## PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH, WASIAT DAN HIBAH WASIAT KAJIAN PUTUSAN NOMOR 0214/PDT.G/2017/PA.PBR
(Main the View of Islamic Legal About Grant, Testament and Testament Grant an Analysis of Decision Number 0214/PDT.G/2017/PA.PBR
Alfia Raudhatul Jannah 1 Zaitun Abdullah 2 Ricca Anggraeni 3
1,2,3 Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## Abstrak
Ketika  seseorang  meninggal  dunia,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan sebelum harta peninggalan dibagikan antara lain adalah hibah, wasiat dan hibah wasiat. Namun  ketiganya tidak  harus selalu  ada ketika pewaris meninggal dunia. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia. Namun dalam beberapa  kasus,  pemberlakuan  wasiat  dan  hibah  wasiat terkadang  tidak  sesuai  dengan aturan yang ada. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.  Dalam  kasus  ini,  pewasiat  menuliskan  surat  wasiat  yang berisikan  hibah dengan  memberikan  seluruh  hartanya  kepada  salah  seorang  anaknya saja,  padahal  pewasiat  belum  meninggal  dunia.  Dengan  demikian,  peristiwa  ini  tidak dapat  digolongkan  sebagai  wasiat  atau  hibah  wasiat.  Dapat  disimpulkan,  bahwa seharusnya surat wasiat tersebut dibatalkan karena tidak sejalan dengan ketentuan yang telah  diatur  dalam  hukum  Islam  dan  surat  wasiat  tersebut  tidak  termasuk  kedalam golongan hibah, wasiat maupun hibah wasiat karena tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai hibah karena surat tersebut bertuliskan surat wasiat  dan tidak  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  wasiat  maupun  hibah  wasiat  karena surat  wasiat  tersebut  sudah  dilaksanakan  langsung  setelah  surat  wasiat  tersebut  dibuat sementara pewasiat masih hidup.
Kata Kunci: Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat

## Abstract
When  someone  dies,  there  are  a  number  of  things  that  must  be  considered  before  the inheritance  is distributed  among  others,  which  are  grant,  testament  and  testamentary grant. But three of them don't have to be in the place when the heir is passed away. The grant  is  applicable  when  the  testament  giver  is  alive,  while  the  testament  and testamentary  grant  will  be  applicable  after  the  testament  giver  has  passed  away.  In some cases, the enforcement of testament and testamentary grant is not in accordance with  existing  rules.  As  in  the  Decision  of  the  Religious  Court  Number  0214  /  Pdt.G  / 2017 / PA.Pbr. In this case, when the testament giver is making a testament which the grants to giving all their wealth to one of their children, meanwhile the testament giver is  alive. According  the  law,  this  case  is  not  testament  neither  testament  grant.  The conclusion,  the  testament in the case had been  cancelled since  it  is not in accordance with the provisions stipulated in Islamic Law and the testament is not part of grant itself, nor testament and testamentary grant because it does not meet the elements that must be met  to  be  categorized  as  testament  or  testamentary  grant  because  the  testament  was made when the testament giver was alive.

## Jurnal Legal
Keywords: Grant, Testament And Testamentary Grant
1 Alfia  Raudhatul  Jannah,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2 Zaitun  Abdullah,  Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, itun.abdullah@gmail.com
3  Ricca  Anggraeni, Universitas  Pancasila,  Jl.  Raya  Lenteng  Agung,  Jakarta,  Kota  Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, riccaanggraeni@univpancasila.ac.id

## Jurnal Legal

## A. Pendahuluan
Islam sebagai sistem hidup  mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam aspek hukum  baik  kolektif  maupun  individual. 4 Menurut  para  ahli  ushul  fiqh,  Hukum Islam  merupakan  instruksi  wacana  Allah  kepada  para  hamba-Nya,  sehingga  manusia hanya  bertugas  mengenali  dan  menemukannya  melalui  tanda-tanda  yang  diberikan Allah.  Hal  ini,  tampak  dalam  ungkapan  Coulson  sebagaimana  dikutip  oleh  Yusna Zaidah,  “Tuhan  yang  merencanakan,  manusia  yang  memformulasikannya.”  Dengan demikian  dapat  dipahami,  bahwa  hukum  tidak  selalu  merupakan  barang  siap  pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. 5
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dari  dan  menjadi  bagian  agama Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. 6
Hubungan  manusia  dengan  manusia  lain  terjadi  melalui  tahap-tahap  kehidupan. Tahap- tahap tersebut diawali ketika ia masih dalam kandungan, kemudian ia dilahirkan dan  terus  berlanjut  hingga  ia  dewasa  sampai  akhirnya  meninggal  dunia.  Apabila seseorang  meninggal  dunia,  maka  akan  terjadi  pemindahan  hak  kepemilikan  harta kekayaan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan inilah yang lazim dikenal dengan sebutan hukum kewarisan. 7 Menurut Pasal 171 Butir A Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hukum kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta peninggalan ( tirkah ) pewaris, menentukan siapa-  siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”
Hukum kewarisan  lahir  karena adanya tali perkawinan ( mushaharah ) di  samping karena hubungan keturunan ( nasab ) antara pewaris dengan  ahli waris. Hubungan darah dalam  hukum Islam  hanya  dimungkinkan  terjadi  melalui  akad  nikah.  Jadi,  berlainan dengan sistem hukum keluarga non Islam yang memungkinkan pengakuan anak sah dari hubungan  kelamin  di  luar  perkawinan  sah  (perzinaan)  sepanjang  mereka  terima kedudukan anak zinanya sebagai anak sah. 8
Kematian  pewaris  merupakan  salah  satu  unsur  yang  paling  pokok  dalam warisan. Bahkan  hal  yang  paling  pokok  untuk  terjadinya  warisan  harus  memiliki unsur-unsur  yang
4 Darmawan  Tia  Indrajaya,  “Kontribusi  Pemikiran  Muhammad  Iqbal  Dalam  Pembaharuan Hukum Islam ”, Hukum Islam: Jurnal Hukum Islam (Vol. XIII, No. 1 Juni 2013), 1.
5 Yusna  Zaidah,  “Model  Hukum  Islam:  Suatu  Konsep  Metode  Penemuan  Hukum  melalui Pendekatan Ushuliyyah”,  Jurnal  Syariah:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan  Pemikiran  (Vol.17,  No.  2  Desember 2017), 143-144.
6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 42-43.
7 Ibid. 8 Ibid.

## Jurnal Legal
meliputi,  pewaris,  ahli  waris  dan  harta  peninggalan.  Ketiga  unsur  ini,  secara hukum harus terpenuhi agar warisan bisa berjalan sebagaimana mestinya. 9
Pewaris  atau  yang  juga  disebut  dengan muwaris adalah  “orang  yang  meninggal dunia  serta  meninggalkan  hartanya  untuk  dapat  diwarisi.” 10 Bagi  pewaris,  pemindahan hak  kepemilikan  harta  kekayaan  akan  diberlakukan  ketika  dia  benar  benar  telah meninggal  dunia  dan  harta  yang  ditinggalkan  juga  benar-benar  miliknya. 11 Menurut Pasal 171 Butir b Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”
Menurut  Pasal  171  Butir  c  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “Ahli  Waris  adalah orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk menjadi  ahli  waris.”  Selain  itu,  ahli  waris  yang  disebut  dengan waarits juga  dapat diartikan  sebagai  “orang  yang  akan  mewarisi  harta  peninggalan  dari  pewaris  lantaran mempunyai  sebab-sebab  untuk  saling  mewarisi  dan  untuk  berhaknya  dia  menerima harta  warisan  maka  disyaratkan  dia  telah  dan  masih  hidup  saat  terjadinya  kematian pewaris.” 12 Dalam hal ini, janin yang terdapat di dalam perut wanita yang sedang hamil dan sudah hidup  akan mendapatkan hak waris.  Walaupun  haknya akan  didapat  setelah dia  lahir  dalam  keadaan  hidup.  Hal  ini  juga  berlaku  kepada  orang yang  belum  pasti kematiannya. 13
Harta  peninggalan disebut juga dengan istilah mauruts adalah “harta benda  yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diambil alih oleh para ahli warisnya, setelah semua biaya perawatan  serta  pelunasan  hutang  dan  wasiatnya  dipenuhi.” 14 Menurut  Pasal  171 Butir  d  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “Harta  Peninggalan  adalah  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.” Selain Harta peninggalan, terdapat juga harta yang disebut sebagai harta waris. Menurut  Pasal  171  Butir  e  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “Harta  Waris  adalah  harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya pengurusan  jenazah  ( tajhiz ),  pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”
Bila  seseorang  meninggal  dunia,  meninggalkan  harta  dan  ahli  waris,  maka tidaklah  mutlak  seluruh  harta  yang  ditinggalkan  oleh  si  pewaris  tersebut  menjadi  hak ahli waris, sebab
9 Azharuddin  dan  A.  Hamid  Sarong  dan  Iman  Jauhari,  “Waris  Islam  di  Indonesia”,  Jurnal  Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Vol. 3, No. 2, Mei 2015), 21.
10 Ibid.
11 Ibid. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Ibid.

## Jurnal Legal
di  dalam  harta  peninggalan  si  pewaris  tersebut  masih  ada  hak-hak  lain  yang  harus dikeluarkan  terlebih  dahulu  sebelum  harta  tersebut  dibagikan  kepada  ahli  waris. 15 Terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  (dikeluarkan  dari  harta  peninggalan tersebut) sebelum dibagikan antara lain  adalah  hibah,  wasiat  dan  hibah  wasiat.  Namun ketiganya  tidak  harus  selalu  ada  ketika  pewaris  meninggal  dunia  karena  ada  pewaris yang sudah melaksanakan hibah ketika ia masih hidup dan ada pula pewaris yang tidak membuat wasiat serta tidak membuat hibah wasiat.
Hibah  merupakan  “pemberian  dari  seseorang  pemberi  hibah  kepada  orang  lain sebagai penerima  hibah  ketika  si  pemberi  hibah  (yang  punya  harta)  masih  hidup.” 16 Menurut  Pasal  171 butir  g  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “Hibah  adalah  pemberian suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang masih hidup untuk dimiliki.”
Kemudian terdapat juga hak lain yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris  yaitu wasiat. Wasiat merupakan “pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan hartanya, membebaskan hutang  atau memberikan  manfaat  suatu  barang  miliknya  setelah  meninggal  dunia.” 17 Menurut  Pasal  171  butir  f  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  “Wasiat  adalah  pemberian suatu  benda  dari  pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah pewaris meninggal dunia.”
Selain hibah dan wasiat, dikenal juga yang disebut dengan hibah wasiat. Adapun yang  dimaksud  dengan  hibah  wasiat  adalah  “penetapan  pembagian  harta  benda  milik seseorang  semasa  hidupnya  dan  pembagian  itu  baru  berlaku  sejak  saat  matinya  si pemberi hibah.” 18
Perbedaan antara hibah, wasiat dan hibah wasiat yang paling mencolok adalah pada saat pemberlakuannya.  Hibah  sudah  mulai  berlaku  saat  pemberi  hibah  masih  hidup sementara  wasiat  dan  hibah  wasiat  baru  akan  berlaku  setelah  pewasiat  atau  pemberi hibah sudah meninggal dunia. 19 Namun dalam beberapa kasus, pemberlakuan wasiat dan hibah  wasiat  terkadang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Seperti  dalam  Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
Putusan  ini  terjadi  dalam  sebuah  keluarga  yang  terdiri  dari  Penggugat  I, Penggugat II, Tergugat II serta Tergugat III yang merupakan anak-anak dari Tergugat I yang  berkedudukan  sebagai  Pewasiat.  Penggugat  I  bernama  Dr.  dr.  Hj.  Diana  Tabrani dan  Penggugat  II  yang  bernama  dr.  Irma  Tabrani,  Sp.P  melawan  Tergugat  I/Pewasiat yang bernama Prof. Dr.
15 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam ,  (Lengkap  dan  Praktis), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 42.
16 Ibnu  Rusyidi,  “Hibah  dan  Hubungannya  dengan  Kewarisan  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam dan Hukum Perdata ” , Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (Vol. 4 No. 2 September 2016), 156.
17 Moh. Syamsul Mu’arif, “Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk  Wetboek  (BW)”,  Tafaqquh:  Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Keislaman  (Vol.  3,  No.  2, Desember 2015), 94.
18 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Op.Cit ., hal 43.
19 Ibid.
H.Tabrani Rab, M.Kes, Tergugat II yang bernama Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani , dan Tergugat III yang bernama Dr. Ivan Tabrani.
Di dalam surat wasiat tersebut, Tergugat I/Pewasiat menuliskan surat wasiat untuk Tergugat  II  yang  berisi  mengamanahkan  kepada  Tergugat  II  untuk  meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrab (Universitas Abdurrab dan Rumah Sakit Abdurrab), dan menghibahkan harta benda Tergugat I /Pewasiat sebanyak 12 (dua belas) item/jenis yang sudah  berjalan  selama 8  (delapan)  tahun.  Surat  wasiat  ini  dibuat  dibawah  tangan  dan bukan  merupakan  akta  otentik.  Menurut  Pasal  194  ayat  3  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  surat  wasiat  tersebut  juga  berlaku  langsung  sementara  hukum  wasiat  berlaku setelah  Pewasiat  /Tergugat  I  wafat/meninggal  dunia.  Dalam  surat  wasiat  tersebut  juga terdapat  kalimat  “saya  hibahkan  harta  benda  milik  saya”  yang  maksudnya  adalah menghibahkan seluruh hartanya kepada Tergugat II. Hibah adalah pemberian langsung kepada penerima hibah, serta berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain. Oleh sebab  itu hibah  yang diberikan oleh Tergugat  I kepada  Tergugat  II ini tidak sesuai dengan aturan mengenai hibah karena melebihi 1/3. Tetapi surat wasiat ini sudah berlaku sejak surat wasiat di tanda tangani.
Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  menemukan  beberapa  hal  yang  tidak  wajar dalam  kasus  ini  sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  tentang Bagaimana  pandangan  hibah,  wasiat  dan  hibah  wasiat  menurut  Hukum  Islam?  Dan Apakah pendapat hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor
0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  berasal  dari  kata metode yang  artinya  cara  yang  tepat  untuk melakukan sesuatu. 20 Menurut Soerjono Soekanto metode adalah “proses, prinsip-prinsip dan  tata  cara  memecahkan  masalah”,  kemudian  penelitian  menurutnya  adalah “pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan  manusia.”  Dengan  demikian  metode  penelitian  diartikan  sebagai  proses, prinsip-prinsip,  dan  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam melakukan penelitian. 21
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  yang  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa dan  kontruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten. Metodologis  berarti  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  dan  konsisten berarti tidak adanya hal-hal
20 Cholid Narbuko dkk, Metodologi Penelitian , (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hal 1.
21 Ibid.
yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 22
Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan  yang diangkat di  dalamnya.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif yaitu “penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier”. 23
Sedangkan  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menganalisanya, untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  masalah-masalah  yang  timbul dalam gejala yang bersangkutan. 24
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  sumber  hukum  berupa  data  sekunder  yang  digunakan dalam metode penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mengikat  atau  yang  membuat orang taat pada hukum seperti norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. 25
Terkait  pada  persoalan  ini  bahan  primer  yaitu  al-Qur’an,  Hadis,  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  serta digunakan juga putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.
b. Bahan Hukum Sekunder Dilansir  dari  buku Nukilan  Metode  Penelitian  Hukum oleh  Yamin  dan  Utji  Sri Wuryandari yang  dimaksud  dengan  bahan  hukum  sekunder  yaitu:  “bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”.
Bahan hukum sekunder terkait kasus ini yaitu :
1. Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Indonesia.
2. Nasrun Harun, Fiqh Muamalah.
3. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat.
4. Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak,  Hukum  Waris  Islam  (Lengkap dan Praktis).
5. Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.
22 Soerjono  Soekanto  (1), Pengantar  Penelitian  Hukum,  cet.  ke-3, (Jakarta:Universitas  Indonesia Press, 1986), hal 42.
23 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo,1995), hal 33.
24 Ibid , hal 43.
25 Soerjono Soekanto (2), Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2012), hal 52.

