di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

## STUDI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS DI PULAU PANGGANG, KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA
Meyriana Kesuma 1 , Sunaryo Leman 2 , Liong Ju Tjung 1 , Nurmawaddah 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tarumanagara Email: meyrianak @ft.untar.ac.id Email: liongjt@ft.untar.ac.id Email: nurm@ft.untar.ac.id
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara Email: Sunarjo@ft.untar.ac.id

## ABSTRAK
Pulau Panggang merupakan salah satu Pulau hunian terpadat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI  Jakarta  dimana  saat  ini  pulau  tersebut  terus  mengalami  penurunan  kualitas  lingkungan  akibat  tingginya kepadatan penduduk yang mencapai 354 jiwa per Ha. Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan sebelumnya adalah memberikan  usulan  alternatif  pengembangan  kawasan  hunian  di  Pulau  Panggang  yang  mempertimbangkan pertambahan jumlah hunian yang diperlukan selama 20 tahun yang akan datang. Melalui studi sebelumnya, diketahui bahwa  penyediaan  kawasan  hunian  perlu  diseleraskan  dengan  penyediaan  infrastruktur  dan  utilitas  yang  dapat mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari. Karena terletak di kepulauan, penyediaan infrastruktur dan utilitas di Pulau Panggang menjadi sulit dan dan terbatas. Sehingga pemahaman mengenai pembangunan infrastruktur yang dapat diaplikasikan di pulau menjadi penting, dan pengetahuan tentang utilitas dasar (air bersih, sampah, listrik, dan drainase)  menjadi  menjadi  penting  yang  dikaitkan  dengan  kemajuan  teknologi  di  bidang  tersebut.  Sehingga  studi perencanaan infrastruktur dan utilitas di Pulau Panggang memerlukan studi yang mendalam dan komprehensif serta memerlukan partisipasi dari masyarakat serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Pulau Seribu. Kata kunci : infrastruktur, utilitas, perencanaan kawasan hunian

## 1. PENDAHULUAN
Pulau Panggang yang berlokasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menjadi salah satu lokasi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Prodi Perencaaan Kota dan Real Estat  Universitas  Tarumanagara  sejak  tahun  2016.  Bekerjasama  dengan  Ikatan  Alumni Perencanaan  Kota  dan  Real  Estat  Universitas  Tarumanagara,  Community  for  Maritime  Studies Indonesia  (CMSI)  dan  Pemerintah  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu,  kegiatan Pengabdian  Masyarakat  dilakukan  bersama-sama  secara  bertahap,  dari  mulai  melakukan  studi identifikasi  permasalahan,  studi  penataan  kawasan  hunian  di  Pulau  Panggang,  studi  potensi ekonomi dan pariwisata di Pulau Panggang, termasuk diantaranya Studi Infrastruktur dan Utilitas di Pulau Panggang ini.
Dengan tingginya minat penduduk untuk tinggal di Pulau Panggang menyebabkan kebutuhan akan hunian di Pulau Panggang sangat tinggi, yang terlihat dari adanya penambahan lahan seluas 3 Ha di  Pulau  Panggang  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  masyarakat  dengan  cara  menimbun sampah.  Dengan  adanya  kondisi  reklamasi  mandiri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan menggunakan sampah, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungan masih rendah, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak untuk membuat masyarakat Pulau Panggang dapat mencintai dan menghargai pulaunya sebagai satu lingkungan ekosistem yang ramah lingkungan. Hal  lainnya  adalah  untuk  menjadi  keberlanjutan  dari  keberadaan  sebuah  pulau,  pulau  tersebut harus dapat mengolah sampah yang dihasilkannya sendiri ( zero waste ).
Kondisi  lainnya  yang  terjadi  di  Pulau  Panggang  adalah  tidak  adanya  jalan  lingkar  yang menyambungkan pulau dari sisi utara ke selatan dan timur ke barat sehingga sirkulasi masyarakat
Vol. 2, No. 1 , Mei 2019 , H a l . 162-171
menjadi  terbatas  dan  tidak  efektif  (karena  harus  menggunakan  motor  atau  sepeda  untuk menghemat tenaga dan waktu). Infrastruktur dan utilitas menjadi sangat vital untuk keberlanjutan sebuah pulau kecil. Hal ini juga menjadi dasar untuk perencanaan dan revitalisasi pulau sehingga kawasan hunian dapat memiliki lingkungan yang nyaman dan layak huni.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Untuk melakukan studi infrastruktur & utilitas diperlukan pemetaan (mapping) yang detil untuk melihat  kondisi  jalan  dimana  saat  ini  jalan  di  pulau  panggang  belum  tersambung  dengan  lebar jalan  yang  berbeda-beda.  Untuk  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Pulau Panggang  Kepulauan  Seribu  DKI  Jakarta  adalah  untuk  membantu  Pemda  setempat  dalam melakukan penataan hunian warga Pulau Panggang yang saat ini sangat dibutuhkan. Sementara salah satu teknik untuk pendataan lahan berupa lokasi perumahan, jalan akses dan kemungkinan lainnya diperlukan citra gambar Pulau Panggang yang terbaru.
Gambar 1. Hasil dari pencitraan Google Maps

## Sumber: Google Maps, 2018
Karena  hasil  yang  tidak  memadai,  maka  untuk  memperoleh  data  yang  terbarukan  dicoba dengan  menggunakan  pencitraan  gambar  menggunakan  Drone  yang  dianggap  lebih  murah  dari segi  biaya  dibandingkan  dengan  menggunakan  pencitraan  satelit.  Teknik  dalam  pengambilan gambar  dilakukan  dengan  cara  menaikan  Drone  sampai  ketinggian  tertentu  dan  melakukan pemotretan  dengan  sudut  tegak  lurus  permukaan  bumi  yang  mau  diambil  gambarnya.  Apabila pengambilan gambar tidak dapat mencakup semuanya karena keterbatasan tinggi terbang Drone yang  diijinkan  maka  dilakukan  dengan  metode  berikutnya  yaitu  pengambilan  gambar  dengan teknik overlay atau Stepping Zone .
Gambar 2. Proses pengambilan foto dengan drone (Stitching/ Stepping Zone Technic) Sumber : (https://airdronesia.blogspot.com/)
di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
Setelah  proses  pengambilam  foto  dengan  menggunakan  teknik  Stitching,  maka  diperlukan proses selanjutnya berupa post processing penggabungan foto-foto tersebut dengan menggunakan teknik Overlay/ Stacking dengan menggunakan software pengolah gambar digital.
Gambar 3. Stitching Foto Pulau Panggang Sumber: Dokumentasi Tim PKM PWK-RE Untar, 2018
Hasil yang diperoleh dengan teknik Stitching dan pengolahan post processing Overlay diperoleh hasil  yang  sangat  baik  dan  merupakan  hasil  foto  pencitraan  yang  terbaru.  Dari  hasil  pemetaan tersebut,  dapat  terlihat  dengan  jelas,  kondisi  jalan  yang  tidak  tersambung  dan  mengalami penyempitan di beberapa area, dimana hal ini dapat mempengaruhi struktur utilitas yang ada di dalam kawasan hunian di  pulau panggang tersebut.  Berikut adalah hasil foto  citras satelit  yang digunakan sebagai peta identifikasi infrastruktur di Pulau Panggang.
Gambar 4. Hasil Pengolahan Teknik Overlay/ Stacking

