## BATASAN WAKTU PERKAWINAN DALAM
PERKARA ISBAT NIKAH PADA SIDANG KELILING

## DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR

## Fahmi Muwahid, Riyan Ramdhani
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail : fahmimuwahid97@gmail.com

## Abstract
Isbat nikah is one of the products of the Religious Court in the form of the determination of the marriage of a husband and wife that has been carried out in accordance with Islamic provisions. However, in the Cianjur Religious Court there are special rules regarding circuit courts in marital isbat cases, namely the year of marriage for the maximum marriage isbat in 2010, above 2010 must be registered at the Cianjur Religious Court office. This study departs from a rule that has been enacted but there are no additional rules regarding the time limit of marriage in marriage isbat cases in a circuit court. As stated in Perma No  1  of  2015  which  only  regulates  the  mechanism  of  the  implementation  of  an  integrated  isbat  trial. While  the  rule  of  law  remains  based  on  existing  rules.  It  is  stated  in  Article  11  paragraph  (9)  which states: The hearing in the Integrated Service is conducted in accordance with the procedural law and the applicable provisions. By using the descriptive analysis method, the research is first, the background of the marital time limit in marriage isbat cases which are settled in a circuit court in the Cianjur Religious Court.  Second,  the  process  of  conducting  a  trial  around  isbat  nikah  with  a  time  limit  in  the  Cianjur Religious Court is no different from the process of conducting a trial around a isbat nikah case. The three rules made by the chairman of the Religious Court do not contradict the rules that already exist in the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  or  in  the  request  No.  1  of  2015  concerning  Integrated  Service Mechanisms.
Keywords: Isbat  nikah,  Traveling  Session,  Rules  of  the  Chairperson  of  the  Cianjur  Religious Court.

## Abstrak
Isbat nikah merupakan salah satu produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan atas  perkawinan  seorang  suami  dan  istri  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  Islam.  Namun,  di  pengadilan  Agama  Cianjur  terdapat  aturan  khusus mengenai sidang keliling dalam perkara isbat nikah, yaitu Tahun menikah untuk isbat nikah  maksimal  tahun  2010,  di  atas  tahun  2010  harus  daftar  ke  kantor  Pengadilan Agama  Cianjur.  Penelitian  ini  bertolak  dari  sebuah  aturan  yang  sudah  diberlakukan tetapi  belum  ada  aturan  tambahan  perihal  batasan  waktu  perkawinan  dalam  perkara isbat nikah pada sidang keliling. Seperti yang tercantum dalam Perma No 1 Tahun 2015 yang  hanya mengatur mekanisme pelaksanaan sidang isbat terpadu. Sementara untuk aturan hukum tetap berdasar kepada aturan  yang telah ada. Tertuang dalam Pasal 11 ayat  (9)  yang  menyatakan:  Pelaksanaan  sidang  dalam  Pelayanan  Terpadu  dilakukan sesuai  dengan  hukum  acara  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  menggunakan metodel  deskriptif  analisis  menghasilkan  penelitian  yakni pertama ,  Latar  belakang batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah yang diselesaikan dalam sidang
keliling di pengadilan Agama Cianjur. Kedua , proses pelaksanaan sidang keliling isbat nikah  dengan  batasan  waktu  di  Pengadilan  Agama  Cianjur  tidak  berbeda  dengan proses pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah. Ketiga aturan yang di buat oleh ketua Pengadilan Agama itu tidak bertentangan dengan aturan yang sudah ada dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ataupun  dalam  perma  No  1  Tahun  2015  Tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu.
Kata Kunci : Isbat Nikah, Sidang Keliling, Aturan Ketua Pengadilan Agama Cianjur.

## PENDAHULUAN
Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya  tetapi  diluar  tempat  kedudukan  gedung  Pengadilan  dalam  bentuk  sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap. 1 Jenis perkara yang ditangani dalam sidang keliling hanyalah perkara yang bersifat “ringan”. Adapun yang dimaksud dengan jenis perkara ringan dalam sidang keliling yaiu tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 16 adalah perkara yang mudah untuk dilakukan pembuktiannya. Artinya perkara ringan  yang  dimaksud  bisa  diselesaikan  dalam  sidang  keliling  bukan  hanya  tentang perkara voluntair melainkan  perkara contentius juga  bisa,  hal  tersebut  tergantung pengklasifikasian  dari  beda  perkara  tersebut.  Adapun  jenis  perkara  yang  dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, pengggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.
Norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Kepu- tusan  Ketua  Muda  Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama  dan  Sekretaris  Mahkamah Agung  RI  Nomor  04/TUADAAG/II/2011  dan  Nomor  020/SEK/SK/II/2011  Tentang  Pe- tunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman  Bantuan  Hukum  Lampiran  B  dan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI No.  026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar  Pelayanan  Peradilan  pada  Bab  IV  huruf  G. Kemudian  pada  tanggal  07  Januari  2013,  ditetapkan  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Si- dang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung  RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan  Agama  No.  01/SK/TUADAAG/I/2013  ten- tang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.
Sidang  keliling,  atau  sidang  di  luar  gedung  Pengadilan,  merupakan  salah  satu penjabaran  dari acces  to  justice ,  yang  telah  menjadi  komitmen  masyarakat  hukum  di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum  dan  keadilan”  kepada  masyarakat.  Sebagai  program  pengembangan  dari  asas
1 Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
acces to justice , sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga  keadilan  dapat  terjangkau  oleh  setiap  orang  ( justice  for  all ). 2 Sidang  keliling juga  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  nyata  dari  sebuah  kebijakan  publik.  Menurut Edi Suharto dalam buku analisis kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. 3 Pengadilan Agama Cianjur mengeluarkan kebijakan bahwa yang ditangani dalam  sidang  keliling  adalah  perkara isbat nikah.  Sidang  keliling  dengan  perkara perkara isbat nikah  dikarenakan  banyak  masyarakat  yang  telah  melaksanakan  perka- winan yang tidak memiliki akta  nikah, dikarenakan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor  Urusan  Agama.  Perkara Isbat  Nikah merupakan  perkara  yang  banyak  terjadi pada masyarakat di daerah Cianjur. Banyak perkawinan yang dilaksanakan di wilayah kecamatan  Cidaun  Kabupaten  Cianjur  tetapi  tidak  didaftarkan  ke  Kantor  Urusan Agama  Cidaun  Kabupaten  Cianjur  sebagai  legitimasi  bukti  pekawinan  yang  sah  me- nurut  Negara. 4 Beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan  warga  kecamatan  Cidaun  Kabu- paten  Cianjur  tidak  mau  mendaftarkan  nikah  ke  Kantor  Urusan  Agama  Cidaun Kabupaten  Cianjur,  diantaranya  karena:  Biaya,  Jarak  yang  cukup  jauh,  dan  budaya yang  dipegang  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Juga  masih  banyak  beranggapan  perka- winan  diluar  Kantor  Urusan  Agama  itu  masih  bisa  di  laksanakan  Isbat  Nikah  yang dilakukan di Pengadilan Agama.
Berangkat dari banyaknya anggapan masyarakat di wilayah Cianjur atas perni- kahan  yang  dilaksanakan  diluar  Kantor  Urusan  Agama  dapat  diselesaikan  dengan Isbat  Nikah  melalui  sidang  keliling,  maka  ketua  Pengadilan  Agama  Cianjur  menge- luarkan aturan khusus yang tidak secara tertulis tentang batasan usia pernikahan yang dapat  melaksanakan  Isbat  Nikah  melalui  sidang  keliling.  Sebagaimana  kutipan  hasil wawancara  peneliti  dengan  panitera  Pengadilan  Agama  Cianjur,  bahwa  aturan  yang dikeluarkan  oleh  ketua  Pengadilan  Agama  Cianjur  tersebut  kurang  lebih  redaksinya sebagai berikut: “Tahun menikah untuk isbat nikah maksimal tahun 2010, yang di atas tahun 2010 harus daftar ke kantor Pengadilan Agama Cianjur”
Aturan khusus yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Agama Cianjur apabila di tinjau berdasarkan prinsip penegakan hukum maka akan bertentangan. Karena dalam penegakan  hukum  memiliki  prinsip  keadilan  merupakan  keinginan  semua  yang berperkara dalam seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat adanya pengklasifikasian. Perwujudan  demi  tercapainya  keadilan  bisa  dicapai  manakala  semua  unsur  dapat melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  fungsinya  masing-  masing.  Antara peraturan  perundang-undangan,  pelaksanaan  dan  pengguna  dapat  berperan  sebagai-
2 SK  Ketua  Muda  MA  RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan  Agama  No.  01/SK/TUADA- AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 3
3 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7
4 UU NO 1 Thn 1974 UU Perkawinan
mana fungsinya.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  peneliti  merasa  perlu  unutk  meneliti  lebih dalam lagi tentang aturan khusus dalam perkara Isbat Nikah pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cianjur yang berjudul “Batasan Waktu Perkawinan dalam  Perkara  Isbat  Nikah  pada  Sidang  Keliling  di  Pengadilan  Agama  Cianjur”. Adapun secara sistematis tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Pertama , Untuk mengetahui latar belakang batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah pada sidang  keliling  di  Pengadilan  Agama  Cianjur, kedua Untuk  mengetahui  pelaksanaan batasan  waktu  perkawinan  dalam  perkara isbat nikah  pada  sidang  keliling  di Pengadilan  Agama  Cianjur,  dan ketiga Untuk  Mengetahui  tinjauan  yuridis  terhadap batasan  waktu  perkawinan  dalam  perkara isbat nikah  pada  sidang  keliling  di Pengadilan Agama Cianjur.

