## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 2, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14465

## Peluang Kolaborasi Penta Helix bagi Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung
Yuni Ratna Sari 1 , Andri Marta 2 , Indra Jaya Wiranata 3 , Dwi Wahyu Handayani 3 1 Sosiologi Universitas Lampung, 2 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 3 Hubungan Internasional Universitas Lampung, 4 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung
Dikirimkan: 5 Juni 2022 Direvisi: 29 September 2022 Diterbitkan: 30 September 2022

## Pendahuluan
Kajian  pendekatan  kolaborasi  penta  helix  sebelumnya  dilakukan  secara deskriptif  mengenai  keefektifannya  dalam  mencapai  tujuan  kebijakan  maupun program pembangunan. Kolaborasi penta helix digunakan untuk meningkatkan peran usia  produktif  pada  pengembangan  industri  kreatif  UKM  (Wahyuningsih,  2021),

## INTISARI
Kolaborasi  penta  helix  menjadi  strategi  bagi  pengembangan  desa  wisata.  Selama  masa pandemi Covid-19 (C-19), kunjungan pariwisata mengalami penurunan dan pekerja wisata kehilangan pekerjaannya. Selain itu, desa wisata di Provinsi Lampung memiliki tantangan pada SDM  pengelola  wisata,  sarana  dan  prasarana,  daya  tarik,  transportasi,  dan  keterlibatan masyarakat.  Maka  dibutuhkan  kepemimpinan  pemerintah  menginisiasi  forum  kolaborasi penta  helix  yang  mengintegrasikan  akademisi/perguruan  tinggi,  swasta,  komunitas  dan media,  demi  membangkitkan  kembali  sektor  pariwisata  pascapandemi  C-19  dan menuntaskan  tantangan  pengembangan  desa  wisata.  Penelitian  bertujuan,  pertama mengidentifikasi    kepemimpinan  pemerintah  dan  dukungan  aktor  non  pemerintah  secara kolektif,  berorientasi  konsensus,  dan  konsultatif.  Kedua,  mengidentifikasi  peluang diterapkannya kolaborasi penta helix. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan  data  berasal  dari  berbagai  lembaga  terkait  dan  wawancara.  Hasil  penelitian bahwa kepemimpinan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung pascapandemi C-19 baru menerapkan kolaborasi parsial dari model penta helix, dan belum optimal  dalam  menciptakan  desain  kebijakan  yang  memfasilitasi  kolaborasi  produktif  dan berkelanjutan. Peluang pemerintah membentuk forum kolaborasi penta helix adalah masing- masing  aktor  pada  aspek  kolektif  memiliki  kapasitas  dan  keterbukaan  untuk  saling berkolaborasi.  Aspek  konsensus  didasarkan  atas  motivasi  bangkit  dari  pandemi  C-19  dan menuntaskan  tantangan  pada  sektor  pariwisata.  Aspek  konsultatif,  adanya  keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.

## KATA KUNCI
Pendekatan Penta Helix, Collaborative Governance , Desa Wisata,  Pascapandemi Covid-19
penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui sektor industri (Amrial, 2017), pengembangan pariwisata digital dan berkelanjutan (Suryandari, 2019). Pendekatan ini menjadi populer di masa Pandemi C-19 sebagai manajemen krisis, diantaranya dapat menyelamatkan pekerja pariwisata dari krisis ekonomi berkepanjangan akibat dampak pandemi  C-19  (Herbasuki,  2021).  Brasil    tanpa  tindakan  kolaboratif  maka  muncul tindakan intensif di lingkungan pemerintahan, dengan efektivitas yang berbahaya dan efisiensi  koordinasi  yang  kecil  (Dallabrida  et  al.,  2020).  Pemerintah  Ukraina,  sektor swasta, organisasi nirlaba, dan warga negara menanggapi pandemi sejak dini, sehingga tanggapan  bersama  menghasilkan  pengendalian  awal  penyebaran  virus  (Pysmenna, 2020). Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya kolaboratif komprehensif dari para aktor agar rantai virus C-19 terputus dan situasi membaik seperti semula (Megawati et. al.,  2020).  Sinergi    berbagai  sektor  publik  maupun  swasta  sebagai  pemerintahan kolaboratif, adalah faktor penting dalam pengendalian epidemi (Choi, 2020).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  telaah  peluang  kolaborasi  penta  helix pascapandemi pada sektor pariwisata sebagai kajian yang belum banyak dilakukan pada level  pemerintah  daerah.  Peluang  kolaborasi  dilihat  dari  tiga  hal.  Pertama,  aspek kepemimpinan pemerintah yang didukung SDM berkualitas (Nugraheni, 2018), menjaga dan  melaksanakan  visi  (Megawati  et  al.,  2020),  pembentukan  forum  satuan  tugas (Megawati  et  al.,  2020),  yang  meluncurkan  inisiatif    memobilisasi  publik,  melibatkan sumber daya swasta untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan (Huang, 2020). Kedua, aspek kapasitas dukungan aktor adalah pada sisi pelaksanaan tugas oleh semua aktor  yang  dilakukan  secara  konsisten  berdasarkan  tupoksinya  (Yuniningsih,  2019). Ketiga,  sebagai  manajemen  krisis  sektor  wisata  pascapandemi  C-19  dengan  karakter aman,  menarik,  layak  secara  ekonomi  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan (Mao, 2020), medium interaksi level akar rumput guna mendorong perubahan (Dharma &  Kasim,  2021),  serta  pelibatan  partisipasi  masyarakat,  meningkatkan  kearifan  lokal, mandiri, berdaya, dan berkelanjutan (Sari et al., 2021).
Pendekatan  kolaborasi  sebagai  strategi  tata  kelola  pemerintahan  yang membuat  beragam  pemangku  kebijakan  berkumpul  di  forum  yang  sama,  melibatkan aktor  non  pemerintah  secara  kolektif  bersifat  formal,  berorientasi  konsensus,  dan konsultatif  dengan  tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, dan mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan kriteria penting: (1) forum diprakarsai  lembaga  publik,  diorganisir  secara  formal  dan  bertemu  secara  kolektif, pesertanya  termasuk  aktor  non-negara,  (2)  forum  bertujuan  mengambil  keputusan melalui  konsensus  (bahkan  jika  konsensus  tidak  tercapai  dalam  praktik),  (3)  peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "dikonsultasikan" oleh badan publik (Ansell & Gash, 2007).
Selanjutnya,  kolaborasi  penta  helix  merupakan  kegiatan  kolaboratif pemerintah  dengan  unsur  akademisi,  swasta,  komunitas,  dan  media,  yang  memiliki peran  dan  tugas  masing-masing,  serta  bekerja  sinergis  satu  sama  lain.  Pemerintah bertindak  sebagai  regulator    dan  tanggung    jawab  pada  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  alokasi  anggaran,  perizinan,  program,  kebijakan,  pengembangan pengetahuan  inovatif,  dan  dukungan  untuk  jaringan  kemitraan  publik-swasta. Akademisi sebagai konseptor sumber ilmu pengetahuan. Sektor swasta adalah entitas yang  menjalankan  proses  bisnis  dalam  menciptakan  nilai  tambah,  menghadirkan
infrastruktur  teknologi  dan  modal  melalui    mekanisme    tanggung  jawab  sosial perusahaan.    Komunitas    berperan  sebagai  perantara  antar  pemangku  kepentingan untuk  membantu  masyarakat  dalam    keseluruhan  proses.  Media  berperan  dalam mendukung  publikasi  dan  menjalankan  fungsi  sosialisasi  kepada  masyarakat (Wahyuningsih et al., 2021).
Prinsip-prinsip kolaborasi partisipatif adalah: keterlibatan warga, membangun kemitraan  berkelanjutan,  kapasitas  kelembagaan,  dan  akuntabilitas  (Sirianni,  2009). Pertama keterlibatan warga agar memproduksi barang publik bersama, memobilisasi aset  sendiri,  membagikan  keahlian  profesional  yang  memberdayakan  untuk pemecahan masalah, memperkaya pengetahuan lokal, dan merefleksikan kepentingan diri  sendiri  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Kedua  membangun  kemitraan berkelanjutan,  pada  aspek  ini  pemerintah  menjadi  pemain  strategis  utama,  karena memiliki mandat publik, sumber daya keuangan, dan posisi strategis pengembangan kapasitas sistem perencanaan lingkungan di seluruh jaringan nasional. Ketiga, kapasitas kelembagaan adalah transformasi budaya yang mendukung produksi bersama warga, keahlian  bersama,  dan  praktik  kolaboratif  lainnya.  Keempat,  akuntabilitas  di  era kemitraan  dan  jaringan,  desain  kebijakan  harus  berusaha  mengembangkan  bentuk akuntabilitas kolaboratif  yang demokratis.
Selanjutnya,  konteks  penelitian  kolaborasi  penta  helix  ini  adalah pengembangan desa wisata pemerintah daerah di Provinsi Lampung pascapandemi C- 19. Desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang memiliki daya tarik berbasis kearifan lokal,  keunikan  dan  keaslian  seperti  adat-istiadat,  budaya,  serta  kekayaan  alam,  dan memiliki lebih dari satu daya tarik wisata, misalnya gabungan dari agrowisata, wisata budaya, dan ecotourism (Hermawan, 2016) . Di Indonesia, desa wisata memiliki daya tarik  tinggi  sebagai  tujuan  perjalanan    yaitu  36,42  persen  pada  tahun  2019  (BPS  RI, 2020).  Selain  itu,  pada  Pedoman  Desa  Wisata  (2021)  pendekatan  penta  helix  adalah sebagai upaya pengembangan desa wisata menuju kategori mandiri. Landasan hukum juga  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Pengembangan  desa  wisata  sebagai  kebangkitan  sektor  pariwisata pascapandemi C-19, karena berada di alam terbuka, memudahkan penerapan protokol kesehatan,  menjadi  tren  perjalanan  dengan  tujuan  meningkatkan  wawasan  dan pengalaman. Pemerintah Provinsi Lampung, juga turut merintis desa wisata. Sebaran penduduk Lampung melakukan kegiatan wisata kota dan pedesaan pada tahun 2019 mencapai 56,05 persen dari keseluruhan kategori wisata (BPS RI, 2020).
Sektor  pariwisata  secara  keseluruhan,  sejak  masa  pandemi  tahun  2020 mengalami  penurunan  tingkat  kunjungan  wisatawan.  Jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  (wisman)  sebanyak  117  ribu  pada  Februari  2021.  Artinya  mengalami penurunan 86,59%, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yaitu sebesar 872,8 ribu (Finance.detik.com., 2021). Sektor pariwisata rata-rata berkontribusi pada pemasukan  devisa  sebesar  15  miliar  dollar  AS  satu  tahun,  pendapatannya  turun  90 persen  (Nasional.kompas.com.,  2020).  Imbas  pandemi  pada  pariwisata  di  Lampung, diantaranya merujuk data jumlah tamu asing dan domestik  yang menginap di hotel berbintang  dan  non  bintang/akomodasi  lainnya  tahun  2020  secara  keseluruhan
tercatat sebanyak 691.764, menurun 292.916 (29,75 persen) dari jumlah tahun 2019 yaitu 984.680 (BPS Provinsi Lampung, 2021).
Tantangan  pengembangan  desa  wisata  adalah  keterbatasan  anggaran operasional dan pekerja pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pembatasan kegiatan pariwisata. “Selama pandemi aktifitas wisata mengalami penurunan, padahal destinasi wisata tetap membutuhkan pemeliharaan” (Ketua DPD AELI Lampung, wawancara  21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB). “Selama masa pandemi, pariwisata di wilayah saya mati suri, minim pembiayaan operasional dan perawatan” (Ketua Forum Pokdarwis Lampung  Timur,  wawancara  21  Agustus  2021,  pukul  10.00  -11.45  WIB).  “Sebagian pekerja  dirumahkan,  dan    melakukan  inovasi  dengan  usaha  lainnya  demi  bertahan hidup” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung, wawancara 26 Agustus 2021, pukul 15.30-17.00 WIB).
Oleh  sebab  itu,  pada  kebijakan  pengembangan  desa  wisata  dan  tantangan pascapandemi dalam membangkitkan kembali sektor pariwisata, maka sangat penting mengajukan  rumusan  masalah  penelitian  sebagai  berikut  “Bagaimana  peluang kolaborasi  penta  helix  bagi  pengembangan  desa  wisata  di  Provinsi  Lampung  sebagai formula pemulihan dari Pandemi C-19?” Pada kerangka teori, peneliti  menyandingkan pendekatan  penta  helix  dan  teori collaborative  governance. Peneliti  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan  pengambilan  data  primer  dan  sekunder,  yaitu berasal  dari  berbagai  lembaga  terkait  dan  wawancara.  Tahapan  penelitian  adalah pertama,  mengidentifikasi    kepemimpinan  pemerintah  di  Provinsi  Lampung  dan dukungan aktor non pemerintah (akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media  yang  memiliki  peluang  berperan  pada  upaya  pengembangan  desa  wisata  di Provinsi  Lampung)  secara  kolektif,  berorientasi  konsensus,  dan  konsultatif.  Kedua, analisa peluang diterapkannya kolaborasi penta helix pada pengembangan desa wisata sebagai upaya bangkit pascapandemi C-19.

## Pembahasan

## Desa Wisata di Provinsi Lampung
Pengembangan desa wisata menjadi salah satu agenda pembangunan nasional dalam  RPJMN  Tahun  2020-2024.  Program  tersebut  juga  merujuk  pada  upaya pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan-TPB  (Peraturan  Presiden  nomor  59 tahun 2017). Program tersebut didukung dengan mekanisme anggaran dari pemerintah, misal  pada  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa,  bahwa  dana  desa menjadi  instrumen  menciptakan  usaha  ekonomi,  salah  satunya  pengembangan  desa wisata.  Prioritas  pemulihan  pariwisata  pascapandemi  C-19    mempunyai  visi  wisata berkualitas  dan  berkelanjutan.  Konsep  yang  dibangun  adalah  ‘Bangga  Berwisata  di Indonesia’ dan tagar #DiIndonesiaAja,  untuk mendukung narasi besar ‘ one village, one innovation’ (Kemendesa. go.id., 2021 dalam Sari et.al., 2021). Pariwisata  berperan  signifikan  dalam  perekonomian  di  Provinsi  Lampung terumuskan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Provinsi Lampung (2005-2025). Selanjutnya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2011-2031 adalah mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya, wisata
unggul dan berdaya saing. Selain adanya kebijakan yang mendukung, Lampung memiliki wilayah  luas  dan  strategis,  keindahan  alam,  kekayaan  komoditi  lokal,  pertanian, ekonomi kreatif, budaya, serta ketersediaan infrastruktur.
Pada  Pedoman  Desa  Wisata  (2021)  bahwa  penetapan  desa  wisata  dapat melalui tahapan pengusulan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa yang disetujui melalui musyawarah. Hasil musyawarah keputusan kepala desa disampaikan kepada pengembangan desa wisata, lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang menangani urusan pariwisata. Selanjutnya, OPD melakukan verifikasi, uji kelayakan  usulan  desa  wisata,  yang  memenuhi  persyaratan  selanjutnya  ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan 3 lembaga  yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), koperasi desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM desa). Pendanaan desa wisata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dana desa yang berasal dari APBN. Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  memberikan  peluang  yang  luas  kepada  desa  untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Data  desa  wisata  dapat  dilihat  pada  website  Jadesta.kemenparekraf.go.id., yang  dikelola  oleh  Kemenparekraf  sebagai  wadah  informasi,  dan  arah  penyusunan rencana  pengembangan  desa  wisata.  Pengembangan  desa  wisata  dapat  dijabarkan dalam 4 kategori, yaitu rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Penentuan klasifikasi desa  wisata  dilakukan  selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  oleh  perangkat  desa  yang membidangi  pariwisata,  dan    OPD  setempat  yang  membidangi  pemberdayaan pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kategori  desa  wisata  rintisan diupayakan beranjak ke kategori berkembang, maju, kemudian mandiri. Pada website tersebut, pengelola desa wisata di Lampung telah mengunggah sebanyak 98 profil desa wisata. Sebagian besar yaitu 65 % pada kategori rintisan, 26 % kategori  berkembang, 9 % kategori  maju, dan belum ada desa wisata yang mencapai kategori mandiri (lihat tabel 1).
Tabel  1. Daftar Desa Wisata di Provinsi Lampung Kabupaten/ Kota Kategori Jumlah Desa Wisata Nama Desa Wisata Lampung Barat Rintisan 10 Curup Way Segening, Temiangan Hill, Desa Danau Ranau, Sumber Jaya, Bukit Mabar, Puralaksana Cai Kahuripan, Dewi Riya, Sukajaya, Tambak Jaya, Sekincau. Berkembang 6 Pinus Ecopark, Bahway, Datar Petay Land, Trimulyo, Mabar Sukaraja, Rigis Jaya. Maju 1 Suka Marga Tanggamus Rintisan 3 Sailing, Putih Doh, Kampung Baru Waylalaan, Way Tebing Berkembang 1 Teluk Kilauan Lampung Selatan Rintisan 5 Way Tebing Cehala (WTC), Belerang Simpur Kecapi, Wana Wisata Simpur Helau, Desa Sri Katon, Desa Pangkul Sukaraja. Berkembang 1 Pematang Sunrise Maju 3 Kunjir, Way Kalam, Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua.
Kabupaten/ Kota Kategori Jumlah Desa Wisata Nama Desa Wisata Lampung Timur Rintisan 4 Beringin Indah, Braja Harjosari, Dewi Laras, Jejamo Waway. Berkembang 2 Bandar Negeri, Labuhan Ratu VII. Maju 1 Labuhan Ratu VI Lampung Tengah Rintisan 1 Embung Tanjung Anom Lampung Utara Rintisan 18 Air Terjun Goa Asri, Air Terjun Suka Datang, Curug Jono, Gunung Gijul, Curup Indra Djaya, Sindang Agung, Curup Kembar, Ratu Liu, Alam Rengas Indah, Bendungan Way Rarem, Curug Sukaemi, Wonomarto, Sribandung, Way Tebabeng, Wisata Kuliner Desa Kedaton, Embung Cinta Manis, Cempaka Raja Village (CRV), Gren Bell. Berkembang 6 Curup Bukit Reges, Pulau Setapak Indah, Kelawas Pekurun Barat, Bijai Raya Resort, Bening Indah dan Kolektif Park, Bendungan Tirtasinta Indah. Maju 1 Agrowisata Lembah Bambu Kuning Way Kanan Rintisan 6 Bonglay, Pokdarwis Kukupraftingg, Bendungan Way Umpu, Kampung Wisata Gedung Batin, Juku Batu, Curup Jepun Negeri Baru. Berkembang 2 Air Terjun Putri Malu, Kampung Gunung Sari. Tulangbawang  Rintisan 1 Kampung Aji Mesir Wisata Alam 21 Pesawaran Rintisan 11 Mangrove Patenggoran, Kali Bronjong, Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada, Ketapang Bahari, Air Terjun Ciupang, Alam Bukit Lestari, Cukuh Cambai Resort, Kerbau Muara, Wisata Bahari Desa Durian, Taman Bukit Raya (Tabura), Tanjung Putus. Berkembang 3 Teluk Hantu dan Pulau Wayang Mini, Talang Mulya, Harapan Jaya. Maju 3 Arter Anglo, Purworejo, Pulau Pahawang. Pesisir Barat Rintisan 3 Taman Pemerihan, Pantain Pohon Cemara, Ulu Krui. Berkembang 2 Pantai Mandiri, Mandiri Sejati X Berdaya Krui. Pringsewu Berkembang 1 Taman Tirta Asri Sriwungu Kota Bandar Lampung Rintisan 2 Sentra Ikan Teri Pulau Pasaran, Sumberagung. Berkembang 1 Sumur Putri
Sumber: Diolah dari https://jadesta.kemenparekraf.go.id, akses pada 30 Maret 2022 pukul 20.00.
Pada Pedoman Desa Wisata (2021) terdapat penjelasan mengenai  klasifikasi desa  wisata  rintisan  yang  masih  membutuhkan  pengembangan  dalam  hal  sarana prasarana,  jumlah  kunjungan  wisatawan,  kesadaran  masyarakat    terhadap  potensi wisata,    pendampingan  dari  pihak  terkait  (pemerintah,  swasta),    pemanfaatan  dana desa, dan pengelolaan bersifat lokal. Keterbatasan pada desa wisata rintisan tersebut membutuhkan upaya perbaikan melalui kolaboratif penta helix, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, luar daerah bahkan mancanegara.
Motivasi untuk perbaikan kualitas layanan desa wisata, kemampuan berdaya saing, dan mampu bangkit pascapandemi, maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar even Anugerah Desa Wisata (ADWI) sejak tahun 2021.  Tujuh kategori penilaian ADWI
antara  lain:  penerapan  CHSE  ( cleanliness , health , safety ,  and environmental sustainability ),  desa  digital,  souvenir  (kuliner,  fesyen,  kriya),  daya  tarik  wisata  (alam, budaya,  buatan),  konten  kreatif,  homestay,  dan  toilet  (Kemenparekraf.go.id).  Pada tahun  2021,  Provinsi  Lampung  berhasil  terpilih  sebagai  desa  wisata  terbaik  ketiga kategori  desa  wisata  rintisan  yaitu    Kampung  Kopi  Rigis  Jaya  Lampung  Barat.  Tahun berikutnya,  terdapat  66  desa  dari  Provinsi  Lampung  masuk  nominasi  ADWI  2022 (Radarlampung.co.id., 2022).
Selanjutnya,  pada  tabel  2  adalah  hasil  kutipan  wawacara  dari  informan  non pemerintah  mengenai  persoalan    pengembangan  desa  wisata,  meliputi a ttraction , amenities (fasilitas) destinasi wisata,  akomodasi, aksesibilitas, sumber daya manusia, dan keterlibatan masyarakat.
Tabel 2 Persoalan Pengembangan Desa Wisata Kriteria Desa Wisata Kelemahan SDM unggul “Sumber daya manusia pengelola wisata masih rendah” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung,  wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00) “Komunitas  swasta  di  Lampung  banyak  tapi  belum  ada  badan  yang menaungi  seperti  di  daerah  lain  yaitu  gabungan  industri  pariwisata Indonesia” (Pendiri website Desa Wisata Lampung, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 -11.45 WIB). “Penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata juga beragam untuk  setiap  wilayah.  Beberapa  destinasi  pembinaan,  belum  tentu kadesnya mau memberi anggaran desa untuk maju di bidang pariwisata” (Ketua  Forum  Pokdarwis  Lampung  Timur,  wawancara  21  Agustus  2021 pukul 10.00 -11.45 WIB). Amenitas (sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas dan layanan wisatawan) “Promosi  masih  sangat  kurang,  karena  lemahnya  sarana  parasarana jaringan internet, misal Pesisir Barat, sehingga minim publikasi dokumentasi wisata” (Pendiri website Desa Wisata Lampung www.desawisatalampung.com, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 - 11.45 WIB ). “Segi infrastruktur yaitu jalan yang rusak, fasilitas umum belum memadai” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung,  wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00) Atraksi/daya tarik (alam, budaya, kreatif/buatan) “Ditetapkan desa wisata  hanya karena mempunyai air terjun, dan tak ada aktifitas lain selain wisata alam”  (Pendiri website Desa Wisata Lampung, wawancara 21 Agustus 2021 pukul 10.00 -11.45 WIB). Aksesibilitas (transportasi yang memudahkan “Segi infrastruktur yaitu jalan yang rusak” (Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung,  wawancara 26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00). Keterlibatan masyarakat “Sikap masyarakat di wilayah pariwisata masih rendah. Belum ada upaya pemerintah  merangkul  tokoh  adat  dalam    perencanaan  konsep  wisata. sehingga  dapat  terlihat  kekhasan  Lampung  lewat  penataan  dan  wajah arsitektur  wilayahnya”      (Ketua  Umum  DPD  ASITA  Provinsi  Lampung, wawancara  26 Agustus 2021 pukul 15.30-17.00). “Tantangan pengembangan desa wisata juga datang dari masyarakat, yaitu membutuhkan waktu khusus, membutuhkan dana, sumber daya manusia kurang, pesimis akan berhasil”  (Sekretaris GenPI Lampung, wawancara 26
Agustus 2021 pukul 19.30 WIB).
Pada  tabel  2  menunjukkan  rincian  persoalan  pengembangan  desa  wisata meliputi aspek SDM yaitu kapasitas pengelolaan wisata dan tingkat komitmen aparatur pemerintah  terhadap  pengembangan  desa  wisata.  Aspek  amenitas,  terkait  promosi yang    belum  memadai,  jaringan  internet  lemah  dan  belum  menjangkau  desa  wisata, pasokan  listrik  terbatas,  dan  fasilitas  umum  belum  memadai.  Aspek  atraksi  yaitu perintisan desa wisata  hanya karena mempunyai daya tarik keindahan alam belum pada aktifitas  lain  berdasarkan  budaya  dan  buatan  (kreatifitas).  Aspek  aksesibilitas  yaitu adanya jalan rusak. Aspek keterlibatan masyarakat, diantaranya sikap masyarakat yang pesimis terhadap pengembangan desa wisata, sikap penerimaan kehadiran wisatawan, serta tokoh masyarakat dan adat yang belum dilibatkan dalam program.

## Peran Kolektif, Konsensus dan Konsultatif
Pada  sub  bahasan  ini,  peneliti  menguraikan  peluang  kolaborasi  penta  helix pada  peran  kolektif,  konsensus  dan  konsultatif.  Peran  kolektif  adalah  terbentuknya forum  yang  diprakarsai  lembaga  publik,  diorganisir  secara  formal,  bertemu  secara kolektif, dan pesertanya termasuk aktor non-negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan forum pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung baik pada level pemerintah provinsi hingga desa, yang melibatkan unsur akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung belum memiliki forum kolaborasi penta helix dalam upaya pengembangan desa wisata (Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB).
Berdasarkan  berita  di  berbagai  media  online  (tabel  3),  menunjukkan    data menarik bahwa hampir semua pemerintah kota/kabupaten dan provinsi tetap menjalin kerjasama pengembangan desa wisata dengan berbagai pihak selama masa pandemi. Meskipun,  belum  ada  kolaborasi  yang  mengintegrasikan  secara  formal  elemen pemerintah, akademisi, komunitas, swasta dan media.  Pola kerjasama telah ada, dalam bentuk pengembangan infrastruktur, sarana prasarana, dan pelatihan (Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul  09.00-11.30  WIB).  Selain  itu,  promosi,  sosialisasi  dan  juga  memfasilitasi  agar mendapatkan  pendanaan  pemerintah  pusat,  dan  upaya  diversifikasi  produk  wisata (Kepala  Seksi  Pengembangan  Segmen  Pasar  Pariwisata  Pada  Bidang  Pengembangan Ekonomi  Kreatif  Dispar  dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Lampung,  wawancara  pada  3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB).
Tabel 3. Jenis, Jaringan dan Program Kolaborasi Selama Masa Pandemi C-19
Jenis Kolaborasi Jaringan Kolaborasi Program Pemerintah, BUMN Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada pembangunan infrastruktur,  pemberdayaan,  dan kesejahteraan  masyarakat (Berita.yahoo.com,  2021). Pemerintah, BUMN Pemkab Lampung Barat, Dinas Kepemudaan, Olahraga Sosialisasi mengenai sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS), pelatihan usaha mikro, kecil, dan
Jenis Kolaborasi Jaringan Kolaborasi Program dan Pariwisata (Disporapar) Lampung Barat, Bank Indonesia menengah (UMKM) dan program Sekolah Penggerak Pariwisata  (Lampung.tribunnews.com, 2021). Pemerintah, komunitas, swasta Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga (Disparbudpora) Tanggamus, pokdarwis, UMKM § Bantuan dana hibah kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) kabupaten setempat;
§ melibatkan pokdarwis sebagai tim relawan gugus tugas C-19;
§ menukar tiket tanda masuk ke tempat wisata dengan jamu kesehatan yang diproduksi oleh UMKM lokal Tanggamus; § sosialisasi protokol kesehatan dalam memutus mata rantai C-19, agar tempat wisata  memenuhi ketentuan 3M (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak), dan melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lokasi objek wisata, membuat banner kawasan wajib masker, menyediakan tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh (Lampung.kejarfakta.co, 2020). Pemerintah, komunitas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat Membangun tempat wisata kuliner baru di Kampung Karang Endah, bernama Pasar Kuliner Karang Endah (Pakare) (Lampung. suara.com, 2021). Pemerintah, komunitas Pemerintah Kabupaten Mesuji dan masyarakat setempat Pemkab Mesuji meresmikan destinasi wisata Wisata Asik Wiralaga (WAW) di Desa Wiralaga I, Kecamatan Mesuji (Mesujikab. go.id.,  2021). Pemerintah, komunitas Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) dan Pemerintah Daerah Lampung Barat § Eksplorasi  dengan  memperkenalkan,  uji  trip, pendampingan dan promosi open trip.
§ menggelar acara Famtrip ke Lampung Barat pada 13 Juni-  17  Juni  2021.  IFTA  pada  kegiatan  Famtrip  ke Lampung Barat berhasil mendatangkan 40 perusahaan tour  and  travel  dari  delapan  provinsi,  seperti  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat,  Banten,  Bandar Lampung,  Medan,  Palembang,  Kalimantan  Tengah (Lampung. tribunnews.com., 2021). Pemerintah, komunitas Pemda Lampung Selatan dan IFTA Berupaya melakukan penjajakan, pemetaan wilayah, problematika, dan  mengukur program desa wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan  (Suara.com., 2021). Pemerintah, komunitas Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan Cyber Global Indonesia § Program wirausaha mandiri dengan pemanfaatan  teknologi digital dan internet dalam pengembangan  potensi desa, pemasaran, percepatan akses dan  pelayanan  informasi serta membangun usaha mikro  melalui usaha  Warung Kopi Digital (Warkop Digital). § Mendukung Program Desa Digital (Mediaindonesia.com.,  2021). Komunitas, masyarakat Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lampung dan masyarakat § Menginisiasi  pasar  kreatif  Payungi  di  Kelurahan Yosomulyo  Kota  Metro,  yang  berbasis  desa  wisata, ekonomi kreatif, dan jiwa enterpreneur warga.
Jenis Kolaborasi Jaringan Kolaborasi Program Yosomulyo, Kota Metro. § Sekolah  Penggerak  Wisata  Kota  Metro,  sebagai wahana  pendidikan,  pendampingan  untuk  menggali potensi  wisata,  mengelola,  dan  mempromosikan (Payungi.org., 2021). BUMN dan masyarakat PT Telkom Wilayah Lampung dan masyarakat sadar wisata (Masata) Aplikasi bagi calon wisatawan, mempermudah memilih tempat wisata, melakukan pembayaran tiket masuk, wahana, penginapan dan tempat makan (Lampung.antara news.com., 2020)
Selanjutnya,  adanya  dukungan  dari  unsur  penta  helix  non  pemerintah.  Misalnya, komunitas relawan desa wisata Lampung memberi pelatihan-pelatihan yang melibatkan mahasiswa,  yaitu  membuat  portal  dengan  biaya  terjangkau  bagi  pengelola  destinasi pada  kategori  wisata  yang  sedang  merintis  (Pendiri  website  Desa  Wisata  Lampung, wawancara  21  Agustus  2021,  pukul  10.00  -11.45  WIB).  Masyarakat  Rigis  Jaya bergotongroyong  mempersiapkan  rencana  pengembangan  desa  wisata,  dan  aktif menyampaikan  kebutuhan  programnya  kepada  pemerintah  (Pendamping  pariwisata Desa Rigis Jaya Lampung Barat, wawancara 21 Agustus 2021, pukul 10.00-11.45 WIB). Badan  Pimpinan  Daerah  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia  (BPD  PHRI) Lampung  berkoordinasi  dengan  PHRI  Pusat  mendukung  pelaksanaan  vaksinasi  untuk menekan  kasus  C-19,  sehingga  mengembalikan  kepercayaan  wisatawan  pada  sektor perhotelan dan restoran.
Kelompok  akademik/perguruan  tinggi    memiliki  peran  Tridharma  Perguruan Tinggi yaitu  penelitian, pengabdian, dan  pengajaran  yang bertindak sebagai konseptor pengembangan  desa  wisata,  pendampingan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pada pengajaran,  terdapat lembaga pendidikan dan mata kuliah berbasis pariwisata, seperti Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pariwisata  Kampus  KridaWisata  setingkat  Diploma  1, Jurusan  Hubungan  Internasional  (HI)  Universitas  Lampung  memiliki  mata  kuliah Pariwisata dalam HI, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung  memiliki Prodi    D3  Perjalanan  Wisata.  Pada  pengabdian  dan  penelitian,  berbagai  PT  telah mencantumkan  pariwisata  menjadi  salah  satu  bidang  kajian/kegiatan  pada  renstra penelitian/pengabdian.
Namun  belum  ada  perguruan  tinggi  di  Lampung  yang  memiliki  pusat  kajian pariwisata, seperti Pusat Studi Pariwisata UGM, Pusat Studi Pengembangan Pariwisata dan  Budaya  Universitas  Muhammadiyah  Gorontalo  (PUSTUP  PB-UMGo),  Pusat  Studi Kebudayaan dan Pariwisata Universitas Nusa Cendana Kupang (NTT), Tim Peneliti Pusat Unggulan  Pariwisata  Universitas  Udayana  (Bali),  Center  of  Tourism  and  Creative Business (CoTRES) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.
Sektor  swasta  sebagai enabler ,    merupakan  entitas  yang  menjalankan  proses bisnis  dalam  menciptakan  nilai  tambah  dan  mempertahankan    pertumbuhan berkelanjutan. Pada sektor pariwisata di Lampung telah komunitas bisnis yang terlibat, diantaranya  perbankan,  UMKM,  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia  (PHRI) Lampung,  Asosiasi  Travel  Agent  Indonesia  (Astindo)  Lampung,  Asosiasi  Aplikasi  Ojek Online Lampung, Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA), Forum Corporate Social Responsibility  (CSR)  Lampung,  PT  Telkom  Wilayah  Lampung,  Cyber  Global  Indonesia,
Asosiasi Experiential Learning Indonesia (AELI) Lampung, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Provinsi Lampung.
Komunitas  sebagai perantara antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat  dalam    keseluruhan  proses.  Komunitas  wisata  di  Lampung  diantaranya Masyarakat  sadar  wisata  (Masata),  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis  pada  setiap desa),  Generasi  Pesona  Indonesia  (Genpi)  Lampung.  Kelima,  media  bertindak  dalam mendukung publikasi dan menjalankan fungsi sosialisasi kepada masyarakat. Lampung memiliki  banyak  media,  media  cetak  yang  terbit  setiap  hari  (Lampung  Post,  Radar Lampung dan Tribun Lampung), media pemberitaan online yang update setiap hari, dan perkembangan penggunaan media sosial.
Aspek konsensus, menekankan bahwa forum penta helix bertujuan mengambil keputusan  melalui  konsensus  (bahkan  jika  konsensus  tidak  tercapai  dalam  praktik). Konsensus  untuk  mewujudkan  forum  penta  helix,  adalah  tindakan  bersama membangkitkan  pariwisata  pascapandemi.  Pelayanan  wisata  pascapandemi  merujuk kepada  pencapaian  kepemilikan  sertifikat  (kebersihan,  kesehatan,  keselamatan,  dan kelestarian  lingkungan-CHSE),  tetap  melakukan  promosi  pariwisata,  dan  memastikan vaksinasi  bagi  pekerja  pariwisata  berjalan  optimal.  Pelaksanaan  hal  tersebut membutuhkan kolaborasi penta helix.
Terakhir,  kegiatan  konsultatif  adalah  peserta  terlibat  langsung  dalam pengambilan  keputusan.  Peluang  pengembangan  kolaborasi  penta  helix  pada  aspek konsultatif,  terlihat  dengan  beberapa  kemampuan  konsultatif  yang  sudah  ada. Pemerintah  provinsi  dan  kota/kabupaten  melalui  dinas  pariwisatanya  selalu  rutin mengadakan kunjungan ke desa-desa wisata.
“Kami  datang  langsung, sharing ,  dan  memberi  pendapat  tapi  bukan  yang menggurui,  karena  terkadang  mereka  lebih  paham  tentang  pengembangan desa  wisatanya.  Kami  juga  tahu  bahwa  pihak  kabupaten  juga  melakukan hubungan  yang  intensif  kepada  pengelola  desa  wisata  (Kepala  Seksi Pengembangan Segmen Pasar Pariwisata Pada Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021 pukul 09.00-11.30 WIB).
Elemen  konsultatif  bukan  saja  dilakukan  pemerintah  dan  pengelola  desa wisata.  Tapi  juga  pemerintah  dan  komunitas,  seperti  dilakukan  Indonesian  Fighter Tourism Association (IFTA) Lampung. Ketua Umum IFTA (wawancara 19 Agustus 2021 pukul  11.00  WIB)  menjelaskan  IFTA  turut  mendukung  dan  mengikuti  arah  tujuan program  pengembangan  desa  wisata.  Namun  dalam  pelaksanaannya  IFTA  juga memberikan  unsur  inovasi  dalam  program  tersebut,    misalnya  pada  pengembangan desa wisata berbasis potensi kopi di Lampung Barat, IFTA berperan dalam eksplorasi pengembangan potensi yang diperlukan.

## Penutup
Pengembangan  desa  wisata  di  Provinsi  Lampung  pada  pascapandemi  C-19 menunjukkan  progres  yang  signifikan,  beberapa  desa  wisata  rintisan  telah  beranjak pada kategori berkembang dan maju, serta pengelola desa wisata memiliki semangat
untuk  berkompetisi  pada  ajang  Anugerah  Desa  Wisata  (ADWI).  Hal  ini  menunjukkan keberhasilan  kolaborasi  parsial  dari  model  penta  helix.  Meskipun,  pemerintah  desa, kota/kabupaten, hingga provinsi belum optimal menciptakan forum penta helix yang mengintegrasikan pemerintah dengan akademisi/perguruan tinggi, komunitas,  swasta, dan media. Dengan demikian, belum optimal dalam peran kepemimpinan menciptakan desain  kebijakan  pengembangan  desa  wisata  yang  mengeksplorasi,  memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.
Peluang terbangunnya kolaborasi penta helix pada pengembangan desa wisata di  Lampung  adalah  masing-masing  aktor  pada  aspek  kolektif  memiliki  kapasitas  dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Pada aspek konsensus memiliki keinginan besar pada  pengembangan  desa  wisata  di  Lampung,  didasarkan  atas  motivasi  bangkit  dari pandemi  C-19  dan  menuntaskan  tantangan  pada  sektor  pariwisata.  Tantangan pengembangan  desa  wisata  adalah  SDM  pengelola  wisata,  komitmen  aparatur pemerintah, sarana prasarana dan fasilitas, daya tarik desa wisata masih sebatas potensi alam, infrastruktur menuju desa wisata, dan partisipasi masyarakat desa. Pada aspek konsultatif,  adanya  keterbukaan  untuk  saling  berbagi  pengetahuan  dan  pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.
Berdasarkan  simpulan  tersebut,  kami  memberikan  saran  sebagai  berikut: pertama,  pemerintah  daerah  sebagai  regulator  dan  bertanggung    jawab  pada perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  kontrol,  pengelolaan  anggaran, pengembangan dan pengetahuan, serta kebijakan inovatif membutuhkan perda desa wisata.  Diantaranya  menginisiasi  forum  pengembangan  desa  wisata,  mengatur  arah kewenangan pengelolaan desa wisata bagi pemerintah desa, kota/kabupaten hingga provinsi, dan menetapkan desa wisata yang menjadi prioritas kebijakan pengembangan wisata. Kedua, membutuhkan prioritas aksesibilitas yaitu pembangunan infrastruktur pariwisata.  Ketiga,  pengembangan  desa  wisata  di  Lampung  membutuhkan terbentuknya  pusat  studi  pariwisata  oleh  perguruan  tinggi.  Keempat,  pemaksimalan peran swasta dalam penyediaan amenitas, peran komunitas pada aktraksi/daya tarik wisata  dengan  mengembangkan  budaya  setempat  dan  karya  kreatifitas  masyarakat setempat,  serta  peran  media  dalam  promosi,  pengembangan  desa  wisata  yang akuntabilitas  dan  demokratis.  Kelima,    semua  aktor  menjalankan  prinsip  kolaborasi dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan pengembangan desa  wisata  melalui  musrenbang.  Dengan  demikian,  mendorong  masyarakat mengoptimalkan sumber daya lokal dalam membangun kapasitas pengelolaan wisata.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penggalian data selama penelitian lapangan.

## Pendanaan
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  atas  pembiayaan  dari  Dana  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung, melalui Dana Hibah BLU Tahun 2021.

## Daftar Pustaka
Jurnal
Amrial, Askar Muhammad, Emil Muhamad. (2017). Penta Helix Model: A Sustainable Development Solution Through The Industrial Sector. Ilmu Sosial dan Manusia , ISSN: 2597-8640, https://www.researchgate.net/publication/321106743.
Ansell,  Chris.  Alison  Gash.  (2007).  Collaborative  Governance  in  Theory,  and  Practice. Journal of Public Administration Research and Theory  JPART. Oxford University Press, doi:10.1093/jopart/mum032.,  18 , 543–571.
Choi, Yon Jung. (2020). The Power of Collaborative Governance: The Case of South Korea Responding to C-19 Pandemic. World Medical & Health Policy , 12:4, 430-442.
Dallabrida, Valdir Roque. Daniel Knebel Baggio, Alexandre Zatera & Princela Santana Da Cruz. (2020). Collaborative Governance and its Role in Fighting the Pandemic: From the Conception of What it is to the Verification of its Inexistence. Global Journal of Human- Social Science: H Interdisciplinary, Volume 20 Issue 5 Version 1.0., 16-22.
Dharma, Alexander Arie Sanata.  Azhar Kasim. (2021). Infodemi C-19 dalam Perspektif Open Government : Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , Vol.
6, No. 1 , DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10372, 105-125.
Herbasuki.  (2021). Policy  Interventions  to  Overcome  the  Impact  of  Covid19  on Employment  in  the  Tourism  Sector, Gema  Publica  Jurnal  Manajemen  dan  Kebijakan Publik, Vol 6, Nomor 1 2021, 28-42 .
Hermawan, Hary. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata  Nglanggeran Terhadap Ekonomi  Masyarakat  Lokal. Jurnal  Pariwisata,  vol.  III,  no.  2,  http://ejournal.bsi.ac.id /ejurnal/index.php/jp , 105-117.
Huang, Irving Yi-Feng Huang. (2020). Fighting C-19 through Government Initiatives and Collaborative Governance: The Taiwan Experience. Public Administration Review, The American Society for Public Administration.  DOI: 10.1111/puar.13239. Vol. 80, Iss. 4 , 665–670.
Mao, Yexin. (2020). Combating C-19 Through Collaborative Governance: Lessons From East Asia, Chinese. Public Administration Review, volume 11, issue 2 ,  132-141.
Megawati,  Suci.  Fitrotun  Niswah,    Trenda  Aktiva  Oktariyanda.  (2020).  Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic C-19 in Surabaya City. Advances in Social
Science:  Education  and  Humanities  Research,  Proceedings  of  the  3rd  International Conference on Social Sciences (ICSS 2020), volume 473.
Nugraheni, Jacika Pifi. Sudarmo, Rutiana Dwi Wahyunengseh. (2018). Can Collaborative Leadership Be A Soul For Development Of Sustainable Tourism?: Study In Karanganyar District. 2nd  International Seminar Series On Regional Dynamic (ISSRD) 2018.
Pysmenna, Olga. (2020).  Collaborative Pandemic Response Governance in a Developing Country:  Exploring  Ukraine’s    C-19  Response  System. International  Journal  of  Policy Studies , 11(2), 241-262.
Sari,  Yuni  Ratna,  Andri  Marta,  Indra  Jaya  Wiranata,  Dwi  Wahyu  Handayani,  Veronica Desiana. (2021). Penta Helix Collaboration on Village Tourism Development Program in Indonesia Post  C-19 Pandemic. Advances in Social Science, Education and Humanities Research,  Universitas  Lampung  International  Conference  on  Social  Sciences  (ULICoSS 2021), Atlantis Press SARL, volume 628, 25-32.
Sirianni,  Carmen.  (2009). Investing  in  Democracy  Engaging  Citizens  in  Collaborative Governance . Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
Suryandari,  Nikmah.  (2019).  Digital  Revolution  and  the  Development  of  Tourism Business. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 423, 2nd International Media Conference 2019 (IMC 2019).
Wahyuningsih, Endah.  Novy Setia Yunas,  Anang Rohmad Jatmiko. (2021). Strengthening Community  in  Increasing  Village  Potential  Through  Penta  helix  Collaboration. International Journal Of  Research In Business And Social Science , vol 10 no 1, 149-157.
Yuniningsih,  Tri.  Titi  Darmi,  Susi  Sulandari.  (2019).  Model Penta  Helix Dalam Pengembangan Pariwisata  Di Kota Semarang. Journal of Public Sector Innovation, Vol. 3, No. 2 , 84 – 93.
Laporan
BPS RI. (2020). Sebaran Penduduk yang Melakukan Perjalanan Menurut Provinsi Asal dan Jenis Kegiatan Wisata yang Dilakukan, Statistik Wisatawan Nusantara 2019, 70.
BPS Provinsi Lampung. (2021). Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Provinsi Lampung 2020, 13.
Media
Berita.yahoo.com.  (2021).  PLN  Kembangkan  104  Desa  Wisata  Dukung  Peningkatan Ekonomi  Masyarakat.  Diakses  pada  8  April  2022  pukul  09.56  WIB,  dari https://id.berita.yahoo.com/pln-kembangkan-104-desa-wisata-105004014.html.
Finance.detik.com. (2021). Sudah Setahun Pandemi, Pariwisata RI Masih Babak Belur. Diakses pada 14 April 2022 pukul 06.57, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5516455/sudah-setahun-pandemi-pariwisata-ri-masih-babak-belur.
Jadesta.kemenparekraf.go.id.  Diakses  pada  30  Maret  2022  pukul  20.00  WIB,  dari https://jadesta.kemenparekraf.go.id.
Kemendesa.go.id.  (2021).  Kemendes  Dukung  Pembangunan  Desa  Wisata  di  Kawasan Super  Prioritas.  Diakses  pada    2  Agustus  2021,  dari  https://kemendesa.go.id  /berita /view/detil/3657/kemendes-dukung-pembangunan-desa-wisata-di-kawasan-super- prioritas.
Kemenparekraf.go.id. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Diakses pada 9 April 2022 pukul 13.52  WIB,  dari  https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa- Wisata-Indonesia.
Lampung.antaranews.com. (2020). Telkom dan Masata Jalin Kerja Sama Dukung Dunia Pariwisata. Dari  https://lampung.antaranews.com/berita/452669/telkom-dan-masata- jalin-kerja-sama-dukung-dunia-pariwisata.
Lampung.tribunnews.com.  (2021).  63  Peserta  Ikuti  Sosialisasi  Sekolah  Penggerak Pariwisata  di  Lampung    Barat.  Diakses  pada  8  April  2022  pukul  09.28  WIB,  dari https://lampung.tribunnews.com/2021/06/29/63-peserta-ikuti-sosialisasi-sekolah- penggerak-pariwisata-di-lampung-barat.
Lampung.kejarfakta.co. (2020). Ini Inovasi Disparbudpora Tanggamus Dimasa Pandemi C-19.  Dari    https://lampung.kejarfakta.co/news/  16151/ini-inovasi-disparbudpora- tanggamus-dimasa-pandemi-C-19.
Lampung.  suara.  com.  (2021).  Lampung  Tengah  Miliki  Wisata  Kuliner  Baru  Bernama Pakare. Dari https://lampung. suara. com/read/2021/03/14/150319/lampung-tengah- miliki-wisata-kuliner-baru-bernama-pakare.
Lampung. tribunnews.com. (2021). Disporapar dan IFTA Kerja Sama Promosi Destinasi Wisata  Lambar.    Diakses  pada  8  April  2022  pukul  14.32  WIB,  dari  https://lampung. tribunnews.com/2021/06/22/disporapar-dan-ifta-kerja-sama-promosi-destinasi- wisata-lambar.
Mediaindonesia.com. (2021). Warkop Digital Jadi Bagian Pengembangan Desa Wisata. Diakses  pada  8  April  2022  pukul  14.36  WIB,   https://mediaindonesia.com  /teknologi /385679/warkop-digital-jadi-bagian-pengembangan-desa-wisata.
Mesujikab. go.id. (2021). Bupati Saply Resmikan Wisata Asyik Wiralaga.  Diakses pada 8 April 2022  pukul  14.09  WIB,  dari  https://mesujikab.  go.id/2021/03/24/bupati-saply- resmikan-wisata-asyik-wiralaga/.
Nasional.kompas.com.  (2020).  Pengusaha  Pariwisata  Bagikan  Tips  Bertahan  di  Masa Pandemi,  Apa  Saja?.  Diakses  pada  2  Agustus  2021,  dari  https://nasional.kompas. com/read/2020/12/15/18154711/pengusaha-pariwisata-bagikan-tips-bertahan-di-ma sa-pandemi-apa-saja.
Payungi.org. (2021) GenPI Lampung dan Payungi Gelar Talkshow, Dihadiri Wabup dan Kadis.  Dari  https://payungi.org/genpi-lampung-dan-payungi-gelar-talkshow-dihadiri- wabup-dan-kadis/.
Radarlampung.co.id. (2022). 66 Desa Wisata di Lampung Masuk Nominasi ADWI 2022. Diakses pada 9 April 2022 pukul 11.37 WIB, dari https://radarlampung.co.id/66-desa- wisata-di-lampung-masuk-nominasi-adwi-2022/.
Suara.com. (2021). Tim IFTA Explorasi Amazing Lampung Selatan Disambut Hangat Kadis Pariwisata.
Diakses pada 8 April 2022 pukul 14.31 WIB, dari https://www.suara.com/partner/content  /fajarsatu/  2021/07/01  /102223/tim-ifta- explorasi-amazing-lampung-selatan-disambut-hangat-kadis-pariwisata.

## Daftar Narasumber
Edarwan,  Kepala  Dinas  (Kadis)  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Lampung,  3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.
Erni  Suud,  Kepala  Seksi  Tata  Kelola  Destinasi  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Pada Bidang  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  Dispar  dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi Lampung, wawancara 3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.
Indra  Jamal  Nur,  Kepala  Seksi  Pengembangan  Segmen  Pasar  Pariwisata  Pada  Bidang Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Dispar  dan  Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Lampung,  3 September 2021, pukul 09.00-11.30 WIB.
M. Syaifullah, Ketua DPD AELI Lampung,   21 Agustus 2021, pukul 10.00 -11.45 WIB.
Darmanto,  Ketua  Forum  Pokdarwis  Lampung  Timur,  21  Agustus  2021,  pukul  10.00  - 11.45 WIB
M. Rozikin, Pendamping pariwisata Desa Rigis Jaya Lampung Barat, 21 Agustus 2021, pukul 10.00-11.45 WIB.
Hendra Perdana, Ketua Umum IFTA Lampung, 19 Agustus 2021, pukul 11.00 WIB.
Arizo Fhasha Wilian Abun, Ketua Umum DPD ASITA Provinsi Lampung,  26 Agustus 2021, pukul 15.30-17.00 WIB.
Indra  Agus  Budiman,  Pendiri  website  Desa  Wisata  Lampung,  21  Agustus  2021,  pukul 10.00 -11.45 WIB.
Mustika Edi Santosa, Sekretaris GenPI Lampung, 26 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB.

## Tentang Penulis
Yuni Ratna Sari adalah dosen program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas    Lampung.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  studi  pembangunan, serta ketahanan dan pemberdayaan masyarakat.
Andri Marta adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan publik dan pembangunan pariwisata.
Indra Jaya Wiranata adalah dosen program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Politik,  Universitas  Lampung.  Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema keamanan lingkungan, paradiplomasi, dan pariwisata.
Dwi Wahyu Handayani adalah dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung. Penulis memiliki area riset seputar tema politik gender, kajian migrasi dan tenaga kerja, politik lingkungan dan politik identitas.