## JUSTIFIKASI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Natalia Yeti Puspita, Elizabeth Nadeak , Aloysius Deno Hervino
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
e-mail: { natalia.yp@atmajaya.ac.id , elisnadeak09@gmail.com , aloy.hervino@atmajaya.ac.id }

## Abstrak
Kedaulatan negara merupakan prinsip terpenting dalam hubungan dan kerja sama internasional. Adanya kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa telah menimbulkan gugatan dari Uni Eropa sebagai mitra dagangnya. Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional khususnya Pasal XI GATT. Sengketa  perdagangan  internasional  ini  diajukan  ke  WTO.    Artikel  ini  akan membahas  lebih  dalam  tentang  bagaimanakah  pengaturan  prinsip permanent sovereignty  over  natural  resources (PSNR)  dalam  hukum  internasional  dan bagaimanakah  justifikasi  Indonesia  terkait  penerapan  prinsip  PSNR  dalam kebijakan  pelarangan  ekspor  bijih  nikel  ke  Eropa.  Penelitian  ini  merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa prinsip PSNR merupakan jus cogens dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar penegakan  kedaulatan  negara  untuk  mengelola,  memanfaatkan,  dan  mengatur sumber  daya  alamnya.  Nikel  adalah  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbarui.  Kebijakan  pelarangan  ekspor  nikel  Indonesia  adalah  hak  Indonesia untuk mengelola  sumber  daya  alamnya,  melindungi  lingkungan  dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PSNR.
.
Kata  kunci: prinsip permanent  sovereignty  over  natural  resources , perdagangan internasional, pembatasan ekspor bijih nikel

## Abstract
State  sovereignty  is  an  essential  principle  in  international  relations  and cooperation.  Indonesia's  policy  regarding  banning  nickel  ore  exports  to  the European market has resulted in a lawsuit from the European Union as its trading partner.  Indonesia  is  considered  to  have  violated  international  agreements, especially Article XI of the GATT. This international trade dispute was submitted to the WTO. This article will discuss in more depth how the principle of permanent sovereignty  over  natural  resources  (PSRN)  is  regulated  in  international  law  and how Indonesia's justification regarding applying the PSNR principle in the policy of banning nickel ore exports to Europe. This research is normative juridical research with a literature search to obtain secondary data as the primary data. The research results  show  that  the  PSNR  principle  is  jus  cogens  in  international  law.  This principle is the basis for upholding state sovereignty to manage, utilize and regulate its  natural  resources.  Nickel  is  a  non-renewable  natural  resource.  Indonesia's
nickel export ban policy is Indonesia's right to manage its natural resources, protect the  environment  within  the  framework  of  sustainable  development,  and  for  the welfare  of  the  Indonesian  people,  especially  future  generations.  This  is i n accordance with the PSNR principle.
Keywords : the  principle  of  permanent  sovereignty  over  natural  resources, international trade, restrictions on nickel ore exports.

## PENDAHULUAN
Pada  awal  tahun  2020  Presiden Joko  Widodo  sebagai  kepala  negara dan  pemerintah  Republik  Indonesia secara  resmi  mengeluarkan  kebijakan larangan ekspor bijih nikel ke pasar Uni Eropa.  Larangan  ekspor  bijih  nikel tersebut  mulai  diberlakukan  pada tanggal  1  Januari  2020.  Kebijakan tersebut diambil atas dasar kepentingan  nasional  Indonesia  yaitu agar nilai bijih nikel dapat dioptimalkan dengan  diolah  di  pasar  dalam  negeri terlebih dahulu. Hal ini dipandang lebih menguntungkan  bagi  perekonomian negara  dan  kesejahteraan  rakyat Indonesia dibandingkan diperdagangkan dalam bentuk mentah. Merujuk  pada  laporan  BPS  pada tanggal  18  September  2022,  diketahui bahwa nilai perdagangan ekspor produk  pengolahan  bijih  nikel  atau turunan bijih nikel menunjukkan kenaikan yang sangat berarti terutama sejak  Pemerintah  mulai  menerapkan kebijakan  pelarangan  perdagangan ekspor  bijih  nikel  pada  permulaan tahun  2020.  Pada  periode  bulan Januari-  Agustus  2022  nilai  produk pengolahan bijih nikel  mencapai 12, 35 miliar  USD. 1 Nilai  ini  naik  263% dibandingkan  pada  permulaan  tahun 2019.  Pada  tahun  2019  nilai  ekspor
1 Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Gugatan Uni Eropa di Wolrld Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi  Industri  Pertambangan  di  Indonesia”, diakses di
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di- World-Trade-Organization-WTO-Mengancam- Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di- Indonesia.html , pada tanggal 12 November 2022.
turunan bijih nikel hanya sebesar 3, 40 Miliar USD. 2
Kebijakan  pelarangan  ekspor  bijih nikel  ke  Pasar  Uni  Eropa  tentu  saja mendapatkan  respon  negatif  dari  Uni Eropa.  Indonesia  dinilai  melanggar kesepakatan  yang  tertuang  dalam perjanjian  perdagangan  internasional dengan Uni Eropa. Selain itu Uni Eropa menganggap kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar  Eropa  tidak  adil  dan  berakibat buruk  pada  industri  baja  di  Eropa. Sebagaimana diketahui Indonesia saat ini  merupakan  eksportir  nikel  terbesar kedua  untuk  industri  baja  di  negara Eropa,  oleh  karenanya  industri  logam Eropa  sangat  tergantung  pada  bijih nikel  dari  Indonesia. 3 Pada  akhirnya Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap  Indonesia  terkait  kebijakan pelarangan  bijih  nikel  ke World  Trade Organization (WTO) pada tahun 2021. Uni Eropa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal XI General
Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT)  1994.  Kebijakan  Indonesia terkait larangan ekspor Indonesia  atas bijih  nikel,  persyaratan  pemrosesan dan  pemasaran  dalam  negeri,  serta persyaratan  perizinan  ekspor  yang berlaku untuk bahan mentah termasuk di  dalamnya  nikel,  bijih  besi,  kromium,
2 Ibid.
3 Kompas.com., “Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Eropa”, diakses di https://money.kompas.com/read/2021/01/18/1701 09026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel- yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all ,  pada tanggal 12 November 2022.
batu bara, limbah logam, skraps, kokas melanggar Pasal XI GATT. 4
Pembelaan  diri  Indonesia  terkait kasus tersebut adalah dengan mendasarkan pada adanya kedaulatan penuh  Indonesia  terhadap  sumber daya  alamnya.  Indonesia  mempunyai hak  untuk  mengelola,  memanfaatkan, dan  mengatur  sumber  daya  alamnya tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  asing. Terkait  pengaturan  pemanfaatan  dan pengelolaan  sumber  daya  alamnya, Pasal  4  (ayat  1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3  tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara (selanjutnya disebut dengan UU
Minerba)  menyatakan bahwa,
Mineral  dan  batubara  sebagai sumber daya alam tak terbarukan
merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh  negara  untuk  sebesar- besar kesejahteraan rakyat. 5
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  102  UU Minerba juga dinyatakan bahwa,
Pemegang izin usaha pertambangan  dan  izin  usaha tambahan khusus wajib
meningkatkan nilai tambah sumber  daya  mineral  dan/atau batubara  dan  melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.
Merujuk  pada  ketentuan  UU  Minerba tersebut dapat diketahui bahwa negara menguasai  mineral  salah  satunya adalah  nikel  sebagai  sumber  daya alam  yang  tidak  terbarukan  untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk maksud  tersebut  maka  Pemerintah Indonesia  telah  mengatur  tentang pengelolaan pertambangan agar
4 Sabila  Ramadhiani  Firdaus,  “Pembatasan  Ekspor Nikel:  Kebijakan  vs.  Unfairness  Treatment
mempunyai  dan  meningkatkan  nilai tambah.  Salah  satu  peningkatan  nilai tambah yang dilakukan adalah dengan melarang  ekspor  bijih  nikel  dan diharuskan  untuk  diolah  di  dalam negeri terlebih dahulu sebelum diperdagangkan  ke  luar  negeri.  Nilai tambah ini dimaksudkan untuk kepentingan nasional Indonesia terkait kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Indonesia terhadap pengolahan, pemanfaatan, dan pengaturan  sumber  daya  alamnya sejalan  dengan  pemahaman  tentang kedaulatan  negara  terhadap  sumber daya  alamnya,  yang  tertuang  dalam prinsip  hukum  internasional  yaitu prinsip Permanent  Sovereignty  Over Natural  Resources. Berkaitan  dengan hal  tersebut,  maka  dalam  artikel  ini akan  dianalisis  lebih  dalam  mengenai bagaimanakah pengaturan Prinsip Permanent  Sovereignty  Over  Natural Resources dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi penerapan Prinsip
Permanent
Sovereignty  Over  Natural  Resources dalam  kebijakan  pelarangan  ekspor bijih  Nikel  ke  pasar  Uni  Eropa  oleh Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif.
Dalam penelitian yuridis normatif, data sekunder lebih diutamakan dibandingkan data primer untuk menjawab  permasalahan  penelitian. Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  yaitu  melalui  peraturan hukum  yang  berlaku  dalam  hal  ini menilik  pada  perjanjian  internasional dan juga hukum nasional di Indonesia. Artikel  di  jurnal,  hasil  penelitian,  dan buku  referensi  terkait  perdagangan internasional  juga  digunakan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif  dengan
Hukum  Investasi  Internasional”,  diakses  di https://lan.go.id/?p=10221 , 12 November 2022.
5 Lihat Pasal 4 ayat (1) UU Minerba.
metode pendekatan
conceptual approach.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Prinsip Permanent Sovereignty Over Natural Resources dalam Hukum Internasional Negara
merupakan subyek hukum internasional yang paling eksklusif.  Hal  ini  dikarenakan  negara dapat  mengemban  hak  dan  kewajiban berdasarkan hukum internasional secara  lengkap  tanpa  ada  intervensi dari  pihak  eksternal.  Akan  tetapi  yang perlu  menjadi  catatan  adalah  bahwa sampai saat ini belum ada definisi yang komprehensif  dan  jelas  mengenai negara.  Perjanjian  internasional  yang ada  hanya  menyebutkan  tentang unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu terdapat  dalam  Konvensi  Montevideo 1933.  Tentang  Hak  dan  Kewajiban Negara  Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa suatu entitas dianggap  sebagai  sebuah  negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai penduduk, mempunyai wilayah, mempunyai pemerintahan, dan mampu melaksanakan hubungan internasional. 6
Ketika  suatu  entitas  menyatakan diri  sebagai  sebuah  negara  maka entitas tersebut mempunyai hak penuh terhadap  penduduk,  wilayah,  dan  juga pemerintahannya. Unsur/syarat tersebut  merupakan  unsur  hukum terbentuknya  suatu  negara.  Adapun Kemampuan melaksanakan  hubungan internasional  merupakan  unsur/syarat politis  terbentuknya  sebuah  negara. Baik syarat hukum maupun politis  dari
6 Lihat Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.
7 Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar  Hukum Internasional ,  Buku  I-Bagian  Umum,  Bina  Cipta, Bandung, 1982, hal. 15.
8 Stéphane Beaulac, “The Social Power of Bodin’s ‘Sovereignty  and  International  Law”, Melbourne Journal of International Law , Vol 4, 2003.
pembentukan negara, semuanya terkait  dengan  persoalan  hakiki  dari suatu negara yaitu kedaulatan.
Istilah  kedaulatan  berasal  dari bahasa  Inggris  disebut sovereignty. Istilah  tersebut  berakar  dari  bahasa latin  yaitu superanus yang  berarti teratas atau tertinggi. 7 Dalam
perkembangannya,
pengertian
‘ sovereignty ’  terus  berubah  mengikuti waktu,  zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah. K ata ‘ sovereignty ’ dicetuskan  pertama  kali  tahun  1500- 1600  oleh  Jean  Bodin  dalam  bukunya yang  berjudul  ‘ Les  six  Livres  de  la Republique ’. 8 Jean Bodin menyatakan bahwa sovereignty itu  “ absolute  and perpetual authority of a State ”.  Hal ini berarti  bahwa  kedaulatan  negara bersifat  absolut  dan  terus-menerus (kekal,  tidak  dapat  diganggu  gugat). Jean Bodin melahirkan teori
Kedaulatan absolut.
Teori ini menyatakan bahwa,
(a)  Sovereignty  is  an  essential attribute of State power.
(b)   The  essence  of  sovereignty  is constituted  by  the  independence of  State  power  from  any  other power.
(c) A tendency to free the State from any  form  of  limitation  (both  legal and  moral  both),  as  well  as  an inclination  to  identify  sovereignty with force (i.e. with material force or  the  physical  possibility  of realizing sovereignty). 9
Merujuk pada teori kedaulatan absolut Jean  Bodin,  dapat  dipahami  bahwa kedaulatan  merupakan  esensi  penting dari suatu negara, dan negara mempunyai  kemerdekaan  bebas  dari pengaruh pihak lain.
9 Anonymous.  “The  Concept  of  Sovereignty  in International  Law  and  Relations”,  diakses  di https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/1060 3/18737/7/07_chapter%201.pdf,  pada  tanggal  15 November 2022.
Lebih lanjut Ian Brownlie seorang ahli hukum
internasional juga menyatakan pendapatnya terkait kedaulatan negara, yaitu:
a.  a  jurisdiction,  prima  facie exclusive,  over  a  territory  and the  permanent  population  living there;
b.  a  duty  of  non-intervention  in the area of exclusive jurisdiction of other states; and
c. the ultimate dependence upon consent  of  obligations  arising whether  from  customary  law  or from treaties. 10
Berdasarkan  pendapat  Ian  Brownlie diatas  dapat  diketahu  bahwa  suatu negara memiliki yurisdiksi penuh terhadap wilayah dan penduduk tetapnya  yang  tinggal  di  wilayah tersebut.
Pada  tahun  1970,  Majelis  Umum PBB  mendeklarasikan  prinsip-prinsip hukum  internasional  yang  tertuang dalam “ Declaration  on  Principles  of International  Law  Concerning  Friendly Relations  and  Co-operation  Among States  in  accordance  with  the  Charter ofthe
United Nations ”. Prinsip kedaulatan negara merupakan sebuah prinsip penting dalam hukum internasional.  Dalam  deklarasi  PBB tersebut disebutkan bahwa,
1) All  States  enjoy  sovereign equality.  They  have  equal rights and duties and are equal members  of  the  international community, notwithstanding
differences  of  an  economic, social, political or other nature.
2) In particular, sovereign equality includes the following elements:
10 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International  Law  (8 th Edition), Oxford:  Oxford University Press, 2019, hal. 447
11 General  Assembly, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and  Co-operation  Among  States  in  accordance
(a) States are judicially equal; (b) Each  State  enjoys  the rights inherent in full sovereignty;
(c) Each  State  has  the  duty  to respect the personality of other States;
(d) The  territorial  integrity and  political  independence  of the State are inviolable;
(e) Each  State  has  the  right freely to choose and develop its political,  social,  economic  and cultural systems;
(f) Each  State  has  the  duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in  peace with other States. 11
Terdapat catatan penting dalam deklarasi  tersebut  yaitu  bahwa  Setiap negara  mempunyai  kedaulatan  penuh dalam  menjalankan  pemerintahannya termasuk  dalam  mengatur  rakyatnya dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi  rakyatnya.    Hal  tersebut  juga sejalan dengan pemahaman westphalian sovereignty bahwa negara memiliki  kedaulatan  penuh  terhadap wilayahnya, termasuk dalam hal tersebut  adalah  hak  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  sumber  daya alamnya secara bebas tanpa intervensi asing. 12 Pemahaman  ini  dituangkan lebih lanjut dalam sebuah prinsip yang dikenal
sebagai “ Permanent Sovereignty  over  Natural  Resources ” (selanjutnya disebut sebagai PSNR).
Prinsip PSNR lahir dari suksesnya program dekolonisasi. Program dekolonisasi  adalah  sebuah  program PBB  yang  mengusung  penerapan  hak penentuan  nasib  sendiri  ( the  right  to
with the Charter of the United  Nations , GA  Res.
2625  (XXV) , UN  GAOR,  Supp.  No.  (28),  UN Doc. A/8028 (1970).
12 Daniel  Philpott,“Sovereignty:  An  Introduction and  Brief  History”, Journal  of  International Affairs, Vol. 48, No. 2 , 1995, hal. 363.
self-determination)
bagi bangsa terjajah untuk melepaskan diri menjadi bangsa  yang  merdeka  dan  berdaulat. Perjuangan  bangsa  terjajah  untuk melepaskan diri dari penjajahan menginisiasi  sebuah  pemikiran  bahwa bangsa terjajah selain mempunyai hak penentuan  nasib  sendiri,  mereka  juga mempunyai  hak  untuk  memiliki  dan mengelola  sumber  daya  alam  di wilayahnya.  Hak  ini  merupakan  hak ekonomi bagi bagi setiap bangsa.
Prinsip  PSNR  dikeluarkan  oleh PBB  dalam  sebuah  Resolusi  Majelis Umum  PBB  Nomor  523  (VI)  pada tanggal  12  Januari  1952  dan  Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) pada  tanggal  14  Desember  1962. 13 Di fase awal, Resolusi Majelis Umum PBB terkait  prinsip  PSNR  didasarkan  pada pemikiran konvensional mengenai pengelolaan  sumber  daya  alam,  yaitu hanya dimaksudkan untuk kepentingan nasional  suatu  negara  saja. 14 Dalam resolusi  tersebut  tidak  diatur  tentang kerja sama internasional terkait pengelolaan  sumber  daya  alam  dan juga persoalan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.
Prinsip PSNR merupakan sebuah prinsip  yang  mengatur  bahwa  negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya  dan  harus  digunakan  untuk kesejahteraan rakyatnya yang
diwujudkan
dalam bentuk pembangunan  nasional.  Suatu  negara berdaulat  penuh  dalam  pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan kekayaan  alamnya  yang  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan
13 Elly Erawaty, “Implementasi Kedaulatan Indonesia  atas  Hasil  Tambang  dalam  Perspektif Perdagangan  Bebas:  Hambatan  dan  Peluang menurut  WTO  Agreements  serta  Ancaman Retaliasi ”,  Naskah  Esai  Akademik ,  Orasi  Dies Natalis  FH  Universitas  Katolik  Parahyangan  , Bandung, 2022”,
diakses di
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/12 3456789/13269/Orasi%20Dies%20FH%2064_20
22_Elly%20Erawaty_Implementasi%20kedaulata n%20Indonesia%20atas%20hasil%20tambang%2
negara  tersebut  dan  kondisi  sosial warga  negaranya.  Negara  lain  tidak diperbolehkan  melakukan  intervensi dalam  pengelolaan,  pemanfaatan  dan peruntukannya.  Oleh  karena  itu  suatu negara bebas melakukan pembatasan, pelarangan ataupun persetujuan terkait sumber  daya  alamnya.  Kedaulatan suatu  negara  terhadap  pengelolaan sumber  daya  alamnya  dapat  diketahui secara detail dalam ketentuan Pasal 1, 2,  dan  5  Resolusi  Majelis  Umum  PBB Nomor  1803  (XVII)  tahun  1962  yang berbunyi:
1. The  right  of  peoples  and nations to permanent
sovereignty  over  their  natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national  development  and  of the  wellbeing  of  the  people  of the State concerned; 2. The exploration, development and disposition of such resources, as well as the import  of  the  foreign  capital required  for  these  purposes, should  be  in  conformity  with the rules and conditions which the peoples and nations freely consider  to  be  necessary  or desirable  with  regard  to  the authorization,  restriction  or prohibition of such activities; 5.  The  free  and  beneficial exercise  of  the  sovereignty  of peoples and nations over their natural  resources  must  be furthered by the mutual respect
0dalam%20perspektif%20perdagangan%20bebas %20%20hambatan%20dan%20peluang%20menu rut%20WTO%20agreements%20serta%20ancam an%20retaliasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y , pada tanggal 12 November 2022, hal. 7.
14 Saru Arifin, “Implementasi Kedaulatan Permanen atas  Sumber  Daya  Alam  dalam  Aturan  investasi Asing di Aljazair dan Indonenesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 3 Vol. 25 September 2018, hal. 474.
of  States  based  on  their sovereign equality. 15
Dalam  perkembangannya  prinsip PSNR  banyak  mendapatkan  masukan dari berbagai negara, beberapa diantaranya datang dari Amerika Serikat, Inggris,  dan Perancis. Mereka berkeinginan  agar  ada  kerja  sama pengelolaan  sumber  daya  alam  untuk kepentingan  perekonomian  global. 16 Pada  akhirnya  prinsip  PSNR  mulai diarahkan  dan  diterapkan  pada  pola kerja sama internasional dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan  terkait  hak  asasi  manusia khususnya  hak  ekonomi  dan  juga persoalan  lingkungan  hidup. 17 Prinsip PSNR  diterapkan  dalam  beberapa keputusan  ( Contentious  case )  yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Internasional  PBB  dan  juga  putusan Arbitrase  Internasional.  Salah  satunya nampak  dalam  Putusan  Mahkamah
Internasional tentang kasus Democratic  Republic  of  Congo  v Uganda 2005 pada tahun 2005.
Prinsip  PSNR  diakui  sebagai sebuah Jus Cogens atau norma dasar yang  tidak  bisa  disimpangi  di  dalam hukum internasional. 18
Untuk mendukung dan menguatkan keberadaan prinsip PSNR, pada tahun 1974  PBB melalui  Majelis  Umum PBB mengeluarkan  Resolusi  Nomor  3281 (XXIX) 12 Desember 1974  tentang the Charter of Economic Rights and Duties of States . Resolusi Majelis Umum PBB 1974  telah  memberikan  pijakan  bagi negara-negara berkembang dalam
15 Lihat Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 (XVII) tahun 1952 dan juga Elly Erawaty, op.cit ., hlm. 8.
16 Ibid .
17 Ibid , hlm. 8.
18 Telesphory  D.B.  Magogo,  “the  Principle  of Permanent  Sovereignty  Over  Natural  Resources (PSNR)  vis-à-vis  benefits  from  Extractive
Investments:  A  Highlight  on  Natural  Resources
pengelolaan  sumber  daya  alamnya, memanfaatkannya secara mandiri, membuka  diri  terhadap  pemilikan modal asing atau melakukan nasionalisasi  sumber  daya  alam  yang dimiliki  oleh  pihak  asing. 19 Adapun yang  perlu  mendapat  catatan  adalah hak  dan  kewajiban  negara  yang tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1974 merupakan kelanjutan dari  konsep the  New  International Economic Order. Konsep  ini  lahir melalui  Resolusi  Majelis  Umum  PBB No  3201  (S-VI)  tahun  1974. The Charter of economic Rights and Duties of States telah menegaskan pentingnya kedaulatan  negara  untuk  menguasai, mengelola, mengatur, dan memanfaatkan  sumber  daya  alam negaranya.
2. Prinsip Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum

## Ekonomi Internasional
Perdagangan Internasional
adalah  proses  tukar-menukar  yang didasarkan  atas  kehendak  sukarela dari  masing-masing  negara.  Adapun motifnya  adalah  memperoleh  manfaat perdagangan  atau  gains off  trade . Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi  yang  sangat  penting  saat  ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdagangan, baik perdagangan antar-regional, antar-kawasan, ataupun atar-negara.
Perdagangan Internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Investment  Arrangements”,  International  Journal of Legal Developments and Allied Issues, Volume 6 Issues 1, January 2020, diakses di https://thelawbrigade.com/wp- content/uploads/2020/01/Priyanka-Mane_Dr.- Telesphory-D.B-Magogo.pdf ,
tanggal 12 November 2022.
19 Saru Arifin, op.cit ., hal. 475.
Adapun prinsip-prinsip dasar
( fundamental  principles )  dalam  hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut:
a. Prinsip  kebebasan  berkontrak. Prinsip  ini  merupakan  prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap  sistem  hukum  pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan  para  pihak  ini  untuk membuat kontrak-kontrak dagang (internasional). Kebebasan  tersebut  mencakup bidang hukum  yang cukup  luas,
meliputi kebebasan untuk melakukan  jenis-jenis  kontrak yang  para    pihak  sepakati,
kebebasan untuk memilih forum penyelesaian
sengketa dagangnya dan juga kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku  terhadap  kontrak,  dan lain  sebagainya.  Kebebasan  ini tentu  tidak  boleh  bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain  persyaratan    yang ditetapkan  oleh  masing-masing sistem hukum.
b. Prinsip Pacta  Sunt  Servanda. Prinsip  ini  adalah  prinsip  yang mensyaratkan bahwa kesepakatan  atau  kontrak  yang telah ditandatangani harus dilaksanakan  dengan      sebaik- baiknya   (dengan   itikad   baik). Prinsip      inipun      sifatnya universal.  Setiap  sistem  hukum di dunia menghormati prinsip ini.
c. Prinsip  Penyelesaian  Sengketa Melalui Arbitrase. Arbitrase dalam
perdagangan internasional adalah forum penyelesaian  sengketa  yang semakin  umum      digunakan.
20 Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia, “World  Trade  organization  (WTO)”,  diakses  di https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_li
Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.
d. Prinsip  Kebebasan  Komunikasi (Navigasi).  Inti  dari  prinsip  ini ialah  semua  pihak  mempunyai akses yang sama dalam komunikasi. Komuniksi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun     juga  dengan melalui berbagai  sarana  navigasi  atau komunikasi,  baik  darat,  laut, udara,  atau  melalui  sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional.
Dalam berkomunikasi untuk maksud berdagang ini,
kebebasan  para  pihak  tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi,  sistem  politik,  atau sistem hukum. Permasalahan perdagangan
internasional ditangani oleh The World Trade Organization (WTO). WTO adalah  organisasi  internasional  yang secara khusus mengatur perdagangan antar-negara.  WTO  terbentuk  pada tahun  1995.  Keberadaan WTO  sangat bermanfaat  membantu    produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melaksanakan aktivitas perdagangannya.  WTO  dibentuk  dari proses  negosiasi  “Uruguay  Round” (1986-1994) serta perundingan sebelumnya di bawah “ General Agreement  on  Tariffs  and  Trade (GATT) ”. 20 Prinsip  pembentukan  dan dasar WTO adalah
untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah,  memberikan  jaminan  atas “ Most-Favored-Nation  Principle (MFN) dan  perlakuan  non-diskriminasi  oleh dan  di  antara  negara  anggota,  serta
st_lainnya/world-trade-organization-wto , pada tanggal 18 November 2022.
komitmen terhadao transparansi dalam semua  aspek  kegiatan. 21 Pada  awal terbentuknya,  jumlah  anggota  WTO sebanyak  154  negara.  saat  ini  (tahun 2022)  anggota  WTO  berjumlah  164 negara, 117 diantaranya adalah negara berkembang. 22
Terdapat
prinsip-prinsip
perdagangan internasional yang diatur dalam  kerangka  WTO,  yaitu  sbegai berikut:
1.  Prinsip Most  Favoured  Nations Treatment -MFN  atau  prinsip perlakuan  yang  sama  untuk seluruh  anggota.  Prinsip  MFN
ditemukan  dalam  Pasal  I  GATT 1994 yang menyebutkan bahwa semua kesepakatan yang dihasilkan  atau  ditandatangani harus  berlaku  untuk  semua negara tanpa adanya diskriminasi.  Sebagai  contoh pengenaan  tarif  yang  sama untuk semua negara.
2.  Prinsip Tariff Binding atau
pengikatan  tarif.  Prinsip  Tariff Binding ditemukan dalam Pasal l
II GATT 1994. PAsal ini menyatakan bahwa setiap negara  anggota  GATT  atau WTO  harus  memiliki  daftar produk  yang  tingkat  bea  masuk atau tarifnya harus diikat ( legally bound ). Pengikatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. 23
3. Prinsip  National Treatment atau perlakuan  nasional.  Prinsip  ini
21 Ibid.
22
OCBC NISP,
WTO: Pengertian, Tugas, Tujuan dan Dampaknya bagi Indonesia”,
di akses di
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/17/
organisasi-wto- adalah#:~:text=Hingga%20saat%20ini%2C%20s ebanyak%20164,termasuk%20kawasan%20yang
ditemukan dalam pasal III GATT 1994  yang  menyatakan  bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan  produk  dalam  negeri (produk  yang  sama)  dengan tujuan untuk melakukan proteksi. 24 Jenis-jenis  tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain, pungutan dalam negeri, undang- undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan,
pembelian, transportasi,
distribusi atau penggunaan produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran,  pemrosesan   atau penggunaan produk-produk dalam  negeri.  Negara  anggota diwajibkan  untuk  memberikan perlakuan  sama  atas  barang- barang  impor  dan  lokal-  paling tidak  setelah  barang  impor memasuki pasar domestik. 25 4.  Perlindungan hanya melalui tarif.  Prinsip  ini  diatur  dalam pasal  XI  dan  mensyaratkan bahwa perlindungan atas industri  dalam  negeri  hanya diperkenankan melalui tarif. 26 5.  Perlakuan  khusus  dan  berbeda bagi negara-negara berkembang ( Special Dan Differential Treatment For Developing  Countries –  S&D).
Untuk  meningkatkan  partisipasi
%20masih%20terpisah , pada tanggal 18 November 2022.
23 Pusdiklat  Kemendag,  “WTO”,  diakses  di http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/wor ld-trade-organization-wto , pada tanggal 12 November 2022.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan  menjadi  salah  satu prinsip  GATT/WTO.  Sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. 27 The Uruguay Round
menghasilkan  the  Legal  Text  yang terdiri  dari  60  persetujuan,  lampiran ( annexes ), keputusan dan
kesepakatan.  Persetujuan-persetujuan dalam  WTO  mencakup  barang,  jasa, dan kekayaaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi.  Adapun  Struktur  dasar persetujuan WTO, meliputi:
1. Barang/goods (General Agreement on Tariff and Trade/
GATT); 2. Jasa/services (General Agreement  on  Trade  and Services/ GATS);
3. Kepemilikan intelektual (Trade- Related  Aspects  of  Intellectual Properties/ TRIPs);
4. Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements). 28
3. Penerapan Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources oleh Indonesia
a. Kebijakan Pelarangan Ekspor Biji
Nikel oleh Indonesia
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Lihat Pasal 2 Konvensi PBB tentang Continental Shelf dan UNCLOS 1982.
30 Saru Arifin, op.cit. , hal. 479.
31 Atik  Krustiyati,  “Sengketa  Perdagangan
Internasional”, diakses di http://repository.ubaya.ac.id/42305/1/Atik%20

## 1) Kasus Posisi Pelarangan Ekspor
Biji Nikel oleh Indonesia Berdasarkan hukum
internasional,  sumber  daya  alam dapat  ditemukan  definisinya  dalam Pasal  2  Konvensi  PBB  tentang Continental  Shelf 1958  dan  dalam United Nations Convention on the Law of the The Sea (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa,
The natural resources…consist of the  mineral  and  other  non-living resources  of  the  seabed  and subsoil together with living organism  belonging  to  sedentary species, that is  to  say,  organism  which,  at  the harvestable  stage,  either  are immobile  on  or  are  unable  to move except in constant physical contact  with  the  seabed  or  the soil. 29
Adapun Wold  Trade  Organization (WTO)  menyebutkan  bahwa  sumber daya  alam  adalah  stok  material  yang tersedia di lingkungan alam, baik yang langka maupun yang bisa didayagunakan  untuk  ekonomi  dalam kegiatan produksi maupun konsumsi. 30
Dalam  artikel  ini,  sumber  daya mineral  yang  akan  dibahas  adalah nikel. Nikel merupakan produk tambang berupa logam yang berwarna putih dan sangat keras. 31 Nikel di dalam meteorit  ditemukan  bersama  dengan besi,  yang  berasal  dari  supernova. 32 Campuran besi-nikel diduga merupakan inti luar dan inti dalam bumi. Penggunaan  nikel  sebagai  campuran
Krustiyati_Sengketa%20Perdagangan.pdf ,  pada tanggal 18 November 2022, hlm. 122.
32 Kompas.com,  “  Nikel  Indonesia  Mengguncang Dunia”, diakses di
https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/2
6/090100023/nikel-indonesia-mengguncang- dunia-asal-usul-nikel-dan-logam-apa- itu?page=all , pada tanggal 18 November 2022.
nikel dan besi dimulai sejak 3500 SM. 33
Bijih  nikel  pertama  kali  ditemukan dalam  penambangan  laterit.  Awalnya penambangan dilakukan untuk menambang limonit dan saprolit. Nikel terjadi dalam endapan bijih jenis laterit.
Nikel  bermanfaat  bagi  berbagai macam  produk  yang  digunakan  oleh konsumen  rumah  tangga,  industri, militer,  transportasi,  kelautan,  dan arsitektur. 34 Sifat  fisik  dan  kimianya yang  luar  biasa  menjadikan  nikel penting dalam banyak produk. 35
Sebagaimana  diketahui  nikel  sudah sejak lama dimanfaatkan untuk menunjang  kehidupan  dan  aktivitas manusia. Banyak peralatan yang dibuat dengan bahan dasar nikel. Nikel dipilih karena  membuat  peralatan  menjadi tahan lama dan lebih kuat dibandingkan  peralatan  yang  diipakai sebelumnya yaitu kayu. Dalam perkembangannya  nikel  menjadi  lebih banyak  digunakan  karena  bisa  dibuat berbagai macam produk karena sifatnya yang mudah dibentuk.
Manfaat  nikel  dalam  kehidupan sehari-hari yang pertama sekali adalah sebagai  bahan  campuran  pembuatan stainless steel . 36 Produk rumah tangga pada  umumnya  menggunakan  bahan dasar  stainless  steel  karena  memiliki ketahanan  terhadap  karat.  Indonesia telah  membuat  uang  koin  dari  nikel karena  sifatnya  yang  kuat  dan  mudah dibentuk.  Pada  2010,  Bank  Indonesia meresmikan  mata  uang  koin  dengan bahan  nikel,  yaitu  uang  pecahan  Rp 1.000,00. 37
33 Atik Krustiyati, loc.cit.
34 Ibid.
35 Atik krustiyati, loc.cit.
36 Ulvac, “Apa itu Nikel-Pengertian dan Manfaat”, di akses  di https://www.ulvac.co.id/apa-itu-nikel- pengertian-dan-manfaat/ , pada tanggal 18 November 2022.
37 Atik Krustiyati, loc.cit.
38 Ibid.
39 ‘’Permintaan  Nikel  Terus  Meningkat,  Indonesia Bisa  Balap  China”,  27  September  2019,  https://
Keunggulan  nikel  yang  tahan karat  membuat  nikel  menjadi  bahan tambang yang difavoritkan oleh banyak produsen. Dengan kemajuan teknologi, bahan tambang nikel dapat  digunakan untuk pembentukan turbin pesawat. Di era digital saat ini, bahan tambang nikel sangat  dicari  banyak  negara  karena manfaatnya  yang  sangat  terutama untuk  campuran  baja  tahan  karat sebesar  68%,  10%  digunakan  untuk paduan  nikel-tembaga,  7%  untuk  baja paduan,  3%  untuk  pengecoran,  9% untuk  pelapisan,  dan  4%  dalam penggunaan lain, yang termasuk sektor baterai yang cepat berkembang. 38
Indonesia adalah produsen utama dan pertama nikel. Indonesia termasuk dalam 10 besar negara penghasil nikel di dunia dengan total cadangan 5,74% dari  total  cadangan  dunia. 39 Data US Geological Survey menyebutkan bahwa dari 80 juta metric ton cadangan nikel  dunia,  hampir  4  juta  metric  ton tersimpan  di  Indonesia,  sehingga Indonesia  berada  di  peringkat  ke-6 dunia dengan deposit nikel terbesar di dunia. Saat ini cadangan nikel mencapai  689  juta  ton,  sedangkan cadangan  terkira  2,8  milliar  ton  masih memerlukan peningkatan faktor pengubah  seperti  kemudahan  akses, perizinan lingkungan, dan keekonomian (harga) untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi  terbukti.  Untuk  itu  pemerintah mengambil  langkah  antisipatif  berupa pelarangan ekspor agar umur cadangan  dapat  memenuhi  umur keekonomian smelter. 40
www.wartaekonomi.co.id/read248863/permintaann ikel-terus-meningkatindonesia-bisa-balap-china , pada tanggal 10 November 2022.
40 “Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 202 0”, 2 September 2019”, https://
www.esdm.go.id/en/mediacenter/news- archives/bijihnikel-tidak-boleh-diekspor-lagiper- januari-2020 , pada tanggal 10 November 2022.
Pertambangan  nikel  di  Indonesia terletak di wilayah
Sorowako,
Kabupaten Luwu
Timur-Sulawesi. Sulawesi  merupakan  daerah  dengan produksi nikel paling maju di Indonesia. Adapun
penambangan dan pengolahan  nikel  Indonesia  dilakukan oleh BUMN yaitu PT Aneka Tambang.
Produk  nikel  merupakan  produk yang  diminati  dan  dibutuhkan  oleh banyak negara, sehingga nikel menjadi produk perdagangan internasional. Dalam rangka menguatkan dan melindungi posisi Indonesia dalam peta perdagangan dunia, Indonesia mendaftarkan  diri  menjadi  anggota WTO.  Masuknya  Indonesia  sebagai WTO  disahkan  dengan  meratifikasi Agreement  on  Establishing  the  World Trade  Organization melalui  Undang- Undang  Nomor  7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade
Organization. Berdasarkan prinsip
pacta  sunt  servanda dan  itikad  baik, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan isi ketentuan WTO. Salah satunya dengan melakukan harmonisasi hukum nasional  Indonesai  terkait  peraturan perdagangan.
Nikel  menjadi  produk pasar  yang dibutuhkan oleh banyak negara. Indonesia merupakan eksportir terbesar nikel kedua dunia di Pasar Uni Eropa.  Selain  itu  Indonesia  juga mengekspor  nikel  ke  pasar  China, Jepang, Korea
Selatan,
dan Malaysia. 41 Semakin hari nikel semakin banyak dibutuhkan oleh pasar sementara cadangan nikel stabil cenderung  menipis.  Hal  ini  dapat dimengerti  mengingat  nikel  adalah sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbarui.  Tercatat  cadangan  bijih nikel yang bisa ditambang di Indonesia
41 Kata  Data,  “Ini  5  Negara  Pembeli  Nikel  RI”, diakses di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/0
hanya  tinggal  700  juta  ton  dan diperkirakan bisa bertahan 7-8 tahun ke depan.  Di  sisi  lain  adanya  kebutuhan dalam  negeri  Indonesia  akan  pasokan nikel  untuk  menunjang  industri  di Indonesia juga semakin tinggi.
Adanya  evaluasi  bahwa  nilai tambah  nikel  akan  semakin  besar  dan bermaanfaat bagi perekonomian rakyat Indonesia  jika  diekspor  dalam  bentuk olahan/turunan bijih nikel dibandingkan bijih nikel makin menguatkan keyakinan pemerintah untuk mengeluarkan  kebijakan  baru  terkait ekspor  bijih  nikel.  Perkembangan teknologi  membuat  saat  ini  Indonesia bisa  memproses  bijih  nikel  dengan kadar rendah, yang bisa dimanfaatkan pula  sebagai  bahan  baku  baterai lithium kendaraan listrik. Amanat Pasal 102  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral dan  Batubara  (pada  saat  kebijakan pelarangan ekspor nikel belum dikeluarkan masih berlaku UU Minerba tahun 2009) yang mewajibkan pemegang  izin  usaha  pertambangan untuk  meningkatkan  nilai  tambah sumber daya mineral membuat Pemerintah mantap mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Sebagaimana  diketahui  juga  saat  ini Indonesia  sudah  mempunyai  tempat pengolahan  bijih  nikel  yang  memadai, terdapat  11  smelter  yang  sudah dibangun  dan  ada  25  smelter  yang masih dibangun.
Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel  dikeluarkan  pada  tanggal  1 Januari  2020  atau  dua  tahun  lebih cepat dari Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2017 yang memperbolehkan  ekspor  komoditas tambang tersebut hingga 2022. Pertimbangan  pengeluaran  kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel  adalah
5/31/ini-5-negara-pembeli-nikel-terbesar-ri-per- kuartal-i-2022 , pada tanggal 15 November 2022.
untuk kepentingan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas  hidup  masyarakat  Indonesia. Selain itu sebagai negara berkembang, dalam konteks perdagangan internasional  Indonesia  dibenarkan melakukan  pembatasan  ekspor  demi menjaga lingkungan hidup.

## 2) Peraturan  tentang  Pelarangan Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia
Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel melalui  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor  11  tahun  2019.  Peraturan  ini mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1 Januari  2020.  Kebijakan  inilah  yang menuai  gugatan  Uni  Eropa  dan diajukan ke WTO. Uni Eropa menggugat  Indonesia  atas  dasar pelanggaran  Pasal  XI  GATT.  Pasal  XI GATT  memuat  ketentuan  sebagai berikut:
No  prohibitions  or  restrictions other  than  duties,  taxes  or other  charges,  whether  made effective through quotas, import  or  export  licences  or other  measures,  shall  be instituted or maintained by any contracting party on the importation  of  any  product  of the  territory  of  any  other contracting  party  or  on  the exportation or sale for export of any  product  destined  for  the territory of any other
contracting party . 42
Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa negara anggota WTO dilarang  melakukan  hambatan  ekspor diluar tarif, cukai, atau pajak.
Hambatan  non-tarif  yang  dilarang adalah  kuota,  lisensi  ekspor  dan lainnya yang lazim disebut Quantitative Restrictions (QRs) . Selain itu Uni Eropa juga menggugat  Indonesia  terkait  skema
42 Lihat Pasal XI GATT.
pembebasan bea masuk yang merupakan  subsidi  yang  bergantung pada penggunaan barang-barang domestik  atas  impor  yang  dilarang berdasarkan  Pasal  3.1  b)  perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang. Adapun  yang  perlu  diketahui bahwa  sebenarnya  larangan  tentang ekspor nikel oleh
Indonesia sebelumnya pernah ditetapkan melalui:
1.  Pasal 102 UU Nomor 4 tahun 2009  tentang  Pertambangan
Mineral dan Batu Bara. Pasal 4 telah secara tegas menyebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin  Usaha Tambahan Khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara di melaksanakan penambangan, pengolahan, dan pemurnian
serta pemanfaatan mineral dan batubara.  Lebih  lanjut  dalam
Pasal 103 ayat juga disebutkan  tentang  langkah- langkah  yang  harus  ditempuh untuk  melaksanakan  program tersebut, seperti mensyaratkan adanya pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan ( smelter )  di  dalam  negeri. terkait  pembangunan  smelter, Pasal  170  telah  mewajibkan perusahaan Kontrak Karya untuk melaksanakan kewajiban membangun  smelter  di  dalam
negeri. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Peraturan  tersebut
menegaskan kewajiban pemegang kontrak karya untuk memurnikan  hasil  tambang dalam negeri.
3. Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun  2014  tentang  Kriteria Peningkatan  Nilai  Tambah.
Dalam Peraturan tersebut diatur bahwa penjualan mineral mentah  ke  luar  negeri  dapat dilakukan dalam jumlah tertentu  dan  dalam  bentuk pengolahan  dalam  waktu  tiga tahun sejak diterbitkannya Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 0004/MDAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk  Pertambangan  Hasil
Pengolahan  dan  Pemurnian juga  dikeluarkan  pada  tahun 2014. 5. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 153/PMK.Oll/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 75/PMK.Oll/2012 tentang  Penetapan  Barang Ekspor  yang  Dikenakan  Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
6. Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan  Pertambangan Mineral dan Batubara. 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor  Produk  Pertambangan Hasil Pengolahan dan
Pemurnian.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor  7  Tahun  2020:  Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Adapun  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  dijadikan dasar  gugatan  Uni  Eropa  terhadap Indonesia  di  WTO  karena  melanggar ketentuan WTO adalah sebagai berikut: 1.  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara (UU Minerba). 2.   Peraturan  Menteri  ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Menteri
Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Nomor  25  Tahun 2018  tentang  Pengusahaan Pertambangan  Mineral  dan Batu Bara. 3.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan  Ekspor  Produk Pertambangan Hasil
Pengolahan dan Pemurnian.
4.  Peraturan  Menteri  ESDM
Nomor  7  Tahun  2020:  Tata Cara  Pemberian  Wilayah, Perizinan,  dan  Pelaporan
Pada
Kegiatan
Usaha Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
b. Penerapan Prinsip Permanent
Sovereignty over Natural
Resources  oleh  Indonesia  dalam Kebijakan  Pembatasan  Ekspor Biji Nikel oleh Indonesia
1).Perbandingan Pendapatan Negara Sebelum  dan  Sesudah  Penetapan Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel
Berdasarkan  data  Badan  Pusat
Statistik,  ekspor  biji  nikel  selama periode Januari 2018 hingga Desember 2019 rerata sebesar 71,90 juta USD. Penerimaan ekspor kuartal keempat tahun 2019 relatif lebih tinggi dibandingkan  periode  sebelumnya, dan penerimaan tertinggi terjadi pada bulan  Oktober  2019  yaitu  sebesar 223,17  juta  USD.  Hal  tersebut  dapat dihat  dalam  gambar  1.  Setelah Pemerintah  Indonesia  menetapkan kebijakan  larangan  ekspor  bijih  nikel yang berlaku pada tahun 2020, maka tidak ada lagi pendapatan negara dari ekspor biji nikel.
Gambar 1. Ekspor Biji Nikel
Indonesia 2018 – 2019 (dalam Juta USD)
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.
Dalam awal penetapannya, kebijakan  pelarangan  ekspor  bijih nikel  pada  satu  sisi  berakibat  pada turunnya  pendapatan  negara,  akan tetapi  pada  sisi  lain    pelarangan  ini justru  bermaksud  untuk  memberikan nilai  tambah  pada  bijih  nikel  dengan mengembangkan  produk  turunan  biji nikel. skema ini justru dalam perkembangannya akan meningkatkan    penerimaan  negara yang lebih tinggi dibandingkan
sebelum  ada  penetapan  kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel .
Pemerintah Indonesia
telah berupaya  meningkatkan  nilai  tambah
pada bijih nikel dengan mengembangkan produk turunan nikel berupa: (1) Feronikel , produk ini merupakan logam paduan antara besi dan  nikel,  dan  digunakan  sebagai pemandu dalam pembuatan baja; (2) Nickel Pig Iron , produk ini merupakan feronikel  yang  berkadar  rendah  dan digunakan  sebagai  alternatif  dalam produksi  stainless  steel  atau  baja tahan  karat;  (3) Mixed  Hydroxide Precipitate (MHP), produk  ini merupakan  nikel  kelas  satu  dan digunakan sebagai bahan baku precursor  dalam  pembuatan  baterai;
(4) Mixed Suphide Precipitate ( MSP), produk  ini    sama  seperti  MHP  yang dapat digunakan sebagai bahan baku baterai;  (5) Nickel  Matte ,  produk  ini adalah bahan baku untuk
memproduksi nikel sulfat, yang digunakan sebagai bahan baku dalam prekursor  baterai;  dan  (6) Stainless Steel atau baja tahan karat, produk ini adalah paduan logam yang mengandung nikel, besi dan kromium.
Penerimaan ekspor produk turunan  nikel  secara  umum  lebih besar  dari  penerimaan  ekspor  biji nikel pada periode 2018-2019. Hal ini menjelaskan  bahwa  produk  turunan nikel  memberikan  nilai  tambah  yang signifikan  pada  penerimaan  negara. Hal ini bisa dilihat dalam gambar 2.

## Gambar 2. Ekspor Turunan Nikel
Indonesia 2018 – 2022 (dalam Juta USD) 0 50 100 150 200 250 Jan Mar May Ju l Se p N o v Jan Mar May Ju l Se p N o v
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Dataindonesia.id.
Berdasarkan  data  gambar  2
tersebut dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukan
kebijakan
pelarangan
ekspor bijih nikel,
pendapatn  ekspor  rerata  produk turunan  nikel  hanya  meningkat  dua kali  lipat  sekitar  200  juta  USD  yaitu pada  bulan  Agustus  2018  hingga Agustus  2019.  Kondisi  ini  berbeda sekali setelah diberlakukannya kebijakan  larangan  ekspor  biji  nikel, kontribusi ekspor atas produk turunan nikel tersebut mengalami peningkatan pendapatan  yang  luar  biasa.  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2019, pendapatan  ekspor  produk  turunan nikel  meningkat  hampir  6  kali  lipat yaitu dikisaran 1.400 – 1.800 juta USD (lihat gambar 2).  Pendapatan ekspor produk turunan nikel pada tahun 2020 mencapai  808,4  juta  USD,  dan  di tahun  2021  dan  2022  bulan  Agustus masing-masing  meningkat  menjadi 1.284,5  juta  USD  dan  3.593,9  juta USD. Untuk ekspor produk Feronikel, pada tahun 2020 sebesar 4.738,9 juta USD, tahun 2021 sebesar 7.087,4 juta USD,  dan  tahun  2022  bulan  Agustus sebesar  8.762,9  juta  USD  (lihat gambar 3). Meningkatnya pendapatan negara dari sektor ekspor produk  turunan  bijih  nikel  tentu  akan berpengaruh  terhadap  meningkatnya devisa negara. Hal ini akan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat Indonesia.  Dengan  kata  lain  ekspor biji  nikel  tidak  memberikan  nilai tambah/manfaat sebesar produk turunan nikel.
43 CNBC Indonesia, “Lapor Pak Jokowi Ekspor Produk Olahan Nikel Meroket”, diakses di https://www.cnbcindonesia.com/news/2022091515

## Gambar 3. Hilirisasi Nikel 43

## 2)  Justifikasi  Penerapan  Prinsip
Permanent Sovereignty over Natural Resources oleh Indonesia dalam Kebijakan Pembatasan

## Ekspor Biji Nikel
Prinsip  PSNR  menjadi  dasar bagi  kebijakan  Indonesia  terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan  sumber  daya  alam khususnya  pertambangan  mineral (dalam hal ini nikel). Negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh  untuk  membatasi,  melarang ataupun  menyetujui  pengelolaan sumber daya alamnya tanpa intervensi  asing.  Oleh  karena  itu kebijakan Indonesia terkait pelarangan  ekspor  bijih  nikel  ke pasar  Eropa  merupakan  bentuk kedaulatan  Indonesia  atas  sumber daya alamnya. Indonesia mempunyai  hak  untuk  mengelola, mengatur  dan  memanfaatkan  nikel untuk pembangunan ekonomi nasional Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain,  berdasarkan  prinsip  PSNR,
1933-4-372428/lapor-pak-jokowi-ekspor-produk- olahan-nikel-meroket , tanggal 12 November 2022.
suatu negara mempunyai kemerdekaan  untuk  menentukan metode yang terbaik
untuk mengelola  sumber  daya  alamnya. Termasuk  dalam  hal  ini  dapat mengeluarkan kebijakan berupa:
(a) mewajibkan  hasil  tambang  itu untuk  diolah  dan  dimurnikan terlebih  dahulu  dalam  rangka meningkatkan nilai tambahnya;
(b) menetapkan  lokasi  pengolahan dan  pemurniannya  di  dalam negeri, dan
(c) menentukan  jumlah  produksi, kriteria mutu, mekanisme penjualan,  termasuk  misalnya apakah  akan  diekspor  atau hanya untuk
kebutuhan domestik. 44
Dalam  kerangka  hukum  nasional, kebijakan  Indonesia  di  dasarkan pada  Pasal  33  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa,  “Cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara”.  Isi  ayat  (2)  tersebut menunjukkan bahwa
negara Indonesia memiliki kedaulatan penuh  terhadap  produksi  dalam  hal ini  sumber  daya  alam  yang  penting bagi negara dan menguasai kehidupan  masyarakat  Indonesia. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Nikel merupakan produk
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut
44 Elly Erawati, op.cit ., hal. 10.
45 Verda Nano Setiawan, “5 Negara penghasil Nikel terbesar  di  dunia  ada  RI”,  CNBC  Indonesia, diakses
di
https://www.cnbcindonesia.com/market/2022100
terlihat  dari  fakta  bahwa  produksi nikel  Indonesia  adalah  terbesar pertama  di  dunia.  Produksi  nikel Indonesia pada tahun 2017 sebesar 345.000  metrik  ton  (MT),  kemudian melonjak  mencapai  1  juta  MT  pada tahun 2021, Indonesia juga memiliki cadangan sebesar 21 juta MT. 45
Adanya  transisi  energi  dari energi berbahan bakar fosil ke energi listrik, membuat produk nikel menjadi produk yang sangat dibutuhkan dan dicari oleh banyak negara.
Berkembangnya  industri  kendaraan listrik (EV) membuat permintaan bijih nikel  menjadi  naik.  Sebagaimana diketahui  bahwa  nikel  merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik dan  merupakan  komponen  penting dalam  fabrikasi  baja  tahan  karat. 46 Merujuk pada kondisi tersebut maka Indonesia perlu mengatur pengelolaan dan pemanfaatan nikel. Hal  ini  dimaksudkan  agar  pasokan nikel  dapat  mencukupi  kebutuhan dalam negeri dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Eskplorasi  berlebihan  terhadap bijih  nikel  dan  jika  lebih  banyak diekspor  tentu  akan  mengakibatkan berkurangnya cadangan nikel mengingat nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi  ini  tidak  memberikan  nilai tambah pada kesejahteraan masyarakat
Indonesia, yang berujung pada terganggunya stabilitas nasional Indonesia.  Selain itu  hal  ini  juga  tidak  sesuai  dengan amanat    UU  Nomor  3  tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
1111608-17-376457/5-negara-penghasil-nikel- terbesar-di-dunia-ada-ri ,  tanggal  12  November 2022.
46 Ibid.
Batubara,  serta  berbagai  turunan produk hukumnya.
Meskipun  Indonesia  memiliki kedaulatan penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (nikel) akan tetapi kedaulatan  di  sini  juga  dipahami sebagai  tanggung  jawab  untuk melindungi pemanfaatannya. Artinya Indonesia memiliki kewajiban dalam pengelolaannya. Pembangunan
nasional  yang  dilaksanakan  oleh
Indonesia harus mewujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan ( sustainable  development )  dan  juga keadilan  bagi  generasi  mendatang. Pembangunan  yang  berkelanjutan dimaknai sebagai konsep pembangunan yang utuh dan integratif antara pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan  hidup  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  standar  dan kualitas  hidup  setiap  dan  seluruh rakyat  Indonesia. 47 Oleh  karenanya pengelolaan nikel harus diatur pemanfaatannya agar tidak merusak lingkungan dan juga dapat bermanfaat/dinikmati  bagi  generasi mendatang.
Menilik pada gugatan Uni Eropa terhadap  Indonesia  di  WTO  terkait pelanggaran  Indonesia  terhadap Pasal  XI  GATT  yang  memuat ketentuan:
No prohibitions or restrictions other  than  duties,  taxes  or other charges, whether made effective through quotas, import  or  export  licences  or other  measures,  shall  be instituted  or  maintained  by any  contracting  party  on  the importation of any product of the  territory  of  any  other contracting  party  or  on  the exportation or sale for export
47 Elly Erawati, op.cit ., hal. 12.
48 Lihat Pasal XI GATT.
of  any  product  destined  for the  territory  of  any  other contracting party . 48
Maka terdapat catatan sebagai berikut:
1.  Jika  melihat  isi  ketentuan  Pasal
XI  maka  kebijakan  Indonesia tentang pelarangan ekspor nikel ke  Eropa  secara  kontekstual bertentangan dengan isi ketentuan Pasal XI GATT. Pasal XI telah secara eksplisit menyebutkan  bahwa  hambatan ekspor  yang  boleh  diterapkan oleh  negara  anggota  hanyalah tarif, cukai, atau pajak; sedangkan  hambatan  non-tarif seperti kuota, lisensi ekspor dan lainnya  yang  lazim  disebut Quantitative  Restrictions (QRs) dilarang menurut Art XI. 49
Kebijakan  pelarangan  ekspor bijih nikel dan adanya keharusan untuk mengolahnya terlebih dulu di  dalam  negeri  merupakan bentuk pelanggaran Quantitative Restriction (hambatan non-tarif).
2.  Hanya saja jika melihat pada isi ketentuan  Pasal  XX  GATT tentang General
Exception (perkecualian umum), maka  dapat  diketahui  bahwa terdapat  kondisi-kondisi  yang diperkecualikan/diperbolehkan oleh anggota WTO untuk dilakukan  secara  bersyarat  dan terbatas. Merujuk pada isi ketentuan  tersebut,  Indonesia dapat  menerapkan  ketentuan tersebut  untuk  mendapatkan pengakuan/penerimaan  dengan cara menjelaskan urgensi pemberlakuan kebijakan
pelarangan  ekspor  bijih  nikel kepada WTO dan pihak penggugat  dalam  hal  ini  Uni Eropa.
49 Ibid.
3.  Adapun penjelasan atau justifikasi yang dapat digunakan oleh  Indonesia  adalah  dengan merujuk pada penerapan prinsip
PSNR.  Dengan  uraian  sebagai berikut, pertama: bahwa negara mempunyai  kedaulatan  penuh dalam
pengelolaan,
pemanfaatan,  dan  pengaturan sumber daya alam di wilayahnya tanpa  ada  intervensi  dari  pihak luar/asing. Hal ini sesuai dengan prinsip Permanent  Sovereignty over Natural Resources .  Prinsip
PSRN  merupakan  prinsip jus cogens dalam hukum internasional.  Prinsip  ini  tidak dapat  disimpangi  oleh  aturan apapun. Pengelolaan, pemanfaatan  dan  pengaturan bijih  nikel  dimaksudkan  untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan  dari  ekspor  produk turunan  nikel,  yang  naik  hampir 6  kali  lipat  dikisaran  1.400 –
1.800  juta  USD  dibandingkan pada  tahun  2019  (Sebelum dikeluarkannya kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel). Oleh karenanya dapat diketahui bahwa  ekspor  bijih  nikel  tidak akan banyak memberikan manfaat  bagi  rakyat  Indonesia dibandingkan  ekspor  turunan bijih  nikel.    Adanya  dugaan pelanggaran  terhadap  prinsip non diskriminasi juga tidak dapat dibuktikan mengingat pelarangan  ekspor  bijih  nikel tidak  hanya  diberlakukan  bagi Uni  Eropa  saja  melainkan  juga diberlakukan untuk seluruh mitra kerja  sama  Indonesia  di  bidang perdagangan
internasional. Kedua , Pasal XX huruf G GATT menentukan bahwa
produk/barang ekspor yang tidak dapat diperbaharui dapat diberikan  pengecualian  dalam transaksi perdagangannya. Nikel  termasuk  sumber  daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga pertimbangan Indonesia melarang ekspor nikel dapat  diajukan    dengan  alasan selain untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat  Indonesia, juga dimaksudkan untuk konservasi sumber daya mineral dan pelestarian lingkungan dalam kerangka sustainable development . Jika pertambangan nikel tidak
dikelola  dengan  baik  (terlalu dieksplorasi)  tentu  hal  ini  akan membahayakan lingkungan hidup  Indonesia  dan  juga  hak generasi  mendatang.  kebijakan pelarangan  ekspor  bijih  nikel juga dapat dirujuk dengan mempertimbangkan pemberlakuan  doktrin rebus  sic stantibus .  Doktrin Rebus  Sic Stantibus diatur dalam Pasal 62 Konvensi  wina  1969  tentang
Perjanjian Internasional.
Isi Pasal  62  menyebutkan  bahwa doktrin rebus sic stantibus memberikan  hak  kepada  suatu negara yang mengalami perubahan keadaan yang drastis untuk  menarik  diri  dari  suatu perjanjian untuk menghindarkan diri  dari  kerugian  yang  akan menimpanya atau akan membahayakan  eksistensinya. Meningkatnya  permintaan  nikel baik  dari  luar  negeri  maupun dalam negeri, yang ikut didorong oleh  adanya  perubahan  pola penggunaan sumber energi (transisi  energi),  tetapi  tidak diimbangi oleh ketersediaan yang cukup karena  nikel adalah sumber  daya  alam  yang  tidak
dapat diperbaharui, dapat mencetuskan permasalahan bahkan berpotensi menimbulkan konflik  yang  nantinya  dapat mengganggu  stabilitas  nasional negara.
Oleh karenanya,
Indonesia  memandang  perlu pengaturan    pengelolaan  bijih nikel  berupa  pelarangan  ekspor bijih nikel dengan alasan adanya perubahan drastis terhadap peningkatan  permintaan  bijih nikel. Hanya saja perlu indikator lanjutan tentang kriteria perubahan drastis ini.
Merujuk  pada  catatan  di  atas, penulis berargumen
bahwa kebijakan  pelarangan  ekspor  bijih nikel ke pasar eropa dapat
dijustifikasi melalui penerapan
Prinsip PSNR.

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat diketahui  bahwa  prinsip Permanent Sovereignty  over  Natural  Resources merupakan jus cogens di dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar bagi  suatu  negara  untuk  menegakkan kedaulatannya dalam pengelolaan,pemanfaatan, dan pengaturan  sumber  daya  alamnya tanpa ada intervensi dari pihak luar/asing    Prinsip  PSRN  menjadi justifikasi  kebijakan  Indonesia  terkait pelarangan  ekspor  bijih  nikel  ke  pasar Eropa.  Dengan  merujuk  pada  prinsip PSRN,  gugatan  Uni  Eropa  terhadap Indonesia  di  WTO  terkait  pelanggaran Indonesia  terhadap  Pasal  XI  GATT, direspon  Indonesia  dengan  pengajuan argumentasi bahwa kebijakan Indonesia  terkait  pelarangan  ekspor bijih nikel diterapkan untuk semua mitra dagang  Indonesia  (tidak  hanya  pasar
Eropa),  hal  itu  dimaksudkan  sebagai upaya penegakan kedaulatan Indonesia terhadap sumber daya alamnya  (nikel)  untuk  peningkatan
kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, selain itu juga sebagai wujud kepedulian
Indonesia terhadap konservasi  sumber  daya  alam  yang tidak  dapat  diperbaharui,  perlindungan lingkungan dalam
kerangka pembangunan yang berkelanjutan, serta  kepedulian  terhadap  keadilan generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Crawford, James, Brownlie’s Principles of  Public  International  Law  (8 th Edition), Oxford:  Oxford  University Press, 2019.
Kusumaatmadja,  Mochtar, Pengantar Hukum Internasional , Buku I-Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1982.
Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan GATT 1974.
General  Assembly, Declaration  on Principles  of  International  Law Concerning  Friendly  Relations and Co-operation Among States in accordance with the Charter of the  United  Nations ,  GA  Res.
2625  (XXV) , UN  GAOR,  Supp. No.  (28),  UN  Doc.  A/8028 (1970).
Konvensi Montevideo 1933. Konvensi  PBB  tentang Continental Shelf .
Resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor
1803 (XVII) tahun 1952. Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Arifin, Saru, “Implementasi Kedaulatan Permanen  atas  Sumber  Daya Alam  dalam  Aturan  investasi
Asing di Aljazair dan
Indonenesia”, Jurnal Hukum Ius Quia  Iustum ,  No.  3  Vol.  25 September 2018. Beaulac, Stéphane, “The Social Power of  Bodin’s  ‘Sovereignty  and International  Law”, Melbourne Journal of International Law , Vol
4, 2003. Erawaty, Elly, “Implementasi Kedaulatan Indonesia atas Hasil Tambang dalam Perspektif Perdagangan Bebas: Hambatan dan  Peluang  menurut  WTO Agreements serta Ancaman Retaliasi ”, Naskah Esai Akademik , Orasi Dies Natalis FH
Universitas Katolik Parahyangan
,  Ban dung,  2022”,  diakses  di https://repository.unpar.ac.id/bit stream/handle/123456789/1326 9/Orasi%20Dies%20FH%2064_ 2022_Elly%20Erawaty_Impleme ntasi%20kedaulatan%20Indone sia%20atas%20hasil%20tamba ng%20dalam%20perspektif%20 perdagangan%20bebas%20%2 0hambatan%20dan%20peluang %20menurut%20WTO%20agre ements%20serta%20ancaman %20retaliasi.pdf?sequence=1&i sAllowed=y ,  pada  tanggal  12 November 2022. Magogo, Telesphory D.B., “the Principle of Permanent Sovereignty Over Natural Resources (PSNR) vis-à-vis benefits from Extractive Investments:  A  Highlight  on Natural  Resources  Investment Arrangements”,
International
Journal  of  Legal  Developments and  Allied  Issues,  Volume  6 Issues 1, January 2020, diakses di https://thelawbrigade.com/wp- content/uploads/2020/01/Priyan ka-Mane_Dr.-Telesphory-D.B- Magogo.pdf , tanggal 12
November 2022.
Phi lpott,  Daniel,  “Sovereignty:  An Introduction  and  Brief  History”, Journal  of  International  Affairs, Vol. 48, No. 2 , 1995.
Internet/Website Anonymous. “The Concept of Sovereignty  in  International  Law and Relations”, diakses di https://shodhganga.inflibnet.ac.in/ bitstream/10603/18737/7/07_cha pter%201.pdf ,  pada  tanggal  15
November 2022. BPS, “Berkah Embargo Ekspor
Turunan  Nikel  Indonesia  Melejit”, diakses di
https://dataindonesia.id/bursa- keuangan/detail/berkah-embargo- ekspor-turunan-nikel-indonesia- melejit ),  tanggal  12  November 2022.
CNBC  Indonesia,  “Lapor  Pak  Jokowi Ekspor  Produk  Olahan  Nikel Meroket”, diakses di https://www.cnbcindonesia.com/n ews/20220915151933-4-
372428/lapor-pak-jokowi-ekspor- produk-olahan-nikel-meroket , tanggal 12 November 2022. ESDM, “Bijih  Nikel  Tidak  Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020”, 2 September  2019”,  diakses  di https:// www.esdm.go.id/en/mediacenter/ news-archives/bijihnikel-tidak- boleh-diekspor-lagiper-januari- 2020 , pada tanggal 10 November
2022.
Kata Data, “Ini 5 Negara Pembeli Nikel RI”, diakses di https://databoks.katadata.co.id/da tapublish/2022/05/31/ini-5-
negara-pembeli-nikel-terbesar-ri- per-kuartal-i-2022 ,  pada  tanggal
15 November 2022.
Kementerian  Luar  Negeri  Republik
Indonesia, “World Trade
organization  (WTO)”,  diakses  di https://kemlu.go.id/portal/id/read/
133/halaman_list_lainnya/world- trade-organization-wto , pada tanggal 18 November 2022.
Kompas.com.,  “Kronologi  Larangan Ekspor  Bijih  Nikel  yang  Berujung Gugatan  Eropa”,  diakses  di https://money.kompas.com/read/ 2021/01/18/170109026/kronologi- larangan-ekspor-bijih-nikel-yang- berujung-gugatan-uni- eropa?page=all ,  pada  tanggal  12
November 2022. Kompas.com, “ Nikel Indonesia
Mengguncang  Dunia”,  diakses  di https://www.kompas.com/sains/re ad/2021/11/26/090100023/nikel- indonesia-mengguncang-dunia- asal-usul-nikel-dan-logam-apa- itu?page=all ,  pada  tanggal  18
November 2022. Krustiyati, Atik, “Sengketa Perdagangan Internasional”, diakses di http://repository.ubaya.ac.id/4230 5/1/Atik%20Krustiyati_Sengketa %20Perdagangan.pdf , pada tanggal  18  November  2022,  hlm. 122. OCBC NISP, WTO:  Pengertian,  Tugas,  Tujuan dan  Dampakn ya  bagi  Indonesia”,
di akses
di
https://www.ocbcnisp.com/id/articl
e/2022/10/17/organisasi-wto-
adalah#:~:text=Hingga%20saat% 20ini%2C%20sebanyak%20164,t ermasuk%20kawasan%20yang%
20masih%20terpisah , pada tanggal 18 November 2022. Pusdiklat  Kemendag,  “WTO”,  diakses di http://pusdiklat.kemendag.go.id/v 2019/article/world-trade- organization-wto , pada tanggal 12 November 2022. Putra, Thaus Sugihilmi Arya, “Gugatan Uni  Eropa  di  Wolrld  Trade Organization  (WTO)  Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan di
Indonesia”, diakses di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ kanwil-kalbar/baca- artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa- di-World-Trade-Organization- WTO-Mengancam-Hilirisasi- Industri-Pertambangan-di- Indonesia.html ,  pada  tanggal  12
November 2022. Ramadhiani Firdaus, Sabila, “Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan vs. Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional”, diakses di https://lan.go.id/?p=10221 , 12
November 2022.
Setiawan,  Verda  Nano,  “5  Negara penghasil  Nikel  terbesar  di  dunia ada RI”, CNBC Indonesia, diakses di https://www.cnbcindonesia.com/ market/20221001111608-17- 376457/5-negara-penghasil-nikel- terbesar-di-dunia-ada-ri ,  tanggal 12 November 2022.
Ulvac,  “Apa  itu  Nikel-Pengertian  dan Manfaat”, di akses di https://www.ulvac.co.id/apa-itu- nikel-pengertian-dan-manfaat/ , pada tanggal 18 November 2022. Warta  ekonomi,  “Permintaan  Nikel Terus  Meningkat,  Indonesia  Bisa Balap  China”,  27  September 2019, diakses di https:// www.wartaekonomi.co.id/read248
863/permintaannikel-terus- meningkatindonesia-bisa-balap- china , pada tanggal 10 November 2022