Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 10 No. 2 (2024), hal. 297-306
p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Analisis Laporan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Suharman 1 , Eko Febri Lusiono 2 , U. Ari Alrizwan 3 , Yuliansyah 4 , Munandar 5
1 Politeknik Negeri Sambas, e-mail: dzakwanherman@ymail.com
2 Politeknik Negeri Sambas, e-mail: ekodelisa2004@gmail.com
3 Politeknik Negeri Sambas, e-mail: uraiarialrizwan@gmail.com
4 Politeknik Negeri Sambas, e-mail: yoelashshidiqie@yahoo.co.id
5 Politeknik Negeri Sambas, e-mail: misturmunandar@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 30-11-2023 Direvisi: 26-02-2024 Diterima: 17-04-2024 This research aims to analyze the financial performance of the Sambas Regency Regional Government for 5 years from 2017 to 2021 and test whether there are differences in the performance of the degree of decentralization, performance of regional  financial  independence,  performance  of  operating  expenditures,  and performance  of  capital  expenditures.  The  analytical  tools  used  are  financial ratios, namely liquidity ratios, leverage ratios, debt ratios, productivity ratios and operating  ratios.  The  research  uses  quantitative  descriptive  data  analysis methods. The research results show that the liquidity ratio which consists of the average  current  ratio  is  0.82,  meaning  that  every  Rp.  1,-  of  current  debt  is guaranteed  by  Rp.  0.82,-  of  current  assets;  The  average  cash  ratio  is  0.35, meaning  that  for  every  Rp.  1,-  of  current  assets,  Rp.  0.35  is  cash  and  cash equivalents; the average cash to current liabilities is 0.29, meaning the regional government's ability to immediately pay every Rp. 1.- of current debt using cash and cash equivalents is Rp. 0.29,-; The average Quick Ratio is 0.60, meaning that the local government's ability to fulfill its short-term obligations for every Rp. 1,- using cash, cash equivalents and receivables is Rp. 0.60,-; The average cash flow ratio is 2.31, meaning the ability of a Regional Government's operating cash flow to pay for every Rp. 1,- of current debt owned using operating cash of Rp. 2.31,-. The leverage ratio measured is the Short Term Debt to Long Term Debt Ratio of 1.00. The debt ratio measured is the Total Liabilities to Current Assets Ratio. The average is 1.24 and the average Current Liabilities to Total Asset Ratio is 0.05, meaning that for every R.1,- debt is guaranteed by total assets of Rp.0.05,- The productivity ratio measured is Current Assets to Total Assets Ratio . The average is  0.04,  meaning  that  for  every  Rp.  1,-  current  assets  used  for  operational activities is Rp. 0.04,- Quick Asset to Inventory Ratio, the average is 2.67. The operating  ratios  measured  include  the  average  Earning  Power  of  Total Investment  of  0.10.  The  average  financial  independence  ratio  is  0.11  or  11%. From the aspect of relationship patterns and level of capability, the region is in the  very  low  category  with  an  instructive  relationship  pattern.  The  Public Participation Level Ratio is 0.07. This ratio shows the level of public participation in paying taxes, in this case all regional tax revenues, tax revenue sharing, both central  and  provincial.  The  higher  the  ratio  value  of  the  level  of  public participation of a Regional Government, the better it will be. From the calculation results it can be seen that for every Rp. 1,- Revenue, which comes from taxes is Rp. 0.07,- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) for the Regional Government of Sambas Regency, the average for 2017-2021 is 2.79 or still above the minimum requirement of 2.5 as regulated in PP No. 107 of 2000 concerning Regional Loans article 6 letter b. However, in 2020 the DSCR was 2.35 and in 2021 it was 1.79, which  is  below  the  minimum  requirements  as  regulated  in  PP  107/2000.  This condition is caused by the relatively increasing number of  regional loans from year to year. So the regional government for the coming year must ensure that the DSCR is still at the minimum limit outlined by the central government because if loans  continue  to  increase  there  will  be  concerns  that  the  Sambas  Regency Regional Government will not be able to meet mandatory spending as regulated by PP 30/2011 concerning regional loans explanation of article 15 paragraph (1) letter b. Keywords : Analysis; Financial Reports; Financial Performance; Sambas Regency Government
298 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas selama 5 tahun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 serta menguji  apakah  terdapat  perbedaan  kinerja  derajat  desentralisasi,  kinerja kemandirian keuangan daerah, kinerja belanja  operasi, dan kinerja belanja modal. Alat analisis yang digunakan adalah rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio leverage ,  rasio  hutang,  rasio  produktivitas  dan  rasio  operasi.  Penelitian menggunakan  metode  analisis  data  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Rasio  likuiditas  yang  terdiri  dari current  ratio rata-rata sebesar  0,82  artinya  setiap  Rp.1,-  Hutang  lancar  dijamin  oleh  Rp.0,82,-  aktiva lancar; Cash  ratio rata-rata  sebesar  0,35  artinya  setiap  Rp.1,-  aktiva  lancar, sebesar Rp.0,35 merupakan kas dan setara kas; cash to current liabilities rata-rata sebesar  0,29  artinya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membayar  segera setiap Rp.1.- hutang lancar menggunakan kas dan setara kas sebesar  Rp.0,29,-; Quick Ratio rata-rata sebesar 0,60 artinya bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknye untuk setiap Rp.1,- menggunakan kas,  setara  kas  dan  piutang  sebesar  Rp.0,60,-; cash  flow  ratio rata-rata  sebesar 2,31  artinya  kemampuan  aliran  kas  operasi  suatu  Pemerintah  Daerah  untuk membayar  setiap  Rp.1,-  hutang  lancar  yang  dimiliki  menggunakan  kas  operasi sebesar Rp 2,31,-. Rasio Leverage yang diukur adalah Short Term Debt to Long Term Debt Ratio sebesar 1,00 . Rasio hutang yang diukur adalah Total Liabilities to  Current  Asset  Rasio rata-rata  adalah  sebesar  1,24  dan Current  Liabilities  to Total Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 0,05 artinya untuk setiap R.1,- hutang dijamin oleh total asset sebesar Rp.0,05,- Rasio Produktivitas yang diukur adalah Current  Asset  to  Total  Asset  Ratio rata-rata  adalah  sebesar  0,04  artinya  untuk setiap  Rp.1,-  aktiva  lancar  yang  digunakan  untuk  kegiatan  operasional  adalah sebesar  Rp.0,04,- Quick  Asset  to  Inventory  Ratio ,  rata-rata  sebesar  2,67.  Rasio Operasi yang diukur diantaranya adalah Earning Power of Total Investment rata- rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11 atau sebesar 11%.  Dari  aspek  pola  hubungan  dan  tingkat  kemampuan  daerah  masuk  pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.  Rasio Tingkat Partisipasi Publik  sebesar  0,07.  Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  partisipasi  publik  dalam pembayaran pajak dalam hal ini adalah semua pendapatan pajak daerah, bagi hasil pajak baik pusat maupun propinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat  dilihat  bahwa  untuk  setiap  Rp.1,-  Pendapatan,  yang  berasal  dari  pajak adalah  sebesar  Rp.0,07,- Debt  Service  Coverage  Ratio (  DSCR  )  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sambas  rata-rata  tahun  2017-2021  sebesar  2,79  atau  masih berada  diatas  ketentuan  minimal  sebesar  2,5  sebagaimana  diatur  dalam  PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR  sebesar  2,35  dan  tahun  2021  sebesar  1,79  berada  di  bawah  ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi pemerintah daerah  untuk  tahun  mendatang  harus  menjaga  agar  DSCR  masih  berada  pada batas  minimum  yang  telah  digariskan  oleh  pemerintah  pusat  karena  apabila pinjaman  terus  meningkat  akan  dikhawatirkan  pemerintah  Daerah  Kabupaten Sambas  tidak  mampu  untuk  memenuhi  belanja  wajib  sebagaimana  di  atur  PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b. Kata Kunci : Analisis; Laporan Keuangan; Kinerja Keuangan; Pemerintah Kabupaten Sambas Corresponding Author : U Ari Alrizwan, Politeknik Negeri Sambas, e-mail: dzakwanherman@ymail.com
299 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515

## PENDAHULUAN
Pembentukan Daerah Otonom sebagaimana diatur dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah  Daerah  telah  mengubah  pola  pemerintahan  yang  semula  Sentralistik  menjadi Desentralistik. Sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai terealisasi secara bertahap. Berdasarkan data Direktorat  Jenderal  (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, selama kurun waktu 26 tahun ini, terdapat beberapa daerah yang memiliki PAD di bawah 20 persen dan menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Kabid Lattas, 2022).
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas  merupakan  salah  satu  Daerah  yang  memiliki PAD di bawah 20%. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, komposisi  PAD  terhadap  Total  Pendapatan  Daerah  pada  tahun  2019  sebesar  8,11%  ,  tahun 2020  sebesar  7,77%  dan  tahun  2021  sebesar  8,  01%.  Kondisi  tersebut  menunjukkan    tahun 2020 dan 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebagai tahun dasar bahwa komposisi PAD terhadap Pendapatan mengalami penurunan. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 13,86% di tahun 2001 menjadi 24,50% di tahun 2019 ( Badan Kebijakan Fiskal, 2022  ).  Apabila  di  Bandingkan  dengan  rata-rata  Nasional,  maka  kontribusi  PAD  terhadap pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sambas  masih  sangat  jauh  dari  rata-rata  Nasional.  Kondisi tersebut  dipengaruhi  oleh  terjadinya    pandemi  covid-19  sehingga  banyak  sektor  usaha  yang mengalami kelesuan dan bahkan banyak usaha yang bangkrut sehingga melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap sumber-sumber PAD.
Tabel 1. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2022
NO. KETERANGAN 2017 2018 2019 A Pendapatan 1.634.003.339.883,87  1.699.544.377.805,21  1.834.749.639.329,51 1 Pendapatan Asli Daerah 200.322.596.712,12 127.663.390.963,28 148.846.279.607,03 2 Pendapatan Transfer 1.432.363.793.309,00  1.493.970.701.385,00  1.582.193.180.001,00 3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 1.316.949.862,75 77.910.285.456,93 103.710.179.721,48 B Belanja 1.638.897.259.025,08  1.701.221.066.216,95  1.835.021.132.481,87 1 Belanja Operasi 1.072.650.389.102,62  1.147.790.347.628,49  1.192.771.286.328,78 2 Belanja Modal 319.523.642.409,54 286.654.817.075,64 339.865.824.788,00 3 Belanja Tak Terduga 27.026.973,00 801.474.379,00 289.442.857,00 4 Belanja Transfer 246.696.200.539,92 265.974.427.133,82 302.094.578.508,09 Surplus (Defisit) -4.893.919.141,21 -1.676.688.411,74 -271.493.152,36 C Pembiayaan 33.251.187.362,15 45.897.268.208,34 33.024.710.916,96 1 Penerimaan Daerah 87.490.177.362,21 123.357.268.208,34 128.941.585.916,86 2 Pengeluaran Daerah 54.238.990.000,06 77.460.000.000,00 95.916.874.999,90 Pembiayaan Netto 33.251.187.362,15 45.897.268.208,34 33.024.710.916,96 D SILPA 28.357.268.220,94 44.220.579.796,60 32.753.217.764,60 NO. KETERANGAN 2020 2021 2022 A Pendapatan 1.669.647.856.825,95  1.850.514.381.733,21  1.701.640.624.410,00 1 Pendapatan Asli Daerah 129.676.504.956,48 148.139.103.732,57 167.637.283.800,00 2 Pendapatan Transfer 1.445.026.636.211,00  1.575.722.281.915,86  1.502.866.936.860,00 3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 94.944.715.658,47 126.652.996.084,78 31.136.403.750,00 B Belanja 1.692.191.085.750,19  1.854.895.554.871,16  1.816.576.722.060,00 1 Belanja Operasi 1.157.969.692.671,66  1.280.237.716.697,67  1.323.541.264.080,00 2 Belanja Modal 237.715.454.547,89 285.088.808.225,49 224.722.634.370,00 3 Belanja Tak Terduga 3.735.431.544,00 140.518.302,00 672.956.550,00 4 Belanja Transfer 292.770.506.986,64 289.428.511.646,00 267.639.867.060,00 Surplus (Defisit) -22.543.228.924,24 -4.381.173.137,95 -114.936.097.650,00 C Pembiayaan 42.003.217.764,60 75.959.988.840,36 198.297.569.090,00 1 Penerimaan Daerah 127.753.217.764,60 172.459.988.840,36 351.297.403.240,00 2 Pengeluaran Daerah 85.750.000.000,00 96.500.000.000,00 152.999.834.150,00 Pembiayaan Netto 42.003.217.764,60 75.959.988.840,36 198.297.569.090,00 D SILPA 19.459.988.840,36 71.578.815.702,41 83.361.471.440,00
300 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
Tabel  2.  Proporsi  Sumber  Pendapatan  terhadap  total  pendapatan  APBD  Kabupaten  Sambas Tahun 2017-2022
NO. SUMBER PENDAPATAN 2017 2018 2019 1 Pendapatan Asli Daerah 12,26% 7,51% 8,11% 2 Pendapatan Transfer 87,66% 87,90% 86,23% 3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 0,08% 4,58% 5,65% NO. KETERANGAN 2020 2021 2022 1 Pendapatan Asli Daerah 7,77% 8,01% 9,85% 2 Pendapatan Transfer 86,55% 85,15% 88,32% 3 Lain-lain Pendapatan yg Sah 5,69% 6,84% 1,83%
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa proporsi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan untuk tahun 2017-2022 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah hanya  rata-rata sebesar 8,92% jauh lebih rendah dari rata-rata nasional  pada tahun 2019 sebesar 24,50%. Artinya Desentralisasi  Fiskal di  Daerah masih  belum  menunjukkan  hasil  yang  menggembirakan.  Sedangkan  proporsi  sumber pendapatan  yang  berasal  dari  Pendapatan  transfer  diantaranya  Transfer  Pemerintah  Pusat berupa  Dana  Perimbangan  diantaranya  Bagi  Hasil  Pajak,  Bagi  Hasil  Bukan  Pajak,  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  khusus  (Fisik)  ,Dana  Alokasi  Khusus  (Non  Fisik), transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Transfer dari pemerintah daerah  lainnya  (Provinsi)  berupa  Bagi  Hasil  pajak  dan  Bantuan  Keuangan  masih  sangat mendominasi  sumber  pendapatan  yang  selama  tahun  2012-2021  rata-rata  sebesar  86,97%. Selanjutnya proporsi Lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan lainnya untuk tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 4,11%.
Belanja  Daerah    yang  merupakan  seluruh  pengeluaran  pemerintah  daerah  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  selama  periode  tertentu  menjadi  bagian  penting untuk  di  analisis.  Besarnya  proporsi  suatu  jenis  belanja  dapat  menjadi  indikator  untuk mengukur  komitmen  dalam  mendorong  pertumbuhan  sektor-sektor  Pembangunan.  Berikut adalah proporsi setiap jenis belanja terhadap total APBD Kabupaten Sambas tahun 2016–2021.
Tabel 3. Proporsi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Sambas
Tahun 2017-2022 NO. JENIS BELANJA 2017 2018 2019 1 Belanja Operasi 65,45% 67,47% 65,00% 2 Belanja Modal 19,50% 16,85% 18,52% 3 Belanja Tak Terduga 0,002% 0,05% 0,02% 4 Belanja Transfer 15,05% 15,63% 16,46% NO. JENIS BELANJA 2020 2021 2022 1 Belanja Operasi 68,43% 69,02% 72,86% 2 Belanja Modal 14,05% 15,37% 12,37% 3 Belanja Tak Terduga 0,22% 0,01% 0,04% 4 Belanja Transfer 17,30% 15,60% 14,73%
Dari sisi belanja seperti tampak pada Tabel 3 proporsi setiap jenis belanja terhadap total belanja  menunjukkan  bahwa  masih  di  dominasi  oleh  Belanja  Operasi  (Belanja  Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) rata-rata sebesar  68,04%,  kemudian  Belanja  Modal  (Belanja  Modal  Tanah,  Belanja  Modal  Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi, Belanja Modal Aset tetap lainnya) rata-rata sebesar 16,11%, selanjutnya Belanja tak terduga rata-rata sebesar 0,05% dan Belanja Transfer (belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan)
301 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
rata-rata  sebesar  15,80%.  Desentralisasi  fiskal  seyogiyanya  dapat  mendorong  Pemerintah Daerah dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

## METODE PENELITIAN
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif yaitu  metode  penelitian  yang  menggunakan  data-data  berupa  angka  yang  digunakan  untuk mengupayakan  suatu  penelitian  dengan  cara  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat mengenai fakta dari laporan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh  data  sekunder  yang  berupa  data  organisasi  pemerintah  desa,  arsip  kewenangan pemerintah desa dan data pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder baik yang bersumber dari Bakeuda Kabupaten Sambas berupa laporan keuangan  pemerintah  daerah  dan  melalui  situs  resmi  BPS  Kabupaten  Sambas ( https://sambaskab.bps.go.id/ ) berupa data Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ).
Penelitian  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan dokumen atau informasi yang telah tersedia yang bersumber dari buku, situs web atau data yang telah disediakan pihak ketiga yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Analisis data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dengan  menggunakan  rasio  keuangan  yaitu:  1)  Rasio  Likuiditas,  menunjukkan  kemampuan Pemda untuk memenuhi kewajiban financial yang berjangka pendek tepat pada waktunya; 2) Rasio Leverage , menunjukkan seberapa jauh aktiva pemda dibiayai dengan hutang; 3) Rasio Hutang,  menunjukkan  kemampuan  pemda  dalam  menjamin  hutang;  4)  Rasio  Produktivitas, menunjukkan kapasitas pemda untuk melakukan produksi atau kegiatan sehari-hari; 5) Rasio operasi, menunjukkan kemampuan pemda dalam melaksanakan operasi atau pelayanan umum pemerintahan;  6) Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  untuk  melihat  kemampuan  pemda dalam menggunakan alternative sumber dana lain melalui pinjaman, nilai DSCR minimal 2,5. Rasio  DSCR  merupakan  perbandingan  antara  penjumlahan  pendapatan  asli  daerah,  bagian daerah  dari  pajak  bumi  dan  bangunan,  penerimaan  sumber  daya  alam  dan  bagian  daerah lainnya  serta  dana  alokasi  umum  setelah  dikurangi  belanja  wajib,  dengan  penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya, pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur rasio keuangan adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Formula Rasio Keuangan No Rasio Keuangan Formula 1. RASIO LIKUIDITAS a. Current Ratio = Aktiva Lancar Hutang Lancar b. Cash Ratio = Kas + Ekuivalen Kas Aktiva Lancar c. Cash to Current Liabilities = Kas + Ekuivalen Kas Hutang Lancar d. Acid Test ( Quick ) Ratio = Kas + Ekuivalen Kas + Piutang Hutang Lancar e. Cash Flow Ratio = Aliran Kas Operasi Hutang Lancar
302 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
2. RASIO LEVERAGE Formula a. Short Term Debt to Long Term Debt Ratio = Hutang Lancar Total Hutang 3. RASIO HUTANG a. Total Liabilities to Current Asset Ratio = Total Hutang Aktiva Lancar b. Current Liabilities to Total Asset Ratio = Hutang Lancar Total Aktiva 4. RASIO PRODUKTIVITAS
a. Current Asset to Total Asset Ratio = Aktiva Lancar Total Aktiva b. Quick Asset to Inventory Ratio = Kas + Piutang Persediaan 5. RASIO OPERASI
a. Earning Power of Total Investmen = Surplus + Belanja Transfer Total Aktiva b. Rasio Kemandirian Keuangan = Pendapatan Asli Daerah Bantuan + Pinjaman c. Rasio Tingkat Partisipasi Publik = Pendapatan Pajak Total Pendapatan 6. a. Debt Service Coverage Ratio ( DSCR ) = (PAD+Bagian Daerah+DAU) - Belanja Wajib Total(Pokok+Angsuran+Bunga+
Biaya Pinjaman )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan
Tabel 5. Rasio Keuangan (Data diolah, 2023) NO. RASIO KEUANGAN 2017 2018 2019 2020 2021 A RASIO LIKUIDITAS 1  Current Ratio 0,87 0,93 0,92 0,64 0,77 2  Cash Ratio 0,35 0,39 0,30 0,23 0,47 3  Cash to Current Liabilities 0,30 0,36 0,27 0,15 0,36 4  Acid Test ( Quick ) Ratio 0,61 0,69 0,69 0,43 0,58 5  Cash Flow Ratio 3,36 2,34 2,83 1,62 1,43 B RASIO LEVERAGE 1  Short Term Debt to Long Term Debt Ratio 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 C

## RASIO HUTANG
1  Total Liabilities to Current Asset Ratio 1,15 1,08 1,08 1,57 1,30 2  Current Liabilities to Total Asset Ratio 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07
303 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
D

## RASIO PRODUKTIVITAS
1  Current Asset to Total Asset Ratio 0,04 0,05 0,04 0,03 0,05 2  Quick Asset to Inventory Ratio 2,37 2,92 2,97 2,06 3,04 E

## RASIO OPERASI
1  Earning Power of Total Investmen 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 2 Rasio Kemandirian Keuangan 0,15 0,09 0,11 0,10 0,10 3 Rasio Tingkat Partisipasi Publik 0,06 0,08 0,08 0,07 0,08

## F DEBT SERVICE COVERAGE RATIO
1  Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 4,11 2,88 2,81 2,35 1,79

## B. Pembahasan
Secara umum indikator kinerja keuangan untuk rasio likuiditas dikatakan baik adalah apabila  kemampuan  untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  semakin  meningkat  atau dengan  kata  lain  semakin  tinggi  rasio  ini  akan  semakin  baik.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa Rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio rata-rata sebesar 0,82 artinya setiap Rp.1,- Hutang lancar dijamin oleh Rp.0,82,- aktiva lancar; Cash ratio rata-rata sebesar 0,35 artinya setiap  Rp.1,-  aktiva  lancar,  sebesar  Rp.0,35  merupakan  kas  dan  setara  kas; cash  to  current liabilities rata-rata sebesar 0,29 artinya kemampuan pemerintah daerah untuk membayar segera setiap Rp.1.- hutang lancar menggunakan kas dan setara kas sebesar Rp.0,29,-; Quick Ratio rata-rata  sebesar  0,60  artinya  bahwa  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kewajiban  jangka  pendeknya  untuk  setiap  Rp.1,-  menggunakan  kas,  setara  kas  dan  piutang sebesar Rp.0,60,-; cash flow ratio rata-rata sebesar 2,31 artinya kemampuan aliran kas operasi suatu  Pemerintah  Daerah  untuk  membayar  setiap  Rp.1,-  hutang  lancar  yang  dimiliki menggunakan kas operasi sebesar Rp 2,31,-.
Rasio Leverage yang diukur adalah Short Term Debt to Long Term Debt Ratio . Rasio ini mengukur hubungan antara hutang jangka pendek atau hutang lancar dengan total hutang. Rasio  ini  merupakan  indikasi  penting  seberapa  besar  pendanaan  jangka  pendek  yang dibutuhkan. Semakin rendah nilai Short Term Deb to Long Term Debt suatu Pemerintah Daerah maka  akan  semakin  baik  yang  berarti  bahwa  dari  total  hutang  yang  dimiliki  sebagian  besar bukan merupakan hutang yang harus dengan segera di bayar. Hasil perhitungan menunjukkan Short Term Debt to Long Term Debt Ratio sebesar 1,00 , hal ini disebabkan pemerintah daerah tidak mempunyai hutang jangka panjang atau 100% adalah hutang yang harus segera di bayar atau seluruh hutang yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah Hutang Lancar.
Rasio  hutang  yang  diukur  adalah  Total Liabilities  to  Current  Asset  Ratio .  Rasio  ini mengukur kemampuan aktiva lancar dalam menjamin hutang. Semakin rendah semakin baik. Total Liabilities to Current Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 1,24 artinya untuk setiap Rp.1,- total  hutang  dijamin  oleh  aktiva  lancar  sebesar  Rp.1,24,-.  Selanjutnya  adalah Current Liabilities to Total Asset Rasio, rasio ini mengukur kemampuan total Aktiva dalam menjamin hutang. Semakin rendah maka semakin baik. nilai Current Liabilities to Total Asset Ratio rata- rata  adalah  sebesar  0,05  artinya  untuk  setiap  R.1,-  hutang  di  jamin  oleh  total asset sebesar Rp.0,05,-
Rasio Produktivitas yang diukur adalah Current Asset to Total Asset Ratio dan Quick Asset to Inventory Ratio . Current Asset to Total Asset Rasio , rasio ini menunjukkan bahwa dari total  aktiva  yang  dimiliki,  terdapat  aktiva  lancar  yang  digunakan  secara  langsung  untuk
304 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
produksi  atau  operasional.  Semakin  tinggi  maka  akan  semakin  baik.  Nilai Current  Asset  to Total Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,-
Quick  Asset  to  Inventory  Ratio ,  Rasio  ini  menunjukkan  besarnya  aktiva  yang  lebih likuid  (dapat  segera dicairkan) dibandingkan dengan persediaan. Semakin tinggi  maka akan semakin baik. Nilai Quick Asset to Inventory Ratio rata-rata sebesar 2,67 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar jika dibandingkan dengan persediaan bahwa jumlah aktiva sangat lancar atau yang segera bisa dicairkan adalah sebesar Rp.2,67., yang terdiri dari Kas dan Piutang.
Rasio  Operasi  yang  diukur  di  antaranya  adalah Earning  Power  of  Total  Investment. Rasio  ini  menunjukkan  surplus  sebelum  belanja  transfer  dibanding  dengan  total  aktiva. Semakin tinggi maka akan semakin baik.  Nilai Earning Power of Total Investment rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11 atau sebesar 11%. Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah seperti tampak tabel dibawah ini :
Tabel 6.  Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif
Sumber : Abdul Halim (2002: 169)
Dari aspek pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah masuk pada kategori rendah sekali  dengan  pola  hubungan  instruktif.  Kondisi  ini  menunjukkan  peran  pemerintah  pusat masih  sangat  besar  atau  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  daerah.  Rasio  kemandirian keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  sesuai  target  yang  ditetapkan pelayanan  kepada  masyarakat    yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Derajat Desentralisasi fiskal rata-rata sebesar 0,09 masuk pada kategori kemampuan keuangan daerah sangat kurang artinya  bahwa  kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  belanja  daerah sangat kurang.
Rasio  Tingkat  Partisipasi  Publik  sebesar  0,07.  Rasio  ini  menunjukkan  tingkat partisipasi  publik  dalam  pembayaran  pajak  dalam  hal  ini  adalah  semua  pendapatan  pajak daerah,  bagi  hasil  pajak  baik  pusat  maupun  propinsi.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat  dilihat  bahwa  untuk  setiap  Rp.1,-  Pendapatan,  yang  berasal  dari  pajak  adalah  sebesar Rp.0,07,-
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas rata-rata tahun  2017-2021  sebesar  2,79  atau  masih  berada  di  atas  ketentuan  minimal  sebesar  2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107/2000 tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada di bawah ketentuan minimal  sebagaimana  di  atur  pada  PP  107/2000.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  jumlah
305 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515
pinjaman  daerah  dari  tahun  ke  tahun  relatif  meningkat.  Jadi  pemerintah  daerah  untuk  tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada pada batas minimum yang telah digariskan oleh  pemerintah  pusat  karena  apabila  pinjaman  terus  meningkat  akan  dikhawatirkan pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas  tidak  mampu  untuk  memenuhi  belanja  wajib sebagaimana di atur PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.

## PENUTUP
Dari hasil pembahasan seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Rasio  likuiditas  yang  terdiri  dari current  ratio rata-rata  sebesar  0,82, Cash  ratio rata-rata sebesar  0,35 cash  to  current  liabilities rata-rata  sebesar  0,29; Quick  Ratio rata-rata  sebesar 0,60, cash flow ratio rata-rata sebesar 2,31 dan Working Capital to Total Asset Ratio , rasio ini menunjukkan  besarnya  modal  kerja  bersih  terhadap  total  aktiva  yang  dimiliki  oleh  suatu Pemerintah Daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini maka akan semakin baik. Rata-rata Modal kerja bersih pemerintah sebesar     -0,009, artinya bahwa untuk setiap Rp.1,- modal kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari hutang adalah sebesar Rp.0,009,- atau Rp.0,01,-.
Rasio Leverage yang diukur adalah Short Term Debt to Long Term Debt Ratio sebesar 1,00 . Rasio hutang yang diukur adalah Total Liabilities to Current Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 1,24 dan Current Liabilities to Total Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 0,05 artinya untuk setiap R.1,- hutang di jamin oleh total asset sebesar Rp.0,05,-. Rasio Produktivitas yang diukur adalah Current Asset to Total Asset Ratio rata-rata adalah sebesar 0,04 artinya untuk setiap Rp.1,- aktiva lancar yang digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebesar Rp.0,04,- Quick Asset to Inventory Ratio , rata-rata sebesar 2,67. Rasio Operasi yang diukur di antaranya adalah Earning Power of Total Investment rata-rata sebesar 0,10. Rasio Kemandirian keuangan rata-rata sebesar 0,11.
Rasio Tingkat Partisipasi Publik sebesar 0,07. Rasio ini menunjukkan tingkat partisipasi publik  dalam  pembayaran  pajak  dalam  hal  ini  adalah  semua  pendapatan  pajak  daerah,  bagi hasil pajak baik pusat maupun provinsi. Semakin tinggi nilai rasio tingkat partisipasi publik suatu Pemerintah Daerah maka akan semakin baik. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa untuk setiap Rp.1,- Pendapatan, yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp.0,07,- Debt Service Coverage  Ratio (DSCR)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sambas  rata-rata  tahun  2017-2021 sebesar 2,79 atau masih berada di atas ketentuan minimal sebesar 2,5 sebagaimana diatur dalam PP 107 (2000) tentang Pinjaman Daerah pasal 6 huruf b. Akan tetapi untuk tahun 2020 DSCR sebesar 2,35 dan tahun 2021 sebesar 1,79 berada di bawah ketentuan minimal sebagaimana di atur pada PP 107/2000. Kondisi ini disebabkan karena jumlah pinjaman daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat. Jadi pemerintah daerah untuk tahun mendatang harus menjaga agar DSCR masih berada pada batas minimum yang telah digariskan oleh pemerintah pusat karena apabila pinjaman terus meningkat akan dikhawatirkan pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tidak mampu untuk memenuhi belanja wajib sebagaimana di atur PP 30/2011 tentang pinjaman daerah penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf b.
306 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2515

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. BPFE. Budiarto, B. (2007). Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Helfert,  E.  A.  (1996).  Teknik  Analisa  Keuangan:  Petunjuk  Praktis  untuk  Mengelola  dan Mengukur Kinerja Perusahaan. Erlangga.
Kabid  Lattas.  (2022,  April  28).  26  Tahun  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Https://Palangkaraya.Go.Id/26-Tahun-Otonomi-Daerah-Di-Indonesia/. Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Munawir, S. (2002). Akuntansi Keuangan dan Manajemen. BPFE. Munawir, S. (2004). Analisis Laporan Keuangan. Liberty. Nataludin.  (2001).  Potensi  Dana  Perimbangan  Pada  Penerimaan  Daerah  Di  Propinsi  Jambi,
Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  Tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Penilaian Kinerja. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah. (n.d.). Ritonga, I. T. (2023). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pustaka Pelajar. Sartono, A. (2016). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. BPFE. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta. Tangkilisan,  H.  N.  S.  (2003).  Implementasi  Kebijakan  Publik  Transformasi  Pikiran  George Edwards. Lukman Offset.
Tangkilisan, H. N. S. (2007). Manajemen Publik. Grasindo. Ulum, I. (2004). Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik. UMM Press. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).