## J-MAS

## Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan SILPA terhadap Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota di Sumatera Selatan

## Mila Amelia*, Periansya
Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya 1 *Correspondence email: milaameliaa09@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  baik  secara  parsial  maupun simultan  terhadap  Belanja  Modal.  Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kuantitatif.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  17 Kabupaten/Kota  yang  ada  di    Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  dokumentasi  sehingga  data  yang diperoleh  merupakan  data  sekunder.  Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa (1) Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (2) SILPA berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  (3)  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  secara  simultan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  Belanja Modal. Hasil  uji determinasi diketahui  R 2 sebesar 26%. Hasil  ini dapat disimpulkan  bahwa  Belanja Modal dipengaruhi oleh  Desentralisasi  Fiskal dan SILPA  sebesar  26%, sedangkan  sisanya  sebesar  74% dipengaruhi oleh  faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata kunci : Belanja Modal; Desentralisasi Fiskal; SILPA.
Abstract. This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Fiscal  Decentralization  and  SILPA  either  partially  or  simultaneously  on Capital  Expenditures.  This  type  of  research  is  quantitative  research.  The  sample  used  as  many  as  17  districts  /  cities  in  the province of South Sumatra. The type of data used is documentation so that the data obtained is secondary data. The data analysis method used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) Fiscal Decentralization has a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) SILPA has a positive and significant effect on Capital Expenditures (3) Fiscal Decentralization  and  SILPA  simultaneously  have  a  positive  and  significant  effect  on  Capital  Expenditures.  The  result  of  the determination  test  is  known  that  R2  is  26%.  These  results  can  be  concluded  that  Capital  Expenditure  is  influenced  by  Fiscal Decentralization and SILPA by 26%, while the remaining 74% is influenced by other factors not examined in this study.
Keywords: Capital Expenditure; Fiscal Decentralization; SILPA.

## PENDAHULUAN
Besaran  perkembangan  pembangunan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  sejalan  dengan  adanya  kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai sumber penerimaan dan pengeluaran yang  berbeda   dimana  kondisi  posisi  wilayah  Indonesia  yang  berbentuk  negara  kepulauan  berpengaruh  terhadap implementasi  pelaksanaan  desentralisasi  di  tiap  daerah.  Belum  meratanya  keuangan  tiap  daerah  di  Indonesia mendorong terhambatnya pembangunan yang merata, oleh karena itu pemerintah pusat berupaya untuk      mengatasi hal tersebut dengan dibuatnya kebijakan desentralisasi fiskal dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan di tiap daerah untuk dapat mengatasi kesenjangan fiskal.
Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau    biaya  yang  dikeluarkan  untuk pembelian  barang-barang  modal  yang  digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin, dan  kendaran, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture ,  software dan sebagainya.  (Firdha  Chairama,  2020). Meningkatnya  pengeluaran  modal  diharapkan  dapat meningkatkan  pelayanan  publik  karena  hasil  dari  pengeluaran belanja modal adalah  meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Belanja modal memiliki peranan penting     karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik  karena  belanja  modal  merupakan  salah  satu  langkah  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  pelayanan kepada publik. Pengalokasian belanja modal yang baik merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal.
Namun kenyataannya, permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah di  Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemerintah  daerah  masih  lebih  banyak  menggunakan  pendapatan  daerahnya  untuk  keperluan  belanja  pegawai  yang bisa dikatakan kurang produktif daripada digunakan untuk belanja modal. Hal ini  menjadi fenomena bagi pemerintah daerah  baik  pusat  maupun  daerah.  Dan  penyerapan  anggaran  ini  mengakibatkan  tidak  optimalnya  alokasi  belanja modal  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Dikutip  dari  iNews.id,  dalam  acara  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sumsel Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan untuk meminta Pemprov. Sumatera Selatan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tidak mengandalkan dana transfer pusat. Kemendagri juga menyorot tren belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. (sumsel.inews.id, 2021).

## Mila  Amelia  dan  Periansya,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kab/Kota  di
Sumatera Selatan
Belanja modal pada pemerintah  daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata setiap  tahunnya belanja modal di bawah 30%, yaitu lebih rendah daripada belanja pegawai  maupun belanja barang dan jasa. Hanya kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan  Musi  Rawas  Utara  yang  mencapai  pengalokasian  lebih  dari 30%.  Hal  ini  artinya  banyak daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang belum memenuhi target dalam tahun 2016-2020 dimana secara keseluruhan  belanja modal yang dialokaksikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) sekurang-kurangnya  adalah  30%  dari  belanja  daerah  (sesuai  dengan  Permendagri  No.27/2013). Faktor  yang  mempengaruhi  belanja  modal  yaitu  desentralisasi  fiskal  dimana  daerah  tersebut  bisa  mengelola  sendiri pendapatan  asli  daerahnya  dengan  baik.  Anggaran  belanja  sangat  terkait  dengan  penerimaan  pendapatan  daerah, sehingga  dalam  melakukan  belanja  daerah  maka  porsi  pendapatan  daerah  lebih  dominan  membiayai  agar  tercipta kemandirian  daerah.  Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  menggali  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masih  belum  siap dalam  melaksanakan  otonomi  daerah, dikarenakan rata-rata rasio derajat desentralisasi belum mencapai 50%. Hal ini berarti  dalam  membiayai  pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Selatan masih  sangat  bergantung  pada  sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dan hal ini tentu berpengaruh dalam  hal pembangunan infrastruktur pembiayaan pembangunan daerah disetiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Faktor  lainnya  untuk  alokasi  belanja  modal  penyediaan  berbagai  fasilitas  publik  adalah  penerimaan  daerah yang  bersumber  dari  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  tahun  sebelumnya.  SILPA  adalah  selisih  lebih realisasi  penerimaan  dan pengeluaran  anggaran  selama  satu  periode  anggaran  yang  nantinya  dapat  digunakan  pada tahun berikutnya. Anggaran pembiayaan daerah  yang berasal dari SILPA digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya dapat  membiayai  perencanaan  berikutnya  oleh  kewajiban  belanja  langsung,  diantaranya  belanja  jasa  dan  barang, belanja  pegawai  dan  juga  belanja  modal.  Fenomena  yang  terjadi  adalah  tingginya  SILPA  di  Provinsi  Sumatera Selatan. SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana anggaran. Kasus dibeberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatnya SILPA tetapi tidak diikuti meningkatnya belanja modal atau dengan kata lain realisasi belanja modal mengalami penurunan.
Pada penelitian  Santika Rahya (2019) Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap Belanja  Modal.  Sedangkan,  Menurut  Annisa  Wahyu  Hikmah  (2019)  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.  Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat dari fenomena penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana  pengaruh  desentralisasi  fiskal  dan  SILPA  terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut maka tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan SILPA terhadap belanja modal.

## Literature Review Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  keagenan  digagas  Michael  C.  Jensen  dan  William  H.  Meckling  (1976)  menjelaskan  mengenai kesepatakan yang dibuat dan disepakati oleh  pihak  yang terlibat seperti pihak  agen dan pihak prinsipal. Keterlibatan antara dua  pihak  di  suatu  entitas  yang  saling  berhubungan  pada  pelaksanaan  wewenang  yang  diberikan  oleh  pihak prinsipal  kepada  pihak  agen  melalui  suatu  kesepakatan  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Einsenhardt  (1989) melanjutkan penelitian tentang teori keagenan yang telah dilakukan oleh Jensen dan Meckling dengan judul theory: an assessment and review .
Keterkaitan  antara  pihak  agen  dan  pihak  prinsipal  disuatu  entitas  yaitu  ketika  manajemen  bertindak  selaku pihak  agen  dan  investor  bertindak  selaku  pihak  principal.  Pihak  agen  adalah  pihak  yang  diamanatkan  dan  diberi tanggungjawab  dalam  mengambil  keputusan  bisnis  sedangkan  pihak  prinsipal  adalah  pihak  yang  mengamanatkan tanggung  jawab  kepada  pihak  agen.  Keterkaitan  teori  keagenan  dengan  penelitian  ini  yakni  keterkaitan  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang bertindak selaku agen. Pemerintah pusat melakukan transfer kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah mengenai penyediaan pelayanan publik. Hubungan keagenan tersebut ialah pemerintah daerah selaku pihak  agen bertanggung jawab atas pelaksanaan  penggunaan  anggaran  yang diberikan oleh pemerintah pusat selaku pihak prinsipal.

## Belanja Modal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Belanja Modal adalah  pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  akuntansi.  Sedangkan  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  238/PMK.05/2011  tentang  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)  periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal  kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang  ditetapkan Pemerintah Daerah Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional.
Mila  Amelia  dan  Periansya,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kab/Kota  di Sumatera Selatan

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi fiskal adalah penyerahan sebagian tanggung jawab fiskal atau keuangan Negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya  (provinsi, kabupaten atau kota). Sedangkan menurut Saragih (2017) dalam  buku  Rudi  Badrudin  menyatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal  adalah  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari tingkat  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah  untuk  mendukung  fungsi  atau  tugas pemerintahan  dan  layanan  publik  sesuai  dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang  dilimpahkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan atau penyerahan wewenang (tanggung jawab dan fungsi) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan otoritas bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengatur dan  mengelola  sendiri keuangan  daerahnya  guna  mendorong  perekonomian daerah maupun nasional.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran (SILPA) adalah  selisih  lebih  antara  realisasi  pendapatan  -  LRA  dan  belanja,  serta  penerimaan  dan  pengeluaran  pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Secara umum SILPA dapat disebabkan oleh realisasi pendapatan yang  melebihi  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dan  realisasi  belanja  yang  lebih  kecil  dari anggaran  yang  telah ditetapkan.  Ketidaktercapaian  target  belanja  bisa  disebabkan  karena  efisiensi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ( output kegiatan  tercapai,  tetapi  anggarannya  tidak  terealisasi  seluruhnya),  kegiatan  belum  selesai  (sehingga  anggaran  yang belum digunakan dimasukkan ke tahun anggaran berikutnya).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif, karena  penelitian  ini akan menggunakan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Sumatera   Selatan.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2020 (5 tahun). Teknik pengumpulan data yakni tahapan proses yang sangat krusial di dalam  penelitian dalam memperoleh data. Penelitian ini mengambil data sekunder untuk diamati. Menurut Fauzi et. al., 2019, statistik deskriptif sangat penting karena dapat menggambarkan data secara  keseluruhan  sehingga hasil  analisis  dapat  menunjang  penelitian.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah: Y= a +  b 1 X 1 +  b 2 X 2 + e Keterangan:  a = Konstanta;  b  =  Koefisien  Regresi;  Y =  Belanja  Modal;  X 1 =  Desentralisasi  Fiskal;  X 2 =  SILPA;  e  = error

## HASIL
Tabel 1 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Unstandardized Residual N 85 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .44573127 Most Extreme Differences Absolute .062 Positive .042 Negative -.062 Test Statistic .062 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d

## Sumber: data olahan
Tabel  1  diketahui  nilai  signifikan  data  adalah  0,200  dan  nilai  signifikan  alpha  senilai  0,05.  Hal  tersebut menunjukkan jika nilai signifikan data penelitian senilai 0,200 lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikan alpha senilai 0,05. Hal tersebut menjelaskan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan Tabel 2 diperoleh  jika nilai VIF variabel Desentralisasi Fiskal dan SILPA senilai 1,034. Dimana semua vaiabel independen mempunyai nilai VIF  kurang  dari  10.  Kemudian  nilai Tolerance variabel  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  senilai  0,967  yang mempunyai  nilai Tolerance lebih  dari  0,100  menjelaskan  bahwa  data  penelitian  tidak  terbukti  ditemukannya  gejala multikolinearitas pada model regresi.
Mila  Amelia  dan  Periansya,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kab/Kota  di Sumatera Selatan
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Desentralisasi Fiskal .967 1.034 SILPA .967 1.034
Sumber: data olahan
Sumber: data olahan

## Gambar 1 Hasil Uji Scatterplot
Gambar  1  dihasilkan  jika  tidak  ditemukannya  pola  pada  grafik  hasil  uji scatterplot dan  titik-titik  berada menyebar  di  atas  maupun  di  bawah  titik  nol  (0)  pada  sumbu  Y,  menjelaskan  bahwa  tidak  ditemukannya  gejala heteroskedastisitas pada data penelitian.
Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .509 a .260 .241 135412.46944 1.764
Sumber: data olahan
Tabel 3 diketahui jika nilai Durbin-Watson (DW) senilai 1,764, DU senilai 1,6957, DL senilai 1,5995, 4 - DU senilai  2,3043,  dan  4  – DL  senilai  2,4005  .  Jadi  diperoleh  bahwa  DU  <  DW  <  4  –  DU  dan  atau  jika  diterjemahkan berdasarkan angka yakni 1,6957 < 1,764 < 2,3043 yang artinya tidak terbukti jika terjadinya gejala autokorelasi pada data  penelitian.  Tabel  3  juga  mengungkapkan  hasil  uji  koefisisen  determinasi  ( 𝑅 2 )  untuk   pengujian  variabel independen  terhadap  variabel  diperoleh  jika  nilai R  Square senilai  0,260  yang  artinya  jika  26%  pengaruh  Belanja Modal  diuraikan  oleh  variabel  independen  berupa  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA.  Dimana  sisanya  senilai  74,% disebabkan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti.  Berdasarkan  Tabel  4  hasil  uji  analisis  regresi  linear  berganda diperoleh persamaan regresi berikut ini:
Y = 24,140 + 0,235X 1 + 0,082X 2 + e
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 24.140 .779 30.974 .000 Desentralisasi Fiskal .235 .099 .244 2.362 .021 SILPA .082 .032 .263 2.540 .013
Sumber: data olahan
Tabel 4 juga menjelaskan bahwa hasil uji hipotesis pengaruh parsial diperoleh nilai t tabel senilai 1,98932, dan nilai  t  hitung  Desentralisasi  Fiskal  senilai  2,362  dengan  nilai  signifikan  senilai  0,021,  nilai  t  hitung  SILPA  yang bernilai  2,540  dengan  nilai  signifikan  senilai  0,013.  Nilai  koefisien  regresi  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  >0.05
Mila  Amelia  dan  Periansya,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kab/Kota  di Sumatera Selatan
yang  mengindikasikan  jika  terdapat  pengaruh  yang  positif  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Belanja  Modal. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  (uji  t)  diketahui  nilai  signifikansi  variabel  desentralisasi  fiskal  senilai 0,021  kurang  dari  nilai  signifikansi  alpha  (α)  senilai  0,05,  nilai  t  hitung  senilai  2,362  lebih  besar  dari  nilai   t  tabel senilai 1,98932 dan memiliki nilai koefisien regresi desentralisasi fiskal senilai 0,235 yang menunjukkan jika 𝐻 0 tidak diterima dan 𝐻 1 diterima. Hasil pengujian hipotesis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan          positif signifikan antara  desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah kab/kota di Sumatera Selatan.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  (uji  t)  mengenai  pengaruh  secara  parsial  variabel  SILPA  terhadap  Belanja Modal  diketahui  nilai  signifikan  senilai  0,013,  nilai  t  hitung  senilai  2,540  ,  nilai  t  tabel  senilai  1,98932  dan  nilai signifikansi alpha (α) senilai 5% dan atau 0,05. Maka diperoleh jika nilai signifikansi  senilai  0,013  lebih kecil dari nilai  signifikansi  alpha  (α)  senilai  0,05  dan nilai t hitung senilai 2,540 kurang dari nilai t tabel senilai 1,98932 yang artinya SILPA memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien regresi SILPA senilai  0,082  yang  mengindikasikan  jika  terdapat  pengaruh  yang  positif  SILPA  terhadap  Belanja  Modal.  Penelitian Santika  Rahya  (2019)  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal. Berdasarkan    diperoleh  nilai  F  hitung  pada  variabel  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  senilai  7,351   dengan  nilai signifikansi 0,001 dan nilai  F  tabel  senilai 3,11. Sehingga diperoleh jika nilai signifikansi senilai 0,001 yang  kurang dari  signifikansi  alpha  (α)  senilai  0,05  dan  nilai  F  hitung  senilai  7,351  yang  lebih  besar  dari  F  tabel  senilai  3,11 menjelaskan  adanya  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel  independen  berupa  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA secara bersamaan terhadap variabel dependen berupa Belanja Modal.
Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df  Mean Square F Sig. 1  Regression 2.992 2 1.496 7.351 .001 b Residual 16.689 82 .204 Total 19.681 84
Sumber: data olahan
Tabel  5  diperoleh  nilai  F  hitung  pada  variabel  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  senilai  7,351   dengan  nilai signifikansi 0,001 dan nilai  F  tabel  senilai 3,11. Sehingga diperoleh jika nilai signifikansi senilai 0,001 yang  kurang dari  signifikansi  alpha  (α)  senilai  0,05  dan  nilai  F  hitung  senilai  7,351  yang  lebih  besar  dari  F  tabel  senilai  3,11 menjelaskan  adanya  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel  independen  berupa  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA secara bersamaan terhadap variabel dependen berupa Belanja Modal.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Desentralisasi  Fiskal  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan secara  parsial  terhadap  Belanja  Modal  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Selatan.  Semakin  tinggi  nilai desentralisasi  fiskal  suatu  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  juga  tingkat  pengeluaran  Belanja  Modal  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  karena  jumlah  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  khususnya  untuk  pembangunan  pelayanan publik.  SILPA  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  secara  parsial  terhadap  Belanja  Modal  pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. SILPA dan Belanja Modal memiliki hubungan yang berbanding lurus. Semakin tinggi  nilai  desentralisasi  fiskal  suatu  daerah  maka  akan  semakin  tinggi  juga  tingkat  pengeluaran  Belanja  Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan karena SILPA merupakan salah satu dana yang digunakan dalam  pembangunan  daerah.  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  secara  bersamaan  memiliki  pengaruh  secara  simultan signifikan sebesar 26% terhadap Belanja Modal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa, Wahyu  Hikmah, 2019, Pengaruh  dana  alokasi  khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah  (PAD),  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA),  luas  wilayah  dan  kinerja  keuangan  terhadap belanja  modal (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Tengah) .  Bachelor ,
Universitas  Widya  Dharma.
Badrudin, Rudi. 2017. Ekonomika Otonomi Daerah , Edisi Kedua . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Chairama,  Firdha,  2020,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Luas  Wilayah,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Dan Pertumbuhan  Infrastruktur  Jalan  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi  Empiris  Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera   Utara) . Skripsi , Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara. Einsenhardt, 1989, Theory: An Assessment and Review .
Mila  Amelia  dan  Periansya,  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  SILPA  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Kab/Kota  di Sumatera Selatan
Fauzi,  F.,  Basyith  Dencik,  A.,  &  Isnaini  Asiati,  D.  2019. Metodologi  Penelitian  untuk  Manajemen  dan  Akuntansi . Jakarta: Salemba Empat.
Michael  C.  Jensen  dan  William  H.  Meckling  (1976), Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Costs,  and Ownership Structure .
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Laporan Realisasi Anggaran Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang   Klasifikasi Anggaran,
Rahayu,  Santika,  2019, Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Luas  Wilayah  Dan Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  (SILPA)  Terhadap  Pengalokasian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah