SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018): 165-178 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.2796 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
165

## Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Perkawinan Anak di Indonesia

## Paulus Eko Kristianto
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
Jakarta email: paulusekokristianto@gmail.com
Abstract: In this article, the author tries to ask the question of the role of female scholars in responding to child marriage in Indonesia? The author tries to answer this question with the literature study method on various books and describes them in the sub-discussion of female scholars; a description of the situation of child marriage in the world and Indonesia; child marriage,  law,  and  legal  practice;  and  the  role  of  female scholars in responding to child marriage. Through  this step,
the authors hope this article can contribute perspectives and alternatives  to  women  scholars  in  responding  to  child marriage in Indonesia.
Keywords: role; female ulama; child marriage; Indonesia
Abstrak: Dalam  penulisan  artikel  ini,  penulis  mencoba mengajukan pertanyaan bagaimana peran ulama perempuan dalam  menanggapi  perkawinan  anak  di  Indonesia?  Penulis mencoba  menjawab  pertanyaan  tersebut  dengan  metode studi  pustaka  terhadap  berbagai  buku-buku  dan  mengurai- kannya  dalam  sub  bahasan  ulama  perempuan;  gambaran situasi perkawinan anak di dunia dan Indonesia; perkawinan anak,  hukum,  dan  praktik  hukum;  dan  peran  ulama perempuan  dalam  menanggapi  perkawinan  anak.  Melalui langkah  ini,  penulis  berharap  artikel  ini  dapat  memberi sumbangsih perspektif dan alternatif bagi ulama perempuan dalam menanggapi perkawinan anak di Indonesia.
Kata Kunci: peran; ulama perempuan; perkawinan anak; Indonesia

## A. Pendahuluan
UNICEF  menunjukkan  bahwa  perkawinan  anak  didefinisikan  sebagai perkawinan  formal  atau  informal  sebelum  usia  18  tahun. 1 Perkawinan  anak tersebar luas dan dapat menyebabkan kerugian dan kekurangan seumur hidup. Berdasarkan  data  UNICEF,  di  seluruh  dunia,  lebih  dari  650  juta  wanita  yang
__________
1 UNICEF,  “Harmful  Practices,”  www.UNICEF.org,  2018,  diakses  pada  28  Agustus  2018, https://www.UNICEF.org/protection/harmful-practices.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
hidup hari ini menikah saat masih anak-anak. 2 Diperkirakan 12 juta anak per- empuan di bawah 18 tahun menikah setiap tahun. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung tidak bersekolah dan cenderung mengalami kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Remaja  perempuan  muda  sering  meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan daripada perempuan di usia 20- an.  Selain  itu,  bayi  mereka  cenderung  lahir  meninggal  di  bulan  pertama kehidupan.
Berpijak pada kondisi tersebut, dalam konteks kajian ulama perempuan, penulis  mengajukan  pertanyaan  bagaimana  peran  ulama  perempuan  dalam menanggapi  perkawinan  anak  di  Indonesia?  Penulis  mencoba  menjawab pertanyaan  tersebut  dengan  metode  studi  pustaka  terhadap  berbagai  buku- buku dan menguraikannya dalam sub bahasan ulama perempuan; gambaran situasi perkawinan anak di dunia dan Indonesia; perkawinan anak, hukum, dan praktik hukum; dan peran ulama perempuan dalam menanggapi perkawinan anak.  Melalui  langkah  ini,  penulis  berharap  artikel  ini  dapat  memberi  sum- bangsih  perspektif  dan  alternatif  bagi  ulama  perempuan  dalam  menanggapi perkawinan anak di Indonesia.

## B.  Ulama Perempuan
Kata “ulama” berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata “alim” yang berarti seseorang  yang memiliki  ilmu pengetahuan  yang luas. Pada dasarnya istilah  “ulama”  secara  sederhana  berarti  orang  yang  mengetahui,  atau  orang yang memiliki ilmu. Ulama bisa mencakup “orang-orang yang ahli dalam ilmu agama  dan  ilmu  ilmu  umum”. 3 Peran  ulama  perempuan  sangat  besar  dalam sosial  keagamaan  yang  sering  berkaitan  dengan  dunia  perempuan,  di antaranya  Majlis  Taklim,  peran  mereka  bahkan  melebihi  batas  keagaamaan dan  wilayah. Seperti Rahmah El-Yunusiyah  sebagai  pelopor  pendidikan, Nyai Ahmad  Dahlan  sebagai  penggerak  perempuan,  Zakiyah  Daradjat  sebagai pendidik  dan  pemikir,  dan  Sholihah  A.  Wahid  Hasyim  sebagai  teladan  kaum perempuan Nahdliyin.
__________
2 UNICEF.
3 Jajat  Burhanudin,  ed., Ulama  Perempuan  Indonesia (Gramedia  Pustaka  Utama  bekerja  sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002), xxviii.

## Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Pernikahan Anak …..
Lantas, apakah benar peran ulama perempuan di masyarakat dikategori- kan  minim?  Uraian  dalam  Republika  edisi  Rabu,  12  November  2010  mem- benarkannya dengan menyatakan peran dan andil ulama perempuan kepada masyarakat selama ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan banyak persoalan diskriminasi  gender  dan  marginalisasi  perempuan  yang  seharusnya  dipecah- kan ulama perempuan. 4 Namun, hal  ini sulit  dilakukan sebab  minimnya  kon- tribusi  ulama  perempuan  yang  dipandang  berkarisma  dan  berwibawa  tinggi dari  segi  keilmuan,  berdikari,  dan  kesahajaan.  Selain  itu,  ulama  perempuan dinilai masih terpaku pada referensi klasik yang cenderung membatasi peran aktif  perempuan  di  masyarakat,  contohnya  dalam  mazhab  Syafii  ditegaskan bahwa perempuan tak berhak menjadi pemimpin, baik dalam urusan syariat maupun negara.
Alternatif  yang  biasa  dilakukan  untuk  memicu  peran  yang  lebih  besar ulama perempuan yaitu mempertemukan para ulama perempuan terkemuka. 5 Melalui pertemuan tersebut, mereka diminta mengidentifikasikan masalah dan menyamakan  persepsi  dalam  mempersiapkan  kader  yang  sangat  menguasai ilmu  dan  sifat  arif.  Bahkan,  pemerintah  sudah  menerapkan  kebijakan  untuk meningkatkan peran aktif tokoh perempuan dalam berbagai sisi, salah satunya menyertakan mereka di ranah publik. Ulama perempuan juga dilibatkan secara aktif  oleh  pemerintah  dalam  pembinaan  dan  pelayanan  umat.  Setidaknya, tercatat  sebanyak  23,489  %  perempuan  penyuluh  agama  yang  tersebar  di seluruh Indonesia. 6

## C.  Perkawinan Anak di Dunia dan Indonesia
Web Girls  not  bridges menunjukkan  bahwa  pengantin  anak  perempuan dapat  ditemukan  di  setiap  wilayah  di  dunia,  dari  Timur  Tengah  ke  Amerika Latin, Asia Selatan ke Eropa. 7 Data UNICEF menunjukkan persentase 20 negara
__________
4 Agung Sasongko, “Beginilah Gambaran Peran Ulama Perempuan,” Republika Online - Rabu 24 Nov  2010,  2010,  https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/11/24/ 148406-beginilah-gambaran-peran-ulama-perempuan.
5 Sasongko.
6 Sasongko.
7 “Child  Marriage  around  the  World,”  Girls  Not  Brides,  diakses  28  Agustus  2018, https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen.
dengan tingkat perkawinan tertinggi yaitu (1) Niger dengan 76 %; (2) Republik Afrika Tengah dengan 68 %; (3) Republik Chad dengan 67 %; (4) Bangladesh dengan 59 %; (5) Burkina Faso dengan 52 %; (6) Mali dengan 52 %; (7) Sudan Selatan dengan 52 %; (8) Guinea dengan 51 %; (9) Mozambique dengan 48 %; (10) Somalia dengan 45 %; (11) Nigeria dengan 44 %; (12) Malawi dengan 42 %;  (13)  Eritrea  dengan  41  %;  (14)  Madagascar  dengan  41  %;  (15)  Ethiopia dengan 40 %; (16) Nepal dengan 40 %; (17) Uganda dengan 40 %; (18) Sierra Leone dengan 39 %; (19) Democratic Republic of the Congo dengan 37 %; (20) Mauritania  with  20  %. 8 Berdasarkan  data  UNICEF,  ada  20  negara  dengan jumlah  perkawinan  anak  tertinggi  yaitu  (1)  India  dengan  15.509.000;  (2) Bangladesh dengan 4.451.000; (3) Nigeria dengan 3.538.000; (4) Brazil dengan 3.034.000; (5) Ethiopia dengan 2.104.000; (6) Pakistan dengan 1.909.000; (7) Mexico  dengan  1.479.000;  (8)  Indonesia  dengan  1.459.000;  (9)  Democratic Republic of the Congo  dengan 1.300.000; (10) Uganda dengan 787.000; (11) Tanzania  dengan  779.000;  (12)  Filipina  dengan  726.000;  (13)  Mesir  dengan 683.000; (14) Niger dengan 676.000; (15) Mozambique dengan 649.000; (16) Sudan dengan 640.000; (17) Nepal dengan 587.000; (18) Afghanistan dengan 572.000; (19) Thailand dengan 543.000; dan (20) Kenya dengan 527.000.
Perkawinan  anak  di  Indonesia  cenderung  terjadi  di  daerah  pedesaan. Misalnya,  Sulawesi  Barat  mengalami  tingkat  perkawinan  anak  tertinggi  se- belum usia 15 tahun. 9 Hal itu dikarenakan praktik tersebut merupakan tradisi budaya  yang tertanam  kuat. Menurut UU Perkawinan tahun  1974, anak  per- empuan  dapat  menikah  sejak  usia  16  tahun,  sedangkan  anak  laki-laki  dapat menikah pada usia 19 dengan izin orang tua. Pada tahun 2014, gerakan akar rumput yang disebut Koalisi +18 berkampanye meningkatkan usia minimum perkawinan  menjadi  18  tanpa  kecuali.  Namun,  pada  Juni  2015,  Mahkamah Konstitusi memegang teguh hukum perkawinan Indonesia tahun 1974. Kasus ini memacu dialog nasional seputar perkawinan anak di negara. Kenapa hal itu terjadi? Ada rasa diam yang luar biasa di sekitar perkawinan anak. Masyarakat menerimanya  sebagai  bagian  dari  tatanan  sosial.  Mereka  jarang  berbicara tentang efek dan konsekuensinya.
__________
8 “Child Marriage around the World.”
9 “Child marriage around the world.”
Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Pernikahan Anak …..
Sebagian  besar,  praktek  perkawinan  anak  di  Indonesia  didorong  oleh faktor-faktor  sosioekonomi  yang  melingkupi  anak  perempuan,  termasuk kemiskinan,  ketergantungan  ekonomi,  insentif  keuangan  dan  praktik  mahar, serta  kurangnya  akses  ke  pendidikan  dan  layanan  kesehatan.  Penelitian  dari Plan  International  found menunjukkan  bahwa  salah  satu  pendorong  utama perkawinan  anak  di  Indonesia  yaitu  norma-norma  gender  yang  kaku. 10
Perkawinan  anak  dikaitkan  dengan  normalisasi  kekerasan  laki-laki  terhadap perempuan  dan  anak  perempuan  karena  perkawinan  sering  dipandang sebagai obat guna mengatasi stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan  di  luar  pernikahan,  termasuk  dalam  konteks  pelecehan  seksual. Konsekuensi  negatif  utama  untuk  anak  perempuan  yaitu  berkurangnya kesempatan pendidikan, bahaya kesehatan reproduksi (pengiriman yang sulit dan risiko HIV/AIDS yang lebih tinggi, bayi prematur penyandang disabilitas), dan  meningkatnya  risiko  kematian  ibu  dan  anak. 11 Perkawinan  anak  juga merupakan  sumber  trauma  psikologis  serta  kekerasan  dalam  rumah  tangga dan seksual. Bahkan, hal itu mengarah pada eksploitasi pengantin anak sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai korban perdagangan seks, baik di dalam pernikahan  mereka  atau  setelahnya,  ketika  mereka  ditinggalkan  atau diceraikan.
Perkawinan anak mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan, terutama kesejahteraan fisik dan psikologis mereka, serta status dan kekuasaan dalam  rumah  tangga. 12 Perempuan  dari  20%  rumah  tangga  termiskin cenderung menikah sebelum 18 tahun, dibandingkan dengan perempuan dari 20%  rumah  tangga  terkaya.  Penerimaan  praktek  perkawinan  tidak  hanya berasal  dari  kemiskinan,  meskipun  keamanan  finansial  tidak  menawarkan perlindungan  total  karena  hampir  satu  dari  enam  anak  perempuan  dari keluarga  kaya  menikah  sebelum  usia  18  tahun. 13 Di  antara  pengantin  anak __________
10 “Child marriage around the world.”
11 Mies Grijns dan Hoko Horii, “Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns,” Asian Journal of Law and Society 5, no. 2 (2018): 453–66, https://doi.org/10.1017/als.2018.9.
12 Joseph Natanael Marshan, Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky, “Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia,” 2010.
13 Marshan, Rakhmadi, dan Rizky.
yang berusia 10-14 tahun pada tahun 2010, 74,5% dikategorikan tidak miskin. Di antara perempuan berusia 15-19 tahun dan 20-24 tahun yang menikah pada usia  di  bawah  18  tahun,  82,5%  dan  83,7%  masing-masing  juga  terkategori tidak miskin. 14 Banyak remaja perempuan yang menikah tidak menyelesaikan pendidikan  di  luar  tingkat  sekolah  dasar,  hampir  sepertiga  anak  perempuan yang menikah melaporkan sekolah dasar sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak menikah (masing- masing  36%  dan  24%).  Sekolah  menengah  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan terbaik untuk menunda pernikahan. 15
Di Indonesia, dengan tidak adanya sumber daya ekonomi yang memadai untuk  keamanan  keuangan  perempuan,  banyak  perempuan  sering menggunakan strategi perkawinan yang disebut nikah siri (menikah hanya di depan seorang pemimpin agama), yang tidak diikat secara hukum oleh negara. Perkawinan  itu  hanya  diberkati  oleh  ustad  atau  ulama  (pemimpin  agama). Dengan demikian, keluarga dengan ekonomi rendah akan menerima tawaran perkawinan dari keluarga lain, yang akan menawarkan mahar atau mas kawin tertentu. Padahal, hak menerima atau menolak mahar terletak pada mempelai perempuan, tetapi biasanya justru orang tua mereka yang menentukan. Dalam beberapa kasus, persetujuan tidak dianggap atau diminta. Hal ini diilustrasikan dengan contoh berikut. Banyak remaja perempuan dinikahkan ayahnya tanpa pemberitahuan  sebelumnya  sehingga  remaja  tersebut  cenderung  kaget sepulangnya dari sekolah.

## D.  Perkawinan Anak, Hukum, dan Praktik Hukum
Pada tahun 1973, pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU)  Perkawinan  kepada  Parlemen.  Hal  itu  dilakukan  dengan  tujuan meningkatkan  hak-hak  perempuan  dalam  perkawinan. 16 Namun  beberapa organisasi Muslim dan partai Islamis (Partai Persatuan Pembangunan) sangat
__________
14 Marshan, Rakhmadi, dan Rizky.
15 Marshan, Rakhmadi, dan Rizky.
16 S. Pompe dan J. M. Otto, “Some Comments on Recent Developments in the Indonesian Marriage Law with Particular Respect to the Rights of Women,” Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 23, no. 4 (1990): 415–33, https://doi.org/10.2307/43109991.
Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Pernikahan Anak …..
menentang RUU tersebut dengan alasan bahwa hal itu terlalu modern. Mereka melakukan walk-out dari  parlementer  yang  menyebabkan  pemerintah menyimpulkan  bahwa  biaya  proposal  tersebut  terlalu  tinggi.  Pemerintah memahami  bahwa  hukum  diperlukan  untuk  mengakomodasi  keragaman dalam  praktik  pernikahan  dan  gagasan  normatif  yang  mendasari  mereka. Akibatnya, pemerintah mengubah beberapa pasal dalam draf, termasuk pasal tentang usia menikah. Draf awal mengusulkan usia pernikahan minimum yaitu 18  tahun  untuk  perempuan  dan  21  tahun  untuk  laki-laki. 17 Setelah menghadapi oposisi yang kuat dari kelompok Muslim konservatif, pemerintah menurunkan usia menikah menjadi 16 untuk anak perempuan dan 19 untuk anak laki-laki.
Kajian  hukum  terhadap  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1974  di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh organisasi perempuan dan pemuda, untuk  menaikkan  usia  minimum  menikah,  telah  ditolak.  Selama  audiensi, semua  pendapat  organisasi  agama  utama  disajikan.  Para  hakim  tampaknya mengabaikan pandangan para ahli Muslim dan non-Muslim moderat tentang konsekuensi negatif dari perkawinan anak untuk anak perempuan yang hanya mengacu  pada  standar  Muslim  mengenai  kematangan  mental  dan  fisik  ( akil baligh )  sebagai  ukuran  pernikahan.  Satu-satunya  perbedaan  pendapat  di antara  sembilan  hakim  yang  mengacu  pada  hak  asasi  manusia  dan pembangunan,  berasal  dari  hakim  perempuan  satu-satunya,  Maria  Farida Indrati. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa UU Perkawinan yang orisinil merupakan kompromi 41 tahun yang lalu, dan masyarakat Indonesia sejak saat itu telah mengembangkan pemahaman yang jauh lebih maju tentang hak asasi manusia  dan  pembangunan. 18 Dia  juga  berpendapat  bahwa  berlanjutnya penggunaan  usia  16  tahun  untuk  pernikahan  anak  perempuan  justru menghasilkan  ketidakpastian  hukum  dan undang-undang  lain  yang mengacu pada pemahaman usia 18 tahun sebagai akhir masa kanak-kanak. 19 Meskipun Pasal 7 (1) UU Perkawinan membatasi usia 16 tahun untuk perempuan dan 19
__________
17 The Draft Marriage Law of 1973, Art. 7 (1), dikutip oleh Grijns dan Horii.
18 Judgement No. 30-74/PUU-XII/2014
19 GRIJNS dan HORII, “Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns.”
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
tahun  untuk  laki-laki,  secara  teknis  siapapun  dapat  menikah  di  bawah  usia tersebut jika pengadilan memberikan persetujuan. Hal itu dikarenakan Pasal 7 (2)  memungkinkan  orang  tua  dari  pihak  anak  di  bawah  umur  untuk mengajukan  petisi  dispensasi  ke  pengadilan.  Undang-Undang  tentang  Hak Asasi Manusia tahun 1999 mendefinisikan anak-anak merupakan semua orang yang belum menikah di bawah usia 18, sedangkan anak yang sudah menikah, tanpa  memandang  usia  mereka,  berada  di  luar  cakupan  perlindungannya. Akibatnya, mereka kehilangan hak yang dijamin oleh UU Hak Asasi Manusia, di antaranya  hak  atas  pendidikan,  informasi,  beristirahat,  dan  bergaul  dengan anak-anak pada usia mereka sendiri.
Untuk mendaftarkan perkawinan dan perceraian, pasangan juga pergi ke kantor yang berbeda di kecamatan mereka seperti non-Muslim harus pergi ke Kantor Catatan Sipil dan Muslim ke Kantor Urusan Agama (selanjutnya ditulis KUA). Pengadilan agama dan sipil dapat mengesahkan perkawinan di bawah umur  dengan  memberikan  dispensasi  perkawinan.  Ketika  diberikan dispensasi,  surat  dari  pengadilan  memungkinkan  para  pemohon  untuk mendaftarkan  perkawinan  mereka,  termasuk  pasangan  yang  menikah  itu berada  di  bawah  usia  minimum  standar  perkawinan.  Pasal  2  tentang Pendaftaran  Perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Agama  men- jelaskan  bahwa  pegawai  KUA  yang  memeriksa  persyaratan,  serta  memantau dan merekam perkawinan dan perceraian Muslim. Pasal 15 mengindikasikan bahwa  jika  persyaratan  untuk  perkawinan  tidak  dipenuhi,  pendaftar perkawinan  dilarang  mendaftar.  Pegawai  KUA  dilarang  membantu  pe- laksanaan  dan  pendaftaran  perkawinan  jika  persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  (2)  tidak  dipenuhi  dan  mengetahui  pelanggaran persyaratan atau ketentuan perkawinan. Undang-Undang Pencatatan Sipil No. 23  tahun  2006  lebih  lanjut  menetapkan  berbagai  hukuman  untuk  penipuan atau  kegagalan  untuk  mendaftarkan  perkawinan.  Nurlaelawati  meng- gambarkan  KUA  merupakan  perantara  antara  ulama  dan  pengadilan  agama. Hal ini dikarenakan pegawai KUA sering dianggap sebagai penjaga syariat dan interpretasi ulama, ketimbang pejabat negara. 20 Lebih lanjut, Nurlaelawati juga
__________
20 Euis Nurlaelawati, Modernization tradition and identity: the Kompilasi Hukum Islam and legal practice  in  the  Indonesian  religious  courts (Amsterdam:  Amsterdam  University  Press,  2010),
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
menekankan  wawasan  pejabat  KUA  berasal  dari  apa  yang  berakar  kuat  di masyarakat  setempat. 21 Selain  pegawai  KUA,  para  pemimpin  lokal,  seperti kepala  desa  dan  amil,  memainkan  peran  penting  dalam  mempersiapkan pendaftaran  perkawinan.  Amil  merupakan  asisten  pencatat  pernikahan  di tingkat  desa  yang  mendukung  pendaftar  perkawinan  di  tingkat  kecamatan. Dalam  prakteknya,  mereka  mendaftarkan  perkawinan  di  KUA  bekerjasama dengan para pencatat perkawinan sehingga orang-orang di desa hampir tidak perlu pergi ke KUA dan meninggalkan semua urusan. 22
Mies  Grijns  dan  Hoko  Horii  juga  menemukan  beberapa  praktik  ilegal perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia. 23 Ketika  orang-orang  di  desa membutuhkan solusi untuk situasi yang tidak diinginkan, mereka tidak pergi ke pengadilan  untuk  dispensasi  perkawinan,  tetapi  beralih  ke  solusi  lokal. Pengadilan  dianggap  mahal  dan  menakutkan  (beberapa  mengasosiasikan pengadilan dengan kasus pidana). Masyarakat lebih memilih cara yang paling aman,  tercepat,  dan  terjangkau,  yang  berada  di  luar  skema  hukum  negara. Perkawinan dimulai dengan upacara keagamaan. Ijab kabul menjadi inti bagi umat  Islam.  Hal  ini  dianggap  langkah  yang  cukup  untuk  mengatasi  masalah ketidakhormatan yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan atau kencan  yang  terlalu  intim.  Tetapi,  tanpa  registrasi,  perkawinan  semacam  itu tidak  sah  menurut  hukum  negara.  Hal  ini  juga  berarti  tidak  ada  akses  bagi rumah tangga baru untuk mendapatkan dukungan kesejahteraan dari negara. Selain  itu,  anak-anak  yang  lahir dari pasangan  tersebut  hanya  akan  terdaftar atas  nama  ibu.  Dalam  masyarakat, hal  ini dipandang  membawa  malu  karena dianggap sebagai anak haram dan kehilangan hak waris. 24
Mies  Grijns  dan  Hoko  Horii  menunjukkan  bahwa  amil  dan  kepala  desa (atau  birokrat  desa  yang  lebih  rendah)  adalah  aktor  utama. 25 Mereka  tidak __________
https://www.academia.edu/28782221/Modernization_Tradition_and_Identity._The_Kompilasi_Huku m_Islam_and_Legal_Practice_in_the_Indonesian_Religious_Courts.
21 Nurlaelawati.
22 Grijns dan Horii, “Child Marriage In A Village In West Java (Indonesia): Compromises Between Legal Obligations And Religious Concerns.”
23 Grijns dan Horii.
24 Grijns dan Horii.
25 Grijns dan Horii.
hanya mengatur perkawinan anak di bawah umur, tetapi mereka juga sering terlibat  dalam  mediasi  perceraian  yang  secara  teratur  terjadi  setelah perkawinan  anak,  membagikan  surat  cerai,  mengatur  akte  kelahiran  yang disesuaikan,  dan  merapikan  kasus  perzinahan.  Amil  dapat  membantu  orang menikah,  termasuk  ketika  mereka  datang  kepadanya  untuk  meminta perkawinan  pada  hari  berikutnya  (bukannya  menunggu  sepuluh  hari  yang ditentukan  secara  hukum). 26 Solusi  kreatif  untuk  menghindari  aturan prosedural  tentang  perkawinan  di  bawah  umur  telah  menyebabkan  rantai pelanggaran  aturan  lainnya.  Dalam  kasus  perkosaan  baru-baru  ini,  korban muda dipaksa oleh ayahnya untuk menikahi pemerkosanya untuk mencegah kehilangan kehormatan. 27 Ia melewatkan ujian sekolah terakhirnya dan harus pindah  dengan  suaminya.  Ketika  ibunya,  yang  bekerja  sebagai  pembantu rumah tangga di Jakarta, mendengar tentang hal ini, ia memohon kepada para guru sekolah dan amil untuk mencari solusi lain. Pada akhirnya, pernikahan itu dibatalkan,  gadis  itu  dinyatakan  tidak  pernah  menikah  dan  diizinkan  untuk mengikuti ujian akhir. Seakan tidak ada aturan resmi bahwa gadis-gadis yang menikah  atau  hamil  tidak  dapat  melanjutkan  pendidikan  mereka,  pernah menikah dengan atau tanpa bayi, bercerai atau tidak. 28

## E.  Peran Ulama Perempuan Menanggapi Perkawinan Anak
Pemerintah  Indonesia  mengakui  dampak  dari  perkawinan  anak  dan berupaya  mendukung  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  untuk  periode 2015-2030.  Mengakhiri  perkawinan  anak  merupakan  salah  satu  targetnya. Pemerintah  Indonesia  secara  aktif  terlibat  dalam  konvensi  internasional, setelah  meratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Perempuan  ( Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1984 dan Konvensi Hak- Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child (CRC))  pada  tahun  1990. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mendapat pujian atas strategi nasionalnya untuk menghapuskan kekerasan terhadap anak-anak, termasuk upaya inovasi __________
26 Grijns dan Horii.
27 Grijns dan Horii.
28 Grijns dan Horii.
Peran Ulama Perempuan dalam Menanggapi Pernikahan Anak …..
untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui  skema  perlindungan  sosial.  Kartu Indonesia Pintar ( Smart Indonesia Card ) mensubsidi peserta didik level sekolah dasar  dan  menengah  dari  latar  belakang  sosial  ekonomi  rendah,  dan mendukung target kebijakan wajib belajar 12 tahun. Skema asuransi kesehatan nasional  yang  baru  telah  diperkenalkan  untuk  meningkatkan  perawatan kesehatan  bagi  semua.  Gagasan  ini  dipandang  sebagai  langkah  penting  guna mencegah perkawinan anak. Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak-anak  untuk  menyiapkan proposal  untuk  Peraturan  Pemerintah  sebagai  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) tentang penghapusan perkawinan anak, yang disiapkan pada tahun 2016 bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. 29
Berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah kiranya menginspirasi para  ulama  perempuan  untuk  terlibat  aktif  dalam  menanggapi  perkawinan anak di Indonesia. Lalu, bagaimana caranya? Bila dipetakan, ulama perempuan berperan sebagai:

## Pembimbing
Oemar  Hamalik  menjelaskan  pembimbing  merupakan  seseorang  yang memberikan  bantuan  terhadap  individu  untuk  mencapai  pemahaman  dan pengarahan  diri  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  penyesuaian  diri  secara maksimum  terhadap  sekolah,  keluarga,  maupun  masyarakat. 30 Proses  ini diharapkan  dilakukan  tidak  hanya  melalui  pendekatan  instruksional, melainkan  pendekatan  personal  pada  setiap  proses  bimbingan.  Oleh karenanya,  ulama  perempuan  dalam  konteks  perkawinan  anak  diharapkan memberi  bimbingan  bagi  masyarakat.  Bimbingan  tersebut  dilakukan  dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya perkawinan anak.

## Pendidik
Pendidik  merupakan  tenaga  professional  yang  bertugas  merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelaran, melakukan
__________
29 Dian Kartikasari, Ke arah Perpu Anti Perkawinan Anak (Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2016), 17.
30 Oemar Hamalik, Proses Belajar dan Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 33.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
pembimbingan  dan  pelatihan,  serta  melakukan  penelitian  dan  pengabdian masyarakat  terutama  bagi  pendidik  pada  perguruan  tinggi. 31 Pendidik diharapkan  memiliki  atau  menguasai  ilmu-ilmu  kependidikan,  di  antaranya pedagogi  dan  psikologi  anak.  Kompetensi  pendidik  demikian  diharapkan memperlengkapinya ketika ulama perempuan mendidik santri dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya perkawinan anak.

## Penggerak Perempuan
Penggerak  perempuan  dimaknai  bahwa  ulama  perempuan  diharapkan dapat  menginspirasi  dan  menggerakkan  perempuan  lain  dan  masyarakat untuk memberikan terobosan tertentu bagi keadilan bersama, contohnya Nyai Dahlan,  istri  pendiri  Muhammadiyah  (organisasi  Islam  modern  di  Indonesia pada  awal  abad  ke-20).  Pada  konteks  perkawinan  anak,  ulama  perempuan diharapkan  dapat  menggerakkan  perempuan  lain  dan  masyarakat  untuk terlibat aktif mencegah dan menanggulangi perkawinan anak.

## Teladan
Keteladanan  dimaknai  dengan  upaya  memberi  contoh  yang  dilakukan tidak hanya melalui perkataan, melainkan perbuatan. Sebagai Ibu dari keenam putra-putrinya, Ibu Nyai  Hj. Siti Asiyah menempatkan  keteladanan  yang  baik bagi semua putra-putrinya. Beliau menyayangi semua anak-anaknya tanpa ada yang  di  anak  emaskan.  Beliau  mengajarkan  tauhid  dengan  berusaha  melatih dan mengontrol anak-anaknya dalam melaksanakan sholat tepat waktu, belajar mengaji pada usia dini dan mengajarkan etika dan sopan santun. Pada konteks perkawinan anak, ulama perempuan diharapkan memberi keteladanan secara aktif mencegah dan menanggulangi perkawinan anak.

## F. Kesimpulan
Setelah  kita  memperhatikan  keseluruhan  uraian  dan  berpijak  pada pertanyaan panduan penulisan artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa peran ulama  perempuan  dalam  menanggapi  perkawinan  anak  di  Indonesia  dapat dilakukan  melalui  tindakan  sebagai  pembimbing,  pendidik,  penggerak
__________
31 UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 39 (2)
perempuan, dan teladan. Tentu, proses ini dilakukan dengan memperhatikan konteks dan dinamika perkawinan anak di Indonesia.[s]

## Daftar Pustaka
Burhanudin,  Jajat,  ed. Ulama  Perempuan  Indonesia .  Gramedia  Pustaka  Utama bekerja sama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002.
“ Child marriage  around  the  world.”  Girls  Not  Brides.  Diakses  28  Agustus  2018. https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen.
Grijns , Mies,  dan  Hoko  Horii.  “Child  Marriage  in  a  Village  in  West  Java  (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns.” Asian Journal of Law and Society 5, no. 2 (2018): 453–66. https://doi.org/10.1017/als.2018.9.
Hamalik , Oemar. Proses Belajar dan Mengajar . Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Kartikasari , Dian. Ke arah Perpu Anti Perkawinan Anak . Jakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2016.
Marshan , Joseph Natanael, Fajar Rakhmadi, dan Mayang Rizky. “Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia,” 2010.
Nurlaelawati , Euis. Modernization tradition and identity: the Kompilasi Hukum Islam and  legal  practice  in  the  Indonesian  religious  courts .  Amsterdam  :  Amsterdam University Press, 2010. https://www.academia.edu/28782221/Modernization_ Tradition_and_Identity._The_Kompilasi_Hukum_Islam_and_Legal_Practice_in_th e_Indonesian_Religious_Courts.
Pompe, S., dan J. M. Otto. “Some Comments on Recent Developments in the Indonesian Marriage Law with Particular Respect to the Rights of Women.” Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America 23,  no.  4
(1990): 415–33. https://doi.org/10.2307/43109991.
Sasongko , Agung. “Beginilah Gambaran Peran Ulama Perempuan.” Republika Online - Rabu  24  Nov  2010,  2010.  https://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/islam-nusantara/10/11/24/148406-beginilah-gambaran-peran-ulama- perempuan.
UNICEF .  “Harmful  Practices.”  www.unicef.org,  2018.  https://www.unicef.org/ protection/harmful-practices.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
This page intentionally left blank