NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                       ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBERIAN WARIS PADA AHLI WARIS NON MUSLIM DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Meydina Dwi Ariphia, Fifiana Wisnaeni, Adya Paramita Prabandari Progrm Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: meydiariphia@hotmail.com

## Abstract
Indonesia has many regulation inheritance, that is, adat inheritance law, islamic inheritance The last, western inheritance law is a norm of heritage based on Burgerlijk Wetboek as legal product of Dutch government when occupied Indonesia.  Issue of inheritance is a significant problem, because of the variety  of  existing  provision  especially  Islamic  Inheritance,  although  Al-Quran  and  Hadits  have regulated  in  detail,  but  issues  outside  the  provisions  of  the  Al-Quran  and  Hadits  is  increasingly various.  As  the  main  issues  of  this  study  are  to  compare  two  countries  that  are  mostly  muslim  in Indonesia and Malaysia, 1) In Indonesia the regulation of inheritance by non-Muslims was carried out with Ijtihad which refers to jurisprudence through compulsory testaments even though formally in the Compilation of Islamic Law there is no regulation, whereas in Malaysia  giving to non-Muslim heirs is actually not allowed in the Al-Quran and hadith, so if it is deemed necessary a grant can be given. The purpose of this research is to compare Indonesia and Malaysia law in giving to non-muslim because Al-Quran and hadits is not allowed a non-muslim inherit property from muslim and also to compare Study Case in Indonesia and Malaysia.

## Keywords: Comparative inheritance law

## Abstrak
Indonesia memiliki 3 hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan Hukum waris perdata barat sebagai produk yang diwariskan oleh belanda saat menjajah Indonesia. Permasalahan  pewarisan  adalah  suatu  masalah  yang  penting,  karena  beragam  nya  ketentuan  yang dimiliki  oleh  Indonesia,  khusus  nya  Hukum  Waris  Islam,  meskipun  Al-Quran  dan  Hadits  telah mengatur  secara  rinci,  namun  permasalahan  diluar  ketentuan  dari  Al-Quran  dan  Hadits  sangatlah beragam.  Seperti  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan  dua  negara  yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia dan Malaysia, 1) di Indonesia pengaturan pemberian kepada ahli  waris  non-muslim  dilakukan  dengan Ijtihad yang  merujuk  pada  yurisprudensi  melalui  wasiat wajibah walaupun secara formal dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengaturannya, sedangkan di Malaysia pemberian kepada ahli waris non muslim sesungguhnya tidak diperbolehkan Al-Quran dan hadits , maka bila dirasa perlu dapat diberikan hibah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam memberikan waris kepada ahli waris non muslim dan perbandingan kasus di Indonesia dan Malaysia dalam pemberian waris kepada ahli waris non muslim.

## Kata Kunci:Perbandingan hukum waris

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan sistem hukumnya yang bersifat majemuk sebagai akibat dari perkembangan sejarah.Disebut bersifat majemuk karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan  sendiri.Yang  di  maksud  adalah  sistem  hukum  adat,  sistem  hukum  Islam  dan  sistem hukum barat.
Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu; Hukum waris Islam, hukum waris barat, dan  hukum  waris  adat.Yang  membedakan  antara  ketiga  hukum  tersebut  adalah  hukum  waris Islam  atau  disebut  dengan  ilmu fara’idh .  Di  dalam  ilmu  tersebut,  segala  hal  berkaitan  dengan pewarisan telah diatur secara lengkap termasuk juga cara menghitungnya,sementara hukum waris adat adalah tata cara pembagian warisan menurut hukum adat yang berlaku. Selanjutnya, hukum waris  barat  menganut  sistem  pembagian  waris  berdasarkan  individual  dan  berlaku  bagi  setiap individual penganut agama selain muslim(Kuncoro, 2015).
Hukum  waris  Islam  merupakan  ekspresi  penting  hukum  keluarga  Islam,  ia  merupakan separuh  pengetahuan  yang  dimiliki  manusia  sebagaimana  ditegaskan  Nabi  Muhammad  SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti mengkaji separu pengetahuan yang dimiliki manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga  abad  pertengahan,  zaman  modern  dan  kontemporer  serta  di  masa  yang  akan  dating (Anderson, 1994).
Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 yakni Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur masalah keperdataan Islam atau hukum keluarga di Indonesia disamping Undang-undang nomor1 tahun 1974  sebagai  Undang-undang  nasionalnya.  Walaupun  demikian    perlu  diingatkan  bahwa Indonesia  bukan  lah  negara  Islam  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (3) Undang-undang  dasar  tahun  1945  amandemen  ketiga  bahwa  Indonesia  adalah  negara  republik dan negara hukum.
Konflik  waris  sudah  menjadi  keniscayaan  bahkan  Rasullah  dalam  hadits  menyebutkan pentingnya  mempelajari  hukum  waris.Konflik  hukum  waris  tidak  dapat  tehindarkan  manakala ketamakan  dan  keserakahan  telah  membelenggu  pada  diri  manusia  itu  sendiri  dimanapun  ia berada.  Khusus  di  negara  yang  mayoritas  beragama  Islam  seperti  Indonesia  maupun  Malaysia masalah  tersebut  tidak  luput,  kendati  Al-Quran,  hadits,  bahkan ijtihad mengenai  waris  sudah diatur sedemikian rinci.
Pada  umumnya  dan  keseluruhan,  hukum  kewarisan  di  dalam  KHI  tampak  sesuai  dengan hukum faraid yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits. Namun, tidak semua isi KHI memuat hukum Islam apa adanya dan kuranglah tepat bila dikatakan isinya melulu hukum Islam. Paling
tidak  yang  terkait  dengan  ihwal  batasan  ahli  waris  penggani  disampoing  harta  Bersama/harta gono-gini dan terutama kewarisan anak angkat.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h mejelaskan mengenai pengertian anak angkat serta beralihnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya yang berdasarkan putusan Pengadilan.Perlu diketahui untuk bagian anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat berdasarkan KHI Pasal 209 diberi wasiat wajibah , tidak lebih dari 1/3.Wasiat ialah suatu pelepasan terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang.Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan dalam keadaan apapun. Karenanya, tidak ada  dalam  syariat  Islam  suatu  wasiatyang  wajib  dilakukan  dengan  jalan  putusan  hakim(Ash- Shiddieqy, 2001).
Berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian ahli waris;  “Ahli waris dipandang  beragama  Islam  apabila  diketahui  dari  Kartu  Identitas  atau  pengakuan  atau  amalan atau  kesaksian,  sedangkan  bagi  bayi  yang  baru  lahir  atau  anak  yang  belum  dewasa,  beragama menurut ayahnya atau  lingkungannya”.  Dengan demikian dalam  Kompilasi Hukum Islam pun pengertian  ahli  waris  harus  beragama  Islam,  artinya  ahli  waris  non  muslim  tidak  dipandang sebagai ahli waris oleh Pewaris Muslim.Namun di Indonesia pembagian kepada ahli waris non muslim  dari  pewaris  muslim  dapat  diberikan  wasiat  wajibah  seperti  yang  diatur  Pasal  209 tersebut.
Kompilasi Hukum Islam tidak  memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut.  Secara  teori,  wasiat wajibah didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi  orang  yang  telah  meninggal  dunia  yang  diberikan  kepada  orang  tertentu  dalam  keadaaan tertentu (Nugraheni, et al , 2010).
Pembagian  waris  di  Indonesia  tidak  diatur  tersendiri  atau  terunifikasi,  oleh  karenanya  di Indonesia berlaku 3 sistem hukum. Bagi non mulim dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerdata). KUHPerdata merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah belanda, sehingga tidak memasukan unsur agama dalam ketentuan tersebut.
Selain  di  Indonesia,  Malaysia  juga  mengatur  mengenai  wasiat wajibah ,  yang  mana  negara Malaysia sebagai penduduk mayoritas muslim dan menganut di masyarakat melalui pengajaran berdasarkan  mazhab  syafi’i  (Ali,  2007),  sama  seperti  di  Indonesia,  pengaturan  tentang  wasiat wajibah di Malaysia diperuntukan hanya untuk cucu yang tidak mendapatkan bagian harta waris karena  terhijab.Malaysia  merupakan  negara  bagian,  Negeri  Selangor  merupakan  salah  satu Negara  bagian  di  Malaysia  yang  pertama  mewujudkan  Undang-Undang  Pentadbiran  Hukum Syara’  di  Malaysia.Undang-undang  yang  diwujudkan  adalah Enakmen Wasiat  Orang
Islam.Undang-undang  ini  dirumuskan  oleh  pemerintah  melaluo  Jabatan  Kehakiman  Syariah Negeri  Selangor  (JAKESS),  dan  selanjutnya  diajukan  dalam  rapat  parlemen  untuk  dibahas bersama  wakil  rakyat  tersebut.Setelah  disahkan  dan  mendapat  persetujuan  dari  Raja,  barulah diundangkan dan diberlakukan. Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor No 4 Tahun 1999 diundangkan pada 30 September 1999, dan mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2004(Hajar,M., 2014).
Enakmen Wasiat  Orang  Islam  Selangor  memang  merupakan  negara  pertama  yang mewujudkan pengaturan wasiat untuk orang Islam tetapi  masih ada Negara bagian lainnya yang mengatur seperti Negeri Melaka diatur dalam Enakmen Wasiat Orang IslamNomor 4 Tahun 2004 dan Negeri Sembilan diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Nomor 5 Tahun 2005. Hingga kini hanya Negeri Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004) dan Melaka (2005) saja yang telah membuat  undang-undang  khusus  mengenai  wasiat  orang  Islam  (Al-Haq.,et  al,2016).  Undang- undang untuk masyarakat non muslim diatur dalam Distribution  Act  1958 jo. Amendment  Act 1997.
Dalam  peraturan Enakmen Wasiat  Orang  Islam  (Selangor),  Negeri  Melaka  dan  Sembilan ditemukan di Seksyen 27 bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu, baik laki- laki maupun perempuan dari garis keturunan anak laki-laki dari generasi pertama yang ayah nya telah meninggal lebih dahulu atau diduga mati bersamaan daripada kakeknya,maka cucu tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah, dengan kadar tidak lebih dari 1/3.
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:
1. Bagaimana    perbandingan  pengaturan  bagian  ahli  waris  non  muslim  di  Indonesia  dan Malaysia?
2. Bagaimana  penerapan  putusan  pengadilan  mengenai  bagian  ahli  waris  atas  ahli  waris  non muslin studi kasus di Indonesia dan Malaysia?

## Originalitas
Berdasarkan  uraian  diatas  Penulis  menemukan  adanya  kemiripan  dengan  2  penelitian lainnya,  yaitu  Jurnal  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau  yang ditulis  oleh  Hajar  M,  dengan  judul  Hak  Kewarisan  Cucu  (Analisis  Yurisprudensi  Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia dan Jurnal Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Normatif Yuridis.
Penelitian  ini  ditulis  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul Perbandingan  Pengaturan Pemberian WarisPada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia dan  Malaysia , penelitian  ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus atas permasalahan yang akan dibahas dan kasus yang akan diteliti. Pada kasus yang diteliti penulis  dalam  jurnal  ialah,  di  Indonesiapemberian  kepada  ahli  warisnon  muslimmendapatkan
wasiat  wajibah,  lalu  dalam  kasus  di  Malaysia  pemberian  kepada  ahli  waris  non  muslim mendapatkan sumbangan, karena  di  Malaysia  wasiat wajibah hanya diperuntukan untuk cucu. Sedangkan dalam Jurnal dengan judul Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi  Syariah  di  Selangor,  Malaysia  dan  Mahkamah  Agung  di  Indonesia  membahas permasalahan  hak  waris  cucu  di  Indonesia  dan  di  Malaysia.  Sedangka  Jurnal  Eko  Setiawan dengan  judulPenerapan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Kajian Normatif  Yuridis  dari  Alumnus  Pascasarjana  Universitas  Brawijaya  Malang  mengenai penerapan  wasiat  wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (Setiawan,  2017).  Oleh  karenanya persamaan dalam pembahasan hanya terdapat di tema saja yaitu mengenai wasiat wajibah.

## B. Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekaran  Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data  sekunder  bidang  hukum  (Amiruddin,  2004).  Penelitian  ini  mengambil  hukum  normative terhadap  perbandingan  hukum  dan  penelitian  terhadap  azas-azas  hukum  (Soekanto,  1986). Spesifikasi penelitian yang digunakkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis  (Ashofa, 2001) yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaanya hukum positif serta fenomena yang terdapat dalam  prakteknya  nyata  mengenai  penerapan  wasiat  wajibah  di  Indonesia  dan  Malaysia  serta meninjau studi kasus di Indonesia dan Malaysia dalam hal pembagian waris kepada ahli waris non-muslim  dari  sudut.  Berdasarkan  jenis  dan  bentuknya,  data  terbagi  menjadi  2,  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  didukung dengan  data  primer.  Data-data  sekunder  tersebut  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku terkait  dengan  hukum  waris  Islam,  Data  primer  dilakukan  wawancara  dengan  narasumber, laporan dan lain lain(Soekanto, 1986). Data sekunder dalam penelitian ini bersumber padaBahan hukum  primer  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  yang  diambil  dari  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  positif  di  Indonesia  dan  Malaysia.Bahan  hukum  sekunder merupakan  bahan  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer tulisan-tulisan berupa buku-buku terkait dengan hukum kewarisan dan artikel-artikel mengenai implikasi yang dihasilkan  dari  adanya  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut.Bahan  hukum  tersier  merupakan bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, seperti  contoh  nya  adalah  menggunakan  internet  untuk  mengakses  data  yang  diperlukan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah dengan studi kepustakaan atau penelusuran  literatur.  Pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui  wawancara  kepada  Ustad
Syaiful Alamsyah dan Dr. Wan Noraini binti Md.Salim selaku narasumber.Analisis data dalam penelitian ini digunakan adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan  dan  perilaku  nyata,  yang  di  teliti  dan  di  pelajari  adalah  obyek  penelitian  yang utuh(Soekanto, 1986). Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan akan berlandasan Kompilasi Hukum Islam Undang-undang Islam di Malaysia yang berlandasan Al-quran dan hadits, ditarik secara  khusus  yaitu  putusan  kasus  nomor  086/Pdt.P/2016/PA.JS  dan  kasus  yang  serupa  di Malaysia.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia dan Malaysia
a. Perbandingan  Pengaturan  Pembagian  Waris  Pada  Ahli  Waris  Non  Muslim  Di Indonesia
Tabel 1. Perbandingan Pengaturan di Indonesia Negara/ Pengaturan Ahli Waris Muslim Berlaku Kompilasi Hukum Islam Ahli Waris Non Muslim Berlaku KUHPerdata Indonesia, sumber hukum yang digunakan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI), bersumber pada Alquran, Sunnah dan Hadits. Dimana seluruh umat Islam di Indonesia wajib menggunakan ketentuan hukum Islam terdapat pada; Pasal 49 ayat (1) yakni, undang-
undang no 7 tahun 1989 jo.
undang-undang no 3 tahun 2006
tentang peradilan agama.
“ Pengadilan Agama bertugas
dan berwenang memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara perkara-perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang bergama Islam di bidang; perkawinan, kewarisan,
wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah”. Pembagian waris di Indonesia tidak diatur tersendiri atau terunifikasi, oleh karenanya di Indonesia berlaku 3 sistem hukum. Bagi non muslim dapat menggunakan ketentuan hukum adat dan hukum barat (KUHPerdata). KUHPerdata adalah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dimana tidak memasukan unsur agama dalam ketentuan tersebut, Hal ini antara lain jelas tersirat dalam aturan perkawinan tidak memasukan syarat sah didasarkan agama.
Bagi mereka yang bukan beragama Islam, pengajuan waris dilakukan di pengadilan negeri. (Pasal 25 (2) Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) Kewarisan dalam hal pembagian waris dilihat dari agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam, terdapat di dalam Pasal 171 c yang berbunyi: “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah Didalam buku II KUHPerdata tidak hanya memuat pengertian benda dan hak-hak atas benda melainkan hukum
waris(Darmabrata, 2009).
atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama
Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris”
dan juga terdapat dalam Pasal 172 yakni, “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama
menurut ayahnya atau lingkungannya”
serta juga disebutkan dalam Pasal 171 b
“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Jika dilihat dari unsur tersebut pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tertulis mengenai pembagian kepada ahli waris non muslim mewarisi harta dari pewaris muslim. Namun hakim seringkali memberikan wasiat wajibah untuk diberikan kepada ahli waris non muslim merujuk yurisprudensi No.368.K/AG/1995. Salah satu perkara No. 086/PDT.P/2016/PA.JS penetapan pemberian wasiat
wajibah .
Hukum waris juga menentukan siapa diantara keluarga pewaris yang berhak untuk menerima warisan, sehingga erat kaitannya dengan hukum keluarga.(Darmabrata, 2009) Karena hal tersebut, Perkawinan membawa akibat tidak hanya hubungan hukum antara suami- isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan masing- masing(Darmabrata, 2009).
Sehingga bila terjadi putusnya perkawinan karena kematian maka akan terjadi pewarisan.
Yang dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 830 sampai 1130, dalam uraian isi
Pasal demi Pasal tidak terlihat persyaratan mewaris karena perbedaan agama. Dapat disimpulkan apabila terjadi pewarisan tidak melihat agama dari ahli warisnya. Sehingga semua memperoleh harta waris karena dilindungi Legitime Portie (Pasal 913 KUHPerdata) Pembagian waris Pembagian waris terdapat pada Pasal Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 bagian anak perempuan dan laki laki Pasal 177 bagian ayah Pasal 178 bagian Ibu Pasal 852 (2) KUHPerdata, seseorang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikannya hak untuk
Pasal 179 bagian duda Pasal 180 bagian janda Pasal 182 saudara mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan orang lain dan tiap ahli waris mendapat bagian yang sama besar. Pasal 852 (2): “ Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.” Dalam ketentuan BW ditetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan atau yang disebut sebagai hak mutlak ( legitieme portie ) Golongan I meliputi keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak- anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama Golongan II meliputi anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu, orang tua (ayah dan ibu) serta saudara, baik laki-laki maupun perempuan.(Suparman, 2005) Golongan III meliputi kakek dan nenek si pewaris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.(Suparman, 2005) Golongan ke IV meliputi anggota dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
b. Perbandingan  Pengaturan  Pembagian  Waris  Pada  Ahli  Waris  Non  Muslim  di Malaysia
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan di Malaysia Negara/ Pengaturan Ahli Waris Muslim Berlaku Undang-undang Islam yang berprinsip Al-Quran, Sunnah, dan Hadits Ahli Waris Non Muslim Berlaku Distribution Act 1958 jo.Amendment  Act 1997 Malaysia Tidak adanya pengaturan tertulis pembagian waris Islam di Malaysia, Malaysia mengatur mengenai pembagian orang yang beragama
sumber hukum yang digunakan namun prinsip nya terpakai untuk orang Islam adalah hukum faraid
yang berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijmak . hanya saja Malaysia menggunakan Undang-undang Islam sebagai pengaturan untuk masalah hukum keluarga. Pengaturan tersebut di atur dalam Undang-undang Keluarga
Islam (Negeri Melaka) dimana nama nya sesuai dengan negeri bagian di
Malaysia.
Serta diperkuat dengan ketentuan Perlembagaan Persekutuan Jadual 9 senarai ke-2; yang inti nya adalah bagi seluruh yang beragama Islam di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki kekuasa atas orang Islam dalam bidang mewarisi, harta wasiat tidak berwasiat, perkawinan, serta masalah keluarga yang berdasarkan hukum syarak.
selain Islam dalam Distribution Act 1958 jo (Amendment) Act 1997 , pengaturan nya sebanyak 10 Pasal.
Pasal 2 yang mengatakan: “ Tidak ada dalam undang-undang ini berlaku untuk harta milik seseorang yang beragama Islam dan mempengaruhi peraturan hukum Islam..” Kewarisan dalam hal Pembagian waris dilihat dari agama.
Tidak ada pemberian kepada ahli waris non muslim, jika menurut hukum Islam;
“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi orang Islam” (Al bukhari dan Muslim)
Berdasarkan kasus yang diangkat penulis, pemberian dari harta pewaris muslim dapat terjadi karena adanya kekuasaan seorang lembaga dimana seorang MAIM berhak mengatur harta  seorang muslim bilamana tidak adanya ahli waris muslim dan bagaimana harta itu dilaksanakan. Jadi dalam kasus yang di angkat penulis non muslim diberikan sumbangan. Dalam Distribution Act 1958 jo.
(Amendment) Act 1997 Tidak diatur perbedaan agama
mempengaruhi kewarisan, karena dari Pasal 1 sampai dengan 10 tidak ditemukan persyaratan mewaris harus seagama, hanya disebutkan dalam Pasal 2 bahwa ketentuan ini bukan untuk yang beragama Islam. Kewarisan dalam hal Pembagian waris Malaysia tidak memiliki pengaturan tertulis mengenai pembagian waris umat Islam, maka pembagian nya mengikuti hukum Al-quran yakni dimana ketentuan nya terdapat dalam QS.An-Nisa (4) 11, 12 dan 176. Pembagian nya terdapat di dalam Pasal 6 Distribution Act 1958 jo.
(Amendment) Act 1997 Salah satu Pasal 6 (1) e menyebutkan: “ jika seorang pewaris meninggal,
meninggalkan pasangan dan keturunan tapi tidak ada ayah dan Ibu, pasangan yang masih hidup berhak atas sepertiga dari harta warisan dan sisanya diberikan kepada anak dua pertiga.”
2. Penerapan Putusan Pengadilan Mengenai Bagian Waris Islam Atas Ahli  Waris Non Muslim Studi Kasus Di Indonesia dan Malaysia
a. Kasus Posisi di Indonesia
Kasus  ini  merupakan  suatu  contoh  Pemberian  waris  kepada  ahli  waris  non  muslim. Para  pemohon  adalah  pemeluk  agama  Islam,  dalam  hal  ini  melakukan  penetapan  ahli waris dari Pewaris Murtanih bin Aming dan Murtamah binti Komeng. Semasa hidupnya Pewaris  memiliki  9  anak,  yakni  para  pemohon,  bernama  Mudjaidi  Maulana  Syarif, Mastati, Mahlawi, Mahluyah, Mardaie Maulana, Marhusein, Hamidah, Hasanudin, dan Mohammad Zein. Dua orang anak pewaris meninggal dunia lebih dahulu pertama yang bernama Mardaie Maulana,  menikah dua kali  yang pertama dengan Ida Suhaidah binti Rosid dan telah bercerai, memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Geovani Natanael dan Glen Wilsen. Pernikahan yang kedua dilangsukan dengan Rifkiyanti, mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Siraj Sa’adan Razzan dan Adzraa Aliyah Al Thaaf. Anak- anak  dari  istri  pertama  Mardaie  Maulana  telah  berpindah  agama,  bernama  Geovani Natanael dan Glen Wilsen. Anak pewaris yang meninggal lainnya ialah Hasanudin yang meninggalkan anak bernama, Aldi Kusuma, Rafli Fathan, dan Keysha Shabrina Putri.
Para pemohon dalam hal ini ingin melakukan penetapan ahli waris dan memohon agar ahli waris pengganti dari Mardaei Maulana Septian yakni, Geovani Nathanael dan Glen Wilson  bukanlah  ahli  waris  yang  sah,  karena  keduanya  murtad,  Sehingga  ahli  waris murtad tersebut tidak dapat mewaris dari harta pewaris.
Pengadilan Agama Jakarta telah menetapkan bahwa anak laki-laki pewaris  Mardaei Maulana Septian dari perkawinan pertama memiliki anak yang murtad bernama Geovani Nathanael dan Glen Wilsen keduanya telah berpindah keyakinan (Kristen), maka majelis Hakim  berpendapat  kedua  anak  tersebut  menjadi  ahli  waris  pengganti  dari  Pewaris melalui  wasiat  wajibah  sebagaimana  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998.
Berdasarkan  kasus  posisi  diatas,  analisis  putusan  nomor086/Pdt.P/2016/PA.JS), sebagai berikut:
Penetapan  ahli  waris  menurut  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS adalah sebagai berikut:
1) Mudjaidi Maulana Syarif bin Murtanih (anak laki-laki)
2) Mastati binti Murtanih (anak perempuan)
3) Mahlawi bin Murtanih (anak laki-laki)
4) Mahluyah binti Murtanih (anak perempuan)
5) Marhusein bin Murtanih (anak laki-laki)
6) Hamidah binti Murtanih (anak perempuan)
7) Mohamad zein bin Murtanih (anak laki-laki)
8) Ahli waris pengganti dari Mardaei Maulana Septian yang meninggal tahun 2007:
a) Siraj Sa’adan Razzan (anak laki-laki isteri kedua)
b) Adezraa Aliyah al Thaaf (anak perempuan dari isteri kedua)
c) Geovani Nathanael dan Glen Wilsen Imannuel  (anak laki-laki   dariisteri  pertama beragama kristen) melalui wasiat wajibah
9) Ahli waris pengganti Hasanudin bin Murtanih yang meninggal tahun 2010 adalah:
a) Aldi Kusuma bin Hasanudin (anak laki-laki)
b) Rafli Fathan Yasir bin Hasanudin (anak laki-laki)
c) Keysha Shabrina Putri binti Hasanudin (anak perempuan).
Menurut pendapat penulis menggunakan wasiat wajibah dalam memberikan kepada ahli waris non muslim kurang tepat, karenawasiat wajibah dalam Pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam ialah:
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”
Penerapan  pada  Pasal  ini  oleh  hakim  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) tentang wasiat wajibah , karena wasiat wajibah dalam  KHI  untuk  anak  angkat  bukan  ahli  waris  non  muslim.  Akan  tetapi  karena pertimbangan  rasa  keadilan  yang  dimiliki  hakim  dan  karena  melihat  adanya  hubungan kekerabatan antara ahli waris sebagai cucu dari pewaris, maka hakim memberikan wasiat wajibah denganmerujuk pada  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  nomor 368.K/AG/1995 tanggal  16  Juli  1998yang  diterapkan  kembali  di  dalam  kasus  yang  diangkat  penulis dengan nomor putusan 086/PDT.P/2016/PA.JS. Dengan demikian berarti putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama merupakan suatu ijtihad yang baru dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.
Namun sesungguhnya ijtihad tersebut tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dan  Al-Quran  dari  mengenai  ahli  waris  beda  agama,  sebagaimana  diriwayatkan  oleh Usamah bin Zaid riwayat Al Bukhari dan Muslim,  Abu    daud,  at  Tarmidzi  dan
Ibnu Majah: “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim”.
Selain itu Hadits Riwayat Ashab Al-Sunan mengenai ahli waris beda agama:“Tidak dapat saling mewaris antara dua orang pemeluk agama yang berbeda.” (HR.Ashhab al- Sunan)
Al-Quran tidak mengatur  mengenai  pemberian  larangan  ahli  waris  beda  agama namun ditemukan di dalam Q.S. An-Nisa’ [4] 141: “(yaitu) orang-orang yang menunggu- nunggu (peristiwa) yang  akanterjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu  pada  hari  kiamat.  Allah  tidak  akan  memberi  jalan  kepada  orang  kafir  untuk mengalahkan orang-orang beriman.”
Kompilasi Hukum Islam pun mengatur perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima  bagian  dari  harta warisan sebagaimanaterdapat  dalam  Pasal  171  huruf  (c) bahwa ahli waris dipandang harus beragama Islam.
Geovanni dan Glen dalam kasus tidak berhak mewaris, berdasarkan hukum Islam dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Tetapi  jika  kewarisan  tersebut  diterapkan  dalam KUHPerdata,  maka Geovanni Nathanael dan Glen  Wilsen  yang  berkedudukan sebagai ahli  waris  pengganti  dapat  memperoleh  waris  sesuai  dengan  aturan  Pasal  841  dan  842 KUHPerdata. Alasan Geovanni dan Glen bisa mendapatkan waris, karena pada Pasal 832 KUHPerdata tidak menyebutkan ahli waris yang seagama dengan pewaris saja yang dapat mewaris. Namun yang disebutkan adalah yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan .Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  171
Kompilasi Hukum Islam yang salah satu syaratnya beragama Islam.
Pada  kasus  yang  diangkat  penulis,  karena  pewaris  merupakan  seorang  muslim, maka hakim Pengadilan Agama sudah selayaknya menggunakan sumber hukum dari Al- Quran, Hadits, dan KHI serta yurisiprudensi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.
Jika  dalam  kasus  ini  Hakim  ingin  memberikan  bagian  harta  kepada  ahli  waris pengganti  non  muslim,  maka  bagian  dapat  berupa  Hibah  dari  para  ahli  waris  saja. Sehingga  dalam  putusannya  Hakim  tidak  bertentangan  dengan  Al-Quran  dan  Hadits. Walaupun sebelumnya telah terdapat  yurisprudensi  yang  memberikan bagian pada ahli waris non muslim, sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah
mufakat  antara  para  ahli  waris  dalam  memberikan  bagian  mereka  sebagai  hibah  untuk ahli waris non muslim daripada harus menyalahi ketentuan syariah.
Sehubungan  dengan  pemaparan  diatas  hasil  wawancara  oleh  Ustad  Syaiful Alamsyah,Lc berpendapat, hakim berhak memberikan saran kepada para ahli waris untuk memberikan bagian warisan berupa Hibah kepada ahli waris non muslim yang dilakukan secara mufakat antara para ahli waris.

## b. Kasus Di Malaysia
Majelis  Agama  Islam  Melaka  (selanjutnya  disingkat  MAIM)  memberikan  harta dari Abdul Wahid Lim Abdullah (selanjutnya disebut pewaris) berupa sumbangan rumah harga medium di Bachang kepada keluarga pewaris yang berbeda agama dengan pewaris sebagai  donasi  yang  disebabkan  Ng  Glok  Song  meminta  hak  nya  untuk  mendapatkan harta dari pewaris, namun harta yang lainnya yaitu rumah di Jasin dan tabungan senilai RM  8000  ditempatkan  di  Baitulmaal.  Pertimbangan  MAIM  dalam  memberikan  rumah tersebut  karena  keluarga  dari  pewaris  miskin  dan  isteri  pewaris  harus  menghidupi keluarganya  sendiri,  serta  isteri  pewaris  hanya  mendapatkan  uang  asuransi  sebanyak 21,000 dan uang pension bulanan RM 360 setelah suaminya Abdul Wahid Lim Abdullah meninggal dunia.
Harta  pewaris  dibawah  wewenang  MAIM  karena  perbedaan  agama  yang  dianut pewaris dan para ahli waris. Sehingga harta dari pewaris pada saat meninggal dunia yang berupa rumah di Bachang, rumah di Jasin dan tabungan senilai RM 8000 dengan total harta RM 100.000 di bawah kewenangan MAIM (Peng, 2005).
Penulis berpendapat MAIM dalam memberikan rumah tersebut sudah tepat karena secara agama Islam memang tidak diperbolehkan mewaris kepada ahli waris non muslim yang terdapat  di Hadits dan  Al-Quran  yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni dalam Q.S. An-Nisa’ (4) 8 yang artinya:“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang   baik.”
Berdasarkan  ayat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  diperbolehkan  memberikan sebagaian  harta  kepada  kerabat  terdekat,  anak  yatim,  dan  orang  miskin.  Jika  dikaitkan dengan perkara waris yang telah dibahas, Ng glok Song dan anak-anaknya adalah satu- satunya ahli waris dari pewaris yang mana dapat dikategorikan sebagai kerabat dekat dan juga tergolong kepada orang  miskin. Kemudian kata ‘sekedarnya’ dalam ayat tersebut mempunyai  arti  yakni  memperbolehkan  memberikan  kepada  seseorang  seikhlasnya. Sehingga  menurut  penulis  sudah  tepat  tindakan  MAIM  dalam  hal  memberikan
sumbangan berupa rumah kepada Ng Glok Song dikarenakan memang tidak adanya ahli waris  yang  lain  dan  MAIM  tidak  memberikan  seluruh  harta  pewaris  seluruhnya melainkan hanya 1 rumah saja dan sisa harta diserahkan ke Baitulmal.
Dalam  hasil  wawancara  saya  dengan  Dr.  Wan  Noraini  binti  Md.Salim  Dosen  di Universitas  Islamic  Internasional  di  Malaysia,  berdasarkan  hal  tersebut,  beranggapan bahwa pewaris  muslim tidak  mewarisi  harta kepada ahli waris  non  muslim, tetapi  bisa menggunakan wasiat. Adapun cara lain mendapatkan harta warisan yaitu melalui wasiat, hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan berwasiat dalam Enakmen Wasiat Orang Islam  (Negeri  Melaka)  2005  yang  mengatur  pelaksanaan  wasiat  untuk  pewasiat  yang beragama Islam. Jadi Ng Glok Song bisa mendapatkan harta pewaris melalui wasiat yang dibuat pewaris.
Orang Murtad adalah merupakah saudara baru, bukan kepada agama Islam, namun kepada  agama  syirik  yang  dianutnya.  Imam  Syafie,  Maliki  dan  pandangan  mansyur daripada ahmad menyatakan bahwa ahli waris murtad tidak berhak mewarisi harta pusaka pewaris Islam, dan demikianlah sebaliknya(Sulong, 2014).
Seandainya  Abdul  Wahid  Lim  Abdullah  tidak  pindah  agama,  dan  tetap  sebagai seorang non muslim, ketentuan yang berlaku adalah Distribution Act 1958.
Pasal 6 ayat 1 (e): “ Jika seorang pewaris meninggal, meninggalkan pasangan dan keturunan tapi tidak ada ayah dan Ibu, pasangan yang masih hidup berhak atas sepertiga dari harta warisan dan sisanya diberikan kepada anak dua pertiga.”
Pembagiannya dalam kasus ini jika pewaris seorang non muslim berdasarkan Pasal 6 Distribution Act 1958 jo Act 1997 , sebagai berikut:
Total harta RM 100.000
Isteri mendapatkan 1/3 x100.000= 33.333.
Anak pewaris 3 (tiga) orang 1/3x2/3 = 2/9, masing-masing anak
2/9 x 100.000 (total warisan) = 22.222 masing-masing anak Pembagian Harta Ng Glok Song (B) = 33.333 Ming Hui (C) = 22.222 Seng Keong (D)= 22.222 Choo Seng (E) = 22.222
+
Total= 99.999

## D. Simpulan.
1. Perbandingan Pengaturan Pembagian Waris Pada Ahli  WarisNon Muslim Di Indonesia Dan Malaysia
Meskipun  Indonesia  dan  Malaysia  memiliki  sisitem  hukum  yang  berbeda,  Indonesia dengan civil law dan Malaysia dengan sistem hukum common law, terdapat kesamaan dalam hal pengaturan dan penyelesain kasus ahli waris non muslim ini, yakni;
Indonesia pengaturan pembagian waris non muslim berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan di Malaysia berlaku jika pewaris tidak meninggalkan wasiat maka berlaku Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997. Pada pengaturan pembagian waris muslim di Indonesia  berlaku  Kompilasi  hukum  Islam,  bersumber  pada  Al-Quran  dan  Hadits.  Sama seperti di Indonesia, Malaysia pengaturan pembagian waris muslim menggunakan Al-Quran, Hadits, dan Ijma.
Pembagian waris untuk non muslim dari pewaris muslim di Indonesia tidak diatur, karena dalam Al-Quran, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur bagian waris ahli waris non  muslim.  Namun  di  Indonesia  pemberian  kepada  ahli  waris  non  muslim  merujuk  pada yurisprudensi  Mahkamah  Agung  nomor  368.K/AG/1995  tanggal  16  Juli  1998  dimana  ahli waris non muslim diberikan wasiat wajibah.
Peraturan di Malaysia atas Pembagian waris untuk non muslim dari ahli waris muslim tidak diatur  secara  tertulis,  karena  Malaysia  menggunakan  Al-Quran,  Hadits,  dan  Ijma  dalam pembagian  waris.  Namun  terdapat  dalam  kasus  yang  diangkat,  MAIM  memberikan sumbangan kepada keluarga non muslim sebagai bentuk empati terhadap keluarga pewaris.
2. Penerapan  Putusan  Pengadilan  Mengenai  Bagian  Ahli  Waris  Atas  Ahli  Waris  Non Muslim Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia
Dalam putusan nomor 086/Pdt.P/2016/PA.JS di Indonesia hakim memutus perkara tidak sesuai  dengan  yang  ada  di  dalam  Al-Quran,  hadits,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Karena wasiat wajibah pada  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  diperuntukan  untuk  anak  angkat, maka ahli waris non muslim seharusnya tidak dapat diberikan wasiat wajibah. Namun hakim melaksanakan  putusan  berdasarkan  yurisprudensi  nomor    368.K/AG/1995  dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Q.S. An-Nisa’ (4) 141, Hadits, dan Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan di Malaysia, ahli waris non muslim tersebut menuntut hak warisnya kepada lembaga Majlis Agama Islam Melaka sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengatur pembagian harta warisan bilamana tidak ada ahli waris. Hal ini dapat dilihat pada
ketentuan Pasal 5 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 tentang fungsi MAIM.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Amiruddin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha. Ash-Shiddieqy, H. (2001). Fikih Mawaris . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Darmabrata,  W.  (2009). Hukum  Perkawinan  Perdata:  Syarat  Sahnya  Perkawinan  Hak  Dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan . Jakarta: Rizkita.
Anderson, J.N.D.(1994). Hukum Islam Di Dunia Modern, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Kuncoro, N. W. (2015). Waris: Permasalahan dan Solusinya . Jakarta: Raih Asa Sukses Rahardjo, S. (1980). Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa.
Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Suparman, E. (2005). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW . Bandung: PT Refika Aditama.

## JURNAL
Ali, A. K. (2007). Tajdid Fiqh Mazhab Syafi’i di Malaysia. Jurnal Fiqh .Hal. 77-84
Hajar,M.  (2014). Hak  Kewarisan  Cucu  (Analisis  Yurisprudensi  Mahkamah  Tinggi  Syariah  Di Selangor, Malaysia Dan Mahkamah Agung Indonesia). IUS QUIA IUSTUM Nomor 3. Hal. 444-464
Muda, M. Z.(2008). JurnalInstrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia (Kertas kerja ini dibentangkan pada Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan). Dewan Serbaguna. Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur.
Muhammad.  F.  Al-Haq.,  Asni.M.,  Jasni.  S  (2016). Fatwa  beruhubungan  Wasiat  Wajibah  dan Keseragaman  Peruntukannya  dalam  Fatwa  Negeri-Negeri  di  Malaysia. Al-Qanatir International joernal of Islamic Studies. Vol.5. No. 1
Nugraheni, B. N., Ilhami, H., Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia . Mimbar Hukum. vol 22: 311-329
Setiawan,  E.  (2017). Penerapan  Wasiat  Wajibah  Menurut  Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  Dalam Kajian Normatif Yuridis . Muslim Heritage. Hal. 43-62
Sulong,  D.  J.  bin.  (2014). HakSaudara  Baru  Terhadap  Harta  Pusaka:  Analisis  Undang-Undang Semasa . Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Enakmen Wasiat Negeri Selangor No.4 Tahun 1999 Enakmen Wasiat Orang Islam Melaka No.4 Tahun 2005
Distribution Act 1958 jo. Amendment  Act 1997.

## Online
Peng,  lee yuk. (2005, October 11). House returned to family . Diakses tanggal 1 November 2019 https://www.thestar.com.my/news/nation/2005/10/11/house-returned-to-family