## El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman
P-ISSN: 2087-7854, E-ISSN: 2656-3126 https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh DOI: https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360 Volume 21 No 1, Maret 2023, pp. 57-73

## LEGAL OPINION DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Muhammad Irkham Firdaus, Devid Frastiawan Amir Sup
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id
Abstract Article History Received :21-02-2022 Revised   :20-04-2022 Accepted :25-09-2022 Legal opinion has an important role in the legal  cycle  that  applies  in  a  country.  On the  other  side,  the  existence  of  a  legal opinion  is  not  a  guarantee  for  a  client  to be able to win in a legal dispute in court, because  a  legal  opinion  serves  as  a doctrine  for  judges  in  giving  decisions  in a  case,  meaning  that  it  can  also  be considered  by  judges  in  giving  their decisions.  This  study aims  to  describe  the perspective  of  Islamic  law  on  the arguments or opinions of legal experts on legal issues, or as a form of legal opinion that helps judges in issuing decisions on a case. The methodology used is qualitative descriptive  literature.  The  result  obtained is  that  legal  opinion  in  Islam  has  been known  for  a  long  time,  because  many Islamic  jurists  have  ijtihad  to  be  able  to provide legal opinions on a case that may not  be  textually  written  in  the  al-Qur’an and Hadis, so that scholars try to interpret it  in  order  to  find  a  law  that  is  in accordance with the case. Ijtihad is a form of freedom of  thought that  can be carried out by scholars, meaning that the scholars can  determine  and  express  his  thoughts based on the al-Qur'an and Hadis. Keywords :
Legal Opinion Law Islamic Law

## Pendahuluan
Istilah legal  opinion masih  terdengar  asing,  akan  tetapi legal opinion ini  sudah  banyak  digunakan  oleh  para  ahli  hukum  dalam mengeluarkan pendapatnya, terlebih lagi teruntuk para advokat/pengacara  dalam  berperkara  dalam  sebuah  persidangan, karena  seorang  pengacara  berperan  penting  dalam  memberi  bantuan dan  nasehat  hukum  bagi  pihak  yang  sedang  terkena  masalah  hukum baik  perdata  maupun  pidana.  Urgensi legal  opinion sangat  besar dalam  memberikan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat.  Masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami hukum negara secara mendalam,  karena  tentunya  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi, seperti  faktor  pendidikan  masyarakat  yang  rendah,  faktor  undang- undang  yang  sangat  komplek  dan  bervariasi.  Maka  peran  seorang advokat  yang  tergolong  sebagai  penegak  hukum  yang  bertugas sebagai konsultan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pada  umumnya legal  opinion lebih  sering  diungkapkan  oleh seorang  advokat  dalam  memberikan  masukan  atau  sanggahan terhadap  seorang  hakim  sebelum  memberikan  keputusan  pada  suatu perkara.  Pendapat  hukum  ini  tidak  mengikat,  sehingga  hakim  dapat mengunakan  pendapat  hukum  yang  diungkapkan,  namun  dapat  pula tidak.  Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  banyak  para  ahli hukum  juga  memberikan  pendapat  terhadap  isu-isu  hukum  yang sedang  terjadi,  tidak  hanya  tertulis  dalam  sebuah  karya  ilmiah,  akan tetapi  banyak  yang  memberikan  pendapatnya  melalui  media  sosial dan juga melalui media-media elektronik lainnya (Halim 2015, 220). Legal  opinion sendiri  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  sebuah analisa  hukum  atas  fakta  peristiwa  yang  menjadi  isu  atau  yang disodorkan  oleh  seorang  klien,  supaya  mendapatkan  hasil  putusan yang tepat dengan perkara hukum tersebut.
Fungsi legal  opinion adalah  untuk  kepentingan  pengajuan perkaran  litigasi  atau  gugatan  di  muka  pengadilan  atau  juga  biasa digunakan  untuk  kepentingan  bisnis,  seperti  dalam  hal  perjanjian- perjanjian  pembiayaan  di  bank  atau  dalam  bisnis  bursa  efek.  Bisa juga legal  opinion ini  digunakan  untuk  mengopinikan  pendapat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas situasi politik dan hukum (DSLA 2021). Akan tetapi legal opinion ini bukanlah jaminan kemenangan  atas  kasus  yang  dihadapi  oleh  klien,  karena  kedudukan legal  opinion sebagai  sumber  hukum  hanyalah  sebuah  nasehat  atau
doktrin  saja  terhadap  hakim  dalam  mengambil  sebuah  keputusan, asalkan legal  opinion yang  dibuat  berkekuatan  hukum,  dan  dibuat dengan  dasar-dasar  hukum  yang  sesuai  dengan  duduk  perkara (Priyono and Benuf 2020, 66).
Pendapat  hukum  dalam  Islam  sangat  dihargai,  maka  dasar hukum dalam Islam setelah al-Qur’an dan Hadis adalah ijma’ ulama, yaitu  hasil ijtihad pendapat  para  ulama  yang  disepakati.  Selama ijtihad ulama  tidak  dijadikan  sebagai  hukum  yang  berlaku  disebuah negara, atau hanya berupa fatwa , maka ijtihad ulama di mata hukum hanya  berkedudukan  sebagai legal  opinion .  Jadi  dalam  Islam, legal opinion tidak  dianggap  asing  lagi,  hanya  istilah  dan  sistemnya  saja yang  berbeda.  Karena  hal  tersebut,  penelitian  ini  memiliki  tujuan untuk mendeskripsikan legal opinion dalam pespektif hukum Islam.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif,  deskriptif, dan  kepustakaan.  Penelitian  ini  lebih  bersifat  penelitian  lanjutan untuk  melengkapi  hal-hal  yang  mungkin  belum  dibahas  pada penelitian  yang  ada  sebelumnya  (Sup,  Hartanto,  and  Muttaqin  2020, 139),  khususnya  mengenai legal  opinion dalam  perspektif  hukum Islam.  Berdasarkan  metode  tersebut,  maka  pengumpulan  data menggunakan  metode  dokumentasi  (Sup  2021b,  203).  Data  yang diperoleh kemudian diolah dengan metode editing dan pengorganisasian  data,  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deduksi
(Sup 2021c, 239), tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin  mengenai legal  opinion dalam  perspektif  hukum  Islam. Proses  analisis  dilakukan  terus-menerus  dari  awal  hingga  akhir. Proses analisis yang dimaksud meliputi interpretasi data, alih bahasa, editing kata,  dan  menyusunnya  dengan  sistematika  yang  logis, sehingga  deskripsi  yang  dihasilkan  dapat  menjadi  suatu  bangunan konsep yang utuh yang mudah untuk dimengerti (Sup 2021a, 106).

## Pembahasan

## Definisi Legal Opinion
Legal  opinion merupakan  sebuah  istiliah  yang  biasa  dikenal pada  sistem  hukum common  law (Anglo  Saxon),  sedangkan  dalam sistem civil  law (Eropa  Continental)  dikenal  sebagai legal  critics .
Dalam  bahasa  Latin  disebut  sebagai lus  opinion ,  kata  “ lus ”  berarti “ hukum ”  dan  “ opinion ”  berarti  “ pandangan  atau  pendapat ”.  Jadi dapat di tarik garis besar bahwa legal opinion adalah pandangan atau pendapat  hukum  yang  dikaji  baik  secara  parsial,  imparsial,  gradual, maupun  krusial,  khusus  menyangkut  ketumpangtindihan  pelaksaan peraturan hukum (Viktor 1993, 32).
Menurut  Henry  Campbell  Black  dalam Black’  Law
Dictionary , legal  opinion dapat  didifinisakan  sebagai  beberapa kumpulan  dokumen-dokumen  yang  tertulis,  kemudian  dijadikan padanan  aplikasi  oleh  para  advokat.  Atau  dalam  istilah  lain legal opinion adalah  sebuah  pendapat  hukum  yang  ada  kaitannya  dengan berbagai  perkara  hukum  yang  berkaitan  dengan  fakta  pristiwa  yang dialami  oleh  para  pihak  yang  berperkara.  Selain  itu  seorang pangacara juda dapat secara pribadi mewakili berbagai aspek hukum yang  mengatur  hal  tersebut.  dan  salah  satu  pihak  yang  berperkara dapat  meyakinkan  pendapat  hukum,  tergantung  dari  faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang advocat melalui pendapat hukum dan undang-undang yang telah mengaturnya (Halim 2015, 201).
Terdapat  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  ketika menyusun legal opinion di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut adalah:
(1) Legal  opinion harus  dibuat  dengan  berlandaskan  pada  hukum yang  berlaku  di  Indonesia;  (2) Legal  opinion harus  diungkapkan dengan cara jelas, tegas, dan lugas dengan menggunakan tata bahasa yang  baik  dan  benar;  (3) Legal  opinion tidak  menjamin  terjadinya suatu keadaan; (4) Legal opinion harus diungkapkan secara jujur dan lengkap; (5) Legal opinion tidak dapat mengikat (Priyono and Benuf 2020, 63).
Selain  itu  dalam  menyusun legal  opinion juga  harus memperhatikan beberapa hal berikut: (1) Struktur, bentuk dan kondisi masyarakat,  norma  politik,  kesusilaan,  kesopanan,  agama,  norma kebiasaan dan adat istiadat, dan tatanan dari sistem hukum itu sendiri, termasuk  kondisi  para  penegak  hukum  dan  intitusi  serta  aparaturnya untuk menerapkan peraturan secara konsisten; (2) Tuntutan nilai-nilai dasar  kepastian  hukum,  termasuk  sikap  tindak  perilaku  dari  pemuka masyarakat  maupun  institusi  dan  aparaturnya,  birokrasi  hukum  yang beorientasi  kepada  kepentingan  politik  melampaui  kepentingan hukum,  dan  struktur  masyarakat  di  suatu  negara  demokrasi  yang
mengatasnamakan  hukum  sebagai  panglima;  (3)  Bagaimana  cara penafsiaran hukum yang perlu diimplementasikan dalam membentuk opini masyarakat menurut format pandangan hukum yang dibuat oleh penulis/pengamat  masalah  hukum.  Maka  perlu  kehalian  khusus, mencakup  seluruh  landasan  normatif,  sosiologis,  yuridis,  filosofis, dan  empirisme;  (4)  Pandangan  dan  pendapat  hukum  harus berorientasi  kepada  netralitas  serta  realitas  persoalan  yang  obyektif, penyuguhannya ringkas, padat, dan berisikan inti permasalahan yang perlu  didiskusikan  lebuh  lanjut,  khususnya  untuk  mendapatkan  jalan keluar dari kebuntuan konflik hukum (Halim 2015, 220).
Sedangkan  penyusunan legal  opinion dapat  melalui  beberapa bentuk  dan  aplikasi,  seperti:  (1)  Melalui mass  media  pers (koran, majalah,  dan  tabloid),  atau  dalam  bentuk  kemasan  acara  yang diekspos  secara  tertulis;  (2)  Melalui mass  media  electronic (audio- visual),  merupakan  kegiatan  rutinitas  untuk  mengaudit  masalah hukum  dan  fenomena  efek  sampingan  dari  penerapan  hukum  oleh para  penegak  hukum;  (3)  Melalui  seminar/panel  diskusi  ilmiah ( science  meeting ),  terfokus  kepada  suatu  masalah  hukum  yang  perlu dibahas  dan  diangkat  ke  permukaan  sebagai  bahan  diskusi  bagi kepentingan  masyarakat  luas;  (4)  Melalui  pendidikan/pelatihan ( education  and  training )  yang  diadakan  oleh  instansi  dan  institusi pemerintah atau non-pemerintah (Halim 2015, 220).
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  kedudukan legal  opinion tidak  mengikat,  yang  artinya legal  opinion tidak memberikan  jaminan  kemenangan  bagi  masyarakat  yang  sedang berperkara di muka pengadilan, karena legal opinion hanya berfungsi sebagai  nasehat  hukum  dan  bukan  merupakan  kepastian  hukum. Akan  tetapi legal  opinion dapat  berfungsi  sebagai  pendapat  hukum atas  suatu  persoalan  hukum  guna  mendapatkan  keputusan  dan tindakan  yang  diberikan  olah  penegak  hukum  yang  tepat  dan  sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Priyono and Benuf 2020, 66).
Jadi,  sejatinya legal  opinion ini  tidak  hanya  memberikan nasehat  dan  pendapat  hukum  kepada  klien  (orang  yang  sedang berperkara hukum), akan tetapi juga bermanfaat bagi penegak hukum, terkhusus  bagi  hukum  yang  berperan  sebagai  penemu  dan  pemberi keputusan  dalam  sebuah  perkara  persidangan,  karena  fungsi  hakim tidak  hanya  sebagai  “ corong ”  undang-undang. Legal  opinion dapat pula  menjadi  sumber  hukum  bagi  hakim  dan  acuan  dalam pengambilan  keputusan.  Jika  syarat legal  opinion terpenuhi  dan
isinya  sesuai  dengan  undang-undang  perkara  yang  sedang berlangsung,  maka  kedudukan legal  opinion yang  semula  tidak mengikat akan menjadi kekuatan hukum dan mengikat.

## Hubungan Konseptual Legal Opinion dengan Ijtihad dan Fatwa
Menurut Ibn Manzur legal opinion merupakan penjelasan atas persoalan  hukum  yang musykil dan  jawaban faqih (ahli  hukum)  atas pertanyaan  persoalan  hukum  yang  diberikan  kepadanya  (Manzur 2009,  170). Legal  opinion dalam  praktik  dari  suatu  hukum  yang bermakna sebagai pendapat hukum atau pertimbangan hukum (Manan 2007,  135). Legal  opinion sendiri  merupakan  sebuah  argumentasi, saran,  pendapat  dari  suatu  masalah  atau  hukum.  Maka,  dalam  istilah lain legal opinion dapat disinonimkan sebagai pendapat ilmiah hukum yang hanya  saja  terbentuk  dari  pemikiran  yang tentunya  berdasarkan dengan  data  yang  aktual  dan  terpercaya  secara  akademis.  Sebagai pendapat  yang  berkarakter  ilmiah, legal  opinion dibentuk  dengan berbagai penelitian dan kajian yang mampu dipertanggungjawabkan.
Terdapat  beberapa  pandangan  yang  saliang  berkaitan  pada istilah legal opinion, yang mana antara satu pandangan dengan yang lain  saling  menguatkan.  Salah  satunya  adalah  Wahbah  al-Zuhayli, menurutnya legal  opinion adalah  pandangan  pengetahuan  tentang hukum syariat yang  tidak  mengikat  (Al-Zuhayli  2005,  35). Legal opinion merupakan  pendapat  yang  dikeluarkan  oleh  orang  alim berhubungan  dengan  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  syariah.
Adapun  Amir  Syarifuddin  menjelaskan  pengertian legal  opinion sebagai  usaha  memberikan  penjelasan  tentang  hukum syara’ (Syarifudin 2009, 45).
Di  kalangan  ulama mazhab , legal  opinion juga  diartikan secara beragam, tetapi tetap memiliki kesamaan bahwa legal opinion merupakan  solusi  dari  berbagai  masalah  hukum  yang  ada.  Menurut ulama  Hanafi, legal  opinion adalah  menjelaskan  hukum  terhadap suatu permasalahan. Sedangkan menurut ulama Maliki, legal opinion adalah  memberitahukan  tentang  suatu  hukum  syariah  secara  tidak mengikat (Rusli 2011, 276). Legal opinion memiliki kedudukan yang sangat  penting  pada  sejarah  hukum  Islam  ( fiqh ).  Pada  hakekatnya pola  pikir  manusia  yang  berkembang  akan  sejalan  dengan  tuntutan akan adanya jawaban atas masalah-masalah hukum yang dihadapakan kepada  umat  Muslim.  Secara  fungsional, legal  opinion memiliki
fungsi tabyin dan taujih . Tabyin artinya  menjelaskan  hukum  yang merupakan  regulasi  praktis  bagi  masyarakat,  khususnya  masyarakat yang  memang  mengharapkan  keberadaannya. Taujih artinya memberikan  petunjuk  serta  pencerahan  kepada  masyarakat  luas tentang permasalahan agama Islam yang bersifat kontemporer.
Legal  opinion juga  merupakan  produk  pemikiran  hukum Islam yang memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi berbeda dengan  produk  pemikiran  hukum  yang  lain,  yaitu fiqh , qada’ ,  dan qanun . Legal  opinion merupakan  pendapat  hukum  yang  sifatnya adalah kasuistik, karena sebuah respon atau jawaban yang keluar dari pertanyaan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  meminta legal  opinion . Legal opinion tidak mempunyai daya ikat, yang artinya peminta legal opinion tidak  harus  mengikuti legal  opinion yang  diberikan kepadanya,  tetapi  biasanya legal  opinion cenderung  bersifat  dinamis karena  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  baru  yang  sedang dihadapi  dan  bersifat  responsif,  atau  sekurang-kurangnya  dapat dikatakan dinamis (Mudzhar 1998, 91). Legal opinion yang dilakukan oleh para ahli hukum dalam Islam disebut sebagai ijtihad . Kemudian produk  yang  dihasilkan  adalah fatwa .  Namun  sebagaimana  yang dijelaskan  di  atas, fatwa ini  bersifat  tidak  mengikat  bagi  pihak  yang berkaitan, karena fatwa dari produk ijtihad para ulama, hanya bersifat sebagai nasehat atau doktrin untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara.
Kata ijtihad berasal  dari  kata  “ jahada ”  yang  artinya “ pencurahan  segala  kemampuan  untuk  memperoleh  suatu  dari berbagai  urusan ”.  Perkataan  tersebut  menunjukkan  pekerjaan  rumit yang  dilakukan  atau  lebih  dari  seperti  biasanya  (Towana  1972,  97). Di  dalam  Islam ijtihad mempunyai  arti  khusus,  yaitu  mencurahkan seluruh  kemampuan  secara  maksimal  guna  mendapatkan  suatu hukum syara’ yang amali melalui  penggunaan  sumber syara’ yang diakui  di  dalam  Islam  (Al-Amidi  1967,  204). Ijtihad merupakan pengerahan  segala  kesanggupan  seseorang faqih (ahli  hukum  Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’ (agama).  Dalam  istilah  inilah, ijtihad lebih  dikenal  dan digunakan oleh para fuqaha yang menegaskan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan di bidang hukum Islam. Ijtihad dapat diartikan juga sebagai usaha  yang  sungguh-sungguh  (beberapa  orang)  ulama  tertentu,  yang memiliki  syarat-syarat  tertentu,  untuk  merumuskan  kepastian  atau evaluasi  aturan  tentang  sesuatu  atau  beberapa  kasus  yang  tidak
terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit serta  positif, baik  pada al-Qur’an  dan  juga  Hadis.  Fungsi ijtihad menjadi  salah  satu  sumber aturan di dalam Islam yang menjadi dinamisator.
Imam  Syafi’i  ra.  berkata  bahwa mujtahid dilarang  untuk mengatakan  “ aku  tahu ”  seraya  menyebutkan  hukum  yang diketahuinya  itu  sebelum  ia  mengeluarkan  seluruh  kemampuannya dan  mendapatkan  hukum  itu,  dan  selayaknya  seorang mujtahid dilarang  untuk  mengatakan  “ tidak  tahu ”  dalam  suatu  permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya (Purwanto 2004).
Kaluranya  sebuah fatwa tidak  terlepas  dari  proses ijtihad , karena fatwa diperuntukan sebagai pendapat penting bagi masyarakat umum. Fatwa dikeluarkan  dari  bauh  pemikiran  para  ahli  hukum
Islam  yang  merupakan  para  ulama  Islam  yang  mahir  dalam memecahkan  permasalahan-permasalahan  keagamaan  maupun  non- keagamaan (Riadi 2011, 472).
Fatwa menempati  kedudukan  strategis  serta  sangat  penting, sebab mufti (pemberi fatwa ), sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam  al-Syatibi,  berkedudukan  menjadi khalifah serta  ahli  waris Nabi Saw., sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi  bahwa  “ ulama  adalah  ahli  waris  para  Nabi ”  dalam memberikan hukum  syariah,  mengajar  umat  manusia,  serta  memberi peringatan  pada  mereka  agar  sadar  dan  berhati-hati  (Al-Qaradawi 1997, 13).
Ibnu Taimiyah memandang bahwa fatwa secara hakekat tiada kaitanya  dengan  perkara  apapun,  kecuali  hanya  mendasarkan  diri kepada  dalil-dalil nash syariah  (al-Qur’an  dan  Hadis)  serta aqidah yang awam ( ushul  fiqih dan qawa’id  al-fiqh ).  Pada umumnya  ulama salaf tidak berlebihan dalam mengeluarkan fatwa , tetapi demi kehati- hatian,  ulama salaf tak  jarang  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  tahu tentang  permasalahan  yang  terjadi.  Hal  ini  adalah  ungkapan  dari seorang  ulama salaf terhadap  sesuatu  yang  memang  mereka  belum paham  serta  belum  mengetahui  secara  valid  dalam  permasalahn tersebut (Islam 1994, 117).
Para  ulama salaf sudah  memutuskan  dan  bersepakat  bahwa seseorang  yang  mengeluarkan fatwa ,  sedangkan  ia  belum  termasuk kategori  orang  yang  ahli  dalam  ber- fatwa ,  maka  orang  tersebut sebenarnya  sudah  melakukan  dosa  dan  bermaksiat  pada  Allah  Swt.,
Rasul-Nya  serta  berbuat  berdosa  kepada  ummat  manusia.  Dengan demikian fatwa yang ia keluarkan batal dan orang tersebut termasuk orang  yang  durhaka.  Kedudukan fatwa di  Indonesia  pada  dasarnya merupakan sesuatu yang tidak mengikat dan tidak berdampak hukum ( legal  opinion ).  Akan  tetapi,  dalam  suatu  kasus  tertentu, fatwa mempunyai  keududukan  dalam  perundang-undangan  sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat ( legal binding ). Posisi atau keududukan fatwa dalam hal ini mempunyai fungsi yang strategis dan telah  direpresentasikan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Semangat  pemberlakuan  hukum  Islam  tersebut  juga  merambah  pada semangat  menghidupkan  ekonomi  Islam  dengan  segmentasi  pasar secara  global,  mengingat  bahwa  warga  negara  Indonesia  merupakan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak di dunia.

## Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Islam
Saat ini, konflik dalam perkara hukum semakin kompleks dan sulit  untuk  dipecahkan,  sehingga  seorang  hakim  harus  bekerja  keras dalam  menafsirkan  undang-undang  yang  sesuai  dengan  perkara tersebut,  karena  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  belum  tentu dapat  berlaku  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  undang-undang  yang dibuat  oleh  pemerintah  cenderung  sulit  ditafsirkan,  karena  berbagai faktor  yang  konkrit  sehingga  hakim  memerlukan  pendapat  dari berbagai  ahli  hukum  dalam  mengeluarkan  keputusan.  Berdasarkan hal  tersebut,  maka legal  opinion sangat  diperlukan  dalam penyelesaian  konflik  hokum,  baik  pada  jalur  litigasi  maupun  non- litigasi.
Dalam  Islam, legal  opinion yang  berupa ijtihad para  ulama (ahli  hukum  Islam)  sangat  diperlukan,  karena ijma’ ulama  adalah sumber hukum  Islam  setelah  al-Qur’an  dan  Hadis. Ijtihad digunakan untuk  menggali  hukum  dari nash-nash al-Qur’an  dan  Hadis. Ijtihad merupakan  bentuk  dari  sebuah  kebebasan  berpikir  yang  dapat dilakukan oleh manusia, artinya seorang Muslim memiliki hak untuk menetapkan  dan  mengemukakan  pemikirannya  mengenai  fenomena cakrawala,  alam,  binatang,  tumbuhan,  manusia  dengan  berlandaskan pada  al-Qur’an  dan  Hadis  (In’amuzzahidin  2015,  264).  Hal  ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada  surat al-
Baqarah ayat 164:
ْي ِرْجَت ْيِتَّلا  ِكْلُفْلا َو  ِراَهَّنلا َو ِلْيَّلا  ِف َلَِتْخا َو  ِض ْرَ ْلْا َو ِت ٰو ٰمَّسلا ِقْلَخ ْيِف َّنِا ُعَفْنَي اَمِب  ِرْحَبْلا ىِف اَهْيِف  َّثَب َو اَهِت ْوَم َدْعَب  َض ْرَ ْلْا ِهِب اَيْحَاَف ٍءۤاَّم  ْنِم ِءۤاَمَّسلا َنِم ُ هاللّٰ َل َزْنَا ٓاَم َو  َساَّنلا
ۖ ٍةَّبۤاَد ِ لُك  ْنِم
ِض ْرَ ْلْا َو ِءۤاَمَّسلا َنْيَب  ِرَّخَسُمْلا ِباَحَّسلا َو ِحٰي ِ رلا ِفْي ِرْصَت َّو َن ْوُلِقْعَّي  ٍم ْوَق ِل ٍتٰيٰ َلْ “ Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan  siang,  kapal  yang  berlayar  di  laut  dengan  (muatan)  yang bermanfaat  bagi  manusia,  apa  yang  diturunkan  Allah  dari  langit berupa  air,  lalu  dengan  itu  dihidupkan-Nya  bumi  setelah  mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi,  (semua  itu)  sungguh,  merupakan  tanda-tanda  (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti ”.
Akan tetapi, kebebasan berpikir dalam Islam harus disepakati oleh  beberapa  pihak  yang  ahli  atau  para  ulama  yang  berkompeten dalam  pokok  masalah.  Dalam  Islam,  hasil  kesepakatan  ulama  biasa disebut dengan ijma’ ulama. Di Indonesia, ijma’ ulama dapat berupa fatwa dari berbagai ulama atau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  diakui  oleh  negara dan  disetujui  oleh  pemerintah,  yang  fungsinya  adalah  memberikan bimbingan  dan  tuntunan  kepada  umat  Islam  dalam  mewujudkan kehidupan  beragama  dan  bermasyarakat  yang  diridhai  Allah  Swt., serta  memberikan  nasihat  dan fatwa mengenai  masalah  keagamaan dan  kemasyarakatan  pada  pemerintah  dan  masyarakat.  Jadi,  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  berperan  dalam  memberikan legal  opinion yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  syariah  Islam.  Selain  itu,  juga terdapat fatwa khusus  dalam  bidang  ekonomi  syariah,  yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI).  Namun, fatwa tersebut  tidak  dapat  dijadikan  sebagai sumber  hukum  oleh  hakim  dalam  memutuskan  sebuah  perkara. Artinya,  dari  sudut  konstitusi  dan  hukum, fatwa bersifat  tidak mengikat  dan  tidak  bisa  dipaksakan  melalui  penegak  hukum. Fatwa setara  dengan legal  opinion yang  diopinikan  oleh  para  ahli  hukum,
karena fatwa hanya  sebagai  doktrin  dan  pendapat  hukum  yang berdasarkan pada hukum Islam.
Legal opinion dalam pandangan hukum Islam sangat penting, walaupun  tidak  menjadi  sumber  utama  dalam  memutuskan  sebuah perkara/sengketa,  karena legal  opinion berfungsi  besar  bagi  hakim maupun  pihak-pihak  yang  sedang  berperkara. Legal  opinion sangat dibutuhkan  bagi  para  klien  untuk  menentukan  langkah  yang  benar dan  harus  dilakukan,  serta  dapat  menjadi  langkah  pertama  untuk melindungi  klien  yang  merasa  dirugikan  dengan  keputusan  hakim
atau  pendapat  hukum  dari  lawan  sengketanya.  Selain  itu,  juga memberi  edukasi  tertentu  bagi  masyarakat  terhadap  peraturan  dan undang-undang  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  sehingga masyarakat  dapat  memahami  secara  jelas  peraturan/undang-undang yang berlaku. Walaupun terkadang pendapat yang diopinikan berbeda dengan  pendapat  pihak  lainnya,  namun  di  dalam  Islam,  perbedaan pendapat tersebut sangat dihargai.
Kebebasan berpendapat dalam Islam adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu  yang  ada  disekelilingnya,  fenomena  yang  terlintas  dalam pikirannya,  dan  berpegang  pada  hasil  pemikirannya,  serta mengemukakan  dengan  berbagai  bentuk  cara  (In’amuzzahidin  2015, 264).  Menurut  Nurcholis  Madjid,  kebebasan  berpendapat  harus dibedakan  anatara  aktivitas  ibadah  dan  aktivitas  non-ibadah.  Jika dalam  aktivitas  ibadah,  maka  umat  Muslim  hanya  dapat  menganut dengan  apa  yang  tertera  pada  al-Qur’an  dan  Hadis.  Sedangkan  jika dalam  aktifitas  non-ibadah,  seorang  Muslim  dibebaskan  berpendapat berdasarkan kaidah  fiqhiyyah “ hukum  asal  di  luar  ibadah  boleh, kecuali  jika  ada  dalil-dalil  agama  yang  melarangnya ”  (Muhkam 1992,  266).  Kebebasn  berpendapat  dalam  Islam  telah  dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 260:
َّنِٕىَمْطَي ِل  ْنِكٰل َو ىٰلَب َلاَقۗ  ْنِم ْؤُت ْمَل َوَا َلاَق  ۗىٰت ْوَمْلا ِيْحُت  َفْيَك ْيِن ِرَا ِ ب َر ُم ٖه ٰرْبِا َلاَق ْذِا َو َلاَقۗ ْيِبْلَق
ْرُصَف   ِرْيَّطلا  َن ِم ًةَعَب ْرَا  ْذُخَف َّمُث اًء ْزُج  َّنُهْن ِم ٍلَبَج  ِ لُك ىٰلَع ْلَعْجا  َّمُث  َكْيَلِا  َّنُه َكَنْيِتْأَي  َّنُهُعْدا ٌمْيِكَح  ٌزْي ِزَع َ هاللّٰ َّنَا ْمَلْعا َوۗ اًيْعَس ࣖ “ Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku  bagaimana  Engkau  menghidupkan  orang  mati.”  Allah berfirman,  “Belum  percayakah  engkau?”  Dia  (Ibrahim)  menjawab, “Aku  percaya,  tetapi  agar  hatiku  tenang  (mantap).”  Dia  (Allah) berfirman,  “Kalau  begitu  ambillah  empat  ekor  burung,  lalu cincanglah  olehmu  kemudian  letakkan  di  atas  masing-masing  bukit satu  bagian,  kemudian  panggillah  mereka,  niscaya  mereka  datang kepadamu  dengan  segera.”  Ketahuilah  bahwa  Allah  Mahaperkasa, Mahabijaksana ”
Menurut  Abu  Muslim,  ayat  di  atas  menerangkan  bahwa bagaimana  Nabi  Ibrahim  as.  meminta  penjelasan  langsung  kepada Allah  Swt.  Ayat  ini memberikan  pengertian  dasar  hukum  kebebasan berpendapat  dalam  Islam,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan bahwasanya  kebebesan  berpendapat  dalam  Islam  diperbolehkan selama  tidak  melanggar  dalil-dalil nash al-Qur’an  dan  Hadis.
Kebebasan  bependapat  dalam  Islam  sangat  berperan  penting  dalam ijtihad para  ulama  untuk  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang dalil nash -nya  memerlukan ijma’ para  ulama  untuk  ditafsirkan  dan bermufakat dalam  memberikan kepastian hukum. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Majelis Ulama Indonesa (MUI) dalam menentukan hukum  halal  dan  haram  pada  sebuah  produk  barang  dan  jasa.  Oleh karena  itu,  asas  kebebasan  berpendapat  dalam  Islam  menjadi  tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap aktivitas legal opinion . Legal  opinion dalam  pandangan  hukum  Islam  juga  berperan penting  dalam  memberikan  nasehat  hukum  kepada  masyarakat, sekaligus  memberikan  masukan  kepada  hakim  dalam  memutuskan sebuah  perkara.  Terlebih  lagi  jika  perkara  tersebut  ada  sangkut- pautnya dengan hukum Islam. Seorang advokat atau pengacara dapat memberikan  pendapat  hukumnya  ( legal  opinion )  berdasarkan sumber-sumber  tambahan  dari  hukum  Islam,  karena  hukum  Islam tidak berlaku seutuhnya di negara Indonesia, hanya beberapa hukum Islam saja yang sudah menjadi hukum positif.
Akan  tetapi,  dalam  padangan  hukum  Islam  harus  lebih mengedepankan  adab  dalam  menyampaikan  pendapat  hukum, walaupun  pendapat  yang  diungkapkan  lebih  benar  dengan  hukum yang  diputuskan.  Maka  dalam  mengutarakan  pendapat  harus memenuhi  unsur-unsur legal  opinion yang  baik,  seperti:  (1) Kejujuran, jujur dalam menjelaskan perkara yang terjadi tanpa unsur- unsur  sepekulatif  sedikitpun;  (2)  Keadilan,  harus  netral  tanpa pandang  bulu  dan  berat  sebelah;  (3)  Menggunakan  bahasa  yang sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat; (4) Pendapat yang diopinikan  harus  benar-benar  disesuaikan  dengan  dasar  hukum  yang ada; (5) Tidak ada unsur propokatif terhadapap lawan pendapat.
Selain  itu  di  dalam  al-Qur’an  juga  terdapat  etika  dalam mengutarakan  pendapat,  maka  etika  ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai prinsip  dalam  mengungkapkan legal  opinion yang  sesuai  dengan hukum Islam. Diantara etika tersebut adalah sebagai berikut (Dahlan 2014, 118).
Qaulan  sadidan .  Etika qaulan  sadidan tertera  dalam  al- Qur’an  surat  An-Nisa’  ayat  9.  Pengertianya  adalah  pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar baik dari segi subtansi (materi, isi, pesan)  maupun  redaksi  (tata  bahasa).  Dalam  etika  ini  seorang  ahli
hukum  harus  menyampaikan legal  opinion -nya  dengan  benar  sesuai dengan hukum yang berlaku jujur dan tidak merekayasa hukum.
ُك َرَت  ْوَل َنْيِذَّلا  َشْخَيْل َو
اًدْيِدَس  ًلْ ْوَق ا ْوُل ْوُقَيْل َو َ هاللّٰ اوُقَّتَيْلَف  ْۖمِهْيَلَع ا ْوُفاَخ اًفٰع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم ا ْو
“ Dan  hendaklah  takut  (kepada  Allah)  orang-orang  yang  sekiranya mereka  meninggalkan  keturunan  yang  lemah  di  belakang  mereka yang  mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan)nya.  Oleh  sebab  itu, hendaklah  mereka  bertakwa  kepada  Allah,  dan  hendaklah  mereka berbicara dengan tutur kata yang benar ”.
Qaulan  baligha .  Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an  surat  An-Nisa’  ayat  63. Qaulan  baligha adalah  tepat,  lugas, fasih,  dan  jelas  maknanya.  Seorang  ahli  hukum  harus  menggunakan kata-kata yang efektif, komunikatif, dan langsung ke pokok masalah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
َاَف ْمِهِب ْوُلُق ْيِف اَم ُ هاللّٰ ُمَلْعَي َنْيِذَّلا  َكِٕى ٰۤلوُا اًغْيِلَب ۢ  ًلْ ْوَق ْمِهِسُفْنَا ْٓيِف ْمُهَّل ْلُق َو ْمُهْظِع َو ْمُهْنَع  ْض ِرْع
“ Mereka  itu  adalah  orang-orang  yang  (sesungguhnya)  Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu  dari  mereka,  dan  berilah  mereka  nasihat,  dan  katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya ”. Qaulan  ma’rufa .  Merupakan  perkatan  yang  baik,  ungkapan yang  pantas,  santun,  dan  tidak  menyakitkan  atau  menyinggung perasan orang lain. Etika ini terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 235. Legal  opinion bertujuan  untuk  pemahaman  hukum  yang  baik, bukan sebagai alat kemenangan saja dalam  persidangan, maka harus diungkapkan dengan baik dan tidak menyakiti orang lain.
َلَع  َحاَنُج   َلْ َو
ْمُكَّنَا  ُ هاللّٰ  َمِلَع  ۗ ْمُكِسُفْنَا  ْٓيِف  ْمُتْنَنْكَا   ْوَا  ِءۤاَسِ نلا  ِةَبْط ِخ   ْنِم   ٖهِب  ْمُتْض َّرَع  اَمْيِف  ْمُكْي اًف ْو ُرْعَّم  ًلْ ْوَق ا ْوُل ْوُقَت  ْنَا ٓ َّلِْا ا ًّرِس َّنُه ْوُدِعا َوُت  َّلْ  ْنِكٰل َو َّنُهَن ْو ُرُكْذَتَس ۗە َت  َلْ َو ْع ا ْوُم ِز
ِحاَكِ نلا َةَدْقُع ا ْٓوُمَلْعا َوۚ ُه ْو ُرَذْحاَف ْمُكِسُفْنَا ْٓيِف اَم ُمَلْعَي َ هاللّٰ َّنَا ا ْٓوُمَلْعا َوۗ ٗهَلَجَا ُبٰتِكْلا َغُلْبَي ىهتَح
ࣖ ٌمْيِلَح  ٌر ْوُفَغ َ هاللّٰ َّنَا
“ Dan  tidak  ada  dosa  bagimu  meminang  perempuan-perempuan  itu dengan  sindiran  atau  kamu  sembunyikan  (keinginanmu)  dalam  hati. Allah  mengetahui  bahwa  kamu  akan  menyebut-nyebut  kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan  mereka  secara  rahasia,  kecuali  sekedar  mengucapkan  kata- kata  yang  baik.  Dan  janganlah  kamu  menetapkan  akad  nikah, sebelum  habis  masa  idahnya.  Ketahuilah  bahwa  Allah  mengetahui apa  yang  ada  dalam  hatimu,  maka  takutlah  kepada-Nya.  Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun ”.
Qaulan  karima .  Etika qaulan  karima terkandung  dalam firman Allah Swt. pada surat al-Isra’ ayat 23. Qaulan karima adalah perkataan  yang  mulia,  bertatakrama,  dan  lemah  lembut.  Maka  jika
seorang  ahli  hukum  menyampaikan  pendapat  hukumnya  harus mempunyai rasa hormat kepada lawan perkaranya.
ى ٰضَق َو ٓاَمُهُدَحَا  َرَبِكْلا  َكَدْنِع َّنَغُلْبَي اَّمِا ۗاًنٰسْحِا ِنْيَدِلا َوْلاِب َو ُهاَّيِا ٓ َّلِْا ا ْٓوُدُبْعَت  َّلَْا  َكُّب َر َلََف اَمُهٰلِك  ْوَا
اًمْي ِرَك  ًلْ ْوَق اَمُهَّل ْلُق َو اَمُه ْرَهْنَت  َلْ َّو  ٍ فُا ٓاَمُهَّل ْلُقَت
“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang  di  antara  keduanya  atau  kedua-duanya  sampai  berusia lanjut  dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali-kali  janganlah  engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak  keduanya,  dan  ucapkanlah  kepada  keduanya  perkataan yang baik ”.
Qaulan  layina .  Berarti  pembicaraan  yang  lemah  lembut  dan kata yang penuh dengan keramahan, sebagaimana yang tertera dalam surat  Thaha  ayat  44.  Jadi,  seorang  ahli  hukum  harus  pintar  memilih kata  yang  lemah  lembut  dan  ramah  dalam  mengungkapkan legal opinion -nya, sehingga dapat menyentuh hati klien dan hakim.
ى ٰشْخَي  ْوَا  ُرَّكَذَتَي ٗهَّلَعَّل اًنِ يَّل  ًلْ ْوَق ٗهَل  َلْ ْوُقَف
“ Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir‘aun) dengan kata- kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut ”.
Qaulan  maysura .  Berarti  mudah  dimengerti,  dipahami,  dan dicerna  oleh  orang  lain,  atau  kata-kata  yang  menyenangkan  dan menggembirakan. Sehingga pemahaman tentang undang-undang atau hukum  kepada  masyarakat  tidak  selalu  memiliki  unsur  kesan  yang menakutkan.  Etika qaulan  maysura terkandung  dalam  surat  al-Isra’ ayat 28.
ُسْيَّم  ًلْ ْوَق ْمُهَّل ْلُقَف اَه ْوُج ْرَت  َكِ ب َّر  ْن ِم ٍةَمْح َر َءۤاَغِتْبا ُمُهْنَع َّنَض ِرْعُت اَّمِا َو ا ًر ْو
“ Dan  jika  engkau  berpaling  dari  mereka  untuk  memperoleh  rahmat dari  Tuhanmu  yang  engkau  harapkan,  maka  katakanlah  kepada mereka ucapan yang lemah lembut ”.

## Simpulan
Legal  opinion mempunyai  peranan  penting  dalam  siklus hukum  yang  berlaku  di  sebuah  negara.  Di  sisi  lain,  adanya legal opinion tidak  menjadi  jaminan  bagi  klien  untuk  bisa  menang  pada sengketa hukum di pengadilan, karena legal opinion berfungsi sebagai doktrin  bagi  hakim  dalam  memberikan  keputusan  dalam  sebuah perkara,  artinya  dapat  pula  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam
memberi  keputusannya. Legal  opinion dalam  Islam  telah  dikenal sejak  dulu,  karena  banyak  ahli-ahli  hukum  Islam  yang  ber- ijtihad untuk  dapat  memberikan  pendapat  hukum  pada  sebuah  perkara  yang kemungkinan secara tekstual tidak tertulis dalam al-Quran dan Hadis, sehingga  para  ulama  berusaha  untuk  menafsirkannya  guna menemukan  hukum  yang  sesuai  dengan  perkara  tersebut. Ijtihad merupakan  bentuk  dari  sebuah  kebebasan  berpikir  yang  dapat dilakukan  oleh  ulama,  artinya  seorang  ulama  dapat  menetapkan  dan mengemukakan  pemikirannya  dengan  berlandaskan  pada  al-Qur’an dan Hadis.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amidi.  1967. Al-Ihkam  Fi  Usul  Al-Ahkam .  Cairo:  Muassasah  al- Halabi.
Al-Qaradawi,  Yusuf.  1997. Norma  Dan  Etika  Ekonomi  Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Zuhayli,  Wahbah.  2005. Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu  Juz  1 . Damascus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
Dahlan,  Muh.  Syawir.  2014.  “Etika  Komunikasi  Dalam  Al-Qur’an Dan Hadis.” Jurnal Dakwah Tabligh 15(1): 115–23. DSLA.  2021.  “Apa  Itu  Legal  Opinion?  Pengertian  Legal  Opinion Dan  Tujuannya.” Daud  Silalahi  &  Lawencon  Associates Lawfirm . https://www.dslalawfirm.com/legal-opinion/ (February 21, 2022).
Halim,  Hamzah.  2015. Cara  Praktis  Memahami  Dan  Menyusun Legal Audit Dan Legal Opinion . Jakarta: Prenadamedia Group. In’amuzzahidin, Muh. 2015. “Konsep Kebebasan Dalam Islam.” At- Taqaddum 7(2): 259–76. Islam,  Tim  Ensiklopedi.  1994. Pembaharuan  Hukum  Islam .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Jamil,  Fathurahman.  1999. Filsafat  Hukum  Islam .  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu.
Manan,  Bagir.  2007. Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  Dalam  UU Nomor 4 Tahun 2004 . Yogyakarta: UII Press. Manzur,  Ibn.  2009. Lisan  Al-Arab  Juz  15 .  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah.
Mudzhar,  M.  Atho.  1998. Fiqh  Sebagai  Produk  Pemikiran  Hukum Dalam  Membaca  Gelombang  Ijtihad  Antara  Tradisi  Dan Liberasi . Yogyakarta: Titian Ilahi Press. Muhkam,  Abdul  Munir.  1992. Mencari  Tuhan  Dan  Tujuh  Jalan Kebebasan  (Sebuah Esai  Pemikiran  Imam  Al-Ghazali) .  Jakarta: Bumi Aksara.
Priyono,  Ery  Agus,  and  Kornelius  Benuf.  2020.  “Kedudukan  Legal
Opinion  Sebagai  Sumber  Hukum.” Jurnal  Suara  Hukum  (JSH) 2(1): 54–70.
Purwanto,  Muhammad  Roy.  2004.  “Nalar  Qur’ani  Al-Syafi’i  Dalam Pembentukan  Metodologi  Hukum:  Telaah  Terhadap  Konsep Qiyas.” An-Nur: Jurnal Studi Islam 1(1). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4353. Riadi,  M.  Erfan.  2011.  “Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  Dari  Hukum
Islam  Dan  Hukum  Positif  (Analisis  Yuridis  Normatif).”
Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies 7(1): 468–77. Rusli.  2011.  “Tipologi  Fatwa  Di  Era  Modern:  Dari  Offline  Ke Online.” Hunafa: Jurnal Studia Islamika 8(2): 269–306. Sup, Devid Frastiawan Amir. 2021a. “Government Efforts to Prevent Potential  Violence  Against  Women  During  the  Covid-19 Pandemic in Indonesia.” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21(1): 103–24.
———.  2021b.  “The  State’s  Efforts  in  Preserving  the  Environment Through  Regulation.” Sustainability:  Theory,  Practice  and Policy 1(2): 200–214. http://e- journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/SDGs/article/view/10 24.
———. 2021c. “Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4(2): 235– 56.
Sup,  Devid  Frastiawan  Amir,  Selamet  Hartanto,  and  Rokhmat Muttaqin.  2020.  “Konsep  Terminasi  Akad  Dalam  Hukum Islam.” Ijtihad:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Islam 14(2):  137– 52.
Syarifudin, Amir. 2009. Ushul Fiqih Vol 2 . Jakarta: Kencana. Towana, Muhammad Musa. 1972. Al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi Fi Hadha Al-‘Asr . Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah.
Viktor. 1993. Penulisan Hukum . Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum.