Gaya Komunikasi Politik  Presiden Joko Widodo dalam Menyikapi Isu-Isu Kebijakan Publik Melalui Media Massa
Oleh :

## M.Y Tiyas Tinov, Baskoro Wicaksono

## Abstract
Every  president  has  a  different  style  of  political  communication  between  another.  Typology political communication style that uses high political communication context and low context of political communication. President SBY is one president who uses high-context communication while President Jokowi using low context communication, in which the language used is easy to understand,  straightforward  and  not  winged  so  as  to  avoid  different  interpretations.  President Jokowi  communication  style  in  addressing  issues  of  public  policy  in  the  mass  media  is  not different  when  conducting  a  press  conference,  the  "main  shoot  straight".  Similarly,  ministers, causing a political uproar because not coherent between the president and his aides. This study contains the  formulation  of  the  problem as  follows;  First,  what  are the  public  policy  issues  are addressed  by  the  President  Joko  Widodo  in  the  mass  media.  Secondly,  how  political communication  styles  President  Joko  Widodo  in  addressing  public  issues  through  the  mass media?  This  study  used  a  qualitative  approach  and  type  of  penelitain  descriptive  research strategy  research  library.  Data  retrieval  technique  using  1  (one)  way,  the  documentation  of the various  mass  media,  both  print  and  online.  This  study  shows  there  are  2  (two)  typology distribution  policy  issues  regarding  the  administration  of  President  Jokowi,  namely  (a)  issues into  tranding  topic  in  the  online  media  and  social  media,  (b)  issues  popular  in  audience  the general public as much 12 (twelve) policy issues. Furthermore, political communication Jokowi not managed properly, often a difference between the president and his aides. Therefore Jokowi form of political communication team in charge of providing information to the public. Political communication  style  is  low  context  cultures  adjust  communication  society  because  it  is influenced by tradition and Mataraman Culture.

## Keywords: Political Communication, Policy Issues, Mass Media

## Abstrak
Setiap  Presiden  mempunyai  gaya  komunikasi  politik  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Gaya  komunikasi  politik  ada  yang  menggunakan  komunikasi  politik high  context dan komunikasi  politik low  context .  Presiden  SBY  adalah  salah  satu  Presiden  yang  menggunakan high  context  communication sedangkan  Presiden  Jokowi  menggunakan low  context communication ,  dimana  bahasa  yang  digunakan  mudah  dimengerti,  lugas  dan  tidak  bersayap sehingga  tidak  menimbulkan  penafsiran  yang  berlainan.  Gaya  komunikasi  Presiden  Jokowi dalam  menyikapi  isu-isu  kebijakan  publik  di  media  massa  tidak  berbeda  ketika  melakukan konferensi pers, yakni “main tembak langsung”. Demikian pula para menterinya sehingga terjadi kegaduhan  politik  karena  tidak  koheren  antara  Presiden  dengan  para  pembantunya.  Studi  ini
memuat  rumusan  masalah  sebagai  berikut; Pertama, apa  saja  isu-isu  kebijakan  publik  yang disikapi  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dalam  media  massa. Kedua ,  bagaimana  gaya  komunikasi politik  Presiden  Joko  Widodo  dalam  menyikapi  isu-isu  publik  melalui  media massa  ?  Studi ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitain  deskriptif  dengan  strategi  penelitian library research. Teknik pengambilan data menggunakan 1 (satu) jalan, yakni dokumentasi dari pelbagai media massa baik cetak maupun online. Hasil studi memperlihatkan ada 2 (dua) tipologi sebaran  isu-isu  kebijakan  mengenai  pemerintahan  Presiden  Jokowi,  yaitu  (a)  isu-isu  yang menjadi tranding  topic di  media  online  dan  sosial  media,  (b)  isu-isu  yang  popular  di  khalayak masyarakat umum sebanyak 12 (dua belas) isu kebijakan. Selanjutnya komunikasi politik Jokowi tidak  terkelola  dengan  baik,  seringkali  terjadi  perbedaan  antara  Presiden  dengan  pembantunya. Oleh karena itu Jokowi membentuk tim komunikasi politik yang bertugas memberikan informasi kepada  publik.  Gaya  komunikasi  politiknya  bersifat low  context  communication menyesuaikan kultur budaya masyarakat karena dipengaruhi oleh tradisi dan budaya mataraman.
Kata kunci: Komunikasi politik, Isu Kebijakan, Media Massa

