## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WNA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA  DAN BERLINDUNG DIBALIK  HAK SUAKA
(Juridicial Review of The Foreigners Involved in Criminal Actions of People Smuggling and Take Cover Behind the Rights )
Achmad Setiawan S
Politeknik Imigrasi Jl. Raya Gandul No. 4 Cinere – DepokTlp.(021) 7530001 085242255246 Email : acsetiawans@gmail.com

## Abstrak
Makalah ini memberikan pemahaman terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana  penyelundupan  manusia  di  Indonesia.  Indonesia  menjadi  negara  yang  meratifikasi  Kovensi  PBB menentang kejahatan transnasional tahun 2000. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang migran yang dianggap  korban  penyelundupan  tidak  dapat  dikenai  tanggung  jawab  pidana.  Sehingga  beberapa  contoh kasus  penyekundupan  manusia  yang  telah  terjadi  di  Indonesia,  para  WNA  yang  terlibat  dianggap  sebagai korban  dan  dapat  merasa  aman  dari  sanksi  pidana.  Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  mengajukan  status pengungsi  untuk  dapat  tetap  berada  di  wilayah  Indonesia.  Hal  tersebut  seolah-olah  meligitimasi  masuknya imigran  ilegal  ke  wilayah  Indonesia,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa  pada  umumnya,  masuknya mereka  di  wilayah  Indonesia  tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  serta  tidak  melalui  pemeriksaan keimigrasian.  Meskipun  Indonesia  merupakan  negara  yang  tidak  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  namun Terbitnya Perpres 125 Tahun 2016 menjadi celah bagi para imigran tersebut untuk  mendapat hak suaka di Indonesia. Selain itu beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pidana penyelundupan manusia juga akan dibahas dalam makalah ini.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Konvensi PBB, Penyelundupan Manusia, Pengungsi

## Abstract
This  paper  provides  an  understanding  of  the  aspects  that  need  to  be  considered  in  handling  people smuggling in Indonesia. Indonesia became a country that ratified the UN Convention against transnational crime in 2000. One of the articles that regulates migrants who are considered victims of smuggling cannot be subject to criminal responsibility. So that some examples of people smuggling cases that have occurred in Indonesia, the foreigners involved are considered victims and can feel safe from criminal sanctions. Not a few  of  them  are  applying  for  refugee  status  to  be  able  to  remain  in  Indonesian  territory.  This  seems  to legitimize  the  entry  of  illegal  immigrants  into  Indonesian  territory,  because  as  is  well  known,  in  general, their  entry  into  Indonesian  territory  is  not  accompanied  by  legal  documents  and  does  not  go  through immigration  checks.  Although  Indonesia  is  a  country  that  has  not  ratified  the  Refugee  Convention,  the issuance of Perpres 125 of 2016 is a gap for these immigrants to get asylum rights in Indonesia. In addition, several factors underlying the occurrence of criminal people smuggling will also be discussed in this paper. Keywords: Policy Analysis, United Nations Convention, People Smuggling, Refugees

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Salah satu  permasalahan  yang  menjadi  pusat perhatian dunia  saat  ini  ialah  konflik yang  terjadi di  berbagai  negara  khususnya  di  negara  bagian timur. Ada beberapa faktor yang menjadi peyebab terjadinya  konflik  internal  di  berbagai  wilayah negara  tersebut,  antara  lain  ;  tingkat  kemisikinan yang semakin meningkat, perbedaan suku, agama, ras,  organisasi,  dan  juga  dalam  hal  politik  yang sering diwarnai dengan aksi kericuhan di berbagai negara.  Adanya  perbedaan  keyakinan  maupun pendapat diantara dua kelompok yang tidak dapat
terhindarkan  sehingga  menyebabkan  pecahnya konflik dalam skala nasional bahkan internasional. Hal  inilah  yang  kemudian  dapat  memicu penduduk dalam suatu wilayah untuk meninggalkan  negaranya  demi  mendapatkan kedamaian serta perbaikan ekonomi.
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  saat ini,  ada  banyak  oknum  yang  mulai  mengambil kesempatan  untuk  meyalahgunakannya  dalam berbagai  praktek  kejahatan  telah  diantaranya melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia ( people smuggling ), drug trafficking, money laundrying , perusakan
lingkungan  dan  tindak  pidana  perdagangan  orang (Human Trafficking). Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang tergolong dalam kejahatan transnasional. 1 Tidak  dapat  dipungkiri  gesekan- gesekan  yang  timbul  dari  berbagai  pihak,  baik individu  maupun  organisasi  yang  memanfaatkan kemajuan  teknologi  ini  dalam  menjalankan aksinya  dalam  melakukan  tindakan  kejahatan lintas  negara  bahkan  sampai  ke  daerah-daerah tertentu  di  negara  tersebut  untuk  masuk  dengan cara yang tidak sah atau illegal . Dalam pergaulan internasional  telah  diatur  hukum  yang  diterapkan dalam  bentuk  konvensi  internasional.  Konvensi tersebut  antara  lain  Konvensi  Perserikatan Bangsa-bangsa  melawan  kejahatan  Transnasional yang  Terorganisasi  pada  tahun  2000,  atau  United Nations Convention Against Transnational Organized  Crime 2000, 2 yang  telah  diratifikasi dengan  undang-undang  Nomor  5  Tahun  2009 beserta  dua  protokolnya  yang  menyebabkan peranan  instansi  Keimigrasian  menjadi  semakin penting  karena  mewajibkan  negara  peserta  untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Saat  ini  kejahatan  lintas  negara  menjadi  masalah penting  bagi  seluruh  negara  khususnya  Indonesia yang  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang memiliki  potensi  kuat  untuk  terjadinya  praktek kejahatan transnasional.
Letak geografis Indonesia menjadi salah satu faktor  masuknya  atau  terjadinya  kejahatan transnasional  melalui  banyak  pintu  masuk  yang diantaranya  bandara,  pelabuhan,    batas  darat,  dan perairan.  Indonesia  juga  memiliki  garis  pantai yang  sangat  panjang,  dan  merupakan  wilayah yang  terletak  pada  posisi  jalur  lalu  lintas perdagangan  dunia.  Kejahatan  transnasional  di negara  ini  dapat  terjadi  karena  jumlah  penduduk di  negara  Indonesia  terbilang  besar.  Sehingga menyebabkan  Indonesia  juga  menjadi  negara sasaran  untuk  penyebaran  pasar  internasional. Dengan kondisi tersebut Indonesia sering
1 Menurut G.O.W Mueller Kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan fenomena pidana tertentu yangmelampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memmiliki dampak pada negara lain
2 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime memberikan penjelasan tentang kejahatan lintas negara yang terorganisir yaitu ;1) kejahatan tersebut dilakukan dan terjadi pada dua negara atau lebih, 2) kejahatan terjadi dinegara tertentu, tetapi juga ada kegiatan persiapan dalam melakukan kejahatannya di negara lain, 3) terjadi di salah satu negara tetapi melibatkan organisasi kejahatan dinegara lain, 4) terjadi di salah satu negara, tetapi substansi kejahatan dan efeknya melibatkan negara lain.
dijadikan  sebagai  negara  transit  oleh  para  pihak asing.  Hal  inilah  yang  memicu  maraknya  praktik penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang yang  terjadi  di  Indonesia.    Dari  tahun  ketahun imigran  gelap  dan  penyelundupan  orang  ke Indonensia  dan transit melalui  Indonesia  semakin meningkat.  Hal  ini  terbukti  dari  fakta  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  dari  waktu  ke waktu,  cara-cara  ilegal  justru  lebih  menjadi pilihan dalam proses migrasi.
Dalam  Konvensi  mengenai  status  pengungsi tahun  1951  mengatakan  bahwa  pengungsi  adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang  mempunyai  ketakutan  beralasan  akan mendapat  penganiayaan  dikarenakan  ras,  agama, kebangsaan,  keanggotaan  di  dalam  kelompok sosial  tertentu  atau  memiliki  pendapat  politik tertentu.  Pada  umumnya,  negara  tidak  diminta mengizinkan  orang  asing  masuk  ke  wilayahnya, namun  pengungsi  merupakanpengecualian  dari aturan  itu. 3 Selanjutnya  dalam  konvensi  ini dikenal dengan adanya asas non-refolement yakni sebagai  kerangka  perlindungan  pengungsi  yang melarang  negara  penerima  untuk  mengusir individu yang bersangkutan ke wilayah dimana ia akan mengalami persekusi. Seiring dengan adanya perkembangan  didalam  huku  Hak  Asasi  Manusia Internasional,  asas non-refoulement dijadikan metode  pemenuh  dan  perlindungan  hak-hak  ya  g tidak  diderogasi,  salah  satunya  hak  untuk  bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi  dan  merendahkan  manusia.  Ini menjadikan  asas non-refoulement sering  kali diaplikasikan tanpa pengecualian dan didiskusikan meraih  status jus  cogen ,  norma  tertinggi  dalam hirarki hukum internasional. 4
Adapun  instansi  yang  berwenang  dan memiliki tugas  dan  fungsi yang  berkaitan  dengan hal  tersebut  ialah  Direktorat  Jenderal  Imigrasi yang  berada  dibawah  naungan  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  yang  mana fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan  negara,  dan  fasilitator  pembangunan kesejahteraan  masyarakat. 5 Dalam  hal  lalu  lintas orang  di  wilayah  Indonesia,  Imigrasi  Indonesia
3 http:// www.unhcr.or.id, diakses tanggal 8 September 2019.
4 Shafira Nindaya Putri, “ Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional Sebagai Pengecualian Terhadap Asas Non-Refoulemen t”, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi I No.1,hlm. 2
5 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
berdasarkan  pada  kebijakan  selektif  ( selective policy )  terhadap  orang  asing  yang  ingin  masuk wilayah  Indonesia.  Disini  disebutkan  bahwa hanya  orang  asing  yang  memberikan  manfaat serta tidak  membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di  wilayah  Indonesia. 6 Meningkatnya  kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu  pertimbangan  pembaruan  Undang-undang Keimigrasian  di  Indonesia  dari  yang  sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  yang  melatarbelakangi  terjadinya tindak  pidana  penyelundupan  manusia  di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan
Pemerintah  Indonesia  terhadap  tindak  pidana penyelundupan manusia ?
3. Bagaimana  penanganan  terhadap  WNA  yang terlibat penyelundupan manusia dan berlindung dibalik hak suaka ?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  hal  apa  saja  yang  menjadi latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana penyelundupan manusia di Indonesia?
2. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi WNA yang terlibat tindak  pidana  penyelendupan  manusia (people smuggling) kemudian  meminta  hak  suaka kepada UNHCR ;
3. Untuk  mengetahui  tindakan  yang  diambil pemerintah  Indonesia  terhadap  WNA  yang terlibat pidana penyelundupan manusia.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris dimana merupakan suatu penelitian  yang  ditinjau  melalui  aspek  hukum, dalam  hal  ini  adalah  peraturan-peraturan  yang kemudian  dihubungkan  dengan  kenyataan  atau praktek  yang  terjadi  dilapangan.  Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan  di  masyarakat  dengan  maksud  dan tujuan  untuk  menemukan  fakta (fact  finding) kemudian diteruskan dengan menemukan masalah ( problem  finding), menuju  pada  identifikasi masalah (problem  identification) dan  yang terakhir  untuk  mencari  penyelesaian  masalah (problem  solution ). 7 Dalam  jenis  penelitian  ini
6 Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10
metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  secara  Yuridis  Sosiologis,  yang mempunyai  arti  bahwa  penelitian  ini  mengkaji masalah  dengan  cara  meneliti  dari  segi  ilmu hukum. 8

## Tinjauan Pustaka
1. Penyelundupan Manusia
Dalam UU Keimigrasian menyebutkan bahwa  Penyelundupan  manusia  adalah  setiap orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  bertujuan mencari  keuntungan,untuk  diri  sendiri  atau  orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak terorganisasi,  atau  memerintahkan  orang  lain untuk  membawa  seseorang  atau  kelompok  orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,  yang  tidak  memiliki  secara  sah untuk  memasuki  wilayah  Indonesia  dan  atau masuk  wilayah  negara  lain,  yang  orang  tersebut tidak  memiliki  hak  untuk  memiliki  wilayah tersebut  secara  sah,  baik  menggunakan  dokumen yang sah maupun palsu, atau tanpa  menggunakan dokumen  perjalanan,baik  melalui  pemeriksaan imigrasi atau tidak.
2. Pengungsi dan Pencari Suaka
Pengungsi adalah seseorang yang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang  dikarenakan  oleh  alasan  atas  nama  ras, agama  kebangsaan,  keanggotaan  kelompok  sosial tertentu  dan  keanggotaan  partai  politik  tertentu, berada  diluar  negara  kebangsaannya  dan  tidak menginginkan  perlindungan  dari  negara  tersebut. Menurut  Pietro  Verri  definisi  tentang  pengungsi dengan  mengutip  bunyi  Pasal  1  UN  Convention on  the  Status  of  Refugees  tahun  1951 adalah ‘applies  to  many  person  who  has  fled  the country of  his  nationality to  avoid persecution  or the  threat  of  persecution’ .  Pengungsi  adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya  rasa  ketakutan  akan  penyiksaan  atau ancaman  penyiksaan.  Jadi  terhadap  mereka  yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut  Konvensi  Tahun  1951. 9 Sedangkan pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan perlindungan  namun  permohonannya  sedang dalam  proses  penentuan.  Apabila  permohonan seorang  pencari  suaka  itu  diterima,  maka  ia  akan
8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65
9 Srikandi Rahayu, “Pengertian Pengungsi Serta Kriteria dan Jenisnya” dapat diakses di http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/01/pengertian- pengungsi-serta-kriteria-dan-jenisnya.html
disebut  sebagai  pengungsi,  dan  ini  memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.
3. Asas Non-refoulement Asas  Non  reoulement  sebelumnya  diawali pada  sejumlah  hak  yang  diperoleh  pengungsi seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masingmasing. Salah satu  perlindungan  yang  paling  mendasar  dari penanganan  pengungsi  adalah  pengungsi  dapat menikmati  perlindungan  dari  pemulangan  yang sewenang-wenang  ke  negara  dimana  menghadapi resiko  penganiayaan.  Prinsip  ini  dikenal  dengan prinsip  non-refoulement  dan  seringkali  hal  ini disebut  dengan  tonggak  dari  perlindungan internasional  terhadap  pengungsi.  Hak  ini  secara khusus  dijelaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  dari Konvensi tahun 1951, yaitu: 10 “Tidak satupun dari negara-negara  yang  mengadakan  perjanjian  akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayahwilayah dimana  kehidupan  atau  kebebasan  akan  terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan  pada  kelompok  sosial  tertentu  atau pendapat politiknya.”

## PEMBAHASAN
1. Latar Belakang terjadinya Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia
Bentuk Kejahatan transnasional seperti penyelundupan  manusia  dan  perdagangan  orang didorong  dari  berbagai  faktor  diantaranya  ialah  ; perdagangan  bebas  yang  semakin  meluas,  letak geografis  Indonesia,  Sumber  daya  alam  yang melimpah  dan  tentunya  tidak  terlepas  dari  faktor masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.
Seperti  poin  terakhir  yang  disebutkan  diatas, Deputi  Bidang  Keamanan  Nasional  Menteri Kordinator  Politik  Hukum  dan  Keamanan  Irjen Pol  Bambang  Suparno,  mengatakan  bahwa  salah satu masalah yang dihadapi tim dalam menangani masalah  imigran  ilegal  yaitu  lemahnya  regulasi. Khususnya  yang  mengatur  tentang  bagaimana menangani  imigran  ilegal  yang  masuk  ke Indonesia.  Mengingat  Australia  sebagai  negara tujuan,  maka  Indonesia  berpotensi  besar  menjadi tempat  singgah  para  Imigran  ilegal.  Oleh karenanya  Pemerintah  Australia  kerap  mendesak Indonesia  juntuk  aktif  dan  serius  menangani imigran  ilegal.  Sehingga  dapat  dihadang  agar tidak masuk ke wilayah Australia. 11
10 Wagiman , Hukum Pengungsi Internasional , Sinar Grafika, Jakarta ;2012 11 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0ec6c249cd/t
Melihat  Kondisi  tesebut,  tentunya  negara- negarsa  luar  akan  mencoba  memanfaatkan  situasi untuk  mengambil  kesempatan  masuk  ke  wilayah Indonesia  untuk  memperoleh  pekerjaan  maupun mengembangankan  pasar  internasional.  Terleih lagi  bagi  negara-negara  maju  yang  tingkat penggunaan  teknologinya  semakin  canggih,  akan menjadi  sarana  pendukung  untuk  dapat  mencapai tujuannya.
Tindak  Pidana  penyelundupan  manusia  juga timbul dari faktor internal seperti kondisi ekonomi dan  keinginan  untuk  mendapatkan  kehidupan yang  lebih  layak.  Oleh  karena  itu,  terjadinya penyelundupan  manusia  biasanya  meliputi  unsur perjanjian  atau  persetujuan  dari  orang  atau kelompok  yang  ingin  diselundupkan,  dengan alasan  ingin  mendapatkan  pekerjaan,  perbaikan status  ekonomi,  harapan  untuk  kehidupan  yang lebih  baik,  dan  pergi  untuk  menghindari  konflik yang terjadi di negaranya. Sehingga dari beberapa hal tersebut dapat dikatakan bahwa penyelundupan  manusia  didorong  oleh  adanya keinginan untuk menjadi imigran ilegal.
Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya  rasa  aman,  tidak  adanya  hak  untuk mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  layak  di rumah  sendiri  atau  negara  sendiri,  sangat mendorong  terjadinya  migrasi  dari  suatu  negara ke  negara  lainnya.  Migrasi  meenggunakan  jalur yang legal maupun jalur ilegal merupakan pilihan bagi  para  penyelundup  ataupun  orang  yang  akan diselundupkannya. 12
2. Tindakan  Pemerintah  Indonesia  dalam Penanganan Pidana Penyelundupan Manusia
Penyelundupan  manusia (people  smuggling) dapat diartikan mencari untuk mendapat langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi  lainnya,  dari  masuknya  seseorang  secara illegal  ke  suatu  bagian  Negara  dimana  orang tersebut  bukanlah  warga  Negara  atau  memiliki izin  tinggal. 13 Dengan masuk  secara  ilegal  berarti orang tersebut masuk dalam wilayah suatu Negara tanpa  mematuhi  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
Dalam  praktiknya  penyelundupan  manusia meliputi  beberapa  unsur  yang  hampir  sama
idak-mudah-tangani-imigran-ilegal diakses pada Tanggal 14Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB
12 IOM, Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia , Bab I (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam rnagka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012). h.5
13 Pasal 5 Protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan manusia
dengan  Tindak  pidana  perdagangan  orang  yang diantaranya ialah unsur Proses, Cara, dan Tujuan. Proses ialah mengenai aktivitas dalam pemindahan  seseorang  ke  tempat  tujuannya  yang sama  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang. sedangkan  cara  adalah  pada  tindak  pidana penyelundupan  manusia  hal  ini  justru  tidak adanya unsur paksaan atau kekerasan yang terjadi, pada  umumnya  calon  migran  sudah  mengadakan kesepakatan  dengan  pihak-pihak  penyelundup sehingga  semua  dalam  keadaan  sadar  untuk melakukan  praktik  ini.  Dan  terakhir  yakni  tujuan yang tentunya tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan  keuntungan  berupa  finansial  dari praktik  penyelundupan  manusia  ini  dan  tentunya untuk  masuk  kedalam  suatu  wilayah  negara dengan cara yang tidak sah.  Jadi dapat dikatakan bahwa  hal  mendasar  yang  menjadi  perbedaan diantara  tindak  pidana  penyelundupan  manusia dengan  perdaganan  orang  ialah  dilihat  dari  sudut pandang  Cara  melakukannya,  diamana  pada tindak  pidana  perdagangan  orang  diketahui adanya  unsur  kekerasan  dan  paksaan,  sedangkan penyelundupan manusia dilakukan dalam keadaan sadar  bahkan  adanya  perjanjian  dari  kedua  belah pihak.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2009  yang    menyatakan  bahwa  Indonesia  telah mengesahkan tentang Pengesahan Protocol againts  the  Smuggling  Migrants  By  Land,  Sea, and  Air,  Supplementing  the  United  Nation Convention  againts  Transnational  Organized Crime (Protokol menentang Penyelundupan Migran  melalui  Darat,  Laut,  dan  Udara, melengkapi  Konvensi  PBB  Menentang  Pidana Transnasional Terorganisasi). Protokol ini mengingatkan  bahwa  semakin  meningkatnya secarasiginifikan  aktivitas  kelompok  kejahatan terorganisasi  dalam  terjadinya  penyelundupan manusia  yang  membahayakan  negara-negara  dan dapat  membahayaka  kehidupan  dan  keselamatan para migran.
Berbicara  mengenai  praktik  penyelundupan manusia  di  Indonesia,  tentunya  sebelum  itu    kita perlu  untuk  mengetahui  dasar  hukum  yang mengaturnya.    Berbeda  dengan  tindak  pidana perdagangan  orang,  penyelundupan  manusia justru  tidak  diatur  dalam  satu  undang-undang khusus  melainkan  hanya  diatur  dalam  salah  satu pasal  bagian  tindak  pidana  pada  Undang-undang RI  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian. Hal  ini  menjadi  salah  satu  letak  suatu  kelemahan regulasi  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  berbagai pihak.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam Konvensi  1951  tentang  status  pengungsi,  untuk
mendapatkan  sebuah  status  pengungsi  ialah dengan  melalui  suatu  proses  yakni  mendaftarkan diri ke UNHCR (United Nation High Commissioner  for  Refugees). Hal  ini  tentunya menjadi  peluang  bagi  para  imigran  ilegal  atau WNA  yang  terlibat  pada  praktik  penyelundupan manusia tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan hak suaka oleh UNHCR. Meski demikian,  tidak  semua  orang  asing  yang  tidak mempunyai  kelengkapan  dokumen  keimigrasian dapat  diberikan  status  sebagai “refugee” oleh UNHCR  melainkan  mereka  akan  diberikan kesempatan  untuk  menjelaskan  alasannya  untuk mendapat status pengungsi pada saat i nterview. Penyelundupan manusia telah menjadi tindak pidana semenjak dihadirkannnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 120.  Undang-undang  tersebut  hadir  disebabkan penyelundupan  manusia  telah  menjadi  fenomena yang  sangat  merugikan  bagi  negara  yang diselundupkan  imigran  gelap.  Kerugian  tersebut dapat ditinjau dari aspek sosial, hukum, ekonomi, bahkan agama. 14
Melihat  rumusan  pelaku  ataupun  tersangka kejahatan  dalam  tindak  pidana,  sederhananya adalah  orang  yang  telah  melakukan  kejahatan yang  sering  disebut  pula  “penjahat”.  Dalam perkembangan  studi  terhadap  kejahatan,  kaum positivis  menganggap  banyak  sebab  dalam melakukan  kejahatan  dan  manusia  tidaklah  bebas dalam  kehidupannya,melainkan  terkait  dengan sejumlah  faktor  manakala  ia  berbuat  yang dianggap  menyimpang  dari  aturan  kehidupan. Faktor  tersebut  bisa  timbul  dari  hal  ekonomi, biologis,  bahkan  psikis. 15 Dari  yang  disebutkan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  yang diselundupkan  pada  mulanya  adalah  pelaku kejahatan  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor- faktor  sehingga  timbul    keinginan  untuk diselundupkan.
Imigran  ilegal  jika  ditinjau  dari  sisi keimigrasian  merupakan  pelaku  dalam  kejahatan keimigrasian,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam pasal mengenai pidana keimigrasian pasal 113 UU Keimigrasian  yang  menyebutkan  bahwa  setiap orang  yang  melintas  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  tanpa  melalui  tempat  pemeriksaan imigrasi  maka  dapat  dipastikan  telah  melanggar ketentuan pidana keimigrasian.
14 Achmad Risyad Fadli, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2018. h 60
15 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , (Bandung, Nusa Media, 2010). Cet 1, hal 12
Namun dengan demikian Pengesahan
Protocol  againts  the  Smuggling  Migrants  By Land,  Sea,  and  Air,  Supplementing  the  United Nation Convention againts Transnational Organized
Crime (Protokol
menentang Penyelundupan  Migran  melalui  Darat,  Laut,  dan Udara,  melengkapi  Konvensi  PBB  Menentang Pidana  Transnasional  Terorganisasi)  dimana dalam Pasal 5 protokol tersebut dinyatakan bahwa migran    tidak  dapat  dikenakan  tanggung  jawab pidana  karena  mereka  adalah  objek  dari  tindak pidana  yang  telah  ditetapkan  dalam  protokol  ini yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia dengan  menerbitkan  UU  Nomor  5  Tahun  2009 dan  UU  Nomor  15  Tahun  2009,  maka  migran tidak dapat dijadikan tersangka. 16
Tidak  dapat  dijadikan  tersangka  disini mengandung  arti  bahwa  sebeanrnya  mereka adalah tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara ilegal  dan  ketiadaan  kepemilikan  dokumen keimigrasian di Indonesia, namun karena dilindungi  protokol  PBB  maka  orang  yang diselundupkan  tidak  dapat  dijadikan  tersangka, yang  tidak  dapat  diartikan  kemudian  menjadi korban  dalam  tindak  pidana  ini  karena  mereka adalah  klien  dari  si smuggler dalam  kejahatan ini. 17 Melihat  beberapa  kategori  yang  disebutkan diatas,  konteks  korban  dalam  peneyelundupan manusia termasuk dalam nonparticipating victims sebab  korban  menyadari  perbuatannya  termasuk kejahatan  namun  tidak  turut  andil  dalam penanggulangan pidana kejahatan.
Adapun  sanksi  bagi  pelaku  penyelundupan manusia diatur dalam pasal 120 UU Keimigrasian yang berbunyi :
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan yang  bertujuan  mencari  keuntungan,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung, untuk  diri  sendiri  atau  untuk  orang  lain dengan  membawa  seseorang  atau  kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk  membawa  seseorang  atau  kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar  dari  Wilayah  Indonesia  dan/  atau masuk  wilayah  negara  lain,  yang  orang tersebut  tidak memiliki  hak  untuk memasuki wilayah  tersebut  secara  sah,  baik  dengan menggunakan dokumen sah maupun
16 IOM, Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia “Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia (2012)” h.27-28 17 Ibid.
dokumen  palsu,  atau  tanpa  menggunakan Dokumen
Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena  Penyelundupan  Manusia  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp1.500.000.000,00  (satu miliar lima ratus juta rupiah)”
Contoh Kasus Dan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
1. Salah  satu  contoh  kasus  pada  tahun  2011 yang  melibatkan  WNI  atas  nama  Sophia Marlina  kelahiran  Bogor  yang  berstatus sebagai  karyawan  swasta  yang  membawa  7 (tujuh  )  orang  Warga  Negara  Asing  dari Pakistan,  Nepal,  dan  Libanon.  Dari  hasil penyidikan  terbukti  bahwa  Sophia  Marlina mendapat imbalan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)  per  imigran  ilegal yang dibawanya. Oleh karena itu dalam kasus ini  pada  tanggal  11  Juli  2012,  Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang,  Bandar  Lampung menjatuhkan  Pidana  kepada  saudara  Sophia Marlina  yang  terbukti  secara  sah  melkukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan  pidana  6  (enam)  tahun,  dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan denda  sebesar  Rp.  600.000.000,00  (enam ratus  juta  rupiah)  degan  subsider  satu  bulan penjara. 18 Seperti  itulah  contoh  salah  satu penanganan  terhadap  kasus  tindak  pidana penyelundupan  manusia  yang  pernah  terjadi di Indonesia.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan nomor perkara 175/PID.SUS/2015/PT.PBR, dimana terdakwa  Susanto  alias  Acing  telah  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  “Turut  serta  dalam  melakukan penyelundupan  manusia”  dan  dijatuhkan pidana  penjara  selama  enam  bulan  dan pidana  denda  sebesar  satu  milyar  rupiah. Namun sebelumnya terdakwa telah diadili di Pengadilan  Negeri  Batam,  dimana  terdakwa dijatuhkan  hukuman  pidana  penjara  selama sepuluh tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah dengan subsider empat bulan kurungan.  Susanto  didakwa  karena  telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keimigrasian
18 Direktorat Jenderal Imigrasi, Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Bedah kasus. Edisi 1 . PT Sapta Visi Tama. 2015.
melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
3. Penanganan  terhadap WNA yang terlibat Penyelundupan Manusia dan meminta Status Pengungsi.
Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional  diatur  dalam  Konvensi  Tahun  1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi  konvensi  tersebut,  yaitu  :  Pertama, Pengertian  Dasar  Pengungsi.  Pengertian  dasar Pengungsi  diartikan  dalam  Konvensi  1951  dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk  menetapkan  status  pengungsi  seseorang (termasuk  pengungsi  atau  bukan).  Penetapan  ini ditetapkan  oleh  negara  tempat  orang  itu  berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee) , yang menangani  masalah  pengungsi  dari  PBB.  Kedua, Status  hukum  pengungsi,  hak  dan  kewajiban pengungsi  di  Negara  tempat  pengungsian.Ketiga, Implementasi  (pelaksanaan)  perjanjian,  terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik.  disini  titik  beratnya  administrasi  dan hubungan  diplomatik.  titik  beratnya  ialah  pada hal-hal  yang  menyangkut  kerja  sama  dengan UNHCR.  Dengan  demikian,  UNHCR  dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan,  terutama  terhadap  negara-negara tempat pengungsi itu berada. 19
Keberadaan pengungsi sering menjadi permasalahan  utama  dalam  penetapan  status mereka.  Apalagi  tidak  semua  negara  penerima merupakan  peratifikasi The  1951  Convention relating  to  the  International  Status  of  Refugees (Konvensi 1951) dan The 1967, Protocol Relating to  the  International  Status  of  Refugees (Protokol 1967).    I ndonesia    termasuk  salah  satu  negara yang  belum  meratifikasi  Konvensi  1951  dan Protokol  1967  hingga  Juli  2015.  Namun, Indonesia telah banyak membantu para pengungsi yang  datang  ke  wilayahnya  bahkan  menangani para pengungsi tersebut,
Berdasarkan  prosedur  penanganan  sesuai dalam  Konvensi  1951.  Beberapa  diantaranya yaitu,  non-diskriminasi  terhadap  pengungsi  yang berasal  dari  negara  manapun  (Pasal 3  Konvensi 1951),  penyatuan  (Pasal 20  Konvensi  1951), tempat tinggal (Pasal 21 Konvensi 1951), pendidikan (Pasal 22 Konvensi 1951), pertolongan  publik  (Pasal 23  Konvensi  1951) serta larangan
pengusiran non-
19 UNHCR Indonesia. Dapat diakses di http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dankegiatan/penentuan status pengungsi. diakses 26 September 2018
refoulement (Pasal 33 Konvensi 1951). Penanganan-penanganan seperti ini sudah dilakukan  oleh  Indonesia  mulai  dari  tahun  1975, ini  didukung  pula  dengan  salah  satu  pasal  dalam Konstitusi  kita  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  atau perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat manusia  dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain. 20
Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani permasalahan  melakukan  kerja  sama  dengan lembaga internasional dan organisasi internasional UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees ) merupakan badan intenasional komisioner  tinggi  PBB  untuk  Pengungsi  yang bermarkas  di  Jenewa,  Swis.  Badan  ini  didirikan pada  tanggal  14  Desember  1950,  bertujuan  untuk melindungi  dan  memberikan  bantuan  kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi  para  pengungsi  tersebut  dalam proses  pemindahan  tempat  menetap  mereka  ke tempat yang baru.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor  125  Tahun 2016  tentang  Penanganan    Pengungsi  dari  Luar Negeri. 21 Penerbitan  Perpres  tersebut  merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun  2010.  Secara  normatif,  Perpres  ini  mengisi kekosongan  hukum  pengaturan  pengungsi  dan pencari  suaka  di  Indonesia  yang  ditegaskan  di dalam Pasal 28 G (2) UUD 1945 dan Pasal 25 dan 27  UU  No.  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar Negeri. Dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri, penanganan  pengungsi  di  Indonesia  dilakukan berdasarkan  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat dengan  PBB  melalui  UNHCR  di  Indonesia dan/atau organisasi internasional di bidang urusan migrasi  atau  di  bidang  kemanusiaan  yang memiliki perjanjian dengan pemerintah  pusat. 22
Tidak  semua  pengungsi  yang  ditemukan  dan diselamatkan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat Indonesia  kemudian  mendapatkan  status  sebagai
20 M Alvi Syahrin, “ Kajian Kritis Prinsip Non- Refoulement di Indonesia ”, Lihat http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/10/perlindu ngan-ham-dalam-konsep-hukum.html
21 Rakyat Merdeka Online, “Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia, http://dunia.rmol.co/read/2019/09/11/277051/Perpres- PerlindunganPengungsi-Harus-Menjawab-Permasalahan- Pencari-Suaka-di-Indonesia-
22 Pasal 2 ayat (1) dan (2), Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
“refugee” atau  pengungsi.  Pemberian  status  ini dilakukan  oleh  UNHCR  melalui  persyaratan- persyaratan  tertentu  yang  memakan  waktu  yang tidak  sebentar.  Untuk  menjaga  agar  wilayah Indonesia tetap aman meskipun terdapat pengungsi  di  Indonesia,  perpres  ini  megatur  juga tentang  tata  cara  pengamanan  pengungsi  di wilayah Indonesia. Pengamanan terhadap pengungsi  dilakukan  oleh  Polri.  Sedangkan pengawasan  keimigrasian  terhadap  pengungsi dilakukan  oleh  petugas  rudenim.  Pengawasan terhadap pengungsi ini dilakukan sejak pengungsi ditemukan,  dibawa  ke  tempat  penampungan sampai  pada  pemberangkatan  ke  negara  tujuan/ pemulangan  ke  negara  asal/  pendeportasian. Berdasarkan  uraian  diatas,  melalui  Perpres  No. 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi dari  Luar  Negeri  pemerintah  Indonesia  berusaha bertanggungjawab  terhadap  pengungsi  yang  ada di  wilayahnya.  Perlindungan  terhadap  pengungsi diberikan  sejak  awal  kedatangan  hingga  saat pengungsi meninggalkan negara Indonesia.
Terbitnya  Perpres  Nomor  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri juga  mengatur  tentang  pemulangan  pengungsi  ke negara  asalnya  secara  sukarela  dalam  Pasal  38. Pemulangan  sukarela  ini  tidaklah  bertentangan dengan  asas non-refoulement yang  menjadi  asas dasar Konvensi Pengungsi 1951. Dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang dimaksud dengan refoulement adalah  pengembalian  pengungsi  ke negara  asalnya  dengan  daya  paksa,  dalam  artian pengungsi tidak diberikan pilihan lain. Sementara dalam  Pasal  38  pemulangan  pengungsi  ke  negara asalnya  dilakukan  dengan sukarela,  atas  kemauan pengungsi  itu  sendiri.  Dengan  demikian,menurut penulis perpres ini dianggap tidaklah bertentangan dengan Konvensi Pengungsi 1951.

## Sumber : UNHCR
Berdasarkan  laporan  dari  UNHCR,  yakni Indonesia  mencatat jumlah  Pengungsi  danPencari Suaka  di  Indonesai  Per  31  Agustus  2019 mencapai  13.863  orang.  Dari  data  tersebut  dapat dikatakan  bahwa    implementasi  dari  Asas Non-
Refoulement dapat  dikatakan  diterapkan  di Indonesia,  hal  tersebut  terlihat  dari  berbagai kebijakan  yang  tidak  pernah  memulangkan  para imigran yang masuk dengan cara tidak sah seperti beberapa  contoh  kasus  penyelundupan  manusia yang  terjadi,  hal  tersebut  dikarenakan  para imigran  ilegal  yang  dianggap  sebagai  korban penyelundupan  manusia  tersebut  lantas  kemudian meminta  hak  suaka  kepada  UNHCR  sehingga dengan merasa aman berada di Indonesia.
Meskipun  demikian,  menurut  penulis  hal tersebut kontradiksi UU Keimigrasian. Dalam UU Keimigrasian  tidak  mengenal  adanya  istilah pengungsi  dan  berdasarkan  kebijkan  selektif disebutkan  bahwa  hanya  orang-orang  yang bermanfaat dan tidak menganggu kemananan dan ketertiban masyarakat yang dapat diizinkan masuk ke  wilayah  Indonesia.  Selanjutnya  untuk  masuk secara  sah  di  Indoensia  para  imigran  tersebut harus  memiliki  dokumen-dokumen  yang  sah  dan masih  berlaku  serta  izin  tinggal  yang  sesuai dengan  tujuan  keberadaannya  di  Indonesia. Meskipun  diatur  dalam  Perpres  125  Tahun  2016 Tentang  Penangangan  Pengungsi,  namun  kita dapat melihat pada bagian pembukaan menimbang  dan  mengingat,    Perpres  tersebut tidak mencantumkan UU Keimigrasian. Pada kita ketahui  hal  ihwal  perlintasan  masuk  keluarnya orang di wilayah Indonesia merupakan bagian dari keimigrasian.
Selanjutnya  Berdasarkan  Hirarki  Perundang- undangan,  kedudukan  Undang-undang  lebih tinggi  dibanding  Peraturan  Presiden,  artinya segala  ketentuan  dalam  Perpres  tersebut  tidak boleh bertentangan dari ketentuan Undang-undang Keimigrasian.Penulis  mengacu  pada  Hierarki Perundang-undangan    oleh  Hans  Kelsen.  Untuk susunannya dapat diliahat  dalam Pasal 7 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan DATA PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI PER 31 AGUSTUS 2019
Pengungsi
Pencari Suaka
“Tidak  ada  sanksi  secara  tertulis  yang dijatuhkan  kepada  Indonesia  jika  melakukan pelanggaran  hukum  internasional  berkenaan dengan masalah pengungsi”. 23
Kutipan  tersebut  menggambarkan  bahwa tidak  ada  sanksi  tertulis  bagi  negara  yang melanggar  ketentuan  internasional,  terlebih  bagi Indonesia  yang  tidak  meratifikasi  Konvensi  1951 yang  artinya  tidak  memiliki  kewajiban  dalam menjalankan ketentuan terkait penanganan pengungsi.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Hal yang melatarbelakangi terjadinya Penyelundupan  Manusia  di  Indonesia  akrena
Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang sangat besar dan memicu pasar internasional,dapat dikatakan bahwa
Indonesia  sebagai  negara  unutuk  tujuan meningkatkan  ekonomi  imigran.  Kemudian kesan  warga  negara  Indonesia  sangat  ramah terhadap  pendatang  yang  menjadikan  para imigran  nyaman  untuk  tinggal  di  Indonesia. Selanjutnya  posisi  geografis  Indonesia  yang merupakan negara kepulauan yang memudahkan  penyelundupan  melaui  jalur darat, laut dan udara.
2. Penyelundupan  manusia (people  smuggling) dapat  diartikan  mencari  untuk  mendapat langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial  atau  materi  lainnya,  dari  masuknya seseorang  secara  illegal  ke  suatu  bagian Negara  dimana  orang  tersebut  bukanlah
23 M. Alvi Syahrin, Kajian Kritis Prinsip Non- Refoulement di Indonesia ;Diskursus dan Penarapannya.
Petak Norma.2016.
warga  Negara  atau  memiliki  izin  tinggal. Dalam  penerapannya  di  Indonesia  tindak pidana penyelundupana manusia hanya diatur dalam  UU  Keimigrasian  sehingga  pada akhirnya hanya Warga negara Indonesia yang dikenakan  pidana,  sedangkan  WNA  yang terlibat dianggap sebagai korban dan meminta hak suaka di UNHCR. 3. Asas Non-refoulement meruapakan salah satu isi dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang menyatakan larangan pemulangan untuk para pengungsi  kembali  ke  negara  asalnya. Implementasi  dari  Asas  Non-Refoulement dapat  dikatakan  diterapkan  di  Indonesia,  hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang tidak  pernah  memulangkan  para  imigran yang  masuk  dengan  cara  tidak  sah  seperti beberapa contoh kasus penyelundupan manusia yang terjadi, hal tersebut dikarenakan  para  imigran  ilegal  yang dianggap  sebagai  korban  penyelundupan manusia  tersebut  lantas  kemudian  meminta hak  suaka  kepada  UNHCR  sehingga  dengan merasa aman berada di Indonesia.

## Saran
1. Indonesia  perlu  mengambil  langkah  tegas terkait  penanganan  pengungsi  dan  penerapan asas Non-refoulement. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan  negara  yang  tidak  meratifkasi Konvensi  1951  artinya  tidak  ada  kewajiban bagi Indonesian untuk melakukan penanganan  terhadap  pengungsi  luar  negeri, meskipun asas  non-refoulement dianggap sebagai norma umum atau jus cogens, bukan berarti Indonesia tidak bisa menolak masuknya para pancari suaka, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas segala kebijakan yang diambil  dengan  melihat  kondisi  kemananan dan  kedaulatan  negara.  Hal  ini  dianggap Selanjutnya    kebijakan  keimigrasian    seperti kebijakan selektif, kondisi kemanaman negara  serta  keberadaan  pengungsi  dalam lingkungan masyarakat.
2. Kepada  masyarakat  luas  untuk  lebiih waspada  dalam  menjalin  interaksi  dnegan warga  negara  asing,  walaupun  warga  negara Indonesia  termasuk  orang-orang  yang  ramah terhadap WNA. Sebab dengan interaksi yang secara  intens  terhadap  para  imigran  gelap yang  diselundupkan  mampu  menimbulkan dampak  negatif  dalam  ranah  grass  root,  dan dalam  memberikan  bantuan  juga  harus  tetap waspada.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku & Artikel Ilmiah
Shafira  Nindaya  Putri,  “Keberlakuan  Alasan Keamanan  Nasional  Sebagai  Pengecualian Terhadap  Asas  Non-Refoulement”, Jurnal Ilmu  Hukum, Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Edisi I No.1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-Press, Jakarta, 2007)
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Semarang, 1998. Wagiman , Hukum Pengungsi Internasional , Sinar Grafika, Jakarta ;2012 Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Penegakan  Hukum Keimigrasian  dalam  Bedah  kasus.  Edisi  1 . PT Sapta Visi Tama. 2015. San  Fernando, Politik  Hukum  Pemerintah (Direktorat  Jenderal  Imigrasi)  Dalam Menanggulangi  masalah  penyelundupan manusia. Universitas Brawijaya. Malang.2013 Teguh  Prasetyo, Kriminalisasi  Dalam  Hukum
Pidana , (Bandung, Nusa Media, 2010). Cet 1 IOM, Penegak  Hukum  Terhadap  Penyelundupan
Manusia  di  Indonesia ,  Bab  I  (IOM,  Buku
Petunjuk  Bagi  Petugas  dalam  rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dnegan  Penyelundupan  Manusia,  2012), Petunjuk  Operasional  Penanganan  Tindak Pidana Penyelundupan Manusia “ Pencegatan,  Penyidikan,  Penuntututan dan  kordinasi  di  Indonesia  (2012 )  “ (Jakarta, IOM,2012)
Peraturan Perundang-Undangan
dan Perjanjian:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  125
Tahun  2016  tentang          Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Konvensi  Jenewa  Tahun  1951  Tentang  Status
Pengungsi
UU  No.  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar
Negeri
United Nations  Convention  Against  Transnational Organized Crime 2000 Sumber Lain http:// www.unhcr.or.id, Srikandi Rahayu, “Pengertian Pengungsi Serta Kriteria dan Jenisnya” http://seputarpengertian.blogspot.com/201 8/01/pengertian-pengungsi-serta-kriteria- dan-jenisnya.html
UNHCR Indonesia. Dapat diakses di http://www.unhcr.or.id/id/tugas- dankegiatan/penentuan status pengungsi M Alvi Syahrin, “ Kajian Kritis Prinsip Non- Refoulement di Indonesia ”, http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co m/2014/10/perlindungan-ham-dalam- konsep-hukum.html’
Rakyat Merdeka Online, “Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia, http://dunia.rmol.co/read/2019/09/11/2770 51/Perpres-PerlindunganPengungsi- Harus-Menjawab-Permasalahan-Pencari- Suaka-di-Indonesia- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a0e
c6c249cd/tidak-mudah-tangani-imigran-
ilegal