Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Metode Waris Perspektif Muhammad Shahrur Serta Upaya Rekonsiliasi dengan ‘Urf
Masykurotus Syarifah, Ach.Maulana Elbe Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Email: masykurohs@gmail.com anankelbe@gmail.com
Abstract:
In inheritance law, fiqh scholars have explained it in detail by referring to the Qur'an and al-Hadith and then setting it as an absolute law that cannot be tampered with anymore. Meanwhile, according to Muhammad Syahrur, Islamic inheritance law which is sourced from the verses of the Qur'an is the hudud provisions (limitations) set by Allah so that humans can  ijtihad according to their respective circumstances  within  these  limits.  This  research  is  a  library  research  using  a  normative  approach, namely conducting literature-analysis related to the object of research by emphasizing the truth and justice of an argument that is used as a legal basis. The writing of this thesis is descriptive-analytic, that  is,  the  existing  data  are  compiled,  described  and  explained  in  detail  and  then  analyzed.  The analytical method of this research is Qualitative Content Analysis which is used to find and analyze a text or document to understand the meaning, significance and relevance of the text or document. The results of the study show that: first, the main priority in inheritance according to Muhammad Syahrur is a will, whether it is to the heir or not and exceeding one third or not. Inheritance law according to Syahrur is used only when the heirs consist of two types (male and female), if it is only of the same type then  the  inheritance  is  divided  equally  Second,  in  an  effort  to  reconcile  Muhammad  Syahrur's inheritance with 'urf, one must believe that Muhammad Syahrur's inheritance is only one method in the distribution of inheritance, not a new law in Islamic inheritance. Then apply the conditions that apply in 'urfi inheritance such as the approval of the heirs in a will.

## Keywords: Muhammad Syahrur, Waris, 'Urf
Dalam  hukum  kewarisan  ulama  fiqh  sudah  menjelaskannya  secara  rinci  dengan  berpedoman kepada al- Qur’an dan al-Hadits lalu menetapkannya sebagai hukum absolut yang tidak bisa diotak- atik  lagi.  Sedangkan  menurut  Muhammad  Syahrur  hukum  kewarisan  Islam  yang  bersumber  dari ayat-ayat al- Qur’an adalah  ketetapan hudud (batasan-batasan)  yang  ditetapkan  oleh  Allah  agar manusia  bisa  berijtihad  sesuai  keadaannya  masing-masing  dalam  batasan-batasan  tersebut. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dengan  menggunakan pendekatan normatif yaitu  melakukan analisis-literatur terkait  dengan  objek  penelitian  dengan menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitik , yaitu data-data yang ada disusun, digambarkan dan dijelaskan  secara  rinci  lalu  dianalisis.  Metode  analisis  penelitian  ini  adalah Qualitative  Content Analysis yang digunakan untuk menemukan dan menganalisis teks atau dokumen untuk memahami makna,  signifikansi  dan  relevansi  teks  atau  dokumen  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa: pertama , prioritas utama dalam waris menurut Muhammad Syahrur adalah wasiat, baik itu kepada  ahli  waris  atau  bukan  dan  melebihi  sepertiga  atau  tidak.  Hukum  waris  menurut  Syahrur dipakai  hanya  ketika  ahli  waris  terdiri  dari  dua  jenis  (laki-laki  dan  perempuan),  apabila  hanya sejenis  maka  harta  waris  dibagi  sama  rata Kedua ,  dalam  upaya  rekonsiliasi  waris  Muhammad Syahrur dengan ‘urf maka harus menyakini bahwa waris Muhammad Syahrur hanya sekedar salah satu metode dalam pembagian waris, bukan hukum baru dalam kewarisan Islam. Lalu menerapkan syarat-syarat yang berlaku dalam waris ‘urfi seperti persetujuan ahli waris dalam wasiat.
Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Waris, ‘Urf
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Pendahuluan
Hukum  Islam  dipahami  sebagai  hukum  yang  bersumber  dari  ajaran  syariat  Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadits ,  yang  mengatur  kehidupan  manusia  untuk  mencapai kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat.  Hukum  Islam  ialah  sistem  atau  kaidah-kaidah  yang didasarkan  pada  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul  mengenai  tingkah  laku mukallaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. 1
Aturan  agama  Islam  sangat  luas  dan  lengkap,  meliputi  soal  duniawi  dan  ukhrawi, mengatur soal pribadi, masyarakat, dan negara, bahkan mengatur hubungan mahkluk dengan Khaliknya.  Oleh  sebab  itu  di  dalam  Islam  terdapat  berbagai  macam  aturan  yang  telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu fiqh. 2 Di dalam syariat Islam  masalah  waris  merupakan  salah  satu  pembahasan  ilmu  fiqh  yang  terpenting.  Waris merupakan  harta  kekayaan  dan  hutang  yang  ditinggalkan  pewaris  karena  adanya  peristiwa kematian. 3 Persoalan  tentang  waris  diatur  oleh  hukum  waris  yang  merupakan  segala peraturan  hukum  yang  mengatur  tentang  beralihnya  harta  waris  dari  pewaris  karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.
Sebab-sebab  kewarisan  itu  meliputi:  Pertama,  adanya  hubungan  kekerabatan  atau nasab,  seperti  ayah,  ibu,  anak,  cucu,  saudara-saudara  kandung,  seayah,  seibu,  dan sebagainya;  kedua adanya hubungan perkawinan  yaitu suami istri, meskipun belum pernah berkumpul,  atau  bercerai,  tetapi  dalam  masa iddah  talak  raj’i ;  ketiga,  adanya  hubungan wala’ yaitu  hubungan  antara  bekas  budak  dengan  orang  yang  memerdekakannya,  apabila budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan; dan keempat,  tujuan  Islam,  yaitu bait  al-mal yang  menampung  harta  warisan  orang  yang  tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut. 4
Berangkat  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih jauh penafsiran “waris” dalam pandangan Muhammad Syahrur dalam  kitab tafsirnya Nahwa al-Ushul al-Jadidah Li al-Fiqhi al-Islami dan al-Kitab wa al-Qur’an .
Adapun  alasan  penulis  memilih  Muhammad  Syahrur  sebagai  objek  kajian  lebih disebabkan  karena  pendapatnya  dalam  masalah  ini  cukup  dinamis  dan  kontroversial. Penafsiran  Syahrur  sangatlah  kontroversial  jika  dibanding  dengan  para  penafsir  pada umumnya.  Tidak  jarang  para  ulama  tafsir  menentang  pemikirannya,  bahkan  yang  lebih ekstrim  menganggap  penafsirannya  adalah  sesat.  Akan  tetapi  dianggap  dinamis  dengan permasalahan  kontemporer  sehingga  pada  akhirmya  akan  menghasilkan  suatu  penafsiran yang relevan dengan kajian “waris” yang selalu menuntut keadilan sosial.
Muhammad  Syahrur  meyakini  bahwa  hukum  itu  tidak  harus  diberlakukan  sebagai pemberlakuan  secara  literal  teks-teks  yang  sudah  diturunkan  berabad-abad  lalu  pada  dunia
1 Eva  Iryani,  “ Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia ”,Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi, Vol.17, No.2,(2017), hlm., 24. http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357
2 Fiqh  adalah    salah  satu  bidang  ilmu  dalam  syariat  Islam  yang  secara  khusus  membahas  persoalan  hukum  yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya yang berlandaskan dalil-dalil tafshiliyah . (Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis)
3 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 50.
4 Muhammad  bin  Salim  bin  Hafid  al-‘Alawi  al-Husaini  al-Tarimi, Takmilah  Zubdatu  al-Hadits (Bairut;  Daar  Al- Fikr, 2005), hlm 13.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
modern. Jika aplikasi  literal  semacam  ini diterima, dapat  dipastikan  Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya. 5
Perbedaan  pendapat  Muhammad  Syahrur  dengan  ulama  lain  ini  disebabkan  oleh perbedaan  alat  dalam  menentukan  suatu  hukum.  Ulama  lain  dalam  menafsirkan  dan menjelaskan  tentang  “waris”  (yang  meliputi  pengertian,  rukun,  syarat,  pembagian  harta warisan  dan  masalah-masalah  yang  timbul  di  dalamnya)  pada  umumnya  berdalilkan  tiga dalil  dari al-Adillah  Al-Syar’iyah ; al-Qur’an,  al-Hadits/al-Sunnah ,  dan Ijma ’.  Sedangkan Syahrur  selain  pemahamannya  yang  berbeda  dalam  menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadits , Syahrur juga memiliki teori yang dinamakan teori hudud (batas) yang dikembangkan untuk mengetahui hukum Islam yang sebenarnya.
Bertitik tolak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:Bagaimana  konsep  pemikiran  Muhammad Syahrur  tentang  “waris”?Bagaimana  upaya  rekonsiliasi  pemikiran  Muhammad  Syahrur tentang “waris” dengan ‘urf ?

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif . Penyusun  melakukan analisis-literatur yang  terkait  dengan  objek  penelitian  dengan menekankan kepada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum  dengan  menganalisis  pemikiran  Muhammad  Syahrur  tentang  waris  lalu merekonsiliasikannya dengan ‘urf .
Sedangkan  jenis  penelitian  ini  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu  objek  studi.  Penelitian  kepustakaan  bukan  berarti  melakukan  penelitian  terhadap bukunya,  akan  tetapi  lebih  ditekankan  kepada  esensi  dari  yang  terkandung  pada  buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya. 6
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dan  disusun  secara sistematis  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode Qualitative  Content Analysis .  Dalam  analisis  ini  semua  data  yang  dianalisis  berupa  teks.  Dalam  hal  ini berupa  teks-teks  pemikiran  Muhammad  Syahrur. Qualitative  Content  Analysis digunakan  untuk  menemukan,  mengidentifikasi  dan  menganalisis  teks  atau  dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau dokumen tersebut.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Waris  adalah  proses  pemindahan  harta  warisan  dari  orang  yang  meninggal  kepada ahli  waris  yang  jumlah,    ukuran  dan  bagian  harta  warisan  yang  diterima  telah  ditentukan dalam proses wasiat, atau jika dalam wasiat tidak titentukan maka proses pembagian, ukuran dan  jumlah  harta  warisan  ditentukan  berdasarkan  mekanisme  warisan. 7 Dilihat  dari pengertian  yang  ditawarkan  oleh  Syahrur  tersebut  menurut  penulis  secara  umum  tidak terdapat  perbedaan  dengan  pengertian  waris  yang  dikemukakan  oleh  para  ulama  ahli  fiqh, Adapun  perbedaan  waris  antara  Syahrur  dan  ulama  ahli  fiqih  itu  terletak  pada  beberapa
5 Muhammad  Syahrur, Prinsip  dan  Dasar  Hermeneutika  Hukum  Islam  Kontemporer ,  terj.  Sahiron  Syamsudin, (Yogyakarta; eLSAQ Press, 2007) hlm. 8-9
6 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 2
7 Syahrur, Metodologi Fiqh, hlm. 334.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
permasalahan seperti :
1. Syahrur  tidak  membatasi  ukuran  wasiat  1/3  sehingga  ia  mengatakan  prioritas  utama dalam masalah waris terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat  sebelum  ia  meninggal  dengan  menyerahkan  seluruh  hartanya  kepada  karib kerabatnya  setelah  ia  meninggal  dunia. 8 Hal  ini  disebabkan  karena  Syahrur  menolak dengan  keras  ilmu  tentang nasikh-mansukh yang  telah  menghapus  ayat  wasiat  dan menggantikannya dengan ayat waris.
2. Hukum  waris  menurut  Syahrur  berlaku  hanya  pada  kondisi  bertemunya  dua  jenis kelamin,  laki-laki  dan  perempuan  (misalnya  ibu  dan  bapak,  saudara  laki-laki  dan perempuan,  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dan  seterusnya).  Adapun  pada  kondisi waris sejenis maka pembagian waris pada kondisi ini dilakukan secara merata. 9
3. Terma walad (anak)  dalam  ayat-ayat  waris  memiliki  arti  ganda  anak  laki-laki  dan perempuan.  Adapun  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  laki-laki  mengahalangi  hak waris  perempuan  ataupun  pendapat  bahwa  terma walad hanya  berarti  anak  laki-laki saja, maka menurut Syahrur pendapat tersebut tidak harus untuk diikuti. 10
4. Terkait  masalah  ‘ aul dan radd Syahrur  menilai  bahwa  kewarisan  adalah  hukum  yang tertutup, artinya tidak akan ada orang-orang yang akan memperoleh bagian selain yang disebut dalam ayat-ayat warisan. Juga tidak diperbolehkan memberlakukan kaidah radd maupun ‘ aul . Karena apabila memberlakukan radd maupun ‘aul , seakan-akan kita tidak membagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hukum-hukum dan batasan-batasan-Nya. 11
5. Adapun  terkait  masalah  pembagian  waris,  perbedaan  yang  sangat  mencolok  terletak pada pembahasan pembagian waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
Dalam  permasalahan  bagian  anak  laki-laki  dan  perempuan,  Syahrur  melakukan interpretasi  baru  dengan  hasil  yang  jauh  berbeda  dari  ijtihad  para  ulama  fiqh  klasik. Hasil  ijtihad  Syahrur  menunjukan  bahwa  ayat-ayat  waris  merupakan  ayat  yang mengatur  keadilan  pembagian  harta  berdasarkan  kelompok  (himpunan),  bukan berdasarkan  perolehan  perseorangan.  Maksudnya,  keadilan  yang  ditawarkan  dari al- Qur’an pada  dasarnya  adalah  persamaan  bagian  waris  terhadap  kelompok  himpunan laki-laki  berbanding  kelompok  himpunan  perempuan. 12 Selain  itu,  menurutnya,  dalam hal pembagian waris yang dijelaskan dalam ayat-ayat waris, terdapat dua jenis variabel, yaitu  variabel  pengikut  (laki-laki)  dan  variabel  pengubah  (perempuan).  Maksudnya, Syahrur menjadikan perempuan sebagai patokan dari semua. 13 Lalu Muhammad Syahrur mencetuskan tiga teori batas khusus permasalahan ini yang sudah penulis uraikan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini.
Inilah  beberapa  pendapat  Muhammad  Syahrur  tentang  kewarisan  Islam  yang menjadikannya  sebagai  pembaharu  dalam  bidang  keilmuan  keislaman  dan  tokoh kontroversial  dalam  menafsirkan al-Qur’an dengan  karya-karyanya  yang  selalu  laku  untuk dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuan sampai saat ini.
Perbedaan  pendapat  Muhammad  Syahrur  dalam  menafsirkan  ayat-ayat  waris  dalam
8 Ibid.
9 Ibid. , hlm. 417.
10 Ibid. , hlm. 339.
11 Ibid. , hlm. 417. 12 Ibid. , hlm. 336.
13 Ibid. , hlm. 340.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
al-Qur’an ini  disebabkan  adanya  perbedaan  dalam  memahami  konsep  keadilan.  Syahrur memahami  konsep  keadilan  sebagai  konsep  sama  rata  tanpa  melihat  aspek  lain  seperti keadilan  kewajiban  nafkah,  mahar  dan  lain  sebagainya. 14 Selain  konsep  keadilan,  Syahrur juga berbeda pemahaman dalam memahami konsep dalil qath’i dan dhanni . Syahrur seakan- akan tidak menerima keberadaan dalil qath’i maupun dalil dhanni . Kecenderungan Syahrur terhadap  relativitas  dalam  hal  penafsiran al-Qur’an merupakan  bukti  akan  hal  tersebut. Pandangan  ini  akan  cenderung  membahayakan  karena al-Qur’an bisa  dibawa  ke  ranah kepentingan hawa nafsu selama bisa dicari pembenarannya dari al-Qur’an . 15
Berdasarkan  pemaparan  Syahrur  dalam  buku  keempatnya  yang  berjudul Nahwa  al- Usul al-Jadid li al-Fiqih al-Islami , penulis memiliki kesimpulan bahwa paling tidak terdapat dua  macam  metode  inti  yang  digunakan  oleh  Syahrur,  yaitu: Analisis  Linguistik  Semantik , dan Metaforik Saintifik , yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern, seperti teknik analitik ( al-Handasah  al-tahliliyyah ),  matematika  analitik  ( al-Tahlil  al-riyadi ),  teori  himpunan ( Nazariyyah  al-majmu’at ),  konsep  variabel  penutup  ( al-Tabi’ / dependent  variable ),  dan variabel perubah ( al-Mutahawwil , independent variable ) dalam matematika. 16
Berkaitan  dengan  metode  pertama,  Syahrur  secara  konsisten  mengikuti  madzhab linguistik  Abu  ‘Ali  al-Farisi,  terutama  dalam  hal  penolakan  terhadap  adanya  sinonimitas ( taraduf ) dan dalam hal  komposisi ( al-nazm ) bahasa. Dalam menganalisis makna kata-kata dalam al-Tanzil , Syahrur menerapkan analisa Paradigma-Sintagmatik . Analisa Paradigmatik adalah  sebuah  analisa  bahasa  yang  digunakan  untuk  memahami  makna  kata  dengan  cara membandingkan dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna  yang  bertentangan.  Adapun  analisa Sintagmatig adalah  untuk  mengetahui  makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata dengan melihat konteks tekstual di  mana  kata  yang  dimaksud  digunakan,  karena  sangat  dimungkinkan  sebuah  kata mengandung makna lebih dari satu ( polisemi, musytarak al-ma’ani ).
Sedangkan,  terkait  dengan  metode  kedua  yakni  penerapan  ilmu  eksakta  modern, menurut Syahrur, adalah merupakan sebuah keniscayaan, mengingat al-Tanzil adalah wahyu terakhir  untuk  seluruh  manusia  yang Shalih  li  kulli  zaman  wa  al-makan .  Oleh  karena  itu, Syahrur  juga  menegaskan  bahwa  pembacaan  yang  dilakukan  olehnya  pun  hanyalah merupakan  penbacaan  yang  temporer  tidak  final.  Karena  orang  yang  mengklaim  bahwa pemahaman terhadap al-Tanzil sebagai pemahaman yang mutlak, pada dasarnya ia hanyalah mengklaim  sebagai  sekutu  Allah  dalam  hal  pengetahuan. 17 Dengan  bahasa  lain,  bahwa semua  bentuk  penafsiran  manusia  adalah  bersifat  historis,  ia  hadir  dari  dan  untuk  ruang waktu  tertentu.  Sehingga  penafsiran  tersebut  dapat  berubah  sesuai  dengan  kondisi  dan waktu. 18
Kunci untuk memahami usaha Muhammad Syahur dalam melakukan defamiliarisasi demi membuka pemahaman-pemahaman yang baru  dan kontemporer  adalah metode  Syahrur  terhadap  istilah  yang  terkait  dengan al-Qur’an .  Pertama-tama  Syahrur mendekontruksi  definisi  umum  dari  terma  tradisional  dan  mengungkapkannya  sebagai definisi  yang  naif,  tidak  logis,  bias  dan  rancu,  dan  akhirnya  ia  mengenalkan  sebuah redefenisi terhadap  istilah  tersebut.  Dalam  karya-karyanya  tidak  ada  satu  pengertianpun
14 Alda, “ Waris Kesetaraan Gender ”, hlm., 15.
15 Ibid.
16 Syahrur, Nahwa Ushul, hlm. 235.
17 Ibid., hlm. 139.
18 Ibid , hlm. 194.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
yang  dibiarkan  tetap  sebagaimana  adanya.  Dalam  pembacaan  Syahrur  akan memporakporandakan  paradigma  kesarjanaan  Islam  yang  selama  ini  tidak  dipertanyakan lagi.  Bahkan  hadits  yang  dianggap  sudah  mapanpun.  Contoh  dari  penolakan  Syahrur terhadap  hadis  adalah  penolakannya  terhadap  hadits  yang  diriwayatkan  ‘Abdullah  Ibnu ‘Abbas dari Nabi  Saw,  bahwa beliau bersabda “Tunaikan kewajiban faraidh  bagi  keluarga yang berhak. Adapun harta yang tersisa, maka berikanlah kepada keluarga pihak laki-laki”.
Setelah  melakukan  analisis  terhadap  hadits  tersebut,  Muhammad  Syahrur menyimpulkan bahwa dalam hadis tersebut terdapat banyak hal yang meragukan dan hadits tersebut  tidak  layak  dijadikan  pegangan  dalam  pembagian  harta  warisan. 19 Bagi  Syahrur, hadis  akan  ditolak  jika  bertentangan  dengan  makna  teks al-Quran .  Sehingga  tidak mengherankan  dimana  istilah-istilah  dan  konsep-konsep  barunya  sulit  dicerna  bagi  para sarjana tradisioal.
Salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer yang disumbangkan oleh Syahrur  adalah  gagasannya  tentang  teori  batas  hukum.  Dalam  karyanya  yang  sangat kontroversial, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Muashirah , Syahrur menegaskan bahwa teori batasmerupakan  salah  satu  pendekatan  dalam  berijtihad,  yang  digunakan  untuk  mengkaji ayat-ayat muhkamat (ayat-ayat yang berisi pesan hukum) dalam al-Qur’an. Menurut Wael B Hallaq,  teori  limit  Syahrur  telah  mengatasi  kebuntuan  epistimologis  yang  menimpa  karya- karya sebelumnya. 20
Namun paling tidak teori batas yang digagas oleh Muhammad Syahrur memberikan empat kontribusi dalam pengayaan fiqh. Pertama , dengan teori batas, Syahrur telah berhasil melakukan  pergeseran  paradigma  yang  sangat  fundamental  di  bidang  fiqh.  Selama  ini pengertian hudud dipahami  para  ahli  fiqh  sebagai  ayat-ayat  dan  hadis-hadis  yang  berisi ketentuan  sanksi  hukum  ( al-uqubat )  yang  tidak  boleh  ditambah  atau  dikurangi  dari ketentuan  yang  tertulis,  seperti  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri,  cambuk  100  kali  bagi pelaku  zina,  dan  lain  sebagainya.  Berbeda  dengan  itu,  teori  batas  (teori hudud )  yang ditawarkan  Syahrur  cenderung  bersifat  dinamis-kontekstual,  dan  tidak  hanya  menyangkut masalah  sanksi  hukum  ( al-uqubat ).  Teori  batas  Syahrur  juga  menyangkut  aturan-aturan hukum  lainnya,  seperti  soal libasul  mar’ah (pakaian  perempuan), ta’addudu  al- zawj (poligami), pembagian warisan, riba dan lain sebagainya. 21
Kedua , teori batas Syahrur menawarkan ketentuan batas maksimum ( al-hadd al-a’la ) dan  batas  minimun  ( al-hadd  al-adna )  dalam  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan. Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah dapat digambarkan  seperti  posisi  seorang  pemain  bola  yang  bebas  bermain  bola,  asalkan  tetap berada  pada  garis-garis  lapangan  yang  telah  ada.  Pendek  kata,  selagi  ijtihad  masih  berada dalam wilayah hududullah (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari  hukum  Allah.  Contoh  dalam  kewarisan,  ketentuan  pembagian  2:1  antara  laki-laki  dan perempuan,  dimana  dua  bagian  merupakan  batas  maksimum  bagi  laki-laki  dan  satu  adalah batas minimum bagi anak perempuan.
Ketiga , dengan teori batasnya, Syahrur telah melakukan dekontruksi dan rekontruksi terhadap  metodologi  ijtihad  hukum,  utamanya  terhadap  ayat-  ayat hudud yang  selama  ini
19 Syahrur, Metodologi Fiqh, hlm., 417.
20 Syahrur, Prinsip dan Dasar . hlm., 14.
21 Sunardi Panjaitan, Teori Batas Hukum Islam, hlm. 70.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
diklaim sebagai  ayat-ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal.  Bagi  Syahrur,  ayat-ayat muhkamat juga  dapat  dipahami,  bahkan  bagi  Syahrur dipahami  secara  pluralistik,  sebab  makna  suatu  ayat  itu  dapat  berkembang,  tidak  harus sesuai  dengan  makna  (pengertian)  ketika  ayat  itu  turun. Walhasil ,  penafsiran  suatu  ayat sesungguhnya  bersifat  relatif  dan  nisbi,  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Dengan  kata lain  melalui  teori  batas,  Syahrur  ingin  melakukan  pembacaan  ayat-ayat muhkamat secara produktif  dan  prospektif  ( qira’ah  muntijah )  bukan  pembacaan  yang  bersifat  repetitive  dan restrospektif ( qira’ah mutakarrirah ). 22
Keempat , dengan teori batas, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar- benar ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam  adalah  bahwa  di  dalamnya  terkandung  dua  aspek  gerak,  yaitu  gerak  konstan/lurus ( istiqamah )  serta  gerak  dinamis/lentur  ( hanifiyyah ).  Nah,  sifat  kelenturan  Islam  ini  berada dalam bingkai teori batas yang oleh Syahrur dipahami sebagai the bounds or restriction that God has placed on men freedom of action (batasan yang telah ditempatkan oleh Tuhan pada wilayah kebebasan manusia). Kerangka analisis teori batas yang berbasis dua karakter utama ajaran  Islam  ini  (aspek  yang  konstan  dan  lentur)  akan  membuat  Islam  tetap  survive sepanjang zaman. 23
Berkenaan  dengan  pembacaan al-Qur’an secara  tekstual  dan  kontekstual,  Syahrur adalah  tokoh  pemikiran  Islam  yang  memadukan  kedua  kategori  tersebut.  Perpaduan  itu, salah satunya di lakukan Syahrur melalui teori batasnya. Teori batas yang di gagas Syahrur selalu  merujuk  kepada  teks al-Kitab ,  untuk  dikontektualisasikan  dalam  konteks  kekinian atau  modern.  Pendekatan  tekstual  yang  dilakukan  oleh  Syahrur  melalui  teori  batasnya, sangat berbeda dengan logikan maenstream yang selama ini berkembang di kalangan kaum tekstualis,  khususnya  dengan  nash al-Qur’an yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah hukum.  Bagi  Shahrur,  ayat-ayat  hukum  dalam al-Qur’an bersifat hududiyyah ,  dengan pengertian  Allah  satu-satunya  hakim  yang  berhak  menentukan  batas-batas  hukum,  tetapi manusia diberikan kebebasan berijtihad dalam menentukan batas-batas hukum Allah sesuai dengan kondisi tertentu.
Akan  tetapi  teori  ini  harus  dianalisis  secara  mendalam  terutama  dalam implementasinya  dalam  hukum  waris  yang  sudah  di  tentukan  pembagiannya  oleh  Allah. Apakah teori ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam persoalan pembagian waris atau bahkan menambah masalah dalam hukum waris itu sendiri.
Secara umum teori batas Syahrur ini memang perlu diapresiasi dalam perkembangan kajian fiqh kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih mendalam apakah  layak  untuk  dijadikan  alternatif  penyelesaian  dalam  permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam permasalahan waris.
Pertama , teori batas lahir dari metode linguistik yang digunakan oleh Syahrur dalam mengkaji ayat-ayat Tanzil al-Hakim , terutama dalam kajian dua istilah yaitu al-hanif dan al- istiqamah. Sebagaimana  disebutkan oleh Dr. Ja’far Dikk  al-Bab  dalam  pengantar bukunya Muhammad  Syahrur,  bahwa  Muhammad  Syahrur  adalah  seorang  ahli  bahasa  disamping beliau juga seorang insinyur teknik. Metode linguistik  Muhammad Syahrur bersumber dari teori  linguistik  Ibn  Jinni  dan  Imam  al-Jurjani.  Syahrur  merupakan  tokoh  intelektual  yang menjadikan  linguistik  sebagai  dasar  kajiannya.  Sehingga  teks  menjadi  lebih  hidup  dalam
22 Ibid., hlm. 71.
23 Ibid., hlm. 72.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
kajian  Syahrur. 24 Pada  tataran  ini,  teks  bisa  berjalan  berkelindan  dengan  kondisi sosio- historis masyarakat dalam artian yang menjadi patokan utama adalah kondisi sosio-historis masyarakat yang cenderung berubah seiap saat dan teks harus ditafsirkan sesuai perubahan sosio-historis masyarakat  tersebut.  Syahrur  terlalu  menjadikan  teks  sebagai  pijakannya sehingga yang terjadi adalah teks menjadi relatif tergantung penafsiran teks serta tergantung kepada para penafsir. Akibat hukumnya adalah tidak adanya kejelasan dalam suatu masalah hukum.  Disinilah  problematika hermeneutika yang  dibangun  oleh  Syahrur  atau  mungkin para hermeneut-hermeneut lainnya  yang  menjadikan hermeneutika (kajian  teks)  dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an .
Kedua ,  Syahrur  dalam  beberapa  hal  tidak  menerima  hal-hal  yang  telah  menjadi pemahaman  umum  masyarakat  Islam,  misalnya  pandangannya  terhadap  posisi  Nabi  yang dianggap  bukan  sebagai  sumber  hukum,  melainkan  memposisikan  Nabi  sebagai mufassir pertama  yang  menafsirkan al-Qur’an yang  sesuai  dengan  kondisi sosio-historis masyarakat Madinah pada waktu itu. Hukum yang di tetapkan oleh Nabi, bagi Muhammad Syahrur hanya bisa di praktekkan pada masa itu, dan bisa diterapkan pada kondisi saat ini, apabila  ketentuan  itu  sesuai  dengan  kondisi  pada  saat  ini.  Artinya,  kondisi sosio-historis masyarakat harus menjadi patokan dasar dalam penetapan hukum. Maka, bagi Syahrur teks harus ditafsir ulang sesuai  dengan kondisi  masyarakat  saat  ini. Redaksi  teks memang tidak berubah, tapi tafsirannya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang menjadi dasar atau pedoman  pada  umat  Islam  dari  Nabi  dalam  pandangan  Syahrur  hanyalah  hal-hal    yang bersifat ritualitas agama, seperti praktek sholat, puasa dan ibadah haji. Sedangkan ayat-ayat muhkamat yang  dalam  pandangan  para  ulama  tidak  bisa  di  tafsir  ulang,  bagi  Syahrur bukanlah  tafsir  tunggal  yang  harus  dituruti.  Baginya,  ayat-ayat muhkamat yang  bagi  umat Islam  sudah  jelas  maksudnya,  seperti  masalah  waris  perlu  ditinjau  ulang  bila  tidak  sesuai dengan kondisi masyarakat.
Ketiga , dalam permasalahan waris, teori batas yang digagas Syahrur tidak sempurna, hanya  menyentuh  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan. Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut paman, ibu, kakek, nenek, ayah dan  yang  lain  tidak  mendapat  bagian.  Paradigma  yang  timbul  adalah  ahli  waris  yang  ada hanyalah anak laki-laki dan anak perempuan semata.

## Upaya Rekonsiliasi Waris Muhammad Syahrur Dengan ‘Urf
Rekonsiliasiadalahperbuatanmemulihkanhubunganpadakeadaansemula, atauperbuatanmenyelesaikanperbedaan.  Jadi  maksud  dari  upaya  rekonsiliasi  waris Muhammad  Syahrur  dengan ‘urf adalah  sebuah  upaya  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  didalam  waris  perspektif  Muhammad  Syahrur  dengan  panduan  waris ‘urfi yang ada di Indonesia.
Adapun waris ‘urfi adalah sistem pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah meninggalnya  pewaris  dengan  tata  cara  adat  atau  kebiasaan  dalam  suatu  golongan masyarakat  tertentu,  yang  pembahasannya  sudah  dibahas  dalam  bab  sebelum  bab  ini.  Jadi dalam sub bab ini penulis akan berupaya (sesuai kemampuan penulis) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan dalam waris Muhammad Syahrur dengan berpegang kepada waris ‘urfi sebagai pedoman (alat menyelesaikan masalah).
Sebelum  masuk  kepada  upaya  rekonsiliasi  waris  Muhammad  Syahrur  dengan ‘urf , dari analisis di atas maka dapat disimpulkan perbandingan antara waris Muhammad Syahrur
24 Muhammad Syahrur, Nahw Ushul , hlm. 5.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
dengan waris ‘urfi yang di Indonesia. Diantaranya sebegai berikut:

## Persamaan
Keduanya merupakan suatu pembaharuan hukum Islam dalam masalah pembagian warisan.
Berasaskan keadilan bersama menurut masing-masing. Diterapakan  dalam  masyarakat  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung.
Mengutamakan  wasiat  dalam  pembagian  waris  meskipun  melebihi sepertiga dari harta warisan. Tidak memberlakukan ‘aul dan radd
Lebih  terfokus  kepada  permasalahan  pembagian  warisan  antara  anak laki-laki dan anak perempuan. Boleh berwasiat kepada ahli waris.

## PERBEDAAN
Muhammad Syahrur Waris ‘Urfi Murnimengandungpembaharuanpe mikiran hukum Islam terkaithukum kewarisan Islam Sebagianmengalami  pembaharuan hukum Islam terkait hukum kewarisan Islam Dianggap  sebagai  hukum  baru waris  yang  dapat  meminimalisir permasalahan  yang  ada  pada hukum waris sebelumnya Hanya  sebuah  metode/cara  dalam pembagian  harta  warisan  untuk mencegah perselisihan keluarga. Keadilan  pembagian  harta  yang dimaksud  berdasarkan  kelompok (himpunan) Keadilan perseorangan (individual) Wasiat  bisa  melebihi  sepertiga bagian  tanpa  syarat  adanya  izin ahli waris Harus ada izin ahli waris Boleh berwasiat kepada ahli waris tanpa  persetujuan  dari  ahli  waris yang lain. Harus  dengan  persetujuan  ahli waris yang lain Pembagian  bergantung  kepada jumlahperempuan. Perempuanadalah variabel pengubah,  sedangkan  laki-laki adalahvariabel pengikut. Terkadang melihat kondisi masing- masing ahli waris. Terkadang dibagi sama rata.
Dari analisis perbendingan di atas maka dapat disimpulkan upaya rekonsiliasi waris dalam perspektif Muhammad Syahrur dengan ‘urf adalah sebagai berikut :
1. Harus  meyakini  bahwa  pembagian  waris  menurut  ulama  fiqh  adalah  asal  hukum pembagian  waris.  Adapun  waris  Muhammad  Syahrur  adalah  salah  satu  dari  beberapa metode  atau  cara  pembagian  waris  yang  mengutamakan  keadilan  bersama  dan mencegah perselisihan keluarga.
2. Diberlakukannya persyaratan dalam waris ‘urfi baik menggunakan wasiat atau akad as-
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
shulhu ,  seperti  persetujuan  ahli  waris  dalam  berwasiat  melebihi  sepertiga  bagian  baik kepada ahli waris atau kerabat yang lain.
Demikian  penjelesan  waris  dalam  perspektif  Muhammad  Syahrur  serta  upaya rekonsiliasinya dengan ‘urf yang bisa penulis sajikan dengan keterbatasan dan kemampuan penulis. Wallahu a’lam bi as-showab.

## Penutup
Dari penelitian yang sudah penulis paparkan pada beberapa bab sebelumnya. Terkait dengan  penjelasan  tentang  rumusan  masalah  yang  menjadi  dasar  dari  penelitian  ini.  Maka penulis akan memberikan poin-poin inti dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:
1. Waris dalam perspektif Muhammad Syahrur
Waris menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal  kepada  pihak penerima yang jumlah dan ukuran  bagian ( nasib ) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka  penentuannya  ditentukan  dalam  mekanisme  pembagian  warisan.  Prioritas  utama dalam  masalah  ini  menurut  Muhammad  Syahrur  terletak  pada  wasiat,  baik  itu  wasiat kepada ahli waris atau kerabat lainnya, dan melebihi sepertiga bagian atau tidak.
Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat waris bukan sebagai ketetapan yang absolut melainkan sebagai huddud (batasan-batasan) yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an yang  ia  simpulkan  dengan  teori  batas  yang  ia  buat.  Teori  batas  yang dimaksudkan  di  sini  adalah  batas  maksimal  danminimal  datang  secara  bersamaan, namun  tidak  menyatu  dalam  satu  garis.  Hal  ini  berdasarkan al-Qur’an surat  an-Nisa’ ayat  13  yang  berbunyi tilka  hududallah (Hukum-hukum  tersebut  itu  adalah  ketentuan- ketentuan dari Allah).
Adapun  dalam  pembagian  harta  warisan,  Syahrur  berpendapat  bahwa  keadilan yang  ditetapkan  oleh  Allah  adalah  keadilan  secara  kelompok  (himpunan)  bukan keadilan  perseorangan  (individual).  Dan  juga  hukum  waris  menurut  Syahrur  berlaku hanya  pada  kondisi  bertemunya  dua  jenis  kelamin,  laki-laki  dan  perempuan.  Adapun pada kondisi waris sejenis maka dilakukan secara merata.
2. Upaya rekonsiliasi waris Muhammad Syahrur dengan ‘urf Upaya rekonsiliasi waris dalam perspektif Muhammad Syahrur dengan ‘urf yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
a. Harus  meyakini  bahwa  pembagian  waris  menurut  ulama  fiqh  adalah  asal  hukum pembagian  waris.  Adapun  waris  Muhammad  Syahrur  adalah  salah  satu  dari beberapa metode atau cara pembagian waris yang mengutamakan keadilan bersama dan mencegah perselisihan keluarga.
b. Harus  diberlakukannya  persyaratan  dalam  waris ‘urfi baik  menggunakan  wasiat atau  akad as-shulhu ,  seperti  persetujuan  ahli  waris  dalam  berwasiat  melebihi sepertiga bagian baik kepada ahli waris atau kerabat yang lain.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019

## Daftar Pustaka
Abu  Sunah,Ahmad  Fahmi. al-‘Urf  wa  al-‘Adah  fi  Ra’yi  al- Fuqaha.  Mesir:  Maktabah  al- Azhar, 1947.
Al-‘Alawy,  Muhammad  Salim. Takmilatu  Zubdati  al-Hadits  Fi  Fiqhi  al-Mawarits .  Bairut: Daar al-Fikr, 2005.
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. Shahih al-Bukhari . Bairut: Daar Ibnu Katsir, 2002.
Al-Hajjaj, Muslim. Shahih Muslim . Riyadh: Dar al-Mughni, 1998.
Al-Tirmidzi,Abu  Isa  Muhammad. al-Jami’  al-Shohih  Sunan  al-Tirmidzi .  Riyadh;  Dar  al- Mughni, 1978.
Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islam wa Adillatuh. Bairut: Daar al-Fikr, 2004.
---------. Ushul al-Fiqh al-Islami . Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
As-Saayis,  Muhammad  Ali,  Abdul  Latif  as-Subky  dan  Muhammad  Ibrahim. Tafsiru  Ayatu al-Ahkam . Bairut: Daar Ibnu Katsir, 2007.
As-Syathiry, Muhammad Ahmad, Syarhu al-Yaqut an-Nafis . Bairut: Daar al-Minhaaj, 2007.
Hambal, Ahmad bin Muhammad. Musnad Ahmad Bin Hambal Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. PT. Macananjaya Cemerlang, 2015.
Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul al-Fiqh . Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah. 2010.
---------, Mashadir al-Tashri‘ al-Islami fi Ma Laysa Nash fih . Kuwait: Dar al- Qalam, 1972.
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Nasution, Amin Husein, Hukum Kewarisan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Phoenix,Tim Pustaka. KamusBesar Bahasa Indonesia . Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris , Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012.
---------. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Sajja, R dan Iqbal Taufik. Dinamika Hukum Islam, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW . Bandung: Refiks Aditama, 2018.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
Syahrur,  Muhammad. al-Islam  wa  al-Iman;  Manzhumah  al-Qiyam  Terj.  Iman  dan  Islam . oleh M. Zaid Su’di. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.
---------. al-Kitab wa al-Qur’an . Damaskus: al-Ahaaly, 1992.
---------. Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
---------. Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer . Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Undang-Undang  R.I.  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam . Bandung: Citra Umbara, 2017.
Utsman,  Rachmadi. Hukum  Kewarisan  Islam;  Dalam  Dimensi  Kompilasi  Hukum  Islam . Banjarmasin: Mandar Maju, 2009.
Zed,Mestika. Metodologi Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.
Andi,  Azhari. Reinterpretasi  Sunnah  ;  Studi  Pemikiran  Muhammad  Syahrur  Terhadap Sunnah . Jurnal Living Hadis. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta vol. 1, no. 1, 2016. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1069
Idhom,  Minaul. Bagian  Waris  Laki-Laki  dan  Perempuan  Dalam  Islam  Perspektif Muhammad  Syahrur  dan  Muhammad  Quraish  Shihab .  Skripsi.  IAIN  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
http://digilib.uin-suka.ac.id/23170/1/12360047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR- PUSTAKA.pdf
Iryani,  Eva. Hukum  Islam,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia .  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, 2017.
http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357
Muslimah,NinikQori’atul. KonsepPembagianWarisMenurut Muhammad Syahrur dan KompilasiHukum Islam . Skripsi. IAIN Ponorogo, 2017. http://etheses.iainponorogo.ac.id/2184/1/Ninik%20Qori%27atul%20Muslimah.pdf
Nawawi, M Anwar. Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Muhammad Syahrur : Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris . Tesis. IAIN Raden Intan, Lampung, 2016. http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/83
Panjaitan,  Sunardi. Teori  Batas  Hukum  Islam  :  Studi  Terhadap  Pemikiran  Muhammad Syahrur Dalam Waris . Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Kabilah : Journal of Social Community            Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019
https://adoc.tips/teori-batas-hukum-islam-studi-terhadap-pemikiran-muhammad-sh.html Sucipto,  “ ’Urf  SebagaiMetode  Dan  SumberPenemuanHukum  Islam ”  Jurnal  ASAS  IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 7, No. 1 (2015).
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376
Ulfiyati,  Nur  Shofa. Pemikiran  Muhammad  Syahrur:  Pembacaan  Muhammad  Syahrur terhadap  Teks-Teks  Keagamaan .  Jurnal  Et-Tijarie  STAI  Al-Yasini  Pasuruan,  Vol.  5, No. 1, 2018.
https://journal.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4597/3208
Yudha, Alda Kartika. Waris Kesetaraan Gender : Komparasi Perspektif Wahbah az-Zuhaily dan Muhammad Syahrur . Muwazah Jurnal Kajian Gender, Vol. 11, No. 1, 2019. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/1892/1538
Yusuf, Muhammad. Hermeneutika Al-Qur’an Muhammad Syahrur. Jurnal  Diskursus Islam STAI Al-Furqon Makasar, Vol. 2, No. 1, 2014. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6509/5327
Zahara,Rana Annisa. KonsepDua Banding Satu DalamPembagianHartaWarisanStudiPerbandinganJumhurUlamadan Muhammad
Syahrur . Skripsi. UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2017.
https://repository.ar- raniry.ac.id/id/eprint/3502/3/SKRIPSI%20RANA%20ANNISA%20ZAHARA.pdf