## JAMINAN HUKUM ATAS PENGAKUAN DAN EKSISTENSI HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
Gamal Abdul Nasir 1 , Khudzaifah Dimyati 1 , and Absori Absori 1
1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

## Abstrak
Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang- undang  yang  belum  dilaksanakan.  Karena  tidak  ada  undang-undang  yang  mengatur  tentang  hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat.  Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kemauan  politik  dan  itikad  baik  dari pemerintah  untuk  mengakui  hak-hak  masyarakat  adat.  Meninggalkan  hak  ulayat  dengan  asumsi tergantung  perkembangan  zaman.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  atau penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dasar dan teori- teori yang dibahas secara tertulis dengan melakukan kajian hukum normatif yang digunakan untuk memberikan  gambaran  tentang  realitas  atau  fenomena  pengakuan  Hak  Ulayat  oleh  Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dianalisis guna menjelaskan  keberadaan  hak  ulayat  hingga  saat  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam peraturan  perundang-undangan  keberadaan  hak  ulayat  masih  lemah.  Selain  itu,  dalam  rangka pembangunan  sistem  hukum  tanah  nasional,  selain  mengatur  kedudukan  hak  ulayat,  perlu  diatur pula  pengertian  hak  ulayat,  subyeknya,  bendanya,  ciri-cirinya,  batas-batasnya,  hak  dan kewajibannya yang melekat pada ulayat tersebut.

## Kata kunci: Hak Adat, Masyarakat Hukum Adat, Jaminan Hukum, Indonesia

## Abstract
The rights of indigenous peoples must be recognized in Article 56 of the Basic Agrarian Law (BAL), that  the  rights  of  indigenous  peoples  will  be  regulated  in  laws  that  have  not  been  implemented. Because  no  law  regulates  property  rights,  implementing  customary  rights  has  problems  for indigenous peoples. This condition shows that the government has no political will and good faith to recognize indigenous peoples' rights. Leaving Ulayat rights with the assumption that it depends on  the  times.  This  study  uses  a  normative  or  library  research  method,  which  uses  a  normative juridical approach. This use is to obtain data about and theories discussed in writing by conducting a  normative  legal  study  which  is  used  to  provide  an  overview  of  the  reality  or  phenomenon  of knowledge of the recognition of Ulayat Rights by the State as regulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law which is then analyzed to explain the existing customary rights to date. The results of the study indicate that in the legislation, customary rights are still weak. In addition, in the context of  developing a national land  law system, apart from regulating  Ulayat  rights, it is necessary to regulate the definition of Ulayat rights, their subjects, objects, characteristics, boundaries, rights, and obligations attached to these Ulayat.
Keywords: Customary Rights, Indigenous Law Communities, Legal Guarantees, Indonesia

## A. Pendahuluan
Tanah adalah harta yang sangat berharga senilai  nyawa  manusia  yaitu  pemilik  tanah. Tanah  tidak  hanya  memiliki  nilai  ekonomi, tetapi juga memiliki nilai agama, sosial budaya dan  pertahanan.  Nilai  ekonomi  tanah  kini sudah  menjadi  hal  yang  lumrah,  yaitu  tanah digunakan sebagai investasi untuk pengembangan industri manufaktur, perumahan, perkebunan, pertanian, kehutanan dan  pariwisata.  Nilai  ekonomi  tanah  telah muncul  sejak  Abad  Pertengahan  setelah runtuhnya  feodalisme.  Revolusi  industri mengubah cara orang memandang tanah.
Cara  pandang  manusia  terhadap  tanah selalu  berubah,  yaitu  pada  awalnya  tanah dipandang  memiliki  atau  mengandung  nilai magis-religius. Dalam perspektif ini, bumi dan bumi adalah ibu yang memiliki rahim dan dari rahimnya  lahir  manusia.  Perspektif  ini dipegang oleh para naturalis. 1
Pada  abad  lahirnya  rasionalisme,  yaitu sejak Socrates dan murid-muridnya Plato, dan Plato  memiliki  murid-murid  Aristoteles  dan seterusnya,  pandangan  ini  telah  berubah. Tanah yang pada mulanya dipandang memiliki nilai  magis-religius  yang  menyatakan  bahwa tanah  atau  bumi  adalah  alam  tempat bersemayamnya dunia leluhur bahkan tanah itu sendiri  adalah  leluhurnya.  Pandangan  ini mengubah bahwa tanah  tidak hanya memiliki nilai  magis  keagamaan  tetapi  juga  memiliki instrumen  untuk  menentukan  status  sosial. Tanah atau bumi sebagai instrumen penentuan sosial  ketika  penguasa  feodal,  kepala  suku, menjadi  raja  atau  kaisar.  Siapa  pun  yang menguasai tanah/bumi akan menguasai dunia. Sehingga  para  tuan  tanah  berlomba-lomba menjadi  penguasa  baik  melalui  jalur  legal maupun ilegal. 2
Cara-cara  yang  legal  misalnya  melalui jual  beli,  tukar  menukar,  menyewakan  dan cara-cara  yang  tidak  sah  seperti  menjarah, merampok,  menggelapkan  bahkan  menjajah tanah  orang  lain.  Perspektif  ini  lahir  dari pandangan bahwa siapa yang menguasai tanah,
1 Rato,  Dominikus. Hukum  benda  dan  harta  kekayaan adat . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
2 Poespasari,  Ellyne  Dwi,  and  MH  SH. Pemahaman Seputar  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2018.
menguasai  dunia.  Perspektif  ini  disebut feodalisme yang melahirkan tuan feodal. Marx dalam  tulisannya  dalam  buku  "Das  Capital" tentang  Kapitalisme Asia  secara  tepat menggambarkan kondisi ini. Dalam pandangan  Marxisme  tanah  adalah  kapital, kapital  bagi  orang  Eropa  adalah  kapital  yang khusus uang, jadi bagi orang Asia kapital atau kapital  adalah  tanah.  Hanya  saja  bagi  orang Asia,  tanah  merupakan  penentu  status  sosial, siapa yang menguasai tanah adalah tuan tanah atau kepala suku dan dia juga raja. 3
Dengan  munculnya  revolusi  industri, pandangan bahwa siapa yang menguasai tanah adalah penguasa dunia berubah. Perubahannya adalah siapa yang menguasai modal/modal/uang,  dialah  yang  menguasai dunia.  Itulah  lahirnya  kaum  Kapitalis  yang disebut  oleh  Marx  dalam  bukunya  “Das Capital”. 4 Perubahan  pandangan  terhadap tanah  yang  mengandung  nilai  magis  agama menjadi penentu status sosial dan kini menjadi instrumen  investasi  yang  dikritik  oleh  Marx. Marx melihat bahwa Kapital  yang juga kaum Feodal, yaitu kaum materialis, telah mengeksploitasi  sesama  manusia,  terutama kaum buruh atau proletariat. Kapitalis dengan mengandalkan kekuatan uang, dia mengendalikan  para  pekerja  dan  dengan demikian mengeksploitasi tenaga kerja mereka.  Karena  dalam  pandangan  tuan  tanah feodal,  buruh  tani  yang  membutuhkan makanan,  sandang  dan  rumah  yang  sekarang dikuasai  oleh  tuan  tanah/tuan  tanah.  Dengan berubahnya tanah menjadi uang, pemilik uang juga tidak jauh berbeda dengan pemilik tanah pada  zaman  feodal.  Hanya  saja  di  era proletariat, proletariat adalah buruh tani, maka di  jaman  industrialisasi  proletariat  adalah buruh industri.
Perubahan tersebut mengubah cara orang memandang  tanah.  Tanah  tidak  lagi  menjadi sumber  penghidupan  tetapi  sumber  konflik, karena  tanah  telah  digantikan  oleh  mesin. Pandangan bahwa tanah sebagai penentu status sosial  diubah  dan  diganti  dengan  uang.  Siapa
3 Djojodiguno,  M. Asas-asas  hukum  adat .  Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964.
4 Peters,  Antonie  AG,  and  Koesriani  Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
yang menguasai uang, maka ia akan menguasai dunia.  Waktu  diukur  dengan  uang  "waktu adalah uang". Martabat manusia diukur dengan uang.  Materialisme  yang  dikritik  Marx menjadi kenyataan. Orang-orang yang mendukung  kapitalis  kemudian  berubah  tidak lagi  membela  Marx  tetapi  melawan  Marx, karena Marx mengekspos kapitalis. Itulah cara orang Eropa memandang tanah.
Perspektif  Indonesia  tentang  tanah  juga tidak  jauh  berbeda  dengan  perspektif  Eropa. Yang  membedakan  cara  pandang  orang Indonesia  dan  Eropa  tentang  tanah  adalah pandangan orang Eropa bahwa tanah memiliki nilai  magis  religius  telah  digantikan  dengan cara  pandang  yang  sangat  materialistis. Perspektif materialistis ini menyatakan bahwa tanah hanyalah salah satu alat produksi selain mesin  dan  manusia.  Sementara  itu,  cara pandang masyarakat Indonesia tidak lepas dari pandangannya  tentang  tanah,  yaitu  bahwa tanah  masih  mengandung  nilai-nilai  magis agama  selain  nilai  ekonomi,  sosial  budaya, politik dan pertahanan keamanan.
Melihat  pentingnya  keberadaan  tanah dalam  kehidupan  manusia,  nenek  moyang bangsa  Indonesia  telah  lama  menggariskan ketentuan  mengenai  hukum  tanah  dalam hukum  adat  masing-masing  daerah.  Secara umum,  setidaknya  ada  empat  ciri  pokok penguasaan  tanah  menurut  hukum  adat,  yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan secara  inklusif,  larangan  jual  beli  tanah (bahkan  untuk  tanah  yang  sudah  dikuasai secara  pribadi),  dan  lebih  menghormati manusia. dan pekerjaan mereka daripada tanah. Keempat  sifat  ini  saling  terkait,  yang didasarkan pada paradigma dasar bahwa tanah adalah  sumber  daya  yang  unik  tidak  seperti sumber  daya  ekonomi  lainnya.  Karena jumlahnya  yang  terbatas,  maka  tanah  harus digunakan  secara  adil  dan  harus  mampu memberikan  kesejahteraan  bagi  semua  orang di  muka  bumi.  Untuk  itu,  tanah  tidak  boleh dijadikan komoditas pasar bebas. 5
5 Utomo,  Laksanto. Hukum  Adat .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo, 2016;  Hadikusuma,  Hilman. Sejarah  hukum adat Indonesia . Bandung: Alumni, 1978.
6 Wignjodipuro,  Surojo. Pengantar  dan  azas-azas hukum adat . Bandung: Alumni, 1973; Flambonita, Suci,
Tanah  dalam  masyarakat  adat  memiliki kedudukan  yang  khusus  dan  penting.  Hal  ini karena  menurut  sifatnya  tanah  merupakan salah  satu  harta  kekayaan  yang  bersifat  tetap dan  tidak  terpengaruh  oleh  keadaan-keadaan yang  terjadi  di  atasnya,  maka  secara  faktual tanah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan,  memberikan  kehidupan  kepada para  anggota  persekutuan.  aliansi,  di  mana anggota  aliansi  dimakamkan  dan  tempat makhluk  hidup  pelindung  supernatural  dari persekutuan dan roh nenek moyang persekutuan (Wignjodipuro, 1973). 6

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan  pada  hukum  atau  norma  berupa peraturan  hukum  yang  konkret  dengan  objek hukum  normatif  berupa  asas  hukum,  sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian deskriptif  analitis 7 ,  yaitu  suatu  metode  yang memberikan  gambaran  tentang  realitas  atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  kemudian dianalisis  untuk  menjelaskan  keberadaan  Hak Ulayat sampai saat ini.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder yang  berasal  dari  bahan  hukum  yang  relevan yang  meliputi:  Bahan  hukum  primer  meliputi UUD 1945, UU Pokok Agraria; Bahan hukum sekunder  meliputi  hasil  penelitian  ilmiah, karya ahli hukum, hasil pertemuan ilmiah serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Data  yang  telah  terkumpul  dianalisis secara  kualitatif  dan  diberikan  gambaran tentang pengakuan dan keberadaan hak ulayat atau  tanah  adat  di  Indonesia  serta  bagaimana seharusnya negara dan masyarakat hukum adat dalam  memperkuat  eksistensinya  yang  dapat
and  Hamonangan  Albariansyah. Pokok-Pokok  Hukum Adat . Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
7 Creswell,  John  W. Research  design:  pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan
campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
memberikan  kepastian  hukum  dan  tetap menjaga  kelestariannya.  masyarakat  adat  itu sendiri.

## C. Hasil dan Pembahasan
Dalam UUPA, rumusan hak ulayat dapat dilihat  dengan  jelas  dalam  Pasal  3  yang menyatakan  bahwa  dengan  memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak dan hak ulayat yang sama dengan masyarakat hukum  adat,  sepanjang  faktanya  masih  ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  yang didasarkan  pada  persatuan  nasional  dan  tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun  pengaturan  hak  ulayat  hanya  ada dalam  satu  pasal  dalam  UUPA,  namun merupakan ide yang sangat cemerlang dari tim perumus  UUPA,  hal  ini  karena  hak  ulayat masyarakat hukum adat diakui dalam ketentuan pokok yang mengatur urusan agraria di Indonesia. Konsep hak dalam bentuk ulayat dari masyarakat hukum adat di Indonesia tidak terdapat  dalam  konsep  Hukum  Barat,  karena konsep  Hukum  Barat  didasarkan  pada individu,  orang  dan  kelompok  atau  lembaga yang  dibentuk  oleh  hukum  dan  dibentuk berdasarkan kehendak. aksi legal. Keberanian tim  pembentuk  UU  Agraria  ini  memerlukan tindak  lanjut  dalam  implementasinya  berupa implementasi  peraturan  Agraria  baik  berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah  dan lain-lain sesuai dengan konstruksi dan hierarki undang-undang di Indonesia. 8 .

## 1. Konsepsi Hak Ulayat
Dalam  UUPA  tentang  tanah  ulayat  dan hak  ulayat  tidak  dipisahkan  secara  jelas.  Hak ulayat  terdapat  dalam  Pasal  3  UUPA  yang dirumuskan dengan menggabungkan rumusan- rumusan  yang  telah  dihasilkan  oleh  tim pembentuk UUPA sejak perumusan awal tahun 1948  hingga  kajian  mendalam  dalam  sidang DPRGR  yang  menyatakan  bahwa  dengan mempertimbangkan  ketentuan  Pasal  1  dan
8 Mirwati,  Yulia. Wakaf  tanah  ulayat  dalam  dinamika hukum  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali  Pers,  2016; Manullang, E. Fernando M. Selayang Pandang: Sistem Hukum  di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana,  2017;  Tobing,
Pasal  2  Pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak-hak serupa masyarakat hukum adat, selama masih ada  harus  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan  pada  persatuan  dan  kesatuan bangsa.  tidak  boleh  bertentangan  dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi.
Selanjutnya dilihat dari ketentuan penjelasan  UUPA  angka  II  tentang  Pokok- pokok  Hukum  Agraria  Nasional  ayat  (3) disebutkan  bahwa  dalam  hubungan  antara bangsa  dan  bumi  serta  air  dan  kekuasaan negara  sebagai  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  dan  Pasal  2,  maka  dalam  Pasal  3 diadakan  ketentuan  tentang  hak  ulayat kesatuan masyarakat hukum. Hak ulayat yang dimaksud di sini adalah menempatkan hak-hak tersebut  pada  tempatnya  yang  semestinya dalam ranah negara dewasa ini.
Ketentuan  ini  pertama-tama  berangkat dari pengakuan keberadaan hak ulayat tersebut dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui, meskipun dalam kenyataannya hak- hak  ulayat  itu  ada  dan  berlaku  dan  juga dipertimbangkan dalam putusan-putusan hakim, hak ini tidak pernah diakui secara resmi dalam undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan  peraturan  agraria  hak  ulayat tersebut  berada  dalam  kekuasaan  kolonial. zaman.  sering  diabaikan.  Karena  penyebutan hak  ulayat  dalam  Undang-Undang  Pokok Agraria,  yang  pada  hakikatnya  juga  berarti pengakuan  atas  hak-hak  tersebut,  pada dasarnya hak ulayat tersebut akan dipertimbangkan  selama  hak-hak  tersebut sebenarnya  masih  ada  dalam  masyarakat hukum  yang  bersangkutan.  Misalnya  dalam pemberian hak atas tanah (misalnya hak guna usaha)  masyarakat  hukum  yang  bersangkutan sebelumnya akan didengar dan diberi “recognitie”  yang  memang  hak  untuk menerimanya  sebagai  pemegang  hak  ulayat. Namun sebaliknya tidak dapat dibenarkan, jika berdasarkan  hak  ulayat,  masyarakat  hukum menghalangi  pemberian  hak  guna  usaha, sedangkan  pemberian  hak  tersebut  di  daerah
Gindo  L.  "Hukum  Adat  Sebagai  Pranata  Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat." to-ra 2, no. 3 (2016): 401-412.
sangat  diperlukan  untuk  kepentingan  yang lebih luas. 9
Hak ulayat berdasarkan pengakuan resmi suatu  undang-undang  yang  disebut  sebagai undang-undang  pokok  bukanlah  merupakan dasar grand norma dalam suatu negara, karena secara  eksplisit  yang  dimaksud  dengan ketentuan  pokok  dalam  undang-undang  baru (artinya  hukum  agraria  nasional)  merupakan dasar  ketentuan  undang-undang  yang  baru. Hanya  sendi-sendi  dan  ketentuan-ketentuan pokok  yang  perlu  dirumuskan  dalam  bentuk undang-undang dan ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, sebenarnya undang-undang ini,  yang  berarti  UUPA,  secara  formal  tidak berbeda  dengan  undang-undang  lain  dalam rangka pembuatan undang-undang di Indonesia, tetapi sifatnya merupakan peraturan dasar bagi undang-undang agraria yang baru.

## 2. Konsepsi Tanah Komunal
Berkenaan  dengan  tanah  ulayat  harus ditafsirkan menurut penafsiran undang- undang,  karena  yang  dimaksud  dengan  tanah dalam UUPA adalah permukaan bumi (Pasal 4 (1)  UUPA)  yang  secara  tegas  menyatakan bahwa:  Atas  dasar  hak  menguasai  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 Ditetapkan  bahwa  terdapat  berbagai  hak  atas permukaan  bumi  yang  disebut  tanah,  yang dapat  diberikan  dan  dimiliki  oleh  orang,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang lain dan badan hukum. Dari penafsiran Pasal 4 ayat  (1)  UUPA  bahwa  Negara  dalam kekuasaan publiknya menentukan dan mengatur pemberian hak atas tanah kepada: a. Orang (orang) atau pribadi;
b. Orang bersama dengan orang lain; Di sinilah munculnya kepemilikan bersama yang  terbagi  (konsep  individu)  dan kepemilikan  bersama  yang  tidak  terbagi (komunal).  Konsep  umum  yang  tidak terbagi  ini hanya dikenal dalam komunitas hukum  yang  heterogen  dari  suatu  negara.
Negara  Indonesia  mendeklarasikan  diri dengan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  berbeda
9 Mirwati,  Yulia. Wakaf  tanah  ulayat  dalam  dinamika hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
10 Ismira,  Andi. Global  Indigeneous  People  Political Movement  in  National  Context  of  Indonesia:  A
tetapi  tetap bersatu,  sehingga konsep dasar hukum  diterima  dalam  dua  sistem,  yaitu hukum  tertulis  dan  hukum  adat  (hukum yang berlaku di wilayah adat yang sebagian besar tidak tertulis).
Hukum adat ini juga yang menjadi sumber terbentuknya  UUPA,  bukan  hukum  adat dari  suatu  daerah  melainkan  hukum  adat dari hakikat atau nilai-nilai adat yang timbul dalam  landasan  filosofis  negara  atau  dasar negara  atau  dasar  negara  yang  ideal,  yaitu Pancasila.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka harus  dimunculkan  ke  permukaan  hak bersama  masyarakat  hukum  adat  yang disebut  hak  ulayat  atau  nama  lain  dalam wilayah masyarakat hukum adat.
c. Badan  hukum  adalah  lembaga  yang dibentuk berdasarkan kehendak sekelompok  orang  untuk  menyita  harta kekayaannya  untuk  tujuan  tertentu,  seperti perseroan  terbatas,  koperasi,  yayasan, badan  hukum  sosial  lainnya,  atau  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  1963 khusus untuk badan hukum yang diperbolehkan memiliki hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) oleh  pemerintah,  ditetapkan  badan  hukum yang dapat  memiliki hak milik dan syarat- syarat tertentu.
Dalam perkembangan selanjutnya mengenai  hak  ulayat  dapat  dilihat  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  5  Tahun 1999  tentang  Pedoman Penyelesaian  Masalah Hak Adat Masyarakat Hukum Adar ditegaskan adanya  rumusan yang tegas antara hak ulayat dan tanah ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal  1 yang menyatakan bahwa tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak  ulayat  suatu  masyarakat  hukum  adat, sedangkan masyarakat hukum adat itu sendiri adalah  sekelompok  orang  yang  terikat  oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dari suatu persekutuan hukum karena kesamaan  tempat  tinggal  atau  atas  dasar keturunan. 10
Nationalism  and  Human  Rights  Approach .  Atlantis Press, 2017.
Penegasan hak ulayat dan tanah ulayat yang dirumuskan di  atas masih  belum memberikan kepastian hukum terhadap konsep tanah ulayat sebagai  hak.  Dari  rumusan  hak  ulayat  dapat diketahui  bahwa  hak  yang  dimaksud  di  sini adalah  untuk  memanfaatkan  sumber  daya alam, termasuk tanah dalam wilayah adat suatu masyarakat hukum adat di Indonesia. Kewenangan di  bidang  hukum  publik disebut perizinan.  Izin  adalah  pernyataan  memberi atau tidak melarang, menyetujui dan mengizinkan.  Jika  kita  melihat  rumusan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat  hukum  adat  untuk  memanfaatkan tanah,  yang  kita  lihat  hanyalah  konsep  izin, bukan  konsep  hak  seperti  yang  didefinisikan dalam  undang-undang.  Karena  dalam  hukum konsep hak  adalah segala sesuatu  yang diatur oleh  hukum.  Konsep  hak  bukan  hanya  izin yang diberikan tetapi konsep hak yang melekat pada subjek karena adanya hubungan hukum. Hubungan  hukum  yang  timbul  karena perbuatan hukum.

## 3. Eksistensi Hak Adat dalam Hukum Positif di Indonesia
Pengakuan lebih lanjut terhadap hak ulayat juga diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu  dalam  Pasal  18  B  UUD  1945  bahwa Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang,  dan  selanjutnya dalam  Pasal  28  ayat  (3)  UUD  1945  bahwa budaya  tradisional  dan  identitas  masyarakat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan  peradaban.  Dan  dalam  amandemen keempat UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan  nasional  Indonesia  di  tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Pengakuan  adanya  atau  adanya  hak  ulayat secara  yuridis  formal  dapat  disimpulkan  dari
11 Sembiring,  Rosnidar. Hukum  pertanahan  adat . Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain::
a. UUPA Pasal 3 dan Pasal 5.
b. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan  dan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
d. Keputusan  Presiden  No.  55  Tahun  1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan  Umum  dan  Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  2005  tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
e. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1975 tentang  Sinkronisasi  Penyelenggaraan Bidang Agraria dengan Bidang Kehutanan,  Pertambangan,  Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.
f. PMNA/Ka.  BPN  No.  5  Tahun  1999 tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat.
g. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Pemerintahan  Nagari dan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Barat  Nomor  16  Tahun  2008  tentang Tanah Adat dan Pemanfaatannya.
i. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan  Hak  Ulayat  Masyarakat Badui.
j. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Hak
Ulayat Masyarakat Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.
Untuk mengetahui masih ada atau tidaknya hak  ulayat,  Sembiring  memberikan  kriteria yang  dapat  dijadikan  acuan,  yaitu  unsur masyarakat  hukum  adat  yang  menuntut  ada atau tidaknya hak ulayat secara yuridis formal, yang  dapat  disimpulkan  dari  Hukum  dan regulasi. 11

## 4. Memperkuat Eksistensi Hak Adat di Indonesia
Berdasarkan  peraturan-peraturan  tersebut di atas, terlihat bahwa sangat sedikit peraturan perundang-undangan  yang  secara  langsung mengatur  tentang  hak  ulayat,  dan  selama  ini tidak ada satu pun seperti yang diinginkan oleh UUPA. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas pengaturan tentang hak ulayat masih bersifat umum dan belum dilaksanakan. Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  56  UUPA bahwa  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  akan diatur  dalam  undang-undang  yang  belum dilaksanakan.  Karena  tidak  ada  undang- undang  yang  mengatur  tentang  hak  milik, pelaksanaan  hak  ulayat  mengalami  masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan  itikad  baik  dari  pemerintah  untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan  hak  ulayat  dengan  asumsi tergantung perkembangan zaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan  keberadaan  hak  ulayat masih  lemah.  Selain  itu,  dalam  rangka pembangunan  sistem  hukum  tanah  nasional, selain  mengatur  kedudukan  hak  ulayat,  perlu diatur pula pengertian hak ulayat, subyeknya, bendanya, ciri-cirinya, batas-batasnya, hak dan kewajibannya  yang  melekat  pada  ulayat tersebut.
Penguatan Eksistensi Hak Adat atau Tanah Adat  sebagaimana  tersirat  dalam  UUPA  dan penjelasannya  harus  diatur  lebih  lanjut  dalam bentuk undang-undang, karena jika tidak diatur dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan akan  menimbulkan  polarisasi  konflik  yang berkepanjangan setiap kali terjadi. merupakan hubungan dengan hak ulayat atau tanah ulayat. Pengaturan  dalam  undang-undang  harus didasarkan  pada  beberapa  teori  mengenai  hal
12 Theo  Huijbers,  O.  S.  C. Filsafat  Hukum  dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius,  1982;  Soemadiningrat,  R.  Otje  Salman. Filsafat  hukum:  perkembangan  &  dinamika  masalah . Bandung: Refika Aditama, 2009.
13 Ehrlich, Eugene, and Klaus A. Ziegert. Fundamental principles of the sociology of law . London:  Routledge, 2017.
ini,  dengan  tujuan  agar  pada  saat  penerapan undang-undang itu benar-benar dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  pembuat undang-undang.
Teori  hukum  yang  hidup  dari  Eegene Ehrlich  menyatakan  bahwa  setiap  masyarakat memiliki  hukum  yang  hidup.  Semua  hukum dianggap  hukum  sosial,  dalam  arti  semua hubungan  hukum  dicirikan  oleh  faktor  sosial ekonomi.  Fakta  bahwa  faktor-faktor  sosial melahirkan hukum, termasuk dunia pengalaman manusia, dengan demikian diperlakukan  sebagai  gagasan  normatif.  Ada empat  cara  untuk  membuat  fakta  anormatif menjadi  normatif,  yaitu  kebiasaan,  kekuatan efektif,  properti  efektif,  dan  pernyataan kehendak pribadi.
Realitas sosial dilihat dari aspek ekonomi, dimana ekonomi merupakan dasar dari seluruh kehidupan  manusia,  maka  ekonomi  sangat menentukan  aturan-aturan  kehidupan.  Dari kebutuhan  ekonomi  manusia  untuk  menjadi sadar, maka timbullah hukum langsung, yaitu hukum  yang  hidup,  karena  hukum  bukanlah aturan  atas  anggota  masyarakat,  tetapi diwujudkan dan diekspresikan dalam perilakunya  sendiri. 12 Ini  merupakan  teori hukum  sosiologis  selain  dipelopori  oleh Eugene Ehrlich 13 tetapi juga oleh beberapa ahli yaitu  Roscoe  Pound, 14 Benjamin  Cardozo, 15 Hermann  Kantorowics, 16 Georges  Gurvitch 17 dan lain-lain. Inti dari aliran pemikiran ini yang berkembang di Amerika, “A good law is a law that is in accordance with the law that lives in society.”
Artinya hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sekolah ini membahas  tentang  pentingnya living  law , hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dan kelahirannya menurut beberapa asumsi merupakan  sintesis  dari  hal  tersebut,  yaitu
14 Pound,  Roscoe. Social  control  through  law .  New Jersey: Transaction Publishers, 1997.
15 Cardozo,  Benjamin  Nathan. The  growth  of  the  law . Vol. 88. London: Yale University Press, 1963.
16 Kantorowicz,  Hermann. The  definition  of  law . Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
17 Gurvitch,  Georges. Sociology  of  law .  New  Jersey: Transaction publishers, 1942.
positivisme  hukum  dari  antitesis  mazhab sejarah. 18
Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut  hak  atas tanah harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini berkaitan dengan  hak  atas  tanah  yang  termuat  dalam Pasal  16 ayat  (1) huruf  h bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang serta  hak-hak  yang  bersifat  sementara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  UU Indonesia. UUPA. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan tentang hak ulayat sebagaimana  tersirat  dalam  UUPA  dan penjelasannya  harus  pada  tataran  undang- undang.  Jika  tidak  ditetapkan  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan akan menimbulkan polarisasi konflik yang berkepanjangan  dalam  pelaksanaan  atau pelaksanaan UUPA.

## D. Kesimpulan
Pada  umumnya  hak  ulayat  terdapat  di seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung  pada  persekutuan  yang  ada  dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing-masing daerah.
Dalam  kondisi  sosial  ekonomi  dewasa ini  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang semakin pesat dan era industrialisasi yang telah lama merambah ke seluruh pelosok tanah air, belum lagi daerah-daerah yang diakui kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  masih  kuat  hak
ulayatnya  berupa  hak  ulayat.  tanah  ulayat, penulis meragukan keberadaan hak ulayat yang ada, khususnya dalam hal tanah ulayat, masih dapat dipertahankan.
Selain  itu,  pemerintah  telah  mengakui hak ulayat secara yuridis formal, yang semula dianggap  sebagai  hak  privat  Negara,  yang merupakan  bagian  dari  wilayah  tidak  bebas negara.  Pengakuan  hak  ulayat  dimulai  dari pengakuan  bahwa  hak  ulayat  tersebut  masih ada  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan,  meskipun  pengakuan  tersebut masih  bersifat  ambivalen,  karena  di  sana pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat, sebaliknya  pemerintah  menggariskan  dalam pelaksanaan  hak  ulayat  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepentingan  bangsa  dan negara,  persatuan  bangsa  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terdapat  dalam UUPA.
Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas hal-hal yang menimbulkan ambivalensi pengakuan  negara  terhadap  hak  ulayat, misalnya dengan mendefinisikan dan menghindari  multi-tafsir  terhadap  kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  kesatuan bangsa  dan  peraturan  perundang-undangan yang terkandung di dalamnya. UUPA” dalam hukum  agraria  dengan  harapan  dapat  lebih memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan pelestarian keberadaan hak ulayat/tanah ulayat masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Cardozo, Benjamin Nathan. The growth of the law . Vol. 88. London: Yale University Press, 1963. Creswell,  John  W. Research  design:  pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif,  dan campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Djojodiguno, M. Asas-asas hukum adat . Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964. Ehrlich, Eugene,  and Klaus  A. Ziegert. Fundamental principles of  the sociology of  law . London: Routledge, 2017.
Flambonita,  Suci,  and  Hamonangan  Albariansyah. Pokok-Pokok  Hukum  Adat .  Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
Gurvitch, Georges. Sociology of law . New Jersey: Transaction publishers, 1942. Hadikusuma, Hilman. Sejarah hukum adat Indonesia . Bandung: Alumni, 1978.
18 Rasjidi,  H.  Lili. Dasar-dasar  filasafat  dan  teori hukum . Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Ismira, Andi. Global Indigeneous People Political Movement in National Context of Indonesia: A Nationalism and Human Rights Approach . Atlantis Press, 2017.
Kantorowicz, Hermann. The definition of law . Cambridge: Cambridge University Press, 2014. Mirwati, Yulia. Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2016; Manullang,  E.  Fernando  M. Selayang  Pandang:  Sistem  Hukum  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana, 2017.
Mirwati, Yulia. Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Peters,  Antonie  AG,  and  Koesriani  Siswosoebroto. Hukum  dan  Perkembangan  Sosial  Buku  Teks Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
Poespasari, Ellyne Dwi. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2018.
Pound, Roscoe. Social control through law . New Jersey: Transaction Publishers, 1997. Rasjidi, H. Lili. Dasar-dasar filasafat dan teori hukum . Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Rato,  Dominikus. Hukum  benda  dan  harta  kekayaan  adat .  Yogyakarta:  LaksBang  PRESSindo, 2016.
Sembiring, Rosnidar. Hukum pertanahan adat . Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Theo  Huijbers,  O.  S.  C. Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah. Yogyakarta:  Penerbit  Yayasan Kanisius, 1982; Soemadiningrat, R. Otje Salman. Filsafat hukum: perkembangan & dinamika masalah . Bandung: Refika Aditama, 2009.
Tobing,  Gindo  L.  "Hukum  Adat  Sebagai  Pranata  Hukum  Penyelesaian  Perselisihan  Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat." to-ra 2, no. 3 (2016): 401-412.
Utomo, Laksanto. Hukum Adat . Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016. Wignjodipuro, Surojo. Pengantar dan azas-azas hukum adat . Bandung: Alumni, 1973.