## IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG  YUDIKATIF

## Salisa
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung,  E-mail: salisasalisa374@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 15 Juli 2021 Diterima: 29 September 2021 Terbit: 30 September 2021
Keywords:
Amendments to the 1945 Constitution; President’s Prerogatif; Judicial Field The  purpose  of  this  research  is  to  knowing  of  regulation  and implementation  of  president  Prerogatif  before  and  after  the amendment  to  the  1945  constitution  as  well  as  the implementation of the Prerogatif of the president in the judiciary in administering judicial power in Indonesia. Amendments to the 1945 constitution including the first amendment on October 19,
1999,  the  second  amendment  on  August  18,  2000,  the  third amendment on November 9, 2001, and the fourth amendmenton August 10, 2002. President’s Prerogatif is a right that is owned by  a  head  of  state  or  head  of  government  without  any intervention from any party in exercising that right. The judicial field  is  a  part  of  the  judiciary,  namely  the  state  institution  in charge  of  overseeing  the  passage  of  laws  and  regulations.  The problem  is  how  regulation  and  implementation  of  president prerogatif  before  and  after  the  amendment  to  the  1945 constitution  and  how  the  implementation  of  the  president’s prerogatif  in  the  judiciary  in  exercising  judicial  power  in Indonesia.  The  method  used  in  writing this  scientific  paper  is  a normatif  juridical  method  that  is  reviewing  the  laws  and regulations  and  library  books  as  well  as  accessing  the  legal journals  relating  to  the  problem.  The  result  and  discussion obtained show that there are differences in the implementation of the president’s prerogatif before and after the amendment to the 1945  constitution.  The  implementation  of  the  president’s prerogatif in the judiciary  is not a form of interference, but the implementation of the check and balance system in Indonesia.

## Abstrak
Kata kunci: Perlindungan hukum; Pengetahuan Tradisional; Hak cipta
Corresponding Author: Salisa, E-mail: : salisasalisa374@gmail.com
DOI:
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pengaturan  dan pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan  UUD  1945  serta  pelaksanaan  hak  prerogatif presiden  di  bidang  yudikatif  dalam  menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perubahan UUD 1945 meliputi  perubahan  pertama  pada  tanggal  19  Oktober 1999,  perubahan  kedua  pada  tanggal  18  Agustus  2000, perubahan  ketiga  pada  tanggal  9  November  2001,  dan perubahan  keempat  pada  tanggal  10  Agustus  2002.  Hak prerogatif  Presiden  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh seorang  kepala  negara  atau  kepala  pemerintahan  tanpa ada  intervensi  dari  pihak  manapun  dalam  menggunakan hak  tersebut.  Bidang  yudikatif  merupakan  bagian  dari lembaga  yudikatif,  yaitu  lembaga  negara  yang  bertugas mengawasi  jalannya  peraturan  perundang-undangan.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan dan
pelaksanaan hak prerogatif presiden sebelum dan sesudah perubahan  UUD  1945  dan  bagaimana  pelaksanaan  hak prerogatif presiden di  bidang  yudikatif dalam menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia. Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  yuridis  normatif dengan  mengkaji  Perundang-Undangan  dan  buku-buku pustaka  serta  mengakses  jurnal  hukum  yang  berkaitan dengan  permasalahan  tersebut.  Hasil  dan  pembahasan yang  diperoleh  bahwa  terdapat  perbedaan  pelaksanaan hak  prerogatif  presiden  sebelum  dan  sesudah  perubahan UUD 1945. Pelaksanaan hak prerogatif presiden di bidang yudikatif bukan bentuk campur tangan, melainkan sebagai bentuk implementasi check and balance system di Indonesia.

## I. Pendahuluan
Sebelum dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa  kedaulatan  tertinggi    berada  di  tangan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Sehingga  pengaturan  mengenai  pengisian jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  oleh  MPR  dengan  suara  terbanyak”. Tuntutan  Reformasi  menghendaki  adanya  pengisian  jabatan  presiden  dan  wakil presiden  yang  dilakukan  secara  demokratis,  transparansi,  dan  berkeadilan  serta melibatkan peran serta rakyat dalam pengambilan keputusan.
Dalam  konteks  ketatanegaraan,  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan presidensial,  hal  ini  tercantum  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945. 1 Sistem presidensial  adalah  sistem  pemerintahan dimana  presiden  sebagai  kepala negara  sekaligus  kepala  pemerintahan.  Sistem presidensial  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  dalam  pelaksanaannya. Kelebihannya adalah lebih menjamin terhadap stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya adalah cenderung menempatkan kekuasaan eksekutif yang cukup besar..
Sistem  pemerintahan  dapat  dikatakan  bersifat  presidensial,  apabila kedudukan sebagai kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepala pemerintahan. Kepala  negara  tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen,  tetapi  bertanggung jawab  kepada  rakyat.  presiden  juga  tidak  memiliki  wewenang  untuk membubarkan  parlemen,  dan  kabinet  bertanggung  jawab  sepenuhnya  kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. 2
Sebelum  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002, negara  Indonesia  mengalami  beberapa  perubahan  konsitusi  yang  dimulai  dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kemudian kembali lagi kepada UUD
1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta:  Kencana, , 2011), hlm. 158.
2 Arie Elcaputera, “ HAK PREOGRATIF PRESIDEN DALAM MENGANGKAT KAPOLRI DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ”. Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 163-164
1945  melalui  dekrit  presiden  pada  tanggal  5  juli  1959.  Perubahan  tersebut  tentu ikut berpengaruh terhadap lembaga kepresidenan maupun kekuasaan presiden. 3 Secara  umum,  kekuasaan  presiden  dibagi  menjadi  2,  yaitu  kekuasaan atributif  dan  kekuasaan  yang  diperoleh  secara  derivatif  atau  pelimpahan  kuasa. Kekuasaan  atributif  adalah  kekuasaan  yang  timbul  dari  pembentukan  secara atributif  yang  bersifat  asli.  Perolehan  kekuasaan  atributif  tersebut  menyebabkan pembentukan  kekuasaan,  karena  pada  keadaan  yang  sebelumnya  tidak  ada menjadi  ada,  sehingga  terbentuklah  kekuasaan  baru  dari  perolehan  kekuasaan tersebut. Sedangkan kekuasaan derivatif adalah kekuasaan yang sebelumnya telah ada, kemudian dialihkan kepada pihak lain dan bersifat derivatif.
Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan,  juga memiliki kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945. Kemudian kekuasaan presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya bisa dilakukan oleh presiden dalam fungsi selaku kepala pemerintahan saja. Apabila  dicermati  dari  sumber  formalnya,  kekuasaan  presiden  terbagi  menjadi tiga,  antaralain:  kekuasaan  berdasarkan  UUD  1945,  kekuasaan  berdasarkan Undang-Undang dan kekuasaan berdasarkan ketetapan MPR.
Suwoto  Mulyosudarmo  menyatakan  bahwa  untuk  menentukan  kekuasaan yang  diperoleh  secara  atributif  dalam  pelaksanaan  tugas  sebagai  kepala pemerintahan, dapat dilihat dari sifat kekuasaan yang asli dan sumber formal yang utama. Kedua hal ini terdapat dalam jenis kekuasaan berdasarkan UUD 1945 dan kekuasaan  berdasarkan  undang-undang. 4 Kekuasaan  presiden  sebagai  kepala pemerintahan  antaralain  membuat  undang-undang  dengan  mempersiapkan  dan mengusulkan  pembentukan  undang-undang,  menetapkan  undang-undang, menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti  undang-undang,  kemudian menetapkan  peraturan  pemerintah,  serta  mengangkat  dan  memberhentikan menteri-menteri.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  didalamnya  mengatur  beberapa  substansi  yang  harus  ditetapkan dengan  undang-undang,  antaralain: 5 dalam  hal  menyatakan  keadaan  perang, membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain,  menetapkan  syarat- syarat  dan  akibat  negara  dalam  keadaan  bahaya,  selanjutnya  menyusun  dan menetapkan  Anggaran  Pendapatan  Negara  dan  Belanja  Negara  dengan persetujuan  Dewan  Perwakkilan  Rakyat,  serta  menetapkan  pajak  dan pungutannya lainnya untuk keperluan negara.
Selanjutnya kekuasaan kepala negara yang digunakan sebagai perpanjangan kekuasaan presiden yang diperoleh secara atributif antaralain: presiden memegang kekuasaan  yang  tertinggi  atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut  dan  Angkatan Udara, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, memberi grasi, rehabilitasi,  amnesti,  abolisi,  memberi  gelar,  tanda  jasa  dan  tanda  kehormatan lainnya  kepada  orang-orang  yang  berjasa  bagi  bangsa  dan  negara.  Selanjutnya berkaitan  dengan  hak  prerogatif  presiden,  yaitu  hak  istimewa yang  dimiliki  oleh
3 Abdul Ghaffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju ( Jakarta: Kencana,:2009), hlm 77
4 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 52 5 Ibid, hlm. 53
presiden  untuk  menjalankan  sesuatu  tanpa  harus  meminta  persetujuan  dari lembaga lainnya. 6
Hal ini bertujuan dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintahan. Oleh karena  itu,  dalam  konsep  negara  hukum  modern  saat  ini  dikenal  istilah Freises Ermessen ,  sebagai  suatu  kewenangan  pemerintah  untuk  ikut  serta  atau berpartisipasi  dalam  melakukan  intervensi  pada  berbagai  kegiatan  masyarakat untuk  membangun  dan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  tersebut. Berkaitan  dengan  hal  itu,  pemerintah  dituntut  untuk  bersikap  secara  aktif, tranparansi,  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Inilah yang menjadi  implikasi Freises  Ermessen yang  ditandai  dengan  adanya  hak  prerogatif bagi kepala pemerintahan. 7
Presiden  sebagai  kepala  negara,  mempunyai  hak-hak  prerogatif  selain mempunyai  kewenangan  ke  dalam  juga  mempunyai  kewenangan  dalam melakukan  hubungan  keluar  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Menurut  Moh.  Mahfud  MD,  bahwa  pemberian hak  prerogatif  bagi  presiden  untuk  melaksanakan  hal-hal  tertentu  merupakan konsekuensi  dari  dianutnya  paham  negara  hukum  material  dan  penunjukan presiden sebagai mandataris MPR. 8 Kedudukan dan kewenangan presiden sebagai kepala negara tersebut harus dalam konteks kedaulatan rakyat.
Dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  dimana  kekuasaan  dan tanggungjawabnya  berada  di  tangan  presiden.  Pengangkatan dan  pemberhentian menteri  yang  dilakukan  selama  ini  sebagai  salah  satu  contoh  yang  dapat menimbulkan  permasalahan  mengenai  hak  prerogatif.  Selain  itu,  ternyata  dalam hal  pelaksanaannya  hak-hak  prerogatif  Presiden  sebagai  bentuk  kekuasaan Presiden telah banyak menimbulkan berbagai permasalahan yang hingga saat ini masih  diwarnai  pendapat  pro  dan  kontra  seputar  pelaksanaan  hak  prerogatif tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh tiga hal.
Pertama,  dengan  adanya  kekuasaan  presiden  yang  sangat  besar,  namun tidak  diikuti  dengan  penerapan  mekanisme  dan  pertanggungjawaban  yang  jelas. Padahal  penerapan  hak-hak  tersebut  bersifat  substansial  bagi  kelangsung  hidup suatu  bangsa  dan  negara,  sehingga  diperlukan  adanya  pengaturan  dan pengawasan  dalam  beberapa  hal,  misalnya  dalam  pemilihan  duta  dan  konsul, penentuan  susunan  kabinet  dalam  pemerintahan,  adanya  wewenang  presiden untuk  menyatakan  perang,  dan  lain  sebagainya.  Kedua,  rasa  ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  semakin  besar,  sehingga  menimbulkan kekhawatiran dalam diri masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden.
Ketiga,  masih  berkaitan  erat  dengan  point  yang  kedua,  kekhawatiran masyarakat  ini  juga  didorong  oleh  munculnya  kesadaran  masyarakat  dengan sangat cepat dengan dipicu oleh pelaksanaan reformasi yang sedang berjalan saat ini. Kemudian apabila dilihat dari konteks Pasal 14 ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa presiden diberikan hak prerogatif
6 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Yogjakarta: Gama Media, 1999), Hlm. 256
7 Johansyah, “ HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945 ”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang. Vol. 16 No. 2, MEI 2018, hlm. 197
8 Ni'matuI Huda, “ Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia ”. JURNAL HUKUM. VOL. 6 No. 18,  oktober 2001,hlm. 8
untuk  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  kepada  seseorang  terpidana  dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Dengan  adanya  penggunaan  kata  “memperhatikan  pertimbangan  dari Mahkamah  Agung”  bahwa  dalam  pelaksanaan  ini  sesungguhnya  bukan  lagi dikatakan  hak  prerogatif  presiden,  karena  hak  prerogatif  dapat  diartikan  sebagai hak mutlak presiden tanpa adanya campur tangan ataupun intervensi dari pihak lain,  sehingga  hak  prerogatif  Presiden  telah  mengalami  berbagai  penyimpangan dari  makna  dasarnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  hal  pemberian  grasi  dan rehabilitasi, tidak lagi dapat dikatakan sebagai hak prerogatif presiden.
Oleh  karena  itu  hak  prerogatif  presiden  tidak  lagi  diartikan  sebagai  hak yang bersifat mutlak dan mandiri serta tidak mengikutsertakan lembaga-lembaga lain  dalam  pelaksanaannya.  Dari  hal  ini  maka  dapat  menimbulkan  beberapa permasalahan,  diantaranya  terkait  eksistensi  hak  prerogatif  presiden  sebagai bentuk  pelaksanaan  kekuasaan  presiden,  efektivitas  penggunaan  hak  prerogatif presiden  di  bidang  yudikatif  sebagai  bentuk  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman, serta  pertanggungjawaban  secara  hukum  terkait  pelaksanaan  hak  preprogatif presiden di bidang yudikatif tersebut.
Berkaitan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum  guna  mengetahui  pengaturan  dan  pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden sebelum  dan  sesudah  perubahan  UUD  1945  serta  pelaksanaan  hak  prerogatif presiden  di  bidang  yudikatif  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia,  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah  dengan judul  : Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Hak  Prerogatif  Presiden  Di Bidang Yudikatif
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan hak prerogatif  presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945?
2. Bagaimana  pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden  di  bidang  yudikatif  dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  pengaturan  dan  pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945
2. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden  di  bidang  yudikatif dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  sarana  yang  bersifat  pokok  dalam pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  juga  sebagai  suatu  proses  dalam menemukan  aturan  hukum,  prinsip  hukum  maupun  doktrin  hukum  untuk menjawab  isu-isu  dan  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi. 9 Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari segala aspek teori, sejarah, filosofi,  perbandingan,  struktur,  komposisi,  lingkup  beserta  materi,  konsistensi,
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35
penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan  perundang-undangan,  serta  bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi tidak melakukan pengkajian terhadap aspek terapan atau implementasinya. 10

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1 Pengaturan  dan  pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden  sebelum  dan  sesudah perubahan UUD 1945
Hak  Prerogatif  presiden  sebelum  perubahan  UUD  1945.  Pada  masa pendudukam Jepang di Indonesia, tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yang berfungsi untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau  yang  dikenal  dengan  istilah  BPUPKI.  Badan  tersebut  mulai  melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Mei 1945 dan telah melakukans sidang selama dua kali, dari  tanggal  29  Mei  sampai  dengan  tanggal  1  Juni  1945,  kemudian  dilanjutkan kembali dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.
Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1945, BPUPKI menyetujui rancangan UUD. Kemudian  pada  tanggal  9  Agustus  1945,  pemerintah  Jepang  membentuk  badan baru  yang  dinamakan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  atau  yang disebut dengan PPKI, bertugas menentukan Undang-Undang Dasar dan beberapa hal-hal  lainnya  untuk  persiapan  kemerdekaan  Indonesia.  Belum  sempat  PPKI melaksanakan  tugasnya,  bahwa  pada  tanggal  15  Agustus  1945  Jepang  telah menyerah dan dinyatakan kalah perang oleh sekutu, sehingga pelaksanaan tugas PPKI dilanjutkan oleh bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno. 11
Setelah  proklamasi  kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  sehari setelahnya  PPKI mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan pasal-pasal tentang hak prerogatif presiden, antaralain  Pasal  5 ayat  (2)  UUD 1945  tentang  kewenangan  presiden  menetapkan Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang. Selanjutnya  dalam  Pasal  10  UUD  1945  presiden  memegang  kekuasaan  yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam hal ini, presiden  tidak  berwenang  untuk  melakukan  komando  atas  angkatan  perang Republik  Indonesia,  tetapi  presiden  hanya  berwenang  dalam  menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis.
Pasal  11  UUD  1945  bahwa  presiden  dalam  menyatakan  keadaan  perang, membuat  perdamaian  dan  perjanjian  dengan  negara  lain  harus  mendapat persetujuan  terlebih  dahulu  dari  DPR.  Ketiga  hal  ini  merupakan  tindakan  yang berkaitan langsung dengan pergaulan dan politik nasional. Maka pelaksanaan dari ketiganya  selain  berpedoman  kepada  hukum  dan  politik  nasional,  juga berpedoman kepada hukum internasional dan dilaksanakan oleh presiden dengan dibantu  oleh  organ  politik  luar  negeri.  Pasal  12  UUD  1945  berkaitan  dengan pernyataan  presiden  terkait  keadaan  bahaya.  Salah  satu  Perpu  yang  pernah berlaku di Indonesia, yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959.
Selanjutnya  Pasal  13  UUD  1945  bahwa  presiden  berwenang  mengangkat duta  dan  konsul,  menerima  penempatan  duta  negara  lain.  Pengangkatan  ini
10 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 142
11 Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar (Jakarta: Pembangunan, 1981), hlm. 21.
ISSN: 1978-1520
dilakukan oleh presiden dalam artian bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri  istimewa,  karena  mewakili  negara  secara  dalam  hubungan  internasional dengan  negara  lain  dimana  mereka  ditempatkan.  Pasal  14  UUD  1945  bahwa presiden  memberi  grasi,  amnesti,  abolisi  dan  rehabilitasi.    Pemberian  grasi  dan rehabilitasi  memperhatikan  pertimbangan  MA.  Sedangkan  pemberian  amnesti dan  abolisi  memperhatikan  pertimbangan  DPR.  Pasal  15  UUD  1945  bahwa presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
Pemberian  ini  tidak  hanya  diberikan  terhadap  warga  negara  Indonesia, tetapi  juga  kepada  pejabat-pejabat  negara  lain  yang  dianggap  telah  berjasa  bagi bangsa  Indonesia.  Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945  bahwa  presiden  mengangkat  dan memberhentikan menteri-menteri. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 bahwa presiden  berhak  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang, dalam  kepentingan  yang  memaksa.  Dalam  hal  pembentukan  Perpu,  merupakan hak  inisiatif  yang  memang  diberikan  sepenuhnya  kepada  pemerintah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. 12
Selanjutnya,  hak  prerogatif  presiden  setelah  perubahan  UUD  1945. Komitmen  terhadap  Perubahan  UUD  1945  dilanjutkan  dengan  langkah  yang konkrit, sehingga hasilnya saat ini bahwa UUD 1945 telah melalui empat tahapan perubahan,  Perubahan  pertama  dilakukan  pada  19  Oktober  tahun  1999. Perubahan  kedua  dilakukan  pada  18  Agustus  tahun  2000.  Perubahan  ketiga dilakukan  pada  09  November  tahun  2001.  Serta  perubahan  keempat  dilakukan pada  10  Agustus  tahun  2002. 13 Dalam  perubahan  UUD  1945  tersebut  terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang hak prerogatif presiden.
Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa dalam membuat atau mengadakan perjanjian  internasional  yang  mengakibatkan  dampak  yang  luas  dan  mendasar bagi  kehidupan  rakyat  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang,  presiden  harus mendapat  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  DPR.  Selanjutnya  Pasal  13  tentang kewenangan  mengangkat  duta  dan  konsul  serta  menerima  penempatan  duta negara  lain  dengan  pertimbangan  DPR.  Pasal  14  tentang  pemberian  grasi  dan rehabilitasi  dengan  pertimbangan  MA,  serta  pemberian  amnesti  dan  abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Pasal  15  tentang  pemberian  memberi  gelar,  tanda  jasa  dan  lain-lain  tanda kehormatan.  Selanjutnya  Pasal  17  ayat  (2)  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian menteri. Pasal 23F ayat (1) bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.  Selanjutnya Pasal 24A ayat  (3)  bahwa  calon  hakim  agung  diusulkan  oleh  KY  kepada  DPR  untuk mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya ditetapkan  sebagai  hakim  agung  oleh presiden. Pasal 24B ayat (3) bahwa anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden  dengan  persetujuan  DPR.    Selanjutnya  Pasal  24C  ayat  (3)  bahwa  MK mempunyai  sembilan  anggota  hakim  konstitusi  yang  ditetapkan  oleh  presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh presiden.
12 M. Solly Lubis, Ketatanegaraan RI (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm. 192 13 Sulkiah, “ Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia ”. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1, Juni 2019, hlm. 46
Dari  ketiga  UUD  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia,  pada  bagian  batang tubuhnya  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak  prerogatif  presiden. Dalam  Konstitusi  RIS  tahun  1949  terdapat  juga  pengaturan  mengenai  hak prerogatif presiden, namun dalam Konstitusi RIS 1949 terdapat pembatasan dalam pelaksanaannya,  misalnya  harus  diisyaratkan  dulu  berdasarkan  ketentuan undang-undang federal. Sedangkan dalam UUDS tahun 1950, bahwa pelaksanaan hak  prerogatif  presiden  sangat  besar  berada  dalam  kewenangan  presiden  yang bersangkutan, namun disini lembaga lain mulai ikut serta, seperti keterlibatan MA dalam  pemberian  grasi.  Meskipun  seperti  itu,  bahwa  tetap  saja  hak  prerogatif tersebut mutlak berada di tangan presiden.
Setelah  perubahan  UUD  1945  sebanyak  tiga  kali.  Terdapat  beberapa  pasal dalam batang tubuh UUD 1945 tentang hak prerogatif presiden yang berubah dan kemudian ditambah, serta satu pasal tidak dirubah, tetapi berdasarkan ketentuan undang-undang penerapan pasal tersebut berubah. Pasal-Pasal tersebut mengenai prosedur pengangkatan Kapolri yang kemudian diatur dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002. Bahwa dalam pasal tersebut, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR, beserta alasannya.
Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul yang diajukan oleh presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung  sejak  tanggal  surat  Presiden  diterima  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat. Apabila DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu yang ditentukan tersebut, calon  yang diajukan  oleh  presiden  tersebut  dianggap disetujui  oleh  DPR.  Dalam keadaan  yang  mendesak,  presiden  bisa  memberhentikan  sementara  Kapolri  dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya meminta persetujuan DPR. Calon Kapolri harus seorang perwira tinggi Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan kariernya.
Bahwa  terdapat  kasus  penonaktifan  Kapolri  yang  saat  itu  dijabat  oleh Jenderal  Bimantoro  berdasarkan  Keppres.  Abdurahman  Wahid  sebagai  Presiden RI waktu itu, telah menimbulkan krisis. Penonaktifan Kapolri oleh presiden pada waktu  itu  beradasarkan  ketentuan  dalam  UU  No.  28  Tahun  1997  yang menyatakan  bahwa  pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri  merupakan kewenangan mutlak presiden.  Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, terdapat perubahan  dalam  kalimatnya,  tetapi  substansi  yang  diaturnya  tetap  sama sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  UD  1945  sebelum  perubahan.  Dalam pembuatan  perjanjian  internasional  tersebut  terdapat  tiga  tahapan  yang  harus dilakukan,  yaitu  perundingan,  penandatanganan  dan  pengesahan.    Kemudian Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa adanya peran serta DPR dengan memberikan  pertimbangan  dalam  pengangkatan  duta  dan  konsul  serta penerimaan penempatan duta negara lain.
Peran  DPR  ini  dapat  berupa  pendapat  tertentu  baik  atau  buruk  meskipun keputusan yang yang disampaikan sebagai nasehat kepada Presiden.  Selanjutnya Pasal 14 UUD 1945 bahwa kewenangan sebelum perubahan  UUD 1945, tidak ada pemisahan  kewenangan.  Presiden  berwenang  memberikan  grasi,  rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Tetapi setelahperubahan UUD 1945, kewenangan pemberian tersebut  tetap  menjadi  kewenangan  presiden,  namun  adanya  pemisahan kewenangan  dalam  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi,  yakni  dengan memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Dengan demikian dapat dikatalan bahwa sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, kekuasaan presiden dalam menentukan hak prerogatif sangat kuat  dan  tanpa  ada  campur  tangan  dari  lembaga  lain  seperti  MA  dan  DPR. Namun  setelah  dilakukannya  perubahan  terhadap  UUD  1945  tersebut  bahwa kekuasaan  hak  prerogatif  presiden  mulai  dibatasi  dengan  adanya  pertimbangan dari  Mahkamah  Agung  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  selanjutnya  diatur dalam Undang-Undang. 14
3.2  Pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden  di  bidang  yudikatif  dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia
Berkaitan  dengan  hak  prerogatif  presiden  yang  tidak  dapat  lagi  diartikan sebagai  hak  yang  bersifat  mutlak  dan  mandiri  serta  tidak  mengikutsertakan lembaga-lembaga  lain  dalam  pelaksanaannya.  Maka  penggunaan  istilah  yang lebih  tepat  terhadap  hak  yang  dimiliki  oleh  presiden  dalam  menjalankan kekuasaan  pemerintahan  adalah  hak  konstitusional  presiden.  Hak-hak konstitusional  presiden  di  bidang  yudikatif  secara  normatif  telah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa  dalam  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi, presiden harus terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal  ini  berarti  bahwa  Mahkamah  Agung  memiliki  hak  untuk  memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi kepada para narapidana. Selain itu, juga dapat dilihat dari prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penetapan hakim agung oleh presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan proses  pengisian  jabatan  hakim  konstitusi  pada  Mahkamah  Konstitusi  di  mana presiden  memiliki  hak  untuk  mengajukan  3  hakim  konstitusi  dari  9  hakim  serta berwenang untuk menetapkan hakim konstitusi tersebut
Hak  konstitusional  presiden  di  bidang  yudikatif  ini  sesungguhnya mempunyai  relevansi  dengan  eksistensi  keberadaan  lembaga  yudikatif  yang dijamin  kemerdekaan  kekuasaannya  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Paling  tidak  adanya  relevansi  tersebut  dapat dilihat  dari  dua  perspektif.  Pertama,  perspektif  tentang  pemberian  grasi  dan rehabilitasi oleh Presiden sebagai manifestasi dari pelaksanaan hak konstitusional presiden.  Kedua,  perspektif  adanya  campur  tangan  presiden  dalam  proses pengisian  jabatan  anggota  Komisi  Yudisial,  penetapan  hakim  agung  dan pengajuan serta penetapan hakim konstitusi. Kedua perspektif ini penting  dalam mendudukkan  dan  menjawab  apakah  keberadaan  hak-hak  konstitusional presiden  di  bidang  yudikatif  ini  dapat  atau  tidak  mereduksi  atau  bahkan  dapat dikatakan  potensial  mengamputasi  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia.
14 Dodi Haryono dan Abdul Ghafur, “ ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN  UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ”. JOM Fakultas Hukum. Vol. II No. 2, Oktober 2015, hlm. 3
Penggunaan  hak  konstitusional  presiden  dalam  hal  pemberian  grasi  dan rehabilitasi, terutama dalam melaksanakan pemberian grasi sudah menjadi topik menarik yang menyita segenap pikiran rakyat. Polemik ini bukan hanya sekedar bahan kajian bagi kalangan akademisi yang berada di kampus-kampus, tetapi juga menjadi  bahan  diskusi  bagi  rakyat  yang  bersantai  di  warung-warung  kopi, terutama  terkait  kasus  pemberian  grasi kepada  Schapelle  Leigh  Corby  dan  Peter Achim Frans Grobmann, yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi.
Kedua  narapidana  ini  di  persidangan  pengadilan  telah  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  narkotika  dan  telah  divonis  hakim  dengan  putusan yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Namun  demikian,  berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22  Tahun  2002  tentang  Grasi,  sebagai  narapidana  mereka  diberikan  hak  untuk mengajukan  permohonan  grasi  kepada  presiden.  Yang  menjadi  pertanyaan mengenai  pemberian  grasi  oleh  presiden  kepada  narapidana  ini  adalah,  apakah pemberian  grasi  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  reduksi  dari  kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Bahwa  logika  hukum  yang  terbentuk  adalah  suatu  proses  peradilan  telah dicampuri  dengan  adanya  grasi  dari  presiden.  Untuk  menjawab  pertanyaan tersebut,  perlu  ditegaskan  bahwa  antara  kekuasaan  peradilan  dalam  memutus suatu perkara dengan pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan dua  entitas  yang  berbeda.  Pada  dasarnya  grasi  merupakan  hak  konstitusional yang dimiliki  oleh  presiden  dalam  kedudukannya  sebagai  kepala  negara, dalam bentuk  pengampunan  kepada  narapidana  yang  berupa  perubahan,  adanya peringanan,  pengurangan,  atau  penghapusan  pelaksanaan  putusan,  sehingga dalam  hal  pemberian  grasi  tentu  bukan  merupakan  persoalan  teknis  yuridis lembaga  peradilan  dan  tidak  ada  kaitannya  dengan  penilaian  terhadap  putusan hakim.
Pemberian  grasi  yang  dilakukan  bukan merupakan  bentuk  campur  tangan presiden  dalam  bidang  yudikatif,  tetapi  melainkan  hak  konstitusional  yang dimiliki  oleh  presiden  untuk  memberikan  ampunan  kepada  para  narapidana. Sehingga  penggunaan  hak  konstitusional  presiden  dalam  bentuk  adanya pemberian  grasi  kepada  narapidana  sesungguhnya  tidak  mereduksi  kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari intervensi oleh pihak manapun.
Menurut  pendapat  Jimly  yang  mengatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan ciri pokok dari negara hukum, karena salah satu prinsip penting dari negara  hukum  adalah  adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. 15 Pemberian  grasi  kepada  narapidana  merupakan  konsekuensi  dari  negara  yang menganut  sistem  pemerintahan  presidensil,  di  mana  posisi  presiden  sebagai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mengenai prosedur adanya pertimbangan  dari  Mahkamah  Agung  terlebih  dahulu  adalah  bersifat  fakultatif yang berarti bahwa pertimbangan ini bisa diterima dan bisa ditolak oleh presiden.
15 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 511
ISSN: 1978-1520
Kemudian sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa dengan berkedudukan sebagai kepala negara, presiden adalah bagian dari alat  kelengkapan  negara. 16 Presiden  sebagai  kepala  negara  bertindak  untuk  dan atas  nama  negara.  Hal  ini  berarti  bahwa  kekuasaan  presiden  dalam  melakukan pemberian  grasi  adalah  kekuasaan  yang  melekat  pada  Presiden  sebagai  bagian dari  alat  kelengkapan  negara,  karena  itu  diputus  untuk  dan  atas  nama  negara. Selanjutnya  dijelaskannya  pula,  karena  kedudukannya  sebagai  hak-hak  yang hanya dilakukan untuk dan atas nama negara, maka hak-hak yang dimiliki oleh Presiden bersifat konstitusional baik ruang lingkup maupun batas-batasnya. 17 Hanya saja tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam penggunaan hak konstitusionalnya  dalam  memberikan  grasi  semestinya  harus  didasarkan  oleh alasan-alasan pertimbangan yang rasional dan tidak melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Di samping harus memperhatikan pertimbangan hukum, pemberian grasi juga sepatutnya memperhatikan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.  Walaupun  oleh  konstitusi,  presiden  diberikan  kekuasaan  secara  bebas untuk memberikan grasi, namun pada dasarnya dalam suatu negara hukum tidak terdapat  kebebasan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  atau  kebebasan  tanpa  batas, karena dalam suatu negara hukum pelaksanaan kekuasaan tersebut tunduk pada batasan-batasan yuridis. Dalam hal ini konstitusilah yang menjadi penentu segala tindakan  yang  dilakukan  oleh  presiden  dalam  menjalankan  dan  menggunakan hak-hak  konstitusional  yang  dimilikinya,  baik  dalam  kedudukannya  sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Demikian juga dalam kaitannya dengan keterlibatan presiden dalam proses pengisian  jabatan  dalam  anggota  Komisi  Yudisial,  penetapan  hakim  agung,  dan pengajuan  serta  penetapan  hakim  konstitusi.  Penggunaan  hak  konstitusional presiden  tersebut  juga  tidak  dapat  dikatakan  mereduksi  kekuasaan  kehakiman yang  merdeka.  Keterlibatan  presiden  dalam  tindakan  tersebut  harus  dipahami kedudukan  presiden  sebagai  kepala  negara.  Tindakan  ini  merupakan  bentuk penerapan check and balances antar  lembaga  negara  sebagaimana  ketentuan  yang sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
Hal  ini  juga  senada  sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Bagir Manan  yang  menyatakan  bahwa  adanya  keterlibatan  peran  presiden  dalam kekuasaan  kehakiman  sesungguhnya  merupakan  sebuah  bentuk  hubungan ketatanegaraan, karena kelembagaan ketatanegaraan merupakan bagian dari alat- alat  kelengkapan  negara  sebagai  unsur  penyelenggara  negara  yang  bertindak untuk  dan  atas  nama  negara. 18 Selain  kedudukan  yang  bersifat  ketatanegaraan, kemudian  terdapat  beberapa  sifat  lain  dari  kekuasaan  kehakiman.  Pertama, kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dan    lepas  dari campur tangan kekuasaan lainnya.
16 Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 60. 17 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan (Bandung: Armico, 1988),  hlm. 27 18 Bagir Manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 80
Segala  bentuk  campur  tangan  yang  dilakukan  terhadap  kekuasaan kehakiman  dilarang.  Bahkan  ketentuan  dasar  pada  masa  kolonial  pun menegaskan terkait  adanya  jaminan  kemerdekaan  ini  sebagaimana diatur dalam Pasal 137 IS. Di pihak lain, tidak ada penegasan yang serupa bagi lembaga negara atau  alat-alat  kelengkapan  negara  lainnya.  Bahkan  dalam  hubungannya  dengan lembaga-lembaga  negara  yang  lain,  untuk  lembaga  negara  di  luar  kekuasaan kehakiman  lebih  diutamakan  hubungan  pengawasan  daripada  jaminan independensi. Kedua, hubungan kekuasaan kehakiman dengan alat perlengkapan negara yang lain dengan lebih mencerminkan asas pemisahan kekuasaan daripada asas pembagian kekuasaan apalagi hubungan difusi.
Walaupun  terlihat  adanya  hubungan,  maka  hubungan  itu  hanya bersifat check and balances atau hubungan prosedural tertentu dalam lingkup yang bersifat ketatanegaraan  yang  tentunya  tidak  menyentuh  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  tersebut.  Namun  di  pihak  lain,  hubungan  antar  alat  kelengkapan negara yang bukan kekuasaan kehakiman lebih mencerminkan adanya hubungan pembagian  kekuasaan  atau  bahkan  hubungan  difusi  daripada  pemisahan kekuasaan.
Dengan  demikian  sangat  jelas  bahwa  penggunaan  hak-hak  konstitusional presiden baik dalam hal pemberian grasi maupun dalam hal keterlibatan Presiden dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai bentuk campur tangan ataupun suatu tindakan yang dapat mereduksi makna dari kekuasaan kehakiman yang  merdeka.  Justru  hal  itu  merupakan  konsekuensi  dari  dianutnya  sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang memposisikan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan adanya relasi hubungan ketatanegaraan  yang  mencerminkan  penerapan sifat  check  and  balances sebagaimana  yang  telah  ditentukan  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Hak  prerogatif  presiden  diatur  dalam  UUD  1945  baik  sebelum  perubahan maupun  setelah  perubahan.  Namun  terdapat  perbedaan  pengaturan  dari keduanya.  Dimana  sebelum  dilakukannya  perubahan  terhadap  UUD  1945, kekuasaan  presiden  dalam  menentukan hak  prerogatif  sangat  kuat  dan  tanpa ada  campur  tangan  dari  lembaga  lain  seperti  MA  dan  DPR.  Namun  setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 bahwa kekuasaan hak prerogatif presiden mulai dibatasi dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  selanjutnya  diatur  dalam  Undang- Undang.
2. Pelaksanaan  hak  prerogatif  presiden  di  bidang  yudikatif  dalam menyelenggarakan kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  baik  dalam  pemberian grasi  maupun  keterlibatan  Presiden  dalam  kekuasaan  kehakiman  tidak  dapat diartikan  sebagai  bentuk  campur  tangan  ataupun  tindakan  yang  dapat mereduksi  makna  dari  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  karena  ini
19 Bachtiar Baital  , “ PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  HAK PREROGATIF PRESIDEN DI BIDANG YUDIKATIF  DALAM MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN ”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Juni 2014, hlm. 32
ISSN: 1978-1520
memposisikan  kedudukan  Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala pemerintahan  dan  adanya  relasi  hubungan  ketatanegaraan  yang mencerminkan  penerapan check  and  balances sebagaimana  ketentuan  dalam UUD 1945.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bunga Permata Sari, S.H., M.H. selaku  dosen  pengampu  mata  kuliah  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum  dan kepada  segenap  pihak  yang  telah  memberikan  bimbingan  serta  arahan  selama penulisan jurnal ini.

## Daftar Pustaka/ Daftar Referensi

## Buku
Tutik,  Titik  Triwulan.  (2011). Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 . Jakarta:  Kencana . Ghaffar,  Abdul.  (2009). Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah  Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Kencana. Mulyosudarmo,  Suwoto.  (1997). Peralihan  Kekuasaan,  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
MD, Moh. Mahfud. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogjakarta: Gama Media. Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Irianto,  Sulistyowati  dan  Shidarta.  (2011). Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Refleksi . Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
Sekjen  MPR  RI.  (2004). Amandemen  UUD  1945  Perubahan  Pertama,    kedua,  ketiga  dan keempat, dalam satu naskah. Yogyakarta: Media Presindo. Asshiddiqie,  Jimly.  (2007). Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi . Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2010). Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Pringgodigdo. (1981). Tiga Undang-Undang Dasar .  Jakarta: Pembangunan. Lubis, M. Solly. (1993). Ketatanegaraan RI . Bandung: Mandar Maju. Manan,  Bagir  dan  Kuntana  Magnar.  (1997). Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia . Edisi Revisi, Bandung: Alumni.
Manan, Bagir. (1988). Konvensi Ketatanegaraan . Bandung: Armico. Manan,  Bagir.  (2009). Menegakkan  Hukum  Suatu  Pencarian .  Jakarta:  Asosiasi  Advokat Indonesia.

## Jurnal
Elcaputera, Arie. (2015). Hak Preogratif Presiden dalam Mengangkat Kapolri Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum Sehasen . 1(1). Johansyah.  (2018).  HAK  PREROGATIF  PRESIDEN  MENURUT  UUD  1945. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang , 16 (2).
Huda, Ni'matuI. (2001). Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia”. JURNAL HUKUM , 6(18).
Adhayanto, Oksep. (2011). Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Fisip Umrah , 2(2).
Angkasa, Nawa. (2013). Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan  Kehakiman  dalam  Sistem  Negara  Hukum  di  Indonesia. Jurnal NIZHAM , 1(1).
Sulkiah.  (2019).  Pelaksanaan  Hak  Prerogatif  Presiden  dalam  Penyusunan  Kabinet Berdasarkan  Pasal  17  UUD  1945  Amandemen  Suatu  Tinjauan  Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 2(1 ). Haryono.  Dodi  dan  Abdul  Ghafur.  (2015).  ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  HAK PREROGATIF  PRESIDEN  SEBELUM  DAN  SESUDAH  AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945. JOM Fakultas Hukum , II(2). Baital,  Bachtiar.  (2014).  PERTANGGUNGJAWABAN  PENGGUNAAN    HAK PREROGATIF  PRESIDEN  DI  BIDANG  YUDIKATIF  DALAM  MENJAMIN KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. Jurnal Cita Hukum , I(1).