## POTRET PENDIDIKAN ISLAM DI JERMAN

## Bambang Supradi
Dosen STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Email: Bambangsupriadii0608@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  aspek  penting  dalam  proses  kehidupan  dan  pengembangan  diri  adalah membanding.  Manusia,  sadar  atau  tidak  sadar,  pada  dasarnya  selalu  melakukan  penilaian terhadap  dirinya  dengan  melihat  aspek  kehidupan  yang  sama  pada  orang  lain.  Tanpa perbandingan, proses  kehidupan mungkin  akan berjalan lamban, atau mungkin  pula hampir- hampir tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik.
Jerman dikenal salah satu negara yang menjadi rumah bagi banyak mahasiswa internasional. Keunggulan  pendidikan  dan  keunikan  budaya  menjadi  salah  satu  faktor  penarik  pelajar  dari berbagai  negara. Di Jerman juga banyak terdapat  penduduk Muslim. Oleh karena itu, dalam jurnal  ini  kami  mencoba  membahas  dan  menguraikan  bagaimana  Potret  sistem  pendidikan Jerman dan perkembangan pendidikan Islam di Jerman.
Kata Kunci: Potret, Pendidikan Islam, Jerman

## A. Pendahuluan
Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman pendudukan Kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itu kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh bangsa- bangsa Eropa.  Andalusia  dijadikan  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dibawah  Kekhalifahan Islam.  Pada  masa  itu  negara  Islam  mengalami  kemajuan,  sedangkan  Eropa  mulai  memasuki abad  pertengahan,  mereka  menyebutnya  sebagai  zaman  kegelapan  atau The  Dark  Age. Pada zaman perang salib, peperangan terjadi  antara kaum  muslim dengan bangsa Eropa, terutama Perancis,  Jerman  dan  Inggris.  Setelah  perang  salib  berakhir,  toleransi  antar  agama  dan kebudayaan pun berlangsung. Di saat itulah bangsa Eropa termasuk Jerman mulai mengenal lebih  jauh  tentang  Islam.  Sastrawan  nomor  satu  di  Jerman,  Wolfgang  von  Goethe,  adalah seorang pengagum Nabi Muhammad SAW. 1
Hubungan  antara  Jerman  dan  Islam  terus  berlanjut. Pada  tahun  1739,  raja  Friedrich Wilhelm I mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam, mereka  disebut  dengan  nama  pasukan  Muhammadaner.  Mereka  juga  diberikan  jaminan kebebasan  beribadah.  Pada Februari  1807  pasukan  Muhammadaner  membantu  raja  Wilhelm memerangi  Napoleon  dari  Perancis.  Bersama  pasukan  Jerman  lainnya,  mereka  pun memerangi Rusia dan Polandia. Pada satu resimen bernama Towarczy, 1220 tentara beragama Islam  dan  1320  tentara  lainnya  beragama  kristen.  Pada  zaman  itu,  kaum  muslim  di  Jerman
1 Schiffauer Werner, Turks in Germany , (New York : Melvin Ember, 2005), h. 1131
selain menjadi tentara, mereka juga banyak yang menjadi pedagang, diplomat, ilmuwan, dan penulis.
Pada  saat  Perang  Dunia  Pertama,  Jerman  kembali  bersekutu  dengan  tentara  muslim dari  Kekhalifahan  Turki  Usmani.  Hal  ini  membuat  komunitas  muslim  di  Jerman  bertambah banyak  dan  makin  menguatkan  eksistensinya.  Lembaga  Muslim  Jerman  sudah  berdiri  pada tahun 1930. Antara 1933 dan 1945, tercatat lebih dari tiga ribu warga Jerman beragama Islam, dan tiga ratus di antaranya berdarah etnis Jerman. Sayangnya, pada saat kepemimpinan Hitler dan  perang  dunia  kedua,  umat Islam  terpecah-pecah.  Kebebasan  beribadah  terancam. Sebagian  umat Islam  pergi  melarikan  diri  ke  negara Balkan.  Setelah  perang  dunia  kedua berakhir  dengan  kekalahan  besar  yang  didapatkan  Jerman,  hubungan  antara  Jerman  dan umat Islam  kembali  terjalin.  Keberadaan  Islam  di  Jerman  meningkat  pada  tahun  1960-an. Akibat perang dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja berdatangan dari Italia, Turki dan Eropa Timur untuk membangun Jerman kembali.  Setelah  kontrak  kerja  mereka  selesai,  para  pekerja  ini  menolak  untuk  pulang  ke negara mereka, bahkan mereka mendatangkan keluarga-keluarganya untuk tinggal menetap di Jerman. Berlin menjadi kota dengan jumlah komunitas Turki terbesar setelah Istanbul. 2
Bagi  pemerintah  Jerman,  kedatangan  para  imigran  pada  1960-an  membantu menumbuhkan  tingkat  ekonomi  mereka.  Dengan  besarnya  suplai  buruh  migran,  akan memperkecil  upah  dan  biaya  dari  produksi.  Meskipun  tingkat  produksi  yang  tinggi  juga diikuti  dengan  tingkat  konsumsi  yang  tinggi,  namun  dalam  studi  tersebut,  Lutz  dan  Wolter membuktikan  bahwa  tingkat  pendapatan  negara  sekitar  26,1%  apabila  arus  migrasi  yang masuk  tinggi.  Dibandingkan  dengan  bila  diasumsikan  tidak  ada  migrasi  maka  tingkat pendapatan  negara  hanya  sekitar  22,7%.1  Studi  lain  yang  dilakukan  Loeffelholz  dan  Kopp (1998 dalam  BAMF 2005) mengestimasi dampak fiskal  tidak langsung dari imigran. Dalam studi  tersebut  ditemukan  bahwa  imigran  Jerman  berkontribusi  sebanyak  25-35  juta  Mark Jerman per tahun. Sejak tahun 1988, imigrasi telah membuka 85,000 lapangan pekerjaan baru dan menaikkan tingkat GDP sebanyak 1,3% 3 .
Sebuah kajian mengenai kehidupan Muslim di Jerman menunjukkan fenomena pindah agama  di  kalangan  masyakarat  kelas  menengah  Jerman  yang  angkanya  cukup mencengangkan. Walaupun media  “rajin”  memberitakan  tentang  terorisme  yang  dikaitkan
2 http://sejarahislamdunia21.blogspot.co.id/2015/07/perkembangan-islam-di-jerman.html
3 http://ahmad_m-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-67268 Umum%20Globalisasi%20dan%20Migrasi:%20Problematika%20Integrasi%20Imigran%20Turki%20ke%20dal am%20Masyarakat%20Jerman.html
dengan Islam, kekerasan dalam rumah tangga Muslim, dan bom bunuh diri. Islam masuk akal dan  memiliki  arahan  yang  jelas. Fakta  bahwa  para  muallaf  datang  dari  kalangan berpendidikan  dan  intelektual  seperti  dokter  Kai  Lühr  dan  pengacara  Nils  von Bergner menyatakan Islam  adalah  agama  yang  dapat  diterima  akal. Lain  halnya  dengan  Nils von Bergner, satu dari lebih dari 350 warga Hamburg  yang masuk Islam di tahun 2005. Dia punya  cerita  lain  tentang  perjalanannya  menuju  Islam.  Ia  mengaku  sebagai  orang  yang senantiasa  mengimani  Tuhan,  dan  beribadah  kepadaNya.  “Namun  di  satu  sisi  saya  tidak merasa bahagia, saya selalu memiliki perasaan bahwa saya membalas kebaikan Tuhan terlalu sedikit,” katanya saat mengisahkan masa lalu perjalanannya menuju Islam.“Dan itulah alasan kenapa saya pernah bertutur, bahwa jika sudah memeluk  Islam, saya benar-benar ingin  lima kali  sehari  mengingat  dan  memanjatkan  doa  dan  mendapatkan  kesempatan  untuk berterimakasih kepada Tuhan.” 4
Secara  geografis,  Jerman  terletak  di  tengah-tengah  benua  Eropa  dengan  luas  daerah 357.022 km 2 . Dapat kita lihat lebih jelas pada peta di Jerman berpenduduk 83 juta lebih dan kira-kira  8%  diantaranya  bukan  berkabangsaan  Jerman.  Warga  negara  asing  ini  mulai berdatangan  ke  Jerman  pada  akhir  tahun  1950-an  ketika  negara-negara  Eropa  selatan  mulai merekrut  buruh-buruh  pekerja  tangan.  Jumlah  imigran  yang  paling  banyak  adalah  orang Turki, baik  yang lahir di Jerman atau keturunan Turki. Imigran lain seperti Suriah masuk ke Jerman  sebagai  pengungsi  karena  perang  dan  konflik,  karena  tekanan  ekonomi  dinegaranya masing-masing.
Jenis  imigran  ketiga  adalah  dari  etnis  Jerman  sendiri  (walaupun  semuanya  tidak berbahasa Jerman)  berbeda dengan  jenis imigran  lain, mereka dapat  dengan  segera meminta kewarganegaraanya  sewaktu  masuk  ke  Jerman.  Oleh  karena  kesulitan  bahasa,  baik  imigran yang  sudah  lama  menetap  di  Jerman  apalagi  mereka  yang  baru  datang,  maka  hal  ini merupakan  tantangan  bagi  sistem  pendidikan  di  Jerman.  Sangat  sukar  memberikan kesempatan  yang  sama  memberikan  pendidikan  kepada  anak-anak  imigran.  Berbagai  upaya dilakukan  untuk  mengejar  anak-anak  dari  kelompok  minoritas  ini  dengan  menggunakan bahasa-ibu  mereka  sendiri.  Namun  demikian,  bahasa  Jerman  merupakan  bahasa  yang dominan  dengan  berbagai  variasi  dialek  daerah. 5 Jerman  bukan  negara  yang  kaya  dengan sumber  alam,  dan  juga  bukan  negara  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  produksi  pertanian sendiri. Oleh sebab itu Jerman banyak tergantung pada barang-barang impor dari pada barang
4 Ibid.
5 Agustiar  Syah  Nur, Perbandingan  Sistem  Pendidikan  15  Negara, (Bandung:  Lubuk  Agung,  2001), h. 155
ekspornya.  Pada  umumnya  perdangan  Jerman  sangat  positif,  dan  investasi  Jerman  di  luar negeri melebihi investasi asing di dalam negeri. Tetapi sebagai akibat dari upah serta ongkos produksi  yang  tinggi  sesuai  ketentuan  sistem  sekuriti  sosial,  posisis  Jerman  sebagai  negara ekspor  tangguh  mendapat  tantangan  dalam  perdagangan  internasional.  Ini  jelas  membawa dampak  bagi  pendidikan,  penelitian  dan  pengembangan  serta  pabrik-pabrik. 6 Secara  historis, bangsa  Jerman  memiliki  sejarah  amat  panjang  dan  unik  dengan  kehidupan  masyarakatnya yang unik pula.
Kehidupan  bangsa  Jerman  dimulai  dari  yang  amat  primitif,  kemudian  berkembang menjadi bentuk negara-negara kecil di daerah pengaruh kerajaan Romawi sampai tahun 1809. Setelah  itu  Jerman  berada  dalam  kekuasaan  Napoleon  Bonaparte  sampai  awal  abad  19  dan berlanjut  menjadi negara Prusia  yaitu  tahun 1824-1871,  Republik Weimar  tahun 1919-1033, Era  Nazi  tahun  1933-1945,  kemudian  setelah  kalah  perang  dunia  dua,  Jerman  terpecah menjadi  dua  negara  yaitu  Jerman  Barat  dan  Jerman  Timur  (1945-1989)  keduanya  dapat bersatu  setelah  dirobohkannya  tembok  pembatas  yang  memisahkan  keduanya  yang  dikenal dengan “Tembok Berlin”. Oleh karenanya sejak tahun 1989 sampai sekarang Jerman bersatu menjadi bentuk negara federal dengan nama Republik Federal Jerman. 7

## B. Politik dan Tujuan Pendidikan
Dengan sejarah kelam yang bertumpu pada pengalaman kekalahan dalam dua perang dunia  dan  hancurnya  Negara  Jerman,  masyarakat  Jerman  mulai  membangun  sistem pendidikan yang terbebas dari potensi membuat kesalahan serupa, yaitu dengan memisahkan kekuasaan,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan,  agar  tidak  tertumpu  pada  satu  lembaga  atau satu orang saja. Hal ini dilakukan karena memandang pengaruh absolut Hitler yang membuat seluruh  Jerman  bergerak  ke  arah  kehancuran.  Pendidikan  diarahkan  kepada  penanaman kemauan  yang  kuat  untuk  bangkit  dan  keahlian  yang  dibutuhkan  untuk  kembali  berdiri sebagai  negara  yang  kokoh  dan  mandiri.  Di  samping  itu,  terpecahnya  Jerman  menjadi  dua bagian untuk waktu yang lama menjadikan isu persatuan sebagai salah satu isu penting dalam budaya pendidikan Jerman.
Pada mulanya, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar, yaitu negara dan agama, dalam hal ini gereja. Selain  itu, negara bagian juga ikut mengklaim wewenang untuk mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Seja dikumandangkannya wajib
6 Ibid.
7 Arif  Rohman, Pendidikan  Komparatif;  Menju  ke  Arah  Perbandingan  Antar  Negara, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2010), h. 124
belajar  pada  abad  ke-17,  masalah  pendidikan  lambat  laun  mulai  beralih  menjadi  kewajiban negara. 8 Undang-undang  dasar  menjamin  hak  setiap  orang  untuk  secara  bebas mengembangkan  kepribadiannya  dan  memilih  sekolah,  pendidikan  kejuruan  dan  pekerjaan sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuannya.  Berdasarkan  tata  negara  federal    Jerman, kewenangan pendidikan  dibagi  menjadi  federasi  dan negara  bagian.  Negara  bagian terutama bertanggung  jawab  untuk  sekolah  umum  dan  sekolah  kejuruan  serta  taman  kanak-kanak. Tujuan  pendidikan  di  Jerman  ditentukan  oleh  negara  bagian  masingmasing,  negara  federal tidak ikut campur tangan dalam urusan pendidikan secara langsung.

## C. Struktur dan Jenis pendidikan
Pendidikan  di  Jerman  di  mulai  dari  tahap  pra  sekolah  yang  disebut Kindergarten (Taman  Kanak-Kanak)  dimulai  dari  umur  3-6  Tahun.  Pendidikan  ini  dinamakan “ Vorschulische Einrichtungen ”, yang berarti “Persiapan sebelum pendidikan”. Konsep taman kanak-kanak di Jerman banyak ditiru oleh negara lain. Oleh sebab itulah, tingkatan sekolah ini di beberapa negara tetap mengadopsi nama Jermannya “ Kindergarten ”. Penyelenggara taman kanak-kanak  paling  banyak  adalah  gereja-gereja,  organisasi  sosial  dan  komunitas,  kadang- kadang  juga  perusahaan  dan  perkumpulan.  Setelah Kindergarten dimulai  pendidikan  dasar pada  usia  7  tahun  sampai  dengan  10  tahun.  Pendidikan  ini  dinamakan  “ Grundschule ”,  yang berarti  “Sekolah  Dasar”.  Pendidikan  dasar  biasanya  berlangsung  empat  tahun,  tetapi  di  ibu kota  negara  Berlin,  melaksanakan  sistem  pendidikan  dasar  selama  enam  tahun,  beberapa negara  bagian  lainnya  melaksanakan  pengajaran  tambahan  dua  tahun  pada Grade 5  dan  6 dalam  suatu  lembaga  perantara  yang  memberikan  berbagi  jenis  pelajaran  sebagai  persiapan masuk  ke  program-program  sekolah  menengah.  Dari Grundschule ,  seseorang  mempunyai  4 pilihan untuk melanjutkan sekolah. Pilihan sebulah tersebut yaitu : 1) Hauptschule (kelas 5 – 9/10);  2) Realschule/ Mittelsvhule , (kelas  5-10);  3). Gesamtschule (kelas  5–13);  4. Gymnasium (kelas 5–13). 9
Untuk memasuki Hauptschule , Realschule atau Gymnasium , seseorang harus  melalui  “ Orienterungsstufe ”  (tahapan  orientasi).  Di  tahap  ini  diteliti  bakat  dan kemampuan dari anak, dan tahap ini menentukan kemana tujuan seorang anak  selanjutnya. Hauptschule dan Realschule lebih  ditekankan  kepada  anak  yang  ingin
8 Agustiar Syah Nur, Op.cit., h. 156
9 Frackman,  dkk, Higher  Education  policy  in  Germany:  In  Goedegebuure ,  Leo  et  al  (Eds), Higher Education Policy: An International Comparative Perspective , (Paris: Pergamon Press, 1993), h. 182
langsung  kerja  bila  telah  menyelesaikan  sekolah.  Tentu  saja  setelah  melalui  pendidikan  di “ Berufsfachschule ” atau “ Fachoberschule ”. Bagi yang ingin melanjutkan ke universitas, jalan tercepat  adalah  melalui Gymnasium . Haupschule/Restschule merupakan  jenis  sekolah menengah yang memberikan pengajaran yang diarahkan untuk memasuki pemagangan setelah siswa menerima sertifikat tamat belajar. Program ini memberikan pelajaran khusus  untuk  mempersiapkan  siswa  menghadapi  kariernya  di  masa  mendatang, dan juga mengajarkan bahasa asing (biasanya bahasa Inggris). Program houptschule dikategorikan sebagai program yang paling ringan tuntutan akademiknya di Jerman pada grade 7 sampai 9 10 .
Realschule merupakan program sekolah yang mempersiapkan siswa untuk  memasuki  karier  sebagai  pegawai  atau  buruh  kelas  menengah.  Program  ini memiliki  tuntutan  akademik  yang  lebih  tinggi  daripada houpschule .  Semenjak tahun  1970-an,  tamatan  sekolah  ini  telah  menjadi  persyaratan  untuk  memasuki program-program  pemagangan.  Sertifikat  dari  sekolah  ini  juga  menjadi  kunci untuk  memasuki berbagai  jalur  pendidikan  yang lebih tinggi. 11 Gymnasium, bertujuan untuk mempersiapkan siswa ke pendidikan tinggi, walaupun tidak semua lulusannya melanjutkan ke perguruan  tinggi.  Pada  grade  5  sampai  10,  isi  kurikulum  bervariasi  sesuai  dengan  jenis sekolah yang dimasuki. Mulai grade 11, siswa dapat memilih spesialisasi dalam susunan yang agak  rumit.  Setelah  berhasil  menyelesaikan  ujian  pada  grade  13  siswa  berhak  memasuki perguruan tinggi.
Gesamtschule merupakan sekolah yang menekankan program secara komprehensif bagi semua anak dalam suatu bidang, dan anak-anak akan memperoleh sertifikat yang berbeda sesuai dengan bidang yang dipilihnya. Namun  karena  terjadi  banyak  kontroversi  pada  program  sekolah  jenis  ini,  maka tidak  semua  daerah  yang  membuka  sekolah  ini  (hanya  dibuka  di  daerah  dibawah lander yang  beraliran  sosial  demokrat). 12 Titel  yang  didapat  dari  Universitas  di  Jerman  dan Indonesia  hampir  mirip,namun  walaupun  namanya  sama  berbeda  tingkatannya.  Diploma lulusan  Jerman  setara  dengan  S2  atau  Master  di  Indonesia,  dan  dapat  langsung  mengikuti program  Doktoran  (Ph.  D).  Hal  ini  berarti  S1  di  Indonesia,  pada  dasarnya  setara  dengan
10 http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_JERMAN/195906231987031- SETIAWAN/Studi_Pend_Mancanegara_Ind-Jerman.pdf
11 Ibid.
12 Ibid.
Vordiplom di  Jerman,  tetapi  hal  ini  tergantung  dari Anerkennung  der  Studienleistungen (Penyamaan derajat Ijasah). Dengan demikian, bila seorang sarjana S1 lulusan Indonesia akan melanjutkan kuliah di Jerman, ada 3 kemungkinan studi yang akan ia jalani, yaitu:
1) Ijazah  ( Studienleistungen )  dari  Indonesia  dianggap  setara  dengan Vordiplom (semester  5).  Untuk  mendapatkan  Diplom,  ia  harus  mengikuti  semua  mata  kuliah dari  semester  5  sampai  dengan  pembuatan Diplomarbeit (Penulisan  Akhir  untuk mendapatkan gelar Diplom);
2) Ijazah ( Studienleistungen ) dari Indonesia dianggap melebihi dari semester 5. Untuk mendapatkan  Diplom,  ia  hanya  diminta  untuk  mengikuti  beberapa  ujian  untuk penyamaan derajat;
3) Ijazah  ( Studienleistungen )  dari  Indonesia  dianggap  sudah  mencukupi  untuk  dapat langsung  mengikuti  program  Doktoral.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  lulusan  S1 dari Indonesia kalau mau melanjutkan sekolah ke Jerman, mempunyai  kemungkinan untuk  langsung  promosi  (S3).  Biasanya  kalau  bidang  studi  dan  kurikulum  dari  S1 kepromosi  (S3)  tidak  menyimpang  jauh,  akan  mendapat  kemudahan  pada  saat Anerkennung .
Di  Jerman  dikenal  ada  dua  jenis  pendidikan  tinggi  utama  yaitu Fachhochschule dan Universität . Fachhochschule yang  sering  disebut  juga  FH  ini  mirip  seperti  politeknik  di Indonesia,  yaitu  lembaga  pendidikan  yang  menekankan  pada  bidang  aplikasi.  Bidang  teori lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  praktek  atau  applikasinya.  Studi  di Fachhochschule tak dapat mencapai  gelar doktor dan pendidikan di sini ditujukan bagi mereka  yang ingin terjun ke industri langsung. Jenis pendidikan tinggi lainnya adalah Musikhochschule (untuk bidang musik), Pedagogische  Hochschule (untuk  bidang  pendidikan,  mirip  IKIP  dahulu)  dan Kunsthochschule (untuk  bidang  seni).  Sistem universität (universitas)  di  Jerman,  berbeda dengan di Indonesia,tidak ada “panduan” ketat per semesternya, dan urutan mata kuliah A, B, C,  danseterusnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  mahasiswa  dituntut  harus  dapat  menentukan sendiri,  kuliah,  latihan,  seminar,  ujian  yang  akan  diikutinya,  dan  lain  sebagainya. Hal  ini  secara  langsung  memberikan  “kebebasan  yang  sangat  besar”,  tapi  bisa  juga menjerumuskan mahasiswa ke kondisi kelewat santai (banyak beberapa mahasiswa Indonesia yang terjebak ke situasi  ini, dimana sudah 8 tahun tapi belum ujian apaapa, karena keasikan kerja atau kesibukan lainnya).
Mahasiswa benar-benar dituntut untuk mandiri menentukan apa yang ingin dia pelajari, ujian  yang  dia  ikuti,  serta  apa  yang  dia  lakukan  dan  dia  inginkan.  Terkadang  perkuliahan dilakukan  dalam  ruang  auditorium  besar  (sampai  600  siswa),  sehingga  kesiapan  “mental” mahasiswa  untuk  belajar  mandiri  perlu  benar-benar  dipertimbangkan  bila  memilih  kuliah  di universitas.  Kuliah  rata-rata  dilakukan  dalam  bahasa  Jerman.  Walau  demikian  di  beberapa Universitas  (seperti  di  Universitas  Bielefeld,  Universitas  Bremen,  dan  lainlain)  ada  juga beberapa  kuliah  yang  dilakukan  dalam  bahasa  Inggris.  Model  perkuliahan  tersusun  dari Vorlessung (perkuliahan), Seminar (semacam  diskusi  dalam  ukuran  kecil  atau  dalam kelompok  kecil),  dan Übung (latihan).  Ujian  dilakukan  langsung  dengan  Profesor  yang bersangkutan.  Rata-rata  ujian  bersifat  lisan,  walau  ada  juga  yang  diberikan  secara  tulisan. Sistem ujiannya juga bervariasi ada yang diperbolehkan mengulang (untuk mata kuliah yang tidak lulus), namun sering juga hanya sekali saja (boleh mengulang namun tahun berikutnya bukan semester berikutnya).
Sistem Fachhochschule (nama internasionalnya sekarang sering disebut sebagai University  of  Applied  Science )  lebih  diatur  secara  ketat  mirip  dengan  sistem perkuliahan di Indonesia, misal urutan perkuliahan, praktek, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua  lembaga  pendidikan  tinggi  tersebut,  mana  yang  lebih  baik  dan  cocok,  ini  bergantung dengan  tujuan  sekolahnya. Fachchochschule rata-rata  disukai  oleh  orang  Jerman  yang  ingin langsung  bekerja  di  industri,  sedangkan  Universitas  lebih  disukai  bagi  mereka  yang  ingin berkarir  di  bidang  riset  dan  pengembangan,  atau  di  bidang  akademik.  Berdasarkan pemantauan  dan  perkenalan  dengan  beberapa  mahasiswa  dari  Indonesia,  sebagian  besar mahasiswa  Indonesia  lebih  suka  mengambil  pendidikan Fachchochschule ini.  Hal  ini  selain alasan waktu serta biaya juga karena mereka ingin cepat bekerja.
Hal  seperti  inilah  yang  sulit  ditemukan  di  Indonesia.atau  bahkan  dapat  dikatakan  sulit diwujudkan di dunia pendidikan di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya potensinya sama dengan pendidikan di Jerman, sehingga pendidikan tinggi di Jerman, mempunyai suatu  yang khas,  hanya  yang  berbeda  mekanisme    pendidikan  yang  ditawarkan.  Bagi  yang  suka “kebebasan”  silahkan  masuk  ke  univeritas,  namun  bagi  yang  suka  “tuntunan”  dipersilahkan masuk ke Fachhochschule , sehingga dapat segera bekerja dan mendapatkan gaji seperti yang diidam-idamkan. Beberapa Fachhochschule sekarang sudah menawarkan juga “ International Master ” yang menggunakan program berbahasa Inggris.
Selain pendidikan formal, di Jerman juga berkembang pendidikan non formal  yang  berupa  pendidikan  vokasional,  teknik,  dan  bisnis  yang  diwajibkan bagi anak-anak yang tamat dengan ijasah pendidikan umum pada tingkat Hoptschule atau Realschule dan  juga  yang  tidak  dapat  ijasah  setelah  tamat  belajar  9  tahun. Pendidikan ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan, dan pelaksanaannya dapat diikuti  secara  paruh  waktu  atau  purna  waktu.  Pendidikan  non  formal  yang  lain  yaitu  berupa pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sesuai dengan tuntuntan zaman dan perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat cepat. Program  pendidikan  orang  dewasa  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  umum, vokasional (termasuk teknik dan keuangan) dan politik.

## a. Manajemen Pendidikan di Jerman
Konstitusi  federal  Jerman  telah  memberikan  kewenangan  pengaturan  sistem pendidikan kepada negara bagian (disentralisasi). Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas  penuh  dari  pemerintahan  negara  bagian  untuk  menentukan  kebijakan  sistem pendidikan.Pengaturan masalah pendidikan kemudian dirumuskan melalui lembaga legislatif tingkat  negara  bagian.Saat  ini,  negara  bagian  di  Jerman  memiliki  sistem  pendidikan  yang berbeda,  di  antaranya  perbedaan  masa  pendidikan.  Kondisi  ini  kemudian  mendorong  pihak negara  bagian  untuk  mengadakan  satu  standarisasi  yang  berlaku  secara  nasional,  sehingga pada  tahun  1969,  sebagian  wewenang  negarabagian  dalam  masalah  pendidikan  dialihkan  ke pemerintahan federal. 13

## 1) Pendanaan
Pendanaan  pendidikan  dibebankan  kepada  anggaran  belanja  negara  bagian  dan partisipasi  masyarakat  lokal.  Pembagiannya  meliputi  pendanaan  biaya  personil  yang dibebankan kepada negara bagian dan infrastruktur yang  melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam  hal  ini,  pemerintahan  federal  utamanya  bertanggungjawab  atas  pendanaan  perluasan institusi  pendidikan  tinggi,  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  proses  pendidikan  dan  kegiatan penelitian.  Sehingga  lembaga-lembaga  pendidikan  tidak  memungut  biaya  pendidikan. Sesunguhnya biaya kuliah di Jerman relatif rendah (hampir berarti tak perlu bayar SPP), baik untuk  warga  negara  Jerman,  ataupun  mahasiswa  asing.  Biasanya  mahasiswa  hanya  perlu membayar uang yang namanya “ Sozialgebühren ”. 14 Ini untuk mendapatkan beberapa fasilitas
13 Agustiar Syah Nur, Op.cit. , h. 165
14 W.B  Elley, How  in  The  World  Do  Student  Read?  IEA  Study  of  Reading  Literacy ,  (The  Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achicvenment, 1992), h.122
bagi  mahasiswa,  misal  agar  bisa  makan  di  MENSA  (kantin  khusus  mahasiswa  yang  ada  di kampus-kampus di Jerman) dengan harga mahasiswa, di beberapa negara bagian, tiket kereta, bus  dan  trem  tak  perlu  bayar. Sozialgebühren ini  sekitar  100  Euro/semester.  Sebagai gambaran  di  Universitas  Bremen,  kalau  kita  makan  di  MENZA,  sekali  makan  dengan  tarif mahasiswa hanya membayar 1,3 Euro, tetapi bila kita sebagai pegawai Universitas atau orang luar yang ikut makan, dikenakan biaya 3,5 Euro.

## 2) Kurikulum
Kurikulum  di  jerman  disusun  oleh  menteri-menteri  pendidikan  negara  bagian  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mereka melakukan itu melalui tiga jenis instrumen, yaitu: a). Tabel yang menguraikan jumlah jam belajar per minggu, serta mata pelajaran  sesuai  dengan  “grade”  dan  jenis  sekolah;  b).  Pedoman  kurikulum;  c).  Pemberian wewenang penulisan dan pengadaan buku teks. 15 Secara umum kurikulum pendidikan Jerman dapat diformulasikan sebagai berikut: a). Tujuan umum kurikulum ditentukan oleh peraturan sekolah/sering  dinyatakan  pada mukaddimah suatu  keputusan,  sedangkan  tujuan  khusus diterbitkan  dalam  kaitannya  dengan  pedoman  kurikulum;  b).  Silabus,  rekomendasi  metode mengajar dan model rencana pelajaran diputuskan oleh kementrian negara; c). Mengenai buku teks, tidak ada yang dapat dipakai tanpa ada persetujuan dari kementerian negara bagian dan guru  boleh  menggunakannya  sejauh  terdapat  dalam  daftar  rekomendasi  buku  yang  sah;  d). Metode  mengajar,  bukan  “ teacher  centered ”  tetapi  “ student  centered ”  yang  sifatnya  “ open instruction ” (murid belajar atas dorongan sendiri).
Sebagian  besar  pemerintah  daerah  negara  bagian  Jerman  mewajibkan  mata  pelajaran di  sekolah  dasar  sebagai  berikut: German;  mathematics;  social  studies;  history;  geography; biology;  physics;  science,;  chemistry;  art;  music;  sport;  religion;  and  modern  foreign languages .  Sedangkan  untuk  sekolah  lanjutan,  kurikulum  berbeda-beda  penekannannya, sesuai  jenis  sekolah  sebagaimana  dijelaskan  di  depan.  Namun  paling  tidak  pada  setiap  jenis sekolah menengah tersebut memuat materi pelajaran sebagai berikut: German; mathematics; one foreign language (usually English); natural and social sciences; music; art; and sport.
3) Evaluasi dan sertifikasi
Dalam  sistem  pendidikan  Jerman,  tidak  ada  evaluasi  nasional  yang  dilakukan  secara teratur  mengenai  hasil  pendidikan  sebagaimana  di  Indonesia.  Evaluasi  dalam  pengertian evaluasi program, sangat terbatas pada penelitian yang ditugaskan pada suatu komisi/panitia.
15 H. Mohle, German Democratic Republic: System of Education , In B. R. Clarke and Neave, (Eds), The Encyclopedia of Higher Education , Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press, 1992), h. 82
Dengan beberapa pengecualian, evaluasi (tes formal) pada prinsipnya tidak digunakan untuk menilai  keberhasilan  anak  di  sekolah,  akan  tetapi  hanya  untuk  keperluan  diagnistik  yang mengidentifikasi  jenis-jenis dyslexia (kesulitan  belajar  akibat  kondisi  tertentu  pada  otak). Pendekatan yang dipakai untuk mengetahui pencapaian murid, sepenuhnya diserahkan kepada guru  selama  proses  belajar  berlangsung.  Hasilnya  digambarkan  dalam  bentuk  laporan kemajuan  tertulis  (terutama  pendidikan  dasar).  Adapun  tes  tidak  resmi  diberikan  dengan ketentuan frekuensi  minimum.  Bobot  yang lebih  besar terletak pada partisipasi  murid dalam ruangan kelas, tugas rumah juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian.
Oleh  karena  prosedur  penilaian  bervariasi,  maka  nilai/skor  murid  sangat tergantung pada penilaian individu  serta jenis tugas  yang dinilai.  Beberapa negara bagian di Jerman  bahkan  menetapkan  kode-kode  tersendiri  yang  bersifat  sentral  dan  standar  guna memberikan  umpan  balik  kepada  guru  agar  penilaian  yang  diberikan  benar-benar  sesuai dengan  kemampuan  siswa  itu  sendiri.    Dalam  hal  sertifikat  tamat  belajar,  itu  menjadi tanggung jawab pejabat tingkat negara bagian, untuk menjamin tercapainya standar minimal. Prosedurnya bervariasi. Pada kebanyakan negara bagian, setelah menyelesaikan pendidikan di Hauptschule dan Realschule siswa  menerima  sertifikat  yang  diakui,  sementara  tugas  yang disiapkan untuk ujian akhir di Gymnasium diserahkan dan disetujui oleh kementrian.

## D. Jenis Pendidikan Islam di Jerman
1) Pengajaran Agama Islam di Sekolah Umum Jerman
Salah satu upaya integrasi sosial yang dijalankan oleh pemerintah Jerman  adalah  pengajaran  Agama Islam di sekolah  Muslim. Pada  awalnya pemerintah atau negara tidak menyediakannya di sekolah-sekolah umum di Jerman.  Sekitar  tahun  1980,  pelajaran Islam kemudian  dapat ditemukan  di masjid-masjid  yang  kemudian  disebut  dengan Qoran  Schule .  Secara  perlahan, beberapa tahun kemudian, sekolah umum Jerman menyediakan ruang untuk pelajaran agama Islam. Pada hakikatnya, kelas tersebut bertujuan untuk menyiapkan  anak-anak  Islam  keturunan  Turki  untuk  kembali  ke  Turki  di  masa mendatang. Oleh karena itu, pelajaran tersebut disampaikan dalam bahasa Turki,  dengan  kurikulum  yang  berasal  dari  negara  Turki,  serta  mendatangkan staff  pengajar  yang  juga  orang  Turki.  Pada  akhirnya  praktik  pengajaran  Islam tersebut  dinilai  gagal  dalam  memenuhi  undang-undang  dasar  Jerman  pada  pasal 7.3  karena  mereka  tidak  melibatkan  negara atau  pemerintah  Jerman  dalam
pembuatan  kurikulum  atau  materi  pengajaran.  Dalam  artian  mereka  berada  di luar pengawasan negara dalam pengajaran Islam tersebut.
Selain  itu,  praktik  pengajaran  tersebut  dianggap  tidak  penting  lagi  karena  sebagian besar  anakanak  keturunan  Turki  tersebut  tidak  kembali  ke  Turki.  Terlebih,mengingat pelajaran tersebut disampaikan dalam bahasa Turki, murid Muslim lain yang bukan keturunan Turki  tidak  dapat  mengikuti  pelajaran  ini.  Hingga  pada  akhirnya,  sejak  tahun  2006,  konsep baru pelajaran Islam mulai diterapkan disekolah-sekolah umum Jerman. Penerapan pelajaran Islam di sekolah-sekolah umum tersebut berbeda-beda di setiap negara bagian ( bundesland ) di Jerman. Misalnya Lower Saxony memulai pelajaran Islam ini pada tahun ajaran 2003/2004 di 19  institusi  pendidikan.  Di  Baden-Würrtemberg  pelajaran  Islam  mulai  diterapkan  di  12 sekolah  dasar  pada  tahun  2006/2007.  North  Rhine  Westphalia,  Bavaria,  dan Bremen menghadirkan pelajaran Islam di 200 sekolah sejak tahun 2001. Sementara  di  Berlin,  terdapat  lebih  dari  4.000  anak  Muslim  yang  mengambil mata  pelajaran  Islam  ini  di  37  sekolah  umum.  Pelajaran  keagamaan  Islam kemudian  dapat  diajarkan  kepada  pelajar  Muslim  dalam  durasi  40  menit  dalam seminggu. 16 Masa percobaan tersebut diterapkan selama empat tahun, yakni hingga tahun 2010.
Nampaknya, praktik pengajaran
Islamitu telah mendapat respon  positif  dengan  bertambahnya  jumlah  pelajar  yag  mengambil  bagian  di dalamnya.  Pengajaran  agama  Islam  tersebut  berdasarkan  silabus  yang  tersedia untuk pelajar di kelas satu hingga kelas empat. It [the syllabus] was produced by a steering group with the inclusion of representatives from the four Sunni organisations that applied and an  educational  scientist  and  a  religious  studies  teacher  from  the  University  of  Karlsruhe under  the  direction  of  the  Ministry  of  Cultural  Affairs. Selanjutnya,  pemerintah  juga menyiapkan  staff  pengajar  yang  dididik  oleh  pemerintah  ( state-trained  teachers )  melalui universitas-universitas  yangmengajarkan  Teologi  Islam.  Pada  intinya,  melalui  pengajaran agama  Islam  tersebut,  pemerintah  menginginkan  adanya  sebuah  integrasi  sosial  antara Muslim  dengan  masyarakat  Jerman  secara  umum.  Selain  itu,  implementasi  pengajaran tersebut  juga  dimaksudkan  sebagai  upaya  mencegah  tumbuhnya  pengaruh  ‘ radical  religious thinking ’.
Selain  berkaitan  dengan  keimanan,  pengajaran  Islam  juga  menyertakan  pelajaran tentang budaya, negara dan kekuasaan, hidup di masyarakat yang plural, keberagaman agama,
16 http://www.onislam.net/english/news/europe/467855-germany-introduces-islamic-education.html
sistem  pendidikan,  migrasi,  dan  kerja  sosial  yang  disampaikan  dalam  bahasa  Jerman. The focus of the basic guide lines is the "correlation principle", which aims at linking religious belief with the real-life experience of the school children. The idea is to avoid a mere spontaneous imitation  of  traditional  forms  of  faith  practice.” 17 Di  kelas-kelas  tersebut,  pelajar  Muslim diminta  untuk  mampu  mengkaitkan  ajaran  dasar  dari  Quran  dan  Sunnah  dengan  kehidupan mereka  di  Jerman  juga  dengan  pengalaman  orang  lain  di  kehidupan  nyata.  Konsep  dan  ide tentang integrasi dirasa penting dalam konteks komunitas Muslim di Jerman. Pemerintah atau negara menjadikan sekolah umum sebagai ruang untuk berintegrasi, sebagai komponen pokok dalam  hidup  generasi  muda  Muslim.  Langkah  tersebut  juga  dianggap  sebagai  cara  warga Jerman dalam menerima kehadiran Muslim dalam masyarakat yang lebih luas.
Beberapa forum juga menekankan pentingnya integrasi Muslim ke masyarakat  Jerman  secara  luas,  yang  diaplikasikan  melalui  pengajaran  Islam. Misalnya,  pada  tahun  2001, The  Resolution  of  the  Heads  of  Government  of  the German States and Regions ( Beschluß der Regierungschefs von Bund und Ländern) menyatakan bahwa pengajaran Islam mampu menjadi basis bagi suksesnya  dialog  antar-agama  di  masyarakat  Jerman.    Begitu  juga  dengan  forum  Muslim  di Weimar  pada  2003  yang  membahas  integrasisebagai  fokus  utama.  Hasil  konferensi  tersebut menekankan, “ Integration is only possible when people of different cultures and religions live together  in  equality  and  when  their  political,  social,  economic,  and  culturalparticipation  is safeguarded ”. 18 Sistem pendidikan merupakan wadah penting dalam agenda belajar-mengajar terkait  dialog  antar-agama  dan  antar-budaya,  khususnya  penekanan  nilai-nilai  demokratis untuk  saling  berbagi.  Sistem  tersebut  mampu  menghadirkan  perspektif  yang  berbeda-beda terhadap  kesan  budaya,  agama,  dan  dunia,  juga  dapat  kiranya  membangun  solidaritas  dan kompetensi antar-budaya.
a. Respon Masyarakat Jerman Terhadap Integrasi PAI di Sekolah Umum
Implementasi  pelajaran  agama  Islam  memunculkan  suatu perdebatan  di antara  masyarakat  Jerman.  Perdebatan  tersebut  hadir  juga  di  ranah  politik,  yakni di kalangan partai politik dan ditingkat pemerintahan. Kehadiran tersebut dikhawatirkan memunculkan praktik-praktik fundamentalisme Islam dan eksklusifitas  komunitas  Muslim  yang  merupakan  kelompok  minoritas  di  Jerman.
17 Friedhelm  Kraff. Muslim  Children  and  the  'Right  to  Religion':  The  Long  Road  to  IslamicReligious Education in Germany” , (London: Friedrich Ebert Shiftung, 2006), h. 2
18 Ibid.
Meski  demikian,  komunitas  Muslim  di  Jerman  akhirnya  mendapatkan  haknya dalam  memperoleh  pengajaran  agama  Islam  yang  ditujukan  untuk  anak-anak yang bersekolah di  sekolah umum Jerman. Dihadirkannya pelajaran  Islam di  sekolah umum bermula  dari  permintaan  komunitas  Muslim  yang  menginginkan  anaknya  mendapatkan  hak setara dengan  murid  lainnya. Upaya pemenuhan  hak dan peran pengajaran  Islam bagi  anak- anak  Muslim  secara  khusus  dan  komunitas  Muslim  secara  umum  menempatkan pengajaran  Islam  banyak  dikaji  dari  sudut  pandang  politik,  seperti  misalnya alasan-alasan yang mendasari implementasi pelajaran Islam tersebut juga posisinya di dalam negara dan masyarakat.
Salah  satu  artikel  bertajuk  “ Access  of  Muslim  Organizations  to  Religious Instruction  in  Public  Schools:  A  Comment  on  the  Decision  of  the  Federal Administrative  Court  of  23  February  2005” membahas  tentang  posisi  pelajaran Islam secara hukum. Artikel tersebut kemudian mencoba membedah isi undangundang negara yang  mengatur  implementasi  pelajaran  agama  di  sekolah  umum.  Secara  hukum,  pelajaran agama  diatur  dalam  pasal  7  paragraf  3.  Dalam  butir  undang-undang  tersebut  tertulis  bahwa pelajaran agama harus dibentuk  dan menjadi  bagian dari kurikulum  yang berlaku di  sekolah umum  “ The  designation  of  religious  instruction  as  a  part  of  the  regular  curriculum  makes clear that it is a task and concern of the State ”. 19 Nampaknya, pemerintah atau negara turut merangkul  komunitas  agama  terkait  dalam  mendesain  kurikulum  pelajaran  agama  tersebut, serta mendefinisikan ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada pelajar di sekolah-sekolah umum.
The  correlation  of  sentences  1  and  2  of  paragraph  3  rules  a  jobsharing between  the State  and  the  religious  communities:  TheState  is  obliged  to  bear  the  costs  for  religious instruction and toensure the personal and factual prerequisites for its realization, whereas the religious communities are responsible to determine the contents, the substantial components of  such  an  instruction” 20 Pada  praktiknya,  pelajaran  agama  merupakan  ‘ longtime  project ’ yang  membutuhkan  dana  dan  biaya  untuk  perencanaan  logistik.  Negara  tidak  hanya perlu mempersiapkan konsep dan rangkaian pelajaran, melainkan juga mendidik dan memilih guru, serta menulis dan mencetak buku panduan pelajaran tersebut. Religious  instructionin  schools  is  largely  denominational  in  character;  yetstate
19 Ibid. , h.3
20 Diana  Zacharias, Access  of  Muslim  Organizations  to  Religious  Instruction  in  Public  Schools:  A Comment on the Decision of the Federal Administrative Court of 23 February 2005.
educational ministers exercise disproportionate control over curricula,textbook selection, and qualifying exams for teachers . 21
Dihadirkannya  pelajaran  agama  di  sekolah  umum  merupakan  manifestasi kebebasan beragama bagi komunitas-komunitas agama yang ada di Jerman, sebagaimana  tercantum  di  undang-undang  pada  pasal  4  paragraf  1  dan  2. Dengan  demikian,  komunitas  agama  memiliki  hak  untuk  menuntut  kepada  negara  demi terpenuhinya  hak  kebebasan  beragama  tersebut,  sekaligus  sebagai  indikasi  bahwa  negara mampu menghargai hak rakyatnya, sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang. Meski  demikian,  komunitas  agama  harus  menghormati  tujuan  pendidikan  yang  telah didefinisikan  oleh  negara.  Pelajaran  agama  juga  merupakan  bagian  integral  dari  sistem pendidikan di  sekolah umum Jerman, sehingga konsepnya pun harus meruju  pada nilai-nilai dasar pendidikan yang berlaku di Jerman.
Pelajaran  agama  yang  membahas  tentang  intoleransi  dinilai  sebagai  pendidikan  yang tidak  sesuai  dengan  tujuan  dasar  untuk  memahamkan  pelajar  atas  nilai-nilai  dan  ideide toleransi  dan  perdamaian  yang  telah  tertera  dalam  konstitusi  federasi  negara  dan  hukum mengenai sekolah umum. Pengajaran agama Islam di sekolah umum kemudian dirasa penting mengingat pelajar Muslim merupakan partisipan yang mempunyai hubungan yang  setara  di  kehidupan  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  politik. 22 Pengajaran  agama  Islam diselenggarakan  dalam  rangka  martabat  kemanusiaan  ( human  dignity ),  hak  asasi  manusia, kebebasan,  dan  toleransi.  Selanjutnya,  pendidikan  dan  pengajaran  agama  merupakan  suatu agenda yang integratif, dalam artian tidak hanya bermuatan religi, tetapi juga terdapat ajaran- ajaran mengenai kewarganegaraan, toleransi, hak asasi manusia, dan sebagainya.
The  German  Conference  of  State  Educational  Ministers  declared  in  1996  that  all pupils  should  be  required  to  “become  aware  of  their  own  cultural  socialization,  gain knowledge  of  othercultures,  develop  curiosity,  openness  and  an  understanding  of other cultural imprints, recognize their fears and endure tensions (…)  respect  otherness,  reflect  their  own  standpoints  (…)  and  solve  conflicts  resulting  from ethnic,cultural or religious affiliation in a peaceful manner ” 23
21 Mushaben,  Joyce  Marie, Educating  for  Citizenship?  Re-Assessing  the  Role  of  Islamic  Instruction in German Schools” , dalam Politics and Religion Vol. 3 , h. 552.
22 Dromgold dan Schneider, op.cit. , h. 20
23 Frauka  Miera, Multiculturalism  in  the  Classroom.  Reflections  on  German  Integration  Policies. (San Diego, California., 2007), h. 3
Deklarasi tersebut mengindikasikan bahwa negara (terkesan) bersikap netral terhadap keberagaman yang ada, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada dominasi suatu agama di atas agama  lainnya.    Menurut  Mushabe,  terdapat  beberapa  alasan  atas  penggabungan  pelajaran Islam  ke  dalam  kurikulum  Jerman  oleh  kementerian  pendidikan .  Pertama, pelajaran  Islam memberikan  ruang  bagi  murid  Muslim  untuk  berlaku  sebagai  ‘ experts ’  (dengan  mendalami agama  sebagai  bagian  dari  diri  mereka),  membantu  perkembangan  kepercayaan  diri  mereka dalam  rangka  memandang  dunia. Kedua ,  pelajaran  Islam  (yang  disampaikan  dalam  bahasa Jerman)  dapat  mendukung  kemampuan  berbahasa  Jerman  mereka  sebagai  bahasa  utama dalam  komunikasi  sosial. Ketiga ,  perkelahian  murid  anta  rkelompok  berlatar  belakang  etnis yang  berselisih  (misal,  Turki  dan  Arab)  di  sekolah  berkurang  seiring  dengan  tumbuhnya identitas  Muslim  mereka. Keempat, tidak  sedikit  anak-anak  Muslim  yang  menolak  upaya orang  tua  mereka  untuk  ‘mengirim’  mereka  ke  masjid-masjid,  mengingat  pelajaran  Quran diajarkan  secara  tradisional,  bahkan  terkadang  menyertakan  hukuman  tertentu  saat  seorang murid  melakukan  kesalahan. Kelima, pemakaian  hijab  oleh  sebagian  murid  di  saat  sebagian yang lain tidak (termasuk guru perempuan), menjadikan pembelajaran soal perbedaan budaya semakin relevan.
Keuntungan  lain  dari  pengajaran  Islam  ialah  sekolah  umum  Jerman  memperlakukan mereka  secara  adil  layaknya  murid-murid  dari  agama  lain  (Katolik,  Protestan,  Yahudi)  atau ‘ people  of  the  book ’.  Selain  itu,  model  pembelajaran  Islam  semacam  itu  dapat  memberikan pemahaman  kepada  anak-anak  dari  etnis  Jerman  bahwa  rekan-rekan  Muslim  mereka  tidak ditekan  oleh  aturan  tunggal  dari  interpretasi  hukum  Islam.  Meski  demikian,  praktik implementasi  pengajaran  Islam  bisa  berbeda-beda  di  setiap  negara  bagian  di  Jerman, Nampaknya terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi perbedaan praktik pengajaran agama Islam tersebut, diantaranya sejarah, partai politik yang sedang berkuasa, dan juga konsentrasi imigrasi  dan  politik  di  negara  bagian  tersebut.  Di  North  Rhine-Westphalia  misalnya  yang memiliki  model  ‘studi  Islam’  pada  pelajaran  agama  Islam  di  sekolah  umum,  atau di  Bavaria  dan  Hesse  yang  menggunakan  bahasa  ibu  (bahasa  Turki)  sebagai bahasa  pengantar  di  kelas  pelajaran  agama  Islam  di  sekolah  umum.  Sementara di  Hamburg,  praktik  pengajaran  agama  lebih  pada  ‘ religious  instruction  for all’ .
Perbedaan praktik pengajaran tersebut kemudian didasari atas perbedaan  politik  yang  berlaku  di  tiap  negara  bagian.  Misalnya,  North  Rhine- Westphalia masih menganut pada nilai-nilai inklusi formal Jerman yang
tradisional. Bavaria dan Hesse menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar  disebabkan  oleh  kerja  sama  informal  antara  asosiasi  Islam  dengan pemerintah  lokal  dan  regional.  Konsep ‘religious  instruction  for  all’ di  Hamburg muncul  dari  kerja  sama  informal  milik  organisasi-organisasi  non-pemerintah  yang  berkaitan dengan  agama.  Bukan  tanpa  alasan,  perbedaan  praktik  pengajaran  Islam  di  sekolah-sekolah untuk memiliki tujuan untuk  membentuk identitas tertentu bagi  anak-anak Muslim. Menurut Hamer  (1984:29),  konsep-konsep  pendidikan  agama  Islam  dapat  dilihat  berdasarkan  empat hal: maksud dan tujuan dari silabus pelatihan dan sertifikasi milik guru pengajar agama Islam; bahasa pengantarnya; serta persamaan dan perbedaan antara pengajaran Islam tersebut dengan pendidikan Quran yang telah eksis di luar sekolah. 24
Konsep  pengajaran  Islam  yang  ada  di  Jerman  kemudian  mengarah  pada  paling  tidak tiga  bentuk  identitas. Pertama , pan-Islamic  identity ,  yang  menekankan  kekuatan ‘umma’ (umat  Islam  di  seluruh  penjuru  dunia),  sehingga  komunitasnya  tidak  hanya  terbatas  pada negara dengan peradaban tertentu. Pada bentuk identitas ini, murid dipahamkan bahwa Quran merupakan  manifestasi  kehendak  Tuhan  dengan  otoritas  yang  absolut.  Murid  tidak diperkenankan  untuk  mengkritisi  apa  yang  termaktub  dalam  Quran,  melainkan hanya  diperbolehkan  untuk  mendengar  dan  menaatinya. Kedua , national-Islamic  identity . Bentuk identitas ini mengarah pada identitas Turki (atau etnis lain). Proses pengajarannya pun merujuk pada silabus dan materi pelajaran yang disediakan oleh pemerintah Turki. Ajaran di dalamnya  menggiring  murid  untuk  menjadi  individu  yang  religius  sekaligus  nasionalis. Ketiga , modern  Islamic  identity .  Pengajaran  Islam  difungsikan  sebagai  alat  untuk  mengatasi rintangan-rintangan  bagi  integrasi,  menyadarkan  murid  pada  toleransi  dan  fleksibilitas,  serta mendorong dialog antara Muslim dan Kristen.
Fakta mengenai hadirnya pengajaran agama Islam di sekolah umum Jerman  mengungkapkan  bahwa  pada  praktiknya  pengajaran  agama  yang  tercantum  pada undang-undang di Jerman dan menjadi ‘urusan’ pemerintah, mampu memiliki jaringan  yang meluas  hingga  ke  organisasi  non-pemerintah,  partai  politik,  dan  juga  organisasi  Islam. Bagaimanapun praktiknya, pengajaran agama termasuk di dalamnya pengajaran agama Islam, diharapkan mampu mendukung realisasi agenda integrasi, inklusi, nilai-nilai antaragama dan antarbudaya, serta kebebasan beragama.
24 Heyo  R  Hamer, Differing  Conceptions  of  Islamic  Religious  Instruction  in  German Schools , dalam Journal of Religious Education, 7:1 , 1984 hlm. 29–35
b. Studi Islam Resmi Jadi Program di Universitas Wolfgang Goethe Frankfurt
Tidak hanya di level sekolah, pendidikan Islam juga mulai diperkenalkan pada tingkat akademik dengan membuka Jurusan Teologi Islam di perguruan tinggi di Jerman. Pendidikan pada  tingkat  akademik  ini  dianggap  dapat  memberi  solusi  terhadap  masalah  kehidupan Muslim dalam keragaman dan juga dapat mengangkat isu partisipasi mereka dalam diskursus politik  di  negara  tersebut.  Perlu  diketahui  bahwa  Kaum  Muslim  yang  tinggal  di  Jerman mencapai  4,3  Juta,  dan  2,5  Juta  di  antaranya  adalah  berasal  dari  kaum  imigran Turki. Berbagai persoalan yang mewarnai hubungan antara Islam (Muslim) dan Jerman (serta Eropa  lainnya)  mendapatkan  perhatian  serius  dari  kalangan  akademisi  dan  pemerintah Jerman.  Salah  satunya  diupayakan  oleh Universitas  Wolfgang  Goethe  di  Frankfurt  Jerman. Universitas ini membuka program kajian Islam selama tiga tahun pada semester musim dingin tahun 2010 .25
Program  sarjana  itu  akan  fokus  pada  kajian  ilmiah  agama  dan  aspek  sejarah  Islam. Keberhasilan  program  studi  kajian  Islam  itu  akan  ditinjau  ulang  oleh  universitas  tiga  tahun sejak  peluncuran.  Pemerintah  Jerman  pun  mengumumkan  rencana  di  awal  tahun  ini  untuk mendirikan  institut  khusus  bagi  kajian  Islam  untuk  melatih  generasi  pemuka  Muslim  dan pengajar agama untuk lebih mampu beradaptasi dengan masyarakat Barat. "Jumlah anak-anak dan  kaum  muda  Islam  di  Jerman  sangat  tinggi  dan  meningkat  setiap  saat"  ujar  Menteri Pendidikan Jerman, Annete Schavan. Karena itu, pemerintah juga menyambut proposal yang diajukan dewan penasihat pendidikan untuk membentuk pusat teologi Islami di dua perguruan tinggi  negeri.  Program  itu  sekaligus  secara  halus  mengendalikan  bagaimana  bentuk pendidikan  keyakinan  diajarkan  ke  populasi  Muslim  yang  kian  berkembang.  Tujuan pemerintah,  selain  agar  kaum  muslim  lebih  adaptif  dan  berintergrasi  secara  penuh,  kaum muda Muslim juga tak mudah mengikuti pemikiran ekstrimisme dan kelompok radikal. Pada sisi  yang  lain,  umat  muslim  Jerman  pun  berusaha  keras  untuk  mengikis  sterotype  tentang Islam dan Islamophobia dari kalangan non-muslim.
c. Kajian Islam Jadi Kurikulum Baru Pendidikan di Jerman
Menteri Pendidikan Jerman, Annette Schavan  mendukung rencana memasukan Islam sebagai  bagian  dari  kurikulum  di  negara  tersebut.  Schavan  menilai  kurikulim  tentang  Islam bisa  mengantarkan  integrasi  masyarakat  Muslim  Jerman  secara  utuh.   Tak  hanya  itu, keberadaan  pendidikan  tentang  Islam  akan  menjadi  jembatan  kesepahaman  antara  pelajar
25 http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-mancanegara/10/07/20/125371-studi-Islam- resmi-jadi-program-sebuah-universitas-di-frankfurt Selasa, 20 Juli 2010 00:50 WIB
muslim  dan  nonmuslim  di  Jerman.  "Tentu  saya  sangat  mengetahui  ketakutan  warga  Jerman ketika  membahas  masalah  tersebut.  Namun,  saya  melihatnya  sebagai  wujud  kebebasan beragama  sekaligus  menengahi  dialog  antara  muslim  dan  nonmuslim,"  ungkapnya  seperti dikutip dari Abnar.ir, Senin (26/7/2010). 26
Ia  mengakui,  selama  ini  pendidikan  tentang  Islam  tidaklah  berkaitan  erat  dengan Alquran namun lebih condong kepada  Islam radikal. Maka itu, kata dia, kebijakan baru bisa menjauhkan  Islam  dari  citra  kekerasan  dan  radikalisme  serta  membuatnya  menjadi  sangat transparan.  "Pengalaman  saya  sebagai  menteri  kebudayaan  sangat  positif.  Penerimaan terhadap  Islam  di  Jerman  berubah  drastis,"  ungkapnya.  "Faktanya,  tidak  ada  yang dirahasiakan soal Islam ketika diajarkan," kata dia. Selain mendukung kebijakan baru tentang kurikulum Islam, Schavan memimpikan pendirian universitas yang khusus mengkaji Islam. Ia juga  mengharapkan  adanya  pendidikan  tentang  Imam  di  Univeritas  di  Jerman,  yang  akan bekerja  sebagai  guru  di  masjid.  "Kami  membutuhkan  pemimpin  yang  mempelajari  agama secara ilmiah dan kritis," kata dia.
Schavan  juga  mengatakan  komunitas  muslim  di  Jerman  sebaiknya  memahami  diri mereka sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Ia meminta tidak ada isolasi ataupun tuduhan bernada  diskriminasi.  "Jadi,  tidak  akan  ada  isolasi,  semua  berjalan  secara  transparan,"  tegas dia.  Sebagai  informasi,  Schavan  merupakan  sosok  dibalik  perkenalan  kurikulum  Islam  di Baden-Württemberg.  Semasa  menjadi  menteri  kebudayaam,  Schavan  memperbolehkan seorang guru muslim untuk mengenakan jilbab. Langkah Schavan bukan tanpa menuai protes dari  warga  Jerman.  Namun,  seiring  perkembangan  komunitas  Islam  di  Jerman,   negara tersebut  memiliki  kebijakan  lain  tentang  penanganan  komunitas  muslim  seperti  tidak mengikuti Perancis dan Belgia yang melarang burka.
Berdasarkan uraian dia atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Jerman dilihat dari beberapa segi yaitu:
1. Sistem  manajemen ,  pendidikan  di  Jerman  bersifat  disentralistik  murni,  pendidikan menjadi  tanggungjawab  negara  bagian,  mulai  dari  pembuatan  kurikulum  sampai pendanaan.  Kondisi  ini  sangat  berbeda  dengan  sistem  pendidikan  di  Indonesia, walaupun  saat  ini  sudah  dilaksanakan  otonomi  daerah  dan  otonomi  sekolah, kenyataannya  sistem  pendidikan  kita  masih  cenderung  sentralistik.  Semisal  (Standar kelulusan  dan  penentuan  kelulusan  siswa  ditentukan  oleh  pusat  (melalui  BSNP).
26 http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-mancanegara/10/07/27/126680-kajian-Islam- akan-jadi-kurikulum-baru-pendidikan-di-jerman; Selasa, 27 Juli 2010 00:54 WIB
Otonomi  daerah  juga  belum  memberikan  kepeduliah  daerah  secara  penuh,  terutama berkaitan dengan penyediaan anggaran pendidikan dalam APBD.
2. Struktur dan jenjang pendidikan , di Jerman jenjang pendidikan Pra Perguruan Tinggi itu hanya ada 2 macam, yaitu pendidikan dasar ( Grundschule ) dan pendidikan lanjutan ( Gymnasium , Realschule ,  atau Berufschule ).  Kalau  di  Indonesia,  pendidikan  Pra Perguruan Tinggi ada 3 macam, yaitu SD-SMP-SMA. Dari sisi waktu juga berbeda, di Indonesia memerlukan waktu 12 tahun (normal) sebelum ke jenjang Perguruan Tinggi, sedangkan di Jerman butuh waktu 13 tahun.
3. Pendidikan Islam, di Jerman sejak tahun 2010 Pendidikan Agama Islam sudah masuk ke sekolah formal dan diintegrasikan di sekolah umum, anak-anak muslim yang ada di Jerman  sudah  bisa  mengenyam  pendidikan  agama  Islam.  Dan  di  Jerman  juga  sudah dibuka fakultas Teologi Islam di beberapa universitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dromgold,  Michelle  and  Cathy  Schneider. Islamic  Religious  Instruction  in  German  Public Schools: A Comparative Case Study of Five German States. American University dan SIS University Honors.2010
Elley W.B. How in The World Do Student Read? IEA Study of Reading Literacy . The Hague: International Association for The Evaluation of Educational Achicvenment. 1992
Frackman,  dkk. Higher  Education  policy  in  Germany:  In  Goedegebuure .  Leo  et  al  (Eds). Higher Education Policy: An International Comparative Perspective . Paris: Pergamon Press. 1993
Hamer,  Heyo  E. “Differing  Conceptions  of  Islamic  Religious  Instruction  in  German Schools .  dalam Journal of Religious Education. 1984
http://sejarahislamdunia21.blogspot.co.id/2015/07/perkembangan-islam-di-jerman.html https://zainulfuad.wordpress.com/artikel/perkembangan-islam-di-jerman/ http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-mancanegara/10/07/20/125371-studi-
Islam-resmi-jadi-program-sebuah-universitas-di-frankfurt Selasa,  20  Juli  2010  00:50 WIB
http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-mancanegara/10/07/27/126680-kajian- Islam-akan-jadi-kurikulum-baru-pendidikan-di-jerman;  Selasa,  27  Juli  2010  00:54 WIB
http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-mancanegara/10/09/20/135434-sekolah- jerman-mulai-ajarkan-pendidikan-Islam
http://dadanrusmana.blogspot.co.id/2011/03/pendidikan-islam-di-eropa-jerman.html http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_JERMAN/195906231987031- SETIAWAN/Studi_Pend_Mancanegara_Ind-Jerman.pdf
Kraft,  Friedhelm. Muslim  Children  and  the  'Right  to  Religion':  The  Long  Road  to  Islamic Religious Education in Germany . London: Friedrich Ebert Shiftung. 2006
Miera,  Frauka .  Multiculturalism  in  the  Classroom.  Reflections  on  German  Integration Policies . Presented at the German Studies Association Meeting. San Diego, California. 2007
Mohle,  H. German  Democratic  Republic:  System  of  Education .  In  B.  R.  Clarke  and  Neave. (Eds). The Encyclopedia of Higher Education . Vol. 1 Oxford: Pergamon Press. 1992
Mushaben,  Joyce  Marie. Educating  for  Citizenship?  Re-Assessing  the  Role  of  Islamic Instruction in German Schools. dalam Politics and Religion Vol. 3. 2010
Nur  Agustiar  Syah. Perbandingan  Sistem  Pendidikan  15  Negara. Bandung:  Lubuk  Agung. 2001
Rohman  Arif. Pendidikan  Komparatif;  Menju  ke  Arah  Perbandingan  Antar  Negara. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2010
Setiawan, Teguh. Denyut Islam di Eropa. Jakarta: Republika . 2002
Werner, Schiffauer. Turks in Germany . New York : Melvin Ember. 2005
Zacharias,  Diana. Access  of  Muslim  Organizations  to  Religious  Instruction  in  Public Schools:  A  Comment  on  the  Decision  of  the  Federal  Administrative  Court of  23  February  2005 .  Naskah  disampaikan  pada  Heidelberg  Research Fellow Conference tanggal 15 August 2005.