## KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (KUHP)
Ni Komang Ratih Kumala Dewi Universitas Mahasarawati Denpasar Email : Ratih_Kumala2001@yahoo.co.id

## Abstrak
Pidana  mati  merupakan  pidana  terberat  dan  sulit  untuk  diterapkan  dalam  suatu Negara  hukum  mengingat  pidana  mati  merupakan  salah  satu  tindakan pelanggaran  HAM,  namun  untuk  membuat  seseorang  mengurungkan  niatnya melakukan  suatu  kejahatan  perlu  adanya  aturan  atau  hukuman  yang  dapat memberikan  efek  jera  dan  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  dari  segala bentuk  kejahatan.  Tujuan  penulisan  diarahkan  untuk  mengetahui  Pengaturan Pidana Mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dimana diatur dalam  beberapa  pasal  dalam  KUHP  dan  Keberdaan  pidana  mati  dalam  sistem hukum  di  Indonesia  di  tinjau  dalam  perspektif  HAM  yaitu tentu  akan bertentangan  dengan  HAM  khususnya  hak  untuk  hidup,  Namun  pidana  mati diperlukan  pula  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya  kejahatan  –kejahatan khususnya yang tergolong berat.

## Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Mati, HAM

## Abstract
Capital  punishment  is  the  heaviest  crime  and  difficult  to  apply  in  a  country  of  law considering  the  death  penalty  is  one  of  the  acts  of  human  rights  violations,  but  to  make someone  discourage  of  committing  a  crime  there  needs  to  be  rules  or  penalties  that  can provide a deterrent effect and provide security for the community from all form of crime. The purpose of writing is directed to find out the regulation of the Death Penalty in the Criminal  Law  Code  which  is  stipulated  in  several  articles  in  the  Criminal  Code  and  the existence of capital punishment in the legal system in Indonesia in terms of human rights perspective, which of course would be contrary to human rights, especially the right to life, however capital punishment is also needed as an effort to prevent the occurrence of crimes, especially those classified as serious
Keywords: Criminal Acts, Death Penalty, Human Rights
Pendahuluan Kejahatan  merupakan  masalah kemanusiaan yang merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat  di  dunia.  Kejahatan merupakan  bentuk  dari  prilaku menyimpang,  Perilaku  menyimpang
itu  merupakan  suatu  ancaman  yang nyata atau ancaman terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan  atau  keteraturan  sosial,
dapat menimbulkan ketegangan
individual maupun ketegangan- ketegangan  sosial.  Kejahatan  adalah masalah  manusia  yang  berupa kenyataan sosial yang sebab- musababnya kurang kita pahami dan terjadi dimana serta kapan saja dalam pergaulan  hidup  (Prodjohamidjojo,
1997). Kasus-kasus kejahatan disejumlah  wilayah  tanah  air  yang menimbulkan berbagai dampak terhadap suatu lingkungan masyarakat  seperti  kita  ketahui dengan  majunya  zaman  saat  ini membuat kejahatan semakin berkembang jenisnya seperti kejahatan  teknologi,  kemanusian  dan lain-lainnya.
Setiap  bentuk  kejahatan  yang terjadi  tentunya  menimbulkan  akibat dari  suatu  perbuatan,  akibat  yang  di peroleh  seseorang  dari  perbuatan yang dilakukan tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatannya. Mengingat  Indonesia  merupakan Negara hukum seperti yang tercantum  dalam  Undang  –  undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  1  angka  3  maka hukum  harus  di  tegakan  demi keadilan. Melihat korban-korban dari kejahatan yang terjadi  sangat banyak dan tidak melihat status atau apapun misalnya  orang-orang  dari  kelas menengah kebawah, anak-anak, lansia,  maupun  pemerintah  Negara. Disinilah  kita  melihat  bagaimana penegakan  hukum  di  indonesia
terhadap  kasus-kasus  kejahatan  yang terjadi,  tidak  jarang  pelaku  kejahatan di  hukum  dengan  hukum  mati melihat  perbuatan  yang  dilakukan snagat  berat  dan  merugikan  banyak orang. Hukuman  mati  merupakan pidana  yang  paling  keras  dalam sistem pemidanaan. Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum  yang  paling  berharga  bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa  dan  kemerdekaan  atau kebebasan. Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam  sistem  pemidanaan.  Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum  yang  paling  berharga  bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa  dan  kemerdekaan  atau kebebasan.
Di  tinjauan  sosiologis  tentu  ada pro  dan  kontra  di  dalam  pemberian hukuman mati karena hukuman mati itu  dianggap  bertentangan  dengan Undang-Undang  No.39  tahun  1999 tentang  HAM  yang   juga  mengatur bahwa  tidak  seorang  pun  boleh ditangkap,  ditahan  atau  dibatasi kebebasannya,  dan  tidak  seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan  yang  berlaku  surut  serta masih  banyak  hak-hak  dasar  lain yang  harus  dijamin,  dilindungi  dan ditegakkan oleh negara. Di indonesia delik  yang  diancam  dengan  pidana mati  semakin  banyak  diatur  dalam
KUHP,  eksistensi  lembaga  pidana mati ditunagkan dalam KUHP secara terperinci menyatakan bahwa
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10
KUHP.
Berdasarkan  uraian  Pasal  10 KUHP  tersebut  dapatlah  diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih  jelas  keberadaannya  sebagai bagian  dari  hukuman  pidana    yang dijatuhkan.
Pengaturan tentang penjatuhan  hukuman  mati  masih menimbulkan  perdebatan,terutama mengenai  pemberlakuan  hukuman mati.  Perdebatan  itu  tetap  muncul, khususnya  antara  negara  yang  telah menghapus  hukuman  mati  dan negara yang memberlakukan hukuman  mati.  Pihak  yang  pro hukuman  mati  menyatakan  bahwa, hukuman  mati  masih  dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat  mengancam  hak  asasi  orang lain.  Sebaliknya  pihak  yang  kontra terhadap  hukuman  mati  menyatakan bahwa,  hukuman  mati  merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merupakan
pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia.
Pro  dan  kontra  mengenai pidana mati bukan merupakan suatu pertentangan  yang  baru  di  tengah- tengah  masyarakat  dan  para  ahli hukum  namun  sudah  terjadi  sejak dahulu.
Pidana mati hanya merupakan  alasan  bagi  penguasa Negara  sebagai  alat  penegak  untuk mempertahankan tertib hukum dalam pemberantasan penjahat- penjahat. Pelaksanaan hukuman mati
di Indonesia menjadi bahan pembicaraan  yang  cukup  aktual  dan polemik.  Hal  ini  didasari  bahwa penerapan  hukuman  mati  tidak sesuai  dengan  falsafah  negara  yang menganut  paham  Pancasila,  yang selalu  menjunjung  tinggi  rasa  pri kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Dalam  kenyataannya,  penerapan hukuman  mati  apapun  alasan  dan logikanya  tetap  dilaksanakan  di Indonesia  dari  berbagai  kasus  tindak kejahatan yang ada.
Keterkaitan pidana mati dengan  hak  asasi  manusia  sangatlah erat,  hal  ini  didasarkan  pada  suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana  mati  terkait  erat  dengan  hak yang  paling  asasi  bagi  manusia. Menurut  Undang  –undang  No  39 Tahun  1999  yang  dimaksud  dengan hak  asasi  manusia  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  yang  berbunyi yaitu  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya yang  wajib  dihormati  ,  dijungjung tinggi  dan  lindungi  oleh  negra, hukum  dan  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.  Setiap  hak  asasi  manusia seseorang  menimbulkan  kewajiban dasar  dan  tanggung  jawab  untuk menghormati  hak  asasi  orang  lain secara  timbal  balik  serta  menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi,
menegakkan  dan  memajukannya.  Di dalam  Undang-  Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  1945 sebagai konstitusi Indonesia, terdapat rumusan-rumusan  tentang  hak  asasi manusia.  Hal  itu  dapat  ditemukan dalam  pembukaan  maupun  dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan  tersebut  berarti  negara Indonesia  mengakui  adanya  prinsip perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  (Sujatmoko,  2007).  Namun jika  dilihat  dari  segi  tinjauan sosiologis banyak pendapat-pendapat yang  menyatakan  bahwa  hukuman mati  tidak  pantas  diberikan  karena melanggar  HAM  dan  ada  pula  yang beranggapan  bahwa  hukuman  mati pantas  diberikan  bagi  pelaku  yang melakukan kejahatan bera. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas
seseorang  akibat  perbuatannya.  oleh sebab  itu  sangat  menarik  untuk membahas penelitian mengenai “KEBERADAAN  PIDANA  MATI DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) “. Rumusan Masalah
1.     Pengaturan  Pidana  Mati  di dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana ?
2.   Keberdaan  pidana  mati  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  di tinjau dalam perspektif HAM ?
Pengaturan  Pidana  Mati  di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan  kepada  manusia  dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia,  dimana  antara  pidana  mati sangat  berkaitan  dengan  pidana  dan pemidanaan.    Secara  substansial, hukuman  mati  itu  merupakan  salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada  pelanggar  hukum,  khususnya palanggaran  berat.  Hukuman  mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun.  Sebenarnya  tujuan  dari pidana  itu  adalah  untuk  mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang  berat  dan  pidana  mati  dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan  yang  berkaitan  erat. Hal  ini  nampak  dalam  KUHP Indonesia
yang mengancam kejahatan-kejahatan  berat  dengan pidana  mati.  Berdasarkan  pada ketentuan  yang  ada  pada  KUHP menyangkut  tentang  macam  sanksi pidana  atau  jenis  pemidanaan  hanya terdapat  2  macam  hukuman  pidana sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal 10.
Menurut  Prof.  Roeslan  Saleh mengatakan    pidana  mati  adalah suatu  upaya  yang  radikal,  untuk meniadakan  orang-orang  yang  tidak bisa  diperbaiki  lagi,  dan  dengan adanya  pidana  mati  ini  maka hilanglah  pula  kewajiban  untuk memelihara mereka di dalam penjara- penjara yang demikian besar
biayanya.  Begitu  pula  hilanglah ketakutan-ketakutan  kita  jika  orang- orang  tersebut  melarikan  diri  dari penjara  dan  membuat  kejahatan kembali  dalam  masyarakat  (Saleh, 1978).
Pidana  mati  adalah  pidana terberat  dari  semua  jenis  pidana pokok,  sehingga  hanya  diancamkan terhadap  pelaku  kejahatan  tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati  diancamkan  terhadap  pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat.  Pidana  mati  sifatnya eksepsional  artinya  pidana  mati  itu hanya  dijatuhkan  hakim  apabila benar-benar diperlukan. Bahkan berdasarkan  sejarah,  ternyata  pidana mati  sudah  dikenal  jauh  sebelum negara  Indonesia  terbentuk  yaitu pada  masa  kerajaan-kerajaan.  Oleh sebab  itu,  mengenai  pidana  mati  di Indonesia  dilihat  dari  sejarahnya adalah  bukan  hal  yang  asing.  Hanya saja  mengenai  cara  pelaksanaanya yang  berbeda  satu  tempat  dengan tempat lainnya. Mengenai pengaturan  Pidana  Mati  di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana diatur dalam Pasal  10 KUHP pidana terdiri atas :
a. Pidana pokok :
1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan b. Pidana  tambahan : 1. pencabutan hak-hak tertentu 2. permapassan barang- barang tertentu
3.  pengumuman  putusan hakim (Molejatno, 2005).
Pidana  mati  dijalankan  oleh algojo  di  tempat  gantungan  dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan  pada  leher  terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat  terpidana  berdir.  Berbicara tentang  pidana  matai  sebgaimana diatur  dalam  KUHP  selanjutnya dituangkan  dalam  beberapa  jenis tindak pidana sebagaimana berikut :
a. Makar  terhadap  Presiden  dan Wakil Presiden. Pasal  104  KUHP  :  “Makar dengan  maksud  membunuh Presiden  atau  wakil  Presiden,
atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah,  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau pidana  selama  waktu  tertentu, paling lama dua puluh tahun. b. Membujuk  negara  asing  untuk bermusuhan atau berperang.
Pasal 111 Ayat (2) KUHP “Jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  selama waktu  tertentu  paling  lama dua puluh tahun.
c. Membantu musuh saat perang Pasal  124  Ayat  (3)  KUHP Pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling
lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat; 1) Memberitahukan atau menyerahkan  kepada  musuh, menghancurkan  atau  merusak sesuatu temapat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat penghubung,
gudang  persediaan  perang, atau  kas  perang  ataupun angkatan  laut,  angkatan  darat atau  bagian  dari  padanya; merintangi,  mengalang-alangi atau menggagalkan suatu usaha  untuk  mengenangi  air atau  bangunn  tentara  lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang. 2) Menyebabkan atau memperlancar timbulnya hura-hura, pemberontakan atau  desersi  di  kalangan angkatan perang.
d.      Makar  terhadap  Raja  atau kepala-kepala  negara  sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut. Pasal  140  Ayat  (3)  KUHP  Jika makar terhadap nyawa dilakukan  dengan  rencana serta  berakibat  maut,  diancam dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara,  selama waktu  tertentu  paling  lama dua puluh tahun.
a. Pembunuhan berencana Pasal  340  KUHP  :  “Barang siapa  sengaja  dan  dengan rencana lebih dahulu merampas  nyawa  orang  lain
diancam,  karena  pembunuhan dengan rencana (moord), dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup atau  selama  waktu  tertentu, paling lama dua puluh tahun.
b. Pencurian  dengan  kekerasan yang  mengakibatkan  luka berat atau mati.
Pasal  365  Ayat  (4)  KUHP  : “Diancam dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati  dan  dilakukan  oleh  dua orang  atau  lebih  dengan bersekutu,  pula  disertai  oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. c. Pemerasan  dengan  kekerasan yang  mengakibatkan  luka berat atau mati. Pasal 368 Ayat (2) KUHP :
“Diancam dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati  dan  dilakukan  oleh  dua orang  atau  lebih  dengan bersekutu,  pula  disertai  oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
d. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai  yang  mengakibatkan kematian.
Pasal 444 KUHP : “Jika  perbuatan  kekerasan yang  diterangkan  dalam  pasal
438-441 mengakibatkan seseorang  di  kapal  yang diserang  atau  seseorang  yang diserang  itu  mati,  maka nahkoda,
panglima atau pemimpin  kapal  dan  mereka yang  turut  serta  melakukan perbuatan  kekerasan,  diancam dengan  pidana  mati,  atau pidana  penjara  selama  waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk
melindungi masyarakat  dan  negara  baik  dalam bentuk  preventif  maupun  represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka  yang  diperintah  menjadi rentan  dan  lemah  (Selznick,  2007). Tujuan  adanya  pidana  mati  sendiri agar  masyarakat  memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan
terhadap  ketentraman  yang  sangat ditakuti  oleh  umum.  Dengan  adanya pidana  mati  maka  pelaku  kejahatan akan  mengurungkan  niat  untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut. Berdasarkan teori pemidanaan dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

## a. Teori  Absolut  atau  Teori
Pembalasan Manusia  mempunyai  perasaan ingin membalas atau ada
kecenderungan  untuk  membalas yang  merupakan  efek  dari  suatu gejala  sosial  yang  normal.  Pada  teori absolut,  yang  menjadi  dasar  pijakan teori ini adalah pembalasan.
Pembalasan  menurut  banyak  orang dilakukan  sebagai  alasan  untuk
mempidana suatu kejahatan. Kepuasan  hatilah  yang  dikejar (Prodjodikoro,  2011).  Hal  ini  berarti bahwa  pidana  merupakan  suatu keharusan  atau  merupakan  hal  yang mutlak menyusul terjadinya kejahatan.Pidana tidak
mempedulikan  apakah  akibat-akibat yang  timbul  dari  dijatuhkannya pidana  terhadap  seseorang.  Hal  ini karena  tujuan  pidana  ini  hanyalah untuk  mengejar  kepuasan  hati  dari pihak yang dirugikan untuk membalas orang yang telah melakukan  tindak  pidana.  Hal tersebut  sesuai  dengan  semboyan Hutang  pati,  nyaur  pati;  hutang  lara, nyaur  lara yang  berarti  pembunuh harus  dibunuh,  dan  penganiaya harus dianiaya (Prodjodikoro, 2011).

## b. Teori  Relatif  atau  Teori Tujuan
Teori  relatif  ini  melihat  bahwa penjatuhan  pidana  bertujuan  untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi  orang  yang  baik  dan  tidak akan melakukan kejahatan lagi. Teori relatif  ini  juga  dinamakan  sebagai teori  tujuan.  Menurut  teori  ini,  suatu kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti dengan  suatu  pidana.  Tujuan  dari pidana  harus  diarahkan  kepada upaya  agar  di  kemudian  hari kejahatan  yang  telah  dilakukan  itu tidak  terulang  lagi  (Prodjodikoro,
2011).  Penjatuhan  pidana  menurut teori  ini  lebih  mengutamakan  tujuan dari  penjatuhan  pidana.  Pidana ditujukan  agar  orang  takut  untuk melakukan suatu pidana dan kejahatan  yang  telah  dilakukan  tidak
terjadi lagi di kemudian hari, dengan kata  lain  pidana  bertujuan  untuk memperbaiki  penjahat  agar  menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatannya lagi di kemudian hari. Teori  relatif  menyebutkan  bahwa pidana  adalah  alat  untuk  mencegah timbulnya  suatu  kejahatan,  dengan tujuan  agar  tata  tertib  masyarakat tetap  terpelihara.  Pencegahan  atau prevensi ini  ada  dua  macam,  yaitu prevensi khusus  dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan bahwa dengan  ancaman  akan  dipidana  dan kemudian  dijatuhkannya  pidana orang akan takut mejalankan kejahatan  (Prodjodikoro,  2011).  Pada prevensi khusus,  hal  membuat  takut ditujukan kepada si penjahat, sedangkan  dalam prevensi umum ditujukan  agar  para  oknum  semua juga takut akan menjalankan kejahatan (Prodjodikoro;2011). Wujud dari prevensi khusus  adalah  pada penjatuhan  pidana  terhadap  orang yang  melakukan  kejahatan  untuk memperbaiki  atau  membinasakan orang  yang  berbuat  jahat,  sedangkan prevensi umum  merupakan  upaya untuk  menakut-nakuti  masyarakat melalui  penjatuhan  pidana  yang dilakukan pada prevensi khusus.
c. Teori Gabungan Tujuan pidana di samping adanya teori absolut dan teori relatif, muncul juga  teori  ketiga  yang  disebut  teori gabungan.  Teori  gabungan  ini mengakui adanya unsur
“pembalasan”  dalam  hukum  pidana, namun  di  pihak  lain  mengakui  pula unsur prevensi
dan unsur
memperbaiki  penjahat  yang  melekat pada  tiap  pidananya  (Prodjodikoro, 2011). Teori gabungan ini merupakan gabungan  antara  teori  absolut  dan teori relatif. Menurut Wirjono Prodjodikoro : Mudah dapat diadakkan sintesis antara dua aliran yang tampak ekstrem atau jauh satu dari  yang  lain  itu.  Sekiranya dalam  praktek  biasanya  ada persesuaian  pendapat  bahwa suatu  kejahatan  tertentu  harus ditanggapi dengan suatu pidana  tertentu.  Jika  hal  ini terjadi,  maka  pidana  tertentu itu  memberikan  kepuasan kepada  semua  pihak  karena merupakan “pembalasan” yang  diinginkan  oleh  teori- teori  absolut  dan  sekaligus memenuhi  syarat  dari  teori- teori  relatif  ke  arah  sutau tujuan prevensi atau memperbaiki penjahat (Prodjodikoro, 2011). Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut, teori gabungan  merupakan  teori  yang didalamnya menggabungkan pemikiran  yang  terdapat  di  dalam teori  absolut  dan  teori  relatif  yaitu yang menjadi dasar dalam penjatuhan  pidana  adalah  untuk pembalasan  dan  pertahanan  tata tertib  masyarakat.Keberadaan  pidana mati di Indonesia sebenarnya menurut  saya  tepat  diterapkan mengingat  pidana  mati  sendiri diberikan  kepada  pelaku  kejahatan yang  merupakan  tindak  pidana
kejahatan  yang  tergolong  berat sehingga  disini  rasa  keadilan  itu  ada terutama  bagi  keluarga  korban  dari suatu tindak pidana kejahatan,apalagi mengingat beberapa masyarakat berpikir  darah  dibalas  dengan  darah itulah kebanyak orang selalu berpikir terutama dalam pihak yang dirugikan terhadap  suatu  kejahatan,  seperti contoh kasus bom Bali hamper semua keluarga  korban  meminta  keadilan mengingat  banyaknya  korban  yang ditimbulkan  dari  ledakan  bom tersebut,  orang-orang  yang  tidak bersalah menjadi korban dari kejahatan  yang  dilakukan  oleh beberapa  otnum  yang  memiliki kepntingan tersendiri. Keluarga korban  meminta  keadilan  kepada para  penegak  hukum  dan  berharap mereka  pelaku  kejahatan  mendapat ganjaran yang setimpal dari kejahatan yang  dilakukan  sehingga  nyaw dibalas dengan nyawa.
Keberdaan  pidana  mati  dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dalam perspektif HAM
Hukuman  mati  khususnya  di Indonesia  memang  masih  menjadi perdebatan  semua  kalangan  halayak mengingat  semua  orang  didunia  ini memiliki HAM untuk hidup. Menurut  Undang  –undang  No  39 Tahun  1999  yang  dimaksud  dengan hak  asasi  manusia  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  yang  berbunyi yaitu  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya
yang  wajib  dihormati  ,  dijungjung tinggi  dan  lindungi  oleh  negra, hukum  dan  pemerintah  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.  Dalam  negara  Pancasila, pemahaman  atas  hakhak  asasi manusia  dipandang  penting  sesuai yang  tercantum  dalam  sila  kedua, yaitu  “Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab“ dengan menempatkan manusia  dengan  kodrat,  harkat  dan martabatnya.  Pasal  2  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang Hak  Asasi  Manusi  menjelaskan bahwa  Negara  Indonesia  mengakui dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia dan kebebasan dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara kodrati  melekat  dan  tidak  terpisah dari  manusia  yang  harus  dilindungi, dihormati  dan  ditegakkan  demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan,  dan  kecerdasan  serta keadilan. Penjatuhan pidana merupakan bagian  yang  berperan  dalam  proses pengadilan pidana harus mendasarkan pada perspektif humanistis dan tujuan pidana integratif  serta  aliran  pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan  masyarakat.  Ada  3  hal yang  menjadi  titik  pembicaraan dalam  hukum  pidana  yaitu  tindak pidana,  pertanggungjawaban  pidana, dan  pengenaan  pidana.  Menjatuhkan pidana  terutama  pidana  mati,  harus memperhatikan  faktor  faktor  yang menyangkut  HAM  terpidana,  dan menjadikan pidana
bersifat
oprasional dan fungsional. Penerapkan  pidana  mati  terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak
pidana  yang  dilakukan  sebagai berikut:
1.Melampaui  batas  kemanusiaan,
2.Mencelakai  dan  mengancam banyak manusia,
3. Merusak generasi bangsa,
4. Merusak peradaban bangsa,
5. Merusak tatanan di muka bumi,
6.Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara
Walaupun  hak  untuk  hidup dilindungi  oleh  konstitusi  yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila,  tetapi  sampai  saat  ini dalam  sistem  hukum  di  Indonesia masih  menerapkan  hukuman  mati dalam  sistem  pemidanaannya.  Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan dokumen hak asasi manusia,  terdapat  beberapa  pasal  di dalam  dokumen  hak  asasi  manusia yang  tidak  melarang  pelaksanaan hukuman  mati  karena  bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman  yang  kejam  dan  tidak manusiawi. Hak  asasi  manusia berlaku  kapanpun,  di  manapun,  dan kepada  siapapun,  sehingga  sifatnya universal.  HAM  pada  prinsipnya tidak  dapat  dicabut.  Hak  asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling  berhubungan,  dan  saling bergantung.  Hak  asasi  manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi  hak  asasi  manusia.
Adanya  pidana  mati  dikaji  dalam perspektif HAM tentunya merupakan pelanggaran  karena  kita  merampas hak untuk hidup seseorang mengingat pemberian pidana mati itu tidak sembaranagan tentunya dengan pertimbangan yang matang oleh para penegak  hukum.  Pidana  mati  jika dikaitkan  dalam  perspektif  HAM tentu  akan  bertentangan  dengan HAM  khususnya  hak  untuk  hidup sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dimana  diatur dalam  Pasal  28A  yaitu Setiap  orang berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya dan  Undang-Undang No  39  Tahun  1999  Tentang  HAM sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 yaitu  menjelaska Hak  untuk  hidup, hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  hak manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  keadaan  apapun  dan oleh  siapapun .  Namun  pidana  mati diperlukan  pula  sebagai  upaya mencegah  terjadinya  kejahatan  – kejahatan  khususnya  yang  tergolong berat.
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas
maka  dapat  diperoleh  kesimpulan dan saran yaitu
1. Pengaturan  Pidana  Mati  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  yaitu  dalam  Pasal  104 KUHP , Pasal 111 Ayat (2) KUHP , Pasal 124 Ayat (3) KUHP, Pasal 140 Ayat  (3)  KUHP  ,Pasal  340  ,Pasal 365 Ayat (4) KUHP ,Pasal 368 Ayat (2) KUHP  dan Pasal 444 KUHP .
2. Keberdaan  pidana  mati  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  di tinjau dalam perspektif HAM yaitu tentu  akan  bertentangan  dengan HAM khususnya hak untuk hidup, Namun  pidana  mati  diperlukan pula  sebagai  upaya  mencegah terjadinya  kejahatan  –kejahatan khususnya yang tergolong berat.

## Saran
Sebaiknya khususnya para penegak  hukum  di  Indonesia  harus lebih  berani  dalam  mengambil keputusan tentang penjatuhan pidana mati  terhadap  pelaku  kejahatan mengingat  asas  kepastian  hukum yaitu  suatu  jaminan  bahwa  suatu hukum harus dijalankan dengan cara baik  dan  tepat.  Kepastian  hukum merupakan tujuan utama dari hukum dan kepastian hukum akan mengarahkan  masyarakat  bersikap positif  pada  hukum  Negara  yang telah ditentukan.
Daftar Pustaka Buku :
Martiman  Prodjohamidjojo,  1997 , Memahami  Dasar-  Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,    PT  Pradnya Paramita, Jakarta Andrey  Sujatmoko,  2007,  Hukum HAM  Dan  Hukum  Humaniter, Raja Grafindo Persada,  Jakarta, Roeslan  Saleh,  1978,  Masalah  Pidana Mati,  Aksara Baru, Jakarta Philip  Nonet  dan  Philip  Selznick,
2007, Hukum Responsif,
Nusamedia, Bandung.
Wirjono  Prodjodikoro,  2011, Asas-
Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia , Cet. IV, Refika Aditama,
Bandung
Peraturan Perundang-Undangan : Undang  –  undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia    Tahun 1945 KUHP Undang-Undang  No.39  tahun  1999 tentang HAM