INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1146-1153 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang

## Penanaman Modal
Sugiharto 1 ✉ , Dion Welli 2 , Syafrudin 3 , Yeni Triana 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: sugi.thelo@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas pengambilalihan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan merinci ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal.  Fokus  utama  penelitian  adalah  menganalisis  proses  dan  persyaratan  yang  terkait  dengan pengambilalihan perusahaan PMA. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen  hukum  terkait.  Penelitian  ini  mengidentifikasi  berbagai  tahapan  dalam  proses pengambilalihan,  termasuk  persiapan  dokumen,  persetujuan  otoritas  yang  berwenang,  dan implementasi perubahan kepemilikan. Selain itu, penelitian ini membahas aspek legal, regulasi, dan tata cara yang perlu diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam pengambilalihan perusahaan PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pengambilalihan perusahaan PMA, namun tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan kepentingan umum. Pentingnya memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini diakui sebagai langkah kunci untuk menjamin kelancaran dan legalitas proses pengambilalihan perusahaan PMA  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  dalam  memperkaya  pemahaman  tentang regulasi  pengambilalihan  perusahaan  PMA  di  Indonesia,  yang  dapat  menjadi  panduan  bagi  pelaku industri  dan  pihak  terkait  dalam  melakukan  transaksi  pengambilalihan  dengan  mematuhi  ketentuan hukum yang berlaku.
Kata Kunci: Hukum Penanaman Modal, Modal Asing, Pengambilalihan
Abstract
This  research  discusses  the  takeover  of  foreign  investment  companies  (PMA)  by  detailing  the provisions  regulated  in Law  no.  25 of  2007  concerning  Capital  Investment. The  main  focus  of the research is to analyze the processes and requirements associated with the takeover of PMA companies. The research method used is literature study and analysis of related legal documents. This research identifies  various  stages  in  the  takeover  process,  including  document  preparation,  approval  by competent  authorities,  and  implementation  of  changes  in  ownership.  In  addition,  this  research discusses legal, regulatory and procedural aspects that need to be considered by parties involved in taking over PMA companies. The research results show that Law no. 25 of 2007 provides a clear legal framework regarding the takeover of PMA companies, but still pays attention to aspects of national security and the public interest. The importance of understanding and complying with these provisions is recognized as a key step in ensuring the smoothness and legality of the takeover process of PMA companies  in  Indonesia.  This  research  contributes  to  enriching  understanding  of  the  takeover regulations for PMA companies in Indonesia, which can serve as a guide for industry players and related parties in carrying out takeover transactions by complying with applicable legal provisions. Keywords: Investment Law, Foreign Capital, Takeover

## PENDAHULUAN
Sumber  utama  pendanaan  untuk  pembangunan  nasional  di  Indonesia  berasal  dari dana  dalam  negeri.  Meskipun  demikian,  keterbatasan  jumlah  dana  dalam  negeri mendorong pemerintah untuk mengakses sumber dana dari luar negeri. Penanaman modal asing  menjadi  salah  satu  opsi  pendanaan  eksternal  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022).  Keterbatasan  modal  menghambat  penguatan  perekonomian  suatu  negara,  dan investasi, khususnya investasi asing, dianggap sebagai penggerak utama untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Di Indonesia, kebijakan investasi merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, yang  menekankan  ekonomi  berorientasi  pada  kerakyatan.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum untuk regulasi investasi, menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Meskipun lahirnya undang-undang ini tidak tanpa  kontroversi,  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  tarik  bagi  investor  dengan memberikan kepastian hukum dan fasilitas yang mendukung (Sentosa Sembiring, 2007). Investasi  memiliki  potensi  untuk  dinamisasi  kehidupan  ekonomi  suatu  negara  karena pembentukan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasional, dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan memperluas peluang pekerjaan (Poppy Camenia Jamil dan Restu Hayati, 2020).
Pemerintah  Indonesia  berupaya  meningkatkan  daya  tariknya  dengan  memberikan insentif dan memperbaiki administrasi negara. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan kepastian hukum, transparansi, dan penanganan masalah tanah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Penanaman modal di Indonesia telah berlangsung selama sekitar 40 tahun, mencakup investasi  asing  dan  dalam  negeri  yang  berperan  signifikan  dalam  mendukung pembangunan  nasional.  Dalam  konteks  globalisasi,  negara-negara,  baik  maju  maupun berkembang,  berkompetisi  untuk  menjadi  tujuan  investasi  asing.  Investor  melihat keterbukaan pasar global sebagai peluang untuk mencari keuntungan, sementara negara penerima  modal  berharap  investor  berpartisipasi  dalam  pembangunan  nasional  (Anisa, 2020).
Aspek hukum memainkan peran kunci dalam menarik investasi, dan para pemimpin pemerintah  berupaya  menyatukan  persepsi  melalui  pertemuan  internasional,  seperti Deklarasi Bogor dalam APEC. Pada awal tahun 2002, Pemerintah Indonesia menetapkan tahun investasi, tetapi kehadiran investor asing belum memenuhi harapan. Beberapa faktor mempengaruhi, termasuk faktor politik, ekonomi, dan hukum. Faktor politik, ekonomi, dan hukum menjadi pertimbangan utama bagi investor (Sondang P. Siagian, 1985). Stabilitas politik,  kondisi  ekonomi  yang  baik,  dan  kepastian  hukum  menjadi  faktor  kunci  yang mempengaruhi  keputusan  investor  untuk  menanamkan  modalnya.  Selain  itu,  kerjasama internasional dan perjanjian perdagangan juga memainkan peran penting dalam membuka peluang investasi (Gunarto Suhardi, 2002).
Dengan  melihat  dampak  yang  dapat  ditimbulkan  dari  adanya  pemberian  hak  atas tanah dalam rangka penanaman modal terhadap kepemilikan atas tanah yang diatur  di UUPA  dan  peraturan  lainnya  yang  terkait  dan  juga  bersamaan  dengan  telah diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  mengangkat  tentang  masalah  tersebut  dalam  jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  hukum  hukum  normatif,  atau  studi kepustakaan  dengan  menggunakan  pendekatan  (Djulaeka  dan  Devi  Rahayu,  2019)  : Pendekatan Perundang-undangan (State Approach). Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan  Historis  (Historical  Approach)  dan    Pendekatan  Analitis  (Analytic  Approach) Karena berpegang pada hukum formal, maka sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari pengkajian bahan kepustakaan bukan bahan lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan  Hak  Atas  Tanah  Dengan  Investasi  (Di  Bandingkan  Dengan  Aturan Hukum/Undang-Undang Lain (Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960)
Penanaman modal adalah setiap tindakan menanamkan modal, baik oleh penanam modal  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  penanam  modal  asing,  dengan  tujuan menjalankan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  (Ria  Sintha  Devi,  2019). Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal,  penanaman  modal  asing  merujuk  kepada  kegiatan menanam  modal  untuk  menjalankan  usaha  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan oleh pihak penanam modal asing, termasuk baik yang menggunakan modal asing secara  keseluruhan  maupun  yang  menjalin  kemitraan  dengan  penanam  modal  dalam negeri (Euagelion Caroline Quirina Lainawa et al., 2022). Pengaruh fundamentalisme pasar terhadap legislatif dan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat telah menyebabkan legalisasi  hak  atas  tanah  sebagai  daya  tarik  investasi.  Inilah  tempat  di  mana  kompetisi sebenarnya  terjadi,  sehingga  hak  guna  usaha  dapat  diberikan  dengan  jangka  waktu  95 tahun,  diperpanjang  selama  60  tahun  di  muka,  dan  dapat  diperbarui  selama  35  tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Penanaman Modal.
Ketentuan  tersebut  lebih  lanjut  mengoptimalkan  kerja  teori  dependensi  secara keseluruhan, di mana negara-negara kaya memperoleh  nilai  surplus  dari negara-negara dunia ketiga melalui eksploitasi sumber daya alam. Dalam teori ini, tanah dan bahan baku dianggap sebagai sumber pendapatan utama bagi negara. Meskipun terdapat narasi konflik sejarah panjang antara rakyat dengan penjajah Belanda dan korporasi besar terkait sumber daya agraria, hal ini tidak mencegah pencantuman hak atas tanah (Urip Santoso, 2005).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal,  diatur bahwa investor  diberikan hak untuk menggunakan hak atas tanah  di wilayah Indonesia,
seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Pemberian hak atas tanah ini tunduk pada lima persyaratan, termasuk penanaman modal jangka panjang, terkait  dengan  perubahan  struktur  ekonomi  yang  lebih  kompetitif,  risiko  pengembalian modal jangka panjang, tidak memerlukan area luas, menggunakan tanah negara, dan tidak merugikan kepentingan umum.
