## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  TENTANG  SISTEM  PENYELESAIAN  SENGKETA  HASIL PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

## Muzayanah
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang E-mail: muzayanah@edu.unisbank.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023
Keywords: Decision of the Constitutional Court, Dispute Resolution of the Head Election   results Are The  Republic  of  Indonesia  organizes  government constitutionally  based  on  the  provisions  of  the  1945 Constitution.  The  form  of  a  Republican  state  with  a presidential system of government, administration of state administration  is  carried  out  with  a  division  of  powers that adheres to the theory of trias politica put forward by Montesqiuew  which  divides  state  power  into  3  (three) parts,  namely,  the  Executive  ,  Legislative  and  Judiciary. The  presidential  system  that  is  carried  out  in  the implementation  of  this  constitutional  administration  is carried out with a democratic system. The implementation of democracy is a means of filling the executive, legislative and judicial institutions. In the Republic of Indonesia, the institutional  determination  filled  with  democracy  is carried out by holding general elections and regional head elections.  The  General  Election  is  intended  to  elect  the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial DPRD and  Regency/City  DPRD.  For  the  election  of  Regional Heads it is intended to elect Governors, Regional Heads of Provinces  and  Regents  and/Mayors,  Heads  of  Regency and/City Regions. In the implementation of the Regional Head  Election  which  was  carried  out  based  on  the provisions  of  Law  Number:  10  of  2016  concerning  the Second Amendment to U.U Number: 1 of 2015 concerning Stipulation  of  Government  Regulations  in  Lieu  of  U.U. Number: 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become law. The importance of an effective,  efficient  and  just  election  result  settlement system in the election of Governors, Regents and Mayors is a goal that must be realized. This is bearing in mind that the  law  enforcement  system  is  one  of  the  fundamental instruments  of  an  administration  of  governors,  regents
and  mayors  in  accordance  with  the  principles  of  direct, public,  free  and  secret,  honest  and  fair  elections  as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia of 1945. Furthermore,  in  the  event  of  an  error,  violation  or  an action and/or event deemed to have violated/injured the process and results of the implementation of the election stages  for  governors,  regents  and  mayors,  the  outcome settlement  mechanism  is  the  last  chance  to  correct  the incident  or  situation.  After  the  issuance  of  the Constitutional  Court  Decision  Number:  55/PUU- XVII/2019  a  new  legal  situation  emerged  which  can  be found  in  the  provisions  of  Article  157  Paragraph  (1), Article 157 Paragraph (2) and Article 157 Paragraph (3) U.U.  Number  10  of  2016  concerning  the  Election  of Governors,  Regents  and  Mayors  is  contrary  to  the  1945 Constitution,  so  that  the  Constitutional  Court  gave  a Decision  on  the  Settlement  of  Disputes  regarding  the Results  of  the  General  Election  for  Regional  Head elections. Abstrak Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.
Corresponding Author:
Muzayanah,        E-mail : muzayanah@edu.unisban k.ac.id Negara  Republik  Indonesia  dalam  menyelenggarakan pemerintahan  secara  konstitusional  berdasarkan ketentuan  UUD  Tahun  1945.  Bentuk  negara  Republik dengan sistem pemerintahan presidensiel, penyelenggaraan  ketatanegaraan  dilaksanakan  dengan pembagian  kekuasaan  yang  menganut    teori  trias politika  yang  dikemukakan  oleh  Montesqiuew  yang membagi  kekuasaan  negara  menjadi  3  (tiga)  bagian yakni,  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif.    Sistem presidensiel yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan ini dalam pelaksanaannya, diselenggarakan dengan sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi  ini  merupakan  sarana  dalam  mengisi kelembagaan  baik  Eksekutif,  Legislatif  maupun Yudikatif.    Penentuan  kelembagaan  yang  diisi  dengan cara  demokrasi  ini,  di  Negara  Republik  Indonesia dilaksanakan  dengan  diselenggarakannya  pemilihan umum  dan  pemilihan  kepala  daerah.  Pemilihan  Umum dimaksudkan  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden,  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota.  Untuk  pemilihan  Kepala  Daerah dimaksudkan  untuk  memilih  Gubernur  Kepala  Daerah Provinsi  dan  Bupati  dan/  Walikota  Kepala  Daerah kabupatendan/Kota.  Dalam  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Daerah  yang  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  :    10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  U.U  Nomor  :  1  Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  U.U.  Nomor  :  1  Tahun  2014    Tentang
Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Wali  Kota  menjadi undang- Undang.  Pentingnya sistem penyelesaian hasil pemilu  yang  efektif,  efisien  dan  berkeadilan  dalam penyelenggaraan  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota menjadi tujuan yang harus diwujudkan. Hal ini mengingat bahwa sistem penegakan hukum merupakan salah  satu  instrumen  yang  mendasar  dari  sebuah penyelenggaraan  gubernur,  bupati  dan  walikota  agar sesuai  dengan  asas  peyelenggaraan  pemilu  yang langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia,  jujur  dan  adil sebagimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam hal terjadi kesalahan, pelanggaran atau suatu tindakan dan atau  suatu  peristiwa  yang  dinilai  telah  melanggar/ menciderai  proses  dan  hasil  penyelenggaraan  tahapan pemilihan  gubernur,  bupati  dan  walikota,  mekanisme penyelesaian  hasil  adalah  kesempatan  terakhir  untuk mengkoreksi  kejadian  atau  situasi  tersebut.  Setelah diterbitkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  : 55/PUU-XVII/2019 memunculkan keadaan hukum baru yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat(2) dan Pasal 157 Ayat (3) U.U. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota  bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945, sehingga  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  Putusan tentang Penyelesaian Sengketa tentang Hasil Pemilihan Umum pemilihan Kepala Daerah.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Sistem Penegakan hukum merupakan salah satu intrumen yang mendasar dari sebuah penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar sesuai dengan  asas  pemilihan  umum  yang  Langusung,  Umum,  Bebas  dan  Rahasia  serta Jujur dan Adil  sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pilihan konsstitusional dari perwujudan demokrasi  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang  dilaksanakan  secara langsung  membutuhkan  suatu  sistem  penegakan  hukum  pemilu  yang  mampu memberikan  proteksi  penindakan  dan  koreksi  atas  tingginya  dinamika  pilkada serta banyaknya kepentingan di dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam setiap diselenggarakannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, semua kontestan  akan  mengupayakan  diri  untuk  menjadi  pemenang  dalam  pemilihan umum  kepala  daerah  (Pilkada),  bahkan  tidak  jarang  untuk  mendapatkan kemenangan  yang  diperjuangkan  tersebut  banyak  tindakan  dari  para  kontestan tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau kerangka  hukum  kepemiluan  yang  telah  ditentukan.    Oleh  karena  banyaknya kepentingan  dengan  diperebutkannya  kekuasaan  dalam  proses  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  tidak  jarang  pula  tindakan  atau  keputusan  yang dilakukan baik oleh Peserta/Kontestan, Penyelenggara maupun oleh warga negara
baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  proses  pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota yang jelas bertentangan dengan prinsip dan kerangka hukum pemilihan  kepala  daerah  yang  jujur  dan  adil.    Dalam  proses  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dengan kondisi obyektif kemungkinan akan banyak terjadi potensi kesalahan, potensi konflik, atau bahkan tindakan yang memang disengaja dilakukan bertentangan dengan prisnip, nilai dan kerangka  hukum  kepemiluan  untuk  mendapatkan  kemenangan  dalam  ajang pertarungan  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tersebut,  dibutuhkan  sistem  hukum pemilu  yang  salah  satunya  adalah  mekanisme  penyelesaian  hasil  pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala Daerah yang  dalam  hal  ini  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  telah  ditentukan mekanisme perseslisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan garda terakhir untuk  memastikan  bahwa  hasil  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang diperoleh  dari  serangkaian  tahapan  pemilihan  dan  berujung  pada  pemungutan suara,  penghitungan  dan  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  pemilih,  adalah betul-betul  dihasilkan  dari  proses  penyelenggaraan  pemilihan  yang  langsung, umum,  bebas  dan  rahasia,  Jujur  dan  adil  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan mekanisme yang demokratis. Dalam hal terjadinya suatu kesalahan, pelanggaran, atau  suatu  tindakan  dan/atau  suatu  peristiwa  yang  dinilai  telah  menciderai  atau melanggar proses dan hasil penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota,  maka  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hasil  adalah  adalah kesempatan terakhir untuk mengkoreksi kejadian atau situasi tersebut. Oleh karena sangat  pentingnya  suatu  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  sangatlah  berbahaya  jika  pelaksanaan  dari penyelesaian perselisihan pilkada tersebut dilaksanakan oleh suatu institusi atau perangkat yang telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  yang  menyebutkan  adanya  Badan  khusus  yang  akan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada yang sampai dengan saat ini belum ada samasekali yang berkaitan dengan belum dibentuknya Badan khusus tersebut, baik mengenai bentuk, kewenagan, dan mekanisme serta eksistensi kelembagaan badan tersebut.
Oleh karena itu dengan adanya ketentuan UU  dalam hal ini UU Nomor 10 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  yang telah berakibat pada terancamnya  suatu  tahapan  yang  paling  penting  dalam  proses  penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.  Kemudian selanjutnya dengan adanya ketentuan  UU Nomor 10 Tahun 2016  Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  Undang-Undang  akan berakibat kemungkinan terjadinya kekacauan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala derah, oleh karenanya tidak memungkinkan
untuk dapat membentuk suatu lembaga peradilan khusus dalam waktu yang singkat menjelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak  secara  nasional.  Terlebih  lagi  bahwa  dalam  ketentuan  UU  No  10  Tahun 1016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang  berdasarkan keadaan hukum baru pasca   putusan – putusan  mutakhir  dari  Mahkamah  Konstitusi  (MK) dinilai  telah bertentangan dengan  ketentuan Pasal 24 C UUD Tahun 1945 Ayat (1)nya, dimana ketentuan  tentang  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilu  dalam  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  merupakan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi (MK).
Selanjutnya  dengan  adanya  kondisi  tersebut,  maka  ketentuan  yang  ada dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah    dapat dikemukakan bahwa secara konstitusional  Ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Peraturan Pemerintah  Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan  yang  dapat  dikemukakan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa  bahan  hukum  Primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  dengan  kajian  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  : 85/PUU-XX/2022  tentang  Sistem  penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah.  Adapun  metode  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertama , Keadaan Hukum Baru Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 55/PUU-XVII/2019.
Dalam  ketentuan  U.U.  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua terhadap  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti UU/PERPPU  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota menjadi Undang-undang, khususnya  ketentuan yang diatur dalam Pasal 157  Ayat  (1)  UU    Nomor  10  Tahun  2016  yang  mengatur  bahwa  penyelesaian perselisihan  hasil  pemiiihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dilaksanakan  oleh Badan  Peradilan  Khusus,  merupakan  tindakan  dari  pembentuk  Undang-Undang yang  menindaklanjuti  Puusa  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  merupakan  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan untuk melakukan pengujian terhadap UU
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  mana  kedua  UU  tersebut  telah dicabut  dan  sudah  tidak  berlaku  lagi.    Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  menyebutkan  bahwa  mengingat  bahwa  pemilihan  kepala  daerah  tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara R.I. Tahun 1945,  maka  Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang  untuk  menyelesaikan perselisihan  hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah.    Selanjutnya  untuk  menindaklanjuti Putusan Mahkamah tersebut, maka Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2016 dalam  melaksanakan  revisi  UU  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah,  melahirkan ketentuan  dalam  Pasal  UU    Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala Daerah,  khususnya  Pasal  157    Ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  penyelesaian perselisihan  hasil  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dilaksanakan  oleh  Badan Peradilan  Khusus.    Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  :  97/PUU- XI/2013 dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, telah terdapat perubahan kerangka hukum  pemilihan  kepala  daerah  yang  signifikan,  dimana  putusan  MK  tersebut merupakan hasil pengujian dan pemeriksaan konstitusionalitas ketentuan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. Untuk saat ini sejak tahun 2014, Undang-undang Nomor 12  Tahun  2008  sudah  tidak  berlaku  lagi,  yang  disebabkan  terjadinya  perubahan yang signifikan terhadap paradigma pemilihan kepala daerah dan kemudian diikuti oleh  lahirnya  kerangka  hukum  baru  di  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menggunakan ketentuan Perppu Nomor 1  Taun  2014  yang  ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  melalui  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan ini sudah mengalami dua kali perubahan, yakni melalui U.U. Nomor 8 Tahun 2015 dan U.U. Nomor 10 Tahun 2016. Sejak terjadinya perubahan  kerangka  hukum  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah  sudah dilaksanakan tiga kali gelombang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan  secara  serentak.    Untuk  pertama  kalinya,  pada  tahun  2015 dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 270 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian pada yang kedua kalinya pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah dan untuk yang ketiga kalinya, dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Pada tiga gelombang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang telah diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak  dan Mahkamah Konstitusi  merupakan  lembaga  negara  yang  menyelesaikan  seluruh  perselisihan hasil  pemilihan  kepala  daerah  yang  terjadi.    Apabila  kita  mempelajari  rangkaian terjadinya  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  sudah  terjadi perkembangan situasi yang aktual serta dalam perkembangan ketatanrgaraan yang terjadi  setelah  adanya  Purusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013 telah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi.  Mengamati hal yang demikina ini, maha terjadi situasi hukum yang berubah.  Selanjutnya terdapat pula kebutuhan untuk menyesuaikan terhadap banyak hal, agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat terus berlangsung dengan baik, kemudian lebih demokratis, lebih bereadilan dan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  mekaminsme  penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.
Dalam hal untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa yang akan datang.  Apabila kita mengamati perkembangan saat ini, dalam konteks kondisi mutakhir untuk menjawab kebutuhan memastikan adanya lembaga yang  kredibel  untuk  memastikan  terselenggaranya  tahapan  penyelesaian perselisihan  hasil    pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  yang  harus dilaksanakan  secara  profesional,  trasnparan,  akuntabel,  dan  kredibel  yang dikehendaki  pemohon  yang  diajukan  agar  Mahkamah  dapat  mengembalikan kewenangan  penyelesaian  hasil  pemilihan  kepala  Daerah  kepada  Mahkamah Konstitusi.    Pemohon  yang  mengajukan  uji  konstitusional  dalam  masalah  ini mempelajari  bahwa  dengan  melihat  pengalaman  tiga  kali  dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 tersebut, dengan memperhatikan pula kebaruan hukum dan paradigma penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan  Walikota  di  Indonesia,  terutama  bila  ditinjau  dari  aspek  keserentakan penyelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi menginformasikan adanya keadaan hukum baru tersebut, yang tertuang di dalam Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019.    Dalam  Putusan  MK  Nomor  :  55/PUU- XVII/2019 tersebut apabila kita lihat dalam pertimbangan hukum pada paragraph (3.15.1) halaman 311, di mana Mahkamah Konstitusi merujuk kembail Ide-ide yang berkembang terkat dengan konsepsi pemilihan umum kepala daerah serentak yang berkembang  sepanjang  masa  perubahan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dikatakan  ”bahwa  berkenaan  dengan  original intent, dalam pengertian dan makna yang lebih longgar, yatu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang selama masa pembahasan perubahan UUD Tahun 1945 terutama berkenaan dengan Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi harus merujuk  kembali  ihwal  bagaimana  sesungguhnya  ide-ide  berkembang  yang dikemukakan  para  pengubeh  UUD  Tahun  1945  berkenaan  dengan  Pemilihan Umum..”.  Selanjutnya  di  dalam  Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Konstitusi paragraph  {3.15.1}  halaman  316  menyebutkan  ”..bahwa  melacak  perdebatan selama perubahan UUD Tahun 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserantakan pemilihan umum.
Dalam hal ini adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak untuk lima (5) Kotak menjadi salah  satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD Tahun 1946.  Namun  gagasan  tersebut  bukanlah  satu-satunya  yang  berkembang  ketika perubahan UUD Tahun 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah  perubahan  UUD  Tahun  1945  membuktikan  terdapat  banyak  Varian pemikiran  perihal  keserentakan  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Bahkan  para pengubah UUD Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.  Perlu diketahui bahwa diantara varian tersebut, yaitu : (1) Pemilihan Umum, baik untuk pemilihan untuk anggota Legislatif maupun pemilihan presiden dan Wakil Presiden, dilakukan  secara  bersamaan  atau  serentak  di  seluruh  wilayah  negara  Republik Indonesia.  (2) Pemilihan Umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Pemilihan Umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal. (4) Pemilihan Umum  serentak  sesuai  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  yang  akan  dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih  langsung Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  (5) Pemilihan Umum  serentak
namun  penyelenggaraan  keserentakannya  diatur  dengan  Undang-Undang.  (6) Penyelenggaraan  pemiihan  Presiden  diikuti  juga  dengan  pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota.  (7)  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ditentukan waktunya yang berbeda dengan pemilihan umum yang memilih anggota DPR, DPD dan DPRD.
Sementara itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat..”. Kemudian  di dalam Putusan  55/PUU-XVII/2019    Mahkamah  Konstitusi  secara  terbatsa menyebutkan dalam Pertimbangan hukumnya, bahwa ada 6 (enam) model keserentakan pemilu yang dapat dinyatakan konstitusional, bahwa di dalam 6(enam) model dan varian keserentakan  pemilu  yang  disebutkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  terlihat  jelas bahwa  tidak  ada  sama  sekali  perbedaan  rezim  pemilihan  umum  presiden/Wakil Presiden,  DPR,  DPD  dan  DPRD  dengan  Pemilihan  Umum  kepala  Daerah  yang memilih  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.    Kita  dapat  melihat  bahwa  ketiadaan perbedaan  rezim  tersebut  nampak  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  membuka kemungkinan  bagi  pembentuk  Undang-Undang  untuk  menggabungkan  pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD.  Tentang penekanan sikap Mahkamah  Konstitusi  yang  terkat  dengan  tidak  adanya  rezim  antara  pemilihan umum  kepala  daerah  yang  memilih  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  dengan pemilihan umum  yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sangat penting dikemukakan bahwa di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013  merupakan  hal  yang  mendasar  yang  membuat  Mahkamah  Konstitusi menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak  lagi  berwenagn  untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang disebabkan karena pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianggap bahwa pada saat itu tidak termasuk ke dalam rezim pemilu.
Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  putusan  MK  Nomor  :  55/PUU-XVII/2019 telah memberikan gambaran tentang kondisi mutakhir dan perkembangan terbaru dalam  penyelenggaraan  ketatanegaraan,  serta  kebutuhan  untuk  memastikan penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  agar  lebih  adil, maka  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  sesungguhnya  dan  sepatutnya  dibatalkan  oleh Mahkamah Konstitusi.   Mahkamah Konstitusi merubah pendiriannya dari Putusan MK Nomor : 97/PUU-XI/2013, menurut pemohon merupakan sesuatu yang sangat dimungkinkan, karena melihat adanya persoalan ketatanegaraan yang krusial untuk memastikan kelembagaan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala  daerah  merupakan  institusi  yang  memiliki  kemampuan,  sistem  dan profesionalitas yang sangat baik untuk melaksanakan kewenangan tersebut yakni Mahkamah Konstitusi.  Hal demikian ini  oleh Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendiriannya, juga bisa dilakukan berdasarkan pendekatan, dimana hingga saat ini sama sekali belum ada dan belum terbentuk suatu lembaga peradila khusus yang disiapkan oleh pembentuk undang-Undang.
Oleh  sebab  itulah  maka  hal  ini  penting  adanya  penyelesaian  kebuntuan konstitusional  yang  itu  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah  konstitusi  yang memastikan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan oleh Mahkamah konstitusi.  Untuk selain situasi aktual kebutuhan
untuk menjawab lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, maka perubahan pendirian yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga sangat dimungkinkan, karena hal ini pernah diputus oleh Mahkamah konstitusi  didalam  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019  yang  menyebutkan dalam Paragraph (3.15.3) Bahwa ”Perubahan pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan yang substansial”.  Hal yang demikian juga dapat kita lihat dalam Put usan  Mahkamah Konstitusi  Nomor 24/PUU-XVII/2019 paragraph (3.19) yang menyatakan bahwa ”Menimbang  bahwa  secara  doktriner  maupun  praktik  dalam  pengujian konstitusionalitas  Undang-Undang,  untuk  perubahan  pendirian  Mahkamah konstitusi  bukanlah  sesuatu  yang  tanpa  dasar.  Hal  yang  demikian  ini  adalah merupakan  sesuatu  yang  lazim  terjadi,  bahkan  apabila  kita  lihat  yang  terjadi  di Amarika  Serikat  yang  berada  dalam  tradisi  Common  Law  yang  sangat  ketat menerapkan  asas  precedent  atau  stare  decisis  atau  res  judicata  telah  menjadi praktek  yang  lazim  terjadi  di  mana  pengadilan  di  Amerika  Serikat  khususnya Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  yang  sekaligus  berfungsi  sebagai  Mahkamah Konstitusi  yang  mengubah  pendiriannya  dalam  soal-soal  yang  berkat  dengan konstitusi (lihat hal.63).
Mengingat  permasalahan  yang  diajukan  merupakan  pengujian  terhadap konstitusional  merupakan  permasalahan  yang  substansial  krusial  untuk memastikan  kelembagaan  di  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan umum kepala daerah, oleh karena itu maka Mahkamah konstitusi dapat mengubah pendiriannya  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi.    Dalam  hal  untuk  semakin memperkuat apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkat dengan tidak adanya perbedaan antara pemilihan umum baik untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD  dan Pemilihan umum kepala daerah, yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  Pemilihan  umum  Kepala  Daerah  yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan dengan asas yang sama. Adapun asas penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk Memilih eksekutif dan Legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, adalah sama-sama berpedoman kepada asas pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil, yang diatur dalam 22E Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    Oleh  sebab  itu,  dengan  penyelenggaraan  pemilihan  umum  baik  Eksekuif, Legislatif dan pemilihan umum kepala daerah memiliki asas yang sama,  sehingga tidak relevan untuk membedakan  lembagan yang berwenang untuk menyelesaikan apabila  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  hasil  perhitungan  suara  terhadap pemilihan tersebut.
Dalam  pelaksanakan  pemilihan  umum,  baik  itu  pemilihan  umum  untuk memilih  Eksekutif  maupun  Legislatif  dan  pemilihan  umum  kepala  daerah,  selain aspek asas penyelenggaraan yang sama antara pemilu yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan pemilihan umum Kepala daerah yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana aspek lan  juga  sama  dengan  asas  pemilu  Peresiden,  DPR,  DPD  dan  DPRD    yang penyelenggara  pemilihan  umumnya  adalah  sama-sama  dilaksanakan  oleh Komisi Pemilihan  Umum.    Sementara  Pengawasnya  juga  sama,  yakni  Badan  Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Oleh sebab itu, dari aspek penyelenggara juga semakin
tidak relevan membedakan antara pemilu di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota. Untuk  aspek  selanjutnya  yang  menunjukkan  persamaan  antara  pemilihan  umum yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Tahun 1945 dengan pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  merupakan  manajemen  pelaksanaan  pemilihan umum  yang  sama  persis,  yang  dimulai  dari  tahapan  pedaftaran  pemilih,  hingga proses  pelantikan  pejabat  terpilih,  semuanya  dilaksanakan  dengan  dengan manajemen pelaksanaan yang sama.
Oleh karena itu, maka adanya perbedaan antara pemilu yang ada di dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD Negara Tahun 1945 dengan pemilihan umum kepala daerah yang  memilih  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  hanya  terbatas  untuk jabatan  yang dipilih saja, artinya tidak tepat untuk membedakan pemilihan umum Eksekutif dan Legislatif dengan Pemilihan umum kepala daerah yang kemudian berdampak pada lembaga  yang  berwenang  di  dalam  menyelesaikan  perselisihan  terhadap  hasil penghitungan suara yang terjadi.
Dalam  ketentuan  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah yang masih mengatur terkat dengan Lembaga atau Badan Peradilan khusus yang  akan  menyelesaiakan  sengketa  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala daerah,  telah  menjadikan  ketentuan  dalam  UU  tersebut  menjadi  bertentangan dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  oleh  karena  kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum  yang memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  merupakan  kewenangan  Mahkamah Konstitusi.
Dalam ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, telah pula mengakibatkan ketidakpastian hukum, dimana tafsir konstitusional terbaru oleh Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan bahwa pemilihan umum kepala daerah(pemilukada) yang memilih Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk dalam rezim pemilihan umum yang ditentukan dala Pasal 22E Ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dapat  digabungkan  waktu penyelenggaraannya dengan pemilihan umum Presiden/Wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD.  Dalam hal model atau disain untuk keserentakan yang akan dipilih, maka Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang sepanjang tetap memperhatikan beberapa prasyarat yang juga secara ketat telah disebutkan oleh  Mahkamah  Konstitusi  di  dalam  Pertimbangan  hukum  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  pemilihan  Kepala  Daerah,  khususnya  yang  terkat  dengan  Lembaga  yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang  masih  menyebutkan  adanya  Badan  Peradilan  Khusus,  yang  secara  terang membuat  ketidakpastian  hukum  yang  serius  dan  sudah  seharusnya  dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Kedua, Konstitusionalitas  Pasal  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Konstitusonalitas  pasal  yang  tercantum  dalam  UU  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  Nomor  1Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2104  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang.  Adapun ketentuan pasal yang dimaksud adalah : a). Pasal 157 Ayat (1) ”Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus”;  b). Pasal 157 Ayat  (2)  ”Badan  Peradilan  Khusus sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”;  c). Pasal 157 Ayat  (3)  Perkara  Perselisihan  Penetapan  Perolehan  Suara  tahap  akhir  hasil pemilihan  diperiksa  dan  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai  dibentuknya peradilan khusus”.
Adapun  dasar  konstitusionalitas  yang  digunakan  untuk  melakukan  uji konstitusional atau yudisial review dalam UUD Tahun 1945 disebutkan ketentuan Pasal- pasal yakni : a).  Pasal 1 Ayat (1) UUD Tahun 1945 yakni : ”Negara In donesia adalah  Negara  Hukum”;    2).  Pasal  22E  Ayat  UUD  Tahun  1945  yakni:  ”Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil  setiap lima  tahun  sekali”;    3).    Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  yakni:  ”Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  Pertama  dan  Terakhir  yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945, memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh UUD Tahun  1945  memutus  pembubaran  Partai  Politik  dan  Memutus  Perselisihan tentang Hasil pemilihan umum.  d). Pasal 28 Ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa   ”Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C  Ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  selanjutnya  disebut  dengan  UUD  1945,  Pasal  10 Ayat(1)  huruf  a    UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi/MK sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan  Ketiga  Atas  UU  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi/MK  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2020  nomor  216), Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor : 6554, selanjutnya disebut dengan UU MK) dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076), Mahkamah berwenang  antara  lain,  mengadili  pada  Tingkat  Pertama  dan  Terakhir  yang putusannya bersifat Final untuk menguji UU terhadap UUD Tahun 1945.
Untuk melakukan pengujian konstitusionalitas norma UU  yang dalam hal ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut dengan UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1)  dan  Pasal  28D  Ayat  (1)  UUD  1945,  maka  Mahkamah  Konstitusi  berwenang
mengadili pengujian terhadap ketentuan Pasal yang tersebut dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengujian terhadap Hak  konstitusional  dimaksudkan  akan  berpotensi  merugikan  dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat  (3)  UU  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  karena ketentuan  pasal  tersebut  yang  memerintahkan  untuk  dilaksanakannya pembentukan  Peradilan  khusus  yang  bertugas  untuk  menangani  perkara perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  yang  kemungkinan  terjadi  kemudian hari setelah berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah tersebut. Ternyata apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat(2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut belum ditindaklanjuti atau dilaksanakan.
Belum ditindaklanjutinya pembentukan Peradilan Khusus yang berwenang atau diharapkan untuk menangani masalah sengketa hasil pemilihan kepala daerah diprediksi akan menggagalkan salah satu tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilihan  Kepala  daerah,  dalam  hal  ini  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota,  yaitu tahapan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal yang demikian  secara  potensial  akan  mengakibatkan  pula  upaya  dan  aktivitas  dalam mendorong  terwujudanya  MK  sebagai  Lembaga  Peradilan  yang  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang tentunya akan sangat sia-sia.   Terhadap pengujian Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah  secara konstitusional  jelas sangat bertentangan dengan  Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal  24C Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun apabila ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  itu dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat,  maka  potensi  kerugian akibat  berlakunya  ketentuan  Pasal  tersebut  tidak  akan  terjadi.  Apabila  dicermati uraian tersebut diatas, maka jelas adanya hubungan sebab akibat antara anggapan terjadinya kerugian hak konstitusional terdapa ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala daerah, yang diminta uji yudicial review terhadap UUD Tahun 1945. Dalam  kaitannya  dengan  anggapan  kerugian  tersebut,  apabila  Uji konstitusional terhadap UUD Tahun 1945 dan menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  Pemilihan  Kepala  daerah  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  Tahun 1945,  maka  kerugian  yang  dimaksudkan  secara  potensial  terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016  tidak akan terjadi.
Ketiga, Sistem Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang Efektif, Efisien  dan dan Berkeadilan di dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Dalam ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan pasal 157 Ayat (3) UU    Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  merupakan perubahan yang mendasar terhadap substansi PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian  ditetapkan  menjadi  UU  Nomor  1  Tahun  2015.  Adapun  perubahan
mendasar tersebut disebabkan oleh karena ketentuan Pasal 157  UU Nomor 1 Tahun 2015  yang  menyerahkan  kewenangan  mengadili  sengketa  perselisihan  hasil pemilihan  umum  kepala  daerah  kepada  Mahkamah  Agung/MA,  akan  tetapi kemudian UU Nomor 8 Tahun 2015 mengubah dengan  menentukan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah diserahkan kepada suatu badan  peradilan  khusus  yang  akan  dibentuk  sebelum  pemilihan  umum  kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional. Selama badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan itu belum terbentuk, maka kewenangan untuk mengadli penyelesaian sengketa  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah  diserahkan  kepada  Mahkamah Konstitusi.
Sementara meskipun UU Nomor 8 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Norma Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat (3) tidak mengalami perubahan samasekali.  Dalam hal ini,  meskipun  ketentuan  Pasal  157  Ayat  (1) dan  Pasal  157  Ayat  (2)  UU  Nomor  8 Tahun  2015,  telah  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  18  Maret  2015,  dan perintah tersebut telah dikukuhkan kembali ke dalam Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157  Ayat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  yang  disahkan  dan  diundangkan  pada tanggal 1 Juli 2016, Kata ”Perintah” yang ada dan termaktub dalam norma  UU No 10  Tahun  2016  belum  dilaksanakan  oleh  Pembentuk  Undang-Undang,  bahkan ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 10 tahun  2016  dimana  perihal  penyelenggaraan  pemungutan  suara  serentak  secara nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota  dan  Wakil  Walikota  yang  semula  direncanakan  diselenggarakan  pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 2027, (Vide Pasal 201 Ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diubah dengan dimajukan menjadi dilaksanakan pada bulan November  tahun  2024  mendatang  (Vide  Pasal  201  Ayat  8  UU  Nomor  10  tahun 2016), ”Perintah” tersebut juga belum dilaksanakan.
Padahal  yang  dima ksud  dengan  ”perintah”  tersebut  secara  substansial norma  Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor  10  Tahun  2016  memerintahkan  pembentukan  badan  peradilan  khusus untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah yang sudah harus terbentuk sebelum dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional.  Berkaitan dengan hal tersebut, hingga  dilangsungkannya  rangkaian  persidangan  permohonan  untuk  yudicial review terhadap ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2) dan Pasal 157 Ayat 3 secara konstitusional Mahkamah Konstitusional belum melihat adanta tanda- tanda secara konkrit dari pembentuk UU untuk membentuk suatu badan peradilan khusus yang ditugasi untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.
Rencana dengan dimajukannya pemilihan umum kepala daerah yang secara serentak diselenggarakan pada November 2024, tentunya merupakan agenda yang mendesak  untuk  segera  membentuk  Badan  Peradilan  khusus  yang  dimaksud. Langkah nyata yang dimaksud untuk segera membentuk badan peradilan khusus tersebut  tentunya  dapat  diharapkan  atau  setidak-tidaknya  untuk  mengantisipasi terjadinya halangan atau hambatan terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum  kepala  daerah.  Pembentukan  badan  peradilan  khusus  juga  dapat  didesain untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan di bidang administrasi pemilihan
kepala  daerah,  maka  peradilan  khusus  juga  dapat  memulai  tugasnya  untuk melaksanakan  tahapan  pertama  pemilihan  umum  kepala  daerah.  Demikian  juga apabila tugas Badan Peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah,  yang  kewenangannya mengadill  ”perselisihan  penetapan  perolehan  su ara  tahap  akhir  hasil  pemilihan Kepala  Daerah”,  maka  demi  kepastian  hukum  dan  demi  menjamin  adanya  suatu sarana  bagi  upaya  hukum  terkait  pemilihan  kepala  daerah  tentunya  peradilan khusus tersebut sudah seharusnya  terbentuk.
Hal  tersebut  berkaitan  dengan  berakhirnya  masa  kewenagan  Mahkamah Konstitusi  sebelum  diselenggarakannya  pemilihan  umum  kepala  daerah  secara serentak  nasional  pada  November  2024.  Apabila  dengan  terbentuknya  badan peradilan  khusus  tersebut  sebelum  dimulainya  tahapan  pemilihan  umum  kepala daerah adalah sangat penting, karena dimaksudkan agar masyarakat  mengetahui (calon pemilih, Partai Politik, Bakal Calon Kepala Daerah) mengetahui bahwasannya Pemerintah  meyediakan  lembaga/badan  peradilan  khusus  yang  akan menyelesaikan  peselisihan  yang  kemungkinan  terjadi  dalam  pemilihan  umum kepala daerah. Oleh sebab itu, maka bagi semua pemangku kepentingan, sejak awal sudah mempersiapkan diri untuk melakukan suatu tindakan yang menyelesaikan perselisihan  melalui  jalur  hukum.    Demikian  pula  secara  doktriner  akan menghilangkan/mengurangi  potensi  terjadinya    konflik  atau  perselisihan  yang kemungkinan akan muncul ditengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan badan peradilan khusus yang pembentukannya telah diamanatkan dalam Pasal 157 Ayat (1)  dan  Pasal  157  Ayat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan  Kepala Daerah,  Mahkamah  perlu  untuk  menjelaskan  kembali  secara  ringkas  tentang perkembangan  gagasan  pembentukan  Badan  peradilan  tersebut  dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Bahwa reformasi telah berhasil menggeser  konsep  kekuasaan  pemerintah  sebelumnya  yang  bersifat  sentarlisasi berubah  menjadi  desentralisasi.  Pergeseran  yang  demikian  ini  dituangkan  dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amandemen tang dilaksanakan tahun  1999,  2000,  2001  dan  2002;  2).  Salah  satu  implikasi  pergeseran  sistem pemerintahan yang demikian adalah dengan adanya pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, yakni kepala daerah Provinsi, kepala daerah  kabupaten  dan  kepala  daerah  kota  yang  sudah  diawali  pada  tahun  2005, dengan  berdasarkan  pada  ketentuan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah;  3). Didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang Kewenangan dalam menyelesaikan keberatan terhadap penetapan  hasil  pemilihan  kepala  daerah  yang  diserahkan  kepada  Mahkamah Agung (MA);  4). Di sisi lan, dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  setelah  dilakukan  perubahan  dengan  maksud  untuk  membentuk  lembaga baru sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, yakni Mahkamah Konstitusi.
Adapun salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Kewenangan dalam  memutus  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  umum.    Kewenangan  ini dilaksanakan  pertama  kali  untuk  mengadili  perselisihan  hasil  pemilihan  umum yang  diselenggarakan  pada  tahun  2004,  yang  merupakan  rangkaan  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden,  kemudian  pemilihan  Anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat (DPR), Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemiliahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);  5). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mempersamakan antara Pemilihan Umum  (pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden),  Anggota  DPR,  Anggota  DPD,  dan Anggota DPRD) dengan pemilihan kepala daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota);  6). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengalihkan kewenangan  penanganan  sengketa  hasil  perhitungan  suara  pemilihan  Kepala Daerah  dari  ketentuan  yang  sebelumnya  merupakan  kewenangan  Mahkamah Agung,  kemudian  dirubah  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi;    7). Selanjutnya dalam perkembangannya setelah menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah meneliti bahwa dalam UUD Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  terjadi  pembelahan  atau  pembedaan  rezim  terhadap pemilihan.
Pemilihan dibedakan menjadi 2(dua) jenis/ rezim yang didasarkan kepada pengelompokan norma dalam UUD Tahun 1945. Adapun perbedaan tersebut adalah bahwa kelompok pertama adalah norma-norma dalam Bab VUUB tentang Pemilihan Umum  yang  diatur  dala  Pasal  22E  UUD  Tahun  1945,  yang  mengatur  mengenai pemilihan  Anggota  DPR,  Pemilihan  Anggota  DPD,  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota DPRD.  Norma dalam kelompok pertama tersebut inilah yang mendasari munculnya konsep rezim Pemilihan Umum (secara) Nasional. Sementara Kelompok yang kedua, adalah norma-norma yang berada di dalam Bab VI  Pemerintahan  Daerah  khususnya  ketentuan  dalam  Pasal  18  UUD  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.    Ketentuan  Pasal  18  UUD  Tahun  1945,  karena berada  di  dalam  satu  Bab  khusus  yang  memunculkan  asumsi  konseptual  bahwa pemilihan  yang  diatur  pada  Bab  VI  UUD  Tahun  1945  itu terpisah  dari  Pemilihan Umum Nasional yang diatur dalam Bab VII UUD Tahun 1945. Oleh sebab itu, untuk membedakannya  maka  pemilihan  yang  diatur  dalam  Bab  VI  UUD  Tahun  1945 disebut dengan rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), karena berada dalam Bab  tentang  Pemerintah  Daerah  (vide  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 97/PUU-XI/2013.    8).  Konsep  yang  demikian  ini  ditindaklanjuti  oleh  Presiden dengan  membentuk  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang    Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Wali  Kota  (Perpu  Nomor 1/2014)  yang  menyerahkan  kewenangannya  untuk  mengadili  perselisihan  hasil pemilihan kepala daerah kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.    Perpu  Nomor  1  Tahun  2014  tersebut,  ditetapkan  kemudian  menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota  Menjadi Undang-Undang;  9).
Selaras  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013, yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  tanggal  19  Mei  Tahun 2014, bahwa Pembentuk Undang-undang berencana membentuk badan peradilan khusus pemilihan yang dasar hukumnya berupa Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015  jo.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1016;    10).  Sebelum  badan  peradilan khusus  tersebut  terbentuk,  maka  keenangan  untuk  mengadili  perselisihan  hasil
pemilihan  diserahkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (Vide  Psal  157  Ayat  (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1016).
Dalam  perkembangan  sejarah  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil pemilihan  daerah  secara  langsung  di  Indonesia  sejak  tahun  2015,  telah  menjadi fakta hukum behw Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak kewenangan  tersebut  dialihkan  dari  Mahkamah  Agung  ke  Mahkamah  Konstitusi tahun 1008 hingga saat sekarang ini.  Kewenangan tersebut dilaksanakan di tengah fakta hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang berpendapat bahwa perkara peselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ”seharusnya ” tidak ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.  Aapabil a kita menelaah terlepas dari keberatan konseptual/ teoritis yang dikemukakan oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  97/PUU- XI/2013,  maka  fakta  hukum  yang  demikian  menunjukkan  bahwa  peda kenyataannya,  Mahkamah  Konstitusi  tetap  menjalankan  perannya  sebagai  Badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum yang dalam sifatnya  hanya  sementara.    Peran  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  ini, yang  dalam  perspektif  hukum  Indonesia,  sejak  beralih  dari  Mahkamah  Agung kepada  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2008  (Vide  Berita  Acara  Pegalihan Wewenang  Mengadili    antara  Mahkamah  Agung  dengan  Mahkamah  Konstitusi, tertanggal 29 Oktober 2008), yang hingga saat ini belum pernah dilaksanakan oleh Lembaga  atau  Badan  peradilan  tertentu  selan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi.
Bila mencermati bahwa suatu kewenangan hukum yang bersifat sementara secara ideal pasti disertai dengan batas waktu kesementaraan tersebut. Pada suatu norma  Undang-Undang  yang  mengatur  kewenangan  hukum  bersifat  sementara, secara  ideal  pasti  sudah  dilengkapi  dengan  norma  yang  mengatur  batas  waktu kesementaraan itu. Oleh sebab itu, ketika Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan serentak nasional akan dilaksanakan pada  bulan  November  2024,    maka  penalaran  hukum  mengarahkan  bahwa kesementaraan  kewenangan  yang  diamanatkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi harus berakhir sebelum bulan  November tahun 2024.  Terkait pembelahan atau perbedaan  rezim  pemilihan  dalam  UUD  tahun  1945,  Mahkamah  Konstitusi mengamati terdapat adanya  perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik berhukum di Indonesia. Kurun waktu awal pasca perubahan terhadap UUD Tahun 1945,  dimana  pemilihan  kepala  daerah  berdasarkan  UUD  Tahun  1945,  hasil perubahan  yang  belum  lama  dipraktekkan,  Mahkamah  Konstitusi  menafsirkan adanya  suatu  pembedaab  abtara  rezim  Pemilihan  Umum  Nasional  dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).
Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan  konsisten  dan  relatif  telah  menemukan  bentuk  yang  terbaik,  maka Mahkamah  Konstitusi  menemukan  praktek  berhukum  yang  menurut  Mahkamah Konstitusi secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah  (Pemilukada).  Beberapa  praktek  berhukum  yang  menurut  Mahkamah Konstitusi menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah bahwa : 1).  Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara deJure dan de facto dilaksanakan  oleh  lembaga  yang  sama.  Adapun  satu-satunya  norma  dalam
UUD  Tahun  1945  yang  menyebutkan  penyelenggara  pemilihan  umum  adalah ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945 ayat (5) yang menyatakan Bahwa ”Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan ”mandiri”;   2).  Kemudian UUD Tahun 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan  pemilihan  umum  yang  demoktaris,  yakni  prinsip  Langsung,  Umum, Bebas, Rahasis, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E Ayat (1) UUD  Tahun  1945.  Selan  itu,  mengingat  sifat  reguler  dalam  penyelenggaraan pemilihan,  secara  substansional  Pasl  22E  Ayat  (1)  juga  mengandung  prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik.
Prinsip  yang  demikian  ini  dalam  perakteknya  bukan  hanya  berlaku  untuk pemilihan umum nasional (yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR,  Anggota  DPD,  dan  Anggota  DPRD),  namun  juga  mendasari  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah.  Selan  itu,  kedua  jenis  pemilihan  dimaksud  tetap diselenggarakan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  pemilihan  demokratis  yang berlaku secara universal.  3). Dalam norma UUD Tahun 1945 tersebut, diatur lebih lanjut  ke  dalam  beberapa  norma  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan  pemilihan  umum  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun Undang-Undang yang mengatur  tentang  Lembaga  yang  menyelenggarakan  pemilihan  umum  ini,  secara normatif  tidak  membedakan  antara  penyelenggaraan  pemilihan  umum  (secara nasional)  dengan  Pemilihan  kepala  daerah.    Pada  kenyataannya  dalam  praktek, tidak  terlihat  adanya  pembedaan  tersebut.  Apabila  terdapat  perbedaan,  maka perbedaan  yang  demikian  hanyalah  bahwa  penyelenggaraan  pemilihan  umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU Republik Indonesia (atau KPU Pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU Republik Indonesia, sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU Republik Indonesia.
Demikian pula bahwa Bawaslu daerah yag dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  sebenarnya  tetap  bertindak  sebagai kepanjangan  tangan  Bawaslu  Republik  Indonesia.    Apabila  kita  lihat,  kesamaam yang nampak tersebut didukung pula oleh praktek bahwa subyek yang diperiksa dan  diadili  oleh  DKPP  yang  meliputi  semua  penyelenggara  pemilu,  bak  ditingkat nasional  maupun  di  tingkat  daerah  dengan  tanpa    membeda-bedakan  yurisdiksi absolutnya.   4). Demikian halnya dengan Peserta pemilihan umum, bak kontestan (yang meliputi pasangan calon yang diusung Partai Politik maupun Pasangan calon perseorangan) ataupun pemilih (Masyarakat pemilih Hak Suara) dapat memahami dan mengikuti/menjalankan konsep pemilihan yang tidak cukup alasan lagi untuk membedakan  baik  secara  konseptual,  teoritisa,  dan  sosiologis  antara  Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;  5).  Sementara apabila kita tinjau dari  sisi  sumber  daya  dan  pembiayaan,  Maka  Mahkamah  Konstitusi  juga menemukan  fakta  bahwa  praktek  menyatukan/melebur  kedua  rezim  pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh Lembaga penyelenggara yang  sama  apabila  dibandingkan  dengan  Jika  Negara  harus  membentuk  dua lembagan  penyelenggara  yang  berbeda.    Mengingat  penafsiran  yang  dilakukan langsung melalui praktek berhukum demikian, yang menunjukkan adanya hasil baik selama  beberapa  periode  pemilihan  umum,  hal  tersebut  telah  mendorong
Mahkamah  Konstitusi  untuk  meninjau  ulang  mengenai  pendapat  atau penafsirannya, mengenai perbedaan rezim (tata kelola) tentang Kepemilihan dalam UUD Tahun 1945. Adapun mengenai pergeseran atau perubahan penafsiran yang demikian  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  tetap  harus didasarkan  kepada  alasan  yang  sangat  kuat  dan  mendasar.  Oleh  sebab  itu, bagaimanapun dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum,  yang kondisi ketidakpastian  demikian  justru  berusaha  dihindari  dan  dihilangkan  oleh  UUD Tahun  1945.    Selanjutnya  berkenaan  dengan  perbedaan  antara  kedua  rezim pemilihan yang dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVUU/2019  yang  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum  pada  tanggal  26 Februari  2021,  Mahkamah  dengan  pertimbangannya  telah  menegaskan  bahwa tidak ada terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.
Apabila kita memperhatikan tafsir atas UUD Tahun 1945, yang sudah tidak lagi membedakan atas pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara  sistematis  berakibat  pula  pada  perubahan  penafsiran  atas  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur  dalam  Pasal  22E  Ayat  (1)  UUD  Tahun  1945. Ketentuan  Pasal  22E  Ayat  (1)  UUD  Tahun  1945  menyetakan  bahwa  Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili kasus pada tingkat Pertama dan Terakhir, yang  tentu  putusannya  bersiat  Final.  Untuk  salahsatunya  adalah  kewenangan Mahkamah  dalam  memutus  perkara  peselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum. Selanjutnya makna secara konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai Undang-Undang yang terkat dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Norma yang demikian pada akhirnya harus dipahami  bahwa  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  yang  diadili  oleh Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;  kemudian memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memilih  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD);  memilih  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik provinsi, Kabupaten Dan Kota.  Selanjutnya hal yang demikian yang masih dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalan adanya Badan khusus yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah suatu badan peradilan yang akan memiliki  kewenangan  dalam  menyelesaikan  kasus  sengketa  peselisihan  hasil pemilihan umum.
Sebagai sebuah badan peradilan, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberadannya harus berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang diatur  dalam  Bab  IX  Kekuasaan  Kehakiman  UUD  Tahun  1945.    Oleh  sebab  itu, menurut  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  semua  norma  mengenai  badan/lembaga peradilan  diatur  dalam  satu  bab  yang  sama,  yakni  Bab  IX  Kekuasaan  Kehakiman yang  terdiri  dari,  Ketentuan  Pasal  24  dan  Pasal  24C  UUD  tahun  1945.    Adapun rangkaan  norma  hukum  dalam  pasal-pasal  tersebut  mengatur  bahwa  kekuasaan kehakiman,  sebagai  kekuasaan  yang  bebas/merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan,  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang berada dibawahnya serta oeh sebuah Mahkamah Konstitusi.  Kemudian pembatasan dalam UUD Tahun 1945 yang demikian itu pada akhirnya menutup kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang tidak berada dibawah lingkungan  Mahkamah  Agung  (MA) serta  tidak  pula  berada  di  bawah Mahkamah
Konstitusi  (MK).    Selanjutnya  pilihan  yang  muncul  dari  pembatasan  secara konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung (MA), atau menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun  demikian  mengingat  latar  belakang  munculnya  peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode  sebelumnya,  menurut  Mahkamah  Konstitusi  solusi  hukum  yang  dicapai adalah dengan meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah  Mahkamah  Agung  (MA)  maupun  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  bukan merupakan  pilihan  tepat  dan  konstitusional.    Ketika  badan  peradilan  khusus tersebut  direncanakan  untuk  dibentuk  secara  terpisah  kemudian  diletakkan  di bawah  Mahkamah  Konstitusi,  maka  hal  yang  demikian  akan  membutuhkan pengubahan  dasar  hukum  yang  lebih  berat,  mengingat  kelembagaan  Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang sebagai Peraturan  pelaksanannya.    Untuk  selanjutnya  pilihan  atau  alternatif  yang  lebih memungkinkan  untuk  dilaksanakan  secara  normatif,  dan  tentunya  lebih  efisien, bukan dengan cara membentuk suatu badan tertentu yang merupakan suatu bentuk peradiilan khusus untuk memberikan kewenangan kepadanya dan berada di bawah Mahkamah  Konstitusi  (MK),  melainkan  langsung  menjadikan  kewenangan  badan peradilan khusus pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi. Hal yang demikian ini sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD Tahun 1945, karena  pemilihan  kepala  daerah  adalah  pemilihan  umum  sebagaimana  yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 22E UUD Tahun 1945.
Selanjutnya  bahwa  dengan  tidak  adanya  lagi  pembedaan  rezim  dalam pemilihan  sebagaimana  telah  dinyatakan  kewenangan  badan  peradilan  khusus menjadi  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  memiliki  dampak  dengan  tidak berlakunya ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga  harus  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945.    Ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang keberadaan  seta  rencana  pembentukan  badan  peradilan  khusus  pemilihan merupakan Conditio sine  qua non bagi keberadaan Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun  2016.  Ketentuan  Pasal  157  Ayat  (3) UU  Nomor  10  Tahun  2016  mengatur tentang  lembaga  yang  untuk  sementara  diberikan  kewenangan  sebagai/menjadi badan  peradilan  pemilihan  di  masa  transisi  atau  di  masa  ketika  badan  peradilan khusus  pemilihan  tersebit  belum  dibentuk.  Inkonstitusionalitas  ketentuan  Pasal 157  Ayat  (1)  dan  yat  (2)  UU  Nomor  10  Tahun  2016  memiliki  dampak  implikasi dengan hilangnya kesemtaraan yang diatur dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun  2016,  yang  tidak  lan  karena  causa  kesementaraan  yang  demikian  telah hilang, dengan demikian kewenangan Mahkamahh Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili  perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  umum,  tidak  lagi  terbatas  hanya ”sampai  dengan  dibentuknya  badan  peradilan  khusus”,  melainkan  akan  bersifat permanen(tetap) karena badan peradilan khusus yang dimaksud demikian itu tidak lagi akan dibentuk.
Untuk  memperjelas  makna  Pasal  157  Ayat  (3)  UU  Nomor  10  Tahun  2016 yang  tidak  lagi  mengandung  sifat  kesementaraan,  maka  menurut  Mahkamah Konstitusi, frasa ”sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, h arus dicoret atau dihilangkan  karena  bertentangan  dengan  UUD  Tahun  1945.  Penghilangan  fras
tersebut, Pasal 157 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya selengkapnya harus dibaca ”perkara perselisihan penetapan perolehkan suara tahap akhir hasil Pemilih an  diperiksa  dan  diadili  oleh  Mahkamah  Konstitusi”.    Kemudian  dengan dinyatakannya secara inkonstiusional terhadap ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157  Ayat  (2)  da  Paal  157  Ayat  (3)  UU  Nomor  10  tahun  2016,  maka  ketentuan – ketentuan  yang  lain,  yang  terkait  dengan  perkara  pernyelesaian  sengketa perhitungan hasil pemilu, kepala daerah, tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nonor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6554)  ,  dan Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
2. Frasa  ”sampai  dibentuknya  badan  peradilan  khusus”  pada  Pasal  157  Ayat  (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,  Dan  Wali  Kota  manjadi  Undang-undang  (Lembara  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5898)  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
3. Ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 157 Ayat (2) Undang-Undang  Nomor 10 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Wali  Kota Menjadi  Undang-Undang(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dan Tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

## Saran
Kepada  setiap  Partai  Politik  yang  mengalami  permasalahan  dalam  perkara sengketa hasil pemilihan umum diselesaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan putusan bahwa kewenangan berada  di Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly,2011,    Pengantar  Ilmu  Hukum    Tata  Negara,  Jakarta,  Penerbit: Rajawali Pers.
---------------------,  2002,    Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia  di  Masa
Depan, Pusat  Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Penerbit : UI Press.
---------------------,  2008,  Pokok – pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi, Jakarta,CetakanKedua
--------------------,    2005,    Hukun  Tata  Negara  Dan  Pilar-pilar  Demokrasi,  Penerbit:
Jakarta Press.
Budiarjo,  Miriam,  1980,  Dasar-dasar  Ilmu  Politik,  Penerbit;  Gramedia,  Jakarta.
Buyung Nasution, 1995, Adnan, Aspirasi Pemerintahan
Konstitusional Di Indonesia, Penerbit: Grafiti, Jakarta.
Farida  Indrati,      Maria,    Ilmu  Perundang-  undangan:  Dasar-  dasar  dan
Pembentukannya, Penerbit: kanisius, Yogyakarta, tanpa Tahun.
Mahfudz MD, Moh, 1993, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985  Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota  Menjadi Undang - Undang.
PKPU  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Pencalonan  Kepala  Daerah  Putusan  MK Nomor: 85/PUU-