Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

## PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS YANG IKUT SERTA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK
Oleh:

## Yunita Rahmawati
Hj Yulies Tiena Masriani,

## ABSTRAK
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  harus  dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari  timbul masalah. Masalah yang timbul apakah akibat kesalahan dari para pihak yang menghadap atau kesalahan yang Notaris tersebut lakukan yang melanggar kaidah hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Permasalahanya adalah apakah faktor- faktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan  akta  otentik, bagaimanakah  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  Notaris  yang  ikut  serta  dalam  pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik, dan bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta  dalam  pemalsuan  dokumen  dalam  pembuatan  akta  otentik  dengan Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat  yuridis  normatif,  metode  pengumpulan  data  ini  menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Notaris terbukti secara sah,  meyakinkan  melahkukan  tindakan  pemalsuan  dokumen  dalam pembuatan  akta  otentik  dan  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatanya.  Pertanggung  jawaban  yang dimaksud adalah, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Bahwa sesuai dengan Putusan hakim telah menjatuhkan pidana kepada Notaris yaitu;   Pasal 263 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 264 Ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban;  Notaris;  Pemalsuan Dokumen;  Akta Otentik.

## ABSTRACT
A notary as a public official who has the authority to make an authentic deed must be accountable for the deed he made if problems arise in the future. The problem that arises is whether the result of the mistakes of the parties who are present or the mistakes that the Notary did that violates legal principles. In Article 1 number 1 Amendments to Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning  Notary  Office  states  that  Notaries  are  Public  Officials  who  have  the  authority  to make
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Pertanggung Jawaban Hukum  Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
authentic deeds and have other powers as referred to in the Law. The problem is whether the factors that cause the Notary to participate in document falsification in making authentic deeds, what is the legal responsibility for the Notary who participates in document forgery in making authentic deeds, and what is the  Judge's  legal  considerations  for  Notaries  who  participate  in  document  forgery  in  the  making authentic deed with the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 166 / PID.B / 2016 / PT.PBR. This research uses a normative juridical approach. This data collection method uses library research. The data collection tool used is document study to obtain secondary data, by reading, studying, researching, identifying and analyzing. The result of the research shows that the notary is proven  legally,  convincingly  has  falsified  documents  in  making  authentic  deeds  and  must  be  held accountable for his actions. The responsibility referred to is, both administratively, civil and criminal. Whereas in accordance with the decision the judge has sentenced the notary to punishment, namely; Article 263  Paragraph (1) of the Criminal Code, and Article 264 Paragraph (2) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code.

## Keywords: Liability, Notary, Document Forgery/ Authentic deed.

## A. Latar Belakang
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan lainnya  sebagimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN). Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN, 1 Notaris sebagai Pejabat Umum bertugas untuk menformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaan harus berdasarkan kewajibanya, suatu  profesi  umumnya  mempunyai  Kode  Etik  guna  mengawasi  anggotanya  dalam  melaksanakan profesinya. Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang antara lain adalah :
a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang  diharuskan oleh peraturan perundang-  undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik;
b. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat dibawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
d. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang
e. memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
f. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
i. Membuat akta risalah. 36
1 Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris ,  Refika Aditama, Surabaya, hlm. 80.
36 Yulies Tiena Masriani, 2017, Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris , Duta Nasindo,Semarang, hlm. 144.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

## Pertanggung Jawaban Hukum  Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Akta salah satu fungsinya sebagai alat bukti, dan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan,  maka  akta  tersebut  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.
Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan bahwa: barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat ini, dua hal yang berbeda. Membuat surat palsu bisa diartikan surat itu tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada, sedangkan istilah memalsukan surat, surat itu aslinya ada tetapi dibuat seolah-olah mirip surat aslinya, mungkin memalsukan tanda tangannya dan sebagainya. Selanjutnya Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana memberikan aancaman pidana yang dengan sangaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pelanggaran lainnya dapat terjadi dalam hal Notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, artinya terjadi  pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Kemudian juga disebabkan adanya pihak yang tidak pernah menghadap Notaris atau para pihak tidak menghadap secara bersamaan, atau akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,  atau akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap. Pelanggaran juga dapat terjadi, apabila pihak penghadap dalam akta tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dikenalkan kepada Notaris. 3
Cacatnya akta Notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris dan di tinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan dapat dibedakan menjadi:
1. Batal demi hukum van rechtswege nietig
2. Dapat dibatalkan vernietigbaar
3. Non existent. 4 37
Untuk  menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan  perbuatan pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik tentu harus melalui proses pembuktian yang  dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran  materil yaitu seorang hakim dalam  suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. 5

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
3 Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, , hlm. 120.
4 Ibid, hlm.125.
5 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.. 2.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

## Nomor 166/PID.B/2016/ PT.PBR) ?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dimana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh berdasarkan korelasi data penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris dan pertimbangan hukum Hakim terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan akta otentik. Sumber data adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui  penelitian kepustakaan yang dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Metode analisis data  dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan bahan yang dikumpulkan secara rinci, tidak menggunakan angka dalam pengumpulan datanya. 6
D. Tinjauan Pustaka.
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris
a. Pengertian Notaris
Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa: Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan  lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
Notaris merupakan pejabat umum  yang  mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya, Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan  pejabat-pejabat  lain  dalam  membuat  akta  otentik,  maka  kewenagan  tersebut  menjadi kewenangan Notaris. 7 38
Menurut Komar Andasasmita, 8 “Notaris merupakan pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat  akta otentik  mengenai semua perbuatan,   perjanjian  dan     ketetapan yang     diharuskan  oleh   suatu  peraturan  umum atau  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan  satu  dengan  yang  lainnya  berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum  di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur  dalam pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat  memberikan  jasa kepada yang menghadap Notaris. 9
Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau merelasikan atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak- pihak yang berkepentingan, Notaris tidak berada didalamnya ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-
6 Beni Ahmad Saebani , 2000, Metode Penelitian Hukum ,  Pustaka Setia, Bandung, hlm. 100.
7 Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung,  hlm.. 40.
8 Komar Andasasmita, 1983, Notaris Selayang Pandang Alumni, Bandung,   hlm. 2.
9 Habib  Adjie,  2 0 0 9 , Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  Refika Aditama, Bandung, hlm. 83
10 Sjaifurrachman, Op. Cit, hlm. 65
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
pihak  yang  membuat  serta  yang  terikat  dalam  dan  isi  perjanjian,  adalah  mereka  pihak-pihak  yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak- pihak.  Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak- pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak- pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. 10 Jika terjadi sengketa terhadap apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau  dalam hal menuntut suatu hak, Notaris berada di luar hukum pihak-pihak. 11 39
b. Tugas dan Kewenangan Notaris
Tugas pokok dari Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta-akta otentik.
Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna.Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai  kewenangan tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. 12
Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang di buat oleh pejabat lain selain Notaris. 13
c. Kewajiban Notaris Kewajiban menurut Kode Etik Notaris adalah sikap perilaku perbuatan atau tindakan yang harus atau  wajib  dilahkukan  oleh  anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang  memangku  dan menjalankan  jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citraserta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris. 14
Kewajiaban Notaris tersebut diatur pada pasal 16 dari UUJN, antara lain adalah:
a. Bertindak amanah, jujur, sesame, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta yang disimpan sebagai bagian protocol notaris;
c. Mengeluarkan grosse akta, salina akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
d. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan  yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
e. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku;
11 Irfan Fachruddin, 1994, Kedudukan  Notaris  dan  Akta-Aktanya  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara , Jurnal  Varia Peradilan nomor 111, Jakarta, hlm. 144 12 Habib Adjie, Op. Cit, hlm. 77
13 R, Putri A, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Sofmedia, Jakarta, hlm. 36.
14 Ngadino,  2019, Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris  di  Indonesia UPT  Universitas PGRIPress, Semarang, hlm. 12.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
f. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
g. Membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan Akta setiap bulan;
h. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian;
i. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
j. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia;
k. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit  2  (dua)  orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
l. Menerima magang calon Notaris.
Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UU Perubahan atas UUJN selain dapat dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal  85UUJN,  juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Hal  tersebut juga dapat merugikan para pihak yang bersangkutan, sehingga pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
d. Larangan dan Kode Etik Notaris
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN, juga terikat pada larangan-larangan. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 17 Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris yang menyangkut larangan secara umum untuk Notaris dalam menjalankan profesinya. Pasal 52 ayat (1) dan 53 UUJN menegaskan dalam keadaan tertentu Notaris dilarang membuat akta, larangan ini hanya ada pada subjek hukum para penghadap, jika  subjek  hukumnya dilarang, maka substansi akta (perbuatannya) apapun tidak diperkenankan dibuat. Maksud pasal ini adalah tidak diperkenankan mereka yang tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN untuk membuat akta di hadapan Notaris yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan Notaris yang bersangkutan. Misalnya saudara kandung Notaris. Jika hal tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN dilakukan maka akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan untuk Notaris yang membuatnya dikenakan sanksi perdata (Pasal 52 ayat (3) UUJN).
Notaris  dalam  keadaan  tertentu  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  Notaris ketidakwenangan  ini karena alasan-alasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, seperti:
1) Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
2) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
3) Di luar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
4) Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).
Apabila larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
ayat (1) dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perubahan atas UUJN, yaitu berupa peringatan  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian  dengan  tidak  hormat. Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, yaitu Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

## 2. Tinjauan Umum  Mengenai Dokumen
a. Pengertian Dokumen Dokumen berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, document , dan mempunyaia banyak arti. Menurut  Kamus Bahasa Inggris Webster: 15 40
1) Yang  dimaksud  dengan  dokumen  yang  digunakan  untuk  membuktikan  dengan  sebuah keterangan, selain itu dapat juga untuk melengkapi keterangan beserta fakta yang ada.
2) Dokumen dapat digunakan untuk melengkapi keabsahan sebuah keterangan, sama seperti yang  terdapat  surat  keterangan,  pernyataan  hingga  lampiran-lampiran  yang  digunakan untuk melengkapi sebuah buku atau penelitian tertulis.
Fungsi dokumen meliputi:
1) Digunakan untuk mencari informasi yang isinya terkait dengan isi dokumen dari beberapa pihak yang mencari dan membutuhkannya.
2) Dipakai  untuk penjamin  kebutuhan  dan  keaslian  atau  keontetikan  informasi  yang telah  dimuat dalam sebuah dokumen.
3) Digunakan untuk menjaga dokumen agar tidak keasliannya tidak rusak.
4) Merupakan sebuah alat bukti mengenai sebuah keterangan suatu jenis dokumen.
5) Digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan penyelamatan fisik dari sebuah dokumen.
6) Salah satu contoh nyata dari fungsi sebuah dokumen dalam kehidupan nyata terdapat dalam dunia penerbangan  secara  khusus  dalam  hal  ini  adalah  bisnis  kargo,  dalam  kelengkapan  dan penataannya, dokumen menjadi elemen yang sangat penting.
7) Tidak sampai disitu, masih termasuk di dalamnya terdapat pelayanan handling yang dilakukan oleh warehouse operator, hal inilah yang membuat dokumen hasil dari yang setelah dikerjakan harus ditata dengan rapi dan benar. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kekacauan Dokumen  sebagai  surat  penting  dan  berharga,  dimungkinkan  terjadi  pemalsuan.  Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat.

## b. Pemalsuan Dokumen
Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula.
15 Louis Gotschalk, 2021, https://jagad.id/pengertian-dokumen/, dikutip pada tanggal 16 April 2021.
16 H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 128.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Perbuatan  pemalsuan  ternyata  merupakan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  dua  norma  dasar yaitu:
1. Kebenaran  atau  kepercayaan  yang  pelanggarannya  dapat  tergolong  dalam  kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban  masyarakat  yang  pelanggarannya  tergolong  dalam  kelompok  kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum. 16
Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:
1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
3. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 17 41
Penggunaan  istilah  dokumen  palsu  yang  memiliki  batasan  setiap  dokumen  yang  didapatkan dengan  memberikan  keterangan  atau  data  yang  tidak  benar  atau  dokumen  yang  telah  mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan  merupakan  bentuk  duplikasi  dari bentuk  aslinya.  Termasuk  dalam  definisi dokumen palsu adalah :
1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).
2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.
3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain. 18
Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. Selanjutnya Pasal 264 KUHP memberikan ancaman paling lama delapan tahun untuk pemalsuan terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat dari  sesuatu  Negara  atau  dari  lembaga  umum,  surat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan,  yayasan,  perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
Pemalsuan dapat dilakukan dengan dua (2) cara:
1. Pemalsuan secara materiil.
Yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semul asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Pemalsuan secara materiil ini sering dilakukan orang dengan maksud mempergunakan atau untuk membuat orang lain
17 Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Tehadap Pemalsuan ,   Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 100.
18 http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html, dikutip tanggal, 12 Sept 2020
19 R. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana ,   Tiara Ltd, Jakarta,  hlm. 271-272.
20 R. Soesilo. Op.cit , hlm. 195.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Perbuatan  pemalsuan  ternyata  merupakan  suatu  jenis  pelanggaran  terhadap  dua  norma  dasar yaitu:
1. Kebenaran  atau  kepercayaan  yang  pelanggarannya  dapat  tergolong  dalam  kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban  masyarakat  yang  pelanggarannya  tergolong  dalam  kelompok  kejahatan terhadap Negara/ketertiban umum. 16
Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:
1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
3. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 17 41
Penggunaan  istilah  dokumen  palsu  yang  memiliki  batasan  setiap  dokumen  yang  didapatkan dengan  memberikan  keterangan  atau  data  yang  tidak  benar  atau  dokumen  yang  telah  mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan  merupakan  bentuk  duplikasi  dari bentuk  aslinya.  Termasuk  dalam  definisi dokumen palsu adalah :
1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).
2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.
3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain. 18
Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. Selanjutnya Pasal 264 KUHP memberikan ancaman paling lama delapan tahun untuk pemalsuan terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat dari  sesuatu  Negara  atau  dari  lembaga  umum,  surat  sero  atau  hutang  dari  suatu perkumpulan,  yayasan,  perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
Pemalsuan dapat dilakukan dengan dua (2) cara:
1. Pemalsuan secara materiil. Yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semul asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Pemalsuan secara materiil ini sering dilakukan orang dengan maksud mempergunakan atau untuk membuat orang lain
17 Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Tehadap Pemalsuan ,   Grafindo Persada, Jakarta,  hlm. 100.
18 http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html, dikutip tanggal, 12 Sept 2020 19 R. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana ,   Tiara Ltd, Jakarta,  hlm. 271-272.
20 R. Soesilo. Op.cit , hlm. 195.
mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang asli.
2. Pemalsuan secara intelektual.
Yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat. Pemalsuan secara intelektual sering disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan. Sifatnya yang sangat mencolok adalah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang di dalam surat- surat atau tulisan-tulisan. 19
R Soesilo mengatakan bahwa, 20 yang diartikan dengan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:
1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga  isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam,  tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).
Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu  artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

## 3. Akta Notaris
a. Pengertian Akta Pasal 1867 KUHPer menyatakan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan -tulisan otentik maupun dengan tulisan- tulisan dibawah tangan”. Akta merupakan salah satu alat bukti utama dalam perkara Perdata yang dibutuhkan di persidangan Perdata, Akta merupakan bentuk dari suatu perjanjian tertulis.
Menurut Subekti, 21 42 akta bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata acte yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan, artinya akta merupakan bentuk dari adanya suatu perbuatan hukum atau akta merupakan perbuatan hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, 22 akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian-pembuktian. Menurut Sudikno akta merupakan alat bukti suatu peristiwa. Menurut Pieter I Made Puryatma, 23 akta sebagai alat bukti berupa tulisan atau di balik tulisan yang sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian.
21 Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata ,   Intermasa, Jakarta, hlm. 29
22 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,   Liberty,Jakarta, hlm. 116
23 Pieter I Made Puryatma, 2016, Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris , tp penerbit, Denpasar,  hlm 1.
24 I  Ketut  Artadi,  2009, Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Hukum  Acara  Perdata Pustaka Bali Post, Denpasar,   hlm. 54 dan 86.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Pendapat dari Subekti, Sudikno dan Pieter apabila disimpulkan, maka akta adalah suatu perbuatan hukum tertulis yang menjadi dasar suatu perjanjian yang berguna sebagai alat bukti suatu peristiwa  hukum. Menurut Hukum Acara Perdata, 24 Pasal 284 RBg jo. Pasal 164 HIR, akta merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti tertulis.
Akta dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti utama karena Hukum Acara  Perdata mencari kebenaran formil, yang dimaksud dengan kebenaran formil adalah kebenaran mengenai apa yang dikemukakan oleh para pihak di Pengadilan. Kedua, akta dapat berupa tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Akta dibagi menjadi 2 macam, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.
b. Jenis-Jenis Akta
Ada 2 (dua) golongan atau jenis akta Notaris, yaitu: (1) akta pejabat atau disebut ambtelijk acte atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.
1. Akta Pejabat ( ambtelijk acte) Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat yang  diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilahkukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam pesidangan.
2. Akta Para Pihak ( partij acte ) Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun  yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak  yang  berkepentingan,  sebagai  contoh  dapat  disebutkan  akta  notariil tentang jual beli, sewa- menyewa dan lain-lain.
Akta otentik terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan unsur-unsur suatu akta otentik, yakni: pertama, bentuknya ditentukan dalam undang-undang. Kedua, dibuat dihadapan pegawai  umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Ketiga, ditempat  dimana  akta  dibuatnya bahwa akta tersebut  dibuat  oleh  pejabat yang berwenang  untuk itu  di wilayah  kerjanya.  Tidak  hanya  unsur-unsur tersebut,  akta  otentik  juga memiliki ciri khas, yakni:
1. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;
2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
4. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;
6. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh notaris. 25 43
Syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, antara lain:
a. bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang;
25 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung,  Alumni, 1983), hlm.. 30-31.
26 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktik Notariat. hlm. 10-11.
27 G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta), hlm.115
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Pendapat dari Subekti, Sudikno dan Pieter apabila disimpulkan, maka akta adalah suatu perbuatan hukum tertulis yang menjadi dasar suatu perjanjian yang berguna sebagai alat bukti suatu peristiwa  hukum. Menurut Hukum Acara Perdata, 24 Pasal 284 RBg jo. Pasal 164 HIR, akta merupakan salah satu alat bukti yaitu alat bukti tertulis.
Akta dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti utama karena Hukum Acara  Perdata mencari kebenaran formil, yang dimaksud dengan kebenaran formil adalah kebenaran mengenai apa yang dikemukakan oleh para pihak di Pengadilan. Kedua, akta dapat berupa tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Akta dibagi menjadi 2 macam, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan.

## b. Jenis-Jenis Akta
Ada 2 (dua) golongan atau jenis akta Notaris, yaitu: (1) akta pejabat atau disebut ambtelijk acte atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan Notaris.
1. Akta Pejabat ( ambtelijk acte) Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat yang  diberi wewenang untuk itu dengan nama pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilahkukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam pesidangan.
2. Akta Para Pihak ( partij acte ) Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun  yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak  yang  berkepentingan,  sebagai  contoh  dapat  disebutkan  akta  notariil tentang jual beli, sewa- menyewa dan lain-lain.
Akta otentik terdapat di dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang memberikan unsur-unsur suatu akta otentik, yakni: pertama, bentuknya ditentukan dalam undang-undang. Kedua, dibuat dihadapan pegawai  umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dan sebagainya. Ketiga, ditempat  dimana  akta  dibuatnya bahwa akta tersebut  dibuat  oleh  pejabat yang berwenang  untuk itu  di wilayah  kerjanya.  Tidak  hanya  unsur-unsur tersebut,  akta  otentik  juga memiliki ciri khas, yakni:
1. Akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang untuk itu;
2. Ada kepastian tanggalnya;
3. Ada kepastian siapa saja yang menandatangani dan identitas;
4. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, tentang legalitas isi akta;
5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;
6. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh notaris. 25 43
Syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, antara lain:
a. bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang;
25 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung,  Alumni, 1983), hlm.. 30-31.
26 Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktik Notariat. hlm. 10-11.
27 G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta), hlm.115
b. Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh Pejabat Umum ( openbaar ambtenaar );
c. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat dimana akta tersebut dibuat. 26
c. Fungsi Akta
Akta yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis  yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian menjadi kuat apabila dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  selain  bertujuan  sebagai  sarana  hukum  tertulis  para  pihak  yang melaksanakan perjanjian, akta otentik juga memiliki fungsi-fungsi lain.
Menurut Sudikno Mertokusumo, 27 bahwa akta memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi formil  (formalitas causa), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan  untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil  untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  contoh dari  suatu perbuatan  hukum  yang  harus  dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan Pasal 1851 KUHPerdata tentang perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta di bawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 KUHPerdata tetentang pemberian hipotik, Pasal 1682 KUHPerdata tentang schenking dan Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain.
2. Fungsi alat bukti (probationis causa), bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.
Fungsi  suatu  akta  pada  dasarnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  tujuan  awal  dibuatnya  akta tersebut. Akta dibuat sebagai bukti bahwa para pihak telah mengadakan suatu perjanjian secara tertulis, yang mana di dalam  akta  tersebut  telah  tertulis  tujuan  dari  dibuatnya perjanjian oleh para pihak.

## d. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian  sempurna  tersebut  dikarenakan  akta  otentik  tidak  memerlukan  alat  bukti  lain,  karena sudah  dapat  membuktikan dirinya sendiri, apabila kekuatan pembuktian akta otentik tersebut diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan. Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut dapat  dilihat  dari:  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.
1. Kekuatan pembuktian lahiriah ( uitwendige bewijskracht )
Kekuatan  pembuktian lahiriah pada akta otentik adalah kemampuan akta otentik untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian lahiriah yang membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Akta otentik dianggap sempurna hingga terbukti sebaliknya. 28 44
28 Salim H.S., 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta,
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
2. Kekuatan pembuktian formil ( formele bewijskracht )
Kekuatan pembuktian formil berkenaan dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut, kebenaran formil tersebut antara lain:
a. Kebenaran tanggal akta;
b. Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut;
c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir;
d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat. 29
Kekuatan pembuktian formal akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdata.
3. Kekuatan pembuktian materiil ( materiele bewijskracht )
Kekuatan pembuktian materiil dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Isi dari akta tersebut maksudnya adalah keterangan dari para pihak yang terdapat di dalam akta adalah benar. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil dalam suatu akta. Tugas Notaris dalam membuktikan  kebenaran  materiil  adalah bahwa  memang benar  para  pihak telah  memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam akta, namun Notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan  untuk  mencari  tahu kebenaran lebih  lanjut dalam  keterangan para pihak tersebut.
Menurut  Habib  Adjie, 30 45 Penilaian  akta  Notaris  harus  dilakukan  dengan  asas  praduga  sah (Vermoneden van Rechtmatigheid) atau Presumptiolustae Causa yang dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Notaris  Ikut  Serta  dalam  Pemalsuan  Dokumen  dalam Pembuatan Akta Otentik Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pebuatan akta otentik, yaitu perbuatan pidana (delik) terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif.
1. Subyektif Faktor subyektif adalah faktor yang berasal dari dalam  diri si pelaku, dalam hal ini  dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:
a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah  merupakan  suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah  merupakan  suatu tujuan.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30. 29 Ibid. hlm. 32.
30 Habib Adjie,  2 0 1 3 , Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris ,  Refika Aditama,Bandung,  hlm 16.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
2. Kekuatan pembuktian formil ( formele bewijskracht )
Kekuatan pembuktian formil berkenaan dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut, kebenaran formil tersebut antara lain:
a. Kebenaran tanggal akta;
b. Kebenaran yang terdapat dalam akta tersebut;
c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir;
d. Kebenaran tempat dimana akta tersebut dibuat. 29
Kekuatan pembuktian formal akta otentik terdapat dalam Pasal 1871 KUHPerdata.
3. Kekuatan pembuktian materiil ( materiele bewijskracht )
Kekuatan pembuktian materiil dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Isi dari akta tersebut maksudnya adalah keterangan dari para pihak yang terdapat di dalam akta adalah benar. Notaris memiliki batasan mengenai pembuktian materiil dalam suatu akta. Tugas Notaris dalam membuktikan  kebenaran  materiil  adalah bahwa  memang benar  para  pihak telah  memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam akta, namun Notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan  untuk  mencari  tahu kebenaran lebih  lanjut dalam  keterangan para pihak tersebut.
Menurut  Habib  Adjie, 30 45 Penilaian  akta  Notaris  harus  dilakukan  dengan  asas  praduga  sah (Vermoneden van Rechtmatigheid) atau Presumptiolustae Causa yang dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Faktor-Faktor  yang  Menyebabkan  Notaris  Ikut  Serta  dalam  Pemalsuan  Dokumen  dalam Pembuatan Akta Otentik
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Notaris ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pebuatan akta otentik, yaitu perbuatan pidana (delik) terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif.
1. Subyektif
Faktor subyektif adalah faktor yang berasal dari dalam  diri si pelaku, dalam hal ini  dikenal dengan asas “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya kesengajaan yang meliputi:
a. Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dalam hubungannya dengan "maksud" adalah  merupakan  suatu kehendak dan kesengajaan “motif” adalah  merupakan  suatu tujuan.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30. 29 Ibid. hlm. 32. 30 Habib Adjie,  2 0 1 3 , Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris ,  Refika Aditama,Bandung,  hlm 16.
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.
c. Kesengajaan  dengan  keinsafan  akan  kemungkinan  adalah  seseorang  melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan di ancam oleh undang-undang.
2. Obyektif
Faktor obyektif adalah faktor yang ada di luar diri pelaku terdiri atas :
a. Perbuatan manusia yang berupa : Act , yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omission ,  yakni  perbuatan  pasif  atau  perbuatan  negatif,  yaitu  perbuatan  yang mendiamkan atau membiarkan.
b. Akibat perbuatan manusia yaitu perbuatan tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan  kepentingan-kepentingan  yang  dipertahankan  oleh  hukum  misalnya nyawa, benda, kemerdekaan.
c. Keadaan-keadaan,  yang  pada  umumnya  dibedakan  antara  lain  keadaan  pada  saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan dilakukan.
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum sifat dapat dihukum berkenaan    dengan    alasan-alasan    yang     membebaskan    si     pelaku     dari hukuman.  Adapun  sifat  melawan  hukum  adalah  perbuatan  itu  bertentangan  dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.
Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana pemalsuan dokumen dan akta otentik tersebut di atas terdiri atas unsur- unsur sebagai berikut:
a. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut
b. Unsur-unsur objektif:
1) Barang siapa
2) Membuat secara palsu atau memalsukan
3) Suatu  surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu  hak,  suatu  perikatan  atau  suatu  pembebasan utang atau
4) Surat-surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
5) Barang siapa
6) Membuat secara palsu atau memalsukan
7) Suatu  surat  yang  dapat  menimbulkan  suatu  hak,  suatu  perikatan  atau  suatu  pembebasan utang atau
8) Surat-surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
9) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. 31 46
31 P.A.F.  Lamintang,  2 0 01 , Delik-delik  khusus  Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum  Terhadap  Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta,  hlm.7-8.
32 Notodisoerjo,1982, Hukum  Notarial  di Indonesia  (suatu   penjelasan) ,Rajawali Pers, Jakarta,   hlm. 229
2. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
a. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Administrasi Dalam  pembuatan  akta otentik, Notaris  harus bertanggung  jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris atau  dari salah satu pihak. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. 32
Mengenai sanksi  Hukum Administrasi berupa  teguran  lisan,  tertulis,  pemberhentian sementara, pemberhentian   dengan   hormat,   atau pemberhentian dengan   tidak   hormat    tidak ada  penjelasan  lebih  lanjut  dalam  keadaan  bagaimana  Notaris  diberikan  sanksi  dengan kualifikasikan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  85  UUJN.  Sanksi    Hukum  Administrasi terhadap  Notaris  karena  kesalahannya  yang  membuat  akta  otentik  menurut  Pasal  85  UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: 1) Teguran lisan; 2) Teguran tertulis; 3) Pemberhentian sementara; 4) Pemberhentian dengan hormat: atau 5) Pemberhentian dengan tidak hormat. b. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Perdata Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:
1) Perbuatan yang melanggar hukum 2) Harus ada kesalahan;
3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
Sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  84  UUJN,  bahwa  tindakan pelanggaran  yang dilakukan oleh Notaris terhadap  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam beberapa Pasal, maka   jika  salah  satu pasal  tersebut  dilanggar  berarti  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum,  sehingga  unsur  harus  ada perbuatan  melanggar  hokum  sudah    terpenuhi.  Perihal  kesalahan  dalam    perbuatan  melanggar  hukum, dalam    hokum    perdata    tidak  membedakan    antara  kesalahan    yang  ditimbulkan  karena  kesengajaan pelaku, melainkan juga karena kesalahan atau kurang  hati-hatinya pelaku. Gugatan ganti   kerugian atas dasar perbuatan melanggar  hokum  apabila  pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan    unsur Pasal 1365 KUH Perdata, mengenai  siapa yang diwajibkan untuk membuktikan  adanya  perbuatan  melanggar  hukum,  menurut  Pasal  1865  KUH  Perdata    menentukan: "setiap orang yang mendalilkan bahwa   ia  mempunyai sesuatu hak, atau  guna meneguhkan haknya
sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,    menunjuk    pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan    adanya hak atas peristiwa  tersebut".   Hal ini berarti  bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan  adanya perbuatan  melanggar  hokum  adalah pihak yang haknya dilanggar dan harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain.
c. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Pidana Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak  pidana  pemalsuan  atau  memalsukan  akta  Notaris, UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas.
Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perubahan  atas  UUJN  apakah  perbuatan  yang  telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU Perubahan atas UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat  dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata,     administrasi dan  kode etik,  namun tidak mengatur adanya  sanksi  pidana.  Dalam praktek  ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana  yang dilakukan oleh Notaris. Aspek-aspek tersebut meliputi : a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap; b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris; c. Tanda tangan yang menghadap; d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan. 33 47
Aspek  tersebut  di  atas  sangat berkaitan erat dengan  perbuatan  Notaris melakukan pelanggaran terhadap  Pasal  15 UU Perubahan  atas  UUJN,  dimana  muaranya  adalah  apabila  Notaris  tidak menjalankan    ketentuan    pasal    tersebut    akan  menimbulkan  terjadinya  perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud  Pasal  263, 264, dan  266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.
Hukuman   dapat   diberikan   menurut   pasal   ini,  apabila  pada  saat memalsukan surat itu, dengan maksud akan menggunakan, atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan itu harus mendatangkan kerugian, tidak  hanya meliputi  kerugian  materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan.
3. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR)
Kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pemalsuan akta adalah putusan nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Kasus ini bermula dari suatu kasus pidana dengan terdakwa yaitu PS, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sengaja ikut serta, memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta otentik, yaitu berupa keterangan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012.
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,    menunjuk    pada  suatu  peristiwa,  diwajibkan membuktikan    adanya hak atas peristiwa  tersebut".   Hal ini berarti  bahwa dalam perbuatan melanggar hukum, yang diwajibkan untuk membuktikan  adanya perbuatan  melanggar  hokum  adalah pihak yang haknya dilanggar dan harus membuktikan bahwa haknya telah dilanggar oleh orang lain.

## c. Pertanggung Jawaban Notaris dari Segi Hukum Pidana
Tentang perbuatan Notaris melakukan tindak  pidana  pemalsuan  atau  memalsukan  akta  Notaris, UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pada asas legalitas.
Pengertian penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perubahan  atas  UUJN  apakah  perbuatan  yang  telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU Perubahan atas UUJN di atur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat  dikenai sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata,     administrasi dan  kode etik,  namun tidak mengatur adanya  sanksi  pidana.  Dalam praktek  ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana  yang dilakukan oleh Notaris. Aspek-aspek tersebut meliputi :
a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
b. Para pihak (siapa-orang) yang menghadap pada Notaris;
c. Tanda tangan yang menghadap;
d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan. 33 47
Aspek  tersebut  di  atas  sangat berkaitan erat dengan  perbuatan  Notaris melakukan pelanggaran terhadap  Pasal  15 UU Perubahan  atas  UUJN,  dimana  muaranya  adalah  apabila  Notaris  tidak menjalankan    ketentuan    pasal    tersebut    akan  menimbulkan  terjadinya  perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud  Pasal  263, 264, dan  266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.
Hukuman   dapat   diberikan   menurut   pasal   ini,  apabila  pada  saat memalsukan surat itu, dengan maksud akan menggunakan, atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan itu harus mendatangkan kerugian, tidak  hanya meliputi  kerugian  materil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan.
3. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR)
Kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pemalsuan akta adalah putusan nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR. Kasus ini bermula dari suatu kasus pidana dengan terdakwa yaitu PS, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sengaja ikut serta, memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta otentik, yaitu berupa keterangan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012.
33 Habib Ajie, Op.Cit , hlm. 120-121
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Pada tahun 2011 saksi NB selaku pemilik SHM Nomor 4602 seluas 382 m 2 meminjam uang kepada saksi  MR  sebesar  Rp.  200.000.000,-  untuk  menebus  sertipikat  milik  saksi  NB  yang  sebelumnya digadaikan kepada saksi ID. Setelah sertipikat tersebut berhasil ditebus, saksi NB memberikan SHM Nomor 4602 tersebut kepada saksi MR. Pada tahun 2012, saksi NB, Saksi MR dan satu rekannya saksi RM mendatangi Kantor terdakwa PS untuk membuat Perjanjian Kerjasama Buka Usaha Tanah Timbun. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat rincian pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, dengan rincian Rp. 5000,-/truk diberikan kepada saksi MR selaku pemodal dalam perjanjian ini. Pada saat berada di Kantor terdakwa PS, saksi NB hanya diberikan 1 lembar kertas HVS kosong untuk ditanda tangani.
Pada bulan Oktober 2012, saksi NB mengetahui adanya perpindahan kepemilikan, yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012, dan dibuat permohonan balik nama sertipikat  Nomor  09/PPAT/IX/2012  tanggal  28  September  2012  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) Pekanbaru. Saksi NB mengaku tidak pernah menjual SHM Nomor 4602 kepada saksi MR, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
Berdasarkan bukti surat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NB dalam AJB  Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik, dan pada tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan saksi MRZ (suami pelapor) dalam AJB tersebut juga Non Identik.
Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa PS selaku Notaris dan PPAT yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik adalah dengan cara melahkukan tindak pidana pemalsuan  surat  berupa  Akta  Jual  Beli  Nomor  68/2012  tanggal  27  September  2012  yang  dimana seharusnya yang dibuat adalah Akta Perjanjian Kerjasama Tanah Timbun.
Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR hakim berpendapat bahwa, Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melahkukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar Kode Etik Notaris.
Dalam hal unsur sengaja memberi kesempatan, saran dan ikut serta untuk melakukan kejahatan dalam  faktanya  akan  terpenuhi  atau  terbukti  apabila  Hakim  Majelis  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan pengertian unsur  dengan sengaja yang dalam praktek pengadilan dan menurut doktrin dikenaal kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ) telah terpenuhi dengan keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa antara lain, NR  pada pokoknya menerangkan:
1. Saksi NR, sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 68/2012 tanggal 27 September 2012, saksi NR hanya  menandatangani 1 (satu) lembar kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RN (karyawan Notaris terdakwa PS) untuk persyaratan membuat Perjanjian Kerjasama seperti yang sudah disepakati oleh saksi NR dan saksi MRD sebelumnya. Saksi NR menerangkan bahwa ia tidak ada membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas HVS kosong warna putih tersebut;
2. Pada saat saksi NR menghadap terdakwa PS tidak ditanya apapun, saksi NR, pada pokoknya menerangkan:
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik
Pada tahun 2011 saksi NB selaku pemilik SHM Nomor 4602 seluas 382 m 2 meminjam uang kepada saksi  MR  sebesar  Rp.  200.000.000,-  untuk  menebus  sertipikat  milik  saksi  NB  yang  sebelumnya digadaikan kepada saksi ID. Setelah sertipikat tersebut berhasil ditebus, saksi NB memberikan SHM Nomor 4602 tersebut kepada saksi MR. Pada tahun 2012, saksi NB, Saksi MR dan satu rekannya saksi RM mendatangi Kantor terdakwa PS untuk membuat Perjanjian Kerjasama Buka Usaha Tanah Timbun. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat rincian pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, dengan rincian Rp. 5000,-/truk diberikan kepada saksi MR selaku pemodal dalam perjanjian ini. Pada saat berada di Kantor terdakwa PS, saksi NB hanya diberikan 1 lembar kertas HVS kosong untuk ditanda tangani.
Pada bulan Oktober 2012, saksi NB mengetahui adanya perpindahan kepemilikan, yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012, dan dibuat permohonan balik nama sertipikat  Nomor  09/PPAT/IX/2012  tanggal  28  September  2012  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) Pekanbaru. Saksi NB mengaku tidak pernah menjual SHM Nomor 4602 kepada saksi MR, dan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut.
Berdasarkan bukti surat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 terhadap tanda tangan saksi NB dalam AJB  Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik, dan pada tanggal 24 Agustus 2015 terhadap tanda tangan saksi MRZ (suami pelapor) dalam AJB tersebut juga Non Identik.
Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa PS selaku Notaris dan PPAT yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik adalah dengan cara melahkukan tindak pidana pemalsuan  surat  berupa  Akta  Jual  Beli  Nomor  68/2012  tanggal  27  September  2012  yang  dimana seharusnya yang dibuat adalah Akta Perjanjian Kerjasama Tanah Timbun.
Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR hakim berpendapat bahwa, Notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melahkukan tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini sangat bertentangan dan melanggar Kode Etik Notaris.
Dalam hal unsur sengaja memberi kesempatan, saran dan ikut serta untuk melakukan kejahatan dalam  faktanya  akan  terpenuhi  atau  terbukti  apabila  Hakim  Majelis  Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dengan pengertian unsur  dengan sengaja yang dalam praktek pengadilan dan menurut doktrin dikenaal kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ) telah terpenuhi dengan keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa antara lain, NR  pada pokoknya menerangkan:
1. Saksi NR, sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor: 68/2012 tanggal 27
September 2012, saksi NR hanya  menandatangani 1 (satu) lembar kertas HVS kosong warna putih yang diberikan oleh saksi RN (karyawan Notaris terdakwa PS) untuk persyaratan membuat Perjanjian Kerjasama seperti yang sudah disepakati oleh saksi NR dan saksi MRD sebelumnya. Saksi NR menerangkan bahwa ia tidak ada membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian atau memaraf setiap lembar selain hanya menandatangani kertas HVS kosong warna putih tersebut;
2. Pada saat saksi NR menghadap terdakwa PS tidak ditanya apapun, saksi NR, pada pokoknya menerangkan:
- Dalam pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama antara saksi NR dan saksi MRD, Terdakwa PS selaku  Notaris  dan  PPAT  tidak  pernah  memberi  tahu  dan  atau  menghubungi  saksi  NR berkenaan dengan hal tersebut dikemudian hari dan tidak memberikan salinan Akta;
Berdasarkan bukti surat dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik tanggal 10 Desember 2014 menerangkan:
- Mengenai tanda tangan saksi NR dalam AJB Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik dan tanggal 24 Agustus 2015 terhadap  tanda tangan saksi MRZ (suami NR) dalam AJB Nomor 68/2012 tanggal 27 September 2012 adalah Non Identik.
Berdasarkan Putusan Nomor 166/PID.B/2016/PT.PBR  dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PS, selaku Notaris dan PPAT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam hal ini, Terdakwa PS dituntut oleh  Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat  berupa  Akta  Jual  Beli  (AJB)  bersama-sama  dan  ikut melakukan , menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi IS dan Saksi RN (selaku Karyawan Notaris), Saksi MRD, dan RM (suami MRD),

## F. Penutup
1. Kesimpulan
a. Faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  Notaris  ikut  serta  dalam  pemalsuan  dokumen  dalam pembuatan akta otentik, terdiri dari faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif berasal dari diri pelaku adalah kesalahan yang diakibatkan oleh adanya  unsur kesengajaan dan faktor obyektif adalah faktor yang ada di luar diri pelaku terdiri atas, perbuatan manusia yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omission , yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
b. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan  akta  otentik  adalah  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  Notaris  apabila  terbukti melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka Notaris harus mempertanggung jawabkan secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana terhadap akta yang dibuatnya.
c. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik. Putusan Nomor 166/PID.B/2016/T.PBR telah membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan  melahukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli yang dilahkukan sama-sama dan  turut serta melahkukan.
2. Saran a. Perlu  adanya  ketegasan  dalam peraturan  dank  ode etik  Notaris  untuk  dapat  meminimalisir faktor-faktor penyebab pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik.
b. Hendaknya organisasi Ikatan Notaris  Indonesia selalu mengingatkan adanya prinsip kehati- hatian kepada para Notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga akan selalu bertinak cermat dan hati-hati terutama yang menyangkut pemalsuan akta otentik.
c. Seharusnya hukuman  yang menyangkut profesi haruslah di beri hukuman  yang lebih berat dikarenakan ia telah mengerti akan perbuatannya dan ia telah mengetahui sanksi apa saja yang terjadi apabila ia melakukan tindak  pidana tersebut .
Pertanggung Jawaban Hukum Notaris yang Ikut Serta dalam Pemalsuan Dokumen dalam Pembuatan Akta Otentik

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Tehadap Pemalsuan ,   Grafindo Persada, Jakarta. A. Kohar,  1983, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung.
Beni Ahmad Saebani , 2000, Metode Penelitian Hukum ,  Pustaka Setia, Bandung. G.H.S Lumban Tobing, 1980, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta. Habib Adjie, 2007, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris ,  Refika Aditama, Surabaya.
----------------, 2011, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung. ----------------,  2 0 0 9 , Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , Refika Aditama, Bandung.
----------------,  2 0 1 3 , Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris ,  Refika Aditama, Bandung. H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi ,  Citra Aditya Bakti, Bandung. I  Ketut  Artadi,  2009, Kumpulan  Peraturan  Perundang-undangan  Hukum  Acara  Perdata Pustaka Bali Post, Denpasar.
Komar  Andasasmita,  1983, Notaris  Selayang Pandang Alumni, Bandung. Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) ,   Citra Aditya Bakti, Bandung. Notodisoerjo,1982, Hukum  Notarial  di Indonesia  (suatu   penjelasan) ,Rajawali Pers, Jakarta. Ngadino,  2019, Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  Notaris  di  Indonesia UPT  Universitas PGRIPress, Semarang.
P.A.F.  Lamintang,  2001, Delik-delik  khusus  Kejahatan  Membahayakan  Kepercayaan  Umum  Terhadap Surat,  Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta. Pieter I Made Puryatma, 2016, Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris , tp penerbit, Denpasar. . R, Putri A, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Sofmedia, Jakarta. R. Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata ,   Intermasa, Jakarta.
R. Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Tiara Ltd, Jakarta. Salim H.S., 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sjaifurrachman,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta, Mandar  Maju, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,   Liberty,Jakarta.
Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba Serbi Praktik Notariat. Tanpa tahun.
Yulies  Tiena  Masriani,  2017, Norma  Bagi  Profesi  Notaris  Dalam  Pengawasan  Notaris ,  Duta Nasindo,Semarang.
Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris
Internet, Jurnal dll. Irfan Fachruddin,1994, Kedudukan  Notaris  dan  Akta-Aktanya  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha Negara , Jurnal  Varia Peradilan nomor 111, Jakarta.
Louis Gotschalk, 2021, https://jagad.id/pengertian-dokumen/, dikutip pada tanggal 16 April 2021. http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html., http://www.kajianpustaka.com/2016/03/pemalsuan-dokumen.html,  dikutip tanggal, 12 September 2017 Yulies Tiena Masriani,//http:Id.Wikipedia.org/wiki/Notaris.