Sebelum  UU  No.  25  tahun  2007,  pemberian  hak  atas  tanah  berbeda,  namun setelahnya, hak atas tanah diberikan kepada penanam modal tanpa membedakan apakah mereka asing atau lokal. Namun, pemberian hak ini tidak bersifat penuh, melainkan hanya perpanjangan di muka, sesuai dengan UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria dan PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai.
Pemberian  hak  atas  tanah  kepada  investor  memiliki  batas  waktu  yang  diatur  oleh UUPA, seperti 50 tahun untuk Hak Guna Bangunan, 25 tahun  dengan  perpanjangan 35 tahun untuk Hak Guna Usaha, dan 25 tahun dengan perpanjangan 20 tahun untuk Hak Pakai.  Sebelum  Kepres  No.  34  tahun  1992,  peraturan  bidang  pertanahan  khusus  untuk penanam modal asing hanya memperbolehkan HGU dan HGB dimiliki oleh mitra Indonesia. Namun,  setelahnya,  Kepres  tersebut  memungkinkan  pemberian  HGB  dan  HGU  kepada perusahaan patungan, mendorong minat penanam modal terutama yang asing.
Dasar  hukum  hak  atas  tanah  diatur  dalam  UUPA  Pasal  4  ayat  (1),  yang  mengakui adanya berbagai hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak  Pakai,  dan  lainnya.  Penanaman  modal,  dijelaskan  dalam  UU  No.  25  tahun  2007, mencakup segala bentuk kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal dalam negeri atau asing.
Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai adalah hak atas tanah  yang  dapat  diberikan  kepada  investor.  Pengertian  HGU  adalah  hak  untuk mengusahakan  tanah  negara  selama  jangka  waktu  tertentu  untuk  kegiatan  pertanian, perikanan,  peternakan,  atau  perkebunan.  HGB  memberikan  hak  untuk  mendirikan  dan memiliki bangunan di tanah bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 30 tahun dan perpanjangan  20  tahun.  Hak  Pakai  memberikan  wewenang  untuk  menggunakan  dan memungut  hasil  dari  tanah  yang  bukan  milik  sendiri,  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh pemberi hak atau perjanjian dengan pemilik tanah.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  penanaman  modal,  UU  No.  25  tahun  2007 menetapkan  bahwa  penanaman  modal  harus  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi, menciptakan  lapangan  kerja,  mendukung  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan, meningkatkan  daya  saing  usaha  nasional,  mengembangkan  kemampuan  teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Pemerintah menetapkan daerah berusaha bagi perusahaan modal asing di Indonesia dengan  mempertimbangkan  perkembangan  ekonomi  nasional  dan  daerah,  jenis perusahaan, jumlah penanaman modal, dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah. Selain itu, Pemerintah menetapkan bidang-bidang  usaha  yang  terbuka  bagi  modal  asing  berdasarkan  prioritas  dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam setiap usaha  tersebut.  Keputusan  mengenai  prioritas  bidang  usaha  ini  dibuat  setiap  kali Pemerintah  menyusun  rencana  pembangunan  jangka  menengah  dan  jangka  panjang dengan memperhatikan perkembangan.
Pemilik  modal  memiliki  wewenang  penuh  untuk  menentukan  direksi  perusahaan tempat  modalnya  ditanam.  Perusahaan  modal  asing  diwajibkan  memenuhi  kebutuhan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia, kecuali untuk posisi-posisi yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, di mana dapat mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan ahli asing. Perusahaan juga berkewajiban menyelenggarakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi warga negara Indonesia, dengan tujuan menggantikan secara bertahap tenaga asing dengan tenaga kerja Indonesia.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mendefinisikan penanaman modal dalam negeri sebagai kegiatan menanam modal untuk usaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Perusahaan yang menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan menjadi perusahaan nasional  dan perusahaan asing. Perusahaan nasional  dapat dimiliki oleh  Negara, swasta nasional, atau usaha gabungan antara Negara dan swasta nasional dengan swasta asing, dengan  syarat  bahwa  setidaknya  51%  dari  modalnya  dimiliki  oleh  Negara  atau  swasta nasional.