## Jurnal Legal
Pada  penelitian  ini  data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  cara  melakukan  studi pustaka  ( library  research )  untuk  mendapatkan  konsepsi  teori  atau  doktrin,  dianalisis dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  adalah  “salah  satu  prosedur penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau  tulisan  dan  perilaku orang  yang  diamati  serta diharapkan  mampu  menghasilkan  uraian  yang  mendalam tentang  ucapan,  tulisan  dan  atau  perilaku  yang  dapat  diamati  dari  suatu  individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut  pandang  yang  utuh,  komprehensif  dan  holistik”. 27 Hasil  analisis  tersebut  di uraikan secara deskriptif analisis di dalam penelitian ini.

## C. Pembahasan
a. Hibah Menurut Hukum Islam
Dalil  pokok  yang  mengatur  tentang  hibah  yaitu  terdapat  dalam  QS.  al-Baqarah (2):177 :
“….Memberikan  harta  yang  dicintainya  kepada  kerabatnya,  anak-anak  yatim, orang-  orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan  pertolongan)  dan  orang-orang  yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya…”. (QS. al-Baqarah (2): 177). Kebanyakan  ulama  mendefinisikan  hibah  adalah  “akad  yang  mengakibatkan pemilikan  harta  tanpa  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dalam  keadaan  hidup kepada orang lain secara sukarela.” 28 Sedangkan, menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  “Hibah  adalah pemberian suatu benda  secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”
Terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  seseorang  dalam  melaksanakan hibah  agar hibahnya  itu  sah.  Adapun  rukun  hibah  menurut  sebagian  ulama  sebagai berikut: 29
1. Orang yang menghibahkan;
2. Orang yang menerima hibah;
3. Benda yang dihibahkan;
Menurut sebagian ulama, ijab kabul juga merupakan salah satu bagian dari rukun hibah. 30 Bahkan  menurut  Imam  Maliki  dan  Imam  Syafi’I  berpendapat,  “kabul” merupakan  unsur  penting  dalam  rukun  hibah.  Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  ijab itu  saja  sudah  cukup,  dan  itulah  yang  paling  sahih.  Sedangkan  mazhab  Hambali berpendapat  bahwa  hibah  itu  sah  dengan pemberian  yang  menunjukkan  kepadanya, karena  tidak  ada  sunah  yang  mensyaratkan  ijab
27 Pupu Saeful Rahmat,  “Penelitian Kualitatif”, Equilibrium: Jurnal Ekonomi  Syariah (Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2009), 2-3.
28 Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq, Fiqih  Muamalat ,  (Jakarta: Kencana, 2010), hal 158.
29 Ibid.
30 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah , (Jakarta: Kencana, 2012), hal 344.
kabul  dan  serupa  itu. 31 Oleh  sebab  itu,  ada  sebagian  ulama  yang  berpendapat  wajib melaksanakan ijab kabul dalam hibah dan ada pula yang berpendapat jika ijab kabul itu boleh  tidak  dilaksanakan  dalam  hibah.  Menurut  Pasal  692  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul.”  Berdasarkan  Pasal  692  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) tersebut, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti mazhab Maliki dan mazhab Syafi’I karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dalam pelaksanaan hibah sehingga ijab kabul  masuk  ke  dalam  rukun  hibah  menurut  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES).
Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut:
1. Syarat orang yang menghibahkan (penghibah) yaitu: 32
a. Penghibah harus memiliki sesuatu yang dihibahkan.
b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
c. Penghibah itu orang dewasa, berakal, dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
d. Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.
Menurut  Pasal  210  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  syarat  orang  yang menghibahkan yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga  di  hadapan  dua  orang  saksi  untuk dimiliki.
Syarat  orang  yang  menghibahkan  (penghibah)  tidak  diatur  di  dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES).  Jadi  syarat  orang  yang  menghibahkan  (penghibah) dalam hukum positif Indonesia hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Perbedaan syarat orang yang menghibahkan (penghibah) menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk dengan Kompilasi  Hukum Islam (KHI) sebagaimana  yang telah diuraikan di atas yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai batas minimal umur  seseorang  dapat  menghibahkan  hartanya  yaitu  sekurang-kurangnya  berumur  21 (dua  puluh  satu)  tahun,  sedangkan  syarat  orang  yang  menghibahkan  menurut  Abdul Rahman Ghazaly dkk tidak dijelaskan terkait batas minimal umur, akan tetapi seseorang yang dapat menghibahkan
31 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta: Kencana, 2010), hal 360.
32 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Op. Cit. , hal 160.

## Jurnal Legal
hartanya  harus  sudah  dewasa.  Selain  itu,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) juga dijelaskan mengenai batas maksimal seseorang dapat menghibahkan hartanya yaitu 1/3  (sepertiga)  dari  harta  bendanya,  sedangkan  syarat  orang  yang  menghibahkan menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk tidak dijelaskan terkait batas maksimal seseorang dapat menghibahkan harta miliknya.
2. Syarat  orang  yang  diberi  hibah  yaitu  orang  yang  diberi  hibah  benar-benar  ada  pada waktu diberi  hibah, bila  tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu  pemberian  hibah,  akan  tetapi  ia  masih  kecil  atau  gila  maka  hibah  itu  harus diambil  oleh  walinya,  pemeliharanya,  atau  orang  yang  mendidiknya  sekalipun  ia orang asing. 33 Syarat orang yang diberi hibah tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Syarat benda yang dihibahkan yaitu: 34
a. Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
b. Benda yang dihibahkan sudah ada dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad.
c. Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.
d. Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.
e. Harta  itu  benar-benar  milik  orang  yang  menghibahkan.  Maka  tidak  boleh menghibahkan  sesuatu  yang  ada  ditangannya  tetapi  itu  kepunyaan  orang  lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa syarat harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dalam Pasal 712 ayat (1) Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  menjelaskan  bahwa  harta  benda  yang dihibahkan disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
Dari  ketiga  pendapat  mengenai  syarat  benda  yang  dihibahkan  di  atas,  pada dasarnya ketiga pendapat tersebut memiliki kesamaan yaitu harta benda yang dihibahkan harus benar-benar milik orang yang menghibahkan (penghibah).
4. Syarat ijab kabul  yaitu jika hibah dilakukan dengan ijab kabul, maka menurut Pasal 693  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  “ijab  dalam  hibah  dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan  harta  secara  cuma-Cuma.”  Dalam  hukum  positif  Indonesia,  terkait syarat  mengenai  ijab  kabul  dalam  hibah  hanya  diatur  di  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
33 Ibid.
34 Mardani, Op.Cit., hal 344.

## Jurnal Legal
Hibah  merupakan  proses  penyerahan  hak  milik  tanpa  imbalan.  Sayyid  Sabiq berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad jika hibah disertai dengan adanya imbalan, maka termasuk penjualan dan berlaku hukum jual beli. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat adalah hibah, tetapi akhirnya menjadi jual  beli.  Sebelum  diterima  imbalan,  hibah  semacam  itu  tidak  dimiliki  kecuali  setelah dipegang  tangan,  dan  tidak  diperkenankan  bagi  orang  yang  diberi  untuk menggunakannya sebelum dia pegang, sedangkan  pemberi hibah boleh menggunakannya.  Hibah  mutlak  tidak  menghendaki  imbalan,  baik  yang  sama,  lebih rendah  maupun  yang  lebih  tinggi  nilainya.  Hibah  dengan  imbalan  dapat  ditarik kembali. 35
Dalam  hibah  terkadang  terjadi  peristiwa  seseorang  menghibahkan  seluruh hartanya.  Terkait  dengan  hal  itu,  Sayyid  Sabiq  dan  Chairuman  Pasaribu  menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa: 36
Seseorang  dapat  menghibahkan  semua  hartanya  kepada  orang  yang  bukan  ahli warisnya.  Tetapi  Muhammad  Ibnul  Hasan  dan  sebagian  pengikut  mazhab  Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) juga  mengatur  mengenai  batas  hibah  yang  dapat diberikan yaitu menurut Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Orang yang telah berumur  sekurang-kurangnya  21 tahun  berakal sehat tanpa adanya  paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan  dua  orang saksi  untuk  dimiliki.”  Berdasarkan  Pasal  210  ayat  (1)  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tersebut, terdapat  batas  maksimal  seseorang  dapat  menghibahkan hartanya yaitu 1/3 (sepertiga) sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sah menghibahkan seluruh harta penghibah kepada penerima hibah.
Para ulama berpendapat terkait penghibahan semua harta dapat dibedakan menjadi dua  yaitu jika hibah itu diberikan kepada orang lain  selain ahli waris atau suatu badan hukum,  mayoritas  pakar  hukum  Islam  sepakat  tidak  ada batasnya,  tetapi  jika  hibah  itu diberikan  kepada  anak-anak  pemberi  hibah,  Imam  Malik  berpendapat  tidak memperbolehkannya, sedangkan ahli fikih menyatakan makruh. 37
Menurut pendapat Imam Ahmad  Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang  lain  bahwa  hibah  batal  apabila  melebihkan  satu  dengan  yang  lain,  tidak diperkenankan  menghibahkan  hartanya  kepada  salah  seorang  anaknya  dan  harus bersikap  adil  diantara  anak-  anaknya.  Jika  sudah  terlanjur  dilakukan,  maka  harus dicabut kembali. Para ahli hukum Islam
35 Abd Shomad, Op. Cit., hal 360.
36 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hal 137.
37 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit ., hal 81.

## Jurnal Legal
masih  berselisih  paham  mengenai  cara  penyamaan  sikap  dan  perlakuan  terhadap anak-anak itu. Ada  yang  berpendapat  bahwa  pemberian  itu  adalah  sama  di  antara  anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan  bagian  untuk  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembagian waris. 38
Menurut  sebagian  ahli  hukum  Islam,  penyamaan  terhadap  anak-anak  dalam pemberian  hibah  bukan  hal  yang  wajib  dilaksanakan,  tetapi  sunnah  saja.  Bahkan, sebagian  ahli  hukum  Islam  itu  menyatakan  bahwa  perlunya  penyamaan  anak-anaknya dalam  pemberian  hibah  adalah  lemah.  Pendapat  yang  mewajibkan  menyamakan pemberian  pada  anak-anaknya  dan  larangan  pemberian  semua  harta  berupa  hibah kepada anak-anaknya ialah pendapat yang kuat. 39
Hibah  seorang  ayah  kepada  anak-anaknya  menurut  Pasal  211  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  dapat  juga  diperhitungkan  sebagai  warisan  ketika  harta  orang  tua dihibahkan kepada  anaknya ataupun harta anak  yang dihibahkan kepada orang tuanya. Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  dalam  Pasal  211  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tidak  memberikan  patokan  secara jelas  kapan  suatu  hibah  kepada  anak  diperhitungkan sebagai  warisan. Namun  Abdul Ghofur  Anshori menegaskan terdapat 2 (dua) hal  yang dapat dijadikan patokan antara lain: 40
a. Harta  yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti.
b. Penerima  hibah  berkecukupan,  sedangkan  ahli  waris  yang  lain  tidak berkecukupan,  sehingga  penghibahan  itu  memperkaya  yang  sudah  kaya  dan memelaratkan  yang  sudah  melarat.  Oleh  karena  itu  pantas  dan  layak  untuk diperhitungkan hibah sebagai warisan.
Para ulama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk, sepakat bahwa seorang ayah harus memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Seorang ayah tidak diperbolehkan melebihkan hibah kepada sebagian anak-anaknya di atas anak- anak  yang  lain,  karena  perlakuan  seperti  itu  akan  menanamkan  permusuhan  dan memutuskan  hubungan  silaturahmi  yang  diperintahkan  oleh  Allah.  Perbuatan  seorang ayah  dengan  melebihkan  hibah  kepada  salah  seorang  anaknya  ialah  perbuatan  curang sehingga hendaklah ia menarik kembali hibahnya. 41
Berdasarkan  pendapat-pendapat  para  ahli  di  atas  terkait  hibah  seorang  ayah kepada  anaknya, sebenarnya terdapat kesatuan pendapat yaitu seorang ayah harus lebih mengutamakan
38 Abdul Manan, Op. Cit ., hal 137-138.
39 Ibid.
40 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2011), hal 94.
41 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Op. Cit ., hal 165.

## Jurnal Legal
keadilan  untuk  anak-anaknya  sehingga  seorang  ayah  tidak  boleh  memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja. Seorang ayah tidak boleh melebihkan anaknya yang satu di atas anak-anak yang lain. Apabila hal ini sudah terjadi, maka si ayah harus menarik kembali hibahnya tersebut.
Penarikan kembali hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi  di  antara  dua  orang  yang  bersaudara  atau  suami  istri. 42 Dalam  sebuah hadis  dari  Ibnu  Abbas  r.a.  Rasulullah  saw  bersabda, “Orang  yang  menarik  kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya”. (Muttafaq’alaih) 43
Namun ada pula hibah yang dapat di tarik kembali yaitu hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. 44 Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw. bersabda,  “Haram  bagi  seorang  muslim  memberi  sesuatu  kepada  orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.” 45
Selain itu dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Prinsip  pelaksanaan  hibah  orang  tua  kepada  anaknya  haruslah  sesuai  petunjuk Rasulullah  saw. 46 Dalam  sebuah  hadis  Rasulullah  saw  bersabda,  “Bertakwalah  kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu.”(HR. Bukhari Muslim). 47
Dalam  hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  Rasulullah  saw  memerintahkan  untuk berbuat adil kepada anak-anak dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. 48 Alasan  diperbolehkannya  seorang  ayah  menarik  kembali  pemberian kepada  anaknya  dikarenakan  ia  berhak  menjaga  kemaslahatan  anaknya,  juga  menaruh perhatian  kasih  sayang  kepada  anaknya.  Penarikan  kembali  hibah  seorang  ayah  bisa dilakukan  dengan  syarat  barang  yang  diberi  itu  masih  dalam  kekuasaan  anaknya.  Jika telah hilang, maka ayahnya tidak boleh  menarik kembali walaupun barang itu kembali kepada anak dengan jalan lain. 49
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwasannya  Rasulullah  saw memerintahkan  kepada  orang  tua  untuk  adil  kepada  anak-anaknya.  Hibah  yang  sudah diberikan  pada  dasarnya  tidak  dapat  ditarik  kembali  akan  tetapi  Rasulullah  saw memberikan pengecualian terhadap  itu  yaitu  hibah  seorang  ayah  kepada  anaknya  dapat ditarik kembali.  Dalam  Pasal  212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali
42 Abdul Manan, Op. Cit ., hal 139.
43 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul  Maram  dan Dalil-dalil Hukum ,  (Jakarta: Gema  Insani, 2013), hal 403. 44 Abdul Manan, Op. Cit ., hal 139.
45 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal 213.
46 Abd. Shomad, Op.Cit., hal 139. 47 Mardani, Op.Cit., hal 161. 48 Abd. Shomad, Op.Cit., hal 139. 49 Ibid , hal 362.

## Jurnal Legal
hibah  orang  tua  kepada  anaknya.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa seorang  ayah  harus  berlaku  adil  kepada  anak-anaknya  dan  tidak  boleh  memberikan hibah kepada salah seorang anaknya saja.
b. Wasiat menurut Hukum Islam
Dalil  pokok  yang  mengatur  tentang  wasiat  yaitu  terdapat  dalam  QS.  al-Baqarah (2):180:
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak,  berwasiat  untuk  ibu-bapak  dan  karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”
Definisi wasiat menurut Pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Wasiat adalah pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”  Sedangkan, ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan, “penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah  orang  tersebut  wafat,  baik  harta  itu  berbentuk  materi  maupun  berbentuk manfaat.” Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti  jual  beli  dan  sewa  menyewa,  karena  kepemilikan  dalam  dua  bentuk  akad  yang disebutkan terakhir ini dapat berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan wasiat,  sekalipun  akadnya  dibuat  ketika  orang  yang berwasiat masih hidup, hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat sudah wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak  mempunyai  efek  apa  pun  dari  segi  pemindahan  hak  milik  orang  yang  diberi wasiat. 50
Dalam Hukum Islam, wasiat dibedakan menjadi dua yaitu wasiat pada umumnya dan  wasiat  wajibah.  Wasiat  pada  umumnya  merupakan  wasiat  yang  dilakukan  oleh seorang pewasiat secara sukarela kepada orang lain atau keluarganya sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang sifatnya wajib, yang penetapannya bisa dilakukan/ditetapkan oleh negara melalui Hakim. 51
Allah  SWT  berfirman:“Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(QS al-Baqarah (2):180).
Para  ulama  sebagaimana  dikutip  oleh  Moh.  Yasir  Fauzi  berselisih  pendapat tentang  masih berlaku  atau  tidak  hukum  yang  telah  di  nashkan  oleh  ayat  itu,  yaitu wajib wasiat untuk ibu,
50 Fatum  Abubakar,  Fatum  Abubakar,  “Pembaruan  Hukum  Keluarga:  Wasiat  Untuk  Ahli  Waris (Studi Komparatif  Tunisia,  Syria,  Mesir  dan  Indonesia)”,  Hunafa: Jurnal  Studia  Islamika  (Vol.  8,  No.2, Desember 2011), 236.
51 Samsul  Hadi, “ Pembatasan  Wasiat  Sebagai  Bentuk  Keadilan  Hukum  Islam”,  Jurnal  al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Vol. 9, No. 2, Desember 2016), 173.

## Jurnal Legal
ayah  dan  kerabat-kerabat  terdekat,  ataukah  tidak  lagi.  Dalam  perspektif  Fikih, wasiat  wajibah  adalah  suatu  wasiat  yang  diperuntukan  kepada  ahli  waris  atau  kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara’. 52
Menurut  Pasal  209  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan bahwa:  ayat  (1):  “Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176 sampai  dengan
Pasal  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”
Ayat  (2):  “Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”
Berdasarkan keterangan di atas dapat diformulasikan bahwa wasiat wajibah yang dimaksudkan  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  “wasiat  yang  diwajibkan berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang  diperuntukkan  bagi  anak  angkat  atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.” 53
Terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  surat  wasiat  yang  dibuat memiliki keabsahan. Adapun rukun wasiat sebagai berikut: 54
1.
Pewasiat;
2. Penerima wasiat;
3. Benda yang diwasiatkan;
4. Ijab kabul.
Syarat-syarat  wasiat  antara  lain  adalah  syarat  yang  pertama  yaitu  syarat  bagi pewasiat. Pewasiat haruslah berakal sehat, balig, merdeka, tidak mempunyai utang yang menghabiskan  harta dan pemberi  wasiat dalam keadaan sukarela. 55 Menurut Pasal  194 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  syarat  pewasiat  yaitu:  “Orang  yang  telah berumur  sekurang-kurangnya  21 tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan  dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Syarat pewasiat yang  dikutip  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori dan menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) adalah sependapat. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua pendapat tersebut yaitu pada  syarat  pewasiat  yang  dikutip  oleh  Abdul  Ghofur  Anshori  pewasiat  harus  sudah baligh,  sehingga  tidak  ada  batasan  umur  minimal  seseorang  dapat menjadi  pewasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seseorang dapat menjadi pewasiat
52 Moh.  Yasir  Fauzi,  “Pembagian  Harta  Dengan  Wasiat  Wajibah  dan  Hibah  Dalam  Hukum Islam”, Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (Vol. 9 No. 1 Januari 2017), 106.
53 Risdianto,  “Kedudukan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia”, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan UMSU (Vol. 3 No. 2 Oktober 2017), 98.
54 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab , (Jakarta: Lentera, 2011), hal 538.
55 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. , hal 85.

## Jurnal Legal
apabila sudah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, jadi dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terdapat  batas  minimal  seseorang  dapat  menjadi pewasiat.
Syarat wasiat yang kedua yaitu syarat bagi penerima wasiat. Penerima wasiat dapat berupa orang-perorangan  maupun  badan  hukum.  Penerima  wasiat  harus  telah  ada  pada waktu wasiat terjadi, bukan pembunuh atau melakukan percobaan pembunuhan kepada pewasiat,  dan  penerima  wasiat  bukanlah  ahli  waris  pewasiat  kecuali  ahli  waris  yang lainnya  telah  merelakan. 56 Terdapat  hadis  yang  menyatakan,“Dari  Abu  Ammah,  beliau berkata:  saya  telah  mendengar  Nabi  saw.  bersabda:  Sesungguhnya  Allah  telah menentukan  hak  tiap-tiap  ahli  waris,  maka  dengan  ketentuan  itu  tidak  ada  hak  wasiat lagi bagi ahli waris.”(HR. Khamsah, kecuali Nasa’i). 57
Menurut  al-Mawardi  sebagaimana  dikutip  dari  Abdul  Ghofur  Anshori,  penerima wasiat adalah “semua orang, baik yang masih kecil, sudah besar, berakal, gila, yang ada atau  tidak  ada, jika  semuanya  itu  bukanlah  ahli  waris  atau  orang  yang  terbunuh.” 58 Disunnahkan  memberi  wasiat  kepada  kaum  kerabat.  Abu  Hanifah  mengatakan  kerabat adalah  setiap  orang  yang  memiliki  hubungan  darah,  baik  dari  pihak  ayah  maupun  ibu, tetapi dalam hal ini dimulai dari pihak ayah terlebih dahulu. 59
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sesuai  bunyi  Pasal  171  huruf  (f)  dapat diketahui  bahwa  penerima  wasiat  adalah  orang  dan  lembaga.  Pasal  196  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menegaskan  bahwa  dalam  wasiat  baik  secara  tertulis  maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. 60
Pada  dasarnya,  setiap  orang  kecuali  pewasiatnya  sendiri  dapat  menjadi  subjek penerima wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam  Pasal  195 ayat  (3),  Pasal  207  dan  Pasal  208  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat. 61
Pasal  195  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  “wasiat  kepada ahli  waris hanya  berlaku  bila  disetujui  oleh  semua  ahli  waris.”  Kemudian  Pasal  207 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  “wasiat  tidak  diperbolehkan  pada  orang yang  melakukan  pelayanan perawatan  bagi  seseorang  dan  kepada  orang  yang  memberi tuntunan  kerohanian  sewaktu  ia  menderita  sakit  hingga  meninggalnya,  kecuali ditentukan  dengan  tegas  dan  jelas  untuk  membalas  jasanya.”  Selain  itu,  Pasal  208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “wasiat
56 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. , hal 85. 57 Ibid. 58 Ibid. 59 Ibid.
60 Moh. Syamsul Mu’arif, Op. Cit ., hal 97.
61 Ibid.

## Jurnal Legal
tidak  berlaku  bagi  notaris  dan  saksi-  saksi  pembuat  akta  tersebut.”  Kompilasi Hukum  Islam  telah  mengambil  jalan  tengah  dari  perselisihan  pendapat  mengenai  ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. 62
Orang yang sakit pada umumnya tidak berdaya, baik mental maupun fisik. Dalam keadaan sakit,  mudah  sekali  timbul  rasa  simpatik  pada  diri  orang  yang  akan  berwasiat, sehingga  perlu  diadakan  pembatasan-pembatasan  hukum  agar  pihak-pihak  lain  seperti ahli  waris  tidak  dirugikan.  Ketentuan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  207 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dilatarbelakangi  konsep  bahwa  tidak  tepat  untuk mengatakan  perasaan  si  sakit  yang  demikian  itu  sebagai  “tidak  berakal  sehat”,  akan tetapi hal seperti ini memang bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu  pembatasan.  Namun  demikian,  yang  menghilangkan  penafsiran  itu  adalah klausula  yang  tercantum  dalam  pasal  tersebut,  yaitu  “kecuali  ditentukan  dengan  jelas dan tegas untuk membalas jasa.” 63
Alasan  Notaris  dan  saksi-saksi  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta  wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, karena ada kekhawatiran akan menyalahgunakan kedudukannya  apabila  diperbolehkan  menerima  wasiat.  Misalnya  mengubah  atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri. 64
Terdapat  beberapa  orang  yang  tidak  patut  menerima  wasiat  karena  ada  hal  yang menjadi  dasar  seseorang  tersebut  tidak  patut  menjadi  penerima  wasiat,  misalnya  ahli waris.  Terdapat  hadis  yang  menjelaskan  mengenai  ahli  waris  tidak  berhak  menjadi penerima  wasiat  yaitu  “Dari Abu  Ammah,  beliau  berkata:  saya  telah  mendengar  Nabi saw.  bersabda:  Sesungguhnya  Allah telah  menentukan  hak  tiap-tiap  ahli  waris,  maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris.” (HR. Khamsah, kecuali Nasa’i). 65 Dalam  hadis  ini,  telah  dijelaskan  bahwa  ahli  waris  tidak  berhak  menjadi penerima  wasiat  karena  Allah  sudah  menentukan  bagian ahli  waris  di  dalam  warisan. Dalam hal ini maksudnya adalah ahli waris sudah mendapatkan bagian mereka masing- masing dalam warisan sehingga tidak diperlukan lagi wasiat untuk ahli waris. Selain itu, Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  juga  mengenai  orang-orang  yang  tidak  dapat diberi wasiat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  195  ayat  (3),  Pasal  207  dan  Pasal  208 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Pasal  195  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  wasiat kepada  ahli waris  hanya  berlaku  bila  disetujui  oleh  semua  ahli  waris.  Kemudian  Pasal 207  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  wasiat  tidak  diperbolehkan pada  orang  yang  melakukan  pelayanan  perawatan  bagi  seseorang  dan  kepada  orang yang  memberi  tuntunan
62 Ibid. 63 Ibid. 64 Ibid. 65 Ibid.

## Jurnal Legal
kerohanian  sewaktu  ia  menderita  sakit  hingga  meninggalnya,  kecuali  ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya. Selain itu, Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi- saksi pembuat akta tersebut.
Berdasarkan  ketiga  pasal  di  atas  terdapat  orang  yang  tidak  dapat  diberi  wasiat khususnya ahli waris. Namun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris dapat menjadi  penerima wasiat  apabila  telah  mendapat  persetujuan  dari  ahli  waris  lainnya. Dalam  hal  ini,  terjadi  perbedaaan  pendapat  antara  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dengan hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah di atas karena Kompilasi Hukum Islam (KHI)  memberikan  pengecualian  bagi  ahli  waris  untuk  menjadi  penerima  wasiat  yaitu apabila  telah  mendapat  persetujuan  dari  ahli  waris  lainnya,  sementara  tidak  terdapat pengecualian bagi ahli waris untuk mendapatkan wasiat menurut hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah.
Benda  yang  diwasiatkan  harus  memenuhi  syarat  bahwa  benda  itu  kepunyaan pewasiat sendiri, bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi, telah ada pada saat  wasiat  berlangsung, dan jumlah seluruh  yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari jumlah  seluruh harta kekayaan si pewaris kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli warisnya. 66 Rasulullah  saw.  bersabda  dalam  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari dan Muslim yang artinya:
“Dari  Ibnu  Abbas,  Beliau  berkata:  Alangkah  baiknya  jika  manusia  mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat, maka sesungguhnya Rasulullah saw. telah berdasbda: Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim) 67
Dalam  Pasal  171  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda  yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini  sesuai  dengan  Pasal  200  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa “harta  wasiat  yang  berupa  barang  tak  bergerak,  bila  karena  suatu  sebab  yang  sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.” 68 Terkait syarat benda yang  diwasiatkan,  tidak  ada  perbedaan  pendapat  antara  para  ulama  dan  Kompilasi Hukum Islam.
Syarat  yang  berhubungan  dengan  ijab  kabul  wasiat,  ulama  fikih  sebagaimana dikutip oleh Fatum Abubakar menetapkan bahwa ijab kabul yang diperlukan harus jelas dan harus sejalan. Ijab dan kabul yang digunakan untuk mengungkapkan wasiat itu bisa disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami. 69
66 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. , hal 85-86.
67 Ibid.
68 Moh. Syamsul Mu’arif, Op. Cit ., hal 98. 69 Fatum Abubakar, Op. Cit ., hal 244.

## Jurnal Legal
Ada  perbedaan  pendapat  diantara  para  ulama  terkait  dengan  ijab  kabul  dalam wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk wasiat ini, wasiat  sah  diucapkan  dengan  redaksi  bagaimana  yang  bisa  dianggap  menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya orang  yang  memberi wasiat  mengatakan  “aku  wasiatkan  barang  atau  untuk  si  polan,” ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini, tidak diperlukan kabul  sebab  wasiat  itu  mempunyai dua  arah  yaitu  pada  saat  kondisi  ia  mirip  dengan hibah  dan  oleh  karena  itu  perlu  adanya  kabul, pada kondisi yang lain ia seperti barang warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab kabul. 70
Imam  Maliki  berpendapat  bahwa  “kabul”  dari  orang  yang  menerima  wasiat merupakan  syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi’I  berpendapat bahwa  “kabul”  dalam  pelaksanaan  wasiat  bukanlah  suatu  syarat sahnya wasiat. Sementara Imam Hanafi dan murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani  memandang  bahwa  kabul  itu  harus  ada  dalam  pelaksanaan  wasiat  dan pernyataan  “kabul”  sangatlah  penting  artinya dalam  pelaksanaan  wasiat  sebagaimana juga  dalam  transaksi  lainnya. 71 Dari  ketiga  pendapat  ulama  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  terdapat  dua  ulama  yaitu  imam  Maliki  dan  Imam  Hanafi yang  sepakat  bahwa pernyataan  “kabul”  dari  orang  yang  menerima  wasiat  harus  ada  dalam  syarat  sahnya wasiat, sementara satu ulama lainnya yaitu Imam Syafi’I menyatakan bahwa pernyataan “kabul”  dari  penerima  wasiat  tidak  diperlukan  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya wasiat.
Dalam  syariat  Islam,  wasiat  tidak  harus  dikeluarkan  dalam  suatu  testamen  yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang dilaksanakan dalam hukum perdata. 72 Oleh karena itu berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1), “Orang yang telah  berumur  sekurang-kurangnya  21  tahun,  berakal  sehat  dan  tanpa  adanya  paksaan dapat  mewasiatkan  sebagian  harta  bendanya  kepada  orang  lain  atau  lembaga”. Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengharuskan orang  yang menerima  wasiat menyatakan “kabul” terhadap wasiat  yang diberikan  kepadanya,  melainkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  lebih  menekankan kepada “ijab” yang dilakukan oleh pewasiat. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia terkait  wasiat  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengikuti  pendapat Imam Syafi’I.
Wasiat itu suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seorang untuk memberi wasiat  atau  menerima  wasiat.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  memberi  wasiat  boleh  saja menarik kembali
70 Abdul Manan, Op. Cit ., hal 162-163.
71 Ibid. 72 Ibid.

## Jurnal Legal
wasiat  yang  dinyatakan.  Pencabutan  kembali  wasiat  itu  dapat  dilaksanakan dengan  lisan  atau  dengan  perbuatan.  Sayyid  Sabiq  berpendapat  sebagaimana  dikutip oleh Abdul Manan bahwa
“Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam  perjanjian  itu  orang  yang  memberi  wasiat  boleh  saja  mengubah  wasiatnya  atau menarik kembali apa  yang dikehendaki  dari wasiatnya, atau menarik kembali apa  yang diwasiatkan itu baik secara lisan maupun secara perbuatan:. 73
Selain itu wasiat juga dapat dibatalkan. Menurut Abu Yusuf sebagaimana dikutip dari  Nuzha,  “apabila  orang  yang  diberi  wasiat  membunuh  orang  yang  memberinya wasiat  dengan  pembunuhan  yang  diharamkan  secara  langsung,  maka  wasiat  itu  batal”. Sebab,  orang  yang  menyegerakan  sesuatu  sebelum  waktunya,  dihukum  dengan  tidak mendapatkan  sesuatu  itu.  Abu  Hanifah  dan  Muhammad  berpendapat  bahwa  wasiat  itu tidak batal dan ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris. 74
Menurut Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Ayat  (1):  “Wasiat  menjadi  batal  apabila  calon  penerima  wasiat  berdasarkan putusan  hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
a. Dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau  menganiaya berat kepada pewasiat;
b. Dipersalahkan  secara  memfitrnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
c. Dipersalahkan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  mencegah  pewasiat  untuk membuat  atau  mencabut  atau  merubah  wasiat  untuk  kepentingan  calon penerima wasiat;
d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.”
Ayat  (2):  “Wasiat  menjadi  batal  apabila  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima wasiat itu:
a. Tidak  mengetahui  adanya  wasiat  tersebut  sampai  meninggal  dunia  sebelum meninggalnyapewasiat;
b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
c. Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat”.
Ayat (3): “Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.”
73 Ibid.
74 Nuzha,  “Wasiat  dan    Hutang  Dalam  Warisan”,  Jurnal  Al-Qadau:    Jurnal  Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam (Vol. 2 No. 2/2015), 165.

## Jurnal Legal
Berdasarkan  pendapat-pendapat  yang  telah  dijelaskan  di  atas  terkait  pembatalan wasiat, terjadi persamaan pendapat antara para  ulama dengan  Kompilasi Hukum  Islam (KHI). Sehingga dalam hal ini, tidak ada perbedaan terkait sebab batalnya suatu wasiat, yaitu salah satunya adalah apabila penerima wasiat membunuh pewasiat.
c. Hibah Wasiat Menurut Hukum Islam Dalil  pokok  yang  mengatur  tentang  hibah  wasiat  yaitu  terdapat  dalam  QS.  al- Baqarah  (2):180,  “Maka  Barangsiapa  yang  mengubah  wasiat  itu,  setelah  ia mendengarnya,  Maka  Sesungguhnya  dosanya  adalah  bagi  orang-orang  yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Hibah  wasiat  adalah  “pernyataan  kehendak  seseorang  mengenai  apa  yang  akan dilakukan terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak.”  Pelaksanaan  hibah wasiat  ini  baru  akan  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Di  dalam  praktik pelaksanaannya,  hibah  wasiat  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  tertentu  agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para  ahli  waris  lain  yang  tidak  memperoleh  pemberian  melalui  hibah  wasiat.  Istilah hibah wasiat  diambil dari bahasa Arab,  sehingga dalam hukum  waris  Islam  kedudukan hibah wasiat sangat penting sebab al-Qur’an menyebut perihal hibah wasiat ini berulang kali. 75
Adapun rukun hibah wasiat adalah sebagai berikut: 76
1. Orang yang membuat hibah wasiat;
2. Orang yang menerima hibah wasiat;
3. Benda yang dihibah wasiatkan;
4. Isi hibah wasiat.
Adapun syarat-syarat hibah wasiat yang pertama yaitu syarat orang yang membuat hibah  wasiat.  Orang  yang  membuat  hibah  wasiat  itu  harus  cakap  dan  bertindak  secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang diwasiatkan. 77
Syarat  yang  kedua  yaitu  syarat  orang  yang  menerima  hibah  wasiat.  Orang  yang menerima hibah  wasiat  harus  cakap  untuk  menerimanya.  Ia  tidak  termasuk  ahli  waris pemberi  hibah  wasiat,  dan  harta  yang  diperoleh  dari  hibah  wasiat  itu  tidak  boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum. 78
75 Eman Suparman (1), Intisari Hukum Waris Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 86-87. 76 Eman Suparman (2), Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW , (Bandung: PT Reflika Aditama, 2007), hal 89.
77 Eman Suparman (1), Op. Cit . ,hal 97. 78 Eman Suparman (2), Op. Cit. , hal 89.

## Jurnal Legal
Syarat  yang  ketiga  yaitu  syarat  benda  yang  dihibah  wasiatkan.  Benda  yang dihibah wasiatkan  sifatnya  harus  dapat  dipindahtangankan.  Hibah  wasiat  tidak  boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. 79
Syarat  yang  terakhir  yaitu  syarat  isi  hibah  wasiat.  Isi  dari  hibah  wasiat  harus terang  dan  jelas,  tidak  menimbulkan  kekeliruan,  tidak  bertentangan  dengan  peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang. 80
Hibah  wasiat  merupakan  pernyataan  kehendak  seseorang  mengenai  yang  akan dilakukan  terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak  sehingga  hibah  wasiat dapat  dicabut  sewaktu-waktu.  Apabila  setelah  pemberi  hibah  meninggal  dunia, penerima hibah wasiat harus menyatakan secara tegas bahwa ia menerima hibah wasiat karena  ketika  pemberi  hibah  wasiat masih  hidup,  hibah  wasiat  sewaktu-waktu  dapat dicabut  kembali.  Jika  penerima  hibah  wasiat  meninggal  dunia  setelah  pemberi  hibah wasiat  wafat,  akan  tetapi  penerima  hibah  wasiat  belum  secara  tegas  menyatakan menerima, maka sebagai gantinya adalah ahli waris mereka masih berhak untuk itu. 81
Ketentuan lain yang berkaitan dengan hibah wasiat juga antara lain bahwa apabila ternyata  ada  hibah  wasiat  yang  melebihi  sepertiga  dari  harta  peninggalan,  maka diselesaikan dengan salah satu cara yaitu dengan dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan  atau  diminta  kesediaan  semua  ahli  waris  yang  pada  saat  itu  berhak menerima warisan. 82

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  terdahulu,  dapat  diambil  kesimpulan  yang  berkaitan  dengan pandangan  Hukum  Islam  tentang  hibah,  wasiat  dan  hibah  wasiat  dalam  Putusan Pengadilan Agama Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr sebagai berikut:
1. Pandangan Hukum Islam tentang hibah, wasiat dan hibah wasiat yaitu hibah menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pemberian suatu benda secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih hidup  untuk  dimiliki.  Hibah  berlaku  langsung  setelah  orang  yang  memberi  hibah (penghibah)  menghibahkan  hartanya  kepada  penerima  hibah.  Rukun  hibah  terdiri dari orang yang menghibahkan, orang yang menerima hibah, benda yang dihibahkan dan  ada  sebagian  ulama  yang  berpendapat  bahwa  ijab  kabul  merupakan  salah  satu rukun  hibah,  ada  juga  sebagian  ulama  yang  perpendapat  bahwa  ijab  kabul  bukan merupakan rukun hibah. Apabila
79 Eman Suparman (1), Op. Cit. , hal 97. 80 Eman Suparman (2), Op. Cit. , hal 89.
81 Ibid. 82 Ibid.

## Jurnal Legal
ada  seorang  ayah  yang  memberikan  hibah  kepada  anaknya  maka  seorang  ayah tersebut  harus lebih mengutamakan keadilan untuk anak-anaknya sehingga seorang ayah  tidak  boleh memberikan  hibah  kepada  salah  seorang  anaknya  saja.  Seorang ayah  tidak  boleh  melebihkan  anaknya  yang  satu  diatas  anak-anak  yang  lain. Apabila  hal  ini  sudah  terjadi,  maka  si  ayah  harus  menarik  kembali  hibahnya tersebut.  Hibah  yang  sudah  diberikan  pada  dasarnya  tidak  dapat  ditarik  kembali akan  tetapi  Rasulullah  saw  memberikan  pengecualian terhadap  itu  yaitu  hibah seorang ayah kepada anaknya dapat ditarik kembali, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain hibah, terdapat juga wasiat. Wasiat  menurut  Pasal  171  butir  f  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Rukun  wasiat  yaitu  pewasiat,  penerima wasiat,  benda  yang  diwasiatkan  dan  ijab  kabul.  Pasal  195  ayat  (2)  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  wasiat  hanya  diperbolehkan  sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila mendapat persetujuan semua ahli  waris.  Pada  dasarnya  semua  orang selain  pewasiat  dapat  menjadi  penerima wasiat.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  orang  yang  tidak patut  menerima  wasiat  karena ada hal yang menjadi dasar seseorang tersebut tidak patut menjadi penerima wasiat, misalnya  ahli  waris.  Namun  menurut  Pasal  195  ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) ahli waris dapat menjadi penerima wasiat apabila telah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Selain hibah dan wasiat, terdapat juga ketentuan mengenai hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang  akan  dilakukan  terhadap  hartanya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak.  Rukun hibah wasiat  antara lain  orang  yang membuat hibah wasiat, orang  yang  menerima hibah wasiat, benda yang dihibah wasiatkan dan isi hibah wasiat. Namun ketentuan yang  mengatur  mengenai  hibah  wasiat  belum  tertuang  di  dalam  peraturan  Hukum Islam  positif  di  Indonesia,  baik  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peraturan mengenai hibah wasiat saat ini  hanya  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk Wetboek )  yaitu  dari  Pasal  957  sampai  dengan  Pasal  972  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ( Burgerlijk  Wetboek )  dibuat  tidak  berdasarkan  syariat  Islam,  sehingga  peraturan yang diatur di dalamnya belum tentu sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr  terdapat  surat wasiat yang  dibuat  oleh  Tergugat  I  itu  tidak  sejalan  dengan  Hukum  Islam.  Pada dasarnya  ahli  waris  tidak  berhak  menerima  wasiat,  akan  tetapi  apabila  telah mendapatkan  persetujuan  dari  ahli waris  lainnya  maka  ahli  waris  tersebut  dapat menerima wasiat. Dalam kasus ini, ahli waris yang menerima wasiat yaitu Tergugat II mendapatkan wasiat dari Tergugat I tanpa persetujuan atau diketahui oleh ahli waris lainnya  yaitu  Para  Penggugat,  sehingga  wasiat  yang  diberikan  oleh  Tergugat  I  kepada Tergugat  II  tidak  sah  secara  Hukum  Islam  karena  wasiat  dibolehkan  kepada  ahli  waris apabila  telah  mendapat  persetujuan  dari  semua  ahli  waris.  Apabila kasus  ini digolongkan sebagai  hibah,  maka  hibah  yang  diberikan  Tergugat  I kepada  Tergugat  II  harus  dicabut karena  tidak  sesuai  dengan  pandangan  Hukum  Islam  terkait  hibah.  Seorang  ayah  harus berlaku  adil  bagi  semua  anaknya  sehingga  seorang  ayah  tidak  boleh  memberikan  hibah kepada  salah  seorang  anaknya  saja.Selain  itu,  apabila digolongkan  sebagai  hibah  wasiat, maka hibah wasiat mulai berlaku sejak Pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Sementara dalam kasus ini surat wasiat yang berisikan hibah ini sudah berlaku sejak surat wasiat itu dibuat bukan setelah Pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Padahal Pemberi hibah wasiat masih  hidup.  Dengan  demikian,  surat  wasiat  yang  berisikan  hibah  dalam  kasus  ini bertentangan  juga  dengan  ketentuan  Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  hibah  wasiat.

## Jurnal Legal

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Daud Ali, Mohammad. 2012. Hukum Islam . Jakarta: Rajawali Pers. Ghofur  Anshori,  Abdul.  2011. Filsafat  Hukum  Hibah  dan  Wasiat  di  Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hajar al-Asqalani, Ibnu. 2013. Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum . Jakarta: Gema Insani.  Jawad  Mughniyah,  Muhammad.  2011. Fiqih  Lima  Mazhab .  Jakarta: Lentera.
K.  Lubis,  Suhrawardi.  dan  Komis  Simanjuntak.  2004. Hukum  Waris  Islam  (Lengkap dan Praktis) . Jakarta: Sinar Grafika. Manan,  Abdul.  2006. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kencana.  Mardani.  2012. Fiqh  Ekonomi  Syariah  Fiqh  Muamalah .  Jakarta: Kencana.
Rahman  Ghazaly,  Abdul  dan  Ghufron  Ihsan  dan  Sapiudin  Shidiq.  2010. Fiqih Muamalat . Jakarta: Kencana. Shomad,  Abd..  2010. Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana. Soekanto, Soerjono (1). 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke- 3. Jakarta:Universitas Indonesia Press.
-------, Soerjono (2). 2012. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
-------,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  1995. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo.
Suhendi, Hendi. 2005. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Suparman, Eman (1). 1990. Intisari Hukum Waris Indonesia . Bandung: Mandar Maju. --------, Eman (2). 2007. Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW . Bandung: PT Reflika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun 2008.
Presiden  Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

## Putusan
Pengadilan Agama Pekanbaru. Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tahun 2017.

## Jurnal
Abubakar,  Fatum.  2011.  “Pembaruan  Hukum  Keluarga:  Wasiat  Untuk  Ahli  Waris (Studi  Komparatif  Tunisia,  Syria,  Mesir  dan  Indonesia)”. Hunafa:  Jurnal  Studia Islamika . Vol. 8, No.2, Desember 2011.
Azharuddin dan A. Hamid Sarong dan Iman Jauhari. 2015. “Waris Islam di Indonesia”. Jurnal  Ilmu Hukum  Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala .  Vol.  3,  No.  2,  Mei 2015.
Hadi,  Samsul.  2016.  “Pembatasan  Wasiat  Sebagai  Bentuk  Keadilan  Hukum  Islam”. Jurnal  al-
Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam . Vol. 9, No. 2, Desember 2016. Nuzha.  2015.  “Wasiat  dan  Hutang  Dalam  Warisan”. Jurnal  Al-Qadau:  Jurnal
Peradilan  dan Hukum Keluarga Islam . Vol. 2, No. 2, 2015.
Risdianto.  2017.  “Kedudukan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia”.
Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan UMSU . Vol. 3, No. 2, Oktober 2017.
Rusyidi,  Ibnu. 2016. “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata”. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi .  Vol.  4,  No.  2, September 2016.
Saeful  Rahmat,  Pupu.  2009.  “Penelitian  Kualitatif”. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi Syariah . Vol. 5, No. 9, Januari - Juni 2009.
Syamsul  Mu’arif,  Moh..  2015.  “Perbandingan  Wasiat  Dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)”. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman . Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
Tia  Indrajaya,  Darmawan.  2013.  “Kontribusi  Pemikiran  Muhammad  Iqbal  Dalam Pembaharuan  Hukum Islam”. Hukum  Islam:  Jurnal  Hukum  Islam .Vol.  XIII,  No. 1, Juni 2013.
Yasir Fauzi, Moh. 2017. “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum  Islam”. Asas:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam .  Vol.  9,  No.  1,  Januari 2017.
Zaidah, Yusna. 2015. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui  Pendekatan  Ushuliyyah”. Jurnal  Syariah:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Pemikiran . Vol.17, No. 2, Desember 2017.