## ANALISIS DATA PANEL KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH
1

## ANALYSIS OF PANEL DATA OF POVERTY IN ACEH PROVINCE
Dewi Maya Sari 2 , Zulfan 3 Email: dewi@politeknikaceh.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product and village funds on poverty  in  Aceh  Province.  The  data  used  are  secondary  data  in  the  form  of  Gross  Regional Domestic Product (PDRB) data, village fund transfer data and poverty data from 23 districts / cities in Aceh Province over a three-year period (2017 to 2019). This study uses panel data regression analysis where the model used is the common effect. The results of this study indicate that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) and village funds has a positive effect on poverty.
Keywords : Poverty, Gross Regional Domestic Product, Village Funds.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  produk  domestik  regional bruto dan dana desa terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah  data  sekunder  berupa  data  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  data transfer dana desa dan data kemiskinan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode tiga tahun (2017 s.d 2019). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel  dimana  model  yang  digunakan  adalah common  effect .  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan  Dana  Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
Kata kunci : Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Dana Desa.
1 Diterima 15 Juni 2021, direvisi 10 Juli 2021.
2 Dosen Politeknik Aceh
3 Dosen Universitas Syiah Kuala

## 41

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu fenomena  yang  sangat  diperhatikan  oleh pemerintah di berbagai negara khususnya negara berkembang. Hal dini disebabkan karena kemiskinan ini dapat menghambat pertumbuhan  transformasi  di  negara berkembang dan menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah  demi  kesejahteraan  rakyat Indonesia. Sebagian besar negara di dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan  uang.  Namun,  orang  miskin sendiri menganggap pengalaman mereka miskin  jauh  lebih  luas.  Seseorang  yang miskin dapat menderita berbagai kerugian pada saat yang  sama. Misalnya mereka  mungkin  memiliki  kesehatan yang  buruk  atau  kekurangan  gizi, kekurangan air bersih atau listrik, kualitas kerja  yang  buruk  atau  sekolah  yang sedikit.  Berfokus  pada  satu  faktor  saja, seperti  pendapatan,  tidak  cukup  untuk menangkap  realitas  kemiskinan  yang sebenarnya (Swastika & Supriyatna, 2008).
Kemiskinan  juga  dianggap  menjadi masalah  multidimensional.    Standar hidup  atau  fasilitas  dasar  menjadi karakteristik  penentu  kemiskinan  multi dimensional  di  Indonesia.  Fasilitas  dasar yang  dimaksud  adalah  adanya  sumber penerangan, air bersih, sanitasi dan bahan bakar untuk memasak (Artha & Dartanto, 2018).  Untuk  mengatasi  kesenjangan kawasan  pedesaan  dan  perkotaan, Pemerintah  melalui  Nawa  Cita  berusaha untuk menerapkan paradigma baru untuk membangun pedesaan. Upaya ini dinamakan  dengan  jargon  “Membangun Indonesia  dari  Pinggiran”. Membangun
desa dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuha  ekonomi  pada  tingkat  desa dan  memperkuat  aparatur  desa  dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam  hal  ini  Pemerintah  Republik Indonesia  melahirkan  implikasi  pada kebijakan  transfer  dana  dari  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah Desa (Nurpuspita, Sarfiah, & Ratnasari, 2016).
Kemiskinan di tingkat pedesaan telah menjadi  perhatian  utama  dibandingkan dengan  masalah  kemiskinan  perkotaan. Pada  Maret  2019,  angka  kemiskinan perkotaan  hanya  6,69%,  sedangkan kemiskinan  pedesaan  mencapai  12,85% (Arham & Hatu, 2020). Kurangnya modal dan  kurangnya  alat  produksi  menjadi penyebab utama kemiskinan pada rumah tangga miskin (Nguyen & Nguyen, 2019) Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi masalah  ketimpangan  pedesaan  dan kemiskinan pedesaan, Pemerintah Indonesia  menetapkan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengatur  masalah  Transfer  Dana  Desa. Penetapan  Undang-Undang  Desa  ini diharapkan
dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan.
Aceh  yang  terdiri  dari  23 kabupaten/kota  dan  sebagai  daerah yang  menjalankan  otonomi  khusus masih  berselimut  dengan  kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data  kemiskinan  di  seluruh  Indonesia pada  tanggal  17  Februari  2021  dan menempatkan  Aceh  sebagai  provinsi termiskin di Sumatera dengan persentase  tingkat  kemiskinan  sebesar 15,43%.  Pada  2016  jumlah  penduduk miskin  di  Aceh  berjumlah    848,44  ribu jiwa  atau  16,73  persen  dari  jumlah

## 42
seluruh  penduduk  Aceh.  Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2020 jumlah  penduduk  miskin  berkurang menjadi  814,91  ribu  jiwa  atau  14,99 persen  dari  jumlah  penduduk.  Namun meskipun  jumlah  penduduk  miskin berkurang,  Aceh  tetap  menduduki urutan  pertama  Provinsi  termiskin  di Sumatera pada tahun 2020.
Tingkat  Kemiskinan  di  Aceh diukur dengan konsep kebutuhan dasar (basic  needs  approach)  dimana  metode
ini telah digunakan oleh BPS dari tahun 1998. Konsep kebutuhan dasar memandang kemiskinan
sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar  makanan  dan  bukan  makanan, yang diukur menurut garis kemiskinan. Penyumbang  terbesar  garis  kemiskinan di Aceh adalah komoditi makanan yaitu sebesar 75,91% (BPS, 2019).
Tabel 1 Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2016-2020 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin (%) Perkotaan  Perdesaan  Perkotaan + Perdesaan Perkotaan  Perdesaan  Perkotaan + Perdesaan 2016 159,50 688,94 848,44 10,82 19,15 16,73 2017 172,35 700,26 872,61 11,11 19,37 16,89 2018 172,09 667,40 839,49 10,44 18,49 15,97 2019 168,11 651,33 819,44 9,68 18,03 15,32 2020 173,90 641,01 814,91 9,84 17,46 14,99
Catatan: Data Kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret Sumber: BPS, 2020.
Dimensi lain persoalan
kemiskinan di Aceh tidak hanya berupa jumlah dan persentase penduduk miskin saja, namun juga tingkat kedalaman dan kaparahan  dari  kemiskinan  tersebut.
Indeks kedalaman
kemiskinan mengindikasikan  rata-rata  pengeluaran penduduk  miskin  cenderung  menjauhi atau  mendekati  garis  kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan  pengeluaran  di  antara penduduk miskin. Pengentasan
kemiskinan  jauh  dari  harapan  akibat
ketidaktepatan  sasaran  dalam  program pengentasan kemiskinan.
Karakteristik  lain  terkait  dengan tingkat  kemiskinan  yang  lebih  tinggi adalah ukuran rumah tangga yang lebih besar,  tingkat  pendidikan  yang  lebih rendah,  rumah  tangga  yang  dikepalai oleh perempuan dan rumah tangga yang sebagian  besar  bekerja  di  pertanian. Hubungan  antara  karakteristik  ini  dan kemiskinan relatif stabil selama periode tsunami  yang  menunjukkan  bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan adalah tidak berubah meskipun terjadi
perubahan  sosial-ekonomi  dan  politik yang  cepat.  Perbaikan  ekonomi  dan penurunan  angka  kemiskinan  dapat dicapai  jika  pemerintah  mengetahui variabel apa  saja yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan.
Tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB  merupakan  salah  satu  indikator penting  dalam  mengetahui  kondisi ekonomi suatu daerah.
Pada  triwulan  IV  2020,  PDRB  Aceh sebesar  42.739.711,5  juta  rupiah.  PDRB
Aceh  meningkat  dari  26.158.444  juta rupiah  pada  triwulan  I  2011  menjadi 42.739.711,5 juta rupiah pada triwulan IV 2020  dengan  pertumbuhan  rata-rata tahunan  sebesar  1,29%.  Ekonomi  Aceh triwulan  IV-2020 dibanding  triwulan  IV- 2019 turun sebesar 2,99 persen  (y-on-y). Dari  sisi  produksi  penurunan  terbesar terjadi  pada  lapangan  usaha transportasi dan pergudangan sebesar 27,98 persen. Dari sisi pengeluaran penurunan terbesar ada  di  komponen  impor  luar  negeri sebesar 61,88 persen   (BPS, 2020).
Gambar 1 Data PDRB Indonesia Tahun 2010-2020
Faktor lainnya yang dapat
mempengaruhi  kemiskinan  adalah  Dana Desa.  Negara  melalui  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mengalokasikan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  desa. Alokasi  dana  desa  terus  meningkat  dari
tahun  2015  hingga  saat  ini  dengan  total tunjangan  dana  desa  pada  tahun  2018 mencapai  Rp.  187  triliun.  Tujuan dukungan keuangan untuk desa diharapkan dapat memajukan masyarakat. Namun kenyataannya,
Program  Dana  Desa  telah  menjadi  akar

## 44
korupsi  kasus  yang  telah  menyebabkan banyak warga desa tidak bisa memenuhi kebutuhan  dasar  manusiadan  hidup dalam kemiskinan.
Dalam penerapan otonomi khusus di Aceh berdampak pada bergesernya sistem pemerintahan  dari  sistem  terpusat  ke sistem  desentralisasi.  Ini  berimplikasi pada perubahan pada sistem manajemen pembangunan daerah. Pengaturan Pemerintahan  Gampong  telah  diatur dalam  Qanun  Provinsi  Aceh  Nomor  5 tahun 2003.
Dalam  kerangka  otonomi  desa, semuanya  bentuk  urusan  pemerintahan desa  merupakan  kewenangan  desa termasuk dalam hal mengelola keuangan desa.  Atas  dasar  inilah  desa  memiliki kewenangan  mengatur  dan  merawat masyarakat  setempat  sesuai  dengan kondisi  sosial  dan  budaya  termasuk dalam  pengaturan  keuangan.  Keuangan desa  memiliki  peran  penting  dalam pembiayaan
pelaksanaan tugas pemerintahan  desa,  baik  untuk  belanja operasional desa  administrasi dan dalam rangka  pemberdayaan  masyarakat  desa dan pengembangan desa.
Menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa, pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana  Desa  (ADD).  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  ini  berasal  dari  minimal  10% alokasi  anggaran  dana  perimbangan setelah  dikurangi  belanja  pegawai.
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  menjadi sumber utama penyelenggaraan Pemerintah  Desa.  Alokasi  Dana  Desa (ADD) umumnya 30% dananya digunakan untuk operasional Pemerintah  Desa,  sedangkan  sisanya 70%  digunakan  untuk  pemberdayan
masyarakat  desa.  Pemberdayaan  ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan
meningkatkan perekonomian desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka diketahui  bahwa  Produk  Domestik Regional Bruto dan Dana Desa memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan,  sehingga  perlu  dilakukan penelitian dengan judul “Kemiskinan di Provinsi  Aceh  dilihat  dari  Produk Domestik  Regional  Bruto  dan  Dana Desa”.

## B. STUDI PUSTAKA
1) Kemiskinan Kemiskinan diartikan sebagai
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi  kebutuhan  makanan  dan bukan  makanan  yang  diukur  dari pengeluaran  (BPS,  2020a).  Menurut (Purnama, 2017) kemiskinan merupakan kondisi  hidup  seseorang  yang  merujuk pada  keadaan  kekurangan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  pokkok dan tidak dapat menikmati kehidupannya  dalam  hal  kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan,  pendapatan  yang  tinggi  dan standar hidup.
Menurut  (Suryani,  Permadi,  &  Serif, 2019),  pada  umumnya  klasifikasi  dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Kemiskinan Absolute
Kemiskinan  Absolute  yaitu  keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak  mencukupi  untuk  membeli keperluan minimum;
b. Kemiskinan Relative
Kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan

## 45
perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya;
c. Kemiskinan Struktural Kemiskinan  struktural  merupakan kondisi  di  mana  sekelompok  orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan  tidak  ada  peluang  bagi  mereka untuk keluar dari kemiskinan;
d. Kemiskinan Kultural Kemiskinan  kultural  adalah  budaya yang  membuat  orang  miskin,  yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin.

## 2) Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)
PDRB digunakan sebagai salah satu parameter  untuk  melihat  gambaran kinerja  perekonomian  makro  suatu wilayah  dalam  periode  tertentu  (BPS, 2020).  Dilihat  dari  sisi  pengeluaran, PDRB dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi Pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.
Produk  Domestik  Regional  Bruto adalah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tersebut.  Produk  Domestik  Regional Bruto adalah total nilai output ekonomi bersih  yang  dihasilkan  oleh  semua kegiatan  ekonomi  di  suatu  daerah tertentu  dan  dalam  jangka  waktu tertentu.  Produk  Domestik  Regional Bruto juga diartikan sebagai jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit  bisnis  dalam  area  tertentu  atau mewakili jumlah total dari semua barang dan  jasa  yang  diproduksi  oleh  semua unit ekonomi di suatu daerah (Hamid & Yusuf, 2018).
Produk  Domestik  Regional  Bruto atas  dasar  harga  pasar  adalah  jumlah nilai  tambah  bruto  (gross  value  added) yang  timbul  dari  seluruh  sektor perekonomian  di  suatu  wilayah.  Nilai tambah  adalah  nilai  yang  ditambahkan dari  kombinasi  faktor  produksi  dan bahan  baku  dalam  proses  produksi. Penghitungan  nilai  tambah  adalah  nilai produksi  (output)  dikurangi  biaya antara.  Nilai  tambah  bruto  di  sini mencakup komponen-komponen pendapatan  faktor  (upah  dan  gaji, bunga,  sewa  tanah  dan  keuntungan), penyusutan  dan  pajak  tidak  langsung neto.  Jadi  dengan  menjumlahkan  nlai tambah bruto dari masing-masing sektor dan  menjumlahkan  nilai  tambah  bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk  Domestik  Regional  Bruto  atas dasar harga pasar.

## 3) Dana Desa
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa memberikan harapan untuk dilaksanakan pergeseran orientasi pembangunan  nasional,  membangun Indonesia  melalui  pembangunan  desa. Untuk  merealisasikan  visi  strategis tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan  dana  desa  sebesar  Rp20,6 triliun  pada  tahun  2015,  meningkat menjadi Rp46,7 triliun  pada tahun 2016 untuk  74.093  desa  (Simangunsong  & Wicaksono, 2017).
Menurut (Ramly, Wahyuddin,
Mursyida,  &  Mawardati,  2018)  Alokasi Dana  Desa  diberikan  kepada  desa dengan tujuan:
a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

## 46
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan,  pembangunan  dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya. b) Meningkatkan  kapasitas  Lembaga Masyarakat di desa dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian  pembangunan  secara partisipatif  sesuai  dengan  potensi desa.
c) Meningkatkan  pemerataan  lapangan kerja  dan  peluang  pendapatan  bagi warga desa.
d) Mendorong peningkatan masyarakat swadaya
4) Kerangka Pemikiran Pengaruh Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan
Negara-negara  yang  dianggap berpenghasilan  menengah  ke  atas memiliki  lebih  banyak  kemiskinan  di dalam  perbatasannya  daripada  negara- negara  yang  dianggap  berpenghasilan rendah.  Hal  ini  bertentangan  langsung dengan argumen "pertumbuhan memberantas kemiskinan". Negara dengan pendapatan lebih tinggi memiliki  contoh  kemiskinan  yang  lebih besar daripada negara
dengan pendapatan  lebih  rendah.  (Johnson,
2017). Pertumbuhan  ekonomi  yang diukur dalam kaitannya dengan pertumbuhan PDB berhubungan langsung dengan pengurangan
kemiskinan (Mulok, Kogid, Asid, & Lily, 2012).  Dengan  kata  lain,  pertumbuhan PDB  yang  tinggi  seringkali  dapat membantu  mengurangi  kemiskinan. Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  PDB memiliki  hubungan  yang  erat  dengan
tingkat kemiskinan di negara mana pun. Hasil  penelitian  (Susilowati,  Susilowati, &  Hadi,  2017)  menemukan  bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
𝐻 𝑎1 :  Produk  domestic  regional  bruto berpengaruh terhadap kemiskinan
Pengaruh Dana Desa Terhadap

## Kemiskinan
Kemiskinan  di  Aceh  sebagian besar  merupakan  fenomena  pedesaan. Lebih  dari  30  persen  rumah  tangga pedesaan  hidup  di  bawah  garis kemiskinan.  Ini  sebanding  dengan kurang  dari  15  persen  rumah  tangga miskin di perkotaan (World Bank, 2008). Hal  inilah  yang  menyebabkan  lahirnya Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014 tentang    Desa.    Dana  desa  bertujuan mengurangi    ketimpangan    antardesa, dimana  tujuan  pemberian  dana  desa untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan
publik,
memajukan
perekonomian desa, mengatasi    kesenjangan    pembangunan antar    desa,    serta    memperkuat masyarakat    desa  sebagai  subyek  dari pembangunan  (Artino,  Juanda,  & Mulatsih, 2019).
Berdasarkan
data dari
kementerian keuangan bahwa dari tahun 2015  anggaran  untuk  dana  desa mengalami  kenaikan  yang  signifikan pada  tahun  2015  dari    20,76    triliun menjadi    46,98    triliun    di    tahun    2016 dan    pada    tahun    2017    kembali mengalami  kenaikan  menjadi  60 triliun.
Besarnya    jumlah    dana    desa    yang diterima  oleh setiap   desa  diharapkan mampu  mewujudkan  amanat  undang- undang    dan    dipergunakan  sesuai dengan  peruntukannya.  Program  dana desa  untuk  setiap  desa  memberikan implikasi  positif  bagi  kesejahteraan masyarakat.
Penelitian tentang pengaruh dana desa terhadap kemiskinan telah dilakukan  oleh  (Artino  et  al.,  2019)  dan (Hermawan  &  Ahmad,  2019)  dengan
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana desa mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,  maka  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
𝐻 𝑎2 : D berpengaruh
terhadap kemiskinan
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka  dapat  digambarkan  kerangka konseptualnya dalam Gambar  2.

## Gambar 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

## C. METODOLOGI PENELITIAN Teknik Analisis Data
Teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan dokumentasi. Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  data panel.  Data  diolah  dengan  bantuan software  Eviews  11.  Analisis  regresi  data panel  merupakan  gabungan  dari  data cross section dan time series, dimana sama unit penampang diukur pada waktu yang berbeda. Jadi dengan kata lain, data panel adalah  data  dari  beberapa  individu  yang sama  diamati  dalam  periode  waktu tertentu.
Berbeda dengan regresi biasa, regresi data panel harus melalui estimasi yang tepat  langkah  pemodelan.  Dalam metode  pendugaan  model  regresi
dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga cara pendekatan, antara lain:

## 1) Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)
Pendekatan  model  data  panel paling  sederhana  karena  hanya menggabungkan  data  deret  waktu dan  lintas  bagian.  Dalam  model  ini tidak  dianggap  waktu  dan  dimensi individu,  begitu  juga  diasumsikan bahwa  perilaku  data  perusahaan adalah sama dalam berbagai periode. Metode  ini  dapat  menggunakan pendekatan Ordinary  Least  Square (OLS)  atau  teknik  kuadrat  terkecil untuk  mengestimasi  model  data panel.
Dana Desa ( 𝑿 𝟐 ) Produk Domestik Regional Bruto ( 𝑿 𝟏 )
Kemiskinan (Y)

## 48
2) Model Efek Tetap (FE)
Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan  antar  individu  dapat diakomodasi intersep yang berbeda. Untuk  memperkirakan  data  panel model Fixed  Effects menggunakan variabel  dummy  teknik  untuk menangkap perbedaan antara perusahaan mencegat, dapat mencegat  yang  berbeda  terjadi karena  perbedaan  budaya  kerja, manajerial,  dan  insentif.  Namun demikian  intersep  yang  sama  antar perusahaan.
Model  estimasi  ini  sering  juga disebut dengan teknik Variabel Dummy Kuadrat  Terkecil  (LSDV).  Model  efek tetap  berbeda  dari  efek  umum,  tetapi masih  menggunakan  yang  biasa-biasa saja prinsip persegi. Asumsi pemodelan yang  menghasilkan  intersep  konstan untuk  setiap  penampang  dan  waktu dinilai  kurang  realistis,  sehingga dibutuhkan  lebih  banyak  model  untuk menangkap perbedaan.
Untuk  memilih  model  yang  paling sesuai,  ada  beberapa  pengujian  yang bisa  dilakukan  yaitu  Uji  Chow,  Uji Hausman  dan  Uji  Lagrange  Multiplier. Prosedur  kedua  uji  tersebut  adalah sebagai berikut:
a) Uji Chow (Uji Common  Effect dengan Fixed Effect )
𝐻 0 : model mengikuti common effect . 𝐻 1 : model mengikuti fixed effect.
Keputusan: Tolak 𝐻 0 jika nilai Probability <  α.  Kesimpulan:  Jika 𝐻 0 ditolak  maka, model fixed  effect lebih  baik  daripada model common effect.
b) Uji Hausman (Uji Fixed Effect dengan
Random Effect )
𝐻 0 :  model  mengikuti random effect. 𝐻 1 : model mengikuti fixed effect.
Keputusan: Tolak 𝐻 0 jika nilai Probability < α.
Kesimpulan: Jika 𝐻 0 ditolak maka model fixed  effect lebih  baik  daripada  model random effect .
Selain  dilakukan  Uji  Chow,  Uji Hausman  dan  Uji  Lagrange Multiplier  untuk  mengetahui  uji terbaik dalam pemilihan model, uji statistik  juga  dilakukann  dalam penelitian ini antara lain uji F, uji t, dan  koefisien  determinasi  (R²) untuk mengetahui bagaimana pengaruh  variabel  bebas  terhadap variabel  terikat  secara  simultan maupun secara parsial.

## Model Regresi Data Panel
Untuk  menguji  hipotesis  dalam penelitian ini digunakan metode regresi data panel. Model persamaan regresinya dapat diuraikan sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 = α + 𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 Keterangan:
Y     = Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan
α = Konstanta
, 𝛽 2, = Koefisien regresi
𝑋 1𝑖𝑡 =Indikator yang digunakan untuk mengukur  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB)
kabupaten i untuk tahun t
1 
𝑋 2𝑖𝑡 =  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur Dana Desa kabupaten i untuk tahun t
e = epsilon (error term) D. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
H asil Pemilihan Model Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  data panel  dalam  model  analisis.  Untuk  itu perlu  dilakukan  pengujian  model analisis.  Dari  tiga  pendekatan  model yaitu common  effect ( Pooled  Least Square /PLS), fixed  effect  model dan random effect model maka harus dipilih
satu  model  yang  paling  cocok  untuk penelitian ini. Penentuan model ini diuji dengan  uji  chow.  Hasil  uji  chow  dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan  hasil  uji  chow  pada Tabel  2  diketahui  bahwa Common  Effect Model ( Pooled Least Square /PLS) direkomendasikan  untuk  digunakan sebagai teknik estimasi pada data panel untuk  mengetahui  dampak  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dan dana  desa  terhadap  kemiskinan  di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Tabel 2

## Hasil Uji Chow
Effects Test Statistic d.f Probability Cross-section F 0,766069 (19,38) 0,7289 Cross-section Chi-Square 19,456795 19 0,4279 Sumber: Data diolah (2021).
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui bahwa nilai probability untuk cross-section F  adalah  0,7289.  Nilai  ini  menunjukkan bahwa  nilai probability lebih  besar  dari 0,05  sehingga  keputusan  yang  diambil adalah  menerima 𝐻 0 dan  menunjukkan bahwa  model common  effect lebih  baik daripada model fixed effect. Dengan hasil common effect tersebut kemudian
dilakukan uji t, uji F dan R-Square pada output common effect .

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  regresi  data  panel  pengaruh Produk  Domestik  Regional  Bruto  dan Dana  Desa  terhadap  Kemiskinan  dapat dilihat pada Tabel 3.

## 50
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 11 ● NOMOR  01 ● TAHUN 202 1
Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel Sumber: Data diolah (2021).
Berdasarkan hasil regresi data panel seperti pada Tabel 3 di atas, maka dapat dibuat  persamaan  regresi  data  panel berikut ini:
Y= 3.062,191 + 0,000000149𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖𝑡 + 0,0000000004 𝐷𝐷 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡
Tabel 3 menunjukkan beberapa poin penting  untuk  menjelaskan  dampak alokasi  dana  desa  terhadap  kemiskinan di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh. Teknik  PLS  untuk  23  observasi menunjukkan koefisien determinasi ( 𝑅 2 ) adalah  0,922743.  Artinya  variabel produk  domestik  regional  bruto  dan variabel  dana  desa  bisa  menjelaskan koefisien  kemiskinan  sebesar  92,27 persen,  sedangkan  sisanya  7,73  persen dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar model  persamaan  dalam  penelitian  ini. Kemampuan  variabel  penjelas  ini  juga dikonfirmasi  oleh  statistik  F  dengan probabilitas  statistik  F  pada  tingkat kepercayaan 99 persen atau α 1 persen.
Hipotesis pengaruh Produk Domestik  Regional  Bruto  terhadap Kemiskinan dirumuskan
sebagai berikut:
𝐻 𝑎1 : 𝛽 1 ≠ 0 ; Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh
terhadap Kemiskinan.
Berdasarkan  Tabel  3,  nilai  koefisien regresi  pengaruh  produk  domestic regional  bruto  terhadap  kemiskinan diperoleh  sebesar  0,000000149.  Nilai  ini menunjukkan  bahwa 𝛽 1 ≠  0  sehingga 𝐻 𝑎1 diterima.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  produk  domestik regional  bruto  berpengaruh  positif terhadap  kemiskinan.  Setiap  kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kenaikan kemiskinan sebesar
0,000000149%
dengan  asumsi  variabel  dana  desa adalah konstan.
Hipotesis  pengaruh  dana  desa terhadap kemiskinan dirumuskan sebagai berikut:
𝐻 𝑎2 : 𝛽 2 ≠  0 ;  Dana  desa  berpengaruh terhadap kemiskinan.
Berdasarkan  Tabel  3,  nilai  koefisien regresi  pengaruh  dana  desa  terhadap kemiskinan diperoleh
sebesar 0,0000000004.  Nilai  ini  menunjukkan bahwa  β2  ≠  0  sehingga  Ha3  diterima. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif
Variabel Coef. Std. Error t-Stat. Prob. Konstanta 3061,191 1919,431 1,594843 0,1163 PDRB 0,000000149 0,0000000062 24,04140 0,0000 Dana Desa 0,0000000004 0,0000000002 1,953969 0,0556 R- squared 0,922743
Durbin-Watson Stat. 2,108974 Adjusted R- Square R- squared 0,92032 F- statistic 340,3994 Prob (F- statistic ) 0,000000

## 51
terhadap  kemiskinan.  Setiap  kenaikan dana sebesar 1%, maka akan mengakibatkan  kenaikan  kemiskinan sebesar  0,0000000004%  dengan  asumsi variabel produk domestik regional bruto adalah konstan.

## Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Produk  Domestik  Regional  Bruto berpengaruh positif
terhadap kemiskinan  dengan  nilai  koefisien regresi  sebesar  0,000000149.  Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar  produk  domestik  regional  bruto, maka semakin besar kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  belum  dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan terjadinya ketimpangan
dari pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia (World  Bank,  2006).  Hasil  ini  juga didukung oleh hasil penelitian (Mulok et al.,  2012)  yang  menyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan tetapi tidak cukup untuk pengentasan kemiskinan,  terutama  jika  tujuannya adalah  pengentasan  kemiskinan  yang cepat dan berkelanjutan.
Teori  lain  yang  mendukung  hasil penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian (Suliswanto,  2010)  yang  menyatakan bahwa  angka  kemiskinan  di  Indonesia masih  tinggi,  meskipun  pertumbuhan Produk  Domestik  Bruto  dikatakan bagus.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh (Andhykha, Handayani, & Woyanti,
2018).  Namun  sedikit  berbeda  dengan hasil  penelitian  (Feriyanto,  NurAiyubbi &  Nurdany,  2020;  Silastri,  Iyan,  &  Sari, 2017;  Susilowati  et  al.,  2017)yang menyatakan  produk  domestik  regional bruto  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan.
2. Pengaruh  Dana  Desa  Terhadap Kemiskinan
Berdasarkan hasil
pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan  dengan  nilai  koefisien regresi  sebesar  0,0000000004.  Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar  dana  desa,  maka  semakin  besar kemiskinan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  (Susilowati  et  al.,  2017) dan  (Cita,  Nurhanitah,  Fahlia,  Hasri,  & Sanjani,  2020)  yang  menyatakan  dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedikit  berbeda  dengan  hasil  penelitian (Artino  et  al.,  2019;  Hermawan  & Ahmad, 2019; Putra, 2018) dan (Sunu & Utama, 2019) yang menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

## E. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN Kesimpulan
Setelah  dilakukan  pengujian  dan analisis  data,  maka  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  produk  domestik regional  bruto  dan  dana  desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh.

## 52

## Implikasi
Hasil  penelitian  ini  berimplikasi bahwa  dana  desa  tidak  dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten /kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat terjadi    karena  kurangnya  dana  yang terdesentralisasi  dan  karena  sistem pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Keterbatasan Adapun keterbatasan dalam penelitian  ini  adalah  periode  waktu penelitian yang singkat yaitu hanya 3 tahun  (2007  s.d  2019)  dan  hanya menganalisis dua faktor yang mempengaruhi  kemiskinan  yaitu produk  domestik  regional  bruto  dan dana desa.
Saran Bagi peneliti selanjutnya,
diharapkan dapat  menganalisis  faktor-faktor  lain yang  diperkirakan  mempengaruhi kemiskinan  yang  tidak  dimasukkan dalam  penelitian  ini  seperti  tingkat pengangguran,  tingkat  pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhykha,  R.,  Handayani,  H.  R.,  &
Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat
Pengangguran,  dan  IPM  Terhadap Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi Jawa  Tengah. Media  Ekonomi  Dan Manajemen ,
33 (2), 113 – 123. https://doi.org/10.24856/mem.v33
i2.671
Arham,  M.  A.,  &  Hatu,  R.  (2020).  Does Village  Fund  Transfer  Address  the Issue of Inequality and Poverty ? A
Lesson  From  Indonesia. Journal  of Asian Finance, Economics and Business , 7 (10), 433 – 442. https://doi.org/10.13106/jafeb.202 0.vol7.no10.433
Artha,  D.  R.  P.,  &  Dartanto,  T.  (2018). Multidimensional  Approach  to Poverty Measurement in Indonesia. Journal  of  Economic  Cooperation  and Development , 39 (3), 1 – 38.
Artino,  A.,  Juanda,  B.,  &  Mulatsih,  S.
(2019).  Keterkaitan  Dana  Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara. Tata Loka , 21 (3),
381 – 389. https://doi.org/10.14710/tataloka.
21.3.381-389
BPS.  (2020a). Indikator  Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2020 .
BPS. (2020b). Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan IV-2020 .
Cita,  F.  P.,  Nurhanitah,  S.,  Fahlia,  F., Hasri, D. A., & Sanjani, M. R. (2020). The  Influence  of  Village  Fund  and Its  Allocation  on  Poverty  Levels  in Isolated Areas in Batulanteh District. Proceedings  of  The  1st  Annual Conference  on  Education  and  Social Sciences  (ACCESS  2019) , 465 (Access 2019), 36 – 38. https://doi.org/10.2991/assehr.k.2
00827.010
Feriyanto,  NurAiyubbi,  D.  El,  & Nurdany,  A.  (2020).  The  Impact  of Unemployment,  Minimum  Wage, and  Real  Gross  Regional  Domestic Product  On  Poverty  Reduction  In Provinces  of  Indonesia. Asian
Economic  and  Financial  Review ,
10 (10), 1088 – 1099. https://doi.org/10.18488/journal.a efr.2020.1010.1088.1099
Hamid, A., & Yusuf, M. (2018). The Effect of Gross Regional Domestic Product and The Rate of Open
Unemployment. Journal  of  Islamic, Social,  Economics  and  Development ,
3 (11), 13 – 21.
Hermawan, A., & Ahmad, A. A. (2019).
The Effect of Village Funds on Rural Poverty :  Empirical  Evidence  From Java Island. In International
Conference on Rural Development and Enterprenerurship  2019:  Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0 (Vol.
5, pp. 177 – 183).
Johnson,  K.  S.  (2017). Quantitative Poverty : Relationship Between Poverty Level and Population Size , GDP, and Gini  Coefficient . Walden  University Scholar Works .
Mulok, D., Kogid, M., Asid, R., & Lily, J. (2012). Is Economic Growth Sufficient for Poverty Alleviation?Empirical Evidence From  Malaysia. Cuadernos  de Economía , 35 , 26 – 32.
Nguyen,  H.  H.,  &  Nguyen,  N.  Van. (2019). Factor Affecting Poverty and Policy  Implication  of  Poverty Reduction :  A  Case  Study  for  the Khmer  Ethnic  People  in  Tra  Vinh
Province  ,  Viet  Nam  *. Journal  of
Asian Finance, Economics and Business , 6 (1), 315 – 319. https://doi.org/10.13106/jafeb.201
9.vol6.no1.315
Nurpuspita,  R.,  Sarfiah,  S.  N.,  & Ratnasari,  E.  D.  (2016).  Analisis Pengelolaan  Dana  Desa  Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita  “Membangun  Indonesia dari Pinggiran” di Kecamatan Bener Kabupaten  Purworejo  Tahun  2016. Directory  Journal  of  Economic , 1 (2),
136 – 150.
Purnama, N. I. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Tingkat  Kemiskinan  di  Sumatera Utara. Jurnal  Ekonomikawan , 17 (1),
62 – 70.
Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap  Kemiskinan  di  Aceh. Jurnal Analis Kebijakan , 2 (2), 1 – 15.
Ramly, A. R., Wahyuddin, Mursyida, J.,
& Mawardati. (2018). The
Implementation  of  Village  Fund Policy  in  Improving  Economy  of Village  Society. Jurnal  Ilmiah Peuradeun , 6 (3), 459 – 478.
Silastri, N., Iyan, R. Y., & Sari, L. (2017). Pengaruh  Jumlah  Penduduk  dan Pendapatan  Domestik  Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di  Kabupaten  Kuantan  Singingi. JOM Fekon , 4 (1), 105 – 117.
Simangunsong,  F.,  &  Wicaksono,  S.
(2017).  Evaluation  of  Village  Fund Management  in  Yapen  Islands Regency  Papua  Province  (  Case Study  at  PasirPutih  Village  ,  South Yapen  District  ). Open  Journal  of Social Sciences , 250 – 268.
https://doi.org/10.4236/jss.2017.59

## 54

## 018
Suliswanto,  M.  S.  W.  (2010).  Pengaruh Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dan Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 8 (2), 357 – 366.
Sunu,  M.  K.  K.,  &  Utama,  M.  S.  (2019).
Pengaruh  Dana  Desa  Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Bali. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Udayana , 8 (8), 843 – 872. https://doi.org/10.24843/eeb.2019.
v08.i08.p02
Suryani,  E.,  Permadi,  L.  A.,  &  Serif,  S. (2019). Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan di Pulau Lombok: Basis Perumusan
Intervensi Kebijakan. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora , 5 (1), 27 – 41.
Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S.  (2017).  Pengaruh  Alokasi  Dana Desa,  Dana  Desa,  Belanja  Modal, dan  Produk  Domestik  Regional Bruto Terhadap
Kemiskinan
Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi , 1 (4), 514 – 526.
Swastika,  D.  K.  S.,  &  Supriyatna,  Y. (2008).  The  Characteristics  of Poverty  and  Its  Alleviation  in Indonesia. Forum  Penelitian  Agro Ekonomi ,
26 (2),
103 – 115. https://doi.org/10.21082/fae.v26n
2.2008.103-115
World, B. (2008). Aceh Poverty Assessment 2008 .  Jakarta.  Retrieved  from
http://documents.worldbank.org/ curated/en/347081468267333853/p df/421010Aceh0Pov1nt0P01043750 1PUBLIC1.pdf