## COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234
ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPACITY OF DISTRICTS/MUNICIPALITIES IN CENTRAL JAVA PROVINCE IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN 2018-2022

## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
TAHUN 2018-2022
M Yuswardhanu Suryahadi 1 , Agus Budi Santosa 2
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Stikubank, Sematang 1,2 sekretariat.univ@edu.unisbank.ac.id 1 , hanung1818@gmail.com 2

## ABSTRACT
Regional financial capability has a very important role in supporting the success of regional autonomy. Regional financial capability is an indicator of regional economic independence, which directly impacts on improving people's welfare. Regional regional financial capability is often measured using regional financial performance, in the form of financial ratios obtained from the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The type of data is secondary data in the form of Budget Realization Report data for all Regency / City Fiscal Years 2018-2022. The data analysis method uses quantitative descriptive  model  analysis,  using  the  Regional  Financial  Independence  Ratio,  Fiscal  Decentralization Ratio,  Regional  Financial  Capability  Index,  Efficiency  Ratio  and  Routine  Capability  Index  Ratio.  In addition, it is also to determine the factors that affect regional financial capability, as well as efforts to improve  regional  financial  capability.  The  results  showed  that  there  were  23  local  governments  in  the independence ratio, in the very low category with a value below 25%. There are 23 local governments in the Fiscal Decentralization Ratio, in the Less category with a value of 10.01% - 20%. In the Share-Growth Quadrant there are 22 local governments, entering Quadrant I with the category of High Share and High Growth. The dominance factor of the agricultural sector, it is necessary to develop agro-industry, agro- tourism, and biotechnology. The dependency factor on one economic sector, needs to identify potential, strengthen  human  resources,  strengthen  MSMEs,  and  collaborate  with  the  private  sector.  Covid-19 Pandemic  factor,  need  to  increase  digital  transformation.  The  factor  of  low  awareness  of  paying  taxes needs education and socialization of the importance of local taxes. The factor of lack of use of information technology must be adjusted to the conditions of regional needs.
Keywords: Regional  Autonomy,  Regional  Financial  Management,  Local  Government  Financial Performance

## ABSTRAK
Kemampuan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah.  Kemampuan  keuangan  daerah  menjadi  indikator  kemandirian  ekonomi  daerah,  yang  secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah, berupa rasio keuangan yang didapatkan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis data adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022. Metode analisis data menggunakan analisis model deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah,  Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  dan  Indeks  Kemampuan  Keuangan  Daerah.  Selain  itu  juga  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan  keuangan  daerah,  serta  upaya  peningkatan kemampuan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  rasio  kemandirian  terdapat  23  pemerintah daerah, masuk pada kategori rendah sekali dengan nilai di bawah 25%. Rasio Desentralisasi Fiskal terdapat 23  pemerintah  daerah,  masuk  pada  kategori  Kurang  dengan  nilai  10,01%  -  20%.  Pada  Kuadran  Share- Growth terdapat 22 pemerintah daerah, masuk Kuadran I dengan kategori Share Tinggi dan Growth Tinggi. Faktor  dominasi  sektor  pertanian,  perlu  dilakukan  pengembangan  agroindustri,  agrowisata,  dan bioteknologi. Faktor ketergantungan pada satu sektor ekonomi, perlu mengidentifikasi potensi, penguatan SDM,  memperkuat  UMKM,  serta  kerjasama  dengan  pihak  swasta.  Faktor  Pandemi  Covid-19,  perlu meningkatkan  transformasi  digital.  Faktor  rendahnya  kesadaran  membayar  pajak  perlu  edukasi  dan sosialisasi pentingnya pajak daerah. Faktor kurangnya penggunaan teknologi informasi harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Kemampuan  keuangan  daerah memainkan peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan ini sangat bergantung  pada  ketersediaan  sumber daya keuangan yang memadai di tingkat lokal,  yang  memungkinkan  pemerintah daerah  menjalankan  berbagai  program dan  kebijakan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat setempat. Kemampuan keuangan  daerah  juga  mencerminkan kemandirian  ekonomi  daerah,  yang berdampak  langsung  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Kemampuan keuangan  daerah  sering  diukur  melalui kinerja  keuangan  menggunakan  rasio yang  diperoleh  dari  realisasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh  karena  itu,  analisis  rasio  keuangan sangat  penting  untuk  menilai  kinerja keuangan  dan  memberikan  masukan dalam menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran di masa mendatang. Negara Kesatuan Republik Indonesia  mengimplementasikan  sistem desentralisasi yang memberikan otonomi kepada  pemerintah  daerah.  Menurut Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan  urusan  pemerintahan  dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan  asas  otonomi.  Asas  ini memungkinkan  daerah  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya,  sesuai  dengan  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebagai  bagian  dari  desentralisasi, hubungan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  daerah  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2022,  yang bertujuan  untuk  memastikan  alokasi sumber  daya  nasional  yang  efisien  dan efektif,  serta  memperkuat  akuntabilitas dan  harmonisasi  kebijakan  antara  pusat dan daerah.
Pemerintah daerah berperan penting dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah  sebagai  sumber  penerimaan. Keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh  kemampuan  keuangan  daerah.  Hal ini  diindikasikan  oleh  kemampuan daerah  untuk  menggali  sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan dana tersebut secara mandiri. Pengurangan ketergantungan pada bantuan  pusat  adalah  indikator  utama kemandirian  ekonomi  daerah,  di  mana
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung  oleh  kebijakan  perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Otonomi  daerah  yang  berhasil harus  didukung  oleh  kemampuan  dan kemandirian keuangan daerah. Kemampuan  keuangan  yang  memadai memberikan keleluasaan bagi pemerintah  daerah  untuk  mengatur urusan pemerintahannya sendiri, sementara kemandirian keuangan menunjukkan  kemampuan  pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dalam konteks Jawa Tengah, data realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Perimbangan  Tahun  Anggaran
2022 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan  daerah  dibandingkan  PAD. Ini mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, meskipun otonomi daerah telah digulirkan.  Belanja  daerah  yang  terus meningkat  setiap  tahun  adalah  dampak dari  kewenangan  otonomi  daerah,  yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan dengan lebih leluasa.
Beberapa  penelitian  sebelumnya telah  dilakukan  untuk  menganalisis kinerja  keuangan  daerah,  seperti  yang dilakukan  oleh  Suharman  (2014),  Nur Habibah  (2014),  Runjung  (2022),  dan Pradana  (2023).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian keuangan  daerah  bervariasi,  dengan beberapa  daerah  masih  memiliki ketergantungan  tinggi  pada  pemerintah pusat.  Studi  ini  bertujuan  untuk melanjutkan analisis mengenai kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada periode  2018-2022,  untuk  melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam  kemampuan  keuangan  daerah tersebut. Dari gambaran realisasi pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan,  yang  mengindikasikan masih  tingginya  ketergantungan  fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Provinsi, maka diperlukan suatu analisa kemampuan  keuangan,  maka  penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam  tesis  ini,  yaitu  (1)  Bagaimana kemampuan keuangan daerah kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah, jika ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah;  Rasio  Desentralisasi Fiskal;  Indeks  Kemampuan  Keuangan Daerah;  Rasio  Effisiensi;  serta  Rasio Indeks Kemampuan Rutin? (2) Apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan  keuangan  daerah?  (3)  Apa saja  upaya  peningkatan  kemampuan keuangan daerah?

## TINJAUAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014,  otonomi  daerah  adalah hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus
urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sebelum  otonomi  daerah,  sistem pemerintahan  sentralistik  menyebabkan ketidakmerataan  pembangunan  dan birokrasi  yang  lambat.  Otonomi  daerah bertujuan mengatasi masalah ini dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur urusan  pemerintahan.  Wahab  (2002) menekankan  pentingnya  partisipasi masyarakat dalam proses ini. Mardiasmo (2002)  menambahkan  tiga  misi  utama otonomi daerah: meningkatkan pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat,  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan  sumber  daya  daerah,  serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan. Otonomi  daerah  diharapkan  dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan  sosial  yang  merata  di setiap daerah di Indonesia.
Fajar  dan  Oktaviani  (2022) menjelaskan  bahwa  penerapan  sistem otonomi daerah di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal  meliputi  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  penting  karena mereka  yang  menjalankan  sistem otonomi daerah, termasuk kepala daerah dan  aparatur,  sehingga  SDM  yang kompeten  dapat  mengelola  potensi daerah  secara  efektif.  APBD  dan pendapatan daerah juga berperan penting dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  daerah,  di  mana pendapatan daerah mendukung pembangunan  infrastruktur  dan  SDM. Aset  daerah,  jika  dikelola  dengan  baik, dapat  menjadi  sumber  pendapatan potensial  melalui  pajak  dan  retribusi, sementara  kondisi  geografis  yang beragam  mempengaruhi  pembangunan infrastruktur  dan  pelayanan  publik  di setiap daerah. Faktor eksternal seperti
investasi  asing  dan  kerja  sama  dengan negara lain dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,  memberikan  kontribusi signifikan pada keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah mencakup semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk kekayaan  yang  menjadi  milik  Daerah. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan yang  dilakukan  secara  tertib,  efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab.  Pengelolaan  ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang  disusun  sesuai  dengan  kebutuhan urusan  pemerintahan  dan  pendapatan daerah,  dipandu  oleh  Kebijakan  Umum APBD  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon Anggaran  Sementara  (PPAS).  APBD, yang  terdiri  dari  Pendapatan  Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi, dan ditetapkan setiap  tahun  melalui  peraturan  daerah. Kepala  Daerah  memegang  kekuasaan pengelolaan keuangan dan melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada Sekretaris  Daerah,  Kepala  SKPKD,  dan Kepala SKPD.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan  sah  sesuai  peraturan.  PAD merupakan tulang punggung pembiayaan  daerah  dan  indikator keberhasilan  otonomi  daerah.  PAD meliputi  pajak  daerah  yang  dipungut oleh pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota,  serta  retribusi  daerah yang  terdiri  dari  retribusi  jasa  umum, jasa  usaha,  dan  perizinan  tertentu.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, seperti keuntungan dari investasi pemerintah  daerah  dan  peningkatan penerimaan  daerah.  Lain-lain  PAD meliputi  hasil  penjualan  aset  daerah, kerja  sama,  jasa  giro,  dan  pendapatan bunga.  Kebijakan  peningkatan  PAD mencakup  peningkatan  kesadaran  pajak, pengembangan  potensi  daerah,  dan reformasi kebijakan perpajakan. Pendapatan  transfer  dari  pemerintah pusat  dan  antar  daerah  mencakup  dana bagi  hasil,  alokasi  umum  dan  khusus, insentif fiskal, dan dana otonomi khusus.
Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja  keuangan  pemerintah daerah  mengacu  pada  pencapaian  hasil kerja  di  bidang  keuangan  daerah, mencakup  penerimaan  dan  pengeluaran dengan menggunakan indikator
keuangan  yang  ditetapkan  dalam kebijakan  atau  peraturan  perundang- undangan selama satu periode anggaran. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD),  yang  disetujui  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, meliputi  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan  daerah.  Belanja  daerah, yang terdiri dari belanja operasi, modal,
dan transfer, penting untuk pembangunan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  daya  saing,  serta  menarik  investasi untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Kinerja  keuangan  diukur berdasarkan  pencapaian  anggaran  dan realisasi PAD.
Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah
dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  dan pinjaman.  Semakin  tinggi  rasio  ini, semakin  rendah  ketergantungan  daerah pada  bantuan  eksternal,  mencerminkan kemandirian daerah dalam melaksanakan  otonomi.  Hersey  dan Blanchard  mengidentifikasi  empat  pola hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah,  dari  instruktif  hingga  delegatif, tergantung  pada  tingkat  kemandirian daerah.  Rasio  desentralisasi  fiskal mengukur  kewenangan  daerah  dengan membandingkan  PAD  terhadap  total penerimaan daerah, menunjukkan tingkat  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah  pusat.  Indeks  Kemampuan Keuangan  Daerah  (IKK)  dianalisis dengan  menghitung  share  dan  growth PAD, mengklasifikasikan kondisi keuangan  daerah  berdasarkan  metode kuadran.  Rasio  efisiensi  mengukur seberapa  efektif  penggunaan  biaya dalam menghasilkan pendapatan, sementara rasio indeks kemampuan rutin (IKR) menunjukkan seberapa baik PAD dapat  membiayai  belanja  rutin  daerah.
Semua  rasio  ini  memberikan  gambaran menyeluruh tentang kemandirian, efisiensi,  dan  kemampuan  keuangan daerah dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung  melalui  media  perantara, seperti laporan dan catatan historis yang dikumpulkan  oleh  pihak  lain.  Data sekunder dalam studi ini mencakup data kuantitatif  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (LRA) dari seluruh Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  untuk  tahun  anggaran  2018- 2022.  Data  ini  merupakan  informasi
dokumenter  yang  telah  dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, yang memberikan  dasar  untuk  analisis kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif,  yang  bertujuan  untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan  hubungan  antara  fenomena  yang diselidiki.  Metode  deskriptif  ini  dipilih untuk  mengumpulkan  informasi  rinci tentang  aspek  kemandirian  daerah melalui  analisis  rasio.  Pendekatan kuantitatif  memungkinkan  penjelasan dan analisis data numerik menggunakan metode statistik, yang bermanfaat dalam memberikan  rekomendasi  kebijakan pemerintah  berdasarkan  indikator  rasio, share, dan growth.
Metode  analisis  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  model deskriptif  kuantitatif,  yang  mencakup langkah-langkah
pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data angka untuk memberikan gambaran teratur dan jelas mengenai keadaan atau gejala  tertentu.  Rasio  kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  dana eksternal;  rasio  yang  lebih  tinggi menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah dan tingkat partisipasi masyarakat  yang  lebih  tinggi  dalam pembayaran  pajak  dan  retribusi,  yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat.  Rasio  desentralisasi  fiskal, diukur dengan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah, menunjukkan kewenangan  dan  tanggung  jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Analisis  kemampuan  keuangan daerah  dimulai  dengan  perhitungan share dan growth PAD, yang diklasifikasikan  menggunakan  metode kuadran untuk mengevaluasi peran PAD
dalam  belanja  dan  keberhasilan  dari periode  ke  periode.  Rasio  efisiensi mengukur  seberapa  efektif  biaya  yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan realisasi  pendapatan,  sementara  rasio indeks kemampuan rutin (IKR) menunjukkan  kemampuan  PAD  dalam membiayai belanja rutin daerah. Semua rasio ini memberikan wawasan mendalam mengenai efisiensi, kemandirian, dan kemampuan keuangan daerah. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran pola-pola konsisten dalam data dengan mengumpulkan,  mengelompokkan,  dan memisahkan  komponen  relevan  dari keseluruhan data, sehingga memudahkan pengelolaan dan penafsiran  hasil.  Metode  ini  digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  dari  tahun  ke  tahun, memberikan  wawasan  tentang  kondisi keuangan  daerah  secara  sistematis  dan makna.
Sementara  itu,  analisis  kuantitatif menggunakan  data  yang  diukur  dalam skala  numerik  untuk  mengevaluasi kemampuan  keuangan  daerah  dalam pelaksanaan otonomi. Dengan memanfaatkan  data  terukur  seperti Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Transfer  Dana  Ke  Daerah  (TDD), analisis ini menilai efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  dan memberikan  informasi  penting  untuk kebijakan,  akuntabilitas,  transparansi, dan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah sumber utama pembiayaan untuk pembangunan  dan  kemajuan  wilayah.
PAD,  yang  mencakup  pajak  daerah,
retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan  daerah,  menentukan  arah pembangunan  suatu  daerah.  Semakin tinggi  PAD,  semakin  besar  potensi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
PAD yang kuat memungkinkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas  layanan  publik,  dan  penciptaan lapangan  kerja,  yang  pada  akhirnya mendorong  kesejahteraan  masyarakat. Data  realisasi  PAD  akan  digunakan untuk  menganalisis  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Rasio  Desentralisasi Fiskal, dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Pendapatan  transfer,  yang  berasal dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  lain, memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat  daerah.  Dana ini  digunakan  untuk  melaksanakan otonomi  daerah  dan  menjalankan  roda pemerintahan, dengan pengelolaan yang diatur  secara  ketat  sesuai  peraturan perundang-undangan  untuk  memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Pengelolaan  yang  transparan  dan akuntabel  dari  dana  transfer  dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah dan mempercepat pembangunan, serta memajukan pemerataan kesejahteraan. Data realisasi Pendapatan Transfer akan digunakan untuk menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja  Daerah  mencakup  semua kewajiban  Pemerintah  Daerah  yang mengurangi  nilai  kekayaan  bersih selama  periode  anggaran  terkait,  dan terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal,  Belanja  Tidak  Terduga,  dan Belanja  Transfer.  Pengelolaan  Belanja Daerah  yang  efektif  dan  efisien  sangat penting untuk kesuksesan pembangunan daerah. Dengan memprioritaskan program  dan  kegiatan  yang  bermanfaat serta  mengurangi  pemborosan,  daerah dapat  memaksimalkan  manfaat  belanja
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Data  realisasi  Belanja Daerah  akan  digunakan  dalam  analisis perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. A. Rasio  Kemandirian  Keuangan

## Daerah (RKKD)
Tabel 1. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2022 No Kab/ Kot RKKD K atego ri
2018  2019  2020  2021  2022  2018  2019  2020  2021  2022 Jumlah =  22,7% 23,8% 25,1%  28,3%  26,4%  RS RS R R R
1 Kab Klaten 21,5%  16,5%  18,8%  14,8%  16,2%  RS RS RS RS RS 2 Kab Pemalang 15,2%  16,4%  16,8%  17,6%  16,3%  RS RS RS RS RS 3 Kab Brebes 17,4%  18,0%  20,4%  21,1%  16,4%  RS RS RS RS RS 4 Kab Banjarnegara  13,5%  14,7%  14,5%  18,9%  16,4%  RS RS RS RS RS 5 Kab Wonosobo 16,8%  17,3%  17,0%  22,7%  16,4%  RS RS RS RS RS 6 Kab Pati 20,3%  19,1%  17,1%  17,5%  17,0%  RS RS RS RS RS 7 Kab Wonogiri 14,1%  13,9%  14,5%  12,5%  17,3%  RS RS RS RS RS 8 Kab Blora 12,6%  15,1%  20,4%  18,0%  17,6%  RS RS RS RS RS 9 Kab Purworejo 17,0%  15,5%  17,1%  24,7%  17,9%  RS RS RS RS RS 10 Kab Purbalingga 18,0%  18,3%  20,4%  24,1%  18,0%  RS RS RS RS RS 11 Kab Temanggung  17,8%  18,2%  21,2%  23,6%  19,5%  RS RS RS RS RS 12 Kab Grobogan 15,8%  16,5%  17,4%  20,6%  19,7%  RS RS RS RS RS 13 Kab Pekalongan 18,2%  19,5%  21,1%  21,2%  19,9%  RS RS RS RS RS 15 Kab Magelang 17,2%  20,2%  17,0%  18,9%  20,6%  RS RS RS RS RS 16 Kab Batang 17,1%  17,0%  18,5%  22,7%  20,8%  RS RS RS RS RS 17 Kab Kebumen 16,3%  18,0%  18,1%  21,2%  22,0%  RS RS RS RS RS 18 Kab Jepara 20,7%  27,6%  23,4%  22,0%  22,5%  RS R RS RS RS 14 Kab Sragen 19,0%  19,9%  22,8%  31,4%  20,2%  RS RS RS R RS 19 Kab Boyolali 19,0%  21,1%  24,6%  28,2%  23,4%  RS RS RS R RS 20 Kab Rembang 20,7%  21,3%  22,1%  28,1%  23,8%  RS RS RS R RS 21 Kab Kendal 19,6%  19,7%  21,4%  25,0%  24,1%  RS RS RS R RS 22 Kab Tegal 18,5%  23,7%  25,9%  27,9%  24,1%  RS RS R R RS 23 Kab Demak 20,1%  22,1%  29,4%  24,8%  24,9%  RS RS R RS RS 24 Kab Kudus 21,2%  20,5%  24,6%  32,0%  25,2%  RS RS RS R R 25 Kab Semarang 24,3%  25,2%  25,0%  45,5%  25,9%  RS R R R R 26 Kab Cilacap 27,4%  22,8%  25,2%  30,8%  27,3%  R RS R R R 27 Kab Karanganyar  20,4%  22,7%  23,6%  25,9%  29,5%  RS RS RS R R 28 Kab Banyumas 26,6%  26,8%  27,1%  30,1%  31,8%  R R R R R 29 Kab Sukoharjo 28,0%  31,3%  34,8%  34,7%  32,7%  R R R R R 30 Kota Salatiga 31,5%  35,1%  33,7%  43,4%  35,6%  R R R R R 31 Kota Pekalongan  25,8%  29,0%  32,8%  36,7%  36,3%  R R R R R 32 Kota Surakarta 40,3%  40,4%  38,8%  42,4%  47,0%  R R R R R
33 Kota Tegal 40,1%  39,5%  37,0%  44,5%  48,4%  R R R R R 34 Kota Magelang 39,1%  40,5%  45,8%  48,6%  62,1%  R R R R S 35 Kota Semarang 79,1%  86,6%  90,8%  102,8%  105,1%  T T T T T Ket.: Rendah Sekali (RS); Rendah (R); Sedang (S); Tinggi (T) Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah) Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada tabel  di  atas,  tingkat  kemandirian keuangan  Kota/  Kabupaten  di  Provinsi Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2018- 2022  terlihat  bahwa  Kriteria  Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah:

## 1) Rendah Sekali (≤ 25%)
Terdapat  23  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Rendah sekali dengan nilai rasio kemandirian  di  bawah  angka  25%.  Di antara 23 pemerintah daerah tersebut,
terdapat  16  Kabupaten  yang  selama Tahun  2018-2022  selalu  berada  pada kategori  Rendah  Sekali,  yaitu  Kab Klaten, Kab Pemalang, Kab Brebes, Kab Banjarnegara, Kab Wonosobo, Kab Pati,
Kab  Wonogiri,  Kab  Blora,  Kab Purworejo,  Kab  Purbalingga,  Kab Temanggung,  Kab  Grobogan,  Kab Pekalongan,  Kab  Magelang,  dan  Kab Batang.
