## OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK  PROVINSI PAPUA
Roida Hutabalian a, Herniati b a Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: hutabalianroida55@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: herniati.cenne@gmail.com
Naskah diterima: 29 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 15 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol2.Iss1.

## Abstrak:
Isu  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan  pada  era  globalisasi  dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya  masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek  pembangunan,  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dalam  pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  serta  pemecahan  masalahnya,  tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya  meragukan  bahwa  masyarakat  memiliki  potensi  untuk  dilibatkan  sebagai pelaksana  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat  mutlak  dilakukan,  dan  setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan  Kampung  Kabupaten  Puncak harus berperan  besar  memberdayakan warganya, terutama  merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk  menentukan  apa  yang  menjadi pilihan  hidupnya.  Dengan  demikian  penelitian  ini  menarik  untuk  diteliti  yaitu  terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang  akan  diteliti.  Disamping  itu  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan Yuridis  Empiris yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mencari  dan memperoleh  data  lapangan  yang  relefan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti. Secara  teoritis,  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi perkembangan  studi  ilmu  hukum  tata  negara  khususnya  ilmu  pemerintahan  dan menambah  bahan    bacaan  bagi  peneliti  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan ilmu pemerintahan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Pembangunan; Puncak Jaya

## LATAR BELAKANG
Pemerintah  merupakan  alat  kelengkapan  negara  yang  mempunyai  peranan penting  untuk  mencapai  cita-cita  dan  tujuan  negara.  Di  dalam  pencapaiannya, pemerintah  harus  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan  sinergitas  antara pemerintah  dengan  masyarakat,  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  pencapaian tujuan  pembangunan  suatu  bangsa  sebagaimana  yang  tercantum  dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Proses  pembangunan  saat  ini  perlu  memahami  dan  memperhatikan  prinsip pembangunan  yang  berakar  dari  bawah  ( grasroots ),  memelihara  keberagaman budaya,  serta  menjunjung  tinggi  martabat  serta  kebebasan  bagi  manusia. Pembangunan  yang  dilakukan  harus  memuat  proses  pemberdayaan  masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk  mengembangkan dalam  mencapai tujuan. Konsep  yang  sering  dimunculkan  dalam  proses  pemberdayaan  adalah  konsep kemandirian  dimana  program-program  pembangunan  dirancang  secara  sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.
Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan/kampung di masa lalu adalah  disebabkan  antara  lain  karena  penyusunan,  pelaksanaan  dan  evaluasi program-program  pembangunan  yang  tidak  melibatkan  masyarakat. 1 Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.
Isu pemeberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya  masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek  pembangunan,  partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dalam  pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  serta  pemecahan  masalahnya,  tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung
1 Sondang P Siagian, 2007, Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi Dan Strateginya . Jakarta : Gunung Agung. hlm 16
menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya  meragukan  bahwa  masyarakat  memiliki  potensi  untuk  dilibatkan  sebagai pelaksana  pembangunan.  Meskipun  kritik-kritik  diatas  ada  benarnya,  tetapi  dengan hanya  menyalahkan  masyarakat  tanpa  mencari  faktor-faktor  penyebabnya  maka permasalahannya tidak dapat di pecahkan. 2
Kebijakan  otonomi  daerah  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  kewenangan  yang  luas  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus  dan  mengelola  berbagai  kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu  fokus  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  di  daerah  lebih  diberdayakan sekaligus  diberi  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  untuk  mempercepat  proses pembangunan daerah.
Untuk  mewujudkan  pemberdayaan  dan  kesejahteraan,    perlu  didukung  oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku  pemerintahan  yang  jujur,  terbuka,  bertanggung  jawab,  dan  demokrasi, sedangkan  pada  tatanan  masyarakat  perlu  dikembangkan  mekanisme  yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi  aktor  dan  penentu  pembangunan,  dari  sisi  inilah  masyarakat  difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri.
Salah  satu  tugas  pokok  pemerintah  daerah  dan  perangkatnya  adalah pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  demikian,  perangkat  pemerintahan  di  daerah senantiasa  dituntut  mengambil  peran  yang  besar  di  dalam  memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. 3
Pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  juga  didasarkan  pada  pemikiran community-based  resource  manegement (pengelolaan  sumberdaya  lokal),  yang merupakan  suatu  sosok  manajemen  pembangunan  yang  mencoba  menjawab tantangan  pembangunan,  yaitu  kemiskinan,  memburuknya  lingkungan  hidup,  dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan people-centerd development (pembangunan  yang  berorientasi  pada  manusia)  yang  menekankan pada teknologi social learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan progam
2 Suryadi. 2005. Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan . Jakarta: Balai Pustaka. hlm 56
3 Maschab, M. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: Polgov. hlm 54
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (empowerment).
Berbagai  regulasi  yang  terus  berubah  seiring  dengan  perubahan  dinamika pada  pegawai  Dinas  Pemberdayaan  Pemerintahan  Kampung  Kabupaten  Puncak yang  selalu  menuntut  pelayanan  yang  prima,  sehingga  setiap  pegawai    selalu dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  dengan  kualitas  yang  baik,  dengan  motivasi yang baik teraktualisasi melalui optimalisasi kinerja sesuai dengan bidang tugas dan tanggung-jawabannya  dari  setiap  masing-masing  pegawai.  Sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsinya,  maka  pemerintah  daerah  Kabupaten  Puncak  dituntuk  untuk melaksanakan tupoksinya dalam pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  mutlak  dilakukan,  dan  setiap  pemerintah  daerah dan  perangkatnya  khususnya  Dinas  pemberdayaan  pemerintahan  Kampung Kabupaten  Puncak  harus  berperan  besar  memberdayakan  warganya,  terutama merangsang,  mendorong,  atau  memotivasi  setiap  individu  agar  mempunyai kemampuan  atau  keberdayaan  untuk  menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan hidupnya. 4 Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  upaya  pemerintah  daerah  Kabupaten Puncak  Melalui  Dinas  Pemberdayaan  Pemerintahan  Kampung  selama  ini  dalam melakukan  pemberdayaan  masyarakat  tidaklah  mudah.  Perilaku  birokrasi  lokal (Dinas  Pemberdayaan  Pemerintahan  Kampung  Kabupaten  Puncak)  masih  kurang mendukung,  komitmen  yang  rendah  dari      aparatur  pelaksana,  tingkat  pendidikan masyarakat  rendah,  dan  partisipasi  masyarakat  yang  rendah,  masalah  struktur sosial  yang  menghambat,  keterisolasian  masyarakat,  adanya  norma  masyarakat yang  bersifat  negative  sertra  persepsi  keliru  yang  telah  terbentuk  di  masyarakat merupakan  permasalahan  yang  dihadapi  Dinas  Pemberdayaan  dan  pemerintahan kampung  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pemberdayaan  masyarakat  di Kabupaten Puncak.

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan Yuridis Normatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  aturan-aturan  hukum  yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan Yuridis  Empiris yaitu  penelitian  yang  dilakukan
4 Awang,  A.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa .  Yogyakarta:  Pusataka  Pelajar. hlm 25
untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
Data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  maupun  melalui  wawancara dianalisis  secara  deskriptif  dan  normative  dengan  menggunakan  metode  deduktif dan induktif.
Deskriptif  artinya  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dituliskan  sesuai  dengan kenyataan  yang  sebenarnya.  Normatif  artinya  data  yang  diperoleh  dari  peraturan yang  diatur  dengan  undang-undang  dituliskan  berdasarkan  ketentuan  yang  sudah ada  kemudian  dipaparkan  dan  dijelaskan.  Metode  deduktif  artinya  berdasarkan peraturan  yang  berlaku  tentang  fungsi  DPPK  yang  dijadikan  pegangan  untuk mengambil  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari penelitian.  Metode  induktif  artinya  dari  data  yang  khusus  tentang  tugas  dan  fungsi DPPK  ditarik  kesimpulan  yang  umum  setelah  dikaitkan  dengan  pemberdayaan masyarakat.

## ANALISIS DAN DISKUSI
1.  Optimalisasi  Peran  Dinas  Pemberdayaan  Pemerintahan  Kampung  Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak  Povinsi Papua.
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  mengenai  peningkatan  kekuatan  dari kelemahan,  atau  penyiapan  kepada  masyarakat  berupa  sumber  daya,  kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan  masa  depan  mereka,  serta  untuk  berpartisipasi  dan  mempengaruhi kehidupan  komunitas  masyarakat  itu  sendiri  yang  mencakup  antara  lain pemberdayaan ekonomi, social budaya, psikologi, dan Politik.
Jadi,  peranan  pemerintah  daerah  dalam pemberdayaan  masyarakat  adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Bupati Kabupaten Puncak dan perangkatnya  dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan  Masarakat  Kampung  (DPMK) yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kekuatan  dari kelemahan  masyarakat,  atau penyiapan kepada  masyarakat  berupa  sumber  daya, kesempatan,  pengetahuan, dan  keahlian  guna meningkatkan  kapasitas  diri  masyarakat  di dalam  menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah Kabupaten Puncak. Pelaksanaan fungsi pemerintah  daerah  Kabupaten  Puncak  dikatakan berhasil  apabila  masyarakat  di daerah setempat  telah  berdaya  dari  aspek pendidikan,  ekonomi,  sosial  budaya, psikologi, dan politik.
Proses  pemberdayaan  masyarakat  di  Kabupaten  Puncak  diarahkan  untuk membentuk  dan  membangun  kesejahteraan  dan  kemandirian  masyarakat  untuk melawan  arus-arus  globalisasi  yang  cepat  dan  berkembang.  Hal  ini  sesuai  dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Puncak, sebagai berikut :
Visi :
Memantapkan  penyediaan  pelayanan  dasar  bidang  pendidikan,  kesehatan, perekonomian,  dan  infrastruktur  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat Kabupaten Puncak.
Misi :
Dalam  rangka  mencapai  visi  tersebut,  misi  yang  dikembangkan  dalam  percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Puncak adalah:
a. Meningkatkan  keterjangkauan  daerah  melalui  pembangunan  infrastruktur transportasi  di  wilayah-wilayah  strategis,  khususnya  yang  menggabungkan  Ilaga sebagai ibu kota kabupaten dengan semua distrik dan kampung;
b. Meningkatkan  mutu  penyelenggaraan  pelayanan  dasar,  terutama  di  bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur;
c.  Meningkatkan  kualitas  SDM  masyarakat  dan  SDM  aparatur  birokrasi  dalam mewujudkan  kemajuan  dan  kesejahteraan  masarakat  yang  berbudaya  dan berlandaskan nilai-nilai agama;
d. Meningkatkan perekonomian masarakat melalui penyediaan prasarana perdagangan  di  setiap  distrik  yang  diperkuat  dengan  terjaminnya  distribusi kebutuhan  pokok  masarakat  yang  di  dukung  sepenuhnya  oleh  pemerintah daerah.
Percepatan  pembangunan  daerah  dalam  Visi  dan  misi  tersebut  didasari  oleh pemikiran yang berkembang terkait kondisi objektif di Kabupaten Puncak baik aspek sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  pemerintah  dan  kemasyarakatan,  maupun  fisik kewilayahan  sebagai  bahan  pertimbangan  penting  dalam  merumuskan  kebijakan yang tepat dalam upaya pembangunan daerah.
Berdasarkan  visi  misi  bupati  dan  wakil  bupati  di  atas,  maka  semua  kebijakan dan  program  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Puncak disesuaikan  dengan  visi  misi  pemerintah  daerah  terpilih.  Salah  satu  peraturan pemerintah  daerah  yang  ditetapkan  adalah  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Puncak Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Susunan  Organisasi,  Penjabaran  Tugas  Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masarakat Kampung.
Dinas  Pemberdayaan  Masarakat  Kampung  (DPMK)  merupakan  salah  satu lembaga  teknis  daerah  di  Kabupaten  Puncak.  Berdasarkan  peraturan  tersebut DPMK  yang  secara  mendetail  memiliki  peran  untuk  merumuskan,  mengatur,
membina,  mengkoordinasikan,  mengkaji  program-program  dan  menyelenggarakan penyusunan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  dan  sarana  pasarana  institusi Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :
1)  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Dinas;
2)  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung,  mempunyai  tugas  pokok membantu  sebagian  tugas  bupati  dalam  memimpin,  merumuskan,  mengatur, membina,  mengendalikan,  mengkoordinasikan  dan  mempertanggung-jawabkan kebijakan  teknis  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
3)  Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  Pasal ini  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung,  menyelenggarakan fungsi :
a.  Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.  Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar peran  Dinas  pemberdayaan  masyarakat  di Kabupaten  Puncak,  ada  beberapa  indikator  pembahasan  yang  diuraikan berdasarkan  pada  beberapa  fungsi  dan  peranannya  yaitu  sebagai  regulator, fasilitator,  mediator  dan  dinamisator  bagi  pemberdayaan  masyarakat.  Peningkatan kreatifitas  masyarakat  miskin  untuk  memampukan  dirinya  dapat  dilihat  dari keseriusan  pemerintah daerah Kabupaten Puncak untuk membangun sumber daya manusia. yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Puncak berupaya meningkatkan kualitas  masyarakat  melalui  program-program  pemberdayaan  masarakat,  sebagai berikut :

## 1. Peran DPMK Sebagai Regulator
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  sebagai  pembuat kebijakan  (regulator)  membuat  instrumen  dalam  upaya  peningkatan pelayanan  kepada  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  yang  merupakan petunjuk  teknis  dalam  pelaksanaan  setiap  program  untuk  memberdayakan masarakat yang telah ditetapkan.
Sebagai  regulator,  DPMK  memberikan  acuan  dasar  yang  selanjutnya diterjemahkan  oleh  masyarakat  sebagai  instrumen  untuk  mengatur  setiap
kegiatan  pelaksanaan  pemberdayaan  di  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat  dari  segi  ekonomi  akan  dikaitkan  dengan  kebijakan  yang mendukung dalam pengembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Pemberdayaan  Masyarakat  kampung  sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU Nomor  6  Tahun  2014,  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesuai  dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 5
Pemberdayaan  masyarakat  kampung  merupakan  upaya  meningkatkan  taraf hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  penetapan  kebijakan,  program, dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas  kebutuhan masyarakat  desa.  Pemberdayaan  ini  menekankan  pada  proses  memberikan  atau mengalihkan  sebagian  kekuasaan,  kekuatan  atau  kemampuan  kepada  masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi,  mendorong  atau  memotivasi  individu  agar  mempunyai  kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.
2.  Peran DPMK Sebagai Fasilitator
Pemberdayaan  sebagai  proses  mengembangkan,  memandirikan, menswadayakan,  memperkuat  posisi  tawar  menawar  masyarakat  lapisan bawah  (miskin)  terhadap  perkembangan  atau  kemajuan  di  segala  bidang dan  sektor  kehidupan.    Salah  satu  tugas  dari  DPMK  adalah  memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan  ekonomi  daerah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan memperbaiki  material  secara  adil  dan  merata  yang  ujungnya  berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila  masyarakat  diberi  hak  mengelola  sumber  daya  alam  yang  mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.
5 Kushandajani.  2016 .  Implikasi  UU  NO.6  Tahun  2014  Tentang  DesaTerhadap  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53 –64.
Fungsi  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  pemberdayaan  yakni mengarahkan  masyarakatnya  pada  kemandirian  dan  pembangunan  demi terciptanya  kemakmuran  di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, pemberdayaan  masyarakat  berarti  tidak  bisa  dilepaskan  dan  diserahkan begitu  saja  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan.  Pemberdayaan masyarakat  yang  optimal  agar  mampu  memberdayakan  diri  menjadi  lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.
Peran  pemerintah  daerah  melalui  DPMK  sebagai  fasilitator  adalah menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  pembangunan (menjembatani  kepentingan  berbagai  pihak  dalam  mengoptimalkan pembangunan  daerah).  Sebagai  fasilitator,  DPMK  berusaha  menciptakan atau  memfasilitasi  suasana  yang  tertib,  nyaman  dan  aman,  termasuk memfasilitasi  tersedianya  sarana  dan  parasarana  pembangunan  seperti pendampingan dan pendanaan.
Salah  satu  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mewujudkan masyarakat  yang  mandiri  dan  berdaya  guna  yakni  melalui  Pengembangan ekonomi  masyarakat  dengan  cara  menumbuhkan  usaha-usaha  kecil (UMKM)  di  masyarakat,  pertanian  atau  berkebun  sesuai  kondisi    geografis daerah.
Pemberdayaan  masyarakat  dari  segi  ekonomi  tidak  lepas  dari kebijakan  yang  mendukung  dalam  pengembangan  usahanya.  Adapun kebijakan  yang  diarahkan  yakni  kebijakan  di  bidang  permodalan  guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD.
Agar  program  dalam  peningkatan  ekonomi  masyarakat  dapat  berjalan maksimal,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Puncak  melalui  DPMK  berperan melalui  pemberian  bimbingan  dan  pengarahan  yang  intensif  dan  efektif kepada masyarakat.
Menurut  Yosep  Waker  selaku  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Usaha Ekonomi Masyarakat, mengatakan bahwa : 6
Untuk  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  kepada  masyarakat, kami  itu  mewakili  pemerintah  daerah  Kabupaten  Puncak  memberikan
6 Yosep Waker. 2021. Wawancara: Peran DPMK dalam Pemberdayaan Masyarakat. Puncak Jaya.
penyuluhan  kepada  masyarakat.  Kami  menugaskan  kepada  pegawai yang bertugas untuk memberikan penyuluhan. Dalam penyuluhan kami berkoordinasi  dengan  semua  pemerintah  distrik.  Kalau  cuaca  bagus dan  jalan  tidak  longsor  kami  dari  pemerintah  kabupaten  menugaskan langsung  pegawai  turun  kelapangan  tapi  jika  tidak  maka  pemerintah distrik  yang  turun  untuk  melakukan  penyuluhan.  Bukan  hanya  itu, pemerintah Kabupaten Puncak juga menyediakan tenaga pendamping untuk  mendampingi  masyarakat  dalam  melakukan  usahanya.  Apapun usahanya,  di  bidang  pertanian,  perekonomian,  peternakan  atau perikanan  dan  pendamping  yang  kami  sediakan  tentunya  sesuai dengan bidang masing-masing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Puncak melalui  DPMK  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  dalam  peningkatan ekonomi  telah  berkoordinasi  dengan  pemerintah  distrik  untuk  melaksanakan penyuluhan  atau  pengarahan  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman dalam  mengelola  usahanya.  DPMK  tidak  turun  langsung  ke  masyarakat  karena kondisi geografis di pegunungan dan sering turun hujan dan longsor sehingga yang melaksanakan  penuluhan  tersebut  adalah  dari  pemerintahan  distrik.  Pemerintah Kabupaten Puncak juga telah menyediakan tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat dalam setiap usaha  ang dilakukan oleh masyarakat.
Pemerintah  Kabupeten  Puncak  telah  memfasilitsi  dan  membantu  dana  dalam pembangunan  kemasyarakatan,  namun  biaya  yang  seharusnya  di  pakai  untuk membangun  sarana  dan  prasarana,  karena  masyarakat  lebih  menginginkan  dana tersebut di bagi secara langsung kepada masyarakat, maka program pembangunan sarana  dan  prasarana  fisik  tidak  terlaksana  bahkan  tidak  ada  sama  sekali.  Hal  itu telah berlangsung sejak tahun 2019 sampai dengan semester pertama tahun 2022.
3.  Peran DPMK Sebagai Mediator
Mengingat  fungsi  DPMK  sebagai  salah  satu  perangkat  daerah  yang mewadahi  pemberdayaan  masyarakat  kampung  dan  juga  untuk  melakukan pembinaan terhadap masyarakat kampung, maka DPMK juga berperan untuk mempercepat adanya perubahan dalam masyarakat.
DPMK dalam melakukan pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam melakukan  pembinaan  terhadap  Lembaga  Adat  Kampung.  Lembaga  adat kampung merupakan mitra pemerintah kampung yang diperlukan keberadaan dan  peranannya  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan  yang partisipatif.  Adapun  peran lembaga  adat  kampung  yang intinya  adalah  untuk mempercepat perubahan.
Lembaga  adat  sebagai  mediator  dalam  pembangunan  kemasyarakatan adalah  mempunyai  tugas  mensosialisasikan  hasil-hasil  usulan  rencana pembangunan untuk memberdayakan masyarakat yang sudah ditetapkan dan dijadikan  rancangan  pembangunan  jangka  menengah  dan  rancangan pembangunan di kampung kepada semua elemen masyarakat. Lembaga adat yang  membantu  kepala  kampung  dan  aparaturnya  untuk  mensosialisaikan hasil  rancangan  yang  akan  diusulkan  dalam  musyawarah  pembangunan dengan  cara  mengundang  seluruh  warga  kampung  untuk  hadir  di  kantor lembaga adat.

## 4.  Peran DPMK Sebagai Dinamisator
DPMK  sebagai  dinamisator  berposisi  sebagai  agen  yang  mempercepat pengembanagan  potensi  daerah  dan  negara  yang  kemudian  bisa  menjadi modal sosial untuk membangun partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Dalam  percepatan  pengembangan  potensi  daerah  di  Kabupaten  Puncak ini,  DPMK  setelah  berkoordinasi  dengan  sekretariat  daerah  bagian pemerintahan,  bekerja  sama  dengan  pemerintah  distrik  untuk  melakukan pembinaan terhadap pemerintah kampung beserta perangkatnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  DPMK  sebagai  dinamisator  telah melakukan fungsinya untuk melakukan pembinaan dalam rangka mempercepat  perkembangan  dalam  masyarakat.  Namun  berbeda  dengan kondisi obyektif di lapangan, yang melaksanakan pembinaan tersebut adalah pemerintah distrik itupun hanya satu kali dalam satu tahun. 7
Perkataan  pembinaan  ini  mempunyai  cakupan  kegiatan  yang  cukup banyak,  akan  tetapi  yang  jelas  pembinaan  mengandung  arti  pembangunan yaitu  merubah  sesuatu  sehingga  menjadi  baru  yang  mempunyai  nilai  yang lebih  tinggi  dan  juga  mengandung  makna  sebagai  pembaruan,  yaitu  usaha untuk  membuat  sesuatu  menjadi  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan,  menjadi lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat.  Dan  yang  menjadi  sasaran  pembinaan khususnya  dalam  pembinaan  masyarakat  adalah  mentalitasnya.  Mentalitas yang  belum  sadar  harus  dibangunkan,  yang  tidak  sesuai  dengan pembangunan  harus  dirubah,  yang  belum  beres  harus  ditertibkan  dan  yang masih kosong harus diisi.
7 Ibid
Untuk  mempercepat adanya perkembangan pemahaman dan perubahan perilaku  dan  mentalitas  dari  masyarakat  di  butuhkan  usaha  dan  upaya  yang maksimal dari pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini,  DPMK  bersama  dengan  pemerintah  distrik  harus  lebih  intensif  dalam melakukan  pembinaan  terhadap  kepala  kampung  dan  perangkatnya  karena mereka  inilah  yang  menjadi  garda  terdepan  dalam  mengajak,  memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator bahkan motivator.

## B.  Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Dinas  Pemberdayaan  Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  bagian  dari  upaya  membangun masyarakat,  yaitu  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terus  menerus  guna mengubah  keadaan  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  dan  lebih  maju  melalui berbagai  pengembangan  kemampuan  masyarakat,  perubahan  perilaku  masyarakat (perilaku  negatif)  sampai  masyarakat  itu  mampu  mengatur  dirinya  sendiri (kemandirian).  Pengembangan  masyarakat  tidak  dapat  dilakukan  secara  parsial, tetapi harus dilakukan secara komprehensif yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak.
Pemberdayaan  masyarakat  memprioritaskan  partisipasi  masyarakat  dalam proses  pengambilan  keputusan  sekaligus  mengembangkan  kontrol  publik  atas implementasi  dari  keputusan-keputusan  publik.  Dengan  demikian,  dalam pemberdayaan  masyarakat  ditekankan  adanya  keutamaan  politik.  Politik  dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  ini  merupakan  transformasi  politik  ke  dalam tindakan  nyata,  khususnya  demokrasi  hadir  dalam  hidup  sehari-hari.  Melalui penerapan demokrasi  musyawarah  mufakat  setiap  warga  kampung  berkesempatan untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  sesuai  konteks  hidupnya  masing-masing. Dengan  demikian,  demokrasi  memberi  ruang  bagi  anggota  masyarakat  dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Dalam  upaya  memberdayakan  masyarakat  di  Kabupaten  Puncak,  DPMK mengalami atau menghadapi berbagai kendala sebagimana yang diungkapkan oleh Yonatan Hagabel, sebagai berikut :
1.  Tingkat Pendidikan masyarakat
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  berbagai  perubahan  di  muka bumi  ini  adalah  karena  faktor  pendidikan.  Jika  dihubungkan  dengan  tingkat pendidikan  dengan  kepedulian  masyarakat  dalam  pembangunan,  maka  kenyataan menunjukkan  adanya  hubungan  yang  erat.  Masyarakat  memiliki  tingkat  pendidikan yang  tinggi  biasanya  mempunyai  perhatian  yang  besar  terhadap  kegiatan-kegiatan pembangunan  yang  dilakukan,  baik  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah maupun  yang  merupakan  swadaya  masyarakat.  Melalui  pendidikan  yang  tinggi itulah  kemudian  mereka  mengerti  tentang  arti  pentingnya  pembangunan  yang dilaksanakan  dan  mereka  pada  umumnya  merasa  senang  terlibat  dalam pembangunan  tersebut,  akan  tetapi  sebaliknya  jika  masyarakat  mempunyai pendidikan  yang  rendah,  maka  mereka  sulit  untuk  mengerti  apa  dan  bagaimana pentingnya  pembangunan  yang  dilaksanakan  itu.  Karena  ketidaktahuan  itulah kemudian timbul sikap yang acuh dan bermasa bodoh terhadap pembangunan.
Dilihat dari sisi pendidikan, masyarakat di Kabupaten Puncak sebagaian  besar hanya  mengecap  pendidikan  di  tingkat  SD  dan  SMP,  hanya  sebagian  kecil  yang melanjutkan pendidikan di SLTA dan perguruan tinggi.  Berdasarkan hasil penelitian di  atas  bahwa  minat  dari    generasi  muda  di  Kabupaten  Puncak  untuk  melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi agak kurang, banyak dari generasi mudanya hanya  tamatan    di  bawah  SLTA  saja  dan  mereka  lebih  memilih  berkebun,  karena kalau dilihat dari perekonomian   mereka kurang mampu dan  juga keingginan untuk melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi  agak  kurang.  Melihat  kenyataan  ini  maka jelas  bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat  turut  berpengaruh  terhadap  keinginan untuk lebih mandiri dan turut berpartisipasi dalam pembangunan yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula keinginannya untuk lebih maju dan berdaya.
2. Kondisi geografis
Kabupaten  Puncak  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  wilayah pegunungan  yang  termasuk  wilayah  curah  hujan  yang  cukup  tinggi.  Kalau  hujan turun  sering  terjadi longsor,  jembatan  putus,  jalanan  licin  dan  rusak  sehingga  tidak memungkinkan  untuk  bisa  dilewati.  Disamping  itu,  jarak  distrik  dengan  ibu  kota kabupaten  cukup  jauh  sehingga  pelaksanaan  tugas-tugas  dari  DPMK  tidak  bisa optimal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Optimalisasi Peran  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Kampung  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Di  Kabupaten  Puncak    Povinsi Papua  adalah  belum  terlaksana  secara optimal  karena  DPMK  dalam  pelaksanaan  program  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Sejak tahun 2019, tidak ada pembangunan fisik.  Dana  kampung  yang  bersumber  dari  pusat  maupun  alokasi  dana  kampung yang bersumber dari pemerintah daerah tidak dipakai untuk melaksanakan program pembangunan  yang  sudah  dimusyawarahkan  dan  ditetapkan  tetapi  dana  tersebut dibagi-bagi saja kepada masyarakat.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  dinas  pemberdayaan  masyarakat kampung  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  kabupaten  puncak  provinsi  papua adalah  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  rendah  dan  kondisi  geografis    ang kurang  mendukung  seperti  jalan  licin  kalau  hujan  turun,  jembatan  putus,  tanah longsor  dan jalan rusak.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang,  A.  2010. Implementasi  Pemberdayaan  Pemerintah  Desa .  Yogyakarta:
Pusataka Pelajar.
Kushandajani.  2016 .  Implikasi  UU  NO.6  Tahun  2014  Tentang  DesaTerhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2 (1), 53 –64.
Maschab, M. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta: Polgov.
Sondang  P  Siagian,  2007, Administrasi  Pembangunan.  Konsep,  Dimensi  Dan Strateginya . Jakarta : Gunung Agung.
Suryadi.  2005. Pendidikan,  Investasi  SDM,  dan  Pembangunan .  Jakarta:  Balai Pustaka.
Yosep Waker.  2021. Wawancara:  Peran  DPMK  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat. Puncak Jaya.