## Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Keuangan di Provinsi Riau Tahun 2014

## Auradian Marta *

## Abstract
This paper seeks to describe the local governance in the financial sector by taking locus study in Riau Province in 2014. The problems that occurred in the management of the Regional Budget of Riau Province in 2014 was the increase of local revenues which was not followed by the ability of  local  governments  to  optimize  local  spending.  Riau  provincial  government  cannot  take advantage of its authority in the field of financial or fiscal decentralization with an indication of the weakness of budget absorption capacity of only 63.32%. Realization of this budget was still minimal implications for the development and improvement of society. Therefore, the study tries to track the factors that cause the budget management of Riau Province in 2014 had not been yet optimal in doing so. The study uses a qualitative approach with data collection technique through interviews and documents.The result of the study shows that the failure of the local government of Riau province in managing the budget is (1) the policy change (2), unassigned Spatial Plan (3), principles of budget performance has not been applied (4), the distribution program is not in accordance with SKPD duty. The conclusion in the research is that the political factor is more dominant in the management of the Riau provincial budget.
Keywords: governance; financial; fiscal decentralization; budget performance; political interests

## Abstrak
Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan  pembelanjaan  daerah.  Pemerintah  Provinsi  Riau  belum  dapat  memanfaatkan kewenangannya  dibidang  keuangan  atau  desentralisasi  fiskal  dengan  indikasi  lemahnya  daya serap  anggaran  yakni  hanya  63,32%.  Realisasi  anggaran  yang  masih  minim  ini  berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  penelusuran  dokumen.Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip- prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi  SKPD.Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  politik  lebih  dominan  dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.
Kata kunci: tata kelola; keuangan; desentralisasi fiskal; performance budget; kepentingan politik

## Pendahuluan
Perubahan yang cukup fundamental pasca bergulirnya reformasi adalah berlakunya desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal ini merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan kewenangan dibidang keuangan adalah dengan performance pemerintah  dalam  membiayai  program  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  serta kemampuan menggali potensi daerah untuk menambah pendapatan daerah.
Respon pemerintah daerah dalam menghadapi desentralisasi fiskal cukup beragam, mulai  dari  memperkuat  dan  mendorong  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  hingga mengefektifkan  pengeluaran  untuk  pembiayaan  kebutuhan  dasar  masyarakat. Implementasi  dari  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  ini  membawa  implikasi terhadap  kemandirian  daerah  dalam  penyelenggaraan  fungsi-fungsi  pemerintahan. Pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kegiatan, mengatur dan mengelola anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara dan sektor perkebunan dalam beberapa tahun belakangan ini dapat memaksimalkan potensi tersebut dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun 2013 yakni sebesar Rp.6.994.646.204.554,06 menjadi Rp.8.132.409.891.832,53  pada  tahun  2014  atau  meningkat  sebesar  16,27%. Meningkatnya  pendapatan  daerah  Provinsi  Riau  dalam  APBD  tidak  diikuti  dengan kemampuan  mengelola  belanja  daerah  yang  mengalami  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  (SiLPA)  sebesar  Rp.3.981.422.303.363,74.  Data  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu merealisasikan belanja daerah pada tahun 2014 sebesar 63,32% (LKPJ Gubernur Riau Tahun 2014).
Kelemahan  dalam  merealisasikan  anggaran  daerah  ini  tentu  saja  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap  perkembangan  pembangunan  dan  perekonomian masyarakat Riau. Hal ini dapat terlihat dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang tidak  dapat  terlaksana  dibeberapa  SKPD  seperti  Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan Sumber  Daya  Air,  Badan  Penghubung,  Dinas  Perkebunan,  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa,  Dinas  Pertambagan  dan  Energi  serta  Dinas kebudayaan dan Pariwisata.
Kebijakan  keuangan  daerah  untuk  belanja  daerah  pada  tahun  2014 dipergunakandalam rangka untuk membiayai 34 urusan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan  8  urusan  pilihan.  Selanjutnya  anggaran  daerah  tersebut  diperuntukkan  kedalam  7 skala prioritas yakni (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (2) Percepatan dan perluasan  infrastruktur  (3)  Pemantapan  perekonomian  daerah  (4)  Pengembangan kebudayaan  dan  pariwisata  (5)  Pemantapan  birokrasi  dan  tata  kelola  yang  bersih  dan produktif  serta  peningkatan  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  korupsi  (6) Pembangunan daerah perbatasan dan terisolir (7) Pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## Tinjauan Pustaka
Desentralisasi  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  pelimpahan  kewenangan  dibidang penerimaan  yang  sebelumnya  tersentralisisai  baik  secara  administrasi  dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.Oleh karena itu makna dari desentralisasi fiskal dalam pemberian otonomi dibidang keuangan kepada daerahdaerah
merupakan  suatu  proses  untuk  mengintensifikasikan  peranan  dan  sekaligus pemberdayaan  daerah  dalam  pembangunan.  Artinya  daerah-daerah  harus  mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional (Elmi, 2002: 26).
Menurut  Bailey,  peran  utama  pemerintah  daerah  dalam  bidang  keuangan  adalah alokasi,  distribusi,  regulasi,  dan  fungsi  stabilitas  (Bailey,  1999:6). Untuk  itu  peran pemerintah pada aspek keuangan dalam era otonomi daerah berlandaskan atas gagasan dasar bahwa penyerahan tugas pembangunan, penyedia layanan publik, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas itu akan lebih dekat  ke  masyarakat.  Dengan  begitu,  kemapuan  pemerintah  daerah  akan  dapat ditingkatkan dan pertangunggjawaban akan dapat lebih terjamin (Kumorotomo, 2008: 5- 6).
Untuk  menghadapi  desentralisasi  fiskal  atau  desentralisasi  ekonomi,  hal  penting yang perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah tata kelola ( governance ) dan pengembangan  kapasitas  ( capicity  building )  untuk  menjamin  implementasi  setiap kebijakan  publik  yang  diciptakan.  Pengembangan  kapasitas  dan  tata  kelola  tersebut terbagi menjadi beberapa kategori yakni (1) kredibilitas (2) akuntabilitas (3) partisipasi (4) prediktibilitas (5) transparansi (Yustika, 2008: 8-9).
Kewenangan  dibidang  keuangan  ini  mesti  diikuti  dengan  mempersiapkan manajemen  yang  baik  yakni  manajemen  penerimaan  maupun  manajemen  pengeluaran daerah.  Manajemen  penerimaan  daerah  dilakukan  dengan  mengoptimalkan  potensi penerimaan  daerah,  memiliki  sistem  pengendalian  danpenyederhanaan  prosedur administrasi.  Selanjutnya  manajemen  pengeluaran  keuangan  daerah  dilakukan  dengan pendekatan  kinerja  ( performance  budget )  yaitu  sistem  penyusunan  dan  pengelolaan anggaran  daerah  yang  berorientasi  pada  pencapaian  hasil  atau  kinerja.  Prinsip-prinsip yang  mendasari  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berdasarkan performance  budget adalah sebagai berikut:
1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi juga bermakna bahwa anggota masyarakat memiliki hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran  karena  menyangkut aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat,  terutama  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
2. Akuntabilitas  yakni  prinsip  pertanggungjawaban  publik  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benarbenar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.
3. Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas.  Ekonomi  berkaitan  dengan  pemilihan  dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.  Efisiensi  berarti  bahwa  penggunaan  dana  masyarakat  ( public  money )  dapat menghasilkan  output  yang  maksimal  (berdaya  guna).  Efektifitas  berarti  bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (Mardiasmo, 20o2: 105).
Kegagalan  pemerintah  daerah  dalam  efisiensi  dan  efektifitas  anggaran  daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
1. Pengeluaran belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi jangka pendek
3. Pemerintah  daerah  bersifat  reaktif,  tidak  proaktif  untuk  mengeliminasi  sumber pemborosan keuangan daerah
4. Tidak adanya pengetahuan yang memadai mengenai sifat biaya  (Mardiasmo, 2002: 178).

## Hasil Dan Pembahasan
Tata kelola keuangan daerah merupakan sub sistem  dari sistem penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  sagat  krusial.  Pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggunggjawaban  dan pengawasan keuangan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah  berupaya  untuk  mengelola  keuangan  daerah  sesuai  dengan  pedoman  yang  telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
Pada  tahun  2014,  Pemerintah  Provinsi  Riau  menyelenggarakan  urusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh 39 SKPD, 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 8 SKPD, penyelenggaraan tugas pembantuan yang berasal dari 6 kementerian  kemudian  dilaksanakan  oleh  8  SKPD  serta  tugas  umum  pemerintahan. Adapun urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah sebagai (1) urusan pendidikan, (2) urusan kesehatan, (3) urusan lingkungan hidup, (4)  urusan  pekerjaan  umum,  (5)  urusan  penataan  ruang,  (6)  urusan  perencanaan pembangunan, (7) urusan perumahan, (8) urusan kepemudaan dan olahraga, (9) urusan penanaman  modal,  (10)  urusan  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah,  (11)  urusan kependudukan  dan  catatan  sipil,  (12)  urusan  ketenagakerjaan,  (13)  urusan  ketahanan pangan,  (14)  urusan  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,  (15)  urusan keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera,  (16)  urusan  perhubungan,  (17)  urusan komunikasi dan informatika, (18) urusan pertanahan,  (19) urusan kesatuan bangsa dan politik  dalam  negeri,  (20)  urusan  otda,  pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan daerah,perangkat  daerah,  kepegawaian  dan  persandian,  (21)  urusan  pemberdayaan masyarakat dan desa, (22) urusan sosial, (23) urusan kebudayaan, (24) urusan statistik, (25)  urusan  kearsipan,  dan  (26)  urusan  perpustakaan.  Selanjutnya  urusan  pilihan  yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2014 adalah sebagai berikut (1) urusan kelautan dan perikanan (2) urusa pertanian (3) urusan kehutanan (4) urusan energi da sumber daya mineral (5) urusan pariwisata (6) urusan industri (7) urusan perdagangan (8) urusan ketransmigrasian.
Pada tahun 2014, tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau berasal  dari  6  kementerian  yakni  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Kesehatan, Kementerian  Sosial,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Untuk  tugas  umum  pemerintahan  yang diselanggarakan  adalah  kerjasama  antar  daerah  (kabupaten/kota  dan  provinsi  lain), kerjasama  daerah  dengan  pihak  ketiga,  koordinasi  dengan  instansi  vertikal,  pembinan batas wilayah, pencegahan dan penanggualangan bencana, pengelolaan kawasan khusus serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Dana  yang  dialokasikan  untuk  pembelanjaan  tersebut  berasal  dari  pendapatan daerah Provinsi Riaupada tahun 2014 yang dihasilkan oleh 15 SKPD dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau TA 2014
Uraian APBD Perubahan (RP) Realisasi (RP) Bertambah/Berkurang (%) Pendapatan Asli Daerah 2.94.911.680.239,00 3.245.087.745.089,3 110,12 Pendapatan Daerah 3.805.272.167.816,10 4.231.808.633.743,0 111,21 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 648.436.030.000,00 655.513.513.000,00 110,09 7.400.619.878.055,0 8.132.409.891.832,53 109,89 Sumber: Ranperda Provinsi Riau tentang Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD
Keberhasilan dalam menggali potensi daerah dan mengkaji formula DAU sehingga mendapatkan dana transfer yang cukup tinggi maka Pemerintah Provinsi Riau memiliki modal  yang  besar  untuk  membangun  daerah.  Namun  dalam  pelaksanaan  anggaran tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Data menunjukkan bahwa dari total belanja yang dianggarkan yakni sebesar 8.848.296.291.366,97 terealisasi hanya 5.602.074.495.738,66  atau  sebesar  lebih  kurang  63.32%.  Secara  lebih  khusus,  capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau masih  ada  yang  dibawah  30%  yaknipenataan  ruang,  pemberdayaan  masyarakat  desa, urusan pariwisata serta urusan transmigrasi.
Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola anggaran daerah pada tahun 2014 sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

## a. Perubahan kebijakan
Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi Riau mengalami perubahan kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2013. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dilaksanakan dalam 2 (dua)  putaran  yakni  pada  tanggal  4  September  2013  dan  30  Oktober  2013.  Pasangan Annas Maamun dan Andi Rahman terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2014-2019. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah ini dilaksanakan pada 19  Februari  2014.  Namun  sebelum  pelantikan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Riau tersebut ada perubahan mendasar dalam struktur pemerintah daerah.
Pada  2  Januari  2014,  terjadi  perubahan  yang  mendasar  pada  Struktur  Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provini Riau. Perubahan kebijakan ini dilaksanakan setelah
pembahasan  APBD  murni  Tahun  2014.  Hal  ini  tentu  saja  secara  administratif mengganggu kinerja dari SKPD.
Dalam perubahan SOTK ini, terdapat 11 (sebelas) SKPD baru yang tidak tercantum dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014. Seluruh pejabat struktural di masing-masing SKPD baru tersebut dilantik secara bertahap oleh Pj Gubernur Riau.Tidak masuknya SKPD tersebut kedalam Perda tentang APBD menyebabkan kinerja dari SKPD tersebut terhambat sehingga terjadi minimnya realisasi anggaran. Untuk menyelesaikan masalah  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Riau  bersama  dengan  DPRD  Provinsi  Riau melakukan  konsultasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri.  Konsultasi  dengan Kementerian  Dalam  Negeri  memperoleh  hasil  bahwa  pergeseran  anggaran  hanya diberlakukan  bagi  SOTK  yang  baru  dan  untuk  SOTK  lama  sudah  bisa  dijalankan anggaran dengan terlebih dahulu  membuat  Peraturan Gubernur. Namun  secara praktek tetap  saja  ada  kekhawatiran  dari  pejabat  SOTK  baru  dalam  menjalankan  anggaran. Permasalahan tersebut baru juga dilakukan pembahasan pada APDB Perubahan. APBD Provinsi  Riau  Perubahan  Tahun  2014  mengakomodir  3  (tiga)  SKPD  yakni  Dinas Pertanian  dan  Peternakan,  Dinas  Bina  Marga  dan  Dinas  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan Sumber Daya Air.

## b. Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan
Permasalahan  mengenai  RTRW  Provinsi  Riau  sampai  saat  ini  belum  juga terselesaikan.  Pemerintah  Provinsi  Riau  masih  menunggu  legalisasi  dari  pemerintah. Pengesahan  RTRW  Provinsi  ini  sangat  penting  dalam  landasan  dan  pedoman pembangunan Provinsi Riau. Tidak hanya itu dampak yang juga cukup signifikan karena ketiadaan  dari  RTRW  Provinsi  ini  adalah  menghambat  iklim  investasi.  Investor  baik dalam  maupun  luar  negeri  cenderung  ragu  untuk  menanamkam  modalnya  di  Provinsi Riau. Investor membutuhkan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya.
Bagi  Pemerintah  Provinsi  Riau,  belum  adanya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau tentang Rencana Tata Ruang Wliayahmenyebabkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air tidak dapat menjalankan program penataan ruang. Program penataan ruang di Provinsi Riau difokuskan kepada perencanaan penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau  dan  review  DED  Ruang  Terbuka  Hijau  dengan  alokasi  anggaran  Rp. 10.600.000.000,-. Alokasi  anggaran ini tidak dapat  dimanfaat  seutuhnya (realisasi  0%) oleh Pemerintah Provinsi Riau karena belum jelasnya RTRW Provinsi.
Selanjutnya hal yang sama juga terjadi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas  Kehutanan, serta Dinas Pertambangan dan Energi  Provinsi  Riau. BP2T yang  mengurus  pelaksanaan  urusan  penanaman  modal  dan  perizinan.  Penerbitan perizinan  yang  terhambat  berdampak  pada  realisasi  investasi.  Dinas  Kehutanan mengalami  kesulitan  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum  status  kawasan  dan  potensi sumber daya hutan. Dinas Pertambangan dan Energi  yang mengurus urusan energi dan sumber  daya  mineral  mengalami  hambatan  dalam  merealisasikan  anggaran  karena kesulitan dalam proses perizinan penggunaan lahan pinjam pakai untuk pengembangan wilayah kerja migas, pertambangan dan sekotr ketenagalistrikan.

## c. Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan
Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  penerapan  prinsip-prinsip  performance budget perlu mendapatkan perhatian yang serius. Proses perencanaan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari stakeholdersehingga menghasilkan program dan kegiatan
yang  dapat  menyelesaikan  persoalan  dan  mewujudkan  cita-cita  nasional.  Setelah memperhatikan  apirasi  dari  pelbagai  pihak  hal  lain  yang  menjadi  dasar  pertimbangan dalam pengggaran adalah rasionalisasi anggaran dan kegiatan  yang akan dilaksanakan. Artinya pemerintah daerah dapat memprediksi kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Evaluasi  juga  dibutuhkan dengan  bentuk  pengawasan  dan  pengendalian  secara  internal  maupun  eksternal  guna memastikan  bahwa  anggaran  yang  terlah  direncanakan  dapat  dipergunakan  dengan sebaik-baiknya.
Pelaksanaan  APBD  Provinsi  Riau  tahun  2014  belum  optimal  dilaksanakan disebabkan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Riau sebesar 3,9 Triliun lebih yang sebelumnya pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,4  Triliun  lebih.  Peningkatan besaran SILPA dana publik  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  tidak  digunakan  secara optimal  untuk  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Daya  serap  anggaran  masih  lemah pada sektor primer seperti urusan pendidikan, pekerjaan umum, sosial, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ketidakmampuan dalam mengukur sasaran kegiatan yang  ingin  dicapai,  keterbatasan  waktu  untuk  proses  pelaksanaan  dan  perubahan mekanisme  dalam  pelaksanaannya  menjadi  hambatan  dalam  manajemen  pengeluaran daerah.

## d. Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD
Perubahan  SOTK  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  sejatinya  telah memberikan kepastian hukum bagi setiap SKPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  Namun,  fakta  yang  terjadi  di  Provinsi  Riau  sungguh  unik  yakni  tidak sesuai  tugas  dan fungsi  SKPD dengan program  dan kegiatan  yang harus dilaksanakan. Hal  ini  terjadi  pada  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa  yang melaksanakan  program  pengembangan  perumahan  perdesaan  dengan  kegiatan pembangunan  Rumah  Sederhana  Layak  Huni  (RSLH)  diberbagai  kabupaten  seperti Kabupaten  Kampar,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Kabupaten  Bengkalis,  Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten  Siak,  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.
Sesuai dengan tupoksinya, pembangunan ini seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau namun dianggarkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan  Desa.  Program  pengembangan  perumahan  perdesaan  ini  dianggarkan Rp.290.784.600.000,-  dan  hanya  terealisasi  25,46%  serta  secara  keseluruhan  realisasi fisik  di  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pembangunan  Desa  sebesar  3,22%  dan realisasi belanja langsung (2,90%).

## Kesimpulan
Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Riau Tahun 2014 belum optimal dilaksanakan. Realisasi anggaran daerah yang masih lemah sehingga  menyebabkan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA)  yang  tinggi  lebih disebabkan  oleh  faktor  politis.  Kepentingan  politik  berpengaruh  dalam  pengelolaan anggaran  daerah  menguat  dengan  indikasi  kebijakan-kebijakan  sebagai  produk  politik menjadi  penghambat  kinerja  dari  Pemerintah  Provinsi  Riau  seperti  perubahan  SOTK, kebijakan  RTRW  Provinsi  Riau  yang  masih  belum  disahkan  hingga  kebijakan  yang
memindahkan program dan kegiatan tidak sesuai  dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

## Saran
1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Riau selalu memiliki komitmen yang tinggi untuk  mengelola  anggaran  daerah  sesuai  dengan  peruntukannya  dan  melakukan manajemen keuangan yang profesional.
2. Kepada DPRD Provinsi Riau untuk tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan  perundang-undangan  khususnya  Perda  tentang  APBD  sehingga  terjalin sinergitas  antara  Pemerintah  Provinsi  Riau  dan  DPRD  Provinsi  Riau  untuk memajukan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bailey,  S.  J.  (1999). Local  Governmen  Economics  Principes  and  Practice .  London: Macmillan Press Elmi, B. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia . Jakarta: UI Press Kumorotomo, W. (2008). Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan 1974- 2004 . Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mardiasmo.  (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  ANDI OFFSET
Moleong,  L.  J.  (2008). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Yustika, A. E. (2008). Desentralisasi Ekonomi di Indonesia Kajian Teoritis dan Realitas Empiris . Malang: Bayumedia Publishing

## Dokumen
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau Tahun 2014 Rancangan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nmor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah