## KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA
Muklas Adi Putra Universitas Islam Malang Email: muklas.adi.putra@asia.ac.id

## Abstrak
Perlindungan anak harus diberikan secara intensif, hal ini karena pada hakekatnya anak  tidak  dapat  melindungi  dirinya  dari  berbagai  macam  perbuatan  yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perbuatan yang sering dialami oleh anak adalah tindak pidana salah satunya  kejahatan  seksual,  oleh  karena  itu  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimana  kebijakan  kriminal  dalam  menanggulangi  kekerasan  seksual terhadap  anak  di  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif, hasil penelitian ini adalah dalam menanggulangi kejahatan seksual, yang pertama menggunakan pena yaitu KUHP dan undang-undang perlindungan anak, kedua melalui jalur non penal yaitu peran pemerintah, peran masyarakat dan peran dari orang tua.
Kata-Kunci: Kebijakan kriminal; kekerasan seksual terhadap anak Indonesia.

## Abstract
Child  protection  must  be  given  intensely,  this  is  because  in  essence  children cannot  protect  themselves  from  various  kinds  of  actions  that  cause  mental, physical, social losses in various fields of life and livelihood. The actions that are often  experienced  by  children  are  criminal  acts, one  of  which  is  a  sexual  crime, therefore the formulation of the problem in this paper is how is criminal policy in tackling  sexual  violence  against  children  in  Indonesia  by  using  normative  legal research methods, the results of this study are in  tackling sexual crimes, the first is to use a pen, namely the Criminal Code and the child protection law, secondly, through  a  non-penal,  namely the  role  of  the  government,  the  role  of  society  and the role of parents.
Keywords: Criminal policy; sexual violence against Indonesia children.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  salah  satu  bagian  dan  hubungan  yang  tidak  terpisahkan dari  keberlangsungan  hidup  manusia,  masyarakat  dan  negara.  Anak  memiliki potensi  penting  dalam  generasi  atau  bangsa  pada  masa  mendatang  dan merupapakan  cerminan  sikap  hidup  bangsa  dan  penentu  perkembangan  bangsa
tersebut,  jika  anak  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  maka  negara  akan  kuat dan maju,  oleh karena itu anak dilindungi dan diajamin hak-haknya oleh negara. 1 Memelihara kelangsungan hidup  anak adalah sebuah tanggung jawab dari semua  elemen  salah  satunya  adalah  keluarga,  masyarakat  dan  negara,  bentuk perlindungan  terhadap  anak  adalah  salah  satu  cara  memelihara  kelangsungan hidup  anak.  Arif  gosita  mengatakan  bahwa  anak  wajib  dlindungi  agar  mereka tidak  menjadi  korban  tindkan  siapa  saja  (individu  atau  kelompok,  organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 2 Perlindungan  anak  memang  harus  diberikan  secara  inten  hal  ini  karena pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan  dan  penghidupan.  tindakan  yang  sering  di  alami  oleh  anak  adalah tindakan-tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab dan memanfaatkan kelemahan anak sehingga anak mengalami kerugian mental dan sosial.
Secara  umum  tindak  kejahatan  pada  anak  saat  ini  memang  terus  terjadi bahkan  hampir  setiap  hari  ada  beberapa  kasus  kejahatan  anak,  namun  yang menjadi sorotan adalah kejahatan seksual terhadap anak, kejahatan ini merupakan bentuk  kejahatan  yang  merusak  secara  mental,  fisik  bahkan  pertumbuhan kehidupan  sosial  anak  akan  menjadi  terganggu  dan  bisa  menyebabkan  trauma dalam kehidupannya.
Dalam  catatan  komisi  perlindungan  anak  indonesia  (KPAI)  selama  tahun 2021 aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai  korban  pencabulan  sebanyak  536  kasus  (62%),  anak  sebagai  korban kekerasan  seksual  pemerkosaan/persetubuhan  285  kasus  (33%),  anak  sebagai korban  pencabulan  sesama  jenis  29  kasus  (3%),  dananak  sebagai  korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%). 3
Dari ulasan diatas, perlu banyak pihak yang terlibat dalam mencegah atau menanggulanginya. Selain kebijkan-kebijakan dari pemerintah yang berupa  suatu aturan  hukum  sangat  diperlukan  untuk  mencegah  dan  melindungi  anak  dari kejahatan  kekerasan  seksual.  Penanggulangan  dan  pencegahan  harus  dilakukan melalui kebijakan hukum yang berlaku.
Kebijkan  suatu  hukum  sangat  diperlukan  dalam  setiap  kasus  baik  dalam kebijakan  pemberian  sanksi  sebagai  salah  satu  upaya  peanggulangan  kekerasan seksual  terhadap  anak  atau  penanggulangan  tindak  pidana  maupun  kebijakan lainnya  yang  berupa  peran  dari  beberapa  elemen sebagai  salah  satu  pencegahan, perlindungan  dan  pemulihan  kembali  terhadap  korban  tindak  pidana,  tertuama dalam tindak pidana kekerasan seksual anak.
1 Harry  Pratama  Teguh, Hukum  pidana  perlindungan  anak  di  indonesia,  teori  dan peraktik perlindungan anak dalam hukum pidana , (Bandung :CV pustaka setia , 2020). Hlm 3
2 Maidin  Gultom, Perlindungan  hukum  terhadapa  anak  dalam  sistem  peradilan  pidan indonesia ,(Bandung:Rafika Aditama 2014),.hlm.2
3 Catatan  Pelanggaran  Hak  Anak  Tahun  2021  dan  Proyeksi  Pengawasan  Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, dikutp dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022
Berdasarakan  latar  belakang  diatas  indonesia  sebagai  negara  hukum  dan menjungjung  tinggi  hak  anak  sehingga  penelitian  dan  penulisan  ini  mengambil rumusan masalah bagaimana kebijakan kriminal dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.
Perkembangan  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  kontrol  dari  adanya kejahatan  yang  saat  ini  terus  berkembang,  dimana  hukum  pidana  terus diperbaharui melalui kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi adanya kejahatan. Salah  satu  kebijakan  hukum  pidana  sebagai  penanggulangan  kejahatan  adalah kebijakan  kriminal.  Sudarto,  memberikan  tiga  arti  mengenai  kebijakan  kriminal tersebut antara lain yaitu: 4
a. Dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  atau  metode  yang  menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana:
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi:
c. Dalam  arti  yang  paling  luas  (yang  beliau  ambil  dari  Jorgen  Jospen), ialah  keseluruhan  kebijakan,  yang  dilakukan  melalui  perundang- undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Selain  pengertian  kebijakan  kriminal  yang  diuraikan  di  atas. Sudarto,juga pernah  mengemukakan  definisi  kebijakan  kriminal  secara  singkat  yang  diambil dari  definisi  Marc  Ancle  yang  telah  dirumusakan,  “bahwa  kebijukan  kriminal merupakan saluh satu usaha yang remonal dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.  Kebijakan  kriminal  atau  upaya  penanggulangan  Kejahatan  pada dasarnya merupakan bagian dari Integral sebugai upaya perlindungan masyarakat ( social  defence )  dan  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  ( wocialwelfare ) sehingga  tujuan  akhir  dari  kebijakan  kriminal  atau  politik  kriminal  itu  adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 5
Dalam mengkaji penanggulangan tindak kejahatan seperti tindak kejahatan seksual pada anak di indonesia dapat dipahami bahwa kebijakan yang diterapkan oleh  pemerintah  indonesia  sebagai  salah  satu  langkah  pencegahan  dan perlindungan  terhadap  anak.  Sebagaimana  Dalam  kajian  G.P  Hoefnagel  upaya penanggulangan  kejahatan  atau  kebijakan  kriminal  perlu  ditempuh  dengan pendekatan  kebijakan  dalam  arti  ada  keterpaduan  (integralitas)    antara  politik kriminal  dan  politik  sosial  serta  ada  keterpaduan  (intergralitas)  antara  upaya penanggulanan  kejahatan  dengan  penal  dan  non  penal  termasuk  dalam menanggulangi kejahatan tindak kekerasan seksual terhadap anak. 6

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  mencari  sebuah  kebenaran  dan  pengetahuan  maka  diadakan sebuah penelitian ilmiah untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada maupun masalah yang sedang dikaji. Penelitian ilmiah terdiri dari pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan penelitian non-ilmiah dan pendekatan ilmiah.
4 Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai ,Kebiakan hukum pidadan penyusunan konsep KUHP baru , (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 2
5 Ibid., hlm.3
6 Dey Revana, kebijakan kriminal (crminal polic),( Jakarta:Kencana 2017).hlm,.21

## Jurnal Negara dan Keadilan
Pendekatan  non-ilmiah  menggunakan  akal  sehat,  prasangka/dugaan, institusi,  atau  penemuan  kebetulan  atau  coba-coba  ( trial  and  error ),  pendekatan non  ilmiah  ini  menyatakan  pendapat  mengenai  suatu  persoalan  berdasarkan  atas dasar  persoalan  yang  di  peroleh  melalui  proses    yang  tidak  disadarai,  tidak dipikirkan  terlebih  dahulu  atau  tanpa  perunungan  terlebih  dahulu.  Pendekatan ilmiah menunutut dilakukannya, cara-cara atau langkah-langkah yang runtun  dan sistematis,  sehingga  dicapai  pengetahuan  yang  benar.  Disamping  itu  untuk memperoleh  pengetahuan  yang  benar  (ilmiah)  harus  dilakukan  dengan  cara-cara penalaran yakni dengan dedukasi dan induksi. 7
Jenis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ilmiah  ini  menggunakan  penlitian hukum  normatif,  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip hukum,  maupun  doktrin  hukum  guna  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi sesuai  dengan karekteristik ilmu  hukum. Penelitian hukum  normatif ini juga bisa disebut  sebagai  penelitian  hukum    doktrinal  karena  dalam  penelitian  hukum normatif  hanya  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma.  Penelitian  hukum normatif  ini  adalah  suatu  prosedur  dan  cara  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Melalui Penal
Upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  penal  indonesia  telah  memberlakukan beberapa  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencegah  dan  melindungi  anak dari  segala  kekerasan  termasuk  dalam  kekerasan  seksual  yang  akan  diuraikan sebagainberikut:

## 1. KUHP
Kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP)  adalah  undang-undang  secara umum  mengatur  pokok-pokok  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  kejahatan seksual.  Dalam  KUHP  ketntuan-ketentuan  larangan  perbuatan  kekerasan  seksual terhada anak diatur dalam beberapa pasal yakni:

## Pasal 285
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang wanita  bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
Pada pasal di atas mengatur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa  melakukan  persetubuhan,  artinya  bisa  dikatakan  bahwa  perbuatan tersebut  sebagai  pemerkosaan  yang  kemudian  dikatakan  sebagai  perbuatan kekerasan  seksual  terhadap  perempuan,  perbuatan  tersebut  dikenai  sanksi  pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.
Pasal  289
7 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  metode  penelitian  hukum ,(  Depok:  Raja Grafindo2020),hlm, 113
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,(Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group,2004)hlm.96
Barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  diancam  karena melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Kekerasan  seksual  pada  pasal  di  atas  adalah  berbentuk  pencabulan,  perbuatan cabul  adalah perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus ke tindak asusila atau keperbuatan  seksual,  dalam  hal  ini  biasanya  korban  adalah  anak  dibawah  umur, perbuatan  tersebut  dapat  diancam  dengan  pidana  paling  lama  sembilan  tahun penjara.
Pasal 291
(1)  Jika  salah  satu  kejahatan  berdasarkan  pasal  286,  2  87,  289,  dan  290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
(2)  Jika  salah  satu  kejahatan  berdasarkan  pasal  285,  2  86,  287,  289  dan  290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Berdasarkan  keterangan  pasal  diatas  merupakan  perbuatan-perbuatan  yang mengatur  perbuatan  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak  dibawah umur,  dalam  ayat  satu  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  pelaku mengakibatkan  luka  berat  dengan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas tahuan  penjara  dan  pada  ayat  dua  apabila  kekerasan  seksual  tersebut mengakibatkan kematian maka penjara paling lama lima belas tahun.

## Pasal 292
Orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  lain  sesama kelamin,  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Pada  penjelasan  pasal  diatas  merupakan  perbuatan  pencabulan  yang  dilakukan oleh  orang  dewasa  terhadap  anak  laki-laki  atau  sesama  jenis  perbuatannya  sama dengan pencabulan terhadap anak perempuan yakni perbuatan yang tidak senonoh yang  menjurus  ke  tindak  asusila  atau  keperbuatan  seksual,  perbuatan  tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara.
2. Undang-undang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk peraturan yang menjamin hak anak dan perlindungan terhadap anak. Pasal 1 ayat 1  menyebutkan  bahwa  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Selanjtnya  ayat  2 menyebutkan  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual anak  dalam  undang-undang  perlindungan  anak  mengatur  larangan  bagi  setiap
orang melakukan kekerasan seksual atau perbuatan cabul, sebagaimana pasal 76D dan pasal 76E yakni: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang  lain.  Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul.
Selanjutnya  ketentuan  pidana  apabila  seserorang  melakukan  tindak  pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 76D dan pasal 76E diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 yakni:
Pasal 81 ( 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
(2)  Ketentuan  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berlaku  pula  bagi Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Pasal 82
1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,  maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Ketentuan  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  kekerasan  seksual  pada pasal  81  ayat  1  jika  melanggar  ketentuan  pasal  76D  adalah  pidana  penjara  dan denda, pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun sedangkan  pidana  denda  paling  banyak  lima  miliyar  rupiah,  pidana  tambahan diajtuhkan  apabila  pelaku  kekerasan  seksual  adalah  orang  tua,  pengasuh  atau pendidik  maka  pidana  tambahannya  adalah  sepertiga  dari  ancaman  sebagaimana ayat  1.  Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  sanksi  pidananya    juga  sma sebagaimana  yangbtercantum  dalam  pasal  82  ayat  1  dan  ayat  2  yakni  pidana penjara  paling  singkat  lima  tahun  dan  denda  lima  miliar  dan  pidana  tambahan apabila pelaku pencabulan adalah orang tua, pengasuh atau pendidik.

## B. Penanggulangan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Melalui Non Penal
Kejahatan  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  diselesaikan.  Hal inidikarenakan  kejahatan  tidak  selalu  merupakan  fenomena  tunggal,  seringkali kejahatan  dapat  menimbulkan  atau  memicu  kejahatan  lainnya  yang  lebih  besar, kejehatan  pada  saat  ini  juga  tidak  terjadi  pada  individu  tertentu melainkan  dapat terjadi pada setiap orang dengan kerugian yang lebih besar.
Menurut  PBB  faktor  perkembangan  kejahatan  salah  satunya  adalah  karena kebijakan  pembangunan  yang  tidak  direncanakan  dengan  rasional,  timpang  atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat maka pembangunan tersebut bisa menjadi faktor kriminalitas yang cukup  tinggi. 9
Selanjutnya  dalam  kongres  PBB  ke-8  faktor-faktor  terjadinya  kejahatan disebutkan lebih terperinci dalam masalah “Urban Crime” antara lain adalah: 10
a. Kemiskinan, penganggurang, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan  perumahan  yang  layak  dan  sistem  pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok:
b. Meningkatnya  jumlah  penduduk  yang  tidak  mempunyai  prospek (harapan)  karena  proses  integarsi  sosial,  juga  karena  memburuknya ketimpangan-ketimpangan  sosial dan mengendurnya ikatan sosial:
c. Kondisi  seseorang  yang  menyulitkan  untuk  bermigrasi  ke  kota-kota atau keluar negeri:
d. Adanya rasisme dan diskriminasi yang menyebabkan
kelemahan/kerugian  dibidang  sosial,  kesejahteraan  dan  dalam lingkungan pkerjaan,
e. Kesulitan  bagi  orang-orang  dalam  masyarakat  modern  untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat,
f. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir,
g. Dorongan-dorengan  ide  dan  sikap  yang  mengarah  pada  tindakan kekerasam, ketidaksamaan hak atau sikap-sikap intoleransi.
Dari  faktor  terjadinya  kejahatan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  kejahatan  tidak hanya  terjadi  pada  orang  dewasa  saja,  akan  tetapi  kejahatan  juga  menimpa kalangan anak-anak, terlebih lagi anak merupakan individu yang dipandang lemah dan  mudah  terpengaruh  oleh  keadaan  tertentudisekitar  lingkungannya,  sehingga potensi  menjadi  korban  kejahatan  sangat  dominan.  Beberapa  bentuk  kejahatan yang saat ini menjadi ancaman bagi anak secara global anatar lain kejahatan yang berupa  kekerasan  terhadap  anak,  penelantaran  anak  dan  kekerasan  seksual terhadap  anak  oleh  karena  itu  perlunya  penanggulangan  secara  intensitas  yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan.
9 Barda nawawi arif, Op.Cit .hlm.,13
10 Ibid.,
Upaya  penanggulangan  kekerasan  seksual  pada  anak  selain  melalui  peraturan perundangan-undangan  upaya  diluar  undang-undang  yakni  non  penal  perlu dilakukan,  seperti  peran  dari  pemerintah,  organisasi  masyarakat  dan  dari  peran orang tua anak.
1. Peran Pemerintah
Peran  pemerintah  dalam  menanggulangi  kejahatan  seksual  terhadap  anak  harus dilaksanakan,  karena  pemerintah  merupakan  salah  satu  instansi  yang mengeluarkan  kebijakan  secara  umum  dan  menyeluruh  dalam  melindungi  anak dari  segala  bentuk  tindak  kejahatan  dan  menjamin  hak-hak  anak  yang  harus diberikan dan dilindungi.
Dalam  undang-undang  perlindungan  anak  disebutkan  peran  negara  dan pemerintah  dalam  memberikan  hak  dan  melindungi  anak  tercantum  dalam  pasal 21 yakni:
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung  jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak  tanpa membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin, etnik,budaya  dan  bahasa,  status  hukum,  urutan  kelahiran,  dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi,
melindungi, dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemerintah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak  dan  melaksanakan kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),  Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan  nasional  dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
(5) Kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat diwujudkan  melalui  upaya  daerah membangun  kabupaten/kota layak Anak.
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan  kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat  (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
Dari  penjelasan  pasal  diatas  negara  dan  pmerintah  memiliki  sebuah  kewajiban untuk  melindungi  anak  dari  kejahatan  dan  menjamin  hak  anak,  oleh  karena  itu pemerintah  melalui  kementerian  khusus  membentuk  sebuah  lembaga  untuk perlindungan  anak  yakni  komisi  perlindungan  anak  indonesia  (KPAI)  lembaga inilah  yang  nanti  akan  menangani  segala  permasalahan  anak  baik  dalam
penanganan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  maupun  anak  menjadi  pelaku kejahatan.
Tugas  dan  peran  dibentuknya  KPAI  berdasarkan  pasal  76  undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa tugas KPAI sebagai berikut:
1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan  masukan  dan  usulan  dalam  perumusan  kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
3. mengumpulkan  data  dan  informasi  mengenai  Perlindungan
Anak;
4. menerima  dan  melakukan  penelaahan  atas  pengaduan
Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan  kerja  sama  dengan  lembaga  yang  dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan  laporan  kepada  pihak  berwajib  tentang  adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
Untuk  memaksimalkan  tugas  dan  peran  KPAI,  ketua  dan  jajaran  pengurus melakukan beberapa program  yang melibatkan  Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban  (LPSK),  dan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (KPPPA) untuk  melakukan  beberpa  perjanjian  kerjsama  dalam  melindungi anak diantanya yakni: 11
1. Penguatan  advokasi  kebijakan  dan/atau  regulasi  terkait  pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban Tindak Pidana;
2. Pemenuhan hak restitusi anak korban Tindak Pidana;
3. Koordinasi  dan sosialisasi  pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban Tindak Pidana termasuk pemenuhan hak restitusi;
4. Pertukaran data dan/atau informasi terkait perkara pidana anak korban Tindak Pidana; dan
5. Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  tingkat  Aparat Penegak Hukum (APH).

## 2. Peran Masyarakat
Dalam perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan tidak hanya berkonsentrasi dari  peran  pemerintah  saja,  akan  tetapi  dalam  perlindungan  anak  dari  segala
11 Kpai, lpsk, kemen pppa tanda tangani pks tentang sinergi advokasi korban tindak pidana wujud penguatan  sistem  perlindungan  anak  yang  menempatkan  keadilan  dan  pemulihan  anak  korban  secara optimal.dikutp dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022
kejahatan terutama kejahatan seksual  terhadap  anak perlu peran dari  masyarakat sebagai  salah  satu  pencegahan  karena  faktor  kejahatan  terhadap  anak  terkadang terjadi karena faktor kehidupan sosial masyarakat.
Penegasan peran dari masyarakat dalam melindungi anak dari kejahatan tercantum dalam undang-undang perlindungan anak pasal 72 yakni:
1. Masyarakat  berperan  serta  dalam  Perlindungan  Anak,  baik  secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh orang  perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan  informasi  melalui  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
b. memberikan  masukan  dalam  perumusan  kebijakan  yang  terkait Perlindungan Anak;
c. melaporkan  kepada  pihak  berwenang  jika  terjadi  pelanggaran  Hak Anak;
d. berperan  aktif  dalam  proses  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  bagi Anak
e. melakukan  pemantauan,  pengawasan  dan  ikut  bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
f. menyediakan  sarana  dan  prasarana  serta  menciptakan  suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
g. berperan  aktif  dengan  menghilangkan  pelabelan  negatif  terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
h. memberikan  ruang  kepada  Anak  untuk  dapat  berpartisipasi  dan menyampaikan pendapat.
4. Peran  organisasi  kemasyarakatan  dan  lembaga  pendidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan  cara  mengambil  langkah  yang diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  masing-masing  untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5. Peran  media  massa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan melalui  penyebarluasan  informasi  dan  materi  edukasi  yang  bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
c. berkontribusi  dalam  pemenuhan  Hak  Anak  melalui  tanggung  jawab sosial perusahaan.”
Atas  dasar  pasal  di  atas  perlindungan  anak  harus  dilakukan  dari  segala  lalpisan masyarakat  maupun  lembaga-lembaga  lain  yang  berbentuk  organisasi  atau pendidikan,  masyarakat  dalam  memberikan  perlindungan  anak  harus  selalu memberikan informasi tentang hak-hak anak dan melakukan pemantaun terhadap anak.  Selain  itu  Bentuk  peran  masyarakat  dalam  perlindungan  anak  dari  tindak kekerasan  dilakukan  melalui  kegiatan  tim  penggerak  PKK  dari  tingkat  Desa hingga  RT.  Kegiatan  dilakukan  dalam  pertemuan  PKK  dengan  memberikan pengertian  pada  anggotanya  yang  terdiri  ibu-ibu  mengenai  bentukbentuk  tindak kekerasan,  cara  mengantisipasi  terjadinya  kekerasan,  serta  upaya  melindungi anak-anak dari bahaya yang mengancam. 12

