INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6422-6440 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Efektivitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial Secara Berkelanjutan Pada Desa

## Nelayan Tradisional Di Kabupaten Takalar
Arman Kamal 1 ✉ , Syamsul Bakhtiar ASS 2 , Juliana Susanti 3
(1,3) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara,
(2) Universitas Muslim Maros
Email: armankamal87@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Saat ini angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di wilayah pesisir. Fakta bahwa Indonesia adalah negara  maritim  justru  berbanding  terbalik  dengan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir.  Ditengah  proses pemulihan  pasca  Covid-19,  pemerintah  berkomitmen  menurunkan  kemiskinan  ekstrem,  melalui program Sustainable Development Goals  (SDGs) untuk  menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dilakukan melalui pendekatan baru yang lebih inklusif yaitu Blue Economy Development. Agar dapat terlaksana dengan baik maka partisipasi dan kerjasama pemerintah  desa  melalui  dana  desa  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  inklusif  harus  dipastikan berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial berkelanjutan pada masyarakat desa nelayan tradisional di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain Sequential explanatory design. Sebanyak  72 responden untuk  analisis kuantitatif dan 20  responden wawancara dikumpulkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kegiatan  pemerintah  melalui  dana  desa  belum  efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial.
Kata Kunci: Kemiskinan, Inklusi sosial, Dana Desa, Nelayan tradisional
Abstract
Currently, the extreme poverty rate in Indonesia is in coastal areas. The fact that Indonesia is a maritime country is inversely proportional to poverty in coastal areas. In the midst of the post-Covid-19 recovery process,  the  government  is  committed  to  reducing  extreme  poverty,  through  the  Sustainable Development Goals (SDGs) program to eradicate extreme poverty by 2030. The government's efforts to reduce poverty are carried out through a new, more inclusive approach, namely Blue Economy Development.  In  order  for  this  to  be  implemented  well,  village  government  participation  and cooperation through village funds by involving the community in an inclusive manner must be ensured to be effective. This research aims to determine the effectiveness of village funds in reducing poverty and increasing sustainable social inclusion in traditional fishing village communities in Takalar Regency. This  research  uses  a  mixed  method  approach  with  a  sequential  explanatory  design.  A  total  of  72 respondents for quantitative analysis and 20 interview respondents were collected. The research results show that government activities through village funds have not been effective in reducing poverty and increasing social inclusion.
Keywords: Poverty, Social Inclusion, Village Funds, Traditional Fishermen

## PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  maritim  karena  merupakan  negara  kepulauan ( archipelagic state) terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2 dengan garis pantai 95.181 km (Chis, 2022). Fakta tersebut seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan sumberdaya alam potensial bagi kemakmuran rakyatnya, khususnya yang  tinggal  di  pesisir.  Namun  ironisnya,  tingkat  kemiskinan  masyarakat  pesisir  masih sangat mengkhawatirkan dengan tingkat poverty headcount index (PHI) mencapai 9,57% (Badan Pusat Statistik, 2023).
Besarnya  potensi  kekayaan  laut  di  Indonesia  berbanding  terbalik  dengan kesejahteraan para nelayan yang bermukim di wilayah pesisir. Wilayah pesisir justru menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wilayah pesisir yang secara geografis berada  di  dekat  laut  justru  sebagian  besar  masyarakatnya  berada  dalam  kubangan kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir mencapai 12,5% dari total penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang sebesar 2,4%  (Indraswari, 2023).
Terdapat  beberapa  persoalan  yang  menghambat  kesejahteraan  kaum  nelayan  dan menjadi  penyebab  kemiskinan.  Pertama,  mayoritas  nelayan  masih  merupakan  nelayan tradisional.  Kedua,  tingkat  Pendidikan  rendah  dan  bahkan  buta  huruf.  Ketiga,  armada penangkapan masih tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
rendah.  Keempat, terdapat ketimpangan permanfaatan  ikan, over fishing  dan pencurian ikan. Kelima, BBM, alat tangkap, mesin kapal dan perbekalan serta logistik untuk melaut harganya mahal dan sulit dijangkau nelayan tradisional. Keenam, Penanganan pasca panen hasil  tangkapan  ikan  sejak  dari  kapal  sampai  ke  tempat  pendaratan  ikan  masih  buruk. Ketujuh, Perubahan alam dan fluktuasi harga pasar dan ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal.
Pembangunan  saat  ini  masih  banyak  menerapkan  model  pembangunan  eksklusif. Masih terdapat  potensi eksklusi sosial  atau marginalisasi  sosial yang melemahkan peran masyarakat sebagai  subjek  pembangunan. Eksklusi  sosial  dianggap sebagai  upaya yang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak bisa ikut berperan dalam kehidupan sosial (Kronauer, 2019). Kelompok yang mengalami eksklusi sosial dinamai kelompok rentan. Kelompok rentan, antara lain perempuan, penduduk miskin, serta penyandang disabilitas (Bappenas, 2022). Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan sebagai kelompok yang tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya, informasi (Shaw et al., 2020). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk meningkatkan inklusi  sosial.  Inklusi  sosial  adalah  proses  yang  memungkinkan  individu  atau  kelompok tertentu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  (Seda  et  al.,  2023).  Alasan  inilah  yang menyebabkan  pentingnya  eksplorasi  efektifitas  dana  desa  agar  menuju  kepada pengurangan kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana efektifitas dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial berkelanjutan pada masyarakat desa nelayan di Kabupaten Takalar.
Penelitian  sebelumnya  mayoritas  mengevaluasi  dampak  dana  desa  terhadap penanggulangan  kemiskinan,  misalnya  (Arfiansyah,  2020),  (Yanuar  et  al.,  2021), (Normasyhuri  et  al.,  2022),  (Nawawi  et  al.,  2020),  (Hermawan  et  al.,  2021),  (Oktavia  & Wihastuti, 2020), (Yang et al., 2020), (Mora- Rivera & García -Mora, 2021), (Arifin et al., 2020), (Guo et al., 2022), (Gassner et al., 2019) dan inklusi sosial dalam pembangunan (Appau et al., 2019). Sedangkan penelitian ini mengeksplorasi efektifitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  inklusi  sosial  sekaligus.  Penelitian  serupa  masih  jarang ditemui,  khususnya  pada  komunitas  desa  nelayan.  Mayoritas  penelitian  sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hanya mengukur efektifitas menggunakan rasio  realisasi  anggaran  dan  target  anggaran  dana  desa.  Pendekatan  seperti  ini  belum cukup untuk menilai dampak efektivitas dana desa secara komprehensif dan mendalam. Terdapat  pula  beberapa  penelitian  sebelumnya  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  prosedur  wawancara  dan  observasi,  namun  saat  ini  sangat  penting  dilakukan
pendekatan lain yang lebih baik. Olehnya itu penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang lebih efektif dalam mencari solusi permasalahan penelitian.

## Dana Desa dan Pengurangan Kemiskinan
Efektivitas pemanfaatan dana desa adalah jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan dan  meningkatkan  inklusi  sosial.  Pemerintah  pusat  telah  memfasilitasi  pemerintah  desa dengan dana desa ditengah berbagai hambatan seperti korupsi dana desa (Kamal et al., 2019),  kurangnya  kompetensi  dan  profesionalisme  pengawas  pemerintah  (Kamal,  2022). Tema sentral kebijakan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat marjinal baik dari pola  pikir  maupun  keterampilannya  untuk  mencari  nafkah  (Salim  &  Drenth,  2020). Pemberdayaan  telah  menjadi  instrument  penting  dalam  perencanaan  pembangunan maupun upaya penanggulangan kemiskinan (Moeis et al., 2020).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  78  ayat  1  memberikan amanat  bahwa “Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara eksplisit peraturan ini mengamanahkan pengembangan desa secara inklusif melalui belanja dana desa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan dampak belanja pemerintah terhadap  pengurangan  kemiskinan.  (Taruno,  2019)  menunjukkan  belanja  publik  untuk sektor  kesehatan  dan  pendidikan  berpengaruh  terhadap  pengentasan  kemiskinan  di perdesaan,  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  (Leventi  et  al.,  2019),  memberi  dukungan kepastian pasar bagi produk UKM (Nursini, 2020). Penelitian (Zhou et al., 2021) menunjukkan bahwa  bantuan  kesehatan  telah  banyak  berkontribusi  pada  pengentasan  kemiskinan penduduk pedesaan di China.

## Dana Desa dan Inklusi Sosial
Pembangunan  yang  inklusif  saat  ini  menjadi  agenda  utama  dan  pertimbangan penting dalam pembangunan nasional. (Bili & Ra’is, 2019) mengatakan Undang-Undang Desa, bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Inklusi  sosial  dapat  diwujudkan  jika  penduduk  desa  dilibatkan  kedalam  pembangunan desa, dengan begitu marginalisasi bisa terkikis dengan sendirinya (Pranoto et al., 2022), (Gutama & Widiyahseno, 2020). Selain itu, dukungan akses layanan keuangan formal oleh pemerintah  desa  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  marginal  (Omar  & Inaba, 2020). Program bantuan lansung tunai mendorong kepercayaan pada pemerintah desa dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (Evans
et al., 2019).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial secara berkelanjutan di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi selatan. Wilayah Kabupaten Takalar sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores, menjadikan Takalar memiliki daerah pesisir pantai sepanjang 74 Km. Pesisir pantai  ini  meliputi  6  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Mangarabombang,  Kecamatan Mappakasunggu,  Kecamatan  Sandrobone,  Kecamatan  Galesong  Selatan,  Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. Terdapat 58 desa dan kelurahan yang berada disekitar pesisir  Pantai  dengan  mayoritas  penduduk  bekerja  sebagai  nelayan.  Jumlah  penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 305.077 orang di tahun 2022, dengan tingkat pengangguran 3.94% dari 149.881 orang Angkatan kerja. Jumlah penduduk miskin sekitar 24,74 ribu jiwa dengan persentase 8,25% dari jumlah penduduk (BPS Kabupaten Takalar, 2023).

## Desain penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yaitu menggabungkan unsur- unsur desain penelitian kuantitatif dan kualitatif kedalam satu penelitian (Creswell & Hirose, 2019). Keunggulan mixed method yaitu memungkinkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang kompleks dan menguatkan hasil penelitian (Harrison et al., 2020). Desain yang digunakan adalah Sequential explanatory design dengan kerangka sebagai berikut.
Gambar 1. Sequential  Explanatory Design
Quantitative Data Collection Data Analysis Result
Mixing Quantitave result lead to need for futher clarification or participant selection Qualitative Data Collection Data Analysis Result Interpretation Generally emphasis on quantitative; qualitative results explain and elaborate
Source: (Creswell & Hirose, 2019)

## Instrumen pengumpulan data
Kuisioner  penelitian  dikembangkan  dengan  pertanyaan  untuk  data  kuantitatif  dan kualitatif  guna  mengumpulkan  pemahaman  tentang  efektifitas  dana  desa  dalam mengurangi kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial berkelanjutan. Untuk data kuantitatif, penelitian menggunakan indikator yang digunakan (Rusman et al., 2020) untuk efektivitas dana desa. Dilakukan perubahan kecil pada kuesioner pada serangkaian pertanyaan agar lebih  relevan.  Item  pengurangan  kemiskinan  pada  kuisioner  berusaha  menilai  efektifitas dana  desa  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Sedangkan  item  inklusi  sosial  berfokus  pada penilaian peningkatan pengembangan Desa Inklusi melalui penggunaan dana desa. Ukuran ini berdasarkan (Republik Indonesia, 2014), Pasal 3 mengenai pengembangan desa inklusi.

## Metode analisis
Aspek  penelitian  kuantitatif  diterapkan  dengan  survey  menggunakan  kuesioner terbuka. Sebanyak 72 responden dipilih menggunakan teknik snowball sampling (Parker et al., 2019) dengan pertimbangan sulitnya menjangkau masyarakat nelayan tradisional yang memahami program atau kegiatan desa yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat nelayan tradisional. Teknik  ini  dijalankan dengan  cara  responden  yang ada  memberikan rujukan untuk merekrut responden berikutnya yang diperlukan untuk penelitian. Kuesioner diberikan kepada nelayan tradisional pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan  Galesong  dan  Kecamatan  Galesong  Utara.  Data  demografis  dan  data  yang berkaitan  dengan  tingkat  kemiskinan  dan  inklusi  sosial  juga  dikumpulkan.  Selanjutnya, metode kualitatif dari desain ini berfokus untuk memperoleh sudut pandang peserta dalam kaitannya dengan topik yang sedang dibahas yang memungkinkan untuk mengumpulkan informasi  mendalam  (Sharma  &  Kumar,  2022). Purposive  sampling  digunakan  untuk memilih  20  partisipan  wawancara  mendalam  untuk  mendapatkan  data  kualitatif. Pengumpulan  data  kuantitatif  dan  kualitatif  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  tabel  1. Partisipan wawancara diseleksi dari survey kuantitatif yang memberikan penjelasan menarik berdasarkan  pertanyaan  kuisioner  terbuka.  Analisis  data  kuantitatif  akan  menggunakan software SPSS dan statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data kualitatif dianalisis menggunakan N-Vivo dengan analisis isi tematik (Soratto et al., 2020). Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  ditranskrip  dan  diberi  kode.  Kategori  kemudian dihasilkan dari data yang dikodekan dimana tema yang berulang dan muncul diidentifikasi dan disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemiskinan
Wilayah Kabupaten Takalar sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores, menjadikan Takalar memiliki daerah pesisir pantai sepanjang  74  Km. Pesisir pantai  ini  meliputi  6  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Mangarabombang,  Kecamatan Mappakasunggu,  Kecamatan  Sandrobone,  Kecamatan  Galesong  Selatan,  Kecamatan Galesong dan Kecamatan Galesong Utara. Kabupaten Takalar mempunyai 10 Kecamatan dengan 76 Desa dan 24 Kelurahan. Terdapat 58 desa dan kelurahan yang berada disekitar pesisir  Pantai  dengan  mayoritas  penduduk  bekerja  sebagai  nelayan.  Jumlah  penduduk Kabupaten Takalar sebanyak 305.077 orang di tahun 2022, dengan tingkat pengangguran 3.94% dari 149.881 orang Angkatan kerja. Berikut data kemiskinan kabupaten Takalar.
Gambar 2. Jumlah Dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Takalar 2018-2022 Sumber: BPS Kab.Takalar, 2023
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  78  ayat  1  memberikan amanat  bahwa  “Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  pengembangan  potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kabupaten Takalar dapat diklasifikasikan menjadi dua,  yaitu  kemiskinan  struktural  dan  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan  secara  struktural merupakan jenis kemiskinan di mana terjadi karena tidak berfungsinya dengan baik sistem sosial yang bisa memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat yang dikategorikan miskin untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki bahkan dengan jalan mempelajarinya.
Ketidakmampuan  mereka  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  dikarenakan kurangnya dukungan dan sarana yang bisa menolong mereka lewat bantuan dan kebijakan
Tahun 2018 26570 Jiwa
Tahun 2019
25930 Jiwa Tahun 2020 25380 Jiwa Tahun 2021 24600 Jiwa Tahun 2022 24750 Jiwa 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 2022 2021 2020 2019 2018 8.25% 8.25% 8.44% 8.79% 9.06%
yang menjadi harapan masyarakat miskin. Kemiskinan struktural bisa dikatakan disebabkan oleh berbagai kebijakan yang diberikan akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seimbang, kesempatan yang tidak sama serta keikutsertaan masyarakatnya dalam program kebijakan yang tidak merata. Beberapa penyebab kemiskinan secara struktural, seperti perahu bukan milik sendiri. Nelayan kecil hanya mampu membeli jala sendiri, sedangkan perahu masih meminjam karena keterbatasan modal untuk memiliki perahu sendiri. Oleh karena itu, untuk pembagian hasil harus dibagi dengan pemilik perahu.
Efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan
Efektivitas  dana  desa  dalam  mengurangi  kemiskinan  dianalisis  menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis ditunjukkan pada tabel 1.
Tabel 1. Efektivitas Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan
No. Uraian Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Total F % F % F % F % F % 1. Dampak  pembangunan sarana pelelangan ikan 37 51.38 35 48.61 - 0 - 0 72 100 2. Pemberian bantuan peralatan 48 66.66 15 20.83 6 8.33 3 4.16 72 100 3.  Pembentukan  kelompok nelayan 35 48.61 26 36.11 6 8.33 5 6.94 72 100 4.  Pelatihan atau bimbingan teknis 62 86.11 4 5.55 4 5.55 2 2.77 72 100
Aktivitas  penerintah  desa  yang  paling  banyak  berdampak  pada  pengurangan kemiskinan  berdasarkan  jawaban  responden  adalah  kegiatan  pelatihan  atau  bimtek. Sebanyak  86.11%  responden  memberikan  jawaban  bahwa  kegiatan  ini  sangat  efektif mengurangi  kemiskinan.  Sedangkan  aktivitas  yang  paling  sedikit  berkontribusi  adalah pembentukan kelompok nelayan. Secara berurutan, kegiatan pemerintah desa yang efektif mengurangi kemiskinan adalah pelatihan atau bimbingan teknis, bantuan peralatan, sarana pelelangan ikan dan pembentukan kelompok nelayan.
Untuk  mendapatkan  gambaran  dan  penjelasan  yang  lebih  mendalam  tentang efektivitas  penggunaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa  untuk  mengurangi  kemiskinan pada  masyarakat  di  desa  nelayan  maka  dilakukan  analisis  data  kualitatif  menggunakan aplikasi NVivo. Analisis data diawali dengan analisis frekuensi kemunculan kata atau word cloud sebagaimana yang divisualiasikan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Word cloud
Berdasarkan fitur word cloud ditemukan bahwa kata “nelayan” merupakan kata yang paling sering muncul karena merupakan objek penelitian. Sedangkan kata “pemberdayaan” merupakan kata kedua yang sering muncul yang berarti pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan paling banyak melalui kegiatan pemberdayaan. Terdapat berbagai bentuk  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  nelayan  menggunakan  dana desa.  Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan  nelayan  di  Kabupaten  Takalar  telah  mengacu  pada  peraturan  yang bersifat  umum  yakni  Undang-Undang  No.7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudidaya  Ikan,  dan  Petambak  Garam  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemberdayaan masyarakat nelayan seperti yang tercantum di dalam Undang- Undang  No.7  Tahun  2016,  mengamanatkan  bahwa  peningkatan  produktivitas  nelayan, peningkatan peran kelembagaan lokal, dan konservasi sumber daya ikan merupakan alat yang  digunakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  nelayan.  Untuk  mengetahui program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa yang paling sering dilaksanakan sebagai  upaya  pengurangan  kemiskinan  maka  digunakan hierarchy  chart  NVivo  seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Hierarchy Chart Program Pemberdayaan Untuk Pengurangan Kemiskinan
Melalui fitur ini,  diketahui  bahwa  program yang paling utama  dalam  pengurangan kemiskinan nelayan adalah program penyuluhan dan bimbingan teknis. Di Desa Tamasaju pemerintah  desa  bersama  dengan  dinas  kelautan  telah  melakukan  upaya  peningkatan produktivitas masyarakat nelayan melalui penyuluhan dan bimbingan teknis. Pemerintah desa bekerjasama dengan dinas kelautan dan perikanan rutin melaksanakan penyuluhan dan  bimbingan  teknis  bagi  nelayan.  Bimbingan  teknis  bertujuan  memberi  bimbingan kepada setiap anggota kelompok mengenai pembudidayaan ikan, pengetahuan yang lebih dalam mengelolah hasil perikanan dan penanganan ikan secara tepat baik itu pra maupun pasca penangkapan. Bimbingan teknis rutin dilaksanakan empat kali dalam setahun disetiap desa. Melalui program pelatihan pendapatan hasil perikanan masyarakat nelayan semakin meningkat. Bahkan terdapat program sertifikasi nelayan yang bertujuan untuk mengangkat profesi nelayan sebagai pekerja yang diakui secara nasional maupun internasional.
Program  penyuluhan  juga  memberikan  pemahaman  dan  membuka  kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Masyarakat juga diberikan pendampingan tata cara dan prosedur pengurusan dokumen izin pada Dinas perikanan  dan  kelautan  dan  Kantor  Syahbandar.  Masyarakat  juga  dilatih  menggunakan peralatan dengan teknologi modern seperti GPS dan Spinder. Pelatihan menggunakan GPS bertujuan agar masyarakat nelayan bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan lebih  baik.  Para  nelayan  tradisional  yang  menerima  bantuan  GPS  merasakan  dampak penggunaannya.  Mereka  mengakui  bahwa  setelah  menggunakan  GPS,  hasil  tangkapan mereka meningkat karena GPS memberikan informasi tentang daerah yang berpotensial. Tidak hanya itu nelayan yang menggunakan GPS juga rela memberikan informasi daerah yang potensial kepada kelompok nelayan lain yang belum menggunakan GPS.
Di  Desa  Sampulungan  program  pemerintah  desa  yang  merangkul  kementrian kelautan  dan  perikanan  memberikan  sosisalisasi  penangkapan  ikan  dan  izin  berlayar. Program  pemerintah  ini  memberikan  pengetahuan  kepada  nelayan  tradisional  tentang bagaimana  menangkap  ikan  diluar  dari  wilayah  desa  dan  bagaimana  memperoleh  izin penangkapan.  Nalayan  juga  diberikan  sosialisasi  untuk  menambah  wawasan  atau pemahaman dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada  di  daerah tersebut dan demi kesejahteraan masyarakat nelayan.
Program bantuan peralatan merupakan program kedua berdasarkan analisis Hierarchy chart. Masih terdapat banyak nelayan di Desa Tamasaju yang menggunakan tehnik dan alat tangkap  ikan  tradisional  dan  kurang  efisien.  Mereka  pergi  menangkap  ikan  tanpa mengetahui lokasi mana yang menjadi tempat terbaik dan banyak ikan. Sehingga mereka harus berkeliling di laut dan menghabiskan banyak bahan bakar. Pemerintah Kabupaten Takalar telah memberikan bantuan teknologi berupa prototipe perangkat berbasis mikro intel  bernama  Juku  Tech.  Alat  ini  bertujuan  membantu  nelayan  meningkatkan  hasil tangkapan ikan. Perangkat juku tech berfungsi bagi nelayan untuk menangkap ikan dengan lebih  efektif  dan  efisien  karena  nelayan  tidak  perlu  pergi  kelaut  begitu  jauh  untuk menangkap ikan.
Pemerintah  berupaya  memberdayakan  masyarakat  nelayan  dengan  menggunakan sebagian  dana  desa  bersama  dengan  bantuan  dari  pemerintah  pusat  untuk  memenuhi perlengkapan nelayan agar memiliki hasil tangkapan yang lebih banyak dari biasanya. Di Desa Sampulungan pemerintah desa memberikan bantuan berupa alat kepada kelompok Nelayan. Peralatan nelayan yang diberikan di Desa Sampulungan terdiri dari mesin kapal, jaring ikan, GPS dan baju pelampung. Berdasarkan informasi, masih banyak nelayan yang menggunakan mesin kapal yang sudah tua, sehingga sering macet saat dioperasikan. Mesin yang  sudah  tua  ini  tidak  mampu  lagi  menempuh  jarak  yang  jauh.  Akibatnya  telayan tradisional  akan  kalah  produktivitas  dengan  nelayan  modern  sehingga  tanpa  perhatian pemerintah  mereka  tetap  akan  berkubang  dengan  kemiskinan  dan  menjadi  kelompok nelayan  yang  terekslusif.  Pemerintah  juga  telah  memberikan  bantuan  GPS  yang  sangat membantu  nelayan  mengetahui  titik  wilayah  yang  memiliki  potensi  besar  untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Meskipun bantuan GPS telah ada, namun nelayan masih kurang paham bagaimana menggunakan alat tersebut, sehingga hanya beberapa nelayan yang mampu menggunakan alat tersebut.
Pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah desa juga ditempuh dengan cara membentuk  kelompok  nelayan.  Sejak  tahun  2005  telah  dibentuk  beberapa  kelompok nelayan  di  Desa  Tamasaju  seperti  nelayan  pesisir  jaring  gembung,  KUB  nelayan  jaring
mandiri,  nelayan  pukat  layang,  anak  nelayan  rawai,  nelayan  mandiri,  bina  nelayan  dan keluarga nelayan. Rata-rata setiap kelompok nelayan berangotakan 10-20 orang nelayan. Selain kelompok nelayan penangkap ikan, juga dibentuk kelompok nelayan pengelola ikan yang semuanya adalah berasal dari para istri nelayan. Kelompok ini dibentuk agar dapat memberdayakan  para  perempuan  atau  istri  nelayan  agar  dapat  berpenghasilan  sendiri, serta memperkenalkan olahan hasil tangkapan ikan kepada masyarakat. Masyarakat telah sadar pentingnya kelembagaan, selain sebagai wadah bersosialisasi, keberadaan kelompok ini juga membantu pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Selain itu akses ke pemberi modal seperti perbankan ataupun mitra menjadi terbuka.
Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Inklusi Sosial
Pembangunan desa dituangkan didalam Undang-Undang Desa yang dijelaskan pada pasal  78  ayat  1  yang  menyatakan:  Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Inklusi sosial adalah salah satu tujuan yang dibawa dalam Undang-Undang Desa, yang  memiliki  arah  untuk  membuat  kemiskinan  berakhir,  mendorong  kebersamaan masyarakat dalam kemakmuran dan menstimulasi keterlibatan segenap warga desa dalam kehidupan masyarakat.
Masyarakat marginal terbagi menjadi tiga demensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi politik  dan  dimensi  kemudahan  fisik.  Dimensi  ekonomi  merupakan  kondisi  masyarakat marginal yang disebabkan oleh kondisi dimana masyarakat tidak memperoleh pekerjaan karena tidak memenuhi syarat mendapatkan pekerjaan, misalnya pengetahuan dan tingkat pendidikan. Dimensi politik dan administrasi publik, merupakan masyarakat marginal yang tidak terlibat kedalam politik dan kesulitan mendapatkan bantuan kebijakan pemerintah. Sedangkan  demensi  kemudahan  fisik  merupakan  kondisi  masyarakat  marginal  yang memiliki  keterbatasan  akses  terhadap  layanan  akses  terhadap  bantuan  teknologi, komunikasi, kesehatan, listrik, pendidikan, air bersih serta layanan lainnya.
Analisis data kuantitatif menggunakan jawaban dari responden mengenai efektivitas dana desa dalam meningkatkan inklusi sosial ditunjukkan pada tabel 2.

## Tabel 2. Efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan
No. Uraian Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Total F % F % F % F % F % 1. Keterlibatan masyarakat marginal  pada  kegiatan pembangunan 26 36.11 37 51.38 6 8.33 3 4.16 72 100 2. Pemberdayaan mampu meningkatkan kemampuan dan  daya  bagi  masyarakat marginal 64 88.88 4 5.55 4 5.55 - 0 72 100 3. Pembentukan  kelompok nelayan yang meningkatkan  keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa 53 73.61 11 15.27 7 9.72 1 1.38 72 100 4. Kegiatan  pelatihan  bagi perempuan 55 76.38 10 13.88 5 6.94 2 2.77 72 100 5. Pelibatan kelompok perempuan pada musrembang dan penetapan RKP Desa 37 51.38 8 11.11 23  31.94 4 5.55 72 100 6. Pendataan masyarakat miskin atau marginal 45 62.50 5 6.94 17  23.61 5 6.94 72 100
Berdasarkan tabel 2, kegiatan pemberdayaan efektif meningkatkan kemampuan dan daya  bagi  masyarakat  marginal  dengan  persentase  responden  sebanyak  88.88%. Sedangkan pelibatan masyarakat marginal pada kegiatan pembangunan dianggap masih rendah dengan respon sebanyak 36.11%. Secara berurutan, efektifitas dana desa melalui kegiatan pemerintah desa terwujud melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan, pelatihan khusus perempuan, peningkatan inklusi melalui pembentukan kelompok nelayan, pendataan  masyarakat  miskin  dan  golongan  marginal  atau  rawan  tereksklusi,  pelibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Hasil visualisasi data peningkatan inklusi sosial melalui program-program yang didanai oleh dana desa ditunjukkan menggunakan fitur mind map pada gambar 5.
Gambar 5. Mind Map Bentuk Pembangunan Inklusif
Berbagai bentuk program pembangunan desa dianalisis untuk menemukan program yang memiliki nilai-nilai inklusi sosial dalam pelaksanaannya. Mind map pada gambar 4, menunjukkan bentuk kegiatan terprogram yang didanai oleh dana desa seperti bantuan peralatan  nelayan,  pembangunan  infrastruktur,  sistem  informasi,  melibatkan  kelompok perempuan dan disabilitas dalam proses perencanaan serta pembangunan, gotong royong, pemberdayaan, melakukan pendataan kelompok rawan terekslusi, program BLT, program jaminan asuransi nelayan.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang bermukim di pesisir pantai seperti masyarakat  desa  Tamasaju,  Desa  Aeng  Batu,  Desa  Sampulungan,  Desa  Tamalate,  Desa Biringkassi,  Desa  Laikang,  Desa  Boddia  dan  Desa  Pa’lalakkang  dapat  dimaknai  sebagai pembangunan  inklusif.  Karena  kegiatan  pemberdayaan  membentuk  dan  mendorong kemandirian nelayan tradisional melalui peningkatan sumber daya manusia lewat bantuan pembinaan dan bimbingan teknis. Segala bentuk kegiatan pemberdayaan yang merupakan program tahunan desa nelayan sejalan dengan konsep inklusi sosial yang meningkatkan kemampuan dan daya bagi masyarakat marginal.
Partisipasi masyarakat melalui program kegiatan pemerintah desa merupakan wujud dari inklusi sosial. Melalui keikutsertaan nelayan pada kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan pemberian bantuan seperti mesin kapal, jala ikan dan pelampung mendorong masyarakat yang rawan tereksklusi berperan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan menjadi  subjek  pembangunan  desa.  Kegiatan  penyuluhan  dan  bimbingan  teknis  bagi masyarakat  nelayan  mendorong  munculnya  kembali  semangat  gotong  royong  yang merupakan spirit masyarakat tradisional yang telah ada turun temurun. Informasi dari warga
Desa  Sampulungan  Kecamatan  Galesong  Utara  Kabupaten  Takalar,  mengatakan  bahwa melalui bantuan  pemerintah tercipta dorongan tolong menolong dan  saling  membantu misalnya saat mengecat perahu jolloro. Program pemerintah desa melalui bimbingan teknis bagi perempuan yaitu istri nelayan tentang pengelolaan ikan, juga menjadikan hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga nelayan semakin meningkat. Karena para istri nelayan dapat membantu suami untuk mengolah dan menjual ikan dipasar pelelangan. Bahkan di Desa Tamasaju kecamatan Galesong utara, pemerintah desa telah mendorong keterlibatan kelompok  perempuan untuk ikut  berpartisipasi pada musrembang penetapan RKP Desa dan dipublikasikan di website Desa.

## Hambatan Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Inklusi Sosial
Penggunaan dana desa memang merupakan senjata utama pemerintah desa untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Namum tidak serta merta pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang inklusif dapat terwujud. Masih banyak hambatan yang menjadi penyebab program-program belanja dana desa tidak berfungsi dan tumpul memberantas kemiskinan serta tidak mendorong inkusif sosial.  Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  nelayan  tentang  berbagai  hambatan  yang menyebabkan tidak tercapainya program pemerintah divisualisasikan dalam bentuk mind map pada gambar 6.

## Gambar 6. Mind Map Hambatan Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Inklusi Sosial

## SIMPULAN
Amanah  UU  Desa  sebagai  regulasi  bagi  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan aktivitas  pemerintahan  adalah  mewujudkan  pengurangan  kemiskinan  sekaligus meningkatkan  inklusi  sosial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan inklusi sosial di masyarakat  nelayan  Kabupaten  Takalar.  Analisis  kuantitatif  menunjukkan  kegiatan
pelatihan  atau  bimbingan  teknis  merupakan  kegiatan  pemerintah  yang  paling  efektif dibanding dengan kegiatan lainnya. Sedangkan hasil analisis kualitatif dengan fitur word cloud memperlihatkan bahwa kata pemberdayaan merupakan kata yang  paling sering muncul dari semua transkrip wawancara. Salah satu bentuk pemberdayaan yang paling sering dilaksanakan adalah pelatihan. Analisis hierarchy chart juga menunjukkan peranan penting pelatihan dan bimbingan teknis sebagai aktivitas utama pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan.
Analisis  kuantitatif  membuktikan  aktivitas  pemberdayaan  nelayan  efektif mendorong inklusi melalui pelibatan masyarakat. Namun pada aktivitas pembangunan, kaum  marginal  belum  memiliki  peran  yang  besar.  Hal  ini  menjadi  poin  penting  bagi pemerintah desa. Pelibatan perempuan pada kegiatan perencanaan pembangunan juga belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Hanya satu desa nelayan yang mempublikasikan pelibatan perempuan pada musrembang melalui website desa. Mengingat perempuan selalu  masuk  sebagai  golongan  rawan  tereklusi,  maka  pelibatan  perempuan  pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wajib menjadi perhatian pemerintah desa.
Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan di desa nelayan Kabupaten Takalar melalui dana desa belum efektif mengurangi kemiskinan dan mendorong inklusi. Berbagai hambatan  Pemerintah  desa  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  mendorong  inklusi diantaranya  rendahnya  pemahaman  nelayan,  penggunaan  peralatan  yang  mayoritas tradisional,  teknologi  belum  mampu  dimaksimalkan  penggunaannya  oleh  nelayan, partisipasi  masyarakat  yang  rendah  pada  kegiatan  pemerintah  serta  hierarki  status didalam profesi nelayan yang sampai sekarang solusi pemerintah belum menyentuh poin- poin  krusial  dari  masalah  sebenarnya.  Penelitian  selanjutnya  dapat  mengembangkan konsep penelitian ini dengan wilayah survei yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Appau, S., Churchill, S. A., & Farrell, L. (2019). Social integration and subjective wellbeing.
Applied Economics, 51(16), 1748 – 1761.
Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1), 91 – 106.
Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin,  A.,  Suhendra,  M.,  Saputra,  A.  H.,  &  Ariutama,  G.  A.  (2020).  Village  fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. Journal  of Rural Studies, 79, 382 – 394.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia 2023 (Direktorat Diseminasi Statistik (ed.); 1101001st ed.). Badan Pusat Statistik/BPS- Statistics Indonesia.
Bappenas.  (2022). Kajian  Cepat  Program  Rehabilitasi  Sosial  Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  Dari  Kelompok  Rentan  Secara  Sosial.  Bappenas.Go.Id. https://sikompak.bappenas.go.id/storage/app/uploads/public/635/f64/bb5/635f64 bb530d1829652950.pdf
Bili, S. R., & Ra’is, D. U. (2019). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 6(3).
BPS  Kabupaten  Takalar.  (2023). Kabupaten  Takalar  Dalam  Angka.  Takalar  Regency  in Figures 2023 (BPS Kabupaten Takalar (ed.)). BPS Kabupaten Takalar.
Chis.  (2022). Poros  Maritim  Jadi  Kunci  Kedaulatan  Laut  Indonesia.  Uksw.Edu. https://www.uksw.edu/detail_post/news/poros-maritim-jadi-kunci-kedaulatan-laut- indonesia
Creswell, J. W., & Hirose, M. (2019). Mixed methods and survey research in family medicine and community health. Family Medicine and Community Health, 7(2).
Evans,  D.  K.,  Holtemeyer,  B.,  &  Kosec,  K.  (2019).  Cash  transfers  increase  trust  in  local government. World Development, 114, 138 – 155.
Gassner, A., Harris, D., Mausch, K., Terheggen, A., Lopes, C., Finlayson, R. F., & Dobie, P. (2019).  Poverty  eradication  and  food  security  through  agriculture  in  Africa:
Rethinking objectives and entry points. Outlook on Agriculture, 48(4), 309 – 315.
Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2022). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province. Journal of Rural Studies, 93, 430 – 440.
Gutama,  P.  P.  B.,  &  Widiyahseno,  B.  (2020).  Inklusi  Sosial  Dalam  Pembangunan  Desa. Reformasi, 10(1), 70 – 80.
Harrison,  R.  L.,  Reilly,  T.  M.,  &  Creswell,  J.  W.  (2020).  Methodological  rigor  in  mixed methods:  An  application  in  management  studies. Journal  of  Mixed  Methods Research, 14(4), 473 – 495.
Hermawan, A., Istiqomah, I., & Ahmad, A. A. (2021). The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. ICORE, 5(1).
Indraswari,  D.  L.  (2023). Ironi  Kemiskinan  Wilayah  Pesisir  yang  Kaya  Potensi  Ekonomi Kelautan. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi- kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan
Kamal,  A.  (2022).  The  Effect  of  Competence  and  Professional  Skepticism  on  Fraud Detection Skills. International Journal Of All Research Writings, 4(2), 1 – 9.
Kamal, A., Gustiningsih, D. A., & Habbe, A. H. (2019). The Factors of Fraud Trends in Public Sector in Makassar City. 3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018), 85 – 94.
Kronauer, M. (2019). ‘Social exclusion’and ‘underclass’ -new concepts for the analysis of poverty.  In Empirical  poverty  research  in  a  comparative  perspective  (pp.  51 – 76). Routledge.
Leventi, C., Sutherland, H., & Tasseva, I. V. (2019). Improving poverty reduction in Europe:
What works best where? Journal of European Social Policy, 29(1), 29 – 43.
Moeis,  F.  R.,  Dartanto,  T.,  Moeis,  J.  P.,  &  Ikhsan,  M.  (2020).  A  longitudinal  study  of agriculture households in Indonesia: The effect of land and labor mobility on welfare and poverty dynamics. World Development Perspectives, 20, 100261.
Mora-Rivera, J., & García -Mora, F. (2021). Internet access and poverty reduction: Evidence from rural and urban Mexico. Telecommunications Policy, 45(2), 102076.
Nawawi, M., Ali, A., Irawan, B., Ahmad, B., Mukramin, S., Marsuki, N. R., Umanailo, M. C. B., &  Kaya,  I.  R.  G.  (2020).  The  village  kalesang  program  as  a  poverty  alleviation community. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(3), 3103 – 3107.
Normasyhuri,  K.,  Suryanto,  T.,  &  Prayoga,  R.  (2022).  Dampak  Dana  Desa  Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam. RELASI: JURNAL EKONOMI, 18(2), 173 – 185.
Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. Development Studies Research, 7(1), 153 – 166.
Oktavia, R., & Wihastuti, L. (2020). Village Fund and its Impact on Poverty Alleviation in Kulon Progo Regency. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 24(1), 79 – 94.
Omar,  M.  A.,  &  Inaba,  K.  (2020).  Does  financial  inclusion  reduce  poverty  and  income inequality  in  developing  countries?  A  panel  data  analysis. Journal  of  Economic Structures, 9(1), 37.
Parker, C., Scott, S., & Geddes,  A. (2019). Snowball sampling. SAGE Research Methods Foundations.
Pranoto,  A.,  Widiyahseno,  B.,  &  Wahyuni  Dj,  E.  (2022).  Peran  Pemerintah  Desa Mewujudkan  Inklusi  Sosial  Dalam  Pembangunan  Desa. Jurnal  Ilmu  Sosialdan Pendidikan (JISIP), 6(3).
Republik Indonesia. (2014). UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Rusman, R., Budhi, S., & Jamaluddin, J. (2020). Effectiveness Of The Village Fund Allocation Management (Add) In Rural Development Of Bintang Ninggi Ii District South Teweh,
North  Barito  Regency,  IndonesiA. European  Journal  of  Economic  and  Financial Research.
Salim, W., & Drenth, M. (2020). Local governance and access to urban services: political and  social  inclusion  in  Indonesia. Governance  for  Urban  Services:  Access, Participation, Accountability, and Transparency, 153 – 183.
Seda, F. S. S. E., Kurniawan, K. N., & Pera, Y. H. T. (2023). Social Inclusion Challenges and the Future of Relational Wellbeing: The Case of Indonesia and South-Korea. Social Indicators Research, 165(1), 309 – 332.
Sharma, D., & Kumar, N. (2022). Instruments Used in the Collection of Data in Research. Available at SSRN 4138751.
Shaw, R. M., Howe, J., Beazer, J., & Carr, T. (2020). Ethics and positionality in qualitative research with vulnerable and marginal groups. Qualitative Research, 20(3), 277 – 293.
Soratto, J., Pires, D. E. P. de, & Friese, S. (2020). Thematic content analysis using ATLAS. ti software: Potentialities for researchs in health. Revista Brasileira de Enfermagem, 73.
Taruno, H. T. (2019). Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009- 2018. The Indonesian Journal of Planning and Development, 4(2), 49 – 56.
Yang,  Y.,  de  Sherbinin,  A.,  &  Liu,  Y.  (2020).  China’s  poverty  alleviation  resettlement:
Progress, problems and solutions. Habitat International, 98, 102135.
Yanuar, A., Anwar, C., &  Jokolelono, E. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa  Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tengah 2015 – 2019. Katalogis, 9(3), 283 – 295.
Zhou,  D.,  Cai,  K.,  &  Zhong,  S.  (2021).  A  statistical  measurement  of  poverty  reduction effectiveness: Using China as an example. Social Indicators Research, 153, 39 – 64.