## C ONSTITUTIONALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: PP: 27-38 Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/constitutionale P-ISSN: 2723-2492 E-ISSN: 2745-9322

## Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia
Recruitment of First Level Court Judges in a State Administration Perspective in Indonesia
Hendi Gusta Rianda hendigustarianda@gmail.com Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung
Info Artikel Abstrak Kata  Kunci: Hakim;  Pengadilan;  Mahkamah Konstitusi .
Keywords: Judges; Courts; Constitutional Court.
DOI: https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2014
Pasang surut dan konfigurasi politik yang terjadi di Indonesia sejak orde lama,  orde  baru  hingga  reformasi mempengaruhi  sistem  kekuasaan kehakiman  di  Indonesia  hingga berdampak  pada  rekruitmen  hakim pengadilan tingkat pertama. Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui rekruitmen hakim pengadilan tingkat  pertama  sejak  orde  lama hingga terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015.  Jenis  penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif  dengan  cara  melakukan pengkajian  pendekatan historical approach dan comparative approach . Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pasca  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU XIII/2015, rekruitmen hakim  pengadilan  tingkat  pertama Submitted: Mar 3, 2020; Reviewed: Mar 24, 2020; Accepted: Apr 14, 2020
yang  dilakukan  Mahkamah  Agung pada tahun 2017 masih dengan pola rekrutmen yang sama dengan sebelumnya  yaitu  aparatur  sipil negara.

## Abstract
The  ups  and  downs  and  political configurations that have occurred in Indonesia  since  the  old  order,  the new  order  until  the  reformation have  affected  the  judicial  power system  in  Indonesia  and  thus  have an  impact  on  the  recruitment  of first-level  court  judges.  This  study aims to determine the recruitment of first-level court judges since the old order  until  the  issuance  of  the Constitutional Court Decision Number  43/PUU-XIII/2015.  This type  of  research  is  a  normative juridical  research  by  assessing  the historical approach and the comparative  approach.  The  results showed that after the Constitutional Court  decision  Number  43  /  PUU
XIII / 2015, the recruitment of first- level  court  judges  by  the  Supreme Court  in  2017  was  still  with  the same  recruitment  pattern  as  before,
namely state civil servants.

## A. Pendahuluan
Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law) merupakan konsep negara ideal pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sebagaimana  kemudian  dituangkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebelum  perubahan. 1 Indonesia  dalam  UUD  1945 merupakan  negara  berdasarkan  atas  hukum  ( rechstaat) 2 yang  dalam  perkembangan
1 Jimly  Asshidiqie ,  Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional, (Jakarta:  Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 21. Sebagaimana sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (Institusional); (2) kaedah aturan (instrumental); (3) perilaku para subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen  subyektif  dan  kultural).  Ketiga  elemen  sistem  hukum  tersebut  mencakup  (a)  kegiatan  pembuatan  hukum (law making), (b)  kegiatan  pelaksanaan  hukum  dan  penerapan  hukum (law  administrating) ,  dan  (c)  kegiatan  peradilan  atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau yang biasa disebut penegakan hukum dalam arti sempit (law enforcement).
2 Jeffry  Alexander  Ch.  Likadja,  “Memaknai  ‘Hukum  Negara  (Law  Through  State)’  Dalam  Bingkai  ‘Negara  Hukum (Rechtstaat),’” Hasanuddin Law Review 1, no. 1 (2015): 75–86.
ketatanegaraannya  saat  ini  beralih  menjadi  negara  hukum  konstitusional  sehingga  segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. 3 Hukum dasar (konstitusi) merupakan suatu  langkah awal pengaturan ketatanegaraan sumber hukum utama. Konstitusi memuat  hal-hal  pokok  yang  menjadi  dasar  menata  sebuah  negara  karena  pada  dasarnya mengatur mengenai ketatanegaraan dan kehidupan bernegara. 4 Konstitusi mempunyai fungsi membatasi  kekuasaan  pemerintah  karena  kekuasaan  itu  sendiri  pada  intinya  memang  perlu diatur  dan  dibatasi  sebagaimana  mestinya. 5 Menurut  Montesquieu,  bahwa  kekuasaan  harus dipisahkan  menjadi  tiga  organ  kekuasaan 6 yang  dalam  pandangannnya  harus  dibedakan  dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing- masing. 7 Organ-organ tersebut yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, dalam menentukan  konstitusionalisme  suatu  tindakan  atau  suatu  pelaksanaan  kekuasaan,  ajaran konstitusionalisme mempersyaratkan setidaknya-tidaknya: 8
1. bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  harus  dalam  batas-batas  ketentuan  undang-undang terhadap  mereka  yang  diberi  kekuasaan  itu  dan  bahwa  mereka  yang  melaksakan kekuasaan itu bertanggung jawab kepada hukum;
2. bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  harus  sesuai  dengan  gagasan  penghormatan  individu  dan hak-hak perorangan warga negara; 9
3. bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga dalam suatu negara (legislatif, eksekutif,  maupun  yudisial)  harus  disebar  dengan  tepat  di  antara  berbagai  macam lembaga negara tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; dan
4. bahwa  pemerintah,  dalam  merumuskan  kebijakan  tersebut,  bertanggung  jawab  kepada pemilih yang memberi mereka kepercayaan untuk memegang kekuasaan itu.
Sejak berlakunya UUD 1945 (tanggal 18 Agustus 1945) hingga kini, tiga undang-undang pokok  yang  mengatur  kekuasaan  kehakiman  yakni  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  1999  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum berlakunya UU Nomor 19 Tahun 1948 sepanjang menyangkut peraturan-peraturan dan badan-badan atau institusi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan- badan  sebelum  kemerdekaan  (masa  Jepang  dan  Belanda).  Pemberlakuan  semacam  itu
3 Rudy, Konstitusi dan Konstitusionalisme: Buku I Dasar dan Teori, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 11. Negara hukum konstitusional bermakna bahwa segala tindakan negara harus didasarkan pada konstitusi dan hukum yang berintikan pada pengayoman kepada warga negara yang mempunyai tujuan akhir kepada kesejahteraan.
4 Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2014): 141–52, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.
5 Jimly Asshdiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm.  116.  Oleh  karena  itu,  pembatasan  kekuasaan  pada  umumnya  dianggap  merupakan  corak  umum  materi  konstitusi. Persoalan  yang  dianggap  terpenting  dalam  setiap  konstitusi  adalah  pengaturan  mengenai  pengawasan  atau  pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.
6 Bustamin Bustamin and Rony Jaya, “Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 18, no. 2 (2019): 221–32, https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
7 Jimly Asshdiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 285.
8 Gede  Dewa  Palguna, Pengaduan  Konstitusional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),hlm. 27.
9 M.  Muslih,  “Negara  Rukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai  Dasar  Hukum),” Legalitas Edisi Juni 2013 4, no. 1 (2013): 142.
didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  1945  pada  intinya  mengatakan bahwa  segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada  masih  terus  berlaku  selama  belum diadakan  yang  baru  menurut  Undang-undang  Dasar.  Substansi  yang  terkandung  dalam peraturan  tersebut,  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  demi  terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 10 Begitu pula dengan mekanisme rekrutmen calon hakim pada  pengadilan  tingkat  pertama  yang  selalu  berubah  dengan  mengikuti  perkembangan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  semenjak  orde  lama  hingga  reformasi  yang menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan tersebut berpengaruh cukup besar  pada  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia. 11 Hasil  amandemen  ketiga  UUD  1945 menghasilkan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  penjaga  Konstitusi (The  Guard  of Constitution) 12 sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi selain Mahkamah Agung serta Komisi  Yudisial.  Secara  konstitusional,  Pasal  24B  ayat  (1)  perubahan  ketiga  UUD  1945 meletakkan  Komisi  Yudisial  sebagai lembaga  negara  yang  bersifat mandiri  yang  berwenang mengusulkan  pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Sebagai negara hukum, masalah kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan hal yang  sangat  strategis  untuk  mendukung  upaya  mewujudkan  peradilan  yang  bersih, 13 hal  itu didasari  pemikiran  bahwa  para  hakim  merupakan  figur  yang  sangat  menentukan  dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan fungsi sepenting itu, maka hakim diharapkan dapat menjadi benteng terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciable). 14 Meskipun konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi hakim  agung  saja,  namun  berdasarkan  ketentuan  tiga  undang-undangbidang  peradilan  tahun 2009, Komisi Yudisial juga diberikan wewenang  yang lebih luas lagi, yaitu Komisi Yudisial bersama  Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  seleksi  pengangkatan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Mengenai  rekruitmen  hakim,  meskipun  konstitusi  hanya  memberikan  kewenangan terhadap  Komisi  Yudisial  untuk  melakukan  seleksi  hakim  agung  saja,  namun  berdasarkan ketentuan  tiga  undang-undang  peradilan  tahun  2009,  Komisi  Yudisial  juga  diberikan wewenang  yang lebih luas lagi  yakni  Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki
10 Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 2 (2010): 217, http://www.sunan- ampel.ac.id/publicactivity/.
11 W.  Dramanda,  “Menggagas  Penerapan  Judicial  Restraint  Di  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal  Konstitusi 11,  no.  4  (2014): 617–31.
12 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131.  Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pengawal  konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  dilengkapi dengan  lima  kewenangan  atau  sering  disebut  empat  kewenangan  dan  satu  kewajiban,  yaitu  a)  menguji  undang-undang terhadap  Undang-Undang  Dasar;  b)  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar;  c)  memutus  pembubaran  partai  politik;  d)  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum; e)memutus  pendapat  DPR  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela;
13 Meylin Sihaloho, “Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xii/2015,” Jurnal Wawasan Yuridika 33, no. 2 (2016): 204–18, https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.103.
14 Taufiqurrohman  Syahuri, Pembaharuan  Sistem  Hakim  Sebagai  Pondasi  Mewujudkan  Peradilan  Bersih  (makalah) ,  2013, Komisi  Yudisial:  Jakarta,  hlm.  2.  Perluasan  kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk  melakukan  seleksi  dan  pengusulan  hakim pada  dasarnya  merupakan  penjabaran  kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  konstitusi  yang  kemudian  diatur  dalam  undang- undang  bidang  peradilan  tahun  2009  untuk  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku  hakim.  Sehingga dengan  adanya  perluasanwewenang  Komisi  Yudisial  tersebut,  maka  kemudian  dirumuskan  suatu  peraturan  bersama  antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang tata cara seleksi hakim.
kewenangan  untuk  melakukan  seleksi  pengangkatan  hakim  pada  Pengadilan  Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasca  dikeluarkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  43/PUU-XIII/2015 membatalkan  kewenangan  komisi  yudisial  dalam  seleksi  hakim  tingkat  pertama  di  tiga lingkungan  peradilan.  Maka,  kewenangan  seleksi  calon  hakim  tetap  menjadi  wewenang tunggal  Mahkamah  Agung.  Adapun  amar  putusan  mengabulkan  seluruh  permohonan pemohon yaitu:
1) Pasal  14A  ayat  (2)  dan  (3)  sepanjang  frasa “bersama” serta “dan  Komisi  Yudisial” Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009 Tentang  Peradilan  Umum  bertentangan  dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2) Pasal  13A  ayat  (2)  dan  (3)  )  sepanjang  frasa “bersama” serta “dan  Komisi  Yudisial” Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3) Pasal  14A  ayat  (2)  dan  (3)  sepanjang  frasa “bersama” serta “dan  Komisi  Yudisial”
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Keberlakuan putusan tersebut menarik dikaji tentang keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga kontrol (institutional watchdog) dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang diberikan keluasan  wewenang  terkait  pengangkatan  hakim  peradilan  tingkat  pertama,  dimana  satu  sisi secara atributif konstitusi hanya memberikan wewenang  Komisi Yudisial untuk mengangkat hakim  agung  maupun  hakim ad  hoc dalam  lingkungan  Mahkamah  Agung  serta  wewenang lainnya  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta perilaku hakim. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam  penelitian  ini  bagaimana  mekanisme  rekruitmen  calon  hakim  pengadilan  tingkat pertama  sejak  orde  lama  sampai  terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  43/PUU- XIII/2015.

## B. Pembahasan

## 1. Rekrutmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Era Orde Lama
Memperhatikan  pengaturan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai bangsa yang baru merdeka itu telah mengenal konsep  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  merdeka,  yaitu  dengan  mengamanatkan  agar diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu  undang-undang.  Untuk  menindaklanjuti  ketentuan  tersebut maka  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  1945  tentang  Badan-Badan  dan Peraturan  Pemerintah  Dulu  yang  diterbitkan  tanggal  10  Oktober  1945. 15 Namun  dalam perjalanannya di era kepemimpinan Presiden Soekarno, lembaga peradilan maupun hakim itu sendiri  tidak  terlepas  dari  intervensi  pemerintah  dalam  menjalankan  independensi  lembaga peradilan  maupun  dalam  hal  rekruitmen  hakim.  Ketika  berada  dalam  sistem  politik demokratis pada periode awal kemerdekaan Indonesia, yang sering disebut periode demokrasi
15 Hal  ini  diatur  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  II  aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945.Sehingga segala  hal  yang  mengatur  mengenai  susunan  pengadilan  masih  berlakunya  peraturan  mengenai  kekuasaan kehakiman dalam peraturan pada masa Hindia Belanda sesudah diubah dengan peraturan-peraturan Jepang. Lihat Adies  Kadier, Menyelamatkan  Wakil  Tuhan  (Memperkuat  Peran  dan  Kedudukan  Hakim),  ( Jakarta:  Merdeka Book, 2018) hlm. 62.
parlementer  atau  demokrasi  liberal,  independensi  pengadilan  relatif  terjaga  dari  pengaruh cabang kekuasaan lain.
Menurut  Daniel  Lev,  selama  periode  itu,  lembaga  pengadilan  bekerja  sangat  bagus, meskipun  dengan  dukungan  fasilitas  seadanya  dan  menghadapi  banyak  hambatan. 16 Tergerusnya  independensi  kekuasaan  kehakiman  dimulai  ketika  Presiden  Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  yang  menjadi  dasar  atas  pembubaran  Dewan Konstituante  dan  berlakunya  kembali  UUD  1945.  Pasca  dekrit  itu,  kekuasaan  mengalami personalisasi  hampir  sepenuhnya  berada  dalam  genggaman  Presiden  Soekarno  yang  disebut periode  demokrasi  terpimpin (Guided  Democracy) . 17 Sementara  itu  dalam    hal  penempatan posisi  dan  kedudukan  kekuasaan  kehakiman  pada  era  Orde  Lama  tidak  merdeka  dan cenderung  di  bawah  kekuasaan  eksekutif  karena  Presiden  Soekarno  menjadikan  kekuasaan kehakiman  dan  peradilan  sebagai  alat  revolusi  dalam  membangun  kemerdekaan  Indonesia seutuhnya.  Kemudian  setelah  kembali  berlakunya  Undang-Undang  Dasar  1945  dengan diterbitkannya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  juga  melahirkan  produk  hukum  di  bidang kekuasaan  kehakiman  dengan  diterbitkannnya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  1964 tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1965 tentang Pengaadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Esensi dari dua produk undang-undang yang ditebitkan tersebut adalah sebagai alat kekuasaan revolusi yang dapat dikatakan menyimpang terhadap makna Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar  1945  (sebelum  amandemen.  Dalam  hal  rekruitmen  hakim  pada  pengadilan  tingkat pertama  atau  pengadilan  negeri  mekanisme  yang  dilakukan  adalah  kewenangan  dari kementerian  kehakiman . Apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  kelembagaan  negara,  proses seleksi  hakim  pada  saat  itu  mengikutsertakan  lembaga  eksekutif.  Hal  ini  menurut  penulis justru  menimbulkan conflict  of  intrest diantara  kedua  lembaga  tersebut,  terlebih  demokrasi terpimpin yang dilaksanakan saat itu oleh Presiden Soekarno membuat kurangnya mekanisme saling mengawasi dan berimbang (cheks and balances) diantara lembaga kekuasaan negara.

## 2. Rekruitmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Era Orde Baru
Demokrasi  Pancasila  zaman  orde  baru  secara  garis  besar  menawarkan  tiga  komponen demokrasi. 18 Pertama, demokrasi  dalam  bidang  politik  pada  hakikatnya  adalah  menegakkan kembali  asas-asas  negara  hukum  dan  kepastian  hukum. Kedua, demokrasi  dalam  bidang ekonomi  pada  hakikatnya  adalah  kehidupan  yang  layak  bagi  semua  warga  negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. 19
16 Daniel Lev, Kata Pengantar dalam Sebastian Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, terjemahan Noor Cholis (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 11. Sebagaimana dikutip kembali oleh Komisi Yudisial, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal , (Jakarta: Pusat Analisis dan Informasi Komisi Yudisial, 2017), hlm. 31.
17 Ibid, hlm 33.
18 Aulia  Rosa  Nasution,  “Urgensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Pendidikan  Karakter  Bangsa  Indonesia  Melalui Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani,” JUPIIS: JURNAL  PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL 8, no. 2 (2016): 201– 12, https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167.
19 Ibid .Namun, hal  yang sangat disayangkan pada  masa ini adalah alih-alih pelaksanakan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen,  Demokrasi  Pancasila  yang  dikampanyekan  oleh  Orde  Baru  hanya  sebatas  retorika  politik  belaka.  Pada  praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip demokrasi. Ketidakemokratisan penguasa Orde Baru ditandai  oleh: (1)  dominannya peranan  militer (ABRI); (2) birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik;  (3) pengebirian  peran  dan  fungsi  partai  politik;  (4)  campur  tangan  pemerintah  dalam  berbagai  urusan  partai politik dan publik; (5) politik masa mengambang; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) inorporasi lembaga non-pemerintah
Pengaturan  tentang  kekuasaan  kehakiman  di  era  orde  baru  masih  terlihat  tidak  jauh berbeda  dengan  pengaturan  kekuasaan  kehakiman  di  era  orde  lama.  Sebagai  contoh  dapat dilihat  secara  organisatoris,  admisnistratif,  dan  finansial  yang  masing-masing  peradilan tersebut  masih  berada  di  bawah  naungan  ekskutif  yaitu  masing-masing  departemen  yang menaunginya. Maka indepedensi kekuasaan kehakiman masih belum dapat dilaksanakan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa, “masing-masing peradilan tersebut secara  organisatoris  dan  administrative  berada  di  bawah  masing-masing  departemennya”. Sedangkan dalam proses rekruitmen di era orde baru persyaratan untuk menjaadi hakim pada pengadilan  tingkat  pertama  masih  mengikuti  pola  rekrutmen  pegawai  negeri  sipil  (PNS). Dalam  kedudukannya  sebagai  pegawai  negeri  sipil,  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan administrasi,  organisasi,  finansial  dan  organisasi  kehakiman  berada  di  bawah  naungan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  pegawai  negeri  sipil.  Maka  dari  itu, pengisian jabatan hakim sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan penentuan formasi hakim. 20 Rekruitmen  hakim  dalam  persyaratan,  proses  serta  mekanisme  pengadaan  hakim tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian sebelum  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  43  tahun  1999  tentang  Perubahan  dari Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  dengan persyaratan sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksaana dari undang-undang tersebut.
Persyaratan untuk menjadi hakim pengadilan tingkat pertama pada ketiga undang-undang tersebut seluruhnya hampir sama dan harus sebagai pegawai negeri sipil, namun syarat untuk menjadi  hakim  pada  Pengadilan  Agama  cukup  berbeda  yakni  harus  beragama  Islam  dan berkompetensi  sarjana  syari'ah  atau  sarjana  hukum  yang  menguasai  hukum  Islam. 21 Persyaratan  lainnya  untuk  menjadi  seorang  hakim  bukan  bekas  anggota  organisasi  terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa nya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain, menurut penulis syarat ini ditetapkan rezim Orde Baru sebagai pemurnian dalam  melaksanakan  demokrasi  pancasila  secara “murni” .  Sehubungan  dengan  persyaratan untuk menjadi calon hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama harus berstatus sebagai Pegawai Negeri  Sipil,  maka  sudah  tentu  proses  dan  persyaratan  calon  hakim  serta  pola  rekruitmen calon  hakim  dilakukan  dengan  menggunakan  proses  dan  persyaratan  bagi  calon  Pegawai Negeri  Sipil.  Maka  dari  itu,    jika  seorang  calon  hakim  dinyatakan  lulus  tes  calon  hakim dengan status Pegawai Negeri Sipil, maka semua ketentuan yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil juga berlaku terhadap hakim, baik pembinaan, penggajian, jenjang karir, sampai dengan pensiun. Apabila calon hakim tersebut tidak lolos dalam seleksi hakim, maka ia dikembalikan dengan  status  asalnya,  yaitu  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  ditempatkan  sesuai  dengan kebutuhan.

## 3. Rekruitmen Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Era Reformasi
Perubahan  yang  terjadi  pasca  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam  bidang kekuasaan  kehakiman  selain  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait,  berimplikasi  pula pada  mekanisme  rekrutmen  hakim  khususnya  hakim  pada  pengadilan  tingkat  pertama,
20 Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles Of Fredom Of Justice In Decidene The Case As A Constitutional Mandate,” Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (2015): 1–20.
21 Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman,” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 42–51, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29.
tergantung  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya,  namun  dalam  hal  teknis rekrutmen  hakim  pengadilan  tingkat  pertama  masih  dalam  naungan  Mahkamah  Agung sebagai lembaga yang menanunginya. 22
Proses seleksi hakim pada Pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama-sama  dengan  Komisi  Yudisial  secara  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif. Kemudian untuk menindaklanjuti Pasal 14A tersebut Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat peraturan bersama yaitu Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09/2012 tentang  Seleksi  Pengangkatan  Hakim.  Namun  peraturan  bersama  ini  telah tidak  berlaku  lagi dengan  keluarnya  putusan  Mahkamah  konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  proses  rekrutmen Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu melibatkan Komisi Yudisial. Maka dengan demikian proses rekrutmen hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Mahkamah Agung secara mandiri tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Mekanisme rekruitmen calon Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  pada dasarnya  sama dengan rekrutmen calon hakim Pengadilan Umum, yang membedakan hanyalah dasar hukumnya. 23
Selanjutnya Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan yang dikhususkan bagi umat Islam  dalam  hal  menyelesaikan  perkara  perkawinan,  pewarisan,  dan  ekonomi  Islam. Pengadilan Agama ini dibentuk untuk mengakomodir kepentingan penduduk Indonesia yang mayoritas  beragama  Islam  dan  terbesar  di  dunia.  Pada  dasarnya  proses  seleksi  hakim Pengadilan  Agama  dan  memiliki  pola  rekrutmen  yang  sama  dengan  Pengadilan  Umum  dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, yang membedakan hanyalah calon hakim Pengadilan Agama harus beragama Islam dan berpendidikan Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang memahami Syari’at Islam.
Panitia  seleksi  rekruitmen  calon  hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dibentuk  oleh Mahkamah  Agung  menetapkan  nama-nama  calon  hakim.  Selanjutnya  Mahkamah  Agung mengusulkan  kepada  Presiden  nama-nama  calon  hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama,  lalu Presiden  mengangkat  para  hakim  pada  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama  sebagai  Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan  Umum,  yaitu “Hakim  Pengadilan  diangkat  oleh  Presiden  atas  usul  Ketua Mahkamah Agung” . Kewenangan dalam hal mengangkat Hakim baik Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding hanyalah Presiden. 24 Setelah beberapakali perubahan pada Undang- Undang  di  bidang  Peradilan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  awal,  rekrutmen  calon hakim  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial.  Keterlibatan  Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim sesuai dengan amanat Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  Pasal  14A  ayat  (2)  bahwa “Proses  seleksi pengangkatan  hakim  Pengadilan  Negeri  dilakukan  bersama  oleh  Mahkamah  Agung  dan Komisi Yudisial”. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”. Ketentuan  yang  sama  juga  dapat  dilihat  dalam  Pasal  13A  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dan  juga  Pasal  14A  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-
22 Dachran  Busthami,  “Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Di  Indonesia,” Masalah-Masalah  Hukum 46, no. 4 (2018): 336, https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.
23 Muhtadi  Muhtadi,  “Problematika  Yuridis  Sistem  Alokasi  Hukum  Dalam  Pengawasan  Hakim,” FIAT  JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2016): 182–98, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.596.
24 Suparto, “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam,” Jurnal Selat 4, no. 1 (2016): 115–29.
Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pada  tahun  2010  untuk  pertama  kalinya  kedua  lembaga  negara  tersebut  melakukan rekrutmen  hakim  pengadilan  tingkat  pertama.  seleksi  calon  hakim  yang  melibatkan Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  tersebut  sesuai  dengan  amanat  masing-masing Undang-Undang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  Peradilan  Umum,  dan  Undang-Undang Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun  seiring  bergulirnya  waktu,  kedua  Lembaga  Negara tersebut  berjalan  tidak  sesuai  dengan  sebagaimana  mestinya,  hingga  puncaknya  adalah dilakukannya  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh  Mahkamah  Agung  terkait  ketentuan Pasal  14A  ayat  (2)  dan  (3)  Undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) dan (3) Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  dan  juga  Pasal  14A  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Uji  materi  tersebut  diajukan  karena ketidakbersediaan Mahkamah Agung terhadap Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon hakim hingga  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  Putusan  Nomor  43/PUU  XIII/2015 tanggal  7  Oktober  2015  yang  dalam  amar  putusannya  mengabulkan  permohonan  pemohon yaitu  membatalkan  pasal-pasal  yang  diuji  materi.  Setelah  dikeluarkannya  Putusan  tersebut yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam ikut terlibat dalam proses rekrutmen calon  hakim,  selanjutnya  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim yang mulai berlaku mulai 19 Mei 2016. Lalu pada 4 April 2017 kembali menerbitkan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pengadaan  Hakim  yang  juga sekaligus mencabut berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016. Menurut Penulis, pada dasarnya esensi dari Peraturan Mahkamah Agung terkait rekrutmen calon hakim yang  dilaksanakan  pada  tahun  2017  dilakukan  sendiri  oleh  Lembaga  Negara  Mahkamah Agung  tanpa  andil  dari  Komisi  Yudisial.  Pola  rekrutmen  calon  hakim  yang  dilakukan Mahkamah Agung sendiri bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan sistem satu atap atau one roof .25
Peraturan  tersebut  mengatur  tentang  tahapan  pengadaan  hakim  yang  diawali  dengan perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil  seleksi,  pengangkatan  sebagai  CPNS  atau  calon  hakim,  pendidikan  calon  hakim  dan pengangkatan sebagai hakim. Atas dikeluarkannya Perma tentang Pengadaan Hakim tersebut yang  mekanisme  menggunakan  pola  rekrutmen  pegawai  negeri  sipil,  muncul  berbagai perdebatan. Sudah semestinya posisi dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam hal rekrutmennya  diatur  melalui  undang-undang  sebagai  bagian  dari  pengaturan  lebih  lanjut perihal  kekuasaan  kehakiman  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. 26 Selanjutnya  adalah  Mahkamah  Agung  yang  memposisikan  calon  hakim  sebagai  calon pegawai  negeri  sipil  (CPNS)  atau  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  sebelum  diangkat  menjadi hakim,  menurut  hemat  penulis  berlebihan  serta  telah  mengurangi  wibawa  dan  kedudukan hakim sebagai Pejabat Negara.
25 Sirajuddin Egalita, “Desain Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Secara Integratif Di Bawah Mahkamah Konstitusi,” Arena Hukum 11, no. 2 (2018): 388–414, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.9.
26 Muhammad  Habibi,  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Perubahan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,” Cepalo 4,  no.  1  (2020):  38–47, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962.
Sejatinya,  hakim  sebagai  Pejabat  Negara  tidak  dipandang  sebagai  CPNS  atau  PNS meskipun belum diangkat sebagai hakim sekalipun. Akan tetapi, kedudukannya tetap sebagai calon  pejabat  negara.  Hal  itu  dikarenakan  posisi  dan  kedudukan  antara  CPNS,  PNS  dan Pejabat  Negara  sangatlah  jauh  berbeda  dalam  struktur  organisasi  sistem  penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Sistem pengadaan hakim tentu sangat berbeda dengan sistem  pengadaan  CPNS  atau  PNS  pada  umumnya.  Hakim  yang  berkedudukan  sebagai pejabat  negara  tidak  mungkin  disamakan  dalam  hal  rekruitmennya  dengan  CPNS  atau  PNS yang  selama  ini  telah  sering  dilakukan  dalam  upaya  menjaring  calon  hakim  di  Indonesia. Pemberian  status  pejabat  negara  pada  jabatan  hakim,  didasari  pada  pemikiran  bahwa  hakim adalah  personil  yang  menyeleggarakan  kekuasaan  di  bidang  yudikatif  bukan  di  bidang eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan pegawai negeri sipil. Status sebagai pegawai  negeri  sipil  sangat  memungkinkan  terjadinya  intervensi  atas  kebebasan  hakim (independensi)  karena  persoalan  struktural,  psikologis,  dan  watak  korps  serta  birokrasi  yang membawa  atau  menuntut  ikatan  tertentu.  Kemandirian  hakim  dalam  negara  hukum  adalah mutlak, hal ini sesuai dengan prinsip “The International Commision of Jurist” yaitu peradilan bebas dan tidak memihak. 27 Kedepan apabila disahkannya rancangan undang-undang (RUU) jabatan  hakim  menjadi  undang-undang  maka  pola  rekruitmen  hakim  pengadilan  tingkat pertama tidak lagi mengikuti pola rekruitmen pegawai negeri sipil. Dalam  beberapa undang- undang  seperti  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan hakim sebagai  jabatan  negara.  Namun  dalam  pelaksanaannya  status  dan  kedudukannya  masih berpola seperti kedudukan pegawai negeri sipil. Hakim yang sebelumnya merupakan pegawai negeri  sipil  diubah  statusnya  menjadi  pejabat  negara.  Hal  ini  berakibat  Hakim  tidak  lagi masuk  ranah  eksekutif,  baik  secara  kelembagaan  maupun  individu.  Hakim  dan  sistem pendukung peradilan diatur secara utuh dan mandiri dalam sistem aparatur yudikatif. Dengan diaturnya  sistem  satu  atap  Mahkamah  Agung  dan  Hakim  menjadi  pejabat  negara, independensi kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Terakhir, menurut penulis model atau pola rekruitmen hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang  paling  ideal  adalah  rekruitmen  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  secara independen  karena  sebagai  lembaga  yudisial  yang  paling  tahu  akan  kebutuhan  hakim  itu kedepan.  Proses  rekruitmen  hakim  tersebut  Mahkamah  Agung  harus  mengedepankan  aspek kehati-hatian  dan  tranparansi  atau  keterbukaan.  Dari  aspek  kehati-hatian  Mahkamah Mahkamah  agung  dapat  menilai  secara  detail  seorang  calon  hakim  dari  sisi  psikologis, pengetahuan,  latar  belakang,  dan  lainnya  agar  dapat  menjadi  hakim  yang  independen  dalam menegakkan keadilan. Sedangkan dari aspek transparansi atau keterbukaan Mahkamah Agung membuka  diri  untuk  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  ataupun  lembaga  negara  lainnya  serta masyarakat  luas.  Juga  menginformasikan  kepada  publik  tiap  tahapan  yang  telah  dilakukan dalam  proses  seleksi  hakim  tersebut  agar  tindak  muncul  kembali stigma yang  menyatakan terdapat nepotisme ditubuh Mahkamah Agung.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  jika  Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesia  sejak  zaman  kemerdekaan  telah  mengalami  pasang  surut  akibat
konfigurasi  politik  yang  berkembang  di  Indonesia  sehingga  menyebabkan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  kekuasaan  kehakiman  banyak  mendapat  intervensi  dari lembaga  kekuasaan  lainnya  sehingga  dapat  dikatakan  hal  tersebut  membuat  terkikisnya independensi  hakim.  Setelah  berakhirnya  era  Orde  Baru  yang  digantikan  dengan  era Reformasi  dengan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  salah  satunya  adalah  di  bidang Kekuasaan  Kehakiman  yang  telah  mengalami  banyak  perubahan.  Pada  tahun  2010  sesuai dengan amanat masing-masing Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara untuk pertama kalinya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan rekruitmen hakim pengadilan tingkat pertama secara bersama dengan pola rekruitmen yang digunakan masih sama yaitu pegawai negeri sipil.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU XIII/2015 maka akibat hukum yang ditimbulkan  adalah  hilangnya  kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk  bersama  Mahkamah Agung  ikut  dalam  Proses  Seleksi  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama.  Rekrutmen  calon hakim  pengadilan  tingkat  pertama  yang  dilakukan  Mahkamah  Agung  sendiri  pun  dilakukan pada tahun 2017 masih dengan pola rekruitmen yang sama dengan sebelumnya yaitu Pegawai Negeri  Sipil.  Padahal  sesuai  denganUndang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  Undang- Undang  Aparatur  Sipil  Negara  menyatakan  dengan  tegas  bahwa  hakim  adalah  Pejabat Negara.  Kedepan  rekruitmen  hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang  dilakukan  oleh Mahkamah  Agung  harus  menggunakan  pola  rekruitmen  dengan  mekanisme  seleksi  hakim sebagai  pejabat  negara  sehingga  terciptanya  negarawan  yang  mengedepankan  independensi hakim  dalam  mencari  keadilan  tanpa  intervensi  pihak  manapun.  Saran  dalam  penelitian  ini adalah  rekruitmen  hakim  yang  dilakukan  mandiri  oleh  Mahkamah  Agung  menggunakan mekanisme  seleksi  Pejabat  Negara  pada  hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan keterbukaan (transparansi). Sehingga dalam prosesnya Mahkamah Agung membuka diri untuk terus diawasi oleh Komisi Yudisial, lembaga negara lainnya, serta masyarakat luas. Segera disahkannya rancangan undang-undang jabatan hakim menjadi  undang-undang  yang  merefleksikan  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  yang menjadikan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Sehingga tidak ada lagi dikotomi antara hakim sebagai pegawai negeri sipil dan hakim sebagai pejabat negara.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshidiqie , Jimly,  2006, Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Asshidiqie , Jimly, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
Asshidiqie , Jimly, 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Asshidiqie , Jimly,  2012, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika.
Kadier, Adies, 2018, Menyelamatkan Wakil Tuhan (Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim), Jakarta: Merdeka Book.
Komisi Yudisial, 2017, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di  Indonesia:  Studi  Sosio-Legal ,  Jakarta:  Pusat  Analisis  dan  Informasi  Komisi Yudisial.
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Palguna,I  Gede  Dewa, 2013, Pengaduan  Konstitusional, Jakarta: Sinar Grafika.
Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (cetakan ke-14), Jakarta: Rajawali Pers.
Syahuri,  Taufiqurrohman,  2011, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Syahuri,  Taufiqurrohman,  2013, Pembaharuan  Sistem  Hakim  Sebagai  Pondasi  Mewujudkan Peradilan Bersih (makalah) , Jakarta: Komisi Yudisial.

## B. Jurnal
Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles Of Fredom Of Justice In Decidene The Case As A Constitutional Mandate.” Jurnal Konstitusi 12, no. 1, 2015: 1–20.
Bustamin, Bustamin, and Rony Jaya. “Urgensi Checks  And Balances Ketatanegaraan  Indonesia Dan  Islam.” JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) 18,  no.  2,  2019:  221–32. https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740.
Busthami,  Dachran.  “Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Di  Indonesia.”
Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4, 2018: 336. https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.
Dramanda,  W.  “Menggagas  Penerapan  Judicial  Restraint  Di  Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 4, 2014: 617–31.
Egalita,  Sirajuddin.  “Desain  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  Secara  Integratif  Di Bawah  Mahkamah  Konstitusi.” Arena  Hukum 11,  no.  2,  2018:  388–414. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.9.
Habibi,  Muhammad.  “Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi.” Cepalo 4, no. 1, 2020: 38–47. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1962. Likadja, Jeffry Alexander Ch. “Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ Dalam Bingkai ‘Negara Hukum (Rechtstaat).’” Hasanuddin Law Review 1, no. 1, 2015: 75–86. Muhtadi,  Muhtadi.  “Problematika  Yuridis  Sistem  Alokasi  Hukum  Dalam  Pengawasan  Hakim.”
FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2, 2016: 182–98.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.596.
Muslih,  M.  “Negara  Rukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga Nilai Dasar Hukum).” Legalitas Edisi Juni 2013 4, no. 1, 2013: 142.
Nasution,  Aulia  Rosa.  “Urgensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Pendidikan  Karakter Bangsa  Indonesia  Melalui  Demokrasi,  HAM  Dan  Masyarakat  Madani.” JUPIIS: JURNAL  PENDIDIKAN  ILMU-ILMU  SOSIAL 8,  no.  2,  2016:  201–12. https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167.
Ridlwan,  Zulkarnain.  “Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2, 2014: 141–52.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.
Sihaloho,  Meylin.  “Seleksi  Pengangkatan  Hakim  Dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia:  Kajian Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  43/Puu-Xii/2015.” Jurnal  Wawasan  Yuridika 33, no. 2, 2016: 204–18. https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.103.
Suherman,  Andi.  “Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan
Kehakiman.” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1, 2019: 42–51. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29.
Suparto.  “Pemisahan  Kekuasaan,  Konstitusi  Dan  Kekuasaan  Kehakiman  Yang  Independen Menurut Islam.” Jurnal Selat 4, no. 1, 2016: 115–29.
Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 17, no. 2, 2010: 217. http://www.sunan-ampel.ac.id/publicactivity/.