## KEBERTAHANAN KULTURAL DAN RELIGI DI AREA PERMUKIMAN TERDAMPAK BENCANA LUMPUR LAPINDO SIDOARJO, JAWA TIMUR

## June Ekawati
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Yos Soedarso Surabaya Jl. Dukuh Kupang Barat I / 216-218 Surabaya, Indonesia E-mail: juneekawati@unyos.ac.id

## Abstract

## Cultural and Religion Resilience in Settlement Areas Affected by the Lapindo Sidoarjo Mudflow Disaster, East Java
Indonesia is a disaster-prone country, therefore efforts for Disaster Risk Reduction are very useful to do.This paper aims to examine the cultural and religious roles of settlement in areas affected  by  the  Lapindo  mudflow  disaster  in  Sidoarjo.  The  method  used  in  this  study  is  the study of relevant literature from research that has been done before. From the results of the literature  review,  it  was  concluded  that  culture  and  religion  became  capital  for  the  people who were maintained even though their settlements were now scattered. Culture and religion also  become  identities  which  are  very  influential  factors  for  the  resilience  of  settlements which  up  to  now  still  have  vulnerability,  so  that  anticipation  and  adaptation  need  to  be carried out as preparedness for possible future disasters.
Key  words: Disaster  Risk  Reduction,  Cultural  and  Religion  Resilience,  Vulnerability, Preparedness

## 1. Pendahuluan
Secara global, semua kota di seluruh dunia  rentan  terhadap  dampak  bencana yang  disebabkan  oleh  alam  maupun manusia.  Saat  ini  kejadian  ben-cana  di dunia mengalami peningkatan, dimana 76% adalah  bencana  hidrometeorologi  (seperti banjir, longsor, siklon tropis,dan kekeringan).  Dampaknya  sebagian  besar terjadi  di  negara-negara  miskin  dan  sedang berkembang.  Sementara  kecenderungan yang  terjadi  adalah  makin  meningkatnya bencana karena pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi,degradasi lingkungan, kemiskinan,  dan  pengaruh  perubahan  iklim global (Nugroho, 2013).
Indonesia  yang  letaknya  secara geologis  dan  geografis  berada  pada ring  of fire ,  banyak  memiliki  gunung  berapi  aktif sehingga  sangat  rawan  memicu  frekuensi terjadinya bencana alam, gempa dan letusan gunung  berapi  yang  lebih  banyak.  Bahkan,
banyak pihak menyatakan bahwa Indonesia adalah supermarket bencana,  baik  bencana banjir,  tanah longsor,  gempa  bumi,  gunung meletus maupun jenis bencana lainnya.
Sehubungan dengan masalah kejadian bencana ternyata semburan lumpur Lapindo  di  Sidoarjo  adalah  salah  satu bencana  yang  pernah  menyita  banyak perhatian  di  Indonesia,  bahkan  dunia,  yang sampai  sekarang  penanganannya  masih belum  optimal.  Bencana  ini  sangat  unik karena  banyaknya  perdebatan  para  pakar tentang  penyebab  terjadinya  bencanaitu, apakah  sebagai  akibat  dari  kelalaian manusia  atau  bencana  alam.  Peristiwa keluarnya gas dan lumpur panas dari dalam tanah  pada  tanggal  29  Mei  2006    yang menggenangi dan menghancurkan kehidupan  ribuan  warga  masyarakat  di  17 desa  pada  3  kecamatan  di  Kabupaten Sidoarjo  (Jawa  Timur)  ini  menjadi  awal
bencana yang masih terus menjadi ancaman hingga  kini.  Akibat  bencana  tersebut, masyarakat  di  area  terdampak  mengalami kerugian  besar  seperti  kehilangan  tanah, rumah,  dan  mata  pencaharian,  serta kerugian  sosial  ekonomi  yang  lebih  besar. Bahkan  mereka  juga  harus  tercerabut  dari akar  sosio-historisnya  karena  terpaksa pindah  dari  tempat  tinggal  dan  lingkungan sosial lama mereka.
Kebertahanan  permukiman  menjadi penting  untuk  menjadi  fokus  bahasan karena  bencana  semburan  lumpur  Lapindo ini  terletak  di  daerah  pemukiman  padat penduduk, bahkan di beberapa titik
merupakan
kawasan perumahan ( residence ).  Beberapa  alasan  lain  adalah sebagai  berikut  (1)  permukiman  padat penduduk  sangat  rentan  saat  terkena bencana  karena  populasi  yang  padat  akan banyak  menjadi  korban  dari  rusaknya struktur  dan  konstruksi  bangunan;  (2) posisinya  sebagai  pusat  kegiatan  ekonomi dan budaya; serta (3) lokasinya yang berada pada  jalur  utama  penghubung  (baik  rel kereta api maupun jalan raya utama) antara kota-kota besar  di bagian selatan dan timur Provinsi  Jawa  Timur  ke  Surabaya  sebagai pusat  perdagangan  di  Jawa  Timur,  bahkan Indonesia Bagian Timur.
Hingga  saat  ini,  permukiman  di sekitar  tanggul  Lapindo  masih  memiliki kerawanan bencana, sehingga antisipasi dan adaptasi perlu dilakukan sebagai kesiapsiagaan terhadap kemungkinan bencana di masa mendatang. Kesiapsiagaan ini  akan  memungkinkan  permukiman  yang ada  bisa  segera  pulih  kembali  pasca bencana  dan  terus  bertahan.  Untuk  itu, tujuan  penelitian  ini  adalah  mengkaji pentingnya  kultural  dan  religi  menjadi variabel  dalam  kebertahanan  permukiman masyarakat.  Adapun  manfaatnya  adalah  1) dapat memberikan masukan atau rekomendasi  dalam  pembuatan  kebijakan sehingga  dapat  meminimalkan  dampak bencana  yang  terjadi  pada  permukiman penduduk; 2) mempersingkat periode
pemulihan  terhadap  dampak  bencana  agar masyarakat  bisa  segera  beradaptasi  dengan kondisi  fisik  yang  ada  saat  ini;  bahkan mampu  meningkatkan  kualitas  lingkungan fisik,  maupun  aktivitas  sosial,  ekonomi, budaya  dan  religinya  sehari-hari.  Dari  segi teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat mengembangkan teori tentang kebertahanan budaya  dan  religi  di  permukiman  yang hasilnya  dapat  dipakai  untuk  proses resetlement masyarakat  terdampak  bencana berbasis budaya dan religi di lokasi lainnya.
Gambar 1: Kerangka Pemikiran Masalah Penelitian(Sumber : Analisis Penulis, 2018)
2. Kebertahanan dan Kerentanan ( Vulnerability ) terhadap Bencana
Konsep
Resilience yang digagaspadalevel  internasional  pada  satu dekade  terakhir  ini  merupakan  pendekatan baru  dan  menjadi  paradigma  Pengurangan Resiko  Bencana  (PRB)  atau Disaster  Risk Reduction yang memberikan dampak positif  karena  dianggap  mampu  membawa perspektif baru dalam memahami ketahanan terhadap  bencana,  dengan  memberikan arahan  bagaimana  sebuah  kota,  komunitas, infrastruktur,  atau  pun settlement bisa memiliki sebuah ketahanan untuk menghadapi berbagai resiko bencana (Rezki, 2011).
Kebertahanan  ( resilience )  dalam kamus yang disusun oleh A.S. Hornby, et al (1956)  diartikan  sebagai  “ the  quality  or property  of  assuming  the  original  shape
after  being  pulled  or  press;  elasticity;  the power  of  recovering  quickly” .  Beberapa definisi dari kebertahanan yang dikemukakan  sebelumnya  adalah  dari Wildavsky  yang  merumuskan resilience sebagai konsep yang karakteristiknya adalah  keragaman,  efisiensi,  otonomi, kekuatan,  saling  ketergantungan,  adaptasi, dan  kolaborasi.  Sementara  itu,  Timmerman dan UNISDR (Timmerman, 1981; UNISDR,  2010)  mendefinisikan resilience sebagai  kemampuan  atau  kapasitas  sistem untuk  beradaptasi  dan  pulih  dari  terjadinya peristiwa yang berbahaya. IPCC, sebagaimana pendapat Cumming, melengkapi  konsep  kebertahanan  sebagai kapasitas  sistem  sosial,  ekonomi  dan lingkungan  untuk  mengatasi  peristiwa berbahaya,  merespon  atau  mengorganisasi kembali  dengan  cara  mempertahankan fungsi,  identitas,  struktur,  kapasitas  untuk
Ketidakmampuan utk pulih kembali pada kehidupan sebelumnya Krisis kepercayaan diri & sosial, masyarakat ter- pecahbelah,  ke- dekatan hilang Tinggi tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat Ketidakpastian hukum dan duku ngan pada kor- ban, ketidaperca yaanmasyarakat
Masyarakat kehi langan identitas budaya & religi- nya ( collapse of society)
INFRASTRUKTUR
– Kerusakan & hi - langnya bangunan rumah, jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih dan sanitasi; - Pabrik, sawah, tambak terendam;
-  Hilangnya fasos dan fasum permukiman SOSIAL - Gas menyebabkan gangguan kesehatan - Resettlement membuat masyarakat terpencar      - Kekerabatan dan identitas sosial memudar

## EKONOMI
- Hilangnya ma- ta pencaharian - Kemiskinan krn aset hilang - Tidak adanya dukungan dana rehabilitasi permukiman dari pemerintah / pemda POLITIK/HUKU M - Status bncana - Status lahan - Dukungan pemda kurang -  kesiapsiaga- an aparat pemda kurang BUDAYA/RELI GI - Aktivitas buda- ya & religi tidak dapat dilakukan krn ruang komu- nal/publik hilang –Lembaga kea- gamaan mele- mahkrn masya- rakat tercerai - berai
Kerentanan permukiman setelah bencana membutuhkan dukungan dan kesiapsiagaan agar mampu pulih kembali dan permukiman memiliki kebertahanan D A M P A K COR E MAS ALA H R O O T
Setelah pulih kembali, permu- kiman mampu bertahan, segera beradaptasi & bertransformasi
adaptasi,  belajar  dan  transformasi  (IPCC, 2014).  Namun  Cumming  menyebutkan tentang  kemampuan  sistem  untuk  menjaga identitasnyadalam  menghadapi  perubahan internal dan guncangan eksternal (Cumming, 2005). Konsep Resilience diartikan sebagai kemampuan  sistem  sosial  untuk  merespon dan  pulih  dari  bencana,  termasuk  kondisi melekat  yang  memungkinkan  sistem  untuk menyerap  dampak  serta  mengatasinya  saat dan  pasca  bencana,  proses  adaptasi  yang memfasilitasi  kemampuan  sistem  sosial untuk  mengorganisasi  kembali,  mengubah, belajar  merespon  tantangan  (Cutter,  2008). Sementara itu, Mayunga (2007) menyarankan  suatu  pendekatan  berbasis kapital untuk mempelajari kebertahanandari bencana  alam  dengan  mengemukakan  lima bentuk  kapital  yang  dapat  berkontribusi dalam mengurangi vulnerability dan community resilience .
Rezki (2011) mengungkapkan bahwa settlement  resilience mencakup aspek  fisik  ataupun  non  fisik.  Jika resilience pada infrastruktur lebih menekankan pada aspek fisik, dan community  resilience menekankan  pada aspek  sosial,  maka resilient  settlement menekankan pada seluruh aspek yaitu legal, fisik,  sosial,  lingkungan,  politik,  dan ekonomi.  Perencanaan resilient  settlement adalah perencanaan yang komprehensif dan harus  mempertimbangkan  banyak  aspek terkait  sistem  yang  menyusunnya.  Lebih lanjut,  Pelling  (2003)  menyatakan  bahwa jika  aspek  fisik,  sosial,  politik,  ekonomi, insitusi,  dan  ekologi  merupakan  komponen yang  menyusun  dan  saling  mempengaruhi nilai vulnerability dan resilience, maka resilient settlement juga sangat dipengaruhi aspek-aspek tersebut, sebagaimana digambarkan secara grafis pada gambar 1.2.
Gambar  2: Konsep Resilient  Settlement (Sumber: Muhammad Rezki Hr, 2011)
Kerentanan ( Vulnerability ) juga merupakan konsep dalam paradigma Pengurangan  Resiko Bencana  (PRB), didefinisikan  Djalante  dan  Frank  (2010) sebagai  suatu  kondisi  yang  sangat  rawan terhadap  resiko  bencana  dan  sangat dipengaruhi  oleh  faktor  atau  proses  fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Mengingatkonsep resilience dan kerentanan sangat  erat  hubungannya,  maka  faktor  atau proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan  juga  sangat  mempengaruhi nilai-nilai resilience. Untuk  mempermudah pemahaman  mengenai  konsep resilience , resilience juga  bisa  didefinisikan  sebagai lawan dari kerentanan ( vulnerability ) terhadap  resiko  bencana.  Mengurangi  nilai kerentanan, berarti juga meningkatkan nilai resilience.
The  United  Nations  Office  for Disaster Risk Reduction mendiferensiasikan kerentanan  fisik,  sosial,  ekonomi  dan lingkungan  dan  mendefinisikan social vulnerability sebagai    “ketidakmampuan orang,  organisasi  dan  masyarakat  untuk menahan  dampak  buruk  bahaya  dengan karakteristik  yang  melekat  dalam  interaksi sosial,  institusi  dan  sistem  nilai-nilai budaya. Ini terkait dengan tingkat kesejahteraan  individu,  komunitas,  dan masyarakat,  yang  mencakup  aspek-aspek yang  berhubungan  dengan  tingkat  literasi dan  pendidikan,  adanya  perdamaian  dan keamanan, akses kepada hak asasi manusia,
sistem  pemerintahan  yang  baik,  keadilan sosial,  nilai-nilai  tradisional  yang  positif, adat-istiadat  dan  keyakinan  ideologis  serta sistem organisasi kolektif secara keseluruhan.”
Sementara  itu,  adaptasi  adalah sebuah  respon  yang  dilakukan  untuk mengantisipasi atau menghadapi perubahan. Dalam  aspek  sosial  sistem settlement , adaptasi didefinisikan sebagai proses pembelajaran  (baik  itu  oleh  individual, kelompok,  maupun  komunitas  sosial)  dari sebuah  pengalaman  untuk  mengantisipasi dan  menghadapi  perubahan  kondisi  alam, yang  berfungsi  untuk  memberikan  umpan balik,  sehingga  kedepannya  bisa  merubah dan meningkatkan kapasitas dalam praktek, kebijakan,  dan  pendekatan  pada  tataran settlement. Adaptasi tersebut pada gilirannnya  akan  menyebabkan  terjadinya perbaikan  nilai-nilai  sosial  dan  budaya (DPCD Victoria 2008). Kemampuan adaptasi  dalam  komunitas settlement juga didefinisIkan  sebagai  kemampuan  sistem untuk  menyesuaikan  diri  dengan  tekanan yang  dihadapi  (resiko  bencana)  dan  untuk mengatasi konsekuensi yang tercipta dengan  adanya  tekanan  tersebut  (Rezki, 2011).
3.  Permukiman,  Budaya  dan  Religi dalam Masyarakat
Undang-Undang Republik Indonesia  No.  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, memberi  pengertian  bahwa  permukiman adalah  bagian  dari lingkungan  hunian  yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang  mempunyai  prasarana,  sarana,  utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan  fungsi  lain  di  kawasan  perkotaan atau  kawasan  perdesaan.  Secara  utuh permukiman  merupakan  sebuah  kegiatan dari  sekelompok  masyarakat  yang  tinggal dan  berdiam  pada  suatu  daerah  dan melaksanakan  berbagai  aktifitas  kehidupan serta kelangsungan hidupnya. Dalam konteks  pembahasan  yang  terkait  dengan
konsep  kerentanan  dan resilience ,  maka DPCD Victoria (2008)  dalam Rezki (2011) mendefinisikan settlement sebagai “A discrete,  relatively  permanent  group  of households,  most  often  with  services,  that together  form  a  built-up  environment  or urban  system”.  Discrete (ciri  khas)  yang dimaksud  di  siniadalah  memiliki  identitas tertentu  yang  tergantung  pada  tempat, waktu, dan budaya.
Doxiadis (1977) menyampaikan bahwa permukiman merupakan tempat dari sekelompok  manusia  yang  hidup  dan memiliki hubungan erat baik antar manusia itu sendiri maupun kelompoknya masyarakat  lingkungan  binaannya  serta unsur-unsur  buatan  yang  berlangsung  di dalamnya.  Dikatakan  pula  bahwa  terdapat lima elemen yang membentuk permukiman dan  saling  berkaitan  yang  disebut  dengan ‘ekistics elements’ ,  yaitu  (1)  Alam,  sebagai sebuah  sistem;  (2)  Manusia,  individu  yang ada di dalam sistem tersebut; (3) Masyarakat; kelompok dari individu sebagai  sebuah  kehidupan  sosial;  (4) ‘ Shells’ ,  menyangkut  semua  hal  yang terbangun,  di  mana  manusia  ada  di dalamnya;  (5)  ‘ Networks’ Jejaring,  yaitu infrastruktur  sebagai  penghubung  di  dalam sistem.  Teori  itu  menjelaskan  bahwa  unsur manusia  dan  keseimbangan  lingkungannya menjadi  obyek  yang  sama  pentingnya diperhatikan dan dikenal sebagai antroposentris.
Masyarakat miskin perkotaan biasanya berada pada resiko tertinggi dalam hal bencana alam karena lokasi permukiman  ditempati  oleh  masyarakat berpenghasilan  rendah.  Permukiman  sering berlokasi  di  daerah  rentan  banjir  dan  tanah longsor,    kurangnya  infrastruktur,  dan perumahan yang rentan terhadap kerusakan, kebakaran,  resiko  badai,  banjir,  tanah longsor,  dan  suhu  ekstrim,  cenderung mendapatkan  distribusi  yang  tidak  merata pada aset langka seperti air, pasokan energi, dan infrastruktur perkotaan sehingga
meningkatkan  kerentanan  mereka  (World Bank, 2008).
Rapoport  (dalam  Antariksa,  2011) menyatakan bahwa budaya sebagai suatukompleks gagasan dan pikiran manusia  bersifat  tidak  terjaga.  Kebudayaan ini akan terwujudmelalui pandangan hidup, tata  nilai  ( values ),  gaya  hidup  ( life  style ), dan  aktifitas  yang  bersifat  konkrit.  Adapun pengelompokanpermukiman  tidak  selalu menghasilkan  bentuk  denah  dan  pola persebaran  yangsama,  tetapi  tergantung pada latar belakang budaya yang ada. Lebih lanjut  Rapoport  (dalam  Antariksa,  2011) juga  mengemukakan  bahwa  permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial  budaya  masyarakat  yang  erat kaitannya  dengan  nilai  sosial  budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma–norma tradisi.
Krempl  (2006)  dalam  Fitrianto (2011)  mengungkap  tentang  perencanaan kultural  sebagai  suatu  alat  pembangunan yang  terdiri  atas  seni  dan  budaya  sebagai pusat  proses  pembangunan  yang  dapat menciptakan  pelaksanaan  terbaik  pada kerangka kerja berkelanjutan serta perencanaan strategis. Kebudayaan menjadi tema sentral pembangunan yang merepresentasikan mimpi, nilai-nilai, kepercayaan  dan  teknik  komunikasi  dalam masyarakat.  Perencanaan  kultural  lebih melihat  komunitas  sebagai co-dwellers dalam satu rumah.
Adat adalah bagian dari kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1984),  wujud  adat  dapat  dibagi  dalam empat  tingkat,  yaitu  1)  tingkat  nilai– budaya,  berakar  dalam  bagian  emosional dari  alam  jiwa  manusia;  2 ) tingkat  norma– norma,  nilai–nilai  budaya  yang  sudah terkaitpada  peranan–peranan  tertentu  dari manusia  dalam  masyarakat;  3)  tingkat hukum,  sistem  hukum  baik  hukum  adat maupun  hukum  tertulis;  dan  4 ) tingkat aturan  khusus,  mengaturaktifitas–aktifitas
yang  amat  jelas  dan  terbatas  ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat.

## 4. Kabupaten Sidoarjo
Sebelum Belanda datang dan menjajah Indonesia, Surabaya (dan Pasuruan)  yang  posisinya  strategis  di tengah  kepulauan  nusantara,  telah  dikenal dunia  sebagai  kota  pelabuhan  yang  besar. Posisi strategis Surabaya waktu itu membawa keuntungan bagi kawasan pendukungnya ( hinterlands ), termasuk Sidoarjo.
Untuk  mendukung  posisi  Surabaya sebagai  pintu  utama  keluar  danmasuknya komoditi,  pemerintah  Kolonial  Belanda membangun  dua  kawasan  industri  besar  di sekitar  Surabaya  yang  diberi  nama  SIER (Surabaya  Industrial  Estate  Rungkut)  di kawasan  Surabaya  selatan  dan  PIER (Pasuruan  Industrial  Estate  Rembang)  di Pasuruan sekitar 1,5 jam perjalanan ke arah selatan-timur  Surabaya  melewati  Sidoarjo. Pembangunan infrastruktur transportasi darat dan udara, seperti jalan tol, jalan raya, bandara  dan  terminal  bus,  mendukung Sidoarjo sebagai kota satelit utama Surabaya.  Sementara  itu,  bandar  udara internasional  Juanda  juga  terletak  di wilayah  Sidoarjo.  Demikian  pula  dengan terminal  bus  antar-kota  Surabaya,  juga berlokasi di wilayah Sidoarjo.
Proyek  nasional  jalan  tol  di  Jawa Timur  yang  menghubungkan  Surabaya dengan  Gempol  dan  kota-kota  di  Jawa Timur  bagian  Timur  (Pasuruan,  Jember, dan  Banyuwangi)  dan  Bali  dengan  kota- kota  di  bagian  Selatan  (Pandaan,  Batu,  dan Malang).  Sidoarjo,  yang  terletak  di  antara Surabaya dan Gempol, mendapatkan kemudahan transportasi menuju/dari Surabaya.  Jalan  tol  Surabaya-Gempol  yang menjadi tulang punggung ( backbone ) transportasi di Jawa Timur, kemudian putus akibat  bencana  lumpur  Lapindo  sehingga berdampak  signifikan  bagi  perekonomian Jawa Timur.
Sebelum
tumbuh dan berkembangnya  Sidoarjo  sebagai  kawasan industri,  mayoritas  penduduk  di  kawasan yang  terkena  lumpur  Lapindo  (Porong Sidoarjo)    ini  bekerja    di  sektor  pertanian sebagai  petani  dan  buruh  tani.  Selain  itu, mereka juga memiliki tambahanpenghasilan sebagai pedagang hasil bumi, beternak, dan menjadipengrajin.  Kegiatan  semacam  itu terus  menerus  dilakukan  secara  turun temurun oleh banyakkeluarga di daerah itu. Perlahan-lahan,  kondisi  ini  berubah  akibat munculnya  beberapa  pabrik  di  wilayah tersebut yang ternyata membutuhkan tenaga kerja  untuk  dipekerjakan  sebagai  buruh pabrik.  Warga  pun  mulai  beralih  profesi dari  petanimenjadi  buruh  industri.  Sektor industri  di  Porong  Sidoarjo  berkembang pesat  karena  lokasinya  yang  berdekatan denganpusat  bisnis  kawasan  Indonesia Timur  (Surabaya),  Pelabuhan  Tanjung Perak  dan  Bandar  Udara  Juanda,  serta memiliki  sumber  daya  manusia  yang produktif  serta  kondisi  sosial  politik dankeamanan  yang  relatif  stabil  sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya (Daulay & Sumarmi , 2009).

## 4.1. Bencana Lumpur Lapindo
Sejak  tanggal  29  Mei  2006,  terjadi bencana semburan gas dan lumpur di dekat sumur  eksplorasi  Banjarpanji-1,  di  Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong,
Kabupaten  Sidoarjo,  Jawa  Timur,  yang hingga  kini  belum  tuntas.  Lumpur  panas yang  menyembur  volumenya  mencapai 100.000  –  150.000  m 3 per  hari  (Batubara, 2012),  namun  berdasarkan  laporan  forum international  AAPG  28  Oktober  2008  di Cape  Town,  Afrika  Selatan,  disebutkan bahwa  antara  tahun  2006  sampai  Juli  2007 volume semburan berkisar antara 120.000 – 180.000 m 3 per hari.
Luapan  lumpur  Lapindo  ini  telah menggenangi  wilayah  lebih  dari  6,5  Km2 termasuk  kawasan  industri,  areal  pertanian, dan jalan tol Surabaya-Gempol, permukiman  padat  penduduk,  bahkan  di beberapa titik merupakan kawasan perumahan  ( residence ).  Adapun  desa  yang tergenang diantaranya adalah Reno Kenongo,  Siring  (bagian  timur),  Jatirejo (bagian  timur),  Glagaharum  (bagian  barat), Kedungbendo,  Ketapang  (bagian  timur), dan  Besuki  (bagian  barat)  yang  terletak  di wilayah  administrasi  tiga  kecamatan,  yaitu Tanggulangin, Porong, dan Jabon.
Bencana  ini  membawa  dampak luar biasa  bagi  masyarakat  sekitar  dan  bagi aktivitas  perekonomian  di  Jawa  Timur (Batubara,
2012),
kerugian pada infrastruktur  dan  lingkungan  di  sekitarnya, tetapi juga kerugian harta benda masyarakat.  Total  warga  yang  dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa dan korban jiwa.
Gambar  3 :  Dampak    Semburan  Lumpur  Panas  Lapindo  terhadap  Lingkungan  Sekitarnya (Sumber: http://pr-sekolahku.blogspot.com/2015/02/artikel-bencana-lumpur-lapindo.html)

## 4.  2.  Kondisi  Pasca  Bencana  Lumpur Lapindo
Sebelum  terjadi  bencana,  kawasan tersebut  merupakan  kawasan  industri  yang menjadi  sumber  pekerjaan  bagi  warga
sekitar  maupun  warga  luar  kota.  Kerugian yang  dialami  adalah  kehilangan  aset infrastruktur,  sektor  industri  di  Sidoarjo, dan  dampak  secara  tidak  langsung  pada sektor  ekonomi  Provinsi  Jawa  Timur
khususnya  sektor  makanan,  kerajinan  kulit di Tanggulangin yang omsetnya menurun.
Pada  bagian  timur  dari  luapan lumpur Lapindo merupakan kawasan pertambakan  sebagai  tempat  budidaya  ikan di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  merupakan
produk  unggulan  dalam  bidang  perikanan. Akibat pencemaran lumpur Lapindo mengakibatkan  kematian  budidaya  udang, sehingga petani mengalami kerugian sangat besar. 2014 2005 2006
Gambar  4: Foto  Udara  Area  Terdampak Sebelum  dan  Sesudah  Bencana  Lumpur
Lapindo
(Sumber
: https://thephenomena.files.wordpress.com/ 2014/09/porong_lumpur_lapindo_sebelum_ dan_sesudah.png )

## 5. Analisis 5.1. Kerentanan Permukiman
Luapan  lumpur  Lapindo  di  Porong Sidoarjo,  selain  mengakibatkan  ribuan warga  kehilangan  tempat  tinggal,  juga  itu menenggelamkan  nilai-nilai  sosial  budaya, serta  situs-situs  kerajaan  Majapahit  yang diperkirakan  berada  di  wilayah  tersebut (Aribowo,  2010).  Banyak  situs-situs  yang diduga berupa candi-candi berada di bawah luapan  lumpur  Lapindo.  Dikatakan  pula bahwa situs atau candi-candi itu merupakan peninggalan  zaman  kerajaan  Majapahit yang juga dikenal sebagai kerajaan maritim. Sidoarjo  dinamakan  Kota  Delta  karena  ada pertemuan  antara  dua  sungai  sehingga banyak situs-situs zaman kerajaan Majapahit. Majapahit di Mojokerto merupakan kerajaan maritim yang memiliki pengaruh  sampai  ke  sungai  Kalimas Surabaya  dan  ke  Sidoarjo.  Jika  asumsi  itu
benar,  maka  pada  waktu  di  sepanjang Sidoarjo  termasuk  di  Porong,  merupakan aktifitas pemerintahan.
Sebenarnya Sidoarjo bukan termasuk  daerah  yang  rawan  bencana. Namun fenomena bencana semburan lumpur Lapindo yang begitu besar dampaknya ini akhirnya membalikkan fakta yang  ada.  Masyarakat,  termasuk  struktur pemerintah daerah tidak memiliki kesiapsiagaan  dalam  manajemen  bencana.
Hingga tahun 2018 kerentanan permukiman  di  sana  terdampak  masih sangat  tinggi.  Perluasan  tanggul  penahan lumpur  yang  telah  dibangun  beberapa  kali mengalami perluasan. Desa yang sebelumnya  tergolong  memiliki  kerentanan tinggi,  ternyata  justru  tenggelam.  Beberapa wilayah desa juga tenggelam sebagian.
Bencana  semburan  lumpur  ini  juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang  sudah  ada  di  sekitar  lokasi  semburan diantaranya  adalah  turunnya  permukaan jalan  arteri  di  Porong,  bengkoknya  rel kereta api, pecahnya pipa PADM, pecahnya pipa Pertamina, danputusnya jembatan jalan tol.  Dampak  lainyanya  adalah  amblesnya tanggul  penahan  lumpuryang  berada  di sekitar  pusat  semburan,  yang  disebut dengan  tanggul  cincin,  juga  tanggulluar untuk  menahan  luapan  lumpur  di  sekitar area terdampak (Agustawijaya, 2017)
Kerentanan  permukiman  juga  dapat terlihat  dari  retakan  pada  dinding-dinding rumah  warga, land  subsidence dan uplift, keruhnya air tanah, bau yang menyengat,serta  gas  yang  masih  terus keluar dari perut bumi. Kondisi kerentananmembuat masyarakat masih harus  memiliki  kesiapsiagaan  tinggi  untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak diharapkan.  Hal  ini  tentunya  dimaksudkan agar  dapat  meminimalkan  dampak  bencana
yang akan menimpa permukiman masyarakat  serta  mempercepat  proses pemulihan maupun adaptasi terhadap kerentanan yang ada.
Gambar  5: Kondisi  retak-retak  pada dinding  dan  lantai  rumah  warga  di  Desa Renokenongo  dan  Tanggulangin  (Sumber  : https://www.google.co.id/ search?q=gambar+rumah+retak+lapindo&s afe )

## 5.  2.  Kebertahanan  Sosial,  Budaya  dan Religi Masyarakat
Pasca  bencana,  masyarakat  di  area terdampak  bencana  harus  mencari  lokasi permukiman di lokasi yang terpencar. Pada peristiwa  bencana  itu,permukiman  korban yang sebagian besar adalah warga kecamatan  Porong  mengalami  kerusakan dan/atau kehilangan fisik yang mengganggu rutinitas  sehari-hari  mereka.  Lumpur  panas merupakan    fenonema  alam  yang  konkret ada  secara  fisik  dan  kehadirannya  itu mengganggu  aktivitas  dan  fungsi-fungsi rutin dalam suatu komunitas.
Kejadian bencanaini menjadi momentum  yang  mengikat  solidaritas dalam  masyarakat,  yaitu  dengan  adanya pembentukan  kelompok-kelompok  sosial yang mengorganisir korban untuk mendapatkan  kompensasi  dan  menyiratkan kuatnya solidaritas korban dalam menghadapi masalah bencana. Pada sisi lain bencana  diyakini  juga  dapat  memicu
munculnya  konflik  sosial,  yaitu  terpecah- pecahnya  masyarakat  dalam  kelompok- kelompok sosial baru. Rekonstruksi identitas untuk keberlanjutan korban bencana  lumpur  Lapindo  ternyata  butuh perjuangan  panjang,  namun  kehilangan teritori  dan  permukiman  yang  terpencar tidaklah mengurangi identitas sosial mereka (Farida, 2014).
Upaya  relokasi  bagi  masyarakat terdampak  lumpur  Lapindo  sebenarnya bukan  perkara  mudah.  Dalam  konteks  ini, relokasi  bukan  hanya  sekedar  perpindahan rumah  secara  fisik-geografis,  tetapi  ini adalah  proses  sosial  budaya  bahkan ekonomi  (Iftita  dan  Zurinani,  2017). Lingkungan  sosial  masyarakat  yang  di dalamnya  terdapat  jaringan-jaringan  sosial merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang penting  ketika  terjadi  bencana.  Ruang- ruang  komunal  seperti  lokasi  pengungsian di  Pasar  Baru  Porong  dan  musholla- musholla    menjadi  tempat  berkumpul  yang memudahkan  korban  berkomunikasi  dan berkoordinasi  untuk  membicarakan  hal-hal penting. Kemampuan adaptasi dalam komunitas settlement atau  kemampuan sistem  untuk  menyesuaikan  diri  dengan tekanan  yang  dihadapi  (dampak  bencana) dan  untuk  mengatasi  konsekuensi  yang tercipta  dengan  adanya  tekanan  tersebut, benar-benar  diuji  pasca  bencana.  Dengan adanya  ikatan  sosial  yang  baik  antar  warga memunculkan  paguyuban  yang  menaungi anggotanya  merupakan  sumber  daya  sosial ( Social  Resources ) bagi  kebertahanan  yang memiliki  peran  penting  dalam  proses pemulihan anggotanya.
Hal  menarik  lainnya  adalah  terkait dengan  budaya  dan  religi  masyarakat  di area  terdampak  bencana,  dapat  dijumpai pada  aktivitas istighosah dan nyekar yang diadakan masyarakat di tepi tanggul lumpur Lapindo  (lihat Gambar  6 ).  Anggota masyarakat  yang  telah  bermukim  terpencar tetap  hadir  dan  berkumpul  bersama  untuk berdoa  di  makam-makam  kerabat  dan leluhur mereka yang ikut terendam lumpur. Aktivitas  yang  diagendakan  secara  rutin
oleh  masyarakat  yaitu  ‘ nyekar ’  di  tepi tanggul  karena  makam  orang  tua  dan kerabat  mereka  terendam  lumpur,  diawali dengan istighosah bersama  dan  dihadiri
oleh  warga  dan  korban  yang  saat  ini  sudah tercerai-berai menghuni lokasi permukiman di  lokasi  lain.Aktivitas  ini biasanya diadakan setiap tahun menjelang Idul Fitri.
Gambar  6: Prosesi  “Nyekar”  masyarakat  korban  Bencana  Lumpur  Lapindo(Sumber  : https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1438736/usai-salat-id-korban-lumpur-lapindo- nyekar-di-atas-tanggul )
Menurut Yamuna Kaluarachchi (2018)  yang  meneliti  beberapa  kasus  di Nepal,  untuk resettlement korban  bencana perlu mempertimbangkan etnisitas, budaya, maupun  religi  dari  masyarakatnya.  Bahkan Dasai (2017) mengemukakan tentang cultural  resilient dengan  mengambil  kasus permukiman  etnis  Jawa  di  Suriname, walaupun  kasusnya  agak  berbeda  karena kebertahanan  permukiman  pasca  bencana. Yang menarik, ternyata budaya Jawa masih tetap bertahan dan melekat sebagai identitas walaupun  masyarakatnya  sudah  tidak  lagi berada di tanah nenek moyangnya di Pulau Jawa.
Sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Rapoport  (dalam  Antariksa,  2011), permukiman tradisional merupakan manifestasi dari nilai sosial budaya masyarakat  yang  erat  kaitannya  dengan nilai–nilai sosial budaya penghuninya, yang dalam proses penyusunannya menggunakan dasar norma–norma tradisi setempat. Tradisi  “ nyekar” merupakan  manifestasi dari  nilai  sosial,  budaya  dan  religi masyarakat  yang  sudah  menjadi  identitas dalam kehidupan di lingkungan permukiman  mereka.  Bahkan  ketika  terjadi bencana  semburan  Lumpur  Lapindo  yang menyebabkan warga masyarakat kehilangan permukimannya  secara  fisik  dan  terpaksa pindah ke lokasi lain. Aktivitas budaya dan
religi ini tetap bertahan sebagai tradisi yang merupakan  suatu  bentuk  penghormatan kepada  kerabat  dan  leluhur  yang  terkubur bersama  permukiman  mereka.  Kolam lumpur  sudah  menjadi  ruang  komunal  bagi masyarakat  untuk  bernostalgia,  berkumpul kembali  dan  mengenang  histori  asal-usul leluhur mereka.
Prosesi  “ nyekar ”  di  lokasi  tersebut merupakan  suatu  ritual  keagamaan  yang sudah  mentradisi  atau  membudaya  dalam kehidupan  masyarakat  di  area  permukiman terdampak bencana lumpur lapindo ini. Dari rutinitas masyarakat ini didapatkan kesimpulan  bahwa  faktor  kulturaldanreligi sangat berpengaruh dan menjadi modal kuat ( cultural  and  religion  resources )  terhadap kebertahanan  masyarakat  yang  kemudian pulih  kembali  pasca  bencana.  Tradisi  yang menjadi aktivitas rutin masyarakat ini sudah merupakan  adat  istiadat  bagian  dari kebudayaan,  dimana  adat  tersebut  sesuai Koentjaraningrat (1984) berada pada tingkat  nilai–budaya  yang  berakar  dalam bagian emosionaldari alam jiwa manusia.

## 6. Simpulan
Indonesia  adalah  negara  di  dunia  dengan potensi bencana yang sangat tinggi sehingga  konsep  kebertahanan  sebagai paradigma dari pengurangan resiko bencana sangat  diperlukan  dan  akan  bermanfaat.  Di
samping  itu  fokusnya  penyebab  bancana juga  memiliki  keunikan  tersendiri  karena masih terus menjadi bahan perdebatan para pakar  dalam  hal  status  kebencanaannya, apakah  termasuk  bencana  alam  ataukah karena kelalaian manusia.
Kondisi  kerentanan  permukiman  di area  terdampak  bencana  lumpur  Lapindo hingga 2018 masih tinggi sehingga masyarakat tetap perlu memiliki kesiapsiagaan  secara  terus  menerus    untuk mengantisipasi kejadian bencana yang tidak diharapkan.  Hal  ini  tentunya  dimaksudkan
agar  dapat  meminimalkan  dampak  bencana di masa mendatang.
Faktor  sosial,  budaya  dan  religi sangat berpengaruh dan menjadi modal kuat terhadap  kebertahanan  masyarakat  yang pada akhirnya pulih kembali pasca bencana. Hal  ini  dapat  dijumpai  pada  aktivitas istighosah dan nyekar yang  setiap  tahun rutin  diadakan  masyarakat  di  tepi  tanggul lumpur  Lapindo  serta  kuatnya  solidaritas korban dalam menghadapi masalah bencana yang terjadi.
.

## Daftar Pustaka
Agustawijaya,  Didi  S. 2017. Analisis Risiko  Bencana  Berbasis  GIS:  Contoh Kasus  Bencana  Semburan  Lumpur  di Sidoarjo, University of Mataram,
https://www.researchgate.net/
publication/320943953
Aribowo  2010. Seminar  Refleksi  4  tahun Lapindo, Surabaya,29 April 2010,
https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-1347899/sosial-budaya- kesenian-dan-situs-kerajaan-ditelan- lumpur, diakses 25/11/2018
Batubara, B. & P. W. Utomo. 2012. Kronik Lumpur  Lapindo,  Skandal  Bencana Industri  Pemboran  Migas  di  Sidoarjo.
Yogyakarta: Insist Pers
Cutter,  Susan  L.  et  al 2014. The geographies  of  community  disaster resilience , Global Environmental Change 29 2014, 65–77, http://www.sciencedirect.com/science/a rticle/pii/S0959378014001459 .
Dasai,  Marciano  2017. Emerging  Cultural Resilient Settlements , International Journal  of  Inovatitive  Research  and Development , Vol 6 Issue 11,
November,  2017,  www.ijird.com,  DOI No.: 10.24940/ijird/2017/v6/i11/ NOV17086
Daulay,  Pardamean  &  Mamik  Sumarmi.
2009.  Survival  Mechanism  Victim Houshold  of  Lumpur  Lapindo  in Sidoarjo-Jawa Timur. Jurnal Organisasi dan Manajemen , Volume 6, Nomor  1,  Maret  2010,  74-88,  UPBJJ- UT Surabaya
Davies,  R,  et.  al.  2007. Birth  of  a  mud volcano :  East  Java.  GSA  Today,  29
May, p.4-9
Djalante, Riyanti dan Frank Thomalla 2010. Community  Resilience  To  Natural Hazards And Climate Change Impacts: A Review Of Definitions And Operational Frameworks ,
Doxiadis  C.A.  1977. Ecology  and  Ekistics.
Colorado: Westview Press. Boulder.
Elika, Elmaghfira Putri, dkk 2017. Bencana Sosial  Kasus  Lumpur  PT.  Lapindo Brantas  Sidoarjo,  Jawa  Timur, Jurnal Penelitian & PKM Universitas Padjajaran, Juli 2017 Vol 4, No: 2 Hal: 129 – 389.
Farida,  Anis  2014. Reconstructing  Social Identity  for  Sustainable  Future  of
Lumpur Lapindo Victims , 4th International Conference on Sustainable Future for Human Security, SustaiN  2013,  ScienceDirect , Procedia
Environmental  Sciences  20  (  2014  ) 468 – 476, doi: 10.1016/j.proenv.2014.03.059,
www.sciencedirect.com
Fauzan, A.U dan Batubara. 2010.
Displacement  and  Changing  Gender and Intergenerational Relations: Experience  of  Hot  Mudflow  Affected
Families  in  East  Java,  Indonesia,
International  Conference  on  Economic Stress, Human Capital, and Families in Asia:  Research  and  Policy  Challenges, (hal. 1-11). Singapore.
Hornby,  A.  S.  et  al.  1956, The  Advanced Learner’s  Dictionary  of  Current English,  Oxford  University Press, London.
Humaida, Hanik dkk. 2010,  Semburan gas dan  dampaknya  terhadap  lingkungan  di sekitar Lumpur Sidoarjo, Jurnal
Lingkungan  dan  Bencana  Geologi ,  Vol.
1 No. 1 April 2010:43– 58.
Iftita,  Miftakhul  &  Siti  Zurinani (2017) Penyintas di Lumpur Tanpa Batas: Potret
Pemulihan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat
Terdampak  Bencana  Lumpur  Lapindo,
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi , Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, Malang. IPCC 2014. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment- report/ar5/wg2/WGIIAR5-
AnnexII_FINAL.pdfdiakses 9/11/2018 .
Kaluarachchi,  Yamuna.  2018. Building
Community Resilience in the Resettlement of Displaced
Communities , 7th International Conference  on  Building  Resilience; Using  scientific  knowledge  to  inform policy  and  practice  in  disaster  risk reduction, ICBR2017, 27 –  29
November  2017,  Bangkok,  Thailand, Procedia Engineering  212  (2018)  443–
450
Koentjaraningrat  1984. Bunga  Rampai Kebudayaan, Mentalitas dan
Pembangunan . Jakarta: Gramedia.
Krempl.  2006.  dalam  Fitrianto,  Achmad Room  2011. Cultural  Planning  as  a Solution at Displacement and Recovery Problem  in  the  Porong  Mud  Volcano Disaster , Journal  of  US-China  Public Administration ,  November  2011,  Vol.
8, No. 11, 1227-1241.
Mayunga,  J.  S.  2007, Understanding  and applying  the  concept  of  community disaster  resilience  :  acapital-based approach, A draft
working paperprepared for the summer academy  for  social  vulnerability  and resilience  building ,  Munich,  Germany, 22–28 July2007.
Nugroho,
Sutopo Purwo . 2016. Manajemen  Bencana  di  Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana
Rezki,  Muhammad  Hr.  2011. Resilient Settlement ,
http://muhammadrezkihr.blogspot
.com/2011/12/resilient-settlement.html. Diakses tanggal19/10/2018
Timmerman,  Peter.  1981.  Vulnerability, Resilience,  and  Collapse  of  Society, Institute  for  Environmental  Studies, University of Toronto, Canada,
http://www.ilankelman.org/miscellany/
Timmerman1981.pdf diaksses 14/11/2018

## UNISDR . Urban  Risk  Reduction  and
Resilience, file:///E:/RESILIENT%20SE
TTLEMENT/ 37966_finalwp3- unisdr.pdfdiakses 13/11/2018. Vale, L. J. dan T. J. Campanella. 2005. The Resilience  City:  How  Modern  Cities Recover from Disaster . Oxford
Univesity Press.
UN  Habitat.  Resilience  17  maret,  2014, https://unhabitat.org/tag/disaster-risk- reduction/Resilience, diakses
9/11/2018. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1
Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan
Kawasan Permukiman.
https://thephenomena.files.wordpress.com/2 014/09/porong_lumpur_lapindo_sebelu m_dan_sesudah.pnghttps://news.detik.co m/berita-jawa-timur/d-1438736/usai- salat-id-korban-lumpur-lapindo-nyekar- di-atas-tanggul diakses 9/11/2018
https://news.detik.com/berita-jawa- timur/2296103/warga-korban-lumpur- lapindo-nyekar-di-kolam-lumpur  diakses 9/11/2018 .
https://www.google.co.id/search?q=gambar +rumah+retak+lapindo&safe diakses 28/11/2018.