## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK ADA IZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG
Oleh
Suisno

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Proses  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  dasarnya  sama dengan  Perceraian  orang-orang  yang  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Perbedaanya, Pegawai  Negeri  Sipil  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  bertindak  sebagai penggugat  atau  pemohon,  terlebih  dahulu  harus  mendapat  izin  dari  atasan  dan pejabat.  Sementara  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  baik  laki-laki  muapun  perempuan yang  melakukan  Perceraian  dan  berkedudukan  sebagai  tergugat  wajib memberitahukan  secara  tertulis  adanya  gugatan  dari  suami  atau  istrinya  kepada Pejabat  untuk  mendapat  surat  keterangan.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah diatas,  penulis  mengetengahkan  dua  permasalahan  yaitu  Bagaimana  Pengaturan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ? Apakah akibat hukum Perceraian Pegawai Negeri  Sipil  tanpa  seizin  Pejabat  atasan  langsung  ?  .  Tujuan  Penulis  untuk mengetahui prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui akibat  hukum  Perceraian  Pegawai  Negeri  yang  tanpa  seizin  Pejabat  atasan langsung. Manfaat Penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang Pengaturan Perceraian  Pegawai  Negeri  sipil  dan  Akibat  hukum  Perceraian  Pegawai  Negeri Sipil tanpa seizin  Pejabat atasan langsung.Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah  yuridis  normatif  (hukum  normatif  )  Metode  Penelitian  hukum  normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pejabat. Bahan hukum dalam penulisan ini mengunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  .  Dari  pembahasan  bab  perbab  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengaturan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Perceraian Pemerintah Nonor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis,Perceraian  Pegawai Negeri Sipil, pejabat atasan.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara,  abdi  negara,  dan  abdi masyarakat  dalam  tingkah  laku, tindakan,  dan  ketaatan  kepada peraturan  perundang-undangan, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga.Kehidupan Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan dapat melaksanakan  tugasnya  dengan
baik  tanpa  harus  terganggu  oleh masalah keluarga.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri Sipil ? 2. Apakah Akibat Hukum
Perceraian  Pegawai  Negeri Sipil  Tanpa  Seizin  Pejabat Atasan Langsung ?

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui apa Akibat Hukum  Perceraian  Pegawai Negeri  Sipil  Tanpa  Seizin Pejabat Atasan Langsung.
D. Manfaat Penelitian Dalam penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi : 1. Manfaat  teoritis  yaitu,  untuk memberikan pengetahuan tentang Pengaturan Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil dan  apakah  Akibat  Hukum
Perceraian  Pegawai  Negeri Sipil  Tanpa  Seizin  Pejabat
Atasan Langsung.
2. Manfaat  praktis  yaitu,  dapat memberikan kajian akibat dari perceraian tanpa seizin pejabat atasan langsung.
E. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang dilakukan  adalah  Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah suatu  prosedur  penelitian ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 2. Pendekatan Masalah Oleh karena tipe penelitian  yang  digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan perundang-undangan  (statue approach). Pendekatan terebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  pokok permasalahan.  Selain  itu juga  digunakan  pendekatan konsep (conceptual approach). 3. Bahan Hukum Bahan  hukum  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bahan  hukum  primer,  . Adapun  hukum  primer antara lain:
1) Undang-undang
Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan 2) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 3) Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan  Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  10 Tahun  1983  Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil 4) Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Bahan  sekunder  adalah berupa  semua  publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Dalam penelitian ini publikasi tentang hukum tersebut meliputi : Buku-buku tentang masalah yang diteliti, website-website. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Baik  bahan  primer maupun  bahan  sekunder dikumpulkan berdasarkan topik  permasalahan  yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber  untuk  dikaji  secara komprehensif.
5. Pengolahan dan analisa bahan hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitin adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan,  yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehigga disajikan dalam  penulisan  yang  lebih sistematis  guna  menjawab perumusan  masalah  yang dirumuskan  dan  dilakukan secara deduktif yakni menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahan  yang bersifat umum terhadap permasalahn  kongkrit  yang dihadapi. 6. Sestematika penelitian
Dalam penulisan skripsi  ini  dibagi  menjadi  4
(empat)  bab  dan  masing- masing diuraikan dalam sub bab sebagai berikut: BAB  I  Pendahuluan Yang  Berisi  Tentang  Latar Belakang Permasalahan, Perumusan  Masalah,  tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB  II  membahas tentang bagaimana pengaturan  perceraian  bagi pegawai negeri sipil. BAB  III  membahas tentang Akibat Hukum Perceraian  Pegawai  Negeri Sipil  Tidak  Disertai  Ijin Pejabat Atasan Langsung. BAB  IV  penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pokok pembahasan dan saran  disampaikan  sebagai masukan  guna  perbaikan penulisan berikutnya.

## PENGATURAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Menurut kamus umum Bahasa  Indonesia,  sebagai  Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kata “Pegawai”  yang  bearti  orang  yang bekerja pada pemerintah,
perusahaan, dan sebagainya,
sedangkan  kata  “Negeri”  berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri  Sipil  adalah  orang  yang berkerja  pada  pemerintah/negara.
Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang  dimaksud  dengan  Pegawai Negeri Sipil.

## TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perkawinan  adalah  perilaku mahluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Esa  agar  kehidupan  di  alam  dunia berkembang  biak.  Aturan  tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan pera pemuka masyarakat  adat  dan  atau  para pemuka  agama  ,di  Indonesia  aturan tata-tertib  perkawinan  itu  sudah  ada sejak  zaman  kuno,  sejak  zaman
Sriwijaya,  Majapahit,  sampai  masa colonial Belanda dan sampai Indonesia merdeka. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Sebagai unsur aparatur Negara,  abdi  Negara  ,dan  abdi masyarakat  Pegawai  Negeri  Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan  tidak  terganggu  oleh urusan  kehidupan  rumah  tangga  . Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  dapat  menghindar  ,baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping  itu  ada  kalanya  pula pejabat tidak dapat megambil tindakan  yang  tegas  karena  ketidak jelasaan rumusan ketentuan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun 1983 itu sendiri

## PENGATURAN HUKUM
KHUSUS PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pengaturan  hukum  khusus Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan
Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil,  oleh  karena  itu  pertimbangkan pengaturan  hukum  khusus  bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari  pertimbangan  kedua  Peraturan Pemerintah

## AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA SEIZIN PEJABAT ATASAN LANGSUNG
Menurut  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 tentang  Perubahan  atas  peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang akan  melakukan  Perceraian  wajib memeperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berkedudukan  sebagai  penggugat atau  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk  memperoleh  izin  atau  surat keterangan  tersebut,  maka  harus mengajukan permintaan secara tertulis,  dalam  surat  permintaan  izin atau  pemberitauhan  adanya  gugatan perceraian  untuk  mendapatkan  surat keterangan, harus dicantumkan alasan
yang lengkap yang mendasarinya.

## AKIBAT HUKUM
PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Perceraian adalah peristiwa hukum  yang  akibatnya  diatur  oleh hukum,  atau  peristiwa  hukum  yang diberi akibat hukum lebih lanjut dari Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal  41  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  yang  berbunyi  “Baik bapak  atau  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya,  semata-mata  berdasarkan kepentingan  anak  ,bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan anak-anak,pengadilan memberi
keputusannya” .

## AKIBAT HUKUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA SEIZIN PEJABAT ATASAN LANSUNG
Jika  terdapat  permohonan izin  untuk  bercerai  yang  diajukan Pegawai Negeri Sipil dengan alasan- alasan  yang  bertentangan  dengan ajaran  atau  Peraturan  agama  yang dianut  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  sebagaimana  diberikan beberapa  contohnya  tersebut,  maka Pejabat tidak memberikan izin untuk bercerai  kepada  Pegawai  Negeri Sipil  tersebut.  Pegawai  Negeri  Sipil yang  tidak  memperoleh  izin  atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu  dari  Pejabat  dan  tidak melaporkan  Perceraiannya  dalam jangka  waktu  selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung mulai terjadinya Perceraian, dikualifikasikan  melanggar  hukum khusus Perceraian. Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990 yang berbunyi “jika tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selamat-lambatnya satu bulan terhitung mulaiterjadinya Perceraian  dan  tidak  melaporkan Perkawiannya yang
kedua/ketiga/kempat  dalam  jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun  terhitung  sejak  Perkawinan tersebut dilangsungkan”.

## KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN
1. Pengaturan  tentang  Perkawinan dan  Perceraian  bagi  Pegawai
Negeri  Sipil  sudah  di  tentukan dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1983  tentang  Izin  Perkawinan dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil.  Dan  Peraturan pelaksanaan  yang  terdiri  dari Surat  Edaran  Kepala  Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990, Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil (penggugat)  wajib  memperoleh izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat. Permintaan izin Perceraian diajukan  oleh  penggugat  kepada pejabat  secara  tertulis,  tetapi Peraturan ini sangat sulit dilakukan  oleh  Peegawai  Negeri Sipil  yang  akan  melakukan Perceraian  karena  ada  beberapa alasan  yang  tertentu.  Salah  satu alasannya adalah sulitnya mendapatkan Izin secara langsung dari atasan.
2. Dapat  dipastikan  Akibat  Hukum Perceraian  Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Ada Izin Dari Atasan Langsung  akan  sangat  sulit melakukan  Perceraian.  Tetapi
jika  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan  tidak  mendapatkan izin  Perceraian  dari  pejabat maka,  majelis  hakim  tetap  dapat mengabulkan dan dapat melanjutkan  Perceraian  kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan  perkara  Perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  mejelis hakim  tetap tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang  ada,  apabila  alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pegawai
Negeri  Sipil  yang  bersangkutan terbukti  maka  majelis  hakim dapat  mengabulkan  Perceraian tersebut.

## B.     SARAN
Adapun saran terkait penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan  agar  setiap  Pegawai
Negeri Sipil berfikir dan bertindak  secara  matang  dan lebih dewasa lagi sebelum melakukan  Perceraian  karena pada  dasarnya  Pegawai  Negeri Sipil  adalah  contoh  masyarakat dan  apabila  Perceraian  harus tetap terjadi maka Pegawai Negeri Sipil harus mau, taat, dan wajib  melakukan  prosedur  yang berlaku untuk lebih mudah memperoleh  izin  dari  Pejabat atasan langsung.
2. Pejabat juga harus bisa mengevaluasi  kembali  prosedur pemberian  izin  Perceraian  yang berlaku  selama  ini  dan  di harapkan  dapat  di  ketahui  letak kesulitan dar prosedur pemberian izin  Perceraian  yang  berlaku selam  ini.  Dan  menurut  saya hendaknya  ada  suatu  kerja  sama antara Pejabat Langsung pemberi izin dengan majelis hakim sehingga  putusan  yang  diberikan
dapat memberikan kepastian hukum  atau  rasa  keadilan  baik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  maupun  keluarga (bekas suami/istri) .

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia. Akademika
Pressindo. Jakarta. 2010. Djoko Prakoso. Hukum Kepegawaian di Indonesia . Balai Aksara, Yudhistira. Jakarta. 1984. Jhonny  Ibrahim,  Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2016 H.  Hilman  Hadikusuma. Hukum
Perkawinan  Indonesia .  Mandar
Maju. Bandung. 2007. Martiman  Prodjohamidjojo. Hukum Perkawinan. CV. Karya Gemilang. Jakarta Selatan. 2011. Muhammad Syaifuddin. dkk, Hukum Perceraian . Sinar Grafika.
Jakarta. 2014.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian Hukum .  Universitas  Airlangga Surabaya.
Sri  Hartini  dan  Setiajeng  Kadarsih,
2007, Hukum  Kepegawaian  di Indonesia, Sinar Grafika, Purwokerto PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45
Tahun  1990  Tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  10  Tahun  1983  Tentang Izin  Perkawinan  dan  Peceraian
Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## INTERNET
http://infokepegawaian.wordpress.co m.diakses tanggal  6  Juni  2017 pukul 12:30:09 WIB