Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
MENINGKATKAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK BAIK PENCEGAHAN MAUPUN PENANGANAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TANTANGAN DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI ANAK
Yanti Kirana 
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang ykirana02@gmail.com
Naskah diterima: 15 Agustus 2018; revisi: 11 September 2018; disetujui: 10 Oktober 2018

## Abstract
General Dictionary of Indonesian protection means a place of refuge or an act (thing) to protect, for example giving protection to weak people. Legal protection is an action that is protected by legal subjects with applicable regulations and their implementation can be imposed by a regulation. Law Number 23 of 2002 concerning the Protection of Children Has Been Changed by Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children entitled to protection from Rescue in political activities, involvement in dispute release, involvement in social unrest, involvement in events involving non-violence, involvement in war and sexual crimes.

## Keywords: children's protection system; threats; legal protection
 Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang Jl. Ade Irma Suryani No. 16 Kota Samarinda 75117 Telp : (0541) 412 2281 E-mail: ykirana02@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia  adalah  mahluk  sosial  yang  memiliki  pribadi  atau  karakter  yang  berbeda antara  satu  dengan  yang  lainnya,  keadaan  psikis  atau  pribadi  setiap  individu  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kepribadian  manusia  tidak  muncul  begitu saja,  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  terbentuknya  kejiwaan  atau  keadaan psikologis  seseorang.  Pembentukan  kepribadian  tersebut  dimulai  sejak  mereka  dilahirkan. Oleh  karena  itu,  orang  tua  memiki  peranan  penting  terhadap  perkembangan  anak.  Proses terbentuknya  kepribadian  sang  anak  dimulai  dari  usia  yang  sangat  muda  hingga  mereka dewasa, dari usia itu anak mulai belajar dari apa yang dia rasakan dan dia saksikan. Orang tua secara tidak langsung menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari nenek moyang dan yang mereka terima dari masyarakat.
Menurut  Koentjaraningrat,  perilaku  manusia  tidak  muncul  dengan  sendirinya,  tetapi berkembang  melalui  suatu  proses.  Akibat  pengaruh  lingkungan,  seperti  lingkungan  alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya)”. 1 Anak-anak  merupakan  pihak  yang  paling  rentan  serta  merasakan  dampak  negatif  dalam situasi  darurat.  Terdapat  banyak  ancaman  terhadap  keselamatan  dan  kesejahteraan  mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi sebuah pertimbangan penting dalam setiap aksi kemanusiaan termasuk dalam situasi darurat. Respons tanggap bencana yang sensitif terhadap isu-isu  perlindungan  anak  merupakan  salah  satu  upaya  pemenuhan  Hak  Anak.  Upaya  ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Selayaknya semua upaya yang dilakukan ini dapat diukur pencapaiannya sesuai standar minimum perlindungan anak  yang  sama.  Namun,  selama  ini  belum  tersedia  standar  perlindungan  anak  untuk  aksi kemanusiaan yang menjadi acuan bagi setiap lembaga yang terlibat di dalam merespon situasi darurat. Dengan diadopsinya Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  non-pemerintah  diharapkan  akan  ada  kesepakatan mengenai standar-standar yang perlu dicapai untuk perlindungan anak dalam situasi darurat. Keberadaan buku ini  dapat  membantu  lembaga-lembaga  dalam  melakukan  respons tanggap bencana  sehingga  hak  dasar  anak  yaitu  hak  hidup,  tumbuh  kembang,  partisipasi  dan perlindungan  dapat  terwujud  demi  kehidupan  anak  yang  utuh  sepenuhnya. 2 Para  Penegak Hukum-Kepolisian  Republik  Indonesia,  Jaksa  dan  Hakim  hendaknya  bekerja  lebih profesional  dalam  melaksanakan  dan  mengemban  tugasnya  anda  adalah  wakil  dari Pemerintah, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Pemerintah  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  di  bidang penyelenggaraan  Berdasarkan  hal  tersebut,  permasalahan  yang  hendak  diuraikan    dalam tulisan  ini  yaitu Bagaimana meningkatkan sistem perlindungan anak ? dan Bagaimanakah menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh anak.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Perlindungan Hukum
Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  perlindungan  berarti  tempat    berlindung atau  merupakan  perbuatan  (hal)  melindungi,  misalnya  memberi  perlindungan  kepada
1 Koentjaraningrat, Antropologi Budaya , Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32
2 http://www.cpwg.net Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan, di unggah tanggal 3 November 2016. Pukul 21.00 wib.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
orang  yang  lemah. 3 Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  yang  dimaksud  dengan  hukum adalah  kumpulan  peraturan  atau  kaedah  yang  mempunyai  isi  yang  bersifat  umum  dan normatif, umum  karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena  menentukan  apa yang  seyogyanya  dilakukan,  apa yang  tidak  boleh dilakukan  atau harus  dilakukan  serta menentukan  bagaimana  caranya  melaksanakan  kepatuhan  pada  kaedah-kaedah. 4 Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan dengan suatu sanksi.
Berikutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  Jadi  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  hal  melindungi  subjek-subjek hukum  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  dapat dipaksakan  dengan  suatu  sanksi.  Soedjono  Dirdjosisworo, 5 mengatakan  bahwa  jumlah kriminalitas  yang  terjadi  di  Indonesia  relatif  tinggi  sehingga  memerlukan  tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam.
Kesimpulan  dari  hal  tersebut  di  atas,  bahwa  perlindungan  hukum dalam  arti  sempit adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum, baik  yang  bersifat  preventif  maupun  represif,  serta  dalam  bentuk  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain,  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada  di  dalam  masyarakat  sehingga  tercipta  keselarasan  dan  keseimbangan  hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama- sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar dasar pertimbangan hukum tentang perlindungan Anak
Dasar  hukum  pelaksanaan  perlindungan  anak  di  Indonesia,  mengacu  kepada peraturan  perundang-undangan  nasional  dan  internasional.  Dasar  hukum  nasional  yang utama  adalah  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  yang berisi  antara  lain  tentang  definisi  anak,  tujuan  perlindungan  anak,  hak-hak  anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.
Di  samping  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002,  terkait  dengan  perlindungan terhadap  anak  telah  ditetapkan  pula  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  serta  Undang-Undang  Nomor  11
3 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.38.
5 Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan , Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 70
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  terkait  pemidanaan  terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah Kebijakan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:
1. Peningkatan  kualitas  tumbuh  kembang  dan  kelangsungan  hidup  anak,  antara  lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini; peningkatan  kualitas  kesehatan  anak;  dan  peningkatan  pendidikan  kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui:  peningkatan  rehabilitasi  dan  pelindungan  sosial  anak;  peningkatan perlindungan  bagi  pekerja  anak  dan  penghapusan  pekerja  terburuk  anak;  dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  perlindungan  anak,  antara  lain,  melalui penyusunan  dan  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  terkait  perlindungan anak;  peningkatan  kapasitas  pelaksana  perlindungan  anak;  peningkatan  penyediaan data  dan  informasi  perlindungan  anak;  dan  peningkatan  koordinasi  dan  kemitraan antarpemangku  kepentingan  terkait  pemenuhan  hak-hak  anak,  baik  lokal,  nasional, maupun internasional.
Landasan  hukum  internasional  terkait  dengan  perlindungan  anak  yaitu  Konvensi tentang  Hak-hak  Anak  yang  disetujui  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa  Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989.  Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:
1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini  bahwa  keluarga,  sebagai  kelompok  dasar  masyarakat  dan  lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak- anak,  harus  diberikan  perlindungan  dan  bantuan  yang  diperlukan  sedemikian  rupa sehingga  dapat  dengan  sepenuhnya  memikul  tanggung  jawabnya  di  dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan  bahwa  anak  harus  dipersiapkan  seutuhmya  untuk  hidup  dalam suatu  kehidupan  individu  dan  masyarakat,  dan  dibesarkan  semangat  cita-cita  yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat  bahwa  kebutuhan  untuk  memberikan  pengasuhan  khusus  kepada  anak, telah  dinyatakan  dalam  Deklarasi  Jenewa  mengenai  Hak-hak  Anak  tahun  1924  dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November  1959  dan  diakui  dalam  Deklarasi  Universal  tentang  Hak-hak  Asasi Manusia,  dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (terutama dalam  pasal  23  dan  pasal  24),  dalam  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  (terutama  pasal  10)  dan  dalam  statuta-statuta  dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Mengingat  bahwa  seperti  yang  ditunjuk  dalam  Deklarasi  mengenai  Hak-hak  Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang  berkenaan  dengan  Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Anak,  dengan  Referensi Khusus  untuk  Meningkatkan  Penempatan  dan  Pemakaian  Secara  Nasional  dan
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Internasional;  Aturan  Standard  Minimum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  untuk administrasi  Peradilan  Remaja  (Aturan-aturan  Beijing);  dan  Deklarasi  tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.
8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak- anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.

## B. Membangun Sistem Perlindungan Anak
Untuk mengetahui bagaimana Sistem Perlindungan Anak Baik Pencegahan  Maupun Penanganan dengan Mempertimbangkan Tantangan dan Ancaman Yang dihadapi Anak. Kasus  kekerasan  terhadap  anak,  baik  fisik  maupun  psikis,  masih  banyak  terjadi  di Indonesia.  Data  Kementerian  Sosial  (2013)  menyebutkan,  prevalensi  kekerasan  anak antara usia 13-17 tahun yaitu kekerasan fisik pada anak lakilaki 1 dari 4 anak dan 1 dari 7 pada  anak  perempuan;  kekerasan  psikologis  anak  laki-laki  1  dari  8  anak  dan  anak perempuan  1:9  kekerasan  seksual  untuk  anak  laki-laki  sebanyak  1:12  dan  1:19  untuk anak perempuan. 6
Situasi ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kerentanan yang lebih besar untuk menjadi korban kekerasan dibandingkan anak perempuan. Anak tidak pula hanya menjadi  korban,  juga  menjadi  pelaku  kekerasan,  meskipun  sesungguhnya  anak  pelaku juga  adalah  anak  korban.  Kondisi  ini  tentu  menjadi  keprihatinan  kita  semua  dan  perlu upaya integratif dalam menyelesaikannya.
Maka  dari  itu,  perlu  sebuah  sistem  perlindungan  anak  agar  mereka  mampu mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Saat mereka mampu melewati hari-hari dengan keceriaan, maka harapan masa depan bangsa akan semakin cerah. Pertanyaannya, bagaimana mewujudkan sistem perlindungan anak itu?
a. Menguatkan Regulasi dan Kelembagaan
Salah  satu  fungsi  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  adalah melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  KPAI  secara  masif melakukan  advokasi  membangun  sistem  perlindungan  anak  yang  terdiri  atas  aspek norma dan regulasi, struktur dan kelembagaan, serta program dan anggaran. Namun demikian,  masih  banyak  yang  perlu  diperbaiki  untuk  membangun  sistem perlindungan anak.
Secara norma hukum, Indonesia telah memiliki norma hukum yang memadai sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  anak.  Undang-Undang  No  1/  1974  dan Undang-Undang  No  4/1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  menunjukkan  komitmen pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelum era 1980-an.
Ratifikasi  Convention  on  the  Rights  of  Children  (CRC)  melalui  Keputusan Presiden Nomor 36/1990 adalah bentuk komitmen Indonesia di kancah internasional. Setelah  itu,  lahir  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No  23/  2002  yang  kemudian mengalami  perubahan  menjadi  UU  Perlindungan  Anak  No  35/  2014  dan  Undang- Undang  No  17/2016.  Adanya  Undang-  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH).
Belum  lagi  Undang-Undang  No  23/2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  dan  Undang-Undang  No  21/  2007  tentang Penghapusan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO).  Selain  itu,  pada  UUD 1945  Pasal  28  B  Ayat  2  juga  telah  mencantumkan  hak  anak,  yaitu  ”Setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
6 Data Kementerian Sosial 2013
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pekerjaan  rumah  yang  tersisa  adalah  bagaimana  implementasi  peraturan  ini secara baik untuk perlindungan anak serta  memberikan edukasi bagi para pelaksana perlindungan  anak.  Dilihat  dari  struktur  dan  lembaga,  nomenklatur  kelembagaan perlindungan anak muncul pada 2009 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Namun,  berbagai  kementerian  dan  lembaga  terlibat  langsung  dalam pemenuhan  hak  anak,  di  antaranya  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Pendidikan, Kementerian  Agama,  Kementerian  Sosial,  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kementerian  Dalam  Negeri,  BKKBN,  Kementerian  Luar  Negeri,  Kepolisian, Kejaksaan,  Mahkamah  Agung,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  serta  kementerian  lain  yang  terlibat  secara  tidak  langsung  pada  pemenuhan hak anak.
Irisan  dan  saling  berkaitan  antar-kelembagaan  yang  terlibat  dalam  isu perlindungan anak ini memerlukan koordinasi yang baik sehingga semua pemangku kepentingan  berfungsi  dengan  baik.  Selain  itu,  sumber  daya  pelaksana  juga  perlu memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  memadai.  Dibutuhkan  SDM  yang mumpuni di berbagai bidang yang berhadapan langsung dengan anak, misalnya guru, aparat penegak hukum yang berperspektif anak, pekerja sosial, tenaga konseling, dan advokasi perlindungan anak.
Perbaikan SDM secara  kuantitatif dan kualitatif  masih sangat diperlukan. Di beberapa daerah misalnya, masih belum memiliki pekerja sosial dan tenaga psikolog. Kalaupun  ada,  SDM-SDM  tersebut  harus  terus  diasah  pemahaman  dan keterampilannya,  serta  kemampuan  berjejaringnya,  selain  ditambah  jumlahnya.  Hal ini mengingat isu perlindungan anak membutuhkan kerja sama lintas sektor.
b. Peran Pemda Pemerintah  daerah  (Pemda)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  pada perlindungan  anak  sebagaimana  disebutkan  dalam  UU  Perlindungan  Anak.  UU  No 23/2014  tentang Pemerintah Daerah  dan PP No 18/  2016  tentang  Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan.
Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda. Padahal, Pemda adalah ujung tombak perlindungan anak di daerah dan  short  cut  penanganan  pertama  kasus  perlindungan  anak  ada  di  desa  dan kecamatan.  Belum  lagi  minimnya  kesadaran  Pemda  untuk  mendirikan  lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.
Anggaran dan program perlindungan anak di daerah saat ini  masih jauh dari kata memadai. Dari pengawasan kebijakan anggaran di 9 provinsi pada 2015, KPAI menemukan  bahwa  anggaran  non-pemenuhan  kebutuhan  dasar  untuk  perlindungan anak  hanya  1-2%  dari  keseluruhan  APBD.  Jumlah  anggaran  yang  terbatas  tersebut digunakan  untuk  pemenuhan  non-kebutuhan  dasar,  seperti  program  pencegahan, penanganan, serta pengawasan tentu masih sangat kurang.
Apalagi  upaya  pencegahan  harus  diupayakan  lebih  masif.  Anggaran  dan program  yang  memadai  serta  tepat  sasaran  dan  tepat  guna  sangat  dibutuhkan  untuk menunjang  keberhasilan  perlindungan  anak.  Perubahan  dari  badan  menjadi  dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  di  berbagai  daerah  diharapkan menjadi angin segar agar program dan pembiayaan perlindungan anak akan lebih baik dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada akhirnya, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama. Perlindungan anak  bukan  sekadar  retorika  merawat  dan  membesarkan  buah  hati.  Namun,  semua laku kebangsaan  menyiapkan generasi kuat, kukuh, dan tanggung jawab demi  masa depan  cerah.  Semoga  sistem  perlindungan  anak  ini  dapat  segera  diwujudkan  pada setiap tingkatan pemerintahan.

## IV. KESIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan  dalam  peristiwa  yang  mengandung  unsur  kekerasan,  pelibatan  dalam peperangan dan kejahatan seksual.
Menanggulangi ancaman yang dihadapi oleh anak, dimulai dari lingkungan keluarga menjadi  salah  satu  aspek  yang    memiliki  pengaruh  besar  bagi  perkembangan  anak. Pembentukan  kepribadian  anak  dapat  mengalami  hambatan  apabila  ada  konflik  batin yang terjadi dalam diri anak. Konflik batin yang terjadi akibat adanya perilaku orang tua yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dipahami  sebagai  sebuah  tindakan  yang  serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Koentjaraningrat, Antropologi Budaya , Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32 Soedjono Dirdjosisworo, Sosio Kriminologi , Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 70
W.J.S.  Poerwadarminta,  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Cetakan  IX,  Balai  Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.
Sudikno  Mertokusumo,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Liberty,  Yogyakarta,  2003, hlm.38.
kutip  dari Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual . (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:
539/Pid.Sus./2015/PN.Tng) http://www.cpwg.net Standar minimum perlindungan anak dalam aksi kemanusiaan ,  di unggah tanggal 3 November 2016. Pukul 21.00 wib.