## Sumber: Dokumentasi Tim PKM PWK-RE Untar, 2018
Sementara,  untuk  metode  analisis  infrastruktur  &  utilitas  dilakukan  dengan  mengacu  pada peraturan dan standar terkait dengan perencanaan sarana dan prasarana di kawasan permukiman, dimana  dalam  hal  ini  beberapa  peraturan  yang  akan  diambil  sebagai  acuan  dalam  menghitung kebutuhan infrastruktur & utilitas di kawasan permukiman :
1. Infrastruktur  Jalan  menggunakan  Pedoman  Teknis  Prasarana  Jalan  Perumahan  (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.
Vol. 2, No. 1 , Mei 2019 , H a l . 162-171
2. Jaringan  Drainase  menggunakan  SNI  02-2406-1991  tentang  Tata  cara  perencanaan  umum drainase perkotaan.
3. Untuk standar jaringan air bersih, terdapat beberapa acuan pedoman, yaitu :
 SNI 03-2399-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum.
 SNI 03-1745-1989 tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah dan Gedung.
4. Untuk  jaringan  air  limbah,  dapat  mengacu  kepada  adalah  SNI-03-2398-2002  tentang  Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara komunal pada lingkungan perumahan yang berlaku.
5. Lingkungan  perumahan  harus  dilengkapi  perencanaan  penyediaan  jaringan  listrik  sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang mengacu pada standar berikut :
 SNI 04-6267.601-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 601: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – Umum);
 SNI 04-8287.602-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 602: Pembangkitan); dan
 SNI 04-8287.603-2002 tentang Istilah kelistrikan (Bab 603: Pembangkitan, Penyaluran dan Pendistribusian Tenaga Listrik – Perencanaan dan Manajemen Sistem Tenaga Listrik)
6. Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu pada:
 SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan;
 SNI 03-3242-1994 tentang Tata cara pengelolaan sampah di permukiman; dan
 SNI 03-3241-1994 tentang Tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam studi infrastruktur & utilitas di pulau panggang dilakukan beberapa analisis, mulai dari analisis kondisi eksisting infrastruktur dan utilitas sampai dengan analisis perhitungan kebutuhan yang dihitung berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana salah satu kelemahan untuk perencanaan infrastruktur dan utilitas pada Pulau Kecil di Indonesia adalah belum adanya standar yang sesuai dengan karakteristik pulau-pulau kecil, sehingga perhitungan standar perlu dilakukan adjustment sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing pulau.

## A. Analisis Kondisi Infrastruktur di Pulau Panggang
Pulau Panggang memiliki luas 9 Ha dimana didukung dengan transportasi jalan dengan kelas lokal. Tipe  jalan  yang  terdapat  di  Pulau  Panggang  adalah  jalan  lokal  yang  mayoritas  memiliki  ROW ( Right  of  Way )  sebesar  2  meter  dan  tidak  memiliki  bantaran  atau  Garis  Sempadan  Jalan  yang menyebabkan rumah langsung berbatasan dengan jalan. Hal ini menyebabkan sebagian besar jalan tertutup oleh bayangan bangunan sehingga jalan tetap adem pada siang hari sekalipun. Pada satu sisi cukup baik, karena membuat masyarakat nyaman berjalan kaki di dalalm pulau, namun dalam sisi  yang lain juga menyebabkan dampak  yang kurang baik bagi masyarakat, terutama sirkulasi udara di Pulau Panggang. Dimana sirkulasi udara yang kurang baik telah menimbulkan dampak yang  berdasarkan  hasil  wawancara,  mayoritas  penyakit  yang  diderita  oleh  masyarakat  Pulau Panggang adalah penyakit ISPA.
Selain  kondisi  di  atas,  dengan  kepadatan  penduduk  yang  sangat  tinggi  di  Pulau  Panggang menyebabkan hampir tidak ada ruang terbuka lagi yang dapat ditemukan, dimana ruang terbuka biasanya sudah berubah menjadi bangunan rumah. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan dari ruang  terbuka  yang  ada  dan  seringkali  jalan  pun  dijadikan  sarana  bersosialisasi  oleh  warga sehingga seringkali kegiatan warga sering terlihat terjadi di jalan dan menutupi sebagian jalan.

## Gambar 5a. Kondisi Jalan Utama di Pulau Panggang
Sumber: Hasil Survei Tim, 2017

## Gambar 5b. Kondisi Jalan gang di Pulau Panggang
Sumber: Hasil Survei Tim, 2017

## Gambar 6. Jaringan Jalan Utama di Pulau Panggang
Sumber: Hasil Survei Tim, 2018
Sepeda motor adalah moda transportasi yang umum digunakan oleh warga Pulau Panggang untuk mobilisasi di dalam pulau, terutama oleh masyarakat yang tidak menjalankan bisnis perdagangan.
Vol. 2, No. 1 , Mei 2019 , H a l . 162-171
Sedangkan untuk masyarakat yang membuka usaha, bentor (becak motor – motor yang memiliki ruang  di  belakangnya)  merupakan  moda  transportasi  yang  paling  sering  digunakan  untuk mengangkut barang.
Dengan lebar jalan yang hanya 2 meter menyebabkan jika ada 2 motor yang melalui jalan dengan arah yang berbeda masih bisa dilalui. Namun jika dilalui oleh bentor, maka sepeda motor maupun pejalan  kaki  harus  berhenti  dan  menyingkir  ke  tepi  jalan  sehingga  bentor  dapat  melalui  jalan tersebut dengan lancar.
Permasalahan  infrasrtuktur  lainnya  di  Pulau  Panggang  adalah  tidak  adanya  jalan  lingkar  yang memutari sisi terluar pulau, sehingga untuk dapat menjangkau pulau sebelah barat dari arah timur, masyarakat  harus  kembali  ke  pusat  terlebih  dahulu  ataupun  sebaliknya.  Dengan  demikian, mobilitas maupun sirkulasi orang dan kendaraan di Pulau Panggang menjadi tidak efektif.

## B. Analisis Kondisi Utilitas di Pulau Panggang
Utilitas  sangat  berkaitan  erat  dengan  infrasrtuktur.  Penyediaan  utilitas  di  sebuah  pulau  kecil menjadi  tantangann  tersediri,  dimana  pulau  diharapkan  dapat  secara  mandiri  menyediakan  dan melayani kebutuhan masyarakat akan utilitas dasar. Yang dimaksud dengan utilitas dasar adalah air bersih, listrik, drainase, dan sampah.

## 1. Air Bersih
Air  bersih  merupakan  kebutuhan  dasar  hidup  manusia  yang  sangat  diperlukan  untuk  hampir seluruh kegiatan manusia (masak, mandi, cuci, dan sebagainya). Untuk itu, penyediaan air bersih menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat  diperhatikan  oleh  pemerintah  kabupaten.  Untuk  memenuhi kebutuhan air bersih warga, pemerintah menyediakan SWRO ( Sea Water Reverse Osmosis ) yang terletak  di  Pulau  Karya  (yang  merupakan  pulau  tak  berpenghuni  dan  tertelak  di  sebelah  Pulau Panggang). Namun, kapasitas produksi sebesar 90 liter per hari per orang dengan hitungan jumlah penduduk pada tahun 2015. Namun, karena kebutuhan air per hari per orang di Pulau Panggang lebih dari 90 liter, maka mayoritas warga masih menggunakan air tanah (yang tentu saja payau) dan tampungan air hujan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih.
Gambar 7. Penampungan Air Hujan di Rumah Warga Sumber: Hasil Survei, 2018

## 2. Listrik
Pemenuhan listrik di Pulau Panggang awalnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)  dan  mulai  tahun  2014  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara)  mulai  masuk  ke  Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Panggang, yang menggunakan optic jaringan bawah laut dengan sumber energi dari Jakarta. Sampai saat ini, pelayanan penyediaan listrik di Pulau Panggang sudah hampir
di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
memenuhi 100%, dimana sebagai pendukung, masyarakat tetap menyimpan diesel. Melalui data yang  diperoleh  terkait  dengan  pemenuhan  energi  listrik  yang  ada  di  Pulau  Panggang,  dapat dikatakan bahwa listrik sudah tidak menjadi masalah bagi masyarakat Pulau Panggang.
Gambar 8. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang ada di Pulau Panggang
Sumber: Hasil Survei, 2018

## 3. Drainase
Drainase  merupakan  salah  satu  prasarana  dasar  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  kehidupan manusia. Dengan drainase yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya, dengan mengurangi resiko munculnya penyakit melalui lingkungan yang tidak sehat. Drainase seringkali menjadi permasalahan di kehidupan perkotaan, termasuk Jakarta. Jika Jakarta dengan  luas  lahan  yang  dimilikinya,  masih  memiliki  masalah  drainase  yang  perlu  dipecahkan bersama, anggapan dari kondisi drainase di pulau kecil akan memiliki masalah yang serupa.
Pulau  Panggang  berdiri  di  atas  pasir  dan  karang,  sehingga  kemampuannya  untuk  menyerap  air tinggi. Selain itu, jalan yang ada di Pulau Panggang menggunakan konblok, sehingga penyerapan air  di  jalan  juga  mudah.  Dengan  demikian,  jika  air  buangan  dari  hujan  dan  limbah  cair  rumah tangga, tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah limbah cair yang berasal dari toilet.
Pulau Panggang memiliki 1  IPAL, namun  sudah tidak bisa beroperasi  secara maksimal,  karena ada  kerusakan  komponen  yang  belum  diselesaikan  hingga  saat  ini.  Selain  itu,  aliran  drainase mengikuti jalan dimana aliran air kotor mengalir melalui selokan yang saat ini memiliki sistem tertutup dikarenakan lebar jalan yang sangat kecil.

## 4. Sampah
Sampah  menjadi  masalah  utama  perkotaan  dimanapun  di  Indonesia.  Saat  kita  belum  bisa mengolah  sampah  yang  kita  hasilkan  sendiri,  hal  itu  menjadi  masalah,  karena  sampah  itu  akan menjadi beban bagi kota. Sama halnya dengan sampah di pulau kecil. Dengan lokasi pulau kecil, yang  biasanya  memeiliki  masalah  transportasi  dan  mobilitas  dengan  daratan  dan  pulau  kecil lainnya, sampah menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Dengan permasalahan yang ada telah menurunkan kemampuan Pulau Panggang untuk mengolah sampahnya  sendiri.  Adapun  perlu  diketahui  juga,  bahwa  abu  hasil  pembakaran  sampah  di
Vol. 2, No. 1 , Mei 2019 , H a l . 162-171
incinerator dimanfaatkan masyarakat untuk  melakukan reklamasi secara mandiri, dimana tanah yang dihasilkan dari reklamasi mandiri tersebut digunakan untuk membangun hunian.

## C. Analisis Standar Kebutuhan Utilitas di Pulau Panggang
Pada analisis ini dijelaskan mengenai Standar kebutuhan utilitas di Pulau Panggang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai standar prasarana di perkotaan. Berikut hasil perhitungan standar kebutuhan utilitas di Pulau Panggang :

## 1. Air Bersih
Analisis kebutuhan air bersih sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas yang diperlukan  sesuai  dengan  jumlah  penduduk  pulau  panggang  dimasa  yang  akan  mendatang. Sebelum melakukan perhitungan kebutuhan air bersih dengan menggunakan standart perhitungan yang telah ditetapkan, tim PKM Untar melakukan tes uji air dimana diambil sampel air dari 2 (dua) lokasi yaitu di sekolah SDN Pulau Panggang dan dipinggir Pulau Panggang. Hasilnya air yang ada di Pulau Panggang sudah sangat asin, dimana air yang berada di dalam sekolah, rasa asinnya sudah menyamai dengan air yang berada dipinggir Pulau. Hal ini menyebabkan, warga menggunakan air galon untuk konsumsi minum, sementara air tanah hanya dipakai untuk mencuci piring (sebagian warga menggunakan air tanah untuk mencuci baju).
Faktor utama dalam analisis kebutuhan air adalah jumlah penduduk pada daerah studi. Pada studi sebelumnya  telah  dihitung  proyeksi  jumlah  penduduk  di  Pulau Panggang  sampai  dengan  tahun 2027  sebanyak  4.825  jiwa.  Dari  proyeksi  tersebut,  kemudian  dihitung  jumlah  kebutuhan  air berdasarkan  kriteria  Ditjen  Cipta  Karya  1996.  Menurut  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI), pemakaian  air  bersih  pada  domestik  pemipaan  khususnya  sambungan  rumah  adalah  120 liter/orang/ hari maka dapat diasumsikan kebutuhan air bersih di Pulau Panggang pada tahun 2027 sebagai berikut :
 Jumlah Penduduk x sambungan 150 liter/jiwa/hari
4.825 jiwa x 150 liter/jiwa/hari = 723.750 jiwa per hari ≈ 724 m3/hari

## 2. Listrik
Meskipun  kebutuhan  listrik  sudah  cukup  terpenuhi  di  Pulau  Panggang,  tetapi  perlu  dilakukan perhitungan  kebutuhan  untuk  10  tahun  yang  akan  datang  dimana  proyeksi  penduduk  10  tahun (tahun 2027) jumlah penduduk pulau panggang  akan terus bertambah dan juga perlu  dilakukan perhitungan  untuk  proyeksi  kebutuhan  listrik  jika  akan  dikembangkan  hunian  baru  di  Pulau Panggang sebagai bagian dari penataan kawasan hunian di pulau panggang serta pengembangan kawasan ekonomi pariwisata pulau panggang. Untuk rencana pengembangan kawasan hunian di Pulau Panggang, dimana kebutuhan sampai dengan tahun 2027 adalah sebanyak 123 unit rumah ditambah dengan unit hunian pengganti hunian lama yang akan dilakukan dengan cara konsolidasi lahan, diperkirakan sebanyak 242 unit sehingga total hunian yang akan dikembangkan sebanyak 365  unit  hunian  dimana  luas  bangunan  unit  hunian  direncanakan  sebesar  36  m2  dan  48  m2. Perhitungan kebutuhan listrik untuk hunian dilakukan dengan menggunkan standar SNI. Berikut adalah perhitungan  listrik untuk rencana pengembangan hunian di pulau panggang.
 Perumahan dengan golongan tipe A (Rumah kecil) : 450 VA/Watt Maka Kebutuhan listrik untuk 365 unit hunian sebesar :
365 unit x 450 VA/Watt = 164.250 VA/Watt
 Selain  itu,  perlu  juga  dihitung  kebutuhan  listrik  untuk  fasilitas  dan  area  komersial  jika  akan dilakukan pengembangan kawasan ekonomi dan wisata di pulau panggang. Dimana direncakan
di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
akan terdapat pusat jajan serba ikan dan pusat kuliner serta terdapat fasilitas seperti Mushola dan Taman. Berikut adalah perhitungan kebutuhan listriknya :
- Fasilitas  perdagangan,  standar  suplai  energi  listriknya  sebesar  25%  dari  kebutuhan  Rumah Tangga (RT) :
164.250 VA/Watt x 25% = 41.062 VA/Watt
- Fasilitas  sosial  dan  pelayanan  umum  serta  fasilitas  kesehatan,  pendidikan,  dan  peribadatan, standar suplai energi listrik sebesar 25% dari kebutuhan RT.
164.250 VA/Watt x 25% = 41.062 VA/Watt
- Penerangan jalan membutuhkan 10% energi listrik dari total kebutuhan RT. 164.250 VA/Watt x 10% = 16.425 VA/Watt
Total kebutuhan listrik untuk fasilitas dan komersial sebesar : 98.550 VA/Watt

## 3. Air Limbah
Berdasarkan acuan studi JICA 1990 (proyeksi 2010), standar air limbah dari rumah biasa (sebagai rata-rata) menghasilkan air limbah atau buangan sebanyak 120 liter/orang/hari. Maka, air limbah yang akan dihasilkan penduduk Pulau Panggang diperhitungkan sebagai berikut:
 Jumlah penduduk Pulau Panggang tahun 2027 sebanyak 4.825 jiwa
4.825 jiwa x 120 liter/jiwa = 579.000 liter/hari ≈ 579 m3/hari
 Perlu dilakukan perbaikan alur drainase seiring dengan rencana pengembangan jalan lingkar luar  Pulau  sehingga  menjadi  sistem  drainase  utama  dengan  kapasitas  yang  lebih  besar  dan dengan sistem tertutup.

## 4. Sampah
Saat  ini  di  Pulau  Panggang  hanya  mengandalkan  1  incinerator  untuk  mengolah  sampah.  TPS ataupun dipo  untuk  pengumpulan sampah sementara belum tersedia di  Pulau Panggang, hal  ini juga terkait dengan lahan untuk TPA ataupun dipo. Untuk rencana pengembangan kawasan hunian di Pulau Panggang dimana pada tahun 2027 akan direncanakan penambahan unit hunian sebanyak 365 unit, maka perlu dilakukan perhitungan kebutuhan dipo atau TPS ataupun incinerator untuk menampung sampah rumah tangga dari unit hunian yang baru.
 Di asumsikan setiap 1000 KK menghasilkan sampah sebanyak 8 m3 (Permen PU) dan  jumlah KK  di  pulau  panggang  tahun  2027  sebanyak  1.207  kk,  maka  estimasi  perhitungan  volume sampah di Pulau Panggang adalah sebagai berikut : Volume Sampah = 1.207 KK/1.000KK x 8 m3 = 9,6 m3 per hari
 Incinerator yang dimiliki oleh Pulau Panggang saat ini berkapasitas 1,5 Ton sampah. Dengan jumlah volume sampah pada tahun 2027 sebesar 9,6 m3 per hari maka incinerator yang ada saat  ini  di  Pulau  Panggang  masih  memadai.  Tetapi  perlu  dipikirkan  kualitas  dan  teknologi daripada insinerator eksisting, apakah masih memadai atau tidak
4. KESIMPULAN & SARAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Studi Infrastruktur dan Utilitas pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:
1. Perlunya standar untuk infrastruktur dan Utilitas di hunian padat di Pulau kecil seperti Pulau Panggang sehingga standar kebutuhan akan infrastruktur dan utilitas dapat terpenuhi sehingga dapat menunjang kehidupan masyarakat untuk hidup lebih layak.
2. Masalah Infrastruktur (tidak terhubungnya jalan utama dan tidak adanya hirarki jalan akibat kondisi  hunian  di  pulau  panggang  yang  sangat  padat)  menjadi  hal  yang  utama  untuk diselesaikan.  Terkait  juga  dengan  rencana  pengembangan  hunian  baru  di  Pulau  Panggang, diharapkan pengembangan infrastruktur jalan dapat dikembangkan secara bersamaan
Vol. 2, No. 1 , Mei 2019 , H a l . 162-171
3. Untuk  utilitas,  perlu  difokuskan  kepada  Air  Bersih,  dimana  saat  ini  air  bersih  menjadi  isu utama  di  pulau  panggang.  Saat  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Administrasi  Pulau  Panggang sedang mengusahakan pengadaan alat Reserve Osmosis baru untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga pulau panggang yang akan dikerjasamakan oleh Swasta sebagai salah satu bentuk CSR.
4. Dari  hasil  perhitungan,  kebutuhan  yang  paling  tinggi  kepentinganya  adalah  kebutuhan  Air dimana kapasitas RO saat ini masih belum memenuhi sehingga harga air bersih masih tinggi.
Adapun saran yang dapat diberikan oleh Tim terkait dengan pelaksanaan PKM ini adalah:
1. Diperlukan in-depth interview dengan Dinas terkait untuk dapat menghitung detil kebutuhan utilitas terkait dengan rencana pengembangan hunian baru di pulau panggang.

## 5. ACKNOWLEDGEMENT
Tim Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Konsentrasi Real Estat ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung program ini, diantaranya adalah:
1. Universitas  Tarumanagara,  khususnya  Direktorat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (DPPKM) yang telah memberikan hibah program PKM tahun 2017/2018.
2. Ikatan  Alumni  Magister  Teknik  Perencanaan  Kota  Universitas  Tarumanagara  yang  telah mencetuskan dan mengajak pelaksanaan kegiatan PKM ini.
3. Program Studi S1 Arsitektur sebagai pendukung tim dalam melakukan visualisasi dari konsep maupun master plan.
4. Pemerintah  Kabupaten  Administrasi  Kepulauan  Seribu  yang  telah  menjadi  mitra  dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi PWK – RE tahun 2017.
5. Community for Maritime Studies Indonesia (CMSI) selaku mitra dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat PS. PWK – RE tahun 2017.
6. Kementerian terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan Laut) yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk kelancaran pelaksanaan PKM ini.
7. Bapak  Lurah  beserta  jajaran  Kelurahan  Pulau  Panggang  yang  telah  membantu  dalam pelaksanaan Survei Lapangan.
8. Masyarakat  Pulau  Panggang  yang  telah  membantu  dan  bekerjasama  dalam  pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan PWK – RE tahun 2017.
9. Ikatan Mahasiswa Planologi Universitas Tarumanagara (IMAPLANTA) yang telah membantu dalam pelaksanaan survei lapangan.

## 6. REFERENSI
Agrawal, P. 1999. Urban land consolidation: a review of policy and procedures in Indonesia and other Asian countries. GeoJournal 19: 311-322.
Bass,  Stephen,  Barry  Dalal-Clayton  (1995) Small  Island  States  and  Sustainable  Development: Strategic Issues and Experience. Environmental Planning Issues. London. Carlsen,  Richard,  Richard  Butler  (2011) Island  Tourism:  the  Sustainable  Perspective .  CAB International. Cambridge.
Garrod, Brian, Julie. C. Wilson (2003) Marine Ecotourism: Issues and Experiences . Channel View Publications. Clevedon.
Kesuma,  Meyriana  (2006) Studi  Revitalisasi  Permukiman  di  Pulau  Panggang,  Kabupaten Kepulauan Seribu. Universitas Tarumanagara. DKI Jakarta. Lim,  Charles  C.  Chris  Cooper  (2009)  Beyond  Sustainability:  Optimizing  Island  Tourism Development . International Journal of Tourism Research 11, 89-103.