## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 057.PK/Pdt.Sus/2010)
Siddik Meliasta Sebayang
Pegawai Kantor Notaris Yetty R. Sembiring E-mail: diditsebayang02@gmail.com

## Abstract
Marital property is the property acquired during the marriage, regardless of  who produced it (either  husband or wife only, or husband and wife), then the property  belongs  to  both  and  the  marital  property.  Concerning  the  marital property of a husband or wife may act solely on mutual consent or consent of both parties. The existence of wealth in marriage is not only the possibility of property owned by each husband and wife. This study is a descriptive analysis that leads to normative  juridical  research.  Based  on  the  results  of  the  study  found  that  the marital status of husband or wife to marital property is same. The legal provisions concerning the payment  of  the debt  of  a spouse or husband for  the settlement  of the debt concerned shall be repayable on the goods of origin of the husband or the wife  who  holds  the  debt,  unless  the  marriage  agreement  is  made  before  it  is executed.  The  consequences  of  the  bankruptcy  law  of  husbands  against  joint property  can  be  applied  as  a  joint  bankruptcy  because  basically  the  unity  of property  is  not  only  the  merging  of  wealth  but  also  the  burden  of  payment.
Bankruptcy  husband  and  wife  who  married  in  unity  of  property,  treated  as bankruptcy  unity  of  property.  Settlement  of  bankruptcy  dispute  can  be  done through  the  mechanism  of  bankruptcy  application  and  also  through  the mechanism  of  postponement  of  debt  payment  obligation  in  accordance  with  the rules of the applicable legislation.

## Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Bersama, Kepailitan

## A. Latar Belakang
Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung,  tidak  perduli  siapa  yang  menghasilkannya  (baik  suami  atau  isteri saja,  ataupun  suami  dan  isteri),  maka  harta  tersebut  menjadi  milik  berdua  dan milik  bersama.  Mengenai  harta  bersama  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  hanya atas  persetujuan  bersama  atau  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Adanya  harta kekayaan  dalam  perkawinan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik masing-masing  suami  maupun  isteri.  Harta  kekayaan  yang  diperoleh  sepanjang
perkawinan  atau  biasanya  disebut  sebagai  harta  bersama  tersebut  meliputi  benda bergerak,  benda  tidak  bergerak  dan  surat-surat  berharga,  sedangkan  yang  tidak berwujud  bisa berupa hak dan kewajiban.  Harta  milik bersama suami-isteri  yang diperoleh  oleh  mereka  berdua  selama  di  dalam  perkawinan,  seperti  halnya  jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu.
Debitor  pailit  yang  pada  saat  dinyatakan  pailit  sudah  terikat  dalam  suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat mem- berikan akibat hukum terhadap pasangannya (suami/isteri). Dalam hal suami atau isteri  yang  dinyatakan  pailit,  isteri  atau  suaminya  berhak  mengambil  kembali semua  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak  yang  merupakan  harta  bawaan  dari isteri  atau  suami  dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan (Jono, 2013: 108), dan jika benda milik isteri telah dijual oleh suaminya dan  harganya  belum  dibayar  atau  uang  hasil  penjualan  belum  tercampur  dalam harta pailit maka isteri berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut, begitu juga sebaliknya.
Pasal  23  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), menentukan bahwa  apabila  seseorang  dinyatakan  pailit,  maka  yang  pailit  tersebut  termasuk juga  isteri  atau  suaminya  yang  kawin  atas  dasar  persatuan  harta  dan  walaupun debitor  pailit  tidak  kehilangan  kecakapan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum ( volkomen  handelingsbevoegd ),  tetapi  demikian  perbuatan-perbuatannya  tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan (Sunarmi, 2010: 97).
Berdasarkan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), perkawinan  tidak  hanya  dapat  mengakibatkan  seorang  perempuan  tidak  cakap menurut  hukum,  tetapi  juga  dapat  mengakibatkan  adanya  harta  bersama  ataupun adanya  pencampuran  harta.  Persatuan  harta  ini  dapat  meliputi  aktiva  dan/atau pasiva  (utang).  Ketidakcakapan  seorang  isteri  dalam  lapangan  hukum  harta kekayaan  mengakibatkan  bahwa  harta  milik  isteri  harus  diurus  oleh  suaminya,
tetapi  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  1963  tanggal  14 Agustus  1963  yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Tinggi  di  seluruh  Indonesia,  disebutkan  bahwa  Pasal  108  dan  Pasal  110 KUHPerdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah  tidak  berlaku  lagi.  Dalam  arti  seorang  isteri  adalah  cakap  menurut  hukum dalam  segala  hal  (seorang  isteri  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan seorang  suami),  termasuk  dalam  lapangan  hukum  harta  kekayaan.  Surat  Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat mengenyampingkan pasal-pasal dalam undang- undang (KUHPerdata) karena tuntutan zaman, yang menghendaki adanya equality before the law (adanya persamaan di hadapan hukum).
Persoalan yang timbul, siapa yang bertanggung jawab atas utang persatuan baik  yang  dibuat  oleh  suami,  isteri  ataupun  secara  bersama-sama?  Pertanggung- jawaban  ini  sangat  penting  dalam  hal  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap debitor  yang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk mengkaji  aspek-aspek  hukum  mengenai  persatuan  harta  dalam  kaitan  dengan kepailitan  seorang  debitor  yang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  yang tujuannya untuk  menganalisis  kedudukan hukum  harta bersama suami dan isteri, akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama menurut, dan penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana  yang  dikatakan  Ronny  Hanitijo  Soemitro  (1990:  4),  meliputi: inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  asas-asas  hukum,  penelitian  hukum in concreto ,  penelitian  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sistem  hukum  dan perbandingan hukum.
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggambar- kan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek  yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala- gejala lainnya (Soekanto, 2007: 10).
Lazimnya  lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  perpustakaan,  di  masyarakat dan  lembaga  atau  instansi  (pemerintah  ataupun  non-pemerintah).  Sehubungan dengan jenis data dalam penelitian ini hanya difokuskan pada data sekunder, maka lokasi  penelitian  yang  dipilih  adalah  perpustakaan  pada  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data  diperoleh berupa data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan ( library research ) atau  penelusuran  literatur  di  perpustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis yang  relevan,  selanjutnya  dianalisis  dengan  tehnik  analisis  yuridis  kualitatif. Menurut  Tengku  Erwinsyahbana  (2017:  188-189)  bahwa  disebut  analisis  yuridis kualitatif,  karena  yang  dianalisis  adalah  informasi  yang  didapat  dari  peraturan perundang-undang, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis),

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Kedudukan hukum harta bersama suami dan isteri terkait kepailitan
Beberapa  tahun  terakhir,  perjanjian  kawin  mulai  lazim  dilakukan  oleh calon pasangan suami isteri. Perjanjian ini dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan,  dan  citra  mereka,  juga  menghindari  tuduhan  bahwa  salah  satu  pihak atau  keluarganya  ingin  mendapatkan  kekayaan  pihak  lain,  terutama  dari  hasil pembagian  harta  gono-gini  (harta  yang  didapat  setelah  pernikahan).  Perjanjian kawin  juga  banyak  dipilih  calon  pasangan  yang  salah  satu  atau  keduanya  punya usaha  berisiko  tinggi.  Misalnya,  sebuah  usaha  yang  dikelola  di  tengah  kondisi perekonomian  Indonesia  yang  memungkinkan  banyak  terjadinya  hal  yang  tak terduga, seperti kepailitan.
Dalam  pengajuan  kredit,  misalnya,  bank  menganggap  harta  suami-isteri adalah harta bersama, jadi utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya  bebas  dari  kewajiban.  Lalu,  kalau  debitor  dinyatakan  bankrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa
depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak- anak, sehingga perjanjian kawin dapat mempunyai nilai positifnya.
Ketentuan  terkait  dengan  masalah  perjanjian  dalam  suatu  perkawinan adalah  Pasal  104  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  suami  dan  isteri  dengan mengikat  diri  dalam  suatu  perkawinan,  dan  hanya  karena  itupun,  terikatlah mereka  dalam  suatu  perjanjian  bertimbal  balik,  akan  memelihara  dan  mendidik sekalian  anak  mereka.  Akibat  perkawinan  terhadap  harta  benda  suami  isteri menurut  KUHPerdata  adalah  harta  campuran  bulat,  yang  berdasarkan  Pasal  119 KUHPerdata,  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.
Pada  umumnya  perkawinan  akan  menimbulkan  sebuah  persatuan  harta yang  disebut  dengan  harta  bersama.  Konsep  harta  bersama  ini  terdapat  di  dalam KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.  1  Tahun  1974),  tetapi  dalam  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut terdapat  perbedaan  konsep,  sehingga  perlu  untuk  dikaji  lebih  dalam  mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
Harta  bersama  memiliki  peran  yang  besar  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  suami  dan  isteri  dalam  perkawinan,  karena  dalam  kehidupan  perkawinan- nya  suami  isteri  tentu  memiliki  kebutuhan  yang  harus  dipenuhinya,  baik  itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, dan untuk memenuhi  kebutuhannya  tersebut  suami  isteri  tidak  ragu  untuk  melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan,  tetapi  harta  bersama  yang  dimilikinya  tidak  cukup  untuk  melunasi segala  utang  kepada  para  relasinya,  maka  dalam  hal  ini  akan  terjadi  ketidak- mampuan suami  isteri  dalam melunasi  berbagai  kewajiban  pembayarannya.  Atas keadaan  ini,  suami  isteri  dapat  dinyatakan  pailit  oleh  putusan  pengadilan. Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum  atas seluruh harta kekayaan si  berutang  guna  kepentingannya  bersama  para  yang  mengutangkan  (Suryatin, 1983: 264).
Suami  isteri  dapat  dinyatakan  pailit  apabila  mereka  mengalami  keadaan tidak  mampu  membayar  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  kepada  suami  isteri  terhadap  harta bersamanya  melalui  putusan  pengadilan  akan  dinilai  sebagai  kepailitan  bersama, sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  64  ayat  1  UU  No.  37  Tahun  2004,  yang menyatakan  bahwa:  “kepailitan  suami  isteri  yang  kawin  dalam  persatuan  harta, diperlakukan  sebagai  kepailitan  persatuan  harta  tersebut”.  Dalam  ketentuan kepailitan  pada  harta  bersama  baik  pada  konsep  KUHPerdata  dan  UU  No.  1 Tahun  1974  tidak  memiliki  perbedaan  yang  berarti.  Dalam  hal  ini  kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan  harta  kekayaan  atau  dalam  perkataan  lain  atas  harta  kekayaan  yang dimilikinya  tidak  didasarkan  atas  perjanjian  kawin  atau  pisah  harta  dalam perkawinan  mereka  (Sutedi,  2009:  53).  Berdasarkan  ketentuan  ini  maka  suami isteri  akan  secara  bersama-sama  mempertanggung  jawabkan  beban  pembayaran- nya terhadap para kreditornya.
Berbeda  dengan  KUHPerdata,  dalam  konsepsi  UU  No.  1  Tahun  1974 bahwa  setiap  perkawinan  pasti  menyebabkan  adanya  harta  bersama.  Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang. Oleh  karena  itu,  jika  ingin  mengajukan  permohonan  pailit  terhadap  debitor  yang terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  harus  diperhatikan  apakah  perkawinan tersebut  tunduk  pada  UU  No.  1  Tahun  1974  atau  KUHPerdata.  Hal  ini  penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak, serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.
Adanya  harta  bersama  mengakibatkan  kepailitan  suami  pailit  terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004, yang  menentukan  bahwa:  “debitor  pailit  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 dan  Pasal  22  meliputi  isteri  atau  suami  dari  debitor  pailit  yang  menikah  dalam persatuan harta.” Kepailitan suami atau isteri  yang kawin dalam suatu persatuan harta,  diperlakukan  sebagai  kepailitan  persatuan  harta  tersebut.  Dengan  tidak mengurangi  pengecualian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  UU  No.  37
Tahun 2004, maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor yang  berhak  meminta  pembayaran  dari  harta  persatuan.  Bila  isteri  yang  dinyata- kan  pailit  mempunyai  benda  yang  tidak  termasuk  persatuan,  maka  harta  benda tersebut termasuk harta pailit, begitu juga sebaliknya jika suami yang pailit, tetapi hanya  dapat  digunakan  untuk  membayar  utang  pribadi  isteri  atau  suami  yang dinyatakan pailit (Sunarmi, 2010: 121).
Kedudukan  hukum  suami  atau  isteri  debitor  pailit  yang  menikah  dengan kebersamaan  harta  perkawinan  adalah  bahwa  keduanya  (suami  isteri)  harus dilibatkan  sebagai  pihak  dalam  perkara  kepailitan  dan  ikut  dinyatakan  pailit apabila salah satunya dinyatakan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan  Pasal  62  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004,  bahwa  kepailitan  seorang  suami atau  isteri  mengakibatkan  juga  pailitnya  isteri  atau  suami  yang  kawin  dalam persatuan  harta  kekayaan  (tidak  membuat  perjanjian  pisah  harta  dalam  per- kawinan mereka) dan kepailitan itu diperlakukan sebagai kepailitan dari persatuan tersebut.  Dari  ketentuan  ini  dapat  mengakibatkan  hukum  terhadap  harta  bersama dengan  adanya  putusan  pailit  tersebut  adalah  masuk boedel pailit,  yang  meliputi seluruh harta kekayaan si berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang  diperoleh  selama  kepailitan.  Suami  atau  isteri  tidak  berhak  menuntut  atas keuntungan  yang  diperjanjikan  perkawinan  kepada  harta  pailit  suami  atau  isteri yang dinyatakan pailit.
Dalam  hal  kepailitan  terjadi  pada  seseorang  yang  masih  terikat  dalam ikatan pernikahan, maka kepailitan tersebut juga meliputi isteri/suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta, dan dalam hal terjadi persatuan harta, maka  seluruh  harta  bersama  tersebut  termasuk  dalam  harta  pailit,  kecuali  diatur lain dalam suatu perjanjian pernikahan.
Harta pailit memberlakukan sifat umum dan  debitor tidak lagi berwenang untuk  mengurus  dan  melakukan  perbuatan  hukum  apapun  yang  menyangkut hartanya  itu,  sehingga  debitor  telah  dinyatakan  dalam  pengampuan  sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya. Suami isteri dapat dinyatakan pailit apabila mereka  mengalami  keadaan  tidak  mampu  membayar  sedikitnya  satu  utang  yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami isteri terhadap harta bersamanya melalui  putusan pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama,  yang didasarka pada  dengan  ketentuan Pasal  64 ayat  (1) UU No. 37 Tahun 2004.
Pengertian harta bersama menurut para ahli hukum umumnya mempunyai kesamaan  satu  sama  lain,  yang  menurut  Sayuti  Thalib  (1981:  82),  adalah  harta perolehan  selama  ikatan  perkawinan  yang  didapat  atas  usaha  masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi  suami  isteri  tersebut.  Hazairin  sebagaimana  dikutip  Niamul  Huda  (http:// www.pengertian.pengertian.com/2011/12/pengertian-harta-bersama),  mengatakan bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  suami  dan  isteri  karena usahanya,  baik  mereka  bekerja  bersama-sama  ataupun  suami  saja  yang  bekerja sedangkan  isteri  hanya  mengurus  rumah  tangga  dan  ana-anak  di  rumah,  sekali mereka  itu  terikat  dalam  suatu  perjanjian  perkawinan  sebagai  suami  isteri  maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.
Harta yang dibawa oleh suami atau isteri dalam perkawinan tidak menjadi harta  kepunyaan  bersama  karena  perkawinan,  tetap  terpisah  hal  ini  disebabkan harta  itu  telah  ada  sejak  isteri  atau  suami  sebelum  melangsungkan  perkawinan. Harta  ini  menjadi  milik  pribadi  masing-masing  yang  dikuasai  sendiri  sekalipun telah  kawin.  Harta  ini  menurut  istilah  teknis  hukum  dinamakan  barang  asal. Dalam pengertian barang asal, juga termasuk hadiah atau warisan, yang diperoleh suami atau isteri sendiri selama dalam perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa: “harta bawaan dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan  lain”.Mengenai  harta  bersama  tersebut, suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak,  sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
KUHPerdata memuat ketentuan dengan jelas bahwa semua  harta bawaan, baik  yang  berasal  dari  bawaan  suami  maupun  isteri  dengan  sendirinya  satu kekayaan  bersama  dari  suami  isteri,  terkecuali  sebelum  perkawinan  mereka mengadakan  perjanjian  perkawinan  yang  memuat  ketentuan  dengan  perkawinan tidak ada terjadi percampuran kekayaan sama sekali, atau percampuran itu hanya sebatas  percampuran  tentang  apa  yang  diperoleh  selama  perkawinan.  Sebaliknya yang  terdapat  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa  perkawinan  tidak membawa  akibat  apa-apa  terhadap  kekayaan  masing-masing  pihak.  Apa  yang menjadi hak milik si isteri tetap menjadi hak milik yang berada dalam kekuasaan masing-masing  pihak.  Isteri  berhak  sepenuhnya  untuk  memindahkan,  menjual, atau menghibahkan hartanya tanpa persetujuan suami. Demikian juga sebaliknya, suami  tetap  menjadi  pemilik  mutlak  dari  segala  harta  kekayaan  yang  dibawanya ke dalam perkawinan.
Berkaitan  dengan  harta  bersama  ini  Pasal  36  ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun 1974  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dalam  hal  pengurusan harta bersama yang menentukan bahwa mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak.  Atas  dasar  ketentuan  ini  dapat diketahui  bahwa  kedudukan  suami  isteri  terhadap  harta  bersama  adalah  sama, yang  berarti:  suami  dapat  bertindak  atas  harta  bersama  setelah  ada  persetujuan isteri,  dan  sebaliknya  isteri  dapat  bertindak  atas  harta  bersama  setelah  mendapat persetujuan  dari  suami,  sedangkan  Pasal  1  UU  No.  37  Tahun  2004,  menentukan bahwa: “Apabila seseorang dinyatakan pailit, maka pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Suami atau isteri yang kawin  dengan  persatuan  harta,  berarti  seluruh  harta  isteri  atau  suami  yang termasuk  dalam  harta  persatuan  harta  perkawinan  otomatis  masuk  ke  dalam boedel pailit”.
Menurut  Jono  (2013:  39-40)  dikatakan  bahwa  luasnya  persatuan  harta dalam perkawinan, dapat dilihat dari 3 (tiga) konsep, yaitu:
a. Persatuan harta kekayaan karena undang-undang. Dalam konteks ini hanyalah ada  harta  campur  atau  harta  bersama  suami  dan  isteri,  serta  tidak  dikenal
adanya harta bawaan atau kepunyaan masing-masing suami atau isteri, semua harta milik suami atau isteri (harta bawaan) menjadi harta bersama;
b. Dalam  hal  disepakati,  dapat  diperjanjikan  peniadaan  harta  campur  (harta bersama) sama sekali. Dalam konteks ini tidak dikenal harta campur atau harta bersama,  yang  ada  adalah  harta  masing-masing  suami  atau  isteri,  baik  yang dibawa  ke  dalam  perkawinan,  maupun  yang  diperoleh  masing-masing  suami isteri selama perkawinan berlangsung; dan
c. Dalam hal disepakati juga, dapat diperjanjikan suatu percampuran harta secara terbatas, yaitu suatu keadaan dimana antara suami dan isteri disepakati bahwa selama  perkawinan  berlangsung,  hanya  harta  benda  tertentu  saja  yang dimasukkan ke dalam harta bersama. Selebihnya  tetap menjadi harta masing- masing suami atau isteri.
Adanya  lebih  dari  satu  kelompok  harta  dalam  suatu  keluarga  karena adanya  peristiwa,  yaitu  perjanjian  kawin  yang  diadakan  sebelum  diadakannya perkawinan,  hal  ini  membawa  masalah  mengenai  tanggung  jawab  kelompok- kelompok  harta  tersebut  terhadap  tagihan  utang/tuntutan  pihak  ketiga.  Masalah tanggung  jawab  utang-utang  persatuan  tidak  hanya  muncul,  jika  suami  isteri kawin  dengan  perjanjian  kawin,  tetapi  dapat  pula  muncul  bila  mereka  kawin dengan persatuan bulat dan salah satu atau kedua-duanya mendapat hibah/warisan yang  tidak  boleh  masuk  dalam  harta  persatuan.  Utang  pribadi  tetap  menjadi tanggung  jawab  pribadi  yang  berutang  dan  bersama  dapat  dibebani  untuk membayarnya.  Selanjutnya  tanggung  jawab  terhadap  utang  bersama,  maka  jika harta  bersama  tidak  mencukupi  untuk  membayarnya,  harta  pribadi  suami  atau isteri dapat pula digunakan untuk membayarnya.
Terhadap  utang-utang  bersama  setelah  harta  kekayaan  bersama  dihapus, Pasal 132 KUHP, menentukan:
a. suami  isteri  tetap  bertanggungjawab  terhadap  utang-utang  yang  telah  dibuat- nya;
b. suami dapat dituntut terhadap utang-utang yang telah dibuat oleh isteri;
c. isteri dapat dituntut untuk separuh utang yang dibuat suami; dan
d. setelah  diadakan  pembagian,  pihak  lain  tidak  lagi  dapat  dituntut  terhadap utang yang dibuat pihak lain sebelum perkawinan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  isteri  dapat  dituntut  untuk  membayar separoh dari utang  yang dibuat oleh suaminya, tetapi isteri dapat menghindarkan diri  dari  tuntutan  tersebut  dengan  menyatakan  kehendaknya  itu  kepada  panitera pengadilan  negeri  setempat  secara  tertulis,  paling  lambat  sebulan  setelah  hari kekayaan bersama dihapuskan.
Pertanggungjawaban  utang,  baik  terhadap  utang  suami  maupun  isteri, biasanya  dibebankan  pada  hartanya  masing-masing,  sedangka  terhadap  utang yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga,  maka  dibebankan  pada  harta bersama,  tetapi  apabila  harta  bersama  tidak  mencukupi,  maka  dibebankan  pada harta  suami.  Bila  harta  suami  tidak  ada  atau  tidak  mencukupi,  maka  dibebankan kepada  harta  isteri,  tetapi  jika  tidak  diperjanjikan  lain,  maka  harta  tersebut  tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau isteri tersebut.
Menurut  Pasal  62  UU  No.  37  Tahun  2004  seperti  yang  telah  dijelaskan pada  uraian  sebelumnya,  bahwa  dalam  hal  suami  atau  isteri  dinyatakan  pailit, maka isteri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan benda  tidak  bergerak  yang  merupakan  harta  bawaan  dari  isteri  atau  suami  dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dan jika benda milik  suami  atau  isteri  telah  dijual  oleh  isteri  atau  suami  dan  harganya  belum dibayar atau hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit, maka isteri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
Berdasarka Pasal 63 UU No. 37 Tahun 2004 ditentukan pula bahwa isteri atau  suami  tidak  berhak  menuntut  atas  keuntungan  yang  diperjanjikan  dalam perjanjian perkawinan dalam harta pailit suami atau isteri yang dinyatakan pailit. Selain itu, kreditor suami atau isteri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan  yang  diperjanjikan  dalam  perjanjian  perkawinan  kepada  isteri  atau suami yang dinyatakan pailit. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 23 UU No.  37  Tahun  2004  yang  menentukan  bahwa  dalam  perkataan  “debitor  pailit” meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. Berarti kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami
yang  kawin  dalam  persatuan  harta  kekayaan  (tidak  membuat  perjanjian  pisah harta dalam perkawinan mereka).
Maksud  dari  persatuan  harta  dalam  Pasal  23  UU  No.  37  Tahun  2004 tersebut  dapat  menimbulkan  multitafsir  bagi  kalangan  tertentu.  Ada  yang  ber- pendapat  bahwa  dapat  saja  harta  isteri  dalam  perkawinan  baik  itu  yang  berasal dari  hibah  karena  warisan  keluarga  maupun  harta  yang  dibawa  sebelum perkawinan,  disita  untuk  pelunasan  kepailitan  suami.  Begitu  juga  sebaliknya bahwa  dapat  saja  harta  suami  dalam  perkawinan  baik  itu  harta  bawaan  suami ataupun  baik  itu  yang  berasal  dari  hibah  karena  warisan  keluarga  maupun  harta yang dibawa sebelum perkawinan, disita untuk pelunasan kepailitan isteri.

## 2. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama
Memperhatikan  Pasal  4  ayat  (2)  UU  No.  37  Tahun  2004,  terlihat  bahwa undang-undang ini masih menganut konsep harta bersama dari KUHPerdata, yaitu mengakui  suatu  perkawinan  tanpa  harus  adanya  harta  bersama.  Hal  ini  logis, mengingat  bahwa  perkawinan  yang  tunduk  pada  KUHPerdata  sebelum  lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, masih tetap dianggap sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 64  bahwa  untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan perkawinan  yang  terjadi  sebelum  undang-undang  ini  berlaku  yang  dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.
Berbeda  dengan  KUHPerdata,  maka  dalam  konsepsi  UU  No.  1  Tahun 1974  ditentukan  bahwa  setiap  perkawinan  pasti  menyebabkan  adanya  harta bersama. Harta bersama ini bukan lahir dari perjanjian kawin, tetapi lahir karena undang-undang.  Oleh  karena  itu,  jika  ingin  mengajukan  permohonan  pailit terhadap  debitor  yang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  harus  diperhatikan apakah perkawinan tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 atau KUHPerdata. Hal ini penting, untuk mengetahui apakah ada harta bersama atau tidak, serta siapa-siapa saja yang harus dimohonkan pailit.
Adanya  harta  bersama  mengakibatkan  kepailitan  suami  pailit  terhadap pasangannya (isterinya). Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu: “Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi isteri  atau  suami  dari  debitor  pailit  yang  menikah  dalam  persatuan  harta.”
Kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai  kepailitan  persatuan  harta  tersebut.  Dengan  tidak  mengurangi  penge- cualian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  UU  No.  37  Tahun  2004,  maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedang- kan  kepailitan  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  semua  kreditor  yang  berhak meminta  pembayaran  dari  harta  persatuan.  Bila  suami  yang  dinyatakan  pailit mempunyai  benda  yang  tidak  termasuk  persatuan,  maka  harta  benda  tersebut termasuk  harta  pailit  begitu  juga  sebaliknya  jika  isteri  yang  pailit,  tetapi  hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau isteri yang dinyatakan pailit (Sunarmi, 2010: 121).
Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  Pasal  22  UU  No.  37  Tahun  2004, maka  setiap  dan  seluruh  perikatan  antara  debitor  yang  dinyatakan  pailit  dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar  dari  harta  pailit,  kecuali  bila  perikatan-perikatan  tersebut  mendatangkan keuntungan  dari  harta  kekayaan  itu.  Oleh  karena  itu,  gugatan-gugatan  yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama  dalam  kepailitan,  yang  secara  langsung  diajukan  kepada  debitor  pailit, hanya  dapat  diajukan  dalam  bentuk  laporan  untuk  pencocokan.  Dalam  hal pencocokan  tidak  disetujui,  maka  pihak  yang  tidak  menyetujui  pencocokan tersebut  demi  hukum  mengambil  alih  kedudukan  debitor  pailit  dalam  gugatan yang  sedang  berlangsung  tersebut,  dan  walaupun  gugatan  tersebut  hanya  mem- berikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan,  tetapi sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluarsa atas hak dalam gugatan (Yani dan Widjaja, 2000: 30).
Mengenai utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu utang pribadi (utang prive ) dan utang persatuan (utang gemeenschap , yaitu: suatu utang untuk keperluan bersama). Suatu utang pribadi suami, harus dituntut harta pribadi isteri  maupun  suami,  sedangkan  yang  harus  disita  pertama-tama  adalah  benda prive (benda  pribadi).  Apabila  tidak  terdapat  benda  pribadi  atau  ada  tetapi  tidak mencukupi,  maka  dapatlah  benda  bersama  disita  juga,  tetapi  jika  suami  yang membuat  utang,  benda  pribadi  isteri  tidak  dapat  disita,  sedangkan  untuk  utang
persatuan,  yang  pertama-tama  harus  disita  adalah  benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami dan isteri yang membuat utang itu disita pula.
Perihal  suami  yang  dinyatakan  pailit,  maka  isteri  diperbolehkan  meng- ambil  kembali  semua  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak  yang  menjadi kepunyaannya,  yang  tidak  jatuh  dalam  persatuan  harta.  Bahkan  untuk  piutang- piutangnya pribadi, isteri dapat tampil ke muka sebagai seorang kreditor terhadap harta pailit (yang merupakan harta bawaan suami). Selanjutnya dalam hal barang- barang kepunyaan isteri itu telah dijual oleh suami, tetapi harganya belum dibayar, ataupun  uang  pembeliannya  masih  tidak  tercampur,  berada  dalam  harta  pailit, maka  bolehlah  isteri  mengambil  kembali  harga  beli  atau  uang  pembelian  yang masih ada itu. Ini merupakan konsekuensi logis dari ketiadawenangan isteri untuk melakukan pengurusan hartanya pribadi, yang dipergunakan dalam KUHPerdata.
Mengingat  sejajarnya  kedudukan  suami  dan  isteri  dalam  perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut tampaknya sudah tidak banyak  artinya  lagi.  Demikian  pula  perlu  diingat  bahwa  kadangkala  sangat  sulit sekali  untuk  menentukan  batasan  harta  bawaan  dan  harta  bersama,  untuk kepentingan  bersama,  atau  harta  benda  yang  di  dalamnya  telah  bercampur  hak bersama,  misalnya  karena  pertukaran  dengan  nilai  tambah,  penjualan  dan  pem- belian kembali.
Putusan  Mahkamah  Agung  Indonesia  Nomor  057  PK/Pdt.Sus/2010,  yang menjatuhkan  putusan  pailit  terhadap  Gunawan  Alie,  selaku  pribadi.  Berdasarkan Pasal  64  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  ditentukan  bahwa:  “kepailitan  suami atau  isteri  yang  kawin  dalam  suatu  persatuan  harta,  diperlakukan  sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”, maka harta bersama dapat dijadikan jaminan dan  tanggungan  atas  kepailitan.  Berhubung  pada  saat  putusan  pailit  tersebut Gunawan  Alie  telah  menikah  selama  dalam  perkawinannya  telah  mempunyai harta bersama yang karena itu pula harta tersebut menjadi jaminan atas perbuatan salah  satu  di  antara  mereka,  dengan  demikian  beralasan  secara  hukum  apabila harta  kekayaan  milik  Gunawan  Alie  selama  perkawinan  dijadikan  jaminan  dan tanggungan atas kepailitan.
Permohonan  pailit  ini  diajukan  mengingat  para  Termohon  selaku  debitor telah  terbukti  secara  sederhana  tidak  melakukan  pembayaran  atas  2  (dua)  buah utang yang telah jatuh tempo, maka sesuai dengan syarat dan putusan pailit Pasal 2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004,  bahwa  “debitor  yang  mempunyai  dua  atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan  baik  atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.
Suami  isteri  dapat  dinyatakan  pailit  apabila  mereka  mengalami  keadaan tidak  mampu  membayar  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas  putusan  kepailitan  yang  dijatuhkan  kepada  suami  isteri  terhadap  harta  ber- samanya  melalui  putusan  pengadilan  akan  dinilai  sebagai  kepailitan  bersama, sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  64  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004:  bahwa kepailitan  suami  isteri  yang  kawin  dalam  persatuan  harta,  diperlakukan  sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
Dalam  ketentuan  kepailitan  pada  harta  bersama  baik  pada  konsep  KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau isteri mengakibatkan juga pailitnya isteri atau suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam  perkawinan  mereka  (Sutedi,  2009:  53),  maka  suami  isteri  akan  secara bersama-sama  mempertanggungjawabkan  beban  pembayarannya  terhadap  para kreditornya.
3. Penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama
Terkait  pelaksanaan  Pasal  1132  KUHPerdata  yang  merupakan  jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditor, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditor. Syarat ini  ditujukan  agar  harta  kekayaan  debitor  pailit  dapat  diajukan  sebagai  jaminan pelunasan  piutang  semua  kreditor,  sehingga  semua  kreditor  memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara pari  passu dan prorata . Pari  passu berarti  harta  kekayaan  debitor  dibagikan
secara  bersama-sama  di  antara  para  kreditor,  sedangkan prorata berarti pembagian  tersebut  besarnya  sesuai  dengan  imbangan  piutang  masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.
Berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, debitor pailit demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang dimasukkan  ke  dalam  kepailitan.  Terhitung  sejak  tanggal  putusan  pengadilan, maka pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit,  yang  selanjutnya  akan  dilakukan  pengurusan  oleh  kurator  yang  diawasi hakim  pengawas  dan  bila  dikaitkan  dengan  Pasal  1381  KUHPerdata  tentang hapusnya  perikatan,  maka  hubungan  hukum  utang  piutang  antara  debitor  dan kreditor  itu  hapus  dengan  dilakukannya  “pembayaran”  utang  melalui  lembaga kepailitan.
Gugatan  pailit  dapat  diajukan  apabila  debitor  tidak  melunasi  utangnya kepada  minimal  satu  orang  kreditor  yang  telah  jatuh  tempo,  yaitu  pada  waktu yang  telah  ditentukan  sesuai  dalam  perikatannya.  Dalam  perjanjian,  umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan, tetapi dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti  tidak  dapat  ditentukannya  suatu  waktu  tertentu.  Pasal  1238  KUHPerdata mengatur bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis  itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan ini  mengakibatkan  debitor  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan.
Adapun kriteria yang harus dipenuhi, yakni debitor mempunyai atau lebih kteditur  dan  tidak  membayar  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 37 Tahun 2004, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik  dalam  mata  uang  Indonesia  atau  mata  uang  asing,  baik  secara  langsung maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari,  yang  timbul  karena  perjanjian  atau undang-undang  dan  yang  wajib  dipenuhi  oleh  debitor  dan  bila  tidak  dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas  kekayaan  debitor,  yaitu  segala  harta  benda  debitor  disita  atau  dibekukan untuk  mengeksekusi  dan membagi  harta  debitor  atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor  dalam  kegiatan  usahanya.  Kepailitan  dimaksudkan  untuk menghindari  terjadinya  sitaan  terpisah  atau  eksekusi  terpisah  oleh  kreditor  dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.
Apabila diperhatikan dengan cermat ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun  2004,  maka  pihak-pihak  yang  dapat  dijatuhkan  pailit  adalah  orang perorangan,  yaitu  pria  dan  wanita,  menikah  atau  belum  menikah.  Apabila pemohon adalah debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat  diajukan  atas  persetujuan  suami  atau  isterinya,  kecuali  tidak  ada percampuran harta.
Debitor  pailit  yang  pada  saat  dinyatakan  pailit  sudah  terikat  dalam  suatu perkawinan  yang  sah  dan  adanya  persatuan  harta,  kepailitannya  juga  dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami isteri). Pasal 23 UU No. 37 Tahun  2004  menentukan  bahwa  apabila  seseorang  dinyatakan  pailit,  maka  yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami  isteri  yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa  seluruh harta  isteri  atau  suami  yang  termasuk  dalam  persatuan  harta  perkawinan  juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit. Dalam hal suami atau  isteri  yang  dinyatakan  pailit,  isteri  atau  suami  berhak  mengambil  kembali semua  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  merupakan  harta  bawaan  dari isteri  atau  suami  dan  hartanya  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan.
Pailitnya  seorang  debitor  lahir  karena  tidak  mampu  membayar  utang kepada  kreditor-kreditornya  sehingga  kreditor  dapat  mengajukan  permohonan pailit,  tetapi  permohonan  pailit  juga  dapat  diajukan  secara  sukarela  oleh  debitor sendiri (Sjahdeini, 2009: 103). Ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004,
yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, yaitu:
a. Debitor sendiri
Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor dalam istilah bahasa Inggris disebut voluntary petition . Kemungkinan tersebut menandakan bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  tidak  saja  dapat  diajukan  untuk kepentingan  para  kreditornya,  tetapi  dapat  pula  diajukan  untuk  kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia  memiliki  lebih  dari  satu  kreditor  dan  ia  telah  tidak  membayar  salah  satu utang  kreditornya  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.  Tanpa  mem- buktikan  hal  itu,  maka  pengadilan  akan  menolak  permohonan  pernyataan pailit tersebut.
b. Seorang atau lebih kreditor
Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  yang  merumuskan  bahwa  seorang debitor  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Putusan  pailit  menimbulkan  konsekuensi  hukum  atau  akibat  hukum  baik terhadap  debitor  pailit,  kreditor  maupun  pihak  ketiga.  Dalam  UU  No.  37  Tahun 2004 akibat kepailitan di atur dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan  Pasal  64.  Apabila  ditelusuri  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  37 Tahun  2004,  maka  akibat  kepailitan  tidak  hanya  terbatas  dalam  pasal-pasal tersebut  di  atas,  melainkan  juga  tercantum  dalam  pasal-pasal  lainnya.  Dalam tulisan  ini  yang  dibahas  hanya  akibat  hukum  putusan  pailit  bagi  debitor  dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitor.
Menurut  ketentuan  Pasal  21  UU  No.  37  Tahun  2004,  kepailitan  meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan  bahwa  kepailitan  adalah  sitaan  umum  atas  semua  kekayaan  debitor yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  kurator  di  bawah  pengawasan
hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Atas dasar ini, maka dapat  dipahami  bahwa  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  tidak  dapat  lagi menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaannya.  Harta  debitor  yang  telah  ada  saat putusan  pailit  diucapkan  dan  yang  diperoleh  debitor  setelah  putusan  tersebut hingga  berakhir  kepailitan,  berada  di  bawah  pengurusan  kurator  (Balai  Harta Peninggalan maupun kurator orang perseorangan) untuk kepentingan debitor dan para kreditornya (Ishaq, 2015: 194).
Harta debitor yang telah dinyatakan pailit berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan hingga berakhir kepailitan, tetapi dalam Pasal 22 UU No. 37  Tahun  2004  ada  beberapa  macam  harta  debitor  yang  dikecualikan  dari  sitaan umum,  yaitu:  benda  termasuk  hewan  yang  benar-benar  dibutuhkan  debitor sehubungan  dengan  pekerjaannya,  tempat  tidurnya  dan  keluarganya  dan  bahan makanan selama 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, segala sesuatu yang  diperoleh  debitor  dari  perkerjaannya  sebagai  gaji,  upah,  pensiun,  uang tunggu  atau  uang  tunjangan  sejauh  yang  ditentukan  hakim  pengawas  atau  yang diberikan  kepada  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  memberi  nafkah  menurut undang-undang (Ishaq, 2015: 194).
Dalam hal terjadinya pailit, UU No. 37 Tahun 2004 juga mengatur adanya penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  ( suspension  of  payment atau surseance van  betaling ),  yaitu  suatu  masa  yang  diberikan  oleh  undang-undang  melalui putusan  hakim  niaga  di  mana  dalam  masa  tersebut  kepada  pihak  kreditor  dan debitor  diberikan  kesempatan  untuk  memusyawarahkan  cara-cara  pembayaran utangnya  dengan  memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utang- nya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Penundaan kewajiban  pembayaran  utang  sebenarnya  merupakan  sejenis  moratorium,  dalam hal ini legal moratorium (Fuady, 2014: 175).
Pihak  yang  harus  berinisiatif  untuk  mengajukan  permohonan  penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat  atau  diperkirakan  tidak  akan  dapat  melanjutkan  pembayaran  utang,  yang permohonannya  harus  ditandatangani  oleh  debitor  atau  kreditor  bersama-sama dengan  advokat,  dalam  hal  ini lawyer yang  mempunyai  ijin  praktik  (vide  Pasal
224 UU No. 37 Tahun 2004). Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  dengan maksud  pada  umumnya  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi tawaran  seluruh  atau  sebagian  utang  kepada  kreditor  konkuren  (vide  Pasal  222) UU  No.  37  Tahun  2004).  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  pada  hakikatnya merupakan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis  (yang  lazimnya  disebut  dengan  eksepsi).  Kesempatan  menangkis  itu diberikan  setelah  gugatan  atau  permohonan  dibacakan  di  persidangan.  Demikian juga  halnya  dalam  perkara  kepailitan,  pihak  termohon  diberikan  kesempatan untuk  mengajukan  perlawanan.  Dalam  praktik  beracara  di  pengadilan,  terhadap permohonan  pailit  dapat  ditangkis  atau  dilawan  dengan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang.  Dalam  hal  orang  perorangan  atau  badan  hukum  hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan (Sinaga, 2012: 281).
Penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  bagi  debitor  pailit  adalah  sebagai sarana  untuk  dapat  melanjutkan  usahanya.  Penundaan  kewajiban  pembayaran utang  memiliki  tujuan  agar  debitor  sebagai  perusahaan  mempunyai  waktu  yang cukup  untuk  berusaha  mengadakan  perdamaian  dengan  para  kreditornya  dalam menyelesaikan  utang-utangnya,  dan  memberikan  kesempatan  kepada  debitor untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi  utang-utangnya  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan  dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga debitor akan dapat meneruskan kegiatan  usahanya.  Debitor  juga  tidak  kehilangan  haknya  untuk  mengurus perusahaan  dan  assetnya,  sehingga  debitor  tetap  mempunyai  wewenang  untuk melakukan pengurusan perusahaanya.
Maksud  pengajuan  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Sesuai Pasal 222 ayat (2) UU No. 37 Tahun  2004,  ditentukan  bahwa  “debitor  yang  tidak  dapat  atau  memperkirakan
tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan  dapat  ditagih,  dapat  memohon  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, dengan  maksud  untuk  mengajukan  rencana  perdamaian  yang  meliputi  tawaran pembayaran sebagaian atau seluruh utang kepada kreditor.”
Menurut  Syamsudin  M.  Sinaga  (2012:  263-264),  bahwa  tujuan  memohon penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  adalah:  (a)  menghindari  pailit;  (b) memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan usahanya, tanpa ada desakan untuk  melunasi  utang-utangnya;  dan  (c)  menyehatkan  usahanya.  Munculnya pranata hukum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak semata-mata teknis yuridis, tetapi juga ekonomis, dan sebagai cara untuk menghindari kepailitan yang lazimya bermuara dalam likuiditasi harta kekayaan debitor.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Dengan  adanya  perkawinan  suami-isteri  terdapat  persatuan  bulat  harta kekayaan, sehingga harta tersebut dileburkan menjadi satu kekayaan milik bersama,  tetapi  pernyataan  ini  dikecualikan  dengan  sebelum  menikah mengadakan  perjanjian  kawin  oleh  pihak  suami  dan  pihak  isteri.
Ketentuan  hukum  tentang  pembayaran  utang  suami  atau  isteri  untuk pelunasan  utang  yang  bersangkut,  maka  pelunasan  utang  itu  dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri yang mengadakan utang itu, terkecuali diadakan perjanjian kawin sebelum dilaksanakan.
b. Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama dapat diberlakukan sebagai  kepailitan bersama karena pada dasarnya persatuan harta tersebut bukan  hanya  penyatuan  harta  kekayaan  semata,  tetapi  juga  beban  pem- bayaran.  Kepailitan  suami  isteri  yang  kawin  dalam  persatuan  harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.
c. Penyelesaian  hukum  kepailitan  suami  terhadap  harta  bersama  dapat dilakukan  melalui  permohonan  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pem- bayaran utang.

## 2. Saran
a. Sebaiknya  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  maka  calon  pasangan suami isteri mengadakan perjanjian kawin yang terkait dengan penguasaan harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  dan  hal  ini  diperlukan  untuk melindungi hak masing-masing pihak terhadap harta pencariannya.
b. Pihak  yang  dinyatakan  pailit  hendaknya  diberikan  dapat  selalu  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, sehingga ada kemungkinan untuk memperbaiki kehidupan ekonominya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian Sutedi. 2009. Hukum Kepailitan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis Kepailitan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Jono. 2013. Hukum Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.
Munir  Fuady.  2014. Hukum  Pailit  dalam  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  PT  Citra Aditya Bakti.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sayuti  Thalib.  1981. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Sinaga, Syamsudin M. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia . Jakarta: PT Tatanusa. Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press.
Sunarmi. 2010. Hukum Kepailitan , Edisi 2. Jakarta: PT. Sofmedia.
Suryatin, R. 1983. Hukum Dagang I dan II . Jakarta: Pradnya Paramita.
Sutan  Remy  Sjahdeini.  2009. Hukum  Kepailitan:  Memahami  Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tenang Kepailitan . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

## Jurnal:
Ishak, 2015. “Upaya Hukum Debitor terhadap Putusan Pailit”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum . No. 65. Th. XVII-April.
Tengku  Erwinsyahbana.  2017.  “Pertanggungjawaban  Yuridis  Direksi  terhadap Risiko Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah”. De Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum .  Vol.  2.  No.  1.  Januari-Juni.  Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## Internet:
Niamul  Huda.  “Pengertian  Harta  Bersama  Menurut  Para  Ahli”,  http://www. pengertian.pengertian.com. Diakses tanggal 14 Januari 2017.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Siddik Meliasta Sebayang, S.H., M.Kn Pekerjaan :  Pegawai Kantor Notaris Yetty R. Sembiring Jabatan :  - Nomor HP :  081264405159 E-mail :  diditsebayang02@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Mangkubumi No 15-i, Medan