## ANALISIS NON PERFORNING LOAN (KREDIT BERMASALAH)

## TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA BANK SULAWESI
TENGGARA (SULTRA)
1 Murni Sari, 2 H. Justawan, 3 Hj. Ninik E. Purwati
Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis , Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Halu Oleo ( murnisari295@gmail.com )

## ABSTRACT
Bank  as  a  finanacial  institution  that  has  a  function  as  financial intermediation. One function of financial intermediation is funneling credit to the community. The  various problems  faced  by the  Bank with regard to channelling credit.  The  increasing    channelling  of  credit,  usually  accompanied  with  an increase in bad debt or bad credit on credit given. Bad debt in the Banking terms called the Non Performing loan (NPL) for it, the need for policy in the granting of appropriate  credit  to  overcome  the  existing  problems.  This  research  was conducted to find out the Non Performing Loan on granting credit is applied to the Bank in southeast sulawesi in 2011-2015, using the principles in accordance with policy  gift  credit  Bank  Indonesia  related  to  the  eligibility  of  the  client  in  the obtaining credit. The data used in this research is the primary and secondary data. Primary data obtaineby conducting  interviews  and direct observation  and related credit division. While  secondary data obtained from studies of the literature  and data  obtained  from  company  in  the  form  of  the  annual  report,  an  analisys  of descriptive  analisys  is  used.  The  period  of  observation  shows  that  the  Non Performing  Loan  is  applied  to  Bank  have  good  enough  South  East  Sulawesi  in accordance  wiyh  existing  theories  because  it  has  been  applying  the  principle  of prudence  and  the  policy  gift  credit  in  the  granting  of  credit  in  accordance  with Banking policy related to the channeling of credit .
Key words: The Non Performing Loan, Credit Granting Policies

## ABSTRAK
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  memiliki  fungsi  sebagai intermediasi  keuangan.  Salah  satu  fungsi  intermediasi  keuangan  adalah menyalurkan  kredit  kepada  masyarakat.  Bebagai  problem  yang  duhadapi  Bank berkaitan dengan penyaluran kredit,  biasanya disertai pula dengan  meningkatnya kredit  bermasalah  atas  kredit  yang  diberikan.  Kredit  bermasalah  dalam  istilah perbankan  disebut Non  Performing  Loan  ( NPL ) .  Untuk  itu,  perlu  adanya kebijakan dalam pemberian kredit yang tepat untuk mengatasi problem yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Non Performing Loan pada pemberian kredit yang diterpakan oleh Bank Sultra Tahun 2011-2015, dengan menggunakan kebijakan pada pemberian kredit sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia terkait
dengan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit. Data yang digunakan dalam penelitian in adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan hasil pengematan langsung pada divisis kredit terkait. Sedankan data sekunder diperoleh dari studi pustakadan data yang diperoleh dari perusahaan berupa laporan tahunan, serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selama periode pengamatan menunjukan bahwa Non Performing Loan yang diterapakan pada Bank Sultra cukup baik denga teori-teori yang ada karena telah  menerapkan  kebijakan  pemberian  kredit  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam pemberian  kredit  sesuai  dengan  kebijakan  perbankan  terkait  dengan  penyaluran kredit.
Kata  Kunci: Non  Performing  Loan  ( Kredit  Bermasalah ), Kebijakan  Pemberian Kredit

## PENDAHULUAN
Dengan  semakin    berkembangnya  suatu  kegiatan  perekonomian  atau perkembangan suatu kegiatan usaha dari  suatu perusahaan,  maka akan dirasakan perlu  adanya  sumber-sumber  untuk  penyediaan  dana  guna  membiayai    kegiatan usaha  yang  semakin  berkembang  tersebut.    Hingga  dengan  demikian  dana  yang diperlukan  untuk  suatu  kegiatan  usaha  dapatlah  disebut  juga  sebagai  faktor produksi  yang  sejajar  dengan  faktor-faktor  produki  lain  (wahidin:2013.  Dalam kehidupan  perekonomian  yang  modern,  Bank  memegang  peranan  yang  sangat penting.  Oleh  karena  itu,  organisasi-organisasi  Bank  selalu  diikutsertakan  dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pengawasan efek- efek,  dan  lain-lain.  Hal  ini  disebapkan  antara  lain  usaha  pokok  Bank  adalah memberikan  kredit,  dan  kredit  yang  diberikan  oleh  Bank  mempunyai  pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dibidang ekonomi. Krisis  ekonomi  yang  melanda  kawasan  Asia,  tak  terkecuali  indonesia  pada pertengahan tahun 1997, memyebapkan berbagai sektor industri menjadi terpuruk bahkan  tidak  sedikit  yang  cenderung  tidak  mampu  lagi  meneruskan  kegiatanya. Dalam  industri  perbankan,  ditengah  krisis  ekonomi  saat  ini  telah  membawa dampak  yang  sangat  besar,  ditandai  banyaknya  kredit  bermasalah (  non performing  loan ),  sehingga  pada  akhirnya  membuat performance atau kolektibilitas  kredit  di  perbankan  menjadi  anjlok.  Terpuruknya  sektor  perbankan akibat  krisis  ekonomi  memaksa  pemerintah  melikuidasi  Bank-Bank  yang  dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi beroprasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  industri  perbankan.  Sebagai  lembaga intermediasi  antara  pihak-pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak- pihak  yang  memerlukan  dana,  diperlikan  Bank  dengan  kinerja  keuangan  yang sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar. Tingkat kesehatan Bank dapat  dinilai  dari  beberapa  indikator.  Salah  satu  sumber  utama  indikator  yang dijadikan  dasar  penilaian  adalah  laporan  keuangan  Bank  yang  bersangkutan. Berdasarkan  laporan  itu  akan  dapat  dihitung  jumlah  rasio  keuangan  yang  lazim dijadikan  dasar  penilaian  terhadap  faktor-faktor  permodalan,  kualitas  aset, manajemen, retabilitas, dan likuiditas.
Kinerja  merupakan salah satu faktor penting  yag menunjukan efektifitas dan efisiensi  suatu  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuanya.  Penilaian  kinerja
dimaksudkan  untuk    menilai  keberhasilan  suatu  organisasi.  Penurunan  kinerja terus-menerus  dapat  menyebabkan  terjadinya Financial  Distress yaitu  keadaan yang  sangat  sulit  bahkan  dapat  dikatakan  mendekati  kebangkrutan. Financial Distress pada Bank-Bank apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak besar pada Bank-bank tersebut dengan hilangnya kepercayaan dari nasabah. Bank-bank yang akan selamat dan mencapai kinerja keuangan yang tetap sehat kata lain perlu memperhatikan  posisi  NPL  dengan  sangat  ketat.  Setiap  kredit  yang  disalurkan harus benar-benar diyakini tidak terbakar inflansi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu
Chandra Dewi(2009) menunjukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemberian kredit dan dampaknya terhadap Non Performing Loan pada BPR  Provinsi  Jawa  Tengah  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  strategi pemberian  sangat  berpengaruh  signifikan  terhadap  Non  Performing  Loan. Semakin  baik  strategi  yang  digunakan  maka  semakin  rendah  non  performing loan(NPL).
Yannis  Yuddi  Krismawan  (2008)  menunjukan  analisis  kebijakan pemberian  kredit  dan  dampaknya  terhadap  kinerja  keuangan  pada  Bank Perkreditan  Rakyat  Sukses  Sidoarjo,  dimana  rasio-rasio  yang  digunakan Non Performing  Loan,  loan  to  deposit  ratio, dan profitabilitas ,  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  kebijakan  kredit  yang  sesuai  akan  mengurangi  jumlah kredit  bermasalah  dan  akan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan BPR Sidoarjo.
Kurniasari  (2007)  menujukan  analisa  pengaruh  efisiensi  dan penyaluran  dana  kredit  terhadap  kredit  bermasalah  pada  Bank  Umum  Swasta Nasional  Devisa  di  Indonesia,  dimana  rasio-rasio  yang  digunakan  yaitu  rasio Beban  Operasional  Pendapatan  Operasional  (BOPO), loan  to  deposit  ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL). Hasil penelitian menunjukan bahwa BOPO  dan  LDR  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap Non  Performing loan.
B. Bank
Umumnya  masyarakat  mengenal  bank  sebagai  badan  usaha  yang bertugas  untuk  menghimpun  dana,  mengelolah  dan  meyalurkan  kepada masyarakt pengguna jasa bank. Secara terminologi istilah “Bank” berasal dari bahasa Italy  “banca” yang  berarti  “bence”  yaitu  suatu  bangku  tempat  duduk yang  biasa  digunakan  oleh  para  bankir  Italy  dihalaman  pasar  pada  saat memberikan pinjaman-pinjaman (Munir Fuadi, 1993).
Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini ditegaskan  dalam  pasal  2  Undang-Undang  No  10  tahun  1998  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan.  Dalam penjelasan  pasal  2,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sumber dana Bank diperoleh dari (Kasmir, 2007) :
a. Dana  yang  bersumber  dari  Bank  itu  sendiri.  Sumber  dana  ini  merupakan dana  dari  modal  sendiri,  maksudkan  adalah  modal  setoran  dari  para pemegang sahamnya.
b. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana dari masyarakat luas dapat  dilakukan  dalam  Bentuk  Simpanan  Giro,  Simpanan  Tabungan  dan Simpanan Deposito.
c. Dana yang bersumber dari lembaga lainya. Dana  yang  bersumber dari  lembaga  lainya  merupakan  sumber  dana Bank jika kesulitan dalam pencarian sumber dana  yang diperoleh dari Bank  itu sendiri maupun dari masyarakat luas.

## C. Kredit
Beberapa pengertian kredit menurut para ahli sebagai berikut: Pengertian  kredit  pada  pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  perubahan  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .
Secara garis besar, kebijakan umum perkreditan didasarkan atas:
1. Undang  undang  Perbankan:  dimaksudkan  untuk  menumbuh  kembangkan Bank  yang  sehat  dan  kuat,  dengan  prinsip  kehati-hatian (prudential banking).
2. Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) adalah kebijakan perkreditan  sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.
3. Pedoman  Pelaksanaan  Perkreditan  (PPK),  atau  ada  juga  yang  menyebut dengan  Standar  Operasional  Perkreditan  (SOP),  merupakan  pelaksanaan perkreditan yang dapat menjamin pemberian kredit yang sehat.
Pada  dasarnya  tujuan  pemberian  kredit  haruslah  didasarkan  pada kelayakan  usaha,  agar  usaha  yang  dibiayai  dapat  berkembang,  menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya dapat menyumbang peningkatan ekonomi masyarakat disekitarnya.
D. Kredit Bermasalah Perbankan
Siswanto Sutojo (2008:13) mengemukakan bahwa “ Dalam kredit bermasalah,  debitur  mengingkari  janji  mereka  membayar  bunga  dan/atau kredit  induk  yang  telah  jatuh  tempo,  sehingga  terjadi  keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran”.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kredit bermasalah ialah pemberian kredit yang berisiko tinggi, dimana debitur  telah atau  akan  mengalami  kesulitan  dalam  pengembalian  atau  pemenuahan kewajibanya  kepada  Bank,  dan  pada  akhirnya  terjadi  keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, sehingga memaksa Bank untuk  harus  menyisihkan  sebagian  keuntunganya  guna  menghadapi  risiko kegagalan pengembalian kredit.
Siswanto Sutojo (2008:13) dalam dunia perbankan internasiaonal, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana :
1. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya.
2. Tidak dilunasi sama sekali atau,
3. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.
Penggolongan kualitas kredit  juga  terdiri atas  lima tingkatan seperti yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  Bank  Indonesia  nomor: no.15/28/DPNP  tahun  2013  perihal  penilaian  kualitas  aset  Bank  umum ditegaskan secara tegas penggolongan ditinjau dari segi kualitas kredit yaitu: Kredit dengan kolektibilitas lancar (pas) dan dalam perhatian khusus (special mention). Kolektibilitas  yang  masuk  dalam  kriteria performing  loan yaitu kurang  lancar (sub  standar) diragukan (doubtful) dan  kredit  macet  masuk dalam kritera kredit bermasalah (non performing loan)

## Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah
Siswanto  Sutojo  (2001:18-25)  penyebab  kredit  bermasalah  dapat berhulu pada tiga  macam sumber,  yaitu  faktor intern  bank kreditur, ketidak layakan debitur dan faktor-faktor ektern yaitu:
1. Faktor intern bank
a. Rendahnya  kemampuan  atau  ketajaman  bank  melakukan  analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur
b. Lemahnya  system  informasi  kredit  serta  system  pengawasan  dan administrasi kredit mereka
c. Campur  tangan  yang  berlebihan  dari  para  pemegang  saham  bank dalam keputusan pemberian kredit
d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna
2. Faktor intern debitur Debitur  bank  terdiri  dari  dua  kelompok,  yaitu  perorangan  dan perusahaan atau korporasi. Sumber dana pembayaran bunga dan ansuran kredit  sebagian  besar  debitur  perorangan  ( consumer  deptors )  adalah penghasilan  tetap  mereka,  misalnya  gaji,  upah,  honorarium  dan sebagainya. Setiap jenis gangguan kesinambungan terhadap kesinambungan keuangan mereka sehingga menyebabkan
ketidaklancaran  pembayaran  bunga  dan  atau  cicilan  kredit.  Penyebab kredit  bermasalah  perorangan  yang  lain  erat  hubungannya  dengan gangguan  terhadap  diri  pribadi  debitur,  misalnya  kecelakaan,  sakit, kematian dan perceraian. Penyebab kredit korporasi bermasalah lain lagi. Ada tiga faktor utama penyebab munculnya kredit korporasi bermasalah, yaitu  salah  urus  ( mismanagement), kurangnya  pengetahuan  dan pengalaman  pemilik  perusahaan  dalam  bidang  usaha  yang  mereka jalankan, dan penipuan ( freund ).
3. Faktor ekstern
Faktor  ekstern  pertama  yang  dapat  mempengaruhi  kondisi  usaha debitur  adalah  perkembangan  kondisi  ekonomi  atau  bidang  usaha  yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan  mereka. Bagi banyak perusahaan,
dampak  perkembangan  ekonomi  atau  bidang  usaha  yang  tidak menguntungkan  adalah  penurunan  jumlah  hasil  penjualan  barang  atau jasayang mereka usahakan.
Dalam  banyak  kejadian,  penurunan  hasil  penjualan  produk  bahkan dapat  mengakibatkan  debitur  menderita  kerugian.  Oleh  karena  sumber dana  intern  perusahaan  untuk  membayar  kembali  kredit  adalah  laba sesudah pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya keuntungan akan menurunkan kemampuan debitur melunasi kredit.
Faktor  ekstern  kedua  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  usaha dan  kemampuan  debitur  korporasi  mengembalikan  pinjaman  adalah adanya  bencana alam  seperti gempa  bumi,  banjir,  musim kemarau  yang berkepanjangan,  kebakaran  dan  sebagainya.  Bencana  alam  seperti  itu sering  kali  merusak  atau  menurunkan  kapasitas  produksi  peralatan produksi  yang  dioperasikan  oleh  debitur.  Akhirnya,  jumlah  produksi hasil  penjualan  produk  dan  keuntungan  menurun.  Akibat  selanjutnya adalah likuiditas keuangan debitur memburuk.
Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi  keuangan  atau  sector-  sector  usaha  tertentu,  kadang-kadang membawa  dampak  kekurangan  menguntungkan  bagi  sector  usaha  yang lain.  Apabila  bidang usaha debitur kebetulan terkena dampak kekurangan menguntungkan  dari  peraturan  pemerintah  tertentu  maka  peraturan tersebut  dapat  menjadi  sebab  menurunnya  hasil  usaha  dan  likuiditas keuangan mereka.
E. Dampak Kredit Bermasalah
Siswanto  Sutojo  (2008:25-27)  kredit  bermasalah  dalam  jumlah besar  dapat  mendatangkan  dampak  yang  tidak  menguntungkan  baik  bagi bank  pemberi  kredit,  dunia  perbankan  pada  umumnya,  maupun  terhadap kehidupan ekonomi atau moneter Negara.

## Dampak terhadap kelancaran operasi bank pemberi kredit
Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva  produktif  bank  yang  diragukan  kolektibilitasnya.  Untuk  menjaga keamanan  dana  para  deposan,  bank  sentral  mewajibkan  bank  umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin  besar  jumlah  saldo  kredit  bermasalah  yang  dimiliki  bank,  akan semakin  besar  jumlah  dana  cadangan  yang  harus  mereka  sediakan,  serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal itu mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

## Dampak terhadap dunia perbankan
Kredit bermasalah dalam jumlah besar yang dihadapi oleh sebuah bank akan  menurunkan  tingkat  kesehatan  operasi  bank.  Apabila  penurunan mutu kredit dan profitabilitas bank yang bersangkutan demikian parahnya sehingga  mempengaruhi  likuiditas  keuangan  dan  solvabilitas  mereka, maka  kepercayaan  para  penitip  dana  pada  bank  tersebut  akan  merosot. Secara  serentak  para  penitip  dana  akan  menarik  dana  mereka  dari  bank, dengan akibat  likuiditas keuangan  bank  yang  bersangkutan  menjadi  lebih
parah  lagi,  sehingga  tingkat  kesehatan  mereka  merosot  ke  tingkat  bank bermasalah.  Bilamana  jumlah  bank  bermasalah  dalam  satu  Negara  cukup besar maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank pada umumnya akan  menurun,  sehingga  mau  tidak  mau  system  perbankan  di  setiap Negara itu akan terganggu.

## Dampak terhadap kehidupan eknomi atau moneter Negara
Dengan  munculnya kredit bermasalah, dana  yang telah diberikan  bank kepada  debitur  untuk  sementara  atau  seterusnya  tidak  kembali  kepada bank  yang    meminjamkannya.  Oleh  karena  itu,  dana  yang  seharusnya dapat dipinjam lagi kepada para debitur lain yang membutuhkannya untuk mendanai  operasi  atau  perluasan  operasi  bisnis  mereka,  tidak  dapat diberikan  lagi.  Dengan  demikian,  perputaran  dana  bank  terhenti  dan seluruh  dampak  positif  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  penyaluran  kredit tidak dapat terjadi. Dengan terhentinya perputaran dana tersebut, peranan bank  sebagai  lembaga  perantara  (intermediary)  antara  para  pemilik  dana surplus  yang  menitipkan  dananya  pada  bank  dengan  mereka  yang membutuhkan dana juga tidak dapat berfungsi secara penuh.

## F. Kerangka Pikir
Model  penelitian  ini  terdiri  atas  dua  variabel  yaitu  variabel  bebas  dan varibel  terikat.  Varibel  bebas  mencakup  kebijakan  pemberian  kredit  dan variabel  terikat  mencakup Non  Performing  loan  , maka  dapat  dibuat  suatu kerangka pikir seperti pada gambar berikut
Skema 2.1 Kerangka Pikir
Pemberian Kredit oleh
Bank SULTRA Penyaluran Dana Kepada
masyarakat
Non Performing Loan (kredit bermasalah) 1. Kurang Lancar 2. Diragukan 3. Macet
( menurut Peraturan Bank Indonesia
Tahun 2012)

## METODE PENELITIAN .
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  mengetahui pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu Non  Performing  Loan terhadap  pemberian  kredit  pada  Bank  Sultra.    Informan  penelitian  yang dimaksud adalah pegawai  dan  nasabah  pada  Bank Sultra,  adapun  informan saya  berjumlah  8  orang  dengan  rincian  6  orang  sebagai  informan  dan  2 orang sebagai key  informan  yaitu kepala Bagian  Kredit dan Direktur Bank Sultra.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah:  Data  kualitatif,  analisis  yang dilakukan  terhadap  data-data  yang non -angka  seperti  hasil  wawancara  dan bacaan  dari  buku-buku  yang  terkait  dengan  penelitian.  Data  kuantitatif, yaitu  data  yang  dapat  dihitung  atau  data  yang  berupa  angka,  dalam  hal  ini data  yang  merupakan  laporan  keuangan  Bank  Pembangunan  Daerah.
Sumber data yang digunakan adalah: Data Primer yaitu data yang diperolah secara langsung dengan mengadakan wawancara langsung pada perusahaan sebagai objek penelitian. Data sekunder  yaitu data  yang diperolah dari  luar perusahaan  berupa  buku-buku,  majalah,  dan  literatur  yang  berkaitan  erat dengan masalah yang dibahas.
Guna memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, baik data primer maupun data     sekunder dengan dua macam yaitu  :
1. Penelitian pustaka ( Library Research ), metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka  dari berbagai  literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan denga masalah yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan, Metode pengumpulan data ayng dilakukan dilokasi (objek penelitian) secara langsung, maupun ditemapat lain yang kaitanya dengan  pokok  pembahsan.  Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut :
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis Non  Performing  Loan pada  pemberian  kredit  pada  Bank  SULTRA.  Analisis  deskriptif  adalah analisis  yang  mengacu  pada  deskripsi  kondidsi  perusahaan  dan  hasil wawancara penulis lakukan kemudian dari analisis yang dialakukan ditarik sebuah kesimpulan.

## PEMBAHASAN
1. Analisis  Deskriptif  Tentang  Kebijakan  Pemberian  Kredit  Bank Sulawesi Tenggara
Analisis  deskriptif  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kebijakan pemberian  kredit  yang  diterapkan  pada  Bank  Sultra  yang  merupakan salah  satu financial  institution milik  pemerintah  yang  tergabung  dalam Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  Bank  ini  merupakan  satu-satunya Bank  BUMD  yang  fokus  bisnisnya  adalah  kredit  pegawai  dan  kredit modal usaha. Dengan fokus bisnis seperti itu maka sangat penting untuk mengetahui  kebijakan  pemberian  kredit  yang  diterapkan  oleh  Bank
Sultra.  Pada  Bank  Sultra  ada  lima  jenis  kredit  yang  ditawarkan  kepada masyarakat yaitu Kredit Multiguna, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit  Pemilikan  Kendaraan,  Kredit  Pemilikan  Rumah  Bank  Sultra. Berikut  ini  adalah  produk-produk  kredit  yang  ditawarkan  oleh  Bank Sultra :
1. Kredit  Multiguna  Bank  Sultra  diperuntukkan  kepada  seluruh masyarakat  yang  memiliki  penghasilan  tetap,  fasilitas  kredit diperuntukan untuk PNS (otonom & vertikal), pegawai BUMN/BUMD, dan pensiunan. Persyratan: a. Asli SK 80%  dan Karpeg
b. Daftar  gaji  yang  telah  dilegalisir  oleh  Kepala  Dinas/Pimpinan dan Bendahara c. Pas foto terbaru 3x4 Cm suami/istri d. Fotokopi  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP/SIM/Pasport)  suami/istri yang masih berlaku e. Fotokopi  Akta/Surat  Nikah  bagi  calon  debitur  yang  telah menikah
f. Fotokopi NPWP bagi calon debitur dengan plafond> Rp.50 juta g. Khusus  untuk  PNS  vertikal  harus  menyerahkan  Sertifikat  Hak Milik (SHM) sebagai jaminan tambahan
h. Tujuan  penggunaan  untuk  usaha  produktif  didukung  dengan analisa kredit dan dokumentasi yang memadai
2. Kredit Investasi
Kredit  Investasi  merupakan  kredit  yang  diberikan  untuk  pembelian investasi  penunjang  usaha  misalnya:  kendaraan,  alat  berat,  mesin- mesin, bangunan usaha/tokoh antara 1 sampai dengan 5 tahun. Peryaratan :
a. Akte Pendirian Perusahaan
b. Nomor Pokok Wajib Pajak
c. Pas Photo Pemohon
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
g. Sertifikat (Agunan)
h. PBB 1 Tahun Terakhir
i. Denah Lokasi
j. KTP Suami Istri Pemegang Hak + Surat Nikah + KSK
k. Laporan Keuangan 2 Periode Terakhir
3. Kredit Modal Kerja Usaha
Kredit  Modal  Kerja  Usaha  adalah  Kredit  untuk  perorangan  atau badan  usaha  lainnya  sebagai  tambahan  permodalan  untuk pengembangan  usaha  yang  telah  berjalan  dan  biasanya  akan  habis dalam  satu  siklus  usaha/produksi  proyek  misalnya  bahan  baku, bahan  pembantu,  biaya  operasional,  biaya  proyek  dan  lain-lain dalam jangka waktu kredit 1 tahun dan suku bunga 13 %.

## 4. Kredit Pemilikan Rumah Bank Sultra
Fasilitas Kredit Yang Diberikan Oleh Bank Sultra Untuk Membiayai Pembelian Rumah Baru, Rumah Lama / Renovasi Rumah.
Pembelian Bisa Dari Developer / Property Agent / Perorangan dan Jangka Waktu Pinjaman Maksimal Hingga 15 Tahun. persyaratan:
1. warganegara indonesia cakap hukum.
2. memiliki penghasilan rutin.
3. lokasi tempat tinggal, tempat bekerja dan obyek jaminan harus berada di wilayah operasional Bank sultra

## 2. Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Sultra
Kebijakan-kebijakan pemberian kredit  yang diterapkan pada  Bank Sulrta akan  mempengaruhi tingkat penyaluran kredit terhadap  masyarkat. Untuk  melihat  realisasi  kredit  pada  Bank  Sultra,  berikut  sajian  dalam berikut grafik .
Gambar 4.1 posisi dana Bank Sultra Tahun 2011-2015 (Dalam Jutaan Rupiah)
Sumber: Neraca Laporan Publikasi Bank Sultra
Dari  grafik  diatas,  posisi  dana  Bank  Sultra  selama  lima  tahun  terkahir terus mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2012 posisi dana  yang dimiliki  Bank  Sultra  menurun  sebesar  129.515  dari  tahun  2011.  Namun pada  tahun  2012  posisi  dana  keuangan  meningkat  sampai  pada  506.652 pada  tahun  2013,  hal  ini  dikarenakan  semakin  banyak  dana    yang  masuk dari  pihak  ketiga.  Begitu  pula  tahun  2013  sampai  tahun  2015  terus mengalami  peningkatan.  Dengan  meningkatnya  posisi  dana  yang  dimiliki oleh  Bank  Sultra  ,  maka  hal  ini  dapat  berdampak  pada  jumlah  kredit  yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Gambar 4.2 Perkembangan Realisasi  Kredit Bank Sultra Tahun 2011-2015 (Dalam Jutaan Rupiah)
1,817,199  1,687,684 2,194,336 3,696,946 5,061,453 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 2011 2012 2013 2014
2015

## Sumber: Neraca Laporan Publikasi Bank Sultra
Grafik  diatas  menunjukan  bahwa  perkembangan  realisasi  kredit Bank  Sultra  dari  tahun  ketahun  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan,  dimana  pada  tahun  2011-2012  mengalami  peningkatan sebesar  394.218  juta  ,  kemudian  pada  tahun  2012-2013  mengalami peningkatan sebasar 569.090 juta dan seterusnya pada tahun 2013-2014 realisasi  kredit  Bank  Sultra  mengalami  kenaikan  sebesar  408.188  juta. Begitu pula pada tahun 2014-2015 masih terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2011-2015 kredit yang diberikan cenderung meninngkat hal ini  menunjukan  bahwa  Bank  Sultra  melakukan  ekspansi  kredit. Meningkatnya jumlah pemberian kredit Bank Sultra menunjukan bahwa semakin  tinggi  risiko  yang  harus  ditanggung  oleh  instansi  ini.  Tetapi dengan  adanya  kebijakan  kredit  yang  baik  dan  prinsip  kehati-hatian maka akan menekan tingginya tingkat risiko.
Berikut  kredit  bermasalah  yang  ada  pada  Bank  sultra  disajikan  dalam bentuk grafik sebagai berikut
Gambar  4.3  Kredit  Bermasalah  Pada  Bank  Sultra  Tahun  2011-2015 (Dalam Jutaan Rupiah)

## Sumber: Neraca Laporan Publikasi Bank Sultra
Dari  garfik  diatas  kredit  bermasalah  yang  terdiri  dari  tiga pembagian  yaitu  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet  ketiganya mengalami pergerakan yang fluktuatif . Pada tahun 2012 jumlah kredit kurang lancar mengalami penurunan sebesar 1.184 juta dari tahun 2011, kemudian tahunn 2013 mengalami kembali sebesar 762 juta dari tahun
1,158,840 1,553,058 2,122,148 2,402,423  2,530,336 0 1000000 2000000 3000000 2011 2012 2013 2014 2015
2,888 1,704 2,446 5,538 16,639 1,818 1,744 3,466 14,836 9,367 24,986 16,544 26,769 46,569 64,470 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2011 2012 2013 2014 2015 Kurang lancar
Diragukan Macet
2012 dan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sebesar 9.013 juta  dari  tahun  2013.tetapi  pada  tahun  2015  kredit  kurang  lancar mengalami  penurunan  sebesar  9.577  juta.  Hal  ini  sangat  membawa dampak  yang  baik  bagi  perkreditan  Bank  sultra  yang  dalam  kategori kurang  lancar  bertambah  membaik.  Pada  tahun  2012  kredit  yang diragukan mengalami penurunan sebesar 47 juta dari tahun 2011, tetapi pada tahun-tahun selanjutnya  yaitu 2013 terus  mengalami  peningkatan sampai pada tahun 2015. Kenaikan kredit  yang diragukan paling  besar terjadi  pada  tahun  2014  sebesar  3.094  juta.  Hal  ini  disebabkan  karena pihak Bank kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud, tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali terhadap kredit yan telah dicairkan kemudian juga kurangya informasi pada calon nasabah . Pada  tahun  2012  kredit  yang  tergolong  macet  mengalami  perbaikan karena  menurun  sebesar  8.442  juta  dari  tahun  2011.  Tetapi  kemudian mengalami  kenaikan  ditahun  2013  sebesar  10.225  juta  dan  hal  ini berlangsung terus menerus samapai pada tahun 2015. Pada tahun 2014 mengalami  kenaikan  sebesar  27.046  dari  tahun  2013,  dan  selanjutnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 32.629 juta dari tahun 2014.
Bank  Sultra  Tahun  2011-2015  disajikan  dalam  bentuk  grafik  adalah sebagai berikut :
Gambar 4.4 Perubahan Non Performing Loan ( NPL Gross) pada Bank Sultra Tahun 2011-2015 (Dalam Persen)
Pada  grafik  diatas  menunjukan  bahwa  presentase  tingkat Non Performing Loan pada Bank Sultra dari tahun 2011-2015 mengalami pergerakan  yang  berubah-ubah  atau  fluktuatif  tetapi  masih  dalam keadaan  yang  sangat  aman  karena  masih  posisi  NPL  masih  berada dibawah  batas  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  tentang NPL  yaitu  sebesar  5%.  Pada  tahun  2012  presentase  NPL  mengalami penurunan  sebesar  1,3%  dari  tahun  2011,  tetapi  memasuki  tahun  2013 samapi  2015  terus  mengalami  peningkatan.  Ditahun  2013  NPL  Bank
2.63% 1.33% 1.64% 2.88% 3.62% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 2011 2012 2013 2014
2015
sultra  mengalami  peningktan  sebesar  0,31%  dari  tahun  2012,  sementara pada  tahun  2014  mengalami  penigkatan  sebesar  1,24  dari  tahun  2013  . dan pada tahun 2015 NPL meningkat sebesar 0,74%.
Pengelolaan  NPL  pada  Bank  Sultra sebesar  diatas masih  berada dalam batas-batas kewajaran dan  dalam masalah kredit macet pengelola perbankan  harus  tetap  selektif  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dalam  menyalurkan  kredit  sebab  jika  terlalu  mudah  memberikan  kredit dikhawatirkan  tingkat  NPL  akan  meningkat,  melebihi  angka  di  atas  5,0 persen. Jika angka NPL sampai menembus angka di atas 5,0 persen maka Bank Sultra dapat dikategorikan tidak sehat dan  dapat dipastikan kinerja
Bank  Sultra  akan  terganggu . Dalam  usaha  mengatasi  timbulnya  kredit bermasalah  Bank  Sultra  melakukan  beberapa  tindakan  penyelamatan yaitu Penjadwalan ulang ( Rescheduling ), Persyaratan ulang ( Reconditioning) ,  Penataan  ulang  ( Restructuring ),  Eksekusi  barang jaminan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  penulis  paparkan  data  penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis mengenai Analisis Non Performing Loan pada  pemberian  kredit  Bank  Sultra,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa Non  Performing  Loan terhadap  pemberian  kredit  pada  Bank  Sultra sudah  baik  sesuai  dengan  teori-teori  yang  ada  karena  telah  menerapkan kebijakan  umum  pada  pemberian  kredit  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam pemberian kredit yang mencangkup syarat-syarat dalam pemberian kredit dan kebijakan  tentang  upaya  penyelamatan  kredit  bermasalah  ( Non  Performing Loan ).  Pada  tahun  2015  tingkat Non  performing  Loan pada  Bank  Sultra sebesar 3,62%  lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit diantaranya Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, kemudian  Lemahnya  system  informasi  kredit  serta  system  pengawasan  dan administrasi kredit mereka, dan biasanya Nasabah kurang pengalaman dalam mengelolah kredit yang telah diambil sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran bunga dan atau cicilan kredit. kinerja Bank Sultra diindikasi oleh non  performing  loan (NPL)  atau  kredit  bermasalah  yang  sangat  kecil  yakni hanya  3,69%  (persen)  dari  ketentuan  Bank  Indonesia  yaitu  5  %  (persen)  . Nilai  NPL  sebesar  itu  masih  berada  dalam  batas-batas  kewajaran  dalam masalah kredit macet.
B. Saran
1. Penulis  menyarankan  agar  Bank  Sultra  dapat  menjaga  tingkat  NPL dimasa-masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu dibawah 5%
2. Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini  masih  jauh  dari  kesempurnaan. Untuk  itu,  penulis  memberikan  saran  untuk  penelitian  selanjutnya
sebaiknya  melakukan  penelitian  terhadap  kebijakan  pemberian  kredit secara  fokus dan  menambah  jumlah  variabel  penelitian. Serta diarapkan dapat menambah referansi bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliminsyah  dan  Pandji.  2003.  Kamus  Istilah: Keuangan  dan  Perbankan .
Bandung: Yrama Widjaya
As.  Mahmoeddin.  2004. Melacak  Kredit  Bermasalah .    Jakarta:  Pustaka  Sinar HarapaN
Bank Indonesia. 2012. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15 PBI 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Bank Indonesia. 2005. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7 10 DPNP tentang perubahan  Surat    Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  3  30  DPNP  tanggal  14 Desember  2001,  perihal;  Laporan  Keuangan  Publikasi  TRIwulanan  dan Bulanan  Bank  Umum  serta  Laporan  tertentu  yang  disampaikan  Kepada Bank Indonesia
Hasibuan, Malayu S.P. 2007. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Bumi Aksara Ikatan  Akuntan  Indonesia.  2007. Standar  Akutansi  Keuangan .  Jakarta:  Salemba Empat
Siegel,  Joel  G  Dan  Jae  K.  Shim  Yang  Diterjemahkan  Oleh  Moh  Kurdi. Kamus Istilah Akuntans i. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.2005. Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Lapoliwa,  N.  dan  Kuswandi,  Daniel  S.  2000. Akutansi  Perbankan  (  Akutansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah). Jakarta: institute Bankir Indonesia Margaretha, Farah. 2007. Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa . Jakarta: PT. Grasindo.
Muljono,  Teguh  Pudjo.  2001. Manajemen  Perkreditan  Bagi  Bank  Komersil . Yogyakarta: BPFE
Paket  Peraturan  Pemerintah  Bulan  Mei  1993  (  PAK  MEI  1993)  Tentang Penggolongan Kredit.
Priyatno, Dwi. 2008. Mandiri Belajar SPSS . Yogyakarta: MediaKom Riyadi,  Selamet.  2006. Banking  Assets  And  Liability .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo
Suhardjono, Indra Bastian. 2006. Akutansi Perbankan . Jakarta: Salemba Empat Sutojo,  Siswanto.  2008. Menangani  Kredit  Bermasalah  (Handling  The  Problem Loan). Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka Suyatno,  Thomas,  dkk.  2003. Dasar-dasar  Perkreditan .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama
Taswan. 2003. Akutansi Perbankan (Transaksi dalam Valuta Rupiah ). Semarang: UPP AMP YKPN
Undang-undang  No.  10  tahun  1998  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
www.banksultra.co.id . Laporan Keuangan Tahun