## MODEL EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS MAQASHID SYARIAH PADA JAMINAN SOSIAL
Anindya Yusuf Wirmanda 1 , Gancar Candra Premananto 1 , Ridan Muhtadi 2 . 1 Universitas Airlangga
2 STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: andnindya86@gmail.com Email: ridanmuhtadi@gmail.com
Abstract
Human  welfare  from  an  Islamic  perspective  pays  attention  to  a  balanced satisfaction between material needs and spiritual needs. Some policies have been implemented by the government to improve social security to humanity, but the lack of spiritual morale and lack of coordination between the related institutions resulted  in  policies  that  have  not  been  implemented  optimally.  Consumer protection,  which  is  one  part  of  optimizing  programs,  has  not  yet  run coordinatively. Therefore, the writer has an idea that can be implemented, which is  Maqashid  Sharia-based  Consumer  Education  and  Protection  on  Social Security for Muslims, the Poor, the Poor, and Non-Muslims to achieve falah with aspects that are the dharuriyat needs namely maintenance of faith (din), soul (nafs), reason (aql), descent (nasl), wealth (maal). The implementation of education and consumer protection based on maqashid sharia is a government apparatus, BAZ, LAZ, UPZ, and awareness for fellow human beings to bear the  needy  and  poor  alike  in  order  to  achieve  the benefit  of  the  people.  The research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  approach.  The  concept  of education and consumer protection based on maqashid sharia can be a creative and productive solution related to various moral and spiritual problems and the management of social security, justice for the poor in getting social security as mandated  in  the  1945  Constitution  and  the  Koran.  In  addition,  the implementation of this program is expected to achieve the independence of the people and the achievement of falah for all people.
Keywords : Maqashid Sharia, Education and Consumer Protection, Social Security

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam tidak sepenuhnya terkait dengan kekayaan ataupun pendapatan, tetapi pencapaian falah yaitu kebahagiaan
dunia  dan  akhirat.  Wibisono 1 mengemukakan  bahwa  kesejahteraan  manusia menurut perspektif Islam juga memperhatikan kepuasan yang seimbang antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  mendefinikan  kesejahteraan  sosial sebagai  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Sedangkan  tujuan  hidup  manusia  telah  jelas tercantum  dalam  firman  Allah  SWT  QS.  Al  An’aam  ayat  162:  “ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan dan matiku hanyalah  untuk Allah, Tuhan semesta alam.”
Manusia merupakan makhluk sosial ( zone politicon) . Sebagai makhluk sosial, kepemilikan harta manusia mencakup dua hak milik yaitu harta milik individu dan  juga  terdapat  harta  yang  menjadi  hak  masyarakat  umum. 2 Kebutuhan manusia  dalam  pemenuhan  kebutuhan  material  tidak  lepas  dari  distibusi pendapatan  dan  keadilan  sosial  ekonomi.  Nasution  dkk,  2007  juga mengungkapkan  fokus  dari  sistem  distribusi  pendapatan  dalam  Islam  adalah proses distribusinya dan bukan output dari proses distribusi tersebut. 3 Maksud dari  proses  disini  adalah frame  fastabiqul  khairaat sebagai  dasar  dalam melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dan  pelaku  pasar.  Secara  sederhana, Nasution  dkk,  2007  memberikan  contoh  bahwa  kewajiban  menyisihkan sebagian  harta  bagi  pihak  surplus  sebagai  kompensasi  atas  kekayaannya  dan merupakan  insentif  untuk  kekayaan  pihak  defisit  agar  dapat  dikembangkan kepada yang lebih bermanfaat. 4
Jaminan sosial kepada sesama umat manusia, telah diamanatkan dalam Al Quran dalam beberapa firman Allah, salah satunya QS. Al Hasyr: 7 yang artinya “ Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu…” (QS.  Al  Hasyr:  7)” .  Selain  itu,  UUD  tahun  1945  pasal  28  H  ayat  (1) mengamanatkan, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sementara UUD tahun 1945 pasal 28 H ayat (3), “ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia
1 Yusuf Wibisono. 2017. Filosofi Ekonomi Islam. Makalah disampaikan pada Training for Trainer Dosen Ekonomi Islam oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017
2 Mustofa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. (Jakarta: Kencana, 2007), 75 3 Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, …75
4 Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, …75
yang bermartabat. Dasar pentingnya jaminan sosial bagi umat manusia telah jelas tercantum dalam Al Quran maupun amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan amanah Undang-Undang telah  melakukan  beberapa  upaya  dalam  rangka  meningkatkan  jaminan  sosial masyarakat.  Program  jaminan  sosial  nasional  yang  menjadi  kebijakan pemerintah sesuai UU terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian.  Program  yang menyeluruh  diberikan  kepada  rakyat  Indonesia  adalah  jaminan  kesehatan dengan tujuan agar masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
Edukasi  kepada  masyarakat  maupun  pengelolaan  sistem  jaminan  sosial perlu  mendapat  perhatian  lebih  karena  sebuah  kebijakan  tidak  akan  berjalan optimal tanpa edukasi. Selain itu, perlindungan kepada rakyat selaku konsumen dari pemerintah belum dilaksanakan secara optimal edukasi terhadap rakyat juga belum optimal. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang masif serta komprehensif akan mewujudkan level of playing field yang sama antara lembaga pengelola dan konsumen.  Edukasi  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  upaya meningkatkan  kesesuaian  pemahaman  maupun  aplikasi  jaminan  sosial  bagi pengeola  maupun  masyarakat.  Masyarakat  tidak  akan  ragu  memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Moral  spiritual  merupakan  landasan  dalam  mekanisme  pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat  meningkatkan  distribusi  pendapatan  untuk  kesejahteraan  bersama. Kondisi ini tidak akan tercapai apabila tidak adanya prinsip moral spiritual yang diaplikasikan.  Nasution,  dkk  mengemukakan  bahwa  prinsip  moral  dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral adalah faktor endogen dalam  perekonomian  sehingga  etika  ekonomi  menjadi  hal  yang  sangat membumi  untuk  dapat  mengalahkan  setiap  kepentingan  pribadi. 5 Penyeimbangan kesejahteraan material dan non-material dapat dilakukan secara efektif  dengan  memasukkan  dimensi  moral  dalam  setiap  analisis  ekonomi. 6 Dimensi  moral  berkaitan  erat  dengan  perlindungan  unsur  pokok  kehidupan manusia  yang  dikenal  dengan maqashid  syariah.  Maqashid  syariah ini  meliputi
5 Mustofa Edwin Nasution dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana hal 120 6 Yusuf Wibisono. 2017. Filosofi Ekonomi Islam. Makalah disampaikan pada Training for Trainer Dosen Ekonomi Islam oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017.
pemeliharaan keimanan ( dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), kekayaan ( maal). 7
Jaminan  sosial  telah  mencapai  puncak  keberhasilannya  terutama  pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat  telah  mendapatkan  jaminan  atau  kesejahteraan  mereka  meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau menerima tunjangan dari zakat. 8 Orang-orang yang akan memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke baitulmal , sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua faktor dalam mewujudkan jaminan sosial. Pertama, jaminan keluarga. Dalam hal ini  anggota  keluarga  yang  mampu,  berkewajiban  untuk  membelanjai  anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan  semangat  untuk  memberikan  jaminan  sosial  yang  merupakan salah satu cara penanggulangan masalah dhuafa yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.
Dari uraian tersebut, muncul sebuah kebutuhan untuk mengkaji lebih jauh guna  meningkatkan  eksistensi  jaminan  sosial  kepada  sesama  muslim,  fakir, miskin, dan non muslim melalui konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah. Eksistensi jaminan sosial bagi umat manusia tidak lepas dari peranan penting negara. Negara tidak hanya berperan dalam menyediakan jaminan keamanan, menghapus ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar, namun juga menciptakan lingkungan yang sesuai untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk merealisasikan tujuan masyarakat. Prinsip maqashid syariah menempatkan  keimanan sebagai  ujung  tonggak  untuk  melaksanakan  jaminan sosial islam untuk umat manusia untuk menghapus ketidakadilan dalam berbagai bentuk untuk mencapai falah .
Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  deskripsi  dalam  tataran  teoretis maupun  praktis  berkaitan. Pertama, Kondisi  jaminan  sosial  terhadap  sesama muslim,  fakir,  miskin,  dan  non  muslim. Kedua, Konsep  edukasi  dan perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah . Ketiga, Strategi   implementasi edukasi   dan   perlindungan   konsumen  berbasis maqashid syariah.
Tinjauan Jaminan Sosial ( Takaful Ijtima’i)
7 Muhammad Umer Chapra: 1995. Islam and the Economic Challenge (Islamic Economics Series; No.17). 8 Ahmad Zaki Yamani. 1978. Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini . Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74
Takaful berasal dari kata kafala-yakfulu-kuflan yang berarti menanggung, menjamin yang terdapat dalam Q.S Ali ‘Imran: 37 dengan firman Allah. “Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (Maryam).” (Q.S Ali ‘Imran: 37). Selain itu,  Allah  juga  berfirman  dalam  QS.  Ta  Ha:  40 “(yaitu)  ketika  saudaramu  yang perempuan  berjalan,  lalu  ia  berkata  kepada  (keluarga  Firaun):  'Bolehkah  saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" (QS. Ta Ha: 40). Takaful juga  berasal  dari  kata takafala-  yatakafalu-takafulan berarti  saling  menanggung, saling menjamin (Q.S. An Nahl: 21).
Jabariah  Al-Hritsi  mengemukakan  bahwa  terdapat  beberapa keistimewaan.  Pertama,  bahwa  beberapa  subtansi  kata  takaful  menunjukkan makna  “pengharusan”  dan  “tanggung  jawab”.  Dalam  HR.  Al-Bukhari meriwayatkan “orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagainya  menguatkan  sebagian  yang  lain”. Kedua , terminologi  takaful  adalah terminologi orisinil yang disebutkan Al- Quran dan As-Sunnah. Ketiga, takaful merupakan prinsip dalam ekonomi Islam yang berdasarkan kepada akhidah dan kaidah  akhlak.  Keempat,  terminologi  pengambilan  distribusi  memberikan inspirasi  bahwa  proses  tersebut  datang  setelah  tahapan  distribusi,  sedangkan takaful bersama dan seiring dengan cara-cara distribusi yang lain. Kelima , takaful terlaksana dalam suatu suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang; dimana orang yang kaya merasakan bahwa di dalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang- orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkan dengan hati yang tulus karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Ta’ala. 9
Sementara definisi lain dari jaminan sosial itu berarti, “tangung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu- individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha  merealisasikan  kebutuhan  mereka,  memperhatian  mereka,  dan menghindarkan  keburukan  dari  mereka.  Urgensi  dari  jaminan  sosial  telah terdapat dalam firman Allah SWT. Beberapa diantaranya, “ Dan pada harta- harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyyat: 19). Firman Allah juga tercantum dalam QS. Al- Ma’un:  1-3. “Tahukah  kamu  (orang)  yang  mendustakan  agama?  Itulah  orang  yang menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (Al- Ma’un: 1-3).
Jaminan sosial telah mencapai puncak keberhasilannya terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat  telah  mendapatkan  jaminan  atau  kesejahteraan  mereka  meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang
9 Jaribah  bin  Ahmad  Al-Haritsi.  2006.  Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khatab.  Jakarta Timur:Khalifa hal 283
mau  menerima  tunjangan  dari  zakat. 10 Orang-  orang  yang  akan  memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke baitulmal , sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua  faktor  dalam  mewujudkan  jaminan  sosial.  Pertama,  jaminan  keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota  keluarga  yang  tidak    mampu  dan  yang  tidak  berdosa.  Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk memberikan jaminan sosial yang  merupakan  salah  satu  cara  penanggulangan  masalah  dhuafa  yang  telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.
Jadi, jaminan sosial merupakan tangung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim  terhadap  individu-individunya  yang membutuhkan  dengan  cara  menutupi  kebutuhan  mereka,  dan  berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatian mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.

## Tinjauan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Edukasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti pendidikan. Edukasi juga dapat didefinikan sebagai penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi, dengan tujuan  untuk  mengingat  fakta  atau  kondisi  nyata,  dengan  cara  memberi dorongan terhadap pengarahan diri ( self direction) , aktif memberikan informasi- informasi  atau  ide  baru.  Sementara  itu,  Setiawati 11 mendefinisikan  edukasi merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat agar tercapainya tujuan tertentu.  Definisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  edukasi  adalah  suatu  proses peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  seseorang  yang  dilakukan  secara terencana agar tercapainya tujuan tertentu.
Perlindungan  konsumen  menurut  UU  No  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Konsumen  dalam Undang-Undang ini mendefinisikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan. Konsumen pada program ini adalah masyarakat fakir, miskin, sesama muslim dan  non  muslim  yang  tidak  tergolong  masyarakat  fakir  miskin  yang memanfaatkan program jaminan sosial. Perlindungan konsumen
10 Ahmad Zaki Yamani. 1978. Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini . Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74
11 A.  Dermawan  Setiawati.  2008.  Media  Pembelajaran  Pendidikan  Kesehatan.  Gala  Ilmu Semesta.Yogyakarta
mengedepankan lima asas yaitu asas manfaat, asas keadilan,  asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.
Perlindungan  konsumen  mempunyai  beberapa  tujuan.  Tujuan  dari perlindungan konsumen menurut UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:
a. meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara menghindarkannya  dari  ekses  negatif  pemakaian  barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Edukasi dan perlindungan konsumen pada program ini adalah salah satu program layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yaitu BAZ, LAZ, dan UPZ, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta dinas terkait untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dengan perencanaan program yang berkesinambungan dan mencapai tujuan kemaslahatan umat.

## Kondisi Jaminan Sosial terhadap Sesama Muslim, Fakir, Miskin, dan Non Muslim
Indonesia sudah melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan  tiga  pilar  penyelenggara  yang  berbeda.  Pilar  pertama,  sistem jaminan  sosial  berupa  jaring  pengaman  sosial.  Program  ini  ditetapkan  untuk melindungi penduduk miskin dan usia lanjut. Pilar kedua, sistem jaminan sosial untuk  pekerja  formal  yang  memberikan  manfaat  sesuai  dengan  jumlah  iuran yang  dibayar  peserta  ( defined  contribution ).  Pilar  ketiga,  jaminan  sosial  yang dilaksanakan secara sukarena oleh rakyat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik nantinya (jaminan hari tua).
Jaring pengaman sosial berkaitan dengan konsep bantuan sosial untuk penduduk  miskin,  lanjut  usia,  anak  terlantar,  dan  penyandang  masalah  sosial lainnya yang diberikan sebuah program berupa bantuan sosial. Bantuan sosial yang  saat  ini  diberikan  oleh  pemerintah  berupa  pemberian  uang  tunai  untuk masa- masa tertentu, bantuan pemenuhan kesehatan melalui kartu Jamkesmas, dan  bantuan  pemberdayaan  masyarakat  miskin.  Jamkesmas  ini  diberada  di bawah  wewenang  Kementrian  Kesehatan.  Padahal,  program  jaminan  sosial seharusnya berada di bawah Kementrian Sosial. Hal ini perlu dilakukan segregation of duties agar terjadi pembagian wewenang yang tidak tumpah tindih. Kementrian Kesehatan  lebih  fokus  pada  pananganan  kualitas  fasilitas  kesehatan  yang diberikan  kepada  rakyat  sedangkan  Kementrian  Sosial  lebih  kepada  bantuan- bantuan sosial atau jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan jaminan sosial, jaminan sosial pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 11 tahun 2009 menyebutkan, jaminan sosial adalah skema yang  melembaga  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi kebutuhan dasar hidupnya agar layak. Selanjutnya pasal 9, jaminan sosial yang menjadi  ranah  dari  Kementerian  Sosial  adalah  fakir  miskin,  anak  yatim  piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan  mental,  eks  penderita  penyakit  kronis  yang  mengalami  masalah ketidakmampuan  sosial-  ekonomi  agar  kebutuhan  dasarnya  terpenuhi  dan pejuang,  perintis  kemerdekaan,  dan  keluarga  pahlawan  atas  jasa-jasanya. Jaminan sosial yang berupa bantuan sosial yang sistem kepesertaannya universal yakni  seluruh  penduduk  suatu  Negara  dimana  pembiayaannya  berasal  dari penerimaan negara.
Kondisi  ini  belum  melibatkan  salah  satu  instrumen  distribusi pendapatan  yang  mempunyai  potensi  yang  luar  biasa.  Zakat  merupakan instrumen  redistribusi  kekayaan  yang  diharapkan  mampu  mengatasi  masalah masalah sumber daya manusia di Indonesia. Potensi zakat Indonesia mencapai 100-150 Trilliun, akan tetapi belum sampai saat ini belum dapat digarap secara optimal karena hanya tergarap 1,8 Triliun. 12 Selain itu, sasaran penerima zakat telah  jelas  tercantum  dalam  Al  Quran  surat  At-Taubah  ayat  60 .“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  budak,  orang-orang  yang  berhutang, untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .”
12 Bina  Islam.  2011. Menag:  Potensi  Zakat  Besar,  Baru  Tergarap  1,5  Triliun. http://bimasislam.kemenag.go.id/ [diunduh pada 26/1/2018]
Terlebih lagi, pembentukan pengelola zakat yang berada dibawah Badan Amil Zakat  Nasional.  Potensi  yang  luar  biasa  itu  dapat  disalurkan  secara  adil  dan merata.
Data  terpadu  fakir  miskin  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan jaminan sosial. Pertama untuk menetapkan jumlah dan identitas fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran yang secara bertahap didaftarkan  oleh  Pemerintah  sebagai  peserta  jaminan  sosial  kepada  BPJS. Kedua,  menentukan  secara  akurat  alokasi  anggaran  yang  disediakan  oleh pemerintah  untuk  pembayaran  bantuan  iuran  jaminan  sosial.  Pada  tahap pertama, dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Data terpadu fakir miskin yang dikelola dengan baik, mencegah  terjadinya  “permainan”  atau  manipulasi  data  fakir  miskin,  serta menjamin program jaminan sosial bagi fakir miskin tepat sasaran.
Kebijakan  dalam  rangka  sinergisitas  fungsi  beberapa  lembaga penyelenggara  jaminan  sosial,  pemerintah  telah  membentuk  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibentuk sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. BPJS dibagi menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Keberadaan  BPJS  yang  hanya  menyangkut kesehatan  dan  ketenagakerjaan  perlu  berkoordinasi  dengan  lembaga  swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang telah dibentuk pemerintah. Hal ini lebih dikhususkan  untuk  fakir  dan  miskin  yang  selama  ini  dari  sisi  jaminan  sosial maupun ketenagakerjaan belum terjamin. Beberapa lembaga yang dapat bekerja sama yaitu BAZNAS dalam hal pengumpulan dan penyaluran zakat, lembaga pengelola  waqaf,  infaq,  sedekah  yang  ada  di  tingkat  kelurahan,  kecamatan, kabupaten,  provinsi,  maupun  nasional.  Ada  juga  LAZDA,  LSM,  dan orgamnisasi sosial lain yang memiliki tujan yang sama. Melalui jaminan sosial ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, jaminan sosial tersebut perlu dioptimalkan dengan adanya pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen  agar  program  dapat  dipamahi  dan  mewujudkan  tujuan  untuk kemaslahatan umat.
Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah
Edukasi  dan  perlindungan  konsumen  merupakan  sebuah  pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat terkait program-program pemerintah dalam memberikan jaminan sosial. Program strategis edukasi dan perlindungan konsumen  antara  lain Social  Custumer  Care,  Improving  Productivity, dan Social Literacy. Edukasi pada konteks ini diberikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan yang memanfaatkan fasilitas jaminan sosial.  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  menyelenggarakan  jaminan  sosial untuk  masyarakat  perlu  mendapat  edukasi  terkait  moral  spiritual  dalam
pelaksanaan program. Masyarakat peserta baik yang muslim dan non muslim selain fakir miskin juga perlu mendapatkan edukasi pentingnya jaminan sosial sehingga  keberhasilan  jaminan  sosial  pada  masa Umar  bin  Abdul  Aziz  dapat tercapai sehingga tidak ada lagi umat yang tergolong fakir miskin. Masyarakat fakir dan miskin sebagai salah satu umat yang perlu mendapatkan insentif juga perlu  mendapatkan  edukasi  dalam  memanfaatkan  jaminan  sosial  yang  tepat sasaran  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  dan  produktivitas  dari masyarakat fakir dan miskin.
Permasalahan moral dan etika dalam literatur keislaman sering dianggap sebagai kajian yang masuk dalam wilayah privat melalui perkembangan disiplin keilmuan  tersendiri  ( tasawuf ).  Kajian  etika  moral  spiritual  khususnya  bagi pengelola jaminan sosial merupakan dasar dalam memberikan pelayanan yang terbaik  untuk  umat.  Landasan  yang  penulis  gunakan  adalah maqashid  syari’ah untuk menggunakan logika dalam mengembangkan hukum dan moral dan etika. Landasan ini penulis gunakan karena maqashid syari’ah berfungsi sebagai metode analisa  terhadap  realitas  yang  tak  terbatas  berdasarkan  pada  teks  yang  secara kuantitas  terbatas  guna  mengembangkan  nilai-nilai  yang  Islami  agar  tidak terjebak  sakralisasi  dan  kevakuman  moral.  Sehingga  cita-cita  penegakan  lima pilar al-maslahah al-mu’tabarah yaitu memelihara agama ( hifd al din ), memelihara jiwa ( nafs ), memelihara akal ( ’aql ), memelihara keturunan ( nasl ), dan memelihara harta benda ( mal ) untuk mencapai falah dapat terwujud.
Berikut  ini  konsep  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  berbasis maqashid syariah.
Gambar 1 . Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis
Maqashid Syariah
Maqashid  syariah merupakan  landasan  dalam  moral  spiritual  bagi pengelola pelayanan jaminan sosial khususnya untuk fakir miskin. Penanaman moral  spiritual  berdasarkan maqashid  syariah diberikan  secara  rutin  kepada pengelola  pelayanan  jaminan  sosial.  Metode maqashid  syariah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir dari dilaksanakannya syariah yaitu kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyyah , kebutuhan hajiyyah , dan kebutuhan tahsiniyyah . Tingkatan kebutuhan dharuriyyah sebagai kebutuhan primer terdiri dari lima aspek. Aspek tersebut  meliputi  memelihara  agama  ( hifd  al  din ),  memelihara  jiwa  ( nafs ), memelihara  akal  (’ aql ),  memelihara  keturunan  ( nasl ),  dan  memelihara  harta benda ( mal ) merupakan asupan gizi untuk kebutuhan rohani pengelola jaminan sosial.
Memelihara agama merupakan sebuah kebutuhan sekaligus kewajiban. Rusaknya  agama  diakibatkan  oleh  moral  spiritual  yang  kurang  kokoh  dapat mengakibatkan pelayanan jaminan sosial tidak dapat berjalan optimal. Hal ini akan  merusak  kemaslahatan  umat  karena  menyangkut public  interest .  Sebagai contoh, ditolaknya salah satu bayi dibeberapa rumah sakit baru-baru ini yang berakibat meninggalnya bayi tersebut, merupakan salah satu fakta pentingnya moral  spiritual  yang  berlandaskan  pemeliharaan  agama.  Kurang  kokohnya pemeliharaan agama mengakibatkan jiwa kurang peka terhadap kondisi yang ada.
Moral spiritual yang berlandaskan maqashid syariah melandasi pengelola jaminan  sosial.  Sisi  layanan  yang  penulis  sorot  adalah  pada  sisi  edukasi  dan perlindungan  konsumen. Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Jaminan  Kesehatan  bab  X  barkaitan  dengan  penanganan  keluhan  mengatur mengenai pengaduan oleh peserta yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan disampaikan kepada BPJS kesehatan dan pengaduan  oleh  peserta  dan/atau  fasilitas  kesehatan  yang  tidak  mendapat pelayanan yang baik dari BPJS disampaikan kepada Menteri. Kondisi demikian akan  optimal  apabila  edukasi  masyarakat  terhadap  jaminan  sosial  sudah  ada. Akan  tetapi,  sumber  daya  manusia  khususnya  peserta  jaring  pengaman  sosial yang  pada  dasarnya  merupakan  masyarakat  fakir  miskin  dari  golongan berpendidikan rendah perlu adanya social literacy terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Kompleksitas permasalahan untuk kesejahteraan rakyat meningkatkan pembaharuan  regulasi  yang  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif terhadap  seluruh  masyarakat.  UU  BPJS  telah  memerintahkan  pada  1  Januari 2014  seluruh  rakyat  Indonesia  sudah  harus  mendapatkan  Jaminan  kesehatan,
sedangkan peraturan pemerintah menghendaki seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jaminan kesehatan maksimal di tahun 2019. Kebijakan yang telah ditempuh saat ini adalah jaring pengaman sosial yang telah dilakukan pemerintah untuk  rakyat  miskin.  Salah  satu  contoh  yaitu  program  Jamkesmas  perlu dioptimalkan  implementasinya  agar  rakyat  Indonesia  dapat  menjalankan kehidupan  yang  sejahtera  dan  produktif  karena  kesehatan  merupakan  bekal utama untuk mencapai kesejahteraan.
Optimalisasi pelayanan jaminan sosial melalui edukasi yang lebih dekat dengan  masyarakat  akan  lebih  dirasakan  pelayanannya  oleh  masyarakat  dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan lebih kokoh. Edukasi dan  perlindungan  konsumen  ini  berada  pada  tingkat  bawah  yang  lebih  dekat dengan  masyarakat  dengan  struktur  organisasi  berjenjang  dan  melibatkan pelayanan  pemerintahan  tingkat  kelurahan/desa.  Program  edukasi  dan pelayanan  konsumen  meliputi Social  Custumer  Care,  Improving  Productivity, dan Social  Literacy.  Social  Custumer  Care adalah  program  layanan  konsumen  terkait dengan tingkat kepuasan layanan yang diberikan, evaluasi layanan yang diberikan sehingga pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan prinsip musyawarah. Improving Productivity dan Social Literacy merupakan program pemahaman fasilitas-fasilitas yang diberikan guna mendukung fungsi pemerintah  sebagai  pemegang  amanah  dari  rakyat .  Improving  Productivity ini berkaitan dengan program untuk mencerdaskan masyarakat. Program ini dapat berupa program untuk generasi lanjut usia terkait cara menikmati hari-harinya dengan kegiatan yang lebih produktif seperti pemeliharaan pekarangan untuk memberikan nilai tambah, dan program pemeliharaan kesehatan agar seseorang yang sedang sakit mempunyai semangat untuk segera sembuh. Program untuk generasi muda terkait cara memelihara dan mencapai kebutuhan pokok dengan efektif  dan  menjadikan  moral  spiritual  berbasis maqashid  syariah sebagai landasan  dalam  berpijak. Social  Literacy merupakan  salah  satu  layanan  dari edukasi  dan  pelayanan  konsumen  yang  berisi  usaha  untuk  meningkatkan kecerdasan masyarakat sehingga rakyat Indonesia memiliki pengetahuan, skill, dan confidennce masyarakat memanfaatkan jaminan sosial yang telah disediakan oleh pemerintah maupuan lembaga pengelola lain.
Edukasi  dan  perlindungan  konsumen  mengedepankan  lima  asas  yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen,  serta  asas  kepastian  hukum.  Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  keseluruhan.  Asas  keadilan  dimaksudkan
agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara  maksimal  dan memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya  secara  adil.  Asas keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil ataupun  spiritual.  Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi  atau  digunakan.  Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik pelaku  usaha  maupun  konsumen  menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum.
Selain asas-asas di atas, pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen juga mempertimbangkan empat prinsip utama yaitu prinsip transparansi, prinsip keadilan,  prinsip  keandalan,  dan  prinsip  perlindungan  data  pribadi.  Prinsip transparansi, memberikan gambaran yang jelas kepada konsumen yang dalam hal ini adalah rakyat maupun lembaga sosial terkait informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Prinsp keadilan, memberikan tanggung jawab kepada pengelola layanan  ini  untuk  melayani  konsumen  dengan  setara  dan  tidak  diskriminasi. Prinsip  keandalan,  memastikan  keamanan  dari  konsumen  atas  keluhan  yang dikeluhkan  kepada  pengelola  pelayanan.  Prinsip  perlindungan  data  pribadi memastikan akan melindungi dan menjaga kerahasiaan data konsumen.
Edukasi  dan  perlindungan  konsumen  yang  berbasis maqashid  syariah diberikan  kepada  fakir,  miskin,  sesama  muslim,  dan  non  muslim  yang memanfaatkan  jaminan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Edukasi  dan perlindungan  tersebut  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran, kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri;  mengangkat harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif  pemakaian  barang  dan/atau  jasa;  meningkatkan  pemberdayaan konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai konsumen;  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan  informasi;  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai pentingnya  perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Fakir dan miskin sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang karena fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sehingga jaminan sosial yang diberikan  merupakan  fasilitas  dari  pemerintah.  Sesama  muslim  maupun  non muslim  saling  membantu  dalam  mengentaskan  salah  satu  masalah  distribusi pendapatan  ini.  Hal  ini  berdampak  pada  jaminan  sosial  yang  diterima  fakir miskin.  Jaminan  sosial  telah  terdapat  dalam  firman  Allah  SWT.  Beberapa diantaranya, “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariyyat : 19). Jadi, di setiap harta yang terkandung pada harta orang mampu termasuk di dalamnya harta orang miskin. Sebagai sesama makhluk Allah sudah selayaknya manusia saling berbagi untuk mencapai kesejahteraan umat.
Jaminan  sosial  telah  mencapai  puncak  keberhasilannya  terutama  pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keberhasilannya bukan lantaran semua rakyat  telah  mendapatkan  jaminan  atau  kesejahteraan  mereka  meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang mau  menerima  tunjangan  dari  zakat. 13 Orang-orang  yang  akan  memberikan zakat justru datang berbondong-bondong ke baitulmal , sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah. Menurut Yamani, Islam memulai melaksanakan dua  faktor  dalam  mewujudkan  jaminan  sosial.  Pertama,  jaminan  keluarga. Dalam hal ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota  keluarga  yang  tidak  mampu  dan  yang  tidak  berdosa.  Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk untuk memberikan jaminan sosial  yang  merupakan  salah  satu  cara  penanggulangan  masalah  dhuafa  yang telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.
Jadi, jaminan sosial merupakan tangung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim  terhadap  individu-individunya  yang membutuhkan  dengan  cara  menutupi  kebutuhan  mereka,  dan  berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatian mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Kontribusi riil dalam meningkatkan jaminan sosial ini dapat  dilakukan  dengan  memberikan  bantuan  iuran  untuk  menganggung jaminan  sosial  masyarakat  kurang  mampu,  untuk  tujuan  terwujudnya kemaslahatan umat.
13 Ahmad Zaki Yamani. 1978. Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini . Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan hal 74
Strategi  Implementasi  Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen  Berbasis Maqashid Syariah
Implementasi  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  berbasis maqashid syariah membutuhkan  partisipasi  masyarakat  dari  berbagai  bidang.  Hal  ini dikarenakan  pemenuhan  kebutuhan  berupa  jaminan  sosial  berkaitan  dengan kebutuhan dharuriyat dan  sesama  umat  manusia  mempunyai  kewajiban  untuk saling membantu. Berikut ini strategi implementasi edukasi dan perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah .
Gambar 2. Strategi Implementasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah
Pelaksanaan jaminan sosial untuk fakir miskin, sesama muslim, dan non muslim  membutuhkan  peranan  penting  dari  berbagai  pihak.  Jaminan  ini menyangkut  kebutuhan dharuriyat sehingga  berkaitan  dengan  kemaslahatan umat. Pelayanan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lain dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan dharuriyat sesama  muslim,  non  muslim, maupun  fakir  miskin  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  edukasi  yang memadai agar program ini dapat berjalan dengan optimal.
Berikut  ini  peran  serta  dari  berbagai  pihak  untuk  memenuhi  jaminan sosial  bagi  umat  manusia  dengan  berpegang  teguh  kepada maqashid  syariah melalui edukasi dan perlindungan konsumen.
a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
BPJS  adalah  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program jaminan sosial bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; memungut dan mengumpulkan iuran  dari  peserta  dan  pemberi  kerja;  menerima  bantuan  iuran  dari pemerintah;  mengelola  dana  jaminan  sosial  untuk  kepentingan  peserta; mengumpulkan  dan  mengelola  data  peserta  program  jaminan  sosial; membayarkan  manfaat  dan/atau  membiayai  pelayanan  kesehatan  sesuai dengan  ketentuan  program  jaminan  sosial;  dan  memberikan  informasi mengenai  penyelenggaraan  program  jaminan  sosial  kepada  peserta  dan masyarakat.  Pada  program  ini  BPJS  mendapatkan  asupan  rohani  terkait maqashid  syariah untuk  meningkatkan  moral  spiritual  dalam  menjalankan tugas BPJS.
b. Aparatur Pemerintah
Pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan jaminan sosial khususnya bagi fakir miskin. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara  oleh  negara  sehingga  negara  mempunyai  kewajiban  untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat dari fakir miskin. Pemerintah juga memiliki peranan dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan melibatkan aparatur tingkat desa atau kelurahan yang lebih dekat dengan kondisi  masyarakat.  Aparatur  tingkat  desa  atau  kelurahan  memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dengan berkoordinasi pada struktur organisasi  yang  lebih  tinggi  dan  dinas  sosial.  Selain  itu,  pemerintah  juga memberikan bantuan iuran adalah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
c. BAZ, LAZ, UPZ
Ketiga  lembaga  ini  merupakan  lembaga  yang  diharapkan  mampu mendistribusikan  pendapatan  di  kalangan  masyarakat.  BAZ,  LAZ,  dan UPZ berperan dalam memberikan asupan rohani berupa nilai-nilai maqashid syariah kepada  aparatur  pemerintah  dan  BPJS  sebagai  pengelola  jaminan sosial yang berisiko menghambat terpenuhinya kebutuhan dharuriyat . Zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ, LAZ, UPZ disalurkan secara integral dengan  memperhatikan  database  dalam  penyaluran  dengan  kriteria  yang ditentukan  secara  merata  secara  nasional.  Melalui  integrasi  informasi, diharapkan  kebijakan  penyaluran  zakat  khususnya  untuk  jaminan  sosial dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Beberapa aspek yang bisa menjadi solusi pendistribusian zakat menurut Wahono dan Rusli dalam Muttaqiena: 2010. Pertama, verifikasi penerimaan zakat, memprioritaskan
kalangan  fakir  dan  miskin  yang  muslim.  Kedua,  proses  pemberian  yang mudah tidak dipersulit oleh sistem. Ketiga, bantuan yang bebas dari sistem lingkaran ribawi. Keempat, adanya jaminan yang diberikan kekalangan yang membutuhkan, kalaupun tidak ada jaminan maka jaminan kepercayaan dari orang yang menerima zakat tersebut. Kelima, bisnis yang dibantu  adalah bisnis  yang  halal  dan  thoyib.  Dan  keenam,  adanya  pembinaan  terhadap pelaku usaha bagi penerima zakat yang dimana dia mempunyai usaha bisnis.
d. Masyarakat Muslim dan Non Muslim
Masyarakat  muslim  dan  non  muslim  di  sini  mempunyai  dengan  batasan bahwa masyarakat ini bukan dari golongan fakir dan miskin. Masyarakat ini juga  mendapatkan  jaminan  sosial  dengan  iuran  tertentu  dan  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  edukasi  serta  perlindungan  konsumen.  Pada zaman  Khalifah  Umar  bin  Abdul  Aziz,  jaminan  sosial  telah  mencapai puncak  keberhasilannya.  Keberhasilannya  bukan  lantaran  semua  rakyat telah  mendapatkan    jaminan  atau  kesejahteraan  mereka  meningkat, melainkan karena tidak ada seorangpun yang miskin, sehingga tidak ada lagi yang  mau  menerima  tunjangan  dari  zakat  (Ahmad  Zaki  Yamani:  74). Orang-orang  yang  akan  memberikan  zakat  justru  datang  berbondong- bondong ke baitulmal , sehingga harta umat dan negara menjadi melimpah ruah.  Menurut  Yamani,  Islam  memulai  melaksanakan  dua  faktor  dalam mewujudkan  jaminan  sosial.  Pertama,  jaminan  keluarga.  Dalam  hal  ini anggota keluarga yang mampu, berkewajiban untuk membelanjai anggota keluarga yang tidak mampu dan yang tidak berdosa. Kedua, menganjurkan dan menggalakkan semangat untuk untuk memberikan jaminan sosial yang merupakan  salah  satu  cara  penanggulangan  masalah  dhuafa  yang  telah direalisasikan sejak zaman Rasulullah SAW.
e. Fakir dan Miskin
Masyarakat fakir dan miskin merupakan pihak yang mendapatkan bantuan iuran  dari  pemerintah,  BAZ,  LAZ,  dan  UPZ  dalam  program  layanan jaminan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945  pasal  34  dengan  bunyi “fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh negara” .  Melalui  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  berbasis maqashid syariah ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  jaminan  sosial  bagi  sesama muslim,  fakir,  miskin,  dan  non  muslim.  Peningkatan  jaminan  sosial  ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dharuriyat umat secara layak.
Guna mendukung jaminan sosial bagi fakir miskin, BAZ, LAZ, dan UPZ mempunyai peran penting terkait pemberian asupan moral spiritual
bagi pengelola dan instrument distribusi pendapatan yaitu zakat. Berikut ini bagan pengumpulan zakat dan penyalurannya yang dapat dilakukan guna mengoptimalkan  potensi  zakat  di  Indonesia  dan  memberikan  bantuan jaminan sosial kepada fakir miskin untuk mencapai kemaslahatan umat
Gambar 3. Pola Koordinasi antara BAZ, LAZ, dan UPZ dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana Jaminan Sosial kepada Fakir Miskin
BAZNAS LAZ tingkat
Nasional
BAZ (Provinsi) LAZ tingkat Daerah BAZ (Kabupaten) LAZ tingkat Kabupaten BAZ (Kecamatan) LAZ tingkat Kecamatan UPZ UPZ  UPZ Pusat Data Zakat Nasional
1. BAZNAS
Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat  secara  nasional.  Menurut  UU  No  23  tahun  2011,  BAZNAS menjalankan fungsi :
a. perencanaan, pengumpulan,
pengumpulan, pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat
Agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan  khususnya  di  dalam pengumpulan  zakat,  BAZNAS  lebih  dikhususkan  untuk  mengawasi  dan dan pendayagunakan potensi zakat yang ada di lingkungan pemerintahan pada tingkat nasional dan Badan Usaha Milik Nasional. Sehingga potensi zakat  dapat  tercapai  secara  menyeluruh.  Terkait  distribusi  maupun pemberdayaan  zakat  pendidikan  produktif  pada  tingkat  BAZNAS,  lebih dikhususkan  kepada  pemberdayaan  yang  skala  besar  maupun event-event besar di tingkat nasional maupun internasional bagi asnaf zakat. Selain itu dapat  men- supply lembaga  zakat  yang  ada  di  bawahnya.  Akan  tetapi, tanggung jawab keseluruhan zakat nasional berada di bawah BAZNAS.
2. BAZ (Provinsi)
Badan  Amil  Zakat  Provinsi  dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan selalu berkoordinasi dengan BAZNAS.  Guna  meningkatkan  koordinasi  dan  integrasi  antara  instansi pengelola  zakat  di  tingkat  provinsi,  BAZ  provinsi  mengelola  sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah  yang  ada  di  tingkat  provinsi  dengan  dibantu  oleh  UPZ-UPZ  di masing-masing  instansi.  Selain  itu  juga  mengkoordinasi  LAZ  di  tingkat provinsi. Pengelolaan maupun penyaluran zakat dibantu oleh LAZ dengan koordinasi  dan  selalu  mengupdate  data  di  Pusat  Data  Zakat  Nasional, sehingga  terjadi akuntabilitas  yang  baik  dan  tidak  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.  Selain  itu,  keberadaan  BAZ  di  tingkat  provinsi  juga membantu BAZ-BAZ yang ada di kabupaten maupun dibawahnya.
3. BAZ (Kabupaten)
Badan  Amil  Zakat  Kabupaten  dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten dan selalu berkoordinasi dengan BAZ Provinsi. Guna meningkatkan koordinasi dan integrasi antara instansi
pengelola  zakat  di  tingkat  kabupaten,  BAZ  kabupaten  mengelola  sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di tingkat kabupaten dengan dibantu oleh UPZ-UPZ di masing-masing  instansi.  Selain  itu  juga  mengkoordinasi  LAZ  di  tingkat kabupaten.  Pengelolaan  maupun  penyaluran  zakat  dibantu  oleh  LAZ dengan  koordinasi  dan  selalu  meng update data  di  Pusat  Data  Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, keberadaan BAZ di tingkat kabupaten juga membantu BAZ-BAZ yang ada di kecamatan maupun dibawahnya.
4. BAZ (Kecamatan)
Badan  Amil  Zakat  Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka  melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kecamatan dan selalu berkoordinasi dengan BAZ  kabupaten.  Guna  meningkatkan  koordinasi  dan  integrasi  antara instansi pengelola zakat di tingkat kecamatan, BAZ kecamatan mengelola sektor pendayagunaan zakat di lingkungan pemerintahan dan Badan Usaha Milik  Daerah yang ada  di  tingkat  kecamatan  dengan  dibantu  oleh UPZ- UPZ  di masing-masing instansi. Selain itu juga  mengkoordinasi LAZ di tingkat  kecamatan.  Pengelolaan  maupun  penyaluran  zakat  dibantu  oleh LAZ dengan koordinasi dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
5. LAZ tingkat nasional
Lembaga Amil Zakat tingkat nasional merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat  pada  tingkat  nasional.  LAZ  tingkat  nasional mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan nasional. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan masyarakat swasta, BAZNAS maupun LAZ tingkat provinsi dan selalu  mengupdate  data  di  Pusat  Data  Zakat  Nasional,  sehingga  terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
6. LAZ tingkat provinsi
Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan  pendayagunaan  zakat  pada  tingkat  provinsi.  LAZ  tingkat  provinsi mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan provinsi. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi
dengan masyarakat swasta, BAZ provinsi maupun LAZ tingkat kabupaten dan selalu mengupdate data di Pusat Data Zakat Nasional, sehingga terjadi akuntabilitas yang baik dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
7. LAZ tingkat kabupaten
Lembaga Amil Zakat tingkat kabupaten merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten. LAZ tingkat kabupaten mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan kabupaten. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan  masyarakat  swasta,  BAZ  kabupaten  maupun  LAZ  tingkat kecamatan  dan  selalu  mengupdate  data  di  Pusat  Data  Zakat  Nasional, sehingga  terjadi akuntabilitas  yang  baik  dan  tidak  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
8. LAZ tingkat kecamatan
Lembaga Amil Zakat tingkat kecamatan merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada tingkat kecamatan. LAZ tingkat kecamatan mengelola potensi dan distribusi zakat pada masyarakat swasta yang berada pada tatanan kecamatan. Pola koordinasi yang digunakan adalah koordinasi dengan  masyarakat  swasta,  BAZ  kecamatan  maupun  LAZ  tingkat bawahnya  dan  selalu  mengupdate  data  di  Pusat  Data  Zakat  Nasional, sehingga  terjadi akuntabilitas  yang  baik  dan  tidak  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
9. UPZ
Unit  Pengumpulan  Zakat  adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh BAZNAS. UPZ membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat pada tingkat  nasional,  provinsi,  kabupaten,  kecamatan,  kelurahan,  maupun  di desa dan masjid-masjid. UPZ juga berkoordinasi dengan LAZ yang ada di sekitarnya  dan  selalu  mengupdate  data  di  Pusat  Data  Zakat  Nasional, sehingga  terjadi akuntabilitas  yang  baik  dan  tidak  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
Implementasi  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  berbasis maqashid syariah di  mulai  dari  tingkat  koordinasi  antara  BAZ,  LAZ,  dan  UPZ  dengan aparatur  pemerintah  maupun  BPJS.  Selain  itu,  BAZ,  LAZ,  dan  UPZ  juga memberikan  asupan  rohani  kepada  BPJS  dan  aparatur  pemerintah  terkait maqashid syariah sebagai landasaran moral spiritual dalam pengelolaan jaminan sosial  maupun  bekal  rohani  untuk  memberikan  edukasi  dan  perlindungan
konsumen bagi sesama muslim dan non muslim serta fakir miskin. BAZ, LAZ, dan UPZ juga berperan dalam memberikan bantuan jaminan sosial kepada fakir miskin.  Edukasi  yang  diberikan  kepada  sesama  muslim  maupun  non  muslim diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  sesama  umat  untuk  saling menanggung sehingga seluruh umat manusia dapat mencapai falah . Selain itu perlindungan  konsumen  diberikan  aparatur  pemerintah  agar  konsumen mendapatkan jaminan dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pihak- pihak  yang  terkait.  Koordinasi  dan  tujuan yang  berlandaskan maqashid  syariah diharapkan dapat meningkatkan jaminan sosial kepada umat manusia sehingga kemaslahatan umat dapat tercapai.
Kesimpulan
Indonesia sudah melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial dengan menggunakan  tiga  pilar  penyelenggara  yang  berbeda.  Pilar  pertama,  sistem jaminan sosial berupa jaring pengaman sosial. Pilar kedua, sistem jaminan sosial untuk  pekerja  formal.  Pilar  ketiga,  jaminan  sosial  yang  dilaksanakan  secara sukarena oleh rakyat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik nantinya. Jaring  pengaman  sosial  merupakan  jaminan  sosial  yang  belum  dapat  berjalan optimal  karena  tingkat  edukasi  yang  dimiliki  masyarakat  masih  rendah  dan belum adanya pengawasan maupun perlindungan bagi masyarakat (konsumen). Konsep edukasi dan perlindungan konsumen berbasis maqashid syariah adalah pola edukasi yang diberikan kepada pengelola jaminan sosial maupun pihak yang mendapatkan layanan jaminan sosial dengan dilengkapi perlindungan konsumen berlandaskan  penegakan  lima  pilar al-maslahah  al-mu’tabarah yaitu  memelihara agama ( hifd al din ), jiwa ( nafs ), akal ( ’aql ), keturunan ( nasl ), dan harta benda ( mal ) untuk mencapai falah.
Strategi  implementasi  edukasi  dan  perlindungan  konsumen  berbasis maqashid  syariah membutuhkan  peranan  aktif  dari  berbagai  pihak  yaitu  BAZ, LAZ,  UPZ,  aparatur  pemerintah,  BPJS,  sesama  muslim,  non  muslim  dan golongan  fakir  miskin.  Peranan  aktif  tersebut  berlandaskan maqashid  syariah sebagai tujuan umat manusia khususnya untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat sehingga jaminan sosial bagi umat manusia dapat tercapai.
Saran
1. Bagi Pemerintah
Meningkatkan  dukungan  dalam  mengoptimalkan  pemerataan  distribusi pendapatan  melalui  jaminan  sosial  yang  mengedepankan  moral  spiritual dengan basis maqashid syariah .
2. Bagi Masyarakat
Mempunyai  kesadaran  untuk  saling  menjamin  karena  didalam  hak  milik pihak  yang  mempunyai  kelebihan  terdapat  insentif  bagi  pihak  yang
kekurangan sehingga keberhasilan jaminan sosial pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz dapat tercapai.
3. Bagi Akademisi Berpartisipasi aktif dalam melakukan kajian yang lebih mendalam terkait program  jaminan  sosial  yang  paling  efektif  maupun  produktif  sehingga mempunyai  bekal  yang  cukup  ketika  terjun  di  masyarakat  dan  menjadi pemimpin masyarakat.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya
Meneliti lebih lanjut terkait pelayanan jaminan sosial dan instrument yang mempengaruhinya karena pelayanan edukasi dan perlindungan konsumen akan mengalami kompleksitas seiring dengan kompleksitas jaminan yang diberikan.

## Daftar Pustaka
Al-Qur an Al-Hadits. Al-Haritsi,  Jaribah  bin  Ahmad.  2006.  Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khatab. Jakarta Timur: Khalifa.
Adiwarman, A. Karim. 2004. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anshori, Isa. 2009. Maqasid Al-Syariah sebagai Landasan Etika Global. Jurnal Hukum Islam Vol. 01, No.01, Maret 2009 - ISSN 2085-3025.
Anwar,  M.  2008.  Ekonomi  dalam  Perspektif  Islam. Islamica  Vol.  3,  No.  1, September 2008
Badan Pusat Statistik. 2012. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2012. Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2012 .
Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial. 2006. Reformasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia. Jakarta:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.
Bina  Islam.  2011. Menag:  Potensi  Zakat  Besar,  Baru  Tergarap  1,5  Triliun.
http://bimasislam.kemenag.go.id/ [diunduh pada 26/1/2012]
Chapra  Muhammad  Umer:  1995. Islam  and  the  Economic  Challenge (Islamic Economics Series; No.17).
Forum Organisasi Zakat. 2011. Softwaren Aplikasi Pusat Data Zakat Nasional Telah Siap Digunakan. INFOZ+ Edisi 16 TH VII Januari Februari 2012
Muhammad,  M.  Z.  2012. Keterhadan  Sumber  Alam  Dalam  Ekonomi  Islam  Arus Perdana .  Disampaikan  dalam The  7 th ISDEV  International  Graduate Workshop 30-31 October 2012 University Conference Hall, Universitas Sains Malaysia Penang Malaysia .
Muttaqiena,  Abida.  2010.  Productive  Zakah  Optimization  As  An  Effort  To Solve Inequality of Income. Perkembangan dan Tantangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Prosiding Seminar dan Kolokium Sistem Keuangan Islam III. Bandung: SBM ITB.
Nasution, Mustofa Edwin dkk. 2007. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta:
Kencana.
Noor, R. A. G. 2012. Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia. Islamica , 6 (2).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2012  Tentang  Penerima  Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Setiawati,  A.,  Dermawan.2008.  Media  Pembelajaran  Pendidikan  Kesehatan. Gala Ilmu Semesta.Yogyakarta
Suripto,  A.  S.  (2012).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Membangun
Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Jurisprudence , 1 (1), 1- 209
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  Tentang  Kesejahteraan
Sosial.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.  Wibisono,  Yusuf.  2017. Filosofi  Ekonomi  Islam. Makalah
disampaikan pada
Training for Trainer Dosen Ekonomi Islam oleh IAEI di Surabaya, 5-7 Desember 2017.
Yamani, Ahmad Zaki. 1978. Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini .
77 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan.