Vol. 19. No. 2, Desember 2019, 294-307

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH

## Jailani
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: jailani.jailani@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The  implementation  of  Qanun  number  6  of  2014  in  Aceh  about  jinayat  law  (criminal law) affects to the study and the development of curriculum in The Syari’ah Faculty in Islamic  Higher  Education  and  also  in  The  Law Faculty  in  other  Higher  education institutions  in  Aceh.  The  change  and  the  determination  of  the  several  subjects  study, such  as  an  Islamic  Law  (Syari’at  Law)  as  a  new  subject,  becomes  an  evidence  of  the affect.  The  implementation concept  becomes  one  of  the studies  in the  curriculum  even thought the curriculum in The Law Faculty does not significantly change by determining a new subject; a Jinayat Law. The subjects, such as Islamic Law and Islamic Criminal Law  become  required  subjects  study  to  be  taken.  The study  of  Islamic  Law  has  been developed,  in  academic  theory  and  practice  side  as  impacts  of  the  determination  of Jinayat Law in Aceh people with various background knowledge and law experiences. The dynamic of ideology diversities, thoughts, juridical barriers, and concepts of Jinayat Law can be minimized through an academic discussion which is expected can be more proportional  to  the  curriculum.  Several  subjects  need  more  a  comprehensive  study, especially  in  Syari’ah  and  Law  Faculty,  Islamic  Criminal  Law  D epartment.  The development of the curriculum is necessary to be conducted in order to gain the advices and revisions from academia to complete the implementation of Jinayat Law.
Keywords: Curriculum, Syari’ah and Law Faculty;Islamic Criminal Law; Aceh

## ABSTRAK
Penerapan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat    berdampak pada  kajian  dan  pengembangan  kurikulum  Fakultas  Syari’ah  Perguruan  Tinggi Keislaman dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Umum di Aceh. Perubahan dan penetapan sejumlah m ata kuliah seperti studi syari’at Islam di Aceh sebagai mata kuliah  baru  menjadi  salah  satu  bukti  dampak  dimaksud.  Konsep  implementatif menjadi  salah  satu  kajian  kurikulum  meskipun  kurikulum  Fakultas  Hukum  tidak berubah  secara  signifikan  dengan  menetapkan mata  kuliah  baru  dengan  sebutan Hukum Jinayat. Matakuliah yang disajikan seperti Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam  menjadi  mata  kuliah  pilihan  wajib  bagi  mahasiswa.  Studi  hukum  Islam mengalami  perkembangan  disiplin  baik  dari  sudut  teori  akademik  dan  teori aplikatifnya  sebagai  dampak  penerapan  Hukum  Jinayat  dalam  dimensi  kehidupan masyarakat Aceh dengan ragam latar pendidikan dan pengalaman hukum. Dinamika pemikiran pertentangan ideologis, hambatan yuridis dan konseptual terhadap Hukum Jinayat  dapat  diminimalisir  melalui  kajian  akademik  yang  lebih  proporsional  dalam kurikulum.  Sejumlah  mata  kuliah  membutuhkan  kajian  akademik  yang  lebih komprehensif  terutama  di  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  Program  Studi  Hukum Pidana  Islam.  Pengembangan  kurikulum  dibutuhkan  agar  para  akademisi  dapat memberikan masukan dan revisi guna penyempurnaan penerapan Hukum Jinayat.
Kata kunci: Kurikulum; Fakultas  Syari’ah dan Hukum; Hukum Jinayat; Aceh

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
:ﻢﻗر ﻰﺋﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ نإ
٦ ﺔﻨﺴﻠﻟ ٢٠١٤
ءﺎﻨﺛأ نﻮﻧﺎﻘﻟاو قﻮﻘﳊا ﺔﻴﻠﻛ ﰱ ﺞﻫﺎﻨﳌا ﺔﻴﻤﻨﺗوﲑﻴﻐﺗ ﻰﻠﻋ ﺐﺒﺴﻳ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺔﺳارﺪﻛ ﺔﺳوﺪﳌا داﻮﳌا ةﺪﻋ تدازو تﺎﻴﻠﻜﻟا ﺞﻫﺎﻨﻣ تﲑﻐﺗ ﺪﻘﻟ .ﻪﻴﺸﺗﺄﺑ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا تﺎﻌﻣﺎﳉا ا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻘﻳﺮﻃ لﺎﺧدﺈﺑ داﻮﳌا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻞﻌﳚ ﻞﺑ ةدﺎﳌا ةدﺎﻳﺰﺑﲑﻐﺘﻳ ﱂ ﺞﻬﳌا ﻦﻜﻳ ﱂ نﺈﻓ .ﻪﻴﺸﺗﺄﺑ ﻰﺋﺎﻨﳉ .ﺔﺒﻠﻄﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﳘرﺎﻴﺘﺧإ ﺖﺒﺟاو ةدﺎﻤﻛ ﻰﺋﺎﻨﳉا ﻢﻜﳊا و ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا مﺎﻜﺣﻷا ةدﺎﻣ سرﺪﺗو .تﺎﺳارﺪﻠﻟ ﺔﻴﻫﺎﻣ ﻰﺋﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴﺒﻄﺘﻟ ﻰﻠﻋﻷا ﻞﺜﳌا ﻰﻠﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺎﻴﻘﻴﺒﻄﺗ وأ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﻳﺮﻈﻧ مﺎﻜﺣﻷا ﻰﻠﻋ عﻼﻃﻹا مﺪﻘﺗ ﺪﻗو ﺮﻫاﻮﻈﻟا ﺎﻣاو .ﺔﻔﻠﺘﺨﳌا ﺔﻴﻤﻜﳊا تاﱪﺧ ﻊﻣ ﻪﻴﺸﺗأ ﻊﺘﳎ ﻮﳓ ﻞﻗﺮﻌﺗ ﱴﻟا ﺔﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﻊﻧاﻮﳌاو ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﻹا كﻮﻜﺸﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا حﻼﺻﻹ ﻰﻣﻼﺳﻹا ﻰﺋﺎﻨﳉا ﻢﺴﻗ ﰱ مﺎﻜﺣﻷا ﻢﻠﻌﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻓﺎﻜﻟا ثﻮﺤﺒﻟﺎﺑ ﺎﻄﻴﺴﺑ نﻮﻜﻳ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻪﻘﻴﺒﻄﺗو
تﺎﻤﻠﻜﻟا
ﺔّﻴﺴﻴﺋﺮﻟا :
ﻪﻴﺸﺗآ ؛تﺎﻳﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻗ ؛ نﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺔﻴﻠﻛ ؛ ﺞﻫﺎﻨﳌا

## A. INTRODUCTION
Pemberlakuan  syari`at  Islam  di  Provinsi  Aceh,  terutama  setelah  pemberlakuan  Qanun Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  memberikan  dampak  signifikan  bagi perkembangan  disiplin  hukum  Islam  baik  dari  sudut  teori  akademik  dan  aplikatifnya.  Ketika bagian  hukum  Islam  menyentuh  dimensi  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  beragam  latar pendidikan dan pengalaman hukum, maka Hukum Jinayat dihadapkan dengan berbagai anomali berbentuk  pertentangan  ideologis,  hambatan  yuridis  dan  konseptual  di  kalangan  masyarakat Aceh, praktisi dan penegak hukum dan tentunya di kalangan para akademisi di Perguruan Tinggi baik  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Negeri  (PTKIN)  maupun  Perguruan  Tinggi  Negeri (PTN).
Hal  ini  mungkin  saja  disebabkan  oleh  sistem  hukum  Indonesia  yang  mengutamakan proses  legislasi  agar  hukum  Islam  diakui  dan  menjadi  hukum  yang  sah  diberlakukan  dalam masyarakat.  Pengalihan  hukum  Islam,  yang  terdapat  dalam  al-Quran,  hadits  dan  pendapat  para fuqaha menjadi hukum positif ternyata memunculkan masalah tersendiri, seperti adanya gugatan dari  praktisi  hukum  tentang  tidak  sempurnanya  beberapa  unsur  yang  harus  dipenuhi  dalam hukum materil dan  hukum formilnya.
Dualisme studi hukum yang dikaji akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Ar- Raniry dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Aceh ternyata menjadi salah satu faktor  penghambat  kemajuan  aplikasi  syari`at  Islam.  Praktisi  hukum  alumni  Fakultas  Syariah dan Hukum pada umumnya memiliki kelemahan mengenai karakteristik hukum positif nasional,
sementara  alumni  Fakultas  Hukum  pada  umumnya  tidak  akrab  dengan  substansi  hukum  Islam. Akibatnya,  mereka  sulit  memadukan  antara  sistem  hukum  nasional  dan  sistem  hukum  Islam yang pada prinsipnya menjadi sebuah tuntutan dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh.
Praktisi  dunia  pendidikan  hukum  di  Aceh  perlu  mencermati  adanya  kesalahan  dalam penomoran  Pasal  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  6  tentang  Hukum  Jinayat.  Kesalahan  penomoran ini, tidak perlu terjadi sekiranya pakar hukum alumni Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Hukum  Perguruan  Tinggi  Negeri  memiliki  pengalaman  akademik  yang  memadai  tentang  ilmu perundang-undangan  di  Indonesia  dan  dunia  Islam.  Dalam  tradisi  hukum  Islam    di  Aceh  yang menuntut  keterlibatan  dua  corak  pakar  hukum  Islam,  tentunya  harus  dilakukan  terobosan mendasar  dalam  bentuk  inovasi  kurikulum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  dan  Fakultas  Hukum Perguruan Tinggi Negeri dalam upaya melahirkan sarjana hukum  yang menguasai kedua  corak hukum  baik  dalam  bidang  hukum  perdata  dan  pidana,  hukum  formil  dan  hukum  materil agar penerapan  syariat  Islam  dalam  berbagai  aspeknya  tanpa  menghadapi  rintangan  yang  berarti karena cara pandang yang berbeda antara masing-masing alumni tersebut.
Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Ar- Raniry,  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Langsa  dan Fakultas  Hukum Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Aceh  sebagai  lembaga  yang  melahirkan  pakar hukum  dan  lembaga  pengembangan  hukum  selayaknya    mulai  membangun  paradigma kurikulum  hukum  yang  lebih  inovatif  dan  kreatif  sesuai  dengan  dinamika  yang  berkembang dalam  masyarakat  dengan lapisan  ragam  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  hukum  melalui sosialisasi yang memadai terhadap penetapan hukum pemerintah.
Berbagai  permasalahan  di  atas,  hendaknya  menjadi  studi  utama  untuk  dikaji  dalam pengembangan  disiplin  ini  di  Fakultas  Syar`iah  dan  Hukum  karena  dalam  sejarah  tradisi penerapan  hukum  Islam  di  Aceh  dalam  bingkai  hukum  nasional,  agaknya  hanya  kalangan intelektual  Aceh  atau  praktisi  hukum  Aceh,  yang  telah  berhasil  menciptakan  undang-undang pidana  dan  perdata  Islam  melalui  proses  legislasi  bila  dibandingkan  dengan  proses  hukum lainnya yang menerapkan sistem Roman Law.
Keputusan  pemerintah  mengesahkan  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Aceh  khususnya Qanun  Jinayat,    kenyataanya  melahirkan  beberapa  persoalan  yuridis,  karena  hukum  Indonesia menganut aliran positivisme yuridis.  Aliran ini menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum  yang  sebenarnya  hanyalah  yang  telah  ditentukan  dan  ditetapkan  secara  positif  oleh negara.  Hukum  hanya  berlaku  karena  hukum  mendapat  bentuk  positifnya  dari  instansi  yang berwenang  (negara).  Dalam  konteks  ini,  hukum  Islam  diharapkan  dapat  menggantikan  posisi hukum nasional yang diterapkan di Aceh.

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
Tradisi kehidupan hukum masyarakat  yang terbiasa dengan aliran hukum nasional  yang kurang mengenal hukum Islam, terutama hukum pidana Islam, menganggap bahwa hukum Islam tidak  dapat  berlaku  secara  konsisten  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  karena  akan melahirkan dualisme dalam penerapan hukum di kalangan masyarakat walaupun pemberlakuan hukum Islam telah diundangkan.
Reaksi penolakan terhadap penerapan Hukum Jinayat mendorong para pakar memberikan berbagai  argumentasi  untuk  menetralisir dan  mencari  celah  agar  tantangan  terhadap  penerapan hukum Islam dapat dieliminir dalam ruang, tempat, waktu dan kondisi tertentu.
Namun  hambatan  lainnya  muncul  ketika  Hukum  Jinayat  yang  telah  menjadi  peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum tertulis dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal seperti halnya  kitab  undang-undang  hukum  pidana  dan  perdata  nasional  mendorong  praktisi  hukum  di Aceh,  baik  pengacara,  jaksa  dan  hakim  mayoritas  alumni  Fakultas  Hukum  Konvensional mempelajari Hukum Jinayat secara memadai pada saat mereka menempuh studinya baik Strata Satu dan Strata Dua. Studi yang mereka lakukan seharusnya mengkaji perbandingan hukum yang sifatnya komplementer agar mereka akrab dengan substansi hukum Islam.
Ditinjau dari sisi kurikulum yang diped omani di Fakultas Syari’ah dan Fakultas Hukum di  Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Aceh,  selama  ini  juga  masih  terlihat  adanya  kekurangan. Pendidikan  hukum  yang  dijalankan  selama  ini  cenderung  bersifat  dogmatis,  kurang  peka terhadap proses transisi dan cenderung monolistik. Akhirnya pendidikan hukum yang dijalankan kurang bersifat progresif, kreatif, responsif, dan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Eksesnya, output yang dihasilkan juga kebanyakan lebih berpandangan legalistik dan cenderung tidak peka terhadap kekhususan penerapan syari’at Islam khususnya Hukum Jinayat di Aceh.

## B. DISCUSSION

## 1. Pengertian dan Fungsi Pengembangan Kurikulum
Pada dasarnya, “kurikulum” merupakan istilah berasal dan bahasa Latin yang berarti jalan atau  arena  perlombaan  yang dilalui  oleh  kereta. 1 Kemudian,  istilah  ini  diadopsi  dalam  bidang pendidikan,  sehingga  mengandung  pengertian  kumpulan  mata  pelajaran  yang  harus  diajarkan guru atau dipelajari subyek didik, 2 atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah atau
1 Noah Vebster, Webster’s New Twentieth Century Dictonrary of The English Language, (New York: Simon & Schuster 1979), hal. 447
2 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Pengembangan  Kurikulum:  Teori  dan  Praktek, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 4
institut  untuk  dipelajari  oleh  subyek  didik  atau  mahasiswa  agar  lulus  dan  memperoleh  ijazah. 3 Pengertian  ini  merupakan  pandangan  lama  yang  lebih  menekankan  pada  isi  pelajaran.  Dalam kondisi tertentu, pengertian ini masih sering digunakan hingga sekarang.
Hilda Taba  mengatakan ‘curriculum  is  a  plan  for  learning.’ 4 Maksudnya,  kurikulum adalah  suatu  rencana  yang  memberi  pedoman  atau  pegangan  dalam  proses  kegiatan  belajar mengajar. Karena itu, kurikulum juga dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. James  A.  Beane  mendefinisikan  kurikulum  ke  dalam  empat  kategori,  yaitu  kurikulum  sebagai produk  (curriculum  as  product),  kurikulum  sebagai  program  (curriculum  as  program), kurikulum  sebagai  bekal  belajar  (curriculum  as  intended  learning)  dan  kurikulum  sebagai pengalaman subyek didik (curriculum as experiences of the learner). 5
Dapat  dipahami  bahwa,  kurikulum  sebagai  suatu  tema  memiliki  makna  luas,  secara  garis besar  dapat  menampilkan  diri  dalam  tiga  versi,  yaitu:  kurikulum  sebagai  substansi,  sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.
Menurut James A. Beane, ada tiga landasan yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum,  yaitu  filsafat,  sosiologi  dan  psikologi. 6 Ketiga  landasan  ini  berkenaan  dengan perhatian  umum  terhadap  kebutuhan  individu  dan masyarakat.  Perencanaan  kurikulum berkenaan dengan fokus tertentu dan ketiga landasan tersebut.
Oemar Hamalik mensyaratkan kepada para pengembang kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dasar falsafah dan tujuan kurikulum, kemasyarakatan, kebudayaan atau sosial  kultural,  psikologi  belajar,  pertumbuhan  dan  perkembangan  siswa,  dan  dasar  organisasi kurikulum  dalarn  upaya  pengembangan  kurikulum. 7 Dalam  redaksi  yang  berbeda,  Iskandar Wiryokusumo  dan  Usman  Mulyadi  juga  mensyaratkan  untuk  mempertimbangkan  dasar  yang sama sebagai yang dikemukakan Oemar Hamalik dalam rangka menyusun atau mengembangkan suatu kurikulum. 8
Perubahan dan pengembangan kurikulum baik pada jenjang sekolah dan perguruan tinggi didasarkan  pada  asas  psikologi,  sosiologis,  filosofi, dan  teknologi  sebagai  landasan  agar
3 Yahya Hamid Hamdan dan Jabir ‘Abdul Ha mid Jabir, al-manahij: Ususuha, takhtitutha, taqwinuha, (Kairo: Dar  al-Nahdah  al- ‘Arabiy yah, 1978),  hal  9.  Lihat  juga,  Oemar  Hamalik, Pengembangan  Kurikulum:  Dasar-dasar dan Perkembangannya, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 4.
4 Hilda Taba, Curriculum Development: Theory and Practoce, (USA: Harcourt, Brace, & World, 1962), hal. 11.
5 James A. Beane, et. al., Curriculum Planning and Development, (New York: Macmillan Company, 1994), hal. 29.
6 James A. Beane, et. al., Curriculum Planning,…, hal. 68.
7 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 31.
8 Iskandar  Wiryokusumo  dan  Usman  Mulyadi, Dasar-dasar  Pengembangan  Kurikulum, Bandung:  Mandar Maju, 1990, hal. 25-26.

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
kurikulum  terapan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek,  tujuan  dan arah pembangunan.
a. Asas Psikologis
Psikologis adalah ilmu pengetahuan  yang mempelajari tingkah laku pada  manusia atau  kelompok dalam  hubungannya  dengan  lingkungan.  Yang  menjadi  objek  dalam psikologi  pendidikan  adalah  pelajar  dan  pengajar. 9 Sehingga  dalam  pengembangan kurikulum  harus  dilandasi  oleh  psikologi  sebagai  acuan  dalam  menetukan  apa  dan bagaimana perilaku peserta didik di kembangkan. 10
b. Asas Sosiologis
Setiap masyarakat mempunyai norma dan kebiasaan yang dinyatakan dalam bentuk kelakuan dan perilaku sehari-hari. Pembentukan norma ini melalui proses pendidikan yang dijabarkan dalam kurikulum. Salah satu fungsi pendidikan adalah mempersiapkan subyek didik untuk terjun ke dalam masyarakat.
Setiap masyarakat mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang bentuk manusia yang sebagaimana yang dicitakan. Cita ini biasanya terkandung dalam kepercayaan agama dan  falsafah  hidup  masyarakat.  Di  samping  didasarkan  pada  kepercayaan  atau  keyakinan masyarakat,  pengembangan  kurikulum  juga  harus  didasarkan  pada  nilai  yang  dijunjung tinggi dalam  masyarakat. Nilai adalah ukuran umum yang dipandang baik oleh masyarakat dan  menjadi  pedoman  bagi  tingkah  laku  manusia  tentang  bagaimana  cara  hidup  yang sebaiknya. 11 Nilai bersumber dari falsafah hidup  masyarakat. Bagi bangsa  Indonesia nilai yang  dijunjung  tinggi  adalah  nilai  yang  bersumber  dari  falsafah  Pancasila.  Pendasaran pengembangan  kurikulum  pada  nilai  pancasilais  tidak  hanya  terwujud  dalam  kegiatan pengembangan, namun lebih jauh terwujud dalam muatan kurikulum itu sendiri.
c. Asas Filosofis
Setiap  proses  pendidikan  tentunya  berpedoman  pada  falsafah  yang  dianut  oleh suatu  negara  yang mengandung nilai-nilai  dan  cita-cita  suatu  bangsa.  Kurikulum  disusun berdasarkan  filsafat  negara  dalam  upaya  pembentukan    manusia. Filsafat  adalah  aktivitas pikir  murni  (reflective  thinking),  atau  kegiatan  akal  manusia  dalam  usaha  untuk  mengerti secara mendalam tentang segala sesuatu. 12
9 Muhibbin  Syah, Psikologi  Pendidikan  dengan Pendekatan  Baru,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2010), hal. 14
10 Abdul Majir, Dasar Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 36
11 Oemar  Hamalik, Sistem  dan  Prosedur  Pengembangan  Kurikulum  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 25.
12 Muhammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 20.
Sebagaimana  filsafat  pada  umumnya  yang  mengkaji  hakikat  sesuatu  secara menyeluruh,  filsafat  pendidikan  juga  berusaha  mengkaji  hakikat  dan  permasalahan pendidikan secara menyeluruh. Dalam mengkaji berbagai permasalahan alam semesta serta kedudukan manusia di dalamnya, filsafat memiliki tiga cabang dasar ilmu, yaitu: ontology yang  membahas  tentang  segala  yang  ada  dalam  alam  ini,  epistemologi  yang  membahas tabiat  pengetahuan,  batasannya,  jenisnya  serta  bagaimana  mewujudkan  kebenaran, aksiologi,  yang membahas  tentang  nilai,  macam  nilai  dan  sumber  nilai. 13 Pengkajian masalah pendidikan juga beranjak dari ketiga cabang ilmu tersebut.
d. Asas teknologi
Perkembangan teknologi  mempunyai  hubungan  timbal  balik  dengan  pendidikan. Perkembangan dalam hal teknologi dengan pendidikan terdapat pada pengembangan alat- alat  atau  bahan-bahan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dibutuhkan  dalam  dunia pendidikan.
Pendidikan adalah upaya untuk menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya perkembangan ilmu  pengetahuan  teknologi.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  secara langsung berdampak dalam hal pengembangan materi pendidikan, penggunaan strategi dan media  pembelajaran  serta  penggunaan  sistem  evaluasi.  Oleh  karena  itu  pengembangan kurikulum haruslah dapat berlandaskan pada teknologi. 14
Kebutuhan  masyarakat  mendorong  munculnya  tuntutan  yang  perlu  mendapatkan pemenuhan.  Tuntutan  masyarakat  sangat  kompleks  seiring  dengan  kompleksnya  kebutuhan masyarakat.  Maka  dalam  hal  ini,  penyusunan  dan  pengembangan  kurikulum  diharapkan  dapat menyeleksi program, materi dan pengalaman belajar  yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Relevansi  antara  yang  dihasilkan  dan  usaha  penyusunan  kurikulum  dengan  yang  menjadi tuntutan masyarakat terwujud melalui pengakomodasian tuntutan itu secara proporsional dalam suatu program kurikulum.

## 2. Pengembangan Kurikulum Syari’ah dan Fakultas Hukum PTN di Aceh dalam konteks Penerapan Hukum Jinayat
Dalam konteks pelaksanaan Syar i’at  Islam khususnya Hukum Jinayat di Aceh, Fakultas Hukum  pada  awalnya  telah  berupaya  mengembangkan  kurikulum  dengan  upaya  membuka
13 Muhammad  Munir  Mursyi, Falsafat  al-Tarbiyah:  Ittijahatuha  wa  Madarisuha, (Kairo  Alam  al-Kutub, 1995), hal. 19.
14 Abdul Majir, Dasar Pengembangan …, hal. 39

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
konsentrasi  hukum  Islam.  Langkah  yang  telah  ditempuh  adalah  dilaksanakannya  beberapa workshop dan seminar kurikulum konsentrasi hukum  Islam dengan mengundang beberapa nara sumber  dari  Universitas  Islam  Negeri  Jakarta  dan  IAIN  Ar-Raniry.  Namun  upaya  ini  terhenti setelah terjadinya musibah tsunami karena beberapa inovator pengembangan kurikulum ini tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Usaha  berikutnya  adalah  peningkatan  kualitas  dosen  Fakultas  Hukum  agar  mereka memiliki  kompetensi  akademik  dalam  hukum  Islam.  Sejumlah  dosen  Fakultas  Hukum  sedang mengikuti program doktor dalam bidang fiqh modern di UIN Ar-Raniry.
Kurikulum  di  Fakultas Syari’ah  ternyata  cukup  responsif  dalam  melakukan  inovasi kurikulum guna menyahuti pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar -Raniry Banda Aceh dalam menyikapi pelaksanaan syari’at  Islam  di  Aceh,  mereka  menyusun  kurikulum  yang  berbasis  kepada  hukum  jinayah sebanyak 18 SKS. Mata kuliah tersebut antara lain, Pengantar Fiqh Jinayah 2 SKS, Fiqh Jinayah 4 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah 4 SKS, Hadis Ahkam Jinayah 4 SKS, Teori Pemidanaan Islam 2 SKS dan Hukum Acara Pidana Islam 2 SKS.
Adapun  pada  Prodi  Hukum  Pidana  Islam  IAIN  Langsa  lebih  responsif  terhadap perkembangan pemberlakuan syari’at Islam di Aceh , terkhusus di bidang hukum jinayah. Hal ini terlihat  dari  jumlah  mata  kuliah  hukum  jinayah  yang  disusun  oleh  prodi.  Mata  kuliah  tersebut antara lain Fiqh Jinayat-I 2 SKS, Politik Hukum Pidana Islam 2 SKS, Azas-Azas Hukum Pidana 2 SKS, Fiqh Jinayat-II 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayat-I 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayat-I 2 SKS, Hukum  Pidana  2  SKS,  Qawaid  Fiqh  Jinayah  2  SKS,  Tafsir  Ahkam  Jinayat-II  2  SKS,  Hadits Ahkam Jinayat-II  2 SKS, Kapita Selekta Hukum  Pidana  Islam 2 SKS, Hukum Pidana  Islam di Dunia  Islam  2  SKS,  Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia  2  SKS,  Pembaharuan  Hukum  Pidana Islam  2  SKS,  Qanun  Jinayat  Aceh  2  SKS,  Metodologi  Penelitian  Jinayah  2  SKS,  Muqaranah Mazahib fil Jinayah 2 SKS, Masail Fiqhiyah fil Jinayah 2 SKS, dan Studi Naskah Hukum Pidana Islam 2 SKS.
Pad a  Jurusan  Syari’ah  IAIN  Malikussaleh  masih  terlalu  pasif  dalam  hal  pembelajaran dalam menyikapi pemberlakuan hukum jinayah di Aceh. Dalam kurikulumnya hanya terdapat 14 SKS tentang hukum jinayah  yang terbagi kepada tiga program studi dibawah jurusan Syari’ ah, yaitu Program Studi Ahwal Al- Syakhsyiyah 6 SKS, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 8 SKS, dan pada Program Studi Ekonomi Syari’ah belum terdapat mata kuliah yang berhubungan dengan hukum jinayah.
Kemudian  pada  prodi  Hukum  Pidana  Islam  Sekolah  Tinggi Negeri  Tgk  Dirundeng Meulaboh,  pembelajaran  yang  menyangkut  tentang  hukum  jinayah  sebanyak  22  SKS  yang  ada
pada  11  mata  kuliah.  Hukum  Pidana  I  2  SKS,  Fiqh  Jinayah  I  2  SKS,  Syariat  Islam  di  Aceh  2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah I 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah I 2 SKS, Hukum Pidana II 2 SKS, Fiqh Jinayah II 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah II 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah II 2 SKS, Qanun Jinayah di Aceh 2 SKS, dan Hukum Acara Pidana Islam 2 SKS.
Berbanding  terbalik  dengan  pembelajaran  hukum  jinayah  yang  ada  di  PTKIN,  di  PTN pembelajaran yang menyangkut dengan hukum jinayah masih sangat minim.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam penyusunan kurikulumnya masih  minim  untuk  memasukkan  pembelajaran  yang  berkenaan  dengan  pemberlakuan  hukum jinayah  di  Aceh.  Di dalam  kurikulum  inti  terdapat  2  mata  kuliah  yang  menyangkut  dengan hukum  Islam,  yaitu  Hukum  Islam  2  SKS  dan  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  2  SKS.  Kemudian pada  mata  kuliah  pilihan  sesuai  dengan  minat  kajian  terdapat  beberapa  pilihan  tentang pembelajaran  hukum  Islam.  Minat  kajian  Hukum  Pidana  terdapat  satu  mata  kuliah  yang menyangkut tentang hukum Islam, yaitu Hukum Pidana Islam 2 SKS.
Penyesuaian fokus mata kuliah melalui pengembangan minat kajian Hukum Keperdataan dalam program kekhususan hukum Islam terdapat 8 SKS mata kuliah yang menyangkut dengan hukum  Islam,  yaitu  Hukum  Acara Peradilan  Islam  2  SKS,  Ayat  dan  Hadist  Hukum  2  SKS, Perkembangan Hukum Islam 2 SKS, dan Hukum Pidana Islam 2 SKS. Mata kuliah wajib yang harus  diprogramkan  oleh  mahasiswa  dalam  KRS  di  mana  kurikulum  2013  terjadi  perubahan beberapa  kode  Mata  Kuliah  Umum  (MKU)  karena  terjadi  perubahan  besar  beban  SKS,  dari  3 SKS  menjadi  2  SKS. Mata  kuliah  wajib  sebagai  dan  memiliki  prasyarat  yaitu  Hukum  Islam dengan bobot 3 sks pada semester Gasal dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dengan bobot 2 sks.
Mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dapat dipilih  dan  berhubungan  dengan  penerapan  Hukum  Jinayat  di  Aceh  yaitu Hukum  Acara Peradilan  Agama,  Hukum  Peradilan  Islam,  dan  Hukum  Pidana  Islam  dengan  bobot  masing- masing 2 sks dari total 12 sks mata kuliah pilihan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa Fakultas  Hukum Universitas  Syiah Kuala  Banda  Aceh  selama  ini  telah  dilakukan  perpaduan  antara  kurikulum  nasional  dengan kurikulum  lokal  namun  perpaduan  ini  belum  bersifat  spesifik  dan  integratif  dengan  penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh seharusnya memaksimalkan kewenangan yang  diberikan karena Aceh telah memiliki hak istimewa untuk menjalankan Syari’at Islam dalam bidang Hukum Jinayat sehingga Aceh  diberi  hak  pula  untuk  menyusun  kurikulum  yang  bernuansa  Syari’at  dalam  rangka mendukung pelaksanaannya di kalangan masyarakat dan aparatur penegak hukum.

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
Pengembangan kurikulum akan dilakukan Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa lebih  spesifik  dan  berhubungan  dengan  kebutuhan  pemahaman  praktik  hukum  di  kalangan mahasiswa. Hal ini tercermin dari sejumlah mata kuliah yaitu Hukum Pidana Islam dengan bobot 2 sks, Hukum Islam,  Praktek Mahkamah Syari’iyah, Kaidah -Kaidah Hukum Islam dengan bobot masing-masing  2  sks  yang  diajarkan  pada  program  studi  ilmu  hukum,  mata  kuliah  Hukum Pidana Islam, 2 sks, yang diajarkan pada program kekhusususan Hukum Pidana.
Namun  jika  diamati  perbandingan  penyajian  mata  kuliah  nasional  dengan  mata  kuliah lokal menjadi 40 persen mata kuliah nasional dan 60 persen mata kuliah lokal  yang diterapkan dalam proses perkuliahan di Perguruan Tinggi Umum, maka Universitas Samudera Langsa lebih responsif dalam melakukan peninjauan kurikulum.

## 3. Pelaksanaan  perkuliahan  di  Fakultas  Syari’ah  dan  Fakultas  Hukum  PTN  di  Aceh dalam konteks pemberlakuan Hukum Jinayat
Dari  aspek  pemilihan  mata  kuliah  Fakultas  Hukum  UNSYIAH,  Fakultas  Hukum UNSAM,  Ilmu  Hukum  Fisip  UTU,    hanya  menetapkan  dua  mata  kuliah  wajib  yang  terkait dengan  upaya  pemahaman  hukum  Islam  yaitu  mata  kuliah  hukum  Islam  dengan  bobot  2  SKS dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan bobot dua sks.
Dalam perubahan kurikulum baru mata kuliah wajib yang berkaitan dengan syari’at Islam tetap dua mata kuliah di atas saja. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek penyajian mata kuliah Fakultas Hukum belum melakukan inovasi kurikul um yang adaftif terkait dengan Syari’at Islam khususnya dalam bidang Hukum Jinayat.
Terdapat 12 mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan syari’at Islam yaitu: Hukum Perikatan  Islam,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Islam,  Praktek  Peradilan  Mahkamah Syar’iyy ah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Hukum Islam, Hukum, Hukum Acara Pidana, Hukum Peradilan  Islam,  Ayat  dan  Hadits  Ahkam,  Hukum  Pidana  Islam,  Perkembangan  Hukum  Islam, Filsafat  Hukum  Islam,  dan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama.  Keseluruhan  mata  kuliah  tersebut berbobot 2 SKS.
Namun  dalam  pelaksanaan  proses  perkuliahan  mahasiswa  tidak  memilih    mata  kuliah pilihan  terkait  syari’at  Islam  karena  biasanya  mahasiswa  memilih  mata  kuliah  pilihan  terkait dengan objek penelitian skripsi yang mereka kaji.
Dari  segi  kompetensi  lulusan  (output)  yang  diharapkan  dalam  rangka  pelaksanaan Syari’at Islam bidang Hukum Jinayat di Aceh, nampaknya Fakultas Hukum Unsyiah tidak secara spesifik  menetapkan  agar  lulusannya  memiliki  kompetensi  akademik  dalam  rangka  beradaptasi dengan pelaksanaan Syari’at.
Hal ini dapat diamati dari penyebaran mata kuliah wajib yang hanya berbobot 4 sks dan mata kuliah pilihan yang tentunya tidak begitu menjadi daya tarik mahasiswa.
Terkait  peluang  dan  tantangan  Fakultas  Syari’ah,  Jurusan  Syari’ah  dan  Prodi  Hu kum Pidana  Islam  guna  mendukung  proses  transformasi  Syari’at  melalui  jalur  akademik,  maka peluang yang ada sesungguhnya memberikan kesempatan kerja yang luas dan prospektif kepada alumni fakultas ini di institusi penegak hukum dan pengawas syari’at Islam.
Namun, tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta input mahasiswa menjadi tantangan dalam  memaksimalkan  peluang  yang  ada  tersebut.  Sejauh  ini  alumni  Fakultas  Syari’ah  masih kurang berperan maksimal sebagai aparat penegak hukum baik di Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri  kecuali  para  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyyah di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  di Aceh.
Berikutnya  terkait  dengan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Fakultas  Hukum  di  Perguruan Tinggi Negeri dalam konteks pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh saat ini adalah berkisar pada persoalan penguasaan mereka terhadap materi- materi hukum syari’at secara umum dan Hukum Jinayat  secara  khusus.  Tantangan  ini  tentu  perlu  diatasi,  mengingat  bahwa  peluang  mereka sebenarnya  tidak  kalah  besar  dibanding  dengan  alumni  Fakultas  Syari’ah  dan  atau  Jurusan Syari’ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
Penguasaan  pengetahuan  dan  kecakapan  dalam  hukum  Islam  pada  dasarnya  adalah sebuah  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  diakomodir  dan  dipenuhi  oleh  mahasiswa  Fakultas Hukum. Oleh sebab itu, inovasi kurikulum di Fakultas Hukum tentu menjadi sebuah keniscayaan agar  tidak  menimbulkan  kesenjangan  antara  kebutuhan  realitas  dengan  kualitas output yang dihasilkan.
Berdasarkan  telaah pengembangan  kurikulum  Fakultas  Syari’ah dan Fakultas  Hukum Perguruan Tinggi Negeri  yang menjadi objek penelitan, maka pengembangan  yang diupayakan dalam  rangka  pelaksanaan  Hukum  Jinayat  di  Aceh dapat  diuraikan  beberapa  pokok  pikiran ulama yang disajikan.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan ternyata    proses  inovasi kurikulum di Fakultas  Hukum  Unsyiah belum terdapat  perumusan  yang  baik  dan  optimal  tentang    tujuan pembelajaran    yang  bernuansa  syari’at  khususnya  dalam  bidang  pidana  Islam  sebagaimana diharapkan ada di lembaga pendidikan tinggi hukum di Aceh.
Hal  ini  dapat  diamati  dari  tujuan pendidikan  program  sarjana  bidang  ilmu  hukum Unsyiah  adalah  menyiapkan  mahasiswa  menjadi sarjana hukum  yang  menguasai  hukum Indonesia,  menguasai  dasar-dasar  ilmiah  dan  dasar-dasar  kemahiran  kerja  untuk mengembangkan  ilmu  hukum  dan  hukum,  mengenal  dan  peka  akan  masalah-masalah  keadilan

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
dan  masalah-masalah  kemasyarakatan,  mampu  menganalisis  masalah-masalah  hukum  dalam masyarakat,  mampu  menggunakan  hukum  sebagai  sarana  untuk  memecahkan  masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum.
Berbeda  halnya  dengan  pengembangan  kurikulum  Fakultas  Hukum  Universitas Samudera Langsa yang secara spesifik menelaah hukum pidana Islam.
Berdasarkan distribusi mata kuliah di atas dapat dijelaskan secara eksplisit tentang peran dan  keberadaan  Fakultas  Hukum  untuk  menghasilkan  lulusan  atau output yang  memahami hukum  Islam dengan baik dan mampu memahami keberadaan hukum  Islam khususnya Hukum Jinayat  Aceh  yang  terdapat  dalam  Qanun  Aceh  Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat dalam  kehidupan masyarakat  Aceh  kontemporer.  Tujuan  yang  telah  dirumuskan  dan diimplementasikan  di  Fakultas  Hukum  cenderung  untuk  mendidik  mahasiswa  dalam  koridor hukum Indonesia  dengan sejumlah tambahan mata kuliah khusus terkait hukum Islam.  Namun kajian  utama  mata  kuliah  di  Fakultas  Hukum  merupakan  hasil  pewarisan  hukum  Eropa Kontinental  yang  telah  diterapkan  Belanda  pada  masa  penjajahan  dan  terus  dipertahankan keberadaannya.
Sedangkan di Fakultas Syari’ah di Pergur uan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah  diupayakan  pembelajaran    pendidikan  hukum  yang  didasarkan  pada  penyesuaian  dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini terlihat jelas pada tujuan perumusan kurikulumnya yaitu desain kurikulum di Fakult as Syari’ah yang berupaya merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat baik dari aspek sosial, politik, budaya dan berbagai aspek lainnya.
Demikian  pula  distribusi  mata  kuliah  di  STAIN  Tgk  Dirundeng Meulaboh pada kurikulum prodi hukum Pidana Islam Tahun 2016.
Fakultas Syariah di  Perguruan  Tinggi  Keislaman  Negeri  mengupayakan pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mengacu pada falsafah yang dianut oleh masyarakat Aceh yang religius  dan  juga  prinsip-prinsip  tertentu  untuk  pengembangan  fiqh  seperti  prinsip  relevansi. Sebagai institusi pendidikan  yang memandang peserta didiknya sebagai invested of man power resources, Fakultas  Syari’ah  berupaya  untuk  menghasilkan  outputnya  yang  memiliki  nilai relevansi  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat  dan  kebijakan  hukum  yang  diterapkan. Untuk  menghasilkan output yang  dapat  diandalkan  tersebut  maka  kualifikasi  lulusan  fakultas syariah  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  penerapan  syari’at  Islam  di  Aceh.  Apabila  ini  dapat dicapai maka output tersebut akan sangat dirasakan manfaat kehadirannya dalam masyarakat.
P elaksanaan perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan F akultas Hukum PTN di Aceh dalam merespon pemberlakuan Hukum  Jinayat. Dalam  kontek  perkuliahan  maka,  pemilihan  mata kuliah  Fakultas  Hukum  hanya  menetapkan  dua mata  kuliah  wajib  yang  terkait  dengan  upaya
pemahaman hukum Islam  yaitu  mata  kuliah  hukum  Islam  dengan  bobot  2  SKS  dan  kaidah- kaidah  hukum  Islam  dengan  bobot  dua  sks  dan  kajian  pidana  khusus  termasuk  di  dalamnya kajian Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat.
Dalam perubahan kurikulum baru mata kuliah wajib yang berkaitan dengan syari’at Islam tetap dua mata kuliah di atas saja. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek penyajian mata kuliah Fakultas Hukum belum melakukan inovasi kurikulum yang terkait denga n Syari’at Islam.
Terdapat 12  mata  kuliah  pilihan  yang  berhubungan  dengan  syari’at  Islam  yaitu:  Hukum Perikatan  Islam,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Islam,  Hukum  Perwakafan,  Zakat  dan  Baital Mal, Hukum Perbankan  dan Asuransi  Islam, Filsafat Hukum  Islam, Hukum Perkawinan  Islam, Hukum Asuransi Islam, Ayat dan Hadits Ahkam, Hukum Pidana Islam, Perkembangan Hukum Islam,  Perbandingan  Mazhab  dan  Teori  Politik  dalam  Islam.  Keseluruhan  mata  kuliah  tersebut berbobot 2 SKS.
Namun  dalam pelaksanaan proses  perkuliahan  mahasiswa  tidak memilih mata  kuliah pilihan  terkait  syari’at  Islam  karena  biasanya  mahasiswa  memilih  mata  kuliah  pilihan  terkait dengan objek penelitian skripsi yang mereka kaji.
Inovasi kurikulum di institusi pendidikan tinggi  merupakan suatu kemestian  yang harus selalu  dilakukan  oleh  manajemen  institusi pendidikan tersebut.  Inovasi  merupakan  kebutuhan yang  mutlak dipenuhi sebagai  upaya  untuk  menjawab  tantangan  dan  responsibilitas  terhadap keadaan  dan  perkembangan  yang  ada  di  Aceh  kontemporer.  Hal  inilah  yang  semestinya dilakukan oleh kedua lembaga pendidikan tinggi hukum di Aceh yaitu Fakultas Hukum Unsyiah dan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar -Raniry.
Untuk  menjawab  segala  tantangan  yang  ada  maka  kurikulum  merupakan  dasar  utama yang harus  dikukuhkan  dan  dikembangkan  senantiasa.  Karena  kurikulum  pada  hakikatnya merupakan  pedoman  atau  juklak  pembelajaran  yang  dirancang  untuk  memenuhi  target  sebagai upaya  pencapaian  tujuan  sebuah  lembaga  pendidikan  tidak  terkecuali  di  institusi  pendidikan tinggi. Kurikulum ini sangat mengikat proses pendidikan dan pengajaran, sehingga pengajar dan peserta didik digiring untuk mengikuti dan melakukannya dengan baik.

## C. CONCLUSION
Fakultas  Syari’ah,  Jurusan  Syari’ah  dan  Prodi  Hukum  Pidana  Islam  Perguruan Tinggi Negeri  Keagamaan  Islam  telah    melakukan  berbagai  upaya  pengembangan  kurikulum  dalam merespon penerapan Hukum Jinayat Aceh. Penetapan matakuliah Studi Syari’at Islam di Aceh, Fiqh  Jinayat,  Qanun  Jinayat  Aceh  yang  disajikan  kepada  mahasiswa  dapat  dinyatakan  sebagai upaya pengembangan kurikulum yang adaftif terhadap perubahan sosial.

## DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM DI ACEH
Fakultas  Hukum,  Prodi  Ilmu  Hukum  Perguruan  Tinggi  Umum  di  Aceh    berupaya melakukan  pengembangan  kurikulum  dalam  merespon  penerapan  Hukum  Jinayat  Aceh. Penetapan  matakuliah Praktik  Peradilan  Mahkamah  Syari’iyyah,  Hukum  Islam  dan  Hukum Pidana  Islam  sebagai  upaya  untuk  menyesuaikan  materi  perkuliahan  dengan  praktik  Hukum Jinayat yang telah berlaku di kalangan masyarakat Aceh.
Inovasi kurikulum baik pada Fakultas Syari’ah  dan H ukum di PTKIN maupun Fakultas Hukum  di  PTN  perlu  senantiasa  dipikirkan  dan  diimplementasikan  mengingat  tantangan  dan peluang  kedua  fakultas  tersebut  sangat  besar,  khususnya  bila  dikorelasikan  dengan  deklarasi pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah

## BIBLIOGRAPHY
Azizy, A.Qodri. Ekletisisme  Hukum  Nasional,  Kompetisi  antara  Hukum  Islam  dan  Hukum

## Umum. Yogyakarta: Gema Media, 2002
Majir, Abdul. Dasar Pengembangan Kurikulum. Yogyakarta: Deepublish, 2017 Taba, Hilda. Curriculum Development: Theory and Practoce. USA: Harcourt, Brace,  & World,
1962
Wiryokusumo,  Iskandar,  and  Usman  Mulyadi.  Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum. Bandung: Mandar Maju, 1990.
Beane, James  A.,  et.  al. Curriculum  Planning  and  Development.  New  York:  Macmillan Company, 1994
Wahid, Marzuki  dan  Rumadi. Fiqh  Mazhab  Negara,  Kritik  Terhadap  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia. Yogyakarta: LKIS, 2001
Faruq, Muhammad, and al-Nabhan. Al-Madkhal Li al-Tasyri. cet.II, Beirut: Dar al-Qalam, 1981 Mursyi, Muhammad Munir. Falsafat al-Tarbiyah: Ittijahatuha wa Madarisuha. Kairo: Alam al- Kutub, 1995
Syam, Muhammad  Noor. Filsafat  Pendidikan  dan  Dasar  Filsafat  Pendidikan  Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional, 1986
Syah, Muhibbin. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010
Sukmadinata, Nana Syaodih. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
Vebster, Noah. Webster’s New  Twentieth  Century  Dictonrary  of  The  English  Language. New York: Simon & Schuster, 1979
Hamalik, Oemar. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010 ——— . Sistem  dan  Prosedur  Pengembangan  Kurikulum  Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan.
Bandung: Trigenda Karya, 1993
——— . Pengembangan  Kurikulum:  Dasar-dasar  dan  Perkembangannya. Bandung: Mandar Maju, 1990
Edwards, Paul (ed). The Encyclopedia of Philosopy, (EP), vol.3. London: Macmillan Press, 1972 Ka`bah, Rifyal. Kodifikasi Hukum  Islam  Melalui  Perundang-Undangan. Makalah dalam Seminar Annual Conferences PPS Se-Indonesia, 2004
Hamdan, Yahya  Hamid and Jabir  ‘Abdul  Hamid  Jabir. al-manahij:  Ususuha,  takhtitutha, taqwinuha, Kairo: Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1978