Journal of Governance and Social Policy Volume 4, Issue 1, June 2023 (44-63) ISSN 2745-6617 (Print), ISSN 2723-3758 (Online) doi: 10.24815/gaspol.v4i1.31136

## DIMENSI POLITIK DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: STUDI PEMEKARAN KECAMATAN KANDANG MAKMUR WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
T. Sofianus 1 , Fidhia Aruni 2 , Dyah Kuntorini Dwi Angreni 3 , Nurul Kamaly 4
1 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Indonesia
2,3 Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lhokseumawe, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia (Penulis korespondensi: fyfie53@gmail.com)
Diterima: 08 Maret 2023; Disetujui: 22 Juni 2023; Publikasi: 26 Juni 2023

## Abstrak
Pada saat ini posisi Qanun tentang Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur berada di Provinsi dan menunggu  nomor  register  yang  memerlukan  surat  rekomendasi  dari  Mendagri.  Dalam  proses pembahasan untuk menganalisis permasalahan menggunakan teori sistem politik dalam perumusan kebijakan  publik  menurut  David  Easton  yang  terdiri  dari input,  withinput, dan output .  Peneliti memilih  menggunakan  pendekatan  kualitatif  disebabkan  pendekatan  kualitatif  diyakini  mampu membantu  peneliti  dalam  menafsirkan  dan  mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi.  Proses pemekaran kecamatan Kandang Makmur sarat akan unsur politik. Unsur politiknya adalah upaya dari Walikota  Suaidi  Yahya  dan  Partai  Aceh  untuk  menguasai  legislatif  dari  agenda  pemekaran kecamatan  Kandang  Makmur.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  dalam  proses  penyusunan  kebijakan terdapat  penggunaan  kepentingan  dan  kekuasaan  agar  terbentuknya  sebuah  kebijakan.  Jadi  pada proses  perumusan  terjadi  benturan  kepentingan  antara  eksekutif  dan  legislative.  DPRK Lhokseumawe  sebagai  legislatif  merasionalisasikan  kebijakan  pemekaran  Kecamatan  Kandang Makmur dengan memberikan alternatif kebijakan kepada eksekutif sebagai pihak pengusul kebijakan pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur.  Sehingga  peneliti  berikutnya  bisa  melanjutkan pembahasan terkait implementasi Qanun pemekaran wilayah di Kecamatan Kandang Makmur.
Kata Kunci: Perumusan Kebijakan; Pemekaran; Politik.

## Abstract
At this time the position of the Qanun on the Expansion of the Kandang Makmur District is in the province and awaiting a register number that requires a letter of recommendation from the Minister of Home Affairs. In the discussion process to analyze the problem using political system theory in the formulation of public policy according to David Easton which consists of input, withinput, and output. Researchers chose to use a qualitative approach because a qualitative approach is believed to be able to assist researchers in interpreting and describing the phenomena that occur. The process of expansion of the Kandang Makmur sub-district is full of political elements. The political element is the efforts of Mayor Suaidi Yahya and the Aceh Party to control the legislature of the expansion agenda of the Kandang Makmur sub-district. This is in accordance with the concept that in the policy making process there is the use of interests and power in order to form a policy. So in the formulation process there is a conflict of interest between the executive and the legislature. The Lhokseumawe DPRK  as  the  legislature  rationalized  the  expansion  policy  of  the  Kandang  Makmur  District  by providing an alternative policy to the executive as the party proposing the expansion policy of the Kandang Makmur District. So that the next researcher can continue the discussion regarding the implementation of the Qanun for regional expansion in Kandang Makmur District.
Keywords: Policy Formulation; Expansion; Politic.
_______________

## PENDAHULUAN
Pada tahun 1988 sejak era reformasi  ditetapkan,  memberikan kesempatan demokrasi terbuka dan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri yakni melalui  otonomi  daerah.  Hal  itu  menandakan  pemerkaran  daerah  merupakan  salah  satu pelimpahan  wewenang  kekuasaan  dari  pusat  kepada  daerah  (Febriyandi,  2015).  Konsep pemekaran  daerah  sendiri  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  melalui pembagunan  dan  pengembangang  wilayah  yang  dapat  meningkatkan  ekonomi.  Alasan  lain pemekaran  daerah  dapat  mendekatkan  masyarakat  dengan  pelayanan  publik,  ketimpangan pembangunan dan mewujudkan politik perwakilan daerah (Qodir & Sulaksono, 2012).
Dalam implementasi pelimpahan wewenang pusat kepada pemerintahan daerah sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemekaran daerahtidak selalu berjalan normal. Pemerkaran daerah juga selalu diiringi dengan konflik baru antar daerah dan juga benturan kepentingan yang menimbulkan presepsi pro dan kontra dalam masyarakat. Pemekaran daerah mestinya juga harus dibarengi dengan pertimbangan konflik.
Dari  sudut  pandang  yang  berbeda  kebijakan  pemerkaran  daerah  tidak  akan  berjalan maksimal  karena  adanya  benturan  kepentingan  politik  dan  juga  pengaruh  kekuasaan (Muqoyyidin,  2013).  Penyusunan  kebijakan  daerah  merupakan  proses  panjang  yang  saling berkaitan  antara  satu  dan  lainnya  dan  berlangsung  simultan.  Proses  penyusunan  kebijakan publik  melibatkan  banyak  aktor  aktor  kebijakan  melalui bargaining  zone. Pemanfaatan kekuasaan  dan  kepentingan  bukan  hanya  untuk  mengakumulasikan  kepentingan  rakyat. (Ikhsan, 2019).
Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Pasal 1 tentang  tata  cara  pembentukan,  penghapusan  dan  penggabungan  daerah  menjelaskan  bahwa pemerkaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menajdi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah tingkat kecamatan juga menjadi dinamis dan kompleks. Hal tersebut sama dengan permasalahan pembentukan kecamatan Kandang Makmur yang syarat akan aspek politik  seperti  tujuan  pemekaran  wilayah  kecamatan  baru  oleh  para  penguasa  adalah  untuk menguasai legislatif terutama peningkatan jumlah kursi legislatif dari kecamatan baru.  Pada tahun  2001  Kota  Lhokseumawe  dimekarkan  dengan  3  kecamatan  diantaranya  Kecamatan Banda  sakti,  Kecamatan  Muara  Dua  dan  Kecamatan  Blang  Mangat  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2001  Tentang  Pembentukan  Kota  Lhokseumawe  Pada  tahun  2006 terjadi  pemekaran  kecamatan  Kecamatan  Muara  Dua  dan  dibentuknya  satu  kecamatan  baru
Kecamatan  Muara  Satu,  sehingga  Kota  Lhokseumawe  saat  ini  memilik  4  Kecamatan  yaitu kecamatan  Muara  satu,  Muara  dua,  Blang  Mangat  dan  Banda  sakti  serta  memiiki  68  Desa didalamnya.  Sejak  tahun  2016  mulai  muncul  usulan  pemerintah  untuk  dirancangnya  Qanun oleh DPRK Lhokseumawe agar membentuk dan melakukan pemekaran kecamatan, yaitu untuk segera membentuk kecamatan Kandang Makmur yang merupakan pemecahan dari 7 Desa dari kecamatan Muara Dua, dan 6 Desa dari kecamatan Blang Mangat karena dianggap sudah layak untuk dibuatnya kecamatan baru dengan memperhatikan komposisi penduduk dan penyebaran wilayah desa yang memenuhi syarat untuk dibentuknya kecamatan baru.
Pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  ini  melibatkan  banyak  pihak  yang berpatisipasi  dan  merupakan  proses  yang  kompleks.  Adapun  dinamika  pembahasan diantaranya terkait urgensi pemekaran kecamatan, pembahasan tapal batas dengan Kabupaten Aceh Utara, adanya tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislative (Siregar & Pratiwa, 2019). Pada saat ini posisi Qanun tentang Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur berada di Provinsi dan menunggu nomor register yang memerlukan suarat rekomendasi dari Mendagri. Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan pemekaran Kecamatan Kandang Makmur. Berikut adalah rangkaian proses pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dari tahun 2016 sampai dengan 2019:
Tabel 1. Rangkaian Proses Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur
No  Tahun Jenis Tentang Keterangan 1.  2016 Usulan Pemerintah Pembentukan  Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Memasukkan  usulan  ke  DPRK Lhokseumawe 2.  2017 Qanun Pembentukan  Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Masuk Program Legislasi 3.  2018 Qanun Pembentukan  Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Lanjutan Pembahasan 4.  2019 Qanun Pembentukan  Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Menunggu  rekomendasi  DPRK Lhokseumawe 5.  2020  Qanun Pembentukan Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Pembahasan  dihentikan  karena pandemic covid-19 6.  2021  Qanun Pembentukan Kecamatan Kandang  Makmur  Dalam - Pembahasan  sepihak  (panitia legislasi_
Wilayah Kota Lhokseumawe - Pembahasan dua pihak (panitia legislasi,  Asisten  I,  Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kabag Pemerintahan) - Biro Tata Pemerintahan konsultasi  terkait  dengan  SOTK Kandang Makmur - Rapat  Paripurna  Pengesahan Rancangan Qanun
Sumber: DPRK Lhokseumawe, 2021
Idealnya  sebuah  kecamatan  dimekarkan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  dari  sisi  pemerintahan  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan administrasi pemerintahan. Namun realitanya pemekaran Kecamatan Kandang Makmur syarat akan  aspek  politik,  serta  aspek  batas  wilayah  dan  administrasi  seperti  lamanya  proses perancangan  Atas  dasar  isu  tersebut  menarik  perhatian  peneliti  untuk  meneneliti  tentang Formulasi  Rancangan  Qanun  Pembentukan  Kecamatan  Kandang  Makmur  di  Kota Lhokseumawe dengan melakukan penelitian di DPRK Lhokseumawe.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat diketahui adanya perbedaan dan kesamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti tentang Rasionalisasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, yang dapat dilihat dari fokus kajian, teori dan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti terdahulu, Dapat disimpulkan pula pada proses perumusan kebijakan untuk pemekaran suatu wilayah diperlukan rasionalisasi dalam bidang administrasi, regulasi, politik, ekonomi, dan sosial. Pembuat kebijakan kemudian membahas  topik  yang  telah  ditambahkan  ke  dalam  agenda.  Cara  terbaik  untuk  mengatasi masalah ini adalah dengan mendefinisikannya terlebih dahulu. Jawaban untuk masalah tersebut berasal  dari  berbagai  opsi  lain  atau  pilihan  pengaturan  yang  ada.  Selama  tahap  perumusan kebijakan,  setiap  alternatif  bersaing  untuk  dipertimbangkan  sebagai  tindakan  potensial (Winarno & Pratio, 2022).
Agar  para  pelaku  dalam  proses  perumusan  kebijakan  publik  dapat  merumuskan kebijakan,  mereka  harus  memiliki  keahlian  dalam  komponen  proses  rumit  yang  mencakup perumusan kebijakan publik. Menurut Winarno & Pratio (2022), tahapan yang perlu dilakukan dalam proses perumusan kebijakan publik antara lain mempelajari bagaimana isu muncul dan masuk  dalam  agenda  pemerintah,  serta  siapa  dan  bagaimana  merumuskan  isu  tersebut  agar mengambil tindakan dan sikap apa yang harus diambil. diambil oleh badan pembuat undang- undang atau lembaga lain, kemudian cara para perintis mengeluarkan pendekatan, terakhir cara pengaturan  itu  dinilai.  Perumusan  kebijakan  juga  merupakan  proses  yang  secara  khusus
ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu. Sedangkan perumusan kebijakan menyangkut upaya  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  berbagai  alternatif  disepakati  untuk  masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi (Howlett & Rayner, 2007).
Perumusan  masalah  (atau  mendefinisikan  masalah),  agenda  kebijakan,  pemilihan alternatif  kebijakan  untuk  memecahkan  masalah,  dan  tahap  penentuan  kebijakan  biasanya merupakan  bagian  dari  proses  perumusan  kebijakan  (Kern  et  al.,  2019).  Adapun  tahapan perumusan kebijakan publik sebagai berikut:
1) Perumusan masalah ( defining  problem ), Langkah  paling mendasar dalam  perumusan masalah  adalah  mengenali  masalah  dan  merumuskan  masalah.  Ini  berarti  bahwa masalah publik dikenal dan didefinisikan dengan baik terlebih dahulu.
2) Agenda  Kebijakan,  yaitu  memilih  masalah  yang  paling  urgent  untuk  diagendakan menjadi pembahasahan utama dari sekian deretan permasalahan yang ada. Sedangkan permasalahan  tidak  terlalu  penting  dan  mendesak  di  kesampingkan  untuk  menjadi agenda pembahasan selanjutnya.
3) Memilih  kebijakan  alternatif  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Fase  selanjutnya adalah menciptakan solusi jika isu-isu tersebut dicirikan dengan jelas dan para pembuat keputusan setuju untuk memasukkannya ke dalam  agenda kebijakan. Opsi  kebijakan lain yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut akan disampaikan kepada pembuat kebijakan dalam situasi ini.
4) Tahap  penetapan  kebijakan.  Langkah  terakhir  dalam  membuat  kebijakan  adalah membingkainya sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah salah satu alternatif kebijakan dipilih sebagai solusi untuk masalah kebijakan.
Selain  itu,  pelaksana  kebijakan  dalam  prosesnya  menggunakan  rambu-rambu  atau lorong-lorong sebagai pedoman.
Orang-orang yang berpartisipasi dalam diskusi menjelang perumusan kebijakan publik dikenal sebagai aktor atau aktor yang berpartisipasi dalam kebijakan publik (Craft & Howlett, 2016).  Aktor-aktor  tersebut  dapat  berupa  individu  atau  organisasi  yang  memiliki  pengaruh terhadap kebijakan publik dalam batas yurisdiksinya masing-masing Kaufman dalam (Craft & Howlett, 2016) menyampaikan:
“Aktor dalam kebijakan publik merupakan stakeholders yang dalam pelaksanaan suatu program akan bijaksana jika pelaksanaan program mengidentifikasi stakeholders kunci, kepentingan  mereka,  apa  yang  akan  mereka  dukung  serta  strategi  untuk  dapat bekerjasama dengan mereka, hal ini ditujukan untuk mengatur suatu hal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat”.
Stakeholders  merupakan  aktor  yang  terlibat  perumusan  kebijakan  publik,  masing- masing dari mereka memiliki power atau kekuasaan dalam perumusan suatu kebijakan public (Buccini  et  al.,  2020).  Stakeholders  sangat  dibutuhkan  dalam  perumusan  suatu  kebijakan dikarenakan  mereka  memiliki  strategi  dengan  saling  bekerjasama  untuk  terbentuknya  suatu kebijakan  publik  dengan  tujuan  mensejahterakan  masyarakat  pada  umumnya  bukan  hanya untuk  kepentingan  individu  atau  suatu  kelompok.  Viney  membagi  stakeholders  dalam  4 kategori (Godakandage et al., 2017), antara lain :
1) Primer: mereka yang sangat berpengaruh dan signifikan
2) Sekunder: mereka yang jumlah pengaruh tinggi tetapi kepentingannya rendah.
3) Tersier: mereka yang pengaruhnya rendah tetapi memiliki kepentingan tinggi.
4) Kuarter: mereka yang pengaruh dan kepentingannya rendah.
David Easton memperkenalkan paradigma sistem politik dalam bukunya “The Political System.” Model  ini  didasarkan  pada  gagasan  tentang  suatu  sistem,  yang  meliputi  masukan, masukan,  keluaran,  umpan  balik,  dan  lingkungan,  atau  kekuatan-kekuatan  lingkungannya (seperti sosial,  politik, ekonomi, budaya, geografis,  dan sebagainya)  Outcome (produk) dari sistem politik adalah kebijakan publik.

## METODE
Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif disebabkan pendekatan kualitatif diyakini mampu membantu peneliti dalam menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi  terkait  dengan  Rasionalisasi  Kebijakan  Pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur Dalam  Wilayah  Kota  Lhokseumawe.  Dalam  jenis  studi  kualitatif  ini,  peneliti  bergabung dengan  latar  sosial  tertentu  dan  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  peserta  yang dianggap memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan dalam  penelitian  ini  adalah  purposive.  Purposive  merupakan  cara  pengambilan  sumber  data yang  didasari  dengan  pertimbangan  penentuan  informan  didasari  oleh  orang  yang  dianggap paling  mengetahui  apa  yang  diharapkan  dan  permasalahan  yang  terjadi  dilokasi  penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mengembangkan objek penelitian (Hasyem & Ferizaldi, 2022).
Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yang berbeda, antara lain: sumber data primer, yang merupakan sumber data utama penelitian; data diperoleh melalui wawancara dengan  informan  penelitian;  dan  pengamatan  di  lokasi  penelitian.  Informan  penelitian
ditentukan  melalui  purposive  sampling  yaitu  penentuan  informan  berdasarkan  kriteria  yang peneliti anggap mampu untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan  pengembangan  paradigma  otonomi  daerah  sampai  ke  tingkat  kecamatan adalah  sejumlah  perubahan  besar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  termasuk pergeseran peran camat dan camat. Pemekaran kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat yang signifikan  dan  mendesak  dalam  rangka  pemekaran  kecamatan  baru,  dipandang  perlu  oleh Walikota  Lhokseumawe  Suaidi  Yahya  guna  memudahkan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan masalah masyarakat.
Walikota Lhoskeumawe tertarik untuk melakukan pemekaran dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat 7 gampong dalam kemukiman Kandang Kecamatan Muara Dua dan 6 gampong  dalam  Kemukiman  Mangat  Makmur  Kecamatan  Blang  untuk  berkembang  guna memenuhi kebutuhannya. Mereka menginginkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih dekat dengan pemerintah kecamatan  yang  selama  ini  hanya  mampu  memberikan  pelayanan  tersebut.  Karena  kedua masyarakat  pemukiman  tersebut  cukup  jauh  dari  kecamatan  induk,  mereka  menginginkan sebagian dari kecamatan Blang Mangat dimekarkan dan dijadikan kecamatan baru. Pemekaran Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat menjadi Kecamatan Kandang Makmur kini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari:
Tabel 2. Daftar Nama Kecamatan, Gampong Menurut Cakupan Dalam Wilayah Kandang
Makmur No Kecamatan Kemukiman Gampong 1. Muara Dua Kandang Alue Awe Blang Crum Cut Mamplam Mns. Manyang Mns. Blang Mns. Mee Kandang Cot Girek Kandang 2. Blang Mangat  Mangat Makmur  Blang Buloh Alue Liem Jeulikat Blang Weu Panjoe Blang Weu Baroh
Seuneubok
Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Proses  lahirnya  kebijakan  pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  dalam  Wilayah Kota Lhokseumawe diketahui mulai dilakukan pada 2016 berupa masuknya usulan pemerintah untuk segera dilakukannya perancangan Qanun Pembentukan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur. Dalam proses perumusan kebijakan pemekaran kecamatan Kandang Makmur dalam Wilayah  Kota  Lhokseumawe  peneliti  mengamati  terjadi  beberapa  rangkaian  penting diantaranya  perumusan  naskah  akademik  oleh  pihak  akademisi  yang  ditentukan  oleh Pemerintah  Kota  Lhokseumawe.  Pembentukan  Tim  Penilaian  Syarat  Teknis  Faktor  dan Indikator  Pemekaran  Kecamatan  Muara  Dua  dan  Kecamatan  Blang  Mangat  sesuai  dengan Surat  Keputusan  Walikota  Lhokseumawe  Nomor  873  Tahun  2013.  Dalam  rangka Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur, nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) siperuntukan sabagai pagu anggaran untuk tim tersebut. Berikut tim teknis tersebut antara lain:
Tabel 3. Susunan Personalia Tim Penilaian Syarat Teknis Faktor dan Indikator Pemekaran
Kecamatan Kandang Makmur No. Nama / Jabatan dalam dinas Jabatan dalam Tim 1. Asisten Tata Praja Sekretaris Kota Lhokseumawe Koordinator 2. Staf  Ahli  Walikota  Bidang  Pemerintahan  Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Ketua 3. Kepala  Bagian  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota Lhokseumawe Sekretaris 4. Drs. Aiyub., M.Si (Akademisi dari UNIMAL) Anggota 5. Unsur  Dinas  Pendapatan,  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kota Lhokseumawe Anggota 6. Unsur Badan Perencanaan Daerah Kota Lhokseumawe Anggota 7. Unsur  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Lhokseumawe Anggota 8. Kasubbag  Perundang-undangan  pada  bagian  hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Anggota 9. Camat Muara Dua Anggota 10. Camat Blang Mangat Anggota 11. Camat Banda Sakti Anggota 12. Camat Muara Satu Anggota 13. Kasubbag  Perangkat  Kecamatan  dan  Gampong  pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe Anggota
14. Faoudhari, SH Operator 15. Maskur, SH Pembantu Operator
Sumber: Bagian Hukum Pemko Lhokseumawe, 2022
Susunan Personalia tersebut disetujui oleh Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022 Suaidi  Yahya  dengan  tujuan  pembentukan  tim  teknis  tersebut  sebagai  bentuk  menyahuti aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  untuk  memekarkan  Kecamatan  Muara  Dua  dan Kecamatan Blang Mangat menjadi Kecamatan Kandang Makmur sehingga dapat lebih dekat dengan  lingkungan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  proses  perumusan  kebijakan  pemekaran kecamatan Kandang Makmur, dinamika politik terjadi ketika pada tahun 2017 usulan tersebut mulai  masuk pada program  legislasi  DPRK Lhokseumawe. Pemekaran kecamatan Kandang Makmur terjadi pro dan kontra antara anggota DPRK Lhokseumawe. Tentu saja Partai koalisi Pemerintahan mendukun sepenuhnya pemekaran kecamatan tersebut, namun berbeda dengan Partai Oposisi yang menanyakan urgensi pemekaran kedua kecamatan tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, berikut adalah partai-partai di DPRK Lhokseumawe yang pro dan kontra terhadap pemekaran kecamatan Kandang Makmur:
Tabel 4. Partai Politik di DPRK Lhokseumawe yang Pro dan Kontra Terhadap Pemekaran
Kecamatan Kandang Makmur Partai Oposisi Partai Koalisi
Partai Demokrat Partai Aceh Gerindra Nasdem PKS
PAN Golkar PNA PKB
Sumber: Olahan Peneliti, 2022
Dinamika yang terjadi dalam proses lahirnya kebijakan pemekaran kecamatan Kandang Makmur  antara  legislatif  dan  eksekutif  terus  berlangsung  saat  itu  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Roslina,  S.Kom  dalam  wawancaranya  yang  menyatakan  Partai  Demokrat saat  itu  kalah  vote  dengan  Partai  pendukung  Pemerintahan  dalam  pembahasan  pemekaran
Kecamatan Kandang Makmur yang dianggap hanya sebagai bentuk kepentingan dari Walikota Suaidi  Yahya  dan  Partai  pengusungnya  yang  menginginkan  pemekaran  terjadi  di  cakupan wilayah basis suara pemilihan pendukung mereka.
Karena  terjadi  kekalahan  voting  dikalangan  legislatif,  pada  tahun  2018  dilakukan lanjutan pembahasan, dan pada tahun 2019 rancangan Qanun menunggu rekomenasi  DPRK Lhokseumawe. Pada tahun 2020 pembahasan dihentikan karena tidak adanya anggaran karena terjadi  peralihan  anggaran  untuk  penanganan  pandemic  covid-19.  Pada  tahun  2021  mulai dilanjutkan pembahasan sepihak antara diantara panitia legislasi, kemudian pembahasan dua pihak antara panitia legislasi dengan pihak eksekutif Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri  dari  Asisten  I  Bidang  Pemerintahan,  Kabag  Hukum,  Kabag  Organisasi  dan  Kabag Pemerintahan.  Pada  tahun  2021  juga  dilakukan  konsultasi  terkait  SOTK  Kandang  Makmur oleh  Biro  Tata  Pemerintahan  sampai  pada  akhirnya  pada  tahun  2021  dilakukannya  Rapat Paripurna  Pengesahan  Rancangan  Qanun  Pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.
Salah  satu  tahapan  penting  dalam  proses  kebijakan  publik  adalah  pembentukan kebijakan.  Pembentukan  kebijakan,  menurut  Anderson  dalam  Budi  Winarno  (2014:  96), berfokus pada upaya mengangkat topik bagaimana beragam solusi masalah dipilih dan siapa yang  mengambil  bagian.  Proses  pembuatan  kebijakan  juga  merupakan  salah  satu  yang memiliki fokus yang jelas pada penyelesaian masalah tertentu.
Sementara  model  formulasi  kebijakan  publik  Budi  Winarno  (2014:97)  model  yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  model  sistem  David  Easton  dengan indikatoralternatif yang diperoleh dalam formulasi kebijakan publik sesuai dengan model yang digunakan dalam pengambilan keputusan antara lain:  (i) Input;  (ii) Withinputs;  (iii)  Output; dan (iv) Environment.
Untuk  situasi  ini  pembuat  kebijakan  strategi  melihatnya  dalam  mengatur  dan merencanakan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan memastikan pintu terbuka yang  luar  biasa  dan  mendapatkan  atau  memanfaatkan  bantuan  dalam  dan  luar,  memenuhi permintaan lingkungan, dan secara eksplisit memenuhi keinginan atau kepentingan pencipta pendekatan itu sendiri.

## Inputs
Dalam pendekatan model sistem, inputs (masukan) merupakan masalah yang berkembang baik  dari  dalam  maupun  luar  lingkungan  dan  berdampak  pada  sistem  politik.  Masukan-
masukan  tersebut  terkait  erat  dengan  sistem  politik  dan  birokrasi  lokal  dan  dipandang berpotensi  mempengaruhi  dan menjadi  masukan dalam perumusan kebijakan publik. Dalam indikator masukan (inputs) didalamnya terbagi  lagi  kepada tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber-sumber.
Tuntutan  pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  untuk  dirumuskan  dalam  bentuk kebijakan  yaitu  pelayanan  administrasi  7  gampong  dalam  kemukiman  Kandang  Kecamatan Muara Dua dan 6 gampong dalam Kemukiman Mangat Makmur yang menganggap wilayah administrasi  Kantor  Camat  jauh  dari  tempat  mereka  tinggal.  Pembentukan  kecamatan  baru banyak  dilakukan  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  pemerintah karena pelayanan tersebut semakin efektif dan efisien semakin dekat dengan masyarakat dan semakin  mudah  dikendalikan  semakin  jauh.  Menurut  Islam,  aksesibilitas  adalah  salah  satu prinsip  panduan  penyediaan  layanan  publik.  Ini  berarti  bahwa  setiap  jenis  layanan  yang ditawarkan oleh pemerintah harus dapat menjangkau khalayak sasarannya, dan bahwa lokasi, jangkauan, dan sistem layanan semuanya harus senyaman mungkin bagi khalayak sasaran.
Harapan  dari  Tuntutan  inilah  yang  dianggap  menjadi  dasar  dalam  proses  Inputs menurut  David  Easton  khususnya  oleh  pihak  eksekutif  Pemerintahan  Kota  Lhokseumawe dalam  membahas  isu-isu  tersebut  sebagai  agenda  mendesak  dalam  rangka  mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik oleh para legislative.

## Dukungan (Support)
Sebuah  sistem  politik  membutuhkan  dukungan  dari  masyarakat  untuk  bertahan  agar dapat  berfungsi.  Dukungan  terkadang  dilihat  sebagai  perilaku,  sering  dikenal  sebagai  sudut pandang atau suasana hati. Untuk menciptakan persepsi di antara para pemangku kepentingan bahwa suatu fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, bentuk dukungan ini seringkali tidak  terlihat  dalam  bentuk  tindakan  yang  nyata;  melainkan  hanya  dapat  berupa  pernyataan atau sikap dari unit-unit dalam sistem politik atau lingkungan. Karena ada kemungkinan suatu gejala dipandang sebagai masalah oleh beberapa kelompok orang tetapi tidak oleh orang lain atau elit politik, mereka mengidentifikasi masalah dan membuat rekomendasi.
Untuk  memformulasi  dan  melegitimasi  sebuah  kebijakan,  analisis  kebijakan  pertama- tama  harus  mengumpulkan  dan  memeriksa  data  yang  relevan  dengan  isu  yang  dihadapi, kemudian  berupaya  merancang  kebijakan  lain,  mendapatkan  dukungan  untuknya,  dan menegosiasikan pengadopsiannya. Proses pemekaran Kecamatan Kandang Makmur didukung dalam beberapa rapat yang diadakan oleh Camat Blang Mangat dan Camat Muara Dua beserta aparatur Gampong yang masuk dalam cakupan wilayah pemekaran. Diketahui bahwa:
1) Pada  tanggal  26  Desember  2013  Camat  Blang  Mangat  membuat  rapat  bersama Keuchiek, Tuha Peut dan Pemuka Masyarakat dalam rangka pembahasan pemekaran kecamatan, dimana hasil rapat tersebut menyetujui dan mendukung sepenuhnya bahwa 6  Gampong  dalam  Kemukiman  Mangat  Makmu  menjadi  Gampong  Cakupan  calon wilayah Kecamatan Baru
2) Pada tanggal 30 Desember 2013 Camat Muara Dua juga mengadakan rapat bersama Keuchiek, Tuha Peut dan Pemuka Masyarakat dalam rangka pembahasan pemekaran kecamatan.  Hasil  rapat  menyetujui  dan  mendukung  sepenuhnya  bahwa  7  Gampong dalam  Kemukiman  Kandang  menjadi  Gampong  Cakupan  calon  wilayah  Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Kandang Makmur.
3) Setelah rapat digelar, maka pada tanggal 2 April dan 4 April 2014 para Keuchiek dan Tuha  Peut  masing-masing  Gampong  dalam  Kecamatan  Muara  Dua  dan  Kecamatan Blang  Mangat  menandatangani  Surat  Keputusan  persetujuan  pemekaran  Kecamatan dan  mendukung  sepenuhnya  terbentuk  Kecamatan  baru  yaitu  Kecamatan  Kandang Makmur.
Dukungan yang didapat dari kelompok kepentingan atau unit-unit politik dalam proses perumusan  kebijakan  pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  datang  dari  aparatur  13 Gampong cakupan pemekaran dalam Kecamatan Muara Dua serta Kecamatan Blang Mangat yang sama-sama menginginkan terbentuknya sebuah kecamatan baru demi kemudahan mereka dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan kecamatan.
Dukungan  diartikan  pula  sebagai  sebagai  disposisi,  atau  kecendrungan  para  aktor perumus kebijakan terhadap isu permasalahan yang ingin dirumuskan dalam sebuah kebijakan publik  dalam  hal  ini  adalah  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur apakah  mereka  memiliki  komitmen  bersama.  Partisipasi  aktor  yang  terlibat  menjadi  aktor perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  adalah  pihak  Pemko Lhokseumawe, DPRK Lhokseumawe. Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan hasil bahwa  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  cenderung  didukung oleh pihak eksekutif, sedangkan pihak legislatif tidak semua mendukung adanya pemekaran kecamatan Kandang Makmur tersebut

## Sumber Daya Keuangan dan Prasarana
Sumber-sumber menjadi salah satu  indikator dalam  masukan (inputs) karena dengan memperhatikan  ketersediaan  sumber-sumber  akan  memaksimalkan  perumusan  kebijakan
publik. Selain ketersedian anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber  daya  prasarana  dapat  menjadi  masukan  dalam  menghadapi  tuntutan-tuntutan isu/masalah yang ingin dirumuskan. Pembahasan mengenai anggaran juga sempat disampaikan dalam rapat pembahasan dua pihak terhadap rancangan qanun pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.  Diketahui  bahwa  untuk  anggaran  pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  akan segera dianggarkan pada saat rancangan Qanun Pemekaran Kecamatan di sahkan oleh DPRK Lhokseumawe  dan  anggaran  di  usulkan  pada  rancangan  qanun  perubahan  SOTK  untuk selanjutkan dimasukkan pada APBK 2022.
Selain mengenai keterbatasan anggaran yang disebabkan peralihan anggaran pada masa covid-19  di  tahun  2020  untu  penanganan  covid-19  dan  tidak  tersedia  untuk  pembahasan rancangan qanun pemekaran Kecamatan Kandang Makmur, sumber lainnya yang seharusnya tersedia  untuk  mendukung  terbentuknya  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  adalah fasilitas. Diketahui fasilitas sarana prasarana untuk mendukung masukan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan  isu/masalah  yang  ingin  dirumuskan  belum  maksimal.  Meskipun  telah ditetapkan lokasi kantor Camat Kandang Makmur di Simpang IV Jalan Elak, Alue Lim Kota Lhokseumawe,  namun  kelengkapan  sarana  prasarana  belum  ada  sumber  daya  fasilitas  yang menjadi pendukung. Fasilitas di Kecamatan Kandang Makmur masih sangat terbatas. Sarana dan prasarana dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintahan kecamatan sangat diperlukan khususnya dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Melihat kenyataan di lapangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan maupun sarana dan prasarana penunjang kehidupan kemasayrakatan masih kurang memadai, bila  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  terbilang  padat.  Diketahui  bahwa  sumber daya  anggaran  dan  sumber  daya  fasilitas  belum  mampu  mendukung  proses  perumusan kebijakan pemekaran kecamatan Kandang Makmur karena masih terbatasnya anggaran untuk pembahasan  rancangan  qanun  dan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  maksimal untuk sebuah kecamatan.

## Proses Politik
Proses (input) yang terkait erat dengan sistem politik, selanjutnya dalam metode sistem politik  menghasilkan  kebijakan  setelah  input,  yang  berisi  tuntutan,  dukungan,  dan  sumber daya. Tahap pertama dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan adalah pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, apa yang terjadi selama tahap ini akan berdampak signifikan pada apakah kebijakan publik di masa depan berhasil atau tidak.
Unsur politik disini diartikan upaya dari Walikota Suaidi Yahya dan Partai Aceh untuk menguasai legislatif dari agenda pemekaran kecamatan Kandang Makmur. Karena selama ini 13 Gampong yang menjadi wilayah cakupan pemekaran merupakan basis suara untuk Partai Aceh. Hal ini sesuai dengan konsep dalam proses penyusunan kebijakan terdapat penggunaan kepentingan dan kekuasaan agar terbentuknya sebuah kebijakan. Pada proses perumusan inilah muncul  benturan kepentingan pihak legislative dan eksekutif .  Hal  ini menunjukkan adanya kepentingan politik di dalam pemekaran Kecamatan Kandang Makmur tersebut.
Disimpulkan bahwa dinamika pembahasan dalam proses perumusan kebijakan pemekaran Kecamatan  Kandang  Makmur  berlangsung  panjang,  sejak  tahun  2016  dan  pembahasan rancangan  Qanun  Pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  selesai  di  tahun  2021.  Proses panjang ini melibatkan banyak pihak dan aspek lainnya yang harus ditinjau, karena pemekaran kecamatan memerlukan bukan hanya sekedar urusan tarik menarik kepentingan didalamnya, namun  banyak  persyaratan  administrasi  yang  harus  dilengkapi.  Para  aktor  eksekutif  dan legislatif  saling  berkontribusi  dalam  memberikan  pandangan  dalam  proses  perumusan kebijakan pemekaran kecamatan Kandang Makmur antara lain:
Tabel 5. Aktor Perumusan Kebijakan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur
No. Nama Peserta Jabatan Perwakilan 1. Azhari, ST, S.Pd, T.Gr Ketua Panleg Legislatif 2. Syuib, S.Sos Sekretaris DPRK Legislatif 3. Dicky Saputra Anggota Panleg Legislatif 4. Roslina, S.Kom Anggota Panleg Legislatif 5. H. Jailani Usman, SH, MH Anggota Panleg Legislatif 6. M. Maksalmina, Shi Asisten Pemerintahan Eksekutif 7. Afriani, SH Kabag Hukum Setdako Eksekutif 8. Nurliana Kabag Organisasi Setdako Eksekutif 9. Firdaus BPKD Eksekutif 10.  M. Rifyalsyah, S.STP., MAP Kabag Pemerintahan Setdako Eksekutif
Sumber: DPRK Lhokseumawe, 2021
Administrasi dan legislatif dipandang sebagai petinggi tertinggi dalam topik perumusan kebijakan  publik  oleh  David  Easton,  yang  menyebut  para  pemain  sebagai  penguasa  dalam sistem politik. Selama mereka berperilaku dalam  parameter peran yang diantisipasi,  mereka yang  merumuskan  kebijakan  publik  bertanggung  jawab  atas  masalah  ini  dan  mengambil tindakan  yang  pada  akhirnya  diakui  oleh  beberapa  pemain  paling  kuat  dalam  sistem  politik sebagai mengikat.. Istilah “pelaku” dalam konteks kebijakan publik selalu merujuk pada para pelaku dan penentu suatu kebijakan, yang saling berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain dalam setiap tahapan proses  pembuatan kebijakan publik. Menurut Anderson, ada tiga jenis tahap tawar-menawar: negosiasi, memberi-dan-menerima, dan kompromi.

## Outputs
Setelah masukan berupa tuntutan, isu  dan sumber-sumber diproses, maka pada  akhirnya akan  menghasilkan  luaran  (outputs)  berupa  kebijakan  publik  yaitu  dalam  hal  penelitian  ini adalah  Rancangan  Qanun  Pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  Dalam  Wilayah  Kota Lhokseumawe. Lebih lanjut Irfan Islamy mendefinisikan “sistem politik” sebagai kumpulan institusi sosial dan aktivitas politik yang mengubah tuntutan, sumber daya, dan dukungan, yang semuanya merupakan input. input), yang kemudian ditransformasikan menjadi keputusan yang berwibawa  atau  kebijakan  publik  yang  berlaku  bagi  seluruh  anggota  masyarakat  (output). Singkatnya, sistem politik bekerja dengan mengubah input menjadi output.
Hasil kegiatan politik, seperti hukum, aturan, dan keputusan, adalah tindakan yang ingin dilakukan atau tidak ingin diambil oleh pemerintah dan yang secara formal akan ditugaskan kepada semua anggota masyarakat. Distribusi nilai-nilai dalam masyarakat akan menimbulkan efek, baik efek yang diantisipasi (positif) maupun yang tidak terduga (buruk). Keluaran dapat menghasilkan keputusan, tindakan, dan pembuatan kebijakan.

## Keputusan (Decisions)
keputusan pemerintah yang menyetujui, mengarahkan, atau menyediakan substansi tindakan kebijakan  publik.  Menetapkan  undang-undang,  mengeluarkan  perintah  presiden  atau pernyataan resmi, menerbitkan aturan administrasi, atau memberikan interpretasi hukum atas undang-undang  semuanya  termasuk  dalam  kegiatan  ini.  Kebijakan  adalah  serangkaian tindakan  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  satu  atau  lebih  aktor  dengan  maksud  untuk menyelesaikan masalah atau masalah. Kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu atau lebih aktor dengan maksud untuk menyelesaikan masalah atau masalah.
Membuat kebijakan adalah langkah keseluruhan dari kebijakan publik yang melibatkan pembuatan  sejumlah  pilihan.  Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  jawaban terhadap  topik  bagaimana  berbagai  solusi  permasalahan  dihasilkan  dan  siapa  yang berpartisipasi  dalam  seluruh  proses  penetapan  kebijakan  publik.  Ini  adalah  metode  yang dirancang secara tegas untuk mengatasi masalah yang diberikan.
Dalam  proses  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  pada akhirnya ditarik keputusan untuk disetujui rekomendasi pemekaran kecamatan yang di usulkan oleh  eksekutif  Pemko  Lhokseumawe  kepada  pihak  legislatif  DPRK  Lhokseumawe.  Adapun butir-butir yang tercantum dalam rekomendasi tersebut antara lain:
1) Dasar  surat  Walikota  Lhokseumawe  Nomor  125/521  tanggal  7  Juli  2014  perihal penyampaian  proposal  pemekaran  Kecamatan  Blang  Mangat  dan  Kecamatan  Muara Dua  dalam  rangka  Pembentukan  Kecamatan  Kandang  Makmur  Kota  Lhokseumawe dan sekaligus permohonan Rekomendasi persetujuan.
2) Terhadap  hal  tersebut  diatas,  Pimpinan  DPRD  Kota  Lhokseumawe  pada  prinsipnya tidak  berkeberatan,  mendukung  penuh,  dan  dapat  menyetujui  pemekaran  Kecamatan Blang  Mangat  dan  Kecamatan  Muara  Dua  dalam  rangka  pembentukan  Kecamatan Kandang Makmur Kota Lhokseumawe, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Undangan yang Sah.
Diputuskan  juga  untuk  menerbitkan  Surat  Keputusan  DPRD  Kota  Lhokseumawe Nomor 14 Tahun 2021 tentang Persetujuan DPRK Lhokseumawe atas Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe  tentang  Pembentukan  Kelurahan  Kandang  Makmur  Dalam  Wilayah  Kota Lhokseumawe setelah adanya rekomendasi persetujuan dari pemekaran kecamatan Kandang Makmur.

## Aksi (Action) dan Kebijakan (Policies)
Aksi  dalam Output  merupakan tindaklanjut  luaran yang dihasilkan setelah kebijakan publik yang dirumuskan selesai di proses melalui sistem politik oleh pihak legislatif. Dalam proses  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  pengambilan  aksi adalah melalui langkah melakukan sidang paripurna terkait kebijakan pemekaran kecamatan Kandang Makmur.
Diketahui  pada  27  September  2021  dilakukan  rapat  paripurna  pengesahan  Qanun Pembentukan  Kecamatan  Kandang  Makmur  Dalam  Wilayah  Lhokseumawe  oleh  DPRK Lhokseumawe. Setelah melalui proses panjang sejak tahun 2016 akhirnya pengambilan aksi dilakukan  dengan  mengesahkan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur. Pengambilan  aksi  dalam  bentuk  mengesahkan  kebijakan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses perumusan kebijakan publik. Menurut prinsip-prinsip yang ditetapkan atau kriteria yang diakui adalah apa yang memerlukan persetujuan kebijakan secara keseluruhan. Faktor sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan lain-lain menjadi landasan dasar validasi.

## Environment
Unsur yang mempengaruhi keseluruhan sistem politik dari proses kebijakan publik adalah lingkungan,  yang  dapat  berupa  variabel  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  keamanan,  dan geografis. Ini berdampak besar pada semua subsistem, dimulai dengan input-input-output. Proses  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  sebagaimana diketahui  pada  indikator  dukungan,  yang  menjadi  dukungan  adalah  faktor  sosial  dari masyarakat  dan  para  aparatur  gampong  serta  faktor  geografis  yaitu  wilayah  pemerintahan kecamatan  Muara  Dua  dan  Blang  Mangat  yang  dianggap  jauh  dari  13  Gampong  wilayah cakupan  pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur  sehingga  tidak  efektifnya  pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat.

## Hambatan Politik
Hambatan  politik  mungkin  menghalangi  perumusan  tujuan  sosial  tertentu  serta evaluasi  komprehensif  rasio  biaya  dan  manfaat.  Model  inkremental  memperkenalkan kebiasaan tidak realistis dalam merumuskan kebijakan secara menyeluruh dan metodis. Juga, model ini bertujuan untuk menjelaskan metode pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati. Tarik ulur antar pemangku kepentingan mengakibatkan hambatan politik dalam merumuskan strategi pertumbuhan Kecamatan Kandang Makmur. Melalui tawar-menawar, negosiasi, dan penyelesaian  tuntutan  yang  berbeda  di  antara  organisasi-organisasi  kuat  yang  menghambat pengembangan kebijakan publik, pembuat keputusan merespons tekanan dari kelompok. Salah satu  alat  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  proses  sosial  dan  politik  yang beragam di masyarakat adalah kebijakan publik.

## Hambatan Administrasi
Kebijakan sering dilihat sebagai produk dari pekerjaan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan publik, yang membuatnya sangat administratif dan teknokratis. Akibatnya, tantangan administratif  juga  dapat  muncul  saat  merumuskan  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  observasi diketahui  bahwa  proses  perumusan  kebijakan  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur terhambat karena faktor administrasi diantaranya pengurusan tapal batas antara Aceh Utara dan Lhokseumawe.  Qanun  tentang  pemekaran  Kandang  Makmur  telah  selesai  dibahas  dan disahkan melalui rapat paripurna DPRK Lhokseumawe pada tanggal 27 September 2022 dan saat ini Qanun tersebut masih belum mendapat Nomor Registernya mengingat salah satu syarat yaitu rekomendasi dari Mendagri belum keluar.
Rekomendasi  dari  Mendagri  belum  keluar  karena  dasar  dikeluarkannya  rekomendasi untuk pemekaran harus tersedianya penetapan batas gampong yang dikeluarkan oleh Walikota dalam  bentuk  Peraturan  Walikota.  Diketahui  dibutuhkan  42  Peraturan  Walikota  untuk mendukung  penetapan  batas  gampong  dan  sampai  saat  ini  baru  ada  24  Peraturan  Walikota. Sementara  waktu  yang  diberikan  oleh  Mendagri  adalah  sampai  November  2022  untuk penyelesaian urusan tapal batas maupun Peraturan Walikota yang dibutuhkan tersebut, namun jika  tidak  terpenuhi  di  November  2022  maka  akan  dilanjutkan  setelah  pelaksanaan  Pemilu 2024.
Isu peningkatan pelayanan adminisrasi pemerintahan 7 Gampong di Kecamatan Muara Dua dan 6 Gampong di Kecamatan Blang Mangat yang dianggap jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan  Induk  yang  menjadi  tuntutan  dalam  proses  perumusan  kebijakan  pemekaran Kecamatan  Kandang  Makmur.  Isu  tersebut  kemudian  mendapat  dukungan  dari  aparatur  13 Gampong cakupan pemekaran dalam Kecamatan Muara Dua serta Kecamatan Blang Mangat yang sama-sama menginginkan terbentuknya sebuah kecamatan baru demi kemudahan mereka dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan kecamatan.
Dalam  menanggapi  tuntutan  dan  dukungan  tersebut,  perumusan  kecamatan  Kandang Makmur  terhambat  oleh  anggaran  dan  sumber  prasarana  yang  tidak  memadai  untuk mendukung pemekaran Kecamatan Kandang Makmur.
Dalam perumusan kebijakn publik tentu saja mengalami proses politik. Pemekaran kecamatan Kandang  Makmur  sarat  akan  unsur  politik.  Unsur  politik  yang  dimaksud  adalah  upaya  dari Walikota  Suaidi  Yahya  dan  Partai  Aceh  untuk  menguasai  legislatif  dari  agenda  pemekaran kecamatan Kandang Makmur. Karena selama ini 13 Gampong yang menjadi wilayah cakupan pemekaran merupakan basis suara untuk Partai Aceh.
Hal ini sesuai dengan konsep dalam proses penyusunan kebijakan terdapat penggunaan kepentingan dan kekuasaan agar terbentuknya sebuah kebijakan. Pada proses perumusan inilah benturan  kepetingan  pihak  legislative  dan  eksekutif  terjadi.  Sebagaimana  tercantum  dalam tabel  4.7  tentang  Partai  Politik  di  DPRK  Lhokseumawe  yang  pro  dan  kontra  terhadap pemekaran  Kecamatan  Kandang  Makmur,  diketahui  hanya  Partai  Demokrat  yang  menjadi partai  oposisi  dan  menolak  usulan  pemekaran  kecamatan  tersebut.  Sementara  Partai  Aceh secara  dominan  menyetujui  usulan  pemekaran  dan  didukung  oleh  Gerindra,  Nasdem,  PKS, PAN, Golkar, PNA, dan PKB.
Keputusan itu diambil menyusul proses politik yang berlarut-larut sejak 2016 hingga 2021. DPRK mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran Kabupaten Kandang Makmur
oleh  DPRK  Lhokseumawe  dan  mengesahkan  Surat  Keputusan  DPRD  Kota  Lhokseumawe Nomor  14  Tahun  2021  Tentang  Persetujuan  DPRK  Lhokseumawe  Terhadap  Rancangan Kandang Makmur.

## KESIMPULAN
Proses lahirnya kebijakan pemekaran Kecamatan Kandang Makmur melalui beberapa tahapan diantaranya masuknya usulan dari eksekutif karena adanya isu peningkatan pelayanan administrasi  oleh  13  gampong  wilayah  cakupan  pemekaran  kecamatan  dari  Muara  Dua  dan Blang  Mangat  yang  kemudian  didukung  oleh  para  aparatur  gampong.  Namun  dalam  proses tersebut tidak tersedianya anggaran pembahasan kebijakan dan fasilitas pendukung di wilayah pemekaran. Dalam proses Pemekaran kecamatan Kandang Makmur sarat akan unsur politik. Unsur politik yang dimaksud adalah upaya dari Walikota Suaidi Yahya dan Partai Aceh untuk menguasai legislatif dari agenda pemekaran kecamatan Kandang Makmur. Karena selama ini 13 Gampong yang menjadi wilayah cakupan pemekaran merupakan basis suara untuk Partai Aceh. Hal ini sesuai dengan konsep dalam proses penyusunan kebijakan terdapat penggunaan kepentingan dan kekuasaan agar terbentuknya sebuah kebijakan. Pada proses perumusan inilah benturan kepentingan pihak legislative dan eksekutif terjadi.
Hambatan  dalam  pemekaran  kecamatan  Kandang  Makmur  timbul  dari  hambatan politik  yaitu  adanya  Tarik  menarik  kepentingan  diantara  para  stakeholder  perumusan kebijakan,  dan  hambatan  administrasi  yaitu  pengurusan  tapal  batas  antara  Aceh  Utara  dan Lhokseumawe.  Qanun  tentang  pemekaran  Kandang  Makmur  telah  selesai  dibahas  dan disahkan melalui rapat paripurna DPRK Lhokseumawe pada tanggal 27 September 2022 dan saat ini Qanun tersebut masih belum mendapat Nomor Registernya mengingat salah satu syarat yaitu  rekomendasi  dari  Mendagri  belum  keluar.  Dibutuhkan  42  Peraturan  Walikota  untuk mendukung penetapan batas gampong dan sampai saat ini baru ada 24 Peraturan Walikota.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, A. (2022). Persepsi Masyarakat Aceh Timur Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Baru  Bandar  Khalifah  di  Aceh  Timur. Jurnal  EMT  KITA , 6 (2),  191–196. https://doi.org/10.35870/EMT.V6I2.558
Birkland, T. A. (2016). Thomas A Birkland - An introduction to the policy process _ theories, concepts, and models of public policy making-Routledge (2016).pdf (p. 299).
Buccini, G., Harding, K. L., Ferré Eguiluz, I., Safon, C. B., Hromi-Fielder, A., González De Cosío, T., & Pérez-Escamilla, R. (2020). An analysis of stakeholder networks to support the  breastfeeding  scale-up  environment  in  Mexico. Journal  of  Nutritional  Science . https://doi.org/10.1017/jns.2020.4
Craft, J., & Howlett, M. (2016). Policy formulation, governance shifts and policy influence: Llocation and content in policy advisory systems. Journal of Public Policy , 32 (2), 79–98. https://doi.org/10.1017/S0143814X12000049
Febriyandi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di PulauSebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). JPP (Jurnal Politik Profetik), 3 (2), 68-88.
Godakandage, S. S. P., Senarath, U., Jayawickrama, H. S., Siriwardena, I., Wickramasinghe, S. W. A. D. A., Arumapperuma, P., Ihalagama, S., Nimalan, S., Archchuna, R., Umesh, C., Uddin, S., & Thow, A. M. (2017). Policy and stakeholder analysis of infant and young child  feeding  programmes  in  Sri  Lanka. BMC  Public  Health , 17 (Suppl  2). https://doi.org/10.1186/s12889-017-4342-4
Hasyem,  M.,  &  Ferizaldi.  (2022).  Community  Development  Based  on  Local  Wisdom.
Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2021) , 648 , 137–142.
https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.220302.021
Howlett, M., & Rayner, J. (2007). Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and Coherence in  ‘New  Governance  Arrangements.’ Policy and Society , 26 (4), 1–18. https://doi.org/10.1016/s1449-4035(07)70118-2
Ikhsan. (2019). Pemekaran Daerah: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh. Jurnal Public Policy , 2 (2). https://doi.org/10.35308/JPP.V2I2.764
Kern, F., Rogge, K. S., & Howlett, M. (2019). Policy mixes for sustainability transitions: New approaches and insights through bridging innovation and policy studies. Research Policy , 48 (10), 103832. https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2019.103832
Muqoyyidin,  A.  W.  (2013).  Pemekaran  wilayah  dan  otonomi  daerah  pasca  reformasi  di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10 (2), 287-310.
Nekola, M., Kohoutek, J., Burroughs, R., Howlett, M., Howlett, M., Rayner, J., & Matheson, C. (2021). Introduction : Policy Formulation and the Policy and Substantive Instruments . 19–21.
Qodir,  Z.,  &  Sulaksono,  T.  (2012).  Politik  Rente  dan  Konflik  di  Daerah  Pemekaran:  Kasus Maluku Utara, 1–5
Siregar, & Pratiwa, A. (2019).  Dampak Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia. Agridevina : Berkala Ilmiah Agribisnis , 8 (1), 58– 71. https://doi.org/10.33005/ADV.V8I1.1602
Umami, W., & Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka. Asia-Pacific Journal
of Public Policy , 8 (1), 1–15. https://doi.org/10.52137/APJPP.V8I1.72
Winarno, B., & Pratio, G. A. (2022). Penyusunan Dokumen Tematik Ekonomi Makro (Cerdas Pangan). Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta , 1 (2), 133–147. https://doi.org/10.58684/JBS.V1I2.21
Zuliani,  D.  (2019).  Optimalisasi  Kualitas  Pelayanan  Prima  Melalui  Kebijakan  Pemekaran Wilayah  Kecamatan. Economic  Education  Analysis  Journal , 8 (3),  866–878. https://doi.org/10.15294/EEAJ.V8I3.35003