e -ISSN: 2502-860X
* Dosen Jurusan Syari’ah STAIN Kediri

## KESETARAAN DI MUKA HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)
Siti Nurhayati*
Abstract
The right on the same position on the law means that every citizens including disabilities persons have the same change to use their rights regulated by the institution. Indonesia government has signed Convention on the Rights of Persons with Disabilities in March 30, 2007 in New York. That even shows the strong intention of Indonesia country to respect, save, fulfill, and develop the disabilities persons’ right to fulfill the welfare of the disabilities persons. There is a case happened in Sukaharjo in the decision No. 18/Pid.B/PN.SKH/2013 about a crime defeated the disabilities person. This study employed library research design. The finding shows that the judges in the decision Nomor 28/Pid.B/PN.SKH state that the defendant convicted 8 years 6 months. The decision can be used as jurisprudence for other judges in examining the same case in order to avoid criminal disparity. In a further development, the criminal appeals to the High Court in Central Java, and in the High Court, Decision No. 244 / Pid 2013 / P.T.Smg actually strengthens the High Court Decision Sukoharjo with 10 years prison. Based on this decision it should increase the capacity of law enforcement agencies in the fulfillment of the right to a fair trial for persons with disabilities must be done. It aims to introduce the concept of disability to law enforcement officials, provide an understanding of human rights, especially the rights of persons with disabilities to law enforcement officials, as well as provide expertise (skills) to law enforcement authorities on the way and methods to fulfill the accessibility of persons with disabilities in law.
Keywords: Human Rights, disability, equality of law, a judicial decision
Abstrak
Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang disabilitas, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas)  pada  tanggal  30  Maret  2007  di  New  York.  Penandatanganan  tersebut  menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak- hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang terjadi di daerah Sukoharjo, dalam Putusan Nomor 28/ Pid.B/PN.SKH/2013 tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila dengan korban penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka ( library  research ).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Majelis  hakim  dalam  Putusan  Nomor  28/Pid.B/PN.SKH.  menyatakan  bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaku tindak pidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dalam Pengadilan Tinggi tersebut, Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg justru menguatkan Putusan PN Sukoharjo dengan vonis 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan ini maka hendaknya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep  disabilitas  kepada  aparat  penegak  hukum,  memberikan  pemahaman  tentang  Hak  Asasi Manusia, khususnya tentang hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum, serta memberikan keahlian ( skill ) kepada aparat penegak hukum mengenai cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, disabilitas, kesetaraan hukum, putusan peradilan

## I.  PENDAHULUAN
Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,  bersifat  universal  dan  langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh  Negara  Republik  Indonesia,  sehingga perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang sejak dulu banyak digunakan. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia  untuk  menghormati,  melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang  disabilitas,  yang  pada  akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)  merupakan  wujud  puncak  perubahan paradigma gerakan disabilitas dari cara pandang lama yang melihat penyandang disabilitas  sebagai  “obyek”  amal,  pengobatan dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai  “subyek”  yang  memiliki  hak,  yang mampu  mengklaim  hak-haknya,  dan  mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri
serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. 1
Istilah penyandang disabilitas (persons with  disabilities)  resmi  mulai  digunakan  di Indonesia  sejak  ratifikasi  Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities  (CRPD) pada November 2011 melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Terjemahan yang  dipakai  resmi  dalam  ratifikasi  konvensi adalah penyandang disabilitas. Konvensi mendefinisikan  persons  with  disabilities sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik,  mental,  intelektual,  atau  sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. 2 Definisi  ini  menempatkan disabilitas (ketidakmampuan atau hambatan aktivitas)  sebagai  hasil  dari  interaksi  antara keterbatasan  fungsi  fisik/mental  dengan faktor lingkungan, respon sosial, serta faktor yang lebih luas yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.
Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat. Bagi masyarakat  awam,  kata  disabilitas  mungkin terkesan kurang familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang cacat. Sebagaimana disebutkan dalam pokok-pokok isi Convention on the Rights of  Persons  with  Disabilities (CRPD)  yang  telah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Adapun yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan  dan  sikap  masyarakatnya,  dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan
1 http://www.jimlyschool.com/read/news/328/ mendorong-implementasi-ranham-pemenuhan-hak- penyandang-disabilitas/, diakses 9 April 2015.
2 YLBHI,  Yayasan  Obor  Indonesia  dan  AusAID, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 253.
e -ISSN: 2502-860X
kesamaan hak. 3 Para penyandang disabilitas ini memperoleh pengakuan dan hak yang sama sebagai warga negara. Oleh karena itu, adanya diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk  berkembang,  tetapi  mereka  justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan dan permasalahan lainnya. Apakah kita pernah berpikir tentang disabilitas di sekitar kita? Apakah kita pernah menganggap keberadaaan mereka? Bagaimana perasaan kita jika takdir menghendaki kita sebagai salah satu bagian dari kaum disabilitas? Jawaban dari pertanyaan di atas dapat mencerminkan kepedulian kita terhadap masalah disabilitas. Semakin kita dekat dan peduli  dengan  mereka,  maka  akan  semakin baik. Contoh disabilitas yang biasa kita temui sehari-hari adalah orang yang terlahir cacat tanpa  penglihatan  yang  bagus  (tunanetra), pendengaran  yang  bagus  (tunarungu), pembicaraan  yang  bagus  (tunawicara),  dan sebagainya. Disabilitas yang mengarah pada cacat mental juga dapat kita lihat pada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental.
Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh  setiap  manusia,  Hak  Asasi  Manusia  itu tidak  dapat  dirampas,  direnggut,  dilecehkan, maupun dikurangi pemenuhannya oleh orang lain. Hak Asasi Manusia berperan penting dalam mempertahankan eksistensi manusia sebagai
3 UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
makhluk sosial dan mahkluk individual yang memiliki harkat dan martabat. Adapun bentuk Hak  Asasi  Manusia  tersebut,  meliputi  hak seseorang untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak sosial dan politik, hak ekonomi, hak  untuk  berserikat,  dan  lain  sebagainya. Seyogyanya,  merupakan  kewajiban  negara untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar warga negaranya.
Keseluruhan isi konvensi tidaklah mengatur hal baru dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada dasarnya, semua hak yang dimiliki oleh manusia juga berlaku setara  bagi  penyandang  disabilitas.  Faktanya masyarakat dengan disabilitas merupakan kelompok yang minoritas secara jumlah dan representasi,  serta  tersubordinasi  karena stigma,  tingkat  pemahaman,  serta  dominasi politik di tingkat masyarakat dan negara. Konvensi ini merupakan penegasan yang mengharuskan negara mengambil langkah- langkah  nyata  dalam  upaya  penghormatan, pemajuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas termasuk di dalamnya perlakuan yang sama di hadapan hukum ( equality before the law ). Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki skala populasi penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Artinya, potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak kaum disabilitas akan banyak terjadi. Selain itu, stigma negatif terhadap disabilitas sudah beredar luas di dalam pergaulan masyarakat. Disabilitas dianggap kaum rentan yang sering kali menjadi korban tindak pidana seperti perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal tersebut tidak hanya berhenti dalam  ranah  pergaulan  sosial  saja,  namun dalam penanganan hukumpun sering terjadi ketidaksetaraan sehingga tidak sesuai dengan prinsip equality  before  the  law (persamaan di  hadapan  hukum).  Pengaturan  tentang disabilitas memang sudah sedemikian rupa diatur,  namun  belum  maksimal  realisasinya. Kurangnya tenaga ahli dan kepiawaian penyidik menjadi salah satu faktor penentu
penanganan kasus pidana terhadap disabilitas. Salah satu kasus di daerah Sukoharjo dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 tentang tindak pidana menyerang kehormatan susila, menjadi salah satu acuan untuk mengetahui sejauhmana perlindungan kaum disabilitas berhadapan dengan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara tak terkecuali penyandang  disabilitas,  harus  diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya yang telah ditentukan oleh undang- undang. Hak-hak ini meliputi hak untuk memperoleh  penerjemah,  hak  untuk  didengar dan dicatat segala keterangannya di tiap-tiap tahap peradilan pidana, hak untuk disidik oleh penyidik yang memiliki kemampuan memahami bahasa isyarat dan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.
Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum,  dalam  hal  ini  proses  hukum  pidana, maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar. Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 adalah salah satu hasil dari proses hukum di pengadilan. Putusan ini berangkat dari kasus adanya tindak pidana perkosaan dengan korban seorang penyandang disabilitas. Verlianti Ika Mardani adalah penyandang disabilitas rungu wicara, siswi kelas 2 Sekolah Menengah Umum (SMU) Luar Biasa (LB) di Sekolah Luar Biasa  (SLB)  Sukoharjo.  Umurnya  22  tahun, tetapi berdasarkan pemeriksaan mental dan psikologis yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Surakarta, kondisi mentalnya setara dengan anak berusia 9 tahun 2 bulan. Verlianti Ika Mardani menjadi korban kekerasan seksual, pencabulan dan pemerkosaan oleh Oktober Budiawan,  S.Pd.,  Guru  yang  mengajar  bidang studi kesenian dan komputer di sekolahnya. Pelaku juga menunjukkan video porno melalui telepon genggam kepada korban. 4 Proses peradilan atas kasus ini berjalan hampir 1 tahun, akhirnya sidang di Pengadilan
4 Lihat:  http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan- nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri-sukoharjo, diakses 10 April 2015.
Negeri  (PN)  Sukoharjo  “dimenangkan”  oleh korban dengan ditetapkannya Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 dengan vonis 8 tahun 6 bulan.  Memperoleh  putusan  ini,  pelaku  telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan dalam Pengadilan Tinggi tersebut, Putusan  Nomor  244/Pid  2013/P.T.Smg  yang ditetapkan justru menguatkan Putusan PN Sukoharjo.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membatasi diri pada masalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 seperti disinggung di atas serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Berikutnya upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk merealisir pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum ( equality  before  the  law )  bagi penyandang disabilitas. Tulisan ini diharapkan mampu  menguraikan  hambatan,  tantangan dan harapan penegakan HAM bagi penyandang disabilitas di depan hukum.

## II.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka ( Library  Research ),  yaitu  suatu  metode  yang digunakan dengan cara mempelajari buku- buku  literatur,  aturan  perundang-undangan, putusan pengadilan dan yurisprudensi. Di samping itu juga penulusuran melalui majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan materi pokok penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ( legal  research ). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan  masalah,  berupa  pendekatan perundang-undangan ( statute  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ). 5 Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penemuan hukum In  Concreto dengan sumber bahan hukum berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Rajawali Pers, 2003), hlm. 163.
primer adalah bahan hukum utama yang berupa  Putusan  Nomor  28/Pid.B/PN.SKH., Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang Disabilitas,  KUHP,  dan  buku-buku  hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup pendapat hukum dari buku, literatur, artikel dan website. Metode pengumpulan bahan hukum meliputi metode kepustakaan dan dokumentasi. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber,  meliputi;  buku  referensi,  hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, berbagai hasil riset dan survei dengan skala nasional maupun internasional. Adapun metode penyajian bahan hukum  dengan  cara  mereduksi,  kategorisasi dan display sebelum data dianalisis. Metode analisis data yang digunakan secara normatif-kualitatif dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis. Analisis data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman  atau  berdasarkan  norma/kaidah hukum, konsep hukum, doktrin hukum maupun tinjauan pustaka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun analisis data yang dilakukan pertama kali  dengan  menggambarkan  kronologi  kasus, mengumpulkan  data  yang  diperoleh,  disusun dan  di  klarifikasi,  selanjutnya  dianalisis  dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga data tersebut dapat dimengerti pengertiannya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Deskripsi Kronologi Kasus
Kasus ini berawal dari dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-5/SUKOH/Euh.2 dengan dakwaan sebagai berikut: 6

## PRIMAIR:
Bahwa  ia  terdakwa  OKTOBER  BUDIAWAN, S.Pd. Bin MULYANA pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan  Gatak  Kabupaten  Sukoharjo, atau pada tempat-tempat lain yang setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Sukoharjo,  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan; --------------
Bahwa terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , S.Pd. Bin MULYANA sejak
tanggal 07 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012 bekerja sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sukoharjo yang terletak di Desa Klaseman Kecamatan  Gatak  Kabupaten  Sukoharjo,  dan mengajar pelajaran Komputer dan Kesenian terhadap siswa-siswa sekolah tersebut diantaranya adalah Saksi VERLIANTI IKA MARDANI  Binti  WINAR  MARDANI.;  ------------ -----
Bahwa kondisi Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI, umur 22 tahun, sesuai Laporan Pemeriksaan Psikologis oleh Dra. SEPI INDRIATI, Psi. NIP. 19640911 199502 2001, Psikolog Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dilakukan pada 21 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan: --- -----------------------------
Dengan menggunakan skala kemasakan sosial dan instrument yang menunjukkan bahwa kemasakan sosial Verli setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan .; ----------------------------
------------------------------------------
Potensi Kemampuan Verli menunjukkan suspeet IQ = 40-50 (Mental Retardasi Sedang). -------------------------------------------------------- ------
Observasi  dan  wawancara:  Daya  tangkap kurang, miskin pertimbangan, peka dan suka diperhatikan  serta  mudah  dipengaruhi,  Verli cukup kooperatif dan mudah diajak kerjasama. -----------------------------------------

## Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa
OKTOBER  BUDIAWAN,  SPd  Bin  MULYANA pernah menunjukkan adegan video porno dari Hpnya kepada Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI; --------------------------- --------------------------
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor:
849/PW/RM/  XI/2012  tanggal  13/11/2012 yang dibuat dan ditanda - tangani oleh dr. HENDRATNO  TRIWIBOWO,  SP.OG,  dokter Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta dalam pemeriksan terhadap Saksi korban:
Nama: VERLIANTI IKA MARDANI umur: 22 tahun
Alamat:  Dagangsn  Rt.  04/09  Trangsan  Gatak Sukoharjo pada tanggal 10 Nopember 2012 dengan hasil pemeriksaan pada Regoi Genital:
Bibir Vagina tak ada luka / memar;
Rectal Toucher : Hymen/ selaput dara tampak ada bekas luka lama pada jam 3 dan jam 6 ;
Tak tampak darah atau cairan / keputihan. dengan  kesimpulan  -  Hymen  /  selaput  dara tidak utuh lagi (sudah robek),
dan selanjutnya berdasarkan keterangan dr. HENDRATNO TRIWIBOWO, SP.OG menyatakan yang dimaksud Regoi Genital adalah daerah  kelamin,  dan  penyebab  robeknya selaput dara Saksi VERLIANTI
IKA MARDANI yaitu adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 tersebut disebabkan karena kemasukan benda tumpul.
Bahwa antara terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA
dengan Saksi VERLIANTI IKA MARDANI Binti WINAR MARDANI tidak ada ikatan perkawinan.; ------------------------------------------
Bahwa perbuatan terdakwa OKTOBER BUDIAWAN,  SPd  Bin  MULYANA  tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -------------------

## SUBSIDIAIR:
Bahwa ia terdakwa OKTOBER BUDIAWAN , SPd Bin MULYANA
pada waktu dan tempat sebagaiaman tersebut dalam  Dakwaan  Primair,  dengan  kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memberikan putusan pidana penjara 8 Tahun 6 bulan penjara. Terhadap putusan ini, pihak terdakwa tidak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Namun,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi Semarang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara,  salinan  putusan  Pengadilan  Negeri Sukoharjo  Nomor:  28/Pid.B/2013/PN.Skh. tanggal 27 Juni 2013 dan Memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena hanya merupakan  pengulangan  dari  tuntutannya, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama  tersebut  dalam  putusannya,  oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan pertimbangan tersebut  dan  sudah  tepat  dan  benar,  kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:
a.  Untuk perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat serta trauma bagi si korban;
b.  Membuat efek jera bagi terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;
c.  Bahwa terdakwa sebagai seorang guru seharusnya  melindungi  korban,  yang dalam keadaan tuna rungu.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan pidana 10 tahun penjara. Putusan ini dianggap dapat memberikan keadilan pada korban mengingat korban adalah penyandang disabilitas. Sementara terdakwa adalah guru korban yang seharusnya mampu
e -ISSN: 2502-860X
memberikan perlindungan terhadap korban selama  menempuh  pendidikan  di  sekolah, bukan sebaliknya.
B.  Refleksi Atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/PN.SKH/2013 Terkait Kasus Hukum Penyandang Disabilitas Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang  sejak  November  2011  turut  meratifikasi konvensi perlindungan hak orang dengan disabilitas,  atau  yang  dikenal  dengan  CRPD ( Convention  On  the  Rights  of  Persons  with Disabilities ).  Ratifikasi  konvensi  ini  sebagai wujud dari usaha pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pandangan maupun pendekatan dalam konvensi ini adalah berbasis Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas serta organisasinya atau yang disebut OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) harus menjadi aktor yang terlibat aktif di berbagai aspek serta di berbagai tahapan.
Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan, seringkali dikenal dengan istilah “difabel” ( differently able people), adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah  maupun  masyarakat,  khususnya di  negara  berkembang  seperti  Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh  adanya  faktor  sosial  budaya,  selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. CRPD (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas, yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang  kejam,  tidak  manusiawi,  merendahkan martabat  manusia,  bebas  dari  eksploitasi, kekerasan  dan  perlakuan  semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan
fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. CRPD juga menetapkan kewajiban umum setiap negara peserta, di samping kewajiban- kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai  dengan  konvensi  ini.  Artinya,  seluruh Peraturan Per-Undang-Undang-an yang berlaku positif di Indonesia serta peraturan di bawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi di dalam Per-Undang- Undang-annya hingga sampai klausul-klausul pasalnya.
Persamaan di dalam hukum (Pasal 27 ayat (1),  baik  dalam  bentuk  pengakuan,  jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 (D) ayat (1)) sangat penting. Hak ini sebenarnya mencakup pula hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (Pasal Amandemen UUD 1945 jo. Pasal 17 UU HAM),  hak  atas  praduga  tak  bersalah  (Pasal 18),  hak  untuk  tidak  dikenakan  hukum  yang berlaku surut (Pasal 28 (I) ayat (1) Amandemen UUD  1945  dan  Pasal  18  UU  HAM).  Perlu dicatat bahwa praktik-praktik hukum saat ini menunjukkan bahwa hak untuk tidak berlaku surut dikecualikan untuk kejahatan-kejahatan internasional, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia (Pasal 28 (G) (2) jo. 28 (I) (1)) dan hak-hak lain yang dijamin dalam Pasal 18 UU HAM, seperti pemberlakuan ketentuan yang paling menguntungkan dan hak atas bantuan hukum. Masih dalam kerangka ini, hak tersebut mencakup pula hak atas fair hearing atau diproses di hadapan pengadilan secara adil,  termasuk  hak  untuk  menguji  saksi,  hak untuk membela diri, mencari bantuan hukum dan sebagainya. Hak atas bantuan hukum bagi  mereka  yang  miskin  atau  dipinggirkan, didasarkan pada Pasal 28 (H) (2) Amandemen UUD  1945  mengatakan:  “setiap  orang  berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Tindakan khusus seperti ini dimungkinkan persis untuk menjamin adanya persamaan/keadilan.
Akses atas keadilan bagaimanapun juga menyangkut hak-hak korban pelanggaran HAM, yang mencakup: 7
1. Hak untuk mengetahui (kebenaran);
2. Hak atas keadilan; dan
3.  Reparasi yang dibedakan menjadi hak atas restitusi,  kompensasi,  rehabilitasi  dan kepuasan ( satisfaction ).
Terkait dengan hak penyandang disabilitas, negara harus mengambil langkah-langkah efektif guna memberi pemulihan atas hak yang telah dilanggar ( remedy ) pada korban. Hal itu menurut berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional bisa dilakukan negara dalam bentuk  pemberian  kompensasi,  investigasi pelanggaran  yang  dilakukan,  tindakan- tindakan yang dapat mencegah berulangnya kembali pelanggaran, menghadirkan pelaku di hadapan pengadilan dan lain sebagainya.
Hak korban untuk mengetahui, mencakup; hak atas kebenaran ( truth )  dari  individu maupun masyarakat secara kolektif. Hal yang bisa dilakukan adalah membentuk komisi penyelidikan di luar proses pengadilan dan memelihara arsip-arsip berkenaan dengan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  termasuk di dalamnya menemukan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Gagasan hak atas kebenaran adalah juga untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran yang sama.
Hak  atas  keadilan,  mencakup;  hak  atas pemulihan yang adil dan efektif (termasuk menghadirkan pelaku pelanggaran di hadapan meja pengadilan), dan kewajiban negara untuk melakukan  investigasi,  mengadili  pelaku  dan menghukum  pelaku  (jika  terbukti  bersalah). Proses ini juga membuka kemungkinan tuntutan perdata.
Hak  atas  reparasi,  meliputi;  hak  individu atas  restitusi,  kompensasi  dan  rehabilitasi
7 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum …, hlm. 371.
karena korban termasuk keluarga dekatnya harus memiliki pemulihan yang efektif. Restitusi menekankan pemulihan korban dari situasi sebelum haknya dilanggar. Kompensasi merupakan reparasi terhadap luka-luka fisik dan mental, termasuk reparasi atas  kesempatan  yang  hilang,  reparasi  atas pencemaran nama baik (atau dalam bentuk pemulihan nama baik). Sedangkan rehabilitasi mengambil bentuk pelayanan kesehatan psikologis maupun psikiatris.
Dalam  proses  penyelesaian  perkara, korban seharusnya mendapat hak-hak sebagai berikut; hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak  untuk  mendapatkan  ahli,  hak  bebas  dari pertanyaan  menjerat  dan  merendahkan, hak  untuk  diperiksa  penyidik,  jaksa  dan hakim  yang  faham  penyandang  disabilitas, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Akan tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban, seperti hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah dan hak untuk mendapatkan ahli. Di Indonesia pada tahun 2011 lalu, tercatat 4.845 kasus pemerkosaan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dan di Yogyakarta sendiri terdapat 43 kasus korban perkosaan dan 39 kasus pelecehan seksual. 8 Menurut hasil sensus SIGAB, ada 8 kasus pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas pada tahun 2014 dan ada 30 kasus terkait dengan trafficking disabilitas. 9 Di samping kasus tersebut di atas,  masih  banyak  kasus  kekerasan  seksual, bahkan pemerkosaan yang tidak diproses secara hukum dengan alasan lemahnya bukti,  minimnya  aksesibilitas  hukum  bagi penyandang  disabilitas,  bahkan  mereka dianggap tidak mampu memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
8 http://www.jogjainfo.net/212/02/seribu-tangkai- bunga-anti-perkosaan.html?m=1,  diakses  pada  tanggal  10 September 2015.
9 http://www.jpn.com/read/2013/04/28/169325/ Hukum-dan-Keadilan-Difabel-minim-diakses tanggal 11 September 2015.
e -ISSN: 2502-860X
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  diperoleh dua  kesimpulan  sebagai  berikut; Pertama , advokasi terhadap korban kekerasan kaum penyandang disabilitas telah ditangani oleh berbagai LSM dalam bidang bantuan hukum. Sebagian besar kasus yang ditangani, berhenti karena adanya kendala-kendala dalam proses bantuan  hukumnya,  antara  lain;  (1)  Kendala pada Lembaga Bantuan Hukum dengan tidak  adanya  advokat  khusus,  pendamping psikolog  maupun  penerjemah;  (2)  Kendala pada  korban  penyandang  disabilitas,  antara lain korban dianggap tidak konsisten dalam menceritakan  kronologi  kejadian,  usia korban (ketidaksesuaian antara usia kalender dan  usia  mental);  (3)  Kendala  dari  individu korban,  antara  lain  korban  tidak  memahami akibat fisik, sosial dan psikologi, korban tidak dapat  memahami  hak  yang  dimiliki,  sistem administrasi  peradilan  yang  tidak  aksesibel; (4)  Kendala  pada  aparat  penegak  hukum, antara lain adanya penolakan pelaporan kasus di kepolisian karena korban susah berkomunikasi dan tidak adanya alat-alat bukti, rendahnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian terhadap isu penyandang disabilitas termasuk haknya, tidak tersedianya sarana pendukung seperti petunjuk braille , penerjemah  bahasa  isyarat,  penolakan  kaum penyandang disabilitas sebagai saksi dan lain- lain. Kedua , gagasan bantuan hukum terhadap kaum penyandang disabilitas korban tindak pidana guna terciptanya access to justice, antara lain dibagi menjadi; (1) Gagasan pada Lembaga Bantuan  Hukum,  yaitu  dengan  menyediakan pendamping psikolog, penerjemah dan advokat khusus yang menangani korban penyandang disabilitas; (2) Gagasan pada pihak kepolisian, yaitu dengan menyediakan penyidik khusus untuk  kaum  penyandang  disabilitas,  seperti polisi wanita terhadap perempuan penyandang disabilitas  korban  perkosaan  dan  kekerasan, pendamping  psikolog  dan  penerjemah;  (3) Gagasan dalam proses peradilan, yaitu dengan sistem pemeriksaan 1 kali di tingkat penyidikan di mana hakim dalam proses peradilan
memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan. Hal ini ditujukan agar korban tidak menjadi korban  kedua,  atau  bahkan  ketiga  (korban sistem) dalam proses peradilannya.
Pengaturan terkait perlindungan korban disabilitas  memang  tidak  secara  spesifik dituliskan,  namun  dalam  peraturan  per- Undang-Undang-an yang sudah ada dapat dijadikan dalil untuk menindak bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada korban disabilitas,  seperti  pemberian  penerjemah bagi  tuna  rungu,  pendampingan  hukum  dan sebagainya. Negara harus terlibat langsung dalam kasus-kasus rentan yang sering didapat oleh para penyandang disabilitas. Seperti di Nederland, untuk korban kejahatan kekerasan khusus yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh Departemen Kehakiman pada  UU  “ wet  voorlopige  regeling  schadefonds geweld  misdrijven ”  (wet  26  Juni  1975.Stb  382). Kejahatan khusus tersebut dapat dianalogikan sebagai kejahatan yang korbannya adalah orang tidak normal, orang cacat dan sebagainya. 10 Putusan  Nomor  28/Pid.B/PN.SKH/2013 terkait kasus hukum penyandang disabilitas sebagaimana dikemukakan di atas, mempunyai implikasi hukum yang besar terhadap kasus hukum  sejenis,  khususnya  bagi  Pengadilan Negeri Sukoharjo harus segera berbenah di segala bidang terkait pemenuhan hak atas persamaan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan ini hendaknya semakin ditingkatkan dengan mereduksi hambatan-hambatan yang ada. Sesuai dengan Pasal 13 Konvensi Hak- hak  Penyandang  Disabilitas,  maka  negara Pihak,  termasuk  Indonesia,  harus  menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan  yang  lainnya,  termasuk  melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai
10 Noviani  Arum  Lestari, Perlindungan  Hukum  Terhadap Difabel  Korban  Tindak  Pidana  Menyerang  Kehormatan  Susila , (Jogjakarta: UIN SUKA, 2015), hlm. 84.
partisipan  langsung  maupun  tidak  langsung, termasuk sebagai saksi dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap  awal  lainnya.  Selain  itu,  dalam rangka mendorong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.
Terkait dengan proses pendampingan bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan  hukum,  terdapat  beberapa  kendala dan permasalahan yang ditemui di antaranya adalah; 11 1.  Belum ada peraturan per-Undang-Udang- an yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif jender dan disabilitas,
2. Belum  ada  SOP/mekanisme  penanganan perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas korban kekerasan,
3.  Belum ada kebijakan yang menyediakan saksi  ahli,  penerjemah,  visum  kejiwaan, pemeriksaan  terkait  disabilitas,  contoh telinga,  hidung  dan  tenggorokan  bagi perempuan atau anak perempuan dengan  disabilitas  rungu/  wicara  korban kekerasan,
4.  Negara tidak menyediakan referensi dan referral system terkait saksi ahli yang dibutuhkan,  yaitu  ahli  tentang  disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, psikiatri dan atau piskolog yang memahami dan mampu berkomunikasi dengan difabel,
5.  Di tingkat hakim dan jaksa terbangun kesadaran penerapan Undang-Undang perlindungan anak bagi difabel mental intelektual dengan alasan bahwa usia mental korban sangat berbeda dengan usia kalender,  tetapi  kebijakan  hukum  terkait perbedaan usia kalender dan usia mental intelektual  belum  ada,  sehingga  untuk mekanisme persidangan dan penerapan pasalnya menggunakan KUHP dan mekanisme peradilan orang dewasa,
11 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum , hlm. 275.

## 6.  Perspektif disabilitas di aparat penegak hukum belum ada,
7. Aksesibilitas  fisik  dan  non-fisik  di  Polres, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri tidak ada.
Hambatan-hambatan ini juga terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Berbagai kendala/hambatan  di  atas  secara  perlahan harus  dicari  solusinya.  Dengan  demikian, proses pendampingan kepada penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum menjadi semakin maksimal. Upaya perwujudan hak atas kesamaan di hadapan hukum akan  semakin  meningkat,  seiring  dengan meningkatnya kepedulian dari berbagai pihak kepada para penyandang disabilitas.
Putusan Nomor
28/Pid.B/PN.SKH, menyatakan bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Putusan tersebut bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Dengan demikian,  sudah  seharusnya  Pengadilan Negeri Sukoharjo dan lembaga peradilan lain yang menangani kasus hukum penyandang disabilitas mengadakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bisa dimulai dari pengenalan konsep  disabilitas,  hak-hak  penyandang disabilitas,  dan  pelatihan  dalam  peningkatan skill tentang cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas. Berbagai upaya-upaya pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum bagi penyandang disabilitas harus terus dilakukan. Negara harus hadir dalam pemenuhan kesetaraan pengakuan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Mengingat penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Political  will pemerintah menjadi syarat utama untuk mewujudkan hal ini.
e -ISSN: 2502-860X

## C.  Upaya-Upaya untuk Merealisir Pemenuhan Hak atas Persamaan di Muka Hukum
( Equality Before The Law ) bagi Penyandang Disabilitas CRPD (Convention on the Rights of  Persons  with  Disabilities)  menuntut pemerintah  yang  telah  meratifikasinya  agar menunjuk satu atau lebih vocal  points untuk memonitor pelaksanaan kewajiban-kewajiban pemerintah yang terdapat di dalamnya. 12
Mekanisme semacam ini harus bebas dari campur tangan pemerintah. Ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara  internasional,  yang  berkaitan  dengan kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Prinsip ini disebut Prinsip-Prinsip Paris. Menurut prinsip-prinsip tersebut,  lembaga-lembaga  semacam  ini seharusnya; 13 1.  Memiliki kewenangan untuk mengajukan pandangan apapun mengenai perlindungan dan kemajuan Hak Asasi Manusia kepada pemerintah  maupun  parlemen,  baik  atas permintaan mereka maupun berdasarkan inisiatif sendiri. Ini bisa meliputi anjuran perubahan  legislatif,  dorongan  ratifikasi atas instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia,  dan  pengangkatan  kasus-kasus pelanggaran individual ke permukaan.
2. Memiliki  keanggotaan  yang  pluralis, meliputi perwakilan dari LSM dan Ormas (organisasi  masyarakat),  akademisi  dan parlemen. Departemen pemerintah dapat berpartisipasi dalam kerja lembaga tersebut dengan memberikan pertimbangan- pertimbangan hanya dalam kapasitasnya sebagai pemberi masukan atau penasehat. 3.  Memiliki sumber pembiayaan yang memadai yang memungkinkannya memiliki  staf  dan  kantor  sendiri,  supaya bebas dari campur tangan pemerintah dan tidak menjadi sasaran kendali
12 Lihat Pasal 33 Konvensi  Hak-hak  Asasi  Penyandang Disabilitas.
13 Prinsip-prinsip yang mengatur lembaga-lembaga Hak Asasi Manusia tersedia dalam bahasa Indonesia pada http:// www.nhri.net/pdf/PRINSIP-PARIS-dalam-bahasa-Indonesia. pdf.
keuangan yang mungkin mempengaruhi kemandiriannya.
4.  Memiliki mandat tetap. Sebaiknya anggota-anggotanya juga ditunjuk melalui keputusan resmi dan dengan masa jabatan tertentu sehingga sifatnya yang plural dan mandiri tetap terjaga. Menyebarluaskan usaha-usaha mereka melalui peningkatan kesadaran  masyarakat,  terutama  melalui informasi dan pendidikan serta melalui pemanfaatan seluruh media pers.
Upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah advokasi,  yang  merupakan  upaya-upaya dari, atau atas nama individu-individu maupun kelompok yang diperlakukan secara tidak adil, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan ketidakadilan tersebut.  Banyak  cara  dalam  mendefinisikan istilah advokasi. Advokasi secara luas mengacu pada hal-hal berikut ini; 14
1.  Serangkaian tindakan yang diarahkan kepada  perubahan  kebijakan,  sikap,  atau program  dari  berbagai  jenis  lembaga, pemerintah, maupun swasta.
2.  Menempatkan suatu masalah ke dalam agenda,  memberikan  jalan  keluar  bagi masalah tersebut dan membangun dukungan bagi tindakan untuk memecahkan masalah tersebut.
3.  Bekerja bersama dengan orang dan organisasi lain untuk membuat perubahan. Dalam  pergerakan  disabilitas,  advokasi merupakan kegiatan berupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan, baik perubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat yang seringkali memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas harus
14 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum , hlm. 28.
memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari kelompok sasaran  kegiatan  tersebut  mengenai  definisi dan  konsep  hak-hak  penyandang  disabilitas, apabila ingin mendapatkan dampak yang berkelanjutan. Perubahan di tingkat legislatif saja (yang berhubungan dengan pembuatan dan pengesahan hukum atau peraturan perundang-undangan)  tidak  akan  menuntun pada peningkatan partisipasi penyandang disabilitas apabila tidak disertai dengan upaya untuk mendorong adanya perubahan perilaku dan sikap bukan hanya dari pejabat atau petugas pemerintahan tapi juga masyarakat dan keluarga di mana penyandang disabilitas tinggal.
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan apabila akan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, di antaranya sebagai berikut; 15 1.  Pahami tentang peraturan per-Undang- Undang-an yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan hak-hak mereka,  seperti  ratifikasi  Konvensi  Hak Penyandang Disabilitas serta aturannya yang  relevan,  aturan-aturan  hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,  Undang-Undang Perlindungan Anak, serta aturan lain yang relevan dengan kasus;
2.  Lakukan investigasi yang mendalam untuk mempelajari kasus dengan sedetail mungkin,  seperti  mengidentifikasi  saksi dan  alat  bukti  yang  memungkinkan, karena kronologi kasus yang lengkap akan sangat membantu dalam setiap proses. Dalam  melakukan  investigasi,  seringkali pendamping akan menghadapi kesulitan komunikasi dengan penyandang disabilitas tertentu  seperti  disabilitas  rungu  wicara, disabilitas netra atau disabilitas mental; 3.  Pada kasus di mana penyandang disabilitas adalah  korban,  yakinkan  kepada  pihak-
15 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum , hlm. 272.
pihak  terdekat  korban  seperti  orang  tua, saudara  dan  sekolah,  bahwa  kasus  yang menimpa korban ini adalah tindak ketidak- adilaan yang harus dibela dan diproses secara hukum. Salah satu penyebab tidak terungkapnya permasalahan ketidakadilan dan tidak terprosesnya kasus tersebut secara hukum adalah ketiadaan dukungan dari pihak-pihak terdekat;
4.  Memasuki proses pelaporan dan penyidikan,  pendamping  harus  selalu proaktif menanyakan proses penyidikan kepada pihak kepolisian sehingga mengetahui perkembangan kasus. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghentian perkara secara diam-diam. Dalam beberapa kasus, para pelaku akan berupaya dengan berbagai cara supaya kasus tidak berlanjut sampai tingkat pengadilan;
5.  Membangun jaringan dengan banyak pihak,  misalnya  Lembaga  Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI),  Pusat  Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ((P2TP2A), dan yang sangat penting adalah organisasi penyandang disabilitas serta pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan  teknis,  seperti  sekolah  yang dapat menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau ahli terkait disabilitas jika diperlukan;
6. Jika diperlukan, misalnya karena menemui kejanggalan dalam proses penyidikan atau peradilan, disarankan untuk menulis surat tentang hal yang terjadi kepada pimpinan lembaga yang melakukan kejanggalan dengan memberikan tembusan kepada lembaga yang lebih tinggi dan pada Komisi masing-masing.  Misalnya,  surat  kepada Kepala  Kepolisian  Resort  (Kapolres), ditembuskan kepada Kepala Kepolisian Daerah  (Kapolda),  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (Kapolri), Komnas HAM, KPAI dan Komisi Kepolisian;
e -ISSN: 2502-860X
7.  Apabila diperlukan dapat melakukan aksi menuntut keadilan bagi korban. Ada banyak cara untuk dapat tercapainya maksud  untuk  menuntut  keadilan, misalnya demonstrasi bisa dilakukan dengan cara membagi bunga yang diberi tulisan-tulisan, membagi leaflet , aksi diam dan sebagainya;
8.  Hal yang sangat penting dan berdampak besar adalah memuat berita kasus ini di  media,  tetapi  tidak  diperkenankan menyebut identitas korban secara jelas. Berita di media akan membuat kasus ini diperhatikan oleh lembaga yang lebih tinggi karena ada pengawasan.
Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Hasil riset yang pernah dilakukan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)  menunjukkan,  penyandang  disabilitas masih menghadapi kendala yang banyak ketika mereka menjalankan proses peradilan, baik mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, tahap  penuntutan  di  kejaksaan,  dan  tahap pemeriksaan maupun putusan di pengadilan.
Secara  umum,  kendala  tersebut  antara lain;  (1)  Kurangnya  kemampuan  aparat penegak hukum dalam mengenali jenis-jenis disabilitas dan bagaimana memperlakukan setiap jenis disabilitas agar proses hukum berjalan  dengan  baik,  (2)  Kurangnya  sarana dan  prasarana  sehingga  tahap  penyidikan, penuntutan,  maupun  pemeriksaan  tidak berjalan secara optimal, (3) Sarana fisik, seperti model  bangunan,  model  ruang  pemeriksaan dan fasilitas publik lain yang belum aksesibel sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti tahapan-tahapan prosedur hukum,  (4)  Masih  banyak  kendala  norma dan asas hukum yang menyebabkan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan tidak terpenuhi secara optimal.
Sejatinya,  para  penyandang  disabilitas harus  diberikan  akses  yang  setara,  diberi
kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas masing-masing, dan seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada upaya menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk meraih kesetaraan dengan yang lain.
Dalam mendukung kewenangan Komisi Yudisial (KY) untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim,  tahun  lalu  KY  menandatangani  nota kesepakatan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas  (DPO)  Sasana  Integrasi  dan Advokasi  Difabel  (SIGAB)  Yogyakarta. Kemitraan ini bertujuan untuk meingkatkan layanan peradilan Indonesia yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Kini kita saksikan hasil baik dari kerjasama antara KY dan  SIGAB,  ditambah  pendampingan  teknis dari PUSHAM UII untuk menjalin kemitraan di NTB. Langkah ini mendapat dukungan dari Australia-Indonesia  Partnership  for  Justice (AIPJ)  yang  telah  mengadakan  pelatihan  bagi para penegak hukum yang dilaksanakan pada tanggal 23-26 Maret 2015 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan  dengan  tema  “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan  Hak  Atas  Peradilan  Yang  Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” bertujuan untuk: 16
1.  Memperkenalkan konsep disabilitas kepada aparat penegak hukum;
2.  Memberikan pemahaman tentang Hak Asasi  Manusia,  khususnya  tentang  hak- hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
3.  Memberikan pemahaman tentang hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum;
4.  Memberikan keahlian ( skill )  kepada aparat penegak hukum mengenai cara dan metode memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
16 www.komisiyudisial.go.id , PRESS  RELEASE:  KY  Dorong Kesetaraan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas , diakses 12 Agustus 2015.
Hal-hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peningkatan pemahaman tentang disabilitas. Dengan  demikian,  diharapkan  peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas bisa terwujudkan dengan baik.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:
A. Putusan Nomor
28/Pid.B/PN.SKH.
menjelaskan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan masih tertatih-tatih dan kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana tertera pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  masih banyak  yang  belum  terpenuhi,  selain karena  keterbatasan  ahli,  dan  juga tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada kenyataan di lapangan belum mengatur secara  detail,  hanya  secara  garis  besar saja. Padahal semua hak-hak disabilitas sudah  tertuang  di  konvensi  tersebut, namun ironisnya belum ada implementasi yang nyata. Pada kasus ini korban adalah penyandang disabilitas, seharusnya korban mendapatkan seorang ahli baik psikologi  maupun  dokter.  Namun,  pada kenyataannya yang mendorong untuk dihadirkannya para ahli supaya dapat diperiksa secara psikologi maupun medis, justru inisiatifnya dari pendamping. Bahkan,  biayapun  ditanggung  oleh pendamping sendiri, sedangkan kepolisian hanya menanggung biaya visum saja. Majelis hakim  dalam  Putusan  Nomor  28/Pid.B/ PN.SKH. menyatakan bahwa terdakwa divonis dengan 8 tahun 6 bulan penjara. Jika
mengacu pada ancaman maksimal dalam Pasal 289 KUHP yang dinyatakan terbukti maka vonis yang diberikan oleh majelis hakim dalam perkara ini sudah sangat maksimal. Mengingat praktik peradilan di Indonesia dengan putusan-putusan yang sangat tidak maksimal dan cenderung memberikan keringanan bagi para pelaku kekerasan seksual dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban yang umumnya perempuan,  apalagi  perempuan  yang dimaksud adalah penyandang disabilitas. Hingga  Putusan  Nomor  28/Pid.B/PN.SKH. bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Pada perkembangan selanjutnya jaksa penuntut umum atau terdakwa menolak dan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut.  Namun,  mengacu  pada  Putusan Nomor  244/Pid  2013/P.T.Smg.  justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila. Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara dan memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana dari penjara 8 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun penjara.
B.  Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk merealisir pemenuhan hak atas persamaan di muka hukum ( equality  before  the  law ) bagi penyandang disabilitas adalah melalui advokasi non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu:
a.  Mengumpulkan barang bukti-bukti dan saksi-saksi;
b.  Pendampingan saksi dan korban dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
c.  Mendokumentasikan semua berkas dan catatan lapangan terkait kasus;
e -ISSN: 2502-860X

## d.  Pendampingan kepada pihak sekolah
maupun keluarga korban;
e.  Pendampingan kepada aparat penegak hukum;
f. Memaksimalkan  aktifitas  jaringan  yang memiliki loyalitas terhadap isu perempuan, anak dan disabilitas.
Adapun secara litigasi dapat dilakukan upaya-upaya berikut: a.  Memfasilitasi kuasa hukum bagi korban terkait kasus tersebut;
b.  Memfasilitasi pemeriksaan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
c.  Memfasilitasi saksi ahli yang mendukung hukum dan peradilan terkait kasus;
d.  Melakukan pemantauan sepanjang proses persidangan.
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan kesetaraan di muka hukum bagi penyandang disabilitas adalah;
1.  Mengubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi

## Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
ke dalam Undang-Undang tersendiri dan membuat peraturan pelaksana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana;
2. Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengadakan pelatihan serta alokasi anggaran dana untuk menjamin perlindungan hukum terhadap difabel yang menjadi korban tindak pidana;
3.  Keluarga dan masyarakat juga memberikan perlindungan dengan merubah cara berfikir  bahwa  difabel  bukan  aib  bagi keluarga dan masyarakat;
4.  Dibentuknya peraturan per-Undang- Undang-an yang mengatur tentang hukum dan keadilan yang mempunyai perspektif gender dan disabilitas;
5. Adanya  SOP/mekanisme  penanganan perempuan atau anak perempuan dengan
disabilitas korban kekerasan di ranah domestik dan publik;
6.  Pembentukan kebijakan dan anggaran yang menyediakan saksi ahli, penerjemah, visum  kejiwaan,  pemeriksaan  terkait disabilitas,  contoh  THT  bagi  perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas rungu wicara korban kekerasan;
7.  Masih minimnya kebijakan penganggaran Pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang  menyediakan  fasilitas  tes  DNA, saksi  ahli,  penerjemah,  visum  kejiwaan, pemeriksaan THT bagi orang khususnya perempuan atau anak perempuan dengan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Saat ini tes DNA gratis baru ada di Aceh, Jawa Tengah dan Jawa Barat melalui MoU Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak  dan  Keluarga  Berencana  Propinsi, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Seyogyanya MoU juga dilakukan di daerah lain agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih merata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abidin, Andi Zainal, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana  dan  Beberapa  Pengupasan  tentang Delik-delik  Khusus) (Jakarta:  Prapanca), 1987.
-------, Hukum Pidana I (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
Advo  Kit, Panduan  Advokasi  Hak  Asasi  Manusia Bagi  Organisasi  Penyandang  Disabilitas (Jakarta:  Australia  Indonesia  Partnership for Justice), 2014.
Agustyawati  dan  Solicha, Psikologi  Pendidikan Anak  Berkebutuhan  Khusus ,  (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta), 2009.
Amir Ilyas, Asas- Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: PuKAP-Indonesia), 2012.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Mataram: Rajawali Pers), 2003.
Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen  Menegakkan  Keadilan  Substantif dalam  Perkara-perkara  Pidana ,  (Bandung: Alfabeta), 2013.
Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya ,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2008.
MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmin, Memahami dan Membantu Anak ADHD , (Bandung: PT. Refika Aditama), 2006.
Muladi  (ed.), HAM:  Hakikat,  Konsep  dan Implikasinya  Dalam  Perspektif  Hukum  dan Masyarakat ,  (Bandung:  Refika  Aditama), 2007.
Noviani  Arum  Lestari,  “ Perlindungan  Hukum Terhadap  Difabel  Korban  Tindak  Pidana Menyerang Kehormatan Susila ”  (Jogjakarta: UIN SUKA), 2015.
Risnawati  Utami, Konvensi  Tentang  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas:  Dalam  Perspektif Kebijakan  Publik  Di  Indonesia ,  Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Centere for Human Rights , 2012. Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2007.
Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, (Jakarta: CV. Armico), 1990.
Tri  Widya  Kurniasari, Implementasi  Hak  Asasi Manusia  Di  Indonesia:  Hak  Pendidikan  Dan Kesehatan  Bagi  Anak-Anak  Penyandang Cacat  (Difabel) ,  (Jakarta:  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2011.
YLBHI,  Yayasan  Obor  Indonesia  dan  AusAID, Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.
UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

## Artikel, Jurnal
Paulus  Hadisuprapto, Metode  Penelitian  Hukum Normatif,  Pendekatan,  Bahan-bahan  Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan  Hukum, Makalah Seminar Metode Penelitian  Hukum,  Forum  Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2008.
Rahayu  Repindowaty  Harahap,  S.H.,  LL.M./ Bustanuddin,  S.H.,  LL.M., Perlindungan Hukum,  Difable/disabilitas,  CRPD. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015.

## Website
http://www.depkumham.go.id/xdepkumham web/, Tugas  Pokok  Negara ,  diakses  12 Agustus 2015.
http://www.icrpd.net/implementation/en/ toolkit/section2.htm.,  yang  merupakan saduran dari OHCHR mengenai pembangunan yang  berbasis  Hak  Asasi  Manusia.  http:// www.unhchr.ch/development/approaches. html
http://www.jimlyschool.com/read/news/328/ mendorong-implementasi-ranham- pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/, diakses 9 April 2015.
http://www.jpn.com/read/2013/04/ 28/169325/Hukum-dan-Keadilan-Difabel- minim-diakses tanggal 11 September 2015.
e -ISSN: 2502-860X
http://www.solider.or.id/2013/12/17/putusan- nomor-28pidbpnskh-pengadilan-negeri- sukoharjo, diakses 10 April 2015. http://www.unescap.org/publications/detail. asp?id=1523
www.komisiyudisial.go.id, PRESS RELEASE: KY  Dorong  Kesetaraan  Pemenuhan  Hak  Bagi Penyandang  Disabilitas ,  diakses  12  Agustus 2015.