## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 8 NO 1 – JANUARI 2016 – Halaman 1-15

## PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUS- AHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN
Jessica Cecilia Chandra Hartono Rahardjo*

## Irene Natalia
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya *hartono-r@ukwms.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received November 2, 2015 Revised November 21, 2015 Accepted December 22, 2015
Key words: Executive Risk Preferences, Company Size, Tax Avoidance.

## ABSTRACT
Tax is one of state revenue sources which is very important for supporting the sustainability of a country's development. A country needs much fund to finance development, thus the government has increased the tax revenue in  RAPBN (National budget draft) 2014. This shows that the demand of public tax revenue is increasing. However, the effort to optimize the state fund from tax revenue has many obstacles. One of the obstacles to optimize the tax revenue is tax avoidance. In general, the taxpayers tend to minimalize the amount of tax that should be paid to the state. It causes the tax revenue that should be accepted by the state is not as big as the payments made by the taxpayer. Therefore, this study aimed to examine and analyze the influence of the execu- tive risk preferences and the company size towards tax avoidance in mining companies listed in Indonesia Stock Exchange 2010- 2013. This research used quantitative method with hypothesis testing. The dependent variable is tax avoidance, whereas the inde- pendent variables are the executive risk preferences and the company size. The data sources were collected from Indonesia Stock Exchange website and the company’s website as secondary data. Multiple linear regression was used in data analysis technique. The result showed that the executive risk preference and the company size have significant influence on the tax avoidance. Execu- tive risk preferences have significant positive influence on tax avoidance, whereas company size has significant negative influence on tax avoidance.

## ABSTRAK
Pajak  adalah  salah  satu sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  untuk  mendukung keberlanjutan pembangunan suatu negara. Suatu negara membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan, oleh karena itu  pemerintah  telah  meningkatkan  penerimaan  pajak  dalam  RAPBN  (rancangan  anggaran  nasional)  2014.  Ini menunjukkan bahwa permintaan penerimaan pajak publik meningkat. Namun, upaya untuk mengoptimalkan dana negara  dari  penerimaan  pajak  memiliki  banyak  kendala.  Salah  satu  kendala  untuk  mengoptimalkan  penerimaan pajak  adalah  penghindaran  pajak.  Secara  umum,  wajib  pajak  cenderung  meminimalkan  jumlah  pajak  yang  harus dibayarkan  kepada  negara.  Hal  itu  menyebabkan  penerimaan  pajak  yang  seharusnya  diterima  oleh  negara  tidak sebesar  pembayaran  yang  dilakukan oleh wajib  pajak.  Oleh karena itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perus- ahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode kuanti- tatif  dengan  pengujian  hipotesis.  Variabel  dependen  adalah  penghindaran  pajak,  sedangkan  variabel  independen adalah preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Sumber data dikumpulkan dari situs web Bursa Efek In- donesia dan situs web perusahaan sebagai data sekunder. Regresi linier berganda digunakan dalam teknik analisis data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  preferensi  risiko  eksekutif  dan  ukuran  perusahaan  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  penghindaran  pajak.  Preferensi  risiko  eksekutif  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan  ter- hadap  penghindaran  pajak,  sedangkan  ukuran  perusahaan  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap penghindaran pajak.
PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PER- TAMBANGAN OLEH CHANDRA, RAHARDJO dan NATALIA

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keber- lanjutan  pembangunan  suatu  negara.  Peran  aktif  dan  kepatuhan  wajib  pajak  sangat  dibutuhkan  dalam proses  pengumpulan  pajak.  Berjalannya suatu  negara  membutuhkan  biaya yang  tidak  sedikit  dan  salah satu  pendapatan  negara  yang  diharapkan  adalah  melalui  pajak.  Semakin  besar penerimaan  negara  dari pajak,  maka  semakin  besar  pula  kemampuan  keuangan  negara  untuk  pembiayaan  pembangunan.  Se- baliknya, semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara guna pembiayaan pembangunannya. Pentingnya penerimaan pajak ini sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandiri- an  pembiayaan  pemerintah  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  dengan  tingkat  efektivitas  dan efisiensi yang tinggi.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan  dana  anggaran mencapai  Rp1.662,5  triliun. Dari  anggaran  pendapatan  negara Rp1.662,5  tri- liun terdapat penerimaan pajak yang direncanakan mencapai Rp1.310,2 triliun, naik 14,1 persen dari tar- getnya dalam APBN tahun 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Dengan total 2  penerimaan pajak sebesar itu, maka rasio penerimaan pajak terhadap PDB ( tax ratio) mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2013, menjadi 12,6 persen di tahun 2014. Tax ratio, dalam arti luas mempertimbangkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam telah mencapai 15,5 persen (Harimurti, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat peningkatan tuntutan penerimaan pajak dari masyarakat.
Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka  optimalisasi  penerimaan  pajak  adalah  adanya  penghindaran  pajak.  Pada  umumnya  wajib  pajak cenderung berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menyebabkan  penerimaan  pajak  yang  seharusnya  diterima  oleh  negara  tidak  sebesar  pembayaran  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Berdasarkan  data  pajak  yang  disampaikan  oleh  Dirjen  pajak,  terdapat  4000 perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang  belum  menyetorkan  pembayaran  pajak  pada  tahun 2013.  Perusahaan  tersebut  tidak  membayar  pajak  bukan  berarti  tidak  melaporkan,  tapi  pajaknya  nihil, artinya mereka melaporkan rugi atau alasan lainnya. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku.
Penghindaran  pajak  merupakan  suatu  perbuatan  legal  dengan  memanfaatkan  celah  dari  Undang- Undang  perpajakan  untuk  meminimalkan  beban  pajak  penghasilan  yang  seharusnya  dibayar  (Mulyani, Darminto,  dan  Endang,  2014).  Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  ini  dikatakan  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undang  perpajakan  karena  dianggap  praktik  yang  berhubungan  dengan penghindaran  pajak  lebih  memanfaatkan  celah-celah  dalam  Undang-Undang  perpajakan  tersebut  yang akan  mempengaruhi  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  (Mangoting,  1999).  Oleh  karenanya  persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu pihak penghindaran pajak meru- pakan hal yang dianggap tidak melanggar hukum karena masih berada dalam koridor peraturan perpa- jakan, sehingga dianggap sebagai hal yang wajar (sah). Namun di lain pihak ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena dapat merugikan negara dari segi penerimaan negara.
Salah satu contoh praktek penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie pada tahun 2007, yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Re- source Tbk (BUMI) dan PT Arutmin Indonesia. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan tambang tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 2,176 triliun, dimana tunggakan pajak paling besar adalah KPC sebesar Rp 1,5 triliun, BUMI sebesar Rp 376 miliar dan PT Arutmin Indone- sia sebesar Rp 300 miliar (Dwiarto, 2014). KPC melakukan penghindaran pajak dengan cara penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha BUMI, di Kepulauan Cayman. Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual lang- sung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan me- makai harga jual KPC biasanya. Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhi- tungan  penyidik  jika  itu  dijual  langsung,  selisihnya  bisa  sampai  triliunan  (Simatupang,  2010). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh KPC ini merupakan tindakan agresivitas (manipulasi) pajak un- tuk meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 8 NO 1 – JANUARI 2016 – Halaman 1-15
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pref- erensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Preferensi risiko eksekutif secara langsung ataupun tidak langsung memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil kepu- tusan  dalam  menghadapi  risiko  yang  muncul  ataupun  menghindari  risiko  yang  dapat  terjadi  (Adiasa, 2013). Preferensi risiko ini mencerminkan karakteristik eksekutif suatu perusahaan. Seorang eksekutif pe- rusahaan tentu memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, seperti memiliki preferensi risk taker atau risk averse yang  tercermin  dari besar kecilnya  risiko  perusahaan.  Eksekutif  yang bersifat risk  taker akan  lebih berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat risk averse (Hanafi dan Harto, 2014) . Preferensi risiko mempengaruhi eksekutif dalam mengambil keputusan, termasuk  jumlah  pajak yang  akan  dibayarkan.  Eksekutif  perusahaan  yang  memiliki  preferensi risk  taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain  itu,  pemilik  karakter  ini  juga  tidak  ragu  dalam melakukan  pembiayaan  yang  berasal  dari  hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) membuktikan bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap ting- kat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Dyreng dkk. (2010) hanya mengidentifikasi pengaruh pim- pinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban ten- tang  individu  dengan  karakter  atau  perilaku  yang  seperti  apa  yang  memiliki  pengaruh  terhadap penghindaran  pajak  perusahaan.  Penelitian  Dyreng dkk . (2010)  diperjelas  oleh  hasil  penelitian  Budiman (2012),  Dewi  dan  Jati  (2014),  Hanafi  dan  Harto  (2014)  yang  berhasil  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.
Ukuran  perusahaan  juga  menjadi  salah  satu  faktor  penentu  dalam  pengambilan  tindakan penghindaran  pajak.  Ukuran  perusahaan  sebagai  skala  atau  nilai  yang  dapat  mengklasifikasikan  suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size , dan sebagainya (Hormati, 2009). Ukuran perusahaan ini mencerminkan karakteristik perusahaan dan merupakan variabel yang ban- yak digunakan dalam studi mengenai kinerja perusahaan karena variabel ini telah diidentifikasi sejak lama sebagai variabel penjelas yang cukup signifikan (Pohan, 2009; dalam Asfiyati, 2012).
Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh ( compli- ances ) atau agresif ( tax avoidance ) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Dalam penelitian Surbakti (2012) mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  tingkat  penghindaran  pajak  di  suatu  perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang membuktikan ukuran perus- ahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan karakteristik perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun,  dalam  penelitian  tersebut  dijelaskan  bahwa  karakteristik  perusahaan  yang  diproksikan  dengan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disim- pulkan dari berbagai penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin menguji pengaruh preferensi risiko eksekutif dan uku- ran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan  sektor  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun  2010-2013. Alasan  pemilihan  perusahaan  sektor  pertambangan  sebagai  sampel  karena  termotivasi  dari  berbagai  fe- nomena  yang  ditemukan  oleh  Dirjen  Pajak  bahwa  banyak  perusahaan  pertambangan  yang  tidak  mem- bayar pajak. Hal ini terbukti dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ber- dasarkan catatan mineral dan batu  bara (minerba), jumlah perusahaan tambang baik Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 10.922 perusahaan, namun hanya 6.042 yang statusnya clear and clean (ESDM,  2014).  Dari  data  Dirjen  Pajak,  terdapat  11.000  usaha  pertambangan  yang  memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin usaha, tetapi hanya ada 2.000 wajib pajak yang sudah membayar pa- jak (Simanungkalit, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan merupakan usaha yang ting- kat  pelaporan Surat  Pemberitahuan  Pajak  Tahunan  (SPT) masih  sangat  buruk. Direktorat  Jenderal  Pajak merilis data penurunan penerimaan pajak pada sektor pertambangan sejak awal 2014. Hingga 8 Agustus 2014, nilai penerimaan pajak pertambangan dan penggalian hanya mencapai Rp 36,4 triliun atau turun 11,8 persen  dibanding  pada  tahun  2013  (Dwiarto,  2014),  sehingga  penurunan  penerimaan  pajak  ini  dapat
PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PER- TAMBANGAN OLEH CHANDRA, RAHARDJO dan NATALIA
mengindikasikan adanya perusahaan pertambangan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Periode penelitian yang ditetapkan adalah empat tahun (2010-2013) sesudah perubahan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008 untuk mengetahui apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena adanya perubahan tarif pajak menjadi 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 untuk mendapatkan keun- tungan pajak.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh preferensi  risiko eksekutif ter- hadap  penghindaran  pajak  dan  apakah  terdapat  pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap  penghindaran pajak. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk memberikan  evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak mengenai dampak preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, bahan evaluasi ini dapat membuat pemerintah mempertimbangkan pembuatan kebijakan perpajakan di masa depan, se- hingga mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kajian Literatur Teori Biaya Politik dan Teori Kekuasaan Politik
Menurut Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa terdapat dua teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif, yaitu: the political cost theo- ry dan the  political  power  theory. Berdasarkan  teori  keagenan,  teori  biaya  politik  ( The  political  cost  theory ) mempunyai  visibilitas  yang  tinggi,  hal  ini  menunjukkan  semakin  besar  ukuran  perusahaan,  maka  akan semakin  menjadi  sorotan  pemerintah  dan  menjadi  korban  regulasi  dari  kebijakan  pemerintah.  Pajak  se- bagai  salah  satu  bagian  dari  total  biaya  politik  yang  ditanggung  oleh  perusahaan,  teori  ini  menyatakan bahwa  semakin  besar  perusahaan  maka  akan  semakin  besar  tarif  pajak  efektifnya  dan  berarti  tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin rendah.
Teori kedua adalah teori kekuasaan politik ( the political power theory ) yang menjelaskan bahwa semakin besar  ukuran  perusahaan  maka  akan  semakin  kecil  tarif  pajak  efektif  dan  tindakan  penghindaran  pajak perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan antara perusahaan besar dengan sumber  daya  yang  dimilikinya untuk  memanipulasi  proses  politik  dalam melakukan  perencanaan  pajak dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal.

## Penghindaran Pajak
Pajak  menurut  Pasal  1  UU  No.16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  me- maksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah self  assessment. Sistem self  assessment merupakan  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  (WP)  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya teru- tang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan Su- rat  Setoran  Pajak  (SSP) ke kantor  pajak.  Sistem self-assessment akan berhasil  apabila  memenuhi  beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak ( tax consciousness ), keju- juran wajib pajak, kemauan atau hasrat untuk membayar pajak ( tax mindness ), kedisiplinan wajib pajak ( tax discipline )  dalam  melaksanakan  peraturan  perpajakan.  Secara  eksplisit,  sistem self  assessment merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penghindaran atau perlawanan pajak.
Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, maka pada hakikatnya pajak akan dapat dikendalikan dengan baik. Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak dilakukan agar jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan seefisien mungkin untuk bisa mendapatkan keun- tungan  yang  diharapkan  dengan  tidak melakukan  upaya-upaya pelanggaran  terhadap  peraturan  perpa- jakan  yang  dapat  menimbulkan  sanksi  perpajakan.  Manajemen  pajak  adalah  sarana  untuk  memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk  memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang  diharapkan  (Lumbantoruan,  1996;  dalam  Suandy,  2008:6).
Suandy (2006) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan perpajakan
Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak mem- beratkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumber daya perusahaan dari pa- jak yang ada agar sumber daya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain.
b. Undang-undang perpajakan
Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini  dikarenakan  adanya  peraturan-peratuan  lain  yang  sengaja  dibuat  untuk  membantu  pelaksa- naan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat berten- tangan  dengan  peraturan  dasar  perpajakan.  Adanya  celah  dari  berbagai  peraturan  perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.
c. Administrasi perpajakan Perusahaan  dalam melakukan manajemen  pajak  juga  harus  memperhatikan  sisi administrasi  da- lam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhin- dar  dari  sanksi  yang  akan  memberatkan  perusahaan  akibat  dari  pelanggaran  peraturan  perpa- jakan.
Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi mana- jemen  pajak,  yang  terdiri  atas  perencanaan  pajak  ( tax  planning ),  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  ( tax implementation ), dan pengendalian pajak ( tax control ). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam mana- jemen pajak.
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih me- menuhi  ketentuan  perpajakan  ( lawful )  maupun  yang  melanggar  peraturan  ( unlawful ).  Adanya  keinginan dari  wajib  pajak  untuk  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan  membuat  adanya  perlawanan  pajak  yang mereka berikan. Perlawanan pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan  aktif.  Perlawanan  pasif  diakibatkan  oleh  adanya  hambatan-hambatan  yang  mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak. Se- dangkan, perlawanan  aktif  mencakup  ruang  lingkup  semua  usaha  dan  perbuatan  yang  secara  langsung ditujukan  terhadap  fiskus  dengan  tujuan  menghindari  pajak.  Perlawanan  aktif  ini  biasanya  dilakukan dengan  agresif  untuk  mengurangi  kewajiban  pajak.  Terdapat  tiga  cara  perlawanan  aktif,  yaitu penghindaran pajak ( tax avoidance), pengelakan pajak ( tax evasion ), dan melalaikan pajak. Pengertian penghindaran pajak menurut Mortenson dalam Zain (2007), adalah sebagai berikut: “Penghindaran  pajak  adalah  berkenaan  dengan  pengaturan  suatu  peristiwa  sedemikian  rupa  untuk meminimkan  atau  menghilangkan  beban  pajak  dengan  memperhatikan  ada  atau  tidaknya  akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya, sedangkan pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson da- lam  Zain  (2007:50),  adalah “Penghindaran  pajak  adalah  cara mengurangi  pajak yang masih  dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpa- jakan”. Pengertian penghindaran pajak menurut Heru (1997, dalam Budiman, 2012) adalah “Penghindaran pajak  adalah  usaha  pengurangan  pajak,  namun  tetap mematuhi  ketentuan  peraturan  perpajakan  seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum dia- tur dalam peraturan perpajakan yang berlaku”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang teru- tang.
Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi,  menghindari, meminimumkan  atau  meringankan beban  pajak  dilakukan  dengan  cara  yang dimungkinkan  oleh  Undang-Undang  Pajak.  Menurut  Merks  (2007,  dalam  Budiman,  2012)  yang  menya- takan bahwa terdapat beberapa cara penghindaran pajak, yaitu:
a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pa- jak khusus atau keringanan pajak (tax haven country ) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax plan- ning)
b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pem- ilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah ( Formal tax planning )
c. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation ( Specific Anti Avoidance Rule ), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis ( General Anti Avoidance Rule ) .
Dalam  kontek  perusahaan,  penghindaran  pajak  ini  sengaja  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan arus kas perus- ahaan.  Seperti  disebutkan  oleh  Guire,  Wang  dan  Wilson  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  manfaat  dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar penghematan pajak yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan arus kas .
Saat memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak yang agresif pembuat keputusan tentu akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian tindakan yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan teori rent  extraction hypothesis yang menyatakan  bahwa  pasar  akan beraksi  positif  pada  pengumuman  pening- katan  dividen  pada  perusahaan-perusahaan  yang  di  dalamnya  terdapat controlling  shareholders sebagai sinyal ketidakinginan dari controlling shareholders untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat meru- gikan pemegang saham minoritas. Sebaliknya pasar akan bereaksi negatif pada pengumuman penurunan dividen, pada perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat controlling shareholders yang menandakan sinyal kecenderungan controlling shareholders melakukan tindakan yang merugikan  pemegang saham mi- noritas.  Melakukan  tindakan  pajak  agresif  juga  memiliki  kerugian,  yaitu  kemungkinan  perusahaan mendapat  sanksi/pinalti  dari  fiskus  pajak  dan  turunnya  harga  saham  perusahaan.  Kemungkinan  harga saham mengalami penurunan, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Asfiyati, 2012).

## Pengembangan Hipotesis Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
Preferensi risiko eksekutif adalah kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi. Preferensi risiko eksekutif  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  memiliki  pengaruh  terhadap  pengambilan  kebijakan terkait  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan.  Semakin  perusahaan  besar  memiliki  eksekutif dengan preferensi risiko bersifat risk taker , maka akan semakin kecil tarif pajak efektif dan hal ini berarti tindakan  penghindaran  pajak  perusahaan  semakin  tinggi  (Teori  Kekuasaan  Politik).  Hal  ini  disebabkan eksekutif memiliki keberanian lebih dan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk me- manipulasi  proses  politik  dalam  melakukan  perencanaan  pajak  dan  mengatur  aktivitas  mereka  untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Hal ini didukung oleh penelitian Budiman (2012), Dewi dan Jati (2014), Hanafi dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa eksekutif yang memiliki preferensi risk taker berpengaruh  positif  terhadap  penghindaran  pajak  perusahaan.  Eksekutif  yang  memiliki  preferensi risk taker memiliki keberanian lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Di antara berbagai  keputusan  eksekutif,  terdapat  keputusan  melakukan  penghindaran  pajak  dengan  munculnya risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Namun, risk taker dengan  keberaniannya  juga  dituntut  untuk  menghasilkan  arus  kas  yang  lebih  tinggi.  Hal  tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan memperkecil besarnya beban pajak yang harus  dibayarkan perusahaan.  Implikasi  dari  kecilnya beban  pajak yang  harus  dibayar  perusahaan  akan menaikkan  arus  kas  perusahaan.  Dalam  menilai  pengaruh  preferensi  risiko  eksekutif  terhadap penghindaran pajak dapat dilihat melalui risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka preferensi  risiko  eksekutif  bersifat risk  taker (Budiman,  2012).  Preferensi  risiko  eksekutif  semakin bersifat risk taker, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang ber- lebihan  dapat  menyebabkan  tindakan  agresivitas  (manipulasi)  pajak  dalam  upaya  meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.
H 1 : Preferensi risiko eksekutif bersifat risk taker berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perus- ahaan besar dan kecil menurut berbagai cara, salah satunya dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin  besar  perusahaan  cenderung  mempunyai  aset  yang  besar,  aset  yang  besar  ini  setiap  tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang  dibayarkan. Dilihat  dari  segi  produktivitas  perusahaan  yang  didukung  oleh  total  aset perus- ahaan,  maka  semakin  besar  aset  yang  dimiliki  perusahaan  tentu  akan  semakin  meningkat  juga  jumlah produktifitas.  Produktivitas  yang  tinggi  akan  menghasilkan  laba  yang  semakin  meningkat  dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak yang besar juga. Berdasarkan teori kekuasaan politik, semakin besar  ukuran  perusahaan  maka  akan  semakin  kecil  tarif  pajak  efektif  dan  hal  ini  berarti  tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena terdapat hubungan antara pe- rusahaan  besar  dengan  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk  memanipulasi  proses  politik  dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Teori kekuasaan politik didukung oleh penelitian Surbakti (2012) yang membuktikan bahwa uku- ran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar uku- ran perusahaan, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Penghindaran pajak yang berlebihan  dapat  menyebabkan  tindakan  agresivitas  (manipulasi)  pajak  dalam  upaya  meminimalkan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.
H 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak.

