## FORCE MAJEURE ( OVERMACHT ) DALAM HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN) INDONESIA
Agri Chairunisa Isradjuningtias email: agri_chairunisa@yahoo.com

## Abstract
Private law  in civil law system is generally contains two major sections: contract law and commercial law.  In  contract  law,  parties  imposed  upon  themselves  certain  obligations.  Notwithstanding  that, parties may at some point lose their ability to meet their obligations due to overmacht/force majeure. This  article  examine  the  legal  status  force  majeure  in  Indonesia  contract  law.  Force  Majeure  is intended to protect one party from damage arising from non- performance. The existence of which require the fulfillment of one or two conditions, subjective and objective. The Force Majeure clause is regulated  in  the  Civil  Law  Code  and  encompasses  situations  such  as  fire,  flood,  earthquake,  strom, typhoon (or other natural disaster), loss of electricity, catalisator damage, sabotage, war, invasion, civil war, rebellion, revolution, military coup, terrorist activities, blockade, embargo, labour dispute, strike, and goverment sanctions.

## Keywords:
Force Majeure (Overmacht) , Contract Law .

## Abstrak
Hukum  perdata  dalam  sistem civil  law memiliki  dua  bagian  yaitu  hukum  kontrak  dan  hukum dagang.    Hukum  kontrak  menitikberatkan  tanggungjawab  sukarela  seseorang  untuk  melakukan sesuatu  kewajiban  atau  dikenal  dengan self  imposed  obligation .  Kendati  demikian,  kewajiban  di bawah  kontrak  bisa  jadi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  munculnya  keadaan  memaksa  atau overmacht. Tulisan  ini  menelaah  kedudukan  dan  fungsi overmacht/force  majeure dalam  hukum kontrak Indonesia. Force majeure ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif. Pengaturan Force majeure terdapat dalam KUHPerdata dan mencakup situasi  seperti  kebakaran,  banjir,  gempa,  hujan  badai,  angin  topan,  (atau  bencana  alam  lainnya), pemadaman  listrik,  kerusakan  katalisator,  sabotase,  perang,  invasi,  perang  saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.
Kata kunci: Keadaan Memaksa, Hukum Kontrak (Perjanjian)

## Pendahuluan
Perkembangan  hukum  kontrak  diawali  pada  masa  Romawi  dengan  latar belakang sumpah yang diucapkan oleh seseorang pada masa itu dianggap sebagai janji  tidak  hanya  kepada  manusia  melainkan  kepada  Tuhan,  pengingkaran terhadap  sumpah  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  ajaran  agama
Romawi,  pendeta-pendeta  Romawi  diberikan  wewenang  untuk  memberikan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaraan, karena sumpah adalah ajaran agama. 1
Teori  hukum  kontrak  tampak  jelas  terlihat  pada  abad  sembilan  belas dengan  teori  hukum  kontrak  klasiknya,  terbentuknya  teori  baru  ini  merupakan reaksi dan kritik terhadap tradisi abad pertengahan mengenai substantive justice . Abad  ke-19  para  sarjana  hukum  kontrak  memiliki  kecenderungan  untuk memperlakukan  atau  menempatkan  pilihan  individual  ( individual  choice )  tidak hanya  sebagai  suatu  elemen  kontrak,  tetapi  seperti  yang  dinyatakan  ahli  hukum Perancis  adalah  kontrak  itu  sendiri.  Mereka  memiliki  kecenderungan mengidentifikasi  pilihan  tersebut  dengan  kebebasan,  dan  kebebasan  menjadi tujuan tertinggi keberadaan individu. 2
Hukum  kontrak  Indonesia  saat  ini  menganut  tradisi civil  law yang berpedoman  pada  aturan  yang  merupakan  warisan  dari  pemerintahan  kolonial Hindia  Belanda,  fakta  lain  yang  tampak  adalah  pengaruh  Belanda  yang  telah menancapkan  pilar-pilar  ketentuan  yang  mengikat  antara  masyarakat  dengan penguasa maupun masyarakat dengan masyarakat sendiri. 3 Bukti lain keterkaitan akan  hukum  Belanda  dengan  Indonesia  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan dan lebih khusus lagi diatur dalam Bab II tentang Perikatan yang Lahir
1 C,F,G.  Sunaryati  Hartono, Mentjari  Bentuk  dan  Sistim  Hukum  Perdjanjian  Nasional  Kita ,  Alumni, Bandung, 1969, hlm. 13.
2 Ridwan  Khairandy, Landasan  Filosofis  Kekuatan  Mengikatnya  Kontrak , Jurnal  Hukum,  No.  Edisi Khusus  Vol,  18  Oktober  2011,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia  (UII),  Yogyakarta, 2011,  hlm.  41. Hakim-hakim  dan  sarjana  hukum  di  Inggris  dan  Amerika  Serikat  menolak justifikasi  kewajiban  kontraktual  yang  diderivasi  dari inherent  justice atau fairness  of  an exchange . Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak ( convergence of the wills ) atau  konsensus  para  pihak  yang  membuat  kontrak. Pada  masa  ini  lahir  model  umum  ( general model ) hukum kontrak klasik yang dibangun dari ideologi individualisme dari era klasik. Hukum kontrak  klasik  sangat  menekankan  kebebasan  berkontrak  untuk  mendukung  ekonomi  bebas pada abad 19.
3 Rene  David  and  John.  E.C.  Brierley: Major  Legal  Systems  in  the  World  Today , Second  Edition, Stevens & Sons, London, 1978, pg. 21.
dari  Perjanjian. 4 Sistematika Burgelijk  Wetboek (KUHPerdata) terdiri  atas:
Pertama, Perihal Orang ( Van Personen ), kedua Perihal Benda ( Van Zaken ), ketiga,
Perihal  Perikatan  ( Van  Verbintenissen ),  keempat, Perihal  pembuktian  dan  Lewat Waktu ( Van Bewijaeu Verjaring ). Sistematika tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sistem institutiones Justiniasnise . 5
William  Tetley,  Q.C.  menjelaskan  bahwa Institutiones  Justiniasnise merupakan  nama  yang  dilekatkan  terhadap  kompilasi Roman  law dan dipersiapkan antara 528 dan 534 SM, oleh Kaisar Justinian melalui sebuah komisi di  bawah  pimpinan  ahli  hukum  yang  bernama  Tribonian.  Nama  lain  dari Institutiones  Justiniasnise adalah Corpus  Juris  Civilis di  dalamnya  termasuk Code atau  sebuah  kompilasi  putusan  kekaisaran  romawi  pada  masa  Kaisar  Justinian dan  masih  tepat  diberlakukan  setelah  dirinya  meninggal  yang  disusun  secara sistematis  berdasarkan  subjek  tertentu. Digest  (Pandect )  bagian-bagian  dari tulisan  klasik Roman law yang  ditulis  oleh penulis  kenamaan  seperti  Ulpian  dan Paul, yang disusun mulai dari abad 1 sampai dengan abad ke 4 SM, dan dibukukan dalam  50  buku  dengan  dibagi  dalam  bermacam  judul. Institutes merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap Digest yang dibuat oleh ahli hukum Gaius pada permulaan dikodifikasikannya Corpus Juris Civilis . Novellae (Novels), merupakan  kumpulan  putusan  baru  yang  dikeluarkan  oleh  Kaisar Justinian. 6
Kontrak  dalam  terma  hukum  diartikan  sebagai  sebagai  suatu  hubungan personal  yang  berkelanjutan,  pada  dasarnya  diatur  oleh  seperangkat  norma- norma. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan atau melarang
4 Taryana  Sunandar, Prinsip  Prinsip  Unidroit  Sebagai  Sumber  Hukum  Kontrak  Dan  Penyelesaian Sengketa , Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3. Hukum Indonesia sebelum dipengaruhi oleh sistem hukum  Eropa  Kontinental  dalam  bidang  perjanjian  telah  mengenal  hukum  perjanjian  dalam hukum  adat.  Hukum  perjanjian  adat  mengatur  tentang  suatu  janji  dapat  mengikat  apabila penyerahan  terhadap  benda  yang  diperjanjikan  tersebut  telah  ada.  (C,F,G.  Sunaryati  Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita , Alumni, Bandung, 1969, hlm. 14)
5 Erie  Hariyanto, Burgelijk  Wetboek  (Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberlakuannya  di  Indonesia) , Jurnal al-Ihkâm Vol.  IV No. 1 Juni 2009, hlm. 147.
6 William Tetley, Q.C. Mixed Jurisdictions: Common Law Vs Civil Law (Codified And Uncodified) (Part I) , Rev. dr. unif. 1999-3, pg. 596.
perilaku-perilaku  tertentu.  Pada  pelaksanaan  perilaku  tertentu  seringkali digantungkan pada perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi tertentu. Perilaku yang menyimpang  dapat  diancam  suatu  disinsentif  (sanksi),  dan  perilaku  yang  baik dapat menerbitkan hak untuk memperoleh insentif.
Sebuah  kontrak  membentuk  suatu  entitas  privat  di  antara  para  pihak  di mana  masing-masing  pihak  memiliki  hak  secara  yuridis  untuk  menuntut pelaksanaan  serta  kepatuhan  terhadap  pembatasan-pembatasan  yang  telah disepakati  oleh  pihak  yang  lain  secara  sukarela. 7 Hubungan  hukum  yang  lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya  paksaan,  kekeliruan,  perbuatan  curang,  maupun  keadaan  yang memaksaan  atau  dikenal  dengan force  majeure atau  dikenal  dalam  hukum Indonesia  dengan overmacht .  Konsekuensi  yang  muncul  dari  keadaan  ini menyebabkan  suatu  perjanjian  (kontrak)  dapat  dibatalkan  dan  yang  batal  demi hukum. 8
Berkaitan  dengan  ketidaktercapaiannya  maksud  dan  tujuan  perjanjian dapat  disebabkan  oleh force  majeure atau  keadaan  memaksa  dan  lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar  dari  peristiwa  tersebut. Force  majeure merupakan  konsep  hukum yang  berasal  dari  hukum  Roma  ( vis  motor  cui  resisti  non  potest )  yang  diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam common law memaknai kata
7 Bayu  Seto  Hardjowahono  (Ketua  Tim),  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang  Undang  Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hlm. 3.
8 Elly  Erawati,  Herlien  Budiono, Penjelasan  Hukum  Tentang  Kebatalan  Perjanjian ,  Nasional  Legal Reform  Program-Gramedia,  Jakarta,  2010,  hlm.  5  Tema  ‘batal’  tercantum  bentuk  derivasinya, yaitu  membatalkan  dan  pembatalan,  tidak  tercantum  bentuk  derivasi  ‘kebatalan’.  Dua  hal  ini berbeda  dengan  terma  absah,  yang  bentuk  derivasinya  mengabsahkan,  pengabsahan,  dan keabsahan.  Tampaknya,  bentuk  derivasi  ‘kebatalan’  dianggap  tidak  lazim  dalam  Bahasa Indonesia,  berbeda  dengan  ‘keabsahan’  yang  mungkin  lebih  banyak  digunakan  dalam  bahasa lisan  maupun  tulis.  Namun  demikian,  karena  dalam  Hukum  Perjanjian  selalu  ditemukan persoalan  tentang  perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  dan  yang  batal  demi  hukum,  agar  isi restatement ini  mencakup  kedua  hal  itu,  istilah  yang  dipakai  adalah  ‘kebatalan’  sebagai  kata benda yang berarti ‘sifat yang batal’
ini  sebagai  suatu  ketidakmampuan  untuk  melakukan  sesuatu  prestasi  terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan force majeure . 9
Force  majeure merupakan  salah  satu  konsep  dalam  hukum  perdata  dan diterima  sebagai  prinsip  dalam  hukum.  Mochtar  Kusumaatmadja  menyatakan bahwa force  majeure atau vis  major dapat  diterima  sebagai  suatu  alasan  untuk tidak  memenuhi  pelaksanaan  kewajiban  karena  hilangnya/lenyapnya  objek  atau tujuan  yang  menjadi  pokok  perjanjian.  Keadaan  ini  ditujukan  terhadap pelaksanaan  secara  fisik  dan  hukum,  bukan  dikarenakan  hanya  kesulitan  dalam melaksanakan  kewajiban.  Mieke  Komar  Kantaatmadja  memberikan  pandangan senada yaitu: 10
1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan  tersebut  perihal  suatu  keadaan  yang  fundamental  bagi  perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan  juga  terjadinya  perubahan  keadaan  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
Force majeure pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245  KUHPerdata,  namun  apabila  dikaji  lebih  lanjut  ketentuan  tersebut  lebih menekankan bagaimana tata cara penggantian biaya, rugi dan bunga akan tetapi dapat  dijadikan  acuan  sebagai  pengaturan force  majeure. Pada  klausa force majeure memberikan  perlindungan  yang  diberikan  dari  terhadap  kerugian  yang disebabkan  oleh  kebakaran,  banjir,  gempa,  hujan  badai,  angin  topan,  (atau bencana  alam  lainnya),  pemadaman  listrik,  kerusakan  katalisator,  sabotase, perang,  invasi,  perang  saudara,  pemberontakan,  revolusi,  kudeta  militer,
9 Anonim, Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya , Jones Day Publication, Houston, 2011, pg. 1.
10 Harry  Purwanto, Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian  Internasional ,  Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.
terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan

## Force Majeure Dalam Norma Hukum Indonesia
Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai force  majeure seyogianya mengenal  dan  mengetahui  terlebih  dahulu  mengenai  hukum  kontrak  karena kedudukan force majeure berada di bagian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian  hukum  perdata  ( private ),  hukum  ini  memusatkan  perhatian  pada kewajiban  untuk  melaksanakan  kewajiban  sendiri  ( self  imposed  obligation ). Disebut  sebagai  bagian  dari  hukum  perdata  disebabkan  karena  pelanggaran terhadap  kewajiban-kewajiban  yang  ditentukan  dalam  kontrak,  murni  menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. 11
Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil , yaitu  segala  hukum  pokok  yang  mengatur  kepentingan-kepentingan perseorangan.  Keberadaan  hukum  perdata  yang  mengatur  hubungan  sesama manusia  atau  masyarakat  merupakan  warisan  peninggalan  politik  Pemerintah Hindia  Belanda.  Pedoman  politik  bagi  Pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling . 12
Karakter  hukum  kontrak  menempatkan  dirinya  berada  dalam  ruang lingkup hukum perikatan secara private , yang bertolak belakang dengan perikatan karena  kepentingan  umum,  seperti constituional atau political  obligations , dikarenakan  kelaziman  bahwa  keduanya  bukan  bagian  dari  hukum  perikatan badan  hukum  publik  dapat  mengadakan  perjanjian,  tetapi  tidak  berarti  dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan. 13
Teori ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak ke dalam Diri Seseorang dan  Hukum  Kekayaan,  dikarenakan  merupakan  perpaduan  antara  kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam
11 M.  Muhtarom, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan  Kontrak ,  Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.
12 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 11.
13 P. S. Atiyah, An Introduction To The Law Of Contract , Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981, pg. 1.
suatu  perjanjian  yang  dapat  berbuat  sesuatu  dan  dinilai  dengan  uang. 14 Tirtodiningrat  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  bagian-bagian  dari  hukum perdata yang termasuk ke dalam bagian private . Pertama, hukum pribadi, kedua, hukum  keluarga,  ketiga , hukum  harta  kekayaan  yang  terdiri  dari  atas  hukum benda  dan  hukum  perikatan  serta  aturan  yang  memuat  mengenai  akibat hubungan-hubungan  antara  orang-orang  mengenai  harat  kekayaannya,  dalam hukum perikatan mengatur hubungan di antara orang yang satu dengan yang lain mengenai benda, jasa dan hak. 15
Hukum  kontrak  dibentuk  untuk  memberikan  arahan  hukum  terhadap transaksi-transaksi  ekonomi,  terutama  berkaitan  dengan  pengadaan  (pasokan) mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa  terhadap  sebagai  subjek  dari  hukum kontrak. 16 Hukum  Perdata  adalah  hukum  antar  perorangan  yang  mengatur  hak dan  kewajiban  perorangan  yang  satu  terhadap  yang  lain  di  dalam  hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing  pihak. 17 Akar  dari  pembedaan  ini  berasal  dari Aristotelian  Ideas tentang  keadilan  distributif  dan  kebebasan  yang  membentuk  perubahan- perubahan tentang ajaran dalam pendidikan hukum dan pandangan para sarjana hukum pada abad 17 dan 18. 18
Kontrak 19 di  Indonesia  galibnya  diatur  oleh  hukum  adat  (hukum kebiasaan) atau KUHPerdata ( Civil Code/Burgerlijke Wetboek ). Prinsipnya hukum
14 Nelly Pinangkaan, Asas-Asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian , Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hlm. 10.
15 Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang , Pembangunan, Djakarta, 1966, hlm.
23.
16 Roger Brownsword, Contract Law (themes for the twenty-first century) , Oxford University Press, Oxford, 2006, pg. 13.
17 Subekti, supra catatan no 12, pada 11. Perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua  hukum privat  materiil ,  yaitu  segala  hukum  pokok  yang  mengatur  kepentingan- kepentingan  perseorangan.  Keberadaan  hukum  perdata  yang  mengatur  hubungan  sesama manusia atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda.
18 Merryman, J.H., The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and  Latin  America ,  Stanford  University  Press,  Stanford,  1985,  p  1.  Lihat  juga  Julian  Hermida, Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field (article), pg. 6
19 Istilah  kontrak  berasal  dari  bahasa  inggris,  yaitu contracts .  Sedangkan  dalam  bahasa  Belanda dalam Burgerlijk  Wetboek (selanjutnya disingkat  BW)  menggunakan  istilah overeenkomst dan contract untuk  pengertian  yang  sama.  Hal  ini  secara  jelas  dapat  disimak  dari  Buku  III  titel
adat  berlaku  terhadap  orang-orang  dari  masyarakat  pribumi  dalam  situasi kehidupan pedesaan. 20 Prinsipnya hukum kontrak yang berkembang baik dalam hukum  adat  dan  terekam  secara  meluas  adalah  hukum  kontrak  yang  berkenaan dengan  tanah,  sedangkan  kontrak  yang  bukan  mengenai  tanah  banyak  terjadi berada di bidang hukum perkawinan dan keluarga, hibah, wasiat, utang-piutang, pinjam-meminjam, tukar-menukar, jual-beli atau jaminan bergerak. 21
Hukum adat tidak berlaku terhadap transaksi yang dilakukan orang-orang Eropa maupun transaksi internasional, untuk mereka yang tergolongan ke dalam masyarakat  Eropa  dan  Timur  Asing  berlaku  penuh  ketentuan  dalam  Buku  III KUHPerdata (tentang perikatan). Bilamana orang-orang dari golongan penduduk yang  berbeda-beda  mengadakan  transaksi  di  antara  mereka,  maka  timbul persoalan  hukum  mana  yang  berlaku  dan  karena  itu  juga  masalah  pilihan hukum. 22 Prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting.  Pergeseran  demikian  disebabkan  oleh:  pertama,  tumbuhnya  bentuk- bentuk  kontrak  standar;  kedua,  berkurangnya  makna  kebebasan  memilih  dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak. 23
Perkembangan dari ketiga prinsip itu ditandai dengan  enam bentuk kontrak yaitu: 24
Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” yang dalam bahasa aslinya, yaitu: “ Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden ”. Pengertian ini didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo  Pramirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan,  Mariam  Darus  Badrulzaman,  Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama. (Anonim).
20 Suharnoko, Hukum  Kontrak  Dalam  Perspektif  Komparatif ,  dalam  Hukum  Perikatan  ( Law  of Obligations ),  diterbitkan  oleh  Pustaka  Larasan  Denpasar  atas  kerjasama  antara  Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 79.
21 Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Alumni, Bandung, 2003, hlm. 48.
22 Suharnoko, Contract  Law  In  A  Comparative  Perspective , Indonesia  Law  Review,  Year  2  Vol.  2, May - August 2012, pg. 117.
23 Atiyah, The Law of Contract , Clarendon Press, London, 1983, pg. 13.
24 Arfiana  Novera,  Meria  Utama, Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak  dan  Arbitrase ,  Tunggal  Mandiri, Malang, 2014, hlm. 6-7.
1. Hukum  Kontrak Innmominaat merupakan  bagian  dari  hukum  kontrak  pada umumnya.  Hukum  kontrak innominaat merupakan  hukum  yang  khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum.
Sistem pengaturan hukum kontrak innominaat juga sama dengan pengaturan hukum kontrak, yaitu sistem terbuka ( open system ). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 25
2. Hukum  Kontrak  Internasional  yang  terwujud  dalam Lex  Mercatoria . Lex Mercatoria atau  hukum  para  pedagang  adalah  aturan-aturan  hukum  yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang.
3. Hukum Kontrak Internasional dalam Hukum Nasional Dengan adanya aturan- aturan  yang  dibuat  sendiri  oleh  para  pedagang  guna  kepentingan  mereka, pemerintah yang merasa perlu mengatur. Di Indonesia, seperti yang diketahui dimuat dalam buku II dari BW yang diadopsi dari Belanda.
4. Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku.
5. Hukum Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional.
6. Hukum  Kontrak  dalam  dunia  Maya  Globalisasi  dalam  bidang  perdagangan didukung  dengan  perkembangan  teknologi  mendorong  terciptanya  sistem transaksi baru dalam hal perdagangan, dengan menggunakan internet sebagai penghubung  sarana  perdagangan,  dengan  menggunakan  internet  sebagai penghubung  yang  tidak  harus  dilakukan  secara  konvensional  lagi.  Untuk  itu dibentuklah  lembaga-lembaga  yang  mengatur  masalah  transaksi  melalui teknologi  informasi,  diantaranya  UNCITRAL (United  Nation  Commission  on International  Trade Law) yang  berhasil  merumuskan  aturan  hukum  yakni UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 dan United Nations Convention on the Use of Electric Communications in International Contract.
Perjanjian  keperdataan  lebih  menekankan  pada  soal-soal  lahiriah, dibandingkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  “ rituele  plichtenleer ”,  oleh
25 Periksa  Y.  Sogar  Simamora ,  Prinsip  Hukum  Kontrak  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Oleh Pemerintah (Ringkasan  Disertasi),  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga,  Surabaya, 2005, hlm. 7.
karena  itu  dalam  perjanjian  di  Indonesia  hanya  mengenal  hukum  seperti tercantum  dalam  KUHPerdata  buku  III  yang  berlaku  bagi  golongan  Eropa  dan Tionghoa, hukum adat  berlaku bagi  golongan  Indonesia asli  terdapat  ketentuan- ketentuan yang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut. 26 Hukum  Perjanjian  juga  pada  dasarnya  melibatkan  hubungan  hukum yang  bersisi-dua  ( two-ended  relationship) .  Di  satu  pihak  norma-norma  di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan ( personal  rights  to  claim) ,  dan  di  lain  pihak  dengan  kewajiban-kewajiban  untuk melaksanakan  sesuatu  ( duty  to  render  performance) .  Hukum  Perjanjian,  di  satu pihak,  mengatur  pengalihan  sumber-sumber  daya  yang  berlangsung  antar- anggota masyarakat secara sukarela ( voluntary transfers of resources ). Karena itu ia  memusatkan  perhatiannya  pada  pemenuhan  harapan-harapan  pihak-pihak yang  terbentuk  atas  dasar  janji-janji  yang  mengikat  ( fulfillment  of expectations engendered by a binding promise) . 27
Force  majeure merupakan  salah  satu  klausa  yang  lazimnya  berada  dalam suatu  perjanjian,  dikatakan  salah  satu  klausa  karena  kedudukan force  majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian  tambahan  dan  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok  selayaknya perjanjian accesoir . Force  majeure atau  yang  sering  diterjemahkan  sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat  dibuatnya  kontrak,  keadaan  atau  peristiwa  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  debitur,  sementara  si  debitur  tersebut  tidak dalam  keadaan  beriktikad  buruk.  Adapun  macam-macam  keadaan  memaksa, yaitu:  keadaan  memaksa  yang  absolut  ( absolut  onmogelijkheid )  dan  keadaan memaksa yang relatif ( relatieve onmogelijkheid ) .
26 Moch, Chidir Ali, dkk, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata , Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 25.
27 Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), supra catatan no 8, pada 16.
Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama  sekali  tidak  dapat  memenuhi  perutangannya  kepada  kreditur,  oleh  karena adanya  gempa  bumi,  banjir  bandang,  dan  adanya  lahar.  Sedangkan  keadaan memaksa  yang  relatif,    merupakan  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  debitur mungkin  untuk melaksanakan  prestasinya.  Pada  pelaksanaan  prestasi  itu  harus dilakukan  dengan  memberikan  korban  yang  besar  yang  tidak  seimbang  atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.
Riduan  Syahrani  menjelaskan overmacht sering  juga  disebut force  majeur yang  lazimnya  diterjemahkan  dengan  keadaan  memaksa  dan  ada  pula  yang menyebut dengan “sebab kahar”. 28 Apabila dicermati pengaturan mengenai force majeure di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdata tidak terdapat pasal yang mengatur force  majeure secara  umum  untuk  suatu  kontrak  bilateral,  sehingga tidak  terdapat  patokan  yuridis  secara  umum  yang  dapat  digunakan  dalam mengartikan  apa  yang  dimaksud  dengan force  majeure .  Oleh  sebab  itu,  untuk menafsirkan  apa  yang  dimaksud  dengan force  majeure dalam  KUHPerdata  hal yang  dapat  dilakukan  adalah  menarik  kesimpulan–kesimpulan  umum  dari pengaturan-pengaturan  khusus  yaitu  pengaturan  khusus  tentang force  majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force  majeure untuk  kontrak  sepihak  ataupun  dalam  bagian  kontrak- kontrak khusus (kontrak bernama).
Ketentuan  dalam  KUHPerdata  mengenai  ketentuan  umum force  majeure terdapat  pada  Pasal  1244  dan  1245  KUHPerdata,  Pada  dasarnya  ketentuan tersebut  hanya  mengatur  masalah force  majeure dalam  hubungan  dengan
28 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni, 2006, hlm. 243 dan 154. Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa keadaan yang dapat menghambat terjadi prestasi  oleh  debitur  tidak  hanya  o vermacht ,  melainkan  pula  terdapat toeval .  Dua  istilah  ini awalnya  tidak  memiliki  perbedaan  arti,  karena  keduanya  memiliki  makna  sebagai  suatu keadaan  yang  menyebabkan  suatu  perjanjian  tidak  terpenuhi  maksud  dan  tujuannya. Overmacht dan toeval dalam  KUHPerdata  dipakai  silih  berganti,  bahkan  dijumpai  istilah  lain walaupun  istilah  tersebut  mamiliki  kesamaan  dalam  pengertian  dengan  keduanya.  Istilah tersebut  terdapat  dalam  Pasal  1444,  Pasal  1497,  Pasal  1716,  Pasal  1510  dan  Pasal  1746.  (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1982, hlm. 84).
pergantian biaya rugi dan bunga saja. Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.
Pasal 1244 KUHPerdata:
Jika  ada  alasan  untuk  itu,  si  berutang  harus  dihukum  mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu,  disebabkan  suatu  hal  yang  tak  terduga,  pun  tak  dapat dipertanggungjawabkan  padanya,  kesemuanya  itu  pun  jika  itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.
Pasal 1245 KUHPerdata:
Tidaklah  biaya  rugi  dan  bunga,  harus  digantinya,  apabila  lantaran keadaan  memaksa  atau  lantaran  suatu  kejadian  tak  disengaja  si berutang  berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan,  atau  lantaran  hal-hal  yang  sama  telah  melakukan perbuatan yang terlarang.
Rumusan  kausa force  majeure dalam  KUHPerdata  dapat  dirinci  sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar ( basic  assumption )  pada  saat  para  pihak  membuat  kontrak  itu  (Pasal  1244 KUHPerdata);  Kedua,    peristiwa  tersebut  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata); Keempat, peristiwa yang  menyebabkan  terjadinya force  majeure tersebut  bukan  kejadian  yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya  tindakan  tersebut  “diluar  kesalahan  para  pihak  (Pasal  1545 KUHPerdata),  bukan  tidak  sengaja”.  Sebab,  kesalahan  para  pihak  baik  yang dilakukan  dengan  sengaja  ataupun  yang  tidak  sengaja,  yakni  dalam  bentuk “kelalaian”  ( negligence );  Kelima,  para  pihak  tidak  dalam  keadaan  itikat  buruk (Pasal  1244  KUHPerdata);  Keenam,  jika  terjadi force  majeure ,  maka  kontrak tersebut  menjadi  gugur,  dan  sedapat  mungkin  para  pihak  dikembalikan  seperti seolah–olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdata); Ketujuh,
jika terjadi force majeure , maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata. Akan tetapi karena  kontrak  yang  bersangkutan  menjadi  gugur  karena  adanya force  majeure , maka  untuk  menjaga  terpenuhinya  unsur-unsur  keadilan,  pemberian  restitusi atau  quantum  merit  tentu  masih  dimungkinkan;  dan  Kedelapan,  resiko  sebagai akibat dari force majeure , beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata). Pasal 1460 KUHPerdata mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem). 29
Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan force majeure di Indonesia  nyatanya  belum  terdapat  pengaturan  yang  jelas  dan  komprehensif mengenai force  majeure ,  karena  Indonesia  masih  menggunakan  ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Fungsi Force Majeure dalam Hukum Kontrak di Indonesia
Klausa force  majeure dalam  suatu  kontrak  ditujukan  untuk  mencegah terjadinya  kerugian  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perjanjian  karena act  of  God , seperti  kebakaran,  banjir  gempa,  hujan  badai,  angin  topan,  (atau  bencana  alam lainnya),  pemadaman  listrik,  kerusakan  katalisator,  sabotase,  perang,  invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade,  embargo,  perselisihan  perburuhan,  mogok,  dan  sanksi  terhadap  suatu pemerintahan. 30
Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai force  majeure ( vis  maior,  act  of  God,  etc. ),  lazimnya  memiliki  kesamaan
29 Nafila Rahmawati, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional  dan  Pengadilan  Agama  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP), Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 53-54, tidak dipublikasikan.
30 Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, Force Majeure and Commercial Impractiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits , The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, pg. 17.
dalam  setiap  aturan  hukum  dan  putusan  pengadilan  dalam  setiap  interpretasi terhadap  kata  ini.  Unsur-unsur  tersebut  antara  lain:  Pertama,  peristiwa  yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan  terjadi.  Ketiga,  peristiwa  yang  menunjukkan  ketidakmampuan  untuk melaksanakan  kewajiban  terhadap  suatu  kontrak  baik  secara  keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu. 31
Keadaan  memaksa  menurut  para  sarjana  hukum  klasik  dimaknai  sebagai suatu  keadaan  yang  secara  mutlak  tidak  dapat  dihindari  oleh  debitur  untuk melakukan  prestasi  terhadap  suatu  kewajiban.  Pikiran  mereka  tertuju  pada bencana  alam  atau  kecelakaan-kecelakaan  yang  berada  di  luar  kemampuan manusia  untuk  menghidarinya,  sehingga  menyebabkan  debitor  tidak  mungkin untuk  menepati  janjinya.  Contohnya  objek  yang  diperjanjikan  telah  musnah. Pandangan  ini  mulai  surut  dengan  adanya  argumentasi  bahwa overmacht dapat bersifat  relatif  dengan  ketentuan  bahwa  kewajiban  yang  dibebankan  kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain. 32
Sifat mutlak dan relatif overmacht menunjukkan pembedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan  relatif  yang  dairtikan  dengan  gugur.  Pembatalan  atau  batal  dikaitkan dengan  musnahnya  objek  perjanjian,  sedangkan  relatif  menunjukkan  suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. 33 Sifat  mutlak  dan  tidaknya  (relatif) overmacht coba  dirinci  oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:
31 Werner Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration , Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg. 215.
32 Subekti, Hukum  Perjanjian ,    Intermasa,  Jakarta,  1987,  hlm.  56.    Lihat  Achmad  Ihsan, Hukum Perdata I B , Pembimbing Masa, Djakarta, 1969, hlm. 41.
33 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1993, hlm. 206. Persamaan dari  sifat  batal  dan  gugur force  majeure adalah  bahwa  suatu  perjanjian  keduanya  tidak mencapai tujuan.
1. Keadaaan  yang  menunjukkan  tidak  dapat  dipenuhi  prestasi  karena  suatu peristiwa  yang  membinasakan  (memusnahkan)  dan  menghancurkan  benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari force majeure .
2. Keadaaan  yang  menunjukkan  tidak  dapat  dipenuhinya  prestasi  karena  suatu peristiwa  yang  dapat  menghalangi  perbuatan  debitur  untuk  memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga  akan  terjadi  pada  saat  mengadakan  perjanjian  baik  oleh  debitur maupun  kreditur.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  kesalahan  tidak  berada pada kedua pihak khususnya debitur. 34
Apabila  dilihat  dari  segi  jangka  waktu  berlakunya  keadaan  yang menyebabkan terjadinya force majeure , maka force majeure dapat dibeda-bedakan ke dalam:
a. Force majeure permanen
Suatu force  majeure dikatakan  bersifat  permanen  jika  sama  sekali  sampai kapan  pun  suatu  prestasi  yang  terbit  dari  kontrak  tidak  mungkin  dilakukan lagi.  Misalnya  jika  barang  yang  merupakan  objek  dari  kontrak  tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
b. Force majeure temporer
Sebaliknya,  suatu force  majeure dikatakan  bersifat  temporer  bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk  sementara  waktu,  misalnya  karena  terjadi  peristiwa  tertentu,  dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  akibat  penting  dari  adanya force  majeure adalah  siapakah  yang  harus  menanggung  resiko  dari  adanya  peristiwa  yang merupakan force  majeure tersebut.  Pasal  1237  KUHPerdata  menyatakan  bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak  perikatan-perikatan  dilahirkan,  benda  tersebut  menjadi  tanggungan  pihak
34 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 28.
kreditur”.  Dari  ketentuan  dalam  Pasal  1237  KUHPerdata  tersebut  dijelaskan bahwa jika terjadi force majeure atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh  pihak  penerima  prestasi  (kreditur).  Kecuali  jika  pihak  debitur  lalai  dalam memberikan  prestasi,  dimana  sejak  kelalaian  tersebut  menjadi  resiko  pihak pemberi prestasi (debitur). 35
Force  majeure sangat  erat  hubungannya  dengan  masalah  ganti  rugi  dari suatu  kontrak,  karena force  majeure membawa  konsekuensi  hukum  bukan  saja hilangnya  atau  tertundanya  kewajiban-kewajiban  untuk  melaksanakan  prestasi yang  terbit  dari  suatu  kontrak  melainkan  juga  suatu force  majeure dapat  juga membebaskan  para  pihak  untuk  memberikan  ganti  rugi  akibat  tidak terlaksananya  kontrak  yang  bersangkutan.  Pengaturan force  majeure untuk kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUHPerdata  yang  merupakan  pengaturan  tentang force  majeure ,  khususnya pengaturan  resiko  sebagai  akibat  dari  peristiwa force  majeure tersebut,  yaitu sebagai berikut:
Force majeure dalam kontrak jual-beli
Force majeure untuk kontrak jual-beli, khususnya mengenai resiko sebagai akibat  dari force  majeure diatur  dalam  Pasal  1460  KUHPerdata.  Pasal  1460 merupakan  ketentuan  terpenting  sekaligus  paling  kontroversional  dalam KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  resiko  atas  barang  tertentu  yang diperjualbelikan  akan  ditanggung  pembeli.  Karena  itu  bila  barang  musnah sebelum penyerahan karena force majeure , pembeli tetap harus membayar harga yang  disepakati  sekalipun  ia  tidak  lagi  akan  dapat  menerima  barang  yang dimaksud. 36
Dalam praktik ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata ditafsirkan secara sempit oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah kepada dan pada akhirnya ditanggung  penjual.  Pertama,  barang  yang  dimaksud  ditafsirkan  hanya  merujuk
35 Lihat Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdata.
36 Suharnoko , Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif , hlm. 104
pada  barang  yang  tidak  tergantikan  (satu-satunya)  yang  secara  khusus  ditunjuk oleh  pembeli  sebagai  barang  yang  hendak  dibelinya. 37 Kedua,  ketentuan  dalam Pasal  1460  KUHPerdata  dianggap  hanya  berlaku  terhadap  situasi  barang  yang dimaksud  musnah  sebelum  diserahkan.  Jika  tidak  diserahkannya  barang disebabkan karena adanya larangan ekspor dari barang tersebut ke dalam negara pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tidak akan diberlakukan. 38
Force majeure dalam kontrak tukar-menukar
Pengaturan untuk kontrak tukar-menukar, soal resiko sebagai akibat dari peristiwa force  majeure diatur  dalam  Pasal  1545  KUHPerdata.  Dari  ketentuan Pasal  1545  KUHPerdata  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  kontrak  timbal balik, maka resiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak. Jika  ada  para  pihak  telah  terlanjur  berprestasi  dapat  memintakan  kembali prestasinya  tersebut,  jadi  kontrak  tersebut  dianggap  gugur.  Dengan  demikian, pengaturan  resiko  dalam  kontrak tukar-menukar  ini  dapat  dianggap  pengaturan resiko  yang  adil,  sehingga  dapat  dicontoh  pengaturan  resiko  untuk  kontrak- kontrak timbal balik lain selain dari kontrak tukar menukar tersebut.
Force majeure dalam kontrak sewa menyewa
Pengaturan force  majeure untuk  kontrak  sewa  menyewa  terdapat  dalam Pasal 1553 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:
“jika  selama  waktu  sewa,  barang  yang  disewakan  sama  sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.”
“jika  barangnya  hanya  sebagian  musnah,  maka  pihak  penyewa dapat  memilih  menurut  keadaan  apakah  dia  akan  meminta
37 Sudargo Gautama, An Introduction to Indonesian Law , Alumni, Bandung, 1983, hlm.137.
38 Id.  sebagai  contoh  penerapan  Pasal  1460  KUHPerdata,  Menteri  Perdagangan  mengeluarkan peraturan melarang ekspor tanah dan pasir dan mengancamkan sanksi pidana yang termuat di dalam  UU  Lingkungan  Hidup  terhadap  pelanggaran  ketentuan  tersebut  Mahkamah  Agung menerbitkan Surat Edaran 3/1963 yang menyatakan ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata harus dianggap  batal  demi  hukum  (tidak  berkekuatan  hukum).  Surat  Edaran  tersebut  ditafsirkan sebagai himbauan agar hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata.
pengurangan  harga  sewa,  ataukah  dia  akan  meminta  pembatalan sewa-menyewa.  Dalam  kedua  hal  tersebut,  dia  tidak  berhak  untuk meminta ganti rugi.”
Ketentuan resiko dalam kontrak sewa-menyewa yang terlihat dalam Pasal 1553  KUHPerdata  menempatkan  kedua  belah  pihak  untuk  menanggung  resiko dalam keadaan force majeure , tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi penafsiran  resiko  dan force  majeure untuk  kontrak  timbal  balik  lain  selain  dari kontrak sewa menyewa tersebut.
Keadaan  memaksa  ini  pula  mengarahkan  kepada  teori  penghapusan  atau peniadaan  kesalahan  ( afwesigheid  van  schuld ),  teori  memberikan  keringanan terhadap  debitur  untuk  tidak  bertanggungjawab  terhadap  suatu  kewajiban  yang seharusnya  dilakukan,  karena  kesalahan  tersebut  bukan  berasal  dari  debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata). Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan  memaksa  sementara.  Ketiga,  kreditur  tidak  berhak  atas  pemenuhan prestasi,  tetapi  bersamaan  dengan  pembebasan  dari  kewajibannya  untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdata. 39
Rahmat  S.S.  Soemadipradja  menjelaskan  bila  diperbandingkan  dengan lingkup force majeure yang diatur di dalam KUHPerdata maka ada perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup force majeure tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau act  of  God ,  dan  hilangnya  objek  yang  diperjanjikan,  tetapi  sudah  meluas kepada  tindakan  administratif  penguasa,  kondisi  politik  seperti  perang. 40 Ruang lingkup atau jenis peristiwa tersebut meliputi:
1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa Yang  Maha  Besar:  disambar  halilintar,  kebakaran,  dirampas  tentara  Jepang dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957);
39 Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 264.
40 Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa ,  Nasional  Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 120.
2. A ct  of  God ,  tindakan  administratif  penguasa,  perintah  dari  yang  berkuasa, keputusan,  segala  tindakan  administratif  yang  menentukan  atau  mengikat, suatu  kejadian  mendadak  yang  tidak  dapat  diatasi  oleh  pihak-pihak  dalam perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);
3. Peraturan-peraturan  pemerintah  (Putusan  MA  RI  No.  Reg.  24  K/Sip/1958); Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat Super  Radio  Company  NV  tidak  dapat  dipergunakan  sebagai  alasan force majeure karena  apabila  tergugat  tidak  bisa  mendapatkan  motor  AJS  dari  NV Danau  karena  keluarnya  peraturan-peraturan  pemerintah  (KPUI)  tentang larangan  untuk  mengimpor  lebih  dari  satu  merek  motor  maka  untuk memenuhi  kewajibannya  terhadap  penggugat,  ia  harus  berikhtiar/berusaha mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.
4. Kecelakaan  di  laut,  misalnya  kapal  tenggelam  karena  ombak  besar  memukul lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);
5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);
6. Situasi  atau  keadaan  yang  sama  sekali  tidak  dapat  diduga  dan/atau  yang sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi (Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst). 41
Kemutlakan force majeure dalam  pandangan  Rosa  Agustina  termasuk  ke dalam  Ajaran  yang  objektif  ( de  objective  overmachtsleer )  debitur  berada  dalam keadaan  memaksa,  apabila  pemenuhan  prestasi  itu  tidak  mungkin  dilaksanakan oleh  siapapun  juga  atau  oleh  setiap  orang.  Adapun  dan  kerelatifan  dari force majeure ajaran yang Subjektif ( de subjectieve overmachtsleer ), keadaan memaksa itu  ada  apabila  debitur  masih  mungkin  melaksanakan  prestasi,  tetapi  dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian
41 Id, hlm. 119-120.
itu  kreditur  tidak  dapat  menuntut  pelaksanaan  prestasi. 42 Overmacht ditujukan terhadap  suatu  peristiwa  yang  menghambat  terpenuhinya  prestasi  oleh  debitur dikarenakan berada di luar kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja  atau  oleh  karena  kelalaian,  hambatan  karena  kelalaian  merupakan kejadian yang disebabkan oleh tindakan diri pribadi debitur atau adanya vreemde oorzak (sebab luar). 43

## Penutup
Force majeure ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  salah satu  pihak  yang  dirugikan  dalam  suatu  perjanjian,  dengan  ketentuan  telah terpenuhinya  syarat  objektif  dan/atau  syarat  subjektif  suatu  keadaan  dapat digolongkan  sebagai force  majeure . Force majeure merupakan  klausa  yang  lazim dalam  suatu  perjanjian  di  Indonesia  pengaturan  akan  klausa  ini  terdapat  dalam KUHPerdata  dalam  Pasal  1244  dan  Pasal  1245,  kedudukan force  majeure dalam suatu  perjanjian  berada  di  dalam  perjanjian  pokok,  tidak  terpisah  sebagai perjanjian  tambahan  dan  dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok  selayaknya perjanjian accesoir
Force  majeure berfungsi  untuk  melindungi  para  pihak  walaupun  dalam peraturan  di  Indonesia  multitafsir  karena  pengaturannya  yang  tidak  cukup  jelas namun  pada  umumnya force  majeure memiliki  kekuatan  untuk  memberikan perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, banjir gempa, hujan  badai,  angin  topan,  (atau  bencana  alam  lainnya),  pemadaman  listrik, kerusakan  katalisator,  sabotase,  perang,  invasi,  perang  saudara,  pemberontakan, revolusi,  kudeta  militer,  terorisme,  nasionalisasi,  blokade,  embargo,  perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.
42 Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum ,  dalam  Hukum  Perikatan  ( Law  of  Obligations ), diterbitkan  oleh  Pustaka  Larasan  Denpasar  atas  kerjasama  antara  Universitas  Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012, hlm. 5-6.
43 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1982, hlm. 89 dan 90.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. -------------------------------, Hukum Perdata Indonesia , Alumni, Bandung, 1993.
Achmad Ihsan, Hukum Perdata I B , Pembimbing Masa, Djakarta, 1969.
Anonim, Force  Majeure  in  Troubled  Times:  The  Example  of  Libya ,  Jones  Day Publication, Houston, 2011.
Arfiana Novera, Meria Utama, Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase , Tunggal Mandiri, Malang, 2014.
Atiyah, P. S. An Introduction To The Law Of Contract , Third Edition, Claderon Press, Oxford, 1981.
---------------, The Law of Contract , Clarendon Press, London, 1983. Bayu  Seto  Hardjowahono  (Ketua  Tim), Naskah  Akademik  Rancangan  Undang Undang  Hukum  Kontrak ,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013.
Brownsword,  Roger, Contract  Law  (themes  for  the  twenty-first  century) ,  Oxford University Press, Oxford, 2006.
C,F,G. Sunaryati Hartono, Mentjari Bentuk dan Sistim Hukum Perdjanjian Nasional Kita , Alumni, Bandung, 1969. David,  Rene,  and  John.  E.C.  Brierley: Major  Legal  Systems  in  the  World  Today , Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978.
Elly  Erawati,  Herlien  Budiono, Penjelasan  Hukum  Tentang  Kebatalan  Perjanjian , Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010.
Hardijan  Rusli, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Merryman,  J.H., The  Civil  Law  Tradition:  An  Introduction  to  the  Legal  Systems  of Western Europe and Latin America , Stanford University Press, Stanford, 1985.
Moch, Chidir Ali, dkk, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata , Mandar Maju, Bandung, 1993.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  (dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis) ,  Alumni, Bandung, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2009. Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum  tentang  Keadaan  Memaksa , Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010.
Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata ,  Bandung:  Alumni, 2006.
Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum ,  dalam  Hukum  Perikatan  ( Law  of Obligations ), diterbitkan oleh Pustaka Larasan Denpasar atas kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012. Salim,  Erlies  Septiana  Nurbani, Perbandingan  Hukum  Perdata  Comparative  Civil Law , Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
Subekti, Hukum Perjanjian ,  Intermasa, Jakarta, 1987.
---------, Pokok-pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1994.
Sudargo Gautama, An Introduction to Indonesian Law , Alumni, Bandung, 1983. Suharnoko, Hukum Kontrak Dalam Perspektif Komparatif , dalam Hukum Perikatan ( Law  of  Obligations ),  diterbitkan  oleh  Pustaka  Larasan  Denpasar  atas kerjasama  antara  Universitas  Indonesia,  Universitas  Leiden  dan  Universitas Groningen, 2012.
Taryana  Sunandar, Prinsip  Prinsip  Unidroit  Sebagai  Sumber  Hukum  Kontrak  Dan Penyelesaian Sengketa , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Tirtodiningrat, Ichtisar  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Dagang ,  Pembangunan, Djakarta, 1966.
Artikel: Julian Hermida, Convergence Of Civil Law And Common Law Contracts In The Space Field (article). William  Tetley,  Q.C. Mixed  Jurisdictions:  Common  Law  Vs  Civil  Law  (Codified  And Uncodified) (Part I) , Rev. dr. unif. 1999-3.
Jurnal, Seminar: Bishoff,  Thomas  S.  and  Jeffrey  R.  Miller, Force  Majeure  and  Commercial Impractiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits , The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009.
Erie Hariyanto, Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia) , Jurnal al-Ihkâm Vol.  IV No. 1 Juni 2009. Harry  Purwanto, Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  Dalam  Perjanjian Internasional , Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.
M.  Muhtarom, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan Kontrak , Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
Melis,  Werner, Force  Majeure  and  Hardship  Clauses  in  International  Commercial Contracts  in  View  of  the  Practice  of  the  ICC  Court  of  Arbitration ,  Report presented  by  the  author  at  an  ICC  Seminar  an  East  West  Arbitration  held  in Paris an December 6-9, 1983.
Nelly  Pinangkaan, Asas-Asas  Dalam  Berkontrak  Tinjauan  Historis  Yuridis  Pada Hukum  Perjanjian ,  Penelitian  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Sam Ratulangi, Manado, 2010.
Ridwan  Khairandy, Landasan  Filosofis  Kekuatan  Mengikatnya  Kontrak , Jurnal Hukum,  No.  Edisi  Khusus Vol,  18  Oktober  2011,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 2011.
Suharnoko, Contract  Law  In  A  Comparative  Perspective , Indonesia  Law  Review, Year 2 Vol. 2, May - August 2012.
Skripsi, Disertasi Nafila Rahmawati, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi  dalam  Pembiayaan  Murabahah  antara  Bank  Syariah  X  dan  PT.  Z
pada  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  dan  Pengadilan  Agama  (Analisis Putusan  Pengadilan  Agama  Nomor  729/Pdt.G/2009/PA.JP) ,  Skripsi  pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, tidak dipublikasikan.
Periksa Y. Sogar Simamora , Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata