## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)
Tika Wulandari*

## Suyanto
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa *wtika46@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  factors  that  influence  compliance  in  land  and  building  tax payments  in the  District  Sleman.Variabel  dependent  adherence  in  this  study were  paying taxes.  The independent  variables  in  this  study  include  knowledge  of  taxation,  education,  administrative sanctions.  This  study  used  a  questionnaire  for  data  collection.  Sample  research  study  is  registered taxpayers in Revenue Kabupten Sleman.
Analysis of research data using multiple linear regression. The results showed that the variable tax knowledge and administrative penalties positive significant effect on adherence Land And Building Tax payments while the education variable does not affect the compliance of land and building tax payments.
Keywords: knowledge of taxation, education, administrative sanctions, Compliance.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  pajak  adalah  sumber keuangan  negara (Budgetair) yaitu  sebagai sumber  penerimaan  negara  yang  digunakan untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran  rutin maupun  pembangunan    negara  (Tjahjono, 2005).  Pajak  merupakan  pungutan  negara yang  tidak  memberikan  balas  jasa  secara langsung,  sifatnya  mengikat  dan  dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. (Tjahjono, 2005). Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  menjadi  salah satu  kendala  yang  dapat  menghambat keefektifan  pengumpulan  pajak.  Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku  seorang  wajib  pajak  yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya  dan  menikmati  semua  hak perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Nurmantu,  2009  dalam  Putri,  2013). Pengertian  Pajak    Bumi  dan  Bangunan menurut Perda Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan  atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan pertambangan Banyak  faktor  yang  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  pembayaran  Pajak  Bumi dan  Bangunan,  antara  lain  pengetahuan perpajakan, pendidikan dan sanksi administrasi. Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan,  jenis  pajak  yang  berlaku  di Indonesia  mulai  dari  subyek  pajak,  obyek pajak,  tarif  pajak,  adalah  pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan  bagaimana pengisian pelaporan pajak  (Supriyati, 2009). Pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  usaha pengembangan    sumber  daya  manusia  yang dilakukan    secara  sistematis,  pragmatis  dan
berjenjang  agar  menghasilkan  manusia- manusia  yang  berkualitas  yang  dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Istanto, 2010). Tingkat pendidikan masyarakat  yang  semakin  tinggi  akan menyebabkan  masyarakat  semakin  mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan  di  bidang  perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi.
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan,  memberikan  motivasi  untuk dilakukannya penelitian dan analisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dengan  judul
Pengaruh
Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan, dan Sanksi Administrasi terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melakukan  pembayaran  Pajak  Bumi  dan
Berdasarkan  permasalahan  yang  tertulis dalam  latar  belakang  di  atas,  maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan  sebagai  berikut:  (1)  Apakah pengetahuan  wajib  pajak  tentang  perpajakan berpengaruh  terhadap    tingkat    kepatuhan pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Sleman ?
(2) Apakah  tingkat pendidikan  berpengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  pembayaran Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Sleman?  (3)  Apakah  sanksi  administrasi yang diterapkan berpengaruh terhadap tingkat  kepatuhan  pembayaran  Pajak  Bumi dan  Bangunan  di  Kabupaten  Sleman?  (4) Apakah    faktor    pengetahuan,  SPPT  atau sanksi administrasi yang paling berpengaruh  terhadap  tingkat  kepatuhan pembayaran PBB?

## LANDASAN TEORI PENGETAHUAN PERPAJAKAN
Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses
pembelajaran.  Proses belajar ini  dipengaruhi berbagai  faktor  dari  dalam  seperti  motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya (Kamus Besar Bahasa  Indonesia, 2003). Secara  garis besar menurut tingkat pengetahuan mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi.  Ciri  pokok  dalam  taraf pengetahuan  adalah  ingatan  tentang  sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain.
Berdasarkan  uraian-uraian di atas,  maka dapat  kita  definisikan  bahwa  pengetahuan merupakan  hasil  dari  proses  mencari  tahu. Dalam  proses  mencari  tahu  ini  mencakup berbagai  metode  dan  konsep-konsep,  baik melalui  proses  pendidikan  maupun  melalui pengalaman.  Dengan  adanya  pemahaman yang benar mengenai pajak,diharapkan dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  untuk melaksanak kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu.
Pengetahuan perpajakan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan,  jenis  pajak  yang  berlaku  di Indonesia  mulai  dari  subyek  pajak,  obyek pajak,  tarif  pajak,  adalah  pengetahuan perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian  pelaporan  pajak.  Pengetahuan perpajakan  ini  tidak  hanya    pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan,  Keputusan  Menteri    Keuangan, Surat  Edaran,  Surat  keputusan  tetapi  juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan  teknis  bagaimana  menghitung besarnya  pajak  yang  terutang    (Supriyati, 2009).
Pengetahuan  pajak  merupakan  sesuatu yang    penting  untuk  dimiliki  oleh  wajib pajak.  Apabila  wajib  pajak  sadar  dan mengetahui    mengenai  arti  penting,  manfaat dan  tujuan  dari  pembayaran  pajak  yang dilakukan  kepada  negara,  maka  wajib  pajak dengan  sukarela  melakukan  pembayaran pajak  secara  tertib  dan  tepat  waktu. Pengetahuan  dapat  berasal  dari  pemahaman
undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi,  media  cetak  maupun  penyuluhan yang  dilakukan  oleh  pejabat  pajak  maupun pejabat desa. Pengetahuan tentang perpajakan  juga  dapat  diperoleh  dari  bidang pendidikan formal maupun informal. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang  tidak signifikan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagi berikut:
H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## PENDIDIKAN
Saat  ini  pendidikan  di  Indonesia  sudah menjadi  suatu  kewajiban  dalam  rangka meningkatkan  sumber  daya  masyarakat Indonesia.  Pendidikan  merupakan  hal  yang sangat  penting  sehingga  tidak  terlepas  dari kehidupan sehari-hari. Menurut Hasan (2005)  dalam  Istanto  (2010),  pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan    sumber  daya  manusia  yang dilakukan    secara  sistematis,  pragmatis  dan berjenjang  agar  menghasilkan  manusia- manusia  yang  berkualitas  yang  dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan  harkat  dan  martabatnya. Peningkatan  kualitas  diri  manusia  yang dicapai melalui pendidikan diharapkan dapat mencakup  beberapa  aspek  antara  lain:  (a) Peningkatan  kualitas  fikir  (kecerdasan, kemampuan analisis, kreatifitas, dan visioner),  (b)  Peningkatan  kualitas  moral (ketakwaan,  kejujuran,  ketabahan,  keadilan dan  tanggung  jawab),  (c)  Peningkatan kualitas kerja (ketrampilan, professional, dan efisien),  (d)  Peningkatan  kualitas  hidup (kesejahteraan materi dan rohani, ketentraman dan terlindungnya martabat dan harga diri)
.      Seseorang  yang  mendapatkan  pendidikan lebih  tinggi,  akan  lebih  tinggi  pula  status sosial ekonominya dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan bekal yang telah diperoleh seseorang dari lembaga pendidikan yang  pernah  dimasuki  secara  tidak  langsung dapat membuka  pintu ilmu pengetahuan dan
ketrampilan  yang  sangat  bermanfaat  bagi kelangsungan  hidup  individual  maupun sosial.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  dapat kita  lihat    bahwa  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  seseorang  biasanya  semakin tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  seseorang untuk    melaksanakan  kewajiban  membayar pajaknya. Maka penulis merumuskan hipotesis sebgai berikut:
H2:  Tingkat  Pendidikan  berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

## SANKSI ADMINISTRASI
Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan  diatur  dalam  masing-masing pasal  Undang-Undang  Ketentuan  Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan  apabila  wajib  pajak  melakukan pelanggaran  terutama  atas  kewajiban  yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum        Perpajakan.  Mardiasmo  (2011) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Dengan  kata  lain sanksi perpajakan merupakan alat  pencegah agar  Wajib  Pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.
Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal  dua  macam  sanksi  yaitu  Sanksi Administrasi  dan  Sanksi  Pidana.  Bagi  para pelanggar  suatu  norma  perpajakan  ada  yang diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi  pidana  saja  bahkan  ada  pula  yang diancam  sanksi  administrasi  dan    pidana. Sanksi  pidana  merupakan  siksaan  atau penderitaan  yang  digunakan  fiskus  sebagai alat  terakhir  atau  benteng  hukum  yang digunakan  fiskus  sebagai  alat  terakhir  atau benteng  hukum  yang  digunakan  fiskus  agar norma perpajakan dipatuhi.
Ketentuan  sanksi  pidana  diatur  dalam Perda  kabupaten  Sleman  Tahun  2012  pasal 34  ayat  1  yang  berbunyi: Wajib  pajak  yang karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan SPOP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 13 ayat (2) atau mengisi dengan tidak  benar
atau  tidak  lengkap  atau  melampirkan keterangan  yang  tidak  benar    sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan  pidana    kurungan  paling  lama  1 (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 34 ayat 2 berbunyi : Wajib pajak yang dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  SPOP sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)  atau  mengisi  dengan  tidak  benar  atau tidak  lengkap  atau  melampirkan  keterangan yang  tidak  benar  sehingga  merugikan keuangan  Daerah  dapat  dipidana  dengan pidana  penjara    paling  lama  2  (dua)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  4  (empat) kali    jumlah  pajak  terutang  yang  tidak  atau kurang dibayar.
Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi  administrasi  yaitu  sanksi  administrasi berupa  denda,    sanksi  administrasi  berupa bunga,  dan  sanksi  administrasi  berupa kenaikan.  Besaran  denda  dapat  ditetapkan sebesar  jumlah  tertentu,  persentase  dari jumlah  tertentu,  atau  suatu  angka  perkalian dari  jumlah  tertentu.  Sanksi  administrasi berupa  bunga  dikenakan  atas  pelanggaran yang  menyebabkan  utang  pajak  menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan  persentase  tertentu  dari  suatu jumlah,  mulai  dari  saat  bunga  itu  menjadi hak/kewajiban  sampai  dengan  saat  diterima dibayarkan.  Sanksi  Administrasi  berupa kenaikan  adalah  sanksi  yang  paling  ditakuti oleh  wajib  Pajak.  Hal  ini  karena  bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus  dibayar  bisa  menjadi  berlipat  ganda. Sanksi  berupa  kenaikan  pada  dasarnya dihitung  dengan  angka  persentase  tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Penelitian mengenai pengaruh sanksi administrasi  sudah  diteliti  oleh  peneliti- peneliti  sebelumnya  namun  hasil  tidak konsisten, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3:  Sanksi  Administrasi    berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengukuran kuantitatif untuk menguji hipotesis dengan tujuan menemukan generalisasi dan menekankan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara variabel (Sekaran, 2000 dalam Sutari, 2013). Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pengetahuan, tingkat pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  semua  wajib  pajak yang  dikenakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan di  daerah  Kabupaten  Sleman.  Adapun sampel yang digunakan oleh peneliti adalah wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang ditemui di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan convenince sampling (sampling kemudahan), merupakan  teknik  pengambilan  sampel yang  diambil  secara  spontanitas  artinya siapa saja yang secara tidak sengaja ketemu dan  sesuai  dengan  karakteristiknya,  maka orang tersebut dapat dijadikan sampel.

## Pengembangan Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel independen dan variabel dependen. Kuesioner yang digunakan menggunakan pengukuran skala likert 5 (lima) poin . Penelitian ini menggunakan pilot test atau uji awal penelitian sebelum penelitian yang sebenarnya. Pilot test tersebut mempunyai tujuan untuk meyakinkan item kuesioner telah mencukupi dan benar menurut responden. Kuesioner pilot test dalam penelitian ini disebar kepada 30 responden yang terdiri dari mahasiswa  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa pada tanggal 24 Januari 2013 .

## Metode Analisis Uji Reliabilitas dan uji validitas
Uji  reliabilitas  adalah  pengujian  untuk mengukur  suatu  kuesioner  yang  merupakan indikator  dari  variabel  .  Suatu  kuesioner dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Suatu  kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan  nilai Cronbach  Alpha >  0,60 (Ghozali, 2011).
Suatu  kuisioner  dinyatakan  valid  jika pertanyaan  pada  kuisioner  mampu  untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur oleh  kuisioner  tersebut  (Ghozali,  2011). Selanjutnya  untuk  mengetahui  apakah  suatu item  valid  atau  gugur  maka  dilakukan pembandingan  antara  koefisien  t  hitung dengan  koefisien  t  tabel.Jika  t  hitung  >  t tabel  berarti  item  valid.Sebaliknya  jika  t hitung  <  t  tabel  berarti  item  tidak  valid (gugur).

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas, Multikolonieritas,

## Heteroskedastisitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  persamaan  penelitian, variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki distribusi  normal.  Cara  mendeteksi  dengan melihat normal  probability  plot adalah  jika data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik histogramnya  menunjukkan  pola  distribusi normal,  maka  model  persamaan  penelitian memenuhi  asumsi  normalitas.  normal,  maka model persamaan penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas.
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  model  persamaan penelitian  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel bebas (independen). Model persamaan  penelitian  yang  baik  seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada  atau  tidaknya  multikolonieritas  dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIP). Jika  nilai  VIF  tidak  lebih  dari  10  dan  nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat  dikatakan  dapat  dikatakan  terbebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2011).
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah  dalam  model  persamaan  penelitian terjadi  ketidaksamaan variance dari  residual saat  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Uji  Heteroskedastisitas  dengan  cara  melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot. Penelitian  yang  baik  adalah  titik-titik menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  0  dan tidak membentuk pola tertentu.

## Uji Analisi Regresi Berganda
Dalam penelitian ini ,peneliti menggunakan  alat  uji  analisis  statistik. Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji  statistik  regresi  linier  berganda (multiple linear regression) .
Model  yang  digunakan  dalam  penelitian iniadalah:
0 1 1 2 2 3 3 + e
Keterangan :
Y = Kepatuhan masyarakat
X 1 = Pengetahuan
X 2 = Pendidikan X 3 = Sanksi Administrasi
0 = konstanta
1 3 = Koefisien regresi e = error term

## Uji Hipotesis
Koefesien Determinasi Uji R 2 berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas secara keseluruhan  terhadap  variabel  terikatnya.  R 2 memiliki  nilai  antara  0  dan  1  (0<R 2 <1), dimana  bila  makin  tinggi  nilai  R 2 suatu regresi  tersentu  akan  semakin  baik.  Berarti keseluruhan  variabel  bebas  secara  bersama- sama mampu menerangkan variabel terikat.Sebelum  diuji  persamaan  regresi berganda  sesuai  dengan  pengujian  secara simultan  dan  parsial,  maka  dilihat  dahulu apakah persamaan yang telah dibuat diasumsikan  tidak  terjadi  pengaruh  antar variabel bebas.

## Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F )
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui seberapa  besar  pengaruh  semua  variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan  nilai  F  hitung  dengan  nilai F  tabel,  apabila    nilai  F  hitung  lebih  besar daripada  F  tabel  dengan  tingkat  signifikansi kurang  dari  0,05    maka  model  yang digunakan  layak,  demikian  pula    sebaliknya (Ghozali, 2011).

## Uji  Signifikan  Parameter  individual  (Uji Statistik t)
Uji  t  merupakan  pengujian    hipotesis yang  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabl dependen. Kriteria pengujian  yang  digunakan  adalah  dengan membandingkan  t  hitung dengan  t  tabel  jika t-hitung > t-tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05.  Jika nilai signifikan dibawah 0,05  maka    H0  ditolak  dan  Ha  diterima (Ghozali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Reliabilitas dan uji validitas
Uji  reliabilitas  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  menunjukkan  seluruh  variabel dinyatakan  reliabel  karena  nilai Cronbach Alpha >  0,60  masing-masing  0,706,  0,618, 0,639,  0,721.      Sedangkan  pengujian validitas  menyatakan  bahwa  semua  item kuesioner  dinyatakan  valid  karena    semua nilai t hitung > nilai t tabel.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas, Multikolonieritas, Heteroskedastisitas
Metode  yang  digunakan  untuk  menguji normalitas  adalah  dengan  melihat  PP  plot standardized  residual.  Dari  hasil  pengujian dapat dilihat bahwa  data menyebar di sekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal dan. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Dari hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan  nilai Tolerance  value semua variabel  berada  di  atas  0,10  yaitu  masing- masing  sebesar  0,827,  0,935  dan  0,791  dan nilai Variance  Inflation  Factors  (VIF) di bawah  10  yaitu  masing-masing  sebesar 1,029,  1,070,  1,264.  Dari  hasil  pengujian dapat    disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi. Metode  analisis  yang  digunakan  untuk menguji  heteroskedastisitas  dengan  melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot. Hasil  pengujian  dapat  dilihat bahwa titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah angaka  nol  (0)  pada    sumbu  Y  dan  tidak membentuk  pola  tertentu.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model persamaan regresi .

## Uji Analisi Regresi Berganda
Hasil analisis regresi dangan program  SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6.055 4.046 -1.497 .139 Pengetahuan .860 .141 .533 6.079 .000 Pendidikan .126 .111 .094 1.138 .259 Sanksiadm .277 .091 .274 3.049 .003 a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: Data Primer Diolah 2014
Dari analisis regresi didapatkan persamaan: Y = -6,055 + 0,860 X 1 + 0,126 X 2 + 0,277X 3 + e
Jika pengetahuan perpajakan, pendidikan dan sanksi administrasi konstan sama dengan nol (0),  maka  besarnya  tingkat  kepatuhan
pembayaran PBB sebesar -6,055 satuan. Jika terjadi  peningkatan  pengetahuan  tentang perpajakan  wajib  pajak  sebesar  satu  satuan, maka  akan  terjadi  peningkatan  kepatuhan membayar  pajak  sebesar  0,860  satuan. Apabila  terjadi  peningkatan  pendidikan  (X 2) wajib  pajak  sebesar  satu  satuan,  maka kepatuhan  membayar  pajak  juga  akan meningkat  sebesar  0,126  satuan.  Jika  terjadi peningkatan sanksi  administrasi  sebesar  satu satuan,  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan pembayaran PBB sebesar 0,277 satuan.

## Koefisien Determinasi
Pengujian  Koefisien  Determinasi  dianalisis dengan  melihat  kolom  Adjusted  R  Square pada  tabel  Model  Summary.  Nilai  Adjusted R square sebesar 0,497 atau sebesar 49,7 %. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel dependen kepatuhan pembayaran PBB dipengaruhi oleh variabel independen pengetahuan  perpajakan,  pendidikan  dan sanksi administrasi sebesar 49,7 %. Sedangkan sisanya sebesar 50,3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Tabel 2 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 .719 a .516 .497 1.44476
a. Predictors: (Constant), SanksiAdm,  Pengetahuan,  Pendidikan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber :Data Primer Diolah 2014

## Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F )
Hasil  pengujian  F  dapat  dilihat  pada  tabel ANOVA berikut:
Tabel 3 ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 169.351 3 56.450 27.044 .000 a Residual 158.637 76 2.087 Total 327.988 79
a. Predictors: (Constant), Sanksiadm, Pendidikan,Pengetahuan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber :Data Primer Diolah 2014
Hasil  uji  F  menunjukkan  nilai    F  hitung sebesar  27,044,  hal  ini  berarti  F  hitung  >  F tabel  (27,044  >  2,72)  ,  dengan  tingkat signifikan  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  (0,000 <  0,050).  Maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  artinya bahwa  variabel  pengetahuan  perpajakan, pendidikan dan sanksi administrasi bersama-
sama mampu mempengaruhi variabel dependen kepatuhan pembayaran PBB.

## Uji  Signifikan  Parameter  individual  (Uji Statistik t)
Berdasarkan  uji  t  yang  dilakukan  dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6.055 4.046 -1.497 .139 Pengetahuan .860 .141 .533 6.079 .000 Pendidikan .126 .111 .094 1.138 .259 Sanksiadm .277 .091 .274 3.049 .003
a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber :Data Primer Diolah 2014
Pengetahuan  perpajakan  memiliki  nilai  t hitung  >  t  tabel  (6,079  >  1,665),  tingkat signifikan  sebesar    0,000  lebih  kecil  dari 0,05. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan secara  signifikan  mampu  mempengaruhi kepatuhan  pembayaran  PBB.  Hasil  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Istanto  (2010),  Saryadi  (2013),  sutari (2013).  Penelitian  ini  menunjukkan  angka positif  yang  berarti  bahwa  semakin  tinggi pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  dunia perpajakan  maka  semakin  tinggi  pula kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan PBB di Kabupaten Sleman.
Pendidikan  memiliki  nilai  t  hitung  lebih kecil  dari  t  tabel  (1,138  <  1,665),  tingkat signifikan  sebesar  0,259  lebih  besar  dari 0,05. Hal ini berarti variabel pendidikan (X 2 ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB. Hasil ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dianawati (2008),  Istanto  (2010)  dan  Nurseto  (2002). Variabel  pendidikan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  dikarenakan  wajib  pajak yang  berpendidikan  SD  pun  sudah  mampu untuk memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak  Bumi  dan  Bangunan  jika  pemerintah setempat memberikan sosialisasi dan pengertian  tentang  arti  penting  pajak  dan kewajiban sebagai wajib pajak. Kontrol yang baik dan sosialisasi  dari  pemerintah  maupun aparat desa sudah mampu untuk memberikan  informasi  yang  cukup  wajib pajak  pembayaran  pajak.            Sanksi administrasi memiliki nilai  t hitung > t tabel (3,049  >  1,665),  tingkat  signifikan  sebesar 0,003  lebih  kecil  0,05.  Hal  ini  berarti
variabel sanksi administrasi (X 3 ) berpengaruh  signifikan  positif  terhadap kepatuhan  pembayaran  PBB  di  Kabupaten Sleman. Hasil ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Istanto (2010), Sutari (2013) dan Sapriadi (2013).

## SIMPULAN
1. Berdasarkan  hasil  Uji  t  menunjukkan bahwa variabel pengetahuan
perpajakan  secara  signifikan  mampu mempengaruhi  kepatuhan  pembayaran PBB di Kabupaten Sleman.
2. Variabel  pendidikan  secara  parsial tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pembayaran PBB di Kabupaten Sleman.
3. Variabel  sanksi  administrasi  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  pembayaran  PBB di kabupaten Sleman.
4. Berdasarkan  hasil  Uji  F  menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan,
pendidikan  dan  sanksi  administrasi secara bersama-sama (simultan) mampu    mempengaruhi  kepatuhan pembayaran  PBB.    Variabel  yang paling  bepengaruh  terhadap  kepatuhan adalah pengetahuan perpajakan.
5. Hasil Uji Regresi  menunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,497. Hal  ini  berarti  kemampuan  persamaan regresi pada penelitian ini menjelaskan variabel  independen  terhadap  variabel dependen  sebesar  49,7  %  .  Sedangkan
50,3%  dijelaskan    oleh  faktor  lain diluar penelitian ini.

## REFERENSI
Dianawati,  Susi  .  2008.Analisis  Pengaruh motivasi  dan  tingkat  pendidikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Skripsi .Jakarta Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program IBM . Semarang: Badan   Penerbit, UNDIP. Istanto,Fery  .  2010.  Analisis  pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan
pajak,    ketegasan  sanksi  perpajakan dan  tingkat  pendidikan  terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar  pajak. Skripsi. Universitas Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah .Jakarta
Mardiasmo.2011. Perpajakan . Edisi Revisi.Yogyakarta: ANDI
Nurseto,  Cahyo.  2002. Pengaruh  Persepsi tentang Pajak
dan Tingkat
Pendidikan        terhadap  Kesadaran Wajib Pajak . STAN. Jakarta
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11  tahun  2012  tentang  Pajak  Bumi dan Bangunan
Supriyati.2007.Pengaruh  Pengetahuan  Pajak dan  Persepsi          Wajib\Pajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak .Jurnal  Akuntansi  dan Teknologi  Informasi , Vol. 7, No. 1, hal 41-50.
Sapriadi,Doni.  2013.  Pengaruh  kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  dalam      membayar  PBB . Skripsi. Padang.
Sutari.  2013.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kemauan
Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi .Skripsi. Yogyakarta.
Tjahjono,  Achmad  dan  Muhammad  Fakhri Husein. 2011. Perpajakan .   Yogyakarta: UPP  AMP YKPN.