## 3. Peran Orang Tua
Orang tua merupakan salah satu orang yang sangat dekat anak, orang tua memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  anak  mulai  dari  peran    orang  tua menjadi  pendidik  pertama  untuk  anak  hingga  memberikan  sebuah  perlindungan bagi  anak,  orang  tua  juga  salah  satu  individu  yang  paling  tau  tentang perkembangan  kehidupan  anak  dan  memahami  keadaan  anak  baik  dari  psikis maupun  dari  jasmani  dari  inilah  peran  orang  tua  dalam  pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika anak harus dilakukan.
Dalam undang-undang perlindungan anak peran orang tua dalam melindungi anak dari segala kejahatan tercantum dalam pasal 26 yakni:
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan  Anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam  hal  Orang  Tua  tidak  ada,  atau  tidak  diketahui  keberadaannya, atau  karena  suatu  sebab  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan tanggung  jawabnya,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  beralih  kepada  Keluarga,  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan  pasal  di  atas  menganjurkan  orang  tua  senantiasa  mengawasi  dan mencegah terhjadinya segala tindak kekerasan terutama tindak kekerasan seksual terhadap  anak,  disamping  itu  orang  tua  harus  mengontrol  anak  dalam  bermain terutama  anak  yang  menggunakan  media  sosial,  Komisioner  Bidang  Pornografi dan  Cyber  Crime  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  Hj.  Margaret Aliyatul  Maimunah  mengatakan  adanya  ancaman  bahaya  ketika  anak-anak menggunakan telepon genggam untuk itu perlu antisipasi dalam melindungi anak-
12 Ani mardiyati. peran keluarga dan masyarakat dalam perlindungan anak mengurang tindak kekerasan . Jurna Jurnal PKS Vol 14 No 4 Desember 2015; 453 – 464.hlm. 460
anak kita dari pengaruh negatif internet dan kejahatan siber  selaian itu anak-anak dalam mengakses internet rentan terpapar berbagai berbagai konten negatif seperti pornografi,  game  online  yang  bermuatan  kekerasan  dan  pornografi,  informasi hoaks,  ujaran  kebencian,  adiksi  gadget,  radikalisme,  serta  perilaku  sosial menyimpang.
Kasus  Pengaduan  Anak  Berdasarkan  Klaster  Perlindungan  Anak  Bidang Pornografi  dan  Cyber  Crime  KPAI  Tahun  2011-2018  mengalami kenaikan,  jenis  aduannya  berupa  Anak  korban  kejahatan  seksual  online, anak  pelaku  kejahatan  online,  anak  korban  pornografi  di  medsos,  anak pelaku  kepemilikan  media  pornografi,  dan  anak  pelaku  bullying  di medsos,  Dengan  adanya  kasus  ini  adalah  tantangan  bagi  orang  tua  dalam mendidik  anaknya  di  tengah  deras  dan  cepatnya perkembangan  teknologi melalui  internet.  Untuk  itu,  perlu  adanya  kewaspadaan  pada  orang  tua dalam melindungi anak-anaknya. 13

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  kriminal dalam  menangulangi  kekerasan  terhadap  anak  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yakni  melalui  kebijakan  penal  dan  non  penal,  kebijakan  penal  dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak menggunakan peraturan undang- undang pertama adalah KUHP  pasal  285, 289, 291 dan 292 kedua menggunakan undang-undang perlindungan anak pasal 76D, 76E, 81 dan 82. Selanjutnya dalam menanggulangi  kekerasan  seksual  anak  melalui  non  penal  yakni  peran pemerintah, peran masyarakat dan peran orang tua.
.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020 . Pengantar metode penelitian hukum , Depok:
Raja Grafindo Persada
Arief, gosita 1983. Masalah Perlindungan Anak , jakarta: akademi presindo Barda Nawawie, arief. 2011. B unga rampai, kebijakan hukum pidana penyusunan konsep KUHP baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Dey  Refana  dan  Kristian.  2017. Kebijakan  kriminal  (criminal  polcy ),  Jakarta: Kencana
Maidin,  gultom.2014. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem peradilan pidana anak indonesia , Bandung: Refika Aditama
13 Komisioner Bidang Pornografi dan Cyber Crime Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Hj.  Margaret  Aliyatul  Maimunah  menyatakan  perlu  pendampingan  orang  tua  ketika seorang anak menggunakan telepon genggam. dikutp dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022 Hj. Margaret Aliyatul Maimunah.
PeterMahmud  Marzuki,  .  2004, Penelitian  Hukum ,Jakarta:Kencana  Prenada Media Group
Teguh Harry Pratama. 2020. Hukum pidana perlindungan anak di indonesia, teori dan  peraktik  perlindungan  anak  dalam  hukum  pidana ,  Bandung:  Pustaka setia .

## Jurnal
Ani  mardiyati. peran  keluarga  dan  masyarakat  dalam  perlindungan  anak mengurang  tindak  kekerasan .  Jurna  Jurnal  PKS  Vol  14  No  4  Desember 2015; 453 – 464.

## Peraturan Perundang-undangan
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## Internet
Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, dikutip dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022
Komisioner  Bidang  Pornografi  dan  Cyber  Crime  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  Hj.  Margaret  Aliyatul  Maimunah  menyatakan  perlu pendampingan  orang  tua  ketika  seorang  anak  menggunakan  telepon genggam. dikutp dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022
Kpai, lpsk, kemen pppa tanda tangani pks tentang sinergi advokasi korban tindak pidana wujud penguatan sistem perlindungan anak yang menempatkan keadilan dan pemulihan anak korban secara optimal.dikutp dari https://www.kpai.go.id pada tanggal 3 mei 2022