Sedangkan  pada  6  pemerintah daerah lain, pada Tahun 2022 juga tetap pada  kategori  Rendah  Sekali,  tetapi selama  lima  tahun  terakhir  pernah sempat mencapai kategori Rendah. yaitu Kab Jepara, Kab Sragen, Kab Boyolali, Kab Rembang, Kab Kendal, Kab Tegal, dan Kab Demak.

## 2) Rendah (≤25%-50%)
Terdapat  10  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori  Rendah  dengan  nilai  rasio kemandirian  di  antar  25%  hingga  50%. Di antara 10 pemerintah daerah tersebut, terdapat  4  Kabupaten  yang  selama Tahun  2018-2022  pernah  sempat  pada posisi  Rendah  Sekali  di  bawah  25%, yaitu  Kab  Kudus,  Kab  Semarang,  Kab Cilacap, dan Kab Karanganyar’
Sedangkan  pada  6  pemerintah daerah  lain,  selama  lima  tahun  terakhir selalu  mencapai  pada  kategori  Rendah. yaitu  Kab  Jepara,  Kab  Sragen,  Kab Boyolali,  Kab  Rembang,  Kab  Kendal, Kab Tegal, dan Kab Demak.
3) Sedang (51%-75%)
Terdapat  1  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori  Sedang  dengan  nilai  rasio kemandirian  di  antar  51%  hingga  75%, yaitu  Kota  Magelang,  dimana  selama Tahun  2018-2021  sebelumnya  masih berada pada kategori Rendah.
4) Tinggi (76%-100%)
Terdapat  1  pemerintah  daerah, yang masuk pada kategori Tinggi dengan nilai  rasio  kemandirian  di  antar  76% hingga  100%,  yaitu  Kota  Semarang, dimana selama Tahun 2018-2022 selalu berada pada kategori Tinggi.

## B. Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF)
Tabel 2. Hasil Rasio Desentralisasi Fiskal  (RDF)  Kabupaten/  Kota  Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-
2022 No Kab/ Kot RDF = (PAD / PD)
K atego ri 2018  2019  2020  2021  2022  2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah = 17,3% 17,7% 18,6% 20,9% 20,8%  K K K S S 1 Kab Wonosobo  12,3% 12,2% 13,4% 17,3% 13,8%  K K K K K 2 Kab Klaten 15,4% 11,6% 12,8% 12,3% 13,8%  K K K K K 3 Kab Banjarnegara  11,4% 12,2% 12,0% 15,0% 13,9%  K K K K K 4 Kab Pemalang 12,4% 13,3% 13,4% 14,0% 14,0%  K K K K K 5 Kab Brebes 12,2% 12,2% 13,0% 16,4% 14,0%  K K K K K
6 Kab Pati 13,8% 12,8% 13,0% 14,3% 14,4%  K K K K K 7 Kab Wonogiri 11,7% 11,8% 12,1% 10,5% 14,7%  K K K K K
8 Kab Blora 9,6% 11,0% 14,1% 14,7% 15,0%  SK  K K K K 9 Kab Purworejo 14,0% 12,9% 14,1% 19,1% 15,1%  K K K K K 10 Kab Purbalingga  14,5% 14,7% 16,1% 18,4% 15,1%  K K K K K 11 Kab Temanggung  14,6% 14,8% 16,8% 18,4% 16,3%  K K K K K 12 Kab Grobogan 12,9% 13,3% 13,9% 16,1% 16,4%  K K K K K 13 Kab Pekalongan  14,8% 15,6% 16,6% 16,7% 16,5%  K K K K K
14 Kab Sragen 15,4% 16,0% 17,8% 23,0% 16,7%  K K K S K 15 Kab Magelang 14,1% 16,2% 13,9% 15,2% 16,9%  K K K K K 16 Kab Batang 14,0% 13,9% 14,9% 17,7% 17,2%  K K K K K 17 Kab Kebumen 13,3% 14,5% 14,6% 16,7% 18,0%  K K K K K 18 Kab Jepara 16,4% 15,9% 18,1% 17,2% 18,4%  K K K K K 19 Kab Boyolali 15,4% 16,8% 19,0% 21,2% 18,7%  K K K S K 20 Kab Rembang 16,6% 16,9% 17,4% 21,1% 19,2%  K K K S K 21 Kab Kendal 15,7% 15,7% 16,7% 19,1% 19,3%  K K K K K 22 Kab Tegal 14,7% 15,8% 16,6% 20,6% 19,4%  K K K S K 23 Kab Demak 16,0% 17,2% 18,8% 18,8% 19,9%  K K K K K
24 Kab Kudus 16,9% 16,4% 19,0% 23,4% 20,1%  K K K S S 25 Kab Semarang 18,1% 18,6% 20,0% 23,8% 20,5%  K K S S S
26 Kab Cilacap 17,2% 17,5% 18,8% 22,2% 21,3%  K K K S S 27 Kab Karanganyar  16,2% 17,8% 18,1% 19,7% 22,7%  K K K K S 28 Kab Banyumas 19,9% 20,0% 20,1% 21,8% 24,0%  K K S S S 29 Kab Sukoharjo 21,1% 21,4% 23,0% 24,9% 24,6%  S S S S S 30 Kota Salatiga 23,5% 25,4% 24,7% 29,7% 26,2%  S S S S S 31 Kota Pekalongan  19,8% 21,9% 24,1% 26,1% 26,6%  K S S S S 32 Kota Surakarta 27,9% 28,1% 26,9% 28,9% 31,9%  S S S S C
33 Kota Tegal 27,9% 27,5% 26,2% 29,9% 32,6%  S S S S C 34 Kota Magelang  27,5% 28,3% 30,7% 32,1% 38,3%  S S C C C 35 Kota Semarang  43,0% 45,3% 46,0% 49,5% 51,2%  B B B B  SB Keterangan: Sangat Kurang (SK); Kurang (K); Sedang (S); Cukup (C); Baik (B); Sangat Baik Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah) Berdasarkan analisis Rasio Desentralisasi Fiskal pada tabel di atas, tingkat  desentralisasi  fiskal  Kota/ Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  Anggaran  2018-2022  terlihat bahwa  Kriteria  Penilaian  Tingkat Desentralisasi Fiskal:
1) Kurang (10,01% - 20%) Terdapat  23  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Kurang dengan nilai rasio
desentralisasi  fiskal  di  antara  angka 10,01% hingga 20%.
Di  antara  23  pemerintah  daerah tersebut,  terdapat  1  Kabupaten  yang selama Tahun 2018-2021 pernah sempat pada  kategori  Sangat  Kurang  dengan angka  di  antara  0%  -  10%,  yaitu  Kab Blora.
Kemudian  terdapat  18  pemerintah daerah,  yang  selama  Tahun  2018-2022 selalu  berada  pada  kategori  Kurang, yaitu  Kab  Wonosobo,  Kab  Klaten,  Kab Banjarnegara,  Kab  Pemalang,  Kab Brebes,  Kab  Pati,  Kab  Wonogiri,  Kab Purworejo,  Kab  Purbalingga,  Kab Temanggung,  Kab  Grobogan,  Kab Pekalongan, Kab Magelang, Kab Batang, Kab Kebumen, Kab Jepara, Kab Kendal, dan Kab Demak.
Sedangkan  pada  4  pemerintah daerah  lain,  selama  Tahun  2018-2021 sempat  mencapai  hingga  Sedang  di antara  angka  21,01%-30%,  yaitu  Kab Sragen,  Kab  Boyolali,  Kab  Rembang, dan Kab Tegal.
2) Sedang (20,01% - 30%)
Terdapat  8  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori  Sedang  dengan  nilai  rasio desentralisasi  fiskal  di  antara  angka 20,01% hingga 30%.
Di  antara  8  pemerintah  daerah tersebut,  terdapat  6  pemerintah  daerah yang  selama  Tahun  2018-2021  pernah sempat  pada  kategori  Kurang  dengan angka  di  antara  10,01%  hingga  20%, yaitu  Kab  Kudus,  Kab  Semarang,  Kab
Cilacap, Kab Karanganyar, Kab Banyumas, dan Kota Pekalongan. Sedangkan  pada  2  pemerintah daerah  yang  lain,  selama  Tahun  2018- 2022 selalu berada pada kategori Sedang, yaitu Kab Sukoharjo dan Kota Salatiga.
3) Cukup (30,01% - 40%)
Terdapat  3  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada
kategori  Cukup  dengan  nilai  rasio desentralisasi  fiskal  di  antara  angka 30,01% hingga 40%.
Seluruh  3  pemerintah  daerah tersebut,  selama  Tahun  2018-2021 pernah  sempat  pada  kategori  Sedang dengan  angka  di  antara  20,01%  hingga 30%, yaitu Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Magelang.
4) Sangat Baik (> 50%)
Terdapat  1  pemerintah  daerah, yang pada akhir Tahun 2022 masuk pada kategori Sangat Baik dengan nilai rasio desentralisasi  fiskal  di  atas  angka  50%, yaitu  Kota  Semarang,  dimana  pada Tahun 2018-2021 sempat pada kategori Baik  dengan  angka  di  antara  40,01% hingga 50%.
Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) Tabel 3. Hasil Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD )
Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2022
Sumber Data: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (Data Diolah)
Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata Share dan Growth (%) Kabupaten/ Kota Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2022 Berdasarkan analisis Indeks Kemampuan  Keuangan  Daerah  pada gambar di atas, dengan metode kuadran diketahui bahwa jumlah kabupaten/kota pada  masing-masing  kuadran  terdapat pada  Kuadran  I  hingga  Kuadran  III, sedangkan pada Kuadran IV tidak terisi.

## 1) Kuadran I (Share: Tinggi; Growth: Tinggi)
Terdapat  22  pemerintah  daerah, yang  masuk  pada  Kuadran  I  dengan kategori  Share  adalah  Tinggi  dan Growth  adalah  Tinggi,  yaitu  Kab Banjarnegara,  Kab  Banyumas,  Kab Batang,  Kab  Blora,  Kab  Boyolali,  Kab Brebes,  Kab  Cilacap,  Kab  Demak,  Kab Grobogan,  Kab  Jepara,  Kab  Kebumen, Kab  Klaten,  Kab  Magelang,  Kab  Pati, Kab  Pemalang,  Kab  Sukoharjo,  Kab Tegal,  Kota  Pekalongan,  Kota  Salatiga, Kota  Semarang,  Kota  Surakarta,  dan Kota Tegal. 2) Kuadran  II  (Share:  Rendah; Growth: Tinggi) Terdapat  10  pemerintah  daerah, yang  masuk  pada  Kuadran  II  dengan kategori  Share  adalah  Rendah  dan Growth  adalah  Tinggi,  yaitu  Kab Purworejo,  Kab  Wonosobo,  Kab Semarang,  Kab  Kudus,  Kab  Rembang, Kab  Kendal,  Kab  Purbalingga,  Kab
Sragen,  Kab  Temanggung,  dan  Kab Karanganyar.
3) Kuadran  III  (Share:  Tinggi; Growth: Rendah)
Terdapat  3  pemerintah  daerah, yang  masuk  pada  Kuadran  III  dengan kategori  Share  adalah  Tinggi  dan Growth  adalah  Rendah,  yaitu  Kab Pekalongan,  Kab  Wonogiri,  dan  Kota Magelang.
4) Kuadran  IV  (Share:  Rendah; Growth: Rendah)
Tidak terdapat pemerintah daerah, yang  masuk  pada  Kuadran  IV  dengan kategori  Share  adalah  Rendah  dan Growth adalah Rendah.
C. Faktor-Faktor  Dan  Upaya  Yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian,  beberapa  faktor  kunci mempengaruhi  kemampuan  keuangan daerah  serta  upaya  peningkatannya. Pertama,  meningkatkan  nilai  tambah sektor  pertanian  adalah  kunci  untuk kesejahteraan  petani  dan  pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi utama untuk mencapainya  meliputi  pengembangan agroindustri, agrowisata, dan bioteknologi.  Kedua,  ketergantungan pada  satu  sektor  ekonomi  dapat menghambat pertumbuhan daerah, sehingga diversifikasi ekonomi menjadi penting.  Pemerintah  daerah  perlu mengidentifikasi potensi sektor unggulan,  meningkatkan  kualitas  SDM, memperkuat  sektor  UMKM,  dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong kemajuan ekonomi.
Ketiga, dampak pandemi Covid-19 telah  melumpuhkan  berbagai  sektor ekonomi, memerlukan pemulihan komprehensif  dan  berkelanjutan.  Fokus utama harus pada penanganan kesehatan, pemulihan  ekonomi,  dan  percepatan transformasi digital. Upaya pemulihan
harus  fleksibel,  adaptif,  dan  melibatkan partisipasi  aktif  masyarakat  dalam protokol  kesehatan  serta  mendukung program  pemulihan.  Kerjasama  dan gotong  royong  sangat  penting  untuk membangun  kembali  perekonomian yang lebih kuat dan tangguh. Keempat, meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat dalam  membayar  pajak  daerah  dan retribusi sangat penting untuk mendongkrak pendapatan dan pembangunan daerah. Dengan kerjasama  semua  pihak,  diharapkan tingkat  kepatuhan  dapat  meningkat, menciptakan daerah yang lebih maju dan sejahtera.  Terakhir,  teknologi  informasi (TI)  memiliki  potensi  besar  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Evaluasi dan monitoring berkala perlu  dilakukan  untuk  memastikan efektivitasnya,  dengan  memperhatikan pembangunan  infrastruktur  TI  yang memadai,  meningkatkan  kualitas  SDM, dan  memperkuat  kerjasama  antar instansi terkait.

## PENUTUP Kesimpulan
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan  Daerah  di  Provinsi  Jawa Tengah  untuk  Tahun  Anggaran  2018-
2022 mengungkapkan bahwa pada akhir tahun  2022,  terdapat  23  pemerintah daerah  yang  masuk  dalam  kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian di bawah 25%. Sementara itu, 10 daerah lainnya  berada  dalam  kategori  rendah dengan  rasio  antara  25%  hingga  50%. Selain itu, terdapat 1 pemerintah daerah yang  masuk  kategori  sedang  dengan rasio  antara  51%  hingga  75%,  dan  1 daerah  yang  tergolong  tinggi  dengan rasio  kemandirian  antara  76%  hingga
100%. Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal  di  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk Tahun Anggaran  2018-2022
menunjukkan  bahwa  pada  akhir  tahun 2022,  terdapat  23  pemerintah  daerah yang  termasuk  dalam  kategori  kurang dengan rasio desentralisasi fiskal antara 10,01% hingga 20%. Sebanyak 8 daerah berada  dalam  kategori  sedang  dengan rasio antara 20,01% hingga 30%, dan 3 daerah  masuk  dalam  kategori  cukup dengan rasio antara 30,01% hingga 40%.
Hanya  1  pemerintah  daerah  yang tergolong  sangat  baik  dengan  rasio desentralisasi fiskal di atas 50%. Analisis Indeks Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan metode kuadran menunjukkan distribusi pemerintah  daerah  di  Provinsi  Jawa Tengah  pada  tahun  yang  diteliti.  Pada
Kuadran  I,  terdapat  22  daerah  dengan kategori  Share  dan  Growth  keduanya tinggi.  Sebanyak  10  daerah  berada  di Kuadran  II,  dengan  Share  rendah  dan Growth  tinggi.  Tiga  daerah  terletak  di
Kuadran III, di mana Share tinggi tetapi Growth  rendah.  Tidak  ada  daerah  yang masuk ke Kuadran IV, yang mencerminkan  kategori  Share  dan Growth rendah. Ini menunjukkan variasi dalam  kemampuan  keuangan  daerah  di provinsi tersebut.
Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan  keuangan  daerah  meliputi peningkatan nilai tambah sektor pertanian,  diversifikasi  ekonomi  untuk mengurangi  ketergantungan  pada  satu sektor,  serta  pemulihan  ekonomi  yang berkelanjutan  pasca-pandemi  Covid-19. Peningkatan  kesadaran  pajak  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  juga penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dan  membangun perekonomian  yang  lebih  kuat  dan tangguh.

## Saran
Berdasarkan  hasil  data  dan penelitian yang telah dianalisis, beberapa langkah  strategis  perlu  diambil  untuk meningkatkan  potensi  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD). Pertama, identifikasi dan kembangkan  sektor  ekonomi  unggulan seperti  pariwisata,  industri  kreatif,  dan pertanian, sambil mendorong pertumbuhan  UMKM  di  sektor-sektor tersebut.  Kedua,  kelola  sumber  daya alam  secara  berkelanjutan  dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas  dalam  perizinan  dan pengelolaannya.  Ketiga,  tingkatkan kepatuhan  pajak  dengan  edukasi  dan sosialisasi  kepada  masyarakat,  serta permudah  proses  pembayaran  pajak dengan transparansi. Keempat, manfaatkan  teknologi  informasi  seperti sistem  e-pajak  dan  e-retribusi  untuk meningkatkan  efisiensi  pengelolaan PAD.  Terakhir,  jalin  kerjasama  dengan pihak swasta untuk mendorong investasi di  daerah  dan  berikan  insentif  guna menarik lebih banyak investor.

## Daftar Pustaka
Albasyari  (2023).  Analisis  faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Tengah 2017-2021.  Yogyakarta,  Fakultas Bisnis  dan  Ekonomika,  Universitas Islam Indonesia.
Arifiyanti  (2022).  Analisis  Penerimaan Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Sebelum  Dan  Setelah Adanya  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. Semarang,  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis Universitas Diponegoro. Fahrizal  (2019).  Analisis  Ketimpangan
Ekonomi  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2008-2017. Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Fajar  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah  Aglomerasi  Kedungsepur 2016-2021). Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Muhammad  Fajar,  Hevi  Dwi  Oktaviani. (2022).  Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi  Pelaksanaan  Sistem Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum dan  Humaniora.  ISSN  Cetak  :2354- 9033.
Habibah,  N.  (2014).  Analisis  Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah  Kabupaten  Gresik  Tahun Anggaran 2009-2013 . Jurnal Akuntansi Unesa.
Hartono (2022) dengan judul Faktor-Faktor Pendorong  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah Kabupaten  Banyumas).  Banyumas, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman. Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah.  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintahan  Daerah.  Lembaran Negara  RI  Tahun  2022  Nomor  4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta. Mardiasmo  (2002).  Otonomi  Daerah Sebagai  Upaya  Memperkokoh  Basis Perekonomian  Daerah.  Yogyakarta, Penerbit Andi.
Prasetyo  (2022).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah  Jawa  Tengah  Tahun  2010- 2018.  Salatiga,  Jurnal  Dinamika Ekonomi Rakyat. Rama  Aji  Pradana,  Fajar  Syaiful  Akbar (2023).  Analisis  Kinerja  Keuangan Pada  Pemerintah  Kota  Surabaya Periode          2018-2021.          Jurnal Sustainable Vol. 03, No.01, Mei 2023.
R.  Muhammad  Rouffie  Putera  Kesuma Runjung, Anindita Primastuti, Riswati  (2022).  Analisis  Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan
Pemerintah  Kota  Bandung  Provinsi
Jawa Barat. Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal
Ekonomi dan Keuangan Publik). Sijabat,  MentariYosephen  (2014)  Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kota  Malan.  Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Sukanto  (2011).  Analisis  Peranan  Sektor Pertanian  Terhadap  Perekonomian Jawa  Tengah.  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.
Suparmoko,  M.  (2001).  Ekonomi  publik untuk  keuangan  dan  pembangunan daerah  edisi  pertama.  Yogyakarta,
Penerbit Andi. Suharman. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Sambas. Equator  Jurnal  Of  Management  And Entrepreneurship. Thohari  (2023)  dengan  judul  Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang  Kelontong  Di  Pasar
Tradisional  Bung  Karno,  Kecamatan Baturetno,  Kabupaten  Wonogiri. Yogyakarta,  Fakultas  akwah  dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Wahab,  Solichin  A.  (2002).  Masa  Depan Otonomi  Daerah  (Kajian  Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah). Surabaya: Penerbit SIC.