## KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

## Fahrul *
Abstrak - Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  bahwa  Notaris  diangkat  oleh pemerintah  untuk  dan  guna  melayani  kepentingan  masyarakat  dalam  pembuatan  akata  otentik. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan pendekatan Undang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  Majelis  Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan  Hak Asasi Manusia, dalam hal ini  Majelis  Pengawas  mendapat  Delegasi  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan,  pemeriksaan  dan  menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan Undang- undang Jabatan Notaris. Kewenangannya secara berjenjang yaitu: MPD, MPW, MPP.
Kata Kunci : Keputusan Majelis Pengawas Notaris; KTUN.
*PPAT di Jambi

## 1. LATAR BELAKANG
Seiring  dengan  semakin  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  dewasa  ini  yang berkembang  pesat  didalam  segala  aspek kehidupan pada umumnya, serta
kebutuhan masyarakat luas dalam lingkup perbuatan hukum pada khususnya, salah satunya adalah kebutuhan  masyarakat  terhadap  profesi notaris. N otaris  merupakan  profesi  yang
tidak  saja  membutuhkan  pengetahuan hukum  yang  luas,  melainkan  juga kesadaran  hukum  (kesadaran  untuk menegakkan  hukum  di  dalam  kehidupan bermasyarakat)  sehingga  pengetahuan hukum  yang  dimiliki  dapat  diterapkan sesuai dengan tuntutan profesi. “Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan  hukum  keperdataan  yang  ada
dan/atau terjadi di antara mereka.” 1 Salah satu wewenang notaris dalam menjalankan  profesinya  adalah  membuat akta-akta otentik dalam bidang perdata.
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum atau  dalam  istilah  bahasa  belandanya Openbare  Amtbtenaren yang  terdapat dalam  Pasal  1  Peraturan  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disebut  PJN) Reglement  op Het  Notaris  Ambt  in  Indonesia, Stb 1860:3 menyebutkan bahwa:
Notaris  adalah  pejabat  umum yang satu-satunya berwenang untuk  membuat  akta  otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan  oleh  suatu  peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk  dinyatakan  dalam  suatu akta  otentik,  menjamin  kepastian tanggalnya,  menyimpan  aktanya dan  memberikan  grosse,  salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang  pembuatan  akta  oleh suatu  peraturan  umum  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Terkait  dengan  hal  ini  semakin  banyak kebutuhan  akan  jasa  Notaris.  Notaris sebagai  abdi  masyarakat  mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta  otentik.  Seperti  yang  dimaksud dalam  pasal  1868  Kitab  Undang-undang
1 G.H.S  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris , Jakarta, Erlangga, 1999, hal. 02.
Hukum  Perdata  joPasal  1  angka  7 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris,  Dalam  Pasal 1868  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdatamenyebutkan  bahwa  :  “Akta Otentik  ialah  suatu  akta  yang  didalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai  umumyang  berkuasa untuk  itu  di  tempat  dimana  akta dibuatnya.”  Sedangkan  dalam  Pasal  satu (1)  angka  tujuh  (7)  Undang-undang Nomor  30Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  menyebutukan  bahwa  :  “Akta Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat oleh  atau  dihadapanNotaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan dalam undang-undang ini.”
Menjalankan  kewenangan  dan jabatan  yang  diemban  Notaris  tunduk kepada  UUJN,  notaris  dibawah  naungan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang  diatur  dalam  Pasal  67  ayat  (1) UUJN  yang  menyatakan  pengawasan atas  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  kewenangan  yang  melekat  pada jabatan  Notaris  adalah  kewenangan atribusi  karena  bersumber  dari  peraturan perundang-undangan.
Menteri  di  dalam  pelaksanaan pengawasan membentuk
Majelis
Pengawasan  Notaris  untuk  mengawasi kinerja  dan  etika  Notaris.  Majelis Pengawas  Notaris  adalah  Instansi  yang melakukan  pengawasan,  pemeriksaan
dan  menjatuhkan  sanksi  bagi  notaris, majelis  pengawas  notaris  merupakan satu-satunya  instansi  yang  berwenang melakukan  pengawasan,  pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap
Notaris. Terhadap sanksi yang diterapkan oleh  majelis  pengawas  notaris  tersebut dikenal dengan istilah sanksi
Administratif. Kedudukan Menteri selaku Badan
atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku membawa konsekwensi  terhadap majelis  pengawas, yaitu;  majelis  pengawas  berkedudukan pula  sebagai  Badan  atau  Pejabat  Tata
Usaha Negara, karena menerima delegasi dari Badan atau Pejabat yangberkedudukan  sebagai  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  sehingga majelis pengawas mempunyai
kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan  Surat  Keputusan  atau Ketetapan  yang  berkaitan  dengan  hasil pengawasan, pemeriksaan atau
penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Adapun untuk menentukan
majelis pengawas notaris dapat dikategorikan sebagai badan atau
Jabatan TUN adalah:
1. Struktural  berada  dalam  jajaran pemerintahan berdasarkan ketentuan  1  angka  2  Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986;
2. Fungsional,  yaitu  melaksanakan urusan  pemerintahan  berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
3. Menerima  delegasi  wewenang dari Badan atau Jabatan TUN. 2
Majelis  Pengawas  dalam  kedudukan sebagai  Badan  atau  pejabat  TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau  mengeluarkan  surat  keputusan  atau ketetapan  yang  berkaitan  dengan  hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada
Notaris yang bersangkutan.
Kewenangan mengadili dari badan peradilan tata usaha negara adalah dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara,  sebagimana  yang  diatur  dalam Pasal  47  UU  No.5  Tahun  1986,  yang menyatakan  bahwa  Pengadilan  bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  UU No.5  Tahun  1986  Jo  Pasal  1  angka  10 UU  No.51  Tahun  2009,  Sengketa  Tata Usaha  Negara  adalah  sengketa  yang timbul  dalam  bidang  tata  usaha  negara antara  orang  atau  badan  hukum  perdata dengan  badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2 Habib  Adjie,  Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan Administratif  terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, 2008, hal. 133.
Mengenai kedudukan surat keputusan atau ketetapan majelis pengawas  notaris  dapat  dijadikan  objek gugatan  oleh  Notaris  kepengadilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  sebagai  sengketa tata  usaha  negara.  Jika  Notaris  merasa bahwa  keputusan  tidak  tepat  atau memberatkan  Notaris  yang  bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang  dalam  pemeriksaan.  Peluang untuk  mengajukan  ke  PTUN  tetap terbuka  setelah  upaya  administrasi  telah ditempuh. Penggunaan upaya administratif  dalam  sengketa  tata  usaha negara  bermula  dari  sikap  tidak  puas terhadap  perbuatan  tata  usaha  negara. Dalam pasal  48 ayat  (1) Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986  menyebutkan dalam hal suatu  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan  untuk  menyelesaikan  secara administratif sengketa Tata Usaha Negara  tertentu,  maka  batal  atau  tidak sah,  dengan  atau  tanpa  disertai  tuntutan ganti  rugi dan administratif yang tersedia.
Melihat  ketentuan  dari  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dapat  dilihat  apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas  Notaris  dikategorikan  sebagai keputusan
Tata usaha Negara
sebagaimana  yang diatur dalam Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas  maka  penulis  tertarik  untuk mengkaji  dan  membahas  lebih  lanjut dengan  judul  Analisis  Yuridis  Atas Keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris Sebagai  Bentuk  Keputusan  Tata  Usaha Negara.

## 2. METODE

## Tipe Penelitian.
Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif,    pemilihan  metode  ini sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Peter Mahmud  Marzuki,  “bahwa  penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi.” 3 Oleh  karena  itu  pilihan metode  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif karena berkaitan dengan prinsip dan norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan notaris.
Sumber Data.
Pada  penelitian  hukum  normatif  yang diteliti  hanya  bahan  pustaka  atau  data sekunder,  yang  mencakup  bahan  hukum primer, sekunder dan tertier. 4
Bahan  hukum  primer  dalam penelitian  ini  adalah  :  Undang-Undang Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Grup,  Jakarta,  2005, hal. 35.
4 SerjonoSoekantodan Sri Mamudji, Pengantar  Peneltian  Hukum  Normatif, Citra AdityaBakti, Bandung, 2001, hlm.50.
Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris  dan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986 jis Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2004  dan  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait dengan materi pembahasan.Sedangkan  bahan  hukum sekunder  terdiri  dari  hasil-hasil  seminar, karya  ilmiah  baik  berupa  literatur maupun hasil penelitian, jurnal, yang ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Bahan hukum tertier terdiri dari Kamus Hukum,
Kamus Umum Bahasa Indonesia, maupun  buku-buku  petunjuk  lain  yang ada  kaitannya  dengan  permasalahan dalam penelitian ini.
Penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  belaka  dapat  dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Pengolahan Data Bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian diolah  dan  dianalisis  secara  normatif dengan  menggunakan  logika  berpikir secara deduksi.

## 3. ANALISIS DAN DISKUSI
Kedudukan Majelis  Pengawas Notaris  di
Lihat dari Hukum Administrasi. Majelis Pengawas Notaris Sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara Kedudukan  Menteri  selaku  Badan  atau Pejabat  TUN  yang  melaksanakan  urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa  konsekuensi  terhadap  Majelis
Pengawas, yaitu  Majelis Pengawas berkedudukan  pula  sebagai  Badan  atau
Pejabat  TUN,  karena  menerima  delegasi dari Badan atau Pejabat yang berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN.
Pasal  67  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN termasuk  dalam  pengertian  Pasal  1 Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5  Tahun  1986  Tentang  Pengadilan  Tata Usaha  Negara,  bahwa  menteri  selaku badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis
Pengawas  yang  oleh  karena  itu  secara fungsional  dan  keberadaannya  sebagai
Badan  Tata  Usaha  Negara.  Tidak  semua Keputusan  dari  Badan  TUN  adalah termasuk keputusan TUN.
Ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang pemerintah,
yaitu Atribusi dan Delegasi .  Atribusi
merupakan pembentukan wewenang tertentu  dan  pemberiannya  kepada  orang
tertentu  atau  juga  dirumuskan  pada atribusi  terjadi  pemberian  wewenang pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan 5 .Atribusi  pembentukan  atau pemberian  wewenang  pemerintahan  di dasarkan  aturan  hukum  yang  dapat dibedakan  dari  asalnya,  yakni  yang asalnya  dari  pemerintah  ditingkat  Pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Undang-Undang  Dasar (UUD)  atau  Undang-Undang  dan  yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  atau  Peraturan  Daerah (Perda). 6 Atribusi  wewenang  dibentuk atau  dibuat  atau  diciptakan  oleh  aturan hukum  yang  bersangkutan  atau  atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan didalamnya.
“Delegasi merupakan pelimpahan sesuatu  wewenang  yang  telah  ada  oleh Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara (TUN)  yang  telah  memperoleh  suatu wewenang  pemerintahan  secara  atributif kepada  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha Negara  lainnya”. 7 Dalam  rumusan  lain bahwa  delegasi  sebagai  penyerahan wewenang  oleh  pejabat  pemerintahan (PejabatTUN)  kepada  pihak  lain  dan
5 Indoharto, Usaha  Memahami  Undang-undang tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Buku  I, Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha Negara ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,  1996, hal 91.
6 SF.  Marbun,  S.F.  Marbun, Peradilan Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1997 , hal 159.
7 Indoharto, Op. Cit , hal 91
wewenang  tersebut  menjadi  tanggung jawab pihak lain tersebut. Pendapat yang pertama ,  bahwa  delegasi  itu  harus  dari Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara kepada badan atau jabatan TUN lainnya, artinya  baik  delegator  maupun  delegaan harus  sama  Badan  atau  Jabatan  Tata Usaha  Negara.  Pendapat  yang kedua bahwa  delegasi  dapat  terjadi  dari  Badan atau  Jabatan  TUN  kepada  pihak  lain yang  belum  tentu  Badan  atau  Jabatan TUN.  Dengan  ada  kemungkian  badan atau  jabatan  TUN  dapat  mendelegasikan wewenangnya  (Delegans)  kepada  Badan atau Jabatan yang bukan TUN (Delegataris).  Suatu  delegasi  selalu didahului  oleh  adanya  suatu  atribusi wewenang. 8
Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang
menjalankan  kekuasaan  pemerintahan dalam  kualifikasi  sebagai  Badan  atau Pejabat  TUN. Berdasarkan Pasal  67 ayat (2)  UUJN,  Menteri  mendelegasikan wewenang  pengawasan  tersebut  kepada suatu  Badan  dengan  nama  majelis pengawas.  Majelis  pengawas  menurut Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor  M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban untuk  melaksanakan  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  Notaris.  Dengan demikian  menteri  selaku  delegans  dan
8 Ibid ,
Majelis  Pengawas  selaku  gelegataris. Majelis  Pengawas  sebagai  delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu mengembalikan  wewenangnya  kepada delegans.
Dengan  demikian  secara  kolegial Majelis Pengawas sebagai :
a. Badan atau Pejabat TUN;
b. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
c. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan  terhadap  Notaris  sesuai dengan UUJN.
Dalam  melakukan  pengawasan pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi Majelis  Pengawas  harus  berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal  ini perlu dipahami karena anggota  Majelis  Pengawas  tidak  semua berasal  dari  Notaris,  sehingga  tindakan atau  keputusan  dari  Majelis  Pengawas harus  mencerminkan  tindakan  suatu Majelis  Pengawas  sebagai  suatu  badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas.
Pasal 67 ayat (3) UUJN
menentukan  Majelis  Pengawas  tersebut terdiri  dari  9  (sembilan)  orang,  terdiri dari unsur:
a. Pemerintah sebanyak 3 ( tiga) orang ;
b. Organisasi  Notaris  sebanyak  3  (tiga) orang ;
c. Ahli/Akademik  sebanyak  3  (tiga) orang.
Mengenai  unsur-unsur  Majelis Pengawas  tersebut  diatas  dapat  di simpulkan  bahwa:  Pengawasan  dan pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya  ada  unsur  Notaris  setidaknya notaris  diawasi  dan  diperiksa  oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota  Majelis  Pengawas  dari  Notaris merupakan  pengawasan  internal  artinya dilakukan  oleh  sesama  notaris  yang memahami  dunia  notaris  luar-dalam, sedangkan  unsur  lainnya  merupakan unsur  eksternal  yang  mewakili  dunia akademik,  pemerintah  dan  masyarakat. Sehingga perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas  tersebut  diharapkan  dapat memberikan  sinergi  pengawasan  dan pemeriksaan  yang objektif, dalam hal ini setiap pengawasan dilakukan berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku, dan  para  Notaris  dalam  menjalankan tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.  Majelis  Pengawas  Notaris tidak  hanya  melakukan  pengawas  dan pemeriksaan  terhadap  Notaris,  tetapi berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi terhadap  notaris  yang  telah  terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Keputusan Tata Usaha Negara.
Keputusanatau Beschikking (sering  pula dikatakan  Ketetapan)  ,  dapat  diberikan batasan,  antara  lain:  yang  pertama Beschikking adalah  perbuatan  hukum
yang  dilakukan  alat-alat  pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud  mengadakan  perubahan  dalam lapangan
perhubungan-perhubungan hukum.  Kedua, Beschikking dapat  pula diartikan  sebagai  perbuatan  hukum publik  yang  bersegi  satu  yang  dilakukan oleh  alat-alat  pemerintahan  berdasarkan suatu  kekuasaan  istimewa.  Dan  ketiga, Beschikking sebagai  suatu  tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  alat pemerintahan  berdasarkan  wewenang yang ada pada alat atau organ itu.
Berpijak  dari  ketiga  batasan beschikking tersebut,  bahwa Beschikking adalah:
1. Merupakan  perbuatan  hukum  publik yang  bersegi  satu  atau  perbuatan sepihak  dari  pemerintah  dan  bukan merupakan  hasil  persetujuan  dua belah pihak.
2. Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa.
3. Dengan
Maksud terjadinya perubahan  dalam  lapangan  hubungan hukum. 9
Dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  Penetepan  Tertulis mempunyai unsur :
9 S.F.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Liberti, Yogyakarta, 2009, hal 12.
1. Bentuk penetapan itu harus tertulis.
2. Berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha Negara.
3. Berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau Badan hukum perdata.
Surat  Keputusan  Majelis  Pengawas Notaris  Sebagai  Objek  Sengketa  Tata Usaha Negara.
Majelis  Pengawas  dalam  kedudukan sebagai  Badan  atau  Jabatan  TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan  yang  berkaitan  dengan  hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris  yang  bersangkutan.  Dengan memenuhi  ketentuan  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Tata Negara.
Dengan  kedudukan  seperti  itu Surat  Keputusan  atau  Ketetapan  Majelis Pengawas  dapat  dijadikan  objek  gugatan oleh  Notaris  Kepengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  sebagai  Sengketa  Tata Usaha  Negara.  Dalam  Pasal  1  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara adalah  Sengketa  yang  timbul  dalam bidang  Tata  Usaha  Negara  antara  orang atau  Badan  Hukum  Perdata  atau  Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun
di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha  Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika notaris merasa bahwa Keputusan  dari  Majelis  Pengawas  tidak tepat  atau  memberatkan  Notaris  yang bersangkutan  atau  tidak  dilakukan  yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk  mengajukan ke  PTUN  tetap  terbuka  setelah  semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan  administratif  maupun  banding administrasi,  telah  ditempuh,  meskipun dalam  aturan  hukum  yang  bersangkutan telah  menentukan  bahwa  putusan  dari badan  atau  Jabatan  TUN  tersebut  telah menyatakan  final  atau  tidak  dapat ditempuh  upaya hukum  lain karena pada dasarnya  bahwa  penggunaan  upaya administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara  berawal  dari  sikap  tidak  puas terhadap perbuatan Tata Usaha Negara.
Aspek  positif  yang  di  dapat  dari upaya ini adalah penilaian perbuatan Tata Usaha  Negara  yang  dimohonkan  tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi  juga  dari  segi  kebijaksanaan  serta memungkinkan dibuatnya Keputusan lain yang  menggantikan  Keputusan  Tata Usaha terdahulu.
Majelis Pengawas Notaris sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas adalah suatu badan yang mempunyai  kewenangan  dan  kewajiban untuk  melaksanakan  pembinaan  dan
pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas
Notaris  secara  umum  mempunyai  ruang lingkup  kewenangan  menyelenggarakan sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam (a).  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  Jo  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris,  (b).  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas
Notaris,  (c).  Keputusan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  :  M.39-PW.07.10
Tahun 2004
tentang Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Majelis  Pengawas
Notaris.
Pengaturan  sistem  pengawasan yang  diatur  di  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  terdapat Pada BAB IX Pasal 67 s/d 81.
Keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris sebagai  Bentuk  Keputusan  Tata  Usaha Negara.
Majelis  Pengawas  Notaris    sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,keputusan dari padanya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77
UUJN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).Pasal 1 angka 9
Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata usaha  Negara,  menyebutkan  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,  dan  final,  yang  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
Salah  satu  unsur  dari  keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut  dibuat  oleh  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara.  Menurut  Pasal  1 angka  2  UUPTUN  yang  dimaksud dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  adalah  Badan  atau  Pejabat  yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang- undangan  yang  berlaku.  Badan  atau Pejabat  mempunyai  wewenang  untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana  wewenang  tersebut  diperoleh dengan  cara  Antribusi,  Delegasi  dan mandat.
Ukuran  dan  Kreteria  Badan  atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara beradasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.
Menurut  penjelasan  pasal  1  angka  1 UUPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan Eksekutif.
Perbuatan Majelis Pengawas
Notaris  adalah  merupakan  perbuatan hukum,  karena  dengan  dikeluarkannya suatu  keputusan  yang  menimbulkan akibat  hukum  terhadap  Notaris  tersebut. Menurut  penulis  tidak  semua  keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris  dapat  diajukan  gugatan  ke PTUN,  sepanjang  keputusan  tersebut memerlukan  pengesahan  dari  Pejabat yang  lebih  tinggi  tidak  bisa  digugat  ke PTUN  tetapi  untuk  Keputusan  yang bersifat Defenitif atau final bisa di ajukan gugatan  ke  PTUN.  Hal  tersebut  bisa dilihat  dari  Pasal  48  dan  Pasal  51 UUPTUN.
Berdasarkan uraian tersebut diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjang  tanganan  kewenangan  dari
Menteri  yang  di  peroleh  secara  delegasi dan  atribusi  yang  bersumber  dari Undang-undang Jabatan Notaris.
Keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga dapat  dijadikan  sebagai  Objek  sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara  Terhadap  Keputusan  Majelis Pengawas Notaris Keberadaan pengadilan administrasi negara  (PTUN)  di  berbagai  negara modern terutama negara-negara penganut paham Welfare State
(negara kesejahteraan)  merupakan  suatu  tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat  atau  warga  negara  untuk mempertahankan hak-haknya 10 yang dirugikan  oleh  perbuatan  hukum  publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. 11
Dalam  Pasal  24  Undang-undang Dasar  1945  sekarang  (hasil  amandemen) disebutkan, bahwa :
(1).  Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.
(2).  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh  sebiah  Mahkamah  Agung  dan
Badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha
10 Kurnilasari,  D.  T.,  Yahanan,  A.,  & Rahim,  R.  A.  (2018).  Indonesia’s  Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property  Rights’  Perspective. Sriwijaya  Law Review , 2 (1), 110-130.
11 Syafi’ie,  M.,  &  Umiyati,  N.  (2012).
To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII .
negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah konstitusi. Kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan  pada  tanggal  17  Oktober  2014, membawa perubahan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara,  karena  Kompetensi  absolut Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang semula terbatas menjadi diperluas.
Pengadilan  administrasi  Negara dikenal  dengan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 47  Undang-undang  Nomor  51  Tahun 2009  perubahan  kedua  UU  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara dan Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan,  mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang  memeriksa,  memutuskan  dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.  PTUN  mempunyai  kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara  di  tingkat  pertama,  sedangkan Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara (PT.TUN)  untuk  tingkat  banding  dan Mahkamah  Agung  untuk  tingkat  kasasi dan peninjauan kembali.
Sengketa-sengketa tata usaha negara  yang  harus  diselesaikan  terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana  yang diatur dalam Pasal  48 Jo  Pasal  51  ayat  (3)  UU  No.  51  Tahun 2009 perubahan Kedua UU No. 5 Tahun
1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dan  Pasal  75  UU  No.  30  Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.  Dalam  hal  ini  terdapat perbedaan  antara  UUPTUN  dengan UUAP dimana untuk tindakan mengadili yang  berasal  dari  Upaya  administrasi dalam UUPTUN yang berwenang adalah Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara (PTTUN)  sedangkan  dalam  UUAP gugatan yang  berasal dari  Upaya Administrasi  yang  berwenang  mengadili adalah PTUN tingkat pertama.
Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi  (kewenangan)  suatu  badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.
Kompetensi  Relatif  berhubungan  dengan kewenangan  pengadilan  untuk  mangadili suatu  perkara  sesuai  dengan  wilayah hukumnya, sedangkan Kompetensi Absolut berhubungan dengan
kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili suatu perkara menurut Objek, materi atau pokok  sengketa. 12 Kompetensi  Absolut atau  kewenangan  mutlak  ini  memberi jawaban atas pertanyaan, peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.
Kompetensi Relatif.
12 S.F. Marbun, Op. Cit, hal., 59.
Kompetensi Relatif suatu badan pengadilan  ditentukan  oleh  batas  daerah hukum  yang  menjadi  kewenangannya. Suatu  badan  pengadilan  dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman  disalah  satu  daerah  hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.
Pengaturan  tentang  Kompetensi
Relatif  ini  bisa  dilihat  pada  Pasal  6  UU No  5  Tahun  1986  jo  UU  No  9  Tahun 2004  jo  UU  No  51  Tahun  2009,  Untuk Kompetensi  yang  berkaitan  dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para  pihak  yang  bersengketa  yaitu penggugat  dan  tergugat  diatur  dalam Pasal 54 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009.
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris,
berdasarkan  Pasal  67  UUJN  Jo  Pasal  1 ayat  (1)  Permen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun 2004,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  membentuk  Majelis  Pengawas Notaris yang berkedudukan diluar struktur  organisasi  Departemen  Hukum dan Asasi Manusia. Melaksanakan tugas dan kewajiban  Majelis  Pengawas  Notaris tersebut secara fungsional dibagi menjadi
3  (tiga)  bagian  secara  hirarki  sesuai dengan  pembagian  wilayah  administratif (Kabupaten/Kota,  Propinsi  dan  Pusat), yaitu : Majelis Pengawas daerah, Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 68 UUJN).
Kompetensi Absolut.
Kompetensi
Absolut suatu badan pengadilan  adalah  kewenangan  yang berkaitan  untuk  mengadili  suatu  perkara menurut  obyek  atau  materi  atau  pokok sengketa.  Adapun  yang  menjadi  obyek sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah  keputusan  tata  usaha  negara (bechkking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009  tentang perubahan  kedua  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang pengadadilan Tata Usaha Negara.
Kompetensi  Absolut  Pengadilan TUN  diatur  dalam  Pasal  1  angka  10  UU No.  51  Tahun  2009  tentang  perubahan kedua  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,Keputusan Tata  Usaha  Negara  menurut  ketentuan Pasal  1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan  kedua  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Penetapan tertulis terutama
menunjukkan  pada  isi,  bukan  kepada bentuk  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara adalah Pejabat dipusat dan didaerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum  TUN adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  yang  bersumber  pada  suatu hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat
menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi orang lain. Bersifat konkrit artinya objek yang  diputuskan  tidak  abstrak  tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat  individual  artinya  keputusan TUN tidak ditujukan   kepada umum tetapi  tertentu  baik  alamat  maupun  yang dituju.  Bersifat  final  artinya  sudah definitif,  dan  karenanya  sudah  dapat menimbulkan akibat hukum.
Sementara  itu  menurut  Pasal  1 angka 7  UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan,  keputusan
TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan, yaitu : “Ketetapan tertulis yang dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara,  dapat  disimpulkan bahwa  unsur-unsur  sengketa  Tata  Usaha Negara terdiri dari :
1. Subjek  yang  bersengketa  adalah Orang  atau  Badan  Hukum  Privat  di satu  pihak  dan  Badan  atau  Pejabat Tata usaha Negara dilain Pihak.
2. Objek  sengketa  adalah  keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Sedangkan  objek  sengketa  di  PTUN berdasarkan UUAP tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana  yang  dimaksud  dalam UUPTUN,  melainkan  pula  keputusan tidak  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh
instansi pemerintahan dan Badan Hukum lainnya  yang  berisi  tindakan  hukum  dan tindakan materiil
administrasi pemerintahan  beradasarkan  peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret,  individual,  dan  final,  dalam bidang  hukum  adminstrasi  negara  serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat TUN yang menjalankan kewenangan Pemerintah (Pasal 67
UUJN), pengawasan yang dilakukan oleh Majelis  Pengawas  Notaris  berdasarkan Hukum  Administrasi  Negara  adalah Teori  Atribusi,  yaitu  kewenangan  yang diperoleh Menteri langsung dari undang- undang.  Kewenangan  atribusi  lazimnya digariskan  atau  berasal  dari  adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Sementara  Kewenangan  kedua  adalah kewenangan  delegasi,  yaitu  kewenangan Majelis
Pengawas hingga dapat menjalankan  pengawasan.  Kewenangan delegasi  merupakan  kewenangan  yang bersumber  dari  pelimpahan  suatu  organ pemerintahan  kepada  organ  lain  dengan dasar   peraturan  perundang-undangan. Dalam  kewenangan  delegasi,  tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau  beralih  pada  delegataris. 13 Dengan
13 Nurhidayatuloh,  N.,  Febrian,  F.,
Romsan, A., Yahanan, A., Sardi, M., & Zuhro, F. (2018). Forsaking Equality: Examine Indonesia’s State  Responsibility  On  Polygamy  To  The Marriage  Rights  In  CEDAW. Jurnal  Dinamika Hukum , 18 (2), 182-193.
begitu, Menteri selaku pemberi limpahan wewenang  kepada  Majelis  Pengawas Notaris tidak dapat menggunakan wewenang  itu  lagi  kecuali  setelah  ada pencabutan  dengan  berpegang  pada  azas contrarius actus . 14
Upaya Hukum Notaris terhadap Keputusan Majelis Pengawas Notaris. Sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan, sebagaimana diketahui bahwa Majelis  Pengawas  Notaris  dalam  fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan  umum  tidak  terlepas  dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga  tidak  menutup  kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian.  UU  PTUN  Nomor  51  Tahun 2009 perubahan kedua UU PTUN Nomor 5  Tahun  1986  dikenal  dua  jalur penyelesaian sengketa TUN, yaitu :
1. Melalui upaya administratif;
2. Malalui  gugatan  ke  Pengadilan  Tata Usaha Negara.
Menurut  ketentuan  Pasal  33  ayat (1),  (2)  dan  (3),  Pasal  34  dan  Pasal  35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor  :  M.02.PR.08.10  Tahun 2004  tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Notaris  yang  mengatur  masalah  Upaya
14 Puspita,  N.  I.  (2018).  Persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris  Untuk  Pengambilan Fotokopi  Minuta  Akta  Dan  Pemanggilan  Notaris Dalam  Rangka  Proses  Peradilan. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 4 (2).
hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh Notaris  akibat  dikeluarkannya  keputusan oleh Majelis Pengawasa Wilayah,
Notaris dapat melakukan Upaya Banding kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  dengan jangka  waktu  paling  lambat  7  hari terhitung sejak Putusan diucapkan, Notaris  wajib  menyampaikan  memori banding  dalam  jangka  waktu  14  (empat belas)  hari  sejak  banding  dinyatakan, memori  banding  wajib  disampaikan paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung sejak  diterima  oleh  sekretaris  Majelis Pengawas  Wilayah,  dan  Notaris  dapat menyampaikan  kontra  memori  banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori banding oleh terbanding.
Apabila  terhadap  upaya  banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan  Notaris,  maka  dapat  diajukan gugatan  kepada  PTUN.  Hal  ini  telah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang Nomor  51  Tahun  2009  perubahan  kedua Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Pasal  48  ayat  (2)  yang  menyebutkan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana    dimaksud  dalam  ayat  (1) jika  seluruh  Upaya  Administrasi  yang bersangkuatan telah digunakan.

## 4.KESIMPULAN DAN SARAN
Kedudukan  Majelis  Pengawas  Notaris sebagai  lembaga  yang  memperoleh delegasi  kewenangan  pengawasan  dari Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia membuat  keputusan  Majelis  Pengawas Notaris dikategorikan sebagai Keputusan Tata  Usaha  Negara,  dengan  demikian dapat menjadi sengketa di Peradilan Tata
Usaha Negara. Tindakan Majelis Pengawas    Notaris  merupakan  tindakan Tata  Usaha  Negara  bisa  dilihat  dari salinan  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  :  009-014/PUU-III/2005,  bahwa tindakan  Majelis  Pengawas  Notaris merupakan  tindakan  Tata  Usaha  Negara (administratief rechtshandeling).
Kompetensi  (kewenangan)  suatu badan  peradilan  untuk  mengadili  suatu perkara  dibagi  atas  2,  yaitu  kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi  peradilan  TUN  baru  bisa  di jalankan  apabila  semua  proses  tahapan telah  dilakukan  seperti  upaya  hukum administrasi,  yaitu  banding  administrasi dan keberatan terhadap sengketa  yang di rasakan merugikan seseorang  atau badan hukum perdata. Sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  48  Jo  Pasal  51  ayat  (3) UUPTUN. Mengenai upaya hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  Notaris  terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris, tidak semuanya dapat dilakukan  gugatan  ke  PTUN  sepanjang keputusan  tersebut  masih  memerlukan persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi lagi.
Saran,  perlunya  pengaturan  yang lebih  jelas  mengenai  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  oleh  Notaris  terhadap sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Pengawas  Notaris.  INI  (Ikatan  Notaris Indonesia) sebagai wadah organisasi para Notaris diharapkan peran aktifnya memberikan  masukan  atau  solusi-solusi yang  dihadapi  oleh  Notaris  kepada pemerintah (eksekutif)
terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan dari
Undang-undang Jabatan Notaris.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manausia  dan  Majelis  Pengawas  Notaris perlu  merumuskan  sistem  penilaian dalam melakukan pemeriksaan pelaksanaan  Jabatan  Notaris,  meliputi penetapan kriteria, predikat dan intrumen penilaian  pelaksanaan  jabatan  notaris dalam  suatu  produk  hukum,  yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau keputusan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  sehingga  bisa  mewujudkan kepastian  hukum  bagi  Notaris  dan Majelis Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (perspektif
hukum dan etika), UII Press, 2009.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif  terhadap  Notaris  sebagai
Pejabat  Publik,  PT.  Refika  Aditama, 2008.
Habib  Adjie,  Majelis  Pengawas  Notaris sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  PT. Refika Aditama, 2008.
Indoharto,  Usaha  Memahami  Undang- undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  Buku  I,  Beberapa  Pengertian Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum,  Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta, 2005.
Philipus  M.  Hadjon,  dkk,  Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia,  Gadjah Mada  University  Press,  Yogyakarta, 2002.
S.F.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok Hukum
Administrasi Negara, Liberti, Yogyakarta, 2009.
S.F.  Marbun,  Peradilan  Administrasi Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1997.S.F. Marbun, Peradilan Tata  Usaha Negara, Liberti, Yogyakarta, 1988.
Serjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, Pengantar  Peneltian  Hukum  Normatif , Citra AdityaBakti, Bandung, 2001

## Artikel Ilmiah
Kurnilasari,  D.  T.,  Yahanan,  A.,  & Rahim,  R.  A.  (2018).  Indonesia’s Traditional  Knowledge  Documentation in Intellectual Property Rights’
Perspective. Sriwijaya  Law  Review , 2 (1), 110-130.
Nurhidayatuloh, N., Febrian, F., Romsan,
A.,  Yahanan,  A.,  Sardi,  M.,  &  Zuhro,  F.
(2018).  Forsaking  Equality:  Examine
Indonesia’s  State  Responsibility  On
Polygamy  to  The  Marriage  Rights  In
CEDAW. Jurnal Dinamika
Hukum , 18 (2).
Puspita, N. I. (2018). Persetujuan Majelis
Kehormatan  Notaris  Untuk  Pengambilan Fotokopi Minuta Akta  Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan. Repertorium:  Jurnal  Ilmiah
Hukum Kenotariatan , 4 (2).
Syafi’ie,  M.,  &  Umiyati,  N.  (2012).  To
Fulfill  and  to  Protect:  Membaca  Kasus- Kasus Aktual tentang Hak Asasi
Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII .
Peraturan Perundang-undangan .
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Permata Press, 2010.
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahuin  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  M.02.PR.08.10  Tahun  2004
tentang Tatacara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, Susunan
Organisasi,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.