http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626
Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019 DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.3 0

## ETIKA RELIGIUS MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI

## Muhammad Faisal
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau faisal@stainkepri.co.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  bertujuan  menggambarkan  etika  religius  masyarakat  Melayu  dalam  pemikiran  Raja  Ali Haji.  Dalam  perspektif  masyarakat  Melayu,  persoalan  etika  yang  menyangkut  tentang  keabsahan suatu  perbuatan  memang  menjiwai  spektrum  pemikiran  Melayu.  Semenjak mangkatnya Sultan Mahmud  Syah  tahun  1699  dari  dinasti  terakhir  kesultanan  Melaka,  menandai  titik  awal  terjadinya perubahan  radikal  dalam  etika  masyarakat  Melayu.  Dalam  konteks  ini,  perkembangan  pemikiran etika  Melayu  mulai  mencari  bentuknya  secara  kritis.  Salah  satu  pemikir  Melayu  yang  sangat concern terhadap  persoalan  ini  adalah  Raja  Ali  Haji.  Beliau  berpendapat,  persoalan  baik  dan buruknya suatu tindakan tidak lagi di cari dalam suatu bingkai tunggal kepemimpinan feodal, akan tetapi  lebih  kepada  faktor-faktor  non-struktural,  seperti  keberadaan  syara',  pemikiran-pemikiran keagamaan  maupun  unsur  etnisitas  yang  semakin  memperkaya  pandangan  etika  dalam  tradisi Melayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer karya-karya Raja Ali Haji, seperti Tuhfatun Nafis,Silsilah Melayu Bugis, Gurindam XII, Muqaddimah fi Intizham, Tsamarat  al-Muhimmah,  Kitab  Pengetahuan  Bahasa,  Bustanul  Katibin dan  sumber  sekunder berupa tulisan dan naskah terkait dengan memakai content analysis. Ada empat hal yang menjadi poin  penting  dalam etika masyarakat Melayu  menurut Raja  Ali  Haji  yang  harus diperhatikan,  yaitu moralitas penguasa, yang terdiri dari prinsip keadilan, musyawarah dan persamaan, keta’atan pada syari ‘at, bahasa serta pembentukan lingkungan bermoral.
This paper  aims to describe the religious ethics of Malay society in Raja Ali Haji’s thoughts. In the perspective of Malay society, ethical issues related to the validity of an act inspired the spectrum of Malay  thoughts.  Since  the  death  of  Sultan  Mahmud  Syah  in  1699  from  the  last  dynasty  of  the Melaka Sultanate, it was marked as the beginning of a radical change in the ethics of Malay society. In this context, the development of Malay ethical thoughts began to critically look for its form. One of Malay thinkers who very concerned about this issue was Raja Ali Haji. He argued that the problem of good and bad of an action was no longer sought in a single frame of feudal leadership, but rather non-structural  factors  like  the  existence  of syara' ,  religious  thoughts  or  even  elements  of  ethnicity enriching  the  ethical  view  in  tradition  Malay.  The  approach  used  in  this  study  was  a  qualitative
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
approach  with  Raja  Ali  Haji's  works  as  primary  sources.  They  included Tuhfatun  Nafis,  Silsilah Melayu Bugis, Gurindam XII, Muqaddimah fi Intizham, Tsamarat al-Muhimmah, Kitab Pengetahuan Bahasa,  Bustanul  Katibin .  While  the  secondary  sources  were  the  related  writing  and  manuscripts using content analysis. According to Raja Ali Haji, there are four important things in Malay society ethics  which  must  be  considered.  They  are  included  in  the  leaders'  morality  consisting  of  the principles  of  justice,  deliberation  and  equality,  obedience  to  Islamic  law,  language  and  the establishment of a moral environment.
Kata Kunci : etika religus, masyarakat Melayu, Raja Ali Haji

## PENDAHULUAN
Istilah  etika  dalam  kajian  filsafat berkaitan  dengan  pengetahuan  tentang sesuatu  yang  baik  dan  buruk  dari  tindakan dan prilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan  usaha  dengan  akal  budinya untuk  menyusun  suatu  teori  mengenai penyelenggaraan  hidup  yang  baik.  Dengan demikian,  etika  bekerja  dalam  level  teori, berbeda  dengan  moralitas  yang  berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit. Nilai-nilai etis  yang  dipahami,  diyakini  dan  berusaha untuk  diwujudkan  dalam  kehidupan  nyata kadangkala disebut dengan etos. 1
Memahami  pola  pikir  etika  sangat penting  bagi  perkembangan  suatu  masyarakat. Ini bukan saja memberikan warna dan corak suatu  masyarakat,  tetapi  juga  memberikan pengaruh
terhadap tumbuh dan
berkembangnya nilai-nilai moral yang
menjadi  dasar  pembentukan  pola  hidup masyarakat tersebut. Pada masyarakat tradisional Melayu, persoalan etika ini sangat penting karena merupakan bagian yang tidak dapat  dipisahkan  dari  identitas  dan  cara pandang  Melayu  terhadap  tradisi,  alam  dan lingkungannya. Hal ini terutama menyangkut tentang  pola  adat  dan  tradisi  yang  menjiwai spektrum pemikiran Melayu, dimana kedudukan  raja  dan  fungsinya  yang  dijabat keturunannya  secara  turun  temurun  bukan saja memiliki kekuasaan secara sosial, politik
1 Paul  W.  Taylor, Problem  of  Moral  Philosophy (California:  Deckenson  Publishing  Company,  1985).
h.3
dan  hukum,  tetapi  juga  secara  spritual sebagai  pihak  yang  dapat  melegitimasi  dari keabsahan tindakan Melayu. Konsep ini juga memberikan  kepada  raja  sejumlah  hak-hak keistimewaan  dan  selalu  menempatkannya dalam posisi paling atas dalam struktur sosial masyarakatnya,  serta  menjadi  dasar  bagi tuntutan  loyalitas  mutlak  yang  harus ditunjukkan  oleh  rakyat  kepadanya. 2 Salah satu  metode  utama  yang  dipaksakan  oleh penguasa-penguasa feodal Melayu sebagaimana terdapat dalam literature Melayu tradisional, untuk menjamin berlangsungnya  kekuasaan  dan  kedudukan mereka  adalah  melalui  tersebarnya  mitos. Sebagai  contoh,  dalam  sejarah  Melayu dikatakan  bahwa  asal-usul  raja  dikaitkan secara  erat  dengan  seorang  tokoh  yang dianggap  sebagai  keturunan  Zulkarnain. 3 Demikian pula halnya dengan legitimasi dan kelangsungan  kekuasaan  diperkuat  oleh praktek pemujaan terhadap kekuatan- kekuatan  magisnya,  bahkan  kadangkala terhadap  daulat  atau  sifat  kedewaannya  dan ancaman pembalasannya. Memberontak terhadap  raja  berarti  pengingkaran  terhadap perintah  raja  dan  dianggap  sebagai  suatu tindakan  khianat  (derhaka)  dan  merupakan dosa yang tak terampuni. Tindakan durhaka tidak  hanya  di  hukum  dalam  pengertian yuridis konkrit, tetapi juga dalam arti magis-
2 Husin Munthalib, Islam Dan Enisitas: Perspektif Politik Melayu (Jakarta: LP3ES, 1996), h.19-20.
3 Tun  Seri  Lanang, Sejarah  Melayu ,  ed.  by Shellabear (Kuala Lumpur: Fajar Bhakti, 1922), h.15.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
religius,  yang  disebut  dengan  istilah  tulah. Dalam  sejarah  Melayu  misalnya,  dilukiskan tulah  yang  menimpa  Sang  Rajuna  Tapa, bendahara  Raja  Iskandar Syah  di  Singapura, mendapat  tulah  karena  khianat  kepada  raja. Rumahnya  roboh  dan  ia  sendiri  bersama istrinya menjadi batu. 4
Cara  pandang  terhadap  moralitas yang berkembang dari kondisi ini, pada masa belakangan  mulai  mencari  bentuknya  secara kritis. Studi yang dilakukan oleh
Chandrasekar  Pilay  (Chandra  Muzaffar) yang  dikutip  kembali  oleh  Husin  Mutalib 5 mengenai  nilai-nilai  tradisonal  masyarakat Melayu  menyimpulkan  bahwa;  kendatipun kelas-kelas  penguasa  mempunyai  beberapa gagasan mengenai keadilan, tujuannya  selalu untuk  mempertahankan  kekuasaannya vis  a vis dihadapan  kekuasaan  lain.  Jika  ada kekuasaan  lain  yang  cukup  penting  untuk mengimbangi  kesewenang-wenangan  rezim, maka  itu  adalah  Islam.  Walaupun  demikian, keberhasilannya  terbatas  karena  kuatnya sentimen-sentimen  feodal  dan  tindakan- tindakan  refresif  terhadap  rakyat  yang memilih mengabaikan hukum. Hal ini terjadi karena  tradisi  dan  adat  yang  berkembang dalam  masyarakat  dimana  persoalan  baik dan  buruknya  suatu  tindakan  masih diletakkan dalam bingkai tunggal kepemimpinan  feodal  sebagai  pihak  yang memiliki wewenang mutlak dalam
memberikan  tafsiran  dan  penentu  bagi kehidupan di masyarakat.
Namun,  semenjak mangkatnya Sultan Mahmud  Syah  tahun  1699M  dari  dinasti terakhir  kesultanan  Malaka  dan  beralih  ke dinasti  Bendahara, 6 menandai  titik  awal terjadinya  perubahan  radikal  dalam  etika
4 Ibid., h.53 5 Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas, h.50 6 Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis , ed. by Virginia Matheson  (Kuala  Lumpur:  Fajar  Bhakti,  1982),  h.1- 15.
masyarakat  Melayu.  Persoalan  etika  Melayu mulai  mencari  bentuknya  ketika  moralitas seseorang  atau  suatu  masyarakat  mulai ditinjau kembali secara kritis. Dalam konteks ini,  kedudukan  raja  dan  fungsinya  yang dijabat  keturunannya  secara  turun-temurun sebagai  pihak  yang  dapat  melegitimasi  dari tindakan  Melayu  mengalami  perubahan struktur  yang  mengakibatkan  terjadinya pergeseran  cara  pandang  terhadap  etika masyarakat  Melayu.  Dalam  konteks  ini, perkembangan pemikiran etika Melayu mulai mencari bentuknya secara kritis.
Sepanjang  literature  Melayu  yang
mengungkapkan persoalan moralitas masyarakat Melayu, seperti Hikayat
Abdullah, 7 menganggap  perlunya  perubahan nilai  dan  cara  pandang  Melayu  untuk membebaskan  dirinya  dari  masa  lalu  dan masuk  ke  alam  pemikiran  barat  modern sebagai  suatu  bentuk  moralitas  baru  yang perlu  dirubah.  Berbeda  dengan  Abdullah, Raja  Ali  Haji  justru  menganggap  terjadinya perubahan  nilai  dan  pola  hidup  masyarakat Melayu  harus  dicari  dasar  pembenarannya dalam  tradisi  Melayu  sendiri,  terutama  nilai dasar  Islam  (alQur’an  dan  hadis)  sebagai pelekat  utama  tradisi  Melayu,  karena  nilai dasar  itulah  merupakan  identitas  Melayu. 8
Makna  identitas  kemelayuan  sebagai  norma prilaku dalam konteks etika yang diungkapkan  Raja  Ali  Haji,  menjadi  sangat penting  untuk  diteliti,  apabila  dikaitkan dengan  munculnya  persoalan  krisis  moral yang  mengarah  kepada  krisis  identitas. Penelitian  ini  bukan  saja  dapat  memberikan penjelasan terhadap pemikiran etika Raja Ali Haji yang berkembang dalam segenap karya- karyanya, tetapi juga memberikan warna bagi realitas  berkembang  dalam  masyarakat
7 Abdullah  bin  Abdul  Kadir  Munsyi, Hikayat Abdullah (Jakarta: Perdana Press), p.312-314.
8 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa , ed. by Raja Hamzah Yunus (Pekanbaru: Depdikbud, 1986).
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
4
Melayu  di  Kepulauan  Riau.  Dengan memahami  pemikiran  etika  Raja  Ali  Haji yang dikembangkannya, bukan saja memberikan  kontribusi  bagi  pembentukan etika  religious  masyarakat  Melayu  di Kepulauan  Riau,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah dapat  memperkuat  identitas  dalam  setiap gerak  dinamika  sosial kultural masyarakat  di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan
pendekatan  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan Biklen, 9 demikian  juga  pendapat  Bandur 10 mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai tradisi  atau  kebiasaan  tertentu  dalam  ilmu pengetahuan  sosial  yang  secara  langsung sangat bergantung kepada pengamatan pada manusia  dalam  lingkungannya  sendiri  dan berhubungan dengan individu dalam bahasanya dan peristilahannya. Penelitian ini menggunakan  sumber-sumber  tertulis  yang ada  kaitannya  dengan  pokok  permasalahan. Beberapa sumber dokumen yang dipilih dari karya-karya  Raja  Ali  Haji,  yaitu Tuhfatun Nafis,  Silsilah  Melayu  Bugis,  Gurindam  XII, Muqaddimah fi Inthizam, Tsamarat al- Muhimmah,  Kitab  Pengetahuan  Bahasa  dan Bustanul  Katibin .  Adapun  langkah-langkah penelitian,  yaitu:  pertama,  mengkaji  biografi Raja  Ali  Haji,  perkembangan  pemikiran, sosial,budaya  serta  sumber  pemikirannya sebagai  alat  analisi  terhadap  pemikiran  etika religiusnya. Kedua, tinjauan terhadap masyarakat  Melayu  dan  etika  religius  yang melalui  telaah  bahan  rujukan  yang  terdiri dari  buku-buku,  tesis,  jurnal,  disertasi, laporan  kajian,  naskah  lama  dan  lain-lain. Ketiga, merupakan langkah utama penelitian yaitu  meneliti  pemikiran  etika  religius  Raja Ali Haji. Dalam pengolahan dan analisa data,
9 Robert  C.  Bogdan  and  Sari  Kbopp  Biklen, Qualitative  Research  for  Education,  An  Introduction  to Theory and Methods (Boston: Allyn an Bacon, 1982).
10 Agustinus Bandur, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
penulis  menggunakan  metode  analisis  isi ( content analysis ), yang berangkat dari aksioma bahwa  studi  tentang  proses  dan  isi komunikasi  itu  merupakan  dasar  bagi  ilmu- ilmu sosial. 11

## BIOGRAFI SINGKAT RAJA ALI HAJI
Raja  Ali  ibn  Raja  Ahmad  atau  yang lebih  dikenal  dengan  Raja  Ali  Haji.  Beliau dilahirkan  di  Pulau  Penyengat  pada  akhir tahun  1808M  dan  wafat  tahun  1872M. Ayahnya bernama Raja Ahmad ibn Raja Haji Fi  Sabilillah  dan  ibunya  bernama  Encik Hamidah  binti  Panglima  Malik  Selangor. 12 Melalui  karya-  karyanya  seperti Gurindam XII,  Tuhfat  al-Naﬁs,  Tsamarat  al-Muhimmah , dan  lain-lain,  bisa  dikatakan  bahwa  beliau bukan saja dikenal sebagai seorang pujangga, namun  lebih  dari  itu  adalah  seorang  ﬁgur pemikir bangsa Melayu.
Dalam  silsilah  kerajaan  Riau-Lingga, beliau adalah keturunan dari Yang Dipertuan  Muda  Riau  yaitu  Opu  Daeng Cellak,  yang  menikah  dengan  Tengku Mandak saudara perempuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sebagai salah satu anggota kerabat  kerajaan  Riau-Lingga,  Raja  Ali  Haji dididik dalam lingkungan tradisi Melayu dan mendapat  kesernpatan  pendidikan  yang lebih baik. Pendidikannya terutarna didapatkan  dari  para  ulama  dan  para  Sayid Arab  yang  berdatangan  ke  Penyengat, disamping dari ayahnya sendiri Raja Ahmad, seorang  pujangga,  penasehat  dan  ulama kerajaaan sekaligus merangkap sebagai wakil resmi  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  VI  Raja Ja’far  (1805-1831M)  yang  juga  saudara kandungnya sendiri. 13
11 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), p.70-79. 12 Hasan  Junus, Raja  Ali  Haji:  Budayawan  Di Gerbang  Abad  XX (Pekanbaru:  UIR  Press,  1986),
h.39.
13 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Menurut  sumber  resmi  Belanda
Dagh-Register yang  dikutip  kembali  oleh Muhammad  Yusof  Hashim 14 bahwa  Riau sampai  abad  kesembilan  belas  merupakan pelabuhan yang  bebas  dan ramai dikunjungi oleh  para  saudagar  Arab,  India,  Bugis, Banjar,  Cina,  Jawa  dan  Siam.  Riau  benar- benar telah menjadi. suatu kota kosmopolitan. Seperti port-states  tradisional
Melayu,  Riau ramai dikunjungi para pedagang  dan  santri.  Kalangan  santri  disini termasuk  guru-guru  dan  ulama-ulama  Islam semisal  dari  Timur  tengah.  Diantara  ulama dan  Sayid  Arab  yang  berdatangan  ke  Riau seperti Syeikh Ahmad Jibrati, Haji Hamin al- Banjari,  Kyai  Barenjang,  Haji  Abu  Bakar, Sayid  Hasan  al-Hadad  dan  Habib  Syeikh Saqqaf.  Sedangkan  kitab-kitab  yang  sering dijadikan  rujukan  standar  belajar  di  Riau ketika itu, tercatat kitab-kitab seperti Sabil al- Hidayah,  Minhaj  al-Thalib  al-Jauhar ,  dan Ihya‘ ‘Ulumuddin yang kesemuanya karya Imam a1- Ghazali.  Tidak  ketinggalan  kitab Mir  ’ah al- Thullab karya  Syeikh  Abdul  Ra’uf  Sinkel, kitab Jauharat al-Tauhid dan Ithafal-Murid karya Ibrahim  al-Lakani  serta  Bustan  al-Arifin karya  Syeikh  Nasir  bin  Muhammad.  Selan itu diajarkan juga nahwu, sharaf, ushuluddin dan mantiq. 15
Sejak  masa  mudanya,  Raja  Ali  Haji sering  menyertai  orang  tuanya  Raja  Ahmad dalam  pelbagai  ekspedisi,  termasuk  misi  ke Batavia  untuk  urusan  kerajaan.  Tujuan  dari ekspedisi  ini  adalah  untuk  membicarakan masalah  perampokan  di  perairan  Riau  dan penyerahan peralatan kerajaan kepada Abdul Rahman  Syah  sebagai  sultan. 16 Juru  runding dari  pihak  Riau  adalah  Engku  Sayid
14 Muhammad  Yusof  Hashim, Pensejarahan Melayu: Kajian Tentang Sejarah Melayu Nusantara (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992), h.513.
15 Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis, h.462. 16 E.  Nietscher, De  Nedherlanders  in  Johor  En Siak ,  trans.  by  Wan  Ghalib  et.al  (Batavia:  Bruining and Wijt, 1870), h.277.
Muhammad  Zain  al-Qudsy  dan  Raja Ahmad.  Salah  seorang  juru  bahasa  dalam pertemuan  tersebut  adalah  P.  Roorda  van Eijsinga yang kelak menjadi sahabat Raja Ali Hajj.  Di  sini  ia  bertemu  juga  dengan Gubemur  Jendral  Godart  Alexander  Gerald Phillip  Baron  Van  der  Caplen  dan berkenalan dengan kehidupan orang Belanda serta menyaksikan berbagai bentuk pertunjukan  kesenian.  Disamping  itu,  beliau juga  pernah  menyertai  ayahnya  dalam perjalanan  dagang  ke  pantai  utara  pulau Jawa. 17
Setelah  beberapa  lama  pulang  ke Riau,  Raja  Ahmad  kembali.  Untuk  kedua kalinya  ke  Batavia  (1823),  tetapi  kali  ini tanpa anaknya. Di Batavia ia jatuh sakit dan segera  pulang  ke  Riau  dan  bernazar seandainya la sembuh ia akan pergi ke tanah suci  untuk  menunaikan  ibadah  haji. 18 Pada tahun  1828M,  Raja  Ali  Haji  bersama ayahnya  menunaikan  ibadah  Haji  ke Mekkah. Perjalanan  menunaikan ibadah  haji ini,  direkam  dengan  baik  oleh  Raja  Ali  Haji dalam Tuhfat al-Nafis . Di kota Mekkah inilah Raja  Ahmad  membeli  rumah  dan  kebun yang kemudian
diwakafkan, ini dimaksudkannya  untuk  mempermudah  bagi orang-orang  yang  datang  ke  Mekkah  untuk melaksanakan  ibadah  haji,  terlebih  lagi  bagi mereka  yang  bermaksud  tinggal  untuk beberapa waktu guna memperdalam pengetahuan  agama.  Selama  berada  di Mekkah  dan  Madinah  lebih  kurang  dua tahun, Raja Ali Haji memanfaatkan waktunya  untuk  memperdalam  ilmu  bahasa terutama  ilmu  nahwu  sharaf  dan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  pengetahuan  agama. Demikian  pula  halnya  dengan  Raja  Ahmad. Beliau  dikatakan  menyempatkan  diri  belajar
17 Haji, Tuhfah Al-Nafis .
18 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
ilmu falak kepada Syekh Abdur Rahman dari Mesir. 19
Selama  perjalanannya  ke  tanah  suci ini,  ia  juga  bertemu  dengan  Syeikh  Ahmad Musyaﬁlah  seorang  keturuman  Bugis  yang menjadi  guru  di  Mekkah,  serta  Syeikh Ismail 20 dan  Syeikh  Muhammad  Shalih  az- Zawawi, 21 seorang  pemimpin  tarekat Naqsabandiyah di Haramain. Setelah pulang dari  tanah  suci  tahun  1830M,  Raja  Ali  Haji dinikahkan  dengan  Raja  Halimah,  anak pamannya  Yang  Dipertuan  Muda  Raja Ja’far, 22 dan  ia  juga  mulai  aktif  rnengiringi ayahnya  Raja  Ahmad  sebagai  pegawai kerajaan Riau-Lingga. Sehingga bisa dikatakan  bahwa  pada  periode  ini  Raja  Ali Haji  memasuki  masa  kematangannya  dan  ia semakin  banyak  terlibat  dalam  urusan pemerintahan dan administrasi kerajaan.
Tahun 1834M ketika Sultan
Muhammad  pulang  dari  Terengganu  ke Lingga  dan  singgah  ke  Riau,  Raja  Ali  Haji dan  sepupunya  Raja  Ali  bertindak  sebagai pengawalnya  ke  Lingga. 23 Ini  adalah  awal
19 Ibid.
20 Syeikh  Ismail  adalah  salah  seorang pemimpin  tarekat  Naqsabandiyah  yang  pernah berkunjung  ke Riau.  Raja Ali (YDMR VIII) bersama semua  kerabatnya  menjadi  murid  Syeikh  Ismail  dan mengamalkan  zikir  Naqsabandiyah.  Adiknya  Raja Abdullah  (YDMR  IX)  belakangan  menjadi  khalifah Syeikh  Ismail.  Namun  belum  didapati  keterangan yang pasti mengenai keikut sertaan lapisan sosial yang lain.  Sebab  itu  tidak  menjadi  titik  perhatian  Raja  Ali Haji dalam Tuhfal al-Naﬁs . Tampak sepertinya tarekat itu  terutama  sekali  hanyalah  merupakan  kegiatan dalam  lapisan  atas.  Raja  Ali  Haji, Tuhfah  Al-Nafis, h. 299-303 ; Martin Van Bruinessan, Tarekat Naqsabandiyah  Di  Indonesia (Bandung:  Mizan,  1998), h.99-101. 21 Beliau  banyak  meneruskan  paham  Syeikh Ahmad  Shirhindi.  Bahkan  Yang  Dipertuan  Muda Riau X Raja Muhammad  Yusuf  menjadi khalifahnya. Martin  Van  Bruinessan, Tarekat Naqsabandiyah ,  h.69- 70.
22 Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis, h.304-309.
23 Ibid , h.320-329
keterlibatan  Raja  Ali  Haji  dalam  urusan pemerintahan.  Tahun  1837M,  perampokan menjadi  masalah  serius  di  perairan  Riau, Raja  Ali  Haji  diutus  bersama  saudara sepupunya  tersebut  untuk  mengadakan inspeksi  di  berbagai  wilayah  taklukan  Riau. Kepercayaan terhadap Raja Ali Haji semakin besar  dan  hal  ini  terbukti  ketika  tahun 1841M  ia  bersama  saudara  sepupunya  juga diutus  ke  Lingga  untuk  menjadi  wakil  yang bertugas  menjalankan  pemerintahan  Sultan Mahmud yang masih kecil. 24 Beberapa tahun kemudian,  ia  bersama  saudara  sepupunya yang  lain,  Raja  Abdullah,  diserahi  tugas membangun kembali pulau Kundur. Kadang-kadang Raja Ali Haji juga bertindak sebagai  penengah  antara  pihak  sultan  dan pihak  raja  muda,  seperti  dalam  kasus perselisihan  antara  Sultan  Mahmud  (1834- 1857M) dengan Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman (1831-1844M). 25 Pada tahun- tahun memasuki parohan kedua abad ke-19, Raja  Ali  Haji  menjadi  semakin  senior, dimana  nasehatnya  selalu  diminta  untuk mengambil berbagai kebijakan dan
keputusan  penting,  terutama  karena  ia mempunyai  hubungan  dekat  dengan  dua saudara  sepupunya  yang  menjadi  Yang Dipertuan  Muda,  yaitu  Raja  Ali  bin  Raja Ja’far  (1844-1857M)  dan  Raja  Abdullah (1857-1858M).  Bahkan  nasehat-nasehatnya melampaui  batas-batas  teritorial  kekuasaan politik.
Tahun 1868M misalnya, Temenggung  Abu Bakar dari Johor mengirim  utusan  ke  Riau  untuk  meminta nasehat  dan  saran  dari  Raja  Ali  Haji mengenai keinginannya untuk memakai gelar raja. 26
24 Ibid , h.332 25 Ibid , h. 330-340 26 Gelar  yang  kemudian  disandang  oleh  Abu Bakar  adalah  Temenggung  Seri  Miharaja,  Tun  Abu Bakar  Raja  Johor.  Raja  Ali  Haji, Tuhfah  Al-Nafis, h.
370.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Naiknya  Raja  Ali  ibn  Raja  Ja’far sebagai  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  VIII pada  tahun  1844M,  memberikan  pengaruh yang  sangat  besar  bagi  perkembangan  karir beliau.  Ini  dikarenakan  Raja  Ali  ibn  Raja Ja’far  adalah  pemimpin  yang  memiliki perhatian  yang  sangat  besar  terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan,
khususnya  yang  menyangkut  persoalan agama.  Misalnya  terlihat  dari  undangannya kepada  Syeikh  Ismail  ke  Riau. 27 Sejak  saat itu,  tarekat  Naqsabandiyah  secara  resmi mulai masuk ke Riau. Kebijakan Raja Ali ibn Raja  Ja’far  ini  juga  tidak  terlepas  dari peranan  Raja  Ali  Haji  sebagai  penasehat kerajaan, 28 dan  atas  anjurannya  pula  sejak saat  itu  Riau  lebih  berkembang  menjadi pusat  Islam  kawasan  Melayu  abad  ke-19. 29
Kemahiran  dalam  bidang  hukum  agama, ketatanegaraan dan tradisi Melayu, membuat Raja  Ali  Haji  dipercayakan  lagi  oleh  Yang Dipertuan  Muda  Raja  Abdullah  menjelang wafatnya, sebagai penanggung jawab
masalah  hukum  di  seluruh  kerajaan  Riau Lingga. 30
27 Ibid . 28 Banyak  kebijakan  Raja  Ali  ibn  Raja  Ja’far yang berkaitan langsung dengan Raja Ali Haji, seperti penyusunan  kamus,  hukum  dan  lain-lain.  Dua karyanya  memberikan  gambaran  akan  hal  itu,  yaitu Kitab  Pengetahuan  Bahasa dan Muqaddimah  Fi  lntizham . Hal  ini  sebagaimana  diungkap  oleh  Barbara  Watson Andaya  dan  Virginia  Matheson,  dalam Dari Raja Ali Haji  Hingga  Hamka ,  ed.  by  Anthony  Reid,  trans.  by Th. Sumarthana (Jakarta: Grafiti Press, 1987), h.103.
29 Ibid .
30 Ketika Raja Abdullah (YDMR IX) sakit dan merasa  bahwa  ajalnya  sudah  harnpir  dekat,  beliau menulis  surat  kepada  Residen  Riau  tentang  siapa— siapa  saja  yang  pantas  menduduki  jabatan  pada pemerintahan  Riau-Lingga: “Raja  Muhammad  Yusuf ganti  batang  tubuhnya,  Raja  Ali  Haji  memegang  segala pekerjaan  hukum  dan  Raja  Husin  memerintahkan  rayat tentara  yang  dibawa  pergi  perang  itu  dan  Sayid  Osman  dan Raja  Husin sepupunya memegang  perkara wang  dan belanja dan  Haji Ibrahim  Datuk  Kaya  Muda  memeriksa  menyurat dakwa-dakwa  orang  yang  berdakwa-dakwa.” Surat
Karir  beliau  di  kerajaan  Riau-Lingga adalah sebagai penasehat dalam tiga periode Yang  Dipertuan  Muda,  yaitu  Raja  Ali  ibn Raja Ja’far (YDMR VIII, I844-1857M), Raja Haji  Abdullah  (YDMR  IX,  1857-1858M) dan  Raja  Muhammad  Yusuf  Ahmadi (YDMR  X,  1857-1899M).  Di  samping  itu, beliau  juga  terkenal  aktif  dalam  kegiatan tulis-menulis 31 dan  guru  dalam  pelajaran bahasa  Arab  dan  agama  pada  kaum kerabatnya. Barangkali jabatan paling terhonnat  bagi  Raja  Ali  Haji  adalah  sebagai anggota Ahl  al-Hal  wa  al-  ‘Aqd .  Dalam kedudukan  ini,  pada  tahun  1857M  ia melantik  Sultan  Sulaiman  Badrul  Alamsyah sebagai Sultan Riau-Lingga. Dalam pelantikan  ini,  terlihat  dalam lafaz  tauliyah yang diucapkan beliau yaitu :
“Adalah  patik  semua  setengah daripada  Ahl  al-Hal  wa  al-‘Aqd mentauliyahkan  serta  melahirkan yang  duli  Tuanku  menjadi  Raja  di dalam negeri Riau dan Lingga dengan segala takluk daerahnya, yang bergelar Sultan  Sulaiman  Badrul  Alamsyah. Serta  patik  semua  harapkan  duli Tuanku  mengikuti  titah  Allah  Ta ’ala serta Rasul-Nya.” 32

## ISLAM DAN MASYARAKAT MELAYU
Masuknya  Islam  ke  dunia  Melayu, 33 khususnya  di  kepulauan  Melayu  (Asia
tersebut  diterima  Residen  Belanda  kemudian  diberi tanda  pengesahan.  Mengenai  peristiwa  ini,  lihat  Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis, h. 358 .
31 Hasan Junus, Raja Ali Haji , h. 54.
32 Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis, h. 355 .
33 “Dunia  Malayu"  merupakan  suatu  wilayah dan entitas budaya yang ditandai dengan berbagai ciri khas  “kemelayuan  yang  menyebar  dari  Malagasi  di pantai utara benua Aﬁrika di sebelah Barat sampai ke kepulauan  Paskah  (lautan  pasiﬁk)  di  sebelah  timur; Dari  New  Zealand  di  sebelah  selatan  dan  Taiwan sampai  ke  kepulauan  Okinawa  di  sebelah  utara. Abdul Ghafar Baba, Tamadun Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), h. xix.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
8
Tenggara)  melalui  berbagai  proses  dan waktu  yang  cukup  panjang. 34 Keyakinan baru  ini,  khususnya  sejak  abad  ke-15,  tidak hanya  mentransformasikan  berbagai  aspek kunci  nilai-nilai  dan  norma-norma  Melayu, tetapi  juga  telah  menjadi  faktor  penting dalam  identitas  diri  Melayu.  Sungguhpun demikian,  peranan  dan  pengaruh  Islam dalam  kehidupan  Melayu  dibatasi  oleh banyak  kendala  historis, politis, kultural dan institusional. 35 Syed Naquib al-Attas berpendapat  bahwa  Islam  menandai  suatu tahap  yang  krusial  dalam  modernisasi Melayu.  Dikatakannya  bahwa  adalah  Islam yang  memberikan  nilai-nilai  universal  yang baru  dan  positif  pada  Melayu.  Dalam hubungan ini, orang bisa mengatakan bahwa Islam  memberi  isi  pada  deﬁnisi  tentang kemelayuan  dan  pada  nilai-nilai  Melayu. Sungguhpun demikian, sejak awal
penyebarannya  ke  wilayah  ini,  agama  telah berhadapan  dengan  norma-norma,  praktek- praktek  dan  konvensi-konvensi  tradisional yang sudah sangat meresap dalam kebudayaan  Melayu  yang  dikenal  dan dianggap  sebagai  adat.  Dalam  banyak  hal, hubungan  antara  adat  dan  Islam  bersifat dialektis yang terus-menerus mencirikan dua kekuatan yang saling berhubungan satu sama
34 Banyak  teori  maupun  hipotesa  yang mengungkap  tentang  kapan  dan  dari  mana  Islam pertama  menyebar  di  wilayah  ini.  Kebanyakan berargumentasi  pada  abad  ketujuh  atau  ketlga  belas. Sumber-surnber spekulasi mereka menyangkut tentang  cara  dan  situasi  dimana  islamisasi  “Melayu” terjadi.  Mengenai  asal-usul  penyebaran,  perdebatan akademis  berpusat  di  Arabia  dan  India.  Di  dalam wilayah  Melayu  sendiri,  peranan  kota-kota  pantai seperti  Pasai,  Malaka  dan  Aceh  telah  diakui  secara luas dan telah banyak didokumentasikan. Untuk lebih jelasnya,  lihat  Syed  Naquib  al-Attas, Prelimenary Statement  On  A  General  Theory  of  the  Islamisation  of  the Malay  Indonesia  Archipelago (Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969); Azyumardi Azra, Jaringan Ulama  Timur  Tengah  Dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVI Dan XVIII (Bandung: Mizan, 1995).
35 Husin Mutalib, Islam dan Etnisitas , h.15.
lain.  Hasilnya  adalah  suatu  jenis  doktrin Islam  bastar  (cangkokan)  yang  beraneka ragam,  yang  terdiri  dari  campuran  pekat antara  praktek-praktek  Islam  maupun  non- Islam yang telah diserap oleh kaum Melayu.
Sebelum  Islam  datang  ke  Asia Tenggara,  kaum  Melayu  adalah  penganut animisme  dan  dinamisme  yang  menjelaskan luasnya  praktek-praktek  kepercayaan  kuno berbasis  Hindu  dalam  kebudayaan  dan bahasa  Melayu. 36 Dalam  banyak  kasus praktek-praktek  sihir,  tahayul,  roh,  tabu, menggunakan  pengaruh  pawang  dan  bomo atau  dukun,  serta  hubungannya  dengan makhluk  ghaib  seperti  jin,  setan,  tuyul ataupun orang bunian masih mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. 37
Di  samping  itu,  pengaruh  adat perpatih dan temenggung juga telah berakar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Meskipun  terdapat  perbedaan  antara  kedua adat  ini,  yang  pertama  bersifat  matrilinear dan yang kedua bersifat patrilinear, keduanya berasal  dari  puncak  yang  sama. 38 Adat
36 Syed  Naquib  al-Attas, Islam  Dalam  Sejarah Kebudayaan  Melayu (Bangi:  Universiti  Kebangsaan Malaya, 1972), h.15.
37 Banyak  kata-kata  Melayu  yang  berasal  dari tradisi Hindu, seperti denda, neraka, perdana menteri, sastra,  surga,  guru,  raja,  maha  ataupun  duta.  Lihat Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas , h.19. 38 Di  dalam  terombo  (tambo  Minangkabau) dan sejarah lisan tentang asal-usul adat, adat Perpatih dan  adat  Temenggung  di  daerah  Melayu  disebutkan berasal  dari  dua  tokoh  yang  bersaudara  seibu  dan berlainan  bapak.  Kedua  tokoh  ini  dilukiskan  sama dengan  yang  disebutkan  dalam  tambo  adat Minangkabau tentang asai-usul Adat Ketemenggungan  dan  Adat  Perpatih  Nan  Sabatang yang meletakkan dua aliran (laras) adat Minangkabau, yaitu  adat  Koto  Pialang  dan  adat  Bodi  Chaniago. Dengan  demikian,  di  daerah  Melayu  nama  tokoh peletak  dua  aliran,  adat  di  Minangkabau  langsung dijadikan  nama  aliran  adat  yang  terdapat  di  daerah. Lihat  Amir  Luthfi, Hukum  Dan  Perubahan  Struktur Kekuasaan:  Pelaksanaan  Hukum  Islam  Di  Kesultanan Melayu  Siak  I901-1942 (Pekanbaru:  Susqa  Press, 1991),  h.122.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
perpatih  mempunyai  suatu  bahan  rujukan dalam  bentuk  dokumen  yang  memuat  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  adat  ini. Dokumen  ini  disebut  dengan  Undang- Undang Minangkabau, Undang-Undang Adat  dan  Undang-Undang  Luhak  Tiga Laras. 39 Berbeda  dengan  adat  perpatih,  adat temenggung banyak dianut di daerah Melayu karena memiliki unsur kekerabatan patrilinearis  (garis  keturunan  pihak  laki-laki) yang  kuat  dan  ini  sering  dijadikan  alat legitimasi bagi penguasa. Dalam perkembangannya,  adat  ini  masuk  ke  dunia Melayu bukan melalui imigran Minangkabau,
akan tetapi melalui  proses akulturasi budaya dari Palembang yang sudah mulai meninggalkan sistem
kesukuarmya.
Meskipun  banyak  dianut  di  daerah  Melayu, adat  temenggung  tidak  mempunyai  suatu dokumen  khusus  yang  dapat  dijadikan rujukan  tentang  asal-usul,  isis,  dan  prinsip adat  maupun  ketentuan  pokok  aturan  yang berlaku  di  dalamnya.  Dokumen  resmi  yang memuat  aturan-aturan  adat  temenggung yang disebut undang-undang, seperti Undang-Undang  Malaka,  hanya  memberi informasi tentang sifat atau ciri-ciri dari adat tersebut,  bukan  berupa  kodiﬁkasi  adat  itu sendiri.  Ajaran  adat  maupun  prinsip  hukum yang terdapat dalam adat temenggung harus dicari di dalam undang-undang Melayu lama tersebut.  Hanya  hal-hal  yang  mengenai  adat kebiasaan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, penobatan dan pemakaman raja-raja Melayu dapat  dijumpai  dalam  satu  dokumen  yang dikenal dengan adat Raja-Raja Melayu. 40
Di  daerah  pesisir  timur  Sumatera maupun  di  kepulauan  riau,  sebenarnya sistem  pembagian  adat  Melayu  menjadi  dua
39 Ibid. 40 Panuti  H.M.  Sudjiman, Adat  Raja-Raja
Melayu (Jakarta:  Universitas  Indonesia,  1982),  h.187- 210.
ini, tidak begitu dikenal. Biasanya masyarakat yang  berada  di  daerah  ini  hanya  menyebut adat  yang  diahutnya  sebagai  adat  Melayu saja, sebagai imbangan dari adat Minangkabau. 41 Sungguhpun  demikian,  adat Melayu  yang  berkembang  adalah  adat temenggung.  Adat  temenggung  dalam perkembangan  tradisi  masyarakat  Melayu telah  mengalami  pembauran  budaya  akibat terjalinnya  kontak  dagang,  serta  memiliki pengkayaan  nilai-nilai  kepercayaan  serta unsur-unsur  mitologis,  sosio-kultural-politis, historis maupun geograﬁs. Ini terlihat dalam karya Raja Ali Haji Tuhat al-Naﬁs dan Silsilah Melayu Bugis yang menggabungkan tiga unsur besar  tradisi,  yaitu:  tradisi  Melayu  Melaka, tradisi  Melayu-Bugis  dan  Tradisi  Persia. Ramuan dan ketiga unsur tradisi inilah yang tampak  dalam  karya  beliau.  Ciri  khas  dari tradisi  melayu  ini  adalah  kuatnya  pengaruh yang  menggambarkan  watak  kepemimpinan patriakar feodalistis.
Walaupun berada dalam latar belakang feodal tersebut, kaum Melayu tetap menganut  norma-norma  adat  ini,  sementara pada  saat  yang  sama  juga  mengakui  sifat komplementaritasnya  dengan  prinsip  Islam. Simbol-simbol  wewenang  dan  legitimasi Melayu  seperti  keris,  pakaian  kuning  yang hanya dikenakan oleh keluarga kerajaan, dan tanjak  Melayu  (kopiah  yang  melambangkan kekuasaan) jelas menunjukkan
komplementaritas  kemelayuan  dan  Islam. 42 Penghargaan orang Melayu terhadap simbol- simbol  dan  tradisi  legitimasi  ini  menjadikan adat  dalam  kehidupan  Melayu  harus  sesuai dengan  prinsip  Islam.  Adanya  ungkapan yang  dikenal  luas  oleh  semua  orang  Melayu “biar  mati  anak  jangan  mati  adat" ,  bermakna
41 Abdullah  Siddik, Pengantar  Undang-Undangan Adat Di Malaysia (Kuala  Lumpur:  University  Malaya,
1975), h. 159.
42 al-Attas, Islam  Dalam  Sejarah  Kebudayaan Melayu .
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
10
prinsip-prinsip  adat  harus  dijalankan  dan ditegakkan  kepada  siapapun.  Seandainya anak  sendiri  yang  bersalah,  maka  kesalahan tersebut  karena  memang  bertentangan dengan  adat.  Ini  kemudian  diperkuat  lagi dengan  pepatah  Melayu, “Adat bersendi syara, syara’ bersendi Kitabullah”.

## PEMIKIRAN  ETIKA  RELIGIUS  RAJA ALI HAJI
Pemikiran  etika  yang  dikembangkan oleh  Raja  Ali  Haji  sangat  berhubungan  erat dengan  nilai  dasar  ajaran  Islam,  yaitu  al- Qur’an,  Sunnah,  pemikiran  teologi  Islam dalam  realitas  sejarah  serta  tradisi  Melayu yang  menghiasi  setiap  episode  kehidupan Melayu, sebagaimana dibawah ini.

## A. Moralitas Penguasa
Dalam Tasamarat  al-Muhimmah dan Muqaddimah  ﬁ  Inthizham ,  Raja  Ali  Haji berpandangan  bahwa  fungsi  negara  dan kewajiban utama masyarakat adalah menciptakan iklim yang mendorong pelaksanaan  agama  secara  wajar,  sehingga setiap  individu  dapat  melaksanakan  tugas spritualnya  dan  mempersiapkan  dirinya untuk  hari  akhir.  Inilah  sebabnya  Tuhan mengangkat  penguasa  yang  harus  memberi teladan  tingkah  laku  yang  terpuji.  Para penguasa  mempunyai  tanggung  jawab khusus  dalam  mempertahankan  agama, karena  mereka  di  atas  segalanya,  telah dianugerahi Tuhan pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakannya.
Mampu  membedakan  yang  baik  dan  buruk, dan  karenanya  mereka  memiliki  kekuasaan politik  yang  dapat  meletakkan  aturan-aturan bagi  tindak  moral  masyarakat. 43 Pandangan beliau  terhadap  moralitas  penguasa  ini,
43 Raja  Ali  Haji, Tsamarat  Al-Muhimmah (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah, 1311H), p.58-59;
Raja Ali Haji, Muqaddimah Fi Intizham Wa Wazhaif Al- Mulk (Penyengat: Maktabah al-Riyawiyah, 1311H).
memiliki  kaitandengan  posisi  penguasa dalam tradisi Melayu. Sebelumnya, kedudukan penguasa mendapatkan legitimasi yang, sangat kuat. Penguasa bukan saja  sebagai  simbol  kekerabatan  komunal, tetapi  juga  dianggap  sebagai  peletak  dasar peraturan dalam sistem kehidupan.
Besarnya  pengaruh  penguasa  dalam tradisi Melayu ini hingga mereka kadangkala menganggap dirinya sebagai “dewa”.
Konsep  ini dilihat secara mistis dan  bersifat suci  yang  mengandung  beberapa  konsep kekuasaan,  yaitu  daulat,  durhaka  dan  tulah. Daulat  dapat  diartikan  sebagai  kedaulatan yang  tidak  hanya  dalam  pengertian  hukum dan  politik.  Tetapi  juga  merupakan  suatu pengertian  budaya  dan  spritual.  Kedaulatan dimiliki  oleh  seorang  raja  dan  memberikan kepadanya  sejumlah  hak-hak  keistimewaan selalu  menempatkarmya  dalam  posisi  paling atas  dalam  struktur  sosial  masyarakatnya, serta  kebal  terhadap  berbagai  kritikan.  Ini menjadi dasar bagi tuntutan loyalitas mutlak yang  haruss  ditunjukkan  oleh  rakyat kepadanya. 44 Salah  satu  metode  utama  yang dipaksakan  oleh  penguasa-penguasa  feodal Melayu  untuk  menjamin  berlangsungnya kekuasaan  dan  kedudukan  mereka  adalah melalui  tersebamya  mitos.  Sebagai  contoh, dalam sejarah Melayu dikatakan bahwa asal- usul  raja  dikaitkan  secara  erat  dengan seorang  tokoh  yang  dianggap  sebagai keturunan  Zu1karnain. 45 Demikian  pula halnya  dengan  legitimasi  dan  kelangsungan kekuasaan  sultan  diperkuat  oleh  praktek pemujaan terhadap kekuatan-kekuatan magisnya,  bahkan  kadangkala  terhadap daulat  atau  sifat  kedewaannya  dan  ancaman pembalasannya.
Memberontak  terhadap  raja  berarti pengingkaran  terhadap  perintah  raja  dan dianggap  sebagai  suatu  tindakan  khianat
44 Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas , h.19-20.
45 Tun Seri Lanang, Sejarah Melayu , h.15.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
(derhaka)  dan  merupakan  dosa  yang  tak terampuni. Tindakan durhaka tidak hanya di hukum  dalam  pengertian  yuridis  konkrit, tetapi  juga  dalam  arti  magis-religius,  yang disebut  dengan  istilah  tulah.  Dalam  sejarah Melayu  dilukiskan  tulah  yang  menimpa  raja Cina yang tidak mau mengakui daulat Sultan Mansur  Syah.  Ia  ditimpa  penyakit  dan  baru bisa  disembuhkan  setelah  mengakui  daulat Sultan  Melaka  itu  dengan  jalan  meminum dan membasuh  muka  dengan  air bekas cuci kaki  sang  Sultan. 46 Sang  Rajuna  Tapa, bendahara  Raja  Iskandar Syah  di  Singapura, mendapat  tulah  karena  khianat  kepada  raja. Rumahnya  roboh  dan  ia  sendiri  bersama istrinya menjadi batu. 47
Studi yang dilakukan oleh
Chandrasekar  Pilay  (Chandra  Muzaffar) yang  dikutip  kembali  oleh  Husin  Mutalib mengenai  nilai-nilai  tradisonal  masyarakat Melayu  menyimpulkan  bahwa;  kendatipun kelas-kelas  penguasa  mempunyai  beberapa gagasan mengenai keadilan, tujuannya  selalu untuk  mempertahankan  kekuasaannya vis  a vis dihadapan  kekuasaan  lain.  Jika  ada kekuasaan  lain  yang  cukup  penting  untuk mengimbangi  kesewenang-wenangan  rezim, maka  itu  adalah  Islam.  Walaupun  demikian, keberhasilannya  terbatas  karena  kuatnya sentimen-sentimen  feodal  dan  tindakan- tindakan  refresif  terhadap  rakyat  yang memilih  mengabaikan  hukum.  Peranan Islam di sini mengambil bentuk
pembangkangan melalui kritik yang ditujukan  kepada  dekadensi  kelas  penguasa dan  kecenderungannya  untuk  menindas  — terbukti  misalnya,  dalam  kritik  Abdullah Munsyi  terhadap  kesewenang-wenangan kerajaan dan kepemimpinazn feodal
46 Ibid , h.97. 47 Ibid , h.53.
Me1ayu. 48 Kedudukan  penguasa  dalam struktur tradisi Melayu memang sangat kuat.
Apabila dilihat dalam literatur kenegaraan Melayu tradisional dan
dihubungkan  dengan  pendekatan  teori kenegaraan, maka tradisi kenegaraan Melayu lebih  dekat  kepada  teori Mirrors  for  Princess (cermin para raja), 49 yang menekankan peran sentral  raja  dan  ketergantungan  rakyat  pada anugerahnya.  Ide-ide  yang  mendukung  dari proses  islamisasi  kerajaan-kerajaan  Melayu, dimana pengaruh Persia rnulai mendominasi sistem  pemerintahan  Melayu,  misalnya memakai  gelar  Syah  atau Zilullah  fi  al-Alam (bayangan Tuhan di bumi). Dalam
Muqaddimah  ﬁ  Inthizham, Raja  Ali  Haji memberikan  pegangan,  apa  maksud  dan tujuan kerajaan itu didirikan:
“Bermula  maksud  kerajaan yang  dikehendaki  Allah  SWT ilu  yaitu  dua  jalan.  Pertama- tama  karena  memeliharakan segala  hamba  Allah  daripada jatuh  menganiaya  setengah  atas setengahnya
daripada
pertimbangan  kesalahan  dan
48 Abdullah  bin  Abdul  Kadir  Munsyi, Hikayat Abdullah , h. 305.
49 Teori Mirror for Princes ini sebenamya dikenal di  Eropa.  Sedangkan  Malcom  H.  Kerr  menyebutnya sebagai  mazhab  sekterial-administratif  ( secretarial- administrative  school ),  Teori  ini  lebih  menekankan tentang etika pelaksanaan kekuasaan tanpa mempersoalkan apa dan bagaimana bentuk kekuasaan  itu.  Yang  terpenting  adalah  ketertiban jalannya administrasi pemerintahan dan keadilan yang dimnjukkan  oleh  penguasa.  Ide  dalam  teori  ini diambil  dari  tradisi  Persia  yang  ditemukan  di  dalam Sasaniah  yang  berimikan  hak  suci  raja  dan ketergantungan  rakyat  kepada  kebaikan  raja.  Tradisi kerajaan  Sasaniah  ini  kemudian  dipadukan  dengan ajaran  Islam  dan  dari  situ  lahirlah  teori  pujangga mengenai  negara  ( literary  theory ).  Malcom  H.  Kerr, Islamic  Reform:  The  Political  and  Legal  Theory  of Muhammad  Abduh  and  Rashid  Rida (London: Cambridge University Press, 1966) , h .53.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
12
kebenaran  segala  hamba  Allah dan  segala  rakyat  yang  di bawah  hukumannnya  dengan syari  ’at  Rasulullah  SAW. Kedua  karena  jasa  dan  balas yang  amat  besar  di  dalam akhirat  dengan  dipuaskan  di dalam  surga  dengan  beberapa islri daripada hurul ’ain dengan beberapa kesukaan dan permainan  yang  tiada  pernah dilihat  oleh  mata  dan  tiada pernah didengar oleh telinga.” 50
Dalam Tsamarat  al-Muhimmah ,  Raja Ali Haji menjelaskan tentang pengertian raja yang  dapat  disinonimkan  dengan  khalifah, imam  dan  sultan.  Kesemua  kata-kata  ini memiliki  arti  yang  sama,  perbedaannya hanya  pada  konotasinya  saja.  Raja  Ali  Haji mengatakan:
"Bermula  makna  raja  itu  jika dikata  raja  itu  dengan  makna khaljfah, yaitu khalifah Rasululah  Sallallahu  ‘Alaihi Wasallam pada mendirikan Islam  dan  menghukumkan  akan segala  hamba  Allah  dengan hukuman  al-Qur’an  dan  Hadits dan  ijma’.  Jika  dikata  raja  itu dengan makna sultan maka yaitu mengeraskan hukuman atas segala rakyatnya dengan hukuman  yang  adil  yang  datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika  dikata  raja  itu  dengan makna  imam  maka  itu  ikutkan segala  rakyatnya  pada  segala hukuman  dan  perintahnya  dan
50 Raja  Ali  Haji, Muqaddimah  Fi  Intizham  Wa Wazhaif Al-Mulk, h.1-2.
tiada  membawa  kepada  kufur dan ma’siat.” 51
Mengenai mitos maupun kedudukan raja yang dianggap sakral, sebagaimana yang tampak  dalam  literatur  tradisional  Melayu, yang sering mengindentiﬁkasikan raja dengan Tuhan atau bayang-bayang Tuhan di muka  bumi  yang  kebal  terhadap  kritikan, mendapat  sorotan  tajam  dari  Raja  Ali  Haji. Beliau  berpandangan  bahwa  hal  yang demikian  itu  bisa  membawa  kepada kekufuran  serta  mengantarkan  kepada absolutisme  kekuasaan.  Raja  Ali  Haji berusaha mengeluarkan pemahaman paradoksial  masyarakat  Melayu  terhadap pemimpinnya,  ke  arah  yang  lebih  sejalan dengan  ketentuan  syari’ah.  Raja  Ali  Haji mengatakan:
"...dan  belum  aku  dapat  makna raja  itu  dengan  berbuat  sebarang kehendaknya  seperti  ku  dapat istilah setengah negeri mentasbihkan yakni mengumpamakan raja mereka itu dengan  makna  berbuat  barang sekehendaknya terkadang
tergelincir  lidah  mereka  itu dengan  diumpamakannya  dengan Allah  Subhanahu  wa  T  a  ’ala dengan katamereka itu raja itu fa ’alul lima yurid atau fa ’alul lima sya  ’  yakni  berbuat  barang sekehendaknya  maka  tasybih  ini tiada  syak  kepada  haramnya baik tak  baik membawa  kepada kaﬁr. Na’uzubillahi minha” 52
Dalam  masalah  hukum  mengadakan imamah,  Raja  Ali  Haji  sependapat  dengan pendirian mayoritas umat, dengan
51 Raja Ali Haji, Tsamarat Al-Muhimmah, h.9.
52 Ibid. , h. 9-10
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
13
mengatakan  bahwa: “Bermula  mendirikan  raja itu  pada  ugama  Islam  fardhu  kifayah” .  Hanya saja,  Raja  Ali  Haji  tidak  memberikan argumentasi yang dapat menjelaskan pendapatnya  ini,  apakah  dengan  mengutip ayat  al-Qur’an  atau  argumentasi  rasional lainnya.  Barangkali  Raja  Ali  Haji  melihat bahwa  persoalan  imamah  berhubungan  erat dengan  suatu  kenyataan  sosiologis  untuk terlaksananya fungsi-fungsi syari’at. Mengenai cara pengangkatan seorang
penguasa,  Raja  Ali  Haji  sejalan  dengan pandangan ahl  Sunnah  wa  al-Jama’ah ,  yaitu ada  tiga  cara  penentuan  seorang  pemimpin: pertama,  seorang  penguasa  diangkat  melalui pemilihan  secara  tidak  langsung,  yaitu melalui  lembaga  perwakilan  yang  disebut dengan ahl-al-Haq  wa  al-‘Adl .  Dalam  tulisan Raja  Ali  Haji,  badan  ini  merupakan  suatu lembaga  musyawarah  yang  terdiri  dari  para ulama,  orang  laki-laki  yang  bertakwa  dan baik-baik  dan  kepala-kepala  yang  layak- layak. 53 Apabila  dilihat dalam realitas sejarah yang  ditunjukkan  oleh  Raja  Ali  Haji  ketika pengangkatan  Raja  Ali  ibn  Raja  Ja’far sebagai Yang Dipertuan Muda, jelas lembaga tersebut  hanya  diwakili  oleh  kerabat  istana saja.  Hal  demikian  wajar,  karena  dalam masyarakat  feodal  rakyat  tidak  memiliki partisipasi  yang  berani  dalam  masalah politik.
Kedua, melalui isitikhlaf
(penunjukan) dari raja yang sedang berkuasa. Di  sini,  Raja  Ali  Haji  juga  menegaskan bahwa  pengganti  dari  penguasa  yang ditunjuk tersebut harus mendapatkan persetujuan ahl  al-Hal  wa  al-‘Adl ,    yang mendahulukan musyawarah
mufakat.
Ketiga,  melalui  kekerasan  atau  juga  kudeta. Akan tetapi Raja Ali Haji tidak memberikan pendalaman teoritis mengenai hal ini. 54
Dalam Tsamarat  al-Muhimmah, Raja Ali Haji tetap menggunakan konsep idealnya
53 Ibid.
54 Ibid.
raja dalam politik praktis. Beliau menjelaskan sekitar tiga belas sifat raja yang buruk  yang  dapat  menurunkan  wibawa pemerintahan.  Ini  bisa  dilihat  dari  sikapnya yang  congkak,  hati,  serakah,  menghambur- hamburkan  uang,  tidak  acuh  terhadap  seol- soal  administrasi  dan  masyarakat,  penipu, suka bersenda gurau, serta bersikap menghambat  tradisi. 55 Semasa  pemerin- tahannya  tiada  biaya  untuk  menghimpun para  ahli-ahli  agama,  sekolah-sekolah  tidak didirikan dan pendidikan terabaikan. Rakyatnya  bodoh, tidak tahu. sopan santun, amoral, dalam kondisi yang demikian banyak terjadi pencurian, perampokan, dan perompakan.  Sebaliknya,  Raja  yang  baik, menurutnya,  pantang  melakukan  hal-hal duniawi  yang  merusak,  seperti  minum- minuman  arak,  berjudi  ataupun  menyabung ayam. Ia bersikap hidup sederhana, adil dan amanah,  serta  mencurahkan  perhatiannya pada  pembangunan  mesjid,  pendidikan, asrama.  bagi  musaﬁr  atau  penuntut  ilmu, membangun sarana dan prasarana perkotaan bagi.  rakyat,  serta  mendirikan  kantor  polisi. Jika  kedengkian,  keserakahan  dan  iri  hati mengancam  keharmonisan  kerajaan,  raja yang  saleh  menentramkan  keadaan  dan dengan cepat mengadakan penyelidikan atas isu-isu  tersebut  serta  melaksanakan  hukum untuk  mencegah  terjadinya  pertentangan. Kesejahteraan mencerminkan sifat-sifat raja, karena hanya rajalah yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan negara spritual yang didambakan dan bisa memberikan  kesejahteraan  materiil.  Di bawah  pemerintahan  raja  yang  baik,  negara pun menjadi sejahtera.
Raja  Ali  Haji  dalam Tuhfat  al-Nafis mengembangkan  argumentasi  tersebut  bagi masyarakat  Melayu  dengan  ilustrasi-ilustrasi yang  diambil  dari  sejarah  mereka  sendiri. Dalam uraian mengenai abad ke-18, Raja Ali
55 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
14
Haji  menunjukkan  kebesaran  kerajaan Riau- Johor-Lingga yang pemah mencapai kondisi sejahtera  dan  damai  seperti  idealnya  suatu kerajaan. Dalam teks tersebut jelas raja ideal yang  dimaksud.  Di  bawah  pimpinan pangeran-pangeran Riaudohor-Lingga terkenal,  seperti  Daeng  Kamboja  dan  Raja Haji,  pemerintahan  dijalankan  menumt aturan  syari  ’at  dan  agama  Islam  pun berkembang.  Kekayaan  datang  melimpah  di negara  seperti  itu;  pelabuhan  Riau  penuh dengan  kapal-kapal  dari  Benggala,  Cina,  Sri langka, maupun dari Thailand dan penduduknya sejahtera. Raja Ali Haji percaya bahwa raja-raja memberikan  keteladanan  prilaku.  Beliau mencontohkan dengan Sultan Abdul Rahman,  Sultan  Riau  ke-5  (1823-1832). Semasa  pemerintaharmya,  beliau  banyak mencurahkan  perhatian  pada  bidang  sosial- keagamaan,  seperti  mengembangkan  tarekat serta  menganjurkan  penelitian-penelitian  di bidang  sosial-keagamaan  serta  pendidikan. Sultan  Abdul  Rahman  sendiri  dikatakan sering  berpakaian  cara  Arab  dan  sering berdiskusi  tentang  persoalan  agama  dan kemasyarakatan  dengan  para  Sayid  dan pembesar  kerajaan.  Beliau  juga  dikatakan sering memimpin sendiri pejabat pemerintahannya  shalat  Jum’at.  Demikian juga  halnya  dengan  YDM  Riau  ke-6,  Raja
Ja’far  (1805-1831)  yang  sama  menyadari kewajibannya terhadap masyarakat, mensponsori  penelitian-penelitian  agama, pendidikan  bagi  masyarakat,  serta  sering meminta nasehat dari orang-orang tua dalam masalah  pemerintahan  dan  kemasyarakatan. Ia  menggemari  membaca  a1-Qur’an  dan mendengarkan  tindakan  raja-raja  di  masa lalu. Ia juga menaruh perhatian terhadap hal- hal yang diperbolehkan  dan dilarang agama. YDM Riau ke-8, Raja Ali (1845-1857) adalah murid  yang  rajin  menuntut  ilmu  dalam bidang  pengkajian  agama,  beliau  melarang tradisi  yang  bértentangan  dengan  aturan
Islam,  seperti  berjudi  dan  kebebasan bertingkah  laku  antara  pria  dan  wanita. 56
Raja-raja  seperti  itu  untuk  mengembalikan dan  mengabadikan  masyarakat  yang  lebih agung,  lebih  bersih  seperti  pernah  ada  di masa lalu.
Meskipun dalam banyak hal Raja Ali Haji  menekankan  pentingnya  kepatuhan kepada  raja,  namun  ia  juga  menjelaskan bahwa  dasar  dari  kepatuhan  itu  haruslah kesetiaan kepada syari’at dan perhatian yang secara sungguh-sungguh bagi kemashlahatan kaum muslimin. Raja Ali Haji berpandangan bahwa  apabila  seorang  raja  membuat kebijaksanaan danundang-undang yang menyimpang  dari  syari’at  dan  adat-istiadat Melayu  serta  tidak  mampu  melaksanakan kepentingan dan kemashlahatan umat, maka raja tersebut dimakzulkan. 57 Di sini kelihatan bahwa  Raja  Ali  Haji  memahami  raja  secara terpisah  dari  konsep  abstrak  tentang kerajaan.
Karena loyalitas bukanlah diberikan  kepada  diri  raja,  akan  tetapi kepada  suatu  gagasan  yang  dibentuk  oleh syari’at.

## B. Ketaatan pada Syari’at
Salah  satu  etika  Melayu  yang dipaparkan  Raja  Ali  Haji  adalah  kepatuhan dinamis terhadap syari’at. Dengan memandangnya sebagai entitas yang mempengaruhi  perjalanan  seorang  manusia dan  tradisi  Melayu,  syari  ’at  bisa  dipandang sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari etika  komunal  masyarakat  Melayu.  Syari  ‘at merupakan  perwujudan dari nilai-nilai  Islam yang  nampak  dan  memiliki  kekuatan  yang mengikat  dalam  diri  pribadi  manusia  dan tradisi Melayu. Dalam hubungan ini, deﬁnisi tentang “kemelayuan” tidak  akan  lcngkap tanpa  adanya  simbol  lsiam  atau  syari‘at
56 Raja Ali Haji, Tuhfah Al-Nafis, h.346-348.
57 Raja  Ali  Haji, Tsamarat  Al-Muhimmah, h.55-
56
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Islam. 58 Dalam  pepatah  Melayu  dikatakan: “Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah" , dan “Adat  bersendi  hukum,  hukum  bersendi Kitabullah,  kuat  adat  tak  gaduh  hukum,  kuat hukum  tak  gaduh  adat” .  Pada  bagian  lain dikatakan pula: “Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu" .  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa menyalahi  adat,  berarti  menyalahi  syari  ‘at yang telah ditetapkan. Raja Ali Haji berusaha menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan apabila  manusia  Melayu  mulai  mencoba meninggalkan  tradisi  yang  telah  ada.  Beliau mengatakan  bahwa  kelemahan  manusia  dan pembangkangan
terhadap syarai’at
merupakan  penyebab  segala  konflik  dan bencana  yang  menghinggapi  masyarakat. Salah  satu  contoh  konkrit  yang  diberikan beliau  adalah  adanya  ﬁtnah,  kesombongan dan bantahan.
Dalam Kitab  Pengetahuan  Bahasa , beliau berusaha menjelaskannya dari perspcktif  teologis  dengan  ilustrasi-ilustrasi yang  diambil  dari  sejarah  kehidupan masyarakat  Melayu  sendiri.  Bahwa  sikap acuh  tak  acuh  terhadap  Allah  mulai manakala  Allah  memerintahkan  malaikat untuk  tunduk  kepada  Adam,  hanya  satu yang  menolak  yakni  iblis.  Kesombongan  ini menyebabkan iblis tidak disukai dan dibuang dari  surga  dan  menjadi  kaﬁr.  Ia  membawa serta  bersamannya  Adam  dan  Hawa. 59
Seperti  halnya  keharrnonisan  surga  rusak oleh iblis, stabilitas Riau pun terganggu oleh kegagalan  manusia  mentaati  ajaram  Nabi dan ketidak mampuannya mengatasi kelemahan  diri  pribadi.  Kekuatan-kekuatan perusak  dalam  kerajaan  bergerak  bukan karena  takdir,  melainkan  karena  hasil  dari keinginan  manusia  untuk  mengikuti  segala hawa nafsunya. Yang paling rnerusak adalah
58 Syed  Naquib  al-Attas, Islam  Dalam  Sejarah Kebudayaan Melayu, h.15 59 Raja  Ali  Haji, Kitab  Pengetahuan  Bahasa ,  h. 192-193 dan 243-244.
bantahan  dan  ﬁtnah  sorta  kesombongan untuk  membesarkan  diri  seperti  halnya iblis. 60
Dalam Kitab Pengetahuan Bahasa ,  Raja Ali  Haji  menekankan  bahwa  satu-satunya jalan  unruk  mengatasi  hawa  nafsu  dan meletusnya konﬂik dalam masyarakat adalah ketaatan  pada  ajaran-ajaran  syari’at,  serta pemahaman dan pendalaman al-Qur’an pada guru yang ahli. Menurut beliau, prilaku yang benar adalah prilaku yang didasarkan kepada perintah  ajaran  Islam.  Dengan  bimbingan agama,  sifat  tersebut  yang  menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dari makhluk lain  di  dunia  mendekatkan  diri  kepada Tuhan,  sehingga  malu  (rendah  haﬁ),  ilmu (pengetahuan)  dan  akal  (nalar)  dapat dipelihara.  Dengan  memiliki  pengetahuan dan rendah hati, manusia tak akan sombong atau mengagungkan dirinya sendiri. Sebaliknya, hal tersebut justru akan menambah  keinginan  untuk  mendalami kebenaran  ajaran  Allah  dan  hari  akhirat. 61
Masyarakat  akan  beroleh  kedamaian  jika mereka  masing-masing  berusaha  menjaga malu (rendah hati), ilmu dan akal. Meskipun demikian, sifat  tersebut senantiasa  terancam oleh  ketidaktahuan  manusia,  karenanya usaha keagamaan tidak boleh berhenti, harus terus  menerus  diusahakan.  Mengikuti  hawa nafsu  adalah  penyakit  yang  terparah  yang menyedihkan,  manusia  dapat  menyamai malaikat  dengan  memumikan  keinginannya, tetapi dapat juga tenggelam setingkat dengan hewan bila mengikuti hawa nafsunya. 62
Dalam  sejarah  Riau-Johor-Lingga, Raja  Ali  Haji  menunjukkan  konsekuensi logis  yang  diperoleh  karena  tidak  mau mentaati syari‘at serta tidak dapat mengekang hawa nafsu yang
diumpamakannya  dengan  api  dalam  diri
60 Ibid ., h. 268
61 Ibid ., h. 170 62 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
16
manusia.  Semakin  lama  semakin  menyala, semakin sulit dipadamkan, sehingga membesar  menjadi  kobaran  kemarahan  dan membahayakan  eksistensi  kerajaan.  Seperti digambarkan  beliau  di  dalam  Tuhfat  al- Naﬁs,  api  kedengkian  ini  dimanifestasikan dalam  banyak  peristiwa-pcristiwa  fitnah (kombinasi  propaganda,  gosip,  kejahatan dan menjelek-jelekan orang lain). Berulangkali ﬁtnah dijadikan kambing hitam dalam konﬂik antara Melayu dan Bugis. Riau yang terpecah oleh karenanya, ibarat sebuah perahu  dengandua  kapten,  atau  sebuah negeri  dengan  dua  raja.  Dilakukan  karena kelemahan  diri  manusia,  ﬁtnah  dapat mendatangkan kerusakan yang tidak terduga. Namun,  Riau  beruntung  dipimpin  oleh orang-orang yang berilmu,
yang menganggap  perolehan  ilmu  dan  akal sebagai  karunia  Allah.  Lewat  kebijaksanaan mereka, perdamaian dapat dikembalikan lagi dengan dilaksanakannya sumpah setia antara Bugis dan Melayu dalamn rangka mengontrol  bantahan  dan  ﬁtnah. 63 Dalam kaitan  ini,  sumpah  setia  Melayu  dan  Bugis diucapkan:
“Barangsiapa  kiranya  antara  kedua pihak,  sebelah.  Suku-suku  Melayu dam  sebelah  suku-suku  Bugis, adalah  kita  menetapkan  sumpah setia  antara  Bugis  darn  Melayu, seperti setia Marhum Sungai Baharu yang  diperpegang  hingga  sampai kepada anak cucu cicitnya.
Barangsiapa  mungkir  seperti  yang telah tersebut ini, dibinasakan Allah dam  dikutuk-Nya  tiada  selamat dunia akhirat.” 64
Pengulangan  sumpah  pada  waktu- waktu  krisis  meluruskan  jalannya  sejarah
63 Ibid ., h. 127 64 Ibid ., h. 149
dengan menahan hawa nafsu dan meletakkan  kembali  keadaan yang seimbang di  negeri  tersebut.  Raja  Ali  Haji  juga menjelaskan  bahwa  sebenarnya  dimensi kepatuhan  pada  syari'at  masyarakat  Melayu dapat  dilihat  dari  implikasi  moralnya  bagi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. 65 Dengan demikian, segala pertentangan antar etnis  seperti  Melayu  dan  Bugis  yang digambarkan  di  atas,  dengan  sendirinya menjadi redam oleh karena supremasi Islam.
C. Bahasa
Raja  Ali  Haji  menganggap  bahwa perhatian  yang  sungguh-sunguh  terhadap bahasa  adalah  panting  guna  memperoleh ucapan yang tepat, ungkapan yang halus dan implikasinya  terhadap  adab  pergaulan. 66
Beliau percaya bahwa memperdalam keahlian  linguistik  sebagai  salah  satu  ilmu tambahan,  adalah  cara  untuk  menambah ilmu  dan  mendekatkan  diri  kepada  Allah. 67 Tentunya pandangan ini berlaku bagi bahasa Arab,  sarana  terpilih  bagi  pesan-pesan  Al- Qur’an,  tetapi  dalam  tulisannya  sendiri  Raja Ali  menekankan  bahwa  sedapat  mungkin masyarakat  Melayu  meniru  sintaksis  Arab dan  mencoba  menghilangkan  pertumbuhan yang  mulai  masuk  sebagai  akibat  dan pengaruh bahasa lain.
Dalam Kitab  Pengetahuan  Bahasa dan Bustanul  Katibin ,  Raja  Ali  Haji  berusaha menjelaskan  kelas  kata  bahasa  Arab  ke dalam  bahasa  Melayu.  Misalnya, fi’il (verba), fi’il  muta’addi (verba  transitif), fi’il  lazim (verba intransitil), hal (partikel), ataupun isim mausul (kata  penghubung).  Bahkan  beliau juga mencoba menghubungkan dan menjelaskan  tentang  kelas  kata  dalam
65 Ibid.
66 Lihat juga komentar Abdullah Munsyi dalam hal  ini.  Abdullah  bin  Abdul  Kadir  Munsyi, Hikayat Abdullah , h. 315.
67 Raja  Ali  Haji, Kitab  Pengetahuan  Bahasa, h. 312-314.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
perspektif  konsep-konsep    keilmuan  Islam yang  kadangkala  tidak  sesuai  dengan  ilmu tata bahasa, seperti fi’il qalb , fi’il yakin atau fi’il syak . 68 Menurut  Harimukti  Kridalaksana, sebenarnya  Raja  Ali  Haji  menyadari  bahwa ada  perbedaan  antara  bahasa  Melayu  dan bahasa  Arab,  yang  dinyatakan  bahwa  dalam bahasa  Melayu  tak  perlu  lagi  dicari jar dan majrur .  Lagi  pula  perlu  diingat  bahwa  yang dikarang  oleh  Raja  Ali  Haji  adalah  sebuah buku pelajara sehingga janganlah dicari suatu kearifan  teoritis  yang  dituntut  darinya.  Hal ini dijelaskan Raja Ali Haji dengan membuat instruksi di setiap pasal, yang dimaksudkannya  sebagai  bagi  orang  yang ingin  belajar. 69 Pentingnya  kcdudukan bahasa  dalam  pandangan  Raja  Ali  Haji karena  bahasa  dapat  mencerminkan  etika komunal  dalam  suatu  masyarakat.  Raja  Ali Haji  mengatakan “Jika hendak mangenal orang yang  berbangsa,  maka  lihatlah    kepada  budi  dan bahasa” . 70 Raja Ali Haji berpandangan bahwa bahasa  memiliki  kaitan  dengan  budi. Menurutnya,  memperdalam  ilmu  bahasa bukan  hanya  dengan  mengetahui  struktur kalimatnya  saja,  akan  tetapi  yang  lebih panting  lagi  adalah  mengetahui  makna  dan hakikat suatu bahasa sesuai dengan nilai-nilai Islam  yang  berlaku  dalam  tradisi  Melayu. Apabila diterapkan dalam kehidupan  schari- hari,  maka  akan  membentuk  suatu  tata ucapan  bahasa  yang  baik  dan  jelas  serta dapat  membentuk  suatu  etika  peradaban yang tinggi. 71
Dalam Kitab Pengetahuan Bahasa ,  Raja Ali  Haji  banyak  memberikan  makna  dalam bahasa  Melayu  dengan  mengambil  rujukan
68 Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa . 69 Harimukti  Kridalaksana,  ‘Bustanul  Katibin Dan Kitab Pengetahuan Bahasa: Sumbangan Raja Ali Haji  Dalam  Ilmu  Bahasa  Melayu’  (Johor  Bahru: Makalah Hari Sasatra, 1993).
70 Raja Ali Haji, Gurindam Dua Belas , ed. by E. Nietscer (Batavia).
71 Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa . h. 1
dalam  pengertian  ilmu  tasawuf,  tafsir, mantiq  maupun bayan, yang  hasilnya adalah suatu  pemahaman  kata  yang  memiliki kedalaman  dan  keluasan  makna  yang  luar biasa. Pentingnya makna dalam bahasa, juga dicontohkan  oleh  Ungku  Aziz  pada  kata “sabar” .  Apabila  kata  itu  dijelaskan  secara sederhana,  yaitu  pada  sisi  lahirnya  saja  yang tidak  merujuk  kcpada  nilai  dasar  tradisi MeIayu  Islam,  maknanya  mcnjadi  pasif. Akan  tetapi  bila  kata “saba” '  dikaitkan dengan  nilai  dasar  tradisi  Melayu  Islam, justru kata ini mengandung sikap aktif, yakni dalam  pengertian  tekun.  Ini  tentunya  bisa dipahami  dengan  baik  bila  menyandingkan ilmu bahasa dengan dimensi keilmuan Islam lainnya,  seperti  ilmu  tasawuf,  tafsir,  mantiq, maupun bayan. Sehingga di sini jclas  bahwa suatu kata apabila dijelaskan dalam perspektif  yang  lebih  luas,  akan  membawa makna dan perubahan dalam suatu peradaban. 72
Perhatian  Raja  Ali  Haji  terhadap pentIngnya  bahasa  Melayu  ini  juga  tidak lepas  dari  kondisi  lingkungannya,  Dalam Kitab pengetahuan Bahasa , Raja Ali Haji banyak memberikan
contoh-contoh dari
menurunnya  kesadaran  masyarakat  Melayu untuk  menghargai  bahasanya  sendiri.  Ia terutama menyesalkan kecenderungan masyarakat  Melayu  yang  meniru  begitu  saja sintaksis  bahasa  lnggris  dan  Belanda  tanpa pertimbangan nilai-nilai dasar tradisi Melayu. Seperti  Kata-kata  bilang  yang  seharusnya cakap,  dan  kasitahu  yang  seharusnya beritahu.  Pengabaian  bahasa,  menurutnya, berarti  mengabaikan  tradisi  yang  tertanam, yang  tak  terelakkan  akan  menghancurkan susunan dunia dan kerajaan. 73 Perhatian Raja Ali  Haji  terhadap  bahasa  sebagai  media penyampaian pesan-pesan Islam, sebenarnya
72 Hasan Junus, Raja Ali Haji . 73 Raja  Ali  Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, h.173 dan 312-314 .
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
18
tidak terlepas dari warisan tradisi kesusastraan  Malayu.  Beliau  merasakan bahwa  masuknya  nilai-nilai  Islam  turut memberikan nuansa baru bagi perkembangan kesusasteraan Melayu.
Sehingga  sastra  Melayu  yang  baik,  dalam pandangan  Raja  Ali  Haji  berarti  sastra  yang menampilkan sikap pandangan hidup tauhid, yang  senantiasa  naelibatkan  unsur-unsur pembersihan  jiwa  ( tazkiyah  an-Nafs )  dan implikasi moralnya bagi kepentingan masyarakat. 74 Raja Ali Haji memberikan
rekomendasi  bahasa  Arab  bagi  bahasa Melayu  berdasarkan  asumsi  dasar  bahwa  al- Qur’an  yang  diturunkan  secara  eksplisit dalam  bahasa  Arab  memiliki  nilai  universal dan  partikular.  Bahasa  mau  tidak  mau bersifat  budaya.  Jadi,  universalitas  pesan  al- Qur’an  akan  bisa  terkomunikasikan  kalau manusia  juga  memiliki  dimensi  universal. Dalam  hal  ini,  rasionalitas  dan  substansi bahasalah  yang  secara  jclas  merupakan dimensi  universal  yang  melekat  pada manusia.  Manusia  dibedakan  dari  binatang terutama karena  manusia merupakan  animal symbiolicum,  yaitu  makhluk  yang  hidup dengan  simbol-simbol.  Berbahasa  pada dasarnya  adalah  berpikir  dan  berpikir
74 Sastra  sebagai  media  penyampaian  misi atau cerita  masyarakat  Melayu,  dapat  dilihat  dari perkembangan.  awal  sastra  Melayu,  yairu  sastra  lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan  dalarn bentuknya yang paiing  awal  bermuia  dari  asal-mula  tradisi  Melayu, yaitu  dari  Bukit  Siguntang  darn  seterusnya.  Unsur- unsur  mitologis  sangat  dominan  di  dalamnya. Sedangkan  sastramlisan  bermula  sekitar  abad  ke-7, berdasarkan  temuan  para  ahli  tentang  tulisan  yang berasal  dari  huruf  pallawa  pada  hatu  di  Kedukan Bukit  (683  M).  Kemudian  disusul  dengan  pengaruh Hindu-Budha,  serta  Melayu  Melaka  Islam,  yang menampakkan  wujudnya  dalam  bentuk  syair,  hikayat dan  lain-lain.  Lihat  C  Hooykaas, Perintis  Sastra (Jakarta:  ttp,  1951);  Sulastin  Sutrisno, Hang  Tuah: Analisa Struktur Dan Fungsi (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1983).
tidaklah  mungkin  tanpa  bahasa,  meskipun berbahasa  tidak  selalu  harus  berbicara ataupun menulis.
Di  sini,  Raja  Ali  Haji  mencoba  menggugah kembali  kesadaran  kemampuan  berbahasa dan  rasionalitas  masyarakat  Melayu  bahwa dengan  bahasalah  suatu  masyarakat  Melayu tcrcipta, komunikasi antara mereka berlangsung,  dan  dunia  sekitarnya  menjadi bermaknanya.  Barangkali  fenomena  itulah yang  diisyaratkan  di  dalam  al-Qur’an  surat al-Baqarah ayat 31:
“Dan  Dia  mengajarkan  kepada Adam nama-nama (benda-benda)
kemudian mengemukakannya kepada  para  malaikat,  lalu berﬁrman: Sebutkanlah
kepadaKu  nama-nama  benda- benda  itu  jika  kamu  memang orang-orang yang benar”
Karena  rasionalitas  dan  simbol  yang dimiliki  manusia  maka  realitas  masa  lampau bisa direkonstruksi, diceritakan dan dihadirkan  kembali  melalui  narasi  sejarah. Suatu  nilai,  gagasan  dan  cita-cita  masa lampau pun bisa diwariskan kepada generasi ke  generasi  lantaran  adanya  sistem  simbol ini.  Dan  sesungguhnya  hanyalah  al-Qur’an yang  secara  eksplisit  dan  tegas  mengatakan agar umat Islam mengembangkan rasionalitas  dan  sistem  simbol  untuk membangun peradabannya. Kita bisa membuat  suatu  pengandaian,  kalau  saja  al- Quran  bertentangan  dengan  rasionalitas, maka  bisa  dipastikan  bahwa  Islam  te1ah didistorsi dalam perjalanan sejarahnya, Lebih dari  itu  etika  Islam  akan  teranomali  dalam kehidupan  modern.  Rekomendasi  yang diberikan  Raja  Ali  Haji  pada  bahasa  Arab agar  dijadikan  rujukan  standar  bahasa Melayu,  dengan  demikian  juga  memiliki sandaran  teologis  dan  nilai  pragmatis,  yakni agar  masyarakat  Melayu  dalam  memahami
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
bahasanya  tetap  berjalan  dalam  kerangka nilai-nilai  Islam,  karena  memahami  bahasa al-Qur’an  juga  harus  memiliki  pengetahuan tentang  bahasa  Arab.  Dengan  demikian, bahasa  Arab  memiliki  nilai  tata  bahasa  yang tinggi,  sehingga  menjadi  sarana  terpilih  bagi penyampaian  pesan-pesan  Allah.  Oleh karena  itu,  transformasi  struktur  bahasa Arab  dan  simbol-simbol  dalam  al-Qur’an yang  berbahasa  Arab  sangat  berguna  bagi pengkayaan  sistem  simbol  dan  struktur bahasa Melayu. 75

## D. Lingkungan Bermoral
Melihat dari unsur-unsur pembentuk etika  masyarakat  Melayu,  sebagaimana dinyatakan  diatas,  Raja  Ali  Haji  sebenamya bermaksud  mengklasiﬁkasikan  persoalan moral  ini  ke  dalam  tiga  bagian  pokok  yang tak  tarpisahkan,  yaitu  individu,  masyarakat dan  peran  negara.  Ketiganya  memiliki kewajiban masing-masing dalam
pembentukan  lingkungan  bermoral,  namun dalam  pelaksanaannya,  ketiganya  harus seiring-sejalan. 76 Kerangka  ideal  yang diberikan  beliau  bahwa  fungsi  negara  dan kewajiban utama masyarakat adalah
menciptakan  suasana  yang  kondusif  bagi pelaksanaan syari‘at, sehingga setiap individu dapat  melaksanakan  kewajiban  moril  dan sprituilnya  secara  wajar.  Dalam Kitab Pengetauan Bahasa , Raja  Ali  Haji  menjelaskan secara praktis tentang aturan-aturan ataupun kewajiban-kewajiban yang selayaknya dilakukan oleh orang Malayu, yang
75 Salah  satu  sistem  simbol  yang  bisa  dilihat aclalah  melengkapi  skrip  bahasa  Melayu  dengan penggunaan  huruf  Arab.  Ibnu  Barutah  menyebutnya "‘huruf  Jawi"  (tulisan  Arab-Melayu).  Lihat  Ismail Hamid,  ‘Proses  Penulisan  Sastra  Islam  Dalam  Bahsa Melayu’, Jurnal  Persatuan  Melayu ,  1  (1995);  Siddik Fadhli, Membangun  Manusia  Melayu  Muslim (Jakarta: CIDES, 1993).
76 Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, h. 58-
57.
diistilahkan  beliau  dengan  adab.  Beliau membagi  adab  menjadi  lima:  yaitu  adab kepada  Allah,  adab  kepada  orang  tua,  adab kepada  ahli-ahli  (keluarga),  adab  kepada sanak  saudara  dan  adab  kepada  orang  ‘am yang  tidak  dikenal  (orang  lain/asing). 77
Adapun pengertian masing-masingnya sebagai berikut:
Pertama,  adab  kepada  Allah  dimulai dengan  merendahkan  diri  (sikap tawadhu’ ) dan mendiamkan seluruh anggota tubuh dan segala  pikiran  yang  dapat  memalingkan dirinya dari mengingat yang lain selain Allah swt.  Diantara  cara  yang  dianjurkan  beliau adalah  melalui  zikir.  Raja  Ali  Haji  juga menekankan  tentang  nilai  ikhlas.  Nilai keikhlasan  merupakan  simpul  keagamaan (religiusitas)  pribadi,  yang  tidak  lain  adalah wujud  nyata  dari  kepasrahan  total  kepada Allah. 78 Beliau  menghubungkan  sikap kepasrahan  (berserah  diri)  ini  dengan kewajiban  yang  berimplikasi  moral  lainnya, seperti  mentaati  segala  peraturan  yang  telah ditentukan  di  dalam  syari’at,  yaitu  shalat, puasa, zakat, haji, membayar nazar dan lain- lain.  Dalam  kaitan.  ini,  Raja  Ali  Haji mengatakan:
“Barang  siapa  meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang.  Barangsiapa  mening- galkan  puasa,  tidaklah  menda- pat  dua  temasa.  Barangsiapa meninggalkan  zalkat,  taidalah hartanya beroleh berkat.
Barangsiapa meninggalkan haji,
77 Ibid.
78 Keberagamaan pada intinya adalah kepatuhan  seoara  total  kepada  Allah,  sehingga  tidak ada  kepatuhan  sejati  tanpa  aclanya  sikap  pasrah  atau Islam.  Lihat  Abdullah  Yusuf  Ali, The  Holy  Qur’an: Text,  Translation  and  Commentary (USA:  Amana Corporation, 1989).
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
tiadalah  ia  tak  menyempur- nakan janji.” 79
Kedua, adab kepada orang tua dimaksudkan beliau  adalah  berbakti  dan  sering  meminta nasehat  kedua  orang  tua  dalam  segala urusan. Hal menarik dari pandangan Raja Ali Haji ini adalah beliau meletakkan keterkaitan etika  moral  timbal  balik  antara  anak  dan orang  tua.  Bahwa  disatu  sisi,  seorang  anak mempunyai  kewajiban  mematuhi  nasehat kedua  orang  tuanya.  Di  sisi  Iain,  orang  tua juga mempunyai kewajiban untuk memberikan  keteladanan  prilaku  dalam mendidik  anaknya.  Dalam  kaitan  ini,  Raja Ali Haji mengatakan;
“Dengan bapak janganlah durhaka,  supaya  Allah  tidak murka;  dengan  ibu  hendaklah hormat,  supaya  badan  dapat selamat;    dengan  anak  janganlah lalai,  supaya  boleh  naik  ke  tengah balai” 80
Ketiga, adab kepada ahli-ahli keluarga  yang  dimaksud  adalah  kewajiban bagi  kepala  rumah  tangga  untuk  menjaga dan  memelihara  anggota  keluarganya  dari segaia hal yang dapat mengganggu ketentraman  dalam  kesejahteraan  keluarga. 81
Keempat,  adab  kepada  sanak  saudara.  Raja Ali Haji membagi adab kepada kepada sanak saudara  kepada  tiga,  yang  masing-masing harus  diperlakukan  dengan  penuh  hormat. 82 Pertama,  sanak  saudara  karcna  akhirat, scperti  menuntut  ilmu,  saling  menasehati dalam  kcbaikan  dan  sebagainya.  Raja  Ali Haji  memberikan  petunjuk  praktis  terhadap
79 Haji, Gurindam Dua Belas . 80 Ibid.
81 Raja  Ali  Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, h.58- 67 . 82 Ibid.
hal  ini  sebanyak  19  macam,  diantaranya seperti  menjaga  nama  baiknya.  Adapun dalam pengertiannya yang kedu adalah sanak saudara  karena  pekerjaan  dunia,  seperti berserikat dalam urusan perdagangan, pemerintahan  dan  sebagainya.  Sedangkan yang  ketiga  adalah sanak saudara yang  tidak mempunyai  urusan  dunia  maupun  akhirat dengannya.  Kelima,  adab  kepada  orang  ‘am yaitu  orang  lain  yang  dikenal  ataupun  tidak, dengan tetap berpegang pada asas kebaikan.
Petunjuk-petunjuk praktis yang diberikan  Raja  Ali  Haji  di  atas  merupakan bukti  dari  kesungguhannya  membangun sistem moral dalam etika pergaulan masyarakat  Melayu.  Yang  menarik  di  sini adalah  pendekatan  yang  harus  dilakukan terhadap bangunan etika Melayu,
menurutnya,  adalah  melalui  ilmu  dan  amal. Karena  dengan  demikian,  segala  konsep yang  menyangkut  tentang  etika  komunal masyarakat Melayu bisa  didekat secara kritis dan  rasional,  sesuai  dengan  perkembangan zaman dan tradisi Melayu yang dinamis.
Namun,  kaidah-kaidah  umum  yang berlaku dalam tradisi Melayu yang berkaitan dengan  etika  pergaulan  masyarakat  Malaya tetap  beliau  pertahankan,  dan  dengan sendirinya  juga  berlaku  umum.  Beliau menyatakan:
“Jikalau  anak  raja  sekalipun, jika  tiada  beradab,  bermalu, bersopan, tiada berbahasa, seperti  bongkak,  pongah  tutur katanya,  bangsat,  sombong, takabur,  membesarkan  diri tingkah  lakunya,  jika  raja besar  sekalipun  tiada  kelebih- annya,  kehinaan  jualah  ia dengannya.” 83 83 Ibid.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 21
Dalam Syair  Siti  Sianah 84 dan Syair Hukum Nikah/Syair Suluh Pegawai, 85 Raja  Ali Haji  berusaha  menjelaskan  tentang  etika perkawinan  dalam  tradisi  Melayu  menurut syari’at  Islam.  Penjelasan  yang  begilu
transparan dan lugas iui memang dimaksudkan  oleh  Raja  Ali  Haji  sebagai pendidikan seks yang secara jelas digambarkan  menurut  syari’at  Islam.  Raja Ali  Haji  percaya  bahwa  pendidikan  seks tidaklah  tabu,  bahkan  sangat  berguna  bagi masyarakat  Melayu  ketika  mereka  hendak memasuki  jenjang  perkawinan.  Menurut Raja  Ali  Haji,  persoalan  tentang  etika berumah  tangga  ini  sangat  panting  bagi masyarakat  Melayu  demi  menjaga  nasab, nama  baik  serta  untuk  menghindari  dari penyimpangan seksual yang mungkin terjadi akibat  dekadensi  moral  yang  semakin  nyata dan  dengan  cepat  merasuki  dinamika  tradisi Melayu.  Raja Ali Haji menyadari bahwa hal tersebut  senantiasa  mendapat  hambatan, baik secara individual, bermasyarakat maupun  bernegara.  Oleh  karenanya,  usaha- usaha  keagamaan  berupa  amar  ma’ruf  nahi munkar tidak boleh terhenti dan harus terus- menerus ditegakkan dengan bantuan bimbingan  dari  para  guru  yang  ahli dibidangnya.  Sehingga  tergambar  dengan jelas  bahwa  Raja  Ali  Haji  sebenamya menegaskan bahwa etika Melayu itu bermula dari  kesadaran  untuk  menampilkan  dirinya sendiri  sesuai  dengan  petunjuk-petunjuk syari’at. 86
Dengan demikian, dalam pandangan Raja  Ali  Haji,  pembentukan  lingkungan bermoral  itu  harus  segera  dimulai  agar terciptanya  suatu  masyarakat  Melayu  yang bermoral  dan  berperadaban.  Raja  Ali  Haji
84 Raja  Ali  Haji, Syair  Siti  SIanah (Penyengat:
Matba’ah al-Ahmadiah, 1342H).
85 Raja  Ali  Haji, Syair  Hukum  Nikah  /  Syair Suluh  Pegawai ,  ed.  by  UU  Hamidy  (Jakarta:
Depdikbud, 1990).
86 Ibid.
yakin  bahwa kebangkitan peradaban Melayu berarti kebangkitan etika komunal masyarakat  Melayu  melalui  transformasi moral individual.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  etika  religus  yang dikembangkan oleh Raja Ali Haji merupakan hasil  ramuan  dari  pemahamannya  terhadap al-Qur’an  dan  Sunnah  serta  memiliki keterkaitan  dengan  pemikiran-pemikiran teologi  Islam  sebelumnya  yang  banyak menghiasi  perjalanan  sejarah  pemikiran Islam  klasik.  Pemikirannya  juga  tidak terlepas  dari  kondisi  sosio-kultural-politik zamannya.  Dalam  kaitannya  dengan  tradisi Melayu,  Raja  Ali  Haji  memberikan  empat unsur  etika  Melayu  yang  harus  diperhatian, yaitu  moralitas  penguasa,  yang  terdiri  dari prinsip keadilan, musyawarah dan persamaan,  ketaatan  pada  syari’at,  bahasa serta  pembentukan  lingkungan  bermoral. Raja  Ali Aji berpendapat,  fungsi negara dan kewajiban utama masyarakat adalah
menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan  syari'at  sehingga  tiap  individu dapat  melaksanakan  kewajiban  moril  dan spritualnya  secara  wajar.  Raja  Ali  Haji percaya  bahwa  kebangkitan  peradaban Melayu  ditandai  dengan  kebangkitan  etika komunal masyarakat Melayu melalui transformasi moral individual.[]

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Abdullah  Yusuf, The  Holy  Qur’an:  Text, Translation  and  Commentary (USA: Amana Corporation, 1989)
al-Attas,  Syed  Naquib, Islam  Dalam  Sejarah Kebudayaan  Melayu (Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaya, 1972)
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
22
———, Prelimenary  Statement  On  A  General Theory  of  the  Islamisation  of  the  Malay Indonesia  Archipelago (Kuala  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969)
Azra,  Azyumardi, Jaringan  Ulama  Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVI  Dan  XVIII (Bandung:  Mizan,
1995)
Baba, Abdul Ghafar, Tamadun Melayu (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986) Bandur, Agustinus, Metode Penelitian
Kuantitatif (Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2014)
Bogdan, Robert  C., and Sari Kbopp  Biklen, Qualitative  Research  for  Education,  An Introduction  to  Theory  and  Methods (Boston: Allyn an Bacon, 1982)
Bruinessan, Martin Van, Tarekat Naqsabandiyah Di Indonesia (Bandung:
Mizan, 1998)
Fadhli,  Siddik, Membangun  Manusia  Melayu Muslim (Jakarta: CIDES, 1993)
Haji, Raja Ali, Gurindam Dua Belas , ed. by E. Nietscer (Batavia)
———, Kitab Pengetahuan Bahasa , ed. by Raja Hamzah Yunus (Pekanbaru: Depdikbud, 1986) ———, Muqaddimah Fi Intizham Wa Wazhaif
Al-Mulk (Penyengat:  Maktabah  al- Riyawiyah)
———, Syair  Hukum  Nikah  /  Syair  Suluh Pegawai , ed. by UU Hamidy  (Jakarta: Depdikbud, 1990)
———, Syair  Siti  SIanah (Penyengat: Matba’ah al-Ahmadiah, 1342H)
———, Tsamarat Al-Muhimmah (Penyengat:
Maktabah al-Riyawiyah)
———, Tuhfah  Al-Nafis ,  ed.  by  Virginia
Matheson  (Kuala  Lumpur:  Fajar Bhakti, 1982)
Hamid,  Ismail,  ‘Proses  Penulisan  Sastra Islam  Dalam  Bahsa  Melayu’, Jurnal Persatuan Melayu , 1 (1995)
Hasan  Junus, Raja  Ali  Haji:  Budayawan  Di Gerbang  Abad  XX (Pekanbaru:  UIR Press, 1986)
Hashim,  Muhammad  Yusof, Pensejarahan Melayu:  Kajian  Tentang  Sejarah  Melayu Nusantara (Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992)
Hooykaas,  C, Perintis  Sastra (Jakarta:  ttp, 1951)
Kerr,  Malcom  H., Islamic Reform: The Political and  Legal  Theory  of  Muhammad  Abduh and Rashid Rida (London: Cambridge University Press, 1966)
Kridalaksana,  Harimukti,  ‘Bustanul  Katibin Dan  Kitab  Pengetahuan  Bahasa: Sumbangan  Raja  Ali  Haji  Dalam Ilmu  Bahasa  Melayu’  (Johor  Bahru: Makalah Hari Sasatra, 1993)
Lanang,  Tun  Seri, Sejarah  Melayu ,  ed.  by Shellabear  (Kuala  Lumpur:  Fajar Bhakti, 1922)
Luthfi,  Amir, Hukum Dan Perubahan Struktur Kekuasaan:  Pelaksanaan  Hukum  Islam Di  Kesultanan  Melayu  Siak  I901-1942 (Pekanbaru: Susqa Press, 1991)
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 23
Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990)
Munsyi, Abdullah bin Abdul Kadir, Hikayat Abdullah (Jakarta: Perdana Press)
Mutalib,  Hussin, Islam  Dan  Etnisitas:
Perspektif  Politik  Melayu (Jakarta: LP3ES, 1996)
Nietscher,  E., De  Nedherlanders  in  Johor  En Siak ,  trans.  by  Wan  Ghalib  et.al (Batavia: Bruining and Wijt, 1870)
Reid,  Anthony,  ed., Dari  Raja  Ali  Haji Hingga  Hamka ,  trans.  by  Th.
Sumarthana  (Jakarta:  Grafiti  Press, 1987)
Siddik,  Abdullah, Pengantar Undang-Undangan Adat  Di  Malaysia (Kuala  Lumpur: University Malaya, 1975)
Sudjiman,  Panuti  H.M., Adat  Raja-Raja Melayu (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982)
Sutrisno,  Sulastin, Hang  Tuah:  Analisa
Struktur  Dan  Fungsi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983)
Taylor,  Paul  W., Problem  of  Moral  Philosophy (California:  Deckenson  Publishing Company, 1985)