Evaluasi Penilaian Aktiva Tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Bappeda Kota Baubau
Fariz Mustaqim *1 , Deki Pardana 2
1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton 2 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton
*penulis korespondensi: farizmustaqim5@gmail.com
Kata Kunci : Aktiva Tetap, Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan

## Keywords:
Fixed Asset, Governmental Accounting Standard, Financial Statement

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  bentuk  penilaian  aktiva tetap  yang  diterapkan  oleh  Kantor  Bappeda  Kota  Baubau  terhadap  Standar Akuntansi  Pemerintah.  Metode  statistic  yang  digunakan  adalah  analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian aktiva tetap pada Kantor  Bappeda  Kota  Baubau  telah  sesuai  dengan  PSAP  No.7  tentang  aktiva tetap  mengenai  pengakuan/pencatatan,  pengukuran/penilaian,  dan  penyajian serta  pengungkapan  aktiva  tetap.  Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  oleh Kantor  Bappeda  Kota  Baubau  dalam  mengevaluasi  aktiva  tetapnya  dilakukan sesuai  dengan  PSAP  No.7  mulai  dari  penggolongan  aktiva,  perolehan,  hingga pada pengadaan aktiva tetap tersebut. Berdasarkan PSAP No.7, diketahui Kantor Bappeda  Kota  Baubau  menerapkan  harga  perolehan  ( historical  cost )  sebagai dasar  dalam  mengukur  aktiva  tetapnya.  Pengakuan  awal  aktiva  tetap  yang diperoleh  dengan  cara  pembelian  secara  tunai  telah  sesuai  dengan  PSAP  No.7. Pengadaan  aktiva  tetap  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Bappeda  Kota  Baubau sesuai  dengan  mekanisme  pengadaan  aktiva  tetap  berdasarkan  PP  Nomor  54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

## Diterima:
4 April 2022 Disetujui: 26 April 2022 Dipublikasikan: 30 April 2022

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  suitability  of  the  form  of  fixed  asset  valuation applied  by  the  Baubau  City  Bappeda  Office  to  the  Government  Accounting Standards.  The  statistical  method  used  is  descriptive  analysis.  The  results  of  this study indicate that the valuation of fixed assets at the Bappeda Office of Baubau City  is  in  accordance  with  PSAP  No.  7  concerning  fixed  assets  regarding  the recognition/recording, measurement/assessment, and presentation and disclosure of fixed assets. The accounting policy used by the Baubau City Bappeda Office  in evaluating  its  fixed  assets  is  carried  out  in  accordance  with  PSAP  No.  7  starting from  the  classification  of  assets,  acquisitions,  to  the  procurement  of  these  fixed assets.  Based  on  PSAP  No.  7,  it  is  known  that  the  Baubau  City  Bappeda  Office applies historical cost as the basis for measuring its fixed assets. Initial recognition of  fixed  assets  obtained  by  way  of  purchase  in  cash  is  in  accordance  with  PSAP No.7. The procurement of fixed assets carried out by the Bappeda Office of Baubau City is in accordance with the mechanism for the procurement of fixed assets based on  Government  Regulation  Number  54  of  2010  concerning  the  procurement  of goods and services.
© 2022 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  di  bawah  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  memerlukan  pengelolaan administrasi  internal  dengan  mendayagunakan  kekayaan  yang  dimiliki  agar  dapat  memenuhi prinsip  efisiensi,  efektivitas,  dan  transparansi.  Memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  merupakan  tugas  utama  instansi  pemerintah  yang  dapat  dilakukan  melalui peningkatan  kualitas  pelayanan  dengan  mendayagunakan  aset  tetap  yang  dimilikinya. Keandalan pengakuan, pengukuran dan pelaporan aset tetap tergantung pada standar akuntansi pemerintah yang digunakan. (Paul et al., 2019)
Salah  satu  penunjang  yang  penting  dalam  menjalankan  kegiatan  operasional  suatu  instansi adalah aktiva tetap yang dimiliki instansi tersebut. Contohnya, suatu instansi tidak akan dapat menjalankan  kegiatan  usahanya  apabila  tidak  memiliki  gedung  dan  kendaraan.  Aktiva  tetap merupakan  aktiva  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  diperdagangkan  melainkan  untuk dipergunakan  dalam  kegiatan  perusahaan  yang  berumur  lebih  dari  satu  tahun.  Di  dalam penerbitan PP No. 24 tahun 2005, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah, wajib untuk menyusun neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Pengakuan (pencatatan), pengukuran (penilaian), penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain  itu,  Aset  tetap  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  atau  perolehan  lainnya  yang  sah,  baik  yang  bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya (Meo et al., 2021).
Perlakuan  akuntansi  aset  tetap  telah  diatur  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari Lampiran II PP 71 Tahun  2010.  PSAP  07  tersebut  memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  dalam  melakukan pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian  serta  pengungkapan  aset  tetap  berdasarkan  peristiwa ( events )  yang  terjadi,  dalam  PSAP  07  dinyatakan bahwa  aset  tetap  adalah aset  berwujud  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintah  atau  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum.  Lebih  lanjut,  dalam  Paragraf  8,  aset tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  sifat  atau  fungsinya  dalam  aktivitas  operasi entitas.
Dalam  Permendagri  64  Tahun  2013  tentang  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam menerapkan  standar  akuntansi  pemerintah  akrual.  Pedoman  tersebut  meliputi  pedoman standar  akuntansi  pemerintah  daerah,  pedoman  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  (SAPD) dan bagan standar akuntansi (BAS), yang mengandung implikasi operasional praktis di tingkat pemerintah  daerah.  Termasuk  juga  regulasi  akuntansi  aset  tetap,  yang  terus  menjadi  kendala tahunan dalam menentukan hasil audit BPK dalam (Antin Okfitasari, 2014).
Pemahaman  tentang  aset  tetap,  permasalahan  dan  solusinya  menjadi  hal  yang  sangat  penting bagi  penyusun  laporan  keuangan,  aparat  pengawasan  internal  pemerintah  (APIP)  yang melakukan  review  atas  laporan  keuangan,  dan  auditor  eksternal  yang  melakukan  audit  atas laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan pemahaman yang memadai tentang hal tersebut diharapkan laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas dengan opini wajar tanpa pengecualian (Siwy et al., 2016).
Namun  demikian,  pada  saat  penerapan  PSAP  07  oleh  Pemerintah,  dirasakan  masih  banyak kendala  antara  lain:  (a)  penentuan  komponen  biaya  penunjang  yang  dapat  dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap; (b) kepemilikan fisik aset tetap; (c)  penentuan  klasifikasi  suatu  aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain; (d) penentuan nilai perolehan awal, apabila dalam  perolehan  aset  tetap  tersebut  biaya  penunjangnya  tidak  hanya  untuk  aset  tetap  yang bersangkutan;  (e)  nilai  kapitalisasi  jika  terdapat  perubahan  batas  nilai  kapitalisasi;  (f) penentuan  biaya  kapitalisasi  yang  bisa  dikapitalisasi  pada  nilai  aset;  dan  (g)  penyajian  dan pengungkapan  aset  tetap  yang  pengadaan/  pembangunannya  diperuntukkan  bagi  pihak  lain;
(h)  penyajian  dan  pengungkapan  aset  tetap  yang  diperoleh  secara cost sharing ;  (i)  pengakuan dan penyajian serta pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan yang diakibatkan  dari  suatu  aset  tetap  milik  pihak  lain  (Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, 2010). Selain masalah penentuan nilai aset tetap, terdapat juga beberapa permasalahan dalam penentuan  nilai  penyusutan  aset  tetap  diantaranya:  (1)  tidak  semua  aset  tetap  tercatat  dalam daftar aset tetap dan belum menunjukkan harga perolehan yang dianggap wajar; (2) aset tetap yang  tercatat  belum  sesuai  kelompok  dan  belum  dirinci  per  unit;  (3)  keberadaan  dan  kondisi aset  tetap  masih  diragukan;  dan  (4)  kesulitan  dalam  menentukan  masa  manfaat  aset  (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2014).
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PSAP)  No.7  yang  berpedoman  pada  peraturan pemerintah  No.71  tahun  2010,  telah  memberikan  dasar  bagi  pihak  pemerintah  dalam  hal akuntansi aset tetap, khususnya tentang pengukuran, pengakuan, pengungkapan dan penyajian aset  tetap.  Aset  tetap  ialah  asset  yang  memiliki  wujud  dan  bermanfaat  lebih  dari  12  bulan pemanfaatannya  teruntuk  bagi  pemerintah  atau  kepentingan  publik  (Pemerintah  Republik Indonesia, 2010).
Penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  sebagai  bahan  utama  dan  pembanding,  yaitu  penelitian yang  dilakukan  oleh  Sujaya  et  al.,  (2020)  yang  meneliti  tentang  “Akuntansi  Aset  Tetap  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Bandung”.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  penerapan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  07  tentang akuntansi  aset  tetap  pada  Badan  Pengelola  Aset  dan  Keuangan  Daerah  Kota  Bandung  belum sepenuhnya  sesuai.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kesesuaian  bentuk  penilaian  aktiva  tetap  yang  diterapkan  oleh  Kantor  Bappeda  Kota  Baubau terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif yang dilakukan secara kualitatif. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Bappeda Kota Baubau, yang berlokasi di jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi  Tenggara.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Data  kualitatif, yaitu data yang berupa informasi tentang Kantor Bappeda Kota Baubau, struktur organisasi, visi dan  misi,  dimana  data  tersebut  tidak  berbentuk  angka-angka;  (2)  Data  kuantitatif,  yaitu  data yang berbentuk angka-angka, dapat berupa data inventaris peralatan dan mesin. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan analisis kualitatif yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perolehan Aktiva Tetap Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau
Berdasarkan  analisis  diketahui  bahwa  Bappeda  Kota  Baubau  memperoleh  aktiva  tetapnya melalui dua cara yaitu pembelian tunai dan dari nota pembukuan. Secara umum Bappeda Kota Baubau  memperoleh  aktiva  tetap  dengan  membeli  secara  tunai.  Bappeda  Kota  Baubau merupakan  SKPD  yang  mempunyai  tugas  utama  yakni  melakukan  penelitian  dan  pengkajian dalam  penyusunan  perencanaan  tentang  pembangunan  ekonomi,  sosial  budaya,  prasarana wilayah  yang  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  kebijakan  keuangan  yang mengacu pada kebijakan umum APBD Kota Baubau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda  Kota  Baubau  dalam  pelaksanaannya  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  yang  kemudian  disempurnakan  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Bappeda
Kota Baubau sepenuhnya memperoleh seluruh aktiva tetapnya dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Aktiva  tetap  Bappeda  Kota  Baubau  dinilai  dengan  biaya  perolehan  atau  nilai  wajar  pada  saat aset tetap tersebut diperoleh. Namun diketahui bahwa Bappeda Kota Baubau tidak menjelaskan tentang  pengeluaran-pengeluaran  yang  digunakan  untuk  memperpanjang  masa  manfaat  serta memaksimalkan fungsi dari aktiva tetap yang dimiliki, terutama terhadap aktiva tetap dengan harga perolehan yang besar. Pengeluaran-pengeluaran menyangkut aktiva tetap tersebut yaitu pemeliharaan,  reparasi,  perbaikan,  penambahan,  dan  perombakan.  Hal  tersebut  tidak  sejalan dengan  PSAP  Nomor  07  Paragraf  9  tentang  pengeluaran-pengeluaran  yang  dilakukan  setelah perolehan  awal  suatu  aktiva  tetap  yang  kemungkinan  besar  memberi  manfaat  ekonomis  di masa  yang  akan  datang  dalam  bentuk  peningkatan  kapasitas, mutu,  atau  peningkatan  standar kinerja,  harus  ditambahkan  pada  jumlah  tercatat  aktiva  yang  bersangkutan  (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).
Seperti  diketahui,  aktiva  tetap  yang  dimiliki  oleh  suatu  instansi  atau  perusahaan,  dalam  masa penggunaannya  akan  memerlukan  pengeluaran-pengeluaran  atau  biaya-biaya  yang  tujuannya adalah  untuk  menjaga  agar  aktiva  tetap  selalu  berada  dalam  kondisi  yang  baik.  Pengeluaran tersebut  mungkin  akan  meningkatkan  kapasitas,  memperbaiki  mutu  produksi  atau memperpanjang  masa  manfaat.  Setiap  pengeluaran  tersebut  harus  dievaluasi  untuk memutuskan apakah dibebankan sebagai biaya pada saat terjadinya atau pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi.
Pengungkapan aktiva tetap dalam laporan keuangan pada Bappeda Kota Baubau adalah untuk mengungkapkan  dasar  penilaian  aktiva  tetapnya  yaitu  sebesar  biaya  perolehannya  (biaya historis).  Dalam  PSAP  No.  7  dikatakan  bahwa  sejak  ditetapkannya  kewajiban  penyusunan neraca  sebagai  bagian  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah,  pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian,  dan  penyajian  serta  pengungkapan  aset  tetap  menjadi  fokus  utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.  Prosedur  tersebut  dilaksanakan  untuk  memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa ( events ) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali.

## Akuntansi Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau Berdasarkan PSAP Nomor 7
Pemeriksaan serta pengawasan terhadap aktiva tetap yang terdapat pada Bappeda Kota Baubau dilakukan  sebagai  bentuk  pemeliharaan  aktiva  tetap  yang  diperoleh  menggunakan  APBD Bappeda Kota Baubau dimana aktiva tetap tersebut masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN)  sehingga  harus  dipelihara  sebaik-baiknya  untuk  nantinya  dapat  memudahkan  dalam pelayanan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  analisis  diketahui  pemeriksaan  aktiva  pada Bappeda Kota Baubau dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan Barang Milik Negara dalam suatu instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kemudian terdapat prosedur yang dilakukan jika terdapat aktiva tetap yang sudah berkurang kemampuannya, prosedur tersebut disebut penghapusan aktiva tetap.
Sebagai Barang Milik Negara yang masuk dalam Laporan Keuangan suatu instansi, aktiva tetap tidak  boleh  dihapus  hanya  karena  aktiva  tetap  tersebut  telah  berkurang  kemampuannya.  Jika aktiva  masih  digunakan,  maka  harus  tetap  tercatat  dalam  buku  besar.  Jika  nilai  buku  aktiva besar dihapuskan dari buku besar, maka tidak akan ada lagi bukti mengenai keberadaan aktiva tetap tersebut, sehingga hal itu akan menjadi pelanggaran yang akan ditemukan oleh Pemeriksa Keuangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui pada  Bappeda Kota  Baubau  terdapat  daftar penghapusan aktiva tetap, hal tersebut dilakukan karena aktiva tetap tersebut telah habis masa manfaatnya  dan  tidak  dapat  lagi  digunakan  untuk  kegiatan  kerja  pada  Bappeda  Kota  Baubau, sehingga  prosedur  penghapusan  dilakukan.  Laporan  penghapusan  aktiva  tetap  tersebut
kemudian  menjadi  data  inventaris  yang  kemudian  menjadi  bukti  terhadap  penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.
Selain itu, dari analisis data diketahui bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bappeda Kota  Baubau  dalam  mengevaluasi  aktiva  tetapnya  dilakukan  sesuai  dengan  PSAP  No.  7  mulai dari  perolehan  aktiva,  pengadaan  aktiva,  hingga  pada  pelepasan  aktiva  tetap  tersebut.  Untuk pengadaan  aktiva  tetap  tersebut  dilakukan  dengan  mekanisme  pengadaan  aktiva  tetap berdasarkan  PP  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengandaan  Barang  dan  Jasa.  Mekanisme tersebut  dilaksanakan  untuk  memperoleh  barang  kebutuhan  kerja  Kantor  Bappeda  Kota Baubau yang dimulai proses perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang tersebut. Barang tersebut kemudian dicatat dalam daftar inventaris barang  kantor  karena  diperoleh  dengan  menggunakan  APBD  Bappeda  Kota  Baubau  yang kemudian disebut aktiva tetap.
Pencatatan  aktiva  tetap  dilakukan  sebagai  tanda  bukti  terkait  hak/kepemilikan  aktiva  tetap yang  telah  berpindah,  dalam  hal  ini  misalnya  ditandai  dengan  berita  acara  serah  terima pekerjaan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi,  dan  lainnya.  Perolehan  melalui  pembelian  dapat  dilakukan  dengan  pembelian tunai  dan  angsuran.  Perolehan  melalui  pembelian  dan  pembangunan  dilakukan  melalui mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  dan  pengeluaran  belanja  modal.  Sehingga  terdapat  2  (dua) jurnal,  yaitu  jurnal  untuk  mencatat  transaksi  belanja  dan  pengakuan  aset  tetap  peralatan  dan mesin.

## Penilaian Aktiva Tetap Bappeda Kota Baubau Berdasarkan PSAP Nomor 7
Penilaian  aktiva  tetap  pada  Bappeda  Kota  Baubau  dilakukan  dengan  menggunakan  PSAP  07 sebagai  dasar  acuan  untuk  memberikan  pedoman  bagi  Pemerintah  Kota  Baubau  dalam melakukan  pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian  serta  pengungkapan  aktiva  tetap berdasarkan  peristiwa (events )  yang  terjadi,  seperti  perolehan  aktiva  tetap  pertama  kali, pemeriksaan aktiva tetap, hingga pelepasan aktiva tetap.
Dalam  pelaksanaannya,  sebagai  SKPD  yang  berfungsi  melakukan  penelitian  dan  pengkajian dalam  penyusunan  perencanaan  tentang  pembangunan  ekonomi,  sosial  budaya,  prasarana wilayah dan kawasan strategis di Kota Baubau yang tersu mengalami perkembangan, Bappeda Kota Baubau diharuskan melakukan pelaporan terhadap penggunaan anggaran yang disediakan untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  perlengkapan  kerja  kantor  yang  masuk  dalam  bagian inventaris  barang  kantor,  yang  kemudian  akan  dilaporkan  pada  pemeriksa  keuangan  daerah dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Pelaporan  ini  bertujuan  untuk memeriksa laporan penggunaan APBD pada Bappeda Kota Baubau sehingga diketahui barang- barang  perlengkapan  apa  saja  yang  telah  dibeli  dan  fungsi  dari  pengadaan  barang-barang tersebut  dalam  menunjang  kinerja  Bappeda  Kota  Baubau  guna  mendukung  pelayanan  pada masyarakat.
Menurut Bappeda Kota Baubau, aktiva tetap yang dimiliki dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu aktiva yang dibeli secara tunai dan aktiva tetap yang berupa nota pembukuan. Aktiva tetap tersebut dibeli dengan menggunakan APBD Kota Baubau berdasarkan program kerja yang telah disusun  oleh  LKPP,  sehingga  tidak  terdapat  aktiva  tetap  yang  dibeli  diluar  dari  kebutuhan Bappeda Kota Baubau, karena hal tersebut akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang akan menjadi penghambat dalam proses kerja Bappeda Kota Baubau.
Dalam kaitannya mengenai perolehan aktiva tetap, Bappeda Kota Baubau melakukan pembelian aktiva  tetap  kantor  dengan  mengacu  pada  mekanisme  pengadaan  barang  kantor  berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  Peraturan  pemerintah  tersebut  mengatur  tentang  mekanisme  pengadaan  barang
mulai  dari  tahap  pengadaan  hingga  pada  tahap  pembelian  barang  kantor  yang  kemudian disebut sebagai aktiva tetap.
Berdasarkan  kriteria  aktiva  tetap  dalam  PSAP  Nomor  07,  diketahui  bahwa  aktiva  tetap berwujud  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan dalam  kegiatan  pemerintah  dan  dimanfaatkan  untuk  pelayanan  umum.  Lebih  lanjut,  dalam Paragraf  8,  aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  sifat  atau  fungsinya  dalam aktivitas operasi entitas. Kemudian jika ditinjau dari Kartu Inventaris Barang pada Lampiran 1, diketahui  bahwa  seluruh  aktiva  tetap  yang  dimiliki  oleh  Bappeda  Kota  Baubau  dimana  tahun pembelian telah melewati masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Sejak  ditetapkannya  kewajiban  penyusunan  neraca  sebagai  bagian  dari  laporan  keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap menjadi fokus utama, karena aktiva tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki  tingkat  kompleksitas  yang  tinggi.  Akuntansi  aktiva  tetap  yang  diatur  dalam  PSAP Nomor  7  tersebut  memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  dalam  melakukan  pengakuan, pengukuran,  dan  penyajian  serta  pengungkapan  aktiva  tetap  berdasarkan  peristiwa  ( events ) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan. Dalam pelaksanaan akuntansi aktiva tetap, diketahui bahwa Bappeda  Kota  Baubau  tidak  menjelaskan  bentuk  pemeliharaan  aktiva  tetap  untuk memperpanjang  masa manfaat  atau  yang  kemungkinan  besar memberi manfaat  keekonomian di  masa  yang  akan  datang  dalam  bentuk  peningkatan  kapasitas,  mutu  produksi,  atau peningkatan  standar  kinerja,  harus  ditambahkan  pada  jumlah  tercatat  aktiva  yang bersangkutan.
Selain  itu,  Bappeda  Kota  Baubau  juga  tidak  menjelaskan  penyusutan  aktiva  tetap  yang digunakan yakni nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir  periode.  Hal  ini  mengakibatkan  dalam  Kartu  Inventaris  Barang  yang  terdapat  pada Lampiran 1 diketahui terdapat beberapa aktiva tetap yang kondisinya rusak atau bahkan hilang. Walaupun  tahun  perolehannya  yang  telah  melewati  masa  manfaat  yang  lama  (lebih  dari  12 bulan), namun hal tersebut merupakan kekurangan yang dimiliki oleh Bappeda Kota Baubau.
Bappeda  Kota  Baubau  seharusnya  melakukan  metode  penyusutan  aktiva  tetap  berdasarkan masa manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut sesuai dengan PSAP Nomor 7. Dengan penerapan metode penyusutan tersebut, akan diketahui batas ambang dari masa manfaat yang diharapkan dari aktiva tetap tersebut, kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dan pelaporan untuk dilakukannya  biaya-biaya  pengeluaran  untuk  memperpanjang  masa  manfaat  dari  aktiva  tetap tersebut.
Aktiva  tetap  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang  dipelihara  karena alasan  sejarah  dan  budaya.  Pentingnya  dilakukan  penilaian  terhadap  aktiva  tetap  akan mendukung  sistem  kerja  suatu  intansi  pemerintah  dimana  tidak  terjadi  penyelewengan anggaran belanja serta tidak terjadi pemborosan anggaran yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran.  Penilaian  terhadap  aktiva  tetap  dengan  menerapkan  sistem  akuntansi  aktiva  tetap digunakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  suatu  instansi  terkait  penggunaan  anggaran dalam  rangka  penyediaan  barang  kantor  tersebut.  Hal  tersebut  merupakan  tujuan  yang diharapkan  oleh  masyarakat  yaitu  Pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabilitas,  sehingga pemerintahan yang good government dapat tercapai.

## 4. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  evaluasi  terhadap  penilaian  aktiva  tetap  pada  Bappeda  Kota  Baubau,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan PSAP Nomor 7 diketahui Bappeda Kota Baubau menerapkan Historical Cost menjadi dasar pengukuran aktiva tetapnya. Pengakuan awal aktiva tetap yang diperoleh dengan cara pembelian secara tunai telah sesuai dengan PSAP Nomor 7; (2) Pengadaan aktiva tetap yang dilakukan oleh Bappeda Kota Baubau sesuai dengan mekanisme pengadaan aktiva tetap berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengandaan Barang  dan  Jasa;  (3)  Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  oleh  Bappeda  Kota  Baubau  dalam mengevaluasi aktiva tetapnya dilakukan sesuai dengan PSAP Nomor 7 mulai dari penggolongan aktiva, perolehan, hingga pada pengadaan aktiva tetap tersebut; (4) Bappeda Kota Baubau tidak menjelaskan  bentuk  pemeliharaan  aktiva  tetap  untuk  memperpanjang  masa  manfaat  aktiva tetap  tersebut.  Selain  itu,  Bappeda  Kota  Baubau  juga  tidak  menjelaskan  metode  penyusutan aktiva tetap yang digunakan, hal tersebut bertentangan dengan PSAP Nomor 7.

## 5. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  peneliti  menyarankan  hal-hal  sebagai  berikut:  (1) Bappeda  Kota  Baubau  sebaiknya  menerapkan  pemeliharaan  aktiva  tetap  dan  melakukan penyusutan aktiva tetap secara jelas, sehingga tidak terjadi pelanggaran ataupun kerugian pada Bappeda  Kota  Baubau;  (2)  Bappeda  Kota  Baubau sebaiknya  melakukan  pemisahan  pendataan terhadap  aktiva-aktiva  tetap  yang  tahun  pembeliannya  telah  melampaui  batas  5  tahun  masa manfaat  dengan  aktiva  tetap  yang  masa  manfaatnya  belum  sampai  1  tahun,  sehingga  dapat dilakukan pengawasan serta pemeliharaan aktiva tetap dengan lebih maksimal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Antin  Okfitasari.  (2014).  Implementasi  Sap  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Akuntansi  Aset Tetap  Daerah:  Prespektif  Opini  BPK. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak  Vol.  14  No.  02,  Januari 2014 , 14 (02), 50–67.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2010). Buletin  Teknis  No.  09  Tentang  Akuntansi  Aset tetap . http://www.ksap.org/Buletin/Bultek_09_Akuntansi_Aset_ Tetap.pdf
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). Buletin Teknis No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual. Buletin SAP , 84.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2007).
Meo,  Y.,  Made,  A.,  &  Wulandari,  R.  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Dan  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pada  Bada  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Daerah  Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 9 (1), 1–12. https://doi.org/10.21067/jrma.v9i1.5456
Paul, D., Saerang, E., & Gamaliel, H. (2019). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola  Keuangan  dan  Barang  Milik  Daerah  Kota  Manado. Indonesia  Accounting  Journal , 1 (2), 57–62.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

## https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 1 (2010).
Siwy,  M.  I.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Karamoy,  H.  (2016).  Pelaksanaan  Fungsi  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah  (Apip)  Untuk  Menunjang  Tingkat  Kewajaran  Laporan  Keuangan Pemerintah  Kota  Manado. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 7 (2),  1–12. https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13549
Sujaya, A. F., Yanti, & Wibowo, R. (2020). Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung. ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan , 5 (2), 157–166. https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722