INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1875-1886 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi
Sri Indriyani Umra 1 ✉ , Andika Adhyaksa 2 , Grahadi Purna Putra 3
Fakultas Hukum Universtas Khairun
Email: andika.adhyaksa@unkhair.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Era  globalisasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk dalam bidang hukum hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak cipta di era globalisasi, dengan fokus pada upaya penegakan hukum, regulasi,  dan kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis untuk melindungi hak cipta, antara lain melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran publik  mengenai  pentingnya  hak  cipta.  Selain  itu,  kerjasama  internasional  melalui  perjanjian  dan konvensi  internasional  juga  menjadi  komponen  penting  dalam  strategi  perlindungan  hak  cipta. Penelitian  ini  juga  menyoroti beberapa  tantangan yang  masih  dihadapi,  seperti  masalah  jurisdiksi, keterbatasan  sumber  daya,  serta  kompleksitas  pelanggaran  hak  cipta  di  dunia  digital.  Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang  ada.  Rekomendasi  kebijakan  yang  diajukan  meliputi  penguatan  kerjasama  internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta.
Kata Kunci : Hak Cipta, Globalisasi, Strategi Pemerintah

## Abstract
The era of globalization has brought significant changes to various aspects of life, including copyright law.  The  rapid  development  of  information  and  communication  technology  has  created  new challenges  for  the  government  in  protecting  copyright.  This  study  examines  the  strategies implemented by the government to protect copyright in the era of globalization, focusing on law enforcement efforts, regulation, and international cooperation. This research employs a normative legal research method, identifying legal rules, principles, and doctrines to address the legal issues at hand. The findings indicate that the government has taken several strategic steps to protect copyright, including  regulatory  updates,  enhancing  the  capacity  of  law  enforcement,  and  increasing  public awareness of the importance of copyright. Additionally, international cooperation through treaties and conventions is a crucial component of the copyright protection strategy. The  study also highlights several  ongoing  challenges,  such  as  jurisdictional  issues,  limited  resources,  and  the  complexity  of copyright infringement in the digital world. Thus, this article concludes that despite various efforts made  by  the  government,  innovative  and  collaborative  measures  are  still  needed  to  address  the existing  challenges.  The  policy  recommendations  proposed  include  strengthening  international cooperation, increasing public education and awareness, and implementing technology to support copyright law enforcement.
Keywords: Copyright, Globalization, Government Strategy

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  bidang  hukum  hak  cipta.  Perubahan  ini  didorong  oleh perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  pesat,  yang  telah  membuka peluang baru namun juga menciptakan tantangan baru bagi pemerintah dalam melindungi hak cipta. (Bimo Satria Fajrin Nugroho, 2020) Di satu sisi, teknologi mempermudah distribusi karya kreatif, namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta melalui reproduksi dan distribusi yang tidak sah. (Widijowati, 2016)
Di  era  globalisasi  ini,  perlindungan  hak  cipta  menjadi  semakin  kompleks  karena melibatkan berbagai jurisdiksi yang berbeda-beda. (Widijowati, 2016) Pelanggaran hak cipta tidak  lagi  terbatas  pada  satu  negara,  melainkan  dapat  terjadi  lintas  batas  negara,  yang memperumit  proses  penegakan  hukum.  Hal  ini  menuntut  adanya  regulasi  yang komprehensif dan strategi yang efektif dari pemerintah untuk melindungi hak cipta. (Rizka Selvira, 2023)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  strategi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya penegakan  hukum,  regulasi,  dan  kerjasama  internasional.  Metode  penelitian  yang
digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis  untuk  melindungi  hak  cipta.  (Mashdurohatun,  2012)  Langkah-langkah  tersebut meliputi  pembaruan  regulasi  untuk  menyesuaikan  dengan  perkembangan  teknologi, peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. (Rizka Selvira, 2023) Selain itu,  kerjasama  internasional  melalui  perjanjian  dan  konvensi  internasional  juga  menjadi komponen  penting  dalam  strategi  perlindungan  hak  cipta.  (Handayani,  2019)  Indonesia memastikan perlindungan hak cipta khususnya di era digital terwujud dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait hak cipta di era digital seperti WIPO Copyrights Treaty (WCT) melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2004, dan Beijing Treaty on Audio-Visual  Performance  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2020.  Ketiga perjanjian ini mengatur hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta dan pelaku pertunjukan, termasuk yang terkait dengan musik dan lagu di era digital (internet). (Argawati, Perjanjian Internasional Yang Diratifikasi Untuk Melindungi Karya Cipta Indonesia, 2023)
Namun,  penelitian  ini  juga  menyoroti  beberapa  tantangan  yang  masih  dihadapi. Masalah  jurisdiksi,  keterbatasan  sumber  daya,  serta  kompleksitas  pelanggaran  hak  cipta didunia digital menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masih diperlukan langkah-langkah inovatif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan yang ada. (Winanti, 2021) Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi kebijakan yang meliputi penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran publik, serta penerapan teknologi untuk mendukung penegakan hukum hak cipta. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan  hak  cipta  dapat  lebih  efektif  dan  adaptif  terhadap  perkembangan  zaman. (Winanti, 2021) Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menghadapi tantangan dalam perlindungan  hak  cipta  di  era  globalisasi,  diperlukan  langkah-langkah  inovatif  dan kolaboratif yang melibatkan penguatan kerjasama internasional, peningkatan edukasi dan kesadaran  publik,  serta  penerapan  teknologi  untuk  mendukung  penegakan  hukum  hak cipta.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  mengkaji strategi yang diterapkan oleh  pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, (Mamuji, 2013) disebut juga penelitian doktrinal, dimana  hukum  seringkali  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas.  (Asikin,  2006)  Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  (Marzuki,  2007)  Dengan  menggunakan  metode penelitian hukum normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam melindungi hak cipta di era globalisasi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menghadapi tantangan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi Pemerintah dalam Memperbarui Regulasi dan Meningkatkan Kapasitas Penegak Hukum untuk Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi Teknologi.
A. Pembaruan Regulasi dan Kerjasama Internasional
a. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi.
Revisi  Undang-Undang  Hak  Cipta  di  Indonesia  telah  dilakukan  untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk karya digital dan teknologi baru  seperti  blockchain  dan  kecerdasan  buatan.  Pembaruan  ini  dilakukan  melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang- Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta.  (Adhandani,  2023)  Pembaruan  ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta dan meningkatkan nilai ekonomi dari hak cipta melalui pengalihan hak ekonomi dan jaminan fidusia. (Ridho, 2024) Pembaruan Utama dalam UU No. 28 Tahun 2014 mencakup  beberapa  aspek  penting.  Pertama,  pengalihan  hak  ekonomi  dapat dilakukan dengan jaminan fidusia, memungkinkan para pencipta dan/atau pemegang hak  terkait  untuk  mengalihkan  hak  mereka  melalui  penjualan  atau  pemutusan hubungan.
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  ekspresi  budaya  ditingkatkan  melalui mekanisme  "one-stop-shop"  untuk  penarikan  royalti.  Hak  cipta  sekarang  dibagi menjadi dua masa berlaku: masa berlaku hak moral dan masa berlaku hak ekonomi.
(Pujianti,  2022)  Dalam  hal  penanganan  pelanggaran  hak  cipta,  pengelola perdagangan tidak diizinkan untuk menjual atau memperoleh barang yang melanggar hak cipta di tempat perdagangan mereka. Dengan adanya implikasi teknologi baru, seperti  penggunaan  blockchain  untuk  perlindungan  karya  digital  dan  kecerdasan buatan untuk melindungi karya yang memanfaatkan teknologi ini, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan hukum yang lebih komprehensif. (Maya Ruhtiani, 2023) Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pemegang hak cipta serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. (Noviriska, 2022) Terkait  dengan  pelaksanaannya,  Pemerintah  telah  membuat  peraturan pelaksanaan yang mendukung implementasi undang-undang hak cipta di era digital, termasuk perlindungan terhadap konten yang didistribusikan melalui internet, yang telah diatur dalam  beberapa  peraturan yang berhubungan  dengan hak cipta  yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 10 dan Pasal 114, menetapkan bahwa  platform digital wajib mendeteksi dan menghapus  konten yang  melanggar  hak  cipta  yang  dimana  sebelumnya  juga  sudah  ditegaskan  oleh peraturan sebelumnya, yaitu pada Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta  yang  menegaskan  bahwa  perlindungan  hak  cipta  juga mencakup konten digital yang disebarkan melalui internet, termasuk dalam bentuk pembacaan,  penyiaran,  pameran,  penjualan,  pengedaran,  atau  penyebaran  suatu karya menggunakan media internet.
Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11/P.MenKumbud/2014  dan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 21/P.Menkominfo/2014 yang mengatur tata cara pendaftaran dan pemeliharaan hak cipta,  termasuk  hak-hak  terkait  distribusi  konten  melalui  internet  seperti  hak sinkronisasi  dan  hak  transkripsi  elektrikal,  Pemerintah  Indonesia  berupaya menciptakan  lingkungan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dan  adaptif  terhadap perkembangan teknologi, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi  para  pemegang  hak  cipta  serta  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  kreatif nasional. (Prof. Dr. Rahmi Jened, 2022)
b. Ratifikasi Perjanjian Internasional.
Perkembangan  teknologi  saat  ini  terjadi  dengan  pesat  di  mana  pertunjukan audiovisual  tidak  hanya  dapat  dinikmati  secara  langsung  maupun  televisi  publik namun  juga  melalui  televisi  berbayar  dan  internet.  Pemberian  perlindungan  bagi pelaku pertunjukan sangat penting dalam pembangunan kreativitas nasional karena akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan serta memberikan
kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu saat ini  Indonesia  telah  meratifikasi  empat  perjanjian  internasional  yang  penting  untuk perlindungan hak cipta di era digital. Melalui Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2004, Indonesia  meratifikasi WIPO  Copyrights  Treaty  (WCT)  dengan  tujuan  memastikan perlindungan  yang  lebih  baik  terhadap  karya  digital  dan  pengakuan  hak  cipta  di tingkat internasional. (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004, 2004) WCT  memberikan  perlindungan  tambahan  bagi  karya  intelektual  seperti komputer program dan kompilasi data, serta memberikan hak distribusi, sewa, dan komunikasi publik kepada para pencipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) melalui keputusan yang sama, untuk melindungi  hak  para  pelaku  pertunjukan  dan  produser  rekaman  di  era  digital, termasuk hak distribusi dan sewa atas rekaman suara dan pertunjukan. (Gani, 2024) Selain  meratifikasi  dua  perjanjian  tersebut,  Indonesia  juga  telah  meratifikasi Beijing Treaty dan Marrakesh Treaty, yang dimana tujuan dari Beijing Treaty ini adalah memberikan  pengakuan  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi  pelaku  pertunjukan audiovisual  sehingga  bisa  mendapatkan  perlindungan  dan  kompensasi  dari penggunaan  karya-karya  kreatif  mereka.  Ratifikasi Beijing  Treaty  oleh Indonesia menjamin bahwa pelaku pertunjukan Indonesia memiliki memiliki hak yang sama  dengan  pelaku  pertunjukan  di  negara-negara  anggota  WIPO  yang  telah meratifikasi  Traktat  ini.  (PTRI  Jenewa,  2020)  Sedangkan Marrakesh  Treaty  memiliki dimensi kemanusiaan dan pembangunan sosial yang jelas dengan tujuan utama untuk menciptakan  seperangkat  standar  batasan  dan  pengecualian  untuk  kepentingan penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas dalam membaca karya cetak. Traktat ini memperkenalkan batasan dan pengecualian terkait produksi, distribusi,  dan  pembuatan  karya  cetak  agar  dapat  diakses  dan  dimanfaatkan  oleh penyandang disabilitas netra,  gangguan penglihatan,  dan  disabilitas.  (PTRI Jenewa, 2020) Dengan adanya ratifikasi Beijing Treaty dan Marrakesh Treaty merupakan wujud nyata  komitmen  Pemerintah  Indonesia  dalam  memberikan  jaminan  kekayaan intelektual dan kepastian perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan audiovisual di Indonesia  serta  jaminan  pemanfaatan  pengecualian  hak  cipta  bagi  penyandang disabilitas netra, gangguan penglihatan, dan disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia  berupaya  menciptakan  lingkungan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dan adaptif  terhadap  perkembangan  teknologi,  guna  memberikan  perlindungan  yang lebih efektif bagi pemegang hak cipta dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

## B. Peningkatan Kesadaran Publik dan Kapasitas Penegak Hukum
a. Kampanye Edukasi dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta.
Peningkatan  kesadaran  publik  tentang  pentingnya  hak  cipta  dapat  dilakukan melalui beberapa strategi, termasuk kampanye edukasi melalui media massa, media sosial, dan program edukasi di sekolah dan universitas, (Broto, 2014) serta kerjasama dengan  sektor  swasta  untuk  mengembangkan  mekanisme  pelaporan  pelanggaran hak cipta dan mempromosikan penggunaan legal dari karya cipta. Dengan melakukan kampanye  edukasi  di  media  massa,  baik  melalui  radio,  televisi,  dan  surat  kabar Pemerintah  menyebarkan  pesan  tentang  pentingnya  hak  cipta.  Kampanye  ini bertujuan  untuk  menjangkau  masyarakat  luas  dan  memberikan  pemahaman  yang mendalam tentang hak cipta, sebab dengan cara semacam ini dapat mempercepat proses  pelaksanaan  dari  pada  tujuan  tersebut.  Selain  media  massa,  media  sosial seperti facebook, X, dan platform sosial lainnya menjadi alternatif Pemerintah untuk melakukan  kampanye  edukasi  (Kominfo  Republik  Indonesia,  2017),  sebab  sebagian banyak  orang  melakukan  interaksi  melalui  media  sosial  serta  lebih  cepat penyebarannya, selain itu media sosial lebih murah dan efektif dibandingkan dengan pemasangan spanduk atau baliho di jalan protokol. Untuk melakukan sinergi dibidang informasi  dan  pendidikan,  dilakukan  program  edukasi  baik  di  sekolah  maupun universitas melalui penyuluhan, diskusi, dan seminar yang membahas topik hak cipta. Hal ini dilakukan untuk memperluas pemahaman tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya,  mengingat  cara  penyampaian  terbaik  dalam  melakukan  edukasi adalah melalui Lembaga Pendidikan.
Salah  satu  cara  lain  untuk  melengkapi  strategi  tersebut  adalah  dengan melakukan kerjasama dengan sektor swasta untuk berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan platform digital. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan platform digital (Argawati,  Ahli:  “Platform  Digital”  Wajib  Deteksi  Konten  Langgar  Hak  Cipta,
2024) lebih efektif untuk mengembangkan mekanisme  pelaporan pelanggaran hak cipta,  hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  proses  pelaporan  dan  penanganan pelanggaran hak cipta. Guna mendukung strategi tersebut dibutuhkan inisiatif publik- swasta, melalui kemitraan publik-swasta, lebih dapat menjangkau masyarakat untuk dapat teredukasi dan terfasilitasi dalam hal pelaporan serta penanganan pelanggaran hak cipta dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak cipta.
Dengan  strategi  tersebut,  maka  dapat  dirasakan  hasil  dan  dampaknya  oleh masyarakat  terutama  terkait  dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan
pemahaman tentang hak cipta, yang dimana poin-poin dalam kampanye edukasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya dan hal ini diharapkan dapat  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menggunakan  karya orang lain. Disamping itu ditinjau dari aspek perlindungan hukum juga perlu dilakukan sebab sebaik apapun strategi pemerintah tanpa diiringi dengan jaminan perlindungan hukum  yang  baik  akan  sangat  percuma,  oleh  karena  itu  dengan  adanya  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu  dan/atau Musik dapat memberikan  perlindungan  hukum  yang  kuat  bagi  pemilik  hak  cipta  dan  hal  ini diharapkan dapat mencegah dan menghukum pelanggaran hak cipta serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta, sebab peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang lebih baik karena hak cipta menjadi dasar hukum yang penting dalam menjaga  keorisinalan  ide  dan  mencegah  penyalahgunaan  karya  orang  lain. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021)
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  pemerintah  dalam  peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi melalui media massa, media sosial, dan program edukasi di sekolah dan universitas telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  hak  cipta.  Materi  edukasi  yang  dikembangkan menjelaskan  konsekuensi  hukum  dan  etika  dari  pelanggaran  hak  cipta,  yang diharapkan  dapat  mendorong  masyarakat  untuk  lebih  berhati-hati  dalam menggunakan karya orang lain dan memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Kerjasama dengan sektor swasta melalui kolaborasi dengan platform digital dan  inisiatif  publik-swasta  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dalam mengedukasi masyarakat dan memfasilitasi pelaporan serta penanganan pelanggaran hak cipta.
b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta.
Era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan  signifikan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  bidang hukum  hak  cipta.  Perlindungan  hak  cipta  menjadi  semakin  kompleks  karena melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda-beda. Untuk itu, peningkatan kapasitas penegak  hukum  menjadi  sangat  krusial  dalam  upaya  melindungi  hak  cipta  dari pelanggaran  yang  semakin  canggih  dan  lintas  batas.  Untuk  itu  perlu  melakukan
langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam perlindungan hak cipta.
Mengingat  pentingnya  peningkatan  kapasitas  penegak  hukum  dalam  upaya melindungi hak cipta pemerintah perlu mengadakan program pelatihan reguler bagi aparat penegak hukum untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai teknologi terbaru dan metode pelanggaran hak cipta digital. Pelatihan ini dapat  memastikan  bahwa  aparat  penegak  hukum  dapat  mengikuti  perkembangan terbaru dalam teknologi dan metode yang digunakan oleh pelanggar hak cipta. Selain itu, menyediakan kursus khusus mengenai hukum siber dan pelanggaran hak cipta digital  di  institusi  pendidikan  hukum  dan  akademi  kepolisian  merupakan  langkah penting. Kursus ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan teknis dari pelanggaran hak cipta digital, sehingga aparat penegak hukum dapat menangani kasus-kasus tersebut dengan lebih efektif.
Membentuk  unit  khusus  di  kepolisian  atau  lembaga  terkait  yang  fokus  pada kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta digital, sangat penting. Unit ini akan memiliki  spesialisasi  dalam  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  hak  cipta  yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat melakukan investigasi dan  penegakan  hukum  dengan  lebih  efektif.  Pembentukan  unit  khusus  di  Polri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada  Polri  untuk  mengatur  dan  membentuk  satuan-satuan  khusus  guna menanggulangi kejahatan tertentu. (M. Abrar Tuntalanai, 2023)
Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Kapolri  mengeluarkan  Peraturan  Kapolri (Perkap)  yang  menjadi  dasar  operasional  bagi  pembentukan  dan  operasional  unit khusus,  yaitu  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana yang mengatur mengenai proses penyidikan tindak pidana termasuk dalam bidang  kejahatan  siber  dan  Peraturan  Kapolri  Nomor  17  Tahun  2017  tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  yang  mengatur  prosedur  dan  manajemen penyidikan  termasuk  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  penyidikan.  Perihal penanganan kejahatan siber dan termasuk juga pelanggaran hak cipta digital, Polri memiliki  Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  di  bawah  Badan  Reserse Kriminal  (Bareskrim)  yang  secara  khusus  menangani  kejahatan  siber,  termasuk pelanggaran hak cipta digital yang dimana pembentukan direktorat ini secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja satuan-satuan di tingkat Mabes Polri, termasuk Dittipidsiber. Guna meningkatkan kolaborasi antar departemen pemerintah (LAN RI, 2024) yang terkait dengan penegakan hukum hak cipta untuk memastikan koordinasi yang efektif yang diperlukan dan sebagai bentuk sinergitas,  pembentukan  unit  khusus  tersebut  juga  melibatkan  kolaborasi  dengan instansi lain (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020), baik nasional maupun internasional,  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  dalam  penanganan  kejahatan siber  dan  pelanggaran  hak  cipta  digital,  antara  lain:  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kominfo),  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN),  dan  Organisasi internasional  seperti  INTERPOL  sehingga  kolaborasi  ini  memungkinkan  berbagai lembaga  pemerintah  tersebut  untuk  bekerja  sama  dalam  menangani  kasus pelanggaran hak cipta, sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih terpadu dan efisien.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  peningkatan  kapasitas  penegak hukum dalam perlindungan hak cipta adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan globalisasi. Melalui program pelatihan dan pendidikan  yang  berkelanjutan,  pembentukan  unit  khusus,  peningkatan  kolaborasi antar  departemen,  dan  penggunaan  teknologi  canggih,  pemerintah  dapat memperkuat upaya penegakan hukum hak cipta. Dengan demikian, perlindungan hak cipta dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

## SIMPULAN
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak cipta di era globalisasi teknologi melalui pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum.  Revisi  Undang-Undang  Hak  Cipta  tahun  2014  menjadi  tonggak  penting  dalam menyesuaikan perlindungan hukum dengan perkembangan teknologi terkini, seperti karya digital, blockchain, dan kecerdasan buatan. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat posisi pemegang hak cipta dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan hak cipta secara optimal. Selain itu, kerjasama internasional menjadi kunci strategis dalam upaya  perlindungan  hak  cipta.  Indonesia  aktif  berpartisipasi  dalam  forum  internasional terkait  hak  cipta,  serta  menjalin  perjanjian  bilateral  dan  multilateral  untuk  memperkuat penegakan hukum dan mencegah pelanggaran lintas batas. Peningkatan kapasitas penegak hukum  melalui  pelatihan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia,  serta  penggunaan teknologi  canggih  dalam  deteksi  dan  penindakan  pelanggaran  hak  cipta,  menjadi  fokus utama dalam upaya mewujudkan ekosistem hukum yang efektif dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Argawati. Utami. 2023. Perjanjian Internasional Yang  Diratifikasi Untuk Melindungi Karya Cipta Indonesia. Jakarta. Mahkamah Konstitusi.
Argawati. Utami. 2024. Ahli: “Platform  Digital” Wajib Deteksi Konten Langgar Hak Cipta. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Asikin. Amiruddin dan H Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Broto. Gatot S. Dewa. 2014. Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. Jakarta. Kominfo Republik Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020-2024). Desember. 1
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  /  Badan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Republik Indonesia. 2021. Pentingnya  Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi  Kreatif.  Jakarta.  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  /  Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2004.  Pengesahan  WIPO
Performances And Phonograms Treaty. 1996. Jakarta. JDIH DJKI.
Kominfo Republik Indonesia. 2017. Pemerintah ingin media sosial dimanfaatkan untuk hal produktif. Jakarta. Kominfo Republik Indonesia.
LAN RI. 2024. Tingkatkan Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah, LAN Gelar Forum Kolaborasi FORSES. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
M. Abrar Tuntalanai. 2023. PENGUATAN PERAN POLRI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL GUNA  MENDUKUNG  KAMDAGRI  DALAM  RANGKA  KETAHANAN  NASIONAL. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Mamuji.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri.  2013. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan. Jakarta. Raja Grafindo Persada
Marzuki. Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Group
Otto  Gani.  2024. Di  Jenewa,  Dunia  Sepakati  Traktat  Internasional  bagi  Perlindungan Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetika, dan Pengetahuan Tradisional. Jakarta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
PTRI Jenewa. 2020. Indonesia Usung Era Baru Perlindungan Kekayaan Intelektual. Jenewa. Perutusan  Tetap  Republik  Indonesia  Untuk  PBB,  WTO,  dan  Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya Di Jenewa Republik Federasi Swiss.
Pujianti. Sri. 2022. Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta. Jakarta.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Rahmi Jened. 2022. Pentingnya Perlindungan Hak Cipta di Indonesia untuk Animasi dan Peranannya dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. Surabaya. Unair News.
Ridho. Muhammad Rafif. 2024. Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank. Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan.
Winanti.  Poppy  S.  2021. The  challenges  of  digital  economy  and  copyright  protection  in Indonesia. London. Routledge.
JURNAL
Adhandani. Lucky. 2023. Pembaharuan Hukum Atas Hak Cipta Di Indonesia. "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 2 Article 23
Bimo Satria Fajrin Nugroho. Muhamad Adji Rahardian Utama. 2020. Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. Journal of Law and Legal Reform. Volume 1 Nomor 4.
Handayani.  Tri.  2019. Intellectual  Property  Rights  in  The  Field  of  Copyright  in  Indonesia Towards The Globalization Era. Atlantis Press. Volume 140.
Mashdurohatun.  Anis.  2012. Problematika  Perlindungan  Hak  Cipta  Di  Indonesia.  Yustisia Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 1.
Maya  Ruhtiani.  Yuris  Tri  Naili.  2023. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya  Cipta  Melalui TeknologiBlockchain Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual  Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh.  Volume 11 Nomor 2.
Noviriska. 2022. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. JURNAL ILMIAH PUBLIKA. Volume 11 Nomor 2.
Rizka Selvira. Izzatusholekha. 2023. Government's Strategy For The Protection Of Musical Copyrights  In  Digital  Transformation  Era  In  Indonesia.  Journal  Of  Comprehensive Science. Volume 2 Nomor 4.
Widijowati. Dijan. 2016. Flexibility Protection of Copyright in Indonesia. The Southeast Asia Law Journal. Volume 1 Nomor 2.