Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi.... (Iim Imadudin)

## PENDIDIKAN KOLONIAL DAN POLITIK ASOSIASI: KAJIAN ATAS MEMOAR PANGERAN ARIA

## ACHMAD DJAJADININGRAT (1877-1943)
COLONIAL EDUCATION AND ASSOCIATED POLITIC: A STUDY OF PANGERAN ARIA ACHMAD DJAJADININGRAT MEMOIRS (1877-1943)

## Iim Imadudin
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung Jln. Cinambo No.136 Ujungberung-Bandung 42094 e-mail: iim.imadudin@yahoo.com
Naskah Diterima:8 Januari 2014 Naskah Direvisi:12 Februari 2014 Naskah Disetujui:18 Februari 2014

## Abstrak
Penulisan  artikel  ini  didasari  perdebatan  bagaimana  sesungguhnya  peranan  para  pangreh praja  didikan  Barat  dalam  perjuangan  kemerdekaan.  Oleh  karena  berada  dalam  pemerintahan Hindia  Belanda,  mereka  dianggap  tidak  berkontribusi  dalam  perjuangan  kemerdekaan.  Bahkan, mereka  dianggap  merintangi  gerak  langkah  kaum  pergerakan  sehingga  sering  dianggap  sebagai lawan  politik.  Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  sejarah  pemikiran  dan  mentalitas  dari  salah seorang bupati  terkemuka pribumi asal Banten, Ahmad Djajadiningrat, melalui memoarnya yang berjudul Memoar Pangeran Aria Djajadiningrat . Pangeran Aria Ahmad Djajadiningrat mengikuti pendidikan  mulai  dari  HIS,  ELS,  hingga  HBS  di  Batavia.  Berbagai  jabatan  di  pemerintahan diembannya,  mulai  dari  bupati,  anggota Volksraad,  mindere  welvaart  comissie ,  hingga  anggota Raad  van  Indie .  Penelitian  ini  mempergunakan  metode  sejarah  yang  terdiri  atas  heuristik,  kritik, interpretasi,  dan  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Ahmad  Djajadiningrat  di  satu  sisi menjadi  pemimpin  tradisional  yang  kharismatis  dan  aparat  pemerintah  yang  loyal,  namun  di  sisi lain bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan mendorong berkembangnya pergerakan nasional di tanah Banten.
Kata kunci : pendidikan kolonial, politik asosiasi, Achmad Djajadiningrat.

## Abstract
The writing of this article is based on the actual debate on what the role of Western-based education of pangreh pradja is in the struggle for independence. Because it is in the Dutch East Indies,  they  are  considered  not  to  be  contributing  to  the  struggle  for  independence.  In  fact,  they were  considered  to  hinder  the  movement  of  the  steps  that  are  often  regarded  as  political opponents.  This  study  aims  to  reveal  the  history  of  thought  and  mentality  of  anative  and famousleader  from  Banten,  Ahmad  Djajadiningrat,  through  his  memoirs  entitled Memoirs  of Prince Aria Djajadiningrat. The Prince Aria Ahmad Djajadiningrat started his education in HIS, ELS, to HBS in Batavia.  The various positions in government was held, ranging from the regents, members  of  the Volksraad,  mindere  Welvaart  comissie, until  become  a  member  of  the  Raad  van Indie. This study uses historical method which consists of heuristics, criticism, interpretation, and historiography.  The  results  shows  that  Ahmad  Djajadiningrat  isa  traditional  charismatic  leader and  a  loyal  government  official.  On  the  other  hand,  he  is  critical  to  the  Dutch  East  Indies government policies and encouraging the development of a national movement in Banten.
Keywords: colonial education, political association, Achmad Djajadiningrat .
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558 544
A. PENDAHULUAN Gerry van Klinken memberi pernyataan yang menarik tentang penulisan biografi di Indonesia. Baginya, hal tersebut semacam  ironi  bagi  bangsa  dengan masyarakatnya  yang  cenderung  rendah hati,  buku-buku  biografi  yang  terbit terkesan  menonjolkan  diri  sendiri,  jika tidak  hendak  dikatakan  egois.  Sang  tokoh selalu  berada  di  depan,  aktif,  dan  sekuat tenaga  mengikuti  teladan  para  tokoh pahlawan terkemuka (Klinken, 2008: 125).
Van Klinken membandingkan penulisan  biografi  di  Barat  dengan Indonesia. Bila biografi di Barat menempatkan  kehidupan  batin  sebagai pokok  dari  biografi,  biografi  di  Indonesia sangat berorientasi tindakan ( action oriented). Kehidupan batin jarang ditampilkan  dalam  biografi-biografi  di Indonesia,  khususnya  pada  era  Orde  Baru (klinken, 2008: 133).
Pernyataan di atas merupakan bagian  dari  persoalan  subjektivitas  yang dimiliki  penulis  biografi.  Ada  beberapa kesulitan  yang  kerap  menghadang  seorang penulis biografi. Keterlibatan secara subjektif  membuat  seseorang  tidak  bisa berpikir  objektif.  Ia  tidak  bisa  mengambil jarak dari objek yang dikajinya. Belum lagi “hambatan ekstern” yang sering memberikan keterbatasan dalam penafsiran.  Seorang  penulis  biografi  yang bukan  berasal  dari  latar  belakang  budaya sang  tokoh  lebih  memiliki  peluang  untuk tidak  terbebani  secara  kultur.    Pada akhirnya,  seorang  penulis  biografi  hanya akan  dianggap  berhasil  jika  ia  mampu menangkap ketokohan objeknya dan alasan mengapa layak untuk ditulis.
Biografi  merupakan  riwayat  hidup tokoh  yang  ditulis  oleh  orang  lain  baik tokoh  tersebut  masih  hidup  atau  sudah meninggal.  Sementara  riwayat  hidup  yang ditulis sendiri disebut otobiografi. Otobiografi  lebih  bersifat  pengalaman nyata  (Daud,  2013:  245).  Dalam  bahasa Kuntowijoyo otobiografi
merupakan refleksi otentik dari pengalaman seseorang.
Memoar  mempunyai  kedekatan  makna
dengan  otobiografi;  titik  perbedaannya adalah  memoar  ditulis  oleh  tokoh  tersebut mengenai satu peristiwa saja (Kuntowijoyo, 2003: 205). Mengenai  topik  artikel  ini,  ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulisannya. Pertama, dari sisi signifikansinya, Memoar P.A.A. Djajadiningrat mewakili suatu kurun lahirnya  elit  modern  sebagai  akibat berkembangnya  pendidikan  Barat.  Buku ini  memiliki  makna  yang  penting,  karena sebagaimana disebutkan Drewes, merupakan  suatu  pertanda  zaman  “uiterst boeiend en levendig” yang sangat memikat dan  hidup  (Swantoro,  2002:  62).  Kedua, dari  sisi  ketersediaan  sumber,  memoar  ini tentu  merupakan  sumber  primer  dalam penulisan mengenai peranan P.A.A.
Djajadiningrat.    Ketiga,  dari  sisi  teknis, sumber-sumber  yang  lebih  umum  tentang P.A.A. Djajadiningrat cukup banyak tersedia. Keempat, merujuk pada
pernyataan  Klinken,  Memoar  P.A.A.
Djajadiningrat berbeda dengan kebanyakan biografi yang ditulis pada masa Orde Baru. Memoar  ini  menggambarkan  pergulatan batin dan intelektual penulisnya.
Penulisan yang secara khusus berkaitan    dengan  biografi  Achmad Djajadiningrat  masih  sangat  terbatas. Umumnya literatur yang tersedia menempatkan posisi Ahmad Djajadiningrat  dalam  politik  asosiasi  dan peranannya  dalam  pemerintahan  Hindia Belanda. Robert van Niel (1984) menyebut Ahmad dan Hussein Djajadiningrat merupakan percontohan keberhasilan kebijakan politik asosiasi. Snouck dinyatakan  berhasil  menguasai  sebagian kaum  ningrat  Banten  untuk  mengikuti pendidikan  cara  Barat.  Sejak  angkatan Ahmad  Djajadiningrat,  lebih  banyak  lagi para priyayi yang menyekolahkan anaknya mengikuti  pendidikan  Barat  (van  Niel, 1984: 71).
Habsjah  (2007)  menyebut  Ahmad Djajadiningrat  sebagai  bupati  intelektual merupakan  satu  dari  empat  bupati  yang mampu  berbicara  dan  menulis  dalam
bahasa  Belanda.  Djajadiningrat  bersama Koeseomo Oetojo termasuk bupati generasi  baru  yang  tumbuh  dalam  situasi rasionalisasi birokrasi yang menggoyahkan kepemimpinan bupati menurut garis keturunan. Demikian pula Heather Sutherland  (1983)  menyebut  Achmad Djajadiningrat sebagai putra Bupati Serang yang sadar akan arti pentingnya pendidikan. Tirta (2012) menyebut Achmad  Djajadiningrat  sebagai  salah  satu pejabat  pribumi  yang  paling  menonjol pada  permulaan  abad  ke-20.  Ia  adalah tokoh  penting  dalam  pemerintahan  lokal maupun  dalam  dewan rakyat Volksraad di Hindia  Belanda.  Sejumlah  literatur  yang sudah disebutkan hanya membahas peranan  Achmad  Djajadiningrat  secara selintas dan parsial. Di  antara  sedikit  tulisan  yang terpenting  adalah Memoar  Pangeran  Aria
Achmad  Djajadiningrat yang  diterbitkan Paguyuban keturunan  Pangeran Aria Achmad  Djajadiningrat  (1996).  Buku  ini terbit pertama kali pada tahun 1936 dalam bahasa Belanda dengan judul Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat. Achmad menulisnya selama satu tahun sejak pertengahan tahun 1933. Selain itu, ada karya CW Watson, Of Self  and  Nation:  Autobiography  and  the Representation  of Modern  Indonesia (2000). Watson menulis The Metamorphosis  of  a Javanese  Aristocrate: The  Memoirs  of  Pangeran  Achmad Djajadiningrat. Memoar Achmad Djajadiningrat  digambarkannya  sebagai pertemuan dua kebudayaan dalam perjalanan  hidup  Ahmad  Djajadiningrat antara Asia dan Eropa. Memoar Achmad Djajadiningat mungkin  lebih  tepat  disebut  sebagai otobiografi.  Bila  memoar  hanya  memotret satu  peristiwa  penting  atau  tonggak tertentu dalam kehidupan seseorang, otobiografi memotret lebih lengkap (Daud, 2013:  243).  Hal  tersebut  lebih  tepat  untuk karya Achmad Djajadiningrat yang merupakan  refleksi  otentik  pengalaman sang  perintis  intelektual  pribumi  lulusan
Barat  generasi  pertama  itu.  Dalam  versi Indonesia herinneringen diterjemahkan menjadi  kenang-kenangan.  P.  Swantoro berpendapat  memoar  ini  lebih  merupakan otobiografi  ketimbang  memoar  (Swantoro, 2002: 58).
Kajian  kritis  terhadap  memoar  atau otobiografi  dapat  dikategorikan  sebagai sejarah intelektual yang mencoba mengungkap  latar  belakang  sosio-kultural para pemikir, agar dapat mengekstrapolasikan  faktor-faktor  sosio- kultural yang memengaruhinya. (Kartodirdjo, 1992: 181). Sejarah intelektual mengkaji mentifact dalam  segala  bentuknya,  seperti pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan dan segala  unsur  kesadaran  (Supardan,  2009: 300).  Jadi,  sejarah  intelektual  adalah  studi sejarah  tentang  peran  ide  atau  gagasan, atau  pemikiran  dalam  proses  dan  kejadian sejarah (Pranoto, 2010: 81).
Aspirasi  pokok  sejarah  intelektual ialah Zeitgeist (jiwa zaman) dan pandangan sejarah idealistik yang berpendapat bahwa pikiran-pikiran memengaruhi  perilaku.  Untuk  penelitian biografis, Kuntowijoyo menganjurkan penggunaan sensibility daripada zeitgeist. Jiwa  zaman  terlalu  spekulatif  dan  abstrak. Sensibilitas  berarti  kandungan  emosional suatu  kurun  sejarah.  Konsep  sensibilitas lebih  dekat  dengan  sejarah  dan  psikologi, jadi  lebih  cocok  untuk  kajian  biografis (Kuntowijoyo, 2002: xix).
Artikel  ini  mencoba  menganalisis memoar  Ahmad  Djajadiningrat  dalam konteks  pendidikan  kolonial  dan  politik asosiasi. Selain itu, diungkap pula pergulatan  batinnya  yang  memaksanya hidup  di  dua  sisi:  menjadi  pegawai pemerintah  dan  pemimpin  tradisional.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  sejarah,  yang  terdiri  atas  empat tahapan.  Tahap  pertama,  heuristik,  yaitu melakukan  pencarian  sumber  terhadap objek  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini, kedudukan dan peranan Achmad
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558 546 Djajadiningrat. Pencarian sumber dilakukan melalui penelitian di perpustakaan beberapa perpustakaan, antara  lain  di  Bandung:  perpustakaan
BPNB  Bandung,  Perpustakaan  Cisral Unpad, Perpustakaan Wilayah Jawa Barat, dan  Jakarta:  Perpustakaan  Universitas Indonesia. Sumber utama artikel ini adalah Memoar Achmad Djajadiningrat . Setelah  proses  heuristik  dianggap memadai,  kemudian  dilakukan  kritik sebagai  tahap  selanjutnya  dari  metode sejarah.  Kritik  terbagi  dua,  yaitu  kritik ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik  ekstern bertujuan  untuk  menentukan  otentisitas sumber dengan cara memberikan penilaian terhadap  kondisi  fisik  sumber  tersebut. Sementara  itu,  kritik  intern  dilakukan dengan  melakukan  penilaian  instrinsik terhadap  sumber  tersebut.  Kemudian  bila terdapat  data  yang  simpang-siur  dilakukan perbandingan beberapa sumber atau dengan  fakta-fakta  yang  ada  sebelumnya. Kritik dengan dasar sumber yang ada akan menguji apakah pendidikan kolonial berhasil  mencapai  tujuan  yang  digariskan dalam  politik  asosiasi  dan  bagaimana Achmad Djajadiningrat memposisikan dirinya  pada  masa  pergerakan.  Tahap ketiga  adalah  tahap  interpretasi,  tahap menafsirkan  fakta  yang  membutuhkan kerangka  dan  dasar  pengertian  objek penelitian,  dan  dilakukan  dengan  bantuan konsep  dan  teori.  Tahap  terakhir  adalah penulisan  sejarah,  fakta-fakta  yang  telah diinterpretasikan  dituliskan  dalam  suatu penulisan yang sistematis dan kronologis.
C. HASIL DAN BAHASAN 1. Gambaran pendidikan kolonial di daerah Banten Politik pendidikan merupakan kebijakan  terpenting  yang  dihasilkan pe-
merintah  Hindia  Belanda.  Itulah  sebabnya sering dikatakan bahwa  politik pendidikan bukan  hanya  bagian  dari  politik  kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial (Nasution, 2011: 3). Kebutuhan pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan
pendidikan  di  tanah  jajahan  lebih  ber- orientasi  pada  semangat  kolonialisme  itu sendiri, yaitu pendidikan sebagai instrumen  penyangga  kekuasaan  politik penjajahan (Zed, 2012: 174). Birokrasi  pemerintahan    kolonial yang  terus    berkembang  memerlukan banyak pegawai. Oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga administratif yang berasal dari kalangan pribumi. Faktor pendidikan  menjadi  syarat  bagi  kaum bumiputra  untuk  menjadi  pegawai.  Sistem pendidikan yang dibangun sejak awal abad ke-20  telah  menciptakan  suatu  golongan baru  dalam  masyarakat  pribumi,  yaitu sebagai  pegawai  pemerintahan  dengan keahlian  tertentu  yang  masuk  dalam  elit birokrasi  Belanda  ( Binnenlands  Bestuur ) (Ismarini, 2014: 180).
Beberapa ciri umum politik pendidikan  kolonial  Belanda  sebagai berikut: 1. Gradualisme  yang  luar  biasa  dalam penyediaan  pendidikan  bagi  anak-anak Indonesia;
2. dualisme dalam pendidikan dengan me- nekankan  perbedaan  yang  tajam  antara pendidikan Belanda dan pribumi;
3. kontrol sentral yang kuat;
4. keterbatasan  tujuan  sekolah  pribumi, dan  peranan  sekolah  untuk  mengha- silkan  pegawai  sebagai  faktor  penting dalam perkembangan pendidikan;
5. prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Hindia Belanda sama dengan di Belanda; dan
6. tidak  adanya  perencanaan  pendidikan yang  sistematis  untuk  pendidikan  anak pribumi (Nasution, 2011: 20).
Politik  pendidikan  kolonial  Belanda dilandasi oleh kekhawatiran terhadap Islam yang  menjadi  agama  mayoritas  bangsa  di Hindia  Belanda.  Dalam  sudut  pandang tersebut, gerakan Islam dipandang mengancam  kebijakan rust  en  orde (Keamanan dan Ketertiban), bahkan berpengaruh  terhadap  kolonialisme  di tanah  Hindia  Belanda.  Oleh  karena  itu, politik pendidikan sangat dipengaruhi oleh
Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi.... (Iim Imadudin)
pemikiran  untuk  menghilangkan  pengaruh Islam dari rakyat jajahannya.
Gagasan tersebut, terutama diinisiasi oleh  Snouck  Hurgronje 1 .  Melalui  politik asosiasi 2 ,  ia  meyakini  pendidikan  Barat akan  mampu  menjauhkan  rakyat  bumi putra terhadap Islam. Hurgronje berasumsi kaum  pribumi  terdidik  relatif  mampu menjaga  jarak  dengan  Islam.  Selain  itu, dengan  latar  pendidikan  Barat  yang dimilikinya  mudah  menyerap  nilai-nilai Barat.  K.F.  Holle  bahkan  menyarankan pengajaran  bahasa  latin  menggantikan bahasa Arab pada sekolah-sekolah di tanah Sunda. Dalam penyelenggaraan pendidikan hendaknya dijauhkan unsur Islam. Pemerintah  Hindia  Belanda  mengikuti nasihatnya  menganggap  Islam  sebagai sesuatu yang berbahaya (Moriyama, 2005:
25).
Pendidikan  Barat  diyakini  menjadi media  yang  efektif  untuk  menaklukkan pengaruh  Islam  di  tanah  Hindia  Belanda. Jadi,  yang  dibayangkan  Hurgronje  adalah lahirnya  elit  baru  yang  berakar  pada  elite
1 Snouck Hurgronje merupakan lulusan Leiden yang  mengambil  spesialisasi  masalah  agama Islam.  Setelah  mengajar  di  Leiden,  ia  menjadi penasihat pemerintah
Hindia Belanda,
mempelajari  Islam  di  Jawa  dan  daerah  lainnya di Hindia, terutama di  Aceh,  tempat terjadinya peperangan  yang  hebat.  Sejak  tahun  1906,  ia kembali  ke  Leiden  dan  pengaruhnya  sangat kuat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah Belanda. Ia secara konsisten sangat menganjurkan  westernisasi  pangreh  praja (Sutherland, 1983: 86).
2 Politik  asosiasi  mendorong  mayoritas penduduk  lokal  berasimilasi  dengan  budaya minoritas,  yaitu  budaya  masyarakat  Eropa  di Hindia  Belanda.  Kebijakan  ini  berorientasi pada terciptanya ‘inkorporasi spiritual’. Maksudnya,  terpisah  jauh  secara  geografis, akan  tetapi  terhubung  dekat  secara  batin. Selama  masa  penjajahan,  pemerintah  Belanda hanya  mampu  menguasai  penduduk  pribumi dalam pengertian administratif. Menurut Snouck  Hurgronje,  kesatuan  budaya  akan menghapus  perbedaan  agama  antara  orang- orang Belanda dan Indonesia secara politik dan sosial (van Dick, 2010: 408).
sekular  tradisional.  Namun,  kebijakan pendidikan  tersebut  melapangkan  jalan bagi  kelahiran  gerakan  nasionalis  fase pertama.  Tentu  saja,  ide  pendidikan  bagi anak-anak  kaum  priyayi  memperlihatkan sikap Snouck Hurgronje yang diskriminatif. Hal tersebut menjadi kontradiktif bila dipadankan dengan kebijakan  emansipasi  yang  digagasnya (van Dick, 2010: 408).
Pada  mulanya  di  Banten  hanya  ada dua  sekolah  Eropa.  Kebanyakan  muridnya anak-anak pribumi. Kemudian berkembang sekolah  pribumi  Serang  dan  Cilegon. Hanya  keduanya  tidak  dilengkapi  fasilitas yang baik.
Memang kebanyakan penduduk belum  mempunyai  kesadaran  tentang pentingnya  pendidikan.  Meski  demikian, upaya-upaya  partikelir  oleh  masyarakat terus  diusahakan.  Beberapa  sekolah  yang dirintis  tokoh  SI  tumbuh  di  Caringin. Namun,  sekolah  bagi  anak  perempuan  di Serang tidak dipentingkan. Bupati agaknya tidak memberi dorongan yang berarti.
Sekolah OSVIA dan Normaal School berdiri  di  Serang.    ELS  berdiri  di Serang dan Rangkasbitung. HIS terdapat di Serang, Cilegon, Pandeglang dan Rangkasbitung. Tweede Inlandsche School tersebar  di  seluruh  kabupaten.  Di  Banten Utara  tercatat  177  Sekolah  Desa,  di Pandeglang  42,  dan  di  Lebak  21  sekolah (ANRI, 1976: xxviii).
Kondisi sekolah-sekolah desa kebanyakan  kurang  dipelihara  dengan baik,  karena  keterbatasan  biaya.  Sampai saat  ini  biaya  untuk  sekolah-sekolah  itu diperoleh dari uang sekolah dan sumbangan  dari  penduduk.  Pemerintah mengusahakan tambahan biaya bagi sekolah-sekolah desa. Bupatinya memerintahkan agar  Pulau Liwungan dan Pulau Popole dekat Labuhan dan Citeureup ditanami pohon kelapa. Hasilnya dimanfaatkan  untuk  membiayai  sekolah- sekolah desa. Fasilitas  sekolah  wilayah  Banten jauh  dari  memadai,  termasuk  gedung  dan perlengkapan sekolah. Meskipun
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558
548
demikian,  sekolah-sekolah  tersebut  sejak awal  tidak  memungut  uang  sekolah. Barulah uang sekolah dipungut dari siswa, ketika pemerintah memberi putusan.
Sekolah  swasta  di  Banten  tidak banyak  berkembang.  Di  Pandeglang  dan Rangkasbitung  ada  sekolah  anak-anak perempuan  pribumi,  sedang  di  Menes sekolah  yang  diusahakan  oleh  Sarekat Islam  berkembang  baik.  Sekolah  Cina swasta  di  daerah  Banten  ada  6,  muridnya berjumlah 290 orang. Sekolah agama yang diselenggarakan oleh 691 pesantren mempunyai  murid  seluruhnya  11.784 orang,  yang  diselenggarakan  oleh  534 langgar  muridnya  berjumlah  10.164  orang (ANRI, 1976: xxviii).
2. Asal-usul P.A.A.Djajadiningrat
Menurut satu sumber, leluhur Djajawinata masih keturunan Cibeo Kanekes.  Raden  Wirasuta,  anak puun Cibeo  Kanekes,  diangkat  sebagai  prajurit oleh Sultan Ageng Tirtayasa (1631–1692). Wirasuta  terkenal  sebagai  ahli  berperang. Sultan  mengangkatnya  sebagai  pangeran dan  menikahkan  dengan  salah  seorang putrinya.  Pangeran  Wirasuta  wafat  ketika memadamkan pemberontakan di Lampung tahun  1663.  Ayah  dari  Djajawinata bernama Raden Adipati Aria Natadiningrat seorang demang patih Caringin Pandeglang.  Kakeknya  adalah  seorang ngabehi Kerajaan Banten yang bertugas di
Lebak.
Achmad Djajadiningrat lahir di Desa
Kabayan  Pandeglang  pada  tanggal  16
Agustus  1877.  Ia  terlahir  dari  pasangan Raden  Bagus  Djajawinata  dan  Ratu Salehah.  Raden  Bagus  Djajawinata  adalah anak  Raden  Adipati  Aria  Natadiningrat yang menjabat Bupati Pandeglang. Sebelumnya,  Raden  Bagus  Djajawinata menjadi wedana di Kramatwatu. Raden Djajawinata merupakan pangreh  praja yang  berpikiran  maju  dan mementingkan pendidikan
kolonial. Sebagai  dampak  dari  perubahan  sosial, ekonomi,  dan  politik  akibat  penetrasi kolonial  timbul  dinamika  internal  dalam
masyarakat.  Elit  lama  cenderung  merasa terancam  dengan  perubahan  itu  dan  takut akan  berpengaruh  terhadap  kedudukan sosial anak-anak mereka. Mereka membuat reaksi negatif terhadap hal-hal yang berbau modernisasi  (Kartodirdjo,  1992:  86;  van Niel, 1984: 71). Berbeda dengan kebanyakan  elit  lama,  Raden  Djajawinata menyadari  nilai  penting  dari  pendidikan yang  justru  akan  memperkuat  legitimasi tradisional  yang  dimiliki  para  keluarga bupati.  Pada  awal  abad  ke-20,  minat  para priyayi  untuk  mengikutsertakan  anaknya dalam pendidikan Eropa semakin meningkat  (van  Niel,  1984:  72;  Hisyam dan I Ketut Ardhana, 2012: 263).
Pemerintah  menghormati  hak  turun- temurun ( erfelijksheidbeginsel ) para bupati sejauh  berkesesuaian  dengan  persyaratan- persyaratan birokrasi yang esensial, seperti kemampuan,  kerajinan,  dan  kesetiaan. Pemberian  hak  turun-temurun  kepada keluarga  bupati  dimaksudkan  agar  mereka tetap  loyal  pada  pemerintah  kolonial (Kartodirdjo, 1984: 128).
Pada  praktiknya,  pemerintah  tidak dapat  menghapus  peran  bupati,  karena menduduki  status  tertinggi  dalam  struktur sosial  tradisional.  Kuatnya  ikatan  feodal antara  bupati  dengan  rakyat  turut  pula memperkokoh kedudukan bupati (Hardjasaputa, 2004: 57).
Achmad Djajadiningrat menikah dua kali. Pertama, pada tahun 1901, ia menikah dengan  Raden  Ajeng  Lenggang  Kencana. Dari  penikahan  tersebut  ia  dikaruniai  dua anak.  Setelah  Raden  Ajeng  Lenggang Kencana  meninggal  dunia,  pada  tahun 1910  Achmad  menikahi  Raden  Ajeng Soewitaningrat.  Dari  pernikahan  kedua,  ia memeroleh delapan anak.
Adapun putra-putri Djajawinata sebagai berikut: Achmad (Ujang), Muhammad  (Apun),  Hasan  (Emong),  dan Hoesein  (Ace),  Hadijah  (Enjah),  Lukman (Ujang), Sulasmi (Yayung), Hilman (Imang), dan Rifqi (Kikok).
Keluarga  Djajadiningrat  memun- culkan tokoh-tokoh yang penting. Achmad menjadi  bupati  dan  anggota Volksraad.
Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi.... (Iim Imadudin)
Hoessein  menjadi  doktor  Indologi  di Negeri  Belanda.  Hasan  menjadi  tokoh gerakan Sarekat Islam di Banten.
3. Masa Kecil dan Pendidikan
Pada  tahun  1880-an,  Achmad  kecil mengikuti pendidikan pesantren di Karundang.    Inilah  fase  pertama  dalam dunia pendidikan yang dijalaninya.
Kemudian  ia  mengikuti  pendidikan di  sekolah  swasta  Belanda.  Mula-mula  ia masuk Inlandsche  Tweede  Klasse  School dan  kemudian  berlanjut  ke Europeesche
Lagere  School yang  berada  di  Jalan  Batu Tulis  dan  Kebon  Sirih.  Pangeran  Aria Achmad Djajadingrat melanjutkan menengahnya  ke  HBS  ( Hoge  Burgerlijk
School ) Gymnasium Batavia.
4. Kiprah di Pemerintahan Hindia Belanda
Achmad  bekerja  sebagai  pegawai kolonial setelah menyelesaikan pendidikannya  di  HBS  Batavia.  Sebagai putra  seorang  bupati,  ia  mungkin  dengan mudah  memeroleh  pekerjaan  yang  baik  di birokrasi.  Ternyata  tidak,  sistem  yang dibangun kolonial mengharuskannya bekerja  pada  posisi  terbawah.  Achmad harus melakukan magang 3 . Tujuannya agar ia  mengetahui  sopan-santun,  etika,  dan perilaku seorang pejabat, selain memahami masalah  administratif.  Agaknya,  kerja magang  bertujuan  politis,  yakni  mencetak kepala-kepala daerah yang memiliki tingkat loyalitas yang tinggi untuk mempertahankan bentuk administrasi
3 Magang  merupakan  pekerjaan  yang  harus dilalui  dalam  waktu  yang  tak  terbatas  bagi seseorang (penduduk pribumi maupun Belanda) sebelum dipercaya menduduki jabatan-jabatan  tinggi  di  lingkungan  kerja Pangreh  Praja  ( Inlands  bestuur ).  Dalam kenyataannya,  pemagang  tidak  hanya  diberi pekerjaan  administratif  di  kantor  sebagai  juru tulis (pegawai rendahan) namun juga pekerjaan di luar kedinasan. Sistem kerja magang sempat dihentikan  setelah  Indonesia  merdeka,  dan dilanjutkan  kembali  pada  masa  Orde  Baru (Sudarno, 2006: 6-9).
pemerintahannya yang bercorak beamtenstaat (negara pegawai) di lingkungan  lembaga  Kepangrehprajaan
(Sudarno, 2006: 8).
Mula-mula  ia  magang  di  kantor kejaksaan  Serang pada  tahun  1898.  Tidak lama  kemudian,  ia  dipindah  ke  kantor Keresidenan  Serang.  Pada  tahun  1899,  ia diangkat  sebagai  pegawai  pemerintah dengan  posisi  juru  tulis  kantor Controleur Serang.  Kemudian  dipindah  ke  juru  tulis distrik  Serang.  Lalu,  ia  menjadi    asisten wedana  di  Bodjonegoro  (27  Juli  1900-4 Juli  1901).  Achmad  beruntung,  karena hanya  setahun  menjalani  proses  kerja magang. Posisi Achmad dalam pemerintahan terus meningkat. Pada tanggal  4  Juli  1901,  Achmad    menjadi bupati  menggantikan  ayahnya  ( Regeering almanak, 1902 ) .  Selanjutnya,  Achmad menjadi  Bupati  Batavia  (1924-1929). Kepindahannya  dari  Serang  ke  Batavia diduga  merupakan  bagian  dari  taktik pemerintah  kolonial  untuk  menjauhkan Achmad  dari  rakyatnya.  Tentu  saja, keberadaan Achmad di Batavia memudahkan pengawasan pemerintah terhadap dirinya (Tabrani, 1996: 446).
Pada  tahun  1902,  Achmad  terlibat dalam Mindere  Welvaart  Commissie, bersama Pangeran Ario Hadiningrat (Bupati Demak), dan Raden Mas Tumenggung  Koesoemo  Oetojo  (Bupati Ngawi). Komisi tersebut bertugas menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk pribumi dalam berbagai aspeknya  (Titra,  2012:  25).  Achmad memanfaatkan keterlibatannya dalam komisi  ini  untuk  untuk  mengenal  lebih jauh tentang keadaan-keadaan yang mendalam  tentang  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  penduduk  pribumi  di daerahnya (Tirta, 2012: 69).
Keterlibatan  Achmad    dalam  NIVB ( Nederlandsche Indische Vrijzennige Bond ) atau perhimpunan bupati membawanya  menjadi  anggota  Volksraad. NIVB didirikan tahun 1916 yang mewakili orang-orang konservatif. Achmad mendorong  agar  organisasi  ini  terlibat
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558
550
dalam  politik.  Namun,  sebagian  besar anggota  menolak  untuk  terlibat  dalam politik.  Achmad  ingin  agar  bupati  tidak saja sekadar “pemimpin rakyat” tetapi juga “pemimpin  kaum  muda”  yang  bersinergi dengan gerakan kebangsaan lainnya (Nagazumi, 1989: 208). Sejak tahun 1930, Ahmad mengajukan  pensiun  dari  pemerintahan karena sakit. Ahmad
Djajadiningrat meninggal  pada  usia  66  tahun  tanggal  25 Desember  1943.  Ia  dimakamkan  di  tanah yang sudah dipersiapkannya di Cikampek.
Foto 1. Gerbang Komplek Makam
P.A.A. Djajadiningrat di Cikampek (Sekarang termasuk  Kecamatan
Kota baru) Kab. Karawang. Sumber: Dok. Penulis, 2015

## 5. Garis Besar Memoar P.A.A. Djajadiningrat
Bila  diperhatikan  dalam  pengantar penulis  memoar  terasa  adanya  dorongan moral  penerbitan  memoar  ini.  Memoar  ini dianggap  merepresentasikan  suara  pejabat dari pihak Hindia Belanda. Dukungan agar buku ini terbit terutama berasal dari teman sejawat  orang  pribumi  maupun  Eropa. Menurut  pandangan  mereka,  Achmad mengalami  suatu  masa  penting  dalam sejarah Hindia Belanda, yang menandakan berlangsungnya  perubahan  dari  yang  lama ke yang baru.
Memoar  ini terdiri  atas  10  bab.  Bab pertama  berisi  masa  kanak-kanak  dan kenangan semasa ayahnya menjadi wedana di  Kramatwatu  (1882-1888).  Bab  kedua menceritakan masa muda hingga perkenalannya  dengan  Snouck  Hurgronje
(1888-1890).  Bab  ketiga  mengisahkan pendidikannya  di  HBS  hingga  menikah  di Ciamis (1890-1899). Bab keempat mengungkap  pengalaman  bekerja  sebagai juru tulis sampai pengangkatannya sebagai asisten  wedana  (1899-1900).  Bab  kelima menceritakan kenangannya sebagai Asisten Wedana Bojonegoro hingga pelantikannya sebagai bupati. Bab keenam berkisah  tentang  pengalamannya  selama menjabat  Bupati  Serang  (1901-1906).  Bab ketujuh lebih banyak menyuarakan pandangan-pandangannya mengenai gerakan kebangsaan. Bab kedelapan bercerita  tentang  awal  mula  kiprahnya  di Volksraad,  konfliknya  dengan  resident, hingga pindah ke Batavia. Bab kesembilan menceritakan  pengalamannya  memimpin Batavia.  Bab  kesepuluh  lebih  banyak menceritakan pengalamannya selama melawat ke Eropa. 6. Analisis Memoar Ketika membaca memoar ini terkesan  kuat  adanya  pergulatan  batin  dan pemikiran Pangeran Ahmad Djajadiningrat. Dalam babakan kehidupannya  sejak  kecil  hingga  dewasa, ada konflik-konflik peran yang dialaminya. Bagi  Djajadiningrat  kecil,  menjadi
anak  bupati  tidaklah  selalu  mengenakkan. Santri-santri  lain  sering  memperolok-olok dirinya  sebagai  anak  priyayi.  Kondisi tersebut tentu saja kontras dengan kemudahan  yang  diterima  di  rumah ayahnya.  Hal  ini  yang  membuatnya tertekan.  Masyarakat  Banten  yang  relijius membenci  segala  hal  yang  berkaitan dengan kolonial Belanda. Mereka menganggap  haram  menerima  gaji  dari pemerintah  kolonial.  Bahkan  ada  anak wedana  yang  mengalami  perlakuan  tidak menyenangkan.
Meski  mengalami  kejadian  yang tidak  mengenakkan,  banyak  pengalaman pelajaran yang diterimanya. Itulah sebabnya  saat  ia  harus  meninggalkan pesantren  untuk  sekolah,  ada  perasaan yang menghimpit dadanya seperti dituliskannya sebagai berikut:
Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi.... (Iim Imadudin) 551 “Pada mulanya saya enggan meninggalkan  pesantren  itu  karena hati amat melekat kepada ilmu yang sedang dipelajari. Belum juga sempat  duduk  di  rumah  (di  Kramat Watu),  tiba-tiba  ayahku  menerima surat  dari  saudaranya  yang  sulung, Raden  Adipati  Soetadiningrat,  yang pada  masa  itu  menjadi  Bupati  di Pandeglang. Ia menulis bahwa masa untuk  sekolah  bagiku  sudah  tiba. Oleh sebab itu saya selekas-lekasnya disuruh ke Pandeglang untuk mengunjungi  sekolah  yang  akan dibukanya  (Djajadiningrat,  1996: 28).”
"Sesungguhnya  amat  berat  bagiku untuk memutuskan ilmu yang sedang kutuntut, karena besar keinginanku  untuk  menjadi  ulama besar  yang  terkenal.  Tapi  apa  boleh buat,  akhirnya  saya  tunduk  kepada perintah  ayah  ibu  (Djajadiningrat, 1996: 29).”
Tekanan  terhadap  Achmad  selama mengikuti pendidikan tidak lantas berhenti setelah berhenti dari pesantren. Bila dahulu ia sering diperolok teman-teman
sebangsanya, selanjutnya ia sering dipandang  sebelah  mata  oleh  teman sekelasnya yang berkebangsaan Eropa. Seketika  itu  juga  sadarlah  saya bahwa sikap serasa dan sesama yang dijunjung tinggi di pesantren tidaklah  demikian  di  sekolah  yang baru  ini,  justru  sebaliknya.  Budi bahasa  guru,  kesabarannya,  dan sikapnya terhadap saudara sepupuku yang  anak  Bupati  sangat  jauh berbeda dengan perlakuannya terhadap murid-murid lain (Djajadiningrat, 1996: 31). Saat bersekolah di Inlandsche Tweede  Klasse  School dan Europeesche
Lagere  School, ia  merasakan  adanya perubahan yang cukup mencolok, terutama dari penampilannya.
.....tak  lama  kemudian  saya  berganti rupa. Rambutku yang panjang diguntingnya. Saya memakai pakaian bekas anak sulungnya.
.....rupaku  sudah  bukan  lagi  seperti anak  Banten,  tetapi  serupa  anak Ambon atau anak campuran Belanda (Djajadiningrat, 1996: 80).
Sebagaimana  dituliskannya  dalam memoar,  ia  tidak  merasa  nyaman  dengan kondisi demikian. Bahkan untuk  menutupi identitasnya, gurunya memberi nama baru, Willem  van  Bantam  " Voortan  heet  je  niet meer  Achmad,  maar  Willem  van  Bantam " (1996:  83).  Tentu  saja  tujuannya,  agar lebih  diterima  di  lingkungan  anak-anak Eropa yang rasis.
Komunikasi  yang  intensif  Snouck Hurgronje makin memperluas wawasannya.  Di  bawah  didikan  Snouck Hurgronje,  Djajadiningrat  terus  mengasah asa  untuk  memajukan  negerinya.  Ia berkeyakinan  apa  yang  diperjuangkan Snouck Hurgroje semata-mata untuk kemajuan kaum pribumi.
Belum  lama  ia  tinggal  di  negeri  ini, namun  ia  sudah  yakin  bahwa  di tanah  Jawa  harus  dibangun  satu generasi  yang cukup berilmu dalam semua  cabang  ilmu  pengetahuan. Dengan  tidak  jemu-jemunya  beliau mencari  kesempatan  bagi  para pribumi  agar  dapat  menuntut  ilmu dan  menerima  pendidikan  tinggi (Djajadiningrat, 1996: 74).
Foto 3. C. Snouck Hurgronje, Penggagas Politik Asosiasi Sumber: https://www.islampos.com
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558
552
Kebanyakan  prasangka,  menurut Achmad,  yang  membuat  gagasan  Snouck Hurgonje  sering  disalahpahami  kaum pribumi.    Prasangka  itu  muncul  tidak  saja dari  kaum  pribumi,  tetapi  bangsa  Eropa yang  tidak  menginginkan  kaum  bumiputra mengalami kemajuan.
Di pihak orang Jawa sendiri cita-cita mulia  Dr.  Snouck  Hurgronje  tidak mendapat dukungan. Orang tua Jawa pada dewasa itu ragu-ragu memberikan kesempatan karena dipengaruhi oleh situasi dan kedudukan mereka dalam masyarakat,  karena  pertimbangan keagamaan  serta  mentalitas  orang Eropa terhadap pribumi (Djajadiningrat, 1996: 75).
Di  satu  sisi,  ia  amat  yakin  bahwa upaya  luhur  Snouck  Hurgronje  yang dengan  sabar  membimbingnya  mampu membuka hati terhadap pengetahuan, alam pikiran  dan  kejiwaan  orang  Belanda.  Di sisi  lain,  ia  yakin  pendidikan  yang diterimanya  tidak  akan  mengasingkannya dari  kaum  pribumi,  tempat  dimana  ia berpijak (Djajadiningrat, 1996: 83).
Meski  ia  bersekolah  di  Batavia, setiap kali pulang ke rumah, ibunya selalu menasihati  dengan  cerita-cerita  dalam tembang Jawa yang berlatar pelajaran/ pepeling dari Babad Banten serta Serat  al-Anbiya (kisah  para  nabi).  Ia kemudian  menulis  kembali  puisi  yang biasa ditembangkan ibunya: “ wedi asih ing wong  toea,  setia  toehoe  ing  Sang  Aji, Ratoe  ingkang  angreh  praja,  noehoni sakersa neki, soemoedjoed lahir lan batin,
ikoe sadjatining elmoe, dadasaring kasatrian ( Patuh dan mengasihi orang tua, tetap  setia  mengabdi  pada  Yang  Mulia,
Ratu  yang  memerintah  negeri,  tetaplah menghargai semua titahnya lahir dan batin, menghormati  mereka,  itulah  ilmu  yang sebenarnya, sebagai dasar dari kepahlawanan (Fadilah, 2007: 4). Diskriminasi  ras  oleh  bangsa  kulit putih  bahkan  berlanjut  hingga  ia  mulai menanjak  dewasa.  Cemoohan  dan  ejekan
diterimanya  ketika  berkenalan  dengan seorang  pemuda  Belanda.  Ia  juga  pernah ditolak  pejabat  kolonial  untuk  berbicara dengannya  dalam  bahasa  Belanda  ketika pertama  kali  memasuki  karir  di  birokrasi pemerintahan. Ia juga pernah disebut “kera hitam”  ( Wat  is  dat  voor  een  aap ?)  ketika berada  di  ruang  makan  di  sebuah  hotel. Orang  Belanda  mengira  bahwa  Achmad yang  mengenakan    kain,  jas  model  Jawa, destar  dan  selop  serta  makan  dengan sendok  dan  garpu  tidak  mengerti  yang mereka perbincangkan (Watson, 2000: 60).
Agaknya meski zaman telah memasuki  abad  ke-20,    orang-orang  kulit putih  menganggap  aneh  pribumi  yang makan  dengan  sendok  dan  garpu  serta minum  anggur  serta  berbicara  bahasa Belanda.
Di  tengah  kuatnya  diskriminasi rasial,
Achmad meyakini bahwa persamaan  bangsa  Timur  dan  Barat  lebih banyak dibandingkan perbedaannya. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya saja,  orang  Barat  mampu  menanggulangi kekurangannya dan mengembangkan kelebihannya (Labrousse, 1971: 105). Dalam  posisi  bupati  dan  anggota Volksraad, Achmad mendorong pertumbuhan gerakan kebangsaan. Achmad  pernah  terlibat  dalam  panitia untuk  otonomi  Hindia  bersama  Bupati Bandung  dan  Jepara.  Achmad  mendorong perlu  adanya  kebebasan  dan  kemerdekaan bagi  otonomi  Hindia.  Namun,  karena aktivitasnya  itu,  ia  diminta  mengundurkan diri  dari  pemerintah  Hindia  Belanda (Kartodirdjo, 1992: 139).
Achmad  memiliki  perhatian  besar untuk memajukan rakyatnya melalui pendidikan. Pada tahun 1924, ia mendirikan  himpunan  untuk Landbouw
Bedrijff  School (sekolah  pengusahaan pertanian)  di  Serang.  Sayangnya,  sebelum sekolah  tersebut  berjalan,  Achmad  hijrah ke  Batavia  dalam  kedudukannya  sebagai Bupati Batavia (Lubis, 2004: 135).
Foto 2. PAA Achmad Djajadiningrat
Sumber: http://collectie.tropenmuseum.nl Pada  tahun  1929,  Ahmad  melawat ke  Jenewa  sebagai  penasihat  dari  utusan Belanda pada permusyawaratan Volkenbond (Perserikatan  Bangsa)  dan Internationale Arbeids Conferentie ( Konferensi  Internasional  Perburuhan).
Setelah  kembali  dari  Eropa,  ia  ditunjuk sebagai anggota Raad van Indie . Achmad  berperan  penting  dalam mendorong  perubahan  di  tanah  Banten. Ketika Raden Gunawan datang menghadap kepadanya,  dan  meminta  izin  mendirikan SI,  tanpa  prasyarat  Achmad  langsung menyetujuinya (Frederick dan Soeri Soeroto, 1991: 149).
Gerakan Sarekat Islam dapat leluasa berkembang  di  Banten.  Sebagai  bupati, Achmad  memberi  dukungan  yang  kuat, meski  tidak  terlibat  dalam  organisasi pergerakan  itu.  Hal  tersebut  berbeda dengan  penguasa  pribumi  di  daerah  lain yang  umumnya  takut  terlibat  dengan pergerakan.  Sarekat  Islam  merupakan organisasi  pribumi  yang  berada  di  bawah pengawasan pemerintah kolonial. Achmad, bahkan, menyarankan agar adiknya, Hasan,  menjadi  pimpinan  SI  di  Banten (Frederick  dan  Soeri  Soeroto,  1991:  149). Kelak,  Hasan  Djajadiningrat  memainkan peran  penting  dalam  pergerakan  SI  di Banten.  SI  Banten  terus  berkembang sehingga  memiliki    surat  kabar Mimbar dan perserikatan dagang Piroekoen Pribumi. Kelahiran  SI  merupakan  peristiwa yang menggembirakan, pernyataan
dari  pemikiran  bersama    yang dapat  berubah  menjadi  perjuangan yang harus dipertahankan (Djajadiningrat, 1996: 346). Oleh  karena  hubungan  darahnya dengan Hasan, Bupati Achmad Djajadiningrat  sering  dituduh  menjadikan SI  sebagai  kendaraan  politiknya  untuk mengeritik pemerintah. Ia dianggap memberikan  pengaruh  yang  besar  pada Hasan (Djajadiningrat, 1996: 350). Kisah  lain  tentang  dukungan  Bupati Achmad Djadjadiningrat terhadap pergerakan  diceritakan  M.  Tabrani.  Ia murid  OSVIA  ( Opleiding  School  Voor Indische Ambtenaren ) yang aktif berorganisasi.  Karena  keaktifannya  di cabang Jong  Java ,  ia  diancam  akan dikeluarkan dari sekolah pendidikan pegawai  pribumi  tersebut.  Berkat  campur tangan  Bupati  Achmad  Djajadiningrat, Tabrani  dapat  melanjutkan  bersekolah  di OSVIA  dan  tetap  aktif  di Jong  Java . Syaratnya,  rapat-rapat Jong  Java tidak keluar  dari  lingkungan  OSVIA  (Tabrani, 1996: 446).
Achmad Djajadiningrat mengin- syafi selama  menjabat dari usia 24 sampai 50  tahun,  haluan  politik  kolonial  beralih pada  upaya  memajukan  kesejahteraan  dan kecerdasan rakyat Hindia Belanda.
...semua  perubahan  yang  ditujukan untuk  memajukan  rakyat  tidak  akan mudah  dijalankan  bila  pihak  yang memegang    kendali  pemerintahan, yaitu orang Barat, tidak dengan terus terang  dan  tidak  dengan  komitmen untuk  mendorong  rakyat  maju, terutama  bila  rakyat  itu  tidak  tahu akan  arti  hidup  sepakat,  hidup bersatu, dan hak-hak seorang manusia (Djajadingrat, 1996: 254).
Di  zaman  yang  sedang  berubah,  ia menakar  posisi  bupati.  Penguasa  pribumi tersebut  sebenarnya  mengetahui  apa  yang menjadi  kesulitan  dan  kekurangan  bagi rakyat  pribumi.  Namun  mereka  tidak mempunyai  kuasa  dan  tidak  mempunyai jalan  untuk  menyampaikan  gagasan  muka
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558
554
di  hadapan  gubernemen  maupun  forum umum (Djajadiningrat, 1996: 299).
Sebagai  perpanjangan  tangan  dari pemerintah kolonial, posisi bupati terombang-ambing  dalam  di  dua  posisi. Oleh karena itu, untuk mengambil putusan- putusan  penting  harus  mempertimbangkan banyak hal. Akan tetapi kebanyakan bupati menyadari  bahwa  gerakan  nasionalisme yang  semakin  hebat  dapat  membahayakan posisi para ambtenaar . Ambtenaar harus  berhati-hati  berlayar di antara karang-karang yang berbahaya, tetapi harus tetap seimbang. Jika kurang bijaksana,  niscaya  akan  ditumbangkan arus (Djajadiningrat, 1996: 329).
Sikap bupati yang serba mendua dan hati-hati  tidak  jarang  menimbulkan  sikap antipati  kelompok  pergerakan.  Dalam memoarnya disebutkan, pernah ada seorang pemimpin pergerakan yang mengecamnya.  Katanya,  jika  mereka (pemerintah Hindia Belanda) yang menang, maka  Achmad  yang  akan digantung  terlebih  dahulu dan jika  mereka menang,  maka  ia  yang  pertama-tama  akan dipancung (Djajadiningrat, 1996: 329)

## Tabel 1. Tonggak Sejarah dan Jiwa Zaman
Meski  demikian,  keberpihakan  pada dunia  pergerakan  diperlihatkannya  dengan
jelas.  Ketika  cabang Indische  Partij dibentuk  di  Serang,  ia  mengikuti  gerak organisasi tersebut dengan saksama.
Anggota Indische Partij terdiri dari orang- orang  Indo,  pribumi  terpelajar,  dan  orang
Cina. Sebagai bupati, Djajadiningrat sering ditarik-tarik untuk masuk dalam organisasi tersebut. Wartawan dan mata-mata pemerintah  sering  memantau  gerak-gerik Bupati  Djajadiningrat  bila  hadir  di  rapat- rapat organisasi (Djajadiningrat,1996: 344). Agaknya simpati Achmad Djajadiningrat terhadap gerakan kebangsaan  tidak  dapat  disembunyikan.  Ia menilai keberadaaan Indische Partij
bermanfaat bagi usaha mengurangi perasaan  inferior  pribumi  terhadap  orang- orang  Indo,  dan  menimbulkan  kesadaran orang  pribumi  mengenai  persamaan  hak dan keadilan (Djajadiningrat, 1996: 344).
Sesungguhnya  politik  asosiasi  tidak sepenuhnya berhasil. Meski secara lahiriah terjadi  perubahan  pada  diri  pangreh  praja karena  pengaruh  Barat,  mereka  tetap melanjutkan  tata  kehidupan  pribadinya secara tradisional. Meski terkena pengaruh Barat,  mereka  masih  memiliki  ikatan- ikatan  keluarga  dan  ikatan  lainnya  yang menghubungkan mereka dengan
masyarakatnya  sendiri,  dan  masih  tetap mempunyai  cara-cara  berpikir  yang  dapat dikatakan “tradisional” (Legge, 1993: 27). Perubahan  lebih  banyak  terjadi  pada priyayi  rendahan  yang  berusaha  keras mencari tempat dalam jenjang
pemerintahan (van Niel, 1984: 45-46).
Tabel 2. Bagan peran ganda bupati        masa kolonial FASE JIWA ZAMAN ANTITESIS Pergerakan Nasional 1900-1942 NASIO- NALISME Kolonialisme Belanda Ketidaksamaan (inequality ) Ketidakadilan Priveledge- underpriveledge Kontradiksi- Konflik Politik etis bermata ganda Munculnya golongan inteligensia Organisasi gaya modern Tumbuhnya sekolah- sekolah Wawasan modernisme
Paham
kebangsaan
Sumber: Hardjasaputra (2004: 59)
Pemerintah  kolonial  memperkuat kekuasaan  tradisional  pangreh  praja  hasil didikan  Barat  dengan  pemberian  simbol- simbol status dan atribut-atribut kebesaran, seperti  gelar  kepangkatan  tradisional, benda-benda  untuk  upacara  kebesaran, tanda-tanda  jasa,  dan  lain-lain.  Hal  itu menambah legitimasi kepemimpinan tradisional  bupati  (Hardjasaputra,  2004: 16). Pemerintah kolonial tetap mempertahankan  pangreh  praja  sebagai penghubung  antara  pemerintah  dengan rakyat.  Pemerintah  bahkan  menempatkan para  pangreh  praja  sebagai  unsur  sosial yang dipaksa
beradaptasi terhadap perubahan  politik  serta  nilai-nilainya.  Di sinilah  terjadi  ambivalensi.  Para  pangreh praja  berdiri  di  dua  kaki.  Satu  kaki  hidup dalam  alam  tradisional  dengan  nilai paternalistik  dan  feodalnya,  dan  kaki lainnya  dalam  dunia  modern  dengan  nilai- nilai  baru  yang  disesuaikan  dengan  sistem sosial-politik  yang  sedang  berjalan.  Pada gilirannya  hal  tersebut  menghambat  elit birokrasi  pribumi  untuk  berperan  sebagai inovator  perubahan  sosial  (Sudarno,  2006:
9). Pendidikan kolonial sebagai instrumentasi politik asosiasi pada gilirannya  melahirkan  kontradiksi  yang dipicu  oleh  adanya  diskriminasi  dalam sistemnya  sendiri.  Sebagian  besar  orang- orang  Belanda  masih  menganggap  rendah
terhadap  orang-orang  pribumi  walaupun berpendidikan  tinggi.  Sementara,  para  elit tradisional  yang  terbaratkan  menganggap bahwa  dengan  memakai  simbol-simbol kolonial,  mereka  lebih  dapat  diterima  dan sejajar  dengan  bangsa  asing.  Suatu  hasrat yang  dalam  kenyataannya  sering  tidak terealisasikan.  Bagi  Achmad,  tantangan- tantangan  semacam  itu  justru  semakin mendorong  dirinya  untuk  belajar  dan bekerja  lebih  keras  sebagai  pegawai pemerintah dan pelayan masyarakat. Dalam memoar ini Achmad Djajadiningrat  tidak  hanya  menjadi  orang yang  terlibat,  namun  ia  juga  saksi  dari perubahan.  Ia  mencatat  adanya  perubahan gaya  priyayi-priyayi  muda.  Dahulu  para priyayi  lebih  sering  menanyakan  tempat membeli  kuda  yang  bagus.  Keahlian menjinakkan  juga  adalah  sebuah  prestise tersendiri.  Sekarang  terjadi  perubahan. Mereka    bertanya  tempat  di  mana  mereka dapat  mendapatkan  pena  yang  bagus (Djajadiningrat, 1996: 257).
Pena  menjadi  penanda  yang  penting di  tanah  Hindia  pada  awal  1900an.  Para masa  itu,  priyayi  dinilai  berdasarakan kemampuan surat-menyurat, menulis laporan  dan  membuat    rekomendasi kebijakan  kepada  pemerintah  kolonial (Djajadiningrat: 257).

## D. PENUTUP
Memoar Pangeran Aria   Achmad Djajadiningrat merupakan refleksi otentik pengalaman  seorang  putra  pribumi  yang menempuh  pendidikan  kolonial.  Dengan latar adat-istiadat, agama, dan lingkungannya keluarganya ditambah dengan pendidikan Barat telah mengubahnya  menjadi  manusia  modern. Achmad  menyadari  bahwa  di  tengah situasi  yang  berubah,  asas  keturunan tidak cukup  kuat  untuk  mengemban  amanat  di kalangan  masyarakat  pribumi.  Hanya dengan  pendidikan  Barat  lah,  ia  mampu berbuat  lebih  banyak  untuk  kemajuan rakyatnya.  Ia  ingin  agar  anak  pribumi sejajar dengan bangsa kulit putih.
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558
556
Tokoh  yang  memeroleh  julukan
“macan  Banten”  ini  menyadari  bahwa tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah.  Menjadi  bupati  di  era  semakin mengerasnya pergerakan nasional merupakan hal yang tidak menguntungkan. Selain ia sering berlainan pendapat dengan pemerintah  kolonial,  ia  juga  berhadapan dengan bangsanya sendiri yang menganggapnya  bagian  dari  kekuasaan kolonial. Kompetensi  Achmad  Djajadiningrat
sebagai pejabat pemerintahan cukup teruji. Achmad Djajadiningrat termasuk di antara empat  bupati  yang  cakap  dalam  membaca dan  menulis  dalam  bahasa  Belanda. Achmad  Djajadiningrat  menjadi  manusia rasional  yang  tumbuh  dalam  sistem pendidikan  Barat.  Bila  merujuk  pada tujuan  politik  asosiasi  Snouck  Hurgronje, tujuan tersebut tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai bupati yang senantiasa  di  awasi  para  pejabat  Belanda dalam  sistem  pemerintahan  kolonial,  ia memiliki banyak keterbatasan untuk berbuat lebih banyak untuk kaum pergerakan.  Achmad  ibaratnya  tokoh  di belakang  layar  yang  berbuat  untuk bangsanya dengan caranya sendiri. Pikiran-pikiran  Achmad  Djajadiningrat yang  sarat  dengan  ide-ide  kemajuan  dan kemandirian  bangsanya  cukup  mencuat  di tengah  deru  kaum  pergerakan.  Inilah antitesis  dari  tujuan  politik  asosiasi  yang tidak  mampu  sepenuhnya  dikontrol  oleh politik kolonial.
Achmad  masih  memiliki  keyakinan bahwa  dalam  sistem  kolonial  masih  ada nilai  kebaikan  yang  dapat  membawa bangsa  ke  arah  kemajuan.  Bagi  Achmad, bangsa  Barat  dan  Timur  memiliki  banyak kesamaan.  Yang  menjadi  pembedanya adalah bangsa Barat mampu menyempurnakan kualitas hidupnya. Achmad menyadari bahwa kelak suatu saat bangsa  Indonesia  harus  berdiri  di  atas kakinya sendiri, terlepas dari pemerintahan asing. Memang bukan merupakan
pekerjaan  mudah    untuk  menempatkan
posisi  seorang  tokoh  dalam  pergerakan kebangsaan  hanya  dari  posisi  formalnya. Agaknya persoalan ini lebih pada dominasi arus  utama  ideologis  dan  jiwa  zamannya. Salah seorang elit pribumi paling menonjol pada  awal  abad  ke-20  ini  memilih  untuk berjuang  di  dalam  pemerintahan  Hindia
Belanda untuk memajukan kaum bumiputera.  Selain  itu,  menilai  peristiwa yang  terjadi  di  masa  lampau  dengan  cara pandang kekinian sangat mungkin menimbulkan anakronisme sejarah. Penggunaan  generalisasi  yang  cenderung menyesatkan  dengan  menyatakan  seluruh orang pribumi yang bekerja dalam pemerintahan  Hindia  Belanda  sebagai anasionalis,  juga  bukan  pandangan  yang bijak.  Biarlah  generasi  sekarang  membaca memoar  tersebut  apa  adanya:  hitam  dan putihnya.

## DAFTAR SUMBER
1. Arsip dan Dokumen Resmi Tercetak
Indonesia. Arsip Nasional. 1976.
Memori  Serah  Jabatan  1921-1930 (Jawa Barat). Jakarta: ANRI.
________. 1980.
Memori  Serah  Jabatan  1931-1940 (Jawa Barat). Jakarta: ANRI.
Regeerings  Almanak  vor  Nederlandsche-Indie, 1879-1942.

## 2. Buku
Djajadiningrat, Achmad. 1996. Memoar  Pangeran  Aria  Djajadiningrat . Jakarta:  Paguyuban  Keturunan  Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.
Frederick, William H dan Soeroto, Soeri. 1991. Pemahaman  Sejarah  Indonesia  Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.
Habsjah, Atashendartini et al. 2007.
Perjalanan  Panjang  Anak  Bumi. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Hardjasaputra, A. Sobana. 2004. “Bupati  di  Priangan;  Kedudukan  dan Peranannya  pada  Abad  Ke-17-  Abad  Ke- 19”.  dalam Seri  Sundalana  3. Bandung: Pusat Studi Sunda.
Hisyam,  Muhammad  dan  Ardhana,  I  Ketut (eds.). 2012. Indonesia  dalam  Arus  Sejarah:  Masa Pergerakan  Kebangsaan .  Jilid  8.  Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve-Kemendikbud.
Kartodirdjo, Sartono. 1984.
Pemberontakan  Petani  Banten  1888. Jakarta: Pustaka Jaya.
--------. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia. --------. 1992. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari
Kolonialisme  sampai  Nasionalisme. Jilid
2. Jakarta: Gramedia.
Klinken, Gerry.2008. “Aku  yang  Berjuang”:  Sebuah  Sejarah Penulisan tentang Diri Sendiri pada Masa Orde  Baru”,  dalam  Nordholt,  Henk Schulte,  Bambang  Purwanto,  dan  Ratna Saptari  (eds.). Perspektif  Baru  Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 125-154.
Legge, J.D. 1993. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Syahrir. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Moriyama, Mikihiro. 2005. Sundanese  Print  Culture  and  Modernity in  19th  Century  West  Java. Singapore: Singapore University Press.
Nagazumi, Akira. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi
Utomo 1908-1918. Jakarta: Pustaka Utama grafiti.
Nasution, S. 2011. Sejarah  Pendidikan  Indonesia .  Jakarta: Bumi Aksara.
van Niel, Robert. 1984.
Munculnya Elit Modern Indonesia.
Terjemahan  Zahara  Deliar  Noer. Jakarta: Pustaka Jaya.
Nursam, M. 2002. Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko. Jakarta: Gramedia.
Lubis, Nina Herlina. 2004. Banten  dalam  Pergumulan  Sejarah.
Jakarta: LP3ES. Pranoto, Suhartono W. 2010. Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Supardan, Dadang. 2009.
Pengantar  Ilmu  Sosial;  Sebuah  Kajian
Pendekatan  Struktural. Jakarta:  Bumi Aksara.
Sutherland, Heather. 1983.
Terbentuknya  sebuah  Elit  Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan.
Swantoro, P. 2002. Dari Buku ke Buku; Sambung Menyambung  menjadi  Satu .  Jakarta:
KPG.
Tabrani, M. 1996. “Macan  Banten  dikurung  Belanda  di Batavia”,  dalam  Djajadiningrat,  Achmad. Memoar  Pangeran  Aria  Djajadiningrat . Jakarta:  Paguyuban  Keturunan  Pangeran Aria  Achmad  Djajadiningrat,  hlm.    445- 456.

## 3. Jurnal dan Majalah
Daud, Safari. 2013. “Antara  Biografi  dan  Historiografi;  Studi 36  buku  biografi  di  Indonesia”,  dalam Analisis ,  Vol.  XIII,  Nomor  1,  Juni  2013, hlm. 243-270.
van Dijk, Kees. 2010.
“The  Elitist  Premises  of  Snouck Hurgronje’s  Association  Fantasy”,  dalam Studia  Islamika, Vol.  17,  No.  3,  2010, hlm. 407-439.
Ismarini, Ani. 2014.
“Kedudukan Elit Pribumi dalam Pemerintahan  di  Jawa  Barat  (1925-
1942)”,  dalam Patanjala Vol.  6    No.  2,
Juni  2014, hlm. 179-192. Labrousse, Pierre. 1972. Le Prince A.A. Djajadiningrat à
Marseille. Archipel .  Volume  3,  1972.  pp. 102-105.
Zed, Mestika. 2012. “Engku  Mohammad  Sjafe’i  dan  INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya”,  dalam TINGKAP Vol. VIII No. 2 Th. 2012, hlm. 173-188.
Patanjala Vol. 7  No. 3 September  2015: 543 - 558 558

## 4. Skripsi  dan Makalah
Fadilah, Moh. Ali. 2007. Posisi  Perempuan  dalam  Historiografi Tradisional  Banten .  Makalah  dalam
Temu  Tokoh  “Merefleksikan  Perjuangan Perempuan Banten sebagai Upaya Mempertautkan  Ingatan  Kolektif . Serang, 24 April 2007.
Sudarno. 2006. Kerja  Magang:  Dari  Juru  tulis  Sampai
Bupati  di  Hindia  Belanda  Menjelang
Abad  XX .  Makalah  dalam  Konferensi
Nasional Sejarah , Jakarta 13-16 November 2006. Tirta, Tyson. 2012. Meneliti Tingkat Kesejahteraan Masyarakat  Jawa;  Mindere  Welvaart Commissie,  1902-1914 .  Skripsi.  Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Program Studi Ilmu Sejarah