Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak:

## Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi
Agung Pratama Dharma 1 , Rizki Amar 2 1,2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia Email Konfirmasi: rizkiamar123456@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  perwalian  anak  karena  pencabutan  kekuasaan  orang  tua dalam perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Tanjung pinang, Indonesia. Secara  normatif,  apabila  orang  tua  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada keluarga atau kerabat dekat. Namun, dalam perkara  tersebut  hakim  memberikan  hak  perwalian  kepada  orang  lain.  Hakim memiliki  kebebasan  untuk  memutus  perkara  berdasarkan  pertimbangan  hukum yang  jelas  atau ratio  decidendi. Artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Data  diperoleh  melalui wawancara  dan  dokumentasi.  Paper  ini  menemukan  bahwa  hakim  pengadilan agama  menggunakan  dua  argumentasi,  normatif  (kaidah  ushul  fikih)  dan  yuridis (regulasi  terkait),  untuk  mengabulkan  permohonan  pengangkatan  anak. Argumentasi  hukum  hakim  tersebut  mengintegrasikan  nilai-nilai  Islam, kemashlahatan,  dengan  mengedepankan  prinsip  kepentingan  terbaik  untuk  anak. Hakim  berupaya  untuk  melindungi  hak-hak  anak,  dengan  kepastian  hukum  dan demi kesejahteraan anak dengan mengutamakan kemaslahatannya.
Kata kunci: Perwalian Anak, Argumentasi Hukum, Hak Anak, Anak Angkat

## Pendahuluan
Anak  merupakan  anugerah  dari  tuhan  yang  seyogyanya  dijaga  dan dibesarkan dengan baik oleh kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Dengan memenuhi segala  kebutuhanya  serta  hak-haknya,  secara  garis  besar  itulah  tugas  orang  tua terhadap anaknya (Fahimah, 2019). Namun tak jarang anak sebagai aset yang harus dijaga  justru  dicederai  oleh  orang  tuanya  sendiri.  Tak  sedikit  anak-anak  yang terabaikan  hak-haknya.  Adanya  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua (Sopyan  dkk.,  2023),  bahkan  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua kepada  anaknya,  seperti  kasus  pelecehan  dan  pencabulan  terhadap  anak  seringkali dijumpai. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang di hadapi di masyarakat dewasa ini (Hanapi & Fuadhi, 2023), tak jarang itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri.
Satu  diantara  kasus-kasus  tersebut  termuat  didalam  penetapam  hakim Pengadilan  Agama  Tanjungpinang  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi.,  dimana  motif pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh  pemohon  dikarenakan  anak  tersebut
merupakan  korban  pencabulan  oleh  ayah  kandungnya,  sehingga  kekuasaan  wali ayahnya  dicabut  dan  ibunya  bekerja  sebagai  TKW  sehingga  anak  tersebut  terlantar tidak ada yang merawat (Penetapan  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).
Anak-anak membutuhkan perawatan yang baik selama pertumbuhan mereka, sehingga penting bagi negara dan pemerintah untuk melindungi anak-anak sebagai warga  negara.  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  tahun  1989.  Salah satu  tujuan  konvensi  tersebut  adalah  untuk  memastikan  bahwa  setiap  anak  yang lahir  di  dunia  harus  mendapat  perlindungan  khusus,  dan  bahwa  mereka  harus diberi  kesempatan  dan  fasilitas  oleh  hukum  dan  instrumen  lainnya  agar  mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan normal (Rizky et al., 2022).
Semua  upaya  untuk  melindungi  anak  didasarkan  pada  empat  prinsip  yang ditetapkan  dalam  Konvensi  Hak  Anak  diantaranya:  prinsip  non-diskriminasi, prinsip  kepentingan  terbaik  anak,  hak  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan perkembangan,  dan  prinsip  penghargaan  atas  pendapat  anak  (Ridwan  et  al.,  2022). Prinsip  yang  paling  penting  dari  keempat  prinsip  tersebut  dan  melandasi  semua upaya untuk melindungi anak ialah prinsip kepentingan terbaik anak.
Secara  normatif  apabila  orang  tua  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya maka  kewajiban  atau  perwalian  jatuh  kepada  pihak  keluarga.  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Pasal 98 dan Pasal 107 sama-sama menegaskan bahwa apabila orang tua anak  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  maka  kerabat  terdekat  dapat  menjadi wali anak (Widya dkk., 2016). Sedangkan dalam penetapan tersebut perwalian anak tidak  kepada  kerabat  atau  keluarga,  tetapi  hak  perwalian  jatuh  kepada  orang  lain yang tidak ada hubungan keluarga.
Menarik untuk menilik hal ini setidaknya dikarenaka dua hal. Pertama , Hakim Pengadilan  Agama  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  memiliki  peran mewujudkan  keadilan  dan  dapat  memberikan maslahah di  dalam  putusan- putusannya.  Sehingga  menjadi  pertanyaan  ialah,  bagaimana  sikap  hukum  hakim dalam  memerikasa  dan  menetapkan  perkara  pengangkatan  anak  tersebut?. Kedua, Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi Convention  on  The  Rights  of  The  Child melalui Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi  Tentang Hak-Hak  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1990  Nomor  57), sehingga  menarik  melihat  sejauhmana  penetapan  hakim  pengadilan  agama memanifistasikan hak asasi manusia dalam argumentasi hukumnya.
Sejumlah  penelitian  telah  dilakukan  mengenai  perkara  pengangkatan  anak. Termasuk  studi  kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri dalam  hal  pengangkatan  anak.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Gerhastuti  et  al. menemukan  bahwa  perkara  pengangkatan  anak  bagi  orang  Islam  merupakan kompetensi  absolut  pengadilan  agama.  Namun,  masih  terdapat  orang  Islam  yang mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri,  yang  menunjukkan  bahwa  sistem
ini  belum  disosialisasikan  dengan  baik . (Gerhastuti  dkk.,  2017).  Selanjut  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ilyas  terhadap  reasoning  hakim  dalam  penetapan pengangkatan anak beragama islam di pengadilan negeri, menemukan hakim hanya mempertimbangkan  motif  dan  tujuan  dibalik  pengangkatan  anak  yang  dilakukan, tanpa  mempertimbangkan  faktor  agama  sebagai  alasan  dalam  penetapan  (Ilyas, 2021).
Kemudian  kajian  mengenai  pengangkatan  anak  antar  warga  negara  pernah dilakukan  oleh  guiliano,  ia  mendeskripsikan  mengenai  prosedur  pengangkatannya dengan  pendekatan  yuridis  (Guiliano,  2021).  Selain  itu  Pakpahan  dkk  dalam penelitiannya  menemukan,  saat  ini  adopsi  antar  negara  di  Indonesia  belum memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak,  ia  melakukan  kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Pakpahan dkk., 2017).Dari tinjaun hukum kajian pengangkatan anak pernah diteliti oleh zulfikar, Dkk yang melakukan tinjauan hukum Islam dalam pengangkatan anak dibawah  tangan  (Wahyudani  dkk.,  2022).  Ginting  menilik  hukum  pengangkatan anak  di  Negara-Negara  muslim  (Ginting,  2023).  Kemudian  fadia  Dkk,  mengkaji penerapan  sadd  al-dhari’ah  terhadap  pengangkatan  anak  yang  berbeda  agama (Fadiah dkk., 2023).
Artikel  ini  berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Meskipun semuanya  mengkaji  tentang  perwalian  anak  dan  pengangkatan  anak,  artikel  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  argumentasi  hukum  hakim  Pengadilan  Agama Tanjungpinang  dalam  perkara  pengangkatan  anak  dan  bagaimana  harmonisasi hukum islam dan hak asasi manusia dalam argumentasi hukum hakim.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  kasus  ( case  approach )  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2011).  Teknik pengumpulan  data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Sumber  primer  artikel  ini  ialah  penetapan  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi  dan wawancara  dengan  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut,  serta  sumber sekundernya ialah literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Adapun metode analisisnya  menggunakan  analisis  konten.  Maksudnya  penulis  melihat  isi  dari penetapan  tersebut  (Bisri,  2004).  Kemudian  analisis  deskriptif,  data  yang  diperoleh dari penetapan dan wawancara kemudian dideskripsikan secara sistematis.

## Pembahasan

## A. Deskripsi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi
Penetapan  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi  ini  berkaitan  dengan  perkara volunter permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami siteri yang  beragama  Islam,  Achmad  Khan  (48  tahun)  dan  Fajriani  (42  tahun)  (nama penulis  inisialkan.  Yang  berprofesi  sebagai  Pekerja  swasta  dan  PTT  Provinsi
Kepulauan  Riau  (Kepri).  Para  pemohon  mengajukan  permohonan  pengangkatan anak  pada  tanggal  20  April  2017  dan  ditetapkan  oleh  hakim  pada  tanggal  03  Mei 2017.  Pada  bagian  “duduk  perkaranya”  bahwa  alasan  untuk  mengangkat  anak dikarenakan pada tanggal 10 Oktober 2010 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi  nama  Nur  Azizah  yang  diketahui  sebagai  korban  pencabulan  oleh  ayah kandungnya (Penetapan  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).
Sejak  18  November  2014  anak  tersebut  telah  dititipkan  oleh  Kepolisian Sektor  Bintan  Utara  kepada  pemohon  saudari  Fajriani  sebagai  anak  korban pencabulan  oleh  ayah  kandungnya.  Seiring  berjalannya  waktu,  anak  tersebut  tidak ada  yang  memelihara,  mengasuh,  mendidik  dan  menjamin  masa  depannya  oleh karena bapaknya sebagai pelaku pencabulan di vonis 16 Tahun penjara dan ibunya menjadi TKW di Malaysia ( Penetapan  No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).
Pada  duduk  perkaranya  juga  dijelaskan,  sebelum  mengajukan  penetapan pengangkatan  anak  di  PA  Tanjungpinang,  telah  melewati  beberapa  tahapan verifikasi,  barulah  dapat  surat  penyerahan  dan  pengasuhan  dari  Dinas  Sosial  Kota Tanjungpinang  dan  surat  rekomendasi  dari  Dinas  Sosial  Provinsi  Kepulauan  Riau. Dari  dua  orang  saksi  yang  diajukan  diketahui  bahwasanya  para  pemohon  belum dikaruniai anak, namun sebelumnya para pemohon sudah pernah mengangkat anak. Para pemohon juga mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari  untuk  keluarga  dan  anak  tersebut  khususnya.  Dan,  dari  para  saksi  juga diketahui ibu dari anak yang akan diangkat tersebut telah menyerahkan kepada para pemohon untuk dijadikan anak angkat. Selain itu, penetapan pengangkatan anak ini juga  bertujuan  untuk  demi  kepentingan  dan  kepastian  hukum  status  maupun  hak- hak anak tersebut (Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi).

## B. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak
Anak  harus  diakui  dan  dilindungi  karena  mereka  belum  mampu  menjaga kepentingan  mereka  sendiri.  Perlindungan  anak  mencakup  semua  tindakan  yang bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  serta  hak-hak  mereka  sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016).
Melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  Tahun  1990,  Indonesia  menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak PBB. Dengan persetujuan tersebut, secara teknis Indonesia telah  menyetujui  semua  yang  tercantum  dalam  Konvensi  Hak  Anak  (Lestari  & Fachri,  2017).  Prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  salah  satu  model perlindungan  anak  yang  dijelaskan  dalam  Konvensi  Hak  Anak.  Pasal  3  Konvensi Hak Anak menyatakan prinsip ini secara rinci sebagai berikut.
Pertama ,  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak  harus  menjadi  prioritas  utama dalam  keputusan  yang  berkaitan  dengan  anak-anak  yang  dibuat  oleh  sistem
peradilan, administratif, badan legislatif, atau organisasi kesejahteraan sosial publik atau  swasta. Kedua ,  Negara  berkomitmen  untuk  melindungi  dan  mengasuh  anak sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali  yang  sah,  dan  badan  hukum lainnya  terhadap  anak  tersebut,  dan  untuk  tujuan  ini,  akan  mengadopsi  semua undang-undang yang diperlukan serta tindakan administratif. Ketiga, Negara-negara yang  menyetujui  harus  memastikan  bahwa  lembaga  dan  layanan  yang  bertugas menyediakan perlindungan anak mematuhi standar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang.
Pasal  9  Konvensi  Hak  Anak  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai "kepentingan  terbaik".  Hal  ini  diakui  oleh  para  ahli  sebagai  sesuatu  yang  sangat subyektif dan dipengaruhi oleh variasi budaya dan agama (Freeman, 2007, hlm. 2). Menurut  Eekelaar,  "kepentingan  terbaik"  dapat  didefinisikan  sebagai  kepentingan yang  paling  mendasar  bagi  anak,  yaitu  kepentingan  untuk  dapat  menentukan kehidupannya sendiri (Freeman, 2007, hlm. 27).
Ada  perbedaan  pendapat  tentang  apa  yang  dianggap  sebagai  "kepentingan terbaik".  Beberapa  orang  mungkin  menganggapnya  hanya  pemenuhan  kebutuhan materi  dan  fisik  anak,  sementara  pendapat  lainnya  mungkin  menganggap  sesuatu yang  bertentangan  dengan  kepentingan  terbaik  anak  ialah  kemiskinan  dan penelantaran. Selain itu, ada beberapa yang menekankan kebutuhan emosional dan psikologis  anak,  terutama  terkait  dengan  perasaan  aman  dan  dilindungi  menjadi kepentingan terbaik bagi anak (Ernawati, 2023).
Karena definisi Konvensi Hak Anak yang ambigu tentang apa yang dimaksud dengan  "kepentingan  terbaik  anak",  para  pembuat  keputusan  dapat  sampai  pada kesimpulan  yang  berbeda-beda  berdasarkan  prinsip  keadilan  (Freeman,  2007). Namun,  pengambil  keputusan,  atau  hakim,  sebenarnya  dapat  mempertimbangkan keinginan  anak  ketika  mempertimbangkan  setiap  pilihan  yang  berkaitan  dengan anak. Akibatnya, kepentingan terbaik anak diharapkan terpenuhi.
Dalam  perkara  yang  berhubungan  dengan  anak  di  Pengadilan  Agama, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Maka manifestasikan gagasan tentang kepentingan terbaik anak dalam argumentasi hukumnya dalam perkara pengangkatan anak menjadi menarik untuk dilihat. Dalam konteks pengadilan agama, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi faktor  utama  yang  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang berhubungan  dengan  anak.  Hakim  akan  mengekspresikan  gagasan  tentang kepentingan  terbaik  anak  dalam  argumentasi  hukumnya  dalam  perkara pengangkatan  anak.  Dengan  demikian,  perlindungan  anak  merupakan  upaya penting  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  tumbuh  dan  berkembang dengan baik, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Nomor 053/Pdt.P/2017/PA.Tpi
Hakim  memiliki  kebebasan  untuk  memutus  perkara  berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  jelas  atau  ratio  decidendi  (Supriyadi  &  Suriyati,  2022). Kejelasan pertimbangan hukum hakim  dalam memutus perkara telah diatur dalam Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman (Dani & Hastuti, 2023). Dalam memutus perkara, hakim secara praktis dipengaruhi setidaknya oleh dua hal, yaitu aturan konstitusi atau undang-undang dan keyakinan hakim.  Hal  ini  terutama  karena  kebebasan  hakim  dalam  menafsirkan  hukum merupakan hal yang bersifat individual (Supriyadi & Suriyati, 2022).
Pemberian  permohonan  pengangkatan  anak  oleh  hakim  bertujuan  untuk mengesahkan  perwalian  orang  tua  angkat  terhadap  anak  yang  diangkat  mempelai dengan  Undang-Undang  (Tristiana  &  Dwikowati,  2023).  Teknis  pelaksanaan pengabulan  permohonan  pengangkatan  anak  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak.  Selain  itu, Pengangkatan  Anak  hanya  dapat  dilakukan  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi Anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak.
Di  dalam  posita  penetapan  motif  pemohon  mengajukan  permohonan pengangkatan  anak  dilakukan  karena  anak  tersebut  tidak  ada  yang  memelihara, mengasuh, mendidik dan menjamin masa depannya maka diajukanlah permohonan pengangkatan anak pada tanggal 20 April 2017 di Pengadilan Agama Tanjungpinang guna  untuk  kepastian  hukum  maupun  hak-hak  anak  tersebut  (Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi)
Secara  teoritis,  hakim  harus  mampu  merekonstruksi  nilai-nilai  dasar  hukum dari  aspek  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  atau  keadilan  (Mertokusumo,  2003). Ketika  terjadi  pertentangan  di  antara  ketiga  nilai  tersebut,  maka  keadilan masyarakatlah  yang  akan  menentukan  hasilnya  (Warasih,  2005).  Keadilan  di  sini berarti  keadilan  bagi  anak  sesuai  dengan  kepentingan  terbaiknya  agar  dapat memberikan kemaslahatan dalam hidupnya. Hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim  Pengadilan  Agama  Tanjungpinang  dalam  memeriksa  dan  memutus permohonan  pengangkatan  anak.,  salah  satu  hakim  yang  memeriksa  perkara tersebut  menjelaskan  sebagai  berikut:  "pertimbangan  dalam  memutus  permohonan pengangkatan  anak  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  yuridis  atau  aspek pembuktian  saja,  tetapi  juga  mempertimbangkan  apakah  putusan  tersebut membawa  kemaslahatan  untuk  anak  demi  kepentingan  terbaiknya."  (Wawancara dengan  Hakim).  Hal  ini  menunjukkan  hakim  Pengadilan  Agama  Tanjungpinang memutus  perkara  tidak  hanya  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  saja.  Tetapi  juga  mempertimbangkan  kemaslahatan  anak.  Jika  di analisis  maka  pengangkatan  anak  ini  termasuk  kepada  kebutuhan  dharuri,  karena bersentuhan  langsung  dengan  hak-hak  anak  sebagai  manusia.  Pencapaiaan
kemaslahatan  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemeliharaan  lima  hal  pokok,  yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Jamal, 2016).
Di  satu  sisi,  hakim  juga  mempertimbangkan  aspek  kesiapan  dari  orang  tua angakat. Tanggung jawab wali juga memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan anak dibawah perwaliannya sebagaimana yang di atur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini bertujuan anak yang berada dibawah perwalian tersebut ketika dewasa dan tidak berada lagi dalam perwaliannya  dapat  hidup  mandiri  dan  dapat  berguna  serta  dapat  berbakti  pada bangsa  dan  negara.  Wali  juga  memiliki  tugas  Berkaitan  dengan  mengurus  diri  dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, Harta benda  seperti  harta  warisan  si  anak,  harta  hibah,  dan  harta  peninggalan  orang  tua. Dengan ini wali diwajibkan mengembangkan harta yang dimiliki tersebut.
Di sisi  lain, kerabat terdekat atau keluarga juga memiliki hak untuk menjadi wali  dari  anak  tersebut,  apabila  orang  tua  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya maka kewajiban atau perwalian jatuh kepada keluarga atau kerabat dekat (Pasal 98, Kompilasi  Hukum  Islam).  Mengenai  hal  ini  para  hakim  memiliki  alasan sebagaimana  dijelaskan  oleh  salah  satu  hakim  sebagai  berikut:  “bahwa  keluarga anak  tidak  ada  yang  mengajukan  permohonan  hak  asuh  ini  maka  dari  itulah permohonan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  pemohon  dikabulkan  demi melindungi  anak  dari  ayahnya  yaitu  pelaku  pencabulan.”(Wawancara  dengan Hakim).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak,  pengadilan  agama  dapat  mencabut  kekuasaan  orang  tua  apabila  orang  tua dari  anak  tersebut  melalaikan  kewajibannya  terhadap  anaknya,  dan  kelalaian tersebut  harus  dibuktikan  dalam  fakta  persidangan  di  pengadilan.  Selain  itu, undang-undang  tersebut  juga  menyatakan  bahwa  jika  ada  pihak  yang  memohon untuk mencabut kekuasaan orang tua, pengadilan agama dapat mencabut kekuasaan orang tua.
Menurut  hakim  tujuan  pengangkatan  anak sebagaimana  berikut:  “dilakukan semata-mata  untuk  kepentingan  anak  dan  memenuhi  hak-hak  anak  Majelis  Hakim berpendapat  bahwasannya  demi  melindungi  anak  sebagaimana  yang  tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesajahteraan Anak.”  Dapat  yaitu “Anak  berhak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan  dan  bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar” (Wawancara dengan Hakim).
Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  No  0053/Pdt.P/PA.TPI  sebagai  wujud pelaksanaan  amanat  Undang-Undang  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  hak-hak anak serta melindunginya dari kelalaian yang dilakukan oleh orang tuanya. Disatu sisi argumentasi kemaslahatan untuk anak berkesalingan dengan hak asasi manusia yaitu the  best  interests  of  the  child (kepentingan  terbaik  untuk  anak).  Dan  putusan
Pengadilan Agama No 0053/Pdt.P/2017/PA.TPI ini menjawab terdapat harmonisasi antara  hukum  islam  dan  hak  asai  manusia  dari  argumentasi  hakim  dalam  perkara permohonan pengangkatan anak.

## Kesimpulan
Argumentasi  hukum  hakim  Pengadilan  Agama  Tanjungpinang  dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak mengintegrasikan nilai kemaslahatan dengan  tetap  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  prinsip the best interests of the child . Nilai islam yang menjadi reasoning hakim adalah kaidah ushul fikih tentang maslahah yang dinyatakan oleh hakim dalam wawancara. Dalam kasus  ini,  hakim  berpendapat  bahwa  pemberian  permohonan  pengangkatan  anak tersebut memberikan mashlahah bagi anak karena ada yang memelihara, mengasuh, mendidik dan menjamin masa depannya. Melihat fakta persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa para pemohon dipandang mampu dan dapat bertanggung jawab  terhadap  perawatan,  pengasuhan,  pendidikan  dan  kesejahteraan  anak tersebut.  Dari  pertimbangan  tersebut,  hakim  memutuskan  untuk  mengabulkan permohonan  pemohon.  Selain  menerapkan  nilai  kemaslahatan  dan  kepentingan terbaik untuk anak yang digunakan sebagai argumentasi hukum hakim, hakim juga berusaha  melindungi  anak  demi  kepastian  hukum  status  maupun  hak-hak, perlindungan anak dan mengutamakan kesejahteraan anak

## Daftar Pustaka
Bisri,  H.  (2004). Pilar-pilar  penelitian  hukum  Islam  dan  pranata  sosial (Cet.  1).  Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
Dani, L. N. R., & Hastuti, D. (2023). Ratio Decidendi of Judges toward Divorce Cases Due  to  Domestic  Violence  (KDRT)  at  the  Jember  Religious  Court. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember , 4 (1), Article 1.
https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.228
Ernawati. (2023). Perlindungan Hak Anak dalam Perundang-Undangan di Negara Muslim Asia  Tenggara  Perspektif  Maslahah  dan  Konvensi  Hak  Anak [Disertasi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Fadiah,  Zahara,  F.,  &  Nurcahaya.  (2023).  Mengaplikasikan  Sadd  Dhari’ah  dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  (Studi  Empiris Pengangkatan  Anak  Yang  Berbeda  Agama  di  Kutacane). Jurnal  Interpretasi Hukum , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6898.83-91
Fahimah,  I.  (2019).  Kewajiban  Orang  Tua  terhadap  Anak  dalam  Perspektif  Islam.
Jurnal  Hawa :  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  Dan  Anak , 1 (1),  Article  1. https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), Article
2.
Freeman, M. D. A. (2007). Article 3: The best interests of the child . Martinus Nijhoff.
Gerhastuti, K. G., Yunanto, & Widanarti, H. (2017). Kewenangan Pengadilan Negeri Dan  Pengadilan  Agama  Dalam  Pengangkatan  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh Orang-Orang  Yang  Beragama  Islam. Diponegoro  Law  Journal , 6 (2),  Article  2. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17376
Ginting,  R.  R.  (2023).  Hukum  Pengangkatan  Anak  di  Negara  Muslim. Jurnal Keislaman , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917
Guiliano,  M.  (2021).  Kajian  Hukum  Pengangkatan  Anak  Warga  Negara  Indonesia (Wni)  Oleh  Warga  Negara  Asing  (Wna)  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lex Privatum , 9 (3), Article 3.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3324
2
Hanapi,  A.,  &  Fuadhi,  H.  (2023).  Perlindungan  Terhadap  Anak  dalam  Analisis Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Qanun  Jinayat. MAQASIDI:  Jurnal Syariah Dan Hukum , 95–107. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123
Ilyas,  F.  R.  (2021).  Ratio  Decidendi  Penetapan  Pengangkatan  Anak  Beragama  Islam Di Pengadilan Negeri Kendal: Analisis Pu-tusan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 12 (2), Article 2. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12208
Jamal, R. (2016). Maqashid Al-Syari’ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 8 (1), Article 1. https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34 Lestari,  R.,  &  Fachri,  Y.  (2017).  Implementasi  Konvensi  Internasional  Tentang  Hak Anak (Convention on The Rights of The Child ) DI INDONESIA ( Studi kasus: Pelanggaran  Terhadap  Hak  Anak  di  Provinsi  Kepulauan  riau  2010-2015). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 4 (2), Article 2.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum (Suatu Penghantar) . Liberty Yogyakarta.
Pakpahan, E. br, Ismi, H., & Diana, L. (2017). Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga  Negara  Indonesia  Oleh  Warga  Negara  Asing  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 4 (1), Article 1.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum . Kencana.
Penetapan No.0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi
Ridwan,  R.,  Jaya,  B.  P.  M.,  &  Imani,  S.  H.  (2022).  The  Implementation  of  General Principles  of  Convention  on  The  Rights  of  The  Child  During  Covid-19 Pandemic  in  The  City  of  Serang. LAW  REFORM , 18 (1),  16–27. https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44643
Rizky,  L.,  Salampessy,  M.  A.  S.,  &  Achdyana,  I.  (2022).  The  Effectiveness  of  The Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (CRC)  Regime  by  UNICEF  in Encouraging  the  Implementation  of  Child  Protection  in  SoutheastAsian Countries. JASSP , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50
Sopyan,  Y.,  Muttaqin,  Z.  Z.,  Solihat,  C.,  &  Aripin,  J.  (2023).  Child  Exploitation  by Parents  in  Early  Marriage:  Case  Study  in  Cianjur  West  Java,  Indonesia. Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam , 7 (3),  Article  3. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.14804
Supriyadi, & Suriyati, S. (2022). Judges’ Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 17 (1), Article 1. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6060
Tristiana,  E.,  &  Dwikowati,  F.  V.  (2023).  Proses  Pengangkatan  Anak  dan  Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan  Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. Mahakim: Journal of Islamic Family Law , 7 (1), Article 1. https://doi.org/10.30762/mahakim.v7i1.190
Wahyudani,  Z.,  Zulfikar,  Z.,  &  Ramadan,  A.  (2022).  Praktik  Pengangkatan  Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam. FENOMENA , 14 (1), 59–88. https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166 Wawancara Dengan Hakim, Mei 2022 Warasih, E. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis . PT Suryandaru Utama.
Widya,  W.,  Kamello,  T.,  Sembiring,  R.,  &  Barus,  U.  M.  (2016).  Perwalian  terhadap Pengurusan Harta Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai). USU Law Journal , 4 (3), 174–184.