## KEBERLANGSUNGAN BISNIS ASURANSI PENJAMINAN ( SURETY BOND ) DI PERUSAHAAN ASURANSI UMUM PASCA DIUNDANGKANNYA UU PENJAMINAN
Oleh: Kefin Luthfan Fariz Universitas Darma Agung, Medan E-mail: kefin.luthfan@ui.ac.id

## ABSTRACT
This study aims at analyzing the continuity of the surety bond insurance business in general insurance companies after the enactment of the Guarantee Act. This study uses a normative legal approach that refers to the original legal amendment by examining theories, concepts, legal  principles,  and  legal  regulations  that  are  relevant  to  this  research.  The  data  analysis technique  uses  qualitative  data  processing  techniques,  namely  selecting  quality  data  to answer relevant questions. The results show that general insurance companies can continue to run the underwriting insurance business. The Guarantee Act does not apply to guarantees made  under  a  separate  law.  In  this  case,  the  general  insurance  company  carries  out guarantee  activities  based  on  the  mandate  of  Article  5  of  the  Insurance  Law  which  is  then further  regulated  in  Article  1  number  23  of  OJK  Regulation  No.  69/POJK.05/2016  which essentially states that Suretyship is included in the business of general insurance companies. In  addition,  AAUI  has  submitted  a  request  for  judicial  review  to  the  Constitutional  Court based  on  Case  No.  5/PUU-XVIII/2020.  In  its  decision,  the  Panel  of  Judges  of  the Constitutional Court affirmed that general insurance companies can also run the Suretyship business.
Keywords: General Insurance, Surety Bond, Guarantee Insurance, Suretyship

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keberlangsungan  bisnis  asuransi  penjaminan  ( surety bond )  di  perusahaan  asuransi  umum  pasca  diundangkannya  UU  Penjaminan.  Penelitian i ini i menggunakan  pendekatan i hukum  normative  yang  mengacu  pada i bahan i hukum i asli i dengan mengkaji i teori, i konsep, i asas i hukum, dan peraturan i hukum i yang i relevan dengan penelitian ini. Teknik i analisis i data i menggunakan teknik i pengolahan data i kualitatif, yaitu memilih data  berkualitas  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  relevan.  Hasil  menunjukkan bahwa  perusahaan  asuransi  umum  dapat  terus  menjalankan  bisnis  asuransi  penjaminan. Undang  -  Undang  Penjaminan  tidak  berlaku  untuk  penjaminan  yang  dilakukan  berdasarkan undang-undang  tersendiri.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  asuransi  umum  melakukan  kegiatan penjaminan  berdasarkan  amanat  Pasal  5  UU  Perasuransian  yang  kemudian  ketentuan  ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016  yang pada intinya  menyebutkan Suretyship termasuk  dalam  bisnis  perusahaan  asuransi  umum.  Selain itu,  AAUI  telah  mengajukan  permohonan judicial  review ke  Mahkamah  Konstitusi berdasarkan  Perkara  No.  5/PUU-XVIII/2020.  Dalam  putusannya,  Majelis  Hakim  MK menegaskan bahwa perusahaan asuransi umum juga dapat menjalankan bisnis Suretyship . Kata Kunci: Asuransi Umum, Surety Bond , Asuransi Penjaminan, Suretyship

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai negara berkembang,
Indonesia  aktif  mendorong  pembangunan di  berbagai  bidang.  Pemerintahannya selama ini dikenal fokus pada infrastruktur di  era  Jokowi.  Hal  ini  tercermin  dalam pembangunan  transportasi  skala  besar jalan, jembatan, bendungan dan bentuk air dan  lanskap  lainnya.  Dengan  infrastruktur yang  terus  berkembang,  pembangunan perlu dikendalikan dan diamankan, karena ada  kebutuhan  untuk  memastikan  bahwa pembangunan  yang  sedang  berlangsung dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Selain  bank  garansi  dalam   jaminan pelaksanaan  proyek,  terdapat  asuransi penjaminan    dari  perusahaan  asuransi umum.
Pada tahun 1980,
diterbitkanKeputusan
Presiden No.
14/A/1980  tanggal  14  April  1980,  yang memperkenalkan  asuransi  penjaminan    di Indonesia.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 271/KMK.011/1980  tanggal  7  Mei  1980, mengatur  tentang  penunjukan  53  lembaga keuangan perbankan yang mampu memberikan bank garansi dan 1 perusahaan asuransi yang mampu memberikan jaminan dalam bentuk penjamin .  1  (satu)  perusahaan  asuransi adalah Asuransi Jasa Raharja. Sejak tahun 1992,  dengan  diundangkannya  Undang- Undang  Industri  Perasuransian  No.  2 Tahun  1992,  Asuransi  Jasa  Raharja kembali  ke  bidang  asuransi  sosial  semula dan berhenti mengeluarkan produk penjaminan.
Pemerintah kemudian menunjuk  perusahaan  asuransi  umum sebagai
penerbit asuransi penjaminanasuransi penjaminan.
Dalam  kondisi  seperti  itu,  industri asuransi,  khususnya  peran  perusahaan asuransi  umum,  sangat  dibutuhkan  untuk memberikan  pertanggungan  asuransi  bagi proyek-proyek  pembangunan  infrastruktur tersebut. Perusahaan  akan berusaha untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai  tujuan  yang  lebih  besar  melalui kontrak asuransi. Usaha asuransi
penjaminan  adalah  suatu  produk  oleh perusahaan asuransi umum. Pasar asuransi penjaminanasuransi  penjaminan  memiliki potensi  untuk  berbagai  proyek  pemerintah dan  swasta.  Perpres i Nomor i 4  Tahun i 2015  mendukung i Perubahan i Keempat Perpres i Nomor  54  Tahun  2010  tentang i Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  yang i mewajibkan  pemasok i barang/jasa  untuk i menyampaikan  suatu  penjaminan  untuk memenuhi i kewajibannya. Perusahaan yang menerbitkan penjaminan  biasanya  adalah  perusahaan asuransi umum dan perusahaan penjaminan. i Namun, tidak i semua perusahaan i asuransi i umum i dan perusahaan i penjaminan i yang  beroperasi di  Indonesia  berwenang  menerbitkan i penjaminan.  Sebelum  berdirinya  Otoritas Jasa i Keuangan  ("OJK"),  Kementerian Keuangan adalah i pihak i yang i memberikan i izin kepada i penerbit i penjaminan i .  Sejak  OJK  terbentuk  maka OJK yang berwenang menetapkan peraturan  mengenai  pengawasan  di  sektor jasa  keuangan.  Oleh  karena  itu,  ketentuan penjaminan termasuk dalam ruang lingkup OJK.
Pada  awal  tahun  2016,  pengaturan tentang  penjaminan  direvisi.  Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang
Penjaminan  No.  1  Tahun  2016  (“UU Penjaminan”)  untuk  mengatur  operasional lembaga  penjaminan  di  Indonesia.  Pasal 1 ayat6 UU Penjaminan ini mengatur bahwa lembaga  penjaminan  adalah  perusahaan penjaminan,  perusahaanpenjaminan  ulang, dan  perusahaan  penjaminan  ulang  syariah yang bergerak dalam kegiatan penjaminan, yang  salah  satunya  adalah  penjaminan barang  dan  jasa.  Menurut  Pasal  1  ayat  7, perusahaan  penjaminan  adalah  badan hukum  yang  bergerak  di  bidang  keuangan yang kegiatan utamanya adalah pemberian penjaminan.  Bagi  perusahaan  asuransi umum  yang  sudah  lama  berkecimpung dalam  bisnis  asuransi  penjaminan,  tentu hal ini menjadi batu sandungan.
Perusahaan  asuransi  umum  dalam penjaminan  konstruksi  dan  non-konstruksi
jumlahnya lebih banyak daripada perusahaan  penjaminan.  Mengacu  Surat Edaran  OJK  S-560/NB.2/2016  tanggal  28 Oktober  2016,  terdapat  49  perusahaan asuransi  umum  yang  dapat  menjual penjaminan  konstruksi,  44  perusahaan asuransi  umum  yang  dapat  menjual penjaminan non-konstruksi, dan 21 perusahaan penjaminan yang dapat menjual)  penjaminan  konstruksi  dan  non- konstruksi.
Seperti i yang i Anda i lihat i dari daftar,  ada i dua i kali  lebih i banyak perusahaan i asuransi i umum  yang i dapat memasarkan i dan i menerbitkan penjaminan.  Oleh i karena i itu,  dapat i dikatakan  bahwa  perusahaan i asuransi i umum  tetap  menjadi i pilihan i pertama i dalam memenuhi i persyaratan i penerbitan i penjaminan untuk proyek pemerintah  dan  swasta .  Selain  itu, Statistik i Perasuransian i Otoritas  Jasa Keuangan i (OJK)  Indonesia  2019,  premi bersih  produk  asuransi  penjaminanselama 5  (lima)  tahun  terakhir  adalah  sebagai berikut:
(Million Rp) 2015 620.513,24 2016 809.315,29 2017 852.584,04 2018 936.608,92 2019 824.105,36
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa premi  terus  meningkat  dari  tahun  2015 hingga  2018  dan  hanya  turun  dari  2018 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis  asuransi  masih  memiliki  potensi besar  untuk  dikembangkan,  terutama pada proyek-proyek infrastruktur nasional  yang  sedang  dibangun.  Namun, sejak  UU  Penjaminan  berlaku,  bisnis tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum  bagi  pelaku  usaha  di  industri asuransi umum.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Surety bond
Penjaminan  adalah  suatu  bentuk kesepakatan  antara  dua  pihak  dimana
salah  satu  pihak  menjadi  penjamin, memberikan jaminan kepada pihak kedua yaitu  kontraktor,  dan  pemilik  proyek adalah  penerima  manfaat.  Jika  pihak yang  dijamin  yaitukontraktor  karena alasan apapun gagal memenuhi kewajibannya  kepada  pemilik  proyek untuk pekerjaan yang dijanjikan, penjamin  akan  membayar  ganti  rugi kepada  pemilik  proyek  atas  nama  pihak yang  dijamin  sebesar  jumlah  nilai penjaminan.Selain  itu,  dari  pengertian penjaminan  terlihat  adanya  3  pihak  yang berelasi dengan pihak lain, yaitu:
a. Pemilik proyek, atau dikenal sebagai  bowheer,  adalah  pihak  yang memberikan  pekerjaan  untuk  principal. Hal  ini  tertuang  dalam  suatu  perjanjian yang  disebut  dengan  kontrak  kerja (kontrak utama).
b. Principal atau yang lebih umum dikenal sebagai  kontraktor,  adalah  pihak  yang menerima  pekerjaan  dari  pemilik  proyek untuk  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan kontrak kerja.
c. Penjamin adalah  perusahaan  asuransi umum  yang  dapat  menerbitkan  asuransi penjaminan kepada principal untuk mencegah principalgagal melakukan pekerjaan  yang  diterima  dari  pemilik proyek.Oleh  karena  itu,  penjamin  akan membayar  ganti  rugi  kepada  pemilik proyek sebesar jumlah nilai penjaminan..

## B. Dasar Hukum Surety bond
Sejalan  dengan  ketentuan  pasal
1319 KUH Perdata yang menyatakan:
"Semua  perjanjian,  apakah  diacu atau  tidak,  tunduk  pada  aturan  umum yang  terkandung  dalam  bab  ini  dan  bab terakhir."
Menurut penafsiran pasal
sebelumnya,  penjaminan  sebagai  suatu kontrak  harus  tunduk  pada  ketentuan Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Selain  itu,  kontrak  juga  harus mematuhi  ketentuan  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan
dirinya b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian c. Mengenai hal atau obyek tertentu
d. Suatu sebab yang halal
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif,  sedangkan  syarat  ketiga  dan keempat  disebut  syarat  obyektif.  Jika persyaratan  subjektif  tidak  terpenuhi, salah  satu  pihak  dapat  membatalkannya. Jika  persyaratan  objektif  tidak  terpenuhi, kontrak menjadi batal, yaitu kontrak yang dibuat  oleh  satu  pihak  dianggap  tidak ada,  karena  pihak  tersebut  tidak  pernah mengadakan  kewajiban  kontrak  apa  pun dan oleh karena itu tidak ada pihak  yang dapat menuntut pelaksanaan kontrak.
Selanjutnya,  karena  penjaminan adalah suatu kontrak , yang dalam sistem hukum dikenal sebagai kontrak penanggungan,  maka  dasar  hukum  suatu penjaminan  diatur  oleh  Pasal  1820-1850 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang mendefinisikan
kontrak
penanggungan (borghtochten). Perjanjian penanggungan
mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
a. Accessoir:  Kontrak  jaminan  tidak mengacu  pada  hak  independen,  tetapi tergantung  pada  keberadaan  kontrak utama.  Tidak  ada  perjanjian  jaminan tanpa perjanjian utama yang mewajibkan  debitur  untuk  melunasi utangnya.
b. Ini  adalah  jaminan  perseorangan: artinya  hanya  orang-orang  tertentu, seperti  debitur  atau  penjamin,  yang wajib melaksanakannya.
c. harta kekayaan penjamin akandieksekusi  apabila  penjamin  tidak dapat membayar hutang yang dijaminkan debitur.
d. Jumlah  maksimum  penjaminan:  Ini berarti  bahwa  penjamin  tidak  dapat melampaui kewajiban debitur
berdasarkan Pasal 1822 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Penjamin dapat  menanggung  sebagian  dari jaminan.
e. Penjamin  menikmati  hak  khusus  dan
hak timbal balik, yaitu undang-undang memberikan hak khusus kepada penjamin. Penjamin berhak mengajukan keberatan. Hak pembelaan adalah  hak  penjamin  atas  kontrak penjaminan (Pasal 1847 KUHPerdata).
f. Kewajiban penjamin bersifat subsider, artinya  penjamin  berada  pada  posisi kedua ketika
melaksanakan kewajibannya,  yaitu  apabila  debitur tidak dapat membayar utangnya, maka penjamin  akan  melaksanakan  utang debitur. Jika debitur mampu melaksanakan kewajibannya, penjamin tidak melaksanakan kewajibannya. (Pasal 1820 KUHPerdata). g. Kontrak penjaminan mempunyai kepastian  dan  kejelasan:  penjamin harus  dengan  jelas  menyatakan  bahwa dia adalah penjamin utang debitur.
h. Pengalihan Kepentingan Jaminan kepada  Ahli  Waris:  Ini  berarti  bahwa setelah  kematian  penjamin,  kewajiban penjamin beralih ke ahli warisnya.
3. METODE i PELAKSANAAN i
i Penelitian i ini i menggunakan pendekatan i hukum  normatif.  Pendekatan i hukum i normatif i mengacu  pada i bahan i hukum i asli i dengan  mengkaji i teori, i konsep, i asas i hukum,  dan  peraturan i hukum i yang i relevan  dengan  penelitian ini.  Metode  ini  disebut i juga i hukum perpustakaan, dilakukan dengan i mempelajari i buku-buku, i peraturan perundang-undangan, dan i dokumen- dokumen i lain i yang  berkaitan i dengan i kajian  tersebut.  Teknik i analisis i data i menggunakan  teknik i pengolahan  data i kualitatif, yaitu  memilih data  berkualitas untuk menjawab pertanyaan yang relevan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberlangsungan Bisnis Asuransi i Penjaminan ( Surety i Bond ) di i Perusahaan Asuransi Umum Pasca Diundangkannya UU Penjaminan
Pada awal 2016, perubahan dilakukan  pada  pengaturan  penjaminan.
Pemerintah  menerbitkan  UU  Penjaminan, yang  pada i dasarnya  mengatur i tentang penyelenggaraan i lembaga i penjaminan  di Indonesia.  Hal  ini  tentunya  menjadi  batu sandungan bagi perusahaan asuransi umum untuk menjalankan bisnis penjaminan. Di bawah ini adalah ketentuan  dalam  UU  Penjaminan  yang i berdampak  pada  perusahaan  asuransi umum.
Pasal  1  ayat  1  UU  Penjaminan menyatakan  bahwa  penjaminan  adalah kegiatan  penjamin  memberikan  jaminan kewajiban  finansial  kepada  penerima jaminan.
Pasal  1  angka  6  UU  Penjaminan menyatakan  bahwa  yang  termasuk  dalam kategori lembaga penjamin adalah Perusahaan
Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan
Penjaminan  Ulang  Syariah  yang  bergerak dalam kegiatan penjaminan.
Pasal  1  angka  7  UU  Penjaminan
menyatakan bahwa perusahaan penjaminan  adalah  badan  hukum  yang bergerak  di  bidang  keuangan  yang kegiatan  utamanya  adalah  pemberian penjaminan.
Lebih  lanjutnya,  ketidakpastian hukum  timbul  karena  terdapat  bunyi  dari pasal-pasal  yang  mengatur  mengenai penjaminan  yang  multi  tafsir  dalam  UU Penjaminan,
Undang-Undang Perasuransian  Nomor  40  Tahun  2014
(“UU  Perasuransian"),  dan  Peraturan
Otorritas Jasa Keuangan Nomor
69/POJK.05/2016  (“Peraturan  OJK  No.
69 i / i POJK.05 i /2016”).  Berikut  adalah bunyi  dari  pasal-pasal  yang  multi  tafsir tersebut.
Pasal 61 UU Penjaminan
mengatur  bahwa  semua i orang i selain i penjamin  yang i melakukan i kegiatan i penjaminan sebelum i berlakunya Undang- undang  ini i wajib i menaati i Undang- undang  ini  paling i lama  tiga  (tiga)  tahun i sejak  berlakunya  Undang-undang  ini. Kemudian, ketentuan i ayat 1 tidak i berlaku untuk i penjaminan i yang dilakukan
berdasarkan i undang-undang tersendiri. Berdasarkan  ketentuan  diatas, maka  dapat  menimbulkan  pemahaman yang  multi  tafsir  karena  ketentuan  dari Pasal 1 angka 1, 6, dan 7 UU Penjaminan hanya memperbolehkan perusahaan penjaminan  untuk  melaksanakan  kegiatan penjaminan. Namun sesuai bunyi Pasal 61 tersebut  dapat  bermakna  bahwa  selain perusahaan penjaminan dapat menjalankan bisnis penjaminan dengan syarat penjaminan  yang  dilakukan  berdasarkan undang-undang  tersendiri.  Dalam  hal  ini, perusahaan  asuransi  umum  menjalankan bisnis  asuransi  penjaminan  sesuai  dengan undang-undangnya sendiri yaitu  UU Perasuransian.  Selanjutnya  dalam  UU Perasuransian yang penafsirannya
menunjang  pengaturan  mengenai  lini usaha Suretyship adalah sebagai berikut: Pasal  2  ayat  1  UU  Perasuransian mengatur  bahwa  perusahaan  asuransi umum  hanya  dapat  menyelenggarakan usaha  asuransi  umum,  meliputi  usaha asuransi  kesehatan  dan  usaha  asuransi kecelakaan; dan juga usaha reasuransi atas risiko perusahaan asuransi umum lainnya.
Pasal  5  ayat  1  UU  Perasuransian mengatur  bahwa  usaha i asuransi i umum i dan i usaha  asuransi i jiwa i sebagaimana i dimaksud  dalam i Pasal  2  ayat  1  dan  2, serta  usaha  asuransi i umum  syariah  dan i asuransi jiwa i syariah i sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal i 3  ayat  1  dan  2 dapat diperluas sesuai i dengan kebutuhan. Pasal  5  ayat  3  UU  Perasuransian mengatur  bahwa  perluasan  usaha  asuransi umum, usaha asuransi jiwa, usaha asuransi umum  syariah,  dan  usaha  asuransi  jiwa syariah dapat diatur lebih lanjut oleh OJK.
Selain  itu,  Pasal  1  angka  23 Peraturan  OJK  No.  69 i / i POJK.05 i /2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian, Perusahaan
Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan  bahwa Suretyship adalah bisnis  perusahaan  asuransi  umum  yang produknya  dirancang  untuk  menjamin kemampuan  kontraktor  untuk  melakukan
kewajibannya  berdasarkan  kontrak  utama antara kontraktor dan pemilik proyek.
Dari  bunyi  pasal-pasal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan asuransi  umum  dapat  terus  menjalankan bisnis  penjaminan.  Hal i ini  mengingat i Pasal 61 ayat 2 UU Penjaminan menyebutkan bahwa ketentuan baru tersebut  tidak  berlaku  untuk  bisnis penjaminan  yang  dilakukan  berdasarkan undang-undang  tersendiri.  Dalam  hal  ini, perusahaan  asuransi  umum  melakukan kegiatan  penjaminan  berdasarkan  undang- undang  tersendiri.  Hal  ini  terlihat  Pasal  5 UU  Perasuransian  yang  menyebutkan mengenai  perluasan  usaha  perusahaan asuransi  umum,  yang  kemudian  ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan OJK No. 69 i / i POJK.05 i /2016 yang pada intinya menyebutkan Suretyship termasuk dalam bisnis perusahaan asuransi umum.
Selain itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) telah
mengajukan  permohonan  uji  materiil  ke
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perkara
No.  5/PUU-XVIII/2020.  Terdapat  47 perusahaan asuransi umum menjadi anggota  AAUI,  dalam  hal  ini  pemohon. Para  pemohon  tersebut  pada  intinya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi  (“Majelis  Hakim  MK”)  untuk mengembangkan  norma  hukum  baru dengan menafsirkan ketentuan yang menyebutkan perluasan usaha yang tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  1  UU Perasuransian.  Dalam  amar  putusannya, Majelis  Hakim  MK  menolak  seluruh permohonan  pemohon.  Namun,  dalam putusannya,  Majelis  Hakim  MK  juga menegaskan  bahwa  perusahaan  asuransi umum  juga  dapat  menjalankan  bisnis Suretyship .  Untuk  melaksanakan  amanat UU Perasuransian, OJK telah menerbitkan Peraturan  OJK  No.  69 i / i POJK.05 i /2016 yang  memungkinkan  perusahaan  asuransi umum  untuk  menjalankan  bisnis  asuransi penjaminan.
5. SIMPULAN
Setelah membahas bab-bab sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  perusahaan  asuransi  umum  dapat terus menjalankan bisnis asuransi penjaminan. UU Penjaminan tidak berlaku untuk penjaminan yang dilakukan berdasarkan  undang-undang  tersendiri. Dalam  hal  ini,  perusahaan  asuransi  umum melakukan kegiatan
penjaminan berdasarkan amanat Pasal 5 UU
Perasuransian  yang  kemudian  ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23  Peraturan  OJK  No.  69/POJK.05/2016 yang pada intinya menyebutkan Suretyship termasuk dalam bisnis perusahaan asuransi umum. Selain itu, AAUI telah mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perkara No. 5/PUU-XVIII/2020.  Dalam  putusannya, Majelis  Hakim  MK  menegaskan  bahwa perusahaan  asuransi  umum  juga  dapat menjalankan bisnis Suretyship .

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
(2004). Penelitian Hukum
Normatif. Jakarta, Rajawali Pers.
Johnny Ibrahim, (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta.
J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan,
(2003). Surety bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi, (Jakarta: CV. Dharmaputera). M. Suarman Sastrawidjaya, Endang,
(1983). Hukum Asuransi;
Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, (Djambatan, Jakarta).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2001). (Jakarta:
Pradnya Paramita).
Sutarno, (2001). Aspek-Aspek Hukum
Perkreditan Pada Bank, (Bandung:
Alfabeta).

## B. Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah
C. Sumber lain Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU- XVIII/2020 Amron, (2013). Kinerja Bisnis Penjaminan Surety  bonds  di  Indonesi,  (Jurnal
Asuransi  dan  Manajemen  Risiko AAMAI Vol. 1 Nomor 1. Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI), (2003). Jurnal Asuransi  dan  Manajemen  Risiko.
(Volume 1, Nomor 1, Februari). Otoritas  Jasa  Keuangan,  (2019).  Statistik Perasuransian  Indonesia  Tahun 2019.<https://www.ojk.go.id/id/ka nal/iknb/data-dan- statistik/asuransi/Pages/Statistik- Perasuransian-2019.aspx>.