## Wajah Hukum

## Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah

## Usak
Fakultas Hukum, Universitas Halmahera, 97762 Indonesia Correspondence: usakhalmahera@yahoo.com
Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum merger bank syariah dan akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Ketentuan  mengenai merger  Bank  Syariah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana dimanatkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengaturan hukum  merger  Bank  Syariah  di  Indonesia  dapat  dirujuk  pada  Undang-Undang  Perbankan,  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Perbankan  Syariah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999,  serta Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2019. Selain itu merger Bank Syariah juga harus memperhatikan syarat-syarat dan  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akibat hukum terhadap merger BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dapat berpengaruh pada perseroan, pemegang saham, nasabah dan karyawan.
Kata Kunci : akibat hukum, merger, bank syariah.
Abstract.  The  purpose  of  writing  this  article  is  to  examine  legal  arrangements  for  merger  of Islamic  banking and legal  consequences of the merger  of Bank  Syariah Mandiri, BRI Syariah, and BNI Syariah.  The research method used in this research is normative juridical method. Results of this study found that provisions regarding the merger of Islamic Banking are carried out in accordance with the provisions of the legislation as mandated by Article 17 paragraph (3) of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The legal arrangements for the  merger  of  Islamic  Banking  in  Indonesia  can  be  referred  to  the  Banking  Law,  Limited  Liability  Company Law,  Islamic  Banking  Law,  Government  Regulation  Number  28  of  1999,  and  OJK  Regulation  Number  41  of 2019.  In addition,  the merger  of Sharia  Banks must also pay attention to  terms  and conditions relating to  the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition as referred to in Law Number 5 of 1999. The legal  consequences of the merger  of BRI Syariah, BNI Syariah and Bank Mandiri  Syariah may affect  the company, shareholders, customers and employee.
Keywords: legal consequences, merger, Islamic Banking.

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  mengelola  perusahaan,  para  pengusaha  seringkali  mengadopsi  berbagai  strategi yang  umumnya  digunakan  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  kemajuan  perusahaan  mereka.  Salah satu  strategi  yang  menonjol  adalah  melibatkan  elemen-elemen  dari  luar  perusahaan.  Ada  beberapa bentuk  partisipasi  yang  dilakukan,  termasuk  melalui  penggabungan  (merger),  akuisisi  saham,  dan peleburan (konsolidasi). 1 Dalam perencanaan bisnis ke depan, merger merupakan strategi yang dapat digunakan  untuk  menguatkan  modal  perusahaan  atau  untuk  mencapai  kepemilikan  mayoritas  saham dalam  perusahaan. 2 Tindakan  merger  yang  dilakukan  oleh  sebuah  bank  memiliki  dampak  yang signifikan pada bank terkait serta kondisi ekonomi negara secara keseluruhan.
Merger menjadi opsi yang sangat relevan dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam dunia  bisnis  di  Indonesia.  Tindakan  merger  atau  aksi  korporasi  lainnya  dapat  diarahkan  untuk meningkatkan  nilai  bagi  pemegang  saham.  Sejumlah  perusahaan  dan  bank  di  Indonesia  telah melakukan merger dengan jumlah yang cukup signifikan, sebagai langkah untuk menyelamatkan atau memulihkan  bisnis  mereka  melalui  kerjasama  dengan  pengusaha  lain  yang  menghadapi  masalah
1 Hendrick  Daud  Sinaga.   “Analisis  Hukum  Terhadap  Keterlambatan  Pemberitahua n  Pengambilaliha n Saham  (Akuisisi)  Pt.   Citra  Asri  Property  Oleh  Pt.  Plaza  Indonesia  Realty,   Tbk”. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan ,  Vol  3,   No  3, (November  2019): 192.
2 Agus  Budianto. Merger  Bank  Di  Indonesia:  (Beserta  Akibat-Akibat  Hukumnya) .   (Jakarta  :  Ghalia Indonesia,   2004),  hlm. 88.
serupa. 3 Sejak Februari 2021, terjadi penggabungan resmi antara tiga bank syariah milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Akibat penggabungan ini, ketiga bank tersebut kini beroperasi sebagai satu entitas tunggal yang dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI). 4
Saat  ini,  bank-bank  syariah,  baik  yang  dimiliki  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) maupun  swasta,  memberikan  kontribusi  penting  dalam  dunia  perbankan  Indonesia  dan mempromosikan ekonomi syariah di negara ini. Namun, keterbatasan skala operasi perbankan syariah dapat menyebabkan kurangnya daya saing dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Biaya modal yang  dikeluarkan  oleh  bank-bank  syariah  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  pendapatan  masih  belum optimal,  sehingga  penawaran  pembiayaan  mereka  belum  dapat  bersaing  dengan  perbankan konvensional. 5
Inisiasi  pembentukan  Bank  BUMN  Syariah  sudah  melalui  riset  yang  mendalam  salah  satunya yang dilakukan oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2019. Dengan  kondisi yang  belum  memuaskan  tersebut  maka  pemerintah  bersama  para  stakeholders  berinisiatif  untuk memerger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah  demi  meningkatkan  kapasitas  dan kemampuan bank syariah sehingga diharapkan terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional  serta  sejajar  dengan  bank  BUMN  lainnya. 6 Melalui  adanya  tindakan  merger,  tentunya memiliki akibat hukum yaitu ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. 7
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  terdapat  isu  hukum  yang  diangkat  dalam penelitian ini yang p ertama, bagaimana pengaturan hukum merger bank syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana  akibat  hukum  merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum merger bank syariah dan akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 8 Untuk  menjawab rumusan  masalah  dalam  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  konseptual. Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan  hukum  yang  ada. 9 Jadi  konsep-konsep  hukum  tersebut  akan  dijadikan  penulis  sebagai  pijakan  dalam  membangun argumen-argumen  hukum  dalam  memecahkan  isu  mengenai  akibat  hukum  merger  Bank  Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah.
2. Rancangan Kegiatan
Peneliti  dalam  penelitian  ini  melakukan  rancangan  penelitian  sebelum  memasuki  pada  penelitian yang sesungguhnya, agar mencapai hasil penelitian yang baik. Langkah untuk mengetahui Akibat Hukum  Merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  Dan  BNI  Syariah p eneliti  melakukan penelitian 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Februari-April.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Setiap  penelitian  yang  dilakukan  sudah  pasti  ada  ruang  lingkup  atau  batasan  masalah  yang  akan
3 Sryani  Br.   Ginting.   “Dampak  Hukum  Notifikasi  Merger  Menciptaka n  Persainga n  Usaha  Yang Sehat”. Jurnal  Law  Pro Justitia , Vol.  I,  No.   1,  (Desember 2015):  45.
4 Kementeria n  Keuanga n  Republik  Indonesia.   “Merger  Bank  Syariah  Dorong  Pertumbuha n Perbanka n Syariah”.  (10  Mei  2021).  Diakses  pada  tanggal  24  Desember  2021  dari https://www. kemenkeu. go. id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan-syariah/ . 5 Komite  Nasional  Keuanga n  Syariah. Kajian  Konversi,   Merger,  Holding  dan  Pembentukan  Bank BUMN  Syariah  Sebagai  Bagian  Dari  Penguatan  Bank  Syariah .  (Jakarta:  Komite  Nasional  Keuanga n Syariah,  2019):  hlm 8.
6 Indra  Rahmatullah.   “ Rambu-Rambu  Hukum  Merger  Bank  BUMN  Syariah  Menuju  Prinsip  Good Corporate Governance (GCG)”.   Salam: Jurnal  Sosial d a n  Budaya Syar-I,  Vol. 8,  No.  2,  (2021): 500.
7 Munir  Fuady. Hukum Tentang  Merger .  (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002),   hlm 127.
8  Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum. Cetakan  Keenam.  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,  2010),  hlm  35.
9 Ibid, hlm 137.
diteliti  terkait  dengan  Akibat  Hukum  Merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  Dan  BNI Syariah.  Ruang  lingkup  dalam  peneitian  ini  adalah  dapat  memberikan  analisa  hukum  yang  tepat terhadap  permasalahan  khusus  mengenai  Akibat  Hukum  Merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI Syariah, Dan BNI Syariah.
4. Bahan dan Alat Utama
Dalam  setiap  penelitian  yang  dilakukan  harus  ada  bahan  atau  data  yang  dipakai  sebagai  patokan dalam  mengkaji  pokok  permasalahan  yang  sementara  diteliti.  Bahan  atau  data  dapat  bersumber dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier : a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  dapat  berupa  aturan  hukum  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga hukum  yang  resmi.  Dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primernya  adalah  ijin  yang dikeluarkan  oleh  OJK  (Otoritas  Jasa  Keuangan)  pada  tanggal  27  Januari  2021  dengan  surat Nomor SR3/PB.1/2021 Tentang Pemberian  Izin Penggabungan PT. Bank  Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah ke dalam PT. Bank BRI Syariah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  pendapat  para  ahli,  dalam  buku-buku  hukum,  artikel-artikel tentang hukum dan kajian-kajian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  tambahan  yang  menjelaskan  terkait  dengan  bahan hukum Primer dan juga bahan hukum Sekunder. Berkaitan dengan alat utama dalam penelitian Akibat Hukum Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah adalah ijin yang dikeluarkan oleh OJK.
5. Tempat
Tempat penelitian yang dilakukan adalah secara umum di Negara Republik Indonesia, karena Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah serta Bank BRI Syariah tersebar luas di Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  penelusuran literatur dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. 10

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Operasional  Variabel  Penelitian  adalah  bagian  yang  harus  dijelaskan  dalam  judul  penelitian sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel  penelitian  maka  judul  penelitian  ini  sudah ada gambaran secara garis besar tentang kata-kata kunci yang ada dalam penelitian ini. Untuk itu Definisi  Operasional  Variabel  Penelitian  pada  penelitian  tentang  Akibat  Hukum  Merger  Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Dan BNI Syariah adalah sebagai berikut :
a. Akibat Hukum
Akibat  Hukum  dapat  diartikan  sebagai  konsekuensi  hukum  merujuk  pada  hasil  atau  dampak dari pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan seseorang  atau organisasi, yang diatur dalam  undang-undang  atau  peraturan.  Pandangan  para  ahli  tentang  akibat  hukum  dapat bervariasi tergantung pada bidang hukum yang menjadi fokus penelitian mereka. Secara umum, para  ahli  hukum  setuju  bahwa  akibat  hukum  bertujuan  untuk  mendorong  kepatuhan  terhadap hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh pelanggaran hukum.
b. Merger
Merger  atau  penggabungan  perusahaan  adalah  proses  di  mana  dua  atau  lebih  perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang lebih besar.
c. Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.
8. Teknik Analisis
Mengintegrasikan  Interpertasi  ke  dalam  penjelasan  eksposisi  memastikan  konsep  hukum  yang paling  signifikan  dikomunikasikan  dengan  tingkat  persisi  tertinggi.  Karena  itu,  studi  hukum menggabungkan  semua  tingkat  literature  hukum,  dari  yang  paling  dasar  hingga  yang  paling abstrak. 11
10 Ronny  Hantijo  Soemitro. Metode  Penelitian  Hukum .  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1982),  hlm 24.
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . (Jakarta:  Rajawali  Press,  1995),   hal  39.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Hukum Merger Bank Syariah Di Indonesia
Definisi Bank  Syariah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi aspek-aspek yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah. Hal ini  mencakup  lembaga,  kegiatan  usaha,  serta  metode  dan  proses  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya. Sementara itu, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  memberikan  definisi  yang  lebih  rinci  tentang  Bank  Syariah,  yang  meliputi  bank  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  dan  terdiri  dari  bank  umum  syariah  dan  bank pembiayaan  rakyat  syariah.  Definisi  ini  menjelaskan  bahwa  bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan yang melaksanakan fungsi perantara berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. 12
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 1 angka  29  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  mengatur  pengertian Penggabungan  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  satu  Perseroan  atau  lebih  untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan  yang  menggabungkan  diri  beralih  karena  hukum  kepada  Perseroan  yang  menerima penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan  hukum  Perseroan  yang  menggabungkan  diri  berakhir karena  hukum.  Sedangkan  Pasal  1  angka  25  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan jo Pasal  1  angka  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Merger, Konsolidasi  Dan  Akuisisi  Bank  memberikan  pengertian  merger  ialah  penggabungan  dua  bank  atau lebih,  dengan  cara  tetap  mempertahakan  berdirinya  salah  satu  bank  dan  membubarkan  bank-bank lainnya  dengan  atau  tanpa  melikuidasi.  Merger  Bank  dapat  dilakukan  atas:  inisiatif  Bank  yang bersangkutan;  atau  permintaan  Bank  Indonesia;  atau  inisiatif  badan  khusus  yang  bersifat  sementara dalam rangka penjelasan penyehatan perbankan ( vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank).
Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Perbuatan  hukum  merger  wajib  memperhatikan  kepentingan:  a.  Perseroan,  pemegang  saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan  persaingan  sehat  dalam  melakukan  usaha.  Sedangkan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  1999  Tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan  Akuisisi  Bank  menyebutkan  bahwa  Merger  Bank dilakukan  dengan  memperhatikan:  a.  kepentingan  Bank,  kreditor,  pemegang  saham  minoritas  dan karyawan Bank; dan b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.
Untuk dapat memperoleh izin Merger wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut (vide Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank):
1. Telah  memperoleh  persetujuan  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  bagi  Bank  yang  berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya.
2. Pada saat terjadinya Merger, jumlah aktiva Bank hasil Merger tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia;
3. Permodalan Bank hasil Merger harus memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Calon  anggota  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  yang  ditunjuk  tidak  tercantum  dalam  daftar  orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
Sedangkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah mengatur bahwa Penggabungan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.  Dalam  hal  terjadi  Penggabungan  Bank  Syariah  dengan  Bank  lainnya,  Bank  hasil Penggabungan tersebut  wajib menjadi Bank  Syariah ( vide Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Ketentuan  mengenai  Penggabungan  Bank  Syariah dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ( vide Pasal  17  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
Selain  tunduk  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  merger, pelaksanaan  merger  atau  penggabungan  Bank  syariah  juga  harus  memperhatikan  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  larangan  praktik  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak
12 Mandala  Manurung  da n  Prathama  Rahardja. Uang,   Perbankan,   dan  Ekonomi  Moneter .   (Jakarta  : Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia,   2004),  hlm  223.
sehat. 13 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha  dilarang  melakukan penggabungan  atau  peleburan  badan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Selanjutnya ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  tentang  Penggabungan  atau Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan Terjadinya  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  menyatakan  bahwa  Penggabungan Bank  yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu  wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Bank. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis  sebagaimana  dimaksud  berlaku  jika  nilai  aset  melebihi Rp.20.000.000.000.000,00  (dua  puluh  triliun  rupiah)  ( vide Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010  Tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan Saham  Perusahaan Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat).  Dalam  hal  Pelaku  Usaha  tidak  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  sebagaimana dimaksud,  Pelaku  Usaha  dikenakan  sanksi  berupa  denda  administratif  sebesar  Rp.1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan  ketentuan  denda  administratif  secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ( vide Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
Setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  akan  menimbulkan  konsekuensi hukum  tertentu  bagi  pihak-pihak  yang  bersangkutan. 14 Dalam  hal  ini  akibat  hukum  dari penggabungan  perusahaan  (merger)  Merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah terhadap  eksistensi  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang  diambil  alih  adalah  berakhir  karena  hukum, serta aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih pada perseroan hasil merger karena hukum ( vide Pasal 122 ayat (1) dan ayat  (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas).  Berakhirnya  perseroan  tersebut  dilakukan  tanpa  likuidasi  terlebih  dahulu  yang mana  diatur  dalam  Pasal  123  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah  tergabung  menjadi  satu  bank,  yaitu  Bank Syariah  Indonesia  (BSI).  Dalam  hal  ini,  Bank  BRI  Syariah  yang  menjadi  bank  s urvivor ,  bank  yang menjadi cangkang untuk penggabungan dari dua bank lainnya. 15
Tujuan merger tiga bank syariah, termasuk dalam jenis merger horizontal yakni bertujuan untuk meningkatkan  peran  perbankan  syariah  dalam  upaya  pengembangan  industry  keuangan  syariah. Pelaksanaan  merger  Bank  Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah  mempunyai  dua  dampak yaitu  dampak  positif  dan  dampak  negatif.  Adapun  dampak  positif  atau  keuntungan  yang  diperoleh dari adanya penggabungan bank tersebut diantaranya: 16
13 Chandra  Manungsa  Alit  da n  Yeti  Sumiyati.  “Relevansi  Pengecualia n  Praktik  Monopoli  Terhadap Perusahaa n  Bumn  Dalam  Merger  3  Bank   Syariah  BUMN”. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  da n Investasi , Vol  13,   No  1, (November  2021): 34.
14 Wahyu  Suwena  Putri  da n  Cokorda  Istri  Anom  Pemayun.   “Akibat  Hukum  Penggabunga n Perusahaa n  (Merger)  Pada  Perusahaa n  Perseroan  Terbatas”. Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu  Hukum, Vol.  02, No.  05,  (Juli  2014):  4.
15 Agus  Triyanta.   “Merger  Menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI),  Ini  Perlindunga n  Nasabahnya”. (23  Juni  2021).   Diakses  pada  tanggal  24  Desember  2021  dari https://m. hukumonline. com/klinik/a/merger- menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan-nasabahnya-lt60d31bfdee5ae .
16 Yudha  Ramela n  da n  Dwinanto  Prakoso.  “Perana n  Lembaga  Merger  Sebagai  Instrumen  Resolusi Bank  (Konsep  d a n  Implikasinya  Pada  Bank  Dalam  Penyelamatan)”. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum ,   Vol  4,
1. Dengan adanya merger, aset bank meningkat dan kekuatan keuangan menjadi lebih kuat, terutama dalam hal permodalan dan likuiditas. Hal ini memungkinkan bank memiliki kemampuan keuangan yang  memadai  untuk  meningkatkan  skala  operasionalnya  dan  melaksanakan  ekspansi  usaha dengan tingkat daya saing yang lebih baik;
2. Melalui  transfer  k nowledge ,  perbaikan  manajemen,  dan  peningkatan  dukungan  teknologi,  sebuah perusahaan  yang  memiliki  kinerja  buruk  dan  terbatas  dalam  kemampuan  teknologi  dapat menghindari kegagalan dan penutupan bisnisnya;
3. Melalui  pembentukan image yang  lebih  positif,  sebuah  perusahaan  yang  sebelumnya  memiliki reputasi  yang  kurang  baik  dapat  memperoleh  harapan  baru  dan  kesempatan  untuk  memperbaiki persepsi publik terhadapnya;
4. Efisiensi  bank  dapat  ditingkatkan  melalui  pertukaran  b est  practice atau  prosedur  yang  kurang efisien, berdasarkan learning effect yang memberikan potensi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional secara efektif.
Sebaliknya,  terdapat  beberapa  konsekuensi  negatif  dari  penggabungan  perusahaan  atau kelemahan yang dapat terjadi akibat penggabungan tersebut, termasuk: 17 1. Terjadi gesekan internal yang timbul karena kegagalan dalam mengintegrasikan visi, budaya kerja, dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai, terutama jika penggabungan dilakukan secara paksa;
2. Harga  saham  perusahaan  dapat  mengalami  depresiasi  di  bawah  nilai  wajar  pasar  akibat  adanya masalah keuangan yang belum terselesaikan dengan cepat;
3. Terdapat  kemungkinan  pengurangan  jumlah  pengurus  dan  karyawan  sebagai  bagian  dari revitalisasi organisasi yang mengakibatkan kebijakan pemutusan hubungan kerja;
4. Terjadi perpindahan nasabah karena preferensi nasabah untuk melakukan bisnis dengan bank lokal yang lebih disukai;
5. Memperkenalkan  perusahaan  baru  ( new  branding/new  image )  kepada  masyarakat  dan  industri membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dilakukan secara singkat.
Sebagai konsekuensi dari merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, PT  Bank  BRI  Syariah  Tbk  menjadi  bank  yang  menerima  penggabungan.  Pada  tanggal  efektif penggabungan,  bank  yang  menerima  penggabungan  mengubah  namanya  menjadi  Bank  Syariah Indonesia.  Sebagai  hasil  dari  aspek  hukum,  merger  antara  Bank  Syariah  Mandiri  dan  BNI  Syariah berakhir  pada  tanggal  efektif  penggabungan  tanpa  adanya  proses  likuidasi  sebelumnya,  dan karenanya:
1. Aktiva  dan  pasiva  dari  Bank  Syariah  Mandiri  dan  BNI  Syariah  secara  hukum  dialihkan  kepada BRI Syariah sebagai bank yang menerima penggabungan, dan
2. Pemegang saham Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah secara hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan.
Konsekuensi  hukum  dari  merger  bank  diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  1999  tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan Akuisisi  Bank,  yang  mencakup:  a.  Pemegang  saham bank yang terlibat dalam proses merger akan menjadi pemegang saham bank hasil merger; b. Seluruh aktiva  dan  pasiva  bank,  termasuk  hak  dan  kewajiban  yang  tercatat  dalam  neraca  dan  rekening administrasi, akan dialihkan secara hukum kepada bank hasil merger. Melakukan merger antara Bank Syariah  Mandiri,  BRI  Syariah,  dan  BNI  Syariah  dapat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  sangat penting  terhadap  beberapa  aspek.  Itulah  mengapa  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1999  tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan  Akuisisi  Bank  menekankan  bahwa  merger  bank  harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Dalam  melakukan  merger  bank,  penting  untuk  memperhatikan  kepentingan  bank  itu  sendiri, kreditor,  pemegang  saham  minoritas,  dan  karyawan  bank.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan keberlanjutan dan keberhasilan bank setelah merger; dan
2. Selain itu, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan menjaga persaingan yang sehat  dalam  industri  perbankan.  Ini  berarti  bahwa  merger  bank  harus  dilakukan  dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pelanggan, pasar, dan stabilitas sistem keuangan. Pasal 6
No.2,  (2020): 333.
17 Hanif  Pradipta  da n  Brya n  Zaharias.   “Penafasira n  Dampak  Merger  d a n  Akuisisi  Terhadap Efisiensi  Perbankan,  Analisis  Sebelum  da n   Setelah  Merger  da n  Akuisisi”. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan ,  Vol.  24,   No.  2  (2016):  94.
Peraturan  OJK  Nomor  41  Tahun  2019  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  Pengambilalihan, Integrasi,  dan  Konversi  Bank  Umum  mengatur  bahwa  dalam  proses  penggabungan,  bank  harus menjamin  pemenuhan  hak-hak  pemegang  saham  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  perlindungan  dan  keadilan  bagi  pemegang  saham dalam konteks penggabungan bank.
Penggabungan yang dilakukan bank syariah BUMN yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah memberikan akibat hukum kepada pemegang saham secara khusus pemegang saham minoritas  dan  investor.  Kepentingan  pemegang  saham  bank  perlu  diperhatikan  dalam  pengambil keputusan merger. Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan investor  sangat  penting  dalam  hukum  merger,  di  samping  perlindungan  pihak-pihak  lainnya  seperti nasabah  perusahaan. 18 Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank mengatur bahwa: (1) Merger tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas  untuk  menjual  sahamnya  dengan  harga  yang  wajar;  (2)  Pemegang  saham  minoritas sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  hanya  dapat  menggunakan  haknya  agar  saham  yang  dimiliki dibeli  oleh  Bank  dengan  harga  yang  wajar;  (3)  Pelaksanaan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (2), tidak menghentikan proses pelaksanaan Merger.
Selain itu dampak hukum penggabungan tiga bank yang terdiri BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank  Mandiri  Syariah  tersebut  tentunya  berpengaruh  terhadap  pelayanan  konsumen  atau  nasabah. Berbagai  pertanyaan  juga  muncul  dari  publik,  khususnya  nasabah  mengenai  status  seperti  rekening, pinjaman hingga simpanan dana setelah merger tiga bank syariah tersebut. 19 Masalahnya adalah ketika merger,  maka  data  nasabah  secara  otomatis  akan  menjadi  terintegrasi  dengan  data  nasabah  bank lainnya menjadi satu kesatuan sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti siapa yang menjamin keamanan data nasabah, bagaimana proses integrasinya, di mana data nasabah hasil integrasi tersebut disimpan,  bagaimana  pengelolaan  data  tersebut  dan  jika  terjadi  kebocoran  data  siapa  yang bertanggungjawab. 20 Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan penjelasan bahwa setiap  nasabah  dan  transaksi  dari  entitas  bank  yang  terlibat  dalam  merger  akan  dialihkan  ke  BSI. Proses  peralihan  nasabah  tersebut  akan  dilakukan  secara  bertahap  hingga  Oktober  2021.  Selama merger,  BSI  juga  mempertahankan  teknologi  yang  dimiliki  oleh  Bank  Syariah  Mandiri,  sehingga nasabah bank tersebut secara otomatis akan dialihkan ke BSI. 21
Terhadap  akibat  hukum  dari  merger  antara  BRI  Syariah,  BNI  Syariah,  dan  Bank  Mandiri Syariah yang berdampak pada nasabah, Marulak Pardede menjelaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, terdapat dua cara untuk melindungi nasabah dalam hal penyimpanan dana: 22 1. Perlindungan secara implisit ( implicit deposit protection ) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghidarkan terjadinya  kebangkrutan bank.
2. Perlindungan secara eksplisit ( explicit deposit protection ) yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga  tersebut  akan  mengganti  dana  masyarakat  yang  disimpanan  pada  bank  yang  gagal tersebut.
Selain memiliki akibat hukum pada nasabah, karyawan juga merupakan salah satu pihak  yang perlu dilindungi apabila terjadi merger di suatu bank atau perseroan. Karyawan merupakan salah satu pihak  yang  lemah  dalam  suatu  pelaksanaan  penggabungan  bank.  Biasanya  karyawan  yang  memiliki jabatan  dan  deskripsi  kerja  sama  dalam  bank  yang  akan  melakukan  merger  memiliki  potensi  untuk diciutkan karenanya akan terjadi pemutusan hubungan pemutusan hubugan kerja terhadap karyawaan
18 Dani  Amra n  Hakim.   “Perlindunga n  Hukum  Terhadap  Kepentinga n  Para  Pihak  d i  Dalam  Merger Bank”. Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol  9, No. 3, (2015): 403. 19 Mochammad  Januar  Rizki.   “Begini  Prosedur  Peraliha n  Nasabah  Usai  Merger  3  Bank  Syariah”. (10 Februari 2021). Diakses p ada
tanggal 24 Desember
2021 dari https://m. hukumonline. com/berita/a/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah- lt60239443b8cc5 . 20 Indra  Rahmatullah. Op.cit, hlm  510. 21 Mochammad  Januar  Rizki. Op. cit.
22 Hermansyah. Hukum   Perbankan   Nasional  Indonesia .  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008),  hlm  133.
yang tidak terpilih untuk menjabat yang sama dalam bank hasil merger. 23
Secara  spesifik  pula,  Pasal  126  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  menghendaki  agar  perbuatan  hukum  penggabungan,  penggabungan, pengambilalihan,  atau  pemisahan  wajib  memperhatikan  kepentingan  karyawan  perseroan,  baik karyawan  dari  bank  yang  mengambil  alih  maupun  dari  bank  yang  menjadi  sasaran.  Tidak diperhatikannya  kepentingan  karyawan  perseroan  dan  sebagai  akibat  karyawan  dirugikan  dapat memberikan  hak  bagi  karyawan  yang  dirugikan  itu  untuk  menggugat  perseroan  berdasarkan  Pasal 1365  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  1365  KUH  Perdata menegaskan  bahwa  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 24 Oleh  sebab  itu,  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  sehubungan  dengan  kepentingan  para pegawai  bank  atas  akibat  hukum  merger  BRI  Syariah,  BNI  Syariah  dan  Bank  Mandiri  Syariah adalah: 25
1. prinsip-prinsip  umum  mengenai  kebijaksanaan  kesejahteraan  sosial  yang  akan  diterapkan  setelah merger;
2. waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pegawai bank;
3. cara dan saat untuk meninformasikan merger kepada pegawai bank;
4. cara untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengeliminasi kemungkinan kerugian materiil kepada pihak pegawai, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materiil;
5. aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan;
6. suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

## SIMPULAN
Ketentuan  mengenai  merger  Bank  Syariah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  dimanatkan  Pasal  17  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pengaturan hukum merger Bank Syariah di Indonesia dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan  Pemerintah  Nomor 28 Tahun  1999 Tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan Akuisisi  Bank,  serta Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan  Konversi  Bank  Umum.  Selain  itu  merger  Bank  Syariah  juga  harus  memperhatikan  syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Akibat  hukum  terhadap  merger  BRI  Syariah,  BNI  Syariah  dan  Bank  Mandiri  Syariah  dapat berpengaruh  pada  perseroan,  pemegang  saham,  nasabah  dan  karyawan.  Oleh  sebab  itu  Pasal  5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Merger,  Konsolidasi  Dan  Akuisisi  Bank menyebutkan bahwa Merger Bank dilakukan dengan memperhatikan:
1. Kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank dan 2. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha Bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budianto,  Agus.  Merger  Bank  Di  Indonesia:  (Beserta  Akibat-Akibat  Hukumnya),  Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 2004.
Fuady, Munir. Hukum Tentang Merger, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Komite  Nasional  Keuangan  Syariah.  Kajian  Konversi,  Merger,  Holding  dan  Pembentukan  Bank BUMN  Syariah  Sebagai  Bagian  Dari  Penguatan  Bank  Syariah,  Jakarta:  Komite  Nasional
23 Cornelis  Simanjuntak. Hukum  Merger  Perseroan  Terbatas .   (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2004),  hlm  131.
24 Dani Amra n Hakim. Op. cit, hlm 405.
25 Adria n  Sutedi. Hukum   Perbanka n  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi   dan Kepailitan. (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2007),   hlm  126.
Keuangan Syariah, 2019.
Manurung,  Mandala.,  dan  Prathama  Rahardja. Uang,  Perbankan,  dan  Ekonomi  Moneter, Jakarta  : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Sidharta, Bernard Arief. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2000. Simanjuntak, Cornelis. Hukum Merger Perseroan Terbatas, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajawali Press, 1995.
Soemitro, Ronny Hantijo. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Sutedi,  Adrian. Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi  dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  41  Tahun  2019  Tentang  Penggabungan,  Peleburan,
Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

## Jurnal
Alit,  Chandra  Manungsa.,  dan  Yeti  Sumiyati.  “Relevansi  Pengecualian  Praktik  Monopoli  Terhadap Perusahaan  Bumn  Dalam  Merger  3  Bank  Syariah  BUMN”. Dialogia  Iuridica:  Jurnal  Hukum Bisnis dan Investasi , Vol 13, No 1, (November 2021): 33-46.
Ginting, Sryani Br.. “Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat”. Jurnal Law Pro Justitia , Vol. I, No. 1, (Desember 2015): 44-63. Hakim,  Dani  Amran.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kepentingan  Para  Pihak  di  Dalam  Merger Bank”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Vol 9, No.3, (2015): 396-408.
Pradipta,  Hanif  dan  Bryan  Zaharias.  “Penafasiran  Dampak  Merger  dan  Akuisisi  Terhadap  Efisiensi Perbankan,  Analisis  Sebelum  dan  Setelah  Merger  dan  Akuisisi”. Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan , Vol. 24, No. 2 (2016): 85-95.
Putri, Wahyu Suwena., dan Cokorda Istri Anom Pemayun. “Akibat Hukum Penggabungan Perusahaan (Merger) Pada Perusahaan Perseroan Terbatas”. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , Vol. 02, No. 05, (Juli 2014): 1-5.
Rahmatullah,  Indra.  “Rambu-Rambu  Hukum  Merger  Bank  BUMN  Syariah  Menuju  Prinsip  Good Corporate Governance (GCG)”. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 8, No. 2, (2021): 499-514.
Ramelan,  Yudha.,  dan  Dwinanto  Prakoso.  “Peranan  Lembaga  Merger  Sebagai  Instrumen  Resolusi Bank (Konsep dan Implikasinya Pada Bank Dalam Penyelamatan)”. Jurnal Bina Mulia Hukum , Vol 4, No.2, (2020): 326-346.
Sinaga,  Hendrick  Daud.  “Analisis  Hukum  Terhadap  Keterlambatan  Pemberitahuan  Pengambilalihan Saham  (Akuisisi)  Pt.  Citra Asri  Property  Oleh  Pt.  Plaza  Indonesia  Realty,  Tbk”. Jurnal  Ilmu Sosial dan Pendidikan , Vol 3, No 3, (November 2019): 192-208.

## Website
https://m.hukumonline.com/klinik/a/merger-menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan- nasabahnya-lt60d31bfdee5ae.
https://m.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-peralihan-nasabah-usai-merger-3-bank-syariah- lt60239443b8cc5.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/merger-bank-syariah-dorong-pertumbuhan-perbankan- syariah/.