Volume 02 Nomor 01, Januari 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## FUNGSI  PERDILAN TATA  USAHA NEGARA  DALAM RANGKA  MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

## Maridjo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang *maridjo@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Perlu  mengkaji  lebih  mendalam  tentang  fungsi  kontrol  yudisial  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dalam  mewujudkan  pemerintah  yang  baik.  Permasalahan  utama  yang  ingin  dijawab  dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah  yang  baik,  faktor-faktor  apa  yang  berpengaruh  terhadap  fungsi  dan  bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis  normatif),  mengingat  yang  akan  diungkap  adalah  masalah  aturan  atau  norma,  yakni fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  melaksanakan  fungsinya  untuk  mewujudkan pemerintah  yang  baik.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  dokumentasi  atau penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik telah tercapai, namun dalam  kenyataannya  keberhasilan  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  justru  berbanding terbalik  dengan  semakin  meluasnya  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  di  Indonesia. Permasalahannya bukan terletak pada berjalannya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terletak  pada  pengaruh  sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  misalnya:  eksekusi  putusan, kekurangmampuan subsistem penerimaan perkara dan pengelolaan perkara dan adanya prinsip- prinsip Hukum Administrasi Negara yang tidak mendukung fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya:  prinsip  dasar “dat  de  rechter  niet  op  de  stoel  van  het  bestuur  mag  gaan  zitten” , pengaruh  sistem  hukum  yang  masih  dikooptasi  oleh  politik  dan  ketidakpatuhan  lembaga pemerintah  dan  sistem  politik  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Langkah Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  menghadapi  pengaruh  dalam  melaksanakan  fungsinya untuk mewujudkan  pemerintah yang  baik: pertama, hakim  dalam menjalankan  fungsinya  dapat melakukan  penafsiran  dan  konstruksi  hukum,  menggunakan  teknik  penemuan  hukum  dengan metode interpretasi dan konstruksi; kedua , perbaikan manajemen penerimaan dan pengelolaan perkara  serta  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  di  lingkungan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.
Kata Kunci:  Pengadilan; Tata Usaha Negara; fungsi; Pemerintah yang baik

## ABSTRACT
This Research of background overshadow by the importance studied  concerning function control of administrative court in realizing good governance. Especial problems wishing to be answered in this  research is how  administrative court function  for  the agenda of  realizing good governance, factors what have an effect on to  execution of function and how step by administrative court in executing the function of to realize good governance. This research is with approach of normative juridical,  considering  to  be  expressed  by  is  the  problem  of  norm  or  order,  namely  civil  service arbitration  tribunal  function  in  executing  the  function  of  to  realize  good  governance,  Data collecting done by documentation study or library research. This research result of indicated that administrative court function in realizing governance the goodness have reached, but in reality of exactly  inversely  proportional  progressively  the  spread  of  corruption  practice  and  nepotism  in Indonesia.  Problems  of    not  lay  in  the  of  administrative  court  function  in  realizing  good
governance,  but  lay  in  influence  of  system  of  judicature  arrange  the  effort  state,  for  example: executing punishment,  system  is not  effective  acceptance of case and  management of case and existence  of  principles  Administration  Law  which  do  not  support  civil  service  court  function,  for example: principal  of law  "van  stoel de op niet  rechter de dat  of het  zitten  gaan  mag  bestuur", influence  of  law  system  which  still  cooptation  by  political  system;  do  not  obedience  institution government  and  political  party  system  toward  of  punishment  administrative  court.  The  step administrative court in face of influence in executing the function of to realize good governance: first,  judge  in  running  the  function  of  can  do  and  interpretation  of  construction  law,  using technique  invention  of  law  with  interpretation  method  and  construction;  second,  repair  of acceptance  management  and  management  of  case  and  also  the  make  up  of  environmental human resource quality of administrative court.
Keywords: Court; Administrative government; The function; Good governance.

## A. PENDAHULUAN
Pendiri  bangsa  ( The  founding  fathers) mendesain  model  Negara  Indonesia disemangati oleh obsesi sebuah bangunan negara yang berciri khas Indonesia sehingga terlalu  mengidealisasikan  prinsip  kekeluargaan,  demokrasi  desa,  asas  keserasian, keselarasan  dan  keseimbangan  demi  politik  pengintegrasian  ketimbang  politik pembebasan melawan absolutisme kekuasaan sebagai corak paham konstitusionalisme, yang akibatnya bangsa ini tidak pernah curiga terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang oleh Lord Acton disebut sebagai hukum batu “power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula).
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno  (1945-1967)  maupun  Presiden Soeharto (1967-1998), Indonesia telah terjebak sebagai negara kekuasaan (machtsstaat) ketimbang  negara  hukum (rechtsstaat), interprestasi  konsitusi  sesuai  dengan  selera pribadi  sehingga  legitimasi  kekuasaan  semakin  kuat  dan  melemahkan  sendi-sendi peradilan (hukum),
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya dimasa orde lama maupun  orde  baru  belum  menjamin  kemandirian  badan  pengadilan,  termasuk didalamnya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  wajar  kalau  dalam  prakteknya lembaga yudikatif seolah-olah menjadi lembaga penghukum musuh-musuh politik yang berseberangan  dengan  penguasa  atau bisa disebut sebagai lembaga yang memberikan legitimasi hukum terhadap tindakan mal administrasi ataupun abuse of power penguasa, kondisi  ini  merupakan  suatu  fakta  hukum  yang  memprihatinkan  bahwa  keberadaan lembaga yudikatif, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara belum mampu membawa keadilan  bagi  masyarakat  dalam  lingkup  administratif  pemerintahan  apalagi mewujudkan agenda besar mensukseskan pemerintah yang baik.
Pasca amandemen konstitusi, eksistensi negara hukum tertuang jelas, salah satu unsur  negara  hukum  adalah  berfungsinya  lembaga  yudikatif  sebagai  tempat  mencari penegakan kebenaran dan keadilan ( to enforce the truth and justice) yang independent and  impartial  judiciary ,  Pasal  24  UUD  1945  Pasca  amandemen,  tentang  kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari kekusaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  secara  heirarki  berada  di  bawah  Mahkamah
Agung yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Ditinjau  dari  sudut  sejarah  ide  dibentuknya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  atau dapat  disebut  sebagai  Peradilan  Administrasi  Negara,  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pemerintah  dengan  warga  negaranya,  dan  pembentukan  lembaga tersebut  bertujuan  melakukan  kontrol  secara  yuridis (judicial  kontrol) tindakan pemerintah yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi), perbuatan yang  bertentangan  dengan  hukum  maupun  tindakan  penyalahgunaan  kewenangan (abuse of power) sehingga kewenangan pemerintah untuk menjalankan roda kehidupan bernegara  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  agenda  besar  mendorong  pemerintah  yang  baik  dapat tercapai. Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara yang profesional guna menjalankan fungsinya melakukan kontrol yudisial dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik, fungsi  tersebut  tercermin  melalui  putusan  yang  berkeadilan  dan  implikasi  yuridis  dari putusan tersebut.
Menurut  Yos  Johan  Utama 1 terdapat  kegagalan  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  disebabkan  adanya  kegagalan  sistemik  substansial  dan  prosedural  pada sub-sub  sistem:  penerimaan  perkara;  penanganan  perkara;  putusan  dan  pelaksanaan putusan, disamping itu kurang adanya dukungan dari faktor-faktor eksternal, seperti:
1. Inkonsistensi sistem Peradilan Tata Usaha Negara dengan sistem peradilan lainnya, terutama dengan peradilan umum.
2. Adanya  beberapa  prinsip/asas  Hukum  Administrasi  Negara  yang  tidak  mendukung sistem pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni:
a. As as/prinsip  dasar  “dat  de  rechter  niet  op  de  stoel  van  het  bestuur maggaan zitten” (Hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah”;
b. Asas/prinsip dasar “ b enda publik tidak dapat diletakkan sita jaminan”;
c. Asas/prinsip  dasar  “ r echtmatigheid  van  bestuur ” atasan  tidak  bisa/berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya;
d. Asas/prinsip dasar “ kebebasan p ejabat tak bisa dirampas”;
e. Asas/prinsip dasar “ negara selalu dianggap solvable” (mampu membayar)”;
3. Sistem  Pengadilan  Tata Usaha Negara  sangat rentan, terhadap perubahan struktur ketatanegaraan, serta perubahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga efektifitas mekanisme sistem pelaksanaan putusannya, sangat tergantung kepada perubahan-perubahan tersebut.
4. Sikap,  pemahaman  dan  persepsi  hukum  dari  pejabat  tata  usaha  negara  yang tidak/kurang menghormati keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai akses ke keadilan tata usaha negara.
Fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  terpenting  untuk  mendorong terwujudnya  pemerintah  yang  baik  bukanlah  agenda  mudah  apalagi  bukan  rahasia
1 Yos  Johan  Utama,  2007, Menggugat  fungsi  peradilan  tata  usaha  negara  sebagai  salah  satu akses warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam perkara administrasi Negara (suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas hukum administrasi negara dalam Peradilan Administrasi ), dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hlm.40.
umum bahwa negara Indonesia ini masih menduduki rangking teratas dalam hal korupsi, kolusi  dan  nepotisme,  untuk  mewujudkan  cita-cita  tertinggi  pemerintah  yang  baik diperlukan  usaha  progresif  menuju  pemerintahan  yang  menegakkan  kaidah-kaidah hukum sekaligus dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam praktek bernegara  serta adanya lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara yang independen and imparsial.
Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan pemerintah yang baik belum  tercapai  secara  maksimal,  yang  menjadi  pertanyaan  mengapa  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  sebagai  peradilan  yang  mandiri  dan  imparsial (independence  and impartiality  judiciary) sekaligus  mempunyai  fungsi  kontrol  hukum (juridis  control) terhadap tindakan pemerintah belum mampu menjalankan fungsinya menurut undang- undang,  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  kendala  sehinga  tidak  terwujudnya  fungsi tersebut,  dan  selama  ini  bagaimana  langkah-langkah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara untuk  melaksanakan  fungsinya  tersebut  dan  akankah  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  tersebut  dapat  terwujud  melalui  kompetensi  dan  langkah-langkah  yang direncanakan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  atau  hanya  merupakan  teori  ideal yang  terintegrasi  dalam  asas-asas  pemerintahan  yang  baik,  panji-panji  kedaulatan hukum  dan  jiwa  kedaulatan  rakyat  yang  terangkum  dalam  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang  masalah  di  atas  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  melaksanakan  fungsinya  dalam  rangka mewujudkan pemerintah yang baik?
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  terhadap  pelaksanaan  fungsi  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  dan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara dalam rangka melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik?

## B. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, 2 penelitian  terhadap  data  sekunder  tersebut  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang  baik,  penelitian  ini  akan  mengkaji  pokok  permasalahan  sesuai  dengan  ruang lingkup permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis normatif,  dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan  studi  analisis das  sollen (kenyataan normatif)  dengan das  sein (kenyataan  yang  terjadi)  pada  saat  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  menjalankan  fungsinya  yaitu  dengan  menganalisis  dokumentasi  peradilan  tata usaha negara arsip-arsip pengadilan, lingkup masalah yang dikemukakan di atas, dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif untuk meneliti data sekunder, data sekunder berupa  ketentuan  perundang-undangan  maupun  putusan-putusan  pengadilan  dan yurisprudensi  dapat  ditemukan  melalui  berbagai  dokumen-  dokumen,  perundangan- undangan dan kearsipan di Pengadilan  Tata Usaha Negara.    Menyesuaikan pada ruang
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13
lingkup  masalah  yang  dikemukakan  di  atas,  dengan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis normatif  untuk  meneliti  data  sekunder,  data  sekunder  berupa  ketentuan  perundang- undangan  maupun  putusan-putusan  pengadilan  dan  yurisprudensi  dapat  ditemukan melalui  berbagai  dokumen-  dokumen,  perundangan-undangan  dan  kearsipan  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara    dan  Mahkamah Agung,  majalah  internal  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  seperti  Varia  Peradilan,  Gema Peratun, dan sebagainya.

## C. PEMBAHASAN
1. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik
a. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.
Sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah, Peradilan Tata  Usaha  Negara  berfungsi  menegakkan  prinsip  negara  dan  mempertahankan hukum  materiil,  Giddings  mengemukakan:  dengan  mengidentifikasi  tindakan administrasi  negara  dan  melakukan  upaya  korektif,  pendisiplinan,  dan  perbaikan terhadap  tindakan  administrasi  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum). Corrective responses, reaksi  mengoreksi  tindakan  administrasi  negara  yang  sudah  terbukti bertentangan  dengan  hukum,  oleh  hukum  acara  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah;
Remedial responses , reaksi perbaikan terhadap akibat yang telah ditimbulkan oleh tindakan  administrasi  itu  dengan  melakukan  tindakan  pengganti,  ganti  rugi  dan rehabilitasi; Disciplinary responses, reaksi pendisiplinan, menjatuhkan sanksi berupa hukuman,  beban-beban  dan  kewajiban-kewajiban  agar  menjadi  alat  penjara  bagi yang bersangkutan dan alat preventif bagi pejabat lain. 3
Dalam hal fungsi tersebut fungsi peradilan tidak ditempatkan urutan yang pertama tapi pada urutan yang terakhir, dengan pengertian bahwa fungsi tersebut merupakan sarana terakhir (ultimum remedium), fungsi peradilan ini mulai berjalan untuk menyelesaikan sengketa jika fungsi penasehatan dan fungsi perujukan tidak mampu lagi untuk dijadikan solusi penyelesaian.
Permasalahan yang menyangkut fungsi peradilan dapat dilihat dari berbagai aspek:  dari  aspek  sifat  perkaranya,  permasalahan  yang  muncul  menyangkut: apakah  peradilan  hanya  menegakan  norma  hukum (norm  execution) atau  juga berfungsi  sebagai  penetapan  kebijakan (policy  making) ;  dari  segi  dasar  pengujian (toetsing) , permasalahan yang muncul: apakah pengujian keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) ataukah pengujian ketepatgunaan
(doelmatigheidstoetsing) ; dari segi waktu, apakah pengujian “ex tunc” ataukah “ex nunc”, disamping  itu  sehubungan  dengan  kewenangan  mengadili  dan  memutus perkara,  apakah  isi  dari  pada  putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  tersebut.
Penegakan  Norma (norm  execution) dan  penetapan  kebijakan (policy  making).
Dalam  konsep  asli  mengenai  tiga  jenis  kekuasaan  negara  menurut  Montesquiue,
3 Irfan Fachruddin,  2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung hlm. 221 .
kekuasaan peradilan adalah penegakan hukum, dengan demikian putusan peradilan mempunyai sifat sebagai putusan penegakan hukum (norm execution decision), ciri dari penegakan norma adalah putusan yang dilakukan atas kasus yang konkrit yang lazimnya tidak menjangkau kemasa depan.
Pada  prinsipnya  peradilan  tidak  mencampuri  kebijakan,  jadi  tidak mengukur perbuatan  pemerintah  yang  berdasar  kebijakan (op  grond  van  beleidsmatigheid), namun  hal  itu  hendaknya  dilihat  secara  relatif  dengan  memperhatikan  asas keserasian  yang  bertumpu  atas  dasar  kerukunan  perbuatan  penguasa,  maka perbuatan  penguasa  tidak  hanya  dinilai  berdasarkan  norma-norma  yang zakelijk tetapi juga dinilai berdasarkan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat .
Pengujian “ex  tunc” dan  pengujian “ex  nunc”. Dasar  pengujian “ex  tunc” , berarti  peradilan  menilai  suatu  perbuatan  pemerintah  dengan  memperhitungkan semua  fakta  perbuatan  itu  dilakukan,  jadi  atas  suatu  surat  keputusan,  fakta  dan keadaan  yang  dinilai  adalah  fakta  dan  keadaan  pada  saat  dikeluarkannya  surat keputusan  itu,  perubahan  fakta  dan  keadaan  tidaklah  masuk  perhitungan  dan penilaian  peradilan,  berbeda  dengan  pengujian “ex  nunc” ,  perubahan  fakta  dan keadaan termasuk dalam penilaian suatu perbuatan. Pengujian “ex tunc” digunakan untuk  pengujian  keabsahan  sedangkan  pengujian “ex  nunc” digunakan  untuk pengujian  ketepatgunaan,  namun  hendaknya  dilihat  secara  relatif  dan  dikaitkan dengan  fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  dicanangkan,  yaitu  tidak  hanya fungsi  peradilan  administrasi,  pengujian “ex  nunc” perlu  juga  mendapat  tempat dalam  fungsi  penasehatan,  fungsi  peradilan  administrasi  negara  diterapkan pengujian “ex  tunc” demi  kepastian  suatu  perbuatan  yang  dibuat  pada  waktu lampau.
b. Pemerintah Yang Baik.
Pemerintah  yang  baik (good  governance) merupakan  suatu  konsepsi tentang  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik,  demokratis,  dan  efektif,  selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah yang baik  juga  merupakan  suatu  gagasan  dan  nilai  untuk  mengatur  pola  hubungan antara  pemerintah,  dunia  usaha  swasta,  dan  masyarakat. Good  governance merupakan  proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dalam  malaksanakan penyediaan publik  good  and  service ,  sedangkan  praktek  terbaiknya  disebut good governance (kepemerintahan  yang  baik),  agar good  governance menjadi kenyataaan,  maka  dibutuhkan  komitmen  dan  keterlibatan  semua  pihak, good governance dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  negara  merupakan tantangan guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. 4
Pemerintah  yang  baik  berorientasi  pada: pertama, orientasi  ideal  yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nasional; kedua, pemerintahan yang berfungsi secara  ideal,  yang  secara  efektif  dan  efesien  melakukan  upaya  mencapai  tujuan nasional.  Orientasi  pertama  mengacu  pada  demokratisasi  dalam  kehidupan
4 Hj.Sedarmayanti, 2003, Good governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah:  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efesien  Melalui  Restrukturisasi  dan Pemberdayaan , Mandar Maju, Bandung, hlm.2
bernegara  dengan  elemen-elemen  kostituennya,  seperti: legitimacy (apakah pemerintah  dipilih  dan  mendapat  kepercayaan  dari  rakyatnya),  akuntabilitas menjamin  hak  asasi  manusia,  otonomi  dan  devolusi  kekuasaan  dan  meyakinkan adanya  pengendalian  sipil,  sedangkan  orientasi  kedua  tergantung  pada  sejauh mana  pemerintah  mempunyai  kompetensi,  dan  sejauh  mana  struktur  serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efesien. 5 Paparan tersebut di atas menunjukan bahwa dalam dimensi hukum administrasi, komponen good  governance menjadi  norma  pemerintah  yang  dapat  menjadi  indikator terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih (clean  government), disamping asas penyelenggaraan  negara  yang  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  untuk menjamin  pemerintah  yang  baik (good  governance) sebagai  syarat  terciptanya pemerintahan  yang  bersih (clean  government) maka hukum  harus  dilihat  dari  sisi prosedural (fairness), keterbukaan  sistem (transparency), keterbukaan  hasil  kerja (disclosure), pertanggungjawaban  publik (responsibility) .  Pemerintah  yang  baik (good  governance) merupakan  bagian  integral  yang  didalamnya  terdapat pemerintah  yang  bersih  dan  berwibawa (clean  and  strong  governancet) dan pemerintah  yang  bersih  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pemerintah  yang  baik, terdapat  variabel  dependen  bagi  terwujudnya  pemerintah  yang  baik,  misalnya: korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  tidak  transparan,  tidak accountable ,  tidak  efisien, tidak efektif dan prilaku tidak rechtmatig, 6
Tujuan penyelenggaraan pemerintah yang baik ( good governance ), meliputi:
a. menjamin  terwujudnya  kehidupan  bermasyarakat  berdasar  atas  hukum, peraturan perundang-undangan, perlindungan hak asasi manusia
b. menjamin kehidupan yang demokratis
c. mewujudkan keadilan sosial
d. menjamin  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  berdasarkan  atas  hukum, peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang layak.
Implementasi  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka mewujudkan pemerintah yang baik tersebut tercermin dalam setiap putusan hakim di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  baik  putusan  pengadilan  tingkat  pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, untuk menganalisis tercapai tidaknya fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik  tersebut,  masalah  utama  yang  dianalisis  adalah  apakah  putusan  tersebut dapat mewujudkan pemerintah yang baik.
Indikator asas larangan detournement de pouvoir meliputi, yaitu:
1) wewenang itu digunakan untuk tujuan lain selian untuk mana kewenangan itu diberikan;
2) wewenang  itu  diberikan  untuk  kepentingan  umum  yang  lain  dan  pada kepentingan umum yang dimaksud undang-undang;
5 Ibid., hlm.174
6 A. Muin Fahmal, 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, UII Press, Yoyakarta hlm.70
3) dari sudut etik pemerintahan, senantiasa dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak layak.
Indroharto  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  klasifikasi  asas  kecermatan yaitu,  asas  kecermatan  formal  dan  asas  kecermatan  material,  asas  kecermatan formal  dalam  kaitannya  dengan  proses  pembuatan  suatu  keputusan  yang  ruang lingkupnya  adalah  kecermatan  pada  waktu  mempersiapkan  pembentukan keputusan beserta yang disebut dengan asas fair play atau sikap jujur dari instansi yang  mengeluarkan  keputusan  tersebut,  sedangkan  asas  kecermatan  material  ini menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang itu jangan sampai melampaui  yang  diperlukan  untuk  melindungi  suatu  kepentingan  yang  harus dilakukan dengan cara mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dalam hal ini membawa  akibat  keharusan  diberikannya  suatu  ganti  rugi  pada  pencabutan keputusan yang terjadi.
Menurut Jazim Hamidi terdapat Indikator asas kecermatan material dalam membuat keputusan:
1) Keharusan membuat isi keputusan yang sesuai dengan realita dan tujuan.
2) Membuat suatu keputusan yang jelas dan terang.
3) Suatu  keputusan  perlu  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum,  baik berupa  pencabutan  keputusan,  perbaikan  keputusan,  pembuatan keputusan yang baru dan jaminan ganti rugi.
Menurut Indroharto asas kepastian hukum tersebut dibagi dua, yaitu: asas kepastian hukum formal dan asas kepastian hukum material. Asas kepastian hukum formal menghendaki adanya keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan, misalnya pemberian tenggang waktu yang samar-samar kapan akan dilakukan tindakan penertiban akan dianggap bertentangan dengan asas ini. Asas  kepastian  hukum  material,  menghendaki  bahwa  keputusan  yang  bersifat membebani itu tidak  boleh berlaku surut, misalnya: suatu subsidi dicabut dengan berlaku surut, padahal uangnya sudah diterima telah habis dipergunakan.
Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara, yaitu: asas het  voemoeden  van  rechtmatigheid atau presumption  iustae  causa ,  yang berarti bahwa setiap keputusan badan/pejabat tata usah negara yang dikeluarkan dianggap  benar  menurut  hokum  selama  belum  dibuktikan  sebaliknya  atau dinyatakan  sebagai  keputusan  yang  bertentangan  dengan  hukum  oleh  hakim administrasi. 7
Asas  larangan  bertindak  sewenang-wenang (willikeur), menurut  Sjahran Basah (larangan abuse de droit) adalah dimana perbuatan administrasi negara yang tidak  sewenang-wenang  adalah  perbuatan  yang  berada  di  luar  lingkungan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  sementara  Indroharto  mengatakan bahwa  asas  ini  dilanggar  apabila  dalam  suatu  keputusan  tidak  cukup mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tersangkut, karena itu  keputusan  semacam  ini  menurut  nalar  yang  sehat  tidak  dapat  dipertahankan lagi, asas ini juga disebut dengan “asas yang menyimpang dari nalar yang sehat”.
7 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.259
Asas  keseimbangan  dilaksanakan  dalam  memberikan  hukuman  terhadap kesalahan  seseorang,  namun  penjatuhan  sanksi  tersebut  harus  proporsional  atau sebanding,  Indroharto  menyatakan  bahwa  asas  keseimbangan  dilanggar  apabila badan atau pejabat tata usaha negara itu dalam menerapkan sanksi-sanksi maka ia harus  menjaga  keseimbangan  antara  sanksi  yang  diterapkan  dengan  bobot pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan fungsi Pengadilan Tata Usaha  Negara  dan  langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  dalam  rangka  melaksanakan  fungsinya  untuk  mewujudkan  pemerintah yang baik.
Kegagalan  fungsi  sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  itu,  terjadi disebabkan  adanya  kegagalan  sistemik  substansial  dan  prosedural 8 pada  sub-sub sistem  peradilan  tata  usaha  negara  dalam  rangka  melaksanakan  fungsinya  dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik:
1) Kekurangmampuan  subsistem  penerimaan  perkara,  disebabkan  oleh  beberapa faktor:
a) Ketidakjelasan  makna  beberapa  istilah,  untuk  menentukan  perkara mana yang masuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
b) Ketidakjelasan beberapa pengertian istilah hukum, maupun ukuran yang secara langsung berpengaruh terhadap mekanisme peradilan tata usaha negara di antaranya yaitu:
1) Tata usaha negara, 2) Kepentingan umum,
3) Keadaan darurat,
4) Keadaan mendesak, dan masih banyak lagi istilah hukum, yang tidak memiliki penjelasan yang lengkap.
c) Pengaturan  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan,  tidak  akomodatif dengan kebutuhan praktek.
d) Ketidakefektifan  mekanisme  penundaan  keputusan  TUN  yang disengketakan.
e) Kegagalan  untuk  mengupayakan  sistem,  yang  berorientasi  kepada penekanan waktu dan biaya berperkara.
2) Kekurangmampuan subsistem pengelolaan perkara.
Kegagalan  fungsi  sistem  PTUN  dalam  menjalankan  peran pengelolaan perkara diakibatkan adanya beberapa faktor:
1) Tidak  adanya  instrumen  pendukung  sistem  peradilan  singkat, sehingga menyebabkan kegagalan dalam mengupayakan
penanganan perkara secara cepat atau singkat.
8 Yos  Johan  Utama,  2007, Menggugat  fungsi  peradilan  tata  usaha  negara  sebagai  salah  satu akses  warga  negara  untuk  mendapatkan  keadilan  dalam  perkara  administrasi  Negara  (suatu studi  kritis  terhadap  penggunaan  asas-asas  hukum  administrasi  negara  dalam  peradilan administrasi) , dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007, hlm.40
2) Ketidakadilan  dalam  pengenaan  sanksi  terhadap  para  pihak  yang bersengketa.
3) Ketiadaan  mekanisme  perdamaian,  dalam  penyelesaian  sengketa antar para pihak.
4) Pembatasan  nilai  gantirugi,  kompensasi,  menyebabkan  tidak terakomodirnya rasa keadilan dari pihak pencari keadilan.
5) Ketidaktajaman isi putusan, mengakibatkan munculnya
permasalahan dalam pelaksanaan putusan. 6) Ketidakjelasan  pengertian  istilah  hukum,  dalam  mekanisme pengelolaan perkara seperti: a) Alasan yang layak; b) Upaya administratif;
c) Acara singkat;
d) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
e) Alasan yang dapat dipertanggunghjawabkan;
f) Kepentingan  Penggugat  yang  cukup  mendesak,  dan  masih banyak lagi ketidakjelasan pengertian istilah, ukuran, yang pada akhirnya  menimbulkan  perbedaan  persepsi  antara  pihak-pihak yang bersengketa.
7) Ketidakjelasan tugas dari juru sita.
Hasil  penelitian  penulis  bahwa  faktor  yang  menjadi  kendala
terhadap  pelaksanaan  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka mewujudkan  pemerintah  yang  baik  adalah  sistem  Peradilan  Tata  usaha Negara,  yang  meliputi  kekurangmampuan  subsistem  penerimaan  perkara dan  kekurangmampuan  subsistem  pengelolaan  perkara,  Yos  Johan  Utama mengemukakan  bahwa  sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  mengalami kegagalan fungsi (malfungsi), dalam menjalankan fungsinya sebagai akses ke keadilan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan.  Kegagalan  fungsi  sistem Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  itu  terjadi  disebabkan  adanya  kegagalan sistemik  substansial  dan  prosedural  pada  sub-sub  sistem:  penerimaan perkara dan penanganan perkara.
Seseorang  atau  badan  hukum  perdata,  yang  unsur-unsurnya meliputi:  unsur  penetapan  tertulis;  unsur  dikeluarkan  oleh  badan/  pejabat tata usaha negara; unsur tindakan hukum tata usaha negara; unsur konkrit, individual  dan  final;  dan  unsur  akibat  hukum.  Dalam  sengketa  tata  usaha negara  tidak  dipenuhinya  kelima  unsur  tersebut  tentu  akan  berpengaruh kepada  gugatan  Penggugat  tidak  diterima,  padahal  banyak  fakta  hukum yang  terjadi  persengketaan  namun  tidak  dipenuhi  oleh  kelima  unsur tersebut,  misalnya  permasalahan  ketetapan  tidak  tertulis  (perintah  dari atasan  kepada  bawahan)  yang  mempunyai  akibat  hukum  namun  bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Keputusan  bersifat  konkrit,  individual,  dan  final  juga  menjadi kendala  bagi  para  pencari  keadilan  untuk  memperjuangkan  haknya, contohnya surat perintah penyegelan SPBU yang berada dalam wilayah
ruang hijau Kota Surabaya, surat perintah penyegelan tersebut bersifat umum,  akan  tetapi  dapat  ditarik  menjadi  bersifat  individual,  dengan asumsi hukumnya  jelas siapa pemilik  SPBU, jelas alamatnya.  Perluasan arti badan atau pejabat tata usaha negara harus dilakukan secara hati- hati,  karena  tidak  semua  pejabat  umum  dapat  digugat  di  Pengadilan Tata Usaha Negara, ada yang perlu dikesampingkan demi efesiensi dan asas kemanfaatan. 9
Hasil penelitian penulis terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap  pelaksanaan  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka mewujudkan  pemerintah  yang  baik  yang  terkait  dengan  kewenangan Pengadilan  Tata  Usaha  Neara  yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi,  termasuk didalamnya pengertian: Sengketa tata usaha negara obyek perkara, subyek perkara. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian disertasi Lintong Oloan Siahaan yang berjudul “ Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Adminis trasi Di Indonesia (Studi Tentang Keberadaan PTUN”  yang mengemukakan  bahwa  sempitnya  kewenangan  itu  sangat  mempengaruhi efektifitas  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  melayani  masyarakat  pencari keadilan,  dan  tentunya  efektifitas  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara tersebut akan mempengaruhi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan pemerintah yang baik, jika kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berjalan efektif akan mempengaruhi fungsi Pengadilan Tata  Usaha  Negara  sehingga  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tidak berjalan efektif pula atau sebaliknya.
Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Lintong Oloan Siahaan yang berjudul  “ Prospek  PTUN  Sebagai  Pranata  Penyelesaian  Sengketa Administrasi Indonesia: Lintong Oloan Siahaan mengemukakan bahwa salah satu  penghambat  dalam  bidang  prosedur  beracara  adalah  diterapkannya pola  perdata,  tentang  tata  cara  mengajukan  gugatan  yaitu  di  wilayah Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dimana  tergugat  berdomisili,  hal  ini  yang membuat  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  jauh  dari  masyarakat  yang  akan menggunakan  ( user )  karena  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  akan digugat  sebagian  berada  di  pusat  atau  pemerintah  pusat,  Aturan  hukum memuat  rumusan  yang  sangat  umum  untuk  kejadian  yang  tidak  terbatas, sedangkan hakim dihadapkan pada kejadian yang spesifik dan individual:
a. Aturannya tidak jelas
b. Terdapat  beberapa  peraturan  yang  mungkin  dapat  diterapkan  pada sebuah kejadian
c. Tidak terdapat satupun aturan yang dapat diterapkan
d. Masalahnya  adalah  bagaimana  hakim  dapat  menghasilkan  suatu putusan
Faktor penghambat berjalannya fungsi peradilan tata usaha negara adalah  eksekusi  putusan,  termasuk  hambatan  ketidakpatuhan  pihak
9 Irfan  Fachruddin,  2004, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah , Alumni, Bandung, hlm.375
pemerintah  untuk  melakukan  putusan  penundaan,  ini  disebabkan banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi dan diabaikan  oleh  pihak  penguasa  dalam  orde  baru.  Pelaksanaan  putusan kadang kala juga memakan waktu yang lama.
Kekuatan  ekskutorial  putusan  peradilan  administrasi  banyak dipertanyakan  orang  tentang  keampuhannya,  apabila  putusan  tidak dilaksanakan secara  sukarela  oleh  pemerintah,  terdapat  pandangan  dalam teori  organisasi  bahwa  masing-masing  lembaga  penyelenggara  negara termasuk  lembaga-lembaga  pemerintah  memandang  dunia  disekitarnya dalam batas-batas mereka sendiri dan asasnya tidak bersedia dikendalikan dari  luar,  tindakan  pemrintah  lebih  banyak  dikendalikan  oleh  pejabat atasannya,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  agar  pelaksanaan  putusan pengendalian oleh badan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Hasil penelitian penulis selaras dengan hasil penelitian disertasi Yos Johan Utama yang berjudul “ Menggugat fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu akses warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam perkara  administrasi  negara  (suatu  studi  kritis  terhadap  penggunaan  asas- asas  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  peradilan  administrasi),  dalam penelitian Yos Johan Utama mengemukakan bahwa terdapat kekurangmampuan subsistem putusan dan pelaksanaan putusan peradilan tata  usaha  negara,  adanya  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab kegagalan fungsi peradilan tata usaha negara:
a. Tidak  ada  instrumen  pemaksa  yang  efektif,  menyebabkan  timbulnya ketidakpastian pelaksanaan putusan.
b. Ketiadaan pengaturan dalam sistem pelaksanaan putusan peradilan tata usaha  negara,  yang  memberikan  penyelesaian,  apabila  terjadi perubahan kondisi hukum setelah putusan dijatuhkan.
Sistem  peradilan  tata  usaha  negara  mengalami  kegagalan  fungsi sebagai  kontrol  yudisial  untuk  mewujudkan  pemerintah  yang  baik, kegagalan fungsi dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:
1) Adanya  beberapa  prinsip/asas  Hukum  Administrasi  Negara  yang  tidak mendukung sistem pelaksanaan putusan Pengadilan, yakni:
a) Asas/prinsip dasar “dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten” (Hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan)
b) Asas/prinsip  dasar “Rechtmatigheid  van  bestuur” atasan  tidak bisa/berhak  membuat  keputusan  yang  menjadi  kewenangan bawahannya;
2) Sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sangat  rentan,  terhadap perubahan struktur ketatanegaraan, serta perubahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Sehingga efektifitas mekanisme sistem pelaksanaan  putusannya,  sangat  tergantung  kepada  perubahan- perubahan tersebut.
3) Sikap,  pemahaman,  serta  persepsi  hukum  dari  pejabat  tata  usaha negara,  yang  tidak/kurang  menghormati  keberadaan  peradilan  tata usaha negara, sebagai akses ke keadilan tata usaha negara.
Pemerintah  yang  baik  tidak  akan  pernah  ada  jika  sistem  hukum dinegara  tersebut    korup  dan  otoriter,  tujuan  penyelenggaraan  negara Indonesia  menurut  UU  No.28  Tahun  1999  adalah  pemerintah  yang  baik, maka  harus  didukung  oleh  sistem  hukum  yang  bersih  pula.  Realitasnya sistem hukum kita masih dinodai dengan berbagai kepentingan politik para penguasa, sehingga realitas ini akan berpengaruh  pada pelaksanaan fungsi lembaga  peradilan  tata  usaha  negara,  apalagi  pemerintah  yang  baik  dan bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  masih  menjadi  harapan  masa depan (ius constituendum) .
Ketidakpatuhan  lembaga  pemerintah  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara .
Sistem  Politik  yang  demokratis  konstitusional  akan  melahirkan pemerintahan  yang  baik,  pemerintahan  yang  baik  akan  menciptakan penyelenggara  negara  yang  tunduk  pada  hukum  dan  kaidah-kaidah pemerintahan  yang  baik,  termasuk  didalamnya  lembaga  peradilan  yang profesional  dan  mandiri.  Wujud  nyata  sistem  politik  adalah  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  perundang-undangan  merupakan produk  politik  dan  kekuasaan,  muatan  peraturan  perundang-undangan selain mengandung unsur politis juga merupakan pertarungan kepentingan- kepentingan partai politik, golongan tertentu, dsb.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik,  politik diartikan  sebagai “the  science  of  government atau the  art  or  practice  of administering  public  affa irs” (politik  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang pemerintahan  atau  suatu  seni/praktek  dalam  mengatur  kepentingan bersama),  masalah  yang  mengnenai  kepentingan  orang  banyak,  terdapat ajaran  klasik  yan  menganung  ajaran  yang  bijak: politiae  legibus  non  leges politiis adoptandae atau politics are to be adopted to the law, and not the laws to politics, artinya jika kita ingin memiliki pemerintahan yang baik maka politik  wajib  tunduk  pada  hukum,  bukan  sebaliknya  hukum    harus  tunduk pada politik.
Pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  dijalankan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 baik  secara harfiah maupun  menurut  jiwanya,  semangatnya  atau  yang  dikenal  dengan Geistlichen  Hintergrund atau  sesuai  dengan  suasana  kebathinan  yaitu pemerintahan  yang  mampu  mewujudkan  persamaan  kedudukan  antara sesama  warganegara  dihadapan  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya, pemerintahan demokartis yang mampu mewujudkan kehidupan demokratis
dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama, mewujudkan keadilan dan  prikemanusiaan  serta  mampu  memelihara  budi  pekerti  kemanusiaan yang  luhur  dan  memegang  teguh  cita-cita  moral  rakyat  yang  luhur,  jadi bukanlah  suatu  pemerintahan  yang  hanya  mewujudkan  kemakmuran ekonomi atau material saja atau bagi golongan tertentu saja.