## Model Penelitian

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel bebas ( independent variable) adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan. Variabel terikat (de- pendent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  penghindaran  pajak . Definisi  operasional  dan  pengukuran  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
a. Penghindaran pajak (PP) adalah suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memini- malkan  beban  pajak  yang  terutang.  Dalam  penelitian  ini,  penghindaran  pajak  diukur  dengan menggunakan proksi tax avoidance performance-matched , mengikuti pengukuran alternatif yang dil- akukan oleh Kothari dkk. (2005). Penghindaran pajak dihitung melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan sampel per tahun selama periode penelitian. Kemudian,  didapatkan performance-matched  discretionary  accruals (DA_per)  sebagai  residual  dari persamaan.
(1). DA_per digunakan sebagai proksi untuk manajemen laba.
PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PER- TAMBANGAN OLEH CHANDRA, RAHARDJO dan NATALIA
Keterangan:
Accruals ijt = total akrual perusahaan i pada tahun t, dihitung dari laba bersih dikurangi arus kas   dari operasi.
Asset it-1
= total aset perusahaan i pada tahun t- 1 Δ Sale it
= perubahan penjualan perusahaan i pada tahun t
Δ A/Rit
= perubahan piutang usaha perusahaan i pada tahun t
PPEit
= aset tetap ( property, plant, equipment ) perusahaan i pada tahun t ROAit
= laba bersih dibagi dengan total aset perusahaan i pada tahun t
b. Tahap  kedua  yaitu memisahkan  komponen book-tax  difference (BTD) yang  tidak diakibatkan  oleh manajemen laba dan mengidentifikasi komponen penghindaran pajak dari persamaan
(2). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi model Lim (2011) sebagai berikut:
Keterangan:
BTD i,t
= book tax differences perusahaan i tahun ke- t DA_peri,t
= diskresionari akrual perusahaan i tahun ke- t
μi = nilai rata-rata residual perusahaan i tahun t sesuai dengan periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini
ε i,t
= nilai deviasi dari rata-rata residual perusahaan i pada tahun t
Untuk menghitung book tax differences perusahaan dalam Desai dan Dharmapala (2006), book tax dif- ferences adalah  selisih  dari  laba  komersial  yang  dilaporkan  oleh  perusahaan  kepada  para pemangku kepentingan dalam laba rugi menurut akuntansi dan laba fiskal yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun rumus untuk menghitung book tax differences , yaitu:
Keterangan:
Laba Komersial = laba sebelum pajak penghasilan dalam laporan laba rugi. Laba Fiskal = penghasilan kena pajak dalam catatan atas laporan keuangan. Hasil  penjumlahan  μi  dan  εi,t  dari  hasil  regresi  pers amaan  (2)  digunakan  sebagai  proksi  pen- gukuran persamaan  penghindaran pajak pada persamaan  (3)  sebagaimana tergambar pada  per- samaan di bawah ini:
Hasil  residu  dalam persamaan  regresi  (2),  yang  tidak  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  diskresionari akrual (manajeman laba), dapat diinterpretasikan sebagai pengukuran dari aktivitas penghindaran pajak. Seperti dijelaskan pada model diatas, total μi dan εi,t akan menjadi residual yang menjadi proksi pengukuran penghindaran pajak, maka dalam hasil regresi persamaan (2) hanya akan ter- dapat satu angka yang merupakan nilai residual (error) yang dibutuhkan.
c. Preferensi  risiko  eksekutif  (PRE)  adalah  kecenderungan  tindakan  eksekutif  untuk  mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi. Seorang pemimpin perusahaan tentu memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, seperti mem- iliki prferensi risk taker atau risk averse. Pada penelitian ini preferensi risiko eksekutif dilihat dari segi  risiko  perusahaan.  Risiko  perusahaan  adalah  risiko yang  terjadi  pada  perusahaan  dan  akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. Risiko perusahaan mencerminkan penyim- pangan atau deviasi standar dari laba baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncana- kan  atau  mungkin  lebih  dari  yang  direncanakan,  semakin  besar  deviasi  laba  perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Dalam Paligrova (2010) untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA ( Earning before In- terest, Tax, Depreciation, and Amortization ) dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran terse-
but  menggunakan  periode  estimasi  5  tahun  sebelum  tahun  penelitian.  Adapun  rumus  deviasi standar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Keterangan:
E = EBITDA dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan
T = Periode estimasi
d. Ukuran perusahaan (SIZE) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau kecil. Dalam penelitian ini besar kecilnya ukuran  perusahaan diukur dari total  aset  yang  dimiliki  perusahaan  karena  total  aset  memiliki  nilai  yang  relatif  lebih  stabil dibandingkan  dengan  nilai pasar saham  dan  penjualan.  Ukuran perusahaan  dapat  dapat  diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan.

## Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa dokumen (laporan keu- angan  perusahaan).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari pihak  lain  atau  diperoleh  tidak  langsung  dari  sumber  pertama  dalam  bentuk  sudah  jadi  yang  bersifat dokumenter. Sumber data berupa laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan cata- tan atas laporan keuangan) perusahaan pertambangan periode 2005-2013. Data penelitian ini berupa data panel. Sumber data diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web perus- ahaan yang bersangkutan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini  adalah  metode  dokumentasi  dengan  mengadakan  pencatatan  dan  penelahaan  terhadap  laporan  ta- hunan  perusahaan  pertambangan  periode  2005-2013.  Pengumpulan  data  laporan  tahunan  dimulai  sejak tahun 2005 karena rumus perhitungan preferensi risiko eksekutif menggunakan periode estimasi lima ta- hun sebelum periode penelitian untuk mengetahui besarnya risiko perusahaan.

## Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI). Menurut Indriantoro dan Supomo (2012), sampel adalah sebagian dari jumlah, elemen-elemen dan karak- teristik  yang  dimiliki  oleh  populasi.  Pengambilan  sampel menggunakan metode purposive  sampling yaitu sampel  diambil  dengan  maksud  atau  tujuan  tertentu.  Kriteria-kriteria  yang  telah  ditentukan  untuk pengambilan sampel, yaitu:
a. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut tahun 2005 sampai dengan 2013.
b. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2013.
c. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember.
d. Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dengan lengkap dalam laporan keuangan pe- rusahaan dari tahun 2005 sampai dengan 2013.

## Teknik Analisis Data
Hipotesis diukur dengan menggunakan alat uji statistik Regresi Linier Berganda menggunakan Statis- tical Package for Social Sciences (SPSS) versi 21. Bentuk persamaan penghindaran pajak pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
Keterangan:
PP
= penghindaran pajak β0 = konstanta β1 & β2 = koefisien arah regresi PRE = variabel preferensi risiko eksekutif SIZE = variabel ukuran perusahaan ε = error
PENGARUH PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PER- TAMBANGAN OLEH CHANDRA, RAHARDJO dan NATALIA

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Obyek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  selama  tahun  2010-2013.  Perusahaaan  sektor  pertambangan terbagi dalam 4 sub sektor, yaitu batu bara ( coal mining ), minyak dan gas ( crude petroleum and natural gas ), tambang logam dan mineral ( metal and mineral mining ), dan batu-batuan ( land/stone quarrying ). Berdasar- kan hasil pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pemilihan sam- pel yang  telah  ditetapkan,  maka  diperoleh  16 perusahaan sebagai sampel  penelitian yang dapat  dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Keterangan Jumlah Populasi: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 40 Tidak memenuhi kriteria: 1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut tahun 2005 sampai dengan 2013 (20) 2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2013. (3) 3. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. (1) Total sampel (perusahaan) 16
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  uji  statistik  Regresi  Linier  Ber- ganda  dan  pengecekan  dengan  menggunakan casewise  diagnostic ,  maka  terdapat  tiga  data  perusahaan yang menjadi data outlier di dalam sampel penelitian. Kode perusahaan yang menjadi data outlier adalah ATPK, KKGI, dan PTRO. Sehingga terdapat 16 total sampel perusahaan dan 52 total observasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Observasi Penelitian Keterangan Jumlah Total perusahaan yang memenuhi kriteria 16 Total perusahaan yang outlier (3) Total sampel perusahaan penelitian 13 Tahun (periode) pengamatan (2010-2013) 4 Total observasi 52 Sumber: Data diolah
Berikut akan ditampilkan statistik deskriptif tiap variabel penelitian
Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

## Sumber: Data diolah
Nilai penghindaran pajak minimum sebesar -0,228 dimiliki oleh PT. Bumi Resources Tbk pada tahun 2011 yang bergerak di subsektor batu bara, sedangkan nilai penghindaran pajak maksimum sebesar 0,181 dimiliki  oleh  PT.  Aneka  Tambang  (Persero)  Tbk  pada  tahun  2012  yang  bergerak  di  subsektor  tambang logam dan mineral. Nilai penghindaran pajak minimum bernilai negatif berarti PT. Bumi Resources Tbk terkena rekonsiliasi pajak yang cukup besar yang mengakibatkan laba fiskalnya lebih besar dibandingkan laba komersial yang mengakibatkan nilai book tax differences bernilai negatif.
Nilai  preferensi risiko  eksekutif  minimum sebesar  0,005  dimiliki  oleh  PT.  Cakra  Mineral  Tbk  pada tahun  2010  yang  bergerak  di  subsektor  tambang  logam  dan  mineral,  sedangkan  nilai  preferensi  risiko eksekutif maksimum sebesar 0,345 dimiliki oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2011 yang berge- rak  di  subsektor  minyak  dan  gas.  Rata-rata  dari  nilai  preferensi  risiko  eksekutif  sebesar  0,113  dengan standar deviasi  0,086 yang berarti tingkat keragaman  preferensi  risiko  eksekutif perusahaan  sektor  per- tambangan  selama  periode  2010 – 2013  relatif  kecil.  Persamaan  regresi  yang  akan  diuji  telah  memenuhi asumsi  klasik,  yaitu  normalitas,  multikolineritas,  autokorelasi,  dan  heterokedastisitas,  sehingga  persa- maan regresi ini dapat dilanjutkan.

## Pengujian Hipotesis
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  digunakan  analisis regresi linier berganda, yang dapat dilihat pada tabel 4:
Tabel 4. Hasil Regresi Linear Berganda
Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: PP = 0,210 + 0,230 PRE – 0,015 SIZE + e

## Pembahasan Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis (H1) yang  diajukan dalam penelitian ini  adalah  preferensi  risiko  eksekutif bersifat risk taker berpengaruh  positif terhadap  tingkat penghindaran  pajak.  Hipotesis (H1)  tersebut diterima karena berdasarkan  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  preferensi  risiko  eksekutif  berpengaruh  positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila preferensi risiko eksekutif semakin bersifat risk taker , maka semakin besar praktek penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan. Besar  kecilnya  risiko  perusahaan  mengindikasikan  kecenderungan  preferensi  risiko  eksekutif.  Tingkat risiko perusahaan yang besar menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki preferensi risiko yang bersifat risk taker. Hal ini berarti eksekutif perusahaan memiliki keberanian lebih dalam menentukan sua- tu  kebijakan  meskipun  risikonya  tinggi.  Eksekutif  sebagai  penentu  pengambilan  keputusan  dan  ke- bijakan  akan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  dan  mendasarkan  pada  semua  informasi  yang  ada. Dampak  dari tindakan tersebut  harus dianalisis  secara  akurat  supaya  keputusan yang  diambil  merupa- kan  keputusan  terbaik  dan  memiliki  dampak  negatif  paling  kecil,  termasuk  dalam  menentukan  kepu- tusan penghindaran pajak perusahaan.
Berdasarkan teori kekuasaan politik, perusahaan besar yang memiliki eksekutif dengan preferensi risiko bersifat risk taker , berarti memiliki keberanian lebih dan mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya  untuk  memanipulasi  proses  politik  dalam  melakukan perencanaan pajak  dan  mengatur  ak- tivitas  perusahaan  untuk  mencapai  penghematan  pajak  yang  optimal.  Eksekutif  yang risk  taker dengan keberaniannya juga dituntut untuk menghasilkan arus kas yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan un- tuk menyeimbangkan risiko yang timbul atas keberaniannya mengambil suatu tindakan atau keputusan. Penghindaran  pajak  yang  dilakukan  perusahaan  akan  memperkecil  besarnya  beban  pajak  yang  harus dibayarkan perusahaan dan menaikkan arus kas perusahaan.
Hasil pengujian ini juga diperkuat melalui in depth interview dengan dua narasumber dari perus- ahaan  sekuritas,  yaitu  Ibu  Intje  Rudijanto  sebagai Regional  Manager pada  PT.  Sinarmas  Sekuritas  dan Bapak  Hengky  Alexander sebagai Account  Officer pada  PT.  Mandiri Sekuritas. In  depth  interview ini dil-
akukan melalui wawancara tatap muka dengan Ibu Intje Rudijanto pada tanggal 23 Desember 2014 dan dengan  Bapak  Hengky  Alexander  pada  tanggal  5  Januari  2015.  Kedua  narasumber  menyatakan  bahwa preferensi  risiko  eksekutif  merupakan  salah  satu  faktor  yang  diperhatikan  dalam  analisis  fundamental untuk  menilai  perusahaan  yang baik untuk  diinvestasikan.  Preferensi  risiko  ekseku tif  yang bersifat risk taker akan  lebih berani  dalam  mengambil  keputusan  dengan tingkat risiko yang  tinggi.  Menurut  Bapak Hengky, terdapat eksekutif perusahaan (manajemen) yang bersifat risk taker dengan melakukan berbagai upaya  rekayasa  dengan  tujuan  untuk  menaikkan  kinerja  perusahaan  (tercermin  dari  arus  kas  perus- ahaan) dan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu  beban  yang  tidak  memberikan  manfaat  langsung  terhadap  kinerja  perusahaan.  Sehingga  semakin preferensi risiko eksekutif bersifat risk taker , maka semakin besar praktek penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Budiman (2010), Hanafi dan Harto (2014),  dan  Dewi  dan  Jati  (2014)  yang  menemukan  bahwa  preferensi  risiko  eksekutif  bersifat risk  taker berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
Hipotesis (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Hipotesis (H2) tersebut ditolak karena berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pa- jak. Pada umumnya, perusahaan besar tentu lebih mampu untuk menggunakan sumber daya yang dimili- kinya  untuk  membuat  suatu  perencanaan  pajak  yang  baik  sehingga  dapat  tercapai  penghematan  pajak yang optimal (teori kekuasaan politik). Namun, hasil pengujian ini sesuai dengan teori biaya politik yang menyatakan  bahwa  semakin besar  ukuran  perusahaan,  maka  akan  semakin  menjadi  sorotan pemerintah dan  menjadi  korban  regulasi  dari  kebijakan  pemerintah.  Salah  satu  contohnya  adalah  dengan  adanya penggolongan  khusus  bagi  wajib  pajak  ke  dalam  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tertentu  berdasarkan jumlah  pajak  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan.  Oleh  karena  itu, perusahaan besar  tidak  selalu mampu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa sorotan dan sasaran dari kebijakan pemerintah. Perusahan besar pasti akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga perusahaan besar lebih menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hasil pengujian ini juga diperkuat melalui in depth interview dengan dua narasumber dari perus- ahaan sekuritas, yaitu Ibu Intje Rudijanto sebagai Regional Manager pada PT. Sinarmas Sekuritas dan Bapak Hengky  Alexander  sebagai Account  Officer pada  PT.  Mandiri  Sekuritas.  Kedua  narasumber  menyatakan bahwa  ukuran  perusahaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  diperhatikan  dalam  analisis  fundamental untuk menilai perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya mod- al perusahaan, total aset perusahaan dan jangkauan pasar yang luas. Menurut Bapak Hengky, ketika inves- tor berinvestasi dengan jumlah dana yang besar pada perusahaan berukuran kecil, maka terdapat risiko perusahaan yang tinggi dan pasar akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi harga saham. Sehingga investor  akan  disarankan  untuk  berinvestasi  pada  perusahaan  berukuran  besar  (kapitalisasi  dan  modal perusahaan besar) dan merupakan saham bluechips/secondliner .
Berdasarkan hasil wawancara dengan dua narasumber dapat disimpulkan bahwa ukuran perus- ahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hal ini disebabkan perus- ahaan  besar  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  akan  mendapatkan  perhatian  dan  pengawasan  dari Otoritas  Jasa  Keuangan.  Selain  itu,  auditor  juga  berwenang  untuk  memeriksa  dan  menilai  mengenai kebenaran perusahaan dalam melaporkan jumlah pembayaran pajak perusahaan dan mengeluarkan pern- yataan laporan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang mengawasi dan memperhatikan perusahaan yang terdaftar di Bursa, seperti Ototitas Jasa Keuangan, Auditor Independen, dan Kantor Pela- yanan  Pajak  (KPP).  Pengawasan  yang  ketat  tersebut  akan  semakin  mempersempit  kesempatan  dan meningkatkan rasa takut bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.
Hasil ini konsisten dengan penelitian Surbakti (2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian Surbakti (2012) ukuran pe- rusahaan  berpengaruh  positif,  sedangkan  pada  penelitian  ini  ukuran  perusahaan  berpengaruh  negatif. Dengan  demikian,  ukuran  perusahaan  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 8 NO 1 – JANUARI 2016 – Halaman 1-15

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  preferensi  risiko eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2013. Preferensi risiko eksekutif bersifat risk taker berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tingkat risiko perusahaan yang besar menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki preferensi risiko yang bersifat risk  taker .  Hal  ini  berarti  eksekutif  perusahaan  memiliki  keberanian  lebih  dalam  menentukan  suatu  ke- bijakan meskipun risikonya tinggi, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.
Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menun- jukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori biaya politik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin menjadi sorotan pemerintah dan menjadi korban regulasi dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar tidak selalu mampu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penghindaran pajak.
Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan sebagai  objek  penelitian,  sehingga  hasil  penelitian  tidak  dapat  digeneralisasi  untuk  sektor  industri  lain karena  tiap  sektor  industri  memiliki  kekhasan  yang  berbeda-beda.  Keterbatasan  kedua,  penelitian  ini menggunakan periode pengamatan 4 tahun, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan perilaku perusahaan  terkait  penghindaran  pajak.  Berdasarkan  keterbatasan yang  ada,  maka saran  yang dapat  diberikan  kepada  peneliti  selanjutnya  adalah  peneliti  dimasa  mendatang  diharapkan menggunakan  sektor  industri  yang  berbeda  sebagai  objek  penelitian,  karena  sektor  industri  lainnya diduga  juga  akan  berpengaruh  pada  hasil  penelitian.  Penelitian  di  masa  mendatang  diharapkan  dapat menambahkan rentang waktu penelitian dalam mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

## REFERENCES
Adiasa, N., 2013, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moder- ating Preferensi Risiko, Accounting Analysis Journal, Vol. 2, No. 3, Agustus: 345-352.
Ardyansah, D.,  2014, Pengaruh  Size,  Leverage,  Profitability,  Capital  Intensity  Ratio  dan  Komisaris  Inde- penden terhadap Effective Tax Rate (ETR), Skripsi Dipublikasikan, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Diponegoro.
Aryani, A. T. D., 2010, Pengaruh Nilai Personal terhadap Sikap Akuntabilitas Sosial dan Lingkungan, Tesis Dipublikasikan, Semarang: Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Asfiyati, 2012, Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Perusahaan ter- hadap Tax Avoidance, Skripsi Dipublikasikan , Surakarta: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
Budiman, J., 2012, Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, September. Desai, M. A., dan D. Dharmapala, 2006, Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives, Journal of Financial Economics, Vol. 79, Januari: 145-179.
Dewi, N. N. K., dan I K. Jati, 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata  Kelola  Perusahaan yang  Baik pada  Tax Avoidance  di  Bursa  Efek  Indonesia, E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6, No. 2, Febuari: 249-260.
Dwiarto,  D.,  2014,  Pajak  Diharapkan  dari  Usaha  Tambang  Perseorangan,  (http://www.ima-api.com, diunduh 14 Sepetember 2014).
Dwiarto, D., 2014, Pajak Perusahaan Pertambangan, (http://www.ima-api.com, diunduh 24 Januari 2015) Dyreng, S. D., M. Hanlon, dan E.L. Maydew, 2010, The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance,
The Accounting Review , Vol. 85, Juni: 1163-1189. Ghozali, I., 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS , edisi pertama, Semarang: Badan Pen- erbit Universitas Diponegoro.
Hanafi,  U.,  dan  P.  Harto,  2014,  Analisis  Pengaruh  Kompensasi  Eksekutif,  Kepemilikan  Saham  Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan, Diponegoro Journal of Ac- counting, Vol. 3, No. 2, Bulan: 1-11.
Hanlon, M., dan S. Heitzman, 2010, A Review of Tax Research, Journal of Accounting and Economics , Vol. 50, Desember: 127-178.
Harimurti,  C.,  2013,  Pemerintah  Tetapkan  RAPBN  2014  Rp  1.662,5  Triliun,  (http://jaringnews.com, diunduh 10 September 2013).
Hormati, A., 2009, Karakteristik Perusahaan terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance, Jurnal Keuangan dan Perbankan , Vol. 13, No. 2, Mei: 288-298. Indriantoro, N., dan B. Supomo, 2012, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen , edisi per- tama, Yogyakarta: BPFE.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2014, Sukhyar: Dari 10.922 IUP, yang Clear and Clean 6.042 IUP, (http://www.esdm.go.id, diunduh 14 Sepetember 2014).
Kothari,  S.P.,  A.  J.  Leone,  dan  C.  E.  Wasley,  2005, Performance  matched  discretionary  accrual  measures, Journal of Accounting & Economics, Vol. 39, Januari: 163-197.
Kurniasih, T., dan M. M. R. Sari, 2013, Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Uku- ran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 1, Febuari: 58-66.
Kusnia,  G.,  2013,  Pengaruh  Umur  Perusahaan,  Ukuran  perusahaan,  dan  Leverage  terhadap  Intellectual Capital Disclosure, Skripsi Dipublikasikan, Bandung: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Uni- versitas Pasundan.
Lewellen, K., 2003, Financing Decisions When Managers Are Risk Averse, Working Paper, Mit Sloan School of Management , Cambridge, September.
Lim,  Y.,  2011,  Tax  Avoidance,  Cost  of  debt  and  shareholder  activism:  Evidence  From  Korea,  Journal  of Banking & Finance, Vol. 35, Agustus: 456-470.
Mangoting,  Y.,  1999,  Tax  Planning:  Sebuah  Pengantar  Sebagai  Alternatif  Meminimalkan  Pajak, Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol. 1, No. 1, Mei: 43-53.
Marbeya, N. P. E., dan A. Suaryana, 2009, Pengaruh Pemoderasi Pertumbuhan Laba terhadap Hubungan antara  Ukuran  Perusahaan,  Debt  to  Equity  Ratio  dengan  Profitabilitas  pada  Perusahaan  Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis , Vol. 4, No. 1, Januari: 1- 16.
McGuire, S., D. Wang, dan R. Wilson, 2011, Dual Class Ownership and Tax Avoidance, American Taxation Association Midyear Meeting: Jata Conference.
Mulyani, S., Darminto, dan M.G Wi Endang N.P, 2014, Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol. 1, No. 2. Paligorova, T., 2010, Corporate Risk Taking and Ownership Structure, Bank of Canada Working Paper, Cana- da, Januari.
Richardson, G., dan R. Lanis, 2007, Determinants of the variability in corporate effective tax rate and tax reform: Evidence from Australia, Journal of Accounting and Public Policy , Vol. 26, November: 689-704. Siadari,  E.  E.,  2013,  4.000  Perusahaan  PMA  Tidak  Bayar  Pajak,  Ini  Penjelasan  Dirjen  Pajak, (http://jaringnews.com, diunduh 10 September 2013).
Simanungkalit, A., 2014, Ribuan Pengusaha Tambang Tak Bayar Pajak, (http://www.tempo.co, diunduh 10 September 2014).
Simatupang,  D.  S.,  2010,  Kasus  KPC=Tax  Avoidance??,  (htpp://www.  spa-feui.com,  diunduh  24  Januari 2015).
Suandy, E., 2006, Perencanaan Pajak , edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, E., 2008, Perencanaan Pajak , edisi keempat, Jakarta: Salemba Empat.
Surbakti,  T.  A.  V.,  2012,  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  dan  Reformasi  Perpajakan  terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Ta- hun 2008-2010, Skripsi Dipublikasikan, Depok: Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Indonesia.
Suryana, 2001, Kewirausahaan , Jakarta: Salemba Empat.
Triadhi, N. A., 2014, Pengaruh Preferensi Risiko, Etika dan Partisipasi Penyusunan Anggaran pada Senjan- gan  Anggaran  Pendapatan  di  Pemerintah  Provinsi  Bali,  E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Udayana, Vol. 3, No. 6: 345-355.
Tucker, J. W., dan P. A. Zarowin, 2006, Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness?, The Accounting Review , Vol. 81, No. 1, July: 251 – 270. Zain, M., 2007, Manajemen Perpajakan, edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat.