## ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2020
Fauziah Ayu Setyaning Tyas 1* , Utpala Rani 2
1,2 Universitas Tidar, Indonesia E-mail: 1) fauziahayu12@gmail.com , 2) utpala@untidar.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo ditinjau dari rasio keuangan tahun 2018-2020. Penelitian ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif,  dengan  data  berupa  data  sekunder  yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018- 2020 yang didapat dari website purworejokab.go.id. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan  antara  lain:  analisis  varians  pendapatan  daerah,  analisis  rasio  kemandirian  daerah, analisis efektivitas terhadap PAD, dan analisis rasio efisiensi. Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020  dikatakan  baik  dilihat  dari  varians  pendapatan  daerah  dengan  rata-rata  100,53%. Tingkat kemandirian yang masih sangat rendah dengan rata-rata 13,65%, rasio efektivitas PAD dan analisis rasio efisiensi PAD kabupaten Purworejo sangat efektif dan efisien dengan rata rata analisis masing-masing sebesar 104,8% dan 93,57%.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, APBD, Analisis Rasio

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  performance  of  the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget (APBD)  of  Purworejo  Regency  in  terms  of  financial  ratios  for  2018-2020.  This  study  uses  a quantitative  descriptive  analysis  method,  with  data  in  the  form  of  secondary  data,  namely  the Purworejo  Regency  Regional  Budget  Realization  Report  2018-2020  obtained  from  the purworejokab.go.id website. The data were analyzed using financial ratios, including: analysis of regional income variance, analysis of the ratio of regional independence, analysis of effectiveness on PAD, as well as an analysis of efficiency ratios. The results of the study highlight that the financial performance of the Purworejo Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for 2018-2020 is said to be good, which can be seen from the regional income variance with an average of 100.53%. Nevertheless, the level of independence is still very low with an average of 13.65%, but the PAD effectiveness ratio and PAD efficiency ratio analysis in Purworejo district are very effective and efficient with an average analysis of 104.8% and 93.57%, respectively.
Keywords: Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Ratio Analysis

## 1. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam  UU  No.23  tahun  2004  mengenai  Pemerintah daerah,  bahwa  pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  segala  urusan  pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan  bidang  politik  luar  negri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter,  fiscal, agama dan kewenagan lain yang ada dalam peraturan pemerintah diberi kewenangan yang
luas.  Sehingga  dari  kewenangan  otonomi  yang  luas  tersebut  memiliki  konsekuensi  yaitu, kesejahteraan  masyarakat  secara  demokratis,  adil,  merata,  dan  berkesinambungan. Kewajiban  tersebut  dapat  dipenuhi  jika  pemda  dapat  mengelola  potensi  daerahnya  yaitu potensi SDA, SDM dan potensi sumber daya keuangan secara optimal
Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap nasib suatu daerah dinilai cukup besar, apabila  pengelolaan  keuangan  daerah  baik,  maka  akan  membuat  asset  daerah  terjaga keutuhannya. Dalam menajalankan tugasnya pemda memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  untuk  dilihat  dan  dinilai  apakah  pemda  sudah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak.
Dalam  Pengelolaan  keuangan  daerah  dukungan  dari  kemampuan  keuangan  yang memadai  juga  diperlukan,  sehingga  tidak  hanya  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang handal  saja.  Kemampuan  pemda  dalam  menggali  sumber  dana  yang  berasal  dari  potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada, dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.
Menurut Abdul Halim (2013) kinerja keuangan pemda adalah salah satu tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjalankan aktivitas otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan juga digunakan sebagai penilaian terhadap kemandirian  keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah, mengukur  efektifitas  dan  efisiensi  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah,  mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapaatn daerah, melihat kontribusi  masing-masing  sumber  pendapatan  dalam  pembentukan  pendapatan  daerah, melihat  pertumbuhan  dan  perkembangan  perolehan  pendapatan  dan  pengeluaran  yang dilakukan selama periode tertentu.
Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, data keuangan APBD diperlukan  untuk  penentuan  ukuran  kinerja  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  rasio keuangan.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menganalisis  kinerja  APBD  Pemda  Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. Dalam hal ini analisis rasio yang digunakan adalah analisis rasio varians pendapatan, rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan dan rasio efisiensi.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2001, dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah  berbagai  kegiatan  yang  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  pengawasan  daerah”.  Dalam  pengelolaan  keuangan daerah  mencakup  beberapa  kepengurusan  salah  satunya  adalah  kepengurusan umum/pengurusan  bendaharawan.  Pemda  dalam  mengelola  anggaran/keuangan  daerah pemda wajib menerapkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.
Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemda yaitu seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan daerah tersebut. Dimana kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah  tersebut  dikarenakan  jabatan  tersebut  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan seluruh pengelolaan keuangan dan aset daerah .

## 2.2. APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran dari berbaai pilihan ekonomis dan sosial masyarakat di suatu daerah. Dalam melaksanakan peran yang telah diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut, Pemda harus melaksanakan fungsi yang utama, yaitu mengumpulkan sumber daya yang cukup dengan cara yang tepat, dan fungsi yang kedua, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut  secara  responsive,  efisien  dan  efektif  (Khusaini,  2018;  Kumalasari  &  Riharjo, 2016).  Fungsi  pertama  berkaitan  dengan  sisi  penerimaan  (pendapatan)  dari  APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011,  APBD  adalah  suatu  rencana keuangan tahunan pemda yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD.
Terdapat 4 komponen pembentuk APBD, antara lain ewringkasan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.
1. Pendapatan  daerah  terdiri  dari  pos  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Pos  Dana Perimbangan, dan Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja  daerah  terdiri  dari  Pos  Belanja  Tidak  Langsung  yang  meliputi  belanja pegawai,  belanja  subsidi,  belanja  bunga,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial, belanja  bantuan  keuangan,  dan  belanja  tidak  terduga.  Dan  Pos  Belanja  Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
3. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit/surplus APBD. Pada kenyataanya, di dalam APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah.
4. Pembiayaan  Daerah  terdiri  dari  Pos  Penerimaan  Pembiayaan  dan  Pengeluaran Pembiayaan.

## 2.3. Kinerja
Kinerja adalah gamaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi. Kriteria keberhasilan kinerja adalah berupa tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
Kinerja  merupakan  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  menyebut  tingkat keberhasilan/prestasisuatu  individua  tau  organisasi.  Kinerja  bidapat  diketahui  apabila individu  atau  organisasi  memiliki  kriteria  keberhasilan  yang  telah  ditetapkan.  Kriteria keberhasilan  tersebut  berupa  tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai.  Tanpa  adanya  tujuan  atau target, kinerja seseorang/organisasi tidak dapat diketahui karena tidak memiliki tolok ukur (Isna et al., 2013).

## 2.4 . Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Abdul Halim (2013), kinerja keuangan pemda merupakan suatu ukuran yang bisa dipergunakan guna melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
Menurut Sanjaya & Nugraha (2022) dan Sujarweni (2017), kinerja adalah suatu hasil evaluasi dari kegiatan yang usai dilakukan, hasil dari kegiatan tersebut lalu dijajarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Berdasarkan difinisi dtersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil evaluasi atas kegiatan atau program yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.
Menurut  Sedarmayanti  (2003)  kinerja  ( performance )  merupakan  hasil  dari  proses manajemen kerja seseorang atau organisasi, dimana nantinya hasil dari kerja tersebut harus dapat diukur dan diperbandingkan dengan standar yang telah ditentukan.
Faktor-faktor  kemampuan  SDM  pemda  meliputi  kemampuan  potensi  (IQ)  dan kemampuan ability ( knowledge + skill ), sedangkan faktor motivasi merupakan suatu sikap yang dapat mendorong individu untuk mencapai tujuan pemerintah dimana factor tersebut terbentuk dari sikap ( attitude ) sumber daya aparatur pemerintah ketika menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaannya.
Menurut Mardiasmo (2009) sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan salah satu sistem yang memiliki tujuan untuk membantu manajer publik dalam mengukur timgkat pencapaian suatu tujuan berdasarkan persepsi keuangan dan nonkeuangan.
Dalam  penelitian  ini,  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan  tingkat  hasil dari pencapaian Kinerja Keuangan Pemda, termasuk anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan  perspektif  keuangan  yang  telah  ditetapkam  dalam  suatu  kebijakan  atau peraturan  perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Alat  ukur  yang  digunakan tersebut berupa rasio keuangan.
Berdasarkan  Kamus  akuntansi  manajemen  kinerja  ( performance )  merupakan  ukuran dari aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu dimana kinerja ini merupakan bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja merupakan suatu sistem finansial atau  nonfinansial  dari  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  atau  pencapaian  hasil  dari  suatu kegiatan. Kinerja keuangan pemda adalah tolok ukur pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu peraturan perundang-undangan selama satu periode  anggaran.  Alat  ukur  yang  digunakan  dalam  pengukuran  kinerja  tersebut  adalah berupa  rasio  keuangan  yang  tersusun  dari  laporan  pertanggungjawaban  daerah  berupa perhitungan APBD.

## 2.5. Analisis Kinerja Keuangan APBD
Kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang berhasil dicapai pada angaran daerah yang  telah  dibuat  dengan  menganalisis  perbedaan  antara  realisasi  dengan  target  yang dianggarkan.  Baik  dari  sisi  peneriman  maupun  pengeluaran.  Sehinga  nantinya  dapat dihasilkan tingkat efektifitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pendapatan  Daerah  dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi Pendapatan dan Anggaran. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat. Untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan analisis rasio.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis yaitu :
a. Analisis Varians Pendapatan Daerah
Analisis  ini  dilasanakan  dengan  cara  menghitung  selisih  antara  realisasi pendapatan  dengan  yang  dianggarkan.  Informasi  selisih  anggaran  tersebut  sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.
b. Analisis Rasio Kemandirian Daerah Menurut  Widodo  (2001)  rasio  kemandirian  adalah  rasio  yang  menggambarkan kinerja pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, penggunaan pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari  sumber  lain,  seperti  bantuan  dari  pemerintah  pusat  atau  pinjaman.  Rasio kemandirian  keuangan  daerah  dapat  dihitung  dengan  cara  membandingkan  realisasi penerimaan  PAD  dibagi  dengan  jumlah  realisasi  pendapatan  daerah.  Semakin  tiggi tingkat rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.
c. Analisis Rasio Efektivitas Terhadap PAD Rasio  efektvitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin  besae  realisasi  penerimaan PAD  dibandingkan  target  penerimaan  PAD,  maka  dapat  dikatakan  semakin  efektif, begitu pula sebaliknya
d. Analisis Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan yang diterima. Semakin kecil raiso efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Dalam hal  ini  dengan  mengasumsikan  bahwa  pengeluaran  yang  dibelanjakan  sesuai  dengan pembentukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

## 3. METODE PENELITIAN
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. Data-data LRA tersebut dapat dikumpulkan melalui website kabupaten purworejo.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Tujuan dari desain ini  yaitu  hanya  mengumpulkan  fakta  dan  menguraikannya  secara  menyeluruh  dan  teliti sesuai  persoalan  yang  dipecahkan  (Budiati  et  al.,  2012).  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut  Machmud  (2016)  dan  Nurlan  (2019),  data  kuantitatif  adalah  data  statistik  yang berbentuk angka baik digali secara langsung dari hasil penelitian maupun penelusuran data online.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  pendekatan kuantitatif.  Analisis  data  dilakukan  dengan  melakukan  perhitungan-perhitungan  terhadap data keuangan dalam hal ini APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun
2018-2020.  Adapun  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melalui  beberapa analisis sebagai berikut :
a. Analisis Varians Pendapatan
Analisis Varians Pendapatan = Realisasi Pendapatan Tahun t Anggaran Pendapatan Tahun t X 100%

## Tabel 1 Kriteria Skala Varians Pendapatan
Skala Interval (%)  Kemampuan Keuangan Daerah < 100 Kurang Baik >100 Baik
b. Analisis Rasio Kemandirian Daerah 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋 100%
Tabel 2 Kriteria Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah  Kemandirian (%)  Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif

## c. Analisis Rasio Efektivitas Terhadap PAD
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Tabel 3 Kriteria Efisiensi Terhadap PAD Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria Diatas 100 Sangat Efektif 100 Efektif 90-99 Cukup Efektif 75-89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif
d. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
Tabel 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah Persentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria > 100 Tidak Efisien 100 Efisien Berimbang < 100 Efisien

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisis Varian Pendapatan Daerah
Tabel 5 Analisis Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020
Tahun Pendapatan Realisasi Pendapatan (Rp) Anggaran Pendapatan (Rp) Varians Pendapatan (Rp) % Kinerja 2018 2.049.783.717.823,00 2.050.879.036.723,00 (1.095.318.900) 99,94% Kurang Baik 2019 2.172.436.925.113,65 2.184.630.838.836,00 (12.193.913.722) 99,44% Kurang Baik 2020 2.167.260.086.741,00 2.120.340.261.573,00 46.919.825.168 102,21% Baik Rata-rata Varian Pendapatan 100,53% Baik
Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dikatakan kurang baik hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan hal ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2018 sebesar 99,94% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 99,44%. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yakni menjadi 102,21%.
Secara keseluruhan jika dilihat dari rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik yakni mencapai 100,53 % dari anggaran yang ditetapkan.

## 4.2. Analisis Rasio Kemandirian Daerah
Tabel 6 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020
Tahun Realisasi PAD (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Kemandirian (%) Kinerja 2018 286.971.121.793,00 2.049.783.717.823.00 14% Instruktif 2019 280.396.155.599,65 2.172.436.925.113,65 12,90% Instruktif 2020 304.779.565.558,00 2.167.260.086.741,00 14,06% Instruktif Rata-rata 13,65% Instruktif
Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo  tahun  2018-2020  dapat  dikatakan  Instruktif  atau  rendah  sekali  atau  kurang mandiri.  Dapat  dilihat  dari  persentase  kemandirian  daerah  tahun  2018  sebesar  14% mengalami  penurunan  menjadi  sebesar  12,90%  dan  pada  tahun  2020  mengalami peningkatan menjadi sebsar 14,06%.
Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Purworejo sebesar 13,65% , yang  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Purworejo  belum  mampu  mengelola sumberdaya  yang  berada  di  Kabupaten  Purworejo  secara  maksmal  sehingga  output pengelolaanya juga belum maksimal, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

## 4.3. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tabel 7 Analisis Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020
Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Efektivitas % Kriteria 2018 286.971.121.793,00  278.952.386.723,00 102.87% Sangat Efektif 2019 280.396.155.599,65  294.463.075.397,00 95,21% Cukup Efektif 2020 304.779.565.558,00  261.999.024.780,00 116,32% Sangat Efektif Rata-rata 104,8% Sangat Efektif
Berdasarkan  tabel  diatas  mengenai  perhitungan  Rasio  Efektivitas  PAD  Kabupaten Purworejo  pada  tahun  2018  dan  tahun  2020  tergolong  sangat  efektif  dengan  persentase efektivitas  sebesar  masing-masing  sebesar  102,87%  dan  116,32%.  Dan  pada  tahun  2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,21% namun masih tergolong cukup efektif.
Secara  keseluruhan  rata-rata  Rasio  Efektivitas  PAD  Kabupaten  Purworejo  sebesar 104,8%.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  kemampuan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Purworejo  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  dapat  dikategorikan  sangat efektif karena rasio efektivitasnya bernilai lebih dari 100 %.

## 4.4. Analisis Rasio Efisiensi PAD
Tabel 8 Analisis Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020
Tahun Realisasi Belanja Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Rasio Efisiensi (%) Kriteria 2018 1.680.531.273.236,00 2.049.783.717.823.00 81,98% Efisien 2019 2.186.289.226.259,82 2.172.436.925.113,65 100,63% Tidak Efisien 2020 2.126.472.056.535,00 2.167.260.086.741,00 98,11% Efisien Rata-rata 93,57% Efisien
Berdasarkan  tabel  diatas  mengenai  perhitungan  Rasio  Efisiensi  PAD  Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong efisien dengan persentase masing- masing  81,98%  dan  98,11%.  Sedangkan  pada  tahun  2019  tergolong  tidak  efisein  dengan persentase rasio efisiensi sebesar 100,63%.
Secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi PAD Kabupaten Purworejo tergolong efisien dengan persentase sebesar rasio efisiensi sebesar 93,57%.

## 5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo selama tahun 2018-2020 sudah terlihat baik.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  rata-rata  analisis  varians  pendapatan  mencapai 100,53%  dari  anggaran  yang  ditetapkan.  Kemudian  dilihat  dari  rata-rata  analisis  rasio efektifitas  PAD  dan  analisis  rasio  efisiensi  PAD  kabupaten  Purworejo  sangat  efektif  dan efisien dengan rata rata analisis masing-masing sebesar 104,8% dan 93,57%. 89%. Hal ini menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Purworejo  tergolong  baik  dalam merealisasikan  PAD  yang  telah  direncanakan.  Namun  Tingkat  kemandirian  keuangan kabupaten  Purworejo  tergolong  rendah  sekali  yaitu  sebesar  13,65%  yang  berarti  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Purworejo  belum  mampu  mengelola  sumberdaya  di  Kabupaten Purworejo secara maksimal yang menyebabkan hasil dari output pengelolaanya juga belum maksimal, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di  atas  maka  kedepannya  Pemerintah  Kabupaten Purworejo  harus  terus  memaksimalkan  sumber  PAD,  Sehingga  pemerintah  daerah Kabupaten  Purworejo  secara  perlahan  bisa  mengurangi  ketergantungan  terhadap  sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim,  M.  S.  K.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah . Salemba Empat.
Budiati,  Y.,  Yani,  T.  E.,  &  Universari,  N.  (2012).  Minat  Mahasiswa  Menjadi  Wirausaha (Studi  Pada  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Semarang). Jurnal  Dinamika Sosbud , 14 (1), 89–100.
Isna, M. N., Rodhiyah, R., & Nurseto, S. (2013). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap  kinerja  karyawan  (studi  kasus  pada  karyawan  bagian  operasi  terminal PT.(PERSERO)  PELINDO  III  Terminal  Petikemas  Semarang). Jurnal  Ilmu Administrasi Bisnis , 2 (3), 19–24. Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah . Universitas Brawijaya Press.
Kumalasari,  D.,  &  Riharjo,  I.  B.  (2016).  Transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (11). Machmud,  M.  (2016).  Tuntunan  Penulisan  Tugas  Akhir  Berdasarkan  Prnsip  Dasar Penelitian Ilmiah. Research Report . Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Nurlan, F. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif . CV. Pilar Nusantara.
Sanjaya, Y. A., & Nugraha, B. (2022). Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Perhotelan. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 7 (1), 61–72.
Sedarmayanti, D. M. P. (2003). Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern.
Bandung: CV Mandar Maju . Sujarweni, V. W. (2017). Analisis Laporan Keuangan; Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian . Widodo.  (2001). Analisa  Rasio  Keuangan  Pada  APBD  Kabupaten  Boyolali,  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN . UPP YKPN.
AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN | TRANSEKONOMIKA https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika E-ISSN: 2809-6851 P-ISSN: 2809-6851