2
2442-9325 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] *  Dosen Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe-Pamulang, Tangerang Selatan, , S.H., seno@ut.ac.id M.H. (Universitas Sebelas Maret).
**Dosen Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe-Pamulang, Tangerang Selatan, S.H. anna@ut.ac.id, (Universitas Diponegoro), M.Hum. (Universitas Gadjah Mada).

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi
Seno Wibowo,*  Ratna Nurhaya **

## Abstrak
Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 2001) oleh Mahkamah Agung pasca  putusan  Mahkamah  Kons tusi  telah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf D dan asas legalitas serta asas pemisahan kekuasaan negara. Selain itu, hal tersebut juga dinilai  dak mengindahkan sudut hierarki peraturan perundang- undangan di Indonesia, sehingga  dak mencerminkan kepas an hukum. Mahkamah Agung dak  berwenang  menerapkan  kembali  ajaran  sifat  melawan  hukum  dalam  fungsi  posi f yang terdapat dalam UU Tipikor 2001 dikarenakan dengan hal tersebut dinyatakan  dak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  oleh  Mahkamah  Kons tusi.  Putusan judicial  review Mahkamah Kons tusi  dak hanya mengikat para pihak yang berperkara namun juga rakyat dan  lembaga  nggi  negara  termasuk  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  harus melaksanakan  dan  mematuhi  putusan judicial  review tersebut  mengingat  kedudukan putusan Mahkamah Kons tusi sebagai nega ve legisla on. Apabila instansi penegak hukum maupun aparaturnya menggunakan suatu instrumen hukum yang telah dinyatakan  dak mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum,  maka  akibat  hukum  yang  terjadi  dapat berupa kerugian ﬁnansial. Instansi penegak hukum atau aparaturnya dapat menanggung akibat hukum secara pribadi ( personal liability ) untuk menggan  kerugian yang dituntut melalui peradilan biasa yang ditegakkan secara paksa dan demi hukum batal sejak semula ( ab ini o ).
Kata  Kunci :  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil, judicial  review, Mahkamah  Agung, Mahkamah Kons tusi, nega ve legisla on .

## The Diﬀerent Perspec ves the Nature of Unlawful Material Doctrine of Corrup on

## Abstract
The applica on of the unlawful material doctrine in a posi ve func on in Law Number 20 in 2001 on The Amendment of Law Number 31 in 1999 on Corrup on Eradica on (UU Tipikor 2001) by the Supreme Court a er the decision of the Cons tu onal Courts contrary to the Cons tu on of 1945 Ar cle 28 D paragraph 1 and the principle of legality and separa on of
state powers. The applica on does not heed the hierarchy of legisla on in Indonesia, and thus  does  not  reﬂect  any  legal  certainty.  The  Supreme  Court  has  no  authority  to  re- implement the unlawful materiel doctrine in the posi ve func ons contained in the law of corrup on in this case, because it is adjudged in the judicial review by Cons tu onal Court which has no binding force. The decision by the Cons tu onal Court for a judicial review binds the li gants as well as the ci zen and state oﬃcials. The Supreme Court should also implement  and  abide  by  the  decision  of  the  judicial  review  with  considera on  that  the Cons tu onal  Court's  decision  is  a  nega ve  legisla on.  If  a  law  enforcement  agency  or apparatus uses a legal instrument which has been declared having no legal binding, legal consequences are to occur in the form of ﬁnancial losses to the extent that the state oﬃcials shall be liabileto give compensa on, which, through the regular court, can be enforced by force and by the void from the beginning law (ab ini o).
Keywords: unlawful  material  doctrine,  judicial  review,  Supreme  Court,  Supreme Cons tu onal Court, nega ve legisla on .

## A.  Pendahuluan
Korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  yang  sangat  menimbulkan  kepriha nan masyarakat  dunia  maupun  rakyat  Indonesia  pada  khususnya.  Kepriha nan masyarakat internasional tercermin pada bagian pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) An  Korupsi 2003 atau United Na ons Conven on Against Corrup on (Konvensi PBB 2003) yang menyatakan korupsi dapat mengancam dan menimbulkan  masalah  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat  yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, e ka, dan keadilan, serta membahayakan  pembangunan  berkelanjutan  dan  supremasi  hukum.  Dengan demikian,  diperlukan  suatu  pendekatan  komprehensif  dan  mul disipliner  untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efek f.¹
Reaksi dan kepriha nan masyarakat di Indonesia muncul dengan tumbangnya rezim orde baru dan lahirnya atau dimulainya rezim reformasi di Indonesia. Pada era reformasi, semangat penanggulangan korupsi dilakukan dengan beberapa langkah atau  upaya,  yakni  dengan  berlakunya  produk  perundang-undangan  seper Ketetapan  Majelis  Perwakilan  Rakyat  (Tap  MPR)  Nomor  XI/MPR/1998,  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi Kolusi Dan Nepo sme (UU KKN 1999), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor  2001),  dan  Undang-Undang Ra ﬁkasi Konvensi PBB 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
¹ Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya Elwi Danil, , Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 64.
Selain itu, pada era reformasi juga telah lahir lembaga-lembaga negara yang menunjang penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) seper  Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Kons tusi  (MK),  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Adanya  lembaga- lembaga  negara  tersebut  diharapkan  tercipta  sistem  peradilan  terpadu,  baik  di bidang hukum privat maupun hukum publik. Sebagai contoh, pada sistem peradilan pidana terdapat koordinasi dan supervisi atas proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan terhadap  ndak pidana korupsi antara KPK yang menjadi supervisi lembaga  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  dan  Kejaksaan.  Sedangkan  pada proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).
Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki dua lembaga yudisial yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  MA  dan  MK.  Kedua  kekuasaan kehakiman tersebut dipisahkan karena pada hakikatnya lembaga tersebut memang berbeda. MA lebih merupakan pengadilan keadilan ( court of jus ce ), sedangkan MK lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum ( court of law ).² Lahirnya MK diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  amandemen  UUD  1945  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons tusi.” Adanya pemisahan lembaga  nggi antara MA dengan MK sudah tentu memiliki konsekuensi permasalahan dalam pelaksanaan peradilannya, seper  yang terjadi saat  ini  yakni  perihal  putusan judicial  review MK  Nomor  003/PPU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Pada putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 2 (1) UU Tipikor 2001  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan walaupun demikian MA tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi posi f. Hal tersebut dapat dilihat dari majelis hakim MA yang tetap menggunakan ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi posi f dengan argumentasi sebagai berikut, “Bahwa putusan Mahkamah Kons tusi RI No. 003/PPU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi  dinyatakan  dak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sehingga  unsur melawan  hukum  tersebut  menjadi  dak  jelas  rumusannya”.³  Dengan  demikian, berdasarkan doktrin Sen-Clair atau La doctrine du Sen-Clair , hakim harus melakukan penemuan hukum.
² Hukum Tata Negara Indonesia Ni'matul Huda,
, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 202.
³ Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Norma f, Teori s, Prak k dan Masalahnya Lilik Mulyadi, , Bandung:
Alumni, 2007, hlm. 86.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
Dengan adanya dua pandangan yang terjadi pada kedua lembaga  nggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, sudah tentu  mbul permasalahan yuridis  dalam  penerapan  UU  Tipikor  2001.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan pertentangan  antar  asas-asas  hukum  pidana  dan  juga  dapat  menimbulkan ke dakpas an  hukum  dalam  penerapannya  yang  berakibat  melanggar  hak  asasi manusia terdakwa. Selain itu juga akan berimbas pada penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  permasalahan  yang  dikaji  dalam tulisan ini adalah mengenai pencerminan kepas an hukum atas penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f oleh MA pasca putusan MK dan kewenangan MA untuk menerapkan kembali ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f tersebut.

## B.  Kajian Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi Posi f Oleh MA Pasca Putusan MK dari Segi Kepas an Hukum
Terdapat  4  bentuk  kategorisasi  melawan  hukum  dalam  perspek f  ilmu pengetahuan hukum pidana. Pertama , sifat melawan hukum umum yang diar kan sebagai  syarat  untuk  dapat  dipidananya  suatu  perbuatan  sebagaimana  rumusan penger an  ndak pidana. Kedua , sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset lazim terdapat dalam rumusan  ndak pidana anasir melawan hukum dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasal yang bersangkutan sehingga sifat melawan  hukum  ini  merupakan  syarat  tertulis  untuk  dapat  dipidananya  suatu perbuatan. Ke ga ,  sifat  melawan  hukum  formal  diar kan  sebagai  semua  unsur- unsur delik telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan pelaku  ndak pidana. D. Schaﬀmeister  memberi  contoh  sifat  melawan  hukum  formal  dalam  peradilan Indonesia, yakni dalam putusan MA Nomor 30/K/Kr/1969 tertanggal 6 Juni 1970. Dalam  kasus  tersebut,  seseorang  diadili  berdasarkan  tuduhan  penadahan  yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui ndakan membeli skuter yang berasal dari kejahatan. Terdakwa membeli di pasar dan menyatakan bahwa suratnya beres namun ke ka terdakwa membaca di koran tentang  asal  usul  skuter  tersebut  maka  terdakwa  dengan  segera  melapor  ke kepolisian. Dinyatakan dalam putusan bahwa  dak ada sifat melawan hukum dari perbuatan  terdakwa.  Tampaknya  yang  dimaksud  ialah  dak  terpenuhinya persyaratan utama perbuatan melawan hukum formal sebagai unsur tertulis dari perumusan  delik  480  KUHP  sehingga  dak  terdapat  perumusan  unsur dolus maupun culpa .
Keempat , sifat melawan hukum materiil baik fungsi posi f maupun nega f. Sifat melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  posi f  diar kan  meskipun  perbuatan tersebut  dak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan
tersebut dianggap tercela karena  dak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut  dapat  dipidana.  Sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  ar   nega f dimaksudkan  meskipun  perbuatan  telah  memenuhi  unsur  delik,  akan  tetapi perbuatan  tersebut  dak  bertentangan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  maka perbuatan tersebut  dak dapat dipidana.⁴
Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa sifat melawan hukum marteriil dalam fungsi posi f di Indonesia terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi:
“Yang  dimaksud  dengan  ‘secara  melawan  hukum’  dalam  Pasal  ini mencakup  perbuatan  melawan  hukum  dalam  ar   formil  maupun dalam ar  materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut  dak diatur dalam  peraturan  perudang-undangan,  namun  apabila  perbuatan tersebut  dianggap  tercela  karena  dak  sesuai  dengan  rasa  keadilan atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka perbuatan tersebut dapat dipidana....”
Jika  diperha kan,  kembali  dari  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dikatakan bahwa  suatu  perbuatan  korupsi  itu  dapat  dipidana  dak  hanya  berdasarkan ketentuan hukum pidana tertulis tetapi juga pada hukum  dak tertulis berdasarkan rasa keadilan atau norma yang ada di masyarakat. Hal ini tentu mengakibatkan para ahli hukum pidana memiliki perbedaan pendapat mengenai relevansi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f ini.
Jika diperha kan, penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil di Indonesia sendiri  oleh  MA,  baik  sebelum  maupun  sesudah  dibentuk  dan  diberlakukan  UU Tipikor 2001, telah menerapkan 2 ajaran sifat melawan hukum materiil, baik dalam fungsi posi f maupun dalam fungsi nega f. Contoh penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi nega f oleh MA pada putusan perkara  ndak pidana korupsi  atas  nama  Machrus  Eﬀendi  tertanggal  8  Januari  1966,  Reg.  Nomor  42 K/Kr/1965  dan  perkara  ndak  pidana  korupsi  atas  nama  Ir.  Otjo  Danuatmadja tertanggal 20 Maret 1977, Reg. Nomor 81 K/ Kr/1973.
Sedangkan di sisi lain, MA juga telah menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil  dalam  fungsi  posi f  pada  perkara  ndak  pidana  korupsi  atas  nama terdakwa Drs. R. S Natalegawa pada putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983⁵, dan pada kasus pemberian kredit oleh Bank Mandiri yaitu E.C.W Neloe  walaupun  telah  ada  putusan judicial  review MK  pada  saat  pemeriksaan berlangsung.⁶  Dengan  demikian,  MA  sendiri  tampaknya  agak  ragu  dan  dak
⁴ Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus Lilik Mulyadi, , Bandung: Alumni, 2012,  hlm. 23. ⁵ Tindak Pidana Korupsi...... Op.Cit.
Lilik Mulyadi, , , hlm. 84.
⁶  Lihat Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 122.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
konsisten dalam menetapkan paradigma penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hal ini dapat menimbulkan ke dakpas an hukum dan MK sendiri telah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 dinyatakan  dak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan berbagai aspeknya baik dari kepas an hukum dan asas hukum pidana fundamental lainnya.
Dalam  UUD  1945  pada  Pasal  28  ayat  (1)  huruf  D  disebutkan  bahwa,  “Se ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepas an hukum yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum”.  Ketentuan  tersebut mengindikasikan negara Indonesia melindungi warga negaranya sehingga dengan adanya frasa, “kepas an hukum yang adil maka sudah tentu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf D amandemen UUD 1945”. Pertentangan ini juga telah dinyatakan dalam salah satu per mbangan MK melalui putusan Nomor 003/PPU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 atas judicial review Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 yang menyatakan sebagai  berikut,  “ajaran  melawan  hukum  materiil  fungsi  posi f  tersebut  telah bertentangan  dengan  hak  kons tusional  rakyat  Indonesia  karena  dak mencerminkan adanya jaminan kepas an hukumnya.” Per mbangan MK lainnya adalah bahwa asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menuntut asas kepas an hukum  dimana  orang  dapat  dituntut  dan  diadili  atas  dasar  suatu  perundang- undangan yang tertulis ( lex scripta ) yang telah lebih dulu ada.⁷ Moeljatno  menyatakan  bahwa  asas  legalitas,  yang  is lah  la nnya nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali ( ada suatu perbuatan yang dapat dipidana,  selain  berdasarkan  kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana yang mendahuluinya), mengandung  ga penger an, yaitu:⁸
1)  Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2)  Untuk  menentukan  adanya  perbuatan  pidana  dak  boleh  menggunakan analogi; dan
3)  Aturan aturan hukum pidana  dak berlaku surut. Sementara  itu,  menurut  Groenhuijsen  seper   yang  diku p  oleh  Komariah
Emong Sapardjaja, ada empat makna yang terkandung dalam asas ini. Dua dari yang pertama  ditujukan  kepada  pembuat  undang-undang  dan  dua  yang  lainnya merupakan pedoman bagi hakim. Pertama , pembuat undang-undang  dak boleh memberlakukan  suatu  ketentuan  pidana  yang  berlaku  mundur.  Kedua , semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
⁷ Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla,
Korupsi , Bandung: Reﬁka Aditama, 2008, hlm. 10.
⁸ Asas Asas Hukum Pidana Moeljatno, , Jakarta: Bina Aksara,  1987, hlm. 25.
Ke ga , hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum  dak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat , terhadap aturan hukum pidana dilarang penerapan analogi.⁹ Demikian pula menurut Richard G Singer dan Mar n R. Garner yang diku p oleh Eddy O.S. Hiariej, yang menyatakan bahwa ada  ga aspek yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama , dak dapat diberlakukan  rektroak f.  Kedua , pembentuk  undang-undang  dilarang  membuat hukum  yang  berlaku  surut.  Ke ga , perbuatan  hukum  pidana  harus  dideﬁnisikan oleh lembaga atau ins tusi yang berwenang.¹⁰
UU Tipikor 2001 menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f,  yang  mana  dalam  menentukan  perbuatan  pidana  meskipun  perbuatan tersebut  dak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena  dak sesuai dengan rasa keadilan atau norma- norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal ini tentu saja kontradik f atau bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana sebagaimana telah dijabarkan oleh Moeljatno di atas.
Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana  materiil  merupakan  asas  yang  paling fundamental  dan  mengandung  unsur  perlindungan  dikarenakan  sanksi  pidana merupakan  sanksi  yang  dipandang  lebih  berat  daripada  sanksi  atau  hukuman  di bidang  hukum  lain.¹¹  Hal  tersebut  juga  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan penguasa  atau  pemerintah,  sehingga  diperlukan  pembatasan  kewenangan penguasa  melalui  perundang-undangan  atau  hukum  tertulis.  Bahkan,  menurut Muladi sebagaimana yang diku p oleh Nyoman Sarikat Putra Jaya, tujuan dari asas legalitas itu adalah sebagai berikut:¹² 1)  Memperkuat kepas an hukum;
2)  Menciptakan keadilan dan kejujuran terdakwa;
3)  Mengefek an fungsi pencegahan ( deterrent func on ) dari sanksi pidana;
4)  Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
5)  Memperkokoh penerapan rule of law.
Ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  posi f  tersebut  dapat memberikan  peluang  terjadinya  ndakan  kesewenang-wenangan,  karena  dalam menentukan  ada  daknya  perbuatan  atau  ndak  pidana  selain  ditentukan  oleh hukum pidana tertulis juga berdasarkan rasa keadilan atau norma-norma keadilan
⁹ Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Komariah Emong Sapardjaja,
Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi ), Bandung: Alumni, 2002, hlm. 5-6.
¹⁰ Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, , Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 25-26.
¹¹ Masalah- Mompang L. Pangabean, “Kebijakan Legisla f Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia”, Masalah Hukum , Jilid 41, No 2, April 2012, hlm. 189.
¹² Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,
Nyoman Sarikat Putra Jaya, Bandung: Citra Adiya
Bak , 2008, hlm. 14.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, perlu diperha kan pula bahwa  Indonesia  merupakan  bangsa  majemuk  yang  terdiri  dari  berbagai  suku bangsa dan adat is adat serta hukum adat yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga apabila diterapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f tersebut tentunya dapat memicu disparitas hukum pidana. Disparitas dalam pidana  dimulai  dari  hukumnya  sendiri¹³  yang  akan  menimbulkan  ke dakadilan dalam  penerapannya  dan  selanjutnya  akan  menghilangkan  kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Suatu  perbuatan  dianggap  tercela  karena  dak  sesuai  dengan  rasa  keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat dalam hukum pidana. Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk menentukan penger an 'bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat' maka harus dilakukan peneli an terlebih dahulu; seper  bagaimana pendapat alim ulama,  kepala  adat,  dan  seterusnya,  mengenai  patut  dak  patutnya  suatu perbuatan  yang  dipandang  melawan  hukum  materiil  tersebut.  Pendapat  Andi Hamzah ini telah dinyatakan dan menjadi per mbangan MK dalam putusan judicial review Nomor 003/PPU-IV/2006 yang berbunyi:
“Merujuk  pada  hukum  dak  tertulis  dalam  ukuran  kepatutan,  keha - ha an,  dan  kecermatan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat,  sebagai  suatu norma keadilan adalah merupakan ukuran yang  dak pas , dan berbeda- beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.  Sehingga  apa  yang  melawan  hukum  di  satu  tempat  mungkin  di tempat  lain  diterima  dan  diakui  sebagai  sesuatu  yang  sah  dan  dak melawan  hukum  menurut  ukuran  yang  dikenal  dalam  kehidupan masyarakat  setempat,  sebagaimana  yang  disampaikan  saksi  ahli  Andi Hamzah dalam persidangan.” ¹⁴
Penulis  setuju  dengan  per mbangan  tersebut,  karena  dalam  merumuskan suatu formulasi ketentuan dalam hukum pidana guna menyatakan suatu perbuatan merupakan  ndak pidana harus melalui peneli an terlebih dahulu.
Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f merupakan perluasan norma menurut  Remmelink.  Hal  tersebut  merupakan  perluasan  lingkup  hukum  pidana sehingga lebih banyak perbuatan yang  dak disebutkan di dalam undang-undang yang  dapat  dinyatakan  sebagai  delik.  Meskipun  begitu,  akan  muncul  banyak keberatan  dari  segi  sudut  pandang  negara  hukum.  Andi  Hamzah  menyetujui pernyataan tersebut karena menurut beliau, penerapan melawan hukum materiil dalam  fungsi  posi f  akan  membahayakan  ter b  hukum,  bahkan  dapat  terjadi
¹³ Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana Muladi dan Barda Nawawi Arief, , Bandung: Alumni, 2010, hlm. 56.
¹⁴  Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla, Op.cit., hlm. 11.
kesewenang-wenangan hukum.¹⁵ Sedangkan menurut pandangan Eddy O.S. Hiariej, ajaran  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  posi f  bertentangan  dengan  asas legalitas  dan  oleh  karenanya  beliau  dak  dapat  menerimanya  karena  akan menimbulkan ke dakpas an hukum.¹⁶
Selain bertentangan dengan asas legalitas, beliau juga mengemukakan bahwa kiranya hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum pembuk an pidana  yang  berbunyi, actori  incubit  onus  probandi,  actore  non  probante,  reus absolvitur .¹⁷ Ar nya, barang siapa yang menuntut dialah yang wajib membuk kan, jika  dak dapat dibuk kan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika penuntut umum  dalam  perkara  pidana  dak  dapat  membuk kan  unsur-unsur  delik  yang didakwakan kepada terdakwa ( actore non probante ), maka terdakwa harus diputus bebas ( reus absolvitur ).
Kembali  kepada  MA  yang  tetap  menerapkan  ajaran  sifat  melawan  hukum materiil  dalam  fungsi  posi f  pasca  putusan judicial  review oleh  MK  dengan memper mbangkan aspek bahwa putusan MK Nomor 003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian unsur melawan hukum tersebut menjadi  dak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sen-Clair atau La doctrine du Sen-Clair hakim  harus  melakukan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  yang dilakukan oleh majelis hakim kasasi MA tersebut secara substansial berorientasi kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  (UU  Kekuasaan  Kehakiman)  yang  menentukan  bahwa “Hakim  wajib  menggali,  mengiku   dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  di  masyarakat”,  dan  juga  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Pengadilan  dak boleh menolak untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih bahwa hukum  dak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya”.¹⁸
Terdapat  beberapa  aspek  yang  luput  untuk  dijadikan  per mbangan  majelis hakim  MA  dalam  per mbangan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  MA,  yakni  sebagai berikut:
1)  Bahwa sebenarnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001, frasa kata melawan hukum menganut dua ajaran yakni ajaran melawan hukum formil dan
¹⁵ Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya
Andi Hamzah, , Medan: So  Media, 2012, hlm. 178. ¹⁶ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Eddy O.S. Hiariej, , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 203. ¹⁷  Ibid., hlm. 204.
¹⁸ Bunga Rampai Hukum Pidana…
c
Lilik Mulyadi,
, Op. it., hlm. 27.
materiil. Jika pada ajaran melawan hukum materiil tersebut dinyatakan  dak mengikat  secara  hukum  berar   masih  ada  ajaran  sifat  melawan  hukum formilnya. Apabila dalam mencocokan rumusan pasal terhadap  ndak pidana dak ditemukan rumusannya dalam undang-undang tersebut, maka berlakulah asas retroak f yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa,  “Jika  undang-undang  diubah,  setelah  perbuatan  itu  dilakukan,  maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang lebih menguntungkan”.¹⁹ Dengan demikian,  dak  ada  kekosongan  hukum  dalam  penerapan  dan  pengenaan pidana  terhadap  tersangka  ataupun  pihak jus abelen karena  asas  retroak f hukum pidana tersebut menjamin kepas an hukum dan perlindungan hak asasi manusia atau hak kons tusional rakyat Indonesia.
2)  Bahwa mengenai doktrin Sen-Clair atau La doctrine du Sen-Clair hakim harus melakukan  penemuan  hukum  berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Kekuasaan Kehakiman.  Mengenai  hal  ini,  diper mbangkan  apa  yang  dikemukakan  oleh Andi Hamzah yang mengatakan:
“Tetapi apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi hukum perdata dan adat, dak berlaku untuk hukum pidana karena nullum crimen sine lege stricta dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman tersebut  dak mengatakan  dak berlaku kewajiban hakim untuk menggali hukum  yang  hidup  bagi  hukum  pidana.  Dunia  modern  dak  dapat  lagi menerima  secara  ketat  apa  yang  dikatakan  oleh  Montesquieu,  bahwa hakim hanya menjadi corong undang-undang ( qui pronoce les paroles de la loi ). Hal itu  dak dapat diterima secara absolut”. ²⁰ Selain itu, MA telah dua kali melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum dalam perkara korupsi karena dipandang  dak melawan hukum secara materiil. Dalam per mbangan MA, korupsi tersebut dilakukan demi kepen ngan umum, negara dak dirugikan, dan terdakwa  dak mendapat untung (Kasus Machrus Eﬀendi 1966 dan Ir. Otjo Danuatmadja 1977).²¹ Di sisi lain, hakim perdata lebih bebas dalam  menafsirkan  perundang-undangan  dalam  hukum  perdata  daripada hakim pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal analogi dan penafsiran penghalusan hukum ( rechstverﬁjning ) serta penafsiran a contrario .²² Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum pidana menjadikan adanya  pelarangan penggunaan analogi dalam pemidanaan.
¹⁹  Dina Novita Sari, “Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Hingga Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 1999”, , Jakarta, 2012, hlm. 161.
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ²⁰ Asas-asas Hukum Pidana... Andi Hamzah, ,  Op.cit., hlm. 108.
²¹ Ibid. , hlm. 109.
²² Ibid.
3)  Bahwa hakim pidana  dak dapat membuat suatu norma untuk pemidanaan.
Hal tersebut karena adanya teori pemisahan kekuasaan antara legisla f dengan yudika f  sehingga  hanya  kekuasaan  legisla f  yang  berwenang  menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dipidana (kriminalisasi) baik melalui undang- undang atau pembentukan norma dalam menentukan dekriminalisasi. Hal itu juga dikemukakan oleh Komariah Emong Sapradjaja bahwa hakim pidana  dak akan menginjakkan kakinya pada daerah kekuasaan pembuat undang-undang, sebab dengan menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil secara posi f hakim  pidana  telah  menambahkan  unsur-unsur  baru  dalam  rumusan  delik, yang  sesungguhnya  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pembuat  undang-undang. Dengan  memperha kan  kepen ngan  hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh pembuat  undang-undang,  kepas an  hukum  akan  tetap  terjamin.  Dengan demikian fungsi dan peranan asas legalitas lebih dipertajam.²³ Korupsi  memang  merupakan  kejahatan  yang  dikategorikan  sebagai  ndak pidana  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crimes )  yang  penanggulangannya  secara yuridis juga harus luar biasa ( extraordinary enforcement) , mengiku  aturan-aturan dan atau sistem hukum yang ada dan berlaku. Apabila di njau dari segi tatanan undang-undang  di  Indonesia  sebelum  ada  putusan  MK,  dapat  dikatakan  bahwa penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor 2001 merupakan kekhususan karena merupakan lex  specialis dari  suatu  undang-undang  dalam  ranah  hukum  pidana. Tetapi pasca adanya putusan judicial review MK maka dalil kekhususan dan asas lex specialist tersebut  daklah  relevan,  karena  telah  dinyatakan  dak  memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga tetap tunduk pada asas legalias hukum pidana tersebut.
Dengan  demikian,  penerapan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam fungsi  posi f  oleh  MA  pasca  putusan judicial  review oleh  MK  tersebut  telah bertentangan  dengan  UUD  1945  Pasal  28  ayat  (1)  huruf  D,  asas  legalitas,  asas retroak f, serta asas pemisahan kekuasaan negara. Selain itu, penerapan oleh MA tersebut  dak  mengindahkan  sudut  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia sehingga  dak mencerminkan kepas an hukum.

## C.  Kajian  Wewenang  MA  untuk  Menerapkan  Kembali  Ajaran  Sifat  Melawan Hukum Materiil Fungsi Posi f Pasca Putusan MK
MA melalui lembaga peradilan yang berada di bawahnya sebagai lembaga yudika f dalam  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  berdasarkan  undang-undang  yang berlaku  dan  lebih  merupakan  pengadilan  keadilan  ( court  of  jus ce ).  Berbeda
²³ Op.cit. Komariah Emong Sapardjaja, , hlm. 217.
dengan MK yang merupakan lembaga yudika f sebagai lembaga pengadilan hukum ( court  of  law )  yang  tentunya  memiliki  kewenangan  dan  fungsi  yang  berbeda. Meskipun  begitu,  MA  dan  MK  tetap  saling  berkaitan  khususnya  dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui berwenang atau  daknya MA dalam menerapkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi posi f pasca putusan judicial  review MK,  maka  hendaknya  melihat  terlebih  dahulu  fungsi  dan kewenangannya.  Selain  itu,  perlu  diperha kan  pula  sifat-sifat  putusan  antara putusan MA dengan MK.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA 1985), MA selaku salah satu lembaga peradilan ter nggi memiliki fungsi mengatur yang lebih merupakan pengadilan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU MA 1985 dan juga telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (UU Kekuasaan Kehakiman 1970) yakni:
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum  cukup  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Mahkamah  Agung sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.”
Dapat  disimpulkan  bahwa  MA  juga  dapat  melakukan  penemuan  hukum  untuk mengisi kekosongan hukum tetapi  dak dijelaskan dalam bentuk produk hukum yang seper  apa dan bagaimana kekuatan hukumnya dalam hierarki perundang- undangan yang ada di Indonesia.
Untuk melihat produk-produk hukum, MA harus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan memberi kewenangan kepada MA. Pasal 24A UUD 1945 mengatur bahwa MA berwenang mengadili pada  ngkat kasasi, menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Hal ini juga  sejalan  dengan  pandangan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang- undangan  ( wetgevingsbevoegheid ),  yaitu  kekuasaan  untuk  membentuk  hukum atau rechtsvormig. ²⁴
Pada umumnya, MA melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, baik melalui yurisprudensi tetap, maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai acuan hakim dalam  mengadili  suatu  sengketa  yang  dianggap  belum  ada  kaidah  hukumnya.
²⁴ Ilmu Perundang-Undangan, Maria Farida, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 54.
Mengenai  yurisprudensi,  perlu  diperha kan  bahwa  sistem  hukum  Indonesia menurut Achmad Ali dapat diklasiﬁkasikan sebagai mix legal system. ²⁵ Tetapi pada kenyataan,  dalam  prak k  di  peradilan,  kekuatan  yurisprudensi  tetap  pun  dak selalu  menjadi  acuan  hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  vonis  dalam  peradilan pidana, walaupun memang yurisprudensi telah digunakan pada kasus yang mirip. Hal  tersebut  terlihat  pada  MA  yang  pernah  menerapkan  ajaran  sifat  melawan hukum materiil dalam fungsi nega f, namun juga menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f. Selain itu, putusan peradilan bisa saja hanya mengikat para pihak yang berperkara.
Apabila mengisi kekosongan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara melalui Perma, maka perlu juga dilihat bagaimana kedudukan dan sifat dari Perma tersebut,  yakni  bentuk  peraturan  yang  berisi  ketentuan  bersifat  hukum  acara. Sedangkan  SEMA  merupakan  bentuk  edaran  Pimpinan  MA  ke  seluruh  jajaran peradilan  yang  berisi  bimbingan  dalam  penyelenggaraan  peradilan  yang  lebih bersifat  administra f.  Untuk  mengetahui  keabsahannya,  maka  perlu  dilihat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (UU  12/2011)  yakni  pada  Pasal  8  ayat  (1) dinyatakan  bahwa,  “Jenis  peraturan  perundang-undangan  selain  yang  disebut dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan ... Mahkamah Agung ...”.  Rumusan  ini  sama  dengan  dengan  Pasal  7  ayat  (4)  dan  Penjelasan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan (UU 10/2004).
Selanjutnya, pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan  tersebut  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih  nggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Frasa kekuatan hukum adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu jenjang se ap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  dak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  nggi. Jenis peraturan lain, atau dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA, seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki. Perihal penerapan produk hukum MA di peradilan, dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (4) UU MA 1985, yang frasa semua lingkungan peradilan sehingga dapat  dikaitkan  dengan  fungsi  pengawasan  MA  terhadap  peradilan  umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ukuran yang digunakan  undang-undang  adalah  jangan  sampai  produk  hukum  tersebut
²⁵ Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Achmad Ali,
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence ), Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 499.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.²⁶ Dengan demikian,  apabila  di njau  dari  segi  hierarki  dalam  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  maka  baik  yurisprudensi  maupun  Perma  yang  digunakan sebagai  dasar  hukum  oleh  MA  dalam  memeriksa  suatu  perkara  dapat dikesampingkan oleh peraturan atau putusan yang lebih  nggi.
Di sisi lain, Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada  ngkat  pertama  dan  ngkat  terakhir  yang  putusannya  bersifat  ﬁnal  untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ( judicial review ); memutus sengketa kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD  1945; memutus  pembubaran  partai  poli k;  dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan umum.  Selain  itu,  MK  pun  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  presiden  dan  atau wakil presiden menurut UUD 1945. Perihal kewenangan untuk melakukan judicial review, secara nyata UUD 1945 juga memberikan kewenangan tersebut kepada MA namun  dengan  ngkat  pengajuan  yang  berbeda  dengan  kewenangan  MK.  MA berwenang  melakukan judicial  review yang  dilakukan  oleh  MA  yakni  pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Melihat perbedaan kedua lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, jelas terlihat bahwa  ngkat pengujian judicial review oleh MK lebih  nggi daripada MA, sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak yang signiﬁkan terhadap pelaksanaan  undang-undang  secara  nyata,  karena  pada  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD 1945  menyatakan  bahwa  putusan  MK  bersifat  ﬁnal.  Hal  tersebut  menjelaskan bahwa putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan  MK  dan  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.
Perbedaan yang paling terlihat yakni pada kekuatan mengikat putusan antara putusan MK dengan putusan MA. Kekuatan mengikat putusan MA hanya sebatas kepada pihak-pihak yang berperkara saja, sedangkan putusan MK selain mengikat para pihak yang berperkara, juga semua elemen negara baik itu rakyat dan lembaga nggi  negara.  Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh  Muchammad  Ali  Safa'at  yang menyatakan,  bahwa  putusan  pengadilan  biasa  yang  hanya  mengikat  para  pihak, namun  putusan  MK  dalam  perkara  pengujian  undang-undang  mengikat  semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara²⁷ atau yang dikenal dengan asas erga omnes .
Putusan  MK  dak  dapat  dilepaskan  dari  asas erga  omnes yang  memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga
²⁶  Muhammad Yasin, “Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum Mahkamah Agung”, , diakses 23 Desember 2014. ²⁷ Muchamad Ali Safa'at, “Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan MK”, Makalah untuk Universitas Brawijaya Malang , tanpa tahun, hlm 2, Muchamad Ali Safa'at, “Penafsiran Kons tusi”, h p://safaat.lecture.ub.ac.id/2011/11/penafsiran-kons tusi/ , diakses 5 Mei 2015.
semua  pihak  harus  tunduk  dan  taat  melaksanakan  putusan  tersebut.²⁸  Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat  abstrak  dan  mengikat  umum.  Walaupun  dasar  permohonan  pengujian adalah adanya hak kons tusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya ndakan tersebut mewakili kepen ngan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya kons tusi.²⁹  Dengan  demikian,  MA  selaku  lembaga  negara  juga  sepatutnya mematuhi  dan  melaksanakan  putusan judicial  review MA  tersebut.  Bahkan  jika menggunakan kaidah yurisprudensi atau Perma sekalipun tetap saja  dak memiliki wewenang karena sebagaimana telah dijelaskan, bahwa kedudukan putusan MK lebih kuat dari segi mengikat dan kedudukannya dari putusan MA sebagai kaidah dalam  perundang-undangan  yang  memberikan  kewenangan  dan  kekuatan terhadap putusan judicial review MK, hal ini di dasarkan pada Pasal 24 huruf C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Kons tusi  (UU  MK  2003)  menyatakan,  “Mahkamah  Kons tusi berwenang mengadili pada  ngkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat ﬁnal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”.
Dengan putusan judicial review MK terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor  2001  menyebabkan  frasa  “melawan  hukum  materiil”  menjadi  dak mengikat  dan  berlaku  sehingga  seharusnya  menjadi  per mbangan  putusan  MA terhadap  terdakwa  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  karena  hilangnya  sifat melawan hukumnya.
Apabila MA  dak mematuhi putusan judicial review MK, maka majelis hakim MA yang menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi posi f dapat dinyatakan telah melanggar hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh  Maruarar  Siahaan  yang  menyatakan  bahwa  satu  ndakan  yang pengawasannya ada dalam suatu mekanisme hukum tata negara dan selanjutnya perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi atau akibat hukum yang terjadi berupa kerugian ﬁnansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang dapat bersifat pribadi ( personal liability ) untuk menggan  kerugian yang dituntut melalui  peradilan  biasa  yang  dapat  ditegakkan  secara  paksa.³⁰  Sebagai  contoh, dasar hukum yang dapat digunakan jika ada apartur negara menggunakan pasal
²⁸  Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Kons tusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) , Jakarta: Pusat Peneli an dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Kons tusi RI, 2012.
²⁹  Muchamad Ali Safa'at, Op.cit. , hlm. 2.
³⁰  Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum & Hak Uji Kons tusionalitas Mahkamah Kons tusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kons tusi ), Bandung: Alumni, 2008,  hlm. 201.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
yang  sudah  dak  berlaku  atau  dak  mengikat  secara  hukum  yang  secara  jelas merugikan secara ﬁnansial, maka dapat digunakan kaidah Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan langkah hukum lainnya.
Maruarar  Siahaan  juga  mengemukakan  model  putusan  yang  secara  hukum membatalkan dan menyatakan  dak berlaku. Terlihat dalam putusan MK terhadap permohonan  yang  beralasan  untuk  dikabulkan,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK 2003. Di dalam model putusan ini, MK sekaligus  menyatakan  bahwa  suatu  undang-undang  yang  diuji  bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah  dinyatakan  bertentangan  tersebut  dak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dalam  hal  ini,  MK  dak  membuat  norma  baru³¹  karena  hanya  sebagai nega ve legislator , seper  yang disebut oleh Hans Kelsen adalah melalui suatu pernyataan atau deklara f.
Sifat  putusan  deklara f  dak  membutuhkan  satu  aparat  khusus  untuk melaksanakan  putusan.  Namun  demikian,  sebagai  syarat  untuk  diketahui  secara umum,  putusan  demikian  diumumkan  dalam  berita  negara  dalam  jangka  waktu paling lambat  ga puluh hari sejak putusan diucapkan. Dengan dimuat dalam berita negara, maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk  dak menerapkan  dan  melaksanakan  lagi  norma  hukum  yang  telah  dinyatakan inkons tusional dan  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan oleh MK, baik seluruhnya maupun sebagian, bertentangan dengan  UUD  1945  dan  dak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka perbuatan  tersebut  dapat  dikualiﬁkasi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan batal demi hukum sejak semula ( ab ini o ).³²
Apabila sekilas dibandingkan dengan putusan MK Italia, satu undang-undang hukum pidana dinyatakan inskons tusional dan  dak mempunyai kekuatan hukum mengikat,  sehingga  sejak  awal  undang-undang  tersebut  dak  berlaku  ( void  ab ini o ).  Semua  putusan  yang  menghukum  terdakwa  atas  dasar  undang-undang hukum  pidana  demikian  menjadi  batal  dan  dengan  sendirinya  menyebabkan terdakwa  harus  dibebaskan.  Bahkan,  hukuman  yang  telah  dijalani  berdasarkan undang-undang yang dinyatakan batal itu juga dinyatakan  dak berlaku.³³
³¹  Maruarar Siahaan, “Peran Makamah Kons tusi Dalam Penegakan Hukum Kons tusi”, Jurnal Hukum , No.3 Vol. 16, Juli 2009, hlm. 358.
³² Ibid. , hlm. 251-252.
³³  Iriyanto A. Baso Ence, Op.cit., hlm. 204.

## D.  Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka disimpulkan beberapa hal . Pertama, MA telah  ber ndak  melewa   kewenangannya  dan  dak  berwenang  menerapkan kembali  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  posi f  karena  dasar hukumnya  telah  dinyatakan  dak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  oleh  MK. Selain  itu,  mengingat  proses judicial  review dengan  penerapan  hukum  pidana posi f  terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor  2001  sebagai  satu  kesatuan  sistem hukum, MA tentu saja seharusnya menjadikan putusan MK sebagai per mbangan hukum  memeriksa  dan  memutus  perkara,  karena  peraturan  yang  diuji  memang dibuat  untuk  menindaklanju   putusan  MK.  Hakim  MA  tentu  paham  benar mengenai kedudukan putusan MK sebagai nega ve legisla on . Kedua, penerapan ajaran sifat melawan hukum posi f oleh MA pasca putusan MK juga melanggar hak kons tusional terdakwa. Walaupun demikian, penegakan hukum  korupsi  masih  dapat  dilaksanakan  dengan  menggunakan  jalur  perdata karena  pengembalian  aset  yang  telah  diambil  oleh  para  koruptor  masih  dapat dilakukan upaya perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Tipikor 2001. Maka dari itu, pemberantasan  ndak pidana korupsi memerlukan instrumen hukum terpadu antara segi hukum pidana, hukum administrasi, serta ranah  hukum  perdata  baik  secara  horizontal  maupun  ver kal.  Selain  itu, pemberantasan  ndak  pidana  korupsi  itu  juga  perlu  didukung  oleh  kualitas perundang-undangan yang baik agar pelaksanaannya pun dapat berjalan dengan terpadu,  harmonis,  dan  dapat  mencerminkan  kepas an  hukum,  keadilan,  serta kemanfaatan.
Ke ga , penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi posi f oleh MA pasca putusan MK telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf D dan asas legalitas serta asas pemisahan kekuasaan negara. Keempat , MA dak  menaa   sudut  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, sehingga  dak  mencerminkan  adanya  fungsi  kepas an  hukum.  MA  dak berwenang untuk menerapkan kembali ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi posi f yang terdapat dalam undang-undang  ndak pidana korupsi dikarenakan MK telah  memutuskan  bahwa  ajaran  tersebut  dak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat. Putusan judicial review MK itu tersendiri selain mengikat para pihak yang berperkara juga mengikat semua elemen negara, baik itu rakyat maupun lembaga nggi negara sehingga seharusnya MA juga melaksanakan dan mematuhi putusan judicial  review tersebut  mengingat  kedudukan  putusan  MK  sebagai nega ve legisla on.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum
Da ar Pustaka Buku Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009. Andi  Hamzah, Asas-asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  &  Perkembangannya ,  So Media, Medan, 2012. Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi , Reﬁka Aditama, Bandung, 2008.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,
2014.
__________, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana , Erlangga, Jakarta, 2009.
Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya , Rajawali Press, Jakarta, 2011. Iriyanto  A.  Baso  Ence, Negara  Hukum  &  Hak  Uji  Kons tusionalitas  Mahkamah Kons tusi  (Telaah  Terhadap  Kewenangan  Mahkamah  Kons tusi) ,  Alumni, Bandung, 2008. Jonker  Sihombing, Tanggung  Jawab  Yuridis  Bankir  Atas  Kredit  Macet  Nasabah , Alumni, Bandung, 2009. Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana  Indonesia  (Studi  Kasus  Tentang  Penerapan  dan  Perkembangannya dalam Yurisprudensi) , Alumni, Bandung, 2002. Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Norma f, Teore s, Prak k dan Masalahnya Alumni, Bandung, 2007. __________, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung,
2012.
Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan , Kanisius, Yogyakarta, 1998. Moeljatno Asas Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana , Alumni,
Bandung, 2010.
Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2007. Nyoman Sarikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana , Citra Adiya Bak , Bandung, 2008.
Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Kons tusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi  Putusan  Tahun  2003-2012) ,  Pusat  Peneli an  dan  Pengkajian  Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Kons tusi RI,  Jakarta, 2012

## Dokumen Lain
Dina Novita Sari, “Pergeseran Ajaran Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi  Sejak  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1960  Hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. Maruarar  Siahaan,  “Peran  Makamah  Kons tusi  Dalam  Penegakan  Hukum Kons tusi”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16, Juli 2009. Mompang L. Pangabean, “Kebijakan Legisla f Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia” , Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, No. 2, April 2012.
Muchamad  Ali  Safa'at,  “Kekuatan  Mengikat  Dan  Pelaksanaan  Putusan  MK”,
Makalah untuk Universitas Brawijaya Malang , tanpa tahun __________ , “Penafsiran  Kons tusi”, h p://safaat.lecture.ub.ac.id/2011/11/ penafsiran-kons tusi/ , diakses 5 Mei 2015. Muhammad Yasin, “Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum Mahkamah Agung”, , diakses 23 Desember 2014.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum