## ROLE OF NAHDLATUL ULAMA IN FOSTERING INDONESIAN NATIONALISM IN EFFORT TO REALIZE BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR

## PERAN NAHDLATUL ULAMA DALAM MEMBINA NASIONALISME INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR
Mohamad Alwi Lutfi 1 , Karim Suryadi 2 , Endang Sumantri 3
1 SMPN 1 Banjarharjo, Jl. Raya Cikakak No. 12 Banjarharjo-Brebes,
2 Dosen Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
3 Dosen Prodi PKn Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia E-mail : alwiprajab@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study  was to examine and analyze the meaning of nationalism by NU kiai. The method used is a qualitative case study as a research reference. This research data collection using interviews, observation, and study documentation. The results of this study regarding: the subject of thought  NU  in  developing  nationalism  in  Indonesia;  perspective  on  good  citizens  by  Nahdlatul Ulama; Attitudes and step NU struggles in maintaining the participation of Indonesian nationalism; NU perspective of the international Islamic organizations that want to establish the Caliphate; NU efforts  in  developing  the  nation's  morals;  NU  perspective  in  the  baldatun  thoyibatun  wa  robbun ghofur; and constraints faced in fostering nasioanalisme NU.

## Keywords: Nahdlatul Ulama (NU), Nationalism, Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengkaji  dan  menganalis  makna  nasionalisme  menurut  kiai  NU. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus sebagai acuan penelitian. Pengumpulan data penelitian  ini menggunakan  wawancara, observasi, dan  studi dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai:  subjek  pemikiran  NU  dalam  mengembangkan  nasionalisme  di  Indonesia;    perspektif tentang warga negara yang baik menurut Nahdlatul Ulama; Sikap dan langkah perjuangan NU dalam partisipasi  mempertahankan  nasionalisme  Indonesia;  perspektif  NU  terhadap  organisasi-organisasi Islam  internasional  yang  ingin  mendirikan  Khilafah  Islamiyah;  upaya  Nahdlatul  Ulama  dalam membina  moral  bangsa;  perspektif  NU  mengenai  baldatun  thoyibatun  wa  robbun  ghofur;  dan kendala yang dihadapi NU dalam membina nasioanalisme.
Kata  Kunci  :  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Nasionalisme,  Baldatun  Thoyibatun  Wa  Robbun Ghofur
Perjalanan Nahdlatul Ulama dalam perpolitikan  nasional  sangat  menarik  untuk dikaji,  hal  ini  karena  bila  kita  melihat  latar belakang Nahdlatul Ulama berdiri yakni berasal dari  Komite  Hijaz  yang  merupakan  kumpulan ulama  yang  bermaksud  “me-lobi”  raja  Arab Saudi  saat  itu  agar  memperbolehkan  madzhab- madzhab tetap berkembang dan bisa ikut dalam ibadah haji.
Namun, seiring dengan perjalanan bangsa saat itu yang sedang dijajah Belanda, maka NU
pun  tidak  ketinggalan  untuk  ikut jihad  fii sabilillah melawan  Belanda.  Saat  menjelang kemerdekaan  bangsa  Indonesia,  tokoh  NU  pun –  yakni  KH.  Wahid  Hasyim  –  turut merumuskan  suatu  dokumen  yang  bersejarah bagi  bangsa  yaitu  Piagam  Jakarta  yang  di dalamnya  berisi  sila-sila  yang  terdapat  dalam Pancasila.
Saat  reformasi  marak  terjadi  gerakan formalisasi  syariat  Islam  di  Indonesia,  angin segar  kebebasan  yang  dihembuskan  telah
melahirkan  sebuah  fenomena  baru  yang mengguncang  rasa  nasionalisme  Indonesia sebagai  suatu  bangsa  (Setiawan,  2007:  vi). Fenomena  tersebut  diawali  dengan  munculnya beberapa  organisasi  kemasyarakatan)  Islam seperti  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  Majelis Mujahidin  Indonesia,  dan  Front  Pembela  Islam (FPI).  Mereka  hadir  dalam  konteks  kampanye, yakni dalam rangka “penegakkan  dan penerapan  syariat  Islam”,  “mendirikan  negara Islam”, sampai “pembentukan Khilafah Islamiyah”.
Saat ini pun Nahdlatul Ulama dihadapkan pada dua kelompok besar yaitu kelompok Islam radikal  yang  kerap  menimbulkan  keresahan melalui  aksi  terorisme  dan  melarang  praktik- praktik  keagamaan  yang  telah  lama  dilakukan oleh  masyarakat  muslim  Indonesia  serta gerakan formalisasi syariat Islam dan munculnya  kelompok  liberal  yang  dicetuskan oleh anak-anak muda NU sendiri.
Pelemahan  terhadap  NU  tersebut  melaui proses dan sejumlah cara:
1. Melalui pendekatan kelembagaan
2. Melalui  pendekatan  isu  HAM,  pluralisme dan toleransi maupun isu kesetaraan gender.
3. Melalui  pendekatan  kurikulum  pesantren dan madrasah.
4. Melalui  pendekatan  media  dan  permainan isu (Baso, 2013: 99).
Apabila  melihat  empat  hal  tersebut  di atas,  hal  ini  termasuk  penjelasan  dalam pendekatan kurikulum pesantren dan madrasah, seolah-olah Pendidikan Kewarganegaraan “bertentangan”  dengan  kurikulum  pesantren. Padahal  Pendidikan  Kewarganegaraan  tidak sempit,  ada  dimensi  sosio-kultural  dalam bentuk community  civic  education ,  artinya Pendidikan  Kewarganegaraan  tidak  hanya berada dalam lingkup persekolahan.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  John Cogan  dalam  menjelaskan  perbedaan  istilah antara civic education dan citizenship education . Pendidikan Kewarganegaraan adalah terjemahan  dari  istilah  asing civic  education atau citizenship education . Terhadap dua istilah ini,  John  Cogan  telah  membedakan  dengan mengartikan civic  education sebagai  “... the foundational course work in school designed to prepare  young  citizens  for  an  active  role  in their  communities  in  their  adult  lives ” (Winataputra,  2012:  257),  artinya  bahwa  PKn adalah  suatu  mata  pelajaran  dasar  yang dirancang  untuk  mempersiapkan  warga  negara
muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.
Sedangkan citizenship education digunakan  sebagai  istilah  yang  memiliki pengertian  yang  lebih  luas  yang  mencakup  : “... both  these  in-school  experiences  as  well  as out-of  school  or  non-formal/informal  learning which  takes  place  in  the  family,  the  religious organization,  community  organizations,  the media,  etc  which  help  to  shape  the  totality  of the  citizen” (Winataputra,  2012:  257)  yang artinya pendidikan kewarganegaraan merupakan  istilah  generik  yang  mencakup pengalaman  belajar  di  sekolah  dan  di  luar sekolah,  seperti  yang  terjadi  di  lingkungan keluarga,  dalam  organisasi  keagamaan,  dalam organisasi kemasyarakatan, dan dalam media.
Penelitian  ini  berfokus  pada  “bagaimana organisasi  NU  berperan  sebagai community civic dalam membina nasionalisme Indonesia?”. Hal  ini  dapat  terungkap  melalui  pendekatan naturalistik-kualitatif  yang  digunakan  dalam model  studi  kasus,  yang  satuan  kajiannya dilakukan dalam lingkup yang terbatas. Bodgan dan  Biklen  (1982:58)  mengatakan: “...  a detailed  examinitaion  of  one  setting,  or  one single  subject,  or  one  single    despositiry  or document,  or  one  particular  event". Dalam  hal yang  lebih  khusus,  model  studi  kasus  seperti digambarkan  di  atas,  pada  prinsipnya  adalah model  studi  kasus  tunggal (single  case  study). Penggunaan model studi kasus dalam penelitian ini  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa penelitiannya  dilakukan  pada  satu  fokus  yaitu di  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  satu  fokus yang  dimaksud  adalah  komunitas  kiai  NU.  Di samping  itu,  studi  kasus  mempunyai  kelebihan dibanding  studi  lainnya  yaitu  peneliti  dapat mempelajari sasaran penelitian secara mendalam dan menyeluruh.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menggali peran  NU  dalam  membina  nasionalisme khususnya  ditinjau  dari  aspek  studi  kasus tentang  makna  nasionalisme  menurut  para  kiai NU  di  PBNU  dan  PCNU  Kabupaten  Brebes. Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. mengetahui  subjek  pemikiran  NU  dalam mengembangkan nasionalisme di Indonesia;
2. mengetahui pemikiran NU dalam mewujudkan  warga  negara  yang  baik  dan cerdas ( smart and good citizens );
3. mengetahui  sikap  dan  langkah  perjuangan NU  yang  sesuai  khittah  1926  dalam
partisipasi  mempertahankan  nasionalisme Indonesia;
4. mengetahui pandangan NU tentang organisasi  Islam  internasional  yang  ingin mendirikan khilafah Islamiyah di
Indonesia;
5. mengetahui  peran  NU  sebagai  organisasi perjuangan  nahdliyin  terhadap  pembinaan moral bangsa Indonesia;
6. mengetahui  pandangan  NU  terhadap  upaya untuk mewujudkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai baldatun
thayibatun wa robbun ghofur;
7. mengetahui  kendala  yang  dihadapi  NU dalam memperjuangkan nasionalisme
Indonesia.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Menurut  Bogdan  dan  Taylor    metode  kualitatif sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati  (Moleong,  2004:  4).  Lokasi  dalam penelitian  ini  adalah  di  beberapa  tempat  yaitu: PBNU  (Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama)  dan PCNU  (Pengurus  Cabang  Nahdlatul  Ulama) Kabupaten Brebes.
Dalam  penelitian  ini,  mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:
1. Wawancara  mendalam,  hal  ini  diawali dengan perkenalan peneliti terhadap informan,  mengenai  maksud  dan  tujuan wawancara.  Dalam  wawancara  dengan  para kiai  NU    dilakukan  dengan  alat  perekam supaya  informasi  yang  diperoleh  bisa diterangkan  semua  dan  menghindari  data tidak  ada  yang terlupakan. Berikut  ini  nama narasumber yaitu para kiai NU:
a. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA
b. Habib Luthfi Bin Yahya
c. Dr. KH. Cholil Nafis,M.A
d. KH. Ahmad Baso
e. KH. Athoilah, S.E.,M.Si.
b. KH. Sholeh Basalamah
c. KH. Aminudin Afif.
d. KH. Mas Mansyur Tarsudi.
e. KH. Labib Shoqiq.
f. KH. Sayid Abdurrahman
g. KH. Subhan Makmun.
2. Observasi,  dilakukan  di  beberapa  tempat, antara lain:
a. Masyarakat  warga  NU  di  Kabupaten
Brebes yang mengikuti kegiatan istighotsah yang  dipimpin  oleh  KH.
Dimyati Rois (pengasuh Pondok Pesantren  Kaliwungu  Kendal)  pada setiap  malam  Jumat  Wage  di  Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba yang dihadiri oleh puluhan ribu warga NU.
b. Kegiatan  rutin  jamiyah  bapak-bapak  dan ibu-ibu di Kecamatan Kersana Kabupaten  Brebes  dan  Desa  Kalirahayu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
c. Kegiatan  santri  di  Babakan  Ciwaringin, terutama  pada  kegiatan  haul  sesepuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin.
d. Kegiatan  santri  Pondok  Pesantren  Luhur At-Tsaqofah  yang  dipimpin  oleh  KH. Said Aqil Siraj.
3. Dokumentasi  dan  literatur.  Dokumentasi, yaitu  suatu  teknik  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  sekunder  dari  lembaga atau organisasi Nahdlatul Ulama.
a. Dokumentasi  dan  literatur  dari  buku- buku  ke-NU-an  dan  penelitian  tentang Nahdlatul Ulama yang ada di perpustakaan  PBNU  Jakarta  maupun penulis  meminjam  pada  kiai  atau membeli sendiri.
b. Video  pengajian  Islam  dan  Kebangsaan yang  disiarkan  oleh  ASWAJA  TV  yang diisi oleh KH. Saiq Aqil Siraj.
Untuk  memudahkan  peneliti  dalam proses  menganalisis  data  penelitian  ini,  maka peneliti  menggunakan  langkah  analisis  sebagai berikut:
1. Analisis  sebelum  di  lapangan.  Peneliti kualitatif  telah  melakukan  analisis  data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis  dilakukan  terhadap  data  hasil  studi pendahuluan, atau data sekunder,  yang  akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian.  Berkaitan  dengan  itu  maka, peneliti  telah  melakukan  analisis  terhadap beberapa penelitian terdahulu tentang Nahdlatul  Ulama  khususnya  mengenai nasionalisme dan peran NU dalam kenegaraan.  Selain  itu  analisis  dilakukan terhadap  rencana  tempat  penelitian  dengan melakukan  studi  pendahuluan  baik  melalui dokumen  penelitian,  berita  di  situs  NU Online, maupun dengan mengamati aktivitas masyarakat  Nahdlatul  Ulama  di  kabupeten Brebes.  Analisis  ini  diharapkan  dapat memberikan sedikit gambaran tentang
masalah  yang  akan  dikaji  oleh  peneliti. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat  sementara  dan  akan  berkembang setelah  peneliti  masuk  dan  selama  di lapangan (Sugiyono, 2008: 90).
2. Analisis  selama  di  lapangan.  Analisis  data dalam penelitian kualitatif dilakukan  selama pengumpulan  data  berlangsung  dan  setelah selesai  pengumpulan  data  dalam  periode tertentu.  Pada  saat  wawancara,  peneliti sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum  memuaskan,  maka  peneliti  akan melakukan  wawancara  lagi,  sampai  pada tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap relevan  atau  kredibel.  Spradley    membagi analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif  (Sugiyono,  2008:  99).  Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley sebagai berikut :
a. Memilih  situasi  sosial  ( Place,  Actor, Activity/PAA ).  Situasi  sosial  yang  dipilih adalah  masyarakat  basis  NU  pesantren NU.  Untuk  masyarakat  basis  NU  dan Pesantren yang dipilih adalah di
Kabupaten  Brebes.  Tempat  tersebut dipilih  karena  pada  masyarakat  banyak perkumpulan  masyarakat  NU  dalam kegiatan yasinan, tahlilan, dan sejenisnya.
b. Melaksanakan observasi partisipan. Untuk mengetahui situasi sosial yang ada di  suatu  masyarakat  komunitas  santri yang  akan  diteliti,  maka  yang  dilakukan adalah  mengikuti  beberapa  kegiatan masyarakat dan santri-santri ketika melaksanakan  ibadah  dan  mengaji  di pesantren. Adapun kegiatan yang dilakukan  penulis        di  dalam  observasi partisipan adalah:
- Penulis  menjadi  pengurus  ranting
Nahdlatul  Ulama  di  Desa  Cigedog Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes periode 2012-2017. - Menjadi  anggota  Jamiyah  pengajian Yasinan  Al-Fadhilah  setiap  malam Jum`at  di  desa  Cigedog  Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.
- Menjadi jamaah pada kegiatan istighostah setiap  malam  Jum`at Wage di Desa Tegalglagah
Kecamatan Bulakamba Brebes
- Mengikuti  pengajian  Rabu  Sore  di masjid  Agung  Brebes  yang  diasuh oleh KH. Subhan Makmun. - Mengikuti istghostah
yang
dilaksanakan  pada  malam  Jum`at Pahing  di  Masjid  Islamic  Center Brebes  yang  dipimpin  oleh  KH. Syaikh  Sholeh  Basalamah  dan  KH. Aminudin Afif.
- Mengikuti  kegiatan haul sesepuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin pada tanggal 3 Mei 2014.
c. Mencatat hasil observasi dan wawancara.  Secara  garis  besar,  catatan hasil observasi dan wawancara dilakukan  saat  berlangsung  wawancara dan  observasi  secara  spontan  dengan menuliskan kata-kata
penting.
Selanjutnya ketika observasi dan wawancara telah selesai catatan diperlengkap dan diperinci.
d. Melakukan observasi deskriptif. Observasi  deskriptif  dilakukan  dengan mengamati  segala  apa  yang  ada  di lingkungan  masyarakat,  majelis  ta’lim serta  yang  ada  di  tempat  lain  untuk nantinya dijelaskan secara rinci.
e. Melakukan analisis domain.
Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh  tentang  situasi  sosial  yang diteliti  atau  obyek  penelitian.  Hasilnya berupa  gambaran  umum  tentang  obyek yang diteliti.
f. Melakukan observasi terfokus. Observasi  terfokus  yang  dilakukan adalah  melakukan  pengamatan  yang telah ditentukan sebelumnya, yakni dari hasil  analisis  domain,  kategori  yang akan  diwawancarai,  sehingga  setelah observasi selesai, melakukan menentukan  pihak-pihak  atau  para  kiai yang  akan  diwawancara  untuk  data penelitian.
3. Analisis  setelah  di  lapangan.  Analisis  yang dilakukan  dengan  cara  triangulasi,  dari jawaban kiai akan  dikumpulkan  dan diberikan  kode-kode,  mulai  dari  kode informan  sampai  kode  informasi  yang diberikan.  Langkah-langkah  analisis  antara lain:
a. Kategorisasi  (pengkode-an).  Pengkodean dimulai  dari  pengkodean  informan,  para kiai di lingkungan PBNU diberi kode PB, dan  para  kiai  di  lingkungan  PCNU Brebes  diberi  kode  PC.  Untuk  data
diberikan  pengkodean  sesuai  dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian,  misalnya:  PB1:A  (untuk  data dari  informan  di  PBNU  kedua  dengan menjawab rumusan masalah yang pertama).
b. Ringkasan  dari  tiap  responden.  Setiap hasil  wawancara  dengan  responden dibuat  ringkasan  untuk  memudahkan analisis.  Hal  ini  dilakukan  karena terkadang  ada  beberapa  informan  yang menjawab  sekaligus  untuk  beberapa pertanyaan.
c. Kontekstualisasi. Analisis naratif
diuraikan pada bagian pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Subjek Pemikiran NU dalam Mengembangkan Nasionalisme
Menurut KH. Said Aqil Siraj, “pemikiran NU  dalam  mengembangkan  nasionalisme berasal  pemikiran  KH.  Hasyim  Asy’ari  yang menyatukan antara konsep Islam dan nasionalisme”. Tradisi amaliyah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi, menjaga jati diri  bangsa  Indonesia,  kepribadian  yang langsung ke masyarakat. Menurut Habib Luthfi nasionalisme  Indonesia  timbul  sebagai  rasa syukur  kita  kepada  Allah.  Allah  menciptakan manusia  bersuku-suku  berbangsa  supaya  saling mengenal (lita’arofu). Ketika  sudah  saling mengenal,  maka  akan  tumbuh  menjadi  bangsa, cinta tanah air.
Sedangkan menurut KH. Athoilah, “dalam  tradisi  amaliyah  NU  itu  sebenarnya adalah  salah  satu  upaya  pendekatan  kepada masyarakat yang dapat memunculkan persatuan, dengan persatuan maka akan muncul rasa  nasionalisme”.  KH  Athoilah  menerangkan bahwa  “warga  NU  dapat  dibagi  menjadi  tiga kelompok,  yaitu  NU  struktural,  NU  kultural, dan NU lunturan”.
Menurut KH. Syaikh Sholeh Muhammad Basalamah  dalam  hadist hubbul  wathon  minal iman , yaitu cinta kepada negara adalah sebagian dari  iman.  Kandungan  hadits  tersebut  adalah pertama  kita  harus  mentati ulul  amri ,  sebab kalau  orang  membangkang  dari ulul  amri , berarti tidak cinta tanah air, tapi dengan catatan selama ulum  amri atau  pemerintah  itu  tidak mengarahkan kita kepada hal-hal yang
bertentangan  dengan  syariat  atau  kaitannya dengan  maksiat.  Kedua, hubbul  wathon  minal iman itu  kita  berusaha  menjadi  warga  negara yang  baik.  Amaliah  dzikir  berjamaah  yang menjadi  wujud  nasionalisme  dari  Nahdlatul Ulama.
Menurut  KH.  Aminudin  Afif  Kekuatan bangsa  dan  rasa  nasionalisme  Indonesia sebetulnya  itu  pada  tahlil,  karena  tahlil  setiap minggu ada, setiap bulan ada, setiap tahun ada, itu  secara  tidak  langsung  akan  mengokohkan ukhuwah ,  kebersamaan,  jadi  dengan  tahlil menjadi kekuatan yang luar biasa.
Perkataan  para  kiai  tentang  kaitan  antara tradisi  Nahdlatul  Ulama  dan  rasa  kebangsaan, cinta  tanah  air,  dibuktikan  dengan  hasil observasi  peneliti  bahwa  di  Kabupaten  Brebes rutin  dilaksakan  istghosah  yang  diikuti  oleh warga  NU  untuk  mendoakan  keselamatan bangsa  yaitu  pada  malam  Jumat  Pahing  di Masjid  Islamic  Center  yang  biasa  dihadiri  oleh ratusan jamaah, dan pada malam Jumat Wage di desa  Tegalglagah  yang  diikuti  oleh  ribuan Jamaah dari seluruh penjuru Kabupaten Brebes. Selain itu, menurut KH. Sayid Abdurahman NU adalah  organisasi  Islam  sebagai  dinamisator nasionalisme  yang menyatukan seluruh bangsa, karena  menyatukan  antara  ajaran  Islam  dan tradisi  adat yang sudah ada disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman.

## Pemikiran NU dalam Mewujudkan
Warga Negara yang Baik dan Cerdas ( Smart and Good Citizens )
Menurut KH. Said Aqil Siraj, “ciri utama warga  negara  yang  baik  adalah  memiliki  rasa nasionalisme  yang  religius  dan  bisa  disatukan menjadi  nasionalisme  religius”.  Dalam  tujuan membentuk  warga  negara  yang  baik,  NU mengajarkan  melalui  kitab-kitab  akhlak  dan tauhid.  Dalam  mata  pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  peran  NU  sejak  sebelum merdeka  sampai  sekarang  kurang  jelas  atau tidak diterangkan dalam pelajaran tentang peran NU dalam perjuangan, peran perjuangan kiai.
Menurut KH. Sayid Abduraman:
Warga  negara  yang  baik  adalah  warga negara  yang  taat  hukum.  KUHP  dan KUHAP  yang  sekarang  bukan  murni buatan  Belanda,  yang  sebenarnya  adalah terjemahan  dari  kitab  ihya  ulumudin. Perjuangan kemerdekaan itu mengorbankan  tidak  sedikit  dari  ulama
dan  santri,  sehingga  perlu  dijelaskan terhadap  peserta  didik.  Pancasila  itu dikaji  dari  Alquran,  Pancasila  kalau dalam  bahasa  politik  disebut  dengan istilah  “digali  dari  bumi  pertiwi”, mengapa?  Supaya  tidak  menyinggung perasaan minoritas, yang dimaksud  bumi pertiwi  dalam  istilah mantiq yakni min itlaqil mahal, wa irodatil mahil , menyebut  tempat  tapi  yang  dimaksud adalah orang yang menempati.  Indonesia mayoritas  muslim,  artinya  Pancasila digali  dari  Islam,  begitu  bahasa mantiq - nya.  Buktinya  sembilan  orang  yang merumuskan  Pancasila,  banyak  terdiri dari para Kiai. Itu harus dijelaskan dalam Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Kenapa sekarang banyak yang menentang  Pancasila?,  karena  tidak  di jelaskan hal tersebut dalam pendidikan di sekolah.
Untuk  mewujudkan  warga  negara  yang baik  dalam  pemberdayaannya  dilakukan  di pesantren yang selama ini sudah dilakukan oleh Nahdaltul Ulama.

## Sikap dan Langkah Perjuangan NU Sesuai Khittah 1926 dalam Partisipasi Mempertahankan Nasionalisme
KH.  Said  Aqil  Siraj  berpendapat  bahwa
“sikap
NU dalam
mempertahankan nasionalisme  NU  adalah  fleksibel,  sesuai dengan perkembangan. Hal ini dikarenakan NU sebagai ahlussunnah  wal  jamaah dalam kehidupan  politik  dan  segala  aspek  kehidupan lainnya  berpegang  pada  dalil antum  a’lamu  bi umurin  dunya”. Lebih jelas  lagi  dipaparkan oleh KH. Cholil Nafis yaitu:
Salah  satu langkah  yang  fenomenal adalah  Resolusi  jihad  yang  mengkristal. Sebelumnya  sudah  ada  ruh  nasionalisme dalam Komite Hijaz yang
mengedepankan lokal  wisdom (kearifan lokal).  Kemudian  NU  ketika  pemilihan Umum  1955  menjadi  peserta  pemilu dalam  bentuk  Partai  Politik.  Ketika Presiden Soeharto meleburkan NU dalam PPP,  NU  pun  taat  terhadap  keputusan tersebut  walaupun  akhirnya  NU  kembali ke  khittah  1926  dan  tidak  ikut  serta dalam  politik  praktis,  tetapi  dalam  era reformasi beberapa kiai NU mendeklarasikan Partai Kebangkitan
Bangsa, bukan hanya sebagai wadah NU, tetap  warga  NU  bebas  ke  partai  mana pun.  Itu  semua  adalah  strategi  dakwah. Kita  ingin  membedakan  antara  substansi nilai  yang  ada  di  NU  dan  strategi penyebaran dan penguatan NU.
Apabila  melihat  pendapat  KH.  Cholil Nafis,  NU  memang  berperan  dalam  politik praktis saat itu, sehingga NU terkesan berubah- ubah  dalam  berbagai  kondisi.  Hal  tersebut dikuatkan  alasannya  oleh  KH.  Athoilah  yang berkata:
Ada  dalil  yang  artinya  “kebijakan seorang  pemimpin,  harus  memberikan maslahah pada  umatnya”.  Sekarang kemaslahatan  bagi  umat  itu  antar  zaman mempunyai  kondisi  berbeda,  kondisi yang  satu  dengan  kondisi  lain  pasti berbeda.  Di  sinilah  NU  mengimbangi kondisi  yang ada,  yang  semuanya adalah untuk  kemasalahan  umat,  dan  itu  semua juga  sebenarnya  sudah  diatur  dalam kehidupan,  bukan  berarti  lantas  NU seperti ikut-ikutan dengan mereka- mereka yang suka melakukan
perlawanan,  Islam  itu  kan  sebenarnya lebih  lunak.  Kuncinya  NU  itu  selalu mengikuti  jejak  para  Walisongo  yang tidak  pernah  melakukan  perlawanan terhadap  siapa  pun  tidak  pernah  mau menyerang.

## Pandangan NU Tentang Organisasi- Organisasi Islam Internasional yang Ingin Mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia
Nahdlatul  Ulama  memandang  bahwa organisasi  yang  ingin  mendirikan  khilafah Islamiyah  membahayakan  persatuan  bangsa, KH.  Said  Aqil  Siraj  berpendapat  bahwa “mereka  membawa  idoeologi/pemikiran  yang asing  bagi  kepribadian  Indonesia”.  Untuk menguatkan  pendapat  tersebut,  KH.  Syaik Sholeh Basalamah mengatakan:
Tidak ada dalam Alquran yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan umat  Islam  membuat  negara,  dalam hadits juga tidak  ada, hanya  sekarang ini kan  ada  organisasi  yang  mengusung namanya  khilafah.  Jadi  mereka  tidak pernah  mengatakan  negara  Islam,  tetapi mereka  ingin  mewujudkan  khilafah. Khilafah ini dalam Islam satu kepemimpinan  sedunia,  bukan  satu  blok, bukan  di  Indonesia  khalifahnya  ini,  di
Saudi  khalifahnya  ini,  bukan  seperti  itu, jadi  khalifahnya  satu  dunia,  kholifah.  Itu memang ada beberapa ayat, ada beberapa hadits yang mendukung tentang khilafah.
Kemampuan  kita  untuk  mewujudkan khilafah  sekarang  belum  mampu,  karena khilafah itu bukan sebuah kewajiban, dilaksanakan ketika memungkinkan dan mampu,  apabila  belum  mampu  maka  tidak berdosa bila tanpa khilafah.

## Peran NU Sebagai Organisasi Perjuangan Nahdliyin Terhadap Pembinaan Moral Bangsa Indonesia.
Peranan  NU  terhadap  pembinaan  moral bangsa  dilakukan  dengan  cara  pendidikan pesantren dan pelestarian tradisi. Peran pendidikan  pesantren  di  NU  sangat  besar,  akan tetapi  harus  ada  penyatuan  antara  pendidikan agama  dan  pendidikan  umum,  sebagaimana dikatakan oleh KH. Cholil Nafis yaitu:
NU mempunyai
jurus untuk menyelesaikan permasalahan moral
bangsa, terutama generasi muda. Pendidikan  pesantren  yang integrated antara keagamaan dan
kenegaraan/kebangsaan,  jadi  tidak  cukup ketika  NU  tekun  pada  salaf  saja,  tetapi juga  tidak  bisa  dibenarkan  pemerintah yang  mengejar  ke  arah  yang  sifatnya matematis  saja,  saintis  saja  itu  tidak cukup. Maka di sini dikotomi Kementrian  Agama  dan  Kementrian
Pendidikan perlu dipikirkan untuk diintegrasikan  antara  Kementrian  Agama dan  Kementrian  Pendidikan.  Integrasi keilmuwan  antara  ilmu  agama  dan  ilmu saintis perlu digabungkan.
Peranan  NU  dalam  pesantren  juga diperkuat  dengan  pendapat  dari  KH.  Athoilah yang menyatakan bahwa:
NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan  sudah  melakukan  upaya dalam  memperbaiki  moral  bangsa,  baik melalui  pendidikan  formal  maupun  non formal, contoh pondok pesantren membina akhlak bangsa. Ketika pendidikan itu yang ditanamkan
pelajaran  agama,  punya  nilai  lebih dibanding kurikulum pemerintah. Itu juga bagian  dari  pembinaan  moral  bangsa termasuk kegiatan-kegiatan dakwah, sehingga  harapan  kita  generasi  muda
yang mempunyai moral, tetapi persoalannya  kita  ini  hanya  mampu memperbaiki  dengan  dakwah bil  lisan saja, padahal dakwah yang paling efektif itu bil yad , dengan kekuasaan.
Tindakan  nyata  dalam  usaha  membina moral  bangsa  dilakukan  oleh  kiai  di  Brebes adalah melalui pesantren yang berada di tengah kota,  sebagimana  yang  dilakukan  oleh  KH. Subhan Makmun yang menyatakan, “mendirikan  pesantren  di  tengah  kota  adalah untuk  para  siswa  di  sekitar  pesantren  supaya lebih mengenal agama”.

## Pandangan NU Terhadap Upaya Untuk
Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Baldatun Thayibatun Wa Robbun Ghofur.
Menurut  KH.  Said  Aqil  Siraj  mengenai bagaimana untuk mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa robbun ghofur adalah:
Mengambil  dasar  dari  kitab fathul mu’in ,  yaitu  warga  negara  harus beriman  kepada  Allah,  menegakkan ibadah,  dan  bila  perlu  siap-siap  perang atau  pertahanan,  dan  memberikan perlindungan  kepada  seluruh  warga negara  yang  lemah,  bahan  makan cukup,  tempat  tinggal  cukup,  sandang cukup, obat-obatan, dan biaya kesehatan.
Langkah yang dilakukan NU secara nyata sebagaimana  dilakukan  oleh  para  kiai  adalah membangun  desa/daerah  terlebih  dahulu.  Hal tersebut  merupakan  pendapat  dari  KH.  Cholil Nafis yang menyatakan bahwa .
Selama  ini  yang  dilakukan  oleh  NU  itu bukan  langsung baldatun  thoyibatun  wa robbun  ghofur tapi qoryatun  thoyibatun wa  robbun  ghofur ( village  paradise ), kalau baldah itu  negara,  yang  dilakukan oleh  ulama  NU  adalah  menjadikan  desa yang  baik,  maka  kiai  di  desa  itu  ketika tidak  hanya  membangun  pesantren  saja tapi  lingkungan  juga  ikut  menikmati, bukan  hanya  menikmati  ilmunya  tapi pengembangan ekonominya.
Hal  ini  dibuktikan  dengan  dikenalnya nama  daerah  bagi  sebuah  pesantren,  misal pesantren  Buntet  dan  Kempek  Cirebon, pesantren  Tebu  Ireng,  pesantren  Lirboyo,
padahal  di  pesantren  tersebut  punya  nama masing-masing.  Selain  itu  KH.  Syaikh  Sholeh Muhammad Basalamah menyampaikan bahwa:
Konsep baldatun  thayibatun  wa  robbun ghofur bukan  berarti  sebagai  negara Islam, tapi orang Islam itu bisa mewarnai baldah dengan thoyibah. Allah berfirman artinya  “Barang  siapa  yang  mengerjakan amal shaleh ,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman, maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik  dari  apa  yang  telah  mereka kerjakan”  (Surat  an-Nahl  ayat  97  yang menjadi tafsiran dari baldatun thoyibatun wa robbun ghofur ) .
Jadi, menurut Basalamah sebelum mewujudkan baldah yang thayyibah, terlebih dahulu hayatan  thayyibah, kehidupan  yang baik,  yang  tercipta  ketika  warga  negaranya mengerjakan  kebaikan  (amal  shaleh).  Senada dengan  amal shaleh ,  warga  negaranya  pun harus  beriman,  seusia  dengan  pendapat  KH. Subhan Makmun yang menyatakan bahwa:
Mewujudkan baldatun  thoyibatun  wa robbun  ghofur apabila  masyarakatnya law amanna  ahlul  quro “apabila  suatu  umat atau kaum itu iman dan taqwa, Allah akan menurunkan  barokah  langit  dan  bumi”  itu memang  konsep  dalam  Al-quran,  tapi pelaksanaan  masih  repot,  tapi  kita  tidak boleh  putus  asa  dan  tetap  berusaha mencapai baldatun  thoyibatun  wa  robbun ghofur.

## Kendala yang Dihadapi NU dalam Memperjuangkan Nasionalisme Indonesia.
Menurut  KH.  Said  Aqil  Siraj,  “Sama sekali  tidak  secara  internal.  Alhasil  andaikan Indonesia  terancam,  NU  siap  turun  terdepan, kiai dan santri siap membela”. Semua kiai yang diwawancara menyatakan kendala internal tidak ada,  yang  ada  adalah  kendala  pada  penanaman genarasi  muda  atas  pengaruh  luar  baik  dari paham wahabi maupun paham asing lainnya.
Oleh  karena  itu,  kendala  yang  dihadapi menjadi  tantangan  bagi  NU  untuk  siap  kapan pun  menghadapinya  baik  kendala  internal (dating  dari  dalam)  maupun  kendala  eksternal (dating dari luar).

## Pembahasan
Subjek Pemikiran NU dalam
Mengembangkan Nasionalisme di Indonesia Subjek pemikiran NU dalam mengembangkan  nasionalisme  di  Indonesia adalah  pemikiran  KH.  Hasyim  Asyari  yang menyatukan  antara  nasionalisme  dan  Islam. Untuk  pembahasan  ini,  maka  kita  harus mengetahui  relasi  antara  agama  dan  negara. Menurut  Wahid  &  Ghazali  (2010,460)  secara kategorial,  paling  tidak  ada  tiga  paradigma pemikiran  politik  Islam  dalam  melihat  relasi agama  dan  negara  yaitu pertama ,  paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya  agama  dan  negara.  Agama  (Islam) dan  negara  tidak  dapat  dipisahkan  ( integrated ). Islam  adalah din  wa  dawlah .  Apa  yang merupakan  wilayah  agama  juga  otomatis merupakan wilayah politik atau negara.
Kedua ,  paradigma  yang  mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, yaitu berhubungan timbal balik dan saling membutuhkan-menguntungkan.  Dalam  kaitan ini,  agama  membutuhkan  negara.  Sebab, melalui  negara,  agama  dapat  berbiak  dengan baik. Hukum-hukum agama juga dapat ditegakkan  melalui  kekuasaan  negara.  Begitu juga sebaliknya, Negara memerlukan kehadiran agama,  karena  hanya  dengan  agama  suatu negara dapat berjalan dalam sinaran etik-moral.
Ketiga ,  paradigma  sekularistik  yang menolak kedua paradigma sebelumnya; integralistik  dan  substantif.  Sebagai  gantinya, diajukanlah  konsep  pemisahan  antara  agama dan  negara.  Dalam  konteks  Islam,  paradigma sekularistik  menolak  pendasaran  negara  pada Islam,  atau  menolak  determinasi  Islam  pada bentuk  tertentu  dari  negara.  Agama  bukanlah dasar  negara,  tetapi  agama  lebih  bersifat sebagai persoalan individual semata.
Tradisi amaliyah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi,  menjaga  jati  diri  bangsa  Indonesia, kepribadian  yang  menjadi  ciri  khas  Indonesia. Salah  satu  tradisi  amalliah  NU  adalah  dengan istighotsah,  dzikir  bersama,  hal  ini  dapat menjadi  suatu  unsur  pembentuk  nasionalisme yaitu  persamaan  dan  persaudaraan.  Dalil  dzikir berjamaah salah satunya adalah ketika Rasulullah  bersabda  :”Apabila  kalian  melewati taman surga maka nikmatilah (mampirlah), para sahabat  bertanya  :  “Wahai  Rasullullah,  apa
taman surga itu?” Rasulullah SAW menjawab : “Perkumpulan  dzikir”  (HR.  Imam  Turmudzi dan Imam Baihaqi).
Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran (Murod, 2011:54) menyatakan bahwa unsur-unsur  nasionalisme  dapat  ditemukan dalam Al-Quran antara lain persamaan keturunan,  persamaan  bahasa,  persamaan  adat istiadat, persamaan sejarah, cinta tanah air, dan membela negara.
Penggunaan  istilah  nasionalisme  oleh beberapa  pakar  digunakan  bergantian  dengan istilah    rasa  kebangsaan,  paham  kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Penjelasan nasionalisme  sebagai  rasa  kebangsaan  terdapat dalam beberapa literatur.
Dalam  penjelasan  Pasal  77J  ayat  1  huruf b  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2013  Tentang  Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa:
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta didik  menjadi  manusia  yang  memiliki rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air dalam konteks  nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  1945,  nilai  dan  semangat Bhinneka  Tunggal  Ika,  serta  komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  penjelasan  tersebut  menunjukkan lebih  istilah  penggunaan  “rasa  kebangsaan” daripada “nasionalisme” dalam tujuan pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan dengan rasa  kebangsaan,  Nahdlatul  Ulama  pun  lebih sering  menggunakan  istilah  “kebangsaan”,  hal ini  terbukti  dari  hasil-hasil  Muktamar  dan Konferensi  NU  yang  disatukan  dalam  buku Ahkamul  Fuqoha (LTNNU,  2007).  Berikut  ini beberapa hasil dalam muktamar dan konferensi Nahdlatul  Ulama  yang  menyangkut  kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
Keputusan  Muktamar  NU  Ke-29  di Cipasung  Tasikmalaya,  4  Desember  1994 (LTNNU,  2007:613-622):    Pandangan  dan Tanggung  Jawab  NU  Terhadap  Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan, dalam Mukadimah dikatakan bahwa:
Nahdlatul  Ulama  telah  menegaskan hubungan  antar  agama  dan  negara  dan memposisikan  tanggung  jawab  sebagai umat  beragama  (Islam)  dengan  tanggung jawab  sebagai  warga  negara  (Indonesia) secara  jelas  dan  proporsional.  Konsep
kembali  ke  khittah  1926,  dan  pandangan Nahdlatul  Ulama  tentang  Pancasila  serta paham  tri  ukhuwah  secara  terpaduu  :
Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah, Wathaniyah,  dan  Ukhuwah  Basyariah merupakan pedoman dasar yang dirasakan sangat relevan bagi pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama.
Apabila melihat uraian dari para kiai, dari para  ahli  dan  juga  hasil-hasil  keputusan Nahdlatul  Ulama,  maka  dapat  diketahui  bahwa nasionalisme  NU  sejalan  dengan  Alquran.  Ini kembali  menguatkan  eksistensi  NU  dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia dengan  tetap  berdasarkan  Alquran,  serta menguatkan  eksistensi  nasionalisme  yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama  sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi baldatun thayibatun wa robbun ghofur. Subjek pemikiran Nahdlatul Ulama tentang nasionalisme  Indonesia  adalah  pemikiran  KH. Hasyim Asy’ari dan perilaki dakwah Walisongo yang  tentunya  selaras  dengan  nilai-nilai ahsunnah wal jamaah.

## Pemikiran NU dalam Mewujudkan
Warga Negara yang Baik dan Cerdas ( Smart and Good Citizenship )
Dari berbagai pendapat kiai NU, menurut mereka  warga  negara  yang  baik  adalah  mereka yang  taat  hukum,  baik  hukum  negara  maupun hukum  agama.  Upaya  yang  dilakukan  untuk membentuk  warga  negara  yang  baik  adalah melalui  pesantren,  karena  salah  satu  basis Nahdlatul Ulama adalah pesantren.
Dalam  upaya  membentuk  warga  negara yang  baik  melalui  pesantren,  sebagai  subjek yang dibina adalah santri  yang setiap  hari  akan didik  dan  mengikuti  sistem  pendidikan  selama 24 jam di pesantren. Sehingga santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah  pesantren  karena  langkah  pertama dalam  tahap-tahap  membangun  pesantren adalah  harus  ada  murid  yang  datang  untuk belajar kepada seorang alim (Dhofier, 1985:52).
Sekarang  istilah  warga  negara  yang  baik ( good  citizen )  dianggap  kurang  sehingga  perlu ditambahkan  kata  cerdas,  sehingga  menjadi warga  negara  yang  baik  dan  cerdas  ( smart  and good  citizen ).  Dalam  Permendiknas  No.  22 Tahun  2006  Pendidikan  kewarganegaraan sebagai  bagian  dari  fungsi  pendidikan  nasional
Indonesia  juga  diharapkan  mampu  membentuk tidak  hanya  warga  negara  yang  baik  saja  tetapi juga  warga  negara  yang  cerdas,  lengkapnya adalah  warganegara  Indonesia  yang  cerdas, terampil,  dan  berkarakter  yang  diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Winarno, 2012: 55).
Pendapat  Winarno  di  atas  sesuai  dengan dimensi kurikuler pendidikan kewarganegaraan. Dalam  penelitian  ini,  melihat  pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi  sosio kultural. Salah  satu  domain Civic  Education adalah domain  sosio  kultural  yaitu  proses  pendidikan kewarganegaraan  yang  ada  di  masyarakat  atau bisa  disebut Community  Civic  Education (Winataputra,  2012:  257). Community  civic education dapat  dikembangkan  untuk  berbagai komunitas  masyarakat  bangsa  dan  negara, misalnya  untuk  pejabat  negara  dan  birokrat ( administration civic education ), politisi ( political  education ),  akademisi  ( proffesional civic  education ),  praktisi/teknisi  wartawan  sdb ( practitioner  civic  education ),  pejabat  pada pemerintah  daerah,  kelompok  masyarakat ( pupular  civic  education )  (Winataputra,  2012: 257-258).
Sosok warga negara yang ingin dihasilkan  oleh  Pendidikan  Kewarganegaraan adalah  warga  negara  yang  merdeka  yang  tidak jadi beban bagi siapa pun, yang melibatkan diri dalam  kegiatan  belajar,  memahami  garis  besar sejarah,  cita-cita  dan  tujuan  bernegara,  dan produktif  dengan  turut  memajukan  ketertiban, keamanan,  perekonomian,  dan  kesejahteraan umum (Isep, 2013:14).
Nahdlatul  Ulama  dalam  melihat  tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk warga negara yang baik, sudah memberikan ciri atau  kriteria  warga  negara  yang  baik  menurut para kiai NU dalam wawancara dengan peneliti, yaitu warga negara :
1. memiliki rasa nasionalisme yang religius;
2. memiliki  rasa  nasionalisme  yang  kuat dengan menjaga keutuhan rumah tangga;
3. menaati hukum dan menjalankan ajaran agamanya;
4. warga  yang  memiliki  patriotisme  ala pesantren  yang  tidak  takut  dengan asing;
5. warga  negara  yang  berilmu  dan beriman;
6. mentaati aturan-aturan pemerintah,
mengarahkan  keluarga  untuk  bisa
seperti mentaati pemerintah, mengarahkan lingkungan atau mengajak taat kepada pemerintah;
7. warga  yang  taat  kepada  Allah,  kepada Rasulullah, dan taat kepada pemerintah, dan
8. tidak  melawan  pemerintah  selama warga negara bebas menjalankan ibadah  menurut  agamanya  masing- masing,  dan  harus  berpartisipasi  dalam Pemilihan Umum, tidak golput.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  baik  dari hasil  penelitian  maupun  pendapat  ahli,  maka warga  negara  yang  baik  adalah  warga  negara yang  taat  terhadap  hukum  negara  maupun hukum  agama.  Upaya  yang  dilakukan  oleh Nahdlatul  Ulama  adalah  melalui  pendidikan pesantren.

## Sikap dan Langkah Perjuangan NU yang Sesuai Khittah 1926 dalam Partisipasi Mempertahankan Nasionalisme
Indonesia.
Berdasarkan  pemaparan  para  kiai  NU dalam  penelitian  ini,  sikap  dan  langkah  NU dalam memperjuangkan nasionalisme di Indonesia yang pernah dilakukan yaitu:
NU  dalam  keputusan  ijtihad  politiknya dalam  muktamar  di  Banjarmasin  tahun  1936 mengambil  keputusan  bahwa  negara  dan  tanah air Indonesia yang masih dijajah Belanda wajib dilestarikan  berdasarkan  hukum  fiqh’  Islam. Indonesia  saat  mendapat  kemerdekaan  bukan berbentuk  negara  Islam  ( Darul  Islam )  atau negara  perang  ( Darul  Harb )  melainkan  negara damai ( Dar’as Shulh ).
Resolusi jihad yang dilontarkan oleh KH Hasyim  Asy’ari  pada  22  Oktober  1945  yang isinya  sebagai  berikut:  kemerdekaan  Indonesia harus  dipertahankan,  RI  sebagai  satu-satunya pemerintahan yang wajib dibela dan dipertahankan,  warga  NU  wajib  mengangkat senjata  melawan  penjajah  Belanda.  Memberi gelar  pemegang  kekuasaan  yang  sah  secara de facto dalam  keadaan  darurat  kepada  Presiden Soekarno  dalam  menumpas  pemberontakan yang terjadi dimana-mana. Keputusan menerima  asas  tunggal  Pancasila  dan  NKRI yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945 adalah final sesuai dengan muktamar NU ke 27 di Situbondo tahun 1984.
Keputusan NU tentang wawasan kebangsaan  dalam  muktamar  NU  ke  29  di
Tasikmalaya  pada  tahun  1994  yang  isinya antara lain: NU memandang bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan universalisme  Islam  bahkan  nasionalisme  bisa menjadi  sarana  untuk  memakmurkan  bumi Allah  sebagai  amanat-Nya  dan  sejalan  dengan budaya  yang  dimiliki  oleh  bangsa,  pluralitas yang  menyangkut  kemajemukan  agama,  etnis, budaya,  dan  sebagainya  adalah  merupakan sunnatullah dan  rahmat  dalam  sejarah  Islam, memberikan jaminan bertoleransi, kebersamaan, keadilan, dan kejujuran.
Selain  pendapat  parai  kiai  di  atas, keputusan  organisasi  NU  pun  mengeluarkan beberapa  hal  yang  tercantum  dalam  hasil Mukmatar  maupun  Konferensi  Alim  Ulama Nahdlatul  Ulama.  Dalam  Keputusan  Muktamar NU ke-20 di Surabaya tanggal 18-13 September 1954 (LTNNU, 2007:269) menyatakan:
Mengesahkan Konferensi Alim Ulama di Cipanas  tahun  1954  yang  menyatakan  bahwa Presiden  RI  (Soekarno)  dan  alat-alat  negara adalah waliyul  amri  dharuri  bisy  syaukah (Penguasa  Pemerintahan  secara  darurat  sebab kekuasaannya).  Keterangan  diambil  dari  kitab Syarah  Al-Ihya dan Kiyatul  Akhyar yang artinya: Imam Ghazali berpendapat, keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin)  secara  lengkap  adalah  sulit  pada masa  kita  sekarang  ini,  karena  tidak  adanya mujtahid  mandiri.  Dengan  demikian,  maka bolehlah  melaksanakan  semua  keputusan  yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun bodoh atau  fasik  agar  kepentingan  umat  Islam  tidak tersia-siakan. Menurut Imam Safi’i pendapat ini adalah yang paling benar.
Dalam  Keputusan  Muktamar  NU  ke-29 di  Cipasung  Tasikmalaya,  4  Desember  1994 (LTNNU,  2007:  621)  salah  satunya  berisi tentang  pandangan  Nahdlatul  Ulama  tentang dasar negara Pancasila yang berisikan bahwa:
Pancasila  sebagai  dasar  dan  falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental  namun  bukan  agama,  tidak dapat  menggantikan  agama,  dan  tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan  agama.  Penerimaan  dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan  dan  upaya  umat  Islam Indonesia  untuk  menjalankan  kewajiban agamanya.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka ditarik kesimpulan bahwa NU telah menunjukan  sikap  nasionalisme  sejak  zaman
penjajahan  Belanda,  karena  hal  tersebut dilandasi ajaran ahlussunnah waj jama’ah yang menganut  prinsip tawassut (moderat), tawazun (keseimbangan), ta’adul (keadilan), tasamuh (toleransi).

## Pandangan NU Tentang Organisasi- Organisasi Islam Internasional yang Ingin Mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia
Berdasarkan  data  penelitian,  prespektif Nahdlatul Ulama terhadap organisasi-organisasi Islam  internasional  yang  ingin  mendirikan Khilafah Islamiyah adalah sangat membahayakan  keutuhan  bangsa,  Islam  di Indonesia  adalah  khas  nusantara  yang  berbeda dengan  Timur  Tengah.  Nasihat  para  kiai  NU terhadap santrinya “kita adalah orang Indonesia yang  beragama  Islam,  bukan  orang  Islam  yang berada  di  Indonesia”.  Hal  ini  menjadi  acuan para  kiai  dan  santri  untuk  menjaga  Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.
Menurut  pandangan  para  kiai  NU, gerakan  yang  ingin  mendirikan  negara  Islam atau Khilafah Islamiyah di Indonesia tidak lepas dari aliran atau ajaran kelompok Wahabi.
Saat  ini,  umat  Islam  di  dunia  tidak memiliki  khalifah,  karena  memang  tidak mampu melakukannya seperti yang diungkapkan  oleh  para  kiai  NU  diatas.  Suatu kewajiban  akan  menjadi  gugur  ketika  tidak mampu  melakukannya.  Sementara  Hizbut Tahrir  berpendapat  lain,  menurut  mereka  umat Islam  saat  ini  menanggung  dosa  besar  secara kolektif  karena  tidak  mengangkat  seorang khalifah,  dan  bahkan  Islam  pun  sekarang  telah tiada  karena  khalifah  tidak  ada.  tentu  saja  ini pendapat  yang  sangat  ekstrim  ( ghuluw ), berlebih-lebihan dan tidak benar dalam perspektif  kajian  keagamaan  yang  jernih berdasarkan  Alquran,  Sunnah,  dan  pandangan para  ulama  yang  otoratif  ( mu’tabar )  menurut umat Islam.
Mengenai  konsep  khilafah,  ditemukan dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di Cipasung  tahun  1994  yang  berisikan  tentang pandangan  NU  tentang  wawasan  kebangsaaan dan    kenegaraaan  (LTNNU,  2007:  617)  yang menyatakan bahwa:
Kehidupan  berbangsa  dan  bernegara merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab
kekhilafahan  yang  lebih  besar,  yang
menyangkut  kehidupan  bersama  seluruh manusia  dalam  rangka  melaksanakaan amanat  Allah,  mengupayakan  keadilan dan  kesejahteraan  manusia,  lahir  dan batin  di  dunia  dan  akhirat.  Dalam  kaitan itu,  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara haruslah  dibangun  atas  dasar  prinsip  ke- Tuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan  dan  musyawarah.  Dengan demikian, maka pemerintah ( umara’ ) dan ulama  –  sebagai  pengemban  amanat kekhilafahan  –  serta  rakyat  adalah  satu kesatuan  yang  secara  bersama-sama bertanggung  jawab  dalam  mewujudkan tata  kehidupan  bersama  atas  dasar prinsip-prinsip tersebut.
Pemerintah  dan  Ulama  merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap masyarakat  sesuai  Alquran  surat  An-Nisa  ayat 59  yang  memberikan  pedoman  dasar  mengenai beberapa  prinsip  dalam  kehidupan  kebangsaan dan kenegaraan yaitu:
a. Ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasulnya merupakan ketaatan mutlak.
b. Ketaatan  kepada ulil  amri merupakan ketaatan  yang  bersifat  tidak  mutlak  dan tergantung apakah perintah dan
kebijakannya  sejalan  dengan  perintah  Allah dan Rasul-Nya.
c. Ulil amri harus terdiri atas orang-orang yang mengemban  amanat  Allah.  Rakyat  memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan  koreksi  terhadap ulil  amri dengan menggunakan cara-cara yang baik.
d. Kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan  terjadinya  perselisihan  adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya.
e. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan  adanya  lembaga  yang  memiliki kebebasan  dari  (kemungkinan)  tekanan  dari rakyat  dan/atau ulil  amri, agar  dapat memberikan  keputusan  yang  adil  (LTNNU, 2007:617).
Merujuk pada hasil Keputusan Muktamar NU  KE-11  di  Banjarmasin,  9  Juni  1936 (LTNNU,  2007:176)  :  “sesungguhnya  negara kita  Indonesia  dinamakan  “negara  Islam” karena  telah  pernah  dikuasai  sepenuhnya  oleh orang  Islam.  Walaupun  pernah  direbut  oleh kaum  penjajah  kafir,  tetapi  nama  negara  Islam tetap  selamanya”,  keterangan  dari  kitab Bughyatul  Mustarsyidin bab “Hudnah  wal Imamah” yang artinya:
Semua  tempat  dimana  muslim  mampu untuk  menempatinya  pada  suatu  masa  tertentu, maka  ia  menjadi  daerah  Islam  yang  ditandai berlakunya  syariat  Islam  pada  masa  itu. Sedangkan  pada  masa  sesudahnya  walaupun kekuasaan  umat  Islam  telah  terputus  oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan  larangan  mereka  untuk  memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam  kondisi  semacam  ini,  penamaannya dengan  “daerah  perang”  hanya  merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian,  diketahui  bahwa  tanah  Betawi  dan bahkan  sebagian  besar  tanah  Jawa  adalah “Daerah  Islam”  karena  umat  Islam  pernah menguasainya sebelum penguasaan oleh orang- orang kafir.
Sehingga  walaupun  saat  ini  Indonesia tidak  menggunakan  dasar  Islam  secara  legal formal,  sudah  dapat  dikatakan  sebagia  negara Islam  walaupun  menggunakan  dasar  Pancasila. Hal  ini  dikuatkan  dengan  pendapat  KH.  Sayid Abdurahman  ketika  wawancara  penelitian bahwa:
Pancasila  itu  dikaji  dari  Al-Qur`an, Pancasila  kalau  dalam  bahasa  politik digali dari “bumi pertiwi”, mengapa?  Ini untuk  meredam  atau  supaya  tidak menyinggung  perasaan  minoritas,  yang dimaksud  bumi  pertiwi  dalam  istilah mantiq yakni min  itlaqil  mahal,  wa irodatil  mahil ,  menyebut  tempat  tapi yang  dimaksud  adalah  orang  yang menempati.  Indonesia mayoritas muslim, artinya Pancasila digali dari Islam, begitu bahasa  sebenarnya.  Buktinya  sembilan orang  yang  merumuskan  Pancasila, banyak terdiri dari para Kiai. Itu harus di jelaskan,  kenapa  sekarang  banyak  yang menentang Pancasila, karena tidak dijelaskan dengan tujuan tidak menyinggung perasaan umat agama lain.
Dalam  Keputusan  Musyawarah  Nasional Alim  Ulama  NU  di  Lombok  Nusa  Tenggara Barat, 20 November 1994 tentang Nasbul Imam dan  Demokrasi,  dinyatakan  bahwa  :  Proses pengangkatan  kepemimpinan  negara  sebagai pengemban  dan  pemikul  amanat  kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa  alternatif/cara  yang  disepakati  oleh rakyat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan syariah (LTNNU, 2007: 639).
Negara  harus  dibangun  di  atas  nilai-nilai luhur  keislaman  yang  antara  lain  meliputi al ‘adalah (keadilan) , amanah (kejujuran) , dan al- syura (kebersamaan).  Untuk  merealisasikan nilai-nilai  luhur  tersebut  diperlukan  adanya kesadaran  dan  keinginan  yang  kuat  dari  rakyat untuk bersama-sama melahirkannya.
Negara  demokratis  yang  merupakan perwujudan syura dalam  Islam  menuntut  para pemimpinnya  bukan  saja  bersedia  untuk dikontrol,  tetapi  menyadari  sepenuhnya,  bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan  yang  memberi  kekuatan  moral untuk  meringankan  beban  dalam  mewujudkan pemerintah yang adil, bersih, dan berwibawa.
Dalam  keputusan  tersebut  menunjukkan bahwa  NU  lebih  mengutamakan  penerapan nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  berbangsa daripada melegalformalakn Islam dalam bentuk negara.  Hal  ini  diperkuat  dengan  Keputusan Bahtsul Masail Muktamar XXX NU di Lirboyo Kediri,  21-27  November  1999  Tentang  Respon Islam Terhadap Demokrasi :
Demokrasi  kini  merupakan  salah  satu sistem  tatanan  kenegaraan  ideal  yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme- Kolonialisme  usai  perang  Dunia  II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan  rakyat  ( as-siyadah  lil ummah ).  Dilihat  dari  prinsip  bahwa hubungan  antara  negara  dan  rakyat didasarkan  atas  kontrak  sosial  dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan,
maka demokrasi sebenarnya  sejalan  dengan  ajaran  Islam yang  memandang  pemerintah  sebagai amanah dan penegak keadilann (LTNNU, 2007: 660).
Dari  keputusan  Muktamar  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  sistem  Demokrasi  pun  tidak bertentangan  dengan  Islam,  hal  ini  berbeda dengan pendapat organisasi lain yang menyatakan  bahwa  demokrasi  adalah thoghut . Demokrasi  di  Indonesia  memang  bukan demokrasi  Barat  yang  sekuler,  menurut  Cecep Darmawan  dalam  pertemuan  dengan  penulis menyatakan  bahwa  :  “demokrasi  Indonesia adalah    Teo  Demokrasi,  atau  demokrasi  yang berdasarkan Ketuhanan”. Selanjutnya Darmawan  pun  mencontohkan  “tidak  mungkin keluar  keputusan  untuk  melegalkan  judi  dan pelacuran,  karena  Indonesia  demokrasinya adalah teo demokrasi”.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat dipahami bahwa organisasi yang ingin mendirikan  negara  Islam  atau  Khilafah  di Indonesia  dapat  membahayakan  keutuhan bangsa.  Apabila  mereka  paham,  sebenarnya Indonesia  sudah  menjadi  hukum  Islam,  dan tidak  perlu  bentuk  negara  Islam  secara  legal formal  karena  tidak  ada  perintah  dari  Allah maupun Rasulullah yang mengharuskan mendirikan negara Islam.

## Peran NU Sebagai Organisasi Perjuangan Nahdliyin Terhadap Pembinaan Moral Bangsa Indonesia
Peran Nahdlatul Ulama terhadap pembinaan  moral  bangsa  dilakukan  melalui pendidikan  pesantren yang  diintegrasikan dengan  pendidikan  umum.  Pesantren  dinilai dapat menjadi solusi dari masalah moral bangsa Indonesia.  Pendidikan  pesantren  menurut  para kiai memuat pendidikan karakter dan patriotisme  Indonesia.  Istilah  pesantren  berasal dari  bahasa  Sansekerta    yang  memperoleh wujud  dan  pengertian  tersendiri  dalam  bahasa Indonesia.  Asal  katanya  adalah sant yang berarti  orang  baik  dan tra yang  berarti  suka menolong,  jadi  apabila  digabungkan  menjadi santra berarti  orang  baik  yang  suka  menolong. Perkataan  pesantren  berasal  dari  kata  santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti  tempat  tinggal  para  santri  (Dhofier 1985:18).  Maka  pondok  pesantren  adalah asrama tempat tinggal para santri.
Pada  pesantren  di  lingkungan  Nahdlatul Ulama ada delapan macam bidang pengetahuan yang diajarkan kepada para santri dalam bentuk kitab-kitab  Islam  klasik,  antara  lain:  1)  Nahwu dan  Saraf  (morfologi  bahasa  arab);  2)  Fiqh;  3) Usul  fiqh;  4)  Hadis;  5)  Tafsir;  6)  Tauhid;  7) Tasawwuf  dan  etika;  dan    8)  Cabang-cabang lain  seperti  tarikh  dan  balaghah.  Semua  jenis kitab ini dapat digolongkan ke dalam kelompok menurut  tingkat  ajarannya,  misalnya  :  tingkat dasar,  menengah  dan  lanjut.  Kitab  yang diajarkan  pesantren  di  Jawa  pada  umumnya sama (Dhofier 1985: 51).
Selama  pengamatan  peneliti,  melalui pelajaran  kitab-kitab  tersebut  seorang  santri dapat  menjaid  paham  segala  ilmu  yang  dapat diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik dari  sisi  ibadah  maupun  muamalah.  Menurut Rahmawati  (2013:  307)  secara  tersirat  inti  dari tujuan  pondok  pesantren  itu  adalah  untuk meninggikan  moral,  melatih  dan  mempertinggi
semangat,  menghargai  nilai-nilai  spiritual  dan kemanusiaan,  mengajarkan  sikap  dan  tingkah laku  yang  jujur  dan  bermoral,  dan  menyiapkan para murid untuk  hidup sederhana. Keberadaan para  santri  di  pesantren  mempunyai  latar belakang  dan  alasan-alasan  yang  berbeda.  Hal ini akan membentuk kualitas pada diri santri itu sendiri  dalam  menyerap  nilai-nilai  Agama Islam.
Menurut  Darajat  faktor-faktor  penyebab dari kemerosotan moral dewasa ini sesungguhnya  banyak  sekali,  antara  lain  yang terpenting adalah:
Kurang  tertanamnya  jiwa  agama  dalam masyarakat, dikarenakan keadaan masyarakat  yang  kurang  stabil,  baik  dari segi ekonomi, sosial, dan politik; pendidikan moral tidak terlaksana menurut  mestinya,  baik  di  rumah  tangga; sekolah  maupun  masyarakat,  Suasana rumah tangga yang kurang baik; diperkenalkannya  secara  populer  obat- obat  dan  alat-alat  anti  hamil;  banyaknya tulisan,  gambar,  siaran  TV,  kesenian- kesenian yang tidak mengindahkan dasar- dasar dan tuntunan moral; kurang adanya bimbingan  untuk  mengisi  waktu  luang (leisure time) dengan cara yang baik, dan yang membawa kepada pembinaan moral (Komariah, 2011:48).
Dari pemaparan di atas, dapat menguatkan  bahwa  Nahdlatul  Ulama  dalam membina  moral  bangsa  melalui  pesantren sebagai  pusat  pendidikan  karakter  dan  moral generasi  muda  sekaligus  sebagai  cara  untuk membentuk warga negara yang baik.

## Pandangan NU Terhadap Upaya Untuk
Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Baldatun Thayibatun

## Wa Robbun Ghofur
Menurut  KH.  Said  Aqil  Siraj  dalam wawancara menyebutkan bahwa:
Untuk  mewujudkan baldatun  thayibatun wa  robbun  ghofur syaratnya  warga negara  harus  beriman  kepada  Allah, menegakan  ibadah,  dan  siap  dalam pertahanan  negara.  Para  kiai  sebelum membangun  negara  adalah  membangun desanya  dulu  “ qoryatun  thoyibatun  wa robbun  ghofur dulu,  agar  terbawa  dan mendapat  keberkahan  karena  ampunan dari Allah SWT.
Upaya  NU  dalam  mewujudkan  NKRI menjadi baldatun thoyabatun wa robbun ghofur diawali  dari  desa  atau  daerah  di  sekitar pesantren.  Unsur  dari baldatun  thoyibatun  wa robbun  ghofur adalah  warga  negara  yang  baik dan  cerdas  (beramal  shaleh),  pemimpin  yang menjadi teladan, dan strategi yang dimiliki oleh pemimpin dalam membangun negara.
Istilah Baldatun  Thayyibah berasal  dari Al-quran,  yaitu  dalam  Surat  Saba  ayat  15. Dalam  ayat  tersebut  diartikan  dengan  negeri atau  daerah  yang  baik.  Kata baldatun berasal dari kata balad , secara bahasa biasa diterjemahkan  dengan  tempat  sekumpulan manusia  hidup. Baldatun  Thayyibatun berarti mengacu  pada  tempat  bukan  pada  kumpulan orang.  Namun  penyusun  tetap  memasukkan ungkapan  tersebut  dalam  istilah  masyarakat ideal  dengan  pertimbangan  faktor  kebahasaan. Dalam  studi  bahasa  dikenal  istilah  “makna kolokasi”.  Artinya  beberapa  istilah  atau  kata yang  berada  dalam  lingkungan  yang  sama. Sebagai  contoh  kalau  dikatakan,  kertas,  lem, daftar  gaji,  komputer,  meja  dan  kursi  maka bayangannya  adalah  kantor  atau  sekolah. Demikian  halnya  kalau  dikatakan  tanahnya subur, penduduknya makmur serta pemerintahannya  adil,  maka  bayangannya adalah  masyarakat  yang  ideal.  Menurut Ritaudin (2013:80) menyatakan bahwa:
Allah Swt. menyuruh manusia mengikuti Sunnah  Nabi  Muhammad  Saw,  seperti diungkapkan  oleh  Siti  Aisyah,  bahwa sikap  dan  perbuatan  Nabi  adalah  seluruh isi  Al-Qur’ân  Dari  sinilah  sumber  nilai/ akhlak  Islami,  yang  perlu  diteladani  dan dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari  setiap  muslim  dan  muslimah, tidak  peduli  apakah  ia  rakyat  jelata, ataukah  ia  pejabat  pemerintah,  pengurus partai,  alim  ulama,  dan  lain  sebagainya. Jika  tuntunan  ini  diimplementasikan dalam  kehidupan  Negara,  maka  niscaya baldatun  thayyibatun  wa  rabbun  ghafur akan berdiri kokoh atas ridho Allah SWT
Dalam  upaya  mewujudkan baldatun thayibatun  wa  robbun  ghofur ,  Habib  Lutfhi dalam wawancara penelitian menyatakan bahwa :
Indonesia,  kalau  ingin  menjadi baldatun thayibatun wa robbun ghofur ¸ berarti kita semua  sebagai  pemilik  bangsa,  harus berbuat  baik  terlebih  dahulu,  dengan negara tetangga berhubungan baik,
sesama  warga  berhubungan  baik,  saling sayang  dan  mengasihi,  sehingga  akan turun  rahmat  dan  ampunan  dari  Allah untuk kita semua bangsa Indonesia.
Sehingga  penekanan  dalam  mewujudkan baldatun  thayibatun  wa  robbun  ghofur adalah diawali  dengan  perbuatan  baik  di  mulai  dari lingkungan  keluarga.  Mengenai  berbuat  baik atau beramal sholeh, dikuatkan dengan pernyataan  KH.  Syaikh  Sholeh  Basalamah dalam wawancara penelitian bahwa:
Konsep baldatun  thayibatun  wa  robbun ghofur bukan  berarti  sebagai  negara Islam, tapi orang Islam itu bisa mewarnai baldah dengan thoyibah. Allah berfirman artinya  “Barang  siapa  yang  mengerjakan amal  shaleh,  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  keadaan  beriman, maka  sesungguhnya  akan  Kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik  dari  apa  yang  telah  mereka kerjakan”  (Surat  an-Nahl  ayat  97  yang menjadi tafsiran dari baldatun thoyibatun wa robbun ghofur ) .
Dalam  salah  satu  Keputusan  Muktamar di  Cipasung  Tasikmalaya  Tahun  1994  merasa tanggung  jawab  terhadap  kehidupan  berbangsa di  masa  mendatang  (LTNNU,  2007:  622) sehingga mencantumkan :
Indonesia  dalam  berbagai  kondisinya adalah  rahmat  yang  sangat  besar  dari Allah,  yang  wajib  disyukuri  seluhur- luhurnya, dengan melestarikannya,
mengembangkannya, dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangannya ditingkatkan
dan disempurnakan untuk mencapai baldatun thayibatun wa rabbun ghofur, negara adil dan  makmur  di  bawah maghfirah (ampunan) Allah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dilihat  bahwa  Nahdlatul  Ulama  pun  turut berperan  dalam  upaya  mewujudkan  Indonesia menjadi baldatun thayibatun wa rabbun ghofur yang  diawali  dengan  membangun  keluarga  dan lingkungan  desa  di  sekitar  pesantren  dan  juga selalu  selaras  dan  sejalan  dengan  keputusan pemerintah  yang  tidak  bertentangan  dengan syariat Islam.

## Kendala NU dalam Memperjuangkan
Nasionalisme Indonesia.
Kendala dalam memperjuangkan nasionalisme  adalah  mengenai  penerapan  dan pembimbingan  kepada  generasi  muda  agar memiliki jiwa nasionalisme. Para kiai Nahdlatul Ulama menilai bahwa kendala dalam memperjuangkan  nasionalisme  berasal  dari internal  dan  eksternal.  Dari  internal,  tidak semuanya ingin mengikuti generasi sebelumnya,  karena  perkembangan  informasi sangat pesat, terutama generasi muda. Makanya muncul gerakan liberal dari generasi muda NU. Sedangkan  eksternal  yaitu  ormas  yang  berdiri setelah  merdeka,  apalagi  yang  berdiri  setelah reformasi  ini yang  ingin  menghacurkan nasionalisme  dengan  dalil  agama.  KH.  Said Aqil  Siraj  dalam  wawancara  menyatakan bahwa:
Untuk  menghadapi  kendala  tersebut, warga  negara  khususnya  dari  NU  harus sabar  dalam  segala  posisi,  biasa,  dikritik biasa,  menang  biasa,  kalah  biasa,  untung biasa,  rugi  biasa,  tetapi  harus  tetap semangat dalam berjuang mempertahankan  NKRI.  Solusi  dalam menanggulangi  kendala  yang  ada  adalah meningkatkan  pendidikan  formal  di lingkungan pesantren, NU harus mempunyai  pendidikan  tinggi  yang bagus,  karena  para  pemuda  itu  semangat nasionalisme sangat tinggi, sehingga rasa nasionalisme  yang  didapatkan  adalah nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme dari paham negara asing.
Menurut  Baso  (2013:284),  kendala  NU saat ini adalah “menghadapi ancaman eksternal, yaitu  kader-kader  penjajah  bangsa  asing  yang tidak  suka  ideologi-ideologi  populis  yang dimiliki rakyat kita. Karena NU identik dengan populis”. Dalam pandangan Setiawan (2007:vi) NU  harus  menghadapi  gerakan  gerakan formalisasi  syariat  Islam  di  Indonesia  yaitu melalui  organiasi  kemasyarakat  (Ormas)  Islam seperti  Hizbut  Tahrir  Indoensia,  Majelis Mujahidin  Indonesia,  Front  Pembela  Islam, juga  gerakan  penegakan  syaraiat  Islam  di berbagai  Daerah  dalam  pemberlakuan  syariat Islam  secara  formal  dalam  bentuk  Peraturan Daerah.  Padahal  NU  memiliki  pandangan bahwa  syariat  Islam  untuk  dilaksanakan  oleh umat  Islam  dan  tidak  untuk  dilegalformalkan dalam  kehidupan  kenegaraan.  Apabila  merujuk pada  data  penelitian  ini,  maka  sebenarnya
kendala  yang  dihadapi  oleh  Nahdlatul  Ulama dalam  menamakan  nilai  nasionalisme  adalah berasal  dari  eskternal  yaitu  kelompok  wahabi dan juga kader penjajah asing.

## SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  subjek pemikiran
Nahdlatul
Ulama
dalam mengembangkan  nasionalisme  di  Indonesia adalah  berasal  dari  pemikiran  Hasyim  Asy’ari melalui  resolusi  Jihad  yang  menyamakan pembelaan  terhadap  tanah  air  hukumnya fardu ain seperti  kewajiban  shalat.  Rasulullah  tidak pernah  menyerukan  umatnya  (warga  negara) untuk  mendirikan  negara  Islam  secara  legal formal. Tradisi amaliah dalam Nahdlatul Ulama sejalan dengan nilai nasionalisme yaitu menjaga tradisi,  menjaga  jati  diri  Bangsa  Indonesia, kepribadian  yang  menjadi  ciri  khas  Indonesia. Nasionalisme Indonesia merupakan perwujudan rasa  syukur  kepada  Allah  dan  menjaga pemberian Allah.
Warga  negara  yang  baik  menurut Nahdaltul  Ulama  adalah  warga  yang  nasionalis religius  yaitu  mentaati  hukum  negara  dan hukum  agama.  Sikap  dan  langkah  perjuangan NU dalam partisipasi mempertahankan nasionalisme  Indonesia  adalah  fleksibel,  tidak melawan pemerintah, dan mengedepankan local wisdom (kearifan  lokal).  Perspektif  Nahdlatul Ulama  terhadap  organisasi-organisasi  Islam internasional  yang  ingin  mendirikan  Khilafah Islamiyah adalah sangat membahayakan keutuhan  bangsa,  Islam  di  Indonesia  adalah khas  nusantara  yang  berbeda  dengan  Timur Tengah, jangan memaksakan Indonesia menjadi negara  Islam  secara  formal.  Kita  adalah  orang Indonesia  yang  beragama  Islam,  bukan  orang Islam yang berada di Indonesia, sehingga wajib membela  negara  Indonesia,  bukan  mendirikan negara Islam di Indonesia.
Peran Nahdlatul Ulama terhadap pembinaan  moral  bangsa  dilakukan  melalui pendidikan  pesantren yang  diintegrasikan dengan  pendidikan  umum.  Upaya  NU  dalam mewujudkan NKRI menjadi baldatun thoyabatun wa robbun ghofur diawali dari desa atau  daerah  di  sekitar  pesantren.  Unsur  dari baldatun  thoyibatun  wa  robbun  ghofur adalah warga  negara  yang  baik  dan  cerdas  (beramal shaleh),  pemimpin  yang  menjadi  teladan,  dan strategi  yang  dimiliki  oleh  pemimpin  dalam membangun  negara.  Pembinaan  nasionalisme terhadap  generasi  muda  yang  masih  belum
maksimal  menjadi  kendala  bagi  NU  dalam perjuangan nasionalisme saat ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Andriansyah,  Yuli.  (2013).  Kualitas  Hidup
Menuruttafsir
Nusantara: Baldatun Thayyibatun  Wa  Rabbun  Ghafûr Dalam Tafsir  Marâh  Labîd,  Tafsir  Al-Azhar, Tafsir  Annûr,  Tafsir  Departemen  Agama dan  Tafsir  Al-Mishbâh  dalam Prosiding seminar  UII  2013  Menuju  Masyarakat Madani  dan  Lesteri [Online].  Tersedia: http://dppm.uii.ac.id/dokumen/seminar/2 013/  C.Yuli%20Andriansyah2.pdf.    [22 Maret 2014] Baso, Ahmad. (2013). “Agama NU untuk NKRI :  Pengantar  Dasar-dasar  Ke-NU-an  di Era Kebebasan dan Globalisasi. Tangerang Selatan : Pustaka Afid Dhofier, Zamakhsyari. (1985). Tradisi Pesantren:  Studi  Tentang  Pandangan Hidup Kyai . Jakarta: LP3ES. Isep. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan  Sebagai  Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta  Didik  (Studi  Kasus  di  Madrasah Aliyah  Negeri  Tanggeung  Kabupaten Cianjur). Jurnal  Penelitian  Pendidikan, Vol. 14 No. 1, April 2013 Hal 13-20. Komariah, Kokom Siti. (2011). Model pendidikan nilai moral bagi para remaja menurut perspektif Islam. Jurnal Pendidikan  Agama  Islam  -Ta’lim  Vol.  9 No. 1 – 2011. Hal 45-54
LTNNU  Jatim.  (2007). Ahkamul  Fuqaha, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-2004 M). Surabaya: LTN NU Jawa  Timur dan Khalista
Moleong,  Lexy.  (2004). Metologi  Penelitian Kualitatif . Bandung  :  Remaja  Rosda Karya Murod,  Abdul  Choliq.  (2011). Nasionalisme  ” Dalam  Pespektif  Islam ”.  Dalam  Jurnal Sejarah  CITRA  LEKHA  [online],  Vol. XVI,  No.  2  Agustus  2011:  hal  45-58. Tersedia: ejournal.undip.ac.id/index.php/cilekha/art icle/download/5039/4573 [20 Mei 2014
Rahmawati,  Ida.  (2013).    Pola  Pembinaan Santri  Dalam  Mengendalikan  Perilaku Menyimpang Di Pondok Pesantren
Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro,
Kecamatan  Pungging,  Mojokerto. Jurnal Kajian  Moral  dan  Kewarganegaraan (Online)  No  1  Vol  1  Tahun  2013.  Hal 306-320 (http:// ejournal.unesa.ac.id/article/3256/41/articl e.pdf) diakses 30 Juni 2014 Ritaudin,  M.Siti.  (2011).  Sinergisitas  Agama
Islam  Dan  Negara  Dalam  Mewujudkan Masyarakat Madani. Jurnal TAPIs (Online),  Vol.9  No.1  Januari-Juni  2013 Hal.60-82 (http:// ejournal.iainradenintan.ac.id)  diakses  30 Juni 2014 Setiawan,  Zudi.  (2007). Nasionalisme  NU.
Semarang : CV. Aneka Ilmu
Wahid  &  Ghazali.  (2010). Relasi  Agama  dan Negara : Prespektif Pemikiran
Nahdhatul  Ulama. Makalah  disajikan dalam  Annual  Conference  on  Islamic Studies  (ACIS)  Ke-10  (halaman  459- 284). Banjarmasin, 1-4 November 2010 Winataputra,  Udin  S.  2012. Pendidikan
Kewarganegaraan Dalam Prespektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi,  dan  Praksis). Bandung: Widya Aksara Press
Winarno.  (2012).  Karakter  warga  negara  yang baik dan cerdas. Dalam Progresif Vol. 7 No 1 Juni 2012 . Hal 54-62