Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa Di Kota Sorong
Mulyadi Golap Anisah Maya Djafar Umpain Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Email : golapmulyadi@gmail.com Email : anisahumpain@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam pembagian harta warisan tanah adat marga osok malaimsimsa di Sorong, dan untuk mengetahui pembagian  harta  warisan  tanah  adat  pada  suku  moi  marga  Osok  Malaimsimsa. Temuan  yang diperoleh dari penelitian ini antara lain Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat,  yaitu melaksanakan sidang adat berdasarkan laporan dari  masyarakat  adat,  dan  menjaga  dan  mengawal  putusan  sidang  adat.  Dan Pembagian  harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat Suku Moi yang berhak mendapat pembagian harta warisan tanah adat ialah anak kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.
Kata Kunci : Eksistensi, Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi, Warisan Tanah Adat, Marga Osok Malaimsimsa

## PENDAHULUAN
Pembangunan dibidang hukum di Negara Indonesia lebih diarahkan kepada peningkatan dan upaya  pembinaan  penyempurnaan  hukum  nasional  dengan  memperhatikan  kepada  kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mengakui Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Agama serta menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat tertera secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” .
Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan riset atau penelitian  terhadap waris adat itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara  ini  yang  jika  ditarik  benang  merahnya  dapat  dijadikan  titik  temu  dan  kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita  - citakan di dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18b  Ayat  (2)  dapat  diwujudkan  dengan memberikan  kewenangan  kepada  masyarakat  adat  untuk  mengelola  tanah  adatnya,  guna melindungi hak adat yang telah ada sebelum bangsa indonesia merdeka.
Hukum waris Adat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia masih bersifat campuran, artinya  ada  yang  tunduk  kepada  hukum  waris  dalam  kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Hukum Waris Adat dan ada yang tunduk pada Hukum Waris Islam. Khusus Hukum waris adat sebagaimana  dianut  oleh  masyarakat  adat  maoi  di  sorong  mempunyai  corak  kedaerahan  dan memiliki sifat-sifat tersendiri yang tentunya berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dan berbeda pula dengan hukum Islam maupun hukum Barat, dari sisi sistem yang diterapkan dalam pembagian waris adat berupa tanah adat maupun hal-hal lain. Dewasa ini tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.
Ketentuan mengenai tanah dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.  Kedudukan  Undang-Undang  ini  sangat  penting,  mengiingat  tanah  bagi  kehidupan manusia,  mengandung  makna  yang  multidemensional.  Pertama,  dari  sisi  ekonomi,  tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat  menetukan  posisi  seseoarang  dalam  pengambilan  keputusan  masyarakat.  Ketiga,  sebagai kapital  budaya,  dapat  menetukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya.  Keempat,  tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Karena makna yang  multidimensional  tersebut  ada  kecenderungan,  bahwa  orang  yang  memiliki  tanah  atau mewarisinya akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak - haknya dilanggar.
Mencuatnya  kasus-kasus  tanah  di  Papua  beberapa  Waktu  terakhir  seakan  kembali menegaskan  kenyataan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  masih  belum  bisa memberikan  jaminan  hak  atas  tanah  kepada  rakyatnya.  Sehingga  eksistensi  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok  Agraria,  dalam  ruang  Tanah  Adat  baru  sebatas menandai  dimulainya  era  baru  kepemilikan  tanah  yang  awalnya  bersifat  komunal  berkembang
menjadi  kepemilikan  individu  dan  kepemilikan  adat  oleh  masyarakat  adat,  yang  didapat  dari warisan adat bersifat turun-temurun berdasarkan keret (Fam / Marga) dari garis Patrinial (Fam / Marga  dari  keturunan  ayah).  Sengketa  tanah  adat  yang  dikuasai  karena  warisan  dalam  garis keturunan patrinial yang terjadi di papua khususnya pada suku moi yang mendiami Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, cenderung dikarenakan pengusaan penuh diwariskan pada anak laki-laki yang mengikuti dan mewarisi marga  sang ayah kelak, hal ini mengundang konflik antar saudara.
Kedudukan  Lembaga  adat  Mala  Moi  di  Kota  Sorong  merupakan  wadah  adat  sebagai pengejawatan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, yang memiliki wewenang mengurus permasalahan adat, menjaga kelestarian adat  serta  mengangkat  harkat  dan  martabat  masyarakat  adat  di  Tanah  Papua.  Secara  de  fakto, eksistensi lembaga Adat di Tanah Papua telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Papua, namun belum memiliki andil yang signifikan dalam menata  pranata  kehidupan  masyarakat  adat.Menurut  Supardi  Danosehe,  disebutkan  bahwa “Lembaga adat di Papua telah ada sebelum Papau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia  pada  Tahun  1965.  Tepatnya  pada  zaman  kesultanan  di  Maluku  Utara.  Pada  masa  itu Papua merupakan daerah bawahan kesultanan Tidore di Maluku Utara”.
Sebagai wadah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran  lembaga adat  dalam  masyarakat  memiliki  pola  dan  pendekatan  tersendiri.  Demikian  juga  halnya  dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu  altematif  penyelesaian  konflik  di  tengah-tengah  masyarakat.  Kendati  demikian  masyarakat adat  menilai  bahwa  secara  realistis  eksistensi  Lembaga  Adat  Mala  Moi  Sorong  belum  dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat secara arif dan bijaksana. Hal kongkrit ini, terlihat dalam sengketa perebutan warisan tanah adat antara Orpa Osok dan Frits Osok atas  tanah  warisan  sang  ayah,  yang  hingga  kini  belum  terdapat  solusi  untuk  menyelesaikan pertikaian antara dua orang saudara kandung ini.
Keterikatan  antara  orang  dengan  tanah  kini  menjadi  sangat  kompleks  dengan  berbagai dimensinya,  sehingga  setiap  proses  yang  menyangkut  kepemilikan  warisan  tanah  adat  harus ditempatkan secara seimbang mengikuti kaidah hukum adat yang telah menjadi ketentuan dalam masyarakat adat itu sendiri, sehingga ada kepastian kepemilikan terhadap warisan tanah adat dan mempersempit  ruang  konflik  saudara  yang  timbul  diatas  tanah  warisan  orang  tua.  Guna
memaksimalisasi hasil dalam implementasi, maka Lembaga Adat Mala Moi Sorong harus segera mengambil sikap, untuk menyelesaikan sederetan masalah yang terjadi diatas warisan tanah adat, sehingga kepentingan Pewaris Tanah Adat untuk menguasai warisan yang diwariskan padanya dan kepentingan Hukum Warga masyarakat yang kelak akan membelinya dari pemilik hak terhadap tanah adat tersebut. Dapat terlaksana dan terjamin dengan baik dan benar sesuai kaidah hukum adat yang berlaku dalam suku Moi.

## PEMBAHASAN
Eksistensi  Lembaga  Masyarakat  Adat  Mala  Moi  Sorong  dalam  menyelesaikan  sengketa tanah adat
Masyarakat  adat  suku  Moi  yang  memiliki  Hak  Ulayat  di  Sorong  membentuk  Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi sebagai Lembaga Kulture yang diberikan wewenang untuk mengurus segala  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  adat  suku  Moi,  termasuk  didalamnya  yakni menyelesaikan sengketa tanah adat yang timbul akibat pertikaian antara saudara atau marga yang terdapat dalam rumpun suku Moi di wilayah hukum adat. Bagi bangsa masyarakat adat Suku Moi tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan adat yang diwariskan oleh leluhur.  Sebagai  modal  dasar  kekayaan  adat,  tanah  mempunyai  karakteristik  yang  unik,  yaitu multidimensional,  multisektoral  dan  multidisiplin.  Oleh  karena  itu  perlu  dikelola  secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  memberikan  konsekuensi  bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih  seksama,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  penguasaan,  peruntukan  dan  penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaannya.  Tanah  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dalam  penyelenggaraan hidup  manusia  memiliki  peranan  yang  sangat  vital.  Masyarakat  yang  bercorak  hidup    agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah, dana merupakan objek utama yang harus dimiliki dalam  penyelenggaraan  kehidupan  agraria  baik  yang  berbentuk  pengadaan  lahan  pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat adat yang berdomisili di wilayah hukum adat. Oleh karena itu, maka untuk menjaga warisan  leluhur  masyarakat  adat  moi,  maka  penting  eksistensi  wewenang  dari  Lembaga Masyarakat  Adat  Mala  Moi  sorong,  guna  menyelesaikan  berbagai  sengeta  tanah  adat.  Adapun wewenang sebagaiman hasil penelitian, dapat diuraiakan sebagai berikut :

## Melaksanakan Sidang Adat berdasarkan Laporan dari Masyarakat Adat
Hukum  adat  sebagai  pelengkap  mempunyai  arti,  yaitu  bahwa  pembentukan  hukum  nasional yang  mewujudkan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  kepadampemegang hak  memerlukan  suatu  proses  yang  memakan  waktu.  Selama  proses  itu  belum  selesai,  hukum tertulis  yang  sudah  ada  tetapi  belum  lengkap,  maka  memerlukan  pelengkap  agar  tidak  terjadi kekosongan hukum. Pemberian kedudukan hukum adat sebagai dasar  pembentukan UUPA pada hakekatya adalah merupakan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat yaitu berupa Pengakuan dan  penegasan  sebagai  dasar  hukum  berlakunya  hukum  adat,  dan  Pengakuan  terhadap  Hukum- hukum  adat  merupakan  posisi  dasar  berlakunya  hukum  adat.  Hukum  adat  yang  dimaksudkan UUPA adalah hukum adat hukum aslinya golongan rakyat  pribumi yang merupakan hukum yang hidup  dalam  bentuk  tidak  tertulis  dan  mengandung  unsur-unsur  nasional  yang  asli,  yaitu  sifat kemasyarakatan  dan  kekeluargaan  yang    berdasarkan  keseimbangan  serta  diliputi  oleh  suasana keagamaan atau prinsip nasionalitas. Sehingga pembatasan-pembatasan bagi berlakunya hukum adat  tidaklah  mengurangi  arti  ketentuan  pokok  dalam  UUPA,  bahwa  hukum  Agraria  memakai hukum  adat  sebagai  dasar  dan  sumber  utama  pembangunannya.  Pengakuan  hukum  adat merupakan perlindungan hukum masyarakat adat. Pengakuan hukum adat sebagaimana disebutkan dalam  pasal  5  UUPA  merupakan  suatu  bentuk  keragu-raguan,  terutama  mengenai  kemampuan hukum  adat  dalam  memenuhi  tuntutan  masyarakat  modern.  Hal  ini  terutama  dilontarkan  oleh penganut  paham kodifikasi yang intinya hukum adat tidak menjamin kepastian hukum. Namun pada  kenyataanya  justru  hukum  adat  merupakan  metode  yang  sangat  efektif  menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat adat, yakni melalui sidang adat.
Sidang  adat  dalam  hukum  adat  suku  moi  mempunyai  muatan  mistis  sehingga  memiliki keunggulan yakni dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat secara menyeluruh,  cepat,  mudah  dan  sederhana.  Hukum  adat  juga  mempunyai  keunggulan  dapat mengantisipasai  konflik etnik  yang  muncul  dalam  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  pada  sebuah kenyataan  bahwa  hukum  adat  masih  dipatuhi  oleh  sebagian  besar  masyarakat  adat,  sehingga pemerintah  Kota  Sorong  mendorong  untuk  memperdayakan  masyarakat  adat,  menumbuhkan prakarsa  dan  kreativitas  penyelesaian  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  ditengah masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal atau kearifan hukum adat yaitu melalui sidang  adat.  Dengan  demikian  peran  dan  fungsi  Lembaga  Adat  dalam  menyelesaikan  sengketa tanah adat yang sering terjadi di Kota Sorong akan lebih efektif.
Hukum tanah merupakan hukum positif Negara Indonesia yang mengatur tentang  pertanahan di Indonesia, yang dalam penerapannya akan mencapai tujuannya jika memenuhi 3 aspek, yakni (1) Aspek yang bernilai filosofis berartikan bahwa hukum itu harus berdasarkan pada pancasila. (2)  Aspek  yang    bernilai  yuridis  memiliki  arti  bahwa  hukum  itu  diatur  dalam  bentuk  suatu peraturan    perundang-undangan  untuk  mencapai  kepastian  hukum.  (3)  Aspek  yang  bernilai sosiologis  memiliki  arti  bahwa  hukum  itu  harus  mengandung  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  agar  suatu  hukum  itu  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Berkaitan  dengan  aspek sosiologis  tersebut,  maka  dalam  pembuatan  UUPA  dibutuhkan  hukum  adat  yang  merupakan hukum asli masyarakat Indonesia. Hukum adat dibutuhkan,karena dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran Hukum Tanah di Indonesia. Jadi dalam pembentukan Hukum Tanah di Indonesia, tidak mengabaikan keberadaan hukum Adat.
Tahapan  perkembangan  hukum  adat  di  Indonesia  sedang  berada  pada  posisi  dilema  untuk kelangsungannya.  Sebagai  Negara  yang  sedang  melakukan  transformasi  hukum  menuju  pada sistem  hukum  tertulis,  Indonesia  saat  ini  sedang  mengupayakan  suatu  proses  unifikasi  dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku dibeberapa bagian masyarakat di Indonesia. Salah satu pokok perhatian dalam proses tersebut yaitu mengenai keberadaan hukum adat terutama untuk bidang-bidang yang sensitif seperti sidang adat. Bidang-bidang hukum adat yang  sampai  sekarang  masih  hidup  dalam  pola-pola  hubungan  hukum  pada  masyarakat  di Indonesia, keberadaannya sangat tergantung pada budaya dan keyakinan masyarakatnya. Untuk kepentingan elaborasi bidang-bidang hukum adat yang masih berlaku di Indonesia, sangat perlu dilakukan  diperhatikan  persesuaian  antara  putusan  sidang  adat  dan  sidang  pengadilan.  Pilihan terhadap putusan pengadilan karena berbagai alasan yang berkembang dalam wacana hukum adat sehingga  putusan  pengadilan  merupakan  sesuatu  yang  penting  dalam  fungsinya  sebagai pembentuk hukum, sehingga terkadang justru mengabaikan putusan pada sidang pengadilan adat. Kondisi ini yang kemudian menjadi dikusi dalam masyarakat adat suku Moi Sorong.
Secara keahlian dalam hukum adat para tua-tua adat yang menyelengarakan sidang adat, telah melewati pendidikan adat (kambik) yang dilaksanakan secara turun-temurun di rumah adat oleh suku  Moi  yang  ada  di  Kabupaten  Sorong  sebelum  datangnya  pengaruh  agama  besar  dari  luar Papua. Pada masa itu masyarakat moi masih menganut animisme. Semua kegiatan kemasyarakatan selalu dihubungkan dengan roh dan arwah leluhur. Setelah mendapat pengaruh agama Islam dan Kristen  maka  pendidikan  adat  sudah  tidak  lagi  memasukkan  unsur  animisme.  Kambik
mengajarkan  pengetahuan  unsur-unsur  alam  berdasarkan  gejala  alam  yang  terdapat  di  sekitar kehidupannya.  Pengetahuan  yang  diajarkan  dalam  pendidikan  adat  adalah  mengenai  segala  hal yang menyangkut kehidupan yaitu: sistem perkawinan, sistem pembagian harta, sistem adat dalam mengatur perempuan suku Moi, sistem adat dalam hak ulayat tanah, sistem pembayaran adat bagi yang meninggal, sistem pendidikan, sistem bercocok tanam, sistem pengobatan, dan sistem marga dengan daerah-daerah keramat.
Keberadaan pendidikan adat tersebut membentuk peradaban yang lebih maju. Para alumni dari pendidikan adat telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tahu segala hal mengenai adat. Mereka menyusun aturan-aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Adat suku Moi. Pada hakekatnya masyarakat Moi sejak zaman dahulu sudah menyadari tentang hukum dan aturan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Mereka  juga  menyadari pentingnya keseimbangan lingkungan alam yang berdampak terhadap kehidupan manusia antara baik dan buruk. Namun dalam berjalannya dari waktu ke waktu, nilai-nilai luhur kearifan  lokal dalam  budaya  Kambik  tersebut  mulai  meredup,  memudar,  hilang,  dan  tenggelam.  Lalu  yang tertinggal hanya nama dan kenangan semata yang menjadi simbol tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini budaya masyarakat hampir secara keseluruhan mengalami reduksi, hanya menampakkan diri secara formalitas. Padahal keberadaan pendidikan adat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat suku Moi karena para alumni pendidikan adat yang disebut untelen tersebut dipersiapkan menjadi pemimpin adat dan dewan adat yang diharapkan  mampu mengatasi permasalahan adat di tanah Malamoi.

## Menjaga dan Mengawal Putusan Sidang Adat
Menjaga  dan  mengawal  hasil  dari  sifang  adat  merupakan  suatu  instrument  dalam  menjaga kesatuan hasil dari ketetapan suat  lembaga peradilan perdamaian antara para  warga masyarakat hukum  adat  di  lingkungan  masyarakat  hukum  adat  yang  ada.  Secara  umum  setiap  manusia mempunyai  kepentingan  baik  kepentingan  kelompok  maupun  kepentingan  individu,  untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu, menusia memerlukan manusia lain. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia atau makhluk sosial. Sudah menjadi sifat bawaanya bahwa  manusia  hanya  dapat  hidup  dalam  masyarakat.  Kehidupan  bersama  di  dalam  suatu masyarakat  menimbulkan  interaksi,  kontak  satu  sama  lain,  sehingga  bentrokan  atau  konflik kepentingan antar sesama manusia tidak dapat dihindarkan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila
dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Untuk itu diperlukan suatu pedoman atau kaedah yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
Hukum adat suku moi merupakan salah satu bentuk hukum yang masih eksis dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Papua dan masih sangat dijaga keberadaannya oleh masyarakat adat moi dan pemerintah daerah, sebab  hukum Adat merupakan salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam  kehidupan  dan  budaya  hukum  masyarakat  papua.  Eksistensi  hukum  adatsuku  moi  dapat dilihat  dengan  adanya  sekretariat  Lembaga  Masyarakat  Adat  (LMA)  Mala  Moi  dan  masih melekatnya  budaya  dalam  aktivitas  keseharian  dari  masyarakat  suku  moi,  seperti  dalam memutuskan  sengketa  tanah  adat  mengunakan  sidang  adat.  Hukum  adat  tetap  dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat suku moi sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan  melalui  peradilan  adat  terhadap  suatu  permasalahan  yang  diadili  melaluinya  dapat memberikan  kepuasan  akan  rasa  keadilan,  serta  kembalinya  keseimbangan  dalam  kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunyap sengketa adat tersebut.
Guna  mengukur  tingkat  efektifitas  dari  wewenang  LMA  Mala  Moi  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  yaitu  dengan  menjaga  dan  mengawal  hasil  putusan  sidang  adat  yang  telah ditetapkan oleh  tua-tua adat berdasarkan ritualisasi adat tersebut. Sakralnya putusan adat dalam sidang adat membuat masyarakat adat berharap agar hasil yang telah ditetapkan oleh tua-tua adat untuk dijaga dan dikawal berlakunya, mengingat ditengah berlakunya hukum adat juga terdapat hukum positif yang dibuat oleh Negara dan putusannya juga bersifat mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, termasuk masyarakat adat. Dalam kondisi ini, tidak jarang ditemukan bahwa adanya  pertentangan  putusan  antara  hukum  positif  yang  diputuskan  melalui  persidangan  oleh majelis hakim, dan juga putusan sidang adat yang ditetapkan oleh para tua-tua melalui sidang adat. Situasi demikian membuat masyarakat, menitipkan harapan dengan memberikan wewenang pada LMA Mala Moi untuk menjaga dan mengawal setiap putusan yang telah dibuat oleh tua-tua adat dalam sidang adat. Untuk mengetahui langkah  yang telah dilakukan  LMA Mala Moi dalam hal ini, maka peneliti melakukan tanya jawab pada 37 (tiga puluh tujuh) Orang masyarakat Adat Moi atau  Responden  Penelitian  yang  mengetahui  eksistensi  LMA  Mala  Moi  dalam mengimplementasikan wewenang tersebut.
Pembagian Harta Warisan Tanah Adat pada Suku Moi Marga Osok Malaimsimsa di Sorong Tanah mempunyai peran yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan Air dan kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Ketentuan  mengenai  tanah  juga  dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan  UUPA.  Hal ini mengingat tanah  bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidemensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat  mendatangkan  kesejahteraan.  Kedua,  secara  politis,  tanah  dapat  menetukan  posisi seseoarang  dalam  pengambilan  keputusan  masyarakat.  Ketiga,  sebagai  kapital  budaya,  dapat menetukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya.  Keempat,  tanah  bermakna  sakral,  karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah. Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan, bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar.
Dalam hukum adat suku moi kepemilikan tanah adat merupakan sesuatu benda atau harta yang dimiliki sejak turun-temurun atau merupakan warisan yang diberikan oleh generasi selanjutnya, sehingga  sistem  pembagian  dan  atau  penguasaanya  di  atur  menurut  hukum  adat  sukun  moi. Begitupun  dengan  pembagian  harta  warisan  tanah  adat  milik  marga  Osok  Malaimsimsa  yang berada di Distrik Sorong Utara atau tepatnya di Malanu Kampung dan disebagian jalan Alteri, juga dilakukan  menurut  hukum adat  suku  moi.  Dalam  proses  pembagian tanah  adat  suku  moi,  yang memiliki hak ialah anak yang lahir dari perkawinan yang  sah, baik secara adat maupun agama. Anak tersebut berhak atas tanah yang diwariskan oleh orang tuanya. Untuk anak perempuan hanya memiliki  hak  makan  waris  atau  dapat  mengambil  hasil  dari  tanaman  yang  berada  diatas  tanah waris, namun tidak memiliki hak untuk menguasai tanah tersebut. Hal ini dapat berbalik apabila anak perempuan ialah anak tunggal atau semua anak dalam keluarga tersebut perempuan, maka anak perempuan yang kedudukannya hanya makan waris saja dapat memiliki harta warisan.
Harta  Warisan  Tanah  Adat  pada  Suku  Moi  Marga  Osok  Malaimsimsa  di  Sorong  dilakukan dengan  menggunakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum  adat  suku  moi,  dimana  kepemilikan tanah tersebut dimiliki oleh anak tunggal yang lahir berdasarkan ritualisasi dalam perkawinan adat dan agama yang sah, dengan demikian maka kepemilikan yang sah berdasarkan hukum adat ialah
Orpa Osok yang merupakan anak tunggal dari perkawinan yang sah antara Almarhum Agustinus Osok dan Fransina Mobilala. Sementara Frits Osok lahir dari ibu yang menurut hukum adat tidak sah, sehingga tidak berhak mendapatkan warisan tanah adat yang ditinggalkan oleh Almarhum Agustinus Osok. Dalam pembagian haarta warisan adat marga Osok Malaimsimsa, tua-tua adat berpandangan  bahwa  Frits  Osok  tidak  berhak  mendapat  hak  warisan  adat  walaupun  dia  anak tunggal dari pasangan  Almarhum Agustinus Osok dan Almarhuma Engelina Kalawaisa, karena lahir  tidak  melalui  hubungan  yang  sah  berdasarkan  ritualisasi  pernikahan  adat  dan  Agama, sehingga tidak tinggal serumah.
Hubungan  Almarhum  Agustinus  Osok  dan  Ibunda  Frits  Osok  sampai  saat  ini  masih  misteri, sebab kondisinya yang mengalami gangguan jiwa yang kemudian tiba-tiba hamil diluar nikah dan menurut  cerita  yang  berkembang  dimasyarakat  adat  Moi  belum  dapat  dipastikan  siapa  yang menghamili  almarhuma  Ibunda  Frits  Osok,  namun  berdasarkan  sidang  gereja  Almarhum Agustinus Osok mengakui bahwa telah terjadi hubungan badan antara keduanya. Berbeda dengan Almarhuma Fransina Mobilala yang dinikahi melalui ritualisasi yang sah, dan dari pernikahan adat dan  gereja  tersebut  lahirlah  Orpa  Osok  yang  juga  merupakan  anak  tunggal.  Berdasarkan  dalil sejarah maka dalam pembagian harta warisan adat, para tua-tua adat suku moi dalam sidang adat menetapkan  bahwa  harta  warisan  adat  milik  Almarhum  Agustinus  Osok  sah  milik  Orpa  Osok. Dalam hukum adat suku moi, belum sahnya pernikahan adat antara Almarhum Agustinus Osok dan Ibunda Frits Osok, berdampak terhadap penggunaan Marga yang digunakan oleh Frits Osok. Secara adat Frits tidak diperbolehkan menggunakan marga Osok karena keluarga Osok Malaimsa belum membayar adat pada keluarga Kalawaisa, sehingga untuk mengunakan marga Osok, maka keluarga  Osok  harus  membayar  adat  pada  keluarga  Kalawaisa,  dengan  begitu  Frits  baru  bisa mengunakan marga Osok, dan proses bayar adat tersebut harus dilakukan oleh Orpa Osok selaku kakak Tiri.
Dalam adat moi anak perempuan hanya memiliki hak sebagai makan waris tetapi tidak dapat memiliki hak untuk menjadi pewaris. Kondisi ini akan berbalik apabila tidak terdapat anak laki- laki  dalam  keturunan  tersebut,  semuanya  anak  perempuan  atau  hanya  perempuan  tunggal  dari sebuah perkawinan yang sah berdasarkan hukum adat, gereja, dan Negara. Maka anak perempuan dapat menjadi pewaris dari tanah warisan adat tersebut. Ketentuan untuk mewariskan tanah adat yang dikuasai oleh perempuan ke pewaris selanjutnya, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) Dengan pengambilan darah. Proses ini dilakukan dengan menyatukan darah anak yang telah
dipilih dengan ibunya. Darah diambil dengan bambu adat dan selanjutnya disatukan dengan ritual adat,  sketika  itu  maka  anak  tersebut  akan  mengunakan  marga  dari  ibunya,  atau  marga  dari kakeknya  yang  mewariskan  tanah  adat  kepada  ibunya  tersebut.  (2)  Warisan  yang  turun  secara langsung. Proses ini terjadi secara langsung yakni anak laki-laki yang lebih tertua dalam keturunan tersebut  mendapatkan  harta  warisan  ibunya  yang  ditingalkan  kakeknya  selaku  pewaris sebelumnya,  tanpa  harus  mengganti  marganya.  (3)  Apabila  Anak  perempuan  si  pewaris  tidak memiliki anak atau tidak menikah, maka hak waris tersebut dapat ia wariskan kelak pada anak yang di angkatnya melalui upacara adat penyatuan darah. Dimana anak yang diangkat disatukan darahnya  dengan  ibu  angkatnya,  dan  seketika  itu  juga  si  anak  angkat  tersebut  akan  mengikuti marga  ibu  angkatnya,  dan  selanjutnya  secara  adat  ia  sah  menjadi  pewaris  harta  warisan  yang dimiliki ibu angkatnya.
Tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  setiap  individu  dalam  masyarakat.  Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya.  Tanah  merupakan  tempat  pemukiman,  tempat  melakukan  kegiatan  manusia  bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan.  Memiliki  tanah  terkait  dengan  harga  diri  (nilai  sosial),  sumber  pendapatan  (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai  sakral-budaya).  Tidak  mempunyai  tanah  berarti  kehilangan  harga  diri,  sumber  hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga karena tidak punya tanah. Bagi sebuah negara, tanah merupakan salah satu modal dalam pembangunan yaitu menjadi  faktor  produksi  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  komoditi-komoditi  perdagangan. Sedemikian pentingnya arti tanah bagi manusia, sehingga masyarakat adat suku moi memandang penting untuk menguasainya dengan melakukan pembagiannya yang sesuai dengan hukum adat, sebab  hukum  adat  melihat  kepemilikan  sah  berdarkan  berbagai  aspek,  mulai  dari  sistem pernikahan, kematian hingga kelahiran pemilih hak atas tanah adat.
bahwa  dalam  pembagian  harta  warisan  adat  pada  suku  Moi  Marga  Osok  Malaimsimsa  di Sorong  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  hukum  adat,  dimana  anak  yang  sah  berdasarkan
ketentuan adat menjadi pemilik dari warisan adat. Ketentuan adat ini telah ada dari jaman dahulu atau merupakan tradisi leluhur yang secara turun-temurun di pertahankan oleh masyarakat adat suku Moi di Sorong dan telah menjadi hukum adat, kendati demikian dalam pelaksanaannya belum dapat menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait tanah adat antara  saudara  ataupun  marga  di  Sorong. Keterikatan  antara  orang  dengan  tanah  yang  dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses penguasaan tanah adat tanpa adanya  unsur  kerelaan  dari  pemegang  hak  akan  menimbulkan  banyak  masalah  di  atas  tanah  adat, persoalan  ini  menyangkut  dua  dimensi  yang  harus  ditempatkan  secara  seimbang  yaitu  kepentingan adat  dan  kepentingan  pembangunan  daerah.  Bilamana  hal  tersebut  tidak  diindahkan  akan  timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.
Mencuatnya  kasus-kasus  sengketa  tanah  pada  masyarakat  adat  Moi,  seakan  menegaskan kenyataan  bahwa  kesadaran  masyarakat  adat  terhadap  hukum  adat  mulai  menyusut,  disisi  lain belum  maksimalnya  peran  Lembaga  Masyarakat  Adat  Suku  Moi  Sorong  dalam  memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tantang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) baru sebatas menandai dimulainya era  baru  kepemilikan  tanah  yang  awalnya  bersifat  komunal  berkembang  menjadi  kepemilikan individu  setiap  marga  dalam  masyarakat  adat.  Berbagai  kasus  yang  menyangkut  sengketa  di bidang  pertanahan  tidak  pernah  surut.  Bahkan  di  berbagai  marga  dalam  suku  Moi  mempunyai kecenderungan meningkat yang disebabkan berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih dari berbagai aspek kemasyarakatan meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Berbagai peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat cenderung adanya penuntutan hak dimana mereka para pemilik hak di atas Tanah Adat akan selalu mempertahankan hak-haknya, disisi lain peran pemerintah juga harus menjalankan kepentingan demi terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat sehingga kadang kala terjadi benturan kepentingan dari masing-masing pihak. Kondisi ini  akan  semakin  rumit  apabila  benturan  yang  terjadi  antara  sesama  masyarakat  adat,  yang disebabkan pembagian harta warisan tanah adat tersebut dirasa belum memenuhi unsur keadilan, akibatnya pembangunan yang terjadi di atas tanah tersebut akan terhenti.
Guna  menilai  objektifitas  dari  sistem  dan  proses  pembagian  tanah  warisan adat  marga  Osok Malaimsimsa berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum adat suku Moi, sehingga dapat menepis persepsi sebagian masyarakat adat Moi yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah adat dari Almarhum Agustinus Osok yang jatuh ditangan Orpa Osok tidak sesuai dengan hukum adat
yang diwariskan oleh para leluhur Suku Moi, sebab perempuan dalam hukum adat suku Moi tidak berhak menjadi ahli waris apabila masih ada saudara laki-laki, karena secara tidak langsung akan menghilangkan  status  marga  tanah  warisan  adat tersebut.  Secara  umum  pandangan  ini  menjadi dasar  penolakan  kepemilikan  harta  warisan  adat marga  Osok  Malaimsimsa  yang  saat ini masih terdapat  sengketa  didalamnya.  Penolakan  yang  kepemilikan  harta  warisan  adat  yang  dilakukan oleh  Frits Osok terhadap Kakak tirinya  yang bernama Orpa Osok, mengindentifikasikan bahwa harus  ada  pelurusan  dalam  kepemilikan  berdasarkan  adat.  Frits  Osok  berangapan  bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Ayahnya Almarhum Agustinus Osok dalam sidang yang terjadi pada gereja, membuktikan bahwa secara biologis dia adalah anak yang sah, sehingga sebagai anak laki-laki tunggal, maka dia berhak sepenuhnya terhadap harta warisan yang ditingalkan ayahnya tersebut, sebab menurut adat suku Moi yang memiliki hak atas warisan tanah adat ialah anak laki- laki bukannya anak perempuan, sehingga sudah selayaknya harta tersebut jatuh pada Frits Osok. Bertolak dari pemahaman ini, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih dalam terkait hal ini, sehingga  peneliti  melakukan  tanya  jawab  pada  45  (empat  puluh  lima)  Orang  masyarakat  Adat Suku  Moi  atau  Responden  Penelitian  yang  memahami  pembagian  tanah  warisan  adat  dalam hukum adat suku Moi di Sorong.

## SIMPULAN
Bahwa eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi Sorong dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Melaksanakan Sidang Adat berdasarkan Laporan dari Masyarakat Adat. Pelaksanaan sidang adat dilakukan oleh tua-tua adat suku Moi ditempat yang telah ditentukan untuknya, dan tempat tersebut telah ditetapkan oleh para leluhur untuk melaksanakan sidang adat, Menjaga dan Mengawal Putusan Sidang Adat.
Pembagian harta warisan tanah adat pada suku moi marga Osok Malaimsimsa di Sorong, yaitu mengikuti hukum adat suku moi yang telah di wariskan oleh para leluhur suku Moi. Dalam hukum adat  Suku  Moi  yang  berhak  mendapat  pembagian  harta  warisan  tanah  adat  ialah  anak  kandung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah menurut adat dan pemberkatan digereja. Sementara dalam kondisi tertentu, ketika tidak  ada anak laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak perempuan dapat memiliki harta warisan milik ayahnya secara sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Syamsul Budhory, 2003. Rekaya Sengketa dalam perhelatan Pertanahan Nasional . Bumi Aksara, Jakarta.
A.G Pringgodigdo, 2014. Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad Ke XIII sampai Abad Ke XVIII Masehi . Grafitri Budi Utami, Bandung.
Andre  sitanggang,  2014. Kedudukan  Lembaga  Adat  dalam  sengketa  Masyarakat  Adat (dikodifikasi  berdasarkan  penelitian  pada  masyarakat  adat  Wamena  Tahun  2013). CV Siantar Pustaka, Medan.
A.P  Parlindungan,  1995. Luas  Tanah  Sebagai  Indikator  Pembangunan  Infrastruktur .  Andi, Yogyakarta.
Arman Hidayat, 2012. Pengantar Hukum Adat . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Berzelius, 2012. Testur Tanah Pertanian . Airlangga Perss, Jakarta.
Budiman Tanuredjo, 2009. Rekonstruksi Membangun Kota Mandiri. Papas Sinar Sinanti, Depok Timur.
C.S.T Kansil, 2007. Pengantar Ilmu Hukum (edisi kedua). Sinar Grafika, Jakarta.
Demianus  Antoh,  2010. Eksistensi  Lembaga  Adat  dalam  Wajah  Otsus  Papua. PT.  Pustaka Cempaka Emas, Jakarta Pusat.
Demianus Antoh, 201. Transformasi Kebudayaan Papua. Gramedia, Jakarta.
D. Oktora, 2009. Masyarakat Adat Indonesia. PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
Eman Suparman, 2011. Hukum Waris Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung.
Hadi Sutrisno, 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Cipta Pustaka. Bogor.
Hasibuan, 2009. Wewenang dan Implikasinya. Intan Pustaka, Serang.
Hilman Hadikusuma, 2011. Teori Hukum dan Adat (Jilid II). Graha Cita Nusantara, Bandung. Hondari Nawawi, 2007. Metode Penelitian Ilmiah. Airlangga Perss, Jakarta.
I Gede Pantjaastawat, 2009. Rekonstruksi Membangun Kota Mandiri. Gunung Mulia, Jakarta. Jalaluddin Tunsam, 2013. Adat dan Masyarakat. Rahmat Pustaka, Tangerang .