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  Pasca  Reformasi  dipimpin  oleh  5  (lima)  Presiden,  yaitu  BJ.  Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) dan Joko Widodo.  Setiap  Presiden  mempunyai  pola  komunikasi  politik  yang  berbeda  secara  khas  dalam menyikapi  isu-isu  kebijakan  publik.  Perbedaan  tersebut  dipengaruhi  oleh  gaya  kepemimpinan masing-masing  Presiden.  Komunikasi  Politik  secara  garis  besar  diartikan  penyampaian  pesan politik dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan politik  yang diinginkan oleh penyampai pesan.
Menurut  Efendi  Ghazali,  komunikasi  politik  tidak  sekedar  berkomunikasi  melainkan  juga menyampaikan  substansi  pelbagai  hal  yang  disampaikan  kepada  khalayak  oleh  Presiden Indonesia seringkali tidak jelas intisarinya (digilib.mercubuana.ac.id).
Indonesia  tidak  terlepas  dari  konteks  kebudayaan,  demikian  pula  dengan  penggunaan komunikasi  politik.  Dilihat  dari  segi  kebudayaan,  manusia  secara  global  dapat  dibagi  dalam  2 (dua) kategori, yakni kebudayaan konteks tinggi ( high context culture ) dan kebudayaan konteks rendah  ( low  context  culture ).  (Hall  dalam  Tjipta  Lesmana:2012:xx).  Komunikasi  dikatakan tinggi apabila menggunakan kata-kata bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tidak jelas dan bahasa  verbal  tidak  langsung  ke  intisari.  Sedangkan  komunikasi  rendah,  komunikan  mudah memahami pesan yang disampaikanoleh komunikator. Presiden yang menggunakan komunikasi konteks  tinggi  yaitu  Suharto.  Salah  satu  contoh,  Presiden  Suharto  menasehati  jajaran  pers nasional  agar  mereka  senantiasa  memberikan  informasi  yang  benar,  sekaligus  informasi  yang mendukung  pembangunan.  Komunikasi  tersebut  multi  tafsir  bagi  elite  politik  dan  khalayak masyarakat.
Presiden  Indonesia  saat  ini,  Joko  Widodo  juga  senang  menggunakan  komunikasi  konteks tinggi  ketika  menyikapi  kisruh  KPK-POLRI  sejak  Komjen  Budi  Gunawan  ditetapkan  sebagai tersangka  dan  Bambang  Widjayanto  ditangkap  oleh  Badan  Reserse  Kriminal  Markas  Besar
POLRI (BARESKRIM MABES POLRI). Beliau dalam konferensi pers mengatakan kita dukung pemberantasan  korupsi  dan  tidak  ada  usaha  pelemahan  KPK  (disadur  dari  pelbagai  media massa).
Sebaliknya  contoh  komunikasi  tingkat  rendah,  pernyataan  Presiden  Joko  Widodo  terkait dengan  pemberantasan illegal  fishing. Statemen  Presiden  dalam  salah  satu  acara  seminar  dan konnferensi  pers  di  Istana  Negara  adalah  “kita  selamatkan  laut  kita,  tangkap  nelayan-nelayan asing  dan  ilegal,  tenggelamkan  kapalnya”  (disadur  dari  pelbagai  media  massa).  Ungkapan tersebut  jelas  maknanya  untuk  mengurangi  pencurian  hasil laut  dengan  tegas  menenggelamkan kapal-kapal nelayan diatas 1000 tonase.
Isu-isu  kebijakan  publik  di  atas  diberitakan  oleh  media  massa  Riau  Pos  edisi  bulan November  2014  hingga  Januari  2015.  Gaya  komunikasi  Politik  Joko  Widodo  terlihat  dari statemen-statemen yang dimuat oleh Riau Pos dalam menyikapi isu-isu publik seperti kenaikan BBM, eksekusi hukuman mati terpidana narkoba hingga kasus Kriminalisasi KPK.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini merumuskan rumusan masalah, yakni:
1. Apa saja isu-isu kebijakan publik yang disikapi oleh Presiden Joko Widodo dalam media massa ?
2. Bagaimana  gaya  komunikasi  politik  Presiden  Joko  Widodo  dalam  menyikapi  isu-isu publik melalui media massa ?

## C. Kerangka Teoritis

## 1. Komunikasi Politik
Secara  garis  besar  komunikasi  politik  diartikan  setiap  penyampaian  pesan  yang  disusun secara  sengaja  untuk  memperoleh  pengaruh  terhadap  penyebaran  atau  penggunaan power (kekuasaan) di tengah masyarakat yang di dalamnya mengandung 4 (empat) bentuk komunikasi, yaitu; (a) elite communication, (b) hegemonic communication, (c) Petitinionary communication dan (d) assocional communication (dalam Belli Nasution).
Komunikasi politik dapat dimaknakan sempit dan luas. Arti sempit komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis  atau  terucap  ataupun  dalam  bentuk  isyarat  yang  mempengaruhi  kedudukan  seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Komunikasi politik secara luas berarti setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.
Gurevith dan Blummer (dalam Belli Nasuition) mengemukakan 4 (empat) komponen dalam komunikasi politik, yaitu:
1. Institusi-institusi politik dalam aspek komunikasinya
2. Institusi media dalam aspek politiknya
3. Orientasi audience terhadap komunikasinya
4. Aspek political culture yang relevan dengan komunikasi.
Komunikasi  juga  dapat  dikaitkan  dengan  budaya,  yakni  komunikasi  konteks  tinggi  dan komunikasi konteks rendah. Komunikasi konteks tinggi apabila menggunakan bahasa bersayap, bahasa  tubuh  yang  tidak  jelas  dan  bahasa  verbal  tidak  langsung to  the  point. Sedangkan komunikasi konteks rendah bermakna menggunakan bahasa yang tegas, lugas dan konkrit.
Proses  komunikasi  politik  dimulai  ketika  komunikator  (Presiden  Joko  Widodo) menyampaikan  pesan  politik  berupa  statemen-statemen  kepada  komunikan  (elite  dan  khalayak masyarakat)  melalui  saluran  media  massa,  salah  satunya  Riau  Pos.  Pesan  tersebut  kadangkala bersifat konteks tinggi dan juga konteks rendah.

## 2.Isu Kebijakan Publik
Isu  kebijakan  secara  garis  besar  merupakan  pertentangan  pandangan  mengenai  karakter suatu  permasalahan  dimana  terjadi  silang  pendapat  antara  para  aktor  mengenai  arah  tindakan yang  telah  atau  akan  ditempuh.  Isu  kebijakan  tidak  hanya  memuat  ketidaksepakatan  mengenai arah tindakan yang aktual dan potensial tetapi juga cerminan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Isu kebijakan dapat mempunyai 4 (empat) jenjang, yakni:
a. Isu-isu utama
b. Isu-isu sekunder
c. Isu-isu fungsional
d. Isu-isu minor
Selanjutnya  semakin  tinggi  statsu  peringkat  isu  semakin  strategis  kedudukan/posisi  isu tersebut  secara  politis.  Peringkat  sangat  dipengaruhi  oleh  persepsi  yang  akhirnya  akan mempengaruhi penilaian mengenai status peringkat yang terkait dengan suatu isu tertentu.

## D. Metode Penelitian

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Alasan  menggunakan  metode  ini dikarenakan  peneliti  ingin  memperdalam  kajian  lebih  dalam,  dimana  tidak  sekedar  hanya berhenti pada permukaan ( Verstehen ). Penelitian ini berupaya untuk melihat pelbagai fenomena di  lapangan  dan menggunakan  teori  sebagai  pisau  analisis  sehingga  terlihat  kesenjangan  antara realitas dan seharusnya ( dos sollen Vs dos sein ).
Hasil  penelitian  ini  dipaparkan  dalam  suatu  laporan  yang  bersifat descriptive interpretative .  Bersifat  demikian  karena  peneliti  ingin  menggambarkan  secara  menyeluruh  dan sistematis  terkait  fenomena  yang  terlihat  dalam  kajian  ini.  Kemudian  menganalisis  dan menuangkannya  melalui  interpretasi  yang  peneliti  pahami.  Kemudian  studi  ini  bersifat library research dengan menggunakan buku, artikel, berita dari pelbagai media massa.
2. Jenis Data
Data Sekunder
Menurut  Moleong  (2001:113-116),  data  tambahan  dapat  diperoleh  dari  sumber  data tertulis,  foto,  dan  data  statistik.  Adapun  datanya  adalah  isu-isu  publik  yang  mengemuka, statemen Joko Widodo di media massa dan respon terhadap Presiden Joko Widodo.
3. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  macam  pengumpulan  data  secara kualiatif,  yakni  penelaahan  terhadap  dokumen  tertulis. 1 Data  yang  diperoleh  dari  metode  ini berupa  cuplikan,  kutipan,  atau  penggalan-penggalan  dari catatan-catatan  organisasi,  klinis, atau program;  memorandum-memorandum  dan  korespondensi;  terbitan  dan  laporan  resmi;  buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka terhadap kuesioner dan survei 1 .
E. Hasil
1 Bagong Suyanto dan Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial.Jakarta. Kencana Prenada Media Group

## 1. Isu-Isu Kebijakan Publik Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Media Massa Portal
Penulis  menganalisis  isu-isu  kebijakan  Publik  yang  dibuat  oleh  Presiden  Joko  Widodo melalui  media  portal  kompas.com,  detik.com,  Republika.com  dan  Viva.co.id.  Alasan menggunakan  media  tersebut  ada  2  (dua),  pertama,  merupakan  situs  berita  online top  rating , kedua,  media  tersebut  paling  banyang  men share berita,  artikel  dan  sejenisnya.  Keempat  media tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  kubu,  yakni  memberitakan  positif  terhadap Presiden dan bersebrangan dengan Joko Widodo. Kubu pertama adalah Trans Corp dan Kompas Gramedia  (Kompas  dan  Detik)  sedangkan  kubu  kedua  adalah  Bakri  and  Brothers  dan  Mahaka Media Grup (Viva dan Republika).
Isu-isu kebijakan publik Joko Widodo dimulai ketika penyampaian pidato pelantikan dan visi  misi  yang  diturunkan  menjadi  kebijakan  publik. 2 Isu  kebijakan  yang  pertama  terkait kemaritiman,  dalam  hal  ini  pembentukan  poros  maritim,  kedua  terkait  revolusi  mental,  ketiga, jaminan  sosial,  keempat,  ketersediaan  dan  kemandirian  energi,  kelima,  meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelebaran celah fiskal dan kondusifitas iklim investasi. Terakhir, penegakan  hukum,  diwakili  oleh  pemilihan  Jaksa  Agung  dan  Kapolri  serta  kriminalisasi  KPK atau kisruh KPK Vs POLRI.

## Sebaran Isu Kebijakan
Keenam  isu  kebijakan  yang  telah  dijelaskan  diatas  kemudian  dijadikan  sasaran  isu kebijakan  yang  diberitakan  oleh  media  massa  portal  Kompas.com,  Detik.com,  Republika.com, Viva.co.id. Persebaran isu kebijakan di media massa portal lebih kepada isu-isu kebijakan publik yang menimbulkan kontoversi dan laris bagi media massa karena hakekatnya bad news is good news .
2 http://pindai.org/2015/02/03/100-hari-jokowi-di-mata-media . Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 10.00
Isu-isu  kebijakan  publik  yang  menjadi trending  topic di  media  ketika  awal  pemerintahan adalah isu kebijakan investasi sedangkan isu jaminan sosial, poros maritim dan revolusi mental tidak menarik untuk dijual.
Kemudian isu-isu kebijakan yang mendapat perhatian lebih dari media adalah
1) Isu energi yang dioperasionalkan sebagai kebijakan terhadap BBM.
2) Isu  kebijakan  dibidang  hukum.  Pengangkatan  KAPOLRI  yang  berujung  pada  kisruh  KPK  VS POLRI.
Isu-isu tersebut terpolar ke media massa portal, Viva untuk tema hukum, detik.com untuk investasi dan maritim, kompas untuk jaminan sosial dan republika untuk isu-isu energi. 3
Selain  isu-isu  yang  telah  dijabarkan  diatas,  muncul  isu  kekinian  di  kalangan  masyarakat yang  diekspose  oleh  pelbagai  media  massa,  seperti  kinerja  kabinet  berujung  pada reshuffle kabinet. 4 Kinerja kabinet yang baik merupakan manifestasi kebijakan dari setiap Menteri melalui kementerian.  Misalnya  kinerja  Menteri  Susi  dalam  memberantas illegal  fishing dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melebihi muatan dalam mengeksplorasi hasil laut tanpa izin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendapat sorotan positif dari kebjakan yang dibuat  Menteri  Anies  Baswedan,  yaitu  penghentian  kurikulum  2013  dan  penghapusan  Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai standar kelulusan siswa.
3 Ibid.
4 http://www.kompasiana.com/adrian67/kilas-balik-kepemimpinan-jokowi-tahun-2014-dan-tantangan- 2015_55546571b67e615b14ba54c0 . Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 11.05
Disisi lain ada pula menteri yang mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Salah satunya adalah    Menteri  Koordinator  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan,  Puan  Maharani. Kementerian  ini  merupakan  kemernterian  baru  yang  membawahi  kementerian  sosial, kementerian  pendidikan  dasar  dan  menengah  dan  kementerian  kesehatan.  Menko  PMK  fokus menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan  berdaya  saing  melalui  program  Kartu Keluarga Produktif, yang mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Oleh karena itu kinerja kementerian ini hanya itu-itu saja tanpa ada terobosan lain yang fenomenal.
Tingginya  sentimen  negatif  oleh  masyarakat  terhadap  Puan  dipicu  oleh  perseteruannya dengan ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Tiga kartu yang dikeluarkan Puan dikritik Yusril dan dianggap tak berlandaskan hukum. Faktor lainnya adalah sikap apatis dari masyarakat terhadap Puan yang juga cenderung tinggi. Puan dianggap sebagai menteri ‘titipan’ semata. 5 Selain  itu  dapat  diuraikan  isu-isu  berdasarkan  popularitas  di  masyarakat.  Adapun penjelasannya sebagai berikut: 6
1. Kenaikan Harga BBM
2. Polemik pencalonan kapolri
3. Reformasi tata kelola Migas
4. Polemik industri penerbangan
5. Gejolak nilai tukar rupiah
6. Program kompensasi kenaikan BBM
7. Penenggelaman kapal pencuri ikan
8. Pertemuan KTT APEC dan ASEAN
9. Polemik pemilihan Jaksa Agung
10. Hukuman mati kasus Narkoba
11. Rekening gendut kepala daerah
12. Penundaan penerapan kurikulum pendidikan
Pasca Reshuffle pemerintahan Jokowi -JK kembali membuat sensasi. Beberapa contoh isu- isu  yang  membuat  heboh  kembali,  antara  lain;  Kementerian  Dalam  Negeri  Tjahjo  Kumolo mengusulkan penghapusan kolom agama dalam KTP karena alasan diskriminasi, padahal negara ini  menganut  pancasila  yang  sila  pertama  menempatkan  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  sontak mayoritas  umat  Islam,  Menteri  Agama,  Ketua  MUI  dan  ormas  Islam  menyatakan  menolak pengosongan kolom agama di KTP. Setelah menggelinding dan ditolak oleh masyarakat, Tjahjo Kumolo  kemudian  memperjelas  bahwa  kolom  agama  tidak  akan  dihapus  hanya  saja  bagi  yang beragama di luar agama resmi Indonesia, maka kolom agama tidak wajib diisi. 7 Kedua, masih ingat isu tentang pelarangan berdoa bagi anak-anak di sekolah yang katanya menjadi gagasan Mendikbud, Anies Baswedan? Hingga ustad Yusuf Mansur angkat bicara saat itu,  walaupun  setelahnya  dia  minta  maaf  karena  ternyata  setelah  tabayyun  kepada  Mendikbud,
5 Ibid.
6 Republika.co.id. Diakses tanggal 22 Juni 2015. Pukul 10.35
7 http://www.suaramedan.com/2015/06/kenapa-pemerintahan-jokowi-jk-selalu.html . Diakses tanggal 26 Agustus 2015 Pukul 10.35 WIB
Anies  Baswedan  membantah  pelarangan  itu,  Anies  mengatakan  perkataannya  dipelintir  oleh media. Dan setelah klarifikasi itu, suasana kembali adem ayem.
Tak berselang lama, kembali netizen dihebohkan oleh postingan Esti Ningsih di twitternya ,  esti  mengupload  sebuah  foto  yang  memuat  larangan  jilbab  syar’i  dalam  seleksi  pegawai BUMN,  hal  itupun  ditanggapi  oleh  netizen  sebagai  tindakan  diskriminasi,  hingga  DPR  juga bereaksi terhadap isu tersebut, namun lagi-lagi setelah bola panas itu menggelinding, kementrian BUMN membantah adanya larangan tersebut, dan Esti Ningsih tersudut menjadi penyebar berita hoax,  namun  apakah  betul  hoax?  Bahkan  Jusuf  Kalla  turut  berkomentar  terkait  hal  ini,  JK menilai ada pihak yang ingin menjatuhkan menteri Rini.
Entahlah…  ketiga  isu  itu  dilemparkan  bulan  November  dan  Desember,  bahkan  usia pemerintahannya baru mencapai dua bulan. 8
Selanjutnya penolakan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di laut oleh para TNI mendapat  kecaman  dari  warga,  panglima  TNI,  Moeldoko  mengatakan  mengurus  warga Indonesia  saja  susah,  bagaimana  mau  mengurus  orang  lain,  pernyataan  itu  menyinggung  rasa kemanusiaan.  Sedang  di  sisi  lain  pemerintah  memperlakukan  pengungsi  syiah  dengan  nyaman dan fasilitas yang lengkap. Setelah kebijakan itu, Wapres JK meminta kepada TNI agar tidak lagi menolak pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. 9
Kasus terbaru adalah “kreativitas” menteri agama saat isra’ mi’raj dengan adanya tilawah langgam jawa, dengan alasan Islam di Indonesia harus punya ciri khas sendiri, tilawah langgam jawa  itupun  mendapat  sorotan  dari  publik,  lagi-lagi  sosmed  dibanjiri  berita  tersebut,  ada  yang mengecam  adapula  yang  menerima,  karena  ini  memang  masih  ikhtilaf.  Walaupun  akhirnya Menag minta maaf soal kegaduhan yang ditimbulkan oleh tilawah langgam jawa tersebut. 10 Belum  sembuh  isu  tilawah  langgam  Jawa,  kembali  Menag  menuai  kecaman,  lewat twitternya  Menag  berkicau  terkait  toleransi  menghormati  orang  yang  tidak  puasa  dengan  tetap membolehkan  warung  buka  di  siang  hari  selama ramadhan,  Karena  menuai  kecaman,  Menag kembali mengklarifikasi maksud dari pernyataannya tersebut. 11
Selanjutnya  Ketua  Dewan  Mesjid  Indonesia  yang  juga  Wakil  Presiden,  Jusuf  Kalla  yang membuat geger dengan isu pelarangan pemutaran kaset mengaji di mesjid-mesjid karena mejadi polusi  udara,  walaupun  JK  tidak  mengusulkan  pelarangan  total,  tapi  mengatur  waktu  dan jangkauan  suara  mengaji  tersebut,  tetap  saja  JK  mendapat  kecaman  dari  masyarakat,  bahkan tokoh-tokoh juga ikut bersuara menanggapi JK. 12

