## Trend PNBP sektor kehutanan Provinsi Papua Barat pasca implementasi kebijakan si-puhh online dan self assesment

## Trend of PNBP of forestry sector of Papua Barat Province following the implementation of si-puhh online and self-assessment policy
Yuli Triestini , Bambang Nugroho, Rima H.S. Siburian*
Program Studi S2 Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Papua Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314, Indonesia
* Email: rhsiburian@yahoo.com
ABSTRACT: Changes in forest management policies by applying the Self-Assesment system,  and  online  SI-PUHH  are  expected  to  affect  the  realization  of  PNBP  for  West Papua  Province.  How  the  PNBP  Trends  after  implementing  the  policy  in  West  Papua Province  is  a  problem  that  will  be  answerd  through  this  research.  The  study  aims  to determine trends  and forecasting of PNBP Forestry Sector after the implementation  of online self-assessment and SI-PUHH policies in  West  Papua Province. The realization of PNBP of West Papua Province originating from PSDH and DR during 2010 – 2018 shows an increasing trend even in certain years of decline. Fluctuations occur as a result of  the  enforcement  of  the  self-assessment  and  SI-PUHH  Online  policies  which  often experience changes, especially the use of certain applications that are erquired.
Keywords: The Trend, Self Assesment, SI-PUHH Online, Policy
ABSTRAK: Perubahan  kebijakan  pengelolaan  hutan  dengan  pengaplikasian  sistem Self-Assessment, dan SI-PUHH online diduga  akan  berpengaruh  terhadap  realisasi PNBP  bagi  Provinsi  Papua  Barat.  Bagaimana  Trend  PNBP  pasca  implementasi kebijakan tersebut di Provinsi Papua Barat menjadi masalah yang akan dijawab melalui penelitian  ini.    Penelitian    bertujuan  mengetahui  trend  dan  peramalan  PNBP  Sektor Kehutanan paska implementasi kebijakan self-assesment  dan SIPUH  online di Provinsi Papua Barat. Realisasi PNBP Provinsi Papua Barat yang bersumber dari PSDH dan DR selama  periode  2010  –  2018  menunjukkan  kecenderungan  yang  terus  meningkat sekalipun pada tahun-tahun tertentu terjadi penurunan. Fluktuasi  terjadi  sebagai akibat  pemberlakuan  kebijakan self  assesment  dan  SI-PUHH  Online yang  sering mengalami perubahan  terutama penggunaan aplikasi tertentu yang disyaratkan.
Kata kunci:  Tren, PNBP, Self Assesment, SI-PUHH Online,Kebijakan

## PENDAHULUAN
Sektor Kehutanan merupakan
salah  satu  sektor  penyumbang  devisa negara  melalui  penarikan  dana  iuran pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang dikenal  dengan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP). PNBP  sektor kehutanan    terdiri  atas  Provisi  Sumber Daya  Hasil  Hutan  (PSDH),  Dana Reboisasi  (DR),  Iuran  Izin  Usaha Pengusahaan  Hutan  (IIUPH)  dan  Ganti Rugi  Tegakan  (GRT).  PNBP  sebagai salah  satu  sumber  dana  pembangunan dari pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan  hutan  yang  diterima  oleh pemerintah  merupakan  tanggung  jawab bersama antara pemerintah dan pemegang izin.  Karena itu  pemerintah dan  pemegang  izin    wajib  melakukan penatausahaan  secara  tertib,  efektif, efisien,  transparan  dan  bertanggung- gugat.
