## Konsepsi Corporate Social Responsibility
Pada Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Annisa Nabila Hasan* 1 Ken Paramitha Aryana 2
1,2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia *e-mail: annisa.nabila@unpad.ac.id 1 , ken.paramitha@unpad.ac.id 2
(Naskah masuk : 09 Juli 2024, Revisi : 20 Juli 2024, Publikasi : 22 Juli 2024)
Abstrak
Dalam  dua  dekade  belakangan  ini,  praktek  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  Indonesia  semakin meningkat. Namun, hingga saat ini, konsensus akan definisi CSR dan peran perusahaan dalam masyarakat masih terbilang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  di  Indonesia  mendefinisikan  CSR  serta  memandang  perannya  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini disusun  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  pustaka  sebagai  metodologinya.  Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur berupa uraian atau deskripsi tentang studi literatur dan peraturan perundangan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and  Huberman yang terdiri dari (1) Reduksi data, (2) Penyajian data,  dan  (3)  Verifikasi.  Kesimpulan  dalam  studi  ini  adalah  definisi  CSR  BUMN  menggunakan  teori  etika dimana  CSR  dipandang  sebagai  kontribusi  perusahaan  berbasis  nilai  etis,  yaitu  hal  yang  baik  dan  tepat untuk  dilakukan  oleh  perusahaan  bagi  kemakmuran  masyarakat.  Dilihat  dari  karakteristik  dasarnya,  CSR BUMN  bersifat  wajib  karena  dimandatkan  oleh  hukum;  telah  mengelola  dampak  yang  dihubungkan langsung  dengan  SDGs;  berorientasi  pada  beberapa  pemangku  kepentingan;  menyelaraskan  antara tanggung  jawab  ekonomi  dan  sosial;  dan  memiliki  nilai  atau  dasar  filosofis.  Terdapat  gap  terkait  aspek filantropi dimana CSR BUMN masih diarahkan dalam pemberian bantuan. Dalam hal  ini, bantuan atau hal yang bersifat filantropi merupakan pendekatan CSR tradisional yang berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer.
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Etika, Pembangunan Berkelanjutan

## Abstract
In  the  last  two  decades,  the  practice  of  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  in  Indonesia  has  increased. However, until now, consensus on the definition of CSR and the role of companies in society is still relatively low. This research aims to analyze how State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesia define CSR and view its  role  in  society.  This  research  was  prepared  using  a  qualitative  approach  with  literature  study  as  the methodology. Data collection techniques use literature studies in the form of descriptions of literature studies and legal regulations relevant to the research topic. The data analysis technique used in this research uses the  Milles  and  Huberman  model  which  consists  of  (1)  data  reduction,  (2)  data  presentation,  and  (3) verification. The conclusion in this study is that the definition of SOE CSR uses ethical theory where CSR is seen as the company's contribution based on ethical values, namely the good and appropriate thing for the company  to  do  for  the  prosperity  of  society.  Judging  from  its  basic  characteristics,  SOE  CSR  is  mandatory because  it  is  mandated  by  law;  has  managed  impacts  directly  linked  to  the  SDGs;  oriented  to  several stakeholders; aligning economic and social responsibilities; and has a value or philosophical basis. There is a gap related to the philanthropy aspect where SOE CSR is still directed at providing assistance. In this case, aid or philanthropic matters are a traditional CSR approach as opposed to a contemporary CSR approach.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Ethics, Sustainable Development

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  dua  dekade  belakangan  ini,  praktek Corporate  Social  Responsibility (CSR)  atau praktek  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  di  Indonesia  semakin  meningkat.  Hal tersebut tercermin dalam pelaporan praktek CSR oleh perusahaan baik yang tertuang dalam CSR Report, Annual Report , maupun Sustainability Report . Selain itu, terdapat peningkatan regulasi,
standar,  dan  sertifikasi  terkait  praktek  dan  pelaporan  CSR  yang  ditujukan  untuk menginstitusionalisasi dan meningkatkan harmonisasi praktek CSR.
CSR  bukanlah  sebuah  konsep  baru.  Konsep  ini  sudah  ada sejak  abad ke-18  pada  masa Revolusi  Industri,  namun konsepsi  akademik  akan  CSR modern  seperti  yang dikenal  sekarang ini  diperkenalkan  oleh  Howard  Bowen  pada  Tahun  1953.  Sejak  Tahun  1950-an  berbagai Perusahaan di dunia, khususnya di Amerika mulai mengadopsi konsep CSR. Maraknya praktek CSR  di  Amerika  disebabkan  karena  Amerika  menganut  sistem  ekonomi  pasar  bebas  yang ditandai dengan minimnya intervensi pemerintah sehingga perusahaan perlu meregulasi dirinya sendiri  untuk  mencegah  kegagalan  pasar.  Salah  satu  kritik  terbesar  terhadap  sistem  ekonomi pasar bebas adalah kegagalannya untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dan hanya berfokus  pada  profit.  Beberapa  contoh  kegagalan  yang  timbul  dalam  aspek  sosial  dan lingkungan  adalah  kemiskinan,  kesenjangan  sosial,  serta  kerusakan  lingkungan,  termasuk perubahan  iklim  yang  saat  ini  menjadi  isu  global.  Untuk  mengurangi  dampak  negatif  yang disebabkan oleh aktivitas operasinya, maka perusahaan mengadopsi praktek CSR.
Hingga  saat  ini,  konsensus  akan definisi  CSR  dan  peran  perusahaan dalam  masyarakat masih  terbilang  rendah  (Lindgreen  &  Swaen,  2010  dalam  Crane,  Matten,  and  Spence,  2014). Berbagai definisi CSR yang muncul, sebagai contoh adalah: CSR mencakup ekspektasi ekonomi, hukum,  etika,  dan  sukarela    yang  dimiliki  masyarakat  terhadap  organisasi  pada  suatu  waktu tertentu  (Archie  Carroll,  1979);  CSR  merupakan  tanggung  jawab  organisasi  atas  dampak keputusan  dan  aktivitasnya  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  melalui  perilaku  transparan dan  etis  yang  berkontribusi  terhadap  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk  kesehatan  dan kesejahteraan  masyarakat,  mempertimbangkan  harapan  pemangku  kepentingan,  mematuhi hukum  yang  berlaku  dan  konsisten  dengan  norma-norma  perilaku  internasional,  dan diintegrasikan ke seluruh organisasi dan dipraktekan dalam hubungannya (ISO26000);  ataupun definisi yang lebih skeptis seperti CSR adalah alat PR ( public relations ) atau alat bagi perusahaan untuk  menghindari  regulasi  (CORE,  2011  dalam  dalam  Crane,  Matten,  and  Spence,  2014). Keragaman  definisi  CSR  terus  berlanjut  tanpa  henti  hingga  saat  ini.  Selain  itu,  terdapat keragaman  dalam  memandang  peran  perusahaan  dalam  masyarakat.  Menurut  Smith  (2003), sektor  privat  semakin  meningkat  perannya  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial  dan meminimalisir  dampak  langsung  negatifnya.  Sementara  menurut  Karnani  (2010),  saat kepentingan  publik  dan  privat  selaras,  ide  CSR  menjadi  tidak  relevan,  dan  saat  kepentingan publik dan privat tidak selaras, ide CSR menjadi tidak efektif.
Melihat  keragaman  dalam  definisi  CSR  serta  pandangan  peran  perusahaan  dalam masyarakat,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  payung  hukum  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan CSR serta memandang perannya dalam masyarakat. Analisis  akan  dilakukan  menggunakan  teori-teori  dan  model  pendekatan  CSR.  Studi  ini difokuskan  pada  BUMN  karena  perannya  yang  vital  dalam  perekonomian  negara  dan  sifatnya yang khas, yaitu tidak sepenuhnya menyerahkan kendali ekonomi ke pasar. Sehingga, menarik untuk ditinjau bagaimana konsepsi CSR pada BUMN di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian  ini  disusun  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2018), penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme  dan digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  dan  bukan  eksperimen. Sehingga, peneliti  bertindak  sebagai  instrumen  kunci  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan pada  makna.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metodi  studi  literatur  atau studi  kepustakaan.  Menurut  Sugiyono  (2018),  studi  kepustakaan  merupakan  kajian  teoritis, referensi  serta  literatur  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan  budaya,  nilai,  dan  norma  yang berkembang  pada  situasi  sosial  yang  diteliti.  Langkah-langkah  dalam  penelitian  kepustakaan seperti  dipaparkan  oleh  Kuhlthau  (2002)  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pemilihan  topik,  (2) Eksplorasi  informasi,  (3)  Menentukan  fokus  penelitian,  (4)  Pengumpulan  sumber  data,  (5) Persiapan penyajian data, dan (6) Penyusunan laporan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan  topik  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  data-data  sekunder berupa  publikasi-publikasi  akademis  serta  peraturan  perundangan  untuk  menjawab  rumusan masalah  penelitian,  yakni  bagaimana  payung  hukum  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) mendefinisikan  CSR  serta  memandang  perannya  dalam  masyarakat.  Teknik  analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Milles and Huberman, sebagai berikut: (1) Reduksi  Data  merupakan  langkah  awal  dalam  menganalis  data,  yang  bertujuan  untuk memudahkan  pemahaman  terhadap  data  yang  diperoleh.  Peneliti  merangkum  seluruh  data sekunder dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang akan di teliti sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, (2) Penyajian data, yang digunakan sebagai bahan untuk  menafsirkan  dan  mengambil  simpulan  dalam  penelitian  atau  dalam  rangka  menjawab permasalahan  yang  di  teliti,  (3)  Verifikasi,  yaitu  langkah  pengambilan  kesimpulan  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  secara  bertahap.  Pertama,  peneliti  menyusun  simpulan sementara  dan  dilanjutkan  dengan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  cara membandingkan antara konsepsi CSR dalam payung hukum BUMN yang dibandingkan dengan makna yang terkandung dalam studi literatur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Konsepsi CSR Pada BUMN
Dalam mendefinisikan CSR, BUMN mengacu pada payung hukum yang mengatur tentang praktek CSR, yaitu (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021  tentang  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Badan  Usaha Milik Negara dan  (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-6/MBU/09/2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Peraturan  tersebut  mendefinisikan  CSR  atau  Program Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  (TJSL)  sebagai  kegiatan  yang  merupakan  komitmen perusahaan  terhadap  pembangunan  yang  berkelanjutan  dengan  memberikan  manfaat  pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah,  terukur  dampaknya,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  merupakan  bagian  dari pendekatan  bisnis  perusahaan.  Program  CSR  mencakup  keseluruhan  rangkaian  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pelaksanaan CSR bersifat wajib.
Dari  definisi  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  program  CSR  ditujukan  pada  kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang  memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi  masa depan dalam memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Menurut Garriga dan Mele (2004), teori sustainable  development merupakan  bagian  dari  kelompok  teori  etis  dalam  pendekatan  CSR. Kelompok teori  etis  berfokus pada  persyaratan  etis  yang  membangun  hubungan  antara  bisnis dan  masyarakat.  Teori  etis  berbasis  pada  prinsip  salah  dan  benar  serta  kebutuhan  untuk membangun  masyarakat  yang  baik.  Sehingga,  definisi  CSR  yang  terdapat  dalam  Peraturan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Per-05/MBU/04/2021  tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menggunakan teori etika dalam pendekatannya terhadap CSR. CSR dipandang sebagai kontribusi perusahaan yang berbasis  nilai  etis,  yaitu  hal  yang  baik  dan  tepat  untuk  dilakukan  oleh  perusahaan  bagi kemakmuran masyarakat.
Ditinjau dari fokus manfaatnya, terdapat empat aspek yang tertuang dalam definisi CSR BUMN,  yaitu  ekonomi, sosial,  lingkungan, serta  hukum  dan tata  kelola.  Menurut  Wheeler  et  al (2003),  konsep  keberlanjutan  merupakan  cita-cita  dimana  bisnis  dan  masyarakat  dapat  terus berupaya  menciptakan  nilai  yang  konsisten  secara  dimensi  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi. Sementara Schwartz dan Caroll (2003) mengembangkan pendekatan tiga aspek terhadap CSR, yaitu  aspek  ekonomi,  hukum,  dan  etika.  Dalam Report  of  The  United  Nations  Conference  on
Environment and Development (1992), terdapat 27 prinsip yang dapat diklasifikasikan ke dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, dan tata kelola. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Per-05/MBU/04/2021  tentang  Program  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  secara  lebih  lanjut  menjelaskan  keempat aspek CSR sebagai berikut: (1) aspek sosial diarahkan pada pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, (2)  aspek  lingkungan  diarahkan  pada  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  yang berkelanjutan  sebagai  penyangga  seluruh  kehidupan,  (3)  aspek  ekonomi  diarahkan  pada tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi,  industri  inklusif,  infrastruktur  memadai,  energi  bersih  yang  terjangkau  dan  didukung kemitraan;  dan  (4)  aspek  hukum  dan  tata  kelola  diarahkan  pada  kepastian  hukum  dan  tata kelola  yang  efektif,  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  untuk  menciptakan  stabilitas keamanan  dan  mencapai  negara  berdasarkan  hukum.  Penjelasan  fokus  4  aspek  diatas  secara langsung  mengarahkan  terhadap  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dapat dipetakan sebagai berikut:
Tabel 1. Peta CSR dan SDGs pada BUMN Aspek SDGs Sosial 1, 2, 3, 4, 5 Lingkungan 6, 11, 12, 13, 14, 15 Ekonomi 7, 8, 9, 10, 17 Hukum dan Tata Kelola 16
Tabel  diatas  menunjukan  antara  aspek  CSR  yang  dipetakan  langsung  terhadap  SDGs. Aspek sosial mencakup SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat  dan  Sejahtera),  SDG  4  (Pendidikan Berkualitas),  dan  SDG  5  (Kesetaraan  Gender).  Aspek Lingkungan  mencakup  SDG  6  (Air  Bersih  dan  Sanitasi  Layak),  SDG  11  (Kota  dan  Pemukiman yang  Berkelanjutan),  SDG  12  (Konsumsi  dan  Produksi  yang  Bertanggungjawab),  SDG  13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Aspek Ekonomi terdiri dari SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan  Ekonomi),  SDG  9  (Industri,  Inovasi,  dan  Infrastruktur),  SDG  10  (Berkurangnya Kesenjangan), dan SDG 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan). Aspek Hukum dan Tata Kelola mencakup SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  mandat  CSR  BUMN  telah  secara  komprehensif memasukan  berbagai  dimensi  keberlanjutan  yang  termuat  dalam  berbagai  pendekatan  dalam studi  literatur  dan  secara  langsung  diarahkan  pada  kontribusi  terhadap  pencapaian  17  SDGs yang  dibagi  kedalam  aspek  sosial,  lingkungan,  ekonomi,  serta  hukum  dan  tata  kelola.  Namun demikian, mandat CSR BUMN tidak memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk  CSR  yang  dikaitkan  dengan  17  SDGs,  sehingga  implementasinya  akan  sangat beragam di masing-masing BUMN.
Ditinjau  dari  motivasi  dalam  melakukan  CSR,  studi  ini  akan  menganalisa  segmen  CSR yang diamanatkan dalam CSR BUMN. Menurut Schwartz dan Carroll (2003), terdapat tiga aspek dalam pendekatan CSR, yaitu aspek ekonomi, legal, dan etika. Namun, beberapa aspek tersebut saling tumpang tindih sehingga menghasilkan 7 segmen yang disajikan dalam tabel dan gambar berikut:
Tabel 2. Segmen Dalam the Three Domain Model of CSR, Schwartz dan Carroll (2003)
Segmen Penjelasan Murni Ekonomi (Purely Economic) Aktivitas yang memiliki manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung. Murni Legal (Purely Legal) Aktivitas yang tidak memiliki manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung, namun dimandatkan oleh hukum.
Murni Etika (Purely Ethical) Aktivitas yang tidak memiliki manfaat ekonomi langsung maupun
tidak langsung dan tidak dimandatkan oleh hukum. Ekonomi/Etika Aktivitas yang dilakukan bukan karena basis hukum serta secara simultan bersifat ekonomi dan berbasis etika. Ekonomi/Legal Aktivitas  yang  dilakukan  secara  ekonomi dan  legal, namun tidak mengindahkan etika. Legal/Etika Aktivitas  yang  berdasarkan  hukum  dan  etika  namun  tidak memiliki manfaat ekonomi. Ekonomi/Legal/Etika Aktivitas yang secara simultan dimotivasi oleh ekonomi, legal, dan etika.
Tabel diatas menjelaskan tujuh segmen dalam Three Domain Model of CSR yang terdiri dari  Segmen  Murni  Ekonomi  dimana  aktivitas  CSR  hanya  berorientasi  pada  ekonomi,  Segmen Murni  Legal  dimana  aktivitas  CSR  hanya berorientasi pada  legal,  Segmen  Murni  Etika  Dimana aktivitas  CSR  hanya  berorientasi  pada  etika,  Segmen  Ekonomi/Etika  Dimana  aktivitas  CSR berorientasi  pada  ekonomi  dan  etika,  Segmen  Ekonomi/Legal  Dimana  aktivitas  CSR  hanya berorientasi  pada  ekonomi  dan  legal,  Segmen  Legal/Etika  Dimana  aktivitas  CSR  berorientasi pada legal dan etika, dan Segmen Ekonomi/Legal/Etika Dimana aktivitas CSR berorientasi pada ekonomi, legal, dan etika.
Gambar 1 . The Three Domain Model of CSR, Schwartz dan Carroll (2003)
Gambar  diatas  mengilustrasikan  tujuh  segmen  dalam Three  Domain  Model  of  CSR. Dimana  terdapat  aspek  yang  murni,  yang  hanya  terdiri  dari  satu  aspek  yaitu Segmen  Murni Ekonomi,  Segmen  Murni  Legal,  dan  Segmen  Murni  Etika.  Kemudian  terdapat  dua  aspek  yang tumpeng tindih, yaitu Segmen Ekonomi/Etika, Segmen Ekonomi/Legal, dan Segmen Legal/Etika. Terakhir, terdapat aspek yang seluruhnya tumpeng tindih yaitu Segmen Ekonomi/Legal/Etika.
Bila  ditinjau  dari  definisi  CSR  pada  BUMN,  maka  segmen  CSR  BUMN  dapat  dijelaskan sebagai berikut: (1) CSR harus dilaksanakan dengan memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan  perusahaan  serta  memberikan  nilai  tambah  bagi  perusahaan.  Hal  ini  merupakan  aspek ekonomi dimana aktivitas CSR yang dijalankan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada perusahaan. (2) Pelaksanaan CSR bagi BUMN merupakan kewajiban. Hal ini merupakan aspek legal  karena  dimandatkan  oleh  hukum;  (3)  Pelaksanaan  CSR  ditujukan  untuk  berkontribusi terhadap  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  merupakan  aspek  etika  dimana  pembangunan berkelanjutan  merupakan  sebuah  konsep  berbasis  nilai  etika,  sehingga  pelaksanaan  CSR dipandang sebagai hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat.  Jika  ditinjau  dari  definisi  dan  prinsipnya,  maka  kegiatan  CSR  di  BUMN  secara simultan  dimotivasi  oleh  aspek  ekonomi,  legal,  dan  etika  sehingga  termasuk  dalam  segmen
ketujuh, yaitu Segmen Ekonomi/Legal/Etika.
Ditinjau dari prinsip pelaksanaan CSR, terdapat 4 prinsip yang diatur dalam penerapan program  CSR  BUMN,  yaitu  terintegrasi,  terarah,  terukur  dampaknya,  serta  dapat dipertanggungjawabkan  dan  merupakan  bagian  dari  pendekatan  bisnis  perusahaan.  Menurut Crane, Matten, dan Spence (2014), terdapat dua jenis CSR dasar, yaitu CSR tradisional dan CSR kontemporer.
Dalam  pendekatan  CSR  tradisional,  perusahaan  hanya  berorientasi  pada  profit  dan penciptaan nilai tanpa mempertimbangkan ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Setelah  menghasilkan  profit,  perusahaan  kemudian  membelanjakan  uang  untuk  berbagai aktivitas/program  CSR  untuk  membangun  reputasi  dan  penerimaan publik.  Sementara,  dalam pendekatan  CSR  kontemporer,  perusahaan  memandang  perilaku  bertanggung  jawab  sebagai cara untuk menghasilkan profit sekaligus memenuhi harapan masyarakat. Sehingga, pendekatan yang  dilakukan  adalah  mengintegrasikan  CSR  kedalam  aktivitas  bisnisnya  karena  CSR dipandang  sebagai  cara  untuk  menciptakan  profit  (Crane,  Matten,  dan  Spence,  2014).  Dilihat dari  definisi  dan  prinsip  CSR  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara,  CSR  yang  diamanatkan  dalam  peraturan  tersebut merupakan  jenis  CSR  kontemporer.  Pertama,  CSR  dilaksanakan  secara  terintegrasi,  yaitu berbasis  analisa  risiko  dan  proses  bisnis  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pemangku kepentingan. Hal ini menunjukan konsiderasi terhadap ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih  luas  dan  CSR  dipandang  sebagai  cara  untuk  menghasilkan  profit.  Selanjutnya,  CSR dilaksanakan secara terarah untuk mencapai tujuan perusahaan serta terukur dampaknya. Hal ini  menunjukan  relasi  langsung  terhadap bottom-line ,  dimana  CSR  merupakan  bagian  integral dari penciptaan nilai yang berkontribusi langsung terhadap tujuan perusahaan dan penciptaan nilai  tambah  bagi  pemangku  kepentingan  dan  perusahaan.  Terakhir,  CSR  dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Hal ini menunjukan konsiderasi yang luas kepada berbagai aktor pemangku kepentingan serta orientasi yang proaktif.
Ditinjau dari karakteristik dasar CSR, studi ini akan menganalisa karakteristik dasar CSR yang  diamanatkan  dalam  CSR  BUMN.  Menurut  Crane,  Matten,  dan  Spence  (2014),  terdapat  6 karakter dasar CSR, yaitu (1) bersifat sukarela; (2) menginternalisasi atau mengelola dampak; (3)  berorientasi  pada  beberapa  pemangku  kepentingan;  (4)  penyelarasan  terhadap  tanggung jawab sosial dan ekonomi; (5) praktek dan nilai; serta (6) lebih dari filantropi.
Berlawanan  dengan  karakteristik  dasar  CSR  yang  bersifat  sukarela,  pelaksanaan  CSR pada  BUMN  bersifat  wajib  karena  dimandatkan  oleh  hukum.  Pada  dasarnya,  aktivitas  CSR berangkat  dari  pelaksanaan  secara  sukarela  melebihi  apa  yang  diatur  dalam  hukum.  Namun demikian,  pemerintah  juga  dapat  berperan  dalam  mendorong  praktek  CSR  melalui  mandat hukum,  seperti  yang  sudah  dilakukan  oleh  Kementerian  BUMN  di  Indonesia.  Melihat  peran BUMN yang menguasai sumber daya vital dan strategis, maka pelaksanaan CSR yang diwajibkan merupakan pendekatan yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dalam hal pengelolaan dampak, mandat CSR BUMN telah menginternalisasi pencapaian SDGs  sehingga  program  CSR  yang  dijalankan  oleh  BUMN  wajib  memiliki  dampak  langsung terhadap pencapaian SDGs, hal ini termasuk mengelola dampak positif dan negatif. Secara lebih lanjut pengelolaan dampak diatur dalam Pasal 7 terkait Perencanaan CSR dimana penyusunan rencana  CSR  harus  memperhatikan  dampak  dan  risiko  dari  aktivitas  BUMN.  Selanjutnya, perencanaan  tersebut  dituangkan  dalam  dokumen  rencana  kerja  dan  anggaran  Program  CSR. Sehingga,  dapat  dikatakan  karakteristik  mengelola  dampak  telah  tampak  pada  mandat  CSR BUMN.
Ditinjau  dari  orientasi  terhadap  pemangku  kepentingan,  CSR  BUMN  secara  khusus mengamanatkan  bantuan  bagi  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  serta  masyarakat  di  sekitar perusahaan. Dalam hal ini, mandat CSR BUMN telah mempertimbangkan pemangku kepentingan yang  lebih  luas  diluar  pemegang  saham.  Mandat  CSR  BUMN  secara  terperinci  berfokus  pada Program Pendanaan UMK, yaitu program untuk membantu memberikan pembiayaan berbunga
rendah serta pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Jika  ditinjau  dari  tujuan  BUMN  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, salah satunya adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sehingga, ekspektasi pemangku kepentingan yang dikelola telah relevan dengan tujuan BUMN,
Dalam  aspek  penyelarasan  terhadap  tanggung  jawab  sosial  dan  ekonomi,  mandat  CSR BUMN secara eksplisit menyatakan pemberian manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum  dan  tata  kelola;  dimana  pelaksanaannya  dilaksanakan  secara  terarah  untuk  mencapai tujuan Perusahaan dan terukur dampaknya. Dalam hal ini, CSR berkontribusi langsung terhadap tujuan Perusahaan (tanggung jawab ekonomi) sekaligus penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan  (tanggung  jawab  sosial).  Dari  aspek  praktek  dan  nilai,  mandat  CSR  BUMN  sesuai hasil  analisa  diatas  menggunakan  teori  etika  dalam  pendekatannya  serta  secara  simultan dimotivasi oleh aspek ekonomi, legal, dan etika.
Terakhir,  mandat  CSR  BUMN  diarahkan  pada  strategi,  dimana  CSR  merupakan  bagian dari  pendekatan  bisnis  perusahaan  yang  terintegrasi,  terarah,  terukur  dampaknya,  dan akuntabel  dimana  hal  tersebut  merupakan  komitmen  dalam  melebihi  filantropi.  Namun demikian, kami menemukan gap antara definisi dan prinsip CSR dalam Per-05/MBU/04/2021 tentang  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  dengan Pasal  10  peraturan  tersebut  yang  menjelaskan  bentuk  Program  CSR  BUMN.  Dalam  Pasal  10, dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program CSR BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Bantuan atau  hal  yang  bersifat  filantropi  merupakan  pendekatan  CSR  tradisional  yang  berlawanan dengan pendekatan CSR kontemporer. Definisi dan prinsip CSR dalam peraturan tersebut telah mengatur agar CSR dijalankan secara terintegrasi dan merupakan bagian dari bisnis perusahaan, sehingga  pendekatan  yang  dilakukan  seharusnya  mengintegrasikan  CSR  kedalam  aktivitas bisnisnya  karena  CSR  dipandang  sebagai  cara  untuk  menciptakan  profit,  bukan  sebaliknya, menciptakan profit terlebih dahulu baru kemudian menyumbangkannya dalam program CSR.

## 3.2. Bagaimana BUMN Memandang Perannya Dalam Masyarakat
Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Per- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara  telah  menjelaskan  tujuan  dari  Program  CSR  sebagai  berikut:  (1)  Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perusahaan; (2) Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; serta (3) Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.
Ditinjau  dari  tujuan  Program  CSR,  maka  dalam  hal  ini,  mandat  CSR  BUMN  telah menginternalisasi  perannya  di  tengah  masyarakat,  yaitu  sebagai  aktor  pembangunan berkelanjutan. Mandat CSR BUMN telah mendefinisikan perannya dalam pembangunan sebagai aktor yang memberikan kemanfataan dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Business Council for Sustainable Development dimana  bisnis  harus  mengasumsikan  peran  yang  lebih  luas  dalam  area  sosial. Peran BUMN dalam masyarakat juga tertuang dalam tujuan BUMN berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2003  mengenai  Badan  Usaha  Milik  Negara,  diantaranya adalah  menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  berupa  penyedia  barang  dan/atau  jasa  yang bermutu  tinggi  dan  memadai  bagi  pemenuhan  hajat  hidup  orang  banyak  serta  turut  aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa peran dan tujuan BUMN telah menyelaraskan antara kepentingan privat dan publik, hal ini sejalan dengan konsepsi CSR.

## 4. TINJAUAN TEORITIS

## Stakeholder Management
Teori stakeholder  management yang  dikemukakan  oleh  Freeman  (1978)  berupaya mengintegrasikan  kelompok  pemangku  kepentingan  kedalam  proses  pengambilan  keputusan. Pemangku  kepentingan  adalah  pihak  yang  memberikan  dampak  terhadap  aktivitas  operasi perusahaan  maupun  menerima  dampak  dari  aktivitas  operasi  perusahaan.  Dalam  teori stakeholder  management ,  tujuan  utama  dari  pengelolaan  pemangku  kepentingan  adalah mencapai  kooperasi  maksimum  antara  seluruh  sistem  pemangku  kepentingan  dengan  tujuan perusahaan.  Perusahaan  perlu  menjaga  hubungan  dengan  para  pemangku  kepentingan  yang relevan dan mempertimbangkan ekspektasi para pemangku kepentingannya. Salah satu strategi dalam  mengelola  ekspektasi  para  pemangku  kepentingan  adalah  dengan  membangun  dialog dengan  para  pemangku  kepentingan.  Menurut  Kaptein  dan  Van  Tulder  (2003)  dalam  Crane, Matten,  dan  Spence  (2014),  dialog  tersebut  berguna  tidak  hanya  untuk  meningkatkan sensitivitas  perusahaan  terhadap  lingkungan,  namun  juga  meningkatkan  pemahaman masyarakat akan dilema yang dihadapi oleh perusahaan.

## Sustainable Development
Terminologi  atau  teori  sustainable  development  lahir  pada  tahun  1987  dalam  ‘ the Brundtland  Report ’  yang  dikembangkan  oleh The  World  Commission  on  Environment  and Development.  Sustainable  development atau  pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengurangi  kemampuan generasi  masa  depan  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Pembangunan  berkelanjutan mensyaratkan  integrasi  aspek  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi  ( triple  bottom  lines )  dalam pengambilan keputusan yang seimbang dalam jangka panjang.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  bersama  dengan  berbagai  Negara  pada  21  Oktober 2015  telah  menentukan  target  dari  pembangunan  berkelanjutan  yang  dikenal  dengan Sustainable  Development  Goals (SDGs)  atau  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  untuk dicapai pada tahun 2030. 17 tujuan ini memiliki target spesifik dan indikatornya agar terukur dan dapat dicapai. Berikut disajikan 17 tujuan SDGs.
Gambar 2. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumber: https://sdgs.bappenas.go.id/faqs2/
Gambar  diatas  menunjukan  17  SDGs  atau  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  yang terdiri dari, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan  Sanitasi  Layak),  SDG  7  (Energi  Bersih  dan  Terjangkau),  SDG  8  (Pekerjaan  Layak  dan Pertumbuhan  Ekonomi),  SDG  9  (Industri,  Inovasi,  dan  Infrastruktur),  SDG  10  (Berkurangnya Kesenjangan),  SDG  11  (Kota  dan  Pemukiman  yang  Berkelanjutan),  SDG  12  (Konsumsi  dan Produksi yang Bertanggungjawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), SDG 14 (Ekosistem
Lautan),  SDG  15  (Ekosistem  Daratan),  SDG  16  (Perdamaian,  Keadilan,  dan  Kelembagaan  yang Tangguh), dan SDG 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)..

## 5. KESIMPULAN
Dalam mendefinisikan CSR, BUMN mengacu pada payung hukum yang mengatur tentang praktek CSR, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan  (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per- 6/MBU/09/2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Badan  Usaha  Milik  Negara.  Berdasarkan  mandat  hukum  tersebut,  definisi  CSR BUMN  menggunakan  teori  etika  dalam  pendekatannya  terhadap  CSR,  dimana  CSR  dipandang sebagai kontribusi perusahaan berbasis nilai etis, yaitu hal yang baik dan tepat untuk dilakukan oleh perusahaan bagi kemakmuran masyarakat.
Ditinjau dari fokus manfaatnya, terdapat empat aspek yang tertuang dalam definisi CSR BUMN, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Penjelasan fokus 4 aspek tersebut  secara  langsung  mengarahkan  terhadap  pencapaian  tujuan  pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa CSR  BUMN  secara  langsung  diarahkan  pada  kontribusi  terhadap  pencapaian  17  SDGs  yang dibagi  kedalam  aspek  sosial,  lingkungan,  ekonomi,  serta  hukum  dan  tata  kelola.  Namun demikian, mandat CSR BUMN tidak memberikan arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk  CSR  yang  dikaitkan  dengan  17  SDGs,  sehingga  implementasinya  akan  sangat beragam di masing-masing BUMN.
Ditinjau  dari  motivasi  dalam  melakukan  CSR,  berdasarkan  analisa  segmen  CSR  yang dikembangkan  oleh  Schwartz  dan  Carroll  (2003),  Kegiatan  CSR  di  BUMN  secara  simultan dimotivasi  oleh  aspek  ekonomi,  legal,  dan  etika  sehingga  termasuk  dalam  Segmen Ekonomi/Legal/Etika.
Ditinjau  dari  prinsip  pelaksanaan  CSR,  berdasarkan  analisa  terhadap  jenis  CSR  yang dikembangkan oleh Crane, Matten, dan Spence (2014), CSR yang diamanatkan dalam peraturan tersebut  merupakan  jenis  CSR  kontemporer  yang  memiliki  ciri  berikut:  (1)  menunjukan konsiderasi terhadap ekspektasi pemangku kepentingan yang lebih luas, (2) dipandang sebagai cara untuk menghasilkan profit, (3) terintegrasi dan memiliki relasi langsung terhadap bottom- line, dimana CSR merupakan bagian integral dari penciptaan nilai yang berkontribusi langsung terhadap tujuan perusahaan; dan (4) memiliki orientasi yang proaktif.
Ditinjau dari karakteristik dasar CSR, berdasarkan analisa terhadap karakteristik dasar CSR yang dikembangkan oleh Crane, Matten, dan Spence (2014), dapat disimpulkan bahwa (1) CSR  BUMN  bersifat  wajib  karena  dimandatkan  oleh  hukum;  (2)  menginternalisasi  atau mengelola  dampak  yang  dihubungkan  langsung  dengan  SDGs;  (3)  berorientasi  pada  beberapa pemangku  kepentingan;  (4)  menyelaraskan  antara  tanggung  jawab  ekonomi  dan  sosial;  (5) memiliki  nilai  atau  dasar  filosofis.  Kami  menemukan  gap  terkait  karakteristik  “melebihi filantropi”. Dalam Pasal 10 Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program CSR BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pendanaan UMK; atau bantuan dan/atau kegiatan lainnya. Bantuan atau hal  yang  bersifat  filantropi  merupakan  pendekatan  CSR  tradisional  yang  berlawanan  dengan pendekatan  CSR  kontemporer,  dimana  pendekatan  yang  dilakukan  seharusnya mengintegrasikan  CSR  kedalam  aktivitas  bisnisnya  karena  CSR  dipandang  sebagai  cara  untuk menciptakan  profit,  bukan  sebaliknya,  menciptakan  profit  terlebih  dahulu  baru  kemudian menyumbangkannya dalam program CSR.
Ditinjau  dari  tujuan  Program  CSR,  maka  dalam  hal  ini,  mandat  CSR  BUMN  telah menginternalisasi  perannya  ditengah  masyarakat,  sebagai  aktor  pembangunan  berkelanjutan. Mandat  CSR  BUMN  telah  mendefinisikan  perannya  dalam  pembangunan  sebagai  aktor  yang memberikan kemanfaatan dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.
Saran  Kami  bagi  penyempuraan  Peraturan  CSR  BUMN  adalah  (1)  Memberikan  arahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk CSR yang dikaitkan dengan 17 SDGs, (2) Tidak  berfokus  pada  program  bantuan  dan  memberikan  arahan  atau  penjelasan  mengenai program-program yang terintegrasi dengan strategi dan tujuan Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Crane, A., Matten, D., & Spence, L., (2014). Corporate Social Responsibility Readings and Cases in a Global Context , New York: Routledge .
Freeman, E. R., & Evan, W. M. (1979). A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism. In Ethical theory and business (Vol. 3).
International  Organization  for  Standardization  (2010).  ISO  26000:2010  Guidance  on  Social Responsibility.  International  Organization  for  Standardization.  Available  from: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf (Accessed July 1 2024)
Karnani,  A.  (2007).  The  misfortune  at  the  bottom  of  the  pyramid.  Greener  Management International, 51:99-110.
Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  (2021).  Peraturan  Menteri  Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Indonesia.
Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  Republik  Indonesia  (2022).  Peraturan  Menteri  Badan Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per-6/MBU/09/2022  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Indonesia.
Kuhltau, C.C (2002). Teaching The Library Research . USA:Scarecrow Press Inc.
Schwartz, M. and Carroll, A. (2003). Corporate Social Responsibility: A Three Domain Approach, Business Ethics Quarterly 13(4):503-530.
Smith,  N.C  (2003).  Corporate  Social  Responsibility:  Whether  or  How?  California  Management Review, 45(4). https://doi.org/10/2307/41166188
Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung:Alfabeta.
World  Commission  on  Environment  and  Development  (1987).  Our  Common  Future.  Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common- future.pdf
Wheeler,  D.,  Colbert,  B.,  and  Freeman,  R.  (2003).  Focusing  On  Value:  Reconciling  Corporate Social  Responsibility,  Sustainability,  and  a  Stakeholder  Approach  on  a  Network  World, Journal of General Management 28(3):1-29.