## 1. Gaya  Komunikasi  Politik  Presiden  Joko  Widodo  Dalam  Menyikapi  Isu-Isu  Publik  Melalui Media Massa
Komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa  tidak  optimal.  Komunikasi  yang  dilakukan  tidak  terkelola  dengan  baik  dan  langsung dikomentari  oleh  Presiden  tanpa  menggunakan  pola Juru  Bicara  (Jubir)  seperti  zaman  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Selanjutnya komunikasi yang dilakukan oleh Presiden seringkali berbeda bahkan tumpang tindih dengan pihak lain seperti Wakil Presiden atau para pembantunya. Salah satu contoh terjadi
8 Ibid
9 Ibid
10 Ibid
11 Ibid
12 Ibid
perbedaan pandangan antara JOKOWI dengan JK atau pernyataan pendapat mengenai kenaikan BBM (Qodary dalam news.metrotvnews.com).
Para  pembantu  Presiden,  yakni  Menteri  atau  setingkat  menteri  seringkali  membuat pernyataan  yang  menimbulkan  kericuhan  publik  dan  menampakkan  kemarahan  pejabat  dan bersifat  pribadi  tanpa  sepengetahuan  Presiden.  (Konfrontasi.com).  Selain  itu  gaya  komunikasi jokowi  seringkali  menggunakan  pola-pola  kearifan  lokal  yaitu  budaya  arek.  Budaya  arek menggunakan  pola  komunikasi  langsung  kepada  inti  permasalahan  yang  menjadi  isu  publik. Kadang pula mengadopsi gaya mataraman. 13
Menurut  pakar  komunikasi  politik  Evie  Ariadne  (dalam  nasional.sindonews.com)  pola komunikasi  yang  digunakan  tanpa  pola.  Jokowi  masih  menggunakan  pola  komunikasi  politik populis dan komunikasi relasi. Sedangkan menurut Ridho, tim komunikasi politik Jokowi harus mampu memetakan media yang mempublikasikan berita-berita istana dikarenakan setiap media mempunyai  agenda  tersendri  tergantung  pemilik  modal.  Presiden  harus  sering  melakukan konferensi  pers  dan  para  menteri.  Akan  tetapi  bila  menggunakan door  stop .  Informasi  yang disampaikan akan sepotong-sepotong sehingga informasi diperoleh tidak utuh dan menimbulkan penafsiran berbeda oleh setiap media. 14
Semenjak  tahun  2015  untuk  mereduksi  distorsi  informasi  publik,  Presiden  Jokowi membentuk  tim  komunikasi  politik  yang  berfungsi  untuk  menyampaikan  pikirannya  ke  publik dalam  konteks  komunikasi  politik.  Tim tersebut  diisi  oleh  Sukardi  Rinakit  dan  Teten  Masduki. Kedua  orang  ini  bertugas  menjelaskan  segala  persoalan  yang  disampaikan  kepada  publik  agar menjadi jelas dan rinci. 15
Tim tersebut mempunyai beberapa tantangan dalam pengelolaan informasi kepada publik. Menurut andrianto (dalam suarakarya.id) ada 3 (tiga) tantangan yakni:
 Pertama, tim komunikasi presiden harus dapat mengelola informasi yang disebarkan ke masyarakat  terkait  kebijakan  presiden,  wapres,  dan  segenap  menteri  yang  menyangkut kepentingan publik.
 Kedua,  tim  komunikasi  presiden  tidak  bekerja  dalam  kerangka  pikir  hanya menyebarkan  pesan  atas  kinerja  pemerintahan  Jokowi-JK  dan  pembantunya  kepada publik. Pesan-pesan kuat dan menarik dimiliki para pemimpin harus dapat menjadi daya tarik bagi media massa dan publik. Tentu  yang dinilai di sini adalah kinerja pemimpin prorakyat bukan sekadar strategi imagery atau pencitraan pemimpin di mata rakyat.
 Ketiga,  ujian  bagi  tim  komunikasi  presiden  untuk  dapat  merangkul  kekuatan  media massa. Siapa pun tahu media massa memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan massa. Dengan jangkauan luas, media membentuk dan mempengaruhi kesadaran masa yang dapat mempengaruhi roda pemerintahan.
Menurut Makmur Gazali strategi komunikasi politik yang digunakan kabinet kerja berupa komunikasi  politik  “megaphone”.  Komunikasi  politik  megaphone  berarti  bahwa  intensitas
13 Kabar24bisnis.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. Pukul 12.05 WIB.
14 Nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015 pukul 12.25 WIB.
15 http://staging.monitorday.com/detail/4492/mencegah-distorsi-informasi-publik . Diakses hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.32.
komunikasi  politik  pemerintahan  Jokowi-Kalla  ini  berada  pada  level  sangat  nyaring  serta mencerminkan  sebuah  semangat  untuk  melakukan  interaksi  pada  sasaran  komunikasi  yakni publik. 16
Salah satu contoh menarik untuk di cermati adalah peragaan model komunikasi megaphone jajaran  kementerian  pada  kabinet  kerja  Jokowi-JK  dalam    membangun  serta  memperkuat identitas kementerian masing-masing. Lembaga kementerian yang paling nampak atau menonjol diantara  pelbagai  kementerian  yakni  kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara,  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi,  Kementerian  BUMN  serta kementerian Perhubungan. 17
Komunikasi politik megaphone dipertontonkan sangat dominan oleh kementerian/lembaga Isu-isu  kebijakan  yang  muncul  selalu  menimbulkan    reaksi  baik  respon  positif  ataupun  respon negatif dari publik. Hal tersebut merupakan dampak dari gaya komunikasi politik yang menjadi pilihan karena menimbulkan dua sisi mata uang secara bersamaan. 18
Sisi  pertama,  komunikasi  politik megaphone seperti  ini  mampu  lantang  serta  menjadi “lem” komunikasi yang intens antara pemerintah dan publik. Gaya komunikasi  ini pada tataran tertentu  memang  dapat  menghadirkan ghirah partisipatif  kuat  pada  publik.  Pemberian    unsur kepentingan  yang  berujung  pada  emosional pada  setiap  isu-isu  kebijakan  dan  menjadi  musuh bersama bagi publik .
Disisi  lain,  model  tersebut juga  menunjukkan  elemen    pencitraan  yang  kuat.    model komunikasi yang terbangun memang memiliki “pemompa impian” dan menjadikan media massa sebagai  instrumen  kekuatan  komunikasi.  Akan  tetapi  bila  tidak  dilakukan  pengelolaan  dengan baik,  maka  akan  terjebak  dalam  dimensi artifisial pencitraan  semata  dan  tidak  tertutup kemungkinan  akan  terperangkap  pada banalisme komunikasi. 19 Banalisme  menurut    kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan paham tentang ketidak elokan, kasar. Sedangkan banalisme komunikasi  adalah  pola  komunkasi  yang  menggunakan  kata-kata  tidak  elok.  Selanjutnya  dari perspektif  komunukasi  lintas  budaya.  Komunikasi  yang  digunakan  Presiden  Jokowi  adalah low context communication (komunikasi konteks rendah). Komunikasi konteks rendah adalah bentuk komunikasi langsung, tanpa tedeng aling-aling . Setiap ucapan yang dikemukakan oleh Presiden Joko  Widodo  tidak  menggunakan  kata-kata  atau  kalimat  bersayap,  tidak  ada  penafsiran  ganda terhadap  setiap  kalimat  yang  terlontar.  Kalimat  tersebut  bermakna  tunggal  dan  tidak menimbulkan interpretasi subyektif pendengarnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari- hari sehingga dapat dengan mudah dipahami khalayak umum masyarakat. 20
16 http://makmurgazaliviruskata.blogspot.com/2015_01_01_archive.html . Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 09.50 WIB.
17 Ibid
18 Ibid
19 Ibid
20 http://choiumayah.blogspot.com/2014/11/model-komunikasi-jokowi-dengan-menteri.html . Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 10.45 WIB.
Kemudian  dari  konteks  komunikasi  kepresidenan  ada  perbedaan  antara  Presiden  Jokowi dengan periode sebelumnya. Menurut Prof. Mudjia Rahardjo komunikasi politik yang  dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh dari standar komunikasi seorang Presiden selama ini.
Presiden  Jokowi  seringkali  memakai  baju  putih  lengan  panjang  dan  dilipat  di  bagian ujungnya, penggunaan komunikasi dengan pilihan kosa kata membumi,  bahasa santai dan tidak formal, dingin, bahasa tubuhnya yang digunakan sering tidak sama antara kata atau kalimat yang diucapkan,  atau  kalimat  yang  tidak  terstruktur,  dan  sering  kali  berhenti  dengan  kalimat  yang belum selesai. 21
“....Sejak  menjadi  Gubernur  DKI  saya  beberapa  kali  mendapatkan  Jokowi  suka  sekali mengucapkan  kalimat  dengan  “baik....”  yang  mestinya  dilanjutkan  dengan  kata  “maupun....”. Misalnya,  usai  pelantikan  dan  berorasi  di  depan  massa  pendukungnya,  Jokowi  mengucapkan kalimat  “Saya  akan  bekerja  ‘baik’  dengan  petani,  nelayan,  pegawai  negeri,  pegawai  swasta, tentara, polri, pedagang, mahasiswa, dan lain-lainnya”. Kalimat itu belum lengkap. Penggunaaan kata “baik...” mestinya diikuti dengan kata “maupun...”. 22
Sebagai contoh saat ini baju warna putih lengan panjang laris di pasaran. Tidak hanya itu, banyak  orang  yang  meniru  cara  berpakaian  Jokowi,  baju  putih  dibiarkan  tanpa  dimasukkan  ke celana.  Menurut  berita  yang  saya  baca,  sekarang  pedagang  baju  jas  sepi  pembeli,  karena masyarakat  meniru  pemimpinya.  Dimulai  saat  pelantikan  Kabinet  Jokowi  yang  semua  menteri mengenakan  pakaian  putih,  jarang  sekali  kita  melihat  pejabat  negara  mengenakan  pakaian  jas berdasi. 23
Contoh  lain  Ketika  memberi  penjelasan  mengenai  perseteruan  Polri  dan  KPK,  usai penangkapan BW oleh Polri, publik mengharap Jokowi bisa menjelaskan persoalan kemelut itu dengan gamblang. Tetapi yang terjadi Jokowi hanya memberikan penjelasan singkat, tidak lebih dari 3 menit, dengan isinya yang sangat normatif sekedar himbauan agar kedua institusi penegak hukum  itu  tidak  saling  menyerang.  Tak  pelak  banyak  yang  kecewa  dengan  sikap  Jokowi tersebut.  Menyikapi  persoalan  perseteruan  antara  Polri  dan  KPK,  sebagai  kepala  negara  dan pemerintahan  seharusnya  Jokowi  bisa  berbicara  tidak  sesingkat  itu  sehingga  terkesan  Jokowi tidak  menguasai  persoalan  kenegaraan.  Para  pendampingya  mestinya  bisa  menyampaikan  saat mana Jokowi  harus  bicara  singkat  dan  saat  mana  pula  harus  panjang  lebar  untuk menunjukkan kenegarawanannya agar rakyat yang telah memilihnya tidak kecewa. 24

## F. PENUTUP 1. KESIMPULAN
1. Isu-isu  kebijakan  pada  masa  pemerintahan  Jokowi  diklasifikasikan  menjadi  2,  yaitu menjadi tranding  topic di  pelbagai  media  online  dan  mempunyai  popularitas  tinggi  di masyarakat.  Sebaran  isu-isu  kebijakan  pada  media  massa  dan  portal  lebih  kepada kebijakan publik yang menimbulkan kontroversi di masyarakat karena menjadi salah satu
21 http://www.uinmalang.ac.id/r/150201/komunikasi-politik-jokowi-versus-sby.html . Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 11.24 WIB.
22 Petikan dari artikel Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
23 Ibid
24 Ibid
komoditas berita.  Sedangkan yang popular di masyarakat adalah persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, dimana nampak nyata dan dirasakan oleh khalayak umum tanpa perlu adanya analisa mendalam.
2. Gaya  komunikasi  Presiden  Jokowi  menggunakan  pola low  context  communication ketika memberikan  informasi  kepada  masyarakat  menyesuaikan  kultur  budaya  masyarakat  setempat. Namun  seringkali  informasi  yang  disampaikan  berbeda  dengan  para  pembantunya,  yakni  para menteri  atau  pejabat  setingkat  menteri  bahkan  pejabat  eselon  I  kementerian  sehingga menimbulkan  kegaduhan.  Hal  ini  mengakibatkan  pengelolaan  komunikasi  politik  Presiden menjadi  buruk.  Oleh  karena  itu  membentuk  tim  komunikasi  politik  untuk  mereduksi  persoalan tersebut. Gaya komunikasi tersebut di satu sisi membuat tingkat partisipasi masyarakat meningkat tetapi disisi lain memunculkan pencitraan semata.

## Daftar Pustaka

## Buku
Comstock,  George  &  Scharrer, Erica.  2005. The  Psychology  of  Media  and  Politics. California: Elsevier Academic Press.
Denzin, K. Norman dan Lincoln, S. Yvonna.2009. Handbook Of Qualitative Research .Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Dunn,William  N.2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedu. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
Kaid, Linda Lee. 2004. Handbook of Political Communication Research. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Lesmana, Tjipta.2008. Dari Soekarno sampai SBY:Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa. Jakarta;PT Gramedia Pustaka
Louw, Eric. The Media and Political Process . London: Sage Publications

## Artikel
Prof.  Dr.  H.  Mudjia  Rahardjo,  M.Si.2015 Komunikasi  Politik  Jokowi  Versus  SBY .  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Jurnal
Jurnal  Observasi.Vol.7.  No.2.2009.Drs.  Ramon  Kaban.M.Si. Komunikasi  Politik  RI:Dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono

## Internet
http://pindai.org/2015/02/03/100-hari  jokowi-di-mata-media.  Diakses  tanggal  20  Juni  2015. Pukul 10.00
http://www.kompasiana.com/adrian67/kilas-balik-kepemimpinan-jokowi-tahun-2014-dan- tantangan 2015_55546571b67e615b14ba54c0. Diakses tanggal 20 Juni 2015. Pukul 11.05
Republika.co.id. Diakses tanggal 22 Juni 2015. Pukul 10.35
http://www.suaramedan.com/2015/06/kenapa-pemerintahan-jokowi-jk-selalu.html. Diakses tanggal 26 Agustus 2015 Pukul 10.35 WIB
Kabar24bisnis.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015. Pukul 12.05 WIB.
Nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2015 pukul 12.25 WIB.
http://staging.monitorday.com/detail/4492/mencegah-distorsi-informasi-publik. Diakses hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Pukul 08.32.
http://makmurgazaliviruskata.blogspot.com/2015_01_01_archive.html.  Diakses  tanggal  24 Agustus 2015 pukul 09.50 WIB.
http://choiumayah.blogspot.com/2014/11/model-komunikasi-jokowi-dengan-menteri.html.
Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 10.45 WIB.
http://www.uinmalang.ac.id/r/150201/komunikasi-politik-jokowi-versus-sby.html. Diakses tanggal 24 Agustus 2015 pukul 11.24 WIB.