## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## PERISAI KEADILAN KORBAN KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS

## SHIELD OF JUSTICE VICTIMS OF MISREPORTING BY THE PRESS
Faris Helmi Yahya 1 , Frans Simangunsong 2 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: farisy533@gmail.com
2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Adanya  penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisa  secara  faktual  konkret  terhadap problematika  pemulihan  hak  korban  kesalahan  pemberitaan  oleh  Pers  ditinjau  secara konstitusional dan No. 40/1999 serta juga peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian  ini  akan  dibahas  tuntas  mengenai  bagaimana  bentuk  pengakan  perlindungan hukum  bagi  korban  pers  dan  mengapa  diperlukan  pengaturan  terkait  implementasi pemulihan  hak  korban  akibat  kesalahan  pemberitaan  oleh  pers.  Dalam  penelitian  ini  akan dilakukan  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  diiringi  dengan  pendekatan terhadap peraturan (statute approach) dan pendekatan secara konseptual (conseptual approach) yang  tentunya  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan dengan teknik legal reasoning. Dalam faktanya media  memang  memiliki  kekuatan  untuk  memberikan  dampak  terhadap  apa  yang  telah diinfomasikannya  yang  dapat  mempengaruhi  sikap  maupun  perilaku  seseorang  maupun golongan  dalam  artian  masyarakat  sehingga  memiliki  pandangan  sesuai  dengan  informasi yang  didapat  tersebut.  Media  dapat  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  dalam pembentukan opini publik dan hal ini yang akan menimbulkan banyak kerugian, yang mana korban  yang  menerima  kerugian  ini  mengalami  kesulitan  dalam  mekanisme  upaya memulihkan  hak-haknya  yang  telah  dirugikan  karena  daasr  hukum  yang  mengikat  masih belum dimuat dalam peraturan yang ada. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya preventif sebagai  bentuk  perlindungan  dan  penegakan  hukum  dengan  melakukan  pencegahan melalui  pengaturan  dalam  produk  hukum  mengenai  pemulihan  hak  korban  kesalahan pemberitaan oleh pers

## Kata Kunci: pemulihan, pers, pemberitaan

## Abstract
The existence of this study is intended to analyze concretely factual problems of restoring the rights of victims  of  misreporting  by  the  Press  in  constitutional  and  constitutional  terms  and  other  laws  and regulations. This research will be carried out with normative legal research methods accompanied by a statute  approach  and  a  conceptual  approach  (conceptual  approach)  which  of  course  is  based  on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, the media does have the power to have an impact on what it has been informed that can affect the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so
that it has views in accordance with the information obtained. The media can influence people's views in forming  public  opinion  and  this  will  cause  a  lot  of  losses,  where  victims  who  receive  these  losses experience  difficulties  in  the  mechanism  to  restore  their  rights  that  have  been  harmed  because  the binding  legal  basis  is  still  not  contained  in  existing  regulations.  So  it  is  necessary  to  carry  out preventive  efforts  as  a  form  of  protection  and  law  enforcement  by  carrying  out  prevention  through regulations in legal products regarding the restoration of the rights of victims of wrong reporting by the press.

## Keywords: restorative, press, preaching

## Pendahuluan
Pada  produk  hukum  tertinggi  di  Indonesia  yang  kemudian  menjadi sebuah  konstitusi  yakni  undang-undang  dasar  Tahun  1945  (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28 G ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa sejatinya manusia memiliki esensi pribadi yang disebut hak dan perlu untuk dilindungi dan dipenuhi, seperti rasa aman atas apa yang sudah dimilikinya yang dapat berupa (rasa aman, derajat kemanusiaan, martabat, hak materil, dan  juga  keamanan  dari  kebiadaban  perbuatan  tidak  baik  insan  lain)  yang kemudian  patut  dilindungi  oleh  negara.  Kemudian  terkait  dasar  hak  bagi Pers sendiri pula telah diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 28,  Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 F UUD NRI 1945yang memberikan amanat bentuk pers  memiliki  kesempatan  salah  satu  bentuk  pengaruh  individu  dan merupakan komponen penting dalam menjadikan mayoritas berkuasa dalam kehidupan  bermasyarakat,  bermasyarakat  dan  bernegara,  sehingga kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan harus diberikan dalam  kurun  waktu  kemajuan  umat  manusia.  Pers  merupakan  salah  satu sarana  perubahan  dan  kemajuan  masyarakat  dan  negara.  Penyebaran informasi,  pelaksanaan  kontrol  sosial  yang  konstruktif,  penyaluran  aspirasi masyarakat,  serta  perluasan  komunikasi  sosial  dan  partisipasi  masyarakat merupakan  tanggung  jawab  pers.  Bentuk  persamaan  hak,  salah  satunya adalah  memberikan  kebebebasan  kepada  warga  negara  dalam menyampaikan  pendapat.  Di  mana  salah  satunya  adalah  adanya  jaminan kemerdekaan  pers.  Maka  ditemukan  sebuah  pemahaman  yang menempatkan  makna  pers  sebagai  sebuah  bentuk  publikasi/pemyiaran tercetak (printed publication). Demikian signifikansinya fungsi Pers, memang diperlukan  sebuah  wadah  sebagai  orientasi  wilayah  pengembangan  diri. Selain berfungsi sebagai pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi, Pers  menjadi  sarana  bagi  masyarakat  dalam  mengeluarkan  pikiran  dan pendapat  serta  memiliki  peranan  penting  dalam  negara  demokrasi.  Miriam
Budiardjo  pernah  mengatakan  bahwa  salah  satu  ciri  negara  demokratis adalah memiliiki Pers yang bebas dan bertanggung jawab. 1
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers (selanjutnya disebut UU  No. 40/1999) memang  telah diatur  terkait hak-hak bagi  para  pihak  yang  dijadikan  pemberitaan  dalam  media  Pers  yang  dapat dijadikan perlindungan hukum tepatnya diatur dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (11),  ayat  (12),  dan  ayat  (13)  yang  menyebutkan  mengenai  hak  tolak  untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lain dari suatu sumber berita yang  wajib  dirahasiakan  (hak  Tolak),  hak  Jawab  (hak  seseorang  atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan). Terhadap pemberitaan  yang  berupa  fakta-fakta  yang  merugikan  nama  baik),  hak Koreksi  (hak  setiap  orang  untuk  mengoreksi  atau  melaporkan  keterangan keliru yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun orang lain), dan kewajiban  Koreksi  (kewajiban  melakukan  pembenahan  atau  perbaikan  atas publikasi agar tidak menimblkan ssebuah kerugian). Kemudian dapat dilihat pula  pada  Pasal  5  ayat  (1)  yang  menyebutkan  “Pers  nasional  berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan  rasa  kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga  tak  bersalah”,  yang kemudian  sebagaimana  pernah  disebutkan  oleh  Friedmann  yang menjelaskan  bahwa  standar  asumsi  tidak  bersalah  pada  asas  praduga  tidak bersalah,  dan  penting  bagi  perlakuan  due  process  of  law,  telah disistematisasikan  dalam  siklus  hukum  dan  kini  juga  telah  diatur  dalam aktivitas  publik.  Pandangan  ini  mengandung  arti  bahwa  mengenai keistimewaan tersangka/termohon dalam melaksanakan pedoman ini bukan sekedar  komitmen  kepolisian,  namun  juga  komitmen  bagi  semua  orang, semua pihak yang menjadi mitra kegiatan masyarakat. 2
Pada  Pasal  13  huruf  a  “Perusahaan  pers  dilarang  memuat  iklan:  a. yang  berakibat  merendahkan  martabat  suatu  agama  dan  atau  mengganggu kerukunan  hidup  antar  umat  beragama,  serta  bertentangan  dengan  rasa kesusilaan  masyarakat”,  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  “Kegiatan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  berupa  :  a.  memantau  dan  melaporkan analisis  mengenai  pelanggaran  hukum,  etika,  dan  kekeliruan  teknis
1 Octarina, N. F. (2018). Pidana pemberitaan media sosial: kebebasan pers, kode etik jurnalistik, dan pertanggungjawaban pidana. Setara Press.
2 Pers, J. D. (2010). Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers. Jurnal Dewan Pers, 1.
pemberitaan  yang  dilakukan  oleh  pers”,  yang  kemudian  disusul  dengan Pasal  18  yang  mengatur  tentang  ketentuan  pidana.  Dari  uraian  tersebut memang  telah  diatur  hak  bagi  seseorang  yang  namanya  dirugikan  akibat kesalahan  pemberitaan  oleh  Pers,  namun  adanya  pasal-pasal  tersebut  sama sekali  tidak  memberikan  dampak  pemulihan  atas  apa  yang  telah  dirasakan oleh  korban  akibat  kesalahan  pemberitaan  tersebut.  Pasal  tersebut  hanya memberitahukan  apa  yang  dapat  dilakukan  saat  terjadi  kesalahan pemberitaan, bukan memberikan pemulihan atas kerugian bagi korban baik secara materil maupun imateril.
Pers  mempunyai  cara  pandang  yang  lain,  tidak  sekedar mencerminkan  apa  yang  terjadi  secara  responsif,  post-event,  post  factum, namun melihat ke depan, mengatur dan merencanakan. Pers bukan sekedar menumpang  informasi,  tapi  memilah-milah,  membuat  berita,  menyusun berita.  Menurut  sudut  pandang  ini,  Pers  dikatakan  tidak  semata-mata tergerak  oleh  peristiwa-peristiwa  dan  permasalahan-permasalahan,  namun justru  membuat,  memutuskan,  atau  bahkan  lebih  berdampak  pada  rencana tersebut. Peluang penilaian dan kepastian pers akhirnya melahirkan banyak media  baru  di  Indonesia.  Dengan  semakin  berkembangnya  media  di Indonesia,  persaingan  antar  media  tidak  bisa  dihindarkan.  Pers  saat  ini bukan  lagi  menjadi  alat  penyebaran  data,  namun  juga  merupakan  peluang berharga  untuk  memperoleh  manfaat  sebagai  organisasi  pers.  Pertentangan yang  terjadi  lambat  laun  membawa  pada  penurunan  sifat  media.  Untuk memanfaatkan  peluang  pers  publik  dan  kebebasan  bersama  memperoleh data, dibentuk suatu badan otonom yang mengelola dan memelihara peluang pers publik, khususnya Komite Pers sesuai Pasal 15 UU No. 40/1999 Dewan Pers  memilih  untuk  menyusun  Prinsip-prinsip  Editorial  (Kode  Etik Jurnalistik) yang harus dipatuhi oleh seluruh pers di Indonesia. 3
Menilai  dalam  ungkapan  yang  sah,  pengungkapan  kesalahan pemberitaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana, perdata atau demonstrasi umum di lingkungan pers, yang melibatkan media dengan tujuan  untuk  disebarluaskan  kepada  masyarakat  umum  untuk  memupuk perbuatan salah, apabila hal tersebut selesai dicatat sebagai suatu kesalahan.
3 Fuqoha,  F.,  Firdausi,  I.  A.,  &  Sanjaya,  A.  E.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka  Kemerdekaan Pers Nasional. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 75.
salinan  dalam  bentuk  cetak. 4 Setiap  kali  ada  kejadian  press  detailing  yang dikaitkan  dengan  timbulnya  fitnah  dan  akibatnya  menjatuhkan  ketenangan seseorang  atau  suatu  kelompok,  olok-olok  umumnya  terjadi  dalam  siklus tujuan  yang  melibatkan  pasal-pasal  pidana  dalam  KUHP  (selanjutnya disebut  KUHP),  atau  mungkin  pasal-pasal  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHperdata) Pasal 1365 jo. Pasal 1372 dari satu sudut pandang. Atau sekali lagi atasi dengan UU No. 40/1999 dan seperangkat  prinsip  redaksional. 5 Potensi  adanya  kesalahan  dalam pemberitaan  Pers  memang  bisa  terjadi,  akan  tetapi  meskipun  itu  dilakukan tanpa suatu unsur kesengajaan tetap tidak menjadikan pelaku dalam hal ini Pers  terhindar  dari  kewajibannya  untuk  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang telah dirasakan oleh korban.
Mengenai  isu-isu  berita  yang  diperkenalkan,  kebebasan  tidak  berarti melakukan  apa  pun  yang  anda  inginkan,  melainkan  memahami  dan memperhatikan  hak  istimewa  dan  komitmen  setiap  individu.  Hal  ini  juga berlaku  bagi  pers  yang  seringkali  menentukan  jalannya  kemajuan  daerah. Oleh karena itu, penting untuk membatasi pers pada posisi yang masuk akal dan memberikan hukuman yang  sah kepada siapa pun yang  kebebasannya telah  dirugikan.  Logika  permasalahan  tanggung  jawab  pers  yang  timbul karena  penularan  yang  merugikan  dapat  dibatasi  melalui  hubungan- hubungan  tertentu  antara  berbagai  pihak  terkait  dengan  kinerja  dan kemampuan  pers  sehingga  kerjasama  yang  baik  dapat  dipahami.  Pendirian harus  dilandasi  unsur  pemerataan  dan  struktur  yuridis  yang  baik.  Oleh karena itu, sistem tujuan merupakan gambaran tanggung jawab pers dalam merinci  yang  selama  ini  belum  mencerminkan  hal  tersebut.  Arahan pengaturan ini sebaiknya didasarkan pada standar yang sah di bidang pers (the ideal of communication law).
Ditinjau  dari  uraian  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  dalam  UU  No. 40/1999 terdapat sebuah kekosongan norma mengenai kewajiban pers untuk ganti kerugian dan sistematika alur pengaduan ganti kerugian terhadap pers bagi korban kesalahan pemberitaan oleh pers.
4
Anggara,
“Kejahatan
Pers Dalam Perspektif Hukum,” 2006,
https://anggara.org/2006/11/07/kejahatan-pers-dalam-perspektif-hukum/.
5 Erbay  Tredya  Pratama  C.  M.,  “Tanggungjawab  Keperdataan  Media  Cetak  Terhadap Kesalahan  Pemberitaan  Yang  Mencemarkan  Nama  Baik  Seseorang  Atau  Kelompok Masyarakat” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlunya  aspek  hukum  yang menjadi suatu bentuk kepastian hukum bagi korban kesalahan pemberitaan oleh  Pers,  melalui  observasi  tersebut  penulis  tertarik  mengkaji  lebih  lanjut dalam  merumuskannya  ke  dalam  sebuah  penelitian  dengan  judul  “Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers”.

## Permasalahan
Adapun  penulisan  artikel  ini  dilakukan  bertolak  rumusan  masalah sebagai  berikut:  1.  Bagaimana  penegakan  perlindungan  korban  Pers?  2. Mengapa  diperlukan  pengaturan  terhadap  perlindungan  implementasi pemulihan hak korban pemberitaan Pers?
Penulisan ini ditujukan untuk mendapatkan hasil analisa yang faktual konkret  guna  pengembangan  pemahaman  terhadap  suatu  bidang  keilmuan yang dapat memberikan kejelasan mengenai problematika yang terjadi.
Penulisan  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  secara  teoritis maupun  praktis  dalam  mendapatkan  pemahaaman  maupun  sumber referensi  dalam  menangani  dan  menentukan  kejelasan  mengenai problematika yang terjadi.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (normative legal research), dengan konsekuensi dari pemeriksaan ini dapat  memberikan  solusi  mengenai  apa  yang  seharusnya  dimuat  dalam rencana  permasalahan  yang  disampaikan  dengan  metodologi  yang digunakan dalam pemeriksaan ini, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach),  dan  pendekatan  konseptual  (conseptual  approach)  berdasarkan teknik analisis Bahan Hukum menggunakan teknik analisis normatif dengan teknik penalaran hukum (legal reasoning) yang di dalamnya memuat beberapa cara  yaitu  legal  interpretation,  legal  construction.  Metodologi  dilakukan dengan  memperhatikan  seluruh  pedoman  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan  sah  yang  ditangani.  Dampak  dari  eksplorasi  ini  adalah perselisihan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  dihadapi. Metodologi dengan mencari dan memahami proporsi yang legis dan alasan ontologis  pemberlakuan  peraturan  tersebut.  Metodologi  yang  masuk  akal diharapkan  dapat  melihat  kejernihan  pendekatan-pendekatan  yang menyimpang dari sudut pandang dan sila-sila yang telah tercipta dalam ilmu
hukum.  Seperti  pendapat  Peter  Mahmud  Marzuki,  ketika  menggunakan metodologi yang diperhitungkan, penting untuk mengacu pada standar yang baku.

## Pembahasan

## Penegakan Perlindungan Korban Pers
1) Pengaruh Perlindungan Korban Pers
Setelah  Reformasi  1998,  pers  Indonesia  beralih  dari  pers  yang bertanggung  jawab  dan  bebas  menuju  pers  yang  bebas  diatur  dalam Pasal  2  dan  4  ayat  2  UU  No.  40/1999.  Kebebasan  pers  adalah  fungsi utama  bertanggung  jawab  sebagai  pelengkap.  Namun,  pembatasan kebebasan masih menjadi aspek penting. Pembatasannya adalah pada pengaturan  di  bidang  administrasi,  privat,  dan  hukum  pidana.  Oleh karena  itu  di  dunia  maya  media,  sensor,  dan  pelarangan  dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 40/1999. Ini adalah bagian  dari  kebebasan  pers  di  Indonesia.  Kebebasan  muncul  dengan tanggung jawab seperti kewajiban koreksi dan hak tanggap terhadap berita  yang  telah  dimuat.  Dalam  skala  besar  seperti  itu  tanggung jawab adalah sarana kewajiban untuk mematuhi hukum administratif, privat  dan  pidana,  dan  peraturan  terkait.  Kebebasan  berekspresi merupakan generasi pertama dari hak-hak sipil dan politik. Pasal 28E ayat  (3)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kebebasan  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pendapat, berarti  Indonesia  telah  meneguhkan  hak  sipil  dan  politik  tersebut. Yang  dimaksud  dengan  hak  negatif  adalah  hak  yang  mensyaratkan tidak adanya negara atas hak tersebut dan kebebasan individu. Bagian dari  kebebasannya  adalah  kebebasan  pers  hak  yang  dilindungi  oleh Deklarasi  Uniiversal  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut DUHAM)  yang  memberikan  jaminan  kebebasan  pers  dan  informasi. Dalam  kaitannya  dengan  UU  No.  40/1999,  pengertian  kebebasan berekspresi  terbagi  menjadi  dua  konsep  kebebasan  pers  dan kebebasan  berpendapat.  Dalam  arti  sempit,  pers  diartikan  sebagai, “Kebebasan  pers,  dalam  konsep  ini  pers  adalah  menyiarkan  pikiran, pemikiran,  ide  atau  berita  secara  nonverbal.”  Lebih-lebih  lagi,  pers dalam  arti  luas  diartikan  sebagai  komunikasi  massa  dengan  cara menyampaikan  pikiran  dan  perasaan  secara  lisan  dan  media  non-
verbal. Oleh karena itu, pers dalam arti luas sama dengan kebebasan berpendapat.  Definisi  dari  pers  bahwa  pemberitaan  media  verbal maupun  nonverbal  dinyatakan  secara  jelas  oleh  Komisi  Kebebasan Pers.  Menurut  komisi,  akan  dipahami  bahwa  kami  menggunakan istilah  tersebut  “tekan”  untuk  memasukkan  segala  cara mengkomunikasikan  berita  dan  opini  publik,  emosi  dan  keyakinan, baik  melalui  surat  kabar,  majalah,  atau  buku,  melalui  siaran  radio, melalui televisi atau film. 6
Sebuah produk jurnalis yang diciptakan seringkali tidak sesuai standar  etika.  Untuk  mengatasi  permasalahan  itu,  harus mempertimbangkan empat pedoman, yaitu kejujuran, keadilan, tidak menimbulkan  kerugian  lainnya,  dan  tanggung  jawab.  Kejujuran artinya produk tidak mengandung plagiarisme, harus mengungkapkan sumbernya informasi, tidak boleh manipulatif, tidak boleh  mempublikasikan  informasi  yang  menyesatkan,  dan membedakan  antara  pendapat,  komentar,  informasi  atau  fakta. Keadilan berarti berita harus tidak memihak dan tidak memihak tidak menghakimi.  Tidak  menimbulkan  kerugian  lain  berarti  harus mempertimbangkan  dampaknya  tindakan  kepada  orang  lain  dan meminimalkan  kerugian  terhadap  orang  lain  dengan  menerbitkan berita  yang  hanya  penting  bagi  publik.  Tanggung  jawab  memiliki makna  berarti  harus  mengakui  kesalahannya,  melakukan  koreksi, meminta  maaf  secara  proporsional,  menjelaskan  tujuan  publikasi informasi  tersebut,  menjelaskan  jika  terdapat  konflik  kepentingan, afiliasi  dan  tujuan  pribadi,  menghindari  perlakuan  khusus  terhadap pengiklan atau kepentingan kelompok dan waspada terhadap sumber yang  meminta  ganti  rugi,  memberi  tahu  masyarakat  jika  terjadi, ekspos  jurnalisme  berperilaku  tidak  etis  dan  memperlakukan  orang lain sebagai jurnalis yang ingin diperlakukan oleh orang lain.
Peraturan  perundang-undangan  merupakan  pedoman  wajib. Itu karena sensor bersifat terbatas, sehingga pembatasan yang bersifat represif dalam peraturan perundang-undangan baik perdata maupun pidana adalah konstitusional dan sah. Penting untuk dicermati dengan baik  bahwa  tanggung  jawab  adalah  bagian  penting  dari  kebebasan
6 Muntu, R. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers. Lex et Societatis, 2(3).
berekspresi,  seorang  akan  bertanggung  jawab  jika  melanggar peraturan perundang-undangan.
2) Penegakan Hukum Berdasarkan Delik Pers
Implementasi  supremasi  berdasarkan  KUHP,  delik  materiil tersebar  di  KUHP  dan  berbagai  peraturan  pidana  materiil  lainnya.
Gagasan  tentang  kewajiban  pidana  dalam  KUHP  tidak  seluruhnya diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu pelaku (dader), pelaku yang memintanya (doenplegen), pelaku yang ikut serta menyelesaikannya  (medeplegen),  pelaku  yang  meyakinkan  untuk melakukan  demonstrasi  kriminal  (uitlokken),  dan  sekutu  demonstrasi kriminal  (medeplichtige) 7 .  Jika  sejak  awal  jika  tindak  pidana  pers berdasarkan KUHP dilakukan, maka akan banyak sekali kegiatan pers yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  pers,  dan  juga  akan banyak  pihak  yang  dapat  dikenakan  sanksi.  Bertanggung  jawab  atas kesalahan  ini,  bukan  hanya  para  kolumnis  yang  menguraikan kesalahan  tersebut,  tetapi  juga  para  pemimpinnya.  Pimpinan  umum, bagian  redaksi,  hingga  penjual  kertas/majalah.  Karena  penyiaran berita  bukanlah  suatu  gerakan  tunggal,  melainkan  suatu  tindakan gabungan  yang  mencakup  banyak  pertemuan.  Sementara  itu, berdasarkan  UU  No.  40/1999,  maka  pada  saat  itu  delik  materilnya hanya  terdapat  pada  Pasal  18  UU  No.  40/1999  sebagai  denda.  Sifat pertanggungjawabannya  adalah  fiktif 8 ,  yaitu  Penanggung  Jawab Redaksi,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  12  UU  No.  40/1999. Mengingat  sistem  kerja  jurnalistik  yang  kolektif,  secara  sekilas  dapat terbaca  bahwa  sifat  pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud dalam UU No. 40/1999 inilah yang lebih aplikatif.
Berkaitan dengan preferensi UU No. 40/1999 dengan KUHP ini, secara garis besar terdapat tiga kesimpulan tentang preferensi UU No. 40/1999  dihadapkan  dengan  KUHP  beserta  peraturan  perundang- undangan lainnya, yaitu:
7 A Sobur, A. (2001). Etika Pers: profesionalisme dengan nurani. Humaniora Utama Press.
8 Dermansyah,  A.  T.  (2015). Pertanggungjawaban  Pidana  Pers  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Perspektif  Sejarah  Hukum  Pers (Doctoral  dissertation,  Brawijaya University).,” 2015.
Pertama,  UU  No.  40/1999  bukan  merupakan  lex  spesialis  dari KUHP,  kedua,  UU  No.  40/1999  merupakan  lex  specialis  dari  KUHP, UU  No.  40/1999  merupakan  rezim  hukum  tersendiri  yang  harus didahulukan.  Ini  membuktikan  bahwa  UU  No.  40/1999  bukan merupakan lex specialis dari KUHP didasarkan pada beberapa alasan, asas  lex  specialis  derogat  legi  generali  sebagaimana  yang  telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam  aturan  pidana  yang  khusus,  maka  hanya  yang  khusus  itulah yang  diterapkan”. Dari pengaturan ini  cenderung terlihat bahwa jika UU  No.  40/1999  dan  KUHP  mengatur  hal-hal  materiil  yang  serupa, maka yang ditegakkan adalah UU No. 40/1999. Kemudian lagi, dalam hal  keduanya  tidak  mengarahkan  materi  daad  yang  padanan,  maka kaidah lex specialis derogat legi generali tidak dapat diterapkan. Dengan fokus  pada  pengaturan  UU  No.  40/1999  dan  KUHP,  jelas  keduanya tidak  mengatur  materi  hukum  serupa,  khususnya  UU  No.  40/1999 tidak  mengatur  berbagai  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP, misalnya  saja  menyinggung  agama,  pertemuan  lokal,  pemerintahan sah, pembangkangan, keamanan negara, dan sebagainya. Karena UU No. 40/1999 tidak memenuhi kebutuhan self-contained regime dan tidak mengarahkan pasal-pasal yang mengatur mengenai delik pers.
Kedua, UU No. 40/1999 merupakan lex specialis yang bertumpu pada anggapan bahwa kesempatan pers merupakan salah satu syarat bagi kualitas regulasi  yang  tiada tara dan pengakuan atas kebebasan bersama  yang  dijamin  oleh  konstitusi,  yang  di  dalamnya  terdapat peraturan  dan  moral  yang  luar  biasa,  diterapkan  yang  mengontrol cara hidup pers yang sebenarnya. Hukum dan moral yang mengatur pers  adalah  Peraturan  No.  40/1999  dan  seperangkat  prinsip-prinsip Kode  Etik,  sehingga  dalam  kaitannya  dengan  semua  hal  yang berkaitan  dengan  persoalan  pers,  ruang  sah  yang  harus  menerima kebutuhan  adalah  Peraturan  No.  40/1999  dan  Kode  Etik  dalam pemberitaan.  Mengingat  Pasal  50  KUHP  dinyatakan  bahwa demonstrasi  menjalankan  pengaturan  undang-undang  tidak  dapat ditolak dan pers merupakan pelaksanaan perintah Konstitusi dan UU No.  40/1999,  khususnya  Pasal  3  yang  memuat  kemampuan  pers sebagai  pelatihan  dan  kontrol  sosial  yang  dibiayai  pemerintah,
sehingga  latihan  pers  dalam  rangka  menjalankan  hukum,  sehingga tidak  dapat  ditolak. Penilaian  ini  umumnya  banyak  dipegang  oleh individu dari kalangan pers.
Ketiga, bahwa UU No. 40/1999 merupakan sistem hukum yang berbeda  sehingga  perlu  diperhatikan  mengingat  penjelasan  bahwa peraturan  pers  merupakan  peraturan  yang  melintasi  sistem,  yang  di dalamnya  juga  memuat  aspek  peraturan  yang  sudah  mapan, peraturan yang sakral, peraturan yang umum, peraturan pidana, dan peraturan  pidana.  terbatas  pada  regulasi  materiil  dan  regulasi prosedural  (seperti  pengendalian  hak  jawab,  arbitrase  atau  mediasi melalui  Press Gathering). Karena sifatnya  yang  luar biasa, di berbagai lembaga  pendidikan  tinggi  yang  sah  (khususnya  di  luar  negeri), peraturan  pers  merupakan  subjek  yang  independen  dan  saat  ini dipandang  sebagai  disiplin  ilmu  hukum  yang  bebas.  Sebagai  sistem yang  sah  dan  otonom,  peraturan  pers  harus  diterapkan  terlebih dahulu pada kewajiban editorial pers (sama halnya dengan peraturan pidana  militer  yang  mengutamakan  tindakan  yang  terkait  dengan pelaksanaan  kewajiban  militer),  tanpa  ada  perselisihan  antara  lex specialis dan lex generalis.
Dari  ketiga  sudut  pandang  tersebut,  ditemukan  bahwa  secara normatif  yang  paling  sesuai  adalah  pandangan  ketiga  yang  secara mendasar  menyatakan  bahwa  instrumen  tujuan  pertanyaan  melalui UU  No.  40/1999  yang  pertama-tama  harus  diterapkan  pada pelaksanaan  kegiatan  redaksional,  baru  kemudian  pada  peraturan pidana.  Eksekusi  sistem  tujuan  debat  sesuai  Peraturan  No.  40/1999 Pers  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kegiatan  hak  jawab,  hak  koreksi, tanpa  menghalangi  peluang  mendapat  hukuman  pidana  atas kesalahan  pers.  Hal  ini  unik  jika  dikaitkan  dengan  perspektif Peraturan No. 40/1999 sebagai lex specialis, dimana kegiatan editorial tidak  bisa  bergantung  pada  pidana  badan.  Saat  ini  perspektif  UU No.40/1999  sebagai  lex  specialis  dikuatkan  dengan  Keputusan Pengadilan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor:  1608  K/PID/2005, yang dalam pemikirannya (ratio decidendi) menyatakan:
“Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Psal 6 UU No. 40/1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam  negara  demokrasi  meskipun  UU  No.  40/1999  belum  mampu
memberikan  perlindungan  terhadap  kebebasan  pers  karena  tidak adanya  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  tersebut  dan diberlakukan  ketentuan  KUHP,  maka  agar  perlindungan  hukum terhadap  insan  pers  bukan  merupakan  impian,  maka  diperlukan improvisasi  dalam  penegakan  hukum  dalam  delik  pers  dengan menciptakan  yurisprudensi  yang  mampu  mengakomodasi  dan menempatkan UU No. 40/1999 sebagai lex specialis.” 9
Mengapa  Diperlukan  Pengaturan  Terhadap  Perlindungan  Implementasi Pemulihan Hak Korban Pemberitaan Pers
1) Perlindungan Dari Sudut Pandang Restorative Justice Menurut  Satijipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  yang  sah adalah  memberikan  jaminan  terhadap  hak  asasi  yang  dirugikan  oleh pihak  lain  dan  keamanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk mengambil  bagian  dalam  setiap  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh hukum. 10
Burt  Galaway  dan  Joe  Hudson  dalam  sebuah  tulisan  yang berjudul “Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With  a  Restorative  Justice  Approach”  mengatakan  bahwa  model peradilan berdasarkan model restoratif, memiliki indikator umum, di antaranya:
pertama, sanksi dianggap menjadi masalah bagi seseorang yang menimbulkan  kerugian  bagi  seluruh  korban,  warga,  dan  seluruh pelaku kejahatan pribadi;
kedua,  target  pada  tahap  (peradilan  pidana)  perlu  tindakan damai  dengan  warga untuk  merevisi kerugian  yang  disebabkan  oleh masalah;
ketiga,  tahap  ini  perlu  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  semua korban,  pelaku  dan  warga  untuk  menentukan  solusi  atas  masalah terkait. 11
9 Rahmawati,  I.,  &  Gani,  R.  A.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Delik  Pers (Suatu Kajian Normatif). Legalitas: Jurnal Hukum, 1(4), 133-190. .
10 Tirtakoesoemah,  A.  J.,  &  Arafat,  M.  R.  (2020).  Penerapan  Teori  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(1). 11 Satria,  I.,  &  Agung,  I.  G.  SETTLEMENT  OF  DEFAMATION  CRIMINAL  CASES
THROUGH SOCIAL MEDIA WITH A RESTORATIVE JUSTICE
APPROACH. TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 7(1), 84-97.
Tindakan  kriminal  berdasarkan  perspektif  keadilan  restoratif, merupakan  penyimpangan  dalam  diri  individu.  Keadilan  restoratif dapat  dilakukan  dengan  mendiskusikan  korban  dengan  pelaku, musyawarah  keluarga,  layanan  kepada  warga  yang  solusinya  sesuai untuk  korban  atau  pelaku  menggunakan  prinsip-prinsip  keadilan restoratif  terkait  dengan  bentuk  hukum  apa  yang  digunakan  suatu negara,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Restorative  Justice merupakan  pilihan  dalam  merancang  bentuk  hukum  suatu  negara. 12
Rasa damai terhadap korban dan pelaku memiliki tujuan agar kondisi yang  membuat  perdebatan  dapat  dinormalisasi  sehingga  korban  dan pelaku menjadi normal dan tidak ada lagi konflik di antara keduanya. Model  pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  yang mengarahkan  situasi  terjadinya  keadilan  bagi  pelaku  kejahatan  dan bagi korban. Penerapan prosedur yang mengarah pada sanksi diganti sebagai  tahap  pembahasan  dalam  rangka  mewujudkan  kesepakatan penyelesaian  masalah  normal  bagi  korban  dan  pelaku.  Keadilan restoratif memiliki arti keadilan, restorasi memiliki makna yang lebih besar  dari  apa  yang  diketahui  pada  tahap  peradilan  pidana konvensional,  ada  restitusi  bagi  korban.  Padahal  model  keadilan retoratif mencakup penyelesaian hubungan antara korban dan pelaku. Penyelesaian  hubungan  dapat  didasarkan  pada  kesepakatan  yang cermat  dengan  korban  dan  pelaku.  Korban  dapat  mengungkapkan tentang  kerugian  yang  dialaminya  dan  pelaku  diberi  kesempatan untuk  membayarnya,  dengan  mekanisme  pengembalian  damai  atau perjanjian lainnya.
Konsep  hukuman  berdasarkan  teori  restoratif  (Restorative) berpandangan bahwa ada jaminan yang adil bagi hak-hak pelaku dan korban  kejahatan.  Keadilan  restoratif  adalah  bentuk  keadilan  yang mengarah  pada  upaya  untuk  melakukan  revisi  terhadap  dampak perusakan  yang  disebabkan  oleh  tindakan  dalam  bentuk  tindak pidana. Menjaga hak-hak korban bukan hanya tindakan menghormati hak asasi korban dalam penerapan bentuk hukuman yang adil.
12 Simangunsong,  F.  (2019). Model  Restorative  Justice  Dalam  Upaya  Penanganan  Perkara  Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang  Berbasis  Nilai  Keadilan (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Upaya  lain  dalam  studi  penegakan  hukum  pidana  adalah keadilan restoratif, yang  berpusat pada pengelolaan kerugian korban dan  hubungan  dengan  pelanggar  hukum.  Keputusan  Direktur Jenderal  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan
Pedoman  Penyelenggaraan  Restorative  Justice  di  lingkungan peradilan. 13 Prinsip  keadilan  restoratif  dalam  pedoman  ini  adalah perbaikan korban yang menderita karena pelanggaran yang dilakukan pelaku  dengan  cara  pembayaran,  membawa  pelaku  ke  perdamaian, melakukan kerja sosial, atau perjanjian lainnya.
Namun,  peraturan  terkait  keadilan  restoratif  dalam  hukum positif di Indonesia isi dan konteks kerugian yang dapat diselesaikan melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  belum  terklasifikasi,  dan fokusnya pada pemulihan korban dibandingkan pemulihan hubungan korban  dengan  pelaku.  Terlebih  lagi,  kesalahan  pemberitaan  pers  di media  belum  diatur  secara  tegas  dan  menyeluruh.  Oleh  karena  itu, undang-undang ketat yang mencakup model keadilan restoratif secara rinci  diperlukan  ketika  jurnalis  salah  melaporkan  peristiwa  kepada media. Penggunaan ekuitas yang bermanfaat di Indonesia seharusnya dinyatakan  dalam  bentuk  undang-undang  atau  mungkin  dalam peraturan  yang  lebih  rendah  di  bawahnya.  Aturan-aturan  yang dikelola  juga  berkaitan  dengan  sudut  prosedural  Selain  itu tahapannya  juga  harus  mencoba  memahami  kompromi  dan pemulihan korban, pelakunya, dan lingkungan yang terkena dampak. Diperlukan  teknik  meningkatkan  kapasitas  warga  untuk  mengurus kepentingan mereka sendiri.
2) Perlindungan Dari Sudut Pandang Restorative Justice
Dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan  oleh  pers,  peraturan  perundang-undangan  yang digunakan adalah UU No. 40/1999. Terhadap hal-hal yang dilakukan di  luar  ketentuan  dalam  UU  No.  40/1999  Pers  baru  kita  merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam peraturan lainnya.
13 Masna  Nuros  Safitri,  &  Eko  Wahyudi.  (2022).  PENDEKATAN  RESTORATIVE  JUSTICE DALAM  TINDAK  PIDANA  PENCEMARAN  NAMA  BAIK  MELALUI  MEDIA  SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM. Jurnal Esensi Hukum, 4(1), 12-23.
Dalam  Hukum  Acara  Media  Pers  tersebut  bukan  mengatur tentang  Hukum Acara  dalam pemriksaan  perkara pidananya, karena itu  tunduk  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP),  melainkan  mengatur  lebih  khusus tentang:
1. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran Hukum Media Pers oleh Insan Pers. 2. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. 3. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pers. 14
Mengingat  Pasal  15  huruf  d  UU  No.  40/1999  menyebutkan bahwa Temu Pers mempunyai kemampuan memberikan kontemplasi dan mencoba mengidentifikasi keluhan-keluhan masyarakat terhadap kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  perincian  sehingga  Komite  Pers berfungsi  sebagai  media  mediasi  jika  terjadi  persoalan-persoalan umum  maupun  pidana,  antara  pers  dan  perseorangan  atau masyarakat yang merasa terhambat oleh pemberitaan media.
Dewan  Pers  sebagai  organisasi  yang  mengawasi  pelaksanaan prinsip-prinsip  redaksional  dan  lembaga  mediasi  merupakan  salah satu  bagian  yang  menangani  kesalahan  pers.  Setelah  tidak  tercapai kesepahaman antara kedua pihak yang berkumpul hingga perdebatan melalui  Dewan  Pers,  kasus  tersebut  kemudian  diselesaikan  melalui kepolisian.  Namun  sistem  ini  sering  diakali  dan  pihak-pihak  yang merasa  dirugikan  dengan  pemberitaan  pers  segera  melapor  ke  polisi sehingga tugas Dewan Pers pun ikut berkurang. 15
3) Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Korban dengan Pers Dalam UU No. 40/1999 dan Kode Etik
Keberadaan  pers  di  Indoensia  saat  ini  masih  bergerak  sebagai penduluam  atau  ayunan,  yang  menunjukan  bahwa  reformasi  yang terjadi di Indonesia telah mengubah pers liberal, dengan menyatakan fakta  tanpa  memperhatikan  norma  dan  etika  masyarakata  yang
14 Op.Cit. Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). .
15 Ibid
berkembang, dalam hal ini pers cenderung menjadi wasit (pengadilan para dewa).
Gugatan terhadap jurnalis/wartawan, baik oleh kapitalis besar serta  klaim  pemerintah  terhadap  jurnalis  seperti  diuraikan sebelumnya  menggambarkan  meningkatnya  dominasi  pers  di  luara lembaga  untuk  membatasi  kebebasan  pers  melalui  artikel  dalam KUHP.  Intervensi  pengusaha  besar  dalam  berbagai  gugatan  telah merusak  fungsi  pers  sebagai  alat  kontrol  atau  penyeimbang,  dalam memberikan informasi yang tepat kepada publik.
UU  No.  40/1999  memberikan  kebebasan  untuk  memberikan kepada pers hal yang sangat istimewa untuk melaksanakan tugasnya secara  profesional  dalam  memberikan  informasi  yang  tepat  kepada publik, meskipun dalam beberapa kasus kebebasan pers dipraktikkan oleh wartawan sebagai kekuatan besar dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.
Dalam  hal  ini,  sebelum  menempuh  jalur  hukum,  ada mekanisme-mekanisme yang dapat ditempu :
1. Melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi Hak  Jawab  adalah  hak  individu  atau  perkumpulan  untuk memberikan  reaksi  atau  perlawanan  terhadap  berita  yang terungkap sebagai suatu kenyataan yang tidak
menguntungkan  nama  besarnya.  Sedangkan  Hak  Koreksi adalah  hak  setiap  individu  untuk  memperbaiki  atau menyikapi kesalahan data yang diberikan pers, baik tentang dirinya  sendiri  maupun  tentang  orang  lain.  Dalam  situasi seperti  ini  pers  wajib  menerapkan  hak  jawab  dan  hak pemulihan.

## 2. Pengaduan ke Dewan Pers
Selain  itu,  Press  Gathering  juga  dapat  melaksanakan  Hak Jawab  dan  Koreksi.  Salah  satu  unsur  Komite  Pers  adalah memikirkan  dan  berupaya  mengidentifikasi  protes masyarakat  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan rincian pemberitaan pers.
Sebelum  menggugat  organisasi  media  cetak  atau  organisasi media  online,  ada  beberapa  komponen  yang  bisa  dipikirkan.  Mohon diingat bahwa melaksanakan instrumen di atas tidak menghilangkan
opsi  untuk  pelaksanaan  klaim  gugatan  perdata.  Selain  itu,  sebaiknya sistem  di  atas  sebaiknya  dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum melanjutkan  mekanisme  secara  hukum,  mengingat  saat  ini  ada tuntutan terhadap pers yang dinilai tidak memuaskan dengan alasan pihak  yang  dirugikan  mencatat  tuntutan  tersebut,  tanpa  terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya. 16
Pers menyatakan dalam artikelnya bahwa, dengan asumsi hak jawab  merupakan  pelaksanaan  prinsip-prinsip  kode  etik  jurnalistik, tidak  diragukan  lagi  bahwa,  setelah  pers  memberikan  hak  jawab sesuai  dengan  kode  etik  tersebutt,  kasus  tersebut  akan dipertimbangkan. karena sudah ditutup, tidak akan ada masalah lebih lanjut.  Bagaimanapun,  permasalahan  muncul  ketika  hak  jawab dikaitkan dengan pelaksanaan dan pemahaman UU No. 40/1999.
Terhadap  pertanyaan,  apakah  dari  segi  hukum  setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan atau tidak, masih ada beberapa pandangan.
Menilik pokoknya kelompk pertama, pihak-pihak yang menilai, bahwa  setelah  dilakukannya  kegiatan  hak  jawab,  pihak  yang  merasa dirugikan  dianggap  dalam  hal  apapun  mempunyai  pilihan  untuk mendokumentasikan tuntutan.
Penjelasan:
1. Tidak ada pengaturan yang membatasi atau melarang pihak yang  dirugikan  dalam  menjalankan  hak  jawab  pencatatan suatu  tuntutan.  Oleh  karena  itu,  meskipun  pers  telah memberikan hak  untuk menjawab, dengan  asumsi tersebut merasa  tertekan,  namun  masih  ada  kemungkinan  untuk melaksanakan  klaim  tersebut  dengan  asumsi  mereka memang menginginkannya.
2. Pemahaman  bahwa  hak  untuk  menjawab  benar-benar merupakan  hal  penting  yang  harus  dipenuhi  terlebih dahulu  oleh  pihak  yang  dirugikan  dengan  pengawasan ketat dalam mendokumentasikan suatu klaim. Pilihan untuk menggugat tidak  muncul sebelum aktivitas hak  jawab.  Hal ini  tidak  dapat  dibayangkan  apabila  pihak  yang  dirugikan
16 Carolan, E. (2014). Constitutionalising Discourse: Democracy, Freedom of Expression and the Future of Press Regulation. Irish Jurist (1966-), 1-27.
mempunyai  keinginan  untuk  menggugat  namun  belum menerapkan  hak  jawabnya.  Ketika  hak  untuk  menjawab telah  ditentukan,  maka  tidak  diperbolehkan  untuk mengajukan klaim yang tidak rasional.
3. Pilihan  menjawab  bukan  merupakan  komponen  yang menyangkal atau memaafkan suatu kesalahan.
4. Pilihan  menjawab  memasuki  dua  ruang  ganda,  baik  moral maupun  halal.  Dalam  ranah  moral,  ketika  hak  jawab  telah dilaksanakan, maka persoalan dianggap selesai dan perkara ditutup.  Namun,  dalam  ranah  hukum,  permasalahannya unik.  Mempraktikkan  hak  untuk  menjawab  tidak  serta merta  menghentikan  kasus  tersebut,  namun  dapat  dilihat sebagai  awal  dari  pengembangan  hak  individu  yang dirugikan.
Kelompok kedua, yang menerima, baik dari segi moral maupun legitimasi,  dengan  melaksanakan  hak  jawab,  semua  permasalahan telah  diselesaikan.  Dalam  ranah  moral,  Prinsip-prinsip  kode  etik mengatur  bahwa  pemberian  hak  jawab  untuk  menjawab  suatu masalah  dianggap  telah  diselesaikan.  Sedangkan  dalam  bidang hukum,  pelaksanaan  hak  jawab  merupakan  pemenuhan  terhadap pengaturan  hukum,  maka  hak  jawab  telah  dilaksanakan,  yang mengandung  arti  bahwa  pengaturan  yang  sah  telah  dipenuhi  dan tidak  terjadi  pelanggaran,  maka  suatu  klaim  dicatat  beberapa  saat kemudian,  kegiatan  hak  jawab  benar-benar  bertentangan  dengan hukum  yang  sebenarnya.  Selanjutnya,  jika  hak  jawab  telah  tercapai, maka pihak yang merasa tertindas tidak akan lagi mempunyai alasan yang sah untuk melakukan suatu tuntutan.
Di  dalam  UU  No.  40/1999  menyatakan  bahwa  Dewan  Pers menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh masyarakat umum. Kalau belum dipertanggungjawabkan, Dewan Pers tidak  bisa melakukan  mediasi.  Meskipun  demikian,  Dewan  Pers  dapat mengambil tindakan jika kasus ini menyangkut kepentingan publik. 17
17 Dewan Pers, Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, ed. Bekti Nugroho and Samsuri (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2013)

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas ditemukan kesimpulan bahwa  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  korban  Pers  di  Indonesia masih  belum  memenuhi  standar  baku  mutu  perlindungan  yang  baik, dikarenakan  berdasarkan  penegakan  hukumnya  sendiri  pembatasan kebebasan  Pers  masih  menuai  pro  dan  kontra  yang  membuat  mekanisme kewajiban  penerapan  pedoman  jurnalistik  tidak  sesuai  sehingga  masih menimbulkan  kesalahan  pemberitaan  dan  kerugian,  menilai  mekanisme penyelesaian sengketa dalam delik Pers dan korban pun masih kurang efisien bahkan  seringkali  korban  memilih  untuk  tidak  memperkarakan  kesalahan pemberitaan  tersebut  dan  membiarkan  pribadinya  tetap  dirugikan,  karena menilai  mekanismenya  yang  terlalu  rumit  dan  lebih  cenderung mengutamakan kepentingan pihak Pers bukan pihak korban.
Pentingnya  pengaturan  terkait  pemulihan  hak  korban  pemberitaan Pers  dalam  UU  No.  40/1999  harusnya  dapat  mengkodifikasi  konsep  dari restoratif  justice  dengan  komparisasi  dari  Kode  Etik  Jurnalistik  dengan mengutamakan  perdamaian  kedua  belah  pihak,  ganti  kerugian  ataupun pemulihan  hak  bagi  korban  bahkan  juga  penemuan  win  win  solution  bagi kedua  pihak  yakni  insan  Pers  dan  korban  yang  kemudian  dimuat  menjadi satu peraturan utuh yang berisikan uraian lengkap perlindungan bagi korban kesalahan pemberitaan oleh Pers, hak-hak korban yang perlu dilindungi dan dipenuhi  ketika  ada  kesalahan  pemberitaan,  serta  kemudahan  mekanisme penyelesaian sengketa antara Pers dan korban yang dimuat ke dalam sebuah hukum acara khusus ketika ada sengketa dengan landasan utama pemulihan korban kesalahan pemberitaan oleh Pers.

## Daftar Pustaka
Alex  Sobur.  Etika  Pers  Profesionalisme  Dengan  Nurani.  Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
Anggara. “Kejahatan Pers Dalam Perspektif Hukum,” 2006. https://anggara.org/2006/11/07/kejahatan-pers-dalam-perspektif- hukum/.
Azhar  Firdausi,  Indrianti,  and  Arga  Eka  Sanjaya.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional” 3, no. 1 (2019).
Carolan,  Eoin.  “Constitutionalising  Discourse:  Democracy,  Freedom  Of Expression And The Future Of Press Regulation.” Source: Irish Jurist 51 (2014): 1–27. https://about.jstor.org/terms .
Dewan  Pers.  “Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  Dalam  Praktek  Pers.”  Jurnal Dewan Pers, 2010. www.dewanpers.org .
———.  Pers  Berkualitas,  Masyarakat  Cerdas.  Edited  by  Bekti  Nugroho  and Samsuri. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2013.
Erbay  Tredya  Pratama  C.  M.  “Tanggungjawab  Keperdataan  Media  Cetak Terhadap  Kesalahan  Pemberitaan  Yang  Mencemarkan  Nama  Baik Seseorang  Atau  Kelompok  Masyarakat.”  Skripsi,  Universitas Brawijaya, 2013.
Fatmawati  Octarina,  Nynda.  Pidana  Pemberitaan  Media  Sosial.  Malang: Setara Press, 2018.
Justisia Tirtakoesoemah, Annisa, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Atas  Penyiaran.” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 1 (2020). https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084 .
Muntu,  Rafael.  “Penyelesaian  Sengketa  Pemberitaan  Pers.”  Jurnal  Lex  et Societatis Vol. II/No (2014).
Nuros  Safitri,  Masna,  and  Eko  Wahyudi.  “Pendekatan  Restorative  Justice Dalam  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media  Sosial Sebagai  Implementasi  Asas  Ultimum  Remedium.”  Esensi  Hukum  4, no. 1 (2022).
Rahmawati,  Iin,  and  Ruslan  Abdul  Gani.  “Pertanggung  Jawaban  Pidana Terhadap Delik Pers” 1 (2011).
Satria, Indah, and I Gede Agung. “Settlement Of Defamtion Criminal Cases
Through  Social  Media  With  a  Restorative  Justice  Approach.” Tanjungpura Law Journal 7, no. 1 (2023).
https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61344 .
Simangunsong, Frans. “Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan” 3 (2019).
Tri Dermansyah, Akbar. “Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Dalam  Perspektif  Sejarah Hukum Pers,” 2015