https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## CONTENTS

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v2i1.130
Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

## Devi Supusepa

## DPC PERADI Jayapura

## Korespondensi
Devi Supusepa, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: devisupusepa@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to determine the implementation of good governance, especially in Yahukimo Regency according to Law No. 32 of 2004, and to  find  out  the  obstacles  faced  by  the  Yahukimo  Government  in establishing good governance. The research method used was empirical juridical research method which was carried out to find and obtain data directly  in  the  field  according  to  the  problems  studied.  Data  were obtained  through observation, interviews, and document studies. The results of  the study  indicate  that the application of  good  governance, especially  in  the  procurement  of  goods  and  services,  in  Yahukimo  is generally guided by Law No. 32 of 2004 and Presidential Decree No. 80 of  2003  on  guidelines  for  the  implementation  of  the  procurement.
Obstacles in the procurement do not fully meet the expectations of good governance,  it  is  caused  by:  (1)  that  legislation  as  a  guideline  for  the procurement  does  not  regulate  clearly;  (2)  The  institution  that specifically  handles  policy  development,  guidance  and  control  of  the procurement  has  not  been  established;  (3)  Quality  and  quantity  of Human  Resources;  (4)  Information  and  technology  facilities  and infrastructure have not been able to support the procurement.
Keywords : Principles of Government Maintenance, Good Governance, Law No. 32 of 2004 .

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  tata pemerintahan khususnya di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  dalam  rangka penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kepemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang No.  32  Tahun  2004  dan  Keputusan  Presiden  nomor  80  tahun  2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala  dalam  penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik  khususnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya
memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  baik  tidak  mengatur  secara  jelas;  (2)  Belum dibentuknya  lembaga  yang  secara  khusus  menangani  pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah  pada  Kabupaten  Yahukimo;  (3)  Kualitas  dan  kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.
Kata  kunci : Asas  Penyelenggaraan  Pemerintahan,  Pemerintahan  Yang  Baik, Undang-undang No 32 Tahun 2004.

## 1. PENDAHULUAN
Sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia,  menurut  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pergeseran  konsepsi  nachwachtersstaat  (negara  peronda)  ke  konsepsi welfare  state membawa pergeseran  pada  peranan  dan  aktivitas  pemerintah.  Pada  konsepsi  nachwachtersstaat  berlaku prinsip staatsonthouding ,  yaitu  pembatasan  negara  dan  pemerintah  dari  kehidupan  sosial  dan ekonomi masyarakat.Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Sementara  itu,  pada  konsepsi welfare  state ,  pemerintah  diberi  kewajiban  untuk mewujudkan bestuurszorg (kesejahteraan umum), yang untuk campur tangan ( staatsbemoeienis ) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. 1
Dalam  praktik, freies  ermessen ini  membuka  peluang  terjadinya  benturan  kepentingan  antara pemerintah  dengan  warga  negara.  Pemerintah  dalam  menjalankan  aktivitasnya  terutama  dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan bestuurszorg ) melalui pembangunan, tidak berarti  pemerintah  dapat  bertindak  semena-mena,  melainkan  sikap  tindak  itu  haruslah dipertanggungjawabkan, artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan  kemestian  dalam  konsepsi welfare  state ,  tetapi  pertanggungjawaban  setiap  tindakan pemerintah  juga  merupakan  kemestian  dalam  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan.  Konsepsi  negara  hukum  mengindikasikan equilibirium antara  hak  dan kewajiban. 2 Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan  bernegara.  Dalam  perkembangannya,  konsep  pemerintahan  mengalami  transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar ( market or public interest ), dari pemerintahan yang
1 Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” Sospol : Jurnal Sosial Politik 2, no. 1 (2017):
103 – 22, https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759; Henry T Simarmata, Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan Dan Perbandingan Pengalaman (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008).
2 David Pimentel, “Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review,” Hague Journal on the Rule of Law 2, no. 1 (2010): 1 – 28, https://doi.org/10.1017/S1876404510100013.
kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government , egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. 3
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  adalah  landasan  bagi penyusunan  dan  penerapan kebijakan  negara  yang  demokratis  dalam  era  globalisasi.Fenomena  demokrasi  ditandai  dengan menguatnya  kontrol  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan,  sementara  fenomena globalisasi  ditandai  dengan  saling  ketergantungan  antara  bangsa,  terutama  dalam  pengelolaan sumber-sumber  daya  ekonomi  dan  aktivitas  dunia  usaha.  Kedua  fenomena  tersebut,  baik demokratisasi  maupun  globalisasi,  menuntut  redefinisi  peran  pelaku-pelaku  penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami  pergeseran  peran  dari  posisi  yang  serba  mengatur  dan  mendikte  ke  posisi  sebagai fasilitator.Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik.Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat ( beneficiaries ), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku.
Tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam  dokumen  UNDP  adalah  penggunaan  wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh  mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingannya,  menggunakan  hak  hukum, memenuhi  kewajiban  dan  menjembatani  perbedaan-perbedaan  di  antara  warga  dan  kelompok masyarakat. 4 Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis  menjadi  syarat  mutlak  bagi  terwujudnya  good governance,  yang  berdasarkan  pada  adanya  tanggungjawab,  transparansi,  dan  partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance.
Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi  kebijakan  sosial – politik  untuk  kemaslahatan  rakyat  banyak,  bukan  hanya  untuk kemakmuran  orang-perorang  atau  kelompok  tertentu. 5 Fenomena  demokrasi  dan  globalisasi berdampak  pada  reformasi  politik  di  Indonesia,  khususnya  pada  sistem  pemerintahan  yang mengalami  transformasi  dari  sistem  sentralistik  menjadi  desentralistik.  Sistem  pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, keadilan,
3 Raharusun Anthon, Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia , 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014); A.A.GN Ari Dwipayana, “Menata Desentralisasi Indonesia” (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011).
4 Sunarto Sunarto, “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 2 (2016): 157 – 63, https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163.
5 R Nurcahyo, A. D Wibowo, and R. F. E Putra, “Key Performance Indicators Development for Government Agency,” International Journal of Technology 6, no. 5 (2015): 856 – 63, https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840; Joko Widodo, Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah) (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).
keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Disisi lain beberapa fakta menunjukkan  otonomi  daerah  juga  menjadi  sumber  rasa  ketidakadilan  rakyat  karena  tindakan kesewenang-wenangan dan penyelewengan para penguasa di daerah. 6 Upaya mewujudkan good local governance bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan  itu  dibutuhkan  perjuangan  dan  waktu  panjang.  Sekalipun  memiliki  kelemahan, penyelenggaraan  desentralisasi  merupakan  sarana  yang  mendekatkan  Bangsa  Indonesia  pada kondisi yang ideal untuk membangun good local governance . Upaya mewujudkan good local governance idealnya  dimulai  dengan  mewujudkan good  governance pada  Pemerintah  Pusat  sebagai  pilots pemerintahan. 7 Selain  itu  format  kebijakan  otonomi  daerah  saat  ini  perlu  dievaluasi,  untuk mengetahui  apakah  penyelenggaraan  otonomi  daerah  saat  ini  dapat  menunjang  terciptanya pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dari  KKN  Berdasarkan  kondisi  yang  terjadi  di  Kabupaten Yahukimo, upaya dalam menjabarkan amanat sistem pembangunan nasional serta mengantisipasi tuntutan masyarakat tersebut, belum sepenuhnya dibangun tata kepemerintahan yang baik ( good governance ) dimana belum terjadi sinergi antara komponen pemerintah, swasta dan masyarakat. 8
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  bahwa  dari  sisi  pemerintahan,  aparatur  pemerintah Kabupaten Yahukimo bekerja secara profesional, dengan penegakan hukum, netral, transparan, bahkan kedisiplinan kerja pegawai di Kabupaten Yahukimo maju dan berkembang pesat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari sisi swasta, para pengusaha belum mampu meningkatkan produksi, pengentasan kemiskinan dan penggangguran guna mewujudkan sistem pembangunan  yang  adil  dan  merata.  Dari  sisi  masyarakat,  warga  masyarakat  di  Kabupaten Yahukimo  masih  kurang  aktif  berpartisipasi  dalam  mendukung  pembangunan  daerah  sebagai cerminan masyarakat yang modern, madani, berpendidikan dan mengabdikan  diri untuk bangsa dan negara.Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan secara kongkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan  bertujuan  untuk  menjamin  terselenggaranya  pemerintahan  yang  akuntabel, transparan,  dan  mendorong  partisipasi  masyarakat.Penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  pemerintahan  diharapkan  dapat  mencegah  praktek korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut: 1) Bagaimana  penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? 2) Kendala-kendala apakah  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  dalam  rangka  penerapan  tata kepemerintahan  yang  baik  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten  Yahukimo? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk
6 Kiki Endah, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2016): 797 – 804, https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697; Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
7 Danetta Leoni Andrea, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
8 Simon Butt, “Anti - Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 47, no. 3 (2011):
381 – 394, https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051.
mengetahui  penerapan  tata  kepemerintahan  yang  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  di Kabupaten  Yahukimo  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  untuk mengetahui  kendala-kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  dalam  rangka penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Kabupaten Yahukimo.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melakukan studi hukum  dalam  implementasinya  yang  selalu  dibingkai  dengan  doktrin-doktrin  hukum.  Data penelitian diperoleh dari sumber data primer berupa data yang langsung diperoleh dari observasi di lapangan yakni Kabupaten Yahukimo dan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yahukimo, Kepala Badan Pengawasan Daerah Yahukimo, dan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Selain itu, data penelitian  juga  diperoleh  dari  data  sekunder  dengan  mengkaji  berbagai  dokumen  yang  terkait dengan penelitian. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data primer yang diperoleh dari  hasil observasi  dan  wawancara,  kemudian  dianalisis  dalam  rangka  menjawab  permasalahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Yahukimo.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Implementasi tata kepemerintahan yang baik ( good governance ) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah untuk melaporkan  harta  kekayaan  bagi  penyelenggara  negara,  membuat  penetapan  kinerja  secara berjenjang, meningkatkan kualitas pelayanan public, mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa, memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi, dan menerapkan kesederhanaan serta penghematan.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga menginstruksikan  kepada  seluruh  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, dan bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  maupun  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bersama Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Republik  Indonesia  (MENPAN-RI) telah  merekomendasikan langkah-langkah  penerapan  Tata  Kepemerintahan  yang  Baik,  meliputi  peningkatan  kapasitas Pemerintah daerah, penerapan manajemen berbasis kinerja, pelayanan sektor public, pencegahan korupsi  pada  proses  pengadaan  barang  dan  jasa,  peningkatan  kemampuan  teknis  aparatur, peningkatan kesadaran anti korupsi, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Untuk  menindaklanjuti  Instruksi  Presiden  tentang  Percepatan  Pemberantasan  KKN, Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  menetapkan  kebijakan  strategis  melalui  komitmen  bersama dengan  jajaran  pemerintahan  dalam  lingkup  Kabupaten  Yahukimo,  untuk  secara  bersama mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme di wilayah administratif Kabupaten Yahukimo.
Upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam Strategi dan arah kebijakan daerah. Berikut akan diuraikan strategi-strategi pembangunan  daerah  yang  diturunkan  dari  masing-masing  visi  dan  misi  pembangunan  dan menjadi kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang.
Misi Pertama, memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan  industri  rakyat  sebagai  penggerak  utamanya,  dapat  dicapai  melalui  beberapa  strategi pembangunan  daerah  yakni  pembangunan  industri  rakyat  berbasis  sumber  daya  lokal  seperti pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perikanan  dan  kelautan,  kehutanan,  pertambangan  dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan akses market baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, revitalisasi pertanian dengan meningkatkan ekonomi rakyat dengan pemerintahan Daerah  sebagai  penjamin  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  usaha-usaha  yang  dikembangkan oleh  rakyat,  mengembangkan  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi,  lapangan  pekerjaan  dan kebutuhan pokok masyarakat secara merata, meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri serta  menjamin  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  usaha  yang  dikembangkan,  peningkatan keuangan daerah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 9
Misi Kedua, Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan. Didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan  sosial,  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  membangun  sistem  pendidikan  mampu menghasilkan SDM yang disiplin, bermoral, beriman dan bertaqwa, nasionalis, cerdas teori dan terampil  berkarya,  membangun  sistem  pendidikan  yang  mendukung  akselerasi  pembangunan daerah menjadi maju, makmur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, membangun sistem Pendidikan yang demokratis dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan disekolah maupun diluar sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan  Kesehatan,  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  kesejahteraan  sosial, meningkatkan  peranan  pemuda  dan  olahraga,  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  peranan perempuan  serta  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak,  meningkatkan  pembangunan kependudukan,  meningkatkan  pembangunan  transmigrasi  dan  tenaga  kerja,  dan  meningkatkan peranan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kualitas SDM. 10
Misi  Ketiga,  Mengembangkan  sarana  dan  prasarana  daerah  untuk  mendukung  pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif’ dicapai melalui strategi; meningkatkan, membangun dan memelihara infrastruktur pelayanan publik. 11
Misi  Keempat,  Menyelenggarakan  pemerintahan  yang  merakyat  secara  profesional, transparan,  akuntabel,  sinergis,  bersih  dan  berwibawa,  bebas  dari  praktek  korupsi,  kolusi  dan nepotisme,  akan  dicapai  melalui  beberapa  strategi  membangun  tata  pemerintahan  yang  dapat memberikan  teladan  dan  berani  memberantas  korupsi,  menempatkan  SDM  aparatur  secara profesional dan sesuai dengan kompetensi dalam jajaran birokrasi dan lembaga ekonomi daerah,
9 Cris Manuwarun, “Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo.”
10 Manuwarun.
11 Manuwarun.
mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsive dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan,  budaya  kerja  keras  serta  disiplin  tinggi,  dan  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang mampu mempersuasi dan memotivasi rakyat untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara tegas dan cermat. 12
Misi Kelima, Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius, dapat dilakukan melalui beberapa strategi yakni membangun sistem sosial budaya yang beriman, bertaqwa,  demokratis  serta  bebas  dari  tekanan  dan  ketakutan,  dan  membangun  sistem  Sosial budaya  yang  mampu  mengarahkan  harmonisasi  hubungan  antar  suku  bangsa,  agama,  ras  dan golongan secara damai, aman dan tentram. 13
Misi Keenam, Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah, dapat dicapai melalui beberapa strategi yakni membangun sistem politik sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan, memerankan  otonomi  daerah  secara  konsekuen  dan  bertanggung  jawab,  membangun  sistem politik  yang  mampu  menyerap  aspirasi  rakyat  melalui  komunikasi  politik  antar  suprastruktur, infrastuktur  dan  substruktur  politik,  membangun  sistem  politik  yang  dapat  mendorong pemberdayaan rakyat sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan secara legal dan terorganisir di  lembaga  legislatif  maupun  infrastruktur  politik,  membangun  sistem  politik  yang  mampu memberikan pendidikan politik melalui jalur-jalur komunikasi, membangun sistem hukum yang mampu mengatur dan mengayomi rakyat, membangun sistem hukum yang dapat meningkatkan harkat  dan  martabat  rakyat,  membangun  sistem  hukum  yang  mampu  memantapkan  kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat, dan membangun sistem hukum yang menjamin terselenggaranya kepastian hukum yang jujur, adil dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 14

## Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Bidang Anggaran
Pembangunan nasional diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal mendasar yang menjadi  pusat  perhatian  masyarakat  dalam  rangka  implementasi  good  governance  dewasa  ini, khususnya  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  adalah  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan, dan akuntabilitas Pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik oleh instansi Pemerintah.
Pentingnya partisipasi masyarakat dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Pasal  2  ayat  (4)  yang menyatakan  bahwa  tujuan  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  untuk  mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,  antar ruang, antar waktu, antar  fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
12 Manuwarun.
13 Manuwarun.
14 Manuwarun.
Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan terwujud dalam bentuk rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) dan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan  secara  berjenjang  dari  mulai  tingkat  desa  (musrenbangdes),  kecamatan  (musrenbang kecamatan)  dan  kabupaten  (musrenbang  kabupaten)  dan  Rakorbang  tingkat  Kabupaten. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun system perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  setiap  tahun.Melalui  musrenbang,  masyarakat  berpeluang menyampaikan  aspirasi  mereka  dan  berpartisipasi  dalam  menghasilkan  dokumen  perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Perencanaan  Anggaran  dimulai  dari  Proses  pengambilan  kebijakan  melalui  diskusi  antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan jangka  menengah  yang  dituangkan  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Sementara RPJM  Daerah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah,  Renstra  SKPD  ditetapkan  oleh pimpinan  satuan  kerja  masing-masing  yang  hadir  menyampaikan  sosialisasi  tentang  program- program pembangunan dan arahan umum anggaran.
Forum  SKPD  dimaksudkan  untuk  menyesuaikan  program-program  antar  dinas  agar  tidak tumpang  tindih,  dan  dalam  forum  ini  pula  dibahas  aspirasi  dari  masyarakat  yang  disampaikan melalui  musrenbang  tingkat  kecamatan.  Rencana  kerja  SKPD  menjadi  bahan  masukan  untuk Rancangan RKPD.Rancangan RKPD menjadi bahan acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja SKPD hasil pembahasan dalam forum SKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD dan juga RAPBD.
Kebijakan  penganggaran  harus  memuat  prinsip  demokratis,  transparan,  adil,  akuntabel, bermoral  dan  berhati-hati.Transparansi  dan  akuntabilitas  anggaran  dalam  penyusunan  APBD berarti bahwa APBD harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.Penyusunan APBD berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat  tanpa  harus  meninggalkan  keseimbangan  antara pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  sehingga anggaran yang disusun harus berlandaskan pada azas guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (DPASKPD)  adalah dokumen  yang  memuat  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  digunakan  sebagai  dasar pelaksanaan  anggaran  oleh  pengguna  anggaran.Dokumen  ini  terbitkan  setelah  APBD  disahkan oleh DPRD. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program dan anggaran, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPA-SKPD harus memuat informasi lengkap mengenai jenis program dan kegiatan, lokasi, maupun jumlah dari program yang direncanakan. Untuk mengukur efesiensi dan efektivitas program/kegiatan sebuah dokumen DPA SKPD harus memuat indikator, tolok ukur, dan target kinerja yang akan dicapai. Data yang terdapat untuk mengukur semua itu adalah capaian  program,  input,  output,  hasil,  serta  kelompok  sasaran.Selain  data  rencana  kerja,  dalam dokumen terdapat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diprogramkan.
Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya  Good  Governance  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  aturan  pokok  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang Dasar.  Kebijakan  Umum  Anggaran  Daerah  Kabupaten  Yahukimo  diarahkan  dengan meningkatnya  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipasi  masyarakat;  memperkecil  kesenjangan
pelayanan  publik  antar  daerah  (Publik  Service  Provision  Gap)  dan  meningkatnya  kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran berfungsi untuk mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan  dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, peraturan daerah yang  ditetapkan  hendaknya  tidak  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi  dan  mengorbankan kepentingan jangka  panjang  menghambat mobilitas  penduduk,  lalu  lintas  barang  dan  jasa  antar daerah, serta kegiatan impor/ekspor, anggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  anggaran  harus diarahkan  untuk  mengurangi  pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta  meningkatkan efisiensi  dan  efektifitas  perekonomian  dan  peningkatan  capacity  building  sumber  daya  dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD. 15
Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menerapkan anggaran berbasis kinerja.Sistem ini memperhatikan indikator keberhasilan suatu kegiatan yang terdiri dari capaian program, input, output, benefit dan impact pengalokasian anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Sehingga untuk seluruh alokasi dana satuan kerja yang bertanggung jawab  adalah  kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  bersangkutan  baik  fisik  maupun keuangan. Setiap alokasi belanja terukur dan dapat menjelaskan secara gambling apakah belanja tersebut gunanya untuk kepentingan aparatur atau publik. Sumber-sumber dana tercermin sebagai pendapatan dan sebagai pembiayaan untuk membiayai seluruh belanja yang dialokasikan. Dengan kata  lain  anggaran  kinerja  berbasis  pada  anggaran  defisit  dan  surplus  yang  penatausahaannya menggunakan Actual Basic. Sehingga setiap akhir tahun anggaran disusun neraca daerah yang dapat menunjukkan posisi aset daerah.
Berbeda  dengan  metode  anggaran  sebelumnya  yaitu  Metode  Cash  Basic,  sisa  lebih perhitungan APBD tahun lalu dimasukkan sebagai pendapatan, sedangkan pada Metode Acrual Basic  atau  Anggaran  Kinerja  (Performance  Budget)  bisa  lebih  perhitungan  APBD  tahun  lalu dijadikan sebagai sumber pembiayaan. Kemudian dari sisa belanja pada Metode Cash Basic lebih dikenal adanya Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.Lain halnya dengan Metode Acrual Basic atau Anggaran Kinerja dikenal adanya bagian Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Pada masing- masing bagian belanja tersebut terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yakni Biaya Administrasi Umum (BAU),  Biaya  Operasional  Pemeliharaan  (BOP)  dan  Belanja  Modal  (BM).  Perbedaan  prinsip lainnya adalah filosofi dari suatu pengalokasian anggaran, dimana pada Metode Cash Basic hanya mengukur output (pengeluaran langsung) dari sejumlah input (biaya) yang dikeluarkan. Sedangkan pada Anggaran Kinerja mengukur secara cermat hasil yang diharapkan atas pengalokasian sejumlah biaya (Input) tertentu.
Prinsip yang terkandung dalam anggaran kinerja performance budget antara lain menuntut adanya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Melalui  anggaran kinerja ini, perencanaan dititikberatkan kepada optimalisasi kinerja dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.Hal ini dikarenakan outcome dari unit kerja merupakan pencerminan dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang dijabarkan dalam Renstra Kabupaten sebagai  dokumen  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  APBD.Dalam  penyusunan  alokasi  Belanja APBD Kabupaten Yahukimo tetap menganut prinsip 3E yakni Efektif, Efisien dan Ekonomis.
15 Saliok Bahabol, “Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo.”

## Penerapan Tata Kepemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah pada Kabupaten Yahukimo
Tujuan  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah  sebagaimana  yang  diamanatkan  Keputusan Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah, adalah bagaimana barang dan jasa yang diadakan tersebut memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pedoman pengadaan barang dan jasa merupakan  suatu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja  pembangunan  dengan mengaktualisasikan  prinsip-prinsip  tata  kepemerintahan  yang  baik  dengan  harapan  proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas dari KKN. 16 Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo melaksanakan  kebijakan  strategis  yakni  melakukan  perencanaan  pengadaan  barang  dan  jasa, pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah, pelaporan  kegiatan Pengadaan  barang  dan jasa, dan pengawasan.
Perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mencari inovasi dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang sesuai denga aspirasi masyarakat sehingga memenuhi asas manfaat, maka proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten  Yahukimo  sepenuhnya  dipimpin  oleh  fasilitator  yang  berasal  dari  masyarakat.  Dan utusan  fasilitator  akan  dipertemukan  dengan  SKPD  untuk  memperjuangkan  usulannya.  Setiap SKPD telah mengusulkan rencana kegiatan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran- SKPD  (RKA-SKPD)  yang  merupakan  penjabaran  tahunan  dari  RKPD  dan  KUA.RKA-SKPD tersebut  kemudian  disahkan  menjadi  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Sebagai  dasar  pelaksanaan  pengadaan  barang,  Bagian  Umum  dan  Perlengkapan  Sekretariat Daerah telah menyusun rencana kebutuhan barang setiap tahun yang dituangkan  dalam bentuk Rencana  Kebutuhan  Barang  Unit  (RKBU).  Demikian  pula  untuk  pelaksanaan  kegiatan  belanja publik  telah  disusun  Petunjuk  Operasional  (PO)  berdasarkan  materi  yang  tercantum  dalam Lembaran  Kerja  dan  Perhitungan  Biaya  Kegiatan  serta  penyusunan  Harga  Perhitungan  Sendiri (HPS). Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Penyusunan HSPK dimulai dengan inventarisasi kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan oleh setiap SKPD dan selanjutnya dilakukan survey harga pasar atas barang dan jasa tersebut. HSPK ini digunakan untuk membuat harga perkiraan sendiri (owner estimate) sehingga terjadi efisien terhadap penggunaan anggaran. Kebijakan  anggaran  pembangunan  daerah  Kabupaten  Yahukimo  selanjutnya  dijabarkan  dalam satuan  kegiatan  pembangunan  yaitu  satuan  investasi  terkecil  yang  terdiri  dari  sejumlah  bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan di daerah.
Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  didasarkan  pada  hukum  pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  secara  umum  sebagai  Prosedur  kerja  pengadaan  barang  dan  jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan
16 Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere, “Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado,” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, no. 2 (2017):
1122 – 32, https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017.
pengadaan  barang  dan  jasa.  Dasar  hukum  pelaksanaan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  pada pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  yakni  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Instansi  Pemerintah sebagaimana terakhir direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2006  tentang  Pedoman  penyusunan  APBD  Tahun Anggaran  2007,  Surat  Edaran  Bersama  antara  Badan  Perencanaan  Nasional  dan  Departemen Keuangan No. S-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk No. S-1203/D.II/03/2000 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk Jasa Konsultansi, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Nomor  007/KA/VI/2008  Perihal  Table  Monitoring-Evaluasi Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Yahukimo  Nomor  6  Tahun 2007  tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Yahukimo  Tahun 2013.
Pengguna  Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan, Pengawas serta pihak yang terlibat mempunyai pedoman dan pengertian yang sama dalam penerapan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan serat edaran Gubernur Papua perihal petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa. Eksekusi anggaran dimulai ketika pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo  memulai  pembelanjaan  yang  disahkan  oleh  hukum.Semua  personil  dilibatkan  sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing.Setiap unit kerja diharuskan untuk melakukan pengorganisasian  personil  dengan  pembagian  tugas  dan  fungsinya.Pembagian  ini  dimaksudkan untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan  disesuaikan  dengan  kemampuan personil.
Pengguna  Anggaran  yang  telah  ditunjuk  Bupati  Yahukimo,  memiliki  kewenangan  untuk mengangkat Panitia Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat  Daerah  masing-masing  berdasarkan  pada  pedoman  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Dalam  hal  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  panitia/pejabat  pengadaan  belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Perpres  Nomor  8  tahun  2006  Pasal  52  ayat  (1), Panitia/Pejabat  Pengadaan  tetap  dapat  melakukan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Penyelenggaraan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa dengan menghindari hal-hal yang berkenaan dengan KKN.
Pelaporan  kegiatan  Pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  dimana  Bupati  Yahukimo mewajibkan  kepada  dinas/intsansi/badan/kantor  untuk  menyampaikan  laporan  fisik  dan keuangan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  kepada  Bupati  Yahukimo  UP.  Kepala  Biro Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo dengan tembusan antara lain kepada Kepala Bawasda
Yahukimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo, dan Kepala Biro Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo.  Laporan  fisik  dan  keuangan  dirinci  sesuai  dengan  masing-masing  uraian  jenis pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.
Bupati  Yahukimo  mengadakan  rapat  evaluasi  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa  antara instasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka, dalam rangka check and balance pencapaian target fisik maupun keuangan sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pelaksanaan dan diadakan rapat evaluasi tiga kali dalam setahun. Pada rapat ini dibahas segala sesuatu yang berkaitan  dengan  kendala  dan  masalah  terkait  pelaksanaan  kegiatan.Juga  disampaikan  hasil pengendalian  Bappeda,  hasil  pengawasan  Bawasda  dan  aspek  keuangan  oleh  Biro  Keuangan sebagai  Bendahara  Umum  Daerah.Pada  forum  ini  terjadi  persamaan  persepsi  antara  pelaksana, pejabat pengawasan, dan pejabat verifikasi.Sehingga kegiatan berjalan sesuai jadwal (efisien) dan sasaran yang ditetapkan (efektif) serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengawasan  dilakukan  dalam  rangka  pengawasan  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  pada  Kabupaten  Yahukimo  dilakukan  melalui  pengawasan  Intern  terdiri  dari Pengawasan  Atasan  Langsung  Bendahara  pada  umumnya  telah  melakukan  pengawasan  dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas,  dan  pengawasan  atas  pelaksanaan  pekerjaan  fisik  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah dilakukan  oleh petugas  pelaksana  teknis  kegiatan,  pengawas  lapangan  dan  konsultan pengawas. Hasil  pengawasan  tersebut  tertuang  dalam  berita  acara  pemeriksaan  kegiatan,  laporan  harian pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan fisik kegiatan. 17
Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang penerapan tata kepemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo 18 , bahwa transparansi memiliki makna  bahwa  undang-undang,  peraturan,  lembaga-lembaga  yang  terlibat,  proses,  rencana  dan keputusan  yang  dibuat  dapat  diakses  oleh  masyarakat  atau  paling  tidak  perwakilan masyarakat.Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala proyek secara sukarela dan aktif menyediakan  informasi  lengkap  kepada  publik  melalui  media  cetak  dan  elektronik.Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan.
Lebih  lanjut  bahwa  bahwa  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  Kabupaten  Yahukimo belum  sepenuhnya  dapat  dipantau,  dibahas,  dan  mendapat  masukan  dari  semua  pihak  (multi stakeholder),  khususnya  masyarakat  yang  berdomisili  di  luar  Kabupaten  Yahukimo,  karena sebagian  besar  pengadaan  barang  dan  jasa  hanya  diumumkan  melalui  pengumuman  di  kantor Bupati  atau  di  dinas  tertentu  sehubungan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Sementara itu Pemerintah telah membangun jaringan layanan internet untuk pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  sesuai  Surat  Edaran  Kepala  Bappenas  243/p.03/09/2007  perihal pengumuman pusat layanan E-procurement Kabupaten, tetapi fasilitas ini belum dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo.
Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan
17 Manuwarun, “Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo.”
18 Manuwarun.
yang  menjadi  tanggungjawabnya.Prosedur  akuntabilitas  penuh  harus  sistematis  dan  dapat diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengadaaan barang dan  jasa  pada  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  belum  maksimal,  seperti  kurang  lengkapnya dokumentasi tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga dokumentasi laporan realisasi fisik dan administrasi keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan  Keputusan  Keppres  nomor  80  tahun  2003,  pasal  48  ayat  5,  dijelaskan  bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Unit Pengawasan intern.Pemerintah harus dapat menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkaitan  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan Bawasda Kabupaten Yahukimo, diketahui bahwa tidak ada  laporan  masyarakat  yang  masuk  selama  tahun  anggaran  2013.Seharusnya  penting  bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk membangun mekanisme pengawasan idealnya dilakukan baik secara internal maupun eksternal, termasuk pengawasan oleh masyarakat sipil sebagai upaya meminimalisir korupsi pengadaan pemerintah.

## 3.2. Kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  dalam  Penerapan  Tata Kepemerintahan yang Baik
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk  menegakkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  negara.Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme pengadaan melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, Keputusan  dan  Surat  Edaran  Menteri  dan  berbagai  keputusan  serta  instruksi  lainnya  oleh Gubernur, Walikota dan Bupati.Prosedur dan pelaksanaannya telah berkembang selama bertahun- tahun  sebagai  jawaban  terhadap  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  kerangka  hukum  dalam mekanisme  pengadaan  pemerintah.  Mekanisme  Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dapat dilihat sebagai suatu perangkat hukum, sebagai sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk pola perilaku atau budaya organisasi pengadaan.
Mekanisme pengadaan yang tidak dapat berfungsi dengan maksimal dapat membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan, pada akhirnya, permasalahan tersebut dapat mengurangi minat pelaku usaha yang baik (nasional maupun asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan 19 , sehingga pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk  memperoleh  harga  yang  murah  untuk  barang  dan  jasa  yang  lebih  baik.  Mekanisme pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  efektif  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang baik.pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah  maupun  masyarakat.  Mekanisme  yang  demikian  mengakibatkan  terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan  menunda  manfaat  proyek  bagi  masyarakat.  Apabila  ditinjau  dari  berbagai  aspek,  dapat dikatakan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  belum  mampu untuk sepenuhnya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan
19 Febby Fajrurrahman, “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019): 191 – 212, https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212.
menjadi  alasan  utama  sehingga  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  Kabupaten  Yahukimo belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

## Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Legal Framework)
Ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  pengadaan  barang  dan  jasa  selama  ini  adalah Keputusan  Presiden  dan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Negara PPN/Kepala Bappenas, yang kemudian diikuti oleh petunjuk pelaksanaan masing-masing instansi maupun Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara pasti dan jelas mengenai mekanisme kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik pada tataran pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Nilai-nilai dasar good governance diaktualisaikan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa tanpa dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang- undangan yang mengatur secara jelas dan pasti tentang mekanisme akuntabilitas transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengaturan tentang mekanisme pengadaan pemerintah melalui pedoman pengadaan barang dan  jasa  pemerintah  belum  dapat  diimplementasikan  secara  maksimal  karena  aturan  hukum pengadaan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Keppres belum terdefenisi secara jelas dan pasti. Pedoman  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang  ada  kurang  memberi  ruang  untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan sederhana atau dengan kata lain peraturan pengadaan “seringkali menyulitkan” pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang bersifat diskreasi,  misalnya  dalam  rangka  pembinaan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  belum  memiliki mekanisme yang jelas. Selain itu masalah eskalasi harga yang sering menimbulkan kebingungan bagi perangkat pengadaan apabila harga barang dan jasa yang berlaku di pasar kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya ditindaklanjuti dengan  Surat  Edaran  Bupati  Yahukimo  Nomor  910/020.b/B.4  perihal  Petunjuk  Umum Pelaksanaan  Kegiatan  Sumber  Dana  APBD/Loan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Yahukimo Tahun 2014. Berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa:
“Pedoman pengadaan barang dan jasa dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah. Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  maka  Surat  Edaran  Bupati  Yahukimo  Nomor  910/020.b/B.4  perihal  Petunjuk Umum  Pelaksanaan  Kegiatan  Sumber Dana  APBD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo Tahun  2014  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  karena  tidak  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang- undangan Negara Republik Indonesia.”

## Kelembagaan
Kelembagaan  yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengembangan,  pembinaan  dan  pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo.Institusi semacam ini belum dibentuk,  sehingga  pengembangan  kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa  masih  cenderung dilakukan secara ad-hoc. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengendalian proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo selama ini menjadi  tanggungjawab  Biro  Pembangunan  Daerah  Sekretariat  Kabupaten  Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun  2008  tentang  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Yahukimo,  maka  dijelaskan  bahwa  Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Biro Pembangunan mempunyai tugas membantu Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan,  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  Usaha  Jasa  dan  Pengelolaan  Administrasi Pembangunan.
Tidak adanya lembaga tunggal yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo menyebabkan kurangnya pembinaan dan pengendalian dan hal ini berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa  pemerintah  Kabupaten  Yahukimo.  Kurangnya  partisipasi  Unsur  nonpemerintah  dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya Pers, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  mengakibatkan  tidak  berjalannya  mekanisme  checks  and  balance  dalam  pengadaan. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  dan  dunia  usaha  disebabkan  kurangnya  usaha  Pemerintah Kabupaten  Yahukimo  untuk  memfasilitasi  dan  mendorong  partisipasi  publik  tersebut,  hal  ini antara lain ditandai dengan kurangnya akses publik terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Yahukimo.  Belum  adanya  lembaga  pengawasan  independen  yang  berfungsi  untuk  memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo.jadi pengawasan secara ekternal dari masyarakat tidak dapat berfungsi. Tidak berfungsinya pengawasan independen dan kurangnya  partisipasi  organisasi  nonpemerintah  disebabkan  antara  lain  karena  sifat  masyarakat yang  apatis  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  di  Kabupaten  Yahukimo.  selain  itu  upaya Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  untuk mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pemantauan pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana dengan baik.

## Kapasitas Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  umumnya  tidak  memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikembangkannya skema manajemen proyek yang baik maupun persyaratan  pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengelola  pengadaan  barang  dan  jasa  belum dipandang sebagai profesi yang menuntut kualifikasi tertentu. Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan  belum  dapat  dihandalkan  untuk  mencapai  tujuan  pengadaan  secara  maksimal. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat bagi praktisi pengadaan merupakan inisiatif yang penting.
Keahlian  pengadaan  hanya  terbatas  pada  sekelompok  kecil  individu  dalam  jajaran  Instansi tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  sumber  daya  manusia  pengadaan  barang  dan  jasa  Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak merata dari distribusi personil, sedangkan pada instansi lain ada yang belum memiliki pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan baik oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan maupun oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas belum dilaksanakan secara efektif, hal ini terbukti masih banyak dijumpai pelaksanaan kegiatan fisik yang kurang dari volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau menyimpang dari bestek dan masih terdapat penyelesaian kegiatan yang melampaui waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan. Rendahnya penyerapan nilai-nilai moral dan etika pembangunan, ditambah dengan budaya organisasi yang tidak kondusif dan sulit berubah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

## Media Informasi dan Teknologi
Isu pokok yang dihadapi dalam pengadaan publik dalam rangka pelaksanaan reformasi pengadaan di  Indonesia  adalah  transparansi  dan  korupsi.  Salah  satu  inisiatif  penting  untuk  memperluas transparansi dan akses terhadap peluang mengikuti tender adalah melalui Implementasi Aplikasi E-Procurement . 20 Sehubungan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memiliki aplikasi E-Procurement , karena pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat diakses  melalui  layanan  internet.  Ironisnya  sampai  sekarang  Pemerintah  Kabupaten  Yahukimo belum memiliki Website Resmi ( Off Line ) sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan program E-Procurement .  Kurangnya  media  teknologi  dan  informasi  mengakibatkan  kurang  maksimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah  Kabupaten  Yahukimo.  Partisipasi  masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo sangat minim sekali. Hal ini terbukti dengan hampir tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Yahukimo berkaitan  dengan  proses  pembangunan  pemerintah  tersebut.  Kurangnya  Partisipasi  masyarakat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan proses pembangunan diakibatkan  sulitnya  akses  masyarakat  terhadap  informasi pembangunan  Kabupaten  Yahukimo. Selain  itu  tingkat  pendidikan  yang  rendah  juga  sangat  mempengaruhi  terhadap  kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Mencermati  perkembangan  kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  kebijakan pengadaan saat ini berorientasi pada mekanisme pasar dan mengadopsi prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional, dimana para peserta lelang bersaing secara bebas satu sama lain. Hal ini mengisyaratkan empat prinsip dasar bagi suatu sistem pengadaan pemerintah yang baik, yakni memaksimalkan prinsip ekonomi dan efisiensi, meningkatkan persaingan dan mendorong partisipasi  para  pemasok  dan  kontraktor  semaksimal  mungkin  dalam  menawarkan  barang, konstruksi  atau  jasa,  perlakuan  yang  adil  dan  sama  bagi  semua  pemasok  dan  kontraktor,  dan keterbukaan dalam prosedur dan meminimalkan kesempatan korupsi dan kolusi.
Kerangka  hukum  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  kepentingan  publik  telah  mengalami kemajuan  cukup  pesat  semenjak  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  Nomor  80  tahun  2003. Perangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar tata kepemerintahan yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien.  Upaya  penerapan  tata  kepemerintahan  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  Kabupaten  Yahukimo  belum  dapat  direalisasikan  sepenuhnya,  hal  ini  disebabkan keterbatasan  sumber-sumber  daya  seperti  minimnya  anggaran,  kurangnya  sarana  dan  prasarana informasi  dan  teknologi,  kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  budaya  organisasi  yang tidak  kondusif  menjadi  hambatan  untuk  mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan  tata  kepemerintahan  yang  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  secara  umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan Tata Kepemerintahan  yang  baik  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  pada  Kabupaten  Yahukimo  tidak
20 Cosmas Sakti Wijaya Adi, “Analisis Penerapan E -Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat,” Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2017): 1 – 16, https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16.
sepenuhnya memenuhi harapan tata kepemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan peraturan perundang-undangan  sebagai  pedoman  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  baik  tidak mengatur  secara  jelas  dan  pasti  tentang  bagaimana  mekanisme  akuntabilitas,  transparansi  dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang  dan  jasa  melalui  layanan  Internet,  sehingga  aplikasi e-procurement yang  disediakan  oleh Pemerintah  belum  dapat  dilakukan,  hal  ini  menjadi  kendala  penyebaran  informasi  pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Adi, Cosmas Sakti Wijaya. “Analisis Penerapan E -Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat.” Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2017): 1 – 16.
https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16.
Andrea, Danetta Leoni. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157 – 65. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
Butt, Simon. “A nti- Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?” Bulletin of Indonesian Economic Studies 47, no. 3 (2011): 381 – 394. https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051.
Endah, Kiki. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2016): 797 – 804. https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697. Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere. “Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, no. 2 (2017): 1122 – 32. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017.
Fajrurrahman, Febby. “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019): 191 – 212. https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212.
Nurcahyo, R, A. D Wibowo, and R. F. E Putra. “Key Performance Indicators Development for Government Agency.” International Journal of Technology 6, no. 5 (2015): 856 – 63. https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840.
Pimentel, David. “Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review.” Hague Journal on the Rule of Law 2, no. 1 (2010): 1 – 28. https://doi.org/10.1017/S1876404510100013.
Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” Sospol : Jurnal Sosial Politik 2, no. 1 (2017): 103 – 22. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759.
Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 2 (2016): 157 – 63. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163. Widodo, Joko. Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era
Desentralisasi Dan Otonomi Daerah) . Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

## Buku
Anthon, Raharusun. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia . 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Dwipayana, A.A.GN Ari. “Menata Desentralisasi Indonesia.” Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011.
Simarmata, Henry T. Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan Dan Perbandingan Pengalaman . Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

## Wawancara
Bahabol, Saliok. “Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo.” 2019.
Manuwarun, Cris. “Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo.” 2019.