## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
EFEKTIVITAS PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK MELALUI INSTAGRAM OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG
Syarif Abdilah 1 , Hanny Purnamasari 2
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1,2
E-mail: syrf0abd@gmail.com

## ABSTRAK
Sejak  pergantian  abad,  teknologi  seluler  telah  meningkatkan  interaksi  daring, termasuk  di  bidang  pemerintahan.  Di  Indonesia,  penggunaan  media  sosial  oleh pemerintah  menjadi  inovasi  penting  dalam  tata  kelola  pemerintahan, memungkinkan  partisipasi  publik  yang  lebih  langsung.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan Instagram oleh Diskominfo Kabupaten Karawang  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  studi  literatur  dari  berbagai sumber  termasuk  peraturan  pemerintah,  jurnal  penelitian,  dan  buku.  Data diperoleh  dari  postingan  Instagram  dan  situs  web  Diskominfo  Karawang, dianalisis  menggunakan  teori  efektivitas  organisasi  dari  Gibson  Ivancevich Donnelly  dengan  dimensi  produksi,  efisiensi,  kepuasan,  keadaptasian,  dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Karawang telah memproduksi  konten  secara  berkala,  tetapi  interaksi  dengan  masyarakat  masih perlu  ditingkatkan.  Penggunaan  Instagram  telah  membantu  dalam  menyebarkan informasi  layanan  publik  dan  meningkatkan  transparansi,  meskipun  belum sepenuhnya  efektif  dalam  melibatkan  masyarakat.  Kesimpulannya,  meskipun Instagram  telah  meningkatkan  komunikasi  dan  transparansi,  diperlukan  strategi yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas layanan publik.  Pengukuran  terhadap  pemanfaatan  media  sosial  ini  penting  untuk memaksimalkan potensi dan manfaatnya bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik .
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Media Sosial, Instagram

## ABSTRACT
Since the turn of the century, mobile technology has enhanced online interactions, including in the field of governance. In Indonesia, the government's use of social media has become an important innovation in governance, enabling more direct public participation. This study aims to evaluate the effectiveness of Instagram use  by  the  Karawang  Regency  Communication  and  Informatics  Agency (Diskominfo)  in  improving  public  services.  The  research  method  used  is  a qualitative  approach  with  a  literature  study  from  various  sources,  including government regulations, research journals, and books. Data was obtained from Instagram posts and the official website of Diskominfo Karawang, analyzed using

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
the  organizational  effectiveness  theory  by  Gibson,  Ivancevich,  Donnelly  with dimensions of production, efficiency, satisfaction, adaptability, and development. The  research  results  show  that  Diskominfo  Karawang  has  regularly  produced content, but interaction with the community still needs to be improved. The use of Instagram has helped in disseminating public service information and increasing transparency, although it has not been fully effective in engaging the community. In conclusion, while Instagram has enhanced communication and transparency, better strategies are needed to increase public participation and the effectiveness of  public  services.  Measuring  the  utilization  of  social  media  is  important  to maximize its potential and benefits for better governance.
Keywords : Local Government, Social Media, Instagram

## PENDAHULUAN
Sejak  pergantian  abad,  kapasitas individu  dan  kelompok  sosial  untuk berinteraksi secara online , baik melalui berbagi  gambar,  video  atau  konten tertulis, telah meningkat secara signifikan, difasilitasi oleh diperkenalkannya  teknologi  seluler  – telepon  pintar  dan  komputer  tablet  – yang  memungkinkan  orang  untuk berinteraksi  secara  daring  (Ellison  & Hardey, 2013).
Di  Indonesia,  penggunaan  media sosial  pemerintah  dipandang  sebagai salah  satu  bentuk  inovasi  dalam  tata kelola pemerintahan yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi.(Hastrida, 2021). Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah merupakan tonggak penting dalam perubahan tata kelola pemerintahan.  Kehadiran  teknologi seluler  telah  memungkinkan  individu untuk  berpartisipasi  dalam  pelayanan publik  secara  lebih  langsung.  Adopsi media sosial dalam tata kelola
pemerintahan di Indonesia telah
membawa  perubahan  signifikan  dalam
cara informasi diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat. Pesatnya  adopsi  media  sosial  telah mendorong  transformasi  dalam  cara informasi  dibuat,  didistribusikan,  dan digunakan (Ellison & Hardey, 2013).
Laporan We Are Social menunjukkan,  jumlah  pengguna  aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta  orang  pada  Januari  2023.  Jumlah tersebut  setara  dengan  60,4%  dari populasi di dalam negeri (Dataindonesia.id).  Instagram  hadir sebagai  fitur  baru  yang  ada  di masyarakat  dengan  mengedepankan visualisasi  yaitu  berupa  gambar  dan video  dengan  menyertakan  "caption" yang  menarik  sesuai  dengan  gambar yang di "posting" tersebut
(Farhatiningsih,  2018).    Berdasarkan data  Napoleon  Cat,  ada  106,72  juta pengguna  Instagram  di  Indonesia hingga  Februari  2023.  Jumlah  tersebut meningkat  12,9%  dibandingkan  pada bulan  sebelumnya  yang  sebesar  94,54 juta pengguna (Dataindonesia.id).
Kementerian  Komunikasi  dan Informatika-Kominfo melalui

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
Direktorat  Jenderal  Informasi  dan
Komunikasi  Publik–Ditjen  IKP  pada tahun 2017 telah melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi, dan pemerintahan  kabupaten/kota  dalam pembentukan  satuan  tugas  (Satgas) medsos pemda. Satgas medsos tersebut terdiri  atas  satu  orang  petugas  admin dan  satu  orang  penanggung  jawab konten. Satgas medsos tersebut kemudian  memiliki  tanggung  jawab terhadap  akun  resmi  medsos  milik pemda  yang  terdiri  dari facebook,
instagram, dan twitter yang terintegrasi satu sama lain (Amri, 2020). Kinerja pemerintah sebagai pelayanan  publik  seringkali  terkendala jarak  antara  pemangku  jabatan  dan masyarakat, hal ini seringkali menempatkan  jurang  posisi  di  antara masyarakat  dan  pemerintahan  (Saleh 2021). Penerapan media sosial
memberikan  banyak  peluang  untuk mendukung pemerintahan terbuka (Wirtz,  Daiser,  &  Mermman,  2017). Penggunaan instagram cukup memudahkan humas dalam menyampaikan informasi karena pengambilan  gambar  bisa  langsung dilakukan menggunakan telepon seluler atau " smartphone "(Farhatiningsih &
Irwansyah, 2018). Kehadiran
Instagram  memungkinkan  pemerintah untuk menyebarkan informasi, mempromosikan kebijakan dan program-program  pemerintah,  serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pengambilan gambar yang dapat dilakukan dengan mudah
menggunakan handphone menjadikan platform ini  sangat  fleksibel  dan  cepat dalam  menyampaikan  pesan  kepada publik.
Meskipun perkembangan ini menunjukkan  potensi  besar,  terdapat beberapa  hambatan  yang  perlu  diatasi.
Kendala  pertama  adalah  kurangnya pemahaman  yang  mendalam  tentang bagaimana media sosial dapat digunakan secara efektif dalam
mendukung pemerintahan terbuka.
Mempelajari  potensi  dan  layanan  yang ditawarkan  oleh  media  sosial  terkait dengan  pemerintahan  terbuka  menjadi krusial. Pemerintah juga perlu memiliki kerangka  konseptual  yang  kuat  untuk mengantisipasi  dampak  media  sosial pada pemerintahan terbuka. Mempertimbangkan aspek etika, privasi, dan keamanan menjadi hal yang sangat penting. Menurut Wirtz, Daiser,
&  Mermman,  terdapat  beberapa  faktor yang menjadi kendala pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan terbuka melalui  media  sosial,  yaitu  :  (1) kurangnya pemahaman mendalam tentang potensi dan penawaran layanan media  sosial  terkait  pemerintahan terbuka, (2) hilangnya kerangka konseptual untuk mengantisipasi dampak berbagai media sosial terhadap pemerintahan  terbuka,  dan  (3)  adopsi media  sosial  setelahnya  prinsip  coba- coba karena hanya tersedia sedikit saran penerapan ilmiah yang strategis. Proses adopsi  media  sosial  oleh  pemerintah seringkali didasarkan pada prinsip coba- coba.  Kurangnya  panduan  ilmiah  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
strategis  dapat  menghambat  efektivitas upaya  ini.  Oleh  karena  itu,  penting untuk memiliki arahan yang lebih jelas tentang  cara  mengintegrasikan  media sosial dalam tata kelola pemerintahan.
Sebagai  platform  yang  terus
berkembang,  penggunaan  Instagram oleh pemerintah memerlukan pemahaman  yang  mendalam  tentang potensinya, serta kebijakan dan pedoman yang sesuai untuk mengoptimalkan  manfaatnya  sambil mengatasi  tantangan  yang  mungkin muncul.  Ini  menjadi  bagian  dari  usaha pemerintah dalam menerapkan pemerintahan terbuka dan memaksimalkan  penggunaan  teknologi dalam pelayanan publik. Diskominfo Kabupaten Karawang bertugas dalam menyebarluaskan dan mengkomunikasikan informasi dan mempublikasikan  kegiatan  pemerintah daerah  yaitu  dengan  menggunakan media  sosial  instagram  (Pratiwi  & Wihardi, 2018). Akun tersebut memiliki lebih  65,5  ribu  pengikut  dengan memposting  2  –  3  kali  dalam  sehari, penelitian  untuk  mengetahui  apakah penggunaan instagram oleh Diskominfo Kabupaten  Karawang  sudah  efektif dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan publik kepada masyarakat.
.

## KAJIAN PUSTAKA Efektivitas
Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya  pencapaian  tujuan  organisasi. Apabila  suatu  organisasi  berhasil mencapai  tujuannya,  maka  organisasi tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif (Monoarfa,  2012).  Menurut  pendapat Gibson  Ivancevich  Donnelly  (dalam Lenak,  Sumampow  &  Waworundeng, 2021)  menyebutkan  bahwa  ukuran efektivitas organisasi,sebagai berikut :
1 Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk
memproduksi  jumlah  dan  mutu output  sesuai  dengan  permintaan lingkungan.
2 Efesiensi adalah merupakan
perbandingan  (ratio)  antara  output dengan input. 3 Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk  menunjukan  tingkat  dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4 Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi  dapat  dan  benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5 Pengembangan  adalah  merupakan mengukur  kemampuan  organisasi untuk  meningkatkan  kapsitasnya
dalm menghadapi tuntutan masyarakat. Efektivitas sebuah organisasi
menjadi  cerminan  dari  sejauh  mana organisasi  tersebut  mampu  mencapai dan mempertahankan tujuannya. Dalam perspektif  ini,  kesuksesan  organisasi dapat  diukur  melalui  beberapa  dimensi kunci.  Pertama,  produksi  yang  efektif mengindikasikan
kemampuan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
organisasi  untuk  menghasilkan  produk atau layanan dalam jumlah dan kualitas yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan harapan dari lingkungannya. Keefisienan,  sebagai  dimensi  kedua, mencerminkan  kemampuan  organisasi untuk mencapai hasil maksimal dengan meminimalkan  penggunaan  sumber daya, menegaskan pentingnya pengelolaan  sumber  daya  yang  efisien dalam operasional sehari-hari. Selanjutnya,  tingkat  kepuasan tercermin dalam sejauh mana organisasi dapat  memenuhi  dan  melebihi  harapan masyarakat atau pelanggannya. Organisasi yang mampu menyelaraskan tujuan mereka dengan keinginan pelanggan  akan  membangun  hubungan yang kuat dan berkelanjutan.
Kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan perubahan, yang dikenal sebagai keadaptasian,  adalah  dimensi  yang  tak kalah  pentingnya.  Organisasi  yang dapat  merespon  perubahan  dengan cepat  dan  efektif  akan  lebih  mampu bertahan  dan  tumbuh  di  tengah dinamika lingkungan. Terakhir, pengembangan  organisasi  menekankan pada  kemampuan  organisasi  untuk belajar  dan  berkembang  dari  waktu  ke waktu, memastikan bahwa mereka tidak hanya  memenuhi  kebutuhan  saat  ini tetapi  juga  siap  menghadapi  tantangan masa depan. Dalam keseluruhan,
efektivitas  organisasi  adalah  hasil  dari keseimbangan  dan  integrasi  yang  baik antara dimensi-dimensi ini. Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai kepentingan pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah ditetapkan (Lenak, Sumampow, Waworundeng,  2021:4). Pelayanan publik merupakan
suatu  tolak  ukur  kinerja  pemerintah yang  paling  kasat  mata  (Prabowo, Suwanda  &  Syafri,  2022).  Pelayanan publik memiliki arti yang sangat penting dalam  keberhasilan  sebuah  organisasi atau  lembaga pemerintah. Secara esensial, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk
memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Definisi  ini  mencerminkan  komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas  dan  sesuai  dengan  norma- norma yang berlaku.
Lebih  jauh,  pelayanan  publik bukan  hanya  sekadar  serangkaian tindakan  administratif,  tetapi  juga menjadi  tolak  ukur  kinerja  pemerintah yang  sangat  konkret.  Kesuksesan pemerintah dalam
memberikan
pelayanan  publik  yang  efektif  dan efisien  mencerminkan  kualitas  tata kelola dan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah  yang  berorientasi  pada pelayanan  publik  yang  baik  akan memahami bahwa keberhasilan mereka tidak  hanya  diukur  oleh  kepatuhan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
terhadap  prosedur,  tetapi  juga  oleh tingkat  kepuasan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  dilayani.  Definisi  ini mencerminkan  pentingnya  pelayanan publik  sebagai  cerminan  kinerja  dan tanggung  jawab  pemerintah  kepada masyarakat yang dilayaninya.

## Media Sosial
Menurut  Andreas  Kaplan  dan Michael  Haenlein  (dalam  Feroza, Misnawati, 2020:35) menyatakan bahswa media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang
digunakan oleh kelompok yang dibentuk  atas  dasar  teknologi  serta ideologi yang memungkinkan terjadinya user-generated content . Media  sosial  memiliki  lebih  banyak peluang  untuk  digunakan  sebagai saluran yang efisien untuk meningkatkan  kepercayaan  terhadap pemerintah, namun media sosial mungkin  salah  mengira  pendapat kelompok kecil tertentu sebagai representasi  dari  masyarakat  umum (Kima, Parka & Rhoa, 2018). Media  sosial  memiliki  efek demokratisasi dan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat  yang  tidak  pernah  terlibat dalam  pembuatan  kebijakan  untuk didengarkan  (Mergela,  2013).  Berbeda dengan  media  konvensional,  pada media  sosial,  publik  tidak  hanya menjadi  penerima  informasi.  Publik
dapat berperan sebagai sumber informasi, karena media sosial di desain agar penggunanya dapat berbagi informasi,  baik  yang  terkait  dengan pribadi  pengguna  atau  bukan,  kepada pengguna lainnya (Ulayya, Prihasari & Perdanakusuma, 2022).
Pada  sisi  pemerintahan,  media sosial membuka peluang untuk
mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa  informasi  yang  disajikan  di media  sosial  dapat  memiliki  dampak yang signifikan. Terkadang, pandangan kelompok  kecil  dapat  keliru  dianggap sebagai  representasi  opini  masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan media sosial  tidak  hanya  terletak  pada penyampaian informasi tetapi juga pada kemampuan mendengar dan merespons kebutuhan  serta  aspirasi  masyarakat. Dengan  memberikan  platform  bagi kelompok  yang  sebelumnya  tidak terwakili,  media  sosial  dapat  menjadi alat  yang  kuat  untuk  menciptakan keterlibatan  masyarakat  yang  lebih inklusif  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Sehingga,  strategi  yang matang dan responsif terhadap dinamika  media  sosial  menjadi  kunci penting  bagi  pemerintah  yang  ingin memanfaatkannya  secara  efektif  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,  dengan  jenis  metode  studi literatur  yang  didapatkan  dari  internet

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
berupa  peraturan  pemerintah,  jurnal penelitian dan buku untuk menjelaskan Efektivitas Penyebaran Informasi Publik  Melalui Instagram Oleh  Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang. Lokasi penelitian berada  di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Karawang dengan  data  yang  diperoleh  dari screenshot pada  postingan Instagram dan Website .  Teknik  analisis  data dengan  cara  mengumpulkan  sumber informasi  kemudian  membaca  dan mencatat  yang  bekaitan  dengan  media sosial pemerintah, dan mengolah bahan penelitian tersebut untuk dibahas. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu
Teori Efeketifitas dari Gibson Ivancevich  Donnelly  dengan  memakai dimensi  produksi,  efesiensi,  kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Teori tersebut  dipilih  karena  relevan  sebagai ukuran  pemanfaatan  media  sosial Instagram  serta  penggunaannya  oleh Diskominfo Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang memiliki layanan publik pengadaan wifi di  tempat  umum,  Aplikasi  Tanggap Karawang dan Aplikasi Sistem Optimalisasi  Arsip  dan  Administrasi Berbasis  Informasi,  layanan  tersebut disosialisasikan  melalui  media  sosial. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang  Nomor  67  Tahun  2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  Tugas,  Fungsi  Dan  Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang bahwa  Bidang  Informasi  Komunikasi Publik bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan informasi  dan  konten  melalui  website dan  media  sosial  resmi  pemerintah. Instagram  menjadi  salah  satau  media sosial  yang  digunakan  Diskominfo Karawang karena kemudahannya menjangkau masyarakat luas, selain itu layanan  yang  memiliki  prioritas  lebih besar  pada  transparansi/keterbukaan, keterlibatan/partisipasi, dan komunikasi/hubungan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik media sosial  agar  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal  (Kim,  Park  &  Rho,  2018), karena Instagram memiliki karakteristik untuk menunjang transparansi, keterlibatan  dan  komunikasi  maka Diskominfo Karawang melaksanakannya dengan  mengikuti  aturan  yang  berlaku dan tidak bisa begitu saja menggunakan media sosial tanpa ada regulasi.Terdapat  standar  operasional pelayanan  (SOP)  dalam  pemanfaatan media sosial Instagram yang dilaksanakan oleh Diskominfo Karawang,  menurut  SOP  Penyusunan
Daftar  Informasi  dan  Dokumentasi Publik  Kabupaten  Karawang,    pertama yaitu  mengumpulkan  informasi  dan dokumentasi yang relevan sesuai dengan tupoksi, kedua, mengelompokan informasi dan
dokumentasi  tersebut  sesuai  dengan sifatnya  dan  diteliti  dengan  seksama,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
yang ketiga mendokumentasikan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya  secara  berkala,  lalu
keempat  menetapkan  informasi  dan menyebarkannya  kepada  masyarakat, dan  kelima  mengunggah  informasi tersebut  ke  media  sosial  termasuk Instagram.  Tahapan-tahapan  ini  harus dilaksanakan  agar  informasi  yang disajikan sudah benar sehingga dengan adanya  aturan  tersebut  Diskominfo
Karawang  harus  mengikuti  prosedur yang sudah ditentukan.
Masih  belum  banyak  instansi pemerintah yang melakukan pengukuran terhadap pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintahan (Agustina,  2015:5).  Pengukuran  ini penting  untuk  mengevaluasi  sejauh mana pemanfaatan media sosial
dilaksanakan  oleh  pemerintah,  dengan ukuran  tersebut  maka  potensi  dan manfaat  media  sosial  untuk  digunakan oleh  pemerintah  termasuk  Diskominfo Karawang dimanfaatkan secara maksimal. Rata-rata penggunaan instagram  oleh  dinas  pemerintah  kota hanya  menggunakan  jenis  broadcast (Ulayya,  Prihasari  &  Perdanakusuma, 2022:2070), mengakibatkan masyarakat tidak  ada  kemauan  untuk  berinteraksi dengan  pemerintah  lewat  media  sosial karena bersifat satu arah, padahal media sosial  memiliki  kemampuan  untuk berkomunikasi secara dua arah termasuk Instagram dalam hal ini antara pemerintah  dan  masyarakat.  Media sosial  telah  meningkatkan  peluang dengan
menyediakan fitur-fitur
teknologi,  yang  memungkinkan  arus informasi  dua  arah  dari  banyak  ke banyak (Mergel, 2015:102).
Pada penelitian sebelumnya menunjukkan  bahwa  semakin  baik organisasi  pemerintah  terhadap  media sosial,  semakin  besar  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  (Kim, Park  &  Rho,  2018:346).  Namun masalahnya  adalah  budaya  konservatif pemerintah  daerah  dan  konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat merupakan penghambat kuat penggunaan media sosial (Omar, Stockdale  &  Scheepers,  2014:672). Kepercayaan masyarakat menjadi aspek penting terhadap media sosial pemerintah termasuk Instagram Diskominfo  Karawang,  pada  teori efektivitas  terdapat  5  dimensi  untuk mengukur  sejauh  mana  penggunaan Instagram dapat memberikan pelayanan publik  yang  optimal  melalui  informasi yang diberikan mengenai layanan serta dampaknya kepada
kepercayaan
masyarakat.
1. Produksi Menurut  data  dari  Social Blade,  akun  Instgram  Diskominfo Kabupaten Karawang sudah memproduksi sebanyak 7.024 postingan  dengan  memiliki  65,514 pengikut, rata-rata keterlibatan mencapai  0,17%.  Berfokus  hanya pada  data  kuantitatif,  seperti  jumlah pengikut,  hanya    menunjukkan gambaran sekilas perhatian terhadap isu-isu  pemerintah,  namun  yang lebih penting bagi pemerintah adalah memahami tingkat keterlibatan yang lebih  dalam  dan  kualitas  pandangan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
masyarakat  terhadap  isu-isu  yang sangat  mereka  pedulikan  (Mergel, 2015:103).
Gambar 1. Data Analitik Instagram Diskominfo Karawang
Jumlah produksi yang dimaksud merupakan konten gambar dan video yang sudah diposting pada Instagram, menunjukan bahwa Diskominfo Karawang telah melaksanakan  secara  berkala  dan melaksanakan penyebaran informasi kepada  publik  dengan  baik.  Di samping  itu,  keterlibatan  dengan masyarakat masih harus ditingkatkan lagi  karena  produksi  bukan  hanya tentang  jumlah  postingan,  tetapi postingan tersebut harus memerhatikan  kesesuaian  dengan masyarakat agar terjalin interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.  Partisipasi  masyarakat pada kolom komentar perlu direspon oleh  Diskominfo  Karawang,  karena postingan  yang  tidak  dibalas  dan media  sosial  yang  tidak  diawasi dapat  menimbulkan  reaksi  negatif (Omar,  Stockdale  &  Scheepers, 2014:670). Emosi negatif reaksi dan perilaku agresif meningkat, membuat percakapan  media  sosial  lebih  sulit diatur (Tagliacozzo & Magni, 2018).
Hasilnya adalah setiap postingan  Instagram  Diskominfo Karawang tidak ditanggapi masyarakat berupa keterlibatan melalui  fitur  komentar  sehingga produksi  yang  dilakukan  hanya
untuk mempublikasikan suatu informasi tanpa kecendrungan untuk mengajak masyarakat berpastisipasi, agar  pelayanan  publik  semakin optimal  tentunya  harus  melibatkan masyarakat terhadap isu-isu pemerintahan, kebijakan dan layanan terbaru. Munculnya produksi bersama yaitu ketika pemerintah dan masyarakat  secara  bersama-sama mengembangkan,  merancang,  dan memberikan  layanan  pemerintah untuk meningkatkan kualitas, penyampaian,  dan  daya  tanggap layanan (Hastrida, 2021). Pemerintah  dan  masyarakat  perlu bekerja  sama  dalam  penggunaan pelayanan  publik  agar  masyarakat dapat memahami pelayanan tersebut, terutama dalam konteks penggunaan pelayanan  publik  berbasis  digital dengan memproduksi informasi melalui media sosial Instagram.

## 2. Efesiensi
Tujuan  penggunaan  media sosial  oleh  pemerintah adalah  untuk memberikan informasi kepada masyarakat,  pemerintah  harus  terus memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  manfaat  media sosial  dan  mengambil  tindakan sistematis  untuk  menyeimbangkan penggunaan  media  sosial  dengan saluran lain dan mencegah terjadinya pemutarbalikan  opini  (Kim,  Park  & Rho, 2018:347). Diskominfo Karawang memanfaatkan media sosial  Instagram  sebagai  saluran informasi kepada masyarakat, dengan  arus  informasi  yang  begitu cepat  maka  kebenaran  dari  suatu informasi  terkadang  harus  ditinjau ulang, pemanfaatan Instagram untuk mengatasi  hal  tersebut  termasuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
upaya yang dilakukan oleh Diskominfo  Karawang,  contohnya mengenai  informasi  hoaks  terkait penipuan yang meresahkan masyarakat. Gambar 2. Salah satu postingan Diskominfo Karawang mengenai hoaks Memberi  pengetahuan  kepada masyarakat dilakukan oleh Diskominfo Karawang dengan memposting  informasi  umum  dan terkait  bahaya  agar  masyarakat terhindar dari bahaya tersebut, media sosial  dapat  membuat  jangkauan diseminasi  informasi  lebih  luas  dan menciptakan  pemerintahan  yang terbuka  dan  transparan  (Agustina, 2015:2). Layanan transparansi/keterbukaan melalui media  sosial  dapat  memberikan dampak positif dan langsung terhadap kepercayaan terhadap pemerintah,  dan  layanan  untuk keterlibatan/partisipasi dan komunikasi/hubungan juga meningkatkan  keandalan  lembaga pemerintah penyedia layanan, sehingga  secara  tidak  langsung meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah  (Kim,  Park  &  Rho,
2018:347).  Diskominfo  Karawang memberikan pelayanan kepada masyarakat  dengan  memanfaatkan
instagram
sebagai penyalur informasi  kepada  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan, serta menjadi  pusat  informasi  untuk masyarakat karena kepercayaan terhadap  pemerintah  semakin  tinggi dengan  menciptakan  pemerintahan yang terbuka dan transparan. Masyarakat yang ingin melakukan  layanan  dari  pemerintah seringkali  kebingungan  dengan  tata cara pelayanannya, digitalisasi mengubah sistem dan alur pelayanan menjadi lebih praktis, artinya masyarakat  tidak  harus  datang langsung  ke  kantor  karena  bisa dilakukan  di  mana  saja,  namun  hal tersebut membuat masyarakat semakin  kebingungan  karena  tidak ada pegawai pemerintah yang memandu  tata  caranya.  Diskominfo Karawang  dengan  memanfaatkan Instagram  memposting  informasi mengenai
tata cara dalam menggunakan  layanan,  hal  tersebut untuk memudahkan masyarakat yang kesulitan ketika menggunakan suatu layanan,  dan  juga  memudahkan Diskominfo Karawang untuk memberikan pelayanan. Pemanfaatan instagram bukan hanya memudahkan, tetapi memberi pengetahuan kepada  masyarakat bahwa  terdapat  suatu  layanan  yang selama  ini  belum  diketahui  oleh masyarakat  luas.  Mengurangi  beban waktu  dan  pekerjaan  menjadi  lebih ringan  yang  berdampak  kepada kinerja pegawai Diskominfo Karawang.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
Gambar 3. Informasi alur pelayanan Diskominfo Karawang Pemerintah perlu mempertimbangkan lebih dalam mengenai penyediaan layanan pemerintah melalui media sosial dan kemungkinan  menggunakan  media sosial  sebagai  saluran  komunikasi agar  penggunaan  media  sosial  lebih efektif  (Kim,  Park  &  Rho,  2015). Diskominfo Karawang sudah efesien menggunakan  Instagarm  sebagai saluran  komunikasi  terutama  untuk informasi pelayanan publik, membagikan  informasi  yang  jelas terkait suatu layanan dapat memudahkan masyarakat, penggunaan instagram memiliki banyak    dampak  positif  terhadap pelayanan  publik.  Bisa  mengurangi keresahan  dan  kesalahan  informasi dengan  mengatasinya  lewat  media sosial,  pengaruh    media  sosial terhadap  masyarakat  sudah  menjadi kebutuhan  yang  dimanfaatkan  oleh Diskominfo Karawang dengan baik.
3. Kepuasan
Pemanfaatan  instagram  oleh pemerintah digunakan untuk saluran informasi mengubah cara penyampaian  kepada  masyarakat, kini pemerintah aktif menginformasikan  hal  yang  sedang atau  sudah  dilakukan.  Pesatnya adopsi media sosial telah mendorong transformasi  dalam  cara  informasi dibuat, didistribusikan, dan
digunakan (Ellison & Hardey, 2014). Diskominfo  Karawang  memenuhi kebutuhan  masyarakat  mengenai informasi  dengan  memanfaatkan media  sosial,  keutamaan  gambar dalam Instagram yang juga menggunakan teks dapat mengkomunikasikan  suatu  pesan bahkan lebih efektif (Farhatiningsih, 2018). Namun tidak semua kebutuhan  masyarakat  terpenuhi dengan hanya menggunakan instagram, guna mendapatkan
informasi  dari  masyarakat  maka Diskominfo  Karawang  membuat layanan  Tanggap  Karawang  untuk menampung  aspirasi  karena  media sosial  mungkin  tidak  cocok  untuk menjangkau  semua  jenis  orang kelompok sosial atau untuk mendiskusikan masalah publik (Tagliacozzo  &  Magni,  2018).  Jadi ketika  suatu  permasalahan  tidak dapat  diselesaikan  pada  instagram, masyarakat dialihkan dengan layanan  terpisah  dari  media  sosial agar lebih memudahkan pelayanan.
Gambar 4. Salah satu layanan yang dimiliki Diskominfo
Karawang
Masalahnya adalah tidak semua masyarakat karawang mengetahui layanan tanggap
karawang  dan  layanan  serupa,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
instagram menjadi tempat sosialisasi layanan tersebut agar segera digunakan  oleh  masyarakat  beserta informasi tata caranya, hanya masyarakat tertentu yang mengetahui  layanan  itu  karena merasa membutuhkannya, yang lainnya  mengetahui  langsung  dari petugas  atau  postingan  tentang layanan tersebut di akun Diskominfo Karawang. Mengidentifikasi penyebab  kurangnya  pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan publik, maka Diskominfo Karawang memproduksi postingan terkait pelayanan untuk menjangkau masyarakat  luas.  Hal  ini  masih dilakukan oleh Diskominfo Karawang  mendorong  masyarakat menggunakan layanan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah, selain itu untuk mendapatkan informasi dari masyarakat  dan  pemerintah  dengan cepat melakukan tindakan. Jadi,  Diskominfo  Karawang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanannya, tinggal  penyebaran  informasi  yang masih belum menjangkau masyarakat luas sehingga memerlukan postingan dengan konten yang berbeda terkait layanan agar  penggunaan  instagram  oleh pemerintah efektif.
4. Keadaptasian
Ada  tiga  tujuan  media  sosial yang  berbeda:  (1)  informasi,  (2) interaksi, dan (3) penciptaan pengetahuan  (Wirtz,  Daiser  & Mermann, 2018). Berinteraksi melalui media sosial telah menimbulkan  tantangan  baru  terkait privasi, keamanan, pengelolaan data,
aksesibilitas,  inklusi  sosial,  tata
kelola,  dan  masalah  kebijakan informasi lainnya (Kim, Park & Rho,
2018:338). Tantangan bagi pemerintah adalah berinovasi dengan cukup  cepat,  fleksibel,  memahami kebutuhan para pemangku
kepentingan,  dan  mampu  merespon dengan  cukup  cepat.  Pemerintah tidak  harus  segera  mengikuti  setiap tren  teknologi,  namun  setidaknya perlu  memahami  arah  yang  diambil masyarakat  agar  siap  menghadapi tantangan  di  masa  depan  (Mergela, 2015:103).  Menyelesaikan  berbagai tantangan  dengan  memahami  arah yang  diambil  masyarakat  dengan terus berinovasi dalam setiap postingan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  setiap  isi  konten  yang relevan  dengan  kondisi  masyarakat lebih memudahkan mereka memahami suatu informasi. Masyarakat  punya  cara  tersendiri dalam  memproduksi  postingan  di media sosial, pengaruh postingan itu membuat masyarakat masing-masing mempunyai pandangan, terjadi perubahan  dengan  cepat  bagaimana masyarakat  menerima  informasi.
Perubahan ini diadaptasi oleh
Diskominfo  Karawang,  mengikuti arus masyarakat dengan melihat tren yang sedang terjadi terutama pada isi konten, kreativitas dalam pembuatan konten dilakukan dengan penyampaian yang tidak lagi
menampilkan informasi secara langsung,  terdapat  bagian  dimana masyarakat  diarahkan  mendapatkan infromasi pada akhir konten, biasanya  konten  tersebut  berbentuk video  dan  beberapa  slide  gambar, cara  tersebut  berhasil  mendapatkan respon dan tanggapan masyarakat.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
Gambar 5. Salah satu konten yang mengadaptasi tren terkini Terlihat postingan pada gambar  di  atas  mendapatkan  respon lebih tinggi, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berinteraksi.  Pemerintah  tidak  perlu ragu  untuk  terlibat  dalam  jaringan sosial, karena tidak terlibat sekarang mempunyai  risiko  yang  lebih  besar daripada  terlibat:  masyarakat  akan menggunakan  jaringan  ini  untuk membicarakannya  (Wirtz,  Daiser  & Mermann, 2018). Keterlibatan Diskominfo Karawang untuk mengikuti tren yang sedang berkembang di masyarakat mendapat respon  baik,  Melalui  media  sosial, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berbicara, mengekspresikan diri dan pikirannya, termasuk juga mengkritik pemerintah secara langsung  dan  terbuka  (Hastrida, 2021). Adaptasi yang dilakukan oleh Diskominfo Karawang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, namun postingan dengan cara tersebut jarang dilakukan  sehingga  masih  belum efektif untuk melibatkan masyarakat agar  meningkatkan  daya  tanggap layanan. 5. Pengembangan
Kemampuan  untuk  beroperasi di  lingkungan  yang  bergerak  cepat memerlukan  kesiapan  organisasi dalam hal pelatihan dan sumber daya (Omar,  Stockdale  &  Scheepers, 2014:670).  Diskominfo  Karawang memiliki  akun  Instagram  yang terstruktur,  tidak  acak  dan  tidak terkesan terburu-buru dalam membuat postingan, hal ini menunjukan kapasitas pegawai dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan informasi  disampaikan  secara  jelas, terlihat  dari  sajian  gambar  dan deskripsi  tiap  postingan  sudah  bisa diterima  oleh  masyarakat.  Kesiapan untuk  meproduksi  postingan  sudah dilaksanakan  dengan  baik  karena kegiatan
pemerintahan
dipublikasikan  dengan  cepat  dan tidak  menghabiskan  waktu  yang lama,  durasi  antara  suatu  kegiatan dengan  publikasi  kegiatan  tersebut dibagikan pada hari yang sama. Jadi, hambatan  karena  sumber  daya teratasi dengan baik oleh Diskominfo Karawang karena kurangnya sumber daya  merupakan  faktor  utama  yang menghambat penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah
(Omar,  Stockdale  &  Scheepers,
2014:671). Sosialisasi untuk pengembangan masyarakat dilakukan oleh Diskominfo Karawang melalui postingan infografis  maupun  kegiatan  tatap muka, dengan
melaksanakan sosialisasi artinya pegawai memiliki kemampuan  teknologi  yang  baik, oleh karena itu kemampuan tersebut dibagikan  kepada  masyarakat  dan pemerintah daerah tingkat kecamatan sampai desa agar

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
pelayanan  publik  berbasis  digital berjalan  dengan  maksimal.  Layanan publik  seperti  pengadaan  wifi  di tempat  umum  dapat  digunakan  oleh masyarakat untuk memperoleh informasi  dan  bisa  mendapatkan layanan online pada aplikasi Tangkar (Tanggap  Karawang)  dan  Sorabi (Sistem  Optimalisasi  Arsip  dan Administrasi Berbasis Informasi).
Gambar 6. Salah satu sosialisasi yang dipublikasi di Instagram
Tersedianya  akses  wifi  di tempat  umum  seperti  taman,  mall, stasiun  dan  area  publik  lainnya membuat masyarakat menggunakannya  untuk  berjejaring sosial, saluran informasi Diskominfo
Karawang  salah  satunya  instagram kini bisa dipakai masyarakat sebagai sumber  informasi  dan  komunikasi dengan  pemerintah,  maka  tidak terjadi  kesenjangan  digital  antara pegawai pemerintah dan masyarakat, Penyebab  kurangnya  kemampuan muncul  bukan  karena  kesulitan dalam menggunakan teknologi,
namun  karena  adanya  anggapan bahwa  masyarakat  lanjut  usia  tidak memanfaatkan  media  sosial  (Omar,
Stockdale  &  Scheepers,  2014:672).
Kemudian tinggal komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan  layanan  publik dengan  memanfaatkan  media  sosial
sebagai saluran informasi dan komunikasi terkait pelayanan. Menurut Omar, Stockdale & Scheepers, sosialisasi yang lebih luas atas kebijakan-kebijakan yang dipublikasikan  dan  tepat  berpotensi mengarah  pada  adopsi  media  sosial yang lebih hati-hati, namun memerlukan  komitmen  yang  lebih besar  dari  pejabat  dan  pegawai pemerintah untuk mendorong inisiatif  melalui  proses  perencanaan yang  lebih  formal  dan  strategis. Sosialisasi dan layanan yang dilaksanakan Diskominfo Karawang mengarah pada kemampuan organisasi dan masyarakat menghadapai  tantangan  teknologi, pengembangan  terus  dilakukan  agar menjaga  kesenjangan  digital  antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat  terhadap  kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan digital yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.

## KESIMPULAN
Penelitian ini membahas efektivitas penyebaran informasi publik melalui Instagram oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini mengevaluasi dimensi efektivitas organisasi,  terutama  dalam  konteks produksi, efisiensi,
kepuasan,
keadaptasian, dan pengembangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Diskominfo  Karawang  telah  aktif menggunakan Instagram sebagai saluran  informasi  kepada  masyarakat,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
terutama dalam menyebarkan informasi terkait  layanan  publik  dan  tata  cara penggunaannya.
Meskipun Diskominfo Karawang telah  memproduksi  konten  secara teratur dan mempublikasikan informasi yang  relevan,  tingkat  keterlibatan masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan. Penggunaan  Instagram  sebagai  alat komunikasi seharusnya tidak hanya satu arah,  tetapi  juga  menciptakan  interaksi dua  arah  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Hal  ini  penting  untuk memastikan  pelayanan  publik  yang
lebih optimal dan mendukung terciptanya  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, Diskominfo Karawang juga harus mempertimbangkan penggunaan  Instagram  dalam  konteks efisiensi.  Meskipun  Instagram  efektif dalam menyebarkan informasi, pemerintah  juga  harus  memastikan bahwa penggunaannya tidak menggantikan saluran komunikasi lainnya dan mampu mengatasi dampak negatif seperti penyebaran hoaks. Keberhasilan dalam memanfaatkan Instagram juga berdampak  pada  tingkat  kepuasan
masyarakat.  Diskominfo  Karawang harus  terus  memperluas  jangkauan informasi  mereka  dan  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  layanan yang  tersedia.  Ini  dapat  dilakukan melalui  peningkatan  interaksi  dengan masyarakat  dan  sosialisasi  lebih  lanjut tentang layanan yang disediakan.
Selain  itu,  adaptasi  terhadap perubahan  teknologi  dan  kebutuhan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan  keberlanjutan  penggunaan Instagram oleh pemerintah. Diskominfo Karawang harus tetap inovatif,
fleksibel, dan responsif terhadap perubahan  dalam  lingkungan  media sosial.
Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti  pentingnya  pemanfaatan Instagram  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  dan membangun  kepercayaan  masyarakat.
Namun, tantangan seperti meningkatkan  interaksi  dua  arah, memastikan efisiensi penggunaan, memperluas  jangkauan  informasi,  dan adaptasi  terhadap  perubahan  teknologi tetap  menjadi  fokus  utama  untuk memastikan keberhasilan dalam penerapan media sosial ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Prabowo,  H.,  Suwanda,  D.,  &  Syafri, W. (2022). Inovasi pelayanan pada organisasi publik. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/ 846 Amri, D. (2020). Komunikasi pemerintah di era digital: hubungan masyarakat dan
demokrasi. Jurnal  Pekommas, 5 (1), 73-82.
Ellison,  N.,  &  Hardey,  M.  (2014).
Social media and local government: Citizenship, consumption and democracy.
Local  government  studies,  40 (1),
21-40. https://doi.org/10.1080/03003930. 2013.799066

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
Farhatiningsih,  L.  (2018).  Optimalisasi Penggunaan Instagram dalam Praktik  Kehumasan  Pemerintah. Diakom, 1 (1), 278575. https://doi.org/10.17933/diakom.v 1i1.14 Feroza,  C.  S.  B.,  &  Misnawati,  D. (2020).  Penggunaan  Media  Sosial Instagram Pada Akun@ Yhoophii_Official  Sebagai  Media Komunikasi  Dengan  Pelanggan. Jurnal  Inovasi,  14 (1),  32-41. https://doi.org/10.33557/ji.v14i1.1
397 Hastrida, A. (2021). Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat Dan Risiko Process Of Government Social Media Management:  Benefit  And  Risk. Jurnal Penelitian Komunikasi dan
Opini Publik Vol, 25 (2), 149-165. Kim,  S.  K.,  Park,  M.  J.,  &  Rho,  J.  J.
(2015). Effect of the Government's Use  of  Social  Media  on  the Reliability  of  the  Government: Focus on Twitter. Public Management  Review,  17 (3),  328- 355.
https://doi.org/10.1080/14719037. 2013.822530 Lenak,  S.  C.,  Sumampow,  I.,  & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government  Di  Dinas  Pendidikan Kota  Tomohon. GOVERNANCE,
1 (1).
Mergel, Ines. (2013). The future of new technologies in government.
International  Affairs  Forum.  4 . https://doi.org/10.1080/23258020. 2013.824252
Monoarfa,  H.  (2012).  Efektivitas  dan efisiensi penyelenggaraan
pelayanan  publik:  Suatu  tinjauan
kinerja  lembaga  pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu, 5 (01).
Omar,  K.,  Stockdale,  R.,  &  Scheepers, H.  (2014).  Social  media  use  in local  government:  An  Australian perspective.  International Journal of  Public  Administration,  37 (10), 666-675. https://doi.org/10.1080/01900692.
2014.903270
Pratiwi,  D.  E.,  &  Wihardi,  D.  (2018). Publikasi  Kegiatan  Pemerintah Kabupaten Karawang Melalui Instagram. PANTAREI, 2 (3). Saleh,  R.  (2021).  PERAN  SOSIAL MEDIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH. JURNAL DINAMIKA, 1 (1), 36-39. https://doi.org/10.54895/dinamika. v1i1.771 Tagliacozzo,  S.,  &  Magni,  M.  (2018). Government  to  Citizens  (G2C) communication  and  use  of  social media in the post-disaster reconstruction phase. Environmental  Hazards,  17 (1),  1-
20.
https://doi.org/10.1080/17477891. 2017.1339012 Ulayya,  K.  N.,  Priharsari,  D.,  & Perdanakusuma,  A.  R.  (2022).
Pemanfaatan  Media  Sosial  untuk Pemerintahan:  Bagaimana  Dinas- Dinas Pemerintah Kota menggunakan  Media  Sosial  untuk Berkomunikasi dengan Masyarakat. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi  dan  Ilmu  Komputer, 6 (5), 2064-2071.
Wirtz,  B.  W.,  Daiser,  P.,  &  Mermann, M.  (2018).  Social  media  as  a leverage strategy for open government: an exploratory study.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Desember 2023, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (334-350)
International  Journal  of  Public Administration,  41 (8),  590-603. https://doi.org/10.1080/01900692.
2017.1289388
Data  Indonesia.  (2023,  november  14).
Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. Retrieved from dataindonesia.id : https://dataindonesia.id/internet/de tail/pengguna-media-sosial-di- indonesia-sebanyak-167-juta-
pada-2023
Data  Indonesia.  (2023,  november  14).
Pengguna Instagram di RI Sebanyak 111,19 Juta per September  2023.  Retrieved  from dataindonesia.id : https://dataindonesia.id/internet/de tail/pengguna-instagram-di-ri- sebanyak-11119-juta-per- september-2023 Social  Blade.  (2023,  november  29). Instagram Stats Summary Dikominfokrwkab. Retrieved from socialblade : https://socialblade.com/instagram/ user/diskominfokrwkab/monthly Peraturan  Bupati  Karawang  Nomor  67 Tahun  2021  Tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karawang .