Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 479 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
SINERGITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN IPM DI JAWA BARAT *
Hady Sutjipto **

## Abstrak
Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  sebagai  tolok  ukur  pelaksanaan  pembangunan.  Memperhatikan Properda Jawa Barat Tahun 2003-2007, pencapaian IPM Jawa Barat masih di bawah target. Rendahnya pencapaian ini, terutama disebabkan oleh tidak tercapainya  target  daya  beli.  Pada  aspek  ekonomi,  Laju  Pertumbuhan Ekonomi  (LPE)  Jawa  Barat  dan  relialisasi  investasi  meningkat,  namun angka kemiskinan dan penggangguran masih cukup tinggi. Saat ini, di Jawa Barat,  terdapat  Badan  Amil  Zakat  dan  berkembang  fenomena  tampilnya lembaga-lembaga  amil  zakat,  yang  mampu  mengorganisasikan  dana  zakat, infaq dan sodaqoh yang dihimpunnya, untuk membantu kaum dhuafa dalam bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  kerakyatan.Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  IPM  di  Jawa  Barat,  perlu  menciptakan  sinergitas pembangunan  daerah  antarwilayah,  antarsektor  pembangunan,  dan antartingkat  pemerintahan,  serta  menciptakan  alokasi  sumber  daya  dalam pembangunan  daerah  yang  melibatkan  peranan  Badan  Amil  Zakat  serta Lembaga Amil Zakat
Kata  Kunci  :  IPM,  Sinergitas  Pembangunan  Daerah,  Peranan    BAZ dan LAZ
1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, telah ditetapkan bersama target  kinerja  pembangunan  Jabar  sampai  tahun  2008,  yakni  akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara kuantitatif diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
* Naskah  Pemenang  Juara  Harapan  II  Lomba  Karya  Tulis  Ilmiah  (LKTI)  Dosen Unisba TA. 2006/2007
** Hady Sutjipto, SE.,M.Si ., adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Uniba
IPM merupakan tolok-ukur yang  disepakati bersama, antara eksekutif dan  DPRD  Jawa  Barat,  untuk  menilai  sejauhmana  pembangunan  di  Jawa Barat  berjalan.  IPM  yang  mendasarkan  kepada  Indeks  Pendidikan  (IP), Indeks  kesehatan  (IK),  serta  Indeks  Daya  Beli  (IDB)  menjadi  instrumen untuk melihat perkembangan pembangunan daerah.
Visi  pembangunan  Jawa  Barat,  adalah  melakukan  akselerasi pembangunan  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam visi  tersebut  terkandung  pengertian,  bahwa  pendekatan  pembangunan  Jawa Barat  bukan  hanya  menekankan  aspek  pertumbuhan  atau  pemerataan, melainkan  proses  perubahan  pembangunan  yang  menekankan  aspek percepatan  dalam  bidang  pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  Jawa Barat.
Pengembangan  pendekatan  percepatan  pembangunan  ini,  dilandasi oleh:  (a)  kesenjangan  antardaerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat,  (b) kesenjangan  antara  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  provinsi  lain  di  Indonesia, (c)  kesenjangan  antara  proses  pembangunan  Jawa  Barat  (atau  nasional) dengan  kota-kota  lain  di  luar  negeri,  serta  (d)  kesenjangan  antara rencana/target  dengan  hasil-hasil  pembangunan.  Dengan  adanya  kondisi tersebut,  maka  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  mengembangkan  konsep akselerasi  pembangunan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  (Bapeda Provinsi Jawa Barat 2005)
Untuk  mewujudkan  cita-cita  sebagai  provinsi  termaju  pada  tahun 2010,  Jabar  menetapkan  IPM  mencapai  angka  80.  Sepanjang  tahun  2003- 2005,  perkembangan  indikator  makro  pembangunan  Jawa  Barat,  khususnya dalam Indeks Pembangunan Manusia, tidak terlepas dari keberhasilan upaya peningkatan  kualitas  dan  produktivitas  sumber  daya  manusia  Jawa  Barat, yang  telah  dilaksanakan  melalui  berbagai  program  dan  kegiatan pembangunan.  Indeks  Pendidikan  Jawa  Barat,  pada  tahun  2003  sampai dengan  tahun  2005,  menunjukkan  adanya  kenaikan  yang  cukup  signifikan, sebesar  1,19  poin.  Selama  tahun  tersebut,  terjadi  pergerakan  indeks  yang positif  dari  angka  78,40  menuju  angka  79,59.  Pergerakan  angka  indeks pendidikan  yang  menggembirakan  ini,  secara  umum,  sangat  dipengaruhi oleh  kenaikan  Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  dan  Angka  Melek  Huruf (AMH) penduduk Jawa Barat.
Sementara  itu,  untuk  Indeks  Kesehatan sampai  dengan  tahun  2005, adalah sebesar 69,28, atau meningkat sebesar 2,71 poin, dibandingkan tahun 2003.  Meskipun  laju  pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat  mengalami
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 481 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
peningkatan,  namun  belum  memberikan  implikasi  yang  signifikan  terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2005, indeks daya beli Jawa Barat hanya  meningkat 0,55 poin  dibandingkan tahun 2003, yaitu dari 58,63 menjadi 59,18.
Pada  aspek  ekonomi,  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE)  Jawa  Barat pada  tahun  2005,  sebesar  5,31%,  menunjukkan  peningkatan  dibandingkan dengan tahun 2004, sebesar 5,08%, dan tahun 2003 sebesar 4,39%. Adapun perkembangan  realisasi  investasi  PMA/PMDN  menunjukkan  angka  yang menggembirakan,  yaitu,  pada  tahun  2005,  sebesar  61,44  triliun  rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2004 sebesar 40,52 triliun rupiah, dan tahun 2003  sebesar  36,51  triliun  rupiah.  Jumlah  investasi  yang  terus  berkembang ini,  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  selama  periode  2003-2005.  Hal  ini  mengindikasikan  tingkat kepercayaan  yang  cukup  tinggi  dari  masyarakat  untuk  menanamkan modalnya di Jawa Barat.
Perkembangan indikator makro pembangunan Jawa Barat tahun 2003- 2005 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di halaman berikut.
Namun,  yang  perlu  dicermati  adalah  bahwa  meningkatnya  LPE  ini tidak  serta  merta  memberi  efek  yang  merata  bagi  kesejahteraan  masyarakat secara ekonomi. Hal ini sebagai akibat disparitas antarkelompok masyarakat yang begitu besar dalam aktivitas ekonomi regional yang terjadi . Demikian pula    meningkatnya  laju  investasi  di  Jawa  Barat  tidak  serta  merta  memberi efek  yang  signifikan  terhadap  perkembangan  aspek  sosial  ekonomi kemasyarakatannya.  Hal  ini  lebih  disebabkan  mekanisme  bagi  hasil  dan pemanfaatan  kegiatan  investasi  yang  kurang  optimal,  sehingga  investasi yang  ditanamkan  belum  memberikan  daya  dorong  yang  signifikan  terhadap produktivitas.
Hal  ini  ditunjukkan  dengan  masih  tingginya  angka  kemiskinan penduduk  Jawa  Barat,  yaitu,  pada  tahun  2003,  sebesar  2.664.478  KK (10.125.016 jiwa) meningkat menjadi 2.671.593 KK (10.152.053 jiwa), atau 25,94  %  dari  jumlah  penduduk  sebesar  39.140.812  jiwa (BKKBN  Jawa Barat  2005) . Jumlah  pengangguran  (pengangguran  terbuka),  menurut Suseda  (2005),  menunjukkan  angka  yang  masih  tinggi,  yaitu,  2.158.156 jiwa, tahun 2003, dan tahun 2005 sebesar 2.029.082 jiwa. Angka kemiskinan dan  pengangguran  ini  pasti  akan  bertambah  dari  dampak  kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bulan Maret dan Oktober 2005 .
Tabel 1.1
Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun
2003 -2005 NO INDIKATOR TAHUN 2003 2004 2005 1 IPM **) 67,87 68,36 69,35 2 Indeks Pendidikan 78,40 79,02 79,59 Angka Melek Huruf (%) 93,60 93,96 94,52 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,20 7,37 7,46 3 Indeks Kesehatan 66,57 67,23 69,28 Angka Harapan Hidup (tahun) 64,94 65,34 66,57 4 Indeks Daya Beli 58,63 58,83 59,18 Purchasing Power Parity (Rp) 553.699,00 554.570,00 556.100,00 5 Laju Pertumbuhan Penduduk(%) 2,25 2,64 2,10 6 Penduduk Miskin (%) 27,81 27,51 28,29 7 Pengangguran (%) 12,69 12,25 11,91 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi(%) 4,39 5,08 5,31 9 Jumlah Investasi (Trilyun Rp) 36,51 40,52 61,44
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Bapeda Provinsi Jawa Barat
Keterangan :
**) Angka Regional Jawa Barat (tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi lain, karena asumsi Purchasing Power Parity yang berbeda)
Persoalan  penanggulangan  kemiskinan  tampaknya  merupakan  beban pembangunan  manusia  yang  sangat  berat  di  Indonesia,  termasuk  di  Jawa Barat..  Berbagai  langkah,  program,  dan  kegiatan  ke  arah  penanggulangan
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 483 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
kemiskinan  terus  dilakukan,  namun  belum  mencapai  hasil  seperti  yang diharapkan.  Masalah  sinergitas,  hingga  saat,  ini  masih  menjadi  kendala dalam  proses  pembangunan  Jabar,  terutama  dalam  pelaksanaan  agenda akselerasi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  guna  mendukung pencapaian visi Jabar 2010. Orientasi sektoral, maupun orientasi kedaerahan, yang  kurang  mengindahkan  aspek-aspek  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi, dan  sinergitas,  tampaknya  masih  kuat  di  dalam  perilaku  dan  budaya organisasi. Hal itu berdampak pada hasil pelaksanaan program  yang  kurang optimal.
Salah satu dari misi dan visi Jawa Barat yang didengung−dengungkan adalah  kesalehan  sosial.  Realisasi  tanda  kesalehan  sosial  adalah memberdayakan  ZIS  bagi  kepentingan  umat  yang  masih  kekurangan.  Saat ini,  di  Jawa  Barat  terdapat  Badan  Amil  Zakat  di  tingkat  pemerintahan,  di samping itu berkembang  fenomena tampilnya  lembaga-lembaga amil zakat, yang  mampu  mengorganisasikan  dana  zakat,  infaq  dan  sodaqoh  yang dihimpunnya,  untuk  membantu  kaum  dhuafa  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi  kerakyatan.  Setiap  tahun,  lembaga  zakat se−Indonesia baru bisa menggali ZIS Rp 600 miliar, padahal potensi ZIS Rp 7,5 triliun. Sedangkan Jawa Barat, potensi zakatnya Rp 300 miliar, atau dua kali  lipat  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung  (Pikiran  Rakyat  , 16/5/2006).
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  pembangunan  di  Jawa  Barat,  perlu memperhatikan  kondisi  dan  potensi  daerah,  nasional  dan  tantangan  global. Pada sisi lain, pembangunan Jawa Barat juga perlu memperhatikan kepaduan antara kebijakan nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.  Latar  belakang  pemikiran  tersebut,  menuntut  pentingnya upaya  pembangunan  yang  bersifat  sinergis  dan  upaya  mencari  alokasi sumber daya pembangunan.

## 1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  uaraian  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang oleh penulis rumuskan sebagai berikut :
1.  Bagaimana  menciptakan  sinergitas  pembangunan  daerah  antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan ?
2. Bagaimana peranan BAZ,  dan LAZ  dalam  menciptakan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui :
1.   Penciptaan  sinergitas  pembangunan  daerah  antar  wilayah,  antar  sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan .
2.  Peranan  BAZ  dan  LAZ,  BAZ,  dan  LAZ  dalam  menciptakan    alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah .
Adapun  manfaat  yang  dapat  diharapkan  dari  penulisan  ini  sebagai berikut :
1. Sebagai masukan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengambil langkah-langkah kebijakan dalam memecahkan permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM di Jawa Barat
2. Sebagai  masukan  informasi  bagi  masyarakat  dalam  menyikapi permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM
3. Sebagai  masukan  bagi  akademisi  dan  praktisi  untuk  melakukan  kajian dan  penelitian  yang  relevan,  untuk  berkontribusi  memberikan  solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan peningkatan IPM di Jawa Barat, guna  pencapaian  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Jawa  Barat  di  masa mendatang

## 1.4 Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah deskriptif  analitis,  sedangkan  pendekatannya  bersifat  kualitatif  dan kuantitatif (qualitative  and  quantitative  approach) .  Data-data  yang dikumpulkan  dalam tulisan ini, berupa data sekunder  ( secondary data ), dan diperoleh  melalui  berbagai  referensi  yang  relevan  ( relevant  reference ) dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.

## 2 Tinjauan Pustaka
Pembangunan  merupakan  manifestasi  dari  aspirasi  dan  tujuan  suatu bangsa  untuk  melakukan  perubahan  secara  struktural  melalui  upaya  yang sistematis.  Pembangunan  manusia,  menurut  UNDP  (1990),  merupakan model pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada  peningkatan  kemampuan  dasar  manusia,  yaitu,  meningkatnya  derajat
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 485 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
kesehatan,  pengetahuan  dan  keterampilan.  Sedangkan  pembangunan manusia  dalam  konteks  Indonesia,  yaitu  pembangunan  manusia  seutuhnya, mempunyai  perspektif  yang  luas  karena  tidak  saja  mencakup  aspek  fisik biologis  (kesehatan),  aspek  intelektualitas  (pendidikan),  dan  aspek kesejahteraan  ekonomi  (konsumsi  per  kapita)  semata  tetapi  juga  aspek lainnya.
Menurut  Todaro  (2004),  meskipun  indeks  pembangunan  manusia memberikan  wawasan  yang  lebih  luas  mengenai  pembangunan  manusia,  ia memberikan pendapat sebagai berikut :
1. Pembentukan  Human  Development  Indeks  (HDI)  sebagian  didorong oleh  strategi  politik  yang  memfokuskan  perhatian  pada  aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan
2. Indikator politik, kesehatan, pendidikan merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal
3. Nilai  Human  Development  Indek  (HDI)  suatu  negara  mungkin membawa  dampak  yang  kurang  menguntungkan  karena  mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut .
4. Alternatif  pendekatan  yang  memandang  rangking  GNP  per  kapita kemudian di lengkap dengan indikator sosial lain.
5. Indeks  pembangunan  manusia  merupakan  indikator  yang  “relatif”, bukan absolut, sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat  tertimbang  yang  sama,  maka  negara  miskin  tidak  akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya .
Besarnya  kemiskinan  dapat  diukur  dengan,  dan  tanpa,  mengacu kepada  garis  kemiskinan.  Konsep  yang  mengacu  kepada  garis  kemiskinan disebut  kemiskinan  relatif,  sedangkan  konsep  yang  pengukurannya  tidak didasarkan  pada  garis  kemiskinan  disebut  kemiskinan  absolut.  Kemiskinan relatif  adalah  suatu  ukuran  mengenai  kesenjangan  di  dalam  distribusi pendapatan,  yang  biasanya  dapat  didefinisikan  di  dalam  kaitannya  dengan tingkat  rata-rata  dari  distribusi  yang  dimaksud.  Di  negara-negara  maju, kemiskinan  relatif  diukur  sebagai  suatu  proporsi,  dari  tingkat  pendapatan rata-rata  perkapita.  Sebagai  suatu  ukuran  relatif,  kemiskinan  relatif  dapat berbeda  menurut  negara,  atau  periode,  di  dalam  suatu  negara.  Kemiskinan absolut  adalah  derajat  dari  kemiskinan,  di  mana  kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Ini adalah suatu ukuran
tetap  (tidak  berubah)  di  dalam  bentuk  suatu  kebutuhan  kalori  minimum ditambah  komponen-komponen  non  makanan  yang  juga  sangat  diperlukan untuk bertahan hidup (Tulus Tambunan, 2003:84)
Kemiskinan  tersebut  merupakan  dilema  dengan  beragam  penyebab dan  konsekuensi.  Kondisi  sumber  daya  alam,  seperti  rendahnya  kesuburan tanah,  kekurangan  air  akibat  rendahnya  curah  hujan  dengan  pola  distribusi curah hujan yang tidak menentu, terbatasnya akses terhadap lahan beririgasi, dan  gangguan  hama  penyakit  tanaman,  merupakan  kendala  serius  yang dihadapi  penduduk.  Di  samping  faktor-faktor  alam  tersebut,  kelangkaan modal yang mudah untuk diakses bagi penduduk miskin maupun pengusaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), serta terbatasnya akses terhadap lahan yang  produktif,  kurangnya  infrastruktur  fisik  dan  sosial,  kurangnya  akses terhadap  pelayanan  dan  informasi,  serta  beberapa  faktor  sosial  budaya masyarakat, adalah faktor-faktor penting yang membatasi masyarakat miskin maupun  masyarakat  lainnya  yang  bergerak  dalam  sektor  usaha  mikro  dan kecil menengah (UMKM) untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sosial.
Sementara  itu,  meskipun  otonomi  daerah,  yang  diimplementasikan semenjak awal 2001 di Indonesia, telah memperluas ruang partisipasi politik kepada  rakyat  dalam  perumusan  kebijakan  dan  program  pembangunan, ketimpangan  ekonomi  dan  social  masih  merupakan  realita  yang  belum terpecahkan  sampai  sekarang.  Otonomi  daerah  memang  merupakan prasyarat  penting  menuju  perbaikan  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat, tetapi  itu  saja  tidak  cukup.  Untuk  sampai  kepada  tujuan-tujuan  tersebut, diperlukan  politik  ekonomi  yang  secara  konsisten  memihak  kepada  sektor ekonomi  rakyat  disertai  strategi  yang  kompak  (c oheren )  untuk  menunjang integrasi masyarakat miskin ke dalam usaha produktif dan pasar.
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 487 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
Bagan 1.1 Analisis Pembangunan Manusia Pendapatan Konsumsi perkapita
Angka Harapan
Hidup Angka melek huruf
Rata-rata lama sekolah I P M Kesehatan Pendidikan
Peranan BAZ, dan LAZ dalam menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah
Sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah berupa:
 Sinergitas Sasaran
 Sinergitas Program
 Sinergitas Lembaga

Mengurangi Kemiskinan dan Penggangguran

## 3 Pembahasan
3.1  Penciptaan  sinergitas  pembangunan  daerah  antar  wilayah,  antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan
Pencapaian  visi  Jawa  Barat  tidak  hanya  menjadi  beban  pemerintah saja,  tapi  seluruh  komponen  masyarakat  Jawa  Barat.  Untuk  menerapkan konsep  IPM,  Pemprov  harus  mempersiapkan  secara  baik  program-program yang  akan  diluncurkan,  merangkul  pemerintah  kabupaten/kota  dan  elemen masyarakat.
Konsekuensinya,  Pemprov  harus  mau  memikul  beban  lebih  besar dibandingkan pemerintah kabupaten/kota dan elemen masyarakat. Namun di atas  semua  itu,  yang  lebih  penting  adalah,  bagaimana  upaya  menumbuhkan kepercayaan bahwa dengan mengimplementasikan konsep IPM, kabupaten/kota  dapat  lebih  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan menumbuhkembangkan BAZ dan LAZ.
Apalagi  di  tengah  masyarakat  yang  patrilineal,  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  sebagai  fasilitator, regulator  dan  dinamisator  harus  memberikan contoh  bagaimana  mengimplementasikan  konsep  IPM  di  Jawa  Barat  secara sungguh-sungguh.
Perlu  disimak,  bahwa  pemikiran  untuk  menempatkan  pembangunan manusia  sebagai  hal  yang  utama  tidak  berarti  kita  harus  mengabaikan, apalagi  menafikan  sama  sekali  arti  pentingnya  pembangunan  lain.  Yang benar adalah, saatnya kini semua aspek pembangunan lain, sebutlah semisal pembangunan jalan dan sejenisnya, semuanya mesti ditujukan dalam rangka mempercepat tercapainya pembangunan  manusia. Di situlah arti pentingnya membangun  sinergi,  baik  antara  pusat  dengan  daerah,  maupun  antar  sektor pembangunan yang ada di daerah..
Sebagai  ilustrasi,  prioritas  pembangunan  Jawa  Barat  2006  diarahkan dalam  rangka  menjawab  isu  strategis  yang  diprediksi  muncul  serta  dalam upaya memperbaiki  kinerja pencapaian target Indek Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang menjadi perhatian utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Provinsi untuk tahun 2006 , yaitu :
1. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin.
2. Memanfaatkan sumberdaya ekonoi lokal secara optimal
3. Menyempurnakan pelayanan investasi
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 489 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
4. Meningkatkan  daya  saing  usaha  koperasi  serta  usaha  kecil  dan menengah
5. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
6. Mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah
7. Memantapkan pranata pembangunan daerah
8. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
9. Meningkatkan  keahlian  dan  keterampilan  tenaga  kerja  berbasis kompetensi
10. Memperbaiki daya dukung lingkungan
Keberadaan  penduduk  miskin  yang  cukup  besar  di  Jawa  Barat merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat  akselerasi  pencapaian  IPM 80  tahun  2010.  Penduduk  miskin  terutama  menghadapi  kesulitan  untuk memperoleh  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  yang  disebabkan  oleh rendahnya  daya  beli.  Pada  sisi  lain,  penyediaan  prasarana  dan  sarana pendidikan dan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan.
Persoalan  penanggulangan  kemiskinan  tampaknya  merupakan  fokus perhatian  pemerintah.  Program-program  yang  bersifat  langsung,  mulai  dari program  Jaring  Pengaman  Sosial,  dana  bergulir,  dana  pembangunan  desa, dan  sebagainya  terus  digulirkan.  Banyak  lagi  program  pembangunan  dan bantuan lainnya, termasuk yang bernuansa charity seperti: BOS, Raskin dan terakhir Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, jumlah penduduk miskin, seperti yang telah banyak diulas oleh media massa, cenderung bertambah.
Dalam  konteks  pembangunan  Jawa  Barat,  harus  diupayakan  adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat  pemerintahan.  Pendekatan  sinergis  yang  dimaksud,  yaitu, adanya  keterpaduan  antara  satu  dengan  yang  lain,  baik  dari  sisi  sasaran, program maupun  kelembagaan,  dalam memberdayakan  kelompok masyarakat  Jawa  Barat.  Artinya,  upaya  pembangunan  ini  diorientasikan untuk  memberdayakan  kualitas  kehidupan  kelompok  masyarakat  yang memiliki  kerentanan  dalam  angka  partisipasi  sekolah,  daya  beli,  dan kesehatan.
Sinergitas  sasaran,  yaitu  adanya  upaya  terpadu  dalam  mengentaskan kelompok  masyarakat  miskin  di  suatu  wilayah  yang  memiliki  resiko
pembangunan  paling  tinggi,  yaitu,  resiko  pendidikan,  daya  beli,  dan kesehatan.  Sinergitas  program,  yaitu,  bentuk  program  atau  jenis  kegiatan yang  mengandung  nilai  kepaduan  dalam  mengentaskan  kelompok  sasaran yang  memiliki  resiko  pembangunan  paling  tinggi.  Sinergitas  kelembagaan, yaitu adanya upaya terpadu, baik dalam bentuk personal maupun  keuangan, antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya,  yang  memiliki  orientasi pembangunan  terhadap  kelompok  sasaran  yang memiliki  resiko pembangunan paling tinggi.
Upaya  untuk  membangun  sinergitas  ini,  dilandaskan  pada  dua pendekatan,  yaitu,  sinergitas  horisontal  dan  sinergitas  vertikal.  Sinergitas horisontal,  yaitu,  adanya  kepaduan  antara  upaya  peningkatan  daya  beli, partisipasi  sekolah,  dan  kesehatan.  Sedangkan,  sinergitas  vertikal,  yaitu adanya  kepaduan  strategis  antara  kebijakan  pemerintah  provinsi  dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.
Oleh karena itu, prioritas pembangunan yang diturunkan dalam bentuk program-program  kegiatan,  seyogyanya  difokuskan  untuk  meningkatkan akses  pendidikan  ,  kesehatan  dan  daya  beli  bagi  keluarga  miskin.  Dinas sektoral  yang  terkait  (misalnya:  Dinas  Pendidikan  Nasional,  Dinas Kesehatan, dll), semua programnya  harus sinergis dan bersama-sama untuk mengentaskan  pada  keluarga  miskin.  Sehingga,  apabila  sebuah  keluarga miskin  dari  aspek  pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  mendapat perhatian bersama, maka diharapkan akan  meningkatkan angka IPM. Untuk itu,  program  bersama  tersebut  diarahkan  pada  satu  kawasan  (misalnya kecamatan atau kelurahan yang memiliki banyak keluarga miskin)
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 491 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
3.2  Peranan  BAZ  dan  LAZ  dalam  menciptakan    alokasi  sumber  daya dalam pembangunan daerah .
Perkembangan  pengelolaan  zakat,  infak  dan  shadaqah  (ZIS)  di Indonesia  semakin  menunjukkan  peningkatan  yang  berarti,  baik  dari  segi penghimpunan,  pengelolaan,  pendayagunaan,  maupun  pertanggungjawaban. Kesadaran  masyarakat  untuk  membayar  zakat  pun  semakin  meningkat. Masyarakat  semakin  menunjukkan  keyakinan  bahwa  dana  ZIS  ini  memiliki
Keluarga Miskin Ketidakmampuan akses Pendidikan (tidak/putus sekolah) Ketidakmampuan akses Kesehatan Daya beli rendah (pendapatan rendah)
Program terpadu bagi keluarga miskin :
 Akses pendidikan bagi anak gratis ,sehingga meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah
 Akses  kesehatan  gratis  ketika  berobat  dan  dirawat  bagi  keluarga  miskin, sehingga meningkatkan Angka Harapan Hidup
 Kepala  keluarga  miskin  diberi  keterampilan,  pelatihan  serta  modal  dan kesempatan  berusaha,  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatannya,
sehingga pada akhirnya meningkatkan daya beli
potensi  untuk  mengentaskan  problematika  kemiskinan  yang  saat  ini  tengah dihadapi bangsa Indonesia
Penelitian  PIRAC  menyebutkan,  potensi  zakat  Indonesia  sebesar  Rp 20  triliun  per  tahun  belum  seluruhnya  terserap.  Untuk  Kota  Bandung, penyerapan  zakat  tahun  lalu  oleh  Rumah  Zakat  Indonesia  Dompet  Sosial Ummul  Quro  (RZI  DSUQ)  sebesar  Rp  8,2  miliar,  sementara  dari  tingkat nasional  Rp  23,5  miliar.  Itu  belum  seberapa  dibandingkan  dengan  potensi zakat.  Dengan  adanya  kartu  donatur,  diharapkan  tahun  ini  dapat  terserap zakat Rp 42 miliar (PR 23/10/2005).
Kita pun  melihat bahwa keberadaan lembaga zakat, baik Badan  Amil Zakat  (BAZ)  maupun  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  memiliki  peran  dan kontribusi yang sangat signifikan di dalam penanganan masalah kemiskinan. Dapat  dikatakan,  bahwa  kinerja  BAZ  dan  LAZ  cukup  optimal  sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, meskipun jumlah dana bantuan yang diberikan masih sangat sedikit dan terbatas.
Keterbatasan  pemerintah  dalam  pendanaan  pembangunan  yang berkaitan pencapaian target IPM ini, seharusnya, semakin menyadarkan bagi pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  senantiasa  berupaya  menjadikan pengembangan  ZIS  sebagai  agenda  nasional.  Tanpa  adanya  dukungan  kuat dari pemerintah dan DPR, maka instrumen ZIS ini tidak akan tumbuh secara cepat dan kuat.
Keberadaan  BAZ  dan  LAZ  dapat  berperan  dalam  memberikan bantuan  permodalan  bagi  masyarakat  miskin  dalam  bentuk  Usaha  Mikro Kecil dan Menegah (UMKM). Diharapkan dengan program kemitraan dapat meningkatkan  kinerja  UMKM  yang  pada  akhirnya  berdampak  terhadap peningkatan daya beli  masyarakat sebagai salah satu tolok ukur pemerataan pendapatan.
Program  kemitraan  BAZ  dan  LAZ  dengan  UMKM  dapat  berupa pemberian pinjaman dalam bentuk pinjaman modal kerja, atau dalam bentuk hibah  berupa  bantuan  pendidikan,  dan  pelatihan,  serta  pendampingan. Prioritas program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki  kemampuan  akses  perbankan,  dan  yang  tidak  memiliki  kaitan usaha  maupun  yang  memiliki  kaitan usaha, dengan  BAZ  dan LAZ, namun diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.
BAZ  dan  LAZ  dapat  juga  berperan  dalam  program  bina  lingkungan yang  meliputi  : bantuan pendidikan  dan atau pelatihan, yaitu, bantuan  yang
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 493 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)
diberikan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM);  bantuan  peningkatan  kesehatan,  yaitu,  bantuan  yang  diberikan dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat;  dan  bantuan pengembangan  prasarana  dan  sarana  umum,  yaitu,  bantuan  yang  diberikan dalam rangka meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat.
Dengan  program  kemitraan  dan  bina  lingkungan  ini,  BAZ  dan  LAZ bisa  lebih  berperan  untuk  membantu  pemerintah  daerah  dalam mengentaskan  masalah  kemiskinan. Hal ini, pada akhirnya, akan  membantu pemerintah daerah dalam mencapai target IPM.

## 4 Kesimpulan

## 4.1 Kesimpulan
1. Dalam  konteks  pembangunan  Jawa  Barat,  harus  diupayakan  adanya sinergitas pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan  antartingkat  pemerintahan.  Pendekatan  sinergis  yang  dimaksud, yaitu  adanya  kepaduan  antara  satu  dengan  yang  lain,  baik  dari  sisi sasaran,  program  maupun  kelembagaan,  dalam  memberdayakan kelompok  masyarakat  Jawa  Barat.  Program-program  yang  berkaitan dengan  aspek  pendidikan,  kesehatan,  dan  daya  beli  masyarakat,  harus difokuskan pada keluarga miskin pada wilayah daerah tertentu.
2. Keterbatasan  pemerintah  daerah  dalam  pendanaan  pembangunan  yang berkaitan pencapaian target IPM ini, maka peranan BAZ dan LAZ dapat membantu  dalam  upaya  peningkatan  IPM  dengan  program  kemitraan dan bina lingkungan.

## 4.2 Saran dan Rekomendasi
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  maka  sumbang  saran dalam  menciptakan  sinergitas  pembangunan  daerah  dalam  meningkatkan IPM di Jawa Barat, di antaranya sebagai berikut :
1. Pemerintah  daerah  perlu  membuka  dialog  untuk  melihat  kembali sejauhmana  kebijakan-kebijakan  yang  ada  sekarang  konsisten  dengan prinsip-prinsip  pro-masyarakat  miskin  dan  pembangunan  berkelanjutan dalam upaya pencapaian target IPM.
2. Pemerintah  perlu  mengembangkan  strategi  pengentasan  kemiskinan dengan kerjasama yang sinergis terutama dalam program kerjanya antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  propinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota, serta melibatkan kemitraan BAZ dan LAZ
3. Perlu  gerakan  penyadaran    umat  Islam  untuk  mengeluarkan  ZIS  yang masih  terbilang  rendah  akibat  pemahaman  yang  salah  dengan menganggap membayar ZIS akan mengurangi hartanya. Padahal, apabila dana  masyarakat  terutama  ZIS  bisa  dioptimalkan,  jelas  dapat memcahkan masalah kemiskinan ---------------------
Sinergitas Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan IPM 495 di Jawa Barat (Hady Sutjipto)

## DAFTAR PUSTAKA
Afrida.2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia . Penerbit Ghalia Indonesia
Arah  dan  Kebijakan  Umum  (AKU)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah. (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2006
Bank  Indonesia.2006. Perkembangan  Ekonomi  dan  Keuangan  Provinsi Jawa Barat. Triwulan II-2006 .
Basri,Faisal.2002. Perekonomian Indonesia  : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia . Penerbit Erlangga
Harian Umum Pikiran Rakyat, berbagai edisi
Kementerian Negara BUMN.2006. BUMN dan Kedudukan Hukumnya serta hubungannya dengan Keuangan Negara
Michael,Todaro P. and Stephen C. Smith.. 2004. Economic
Development .Eight Edition.
Nota  Pengantar  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Gubernur  Jawa Barat tahun 2005
Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Propinsi  Jawa  Barat  Tahun 2006. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Statistik Jawa Barat, Badan Pusat Statistik
Sukirno,  Sadono.  2003. Ekonomi  Pembangunan.  Proses,  Masalah  Dan Dasar Kebijakan . LPUI Jakarta Press.
Tambunan.Tulus.2003. Perekonomian Indonesia:Beberapa Masalah Penting .Penerbit Ghalia Indonesia.