Kementerian  Kehutanan  telah menerbitkan  berbagai  regulasi  dan kebijakan  sebagai  acuan  baik  secara administrasi  maupun  secara  teknis operasional.  Penatausahaan  perizinan dan peredaran hasil hutan serta penarikan  Iuran  lainnya  yang  sah    dari pemanfaatan  hutan  telah  mengalami berbagai  perubahan.    Sebelum  Tahun 2014,  penatausahaan  dilakukan  secara manual    dan  sejak  tahun  2014    terjadi pekembangan  yang  mencolok  sesuai dengan  kemajuan  teknologi  informasi. Perubahan sistem penatausahaan bidang kehutanan dari sistem manual
(Konvensional)  ke  sistem  elektronik ( online ).  Perubahan  ini  diawali    sejak hasil  kajian    Litbang  KPK  (2014)  yang menyatakan  bahwa  perlu  memperpen- dek rentang kendali pelayanan pemerintahan di berbagai bidang, termasuk bidang kehutanan.  Maka ber- dasarkan  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang transaksi elektronik, pemerintah mengambil  kebijakan  untuk  melaksa- nakan  self-assessment  bagi  pemegang
izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan kayu, izin usaha pemanfaatan kayu serta izin  sah  lainnya  di  bidang  kehutanan serta aplikasi sistem  pengelolaan hutan dan sistem pencatatan keuangan
elektronik  ( online ).    Atas  dasar    kebi- jakan tersebut, maka  Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor
32/pmk.05/2014  tentang  system  penca- tatan penerimaan negara secara elektro- nik.   Sebagai  tindak  lanjut  dari  peratu- ran  Menteri  Keuangan  tersebut,  maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta- nan  mengeluarkan  peraturan  teknis pelaksanaan Nomor 43/MENLHK-
SETJEN/2015  dan  No.  44/MENLHK- SETJEN/2015 tentang Tata Cara Penge- naan,  Pemungutan,  dan  Penyetoran Provisi  Sumber  Daya  Hutan,  Dana Reboisasi,  Penggantian  Nilai  Tegakan, Ganti  Rugi  Tegakan  dan  Iuran  Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sejak tanggal 1  Januari  2016  dilakukan  berbasis teknologi  (paperless)  dan  atau  melalui system  aplikasi online yang  terintegrasi dengan sistem pengelolaan hutan produksi lestari sebagaimana diatur oleh peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor    45/MENLHK- SET/2015.
Perubahan  sistem  penatausahaan pengelolaan  hutan  dari  manual    (kon- vensional)    ke  sistem    elektronik ( online) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan  hutan  produksi  lestari. Semua  pemegang  izin  wajib    mening- katkan  kinerja  dengan  berbasiskan teknologi  informasi  yang  terintegrasi dengan pengelolaan hutan lestari (PHPL)    dan  verifikasi  legalitas  kayu (VLK).  Atau  dengan  lain  perkataan wajib  beralih  dari  official  –assessment ke self-assessment.
Berbagai  alasan  yang  meng- hambat    menerapan    system SIPUH Online dan Self  Assessment adalah keterbatasan  tenaga  teknis  profesional, keterbatasan anggaran,  ketersediaan
sarana  jaringan  internet  dalam  lokasi penebangan.    Perubahan  kebijakan pengelolaan  hutan  dengan  pengaplika- sian sistem self-assessment, dan  sistem SIPUH  online diduga  akan  berpenga- ruh  terhadap  penyetoran  PNBP  bagi Provinsi Papua Barat. Bagaimana Trend PNBP  pasca  pengimplementasian  kebi- jakan self-assesment dan  Penatausa- haan  Iuran  Kehutanan  secara online di Provinsi  Papua  Barat?    Pertanyaan  ini yang  menjadi  masalah  yang  akan dijawab melalui penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  menge- tahui trend dan peramalan PNBP Sektor Kehutanan  paska  implementasi  kebija- kan  self-assesment    dan  SIPUH    online di Provinsi Papua Barat.

## MATERI DAN METODE Waktu dan Tempat
Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor Dinas Kehutanan Provinsi  Papua Barat, Kantor  Cabang  IUPHHK  dan    Base Camp  IUPHHK  Sasaran  Penelitian.
Perusahaan yang menjadi sasaran penelitian  adalah  perusahaan  pemegang izin  sah  pemanfaatan  dan  penggunaan hutan  di  Provinsi  Papua  Barat.  yang masih  aktif  beroperasi  selama  9  tahun terakhir .

## 0bjek dan Subyek Penelitian
Objek  peneltian  adalah  nilai PNBP dan penatausahaan dalam operasionalisasi      self-assesment    dan sistem online sektor kehutanan.
Sedangkan  subyek  penelitian  adalah perusahaan  pemegang  izin  usaha  sah pemanfaatan  hasil  hutan  di  hutan  alam (IUPHHK-HA)  yang  menjadi  sumber PNBP,  terutama  dari  iuran  PSDH  dan
DR.
Perusahaan subyek penelitian berjumlah 13 (Tiga Belas) unit
IUPHHK merupakan  unit  management yang  aktif  berproduksi  selama  periode Tahun  2010-2018,  seperti  disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Inisial,  jenis izin, lokasi dan status subyek penelitian
No. Inisial Jenis Izin Status Lokasi 1. A IUPHHK HA Self Approval Teluk Wondama 2. B IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Tambrauw 3. C IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Kaimana 4. D IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Mankwari Selatan 5. E IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Kaimana 6. F IUPHHK HA Self Approval Kaimana 7. G IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Kaimana 8. H IUPHHK HA Self Approval Teluk Bintuni 9. I IUPHHK HA Self Approval Teluk Bintuni 10. J IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Teluk Bintuni 11. K IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Teluk Bintuni 12. L IUPHHK HA PHPL-Self Assesment Sorong 13. M IUPHHK HA Self Approval Teluk Bintuni

## Teknik Pengumpulan Data
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan teknik  review data  sekunder.  Review  data  sekunder dilakukan  untuk  mengamati  semua kelengkapan  dokumen  pencatatan  data dan dokumen administrasi yang disyaratkan  dan  harus  dipenuhi  oleh pemegang  izin  dalam  operasionalisasi self-assesment dan sistem online termasuk di dalamnya dokumen-
dokumen  legalitas  penyetoran  PNBP setiap  perusahaan  dalam  rentang  waktu 10  tahun  yang  tersimpan  di  Kantor
Dinas Kehutanan, Kantor Cabang Perusahaan  maupun  di  base  camp perusahaan.    Data  yang  dikumpulkan data penyetoran Iuran Wajib,
sumberdaya  pendukung  dan  kelengka- pan  adminitrasi self  assesment dan system  online. Sedangkan  Wawancara dilakukan  untuk  klarifikasi  data    hasil review  dan    data  kualitatif terkait
dengan kebijakan perusahaan dan implementasi self assesment dan system online, termasuk  kendala-kendala  yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasikan  kebijakan  terse-
but.
Seluruh data setoran sektor kehutanan  provinsi  Papua  Barat  yang tercatat  di  Kantor  Kehutanan  selama  9 (Sembilan)  tahun  terakhir    dicatat menurut  sumber  penyetor  dan  jenis iuran  wajib  PSDH  dan  DR  dari  izin usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu serta dokumen pendukungnya.
Variabel  Pengamatan  dan  operasi- onalnya
Trend    PNBP  sektor  kehutanan pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Papua Barat  (Rp/Thn),  sifat  positif  atau negatif,  Positif-negatif  dan  faktor  trend (Rp/Tahun).    Selanjutnya  Nilai  dugaan PNBP  Tahunan  Sektor  Kehutanan selama  kurun  waktu  8  tahun  ke  depan
pada  kondisi  implementasi  SI-PUHH online  dan self-assesment seperti  yang terjadi  9  tahun  terakhir  (faktor  trend tahunan selama 9 tahun).

## Pengolahan dan Analisis Data
Data  hasil  pengamatan    data diolah  secara  tabulasi  sesuai  dengan tujuan  analisis.    Untuk    realisasi  PNBP Tahunan  di  hitung  perdasarkan  formula sebagai berikut :
PNBP = PSDH + DR    ( Rp Thn ) I=1 I=n Dimana :
PSDH =  Provisi Sumberdaya Hutan DR
= Dana Reboisasi
Untuk  tujuan  mengetahui  kecen- derungan  penerimaan  PNBP  tahunan provinsi  Papua  Barat  menggunakan analisis  Trend  dengan  menggunakan Teknik Analisis Regresi Sederhana dari data deret waktu. Model Umum Regresi sederhana  sebagai  berikut:  (Assauri,  S., 1984 dan Simon, H., 2007)
𝑌 = 𝑓 (𝑡) 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑌 = 𝑎 + 𝑏 (𝑡) +e
Dimana  : Y  =  realisasi  penerimaan  PNBB  tahunan (Rp/Thn) t  =  waktu penerimaan  (Thn)
a  =  Intersepsi b   =  koefisien regresi/ faktor trend e  =  kesalahan baku
Selanjutnya  berdasarkan    persa- maan  trend  tersebut  dilakukan  proyeksi (peramalan)  menggunakan  faktor  trend dengan asumsi bahwa pola trend selama periode  9  tahun  tetap  dan  tidak  ada itervensi kebijakan baru yang
dilakukan.  Untuk  analisis  trend  ini digunakan  paket  program  Minitab  versi 14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Realisasi  PNBP    Provinsi  Papua Barat  yang  bersumber  dari  kegiatan pemanfaatan  hutan  oleh  IUPHHK  yang terdiri  atas  PSDH  dan  DR  selama periode 2010 – 2018 berkisar antara Rp. 73.875.552.670  –  Rp.  144.308.646.359 per  tahun    dengan  rata  –  rata  Rp. 110.764.876.329  per  tahun.    Rincian realisasi tahunan PNBP Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat periode  2010  -2018    seperti  disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis trend dengan menggunakan  regresi  linier  sederhana menunjukkan  bahwa  realisasi  PNBP
Provinsi  Papua  Barat  yang  bersumber dari IUPHHK-HA meningkat dari tahun ke tahun mengikuti persamaan hubungan             Yt = 68781476051 +
8395568944*t, dengan koefisien
korelasi  (r)  =  0.92    dan  Koefisien determinasi  (R 2 )  =  0.84.    Nilai koefisien korelasi dan koefisien terderminasi  memperlihatkan  bahwa hubungan  antara  waktu  (tahun)  dengan penerimaan  PNBP  sektor  kehutanan Provinsi  Papua  Barat  yang  bersumber dari  IUPPHK-HA    sangat  erat  yang mana  84 persen keragaman penerimaan PNBP  tersebut  dapat  dijelaskan  oleh keragaman  waktu  dengan    faktor  trend sebesar 839.568.944*t.  Faktor trend ini memperlihatkan  besarnya  kecenderu- ngan  peningkatan  tahunan    PNBP Provinsi  Papua  Barat    mengikuti  garis trend    positif      dengan    kecenderungan peningkatan tahunan sebagaimana ditunjukkan oleh Kurva pada Gambar 1.
Tabel 2.  Realisasi Setoran PNBP IUPHHK-HA Periode 2010-2018
No.  TAHUN Iuran Kehutanan PNBP PSDH DR TOTAL 1 2010 34,999,962,153 38,875,590,467 73,875,552,620 2 2011 36,207,819,560 38,036,184,741 74,244,004,301 3 2012 44,725,729,474 56,016,430,958 100,742,160,432 4 2013 49,030,863,805 63,575,154,791 112,606,018,596 5 2014 43,473,792,433 61,711,522,176 105,185,314,610 6 2015 59,147,159,735 77,858,223,179 137,005,382,915 7 2016 52,676,290,883 72,105,399,340 124,781,690,224 8 2017 50,679,075,535 73,406,041,369 124,085,116,904 9 2018 62,137,383,587 82,171,262,772 144,308,646,359 JUMLAH 433,078,077,166 563,755,809,795 996,833,886,961
Gambar 1.   Trend realisasi PNBP Provinsi Papua Barat sumber PSDH dan DR periode 2010-2018
Gambar 1. memperlihatkan
bahwa  secara  faktual    realisasi  PNBP antara  tahun  2010-2011  peningkatan tahunan  cenderung    relatif  datar,  tahun 2011-2012 meningkat  relatif tajam,  dan kembali  meningkat  pada  tahun  2012  - 2013 sedangkan pada 2013-2014
terjadi penurunan relatif tajam. Selanjutnya  tahun  2014-2015  kembali meningkat  tajam  dan  tahun  2015-2016 menurun  tajam  serta  terus  menurun pada  periode  tahun  2016-2017,  namun tahun  2017  –  2018  kembali  meningkat. Fakta  ini  memperlihatkan    bahwa cenderung terjadi ketidakstabilan dalam penyetoran PNBP oleh perusahaan yang kemungkinan  disebabkan  oleh    adanya penundaan  penyetoran  pada  periode tertentu    pada  tahun  sebelumnya. Akibatnya    pihak  perusahaan  wajib mengakumulasi penyetoran  pada  tahun berikutnya  bersamaan  dengan  PNBP
tahun  bersangkutan.      Penurunan penerimaan  pada  periode  tahun  2013  – 2014  diduga  sebagai  akibat  adanya perubahan kebijakan pada sistem penerimaan negara dari sektor kehutanan. Kementerian Keuangan mewajibkan  bahwa  semua  penyetoran PNBP  berbasis online. Kementerian Kehutanan dalam mengimplemen- tasikan  kebijakan  tersebut  pada  setiap perusahaan  sumber  PNBP  membu- tuhkan waktu dan memerlukan sosialisasi  yang  intensif.    Pada  sisi  lain peraturan  teknis  pelaksanaannya  masih belum  dapat  dipastikan  penerbitannya. Pada  Bidang  Kehutanan  juga  terdapat beberapa kebijakan baru yang dirasakan unit  management  perusahaan    sebagai suatu  perubahan  regulasi    yang  agak memberatkan  yakni  berupa  perubahan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2014  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas
Year b e sa r P N B P 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1.5000E+11 1.4000E+11 1.3000E+11 1.2000E+11 1.1000E+11 1.0000E+11 9.0000E+10
8.0000E+10
7.0000E+10
Accuracy Measures MAPE 7.29734E+00
MAD 7.74816E+09 MSD 8.75651E+19 Variable Actual Fits

## Trend Analysis Plot for besar PNBP
Linear Trend Model
Yt = 68781476051 + 8395568944*t
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan  dan adanya  perubahan
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor P.68/Menhut-II/2014  tentang  Penetapan Harga  Patokan  Hasil  Hutan  untuk Perhitungan  PSDH,  GRT  dan  PNT. Perubahan  tarif  tersebut    bagi  perusa- haan    sangat  besar  dan  memberatkan. Akibatnya  pihak  management  perusa- haan menekan jumlah produksi sedangkan  harga  jual  log  belum  meru- bah  terutama  bagi  pembeli  yang  telah melakukan  kontrak  kerjasama  dengan perusahaan  IUPHHK-HA.  Demikian juga  halnya  dengan  penurunan  yang relatif  tajam  pada  periode  2016  -2017. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh  mulai  diberlakukannya  kebijakan sistem online sesuai    dengan  Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No.  44/MenLHK-Setjen/ 2015  tentang  sistem  penerimaan  PNBP Bidang Kehutanan secara online.
Pemberlakuan regulasi ini tidak disertai dengan    dukungan  sumberdaya,    baik sarana  dan    prasarana  maupun      SDM dan  atau  tenaga  teknis  pendukung memadai terutama pada level perusahaan.  Penerapan  kebijakan  ini masih dalam taraf ujicoba  dan    aplikasi yang digunakan terus menerus mengalami  perbaikan.      Pihak  manaje- men  perusahaan  sebagai  wajib  bayar, masa  ujicoba  dan  penyempurnaan  yang terus terjadi terhadap aplikasi merupakan  kendala  yang  menyulitkan, sedangkan  pembayaran  PSDH  dan  DR terus berjalan.
Regulasi  dan  kebijakan  yang sering  berubah  tersebut  menyebabkan
perusahaan perlu menunggu dan mengamati ( wait and see ) serta menyesuaikan diri terhadap  implemen- tasi kebijakan dari pemerintah.  Kondisi ini  tentu      berimplikasi  pada  kinerja perusahaan  terutama    pengurangan produksi  dan  nilai  PSDH  dan  DR periode  bersangkutan.    Namun  kondisi ini  masih  rasional  dan  dapat  diken- dalikan,    karena  besar  kecilnya  PNBP sangat  bergantung  pada  besar  kecilnya produksi  pada  setiap  periode  pelaporan produksi.  Sekalipun  berbagai  kendala perubahan regulasi dan kebijakan sistem penyetoran PNBP sektor kehutanan,  namun  realisasi  PNBP sektor  kehutanan  tahunan  Provinsi Papua  Barat    yang  bersumber  dari PSDH  dan  DR  perusahaan  IUPHHK- HA  rata-rata    menunjukkan  kecende- rungan positif   meningkat dari tahun ke tahun  selama  2010-2018.    Kecende- rungan  fluktuasi    negatif  pada  periode tertentu  masih  dapat  dikendalikan  oleh fluktuasi  positif  yang  terjadi  pada periode  lainnya  sehingga  grais  trend masih menunjukkan positif meningkat Memperhatikan  kecenderungan yang  digambarkan  seperti  persamaan dan  Gambar  1.  maka  dengan  asumsi bahwa    kecenderungan    realisasi  PNBP selama  2010-2018    tetap  berlaku  tanpa dilakukan  intervensi  kebijakan  baru serta  faktor  trend  diasumsikan  tetap sama  seperti  pada  persamaan  trend  di atas,  maka  proyeksi  PNBP  sektor Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat    pada periode  2019  –  2027    terutama  yang bersumber dari PSDH dan DR IUPHHK-HA seperti digambarkan pada grafik Gambar 2.

## Gambar  2.   Grafik hasil proyeksi PNBP Provinsi Papua Barat Sumber PSDH dan DR
Tahun 2019 – 2027
Nilai  proyeksi  PNPB  tahunan sektor  kehutanan    yang  bersumber  dari PSDH  dan  DR  IUPHHK-HA    selama periode  2019  –  2027    tersebut merupakan  nilai  rataan  dari  fluktuasi realisasi  PNBP  baik  positif  maupun negatif  setiap tahun periode 2010-2018. Namun nilai negatif telah dapat ditutupi oleh  peningkatan  nilai  positif  yang relatif  lebih besar.   Dengan nilai rataan ramalan  ini  dapat  direncanakan  target realisasi tahunan PNBP Dinas
Kehutanan  Provinsi  Papua  Barat  yang realistis  berdasarkan  kondisi  obyektif lapangan.    Karena  itu  hasil  peramalan tetap  ramalan  yang  tentunya  memiliki bias.    Namun  dengan  menggunakan data  kecenderungan  periode  9  tahun sebelumnya, maka ada kepastian bahwa tingkat  kepastian  target  untuk  realisasi PNBP    yang  bersumber  dari  DR  dan PSDH  ke 13 perusahaan IUPHHK-HA
yang  aktif  berproduksi  untuk  8  tahun mendatang secara statistik dapat dijamin.    Jaminan  kepastian  ini  akan sangat  ditentukan  oleh  faktor  lain  yang mengintervensinya.

## KESIMPULAN
Realisasi  PNBP  Provinsi  Papua Barat  yang  bersumber  dari  PSDH  dan DR cenderung meningkat selama periode 2010 – 2018.
Proyeksi    PNBP  Tahunan  PNBP Sektor Kehutanan Provinsi Papua Barat sumber PSDH dan DR  cenderung terus meningkat    pada  periode  2019  –  2027 mengikuti  faktor  trend  839.568.944*t diasumsikan  tetap  serta  tidak  ada intervensi  kebijakan  baru  yang  akan merubah  pola  kecenderungan    yang terjadi pada periode sebelumnya.
Faktor yang sangat mempe- ngaruhi  keberhasilan  realisasi  PNBP
adalah faktor status kepemilikan sertifikasi  PHPL  dan  SVLK,  kepastian hukum kawasan IUPHHK-HA, komitment  pemengan  izin  IUPHHK- HA  dan  pengelolaan  hutan  lestari  dan ketersediaan  sapras  khusus  pendukung
SI-PUHH Online.
Implementasi kebijakan self assessment  dan  aplikasi  SI-PUHH online dinilai hanya memberikan dampak  peningkatan  efektivitas  dan efisiensi  administratif  namun  tidak memberikan dampak peningkatan kinerja bagi pemegang IUPHHK-HA di Provinsi Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Assauri,  S.  1984.  Tehnik  &  Metoda Peramalan Penerapannya dalam  Ekonomi  &  Dunia Usaha, Edisi Satu. Diedit.com., 2019.  Pengertian Skala
Likert dan Contoh Cara Hitung Kuesionernya Direktur  Jenderal  Pengelolaan  Hutan Produksi  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  2016.  Peraturan Direktur  Jenderal  Pengelolaan Hutan Produksi Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan  Penilaian  Kinerja Pengelolaan  Hutan  Produksi Lestari  (PHPL)  dan  Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Kementerian Keuangan, 2014. Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 32/pmk.05/2014 tentang system pencatatan penerimaan negara secara elektronik. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan,  2015.  Peraturan
Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Nomor 43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang  Penata  Usahaan  Hasil Hutan  Kayu  yang  berasal  dari hutan alam. _____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44/MENLHK-SETJEN/2015 jo. Nomor 71/MENLHK/ SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan  Dan  Penyetoran Provisi  Sumber  Daya  Hutan, Dana  Reboisasi,  Ganti  Rugi
Tegakan,  Denda  Pelanggaran
Eksploitasi  Hutan  Dan  Iuran Izin  Usaha  Pemamanfaatan Hutan. _____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 45/MENLHK-SET/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi  Pengelolaan  Hutan Produksi Lestari. _____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang  Pedoman  post  audit terhadap  pemegang  IUPHHK dan IPK. Pemerintah  Republik  Indonesia,  2008. Undang-undang  No.  11  Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Paramita  Iswari,  Edi  Suprapto,  Max  J. Tokede dan Lyndon B. Pangkali,  2012.  Svlk  Dalam Konteks Otonomi Khusus Provinsi  Papua.  Stocktaking Assessment.
Pawitno,  2003.  Kontribusi  Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pedapatan Daerah Di Papua.  Fakultas  Kehutanan. Universitas Negeri Papua, Manokwari. Simon,  H.  2007.  Satatistik  Untuk Kehutanan.  Pustaka  Pelajar Yogyakarta.  Cetakan I. Supranto,  J.  2009.  Satatistik.  Teori  dan Aplikasi, Edisi Ketujuh. Penerbit  Erlangga,  Jakarta.
Thomopoulos,  N.  T.,  1980.  Applied
Forecasting Methods. Prentice- Hall,  Inc.,  Englewood  Cliffs. New Jersey. Wanggai, R. N., 1998. Analisis Penerimaan  Sektor  Kehutanan Bidang  Pengusahaan  Hutan dan Deplesi Sumberdaya HUtan  Provinsi  Dati  I  Irian Jaya. Fakultas Pertanian. Universitas Negeri Cenderawasih, Manokwari