## Wajah Hukum

## Perbandingan Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi Antara Indonesia dengan United Kingdom dan Jepang

## Annisa Novianty, Kornelius Simanjuntak
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Correspondence: annisa.novianty@ui.ac.id, korneliussimanjuntak@gmail.com
Abstrak. Kasus  gagal  bayar  perusahaan  asuransi  di  Indonesia  berdampak  negatif  pada  pemegang  polis. Menggugat kepailitan perusahaan adalah pilihan terakhir bagi pemegang polis untuk mendapatkan kompensasi dari  aset  perusahaan,  namun  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sulit  karena  kendala  seperti  penyalahgunaan wewenang kurator. Hak pemegang polis sering kali dilanggar karena mereka tidak menerima pembayaran klaim asuransi.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  mewajibkan  perusahaan  asuransi  berpartisipasi  dalam Program  Penjaminan  Polis  dan  membentuk  Lembaga  Penjaminan  Polis  dalam  dua  tahun.  Namun,  lembaga tersebut belum terbentuk di Indonesia. Penelitian  ini membandingkan Program Penjaminan Polis di Inggris dan Jepang  untuk  menunjukkan  pentingnya  pembentukan  lembaga  serupa  dalam  melindungi  hak-hak  pemegang polis. Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.  Dengan  mempelajari  keberlanjutan  Skema  Kompensasi  Jasa  Keuangan  di  Inggris  dan Lembaga  Perlindungan  Pemegang  Polis  Asuransi  Jiwa  di  Jepang,  penelitian  ini  merekomendasikan  agar pemerintah Indonesia segera  membentuk Lembaga Penjamin Polis,  baik sebagai  lembaga  independen  maupun sebagai bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah ada untuk sektor perbankan.
Kata Kunci : Asuransi, Gagal Bayar, Lembaga Penjamin Polis
Abstract. Insurance company defaults in Indonesia have a negative impact on policyholders. Suing the company for  bankruptcy  is  the  last  resort  for  policyholders  to  obtain  compensation  from  the  company's  assets,  but  the enforcement  of  court  judgements  is  difficult  due  to  obstacles  such  as  abuse  of  receivership  powers. Policyholders' rights are often violated as they do not  receive insurance claim payments. Law No. 40 of 2014 requires  insurance  companies  to  participate  in  the  Policy  Guarantee  Programme  and  establish  a  Policy Guarantee  Agency  within  two  years.  However,  such  an  institution  has  not  yet  been  established  in  Indonesia. This  research  compares  the  Policy  Guarantee  Programmes  in  the  UK  and  Japan  to  show  the  importance  of establishing  a similar institution  to  protect  the rights of policyholders. This research uses normative research with  a  comparative  approach  and  legislation.  By  studying  the  sustainability  of  the  Financial  Services Compensation  Scheme  in  the  UK  and  the  Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation  in  Japan,  the research  recommends  that  the  Indonesian  government  promptly  establishes  a  Policy  Guarantee  Corporation, either as an independent  institution  or in  conjunction  with the existing Deposit Insurance Corporation  for the banking sector.

## Keywords : Insurance, Default, LPP

## PENDAHULUAN
Asuransi  merupakan  salah  satu  sarana  dari  pemerintah  untuk  mengumpulkan  dana  dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk dukungan terhadap sarana pembangunan ekonomi di Indonesia. Masyarakat sebagai peserta asuransi akan membayarkan premi setiap bulannya kepada  perusahaan  asuransi  sebagai  bentuk  pelimpahan  risiko  dari  masyarakat  sebagai  pemegang polis  kepada  perusahaan  asuransi.  Perusahaan  asuransi  sendiri  menawarkan  jasanya  untuk menjaminkan  berbagai  kebutuhan  manusia  sehingga  masyarakat  yang  menjadi  peserta  asuransi memiliki  rasa  aman  karena  terbebas  dari  berbagai  risiko  yang  telah  dialihkan.  Tidak  hanya memberikan  dampak  positif  berupa  pembangunan  perekonomian  bagi  negara,  adanya  usaha perasuransian  juga  memberi  keuntungan  bagi  pemegang  polis  dimana  mereka  melalui  pembayaran premi setiap bulannya akan mendapatkan modal yang dapat digunakan suatu hari nanti sebagai solusi atas risiko yang terjadi.
Asuransi  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  yang  didalamnya  mengatur  perihal  pengalihan suatu risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lainnya dimana pihak lain yang dimaksud disini adalah perusahaan  asuransi  dengan  cara  satu  pihak  akan  membayarkan  sejumlah  premi  sesuai  dengan
ketentuan. 1 Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian  yang  dimaksud  dengan  asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak  yaitu  perusahaan asuransi  dan  pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi sebagai imbalan untuk:
1. Memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  kerugian,  kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin  diderita  tertanggung  atau  pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan  pada  hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat  yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Kemudian  Perjanjian  asuransi  adalah  perjanjian  yang  terjadi  antara  pemegang  polis  dengan perusahaan asuransi. Asuransi sendiri digunakan untuk menjamin pihak tertanggung atas risiko-risiko yang  bersifat  personal  ataupun  risiko  yang  nantinya  akan  ditanggung  oleh  perusahaan  asuransi. Terhadap  setiap  perbuatan  hukum  pastilah  konsumen  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dan salah  satu  permasalahan  yang  muncul  dalam  asuransi  adalah  dilanggarnya  hak  nasabah  untuk mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi.
Penerimaan premi asuransi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada perusahaan  asuransi  umum,  di  tahun  2018  penerimaan  premi  berada  di  angka  69,8  T,  kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 79,8 T. Namun sayang harus mengalami penurunan di angka 76,9 T di  tahun  2020  akibat  adanya  Covid-19.  Di  tahun  2021  perlahan  meningkat  di  angka  78,1  T  dan terakhir di tahun 2020 mencapai angka 90,1 T. Hal yang sama juga terjadi pada grafik klaim asuransi yang  mengalami  peningkatan  ditahun  2022,  dimana  pada  industri  asuransi  mengalami  peningkatan sebesar  10,3%,  perusahaan  asuransi  umum  sebesar  26%,  dan  perusahaan  re-asuransi  mengalami peningkatan  sebesar  3,9%. Namun  hal  sebaliknya  terjadi  pada  total  investasi  yang  justru  mengalami penurunan sebesar 42% dari tahu 2021 ke 2022. Adanya penurunan investasi ini dikarenakan adanya perusahaan  asuransi  yang  mengalami  gagal  bayar,  dimana  perusahaan  asuransi  tidak  mampu mengembalikan  hak  dari  pemegang  polis  atas  pembayaran  risiko  yang  mereka  limpahkan  ke perusahaan  asuransi  melalui  pembayaran  premi  setiap  bulannya. 2 Pemegang  polis  tentunya  akan merasa dirugikan  atas terjadinya gagal bayar  tersebut, untuk itulah perlu diberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis.
Indonesia  sendiri  memiliki  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian sebagai  payung  hukum  atas  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  polis  dimana perlindungan  diberikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). 3 OJK  nantinya  akan  bertanggungjawab penuh apabila terdapat perusahaan asuransi yang memiliki neraca keuangan yang tidak stabil. Apabila nantinya  perusahaan  asuransi  dinyatakan  pailit,  maka  berdasarkan  Pasal  24  ayat  (1)  POJK  No. 28/POJK.05/2015  tentang  Pembubaran,  Likuidasi,  dan  Kepailitan  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah  kedudukan  pemegang polis  berada  dalam  posisi  teratas  sebagai  pihak  yang  diutamakan  mendapatkan  penggantian  ganti rugi. 4 Namun  sayangnya  dalam  proses  yang  seharusnya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  polis,  dalam  pelaksanaannya  justru  tetap  memberikan  kerugian.  Penunjukan  kurator  oleh pengadilan  yang  seharusnya  menyelesaikan  masalah  justru  menambah  masalah  akibat  kurangnya transparansi  dan  akuntabilitas  yang  menyebabkan  tidak  adanya  dana  yang  dibayarkan  kepada pemegang polis. Belum lagi posisi pemegang polis yang seharusnya sebagai kreditur preferen masih berkedudukan  sebagai  kreditur  konkuren  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  menyebabkan  pembayaran  klaim
1 I.  Nyoman  Winata,  “Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kesehatan  Perusahaan  Asuransi  Jiwa Nasional,” Premium Insurance Business Journal 8, no. 2 (2021), halaman 12-24.
2 Putri  Nurul  Hidayati,  “Bentuk  Kelembagaan  Program  Penjaminan  Polis  Di  Indonesia  (Studi Perbandingan  Antara  Indonesia  Dengan  Malaysia  Dan  Korea  Selatan),” Jurnal  Dharmasisya 1,  No.  3  (2021), halaman 1383-94.
3 Fajrin  Husain,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Menurut  UU  No.40  Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” Lex Crimen 5, no. 6 (2016).
4 M  Alfi,  E  Susilowati,  and  S  Mahmudah,  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi,” Diponegoro Law Journal 6, no. 1 (2017), halaman 1-9.

## Annisa  Novianty  dan  Kornelius  Simanjuntak,  Perbandingan  Bentuk  Kelembagaan  Program  Penjaminan
Polis Asuransi Antara Indonesia dengan United Kingdom dan Jepang
asuransi menjadi terhambat. Masalah lain lagi yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembayaran asuransi  adalah  penyelesaian  hanya  selesai  dengan  adanya  putusan  pengadila,  penunjukan  kurator, dan  pelaksanaan  eksekusi.  Namun  disisi  lain  pelaksanaan  eksekusi  atas  perusahaan  asuransi  belum terbukti efektif. Hal inilah yang menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak dari pemegang polis.
Atas  berbagai  hambatan  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  sengketa  kasus  gagal  bayar  asuransi tersebut  maka  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014,  setiap perusahaan  asuransi  harus  menjadi  anggota  dari  lembaga  penjaminan  polis.  Dalam  pasal  penjelasan disebutkan  bahwa  pembentukan  Program  Penjaminan  Polis  dimaksudkan  untuk  menjamin pengembalian  sebagian  atau  seluruh  hak  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  peserta  dari  perusahaan asuransi  atau  perusahaan  asuransi  syariah  yang  dicabut  izin  usahanya  dan  dilikuidasi.  Besar harapannya dengan adanya program penjaminan polis ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas  jasa  asuransi  sehingga  mampu  meningkatkan  angka  investasi  kembali  yang  berguna  untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 diamanatkan untuk membentuk Lembaga Penjaminan Polis paling lama 2 tahun setelah peraturan tersebut diundangkan. Namun  pada  kenyataannya,  sampai  sekarang  ditahun  2023,  lembaga  tersebut  juga  belum  terbentuk. Hal  inilah  yang  menarik  untuk  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  urgensi  pembentukan  Lembaga Penjaminan  Polis  mengingat  banyak  negara  seperti United  Kingdom dan  Jepang  telah  sejak  lama membentuk lembaga tersebut.

## METODE
1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  langkah  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian  untuk menelusuri  suatu  permasalahan  guna  mencapai  suatu  kesimpulan.  Dalam  penelitian  kali  ini  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan  peraturan  turunannya.  Dimana  sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  normatif  adalah meletakkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan  hukum  primer  dan  sumber  tertulis lainnya  seperti  jurnal,  buku,  skripsi,  atau  laporan  penelitian  lainnya  sebagai  bahan  hukum sekunder. Dasar  analisa  yang digunakan dalam penelitian  kali ini  adalah Undang-Undang  No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Pendekatan Penelitian
Kemudian  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perbandingan  dan  pendekatan  perundang-undangan. Comparative  approach dilakukan  untuk menganalisa  perbedaan  pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  sebagai  wujud  dari  Program Penjaminan  Polis,  mengingat  di  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  terdapat  LPP.  Negara  yang menjadi  objek  perbandingan  adalah United  Kingdom dan  Jepang.  Untuk  nantinya  diharapkan Pemerintah Indonesia segera membentuk Lembaga Penjamin Polis mengingat urgensinya memang sangat  penting.  Sementara  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dalam  penelitian  kali  ini digunakan  sebagai  analisa  dasar  pembentukan  LPP  dari  masing-masing  negara.  Baik  Indonesia, United  Kingdom, dan  Jepang  tentu  memiliki  peraturan  perundang-undangannya  sendiri  yang mendorong terbentuknya Lembaga Penjamin Polis di masing-masing negara.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Pembahasana  dalam  penelitian  ini  dibatasi  dengan  adanya  ruang  lingkup.  Lembaga Penjaminan Polis yang tercantum dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang  Perasuransian  merupakan  ruang  lingkup  pembahasan  dari  penelitian  ini.  Dimana  adanya comparative  approach membandingan  Lembaga  Penjaminan  Polis  di  Indonesia  dengan United Kingdom dan Jepang.
Dalam  melakukan  penelitian  objek  penelitian  merupakan  unsur  utama  dimana  dalam penelitian  ini  objeknya  adalah  bentuk  Kelembagaan  Program  Penjaminan  Polis  Asuransi  antara Indonesia  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian dengan United Kingdom dan Jepang.
4. Bahan Penelitian
Bahan-bahan  penelitian  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  penelitian  mengenai perbandingan  bentuk  kelembagaan  Program  Penjaminan  Polis  Asuransi  antara  Indonesia  dengan United Kingdom dan Jepang adalah sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan  aturan  hukum tertulis.  Dalam  penelitian  mengenai  perbandingan  bentuk  kelembagaan  Program  Penjaminan Polis  Asuransi  antara  Indonesia  dengan United  Kingdom dan  Jepang  adalah  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan  hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal,  hasil  penelitian, makalah  dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori-teori  hukum  yang berkaitan dengan bentuk kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia, United Kingdom dan Jepang.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  kali  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  merupakan  metode  dimana  peneliti  akan  mengolah  data  dari berbagai  sumber  baik  primer  ataupun  sekunder  untuk  selanjutnya  disusun  secara  sistematis sehingga  mampu  memberikan  rekomendasi  atau  kesimpulan  atas  pentingnya  pembentukan Lembaga  Penjamin  Polis  di  Indonesia  dengan  memberikan  perbandingan  penerapan  atas  dua negara  lainnya.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mengelompokkan  pasal-pasal  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  sekiranya  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  untuk  kemudian dilakukan  interpretasi  atas  pasal  tersebut.  Dari  analisis  bahan  hukum  primer  ini  nantinya  akan ditemukan  bahwa  amanat  pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  sebenarnya  telah  diatur  dalam Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  dan  seharusnya  dibentuk  dalam  kurun waktu  maksimal  dua  tahun.  Kemudian  analisis  bahan  hukum  sekunder  dilakukan  dengan melakukan berbagai perbandingan pembentukan Lembaga Penjamin Polis baik di United Kingdom ataupun  Jepang  yang  pada  nyatanya  berjalan  dengan  baik  dan  mampu  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  para  pemegang  polis.  Nantinya  setelah  analisis  data  selesai  dilakukan, langkah  paling  akhir  adalah  menarik  kesimpulan  yang  akan  memberikan  rekomendasi pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  di  Indonesia  sebagai  upaya  pemberian  kepastian  dan perlindungan hukum bagi para pemegang polis.

## HASIL

## Dasar  Pembentukan  Program  Penjaminan  Polis  Asuransi  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  anggota  dari International  Association  of  Insurance  Supervisors yang  menjadikan  Indonesia  harus  mengembangkan  lingkungan  sektor  asuransi  yang  aman,  adil,  dan stabil  bagi  para  pemegang  polis.  Tujuan  dibentuknya International  Association  of  Insurance Supervisors sendiri  adalah  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  sektor  asuransi  agar  program asuransi  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara  memenuhi  standar  dan  mampu  melindungi  kepentingan para  pemegang  polis  sehingga  nantinya  dapat  berkontribusi  terjadap  stabilitas  perekonomian  dunia. 5 Lembaga tersebut dengan jelas meminta negara yang menjadi angotanya untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 peraturan internal IAIS:
“PPSs  are  usually  collective  industry-funded  schemes  that  are  seen  as  last-resort  mechanisms, providing  a  basic  level  of  protection  to  policyholders  (although  some  models  are  more comprehensive) when all other corrective and preventive measures have failed. PPSs are designed to  protect  policyholders  and  beneficiaries  in  the  case  of  the  insolvency  of  an  insurer,  serving  as backstops  against  claims.  Whilst  PPSs’  objectives  focus  on  providing  a  minimum  level  of protection  to  policyholders,  where  the  design  of  the  PPS  includes  such  functions,  they  can  also contribute to the objectives of resolution regimes by:
(1) facilitating the continuation of insurance;
5 Boas  P.  Panjaitan,  Ismail,  and  Dewi  Iryani,  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Program  Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi,” SETARA: Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1 (2022), halaman 1- 25.
(2) providing financial support to an insolvent insurer and/or an entity which intends to purchase an  insolvent  insurer  or  to  which  insurance  policies  will  be  transferred  from  an  insolvent insurer;
(3) working  as  a  bridge  institution  where  no  immediate  purchaser  of  an  insolvent  insurer  can  be found.”
Pembentukan  LPP  sebagai  wujud  pelaksanaan  Program  Penjaminan  Polis  (PPP)  sebenarnya telah  diatur  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, dimana  disebutkan  bahwa  “Perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  asuransi  syariah  wajib  menjadi peserta program penjaminan polis”. Pembentukan lembaga penjamin polis diberi waktu dalam 2 tahun sejak  peraturan  tersebut  diundangkan,  itu  artinya  di  tahun  2016  seharusnya  lembaga  tersebut  telah berdiri. 6 Namun  pada  kenyataannya  hingga  saat  ini  di  tahun  2023,  Lembaga  Penjamin  Polis  di Indonesia  tidak  kunjung  berdiri.  Adanya  Program  Penjaminan  Polis  ini  sendiri  dimaksudkan  untuk menjamin  adanya perlindungan terhadap pemilik polis atas pengembalian sebagian  atau  seluruh dari hak pemegang polis sebagai akibat hukum dari adanya likuidasi suatu perushaan asuransi. Program ini juga  membantu  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  dunia  asuransi  di  Indonesia sehingga diharapkan minat masyarakat untuk menjadi peserta asuransi juga meningkat.
Akibat belum dijalankannya Program Penjaminan Polis maka ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia  adalah  dana  jaminan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2014.  Dana  jaminan  merupakan “kekayaan  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan  perusahaan reasuransi  syariah  dilikuidasi”. Sama  halnya  dengan  Program  Penjaminan  Polis,  tujuan  dari  dana jaminan adalah membayarkan sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis akibat terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi. 7
Konsep  keberlakuan  Lembaga  Penjamin  Polis  sebenarnya  sama  dengan  Lembaga  Penjaminan Simpanan  (LPS)  yang  ada  dalam  dunia  perbankan.  Terdapat  dua  alternatif  dalam  pembentukan Lembaga Penjamin Polis  yaitu memperluas jangkauan  Lembaga Penjamin  Simpanan  sehingga dapat menjangkau sektor perasuransian atau membentuk sendiri Lembaga Penjamin Polis sebagai lembaga yang  mandiri. 8 Di  negara  lain  yang  juga  menjadi  anggota International  Association  of  Insurance Supervisors seperti  Amerika,  Jepang,  dan  Korea  Selatan  telah  memiliki  Lembaga  Penjamin  Polis seperti Executive  Life  Insurance  Company (ELIC)  untuk  Amerika, Life  Insurance  Policyholders Protection  Corporation (LIPPC)  untuk  Jepang,  dan Korea  Dispute  Insurance (KDIC)  untuk  Korea Selatan. Hal yang sama juga seharusnya berlaku di Indonesia. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sendiri menurut International Association of Insurance Supervisors memiliki tiga komponen penting diantaranya adalah:
1. Memberikan  fasilitas  atas  kelanjutan  perusahaan  asuransi  dengan  membantu  pemilihan  jajaran eksekutif ataupun pengembalian dana pemegang polis;
2. memberikan  bantuan  dan  dukungan  keuangan  kepada  perusahaan  asuransi  yang  dinyatakan  pailit dan gagal bayar; dan
3. Berperan  sebagai  lembaga  jembatan  karena  tidak  ada  lagi  yang  akan  membeli  aset  langsung  dari perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. 9
Terdapat  beberapa  poin  urgensi  dari  adanya  pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  di Indonesia, diantaranya adalah: 10
6 Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana 9, No. 4 (2020), halaman 739-51.
7 Neneng  Sri  Setiawati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi,” Jurnal Spektrum Hukum Fakultas Hukum Untag Semarang 15, No. 1 (2018).
8 Hendri  Jayadi,  “Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan  Dalam  Hukum  Perbankan  Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum 4, No. 2 (2018).
9 Aria  Sri  Agustin,  A.  M  Hasan  Ali,  and  Elviza  Fauzia,  “Tinjauan  Yuridis  Pembentukan  Lembaga Jaminan Polis Asuransi Di Indonesia,” Journal of Legal Research POSKOLEGNAS 2, No. 1 (2020).
10 Niken  Widywati,  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  Sebagai  Penjamin  Hak  Nasabah
1. Masyarakat  akan  memiliki  kepercayaan  yang  lebih  kepada  perusahaan  asuransi  karena  sekalipun nantinya  perusahaan  asuransi  mengalami  gagal  bayar,  masyarakat  sebagai  pemegang  polis  tetap akan menerima klaim asuransi yang dimilikinya;
2. Sebagai  dampak  keberlanjutan  dari  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  adalah  banyaknya masyarakat  yang  tertarik  untuk  menjadi  peserta  asuransi  dan  dengan  demikian  maka  penerimaan sektor perekonomian dari premi juga akan terus meningkat;
3. Adanya  Lembaga  Penjamin  Polis  memberikan  jaminan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  atas pembayaran klaim asuransi milik pemegang polis sehingga klaim tetap akan terbayarkan sekalipun perusahaan asuransi dinyatakan bangkrut;
4. Lembaga  Penjamin  Polis  nantinya  akan  fokus  kepada  upaya  preventif  ataupun  represif  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  perusahaan  asuransi,  sementara  OJK  dapat  bertindak  sebagai pengawas pasif dalam keberlangsungan kegiatan asuransi di Indonesia dengan demikian tidak akan terjadi tumpukan tugas pada lembaga OJK.

## Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di United Kingdom
Sepanjang tahun 1996 hingga tahun 2001 terdapat 65 kasus insolvency yang  terjadi di daratan Eropa. Insolvency merupakan  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  asuransi  dinyatakan  pailit  dan  tidak mampu  memenuhi  kewajibannya  untuk  melakukan  pembayaran  atas  klaim  asuransi  yang  diajukan oleh  para  pemegang  polis.  Singkatnya insolvency adalah  gagal  bayar  yang  dialami  oleh  perusahaan asuransi.
Terdapat  beberapa  penyebab  dari  gagal  bayar  yang  dialmi  oleh  perusahaan  asuransi, diantaranya  adalah  karena issue  underpricing, tingginya  biaya  operasional  yang  tidak  diimbangi dengan  tingginya  nilai  investasi,  menurunnya  angka  investasi  karena  hilangnya  kepercayaan masyarakat,  dan  berbagai  permasalahan  manajerial  lainnya.  Begitu  banyaknya  kasus  gagal  bayar mendorong  terbentuknya Insurance  Guarantee  Scheme (IGS)  yang  didirikan  sebagai  wujud perlindungan kepada masyarakat pemegang polis ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi.
United  Kingdom memiliki  lembaga  bernama Financial  Services  Compensation  Scheme yang didirikan di Inggris sebagai bentuk lembaga penjamin polis yang telah membantu banyak sekali kasus gagal  bayar  perusahaan  asuransi.  Dalam  kurun  waktu  2002  hingga  2007, Financial  Services Compensation  Scheme telah  melakukan  pembayaran  sebesar  €783  juta  kepada  pemegang  polis sebagai  bentuk  kompensasi  atas  ketidakmampuan  perusahaan  asuransi  untuk  membayar.  Berikut adalah  data  terperinci  mengenai  pembayaran  yang  dilakukanoleh Financial  Services  Compensation Scheme dalam kurun waktu 2002 hingga 2007:
Tabel 1. Pembayaran yang dilakukan oleh FSCS Tahun Jumlah Pembayaran Total Pembayaran ( € juta) 2002-2003 44.245 190,2 2003-2004 94.106 191,4 2004-2005 41.104 169,2 2005-2006 40.617 135,3 2006-2007 16.844 97
Terdapat  dua  kasus  besar  yang  telah  ditangani  oleh Financial  Services  Compensation  Scheme yaitu  kasus Independent  Insurance  Company yang  terjadi  di  tahun  2001  hingga  2006  dan Chester Street Insurance Holdings di tahun 2001. Kedua kasus ini sebenarnya merupakan rentetan dari kasus guncangan  krisis  moneter  yang  menerpa  kestabilan  perekonomian  internasional.  Untuk  kasus Independent  Insurance  Company,  Financial Services  Compensation  Scheme melakukan  pembayaran sebesar  €490  juta  atas  193.324  klaim  pembayaran  polis,  sementara  untuk Chester  Street  Insurance Holdings, total pembayaran yang dikeluarkan adalah €146,5 juta atas 17.227 klaim pembayaran polis. Adanya Financial Services Compensation Scheme tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada  pemegang  polis  asuransi  jiwa  namun  juga  asuransi  umum  hingga  dana  umum.  Setiap  skema penjaminan  akan  berbeda,  tergantung  pada  jenis  asuransi  yang  dimiliki.  Ketentuan  yang  ada  pada
Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi,” Jurnal Hukum 2, No. 5 (2019).
penjaminan  asuransi  umum  tentu  akan  lebih  beragam  jika  dibandingkan  dengan  asuransi  jiwa, mengingat  asuransi  umum  memiliki  risiko  dan  tingkatkepastian  yang  lebih  tinggi.  Namun  tetap  ada beberapa  produk  dari  asuransi  umum  yang  tidak  dapat  dijaminkan  di Financial  Services Compensation  Scheme diantaranya  adalah  asuransi  maritim,  aviasi,  kredit,  produk  asuransi  yang memiliki financial  guaranteed, dan  reasuransi.  Terdapat  tiga  metode  pendekatan  yang  digunakan untuk  menghitung  besarnya  iuran  atau  kontribusi  yang  harus  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi kepada Financial  Services  Compensation  Scheme dalam  skema  penjaminan  asuransi  yaitu  sebagai berikut 11 : 1. Provision, besaran  pembayaran  disesuaikan  dengan  besarnya protected  technical  provisions dari perusahaan  asuransi  ataupun  neraca  keuangan  yang  dapat  dipersamakan  dengan protected technical provisions.
2. Premium, perhitungan  pembayaran  besaran  disesuaikan  dengan  besaran  premi  kotor  atau  premi bersih.
3. Fix Amount atau Jumlah Polis, dimana semakin banyak jumlah polis yang dimiliki oleh perusahaan asuransi  maka  semakin  banyak  jumlah  iuran  yang  harus  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi kepada Financial Services Compensation Scheme .
Nantinya jumlah iuran yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan disimpan oleh Financial Services  Compensation  Scheme dan  akan  dikeluarkan  dalam  bentuk  pembantuan  pendanaan  kepada perusahaan  asuransi  saat  perusahaan  asuransi  mengalami  insolvensi.  Dalam Financial  Services Compensation  Scheme dikenal  dua  skema  pendanaan  yaitu ex-ante dan ex  post.  Ex-ante merupakan pendanaan  yang  disiapkan  sebelum  terjadinya  kasus  gagal  bayar,  itu  artinya  memang Financial Services  Compensation  Scheme telah  menyiapkan  bentuk  dana  cadangan  yang  sewaktu-waktu  dapat dikeluarkan apabila gagal bayar benar-benar terjadi. Dana cadangan yang dimaksud adalah dana yang berasal dari pembayaran iuran oleh perusahaan asuransi. Kemudian untuk ex-post adalah pembantuan pendanaan  yang  dilakukan  setelah  terjadi  kasus  gagal  bayar.  Besarnya  pendanaan  akan  disesuaikan dengan  besarnya  klaim  asuransi  yang  harus  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi.  Tentu  jika  dilihat dari  dua  skema  tersebut  akan  lebih  menguntungkan  skema ex-ante dimana  dana  cadangan  telah tersedia  seingga  dapat  digunakan  sewaktu-waktu  tanpa  proses  yang  sulit.  Penggantian  dana  pada skema ex-post dilakukan paling lama 12 bulan.

## Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di Jepang
Sejak  tahun  1995,  Jepang  memang  telah  berkomitmen  untuk  melakukan  upaya  perlindungan hukum  terhadap  para  pemegang  polis  yang  diwujudkan  dengan  adanya  Undang-Undang  Bisnis Asuransi. Perumusan undang-undang tersebut ditujukan untuk tiga hal penting yaitu:
1. Adanya bisnis asuransi yang sehat;
2. Adanya keadilan dalam pengajuan permohonan asuransi;
3. menyatakan  kontribusi  perlindungan  pemegang  polis  demi  terciptanya  kestabilan  ekonomi nasional. 12
Jepang  berusaha  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  terjadinya  kasus  asuransi  demi meminimalisir  kerugian  yang  diderita.  Terdapat  beberapa  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Jepang dalam mencegah terjadinya kasus asuransi, diantaranya adalah:
1. Perusahaan  asuransi  akan  dipaksa  untuk  melakukan  penyerahan  diri  atau  menyatakan  dirinya pailit.
2. Perusahaan harus mengubah ketentuan kontrak pemegang polis setelah terjadinya insolvensi.
3. Melarang penjualan aset yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya di kemudian hari dan
4. Perusahaan asuransi harus mampu untuk mengembalikan liabilitas perusahaan.
Guna  menjalankan  keempat  langkah  tersebut,  Pemerintah  Jepang  membentuk Life  Insurance Policyholders  Protection  Corporation sebagai  lembaga  yang  akan  melindungi  perusahaan  asuransi yang  bernaung  di  bawahnya.  Lembaga  ini  akan  membantu  perusahaan  asuransi  dalam  menyokong tanggungjawab pembayaran kepada pemegang polis jika suatu hari nanti terjadi hal-hal serupa gagal bayar.
Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation merupakan  lembaga  berbentuk  badan
11 Husain, Op.Cit
12 Widywati, Op.Cit.
hukum  yang  didirikan  atas  amanat  Undang-Undang  Bisnis  Asuransi  Tahun  1998.  Lembaga  ini  jelas dibentuk untuk melindungi hak-hak pemegang polis khusunya dari perusahaan asuransi non-jiwa yang mengalami  gagal  bayar. Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation akan  memberikan bantuan  finansial  kepada  perusahaan  asuransi  yang  mengalami  gagal  bayar  untuk  melakukan pembayaran  klaim  asuransi.  Tujuan  dibentuknya Life  Insurance  Policyholders  Protection Corporation disebutkan dalam Pasal 259 Undang-Undang Bisnis Asuransi yang menyebutkan:
“The  purpose  of  a  policyholders  protection  corporation  (hereinafter  referred  to  as  a "Corporation"  in  this  Section,  the  following  Section,  Part  V,  and  Part  VI)  is  to  protect Insurance Policyholders, etc. by providing financial assistance in the transfer, etc. of insurance contracts  pertaining  to  a  Bankrupt  Insurance  Company,  providing  executive  management  for the  succeeding  Insurance  Company,  underwriting  insurance  contracts,  providing  financial assistance  pertaining  to  the  payment  of  Covered  Insurance  Proceeds,  and  purchasing  the Insurance Claims, etc. thereby maintaining credibility in Insurance Business.”
Menurut  pasal  tersbeut,  bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh Life  Insurance  Policyholders Protection  Corporation kepada  perusahaan  asuransi  yang  gagal  bayar  adalah  mentransfer  sejumlah uang,  pembaharuan  kontrak  asuransi  yang  telah  dinyatakan  pailit,  membantu  menyusun  struktur manajemen  eksekutif  untuk  pembaharuan  perusahaan  asuransi  periode  berikutnya,  bahkan memberikan  bantuan  berupa  pembelian  klaim  asuransi  demi  mengembalikan  kredibilitas  perusahaan asuransi. Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation memiliki  beberapa  tugas  diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Memberikan bantuan keuangan atas pembayaran klaim asuransi.
2. Membeli klaim asuransi yang terkait dengan kontrak asuransi sebagai wujud ganti rugi.
3. Melakukan restrukturisasi terhadap manajerial perusahaan asuransi.
4. Melakukan persiapan atas daftar pemegang polis yang berhak menerima klaim asuransi.
5. Memberi aset perusahaan asuransi dalam bentuk kliring.
Lembaga  Penjaminan  Polis  di  Jepang  mendapatkan  sumber  dana  baik  secara  internal  ataupun eksternal.  Secara  internal,  perusahaan  asuransi  memiliki  akun  tersendiri  yang  memang  difungsikan untuk mencadangkan dana apabila terjadi situasi yang merugikan di masa depan dimana dana tersebut berasal  dari  berbagai  jenis  produk  asuransi  yang  ditawarkan.  Sementara  secara  eksternal,  dana didapakan  dari  pihak  ketiga  dengan  cara  melakukan  pinjaman  yang  dilakukan  dengan memberikanjaminan  tertentu. 13 Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation dapat memperoleh  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  seperti  bank  dalam  jumlah  yang  memang  telah ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sebelumnya,  pinjaman  yang  diajukan  ke  bank  tersebut  harus mendapatkan  persetujuan  dari  Komisaris  Badan  Layanan  Keuangan  (FSA)  dan  Menteri  Keuangan sehingga  disini  terlihat  adanya  campur  tangan  pemerintah  dalam  memberikan  persetujuan  terhadap peminjaman  dana  tersebut.  Terdapat  dua  metode  bantuan  yang  dapat  diberikan  oleh Life  Insurance Policyholders  Protection  Corporation sebagai  lembaga  penjaminan  polis  di  Jepang  kepada perusahaan asuransi yang bernaung di dibawahnya yaitu:
1. Tidak  memberikan  bantuan  keuangan  kepada  perusahaan  asuransi  secara  langsung  namun menyerahkan  dana  tersebut  kepada  Perusahaan  Penyelemat  yang  bertugas  untuk  mengambil  alih pertanggungjawaban atas pembayaran polis asuransi; dan
2. Mengubah ketentuan kontrak menjadi bridge insurance company atau langsung kepada perusahaan asuransi yang mengalami kondisi gagal bayar.
Sementara  mekanisme  ganti  kerugian  yang  dilakukan  oleh Life  Insurance  Policyholders Protection Corporation adalah:
1. Untuk  asuransi  individual  akan  diganti  kerugiannya  dengan  menggunakan  cadangan  klaim asuransi yang memang telah disediakan untuk asuransi premium dan investasi; dan
2. Mengatur  kebijakan  tinggi  suku  bunga  cadangan  selama  5  tahun  sebelum  kebangkrutan  dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh Komisaris Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan.
13 Wahyuni  Widiawati  and  Permono,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” Zaaken Journal of Civil And Bussiness Law Universitas Jambi 1, No. 1 (2020).
Perusahaan  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  dari Life  Insurance  Policyholders  Protection Corporation sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  260  ayat  (2)  adalah  perusahaan  asuransi  yang mengalami  ketidakstabilan  dalam  neraca  keuangannya  sehingga  bisa  diprediksi  akan  terjadi  gagal bayar  ataupun  perusahaan  asuransi  yang  tidak  mampu  memenuhi  hak  dari  pemegang  polis  berupa pembayaran  klaim  asuransi  dengan  seluruh  aset  yang  dimilikinya.  Menurut  Pasal  265-3  ayat  (1) hingga  ayat  (4),  sistem  kerja Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation hanya  berpusat pada  perusahaan  asuransi  yang  telah  terjamin  legalitas  dan  kredibilitasnya  sehingga  sampai  saat  ini hanya  ada  40  perusahaan  asuransi  yang  berada  dalam  pengawasan Life  Insurance  Policyholders Protection Corporation. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap tindakan dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut sehingga jika nantinya ternyata didapati  kemungkinan  gagal  bayar, Life  Insurance  Policyholders  Protection  Corporation dapat menyiapkan terlebih dahulu simpanan dan laba yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut untuk kemudian membantu perusahaan asuransi menyelesaikan kasus  gagal bayarnya. Begitulah  cara kerja pemerintah Jepang dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

## SIMPULAN
Adanya  pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  sebagai  implementasi  Pasal  53  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Dalam  peraturan  perundang-undangan  disebutkan  bahwa  pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis paling  lama dilakukan 2 tahun setelah peraturan diundangkan. Namun pada nyatanya  hingga saat ini Lembaga Penjamin Polis belum resmi dibentuk sehingga yang berlaku di Indonesia saat ini hanyalah dana  penjaminan.  Selain  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis,  adanya Lembaga  Penjamin  Polis  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap perusahaan  asuransi.  Konsep  penyelenggaraan  Lembaga  Penjamin  Polis  di  Indonesia  memiliki  dua metode  yaitu  mendirikan  Lembaga  Penjamin  Polis  sendiri  sebagai  lembaga  negara  yang  independen ataupun  melakukan  penggabungan  dengan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  yang  terlebih  dahulu  ada sebagai penjaminan di sektor perbankan. Jika dibandingkan dengan negara International Association of Insurance Supervisors lainnya yaitu United Kingdom dan Jepang, Indonesia termasuk negara yang belum  memiliki  Lembaga  Penjamin  Polis. United  Kingdom sendiri  memiliki Financial  Services Compensation  Scheme (FSCS)  dan  Jepang  memiliki Life  Insurance  Policyholders  Protection Corporation (LIPPC).  Kedua  lembaga  ini  nantinya  akan  memberikan  bantuan  dana  kepada perusahaan  asuransi  yang  mengalami  gagal  bayar  dimana  sumber  keuangannya  berasal  dari  iuran yang  disetorkan  oleh  perusahaan  asuransi  dengan  jumlah  tertentu  yang  disesuaikan  dengan  jumlah aset  yang  dimiliki.  Atas  berjalan  baiknya  Lembaga  Penjamin  Polis  di United  Kingdom dan  Jepang maka  hal  yang  dapat  direkomendasikan  kepada  Pemerintah  Indonesia  adalah  segera  membentuk Lembaga  Penjamin  Polis  demi  mewujudkan  cita-cita  hukum  Indonesia  yaitu  mampu  memberikan perlindungan hukum yang optimal terkhusus bagi para pemegang polis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Aria  Sri,  A.  M  Hasan  Ali,  and  Elviza  Fauzia.  “Tinjauan  Yuridis  Pembentukan  Lembaga Jaminan  Polis  Asuransi  Di  Indonesia.” Journal  of  Legal  Research  POSKOLEGNAS 2,  No.  1 (2020)
Alfi,  M,  E  Susilowati,  and  S  Mahmudah.  “Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi.” Diponegoro Law Journal 6, No. 1 (2017)
Dewi,  Ni  Putu  Sintha  Tjiri  Pradnya,  and  Desak  Putu  Dewi  Kasih.  “Pengaturan  Lembaga  Penjamin Polis  Pada  Perusahaan  Asuransi  Di  Indonesia.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana 9,  No.  4 (2020)
Hidayati,  Putri  Nurul.  “Bentuk  Kelembagaan  Program  Penjaminan  Polis  Di  Indonesia  (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan).” Jurnal Dharmasisya 1, No. 3 (2021)
Husain, Fajrin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,.” Lex Crimen 5, No. 6 (2016)
Jayadi, Hendri. “Fungsi  Lembaga Penjamin  Simpanan Dalam Hukum Perbankan  Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum 4, No. 2 (2018)
Panjaitan,  Boas  P.,  Ismail,  and  Dewi  Iryani.  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Program  Penjaminan Polis  Untuk  Melindungi  Pemegang  Polis  Asuransi.” SETARA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  No.  1 (2022)
Setiawati,  Neneng  Sri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Asuransi  Dalam Menyelesaikan  Sengketa  Klaim  Asuransi.” Jurnal  Spektrum  Hukum  Fakultas  Hukum  Untag Semarang 15, No. 1 (2018)
Widiawati,  Wahyuni,  and  Permono.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Polis  Perusahaan Asuransi  Yang  Pailit  Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Undangan.” Zaaken  Journal  of  Civil And Bussiness Law Universitas Jambi 1, No. 1 (2020)
Widywati,  Niken.  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Penjamin  Polis  Sebagai  Penjamin  Hak  Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi.” Jurnal Hukum 2, No. 5 (2019)
Winata,  I. Nyoman. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional.” Premium Insurance Business Journal 8, No. 2 (2021)