## METODOLOGI
Metode yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analisis . Alasan kenapa metode deskriptif Analisis ini diambil adalah karena data yang diambil merupakan kejadian yang sudah terjadi  atau peristiwa yang hanya bisa di teliti melalui pendeskripsian kejadian atau peristiwa tersebut. Menurut Nazir bahwa metode deskriptif  analisis  adalah  suatu  metode    dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia, suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada masa  sekarang. 5 Dalam hal  ini   penulis menitik beratkan pada penelitian sidang keliling  Pengadilan  Agama Cianjur yang menangani perkara isbat nikah di Kabupaten Cianjur.
Dalam penelitian ini, penulis menentukan tempat  penelitian  yaitu  di wilayah Pengadilan  Agama  Cianjur  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  pada  observasi terlihat  bahwa  sidang  keliling  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  Cianjur  yang menangani perkara isbat nikah sangat unik dan berimplikasi pada kepercayaan waraga masyarakat  terhadap  sebuah  kepastian  hukum.  Sumber  Data  dalam  penelitian  ini diperoleh  dengan  sumber  data  primer  menetapkan  informan  yaitu  ketua  Pengadilan Agama,  Panitera  dan  hakim  yang  bertugas  menyidangkan  isbat  nikah.  Dan  sumber datasekunder  yaitu  berupa  buku  dan  bahan  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain Wawancara, dan  Studi  kepustakaan  yaitu  pegumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  dalam penelitian  ini  dalam  berbagai  literature  (Buku-buku)  yang  berkaitan  dengan  masalah yang di bahas.
5 Nazir.. Metode Penelitian , Ceatakan kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia. 2013. Hlm. 43

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Kata  isbat  memiliki  arti  penetapan,  penyungguhan  atau  pe-nentuan.  Meng- isbatkan artinya menyungguhkan, menentukan atau menetapkan (kebenaran sesuatu). 6 Menurut pendapat Abu Thalib selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru, beliau menyatakan  isbat  nikah  yaitu  sebuah  pernikahan  antara  suami  istri  tetapi  belum ditetapkan  sahnya  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  dengan  kata  lain  menetapkan nikah  yang  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  tetapi  belum  disahkan secara  administrasi,  maka  sekarang  disahkan  secara  administrasi  dalam  mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
Nikah secara bahasa berarti bersenggama atau bercampur, Para ulama ahli fiqh berbeda  pendapat  tentang  makna  nikah,  namun  secara  keselurahan  dapat  dipahami bahwa  nikah  menurut  ahli  fiqh  berarti  akad  nikah  yang  ditetapkan  oleh  syara.  Maka dengan demikian seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang- senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. 7
Isbat  nikah  adalah  penetapan  atas  perkawinan  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  agama Islam  yaitu  sudah  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  pernikahan  tersebut belum  atau  tidak  dicatatkan  kepejabat  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  adalah  pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan arti- nya  bukan  pengadilan  yang  sesungguhnya  dan  di  istilahkan  dengan jurisdikti  ovolun- tair . Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena dalam perkara ini hanya ada  pemohon,  yang  memohon  untuk  ditetapkan  tentang  sesuatu  yaitu  penetapan nikah.  Perkara voluntair adalah  perkara  yang  sifatnya  permohonan  dan  didalamnya tidak terdapat sangketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. 8 Perkara volunteir yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  seperti:  1. Penetapan  wali  pengampu  bagi  ahli  waris  yang  tidak  mampu  untuk  melakukan tindakan hukum; 2. Penetapan pengangkatan wali; 3. Penetapan pengangkatan anak; 4. Penetapan  nikah  ( isbat nikah);  5.  Penetapan  wali adhol. Karena  penetapan  itu  muncul sebagai  produk pengadilan atas permohonan-permohonan yang tidak  berlawan maka dalam  putusan  penetapan  tidak  akan  berbunyi  menghukum  melainkan  bersifat menyatakan ( declatoir ).
Beberapa  faktor  yang  menjadi  alasan  warga  kecamatan  Cidaun  Kabupaten
6 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990),  Cet. Ke-3, hlm. 339.
7 Djamaan Nur, Fiqh munakahat, (Semarang:Toha Putra, 1993) hlm.1
8 Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama,  (Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 41
Cianjur  tidak  mau  mendaftarkan  nikah  ke  Kantor  Urusan  Agama  Cidaun  Kabupaten Cianjur,  diantaranya  karena:  Biaya,  Jarak  yang  cukup  jauh,  dan  budaya  yang dipegang  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Juga  masih  banyak  beranggapan  perkawinan diluar Kantor Urusan Agama itu masih bisa di laksanakan Isbat Nikah yang dilakukan di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  Pengadilan  Agama  Cianjur  mengeluarkan  aturan khusus  yang  tidak  secara  tertulis  tentang  batasan  usia  pernikahan  yang  dapat melaksanakan  Isbat  Nikah  melalui  sidang  keliling.  Sebagaimana  kutipan  hasil wawancara  peneliti  dengan  panitera  Pengadilan  Agama  Cianjur,  bahwa  aturan  yang dikeluarkan  oleh  ketua  Pengadilan  Agama  Cianjur  tersebut  kurang  lebih  redaksinya sebagai berikut:
“Tahun menikah untuk isbat nikah maksimal tahun 2010, yang di atas tahun 2010 harus daftar ke kantor Pengadilan Agama Cianjur”
Adanya Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah yang Diselesaikan dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur.

## Faktor yang Melatarbelakangi
Pertama, ditemukan fakta bahwasanya di Desa Cidamar Kecamata Cidaun Kabu- paten  Cianjur  banyak  masyarakat  yang  tidak  tercatat  pernikahan  di  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  Cidaun,  pada  tahun  2010  ke  bawah  banyak  tidak  tercatat sedangkan  masyarakat  yang  menikah  2010  ke  atas  jumlahnya  tidak  terlalu  banyak dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  menikah  pada  tahun  2010  ke  bawah.  Maka berdasarkan  hal  tersebut  Pengadilan  Agama  Cianjur  melalui  kebijakan  ketua  Peng- adilan Agama mengeluarkan aturan yang berbunyi. “Bagi pernikahan yang di lakukan di  atas  tahun  2010  sidang  perkara Isbat Nikah  dilaksanakan  di  kantor  Pengadilan Agama Cianjur, adapun yang di bawah batasan pernikahan tahun 2010 sidang perkara Isbat Nikah di laksanakan di tempat sidang keliling.” 9
Kedua, Pemohon yang mengajukan isbat Nikah yang melaksanakan pernikahana pada tajun 2010 dapat dikatakan kondisi fisiknya sudah tidak lagi prima, maka apabila mereka  melaksanakan  persidangan  di  Gedung  Pengadilan  Agama,  hal  tersebut  mem- buat  masyarakat  yang  mau  mengajukan  perkara isbat nikah  enggan  melaksanakan tersebut  maka  ketua  Pegadilan  Agama  mengeluarka  kebijakan,  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  hakim  yang  terlibat  dalam  pembuatan  aturan tersebut,  berikut  kutipannya.  “Maka  dari  banyaknya  itu  ketimbang  mereka  yang  ber- angkat ke gedung pengadilan agama dan ratusan yang datang ke pengadilan lebih baik kita  tiga  orang  yang  datang  kesana  itu  lah  yang  di  sebut  sidang  keliling,  jadi  kenapa kita datang kesana melihat dari sisi sosiologis dan sisi fisikologis (Fisik) mereka, yang
9 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling 22 April 2019.
pertama jumlahnya banyak, fisiknya lemah, jaraknya jauh memakan biaya yang mahal dan rata rata mereka datang dari desa, maka pentinglah kita datang ke mereka. Semen- tara yang 2010 ke sini umumnya bisa kebayanglah muda-muda, sudah mengenal kota, keadaanya  mungkin  karena  moralitas  jumlahnya  sedikit,  ya  lebih  baik  datang  ke  sini kesiapan  kantor  juga  kalau  hanya,  lima  atau  sepuluh  perkara  yang  dating  bisa  dita- ngani kalau yang datang ratusan perkara disininya kurang kondusif, jadi melihat dari sisi efisiensinya, efisiensi pelayanan, kesempatan efisiensi kantor pelayanan.
Maka,  substansi  dari  pelayanan  sidang  keliling  itu  adalah  menolong  kita mengarah  kesana,  itu  dalam  rangka  pelayanan  prima,  pelayanan  kepada  masyarakat, makanya  umumnya  di  desa-desa  yang  mengajukan  isbat  nikah  adalah  tua  tua,  yang sudah  memiliki  anak  enam,  dan  anaknya  juga  sudah  pada  menikah,  dan  anak  yang sudah  menikah  sudah  mempunyai  akta  nikah,  makanya  mereka  sering  disentil pertanyaan  hakim  “Bapak  kenapa  pas  dulu  nikah  tidak  ada  akta  nikah”  jawaban pemohon “anak-anak mah kan sudah pada pinter, kalau bapak dulu tidak tahu”. Bagi mereka nikah itu kesan bagi nikah siri itu tidak bergengsi, tapi kalau nikah melalui di catat, di rayakan juga prosesi, apalagi sekarang kalau di kota dilakukannya di gedung, di  rumah  makan  di  situ  kehormatannya,  coba  kalau  pernikahan  langsung  makan- makan  tidak  ada  kehormatanya,  itu  sudah  menjadi trend anak  muda,  juga  memang harus banyak yang tahu.” 10
Ketiga, adanya pemahaman masyarakat nikah membudaya itu di karenakan de- ngan  nikah  agama  juga  sudah  sah,  maka  sekarang  menjadi  tantangan  buat  petugas Pengadilan  Agama  untuk  sosialisasi  lebih  lanjut,  sesuai  dengan  hasil  wawancara  de- ngan  bapak  Asep  selaku  hakim  di  Pengadilan  Agama  Cianjur,  berikut  kutipannya. “juga jangan sampai gagal paham maksud gagal faham yaudah lah pernikahan agama aja we dulu gampang nanti di isbatkan saja di pengadila agama, karena melihat realitas murah, kalau melihat pembicaraan tadi bukan semakin berkurang tetapi semakin ber- tambah, disitulah perlunya sosialisasi hukum perihal UU No 1 Tahun 1974.” 11
Keempat, Kesadaran  hukum  mempunyai  beberapa  konsepsi,  salah  satunya konsepsi  mengenai  kebudayaan  hukum.  Konsepsi  ini  mengandung  ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai  mediator  antara  hukum  dengan  perilaku  manusia,  baik  secara  individual maupun  kolektif. 12 Berdasarkan  hal  tersebut  ketua  pengadilan  Agama  mengeluarkan kebijakan  untuk  meminimalisir  tersebut  sebagai  payung  hukum  untuk isbat nikah,
10 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling 22 April 2019.
11 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling, 22 April 2019.
12 Ad-Duraiswisy, Yusuf, 2010, Nikah Sirih, Mutah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al- Qur’an An Dan As-Sunnah. etakan Pertama Juni. Darul Haq. Jakarta.
fakta  yang  disampaikan  oleh  pak  Asep  sebagai  hakim  Pengadilan  Agama  Cianjur. “Lalu  isbat  ini  juga  bukan  salah  satu  payung  hukum  bagi  mereka  yang  tidak  punya surat  nikah  tapi  solusi  yang  telah  terjadi  jangan  dibikin  jadi,  apalagi  menjadi  jalan pintas, diupayakan jangan sampai terjadi, semakin berkurang pemahaman kita,  sema- kin faham beban ke pengadilan juga semakin berkurang menjadi tidak ada kasus isbat nikah.” 13
Kelima, Usia  pemohon  yang  mengajukan  perkara isbat nikah  ke  Pengadilan Agama Cianjur itu relatif lansia hal tersebut sesuai dengan fakta yang ditemukan dari hasil  wawancara,  adapun  hasil  kutipan  wawancara.  “Kemudian  dari  keadaan  usia prinsipal  umumnya  lebih  tua  dan  lebih  banyak,  dari  pada  itu  alasan  nampaknya mereka  berdasarkan  ketidak  tahuan  (Wong  Deso),  kemudian  dari  alasan-  alasan  itu sidanng keliling kita yang  aktif kesana, jadi mereka yang isbat nikah di desa itu orang tua- orang tua yang usia pernikahan nya di bawah 2010 ke bawah.” 14

## Proses  Pelaksanaan  Sidang  Keliling  Isbat  Nikah  dengan  Batasan  Waktu  dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur
Pelaksanaan  sidang  keliling  Terpadu  ini  yang  dilaksanakan  di  Kantor  Camat Cidaun.  Selain  pelaksanaan  sidang  keliling,  pada  hari  itu  juga  diadakan  sosialisasi tentang  Perma  No.  1  tahun  2015  tentang  Pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling  Peng- adilan  Negri  dan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syari’ah  dalam  rangka  penerbitan Akte  Perkawinan,  Buku  Nikah  dan  Akte  Kelahiran  yang  disampaikan.  Oleh  Ketua Pengadilan Agama DR. H. Mahmud, HD. MH. ketua Pengadilan Agama berharap agar program tersebut berjalan dengan baik : “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte resmi  sebagai syarat pengakuan  Negara  atas  peristiwa  pernikahan  yang  harus  dicatatkan  di  KUA  Keca- matan dan Pencatatan Kelahiran anak pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Selan- jutnya Ketua Pengadilan Agama berharap  semoga  kegiatan  sidang  keliling terpadu ini  dapat  dilaksanakan  berkelanjutan  agar  masyarakat  yang  belum  mendapatkan pelayanan  pada  kesem-  patan  kali  ini  bisa  mendapatkan  pelayanan  serupa  pada kesempatan lain.” 15
Dengan adanya  sosialisasi  ini  masyarakat  yang  pernikahannya  tidak tercatat,  apakah  disebabkan  faktor  ekonomi,  biaya,  geografi  atau  lainnya,  disisi  lain begitu  pentingnya  Akte  Nikah  maupun  Akte  Kelahiran  dengan  rentetan  akibat hukumnya seperti : Kewarisan, kewarganegaraan, jasa raharja, status anak dan lainya,
13 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling, 22 April 2019.
14 Wawancara dengan bapak Asep selaku salah satu hakim yang terlibat dalam perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling, 22 April 2019.
15 Mahmud, Ketua Pengadilan Agama Cianjur, Wawancara, pada tanggal 22 April 2019
sementara  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia  berhak  mendapatkan  pengakuan dan kepastian  hukum,  maka  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah    menerbitkan  PERMA  Nomor  1  tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama    (PA)/Mahkamah  Syari’ah  dalam  rangka  penerbitan  Akte  Perkawinan,  Buku Nikah dan Akte Kelahiran”.
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cianjur.
Pertama, Berdasarkan  aturan  tersebut  ketua  Pengadilan  Agama  Cianjur mengeluarkan kebijakan yang merujuk kepada perma no 1 tahun 2015, fakta tersebut di dapat  dari  hasil  wawancara  dengan  bapak  Asep  sebagai  salah  satu  hakim  senior  di Pengadilan Agama Cianjur, adapun kutipannya. “Merujuk kepada Perma no 1 Tahun 2015  tentang  sidang  terpadu,  sidang  terpadu  itu  melayani  masyarakat  mulai  dari identitas  diri,  mereka  yang  tidak  mempunyai  surat  nikah  di  berikan  surat  nikah, kemudian  dari  situ  lahir  kartu  keluarga,  akta  kelahiran  kamudian  dari  pada  itu dipadukan, melahirkan buat anak-anak lahir akta kelahiran dan buat pasangan suami istri  lahirlah  akta  nikah  dilaksanakan  di  dalam  satu  pelayanan.  Idealnya  dalam persidangan  itu  tiga  instansi  itu  hadir  dalam  persidangan  diantaranya  petugas  dari Pengadilan Agama menisbatkan dan mengeluarkan isbat nikah, disdukcapil, dan dari Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  mengeluarkan  Akta  Nikah  semua  instansi  itu  di padukan, itu yang dinamai sidang terpadu, itu dengan pelaksanaan.” 16
Kedua, Berdasarkan  kewenangnan  ketua  Pengadilan  Agama  juga  merujuk kepada  fungsi  ketua  Pengadilan  Agama  Nomor  9  yaitu  “Memperhatikan  keluhan- keluhan  dari  masyarakat  dan  menaggapinya  bila  dipandang  perlu."  Maka  ketua Pengadilan Agama Cianjur mebuat kebijakan “Bagi pernikahan yang di lakukan di atas tahun  2010  sidang  perkara Isbat Nikah  dilaksanakan  di  kantor  Pengadilan  Agama Cianjur,  adapun  yang  di  bawah  batasan  pernikahan  tahun  2010  sidang  perkara Isbat Nikah di laksanakan di tempat sidang keliling.” Adapun proses pembuatan aturannya sebagai  berikut.  “pembuatan  aturan  di  pengadilan  agama  cianjur  itu  di  buatkan langsung  oleh  ketua,  jadi  tiap  pergantian  ketua  itu  ada  kebijakan, karena  pembatasan itu memang penting untuk meminimalisir supaya tidak terus bertambah.” 17

## SIMPULAN
Dari  beberapa  uraian  diatas  adalah  merupakan  hasil  penelitian  terhadap “Batasan
16 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling, 22 April 2019.
17 Wawancara  dengan  bapak  Asep  selaku  salah  satu  hakim  yang  terlibat  dalam  perumusan aturan pembatasan isbat nikah pada sidang keliling, 22 April 2019.
Waktu  Perkawinan  dalam  Perkara  Isbat  Nikah  pada  Sidang  Keliling  di  Pengadilan  Agama Cianjur” antara lain:
Latar  belakang  adanya  batasan  waktu  perkawinan  dalam  perkara  isbat  nikah yang  di  selesaikan  dalam  sidang  keliling  di  pengadilan  Agama  Cianjur  dilatar belakangi oleh beberapa faktor. adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1. banyaknya perkara isbat nikah pada tahun 2010 ke bawah; 2. usia pemohon; 3. kondisi fisik  pemohon;  4.  dasar  hukum;  5.  kewenangan  ketua  pengadilan  agama;  6.  budaya kawin sirri; dan 7. kesadaran masyarakat akan hukum.
Proses  Pelaksanaan  Sidang  Keliling  Isbat  Nikah  dengan  Batasan  Waktu  dalam Sidang  Keliling  di  Pengadilan  Agama  Cianjur  tidak  berbeda  dengan  proses  pelaksa- naan sidang keliling perkara isbat nikah. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut: 1. Pendaftaran  perkara  sidang  keliling  dan  itsbat  nikah;  2.  Proses  pelaksanaan  sidang keliling  dan  itsbat  nikah.  (Tahapan-tahapan  pelaksaan  sidang  keliling  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Cianjur  adalah:  a.  Tahap  pemeriksaaan  sidang  keliling  perkara Itsbat  nikah;  b.  Tahap  pembuktian  sidang  keliling  perkara  itsbat  nikah  ;  c.  Tahap kesimpulan; d. Tahap penetapan)
Penundaan  sidang.  Analisis  yuridis  terhadap  pelaksanaan  sidang  keliling perkara itsbat nikah di pengadilan Agama Cianjur, tidak bertentangan kepada PERMA No 1 Tahun 2015 BAB IV Tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu. Berdasarkan kewe- nangan ketua Pengadilan Agama juga merujuk kepada fungsi ketua Pengadilan Agama Nomor 9 yaitu “Memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat dan menaggapinya bila dipandang perlu."

## DAFTAR PUSTAKA
Ad-Duraiswisy, Yusuf, 2010, Nikah Sirih, Mutah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al- Qur’an An Dan As-Sunnah. cetakan Pertama Juni. Darul Haq. Jakarta.
Djamaan Nur, Fiqh munakahat, (Semarang:Toha Putra, 1993) hlm.1 Edi Suharto,
Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7
Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Cianjur, 22 April 2019
Hasil Wawancara dengan Hakim PA Cianjur Asep, S.Ag., M.H.tanggal 22 April 2019
Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum PA Cianjur Ayi Farihat Afiyati, M.H., tanggal 22 April 2019
Mahmud, Ketua Pengadilan Agama Cianjur, Wawancara, pada tanggal 22 April 2019.
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 41
Nazir.. Metode Penelitian , Ceatakan kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia. 2013. Hlm.43
Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
SK  Ketua  Muda  MA  RI  Urusan  Lingkungan  Pengadilan  Agama  No.  01/SK/TUADA- AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, hal 3
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990),
Cet. Ke-3, hlm. 339.
UU NO 1 Thn 1974 UU Perkawinan