P-ISSN: 1907-9419 E-ISSN: 2685-9075 Juni 2022
Jurnal Kepariwisataan Indonesia 16 (1) (2022) 15-32
PENGEMBANGAN WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KAWASAN WISATA LAWE GURAH,
TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
Community-based Tourism Development in the Lawe Gurah Tourism Area, Gunung Leuser National Park
Angelina Pasaribu 1 , Eva Rachmawati 2 *
1,2 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor
Jalan Ulin, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680
Indonesia *eva.rachmawatisolihin@gmail.com
Diterima: 04 April 2022. Disetujui: 23 Mei 2022. Dipublikasikan: 30 Juni 2022

## Abstrak
Pengembangan  wisata  berbasis  masyarakat  merupakan  salah  satu  konsep  wisata  yang diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam upaya pengembangannya diperlukan kesiapan dari masyarakat karena mereka yang akan menjadi pengelola dan penyelenggaran kegiatan pengembangan tersebut. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  kesiapan  masyarakat  Lawe  Gurah  untuk mengembangkan  kegiatan  wisata  berbasis  masyarakat  di  daerahnya  dan  mewujudkan wisata  berbasis  masyarakat  yang  berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  cara  melakukan  wawancara  dengan masyarakat dan berbagai stakeholder yang terlibat dalam upaya pengembangan tersebut. Kerangka analisis yang digunakan untuk mengidenfikasi kondisi kesiapan masyarakat ini adalah  tahapan  yang  disusun  oleh Asia-Pacific  Economy-Cooperation (APEC).    Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lawe Gurah telah memiliki kesiapan yang baik untuk dapat mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat. Berdasarkan 9 tahapan yang diperlukan, masyarakat tersebut sudah mencapai tahapan ke-6 (masyarakat siap untuk mengembangkan  wisata  diwilayahnya,  masyarakat  sudah  memiliki  kemampuan  dasar untuk pengembangan wisata, ada- kepemimpinan dan struktur organisasi pengelola wisata, upaya  pengembangan  organisasi  pengelola  wisata,  dan  pengembangan  kemitraan, mengadopsi  pendekatan  terpadu).  Ada  3  tahapan  lagi  yang  belum  tercapai,  yaitu ketersediaan rencana dan desain produk, penyusunan strategi pemasaran, dan implementasi serta monitoring kawasan. Oleh karena itu, masyarakat masih perlu menyiapkan beberapa hal  agar  pengembangan  wisata  dapat  lebih  berkelanjutan.  Hal-hal  tersebut  antara  lain terkait dengan pengembangan wisata dengan pendekatan terpadu, penyiapan produk wisata
yang bervariasi, kajian terkait demand atau permintaan wisata serta mekanisme monitoring dan evaluasi dari kegiatan wisata tersebut.
Kata Kunci: Gunung Leuser, kesiapan masyarakat, Lawe Gurah, taman nasional, wisata

## Abstract
Community-based tourism development is one of the tourism concepts expected to optimize the  benefits  felt  by  the  community.  However,  community  readiness  is  needed  in  its development efforts because they will be the managers and organizers of these development activities.  This  study  aims  at  the  Lawe  Gurah  community’s  preparation  to  develop community-based tourism activities in their area and realize sustainable community-based tourism.  This  research  was  conducted  qualitatively  by  conducting  interviews  with  the community  and  various  stakeholders  involved  in  the  development  effort.  The  analytical framework used to identify the condition of community readiness is the stages developed by  the  Asia-Pacific  Economy-Cooperation  (APEC).  The  study  results  indicate  that  the Lawe  Gurah  community  has  good  readiness  to  develop  community-based  tourism activities. Based on nine crucial stages, the community has reached stage 6, which means: that the community is ready to develop tourism in their area, the community has basic skills for  tourism  development,  there  is  leadership  and  organizational  structure  for  tourism management, there are efforts to advance  tourism management organizations, partnership development,  adopting  an  integrated  approach.  Three  more  states  that  have  not  been achieved  are  the  availability  of  product  plans  and  designs,  preparation  of  marketing strategies, and implementation and monitoring of the area. Therefore, the community still needs to prepare several things to be more sustainable tourism development. These things are related to tourism development with an integrated approach, the preparation of various tourism products, studies related to tourism demand, and the monitoring and evaluation mechanism of these tourism activities.
Keywords: community readiness, Gunung Leuser, Lawe Gurah, national parks, tourism
© 2022 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN
Wisata  berbasis  masyarakat  ( Community-based  tourism /CBT)  adalah  bentuk pengembangan masyarakat yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola  sumber  daya  dan  memantau  partisipasi  masyarakat  (Nurhidayati  &  Fandeli, 2012). CBT adalah salah satu komponen pariwisata yang memberi banyak manfaat  bagi masyarakat  setempat.  Banyak  negara  berkembang  telah  menggunakan  CBT sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aspek ekonomi (Anuar & Sood, 2017). CBT dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi  lokal,  melestarikan  budaya,  melestarikan  lingkungan,  menyediakan  peluang pendidikan, dan menjadi alat pengentasan kemiskinan (Nurhidayati & Fandeli, 2012). CBT membutuhkan pendekatan jangka panjang yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan  peluang  bagi  masyarakat  setempat  serta membatasi  kelemahan  dan  ancaman  wisata terhadap masyarakat dan sumber daya lingkungan mereka (Hamzah & Khalifah, 2009).
Wisata berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya kegiatan wisata dapat  mengikutsertakan  masyarakat  lokal,  memberikan  pembinaan  pendidikan  terhadap masyarakat  lokal,  dan  menambah  keterampilan  serta  pengelolaan  lokal  (Aziz,  2008). Pengembangan masyarakat yang dibangun melalui interaksi wisata membuka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan bisnis yang menguntungkan di kalangan masyarakat lokal (UNWTO, 2015). Kurangnya pemahaman masyarakat atas potensi  sumberdaya  sekitar  mereka  dapat  menjadi  hambatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi (Hamzah & Khalifah, 2009). Dalam konteks inilah peran pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan dukungan dengan program pengembangan kapasitas wisata yang berbasis masyarakat (Mtapuri & Giampiccoli, 2016). (Giampiccoli & Mtapuri, 2014) menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  sangat  penting  untuk  penyebaran  kebijakan, pemberdayaan, dan pembangunan kapasitas secara keseluruhan.
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pengembangan  CBT  dapat  berupa  sumber  dana yang  tidak  mencukupi,  kurangnya  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  berpotensi  dalam bidang wisata, kesiapan masyarakat dalam menyikapi pentingnya pengembangan wisata, dukungan dari berbagai pihak, dan sebagainya (Rahayu et al., 2016). Kesiapan masyarakat memengaruhi suksesnya pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Kawasan Lawe Gurah Taman  Nasional  Gunung  Leuser  merupakan  salah  satu  kawasan  wisata  yang pengelolaannya  dibantu  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk merumuskan strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat dengan mengidentifikasi tahapan CBT yang terbagi menjadi dua, yaitu tahap how to sustain CBT dan tahap how to develop  CBT (Hamzah  &  Khalifah,  2009).    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kondisi kesiapan masyarakat dalam rangka pengembangan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya. Kondisi masyarakat ini dianalisis dengan berdasarkan pada kerangka tahapan CBT yang disusun oleh APEC.

## METODE

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2020  di Kawasan Wisata Lawe Gurah,  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  yang  terletak  di  Desa  Ketambe,  Kecamatan Ketambe,  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif,  yaitu  wawancara  dan  observasi  lapangan.    Data  yang  dikumpulkan  melalui wawancara  mengacu  pada  sembilan  langkah  dalam  pengelolaan  wisata  berbasis masyarakat yang disusun oleh APEC (Lihat Tabel 1).
Tabel 1 . Tahapan Pengembangan Community-based Tourism
Tahapan how to develop CBT
Tahapan Informasi yang dikumpulkan Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk kegiatan wisata - Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata - Peran wisata terhadap masyarakat - Situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan wisata. Mengidentifikasi kemampuan dan persiapan komunitas di masyarakat - Potensi wisata yang akan dikembangkan dan dipromosikan - Kegiatan atau sosialisasi yang sudah dilaksanakan - Persiapan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas setempat. Menganalisis kepemimpinan dan struktur organisasi di kawasan wisata - Bagaimana kepemimpinan dan struktur organisasi di Kawasan Wisata Lawe Gurah. Mempersiapkan dan mengembangan organisasi yang ada - peran pada setiap organisasi yang terkait. Menganalisis pengembangan kemitraan yang sudah dilaksanakan - Kemitraan dan pengembangannya dalam pengelolaan wisata Menganalisis pendekatan terpadu yang sudah dijalankan - Pendekatan terpadu yang sudah dan belum dijalankan Menganalisis rencana dan desain produk - Rencana dan desain produk yang sudah dan akan disusun Menganalisis permintaan pasar dan pemasaran - Permintaan pasar dan strategi pemasaran kawasan yang sudah dan akan dilakukan - Strategi pemasaran yang sudah dan akan dilakukan. Menganalisis proses implementasi dan monitoring kawasan wisata - Kegiatan implementasi serta monitoring yang
dilakukan pada kawasan wisata oleh para stakeholder.
Sumber: Hamzah & Khalifah, 2009
Metode  wawancara  yang  digunakan  adalah in-depth  interview (wawancara mendalam).  Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada pengelola dan masyarakat adalah teknik snowball sampling. Kriteria key-informan adalah orang yang paling paham, memiliki  wewenang,  dan  berperan  penting  dalam  pengelolaan  Kawasan  Wisata  Lawe Gurah,  informan  yang  mengelola  langsung  kawasan  wisata  Lawe  Gurah  dan  pengaruh dalam  mengambil  keputusan  terkait  pengelolaan  kawasan  wisata. Key-informan yang dipilih  adalah  Kepala  Balai  Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  dan  Kepala  Desa Ketambe.  Pengambilan  data  pengunjung  menggunakan  metode accidental  sampling. Rincian jumlah informan dapat dilihat pada Tabel 2.
Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapang dan studi  literatur.  Data  dan  informasi  yang  dikumpulkan  antara  lain  kondisi  umum  lokasi penelitian meliputi beberapa aspek, yaitu biologi, fisik sosial, Objek daya tarik wisata alam (ODTWA), dan data pengunjung dalam 5 tahun terakhir. Data penunjang didapat dari data tahunan  pihak  Balai  Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser,  Dinas  Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, serta data administratif Desa Ketambe.
Tabel 2. Daftar Informan dalam Penelitian Instansi/ Informan Jabatan Jumlah (orang) Balai TNGL Kepala Balai Besar 1 Kepala Bidang Teknis Konservasi 1 Kepala Sub-bagian Program dan Kerjasama 1 Kepala Resort Lawe Gurah 1 Staff Resort Lawe Gurah 3 Analis Data Keuangan 1 Staff STPN IV 3 Masyarakat Lokal Berpartisipasi aktif dalam kegiatan wisata 14 Tidak berpartisipasi dalam kegiatan wisata 21 Pengunjung Warga Negara Indonesia 12 Warga Negara Asing 6 Pemerintah Daerah Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 1 Kepala Seksi Pengelolaan Strategis 1 Sekretaris Dinas Pariwisata 1
Sumber: Hasil pengamatan lapang, 2020
Masyarakat  lokal  terdiri  atas  14  informan  yang  berpartisipasi  aktif  (8  pemilik guesthouse dan 6 pemandu wisata yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan wisata) dan 21  responden  dalam  kategori  tidak  berpartisipasi  aktif  (masyarakat  Desa  Ketambe  yang bukan  pemilik guesthouse dan  pemandu  wisata).  Masyarakat  yang  berperan  aktif  dalam pengelolaan  kawasan terdiri atas lima dari total delapan pemilik guesthouse di Ketambe (Wisma Cinta Alam Ketambe, Friendship Guesthouse , Sadar Wisata, Pondok Wisata, dan Thousand  Hills  Guesthouse )  dan  beberapa  pemandu  wisata.  Masyarakat  yang  tidak berperan  aktif  dalam  kegiatan  wisata  terdiri  dari  beberapa  aparatur  desa,  seperti  kepala desa,  sekretaris  desa,  kepala  dusun  di  Desa  Ketambe,  dan  masyarakat  lokal  lainnya. Responden  pengunjung  terdiri  atas  pengunjung  WNI  maupun  WNA  dengan  total responden adalah 18 orang. Informan dari Dinas Pariwisata berjumlah 3 orang yang terdiri atas kepala dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, kepala seksi pengelolaan strategis, dan Sekretaris dinas pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Lawe  Gurah  sudah  memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya.  Akan  tetapi,  masyarakat  belum  memiliki  kesiapan  dan  kemampuan  untuk melaksanakan  pengembangan  wisata  berbasis  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Hal  ini terlihat dari kondisi eksisting masyarakat yang baru mencapai 6 tahapan atau kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut ialah  (1)  sudah  ada  kesiapan  masyarakat  untuk mengembangkan  wisata;  (2)  masyarakat sudah  memiliki  kemampuan  dasar  untuk  terlibat  dalam  pengembangan  wisata,  (3)  ada kepemimpinan  dan  tersedia  struktur  organisasi  pengelola  wisata,  (4)  sudah  ada  upaya pengembangan  organisasi  pengelola  wisata  tersebut,  (5)  ada  upaya  pengembangan kemitraan dan (6) ada upaya untuk mengadopsi pendekatan terpadu dalam pengembangan wisata.
Akan  tetapi,  masyarakat  dan  pengelola  wisata  Lawe  Gurah  belum  mencapai kondisi yang dapat menjamin keberlangsungan dari pengembangan wisata di wilayahnya. Hal  ini  terlihat  dari  belum  tercapainya  3  kondisi  atau  tahapan  yang  diperlukan  untuk membuat kegiatan wisata tersebut tetap berlangsung.  Kondisi tersebut ialah (1) tersedianya rencana dan desain produk wisata, (2) teridentifikasinya permintaan pasar dan tersedianya strategi  pemasaran  kawasan,  (3)  dilaksanakannya  implementasi  dan monitoring pelaksanaan wisata di wilayah tersebut.
Tahapan  atau  kondisi  kesiapan  masyarakat  yang  telah  tercapai  dalam  upaya pengembangan kawasan wisata di wilayah tersebut dapat dilihat pada uraian berikut ini:
1. Telah  Teridentifikasi  Kebutuhan  Masyarakat  dan  Kesiapan  Masyarakat  untuk Kegiatan Wisata
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  lapangan,  masyarakat membutuhkan  kegiatan  wisata,  khususnya  CBT,  dalam  meningkatkan  perekonomian mereka, yakni penciptaan lapangan pekerjaan dan menjadi salah satu upaya konservasi di Lawe Gurah. Masyarakat beralih profesi dari petani menjadi pemandu, pedagang, bahkan pemilik guesthouse . CBT menjadi upaya konservasi karena dapat mengubah  masyarakat yang  sebelumnya  bergantung  pada  pertanian  dan  melakukan  pembukaan  lahan  menjadi pelaku  wisata.  Selain  melihat  kebutuhan  masyarakat,  aspek  kesiapan  masyarakat  juga dinilai dari tahap ini. Masyarakat Ketambe siap dalam CBT karena sebagian masyarakat memahami kondisi dan potensi kawasan mereka serta sudah berpartisipasi dalam kegiatan wisata (pemandu, pedagang, dan pemilik guesthouse ).
Kebutuhan  masyarakat  merupakan  aspek  krusial  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan  kegiatan  wisata.  Terdapat  tiga  batasan  dalam  mengkaji  kebutuhan  dan kesiapan    masyarakat  untuk  kegiatan  wisata,  yaitu,  pertama,  menganalisis  alasan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata serta alasan kegiatan wisata sebagai sarana alternatif  dalam  pengembangan  masyarakat;  kedua,  mengidentifikasi    peran  wisata terhadap masyarakat; dan langkah yang terakhir adalah menganalisis situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan wisata (Hamzah & Khalifah, 2009).
Masyarakat  merupakan  pihak  yang  paling  mengenal  dan  memahami  kondisi kawasan  sekitar  mereka,  khususnya  Lawe  Gurah.  Dengan  demikian,  masyarakat  lokal harus  benar-benar  diperhatikan  oleh  pengelola  maupun  pemerintah  daerah  setempat. Berdasarkan  pengamatan  lapangan  dan  hasil  wawancara,  masyarakat  lokal  memiliki potensi  berupa  beragam  aktivitas  yang  dapat  dikreasikan  menjadi  produk  wisata. Kebudayaan  lokal  masyarakat  yang  disajikan  dalam  bentuk  festival  budaya  melahirkan keunikan  dan  daya  tarik  tersendiri  bagi  wisatawan  domestik  maupun  mancanegara. Masyarakat lokal akan lebih memahami produk wisata yang dikembangkan serta dampak yang ditimbulkan, dibandingkan masyarakat dari luar kawasan wisata. Masyarakat lokal juga  mempunyai  kontribusi  dalam  upaya  mempromosikan  produk  destinasi  pariwisata karena masyarakat lokal merupakan komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegiatan  wisata  dapat  dijadikan  alternatif kegiatan bagi masyarakat.  Berdasarkan perspektif masyarakat, pengelola, dan pemerintah daerah  setempat,  kegiatan  wisata  banyak  membantu  perekonomian  masyarakat,
meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah),  serta  memaksimalkan  potensi  kawasan. Kegiatan wisata juga menjadi alternatif dalam upaya konservasi. Hal ini disebabkan adanya peralihan  profesi  masyarakat  yang  semula  bermata  pencaharian  sebagai  petani  menjadi pemandu wisata. Secara tidak langsung, wisata membantu mengurangi alih fungsi lahan hutan  menjadi  pertanian.  Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  beberapa  pemandu, masyarakat, dan pengelola (pihak TN), kegiatan wisata juga membantu pengelola dalam kegiatan monitoring kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kegiatan wisata, wisatawan sering menemukan  penebang  liar  di  lapangan  dan  melaporkan  kepada  pihak  TN  sehingga memudahkan polisi hutan untuk menangani penebang liar di Hutan Gunung Leuser. Hal tersebut diakui membantu kegiatan konservasi kawasan hutan, khususnya kawasan hutan Gunung Leuser (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).
Kegiatan wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat bahkan pendapatan daerah tanpa mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan pertanian (Balai Besar Taman Nasional  Gunung  Leuser,  2015).    Hal  tersebut  menjadi  alasan  kuat  mengapa  kegiatan wisata  diperlukan  di  daerah  ini.  Selain  sebagai  upaya  konservasi,  potensi  bentang  alam serta kondisi sosial budaya masyarakat  Kawasan Wisata Lawe Gurah menjadi alasan kuat pengembangan wisata. Mengingat kondisinya yang masih alami dan berada dalam kawasan konservasi,  kawasan  TNGL  memiliki  potensi  dan  kekayaan  alam  yang  melimpah,  serta dapat  menjadi  kekuatan  dan  modal  dalam  pengembangan  wisata  (Balai  Besar  Taman Nasional Gunung Leuser, 2020).
Terkait kebutuhan masyarakat, beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan  wisata  adalah  modal,  sosialisasi,  dan  pelatihan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  mereka.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  beberapa  masyarakat  yang  tidak berpastisipasi  langsung  dalam  kegiatan  wisata  (sebagai  pemandu,  pedagang,  pemilik guesthouse )  menyampaikan  bahwa  modal  menjadi  penghambat  mereka  dalam berpartisipasi. Pada sisi lain, masyarakat yang sudah berpartisipasi menyampaikan bahwa kurang pelatihan dan sosialisasi dalam mengoptimalkan kinerja mereka. Pengelola  Balai Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (BBTNGL)  dan  pemerintah  daerah  (Dinpar) diharapkan  memberi  pelatihan  yang  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan.  Masyarakat mengusulkan, sebelum pelatihan, diadakan forum bersama antar stakeholder yang terlibat (GSS, Komunikasi Personal, 25 Februari 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengunjung, motif  kunjungan  pengunjung didominasi oleh keinginan untuk menikmati potensi alam  Lawe Gurah itu sendiri. Salah satu potensi alam Lawe Gurah adalah keberadaan dan aktivitas orang utan di alam liar yang dapat dilihat oleh pengunjung, meskipun hanya pada musim dan kondisi tertentu.  Orang utan hanya dapat dilihat  saat musim buah namun pada saat musim buah, tetap tidak dapat dipastikan  pengunjung  dapat  melihat  orang  utan  dikarenakan  sifatnya  yang  masih  liar. Pengetahuan masyarakat terkait potensi alamnya dinilai baik. Hal ini didasari oleh antusias masyarakat  ketika  ditanyakan  potensi  kawasan. Masyarakat  yang  menjadi  pemandu  dan pemilik guesthouse sudah  dapat  menginterpretasikan  kawasan  dengan  baik  kepada pengunjung. Masyarakat Ketambe mengenal dan memahami kondisi dan keadaan sekitar Lawe Gurah. Masyarakat juga sadar pentingnya menjaga lingkungan dan kawasan hutan, namun  masih  terdapat  anggota  masyarakat  yang  belum  sadar.  Dengan  demikian
pendampingan  dari  pihak  pemerintah,  khususnya  TNGL,  sangat  diperlukan  dalam pengembangan wisata (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).
Berdasarkan  paparan  hasil  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat membutuhkan keberadaan wisata. Hal ini dinilai dari banyaknya manfaat yang dirasakan oleh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Ketambe.  Variabel  kesiapan  dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu motivasi untuk berkembang, kemauan beradaptasi terhadap perubahan,  kemauan  meningkatkan  pendidikan  dan  keterampilan,  pengetahuan  dan pemahaman tujuan wisata, pengetahuan dan pemahaman konsep wisata, pengetahuan dan pemahaman manfaat wisata, keterampilan dalam upaya pengembangan, dan keikutsertaan dalam  upaya  pengembangan.  Masyarakat  Ketambe  dinilai  sudah  memiliki  variabel- variabel tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat sudah siap melakukan kegiatan wisata (Delfiliana & Dewi, 2016).
Kesiapan  masyarakat  merupakan  suatu  kompetensi  yang  dimiliki  untuk  berbuat sesuatu.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa    kesiapan  adalah  suatu  keadaan  yang  dialami seseorang  maupun  sekelompok  orang  yang  telah  siap  untuk  melaksanakan  sesuatu (Arikunto, 2006). Dalam konteks ini, kesiapan masyarakat menentukan keberhasilan dari CBT ( Community-based Tourism ).  Masyarakat  tidak  hanya berperan sebagai objek    dari pengembangan wisata namun  masyarakat  juga   memiliki peran strategis sebagai penentu arah pembangunan wisata (Sugiharto et al., 2018a).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola,  pemerintah  daerah  (Dinas Pariwisata), dan masyarakat lokal dapat disimpulkan bahwa setiap sektor usaha masyarakat yang  ada  dapat  menjadi  penyokong  kegiatan  wisata,  mulai  dari  transportasi,  jasa  travel, ataupun jasa pribadi, seperti pemandu yang siap mengantar wisatawan. Terdapat juga peran masyarakat yang ikut andil dalam sektor perdagangan yang wisatawan beli dan konsumsi di  tempat  wisata  tersebut.  Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berperan dalam kegiatan wisata. Akan tetapi, tidak semua anggota masyarakat setuju dengan pernyataan tersebut.  Masih ada beberapa anggota  masyarakat  yang  belum  merasakan  manfaat  dari  adanya  kegiatan  wisata  di kawasan Lawe Gurah. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat (termasuk tour guide dan  pemilik guesthouse ),  beberapa  manfaat  wisata  yang  dirasakan  masyarakat  adalah, membuka lapangan pekerjaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  kegiatan  wisata  cenderung  berdampak  positif. Secara garis besar, masyarakat sudah dapat dikatakan siap dalam kegiatan wisata karena sebagian besar masyarakat sudah memahami potensi kawasan, tujuan dari kegiatan wisata, dan  sudah  banyak  yang  berperan  langsung  dalam  kegiatan  wisata.  Pada  sisi  lain,  masih terdapat  beberapa  anggota  masyarakat  yang  belum  memiliki  kesiapan  yang  cukup. Pengelola perlu memperhatikan hal tersebut agar pengembangan Kawasan Wisata Lawe Gurah dapat berjalan dengan optimal. Masyarakat dikatakan siap berdasarkan pemahaman mereka mengenai kondisi kawasan dan sudah atau belumnya mereka berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Kegiatan wisata membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat akibat  banyak pengunjung asing  yang  memanfaatkan jasa  mereka  sebagai  pemandu  dan menempati guesthouse mereka sebagai tempat penginapan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan  kegiatan  wisata  sudah  menjadi  kebutuhan  mereka.    Beberapa  kelompok
masyarakat  sudah menjadikan  kegiatan  wisata  sebagai  sumber  mata  pencaharian  utama. Masyarakat  mengharapkan  adanya  kolaborasi  dari  pihak  TNGL  untuk  pengembangan wisata guna meningkatkan daya tarik wisata. Sejauh ini, masyarakat hanya berpartisipasi dalam  bentuk  pemanduan  wisata  bukan  pengelolaan  areal.  Sistem  pemanduan  wisata berjalan  secara  manual,  yakni  pengunjung  datang  ke  penginapan,  lalu  penginapan menyediakan tour guide (tidak  ada  forum  resmi  bagi  pemandu).  Informasi  mengenai kawasan  wisata  bersifat  terbatas  dan  tidak  terakses  luas  dalam  bentuk website resmi. Pemandu  wisata  yang  ada  belum  profesional  dan  masih  terdapat  pemandu  yang  belum memiliki izin resmi dari pihak pengelola (pihak TNGL).
2. Kemampuan dan Persiapan Komunitas di Masyarakat Setempat.
Tahap  kemampuan  dan  persiapan  komunitas  sudah  tercapai  karena  masyarakat sudah  mampu  berpartisipasi  dalam  kegiatan  wisata.  Akan  tetapi,  tidak  semua  anggota masyarakat memiliki keberanian dalam berpartisipasi karena merasa kurang mampu dalam menjamu tamu, berbahasa asing, serta kurang modal untuk berjualan di kawasan wisata. Persiapan  yang  dilakukan  masyarakat  sudah  tercapai  namun  belum  optimal.  Peran pengelola  dan  pemerintah  sangat  penting  dalam  penyediaan  fasilitas,  sosialisasi,  serta pelatihan  agar  masyarakat  lebih  siap  lagi  dalam  pengembangan  CBT  (AF,  Komunikasi Personal, 25 Februari 2020).
Batasan dalam menganalisis kemampuan dan persiapan komunitas di masyarakat setempat dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengidentifikasi potensi wisata yang akan dikembangkan dan dipromosikan, mengamati apakah sudah dilaksanakan sosialisasi maupun  pelatihan  komunitas  di  kawasan  wisata,  dan menganalisis  bagaimana  persiapan yang sudah dilaksanakan oleh komunitas setempat. Pada dasarnya masyarakat lokal harus mengetahui dan mengenal potensi wisata yang ada. Selain potensi, masyarakat juga harus memahami  bagaimana  mengelola  kawasan  wisata  dan  alam  sekitar  kawasan  wisata. Mengedukasi  masyarakat  tentang  upaya  konservasi  melalui  kegiatan  wisata  tentu  tidak mudah,  seperti  hasil  penelitian The  Guisi  Community  Based  Heritage  Tourism  Project (GCBHTP)  tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  dalam  mengedukasi  masyarakat dibutuhkan  waktu  5  tahun  sampai  masyarakat  benar-benar  siap  (Hamzah  &  Khalifah, 2009).
Tahap ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap proyek CBT di masa yang akan  datang  tidak  akan  membahayakan  struktur  dan  nilai  komunitas  yang  ada. Menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan kontrol lokal dari awal sangat penting mengingat  pelaku  utama  dari  kegiatan  CBT  ini  adalah  masyarakat  lokal  itu  sendiri (Hamzah  &  Khalifah,  2009).  Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (https://kbbi.web.id/mampu), kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti ‘kuasa (bisa,  sanggup,  melakukan  sesuatu,  dapat,  mempunyai  harta  berlebihan)’.  Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Kemampuan masyarakat dinilai dari pemahaman  masyarakat  mengenai  CBT  dan  kesanggupan  masyarakat  dalam pengembangan CBT (Hamzah & Khalifah, 2009).
Potensi yang dimiliki Lawe Gurah adalah sumber air panas, habitat orang utan dan berbagai satwa kunci lain, sungai alas yang membentang di sepanjang kawasan wisata, dan status TN yang dikenal sebagai situs warisan dunia. Potensi yang dimiliki menjadi daya
tarik bagi para wisatawan. Berdasarkan wawancara dengan wisatawan lokal maupun asing, mereka mengunjungi Lawe Gurah karena bentang alam yang indah, rafting di Sungai Alas, dan  ingin  melihat  orang  utan  secara  langsung  di  alam  liar.  Pengelolaan  kawasan  wisata dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  komunitas  masyarakat  setempat.  Masyarakat  menjadi pemandu  wisata,  pedagang,  dan  pemilik guesthouse tempat  wisatawan  menginap. Berdasarkan  pengamatan  langsung,  masyarakat  sudah  mampu  menyediakan  paket-paket wisata yang mereka rancang untuk ditawarkan kepada wisatawan. Paket yang ditawarkan berupa paket tracking, camping, dan rafting. Wisatawan dapat memilih paket wisata sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Setelah  menganalisis  kemampuan  masyarakat,  langkah  selanjutnya  adalah menganalisis  kesiapan  dengan  melihat  apakah  kemampuan  yang  ada  pada  masyarakat dipraktikkan  dengan  baik  atau  tidak.    Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan lapangan, komunitas yang ada di kawasan dapat dikatakan siap karena para pemandu dan pemilik guesthouse sudah mandiri. Mereka sudah  berada di tahap membuat website dan melakukan promosi tanpa pelatihan sebelumnya. Akan tetapi, pihak pengelola mengakui bahwa koordinasi antarpelaku wisata Lawe Gurah dan pihak TNGL kurang terjalin dengan baik. Meskipun kawasan wisata berada di dalam kawasan TN, pihak pelaku wisata tidak sepenuhnya  membayar  Surat  Ijin  Masuk  Kawasan  Konservasi (SIMAKSI)  yang mereka terima dari wisatawan ke pengelola (pihak TNGL). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak  masyarakat,  pengelola,  dan  pemerintah  daerah,  diperlukan  komunikasi  yang  baik dengan  mengadakan  forum  atau  pertemuan  antarpelaku  wisata,  pihak  pengelola, pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  lokal  yang  belum  berpartisipasi  langsung  dalam kegiatan  wisata  untuk  menyamakan  visi  dan  misi  antar  pihak  yang  berpengaruh  dalam kegiatan wisata.
Komunitas  masyarakat  harus  diperhatikan  mengingat  tujuan  pelaksanaan  CBT adalah  menjadikan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama.  Pengembangan  komunitas diperlukan karena merupakan upaya membantu kelompok masyarakat agar memiliki suara dan  pengaruh  dalam  isu-isu  yang  menyangkut  kehidupan  mereka  sehingga  apa  yang menjadi kepentingan mereka lebih dapat terakomodasi dalam kegiatan wisata (Pitchford & Henderson,  2008).  Berdasarkan  pengamatan  lapangan  dan  mengacu  pada  penelitian (Simanjuntak, 2021) tentang partisipasi masyarakat, masyarakat sudah memiliki pengaruh dan  suara  dalam  kegiatan  wisata.  Masyarakat  dinilai  memiliki  kesempatan  yang  sama dengan pihak pengelola. Akan tetapi, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pengelola  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  wisata.  Pengembangan komunitas memerlukan upaya perubahan masyarakat lokal sehingga kemampuan mereka berkembang  untuk  memperbaiki  keadaan  sendiri,  seperti  peningkatan  kapasitas  untuk mengorganisasi komunitas dalam memperjuangkan kepentingannya dalam kegiatan wisata (Batten, 1974).
Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola dan masyarakat, sosialisasi serta pelatihan  komunitas  sudah  pernah  dilakukan.  Akan  tetapi,  menurut  masyarakat,  hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat saat ini. Pelatihan yang mereka  butuhkan  justru  tidak  difasilitasi  oleh  pemerintah  daerah  dan  pengelola. Masyarakat  berharap,  sebelum  melakukan  sosialisasi,  pihak  pengelola  dan  pemerintah
daerah  melakukan  diskusi  atau  pertemuan  dengan  masyarakat  terlebih  dahulu  agar pelatihan yang diadakan  sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.
3. Kepemimpinan dan Struktur Organisasi di Kawasan Wisata.
Kepemimpinan dan struktur organisasi di kawasan wisata sudah tercapai, dimana kawasan  wisata  dinaungi  oleh  TNGL  dan  struktur  organisasi  serta  tupoksi  anggota- anggotanya yang sudah jelas. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan belum  rutin,  masih  banyak  ditemukan  penebangan  pohon  dan  pembalakan  liar  (AF, Komunikasi  Personal,  25  Februari  2020).  Keberhasilan  mengelola  kawasan  konservasi yang manfaatnya berskala lokal sampai dengan global memerlukan suatu leadership atau kepemimpinan kolektif atau bersama, secara terpadu dan saling bersinergi (Wiratno, 2013).
Kajian  ini  dibatasi  pada  kesesuaian  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan, yaitu  pihak  pengelola  maupun  masyarakat  setempat.  Kepemimpinan  merupakan  faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Akan tetapi, pencapaian tujuan tersebut tetap  memperhatikan  respons  anggotanya  karena  respons  tersebut  membentuk  sebuah budaya dalam organisasi. Perilaku para anggota tersebut menjadi pertimbangan pimpinan untuk mengambil keputusan (Faturahman, 2018). Keberhasilan Community-based Tourism atau CBT pada dasarnya tergantung pada kepemimpinan dan organisasi. Pihak pengelola dan  pemerintah  daerah  sering  bertindak  sebagai  pemrakarsa  proyek tetapi  kelangsungan jangka  panjang  CBT  tergantung  pada  rasa  memiliki  dari  masyarakat  setempat.  Inti  dari dukungan  berkelanjutan  dari  masyarakat  adalah  kehadiran  pemimpin  yang  kuat  dan memiliki rasa peduli terhadap masyarakat setempat (Hamzah & Khalifah, 2009).
Kawasan  wisata  dikelola  oleh  Balai  Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser (BBTNGL)  sebagai  pemimpin  tertinggi. Menurut  penelitian  Fahrudin  (2021),  BBTNGL memiliki tingkat pengaruh tertinggi dibanding stakeholder lain. BBTNGL diresmikan pada 6 Maret 1980 melalui SK Menteri Pertanian No 811/Kpts/UM//II/1980 dengan memiliki luas 830 268,95 ha. BBTNGL memiliki 3 Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN), yaitu  BPTN  I  Tapaktuan,  BPTN  II  Kutacane,  dan  BPTN  III  Stabat.  BBTNGL  sebagai instansi  pemerintah  pusat  yang  berperan  sebagai  pengelola  Taman  Nasional  Gunung Leuser (TNGL) dan pelaksana teknis yang memiliki peran dalam menerapkan kebijakan sesuai  peraturan  pemerintah,  dan  harus  dipatuhi  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengembangan wisata (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2020). Pelaksanaan pengembangan wisata Lawe Gurah ini terletak di Resort Lawe Gurah. Pelaksanaan peran Resort  Lawe  Gurah  dibantu  oleh  Dinas  Pariwisata  Kepemudaan  dan  Olahraga  serta kelompok masyarakat dalam pengembangan wisata (Siregar, 2011).
Para pengelola bekerja sama membangun fasilitas di Lawe Gurah, misal kegiatan rafting diadakan  setahun  sekali.  Pembangunan  infrastruktur  (musala,  aula,  panggung pertunjukan) di dalam kawasan wisata juga atas kerja sama antara pihak TNGL, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Dinas Pariwisata. Kawasan  Lawe  Gurah  terletak  di  zona  pemanfaatan  Taman  Nasional.  Kawasan  wisata berada di kawasan TNGL, tepatnya pada zona pemanfaatan. Kawasan Lawe Gurah terletak di BPTN wilayah II dan SPTN Wilayah IV (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2015).
BBTNGL  mempunyai  keterlibatan  serta  tanggung  jawab  dalam  pengembangan wisata Lawe Gurah di TNGL, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan  pengembangan  wisata.  Keterlibatan  dalam  pengembangan  wisata  ini  baru sekitar  tiga  tahun  karena  wisata  ini  juga  baru  dikembangkan.  BBTNGL  melakukan kolaborasi  dengan  Dinas  Pariwisata,  Kepemudaan,  dan  Olahraga  dibuktikan  dengan pembangunan sarana dan prasarana, seperti shelter , gapura, aula, musala, dan kamar mandi. BBTNGL  juga  memiliki  tanggung  jawab  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap keanekaragaman  hayati  yang  terdapat  di  daerah  wisata  Lawe  Gurah  untuk  mengurangi dampak negatif dari kegiatan wisata. Pengembangan wisata ini memanfaatkan sumber daya alam  hayati  dan  ekosistemnya  yang  memberikan  manfaat  berupa  PNBP  (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari wisatawan lokal maupun internasional yang masuk ke  kawasan  TNGL,  sumber  mata  pencaharian,  dan  membuka  lapangan  kerja  bagi masyarakat  untuk  membuka  usaha,  memperbanyak  relasi/hubungan  dengan  orang  lain, serta mendorong pembangunan daerah dalam pengembangan wisata (Fahrudin, 2021).
Berdasarkan  pengamatan  langsung  di  lapangan  dan  hasil  wawancara  terhadap pemandu  dan  pemilik guesthouse ,  sejauh  ini  belum  ada  organisasi  masyarakat  terkait wisata.  Masyarakat  masih  berjalan  sendiri-sendiri  tanpa  ada  yang  mengorganisir. Guesthouse dan tour guide masih  berjalan  masing-masing  sehingga  menjadi  hambatan dalam  pengembangan  wisata.  Hal  tersebut  disebabkan  pemilik guesthouse menganggap keuntungan  yang  didapat  akan  lebih  banyak  karena  tidak  harus  membagi  hasil  dengan pihak  lain.  Pada  sisi  lain,  pengelola  berharap  masyarakat  dapat  bekerja  sama  dalam mengembangkan wisata agar tidak ada ketimpangan dan perbedaan harga yang signifikan sehingga menurunkan kepercayaan pengunjung.
4. Mempersiapkan dan Mengembangkan Organisasi yang Ada.
Upaya  dalam  mempersiapkan  dan  mengembangkan  organisasi  sudah  ada. Pengelola  dan  pemerintah  daerah  sudah  memfasilitasi  dalam  bentuk  pelatihan  dan sosialisasi namun menurut masyarakat tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan (RF,  Komunikasi  Personal,  25  Februari  2020).  Persiapan  dan  pengembangan  organisasi yang  tepat  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dan  keuntungan  yang  maksimal, sementara dampak negatif dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisasi (H. Lubis, 2008). Dalam hal ini, pemimpin harus berusaha untuk membangun organisasi yang ada di kalangan masyarakat, mengingat masyarakat berperan penting dalam pengembangan CBT, terutama wanita dan pemuda (Hamzah & Khalifah, 2009).
Pengembangan  organisasi  yang  terlibat  dalam  manajerial  kawasan  wisata memerlukan identifikasi dan analisis hubungan atau kerja sama dalam organisasi. Kajian pengembangan  organisasi  dilakukan  melalui  survei  lapangan,  hasil  wawancara  dengan organisasi  yang  terdapat  dalam  kawasan  wisata,  dan  identifikasi  peran  pada  setiap organisasi  yang  terkait.  Struktur  organisasi  menspesifikasikan  pembagian  kerja, menunjukkan  bagaimana  fungsi  atau  aktivitas  yang  beraneka  ragam  yang  dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.
Pihak TNGL dan Dinas Pariwisata bekerja sama dalam membangun Lawe Gurah belum  terdapat  kesamaan  persepsi  antara  kedua  belah  pihak.  Mengacu  pada  hasil wawancara dengan pihak TNGL, pembangunan sarana dan prasarana oleh Dinas Pariwisata
tidak sesuai dengan apa yang pihak TNGL inginkan. Koordinasi antar stakeholder kegiatan wisata  belum  efektif  sehingga  menjadi  faktor  penghambat  untuk  pengembangan  wisata. Pertemuan rutin stakeholders, termasuk masyarakat, setempat diperlukan. Salah satu isu kunci adalah merumuskan dan menyelaraskan tujuan dan kepentingan dari berbagai pihak.
Kegiatan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  organisasi  dan peran  serta  masyarakat  diantaranya  adalah  usaha  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  ( capacity  building ).  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dalam  bentuk  pelatihan, penyuluhan-sosialisasi  tentang  konsep  CBT,  pembuatan  usaha  kecil,  pemandu  wisata, maupun  penyedia guesthouse atau  penginapan.  Dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat penting untuk disosialisasikan bahwa kegiatan CBT di kawasan konservasi selain memberi manfaat  bagi  masyarakat  lokal  juga  harus  memberi  kontribusi  langsung  bagi  kegiatan konservasi.  Hal  ini  penting  agar  dalam  mengembangkan  wisata  masyarakat  memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga (H. Lubis, 2008).
Berdasarkan hasil penelitian, baik pengamatan lapang maupun wawancara,  upaya yang sudah dilakukan pengelola sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan memiliki kuasa terhadap kawasan wisata adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Sementara itu, yang telah dilakukan Dinas Pariwisata sebagai pemerintah daerah adalah melakukan pelatihan  terhadap  masyarakat.  Pada  sisi  lain,  masyarakat  juga  sudah  berupaya  dengan menjadi pemandu wisata dan pemilik guesthouse di sekitar kawasan wisata. Sebenarnya, berbagai  pihak  sudah  melakukan  upaya  mereka  masing-masing,  yang  diperlukan  untuk masa  mendatang  adalah  koordinasi  yang  lebih  baik  lagi  antarpihak  yang  berpengaruh terhadap kegiatan wisata dan pengembangannya.
Keempat tahap how to develop CBT telah dilaksanakan di Kawasan Wisata Lawe Gurah tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan wisata keempat  tahap  perlu  diperhatikan  dan  diawasi  oleh  pengelola  serta  pemerintah  daerah. Keempat tahap yang sudah dilaksanakan dapat menjadi modal dan kekuatan dasar untuk kegiatan  wisata.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kawasan Lawe  Gurah  sudah  mencapai tahap how to develop CBT yang mengacu pada teori (Hamzah & Khalifah, 2009).
5. Pengembangan Kemitraan
Pola kemitraan yang terjalin di Kawasan Wisata Lawe Gurah sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Kesetaraan dan keseimbangan dalam kemitraan sudah terjalin dan  semua  pihak  saling  menguntungkan.  Pengembangan  kemitraan  menjadi  salah  satu tahap  upaya  dalam  menjadikan  kawasan  wisata  menjadi  kawasan  yang  berkelanjutan. Beberapa stakeholder akan  berpartisipasi  dan  saling  berperan  sebagai  mitra  kerja  sama sehingga harus diakomodasikan kepentingannya masing-masing secara seimbang. Dengan demikian, perlu membangun suatu mekanisme sehingga seluruh stakeholder dapat terlibat secara aktif selaku bagian dari kegiatan (Abbas, 2005). Berbagai lembaga, kelompok sosial, dan  individu  yang  memiliki  kepentingan  langsung,  signifikan,  dan  spesifik  di  kawasan lindung  akan  disebut  sebagai stakeholder .  Kepentingan  mereka  berasal  dari  mandat kelembagaan,  kedekatan  geografis,  asosiasi  sejarah,  ketergantungan  untuk  mata pencaharian, kepentingan ekonomi, berbagai kapasitas dan kekhawatiran lainnya (Stolton &  Dudley,  1999).  Konsep  wisata  berbasis  masyarakat  pada  dasarnya  mendorong  kerja sama  antarpihak  yang  berkepentingan.  Kerja  sama  yang  lebih  sinergis,  adaptif  antara
pelaku wisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan pengembangan CBT di Indonesia. Pencapaian tujuan mempertahankan kawasan yang berkelanjutan dan lestari diusahakan merata ke seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder yang mendukung pengembangan wisata dengan kontribusinya masing-masing (H. S. Lubis, 2006).
Aspek  organisasi  dan  kelembagaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  wisata  juga menjadi isu kunci: pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri, dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan wisata. Beberapa contoh di lapangan menunjukkan bahwa CBT dapat  dikembangkan  melalui  kesepakatan  dan  kerja  sama  yang  baik  antar stakeholder . Peran  organisasi  masyarakat  sangat  penting  karena  masyarakat  merupakan stakeholder utama  dan  akan  mendapatkan  manfaat  secara  langsung  dari  pengembangan  wisata. Koordinasi  antar stakeholder juga  perlu  mendapatkan  perhatian  (World  Wide  Fund  for Nature-Indonesia,  2009).  Pengembangan  kemitraan  antara  lembaga  dan  organisasi  yang terlibat dalam manajerial kawasan wisata memerlukan identifikasi dan analisis hubungan atau  kerja  sama  antar stakeholder .  Kajian  pengembangan  kemitraan  dilakukan  melalui survei  lapangan,  hasil  wawancara  kemitraan  antarlembaga  yang terkait  dengan  kawasan wisata dan identifikasi peran pada setiap organisasi yang terkait.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pengelola mendapat  keuntungan  dari  tiket  masuk dan  masyarakat  mendapatkan  keuntungan  dari  jasa  pemanduan  wisata  dan  penyediaan guesthouse. Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  belum  memiliki  transparansi  terkait pengelolaan keuangan. Masyarakat atau pemandu sering kali tidak membayar tiket masuk yang  sudah  dibayarkan  oleh  wisatawan  kepada  pihak  TNGL  sebagai  pengelola.  Hal  ini menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda dan sering kali terjadi kesalahpahaman.
6. Mengadopsi Pendekatan Terpadu
Pelaksanaan CBT di Kawasan Wisata Lawe Gurah sudah mengadopsi pendekatan terpadu,  yaitu  pendekatan  konservasi  dan  ekonomi.    Mengadopsi  pendekatan  terpadu merupakan  tahap  pendekatan  terpadu.  Pengembangan  terbukti  efektif  terutama  jika pariwisata  terintegrasi  dengan  baik.  Pada  tahap  ini,  ada  dua  bentuk  pendekatan,  yaitu pendekatan melalui konservasi, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan wisata yang bertanggung jawab, serta integrasi dengan sektor ekonomi lainnya.
Pendekatan yang pertama dapat diwujudkan dengan adanya konsep ekowisata atau wisata  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan.  Konsep  tersebut  sangat  tepat mengingat  kawasan  Lawe  Gurah  berada  pada  kawasan  konservasi,  tepatnya  pada  zona pemanfaatan TNGL. Konsep ekowisata pada kawasan Lawe Gurah sudah tercapai namun belum maksimal. Konsep belum terlihat jelas mengingat kawasan masih belum tertata dan terkesan secara alami sepenuhnya. Hal tersebut harus diperhatikan oleh para stakeholder dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata di masa yang akan datang. Perencanaan pengembangan wisata harus memperhatikan status kawasan wisata dan atas pengawasan pihak  pengelola  (TNGL).  Kegiatan  wisata  harus  menjadi  salah  satu  cara  dalam melestarikan  kawasan  hutan  sekitar.  Integrasi  ini  akan  tercapai  apabila  kegiatan  wisata dapat  menjadi  alternatif  dalam  pengawasan  dan  pelestarian  kawasan  hutan,  bukan sebaliknya (Hamzah & Khalifah, 2009).
Pendekatan  yang  kedua  ialah  integrasi  dengan  sektor  ekonomi  lain.  Untuk mencapai wisata yang berkelanjutan tentu perlu integrasi wisata dengan sektor ekonomi lain.  Dimensi  lain  dari  CBT  yang  jarang  disorot  adalah  perannya  sebagai  "tempat pelatihan"  untuk  masyarakat  lokal  belajar  dan  menguasai  keterampilan  bisnis,  seperti mengelola  operasi,  manajemen  keuangan,  dan  teknik  pemasaran,  serta  promosi. Keterampilan yang dipelajari masyarakat lokal akan membantu dalam mempersiapkan diri untuk  melakukan  proyek  nonpariwisata  yang  juga  memerlukan  organisasi  yang  baik, pemahaman  keterampilan  bisnis  dan  interpersonal  (Hamzah  &  Khalifah,  2009).  Pada Kawasan Wisata Lawe Gurah, integrasi ini belum sepenuhnya tercapai. Masyarakat belum memiliki  keterampilan-keterampilan  yang  disebutkan  di  atas  sehingga  pengelola  harus memperhatikan  hal  tersebut.  Mengadakan  beberapa  pelatihan  dapat  menjadi  cara  untuk menjadikan pendekatan ini tercapai.
Berikut ini adalah tahapan atau kondisi yang belum tercapai oleh masyarakat Lawe Gurah.
1. Rencana dan Desain Produk
Rencana  dan  desain  produk  diidentifikasi  dan  dianalisis  dengan  mengacu  pada bentuk rancangan dan ketetapan produk yang telah ada pada kawasan wisata. Rencana dan desain  produk  terkait  pengembangan  wisata  berbasis  masyarakat  ditetapkan  oleh pengelola.  Rencana  pengembangan  wisata  dalam  jangka  panjang  belum  ada  sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk pengembangan wisata. Desain produk wisata sejauh ini belum ada karena kawasan wisata hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, belum  ada  inovasi  terkait  produk  maupun  rancangan  desain  produk.  Berdasarkan  hasil wawancara,  produk  wisata  dalam  bentuk  paket  wisata  disediakan  oleh  masing-masing guesthouse (tidak terkoordinasi).
Produk yang telah dihasilkan masyarakat, berupa paket wisata dibuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Paket wisata berupa produk layanan penginapan, pemanduan, dan  transportasi  dari  bandara  terdekat  ke  lokasi  yang  disediakan  oleh  masing-masing guesthouse . Penginapan berupa rumah penduduk biasa yang menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Pemanduan dilakukan oleh masyarakat yang dipekerjakan oleh guesthouse masing-masing pada kawasan wisata.
2. Permintaan  Pasar  dan  Strategi  Pemasaran  Kawasan  yang  Sudah  dan  Akan Dilakukan
Pada  Kawasan  Wisata  Lawe  Gurah,  tahap  ini  belum  tercapai.  Belum  ada permintaan  pasar  serta  strategi  pemasaran  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan wisata.  Permintaan  pasar  dan  strategi  pemasaran  kawasan  dianalisis  sesuai  bentuk permintaan  pasar  terhadap  kawasan  wisata  serta  strategi  pemasaran  yang  sudah  ada. Pemasaran yang sudah dilakukan berbentuk pemasaran mandiri oleh setiap pelaku usaha melalui  media  sosial.  Pemasaran  ini  bersifat  perseorangan  atau  per  pengelola  sehingga memungkinkan  adanya  informasi  yang  tidak  valid.  Dalam  skala  besar,  belum  ada pemasaran yang terkoordinasi, tervalidasi, dan technology-based .
Hal  tersebut  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  responden  yang  menyebutkan bahwa  kegiatan  wisata  di  Lawe  Gurah  belum  berjalan  dengan  baik  karena  belum  ada
strategi  pemasaran  dan  hasil  identifikasi  permintaan  pasar  terhadap  kegiatan  wisata. Masyarakat  memerlukan  pengetahuan  dan  keterampilan  mengenai  tahapan  manajerial dalam pemasaran dan penyusunan strategi pemasaran. Hal ini diakui masih sangat kurang namun  diperlukan  dalam  rangka  membangun  ekosistem  industri  pariwisata  yang  lebih maju.
3. Implementasi serta Monitoring Kawasan Wisata
Tahap  implementasi  serta monitoring belum  tercapai.  Pengawasan  dan pemungutan  tiket  belum  efektif  karena  tidak  semua  pengunjung    membayar  tiket. Manajerial  belum  mapan  dan  masih  mencari  konsep  pengelolaan  terbaik  yang  sesuai dengan  sosial  budaya  masyarakat  setempat.  Pengelolaan  kawasan  wisata  belum  optimal sehingga kegiatan wisata belum dapat dikatakan berkembang. Manajemen kawasan wisata dinilai belum berpola, serta belum ada perencanaan implementasi dimasa yang akan datang
Implementasi  serta monitoring kegiatan  wisata  adalah  tahap  menganalisis bagaimana kegiatan implementasi serta monitoring yang dilakukan pada kawasan wisata oleh  para stakeholder .  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  lapangan, implementasi kegiatan wisata meliputi penyediaan penginapan ( guesthouse), menyediakan fasilitas tracking dan camping ,  dan  penjemputan  dari  bandara  terdekat  ( Kuala  Namu International Airport ) yang lokasinya berada di Medan, Sumatera Utara. Kawasan wisata diawasi  oleh  polisi  hutan  namun  belum  rutin  setiap  hari. Monitoring kawasan  wisata dilakukan secara internal dan eksternal untuk mencapai wisata yang berkelanjutan. Secara internal, monitoring dilakukan oleh pengelola (pihak TNGL) sedangkan secara eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti masyarakat, LSM, dan lembaga independen lainnya (H. S. Lubis, 2006). Tahun 2020 TNGL fokus pada pengembangan kawasan wisata di Kawasan Wisata Lawe Gurah.
Berdasarkan  kesembilan  tahap  yang  diperlukan  dalam  mengembangan  wisata berbasis  masyarakat  yang  berkelanjutan,  masyarakat  Lawe  Gurah  telah  memenuhi  6 kondisi. Masih terdapat 3 kondisi atau tahapan yang perlu dilakukan, yaitu tahap mengenai rencana dan desain produk, permintaan pasar dan strategi pemasaran, serta implementasi CBT belum diterapkan oleh Kawasan Wisata Lawe Gurah. Oleh karena itu, pihak pengelola harus  memperhatikan  ketiga  tahap  yang  belum  diterapkan  tersebut  dalam  perencanaan pengembangan kawasan di masa yang akan datang

## KESIMPULAN
Masyarakat  Lawe  Gurah  sebenarnya  memiliki  potensi  dan  kesiapan  untuk mengembangkan kegiatan wisata berbasis masyarakat di wilayahnya.  Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang perlu diupayakan dan dilakukan. Agar pengembangan wisata berbasis masyarakat dapat dikembangkan secara berkelanjutan, masyarakat dan pengelola wisata di Kawasan Lawe Gurah perlu mulai menyusun rencana dan desain produk wisata yang akan ditawarkan kepada pengunjung, melakukan identifikasi  permintaan pasar dan menyusun  strategi  pemasarannya,  serta  melaksanakan  implementasi  dan  kegiatan monitoring kegiatan wisata yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Lawe Gurah. Oleh karena  itu,  pihak  pengelola  harus  memperhatikan  ketiga  tahap  yang  belum  diterapkan tersebut dalam perencanaan pengembangan kawasan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  R.  (2005). Mekanisme  Perencanaan  Partisipasi  Stakeholder  Taman  Nasional  Gunung Rinjani [Doctoral dissertation, Institut Pertanian Bogor]. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/41590
Adams, A., & Cox, A. (2008). Questionnaires, In-Depth Interviews and Focus Groups. In P. Cairns (Ed.), Research  Methods  for  Human-Computer  Interaction (pp.  17–34).  Cambridge University Press.
Anuar, A. N. A., & Sood, N. A. A. M. (2017). Community Based Tourism: Understanding, Benefits and Challenges. Journal of Tourism & Hospitality , 06 (01), 1–1. https://doi.org/10.4172/2167- 0269.1000263
Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (5th ed.). Rineksa Cipta.
Aziz, A. (2008). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pekalongan [Master’s Thesis, Universitas Sebelas Maret]. https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/9911
Balai  Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser.  (2015). Pengelolaan  Pariwisata  Alam  pada  Zona Pemanfaatan BTPN Wilayah II (Kuta Cane) Taman Nasional Gunung Leuser .
Balai  Besar  Taman  Nasional  Gunung  Leuser.  (2020). Lawe  Gurah  -  Taman  Nasional  Gunung Leuser . https://gunungleuser.or.id/lawe-gurah/
Batten,  T.  R.  (1974).  The  Major  Issues  and  Future  Direction  of  Community  Development.
Community Development Journal , 9 (2), 96–103. https://doi.org/10.1093/cdj/9.2.96
Delfiliana, F., & Dewi, D. I. K. (2016). Kajian Tingkat Kesiapan Masyarakat Kawasan Tambak Lorok  Terhadap  Pengembangan  Kampung  Wisata  Bahari. Ruang , 2 (3),  216–224. https://doi.org/10.14710/RUANG.2.3.216-224
Fahrudin,  A.  (2021). Peran  Stakeholder  dalam  Pengembangan  Kawasan  Wisata  Lawe  Gurah, Taman  Nasional  Gunung  Leuser,  Nangroe  Aceh  Darussalam [Master’s  Thesis].  Institut Pertanian Bogor.
Faturahman, B. M. (2018). Kepemimpinan Dalam Budaya Organisasi. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (1), 1–11. https://doi.org/10.52166/MADANI.V10I1.186 Giampiccoli,  A.,  &  Mtapuri,  O.  (2014).  The  Role  of  International  Cooperation  in  Community- Based Tourism. Mediterranean Journal of Social Sciences , 5 (4),  638–644. https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n4p638
Hamzah, A., & Khalifah, Z. (2009). Handbook on Community Based Tourism “How to Develop and Sustain CBT.” APEC Secretariat.
Lubis, H. (2008). Perencanaan Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas di Kawasan Wisata Tengkahan [Master’s Thesis]. Institut Pertanian Bogor. Lubis,  H.  S.  (2006). Perencanaan  Pengembangan  Ekowisata  Berbasis  Komunitas  di  Kawasan Wisata  Tangkahan  Kabupaten  Langkat  Sumatera  Utara [Master’s  Thesis,  Universitas Sumatera Utara]. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42490
Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2016). Towards a Comprehensive Model of Community-Based Tourism  Development. South  African  Geographical  Journal , 98 (1),  154–168. https://doi.org/10.1080/03736245.2014.977813
Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan . Rineka Cipta.
Nurhidayati,  S.  E.,  &  Fandeli,  C.  (2012).  Penerapan  Prinsip  Community  Based  Tourism  (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur. Jejaring Administrasi Publik , IV (1), 36–46. Pitchford, M., & Henderson, P. (2008). Making Spaces for Community Development . The Policy Press.
Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Penelitian Humaniora , 21 (1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.13111 Simanjuntak, G. S. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat Ketambe dalam Pengelolaan Kawasan Wisata  Lawe  Gurah,  Taman  Nasional  Gunung  Leuser [Undergraduate  Thesis,  Institut Pertanian Bogor]. https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105998?show=full
Siregar, M. (2011). Peranan Stakeholders Terhadap Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Teluk  Cendrawasih  Kabupaten  Teluk  Wondama  Provinsi  Papua  Barat [Master’s  Thesis, Institut Pertanian Bogor]. http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51762 Stolton, S., & Dudley, N. (1999). Partnerships For Protection : New Strategies For Planning and Management For Protected Areas (S. Stolton & N. Dudley, Eds.; 1st ed.). Earthscan. Sugiharto,  Delita,  F.,  &  Sidauruk,  T.  (2018).  Tingkat  Kesiapan  Masyarakat  Lokal  Terhadap Pengembangan Community Based Tourism (CBT) di Kabupaten Samosir. Jurnal Geografi , 10 (2), 157–163. https://doi.org/10.24114/jg.v10i2.10419 UNWTO. (2015). UNWTO Tourism Highlight 2015 Edition . Wiratno. (2013). Dari Penebang Hutan Liar ke Konservasi Leuser Tangkahan dan Pengembangan Ekowisata  Leuser (P.  Hadisiswoyo,  A.  Suhendi,  Mustaqim,  F.  Ariantiningsih,  &  T. Ramadhan, Eds.). YOSL-OIC dan UNESCO.
World  Wide  Fund  for  Nature-Indonesia.  (2009). Prinsip  dan  Kriteria  Ekowisata  Berbasis Masyarakat . Gita Media Gemilang.