© 2021 Penulis. Dibawah lisensi CC BY-SA 4.0. Ini adalah artikel Akses Terbuka yang didistribusikan di bawah ketentuan Creative Commons Attribution (CC BY), yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, selama penulis dan sumber aslinya disebutkan. Tidak diperlukan izin dari penulis atau penerbit.

## Journal of Experimental and Clinical Pharmacy (JECP)
Doi: 10.52365/jecp.v2i1.342 http://jurnal.poltekkesgorontalo.ac.id/index.php/JECP/
2022, 2(1), 44-51
Research Article

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  salah  satu  unsur  penting  bahkan  sangat strategis  dalam  upaya  pembangunan  manusia.  Dengan  kondisi kesehatan  yang  optimal,  seseorang    akan  mempunyai  kesempatan
Abstrak: Instalasi  farmasi  sering  menghadapi  permasalahan  pada  tahap seleksi,  perencanaan  dan  pengadaan.  Pengelolaan  obat  yang  buruk menyebabkan  tingkat  ketersediaan  obat  menjadi  berkurang,  terjadi kekosongan obat, banyaknya obat yang menumpuk karena tidak sesuainya perencanaan  obat,  serta  banyaknya  obat  yang  kadaluwarsa/rusak  akibat sistem  distribusi  yang  kurang  baik  sehingga  dapat  berdampak  kepada inefisiensi  penggunaan  anggaran/biaya  obat  di  tingkat  Kabupaten/Kota.
Penelitian  ini  menggunakan  rancangan  deskriptif  dengan  pengambilan data  secara  retrospektif  dan concurent .  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Instalasi Farmasi Kab. Kota se-Provinsi Gorontalo. Alat ukur penelitian ini adalah  daftar  pertanyaan  berdasarkan  indikator  standar  yang  telah ditetapkan  sesuai  pedoman  yang  digunakan  untuk  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  obat  kabupaten/kota,  serta  melakukan  wawancara langsung  kepada  penanggung  jawab  Instalasi  Farmasi  setempat.  Hasil penelitian didapatkan bahwa; alokasi dana pengadaan obat tahun 2018 > 2 Miliar rupiah dan tahun 2019 1,7 Miliar - 4,3 Miliar rupiah. Terdapat 50% Kabupaten/kota  yang  sudah  memiliki  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu (TPOT)  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan.  Biaya  obat  perkapita  bila menggunakan standar WHO 1 US$ perkapita maka 80% Kabupaten/Kota sudah  sesuai  bahkan  melampaui,  hanya  1  kabupaten  yang  dibawah standar WHO. Terdapat  83% Kabupaten/kota  yang  kesesuaian  item  obat dengan  DOEN  diatas  80%  dan  seluruh    Kabupaten  Kota  mempunyai kesesuaian FORNAS lebih dari 80%.
Kata kunci: Dinas kesehatan, Instalasi farmasi, Pengelolaan obat

## ABSTRAK
Analisis  Pengelolaan  Obat  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Gorontalo  Periode Tahun 2018 dan 2019
Fadli Husain 1*, Vyani Kamba 1 , Zulfiayu 1 , Arlan K. Imran 1
1 Program Studi Diploma III Farmasi, Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Indonesia.

## INFO ARTIKEL
Received : 29 Des. 2021 Revisi : 24 Jan. 2022 Diterima : 30 Jan. 2022
*Corresponding Author:
Fadli Husain, Program Studi Diploma
III Farmasi Poltekkes
Kemenkes Gorontalo,
Indonesia, Telp: (0435)-827-193 Email: poltek_gorontalo@yahoo.c
o.id
dan  kemampuan  yang  lebih  besar  untuk  memenuhi  kebutuhannya  lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya akan pendidikan dan ekonomi yang pada  gilirannya  akan  berdampak  pada  meningkatnya  kualitas  sumber daya  manusia  sebagai  pelaku  pembangunan  (Djatmiko,  Anggraeni,  and Nuria 2009; Damiti et al. 2021; Apriani, Mutiara, and Ekaputri 2021). Obat merupakan  komponen  esensial  dari  pelayanan  kesehatan,  obat  sudah merupakan  kebutuhan  masyarakat,  maka  persepsi  masyarakat  terhadap hasil  dari  pelayanan  kesehatan  adalah  menerima  obat  dari  sarana kesehatan, sepert Puskesmas, klinik, Rumah Sakit, Dokter praktek swasta dan  lain  -  lain.  Bila  di  umpamakan  tenaga  medis  adalah  tentara  yang sedang  berperang  di  medan  tempur,  maka  obat  adalah  amunisi  yang mutlak harus dimiliki untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena obat  sangat  esensial  dalam  pelayanan  kesehatan,  maka  diperlukan pengelolaan yang benar, efisien dan efektif  untuk menjamin khasiat, mutu dan ketersediaan obat (Pramukantoro 2018).
Sejak diberlakukannya otonomi daerah (OTDA) tahun 2000, muncul tuntutan  akan  pelayanan  yang  baik  dan  memuaskan  kepada  publik. Otonomi  daerah  dalam  bidang  kesehatan  memiliki  dampak  yang  cukup besar  dimana  pembangunan  kesehatan  telah  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota). Program pembangunan kesehatan nasional  mencakup  lima  aspek  Pelayanan  Kesehatan  Dasar  (PKD)  yaitu bidang:  Promosi  Kesehatan,  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Ibu  dan anak  termasuk  Keluarga  Berencana,  Pemberantasasn  Penyakit  Menular dan Pengobatan. Salah satu sarana pendukung kegiatan pengobatan yaitu tersedianya  obat-obatan  yang  dibutuhkan.  Sebelum  otonomi  daerah, seluruh  fungsi  pengelolaan  obat  kabupaten/kota  dilakukan  oleh  Gudang Farmasi  Kabupaten/Kota  (GFK)  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas kebutuhan dan pengelolaan obat kabupaten/kota. Pemerintah pusat dalam hal  ini  Departemen  Kesehatan  bertanggung  jawab  atas  pengadaan  obat, sedangkan  setelah  desentralisasi  pengelolaan  obat  termasuk  proses pengadaan  obat  dilakukan  oleh  daerah  masing  masing  yaitu  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggaran pengadaan obat yang sebelumnya menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat,  beralih  menjadi  tanggung jawab  Kabupaten  /Kota.  Keberadaan  GFK  selaku  unit  pelaksana pengelolaan  obat  di  Kabupaten  kota  juga  mengalami  perubahan,  baik dalam  struktur  maupun  sarana  prasarana  dan  sumber  daya  manusia (Herman  2009).  Penyerahan  kewenangan  bidang  kesehatan  termasuk pengelolaan  obat  ke  kabupaten/kota  juga  membawa  dampak  sulitnya pemerintah  pusat  mendapatkan  gambaran  kondisi  ketersediaan  obat  di Kabupaten/kota.
Perencanaan obat yang belum menerapkan konsep obat esensial dan belum  mencerminkan  kebutuhan  riil,  realisasi  pengadaan  yang  tidak
mencapai  100%  menyebabkan  tingkat  ketersediaan  obat  terganggu  dan terjadi  kekosongan  ( stock  out ).  Masalah  pengelolaan  obat  sangat dipengaruhi  oleh  faktor  yang  ada  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota yang  menyediakan  dana  pengelolaan  obat  untuk  Instalasi  Farmasi Kabupaten/ Kota (Waluyo, Athiyah, and Rochmah 2015).
Instalasi farmasi sering menghadapi kesulitan dalam pemilihan obat untuk  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan kesehatan  masyarakat  di  daerah  (tahap  seleksi),  sedangkan  pada  tahap perencanaan  dan  pengadaan  masalah  yang  dihadapi  adanya ketidaksesuaian  antara  perencanaan  obat  tahunan  dengan  pembelian, fluktuasi pemakaian obat-obat serta kebijakan pemerintah yang mengalami perubahan.  Pengelolaan  obat  yang  kurang  baik  menyebabkan  tingkat ketersediaan  obat  menjadi  berkurang,  banyaknya  obat  yang  menumpuk akibat  tidak  sesuainya  perencanaan  obat,  serta  banyaknya  obat  yang kadaluwarsa  sehingga  dapat  berdampak  kepada  inefisiensi  penggunaan anggaran/biaya obat di tingkat Kabupaten/Kota (Harijanto 2015).
Berdasarkan  survei  pendahuluan  di  Instalasi  Farmasi  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Boalemo,  persentase  ketersediaan  obat  pada  tahun 2018 sebesar 95%. Berdasarkan hasil wawancara di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo ditemukan masalah yaitu belum memiliki sumber daya manusia yang terampil baik itu di Instalasi Farmasi maupun di  Puskesmas  terkait  dengan  kurangnya  kelengkapan  pencatatan  dan pelaporan  obat,  tidak  terbentuk  tim  perencanaan  obat,  kekosongan  obat, penyimpanan  obat  tidak  secara  alfabetis  dikarenakan  obat  selalu  datang dalam  jumlah  banyak,  tidak  ada  lemari  khusus  untuk  menyimpan  obat yang  khusus,  dan  lemari  penyimpanan  yang  bersekat-sekat,  transportasi yang  tidak  memadai,  serta  belum    diadakan  penghapusan  obat-obatan yang kadaluwarsa.

## MATERIAL DAN METODE

## Material
Pengambilan data dengan penelusuran dokumen tahun 2018 dan 2019 antara  lain  dokumen  perencanaan,  dokumen  pengadaan,  laporan  stok opname, laporan pemusnahan obat rusak maupun kadaluwarsa, kartu stok serta  data  hasil  wawancara  langsung  sesuai  indikator  standar  Kemenkes 2010  kepada  penanggung  jawab  Instalasi  Farmasi  Kabupaten/Kota  Se- Provinsi Gorontalo.

## Metode
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pengumpulan data  secara  retrospektif  dan concurent .  Data  retrospektif  meliputi  data penelusuran  terhadap  dokumen  tahun  2018  dan  2019.  Pengambilan  data retrospektif didasarkan pada penilaian persentase alokasi dana pengadaan obat,  persentase  kesesuaian  perencanaan  obat  dengan  kenyataan  pakai obat, persentase nilai obat rusak maupun kadaluwarsa, nilai obat stagnan, sedangkan pengambilan data concurent dilakukan pada penilaian indikator kecocokan antara obat dengan kartu stok serta wawancara langsung sesuai indikator  standar  Kemenkes  2010  kepada  penanggung  jawab  Instalasi Farmasi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Instalasi  Farmasi  Kab.  Kota  se- Provinsi Gorontalo.

## HASIL
Alokasi Dana Pengadaan Obat dan Persentase Alokasi Dana Pengadaan Obat
Tabel 1. Alokasi dana pengadaan obat No. Kabupaten/ Kota Dana Pengadaan Obat (Miliar Rp) Persentase Dana Pengadaan Obat 2018 2019 2018 2019 1 Pohuwato 5.477 4.311 3,6 2 Kota Gorontalo 5.130 1.727 53,2 34,4 3 Kab. Gorontalo 3.221 2.340 - - 4 Gorontalo Utara 3.000 3.100 - - 5 Bone Bolango 2.560 3.783 3.56 4.08 6 Boalemo 2.274 2.337 9 10

## Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT)
Tabel 2. Tim Perencanaan Obat Terpadu No. Kabupaten/    Kota TPOT ADA TIDAK 1 Kota Gorontalo v 2 Bone Bolango v 3 Kab. Gorontalo v 4 Gorontalo Utara v 5 Boalemo v 6 Pohuwato v

## Biaya Obat Perkapita
Tabel 3. Belanja obat perkapita
No.  Kabupaten/    Kota Belanja Obat Perkapita (Rp)
2018 2019 1 Gorontalo Utara 25.862 26.724 2 Kota Gorontalo 25.679 8.643 3 Bone Bolango 15.713 22.882 4 Boalemo 15.614 13.994 5 Kab. Gorontalo 10.479 9.673 6 Pohuwato 25.460
Kesesuaian  Obat  yg  diadakan  dengan  Daftar  Obat  Esensial  Nasional (DOEN)  dan  Formularium  Nasional  (FORNAS)  serta  ketepatan perencanaan
Gambar 1. Diagram Kesesuaian dengan DOEN, FORNAS dan Ketepatan Perencanaan

## PEMBAHASAN
Tabel  1  menunjukkan  Kabupaten  Pohuwato  merupakan  Kabupaten dengan jumlah  dana  pengadaan  obat  terbanyak di  Tahun  2018  dan  2019. Bila  dibandingkan  dengan  Tahun  2018  maka  pada  Tahun  2019  terjadi penurunan  dana  pengadaan  obat  untuk  Kabupaten  Pohuwato,  kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo hal ini disebabkan menurunnya  porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk belanja obat pada ketiga Kabupaten tersebut. Seluruh Kabupaten Kota se provinsi Gorontalo masih mengandalkan Dana Alokasi  Khusus untuk  belanja  obatnya.  Dana Alokasi  Khusus  bidang  kesehatan  sub  bidang  pelayanan  kefarmasian dapat  digunakan  untuk  pengadaan  obat  dan  BMHP  sebagaimana
diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  141  Tahun  2018  tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2019.
Tabel  2  menunjukkan  keberadaan  Tim  Perencanaan  Obat  Terpadu (TPOT) yang berfungsi untuk menghasilkan perencanaan kebutuhan obat yang  akuntabel  dan  akurat  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  hanya dimiliki  oleh  3  kabupaten/kota,  itupun  hanya  dikukuhkan  dengan  SK Kepala  Dinas  Kesehatan  setempat,  sehingga  fungsinya  masih  kurang maksimal  sebagaimana    yang  diamanatkan  dalam  Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor  1121/MENKES/SK/XlI/2008  tentang Pedoman  Teknis Pengadaan  Obat  Publik  dan  Perbekalan  Kesehatan  Dasar.  Perencanaan obat  terpadu membutuhkan keterlibatan  lintas  sektor  dan  lintas  program untuk menyinkronkan anggaran obat dari berbagai sumber. Keterpaduan dalam perencanaan obat sangat diperlukan agar tidak terjadi kekosongan obat  ataupun  duplikasi  pengadaan  yang  berujung  kepada  obat  berlebih, manfaat  perencanaan  obat  terpadu  :  1)  Menghindari  anggaran  yang tumpang  tindih;  2)  Keterpaduan  dalam  pengkajian,  penggunaan  dan perencanaan;  3)  Kesamaan  persepsi  antara  pemakai  obat  dan  anggaran pemerintah; 4) Penilaian kebutuhan obat yang lebih akurat; 5) Koordinasi antara  penyedia  anggaran  dan  pemakai  obat;  6) Penggunaan  dana  untuk pembelian obat dapat lebih optimal (Kindangen 2018).
TPOT  dengan  susunan  yang  terdiri  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Kota  sebagai  Ketua  dan  beranggotakan  unsur  dari  Bapedda, Bawasda  dan  Badan  Anggaran  DPRD  dan  dikukuhkan  dengan  suatu Peraturan  Daerah  akan  sangat  solid  dalam  memperjuangkan  anggaran pengadaan obat maupun anggaran operasional lainnya dalam pengelolaan obat (Aisah, Satibi, and Suryawati 2020).
Tabel 3 menunjukkan mengacu pada standar yang ditetapkan WHO besaran belanja obat perkapita lebih atau sama dengan 1 US $ pertahun, di tahun 2018 terdapat 4 kabupaten/kota yang sudah sesuai dengan standar WHO,  1  kabupaten  masih  dibawah  standar  dan  1  kabupaten  tidak memasukkan  data.  Untuk  tahun  2019  terdapat  3  kabupaten  yang memenuhi  standar  dan  3 kabupaten  yang masih  dibawah  standar  WHO. Indikator  ini  digunakan  untuk  menilai  komitmen  pemerintah  dalam mendukung  pembiayaan  obat-obatan  dengan  tujuan  akhir  aksesibilitas yang  lebih  besar  dan  pasokan yang  merata.  1 US  $  pertahun    digunakan sebagai jumlah terendah untuk cakupan minimum populasi dengan obat- obatan esensial (Fauzia, Setiawati, and Surahman 2017).
Gambar  1  menunjukkan  di  tahun  2018  terdapat  1  kabupaten  yang kesesuaian dengan DOEN dibawah 80%, 1 Kabupaten sesuai 100% dan  4 Kabupaten/kota  kesesuaian  dengan  DOEN  diatas  80%.  Tahun  2019 terdapat 2 Kabupaten yang kesesuaian dengan DOEN dibawah 80% dan 4 kabupaten/kota diatas 90%. Untuk kesesuaian dengan FORNAS di tahun
2018  terdapat  5  kabupaten  yang  sesuai  diatas  80%  dan  satu  kabupaten sesuai  100%,  sementara  ditahun  2019  ada  1  kabupaten  yang  kesesuaian FORNAS  di  bawah  80%.  Ketepatan  perencanaan  tahun  2018  terdapat  1 kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo yang nilainya dibawah 70% dan di tahun 2019 semua kabupaten diatas 85%.
Kesesuaian  dengan  Daftar  Obat  Esensial  Nasional  (DOEN)  dan Formularium Nasional (FORNAS) dapat digunakan untuk menilai apakah unit pengadaan mengikuti kebijakan obat nasional.  DOEN dan FORNAS merupakan  alat  untuk  merasionalisasi  pengadaan,  penyimpanan  dan distribusi dan untuk menghemat sumber daya yang terbatas.  Keberadaan obat  yang  tidak  termasuk    dalam  daftar  merupakan  indikator  terdapat beberapa masalah dengan suplai obat (Sukowati et al. 2020).

## KESIMPULAN
Tahun  2018  rerata  alokasi  dana  pengadaan  obat  lebih  dari  2  Miliar rupiah  dan  tahun  2019  kisarannya  1,7  Miliar  hingga  4,3  Miliar  rupiah. Semua  Kabupaten/Kota  memanfaatkan  Dana  Alokasi  Khusus  sebagai sumber  dana  utama  untuk  pengadaan  obatnya.  Terdapat  50% Kabupaten/kota  yang  sudah  memiliki  Tim  Perencanaan  obat  terpadu  di lingkungan  Dinas  Kesehatan.  Belum  ada  satupun  yang  memiliki  TPOT dengan  SK  Bupati/Walikota  atau  PERDA.  Biaya  obat  perkapita  bila menggunakan standar WHO 1 US$ perkapita maka 80% Kabupaten/Kota sudah  sesuai  bahkan  melampaui,  hanya  1  kabupaten  yang  dibawah standar  WHO  serta  83%  Kabupaten/kota  kesesuaian  DOEN  diatas  80% dan seluruh  Kabupaten Kota mempunyai kesesuaian FORNAS lebih dari 80%.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak dinas Kesehatan Kota Gorontalo,  Kab.  Bone  Bolango,  Kab.  Pohuwato,  Kab.  Boalemo,  Kab. Gorontalo, dan Kab. Gorontalo Utara. Berbagai pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisah,  Nur,  Satibi  Satibi,  and  Sri  Suryawati.  2020.  “Evaluasi  Pengelolaan  Obat Pada  Tahap  Perencanaan  Dan  Pengadaan  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pati.” Majalah Farmaseutik 16 (1): 34–42.
Apriani,  Mareda,  Ratna  Mutiara,  and  Choirunnisa  Ekaputri.  2021.  “Analisis Perkembangan Diabetes Melitus Tipe 2 Di Kota  Bogor Jawa Barat.” Journal
of Experimental and Clinical Pharmacy 1 (2): 112–20.
Damiti,  Sukmawati  A,  Ysrafil  Ysrafil,  Zaenal  Abidin,  Rahmawati  Rahmawati,
Vyani  Kamba,  Hartati  Hartati,  Pratiwi  Yahya  Ishak,  and  Ghaitsa  Zahira Sopha  Yusuf.  2021.  “Uji  Aktivitas  Antiinflamasi  Ekstrak  Metanol  Daun Tembelekan  (Lanatana  Camara  Linn.)  Secara    In  Vitro  Menggunakan Metode  Stabilitasi Membran Sel Darah Merah.” Journal of Experimental and Clinical Pharmacy 1 (1): 47–55.
Djatmiko,  Muhammad,  Agnes  Tuning  Dyah  Anggraeni,  and  Maulita  Cut  Nuria.
2009. “Evaluasi Sistem Pengelolaan Obat Instalasi Perbekalan Farmasi Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  Tahun  2007.” Jurnal  Ilmu  Farmasi  Dan  Farmasi Klinik Vol 6 (1): 1.
Fauzia, Ulfa, Elsa P Setiawati, and Emma S Surahman. 2017. “Analysis of Waiting Time  for  Filing  Prescriptions  in  Hospital  Pharmacy.” Pharmacology  and Clinical Pharmacy Research 2 (3): 78–80.
Harijanto, Tuti.  2015.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Rendahnya  Pelaporan Insiden Di Instalasi Farmasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.” Jurnal Kedokteran Brawijaya 28 (2): 214–20.
Herman,  Max  Joseph.  2009.  “Eksistensi  Unit  Pengelola  Obat  Di  Beberapa Kabupaten/Kota  Suatu  Analisis  Paska  Desentralisasi.” Jurnal  Manajemen Pelayanan Kesehatan 12 (04).
Kindangen, Grasela E. 2018. “Analisis Perencanaan Pengadaan Obat Berdasarkan Metode ABC Di Instalasi Farmasi RSUD Noongan Langowan.” Pharmacon 7 (3).
Pramukantoro, Ganet Eko. 2018. “Evaluasi Pengelolaan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015.” Jurnal Farmasi Indonesia 15 (1): 50–59.
Sukowati,  Yudha,  Dian  Ratih  Laksmitawati,  Yusi  Anggraini,  and  Mita  Restina. 2020.  “Pengaruh  Penerapan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Terhadap  Profil Obat  Pasien  Hipertensi  Di  Puskesmas  Kecamatan  Pulogadung.” Majalah Farmaseutik 17 (1): 97–105.
Waluyo,  Yohanes  Wahyu,  U  M  I  Athiyah,  and  Thinni  Nurul  Rochmah.  2015. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat Publik Di Instalasi Farmasi  Kabupaten  (Studi  Di  Papua  Wilayah  Selatan).” Jurnal  Ilmu Kefarmasian Indonesia 13 (1): 94–101.