DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 19 Juni  2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
Al Fadillah Walduda’ini 1 , Idzam Fautanu 2 , Lutfi Fahrul Rizal 3
1 UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, pratamanr381@gmail.com 2 UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, idzamfautanu@uinsgd.ac.id 3 UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id
Corresponding Author: pratamanr381@gmail.com
Abstract: The Constitutional Court has a role as a Negative legislature which means that has the  authority  to  annul  the  law  if  the  test  is  proven  to  violate  the  Constitution.  violates  the Constitution,  but  nowadays  there  are  many  decisions  of  the  Constitutional  Court  that Constitutional  Court  decisions  that  contain  new  norms  or  act  as  Positive  Legislature.  This research  aims  to  review  and  criticize  the  role  of  Positive  Legislature  by  the  Constitutional Court, which is  a judicial institution. Constitutional  Court, which is  a Judiciary Institution. This  type  of  research  is  normative  juridical  research  by  examining  literature  sources  both primary, secondary and tertiary data sources. primary, secondary and tertiary data sources. In  this  study,  it  was  found  that  the  role  of  Positive  Legislature  by  the  Constitutional  Court which is a judicial institution is not in accordance with the principles of the rule of law which adheres to the system of law. with the principle of the rule of law which adheres to the system of separation of powers is also not in accordance with the doctrine of Judicial restraint. with the  doctrine  of  Judicial  restraint  which  limits  the  court  from  creating  new  norms  in  its decisions.  in  its  decision.  In  addition,  until  now  there  is  no  regulation  that  implicitly regulates  the  terms  and  limitations  of  the  judiciary.  implicitly  regulates  the  terms  and limitations  of  the  formulation  of  new  norms  by  the  Constitutional  Court.  Constitutional Court, in the end this research encourages the immediate making of arrangements regarding the requirements and limitations of the Constitutional Court in formulating new norms.
Keyword: Constitutional Court, Negative legislature, Positive Legislature.
Abstrak: Mahkamah  Konstitusi  memiliki  peran  sebagai Negative  legislature yang  artinya memiliki  kewenangan  sebagai  pembatal  Undang-Undang  bila  dalam  pengujianya  terbukti melanggar Konstitusi, namun dewasa ini banyak ditemui putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru atau berperan sebagai Positive Legislature . Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  dan  mengkritisi  peran Positive  Legislature oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang notabenenya  sebagai  Lembaga  Yudikatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu penelitian  dengan  mengkaji  sumber-sumber  kepustakaan  baik  sumber  data  primer,sekunder dan  juga  tersier.  Dalam  penelitian  ini  ditemui  bahwa  peran Positive  Legislature oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga yudikatif tidak sesuai dengan prinsip negara
hukum  yang  menganut system pemisahaan  kekuasaan  juga  tidak  sesuai  dengan  doktrin Judicial  restraint yang  membatasi  pengadilan  untuk  tidak  membuat  norma  baru  dalam putusanya. Disamping itu juga hingga saat ini tidak adanya pengaturan  yang secara implisif mengatur  syarat  dan  Batasan  perumusan  norma  baru  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  pada akhirnya  penelitian  ini  mendorong  agar  segera  dibuatnya  pengaturan  mengenai  syarat  dan Batasan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan Norma Baru.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Negative legislature, Positive Legislature.

## PENDAHULUAN
Indonesia  mendeklarasikan  dirinya  sebagai  negara  hukum,  hal  ini  tercantum  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara hukum ialah negara  yang kedaulatanya disandarkan kepada hukum.  Artinya segala sesuatu  dalam negara haruslah  tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum.  Secara  teori  para  ahli  membagi  kedalam  dua pengertian  mengenai  Negara  Hukum  ini,  ada  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas.  dalam  arti sempit (in  the narrow sense) negara  yang dalam  roda kehidupanya ditentukan oleh  Batasan yang  tertulis,  atau  dalam  bentuk  undang-undang.  Sedangkan,  dalam  arti  yang  luas (in  the broad  sense) negar  dalam  roda  kehidupanya  disandarkan  pada  hukum  yang  adil  dengan adanya penekanan pada konstitusi dan pengujian undang-undang.
Ciri  utama  dari  negara  hukum  adalah  adanya  sebuah  mekanisme  pembagian kekuasaan  kedalam  beberapa  cabang,  bahkan  menurut  Prof.  jimly  pembagian  kekuasaan berdasarkan fungsinya ini dianggap mutlak harus ada (Asshiddqie, 2010). konsep pemisahan kekuasaan negara berdasarkan fungsinya muncul pada abad ke 16 Masehi di  Perancis,  pada awal munculnya fungsi-fungsi tersebut diidentifikasi menjadi lima fungsi yaitu : diplomacie, defencie,  financie,  justicie dan policie. (Asshiddiqie,  2010).  Kemudian  oleh  John  Locke konsep  pemisahan  kekuasaan  Lembaga  negara  ini  disimpulkan  hanya  menjadi  tiga  cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya, yaitu : The Executive, The Legislative and The Federative Functions .(Phillips,2001). Sejalan dengan pemikiran John Locke dalam dua fungsi pertama, Montesquieu memberikan pandangan berebeda terhadap fungsi ketiga. Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari cabang kekuasaan yang lainya (Asshiddiqie, 2006).
Gagasan  mengenai  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  di  Indonesia  muncul  pada saat  terjadinya  amademen  UUD  1945  ketiga,  yang  kemudian  Mahkamah  Konstitusi  secara resmi berdiri pada tanggal 16 Agustus 2003 sekaligus menjadikan Indonesia negara ke 78 di dunia  dan  pertama  di  abad  ke-21  yang  mendirikan  Mahkamah  Konstitusi(Asshiddiqie  and Fakhri,  2003).  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  beberapa  fungsi,  yaitu  : The  guardian  of  the constitution yang  artinya  mahkamah  sebagai  penjaga  dari  konstitusi  meliputi Marwah,keberlangsungan  juga  pelaksanaan  dari  konstitusi ,  The  final  interpreter  of  the constitution artinya Mahkamah merupakan penafsir final untuk segala perselihan yang terjadi terutama yang berhubungan dengan konstitusi, The protector of human rights artinya bahwa mahkamah  merupakan  pelindung  juga  dari  hak  asasi  manusia  terutama  dari  kesewnangan yang  dilakukan  penguasa  melalui  norma  hukum  yang  dibuat, The  protector  of  the  citizen’s constitutional  rights dan The  protector  of  democracy (Ansori,  2018). Sebagai  Lembaga yudikatif,  mahkamah  Konstitusi  juga  memiliki  hak  yang  disebut Toetsingrecht yang  dalam arti  kebahasaan  merupakan  hak  uji  produk  hukum, Toetsingrecht ini  yang  menjadi fundamental  teori  dari judicial  review,  eksekutif  review dan legislative  review juga constitutional  review (Ansori,  2018). Mahkamah  konstitusi  memiliki  Kewenangan  utama berupa menguji konstitusionalitas suatu undang-undang Sebagaimana tercantum dalam Pasal
24 (2) UUD 1945 dan aturan pelaksananya yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  konstitusi  berperan  sebagai  pembatal  atau  penghapus  sebuah  Norma hukum  dalam  hal  ini  Undang-undang  apabila  setelah  diperiksa  dalam  proses  pengujian dikatakan  bertentangan  dengan  hukum,  hal  ini  sebagaimana  yang  kemukakan  oleh  Hans kelsen. Maka Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan berperan sebagai Negative Legislature, hal  ini  juga  diperkuat dalam  Pasal  57  ayat  (1),  (2)  dan  (2a)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Undang-undang  Tentang  Mahkamah Konstitusi yang mengsyaratkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat selain mendeklar suatu bagian undang-undang materi muatanya dan juga pembuatanya  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar.  Tetapi  dewasa  ini  Pasal  57  (2a) telah  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  memiliki  kekuatan  hukum  setelah  diuji  oleh  Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara  Nomor  48/PUU-IX/2011.  Pasca  munculnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  48/PUU-IX/2011  maka  membuka  kesempatan  kepada  Mahkamah Konstitusi  memutuskan  suatu  perkara  dengan  memuat  norma  baru  atau  bersifat  mengatur yang  dikenal  sebagai Positive  Legislature. Peran Positive  Legislature dapat  dilihat  dalam perkara  pengujian  undang-undang  yang  diputus  sebagai Conditionally  Unconstitutional  dan Conditionally Constitutional (Nurhayati, 2015).

## METODE
Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengkaji  dan  mengkritisi  peran Positive  Legislature yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  Lembaga  Yudikatif.  Jenis penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  atau  dengan  nama  lainya  yaitu  penelitian doctrinal (Waluyo,  2008).  Pendekatan  yang  dilakukan  semata  mata  hanya  dengan  meganalisa  pada dokumen-dokumen  kepustakaan  dan  sumber-sumber  data.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif yamg artinya penelitian ini akan memaparkan secara kritis mengenai peran Positive Legislature yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Yudikatif, bentuk dari penelitian ini adalah Preskriptif yang berupaya untuk merumuskan masalah yang muncul  akibat  Mahkamah  Konstitusi  yang  dalam  putusanya  kerap  memuat  norma  baru  dan atau  bersifat  mengatur  hingga  akhirnya  peneltian  bertujuan  agar  dapat  memberikan  solusi yang relevan dengan permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi yang  berperan  sebagai Positive  Legislature . Sumber  Data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari beberapa klasifikasi,  yaitu:  a. Bahan Hukum Primer,  yaitu bahan  yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai  dengan hirarkis   b).  Bahan Hukum Sekunder,  yaitu bahan  yang memberikan penejelasan seperti: buku, jurnal hukum, teori tokoh, dan putusan dan c). Bahan Hukum Tersier, bahan hukim yang menunjukan atau memberikan petunjuk terhadap 2 bahan hukum diatas. Seperti: Kamus Hukum, KBBI dan website (Soekanto, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian Teoritis Terhadap Peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia  sesuai  dengan  yang  termaktum  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945.  Negara  hukum  atau  yang  oleh  para  sarjana  hukum sering  disebut rechtsstaat memang  sebuah  teori  kedaulatan  yang  bisa  dikatakan  masih berumur muda bila dibandingkan dengan teori kedaulatan yang disandarkan pada kekuasaan. Teori  ini  diperkenalkan  oleh  Rudolf  van  Gnrist  seorang  guru  besar  Jerman,  ia  pertama  kali memperkenalkan  teori  ini  dalam  tulisanya  yang  berjudul  “ das  Englisce Verwaltungrecht” (Kartohadiprodjo,  1953).  Setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  menandakan  sebuah  negara penganut  system  negara  hukum,  yaitu  terdapat  suatu  gambaran  untuk  melindungi  dan menghargai hak-hak kemanusiaan, kelembagaan yang bersifat demokratis, ketertiban hukum dan terdapat kekuasaan kehakiman (Wahjono, 1983).
Ciri  dari  negara  hukum  adalah  adanya  sebuah  mekanisme  pemisahan  kekuasaan kedalam beberapa cabang, Pemisahan kekuasaan di Indonesia sedikit banyaknya terpengaruhi oleh  teori Trias  Politica yang  dikembangkan  oleh  Montesquieu  dalam  karyanya  yang berjudul L’Espirit  des  Lois .  Menurut  Montesquieu  pemisahan  kekuasaan  disandarkan  pada masing-masing Lembaga berdasarkan fungsi  yaitu kekuasaan legislatif sebagai perumus dan pembuat  peraturan  perundang-undangan,  kekuasaan  eksekutif  sebagai  Lembaga  yang mengimplementasikan  peraturan  perundang-undangan  dan  kekuasaan  yang  terakhir  adalah kekuasaan  yudikatif  sebagai  kekuasaan  kehakiman  (Asshiddiqie,  2006).  Tujuan  dari pemisahan kekuasaan ini secara umum adalah agar tidak adanya Lembaga yang Over Power karena  memiliki  kewenangan  yang  terpusat  padanya,  sedangkan  menurut  Montesquieu pemisahan  kekuasaan  harus  dilaksanakan  agar  terciptanya  kemerdekaan  individu  dari kesewenangan  penguasa  dan  menurut  hal  itu  bisa  terlaksana  bila  ketiga  fungsi  tidak diperankan  oleh  satu  orang  atau  dalam  kata  lain  dapat  tercapai  bila  adanya  pemisahaan diantara ketiga kekuasaan  (Budiardjo, 2003).  Kedudukan  Lembaga-lembaga negara tersebut dalam  tata  negara  adalah  sejajar  dengan,  artinya  tidak  ada  hubungan  Sub  koordinatif  yang bersifat  atas  ke  bawah.  Hubungan  antara  Lembaga  negara  baik  yudikatif,  Eksekutif  dan Legislatif  pada  hakikatnya  adalah  hubungan Check  and  Balances (Bintari,  2013).  Jadi, seharusnya  tidak  ada  interversi  ataupun  penyerobotan  kewenangan  dan  pekerjaan  oleh masing-masing Lembaga tersebut.
Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di  Indonesia telah banyak memberikan warna  baru dalam system ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah yang diselenggarakan Oleh Sembilan Hakim Konstitusi ini lahir dari semangat  perlunya  sebuah  Lembaga  yang  mempunyai  hak  uji  pengujian  undang-undang terhadap  konstitusi.  Dalam  pengujian  undang-undang  terhadap  konstitusi  menurut  Hans Kelsen  bersifat Negative  Legislature atau  meniadakan  suatu  bagian  Undang-undang,  Hans kelsen  menuliskan  dalam  bukunya “…A  court  which  is  competent  to  abolish  laws individually or generally function as a negative legislator” (Kelsen, 2017).
Dalam  teori  pemisahan  kekuasaan  negara  Lembaga  yudikatif  dalam  hal  ini Mahkamah  Konstitusi  harus  juga  bisa  membatasi  dirinya  dan  juga  berhati-hati  dalam memutuskan  perkara  pengujian  Undang-undang  agar  semaksimal  mungkin  tidak  memuat norma  baru,  hal  ini  yang  kemudian  sering  disebut  sebagai  doktrin Judicial  Restraint (Dramanda,  2016).  Doktrin  ini  merupakan  buah  dari  teori  pemisahan  kekuasaan  yang pertama kali diperkenalkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “ The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law ” (1893) (Wahyu Iswantoro, 2023). Doktrin ini menekankan  terhadap  pengadilan  agar  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai Lembaga yudikatif untuk tidak berlaku seperti Miniparlement (Talmadge, 1998). lebih lanjut lagi berarti Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD dalam melakukan pengujian undang- undang  Mahkamah  tidak  diperbolehkan  memuat  putusan  yang  mengatur  atau  merumuskan norma yang baru. Hal ini dikarenakan perumusan bukanlah ranah dari Mahkamah Konstitusi (MD,  2009).  Pembatasan  Yudisial  ini  harus  dilaksanakan  karena  merupakan  satu  bentuk Komitmen  lembaga  yudikatif  terhadap  sistem  negara  hukum  yang  mengadopsi  pemisahan kekuasaan juga salah satu bentuk saling menjaga dari intervensi kewenangan masing-masing lembaga terutama ranah pembuatan undang-undang.
Ada  beberapa  sifat  pembatasan  yang  berlaku  untuk  lembaga  yudikatif,  beberapa diantaranya. Petama, Pembatasan  yang  bersifat  konstitusional.  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya terdapat dalam Pasal 24C  Ayat  (1)  yang  menyatakan  Mahkamah  Konstitusi  salah  satunya  memiliki  kewenangan untuk  melakukan  pengujian  undang-undang.  Bisa  dikatakan  juga  bahwa  pembatasan konstitusional  ini  disandarkan  kepada  kewenangan  yang  diperoleh  secara  Atribusi  dari Original Legislator yang mana bersumber dari Majelis Perwakilan Rakyat selaku pembentuk
Undang-Undang  Dasar  (Marbun,  2011). Kedua ,  Pembatasan  yang  bersifat  Kebijakan.  Ada tujuh  prinsip  yang  harus  dipegang  oleh  pengadilan  dalam  proses  pengujian  konstitusional suatu Undang-undang, salah satunya adalah kebijakan serta komitmen pengadilan dalam hal ini  Mahkamah  Konstitusi  untuk  semaksimal  mungkin  tidak  membentuk  norma  baru  dalam putusan persidangan (Alexander, 2019). Ketiga, pembatasan yang bersifat doktrinal. Doktrin agar  Mahkamah  konstitusi  berhati-hati  ketika  adanya  perkara  yang  digolongkan  sebagai Political  Question ,  kriteria  dari  perkara Political  Question diantaranya  adalah  merupakan kewenangan  ekslusif  dari  cabang  kekuasaan  lain  dan  juga  adanya  kekhawatiran  terhadap Mahkamah  Konstitusi  yang  akan  direfleksikan  sebagai  ketidak  hormatan  terhadap  cabang kekuasaan  yang  lain    Juga  Mahkamah  Konstitusi  harus  dapat  menjaga  marwahnya  dimata masyarakat umum sebagai lembaga non-politis (Dramanda, 2016).
Fenomena  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mencirikan  Mahkamah  memiliki peran Positive  Legislature dalam  pengujian  undang-undang  sudah  seharusnya  sedapat mungkin  dapat  dihindar.  Mahkamah  sebagai  lembaga  Yudikatif  harus  bisa  menahan  diri, tentu agar terciptanya keharmonisan dan tidak adanya ego sektoral antar lembaga kekuasaan. Bila  Praktik  perumusan  norma  baru  oleh  Mahkamah  terus-terusan  dilaksanakan dikhawatirkan  pada  akhirnya  Mahkamah  justru  keluar  terlalu  jauh  dari  rambu-rambu  yang seharusnya  secara  limitatif  telah  diatur,  juga  Mahkamah  dikhawatirkan  menjadi  lembaga yang Over  Power yang  tentu  hal  ini  bersebrangan  dengan  konsep  pemisahan  kekuasaan ( separation of power) dan pembatasan yudisial (Judicial Restraint) .
Kajian Yuridis Terhadap Peran Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi Pasal  24C  Ayat  (1)  sebagai  implementasi  atribusi  kewenangan  dari  MPR  Melalui Undang-undang  Dasar  Terhadap  Mahkamah  Konstitusi  tidaklah  muncul  dengan  mudah, banyak  perdebatan  yang  muncul  Ketika  membahas  mengenai  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  ini. Pertama, Perdebatan  dimulai  Ketika  pembahasan  perubahan  pertama  bab kehakiman, pada sidang pertama tahun 1999. Perdebatan muncul Ketika membahas mengenai fungsi Judicial review oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu muncul kekhawatiran dari Andi mattalatta dari fraksi Golkar  yang menyampaikan bahwa perlu adanya pembatasan terhadap MA  untuk  melakukan Judicial  review .  Perdebatan  berlanjut  hingga  rapat-rapat  hari selanjutnya, terhadap bagaimana mekanisme, jenis peraturan perundang-undangan yang dapat di review ,  batu  uji  sampai  pada  konsep Judicial  review itu  sendiri.  Hingga  pada  rapat  ke-6 PAH pada hari selasa tanggal 12 Oktober 1999, Harun Al Rasyid sebagai Ahli Tata Negara Pada  saat  itu  menyampaikan  mengenai  Definisi Judicial  review itu  sendiri.  Menurut  beliau Judicial review terdefiniskan sebagai kewenangan hakim untuk menyatakan ketidak sah nya suatu  undang-undang  bila  melanggar  Undang-Undang  Dasar  (Sekretariat  Jendral  dan Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi,  2010).  Pemahaman  yang  terbangun  dari  perdebatan  ini adalah definisi, konsep, mekanisme terhadap Judicial review . Kedua, Perdebatan  mengenai  Lembaga  mana  yang  berwenang  untuk  melakukan Judicial  review .  Hingga  pada  akhirnya  pada  masa  perubahan  kedua  mulai  muncul  gagasan mengenai  Mahkamah  Konstitusi  setelah  MPR  melakukan  RDP  dengan  banyak  pihak.  Pada akhirnya  gagasan  mengenai  Mahkamah  Konstitusi  inipun  menimbulkan  banyak  perdebatan. Secara  umum  perdebatan  ini  dilatar  belakangi  oleh  tiga  pandangan  mengenai  kedudukan Mahkamah  Konstitusi,  yaitu  a.  berkedudukan  sebagai part  of MPR,  b,  sebagai  Lembaga Yudikatif  dibawah  Mahkamah  Agung,  dan  c,  didudukan  secara  mandiri.  Perdebatan selanjutnya adalah perihal kewenangan lain disamping Judicial review beberapa diantaranya mengenai  pembubaran  partai,  sengketa  kewenangan  Lembaga  negara  hingga  perdebatan mengenai Impeachment juga perdebatan mengenai struktural organisasi. Perdebatan berjalan alot  dikarenakan  munculnya  kekhawatiran  dan  MPR  sangat  berhati-hati  dalam  memutuskan mengenai  Mahkamah  Konstitusi  ini  sebabnya  adalah  besarnya Power yang  dimiliki
Mahkamah  konstitusi.  Pemahaman  yang  terbagun  dari  oerdebatan  ini  adalah  bahwa Mahkamah  Konstitusi  merupakan  Lembaga  Yudikatif  yang  menjalankan  kewenangan utamanya adalah Judicial review, sebagaimana definisi yang disampaikan dalam perdebatan pertama  diatas  maka  dapat  pula  dikatakan  peran  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Negative legislature . Ketiga, Rumusan  final  Mahkamah  Konstitusi  dalam  amademen  Undang-undang Dasar  pada  akhirnya  memasukan  Mahkamah  konstitusi  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman selain dari Mahkamah Agung dan badan Peradilan di  bawahnya. Selain dari itu, rumusah  final  ini  juga  memuat  kewenangan  serta  komposisi  strukral  dari  Mahkamah konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi disebut sebagai implementasi prinsip-prinsip negara hukum.
Pengaturan  Mahkamah  Konstitusi  diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 atas  perubahan  Undang-Undang  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi.    Pasal  10 Undang-Undang  tersebut  mengatakan  bahwa  salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi adalah  melakukan  pengujian  Undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  yang dijabarkan  secara  komprehesif  pada  bagian  kedelapan  Undang-undang  tentang  Mahkamah Konstitusi.  Dalam  pengujian  Undang-undang  Mahkamah  konstitusi  dapat  memeriksa pengujian  yang bersifat  metril  maupun formil,  sebagaimana  yang tercantum  dalam Pasal  51 Ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Bila  dalam  pemeriksaan  persidangan ditemukan  bahwa  bagian  Undang-undang  tersebut  bertentangan  dengan  Undang  Undang Dasar maka Mahkamah Konstitusi dalam amarnya dapat membatalkan dan menyatakan tidak mempunyai  kekuatan  hukum  untuk  bagian  dari  Undang-undang  yang  diujikan,  hal  ini berdasarkan isi Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011. Selanjutnya dalam Pasal 57 Ayat (2a) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dilarang memuat amar  yang  a.  amar  selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2);  b.  perintah kepada  pembuat  undang-undang;  dan  c.  rumusan  norma  sebagai  pengganti  norma  dari undang-undang  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Pasal 57 Ayat (2a) terkait batasan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang secara langsung menegaskan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berperan  sebagai Negative  Legislator .  Akan  tetapi  Pasal  yang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, melalui Putusan Nomor 48/PUU- IX/2011.
Putusan  Nomor  48/PUU-IX/2011  yang  membatalkan  Pasal  57(2a)  Undang-undang Nomor  8  Tahun  2011  atas  perubahan  Undang-undang  24  Tahun  2003  secara  langsung memberikan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  dapat  merumuskan  atau  membentuk  norma  baru. Dalam  pertimbanganya  Mahkamah  berpendapat  bahwa  dengan  adanya  pasal  tersebut  dapat menghalangi Mahkamah untuk menguji konstitusional norma juga dapat menghalangi tujuan mengisi  kekosongan  hukum  akibat  dibatalkanya  suatu  bagian  Undang-undang.  Lebih  lanjut pertimbangan Mahkamah berperan sebagai Positive Legislature adalah (1) keadilan subtantif dan  kebermanfaatan  untuk  masyarakat  luas,  (2)  adanya  keadaan  yang  mendesak,  dan  (3) mengisi  kekosongan  hukum  (Martitah,  2023).  Artinya  dapat  disimpulkan  bahwa  perumusan norma  baru  oleh  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  suatu  terobosan  progresif  untuk  tujuan melindungi  masyarakat  dari  tidak  adilan  dan  tidak  bermanfaatan  yang  timbul  dari  suatu Undang-undang.  Menurut  penulis  hal  ini  dapat  diterima,  tetapi  tetap  harus  dibatasi  jangan sampai  pada  akhirnya  menimbulkan  kegaduhan  serta  pertentangan  diantara  lembaga kekuasaan lain dan juga masyarakat secara umum.
Menjadi  perhatian  khusus  adalah  implikasi  yuridis  pasca  Putusan  Nomor  48/PUU- IX/2011  sampai  sekarang  belum  diaturnya  secara normative mengenai  Syarat  dan  Batasan
Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutuskan  perkara  perngujian  Undang-undang  dengan  sifat Positive  Legislature .  Revisi  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi  belum  dapat  mengatur mengenai  syarat,  Batasan dan mekanisme pemuatan atau perumusan  norma  baru padahal  di tahun  2017  dalam  Naskah  Akademik  Rancangan  tentang  penggantian  Undang-Undang Mahkamah  konstitusi  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menuliskan  dalam  kajianya  bahwa  dalam  penyusunan  UU  MK  yang  terbaru  harus  juga mengakomodir  Putusan  Nomor  48/PUU-IX/2011.Kementrian  Hukum  dan  Ham,  “Naskah Akademik UU MK,” Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), 69. kekosongan hukum ini dikhawatirkan  dapat  menjerumuskan  Mahkamah  Konstitutsi  terlalu  jauh  berperan  sebagai Positive Legislature dan menjurus menjadi miniparlement .

## KESIMPULAN
Mahkamah  Konstitusi  yang  belakangan  ini  kerap  berperan  sebagai Positive Legislature melalui  putusanya  sudah  seharusnya  dapat  dibatasi,  hal  ini  karena  tidak  sesuai dengan  prinsip  negara  hukum  yang  menganut  pemisahan  kekuasaan.  Mahkamah  Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif dalam doktrin Judicial restraint pun sedapat mungkin untuk tidak membentuk  norma  baru,  hal  ini  bertujuan  agar  adanya  rasa  saling  hormat  antar  Lembaga Negara  dan  menjaga  Marwah  dari  Mahkamah  konsitusi  dari  kepentingan  politis. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi telah diatur secara limitative dalam Undang-Undang Dasar Pasal 24C yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  atas perubahan Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang- Undang  MK  sebernarnya  dengan  tegas  mengatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berperan sebagai Negative  legislature salah  satunya  dalam  Pasal  57  Ayat  (2a)  tetapi  pasal  tersebut telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  itu  sendiri  dalam  Putusan  Nomor  48/PUU- IX/2011.  Dalam  pertimbanganya,  Mahkamah  mengedepankan  aspek  keadilan  subtantif  juga untuk kepentingan Masyarakat umum. Hal ini dapat diterima, tetapi tetap perumusan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi harus semaksimal mungkin dibatasi. Pasca Putusan tersebut hingga  saat  ini  belum  adanya  pengaturan  mengenai  syarat  dan  batas  mengenai  perumusan borma baru oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun di tahun 2017 muncul Naskah Akademik Revisi  UU  MK  yang  dalam  isinya  menyinggung  pengaturan  mengenai  Putusan  Nomor 48/PUU-IX/2011.  Kekosongan  hukum  ini  memungkinkan  dapat  menyebabkan chaos pada masa  mendatang  maka  regulator  harus  secepatnya  merumuskan  pengaturan  mengenai pembatasan  perumusan  norma  baru  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  Lembaga Yudikatif .

## REFERENSI
Alexander,  Kern,  and  M  David  Alexander. American  Public  School  Law .  West  Academic Publishing, 2019.
Ansori, Lutfil. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan . malang: Setara Press, 2018.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Raja Grafindo, 2006. ______. Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, Undang-Undang, Dan Peraturan Tentang Mahkamah Konstitusi Di 78 Negara . Jakarta: PSHTN FH UI, 2003.
______. Perkembangan  Dan  Konsilidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Bintari,  Aninditya  Eka.  “Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Negative  Legislator  Dalam Penegakan Hukum Tata Negara.”
Pandeta
8, no. 1 (2013). https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2355 . Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2003.
Dramanda, Wicaksana. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi.”
Jurnal Konstitusi 11, no. 4 (May 20, 2016): 617. https://doi.org/10.31078/jk1141 . Kartohadiprodjo,  Sudiman. Negara  Republik  Indonesia  Negara  Hukum .  Jajasan Pembangunan, 1953.
Kelsen,  Hans. General  Theory  of  Law  and  State .  Routledge,  2017.  Hans  Kelsen,  General Theory of Law and State (Routledge, 2017)
Kementrian  Hukum  dan  Ham.  Naskah  Akademik  UU  MK,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional (2017).
Marbun,  Syahrudin  Fahmi. Peradilan  Administrasi  Negara  Dan  Upaya  Administratif  Di Indonesia . FH UII Press, 2011.
Moh.  Mahfud.  “Rambu  Pembatas  Dan  Perluasan  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi.” Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum 16, no. 4 (2009): 441–62. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1 . Phillips,  O  H,  P  Jackson,  and  P  Leopold. O.  Hood  Phillips  &  Jackson:  Constitutional  and
Administrative Law . Sweet & Maxwell, 2001.
https://books.google.co.id/books?id=wHVgQgAACAAJ . Martitah, Mahkamah Konstitusi : Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature . Edited by Rita Triana Budiarti Fajar Laksono. Konstitusi Press (Konpress), 2023.
Sekretariat  Jendral  dan  Kepanitraan  Mahkamah  Konstitusi. Naskah  Komprehensif  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Belakang,  Proses,  Dan   Hasil Pembahasan 1999-2002 . Buku VI, 2010. Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Raja  Grafindo Persada, 2007.
Syara Nurhayati. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Dalam Pengujian Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945.” JOM Fakultas Hukum 2 Nomor 2 (2015).
Talmadge,  Philip  A.  “Understanding  the  Limits  of  Power:  Judicial  Restraint  in  General Jurisdiction  Court  Systems.” Seattle  University  Law  Review. 22  (1998):  695. https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sulr/vol22/iss3/1/ .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Wahjono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum . Ghalia indonesia, 1983. Wahyu Iswantoro, “Judicial Restraint.” Majalah Mahkamah Agung RI Edisi XXXIII, 2023. https://pnwamena.go.id/new/content/artikel/20240122073029127934030165ae1995d91 4c.html .
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika, 2008.