PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 48/ PAILIT/ 2012/ PN. NIAGA. JKT. PST  ANTARA PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR

## IRHAMNI, NOVA YARSINA
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh Irham.nee@gmail.com, nova.yarsina@yahoo.com
Abstract: Bankruptcty  is  a  general  confiscation  of  all  wealth  management  and  bankruptcy debtor completion conducted by curator under the supervisory judge as provided in this  Act. Differences  decision  is  often  the  case  in  the  simple  proof  in  bankruptcy  cases  and  one  case, namely  case  of  the  PT.  Telekomunikasi  Selular  against  PT.  Prima  Jaya  Informatika  make simple proof is not as easy as deciphering simple  words. Pending the availability of criteria, one point of view, understanding, and same perception of the retail panel of judges at the court or the supreme court on the first floor and reconsideration of cassation in deciding a similar thing,  so  it  can  accelerate  the  course  of  the  trial  process.  Application  of  a  simple  proof  in bankruptcy  at  the  commercial  court  decision  Number:  48/  Pailit/  2012/  PN.Niaga.Jkt.Pst should arrangement  of  limitations  simple  proof  in  the  law,  so  that  the  parties  or  judges  who examine  and  rule  on  cases  of  bankruptcy  has  clear  boundaries  so  that  the  creation  a  rule  of law.
Keywords : Proof ; Simple Proof ; Bankruptcy

## A.Pendahuluan
Kekhususan  dalam  Hukum  Acara  Perdata  mengenai  pembuktian  yang  hanya  dikenal dalam  Hukum  Kepailitan  yaitu  mengenai  Pembuktian  Sederhana  dimana  ada  sesuatu  yang berbeda dengan pembuktian yang dijelaskan Hukum Acara Perdata. Sebelum membahas lebih lanjut  mengenai  Pembuktian  Sederhana  dalam  Hukum  Kepailitan,  kita  perlu  mengetahui segala  sesuatu  tentang  Hukum  Kepailitan  agar  kita  dapat  memahami  urgensi  Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan. Kepailitan menurut pendapat Algra adalah “ Faillissement is  een  gerechtelijk  beslag  op het  gehele  vermogen  van  een  schuldenaar  ten  behoeve  van  zijn gezamenlijke  schulddeiser”( M.  Hadi  Subhan  ;2008)  kepailitan  adalah  suatu  sitaan  umum terhadap  semua  harta  kekayaan  dari  seorang  debitor  (si  berutang)  untuk  melunasi  utang utangnya kepada kreditor  (si berpiutang).
Kepailitan  adalah  suatu  proses  dimana  seorang  debitor  yang  mempunyai  kesulitan keuangan  untuk  membayar  utangnya  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan.  Dalam  hal  ini pengadilan  niaga,  dikarenakan  debitor  tersebut  tidak  dapat  membayar  utangnya.  Pengertian kepailitan  menerangkan  bahwa  utang  yang  telah  jatuh  tempo  sebagai  salah  satu  aspek pembuktian. Dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disingkat  UUK&PKPU)  pada  Pasal  1  angka  6 memberikan  pengertian  mengenai  utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara  langsung  maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontingen,  yang  timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Hukum  Kepailitan  sebagaimana  diatur  dalam  UUK&PKPU  diharapkan  mampu memberikan  sebuah  keadilan  dan  kepastian  tidak  hanya  kepada  para  kreditor,  tetapi  juga kepada  debitor  agar  dapat  menyelesaikan  kewajiban  pembayaran  utangnya  kepada  para kreditor.  Kepailitan  sebagai  suatu  instrument  hukum  untuk  menyelesaikan  kesulitan pembayaran  utang  oleh  debitor  ini  perlu  dimaknai  lain  karena  selama  ini  kepailitan  sering diartikan  kegagalan  yang  disebabkan  kesalahan  dari  debitor  dalam  menjalankan  usahanya sehingga  menyebabkan  utang  tidak  mampu  dibayar.  Pandangan  tersebut  harus  ditinggalkan dan  memberikan  pemahaman  baru  yaitu  kepailitan  sebagai  suatu  jalan  keluar  untuk menyelesaikan  persolan  utang-piutang  yang  menghimpit  debitor,  disini  debitor  telah  benar-
benar  tidak  mampu  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran  utangnya  kepada  para  kreditor (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja;2004).
