Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## COMPARATIVE STUDY OF RESPONSIBILITY OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN CONCEPT POSITIVE LAW AND MINANGKABAU TRADITIONAL LAW

## STUDI KOMPARATIF UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KONSEP HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU 
Azriadi 1 , Mahlil Adriaman 2
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi.
* e-mail: azriadi01@gmail.com 1 e-mail: mahliladriaman@gmail.com 2

## Abstrak
Domestic  Violence  (KDRT)  is  a  form  of  crime  in  the  domestic  sphere;  the  data on  domestic violence is increasingly worrying and tends to be out of control. Based on the Records of Violence against Women (CATAHU) in 2019; there were 431,471 cases of violence against women and it has been  escalated  up  to  693%  since  2008  which  was  only  54,425  cases.  The  effort  to  overcome  and handle  domestic  violence  is  carried  out  by  formulating  various  kinds  of  laws  and  regulations, creating structural and non-structural institutions that handle domestic violence cases, but in reality acts of violence continue to increase. In West Sumatra, Minangkabau customary law  is prevailed as a  law  that  is  admited  by  the  constitution.  In  fact  domestic  violence  in  Minangkabau  society  is  a common  problem.  In  handling  and  overcoming  domestic  violence,  positive  law  and  Minangkabau customary law have their own ways. From the data of national statistics agency of indoensia (BPS) in  2019,  West  Sumatra  was  not  classified  as  the  10  highest  occurrences  of  domestic  violence  in Indonesia. Based on this phenomenon, it is very interesting to study and to be compared of the effort to overcome domestic violence based on the concepts of Positive Law and Minangkabau Customary Law. This study uses a normative approach, namely examining library materials or secondary data consisting  of  primary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of  Positive  Law research  in  overcoming  domestic  violence  focus  on  handling  by  applying  the  law  with  maximum punishment  (repressive),  by  providing  education  to  the  community  that  is  directed  and  well programmed  (preventive),  even  if  domestic  violence  occurs  then  efforts  are  made  (pre-emptive)  so that the impact or the consequences are not significant. While Minangkabau customary law is more of  a  preventive  effort,  namely  before  the  occurrence  of  domestic  violence  and  the  application  of Minangkabau  customary  law  is  carried  out  in  stages  based  on  the  proverb  Bajanjang  Naik Batanggo Turun.
Keywords: Comparison; Violence; Minangkabau Customs; Positive Law.

## Abtrak
Kekerasn Dalam Rumah Tangga (KDRT) salahsatu bentuk kejahatan dalam ranah domestik, data  KDRT  semakin  menghawatirkan  dan  cendrung  tidak  terkendali.  Berdasarkan  Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), pada 2019 kekerasan terhadap perempuan sebanyak 431.471  kasus,  meningkat  693%  dari  2008  yang  hanya  54.425  kasus.  Upaya  penaggulangan  nan penanganan  tindak  KDRT  dilakukan  dengan  merumuskan  berbagai  macam  aturan  perundang  - undangan, membuat lembaga-lebaga struktural dan non struktural yang menangani perkara KDRT, namun pada kenyataannya tindak kekerasan itu terus meningkat. Di Sumatera Barat hidup Hukum Adat  Minangkabau  sebagai  hukum  yang  diakui  keberadaannya  oleh  konstitusi,  KDRT  dalam masyarakat  Minangkabau  adalah  permasalahan  yang  umum  terjadi,  dalam  penangan  dan
 Naskah diterima: 15 Desember 2020, direvisi: 17 September 2021, disetujui untuk terbit: 22 September 2021 Doi: 10.3376/jch.v7i1.319
penanggulangan KDRT Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau memiliki cara sendiri-sendi. Dari data BPS 2019 Sumatera Barat termasuk daerah yang tidak tergolong 10 tertinggi terjadinya KDRT  di  Indonesia,  tentu  ini  menarik  untuk  di  kaji  dan  diperbandingkan  upaya  penanggulangan KDRT  konsep  Hukum  Positif  dan  Hukum  Adat  Minangkabau.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif  yaitu  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  Hukum  Positif  dalam  penanggulangan KDRT  menitik  beratkan  kepada  penanganan  dengan  penerapan  hukum  dengan    penghukuman secara maksimal (Represif), dengan jalan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terarah dan terprogram  secara  baik  (Preventif),  kalaupun  terjadi  KDRT  maka  dilakukannya  upaya  (Preemtif) sehingga  dampak  atau  akibat  yang  ditimbulkan  tidak  siknifikan.  Sementara  hukum  Adat Minangkabau lebih kepada upaya Preventif yaitu sebelum terjadinya KDRT dan penerapan hukum Adat  Minangkabaunya  di  laksanakan  secaraa  bertingkat  yang  dasarkan  kepada  pribahasa Bajanjang Naik Batanggo Turun.
Kata Kunci: Perbandingan; Kekerasan; Adat Minangkabau; Hukum Positif.

## PENDAHULUAN
Perempuan  sebagai  salahsatu  kunci keberadaan  suatu  peradapan  karena  dari seorang  perempuanlah  akan  melahirkan generasi  penerus  peradapan,  oleh  karena itu generasi baik tentunya dilahirkan oleh seorang  perempuan  yang  baik.  Baiknya seorang  perempuan  tentunya  didukung oleh  perimbangan  antara  perlakuan  dan pandangan  lingkungannya,  kemampuan atau  itelektualitasnya  secara  individu  dan aturan-aturan yang dapat memberikan nya ruang untuk dapat menjadi seorang baik.
Sebagai  negara  hukum  Indonesia memberikan jaminan perlindungan
terhadap  keberadaan  perempuan  melalui peraturan perundang-undangan, pada tahun  1984  Indonesia  meratifikasi  hasil konfensi Convention  on  the  Elimination of  all  Forms  of  Discrimination  Against Women (CEDAW)  dengan  melahirkan Undang-undang  Nomor  7  tahun  1984 tentang Pengesahan  Konvensi  Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap  Wanita  ( Convention  On  The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women ), selanjutnya perlindungan dilanjutkan
dengan  munculnya  Undang-undang  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, selanjutnya  Undang-undang  21  tahun 2007  tentang  Perdagangan  Manusia selanjutnya  adanya  Undang-undang  23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semua peraturan di atas sebagian objek aturannya adalah perempuan dan bagaimana perlindungan terhadap perempuan.
Cukup banyak nya aturan di atas pada kenyataannya keberadaan perempuan baik dalam  lingkungan  masyarakat  umum maupun  lingkungan  domestiknya  di rumahtangga mengalami perlakukan yang senyatanya  tidak  berimbang  dengan banyaknya  aturan  dan  harapan  yang tertompang oleh pembuat undang-undang. Jika  dilihat  dari  data  secara  nasional perlakukan yang tidak seharusnya didapatkan  oleh  seorang  perempuan  baik dalam  lingkungan  secara  umum  maupun dalam  rumah  tangga  meningkat  secara signifikan, jumlah kekerasan terhadap perempuan yang  dilaporkan  di Indonesia  cenderung  meningkat  dalam kurun  waktu  11  tahun.  Berdasarkan Catatan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan
(CATAHU), pada 2019 kekerasan
terhadap  perempuan  sebanyak  431.471 kasus.  Angka  ini  meningkat  693%  dari 2008 yang hanya 54.425 kasus
(databoks.katadata.co.id).  Tidak  berbeda
Jika  dilihat  dari  data  Komisi  Nasional Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2019 Tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan  yang  terdiri  dari  421.752 kasus  bersumber  dari  data  kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus  yang  ditangani  lembaga  mitra pengada  layanan  yang  tersebar  sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR),  unit yang  sengaja  dibentuk  oleh  Komnas Perempuan  untuk  menerima  pengaduan korban  yang  datang  langsung  maupun menelepon  ke  Komnas  Perempuan.  Dari
1419 pengaduan tersebut, 1.277
merupakan  kasus  berbasis  gender  dan tidak  berbasis  gender  142  kasus.  Data kekerasan  yang  dilaporkan  mengalami peningkatan  signifikan  sepanjang  lima tahun terakhir (komnasperempuan, 2020).
Kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT) adalah Permasalahan yang kerap terjadi  dalam  wadah  rumah  tangga. Bentuk yang paling umum dari kekerasan rumah  tangga  adalah  penganiayaan  orang tua  terhadap  anak,  penganiayaan  suami yang  dilakukan  oleh  istri,  tetapi  ada  pula penganiayaan  istri  terhadap  suami  atau anak kepada orang tuannya. (Basri: 2018)
Data  nasional  per  provinsi  tindak KDRT tahun 2019 maka kasus KDRT 10 besar  tertinggi  dipegang  oleh  profinsi Jawa  Barat  1.459  kasus,  Jawa  Timur 1.455  kasus,  Banten  918  kasus,  Sulawesi
Selatan 879 kasus, DKI Jakarta 820 kasus, Nusa  Tenggara  Barat  437  kasus,  Jawa Tengah  402  kasus,  Kalimantan  Timur 307,  Lampung  253  kasus,  Sulawesi Tenggara  222  kasus.  (databoks.katadata, 2020)
Dari data di atas tentunya menjadihal sangat  prinsip  kita  melihat  bahwa  konsep perlindungan  hukum  positif  Indonesia terhadap  perempuan  terutama  dalam ranah  personal  dapat  dikatakan  tidak mampu menjawab dan memberikan solusi persoalan  yang  dihadapi  perempuan  hari ini  bahkan  kedepannya,  sehingga  sangat dibutuhkan  aturan  dan  formulasi  baru sehingga  dapat  menjawab  persoalan terhadap perempuan ini.
Selain  aturan  tertulis  yang  diadakan oleh  penguasa,  pada  masyarat  Indonesia juga hidup aturan yang tidak tertulis yang sifatnya  berdasarkan  pada  adat  kebiasaan masyarakat  setempat  atau  yang  biasa disebut hukum adat atau hukum kebiasaan.  Pada  dasarnya  hukum  adat atau  kebiasaan  ini  telah  ada  semenjak dahulu  kala  sehingga  keberadaan  hukum ini sangat mendarah daging bagi sebagian besar  masyarakat  di  Indonesia.  Hukum Adat  Minangkabau  sebagai  salah  satu hukum  adat  atau  kebiasaan  yang  sampai hari  ini  masih  dipakai  dan  dipertahankan oleh  masyarakat  Adat  Minangkabau dimana  hukum  ini  juga  mengatur  segala sesuatu  prilaku  masyarakatnya  yang didasarkan kepada prinsip dasarnya “ Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah, Syarak mangato, Adat mamakai, Alam takambang jadi guru ”.
Sebagai  bagian  dari  masyarakat Indonesia tentu permasalahan yang ada di
dalam  masyarakat  adat  minangkabau tidak  akan  berbeda  dengan  masyarakat pada  umumnya  termasuk  masalah  yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan  dalam  lingkup  rumah  tangga, pandangan hukum positif dan hukum adat mianagkabau tentang
pentingnya perlindungan  terhadap  perempuan  pada dasarnya  sama  namun  ketika  salah  satu hukum  yang  ada  dirasa  senyatanya  tidak dapat  memecah  kebuntuan  tentu  hurus ada  upaya  mencari  solusi  terbaik  dengan menemukan  yang  baik  dari  yang  terbaik dalam  bentuk  perbandingan  hukum,  hal ini  akan  semakin  kuat  bilamana  dari  data BPS  di  atas  Sumatera  Barat  tidak termasuk  10  besar  kasus  KDRT  sehingga sangat  beralasan  untuk  melakukan  kajian bagaimana upaya hukum Adat
Minangkabau menanggulangi KDRT.
Dari  latar  belakang  di  atas  maka peneliti  sangat  tertarik  untuk  melakukan kajian/  penelitian  perbandingan  antara Hukum  Positif  dengan  Hukum  Adat Minangkabau.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan  dan  melakukan  analisis bahan  hukum  dengan  menggunakan pendekatan  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian di  dibandingkan  dan  ditarik  suatu
kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan masalah yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penanggulangan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Konsep Hukum Positif
Dalam  konsep  hukum  positif  yang diberlakukan  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia maka terkait kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak beranjak  dari  kehadiran  undang-undang sebagai  alat  utama  untuk  menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat,  baik  itu  masyarakat  secara umum  maupun masyarakat  secara  khusus yaitu  ruang  domestik  rumah  tangga. Berkaitan  dengan  terjadinya  kegaduhan dalam  ruang  domestik atau  rumah tangga maka  negara  berupaya  meredam  upaya pelanggaran/ataupun  terjadinya  kejahatan dengan melahirkan undang-undang diantaranya  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1984  tentang  Ratifikasi  hasil konvensi
CEDAW penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, selanjutnya  lahir  Undang-undang  Nomor 21  Tahun  2007  tentang  perdagangan manusia, lahirnya Undang-undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT).
Sejalan dengan teori penanggulangan sebagai  mana  telah  diterangkan  di  awal maka  dalam  konteks  hukum  positif  ini dipahami  sebagai  upaya penal, dimana caraini  dengan  menggunakan  segala instrumen  hukum  positif  yang  ada,  baik itu  upaya  melalui  pembuatan  peraturan Perundang-undangan,  Membuat  lembaga-
lembaga  pendukung,  mengoptimalkan peran serta masyarakat apakah itu bersifat edukasi,  pelibatan  secara  langsung  dan sebagainya.
Tingginya intensitas kekerasan rumah tangga  yang  tergambar  dalam  latar belakang sehingga menjadi masalah sosial yang  sangat  komplit  maka  dibutuhkan perhatian  yang  khusus  baik  itu  dari pemerintahan  maupun  masyarakat  secara luas  terlebih  karena  KDRT  berakibat rusaknya  sendi-sendi  kehidupan  sosial masyarakat  mengingat  keluarga  adalah lingkungan  pembentuk  masyarakat  yang lebih luas.
Kekerasan  yang  terjadi  di  lingkup rumah  tangga  berakibat  penderitaan  yang tidak  hanya  dialami  oleh  istri  saja  tetapi juga  anakanaknya.  Dampak  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  istri (Richard Sianturi, 2017) adalah:
1. Terus  menerus  mengalami  ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya  diri,  hilang  kemampuan untuk  bertindak  dan  rasa  tidak berdaya.
2. Kematian  akibat  kekerasan  fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
3. Trauma  fisik  berat:  memar  berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma  fisik  dalam  kehamilan  yang berisiko terhadap ibu dan janin.
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga  terus  menerus  dan  tidak mudah  percaya  kepada  orang  lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat.
8. Selain  itu  dampak  ini  juga  dirasakan oleh anak dan masyarakat. Berbagai  peristiwa  kekerasan  dalam rumah  tangga  telah  menunjukkan  bahwa negara  telah  gagal  untuk  memberi perhatian  terhadap  keluhan  para  korban.
Maka  negara  dapat  dikenakan  sanksi  jika negara  tersebut  merupakan  anggota  dari instrumen  Internasional.  (Sutrisminah, 2012)
Dalam  upaya  penanggulangan  dan pencegahan  perilaku  kekerasan  dalam rumah  tangga  tidak  cukup  hanya  dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan  sarana  penal  dan  non  penal tersebut  harus  didukung  juga  dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
Upaya penal ini juga termasuk secara keseluruhan  dalam  konteks  sebelum terjadinya KDRT ( Prepentif ) dengan jalan melakukan  edukasi  kepada  masyarakat yang  terarah  dan  terprogram  secara  baik, kalaupun terjadi KDRT maka dilakukannya pencegahan ( Preemtif ) sehingga  dampak  atau  akibat  yang ditimbulkan  tidak  signifikan  dan  yang terakhir  ialah  dengan  penegakan  hukum ketika  telah  terjadinya  KDRT  ( Represif ) sehingga  upaya  penegakan  hukum  dapat dilakukan  secara  maksimal  sehingga dapat memperkecil kemungkinan lolosnya pelaku dari jeratan hukum yang ada dalam konteks objektif.
Berbagai  macam  upaya  memjawab permasalahan KDRT maka melalui Undang-undang negara berupaya memberikan konsep penanggulangan Kekerasan Dalam rumah Tangga sebagaimana terdapat dalam UU PKDRT.
Di dalam Undang-undang PKDRT dijelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa:
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual dan
d. Kekerasan Penelantaran
Kalau kita kelompokkan maka upaya penanggulangan  KDRT  secara  yuridis yang terdapat dalam UU PKDRT sebagai berikut :
1. Kekuatan  penanggulangan  terhadap KDRT terdapat pada asas  dasar yang dipakai  UU  PKDRT  memuat  asas yang  sangat  mendasar  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  3  a. Penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia,  b.  Keadilan  dan  kesetaraan gender,  c.  Non  diskriminasi  dan,  d. Perlindungan  korban.  Jika  kita  lihat asas yang diapakai dalam penanggulangan  kekerasan  dalam rumah  tangga  ini  maka  hal  yang sangat  prinsip  adalah  terkait  dengan menaruh  Hak  Asasi  Manusia  sebagai pokok pangkal upaya dapat dilakukan secara maksimal.
2. Penanganan  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  melalui  jalur  hukum pidana menurut UU PKDRT
dinamakan penanganan dengan sistem  peradilan  pidana  terpadu dalam  artian,  bahwa  penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak  hanya  mengadili  tersangka/ pelaku  tindak  kekerasan  tetapi  juga memikirkan  hak-hak  korban  serta bagaimana  pemulihannya  (Pingkan
Tesalonika Wenur: 2013) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 undang-undang ini tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:  1.  Mencegah  segala  bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  2. Melindungi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  3.  Menindak  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  4. Memelihara  keutuhan  dalam  rumah tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera. Sehingga  dapat  dipahami  bahwa penangnan  pada  tahap  penyidikan, penuntutan,  sampai  kepada  proses persidangan  maka  musti  dilakukan secara seimbang antara upaya
pemberian  sanksi  kepada  pelaku, perlindungan  terhadap  korban,  dan usaha pemulihan korban.
3. Adanya upaya perlindungan terhadap korban  sebagaimana  kita  lihat  dalam Pasal 10 :
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau pihak  lainnya  baik  sementara maupun  berdasarkan  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan  oleh  pekerja  sosial dan  bantuan  hukum  pada  setiap tingkat  proses  pemeriksaan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani. Perlindungan  terhadap  korban terdampak  secara  langsung  maupun tidak  langsung  adalah  sesuatu  yang mutlak  mengingat  dalam  penegakan hukum ketika berkaca kepada penerapan  KUHAP  dalam  tindak pidana  yang  lain  sangat  jelas  terlihat dalam  penegakan  hukumnya  lebih terarah  kepada  perlindungan  pelaku dari  penerapan  undang-undang  yang dijalankan.
4. Adanya pelibatan semua pihak dalam penanggulangan  KDRT  sebagaimana terlihat  dalam  Pasal  11  sampai dengan  Pasal  15,  dimana  upaya penanggulangan  yang  diatur  dalam UU
PKDRT mengharuskan
tanggungjawab  terbesar  itu  ada  pada tangan pemerintahan, sehingga kewajiban  bagi  pemegang  kekuasaan untuk  membuat  berbagai  macam instrumen dan formula baik itu dalam tataran  legalnya  seperti  terdapat dalam Pasal 11: Pemerintah
bertanggung  jawab  dalam  upaya pencegahan  kekerasan  dalam  rumah
tangga.  Sehingga  menjamin  adanya ketentuan  turunan  sampai  ke  tingkat terbawah yang sejalan dengan UU ini seperti  yang  tergambar  dalam  Pasal 12 (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11, Pemerintah bertanggungjawab :
a. Merumuskan  kebijakan  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi,  dan  edukasi  tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menyelenggarakan  sosialisasi  dan advokasi  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga; dan
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan  sensitif  gender  dan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga serta  menetapkan  standar  dan akreditasi  pelayanan  yang  sensitif gender.
Dalam artian yang lebih luasnya maka tanggung jawab terbesar  ada  di  tangan  pemerintah termasuk  untuk  memaksa  semua pihak  agar  tunduk  kepada  aturan tidak hanya perorangan bahkan harus memanfaatkan  semaksimal  mungkin sumber  daya  yang  ada  dalam  negara mulai  dari  pusat  sampai  ke  tingkat daerah bahkan harus mampu mengelaborasi masyarakat dan lembaga  sosial  yang  ada  untuk mengupayakan dapat secara maksimal ditanggulanginya
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Diupayakannya  perlindungan  sedari awal  terhadap  korban  KDRT  beserta hak-haknya selama proses penangnan hukumnya dilakukan sebagimana yang  di  jelaskan  dalam  Pasal  16 sampai  Pasal  39  UU  PKDRT, sehingga  korban  akan  mendapatkan berbagai  hak  dan  perlindugan  secara maksimal  dengan  diperkuat  dengan penetapan  oleh  pengadilan  untuk diberikan perlindungan, perlindungan yang  diberikan    seperti  kesehatan, disampaikan hak-haknya,
diberitahukan siapa-siapa yang menagani  perkaranya  dan  pihak- pihak yang terlibat dalam penanganan perkaranya. Serta dalam upaya penanggulangan lainnya dalam mengadukan  perkaranya,  tidak  hanya korban  yang  dapat  melaporkan  akan tetapi  walaupun  KDRT  adalah  delik aduan maka pihak lain dapat membuat pengaduan atas telah terjadinya  KDRT  terhadap  korban sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal 26 ayat 2 : Korban dapat memberikan kuasa  kepada  keluarga  atau  orang lain  untuk  melaporkan  kekerasan dalam  rumah  tangga  kepada  pihak kepolisian  baik  di  tempat  korban berada  maupun  di  tempat  kejadian perkara  dan  Pasal  27  :  Dalam  hal korban  adalah  seorang  anak,  laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam  upaya  penanggulangan  maka dalam  undang-undang  ini  setiap pelaku KDRT diberikan sanksi pidana terberat dengan ancama pidana  maksimal  sampai  20  tahun penjara, tidak sampai disana terhadap pelaku  akan  diberikan  dua  pidana pokok  yaitu  pemberian  denda  secara maksimal  sampai  Rp  500.000.000,- dan  terhadap  pelaku  juga  akan diberikan  bentuk  pidana  yaitu  pidana minimum  khusus  sesui  isi  Pasal  48  : Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal 47  mengakibatkan  korban  mendapat luka  yang  tidak  memberi  harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4
(empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)  tahun  tidak  berturut-turut, gugur  atau  matinya  janin  dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana  dengan  pidana  penjara
paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua puluh)  tahun  atau  denda  paling sedikit  Rp  25.000.000,00  (dua  puluh lima  juta  rupiah)  dan  denda  paling banyak  Rp  500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah).  Sehingga  dengan ini dapat dipahami upaya penanggulangan  KDRT  dari  sisi sanksi  pidana  dapat  dikatakan  sangat maksimal.
7. Selanjutnya  dalam  penetapan  oleh hakim maka dalam upaya
penanggulangan  pengulangan  KDRT maka  hakim  sebagaimana  termuat dalam  Pasal  50  :  Selain  pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim  dapat  menjatuhkan  pidana tambahan berupa:
a. Pembatasan  gerak  pelaku  baik yang  bertujuan  untuk  menjauhkan pelaku  dari  korban  dalam  jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan  hak-hak  tertentu  dari pelaku;
b. Penetapan pelaku mengikuti program  konseling  di  bawah pengawasan lembaga tertentu.
Tingginya intensitas kekerasan rumah tangga  yang  tergambar  di  atas  sehingga menjadi  masalah  sosial  yang  sangat komplit  sehingga  dibutuhkan  perhatian yang  khusus  baik  itu  dari  pemerintahan, penegak  hukum,  maupun  masyarakat secara  luas  terlebih  karena  KDRT berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga  dan  struktur  sosial  masyarakat, mengingat  keluarga  adalah  lingkungan pembentuk masyarakat yang lebih luas.
Sehingga  dapat  kita  lihat  penerapan hukum  positif  lebih  mengedepankan  cara atau upaya yang sifatnya itu represif yaitu upaya  yang  dilakukan  setelah  terjadinya perbuatan  KDRT  dan  hukum  positif mengutamakan penegakan hukum dengan
penerapan Undang-undang secara maksimal,  baik  dalam  konteks  penerapan undang-undang  secara  formilnya  maupun undang-undang dalam artian materilnya.

## B. Penanggulangan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Konsep
Hukum Adat Minangkabau Sebelum dijelaskan tentang
penanggulangan  KDRT  dalam  hukum adat  minangkabau  terlebih  dahulu  kita akan melihat proses terbentuknya keluarga  di  minangkabau  karena  proses ini sangat berhubungan erat dengan upaya penanggulangan KDRT itu sendiri terutama  adanya  pandangan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.
Keberadaan keluarga di minangkabau dibentuk  melaui  proses  yang  tidak sederhana  proses  yang  dilalui  cukup panjang  dan  juga  melibatkan  banyak orang.  Keluarga  di  minangkabau  adalah sebagai  bagian  yang  integral  dengan kehidupan  adat  dan  sosial  masyarakatnya sehingga  keluarga  tidak  dipahami  hanya sebatas  kehidupan  domestik  dengan  tidak adanya  campur  tangan  orang  lain  dalam satu  keluarga  karena  perkawinan  di minangkabau  bukan  perkawinan  antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan saja akan tetapi perkawinan di minangkabau  dipahami  adalah  pertalian adat  antara  dua  keluarga  besar  kedua pihak.
Masyarakat  adat  umumnya  melihat keberadaan  perempuan  sebagai  seseorang
yang  harus  dijunjung  tinggi  harkat  dan martabatnya  tidak  terkecuali  masyarakat adat Minangkabau yang juga
memposisikan  perempuan  pada  posisi yang  sangat  baik,  baik  itu  dalam  lingkup keluarga,  sosial  masyarakatnya  maupun pada  tatanan  struktur  sosial  yang  hidup dalam  masyarakat.  Tentu  hal  ini  tidak hanya  dikarenakan  orang  Minangkabau memiliki konsep kekerabatan yang Matrilineal (matrilineal: hubungan
keturunan  melalui  garis  kerabat  ibu)  tapi juga  di  pengaruhi  oleh  pandangan masyarakat  Minangkabau  didasari  oleh ajaran agama yang di anut yaitu Islam.
Sangat banyak ruang untuk mengangkat harkat dan derajat perempuan bagi  setiap  keluarga,  perempuan  di Minangkabau  mendapat  porsi  perhatian lebih  dibandingkan  laki-laki,  sehingga adat  memberi  istilah  dengan  sebutan terbaiknya Bundo Kanduang (Muhammadid Jamil, 2019). Falsafah orang minang dalam mengatur  perorangan  dalam  masyarakat “ Bajalan  paliaro  kaki,  bakato  paliaro lidah ”  adalah  pedoman  agar  setiap  orang untuk berbuat dan bertindak harus dengan hati-hati,  semua  akibat  buruk  haruslah dipikirkan  sebelumnya.  Perbuatan  yang berakibat buruk tidak selalu berupa tindak pidana  sebagaimana  yang  diatur  oleh undang-undang  tetapi  juga  mencakup ketidakpatutan dalam hubungan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dalam ajaran  Islam  seperti  berjudi,  minuman keras,  perzinahan  dan  perbuatan  asusila merupakan perbuatan yang juga bertentangan  dengan  nilai-nilai  adat:
Falsafah  adat  yang  berlandaskan  syariat, membentuk mode of religiousity masyarakat  Minangkabau  yang  Islami. Itulah sebabnya muncul pandangan bahwa tidak  ada  masyarakat  Minangkabau  yang non  Muslim.    Berdasarkan  hal  ini  pula Buya  Hamka  menyimpulkan  bahwa  sulit memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Membahas religiusitas masyarakat Minangkabau tidak  dapat  dipisahkan  dengan  ideologi yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Karena setiap pola tingkah laku,  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh masyarakat  Minangkabau,  adalah  ajaran- ajaran yang tercipta dari proses kontemplasi yang dalam terhadap fenomena  alam  dan  selanjutnya  ajaran- ajaran  itu  berakulturasi  dengan  nilai-nilai ke  Islaman,  sehingga  pola,  karakter keberagamaan  masyarakat  Minangkabau, selalu  tercermin  dalam  falsafah  adatnya, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. (Hendra Eka Saputra, 2012)
Dalam  masyarakat  adat  memang tidak  mengenal  sengketa  perdata  atau perkara  pidana,  namun  yang  dikenal hanya adanya permasalahan yang dianggap  sebagai  persoalan  kehidupan bermasyarakat yang selalu dapat diselesaikan  adat  mereka  yang  bertujuan untuk  adalah  mencapai  keseimbangan magis dan keharmonisan didalam komunitas tersebut. (Hendra Eka Saputra,
2012)
Salah satu perkara yang terjadi dalam kehidupan  masyarakat  pada  umumnya adalah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT).  Terjadinya  KDRT  tentunya bukanlah  yang  dapat  dibatasi  ruang  atau
waktu  sehingga  kapan  dan  dimanapun dalam  lingkup  keluarga  maka  kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi,  tidak terkecuali  dalam  lingkungan  masyarakat adat  Minangkabau.  Terjadinya  KDRT dalam lingkungan masyarakat adat minangkabau  tentunya  memiliki  aturan tersendiri  baik  aturan  yang  dilanggar seperti Undang  Duo  Baleh ataupun  cara atau bagaimana dalam penanggulangannya. KDRT adalah
kejahatan  yang  termasuk  diatur  dalam
Undang  Duo  Baleh ( Dibao  ribuik,  dibao angin) yang se umpamanya, ada seseorang  yang  menganiaya  orang  lain, kemudian  diketahui  oleh  orang  lain. Orang  tersebut  tentu  akan  menceritakan kejadian itu kepada yang lainnya sehingga orang  sekampung  akhirnya  tahu  kejadian itu) .
Dalam upaya penanggulangan KDRT
dalam hukum masyarakat adat di Minangkabau  sebagaimana  dijelaskan  di muka tentang teori penanggulangan maka berkaitan  dengan  penanggulangan  KDRT dalam  konteks  hukum  adat  Minangkabau dapat  dipahami  dengan  cara  non  penal dalam  artian  penanggulangannya  tidak menggunakan  hukum  tertulis  sebagai  alat untuk upaya penanggulangannya
melainkan  menggunakan  hukum  adat yang  sifatnya  tidak  tertulis  atau  dengan kata  lain  menggunakan  kebiasaan  yang hidup  dalam  masyarakat  Minangkabau penanggulangan  dapat  dikelompokkan menjadi :
1. Sebelum Terjadinya KDRT
a. Pengawasan Langsung
Pengawasan  langsung  ini  dapat dipahami dari bagaimana orang
minangkabau  membuat  rumah  gadang yang  besar,  kuat  dan  tahan  lama  itu dengan tujuan orang-orang yang seperinduan  dapat  langsung  diawasi  oleh tungganainya (mamak:  saudara  laki-laki kandung  ibu),  sebab  kalau  terpencar dalam  rumah-rumah  kecil,  akan  sulit dilakukan  penjagaan  dan  pembelaan. (Muhammad Radjab, 1969)
Sehingga  dapat  dapamahi  bahwa pengawasan secara langsung dalam rumah tangga  besar  oleh  mamak  akan  dapat terjadi  ketika  mereka  tinggal  dalam  satu kawasan dan tempat yang sama, pengawasan  dapat  berupa  penjagaan  dan pembelaan terhadap saudara-saudara yang seperinduan  dari  segala  hal  baik  itu  dari luar  maupun  dari  dalam  (tindakan  yang dilakukan  oleh  anggota  keluarga  yang berstatus orang masuk: (orang sumanda/bapak yang awalnya datang dari luar  keluarga  dan  berlainnan  suku  dalam satu  keluarga  di  Minangkabau))  dengan demikian  adanya  pengawasan  secara langsung oleh kelompok sosialnya terutama dalam rumah tangga maka tentu itu  akan  menjadi  kontrol  utama  untuk tidak  terjadinya  KDRT  terutama  dalam bentuk fisik.
b. Dibentuknya Kepribadian
Dan  Karakter  Sosial  Anak Dan Kemenakan Perkauman dalam lingkungan kesukuan  menghendaki  ketertiban  sosial, perdamaian,  ketaatan  kepada  norma- norma  yang  berlaku  dalam  suku  dan kesediaan bekerjasama menurut semangat gotong-royong  yang  semuanya  di  bawah pengawasan dan kesemuanya lebih diutamakan  bukan  kemakmuran  individu
melainkan  kemakmuran  semua  anggota suku.  Dalam  hal  seorang  anak  memilki perilaku  di  luar  norma  yang  diharapkan maka  dia  akan  dipanggil  dan  diajari  oleh mamaknya,  ketika  ibunya  tidak  lagi didengarkan.  Yang  bertugas  mengawasi anak-anak  itu  ialah  ibu  dan  mamaknya serta  orang  dewasa  lainnya  yang  ada  di rumah  gadang  laki-laki  dan  perempuan, sementara  ayah/bapaknya  adalah  seorang “orang  luar”  yang  sewaktu-waktu  tidak ada  salahnya  memberi  petunjuk  dan nasehat  kepada  anak-anaknya  tetapi kekuasaannya  tidak  sebesar  kekuasaan mamak. (Muhammad Radjab, 1969)
Sehingga  jelas  di  sini  keberadaan bapak/ayah  dalam  rumah  tangga  di minangkabau tidak memiliki
peran/kekuasaan  besar  sehingga  akan memperkecil  kemungkinan  atau  peluang terjadinya  KDRT  terhadap  anaknya. Karena dalam terjadinya KDRT
bapak/ayah  sangat  berpotensi  sebagai pelaku  namun  dengan  pola  di  atas  akan dapat  menekan  KDRT  dalam  keluarga  di minangkabau.
c. Individualisme yang ditekan
Kehidupan individualisme dalam
masyarakat
minangkabau tidak
diperbolehkan  tumbuh  dan  berkembang, kehidupan yang individualis atau mencari keuntungan  pribadi/diri  sendiri,  maka yang  di  utamakan  ialah  tujuan-tujuan bersama  baik  pada  lingkungan  keluarga, suku  dan  kampung.  Sehingga  dapat dipahami dalam masyarakat adat minangkabau  ketika  kepribadian  dan pembentukan  karakter  sosial  itu  di upayakan secara baik
d. Penguasaan Sumber Penghidupan Utama Oleh

## Perempuan
Salah satu penunjang berlangsungnya kehidupan  adalah  kepemilikan  harta, perempuan  di  Minangkabau  memilki dominasi yang lebih besar berkaitan harta benda terutama tanah (Pusaka Tinggi/Ulayat  kaum)  sebagai  sumber penghidupan  utama  di  Minangkabau. Pusaka  Tinggi/Ulayat  kaum  (Pusaka Tinggi  adalah  harta  yang  berupa  tanah yang  diterima  secara  turun  temurun  dari nenek moyang berdasarkan garis kuturunan  ibu)  sebagai  harta  materil “ yang  dijua  indak  dimakan  bali,  digadai indak  dimakan  sando ” (dijual tidak dapat dibeli, digadai tidak dapat disandra) inilah sebagai  tiang  agung  minangkabau  selama ini. (Muchtar Naim, 1968) Dengan fungsi: Pertama Sebagai  lambang  ikatan  kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan  sekaum  bertali  darah  sehingga pusaka  ini  menjadi  harta  sumpah  setia Kedua sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan  agraris  anggota  kaumnya Ketiga sebagai lambang kedudukan sosial untuk  kegiatan  kemaslahatan  kaumnya dan  masyarakat Keempat tanah  ulayat kaum  bertujuan  untuk  meningkatkan ekonomi  kaum/anggota  kaum,  sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh anggota  kaum.  Sementara  Penguasaan pusaka  tinggi/Ulayat  kaum  ini  adalah  ibu atau  Tanah  ulayat  kaum  hanya  bisa diwarisi  garis  perempuan  secara  kolektif, sehingga  dalam  hal  terjadinya  KDRT dalam  bentuk  penelantaran  dari  sisi
ekonomi, maka di Minangkabau itu dapat dipastikan tidak akan terjadi karena secara ekonomi dan sumber penghidupan perempuan/ibu  dalam  rumah  tangga memiliki  jaminan  dengan  adanya  harta pusaka tinggi ini (badilum.mahkamahagung.go.id) Pemosisian perempuan sebagai pemegang  harta  adat  adalah  masyarakat Minangkabau  sebagai  yang  kedua  yang dapat  menjadi  alasan  mengapa  KDRT dapat ditekan, perempuan sebagai
pemegang  harta  pusaka  tentu  akan menjadikan  perempuan  di  Minangkabau akan kebal terhadap kegoncangan ekonomi  sebagai  salah  satu  penyebab terjadinya  KDRT  atau  bentuk  kekerasan dalam  penelantara  dibidang  ekonomi. Penguatan  dan  pemberdayaan  ekonomi perempuan  merupakan  salah  satu  bentuk membangun kemandirian perempuan, kemandirian  ekonomi  ini  merupakan salah  satu  cara  dalam  mengantisipasi terjadinya  kasus  KDRT,  karena  kecilnya tingkat  kesejahteraan  dan  pendapatan dalam  rumah  tangga  menjadi  salah  satu faktor  penyebab  kasus  tersebut  (Hasneni, 2014).
e. Martabat Yang Di Tinggikan
Perempuan di Minangkabau memiliki martabat  yang  lebih  baik  dari  perempuan di  luar  Minangkabau,  ini  terlihat  dari perempuan  termasuk  unsur  terpenting dalam  struktur  sosial  masyarakatnya dengan  istilah Bundo  Kanduang ,  dalam unsur terpenting Tali Tigo Sapilin, Bundo Kanduang sangat  diperhitungkan  dalam setiap  kesepakatan  keputusan  yang  akan diambil.
f. Kontrol Sosial Selanjutnya berperan besarnya keluarga  besar  sebagai  penangkal  KDRT dapat  dilihat  dari  keterlibatan  banyak pihak  dalam  pembentukan  keluarga  baru tentu  ini  adalah  bagian  yang  sangat  baik dalam  mengantisipasi  potensi  terjadinya KDRT,  dengan  proses  yang  cukup  rumit dan  melibatkan  banyak  pihak  tentunya terbentuknya  keluarga  baru  melalui  suatu seleksi  alam  yang  ketat  dari  pihak  yang terlibat,  sehingga  potensi-potensi  tersebut akan dapat diminimalisir
Berlakunya  kontrol  sosial  yang  baik dan  berlapis,  kontrol  di  sini  dapat  dilihat ketika  seorang  suami  dalam  lingkungan keluarganya  berposisi  sebagai urang sumando yang memiliki karakter diposiskan  sebagai  seseorang  yang  tidak memiliki  peran  yang  besar  dilingkungan keluarga  istrinya,  dengan  demikian  akan terjadi  kontrol  sosial  yang  ketat  terhadap keluarganya  sehingga  tidak  akan  mampu berbuat  sesuka  hati  terutama  tindakan yang mengarah kepada KDRT

## 2. Setelah Terjadinya KDRT
Dalam hal penyelesaian permasalahan  masyarakat  adat  memilki cara yang berbeda dengan cara penyelesaian masalah pelanggaran hukum negara,  dimana  dalam  hukum  positif negara  penyelesaian  masalah  didasarkan kepada adanya hukum yang dilanggar dan adanya perbuatan sementara dalam hukum  adat  terutama  hukum  adat Minangkabau  pelanggaran  aturan  yang paling  utama  itu  dilihat  adalah  akibat yang  ditimbulkan,  seberapa  besar  suatu pelanggaran  ditentukan  oleh  akibat  yang
ditimbulkan  selain  itu  akan  menentukan cara dan bagaimana penyelesaiannya.
Dalam  hal  pelanggaran  yang  terjadi dalam lingkup rumah tangga di Minangkabau dalam penyelesaiannya dengan cara:
a. Luhak bapangulu, rantao barajo Luhak  bapangulu  rantao  barajo
dalam  masyarakat  minangkabau  segala sesuatu  permasalahan  keberadaan  ketua adat  memilki  peran  strategis  untuk membuat suatu permasalahan dapat diselesaikan terutama permasalahan
sesama anak-kemenakan dalam kaum atau susku.
b. Duduak  surang  basampik  sampik, duduak basamo balapang-lapang Ini  dalam  hukum  adat  minangkabau di  pahami  sebagai  ungkapan  untuk bagaimana persoalan hanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, musyawarah  merupakan  jalan  atau  cara orang Minangkabau untuk mencari kebenaran dan memutus suatu perkara.
c. Maelo  rambuik  dalam  tapuang, rambuik  indak  putuih,  tapuang indak taserak
Istilah  ini  menjadi  ungkapan  orang
Minangkabau  untuk  menemukan  suatu kata  bijaksana,  sehingga  filosofi  ini perlunya sikap kehati-hatian dalam menentukan hasil penyelesaian persoalan, bijaksana di sini tidak dipahami ditentukan  oleh  seorang  pengadil  seperti hakim tapi bijak sana didasari oleh :
1) Dicari jo bicaro (Perdamaian)
2) Dicari jo hukum (undang 20)
3) Dicari jo alua dan patuik (alat/barang bukti  yang  cukup,  hukuman  jelas, dengan mempertimbangkan
kemampuan pelaksanaannya oleh yang bersangkutan)
4) Dicari  jo  sakato (pasti  hukumnya, putusan sudah ada tapi pelaksanaannya belum sepakat, sehingga  dicari  lagi  kata  sepakat untuk pelaksanaannya) d. Kusuik manyalasai, karuah mampajaniah Faslsafah ini sebagai kunci
penyelesaian  perkara  dalam  masyarakat adat Minangkabau karena poin terpentingnya bahwa tujuan utama hukum adat ialah menyelesaikan dengan perdamaian.
e. Bajanjang naiak batanggo turun ,
Masyarakat  minangkabau  dimana penyelesaiannya permasalahan tidak mesti langsung melibatkan pihak luar atau pihak  ketiga  karena  prinsip  penyelesaian masalah  dengan  istilah injan  macabiak baju  didado, dalam  istilah  lain Kusuik Bulu,  paruah  manyalasai,  babiliak  ketek, babiliak gadang , Bajanjang naiak batanggo turun dipahami ketika permasalahan  dalam  keluarga  maka  tidak boleh  diketahui  oleh  orang  lain  apalagi melibatkan  pihak  luar  karena  akan menjadi  malu  dan  menimbulkan  masalah baru dalam keluarga dengan kata lain,
Sengketa/permasalahan di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut, anggota kaum laki-laki  lain  yang  dituakan  di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal  juga  dengan  penghulu kaum ) berperan  penting  dalam  menyelesaikan sengketa/  permaslahan  tersebut,  Orang Minang  tidak  mau  secara  langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan  sengketa  dalam  kaumnya,
karena  hal  ini  akan  dapat  memberikan rasa  malu  kepada  mereka,  dan  ketika permasalahan  tidak  dapat  diselesaikan dalam kaum barulah penyelesaian dimintakan kepada “ niniak mamak ampek jinih”  ( Urang nan  ampek  jinih adalah sebutan untuk empat tokoh laki-laki yang dianggap  sebagai  pemimpin  kelompok kaum  atau  suku  dalam  masyarakatnya, yang terdiri dari: (1) penghulu (pemimpin kaum atau suku), (2) manti (ahli adat), (3) malin  (ahli  agama),  dan  (4)  dubalang (penjaga  keamanan). (Zainal  Arifin:
2013) dan  ketika  masih  belum  dapat  di selesaikan  baru  dimintakan  Lembaga Kerapatan  Adat  yang  menyelesaikannya. (Hasneni: 2014).

## a. Sesuai Peran Sosial Bagi Seorang Individu
Peran  sosial  seorang  individu  sangat berpengaruh  Peran  sosial  bagi  seorang individu dapat dilakukan menurut beberapa  kategori.  Kategori  tersebut misalnya  menurut  usia,  kedudukan  di tengah  masyarakat,  strata  sosial  dan  lain sebagainya  Peran  tersebut  termasuk  juga peran  untuk  ikut  serta  menciptakan ketertiban  di  lingkungan  sosial  mereka, misalnya peran untuk turut serta menanggulangi  kejahatan.  Peran  tersebut mengakibatkan timbulnya kebiasaan berbentuk  tata  cara  atau  adat  yang dilakukan  untuk  menyelesaikan  sebuah kasus  tindak  pidana.  Masing-masing masyarakat  konsisten  dengan  perannya untuk  ikut  serta  aktif  dalam  usaha penyelesaian  kasus  tindak  pidana  yang terjadi. (Fitriati, 2017)

## b. Pemberian Sanksi Adat
Mengenai  sanksi  adat  yang  dikenal dalam  masyarakat  adat  Minangkabau dengan kabek  arek atau  istilah  lain buek arek yang  dikenakan  terhadap  anggota masyarakat  Nagari  yang  melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dinyatakan  dilarang  baik  oleh  nilai-nilai adat,  atau  peraturan  perundang-undangan dapat  digolongkan  sebagai  berikut:  (Eka Hendra Saputra, 109)
1) Kucia atau  dibuang  sepanjang  adat, yang artinya pengucilan adalah sanksi yang  paling  tinggi  dalam  masyarakat adat  Nagari  dimana  si  pelaku  tidak akan dibawa sahilia samudiak, artinya si pelaku tidak akan dilibatkan  dalam  perhelatan  atau upacara  adat  apapun,  begitu  juga rumah  pelaku  tidak  akan  dikunjungi lagi.  Sanksi  ini  juga  dikenal  dengan dibuang  sapanjang  adaik ,  sanksi  ini dengan  sendirinya  akan  membuat pelaku  dikucilkan  dalam  pergaulan masyarakat.
2) Sanksi  berupa  pembayaran  denda baik  berupa  uang  yang  dibayarkan kepada kas Nagari.
3) Sanksi berupa ganti kerugian terhadap  pihak  yang  teraniaya  atau pihak  korban  yang  telah  disepakati dalam  musyawarah  dan  mufakat dengan terlebih dahulu.
4) Sanksi administrasi yaitu sanksi yang diberikan kepada si pelaku yang tidak menjalankan sanksi yang telah dijatuhkan  kepadanya,  yaitu  berupa tidak memberikan pelayanan administrasi apapun kepada si pelaku sebagai  masyarakat  Nagari.  Sanksi
ini  akan  hapus  apabila  si  pelaku sudah  melaksanakan  sanksi  yang dijatuhkan kepadanya, misalnya sudah membayar denda.
Sesuai undang  duo  puluah sanksi  di dasarkan  pada  suatu  prinsip  dalam “mamang  adat”  atau  adegium  adat  yakni “ lamak dek awak, lamak pulo dek urang ”.
Dengan  demikian  putusan  adat  akan  di dasarkan atas:
1) Ditimbang  jo  Budi  Baso yakni dipertimbangkan  dengan  adil,  sesuai dengan  harkat  seseorang  manusia yang beradab;
2) Ditimbang  jo  harto  bando yakni dipikirkan  secara  matang  tentang penderitaan atau hukuman yang akan di jatuhkan;
3) Ditimbang  jo  Nyawo  Badan yakni memberikan  pertimbangan  jangan sampai  lupa  bahwa  keputusan  yang diambil  nantinya  di  hari  kemudian akan di pertanggung jawabkan. Sementara  dalam  hal  hukuman  yang dijatuhkan menurut undang duo puluah :
1) Minta maaf artinya setelah diusua jo pareso (usut dan periksa) dan terbukti tersangka  melanggar  ketentuan  adat yang  berlaku,  maka  dia  diberi  sanksi adat barubah bapaso (berubah ditegur), batuka  baasak (bertukar dikembalikan kepada semula), tersangka  harus  meminta  maaf  dan berjanji tidak akan mengulanginya.
2) Babau  Bajantiak (berbau  dijentik) yakni  setelah  diperiksa  terbukti tersangka  melanggar  ketentuan  adat yang berlaku, maka ia harus melakukan kumuah  basasah (kotor
dicuci)  menurut sepanjang  adat,  kok adat diisi, limbago dituang .
3) Dibuang  sapanjang  adat yakni setelah diperiksa dan terbukti tersangka  melanggar  ketentuan  adat yang berlaku, lah bajajak bak bakiak , lah  babarih  bak  sipasan .  Yang menyebabkan  tumbuhnya  hina  dan malu  orang  lain  ataupun  pada  kaum tersangka maka ia dibuang sepanjang adat.
4) Dibuang  dari  nagari yakni  setelah diperiksa dan terbukti tersangka telah menghilangkan nyawa
seseorang/cacatnya  seseorang,  hilang atau  rusaknya  kehormatan  seseorang maka  tersangka  dibuang  dari  nagari menurut adat.
Upaya penanggulangan KDRT dalam konsep  hukum  Adat  Minangkabau  lebih mengedepankan  upaya prefentif dimana upaya  ini  dilakukan  sebelum  terjadinya tindak KDRT ini tergambar dari bagaimana  proses  terbentuknya  keluarga melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak sehingga dengan proses  ini  akan  menjadi  penyaring ataupun kontrol yang baik untuk terbentuknya  suatu  rumah  tangga  baru, dari sisi lain masyarakat Adat Minangkabau  adalah  sebagai  masyarakat adat dengan pemahaman kehidupan sosial paling diutamakan sehingga dalam uapaya penaggulangan  segala  bentuk  tindakan pelanggaran  secara  umum  atau/KDRT secara  khusus  maka  kehidupan  sosial yang tinggi ditambah hubungan kekerabatan kesukuan yang masih terjalin dengan  baik,  tentu  ini  akan  memberikan kontrol  sosial  terhadap  semua  perubahan
di luar kesepakatan adat/hukum adat yang terjadi dalam masyarakat.
Kalaupun  ketika  KDRT  sebagai tindakan  yang  tidak  dapat  di  upaya penanggulangan  secara prefentif maka upaya represif tetap dikenal dalam hukum Adat  Minangkabau  ini  terlihat  dari bagaimana  penerapan  hukum  adat  tetap dapat  dilakukan  ini  tergambar  dengan adanya bentuk sanksi yang dapat diberikan  seperti  dibuang  sepanjang  adat, membayar  denda  dan  cara-cara  lainnya. Sementara  dalam  upaya  penyelesaiannya dengan mengedepankan
upaya kekeluargaan/atau musyawarah dari lingkup  terkecil  seperti  keluarga,  kaum, suku  terakhir  Kerapatan  Adat  Nagari (KAN) dan penyelesaian secara bertingkat ini  memungkinkan  didasari  falsafah Bajanjang Naik Batanggo Turun.

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:
1. Upaya penanggulangan KDRT menurut konsep hukum positif khususnya  Undang  –  undang  Nomor 23  tahun  2004  tentang  PKDRT  yang lebih  mengedepankan  upaya represif
dimana  upaya  dilakukan  setelah terjadinya  tindak  KDRT  dengan berupaya secara maksimal
menerapkan  undang-  undang,  baik dalam  artian  materil  maupun  formil.
Upaya penanggulangan dengan Penerapan  hukum  secara  maksimal dapat  berbentuk  pemberian  sanksi pidana  yang  berat,  pidana  minimum khusus,  maksismum  khusus  dan pemberian pidana pokok yang
akumulatif dengan pidana pokok lain yaitu pidana denda.
2. Sedangkan  upaya  yang  terdapat  di dalam  hukum  Adat  Minangkabau lebih bersifat penanggulangan sebelum  terjadinya  tindak  KDRT preventif dengan  mengedepankan pencegahan  lebih  dini  bahkan  jauh sebelum  rumah  tangga  itu  terbentuk dan hukum adat Minangkabau selanjutnya lebih mengarahkan upaya penanggulangan itu dengan pendekatan  budaya  yang  ditanamkan semenjak  dini  kepada  individu  laki- laki  ataupun  perempuan  ,  bahkan upaya  itu  juga  disangkut  pautkan dengan  budaya  kepemilikan  harta pusaka tinggi sebagai jaminan perlindungan terhadap setiap perempuan  minangkabau  dari  sisi ekonomi ketika terjadinya
penelantaran  dalam  keluarga.  dan kalaupun adanya upaya represif maka itu  sifatnya  mengarah  kepada  upaya penyelesaian melalui musawarah dengan  pola  bertingkat  dan  tidak mengedepankan upaya peng
hukuman  dan  ketika  tetap  harus dilakukan pemberian sanksi/ penghukuman  maka  sanksi  yang diberikan  didasarkan  kepada  banyak indikator  hukum  dasarnya  yaitu undang  20  yang  disandarkan  kepada falsafah tertinggi orang Minangkabau yaitu Adat  Basandi  Syarak,  Syarak Basandi Kitabullah .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terlaksanaya  penelitian  ini  tidak terlepas atas kontribusi Universitas
Muhammadiyah  Sumatera  Barat  dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  yang memberikan  fasilitas  kompetisi  hibah internal  untuk  itu  saya  sebagai  peneliti sangat  berterimakasih  atas  dukungan  dan kesempatan  yang  diberikan  sehingga penelitian  ini  dapat  terlaksana  dan  dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Muhammadid Jamil, Padusi Minang , Fam Publishing, Kediri, 2019
Muhammad  Radjab,  Sistem  Kekerabatan di Minangkabau, Center For Minangkabau Studies Press,
Padang, 1969
Muchtar Naim, Hukum Tanah dan Hukum Waris  Minangkabau ,  Center  For Minangkabau Studies Press,
Padang, 1968

## Jurnal
Balitbang Kementrian Agama RI, Jakarta,
2011.  Di  dalam  HENDRA  EKA SAPUTRA, Upaya  Penyelesaian Sengketa  Yang  Berkaitan  Dengan Tindak  Pidana  Dan  Aturan-Aturan Yang  Ditetapkan  Oleh  Masyarakat Hukum  Adat (Studi  Kasus  Pada Nagari  Lubuak  Batingkok  Propinsi Sumatera  Barat),  Tesis,  Universitas Indonesia, Jakarta, 2012
Hasneni /  Kafa’ah:  Jurnal  Ilmiah  Kajian Gender Vol. IV No. 1 Tahun 2014
Zainal  Arifin, Bundo  Kanduang:  (hanya) Pemimpin  di  Rumah  (Gadang)
Antropologi  Indonesia is  a  refereed international journal , Vol. 34 No. 2
2013
Fitriati, Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana  Secara  Informal  M  elalui
Peradilan Adat, Jurnal Media Hukum , VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2017, DOI: 10.18196/jmh.2017.0092.164-171
Basri,  Syaifuddin  S.Kasim,  dan  Suharty
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT)  Yang  Dialami  Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan  Kabawo  Kabaupaten
Muna) RoslanNeo  Societal ;  Vol.  3; No. 2; 2018 ISSN: 2503-359X; Hal. 457-466
Sutrisminah,  Dampak  Kekerasan  Pada
Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap  Kesehatan  Reproduksi, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan
Agung, Vol  50,  No  127  (2012)

## ISSN: 2252-729X
Richard  Sianturi,  Studi  Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Di Polrestabes Semarang, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
Pingkan  Tesalonika  Wenur,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Saksi  Korban Dalam  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

## Website
https://databoks.katadata.co.id/datapublis h/2020/03/09/berapa-jumlah- kekerasan-terhadap-perempuan https://www.komnasperempuan.go.id/rea d-news-siaran-pers-dan-lembar- fakta-komnas-perempuan-catatan- tahunan-kekerasan-terhadap- perempuan-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublis h/2020/02/20/ini-provinsi-dengan- kekerasan-dalam-rumah-tangga- kdrt-tertinggi 14 desember 2020 https://badilum.mahkamahagung.go.id/art ikel-hukum/2453-peran-kerapatan- adat-nagari-kan-dalam- menyelesaikan-sengketa-tanah- ulayat-kaum.html