Kaitan  sistem  politik  yang  demokratis  konstitusional  dan pemerintahan yang baik dengan fungsi peradilan tata usaha negara adalah sama-sama membutuhkan dan melengkapi, sistem politik  yang demokratis konstitusional  akan  menciptakan  produk  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  eksistensi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat, dan menjadikan peraturan perundang-undangan  serta  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  layak sebagai  alat  uji  dalam  manjalankan  fungsi  peradilan  tata  usaha  negara, sebaliknya  lembaga  peradilan  yang  baik  akan  menciptakan  suasana  politik yang demokratis dan dapat mewujudkan sistem pemerintah yang baik.
Realitasnya  sistem  politik  dan  sistem  pemerintahan  Indonesia, belumlah menerima dan menjadikan hukum (pengadilan) sebagai panglima dalam  menjalankan  roda  negara,  tetapi  kekuatan  politik  dari  oknum penguasa  yang  selalu  menghendaki  pengadilan  di  bawah  politik,  sehingga pengadilan tidak bisa menjaga independensi dan imparsialitas institusi. Hal ini  akan  berpengaruh  kepada  efektifitas  pelaksanaan  fungsi  peradilan  tata usaha negara dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  menjalankan  fungsinya  dilihat dari segi asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik masih bersifat ius constituendum (menjadi  harapan  masa  depan)  dan  dipengaruhi  banyak faktor,  salah  satu  faktornya  ketidaksiapan  pemerintah  dan  partai  politik sehingga  kasus  yang  mempunyai  implikasi  politis  yang  tinggi  sangat  sulit dieksekusi. Kasus Alzier Dianis Thabranie dilihat dari optik pemerintah yang baik  masih  jauh  dari  harapan,  terutama  asas  kepastian  hukum  dan  asas akuntabilitas  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  yang  harus  dapat mempertanggungjawabkan  tindakan  hukumnya  kepada  masyarakat  atau rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertingi  negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam melaksanakan fungsinya untuk mewujudkan pemerintah yang baik

## Hakim dapat melakukan penafsiran dan konstruksi hukum
Pengadilan  wajib  memeriksa  dan  memutus  perkara,  pengadilan  tidak boleh menolak  suatu perkara dengan alasan ketiadaan hukum atau hukumnya tidak  jelas  mengaturnya,  apabila  hakim  dihadapkan  pada  situasi  ketiadaan hukum  atau  hukum  yang  tidak  jelas,  sedangkan  perkara  harus  diselesaikan, hakim  wajib  mencari  kaidah-kaidah  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, memperhatikan kewajiban hakim yang demikian itu, menunjukan bahwa hakim
bukanlah  corong  undang-undang  melainkan  berperan  menemukan  hukum ( rechtsvinding ) atau membentuk hukum ( rechtsvorming ).
Hakim  dihadapkan  beberapa  persoalan,  yaitu:  aturan  hukum  memuat rumusan  yang  sangat  umum  untuk  kejadian  yang  tidak  terbatas,  sedangkan hakim  dihadapkan  pada  kejadian  yang  spesifik  dan  individual;  aturannya  tidak jelas;  terdapat  beberapa  peraturan  yang  mungkin  dapat  diterapkan  pada sebuah  kejadian;  tidak  terdapat  satupun  aturan  yang  dapat  diterapkan;  dan yang menjadi masalahnya adalah bagaimana hakim dapat menghasilkan suatu putusan.
Berkaitan  dengan  kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang terbatas, secara teoritis belum memungkinkan adanya upaya perwujudan dalam bentuk  undang-undang  untuk  perluasan  yuridiksi,  misalnya  yurisdiksi  jangan semata-mata  didasarkan  atas  Keputusan  TUN  saja,  tetapi  harus  ditinjau  dari segi, apakah perbuatan pemerintah itu terletak di dalam bidang hukum publik atau hukum perdata.
Apabila  perbuatan  pemerintah  yang  terletak  di  dalam  bidang  hukum publik, yang akan menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, maka hal ini akan  memperluas  kewenangan  pengadilan  itu.  Belum  lagi  soal  soal  yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi, yang ada hubungannya dengan Keputusan TUN,  sebaiknya  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  juga  diberi  wewenang  untuk memutus  gugatan  ganti  rugi  yang  ada  kaitannya  dengan  Keputusan  TUN, walaupun hal itu akan dilakukan se-selektif mungkin.
Dalam  menyikapi  masalah  tersebut  hakim  dapat  menggunakan  teknik penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi.
a. Penafsiran (Interpretasi)
Interpretasi atau penafsiran yang paling dikenal dalam ilmu hukum adalah: 10
1) Interpretasi  Gramatikal  atau  Interpretasi  bahasa,  yaitu:  kaidah  hukum tertulis  dipahami  bertolak  dari  makna  pemakaian  bahasa  sehari-hari atau makna yuridis yang sudah lazim
2) Interpretasi  Sejarah,  yaitu:  Interpretasi  berdasarkan  pemeriksaan  atau penelitian sejarah undang-undang atau hukum tertulis, misalnya: pada memori penjelasan dan risalah pembicaraaan pada komisi pembahasan pada badan perwakilan atau parlemen.
3) Interpretasi  Sistematis,  mencari  makna  dari  sebuah  kaidah  dengan mangacu  kepada  hukum  sebagai  suatu  sistem,  khususnya  tatanan perundang-undangan atau hubungnnya dengan kaidah-kaidah lain yang berkaitan
4) Interpretasi Teologis, Interpretasi ini mencari makna suatu kaidah dari tujuan  dan  asas  yang  melandasi  kaidah  hukum  yang  bersangkutan,
kaidah  hukum  yang  dilandasai  oleh  asas-asas  dan  tujuan  tertentu,
penerapan kaidah itu harus memenuhi tujuan itu
10 Yuda Bakti Ardiwisastra, 2000, Penafsir dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, hlm.9-11
5) Interpretasi  Otentik,  yaitu  undnag-undnag  sendiri  yang  menafsirkan dalam  ketentuan  atau  pasal  undang-undang  itu  arti  kata  atau  istilah yang digunakan, biasanya dimuat dalam pasal permulaan.
6) Interpretasi  Interdisipliner,  yaitu  menafsirkan  suatu  ketentuan  yang menggunakan logika menurut beberapa cabang ilmu hukum
7) Interpretasi  Multidisipliner,  yaitu  menafsiran  suatu  ketentuan  yang melakukan verifikasi dan bantuan dari cabang-cabang ilmu lain. Selain itu Pointer menambahkan bentuk interpretasi lain, yaitu:
a) Interpretasi  Antisipatif,  pada  rancangan  undang-undang  untuk mengantisipasi apabila kelak menjadi undang-undang, dan
b) Interpretasi  Evolutif  Dinamis,  hakim  menemukan  makna  suatu kaidah hukum dengan merujuk kepada perkembangan hukum yang mendobrak  berlakunya  suatu  ketentuan  hukum  tertentu,  karena perubahan pandangan sosial atau kesusilaan masyarakat.
b. Konstruksi Hukum
Hakim  dapat  menyikapi  persoalan  ketiadaan  peraturan  perundang undangan  yang  dapat  dijalankan  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa dengan  melakukan  konstruksi,  ini  penting  untuk  mengisi  ruang  kosong dalam sistem perundang undangan.
Hakim menemukannya dari sistem hukum yang menjadi dasar dari lembaga  yang  bersangkutan,  dari  ketentuan  yang  mengandung  arti  yang bersamaan,  dibuat  suatu  pengertian  hukum (rechtsbegrip) dan  pengertian hukum  itu  adalah  asas  hukum  yang  menjadi  dasar  lembaga  hukum  yang bersangkutan.
Dengan konstruksi dapat ditautkan ( naarelkaar toettrekken ) sistem formal hukum dengan sistem materiil hukum. Konstruksi menurut Scholten harus dilakukan:
1) Tidak  dengan  sewenang  wenang,  artinya  menggunakan  bahan-  bahan yang  positif  ( constructie  moet  de  positieve  stof  deken) yaitu  sistem materiil  undang  undang  yang  berlaku,  tidak  boleh  didasarkan  kepada sistem di luar sistem materiil positif;
2) Harus  menggunakan  akal,  artinya  tidak  menimbulkan  pertentangan dalam  sistem  hukum  formal  yang  bersangkutan,  tidak  boleh menjungkirbalikkan sistem hukum yang ada.
Dikenal  tiga  macam  konstruksi  yaitu: analogi,  rechtsvervijning
(penghalusan hukum) dan argumentum a contrario
1) Analogi ,  yaitu  hakim  dalam  lingkungan  perkara  yang  dihadapi menggunakan  anasir  yang  bersamaan  dalam  suatu  perundang  undang yang sebenarnya tidak ditujukan untuk itu, dengan kata lain penerapan sesuatu  ketentuan  hukum  untuk  keadaan  yang  pada  dasarnya  sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur oleh ketentuan hukum
2) Rechtsvervijning (penghalusan hukum), pada dasarnya adalah kebalikan dari analogi. Hakim tidak menjalankan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum yang ada, apabila penerapan peraturan
itu  mengakibatkan  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  secara  adil  atau sesuai  dengan “werkelijkheid” sosial.  Dengan  kata  lain,  hakim mengeluarkan  perkara  dari  lingkungan  peraturan  itu  dan  selanjutnya menyelesaikannya menurut peraturan lain.
3) Argumentum  a  contrario , pada  pokoknya  tidak  terdapat  perbedaan antara  menjalankan  undang  undang  secara analogi dengan Argumentum  a  contrario .  Hanya  hasil  dari  keduanya  berbeda,  analogi membagi hasil yang positif, sedang Argumentum a contrario membawa hasil  yang  negatif.  Dikatakan  negatif  karena  pengambilan  keputusan dilakukan dengan cara terbalik, yaitu mengambil makna secara terbalik dari peraturannya.
Langkah-langkah  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara adalah  dengan  memberikan  kebebasan  bagi  hakim  dalam  menghadapi persoalan  untuk  melakukan  penafsiran  (interpretasi)  dan  konstruksi  hukum, hasil penelitian di atas selaras dengan hasil penelitian disertasi yang dilakukan oleh  Irfan  Facruddin  yang  berjudul  “Konsekuensi  Pengawasan  Peradilan Administrasi  Terhadap  Tindakan  Pemerintah”,  yaitu:  bahwa  di  Indonesia  tidak lepas dari arus perkembangan globalisasi sehingga pengadilan sebagai penegak hukum  materiil  mengadili  menurut  hukum  dan  wajib  untuk  memeriksa  dan memutus perkara secara negatif sehingga pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan ketiadaan hukum atau hukum tidak jelas mengaturnya. Apabila hakim dihadapkan pada situasi ketiadaan hukum atau hukum yang tidak jelas sedangkan perkara harus diselesaikan, maka hakim wajib mencari kaidah- kadah  hukum  dengan  menggali  dan  memahmi  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  dengan  menggunakan  teknik  penemuan  hukum  dengan  metode interpretasi dan konstruksi.
Hasil penelitian penulis bahwa langkah yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perbaikan manajemen penerimaan dan pengelolaan perkara  tersebut  selaras  dengan  penelitian  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, 11 dalam  penelitiannya  dikemukakan  bahwa  untuk  mencegah menumpuknya  perkara  yang  akan  diselesaikan  dengan  mengunakan  metode pemriotitasan  perkara.  Pada  prinsipnya  pemeriksaaan  perkara  dilakukan berdasar nomor urut register, namun demikian untuk perkara-perkara tertentu pemeriksaannya  dapat  diprioritaskan,  alasan  yang  digunakan  dalam memprioritaskan  perkara  adalah:  perkara  yang  menarik  perhatian  masyarakat dan perkara tersebut memiliki muatan politis.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Hakim)
Semakin  berkembangnya  sebuah  negara  akan  berdampak  pada munculnya  masalah-masalah  yang  serba  kompleks,  termasuk  didalamnya permaslahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat.  Semakin  kompleksnya
11 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA RI, 2007, hlm.137
permasalahan  tersebut  akan  menjadi  problema  bagi  setiap  penyelengara negara,  khususnya  bidang  peradilan,  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan  harus  mengantisipasi  problema  tersebut  dengan  meningkatkan keseimbangan  kepribadian  mencakup  keseimbangan  rohani  dan  jasmani  atau sikap  mental  dan  fisik  serta  keseimbangan  antara  kecerdasan  spritual, emosional dan intelektual. Peningkatan tersebut baik dengan cara peningkatan kualitas pendidikan sampai jenjang tertinggi, melalui workshop , seminar dll baik dibidang hukum maupun dibidang ilmu pemerintahan, dengan demikian hakim dapat  mempertimbangkan  setiap  perkara  administrasi  yang  diadili  dalam kerangka  perwujudan  pemerintah  yang  baik  tanpa  mengabaikan  soal-soal yuridis.
Kualitas  hakim  pengadilan  yang  baik  tentunya  akan  menjadikan lembaga yang profesional, misalnya para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengadakan fórum pengakajian untuk membahas permasalahan yang muncul, misalnya  berkaitan  dengan  yurisdiksi,  apabila  dilakukan  dalam  bentuk  regulasi (undang  undang),  akan  dapat  membuat  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  itu semakin lebih efektif di dalam melayani masyarakat pencari keadilan sehingga dapat  di  implementasikannya  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik ( good governance ).

## D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  tercermin  melalui  putusan- putusannya pada hakikatnya dapat menentukan ukuran dan nilai-nilai hukum sehingga akan  memberikan  arah  pada  terciptanya  suatu  pemerintah  yang  baik,  Hasil  analisis penulis  terhadap  putusan  hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  baik  putusan pengadilan  ditingkat  pertama,  banding,  kasasi  maupun  peninjauan  kembali  terlihat adanya progress  report ,  bahwa  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  menjalankan fungsinya  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  telah  tercapai  dan  seharusnya  negara Indonesia  implikasinya  terwujudnya  pemerintah  yang  baik.  Namun  kenyataannya, progress  report fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  belum  berbanding  lurus  dengan keadaan  Indonesia  saat  ini,  dan  justru  keberhasilan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dalam melaksanakan fungsinya berbanding terbalik dengan semakin meluasnya korupsi, kolusi  dan  nepotisme  diberbagai  lembaga  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  di Indonesia.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka menjalan  fungsinya  mewujudkan  pemerintah  yang  baik  berkaitan  dengan  eksekusi putusan,  kekurangmampuan  subsistem  penerimaan  perkara  dan  pengelolaan  perkara dan  adanya  prinsip-prinsip  Hukum  Administrasi  Negara  yang  tidak  mendukung  fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya: asas/prinsip dasar “dat de rechter niet op de stoel  van  het  bestuur  mag  gaan  zitten” (Hakim  tidak  boleh  duduk  di  kursi pemerintahan).  Kendala  lainnya  yang  tidak  mendukung  fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha Negara,  yang  berada  di  luar  sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah: pertama, sistem hukum yang secara realitas masih dinodai dengan berbagai kepentingan politik
para penguasa, sehingga realitas ini akan berpengaruh pada pelaksanaan fungsi lembaga Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  apalagi  pemerintah  yang  baik  dan  bebas  dari  korupsi, kolusi dan nepotisme  masih menjadi harapan masa depan (ius  constituendum) ; kedua, ketidakpatuhan  lembaga pemerintah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yeng mempunyai implikasi politis yang tinggi.
Langkah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  menghadapi  pengaruh  dalam melaksanakan  fungsinya  untuk  mewujudkan  Pemerintah  yang  baik: pertama, hakim dalam  menjalankan  fungsinya  dapat  melakukan  penafsiran  dan  konstuksi  hukum, menggunakan  teknik  penemuan  hukum  dengan  metode  interpretasi  dan  konstruksi; kedua ,  perbaikan  manajemen  penerimaan  dan  pengelolaan  perkara serta  peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2. Saran
Fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintah yang  baik,  tentunya  harus  didukung  oleh  sistem  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang terpadu,  namun  hal  tersebut  masih  menjadi  harapan  masa  depan  yang  bersifat ius constituendum , terdapat beberapa hal yang menjadi saran penulis, meliputi:
1. Pihak-pihak  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  dapat  dikenakan  pasal contempt  of  court (Pasal-pasal  Penghinaan  terhadap  Lembaga  Peradilan)  dan kewenangan ini diberikan kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. PTUN  sebagai  institusi  peradilan  harus  memiliki  kompilasi  yurisprudensi  berupa kaidah  hukum  (temuan  hukum)  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi Pemerintah yang baik, kompilasi tersebut bertujuan mengisi kekosongan hukum dan manjadi buku panduan bagi hakim dalam memberikan putusan.
3. Hakim-hakim  PTUN  harus  senantiasa  meningkatkan  kualitas  sebagai  sumber  daya manusia  yang  progresif  di  bidang  peradilan,  tidak  terbatas  pada  persoalan  hukum tetapi persoalan pemerintahan, dengan asumsi bahwa pemerintah yang baik dapat tercipta dengan adanya hakim yang memahami sengketa dari dua sudut hukum dan pemerintahan  dan  diperlukan  pengkajian  lebih  mendalam  tentang  subsistem penerimaan  perkara  dan  pengelolaan  perkara  yang  lebih  baik  dimasa  yang  akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Latif,  2007, Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Upaya  Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi , Total Media,Yogyakarta.
Abraham  Amos,  2007, Katastropi  Hukum  &  Quo  Vadis  Sistem  Politik  Peradilan Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ambar  Teguh  Sulistiyani  (ed),  2004, Memahami  Good  Governance  Dalam Perspektif Sumber Daya Menusia , Gava Media, Yogyakarta.
Arief  Sidharta  dkk  (ed),  1996, Butir-Butir  Gagasan  Tentang  Penyelenggaraan Hukum dan  Pemerintahan  Yang  Layak  “Sebuah  Tanda  Mata  70  Tahun
Prof.Dr.Ateng  Syafrudin:  Guru,  Ilmuan,  Praktisi, PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
A. Muin Fahmal, 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, UII Press, Yoyakarta.
Belinfante  dan Boehanoeddin Soetan Batoeah, 1993, Pokok-Pokok  Hukum Tata Usaha Negara , Binacipta, Jakarta.
Diana  Halim  Koentjoro,  2004, Hukum  Administrasi  Negara, Ghalia  Indoensia,
Bogor.
Hans  Kelsen,  2007, Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif , Nusamedia & Nuansa, Bandung.
Hetifah  Sj  Soemarto,  2004, Inovasi,  Partisipasi,  Good  Governance:  20  Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Irawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, UAJY, Yogyakarta.
Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung Jimly Asshidiqie dan ,  2004, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  di  Indonesia,
Mahkamah  Konstitusi  dan  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Kusumadi Pudjosewojo, 2004, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Lintong  Oloan  Siahaan,  2005, Prospek  PTUN  Sebagai  Pranata  Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu  Dasa  Warsa  1991-2001, Perum  Percetakan  Negara  Republik Indonesia, Jakarta.
Lutfi Effendi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi , Bayumedia, Malang.
Liliana  Tedjosaputro,  2003, Etika  Profesi  dan  Profesi  Hukum ,  Aneka  Ilmu, Semarang.
Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  2003, Kertas  Kerja  Pembaharuan  Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim , Jakarta.
Marbun, 2001, Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak  Dalam  Menjelmakan  Pemerintahan  Yang  Baik  dan  Bersih  di
Indonesia, Disertasi  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Padjajaran, Bandung.
Muchsan,  2000, Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Muhammad  Tahir  Azhary,  2004, Negara  Hukum:  Suatu  studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah , Prenada Media, Jakarta.
Muin Fahmal, A. 2006, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, UII Press, Yoyakarta.
Mukthie  Fadjar,  2003, Reformasi  Konstitusi  dalam  Masa  Transisi  Paradigmatik ,
In-Trans, Malang.
Nukthoh  Arfawie  Kurde,  2005, Telaah  Kritis  Teori  Negara  Hukum ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2006, Penelitian  Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta.
Rozali Abdullah, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sedarmayanti,,  2004 ,  Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  “Bagian Kedua:  Membangun  Sistem  Manjemen  Kinerja  Guna  Peningkatan Produksifitas  Menuju  Good  Governance  (Kepemerintahan  Yang  Baik)”, CV.Mandar Maju, Bandung
Sjachran Basah, 1997, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administra si di Indonesia, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta.
Soemardi,  2007, Teori  Umum  Hukum  dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum Normatif  sebagai  Ilmu  Hukum  Deskritif-Empirik ,  Bee  Media  Indonesia, Jakarta.
Wahyudi Kumorotomo, 2007, Etika Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta
Winarna  Surya  Adisubrata,  2002, Etika  Pemerintahan ,  UPP  AMP  YKPN,
Yogyakarta
Bappenas,  2001, Membangun  Kemitraan  antara  Pemerintah  dan  Masyarakat Madani  Untuk  Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik, Sekretariat Pengembangan Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta diunduh dari http://www.goodgovernance-bappenas.go.id
Komisi  Hukum  Nasional,  2005, Implikasi  Amandemen  Konstitusi  Terhadap
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, KHN, Jakarta.
Marbun dan Ridwan HR, 5 April 2005, “Tinjauan Umum Atas  RUU Administrasi Pemerintahan”, makalah disam paikan pada saat seminar Tinjauan Umum Atas  RUU  Administrasi  Pemerintahan, Kantor  Pemberdayaan  Aparatur Negara Republik Indonesia, Jakarta. Diunduh dari www.legalitas.org
Nurwigati, 2002, Optimalisasi Pencegahan Perbuatan Tercela Bagi Penyelenggara  Negara, Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Akademik Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Prasetijo Rijadi, 2006, Prosedur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Berdasarkan UU  No.23  tahun  1997 ,  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Ubhara Surabaya dalam jurnal ilmu hukum, vol. 9, no. 2, september2006
Yos  Johan  Utama,  2007, Menggugat  Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Sebagai  Salah  Satu  Akses  Warga  Negara  Untuk  Mendapatkan  Keadilan Dalam  Perkara  Administrasi  Negara  (Suatu  Studi  Kritis  Terhadap Penggunaan  Asas-asas  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Peradilan Administrasi) , dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007.
Undang-Undang Dasar Negara  R I  Tahun  1945
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950)
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  No.28  tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  No.51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Peraturan  Pemerintah  No.7  Tahun  1991  tentang  Penerapan  Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara