## MENJELAJAHI KESETARAAN FINANSIAL: PERSPEKTIF NAFKAH DALAM CODE OF PERSONAL STATUS TUNISIA
Nadia
UIN Datokarama Palu
Email: nadia@uindatokarama.ac.id

## Abstract
This study examines the changes in family law and spousal maintenance aspects in  Tunisia,  which  have  sparked  controversy  through  several  key  breakthroughs related to financial equality. This distinction is evident in many legal systems based on traditional Islamic law, which typically places primary financial responsibility on the husband. The research aims to investigate aspects of spousal maintenance under  the  Code  of  Personal  Status  in  Tunisia,  highlighting  amendments  that expand the role of women in the family, and exploring debates surrounding the Code of Personal Status. The research methodology employed is a literature review with a juridical-formal approach, utilizing data from the Code of Personal Status in Tunisia, Islamic legal literature, and relevant articles. The study findings indicate that  the  Code  of  Personal  Status  has  undergone  a  series  of  amendments  to broaden the rights and financial responsibilities of women in the family, based on the  Maliki  School  of  thought.  The  imposition  of  criminal  sanctions  in  Tunisia's family law reflects the state's efforts to ensure protection and justice, especially for women, in the context of marriage.
Keywords: Code of Personal Status, Maintenance, Tunisia

## Abstrak
Studi  ini  mengulas  perubahan  hukum  keluarga  dan  aspek  nafkah  pasangan  di Tunisia, yang menciptakan kontroversi melalui sejumlah terobosan utama terkait kesetaraan finansial. Keberbedaan ini tampak dari banyak sistem hukum berbasis hukum  Islam  tradisional  yang  biasanya  menempatkan  tanggung  jawab finansial utama pada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek nafkah pasangan  berdasarkan Code  of  Personal  Status Tunisia,  menyoroti  amandemen yang  memperluas  peran  perempuan  dalam  keluarga,  dan  mengeksplorasi perdebatan  seputar Code  of  Personal  Status tersebut.  Metode  penelitian  yang diterapkan  adalah  studi  pustaka  dengan  pendekatan  yuridis-formil,  dengan menggunakan  data  dari Code  of Personal  Status Tunisia,  literatur  hukum  Islam, dan  artikel  terkait.  Temuan  studi  menunjukkan  bahwa Code  of  Personal  Status telah mengalami serangkaian amandemen untuk memperluas hak dan tanggung jawab finansial perempuan dalam keluarga, yang bersumber dari Mazhab Maliki.
Pemberian  sanksi  pidana  dalam  hukum  keluarga  Tunisia  mencerminkan  usaha negara untuk memastikan perlindungan dan keadilan, terutama bagi perempuan, dalam konteks pernikahan.
Kata Kunci: Kode Status Pribadi, Nafkah, Tunisia

## A. PENDAHULUAN
Tunisia,  sebuah  negara  di  Afrika  Utara  yang  mayoritas  penduduknya beragama Islam, memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan hukum dan sosial,  terutama  dalam  konteks  hukum  keluarga  dan  perlindungan  hak-hak perempuan. Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Tunisia adalah Code of Personal Status , yang mencerminkan komitmen negara ini terhadap kesetaraan gender  dan  perlindungan  hak-hak  Perempuan.  Namun, Code  of  Personal  Status telah  menjadi  subyek  perdebatan  dan  kontroversi  seiring  dengan  perubahan- perubahan  dalam  masyarakat  Tunisia,  khususnya  sehubungan  dengan  isu-isu keluarga, agama, dan budaya.
Sejak  Tunisia  meraih  kemerdekaannya pada  tahun 1956,  negara  ini  telah melalui serangkaian reformasi dan kodefikasi hukum keluarga yang penuh dengan kontroversi.  Deislamisasi  terhadap  hukum  keluarga  Tunisia  terkontaminasi  oleh gelombang  westernisasi-sekularisme,  yang  menjadikan  interpretasi  liberal  atas hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Tunisia  di  antara  negara-negara  Arab  lainnya. 1 Code  of  Personal  Status di  Tunisia  telah  menjadi  bahan  kritik  oleh  kaum tradisionalis di Tunisia. Kaum tradisionalis berpendapat bahwa Code of Personal Status telah  menyebabkan  perubahan  dalam  norma  dan  nilai  masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan peran gender dan dinamika keluarga. Mereka percaya  bahwa Code  of  Personal  Status di  Tunisia  menyebabkan  erosi  nilai-nilai tradisional. 2 Sementara  yang  lain  menganggapnya  sebagai  langkah  maju  yang paling progresif di dunia Arab dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan. 3
1 Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Dunia  Islam  Modern (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011), 50 – 51.
2 Jan- Erik  Refle,  “Old  Civil  Society  Networks  and  Their  Role  for  the  Tunisian  Political Landscape,” Middle East Law and Governance 15, no. 1 (2022): 100 – 127, https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18763375-20221319.
3 Kamala  Chandrakirana, “Women  ’  s  Place  and  Displacement  in  the  Muslim  Family : Realities from the Twenty-First Century I . Muslim Women Making a Living in the Global Economy, ” 2000;  Gadi  Hitman, “ Arab  Spring  Era:  Winds  of  Change  in  the  Direction  of  Gender  Equality  for Tunisian Women, ” Digest of Middle East Studies 27, no. 2 (2018), https://doi.org/10.1111/dome.12137.
Pemerintah Tunisia telah mengesahkan Code of Personal Status atau yang juga  disebut ةيصخشلا  لاوحلأا  ةلجم yang  berisi  banyak  pasal  yang  bertujuan  untuk menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk kesetaraan ekonomi antara suami dan istri, termasuk peraturan tentang harta bersama yang memberikan hak kepada istri  untuk  berpartisipasi  dalam  aspek  keuangan  keluarga.  Kesetaraan  dalam pemeliharaan  keluarga  adalah  masalah  utama  yang  relevan  dalam  konteks pembangunan hukum dan sosial yang signifikan di Tunisia. Tunisia telah melakukan upaya  untuk  memperkuat  peran  dan  hak-hak  istri  dalam  berkontribusi  secara ekonomi kepada keluarga.
Pada  banyak  literatur  terkait  dengan  hukum  keluarga  di  Tunisia, kebanyakan  hanya  mengulas  secara umum Code of  Personal  Status Tunisia 4 dan secara  khusus  berkaitan  dengan  larangan  Poligami 5 ,  namun  masih  kurang pembahasan  terkait Code  of  Personal  Status Tunisia  secara  khusus  pada  pasal nafkah antara Suami dan Istri. Tunisia telah melakukan upaya untuk memperkuat kontribusi ekonomi istri kepada keluarga mereka melalui perubahan hukum. Code of Personal Status Tunisia, yang mengatur hukum keluarga, mencakup ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa  aspek-aspek  nafkah  pasangan  di  bawah Code  of  Personal  Status Tunisia,  sehingga  diharapkan  tulisan  ini  akan  berkontribusi  pada  kelengkapan literatur yang ada tentang hukum keluarga di Tunisia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  pustaka  dengan  pendekatan yuridis-formil. Data yang digunakan berasal dari Code of Personal Status Tunisia, literatur  hukum  Islam,  dan  artikel-artikel  terkait.  Pendekatan  yuridis-formil
4 Ashraf  Booley,  “The  State,  Family  Law  and  Women  in the  Middle  Eastern  and  North African  Region  (Mena  Region):  A  Comparative  Survey  of  the  Current  Reforms  in  Morocco  and Tunisia,” Jurnal Syariah 27, no. 3 (2019): 505 – 46, https://doi.org/10.22452/js.vol27no3.5; Rayed Khedher,  “Tracing  the  Development  of  the Tunisian  1956 Code  of  Personal  Status ,” Journal  of International Women’s Studies 18, no. 4 (2017).
5 Ahmad Bahauddin, “Tinjauan Sosio -Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum  Keluarga Tunisia),” Familia:  Jurnal  Hukum  Keluarga 1,  no.  2  (2020), https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.16; Toha Andiko, “Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam  (Analisis  Terhadap  Regulasi  Poligami  Dan  Keberanjakannya  Dari  Fikih),” Nuansa 12,  no.  2 (2019), https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2807.
digunakan untuk menganalisis teks hukum dan kerangka hukum yang ada secara sistematis,  sementara  studi  pustaka  memberikan  landasan  teoretis  dan kontekstual bagi penelitian. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  komprehensif  tentang perkembangan  hukum  keluarga  dan  aspek  nafkah  pasangan  di  Tunisia,  dengan fokus pada Code of Personal Status Tunisia.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Tunisia
Tunisia  adalah  Negara  yang  terletak  di  Afrika  Utara,  sebelah  Utara Mediterania  dan  sebelah  Selatan  Libya.  Wilayah  Tunisia  termasuk  yang  paling terkecil  diantara  Negara  maghribi 6 yang  lain.  60  %  wilayah  Tunisia  adalah  tanah subur dan sisanya gurun sahara. Tunisia yang beribukotakan Tunis ini memiliki 23 propinsi,  luas  wilayah  163.610  km 2 dengan  jumalah  penduduk  12,356,117 (berdasarkan data tahun 2022 7 ). Mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dengan presentasi sekitar 98% 8 , Selanjutnya Islam dijadikan sebagai agama resmi Negara Tunisia.
Tunisia  yang  menggunakan  bahasa  arab  sebagai  bahasa  resmi  Negara merupakan  hasil  perluasan  wilayah  Islam  pada  masa  Dinasti  Umayyah  yang  di pimpin oleha Uqbah Ibn Nafi inilah awal era Arab-Muslim di Tunisia dan kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan gubernur terus berganti mulai dari  kekuasaan  Aghlabiyah,  Dinasti  Fatimiyah,  setelah  itu  Tunisia  berkembang ditangan pemerintahan Dinasti Hafsid. 9
6 Wilayah  maghribi  atau  magreb  merupakan  wilayah  yang merujuk  pada  lima  negara di Afrika  Utara  yaitu  Maroko,  Aljazair,  Tunisia,  Libya,  Mauritania  untuk  selengkapnya  bisa  lihat  di (https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Maghrib)
7 United Nations Population Division, “World Population Prospects: 2022 Revision,” The World Bank, 2023, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TN.
8 Republik Tunisia Kedutaan Besar Republik Indonesia, Di Tunis, “Profil Negara Republik Tunisia,” accessed November 10, 2023, https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil -negara-republik- tunisia/584/etc-menu.
9 Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 605.
Sekitaran  tahun  1500an  dinasti  Hafsid  mengalami  kemunduran  hingga akhirnya dapat ditaklukan Turki Usmani. Mulai saat itu Tunisia termasuk kedalam wilayah otonom dinasti Usmani hingga hampir 300 tahun, pengaplikasian hukum islam  saat  ini  dirumuskan  dalam  fiqih-fiqih  tradisonal  sesuai  dengan  konstitusi dinasti. Kemudian Tunisia jatuh bangkrut akibat terlilit utang pada sejumlah bank eropa hingga terpaksa tunduk pada perjanjian perancis. Sekitaran tahun 1880-an Tunisia  keluar  dari  wilayah  pemerintahan  Usmani  resmi  masuk  ke  wilayah protektorat  Prancis. 10 Tidak  terelakkan  modernisasi  sosial  Prancis  ikut mempengaruhi Tunisia. Hingga bahasa kedua Negara ini adalah bahasa Prancis 11 .
Tunisia  memiliki  sejarah  rezim  yang  panjang 12 hingga  akhirnya  meraih kemerdekaanya dari Prancis pada 20 Maret 1956, dan Habib Bourguiba menjadi Perdana Menteri pertama Kerajaan Tunisia dan memproklamirkan sebagai Negara republik setahun sesudahnya dengan terpilihnya seorang presiden yang bernama Habib  Bourgubia.  Pemerintahan  Habib  Bourgubia  terlihat  mirip  gaya  Mustafa Kemal  Atatürk  di  Turki  karena  kedua  pemimpin  ini  melakukan  reformasi sekularisasi yang kontroversial di negara masing-masing.
Tunisia resmi menghapuskan peradilan agama pada awal kemerdekaannya dibawah  pimpinan  Habib  Bourgubia  dan  menyerahkan  urusan  hukum  keluarga kepada  pengadilan  umum. 13 Transisi  ini  menandai  peralihan  dari  peradilan tradisional  berbasis  agama  untuk  masalah  hukum  keluarga  dan  menandakan pergeseran  ke  arah  sistem  hukum  yang  lebih  sekuler.  Sistem  Peradilan  umum ( Court  of  Accounts) terdiri  dari  tiga  level  tingkatan  berupa  pengadilan  tingkat pertama  ( District  Court), pengadilan  tingkat  kedua (Court  of  Appeal) dan
10 Lapidus, 609 – 11.
11 Kedutaan Besar Republik Indonesia, Di Tunis, “Profil Negara Republik Tunisia.”
12 Wikipedia, “Tunisian Independence,” accessed November 10, 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_independence.
13 Zulfikar Ismail and Maisyarah Rahmi Hasan, “Islamic Legal Modernism and Women’s Emancipation  in  Tunisia,” Mazahib  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam 19,  no.  2  (2020), https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800.
pengadilan  tingkat  kasasi  ( Highest  Court). 14 Pengadilan-pengadilan  ini  sekarang memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus hukum keluarga, yang sebelumnya berada di bawah lingkup pengadilan agama.
Konstitusi Tunisia yang pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Juni 1959. Konstitusi yang berisi 10 Bab dan 74 Pasal ini telah  mengalami beberapa proses amandemen pada masa kepemimpinan presiden kedua yaitu Zine El Abidine Ben Ali.  Amandemen  pertama  disahkan  tanggal  12  Juli  1988,  selanjutnya  tanggal  29 Juni  1999,  tanggal  1  Juni  2002,  tanggal  13  Mei  2003  dan  tanggal  28  Juli  2008. Setelah  Revolusi  Tunisia 15 ,  sebuah  Majelis  ditunjuk  untuk  menyusun  rancangan konstitusi  baru,  yang  akhirnya  disahkan  pada  26  Januari  2014.  Konstitusi  tahun 2014 berisi 10 bab dan 149 Pasal.  Dalam  konstitusi  baru  prinsip Negara  sekuler masih  terlihat  dalam  Bab  I  Pasal  1  dikatakan:  “ Tunisia  Is  a  Free,  Independent, Sovereign  State;  Its  Religion  Is  Islam,  Its  Language  Arabic,  And  Its  System  Is Republican .” 16

## 2. Code of Personal Status Tunisia
Sebelum kemerdekaan, tepatnya pada masa Tunisia ditaklukan oleh dinasti umaiyah  dan  kemudian  dilanjutkan  oleh  dinasti  abbasiyah,  dalam  penyelasaian urusan  hukum  keluarga  dirumuskan  dalam  fiqih  tradisional  mazhab  Maliki. Terdapat satu qadi yang memutus perkara sesuai dengan mazhab Maliki pada saat itu. 17 Kemudian perkembangan selanjutnya saat Turki Usmani berhasil mengambil alih Tunisia.
Dibawah  pemerintahan  Usmani,  Terdapat  dua  orang  qadi  yang  bertugas sehingga terdapat dua majlis yang masing-masing dari mazhab Maliki dan Hanafi
14 Ismail  and Hasan;  Ridwan  Rosdiawan,  “Revolusi  Menuju  Demokratisasi:  Pengalaman Tunisia,” Makalah UIN Jakarta , 2012.
15 Unjuk rasa Tunisia 2010-2011 adalah serangkaian unjuk rasa yang sedang berlangsung di berbagai kota di Tunisia yang membuat Presiden Zine El Abidine Ben Ali mundur dari jabatannya pada 14 Januari 2011 setelah 23 tahun berkuasa
16 Final Constitution, Tunisian Republic, and International Idea, “The Constitution of the Tunisian Republic,” no. January (2014): 1– 47.
17 Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam , 605.
keduanya sama-sama digunakan untuk memutuskan sebuah hukum. 18 Saat Tunisia jatuh ketangan prancis tepatnya tahun 1883, meskipun pidana, dagang dan bahkan hukum acara yang di praktekan di Tunisia adalah hukum komunis Prancis namun dalam hukum keluarga masih menggunakan perumusan dari kedua mazhab Maliki dan Hanafi keduanya memiliki status keputusan yang sama. 19 Mayoritas penduduk Tunisia menganut mazhab Maliki, namun sesuai perjalan waktu, posisi Tunisia yang merupakan salah satu daerah otonom Turki Usmani selama 300 tahun, tidak dapat dipungkiri Tunisia juga dipengaruhi oleh mazhab Hanafi.
Awalnya  pakar-pakar  hukum  Tunisia  sebelum  kemerdekaan  berkumpul untuk  membicarakan  sebuah  terobosan  baru  mengenai  hukum  keluarga  yang sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  di  Tunisia,  mereka  berpikir  bahwa  dengan memadukan antara mazhab Maliki dan Hanafi dapat membuat kemajuan dalam bidang hukum keluarga. Maka diajukanlah sebuah draft undang-undang hasil fusi terhadap  kedua  mazhab  yang  dinamakan  dengan Laihat  Majallat  al-Ahkam  al Syar’iyyah. 20
Usaha  ini  sangat  direspon  baik  oleh  pemerintah  sehingga  dibentuklah komisi dibawah pimpinan Syekh Islam Muhammad Ja’it untuk membuat Undang- undang  keluarga  dengan  merujuk  kepada  draft Laihat  Majallat  al-Ahkam  al Syar’iyyah dan  hukum  keluarga  yang  diterapkan  di  Mesir,  Jordania,  Syiria,  dan Turki.  yang  kemudian  rancangan  undang-undang  hukum  keluarga  tersebut diajukan  kepada  pemerintah.  Pemerintahan  meresmikannya  dengan  nama Majallah al Ahwal al Syahsiyyah ( Code of Personal Status ) 1956 yang berisikan 170 pasal. Majallah al Ahwal al Syahsiyyah ( Code of Personal Status ) telah beberapa kali  diamandemen,  yaitu  pada  tahun  1958,  1959,  1961,  1964,  1966  dan  yang terakhir  pada  tahun  1981. 21 Dibawah  kepemimpinan  Zine  El  Abidine  Ben  Ali
18 Lapidus, 607 – 8.
19 Booley, “The State, Family Law and Women in the Middle Eastern and North African Region (Mena Region): A Comparative Survey of the Current Reforms in Moro cco and Tunisia.”
20 M.  Atho  Muzdhar  and  Khairudin  Nasution, Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  Modern (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 86.
21 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , 51.
dilakukan  peninjauan  kembali  terhadap  pasal-pasal  dalam Majallah  al  Ahwal  al Syahsiyyah . Sehingga terjadi beberapa amandemen lagi di Tahun 1993, dan tahun 2007.
Perumusan Majallah al Ahwal al Syahsiyyah ( Code of Personal Status ) ini tidak hanya melibatkan kodifikasi fikih Maliki dan Hanafi, tetapi juga memasukkan langkah-langkah  progresif  dan  revolusioner  dalam  melegalkan  dan  mengatur bidang hukum. 22 . Antara lain:
1. Pernikahan
a. Usia Perkawinan
Usia Perkawinan di Tunisia Menurut Pasal 5 yang telah diamandemen, UU No. 7 tahun 1981 menetapkan bahwa seorang pria harus mencapai usia 20 tahun, sementara seorang wanita harus berusia minimal 17 tahun untuk menikah, sebuah perubahan  dari  persyaratan  sebelumnya  yang  mengharuskan  wanita  mencapai usia 20 tahun.  Pada amandemen kembali ditahun 2007 Batas usia perkawinan bagi kedua belah pihak ditetapkan pada usia delapan belas tahun. 23 Keputusan untuk menetapkan  usia  minimum  untuk  menikah  di  Tunisia  merupakan  hal  yang revolusioner,  terutama  jika  mempertimbangkan  mazhab  Maliki  sebagai  dasar perumusan  hukum. 24 Meskipun  Al-Quran  dan  Hadis  tidak  memberikan  batasan usia yang jelas untuk dewasa, Tunisia mengakui bahwa pernikahan memiliki hak dan tanggung jawab di antara pasangan, yang membutuhkan pertimbangan yang matang untuk memenuhi kewajiban ini.
b. Wali Nikah
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 3  Undang-Undang  Tunisia,  menekankan perlunya  persetujuan  bersama  antara  kedua  belah  pihak,  disaksikan  oleh  dua orang, dan penyediaan mahar untuk pengantin wanita. Namun setelah dilakukan
22 Mochammad  A gus  Rachmatulloh,  “Studi  Hukum  Keluarga  Islam  Di  Tunisia,” Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies 2, no. 2 (2021), https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598.
23 A  Booley,  “Progressive  Realisation  of  Muslim  Fam ily  Law :  The  Case  of  Tunisia ” 22 (2019): 1 – 28, https://doi.org/https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a2029.
24 Muzdhar and Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern , 87 – 88.
amandemen  kembali  tahun  2007  pasal  3 direvisi,  kini  menyatakan  bahwa pernikahan  hanya  terbentuk  melalui  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. Selanjutnya,  persyaratan  menuntut  kehadiran  pengantin  perempuan  di  tempat perjanjian  perkawinan  dan  secara  tegas  menyatakan  pendapatnya  terhadap pernikahan.  Posisi  wali  nikah  telah  dihapuskan.  sehingga  hak  prerogatif  hukum ayah  atau  wali  untuk  menjadikan  seorang  pria  atau  wanita  terikat  dalam pernikahan  tanpa  persetujuan  mereka  tidak  dapat  dilakukan. 25 Persyaratan  ini mencerminkan  larangan  pernikahan  paksa  dan  tidak  adanya  wali  wajib  untuk pernikahan.
c. Pencatatan Perkawinan
Meskipun tidak terdapat pembahasan khusus dalam al-Qur'an dan al-Hadis mengenai pencatatan nikah, serta tidak dijelaskan oleh para imam fiqih. 26 Namun, di  era  modern  ini,  prinsip  legalitas  dalam  pernikahan  menjadi  suatu  kebutuhan esensial untuk memastikan kepastian hukum di masa mendatang. Sejalan dengan prinsip tersebut, Tunisia mengamanatkan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dianggap sah dengan adanya catatan resmi dari pemerintah atau dokumen resmi. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Tunisia No. 40 tahun 1957,  yang  menyatakan  bahwa,  "Perkawinan  seharusnya  dibuktikan  dengan catatan  resmi.  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  seharusnya dibuktikan  dengan  cara  yang  berlaku  di  Tunisia,  yakni  sesuai  dengan  peraturan tentang akad nikah." 27 Keharusan adanya Catatan resmi berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara, adanya asas legalitas ini juga mempermudah dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang- undang perkawinan.
25 Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law : The Case of Tunisia. ”
26 Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan Melacak Agar Budaya Hukum” 3 (2015): 43 – 54.
27 Supani,  “Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Teks  Perundang -Undangan  Perkawinan  Di Beberapa  Negara  Islam  Perspektif  Ushul  Fikih,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 5,  no.  1 (2011): 81 – 95, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.648.
d. Poligami
Undang-Undang  Hukum  Keluarga  Tunisia  melarang  adanya  praktek poligami secara mutlak bahkan bukan hanya pelaku poligami sendiri yang terkena hukuman, seseorang yang menikahkannya pun terkena sanksi yang bahkan dapat terkena hukum yang sama. 28 Tepatnya pasal 18 menyatakan bahwa siapa saja yang telah  menikah  sebelum  pernikahan  pertamanya  benar-benar  berakhir  akan dikenakan  hukuman  penjara  selama  satu  tahun  atau  denda  sebesar  240.000 malim. 29 Kemudian poin c pasal 18 juga mengatakan siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang telah melanggar hukum diatas ia juga bisa dikenakan hukuman yang sama. 30
2. Perceraian
a. Talak
Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak berakibat jatuhnya talak. Menurut  UU  Tunisia  pasal  30,  talak  resmi  jatuh  jika  telah  diputuskan  oleh pengadilan. 31 pengadilan dapat memutuskan gugatan yang diajukan  istri dengan alasan-alasan tertentu seperti suami tidak memberikan nafkah atau kedua belah pihak  sepakat  untuk  berpisah.  Putusan  perceraian  diberikan  pengadilan  setelah diusahakan damai antara keduanya jika tidak didapatkan kata damai dalam artian kembali hidup bersama maka barulah putusan perceraian dilakukan. 32
e. Pengasuhan Anak
Sesuai dengan mazhab mayoritas penduduk Tunisia yaitu mazhab Maliki, dalam ketentuan tentang pengasuhan anak atau hadhanah bersumber dari hasil pengembangan dalam mazhab Maliki. Perihal terjadinya perpisahan antara suami dan  istri  menurut  mazhab  Maliki  pengasuhan  anak  jatuh  pada  ibunya,  karena
28 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , 113.
29 Bahauddin, “Tinjauan Sosio -Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia).”
30 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , 113.
31 Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law : The Case of Tunisia, ” 13.
32 M. Atho Mudzhar, “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Majalah Peradilan Agama (Jakarta, 2015), 50.
seorang  ibu  lebih  besar  kasih  sayangnya,  lebih  sabar,  lebih  halus,  dan  lebih memahami  anaknya  dibanding  seorang  ayah  atau  keluarga  lainnya  sehingga  ibu yang memiliki hak asuh selama ibunya belum menikah kembali dengan lelaki lain. 33 Pasal  67  yang  telah  diamandemen  pada  tahun  1981  menyatakan  bahwa  dalam situasi  di  mana  salah  satu  dari  orang  tua  yang  bertanggung  jawab  atas  anak meninggal  dunia,  hak  pemeliharaan  anak  akan  beralih  kepada  orang  tua  yang masih hidup. Sementara itu, apabila pernikahan berakhir dan kedua belah pihak masih hidup, maka hak pemeliharaan anak dapat dilaksanakan oleh salah satu dari kedua  pihak  atau  oleh  pihak  ketiga.  Pengadilan  memiliki  kewenangan  untuk menentukan  batas  waktu  pemeliharaan  anak,  dengan  mempertimbangkan sepenuhnya kondisi anak yang bersangkutan. Code of Personal Status Tunisia juga mengatur  terkait  kesejahteraan  anak  dalam  kasus-kasus  hak  asuh.  Pasal  59 menetapkan  bahwa  ibu  non-Muslim  dapat  diberikan  hak  asuh  namun  dapat kehilangan hak tersebut setelah anak mencapai usia lima tahun 34 , kecuali jika tidak ada  kekhawatiran  bahwa  anak  tersebut  dibesarkan  berdasarkan  agama  selain Islam. 35 Ketentuan ini mencerminkan pertimbangan hukum untuk hak asuh anak dalam kerangka hukum Tunisia.
3. Code of Personal Status Tunisia dan Kesetaraan Gender
Para intelektual dan pembaharu sosial Tunisia memainkan peran penting dalam  mengadvokasi  pengembangan Code  of  Personal  Status Tunisia  dan kemajuan hak-hak perempuan di Tunisia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke- 20,  para  cendekiawan  seperti  Mohamed  Abdu,  Qasim  Amin,  Abdelaziz  Thaalbi, dan  Tahar  Haddad,  di  antara  yang  lainnya,  menekankan  pentingnya  pendidikan bagi  anak  perempuan  Tunisia,  penghapusan  cadar,  dan  perlunya  emansipasi
33 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 426 – 27.
34 Mudzhar, “Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 51.
35 Mohamed Azam Mohamed Adil and Rafeah Saidon, “Religion as a Determinant of Child Welfare in Custody Cases in Malaysia and Classical Islamic Law : A Comparative Overview, ” Islam and Civilisational Renewal 8, no. 1 (2017): 35 – 46, https://doi.org/10.12816/0043454.
wanita  dalam  kerangka  Islam. 36 Mohamed  Abdu  dan  Abdelaziz  Thaalbi  bahkan mengatakan  bahwa  penyebab  defisit  sosio-ekonomi  di  sebagian  besar  negara Muslim  diantaranya  disebabkan  oleh  posisi  Perempuan,  yang  di  sebagian  besar negara Muslim menempati posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. 37 Pada awal abad  ini,  para  tokoh  ini  menekankan  bahwa  Istri-istri  Nabi  Muhammad  saw. terdidik  dalam  membaca  dan  menulis,  dan  mampu  melakukan  negosiasi  dalam berbagai  transaksi 38 Sehingga  Perempuan  harus  berpendidikan  dan  berpeluang sosial-ekonomi.
Thahir bin Ali bin Balqasim al-Haddad, khususnya, adalah tokoh terkemuka untuk  hak-hak  perempuan  dan  menulis  secara  ekstensif  tentang  kondisi perempuan di Tunisia, membahas isu-isu seperti pendidikan Perempuan, poligami, perjodohan,  rujuk,  hak  prerogatif  suami  yang  seakan  tidak  terbatas  dan mengeluarkan  tulisan  “ Imra’  tuna  fi  al-Shari’a  wa-l-  Mujtama ”  yang  merupakan salah satu karyanya yang banyak dikecam. 39 Karya-karya dari haddad bermuatan hal  mengenai  dorongan agar  Perempuan  berkontribusi  terhadap  negaranya  dan berargumen Islam tidak menindas Perempuan, tetapi justru meningkatkan status Perempuan  jika  membandingkan  pada  kondisi  Pra-Islam.  Beberapa  Gerakan Perempuan  mulai  muncul  di  Tunisia  sebelum  kemerdekaan  namun  belum memprioritaskan  status  Perempuan  dalam  Masyarakat. 40 Setelah  kematian Haddad  pada  tahun  1935,  isu  kesetaraan  gender  tidak  memiliki  perkembangan yang  berarti,  baru  setelah  kemerdekaan  Tunisia  pada  Tahun  1956  perjuangan terkait  isu  ini  dilanjutkan  oleh tokoh  lainnya  yang  merupakan  presiden pertama yakni Habib Bourguiba.
36 Thierry Desru es, Ana Velasco Arranz, and Hamida El Bour, “Does Gender Matter Within the  Tunisian  Civil  Society  Organizations  Following  the  ‘Arab  Spring’?  The  Division  of  Labor  and Responsibilities  Among  Young  Activists,” Multidisciplinary  Journal  of  Gender  Studies 11,  no.  3 (2022), https://doi.org/10.17583/generos.10339.
37 Khedher, “Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal Status .”
38 Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law : The Case of Tunisia. ”
39 Julian Weideman, “Tahar Haddad After Bourguiba  And Bin  ʿ ali: A Reformist  Between Secularists  And  Islamists, ” International  Journal  of  Middle  East  Studies 48,  no.  1  (February  14, 2016): 47 – 65, https://doi.org/10.1017/S0020743815001464.
40 Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law : The Case of Tunisia. ”
Code of Personal Status Tunisia terkait erat dengan kemajuan kesetaraan gender  di  Tunisia. Code  of  Personal  Status Tunisia,  diundangkan  setelah  Tunisia memperoleh kemerdekaan dari Perancis. Namun, akar reformasi dapat ditelusuri kembali  ke  era  Protektorat  Prancis,  di  mana  para  reformis  mengadvokasi  untuk memberikan  hak-hak  yang  lebih  besar  kepada  perempuan  dalam  pengaturan hukum  keluarga  di  Tunisia.  Pengesahan Code  of  Personal  Status ini  menandai tonggak sejarah yang signifikan, karena dianggap sebagai undang-undang pertama yang ramah terhadap perempuan di negara ini.
Dengan  merujuk  pada  penulisan  Booley  A  dalam  artikel  berjudul "Progressive  Realisation  of  Muslim  Family  Law:  The  Case  of  Tunisia," 41 dapat diidentifikasi bahwa Tunisia telah mengalami serangkaian reformasi yang signifikan dalam  konteks  hukum  keluarga,  yang  melibatkan  usaha-usaha  untuk meningkatkan  kesetaraan  gender.  Gelombang  pertama  reformasi  ini  dimulai selama  masa  Protektorat  Prancis,  yang  ditandai  dengan  adanya  diskusi  dan advokasi hak-hak perempuan. Kemudian, pada dekade 1950-an, kodifikasi hukum keluarga  di  Tunisia  mengenalkan  undang-undang  yang  bersifat  mendukung perempuan,  mencerminkan  sebuah  gelombang  reformasi  kedua  dibawah kepemimpinan Habib Bourguiba. Gelombang reformasi ketiga muncul pada tahun 1990-an,  diiringi  oleh  perubahan  dalam Code  of  Personal  Status (CPS),  yang semakin  memperkuat  komitmen  Tunisia  terhadap  legislasi  yang  mendukung kesetaraan  gender  dibawah  kepemimpinan  Zine  El  Abidine  Ben  Ali.  Gelombang reformasi  terkini,  yang  dimulai  pada  tahun  2010-an  yang  merupakan  era  Arab Spring mencerminkan usaha berkelanjutan untuk mendorong kemajuan dalam isu- isu kesetaraan gender di negara tersebut.
4. Nafkah dalam Code of Personal Status Tunisia
Sejak terjadinya akad nikah, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah  kepada  keluarganya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  terbentuknya  hak  dan
kewajiban antara suami dan istri pada saat akad nikah. 42 Berdasarkan perundang- undangan  Indonesia,  seperti  yang  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI, suami diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, 43 termasuk nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan  anak. 44 Dalam  pandangan  Mazhab  Hanafi,  Shafi'i,  dan  Hanbali, menyertakan asisten rumah tangga sebagai bagian dari nafkah yang dibebankan pada suami. 45
Negara  Tunisia  dalam  aturan  tentang  nafkah  pernikahan  pada Code  of Personal Status Tunisia diatur dalam Bab IV Al-Nafaqah ( Maintenance ) pasal 37- 42. 46 Mayoritas  penduduk  Tunisia  menganut  mazhab  Maliki,  namun tidak dapat dipungkiri  Tunisia  juga  dipengaruhi  oleh  mazhab  Hanafiyah  meskipun  demikian, Code of Personal Status terkhusus pada Bab Nafkah lebih condong merujuk pada pendapat  Mazhab  Maliki,  yang  mana  menunjukan  kewajiban  utama  suami memberi nafkah kepada istri tetap tidak berubah.
Pasal 37 menegaskan  bahwa  kewajiban memberikan nafkah  muncul dari ikatan  pernikahan,  hubungan  darah,  dan  perjanjian  kontraktual.  Adapun  dalam artikel ini yang dimaksud dengan nafkah adalah nafkah yang muncul dari ikatan pernikahan.  Pada  pasal  selanjutnya  ditekankan  bahwa  Suami  wajib  menafkahi istrinya  setelah dukhul ( cohabited )  dan  selama  masa  iddah 47 jika  telah  terjadi perceraian.  kewajiban  suami  untuk  mendukung  istrinya  selama  periode  iddah
42 Nadia Nadia and Noval Noval, “Musyarakah Pada Harta Bersama,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 2 (2021): 341 – 62, https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601.
43 Re publik  Indonesia,  “Undang - Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , no. 1 (1974): Pasal 34.
44 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  “Kompilasi  Hukum  Islam,” Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan , 2011, Bab XII, Pasal 80.
45 Nasution, Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara  Muslim Kontemporer , 268 – 77.
46 George  N.  Sfeir,  “The  Tunisia n Code  of  Personal  Status (Majallat  Al-Ahwal  Al- Shakhsiyah),” Middle East Journal 11, no. 3 (1957): 309 – 18, http://www.jstor.org/stable/4322925.
47 Sfeir.
menunjukkan pengakuan bahwa tanggung jawab finansial  suami tetap berlanjut meskipun  pernikahan  telah  dibubarkan.  Dukungan  ini  selama  periode  iddah dianggap  sebagai  bagian  dari  kewajiban  berkelanjutan  suami  untuk  menyokong kesejahteraan mantan istrinya selama fase transisi setelah berakhirnya hubungan pernikahan.
Pasal 39 menjelaskan bahwa jika dalam situasi di mana suami mengalami kesulitan keuangan, kewajiban memberikan nafkah tidak diwajibkannya. Meskipun demikian,  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  suami  kesempatan selama dua bulan. Apabila setelah periode tersebut berakhir suami masih belum memberikan  dukungan finansial  kepada  istrinya,  hakim  berhak  memberikan izin perceraian atas permintaan istri. Penting dicatat bahwa jika pada saat pernikahan istri  mengetahui  kondisi  keuangan  suaminya,  maka  istri  tidak  berhak  mencari perceraian.  Selanjutnya  pada  Pasal  40,  jika  suami  tidak  memiliki  harta  dan meninggalkan istrinya tanpa menyediakan dukungan yang diperlukan atau tanpa menunjuk  seseorang  untuk  memberikan  dukungan  selama  ketidakhadirannya, hakim  akan  memberikan  suami  waktu  satu  bulan  untuk  kembali.  Apabila  suami tidak  kembali  dalam  jangka  waktu  tersebut,  hakim  dapat  memberikan  izin perceraian  kepada  istri  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terdokumentasi  dan kesaksian  bersumpah  dari  pihak  perempuan  yang  bersangkutan  terkait  hal tersebut.
Pasal  23  dari  hukum  Tunisia  tahun  1956  memperingatkan  suami  untuk memperlakukan  istrinya  dengan  baik  dan  hidup  dalam  hubungan  yang  baik dengannya,  memerintahkannya  untuk  menghindari  menyakitinya.  Ketentuan  ini sesui  dengan  etika  Islam  yang  menyuruh  suami  harus  memperlakukan  istrinya dengan ma’ruf . Hal ini kemudian di amandemen menjadi Undang-Undang No 74 tahun  1993  pada  12  juli  1993  menjadi  menekankan  pada  sikap  saling menghormati,  memerintahkan  kedua  pasangan  untuk  bersikap  baik  satu  sama lain, menjaga hubungan baik, dan tidak menyakiti satu sama lain. 48 Meskipun pada
48 Ann Elizabeth Mayer, “Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic  or  Mediterranean  Laws?,” Middle  East  Journal 49,  no.  3  (1995):  432 – 46, http://www.jstor.org/stable/4328833.
pasal nafkah telah dinyatakan terkait kewajiban nafkah terletak pada Suami namun pada  pasal  23  selanjutnya  dijelaskan  bahwa  keduanya  bekerjasama  dalam memberikan  dukungan  kepada  anak-anaknya  sesuai  dengan  kemampuan finansialnya dan sesuai kebutuhan. Dan Pasal ini juga memerintahkan istri untuk memberikan kontribusi jika ia memiliki uang. 49 Namun tetap ditegaskan pada pasal 24 Suami tidak berperan sebagai wali atas properti istri. 50 Sehingga harta milik Istri tetap menjadi hak Istri.
Pasal 41 dari Bab IV tentang Nafkah menjelaskan bahwa jika seorang istri dengan  sengaja  menyediakan  nafkah  untuk  dirinya  sendiri  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  kompensasi  dari  suaminya  yang  absen  atau  tidak  memberikan nafkah,  maka  istri  tersebut  berhak  untuk  mengajukan  klaim  terhadap  suaminya untuk mendapatkan kompensasi tersebut. 51 Dalam konteks ini, istri memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau penggantian biaya hidup yang telah dia tanggung sendiri dengan harapan mendapatkan penggantian dari suaminya yang tidak hadir atau tidak memberikan finansial. Karena pada hakikatnya nafkah tetap kewajiban dari Suami, keadaan ini tidak memindahkannya.
Dalam tradisi fikih klasik, didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami  dan  istri,  posisi  nafkah  atau  harta  yang  diberikan  suami  merupakan  hak miliknya sendiri karena suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sedangkan istri  bukan pencari nafkah  dan untuk  memenuhi  keperluannya  ia  berkedudukan sebagai penerima nafkah dan mengurus rumah tangga. Adapun jika Istri bekerja bukan  berarti  menggantikan  kewajiban  suami  sebagai  pencari  nafkah  namun suami tetap sebagai pencari nafkah utama. Kewajiban untuk memberikan nafkah tetap  ada  pada  suami  selama  suami  tersebut  mampu  untuk  mengusahakannya
49 Mayer.
50 Sfeir, “The Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahwal Al- Shakhsiyah).”
51 Sfeir.
sesuai  dengan  kemampuannya. 52 Istri  dapat  bekerja  membantu  perekonomian suami tentu saja berdasar atas izin dari suami. 53
Konsep nafkah untuk istri bervariasi pada berbagai mazhab. Mazhab Syafi'i mengatur kadar nafkah bagi istri berdasarkan dua kriteria utama. Pertama, dalam hal makanan, besarnya nafkah ditentukan berdasarkan kelas penghasilan  suami, yakni  kelas  eksekutif  ( al-musir ),  kelas  bisnis  ( al-awsaṭ ),  dan  kelas  ekonomi  ( al- mu‘sir ).  Sesuai  pandangan  mazhab Syafi'i,  orang  kaya  diwajibkan  memberikan 2 mudd makanan  sehari, orang  miskin  sebanyak  1 mudd ,  dan  untuk  mereka  yang pertengahan, sebanyak 1.5 mudd . Selain makanan, nafkah untuk kebutuhan lain seperti pakaian, alat kebersihan, dan biaya pengobatan juga disesuaikan dengan kelas  penghasilan  suami.  Selanjutnya,  kewajiban  nafkah  terkait  tempat  tinggal ditetapkan  berdasarkan  kelayakan  strata  keluarga  istri  dan  perlu  memastikan keamanan istri, terutama saat suami tidak berada di rumah. 54
Mazhab Malikiyah, dalam hal nafkah tidak menetapkan jumlah yang pasti untuk tunjangan istri, melainkan mempertimbangkannya berdasarkan pendapatan suami dan kebutuhan istri 55 hal ini sama seperti menurut mazhab hanafiyah yang melihat  ukuran  nafkah  berdasarkan  kondisi  suami,  namun  juga  sesuai  dengan standar kebutuhan istri. 56
Lebih  detailnya  Mazhab  Hanafiyah  Dalam  konteks  di  mana  kondisi ekonomi  suami  dan  istri  sejajar  (keduanya  kaya  atau  keduanya  miskin),  ulama Hanafi  sepakat  bahwa  nafkah  seharusnya  disesuaikan  dengan  kondisi  tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan ekonomi antara suami dan istri (istri kaya dengan suami miskin atau suami kaya dengan istri miskin), terdapat dua pendapat yang
52 Muhammad  Ikbal  Ali,  “Rights  And  Obligations  Of  Husband  And  Wife  According  To Islamic Law In Constructing Sakina Family,” Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (2022): 130 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.94.
53 Huzaemah T Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam (Palu: Yamiba, 2013), 147 – 48.
54 Afrizal Karimuddin, “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i,” Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial 23, no. 1 (2021): 83, https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181.
55 Karimuddin.
56 Amir  Syarifuddin, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  2nd  ed.  (Jakarta:  Kencana,  2007),  170; Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer , 277.
muncul. Pertama, ada pandangan yang menetapkan bahwa nafkah yang diberikan seharusnya  berada  pada  ukuran  pertengahan  di  antara  kedua  kondisi  tersebut. Sementara  itu,  pendapat  kedua  mengikuti  kondisi  ekonomi  suami.  Dengan  kata lain, jika suami kaya dan istri miskin, nafkah yang diberikan harus mencerminkan kelapangan  ekonomi  suami;  sebaliknya,  jika  suami  miskin  dan  istri  kaya,  nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. 57
Pasal  39  dan  40  terkait  Istri  yang  dapat  meminta  pisah  ketika  tidak diberikan  nafkah  oleh  suaminya  mengikuti  dari  mazhab  Malikiyah  yang memberikan  batas  waktu  bagi  suami  untuk  melakukan  upaya  lain  agar  dapat menafkahi  istrinya,  jika  dalam  batas  waktu  yang  sudah  ditentukan  suami  tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hakim berhak menceraikan keduanya 58 namun tetap atas perizinan Istri. Sedang pada pasal 41 Istri dapat meminta ganti rugi  kepada  suami  atas  hartanya  yang  dia  gunakan  sebagai  ganti  nafkah  telah menjadi  pembahasan  para  ulama  klasik  sehingga  hukum  yang  ditetapkan  oleh Tunisia  pada  Undang-undang  Keluarganya  mengikuti  dari  ketentuang  mazhab Malikiyah yang mayoritas dianut oleh Masyarakat Tunisia karena menurut mazhab Malikiyah  bahkan  Syafiiyah  dan  Hanabilah  kewajiban  suami  untuk  memberikan nafkah tidak hilang walaupun suami mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya, hal tersebut  menjadi  tanggungan  baginya  yang  harus  dibayarkan  saat  ia  sudah mampu. 59
Yang  menjadi  terobosan  baru  pada Code  of  Personal  Status Tunisia  ini bukan terletak pada BAB IV Nafkah melainkan pada BAB I Pernikahan tentang Hak dan  Kewajiban  Pasangan  Suami  dan  Istri  yang  terletak  pada  Pasal  23 60 yang menjelaskan  jika    Istri  harus  berpartisipasi  dalam  menafkahi  keluarga,  jika  ia
57 Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” Teraju 2, no. 02 (2020): 161 – 74, https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164.
58 Syaidun  Syaidun,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nafkah  Keluarga  Dari Istri  Yang Bekerja,” Al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial 13,  no.  1  (2019):  89 – 104, http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339.
59 Syaidun.
60 Sfeir, “Th e Tunisian Code of Personal Status (Majallat Al-Ahwal Al- Shakhsiyah)”; Mayer, “Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?”
memiliki harta, ini merupakan terobosan baru karena dalam banyak sistem hukum, khususnya yang berbasis pada hukum Islam tradisional, tanggung jawab finansial utama  biasanya  berada  pada  suami.  Dengan  demikian, Code  of  Personal  Status Tunisia memberikan pengakuan hukum yang lebih besar terhadap peran ekonomi wanita  dalam  keluarga.  Hasil  amandemen  pasal  ini  ditahun  1993  memperluas peran  Perempuan  dalam  keluarga  menjadikan  hak  yang  setara  dengan  laki-laki, tetapi juga tanggung jawab yang setara dalam hal keuangan. 61 Meskipun kemudian tidak menampik pasal ini tetap mengacu bahwa kepala keluarga tetap Suami.
Pasal  23  ini  juga  menurut  penulis  sejalan  dengan  pendapat  ulama Malikiyah  yang  memandang  permasalahan  kewajiban  nafkah  suami  terhadap istrinya  dengan  dua  pendekatan.  Pertama,  apabila  suami  dan  istri  sama-sama berada  dalam  keadaan  kaya  atau  miskin,  besaran  nafkah  disesuaikan  dengan kondisi  ekonomi  keduanya.  Kedua,  jika  terdapat  perbedaan  kondisi,  misalnya suami kaya dan istri miskin, atau sebaliknya, besaran nafkah yang diberikan akan berada  pada  tingkat  pertengahan.  Dalam  konteks  ini,  Ulama  Malikiyah memberikan  kebebasan  kepada  suami  untuk  menentukan  besaran  nafkah  yang diberikan  kepada  istrinya.  Jika  istri  bersedia,  suami  dapat  menetapkan  nafkah sesuai dengan harga yang berlaku di daerah tersebut. Namun, apabila  istri tidak mengemukakan  keinginan  tertentu,  suami  dapat  menetapkan  nafkah  sesuai dengan haknya dan kemampuannya sebagai suami. 62
Fleksibilitas  ini  mencerminkan  kesepakatan  antara  suami  dan  istri  atau penetapan  berdasarkan  hak  dan  kapasitas  ekonomi  suami,  tanpa  mengubah substansi  dari  kewajiban  nafkah  tersebut.  bahwa  ketika  suami  tidak  mampu memberikan  nafkah  kepada  istrinya  karena  keadaan  ekonomi  yang  kurang memadai, dan pada saat yang sama istri memiliki kekayaan yang mencukupi, maka jika  istri  memutuskan  untuk  menafkahi  dirinya  sendiri,  hal  ini  tidak  dianggap
61 Booley, “Progressive Realisation of Muslim Family Law : The Case of Tunisia ” ; Lilia Ben Salem, “ Tunisia, ” 2010, 1 – 29.
62 Nasution  and  Jazuli,  “Nilai  Nafkah Istri  Dalam  Pandangan  Ulama  Klasik  Dan Kontemporer.”
sebagai suatu masalah. 63 Suami dalam situasi ini tidak memiliki kewajiban untuk menanggung  nafkah  istri.  Meskipun  demikian,  jika  harta  istri  digunakan  untuk menafkahi  suami  yang  miskin,  hal  ini  tetap  dianggap  sebagai  utang  yang  harus dibayar oleh suami saat sudah mampu melakukannya. Seperti yang disampaikan pada Pasal 52 kadar nafkah harus ditentukan sesuai kapasitas orang yang memberi dan status orang yang menerima nafkah serta sesuai dengan kondisi saat itu.
Selanjutnya pada kriminalisasi hukum keluarga di Tunisia, selain pada aspek Poligami, hukum pidana diberlakukan juga pada nafkah. dalam pasal 53A Menurut Code of Personal Status Tunisia yang telah di amandemen tahun 1981, suami yang menghindar  dari  kewajiban  memberi  nafkah  atau  kompensasi  selama  1  bulan dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 malim . 64
Kriminalisasi  hukum  keluarga  di  Tunisia,  termasuk  aspek-aspek  seperti nafkah,  mencerminkan  upaya  negara  untuk  memastikan  perlindungan  dan keadilan bagi  semua pihak  dalam  pernikahan,  terutama  perempuan.  Penerapan hukum  pidana  dalam  konteks  ini  menunjukkan  bahwa  Tunisia  menganggap kewajiban  nafkah  sebagai  hal  yang  serius  dan  penting,  yang  mencerminkan komitmennya  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak-anak  dalam perkawinan.

## C. KESIMPULAN
Code  of  Personal  Status Tunisia  dalam  hal  nafkah,  yang  didasarkan  pada Mazhab Maliki, menawarkan fleksibilitas dengan tidak menetapkan jumlah pasti, melainkan  mempertimbangkan  pendapatan  suami  dan  kebutuhan  istri.  Prinsip utama yang diterapkan adalah kesepakatan atau penetapan nafkah berdasarkan
63 Karimuddin,  “Standardisasi  Nafkah Istri:  Studi  Perbandingan  Mazhab  Maliki  Dan Mazhab  Syafi’i”;  Syaidun,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nafkah  Keluarga  Dari Istri  Yang Bekerja.”
64 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern , 117 – 18; Muhammad Zaki Saleh, “Trend  Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Keluarga  Di  Negara - Negara  Muslim,” Annual  Annual Conference
Conference Kajian Islam Di Lembang , 2006, 26 – 30, https://www.scribd.com/document/129152420/Makalah-Mohammad-Zaki.
hak dan kapasitas ekonomi suami. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah, dan  istri  memiliki  kekayaan  yang  mencukupi, Code  of  Personal  Status Tunisia memungkinkan  istri  untuk  menafkahi  dirinya.  Pasal  yang  mewajibkan  kontribusi finansial  dari  istri  tidak  mendapatkan  sanksi  jika  tidak  dilaksanakan,  sehingga menjadi opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan suami dan istri. Penting untuk dicatat bahwa prinsip ini tidak mengalihkan kewajiban nafkah dari suami.
Sejarah  panjang  Tunisia  dalam  mengembangkan  hukum  keluarga  dan melindungi  hak-hak  perempuan  mencerminkan  komitmen  negara  untuk memajukan hak-hak perempuan. Code of Personal Status Tunisia mencerminkan kesetaraan gender dengan memperkenalkan tanggung jawab keuangan bagi kedua pasangan,  mengakui  peran  ekonomi  perempuan  dalam  keluarga.  Sanksi  pidana dalam  hukum  keluarga  Tunisia,  mencerminkan  upaya  negara  untuk  memastikan perlindungan dan keadilan, terutama bagi perempuan, dalam konteks pernikahan.

## REFERENSI
Adil, M. A. M., & Saidon, R. (2017). Religion as a Determinant of Child Welfare in Custody  Cases  in  Malaysia  and  Classical  Islamic  Law :  A  Comparative Overview. Islam and Civilisational Renewal , 8 (1), 35–46. https://doi.org/10.12816/0043454
Ali, M. I. (2022). Rights And Obligations Of Husband And Wife According To Islamic Law In Constructing Sakina Family. Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah , 3 (2), 130–142. https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.94
Andiko,  T.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Di  Dunia  Islam  (Analisis Terhadap  Regulasi  Poligami  dan  Keberanjakannya  dari  fikih). Nuansa , 12 (2). https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2807
Bahauddin,  A.  (2020).  Tinjauan  Sosio-Politik  Terhadap  Larangan  Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia). Familia: Jurnal Hukum Keluarga , 1 (2). https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.16
Booley,  A.  (2019). Progressive  Realisation  of  Muslim  Family  Law :  The  Case  of Tunisia . 22 , 1–28. https://doi.org/https://doi.org/10.17159/1727- 3781/2019/v22i0a2029
Booley, Ashraf. (2019). the State, Family Law and Women in the Middle Eastern and  North  African  Region  (Mena  Region):  a  Comparative  Survey  of  the Current Reforms in Morocco and Tunisia. Jurnal Syariah , 27 (3), 505–546. https://doi.org/10.22452/js.vol27no3.5
Chandrakirana,  K.  (2000). Women  ’  s  Place  and  Displacement  in  the  Muslim Family : Realities from the Twenty-first Century I . Muslim Women Making a Living in the Global Economy .
Constitution,  F.,  Republic,  T.,  &  Idea,  I.  (2014). The  constitution  of  the  tunisian republic . (January), 1–47.
Desrues, T., Arranz, A. V., & Bour, H. El. (2022). Does Gender Matter Within the Tunisian  Civil  Society  Organizations  Following  the  “Arab  Spring”?  The Division  of  Labor  and  Responsibilities  Among  Young  Activists.
Multidisciplinary Journal of Gender Studies , 11 (3). https://doi.org/10.17583/generos.10339
Hitman, G. (2018). Arab Spring Era: Winds of Change in the Direction of Gender Equality  for  Tunisian  Women. Digest  of  Middle  East  Studies , 27 (2). https://doi.org/10.1111/dome.12137
Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan , (1).
Ismail,  Z.,  &  Hasan,  M.  R.  (2020).  Islamic  Legal  Modernism  and  Women’s Emancipation  in  Tunisia. Mazahib  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam , 19 (2). https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800
Karimuddin,  A.  (2021).  Standardisasi  Nafkah  Istri:  Studi  Perbandingan  Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i. Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 23 (1), 83. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181 Kedutaan Besar Republik Indonesia, Di Tunis, R. T. (n.d.). Profil Negara Republik Tunisia. Retrieved November 10, 2023, from https://kemlu.go.id/tunis/id/read/profil-negara-republik-tunisia/584/etc- menu
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  (2011).  Kompilasi  Hukum  Islam. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan , Vol. 1.
Khedher,  R.  (2017).  Tracing  the  development  of  the  Tunisian  1956 Code  of Personal Status . Journal of International Women’s Studies , 18 (4). Lapidus, I. M. (1999). Sejarah Sosial Umat Islam . Jakarta: Rajawali Pers.
Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan melacak agar budaya hukum . 3 , 43– 54.
Mardani.  (2011). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Mayer, A. E. (1995). Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic  or  Mediterranean  Laws? Middle  East  Journal , 49 (3),  432–446. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4328833
Mudzhar,  M.  A.  (2015).  Pembaruan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Majalah Peradilan Agama , (Edisi 7).
Muzdhar, M. A., & Nasution, K. (2003). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern . Jakarta: Ciputat Press.
Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah Pada Harta Bersama. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 14 (2), 341–362.
https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601
Nasution,  A.  Y.,  &  Jazuli,  M.  (2020).  Nilai  Nafkah  Istri  Dalam  Pandangan  Ulama Klasik Dan Kontemporer. Teraju , 2 (02), 161–174.
https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164
Nasution,  K.  (2013). Hukum  Perkawinan  I:  Dilengkapi  Perbandingan  UU  Negara Muslim Kontemporer (Edisi Revi). Yogyakarta: Academia+Tazzafa.
Rachmatulloh,  M.  A.  (2021).  Studi  Hukum  Keluarga  Islam  di  Tunisia. Al- Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies , 2 (2). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598
Rasjid, S. (2010). Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Refle,  J.-E.  (2022).  Old  Civil  Society  Networks  and  their  Role  for  the  Tunisian Political  Landscape. Middle  East  Law  and  Governance , 15 (1),  100–127. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/18763375-20221319
Rosdiawan,  R.  (2012).  Revolusi  Menuju  Demokratisasi:  Pengalaman  Tunisia. Makalah UIN Jakarta .
Saleh, M. Z. (2006). Trend Kriminalisasi Dalam Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim. Annual Annual Conference Conference Kajian Islam Di Lembang ,
26–30. Retrieved from https://www.scribd.com/document/129152420/Makalah-Mohammad-
Zaki
Salem, L. Ben. (2010). Tunisia . 1–29.
Sfeir,  G.  N.  (1957).  The  Tunisian Code  of  Personal  Status (Majallat  Al-Ahwal  Al- Shakhsiyah). Middle  East  Journal , 11 (3),  309–318.  Retrieved  from http://www.jstor.org/stable/4322925
Supani.  (2011).  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Teks  Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (1), 81–95.
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v5i1.648
Syaidun, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial , 13 (1), 89–104. Retrieved from http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339
Syarifuddin, A. (2007). Hukum Islam di Indonesia (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
United  Nations  Population  Division.  (2023).  World  Population  Prospects:  2022 Revision.  Retrieved  November  5,  2023,  from  The  World  Bank  website: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=TN
Weideman,  J.  (2016).  Tahar  Haddad  After  Bourguiba  And  Bin ʿ ali:  A  Reformist Between  Secularists  And  Islamists. International  Journal  of  Middle  East Studies , 48 (1), 47–65. https://doi.org/10.1017/S0020743815001464
Wikipedia.  (n.d.).  Tunisian  Independence.  Retrieved  November  10,  2023,  from https://en.wikipedia.org/wiki/Tunisian_independence
Yanggo, H. T. (2013). Hukum Keluarga dalam Islam . Palu: Yamiba.