## Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

## Gemmy Lazuardy Rohaman
Program  Magister  Studi Ilmu Hukum, UIN Sunan  Gunung  Djati Bandung,  Indonesia Email: gemmylazuardy11@gmail.com
Diterima : 1 Maret   2022, Revisi : 10 May 2022 Disetujui  : 25 Juny 2022

## ABSTRACT
The politics of criminal law are defined as part of one law enforcement policy. In this case, the  policy  of  tackling  crime  is  implemented by  a  mechanism  to  make  laws  that  are interrelated and integrated with public protection policies in general and included part of social  politics. According  to  the  Nawawi body, social  politics can  be  interpreted as  the perpetrator  of  a  rational  effort  in  realizing  the  welfare  of  society  and  including  the protection of the community. Good. The type of research used in this research is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research obtained from literature studies by analyzing a legal problem with the rule of law reference sources and li terature that is  closely related to  criminal  acts  of  defamation. The  regulation on  defamation is regulated in such a way in the Criminal Code  and outside the Criminal  Code, namely in “Law No.  11 of  2008  concerning Information and Electronic Transactions (ITE  Law)” as has been revised by Law  No.  19  of  2016.  the norms  are  still very  unclear, especially in 'insults and/or defamation'. So that later articles can be read, they must first be searched for  using research methods. The most likely interpretation that  can be used is systematic documentation, linked to the ITE Law as lex specialis with the Criminal Code as lex generali
Keywords: Legal Politics, Crime, Defamation, Insult

## ABSTRAK
Politik  hukum  pidana diartikan  sebagai bagian dari  satu  kebijakan penegakan  hukum. Dalam hal ini kebijakan menanggulangi kejahatan yang dilaksanakan dengan mekanisme membuat peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan kebijakan perlindungan masyarakat secara umum serta termasuk bagian dari politik s osial. Menurut Barda Nawawi politik sosial dapat dimaknai sebagai pelaku sebuah ikhtiar yang rasional  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  termasuk  juga  dengan perlindungan masyarakat. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini ialah riset hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni sebuah jenis riset hukum yang didapatkan dari studi pustaka dengan menganalisa sebuah masalah hukum dengan aturan undang -undang sumber referensi dan literatur yang berkaitan erat dengan tindakan pidana pencem aran nama baik. Pengaturan mengenai pencemaran nama baik  diatur sedemikian rupa pada KUHP  dan diluar  KUHP  yakni  pada “UU  No.  11 Tahun  2008  mengenai Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU  No.11 Tahun 2008  Menegnai Informasi  dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini dirasa masih belum jelas dan lugas, khususnya mengenai unsur ‘pencemaran nama baik’. Agar kemudian pasal yang termaktub bisa diimplementasikan di masyarakat,  kejelasan  mengenai  unsur  itu  perlu  dicarikan  terlebih  dahulu  dengan mempergunakan teknik penafsiran. Penafsiran yang sangat mungkin Pasal 27 ayat 3 UU ITE  normanya  sangat  bisa  dipergunakan  ialah  penafsiran  sistematis,  dengan menghubungkan UU ITE selaku lex specialis dengan KUHP sebagai lex generali.
Kata Kunci: Politik Hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan

## PENDAHULUAN
Hukum memiliki peran  penting  selaku  perangkat  yang  memiliki fungsi untuk memberikan peraturan seluruh perilaku seseorang pada ruang lingkup  sosial.  Dalam  pembukaan  undang-undang  dasar  di  Indonesia mempunyai  tujuan  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta memajukan  kesejahteraan  umum  juga  membangun  ketertiban  dunia. Untuk meraih sasaran tersebut tentunya sangat diperlukan kerja sama dari seluruh pihak yang terkait pada ranah hukum dimulai dari praktisi hingga akademisi. Indonesia sebagai sebuah negara menganut supremasi hukum atau sistem kedaulatan. Dalam hal ini hukum memiliki otoritas yang paling tinggi  dalam  sebuah negara  dan  karakteristik dari  negara  hukum dapat tergambar dari aplikasi pelaksanaan pemerintah, yakni dengan terdapatnya kekuasaan  kehakiman  tidak  berpihak  dan  bebas  serta  terdapatnya pengakuan  HAM.  Meskipun  pada  aplikasinya  sedikit  belum  terlalu sempurna dan  adanya pelanggaran  terhadap karakteristik negara hukum tersebut (Undang-undang, 2014)
Secara  fitrah,  manusia  itu  bersifat  monodualistis  makannya disamping selaku makhluk personal, manusia juga berperan  selaku zoon politicon (makhluk sosial) yang dimaknai bahwa manusia itu  ditakdirkan untuk  menjalani  hidup  dengan  bersosial  dan  bermuamalah  atau berinteraksi  satu  sama lain.  Interaksi  bagi  manusia  tentunya memiliki pengaruh penting untuk saling menjaga dan membantu dan juga termasuk sebuah kegiatan yang  sangat  mendasar pada  kehidupan manusia. Harus diakui  juga  bahwa  manusia  selaku  makhluk sosial  tidak  akan  mampu terpisahkan dari kegiatan komunikasi dan hubungan dengan pihak lain.
Salah  satu  peraturan  perundang-undangan  juga  mengatur  dan memberi jaminan misalnya dalam Pasal 28 F UUD 1945 menjamin hak dan kebebasan seseorang untuk berekspresi dengan  memberikan pernyataan bahwa  tiap  individu mempunyai hak  dalam  melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi untuk kemudian dikembangkan dalam pribadi dan lingkungan sosialnya, kemudian juga memiliki hak dalam  mendapatkan,
mencari,  mempunyai,  menyimpan,  menyampaikan  dan  mengolah informasi  yang  diketahui  nya.    Konstitusi  juga  memberikan  jaminan kebebasan  untuk  masyarakat  secara  umum  untuk  berkomunikasi  dan berpendapat ini telah di elaborasi lebih jauh dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM yang pada  substansi nya menjelaskan bahwa pihak siapa saja bebas memiliki, menyampaikan dan mempublikasikan pandangan atau pandangan  berdasarkan  hati  nurani  nya,  dengan  lisan  ataupun  tulisan menggunakan media cetak  seperti  koran, majalah ataupun media  lainya dengan sangat memberikan perhatian terhadap nilai-nilai religi (agama), ketertiban, kesusilaan, keutuhan bangsa serta kepentingan umum. Jaminan konstitusi yang  sangat kuat dan  peraturan perundang-undangan lainnya terhadap  kebebasan berekspresi  ataupun  berpendapat,  dikarenakan hak tersebut  diantaranya  HAM  yang  ada  pada  setiap  orang  yang  harus dihormati(Asshiddiqie, 2010).
Setiap orang tentunya harus menjunjung tinggi kebebasan tersebut, namun disaat yang sama  juga tiap  individu harus menghormati hak dan kehormatan  orang  lain  sehingga  sangat  dilarang  untuk  melakukan penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Setiap orang bebas untuk menyampaikan opini, pendapat,  keyakinan atau mempercayai agama apa pun, namun disaat yang sama ia juga wajib untuk menghormati atau tidak menghina opini, pendapat,  keyakinan atau agama yang diyajini oleh orang lain. Maka dapat  dikatakan , kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan  bebas  untuk menyerang kehormatan orang lain.  Hal mana merupakan perbuatan yang dilarang pada  hukum karena termasuk pelanggaran atas berbagai nilai yang hidup pada  masyarakat. Pembatasan bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang di atur pada ketentuan- ketentuan Pasal 28j UUD 1945 Pasal 70 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 yang  secara  substansinya  menjelaskan  bahwa  ketika  seseorang melaksanakan kebebasan dan  haknya,  maka  di  sisi  lain  harus taat  juga terhadap  batasan  yang  telah  ditentukan  oleh  aturan    undang-undang dengan  tujuan dalam  memberi jaminan penghormatan serta  pengakuan
atas kebebasan dan hak yang dimiliki orang lain bagi keadilan, moralitas, nilai-nilai agama (religi),  ketertiban umum dan keamanan publik(Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11  |  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, no date).
Berdasarkan teori moralitas di  antara  dimensi moral dan  hukum pidana  memiliki dua  hal  yang  sangat  berdekatan.  Kriminalisasi sebuah tindakan yang didasari terhadap nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Tindakan-tindakan  yang  sifatnya  amoral  sangat  mungkin  untuk dipertimbangkan pada  regulasi menjadi suatu tindakan pidana  tindakan amoral atau tercela tidak serasi sehingga kemungkinan yang akan ada ialah ketegangan  diantara  moral  dengan  hukum  pidana.  Teori  ini  sangat memberikan kemungkinan supaya menjadi sebagai justifikasi kriminalisasi pencemaran nama baik di  Indonesia. Beberapa  tindakan yang tercantum pada  pencemaran  nama  baik,  misalnya memfitnah, menghina, atau  hal lainnya  yang  sangat  berlawanan  dengan  norma  sopan  santun  maka tindakan tersebut memiliki sifat antisosial dan harus dekriminalisasi.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  hal  ini  jenis  riset  yang  dipergunakan  ialah  riset  hukum normatif yakni  sebuah riset  hukum yang  didapatkan  berdasarkan  studi pustaka kemudian menganalisa sebuah problematika hukum menggunakan peraturan  perundang-undangan,  berbagai  bahan  referensi,  ataupun berbagai literatur yang berkaitan erat dengan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik. Kemudian pendekatan yang dipergunakan pada  riset ini ialah dengan  menggunakan statute aproach  (pendekatan regulasi), conseptual approach  (pendekatan  konsep)  dan  case  approach  (pendekatan  kasus). Pendekatan  regulasi  atau  perundang-undangan  ialah  pendapatan  yang dilaksanakan dengan teknis menjawab problematika kemudian didasarkan pada  ketetapan-ketetapan  aturan  undang-undang  yang  berlaku  baik berbentuk regulasi ataupun legislasi yang berhubungan dengan tindakan
pidana  pencemaran nama baik. Pendekatan konsep dilaksanakan dengan memahami berbagai konsep hukum yang dikemukakan oleh sarjana hukum dengan pandangan serta pendapat doktrin. Memperkuat penelitian ini akan dilakukan juga  pengkajian  bermacam konsep  terutama yang  berkenaan dengan bahan yang diamati

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Hukum Pidana
Politik hukum secara lughowi , ternyata ialah bagian kata terjemahan Bahasa  Indonesia  yang  bersumber  dari  bahasa  hukum  Belanda  yakni “ rechtspolitiek”, dan  juga  penggabungan  dari  dua  kata  Bahasa  belnada yakni “politiek dan  recht”. Secara  makna juga recht artinya hukum, dan politiek memiliki arti beleid artinya kebijakan ( policy ). Secara garis besar Politik hukum memiliki makna singkat yang artinya kebijakan hukum. Bisa dikatakan bahwa politik hukum ini merupakan suatu konsep mendasar dan asas yang mempunyai dasar perencanaan untuk melakukan suatu aktifitas kepemimpinan, pekerjaan, dan cara bersikap pada ranah hukum(Marpaung, 2005).
Istilah  politik  berdasarkan  pendapat  sudarto  digunakan  dalam berbagai makna, yakni:
a. Secara Bahasa kata politik itu resapan dari Bahasa belanda yakni politiek, yang juga memiliki makna sesuatu yang  berkaitan dengan negara;
b.  Dalam  pembahasan  politik  seringkali  berkaitan  dengan
problematika  pemerinatahan  ataupun  yang  berkaitan  erat  dengan pemerintahan. kemudian politik  hukum  juga bisa  diberikan perumusan selaku sebuah legal policy (kebijaksanaan hukum) yang akan ataupun telah diberlakukan  dengan  nasional  oleh  pemerintahan;  diantaranya  juga mengenai seperti apa  politik itu berpengaruh pada  hukum dengan teknis mempergunakan konfigurasi otoritas yang ada  dibelakang legislator atau para penegak hukum
Sering kali  Politik hukum dimaknai sebagai  suatu kebijakan yang
mendasar bagi  para  pelaksanaan negara  khususnya pada  bidang  hukum yang akan, telah ada dan sedang, yang berasal dari berbagai nilai yang ada pada  publik  dalam  meraih  sasaran  negara  yang  dikehendaki.  Dengan demikian,sarana  penal  (hukum  pidana)  menjadi  jalan  yang  dilakukan untuk menerapkan  kebijakan dalam  penanggulangan  kejahatan  (politik kriminal).  Kemudian  kebijakan  hukum  pidana  terutama  pada  ranah kebijakan  aplikatif    atau  yudikatif    atau  “penegakan  hukum  pidana  in concreto” perlu  mengawasi dan  menfokuskan lebih  dalam  yang  menuju kepada  terwujudnya sasaran  dari  kebijakan  sosial  tersebut  ,  berbentuk social defence dan social welfare (Usman, 2014).
Kemudian pengertian  hukum pidana  itu  sendiri   bisa  dilihat dari beberapa  pendapat  para  ahli misalnya Menurut Sudarto, politik  hukum pidana itu bisa dimaknai pengertian nya dari artian sempit, paling luas  dan lebih luas. Dalam artian sempit misalnya, politik hukum pidana dimaknai selaku keseluruhan metode dan asas  yang dijadikan dasar dari suatu reaksi atas pelanggaran hukum yang termasuk pada delik pidana. Pada artian yang lebih luas dimaknai selaku keseluruhan fungsi dan tugas dari para petugas hukum, diantaranya juga mengenai mekanisme dari polisi dan peradilan. Pada artian yang terluas dimaknai sebagai keseluruhan kebijakan yang di implementasikan dengan aturan perpu  dan  lembaga-lembaga legal, yang memiliki tujuan dalam melakukan penegakan terhadap  norma umum di masyarakat(Moeljatno, 1993).
Maka dari itu dapat diberikan simpulan bahwa politik hukum pidana itu  termasuk sebuah  upaya  dalam  membangun peraturan  pidana  yang sejalan dengan situasi dan kondisi, dan untuk waktu mendatang. Disisi lain, menerapkan  politik  hukum  pidana  juga  memiliki  arti  untuk menyelenggarakan pemilihan dalam rangka mewujudkan hasil peraturan pidana yang terbaik, dengan pengertian mencukupi persyaratan dayaguna dan keadilan. Dalam mewujudkan hasil yang sebagaimana mestinya, maka pihak  yang  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  kebijakan  bisa mempergunakan informasi yang telah dikaji oleh kriminolog (Kriminalisasi
et al. , 2013). Maka sebab itu, jika mengesampingkan suatu informasi hasil riset  dari  kriminolog  kemungkinan  besar  akan  berdampak  pada pembentukan peraturan yang  tidak  berfungsi. Adapun  perihal  lain  yang berkaitan dengan politik hukum pidana yakni seperti apa  hukum pidana bisa di formulasikan dengan sangat baik dan memberi suatu acuan terhadap para pihak yang memiliki kewenangan untuk kebijakan aplikasi (kebijakan syudikatif), membuat regulasi (kebijakan legislatif), dan kebijakan eksekutif (penerapan hukum pidana)(Purwoleksono, 2010).
Kebijakan kriminalisasi pada tahap legislasi merupakan bagian yang sangat penting dikarenakan ketika suatu peraturan pidana akan disusun, harus secara jelas ada kajian yang menjadi dasar, dan juga tentang tindakan yang bagaimana yang dirasa harus dimasukan ke dalam regulasi itu selaku suatu hal tindakan yang di larang pada peraturan hukum pidana. Ini artinya berkenaan tahapan kriminalisasi. Bahkan menurut Sudarto, kriminalisasi itu bisa didefenisikan selaku suatu tahapan penetapan tindakan pihak yang dimungkinkan masuk dan di atur sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi. Semua proses tahapan itu berakhir dengan terbentuk dan lahir nya peraturan perundang-undangan, yang  dimana tindakan  yang  termaktub dalam peraturan pidana tersebut diberikan ancaman sanksi berupa pidana.
Barda Nawawi Arif dalam hal ini menulis pendapatnya, bahwa proses kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang sesuai, tidak bisa terpisahkan  dari  sasaran  pencegahan  kejahatan.  Disisi  lain,  Mardjono Reksodiputro  memberikan  pengertian yang berkaitan  dengan penanggulangan  kejahatan  itu,  yakni  sebagai  suatu  usaha  dalam mengontrol kejahatan supaya terus berada dalam koridor hukum dan ada dalam dalam pembatasan toleransi masyarakat. Barda Nawawi Arief juga memiliki  pandangan  bahwa,  pada  dasarnya  kebijakan  pencegahan kejahatan dengan hukum pidana, termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana “penegakan hukum”.
Oleh  sebab  itu,  politik  hukum pidana  ialah  bagian  yang  sangat penting  berkaitan  dengan  kebijakan  penegakan  hukum.  Kebijakan
pencegahan kejahatan dengan mekanisme penyusunan peraturan hukum pidana  termasuk  sebuah  bagian  yang  terintegrasi  dengan  kebijakan perlindungan masyarakat juga termasuk bagian integral dari politik sosial. Menurut Barda Nawawi Politik sosial tersebut bisa dimaknai sebagai suatu usaha  yang  sangat  rasional  dalam  mewujudkan  kepastian  hukum, kesejahteraan  publik  dan  juga  melingkupi  perlindungan  masyarakat (Muladi, 2005).

## Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
Kehormatan termasuk bagian dari HAM  dan karena itu mendapat perlindungan  secara  hukum.  Maka  penghinaan  ( defamation )  ataupun pencemaran  nama  baik  termasuk  sebuah  tindakan  yang  dilarang  oleh hukum karena memberikan kerugian kehormatan dan nama baik seorang individu.  Istilah delik  pencemaran  nama  baik  dalam  konteks Indonesia bukan merupakan istilah hukum ( judicial term ) dikarenakan tidak secara ekplisit  dikatakan  pada  KUHP,  tapi  juga  suatu istilah  yang  tumbuh di academic  term  (dunia  akademik)  dan  social  term  (masyarakat).  Secara substansi hukum pencemaran nama  baik  dalam  hukum pidana  dikenali juga dengan istilah penghinaan yang secara dasar menciderai kehormatan dan nama baik seorang individu hingga orang tersebut merugi. Perbuatan menciderai atau menyerang yang dimaksud itu tidak bersifat menyerang secara  fisik,  karena yang  di  cederai  atau  diserang (objeknya) bukan lah bentuk fisik,  tetapi    lebih  perasaan  atau  ke  rasa  harga  diri  perihal eer (kehormatan) dan rasa  ataupun perasaan  harga diri perihal ‘ goedenaam’ (nama baik orang). Jika menurut Wirjono Projodikoro rasa harga diri inilah yang  merupakan  inti  dari  obyek  pada  tiap  penghinaan  yang  dijadikan parameter dari penghinaan (Ratnasari, 2010).
Secara normatif tindakan pencemaran dan/atau penghinaan nama baik ini tercantum dengan baik pada dua aturan perpu, yaitu diatur di luar KUHP  dan dalam KUHP    .  Misalnya dalam tindakan pidana  penghinaan
yang diatur dan tercantum pada KUHP ini termasuk kategori penghinaan khusus dan penghinaan umum, sementara  penghinaan khusus tercantum di  luar KUHP.  Pengertian penghinaan khusus yang diatur di  luar KUHP tentunya begitu berlaianan dengan penghinaan khusus pada KUHP. Seperti penghinaan khusus pada  KUHP  ini   ialah penghinaan yang  tindakannya diatur diluar Bab XVI KUHP. Perihal itu ada pada macam-macam tindakan pidana  tertentu.  Sedangkan  penghinaan  khusus  diluar  KUHP  yang sekarang diatur pada  peraturan perpu  Indonesia, ialah pencemaran nama baik (penghinaan khusus) pada UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)( Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara Tahun 2008 Nomor 58) , 2008).
Dalam  kenyataanya pencemaran dan/atau penghinaan nama  baik termasuk  sebuah  tindakan  pidana  yang  terkadang  mengacu  terhadap perdebatan  dan  problem  pada  masyarakat.  Misalnya  dalam  peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran dan/atau penghinaan nama baik  pada  Indonesia  diberlakukan  peraturan  sedemikian  rupa  dan dilakukan perumusan pada Pasal 310 KUHP. yang  terbagi atas 3 (tiga) ayat.
Pada  Ayat  (1)  termaktub  barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan penyerangan  nama  baik  atau  kehormatan  seorang  individu,  dengan melakukan  penuduhan  suatu hal, yang  tujuannya jelas agar  hal tersebut dikenali dengan umum, ditindak pidana dikarenakan pencemaran, dengan pidana penjara terlama 9 bulan ataupun sanksi  denda Rp.300.000 paling banyak.  Berkutnya  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  jika  tindakan  itu dilaksanakan  dengan  gambaran  ataupun  tulisan  yang  dipublikasikan, ditempelkan atau dipertunjukan di publik, sehingga hal tersebut bersalah tersebut,  dikarenaakn  pencemaran  tertulis,  diberikan  ancaman  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan ataupun denda terbanyak Rp 300.000. Sementara, ayat (3) menjelaskan bahwa tidak termasuk sebuah pencemaran  tertulis, bila  tindakan  terang  tersebut dilaksanakan  untuk publik atau dikarenakan terpaksa dalam pembelaan diri.
Berdasarkan ketetapan  Pasal  310,  telah diberikian rumusan sikap pencemaran nama baik tersebut dapat berbentuk: “
1) Melakukan penistaan (Menista) dengan smaad (lisan) - Pasal 310 ayat (1),
2)  Melakukan penistaan  (Menista) smaadschrift (dengan  surat) - Pasal 310 ayat (2).”
Kemudian suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dijalankan ialah tindakan  yang  dijalankan  "dengan  sengaja"  dalam  menyerang  atau menciderai nama baik  aatu kehormatan pihak lain. Sehingga, aspek-aspek penghinaan  atau pencemaran nama baik (beradasarkan Pasal 310 KUHP) ialah:
1) Melakukan penyerangan nama baik atau kehormatan;
2) Dengan sengaja;
3) Mempublikasikan tuduhan agar diketahui publik;
4) Melakukan penuduhan menjalankan sebuah tindakan.
Jika dalam aspek-appek pencemaran atau penghinaan nama baik ini hanya  dilafalkan  atau  di  ucapkan  (menista  dengan  lisan),  sehingga perbuatan tersebut masuk dan melanggar pada  KUHP Pasa1 310 ayat (1). Tetapi jika tindakan itu dilakukan oleh pihak tersebut dengan gambar atau yang  dipublikasikan, ditempelkan atau  dipertunjukkan (menista dengan surat), sehingga orang tersebut atau pelaku bisa dikenakan hukuman yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dan perlu diperhtikan juga perihal yang membuat seorang individu tidak bisa diberi hukuman dengan pasal pencemaran atau penghinaan  nama baik ialah:
1)  Dalam  menyampaikan  informasi  itu  diperuntukan  dalam kepentingan publik.
2) Dalam melakukan pembelaan diri dalam hal ini perlindungan diri dari kejahatan.
3) Untuk menyampaikan kebenaran.
Maka  darpada  itu, setiap  orang  yang memberikan informasi, baik secara  tulisan    atau  akan  diberi  peluang  dalam  membuktikan  dan
menunjukan  bahwa  informasinya  itu  benar.  Tapi  jika  tidak  dapat memberikan pembuktian kebenaran tersebut, sehingga itu dapat termasuk dalam kategori fitnah atau penistaan. Bisa diamati menurut perrumusan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pencemaran nama baik dapat termasuk kategori Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  dan  tentunya bisa  dituntut, apabila perbuatan tersebut benar benar dilaksanakan dengan berbagai cara, mka  kemudian  pada  tindakannya  tersirat  tuduhan  tanpa  kebenaran, seakan-akan orang  yang  dihina  (dicemarkan) itu  menjalankan tindakan tertentu, dengan tujuan supaya tuduhan itu tersebar (dikenali oleh publik) (Marpaung, 2005). Tentunya tindakan yang dituduhi kepada orang tersebut itu  bukan  hanya  tindakan  yang  berkenaan  pada  tindakan  pidana (menggelapkan,  berzina,  menipu,  dan  lainnya),  namun  hanya  dengan tindakan biasa contohnya melakukan pelacuran di rumah. Walupun kata melacur tersebut bukan merupakan tindakan pidana, tapi  jelas kata yang menunjukan pada perbuatan yang sangat memalukan terhadap pihak yang terkait  apalagi  jika  hal  itutersiar.  Setidak-tidaknya  tuduhan  itu  harus dijalankan  dengan  ucapan,  dikarenakan  jika  dijalankan  menggunakan gambar atau tulisan, sehingga tentunya tindakan itu masuk pada  kategori delik  pencemaran  tertulis dan  dijatuhi Pasal  310  ayat  (2)  KUHP.  Delik pencemaran  nama  baik  ini  juga  tidak  harus  dilaksanakan  di  tempat keramaian atau dipublik, cukup hanya jika bisa diberikan pembuktiannya bahwa tersangka memiliki tujuan untuk mempublikasikan tuduhan yang tidak benar tersebut. Menista (Pencemaran nama baik) sesungguhnya juga termasu bagian  dari  wujud penghinaan  yang  tercantum pada  Bab  XVI KUHP.  Defenisi  "penghinaan"  dapat  dicari  dari  kata  "menghina" yang bermakna"melakukan penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seorang  individu"( Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  |  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , no date).
Kehormatan tersebut tentunya berkenaan tentang nama baik  dan tidaklah termasuk kehormatan pada  artian seksualitas. Berbeda dengan
tindakan yang menyinggung aspek seksualitas, karena perbuatan ini masuk dalam  kategori kejahatan kesusilaan yang  diatur didalam  Pasal  281-303 KUHP.  Penghinaan pada  KUHP  sendiri terbagi atas  pencemaran tertulis (Pasal  310),  penghinaan  ringan  (Pasal  315),  fitnah (Pasal  311),  tuduhan dengan cara memfitnah (Pasa1318) dan mengadu dengan cara memfitnah (Pasal  317).    Hal  ini  disamping  tercantum pada  KUHP,  tapi  juga  diatur diluar KUHP, misalnya dalam UU  No. 19  Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU  No.  11 Tahun 2008. Tapi  jika mengacu terhadap keputusan MK, bahwa berbagai pasal tertentu pada KUHP dirasa belum cukup untuk menjawab  problematika  hukum  yang  disebabkan  karena  kegiatan  di internet.  Seperti  telah  dijabarkan  terdahulu  pada  perihal  Pencemaran Nama Baik dengan internet atau media  lainnya hukum yang menjadi acuan daan menuntaskannya ialah UU ITE, bukanlah KUHP(Soesilo, 1996).
Misalnya pasal yang dikatakan pada UU ITE mengenai pencemaran dan/atau penghinaan nama pada  pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Dinyatakan pada  pasal  itu bahwa:  “pada Tiap individu tanpa hak dan dengan sengaja mentransmisikan  dan/atau  mendistribusikan  dan/atau  menciptakan pengaksesan  Dokumen Elektronik dan/atau  Informasi  Elektronik  yang mempunyai nilai pencemaran dan/atau penghinaan nama baik.”
Pencemaran  nama  baik  pada  aturan  ini  seperti  yang  dijelaskan terdahulu, sehingga agar mencukupi persyaratan pencemaran nama baik, perlu mencukupi berbagai aspek dibawah ini:
Pada tiap individu; Disengajalan;
Dengan  tidak  hak  mentransmisikan  dan/atau  mendistribusikan dan/  atau  menjadikan dapat  diaksesnya dokumen elektronik dan/  atau informasi elektronik;
Mempunyai aspek  Pencemaran dan/atau penghinaan  Nama  Baik. Maksudnya aspek kesengajaan atau sengaja tersebutu ialah pihak tersebut memang  menghendaki  dan  mengetahui  data  yang  terkandung  pada pencemaran  itu  tersebar  dalam  merusak  nama  baik  atau  kehormatan

## seorang individu.
Pengertian  yang  mendasar  tentang  ‘penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik’ dalam Pasal  27  ayat 3  UU  ITE  ini perlu dikenal secara  jelas  sebelum  diterapkanya  pasal  ini  dalam  penegakan  hukum. peraturan hukum pada perumus yang cukup membuat bingung hanya bisa diimplementasikan jika kebingungan itu telah bisa diatasi.   Misalnya Van Hamel berpendapat  bahwa  tujuan suatu penafsiran  adalah  selalu untuk benar-benar memberikan kepastian  makna wilsbesluit atau  keputusan kehendak penyusun peraturan perundang-undangan.    Van  Hattum juga melanjutkan pendapatnya  bahwa unsur-unsur atau kalimat yang  berada dalam  peraturan  perundang-undangan  terkadang  tidak  cukup  jelas, sehingga pada tiap kali seseorang memerlukan untuk mengenal lebih dalam arti  atau  maksudnya melalui cara  dengan  melakukan penyelidikan dari maksud  yang  sesungguhnya  yang  dibuat  oleh  anggota  penyusunan peraturan  perundang-undangan,  tentunya  dengan  cara  mengkaitkan dengan sistematika sebuah peraturan tertentu dengan peraturan-peraturan pidana    selebihnya atau juga bisa  dengan  cara  melakukan  peneyelidikan sejarah  perkembangan  sebuah  lembaga  yang  berada  didalam  hukum pidana (Mahfud, 2009).
Perlu kesadaran juga bahwa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE  ini seringkali mengakibatkan pro  dan  kotra.  Bahkan, ada  juga  yang memiliki  penilaian  dalam  UU  ITE  ini  khusus  nya  yang  mengenai pencemaran nama baik terdapat pasal karet “ hatzaaiartikelen” gaya baru.
Bukan hanya  itu  saja,  pasal  ini  juga  sangat  dirasakan  lebih  kejam jika dibandingkan  dengan  pasal  pencemaran  nama  baik  pada  KUHP, Disebabkan  terdapatnya  disparitas  yang  cukup  tinggi  mengenai  sanksi hukuman. Bisa diamati, dalam hal hukuman pidana, ternyata sanksi pidana yang  tercantum  dalam UU  ITE  yang  secara  sejarah dibuat  oleh  bangsa sendiri  ancaman  hukumanya  tidak  ringan  yakni  diberikan  ancaman hukuman  maksimal  6  (enam)  tahun  penjara,  dan  dalam  hal    ini diperbolehkan seseorang itu dapat  ditahan terlebih dahulu pada  tahapan
penyidikan karena ancaman hukuman nya di atas 5 Tahun. Sekarang bisa dibandingkan dengan  ketetapan peraturan  pencemaran nama  baik  yang diatur  didalam  KUHP  yang  secara  historis merupakan produk  kolonial Belanda,  justru  sanksi  hukuman  tersebut  maksimal  4  tahun  penjara, bahkan “Pasal 310 KUHP” hanya mengatur dan  d iancam hukuman 9 bulan penjara. Jadi sebetulnya dengan substansi tuduhan yang sama ini terdapat disparitas sanksi, dalam UU ITE sanksi hukuman yang diberikan jauh lebih berat dibandingkan yang diatur dalam KUHP.
Muatan  dalam  pasal  tersebut  belum  dirasakan  sebagai  sebuah peraturan  yang  sesuai  dalam  mengontrol dan  mengatur informasi yang menunjukan aspek pencemaran dan/atau penghinaan nama baik. Bahkan Sutan  Remy  Sjahdeini  mengatakan  UU  ITE  Pasal  27  ayat  (3)  tidak diperlukan  dikarenakan unsur “tanpa  hak”  pad a  Pasal  itu  masih harus diajukan  pertanyaan  kembali,  yakni  perihal  terdapat  ataupun  tidaknya kekuasaan  legal  yang  memberi  hak  untuk  pihak  tertentu  dalam menjalankan penyampaian  informasi. Dan  Adami  Chazawi  berpendapat bahwa,  UU  ITE    Pasal 27  ayat  (3)  tidak dibutuhkan  dikarenakan  aturan tindak pidana pada Pasal tersebut sesengguhnya masih dapat diatur dengan memakai  pasal-pasal  penghinaan  yang  diatur  didalam  di  KUHP  yang sejalan dengan perkaranya dengan penafsiran (Arifin et al. , 2020).
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  ranah  yang  meluas  pada perumusan pasal tersebut, berdampak pada tidak adanya pembatasan yang bisa nenjadi tolak ukur bagi para penegak hukum dalam menghadapi  dan menyelesaikan  kasus  itu.  Perihal  ini  juga  dapat  sebutkan  bahwa  para petugas penegak hukum untuk upaya melakukan penegakan hukum dapat saja mempergunakan persfektif subjektifitas personalnya yang tentu hatus ada dalam tahapan penegakan hukum. Maka tidak mengherankan  hingga kini masih ada  banyaknya  permasalahan yang  sering diperhatikan pada masyarakat berkenaan dengan pasal itu (Nurdin, 2017).

## SIMPULAN
Pengaturan mengenai pencemaran nama baik  diatur diluar KUHP dan dalam KUHP yakni dalam UU No. 19 Tahun 2016  mengenai Perubahan Terhadap  “UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE tersebut ada beberapa pasal dan ayat normanya dirasa belum jelas, terutama dalam aspek ‘pencemaran dan/atau penghinaan  nama  baik’.  Supaya  pa sal  itu  dapat  diimplementasikan, kejelasan  mengenai  aspek  tersebut  perlu  ditelusuri  dahulu  dengan mempergunakan teknik penafsiran.  Hal  yang  dapat  dipergunakan untuk membantu  itu  juga  ialah  dengan  penafsiran  sistematik,  dengan menghubungkan UU  ITE  selaku  lex  specialis  dengan  KUHP  selaku  lex generali. Aturan pada  Bab XVI mengenai Penghinaan berlaku pada ranah aspek  ‘pencemaran dan/atau penghinaan nama baik’ pada “UU ITE  Pasal 27  ayat  3.  Maka  jika Pasal 27  ayat  3  UU  ITE”  diimplementasikan dalam kasus  nyata,  sepatutnya  juga  mengacu  terhadap  Pasal  yang  sejalan mengenai penghinaan berkenaan pada KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, A. W. et al. (2020) ‘Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan Dan / Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ , 1(March), pp. 37 – 50.
Asshiddiqie, J. (2010) Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press.
Kriminalisasi, K. et al. (2013)  ‘KEBIJAKAN  KRIMINALISASI  TENTANG TINDAK  PIDANA  PENGELOLAAN  ZAKAT  (Studi  Kritis  Atas Undang-Undang  No.  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat Perpekstif Hukum Pidana Islam)’, (23).
Mahfud,  M.  M.  (2009) Politik  Hukum  di  Indonesia .  Jakata:  PT  Raja Gafindo Persada.
Marpaung,  L.  (2005) Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sina Grafika.
Moeljatno (1993) Asas- Asas Hukum Pidana . Jakarrta: Sinar Grafika.
Muladi, B. nawawi A. (2005) teori-teori dan  kebijakan pidana .  bandung:

## PT.Alumni.
Nurdin, M. (2017) ‘LINGKUNGAN HIDUP’, 12, pp.  172– 185.
Purwoleksono, D. E. (2010) Kapita Selekta Hukum Pidana . Surabaya.
Ratnasari, D.  (2010)  ‘Jurnal Dakwah Dan  Komunikasi Fundamentalisme Islam’, KOMUNIKA  Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi ,  4(1),  p.  11. Available  at:  https://media.neliti.com/media/publications/146243- ID-none.pdf.
Soesilo, R. (1996) Kitab Undang-undang  Hukum Pidana Serta Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Jakarta: Politeia.
Undang- undang, D. R. (2014) ‘No Title’.
Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58) (2008).
Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11 | Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (no date).
Usman,  A.  H.  (2014)  ‘Kesadaran  hukum  masyarakat  dan  pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia’, 30(1).