Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PEMULIHAN ASET KORBAN PENIPUAN SEBAGAI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Andreanto 1 , M. Arief Amrullah 2 , Fanny Tanuwijaya 3
1 Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia
2 Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia
3 Fakultas Hukum-Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia
Abstract: In a criminal offense we need to know clearly the criminal offense that occurred is a must. One of them is the crime of embezzlement formulated in Article 372 of the Criminal Code, which means that embezzlement is an act in which an object is in the power of a person not because of a criminal offense, but because of a legal act, for example because of storage, entrustment agreements, and so on. Then the person who is given the trust to store and so on controls the goods for himself unlawfully, then the person is committing embezzlement. In contrast to fraud as formulated in Article 378 of the Criminal Code, fraud means an act with the intent to unlawfully benefit oneself or others by using a false name, false dignity, deception  or  lies  that  can  cause  others  to  easily  surrender  their  goods,  money  or  wealth.  These  two criminal offenses can result in other actions that harm others with economic motives, which can be said that fraud and embezzlement are carried out to obtain a person's assets, one of which can be obtained by money  laundering.  Assets  themselves  are  goods  which  in  the  legal  sense  are  movable  objects,  both tangible  and  intangible,  which  are  included  in  the  assets  or  wealth  or  property  of  an agency,  business entity organization or individual. The anti-money laundering regime in Indonesia has given birth to a new approach that no longer focuses on the perpetrators of crime, but on the assets of the proceeds of crime, known  as  the  follow  the  money  method.  In  addition,  the  law  enforcement  instruments  against  illegal assets contained in the Anti-Money Laundering Law are actually sufficient to reach not only the assets resulting from criminal acts but also their acquisition. Ideally, the assets resulting from the criminal offense are returned to the victim of the criminal offense through a court decision with permanent legal force that orders the seizure of assets for the state or returns to the rightful owner. Returning assets to victims by perpetrators in cases of property crime, fraud and embezzlement is not impossible. Return of assets in the form of compensation in this case can be implemented by merging cases. Victims of crimes with material losses, such as fraud and embezzlement, have the right to recover their property.
Keywords: Penggelapan; Penipuan; Pencucian Uang; Aset; Pengembalian Aset.
How  to  Site:  Andreanto,  M.  Arief  Amrullah,  Fanny  Tanuwijaya  (2023).  Pemulihan  Aset  Korban  Penipuan  Sebagai Tindak  Pidana  Asal  Dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Jurnal  hukum to-ra , 9  (2),  pp.  228-237.  DOI. 10.55809/tora.v9i2.262

## Introduction
Perkembangan  ekonomi  dunia  yang  sangat  pesat  membawa  pengaruh  signifikan terhadap  perekonomian  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  perkembangan  teknologi  maka kondisi ekonomi menjadi lebih dinamis. Kegiatan di bidang perekonomian dan keuangan negara  meliputi  bidang  yang  sangat  luas  dan  saling  terkait,  antara  lain  dalam  bidang usaha  perdagangan,  industri,  dan  perbankan.  Namun,  kemajuan  di  bidang  ekonomi
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 228-237
tidak  selalu  beriringan  dengan  berkurangnya  angka  kejahatan.  Akan  tetapi  malah sebaliknya. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan masyarakat modern dewasa ini yang ingin serba cepat kaya secara jalan pintas dengan mengorbankan kepentingan hukum  pihak  lain.  Inilah  yang  oleh  Sutherlad  disebut  dengan  kejahatan  kerah  putih ( white collar crime ). 1
Dalam suatu tindak pidana kita perlu mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah  suatu  keharusan.  Salah  satunya  adalah  tindak  pidana  penggelapan  yang dirumuskan  dalam  pasal  372  KUHP  yang  berarti  penggelapan  merupakan  tindakan dimana suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan  sebagainya.  Kemudian orang  yang  diberi  kepercayaan untuk  menyimpan dan  sebagainya  itu  menguasai  barang  tersebut  untuk  diri  sendiri  secara  melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.
Berbeda  dengan  penipuan  yang  sebagaimana  dirumuskan  pada  pasal  378  KUHP, penipuan  berarti  perbuatan  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat  atau  kebohongan  yang  dapat  menyebabkan  orang  lain  dengan  mudah menyerahkan  barang,  uang  atau  kekayaannya.  Kedua  tindak  pidana  ini  dapat menghasilkan  tindakan  lain  yang  merugikan  orang  lain  dengan    motif  ekonomi  yang dapat dikatakan bahwa penipuan dan penggelapan dilakukan untuk mendapatkan aset seseorang yang salah satunya dapat diperolehannya dengan cara pencucian uang. Aset sendiri merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau  harta  kekayaan  dari  suatu  instansi,  organisasi  badan  usaha  atau  individu perorangan.
Maraknya  terjadi  tindak  pidana  pencucian  uang,  membuat  pemerintah  melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya  dengan  dibuatnya  regulasi  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pencucian  uang,  yang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU), namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang sehingga para  penegak  hukum  kemudian  mulai  menerapkan  metode  lain  yaitu  dengan asset recovery .
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  371/Pid.B/2019/PN  Byw,  yang  telah  diputus pada tanggal 29 Agustus 2019. Dalam perkara tersebut, H. NUR JUROINI, telah didakwa
1 Arief  Amrullah,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Perspektif  Kejahatan  Terorganisasi  (Pencegahan  dan Pemberantasannya), (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014), h.24.
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 201-212
oleh Penuntut Umum Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau Kedua Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif ( Legal Research ), penelitian hukum normatif penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu  hukum  dalam  konsistensinya  dengan  asas-asas  hukum  yang  ada  serta  mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan  pengadilan  serta  data  yang  diperoleh,  dikumpulkan  berdasarkan  fakta lapangan.

## Discussion
Penerapan pasal pencucian uang dalam asset recovery korban tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang
Korban  kejahatan  dengan  kerugian  materil  seperti  kejahatan  penipuan  dan penggelapan,  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  kembali  harta  bendanya. 2 Disebut mendapatkan  kembali  harta  bendanya  ketika  barang  tersebut  masih  ada  ditangan pelaku, dan mendapatkan ganti rugi ketika pelaku telah merubah wujud barang tersebut sehingga korban berhak untuk mendapatkan kembali sesuai dengan nilai kerugian akan harta bendanya tersebut.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Nomor  371/Pid.B/2019/PN  Byw,  terdakwa  didakwa secara alternatif dengan Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP.
Bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:
“Barang  siapa  dengan  senga ja  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  atau seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  diancam  karena  penggelapan,  dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberikan  hutang
2 Tongat, Hukum Pidana Materiil (Malang: UMM Press, 2006). h. 57.
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 228-237
maupun  menghapus  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun”.
Dalam  kasus  tersebut  oleh  karena  dakwaan  disusun  secara  alternatif  maka  Majelis Hakim  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  memilih  untuk mempertimbangkan  dakwaan  Pasal  372  KUHP.  Menurut  penulis  kasus  ini  bukan merupakan tindak pidana penggelapan seperti tersebut dalam Pasal 372 KUHP, tetapi merupakan  tindak  pidana  penipuan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal 378 KUHP.
Dalam  ketentuan  Pasal  378  penipuan  terdiri  dari  unsur-unsur  obyektif  yang  meliputi perbuatan  (menggerakkan),  yang  digerakkan  (orang),  perbuatan  itu  ditujukan  pada orang  lain  (menyerahkan  benda,  memberi  hutang,  dan  menghapuskan  piutang),  dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur- unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.
Pada  kasus  ini  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  telah  menggunakan ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat  karena  majelis  hakim  kurang  melakukan  pertimbangan  terhadap  perbuatan pelaku, karena apabila dilihat dari perbuataan yang dilakukan oleh pelaku maka dalam perbuatannya  tersebut  terdapat  suatu  perbuatan  tipu  muslihat  atau  rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku sehingga lebih tepat kepada penipuan bukan penggelapan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  perbuatannya  kepada  korban,  pada awalnya  H.  NUR  JUROINI  menawarkan  kerja  sama  bagi  hasil  tentang  jual  beli  ruko dengan  SANUSI  sebagai  korban.  Apa  yang  ditawarkan  dan  dijanjikan  oleh  H.  NUR JUROINI  membuat  SANUSI  menjadi  percaya  dan  akhirnya  menginvestasikan  uangnya kepada  H.  NUR  JUROINI,  akan  tetapi  pada  realitanya  uang  tersebut  tidak  digunakan sebagaimana mestinya.
Pencucian uang ( money laundering ) merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu,  maka  asset  yang  diperoleh  dan  tindak  pidana  (kejahatan)  dimanipulasikan sedemikian  rupa  sehingga  aset  tersebut  seolah  berasal  dari  sumber  yang  sah  ( legal ). Pencucian  uang  ( money  laundering )  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul  uang  tersebut  sehingga  proses  penyembunyian  atau  penyamaran  asal-usul hasil kejahatan menjadi tercapai. 3
3 Faisal dan Muhammad Rustamaji, Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP, (Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 10 Nomor 2 Juli 2021, 2021), h.293.
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 201-212

## Mekanisme Asset Recovery
Pemulihan aset selain memberikan efek jera calon pelaku tindak pidana, pemulangan aset  kepada  korban  kejahatan  merupakan  tahap  akhir  dari  proses  pemulihan  aset, dengan  demikian  pemulihan  aset  korban  kejahatan  haruslah  menjadi  indikator keberhasilan  penerapan  mekanisme  pemulihan  aset  oleh  penegak  hukum  ditiap tahapnya.  Dengan  demikian  mekanisme  pemulihan  aset  dalam  UU  TPPU  pada prinsipnya berbeda dengan penegakan hukum pidana pada umumnya. Kepentingan dan peran  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  seringkali  tidak  diperhatikan  karena  hukum pidana lebih terfokus dan memberi perhatian besar terhadap pelakunya dibandingkan dengan korbannya, padahal korban adalah objek yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut.
Pengembalian Aset atau yang lebih dikenal dengan Asset Recovery meliputi proses atau kegiatan yang dilakukan baik melalui pengadilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan  dan  mengembalikan  asset  yang  diperoleh.  Proses  Pengembalian  Aset ( Asset Recovery ) berdasarkan hukum yang berlaku dinegara kita dapat dilakukan secara pidana, perdata dan administrasi. 4
Ketentuan Asset Recovery dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi.  Maupun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengembalian asset kepada korban oleh pelaku dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan bukan tidak bisa dilakukan. Pengembalian asset berupa ganti rugi  dalam  hal  ini  bisa  dilaksanakan  dengan  penggabungan  perkara.  Hal  ini dimungkinkan diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 98  KUHAP  adalah  kerugian  yang  benar-benar  nyata  sehingga  dalam  hal  ini  bisa dimaksudkan  kepada  kerugian  yang  dialami  oleh  korban  penipuan  dan  penggelapan yang  kerugiannya  berbentuk  materil.  Pentingnya  pertimbangan  dari  hakim  dalam memutuskan perkara di pengadilan juga diatur di dalam UU KUHAP, meskipun belum sah,  namun  menjadi  suatu  bentuk  harapan  pembaharuan  bagi  hakim  dalam melaksanakan  tugasnya.  Dalam  UU  KUHAP  terdapat  dalam  pasal  182  bahwa  hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang didasarkan kepada pengamatan hakim. Pengamatan hakim akan memberikan pengaruh kepada hasil keputusan hakim
4 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan . Akademik Pressindo, Jakarta, 1993, h. 78
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 228-237
kepada pelaku, juga kepada korban terkait gugatan untuk Pengembalian asset kepada korban dalam kasus tindak pidana penggelapan, harta benda, dan penipuan. 5
Dari kerumitan pengaturan pengembalian asset korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan dan penggelapan yang harus dimintakan, maka dalam praktiknya, tidak jarang  korban  melakukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  untuk  menutut  ganti  rugi terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  prakteknya  ada  penegak hukum yang jarang atau bahkan tidak pernah menemui pemberian ganti rugi kepada korban,  namun  perhatian  kepada  hak-hak  korban  ini  harus  disadari  oleh  beberapa aparat penegak hukum tuntutan ganti rugi berupa pengembalian asset korban dalam kasus tindak pidana harta benda, penipuan, dan penggelapan karena tindak pidana di ajukan  melalui  prosedur  perdata.  Sementara  pendapat  yang  pro  menyatakan  bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk  perlindungan  hukum  bagi  semua  masyarakat,  bukan  hanya  mereka  yang  di tuduh  melanggar  hukum  pidana,  tetapi  masyarakat  yang  menjadi  korban  karena pelanggaran hukum pidana.

## Pengaturan  Pemulihan  Aset  Korban  Kejahatan  Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana
Pencucian Uang
UU  TPPU  memberikan  fasilitas  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  melakukan penelusuran aset hingga tahap pengembalian aset. Bahkan UU TPPU dengan semangat follow the money telah memfasilitasi pemantauan transaksi yang dilakukan oleh PPATK (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan),  dapat  dikatakan  bahwa  proses penelusuran aset bahkan telah dilakukan sebelum proses penyidikan. PPATK memiliki kewenangan  untuk  meminta  dan  mendapatkan  data  serta  informasi  dari  instansi pemerintah  dan/atau  lembaga  swasta  yang  mengelola  data.  Sehingga  melalui mekanisme ini dimungkinkan identifikasi pelaku dan korban.
Dalam  UU  TPPU  salah  satu  mekanisme  pengembalian  aset  kepada  korban  kejahatan dapat  dilaksanakan  melalui  putusan  hakim  yang  menyebutkan  aset-aset  tersebut dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan itu.
Dari ketentuan pasal 77 dan 79 UU TTPU dapat disimpulkan terkait perampasan aset korban pribadi belum diatur didalam UU TPPU jika pelaku masih hidup, sehingga asset recovery kepada  korban  belum  diatur  dengan  jelas,  sehingga  perlindungan  terhadap korban dalam hal pemulihan aset korban khususnya dalam tindak pidana penggelapan di Indonesia belum diatur secara tegas dalam UU TPPU.
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 67
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 201-212
Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. 6 Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma - norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat, Menurut Rosadi hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran ( quid leges leges sine moribus ) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. 7
Rasio Decidendi dalam perkara nomor 371/Pid.B/2019/PN.Byw
Dalam dakwaan Kesatu, jaksa Penuntut Umum mendakwa H. Nur Joroini dengan Pasal 378 KUHP. Diduga H. Nur Joroini terdapat suatu perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan H. Nur Juroini menawarkan kerja sama bagi hasil tentang jual beli ruko dengan Sanusi sebagai korban. Apa yang ditawarkan dan dijanjikan oleh H. Nur Juroini membuat Sanusi menjadi percaya dan akhirnya menginvestasikan uangnya kepada H. Nur Juroini.
Dalam  Dakwaan  alternatif  Kedua  jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa  H.  Nur  Joroini dengan Pasal 372 KUHP. Diduga H. Nur Joroini terdapat suatu perbuatan dengan sengaja dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain  dengan  H.  Nur  Juroini  melakukan  Pembelian  tanah  hanya menyerahkan  uang  kepada  Wibisono  (Direktur  PT.  LARISSA  UTAMA)  selaku  penjual tanah sebesar Rp. 1. 850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang  dimana  uang  yang  telah  disetorkan  oleh  Sanusi  kepada  H.  Nur  Juroini  tidak seluruhnya diserahkan kepada pihak penjual tanah dan bangunan tersebut.
Setelah  memperoleh  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  mengenai  sejumlah barang  dan  alat  bukti  yang  diajukan  di  persidangan,  serta  keyakinan  hakim  atas terbuktinya  dakwaan  Penuntut  Umum  maka  majelis  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi Putusan  Nomor  371/Pid.B/2019/PN.Byw  pada  pokoknya  memutuskan  bahwa  H.  Nur Juroini  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”; sebagaimana dalam requisitoir atau tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Menjatuhkan pidana Pidana Penjara selama:  2  (dua)  Tahun, Dan pidana denda  sejumlah  Rp20.000.000,00  (dua puluh juta rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  akan  diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.
6 Wijayanta,T. Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta & Pengadilan Negeri Sleman , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 (1), 38 – 60, 2011, h. 42
7 Marzuki, P.M. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2010, h. 281
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 228-237
Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Delik Penggelapan dan Pencucian Uang dalam perkara Nomor 371/Pid.B/2019/PN. Byw
Berdasarkan  Delik  Penggelapan  dan  Pencucian  Uang  pada  putusan  Nomor 371/Pid.B/2019/PN.Byw dalam dakwaan alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan langsung  memilih  pada  dakwaan  yang  paling  mendekati  dari  fakta  hukum  tersebut diatas, yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan ( follow up crime ) dapat  terepresentasi  dengan  memproyeksikan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang terjadi  secara  faktual.  Yang  mana,  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang secara  faktual  dikenal  sebuah  pameo  bahwa  tidak  mungkin  terjadinya  tindak  pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal (no money laundering without  predicate  crimes),  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya harta kekayaan hasil kejahatan ( proceed of crime ).
Pengaturan kedepan mengenai asset recovery korban tindak pidana penipuan sebagai self money laundering
Pengaturan kedepan mengenai asset recovery korban tindak Pidana yang tidak diatur di dalam UU TPPU maka merujuk kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan  perampasan  hasil  tindak  pidana  dan/atau  instrumen  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana  yang  berlaku  saat  ini,  adalah  melalui  prosedur  penegakan hukum  pidana.  Seringkali  proses  penyitaan  dan  perampasan  aset  melalui  prosedur pidana  menimbulkan  persoalan,  bahkan  tidak  dapat  dilanjutkan  prosesnya,  suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas  tanpa  harus  dikaitkan  dengan  penghukuman  terhadap  tersangka  atau terdakwanya.  Mekanisme  dimaksud  telah  dikenal  dan  bahkan  telah  diterapkan  di beberapa Negara atau yang dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau in rem forfeiture . Penerapan sistem ini telah terbukti  cukup  mampu  menekan  tindak  pidana  yang  bermotifkan  ekonomi  atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar.
Pengaturan in  rem  forfeiture (tuntutan  atau  gugatan  terhadap  aset)  memungkinkan dilakukannya  pemulihan  atau  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  tanpa  putusan
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 201-212
pengadilan  dalam  perkara  pidana  atau non  conviction  based (NCB) asset  forfeiture . 8 Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga  merupakan  hasil  pidana  ( proceed  of  crimes ),  aset-aset  lain  yang  patut  diduga akan  digunakan  atau  telah  digunakan  sebagai  sarana  (instrumentalities)  untuk melakukan  tindak  pidana,  serta  aset  lain  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain.  Mekanisme  ini  memungkinkan  dilakukannya  perampasan  aset  tanpa  harus menunggu  adanya  putusan  pidana  yang  berisi  tentang  pernyataan  kesalahan  dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.
Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset  yang  profesional,  transparan,  akuntabel,  dan  terjaga  nilai  ekonomisnya  dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi  urusan  keuangan  dalam  pemerintahan  agar  tidak  disia-siakan  atau disalahgunakan  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  negara  dan  untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.

## Conclusion
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa:  1) Kasus  seperti  ini  selama  ini  dianggap  sebagai  tindak  pidana  penipuan  ataupun penggelapan  sementara  perbuatan  tersebut  adalah  masuk  kedalam self  money laundering .  Bahwa  kejahatan  saat  ini  merupakan  kejahatan  non  konvensional, kebiasaan  dalam  praktek  penegakan  hukum  masuk  kedalam  tindak  pidana  penipuan atau penggelapan, padahal perbuatan pelaku tersebut merupakan kejahatan self money laundering ; 2) Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime )  dapat  terepresentasi  dengan  memproyeksikan  tindak  pidana  pencucian  uang yang  terjadi  secara  faktual;  3)  Dalam  UUTPPU  belum  diatur  adanya asset  recovery korban dan self money laundering .

## Acknowledgement
Perlu adanya pembaruan hukum khususnya terkait aset recovery korban dan self money laundering , dan perlu adanya penerapan self money laundering oleh penegak hukum itu sendiri.
8 Parman Soeparman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi”, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007,h. 52
Pemulihan Aset Korban Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Hukum tora: 9 (2): 228-237

## References

## Books
Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Arief  Amrullah,  2014,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Perspektif  Kejahatan Terorganisasi  (Pencegahan  dan  Pemberantasannya),  Malang:  Surya  Pena Gemilang.
Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan. Akademik Pressindo, Jakarta.
Marzuki, P.M, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Parman  Soeparman,  2007.  Kepentingan  Korban  Tindak  Pidana  Dilihat  Dari  Sudut Viktimologi, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2006.

## Journal
Faisal  dan  Muhammad  Rustamaji,  2021,  Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  Dalam  RUU KUHP, Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 10 Nomor 2 Juli 2021.
Wijayanta,T. 2011, Perbedaan pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta & Pengadilan Negeri Sleman, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 (1), 38 – 60.

## Regulation
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 371/Pid.B/2019/PN Byw.