## PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE PRINCIPLE WITHIN THE LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC UTILITIES CONSTRUCTION
1. Sahnan, 2. M. Yazid Fathoni, 3. Musakir Salat Dosen Bidang Pertanahan Fakultas Hukum Unram email: sahnan_mih@yahoo.co.id
Naskah diterima : 12/11/2015; direvisi : 24/11/2015; disetujui : 1/12/2015

## Abstract
The Indonesia’s population growth and development increasing makes all parties, in the reality, need more land, especially for government. Land procurement for public utilities construction usually a problem, because on the process we rarely meet easy process or easy getting deal between landowner and government, or other parties who needs the land.  This occurs because is difficult getting deal between government and landowner about compensation. Justice principle implementation sometimes violated and take it for granted by government or other parties who need the land. The landowner usually assumes total compensation they accept tends not give  fairness. This research purpose as follows (1) To enquiry and analyze justice principle implementation of land procurement for public utilities construction, and (2) To make us know, what kind factor makes justice principle implementation land procurement for public utilities construction difficult to implemented, and to make us know what government should do to fix these. This research is normative research, Normative research is studying norm, like justice principle and conceptual norms that regulated land procurement for public utilities construction. The result of this research consist of implementation of justice principle of  land procurement for public utilities construction can not touch sense of justice society. This occurs because government gives compensation, far from they want, far from fairness, and far from properness. That is why sometime we not surprise on the implementation creates conflict between landowner and government or landowner and company who needs the land.

## Keywords: Justice principle implementation

## Abstrak
Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah.  Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,  dan (2). Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam  penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas/prinsip
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## PENDAHULUAN
D ewasa ini tingkat kebutuhan tanah un- tuk kepentingan pembangunan  telah sema- kin meningkat, hal ini disebabkan karena permintaan  tanah yang terus bertambah sebagai akibat dari laju pertumbuhan pen- duduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan. Kebutuhan yang dimaksud juga merupakan jawaban logis dari keberhasilan setiap pembangunan yang selalu menuntut perbaikan mutu dan standar kehidupan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat. 1
Kebutuhan akan tanah pada gilirannya akan berdampak pada berbagai persoalan pemanfaatan tanah, persoalan tanah bukan hanya sekedar menyangkut aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan semata, akan tetapi bertalian dengan masalah yuridis, yaitu di dalam pemanfaatan tanah harus memberikan suatu jaminan kepastian hu- kum. 2
Dalam pemanfaatan tanah untuk ke- pentingan pembangunan diharapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar se- lalu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan meminjam logika teori intraksionis simbolik, maka dalam pemanfaatan tanah memiliki makna nilai-nilai tertentu dan me- miliki daya kerja yang luas tergantung dari sudut pandang pemanfaatannya. 3
1 Arif Rahaman, et.al. Tinjauan Yuridis Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Penanaman Modal Oleh Badan Hukum (Studi di Kabupaten Lombok Ten- gah. Penelitian yang dibiayai dari Dana DIPA Unram Tahun 2006, hlm. 1.
2 Ibid.
3 Lihat: Ronald Z. Titahelu. Penetapan Azas-azas Hukum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-be- sarnya Kemakmuran Rakyat, Suatu Kajian Filsafat dan Teori Tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di In- donesia. Desertasi Doktor, Universitas Airlangga Sura- baya,1993, hlm. 41 - 42.
Dalam Pemanfaatan tanah untuk ke- pentingan pembangunan dapat dibagi men- jadi dua yakni pembangunan untuk ke- pentingan umum dan kepentingan swasta. Pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kepentingan seluruh masyara- kat, meliputi kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Sedangkan tanah un- tuk kepentingan Swasta adalah untuk ke- pentingan para penanam modal baik pemo- dal asing maupun  pemodal dalam negeri.
Dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: per- tama. Dengan cara pelepasan hak (Pembe- basan), dan Kedua. Pencabutan hak.  Dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
Di dalam Pasal 1 ayat 9 UU nomor 2 Ta- hun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dimaksud dengan Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hu- kum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui lembaga Pertanahan. Nama lain dari pengadaan tanah 4 adalah pembebasan tanah. Di dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pe- miliknya, sehingga paling tidak kehidupan pemilik sebelumnya lebih baik daripada ke- hidupan sebelumnya.
Hak atas tanah harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan haknya se- hingga bermanfaat bagi si pemegang hak
4 Dalam Pasal 1 ayat 2 UU nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pi- hak yang berhak.
keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.
Keywords: Penerapan Prinsip Keadilan.
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk......... dan masyarakat, dengan kata lain  harus terdapat keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Kepentingan perseorangan itu harus diakui dan dihormati dalam rangka pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 5
Pembebasan Tanah berdasarkan kriteria kepentingan umum yang ada harus tetap memperhatikan aspek keadilan dalam pem- berian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 me- nyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ke- adilan yang dimaksud “ memberikan jami- nan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik ”.
Yang dimaksud dengan adil dalam pem- bebasan tanah untuk kepentingan umum adalah :
1.  Dapat memperbaiki kondisi sosial ekono- mi pemilik tanah yang mendapat ganti rugi, dan paling tidak setara dengan keadaan sebelum pencabutan atau pembebasan hak mereka;
2. Pihak yang membutuhkan tanah juga dapat memperoleh tanah sesuai rencana dan peruntukannya serta memperoleh perlindungan hukum; dan
3.  Keadilan yang dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Dalam Pelaksanaan pembebasan tanah sering kali aspek keadilan dalam pemberian ganti rugi bagi kepada pemegang hak atas tanah dikesampingkan dan yang diutamak- an adalah aspek kepastian dan kemanfaatan nya, sehingga tidak jarang dalam pembe-
5 Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya , Kompas, Jakarta  2006, hlm. 78.
basan tanah menimbulkan konflik atau sen- gketa.  Karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dan pihak pemilik tanah men- ganggap pemberian ganti rugi masih belum layak dan manusia. Namun sebaliknya pi- hak pemerintah cenderung menganggap pemberian ganti rugi sudah layak dan adil.
Perbedaan pandangan inilah yang me- nyebabkan pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum tidak berjalan se- bagaimana yang diharapkan.
Meskipun kepentingan umum harus diutamakan, namun kepentingan masyara- kat sebagai individu pun harus dihormati dan dihargai karena setiap individu berhak mendapat perlakuan secara adil dan layak di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat ketentuan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jami- nan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.
Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No- mor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma- nusia menegaskan bahwa keadilan meru- pakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara, ter- masuk dalam Ketentuan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selain harus mewujud- kan kepastian dan kemanfaatan, harus pula mewujudkan rasa keadilan bagi bekas pe- megang hak atas tanah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan seperti : Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepent- ingan umum, dan Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentin- gan umum dan bagaimana upaya yang di- lakukan oleh pemerintah dalam penerapan prinsip keadilan tersebut.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 424~434
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian hukum Nor- matif dan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan Perun- dang-undangan ( Statute Approach ) yaitu pendekatan dengan melihat peraturan pe- rundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan Filosofis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan  untuk  mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai efek hukum dan efek sosial. Pendekatan Analitis ( ana- lytical approach ) yaitu pendekatan untuk mengetahui makna  yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pen- dekatan ini bertujuan untuk menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai kon- sep   yuridis.
Dalam pengumpulan bahan hukum di lakukan dengan cara studi dokumentasi atau studi pustaka bola salju dan sistematis. serta tahap analisis bahan hukum menem- pati posisi yang cukup menentukan dalam penelitian. Analisis bahan hukum sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan bah- an hukum dilakukan secara intensif sam- pai setelah selesai pengumpulan bahan hukum.

## PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam
Pembebasan Tanah Untuk Kepent- ingan Umum.
Sebelum membahas mengenai bagaima- na penerapan prinsip pengadaan atau pem- bebasan tanah untuk kepentingan umum, maka terlebih dahulu kita  melihat prisip- prinsip/asas-asas pengadaan/pembebasan tanah untuk kepentingan umum sebagaima- na yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentin-
gan umum, dan setelah itu baru membahas mengenai prinsip-prinsip kriteria kepentin- gan umum.
Prinsip-prinsip/asas pembebasan/pen- gadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 2 tahun 2012 adalah:
1.   Prinsip Kemanusiaan adalah Pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
2. Prinsip  Keadilan adalah: memberikan jaminan penggantian yang layak kepada yang berhak dalam proses pengadaan ta- nah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
3. Prinsip kemanfaatan adalah: hasil pen- gadaan tanah mampu memberikan man- faat secara luas bagi kepentingan masyara- kat, bangsa dan negara.
4. Prinsip kepastian adalah: memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pemban- gunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
5. Prinsip keterbukaan adalah bahwa pen- gadaan tanah untuk kepentingan yang dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pen- gadaan tanah.
6. Prinsip kesepakatan adalah: di dalam proses pengadaan tanah dilakukan den- gan musyawarah para pihak tanpa   di- dasari  oleh suatu unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
7. Prinsip keikutsertaan adalah: dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk......... melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pem- bangunan.
8.  Prinsip kesejahteraan adalah:  pengadaan tanah untuk pembangunan dapat mem- berikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan ma- syarakat secara luas.
9. Prinsip keberlanjutan adalah: kegiatan pembangunan dapat berlangsung  secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
10.Prinsip keselarasan adalah: pengadaan ta- nah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyara- kat dan negara
Dari prinsip-prinsip pembebasan/pen- gadaan tanah untuk kepentingan umum di atas  di dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Sementara itu jika dilihat dari peruntu- kannya dari sifat hakekat dan karakteristik dari kepentingan umum dalam pengadaan/ pembebasan tanah adalah: untuk kepentin- gan bangsa dan Negara. Sedangkan bangsa Indonesia yang cenderung menganut paham negara dengan paham sublimasi. Dimana negara sebagai organisasi kekuasaan raky- at yang mempunyai wewenang menguasai dan mengatur kepentingan umum ataupun kepentingan individu. Negara dapat mem- punyai berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak dapat mempunyai barang atau tanah den- gan status hak milik. Menurut paham ini, Negara hanya memberikan pengakuan ter- hadap hak-hak atas tanah individu dalam posisi seimbang dengan kepentingan umum yang dalam artian kedua hal tersebut tidak saling merugikan. Kalaupun terpaksa ke- pentingan umum harus didahulukan  dari pada kepentingan individu, maka kepentin- gan individu harus tetap di lindungi dengan
tetap memberikan kompensasi berupa ganti rugi yang layak. 6
Di sisi yang lain, pengertian kepentin- gan umum untuk kepentingan masyarakat, pengertian dari kata tersebut cenderung memberikan pengertian yang bias bila di- tafsirkan secara legalistic formalistic . Oleh karena itu penafsiran tersebut harus di- lakukan secara teleologis (sosiologis), yaitu istilah masyarakat harus disesuaikan den- gan kondisi  masyarakat Indonesia.   Oleh karena itu perlu dipertegas lagi  bahwa sifat kepentingan untuk masyarakat luas perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan dijabarkan lebih rinci ke dalam peraturan di bawah ataupun operasional di lapangan agar arti kepentingan umum tersebut tidak salah sasaran, justru yang terjadi dalam realitanya untuk kepentingan masyarakat sempit. Di dalam UUPA telah menegaskan tentang perlunya melindungi kepentingan masyarakat agraris, golon- gan ekonomi lemah dan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada pemilihan yang hati-hati antara kepentingan umum pada masyarakat agraris ala Indonesia, yang notabene masih lemah bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. 7
Terminologi kepentingan umum “ untuk rakyat banyak”  terlihat sudah jelas, namun jika dipahami secara lebih mendalam dan melihat realita di lapangan cenderung me- nimbulkan permasalahan. Penyimpangan penafsiran cenderung dilakukan di dalam praktiknya, sebagai misal kasus Bandara Internasional Lombok, Waduk Kedung Ombo dan lain sebagainya. Fenomena  dan kenyataan tersebut menuntut untuk di- lakukan penjelasan, paling tidak sosialisasi tentang pembakuan penafsiran arti “rakyat banyak” dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum. 8
6 Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembagunan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.70-71.
7 Ibid. hlm. 72-73.
8 Ibid . hlm . 73.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 426~434
Dari apa yang dikemukakan di atas bah- wa kepentingan umum bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih pada masyarakat banyak dan tidak bermaksud untuk orientasi keuntungan ekonomis be- laka.  Dengan kata lain kepentingan umum secara lebih luas adalah kepentingan bangsa dan Negara yang termasuk di dalamnya ke- pentingan pribadi maupun golongan. Selan- jutnya dalam Pasal 3 UU nomor 2 Tahun 2012  menyatakan bahwa tujuan dari peng- adaan/pembebasan tanah untuk kepentin- gan umum adalah untuk menyediakan ta- nah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemak- muran bangsa, negara, dan masyarakat den- gan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.
Meskipun kepentingan umum cend- erung menegasikan kepentingan individu bukan berarti negara tidak mengakui ke- pentingan individu sebagai hakekat pribadi manusia, justru dalam kepentingan umum terletak pembatasan terhadap kepentingan individu. Kepentingan individu tidak ber- tumpu kepada asas ius suum cueque tribuere . Akan tetapi kepentingan individu termasuk dalam kepentingan umum atau kepentin- gan masyarakat dan bangsa yang berlandas- kan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 9
Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah menyebutkan bahwa ciri-ciri dari kegiatan yang termasuk dalam kepent- ingan umum adalah kegiatan pembangunan yang dimiliki, dan dilakukan oleh pemerin- tah  dan bersifat nonprofit.
Menurut Anderian Sutedi ada tiga prin- sip dalam kegiatan yang benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu: 10

## 1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah
9 Notonagoro, Pancasila Falsafah Negara , Airlangga, Surabaya, 1961, hlm. 11.
10 Notonagoro, Op.cit . hlm. 75-76.
Batasan dari kalimat tersebut di atas adalah kegiatan untuk kepentingan umum tidak dapat dimiliki oleh orang peroran- gan atau swasta. Dengan kata lain dimana swasta dan perorangan tidak dapat me- miliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.
2. Kegiatan pembangunan yang terkait di- lakukan oleh Pemerintah.
Batasan dari kalimat tersebut di atas adalah: proses pelaksanaan dan penge- lolaan  suatu kegiatan untuk kepentin- gan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Karena maksud dari kalimat tersebut belum jelas maka timbul suatu pertanyaan kalau pelaksanaan dan penge- lolaan kegiatan kepentingan umum terse- but ditenderkan kepada pihak swasta.
3.  Tidak mencari keuntungan
Batasan dari kalimat tersebut adalah: fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum benar-benar berbeda  dengan ke- pentingan swasta yang bertujuan  untuk mencari kentungan sehingga terkualifi- kasi bahwa kegiatan  untuk kepentingan umum sama sekali tidak mencari keun- tungan.
Agar kriteria kepentingan umum dapat berjalan secara efektif di lapangan  tentu- nya harus memenuhi kriteria sifat, bentuk, dan ciri yaitu: 11
1.  Penerapan untuk kriteria sifat  suatu ke- giatan untuk kepentingan umum agar memiliki kualifikasi untuk kepentingan umum harus memenuhi  salah satu sifat dari beberapa sifat  yang telah ditentukan dalam daftar  sifat kepentingan umum  se- bagaimana yang tercantum  dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 1961. Penggunaan daftar sifat tersebut bersifat wajib alternatif.
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk.........
2. Penerapan untuk kriteria bentuk  suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar mempunyai kualifikasi  sebagai keg- iatan  untuk kepentingan umum harus memenuhi salah satu syarat  bentuk ke- pentingan umum sebagaimana daftar  ben- tuk kegiatan kepentingan  umum tersebut tercantum  pada Pasal 1 Inpres 1973 dan Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005  yang sekarang telah diatur dalam Pasal 10 UU No 2 tahun 2012.
3. Penerapan untuk kriteria ciri  suatu ke- giatan  untuk kepentingan umum agar memenuhi kualifikasi ciri-ciri kepent- ingan umum sehingga benar-benar ber- beda dengan bukan kepentingan umum, maka harus memasukkan ciri kepentin- gan umum, yaitu bahwa kegiatan tersebut benar-benar dimiliki pemerintah, dikelola oleh pemerintah  dan tidak untuk mencari keuntungan.
Ketiga ciri tersebut di atas  harus digu- nakan secara mutlak akumulatif. Ketiga bu- tir tersebut  sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 Pasal 5, yang sekarang telah diganti dengan UU No. 2 Ta- hun  2012 Pasal 10.
Penerapan kriteria kepentingan umum beserta prosedur tidak dapat berjalan den- gan baik sebagaimana yang diharapkan apabila tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sebagai pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun profesional. 12
Soetandyo menyatakan  ada dua kemung- kinan yang dapat di tempuh agar di dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang banyak memerlukan tanah yang dibebaskan dapat memberikan sifat kemanusiawian dan dapat berdimensi kerakyatan  yaitu:
1. Mengunakan pendekatan sosiologik antropologik yang prosesnya  harus ditunggui dengan penuh kesabaran. Mungkin pula dalam wujud kebijak-
12 Ibid. hlm. 76
sanaan untuk membuka peluang yang luas dan bebas kepada masyarakat awam agar bubling up para warga ini dapat memutuskan sendiri secara ber- tanggung jawab kegunaan lahan-lahan mereka untuk kepentingan orang ban- yak.
2. Menggunakan pendekatan hukum (ka- lau memang ini yang di pilih), namun dengan memprioritaskan prosedur dan proses yang privaatrechtelijk yang pada hakekatnya  adalah juga suatu proses yang demokratis daripada mendahulu- kan yang publiekrechtelijk, yang dalam masa-masa transioaldi kebanyakan negeri berkembang, umunya terkesan masih amat mewarnai kekuasaan sk- tralegal 13
Di dalam pelaksanaan pembebasan ta- nah untuk kepentingan umum/pembangu- nan nasional, ternyata dalam realitasnya masih belum bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo tersebut, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah/penguasa cender- ung melakukan pembebasan tanah tersebut dengan cara melakukan suatu perbuatan yang bersifat publiekrechtelijk yang kadang- kala menyampingkan hak-hak keperdataan masyarakat.
Pembayaran ganti rugi harus diberikan kepada orang yang berhak atas tanahnya, harus dilakukan secara tunai dan dibayar- kan langsung kepada yang berhak. Disamp- ing itu bagi mereka yang terkena tanah di- cabut harus diupayakan sedemikian rupa agar mereka yang dipindahkan itu tetap menjalankan kegiatan usahanya/mencari nafkah kehidupan yang lebih layak  sep- erti semula. 14 Konsep yang ideal ini dalam praktiknya tidak sesuai dengan kenyataan. Bentuk dan besaran ganti rugi yang diberi- kan kepada masyarakat masih jauh dari
13 Soetandyo Wigyosoebroto, Pembebasan Tanah, Suara Pbaharuan, 7 November 1991, hlm. 2.
14 Lihat  Pasal 6 Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 428~434
kelayakan, sehingga tidak heran dalam pelaksanaan telah menimbulkan konflik antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah atau orang yang membutuh- kan tanah, karena ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah  tidak cukup atau tidak layak, bahkan tidak dapat dipergunakan untuk membeli tanah baru. Disamping itu, penampungan bagi warga masyarakat yang dicabut haknya tidak memenuhi harapan yang sesuai sehingga kegiatan usaha/menc- ari nafkah untuk memenuhi kehidupannya yang layak jauh lebih buruk bila dibanding- kan dengan kehidupan sebelumnya.
Pencabutan hak atas tanah telah diatur dalam pasal 18 UUPA, dan lebih  lanjut dia- tur dalam UU nomor 20 Tahun 1961 ten- tang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Atasnya. Ketentuan dalam Pasal 18 UUPA telah menggariskan bahwa untuk  kepentingan bangsa dan neg- ara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian  yang layak. 15
Pemberian ganti rugi dalam pembe- basan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang dikemukakan di atas kalau menggunakan teori utilitarianisme (kemanfaatan) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham maka pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang terkait terhadap tanah masyara- kat hanya melihat dari sisi kemanfaatan untuk orang banyak, ukuran adil dan tidak adil tergantung dari seberapa besar manfaat yang diberikan untuk orang banyak, dengan mengabaikan kepentingan sebagian orang.
Berbeda dengan pandangan di atas John Rawls menyatakan bahwa untuk mencapai suatu keadilan disyaratkan adanya suatu unsur keadilan yang bersifat substantif ( justice ) dan unsur keadilan prosedural
15 Lihat angka (1) dalam Penjelasan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda- Benda yang ada di Atasnya (Tambahan Lembaran Neg- ara Nomor 2324).
( fairness ).  Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diteri- ma dan dirasakan  oleh para pihak yang dibebaskan tanahnya, sedangkan  keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah di rumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. 16

## 2. Kendala-kendala Dalam Penerapan Prinsip  Keadilan Dalam Pembe- basan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Upaya Yang Dilakukan.
Dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan dewasa ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal pengadaan/pembebasan tanah ada lah disebabkan oleh Faktor internal dan faktor eksternal. 17
Faktor Internal adalah merupakan faktor yang berasal dari dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan itu send- iri yaitu: dari pemerintah dan  masyarakat itu sendiri.
Pemerintah adalah  sebagai pemegang tanggung jawab umum untuk kepentingan masyarakat yang bersifat menyeluruh. Se- gala sebab dan akibat tindakan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemer- intah. Termasuk dalam hal pembebasan tanah pemerintah memegang tanggung jawab, bagaimana pelaksanaan pembebasan tanah dapat memberikan rasa keadilan bagi pemilik tanah untuk dapat di beri ganti rugi yang layak, yang pada prinsipnya jangan sampai kehidupan ekonomi pemilik tanah setelah dilakukan pembebasan kehidupan ekonominya semakin terpuruk dari sebel- umnya.
16 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. Diter- jemahkan U. Fauzan dan H. Prasetyo, Teori Keadi- lan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 95.
17 Sahnan, at. el, Permasalahan Hukum Pembebasan Tanah Untunk Kepentingan Pebagunan diKabupaten Lombok Utara, Kerjasasama Pusrema dengan Bappeda KLU, Tahun 2012, hlm. 126.
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk.........
Pemerintah harus membuatkan aturan yang jelas dan melakukan pengawasan yang baik didalam pelaksanaan pembebasan ta- nah. Karena dalam realitanya di lapangan seringkali pembebasan tanah cenderung merugikan pemilik tanah dan cenderung pemerintah mengatas namakan kepentin- gan umum mengambil tanah masyarakat.
Kemudian selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum dapat bersum- ber dari masyarakat yang sebagai pemegang hak atas tanah. Masyarakat yang meme- gang hak atas tanah kalau memang betul- betul tanahnya tersebut dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan bagi ke- pentingan umum atau masyarakat banyak maka selayaknya masyarakat seharusnya merelakan tanahnya. Namun di lapangan sering kali terjadi benturan antara masyara- kat dengan pemerintah yang membutuh- kan tanahnya. Bahkan masyarakat enggang untuk melepaskan tanahnya. Lebih-lebih tanah tersebut sebagai satu-satunya untuk tempat mencari kebutuhan hidupnya. Bah- kan bisa saja ditunggangi oleh kepentingan pihak lain yang mencoba untuk memprovo- kasi masyarakat sehingga masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya.
Selain faktor di atas, faktor yang dapat mempengaruhi  atau yang menjadi ken- dala dalam pelaksanaan pembebasan tanah adalah  faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar pihak-pihak yang dalam pembe- basan tanah itu sendiri, walaupun tidak termasuk dalam pihak-pihak yang terlibat dalam pembebasan tanah, namun pihak ini bisa pula mempengaruhi pelaksanaan pem- bebasan tanah dan pelaksanaan kelancaran pembangunan di atas tanah yang telah di- bebaskan tersebut.18 Adapun pihak yang termasuk dalam faktor ini adalah warga masyarakat di luar pihak yang terkait dalam lingkaran pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan. Warga
18 Sahnan, et. al, Op.Cit. hlm, 132-133.
ini bisa berasal dari dalam wilayah atau di luar wilayah pelaksanaan pembebasan ta- nah tersebut. Masyarakat atau warga ini merupakan masyarakat biasa, tokoh ma- syarakat, pengusaha, pemborong, tokoh politik dan atau dari pemerintahan.
Cara mempengaruhi keberlangsungan pembebasan tanah adalah dengan cara; menghasut warga yang tanahnya kena den- gan rencana pembebasan untuk menaikkan harga atau menolak melepaskan tanahnya jika pembayarannya dinilai terlalu sedikit, bila pembebasan tanahnya telah dilak- sanakan maka pihak ini pula dapat mengha- sut atau memprovokasi pemegang hak atas tanah atau warga masyarakat untuk ber- demo menuntut penambahan pembayaran tanah lagi (lihat: pembebasan tanah untuk Bandara Internasional Lombok). 19
Menurut  Iskandar Syah dalam pem- bebasan/pengadaan tanah yang menjadi faktor-faktor penghambatnya atau yang menjadi kendala adalah: 20
1. Kepedulian masyarakat untuk mengor- bankan tanah dinilai masih rendah, dan masih ada kelompok masyarakat yang be- ranggapan bahwa kepemilikan tanah sam- pai saat ini menganut system kepemilikan yang bersifat mutlak, yaitu kepemilikan hak atas tanah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk diganggu gugat oleh Pemerintah;
2. Harga tanah semakin tinggi, khususnya untuk di daerah kota-kota besar akan mem- pengaruhi terhadap pelaksanaan pembe- basan/pengadaan tanah, hal ini akibat dari lahan yang tidak berubah, sedangkan orang yang membutuhkan lahan terns semakin bertambah;
3. Sulitnya mencari lahan pengganti bagi korban, para korban yang berdomisili di kota besar selalu kesulitan mencari tanah
19 Ibid . 20 Mudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pem- bebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata,  2007, hlm : 92-93.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 430~434
pengganti (relokasi) bagi yang telah ter- kena pembebasan, kesulitan ini bisa berupa harga yang semakin tinggi, dan semakin sempitnya lahan, atau lokasi pengganti yang tidak diminati oleh para korban;
4. Ganti rugi yang tidak layak, ganti rugi untuk sampai saat ini masih berpatokan kepada harga NJOP, sedangkan untuk gan- ti rugi terhadap bangunan dan tanaman mengikuti standar yang ditentukan oleh lembaga yang terkait. Baik standar ganti rugi terhadap tanah maupun bangunan (Ian tanaman, ternyata masih di bawah standar.
5. Kondisi perekonomian nasional yang tidak menentu, maju mundur kondisi pereko- nomian nasional Indonesia akan mempu- nyai pengaruh langsung kepada pereko- nomian secara pribadi maupun golongan, yang dampak itu akan punya pengaruh berkesinambungan terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan.
Kemudian menurut Hery Zarkasih ma- salah yang muncul dalam pengadaan ta- nah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain disebabkan :
1.  Kurang adanya pendekatan yang baik dari pelaksana dengan masyarakat berakibat dukungan terhadap pengadaan tanah un- tuk kepentingan umum tidak optimal.
2.  Pelaksanaan musyawarah dengan meng- gunakan dasar penilaian harga dari ap- praisal dimulai dengan harga yang rendah, berakibat berlarut-larutnya pelaksanaan pengadaan tanah.
3. Terhambat nya perolehan tanah dan pembangunan fisik yang disebabkan ketidaksepakatan harga, menyebabkan terkatung-katungnya proyek dan ber- akibat in efisiensi, karena harga tanah, biaya konstruksi naik.
4.  Terjadinya peralihan tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
kepada pihak lain, menyebabkan permin- taan ganti rugi tanah meningkat.
5.  Kurangnya pemahaman secara menyelu- ruh dan terperinci tentang proses pen- gadaan tanah serta koordinasi  antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Tim Pen- gadaan Tanah (Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah), otoritas keuangan/ pembiayaan dan Badan Usaha termasuk masyarakat menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah tidak lancar.
6.  Kurang tersedianya dana untuk pengadaan tanah yang memadai.
Lebih lanjut Hery Zarkasih 21 dalam pene- litiannya tentang pengadaan tanah di Kota Praya  mengatakan bahwa masalah-masalah yang muncul adalah sebagai berikut:
1. Adanya sengketa antara pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan dengan pe- milik lama;
2.  Penilaian dari Lembaga Penilai ( Apprais- al ) yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasar, sehingga terjadi permohonan dari masyarakat untuk dihitung kembali nilai tanah dan bangunan;
3.  Adanya anggapan warga, bahwa terdapat perbedaan nilai ganti rugi yang diberikan antara warga yang satu dengan warga yang lainnya.
4.  Adanya kecemburuan dari warga bahwa pemerintah akan mempermainkan warga dalam pemberian ganti rugi, karena pe- nilaian dilakukan berdasarkan oleh Lem- baga Penilai ( Appraisal ) dengan menggu- nakan mekanisme tersendiri;
5.   Pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan tidak berada di lokasi tanahnya sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam menghubungi pemilik tanah;
21 Hery Zarkasih, Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Program Stu- di Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unram, 2015, hlm: 98.
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk.........
Hasil penelitian Sahnan, dkk dalam pem- bebasan tanah di kabupaten Lombok Utara bahwa masalah atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembebasan tersebut adalah sebagai berikut: 22
1. Masih kurangnya personil pelaksana pengadaan tanah;
2. Kurangnya pengetahuan prosedur pen- gadaan tanah dari instansi yang mem- butuhkan tanah;
3. Egosentris dari instansi-instansi yang terkait, sehingga seringkali kurang mau berkoordinasi ;
4. Prosedur pengadaan tanah yang me- merlukan waktu yang lama;
5. Pemilik tanah tidak bersedia melepas- kan haknya kepada pemerintah;
6. Ulah spekulan tanah/calo tanah yang cenderung memanfaatkan situasi dan kondisi untuk memprovokasi masya- rakat, sehingga masyarakat enggan un- tuk melepaskan tanahnya;
7. Keinginan pemilik tanah meminta harga ganti rugi yang tinggi, sementara pemerintah dalam melaksanakan pen- gadaan tanah dibatasi dengan aturan.
8. Keinginan masyarakat agar segera di- lakukan pembayaran ganti rugi dalam waktu yang singkat
9. Proses balik nama di BPN memerlukan waktu yang lama.
Untuk menghindari berbagai masalah atau kendala di atas, maka upaya-upaya yang dilakukan agar penerapan prinsip ke- adilan dalam pembebasan tanah dapat ber- jalan sebagaimana yang diharapkan adalah perlu dilakukan penguatan komunikasi dari elemen terkait dalam pembebasan tanah tersebut seperti: Pemerintah yang mem- butuhkan tanah  dengan masyarakat yang memiliki tanah, masyarakat perlu dilibat- kan atau di berikan ikut berpartisipasi dari sejak dini sehingga tidak antipati kepada
22 Sahnan, dkk, Op. Cit, hlm. 136-137.
pemerintah. Begitu juga dengan swasta yang membutuhkan tanah harus melaku- kan pendekatan yang baik dengan masyara- kat. Karena tanpa melakukan pendekatan yang baik dengan cara kekeluargaan  den- gan tetap berpegang pada prinsip-prinsip nilai kearifan lokal yang tumbuh pada ma- syarakat setempat, maka sulit masyarakat mau melepaskan tanahnya. Dan inilah yang sering kali dilupakan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan. Mereka cenderung menggunakan pendekatan yang keluar dari nilai-nilai kearifan lokal ma- syarakat setempat, sehingga berakhir kepa- da bentrok fisik dan masyarakat tidak mau melepaskan tanahnya.
Agar suatu pembebasan dapat berjalan dengan baik, dan dapat berjalan  dengan ha- rapan maka suatu program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyara- kat. Disamping itu juga harus ada suatu jaminan bahwa keterlibatan dan partisipasi masyarakat haruslah ada.
Menurut  Ndraha, untuk menciptakan keterlibatan masyarakat dalam pembangu- nan dapat dilakukan usaha sebagai berikut: 23
1.  Disesuaikan dengan kebutuhan masyara- kat yang nyata.
2.  Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jaw- aban (respon) yang dikehendaki.
3.  Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.
Berdasarkan uraian di atas, maka parti- sipasi masyarakat sangatlah penting untuk dilaksanakan sehingga dengan adanya par- tisipasi masyarakat dalam kegiatan pembe- basan tanah, diharapkan akan dapat men- gurangi potensi terjadinya hambatan-ham- batan dalam pembebasan tanah,  karena masyarakat lah yang paling tahu apa yang
23 Taliziduhu Ndraha, “ Masyarakat, Pembanginan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal lan- das” , Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990 , hlm.104.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 432~434
mereka butuhkan. Sehingga pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar masyara- kat tahu apa yang menjadi hak dan kewa- jibannya dalam kegiatan pembebasan ta- nah. 24

## SIMPULAN
Penerapan prinsip keadilan dalam pem- bebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya terlihat bahwa bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepa- da masyarakat masih jauh dari kelayakan, sehingga tidak mengherankan dalam pelak- sanaan pembebasan tanah  telah menimbul- kan berbagai konflik baik antara masyara- kat pemilik tanah dengan pemerintah yang membutuhkan tanah dan atau masyarakat pemilik tanah dengan para investor atau pi- hak yang membutuhkan tanah, karena ganti rugi yang diberikan  oleh pemerintah tidak layak atau tidak sesuai dengan harapan ma- syarakat, bahkan tidak dapat dipergunakan untuk membeli tanah lain sebagai peng- ganti tanah yang dibebaskan. Disamping itu juga itu, kalau dilihat lebih lanjut bahwa penampungan bagi warga masyarakat yang terkena pembebasan tidak memenuhi hara- pan yang sesuai sehingga kegiatan usaha/ mencari nafkah untuk memenuhi kebutu- han hidupnya yang layak jauh lebih terpu- ruk bila dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya.
Kendala-kendala yang di hadapi dalam penerapan prinsip keadilan dalam pem- bebasan tanah untuk kepentingan umum adalah: (1). Masih sering masyarakat tidak mau menerima terhadap nilai harga yang telah ditetapkan oleh lembaga penilai ( ap- praisal ), karena harga yang telah ditetap- kan tersebut belum mampu untuk mengem- balikan kualitas kehidupannya yang lebih baik. Sehingga tidak jarang dalam pelak- sanaan pembebasan tersebut melebar ke terjadinya konflik di antara masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah atau pi- hak investor atau orang yang membutuh-
24 Hery Zarkasih, tahun 2015, Op. Cit. Hlm. 101.
kan tanah; (2). Pemberian ganti rugi yang diberikan terhadap tanah yang dibebaskan, masih jauh dari rasa keadilan masyarakat, karena standar ganti rugi yang dipakai un- tuk sampai saat ini masih berpatokan ke- pada harga NJOP, dan tidak bersandar pada harga pasar yang jauh dari harga NJOP. Se- dangkan standar pemberian ganti rugi yang dilakukan terhadap bangunan dan tanaman mengikuti standar yang telah ditentukan oleh lembaga yang terkait, baik standar gan- ti rugi terhadap tanah maupun bangunan, ternyata masih di bawah standar.
Sementara itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan prinsip keadilan tersebut adalah: (1). Perlu meli- batkan semua elemen yang terkait seperti: pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh aga- ma,  tokoh pemuda, dan pihak yang mem- butuhkan tanah dalam sosialisasi maupun musyawarah dalam proses pembebasan ta- nah dengan masyarakat pemilik tanah. (2). masyarakat perlu dilibatkan atau di berikan ikut berpartisipasi dari sejak dini sehingga tidak antipati kepada pemerintah. Begitu juga dengan swasta yang membutuhkan tanah harus melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat. Karena tanpa melakukan pendekatan yang baik dengan cara kekeluargaan  dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip nilai kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat setempat, maka sulit masyarakat mau melepaskan tanahnya; (3). Peningkatan kemampuan sumber daya  manusia yang terlibat khu- susnya pihak lembaga penilai ( appraisal ) yang melakukan penafsiran terhadap tanah yang dibebaskan, seperti kualifikasi moral dan kualifikasi profesional;  depan saran yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah
Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembebasan tanah khususnya yang ada di lembaga penilai ( appraisal ) betul-betul mempunyai kualifikasi moral, kualifikasi professional, dan mempunyai kemampuan hukum yang baik.
S a h n a n  | Penerapan Prinsip Keadilan Dalam  Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan  Untuk.........
Pelibatan seluruh elemen yang terkait khususnya masyarakat yang terkena pem- bebasan dalam pembebasan tanah perlu dii- kutkan dari sejak dini, sehingga masyara- kat sendiri tidak menjadi antipati kepada pemerintah. Disamping itu juga pendekatan terhadap masyarakat yang terkena pembe- basan perlu dilakukan dengan baik dengan cara kekeluargaan  dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip nilai kearifan lokal yang tumbuh pada masyarakat setempat.

## Daftar Pustaka
Andrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pen- gadaan Tanah Untuk Pembagunan, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Ja- karta, 2008.
Arief Rahman, et.al. Tinjauan Yuridis Perolehan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Penanaman Modal Oleh Badan Hukum (Studi di Ka- bupaten Lombok Tengah. Peneli- tian yang dibiayai dari Dana DIPA Unram Tahun, 2006.
Hery Zarkasih, Pelaksanaan Prinsip Keadi- lan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentin- gan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupat- en Lombok Tengah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unram, 2015.
John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press Cambridge, Mas- sachusetts. Diterjemahkan U. Fau- zan dan H. Prasetyo, Teori Keadi- lan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Maria S.W Soemarjono, Tanah Dalam Pers- pektif Hak Ekonomi Sosial dan Bu- daya, Kompas, Jakarta, 2006.
Mudakir Iskandar Syah, Dasar-Dasar Pem- bebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata,  2007.
Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Popul-
er , Bina Aksara, Jakarta, 1975.
Ronald Z. Titahelu. Penetapan Azas-azas Hukum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besarnya Kemakmu- ran Rakyat, Suatu Kajian Filsafat dan Teori Tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia . Desertasi Doktor, Universitas Air- langga Surabaya,1993.
Sahnan, dkk, Permasalahan Hukum Pembe- basan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Kabupaten Lom- bok Utara, di laksanakan atas kee- jasama anatar PUSHREMA den- gan Pemda KLU, Tahun 2012.
Soetandyo Wigyosoebroto, Pembebasan Ta- nah, Suara Pbaharuan, 7 November 1991
Taliziduhu Ndraha, Masyarakat, Pembangi- nan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas, Yogya- karta: Rineka Cipta, 1990.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. LNRI Tahun 1960 Nomor 104 - TLNRI Nomor 2043.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Ta- nah dan Benda-benda yang ada dia- tasnya.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah NOmor 40 Ta- hun 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 434~434
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pen- gadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.