Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362

## Implementasi Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan Transaksi Fraud Bagi Pemegang Kartu Kredit
Hasmonel hasmonel@ecampus.ut.ac.id
Universitas Terbuka, Indonesia Naskah Diterima : 29 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  discover,  analyze  and  examine  the  practice/ implementation of legal protection for credit card holders and forms of consumer protection in resolving fraudulent transaction disputes.
The  research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  using  a qualitative  approach.  Apart  from  that,  a  literature  approach  and  a  statutory approach  are  also  used  which  also  include  a  conceptual  approach  and  a  case approach.
Credit  cards  are  a  form  of  innovation  in  the  banking  business  which  is increasingly  developing  and  banking  transactions  using  credit  cards  are becoming  more  massive.  However,  if  negligence  or  fraud  occurs,  the  bank's position is very dominant which will of course prioritize the bank's own interests. Therefore, currently the position and interests of customers have not been properly protected.
The  demand  for  banks  to  act  professionally  while  protecting  their  credit  card holders is increasing, thus encouraging banks to adjust their efforts to serve their customers, one of which is by creating innovations while remaining efficient. This is  clearly  seen  in  the  agreement  between  the  bank  and  the  customer  or  the provisions regarding the use of bank services or products which are determined unilaterally  by  the  bank,  so  that  in  such  conditions  if  a  problem  arises  later  it cannot  be  resolved  quickly  with  clear  responsibilities.  One  example  is  the Indonesian  Supreme  Court  Decision  No.1527  K/Pdt/2015.  regarding  the  Bank Mandiri  Tbk  case.  VS  Mr  Sutrisno.  Based  on  this  decision,  even  though  Mr. Sutrisno had obtained legal protection that had permanent legal force and fulfilled a sense of justice, this was done in approximately 3 (three) years, where previously Sutrisno as a credit card holder had been harmed by a Bank Mandiri credit card product that had never been he uses but has a number of obligations that must be paid.
Keywords: Credit Card, Banking, Fraud Transactions, Customer Interests.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan,  menganalisis,  dan  mengkaji praktek/implementasi  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  kartu  kredit  dan bentuk perlindungan konsumen pada penyelesaian perselisihan transaksi fraud. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Di  samping  itu  digunakan  juga pendekatan    kepustakaan,  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) yang  di  dalamnya  mencakup  pula  pendekatan  konsep  ( conceual  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ).
Kartu kredit adalah salah satu bentuk inovasi dari bisnis perbankan yang semakin berkembang dan transaksi perbankan menggunakan kartu kredit semakin massif. Namun bila terjadi kelalaian atau kecurangan, posisi bank sangatlah dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank itu sendiri.  Oleh karena itu saat ini posisi dan kepentingan nasabah belum terlindungi dengan baik.
Tuntutan  agar  bank  bersikap  profesional  sekaligus  melindungi  pemilik  kartu kreditnya  semakin  tinggi  sehingga  mendorong  perbankan  meyesuaikan  dalam upaya  melayani  nasabahnya  salah  satunya  dengan  menciptakan  inovasi-inovasi namun tetap efisien. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun  ketentuan  tentang  pemakaian  jasa  atau  produk  bank  yang  ditetapkan secara  sepihak  oleh  bank,  sehingga  dalam  kondisi  demikian  jika  timbul  suatu permasalahan  nantinya  maka  tidak  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  cepat dengan  tanggung  jawab  yang  jelas.  Salah  satu  contohnya  adalah  Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015. tentang kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan  Sutrisno.  Berdasarkan  putusan  tersebut,  Sdr  Sutrisno  walaupun  sudah memperoleh perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memenuhi rasa keadilan, namun ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana sebelumnya  Sutrisno  sebagai  pemegang  kartu  kredit  telah  dirugikan  dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan
Kata Kunci: Kartu Kredit, Perbankan, Transaksi Fraud, Kepentingan Nasabah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362

## I. PENDAHULUAN
Kartu  kredit  (KK)  dapat  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran  dan  alat pembiayaan. 1 Sebagai  alat  pembayaran  KK  dapat  juga  digunakan  untuk melakukan  pembayaran  atas  kewajiban  dari  kegiatan  ekonomi,  termasuk transaksi  belanja  dan/atau  tarik  tunai,  dimana  kewajiban  pembayaran pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu  berkewajiban  untuk  melunasi  pembayaran  tersebut  pada  waktu  yang telah  disepakati,  baik  secara  kontan  maupun  angsuran. 2 Sebagai  alat pembayaran, kartu kredit termasuk dalam golongan “alat pembayaran dengan menggunakan  kartu”  atau  disebut  APMK.  Fungsi  kartu  kredit  yang  kedua adalah  sebagai  alat  pembiayaan,  namun  kartu  kredit  tidak  disarankan  untuk menjadi  alat  pembiayaan  khususnya  pembiayaan usaha  yang  bersifat  jangka menengah-panjang  karena  tingginya  bunga  kartu  kredit  yang  mencapai  3% hingga 5% per bulan dan berkisar 36-60% per tahun. Tingginya bunga kartu kredit yang diperuntukkan sebagai alat pembiayaan dilarang tegas oleh Bank Indonesia.  Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  Pasal  18  ayat  1  dan  2  PBI  No. 14/2/PBI/2012  yang  berbunyi  “ kartu  kredit  dilarang  digunakan  di  luar peruntukan  sebagai  alat  pembayaran ”.  Namun,  tetap  saja  akan  ada  pihak- pihak  yang  menggunakan  kartu  kredit  sebagai  alat  pembiayaan  untuk  usaha kecil,  seperti  contohnya  para  pelaku  usaha  biro  penjualan  tiket  pesawat  dan kereta api, atau pelaku usaha penjual pulsa telekomunikasi dan contoh-contoh usaha kecil lainya.
Menurut  Deputi  Komisioner  Manajemen  Strategis  dan  Logistik  OJK  Anto Prabowo,  ada  dua  celah  utama  yang  bisa  menyebabkan  terjadinya  tindakan fraud kartu  kredit.  Pertama,  muncul  dari  nasabah  yang  tak  menjaga kerahasiaan  identitasnya  dengan  baik.  Kebiasaan  sejumlah  orang  yang  tak khawatir menyebarkan secara sembarangan nama, nomor e-KTP, telepon/HP,
1 R. Serfianto D.P., Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, 2012, Untung dengan Kartu Kredit , Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik , Jakarta: Visimedia, hlm. 111.
2 Penjelasan  dari  Peraturan  Bank  Indonesia  No  7/52/PBI/2005  Tentang  Penyelenggaran  alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
e-mail  dan  data-data  pribadi  miliknya  bisa  mengundang  terjadinya  praktik penipuan ( fraud) . Kedua, penipu bisa mengambil celah memanfaatkan praktik ilegal  jual  beli  data nasabah. Dia  menyatakan  kemungkinan  ini  ada  lantaran kebiasaan agen pemasaran kartu kredit yang gemar melakukan hal tersebut. 3
Bukan  tidak  mungkin  pula  agen  pemasaran  kartu  kredit  diam-diam  bukan hanya  menyebarkan  atau  menjual  data  pribadi  milik  nasabah  maupun  calon nasabah, melainkan menggunakan data tersebut untuk melakukan melakukan persekongkolan jahat untuk memproduksi nomor-nomor kartu kredit asli tapi palsu  (aspal)  yang  nomornya  diperoleh  dengan  cara  menggandakan  kartu orang lain.
Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4
Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan  berkontrak  ini  memberikan  kebebasan  para  pihak  untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan (take it or leave it) . Sehubungan dengan  perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  adalah  perjanjian  baku  yang  telah ditentukan isi dan formatnya oleh penerbit kartu kredit ( Issuer ) secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit  adalah  hubungan  pemberian  kredit,  dengan  perjanjian  pinjam- meminjam.
Perjanjian kartu kredit adalah perjanjian untuk menerbitkan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan pemegangnya untuk membayarkan barang atau jasa atau
3 Bisnis.com, Penipuan  Kartu  Kredit  Kembali  Terjadi,  Sudah  Amankah  Data  Anda? Diakses  dari https://finansial.bisnis.com/read/20190314/90/899721/penipuan-kartu-kredit-kembali-terjadi- sudah-amankah-data-anda diakses pada tanggal 21 Mei 2019 4 Trias Palupi Kurianingrum, “Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Tesis , (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 21
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
dapat mencairkan pagu kredit yang diberikan menjadi bentuk tunai atau cash dengan cara tarik tunai dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Perjanjian ini  akan  ditawarkan  kemudian  apabila  sebelumnya  calon  nasabah  sudah menyetujui  perjanjian  penerbitan  kartu  kredit.  Biasanya  perjanjian  kredit  ini akan tercantum pada bagian syarat dan ketentuan, atau disebut juga welcome pack .  Dalam welcome  pack ini  biasanya  tercantum  cara-cara  penyelesaian perselisihan  antar  pihak,  serta  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Namun  tidak tertutup kemungkinan cara penyelesaian perselisihan yang lain, seiring dengan perkembangan   zaman, dalam   kegiatan perbankan sering ditemukan beberapa tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah bank masyarakat,  bahkan  Negara.  Tindakan  kecurangan  dalam  bank      biasanya melibatkan  pihak  intern  (pegawai  bank)  beserta  dengan  nasabah  bank  yang bersangkutan, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari   keuntungan.
Tindakan  kecurangan  dalam  kegiatan  perbankan  yang  cukup  sering  terjadi adalah tindakan kecurangan dalam perizinan   khususnya   pada   bidang kredit, tindakan kecurangan ini sering disebut dengan kredit fiktif. Kredit fiktif bisa terjadi karena adanya kolusi yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai bank) dengan  nasabah  pemohon  kredit  dengan  cara  memalsukan  data-data  dari nasabah  pemohon  kredit  seperti  memalsukan  indentitas  diri  dengan menggunakan  kartu  tanda  pengenal  palsu  atau  menggunakan  kartu  tanda pengenal  nasabah  bank  lain  tanpa  sepengetahuan  dari  nasabah  bank  yang bersangkutan.
Pada awalnya memang tidak akan ada yang tahu bahwa kredit tersebut adalah fiktif, akan tetapi apabila kredit tersebut macet maka baru akan disadari bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif. Adapun pihak yang sangat dirugikan dalam hal  ini  adalah  nasabah  bank  yang  kartu  tanda  pengenalnya  digunakan  tanpa izin. Dari sekian banyak kasus, terdapat satu kasus yang proses awalnya tahun 2013 sampai ke Mahkamah Agung dan baru memiliki kekuatan hukum yang tetap  tahun  2015,  yaitu  kasus  kartu  kredit  macet  di  Bank  Mandiri  yang menggunakan nama Sdr. Sutrisno.  Salah satu contoh lagi yaitu seperti yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
terjadi  pada  tanggal  23  Maret  2017,  dimana  beberapa  orang  remaja menggunakan kartu kredit milik orang lain yang data–datanya diperoleh dari proses jual beli secara online untuk membeli tiket pesawat baik dari agen travel ataupun langsung dari salah satu website resmi milik maskapai yang kemudian tiket  pesawat  tersebut  dijual  kembali  oleh  pelaku  dengan  harga  yang  lebih murah  dengan  modus  memberi  diskon  hingga  50%  dari  harga  asli  pesawat yang  pada  umumnya  dapat  di  check  melalu  website  resmi  penjualan  tiket pesawat online. 5

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya menekankan pada ilmu  hukum  dan  berupaya  menggunakan  data  berdasarkan  aspek  hukum. 6
Karena  penulis  akan  menganalisis  kekuatan  hukum  yang  dihadapi  lembaga penegak  hukum  dalam  pemberantasan  peredaran  narkoba  transnasional. Penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumen  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sekunder berupa Jurnal dan artikel di Internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi  kasus  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  yang  kemudian  hasil analisisnya disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif
Terkait  dengan  teori  perlindungan  hukum,  ada  beberapa  ahli  yang menjelaskan  bahasan  ini,  antara  lain  yaitu  Fitzgerald,  Satjipto  Raharjo, Phillipus  M  Harjon  dan  Lily  Rasyidi.  Fitzgerald  mengutip  istilah  teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam masyrakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindungan
5 Trinilo, Polisi  gerebek  Rumah  kontrakan  12  remaja  diduga  lakukan  cyber  crime , http://kaltim.tribunnews.com/ tanggal akses 10 Juni 2019
6 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, hlm. 51.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupkan  kesepakatan masyarakat  tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku  antara  anggota- anggota  masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan  pemerintah  yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 7 Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang diberikan oleh  hukum. 8 Selanjutnya  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif  dan  resprensif.  Perlindungan  Hukum  yang  preventif  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  termasuk  penanganannya  di  lembaga peradilan. 9 Sedangkan  menurut  Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra  bahwa hukum  dapat  didifungsikan  untuk  menghujudkan  perlindungan  yang sifatnya  tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel,  melaikan  juga  predektif  dan antipatif. 10
Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk
7 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
8 Ibid. Hal 69 9 Ibid . Hal 54
10 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung : Remaja Rusdakarya, hlm. 118.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum,  yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat  represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
Kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin  atau  teori  dikenal  sebagai  dua  pihak  yang  sangat  seimbang, sehingga  konsumen  tidak  memerlukan  perlindungan.  Berdasarkan  hasil wawancara  di  Mahkamah  Agung,  di  Pengadilan  Negeri  Sungailiat  dan Ketua  LKBH  Belitung  jawaban  mereka  senada  yaitu  posisi  bank  masih sangat  dominan.  Bila  terjadi  kelalaian  atau  kecurangan,  bank  cenderung akan  mengutamakan  kepentingan  bank  itu  sendiri.  Hal  ini  jelas  terlihat dalam  perjanjian  antara  bank  dan  nasabah  ataupun  ketentuan  tentang pemakaian  jasa  atau  produk  bank  yang  ditetapkan  secara  sepihak  oleh bank.
Prinsip  kesetaraan  dan  keseimbangan  para  pihak  dalam  kenyataannya ternyata  konsumen  tidak  mendapat  informasi  dan  atau  kesempatan  yang memadai  untuk  menentukan  pilihan  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsinya.  Kondisi  ini  akan  berdampak  negatif  bila  konsumen mengalami  kerugian  atau  dicurangi  (fraud),  maka  pelaku  usaha  (Bank) dapat  berdalih  bahwa  kerugian  tersebut  akibat  dari  kelalaian  Pemegang Kartu Kredit itu sendiri. Hal ini diperaparah lagi karena ternyata negara kita belum memiliki peraturan yang khusus mengatur tentang transaksi transfer dana secara elektronik (electronic funds transfer) khususnya menggunakan kartu kredit.
Selama  ini  jika  terjadi  suatu  permasalahan  antara  nasabah  dengan  pihak bank  diselesaikan  dengan  mengacu  pada  perjanjian  antara  kedua  belah pihak  dan  ketentuan  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  lahir  dari  asas  kebebasan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak  ini  memberikan  kebebasan  para pihak  untuk  menentukan  sendiri  isi,  bentuk  dan  dengan  siapa  membuat perjanjian
Pada prinsipnya para pihak khususnya nasabah diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali perjanjian yang ditawarkan (take it or leave it) . Pada kenyataannya perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh penerbit kartu kredit ( Issuer ) secara sepihak.  Oleh karena itu bila  ditinjau dari sisi hukum maka  sudah  mulai  dirasakan  terjadinya  ketidakseimbangan  hak  dan kewajiban antara para pihak. Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan pemegang kartu kredit adalah hubungan pemberian kredit, dengan perjanjian  pinjam-meminjam.  Perjanjian  kartu  kredit  memiliki  2  (dua) bagian terpisah secara bertahap, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit dan kemudian perjanjian kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit bersifat bilateral,  yaitu  antara  pihak  penerbit  kartu  kredit  ( issuer )  dan  pihak pemegang  kartu  kredit  ( cardholder ).  Perjanjian  ini  terlebih  dahulu  harus disetujui  oleh  calon  nasabah  sebelum  dilakukan  proses  pengajuan  kredit dan penerbitan kartu kredit.”
Hasil  analisis  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.1527 K/Pdt/2015.  tentang  kasus  Bank  Mandiri  Tbk.  VS  Tuan  Sutrisno. Berdasarkan  putusan  tersebut,  Sdr  Sutrisno  sudah  memperoleh perlindungan  hukum  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  memenuhi  rasa keadilan, dimana sebelumnya Sutrisno sebagai pemegang kartu kredit telah dirugikan dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan.  Dari bukti  -  bukti  surat  yang  telah  dipertimbangkan  oleh  hakim,  secara  nyata bahwa  Tergugat  telah  lalai  dalam  memberikan  pelayanan  dan  tanggapan kepada  Penggugat  sehubungan  dengan  keberatan  dan  data  kredit Penggugat. Kelalaian tersebut menyebabkan usaha Penggugat tidak dapat memperoleh  permodalan  dari  Bank  dan  lembaga  keuangan.  Sesuai
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
ketentuan  Pasal  1365  KUH.Perdata  disebutkan  bahwa  tiap  perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  tersebut  mengganti kerugian  tersebut.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata, kelalalain Tergugat yang tidak segera  menerbitkan  surat  penghapusan  status  black  list  tentang  usaha dagang  Penggugat  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  atau bertentangan dengan hak subyektif Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat    bahwa  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan hukum adalah patut untuk dikabulkan.
Dampak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan  Penggugat  mengalami  kerugian  yaitu  berupa  tidak diperolehnya  pinjaman  dari  pihak  bank  dan  lembaga  keuangan  sehingga Penggugat  tidak  dapat  meningkatkan  usahanya  dan  tidak  dapat memperoleh  keuntungan  yang  diharapkan.  Disamping  kerugian  tidak diperolehnya  keuntungan  yang  diharapkan,  Penggugat  juga  telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami Penggugat, biaya sewa pengacara. Walaupun Penggugat tidak membuat secara terperinci jumlah kerugian yang telah dialaminya, namun dengan  mempertimbangkan  keadaan  atau  status  sosial  ekonomi  dan martabat  Penggugat  sebagai  seorang  pengusaha  mebeler,  meja,  kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, peneliti berpendapat keputusan Pengadilan Negeri sudah tepat  dan  pantas bilamana  Tergugat  dihukum  membayar  ganti  rugi  sebesar  Rp 100.000.000,-  (  seratus  juta  rupiah  )  sebagai  pemulihan  nama  baiknya, sebagai  pengganti  keuntungan  yang  diharapkan  dan  sebagai  pengganti biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Penggugat  untuk  mengurus  masalahnya dengan  Tergugat.  Begitupula  keputusan  Pengadilan  Negeri  tidak mengabulkan permintaan sita jaminan atau conservatoir beslaag terhadap tanah berikut bangunan milik Tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
jln.  Brigjend  Slamet  Riyadi  Nomor  249  Surakarta  merupakan  keputusan yang  wajar,  bijak  dan  adil  karena  tidak  ada  alasan  hukum  yang  sah  dan mendasar terhadap permohonan Penggugat tersebut.
Sumber hukum utama kartu kredit dapat ditinjau dari segi hukum perdata. Dari  segi  hukum  perdata,  sumber  hukum  utama  kartu  kredit  adalah perjanjian.  Penerbitan  kartu  kredit  antara  pihak  bank  dan  nasabah  tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara kedua belah pihak, yaitu  bersumber  dari  perjanjian.  Perjanjian  dalam  KUHPerdata  diatur dalam  Buku  III  tentang  Perikatan,  Bab  Kedua,  Bagian  Kesatu  sampai dengan  Bagian  Keempat. 11 Pasal  1313  KUH.Perdata  merumuskan pengertian  perjanjian  yaitu  “suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  lain  atau  lebih.”  Rumusan  tentang  perjanjian  dalam  pasal  1313 KUHPerdata  tersebut  tidak  lengkap  juga  sangat  luas.  Dikatakan  tidak lengkap  karena  hanya  menyebutkan  persetujuan  sepihak  saja,  sedangkan dikatakan sangat luas karena digunakannya kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan  sukarela  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karenanya, rumusan tersebut perlu adanya perbaikan yakni: 12
1. Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum,  yaitu  perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan kata “atau saling mengikatkan dirinya”.
Dengan  adanya  perbaikan  tersebut  dapat  dirumuskan  bahwa  persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya  atau  saling mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih. 13
Abdulkadir Muhammad dan Rilda berpendapat bahwa kartu kredit sebagai salah  satu  bentuk  bisnis  pembiayaan  yang  bersumber  dari  berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. 14 Ditinjau
11 Ibid., h. 29 12 Ibid.
13 Ibid ., h. 30 14 Sunaryo. 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika ., hlm. 118
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
dari segi hukum perdata, ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan kartu kredit yakni asas kebebasan berkontrak dan perundang- undangan di bidang hukum perdata. 15
Thomas  Hobbes  menyebutkan  bahwa  kebebasan  berkontrak  merupakan bagian  dari  kebebasan  manusia.  John  Stuart  Mill  menggunakan  konsep kebebasan  berkontrak  melalui  dua  asas. 16 Yaitu  pertama  “hukum  tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak”, dengan kata lain para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang akan dibuat. Kedua “pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian”. Dengan demikian jelaslah bahwa  kebebasan  berkontrak  meliput  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk menentukan  dengan  siapa  dia  berkeinginan  atau  tidak  berkeinginan membuat  suatu  perjanjian.  Pada  kasus  Bank  Mandiri  Tbk.  VS  Tuan Sutrisno,  Putusan Mahkamah Agung RI No.1527 K/Pdt/2015. Hakim juga melihat disana tidak terjadi pemenuhan asas kebebasan berkontrak. Hugo  Grotius  mengatakan  bahwa  hak  untuk  membuat  suatu  perjanjian adalah salah satu dari hak-hak asasi manusia. Ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan sukarela dari seseorang yang ia menjanjikan sesuatu  kepada  orang  lain  dengan  maksud  bahwa  orang  lain  itu  akan menerimanya. 17 Menurut  Bentham,  ukuran  yang  menjadi  patokan sehubungan dengan kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat bertindak bebas, tanpa dapat dihalangi hanya karena memiliki bargaining position atau posisi tawar untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya. 18 .    Dalam  asas  kebebasan  berkontrak  Subekti  sedikit menambahkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan
15 Ibid.
16 Ibrahim, Johannes. 2004, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan . Jakarta: Refika Aditama. ., hlm. 40. 17 Ibid ., h. 39 18 Sutan Remy Sjahdeni, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank , Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 44
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
kesusilaan. 19 Kebebasan  berkontrak  dalam  arti  materil  bahwa  para  pihak memberi  sebuah  persetujuan  kepada  setiap  isi  atau  substansi  yang dikehendaki,  dan  kita  tidak  terikat  pada  tipe-tipe  persetujuan  tertentu, sedangkan  secara  formil  dimana  persetujuan  dianggap  telah  tercapai apabila  telah  terjadi  kesepakatan  atau  persesuaian  kehendak  antar  para pihak. 20
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka semakin jelaslah sudah pada kasus Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno, bahwa salah satu pihak dapat bertindak bebas yaitu Bank Mandiri tetapi hal tersebut tidak  dimiliki atau dirasakan  oleh  pihak  lain  dalam  hal  ini  Tuan  Sutrisno.  Dengan  tidak bebasnya bertindak tentu saja tidak ada  kesukarelaan, tidak ada persetujuan maupun  kesepakatan  dan  yang  paling  penting  disana  telah  terjadi pertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tergugat telah  melakukan  perbuatan  yang  melawan  hukum  adalah  patut  untuk dikabulkan. Dampak perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat,  mengakibatkan  Penggugat  mengalami  kerugian  yaitu  berupa tidak  diperolehnya  pinjaman  dari  pihak  bank  dan  lembaga  keuangan sehingga  Penggugat  tidak  dapat  meningkatkan  usahanya  dan  tidak  dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.
Disamping  kerugian  tidak  diperolehnya  keuntungan  yang  diharapkan, Penggugat  juga  telah  mengeluarkan  biaya-biaya  antara  lain  untuk mengklarifikasi  permasalahan  yang  dialami  Penggugat,  biaya  sewa pengacara.  Walaupun  Penggugat  tidak  membuat  secara  terperinci  jumlah kerugian  yang  telah  dialaminya,  namun  dengan  mempertimbangkan keadaan  atau  status  sosial  ekonomi  dan  martabat  Penggugat  sebagai seorang  pengusaha  mebeler,  meja,  kursi,  kusen  dan  sebagainya,  dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, sudah tepat  bila Pengadilan Negeri  berpendapat  adalah  pantas  bilamana  Tergugat  dihukum  untuk
19 Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hlm. 15
20 Ibid.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
membayar  ganti  rugi  sebesar  Rp  100.000.000,-  (  serratus  juta  rupiah  ) sebagai  pemulihan  nama  baiknya,  sebagai  pengganti  keuntungan  yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk  mengurus  masalahnya  dengan  Tergugat.  Namun  mengenai permintaan  sita  jaminan  atau conservatoir  beslaag  terhadap  tanah berikut bangunan milik Tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di jln. Brigjend Slamet  Riyadi  Nomor  249  Surakarta  Pengadilan  Negeri  tidak  dapat mengabulkan  oleh  karena  tidak  ada  alasan  hukum  yang  sah  untuk  itu, sehingga wajar bila ditolak.
Adapun  akibat  hukum  yang  timbul  adalah  bahwa  perjanjian  yang  telah dibuat  berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut.  Ketentuan ini  dikenal  dengan  Asas Pacta  Sunt  Servanda (Pasal  1338  ayat  (1)
KUHPerdata)  yang  berbunyi  “Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Konsekuensi yuridis  selanjutnya  adalah  bahwa  perjanjian  tersebut  harus  dilaksanakan dengan iktikad baik (in good faith/ goede trouw ) dan tidak dapat dibatalkan secara  sepihak  ( unilateral  unvoidable ). 21 Asas  iktikad  baik  dapat disimpulkan  dari  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  berbunyi “Perjanjian harus dibuat dengan iktikad baik”. Hal ini berarti bahwa para pihak  harus  melaksanakan  substansi  perjanjian/  kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  atau  kemauan  baik  dari  para pihak. 22
Hubungan  yang  timbul  dari  perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  adalah timbulnya  hak  dan  kewajiban  dari  pihak-pihak  yang  terlibat.  Pemegang kartu kredit berkewajiban untuk menyetorkan dana kepada bank penerbit dan bank penerbit wajib menerbitkan dan menyerahkan kartu kredit kepada
21 Ibid.
22 Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362
pemegang  kartu  kredit.  Dalam  perjanjian  penggunaan  kartu  kredit, pemegang  kartu  kredit  wajib  membayar  harga  atas  barang/  jasa  yang diperolehnya  kepada  penjual  dengan  cara  menunjukkan  kartu  kredit  dan menandatangani  tanda  lunas  pembayaran.  Penjual  wajib  menyerahkan barang/ jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli. Penerbit wajib membayar sejumlah harga yang tertera pada bukti tanda lunas pembayaran kepada  penjual  yang  menyerahkan  tanda  lunas  pembayaran  yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit.

## IV. PENUTUP
Kecanggihan teknologi di dunia perbankan menjadikan Kartu Kredit rentan diterbitkan  secara  fiktif.  Salah  satu  kasus  Kartu  Kredit  Fiktif  yang  sampai diproses di Mahkamah Agung adalah kasus gugatan Tuan Sutrisno terhadap Bank Mandiri Tbk yang diajukan tahun 2013.  Dimana sebagai pemegang kartu kredit telah dirugikan dengan produk kartu kredit Bank Mandiri yang tidak pernah dia gunakan namun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.1527  K/Pdt/2015  tentang  kasus  Bank Mandiri Tbk. VS Tuan Sutrisno walaupun sudah memperoleh perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan memenuhi rasa keadilan namun ditempuh  dalam  waktu  kurang  lebih  3  (tiga)  tahun,  waktu  dan  biaya  yang sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diperjuangkan penggugat.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2559 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 347 – 362

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ibrahim, Johannes. 2004, Kartu Kredit - Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan . Jakarta: Refika Aditama.. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung : Remaja Rusdakarya.
R.  Serfianto  D.P..  Iswi  Hariyani.  Cita  Yustisia  Serfiani.  2012, Untung  dengan Kartu  Kredit.  Kartu  ATM-Debit  &  Uang  Elektronik, Jakarta,
Visimedia.
Rahardjo, Satjipto. 2000, Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Salim  H.S.,  2003, Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika..
Sjahdeni,  Sutan  Remy.  1993, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang Seimbang  bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Soekanto,  Soerjono.  2007, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas Indonesia.
Subekti, 1984, Hukum Perjanjian Jakarta, Intermasa. Sunaryo, 2009, Hukum Lembaga Pembiayaan , Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Trias  Palupi  Kurianingrum.  “Perlindungan  Nasabah  Kartu  Kredit  Ditinjau  dari UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.
Tesis . Semarang: Universitas Diponegoro. 2008