Filosofi  Hukum  Kepailitan  adalah  untuk  mengatasi  permasalahan  apabila  seluruh  harta debitor  tidak  cukup  membayar  seluruh  utang-utangnya  kepada  seluruh  kreditornya.  Hakikat tujuan  adanya Kepailitan  adalah proses  yang  berhubungan dengan pembagian  harta  kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya. Kepailitan merupakan exit from financial distress yaitu suatu  jalan  keluar  dari  persoalan  yang  membelit  dan  secara  finansial  sudah  tidak  bisa diselesaikan. Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah  terpenuhi.”  Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak  membayar  lunas  sedikitnya    satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH sesuai dengan  penjelasan  Pasal  8  ayat  (4)  di  atas  maka  yang  dimaksud  dengan  “fakta  atau  keadaan yang  terbukti  secara  sederhana”  adalah  adanya  fakta  dua  atau  lebih  kreditor  dan  fakta  utang yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar  itulah  yang  bisa  dikatakan  Pembuktian  Sederhana (Sutan Remy Sjahdeini;2010).
Penerapan  pembuktian  sederhana  pada  praktik    kasus  kepailitan  tidak  sesederhana  dari tujuannya  karena  ada  pembuktian  yang  cukup  rumit  tetapi  dianggap  sederhana  serta diputuskan  di  Pengadilan  Niaga,  seperti  dalam  kasus  permohonan  pailit  PT.  Prima  Jaya Informatika  terhadap  PT.  Telekomunikasi  Selular  (PT.  Telkomsel)  yang  berakhir  dengan putusan pailit dengan Nomor Putusan: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusan tersebut hakim menyebutkan bahwa fakta dua atau lebih kreditor  dan  fakta  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar  telah  terpenuhi.  Pemohon Pailit  yaitu  PT.  Prima  Jaya  Informatika  menjelaskan  bahwa  mereka  telah  berusaha  untuk melakukan  penagihan  atas  utang-utang  kepada  Termohon  Pailit  yaitu  PT.  Telekomunikasi Selular, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) pada tanggal 28 Juni 2012, tetapi sampai dengan permohonan Pailit ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,  Termohon  Pailit  tidak  pernah  membayar  utang-utang  tersebut  sehingga  telah  terbukti secara  sederhana  bahwa  Termohon  Pailit  sebagai  Debitor  mempunyai  utang  yang  telah  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih  kepada  Pemohon  Pailit  sebagai  Kreditor.  Namun  Termohon  Pailit menjelaskan bahwa Pemohon Pailit tidak memiliki alasan hak untuk mengajukan permohonan pernyataan  pailit  karena  tidak  ada  utang  yang  jatuh  tempo (exeptio  onrechtmatige  of ongegrond) .
Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengenai  perkara  ini  adalah  mengabulkan Permohonan  Pernyataan  Pailit  dari  PT.  Prima  Jaya  Informatika  terhadap  PT.  Telekomunikasi Selular  untuk  seluruhnya  dan  menyatakan  bahwa  PT.  Telekomunikasi  Selular  pailit  dengan segala  akibat  hukumnya.  Namun  PT.  Telekomunikasi  Selular  melanjutkan  proses  hukum  ke tingkat  selanjutnya  yaitu  tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dengan putusan  Nomor  704  K/  Pdt.Sus/  2012  yang  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  PT. Telekomunikasi  Selular,  membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  Nomor  48/  Pailit/  2012/  PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  14  September  2012  dan menolak Pemohon Pailit yaitu PT. Prima Jaya Informatika untuk seluruhnya. Pengadilan Niaga menyimpulkan  bahwa  syarat  dari  kepailitan  telah  terpenuhi  namun  dalam  tingkat  kasasi Mahkamah  Agung  menyimpulkan  bahwa  syarat  kepailitan  tidak  terpenuhi  sehingga  kasus antara  PT.  Telekomunikasi  Selular  dengan  PT.  Prima  Jaya  Informatika  tidak  bisa  dibuktikan secara sederhana.

## B.Metodologi Penelitian
Dalam  penulisan  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Yang  mana penelitian  penulis  yang  membahas  tentang  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.  Penelitian ini lebih membahas mengenai asas-asas  hukum.  Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif,
yaitu  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau kelompok  tertentu,  atau  untuk  menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.  Penelitian ini dilakukan  dengan  cara  memperoleh  dan  mengumpulkan  data-data  berdasarkan  literatur, majalah,  surat  kabar,  artikel,  jurnal,  dan  berbagai  sumber  lainnya  yang  semuanya  itu  bersifat data sekunder.

## C.Hasil dan Pembahasan
Sebuah tahapan yang sangat penting dalam satu kesatuan prosedur  hukum acara karena memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dan pada akhirnya  akan  memutus sebagaimana  petitum  yang  dimintakan  oleh  para  pihak  yang  sedang berperkara adalah  Tahapan  Pembuktian. Pembuktian  menurut  R.Subekti,  adalah  suatu  daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya  di  dalam  suatu  perkara  yang  sedang  dipersengketakan  di  muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim (Niru Anita Sinaga;2016).
Hakim  terikat  dengan  alat-alat  bukti  sah  yang  diatur  dengan  undang  undang.  Hal  ini berarti  hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  telah  diatur undang-undang.  Alat  bukti  adalah  bahan-bahan  yang  dipakai  untuk  pembuktian  dalam  suatu perkara perdata di muka sidang pengadilan. Dalam perkara perdata ada lima macam alat bukti seperti  yang  tertulis  dalam  Pasal  164  HIR/  284  RBG/  1866  KUHPerdata,  yaitu:  alat  bukti tertulis,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  dan  bukti  sumpah.  Apabila  dari  hubungan hukum tersebut akan muncul peristiwa hukum yang menghapuskan hak salah satu pihak, maka harus  dibuktikan  oleh  pihak  yang  membantah  hak  itu.  Asas  mengenai  pembagian  beban pembuktian ini sebagimana diatur dalam Pasal 1865 BW yang  selaras dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yaitu: “barang siapa mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu  peristiwa  untuk  menguatkan  haknya  itu  atau  untuk  menyangkal  hak  orang  lain,  harus membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa  itu”.  Dari  ketentuan  hukum  ini,  maka  hakim  dapat membebankan pembuktian ini baik penggugat atau tergugat.( Syafrudin Makmur;2016)
Membuktikan  dalam  arti  yuridis  menurut  Sudikno  adalah  memberi  dasar-dasar  yang cukup  kepada  Hakim  yang  memeriksa  perkara  yang  bersangkutan  guna  memberi  kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Hukum Acara Kepailitan merupakan lex specialis dari  Hukum  Acara  Perdata.  Hal  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  299 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah  hukum  acara  perdata.  Hal  ini  sangat  wajar  karena  hukum  materiil  dari  kedua  hukum formil  ini  sama-sama  mengatur  tentang  hukum  privat.  Salah  satu  kekhususan  Hukum  Acara Kepailitan  ini  dapat  dilihat  dari  mekanisme  pembuktiannya  yang  sering  disebut  pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana disini merujuk ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK&PKPU.
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUK&PKPU  mengatur  Debitor  yang  mempunyai  dua  atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)  UUK&PKPU  mengatur  Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK&PKPU telah terpenuhi.
Utang  dalam  hukum  acara  kepailitan  adalah  sangat  menentukan,  karena tanpa  adanya utang  maka  seseorang  atau  badan  hukum  tidak  dapat  dinyatakan  pailit.  Tanpa  adanya  utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum  untuk  melikuidasi  asset debitor  untuk  membayar  utang-utangnya  terhadap  para kreditornya.  Definisi  utang  dalam  UUK&PKPU  diatur  dalam  Pasal  1  angka  6,  yaitu: Utang adalah  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan dalam  jumlah  uang  baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian  hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian  atau undang-undang  dan
yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi  hak kepada kreditor  untuk mendapat  pemenuhannya  dari  harta  kekayaan  debitor. Setelah  membuktikan  adanya  utang yang  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih, selanjutnya  yang  harus  dibuktikan  dalam  permohonan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih. (Nola, L.F;2017). Ketentuan  Pasal  1  angka  2  UUK&PKPU  memberikan definisi  kreditor  adalah  orang yang  mempunyai  piutang  karena  perjanjian  atau undang-undang  yang  dapat  ditagih  dimuka pengadilan.  Definisi  tersebut dilengkapi  dengan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUK&PKPU yaitu: “Yang  dimaksud  kreditor  dalam  ayat  ini  adalah  baik  kreditor  konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka  dapat  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  tanpa  kehilangan  hak  agunan  atas kebendaan  yang mereka  miliki  terhadap  harta  debitor  dan  haknya  untuk  didahulukan. Bilamana  terdapat  sindikasi  kreditor  maka  masing-masing  kreditor, adalah  kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2”.
Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata”  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaan  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam harta  pailit.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  kewenangan  kurator  untuk  mengurus  dan  atau melakukan  pemberesan  harta  pailit.Sebelum  dilakukan  pembagian  aset  kepada  para  kreditor, maka  kurator  diwajibkan  menyusun  suatu  daftar  pembagian  melalui  persetujuan  Hakim Pengawas.  Daftar  ini  memuat  tentang  penerimaan  dan  pengeluaran  (termasuk  di  dalamnya adalah  upah  kurator),  nama  kreditor,  jumlah  yang  dicocokkan  dari  tiap-tiap  piutang,  dan pembagian  yang  diterima  oleh  kreditor  untuk  tiap-tiap  piutang  tersebut.Undang-undang kepailitan  menentukan  bahwa  segera  setelah  kepada  kreditor  yang  telah  dicocokkan, dibayarkan  jumlah  penuh  piutang-piutang  mereka  atau  segera  setelah  daftar  pembagian penutup  memperoleh  kekuatan  tetap,  maka  berakhirlah  kepailitan  (Respationo,  H.M. Soerya;2013).
Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  yang  menangani  perkara  kepailitan  antara  PT. Telekomunikasi Indonesia melawan PT. Primajaya Indonesia memutuskan untuk mengabulkan permohonan  pailit  yang  diajukan  PT.  Primajaya  dan  memutuskan  Telkomsel  pailit  dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  12  September 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 September 2012. Permasalahan  ini  dimulai  ketika  Telkomsel  menjalin  nota  kesepahaman  (MOU)  dengan Yayasan  Olahraga  Indonesia  (YOI)  untuk  mendukung  atlit  nasional.  MoU  tersebut ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2012. MoU yang berbentuk kerjaama penjualan produk ini bertujuan untuk membantu yayasan olahraga Indonesia untuk meningkatkan keejahteraan atlet- atlet  Indonesia.    Pihak  YOI  mengajukan  PT.  Prima  Jaya  sebagai  pihak  bisnis  produk,  yakni berupa voucher isi ulang dan kartu perdana. Kemudian Telkomel melakukan kerjasama dengan Primajaya selaku pihak yang ditunjuk untuk  melakukan Perjanjian Kerjasama pendistribusian kartu.  Prima  dengan  Telkomsel  yang  terdiri  dari  voucher  isi  ulang  dan  kartu  perdana  yang bertema atlet-atlet nasional yang berprestasi.
Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012, (bukti PP-7), Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai  saat Purchase Order diterima,  staf produksi  dan  pemasaran  belum  menerima  perintah  selanjutnya  mengenai  pendistribusian produk  Prima,  maka  Telkomsel  belum  bisa  memenuhi  permintaan  alokasi  tersebut.  Untuk Purchase  Order  No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028,  tanggal  21  Juni  2012  yang  diminta Primajaya,  Telkomsel menerbitkan penolakan melalui Electronic Mail (E-Mail) tertanggal 21 Juni  2012,  (bukti  PP-8),  yang  pada  pokoknya  menyatakan  menghentikan  sementara  alokasi produk  Prima.  Akibat  Penolakan  yang  dilakukan  Telkomsel,  Purchase  Order  No.  PO/PJI- AK/VI/2012/  00000027,  tanggal  20  Juni  2012  akhirnya  menimbulkan  utang  sebesar  Rp. 2.595.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  sembilan  puluh  lima  juta  Rupiah)  yang  telah  jatuh tempo  pada  tanggal  25  Juni  2012  berikut  untuk  Purchase  Order  No.  PO/PJI- AK/VI/2012/00000028,  tanggal  21  Juni  2012  sebesar  Rp  3.025.000.000,-  (tiga  milyar  dua puluh  lima  juta  rupiah)  jatuh  tempo  pada  tanggal  25  Juni  2010,  sehingga  total  tagihan  Rp
5.260.000.000,00  (lima  milyar  dua  ratus  enam  puluh  juta  Rupiah).  Primajaya  telah  berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut di atas kepada Termohon Pailit, dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir (somasi) kepada Pemohon Pailit, pada tanggal 28  Juni  2012  Nomor:  022/P/KC/VI/2012,  (bukti  PP-9),  untuk  melaksanakan  Perjanjian Kerjasama    tetapi  sampai  dengan  permohonan  Pailit  didaftarkan  pada  Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat oleh Primajaya, Telkomsel  tidak pernah membayar utang tersebut sehingga telah terbukti secara sederhana bahwa Telkomsel sebagai Debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Primajaya sebagai Kreditor sehingga dengan demikian syarat dimaksud telah terpenuhi. Untuk menggenapkan  syarat pengajuan Pailit, Primajaya mengajak PT. Extent Media Indonesia yang juga menjadi Kreditor Telkomel atas pelaksanaan kerja sama layanan Mobile Data Content, untuk periode bulan  Agustus 2011 dan bulan September 2011.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus Nomor Putusan:
48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST  menolak  eksepsi  Termohon  Pailit  yaitu  PT. Telekomunikasi Selular untuk seluruhnya sehingga dalam pokok perkara Hakim mengabulkan Permohonan  Pernyataan  Pailit  dari  Pemohon  Pailit  yaitu  PT.  Prima  Jaya  Informatika  untuk seluruhnya.  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  mengakibatkan  PT.  Telekomunikasi Selular Pailit dengan segala akibat hukumnya.
Termohon  Pailit  yaitu  PT.  Telekomunikasi  Selular  berdasarkan  surat  kuasa  khusus tanggal  15  September  2012  mengajukan  permohonan  kasasi  secara  lisan  dengan  perantaraan kuasanya pada tanggal 21 September 2012 dengan Nomor 52Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor 48/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga  pada Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  disertai  dengan  memori  kasasi  yang  memuat  alasan-alasan yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Jawaban  memori  kasasi diterima di Kepaniteraan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 2012 bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya dapat diterima. Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yaitu PT. Telekomunikasi Selular dalam memori kasasi pada pokoknya ialah:
1.Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Perkara  No.  48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst  tidak memahami atau sangat keliru dalam memahami hukum perikatan/perjanjian Indonesia.
2.Majelis  Hakim  Niaga  perkara  No.  48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst  tidak  memahami  atau sangat  keliru  dalam  mempertimbangkan  pengertian  dari  hutang  yang  telah  jatuh  tempo dan  dapat  ditagih.  Dasar  pertimbangan  Majelis  Hakim  Niaga  yang  menyatakan  bahwa tanggal  25  Juni  2012  merupakan  dasar  dari  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  merupakan pertimbangan  yang  sangat  tidak  berdasar  sehingga  oleh  karenanya  harus  secara  tegas ditolak.  PT.  Telekomunikasi  Selular  tidak  memberikan Purchase  Order tahap  kedua bukanlah tindakan bersifat sepihak akan tetapi tindakan sebagai konsekuensi pelanggaran perjanjian  kerjasama  yang  berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat  Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
3.Berdasarkan  Pasal  8  ayat  4  UU.  Kepailitan  No.  37/2004  Pengadilan  Niaga  hanya berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  utang  yang  keberadaannya  dapat  dibuktikan secara sederhana. Fakta Pemohon Kasasi menolak Purchase Order sangat beralasan atau paling tidak dalam perkara a quo terdapat sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang tidak sederhana bagi pengadilan untuk mengadilinya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat  dilakukan  secara  sederhana  seperti  yang  diwajibkan  oleh  pasal  8  ayat  4  UU. Kepailitan  No.  37/2004  dan  oleh  karenanya  pemeriksaan  perkara  ini  bukanlah kewenangan  dari  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  akan  tetapi harus diperiksa dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri.
4.Sangat  membingungkan  pertimbangan  dan  cenderung  terjadi  tindakan  kesemena-menaan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Niaga terhadap kreditor lain. Bagaimana mungkin bukti-bukti tentang kreditor  lainnya yang hanya diajukan fotokopi atau tidak ada  aslinya dapat disetujui oleh Pengadilan Niaga, sementara bukti tentang pelunasan utang terhadap kreditor lainnya tersebut dengan begitu saja ditolak dengan menyatakan fotokopi. Sangat terlihat  kesan  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  hanya  berupaya  untuk  memenuhi
perwujudan  dari  dalil  Termohon  Kasasi  secara  menyalahi  hukum  dan  melanggar  asas imparsialitas ataupun Asas Audi et Alteram Partem.
5.Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  nyata-nyata  tidak  dapat  menyebutkan  dasar  hukum pertimbangan  hukum  putusan-putusannya  secaara  tepat  dan  benar.  Sehingga  oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Niaga pada Tingkat Kasasi Mahkamah  Agung RI yang  memeriksa  dan  memutuskan  perkara  ini  dapat  membatalkan  putusan  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  No.  48/  Pailit/  2012/  PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2012.
Mahkamah  Agung dalam perkara kasasi Nomor: 52Kas/ Pailit/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor: 48/ Pailit/ 2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Telekomunikasi Selular. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  48/  Pailit/  2012/  PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  14  September  2012. Menolak  permohonan  Pemohon  Pailit  untuk  seluruhnya.  Menghukum  Termohon  Kasasi/ Pemohon  Pailit  untuk  memnbayar  biaya  perkara  dalam  semua  tingkat  peradilan  yang  dalam tingkat  kasasi  ini  ditetapkan  sebesar  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta  rupiah).  Ditetapkan  dan Diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012.
Putusan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  memutuskan  bahwa  PT. Telekomunikasi  Selular  Pailit  dengan  segala  akibat  hukumnya.  Pembuktian  Sederhana  sesuai dengan  Pasal  8  ayat  (4)  UUK  &  PKPU:  “Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan apabila  terdapat  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk dinyatakan  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  telah  terpenuhi.”  Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak  membayar  lunas  sedikitnya    satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya  menurut  Hakim  Majelis  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat telah terpenuhi. Dalam Perkara Kepailitan ini selain Primajaya selaku kreditor pemohon pailit,  terdapat  PT  Extent  Media  Indonesia  selaku  rekan  Primajaya  untuk  melengkapi  syarat adanya  dua  kreditor  atau  lebih ( concursus  creditorium). Syarat  utang  yang  dijelaskan  Pihak Primajaya  melalui  kuasa  hukumnya  dengan  kukuh  mempertahankan  argumen  bahwa penolakan Telkomsel atas dua Purchase Order tersebut melalui E-mail tanggal 20 dan 21 Juni 2012  adalah  sebagai  sebuah  tindakan  wanpretasi  yang  menimbulkan  utang  bagi  Telkomsel. Primajaya  selaku  distributor  merasa  sudah  melakukan  prestasi  sesuai  dengan  Perjanjian Kerjasama  dengan  mengikuti  mekanisme  Pengajuan  dan  Pengambilan  Alokasi  yang  dimuat dalam  Surat  PT.  Telkomsel  pada  tanggal  27  Maret  2012.  Sedangkan  syarat  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih  PT.  Prima  Jaya  menjelaskan  Purchase  Order  No.  PO/PJI-AK/VI/2012/ 00000027,  tanggal  20  Juni  2012  akhirnya  menimbulkan  utang  sebesar  Rp.  2.595.000.000,00 (dua  milyar  lima  ratus  sembilan  puluh  lima  juta  Rupiah)  berikut  untuk  Purchase  Order  No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah sehingga total tagihan Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah)  yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2012.
Eksepsi di Mahkamah Agung Majelis Hakim mengabulkan eksepsi PT. Telekomunikasi Selular    bahwa  PT.  Telekomunikasi  Selular  tidak  memberikan Purchase  Order tahap  kedua bukanlah  tindakan  bersifat  sepihak  akan  tetapi  tindakan  sebagai  konsekuensi  pelanggaran perjanjian  kerjasama  yang  berlaku  sebagai  undang-undang  yang  mengikat  Pemohon  Kasasi dan Termohon Kasasi. Fakta Pemohon Kasasi menolak Purchase Order sangat beralasan atau paling tidak dalam perkara a quo terdapat sengketa yang memerlukan pemeriksaan yang tidak sederhana  bagi  pengadilan  untuk  mengadilinya,  maka  pemeriksaan  perkara  ini  tidak  dapat dilakukan  secara  sederhana  seperti  yang  diwajibkan  oleh  pasal  8  ayat  4  UU.  Kepailitan  No. 37/2004  dan  oleh  karenanya  pemeriksaan  perkara  ini  bukanlah  kewenangan  dari  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  akan  tetapi  harus  diperiksa  dan  diputuskan melalui  Pengadilan  Negeri.  Bahwa  PT.  Telekomunikasi  Selular  juga  telah  membuktikan bahwa utang terhadap PT. Extent Media Indonesia telah dilunasi seluruhnya, sehingga adanya utang dari Pemohon Kasasi terhadap kreditor lain tidak terpenuhi. Kasus tersebut menjelaskan bahwa  perlu  pengaturan  tentang  batasan-batasan  tentang  Pembuktian  Sederhana  dalam
Undang-Undang  sehingga  para  pihak  ataupun  hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara kepailitan memiliki batasan yang jelas sehingga terciptanya suatu kepastian hukum

## D.Penutup
Konsep Pembuktian Sederhana dalam Hukum Acara Kepailitan pada praktik yang ada di Pengadilan  ternyata  banyak  hakim  yang  memutus  dan  mengadili  perkara  kepailitan  kurang memahami    eksistensi  pembuktian  sederhana.  Sehingga  suatu  putusan  tentang  kepailitan  di tiap tingkatan peradilan sering diputus berbeda, pada tingkat Pengadilan Niaga terbukti secara sederhana  kemudian  pada  tingkat  Mahkamah  Agung  tidak  terbukti  secara  sederhana  ataupun sebaliknya.  Belum  adanya  kriteria,  satu  pandangan,  pengertian  dan  persepsi  yang  sama  dari Para Majelis  Hakim baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi dan Peninjauan  Kembali  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  sama  sehingga  dapat mempercepat  jalannya  proses  pengadilan.  Penerapan  Pembuktian  Sederhana  dalam  Putusan Pailit  Nomor:  48/  Pailit/  2012/  PN.Niaga.Jkt.Pst  di  Pengadilan  Niaga  pelaksanaan  atau penerapannya  tidak  semudah  membayangkan  arti  kata  sederhana  itu  sendiri.  Pembuktian sederhana  secara  harfiah  berarti  sesuatu  yang  bisa  dibuktikan  secara  sederhana,  simple,  tidak berbeli-belit  sehingga    proses  pemeriksaan  kasus  di  Pengadilan  Niaga  dapat  berjalan  dengan cepat, efektif dan lancar. Pembuktian  Sederhana menurut Undang-Undang  Kepailitan adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.  Sehingga  apabila  telah  ditemukan  bukti  adanya  dua  fakta  sesuai  Undang-Undang Kepailitan,  maka  kasus  tersebut  segera  diproses  dengan  cepat.  Namun  kenyataannya  di lapangan  tidaklah  demikian.  Sesuatu  yang  diputuskan  oleh  Pengadilan  Niaga/ Judex  Factie belum  tentu  dapat  diterima  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung.  Majelis  Hakim  yang berbeda  dalam  tingkat  yang  sama  dapat  mengambil  posisi  yang  bertolak  belakang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Kepailitan  kurang  mampu  melindungi  kepentingan pihak-pihak  yang  beritikad  baik.  Kurator  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  tidak  bisa  berbuat banyak  karena  tidak  memperoleh  akses  kepada  penguasaan  terhadap  harta  pailit,  maupun karena  aset  debitor  telah  dibawa  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Kasus  yang telah dijelaskan  sebelumnya memperlihatkan  tidak  ada kesatuan pendapat dan pemahaman di antara  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  sehingga  mengakibatkan  adanya ketidakpastian  hukum  dan  tujuan  awal  dibentuknya  Pengadilan  Niaga  akhirnya  jauh  dari realita.  Hal  ini  mempunyai  dampak  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dunia peradilan khususnya dalam  penanganan kasus kepailitan dan lebih jauh lagi masyarakat tidak menghargai  pengadilan  yang  merupakan  tempat  mencari  keadilan.  Proses  yang  baik  harus diimbangi dengan kemampuan untuk menegakkannya.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja, Kepailitan  (Seri  Hukum  Bisnis) ,  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2004.
Victorianus  M.H.  Randa  Puang, Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana  dalam  Penjatuhan Putusan Pailit, Satu Nusa, Bandung, 2011. M. Hadi Subhan. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
J.  Djohansah,  “Pengadilan  Niaga”  di  dalam  Rudi  Lontoh  (ed), Penyelesaian  Utang  melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , (Bandung , Alumni, 2001). Nola, L.F. 2017. Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum 8(2). Niru Anita Sinaga, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia
158, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, September 2016.
Syafrudin Makmur, Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada  Pengadilan  Niaga  Indonesia,  Jurnal  Ilmu  Syariah,  FAI  Universitas  Ibn  Khaldun
(UIKA) BOGOR. Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368, link:
https://www.academia.edu/31105727.
Respationo, H.M. Soerya. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif  dalam  Penegakan  Hukum”,  Jurnal  Hukum  Yustisia,  No.  86  Th.  XXII  Mei- Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta. Umul Khair, Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor terhadap  Kreitur  Pemegang  Hak  Tanggungan,  Jurnal  Cendekia  Hukum:  Vol.  3,  No  2, Maret 2018.