## PENGEMBALIAN FUNGSI BAITUL MAL WA TAMWIL MELALUI STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH RENTENIR DI TASIKMALAYA

## Agus Ahmad Nasrulloh
Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24 Kota Tasikmalaya
agusahmad@unsil.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  masalah  dan  solusi  dalam  mengembalikan fungsi  Baitul  Mal  Wa  Tamwil  melalui  strategi  penyelesaian  masalah  rentenir  di Tasikmalaya.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif-kuantitatif  dengan pendekatan analytic  network  process (ANP).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masalah  utama  yang  menghambat  terlaksananya  fungsi  BMT  yang  diakibatkan  oleh rentenir dari sisi masalah edukasi adalah “lemahnya edukasi mengenai riba (fiqh riba)”, masalah  ekonomi  yaitu  ”kebutuhan  hidup  masyarakat  yang  mendesak”,  masalah lingkungan  yaitu  “sangat  mudah  mengakses  rentenir”  dan  dari  masalah  regulasi  yaitu “tidak  ada  ketegasan  pemerintah  terhadap  rentenir”.  Sedangkan  solusi  terbaik  untuk mengembalikan  fungsi  BMT  melalui  strategi  penyelesaian  rentenir  terdiri  dari  solusi edukasi yaitu “sosialisasi oleh akademisi dan majelis ta`lim mengenai pentingnya BMT, fiqh riba“, solusi ekonomi yaitu “bantuan dana bergulir dari pemerintah non bunga yang tidak  berbelit-belit“,  solusi  lingkungan  yaitu  “peran  ketua  RT  dan  RW  untuk memberantas  rentenir“,  dan  solusi  regulasi  yaitu  “ketegasan  pemerintah  dalam mengatasi maraknya rentenir termasuk sanksinya“.
Kata kunci: Baitul Mal Wa Tamwil, rentenir, analytic network process

## Abstract
This study aims to find problems and solutions to restore the function of Baitul Mal Wa Tamwil through strategies to resolve moneylenders in Tasikmalaya. The method used is a  qualitative-quantitative  method  with  an  analytic  network  process  (ANP)  approach. The results showed that the main problems that hampered the implementation of BMT functions  caused  by  moneylenders  in  terms  of  educational  problems  were  "weak education  regarding  usury  (usury  fiqh)",  economic  problems  namely  "urgent  life necessities",  environmental  problems  namely  "very  easy  to  access  moneylenders"  And from  the  regulatory  problem  namely  "there  is  no  firmness  of  the  government  towards moneylender".  While  the  best  solution  to  restore  the  function  of  BMT  through  the moneylender  settlement  strategy  consists  of  an  educational  solution  that  is "socialization  by  academics  and  legislators  regarding  the  importance  of  BMT,  usury fiqh",  economic  solutions  namely  "convoluted  non-interest  government  revolving  fund assistance",  the  environmental  solution  is  "the  role  of  the  RT  and  RW  leaders  to eradicate  moneylenders",  and  a  regulatory  solution  namely  "the  firmness  of  the government in overcoming the rampant moneylenders including sanctions".
Keywords: Baitul Mal Wa Tamwil, moneylender, analytic network process

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Baitul  Mal  Watamwil  (BMT) merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan mikro  syariah  yang  hadir  untuk  melayani para  pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah (UMKM)  atau  berpenghasilan  rendah, yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan besar seperti bank, karena dinilai tidak bankable . Hubungan antara masyarakat yang masuk ke dalam kelompok  usaha  mikro  dan  lembaga keuangan  mikro  tidak  bisa  dipisahkan, karena  salah  satu  kendala  atau  masalah yang  dihadapi  oleh  UMKM  termasuk  di negara Indonesia adalah masalah kurangnya permodalan untuk mengembangkan  market  share-nya,  dan untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut maka  UMKM  harus  bekerjasama  dengan lembaga  keuangan  termasuk  di  dalamnya adalah  lembaga  keuangan  mikro  syariah seperti BMT.
Pembiayaan  yang  diberikan  BMT diharapkan mampu mengatasi permasalahan  UMKM  diatas,  akan  tetapi proses  pembiayaan  yang  diterapkan  oleh BMT  masih  belum  mampu  ditempuh  oleh seluruh  UMKM,  karena  masih  saja  ada pelaku UMKM yang tidak bisa menempuh seluruh prosedur pembiayaan di BMT. Hal ini  jelas  mempersulit  langkah  UMKM untuk dapat mengembangkan usaha karena
akses  modal,  dan  UMKM  tentunya  tidak bisa  diam  begitu  saja,  mereka  harus  tetap mencari  sumber  modal  yang  dinilai sederhana.
Permasalahan UMKM ini dijadikan sasaran  empuk  bagi  para  penyedia  jasa keuangan  illegal  dalam  hal  ini  adalah rentenir.  Mereka  hadir  dengan  segala kemudahannya menyediakan jasa pembiayaan  untuk  modal  atau  konsumtif kepada masyarakat atau UMKM, prosedurnya singkat, tidak banyak persyaratan yang diminta, sehingga keberadaannya ini disambut dengan antusias  oleh  UMKM  yang  tidak  bisa mendapatkan  akses  kepada  BMT.  Akan tetapi,  dibalik  segala  kemudahan  yang diberikan,  kredit  yang  diberikan  rentenir ini  ternyata    menyisakan  banyak  masalah. Dibalik  kemudahan  akses  pinjaman  yang diberikan,  bunga  kredit  yang  diberikan ternyata  sangat  besar.  Tidak  sedikit masyarakat yang kehilangan harta bendanya  karena  terjerat  utang  kepada rentenir.  Ironisnya,  meskipun  hal  ini terjadi,  masih  saja  permintaan  pinjaman kepada rentenir ini masih banyak diminati. Kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak, keterbatasan pengetahuan yang minim dari masyarakat membuat mereka tidak berfikir lama  untuk  mengajukan  pinjaman  kepada rentenir.
Fenomena tentang maraknya rentenir,  terjadi  juga  di  daerah  Kota Tasikmalaya  Jawa  Barat.  Menurut  Ir. Nanang Nurjamil, Pemerintah Kota Tasikmalaya  melalui  Dinas  KUMKM PERINDAG  dan  BPMPPT  harus  segera melakukan  penertiban.  Tingginya  angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya, menurutnya  bisa  jadi  disebabkan  oleh maraknya  praktek  rentenir  yang  berkedok koperasi  dan  lembaga  perkreditan  rakyat, atau  disinyalir  banyak  pihak  yang  secara sembunyi-sembunyi melakukan bunga pinjaman yang mencekik. Ketika masyarakat  telat  bayar,  seringkali  si penagih  melakukan  ancaman,  padahal sudah  jelas  dalam  pasal  368  ayat  1  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tentang larangan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kepada orang lain untuk memberikan  sesuatu  (Nanang  Nurjamil, 2018).
Fakta  lain  yang  mengenjutkan adalah,  menurut  H.M.  Firmansyah  selaku Kepala Dinas Koperasi, Usha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahawa  saat  ini  banyak  usaha  simpan pinjam  uang  (rentenir)  berkedok  koperasi. Dari 620 koperasi  yang  ada, hanya sekitar 225  yang  aktif  simpan  pinjam.  Pihaknya mengaku  kesulitan  memantau  pergerakan
usaha pinjaman uang di Kota Tasikmalaya. Terlebih  biasanya  pusatnya  berada  di  luar kota (Firmansyah, 2019).
Alasan  utama  masyarakat  terjerat hutang  kepada  rentenir  adalah  karena kebutuhan yang mendesak untuk mempertahankan keberlangsungan dagangnya,  nominal  pinjaman  yang  kecil, prosedur  cepat  dan  tidak  berbelit-belit, serta persyaratan yang mudah bahkan tidak perlu  jaminan,  itulah  yang  membuat  para pedagang  dan  ibu  rumah  tangga  lebih memilih  pinjam  uang  ke  rentenir,  karena dipandang mudah dan praktis dibandingkan  mengajukan  pinjaman  ke lembaga keuangan (Kabar Priangan, 2018).
Kondisi di atas sepintas masyarakat diawal sangat menguntungkan masyarakat, akan  tetapi  bunga  yang  tinggi  tidak membuat  pedagang  berfikir  lanjut  untuk meminjam  pada  rentenir.  Selain  itu, maraknya rentenir ternyata membuat peran lembaga  keuangan  seperti  Baitul  Mal  wa Tamwil (BMT) dalam menjalankan fungsi dan  perannya  sebagai  mitra  penyedia  jasa pembiayaan untuk mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota dan menjauhkan masyarakat  dari  praktik  keuangan  non Islam sedikit demi sedikit mulai berkurang.  Hal  ini  dibenarkan  oleh  salah seorang Account  Officer (AO)  salah  satu
BMT  di  Tasikmalaya.  Menurutnya  juga, kondisi  ini  tidak  bisa  dibiarkan  berlarut- larut,  harus  segera  diselesaikan  dengan mencari penyebab-penyebab utama mengapa  hal  ini  terus  terjadi  kemudian dicarikan solusi strategis guna menyelesaikannya, dengan cara mensinergikan seluruh elemen yang terkait,  seperti  pemerintah  daerah,  pusat, akademisi,  lembaga  keuangan  mikro (BMT)  dan  masyarakat  itu  sendiri  untuk menyelesaikan permasalahan rentenir yang sudah menjamur dan menimbulkan keresahan dari masyarakat. Dengan diselesaikannya  masalah  rentenir,  maka diharapkan  fungsi  dan  peran  BMT  akan kembali  ke  semula,  yaitu  menjadi  mitra usaha  bagi  UMKM  dan  sesuai  aturan Islam.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan penyelesaian masalah rentenir guna mengembalikan  fungsi  BMT  telah  banyak dilakukan  dan  menjadi  rujukan  peneliti saat ini yaitu : Pertama , untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir adalah dengan strategi memberikan  pinjaman  tanpa  bunga,  tanpa jaminan  dan  tanpa  potongan,  diangsur dengan  batas  waktu  maksimal  10  bulan oleh  lembaga  BAZNAS  dengan  infaq (Naning Nur Hidayah, 2018).
Kedua ,  menyebutkan  bahwa  ibu- ibu terjerat rentenir adalah karena
kebutuhan  modal  usaha  untuk  berjualan. Solusi  untuk  menyelesaikannya  adalah dengan  membangun  kesadaran  bersama melalui  pertemuan  diskusi-diskusi  kecil atau  Focus  Group  Discussion  secara intens.  Perencanaan  dan  pelaksanaan programnya  adalah  bekerjasama  dengan Lazismu  untuk  memberikan  pinjaman tanpa  bunga,  dan  membentuk  kelompok usaha  kecul  menengah  bernama  “Pena Surya” untuk wadah simpan pinjaman dan keberlanjutan pemberdayaan ibu-ibu setelah  terbebas  dari  belenggu  rentenir (Ramadhan, 2017).
Ketiga ,  strategi  yang  diterapkan BMT  untuk  menyelamatkan  masyarakat dari  rentenir  adalah  inovasi  produk, perekrutan  anggota,  layanan  mudah  dan nyaman,  sosialisasi  dan  jemput  bola. Selain itu, dalam analisis SWOT menyimpulkan  bajwa  adalah  beberapa strategi  yang  bisa  dilakukan  BMT  yaitu, peningkatan  promosi  pada  media  social, meningkatkan jaringan dengan para ulama/kiai dan lembaga terkait, melakukan diferensiasi  dan  inovasi  produk  dan evaluasi kinerja secara berkala (Mujaddidi, 2017).
Keempat , keberadaan koperasi (BMT),  setidaknya  mempunyai  beberapa peran  yakni  sebagai  berikut;  pertama menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi  non  syariah.  Kedua,  melakukan
pembinaan  dan  pendanaan  usaha  kecil. Ketiga,  melepaskan  ketergantungan  pada rentenir.  Keempat,  menjaga  keadilan ekonomi  masyarakat  dengan  distribusi yang  merata.  Sedangkan  faktor  penentu yang  mendorong  pedagang  kecil  untuk meminjam  kredit  dari  rentenir  adalah faktor  kepercayaam,  faktor  aksesibilitas dan faktor transaksi (Varghese, 2013).
Oleh  karena  itu,  melalui  penelitian ini  akan  dibuat  suatu  model  yang  akan menemukan  permasalahan-permasalahan yang  menghambat  terlaksanananya  fungsi BMT  yang  diakibatkan  oleh  rentenir  di Tasikmalaya  disertai  dengan  solusi-solusi terbaik  guna  mengembalikan  fungsi  BMT melalui strategi penyelesaian rentenir.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif-kuantitatif melalui metode Analytic Network Process (ANP). Maksud dari  penelitian  ini  adalah  menemukan permasalahan  yang  paling  dominan  yang menyebabkan  terhambatnya  terciptanya wirausaha  kreatif  berbasis  syariah  serta menemukan  solusi  terbaik  agar  wirausaha kreatif  berbasis  syariah  tercipta  dengan baik  di  Kota  Tasikmalaya  Jawa  Barat Indonesia.  Dengan  metode  ini  maka  data yang  digunakan  merupakan  data  primer yang  didapat  dari  hasil  wawancara ( indepth  interview) dengan  para expert mengenai  permasalahan  yang  sedang
diteliti,  dilanjutkan  dengan  pengisian kuesioner  untuk  melakukan  penilaian mengenai jawaban yang paling dominan.
Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden  tersebut  terhadap  permasalahan yang  sedang  diteliti  yaitu  mengenai kewirausahaan  di  Kota  Tasikmalaya. Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini terdiri dari tujuh orang, dengan pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten  dalam  mewakili  keseluruhan populasi.  Dalam  analisis  ANP  jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan  validitas.  Syarat  responden  yang valid  dalam  ANP  adalah  bahwa  mereka adalah  orang-orang  yang expert di bidangnya.  Oleh  karena  itu,  responden yang  dipilih  dalam  survey  ini  adalah  para pakar/peneliti, akademisi, regulasi, praktisi/profesional, yang mengetahui keadaan perekonomian khususnya kewirausahaan di Kota Tasikmalaya.
Pertanyaan  dalam  kuesioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan  pasangan)  antar  elemen dalam cluster untuk  mengetahui  mana  di antara  keduanya  yang    lebih  besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar  perbedaannya  dilihat  dari  satu  sisi. Skala  numerik  1-9  yang  digunakan
merupakan  terjemahan  dari  penilaian verbal.
Pengisian
kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga  konsistensi  dari  jawaban  yang diberikan.  Pada  umumnya,  pertanyaan pada    kuesioner  ANP  sangat  banyak jumlahnya.  Sehingga  faktor-faktor  non teknis  dapat menyebabkan  tingginya tingkat inkonsistensi.
Tabel 1: Perbandingan Skala Verbal
dan Skala Numerik SKALA VERBAL SKALA NUMERIK Amat sangat lebih besar pengaruhnya 9 8 Sangat lebih besar pengaruhnya 7 6 Lebih besar pengaruhnya 5 4 Sedikit lebih besar pengaruhnya 3 2 Sama besar pengaruhnya 1 Sumber: Ascarya (2005)

## Tahapan Penelitian
Berikut  adalah  tahapan  penelitian dengan metode ANP:
Sumber:  Ascarya  dan  Yumanita (2010)
Gambar 1: Tahapan Penelitian

## Teknik Analisis Data
Pertama,  Geometric  Mean. Untuk mengetahui  hasil  penilaian  individu  dari para  responden  dan  menentukan  hasil pendapat  pada  satu  kelompok  dilakukan penilaian  dengan  menghitung geometric mean (Saaty dan Vargas, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan ( Pairwise comparison) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Geometric mean merupakan  jenis  penghitungan  rata-rata yang  menunjukan  tendensi  atau  nilai tertentu  dimana  memiliki  formula  sebagai berikut (Ascarya, 2011):
(∏ ) √
(1)
Kedua,  Rater  Agreement . Rater agreement adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian
(persetujuan)  para  responden  (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster.
Adapun  alat  yang  digunakan  untuk
mengukur rater agreement adalah Kendall’s  Coefficient  of  Concordance (W;0  <  W≤  1).  W=1  menunjukan kesesuaian  yang  sempurna  (Ascarya, 2011).
Untuk  menghitung  Kendall’s  (W), yang  pertama  adalah  dengan  memberikan ranking  pada  setiap  jawaban  kemudian menjumlahkannya.
∑ (2)
Nilai rata-rata dari total ranking adalah:
(     ) (3)
Jumlah  kuadrat  deviasi  (S),  dihitung dengan formula:
∑ ( ̅) (4)
Sehingga diperoleh Kendall’s W, yaitu:
( ) (5)
Jika  nilai  pengujian  W  sebesar  1 (W=1), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki  kesesuaian  yang  sempurna. Sedangkan  ketika  nilai  W  sebesar  0  atau semakin  mendekati  0,  maka  menunjukan adanya  ketidaksesuaian  antar  jawaban responden atau jawaban bervariatif (Ascarya, 2011).

## II. PEMBAHASAN

## A. Literature Review
Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT) adalah  balai  usaha  mandiri  terpadu  yang
isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan  kegiatan  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi pengusaha  kecil  ke  bawah  dan  kecil dengan  antara  lain  mendorong  kegiatan menabung  dan  menunjang  pembiayaan kegiatan  ekonominya.  Baitul  Maal  Wat Tamwil  juga  bisa  menerima  titipan  zakat, infak,  dan  sedekah,  serta  menyalurkannya sesuai  dengan  peraturan  dan  amanatnya. Selain  itu,  yang  mendasar  adalah  bahwa seluruh  aktivitas  BMT  harus  dijalankan berdasarkan  prinsip  muamalah  ekonomi dalam  Islam.  Baitul  Mal  Wat  Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang  isinya  berintikan  bayt  al-mal  wa  at- tamwil  dengan  kegiatan  mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi pengusaha  kecil  bawah  dan  kecil  dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ridwan, 2013).
Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama  yaitu  sebagai  media  penyalur pendayagunaan  harta  ibadah  seperti  zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi  sebagai  institusi  yang  bergerak dibidang  investasi  yang  bersifat  produktif sebagaimana  layaknya  bank.  Pada  fungsi kedua  ini  dapat  dipahami  bahwa  selain
berfungsi  sebagai  lembaga  keuangan, BMT  juga  berfungsi  sebagai  lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan (Soemitra, 2014).
Fungsi  Baitul  Mal  Wat  Tamwil (BMT),  yaitu: pertama ,  mengidentifikasi, memobilisasi,  mengorganisir,  mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan  ekonomi  anggota,  kelompok, usaha  anggota  muamalat  (pokusma)  dan kerjanya; Kedua ,  Mempertinggi  kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional  dan  islami  sehingga  makin utuh  dan  tangguh  menghadapi  tantangan global; Ketiga , Menggalang dan mengorganisir  potensi  masyarakat  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra, 2010).
Selain  itu  BMT  juga  memiliki beberapa peran, diantaranya adalah: pertama :  Menjauhkan  masyarakat  dari praktik  ekonomi  yang  bersifat  non  islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat  tentang  arti  penting  sistem ekonomi  islam.  Hal  ini  bisa  dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara- cara  bertransaksi  yang  islami.  Misalnya ada  bukti  dalam  bertransaksi,  dilarang curang  dalam  menimbang  barang,  jujur terhadap konsumen, dan sebagainya;
Kedua :  Melakukan  pembinaan  dan pendanaan  usaha  kecil.  BMT  harus  harus bersikap  aktif  menjalankan  fungsi  sebagai
lembaga keuangan mikro, misalnya dengan  jalan  pendampingan,  pembinaan, penyuluhan,  dan  pengawasan  terhadap usaha-usaha nasabah;
Ketiga: Melepaskan ketergantungan  pada  rentenir,  masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir  mampu  memenuhi  keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat  lebih  baik,  misalnya  selalu tersedia  dana  setiap  saat,  birokrasi  yang sederhana dan lain sebagainya.
Keempat : Menjaga keadilan ekonomi  masyarakat  dengan  distribusi yang  merata.  Fungsi  BMT  langsung berhadapan  dengan  masyarakat  yang kompleks  dituntut  harus  pandai  bersikap, oleh  karena  itu  langkah-langkah  untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan  skala  prioritas  yang  harus diperhatikan,  misalnya  dalam  masalah pembiayaan,  BMT  harus  memperhatikan kelayakan  usaha  dalam  hal  golongan nasabah  dan  juga  jenis  pembiayaan  yang dilakukan (Huda & Haykal).
B. Hasil Penelitian
Dekomposisi dibuat setelah dilakukan  penelitian  lapangan  melalui indepth  interview kepada  para  responden mengenai permasalahan penyelesaian rentenir  untuk  mengembalikan  fungsi BMT di Tasikmalaya. Atas hasil penelitian
yang  telah  dilakukan  maka  diketahui terdapat  beberapa  masalah  yang  ada  pada masyarakat  yang  terjerat  oleh  rentenir Tasikmalaya  yang  dapat  menghambat BMT  dalam  menjalankan  fungsinya.. Penulis  membagi  menjadi  dua  kategori masalah  yaitu  masalah  dan  solusi.  Berikut adalah  masalah  yang  terjadi  yang  dapat menghambat  BMT  dalam  menjalankan fungsinya  dengan  strategi  penyelesaian rentenir di Tasikmalaya:
Pertama , Masalah Regulasi.
Diantara  masalah  regulasi  yang  ada  yaitu:
1)  Regulasi/  payung  hukum  BMT  tidak terlalu spesifik seperti perbankan; 2) Tidak ada ketegasan pemerintah terhadap rentenir;  3)  Lemahnya  penerapan  sanksi mengenai  masyarakat  yang  melakukan penghimpunan  dana  dari  masyarakat karena  sulitnya  melakukan  identifikasi kasusu  yang harus  menunggu laporan dari masyarakat.
Kedua ,  Masalah  Edukasi.  Diantara masalah  edukasi  yang  ada  yaitu:  1) Lemahnya  edukasi  mengenai  riba  (fiqh riba);  2)  Minimnya  peran  serta  lembaga pendidikan  dalam  melakukan  edukasi mengenai lembaga mikro kepada masyarakat;  3)  Lemahnya  pendidikan formal  masyarakat  terutama  mengenai manajemen keuangan (usaha dan ekonomi rumah tangga)
Ketiga ,Masalah Ekonomi. Diantara masalah  ekonomi  yang  ada  yaitu:  1) Kebutuhan hidup masyarakat yang mendesak;  2)  Ketersediaan  dana  di  BMT tidak  cukup;  3)  Masalah  kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak pro rakyat kecil;  4)  Produk  BMT  yang  kurang inovatif
Keempat ,  Masalah  Lingkungan. Diantara  masalah  lingkungan  yang  ada yaitu:  1)  Ketertarikan/  ikut-ikutan  dengan lingkungan sekitar (pengaruh tetangga); 2) Sangat  mudah  mengakses  rentenir;  3) Tidak  ada  sumber  informasi  mengenai BMT;  4)  Kantor  BMT  biasanya  kecil bahkan tidak dikenal masyarakat.
Dari  rangkaian  masalah  diatas, maka  selanjutnya  penulispun  menawarkan solusi  yang  terbaik  untuk  mengembalikan fungsi  BMT  melalui  strategi  penyelesaian rentenir  di  Tasikmalaya  hasil  indepth interview  kepada  para  responden  pakar. Solusi  yang  ditawarkan  dibagi  menjadi empat bagian.
Pertama , Solusi Regulasi. Diantara solusi  regulasi  yaitu:  1)  Dibutuhkan regulasi yang lebih khusus mengenai BMT seperti perbankan; 2)
Ketegasan pemerintah  dalam  mengatasi  maraknya rentenir termasuk sanksinya; 3)
Pemerintah  desa/  kelurahan  membuat aturan mengenai larangan rentenir.
Kedua ,  Solusi  Edukasi.  Diantatar solusi  edukasi  yaitu:  1)  Sosialisasi  oleh akademisi  dan  majelis  ta`lim  mengenai pentingnya  BMT,  fiqh  riba;  2)  Adanya pelatihan  manajemen  usaha  dan  ekonomi rumah tangga pada masyarakat; 3) Adanya pusat  pendidikan,  konsultasi  usaha  mikro bagi UKM/UMKM : pengelolaan keuangan.
Ketiga ,  Solusi  Ekonomi.  Dinatara solusi  ekonomi  yaitu:  1)  Bantuan  dana bergulir  dari  pemerintah  non  bunga  yang tidak berbelit-belit; 2) Kebijakan Ekonomi pemerintah yang berpihak pada masyarakat  kecil;  3)  Kerjasama  usaha dengan pihak yang telah sukses; 4) Produk BMT lebih bervariasi mengikuti
kebutuhan  pasar,  dengan  tingkat  margin/ bagi hasil yang bersaing.
Keempat , Solusi Lingkungan. Diantara solusi lingkungan  yaitu: 1) Peran serta ketua RT dan RW untuk memberantas rentenir; 2) Perbanyak program pengabdian pada masyarakat dari akademisi  terkait  kesadaran  lingkungan mengenai  bahaya  riba;  3)  Menciptakan/ rekayasa lingkungan Islami.
Dari  uraian  di  atas  maka  model jaringan ANP dalam rangka mengembalikan  fungsi  BMT  melalui strategi penyelesaian rentenir di Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar 2.
Z
Dari  model  jaringan  yang  telah dibuat  pada  gambar  3,  maka  langkah selanjutnya  yaitu  membuat  kuesioner  dan menyebarkannya  kepada  para  responden pakar  untuk  dicari  jawaban  yang  paling menjadi  prioritas  atas  permasalahan  yang sedang diteliti.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan software  super  decision berdasarkan konsensus dari para responden  pakar  maka  diketahui  urutan masalah  edukasi  yang  paling  dominan pada  kategori  masalah  digambarkan  pada gambar 3:

## Gambar 3. Masalah Edukasi
Dari  gambar  3,  maka  dapat diketahui  bahwa  dari  sudut  pandang masalah  edukasi  yang  paling  dominan dalam masalah  rentenir  yang menghambat peran  BMT  di  Tasikmalaya  yaitu “ lemahnya  edukasi  mengenai  riba  (fiqh riba)” .  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat belum  mengetahui  aturan  dalam  agama Islam  tentang  larangan  riba,  sehingga banyak  masyarakat  yang  masih  terlibat
dengan rentenir manakala mereka membutuhkan  dana  untuk  kebutuhan  baik konsumtif  maupun  modal  kerja.  Urutan kedua yang paling dominan yaitu “minimnya peran serta lembaga pendidikan  dalam  melakukan  edukasi mengenai lembaga keuangan mikro kepada  masyarakat” .  Realita  di  lapangan, para  akademisi  yang  kompeten  secara keilmuan  di  bidang  ekonomi  syariah kurang  memberikan  kontribusi  kepada masyarakat dalam hal mengedukasi tentang  adanya  lembaga  keuangan  mikro yang  berbasis  syaiah  khususnya  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat ketika  membutuhkan  dana.  Selanjutnya urutan  ketiga  yaitu “lemahnya pendidikan formal  masyarakat  terutama  mengenai manajemen keuangan (usaha dan ekonomi rumah  tangga) .  Jika  masyarakat  lemah dalam  pengetahuan  manajemen  keuangan, maka  tidak  akan  mempertimbangkan dampak pinjaman modal dari rentenir yang akan  mengganggu  keberlangsungan  usaha dikarenakan beban bunga yang berat. Nilai rater  agreement  yaitu  sebesar  W=  0,603 atau  60,3%  yang  artinya  menunjukkan kesepakatan yang tinggi diantara rsponden dalam menjawab masalah edukasi.
Selanjutnya adalah masalah ekonomi.  Dari  gambar  4  dapat  diketahui bahwa dari sudut pandang masalah edukasi yang  paling  dominan  dalam  masalah
Lemahnya edukasi mengenai riba (fiqh riba) Lemahnya pendidikan formal masyarakat… Minimnya peran serta lembaga pendidikan… 0.34512 0.31233 0.34256 Masalah Edukasi
rentenir  yang  menghambat  peran  BMT  di Tasikmalaya  yaitu “kebutuhan  hidup masyarakat  yang  mendesak” .  Kebutuhan masyarakat  akan  dana  untuk  memenuhi kebutuhannya  baik  konsumtif  maupun produktif sering datang  pada waktu-waktu yang  diluar  dugaan  dan  harus  segera dipenuhi. Tidak memungkinkan mengajukan  pembiayaan  ke  lembaga keuangan  seperti  BMT,  karena  butuh waktu untuk proses pembiayaan, sedangkan kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi  dan  terkadang  jumlahnya  pun tidak  terlalu  besar.  Masalah  ekonomi kedua  adalah “ketersediaan  dana  di  BMT tidak  cukup” .  Kekurangan  likuiditas  yang dialami  BMT  mengakibatkan  lembaga  ini tidak  bisa  melayani  pembiayaan  yang diajukan oleh masyarakat, sehingga dengan terpaksa masyarakat harus mencari penyedia  jasa  pinjaman  dana  yang  cepat seperti  rentenir.  Posisi  yang  ketiga  yaitu “masalah  kebijakan  ekonomi  pemerintah yang  tidak  pro  rakyat  kecil” .  Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  untuk menjaga stabilitas bahkan agar perekonomian  dapat  tumbuh.  Akan  tetapi terkadang  kebijakan  ini  justru  tidak berdampak  positif  pada  rakyat  kecil,  yang menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat  golongan  bawah  semakin berat.  Contohnya  kebijakan  fiscal  seperti
pajak  dan  subsidi.  Terakhir  dari  masalah ekonomi yaitu “produk BMT yang kurang inovatif” .  Beragamnya  jenis  kebutuhan masyarakat  tidak  diikuti  oleh  inovasi- inovasi  produk  yang  ditawarkan  BMT. Masyarakat  menilai  produk  BMT  terlalu kaku  oleh  aturan,  sehingga  mereka  lebih memilih  rentenir  tatkala  membutuhkan dana.  Nilai  rater  agreement  yaitu  sebesar W=  0,709  atau  70,9%  yang  artinya menunjukkan  kesepakatan  yang  tinggi diantara  responden  dalam  menjawab masalah ekonomi.

## Gambar 4: Masalah Ekonomi
Masalah yang ketiga adalah masalah lingkungan. Pada gambar 5 dapat dilihat  bahwa  dari  sudut  pandang  masalah lingkungan  yang  paling  dominan  dalam masalah  rentenir  yang  menghambat  peran BMT di Tasikmalaya yaitu “sangat mudah mengakses rentenir” .  Para  pelaku  rentenir yang  menyediakan  pinjaman  dana  mudah sekali diakses oleh masyarakat, tanpa perlu mendatangi mereka dimana mereka berada, akan tetapi justru renternirlah yang akan  mendatangi  masyarakat.  Kemudahan
Kebutuhan hidup masyarakat yang… Ketersediaan dana di BMT tidak cukup Masalah kebijakan ekonomi pemerintah… Produk BMT yang kurang inovatif 0.31032 0.26165 0.25657 0.17146 Masalah Ekonomi
ini  menjadi  alasan  yang  paling  kuat masyarakat lebih memilih rentenir manakala  membutuhkan  dana  yang  cepat dan  tidak  banyak  persyaratan  asalkan masyarakat  siap  dengan  bunga  pinjaman yang  ditentukan.  Masalah  kedua  yang paling  dominan  dari  masalah  lingkungan adalah “tidak  ada  sumber  informasi mengenai  BMT” .  Minimnya  informasi yang diterima masyarakat tentang
keberadaan
informasi membuat
keberadaan  BMT  tidak  dapat  diketahui oleh  masyarakat.  Hal  ini  juga  menjadi penyebab masyarakat menjadi kebingungan manakala membutuhkan akses pembiayaan kepada lembaga keuangan  mikro  yang  formal  dan  sesuai prinsip syariah seperti BMT. Urutan ketiga dari  masalah  lingkungan  yaitu “kantor BMT  biasanya  kecil  bahkan  tidak  dikenal masyarakat” .  Ukuran  kantor  yang  tidak besar menjadikan BMT  tidak dikenal  oleh masyarakat. Physical evidence yang kurang  baik  ini  membuat  BMT  kurang diminati  oleh  masyarakat  bahkan  tidak dikenal  keberadaannya, padahal  ini adalah hal yang penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan  dan  kepuasan  konsumen terhadap  BMT.  Terakhir  yang  menjadi faktor dominan dalam masalah lingkungan adalah “ketertarikan  atau  ikut-ikutan dengan  lingkungan  sekitar  (pengaruh tetangga)” .  Kuatnya  faktor  lingkungan
seperti  tetangga  bisa  menjadi  penyebab masyarakat harus berurusan dengan rentenir,  hal  ini  bisa  terjadi  karena  salah memilih  pergaulan  dengan  tetangga.  Nilai rater  agreement  yaitu  sebesar  W=  0,709 atau  70,9%  yang  artinya  menunjukkan kesepakatan yang tinggi diantara responden  dalam  menjawab  masalah lingkungan.

## Gambar 5. Masalah Lingkungan
Masalah terakhir yang menyebabkan  maraknya  rentenir  yang mengakibatkan berkurangnya fungsi  BMT di  Tasikmalaya  adalah  masalah  regulasi. Yang  paling  dominan  dari  masalah regulasi  adalah “tidak  ada  ketegasan pemerintah  terhadap  renternir” .  Pelaku rentenir  bebas  melakukan  kegiatannya meskipun  melanggar  aturan.  Itu  semua terjadi  karena  tidak  ada  ketegasan  bagi para  pelaku  rentenir.  secara  leluasa rentenir  masuk  dari  satu  daerah  ke  daerah yang lain mencari masyarakat yang sedang membutuhkan  dana  pinjamna  dengan bunga yang besar dan rentenir tidak segan- segan mengambil tindakan seperti menyita jaminan  manakalah  masyarakat  tidak
0.00000 0.05000 0.10000 0.15000 0.20000 0.25000 0.30000 0.35000 Kantor BMT biasanya kecil bahkan tidak dikenal masyarakat Ketertarikan / ikut-ikutan dengan lingkungan sekitar (pengaruh tetangga)
Sangat mudah mengakses rentenir Tidak ada sumber informasi mengenai BMT 0.21626 0.20046 0.32250 0.26078 Masalah  Lingkungan
mampu  membayar  hutangnya.  Masalah regulasi  yang  kedua  adalah “lemahnya penerapan  sanksi  mengenai  masyarakat yang  melakukan  penghimpunan  dana  dari masyarakat  karena  sulitnya  melakukan identifikasi  kasus  yang  harus  menunggu laporan  dari  masyarakat” .  Maksud  dari masalah  ini  adalah,  masyarakat  di  suatu daerah  kurang  memiliki  rasa  peduli terhadap  maraknya  praktek  rentenir  yang meresahkan sebagian masyarakat lain yang terjerat  rentenir,  sehingga  seolah-olah tidak  terjadi  apa-apa  di  tengah-tengah masyarakat.  Kondisi  ini  menyulitkan  para penegak hukum memberikan sanksi kepada  para  pelaku  rentenir.  masalah regulasi terakhir adalah “regulasi/ payung hukum  BMT  tidak  terlalu  spesifik  seperti perbankan” . Aktivitas perekonomian
masyarakat pada sektor menengah kebawah  cukup  pesat,  sehingga  disini sebetulnya  peran  BMT  sangat  diperlukan. Akan  tetapi  karena  keterbatasan  yang dimiliki BMT terkait payung hukum, maka BMT ini tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi termasuk didalamnya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Lain halnya dengan perbankan, aturannya lebih lengkap.  Nilai rater  agreement  yaitu  sebesar  W=  0,611 atau  61,1%  yang  artinya  menunjukkan kesepakatan yang tinggi diantara
responden  dalam  menjawab  masalah regulasi.

## Gambar 6. Masalah Regulasi
Setelah  mengetahui  permasalahan, maka  diketahui  pula  solusi-solusi  dalam rangka mengembalikan fungsi BMT melalui  strataegi  penyelesaian  rentenir  di Tasikmalaya. Solusi pertama adalah solusi edukasi. Adapun urutan dari solusi edukasi dapat dilihat pada gambar 7:

## Gambar 7. Solusi Edukasi
Dari  gambar  7  dapat  diketahui solusi  edukasi  yang  paling  dominan  yaitu “sosialisasi  oleh  akademisi  dan  majelis ta`lim  mengenai  pentingnya  BMT  ,  fiqh riba” .    Akademisi  seperti  dosen  harus melakukan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  untuk  memberikan  edukasi mengenai  BMT  mulai  dari  fungsi,  peran dan tujuan kehadirannya bahkan
Lemahnya penerapan… Regulasi/ payung… Tidak ada ketegasan… 0.36031 0.24978 0.38991 MASALAH REGULASI
Adanya pelatihan… Adanya pusat… Sosialisasi oleh… 0.34127 0.26395 0.39478 SOLUSI EDUKASI
menunjukkan  keberadaan  kantor-kantor BMT. Dalam pelaksanaannya bisa bekerjasama  dengan  BMT-BMT  yang  ada di  Tasikmalaya.  Selain  itu,  peran  `alim ulama  atau  ustad  pun  diperlukan  terkait solusi  edukasi.  Tema-tema  ceramah  di pengajian  atau  pada  khutbah  jum`at  bisa mengangkat  tema  tentang  fiqh  riba. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki  literasi  yang  cukup  mengenai BMT  dan  fiqh  riba,  sehingga  manakala mereka  dihadapkan  dengan  kebutuhan dana,  maka  akan  menghubungi  BMT meskipun akses ke  rentenir mudah. Solusi kedua adalah “adanya pelatihan manajemen  usaha  dan  ekonomi  rumah tangga  pada  masyarakat” .  Kegagalan dalam  mengelola  usaha  dan  keuangan membuat  masyarakat  terus  mengalami kerugian  dalam  menjalankan  usahanya. Salah  satu  penyebab  dari  kondisi  ini adalah  bercampurnya  keuangan  usaha dengan  kelauarga  yang  mengakibatkan modal usaha tergerus, sehingga harus terus menambah modalnya dan jalan pintas yang mereka  lakukan  adalah  melalui  rentenir. Oleh  karena  itu  pelatihan  menajamen usaha  termasuk  manajemena  keuangan keluarga menjadi salah satu solusi dominan  yang  memungkinan  dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut, sehingga usaha yang dijalankan akan terus berkembang  bahkan  maju  karena  mampu
mengelolanya dengan baik. Solusi terakhir adalah “adanya pusat pendidikan, konsultasi usaha mikro bagi
UKM/UMKM:pengelolaan keuangan” . Artinya, setelah diberikan pelatihan manajemen  usaha,  maka  perlu  dilakukan pendampingan,  agar  pelaku  usaha  dengan mudah berkonsultasi manakala mengalami suatu  masalah  karena  dapat  diatasi  sedini mungkin.  Nilai  rater  agreement  yaitu sebesar W= 0,611 atau 61,1% yang artinya menunjukkan  kesepakatan  yang  tinggi diantara responden dalam menjawab solusi edukasi.
Solusi  yang  kedua  adalah  solusi ekonomi.  Terdapat  empat  solusi  ekonomi yang paling dominan sebagaimana terdapat  pada  gambar  8,  dan  yang  paling dominan  dari  keempat  solusi  tersebut menurut  responden  adalah “bantuan dana bergulir  dari  pemerintah  non  bunga  yang tidak berbelit-belit” . Bantuan yang bersifat produktif bagi kemajuan ekonomi masyarakat bawah diharapkan dapat menjadi  solusi  untuk  keberlangsungan usaha, disertai dengan pendampingan yang lebih  baik  karena  bantuan  ini  untuk menaikkan kondisi perekonomian masyarakat bawah. Dengan adanya pendampingan yang lebih ketat, non bunga serta  prosedur  yang  lebih  simpel,  maka bantuan  ini  akan  terus  bergulir  bagi masyarakat  yang  lainnya.  Solusi  ekonomi
kedua adalah “kebijakan ekonomi pemerintah yang berpihak pada masyarakat  kecil”. Solusi  ini  berkaitan dengan  kebijakan-kebijakan  fiskal  seperti pajak  dan  subsidi.  Kebijakan  pajak  yang dikeluarkan pemerintah selain memberikan efek  positif  pada  perekonomian  secara nasional,  akan  tetapi  berdampak  negatif pada  masyarakat  bawah,  karena  dengan kebijakan  pajak  yang  dinaikkan  maka kebutuhan hidup masyarakat menjadi tidak dapat  terpenuhi  karena  tidak  diimbangi oleh  pendapatan  yang  meningkat.  Selain itu  subsidi  harus  lebih  diprioritaskan  bagi masyarakat  bawah,  demi  mengurangi beban  hidup  masyarakat.  Solusi  ketiga adalah “kerjasama  usaha  dengan  pihak yang  telah  sukses” .  Para  pelaku  usaha kecil  dan  mikro  serta  berpenghasilan rendah,  harus  melakukan  studi  banding bahkan bekerja sama dengan pelaku usaha yang  sudah  sukses,  agar  bisa  mempelajari di  bidang  produksi  maupun  pemasaran. Solusi  terahir  adalah “produk  BMT  lebih
bervariasi  mengikuti  kebutuhan  pasar dengan  tingkat  margin/  bagi  hasil  yang kompetitif” .  Kebutuhan  masyarakat  yang beragam  tidak  bisa  diberikan  skema pembiayaan  yang  sama,  perlu  disiapkan pola pembiayaan yang bersifat kondisional menyesuaikan  kebutuhan  pasar  yang margin  dan  bagi  hasilnya  lebih  menarik atau  ringan.  Nilai  rater  agreement  yaitu
sebesar W= 0,706 atau 70,6% yang artinya menunjukkan  kesepakatan  yang  tinggi diantara responden dalam menjawab solusi ekonomi.
Gambar 8. Solusi Ekonomi Solusi berikutnya untuk mengembalikan  fungsi  BMT  melalui strategi penyelesaian rentenir di Tasikmalaya  adalah  solusi  lingkungan, dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini:

## Gambar 9. Solusi Lingkungan
Solusi yang paling dominan menurut  responden  adalah “peran  ketua RT dan RW untuk memberantas rentenir” . Aparatur  pemerintah  ini  yang  langsung tahu  kondisi  di  lapangan,  sehingga  yang paling  memungkinkan  berperan  langsung menyelesaikan permasalahan rentenir, mulai  dari  memberikan  himbauan  secara lisan  maupun  tulisan  kepada  masyarakat
0.28605 0.28025
0.22533 0.20836
0.00000 0.10000 0.20000 0.30000 0.40000
1

## Solusi Ekonomi
Produk BMT lebih bervariasi mengikuti kebutuhan pasar, dengan tingkat margin/ bagi hasil yang bersaing
0.35064 0.37183 0.27753
Solusi Lingkungan
untuk menghindari rentenir, bahkan memikirkan  solusinya  ketika  masyarakat tidak  menggunakan  jasa  rentenir  ketika sedang  membutuhkan  dana.  Selain  itu, mengajak  seluruh  warga  untuk  bersama- sama  “memerangi”  rentenir  supaya  tidak masuk  ke  lingkungan  masyarakat.  Solusi kedua yang dominan adalah
“menciptakan/ rekayasa lingkungan Islami” . Upaya untuk membangun lingkungan  yang  Islami  dapat  dilakukan dengan  cara  menumbuhkan  kegiatan- kegiatan keislaman ataupun memanfaatkan potensi  yang  telah  hadir  di  masyarakat. Interaksi antar masyarakat dengan tetangga harus secara Islami, penyelesaian konflik,  musyawarah  mufakat  yang  sesuai dengan aturan Islam senantiasa diterapkan. Solusi ketiga dari solusi lingkungan adalah “Perbanyak  program  pengabdian  kepada masyarakat dari akademisi terkait kesadaran  lingkungan  mengenai  bahaya riba” .  Para  akademisi  seperti  dosen menyampaikan  materi-materi  tentang  fiqh riba dalam kegiatan pengabdian masyarakat,  sehingga  literasi  masyarakat menjadi  bertambah  dan  ada  perubahan  ke arah yang lebih baik. Nilai rater agreement yaitu  sebesar  W=  0,601  atau  60,1%  yang artinya  menunjukkan  kesepakatan  yang tinggi diantara responden dalam menjawab solusi lingkungan.
Solusi terakhir untuk mengembalikan  fungsi  BMT  melalui strategi penyelesaian rentenir di Tasikmalaya adalah solusi regulasi. Berikut dibawah ini adalah gambar urutan dari solusi regulasi yang paling dominan:

## Gambar 10. Solusi Regulasi
Solusi yang paling dominan menurut  responden  adalah “ketegasan pemerintah  dalam  mengatasi  maraknya rentenir  termasuk  sanksinya” .  Pemerintah harus  tegas  mengatasi  rentenir  dan memberikan  sanksi  yang  wajar,  karena perilaku  para  rentenir  sudah  meresahkan masyarakat bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan harta bendanya  karena  terlilit  hutang  rentenir. Buat  aturan  yang  lebih  spesifik  agar tindakan  “perlawanan”  terhadap  rentinir yang dilakukan oleh aparat yang berwenang  tidak  menyalahi  aturan.  Solusi kedua  adalah “dibutuhkan  regulasi  yang lebih  khusus  mengenai  BMT  seperti perbankan” .  Aturan  BMT  yang  sama dengan perbankan, akan membuat langkah BMT  semakin  leluasa,  seperti  koneksi
Dibutuhkan regulasi yang lebih khusus… Ketegasan pemerintah dalam mengatasi… Pemerintah desa/ kelurahan membuat… 0.31838 0.40447 0.27716 SOLUSI REGULASI
yang  terhubung  dengan  sistem  IT  antar BMT,  memungkinkan  BMT  bisa  lebih berkembang  melakukan  kerjasama  antar BMT  sehingga  dapat  sharing  informasi dan  yang  lainnya.  Solusi  terakhir  dari solusi  regulasi  adalah “Pemerintah  desa/ kelurahan  membuat  aturan  mengenai larangan  rentenir” .  Ketika  aturan  secara tertulis  dari  pemerintah  pusat  sudah  jelas mengenai  penyelesaian  rentenir,  maka pemerintah  daerah  akan  lebih  memiliki dasar  kebijakan  dalam  mengatasi  masalah rentenir  dilapangan,  sehingga  penegakan hukum  akan  lebih  adil  dan  tidak menimbulkan kekisruhan antar kepentingan  baik  itu  rentenirnya  atau masyarakat  yang  terjerat  rentenir.  hal  ini tentunya  harus  harus  disinergikan  dengan masyarakat  RT,  RW  serta  masyarakat setempat.  Nilai  rater  agreement  yaitu sebesar W= 0,613 atau 61,3% yang artinya menunjukkan  kesepakatan  yang  tinggi diantara responden dalam menjawab solusi regulasi

## III. Simpulan
Masalah-masalah  rentenir  yang  dapat menyebabkan  terhambatnya  pelaksanaan fungsi  BMT  diantaranya:  a)  masalah edukasi yaitu “lemahnya edukasi mengenai riba  (fiqh  riba)”,  “Lemahnya  pendidikan formal  masyarakat  terutama  mengenai manajemen keuangan (usaha dan ekonomi
rumah  tangga)”,  dan    “Minimnya  peran serta lembaga pendidikan dalam melakukan  edukasi  mengenai  lembaga mikro  kepada  masyarakat”,  b)  masalah ekonomi yaitu: “Kebutuhan hidup masyarakat yang mendesak”, Ketersediaan dana  di  BMT  tidak  cukup”,  Masalah kebijakan  ekonomi  pemerintah  yang  tidak pro rakyat kecil”, dan “Produk BMT yang kurang  inovatif”,  c)  masalah  lingkungan yaitu: “Kantor BMT biasanya kecil bahkan tidak dikenal  masyarakat”, “Ketertarikan / ikut-ikutan  dengan  lingkungan  sekitar (pengaruh  tetangga)”,  “Sangat  mudah mengakses  rentenir”,  dan  “Tidak  ada sumber  informasi  mengenai  BMT“,  d) masalah regulasi d) masalah regulasi yaitu: “Lemahnya  penerapan  sanksi  mengenai masyarakat yang melakukan penghimpunan  dana  dari  masyarakat karena  sulitnya  melakukan  identifikasi kasusu  yang  harus  menunggu  laporan  dari masyarakat”,  “Regulasi/  payung  hukum BMT tidak terlalu spesifik seperti perbankan”, “Tidak ada ketegasan pemerintah terhadap rentenir”
Solusi-solusi  untuk  mengembalikan fungsi  BMT  melalui  strategi  penyelesain rentenir  diantaranya:  a)  solusi  edukasi yaitu:  “Adanya  pelatihan  manajemen usaha  dan  ekonomi    rumah  tangga  pada masyarakat”,  “Adanya  pusat  pendidikan, konsultasi usaha mikro bagi
UKM/UMKM:  pengelolaan  keuangan” dan  “Sosialisasi  oleh  akademisi  dan majelis ta`lim mengenai  pentingnya BMT, fiqh  riba”.  b)  solusi  ekonomi  yaitu: “Bantuan  dana  bergulir  dari  pemerintah non  bunga  yang  tidak  berbelit-belit”, “Kebijakan  Ekonomi  pemerintah  yang berpihak pada masyarakat kecil”,
“Kerjasama usaha dengan pihak yang telah sukses”,  dan  “Produk  BMT  lebih bervariasi  mengikuti  kebutuhan  pasar, dengan  tingkat  margin/  bagi  hasil  yang bersaing”.  c)  solusi  lingkungan  yaitu: “Menciptakan/ rekayasa lingkungan Islami”,  “Peran  serta  ketua  RT  dan  RW untuk memberantas rentenir”, dan
“Perbanyak  program  pengabdian  pada masyarakat dari akademisi terkait kesadaran  lingkungan  mengenai  bahaya riba”. d) solusi regulasi yaitu: “Dibutuhkan regulasi yang lebih khusus mengenai BMT seperti perbankan”,
“Ketegasan pemerintah  dalam  mengatasi  maraknya rentenir termasuk sanksinya”, dan “Pemerintah  desa/  kelurahan  membuat aturan mengenai larangan rentenir”.

## Bibliograpy
Ascarya. (2005). Analytic Network
Process  (ANP):  Pendekatan  Baru
Studi  Kualitatif . Pusat  Pendidikan dan  Studi  Kebanksentralan.  Bank Indonesia.
Ascarya.    (2011).  The  Persistence  of  Low Profit  and  Loss  Sharing  Financing in  Islamic  Banking:  The  Case  of Indonesia. Review  of  Indonesian economic  and  business  studies . LIPI Economic Research Center, 1. Ascarya & Yumanita, D. (2010).
Determinan dan Persistensi Margin
Perbankan Konvensional dan Syariah  di  Indonesia. working paper  series No.WP/10/04.  Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
Firmansyah, H.M. (2019). Rentenir Berkedok  Koperasi Marak  di Tasikmalaya .
Htpps://mediadesa.id/rentenir- berkedok-koperasi-marak-di- tasikmalaya/
Hidayah,  Naning  Nur.  (2018). Infaq Sebagai  Program  Pengurangan Ketergantungan Masyarakat Terhadap  Rentenir  (Studi  Kasus Pada  Baznas  Kabupaten  Ngawi) . Skripsi.  UIN  Sunan  Kalijaga. Jogjakarta
Huda,  Nurul  &  Muhammad  Haykal.
(2010)  Lembaga  Keuangan  Islam.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup.
Kabar  Priangan.  (2018)  .Pedagang  Kecil dan  Ibu  Rumah  Tangga  Banyak Terbelit
Rentenir.
https://www.kabarpriangan.co.id/p edagang-kecil-dan-ibu-rumah- tangga-banyak-terbelit-rentenir/
Mujaddidi,  Ahmad  Shibghatullah.  (2017).
Peran  Strategis  BAyt  Al-Mal  Wa Al-Tamwil Dalam
Mengatasi Prektek  Rentenir  :  Studi  BMT  NU Jawa Timur . Tesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Nurjamil,  Nanang.  (2018). Disinyalir Praktek  Rentenir  Makin  Menjamur
di Kota Tasik . http://www.tasikzone.com/disinyali r-praktek-rentenir-makin-
menjamur-di-kota-tasik/
Ramadhan, Syahrul.
(2017). Pengorganisasian  Ibu-Ibu  Jamaah Aisyiyah Dalam Pengentasan Masyarakat dari Belenggu
Rentenir  di  Kelurahan  Kalijudan
Surabaya .  Jurnal  Tajdida.  Vol.  15
No. 1, Juni 2017 Ridwan, Ahmad Hasan. (2013).
Manajemen Baitul Mal wa Tamwil .
Pustaka Setia. Bandung.
Soemitra,  Andri.  (2014). Bank  dan
Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:
Kencana
_______.  (2010). Bank  dan  Lembaga
Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana
Varghese,  Adel.  (2013). Cooperative-
Moneylender Linkkage as an
Alternativer  to  Bank  Competition in  Rural  Credit  Markets .  Source: Oxford  Economic  Papers,  57  (2). Published  by:  Oxford  University Press Stable.
Widodo,  Hertanto  Ak,  dkk.  (2000).
Panduan Praktis Operasional Baitul
Mal Wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet ke-2