## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Hukum Ketahanan Pangan :

## Studi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa Di Kabupaten Ngawi
Sigit Sapto Nugroho 1 , Hery Sumanto 2 , Bambang Sukarjono 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail: sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail :  herysumanto@unmer-madiun.ac.id
3 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133 E-mail: bambangsukarjono@unmer-madiun.ac.id
Abstract — The specific purpose of this study is to describe the implementation of Presidential Instruction Number 5 of 2011 concerning  Safeguarding  National  Rice  Production  in  Facing  Extreme  Climate  Conditions  by  Babinsa  in  the  context  of food  self-sufficiency  in  Ngawi  Regency.  This  study  uses  an  empirical  legal  research  method  which  is  a  legal  research method  that  seeks  to  see  the  law  in  the  real  sense  or,  examines  how  law  works  in  society.  Research  location  in  Ngawi Regency. Based on the results of research and discussion shows that the Implementation of Presidential Instruction No. 5 of 2011 by Babinsa in the context of food self-sufficiency in Ngawi Regency that emphasizes the role of Babinsa as a motivator, facilitator, dynamic and there are those who are able to become innovators for farmer groups in the field. As for the way of Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  in  carrying  out  food  self-sufficiency  by:  1)  Moving  and  motivating  farmers  to  carry  out rehabilitation  of  tertiary  irrigation  networks,  sundep  pest  control  movements,  rat  pest  control  movements,  and  the  harvest harvest  movement.  2)  Carry  out  support  in  escorting  drooping  subsidized  rice  seedand  securing  drooping  subsidized fertilizer. 3) Carry out oversight of administrative filing and distribution of assistance to beneficiaries, as well as supervise the identification, data collection and technical reporting of the implementation of activities.
Keywords — : Babinsa; Resilience and Food Self-Sufficiency Ngawi.

## I. PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  pertanian  Indonesia  salah  satunya  dapat  diindikasikan  dari  perwujudan  swasembada  dan swasembada  berkelanjutan  komoditas  pangan.  Berbagai  upaya  telah  diprogramkan  dan  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian. Namun akibat perubahan iklim atau pemanasan global yang berkepanjangan,  dan  lahan  pertanian  yang  terbatas  dan  semakin  sempit  disertai  dengan  bencana  alam  menyebabkan terganggunya produktifitas pangan nasional. Oleh karena itu, peneliti dan akademisi kini menyadari bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya). 1
Berkaitan  dengan  peningkatan  produksi  padi  serta  mewujudkan  swasembada  dan  ketahanan  pangan,  pemerintah  Indonesia mengeluarkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Produksi  Beras  Nasional  dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim (yang selanjutnya disebut Inpres 5 Tahun 2011), dengan tujuan untuk mengambil langkah- langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam pengamanan produksi gabah/beras nasional.
Instruksi  Presiden  tersebut  ditujukan  kepada  beberapa  pihak  terkait  dengan  tindakan  pengamanan  produksi  gabah/beras. Salah  satu  pihak  yang  diinstruksikan  untuk  melakukan  tindakan  pengamanan  tersebut  adalah  Panglima  Tentara  Nasional Indonesia.  Menurut  Inpres  Nomor  5  Tahun  2011  tersebut,  disebutkan  bahwa  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia mengerahkan  peralatan  dan  personil  dalam  memberikan  dukungan  untuk  pengendalian  organisme  pengganggu  tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
Menindaklanjuti  dikeluarkannya  Inpres  No.  5  Tahun  2011  tersebut,  maka  Panglima  TNI  selaku  pimpinan  tertinggi  dari Tentara  Nasional  Indonesia  telah  mengerahkan  seluruh  jajarannya  untuk  mendukung  program  pengamanan  produksi  beras nasional tersebut. Salah satunya adalah  melalui pengawalan dan pendampingan terpadu oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari  unsur  TNI  AD.  Salah  satu  bentuk  nyata  dari  kesungguhan  TNI  dalam  menjalankan  instruksi  dari  Presiden  R.I.  melalui
1 Absori,  Sigit  Sapto  Nugroho  & Mudji Rahardjo, Kebijakan  Pangan  Di  Indonesia Sebuah  Keniscayaan: Swasembada Pangan  Vs  Ketahanan  Panga n,  Jurnal Yustisia Merdeka, Vol.4 No.1 Maret 2018, hal 28-36

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Inpres No. 5 Tahun 2011 tersebut adalah penandatangan Nota Kesepahaman Bersama ( Memorandum of Understanding , MoU) antara  Menteri  Pertanian  RI  dan  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  (KASAD)  yang  dilakukan  pada  tanggal  7  Januari  2015.  Nota kesepahaman tersebut isinya adalah bahwa seluruh Babinsa akan membantu petani dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2015.
Keberadaan  TNI  melalui  Babinsa  sebagai  pendamping  dalam  program  produksi  beras  nasional  untuk  pengamanan  pangan tersebut  tidak  terlepas  dari  fungsi  territorial  TNI.  Keberadaan  komando  teritorial  TNI  AD  dianggap  berperan  penting  dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal dan internal, menjamin berjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme. Mengingat besarnya nilai guna Satkowil TNI AD di tengah-tengah masyarakat, tugas perbantuan terhadap pemerintah kemudian dicantumkan dalam skema  Operasi  Militer  Selain  Perang  (OMSP).  Diharapkan,  pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  TNI  AD  dalam  rangka mengakselerasi pencapaian tujuan dari program-program pemerintah. 2
Salah satu tindakan nyata dari tugas pendampingan TNI dalam rangka dari pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2011 dan MoU antara  Kementerian  Pertanian  dan  TNI  adalah  upaya  terus  menerus  dari  Kodim 0805  Ngawi  dalam  mensukseskan  program swasembada  ketahanan  dan  pangan.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  saat  kegiatan  Kodim  0805  Ngawi  beserta  jajaran  menggelar kegiatan  TNI  bersama  petani  panen  bersama  di  Kabupaten  Ngawi.  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  melakukan  kegiatan  tersebut untuk meningkatkan motivasi para petani dalam bercocok tanam dan peningkatan hasil panen. Babinsa Kodim 0805 Ngawi juga telah melakukan penyerahan pupuk, membantu penanaman hingga panen padi. Kegiatan panen bersama ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap para petani binaan di wilayah tugasnya.
Kerjasama adalah pengelompokan  yang terjadi di antara makhluk-makhluk  hidup  yang  kita kenal. 3 Kerja sama atau belajar bersama  adalah  proses  beregu  (berkelompok)  di  mana  anggota-anggotanya  mendukung  dan  saling  mengandalkan  untuk mencapai suatu hasil mufakat. Peran Babinsa dalam swasembada pangan di Kodim 0805 Ngawi  merupakan suatu konsep kerja sama  Kementerian  Pertanian  dan  TNI,  antara  pemerintah  daerah  dengan  Kodim  0805  Ngawi,  serta  kerjasama  antara  petani dengan Babinsa yang bertugas melakukan pendampingan.
Program  swasembada  pangan  merupakan  kegiatan  yang  didukung  oleh  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  sebagai  tenaga pendamping bagi petani. Konsep pendampingan tersebut terintegrasi antara Dinas Pertanian dengan Babinsa  yang dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  14/Permentan/OT.140/3/2015  tanggal  27  Maret  2015  tentang Pedoman  Pengawalan  dan  Pendampingan  Terpadu  Penyuluh,  Mahasiswa,  dan  Bintara  Pembina  Desa  dalam  Rangka  Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.
Babinsa  merupakan  kepanjangan  dari  Bintara  Pembina  Desa  yang  berada  di  bawah  Koramil. 4 Babinsa  adalah  pelaksana pembinaan territorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan.  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan  tekad  TNI  dalam  rangka  ikut  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan  pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan masyarakat desa, maka Babinsa harus mempunyai kemampuan yang memadai agar dapat memacu masyarakat desanya aktif dalam pembagunan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Ngawi  yang  difokuskan  pada  peran  serta  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  dalam melakukan  pendampingan  produksi  beras  nasional  dan  swasembada  pangan  sesuai  Inpres  No.  5  Tahun  2011.  Latar  belakang pokoknya adalah tentang keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) beserta tugas-tugasnya dalam mewujudkan swasembada pangan  di  Kabupaten  Ngawi,  sesuai  dengan  Inpres  No.  5  Tahun  2011  yang  berfokus  pada  langkah-langkah  koordinasi  dan terintegrasi  sesuai  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  TNI  melalui  Babinsa  untuk  mengamankan  produksi  gabah/beras  nasional serta antisipasi dan respon cepat menghadapi kondisi iklim ekstrim. Pada Inpres No. 5 Tahun 2011 disebutkan bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia  mengerahkan peralatan dan personil dalam  memberikan dukungan  untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  yaitu:  Bagaimana  implementasi  Inpres  Nomor  5  Tahun 2011  tentang  Pengamanan  Produksi  Beras  Nasional  dalam  Menghadapi  Kondisi  Iklim  Ekstrim  oleh  Babinsa  dalam  rangka swasembada pangan di Kabupaten Ngawi?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah  dalam penelitian ini menggunakan  penelitian hukum empiris 5 yaitu sebuah metode penelitian hukum yang  berupaya  untuk  melihat  hukum  dalam  artian    yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya
2 Herdiansah, Ari Ganjar, et.al ., Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak , CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.
3 Ari Ganjar Herdiansah, et.al ., Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak, CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3(1): 65-82, 2017, hal. 66.
4 Bachrudin Musthafa, Dari Literasi Dini ke Teknologi , 2008, CREST, Jakarta, hal. 35.
5 Penelitian Hukum empris ada dua tipe yaitu : (1) Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian yuridis sosiologis atau  sering  disebut  penelitian  hukum  yang  sosiologis  berdasarkan  madzhab sociological  yurisprudence .  Penelitian  ini  berbasis  pada  ilmu  hukum normative  (peraturan  perundang-undangan),  tetapi  bukan  mengkaji  mengenai  sistem  norma  dalam  peraturan  perundangan,  namun  mengamati bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  norma  itu  bekerja  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  sering  disebut  sebagai  penelitian  bekerjanya hukum  ( law  in  action ).Sedangkan  penelitian  sosiologi  tentang  hukum  mengharuskan  orang  untuk  melihat  hukum  dari  paradigm  yang  berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundangan yang selama

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
hukum  dalam  masyarakat  yaitu  untuk  mengetahui  pelaksanaan  implementasi  Inpres  No  5  Tahun  2011  tentang  Pengamanan Produksi  Beras  Nasional  dalam  Menghadapi  Kondisi  Iklim  Ekstrim.  Di  samping  itu  dilakukan  studi  kepustakaan  atau pengumpulan data-data secara lengkap dalam literatur, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan bahan untuk pembahasan lebih lanjut. 6

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa Di Kabupaten Ngawi
Setelah  era  Reformasi,  prestasi  Indonesia  di  bidang  pangan  berangsur-angsur  memudar  dan  tidak  lagi  bergairah,  yang kemudian  gagasan  melibatkan  TNI  dalam  ketahanan  pangan  muncul  di  era  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo.  Target swasembada  pangan  kembali  digaungkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  di  era  kepemerintahannya,  tak  tanggung- tanggung Presiden Joko Widodo menargetkan supaya dapat mencapai swasembada pangan untuk 7 komoditas dalam lima tahun. Guna  mendukung  hal  tersebut,  Presiden  Joko  Widodo  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  dan  Instruksi Presiden  (Inpres)  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Produksi  Beras  Nasional  dalam  Menghadapi  Kondisi  Iklim Ekstrim diterbitkan pada 2 Maret 2011 sebagai upaya mengamankan produksi gabah/beras nasional serta antisipasi dan respon cepat untuk menghadapi kondisi iklim ekstrim untuk memuluskan upayanya mencapai target swasembada tersebut.
Menteri  Pertanian  menggandeng  TNI  dalam  rangka  mendukung  upaya  khusus  swasembada  pangan  2017.  Penandatangan MoU  Kementan  dan  TNI  ini  dilakukan  pada  8  Januari  2015  silam  antara  Menteri  Pertanian  RI  dengan  Kepala  Staf  TNI Angkatan  Darat  pada  saat  itu  dijabat  oleh  Jenderal  TNI  Gatot  Nurmayanto  yang  dihadiri  oleh  Panglima  Kodam  dan  Kadis pertanian seluruh provinsi. Kerjasama antar Dinas Pertanian dan TNI AD rencananya akan melibatkan 50.000 personil Bintara Pembinaan Desa (Babinsa), disesuai dengan kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang dimiliki oleh Dinas Pertanian. Peran TNI  disini  antara  lain  untuk  melakukan  Program  pemerintah  dalam  membangun  ketahanan  pangan  merupakan  program  yang harus didukung oleh semua pihak karena ke depannya pangan akan menjadi satu perhatian bersama.
Berangkat  dari  asumsi  pemikiran  untuk  mendukung  pemerintah  dalam  mensukseskan  swasembada  pangan,  TNI  AD bertekad   untuk  mendukungnya,  tercapainya  ketahanan  pangan  nasional  pada  tiga  tahun  mendatang.  Untuk  menjawab  hal tersebut, TNI AD melalui Babinsa yang telah tergelar di pelosok-pelosok desa, dipandang memiliki potensi sebagai penggerak dalam  mendukung  terwujudnya  ketahanan  pangan,  sehingga  desa-desa  yang  menjadi  wilayah  binaannya  akan  dapat  menjadi lumbung pangan. Konteks ketahanan pangan mencakup aspek yang luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pangan tetapi juga menyangkut hal lain seperti kesejahteraan petani dan melimpahnya pangan.
Babinsa  dikursuskan  terlebih  dahulu  untuk  menggikuti  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  dinas  pertanian  tentunya  yang menyampaikan  materi  pertanian  para  pakar  dan  insinyur  pertanian  yang  berpengalaman.  Oleh  sebab  itu,  Babinsa  yang diterjunkan  untuk  pendampingan  para  petani  tidak  usah  diragukan  lagi  kemampuannya,  karena  mereka  sudah  dibekali  dan diinformasikan  apa  kesulitan  para  petani  di  lapangan.  Hal  ini  seperti  seperti  yang  disampaikan  salah  seorang  informan,  yaitu Komandan  Koramil  Paron,  Bapak  Kapten  Inf.  Suyadi,  NRP.  575421  terkait  persiapan  tenaga  Babinsa  di  lapangan  guna mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi berikut ini:
―…Berbicara  soal  kesiapan,  Babinsa  yang  kita  miliki  sebenarnya  sudah  cukup  banyak  yang  selama  ini  berperan  dalam membantu  petani  di  wilayah  tugasnya,  bahkan  cukup  banyak  pula  Babinsa  dan  Danramil  yang  menjadi  praktisi  pertanian atau  jadi  petani.  Di  luar  tugas  pokoknya,  mereka  selain  membina  para  petani  juga  ikut  bertani.  Selanjutnya  terkait  arahan Presiden  agar  TNI  AD  membantu  pencapaian  swasembada  pangan,  tentu  kami  secara  khusus   melakukan  pelatihan- pelatihan  pertanian  bagi  para Babinsa,  bekerja  dengan  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Ngawi.  Melalui  pelatihan-pelatihan  ini, hingga  saat  ini  di  setiap  Koramil  rata-rata  sudah  ada  anggota  yang  telah  mengikuti  pelatihan  dan  siap  melakukan  tugas pendampingan. Mereka diberi bekal pengetahuan bagaimana cara melakukan pembenihan, menanam yang baik, pemupukan, dan pengetahuan praktis pertanian lainnya.‖ 7
Bintara  Pembina  Desa  TNI  AD  yang  dikenal  Babinsa  yang  merupakan  garda  terdepan,  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat.  Babinsa  berada  di  bawah  Koramil  sebagai  organisasi  struktural  yang  memiliki  wilayah  tugas  di  Desa  atau kelurahan sebagai pembina. Seorang Bintara Pembina Desa memiliki wilayah tanggung jawab bervariasi, dari  satu desa hingga beberapa desa. Tiap Kodim pasti punya Koramil model tempat para Babinsa itu ditempa. Intinya, bagaimana mengubah mereka dari personel satuan tempur menjadi personel satuan teritorial yang siap pakai sebagai pembina di desa.
Keterlibatan  TNI  dalam  usaha  ikut  meningkatkan  produksi  pangan  terutama  tanam  padi  dan  juga  ikut  mengamankan pendistribusian  pupuk.  Hal  ini  seperti  seperti  yang  disampaikan  salah  seorang  informan,  yaitu  Bapak  Serma  Maryanto,  NRP. 637870 berikut ini:
ini  dipahami  tetapi  hukum  dikonstruksikan  sebagai  sesuatu  perilaku  masyarakat  yang  ajeg,  dan  terlembagakan  serta  mendapatkan  legitimasi  secara sosial…...dalam  Mukti  Fajar,  Yulianto  Achmad,  2015, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  hal  47- 48….lihat juga dalam Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta, hal 46
6 Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , dalam http//andirustandi.com, diakses tanggal 20 Juli 2019,  Pukul 10.30 WIB.
7 Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Inf. Suyadi, NRP. 575421 selaku Komandan Koramil Paron Kabupaten Ngawi, tanggal 14 Januari 2019.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
―Sesuai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Kasad dengan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding, kami juga ikut  melakukan  pengawasan  pendistribusian  pupuk  secara  langsung.  penyalahgunaan  pupuk  bersubsidi.  Secara  periodik kami menerima data rencana distribusi pupuk bersubsidi di setiap daerah, data ini langsung dikirimkan ke jajaran komando kewilayahan di seluruh tanah air. Berdasarkan data inilah, kami selaku Babinsa akan memonitor mulai saat pupuk mendarat di  pelabuhan  di  wilayah  itu,  masuk  gudang  distribusi,  dikirimkan  ke  pengecer,  dan  diterima  oleh  petani  sesuai  Rencana Definitif Kebutuhan Kebutuhan Kelompok yang telah dikirimkan oleh kelompok tani masing-masing. Dengan pengawasan seperti ini, kami berharap petani akan dapat menerima pupuk secara 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah,  harga, tempat, waktu dan  mutu.  Ini  menjadi  penting  agar  upaya  peningkatan  produktifitas  tidak  terkendala  oleh  masalah  pupuk.  Kami  tidak mengatakan ini semua akan tercapai seketika, karena memang banyak faktor yang saling terkait dan berpengaruh terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi ini. Namun setidaknya kami akan berupaya agar tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi dan jika ditemukan terjadi penyalahgunaan akan kami salurkan kepada rekan-rekan Polri untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Ini sangat penting agar upaya pencapaian swasembada pangan ini tidak terganggu oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara illegal dari para petani penerima pupuk bersubsidi.‖ 8 Mengacu  pada  penjelasan  dari  informan  di  atas,  maka  Babinsa  selain  mengadakan  penyuluhan  kepada  para  petani,  juga berperan  dalam  pendampingan  atau  pengawalan  petani  serta  penyediaan  dan  distribusi  pupuk.  Pendampingan  Babinsa  juga diperlukan untuk mengawasi distribusi pupuk dan bibit agar bisa sampai ke tangan petani tepat sasaran maupun tepat waktu.
Menurut  Peraturan  Kepala  Staf  TNI  AD  Nomor  19/IV/2008  tertanggal  8  April  2008,  seorang  Bintara  Pembina  Desa berkewajiban  untuk  melaksanakan  pembinaan  teritorial  sesuai  petunjuk  atasannya,  yaitu  komandan  Komando  Rayon  Militer. Berkaitan  dengan  program  pemerintah  dalam  swasembada  pangan  dan  melibatkan  Babinsa,  akan  timbul  pertanyaan  tentang tugas baru Babinsa sebagi pedamping dan sebagai penyuluh pertanian yang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran Babinsa perlu  dikoordinasikan  dengan  baik  agar  tidak  overlap  dengan  tenaga  penyuluh  pertanian  di  lapangan.  Hal  ini  seperti  yang disampaikan Komandan Koramil Padas, Bapak Kapten Arh. Sukantri berikut ini:
―Babinsa  hadir  di  tengah  petani  pada  posisi  membantu,  bukan  untuk  mengambil  alih  tugas  dari  tim  penyuluh.  Jadi dapat dipastikan tidak akan overlap, tapi pada banyak tempat lebih kepada menjadi pengisi kekosongan penyuluh pertanian yang memang jumlahnya masih sangat kurang secara nasional. Sekali lagi, pengerahan Babinsa ini karena Kementerian Pertanian kekurangan  tenaga  pendamping  bagi  kelompok  tani  di  Indonesia.  Bahkan  saya  dengar  jumlah  kekurangannya  mencapai 70.000 orang. Itu yang harus diketahui...‖ 9
Selanjutnya, juga disampaikan bahwa tidak benar jika Babinsa disebut mengambil alih tugas Penyuluh Pertanian. ―Tidak benar sama sekali. Sebab dasarnya tadi, tim penyuluh belum tentu ada di setiap titik desa, tapi sebaliknya Babinsa memiliki  anggota  yang  bisa  dijumpai  di  setiap  pelosok  tanah  air.  Karena  memang  mereka  ditugaskan  untuk  melakukan pembinaan teritotial di semua desa di tanah air kita. Setelah ada instruksi untuk membantu pencapaian swasembada pangan, maka  kami  pun  persiapkan  Babinsa  dengan  pelatihan  pertanian.  Harapannya,  ketika  suatu  saat  diminta  untuk  mengisi kekosongan  di  daerah  yang  tidak  terjangkau  penyuluh,  para  Babinsa  dapat  melakukan  tugas  pendampingan  dengan  baik, tentu tujuan akhirnya agar produktifitas pertanian meningkat. 10
Pada  peran  seperti  itu.  Babinsa  memang  menjadi  motivator,  fasilitator,  dinamisator  dan  bahkan  ada  yang  mampu  menjadi innovator bagi kelompok tani di lapangan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peran  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  dalam  rangka  swasembada  pangan  di  wilayah Kabupaten Ngawi lebih banyak sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan bahkan ada yang mampu menjadi innovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi.
Selain  melakukan  wawancara  dengan  pihak  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  dan  atasan  dari  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi, peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  para  petani  dan  penyuluh  pertanian  atau  petugas  PPL  dari    Dinas  Pertanian Kabupaten  Ngawi.  Wawancara  difokuskan  pada  peran  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  dalam  rangka  swasembada  pangan  di wilayah  Kabupaten  Ngawi.  Berikut  ini  kutipan  hasil  wawancara  dengan  petani  dan  petugas  PPL  Dinas  Pertanian  Kabupaten Ngawi.  Berkaitan  dengan  peran  Babinsa  dalam  pendampingan  program  swasembada  pangan  di  Kabupaten  Ngawi,  menurut Bapak Agus dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi diperoleh informasi sebagai berikut:
―Babinsa  sebagai  salah  satu  aparat  negara  yang  menjunjung  tinggi  ketertiban  aturan  sehingga  penyaluran  bantuan  benar- benar sampai pada petani sesuai dengan ketentuan yang ada. Selama ini, Babinsa mampu bekerja sama dengan baik dalam mendampingi  petani  pada  setiap  kegiatan  yang  ada,  baik  saat  petani  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  maupun  pada  saat petani melakukan kegiatan penerapan teknologi inovasi pada UPSUS PAJALE.‖ 11
Selanjutnya, pihak petani juga menyambut baik pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan Babinsa dalam rangka menyukseskan program swasembada pangan. Hal ini seperti disampaikan seorang informan sebagai berikut:
8 Hasil wawancara dengan Bapak Serma Maryanto, NRP. 637870 selaku Babinsa Koramil Kendal Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.
9 Hasil wawancara dengan Bapak Kapten Arh. Sukantri selaku Komandan Koramil Padas Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.
10 ibid . 11 Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Petugas PPL Dinas Pertanian Kabupaten  Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
―Kalau ada Babinsa yang akan mensosialisasikan program baru dari pemerintah, saya selalu panggil dan bujuk warga untuk ikut  hadir  di  dalam  rapat.  Karena  kita  harapannya  apa  yang  memang  dibawa  sama  bapak  Babinsa  hal  yang  baik  dan tujuannya memang untuk kita semua petani yang ada disini .‖ 12
Mengacu pada kutipan hasil wawancara di atas, maka dapat disampaikan bahwa terdapat hubungan yang baik antara Babinsa, petugas,  PPL  Dinas  Pertanian,  dan  petani  di  Kabupaten  Ngawi.  Hubungan  tersebut  merupakan  segala  bentuk  interaksi  yang dilaksanakan oleh Babina dengan petugas PPL dan petani. Hubungan yang terjalin antara Babinsa dengan petani terjadi secara kadang-kadang.  Biasanya  hubungan  tersebut  terjalin  ketika  petani  melakukan  penerapan  teknologi.  Pada  saat  itu,  Babinsa selaku  pengawas  banyak  memperhatikan  kegiatan  yang  dilakukan  dan  turut  mendampingi  petani.  Komunikasi  yang  terjalin hanya  sebatas  pertukaran  informasi  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengawalan  yang  dilakukan  oleh  Babinsa,  sehingga  bisa mencakup gambaran pelaksanaan program secara utuh.
