## PERILAKU POLITIK MENYIMPANG DALAM KONTESTASI PEREBUTAN KEKUASAAN

## Yan Ariyani
Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura yan.ariyani@yahoo.com

## Abstrak
Politik  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  sampai  pada  tujuan  yang  dikehandaki oleh individu, kelompok, masyarakat, institusi ataupun negara. Proses politik ini sering dilakukan oleh masyarakat kelas menengah keatas, meskipun masyarakat menengah ke bawah  tidak  menutup  kemungkinan  juga  bisa  melakukannya.  Perilaku  politik menyimpang  dilakukan  untuk  mendapatkan  sesuatu  dengan  jalan  tidak  normal,  bisa berupa  kampanye  hitam,  hoax,  cyber  crime  dan  fitnah.  Mereka  melakukan  perilaku menyimpang,  karena  mereka  tidak  cukup  cerdas  untuk  beradu  program  kerja  yang bermanfaat  untuk  masyarakat.  Banyak  pemeran  politik  atau  politikus  hanya  memiliki keinginan tapi kurang memiliki kemampuan dalam mengelola seninya berpolitik dalam lingkungan masyarakat.
Kata kunci: Politik, Kekuasaan

## PENDAHULUAN
Perilaku  politik  merupakan  bagian  dari  perilaku  sosial,  dan  perilaku  sosial sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  sosial,  maka  Zimmerman  dan  Pollner  (1970) merumuskan bahwa Perilaku politik = Fungsi (sistem sosial). Namun para ahli Psikologi Individual  beranggapan  bahwa oleh karena unsur individu dan keunikannya  lebih kuat pengaruhnya  terhadap  perilaku  individu  dibanding  pengaruh  unsur  sosialnya,  maka perilaku  politik  seseorang  perlu  lebih  memperhatikan  pada  aspek-aspek  yang  terdapat pada  dirinya  dalam  berperilaku  politik  itu.  Pandangan-pandangan  diatas  perlu  digaris- bawahi  dalam  menelusuri  pengertian  dan  dinamika  terjadinya  perilaku  politik menyimpang. Dalam pemahaman umum, psikologi mengaitkan unsur kesehatan mental dalam  merumuskan  dan  memahami  tingkah  laku  menyimpang  sebagai  tingkah  laku yang  dirasakan  sebagai  mengganggu  dirinya  ( complain )  atau  mengganggu  lingkungan atau  orang  lain  ( sign atau symptom ).  Dengan  demikian  perilaku  politik  menyimpang dapat  diartikan  sebagai  perilaku  politik  yang  menimbulkan  gangguan  mental  bagi dirinya  sendiri  atau  orang  lain;  atau  perilaku  politik  yang  dirasakan  sebagai  gangguan oleh  atau  menimbulkan  gangguan  pada  orang  lain:  bukan  semata-mata  karena bertentangan  atau  melawan  hukum.  Hukum  memang  dibuat  untuk  memungkinkan diberikannya punishment terhadap sesuatu yang menimbulkan gangguan psikis maupun fisik terhadap manusia.
Vol. 9 No. 2, November 2018: 70 – 132 107
Reward dan punishment dikenal  dalam  psikologi  sebagai  instrumen  yang dibutuhkan  dalam  proses  pembentukan  tingkah  laku  dan  kepribadian.  Perilaku  politik menyimpang  juga  dirasakan  sebagai  gangguan  oleh  yang  bersangkutan  sendiri  karena menimbulkan dampak tekanan ( stress ), tension , maladjustment , terutama karena reaksi diri dan  lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Suatu proses rekrutmen  yang keliru dalam  kepemimpinan  partai  sehingga  menempatkan  seseorang  berkecerdasan  rendah sebagai  pimpinan  partai,  sementara  masalah  politik  yang  dihadapinya  memerlukan kecerdasan  tinggi  untuk  mampu  meyakinkan  masyarakat  akan  gagasan  dan  keinginan partainya; akan mengakibatkannya mengalami gangguan psikis karena ketidakmampuan.  Dilain  pihak,  masyarakat  akan  merasa  terganggu  pula  oleh  karena masalah yang dihadapinya tidak mampu diatasi dengan cerdas dan baik yang berakibat penderitaan  padanya.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  selama  lima  puluh lima tahun  merdeka, di Indonesia perilaku politik seringkali ditampilkan  melalui corak perilakuyang  tidak  menampilkan  cukup  kecerdasan.  Banyak  masalah  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  diselesaikan  dengan  pola  perilaku  yang  menampilkan  ciri: kecerdasan  rendah,  emosionalitas  tidak  terkendali,  interaksi  sosial  buruk,  kurang mengindahkan  norma,  aturan,  values,  cenderung  menonjolkan  kehebatan  diri  sendiri atau  kelompok  sehingga  akan  menghambat  penyesuaian  diri  dengan  alam lingkungannya.  Menarik  untuk  disimak  bahwa  dalam  perjalanan  sejarah  Indonesia, momen  momen  terpenting  yang  dijalani  dalam  kehidupan  berbangsa  bernegaranya; banyak  melibatkan  unsur  dan  peran  cendekiawan  dalam  pengambilan  keputusannya. Sebagaimana dapat terlihat pada awal kemerdekaan, penyusunan naskah kemerdekaan, konstitusi  dan  ideologi,  perjuangan  diplomasi  mempertahan  integritas  wilayah Indonesia melawan agresi Belanda dengan negara boneka dan separatismenya. Momen- momen  tersebut  ditandai  oleh  setting  perilaku  yang  cerdas,  emosi  yang  matang terkendali,  motivasi  dedikatif  yang  tinggi  dalam  kebersamaan  sebagai  bangsa  diatas kepentingan  golongan/kelompok/partai.  Ironis  bahwa  setelah  Indonesia  merdeka  dan menghasilkan  lebih  banyak  orang  terdidik  bahkan  yang  berhimpun  dalam  organisasi dengan  menonjolkan  atribut  kecendekiawanan,  justru  perilaku  politik  yang dihasilkannya  menampilkan  pola  setting  sebaliknya:  tidak  cerdas,  emosional  tidak terkendali,  moralitas  rendah,  norma  dan  values  ditafsirkan  bagi  kepentingan  diri sendiri/kelompok/golongan  dengan  mengorbankan  bangsa  atau  orang  lain.  Kondisi menyimpang  dalam  perilaku  berbangsa  bernegara  ini  membawa  Indonesia  pada  titik nadir,  lebih  buruk  dari  sebelum  proklamasi  kemerdekaan.  Jadi  kelirulah  anggapan
bahwa  kita  sudah  mengalami  proklamasi  yang  kedua,  padahal  kenyataannya  kita menampilkan symptom perilaku menyimpang.

## PEMBAHASAN
Patterson  (2004)  konsep  perilaku  politik  ditemukan  dalam  bentuk:  aktifitas pemerintahan  dan  negara,  adu  kuat  pengaruh  dan  kekuasaan  dalam  negara,  aktifitas sosial kemasyarakatan, aktifitas  mendayagunakan negara bagi kesejahteraan warganya, pendayagunaan  warga  bagi  berfungsinya  negara.  Penyimpangan  perilaku  politik  akan terjadi  bila  fungsi  negara  ditujukan  bagi  terciptanya  gangguan  terhadap  kehidupan warga  negaranya.  Dan  harus  diakui  selamaini,  perilaku  politik  dominan  yang  kita temukan  dalam  bentuk-bentuk  yang  dikemukakan  Patterson  tersebut,  hampir  selalu berdampak  bahkan  nyata-nyatadiarahkan  Negara  (c.q.  pemerintah,  legislatif,  yudikatif pusat dan daerah) untuk terjadinya gangguan terhadap kehidupan warganegaranya.

## 1. Politisi kurang memiliki seninya berpolitik
Politik merupakan cara melakukan sesuatu dalam kehidupan, ketika para politisi kurang  memiliki  seninya  berpolitik,  maka  tidak  jarang  mereka  melakukan  politik dengan cara yang kurang baik. Seperti melakukan kampanye hitam, hoax, menyebarkan fitnah  dan  melakukan  konsfirasi.  Karena  mereka  tidak  memiliki  kecerdasan  tinggi dalam  merespon  konflik  dalam  lingkungan.Apalagi  dalam  berpolitik  itu  diperlukan partisipasi  yang  memadai  untuk  bisa  diterima  di  semua  kalangan.  Huntington  (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai  kegiatan warga  negara (private citizen)  yang bertujuan  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  oleh  pemerintah.  Definisi  ini mensyaratkan  bahwa  yang  tercakup  dalam  partisipasi  politik  adalah  kegiatan,  dengan demikian  orientasi-orientasi  para  warga  negara  terhadap  politik,  pengetahuan  tentang politik,  minat  terhadap  politik,  perasaan-perasaan  mengenai  politik  kompetisi  dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik,  itu seringkali  juga tidak berkaitan.Persoalan mendasar yang menjadi perhatian dalam partisipasi politik hanyalah kegiatan  politik  yang  dimaksudkan  untuk  mempengaruhi  pengambilan  keputusan pemerintah.  Kegiatan  kegiatan  yang  demikian  difokuskan  terhadap  pejabat  pejabat umum,  mereka  yang  pada  umumnya  diakui  mempunyai  wewenang  untuk  mengambil keputusan  final  tentang  pengalokasian  nilai-nilai  secara  otoritatif  dalam  masyarakat. Sebagian  besar  dari  apa  yang  dinamakan  politik,  dan  sebagian  besar  pengalokasian sumber-sumber daya diantara golongan-golongan dalam  masyarakat dapat  berlangsung tanpa campur tangan pemerintah. Dengan demikian maka besarnya partisipasi politik di
Vol. 9 No. 2, November 2018: 70 – 132 109
dalam  suatu  masyarakat,  sampai  tingkat  tertentu  tergantung  kepada  lingkup  kegiatan pemerintah di dalam masyarakat.
Penyimpangan  perilaku  politik  hanya  akan  terjadi  bilamana  terjadi  perubahan pada  perilaku  politik  itu  sendiri,  yaitu  mau  dan  bersedia  berperilaku  sesuai  dengan sistem  sosial  yang  telah  disepakati.  Bukannya  mengkambing  hitamkan  semata  sistem sosial sebagai sumber dari penyimpangan perilaku yang dilakukannya. Seorang dewasa yang  menjadi  penderita  kecanduan  narkoba,  tidak  layak  mengatakan  bahwa  itu  terjadi karena  ada  pengedar  yang  dengan  mudah  ditemuinya  di  sekitar  lingkungannya.  Dia menderita  kecanduan  narkoba  karena  dia  sendiri  memilih  menjadi  orang  yang  rapuh iman  tergoda  untuk  mencoba  menikmati  narkoba.  Paradigma  psikoterapi  saat  ini  lebih memilih penyembuhan dilakukan terhadap perilaku pasien yang menyimpang itu sendiri daripada  mengutak-atik  lingkungannya  yang  memang  tidak  pernah  datang  ke  tempat praktek  terapis  untuk  dirawat  sebagai  pasien.  Penyembuhan  harus  dilakukan  dengan memperkuat  pasien  agar  tahan  dan  mampu  mengatasi  setiap  gangguan.  Darimana  pun datangnya,  baik  dari  lingkungan  maupun  dari  sumber  didalam  dirinya  sendiri.  Analog dengan  kondisi  Indonesia  untuk  dapat  bertahan  sebagai  bangsa  dan  negara  dalam milenium  ini,  perubahan  perilaku  kearah  penguatan  kehidupan  berbangsa  bernegara lebih  perlu  kita  lakukan  di  dalam  diri  bangsa  dan  Negara  ketimbang  mempersalahkan bangsa  lain  bahkan  dunia  global  yang  dianggap  mencoba  mengambil  keuntungan  dari kisruhnya kelakuan kita sendiri.

## 2. Sistem politik yang berjalan abnormal
Stanley  Milgram  (1974)  memodifikasi  pandangan  Zimmerman  dengan menyatakan bahwa: B = Fungsi (Response Situations). Kalau mengacu pada pandangan Zimmerman,  maka  perilaku  politik  menyimpang  dapat  terjadi  oeh  karena  orang berespon  terhadap  sistem  sosial  secara  keliru  atau  sistem  sosial  menyimpanglah  yang membuat  orang  menjadi  berperilaku  politik  menyimpang.  Oleh  karena,  Stanley Milgram berpendapat bahwa perilaku politik merupakan respon semata terhadap situasi yang  dihadapinya;  maka  bentuk  respon  tersebut  bukanlah  semata-mata  karena  orang melakukan  penyesuaian  terhadap  situasi  yang  dihadapinya  itu  secara  pasif.  Pada kenyataannya  manusia  dapat  pula  berlaku  aktif  dengan  memilih  dalam  situasi  apa  dia mau  memberikan  respon;  bahkan  bilamana  perlu  manusia  dapat  pula  melakukan perubahan atau merekayasa situasi yang akan dipilihnya untuk direspon. Bila dikaitkan dengan  pengertian  perilaku  politik  dalam  artian  luas  atau  sempit  sebagaimana
diutarakan  pada  awal  tulisan  ini,  penerapannya  dalam  perilaku  politik  menyimpang yang  banyak  ditemukan  pada  masyarakat  dan  pelaku  politik  serta  pemerintahan  kita dewasa  ini  haruslah  kita  simpulkan  bahwa  bagaimanapunperubahan  sistem  sosial diutak-atik  diupayakan  untuk  dirubah  melalui  hukum,  peraturan,  undang-undang  dan semacamnya  belum akan  menghentikan penyimpangan perilaku politik. Padahal upaya itu  memerlukan  biaya  sosial  dan  material  sangat  besar;  sementara  hasilnya  sudah diperkirakan tidak akan terlalu berarti.
Lewin  (1992)  mengartikan  perilaku  politik  sebagai, “participations  by individual in a group decision making process” Negara dan bangsa adalah suatu bentuk pengorganisasian  individu  manusia  dalam  pengelompokan  terbesar  secara  formal, efektif,  dan  teridentifikasikan  yang  pernah  dikenal  dan  dihasilkan  oleh  sejarah peradaban  umat  manusia  hingga  saat  ini.  Dengan  demikian,  perilaku  politik  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  adalah  perilaku  yang  menampilkan  kegiatan pelibatan  dan  keterlibatan  dalam  prosespengambilan  keputusan  yang  dibuat  (dari  dan) bagi kehidupan bangsa negara. Terdapat pula pandangan bahwa perilaku politik adalah perilaku-perilaku  yang terdapat  pada apa yang kita rumus artikan sebagai dunia politik dengan segala tingkah polah yang terjadi didalamnya.
Jadi, dalam artian luas, tingkah laku politik adalah merupakan tingkah laku yang akan kita temukan pada setiap  individu  manusia  karena saat  ini  hampir setiap  individu manusia tentulah akan menjadi warga negara dari suatu bangsa dan negara. Kata negara dan  bangsa  pun  saat  ini  hampir  selalu  disebutkan  sebagai  satu  kata  majemuk  karena peradaban modern manusia saat ini memberikan tempat sangat sedikit bagi suatu negara etnik,  rasial,  mistis,  religi,  atau  agama.  Keikutsertaan  atau  ketidakikutsertaan menggunakan  hak  suara  dalam  pemilihan  umum  dari  seorang  warga  manusia  adalah wujud  perilaku  politik  dalam  pengertian  ini.  Tentu  saja  banyakbentuk  dan  contoh lainnya  yang  dapat  disusulkan.  Hatta  Albanik  (2000).  Di  pihak  lain,  dalam  artian sempit,  perilaku  politik  adalah  perilaku  manusia  yang  melakukan  aktifitas  di  dalam lingkungan  kehidupan  politik  (yang  ruang  lingkupnya  tergantung  pada  rumusan  dan pengertian  yang  dibuatkan  oleh  masyarakatdan  lingkungannya).  Dalam  pengertian  ini, perilaku politik hanyalah perilaku yang ditemukan pada manusia-manusia yang menjadi insan  politik  dan  terlibat  aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  (serta) oleh negara, seperti: anggota partai,parlemen, negarawan, politisi. Adanya anggapan banyak ahli bahwa pada hakekatnya manusia adalah zoon politicon (insan politik) kiranya dapat mengkonvergensikan  dua  pengertian  tersebut  lebih  cenderung  pada  artian  perilaku
Vol. 9 No. 2, November 2018: 70 – 132 111
politik  dalam  artian  luar  dan  bukannya  monopolisemata  para  politisi  dan  sejenisnya saja.

## 3. Pengendalian konflik kepentingan
Berbicara  konflik  ini  kemudian  akan  berkaitan  dengan  kepentingan,  konflik  ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini  adalah  kepentingan  dari  orang,  kelompok,  atau  golongan-golongan  yang  ada dalam  masyarakat.  Mengingat  di  dalam  masyarakat  Indonesia  khususnya,  dimana dengan berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang  bersifat  sektoral.  Tentunya  akan  banyak  sekali  kepentingan  yang  akan  saling berbenturan,  hal  ini  tentunya  akan  membawa  dampak  yang  luar  biasa  ketika  dibiarkan begitu  saja.  Memang  konflik  dalam  masyarakat  itu  tidak  bisa  dihilangkan  tetapi  yang harus  dilakukan  adalah  bagaimana  memanajemen  konflik  tersebut  supaya  konflik tersebut  sifatnya  tidak  merusak  hubungan  antar  golongan  tadi  dengan  cara-cara kekerasan.  Partai  politik  sebagai  salah  satu  lembaga  demokrasi  berfungsi  untuk mengendalikan  konflik  melalui  cara  berdialog  dengan  pihak-pihak  yang  berkonflik, menampung  dan  memadukan  berbagai  aspirasi  dan  kepentingan  pihak-pihak  yang berkonflik  dan  membawa  permasalahan  kedalam  musyarawarah  badan  perwakilan rakyat  untuk  mendapatkan  penyelesaian  berupa  keputusan  politik  untuk  memberikan kontrol dalam situasi sosial.
Yudhi  (2011)  kontrol  politik  ialah  kegiatan  untuk  menunjukkan  kesalahan, kelemahan  dan  penyimpangan  dalam  isi  suatu  kebijakan  atau  dalam  pelaksanaan kebijakan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintahan.  Produk  dari  pemerintahan ada  suatu  kebijakan,  kebijakan-kebijakan  ini  yang  kemudian  akan  menyangkut kepentingan  masyarakat  secara  umum.  Baik  buruknya  kebijakan  tentunya  sangat  bisa diperdebatkan  mengingat  kebijakan  pemerintah  tidak  akan  pernah  mungkin  bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik  memainkan  fungsinya  untuk  menyikapi  suatu  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan  diberikan.  Ketika  suatu  kebijakan  telah  dibuat  dan  dimplementasikanpun  perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal  yaitu  untuk  apa  kebijakan  itu  dibuat.  Ketika  kebijakan  itu  sudah  menjadi keputusan  tidak  serta  merta  dapat  menyelesaikan  permasalahan  seperti  yang  telah direncanakan.  Banyak  sekali  faktor  yang  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  kebijakan
tersebut  dalam  menyelesaikan  masalah.  Dalam  proses  penyelesaian  masalah memerlukan pendidikan politik untuk proses pendewasaan pada setiap warga negara.
Mujtahid  (2013)  pendidikan  politik  adalah  pendidikan  kewarganegaran  untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan  politik  adalah  pendidikan  demokrasi  pendidikan  yang  mewujudkan masyarakat  demokratis,  yaitu  masyarakat  yang  bebas  yang  hanya  dibatasi  oleh kebebasan  itu  sendiri,  bukan  masyarakat  kolektivisme  yang  “terpasung”  oleh  atribut- atribut agama atau norma-norma budaya. Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik  yang  sehat,  yang  hingga  pada  akhirnya  berhasil  mewujudkan  masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam  menghasilkan  masyarakat  demokratis  tersebut.  Sebab,  tanpa  berjalannya  politik yang  sehat  maka  tentu  masyarakat  demokratis  atau  demokrasi  itu  sendiri  kehilangan arahnya  sehingga  muncullah  kebebasan  yang  tidak  terkontrol,  yang  pada  akhirnya mencederai  demokrasi  itu  sendiri.  Maka  perluada  rekrutmen  politik  untuk  mengetahui kapasitas dari kader, sebagai proses kaderisasi partai.
Yudhi  (2011)  Rekrutmen  politik  ialah  seleksi  dan  pemilihan  atau  seleksi  dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintah  pada  khususnya.  Dari  partai politiklah  diharapakan  ada  proses  kaderisasi  pemimpin-pemimpin  ataupun  individu- individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan  jabatan  yang  mereka  pegang.  Dalam  alam  demokrasi  walaupun  individu  disini diberikan kesempatan sama untuk  mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal  tetapi  ada  aturan  bagaimana  cara  individu  tersebut  mencapai  hal  tersebut  melalui undang-undang  atau  peraturan  yang  ada.  Dengan  adanya  partai  politik  maka  individu- individu tadi akan  lebih  mudah untuk mendapatkan keinginya di  bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.
Pemilih-pemilih  pemula,  sebenarnya  membutuhkan  penjelasan  tentang  apa pemilu,  demokrasi,  hak-hak  rakyat,  kewajiban  warga  negara,  bagaimana  pemilu  yang berkualitas,  serta  bagaimana  agar  warga  negara  bisa  ikut  berpartisipasi  secara bertanggung  jawab  dalam  pesta  demokrasi.  Untuk  melaksanakan  fungsi  penjelas berbagai persoalan tersebut, lembaga pendidikan secara moral memiliki tanggung jawab etis  atas  persoalan-persoalan  bangsa.  Etika  politik  bangsa  harus  dibenahi  melalui pendidikan politik pada anak didiknya. Penelitian yang dilakukan Agus Marsidi (2001) menunjukkan bahwa, guru dapat berperan sebagai desiminator nilai, norma dan perilaku
Vol. 9 No. 2, November 2018: 70 – 132 113
politik  secara  profesional.  Aktualisasi  profesionalisme  tersebut  dapat  dilihat  dari perspektif  orientasi  politik  guru  ketika  menjalankan  peran  penanggung  jawab (berdasarkan  kompetensi)  pendidikan  politik  secara  formal  di  sekolah.  Hal  tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:
a. Jika  guru  berorientasi  kepada  kepentingan  negara  (pemerintah/regime),  maka  dia berperan sebagai agent, karena dia akan bertindak sebagai mediator atau pelaksanan sosialisasi  politik  berdasarkan  ideologi  penguasa.  Guru  adalah  pencapai  target kurikulum  yang  telah  ditetapkan  birokrasi  pemerintah.  Biasanya  mereka  bersikap sebagai  intellectual  organic,  bagian  dari  birokrasi  dan state  society ,  sehingga  guru berperan sebagai media untuk legitimasi regime.
b. Jika  guru  berperan  sebagai agency ,  maka  dia  akan  bertindak  sebagai  pengembang kurikulum.  Guru  memiliki  otoritas  dalam  melaksanakan  tugas,  berorientasi  pada civil society , kreatif dalam mengembangkan hidden curriculum sehingga pendidikan politik yang dilakukan mempunyai tujuan untuk national character building .
Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi  sangat strategis karena ia  dapat  menjadi  sebagai  intermediasi  sebagaimana  halnya  pers.  Walaupun  tetap  saja memiliki  keterbatasan  karena  ia  juga  harus  bekerja  menggunakan  pers.  Sehingga diperlukan  terobosan  perguruan  tinggi  melakukan  pendidikan  politik  melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara  kuat,  apalagi  bagi  masyarakat  yang  akan  memperjuangkan  kepentingan  mereka sebagai kandidat.
Bahkan  menurut  Amal  (2008),  dapat  dikatakan  bahwa  harapan  terbesar  bagi pendidikan  politik  bagi  warga  negara  sebenarnya  diharapkan  dari  pers.  Pers  juga mempunyai  peranan  dalam  pelaksanaan  pemilu  dalam  hal  melaporkan  praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pemilu tidak akan mengalami perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang  menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon  legislative dan calon presiden. Informasi melalui pers mengenai pelaksanaan pemilu dan kualitas calon, merupakan sarana  bagi publik untuk melakukan fit  and proper test untuk menjatuhkan pilihan  terhadap  calon  pemimpinnya.  Hal  ini  bisa  dilakukan  jika  pers  memberitakan sesuatu  secara  benar  dan  profesional.  Dalam  sistem  demokrasi,  persaingan memperebutkan  kekuasaan  politik  dapat  dilakukan  secara  terbuka,  dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara tercepat dan termudah salah  satunya  adalah  melalui  ekspos  pers.  Dalam  fungsinya  sebagai  sarana  sosialisasi
dan  informasi,  pers  diharapkan  dapat  ikut  memberikan  pendidikan  pada  masyarakat untuk  menciptakan  pemilu  yang  jujur  dan  adil  serta  damai.  Hal  itu  dapat  tercapai  jika pers selalu berpegang teguh pada prinsip jurnalisme yang profesional dan beretika. Pers dapat  berfungsi  optimal  mendukung  pendidikan  politik  dengan  terlibat  secara  kritis memberikan gambaran yang lengkap, akurat dan seimbang tentang calon legislatif serta calon presiden dengan tetap bersifat independen.

## KESIMPULAN
Partai  politik  dengan  fungsi  komunikasi  dan  sosialisasi  politiknya  akan membawa kepada pencerahan  yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran masyarakat terkait  nasibnya  di  masa  yang  akan  datang.  Nasib  mereka  dimasa  yang  akan  datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah,  presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah  itu dewan perwakilan rakyat pusat  atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak  tersebutlah  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengalokasikan  nilai-nilai (ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  yang  lain)  akan  dibuat  dan  diperuntukan  kepada masyarakat  luas.  Partisipasi  politik  ialah  kegiatan  warga  negara  biasa  dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpinan pemerintah.
Instropeksi  dan  restropeksi  dalam  kehidupan  keprilakuan  politik  sangat  perlu dilakukan  untuk  menemukan  dan  menciptakan  pemimpin  yang  luar  biasa.  Peranan pemimpin dan aktifis politik seharusnya kembali mampu membimbing masyarakat luas tentang  bagaimanaseharusnya  berperilaku  dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara. Sebagaimana  dengan  berhasil  telah  ditampilkan  oleh  para  perintis  pergerakan kemerdekaan,  pendiri  bangsa  dan  pejuang  pembela  bangsa  terdahulu.  Perilaku  politik mereka  telah  berhasil  menjadi  teladan  dan  penyuluh  tentang  bagaimana  seharusnya rakyat  harus  berperilaku  dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Notabene  sebagian besar  rakyat  Indonesia  masa  itutidak  pernah  mengenal  bagaimana  arti  negara,  bangsa, proklamasi  bahkan  ‘Indonesia’.  Namun  teladan  perilaku  membuat  mereka  mau berkorban  memberikan  apapun  yangmereka  miliki  demi  hidup  berbangsa  serta bernegara merdeka.

## PUSTAKA
Vol. 9 No. 2, November 2018: 70 – 132 115
Amal,  Ichlasul.  2008. Peran  Media  Massa  dalam  Menyukseskan  Pemilu  2009 .  Paper dipresentasikan  dalam  Forum  Koordinasi  dan  Konsultasi  yang  diselenggarakan Menko Polhukam, di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2008.
Hatta  Albanik  (2000), Telaah  Psikologi  Tentang  Perilaku  Politik  Menyimpang  dan Perilaku Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Indonesia ,Jurnal Psikologi Vol. 6 September 2000.
Huntington, Samuel. dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.
Kurt Lewin M. Keller. 1992. Instructional Design Theory and Models : An Overview of Their  Current  Status, Charles  M.  Regeluth  (ed),  Lawrence  Erlbaum  Associates, London.
M. Mujtahid Iqbal. 2013. Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat MenujuPemilu 2014 Sesuai dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas.
Marsidi, Agus. 2001. Peran Guru PPKn sebagai Agent atau Agency dalam Pendidikan.
Melvin  Pollner,  Don  H.  Zimmerman.  1970. "The  everyday  world  as  a  phenomenon", InUnderstanding  everyday  life:  towards  a  reconstruction  of  sociological knowledge. (Jack D. Douglas, ed.), Chicago, Aldine Publishing, pp. 80-103.
Patterson,  D.  A.,  and  J.  L.  Hennessy.  2004. Computer  Organization  and  Design:  The Hardware /Software Interface, third edition, Morgan Kaufmann, San Francisco.
_____ Politik di Sekolah . Laboratorium PPKn Universitas Negeri Malang.
Rousseau, J.J. 1948. The Social Contract , London: George Allen and Unwin.
Schmandt,  Henry.J.  2002. Filsafat  Politik:  Kajian  Historis  dari  Zaman  Yunani  Kuno Sampai  Zaman  Modern ,  Penerjemah:  Ahmad  Baidlowi  dan  Imam  Bahehaki, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.