89

## KonseKuensi pendidikan Bagi pemeluK agama lokal:
analisis Kebijakan pendidikan
moh. Rosyid
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia mrosyid72@yahoo.co.id

## abstrak
Artikel ini bertujuan menelaah tentang konsekuensi pendidikan bagi pemeluk agama lokal. Untuk itu, dalam melakukan penelitian ini  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Perolehan  data bersifat studi kasus dan sumber data berupa pelaku yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan  formal.  Pengumpulan  data  bersifat  interaktif  dan fleksibel meliputi perumusan, pembatasan masalah, dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan fomal dan  menerima  materi  ajar  pendidikan  ‘Pancasila’,  sebagaimana amanat  UU  Nomor  20  Tahun  2003  yang  menuangkan  materi kurikulum  dan  PP  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan agama dan keagamaan. Disamping itu, peserta didik yang berusia produktif  jika  tidak  dididik  dalam  pendidikan  formal  pada dasarnya  mengekang  keinginan  luhur  diri  anak  yang  bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1).
Kata kunci: pendidikan, agama, samin

## Abstract

## THE  EDUCATIONAL  CONSEQUENCES  FOR  LOCAL
RELIGIONS  PEOPLE  (EDUCATION  POLICY  ANALYSIS). This article aims at studying the education consequences for the local religions people. For that reason, in conducting the study author used a  qualitative  approach.  The  data  achievement  are  case  studies  and data sources in the form of principals who responded over the State policy in the field of religious education in the level of formal education. Data  collection  is  both  interactive  and  flexible  include  formulation, restrictions on the issue, and the informant. The results of this research show that learners who are local religious people (the religion of Adam) should  follow  fomal  education  and  receive  the  teaching  material  of Pancasila education, as the mandate of the ACT Number 20 in 2003 that  containing  the  curriculum  material  and  government  rule  (PP) Number 55 in 2007 about religious education and religious affairs. In addition, learners who are productive if not trained in formal education basically curb the desire of the sublime self of the child flips with ACT Number 23 of 2002 on child protection article 9 paragraph (1).
Keywords : education, religion, samin

## pendahuluan
a.
Produk hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan menjadi tugas dan kewajiban negara terhadap warganya dan warga negara pun harus taat terhadap kebijakan negara, meskipun  kewajiban  tersebut  secara  eksplisit  tidak  tertera  sanksi bagi  warga  negara  yang  tidak  menaatinya,  kecuali  tindak  pidana. Menyangkut agama di luar frame yang telah tertuang dalam produk hukum  pun  tidak  mendapatkan  porsi  telaah  (agama  lokal)  bagi pemeluknya.  Hal  tersebut  perlu  ditelaah  dalam  konteks  kebijakan publik  di  bidang  pendidikan  khususnya  ketika  tidak  proaktif terhadap pembelajaran agama. Tugas dan kewajiban negara tertuang dalam Pembukaan UUD ‘45 alinea ketiga “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Diperkokoh  dalam  perubahan  keempat  naskah  UUD  ‘45  Bab  XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2)  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya.
Mengkaji  perihal  hak  berpendidikan  bagi  warga  negara menjadi  hal  penting  untuk  ditelaah,  sejauhmana  fasilitas  negara sebagai  penyelenggara  pendidikan  dikhususkan  bagi  warga  negara yang  mengalami  ‘kelainan’  sosial  sebagai  pemeluk  agama  (lokal, baca: aliran kepercayaan) di luar enam agama menurut perundang- undangan.  Masyarakat  Samin  Kudus  yang  memeluk  agama  lokal (agama  Adam),  sehingga  (jika  mengharapkan)  apakah  berhak mendapatkan pendidikan khusus?. Adapun respon masyarakat Samin dalam bidang pendidikan dengan tiga bentuk respon. Pertama, tidak mengikuti  pendidikan  formal,  mendidik  generasinya  di  rumahnya sendiri  (mondokari),  praktik  pendidikan  informal,  dengan  materi prinsip  hidup  dan  pantangan  hidup  yang  diwariskan  leluhurnya dengan  pendidik  orang  tuanya  dan  tokoh  adatnya.  Kedua,  aktif mengikuti pendidikan formal dan tidak mau diwajibkan menerima mata  ajar  agama,  dan  ketiga,  aktif  dalam  pendidikan  formal  dan mengikuti  mata  ajar  agama.  Ketiga  bentuk  respon  tersebut  yang mendapatkan konsentrasi dalam telaah ini adalah tipologi kedua.
Di  sisi  lain,  sebagai  warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan,  meskipun  beragama  Adam,  agama  lokal  yang  belum diakomodir  oleh  negara  dalam  konteks  sebagai  mata  ajar  (muatan kurikulum)  pendidikan  formal.  Pemerintah  pun  mengakomodir kemandirian pendidikan keagamaan dalam PP 55 Tahun 2007 Pasal 12 (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan  selama  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan nasional. Pendidikan bagi pemeluk agama lokal (masyarakat Samin Kudus)  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan nasional,  sealur  amanat  Pembukaan  UUD  ‘45  perubahan  keempat Pasal  28  E  (1)  setiap  orang  bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal 28 I (1) hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hal tersebut merupakan pemahaman sepotong yang perlu  ditelaah  secara  detil,  tidak  berhenti  pada  sebatas  kebebasan, tetapi kebebasan yang dibatasi UU. Pembukaan UUD ‘45 perubahan keempat Pasal 28 J (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis. UU Nomor 39 Tahun ‘99 tentang H AM Pasal 73 hak dan kebebasan yang diatur dalam UU (HAM) hanya dapat dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  UU,  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum,  dan  kepentingan  bangsa. Kebebasan  asasi  yang  melekat  pada  setiap  individu  bukan  berarti bebas  tak  terbatas,  tetapi  dibatasi  oleh  UU  itu  sendiri.  Pembukaan UUD ‘45 Pasal 28 G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pendidikan  khusus  dalam  jalur  pendidikan  merupakan permasalahan  yang  perlu  dikaji  karena  kata  ‘khusus’  diidentikkan dengan  keleluasaan  warga  dalam  melaksanakan  pendidikan  bagi generasinya. Karena esensi pendidikan tidak atas perbedaan keyakinan dan  agama,  tetapi  kebutuhan  dasar  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya, diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Rumusan masalah dalam kajian ini, bagaimanakah formulasi pendidikan layanan khusus bagi warga negara yang memeluk agama lokal?,  Tujuan  penelitian  ini  menemukan  formulasi  pendidikan layanan  khusus  bagi  warga  negara  yang  memeluk  agama  lokal  dan untuk  memahami  dampak  hukum  yang  diterima  pemeluk  agama lokal  dalam  praktik  pendidikan  agama  dalam  pendidikan  formal. Sedangkan signifikansi penelitian ini terpilah atas signifikansi teoretis dan  signifikansi  praktis.  Signifikansi  teoretis  berupa  terbentuknya teori  baru,  hemat  peneliti,  belum  banyak  teori  yang  menopang kaitannya dengan topik ini yakni formula pendidikan layanan khusus bagi pemeluk agama lokal. Pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi penyandang kelainan sosial, intelektual, dan kelainan fisik, psikis,
serta  kelainan  fisik  dan  psikis.  Signifikansi  praktis  penelitian  ini ditemukannya formula ideal bagi masyarakat yang memeluk agama lokal  ketika  menolak  pemberian  materi  ajaran  agama  ‘Pancasila’ dan proses pendidikan dapat terlaksana bagi masyarakat yang hanya membutuhkan  pendidikan  informal  karena  memegangi  ajaran leluhurnya, Samin. Alasan permasalahan tersebut dikaji karena belum adaformulasi  pendidikan  layanan  khusus  bagi  warga  negara  yang memeluk  agama  lokal  dan  untuk  mengkaji  dampak  hukum  yang diterima  pemeluk  agama  lokal  dalam  praktik  pendidikan  formal  di bidang pengajaran agama.
Bangunan teori dalam naskah ini meliputi definisi pendidikan, definisi  layanan  pendidikan,  definisi  pendidikan  khusus,  definisi kebijakan,  definisi  kebijakan  pendidikan,  dan  definisi  pendidikan agama.  UU  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  1  (1)  pendidikan  adalah usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Unsur  yang  dikembangkan  bagi  peserta  didik  di  antaranya  adalah kekuatan spiritual keagamaan. Adapun tujuan pendidikan dalam Pasal 3 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Layanan pendidikan adalah  aktivitas  yang  diperoleh  peserta  didik  dari  penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran yang terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan sukses. UU Nomor 20 Tahun 2003  Pasal  32  (1)  Pendidikan  khusus  merupakan  pendidikan  bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil  atau  terbelakang,  masyarakat  adat  yang  terpencil,  dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi  ekonomi.
Moh. Rosyid
Kebijakan dalam konteks ini bermakna kebijakan publik yakni (i)  fakta  strategis-politis  yang  mengedepankan  aspek  perumusan kebijakan  dan  (ii)  fakta  teknis  antara  menolak  atau  menerima kebijakan (Tilaar dan Riant, 2008: 185). Menurut Tilaar dan Riant (2008: 16) konsep kebijakan pendidikan merupakan hasil tindakan seseorang  atau  sekelompok  pakar  tentang  rambu-rambu  tindakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga kebijakan mengatur  tingkah  laku  dalam  pelaksanaan  dan  evaluasi  yang menentukan bobot kebijakan.
Adapun  aspek  kebijakan  pendidikan  meliputi  pertama, hakikat  manusia  sebagai  makhluk  yang  dimanusiakan.  Kedua, kebijakan pendidikan dilahirkan dari teori dan praktik pendidikan. Ketiga,  mengembangkan  perkembangan  individu  dan  masyarakat yang berpendidikan. Keempat, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan  pendidikan  harus  melibatkan  masyarakat  karena  proses pendidikan merupakan proses interaksi sosial. Kelima, berdasarkan riset  pendidikan  dan  peran  multidisiplin  keilmuan  sehingga  dapat terimplementasi.  Keenam,  bahwa  semua  kebijakan  (kebijakan publik) memerlukan analisis. Ketujuh, ditujukan bagi peserta didik. Kedelapan,  diharapkan  terbentuknya  masyarakat  demokratis, Kesembilan, berkaitan dengan penjabaran visi dan misi pendidikan dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Kesepuluh,  harus  terlaksana dalam lembaga pendidikan atau masyarakat dengan mengendepankan efesiensi.  Kesebelas,  berdasarkan  kebutuhan  peserta  didik,  bukan berdasarkan kekuasaan. Kedua belas, berdasarkan kepentingan rakyat dan  hasil  olahan  rasional,  bukan  berdasarkan  intuisi  atau  irasional, ketiga belas, berpijak pada kejelasan tujuan pendidikan, dan keempat belas, kebijakan pendidikan diarahkan pada kebutuhan peserta didik, bukan kepuasan birokrat.
Penelitian kebijakan pendidikan berpijak dari fakta pendidikan untuk pijakan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bersumber dari realitas sosial masyarakat Samin Kudus yang merespon kebijakan pendidikan nasional pada jenjang pendidikan formal dalam menerima materi  pendidikan  agama  ‘Pancasila’.  Naskah  ini  menggunakan kombinasi  metode  penelitian  (i)  pendekatan  kepustakaan,  berupa produk  perundang-undangan  dan  pustaka  lainnya,  (ii)  metode kualitatif  yaitu  penelitian  dengan  ciri  menggunakan  setting  alami,
besifat deskriptif, menekankan proses, dengan pendekatan induktif, dan memberi perhatian terhadap makna, (iii) penelitian kasus yaitu penelitian  secara  mendalam  terhadap  unit  sosial  tertentu  dengan cepat  dan  ekonomis,  (iv)  penelitian  tindakan  (action  research), mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan masalah, dan (v) penelitian grounded, proses pencarian data sebanyak- banyaknya tanpa  berbekal  hipotesa  bertujuan  mendeskripsikan  peristiwa  dan memformulasikan  penjelasan  perihal  munculnya  peristiwa  atas dasar  observasi.
PP 55/2007 Pasal 1 (1) pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan  keterampilan  peserta  didik  dalam  mengamalkan  ajaran agamanya, dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 2 (1) Pendidikan  agama  berfungsi  membentuk  manusia  Indonesia  yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia  dan  mampu  menjaga  kedamaian  dan  kerukunan  hubungan inter  dan  antarumat  beragama,  (2)  Pendidikan  agama  bertujuan berkembangnya  kemampuan  peserta  didik  dalam  memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni.  Pasal 3  (1)  Setiap  satuan  pendidikan  pada  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis  pendidikan  wajib  menyelenggarakan  pendidikan  agama.  (2) Pengelolaan  pendidikan  agama  dilaksanakan  oleh  Menteri  Agama. Pasal 4 (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan  kesetaraan  sekurang-kurangnya  diselenggarakan  dalam bentuk  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  agama,  (2)  Setiap  peserta didik  pada  satuan  pendidikan  di  semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama, (3) Setiap satuan pendidikan  menyediakan  tempat  menyelenggarakan  pendidikan agama, (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan  pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dapat  bekerja  sama  dengan  satuan  pendidikan  yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik, (5) Setiap satuan  pendidikan  menyediakan  tempat  dan  kesempatan  kepada
peserta  didik  untuk  melaksanakan  ibadah  berdasarkan  ketentuan agama yang dianut peserta didik, (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta  didik  menjalankan  ibadahnya,  (7)  Satuan  pendidikan  yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 5 (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan, (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik, (3) Pendidikan agama  mendorong  peserta  didik  untuk  taat  menjalankan  ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan  etika  dan  moral  dalam  kehidupan  pribadi,  berkeluarga, bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  (4)  Pendidikan  agama mewujudkan  keharmonisan,  kerukunan,  dan  rasa  hormat  di  antara sesama  pemeluk  agama  yang  dianut  dan  terhadap  pemeluk  agama lain, (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab, (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan/ atau olahraga, (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,  menyenangkan,  menantang,  mendorong  kreativitas  dan kemandirian,  serta  menumbuhkan  motivasi  untuk  hidup  sukses, (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.
Pasal  6  (1)  Pendidik  pendidikan  agama  pada  satuan pendidikan  yang  diselenggarakan  dan  disediakan  oleh  Pemerintah atau  pemerintah  daerah  sesuai  kewenangan  masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat  disediakan  oleh  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan, (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  wajib  menyediakannya
sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Pasal 7 (1) satuan pendidikan yang  menyelenggarakan  pendidikan  agama  tidak  sesuai  dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (1),  Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi  administratif  berupa  peringatan  sampai  dengan  penutupan setelah  diadakan  pembinaan/pembimbingan  oleh  Pemerintah dan/atau  pemda,  (2)  Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  untuk:  a)  satuan  pendidikan  tinggi  dilakukan  oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, b) satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan bupati/ walikota setelah  memperoleh  pertimbangan  dari  Kakandepag  Kab./  Kota, c)  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  dikembangkan oleh Pemda menjadi bertaraf internasional dilakukan kepala Pemda yang  mengembangkannya  setelah  memperoleh  pertimbangan  dari Kakanwil Depag Provinsi atau Kakandepag Kab./Kota, (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2),  tentang  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5,  serta  tentang  pendidik  pendidikan  agama  sebagaimana  Pasal  6 diatur dengan Peraturan Menag.
Penelitian berdasarkan pendekatannya terpilah dua, kuantitatif dan  kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif  meliputi  (i)  eksperimental murni,  eksperimental  kuasi,  eksperimental  lemah,  subyek  tunggal, (ii)  noneksperimental  deskriptif,  komparatif,  korelasional,  survey, ekspos  fakto,  dan  tindakan.  Pendekatan  kualitatif  terpilah  (i) interaktif  meliputi  etnografis,  historis,  fenomenologis,  studi  kasus, teori  dasar,  dan  studi  kritis,  (ii)  noninteraktif  meliputi  analisis konsep,  analisis  kebijakan,  dan  analisis  historis  (Nana,  2006:  53). Penelitian ini kategori studi kasus yang dilakukan komunitas Samin dalam merespon kebijakan negara di bidang pendidikan agama pada pendidikan formal.
Pendekatan  penelitian  kualitatif  tertuang  dalam  telaah noninteraktif spesifikasi analisis kebijakan yang diarahkan menemukan konsekuensi positif atau negatif sebuah kebijakan pendidikan. Adapun kegunaannya (i) pengembangan teori, (ii) penyempurnaan praktik, (iii) penentuan kebijakan (memberikan sumbangan bagi perumusan, implementasi,  dan  perubahan  kebijakan),  (iv)  klarifikasi  isu  dan
tindakan  sosial,  dan  (v)  sumbangan  studi  khusus  (kontroversial) (Nana,  2006:  101).  Kegunaan  penelitian  kualitatif  dalam  konteks naskah ini adalah untuk mewujudkan kelima kegunaan tersebut.
Penelitian  di  bidang  pendidikan  menurut  Sudjana  dan Ibrahim  (2001:  6)  dapat  menggunakan  dua  pendekatan  yakni positivistik (kuantitatif) atau naturalistik (kualitatif) hasil penelitian berupa  deskriptif  interprétatif,  sedangkan  tingkatan  penelitian kualitatif dalam melihat derajat kepastian jawaban terpilah historis, eksploratif  (penjajagan),  deskriptif,  expost  facto,  dan  eksperimen. Menurut  Sukmadinata  (2006:  42)  penelitian  bidang  pendidikan mencakup penelitian pendidikan dari segi ilmu (teori) pendidikan, praktik  pendidikan,  serta  ilmu  dan  praktik  pendidikan.  Pertama, penelitian  pendidikan  segi  teori  terpilah  (i)  kajian  filosofis (idealisme,  realisme,  pragmatisme,  dan  eksistensialisme),  (ii) orientasi  pendidikan  (transmisi,  transaksi,  dan  transformasi),  dan (iii) konsep pendidikan (perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan teknologi kependidikan). Kedua, penelitian praktik pendidikan berdasarkan (i) kelompok usia (pendidikan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan di sekolah, pendidikan u$ia dini, dan pendidikan orang  dewasa),  (ii)  jenjang  (sekolah  dasar,  menengah,  dan  tinggi), (iii)  bidang  studi  (agama,  bahasa,  seni,  olahraga,  kesehatan,  dan sebagainya, (iv) jenis (pendidikan umum, kejuruan, khusus, dan luar biasa). Ketiga, penelitian pendidikan aspek teori dan praktik terpilah (i) kurikulum, (ii) pembelajaran, (iii) bimbingan konseling (BK), dan (iv)  manajemen  pendidikan.  Manajemen  pendidikan  terpilah  teori manajemen, kepemimpinan, kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan  penjaminan.  Tujuan  penelitian  kualitatif  dalam  pendidikan menurut  Sudjana  dan  Ibrahim  (2001:  209)  mendeskripsikan kegiatan  pendidikan  untuk  menemukenali  kekurangan/kelebihan agar disempurnakan dan menganalisis fakta pendidikan secara alami. Penelitian ini terfokus bidang kebijakan pendidikan berdasarkan fakta berupa respon masyarakat Samin Kudus dalam jenjang pendidikan formal ketika diwajibkan menerima mata ajar agama.
Jenis  penelitian  hasil  pemilahan  Suprayogo  dan  Tobroni (2001: 7)  berdasarkan  bidang  keilmuan,  metode  analisis,  dan kualifikasi  hasil.  Bidang  keilmuan  terpilah  penelitian  sosial  yakni penelitian  yang  objeknya  berupa  gejala  atau  fenomena  sosial
kemasyarakatan dan kebudayaan. Berdasarkan metode analisis terpilah kualitatif  dan  kuantitatif.  Analisis  kualitatif  bertujuan  memahami makna  yang  disimbolkan  dalam  perilaku  masyarakat  dan  datanya bersifat naturalistik dengan metode induktif dengan model pelaporan deskriptif  dan  naratif.  Sugiyono  (2006:  399)  penelitian  kualitatif biasanya  berangkat  dari  permasalahan  remang-remang,  kompleks dan  mendalam,  mengkonstruksikan  fenomena  sosial  yang  rumit, dan  menemukan  hipotesa  dan  teori.  Sedangkan  analisis  kuantitatif bertujuan  menjelaskan  fenomena  berdasarkan  perspektif  peneliti dengan model statistik, biasanya populasinya luas, permasalahannya jelas,  teramati  dan  terukur,  dan  menguji  hipotesis.  Berdasarkan kualifikasi hasil, kategori penelitian dasar (basic research) dan terapan (applied research, operation research, action research).
Berdasarkan bidang keilmuan dikategorikan jenis penelitian keilmuan  sosial-budaya  yang  berobjekkan  realitas  sosial-budaya masyarakat  Samin  Kudus  yang  merespon  kebijakan  pemerintah dalam  jalur  pendidikan  formal  untuk  mata  ajar  agama  ‘Pancasila’. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah kualitatif karena memahami perilaku sosial berdasarkan perspektif masyarakat Samin Kudus dalam memenuhi kebutuhan hidup asasi berupa memperoleh pendidikan  formal.  Penelitian  ini  kategori  penelitian  terapan bertujuan  memahami  masyarakat  Samin  Kudus  ketika  merespon kebijakan  pemerintah  bidang  pendidikan  formal  dalam  menerima materi ajar agama ‘Pancasila’.
Lokus penelitian ini adalah masyarakat Samin Kudus dengan pertimbangan (i) peneliti telah menelitinya pada tahun 2006, 2007, 2008,  dan  2009  dengan  menekankan  aspek  persebaran,  geneologi, keberagamaan, dan perkawinan. Menurut penulis, belum menemukan penelitian  yang  mengulas  sepak-terjang  dan  bentuk  responnya (perlawanannya)  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  jalur pendidikan formal untuk mata ajar agama ‘Pancasila’ dan (ii) belum ditemukan  kajian  khusus  tentang  perlawanan  dalam  pelaksanaan pendidikan formal.
Naskah  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  perolehan data  bersifat  studi  kasus  dan  sumber  data  berupa  pelaku  yang merespon atas kebijakan negara di bidang pendidikan agama dalam jenjang pendidikan formal. Pengumpulan data bersifat interaktif dan
fleksibel meliputi (i) perumusan, pembatasan masalah, dan informan, (ii)  dengan  sumber  data  dan  (iii)  melengkapi  data  (Sukmadinata, 2006:  114).  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  terdiri  observasi, kuesioner,  wawancara,  dokumentasi,  etnografi,  gabungan  ketiganya (triangulasi)  atau  analisis  antarkomponen  (Sugiyono:  2006:  193). Menurut  Sudikan  (2001:  105)  analisis  antarkomponen  dengan tujuan  mengombinasikan  dan  memformulasikan  seluruh  teknik pengumpulan  data  secara  padu.  Sedangkan  langkah  penelitian kebijakan  (i)  mengidentifikasi  kondisi  lingkungan  sosial-politik, (ii)  konseptualisasi  studi,  (iii)  analisis  teknis,  (iv)  perumusan rekomendasi,  dan  (v)  mengkomunikasikan  hasil  studi  (Danim, 2005:  9).
Metode yang digunakan dalampenelitian ini merupakan bentuk strategi  multimetode  yakni  cara  menggabungkan  berbagai  metode sesuai dengan tarjet data yang diraih dengan harapan penyempurnaan sumber  data.  Adapun  metode  tersebut  meliputi  metode  penelitian pendidikan  dari  segi  ilmu  (teori)  pendidikan,  praktik  pendidikan, ilmu  dan  praktik  pendidikan,  dan  metode  kebijakan  pendidikan. Untuk  memperkuat  keterandalan  data,  Endraswara  (2006: 111) mengedepankan aspek kredibilitas, transferbalitas, auditabilitas dan dependabilitas (reliabilitas), konfirmabilitas, dan triangulasi.

## pembahasan B.
Masyarakat Samin
1.
Masyarakat  Samin  Kudus  adalah  komunitas  yang  hidup di  pedesaan  dan  mayoritas  berprofesi  petani,  tangguh,  berprinsip dan  berpantangan  hidup  yang  diajarkan  leluhurnya  melalui  tradisi lisan  berupa  pantangan  untuk  tidak Drengki ;  membuat  fitnah, Srei ; serakah, Panasten ;  mudah  tersinggung  atau  membenci  sesama, Dawen ;  mendakwa  tanpa  bukti, Kemeren ;  iri  hati/syirik,  keinginan untuk  memiliki  barang  yang  dimiliki  orang  lain, Nyiyo  Marang Sepodo ; berbuat nista terhadap sesama penghuni alam, Bejok reyot iku dulure , waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiakan orang  lain  tidak  boleh,  cacat  seperti  apapun,  asal  manusia  adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Sedangkan pantangan hidupnya dalam berinteraksi meliputi bedok ; menuduh, colong ; mencuri; pethil ;
mengambil  barang  (barang  yang  masih  menyatu  dengan  alam  atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya: sayur-mayur ketika  masih  di  ladang, Jumput ;  mengambil  barang  (barang  yang telah  menjadi  komoditas  di  pasar)  misalnya:  beras,  hewan  piaraan, dan  kebutuhan  hidup  lainnya, Nemu  Wae  Ora  Keno ;  menemukan menjadi  pantangan.
Adapun  lima  pantangan  dasar  ajaran  Samin  meliputi:  tidak boleh  mendidik  dengan  pendidikan  formal  dan  nonformal,  tidak boleh  bercelana  panjang,  tidak  boleh  berpeci,  tidak  diperbolehkan berdagang,  dan  tidak  diperbolehkan  beristri  lebih  dari  satu. Pertama,  tidak  diperbolehkan  mendidik  anak  melalui  pendidikan formal  (sekolah)  dan  pendidikan  nonformal  (kursus),  anak  hanya dibekali  pendidikan  informal  (pendidikan  yang  dilakukan  oleh kedua orang tuanya sendiri dalam rumah tangganya) bermaterikan prinsip dasar beretika. Tidak aktif pada pendidikan formal, menurut analisis  penulis,  dengan  tujuan  (a)  jika  melaksanakan  pendidikan formal, maka merangsang anak untuk membaca dan menulis, kedua kemampuan  itu  mengarahkan  dan  merangsang  anak  memenuhi syarat formal menjadi pekerja di luar pertanian, imbasnya anak akan bekerja di luar pantauan orang tua dan timbul suatu harapan untuk melepaskan  ikatan  kekeluargaan.  Hal  ini  pemah  dialami  oleh  Bpk. Awin  (warga  Samin  Larekrejo)  menjadi  pekerja  industri  di  Kota Tangerang,  Jawa  Barat,  dan  mendapatkan  pasangan  hidup,  tetapi bercerai, dan (b) jika melaksanakan pendidikan formal berdampak komunikasi  dengan  masyarakat  umum  dengan  luas-terbatas,  maka anak akan mudah terangsang dengan budaya yang selama ini dijauhi oleh Samin, misalnya, nikah dengan orang selain pengikut Samin.
Konsekuensi yang Diterima Pemeluk Agama Lokal dalam

## 2. Praktik Pendidikan Agama pada Pendidikan Formal
Substansi  agama  menjadi  dasar  pelaksanaan  pendidikan nasional,  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2003 Pasal 1 (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila  dan  UUD’45  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan perubahan  zaman.  Sehingga  jenjang  dan  materi  pendidikan  agama sesuatu yang harus disajikan kepada peserta didik. Diperkuat PP 55
Tahun 2007 Pasal 3 (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang,  dan  jenis  pendidikan  wajib  menyelenggarakan  pendidikan agama.  Pasal  6  (1)  Pendidik  pendidikan  agama  pada  satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemda sesuai kewenangan masing-masing  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan, (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang  bersangkutan,  dan  (3)  Dalam  hal  satuan  pendidikan  tidak dapat  menyediakannya,  maka  Pemerintah  dan/atau  pemda  wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
Pertama,  penyediaan  pendidik  agama  oleh  Pemerintah  atau Pemda  mempertimbangkan  kebutuhan  yang  sifatnya  kondisional. Maksudnya,  sangat  ditentukan  kemampuan  keuangan  pemerintah dalam  menyediakan  tenaga  didik  (guru  agama)  yang  menapaki posisi terendah dibanding tenaga lainnya yang direkrut pemerintah atau Pemda. Kedua, penyediaan pendidik agama oleh penyelenggara satuan  pendidikan  pun  pesimis,  dengan  pertimbangan  pengadaan guru bidang studi selalu terhalang keuangan, apalagi pengadaan guru aliran kepercayaan (agama lokal) yang berposisi minoritas. Ketiga, Jika penyelenggara pendidikan tidak mampu menyediakan (mengadakan) guru  agama,  maka  pemerintah/Pemda  wajib  menyediakannya. Pengadaan  guru  agama  sangat  mungkin  direspon  oleh  Pemerintah, tetapi pengadaan guru agama (aliran kepercayaan) menjadi sesuatu yang jauh panggang daripada api.
Eksistensi Aliran kepercayaan/ Kebatinan
3.
Untuk  memperoleh  legalitas,  aliran  kebatinan  mengadakan simposium  nasional  tanggal  7-9/11/’70  di  Yogyakarta  yang menghasilkan  simpulan  bahwa  kata  ‘kepercayaan’  yang  tertuang dalam  UUD  ‘45  Pasal  29  ayat  2  bahwa  kepercayaan  (kebatinan, kejiwaan,  dan  kerohanian)  disamakan/disejajarkan  dengan  agama. Tanggal  27-30/12/’70  diselenggarakan  Munas  I  di  Yogyakarta berhasil membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (kebatinan, kejiwaan,  dan  kerohanian)  [SKK]  sebagai  wadah  pengganti  Badan Kongres  Kebatinan  Indonesia  (BKKI).  Sejak  saat  itu,  istilah ‘kebatinan’  digantikan  ‘kepercayaan’.  Ketika  sidang  MPR-RI  tahun
1973,1978,  dan  1983  memasukkan  ‘kepercayaan’  dalam  GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV ‘bidang agama dan kepercayaan terhadap  TYME,  sosial  budaya’.  Tetapi  Tap  MPR  Nomor  IV/ MPR/’78 dan ‘83 serta tap dalam GBHN ‘88 bahwa ‘Kepercayaan’ terhadap  TYME  tidak  merupakan  agama  dan  pembinaannya  tidak mengarah  pada  pembentukan  agama  baru.  Berlandaskan  Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16/8/’78 bahwa kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati oleh bangsa. Pada tahun 1978, ‘kepercayaan’ yang semula berada dalam wewenang Depag -pelaksanaannya pada subbag  umum  pada  bagian  TU  Kanwil  Depag  Provinsi-  dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME di  bawah  Dirjen  Kebudayaan,  Depdikbud,  berdasarkan  Keppres Nomor 27/’78 tanggal 31/8/’78.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  P  dan  K  tanggal  30/6/’79 Nomor 0145/0/,79 ditetapkan tugas pokok Direktorat PPK adalah pembinaan kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME  berfungsi  (1)  mempersiapkan  perumusan  kebijakan  teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME sesuai kebijakan teknis  Dirjen,  (2)  menyusun  materi  dan  program  pembinaan penghayat  kepercayaan  terhadap  TYME,  (3)  penyelenggaraan bimbingan  dan  penyuluhan  serta  melaksanakan  publikasi  dan dokumentasi  pelaksanaan  pembinaan  penghayat  kepercayaan terhadap  TYME,  dan  (4)  melakukan  penelitian  atas  pelaksanaan kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap TYME (Ridin, 1999: 6).
Kongres  IV  tahun  1960  di  Malang  menyimpulkan  bahwa dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan penyembahan  kepada  Tuhan,  sedangkan  kebatinan  menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap  TYME  berada  di  bawah  Depag.  Tetapi  GBHN  1978 menegaskan  bahwa  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa bukan  agama,  sehingga  bukan  wilayah  kerja  Depag,  yang  berbunyi Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bukan  agama  dan pembinaannya dilakukan (1) agar tidak mengarah pada pembentukan agama  baru,  (2)  untuk  mengefektifkan  pengambilan  langkah  yang
perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar  sesuai  dasar  Ketuhanan  menurut  dasar  kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983 dan 1988). Maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden nomor 27 dan 40 tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Dirjen  Kebudayaan,  Depdikbud.  Pedoman  yang  ditetapkan  bahwa Kepercayaan  terhadap  tuhan  Yang  Maha  Esa  merupakan  budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penghayatan dilakukan  dengan  membina  keteguhan  tekad  dan  kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihannya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kesempurnaan  hidup  di  dunia  dan  di alam  kekal.  Pada  sarasehan  nasional  tahun  1981  ditegaskan  bahwa Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  pernyataan dan  pelaksanaan  hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur (ENI, Jilid VIII, 2004: 379).
Solusi 4.
Anak  usia  7  s.d  15  tahun  wajib  mengenyam  pendidikan (wajib  belajar)  di  bawah  tanggung  jawab  orang  tua.  Sedangkan negara  berkewajiban  memfasilitasi  berupa  hard  ware  (lembaga pendidikan beserta kebutuhan pendidikan) dan soft ware (kurikulum dan  kebijakan).  Kurikulum  di  dalamnya  menyertakan  mata  ajar pendidikan  agama  (agama  yang  tertera  dalam  perundangan). Konsekuensinya, jalan tengah sebagai fase awal yang harus dilakukan oleh  lembaga  pendidikan  adalah  menerapkan  pendidikan  hukum dan HAM dan pendidikan multikultural. Kedua konsep ini sebagai fondasi terciptanya saling hormat-menghormati antarsesama manusia yang berbeda agama, budaya, ras, dan golongan.

## Pendidikan Hukum dan HAM
5.
Hukum  adalah  panglima,  tetapi  hukum  pula  membuat manusia  menjadi  kebal  hukum  atau  lunglai  jika  menjadi  penegak hukum.  Analisis  Hendardi  kewajiban  ( obligation )  negara  guna
melindungi hak atas kebebasan ( the right to liberty/freedom ) terhadap warga negaranya terpilah atas pertama, tersedianya perangkat hukum atau  undang-undang  yang  menjamin  hak  atas  kebebasan,  terutama yang  disebut  kebebasan-kebebasan  dasar  ( fundamental  freedom ) yaitu  kebebasan  beragama,  berpikir,  dan  berkeyakinan  untuk dijadikan rujukan bersama. Kedua, harus dipastikan, tiap orang yang mengecap  kebebasan  dasar  mendapat  perlindungan  dari  penegak hukum  ( law  enforcement  officials ).  Misalnya  para  pelaku  kebebasan ini  tidak  diganggu,  tidak  diancam,  tidak  diintimidasi,  dan  tidak dianiaya.  Ketiga,  memastikan  suatu  pencapaian  atas  independensi dan  imparsialitas  sistem  peradilan  dalam  menjalankan  penegakan hukum ( law enforcement ). Selanjutnya mengapa kebebasan beragama dikategorikan  kebebasan  fundamental?  Karena  kebebasan  itu  hak alamiah dan bersifat kodrati yang bukan hak bagi manusia ( right for itself ) akan tetapi melekat pada diri seseorang ( right in itself ). Dalam analisis Hendardi selanjutnya, kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 18 Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan hak politik ( International Covenanton Civil and Political Rights ) dan Pasal 28 E ayat 1 dan 29 UUD’45 yang belum ada penjelasan lebih lanjut dalam menjamin kebebasan beragama.
Mengulas  HAM  menurut  Usfunan  dalam  tulisannya  yang termuat dalam Harian Kompas, 27/8/2007, terpilah HAM absolut dan relatif. HAM absolut adalah HAM yang dalam situasi apa pun tak boleh dikurangi dan dilanggar siapa pun sesuai prinsip nonderogable human  rights,  seperti:  (i)  hak  untuk  hidup,  (ii)  tidak  disiksa,  (iii) kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  nurani,  (iv)  kebebasan  beragama, (v)  tidak  diperbudak,  (vi)  persamaan  di  muka  umum,  dan  (vii) hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan HAM relatif adalah penggunaannya dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan,  seperti:  kebebasan  media  dibatasi  oleh  kode etik  jurnalistik,  kode  etik  penyiaran,  dan  kebebasan  berpendapat dibatasi oleh aneka kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Sehingga muncul perbedaan antara Hak Manusia (HM) dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HM adalah hak yang mendapat pengakuan internasional,  dibela,  dan  dipertahankan  internasional,  sedangkan HAM  bagian  integral  UUD,  bersifat  yuridis,  statis,  dan  terkait satu  negara.  Misalnya,  perkawinan  sejenis  di  negara  lain  tidak  bisa
dipaksakan di Indonesia, sebab tidak diatur dalam UUD ‘45. Jadi, tidak semua hak dapat dikategorikan sebagai HAM karena pengaturannya dalam UUD, UU organik, dan perjanjian internasional.
Menghormati  HAM  adalah  esensi  negara  konstitusi  harus melaksanakan  (1)  negara  dibentuk  atas  dasar  proklamasi  dan disahkannya UUD ‘45, (2) terciptanya fungsi pelayanan, memperbaiki kondisi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) keberadaan  UUD  ‘45  sebagai  hukum  tertinggi  dalam  pengaturan lembaga  negara,  (4)  UUD  ‘45  menjadi  acuan  penyusunan perundangan,  (5)  dalam  konstitusinya,  republik  konstitusional selalu didasarkan atas kewajiban negara (obligation of State) untuk menghormati,  melindungi,  dan  memenuhi  atau  mempromosikan HAM,  dan  (6)  republik  konstitusional  harus  didasarkan  konstitusi yang  selalu  bersifat  terbuka  atas  perubahan  dan  perkembangan (berwatak visioner) (Benny, dalam Kompas, 18/8/2007).
UU Nomor 39 Tahun ‘99 tentang HAM Pasal 1 (1) HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung  jawab  pemerintah.  Pasal  12,  setiap  orang  berhak  atas perlindungan  bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh pendidikan,  mencerdaskan  dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM.
Kaitannya  dengan  hak  beragama,  Pasal  22  (1)  setiap  orang bebas memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dan  (2)  negara  menjamin kemerdekaan  setiap  orang  memeluk  agamanya  masing-masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Sedangkan  Pasal  71,  pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur  dalam  UU,  peraturan  perundang-undangan  lain,  dan  hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI.
Perlu memahami sejarah diproduknya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM, dan PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan  rehabilitasi  terhadap  korban  pelanggaran  HAM  yang  berat. Dalam analisis Saifur (2009) adanya UU tersebut tidak muncul dari kehampaan.  Adanya Universal  Declaration  of  Hunian  Right tanggal 10/12/1948 diawali dengan trauma Perang Dunia II karena nilai-nilai seperti kebebasan, persaudaraan, dan kebahagiaan dirumuskan sesuai dengan  sistem  ideologi,  tata  norma,  da  situasi  ruang-waktu  yang melekat  pada  warga  Barat  saat  itu  dan  disusul  dengan  Convention Against Torture Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment  (Konvensi  menentang  penyiksaan  dan  perlakuan  atau penhukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi  atau  merendahkan martabat) tanggal 9/12/1975. Dilanjutkan dengan program aksi Wina tahun 1993 sebagai desakan terhadap percepatan universalisasi HAM. Pemerintah RI baru menandatangani pada tanggal 23/10/1985 dan diratifikasi pada tahun 1998 dalam bentuk UU Nomor 5/1998.
Dalam  dokumentasi  Harian  Kompas  (14/12/2009)  bahwa gagasan tentang HAM sering kali yang tampak sebagai ‘hak’ warga negara -yang bisa dipenuhi bisa tidak- dari pada ‘kewajiban’ -negara semestinya memenuhinya-. Cakupan HAM tidak hanya hal prinsip hidup merdeka, hal sipil dan politik, hak hidup dan berbicara, juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 1/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya.  Meskipun  terdapat  produk hukum  yang  berpotensi  mengabaikan  hak  warga  negara,  seperti (i)  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (investor yang  membuka  lapangan  kerja  dengan  memangkas  perlindungan kesejahteraan  terhadap  buruh),  (ii)  UU  7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air  yang  memberi  keleluasaan  perusahaan  swasta menguasai  dan  mengomersialkan  sumber  air  yang  menjadi  hajat hidup rakyat, meniadakan akses warga kepada sumber air bersih juga menyebabkan kerusakan lingkungan, (iii) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Mengakomodasi pemodal asing di sektor strategis kehutanan dan pertambangan, hak penggunaan atas tanah untuk jangka waktu lebih lama serta menghapus pajak impor, (iv) PP Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan Negara
Moh. Rosyid
Bukan  Pajak  yang  berasal  dari  Penggunaan  Kawasan  Hutan  untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Hal ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah hutan lindung dan produksi menjadi kawasan tambang skala besar dengan biaya sangat murah.

## Pendidikan Multikultural
6.
Pendidikan  multikulturalisme  merupakan  respons  terhadap perkembangan  keragaman  populasi  sekolah,  sebagaimana  tuntutan persamaan  hak  bagi  setiap  kelompok  yang  beranggapan  bahwa peserta didik memiliki lima ciri yakni (i) mampu dan mau, (ii) ingin berkembang,  (iii)  berlatar  belakang  berbeda,  dan  (iv)  memiliki potensi  dasar  pada  dirinya  (Mahfud,  2008:  177).  Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pemanfaatan keragaman etnis, budaya,  bahasa,  agama,  status  sosial,  jender,  kemampuan,  dan  ras (Yaqin, 2005: 5).
Dengan  memahami  hal  tersebut  maka  muncul  paradigma pendidikan  multikultural  yakni  anggapan  bahwa  setiap  individu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kehidupan dalam kondisi tidak selalu sama dalam berbagai hal. Sehingga perlu memahami agar tercipta saling menghargai di atas perbedaan sebagai fitrah kehidupan. Pendidikan yang seragam dan tidak menghargai pluralitas membawa implikasi negatif berupa mematikan kreativitas dan munculnya cara pandang yang tidak toleran (Naim dan Sauqi, 2008: 49).

## simpulan C.
Simpulan dalam artikel ini, yaitu: pertama, peserta didik yang beragama lokal (agama Adam) harus mengikuti pendidikan fomal dan menerima materi ajar pendidikan ‘Pancasila’, sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menuangkan materi kurikulum dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Tidak adanya formulasi pendidikan khusus bagi pemeluk agama lokal karena  tidak  diakomodir  oleh  produk  hukum  yang  berlaku  dalam praktik  pendidikan.  Kedua,  peserta  didik  yang  berusia  anak  (usia produktif) jika tidak dididik dalam pendidikan formal pada dasarnya mengekang keinginan luhur diri anak yang bertolak belakang dengan UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  9
(1)  setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai  minat  dan  bakatnya.  Pasal  13  (1)  setiap  anak  selama  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab  atas  pengasuhannya,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan  diskriminasi,  eksploitasi,  penelantaran,  kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, dan  ketiga,  praktik  pendidikan  rumahan  ( homeschooling )  pada dasarnya mengakomodir kebutuhan masyarakat Samin karena produk hukum tentang homeschooling belum ada, maka pendidikan formal adalah solusi yang harus dipenuhi.
Saran  penulis  dalam  naskah  ini  berupa,  pertama,  jika masyarakat Samin bersikukuh dalam memegangi prinsip leluhurnya tidak  aktif  dalam  pendidikan  formal  atau  aktif  dalam  pendidikan formal, tetapi tidak mau diwajibkan mengikuti materi agama Pancasila, dalam kaca pandang patologi sosial mendapat julukan sosiopatik setel ( adjusted )  yakni  dengan  sadar  dan  ikhlas  menerima  statusnya  dan penamaan oleh pihak luar (Kartini, 1992: 44). Konsekuensinya dalam beraktivitas (1) dibatasi (membatasi) partisipasi sosial, dibatasi ruang gerak dalam mobilitas sosial, dan mengalami proses demoralisasi dan tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya  (Kartini, 1992: 36-40) dan kedua, negara harus memfasilitasi pendidikan yang diidolakan warga Samin berupa pendidikan rumahan ( homeschooling ) dalam bentuk diterbitkannya PP pendidikan rumahan.
Pemerintah  untuk  segera  menerbitkan  PP homeschooling (sekolah rumahan) agar jalur pendidikan informal disetarakan dengan pendidikan formal dalam hal status dan kedua, perlunya penegasan bahwa  agama  adalah  wilayah  batin,  sehingga  perbedaan  keyakinan antarindividu  dalam  memegangi  agama  dan  keyakinannya  tidak untuk  dijadikan  modal  saling  menyalahkan,  tetapi  sebagai  modal pembangunan bangsa (hikmah di tengah perbedaan).
Moh. Rosyid

## daFTaR pusTaka
Danim, Sudarwan. 2005. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi Aksara.
Harman, Benny K. 2007. Tantangan Republik Konstitusional . Kompas,
18/8/2007
Hendardi. 2005. Beragama, Kebebesan Dasar . Kompas, 10/9/2005. Kartono, Kartini. 1992. Patologi Sosial . Jakarta: Rajawali Press. Mahfud, Choirul. 2008. Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Muhadjir,  Noeng.  1996. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Rakesarasin.
Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2008. Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi . Yogyakarta: Arruz.
Nugroho,  D.  Riant.  2007. Analisis  Kebijakan .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Penpres Nomor l/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
PP  Nomor  55/2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan
Keagamaan.
Rosyid, Moh. 2008. Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
______. 2008. Pendidikan Agama vis a vis Pemeluk Agama Minoritas . Semarang: Unnes Press.
Sofwan,  Ridin.1999. Aliran  Kepercayaan  dan  Kebatinan. Semarang: Aneka Ilmu.
Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung Sinar Baru: Algensindo.
Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development . Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2006. Metode  Penelitian  Pendidikan .
Bandung: Rosda.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni.  2001. Metodologi  Penelitian  Sosial-
Agama . Bandung: Rosda.
Tilaar,  H.A.R  dan  Nugroho,  Riant.  2008. Kebijakan  Pendidikan Pengantar  untuk  Memahami  Kebijakan  Pendidikan  dan Kebijakan  Pendidikan  sebagai  Kebijakan  Publik .  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
UU Nomor 39/1999 tentang HAM
UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Usfunan,  Yohanes.  2007. HAM  dan  Pembatasannya .  Kompas,
27/8/2007.
Yaqin,  M.  Ainul.  2005. Pendidikan  Multikultural  Cross-Cultural Understanding  untuk  Demokrasi  dan  Keadilan .  Yogyakarta:
Pilar Media.
halaman ini bukan sengaja dikosongkan