Kabupaten Ngawi merupakan sentra produksi padi. Sentra produksi padi tertinggi berada di Kecamatan Paron, Kedunggalar, Widodaren, Geneng dan Padas. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan langkah-langkah prioritas di 5 (lima) Kecamatan sentra  produksi  harus  dilakukan  agar  capaian  produksi  di  Kabupaten  Ngawi  tetap  terjaga.  Langkah  tersebut  antara  lain: kecukupan alsintan khususnya hand traktor untuk pengolahan tanah yang hampir bersamaan, sarana produksi bibit dan pupuk serta pengendalian hama.
Peran Babinsa sebagai pendamping adalah sebagai berikut: 1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan:
a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
Jaringan  Irigasi  Tersier  diterimakan  kepada  Kelompok  Tani  Sidodadi  dengan  luas  250  meter  dengan  realisasi  125 meter  sisi  kanan  dan  125  meter  sisi  kiri  dengan  ketinggian  1  meter,  lebar  60  cm  dan  dalam  40  cm.  Pembangunan Jaringan  Irigasi  Tersier  tersebut  untuk  mengaliri  sawah  seluas  50  Ha  yang  terdapat  di  Dusun  Blimbing  Desa  Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hasil monitoring terhadap pengembangan jaringan irigasi tersier yang dilakukan Babinsa adalah sebagai berikut:
1) Pembangunan dimulai pada minggu ke-1 tanggal 12 Mei 2018.
2) Minggu ke-2 pembangunan mencapai 60% pada tanggal 22 Mei 2018.
3) Minggu ke-3 pembangunan mencapai 90% pada tanggal 29 Mei 2018.
4) Minggu ke-4 selesai pada tanggal 1 Juni 2018.
b. Gerakan Pengendalian Hama Jamur
Hasil  identifikasi  terdapat  serangan  hama  sundep  dan  jamur  di  lahan  milik  Kelompok  Tani  Sri  Mekar  seluas  10  Ha. Padi yang diserang berumur 75 hari jika tidak segera diatasi maka hasil panen bisa tidak seperti yang diharapkan petani. Dari  hasil  identifikasi  tersebut  Babinsa  menggerakkan  anggota  kelompok  tani  untuk  menyemprot  lahan  dengan bantuan  obat  yang  diberikan  oleh  Penggendali  Organisme  Pengganggu  Tanaman  (POPT)  Tingkat  Kabupaten  pada tanggal 30 Mei 2018.
c. Gerakan Pengendalian hama tikus
Hasil  identifikasi  terdapat  serangan  hama  tikus  di  lahan  milik  Kelompok  Tani  Sri  Mekar  seluas  1  Ha.  Padi  yang diserang sudah berumur 75 hari. Jika tidak segera diatasi maka hasil panen akan merosot tidak seperti yang diharapkan petani. Melihat kondisi ini Babinsa menggerakkan anggota Kelompok Tani Sri Mekar untuk memberantas hama tikus menggunakan  obat  bantuan  yang  diberikan  POPT  tingkat  kabupaten  yaitu  obat  mercon.  Gerakan  dilakukan  pada tanggal 26 Juni 2018.
d. Gerakan Panen Raya di Desa Dawu Kecamatan Paron
Di  Desa  Dawu  memakai  sistem  tanam  serentak  maka  panen  pun  bersama  sama.  Panen  dimulai:  (1)  Kelompok  Tani Tani  Makmur  yang  terletak  di  Dusun  Dawu  Desa  Dawu  Kecamatan  Paron.  Mulai  panen  pada  tanggal  29  Juni  2018 sampai  dengan  4  Juli  2018,  (2)  Kelompok  Tani  Sidodadi  yang  terletak  di  Dusun  Blimbing  Desa  Dawu  Kecamatan Paron. Mulai panen pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 6 Juli 2018, dan              (3) Kelompok Tani Sri Mekar yang terletak di Dusun Wates Desa Dawu Kecamatan Paron. Mulai panen pada tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2018. Hasil panen yang diperoleh dari Desa Dawu rata-rata 1 Ha menghasilkan panen sebesar 52 kwintal dengan Harga Gabah Kering Sawah = Rp 4.200 – Rp 4.300/Kg dengan penghasilan bersih petani sebesar Rp 21.840.000,00.
2. Melaksanakan dukungan dalam keadaaan tertentu untuk:
a. Pengawalan drooping benih padi bersubsidi
b. Benih bersubsidi dikirim oleh PT Pertani yaitu Varietas Ciherang sebanyak 4,8 ton.
c. Pengamanan drooping bantuan pupuk bersubsidi.
d. Bantuan pupuk mulai di drooping oleh distributor (PT. Petrokimia) mulai tanggal 21 Juli 2018 sebanyak 166 ton.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
a. Pengawasan drooping benih padi bersubsidi.
Hasil pengawasan benih padi bersubsidi yang dilakukan oleh Babinsa adalah sebagai berikut:
1) Tanggal 25 Mei 2018 di drop benih ke Kelompok Tani Sri Mekar sebanyak 1.500 kg.
12 Hasil wawancara dengan Informan V selaku petani di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tanggal 17 Januari 2019.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
2) Tanggal  26  Mei  2015  di  drop  benih  ke  Kelompok  Tani  Makmur  sebanyak  2.050  Kg  dan  ke  Kelompok  Tani Sidodadi sebanyak 1.250 kg.
b. Pengawasan drooping bantuan pupuk bersubsidi
Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Babinsa terhadap droping bantuan pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:
1) Kelompok  Tani  Tani  Mekar  menebus/membeli  pupuk  sebanyak  28,94  ton  dan  di  distribusikan  ke  anggota kelompok taninya dari jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seberat 64 ton berarti masih ada sisa seberat 35,06 ton;
2) Kelompok Tani Sidodadi menebus/membeli pupuk sebanyak 38, 10 ton dan di distribusikan ke anggota kelompok taninya dari jumlah RDKK seberat 45 ton berarti masih ada sisa seberat 6,90 ton;
3) Kelompok  Tani  Sri  Mekar  menebus/membeli  pupuk  sebanyak  38,56  ton  dan  di  distribusikan  ke  anggota kelompok taninya dari jumlah RDKK seberat 57 ton berarti masih ada sisa seberat 18,44 ton.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.
a. Pada  periode  11  Mei  sampai  dengan  11  Juni  2018,  Babinsa  melakukan  pengawasan  kegiatan  rehabilitasi  jaringan irigasi tersier dan bantuan benih.
b. Babinsa  melakukan  kegiatan  pengawasan  pada  periode  11  Juni  sampai  dengan  11  Juni  2018.  Kegiatan  pengawasan tersebut berupa bantuan benih sebanyak 4.800 Kg dan penanaman dengan System of Rice Intensification.
c. Babinsa  melakukan  kegiatan  pengawasan  bantuan  pupuk.  Bantuan  pupuk  di drooping oleh  PT.  Petrokimia.  Pupuk tersebut meliputi: Urea, Za, Sp-36, NPK, Organik.
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  seorang  Babinsa  harus  mampu  berperan  sebagai  seorang  motivator  dan komunikator  sehingga  mudah  berinteraksi  sosial  dengan  masyarakat,  terutama  dengan  tokoh  masyarakat  dan  pemimpin organisasi kemasyarakatan. Di samping itu, untuk melaksanakan peran tersebut, seorang babinsa harus mampu  berpenampilan dan berperilaku jujur, dinamis, kompeten dan berwatak sosial.
Peran  Babinsa  dalam  swasembada  pangan  menurut  Inpres  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pendampingan  Produksi  Beras Nasional di KODIM 0805 Ngawi adalah sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok  tani  di  lapangan.  Babinsa  selalu  melakukan  pendampingan  dengan  tujuan  akhir  tercapainya  program  swasembada pangan.
Keberadaan  TNI  melalui  Babinsa  sebagai  pendamping  dalam  program  produksi  beras  nasional  untuk  pengamanan  pangan tersebut  tidak  terlepas  dari  fungsi  territorial  TNI.  Keberadaan  komando  teritorial  TNI  AD  dianggap  berperan  penting  dalam fungsi pertahanan sekaligus fungsi sosial politik yang memberikan kemudahan dalam menghadapi konflik eksternal dan internal, menjamin berjalannya hukum, tatanan dan kontrol politik, perbantuan bencana, dan penanganan terorisme.
Program  swasembada  pangan  merupakan  kegiatan  yang  didukung  oleh  Bintara  Pembina  Desa  (Babinsa)  sebagai  tenaga pendamping bagi petani. Konsep pendampingan tersebut terintegrasi antara Dinas Pertanian dengan Babinsa  yang dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  14/Permentan/OT.140/3/2015  tanggal  27  Maret  2015  tentang Pedoman  Pengawalan  dan  Pendampingan  Terpadu  Penyuluh,  Mahasiswa,  dan  Bintara  Pembina  Desa  dalam  Rangka  Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.
Salah satu tindakan nyata dari tugas pendampingan TNI dalam rangka dari pelaksanaan INPRES No. 5 Tahun 2011 dan MoU antara  Kementerian  Pertanian  dan  TNI  adalah  upaya  terus  menerus  dari  Kodim 0805  Ngawi  dalam  mensukseskan  program swasembada ketahanan dan pangan.
Cara  Babinsa  Kodim  0805  Ngawi  dalam  menjalankan  swasembada  pangan  di  wilayah  Kabupaten  Ngawi  adalah  melalui keterlibatan  peran  Babinsa  dalam  Program  Upaya  Khusus  Padi,  Jagung  dan  Kedelai  (UPSUS  Pajale).  Cara  Babinsa  Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan tersebut, antara lain:
1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan:
a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier,
b. Gerakan pengendalian hama sundep,
c. Gerakan pengendalian hama tikus, dan
d. Gerakan panen raya.
2. Melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk:
a. Pengawalan drooping benih padi bersubsidi, dan
b. Pengamanan drooping pupuk bersubsidi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat:
a. Pengawasan drooping benih padi bersubsidi, dan
b. Pengawasan drooping pupuk bersubsidi.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan. Perubahan  konsep  di  internal  TNI  AD  juga  mengubah  pelaksanaan  kegiatan  program  swasembada  pangan  saat  ini.
Pelaksanaan  fungsi  territorial TNI  dalam  mendukung  program  swasembada  pangan  yang  dilakukan  oleh  satuan  teritorial  TNI dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Komunikasi,  dalam  pelaksanaan  fungsi  teritorial  ini  komunikasi  yang  dilakukan  berjalan  lancar,  karena  penyampaian informasi  tentang  kegiatan  swasembada  pangan  yang  dilakukan  TNI  AD  sudah  dilakukan  melalui  kegiatan  sosialisasi program swasembada pangan di berbagai tingkatan pemerintah daerah.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
2. Sumber  daya,  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  mendukung  program  swasembada  pangan  ini  TNI  AD  mengerahkan satuan teritorialnya yakni KODIM, KORAMIL, dan Babinsa.
3. Disposisi,  untuk  mendukung  kegiatan  pembangunan  daerah  seperti  yang  dilakukan  melalui  swasembada  pangan  ini  TNI juga mengubah paradigm baru melalui teritorial dengan doktrin TRIDEK.
4. Struktur  birokrasi,  struktur  birokrasi  dalam  pelaksanaan  fungsi  teritorial  ini  dilakukan  oleh  KODIM,  KORAMIL  dan Babinsa sebagai satuan territorial TNI AD yang berada di tingkat daerah.
Keberadaan Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam menjalankan swasembada pangan di wilayah Kabupaten Ngawi bukan untuk mengambil alih peran para penyuluh pertanian apalagi Sarjana Pertanian, namun Babinsa hanya sebagai pendamping kelompok- kelompok  tani  dalam  upaya  meningkatkan  produktifitas  pertanian  tentunya  sekaligus  untuk  menutupi  kekurangan  tenaga penyuluh pertanian dari kementerian yang masih kekurangan cukup banyak.

## IV. PENUTUP
Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim oleh Babinsa dalam rangka swasembada pangan di Kabupaten Ngawi yang mengedepankan peran Babinsa Kodim 0805 Ngawi adalah sebagai motivator, fasilitator, dinamisator dan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa selalu melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan. Adapun cara Babinsa Kodim  0805  Ngawi  dalam  menjalankan  swasembada  pangan  di  wilayah  Kabupaten  Ngawi  adalah  dengan:  1)  Menggerakkan dan  memotivasi  petani  untuk  melaksanakan  rehabilitasi  jaringan  irigasi  tersier,  gerakan  pengendalian  hama  sundep,  gerakan pengendalian  hama  tikus,  dan  gerakan  panen  raya.  2)  Melaksanakan  dukungan  dalam  keadaan  tertentu  untuk:  pengawalan drooping benih  padi  bersubsidi  dan  pengamanan drooping pupuk  bersubsidi.  3)  Melaksanakan  pengawasan  terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat: pengawasan drooping benih padi bersubsidi dan pengawasan drooping pupuk  bersubsidi,  Serta  melaksanakan  pengawasan  terhadap  kegiatan  identifikasi,  pendataan  dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdulkadir Muhammad, 2014 , Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung. Absori,  Sigit  Sapto  Nugroho  &  Mudji  Rahardjo, Kebijakan  Pangan  Di  Indonesia  Sebuah  Keniscayaan:  Swasembada  Pangan  Vs  Ketahanan  Panga n,  Jurnal Yustisia Merdeka, Vol.4 No.1 Maret 2018, hal 28-36 Andi Rustandi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif , dalam http//andirustandi.com, diakses tanggal 20 Juli 2019,  Pukul 10.30 WIB. Ari  Ganjar  Herdiansah, et.al .,  Peran dan  Fungsi  Pembinaan  Teritorial  TNI  AD  dalam  Perbantuan  Pemerintah Daerah:  Studi di  Kabupaten  Lebak, CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3(1): 65-82, 2017, hal. 66. Bachrudin Musthafa, Dari Literasi Dini ke Teknologi , 2008, CREST, Jakarta. David Pion Berlin, Defense Organization and Civil Military in Latin America, 2009, Armed Forces and Society , 35(3).
Farid Nabawi, Pelaksanaan Fungsi Teritorial TNI AD dalam Mendukung Program Swasembada Pangan di Kabupaten Magelang, 2016, Adinegara , 5(5):1-12. Huntington, S., The Soldier and the State: the Theory and Politics of Civil-Military Relations , 1957, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
Herdiansah, Ari Ganjar, et.al ., Peran dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi di Kabupaten Lebak , CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1): 65-82, 2017, hal. 66. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Samuel Huntington, Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer , 2013, Grasindo, Jakarta.
Saridewi,  T.R.,  S.  Hadi,  A.  Fauzi,  dan  I.W.  Rusastra,  Penataan  Ruang  Daerah  Aliran  Sungai  Ciliwung  dengan  Pendekatan  Kelembagaan  dalam  Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usaha Tani, 2014, Forum Penelitian Agro Ekonomi , 32(2):87-102. Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial , 2015, Rajawali Pers, Jakarta. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta. Syahnakri K, Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan , 2008, Kompas, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.
Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 tanggal 8 April 2008.