Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3111-3121 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kota Pekanbaru
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Akbar Kurniawan 2 , Boyche Arilaso Sinaga 3 ,
Bernando Pasaribu 4
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penulis membahas tentang Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Akibat Akibat Minuman Keras Yang Terjadi  Di  Sleman.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  fakta  bahwa  kejahatan  yang  disebabkan  oleh hilangnya  kesadaran  akibat  mengkonsumsi  minuman  keras  secara  berlebihan  banyak  terjadi  di masyarakat  dan  sampai  saat  ini  keberadaannya  masih  belum  dapat  diberantas  sampai  ke  akar- akarnya.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  Apakah  penjatuhan  pidana  bagi pelaku tindak  pidana  hakim  mempertimbangkan  keadaan  yang  mempengaruhi  minuman  keras,  dan Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  yang  menimbulkan  pengaruh minuman  keras.  Metode  pendekatan  dalam  tulisan  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif, penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber data dari buku-buku dan undang-undang yang ada sebagai data terutama didukung oleh data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan responden dan  narasumber.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  studi  lapangan  dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terkena dampak minuman keras untuk mempertimbangkan keadaan minuman keras dan pertanggungjawaban pelaku yang menyebabkan pengaruh minuman keras tersebut untuk melakukan perbuatan. upaya preventif dan represif.
Kata Kunci: Hukuman, Penjahat, Minuman Keras dan Pertimbangan Hakim.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu

## PENDAHULUAN
Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir,  warisan)  juga  bukan  merupakan  warisan  biologis.  Tingkah  laku  kriminal  dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh para pelaku  kejahatan,  namun  ada  pula  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  kriminal dimana orang tersebut dalam melakukan kejahatannya dipengaruhi oleh minuman keras. Masalah  minuman  keras  sudah  tidak  dapat  dipungkiri  dalam  kehidupan  masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi dapat juga membawa dampak  yang  sangat  buruk  dalam  lingkungan  bermasyarakat  meskipun  mengkonsumsi minuman  keras  adalah  hak  setiap  individu  asalkan  tidak  menggangu  ketertiban. Penyimpangan  yang  terjadi  khususnya  kebiasaan  mengkonsumsi  minuman  keras  secara berlebihan  hingga  menyebabkan  hilangnya  kesadaran  pada  diri  sendiri  atau  dapat

## Abstract
The author discusses the Criminal Punishment Against Perpetrators The Effects of Liquor in Cause Occurring in Sleman. It is against the backdrop of the fact seediness Crime is caused by loss of consciousness due to consuming excessive liquor is happening in society and until now its existence is  still  not  eradicated  until  the  roots.  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  :  Does  the punishment for criminal offenders the judge to consider the circumstances that influenced liquor, and How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts that caused the influence of  liquor. Method approach  in  this  paper  is  a type of  normative  legal research,  this  study was conducted by examining the sources of data from books and the existing laws as the data mainly supported by secondary data consisting of interviews with respondents and interviewees. Sources of data in this study were obtained by means of field studies and literature. The data obtained in the research literature and research in the field is processed using qualitative analysis . Based on the analysis that had been conducted by the author, it can be concluded as follows : Consideration of judges in imposing penalties for criminal offenders who are affected to consider the state liquor and responsibility of the criminals who caused the influence of liquor is to perform preventive and repressive efforts.
Keywords: Punishment, Criminals, Liquors and Considerations Judge.
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga,
Bernando Pasaribu
dikatakan  mabuk  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  pelanggaran  bahkan  tindak  pidana yang  sangat  meresahkan  masyarakat.  Mengkonsumsi  minuman  keras  secara  berlebihan hingga hilangnya kesadaran bagi pemakainya dapat dikatakan sebagai awal dari tindakan- tindakan  yang  melanggar  aturan  hukum  yang  berlaku,  baik  itu  kecelakaan  kecelakaan lalulintas,  pemerkosaan,  pembunuhan,  pencurian,  penganiayaan,  bahkan  sampai  pada tindak  kekerasan  dalam  keluarga  yang  pelakunya  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik wanita atau pria bahkan anak dibawah umur sekalipun.
Dampak  negatif  yang  di  alami  para  pelaku  yang  mengkonsumsi  minuman  keras secara  berlebihan,  orang  yang  bersangkutan  akan  cenderung  memiliki  potensi  untuk melakukan perbuatan kriminal. Saat ini banyak terjadi tindak pidana kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat khususnya Daerah Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan tindak kriminal yang di sebabkan pengaruh minuman keras. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum. Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan, perkosaan bahkan pembunuhan. Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh meminum keras adalah suramnya masa depan bangsa. Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda usia produktif yang merupakan tunas – tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa. Maka  berdasarkan  penjelasan  tentang  kriteria  kriminal  dengan  kesengajaan  atau tidak, yakni orang yang sadar melakukan tindak pidana serta orang yang melakukan tindak pidana  akibat  pengaruh  minuman  keras.  Apakah  hakim  dalam  melakukan  pemidanaan terhadap  pelaku  kejahatan  dibawah  pengaruh  minuman  keras,  mempertimbangkan keadaan  pelaku  serta  dalam  pertanggung  jawaban  para  pelaku  kriminal  jika  dalam pengaruh  minuman  keras,  kemudian  peneliti  berusaha  mengangkat  fenomena  tersebut untuk  selanjutnya  dikaji,  dibahas,  dan  dianalisis  dalam  bentuk  skripsi  yang  berjudul: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny Ibrahim, 2018) .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan  dengan metode  pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perbuatan Pidana yang Terjadi Akibat Pengaruh Minuman Keras
Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbarrrfeit”. Perkataan “feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeelte van werkwlijkheid”,sedangkan “strafbaar”  berarti dapat  dihukum.  Sehingga  sacara  harfiah  strafbaar  feit  dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (P. A. F. Lamintang, 1990). Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya  tertib  hukum  dan  terjaminnya  kepentingan  umum  (P.  A.  F. Lamintang, 1990). Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A.  Fuad  Usfa  dan  Tongat,  “Dalam  kepustakaan  hukum  pidana,  istilah  “tindak
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
pidana”  merupakan  istilah  yang  dipakai  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa Bela nda strafbaarfeit” (Fuad Usfa & Tongat, 2004).
Kata “starfbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti sebagian dari  kenyataan  yang  dapat  dihukum” (Evi  Hartanti,  2007).  Sedangkan  menurut Moeljatno  sebagaimana  dikutip  oleh  Evi  Hartanti,  “ Tindak  pidana  merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi  berupa  pidana  xxix  tertentu  bagi  barangsiapa  yang  melanggar  aturan tersebut” (Moeljatno, 1993).
Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :
a. Adanya perbuatan;
Perbuatan  tersebut  memenuhi  rumusan  Undang-Undang,  yaitu  bahwa perbuatan  tersebut  harus  masuk  dalam  ruangan  Pasal  atau  perbuatan tersebut  harus  mempunyai  sifat  dan  ciri-ciri  sebagaimana  secara  abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
b. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang- Undang.  Sedangkan  dalam  arti  materiil  yaitu  bahwa  perbuatan  tersebut tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang-undang,  tetapi  juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
c. Kemampuan  bertanggung  jawab  seseorang  dapat  di  pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti  orang-orang  lain  yang  secara  normal  dapat  menentukan kemauannya  terhadap  keadaan-keadaan  atau  secara  bebas  dapat menentukan kehendaknya sendiri;
d. Adanya  kesalahan,  yaitu  ada/tidaknya  kesengajaan  dari  seseorang melakukan tindak  pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana;
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
dan
e. Alasan  penghapus  pidana  atau  dasar-dasar  untuk  membenarkan  suatu tindakan.  Ada  suatu  keadaan  dimana  suatu  perbuatan  yang  sebetulnya bertentangan  dengan  hukum  tidak  dapat  dikenakan  hukuman,  yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan  darurat  (noodtoestand),  bela  diri  (noodwear),  melaksanakan Undang-Undang  (teruitvoering  van  een  wettelijk  voorschrift,dan melaksanakan  perintah-perintah  yang  diberikan  dengan  sah  (ambtelijk bevel).
Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 300 KUHP.
i. Dengan hukuman  penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 450.000.000 di hukum :
1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum  minuman-  minuman  yang  memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
2. Barang  siapa  dengan  sengaja  membuat  mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
3. Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  dengan  sengaja  memaksa  orang  akan minum minuman yang memabukkan.
ii. Kalau  perbuatan  itu  menyebabkan  luka  berat  pada  tubuh, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
iii. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.
b. Pasal 492 KUHP:
i. Barang  siapa  yang  sedang  mabuk,  baik  ditempat  umum merintangi  jalan  atau  mengganggu  ketertiban,  baik mengancam  keamanan  orang  lain  maupun  sesuatu perbuatan  yang  harus  dijalankan  dengan  hati-hati  benar
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
supaya tiak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum  kurungan  selama-lamanya  enam  hari  atau  denda sebanyak- banyaknya Rp375.000.000
ii. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu  tahun  sejak  ketetapan  putusan  hukuman  yang  dahulu bagi  si  tersalah  karena  pelanggaran  serupa  itu  juga  atau lantaran  pelanggaran  yang  diterangkan  dalam  pasal  536 maka ia dihukum kurungan selama- lamanya dua minggu.
c. Pasal 536 KUHP.
i. Barang siapa yang nyata mabuk ada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225.000.000
ii. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari. iii. Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun  sesudah  ketetapan  putusan  hukuman  yang  pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
iv. Kalau  pelanggaran  itu  diulang  untuk  ketiga  kalinya  atau selanjutnya  didalam  1  tahun  sesudah  ketetapan  putusan hukuman yang kemudian sekali lantara ulangan pelanggaran untuk  kedua  kalinya  atau  selanjutnya,  maka  dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

## Pasal 537 KUHP
b. “Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak  atau  pelayan,  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  tiga min ggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah”.
Pasal 538 KUHP:
c. “Penjual  atau  wakilnya  yang  menjual  minuman  keras  yang  dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atua pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”
Pasal 539 KUHP:
d. “Barang  siapa  pada  kesempatan  diadakan  pesta  keramaian  untuk  umum atau  pertunjukan  rakyat  atau  diselenggarakan  arak-arakan  untuk  umum, menyediakan secara Cuma-Cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.”

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  Pasal  3  UU  No  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  m embelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan  dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (s epuluh miliar rupiah)”.
2. Tinjauan Umum Terhadap Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tugas Hakim di bidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil ahkir proses perkara, berupa keputusan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
hakim,  agar  hukum  memperoleh  kewibawaan  di  hadapan  masyarakat  yang  tata kehidupannya disusun berdasarkan hukum.
Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan  hakim  yang  adil  menurut  ketentuan  yang  ada,  dengan  memberikan pertimbangan  dengan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Dalam memberikan  keputusan  hakim  harus  dapat  memberikan  pertimbangan  yang memberatkan  atau  meringankan  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  yang  disebabkan pengaruh minuman keras. Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang (Lilik Mulyadi, 1996).
Dapat  dikatakan  bahwa  putusan  Hakim merupakan  “akhir”  dari  proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaaan di Pengadilan Negeri. Pengertian lain mengenai  putusan  Hakim  adalah  hasil  musyawarah  yang  bertitik  tolak  dari  surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Lilik Mulyadi, 1996).
Jenis-jenis putusan hakim dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Putusan  bebas  (vrijspraak),  apabila  pengadilan  berpendapat  bahwa  dari  hasil pemeriksaan  disidang  pengadilan,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya,  maka  pengadilan menjatuhkan pidana.
d. Putusan  yang  menyatakan  dakwaan  batal  demi  hukum  yaitu  apabila  surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143/2b. Pengadilan dapat  menjatuhkan  putusan  yang  menyatakan  dakwaan  batal  demi  hukum
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
berdasarkan  atas  permintaan  terdakwa  atau  PH  dlm  eksepsi  maupun  atas wewenang hakim karena jabatannya.
e. Putusan  yang  menyatakan  dakwaan  tidak  dapat  diterima  yaitu  apabila  surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.
Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur  sejak  memeriksa  dan  memutus.  Dan  hasil  pemeriksaan  itulah  nantinya  yang  akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan  merupakan  bahan  utama  untuk  dijadikan  pertimbangan  dalam  suatu  putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Hal tersebut itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.
Pengertian dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu cara metode oleh Hakim dalam menjatuhkan  suatu  putusan,  karena  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  memegang prinsip asas hukum Nullum Delictum Nulla Poenna Sine Praevia Lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Moeljatno, 1993). Kepastian hukum menekankan agar hukum  atau  peraturan  itu  ditegakan  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  bunyi  hukum/ peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (Lucius  Calpurnius  Piso  Caesoninus,  43  SM).  Adapun  nilai  sosiologis  menekankan  kepada kemanfaatan bagi masyarakat.
Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara  proposional  dan  seimbang.  Meskipun  dalam  prakteknya  tidak  selalu  mudah  untuk mengusahakan  kompromi  terhadap  unsur-unsur  tersebut.  Pertentangan  yang  terjadi  dalam setiap  menanggapi  putusan  hakim  terhadap  suatu  perkara,  dengan  apa  yang  diinginkan masyarakat,  biasanya  berkisar  antara  sejauh  mana  pertimbangan  unsur  yuridis  (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan) ditampung didalamnya.
Dari  putusan  pengadilan  tersebut,  dapat  dikritisi  terkhusus  meyangkut  hal  yang memberatkan dimana dalam memberikan pemberatan, dalam pertimbangan hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengkonsumsi miras karena  mabuk  dan
Copyright @ Mohd. Yusuf Daeng M, Akbar Kurniawan, Boyche Arilaso Sinaga, Bernando Pasaribu
melukai orang, Hal yang seharusnya ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan tentang kesaksian  saksi  yang  mengatakan  Terdakwa  mengkonsumsi  minuman  keras  terlebih  dahulu kemudian melakukan penganiayaan,. Terdakwa memang dijerat dengan pasal 351 ayat (1) tetapi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana hingga satu tahun penjara bagi seseorang yang menjual minuman memabukkan kepada orang yang sedang mabuk. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 424 KUHP.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  kesimpulan sebagai jawaban dan permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu,
a. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras,  Hakim  di  Pengadilan  kota  Pekanbaru  tidak  mempertimbangkan  keadaan  pelaku  yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang di alami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan atau pun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal.
b. Pertanggunggjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia  lakukan  seperti  putusan  perkara  pidana  Nomor  323/Pid.B/2013/PN.Pekanbaru.  Bahwa hakim  hanya  menjatuhkan  pasal  yang  ada  dalam  KUHP  yaitu  pasal  351  ayat  (1)  dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Pekanbaru sebagai pasal yang telah dilanggar

## DAFTAR PUSTAKA
Evi Hartanti. (2007). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Fuad Usfa, & Tongat. (2004). Pengantar Hukum Pidana. UMM Press.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana. Lilik Mulyadi. (1996). Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Moeljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
P. A. F. Lamintang. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.