## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2134 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan
Mantan Istri

## Novendia Dara Cintaanito
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Email: ndcintaanito@gmail.com Article Info Abstrak Article history: Article Received: June 22 2021 Publication: July 08 2021
Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  kepemerintahan yang baik ( good governance ), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah,  bersikap  disiplin, jujur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel  dalam  melaksanakan  tugas.  Adanya  tindakan Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  yang diputuskan  oleh  hakim  dengan  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anak  dan  mantan  istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan menjadi menarik untuk dibahas mengingat hal  tersebut  berkaitan  erat  dengan  hajar  hidup  dari  anak  dan  mantan  isterinya.  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau  penelitian  kepustakaan.  Mengenai  penelitian  semacam  ini  lazimnya  juga  disebut “Legal  Research”  atau  “ Legal  Research  Instruction ”.Dari  hasil  pembahasan  diperoleh kesimpulan  bahwa  pertama,  upaya  yang  dapat  dilakukan  Pejabat  (Atasan)  dari  instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan  pengadilan  adalah  dengan  memerintahkan  kepada  Bendahara  instansi  untuk melakukan  pembagian  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  bersangkutan  sesuai  dengan putusan  pengadilan.  Selanjutnya  bendahara  instansi  dapat  memberikan  pembagian  gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Kedua, Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab VIII angka 3 Surat Edaran No.48/SE/1990 secara tegas telah mengatur sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan  pembagian  gaji  pasca  perceraian  berupa  salah  satu  hukuman  disiplin  berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS.
Keywords: Disiplin; Pegawai Negeri Sipil; Penghidupan; Perceraian
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Novendia Dara Cintaanito
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email: ndcintaanito@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  ialah perkawinan yang menuju pada pembentukan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  bahasa  umum  lazim  dinamakan membentuk  keluarga  yang  sakinah  mawadah  warahmah,  penuh  dengan  kedamaian  dan limpahan kasih  sayang.
Tujuan  pernikahan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam  rumah  tangga.  Membentuk  keluarga  yang  diawali  dengan  perkawinan  merupakan keinginan  yang  normal  pada  setiap  manusia,  karena  perkawinan  merupakan  mekanisme survival (cara  mempertahankan  kelangsungan  hidup).  Melalui  perkawinan  akan  diperoleh keturunan  yang  kemudian  menjadi  manusia-manusia  baru  yang  akan  mempertahankan kehadiran  manusia  di  dunia  dan  akan  hidup  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat. Perkawinan juga untuk membentuk suatu rumah tangga dimana keluarga dalam rumah tangga dapat  terlaksana  secara  damai  dan  tenteram  serta  kekal  dengan  disertai  rasa  kasih  sayang antara suami istri.
Menjalani  rumah  tangga  tidak  selamanya  lancar,  suatu  saat  akan  timbul    suatu perselisihan.  Perselisihan  tersebut  terkadang  dapat  didamaikan  namun  terkadang  ada  pula perselisihan yang tidak dapat didamaikan sehingga terjadi suatu perceraian. Menurut Subekti bahwa  perceraian  merupakan  penghapusan  perkawinan  dengan  putusan  hakim,  atau merupakan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dalam UU Perkawinan juga telah ditegaskan  bahwa  putusnya  perkawinan  disebabkan  oleh  tiga  faktor  yaitu,  kematian, perceraian,  dan  karena  putusan  hakim,  dengan  demikian  perceraian  merupakan  salah  satu faktor penyebab putusnya perkawinan.
Terjadinya  perceraian  ini  akan  menimbulkan  akibat  hukum,  baik  terhadap  suami ataupun istri yang ditinggalkan, anak maupun terhadap harta benda dalam perkawinan. Dari akibat  hukum  tersebut,  maka  yang  sering  menjadi  persengketaan  bagi  para  pihak  adalah mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan  yang  berwujud  harta  bersama,  dan  hak asuh  atas anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.
Dalam rangka pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah diterbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  dirubah  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Dalam konsideransnya disebutkan bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi  bawahannya  dan  menjadi  teladan  sebagai  warga  negara  yang  baik  dalam  masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.
Dengan adanya PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil seakan- akan  membatasi  bahkan  menghalangi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan mempergunakan haknya untuk bercerai manakala rumah tangganya sudah tidak rukun/tidak harmonis  lagi.  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Permintaan untuk memperoleh izin tersebut diajukan secara tertulis dan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian.
Ketentuan Pasal 7 ayat (3)  PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa  Pejabat yang berwenang dapat menolak memberikan izin perceraian kepada PNS yang bersangkutan apabila:
1. bertentangan  dengan  ajaran/peraturan  agama  yang  dianut  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bersangkutan;
2. tidak ada alasan yang berdasar sesuai yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak  Pegawai Negeri Sipil (pria),
maka  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  tersebut  wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil (pria).
Dalam  rangka  mewujudkan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  handal,  profesional,  dan bermoral  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  yang  menerapkan  prinsip-prinsip kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  maka  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  unsur aparatur  negara  dituntut  untuk  setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
Untuk  menumbuhkan  sikap  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  peraturan  perundang- undangan  mengamanatkan  ditetapkannya  peraturan  pemerintah  mengenai  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil.  Peraturan  pemerintah  mengenai  disiplin  PNS  tersebut  telah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil (selanjutnya disebut PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  hukuman disiplin.  Penjatuhan  hukuman  disiplin  dimaksudkan  untuk  membina  PNS  yang  telah melakukan pelanggaran, agar  yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  peraturan  yang  mengatur  mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas disebutkan jenis hukuman  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  suatu  pelanggaran  disiplin.  Penjatuhan hukuman  berupa  jenis  hukuman  disiplin  ringan,  sedang,  atau  berat  sesuai  dengan  berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
Menurut  Malayu  Hasibuan,  penjatuhan  sanksi  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  disiplin  aparatur  negara  dari  beberapa aspek  strategis,  salah  satunya  dengan  meningkatkan  penyempurnaan  prilaku  manusia, sehingga  diharapkan  prilaku  aparatur  negara  memiliki  sifat  tangguh,  cerdas,  terampil, mandiri, dan rasa kesetiakawanan, kerja keras, hemat, produktif, disiplin, serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah mengatur secara tegas jenis hukuman disiplin yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  suatu  pelanggaran  disiplin.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai pedoman  bagi  pejabat  yang  berwenang  menghukum  serta  memberikan  kepastian  dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman baik hukuman ringan, sedang dan berat disesuaikan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan mempertimbangkan  latar  belakang  dan  dampak  dari  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan kasus  yang peneliti temukan, ditemukan kasus dimana seorang  Pegawai Negeri  Sipil  (pria)  yang  telah  bercerai  dengan  istrinya  dan  perceraian  tersebut  telah memperoleh putusan dari Pengadilan sebagaimana yang diputuskan dalam perkara Nomor: XX/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang mana dari putusan tersebut salah satu isinya memerintahkan kepada PNS pria bersangkutan untuk membayar nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar Rp. 4.133.300,00 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Namun  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi  kewajiban sebagaimana yang diputuskan dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan Hakim.
Tindakan  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana yang diputuskan oleh hakim dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri
setiap  bulannya  sebesar  yang  telah  diputuskan  menimbulkan  pertanyaan:  Apakah  Pegawai Negeri  Sipil  (pria)  yang  bersangkutan  boleh  untuk  mengabaikan  putusan  pengadilan? Bagaimanakah  penegakan  disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  bersangkutan? Dalam Penelitan ini, Peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut atas permasalahan yang timbul tersebut.
Berdasarkan  permasahan-permasalahan  tersebut  di  atas,  Peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul:
“Penegakan  Disiplin  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pria)  Yang  Tidak  Melaksanakan Putusan  Pengadilan  Terkait  Biaya  Penghidupan  Anak  Dan  Mantan  Istri  Akibat Perceraian.”
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  upaya  yang  dapat  dilakukan  Pejabat  (Atasan)  dari  instansi  tempat  Pegawai Negeri  Sipil  (pria)  bekerja  atas  tuntutan  dari  mantan  istri  guna  pemenuhan  putusan pengadilan?
2. Bagaimana penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (pria) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait biaya penghidupan anak dan mantan istri akibat perceraian?
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan
b. Untuk  menjelaskan  penegakan  disiplin  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  terkait  biaya  penghidupan  anak  dan  mantan  istri akibat perceraian.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoretis
Penelitian ini bermanfaat dalam kajian ilmu hukum mengenai penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil  yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait biaya penghidupan anak dan mantan istri akibat perceraian.
b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  Hal  ini  juga  diharapkan menjadi  bahan  pertimbangan  dan  masukkan  bagi  pemerintah  dan  lembaga  legislatif untuk  melakukan  penyempurnaan  terhadap  ketentuan  Peraturan  Disiplin  PNS, khususnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Bentuk Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  jenis  penelitian  hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

## 2.2. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## 2.3. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  data  primer  dan  data sekunder.
a. Primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  pertama  yang  terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung  dengan  wawancara  kepada  Kedeputian  Bidang  SDM  Aparatur  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
5) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6) Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan  melakukan  kajian  pustaka  seperti  buku-buku  ilmiah,  hasil  penelitian  dan sebagainya.

## 2.4. Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yang  kemudian  disusun  secara sistematis.  Data  yang  diperoleh  baik  dari  studi  lapangan  maupun  studi  dokumen,  pada dasarnya  merupakan  data  tataran  yang  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Data yang  telah  diperoleh  disusun  secara  sistematis  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  guna mendapatkan  kejelasan  tentang  masalah  yang  akan  dibahas.  Tujuan  dari  analisis  tersebut adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang lahir dari perkawinan campuran yang tidak tercatat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kasus Posisi
Penulis akan menganalisis kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam perkara  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan  register  Nomor:  XX/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst.
Pada tahun YY, AA (nama disamarkan) dan BB (nama disamarkan) telah melangsungan perkawinan secara agama XX dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil XX, sehingga dengan  demikian  mereka  adalah  suami  isteri  yang  sah.  Dari  perkawinan  tersebut  telah dikaruniai anak yakni CC (nama disamarkan). AA merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XX.
AA menggugat cerai BB dengan mengajukan gugatan pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah  diterima  dan  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dengan Register Nomor: XX/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst.
Penggugat  mengajukan  gugatan  kepada  Tergugat  dikarenakan  terjadi  perselisihan- perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran  yang disebabkan  karena kurang berkomunikasi serta  Tergugat  yang  dinilai  Penggugat  tidak  dapat  menahan  emosinya  yang  menimbulkan permasalahan berkepanjangan.
Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara  terus-menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  sehingga  terpenuhi  Pasal  19  (f)  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara  suami dan  istri terus menerus terjadi perselisihan dan  pertengkatan dan  tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan amar sebagai berikut:

## MENGADILI
1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama XX pada tanggal DD MM YY bertempat di XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor  XXX  tanggal  DD  MM  YY,  putus  karena  perceraian  dengan  segala  akibat hukumnya;
3) Menyatakan  bahwa  hak  asuh  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  antara  lahir  di  XX  pada tanggal DD MM YY, berada Penggugat dengan Tergugat yang bernama CC, pada pihak Tergugat;
4) Penggugat untuk membayar nafkah yaitu sebesar 1/3 gaji untuk anak sampai dengan anak dewasa  dan  1/3  gaji  lagi  untuk  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  menikah  lagi sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan tentang lzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya sebesar Rp. 4.133.300 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
5) Dst.
3.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pejabat (Atasan) Dari Instansi Tempat Pegawai Negeri Sipil  (Pria)  Bekerja  Atas  Tuntutan  Dari  Mantan  Istri  Guna  Pemenuhan  Putusan Pengadilan
Perceraian adalah suatu malapetaka, akan tetapi  perceraian dalam suatu perkawinan walaupun  termasuk    perbuatan  yang  harus  dihindarkan  bahkan  merupakan  salah    satu perbuatan  yang  paling  dibenci  Tuhan,  tidak  dapat    dihindarkan  bahkan  harus  dilakukan karena perceraian adalah  suatu malapetaka yang harus dilampaui untuk dapat  menghindari malapetaka berikutnya yang lebih besar lagi.
Pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung  kekal dan hanya putus karena kematian akan tetapi pada  kenyataannya putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak tetapi ada hal-hal atau alasan-alasan lain yang menyebabkannya.  Pasal  38  UU  Perkawinan  menentukan  bahwa    perkawinan  dapat  putus karena kematian, perceraian dan atas  putusan pengadilan.
UU Perkawinan tidak mengatur mengenai putusnya perkawinan karena kematian. UU hanya  menyinggung  mengenai  putusnya  perkawinan  karena  kematian  pada  Pasal  38  UU Perkawinan  dimana  disebutkan  bahwa  perkawinan  putus  karena  kematian.  Perkawinan antara  suami istri putus, yang dimaksud adalah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, dan berakhirnya  perkawinan  itu  bisa    karena  perceraian,  demikian  pula  bisa  karena  kematian salah seorang suami atau istri, atau karena keputusan pengadilan.
Perceraian  hanya  dibenarkan  penggunaannya  dalam  keadaan  darurat  agar  tidak menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar.  Dapat  dikatakan  bahwa  perceraian  adalah  pintu daruratnya  sebuah  perkawinan  guna  keselamatan  bersama.  Sehingga  terdapat  peraturan- peraturan perceraian di samping peraturan mengenai perkawinan, dan atas dasar itu pulalah negara  Indonesia  mengatur  hal-hal  yang  tidak  diatur  hukumnya  dalam  agama  tentang perceraian  di  samping  perkawinan,  demi  terciptanya  kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.
Pada  umumnya  perceraian  harus  memiliki  cukup  alasan  untuk  diajukan,  tidak terkecuali  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  lebih dikhususkan  karena  terdapat  peraturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  pernikahan  dan
perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yakni  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990.
Hubungan antara UU  Perkawinan dengan  PP  Izin  Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 adalah  PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 hanya mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian, sedangkan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya tentang sahnya perkawinan, tata cara perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan  perkawinan, dan pembatalan perkawinan tetap diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, UU Perkawinan adalah ketentuan umum, sedangkan PP Izin Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Surat  Surat  Edaran  Nomor 48/SE/1990  adalah  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil merupakan ketentuan khusus.
Dalam  Surat  Edaran  Nomor  48/SE/1990  disebutkan  alasan-alasan  Pegawai  Negeri Sipil untuk melakukan perceraian adalah sebagai berikut:
1. Salah satu pihak berbuat zinah;
2. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuan/kemauannya;
4. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
5. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak lain.
Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam  melaksanakan  tugasnya  diharapkan  tidak  terganggu  oleh  urusan  kehidupan  rumah tangga atau keluarganya. Dalam konteksnya terhadap nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil,  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara,  dan  abdi masyarakat  diharapkan  dapat  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  dalam  tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri  Sipil  harus  mentaati  kewajiban  tertentu  dalam  hal  hendak  bermaksud  melakukan perceraian.
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  perceraian  mempunyai  tambahan  akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Pembagian gaji tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada bekas  istri  dan  anak  yang  diharapkan  dapat  lebih  menjamin  keadilan  bagi  kedua  belah pihak.8 PP Izin Perkawinan dan Perceraian mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (Pria) yang  menceraikan  istrinya  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  bagi  anak  dan mantan  isterinya.  Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  8  PP  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur sebagai berikut:
1. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  maka  ia  wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  ialah  sepertiga  untuk  Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  istri,  maka  ia  tidak  berhak  atas  bagian penghasilan dari bekas suaminya.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  tidak  berlaku,  apabila  istri  meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila  bekas  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  kawin  lagi,  maka  haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  bercerai  perihal  kewajiban  menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya penghidupan kepada mantan istri dan anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.  Jadi  kewajiban  untuk  menyerahkan  sebagian  gaji  tersebut  hanya  timbul  apabila perceraian  adalah  atas  kehendak  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria/suami).  Kewajiban  yang ditentukan oleh  Pasal 8 ayat (1)  ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan  istri  dan  anak-anak  setelah  terjadinya  perceraian  yang  dikehendaki  oleh  Pegawai Negeri Sipil (pria).
Kewajiban menyerahkan  sebagian gajinya  untuk biaya penghidupan kepada mantan istri  pasca  perceraian tidak  berlaku  apabila  perceraian terjadi atas  kehendak istri  (Pasal  8 ayat  (4)  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil).  Namun Pasal  8 ayat  (4)  tidak  berlaku  apabila  istri  meminta  cerai  karena  dimadu,  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Surat  Edaran  BKN  Nomor  48  Tahun  1990  pada  Bagian  II  angka  16  memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai hak istri atas biaya penghidupan meskipun perceraian merupakan atas kehendak istri. Bagian II angka 16 mengatur sebagai berikut:
“Meskipun  perceraian  terjadi  atas  kehendak  istri  yang  bersangkutan,  haknya  atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami  terbukti  telah  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  baik  lahir maupun  batin  terhadap  istri,  dan  atau  suami  terbukti  telah  menjadi  pemabuk, pemadat,  dan  penjudi  yang  sukar  disembuhkan  dan  atau  suami  terbukti  telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  hak  mantan  istri dan anak dari Pegawai Negeri Sipil (pria) pasca perceraian adalah sebagai berikut: 1. 1 / 3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil (pria) yang bersangkutan, 1 / 3 (sepertiga) untuk mantan istrinya, dan 1 / 3 (sepertiga) untuk anak atau anak anaknya;
2. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah 1 / 2 (setengah) dari gajinya;
3. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Pengertian gaji dalam  Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 dapat dilihat pada Bagian II angka 17 yang menyebutkan yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima  oleh  suami  dan  tidak  terbatas  pada  penghasilan  suami  pada  waktu  terjadinya perceraian.
Peraturan-peraturan a quo telah mengatur secara tegas perihal hak-hak istri dan anak (-anak) atas gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) pasca perceraian. Namun kenyataan di lapangan tidaklah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti kasus yang Penulis temukan sebagaimana dalam perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor: XX/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Pasca diputuskannya perceraian antara AA dan BB yang mana dalam  putusan  tersebut  mewajibkan  AA  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  kepada mantan  istri  (BB)  dan  anaknya  (CC)  setiap  bulannya  sebesar  Rp.  4.133.300  (empat  juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun AA tidak menjalankan kewajibannya biaya  penghidupan  kepada  mantan  istri  dan  anaknya  sebesar  yang  telah  diputuskan pengadilan. AA merasa nominal sebagaimana yang diputuskan pada amar putusan terlalu besar sehingga dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Meskipun  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan,  namun  pengadilan  tidak  memiliki kekuasaan/kewenangan  untuk  memerintahkan  suatu  intansi  untuk  melaksanakan  putusan perihal  pembagian  gaji  pasca  perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada  seperti  pada  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Semarang  yang  memutus  perkara dengan  Nomor    405/Pdt.G/2005/PA.Sm  yang  inti  pertimbangannya  menyatakan  bahwa
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  masalah  pembagian  gaji  tersebut  adalah  merupakan kewenangan  instansi  dimana  pemohon  bekerja  dan  Majelis  menyerahkan  sepenuhya masalah ini kepada instansi tersebut  untuk menyelesaikannya.
Terkait kewenangan instansi terkait pembagian gaji pasca perceraian Pegawai Negeri Sipil (pria) telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990. Bagian II angka 18 dan 19 Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 mengatur sebagai berikut:
18) Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari  Bendaharawan  gaji,  atau  dengan  surat  kuasa,  atau  dapat  meminta  untuk dikirimkan kepadanya.
Dari ketentuan di atas maka pada saat akta cerai sudah diterima oleh instansi. Maka pihak instansi akan langsung memberikan kepada bendaharawan gaji. Bendaharawan wajib menyerahkan pembagian gaji tersebut kepada bekas istri. Bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji kepada bekas istri tanpa terlebih dahulu menunggu bekas suami untuk melakukan pengambilan gaji.
Pembagian  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  setelah  perceraian  yang  terikat dengan kedisiplinan  pegawai,  bendahara  Instansi  tempat  mantan  suami  bekerja  harus  memeriksa hal-hal  seperti  apakah  pembagian  gaji  setelah  perceraian  seperti  yang  dimaksud  sesuai dengan perhitungan  yang diatur dalam PP  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  PNS dan/atau uang pembagian gaji benar sampai ke tangan mantan isteri serta anak Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dengan demikian, hak mantan istri yang diceraikan dan anak-anak dapat terpenuhi. Apabila  tidak  tersampaikannya  hak  tersebut,  bendahara  instansi  tempat  mantan  suami bekerja agar lebih bijaksana untuk menegur mantan suami tersebut atau memotong otomatis gaji tersebut dan secara langsung lalu diberikan kepada mantan istri dan anak-anaknya tanpa perantara dari mantan suaminya.
Dengan adanya Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 sebagaimana yang diatru dalam Bagian II angka 18 dan 19 maka upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi  tempat  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  bekerja  atas  tuntutan  dari  mantan  istri  guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Selain pemberian secara langsung, dapat pula dengan memakai sistem auto debet dari rekening Pegawai Negeri Sipil (pria) ke rekening mantan istri.
Apabila  upaya  administratif  tidak  memberikan  hasil  positif,  mantan  istri  dapat melakukan upaya perdata dengan m elakukan  upaya  permohonan  eksekusi  ke  pengadilan. Eksekusi  sendiri  yaitu  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap.  Putusan  pengadilan  yang  dieksekusi  adalah  putusan  pengadilan  yang  mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang  kalah  untuk  membayar  sejumlah  uang,  atau  juga  pelaksanaan  putusan  hakim  yang memerintahkan  pengosongan  benda  tetap,  sedangkan  pihak  yang  kalah  tidak  mati melaksanakan  putusan  itu  secara  sukarela  sehingga  memerlukan  upaya  paksa  dari pengadilan  untuk  melaksanakannya.    Apabila  pihak  yang  dikalahkan  tidak  mau melaksanakan  isi  utusan  secara  sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat  mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara. Untuk pembahasan terkait upaya eksekusi dalam Penelitian ini tidak akan dibahas secara lebih lanjut dikarenakan fokus dalam Penelitian ini adalah terkait upaya-upaya administratif.
Pada contoh kasus  yang Penulis teliti, BB dirinya  telah melaporkan AA ke pejabat (atasan) dari instansi tempat AA bekerja terkait perilaku AA yang tidak memenuhi putusan
pasca  pengadilan  dan  meminta  agar  gaji  smantan  suaminya  dipotong  sesuai  haknya  dan anaknya dan dikirim ke rekeningnya. Atas laporan tersebut Biro Kepatuhan Internal dan Biro Kepegawaian  memproses  laporan  terhadap  AA  dan membawa  AA ke  bank  rekanan pencairan  gaji  untuk  melakukan auto  debet gaji  AA  ke  BB  setiap  bulannya,  namun nominalnya tidak sesuai dengan yang tercantum di amar putusan yaitu Rp. 4.133.300 (empat juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dikarenakan AA keberatan dengan nominal tersebut.
PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 telah mengatur apabila Pegawai Negeri Sipil menolak melaksanakan kewajiban pembagian gaji pasca perceraiaan atau tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian, maka  bagi Pegawai  Negeri  Sipil yang  bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi  hukuman disiplin berat.
Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan atau tidak melaporkan perceraiannya, maka Pejabat (atasan) dari Pegawai Negeri Sipil yang bekerja  pada  instansi  terkait  haruslah  melakukan  tindakan  tegas  dengan  cara  melakukan teguran  kepada Pegawai Negeri Sipil terkait  untuk mentaati  keputusan  Pengadilan  terkait percerainnya.  Jika  teguran  Pejabat  (atasan)  tidak  ditanggapi,  maka  Pejabat  (atasan)  dapat melakukan  proses  pemberian  sanksi  kepada Pegawai  Negeri  Sipil bersangkutan  berupa hukuman displin berat sebagaimana yang diatur dalam PP Izin Perkawinan dan Perceraian dan Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990. Peran aktif Pejabat (atasan) ini diperlukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan isteri setelah perceraian tersebut.
Apabila  ditemukan  kasus  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dalam  putusan perceraiannya tidak  disebutkan  mengenai  pembagian  gaji  untuk  mantan  istri  dan  anak. Apabila  Pejabat  (atasan)  dari  tempat Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  bekerja menerima permohonan/laporan  dari  mantan  istri  maka  Pejabat  (atasan)  tersebut  tetap  dapat menindaklanjuti permohonan/laporan tersebut. Tindakan ini menurut Penulis adalah bentuk dikresi  dari  Pejabat  (atasan)  yang  bersangkutan,  yaitu  sebagai  salah  satu  sarana  yang memberikan  ruang  bergerak  bagi  pejabat  atau  badan-badan  administrasi  negara  untuk melakukan  tindankan  tanpa  harus  terikat sepenuhnya  pada  undang-undang,  atau  tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan ( doelmatigheid ) daripada sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  ( rechtmatigheid ).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja (selanjutnya  UU  Cipta  Kerja)  memberikan  pengertian  diskresi sebagai  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh  Pejabat Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan,  tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Tujuan dari diskresi antara lain
1. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi  stagnasi  pemerintahan  dalam  keadaan  tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan umum.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas  maka  diskresi  dari  pejabat  (atasan)  untuk  memproses permohonan/laporan  dari  mantan  istri  atas  perceraian Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang dalam putusan perceraiannya tidak disebutkan mengenai pembagian gaji untuk mantan istri dan anak dapat dilakukan untuk yang mana diskresi tersebut bertujuan untuk  memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mantan istri dan anak pasca perceraian. Kehidupan  sosial  dalam  masyarakat  umum  yang  menganggap  pekerjaan  Pegawai Negeri  Sipil  merupakan  pekerjaan  yang  dimuliakan  dan  dianggap  suatu  golongan  khusus berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dan dianggap harus bisa menjadi contoh yang
baik  sebagai  kalangan  orang-orang  yang  dengan  otomatis  dijamin  kehidupannya  oleh Negara.  Setiap  langkah  dari  segi  kehidupannya  terikat  dengan  semua  peraturan  yang berujung kepada ketertiban, karena hidup dan keluarganya pun dijamin oleh Negara.
Adanya  peraturan a  quo tentang  pembagian  gaji  setelah  perceraian  bagi  Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menertibkan golongan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap mulia  agar  tidak  sembarangan  dalam  bertindak  serta  mematuhi  peraturan  perundang- undagan  yang  sudah  ditetapkan  untuk  memenuhi  kewajibannya  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  setelah  perceraian  yang  harus  membagi  gajinya  sepertiga  untuk  mantan  istri  selama mantan istri belum menikah lagi dan sepertiga lagi untuk nafkah anak.
3.3. Penegakan Disiplin Bagi PNS Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak Dan Mantan Istri Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat  sebagai  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  secara  tetap  oleh  pejabat  pembina kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan.  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  penyelenggaraan  roda  pemerintah  yang  keberadaannya sesuai  dengan  keputusan  dari  pemerintah.  Menyadari  peranan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang demikian pentingnya, maka pemerintah memberikan beberapa hak tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan hak atas pensiun. Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  unsur  aparatur  negara  wajib  memberikan    contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat yang juga harus menjadi teladan dalam tingkah laku,  tindakan  dan  ketaatan  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus  ditunjang  oleh  kehidupan  berkeluarga  yang  serasi,  sehingga  setiap  Pegawai  Negeri Sipil  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  akan  banyak  terganggu  oleh  masalah-masalah dalam keluarganya.
Pasal 2 Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU Aparatur Sipil Negara) menyebutkan bahwa terhadap kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara berlandaskan pada asas:
1. Kepastian Hukum
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan  dan  Manajemen  Aparatur  Sipil  Negara,  mengutamakan landasan  peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Profesionalitas
Yang  dimaksud  dengan  "asas  profesionalitas"  adalah  mengutamakan  keahlian  yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas
Yang  dimaksud  dengan  "asas  proporsionalitas"  adalah  mengutamakan  keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Keterpaduan
Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.
5. Delegasi Yang  dimaksud  dengan  "asas  delegasi"  adalah  bahwa  sebagian  kewenangan pengelolaan  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dapat  didelegasikan  pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.
6. Netralitas
Yang dimaksud dengan  "asas netralitas"  adalah bahwa setiap Pegawai  Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
7. Akuntabilitas.
Yang  dimaksud  dengan  "asas  akuntabilitas"  adalah  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir dari kegiatan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektif Dan Efisien.
Yang  dimaksud  dengan  "asas  efektif  dan  efisien"  adalah  bahwa  dalam menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
9. Keterbukaan
Yang  dimaksud  dengan  "asas  keterbukaan"  adalah  bahwa  dalam  penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara bersifat terbuka untuk publik.
10. Nondiskriminatif
Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
11. Persatuan dan Kesatuan
Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Keadilan dan Kesetaraan Yang  dimaksud  dengan  "asas  keadilan  dan  kesetaraan"  adalah  bahwa  pengaturan penyelenggaraan  Aparatur  Sipil  Negara  harus  mencerminkan  rasa  keadilan  dan kesamaan  untuk  memperoleh  kesempatan  akan  fungsi  dan  peran  sebagai  Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Kesejahteraan
Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan  Aparatur Sipil  Negara  diarahkan  untuk  mewujudkan  peningkatan  kualitas  hidup  Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan  abdi masyarakat yang  penuh  dengan  kesetiaan  dan  ketaatan  kepada    Pancasila,  UUD  1945,  Negara  dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan  Pegawai  Negeri  Sipil  maka  baginya  dibebankan  kewajiban-kewajiban  yang harus dilaksanakan dan sudah tentu di samping kewajiban juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang didapat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil.
Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Dikatakan sebagai faktor yang penting karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawaidalam suatu organisasi. Semakin tinggi disiplin pegawai semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat dicapai.  Disiplin  adalah  merupakan  cerminan  besarnya  tanggungjawab  seseorang  dalam melakukan  tugas-tugas  yang  diberikan  kepadanya  yang  mendorong  gairah  dan  semangat kerja seseorang. Pada umumnya disiplin yang baik apabila pegawai datang ke kantor dengan teratur dan tepat waktu, dengan berpakaian serba baik dan rapih pada tempat bekerjanya. Mereka  menggunakan  bahan - bahan  dan  perlengkapan  dengan  hati-hati.  Mereka menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaanyang memuaskan dan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi dan menyelesaikan dengan sangat baik.
PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah membatasi pergerakan Pegawai Negeri Sipil untuk berbuat sewenang-wenang demi menjaga ketertiban dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sebagai contoh bagi masyarakat. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 1 yaitu:
“Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk menaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.”
Sanksi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan dan/atau  peraturan  kedinasan  diatur  pada  Pasal  6  PP  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  yang
mengatur  bahwa  dengan  tidak  mengesampingkan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan  pidana,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  pelangggaran  disiplin  dijatuhi hukuman disiplin.
Hukuman  disiplin  adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 5 PP Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  didefenisikan  pelanggaran  disiplin  yaitu  setiap  ucapan, tulisan, atau Perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban atau melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.  Dalam  PP  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  telah  diatur  mengenai  kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan jenis hukuman disiplin.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Pasal 7 PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a) Hukuman disiplin ringan;
b) Hukuman disiplin sedang;
c) Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas terdiri dari:
a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis;
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a) Penundaaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c) Pembebasan dari jabatan;
d) Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil adalah  kesanggupan Pegawai  Negeri  Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati,  dilanggar,  dijatuhi hukuman disiplin.
Pegawai  Negeri  Sipil  harus  menaati  kewajiban  tertentu  dalam  hal  hendak melangsungkan  perkawinan,  beristri  lebih  dari  satu,  dan  atau  bermaksud  melakukan perceraian. Mengenai  hak  bekas  isteri  dan  anak  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  pasca perceraian  dapat  dilihat  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (pria) maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak- anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami.  Mengenai pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) suami tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (10) PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Peraturan-peraturan a quo secara tegas telah mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (pria) apabila bercerai untuk memberikan biaya penghidupan kepada anak dan mantan isterinya. Namun kenyataannya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, diantaranya:
1. Keadaan  ekonomi  yang  mengakibatkan  bekas  suami  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya pasca perceraian;
2. Bekas istri dan anaknya tidak menuntut hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut;
3. Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  telah  menghabiskan  penghasilannya  yang mengakibatkan  tidak  dapat  terpenuhinya  kewajiban  untuk  melakukan  pembagian  gaji terhadap mantan istri dan anaknya (gajinya minus).
4. Ketidaksadaran dari Pegawai Negeri Sipil (pria) tersebut karena tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembagian gaji pasca perceraian.
Dalam  PP  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  tidak  diatur alasan  pengecualian/pembenar  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  untuk  tidak  memenuhi kewajibannya pasca perceraian, misalnya karena gaji yang diterimanya menjadi berkurang untuk keberlangsungan hidupnya. Bahkan Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  secara tegas  telah  mengatur  sanksi  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menolak  melaksanakan  ketentuan  pembagian  gaji.  Pasal  16  PP  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut:
“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Disiplin PNS."
Ketentuan  Pasal  16  di  atas  kembali  dipertegas  dalam  dengan  Surat  Edaran No.48/SE/1990 di Bab VIII mengenai sanksi dimana angka 3 mengatur:
“Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  PP  Disiplin  PNS,  apabila  menolak melaksanakan  pembagian  gaji  dan  atau  tidak  mau  menandatangani  daftar  gajinya sebagai akibat dari perceraian.”
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tekait  dengan  penetapan  hukuman  disiplin,  kategori  pejabat  yang  berwenang memberikan hukuman dikategorikan sebagai berikut:
1. Presiden berwenang menetapkan hukuman disiplin bagi Pejabat Eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, serta para pejabat fungsional dan jabatan fungsional umum, mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat;
3. Untuk Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, berlaku rumus:
a) One  Step  Down untuk  jenis  hukuman  ringan.  Misalnya  Pejabat  Eselon  I menjatuhkan hukuman-hukuman tingkat ringan bagi Eselon II, III, dan seterusnya;
b) Two  Step  Down untuk  jenis  hukuman  sedang.  Misalnya  Eselon  I  menjatuhkan hukuman tingkat sedang bagi Eselon III, IV, dan seterusnya.
Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena sesuai dengan peraturan  yang  ada  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  menceraikan  istrinya  wajib melakukan  pembagian  gaji.  Sehingga  jika  PNS  pria  tersebut  menolak  maka  pihak  Badan Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  (BKPP)  atau  instansi  yang  terkait  dapat memberikan  surat  teguran  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  yang  bersangkutan  atau hingga  pemberian  sanksi  oleh  pejabat  yang  berwenang  berupa  hukuman  disiplin  berat sebagaimana yang diatur dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selain  karena  dapat  menolak  untuk  memberikan  pembagian  gaji,  hukuman  disiplin berat  juga  dapat  diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  tidak  melaporkan perceraiannya kepada Pejabat. Bagian VIII angka 1 huruf e Surat Edaran BKN Nomor 48 Tahun 1990 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai
bulanan  disamping  pensiun,  dijatuhi  salah  satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  PP Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  apabila  melakukan  perbuatan  tidak  melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.
Adanya kewajiban melaporkan kepada Pejabat (atasan) apabila terjadi perceraian tidak selalu  dilaksanakan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan.  Tidak  dilaporkannya perceraian  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  dapat  menyebabkan tidak terpenuhinya  hak  anak  dan  mantan  isteri  setelah  perceraian  tersebut.  Dalam  kasus  ini, kurangnya  kepedulian  seorang  ayah  terhadap  masa  depan  anak-anak  yang  masih menjadi tanggung jawab penuh walaupun antara suami dan istri sudah bercerai.
Adanya  ketentuan  hukuman  displin  berat  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menolak melaksanakan  pembagian  gaji  sebagai  akibat  dari  perceraian  dan/atau  tidak  melaporkan perceraiannya kepada Pejabat merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap  hak anak  dan  mantan  isteri  pasca  perceraian.  Apabila  Pegawai  Negeri  Sipil  (pria)  tidak memenuhi kewajibannya, maka bagi Pegawai Negeri Sipil selayaknya diberikan saksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yakni hukuman disiplin berat. Penegakan dispilin terhadap Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadao  hak  mantan  istri  dan  anak  serta  terpenuhinya  asas  kepastian  hukum  yang terkandung dalam UU Aparatur Sipil Negara.
Peneliti menilai perlu adanya upaya sosialisasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) atau instansi terkait mengenai proses serta akibat-akibat hukum yang timbul  apabila  adanya  perceraian  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Selain  itu pemerintah daerah dapat menerbitkan Peraturan Daerah sebagai penegasan terhadap PP PP Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Surat  Edaran No.48/SE/1990,  dikarenakan  aturan-aturan  tersebut  pemberlakuannya  telah  lama,  maka Peneliti menilai perlu adanya aturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah agar aturan tentang Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  diketahui  masyarakat  pada umumnya, khususnya Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta kedepannya alasan tidak mengetahui aturan yang ada dapat diminimalisir.

## 4. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya  yang  dapat  dilakukan  Pejabat  (Atasan)  dari  instansi  tempat  Pegawai  Negeri  Sipil bekerja  atas  tuntutan  dari  mantan  istri  guna  pemenuhan  putusan  pengadilan  adalah  dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil  bersangkutan  sesuai  dengan  putusan  pengadilan.  Selanjutnya  bendahara instansi  dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau  yang  dikuasakannya  secara  langsung.  Selain  pemberian  secara  langsung,  dapat  pula dengan memakai sistem auto debet dari rekening Pegawai Negeri Sipil ke rekening mantan istri.  Pejabat  (atasan)  dari  tempat  Pegawai  Negeri  Sipil  bekerja  dapat  melakukan  diskresi apabila ditemukan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dalam putusan perceraiannya tidak  disebutkan  mengenai  pembagian  gaji  untuk  mantan  istri  dan  anak.  Apabila  Pejabat (atasan) dari tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja menerima permohonan/laporan dari mantan istri maka Pejabat (atasan) tersebut tetap dapat menindaklanjuti permohonan/laporan tersebut.
2. Bagi Pejabat (Atasan) yang membawahi Pegawai Negeri Sipil pria yang bercerai namun tidak memberikan biaya penghidupan untuk mantan istri dan anaknya sesuai dengan putusan dapat memberikan  sanksi  salah  satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Pasal  16  PP  Izin Perkawinan dan Perceraian PNS jo. Surat Edaran No.48/SE/1990. Jenis hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah: a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah;  c)  Pembebasan  dari  jabatan;  d)  Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil;  e)  Pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut menjadi kewajiban PNS pria yang bercerai karena telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP Izin Perkawinan dan Perceraian PNS yang menyabutkan bahwa  tidak  diatur  alasan  pengecualian/pembenar  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Dalam hal kasus yang diangkat dalam penelitian ini,  oleh  karena  Tergugat  telah  melaporkan  Penggugat  kepada  Atasan  Penggugat  dan  Biro Kepatuhan Internal, telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Penggugat dan Tergugat dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dasar penjatuhan sanksi.
6. SARAN
1. Dalam rangka terciptanya disiplin Pegawai, sebagai aparatur negara yang sudah seharusnya menjadi contoh tauladan di masyarakat maka dalam rangka menciptakan tertib administrasi bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan  Perkawinan  dan  Perceraian  sudah seharusnya  mengetahui  terlebih  dahulu  mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku khususnya  mengenai  peraturan  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian  dan  mengenai peraturan  kepegawaian  pada  umumnya.  Apabila  terdapat Pegawai  Negeri  Sipil yang  tidak melaksanakan  putusan  Pengadilan,  maka  Pejabat  (atasan)  dari Pegawai  Negeri  Sipil yang bekerja  pada  instansi  terkait  haruslah  berani  bersikap  tegas  kepada Pegawai  Negeri  Sipil terkait untuk mentaati keputusan Pengadilan terkait percerainnya. Peran aktif Pejabat (atasan) ini diperlukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dan mantan istri setelah perceraian tersebut.
2. Perlu adanya upaya sosialisasi dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) atau instansi terkait mengenai proses serta akibat-akibat hukum yang timbul apabila adanya perceraian  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil.  Selain  itu  pemerintah  daerah  dapat menerbitkan  Peraturan  Daerah  sebagai  penegasan  terhadap  PP  PP  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  PNS  dan  Surat  Edaran  No.  48/SE/1990,  dikarenakan  aturan-aturan  tersebut pemberlakuannya telah lama, maka Peneliti menilai perlu adanya aturan baru dalam bentuk Peraturan Daerah agar aturan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diketahui masyarakat pada umumnya, khususnya Pegawai Negeri Sipil, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  serta  kedepannya  alasan  tidak mengetahui aturan yang ada dapat diminimalisir.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 , LN No. 75, BN No. 69 dan perubahannya.
________. Undang-Undang Perkawinan , Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019.
________. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara , Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, LN No. 6, TLN No. 5494.
________. Peraturan  Pemerintah  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai Negeri Sipil , Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, LN No. 13, TLN No. 3250, ________. Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang  Izin  Perkawinan  Dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil ,  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, LN No. 61, TLN No. 3424,
________. Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil , Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, LN No. 74, TLN No. 5315,
Surat  Edaran  Nomor  48/SE/1990  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  PP  Izin  Perkawinan  dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

## Buku
Abdul  Manan,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  (Jakarta: Kencana, 2006).
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Harmon Harun, Himpunan UU Kepegawaian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Hanindita Offser, 1983. Muchsin  Bani  Amin,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama/Mahkamah  Syar‟iyah,  (Banda  Aceh:
Percetakan Hijrah, 2016).
R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003).
Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat), Jakarta: Rajawali Perss, 2003.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Renika Cipta, 1991).
Wahyono  Darmabrata,  Surini  Ahlan  Sjarif,  Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Syarifuddin, Muhammad, dkk. Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1980). Wienarsih  Imam  Subekti  dan  Sri  Soesilowati  Mahdi,  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan Perdata Barat, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).

## Artikel/Makalah/Laporan Penelitian
Mohammad Rafik, “Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di  Lingkungan Kantor Kejaksaan  Negeri  Palu  Sulawesi Tengah Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4 (2016).
Muh.  Jamal  Jami,  “Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  PNS  (Suatu  Analisi  Hukum  Islam Terhadap PP No 10/1983 jo. PP No 45/1990”, Jurnal Al-Qadau, Volume 1 (2014). Rina R. Novianti, “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan, Januari 2012.
Tri Wahyuni Herawati, dkk, “Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2 (2017).