Penanaman  modal  asing  melibatkan  penanaman  modal  secara  langsung,  yang menanggung risiko langsung dari penanaman modal tersebut, dan terkait dengan kekayaan masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  mencakup  hak-hak  dan  benda-benda  yang  dimiliki  oleh Negara  atau  swasta  nasional  atau  asing  yang  berdomisili  di  Indonesia,  yang  digunakan untuk menjalankan usaha. Undang-undang memberikan berbagai fasilitas kepada investor asing, termasuk kemudahan perpajakan, pembebasan atau keringanan bea masuk impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, keringanan PBB, hak atas tanah, pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor.
Pemberian  hak  atas  tanah  kepada  investor,  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengalami perubahan setelah putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Hak  atas  tanah  dapat  diberikan  dan  diperpanjang  atas permohonan  penanam  modal  untuk  kegiatan  penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam jangka  panjang,  terkait  dengan  perubahan  struktur  perekonomian  Indonesia  yang  lebih berdaya saing, dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian dalam jangka panjang, tanpa memerlukan area yang luas, menggunakan hak atas tanah negara,  dan  tidak  mengganggu  rasa  keadilan  masyarakat  serta  tidak  merugikan kepentingan umum (Fadila, 2018).
Meskipun  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  sebagian  ketentuan  Pasal  22  UU  PM bertentangan  dengan  konstitusi,  perubahan-perubahan  tersebut  bertujuan  untuk memberikan  kejelasan,  kepastian  hukum,  dan  menjaga  kepentingan  ekonomi  nasional. Dalam konteks ini, fasilitas yang diberikan kepada investor, termasuk hak atas tanah, harus mempertimbangkan persyaratan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  merugikan  kepentingan umum.

## SIMPULAN
Investasi  dan  hukum  pertanahan  memiliki  keterkaitan  yang  kuat,  tidak  dapat dipisahkan karena aktivitas investasi bergantung pada kerangka hukum, dengan tanah memainkan peran kunci dalam investasi. Oleh karena itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif untuk menarik dan memfasilitasi para penanam modal, terutama dari luar negeri. Tingginya ketergantungan pada pihak asing membuat kemandirian dalam mendorong investasi menjadi terbatas tanpa dukungan asing. Prinsip perlakuan yang sama diterapkan dalam  Undang-Undang  Penanaman  Modal  (UU  PM),  di  mana  tidak  ada  perbedaan perlakuan antara investor asing dan lokal. Namun, pemberian hak atas tanah, khususnya Pasal 22, menimbulkan protes dan mengundang Judicial Review karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan terkait pemberian hak atas tanah ini, menciptakan perubahan substansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anisa.  (2020).  URGENSI  PENANAMAN  MODAL  ASING  INDONESIA  SEBAGAI  UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA NEGARA INDONESIA. Al’Adl, XII(1).
Djulaeka, and Devi Rahayu. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Scopindo . Euagelion  Caroline  Quirina  Lainawa,  Ivone  Sheriman,  &  Hendrik  Pondaag.  (2022).
PENGARUH  PENANAMAN  MODAL  ASING  TERHADAP  NILAI  KURS  DALAM INVESTASI DI INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM, 10(2).
Fadila. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. Jurnal ISLAMIC BANKING , 3(2).
Gunarto Suhardi. (2002). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Unika Atmajaya. Poppy Camenia Jamil, and Restu Hayati. (2020). Penanaman Modal Asing di Indonesia.
Jurnal Ekonomi KIAT, 31(2).
Ria  Sintha  Devi.  (2019).  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PENANAMAN  MODAL  ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM, 1(2).
Sentosa Sembiring. (2007). Hukum Investasi. Nuansa Aulia.
Sondang P. Siagian. (1985). Administrasi Pembangunan. Gunung Agung.
Urip Santoso. (2005). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Prenada Media.