Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2052 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## KEDUDUKAN HARTA BAWAAN (HARTA ASAL) DALAM PROSES PERALIHAN HAK MENURUT PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Lily Andayani 1
Sherly M. Imam Slamet 2
Indah Dwiprigitaningtias 3
Universitas Jenderal Achmad Yani 1,2,3
Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat, Kota Cimahi, Jawa Barat 1,2,3
Alamat email Koresponden: Lily.andayani@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRACT
Marriage is a legal relationship that is a legal relationship between a man and a woman who have fulfilled  the  requirements  of  marriage  according  to  the  provisions,  for  as  long  as  possible.  The position  of  property  in  the  marriage  is  different,  so  that  it  will  result  in  different  rights  to  the property.  Not  all  marriages  run  smoothly,  so  that  it  can  result  in  the  termination  of  marital relations either due to the death of one of the parties (divorce dead) or divorce (divorce alive). One of the legal consequences of a marital bond is the formation of marital property. The classification of marital property is included in the problem, resulting in difficulties or harm to third parties in the event of a transfer of rights.
Keywords : Marriage, marital property, inherited property, transfer of rights.

## PENDAHULUAN
Negara  hukum  memiliki  satu  kesatuan  sistem  hukum  yang  berpedoman  pada konstitusi  atau  undang-undang  dasar.  Negara  tidak  banyak  campur  tangan  terhadap urusan  dan  kepentingan  warga  negara,  namun  seiring  dengan  perkembangan  zaman negara  dengan  pemerintahannya  memiliki  keleluasaan  untuk  campur  tangan  dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan  rakyatnya.  Indonesia  merupakan  negara  hukum  (rechstaat)  tertuang dalam  Alinea  ke-4  Undang-  Undang  Dasar  1945  pada  kalimat  “maka  disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Indonesia”,  selain  tertuang  pula  pada  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945, menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Ketentuan  tersebut
Volume 7 No 1 Februari 2024
diatas  menjadi  landasan  konstitusional  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  yang berlandaskan  atas  hukum  dan  sebagai  penegasannya  bahwa  menjamin  terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia) dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Menurut  Hukum  Perdata, perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  di  muka  petugas  kantor pencatatan  sipil.  Perkawinan  yang  dilakukan  menurut  tata  cara  suatu  agama  saja tidaklah  sah  (Kamelo  dan  Lisa,  2011  :  87).  Ketentuan  tersebut  berbeda  dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan,  sebagai  ius constitutum  telah  merumuskan  norma  hukum  mengenai  perkawinan  yang  sah  pada Pasal 2, yaitu :
a. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaan;
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Salah  satu  akibat  hukum  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  adalah terciptanya  harta  benda  perkawinan.  Harta  atau  kekayaan  perkawinan diperlukan  guna  memenuhi  segala  keperluan  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan berkeluarga (Judiasih, 2015 : 23).
Perkawinan yang sah  memberikan akibat hukum pada  harta benda suami  dan istri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yang sah  diatur  dalam  pasal  35,  36  dan  37  Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu: (Projohamidjojo, 2011 : 3)
a. Harta bawaan, hadiah dan warisan
b. Harta bersama suami istri, dan
c. Bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.
Volume 7 No 1 Februari 2024
Pada kehidupan masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak  dahulu  bahwa  mengenai  perkawinan,  kelahiran  dan  kematian  adalah  sangat dipengaruhi  oleh  ketentuan-ketentuan  agama.  Orang  yang  taat  pada  agamanya  tidak mudah  berbuat  sesuatu  yang  melanggar  larangan  agama  dan  kepercayaannya.  Selain larangan-larangan agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah- perintah yang wajib dan harus ditaati. Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama (Mulyadi, 2008 : 6).
Harta  bersama  suami  istri  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama,  mengandung  artu  bahwa  harta  yang  diperoleh  selama  tenggang  waktu  saat perkawinan  diresmikan  sampai  perkawinan  terputus,  baik  terputus  karena  salah  satu pihak meninggal dunia ataupun perkawinan terputus karena perceraian menjadi harta bersama.  Sehingga  harta  yang  telah  ada  atau  dimiliki  suami  maupun  istri  sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama.
Ketentuan  tersebut  diatas  tidak  menyebutkan  dari  mana  atau  dari  siapa  harta tersebut berasal dan dengan cara apa perolehannya baik diperoleh secara bersama-sama maupun diperoleh secara sendiri-sendiri suami istri sehingga dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:
a. Hasil dari pendapatan suami;
b. Hasil dari pendapatan istri;
c. Hasil  dari  pendapatan  harta  pribadi  suamii  maupun  istri,  sekalipun  harta pokoknya  tidak  termasuk  dalam  harta  bersama,  asal  kesemuanya  itu diperoleh sepanjang perkawinan.
Terhadap  harta  benda  bersama  suami  istri  yang  diperoleh  selama  perkawinan baik suami maupun istri mempunyai kewenangan yang sama dalam pemanfaatan untuk kebutuhan  rumah  tangga,  demikian  pula  apabila  antara  suami  istri  terjadi  perceraian baik karena meninggalnya salah satu pihak suami atau istri (cerai mati) maupun karena perceraian  (serai  hidup)  maka  terhadap  harta  bersama  mempunyai  hak  yang  sama
Volume 7 No 1 Februari 2024
dalam pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing hal ini tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yaitu : Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing (Subekti dan Tjitrosudibio, 2005 : 548).
Saat ini, masih banyak permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta benda perkawinan  baik  yang  berasak  dari  harta  bawaan  maupun  yang  berasal  dari  harta bersama  antara  suami  istri.  Bahkan  dalam  proses  pengadilan  sering  terjadi  keributan tentang pembagian harta sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di  antara  mereka  karena  masing-masing  mengklaim  mengenai  ha  katas  harta  benda perkawinan tersebut.
Permasalahaan pengklasifikasian terhadap harta benda perkawinan mana yang tergolong harta bawaan serta perkawinan mana yang tergolong ke dalam harta bersama baik  yang  berbentuk  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak.  Terlebih  apabila terjadi  peralihan  hak  yang  mengubah  status  kepemilikannya  kepada  pihak  ketiga. Seringkali  kali  pihak  ketiga  menjadi  pihak  yang  dirugikan  karena  harta  benda  yang dialihkan dianggap merupakan harta bersama.

## Perkawinan
Pada  pengertian  perkawinan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Perkawinan, terdapat unsur-unsur, yaitu adanya ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan hendaknya bukan  hanya  didasarkan  oleh  ikatan  secara  fisik/lahiriah  saja  tetapi  juga  ikatan perasaan/batin sebagai suatu niat yang sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dengan menciptakan keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.  Perkawinan  di  Indonesia  hanya  mengenal  perkawinan  antara  pria  dengan wanita,  tidak  diperbolehkan  perkawinan  antara  sesame  jenis,  baik  pria  dengan  pria, maupun wanita dengan wanita. Selain itu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan  kepada  agama,,  sehingga  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.
Volume 7 No 1 Februari 2024
Undang-undang  menentukan  prinsip-prinsip  mengenai  perkawinan  dan  segala yang berhubungan dengan perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.  Prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  itu  yaitu tujuan  perkawinan,  sahnya  perkawinan,  asas  monogami,  usia  perkawinan, mempersukar  terjadi  perceraian,  hak  dan  kedudukan  suami  dan  istri  serta  jaminan kepastian hukum dalam perkawinan.
Tujuan  pokok  perkawinan  adalah  untuk  menciptakan  ikatan  social  yan  benar dan jua dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya bentyuk perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  permanen  (Rachmadi  Usman,  2006  : 264).  Sesuai  dengan  prinsip  perkawinan  yang  kekal  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebaai suami istri denan tujuan membentuk keluarga (ruma tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan menentukan, meneliti, mengkaji data sekunder berupa hukum positif serta  kaitannya  dengan  penerapan  dalam  praktik.  Dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif analitis peneliti akan menyampaikan gambaran fakta-fakta dan permasalahan yang  diteliti  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  hukum  positif  sesuai  identifikasi masalah.  Penarikan  simpulan  menggunakan  metode  analisis  normatif  kualitatif  yang pada praktiknya peneliti tidak menggunakan data-data angka dan rumus matematik.

## KERANGKA TEORI

## Harta Benda Perkawinan
Pada  Undang-Undang  Perkawinan,  mengenai  harta  benda  perkawinan  diatur dalam  pasal  35  sampai  dengan  pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan.  Ketentuan mengenai harta benda perkawinan ini sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di  Indonesia.  Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan  bahwa  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut diatas
Volume 7 No 1 Februari 2024
namanya salah seorang, baik suami maupun istri. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dengan kewenangan yang sama dan seimbang.
Mengenai  harta  bawaan  dari  masing-masing  pihak,  suami  atau  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik karena hasil kerja suami atau hasil kerja istri tetap menjadi harta bersama dan bukan sebagai harta masing-masing pihak.

## Status Kepemilikan Harta Bawaan (Harta Asal)
Sebagai konsekuensi bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk di dalamnya mengenai perkwaninan, pereraian dan pewarisan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974,  dan mulai  berlaku  efektif  pada  tanggal  1  Oktober  1975  meryupakan  salah  satu  bentuk unifikasi hukum dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batiin  antara  seorang  laki-laku  dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang Bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Perkawinan  merupakan sunnatullah  yang  berlaku  secara  umum  dan  merupakan  perilaku  makhluk  ciptaan Tuhan,  agar  dengan  perkawinan  kehidupan  di  alam  dunia  bias  berkembang  untuk meramaikanalam yang luas ini dari generasi ke generasi (Hilman : 2003 : 1). Perkawinan sudah  ada  dalam  setiap  lapisan  masyarakat,  karena  dipertahankan  oleh  anggota masyarakat dan para pemuka agama serta para pemuka adat. Selain dalam ketentuan agama,  masyarakatpun  pada  dasarnya  menentapkan  cara-cara  tertentu  untuk  dapat melangsungkan perkawinan.
Kerjasama  antara  suami  dan  istri  dalam  hal  menjalankan  hak  dan  kewajiban mereka masing-masing sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Hak
Volume 7 No 1 Februari 2024
adalah  suatu  yang  seharusnya  diterima  oleh  seseorang  setalah  ia  memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya. Pasangan suami istri berkewajiban untuk saling setia dan mencintai, saling hormat menghormati serta saling memberi bantuan secara lahir  dan  batin.  Hak  dan  kewajiban  ini  untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  yaitu membentuk  keluarga/rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan  seorang  wnita  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  maupun Bersama dalam keluarga (Rosdinar Sembiring, 2016 : 58). Dengan kaa lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing- masing maupun bersama-sama dalam segala hal yang berhubungan dengan perkawinan mereka.
Pada saat perkawinan terjadi, maka pasangan suami istri terikat dalam sebuah keluarga. Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menimbulkan akibat hukum bagi pihak  suami  dan  istri,  anatara  lain  terbentuknya  harta  benda  perkawinan.  Pasangan suami istri mencari penghasilan bersama sehingga menimbulkan harta kekayaan dalam keluarga.  Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  bias  berupa  harta  yang  dihasilkan  oleh suami  maupun  dihasilkan  oleh  istri  pada  saat  perkawinan,  termasuk  juga  harta  yang dibawa oleh suami atau istri sebelum perkawinan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, mengatur harta benda perkawinan, terbagi atas (Wahyono Darmabrata, 2002 : 104):
a. Harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan berlangsung  hingga  perkawinan  berakhir  atau  putusnya  perkawinan  akibat perceraian,  kematian  maupun  pengadilan.  Harta  Bersama  meliputi  harta yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  berlangsung;  harta  yang  diperoleh sebagai  hadiah;  utang-utang  yang  timbul  selama  perkawinan  keuali  yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
b. Harta  bawaan  adalah  harta  yang  dibawa  oleh  masing-masing  pihak  suami istri yang merupakan harta tetap dibawah penguasaan suami istri sepanjang
Volume 7 No 1 Februari 2024
tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  kawin.  Dengan  kata  lain  harta  ini adlaah  harta  milik  pribadi  masing-masing  suami  istri  sebelum  mereka melangsungkan  perkawinan.  Harta  bawaan  meliputi  harta  yang  dibawa kedalam  perkawinan  termasuk  utang  yang  belum  dilunasi  sebelum perkawinan berlangsung; harta benda yang diperoleh suami atau istri karena warisan, hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain; hasil dari  harta  milik  pribadi  suami  istri  sepanjang  perkawinan  berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurtusan harta milik pribadi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perjanjian Kawin dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan didaftarkan pada pejabat perkawinan  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan.  Isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut biasanya mengenai kesepakatan pihak suami dan istri mengenai kedudukan harta benda perkawinan, baik mengenai harta benda yang telah ada sebelum perkawinan terjadi dan atau harta benda yang terbentuk saat perkawinan berlangsung.

## PEMBAHASAN

## Peralihan Hak atas Harta Benda Perkawinan
Harta  benda  Perkawinan  merupakan  harta  benda  yang  terbentuk  dalam  suatu ikatan  perkawinan  dapat  berbentuk  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Pengertian peralihan hak adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan suatu benda dari pemilik semua kepada pemilik baru yang karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak dapat bertujuan untuk memindahkan hak atas benda tersebut kepada pihak lain sebagai pemegang hak yang sah. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahawa mengenai harta bersama, suami istri bertindak secara bersama atau dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami pihak suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Proses  pengalihan  harta  benda  perkawinan  dapat  melalui  dilakukan  dengan berbagai  cara  sesuai  dengan  bentuk  harta  benda  tersebut,  baik  itu  benda  bergerak maupun benda tidak bergerak. Pada proses peralihan harta benda peralihan, yang utama adalah  melakukan  pembuktian  mengenai  status  harta  benda  tersebut  sehingga  dapat
Volume 7 No 1 Februari 2024
dinyatakan  pihak  atau  para  pihak  yang  berhak  mengalihkannya.  Proses  pembuktian yang  terkadang  diabaikan  dalam  melakukan  proses  peralihan  hak  atas  harta  benda perkawinan biasa dapat menimbulkan suatu permasalahan terlebih apabila terjadi saat putusnya  perkawinan,  baik  karena  kematian  ataupun  perceraian.  Hal  ini  dapat  juga menimbulkan  permasalahan/kerugian  terhadap  pihak  ketiga  sebagai  penerima peralihan hak yang beritikad baik.

## Proses Peralihan Hak terhadap Harta Bawaan (Harta Asal).
Akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda suami istri dalam Pasal 119 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah  harta  tersebut  semuanya  tercampur sepanjang  diperoleh  dalam  masa  perkawinan.  Namun  ada  pengecualian  apabila pasangan suami istri tersebut memperjanjikan lain pada perjanjian kawin, hal ini diatur dalam  Pasal  120  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Ketentuan  dalam  Pasal  35 Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  benda yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan,  sedangkan  harta  bawaan  adalah  harta  yang dibawa masuk kedalam suatuperkawinan. Terkait harta bawaan ini dapat berupa mahar, warisan, hadiah dan hibah.
Pemerintah  secara  preventif  telah  memberikan  upaya  perlindungan  terhadap pasangan  suami istri untuk mencegah terjadinya sengketa dalam peralihan harta benda perkawinan yaitu dengan cara membuka peluang untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi pasangan suami istri tersebut. Upaya tersebut adalah pengaturan mengenai adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri pada saat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.
Tidak ada penjelasan yang rinci dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai wujud  daeai  harta  bersama  dan  harta  bawaan.  Undang-Undang  hanya  menyebutkan bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan.  Sedangkan mengenai harta bawaan, tidak ada atau belum ada penjelasan seara rinci mengenai hal tersebut, sehingga dapat memungkinkan terjadi kerancuan dalam pengelompokan harta benda  dalam  suatu  keluarga.  Kerancuan  tersebut  dapat  menjadi  suatu  permasalahan apabila harta benda perkawinan tersebut akan dialihkan baik karena proses perceraian maupun bukan dalam proses perceraian.
Volume 7 No 1 Februari 2024
Peralihan  dan  pemidahan  hak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  bertujuan memindahkan  hak  dari  suatu  pihak  kepada  pihak  yang  lain.  Dialihkannya  suatu  hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan  maksud  memindahkan  hak  miliknya  kepada  orang  lain.  Dengan  demikian, pemindahan hak  milik  tersebut diketahui dan  diinginkan oleh pihak  yang  melakukan peralihan.
Peralihan hak terhadap harta bawaan dapat disebabkan berbagai alas an, dapat disebabkan karena putusnya perkawinan atau karena keinginan dari pihak pemilik harta bawaan untuk mengalihkan hartanya. Proses peralihan hak dilakukan dengan berbagai cara,  disesuaikan  dengan  bentuk  bendanya,  Dalam  benda  bergerak,  pengalihannya dapat lebih mudah sehingga resiko terjadi permasalahan dikemudian hari menjadi lebih besar.  Hal  ini  yang  perlu  diwaspadai  dan  dijaga  agar  pihak  ketiga  sebagai  penerima peralihan  hak  tidak  dirugikan.  Sedangkan  peralihan  hak  pada  benda  tidak  bergerak, lebih dapat diantisipasi dengan meminta persyaratan sebagai alat bukti kedudukan hak terhadap harta benda perkawinan tersebut.
Dalam ikatan perkawinan tidak selalu dapat berjalan dengan aman dan tentram, permasalahan  pasti  akan  datang  menguji  kekuatan  ikatan  perkawinan  tersebut. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, atay bahkan mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus akan menggoyahkan ikatan perkawinan. Dalam hal terjadinya perceraian, masalah pembagian harta dalam perkawinan sering kali menjadi hal  yang  rumit.  Bahkan  terkadang  menghambat  jalannya  siding  perceraian,  di pengadilan masing-masing pihak menganggap dirinya yang telah berhak terhadap harta perkawinan dibanding yang lain (Hilman, 2007 : 114). Harta perkawinan yang menjadi perebutan  tidak  hanya  harta  bersama,  akan  tetapi  terkadang  juga  menyangkut  harta bawaan dalam perkawinan.
Pembagian  harta  bersama  akibat  adanya  perceraian,  biasanya  cara pembagiannya  adalah  membagi  rata,  masing-masing  (suami  dan  istri)  mendapat setengah  bagian  dari  harta  bersama  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan  (Subekti,  2000  :  45).  Harta  bersama  ini  tidak  bias
Volume 7 No 1 Februari 2024
disamakan  dengan  harta  bawaaan,  oleh  karena  itu  tidak  dapat  dibagi  sebagai  akibat perceraian.
Pembagian  harta  bersama  dalam  hal  terjadi  perkara  perceraian,  dalam  surat gugatan  atau  surat  permohonan  dicantumkan  sebagai  tuntutan  dalam  gugatan pembagian harta. Harus dijelaskan secara rinci mengenai harta yang termasuk dalam harta  bersama  dengan  menyiapkan  alat  bukti  kepemilikannya.  Pembuktian  ini dilakukan  dengan  melampirkan  alat  bukti  kepemilikan  seperti  sertipikat  tanah,  bukti kendaraan bermotor,  surat saham dan atau surat-surat berharga yang lain serta harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan harta bersama. Proses pembuktian  mengenai  status  harta  benda  perkawinan  yang  termasuk  dalam  harta bersama dan harta bawaan harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami istri) dengan menyertakan alat bukti yang menunjang.
Peralihan  dan  pemidahan  hak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  bertujuan memindahkan  hak  dari  suatu  pihak  kepada  pihak  yang  lain.  Dialihkannya  suatu  hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan  maksud  memindahkan  hak  miliknya  kepada  orang  lain.  Dengan  demikian, pemindahan hak  milik  tersebut diketahui dan  diinginkan oleh pihak  yang  melakukan peralihan.  Pembuktian  status  harta  benda  perkawinan  tersebut,  dapat  dijadikan  dasar untuk  menentukan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  peralihan  hak  atas  harta tersebut  memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Akan tetapi  dalam  kenyataan  pelaksanaannya  di  lapangan  hingga  saat  ini  peralihan  hak terhadap harta bawaan masih menggunakan ketentuan dalam peralihan hak terhadap harta bersama. Hal ini disebabkan karena masih terdapat celah atau kemungkinan yang menyebabkan pembuktian status harta benda tersebut menjadi tidak pasti, terutama bagi harta bergerak.
Perlu  adanya  keyakinan  dan  penegakan  pelaksanan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  pada  pejabat  yang  berwenang  dalam  peralihan  hak  juga pengetahuan  pada  masyarakat  dan  penegak  hukum.  Sehingga  tidak  apabila  harta bawaan tersebut akan dialihkan dapat dilakukan sendiri oleh pemegang haknya tanpa harus khawatir ada gugatan dari pihak pasangannya suami atau istri yang tidak berhak
Volume 7 No 1 Februari 2024
atas harta bawaan tersebut. Diperlukan pula perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang  beritikad  baik  sebagai  pihak  penerima  peralihan  harta  bawaan  yang  sudah dilakukan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Hak  terhadap  harta  benda  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dalam  suatu  ikatan perkawinan pada kedudukannya sebagai suami atau istri, dapat tergolong menjadi dua yaitu  harta  bawaan  atau  harta  asal  dan  harta  bersama.  Penggolongan  tersebut didasarkan  kepada  asal  mula  dan  waktu  harta  benda  tersebut  terbentuk.  Berdasarkan penggolongan  tersebut,  maka  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  terhadap  harta  benda tersebut akan berbeda.
Harta  yang  terbentuk  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  akan  menjadi  harta bersama yang menjadi hak dan dibawah penguasaan pihak suamu dan pihak istri secara bersama-sama. Terkecuali apabila para pihak tersebut suatu membuat perjanjian kawin yang mengatur lain. Sedangkan bagi harta yang terbentuk sebelum perkawinan terjadi dan kemudian dibawa ke dalam perkawinan oleh pihak suami atau pihak istri akan tetap menjadi hak dan dibawah penguasaan masing-masing pihak yang membawa. Selain itu termasuk juga didalamnya adalah harta yang merupakan warisan atau hadiah.
Dengan  demikian  maka,  apabila  harta  benda  yang  termasuk  dalam  harta  asal atau harta bawaan akan dilakukan pengalihan, maka pihak yang berhak atas harta benda tersebut dapat melakukannya sendiri tanpa harus meminta persetujuan dari pihak suami atau pihak istri yang bersangkutan.  Hal ini  sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan,  meskipun  terkadang  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  perbedaan dengan  alasan  kehati-hatian  akan  tetapi  kemudian  menjadi  kerugian  bagi  pihak  yang berhak .

## REFERENSI
Anshary, Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya, Bandung, Mandar Maju, 2016. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2007
Danny  Permana.  (2023).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menanggulangi  Risiko Bencana  Banjir  di  Kabupaten  Bandung.  Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu  Sosial, 21(2), 156–165. https://doi.org/10.54783/dialektika.v21i2.171 H.S,  Y.  T.,  &  Kristian  ,  I.  (2021).  MODEL  COLLABORATIVE  DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN  GARUT.  Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu  Sosial,  19(3),  69–81. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18
Kristian,  I.,  &  Rochaeni,  A.  (2022).  STRATEGI  MILITER  MENGENAI  SIBER
UNTUK KEUNGGULAN DUNIA MAYA DALAM
PERANG
ELEKTRONIK.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  6(2),  207-216. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v6i2.1176
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal, Jakarta,
2011.  Mulyadi,  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Nuradhawati,  R.,  &  Kristian,  I.  (2022).  PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM

## MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI  WILAYAH  PERBATASAN  INDONESIA-TIMOR LESTE  :  STUDI  KASUS  KABUPATEN  BELU  PROVINSI  NUSA
TENGGARA  TIMUR.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,
Dan Administrasi Publik, 5(1), 29-42. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.837
Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana, R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam  Upaya  Menjaga  Kekondusifan  dan  Ketertiban  Masyarakat  di  Wilayah Kecamatan  Cinambo  Kota  Bandung.  Jurnal  Abdimas  Kartika  Wijayakusuma, 3(2), 140-150. https://doi.org/10.26874/jakw.v3i2.260 Permana, D. . (2023). Dynamics of Public Policy in the Digital Era: A Case Study of e- Government Implementation in Indonesia. INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL  OF  SCIENCE  REVIEW,  5(3),  163–174.  Retrieved  from http://influence-journal.com/index.php/influence/article/view/193
Permana,  D.  (2022).  STRATEGI  BKPSDM  KOTA  BANDUNG  DALAM MENJAGA  KINERJA  PEGAWAI  PADA  MASA  PANDEMI.  Academia Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan  Administrasi  Publik,  5(1),  98- 105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.957
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
Rosnidar  Sembiring,  Hukum  Keluarga,  Harta-harta  Benda  dalam  Perkawinan,  Raja Grafindo Persada, Depok, 2016.
Rusdi Malik, Memahami  Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermesa, 2000.
Subekti dan Tjitrosubidio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
Sonny  Dewi  Judiasih,  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  dan  Kedudukan  Suami  dan Istri  atas  Kepemilikian  Harta  Dalam  Perkawinan,  Refika  Aditama,  Bandung, 2015.
Tan Kamelo dan Syarifah Lisa, Hukum orang dan keluarga, USU Press, Medan, 2011. Yovinus,  Y.  (2018).  QUO  VADIS  HUBUNGAN  BILATERAL  INDONESIA  – MALAYSIA.  Academia  Praja  :  Jurnal  Ilmu  Politik,  Pemerintahan,  Dan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Volume 7 No 1 Februari 2024
Administrasi Publik, 1(02), 141-153.
https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.70
Yovinus,  Y.  (2017).  MODEL  PEMBANGUNAN  KAWASAN  PERBATASAN INDONESIA  –  MALAYSIA  DALAM  RANGKA  MENANGGULANGI ANCAMAN  KEAMANAN  DAN  PELANGGARAN  HUKUM  TRANS  - NASIONAL.  Caraka  Prabu  :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan,  1(01),  86-105. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.53
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan pemerintah (PP) No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta Tanah.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.