TANTANGAN KEAMANAN DAN STRATEGI ADAPTIF FILIPINA DALAM RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CINA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK
Tomi Oktavianor 1 *, M Najeri Al Syahrin 2 *
1 Administrasi Publik; Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia 2 Ilmu Pemerintahan; Universitas Lambung Mangkurat; Indonesia *email: najeri.syahrin@ulm.ac.id

## Abstract
The constellation and rivalry resulting in the emergence of a "dual hierarchy" between the United States and China in the Asia-Pacific region triggers questions about strategy and its influence on the midde-state. This study aims to explain threats and changes in Philippines security policy that are adaptive to  the conditions  of  the United States' rivalry with  China in the Asia-Pacific  region.  The research  method  uses  a  qualitative  method  approach  through  desk  research  from  various  books, journals, and mass media reports.The results show that the Philippines' adaptive strategy is a policy to respond to the impact of the United States-China hegemonic competition in the Asia-Pacific region. Compared to former president Duterte's policy of drawing closer to China by "sacrificing" security ties  with  the  United  States.  Marcos  Jr.'s  adaptive  security  policy  prioritizes  flexible  relationships. Marcos did not ally with the United States by shunning China but instead recognized China as the Philippines' strongest economic partner.
Keywords:  adaptive security policy, rivalry, security challenges, US-China hegemony

## Abstrak
Konstelasi dan rivalitas mengakibatkan munculnya "hierarki ganda" antara Amerika Serikat dengan Cina  di  kawasan  Asia-Pasifik  memicu  pertanyaan  bagaimana  strategi  serta  pengaruhnya  terhadap midde-state . Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ancaman dan perubahan kebijakan keamanan Filipina  yang  adaptif  terhadap  kondisi  rivalitas  Amerika  Serikat  dengan  Cina  di  Kawasan  Asia- Pasifik  tersebut.  Metode  penelitian  menggunakan   pendekatan  metode  kualitatif  melalui desk research dari berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptif Filipina merupakan kebijakan untuk merespon dampak persaingan hegemonik Amerika  Serikat-Cina  di  kawasan  Asia-Pasifik.  Dibandingkan  dengan  kebijakan  mantan  presiden Duterte yang mendekat kepada Cina dengan “mengorbankan” hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Kebijakan keamanan adaptif Marcos Jr. memprioritaskan hubungan yang fleksibel. Marcos tidak bersekutu dengan Amerika Serikat dengan menjauhi Cina namun justru tetap mengakui Cina sebagai mitra ekonomi terkuat Filipina.
Kata Kunci :   hegemoni AS-Cina, kebijakan keamanan adaptif, rivalitas, tantangan keamanan

## Pendahuluan
Selama  Perang  Dunia  Kedua,  Asia-Pasifik  merupakan  salah  satu  kawasan  dengan intensitas  keamanan  yang  sangat  fluktuatif.  Instabilitas  keamanan  dan  pola  relasi antarnegara  di  kawasan  sangat  kompleks  sehingga  memungkinkan  adanya  benturan kepentingan. Pada Perang Dunia Kedua juga, kawasan ini menjadi tempat bagi sengitnya pertempuran  antara  Amerika  Serikat  dengan  Jepang.  Ketika  Perang  Dingin,  kondisi keamanan Asia-Pasifik juga masih tidak menentu dengan adanya dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara- negara berkembang di awasan Asia-Pasifik  (Anam, 2014).
Ketika kebijakan war on terror diterapkan oleh Amerika Serikat pasca kejadian 11 September 2001, negara-negara di kawasan Asia-Pasifik khususnya Filipina, Australia, Malaysia  dan  Indonesia  juga  terlibat  aktif  dalam  upaya  pemberantasan  terorisme. Kejadian-kejadian  tersebut  menegaskan  bahwa  peranan  kawasan  Asia-Pasifik  dalam interaksi keamanan internasional sangat penting. Bahkan, stabilitas indikator keamanan internasional  diukur  melalui  keamanan  kawasan  Asia-Pasifik.  Kawasan  ini  menjadi barometer keamanan internasional secara umum. Kondisi kawasan yang strategis tersebut tentu menjadikan Asia-Pasifik  menjadi  “magnet” bagi  arena pertarungan  dua kekuatan besar di dunia.
Kini  pertarungan  dan  rivalitas  hegemoni  di  kawasan  Asia-Pasifik  masih  terus terjadi. Kebangkitan Cina baik secara ekonomi, politik maupun militer telah menandakan adanya era baru perseteruan dua kekuatan adidaya antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan. Kekuatan ekonomi dan militer Cina mulai memengaruhi konstelasi negara- negara di  Asia-Pasifik.  Cina memperkuat  pengaruhnya di  kawasan dengan beradaptasi terhadap tatanan ekonomi global dan ide-ide kapitalis (Ku, 2006). Kebangkitan kekuatan ekonomi Cina cenderung melemahkan posisi Amerika Serikat di sisi lainnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Cina untuk mengambil peran kepemimpinan regional yang lebih aktif dari sebelumnya. (Beeson, 2009).
Implikasi  atas  pengaruh  konstelasi  dan  rivalitas  hegemoni  tersebut  juga  terlihat kepada  negara-negara  sekunder/menengah  ( middle-state ).  Munculnya  "hierarki  ganda" antara Amerika Serikat dengan Cina menimbulkan dua pertanyaan penting. Bagaimana pengaruh  rivalitas  antara  dua  kekuatan  adidaya  tersebut  terhadap midde-state serta bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh middle-state dalam menghadapi kondisi ini.
Negara-negara yang terlibat dalam pusaran rivalitas ini mengalami tantangan dan dilema untuk memilih berada sebagai “partner” Amerika Serikat dengan kepentingan keamanan atau menjadi  ‘mitra” Cina dengan kepentingan ekonominya. Dilema tersebut  akhirnya mengakibatkan  adanya  penyesuaian  strategi  agar  negara middle  state bisa  terus mendapatkan mendapatkan manfaat keamanan dari Amerika Serikat serta disisi lain juga tetap memperoleh keuntungan ekonomi dari Cina.
Salah  satu  negara middle  state di  Asia-Pasifik  yang  merasakan  dampak  rivalitas tersebut adalah Filipina. Filipina menjadi salah satu negara yang melakukan penyesuaian atas  kondisi  yang  terjadi  di  kawasan.  Penyesuaian  tersebut  menyebabkan  Filipina melakukan perubahan doktrin dan panduan kebijakan militer nasionalnya. Hal ini terlihat dengan serangkaian kebijakan penyesuaian dan adaptif yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terkhusus mulai dari Presiden Duterte dan Marcos Jr.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menjelaskan  ancaman  dan  perubahan  kebijakan keamanan Filipina yang adaptif terhadap kondisi rivalitas Amerika Serikat dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik. Tantangan keamanan tersebut menyebabkan perubahan doktrin nasional  militer  Filipina dan  perspektif  kebijakan  luar  negerinya.  Penyesuaian  ini  juga dilakukan  karena  kompleksitas  keamanan  kawasan  akibat  dari  perseteruan  negara adidaya  yang  menjadi  menarik  untuk  diteliti  karena  persepsi  ancaman  yang  diterima Filipina  sudah  berubah.  Disinilah  letak  rivalitas  tersebut  menghadirkan  kondisi  yang dilematis  bagi  Filipina.  Sebagai  sebuah  negara  ia  juga  tidak  bisa  serta  merta  langsung konfrontatif terhadap salah satu kubu. Kompromi kebijakan yang adaptif harus dilakukan agar  Filipina  bisa  mengamankan  kepentingan  keamanan  sekaligus  kepentingan ekonominya.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan metode kualitatif  untuk menjelaskan ancaman dan  perubahan  kebijakan  keamanan  Filipina  yang  adaptif  terhadap  kondisi  rivalitas Amerika Serikat-Cina di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan ini digunakan untuk memberi gambaran yang menyeluruh  dan  kompleks  terhadap kondisi yang terjadi akibat rivalitas negara  adidaya  bagi  negara  berkembang  karena  sifatnya  yang  multidisiplin,  paradoks, dan  dilematis  (Litchman,  2023).  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  analisis untuk  membangun  deskripsi    dan  analisis  mengenai  strategi  adaptif  Filipina  untuk
merespons  dampak  persaingan  hegemonik  Amerika  Serikat-Cina  di  kawasan  Asia- Pasifik.  Data  yang  digunakan  untuk  mendukung  argumen  utama  pada  penelitian  ini diperoleh melalui desk research dari berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan media massa  mengenai  kebijakan  keamanan  Filipina  serta  rivalitas  Amerika  Serikat-Cina  di kawasan  Asia-Pasifik.  Tahapan desk  research tersebut dilakukan  dengan mengidentifikasi  topik  penelitian  dengan  sumber  referensi  yang  relevan.  Kemudian sumber referensi tersebut  dipersempit serta diperiksa apakah ada data yang terkait erat serta  dibutuhkan  dengan  topik  penelitian.  Selanjutnya  setelah  data  dikumpulkan, digabungkan  dan  kemudian  dibandingkan  sehingga  informasi  dan  data  yang  disajikan bersifat  otentik.  Tahapan  analisis  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan mengidentifikasi  apakah  semua  pertanyaan  penelitian  telah  dijawab.  Jika  tidak,  maka akan diulangi proses reduksi dan trianggulasi data sesuai dengan fokus penelitian.

## Rivalitas Keamanan
Bennett  (1996)  mendefinisikan  konsep  rivalitas  keamanan  sebagai  kondisi  antarnegara yang saling tidak bersepakat mengenai penyelesaian masalah dalam jangka waktu lama, yang  menyebabkan  negara-negara  menggunakan  sumber  daya  yang  besar  (militer, ekonomi, atau diplomatik) untuk saling bertentangan. Tantangan diplomatik atau militer yang  relatif  sering  terjadi  dalam  rivalitas  keamanan.  Permasalahan  dalam  persaingan/ rivalitas  tersebut  dapat  mencakup  penguasaan  wilayah,  ekonomi,  kebijakan  politik eksternal (agama atau ideologi), atau kebijakan politik internal yang mempunyai dampak internasional (seperti perlakuan terhadap etnis minoritas). Meskipun penggunaan istilah khusus "rivalitas" baru saja menjadi hal yang umum dibahas dalam kajian HI, utamanya studi keamanan ( security studies ), penting juga mengkaji sinonim istilah ini, seperti yang digunakan dalam konflik yang sudah berlangsung lama misalnya dengan istilah "konflik berkepanjangan".  Brecher  &  James  (1988)  mengistilahkan  konflik  berkepanjangan sebagai  interaksi  permusuhan  yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu  lama  dengan kemungkinan  pecahnya  peperangan  terbuka  secara  sporadis  dan  intensitas  konfliknya berfluktuasi.
Dalam  istilah  rivalitas,  persaingan  yang  terjadi  hanya  pada  strategi,  taktik  dan kebijakan. Karena dalam persaingan rivalitas, antarnegara kadang-kadang menggunakan kekuatan militer atau ancaman untuk mengubah penyelesaian masalah demi keuntungan
masing-masing.  Karena  ketidaksepakatan  yang  terus  berlanjut  dan  kemungkinan penggunaan  kekuatan,  negara-negara  terlibat  dalam  persaingan.  Mereka  cenderung menganggap satu sama lain sebagai ancaman utama terhadap kepentingan keamanannya (Bennett, 1996).
Persaingan dan rivalitas dapat dianggap berakhir jika kedua negara saling berhenti menggunakan  dan  mengancam  untuk  menggunakan  kekuatan  ( power )  dalam  upaya mengubah status-quo , dan menyetujui resolusi kompromi atas isu-isu yang sebelumnya disengketakan, atau melepaskan klaim atas isu-isu tersebut. Akhir dari sebuah persaingan menandai titik balik yang nyata dan hubungan yang lebih erat, setelah itu negara-negara berhenti memperlakukan satu sama lain sebagai ancaman keamanan dan terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan (Pedrason et al., 2021). Implikasi atas pengaruh konstelasi dan rivalitas tersebut akan berpengaruh kepada negara-negara sekunder/menengah ( middle-state ) atau negara di sekitarnya (secara geografis). Negara- negara yang terlibat dalam pusaran rivalitas ini mengalami tantangan dan dilema untuk memilih  berada  sebagai “partner” atau  ‘musuh”  antarnegara  yang  berkonflik  (Utami, 2017).

## Pembahasan
Rivalitas AS dan Cina di Kawasan Asia-Pasifik
Secara  tradisional  menggunakan  analisa state-centric  hegemony kekuatan  militer merupakan sebuah ukuran penting dan menjadi penentu dominasi (Beeson, 2009). Awal abad  ke-21,  Cina  bangkit  sebagai  kompetitor  terbesar  bagi  Amerika  Serikat  dalam dominasi  geostrategi  di  regional  Asia-Pasifik.  Sejak  tahun  2005,  laporan  tahunan  AS menyatakan bahwa militer Cina baik secara anggaran maupun kualitas persenjataan terus meningkat dan berimplikasi terhadap kekuasaan regional (De Castro, 2016).
Pertahanan  Cina  telah  tumbuh  seiring  dengan  pertumbuhan  ekonominya,  akan tetapi yang lebih penting adalah pendekatan militernya yang justru berbeda arah dengan Amerika  Serikat  lakukan.  Cina  mengembangkan  konsep  keamanan  baru  ( new  security concept) yang memiliki dimensi pendekatan yang soft dibandingkan dengan pendekatan hard .  Cina  memiliki  pendekatan  hegemoni  yang  disebut  dengan soft  balancing. Pendekatan  ini  selanjutnya  disebut  dengan Cina  Style .  Mereka  masih  berupaya  selalu
mengamankan kepentingan nasionalnya namun justru tetap bisa menghasilkan perilaku dan kebijakan luar negeri yang semakin kooperatif (Beeson, 2009).
Sejumlah  poin  patut  untuk  ditekankan  seperti  misalnya  hegemoni  Cina  memiliki hubungan yang kuat juga dengan ekspansi ekonomi Cina ke negara-negara lain. Selain itu juga Cina mengambil alih peran sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional, melakukan  kegiatan  impor,  membangun  area  ekonomi  terintegrasi,  memiliki  jaringan produksi  regional,  dan  umumnya  wilayah-wilayah  produksi  Cina  tersebut  kurang bergantung  pada  AS.  Legitimasi  kekuatan  dan  kepemimpinan  politik  Cina  sangat bergantung  pada pembangunan ekonomi  dan investasinya (Beeson, 2009).  Disisi lain, kekuatan AS cenderung melemah dan ini berakibat signifikan terhadap kekuatan ekonomi Cina  yang  sedang  tumbuh.  Cina  berusaha  memanfaatkan  situasi  ini  (melemahnya kekuatan  militer  AS)  dan  memainkan  peran  kepemimpinan  regional  yang  lebih  aktif, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.
Selama  ini,  hegemoni  Amerika  Serikat  di  kawasan  Asia-Pasifik  bersifat multidimensi, artinya kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mendapatkan berbagai kepentingan  kolektif  tidak  hanya  terbatas  pada  kepentingan  Amerika  Serikat  secara sepihak  saja.  Pada  masa  era  Perang  Dingin,  Amerika  Serikat  memberikan  dukungan ekonomi demi membendung pengaruh dan perkembangan komunisme di kawasan Asia- Pasifik. Hegemoni Amerika yang kedua dilakukan secara institusional, ditandai dengan kehadiran  rezim Bretton  Woods. Kontrol  secara  terpusat  dari  institusi  keuangan internasional tersebut menjadi jalan bagi dominasi Washington di kawasan Asia-Pasifik. Secara  bersamaan  disisi  lain,  secara  khusus  di  kawasan  perdebatan  terus  berlanjut mengenai  strategi  negara-negara  Asia-Pasifik  terhadap  Amerika  Serikat.  Dalam bayangan kekuatan militer dan ekonomi Cina yang semakin meningkat, beberapa negara Asia  Tenggara  berusaha  tetap  menjaga  hubungan  dengan  kekuatan-kekuatan  besar  di wilayah ini. Misalnya, sementara Vietnam menjadi yang dahulu menjadi "teman dekat" Cina,  kini  telah  meningkatkan  hubungannya  dengan  Amerika  Serikat  dalam  beberapa tahun terakhir (Liou & Hsu, 2019).
Terdapat  tiga  proposisi  utama  mengenai  tanggapan  strategis  bagi  negara-negara Asia-Pasifik terhadap tatanan baru yang muncul tersebut. Proposisi pertama adalah sudut pandang penyeimbang ( balancing ), yang terutama didasarkan pada keseimbangan teori kekuasaan  ( power ).  Bahwa  kebanyakan  negara-negara  Asia-Pasifik  menyeimbangkan
kekuatan dengan Cina dengan mengambil keuntungan dari kerja sama keamanan dengan Amerika  Serikat,  karena  kurangnya  kepercayaan  terhadap  Cina  dan  pengaruh geopolitiknya.
Sudut  pandang  kedua  dengan  memutuskan  bergabung  dengan  Cina ( bandwagoning ).  Berbeda  dengan  proposisi balancing ,  perspektif bandwagonin g menyatakan  bahwa  negara-negara  Asia-Pasifik  akan  bergabung  dengan  Cina  dan meyakini bahwa Cina akan memainkan peran utama sebagai negara adidaya di kawasan Asia-Pasifik.  Selain  kedua  proposisi  tersebut  bisa  juga  diterapkan  strategi hedging. Strategi hedging adalah strategi yang paling rasional diterapkan di tengah kondisi rivalitas ini. Strategi hedging telah dianggap sebagai sebuah strategi untuk memungkinkan suatu negara memaksimalkan manfaatnya dengan menghindari komitmen yang jelas terhadap kekuatan besar dan memilih pihak di antara kekuatan-kekuatan ini (Liou & Hsu, 2019).
Hubungan  yang  kompleks  tersebut  antara  Amerika  Serikat  dan  Cina  di  kawasan menyebabkan  Filipina  melakukan  penyesuaian  kebijakan,  khususnya  dalam  bidang keamanan  (Tolentino  &  Ham,  2015).  Filipina,  menerapkan  strategi hedging ini  dalam hubungannya dengan Cina dan Amerika Serikat khususnya di era Duterte dan Marcos Jr. Filipina karena telah memperoleh manfaat ekonomi dari Cina dan keuntungan keamanan dari Amerika Serikat (Liou & Hsu, 2019).
Bukan  hanya  perkembangan  Asia  Tenggara  yang  menstimulasi  perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Urusan domestik dan perkembangan kawasan mendorong perubahan  yang  jelas  menekankan  perlunya  fleksibilitas  dalam  kebijakan  Filipina. Kombinasi kekecewaan dan harapan untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik menekan Filipina untuk merevisi kebijakan luar negerinya. Di dalam negeri, beberapa nasionalis Marxis menganjurkan pemberhentian aliansi dengan AS serta mendorong para pemimpin Filipina untuk mencari solusi alternatif dan kebijakan yang lebih pragmatis. Kasus-kasus seperti penarikan komitmen militer Inggris dari Asia, pemberhentian aliansi AS di Asia di bawah administrasi Nixon dan penghentian bertahap SEATO.
Peristiwa-peristiwa ini  mempercepat  transformasi  dalam perspektif  Filipina yang telah bergeser dari Barat (AS) ke Timur (Cina). Konsekuensinya, perilaku hubungan luar negeri Filipina juga harus dipengaruhi oleh pemahaman tentang situasi Asia saat ini dan antisipasi  masa  depannya.  Deklarasi  Marcos  tahun  1968  memandang  kelangsungan negara bukan dalam hal  ketergantungan pada AS tetapi  sebagai  hasil dari pelaksanaan
tindakan  independen  Filipina  dalam  hubungan  dengan  setiap  negara.  Pada  tahun  yang sama,  kebijakan  luar  negeri  Filipina  juga  bergeser  menuju  realisasi  kebutuhan  dan kepentingan  Filipina.  Perspektif  ini  memandu  perumusan  hubungan  dengan  Cina  dan dengan  negara-negara  sosialis  lainnya  seperti  Vietnam,  Laos,  dan  Kamboja  (Solidum, 1982).  Mengantisipasi  kebutuhan  dan  mendiversifikasi  mitra  dagang,  Filipina    terus berusaha mengembangkan hubungan dengan lebih banyak negara  atas dasar keinginan saling menguntungkan.
Maka dari itu sangat logis jika kemudian di tengah rivalitas dan dilematis negara adidaya,  Filipina  mengembangkan  strategi  adaptif  untuk  memaksimalkan  keuntungan dari kebijakan luar negerinya.

## Aliansi Amerika Serikat-Filipina: Cina sebagai Tantangan Baru Keamanan Filipina di Asia-Pasifik
Filipina  sering  dianggap  sebagai  ‘etalase’  Amerika  Serikat  di  negara  Asia.  Amerika Serikat  tidak hanya  memberikan andil bagi  perkembangan kekuatan militer tetapi  juga mendukung  berjalannya  demokrasi  di  Filipina.  Dengan  bantuan  Amerika  Serikat, meskipun  Filipina  merupakan  negara  yang  relatif  kecil  secara  luas  geografis,  tetapi  ia termasuk negara yang paling  kuat  militernya secara khusus  di  kawasan Asia Tenggara (Jacobini, 1961).
Meski  demikian,  kebijakan  luar  negeri  Filipina  telah  berubah  sebagai  bentuk interpretasi  atas  perkembangan  lingkungan  Asia  Tenggara.  Sebelum  tahun  1960-an, kebijakan luar negeri Filipina telah diidentifikasi sangat kuat terhubung dengan Amerika Serikat. Filipina memandang politik internasional dalam perspektif yang berkaitan erat dengan kebijakan AS. Amerika Serikat tampaknya juga memiliki teknik propaganda yang baik  melalui  budaya,  pendidikan,  bisnis,  dan  politik  di  Filipina.  Momentum  relasi  dan aliansi  antara  Amerika  Serikat  dengan  Filipina  telah  terjalin  setidaknya  dalam  kurun waktu 50 tahun. Dari tahun 1946 hingga 1950-an, kebijakan Filipina sangat bergantung pada Amerika Serikat sebagaimana dibuktikan oleh hubungan ekonomi dan politik serta perjanjian pertahanan antara kedua negara (Jacobini, 1961).
Hubungan Washington dan Manila selanjutnya dilakukan melalui peta aliansi AS- Filipina yang memiliki nilai dan tujuan yang sama sejak masa Perang Dingin. Sejak tahun 2011, Washington juga telah memberikan bantuan militer dan teknis ke Manila dengan
tujuan  memperkuat  kekuatan  tentara Armed  Forces  of  the  Philippines (AFP)  dalam meningkatkan kemampuan dalam pemberantasan terorisme serta melawan pemberontakan domestik. Armed Forces of the Philippines telah mendapatkan peralatan dan  pelatihan  militer  serta  bantuan  teknis  dari  Amerika  Serikat  sebagai  bentuk penghargaan terhadap Filipina yang ikut mendukung gerakan war on terror (De Castro, 2016).
Pembangunan  hubungan  keamanan  yang  ada  sekarang  antara  Filipina  dan  US direfleksikan  dengan  hubungan  negara  kuat  ( strong  state )  memberikan  bantuan keamanan  kepada  negara  lemah  ( weak  state )  sehingga  dapat  mencampuri  ( influence ) kebijakan  keamanan  dan  luar  negerinya.  Sejak  tahun  2011,  Washington  telah memberikan bantuan militer dan teknis ke Manila dengan tujuan memperkuat kekuatan tentara Filipina (AFP) dalam meningkatkan kemampuan dalam counter-terrorism serta melawan  pemberontakan  yang  berasal  dari  dalam  negeri.  AFP  Filipina  juga  telah mendapat  peralatan  militer,  pelatihan  dan  bantuan  teknis  sebagai  bentuk  penghargaan terhadap Filipina yang ikut mendukung gerakan war on terror . Saat ini, dengan penguatan hubungan  keamanan  yang  dilakukan  terus  menerus  dengan  Manila,  Washington sebenarnya  juga  memiliki  tujuan  untuk  melawan  ( counter )  kemunculan  inisiasi  kerja sama  Cina  di  Filipina  melalui  program  yang  telah  dirancang  secara  perlahan  sebagai upaya untuk rebalancing melawan kebangkitan Cina (De Castro, 2016).
Terdapat  sebuah trend baru  yang  secara  bertahap  mengubah  peta  aliansi  AS- Filipina  sejak  Perang  Dingin  menjadi  relasi  keamanan  yang  memiliki  nilai  dan  tujuan yang sama. Terdapat pembentukan strategi keamanan yang dihasilkan oleh kemunculan kekuatan ekonomi politik Cina di Asia-Pasifik. Manila maupun Washington menganggap bahwa  Beijing  sebagai  ancaman  keamanan  yang  sangat  dekat  dan  nyata.  AS-Filipina berusaha  menyesuaikan  perspektif  keamanan  masing-masing  dalam  kaitannya  dengan Cina (De Castro, 2016).
Geostrategi  yang  diterapkan  untuk  merespons  kemunculan  kekuatan  ekonomi politik  Cina  di  Asia-Pasifik  mulai  meningkat.  Baik  Manila  maupun  Washington menganggap bahwa Beijing sebagai ancaman keamanan yang nyata. Sejak tahun 2005, laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa modernisasi militer Cina berimplikasi pada perubahan tatanan kekuatan regional. Hal ini menjadi salah satu
alasan bagi Washington untuk melibatkan diri di kawasan Asia-Pasifik dengan kebijakan penyeimbangan kekuatan ( balancing ).
Hal ini ditandai dengan peningkatan partisipasi Amerika Serikat dalam perjanjian multilateral,  pelaksanaan  latihan  militer  bersama  dengan  Filipina  dan  Vietnam,  serta peningkatan kunjungan diplomatik. Bentuk-bentuk kebijakan tersebut merupakan strategi pembendungan Amerika Serikat terhadap Cina. Strategi ini tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan. Disisi lain, Filipina juga memanfaatkan Washington sebagai negara aliansi dalam konfrontasi dengan Cina. Konflik yang terjadi di  Laut  Cina  Selatan  (LCS)  menjadikan  Filipina  bergantung  kepada  Amerika  Serikat (Tolentino & Ham, 2015).
Sementara  itu,  disisi  lain  hubungan  antara  Filipina  dengan  Cina  juga  bersifat fluktuatif dan tidak selalu berjalan harmonis. Intensitas hubungan yang naik turun antar keduanya  kerap  terjadi  dan  diakibatkan  oleh  ketegangan  konflik  wilayah  Laut  Cina Selatan.  Selain  itu,  kepentingan  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  efek  yang  paling berpengaruh  dalam  hubungan  antarnegara.  Kebijakan  Beijing  menyita  pisang  yang diekspor dari Manila karena dugaan masalah hama dan penyakit dinilai sebagai bentuk tekanan politik akibat konflik dari ketegangan Laut Cina Selatan. Selain itu,  Cina juga mengeluarkan travel  warning dalam bidang pariwisata, sehingga semakin menyulitkan Filipina (Ortuoste, 2013). Padahal, kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi andalan ekonomi Filipina.
Konstelasi hubungan Beijing-Manila juga terkait erat dengan sengketa Laut Cina Selatan. Filipina meyakini bahwa Laut Cina Selatan adalah alat ekspansi Tiongkok untuk menundukkan  negara-negara  Asia  Tenggara  (Ortuoste,  2013).  Meskipun,  Cina menyatakan sejak akhir 1990-an hingga saat ini, pendekatan Cina ke negara-negara Asia bersifat " good neighbour policy " serta mengedepankan negosiasi bilateral. Namun kini faktanya berbeda, Cina secara agresif mengklaim kedaulatan di LCS.
Secara langsung, ini mengindikasikan bahwa negara-negara Asia yang bersengketa dalam konflik LCS akan memosisikan Cina sebagai sebuah ancaman regional terhadap kedaulatan  teritorial.  Anggapan  ini  semakin  diperkuat  ketika  Cina  terus  melakukan peningkatan dan modernisasi kekuatan militer yang secara langsung dilihat sebagai upaya memperkuat diri dalam klaim maritim di wilayah yang bersengketa (Ortuoste, 2013).
Hubungan  asimetris  yang  khas  antara  Cina  dan  Filipina  tersebut  sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tekanan militer, kapasitas ekonomi, teritorial, serta kebijakan  luar  negeri  agresif  sehingga  mengakibatkan  dua  negara  ini  menjadi  berada dalam  keadaan head-to-head .  Perbedaan  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  Cina  lebih  besar dikarenakan  kekuatan  ekonomi  dan  militernya,  sedangkan  Filipina  memiliki  kekuatan ekonomi dan militer yang lebih kecil. Akhirnya, kondisi ini menghasilkan hubungan un- asymmetric dan  memungkinkan  negara  yang  lebih  kuat  akan  mendominasi  dan melakukan  kontrol  atas  negara  lainnya.  Hubungan  bilateral  simetris  antara  Cina  dan Filipina di kawasan berkembang menjadi segitiga simetri karena Amerika Serikat merasa terlibat dalam pengaturan keamanan Filipina. Signifikansi persoalan ini semakin terlihat pada kasus LCS, di mana disisi lain Cina juga merasa terancam dengan adanya aliansi antara Amerika Serikat dan Filipina (Malig, 2012).
Melihat  kondisi  tersebut,  Manila  semakin  yakin  untuk  membawa  kasus  sengketa LCS ke tingkat internasional dengan dukungan Amerika Serikat. Filipina percaya bahwa Amerika  Serikat  akan  mendukung  dan  memprioritaskan  bantuan  keamanan  terhadap negara  aliansinya  di  Kawasan  (The  Guardian,  2015).  Menariknya,  meskipun  Filipina merasa  terancam  dengan  klaim territorial  maritime dari  Cina,  Filipina  tetap  menjaga hubungan  baik  dengan  Cina  untuk  mempertahankan  kondisi  yang  kondusif  pada konstelasi ekonomi domestiknya. Harapan Filipina adalah dengan kegiatan ekonomi yang terjalin  baik  dengan  Cina  akan  secara  langsung  berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi yang  stabil  bagi  Filipina  (Ortuoste,  2013).  Filipina  melihat  Cina  sebagai  aktor internasional baru yang memiliki pengaruh di level global.
Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Filipina, dengan menempatkan Cina sebagai mitra  dagang  terbesar  ketiga  di  tahun  2011.  Pada  tahun  2023,  Presiden  Marcos  Jr. (Filipina)  serta  Presiden  Xi  Jinping  (Cina)  juga  kemudian  saling  bersepakat  untuk menandatangani  14  perjanjian  kerja  sama  antar  kedua  negara.  14  kesepakatan  tersebut meliputi  pertanian,  keamanan,  serta  pariwisata.  Selain  itu  juga  terdapat  pembentukan komunikasi  maritim  yang  lebih  intens  antara  kementerian  luar  negeri  masing-masing negara (Wardhana, 2023; Faqih, 2023)
Kondisi dilematis bagi Filipina ini tentu sangat menarik. Di satu sisi, ia tidak mau kehilangan  perlindungan  keamanan  dari  AS  dan  merasa  terancam  oleh  Cina  karena provokasi agresifnya di LCS. Namun juga disisi lain mengharapkan hubungan ekonomi
yang saling menguntungkan dari Cina bagi kepentingan domestik sambil terus menjalin hubungan harmonis dengan AS.
Rivalitas  AS  dan  Cina  di  kawasan  Asia-Pasifik  mengakibatkan  munculnya  dua hirarki  bagi  Filipina.  Hirarki  keamanan  yang  didominasi  oleh  Amerika  Serikat  dan hierarki  ekonomi  yang  didominasi  oleh  Cina.  Negara  lain  di  kawasan  sering mengandalkan  Amerika  Serikat  untuk  memberikan  jaminan  keamanan.  Disisi  lain beberapa  negara  di  kawasan  itu  semakin  terikat  dengan  Cina  dalam  hubungan perdagangan  dan  investasi.  Selama  beberapa  dekade  terakhir,  negara-negara  yang sebelumnya menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang prioritas seperti Jepang, Korea  Selatan,  Australia,  dan  Filipina,  kini  juga  mulai  menjadikan  Cina  sebagai  mitra dagang  utama.  Meskipun  Amerika  Serikat  masih  merupakan  pasar  penting  bagi perekonomian global, tetapi kini Cina adalah pusat ekonomi baru di Asia yang akan terus berkembang pengaruhnya di masa-masa mendatang (Ikenberry, 2016).
Kekuatan  Cina  muncul  di  saat  keadaan  ekonominya  mulai  mempengaruhi konstelasi keadaan intern maupun ekstern negara-negara di Asia-Pasifik. Dari kondisi ini, sehingga menjadi hal masuk akal dan lumrah untuk mengajukan asumsi bahwa pengaruh dan kekuasaan Amerika di Asia-Pasifik secara tak terelakan memudar (Beeson, 2009). Di satu  sisi,  Cina  dalam  memperkuat  posisinya  berusaha  melakukan  adaptasi  terhadap kondisi tata ekonomi global. Cina merangkul perkembangan kapitalis yang cepat dalam pembangunan dan ekonomi, Manifestasi kekuatan jangka panjang dari hegemoni AS dan pengaruh yang tertanam secara struktural selama ini, jika tidak dimanfaatkan dianggap dapat mendestabilisasi kekuatan hegemoni AS di Asia-Pasifik (Ku, 2006).

## Strategi Adaptif Filipina dalam Rivalitas Adidaya di Kawasan Asia-Pasifik
Sementara  AS  berusaha  untuk  mempertahankan  hubungannya  dengan  Filipina  melalui hubungan militer. Cina berusaha untuk menantang pengaruh AS dengan menggunakan perdagangan, investasi, dan bantuan ekonomi sebagai jalan untuk memperluas hubungan keamanan. Beijing mengedepankan kebijakan ekonomi yang lebih koheren dan ambisius daripada apa yang diajukan oleh Washington. Pada tahun 2017, Cina menyediakan sekitar US$ 300 juta untuk bantuan militer dan bantuan kebencanaan kepada Filipina. Pada bulan Desember 2017, Beijing dan Manila juga menyelesaikan pembicaraan untuk memperluas kerja  sama  di  bidang-bidang  militer  dan  kebencanaan.  Pada  Februari  2018,  Duterte
Kembali  mengusulkan  mengirim  pasukannya  untuk  pelatihan  kontra  terorisme  di  Cina sebagai sarana menciptakan keseimbangan (Lischin, 2018).
Mantan  presiden  Filipina,  Benigno  Aquino  III  juga  sebelumnya  mengadopsi kebijakan penyeimbang ( balancing ) untuk menanggapi tekanan Tiongkok atas sengketa teritorial kedua negara di Laut Cina Selatan. Kebijakan keseimbangan ini memuncak pada penandatanganan Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) pada bulan April 2014,  yang  memberi  kesempatan  Amerika  Serikat  untuk  merotasi  pasukan  yang dikerahkan dan untuk akses luas ke fasilitas militer Filipina.
Enhanced Defence Cooperation Agreement juga dilakukan guna membatasi Cina secara  strategis  dalam  meningkatkan  kegiatan  ekspansionisnya  di  Laut  Cina  Selatan. Tetapi kemudian presiden setelahnya, Duterte memiliki tujuan yang sangat bertentangan dengan Aquino. Duterte berusaha untuk mendorong relasi diplomatik yang lebih intens dengan Cina, sementara secara strategis “menjauhkan” Filipina dari sekutu perjanjian AS secara resmi. Setelah kurang dari tiga bulan setelah putusan Pengadilan Arbitrase yang mendukung klaim Manila terhadap Beijing di Laut  Cina Selatan, Duterte meluncurkan inisiatif diplomatik untuk mendapatkan itikad baik Cina. Pada pertemuan puncak ASEAN September 2016 di Laos, ia juga segera mengumumkan bahwa Angkatan Laut Filipina tidak  akan  lagi  bergabung  dengan  patroli  Angkatan  Laut  AS  di  perairan  yang disengketakan.  Dia  juga  menyerukan  penarikan  pasukan  AS  yang  mendukung  misi kontra-terorisme tentara Filipina di Mindanao. Pada saat yang sama, Duterte juga mencari pinjaman  dana  untuk  pengembangan  infrastruktur  kereta  api  di  Mindanao  dari  Beijing (De Castro, 2018).
Perkembangan  ini  menunjukkan  bahwa  Administrasi  Duterte  secara  taktis mendekat  kepada  Cina  untuk  kepentingan  strategisnya.  Duterte  bertekad  untuk mengambil keuntungan dari kemunculan Cina sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia- Pasifik.  Dalam  prosesnya,  menggantikan  hubungan  keamanan  Filipina-AS  dengan hubungan  ekonomi  Filipina-Cina  sebagai  hubungan  bilateral  paling  penting.  Seperti beberapa negara Asia lainnya -Kamboja, Laos dan Myanmar- Duterte juga yakin bahwa Filipina tidak memiliki kemampuan untuk menantang Tiongkok dalam perselisihan Laut Cina  Selatan.  Dia  juga  berbicara  lebih  kritis  tentang  Amerika  Serikat,  meragukan kesediaan  Washington  untuk  mendukung  Filipina  secara  militer  dalam  konfrontasi  di masa depan dengan Cina.
Baginya,  satu-satunya  pilihan  adalah  untuk  mendorong  interdependensi  ekonomi dengan  Cina  untuk  mengurangi  kemungkinan  konfrontasi  bersenjata.  Duterte  juga meyakinkan  negara  Asia  Tenggara  lainnya  untuk  bernegosiasi  langsung  dengan  Cina untuk menyelesaikan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Semua ini tentu menghasilkan tekanan besar dalam hubungan keamanan Filipina-AS (De Castro, 2018).
Selama beberapa dekade terakhir, Filipina, dengan dukungan diplomatik dan politik dari  Amerika  Serikat,  telah  menjadi  penantang  utama  klaim  historis  dan  teritorial Tiongkok  di  Laut  Cina  Selatan.  Namun  dalam  kejadian  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya,  Presiden  Rodrigo  Duterte  telah  mengubah  taktik  dan  strategi  keamanan klasik  Filipina,  yakni  menantang  aliansi  lama  dengan  AS  dan  secara  terbuka mengakomodasi Tiongkok sebagai mitra strategis yang baru.
Kondisi  ini  tentu  logis  menyebabkan  banyak  pengamat  menyimpulkan  bahwa Manila  melakukan  reorientasi  kebijakan  luar  negerinya  dan  mendekat  dengan  Beijing walaupun  disaat  bersamaan  juga  harus  mengorbankan  hubungan  bilateralnya  dengan Washington. Jika ditelusuri, penyelarasan strategis Filipina tersebut karena berakar dari ketidaksetujuan  AS  terhadap  perang  anti-narkoba  Duterte  yang  telah  menyebabkan ribuan  orang  tewas.  Kritik  AS  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  bawah kampanye  kontra  narkotika  terus  dilakukan  dengan  ancaman  untuk  menangguhkan bantuan pembangunan bagi Filipina. Bagi Duterte, apa yang dilakukan AS adalah bentuk intervensi eksternal dalam kebijakan domestiknya dan penghinaan terhadap kedaulatan Filipina. Kondisi ini kemudian memperbesar tuntutan untuk kebijakan luar negeri yang lebih independen dan secara perlahan keluar dari hubungan patron-klien antara Manila dengan Amerika Serikat (Rabena, 2016).
Kebijakan  luar  negeri  yang  independen  ini  terbentuk  dalam  dua  cara.  Pertama adalah  keputusan  untuk  “memisahkan  diri”  ( leash-slip )  dari  Amerika  Serikat.  Duterte telah mempromosikan serangkaian narasi anti-AS dengan menghidupkan kembali histori kekejaman  sejarah  tentara  AS  di  Filipina.  Dia  juga  berniat  menurunkan  hubungan pertahanan  bilateral  dengan  membatalkan  kegiatan  patroli  maritim  bersama,  seperti Latihan Pendaratan Amfibi Filipina (PHIBLEX). Dia juga mengumumkan bahwa semua pasukan  AS  akan  dipulangkan  dari  Filipina  dalam  waktu  dekat.  Tindakan-tindakan  ini dapat dipahami sebagai upaya kalibrasi ulang interaksi diplomatik dan aliansi Filipina- AS.  Kedua,  adalah  keinginan  untuk  memperluas  mitra  strategis  dan  ekonomi  Filipina
untuk  meminimalkan  ketergantungan  berlebihan  terhadap  Amerika  Serikat.  Terkait dengan  ini  adalah  keinginan  untuk soft  landing dalam  mengelola  sengketa  dan memajukan hubungan dengan Cina (Rabena, 2016).
Strategi  Duterte  untuk  tidak  meninggalkan  tetapi  tidak  menekankan  isu-isu teritorial dan maritim adalah langkah bijak yang dapat membuahkan hasil jika dilakukan dengan  cerdas.  Dengan  menghilangkan  hubungan  ekonomi  dari  manajemen  sengketa, Manila  dapat  memperoleh  manfaat  dari  Beijing  pada  saat  pertumbuhan  tinggi  dan kepercayaan investor di Filipina bertepatan dengan dorongan investasi besar-besaran oleh Cina sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) (Rahman et al., 2023).
Tantangannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  Cina  sendiri  juga  memisahkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan. Mengingat bahwa sebelumnya telah menggunakan pengaruh ekonomi terhadap Filipina untuk tujuan politik. Pergeseran kebijakan terhadap Cina juga Duterte lakukan dengan ketidaksetujuan di dalam ASEAN atas  penanganan  sengketa  tersebut.  Kerja  sama  militer  dan  pembicaraan  tentang penjagaan di sepanjang garis Pantai dengan Cina juga terus dilanjutkan (Baviera, 2017).
Meski  demikian,  dengan  bergabung  menjadi  tuan  rumah  KTT  ASEAN-AS,  AS juga mengirimkan sinyal kuat bahwa Washington masih menjaga hubungan strategis dan keamanan dengan Manila. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap politik dan keamanan regional  telah  bergeser  sebagai  tanggapan  terhadap  kekhawatiran  yang  berkembang tentang  arah  baru  politik  AS.  Indikasi  bahwa  Amerika  Serikat  kurang  memperhatikan Filipina  akan  sangat  merusak  kredibilitasnya  sebagai  negara  “penjamin  keamanan” negara  aliansinya.  Jika  Presiden  Duterte  berulang  kali  menyatakan  bahwa  dia  ingin Filipina menjauhkan diri dari Amerika Serikat dan mengatakan bahwa ia bahkan dapat membatalkan kesepakatan tentang kerja sama keamanan di bawah pemerintahan Aquino (Chongkittavorn,  2016).  Hal  yang  berbeda  justru  dilakukan  oleh  Presiden  Filipina Ferdinand Marcos Jr. Strategi keamanan yang adaptif dilakukan dengan cara yang sedikit lebih fleksibel dan menyimpang dari kebijakan Duterte.
Presiden  Filipina  Ferdinand  Marcos  Jr.  justru  mengadopsi  pendekatan  kemitraan dalam  kebijakan  luar  negerinya  dengan  Amerika  Serikat.  Amerika  Serikat  (AS)  dan Filipina  sepakat  untuk  saling  menguatkan  kegiatan  kemitraan  yang  dilakukan  dengan patroli  bersama,  dan  pemberian  akses  bagi  AS  untuk  menghidupkan  kembali  industri pertahanannya  dengan  mendirikan  18  perusahaan  di  Teluk  Subic  (Indonesia  Defense,
2023).  Pendekatan  ini  disinyalir  karena  hubungan  dengan  Cina  mulai  memanas  akibat beberapa insiden di Laut Cina Selatan.
Ferdinand  Marcos  Jr  juga  menginstruksikan  angkatan  bersenjata  untuk  focus  di LCS  akibat  perselisihan  yang  terus  meningkat.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  protes karena  penggunaan  laser  militer  di  Kepulauan  Spratly  oleh  penjaga  pantai  Cina (Nugrahani  &  Wulan,  2023).  Lokasi  tersebut  merupakan  lokasi  militer  Filipina ditempatkan  untuk  berjaga.  Disisi  lain,  Cina  menuduh  Filipina  menyusup  ke  wilayah teritorialnya  dan  mengkonfirmasi  bahwa  penjaga  pantainya  menggunakan  laser  yang tidak  berbahaya  untuk  melacak  kapal.  Padahal  sebelumnya  ada  kunjungan  Presiden Ferdinand  R  Marcos  Jr  ke  Beijing  namun  hal  tersebut  ternyata  tidak  mengendurkan agresivitas  Cina  di  LCS.  Tantangan  radio  dan  manuver  yang  dilakukan  oleh  Kapal Tiongkok juga selalu memberi ancaman kedaulatan bagi Filipina. Pada Juni 2022 penjaga kapal di wilayah Filipina juga mengalami kebutaan sementara akibat terkena sorot cahaya dari kapal Patroli militer Cina (Koran Jakarta, 2023).
Mengalami  serangkaian  ancaman  membuat  Filipina  menyesuaikan  kebijakan keamanan.  Hal  ini  dikarenakan  juga  dalam  aspek  lain,  misal  intensifikasi  persaingan antara negara adidaya di kawasan  Asia-Pasifik  juga berpotensi  menyeret  Filipina,. Hal yang  perlu  dicermati  secara  khusus  adalah  kemungkinan  pecahnya  konflik  di  Selat Taiwan. Provinsi Ilocos Norte di Filipina utara memiliki jarak yang sangat dekat sekitar 40  menit  jarak  penerbangan  di  Taiwan  bagian  Selatan.  Pendekatan  diplomatis  selalu diupayakan  oleh  Presiden  Marcos  Jr.  Oleh  karena  itu,  cenderung  kebijakannya  sangat berbeda dengan kebijakan Rodrigo Duterte sebelumnya yang sangat dekat dengan Cina dengan perlahan menjauh dari AS (Republika, 2023).
Berbanding  terbalik,  dengan  apa  yang  dilakukan  Duterte,  Filipina  di  bawah kepemimpinan Marcos Jr melakukan sejumlah adaptasi kebijakan. Restrukturisasi juga dilakukan  secara  khusus  kepada  Washington.  Filipina  dan  AS  saling  bersepakat mengamankan  empat  pangkalan  militer  di  Filipina.  Pengamanan  pangkalan  militer  ini disinyalir untuk memantau pergerakan Cina di Laut Cina Selatan dan sekitar selat Taiwan (Sumadinata, 2023).
AS  memiliki  akses  ke  lima  (5)  pangkalan  militer  Filipina  yang  diatur  dalam Enhanced  Defense  Cooperation  Agreement (EDCA).  Meski  secara  formal,  AS  tidak mengumumkan secara persis lokasinya. Salah satu dugaan kuat berada di utara Filiphina
(Luzon)  (Khairisa,  2023)  (Ferida,  2023).  Dalam  skema  yang  lain,  Presiden  Ferdinand Marcos  Jr  juga  menjalin  kesepakatan  dengan  Jepang  yakni Visiting  Forces  Agreement (VFA).  Kerja  sama  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  keamanan  maritim  dan memastikan  perlindungan  bagi  nelayan  Filipina.  Kondisi  ini  juga  dipicu  oleh kekhawatiran  tentang  tindakan  agresif  Cina  di  wilayah  tersebut,  meskipun  langkah  ini menurut  Cina  justru  mengganggu  stabilitas  regional  dan  meningkatkan  ketegangan (Reuters, 2023).
Marcos  Jr  awalnya  digembar-gemborkan  sebagai  calon  penerus  Duterte,  tetapi setengah tahun setelah masa kepresidenannya menunjukkan bahwa dia tampaknya lebih cenderung  mengutamakan  kepentingan  keamanan  domestik  sekaligus  kepentingan ekonomi dengan mitra  mitra strategis. Dalam Pidato Kenegaraan pertamanya pada Juni 2022,  dia  menyatakan  tidak  akan  menyerahkan  satu  inci  pun  wilayah  Filipina  kepada asing.  Dalam  KTT  ASEAN  dia  menegaskan  kembali  tentang  pentingnya  keamanan maritim, terutama yang menyentuh kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut. Pada KTT ASEAN Plus Three , ia juga menekankan keselamatan dan kebebasan navigasi sesuai dengan UNCLOS  (Misalucha-Willoughby, 2023).
Jika  Marcos  Jr  konsisten  selalu  menyimpang  dari  arah  kebijakan  Duterte,  maka pemerintahannya harus memastikan dua hal. Pertama adalah menjalankan kebijakan luar negeri yang independen berarti juga mendiversifikasi hubungan internasional yang sudah dilakukan, termasuk dengan AS dan Cina. Kedua, memperhatikan kepentingan ekonomi domestik secara serius. Filipina tetap terlilit utang karena pinjaman selama pandemi (Thai Bao & Thi Phuong Thao, 2009).
Pemerintahan  Duterte  meninggalkan  utang  sekitar  US$223  miliar.  Pada  saat kepresidenan Marcos dimulai, utang Filipina mencapai rekor baru sebesar US$224 miliar. Maka  masuk  akal  mengapa  agenda  ekonomi  diutamakan  selama  perjalanan  Beijing. Tetapi  jika  masalah  keamanan  terus  diabaikan,  negara  akan  merasa  sangat  sulit  untuk mengatur kepentingan domestik pasca-pandemi (Misalucha-Willoughby, 2023).
Meskipun mempertahankan kebijakan luar negeri yang fleksibel dan adaptif akan menjadi tantangan di tengah rivalitas geostrategis tersebut. Marcos Jr. harus terus juga memperbaiki  hubungan  dengan  Amerika  Serikat  melalui  penerapan  sikap  yang  lebih kritis  terhadap  Cina.  Kontras  dengan  pendahulunya  langsung  terlihat  sangat  mencolok dalam  kondisi  ini.  Duterte  meminta  bantuan  ekonomi  dan  militer  dari  Cina  dan  juga
Rusia, dua pelindung strategisnya, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS terkait masalah hak asasi manusia dan demokrasi. Untuk mengesankan Cina, presiden Duterte bahkan  berulang  kali  bersikap  “lembut”  pada  sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Sementara Marcos  Jr.  mengadopsi  kebijakan  yang  lebih  tegas  dengan  Cina  namun  sambil  tetap pragmatis menyambut peluang kerja sama di bidang ekonomi (Heyderian, 2022).
Dibandingkan  dengan  kebijakan  luar  negeri  mantan  presiden  Duterte,  yang mendekat dengan Cina tapi mengorbankan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Kebijakan keamanan adaptif Marcos Jr justru mempromosikan hubungan persahabatan dengan  dua  kekuatan  tersebut.  Duterte  mengancam  akan  menangguhkan  Perjanjian Kunjungan  Pasukan  Filipina-Amerika  Serikat.  Sebaliknya,  Marcos  Jr  berusaha memperkuat  hubungan  Filipina  dengan  AS  untuk  meningkatkan  pengaruhnya  dalam mengelola hubungan dengan Cina (Ma & Kang, 2023).
Kebijakan luar negeri adaptif Marcos Jr tersebut memiliki dua manfaat berbeda bagi Filipina. Pertama, menegaskan kembali aliansi Filipina-Amerika Serikat untuk menjamin kepentingan  keamanan  Manila.  Kedua,  meningkatkan  hubungan  Filipina  dengan  Cina yang dapat memberikan keuntungan ekonomi dan membantu memungkinkan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Filipina (Rommei, 2023).

## Simpulan
Perubahan dinamika keamanan akibat rivalitas AS dengan Cina di kawasan Asia-Pasifik mengakibatkan tegangnya hubungan Filipina-Cina secara khusus pada sengketa di Laut Cina Selatan. Kondisi ini  akan menjadi  tantangan keamanan yang serius bagi  Filipina. Filipina masih menghadapi tantangan keamanan yang dilematis atas klaim teritorial yang tumpang  tindih  di  Laut  Cina  Selatan.  Peningkatan  kekuatan  militer  Cina  juga memperburuk  ketegangan  dan  menyebabkan  Filipina  mengubah  kebijakan  keamanan yang adaptif sebagai akibat persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina.
Merumuskan kebijakan strategis merupakan faktor krusial dalam keamanan negara salah  satunya  berkaitan  dengan  strategi  adaptif  terhadap  kondisi  eksternal.  Apa  yang dilakukan Filipina di bawah kepemimpinan Marcos Jr adalah upaya untuk mengamankan kepentingan nasional baik kepentingan keamanan maupun kepentingan ekonomi dengan cara yang paling realistis akibat dari rivalitas tersebut.
Kebijakan luar negeri yang fleksibel tersebut memungkinkan Filipina beradaptasi dengan  perubahan  realitas  geopolitik  Asia-Pasifik  antara  rivalitas  AS  dan  Cina. Kebijakan  luar  negeri  yang  fleksibel  dan  adaptif  juga  menuntut  sikap  yang  pragmatis. Marcos Jr menyeimbangkan hubungannya dengan Amerika Serikat dan Cina dengan cara ini. Namun Marcos Jr juga tidak selalu menginduk ke Amerika Serikat karena Cina masih membayangi  agenda  kebijakan  luar  negeri  Filipina.  Secara  sederhana  bisa  dikatakan bahwa  Filipina  di  bawah  kepemimpinan  Marcos  Jr  tidak  beraliansi  bersama  Amerika Serikat  dengan  mengorbankan  Cina.  Marcos  masih  mengakui  Cina  sebagai  mitra ekonomi terkuat Filipina.
Pergeseran  doktrinal  dari  kepentingan  ekonomi  domestik  akan  berubah  menjadi doktrin  pertahanan  teritorial.  Pada  tingkat  ini,  Filipina  kemungkinan  akan  berperan sebagai 'rezim hibrida', di mana Marcos Jr. kemungkinan akan mengadopsi kebijakan luar negeri  yang  lebih  terkalibrasi,  menggabungkan  unsur  pragmatisme  dan  ketegasan terhadap  negara-negara  besar  seperti  Cina  sambil  berusaha  memanfaatkan  hubungan Filipina dengan Amerika Serikat secara maksimal.

## Daftar Pustaka
Anam, S. (2014). Great Power Rivalry in a New Asia Pacific Order: Examining the Great Power Concert Model for Asia Pacific. Jurnal Hubungan Internasional , 3 (2), 125– 130.
Solidum,  E.  D.  (1982).  Philippine  Perceptions  of  Crucial  Issues  Affecting  Southeast. Source: Asian Survey , 22 (6), 536–547. Baviera,  A.  (2017). Duterte’s  Cina  policy  shift:  strategy  or  serendipity? Https://Www.Eastasiaforum.Org/2017/08/13/Dutertes-Cina-Policy-Shift-Strategy- or-Serendipity/ .
Beeson,  M.  (2009).  Hegemonic  transition  in  East  Asia?  the  dynamics  of  Chinese  and American power. Review of International Studies , 35 (1), 95–112. https://doi.org/10.1017/S0260210509008341
Brecher,  M.,  &  James,  P.  (1988).  Achieving  strength  through  numbers  First  Nations,
Inuit, and Métis health information. The Journal of Conflict Resolution , 32 (3), 426– 456. http://www.jstor.org/stable/174212 Castro,  R.  C.  De.  (2018). Beijing  gone  from  foe  to  friend  in  Manila . Http://Www.Eastasiaforum.Org/2018/01/25/Beijing-Gone-from-Foe-to-Friend-in- Manila/ .
Chongkittavorn,  K.  (2016). Trump’s  response  to  Duterte’s  game-changer  in  Asia . Http://Www.Eastasiaforum.Org/2016/11/27/Trumps-Response-to-Dutertes-Game- Changer-in-Asia/ .
De  Castro,  C.  (2016).  Balancing  Agenda  on  an  Emergent  Cina. Journal  of  Current Southeast Asian Affairs , 35 , 139–159. http://nbn-
resolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:gbv:18-4-10136
Esnoe Faqih, W. (2023). Marcos Jr Kunjungi Beijing, Filipina dan Cina Akan Tingkatkan
Hubungan Bilateral . Https://International.Sindonews.Com/Read/988483/40/Marcos-Jr-Kunjungi-
Beijing-Filipina-Dan-Cina-Akan-Tingkatkan-Hubungan-Bilateral-1672945290 .
Ferida, K. (2023). Amerika Serikat Amankan Akses Tambahan ke 4 Pangkalan Militer di Filipina, Makin Mudah Pantau Cina . Https://Www.Liputan6.Com/Global/Read/5196641/Amerika-Serikat-Amankan-
Akses-Tambahan-Ke-4-Pangkalan-Militer-Di-Filipina-Makin-Mudah-Pantau-
Cina . Galang, A. M. (2017). The New Philippine National Security Policy and the Asia-Pacific . Https://Thediplomat.Com/2017/06/the-New-Philippine-National-Security-Policy- and-the-Asia-Pacific/ .
Heyderian, R. (2022). Marcos Jr. is putting on a deceptive new front . Https://Www.Ips- Journal.Eu/Topics/Foreign-and-Security-Policy/Marcos-Jr-Is-Putting-on-a- Deceptive-New-Front-6236/ .
Ikenberry, G. J. (2016). Between the Eagle and the Dragon: America, Cina, and Middle State  Strategies  in  East  Asia. Political  Science  Quarterly , 131 (1),  9–43. https://doi.org/10.1002/polq.12430
Indonesia Defense. (2023). Filipina Pererat Hubungan Bilateral dengan AS, Tingkatkan Industri  Pertahanan  di  Teluk  Subik . Https://Indonesiadefense.Com/Filipina- Pererat-Hubungan-Bilateral-Dengan-as-Tingkatkan-Industri-Pertahanan-Di- Teluk-Subik/ .
Jacobini, H. B. (1961). Main Patterns of Philippine Foreign Policy. Source: The Review of Politics , 23 (4), 507–530. Koran  Jakarta.  (2023). Marcos  Jr  Panggil  Dubes  Tiongkok .  Https://Koran- Jakarta.Com/Marcos-Jr-Panggil-Dubes-Tiongkok?Page=all .
Ku, S. C. Y. (2006). Rising Cina’s Foreign Relations. Source: Asian Perspective , 30 (4), 113–140. http://www.jstor.orgURL:http://www.jstor.org/stable/42704567
Liou,  R.  Y.-L.,  &  Hsu,  P.  S.-C.  (2019).  The  Effectiveness  of  Minor  Powers’  Hedging Strategy:  Comparing  Singapore  and  the  Philippines. International  Studies Association , 131 .
Lischin,  L.  (2018). US  Foreign  Policy  is  Failing  in  the  Philippines . Http://Www.Eastasiaforum.Org/2018/03/23/Us-Foreign-Policy-Is-Failing-in-the- Philippines/ . Litchman, M. (2023). Qualitative research in education: A user’s guide . Routledge. Malig. (2012). Cina blasts Philippines’ weapons purchase . Https://News.Abs-Cbn.Com/- Depth/05/23/12/Cina-Blasts-Philippines-Weapons-Purchase .
Ma,  X.,  &  Kang,  D.  C.  (2023).  Toward  Measuring  Free-Riding:  Counterfactuals,
Alliances, and US–Philippine Relations. Journal of Global Security Studies , 1 , 22– 32.
Misalucha-Willoughby, C. (2023). Between economy and security: Does the Philippines’ Marcos  Jr  have  a  choice? Https://Www.ThinkCina.Sg/between-Economy-and- Security-Does-Philippines-Marcos-Jr-Have-Choice .
Nugrahani,  &  Wulan,  A.  (2023). Cina-Filipina  Memanas,  Presiden  Marcos  Jr  Desak Militer Fokus di Laut Cina Selatan . Https://Www.Tribunnews.Com/Internasional/2023/02/28/Cina-Filipina- Memanas-Presiden-Marcos-Jr-Desak-Militer-Fokus-Di-Laut-Cina-Selatan .
Ortuoste, M. (2013). The Philippines in the South Cina Sea: Out of Time, Out of Options?
Southeast Asian Affairs , 240–253.
Pedrason,  R.,  Montratama,  I.,  &  Herstanti,  B.  (2021). Troika-Kerja  Sama  Pertahanan India, Indonesia, dan Australia: Peluang dan Tantangannya Bagi Indonesia . Jakad Media Publishing.
Rabena, A. J. (2016). Rebalancing Philippine foreign policy . Http://Www.Eastasiaforum.Org/2016/11/24/Rebalancing-Philippine-Foreign- Policy/ .
Rahman, Abd, M. A., & Jusoh, S. (2023). Cina’s New Maritime Silk Road Cooperation: Why Malaysia, Indonesia, and the Philippines Are Clings in Disagreement? In The Palgrave Handbook of Globalization with Chinese Characteristics: The Case of the Belt and Road Initiative (pp. 591–608). Springer Nature Singapore. Republika. (2023). Ferdinand Marcos: Filipina Bisa Terseret ke Konflik di Selat Taiwan . Https://Internasional.Republika.Co.Id/Berita//Rpytex335/Ferdinand-Marcos- Filipina-Bisa-Terseret-Ke-Konflik-Di-Selat-Taiwan
Reuters.  (2023). Philippines’  Marcos  Open  to  a  Troop  Pact  with  Japan . Https://Www.Reuters.Com/World/Asia-Pacific/Philippines-Marcos-Open-Troop- Pact-with-Japan-2023-02-13/ .
Rommei, B. (2023). Marcos Jr. Fashions a Flexible Foreign Policy fot the Philippines .
Https://Www.Eastasiaforum.Org/2023/01/21/Marcos-Jr-Fashions-a-Flexible- Foreign-Policy-for-the-Philippines/ .
Scott  Bennett,  D.  (1996).  Security,  Bargaining,  and  the  End  of  Interstate  Rivalry. International Studies Quarterly , 40 (2), 157–183.
Sumadinata, W. S. (2023). Analysis of United States Foreign Policy in Asia Pacific and Its  Impact  on  Regional  Security  Stability. Best  Journal  of  Administration  and Management (BEJAM) , 1 (3).
Thai Bao, T., & Thi Phuong Thao, N. (2009). The Policy of the Philippines towards the US and Cina in a changing World Order (2001-2021) forcing the Philippines to re- warm its. Journal of Multidisciplinary Studies , 3 (1), 50–64. The  Guardian.  (2015). Obama  tells  Asia  US  ‘here  to  stay’;  as  a  Pacific  power . Https://Www.Theguardian.Com/World/2011/Nov/17/Obama-Asia-Pacific- Address-Australia-Parliament .
Tolentino, E., & Ham, M. (2015). The entrapment of asymmetry: the Philippines between the  US  and  Cina. Bandung:  Journal  of  the  Global  South , 2 (1),  1–15. https://doi.org/10.1186/s40728-015-0016-8
Utami,  E.  P.  (2017). Analisis  Bentuk-Bentuk  Pelanggaran  Perjanjian  Minsk  Dalam Konflik Rusia-Ukraina . Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa.