Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## LEGAL STUDY CONCERNING PROVISION ON THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL FUNDS IN DEVELOPMENT OF PUBLIC FACILITIES AND INFRASTRUCTURE IN THE DEVELOPMENT OF BUILDING STORAGE OF EVIDENCE GOODS AND HOUSEHOLD RESISTANCE OF
NORTH SUMATRA AREA
Junaedi bintang.lyatiara66@gmail.com

## Abstract
BUMN as a red template institution has long carried out a program that has similarities with the vision  and  mission  of  CSR  which  is  a  translation  of  the  TJSL  even  though  there  were  no regulations  that  obliged  SOEs  to  do  so.  Potential  donations  to  the  public  through  PKBL  are expected to provide greater benefits than those carried out by non -SOE corporations. Through the PKBL it is hoped that there will be an increase in the contribution of SOEs to the empowerment o f the potential and condition of a synergic economic, social and environmental community so as to create equitable development. Besides having the main function of looking for profit, BUMN also has the duty to pay attention to social issues. In Article 88 paragraph (1) of Law No: 19 of 2003 concerning SOEs it is stated "SOEs can set aside a portion of their net income for the purposes o f fostering  small  businesses  /  cooperatives  and  fostering  communities  arou nd  SOEs".  But  on  the other  hand,  SOE  is  a  form  of  PT  which  also  has  environmental  social  responsibility  (TJSL) or often referred to as CSR, it is specifically regulated in article 74 paragraph (1) of Law No: 40 of 2007  concerning  PT,  "that  the  company  those  who  carry  out  their  business  in  and  related  to natural  resources,  are  required  to  carry  out  corporate  social  and  environmental  responsibility activities."  The  purpose  and  objectives,  based  on  the  back ground  of  mak ing  this  study  is  the purpose of the preparation of this study is to examine whether the effectiveness of BL assistance programs  for  the  development  of  public  facilities  and  infrastructure  in  the  form  of  evidence storage  buildings and detention  centers  of  North Sumatra  Regional  Police.  The  proble m  in  this paper is whether the grounds or reasons behind PTPN IV provide BL program assistance in the development of public facilities and infrastructure in the form o f evidence storage buildings and detention centers of the North Sumatra Regional Police.
Keywords. Providing  Assistance  for  Community  Development  Funds;  Development  of  Public Facilities and Infrastructure; Building construction.

## PENDAHULUAN
BUMN sebagai institusi berplat merah sudah sejak lama melakukan program yang mempunyai kemiripan dengan visi dan misi CSR  yang merupakan terjemahan dari TJSL meskipun  dulu  belum  ada  peraturan  yang  mewajibkan  BUMN  melakukannya.  Potensi pemberian donasi pada masyarakat melalui PKBL diharapkan memberikan manfaat lebih besar  daripada  yang  dilakukan  oleh  korporasi  non-BUMN.  Melalui  PKBL  diharapkan terjadi  peningkatan  kontribusi  BUMN  pada  pemberdayaan  potensi  dan  kondisi masyarakat  ekonomi,  sos ial  dan  lingkungan  yang  saling  bersinergi  sehingga  tercipta pemerataan pembangunan.
BUMN  selain  mempunyai  fungsi  utama  mencari  keuntungan  juga  mempunyai tugas memperhatikan persoalan sos ial. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No: 19 Tahun  2003 tentang  BUMN  disebutkan  “ BUMN  dapat  menyisihkan  sebagian  laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. Tetapi disisi  lain, BUMN merupakan salah satu bentuk PT yang juga  memiliki tanggung
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
jawab  sosial  lingkungan  (TJSL)  atau  sering  disebut  sebagai  CSR,  hal  tersebut  diatur secara  khusus  dalam  pasal  74  ayat  (1)  UU  No:    40  Tahun  2007  tentang  PT,    “bahwa perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam,  wajib  untuk  melaksanakan  kegiatan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dan lingkungan” .
Berdasarkan  pasal  1  No.  (3)  UU  No:  40  Tahun  2007  tentang  PT,  tampaknya menggunakan  istilah  TJSL  sebagai  terjemahan  dari  istilah   CSR  untuk  konteks perusahaan  dalam  masyarakat  Indonesia,  dan  mengartikannya  sebagai  " komitmen perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya" . Perwujudan Pasal 88  UU No:19 Tahun 2003 tentang BUMN tersebut dilaksanakan melalui  PKBL,  dimana  ketentuan  terakhir  diatur  dalam  Permen  BUMN  No:  PER- 02/MBU/7/2017  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Permen  BUMN  No:  PER- 09/MBU/07/2015,  tentang PK dan Program BL BUMN.
PP  No:  40  Tahun  2007  tentang  PT.  Dalam  Pasal  74    ayat  (1)  mengamanatkan bahwa,  setiap  Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau berkaitan  dengan  SDA  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan; Tanggung  jawab sosial dan  lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  kewajaran;  Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan UU.
Adapun dasar hukum dari program bantuan Bina Lingkungan  ini,  antara lain :
1. Pasal 2 ayat (1) e UU No: 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT;
3. Peraturan Pemerintah No: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan  (TJSL PT);
4. Peraturan  Menteri  BUMN  No.PER-09/MBU/07/2015  Tahun  2015,  tentang PKPBL BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
No:03/MBU/12/2016  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Permen  BUMN No:Per-09/MBU/07/2015 tentang PKPBL BUMN; dan
5. Peraturan menteri BUMN No:PER-02/MBU/7/2017,  tentang Perubahan kedua atas  Permen  Menteri  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015  tentang  Program Kemitraaan dan Program BL BUMN.
Adapun maksud dan tujuan, berdasarkan latar belakang dibuatnya kajian  ini adalah maksud  dari  penyusunan  kajian  ini  adalah  untuk  mengkaji  apakah  efektivitas  program bantuan  BL  untuk  pengembangan  sarana  dan  prasarana  umum  berupa  gedung penyimpanan  barang  bukti  dan  rumah  tahanan  Polda  Sumatera  Utara.  Permasalahan dalam  paper  ini  adalah  apakah  dasar  atau alasannya  yang  melatar  belakangi  PTPN  IV memberikan  bantuan  program  BL  pengembangan  sarana  dan  prasarana  umum  berupa gedung penyimpanan  barang bukti  dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara.

## Hasil Analisis Dan Pembahasan

## Stakeholders Theory of The Modern Corporation
Bahwa kewajiban dasar manajemen perusahaan bukanlah untuk memaksimalkan keberhasilan keuangan perusahaan, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidupnya dan menyeimbangkan  tuntutan  yang  saling  bertentangan  dari  berbagai  pemangku
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
kepentingan.  Pengurus  perusahaan  (eksekutif)  harus  diberitahu  oleh  hukum  untuk mengelola  perusahaan demi kepentingan stakeholders . 1 Pokok ajaran R. Edward Freeman tentang “ A Stakeholder Theory of The Modern Corporation ”, yaitu :
1. “Bahwa  manajer  perusahaan  memiliki  tugas  kepada  semua  kelompok- kelompok dan individu yang memiliki saham ( a stake ) dalam atau klaim pada perusahaan  (Freeman  menyebut  kelompok-kelompok  dan  individu  ini sebagai ' stakeholder ');2
2. Bahwa tidak ada kelompok stakeholder yang harus diberikan keutamaan atas yang  lainnya  ketika  perusahaan  menengahi  klaim  persaingan stakeholder ; dan
3. Bahwa  hukum  perusahaan  harus  diubah  sehingga  membutuhkan  eksekutif untuk  mengelola perusahaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dari teori pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  yaitu,  Freeman  menyatakan  bahwa eksekutif 3  harus  diberitahu  (secara  hukum/resmi)  untuk  mengelola perusahaan mereka untuk kepentingan stakeholder s mereka”. 4
Peristilahan Good Corporate Governance muncul pada akhir tahun 1980-an yang diperkenalkan  oleh Cadbury  Committee dalam  suatu  laporan  yang  dikenal  dengan Cadbury Report . 5 Kata governance diartikan sebagai the activity or manner of goverring , sedangkan arti dari goverring sebagai having the power or right to govern . 6
Good  Corporate  Governance diartikan  sebagai sebuah  perusahaan  yang  telah dikelola  secara  baik  dan  benar  dan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip fairness , accountability , responsibility , transparency .  Dengan  prinsip  ini  nilai  perusahaan  dalam jangka  panjang  akan  naik  tanpa  mengabaikan  kepentingan stakeholder yang  lain.
1 Milton Snoeyenbos, Robert Almeder, James Humber, Business Ethics , 3 th Ed., (New York: Prometheus Books, 2001), hlm. 62.
2 Richard  Smerden,  “ A  Practical  Guide  to  Corporation  Governance  Fourth  Edition ”,  (London:  Thomson Reuters (Legal) Limited, 2010”, hlm. 3. Bandingkan : Leonard J. Theberge, “ Law and Econom ic Developm ent ”, Journal of International  Law  and  Policy, (Vol.9:231).  Para stakeholder merujuk  pada  orang-orang  dan  kelompok  yang mempengaruhi,  atau  dipengaruhi  oleh keputusan organisasi, kebijakan,  dan  operasi.  Kata Stake ,  dalam konteks  ini,  berarti minat dalam-atau klaim atas-perusahaan bisnis. Mereka dengan keterkaitan dalam tindakan perusahaan mencakup beragam kelompok seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, media, pemerintah, asosiasi profesional dan perdagangan, aktivis sosial dan lingkungan, dan organisasi non pemerintah.
Lihat  juga  : The  Term  Stakeholder  Was First  Introduces  in 1963 but  was not  widely used  in  the management literature until the publication of R. Edward Freeman’s strategic Management: A Stakeholder Approach (Marshfield, MA : Pitman,  1984). For  more  recent  summaries  of  the  stakeholder  theory  litera ture .  Lihat  :  Thomas  Donaldson  and  Lee E.Preston,  “ The  Stakeholder  Theory  of  the  Corporation:  Concepts,  Evidence,  Implications ”, Academy  of  Management Review ,  January  1995,  pp.71-83;  Max  B.E.  Clarkson,  ed. The  Corporation  and  Its  Stakeholders : Classic  and Contem prorary Readings (Toronto  : University of Toronto Press, 1998);  and  Abe  J.Zakhem,  Daniel E. Palmer, and  Mary Lyn  Stoll, Stakeholder  Theory : Essential  Readings  in  Ethical  Leadership  and  Managem ent (Amherst,  NY:  Prometheus Books, 2008).
3 See:  Three  ways  in  which  agents  may  differ  from  their  principals.  First,  the  agents  may  have  different preferences  from   their  principal,  such  as  willingness  to  work.  Second,  agents  may  have  different  incentives  from   the principal. Agents may  have  a different  stake  in  the outcom e or may  receive different  rewards  than the  principal.  Third, agents may have information that is unavailable to the principal, or vice versa. These types of divergences may give rise to problem s  relating  to monitoring,  incentives,  coordination, and  strategy. (Michael L. Moffitt and  Robert  C.  Bordone,  eds., Handbook of Dispute Resolution [Program on Negotiation/Jossey-Bass, 2005], p.190.
4 Milton Snoeyenbos, et.al., Op.cit. , hlm. 62.
5 T an  Kamello  dalam  Sri  Suyono, Perlindungan  Hukum   Terhadap  Karyawan  Dalam   Rancangan  Merger Diantara BUMN) , Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
6 Jonatahan  Crowter  (ed), Good  Corporate  Governance .Oxford  Advanced  Learners  Dictionary,  (New  York: Oxford University Press, 1995),  hlm. 515.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
Pemberlakuan  prinsip good  corporate  governance merupakan  langkah  penting membangun dan memulihkan  kepercayaan publik  terhadap perusahaan. 7
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M- MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN ).  Istilah corporate  governance adalah  suatu  proses  dan  struktur yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan akuntabilitas  perusahaan,  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka panjang,  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya  berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai  etika.
Bagi  BUMN  implementasi  prinsip-prinsip corporate  governance diatur  dalam Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor  KEP.117/M-MBU/2002  dengan  prinsip- prinsip  sebagai berikut :
a. “transparansi,  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan    dalam  mengemukakan  informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan.
b. Kemandirian,  yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip  korporasi  yang sehat.
c. akuntabilitas,  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
d. pertanggungjawaban,  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi yang sehat;
e. kewajaran,  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Sebagian  dari  prinsip-prinsip  tersebut  sangat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang dikenal  dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan  BUMN yang terdiri  dari:
a.   “Efisien,  berarti  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  harus  diusahakan  untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan  dana  dan  kemampuan  seminimal  mungkin  secara  wajar  dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
b.   Efektif,  berarti  Pengadaan Barang  dan  Jasa  harus sesuai  dengan  kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c.   Kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang  dan  Jasa  yang  memenuhi  persyaratan  dan  dilakukan  melalui persaingan  yang  sehat  di  antara Penyedia  Barang  dan  Jasa  yang  setara  dan memenuhi  syarat/kriteria  tertentu  berdasarkan  ketentuan  dan  prosedur yangjelas dan transparan;
d.   Transparan,  berarti  semua  ketentuan  dan  informasi  mengenai  Pengadaan Barang  dan  Jasa,  termasuk  syarat  teknis  administrasi  pengadaan,  tata  cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
7 Bactiar  Hassan  Miraza, Good  Corporate Governance ”  Makalah  disampaikan pada lokakarya Good  Corpore Governance , kerjasama Program Pascasarjana Universitas  Sumatera  Utara, Program Pascasarjana Universitas  Indonesia, Universitas of South Carolina, Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan, 2000.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
e.   Adil  dan wajar, berarti  memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
f.   Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. 8 Kaitan  teori stakeholder dengan  penelitian  ini  bahwasanya  dalam  penerapan Good  Corporate  Governance (GCG)  di  PTPN  IV  bukanlah  semata-mata  untuk kepentingan  pemilik  perusahaan  (dhi.  Negara),  akan  tetapi  untuk  kepentingan  umum, yaitu  seluruh  pemangku  kepentingan,  terutama  masyarakat  sekitar  kebun-kebun  kelapa sawit milik  PTPN IV tersebut.

## Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  BUMN  adalah Program  Bina  Lingkungan  (BL)  diatur  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  (d)  Permen BUMN  No:  PER-03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas  Permen  BUMN  No:PER- 09/MBU/07/2015  tentang PK dan Program BL BUMN.

## PKBL
Program PKBL menjadi pedoman di kalangan eksekutif perusahaan saat ini, tak terkeculi dialami oleh BUMN. Tak hanya untuk membangun citra, reposisi dimaksudkan pula agar korporasi makin dekat di hati  masyarakat. Gebrakan reposisi dilakukan melalui program CSR. Sehingga, terciptalah  PKBL yang didukung melalui Keputusan No: KEP- 04/MBU/2007  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  surat  Kepmen  BUMN  No: 236/MBU/2003  (Website: PKBL BUMN, 2009):
Program  Pembinaan  Usaha  kecil  dan  pemberdayaan  kondisi  lingkungan  oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan  program  maksimal  sebesar  2  (dua)  %    dari  laba  bersih  untuk  program kemitraan dan maksimal  dua persen dari laba bersih untuk program BL.
Faktor  pembeda  terlihat  ketika  pelaksanaan  PKBL  BUMN  dibandingkan dengan  perusahaan  non-BUMN  meskipun  telah  jelas  bahwa  PKBL  secara  normatif mendukung  kegiatan  kedermawanan  social.  Perbedaan  ini  membuat  PKBL  BUMN sungguh  menarik  untuk  dikaji.  Faktor  pembeda  itu  adalah  terdapatnya  instrument pemaksa  berupa  kebijakan  pemerintah  pada  PKBL  BUMN.  Melalui  instrument  yang bersifat  imperatif    ini  suka  atau  tidak  suka,  mau  ataupun  tidak  mau,  implementasi  CSR merupakan hal yang wajib bagi BUMN. 9

## Kategori PKBL
PKBL terbagi menjadi dua kategori yaitu Program Kemitraan (PK) dan program Bina Lingkungan  (BL). Definisi  PK dan BL adalah sebagai berikut: 10
a. “Program Kemitraan (PK)  adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha  kecil  dalam  bentuk  pinjaman  baik  untuk  modal  usaha  ataupun pembelian  perangkat  penunjang  produksi  agar  usaha  kecil  menjadi  tangguh dan mandiri. PK diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja,  pinjaman  khusus  yang  biasanya  bersifat  jangka  pendek  dan  hibah untuk  membiayai  pendidikan,  pelatihan,  pemagangan,  pemasaran,  promosi, serta penelitian;
8 Pasal 2 ayat (1) Permeneg BUMN RI No : PER-05/M-MBU/2008
9 Yusuf Wibisono, Mem bedah Konsep dan Aplikasi CSR , (Surabaya: Ashaf Media Grafika, 2007), hlm. 82.
10 Ibid ., hlm. 83.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
b. Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat  untuk  tujuan  yang  member ikan  manfaat  kepada  masyarakat wilayah usaha BUMN Program BL pemberiannya  lebih  bersifat sosial yang biasanya diberikan dalam bentuk bantuan  korban bencana alam, pendidikan, dan  atau  pelatihan,  peningkatan  kesehatan,  pengembangan  sarana  dan prasarana umum dan ibadah”.

## Persoalan CSR dan PKBL
Persoalan  CSR  yang  merupakan  deviasa  dari  PKBL  masih  menimbulkan perdebatan. Dimana BUMN hanya dapat menyalurkan PKBL, bukan CSR. Program CSR hanya  boleh  disalurkan  oleh  perusahaan  swasta,  sedangan PKBL  yang  diatur  oleh  UU dijalankan  oleh  BUMN.  Program  PKBL  merupakan  program  kebijakan  CSR  yang  di dalamnya  terdapat  berbagai  kegiatan  kemitraan  dan  lingkungan  sosial.  Untuk memudahkan  pelaksana  diperlukan  suatu  sistem  yang  terstruktur  berupa  kejelasan  baik dari aspek pembiayaan, aspek kepesertaan, aspek organisasi  manajemen. Tujuan adanya aspek  tersebut  dapat  tercermin  secara  menyeluruh  mengenai  arah,  strategi,  dan  sasaran yang  ditempuh  oleh  setiap  unit  administrasif.  Kejelasan  aspek  tersebut  harus  mampu memberikan  kontribusi  sehingga  dapat  terbentuk  koordinasi  untuk  kelancaran  program PKBL.
Namun kondisi di lapangan, ada perusahaan BUMN yang menyalurkan CSR saja, atau  malah  menyalurkan  keduanya,  yaitu  PKBL  dan  CSR.  (BUMN  yang  menjalankan kedua  hal  tersebut  antara  lain  Pertamina  dan  Kimia  Farma.  Program  Kemitraan dilaksanakan  dengan  pembinaan  usaha  kecil  mitra  binaan  di  sekitar  wilayah  operasi Pertamina).

## Manfaat Bagi Masyarakat dan Lingkungan
Dengan  memperhatikan  masyarakat,  perusahaan  dapat  berkontribusi  terhadap peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat. Perhatian  terhadap  masyarakat  dapat  dilakukan dengan  cara  perusahaan  melakukan  aktivitas-aktivitas  serta  pembuatan  kebijakan- kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  kesejahteraan,  kualitas  hidup  dan  kompetensi masyarakat di berbagai bidang.
Dengan  memperhatikan  lingkungan,  perusahaan  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam usaha  pelestarian  lingkungan  demi  terpeliharanya  kualitas  hidup  umat  manusia  dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti  perusahaan  berpartisipasi  dalam  usaha  mencegah  terjadinya  bencana  serta meminimalkan  dampak  bencana  yang  diakibatkan  oleh  kerusakan  lingkungan.  Dengan menjalankan  tanggung  jawab  sosial,  perusahaan  diharapkan  tidak  hanya  mengejar  laba jangka  pendek,  tetapi  juga  ikut  berkontribusi  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat dan lingkungan  terutama lingkungan  sekitar PTPN IV dalam jangka panjang.

## Manfaat Bagi PTPN IV
Adapun manfaat bagi PTPN IV adalah sebagai berikut:
1. Menjamin  keberlanjutan  usaha yang kompetitif;
2. Meningkatkan daya saing produk secara berkesinambungan  dengan sistem, cara dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreativitas dan  inovasi untuk meningkatkan  produktivitas  dan efisiensi;
3. Meningkatkan laba secara berkesinambungan;
4. Mengelola  usaha  secara  profesional  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  yang mempedomani  etika bisnis  dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
5. Meningkatkan tanggung  jawab sosial  dan lingkungan.
BUMN  selain  mempunyai  fungsi  utama  mencari  keuntungan  juga  mempunyai tugas memperhatikan persoalan social. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No: 19 Tahun  2003 tentang  BUMN  disebutkan BUMN  dapat  menyisihkan  sebagian  laba  bersihnya  untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Tetapi disisi  lain, BUMN merupakan salah satu bentuk PT yang juga memiliki tanggung jawab  sosial  perusahaan  dan  lingkungan  atau  sering  disebut  sebagai  CSR.  Dimana  hal tersebut diatur secara khusus dalam UU No:  40 Tahun 2007 tentang PT. Pasal 74 ayat (1),  disebutkan  bahwa perseroan  yang  menjalankan  usahanya  di  bidang  dan  atau berkaitan dengan sumberdaya alam, wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan .
Pengaturan  mengenai  PK  dan  BL  diatur  dalam  Permen  BUMN  No:PER- 3/MBU/12/2016  atas  perubahan  Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015,  tentang Program  Kemitraan  dan  BL  BUMN  merupakan lex  specialis yang  khusus  berlaku terhadap  BUMN,  sedangkan  CSR/TJSL  merupakan lex  generalis yang  berlaku  untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat apabila perseroan itu melakukan kegiatan bidang usaha SDA atau yang berkaitan dengan SDA. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (3) huruf  (d)    Permen  BUMN  No:PER-03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas  Permen BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015  tentang  PK  dan  Program  BL  BUMN.  Hal  itu diperkuat dalam pasal 74  ayat (1), UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT,  Pasal 88  ayat (1) UU  19  Tahun  2003  tentang  BUMN  dijelaskan  “ Bahwa  perseroan  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan SDA wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  dimana  biaya  yang  diperlukan  untuk  itu dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  serta  pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” . BUMN dapat menyisihkan sebagian  laba  bersihnya  untuk  keperluan  pembinaan  usaha  kecil/koperasi  serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN .
Dari  kedua  regulasi  diatas  membuat  BUMN  memiliki  kewajiban  melaksanakan CSR  sekaligus  juga  melaksanakan  PKBL,  dimana  secara  praktis  keduanya  memiliki aplikasi  program  yang  sama  untuk  kepedulian  sosial.  Bahkan  ada  pendapat  yang mengatakan bahwa Pasal 88 ayat (1) UU BUMN tersebut dapat dikatakan sebagai CSR karena  memang  kegiatan  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut  merupakan  kegiatan- kegiatan yang tidak  jauh berbeda dengan CSR. Kedua UU yang berbeda mengenai CSR dan PKBL, menimbulkan  beberapa persoalan.
1. Dari  sisi  nomenklatur,  CSR  yang  diatur  dalam  UU PT  berbeda  dengan PK  dan BL  yang  diatur  oleh  UU  BUMN.  Hal  ini  secara  normatif  ada  nomenklatur pengkategorian  yang  berbeda  antara  peristiwa  hukum  yang  diatur.  Persoalan  ini belum terjawab oleh keluarnya PP No: 47 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk teknis  dari  UU  PT  untuk  pelaksanaan  CSR.  Bahkan  mempertegas  adanya pembedaan  seperti  yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  “ Setiap  Perseroan  selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan ”.
2. Pelaksanaan  CSR  maupun  PKBL  oleh  BUMN  sama-sama  diwujudkan  dalam bentuk  bantuan  sosial  dan  community  development.  Sehingga  BUMN  yang melaksanakan  CSR  dan  PKBL  memiliki  beban  ganda  dalam  untuk  biaya  dan pekerjaan yang sama.
3. Sumber  pendanaan  TJLS  yang  diatur  dalam  Pasal  74  UU  PT  bersumber  dari Anggraan, sedangkan Pelaksanaan PKBL yang diatur dalam Pasal 88 UU BUMN bersumber dari sebagian keuntungan. Hal  ini  menimbulkan ketidak efisiensinya.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
Selain  itu  mekanisme  pelaporan  PKBL  harus  dibuat  dalam  laporan  keuangan secara  terperinci  dan  harus  diperiksa  oleh  auditor  independen.  Sedangkan pelaporan  CSR  tidak  eksplisit  diatur  mekanismenya.  sehingga  rawan  adanya tumpeng tindah dan penyalahgunaan.

## Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Apakah  efektivitas  program  bantuan  BL  untuk  pengembangan  sarana  dan prasarana umum berupa Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara dibenarkan. Dalam UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT dan Permen No: 47 Tahun 2012 tentang Tanggung  jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL PT) serta Permen BUMN  No:  PER-02/MBU/7/2017,  tentang  Perubahan  kedua  atas  Permen  BUMN No:PER-09/MBU/07/2015  tentang PK dan Program BL BUMN?
Kini,  perlu  diperhatikan  korelasi  antara  kewajiban  TJSL  perseroan  yang bersumber pada UU PT dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari UU tentang  BUMN  dan  Permen  Negera  BUMN  tersebut  di  atas.  Terlihat  bahwa  dengan berlakunya UU PT, maka Pasal 74 UU itu semakin memperkuat kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang  dan/atau berkaitan dengan SDA.
Persoalannya  sekarang  adalah  bila  menurut  UU  PT,  sebuah  BUMN  yang bergerak  di  bidang  sumber  daya  alam  dan  berbentuk  badan  hukum  perseroan  harus melakukan TJSL, tetapi  di sisi  la in sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban  untuk melakukan PKBL.
Dalam ketentuan umum mengenai Program Kemitraaan dan Program BL BUMN memang  tidak  diatur  secara  rinci,  akan  tetapi  terkait  BUMN,  memang  ada  ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu  bentuk  BL,  hal  tersebut  telah  dikuatkan  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  (d) Permen  Menteri  BUMN  No:  PER-02/MBU/7/2017,  tentang  Perubahan  kedua  atas Permen  Menteri  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015  tentang  Program  Kemitraaan  dan Program  BL  BUMN,  yang  menyatakan  “ bahwa  Dana  Bantuan  BL  disalurkan  dalam bentuk “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum” . Permen di atas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, dan keberhasilan pelaksanaan PKBL  ini  menjadi  salah  satu  indikator  penilaian  tingkat  kesehatan BUMN yang  bersangkutan.  Artinya,  Pemerintah  menginginkan  terjadi  peningkatan  partisipasi BUMN  dalam  upaya  Pemerintah  untuk  memberdayakan  dan  memperkuat  potensi perekonomian  rakyat,  khususnya  unit-unit  usaha  mikro  dan  usaha  kecil,  sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  luas  dan  menciptakan  pemerataan  hasil-hasil pembangunan.
Apakah  dasar  atau  alasannya  yang  melatar  belakangi  PTPN  IV  memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum berupa gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara melalui PK dan Program BL dibenarkan atau sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang dan Peratauran Menteri BUMN.
UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT dan Permen No: 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT serta Permen BUMN No:PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan kedua atas Permen BUMN No:PER-09/MBU/07/2015  tentang PK dan Program BL BUMN?
Pengaturan  mengenai  PK  dan  BL  diatur  dalam  Permen  BUMN  No:PER- 3/MBU/12/2016  atas  perubahan  Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015,  tentang Program  Kemitraan  dan  BL  BUMN  merupakan lex  specialis yang  khusus  berlaku terhadap  BUMN,  sedangkan  CSR/TJSL  merupakan lex  generalis yang  berlaku  untuk semua perseroan pada umumnya dengan syarat apabila perseroan itu melakukan kegiatan
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
kegiatan bidang usaha SDA atau yang berkaitan dengan SDA. Hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat  (3)  huruf  (d)    Permen  BUMN No:PER-03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015  tentang  PK  dan  Program  BL  BUMN. Menyatakan  “ bahwa  Dana  Bantuan  BL  disalurkan  dalam  bentuk  “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum” .
Hal itu diperkuat dalam  Pasal  74 UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, dijelaskan “ Bahwa perseroan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang  dan/atau  berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana biaya yang  diperlukan  untuk  itu  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan serta pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” .

## Implementasi Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan
Pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri  Negara  BUMN  telah  mengeluarkan keputusan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  PK  dan  BL. Peraturan  Menteri tersebut membuat perusahaan yang berada di Indonesia wajib mempunyai program yang berlandaskan  PK  dan  BL  bagi  BUMN.  BUMN  dianggap  sebagai  roda  perekonomian negara  karena  51  %  sahamnya  dimiliki  oleh  negara.  Maksud  dan  tujuan  berdirinya BUMN sesuai  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  dalam  UU  No:  19  Tahun  2003  tentang  BUMN yaitu sebagai penyelenggara kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN diharapkan mampu membantu pemerintah guna menyelesaikan berbagai masalah sosial  dan  lingkungan  sosial.  Salah  satunya  yang  terdapat  pada PP No:  40  Tahun  2007 tentang  PT.  Dalam  Pasal  74  berbunyi,  jo  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  (d)    Permen  BUMN No:PER-03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas  Permen  BUMN  No:PER- 09/MBU/07/2015  tentang PK dan Program BL BUMN sebagai berikut:
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan”;
“Tanggung jawab sosial  dan  lingkungan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan  diperhitungkan sebagai biaya  perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran”;
“Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan UU”.
“ Bahwa  Dana  Bantuan  BL disalurkan dalam  bentuk  “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum” .
Apabila  dilihat  dengan  rincian  dan  ataupun  memahami  secara  saksama,  sudah tentu  pengaturan  mengenai  PK  dan  BL  diatur  dalam  Permen  BUMN  No:PER- 3/MBU/12/2016  atas  perubahan  Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015,  tentang Program  Kemitraan  dan  BL  BUMN  merupakan lex  specialis yang  khusus  berlaku terhadap BUMN. Hal ini berdasarkan pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No:PER- 03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas  Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015 tentang PK dan Program BL BUMN, pasal  tersebut merupakan pasal yang mewajibkan menjalan  kan  PK  dan  BL  bagi  badan  usaha  yang  berbentuk  perseroan  terbatas. BUMN sebagai perusahaan milik negara memiliki kewajiban  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

## Alasan, Sasaran Pemberian Program Sarana
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
Adapun  alasan  dan  sasaran  pemberian  program  bina  lingkungan    sarana  dan prasarana ke Kepolisian  Daerah Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

## 1. Alasan
Keberadaan gedung dan rumah tahanan dan penyimpanan barang bukti saat ini keadaanya  sudah  over  kapasitas  dan  tidak  layak  huni  sehingga  fasilitas  ruang  tahanan sudah  tidak  efektif,  sistematik  dan  strategis  dalam  mendukung  keberhasilan  proses penanganan  tindak  pidana,  khususnya  pada  tahap  penyidikan,  menyelenggarakan pengamanan,  penjagaan  pengawalan  dan  perawatan  tahanan  meliputi  pelayanan kesehatan  tahanan,  pembinaaan  tahanan  serta  mengamankan  dan  menyimpan  barang bukti beserta administrasinya; ((Vide Surat  Kapolda Nomor: B/6815/IX/2018, tertangal 02  November  2018  Nota  Kesepahaman  antara  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara dengan PTPN IV No: B/05/X/2016 dan No: 04.01/MoU/02/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016  tentang  Bantuan  Pengamanan  Serta  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban  di Lingkungan  atau Wilayah Kerja PTPN IV):
Dimana  permohonan  bantuan  dana  BL  dari  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara untuk  pembangunan  prasarana  berupa  gedung  penyimpanan  barang  bukti  dan  rumah tahanan  Polda  Sumatera  Utara    tersebut  sebesar  Rp.10.000.000.000  ( sepuluh  milyar rupiah) yang akan  disalurkan  pada  tahun  2018  dan  2019. Untuk  jumlah  maksimal  dana bantuan dana BL tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar rupiah ) dengan ketentuan pencairan dana tersebut berdasarkan hasil capaiaan ( progress ), dimana progress pekerjaaan dilihat  berdasarkan hal-hal sebagai berikut,  antaranya :
a. Perjanjian  antara  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dengan  kontraktor /lelang yang diadakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( e-proc ); dan
b. Pengawasan  Pekerjaan  pembangunan    tersebut  sepenunya  dilakukan  oleh Polda  Sumatera  Utara  dengan  teknis  dan  mekanisme  yang  berlaku berdasarkan peraturan per-UU an.
2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam memberikan bantuan dana BL untuk sarana dan prasarana berupa gedung penyimpanan barang bukti  dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara adalah agar Polda dengan segenap jajaran dan kekuatannya (Polda/Polres/Polsek/Pospol)  lebih  berperan  aktif  dan  berjibaku  sepenuh  hati  dalam megamankan  aset  ( securing  asset ),  memelihara  keamanan,  melaksanakan  penegakan hukum  berdasarkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  terhadap segala  gangguan  tindak  pidana  pencurian,  penggelapan/manipulatip,  penadahan  TBS, perusakan tanaman sawit yang masih potensial dan penyerobotan  lahan HGB/HGU/Hak Penguasaan  lahan  lainnya  milik  PTPN  IV  (dari  oknum  pejabat/TNI/Polri/Staff  PTPN IV/design crime) yang terjadi di lingkungan  /wilayah kerja PTPN IV.

## Maksud dan Tujuan

## 1. Maksud
Agar  upaya  pengamanan  secara  terpadu  dan  sinergi  antara  Kepolisian  Daerah Sumatera Utara dengan PTPN IV guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai  bentuk  potensi  gangguan,  ambang  gangguan  dan  gangguan  nyata  di  bidang Kamtibmas di lingkungan  atau wilayah kerja PTPN IV.

## 2. Tujuan
Untuk  mewujudkan  situasi  dan  kondisi  yang  aman  dan  kondusif  dalam  rangka mendukung  kemampuan  dan  kelangsungan  kegiatan  usaha  PTPN  IV  melalui  sinergitas pengamanan bersama di wilayah  hukum Kepolisian  Daerah Sumatera Utara.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## KESIMPULAN & SARAN Kesimpulan
Pengaturan mengenai program kemitraan dan BL diatur  dalam pasal 74 UU No: 40  Tahun  2007  tentang  PT,  jo  pasal  9  ayat  (3)  huruf  (d)    Permen  BUMN  No:PER- 03/MBU/12/2016,  tentang  Perubahan  atas  Permen  BUMN  No:PER-09/MBU/07/2015 tentang  Program  Kemitraaan  dan  Program  BL  BUMN  dapat  kita  lihat  bahwa  dalam ketentuan  umum  mengenai  CSR  memang  tidak  diatur  secara  rinci,  akan  tetapi  terkait BUMN,  memang  ada  ketentuan  bahwa  bantuan  pengembangan  sarana  dan  prasarana umum berupa Gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk sarana dan prasarana umum BL, hal tersebut telah dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER- 02/MBU/7/2017,    tentang  Perubahan  kedua  atas  Permen  BUMN  No:PER- 09/MBU/07/2015  tentang  PK  dan Program  BL BUMN,  yang  menyatakan  bahwa Dana Bantuan BL disalurkan dalam bentuk “Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum  yang  berpatokan  pada  prinsip-prinsip  antara  lain  yaitu:  a). sustainability;  b). accountability; dan c). transparancy.
PTPN IV dalam  melaksanakan Program Kemitraaan dan BL yang mengacu pada PER-05/MBU/2007  dan  SE-04/MBU.S/2007  tentang  penerapan  pedoman  Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  (PKBL).
Sebelum  memberikan  BL  PTPN  IV  harus  melakukan  program  kebijakan berdasarkan  pertimbangan  aspek  ekonomi,  lingkungan  dan  masyarakat  sekaligus  serta berprinsif  kepada  tiga  hal  yaitu:  laba  ( profit ),  masyarakat  ( people ),  dan  lingkungan ( planet ) akan memberikan manfaat multiplier effect yang diharapkan kepada masyarakat, lingkungan  maupun  terhadap  perusahaan  itu  sendiri  bahkan  perusahaan  ini  sudah memiliki  SOP  yang  baik  ( procedure) dalam  penerapan  PKBL  hal  ini  sangat  sesuai dengan konsep Triple Bottom Line . 11
Pemberian  bantuan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  umum  berupa  gedung Penyimpanan Barang Bukti dan Rumah Tahanan Polda Sumatera Utara melalui program BL  diberikan  kepada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara  dalam  ketentuan  umum mengenai Program Kemitraaan dan Program BL memang tidak diatur secara  rinci, akan tetapi terkait BUMN,  memang ada ketentuan bahwa bantuan pengembangan sarana dan
11 John Elkington is a  world authority on corporate  responsibility and sustainable developm ent.  He  is  currently the  Founding  Partner  and  Executive  Chairman  of  Volans, a  future-focused  business  working  at  the  intersection  of  the sustainability,  entrepreneurship  and  innovation m ovements.  He  is  also  co -founder of SustainAbility (1987,  where  he  is a non-executive m ember of the Board) and of Environmental Data Services (ENDS, 1978). John is a Fast Company blogger and a columnist for a number of publications, including chinadialogue (China), CSR Wire (USA), Director Magazine (UK), Monday Morning (Denmark) and Nikkei Ecology (Japan) as well as other media. John also writes a weekly column for the Guardian Sustainable Business  website.  John  Elkington has been  described by Business  Week as  "a dean of  the corporate responsibility movem ent  for  three decades." His  first  involvement  in  the  field:  raising money  for  the newly  form ed  World Wildlife  Fund  (WWF)  in 1961, aged 11. In 1987 he  founded  SustainAbility, a  think  tank and consultancy  that  works  with businesses  through markets  in  the  pursuit  of  econom ic,  social and  environmental  sustainability.  He  originated  the  term "Triple Bottom  Line". In 2009, a  CSR International  survey of  the  Top 100  CSR  leaders placed  John  fourth: after  Al  Gore, Barack  Obama and  the  late  Anita Roddick of  the  Body  Shop, and alongside Muhammad  Yunus of  the Grameen Bank. His Who's  Who entry  lists his  recreations as:  “playing  with  ideas,  thinking around  corners,  conversations  with  unreasonable people,  reading an  Alpine  range of  books (history  to  science  fiction) and US business and  science magazines,  risking  life and  limb as a London cyclist,  catch-it-as-you-can photography, art and design,  writing  all hours,  pre-1944 aircraft,  New World  wines,  20th  century  popular  music–and  Johann  Strauss  II.”  He  has  written  or  co-authored  17  books,  including 1988’s  million-selling  Green  Consumer  Guide,  1997’s  Cannibals  with  Forks:  The  Triple  Bottom  Line  of  21st  Century Business, the book which brought his triple bottom  line concept and agenda to a wider audience, and 2008’s The Power of Unreasonable  People:  How  Social  Entrepreneurs  Create Markets  That  Change  the  World,  co -authored  with  Volans  co- founder  Pam ela  Hartigan.  Elkington also appears  in  the movie  adap tation of The  Illustrated  Mum, as  the  librarian called Mr  Harrison. See: John  Elkington, Cannibals  with Forks:  The  Triple Bottom  Line  21 st Century Business ,  (Michigan,  US: New Society Publishers, 1998).
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
prasarana  umum  berupa  gedung  penyimpanan  barang  bukti  dan  rumah  tahanan  Polda Sumatera  Utara  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  BL,  hal  tersebut  telah dikuatkan  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (3)  huruf  (d)  Permen  Menteri  BUMN  No:  PER- 02/MBU/7/2017,  tentang  Perubahan  kedua  atas  Permen  Menteri  BUMN  No:PER- 09/MBU/07/2015  tentang  Program  Kemitraaan  dan  Program  BL  BUMN,  yang menyatakan  “ Bahwa dana bantuan BL disalurkan dalam bentuk bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum”.
Karena fungsi utama Polda sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan  dari  pencurian,  penggelapan,  manipulasi  TBS,  bahkan  penyerobotan  dan pengerusakan tanaman kelapa sawit yang potensial di area milik  PTPN IV serta oknum pejabat/TNI/Polri/Staff PTPN IV yang berada di balik aksi pencurian sebagai otak/design (penggelapan,  manipulasi  dan  penadahan  TBS  dan  ketertiban  masyarakat  (Kamtibmas), menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri  khususnya  di  wilayah Sumatera  Utara,  daimana  bantuan  dana  BL  sarana  dan  prasarana  berupa  gedung penyimpanan  barang bukti  dan rumah Tahanan Polda Sumatera Utara.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  berikut  ini  adalah  beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi  masukan bagi PTPN IV, sebagai berikut:
1. Penyaluran  bantuan  program  BL  sarana  dan  prasarana  umum  berupa  gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara harus sesuai dengan pasal 74 UU No: 40 Tahun 2007 tentang PT, jo pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen  BUMN  No:  PER-03/MBU/12/  Tahun  2016,  tentang  Perubahan  atas Permen BUMN No: ER-09/MBU/07/2015  tentang PK dan Program BL BUMN;
2. Bantuan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  umum  berupa  gedung penyimpanan  barang  bukti  dan  rumah  tahanan  Polda  Sumatera  Utara  dapat dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  BL,  hal  tersebut  telah  dikuatkan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Permen BUMN No: PER-02/MBU/7/2017, tentang  Perubahan  kedua  atas  Permen  BUMN  No:  PER-09/MBU/07/2015 tentang  Program  Kemitraaan  dan  Program  BL,  sehingga  aman  nyaman  karena tidak  melanggar  UU  No:  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  UU  No:  21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan pasal 3, 4, 5, dan Pasal 10 UU No:  8  Tahun  2001  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang;
3. Melaksanakan proses lelang ( e-procurement ) karena jumlahnya bantuan BL yang diminta  oleh  Polda  Sumatera  Utara  diatas  Rp.  200.000.000,-  (Dua  ratus  juta rupiah)    adalah  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar)  harus  dilakukan  lelang sesuai dengan ketentuan hukum  yang berlaku (tidak ada KKN);
Karena  mengenai  kewajiban  pelaporan  PKBL  oleh  BUMN,  Pasal  5  huruf  (i) Permen  BUMN  No:  09/MBU/07/2015  menyatakan  “ Bahwa  BUMN  pembina berkewajiban  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  Program  Kemitraan  dan Program BL secara berkala kepada Menteri ”. Selain itu, laporan PKBL memiliki kewajiban diaudit dan memperoleh pengesahan dari menteri BUMN sebagaimana diatur  dalam  Pasal  17  dan  18  Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor 09/MBU/07/2015,  yang berbunyi  sebagai berikut:
a. Setiap  BUMN  Pembina  wajib  menyusun  laporan pelaksanaan  Program Kemitraan dan Program BL
b. Laporan  pelaksanaan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  terdiri  dari
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan
c. Laporan  pelaksanaan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  satu  kesatuan  dengan  Laporan  Triwulan dan  Laporan  Tahunan BUMN  Pembina  yang  dituangkan  dalam  bab tersendiri
d. Pelaksanaan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL  diaudit  bersamaan dengan audit Laporan Keuangan BUMN Pembina.
e. Pengesahan  Laporan  Program  Kemitraan dan  Program BL  menjadi  satu kesatuan  dengan  Pengesahan  Laporan Tahunan  BUMN  Pembina  yang bersangkutan.
f. Pengesahan  Laporan  Tahunan  Program  Kemitraan  dan  Program  BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite at de charge) kepada  Direksi  dan Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas atas pengurusan  dan  pengawasan  Program  Kemitraan dan  Program  BL Laporan  PKBL  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  BUMN Nomor  18/
MBU/10/2014  tentang  Penyampaian  Data,  Laporan,  dan  Dokumen  Badan Usaha Milik  Negara secara  Elektronik ,  disampaikan  dalam  bentuk  sebagai berikut:
1) Laporan  berkala  kepada  Menteri  BUMN/RUPS  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundangan yang wajib  disampaikan secara elektronik dan  menggantikan  penyampaian  laporan  dalam  bentuk  asli  tercetak (berbasis kertas);
2) Data  dan  dokumen  PKBL  yang  diperlukan  Menteri/RUPS  diunggah dalam konten Sistem Informasi Kementerian
4. Melaksanakan perjanjian kontrak kerja antara Kepolisian  Daerah Sumatera Utara dengan  kontraktor/lelang  yang  diadakan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan  siap  menerapkan risk  management yang  baik  (identifikasi,  menilai, mitigasi,  dan  me- review risiko)  yang  terjadi  dilapangan  (proyek  BL  untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan polda  Sumatera Utara);
5. Pembayaran  proyek  tersebut  dibayar berdasarkan  Progress  pekerjaan sebagaimana akan diajukan dalam korespondensi/surat dari Polda Sumatera Utara kepada pihak kontraktor dan ditransfer langsung kepada kontraktor (via rekening pemenang)  berdasarkan  korespondensi/permintaan  surat  tagihanan  dari  Polda Sumatera    Utara,  berita  acara  hasil  kerja  kontraktor  dimana  tagihan/pencairan dana tersebut berasal dari penyaluran dana Bina Lingkungan  dari PTPN IV;
6. Melakukan  pengawasan  sepenuhnya  pekerjaan  pembangunan    tersebut  sesuai dengan  teknis  dan  mekanisme  yang  berlaku  berdasarkan  peratauran  perundang- undangan dengan menjalankan  langkah-langkan  pencegahan sebagai berikut:
a. good corporate governance yang efektif, fairness , transparency ,
accountability dan responsibility secara  harmonis  yang  harus  berafiliasi dengan kepentingan shareholders dan stakeholders corporate structure , governance  process ,  dan good  corporate  governance  outcome terhadap  program  BL  untuk  pembangunan  sarana  dan  prasarana  gedung penyimpanan  barang bukti  dan rumah tahanan polda  Sumatera Utara;
b. Engagement melalui  pendekatan  awal  kepada  masyarakat  agar  terjalin dukungan,  komunikasi  dan  relasi  yang  baik  bagi  tercapainya  pembangunan program BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan
Vol. 2 No. 1  Januari 2020
barang bukti dan rumah tahanan polda Sumatera Utara;
c. Assessment . Identifikasi  masalah dan kebutuhan Polda Sumatera Utara yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program  pembangunan pembiayaan gedung penyimpanan barang bukti dan rumah tahanan Polda Sumatera Utara melalui  program BL sarana dan prasarana dari PTPN IV;
d. Plan  of  action yang  akan  diterapkan  sebaiknya  memperhatikan  aspirasi masyarakat (stakeholders) di  satu  pihak  dan  misi  perusahaan  termasuk shareholders di lain pihak;
e. Action  and  Facilitation,  Evaluation  and  Termination  or  Reformation. berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (termination) agar program BL untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung penyimpanan barang bukti dan  rumah  tahanan  Polda  Sumatera  Utara  dapat  terealisasi  dengan  cepat, tepat  dan  dapat  membantu  terlaksananya  proses  penanganan/penyidikan tindak  pidana  terutama  dalam  penanganan  dan  perawatan  tahanan  serta pengelolaan  barang  bukti  lebih  optimal  dalam  mambantu  tugas-tugas penyidik  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  sehingga  dapat  berjalan sesuai  dengan  prins ip  profesional,  prosedural,  proporsional,  transparan  dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Clarkson,  Max  B.E.,  ed.,  1998, The  Corporation  and  Its  Stakeholders : Classic  and Contemprorary Readings , Toronto : University of Toronto Press.
Crowter,  Jonatahan.,  (ed),  1995, Good  Corporate  Governance .Oxford  Advanced Learners Dictionary, New York: Oxford University  Press.
Donaldson,  Thomas.,  dan  Lee  E.Preston,  1995,  “ The  Stakeholder  Theory  of  the Corporation:  Concepts,  Evidence,  Implications ”, Academy  of  Management Review .
Elkington,  John.,  1998, Cannibals  with  Forks:  The  Triple  Bottom  Line  21 st Century Business , Michigan, US: New Society Publishers.
Miraza,  Bactiar  Hassan.,  2000,  “ Good  Corporate  Governance ”,  Makalah  disampaikan pada  lokakarya Good  Corpore  Governance ,  kerjasama  Program  Pascasarjana Universitas  Sumatera  Utara,  Program  Pascasarjana  Universitas  Indonesia, Universitas of South Carolina,  Bursa Efek Jakarta dan Bapepam, Medan.
Moffit,t Michael L., dan Robert C. Bordone, eds., 2005, Handbook of Dispute Resolution , Program on Negotiation/Jossey-Bass.
Smerden, Richard., 2010, A Practical Guide to Corporation Governance Fourth Edition , London:  Thomson Reuters (Legal) Limited.
Snoeyenbos,  Milton.,  Robert  Almeder,  James  Humber,  2001, Business  Ethics , 3 th Ed.,
New York: Prometheus Books.
Suyono,  Sri.,  2003, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karyawan  Dalam  Rancangan Merger  Diantara  BUMN) ,  Program  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara, Medan.
Theberge, Leonard J., “ Law and Economic Development ”, Journal of  International Law and Policy, (Vol.9:231). Wibisono,  Yusuf.,  2007, Membedah  Konsep  dan  Aplikasi  CSR ,  Surabaya: Ashaf  Media Grafika.
Zakhem,  Abe  J.,  Daniel  E.  Palmer,  dan  Mary  Lyn  Stoll,  2008, Stakeholder  Theory : Essential  Readings  in  Ethical  Leadership  and  Management ,  Amherst,  NY: Prometheus Books.