## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 2 | Juli 2022
Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi Sumatera Barat Implementation Of Poverty Reduction Program During The Covid-19 Pandemic In Bukittinggi City
1 Nabilla, 2 Roni Ekha Putera, 3 Hendri Koeswara Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang Email: 1 nabillatyta@gmail.com, 2 roniekhaputera@soc.unand.ac.id,
3 hendrikoeswara@soc.unand.ac.id
Kata Kunci:

## ABSTRAK
manajemen program, penanggulangan kemiskinan, covid-19, Kota Bukittinggi Permasalahan  kemiskinan  memang  tidak  akan  berhenti  untuk dibicarakan, ketimpangan kondisi pendapatan perekonomian dalam masyarakat  memang  bukan  permasalahan  sepele  lagi  yang  dapat diabaikan, karena kemiskinan ini juga menjadi sumber faktor untuk permasalahan  lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pemerintah sebagai  agen  kepercayaan  masyarakat  dalam  mengelola  kehidupan negara  juga  berupaya  untuk  mewujudkan  tujuan  negara  dalam  hal kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat,  sesuai  dengan  tujuan mulia  negara  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  pada alinea  keempat  yang  berbunyi  “  ….  Melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia …..” maka dalam hal ini pemerintah menetapkan  kemiskinan  sebagai  salah  satu  fokus  dalam pembangunan  berkelanjutan,  yang  hal  ini  juga  berdasarkan  kepada kesepakatan  internasional  yang  tertuang  saat  ini  dalam  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  yang  menetapkan  kemiskinan  sebagai tujuan  pertama  dalam  fokus  pembangunan  berkelanjutan.  Pada tulisan  ini  penulis  akan  melihat  bagaimana  pemerintah  melakukan manajemen terhadap pelaksanaan program-program dalam penanggulangan kemiskinan terutama pada masa sulit seperti masa pandemi Covid-19 saat ini, karena keadaan penyebaran wabah virus ini  memberikan  dampak  yang  besar  kepada  kehidupan  bangsa terutama  dalam  perihal  perekonomian  negara.  Metode  penelitian yang  dipergunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dari wawancara, dan data sekunder dari literatur terkait seperti dari jurnal ilmiah, e-book hingga website pemerintah terkait lainnya.
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022

## Keywords:
management program, poverty reduction, Covid-
19, Bukittinggi City

## Abstract
The  problem  of  poverty  will  not  stop  to  be  discussed,  the  inequality  of economic income conditions in society is no longer a trivial problem that can be ignored, because poverty is also a source of factors for other problems in people's lives. The government as an agent of public trust in managing the life of the state also strives to realize the goals of the state in terms of prosperity and  welfare  of  the  people,  accordance  goals  of  the  Indonesian  state  in  the Preamble  1945  Constitution  in  the  fourth  paragraph  which  reads  ".... Protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia to promote public welfare, educate the nation's life and participate in carrying out world order ..." . So in this case the government has determined poverty as  one  of  the  focuses  in  sustainable  development,  which  is  also  based  on international  agreements  that  are  currently  stated  in  the  Sustainable Development Goals (SDGs) which set poverty as the first goal in the focus of sustainable  development.  In  this  paper,  the  author  will  look  at  how  the government manages the implementation of programs in poverty alleviation, especially  during  difficult  times  such  as  the  current  Covid-19  pandemic, because the state of the spread of this virus outbreak make impact on the life of the country, especially in terms of the country's economy. This research uses qualitative descriptive methods, with primary techniques data collection from  interviews,  and  secondary  data  from  related  literature  such  as  from scientific journals, e-books to other related government websites

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia menjadikan fokus pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama  dalam  pembangunan  berkelanjutan  bukan  tanpa  sebab,  melihat  kemiskinan  dalam  kerangka multidimensi di analisa menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya dampak pengaruh bidang lainnya dalam kehidupan masyarakat. Dampak secara merantai ini secara sederhana dapat dilihat ketika  keluarganya  berada dalam jurang kemiskinan,  tidak  adanya kekuatan ekonomi untuk  membiayai  sekolah  maka  banyak  anak-anak  yang  mengalami  putus  sekolah  di  Indonesia (CNN,2017),  contoh  lainnya,  ketika  dalam  sebuah  keluarga  kepala  keluarganya  tidak  dapat menghasilkan pundi-pundi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup maka kepala keluarga ini secara tidak  langsung  melampiaskan  hal  ini  kepada  istri  dan  anak-anaknya,  hal  ini  yang  menjadi  akibat banyaknya perempuan dan anak-anak menjadi korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Kemenppa,2018), ataupun dilihat pada kasus lainnya akibat tidak punya sumber pendapatan masih tingginya terjadinya kasus kriminal seperti pencurian, perampokan yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi. Seperti pada contoh kasus berikut dimana seorang ibu di Jakarta harus mencuri makanan toko untuk  anaknya akibat tidak mempunyai uang (Detikfood,2021) Ibu ini menjelaskan  bahwa dia melakukan  hal  tersebut  secara  terpaksa  karena  tidak  mempunyai  uang  lagi  untuk  memberi  makan anaknya yang sedang menangis karena kelaparan, maka mau tidak  mau ibu ini kemudian mencuri

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
makanan  pada  toko  roti  tersebut.  Ataupun  kasus  lainnya  yang  terjadi  dimana  seorang  ayah  di  Bali yang nekat merampok turis di daerahnya untuk membayar tagihan melahirkan istrinya di rumah sakit (Gatra.com,2019), dilansir dari portal berita ini diceritakan bahwa ayah ini sudah tidak tau lagi harus mencari dana untuk biaya lahiran istrinya, maka ketika tidak sengaja melihat turis yang ia sangka pasti akan sangat banyak membawa uang maka dia rampok untuk membayar tagihan rumah sakit tadi dan berbagai  kasus  lain  sebagainya  yang  terjadi  baik  secara  terencana  ataupun  tidak  terencana  yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah dikarenakan faktor ekonomi ini. Banyaknya laporan  kasus  ini  sebagian  besar  akibat  dari  rendahnya  tingkat  pendapatan  perekonomian  yang memaksa individu ini melakukan hal yang tidak diinginkan.
Keadaan ini semakin diperparah dengan kondisi dua tahun belakangan  ini yang disebabkan oleh  penyebaran  dari  Wabah  Virus  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19),  yang  semakin  menyulitkan tingkat  perekonomian  masyarakat.  Kondisi  penyebaran  wabah  virus  ini  mengakibatkan  keadaaan pandemi  yang  menyulitkan  masyarakat  dalam  aktivitas  jual  beli  karena  berbagai  kebijakan pembatasan social distancing dan kebijakan serupa yang dilaksanakan pemerintah. Bahkan akibat dari keadaan pandemi Covid-19 ini, tercatat data hingga bulan Agustus Tahun 2020 yang lalu memberikan dampak  kenaikan  tingkat  pengangguran  sebesar  14,28  %  atau  sekitar  29,12  juta  orang  dan  juga merumahkan karyawan sekitar 1,77 juta karyawan (Kementerian Keuangan,2017). Menyebabkan juga terjadinya ketimpangan perekonomian negara yang semula pada Tahun 2019 berada pada rasio 0,380 kemudian  naik  menjadi  rasio  sebesar  0,385  pada  Tahun  2020  ini  (Katadata.co.id,  2021).  Lebih lengkapnya,  berikut  gambaran  dari  tingkat  kenaikan  kemiskinan  di  Indonesia  selama  terjadinya Covid-19.

## Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Sumber: Kementerian Keuangan.2020. Potret Ekonomi Indonesia Tahun 2020 hal 61
Berdasarkan  gambar  1  diatas  terlihat  jelas  dalam  beberapa  dekade  waktu  terdekat  terjadi lonjakan tingkat kemiskinan terutama akibat dari Pandemi Covid-19 ini, dalam September Tahun 2019 berada pada 9,22 % kemudian naik pada awal masa masuknya Pandemi Covid-19 di Indonesia pada Bulan  Maret  Tahun  2020  menjadi  9,78  %,  setelah  itu  dalam  masa  panjang  pandemi  ini  pada  Bulan September  Tahun  yang  sama  menjadi  10,19  %  yang  mana  dalam  kurun  waktu  setengah  tahun kemudian  naik  menjadi  0,41  %  atau  dalam  waktu  6  bulan  ini  telah  terjadi  menambah  jumlah masyarakat  miskin  sebanyak  1.13  juta  jiwa.  Maka  dalam  kurun  waktu  ini  juga  akan  sangat  banyak dampak  lainnya  secara  berkesinambungan  seperti  jumlah  masyarakat  yang  mengalami  kehilangan
24,79 juta orang (9,22%) Sep 2019
26,42 juta orang (9,78%) Maret 2020 27,55 juta orang (10,19%)
Sept 2020
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
pekerjaan, kelaparan, tingkat kesehatan menurun, putus sekolah, kenaikan anak jalanan dan berbagai dampak lanjutan lainnya.
Menyikapi hal kenaikan grafik kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan program yang sekiranya dapat membantu menaikkan taraf kehidupan masyarakat, seperti. Pertama,  Program  Bantuan  Langsung  Non-Tunai  yang  tertuang  dalam  Perpres  No.  63  Tahun  2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Dimana pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Bantuan  Sosial  yang  dimaksud  adalah  berupa  “  bantuan  uang,  barang  atau  jasa  kepada  seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial “. Sedangkan  pada  ayat  (2),  kemudian  yang  dimaksud  Resiko  Sosial  sendiri  adalah  “  kejadian  atau peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  potensi  terjadinya  kerentanan  sosial  yang  ditanggung  oleh seseorang,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat  sebagai  dampak  krisis  sosial,  krisis  ekonomi, krisis  politik,  fenomena  alam,  dan  bencana  yang  jika  tidak  diberikan  bantuan  sosial  akan  semakin terpuruk dan tidak akan  hidup dalam kondisi wajar “. Masyarakat yang  berhak menerima  bantuan program ini mengacu kepada Ayat (4) bahwa “ Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial “.
Kedua, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga  Harapan.  Program  ini  dimaksudkan  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  yaitu  “  program  pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga  dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  dan  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima  manfaat  PKH  “.  Kemudian  yang  berhak  untuk menerima program bantuan ini dijelaskan pada pasal yang sama di Ayat (5), yang berbunyi “Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan”. Program Keluarga Harapan  ini  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  miskin, membantu  mengurangi  angka  beban,  diharapkan  bantuan  ini  akan  mengubah  perilaku  keluarga miskin, kemudian tentu saja berfokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia hingga kepada bagaimana salah satu langkah negara dalam inklusi keuangan (Kemensos,go.id).
Ketiga,  Peraturan  Menteri  Sosial  RI  No, 20  tahun  2019  tentang  Penyaluran  Bantuan  Pangan Non  Tunai.  Program  ini  menekankan  kepada  pelaksanaan  pemberian  bantuan  kepada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik di E-Warong. Pada Pasal 1 ayat (2) peraturan menteri ini  dijelaskan  bahwa  “Elektronik  Warung  Gotong  Royong  atau  selanjutnya  disebut  e-warong merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan  ditentukan  sebagai  tempat  penarikan  /pembelian  bantuan  sosial  oleh  penerima  bantuan  sosial bersama bank penyalur”. Pada Ayat (3) kemudian dijelaskan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial tersebut.  Program ini dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan dimana para keluarga penerima manfaat ini mendapatkan bantuan pangan  yang  akan  disalurkan  oleh  pemerintah  secara  non  tunai,  yaitu  secara  elektronik  sejumlah Rp.110.000/ Kepala Penerima Manfaat /Bulan pada akun tertentu yang kemudian ditukarkan dengan pemberian bahan pangan di tempat-tempat yang sudah ditunjuk (Kawung, dkk 2020).
Kemudian dalam menyikapi terhadap keadaan yang masih belum selesai dan masih terkena dampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan  beberapa kebijakan program seperti Program Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  Republik Indonesia Nomor 6 pada Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi  Nasional  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19).  Pada  Pasal  1  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwasannya  “Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan  keuangan  negara  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mempercepat  penanganan pandemi  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional “.
Terakhir,  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No  222/PMK.07/2020  Tentang  Pengelolaan  Dana Desa.  Pada  peraturan  menteri  ini  dijelaskan  pada  Pasal  1  Ayat  (33)  dinyatakan  bahwa  “  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”. Bantuan ini diberikan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) bahwa BLT Desa diberikan dengan kriteria penerima keluarga penerima manfaat sebagai berikut a) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan b) Tidak termasuk penerima bantuan Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako,  Kartu  Pra  Kerja,  Bantuan  Sosial  Tunai,  dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
Beberapa  kebijakan  diatas  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak  upaya  yang  gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam gerakan menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di negeri  tercinta  Indonesia  ini.  Anderson  kemudian  menjelaskan  kebijakan  ini  merupakan  bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pejabat atau lembaga berwenang dalam mengatasi masalah untuk tujuan  tertentu  (Tachan,2006).  Definisi  ini  mengacu  kepada  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.  Melihat  kemiskinan  menjadi  akar  permasalahan  yang  sulit  diberantas  dalam  waktu  cepat karena dirasa akarnya sudah terlalu tajam dan kuat di bawah maka perlu sekiranya dicarikan alternatif penyelesaiannya  secara  bertahap.  Kebijakan  ini  kemudian  disahkan  melalui  proses  tahapan  yang menurut  Mustopadidjaja  mengacu  kepada  tiga  proses  utama  yaitu  proses  dalam  kesimpulan permasalahan,  berupa  proses  perumusan  kebijakan,  proses  implementasi  kebijakan  dan  proses pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut (Tachan,2006). Kebijakan publik yang berhasil dibuat ini kemudian akan diimplementasikan untuk menilai sejauh mana upaya ini mampu memecahkan  problem  permasalahan,  implementasi  ini  juga  akan  disesuaikan  dengan  unsur pelaksanaan yang dijelaskan oleh Abdullah yaitu terdiri dari unsur aktor program, rencana kegiatan pelaksanaan dan target implementasi kebijakan publik (Tachan,2006).

## B. METODE
Pelaksanaan analisis topik penelitian ini kemudian dilakukan peneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu kualitatif deskriptif, penulis memilih metode ini dikarenakan melalui metode  ini  akan  mampu  menjelaskan  mengenai  analisa  penelitian  dengan  topik  manajemen pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 terutama pada skala pemerintahan daerah yaitu berlokuskan penelitian di Kota Bukittinggi ini secara lebih jelas dan terinci. Kemudian  dalam  memperkuat  argumen  penulisan,  penulis  menggunakan  teknik  pengambilan  data primer berupa wawancara langsung dengan Ibu Indra Hartati, yang menjabat sebagai Kepala bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Kemudian arugumen penelitian  ini  akan  ditambah  dengan  data  sekunder  yang  berasal  dari  data  literatur  seperti  dari berbagai dokumen, jurnal ilmiah, e-book , portal berita hingga website resmi pemerintahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberantasan  kemiskinan  untuk  menuju  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik  sangat diperlukan  bantuan  dan  kerja  sama  yang  kuat  dengan  berbagai  pihak  agar  kebijakan  ini  terlaksana secara  tepat  sasaran.  Kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  merupakan  impian  semua pemerintahan  negara  sebagai  bentuk  telah  berhasilnya  pelaksanaan  program  dan  kepemimpinan kebijakan  daerahnya.  Begitupula  dengan  pemerintahan  pada  pemerintahan  daerah  seperti  di  Kota Bukittinggi,  Provinsi  Sumatera  Barat.  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dalam  pelaksanaan  fokus pembangunan daerahnya juga memfokuskan pengurangan kemiskinannya sebagai salah satu bidang yang diprioritaskan. Demi terciptanya tujuan mulia pemerintah Kota Bukittinggi dalam menjadikan Kota  Bukittinggi  sebagai  kota  sejahtera  dan  masyarakatnya  bebas  dari  jurang  kemiskinan (Kotaku.pu.go.id).
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  memperlihatkan  keseriusannya  dalam  urusan  pemberantasan kemiskinan dengan telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang  di bantu khusus dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya terdiri dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Bukittinggi,  Dinas  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  dan  Ketenagakerjaan  Kota  Bukittinggi,  Dinas  Koperasi  UMKM  dan  Perdagangan  Kota Bukittinggi,  dan  dinas  terkait  lainnya.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  perannya  dalam penanggulangan kemiskinan tim ini kemudian mengawali langkah pemberantasan dengan melakukan penyusunan  dokumen  strategi  penanggulangan  kemiskinan  daerah  Kota  Bukittinggi  melalui  5 tahapan utama (Bukittinggikota.go.id,2016), yaitu berupa. Pertama, penentuan prioritas skala masalah. Kedua Menentukan prioritas intervensi/determinan  masalah. Ketiga, menentukan prioritas wilayah. Keempat,  menentukan  prioritas  rumah  tangga  sasaran  dan  terakhir  menentukan  relevansi  target kegiatan  dengan  APBD  yang  ada.    Kemudian  TKPK  ini  juga  mempunyai  dua  tugas  pokok,  berupa Koordinasi  terhadap  output  masing-masing  OPD  dan  melakukan  pengendalian  terhadap  laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait keseluruhan kegiatan tersebut (Bukittinggikota.go.id,2016).
Keseluruhan  OPD  yang  tergabung  dalam  tim  ini  juga  mempunyai  sub  kegiatan  masing- masing  yang  berfokuskan  kepada  penanggulangan  kemiskinan  sesuai  dari  arahan  masing-masing kementerian pusat. Sehingga permasalahan kemiskinan tidak berfokuskan kepada penyelesaian oleh satu OPD Dinas Sosial saja seperti yang selama ini mungkin kita perkirakan. Misalkan saja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, akibat faktor kemiskinan maka banyak anak-anak yang mungkin tidak bisa bersekolah ataupun terancam putus sekolah, sehingga  dalam membantu dalam hal pendidikan dari  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  tidak  mampu  maka  diberlakukannya  beberapa  upaya  seperti pemberian  uang  sekolah  gratis  untuk  sekolah  dasar  negeri,  dikeluarkanlah  berbagai  program beasiswa,  penyediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  sekolah  yang  lengkap  dan  bebas  biaya  dan sebagainya. Begitu pula dengan OPD lainnya, masing-masing OPD akan menyesuaikan kebijakan dan upaya  sesuai  dengan  fungsi  dan  peran  OPD  tersebut  dalam  pemerintahan,  keseluruhan  OPD  akan

## Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
mempunyai  sub  kegiatan  unit  khusus  dalam  hal  penanggulangan  kemiskinan  yang  juga  kemudian dibantu  dengan  bantuan  yang  diberikan    Program  kebijakan  pusat  seperti  Bantuan  Langsung  Non Tunai,  pelaksanaan  program  Keluarga  Harapan,  Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai,  hingga Bantuan  Langsung  Tunai  juga  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  yang  mana  seluruh program  ini  didanai  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  ataupun  beberapa kebijakan  lainnya  yang  akan  didanai  sendiri  oleh  daerah  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Hal  ini  dijelaskan  oleh  ibu  Indra  Hartati  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Bidang Rehabilitasi  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  di  Dinas  Sosial  Kota  Bukittinggi,  yang  menerangkan kepada penulis, yaitu :
“ Pemerintah Kota Bukittinggi banyak melaksanakan program pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah tanggap akan kebutuhan dan permasalahan dari masyarakatnya. Pelaksanaan program bantuan ini tidak hanya oleh Dinas Sosial saja tapi juga dengan 13 OPD lainnya di Kota Bukittinggi yang terkait dan mempunyai sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, seperti oleh, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi,  UMKM  dan  Perdagangan,    Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan banyak lagi. Seluruhnya tergabung kepada TKPK dan sub  kegiatan  unit  ini  akan  disesuaikan  dengan  arahan  dan  pedoman  dari  masing-masing kementerian.  Pelaksanaan  dari  pemberian  bantuan  ini  ada  yang  berasal  dari  dana  APBN yang dilaksanakan setiap tahunnya, seperti pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang kita bekerjasama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia), Program Sembako yang juga melalui Bank  BRI  yang  dilakukan  pemeriksaan  data  melalui  rekapan  data  apakah  masyarakat  ini masih  berhak  mendapatkannya  atau  tidak,  jika  sudah  dapat  dikategorikan  tidak  maka masyarakat ini sudah naik taraf hidupnya. Masyarakat penerima bantuan akan diberitahu termasuk  list  yang  mendapatkan  bantuan  untuk  kemudian  dapat  mengambil  bantuan tersebut melalui rekening dengan bank yang bersangkutan.“
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dijelaskan  pemerintah  daerah  telah  melakukan  berbagai upaya dalam pelaksanaan pemberantasan kemiskinan di daerahnya, diantaranya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk membantu memecahkan masalah secara bersama. Dalam hal  ini  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  selain  membentuk  TKPK  tersebut  pemerintah  dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberian  bantuan dari pemerintah pusat akan dibantu dikelola oleh Bank BRI. Pemerintah Kota Bukittinggi juga menghimbau kepada street bureaucracy seperti dari tingkat RT/RW, Kelurahan hingga Kecamatan untuk secara berkala selalu memberikan update info mengenai masyarakatnya  yang  membutuhkan  untuk  dimasukkan  kepada  list  nama  masyarakat  penerima bantuan, yang mana list ini kemudian akan dibantu dikelola pemberian bantuannya oleh Bank BRI. Kemudian melihat  akibat  Covid-19 pada dua tahun  belakangan ini maka  seluruh program  bantuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  ini  saat  sebelum  masa  pandemi  Covid-19  juga  tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tidak semua  program  dahulu  yang  dihilangkan  namun  akan  ada  beberapa  perubahan  penerima  ataupun perubahan bentuk bantuan karena suatu keadaan, misalkan penambahan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19 ataupun keadaan lainnya. Hal ini kemudian dijelaskan pada wawancara berikut ini.
“Untuk pada masa pandemi Covid-19 ini tidak ada perubahan program yang berarti karena fokus kita pemberantasan kemiskinan ini memang sudah aja sejak lama, mungkin ada sedikit  tambahan  bantuan  terutama  kepada  masyarakat  yang  terdampak  Covid-19  seperti keluarga yang kepala keluarganya meninggal karena Covid-19, ataupun masyarakat lansia yang  terkena  Covid-19  dan  tidak  ada  keluarganya  yang  merawatnya.  Selama  pandemi Covid-19 pemerintah Kota Bukittinggi juga berkolaborasi dengan mulai dari pemerintahan pusat, pemerintah di daerah lainnya, hingga dari pihak swasta terkait, sehingga tidak jarang masyarakat miskin dan yang penerima prioritas bisa mendapatkan banyak bantuan sekaligus dari berbagai pihak. Tambahan bantuan selain yang sudah disebutkan juga ada pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 selama beberapa kali seperti pada tahun 2020 pada tahapan pertama bulan Maret – Juni sebanyak Rp. 600.000 kemudian pada bulan Juli hingga Desember sebanyak Rp.300.000 kemudian pada tahun 2021 pada bulan Januari hingga bulan Juli sebanyak Rp. 300.000. “
Maka  berdasarkan  wawancara  tersebut,  disimpulkan  berdasarkan  wawancara  di  atas dijelaskan Kota Bukittinggi tetap melaksanakan berbagai bentuk pemberian bantuan yang sebelumnya sudah dilakukan secara berkala pada masa sebelum pandemi Covid-19 ini, namun dikarenakan kondisi pandemi  semakin  menyebabkan  kondisi  perekonomian  masyarakat  menurun  akibat  banyaknya masyarakat yang kehilangan ranah pendapatannya maka ada berbagai bantuan yang diberikan baik oleh  pemerintah  pusat  ataupun  dari  pemerintahan  kota,  salah  satunya  dapat  dilihat  pada  kegiatan programnya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.00 pada Bulan Maret Tahun 2020  dan  Rp.  300.000  pada  Juni  2020  dan  Juli  Tahun  2021.  Dalam  pelaksanaannya  Pemerintah  Kota Bukittinggi  selama  pandemi  Covid-19  juga  bekerjasama  dengan  lembaga  atau  pihak  lainnya  dalam membantu  kehidupan  masyarakat  Bukittinggi  yang  terdampak,  diantaranya  dengan  berbagai pemerintah daerah lainnya, stakeholder lainnya, berbagai bantuan yang ditawarkan oleh pihak swasta ataupun yang berasal dari ninik mamak urang sumando dan bantuan untuk kaum nagari dari perantauan yang saling bahu membahu dalam meringankan beban masyarakat Kota Bukittinggi secara bersama- sama

## D. SIMPULAN
Kemiskinan  memang  menjadi  prioritas  pembangunan  karena  dinilai  kemiskinan  ini  sangat menyangkut banyak bidang kehidupan atau multidimensi, berbagai upaya kebijakan perlu sekiranya dilaksanakan  untuk  membantu  menaikkan  taraf  kehidupan  masyarakat  miskin  untuk  menuju kehidupan yang lebih baik salah satunya dengan pemberian berbagai program bantuan. Seperti adanya Bantuan  Langsung  Non-Tunai,  adanya  Program  Keluarga  Harapan,  Sembako  pada  pelaksanaan  E- Warong  dan  sebagainya  yang  menjadi  upaya  bantuan  utama.  Pelaksanaan  program  ini  dengan menargetkan masyarakat dan keluarga yang sesuai data keluarga yang tergolong miskin dan memang butuh  bantuan.  Tidak  hanya  itu  pemberian  bantuan  inin  terus  gencar  diberikan  terutama  pada  dua tahun  belakangan  yang  diakibatkan  oleh  keadaan  bersama  dari  pandemic  Covid-19  yang  merusak tatanan  perekonomian  negara  yang  semakin  mempersulit  pelaksanaan  ekonomi  masyarakat. Hilangnya mata pencaharian masyarakat ataupun sulitnya kegiatan jual beli saat pandemi ini memang berdampak  kepada  seluruh  masyarakat  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Maka  Pemerintah  Kota Bukittinggi  juga  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  kota  menuju  kehidupan  sejahtera  kemudian membentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  berkoordinasi  langsung  dengan  13
OPD  terkait.  Melaksanakan  arahan  dan  pedoman  pemerintah  pusat  terkait  pelaksanaan  program bantuan  tersebut.  Dalam  program  penanggulangan  kemiskinan  semasa  pandemi  Covid-19  ini  tidak banyak  yang  berubah,  program  bantuan  yang  sebelumnya  tetap  ada  namun  hanya  mengalami perubahan  bentuk  bantuan,  perubahan  penerima  dikarenakan  suatu  hal  ataupun  hanya  menambah program  bantuan  pandemi  ini  bersama  pihak  lain  seperti  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) Covid-19 dan bantuan bahan sembako yang diberikan dengan anggaran dari APBD kota. Pelaksanaan ini  pada  Kota  Bukittinggi  dibantu  oleh  berbagai  pihak  seperti  pemuka  agama,  pemuka  adat,  pihak swasta ataupun berbagai stakeholder lainnya dalam membantu meringankan beban bersama.

## REFERENSI
Bukittinggikota.go.id. 2016.  Peningkatan Kapasitas dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPD) Kota Bukittinggi. Diunduh dari :
(http://bukittinggikota.go.id/berita/peningkatan-kapasitas-dan-rapat-koordinasi-tim- koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-daerah-tkpkd-kota-bukittinggi).
CNN  Indonesia.  2017.  Tingginya  Angka  Putus  Sekolah  di  Indonesia.  Diunduh  dari  : (https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-angka-putus- sekolah-di-indonesia).
Detikfood.  2021.  Kasihan  !  Tak  Punya  Uang,  Ibu  Ini  Terpaksa  Curi  Makanan  untuk  Makan  Anaknya. Diunduh dari : (https://food.detik.com/info-kuliner/d-5558123/kasihan-tak-punya-uang-ibu-ini- terpaksa-curi-makanan-untuk-makan-anaknya).
Gatra.com.  2019.  Lahiran  Tak  Punya  Duit  Arjuna  Merampok  Turis  di  Bali.  Diunduh  dari  : (https://www.gatra.com/detail/news/460190/hukum/lahiran-anak-tak-punya-duit-arjuna- merampok-turis-di-bali).
Katadata.co.id.  2021.  Potret  Kemiskinan  di  Indonesia  Akibat  Covid-19.  Diunduh  dari  : (https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/602f7fec0d335/potret-kemiskinan-di- indonesia-akibat-covid-19).
Kawung, A. M., Lumolos, J., & Sampe, S. (2020). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat  Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal Eksekutif, 1(4).
Kemenppa.  2018.  Perempuan  Rentan  Jadi  Korban  KDRT,  Kenali  Faktor  Penyebabnya.  Diunduh  dari  : (https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban- kdrt-kenali-faktor-penyebabnya).
Kementerian Keuangan. 2020. Potret Ekonomi Indonesia Tahun 2020.
Kotaku.pu.go.id.  Peran  Pemda  dalam  Nangkis  Melalui  PNPM  Perkotaan  Bukittinggi.  Diunduh  dari  :
(http://kotaku.pu.go.id/view/3748/peran-pemda-dalam-nangkis-melalui-pnpm-perkotaan- bukittinggi).
Pkh.Kemensos.go.id.
Apa Itu Program Keluarga Harapan. Diunduh dari :
(https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/602f7fec0d335/potret-kemiskinan-di- indonesia-akibat-covid-19).
Tachan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Aipi Bandung.