## ANALISA PENGARUH WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Intan Nio Kusumawati ,  email: Intannio240299@gmail.com
Jurusan Akuntansi STIE Surakarta
Arif Nugroho Rachman , email: arifnugroho.rachman@gmail.com
Jurusan Akuntansi STIE Surakarta

## Abstract
The income earned by a country with one of the largest receipts comes from taxes. Taxation as one of the main factors in increasing state revenues so the observance of waib tax must be increased. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, socialization of taxation, untabilitas pelayaan public and income level in the observance of taxpayers. This research is in order to obtain information and data related to the problem that will be the research material using primary data, namely through the dissemination questionnaire of  100 samples using purposive sampling sample determination method. Data analysis method using multiple linear regression. This study has results on taxpayer awareness, socialization of taxation and income level partially affect taxpayer compliance and  accountability  of  public  services  partially  does  not  affect  taxpayer  compliance  in  SAMSAT Karanganyar  Regency.  The  results  of  simultaneous  research  on  taxpayer  awareness,  taxation sociality,  public  service  accountability  and  income  level  have  a  positive  influence  on  taxpayer compliance in SAMSAT Karanganyar Regency.
Keywords :  Awareness,  Socialization,  Public  Service  Accountability,  Income  Level,  Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pendapatan daerah yang diperoleh oleh suatu negara yang penerimaan paling besar bersumber  dari  pajak.  Pajak  mempunyai  fungsi  anggaran  yaitu  pajak  sebagai penerimaan kas negara yang kemudian dialokasikan untuk mendanai belanja negara seperti  kepentingan  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Pembangunan yang akan dilaksanakan akan memerlukan sumber dana yang yang tinggi,  sehingga  pemerintah  harus  meningkatkan  penerimaan  kas  negaa  dari internal. Target pajak akan meningkat setiap tahun selaras pada peningkatan ebutan pembiayaan belanja negara.
UU No. 28 tahun 2009 yang berisi pajak serta retribusi daerah yang bisa membuka peluang untuk setiap daerah untuk lebih mengembangkan selaras pada apa yang akan  direncanakan  dengan  prioritas  masing-masing  daerah.  Kewenangan  yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah pada pengenaan pajak serta retribusi daerah memiliki harapan bisa memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah terutama yang bersumber melalui pajak daerah
yaitu  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB).  Pajak  kendaraan  bermotor  adalah  pajak yang  dipungut  oleh  pemerintah  provinsi,  tetapi  setiap  daerah  berhak  memungut pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan masyarakat dalam membayar kewajibannya di setiap daerah.  Pajak sangat mempengaruhi bagi pendapatan asli daerah  diperlukan  upaya  yang  lebih  banyak  agar  penerimaan  pajak  dapat ditingkatkan.  Ketaatan  WP  dipengaruhi  oleh  sistem  pengelolaan  pajak,  pelayanan kepada masyarakat, tarif yang dikenakan, dan penegakan hukum.
Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar merupakan tempat pelayanan umum untuk membayar  pajak  dan  senantiasa  menjalankan  bermacam-macam  langkah  pada bidang  pelayanan  publik  melalui  strategi  yang  dilakukan  guna  memberikan pelayanan  yang  optimal.  Kabupaten  Karanganyar  memiliki  jumlah  pengguna kendaraan  bermotor  yang  relative  banyak  tentunya  dapat  memiliki  potensi  dalam memaksimalkan  jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB).  Pajak kendaraan  online  SAMSAT  yang  disebut  E-Sakpole  adalah  terobosan  yang  dibuat dalam pelayanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak yang bisa dilakukan secara online dimanapun. Petugas pajak memberikan layanan berkualitas tinggi yang akan menghasilkan kesenangan dan kepuasan, yang dapat memotivasi dan ketaatan WP. Menurut Kanit Regident Satlantas Polres Karanganyar, Iptu Ahmad  Riedwan  Prevoost  mengatakan  pemilik  kendaraan  bermotor  rata-rata melakukan keterlambatan membayar pajak karena lupa. Pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya operasi gabungan penertiban kendaraan bermotor, (TribunJateng.com, 24/09/2019).

## Tabel 1.
Data WP yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar 2017-2019
Tahun Jumlah WP WP yang Menunggak 2017 444.552 65.238 2018 473.572 77.286 2019 503.020 96.994

## Sumber: SAMSAT Kabupaten Karanganyar
Tabel 1 menunjukkan tahun 2017 WP yang menunggak sejumlah 65.238, di tahun 2018 mengalami kenaikan WP yang menunggak menjadi 77.286 dan di tahun 2019 kembali  mengalami  kenaikan  WP  yang  menunggak  menjadi  sejumlah  96.994. Ketaatan WP yang masih kurang dapat di lihat dari tabel diatas yang kian mengalami peningkatan jumlah WP yang menunggak di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan dalam  kepatuhan  WP  apabila  tidak  dilakukan  penanganan  secara  cepat  bisa menimbulkan  menurunnya  tingkat  pendapatan  asli  daerah.  Upaya  yang  dilakukan untuk  mencegah  menurunnya  tingkat  penerimaan  negara  dengan  meningkatkan
ketaatan WP antara lain dengan memperhatian faktor kesadaran WP, memberikan sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan. Kesadaran WP terlihat melalui seseorang memenuhi kewajibannya dengan memiliki pemahaman  dan  pengetahuan  akan  pentingnya  dalam  membayar  pajak  dan mengetahui dengan jelas akan fungsi pajak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak masih sangat terbatas. Masyarakat yang memiliki rasa sadar akan pentingnya membayar pajak tanpa ada rasa rasa terpaksa akan meningkatkan ketaatan WP tetapi masih banyak masyarakat yang membayar pajak dengan rasa terpaksa  maka  masih  sulit  mencapai  target  apa  yang  diharapkan.  Kesadaran  WP adalah  sebuah  situasi  memahami  atau  mengetahui  adanya  perihal  pajak  tanpa merasa dipaksa oleh orang lain (Wardani & Rumiyatun, 2017).
Sosialisasi  Perpajakan  berperan  penting  dalam  memberikan  informasi  kepada  WP agar mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan melalui prosedur yang benar. Sosialisasi  perpajakan  akan  memberikan  informasi  kepada  WP  bahwa  pentingnya dalam  memenuhi  kewajibannya.  WP  semakin  banyak  yang  disosialisasikan  dari pemerintah,  sehingga  ketaatan  WP  akan  kian  mengalami  peningkatan,  karena konteks tersebut akan membuka wawasan WP tentang pajak kendaraan bermotor.
Pelayanan publik yang dijalankan oleh petugas pelayanan pajak kepada masyarakat harus memberikan kesan yang baik dan ramah agar membuat stigma baik di mata masyarakat.  Petugas  harus  melayani  dengan  prosedur  dan  tata  cara  yang  sudah dittapkan.  Masyarakat  yang  merasakan  kepuasan  dalam  layanan  yang  diberikan petugas akan merasa diperlakukan sebanding dengan apa yang dikeluarkan dalam membayar  kewajibannya.  Peneltian  yang  sebelumnya  menyimpulkan  hasil  bahwa kepatuhan  WP  dipengaruhi  secara  positif  oleh  akuntabilitas  pelayanan  publik (Marsita, 2019). Penelitian lain memaparkan bahwa kepatuhan WP tidak dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas pelayanan publik (Aswati dkk, 2018).
Tingkat  penghasilan  adalah    faktor  yang  relevan  untuk  melihat  kepatuhan  WP, karena  dengan  WP  dengan  penghasilan  yang  dimiliki  akan  mampu  memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak.  Penghasilan yang didapat dari seseorang  dapat memberikan pengaruh bagi dalammembayar  pajak  semakin  berpenghasilan  tinggi  maka  akan  lebih  mudah membayar  sedangkan  jika  berpenghasilan  rendah  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  masih  kurang.  Masyarakat  harus  lebih  bijak  dalam  mengelola penghasilan  yang  didapat  agar  bisa  memenuhikebutuhan  dan  membayar kewajibannya.
Penelitian  dari  Aswati,  dkk  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  kepatuhan  WP dipengaruhi dengan cara positif oleh kesadaran WP serta sosialisasi WP namun tidak dengan  akuntabilitas  pelayanan  publik.  Penelitian  lainnya  Bulan,  dkk  (2020)
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
menunjukkan  bahwa  kesadaran  WP  serta  akuntabilitas  pelayanan  publik memberikan pengaruh pada kepatuhan WP.
Penelitian  yang  dijalankan  didasarkan  dalam  fenomena  WP  kendaraan  bermotor yang tercatat pada SAMSAT Karanganyar pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan WP  yang  melakukan  penunggakan  semasa  melakukan  pembayaran  kewajiban perpajakan.  Tujuan  penelitian  yang  dijalankan  adalah  guna  menganalisa  dampak kesadaran WP, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan  terhadap  kepatuhan  WP.  Fenomena  dapat  dirumuskan  sebuah permasalahan  yaitu    faktor  apa  saja  yang  bisa  memberikan  pengaruh  bagi kepatuhan  WP  semasa  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  di SAMSAT Kabupaten Karanganyar.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pajak
Pajak  merupakan  iuran  dari  rakyat  pada  kas  negara  yang  diatur  dalam  UU  (yang bersifat  memaksa)  secara  tidak  langsung  memperoleh  timbak  balik  serta  dipakai guna  melakukan  pembayaran  pengeluaran  negara  (Mardiasmo,  2018).  Penguasa dapat  melakukan  pemotongan  pajak  yang  didasarkan  dengan  peraturan  hukum guna mengeluarkan biaya produksi serta jasa agar diperoleh kesejahteraan umum. Pajak  adalah  iuran  rakyat  pada  kas  negara  yang  diatur  dalam  UU  secara  tidak memperoleh  balas  jasa  dengan  cara  langsung  serta  bersifat  memaksa (Widyaningsih, 2011).

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan  bermotor yaitu pengenaan  pajak yang dipotong  mengenai dasar kepemilikan/penguasaan  kendaraan  bermotor  yang  dibayar  oleh  pemilik  setiap tahunnya.  Kendaraan  Bermotor  merupakan  kendaraan  yang  diberi  energi  melalui mesin dan digunakan untuk transportasi darat, serta dipergerakan melalui peralatan teknis berbentuk motor listrik maupun alat lain yang mempunyai fungsi melakukan pengubahan sebuah sumber energi kepada tenaga untuk menggerakkan kendaraan (Aswati dkk, 2018). Pajak kendaraan bermotor memiliki manfaat bagi daerah yaitu: 1. Sumber pendapatan daerah.
2. Mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Untuk  pemeliaraan  dan  pembangunan  jalan  dan  peningkatan  sarana transportasi umum untuk masyarakat.
4. Dapat membantu peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota .
5. Berguna untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketenangan bagi WP.

## Kepatuhan WP
Kepatuhan WP merupakan tindakan WP yang menjalankan selaras pada peraturan perpajakan  dan  melakukan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  selaras  pada peraturan yan berlaku (Ilhamsyah dkk, 2016). Kepatuhan dalam perpajakan yaitu suatu  sikap  taat  dan  tunduk  melakukan  ketentuan  selaras  pada  peraturan perpajakan  (Marsita,  2019).  Kepatuhan  perpajakan  dapat  tergolong  kedalam  dua yakni kepatuhan formal serta kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan ketaatan  WP  dalam  menaati  ketentuan  material  perpajakan.  Kepatuhan  formal adalah syarat WP dalam menaati peraturan formal perpajakan (Rahayu, 2017).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sebuah  sikap  yang  mempunyai  niat  positif  individu guna memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa oleh pihak manapun (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran Wajib Pajak terlihat oleh keseriusan WP dalam  melaksanakan  kewajiban  secara  sukarela  tanpa  adanya  pengaruh  atau dorongan dari pihak lain. Seseorang hanya mengetahuinya berarti tingkat kesadaran yang  dimiliki  masih  kurang  karena  harus  memahami  dan  melaksanakan kewajibannya.  Wajib  pajak  harus  selalu  diajak  untuk  mengahui,  menghargai, mengakui  dan  menaati  peraturan  perpajakan  (Aswati,  Mas'ud,  &  Nudi,  2018). Kesadaran  wajib  pajak  kian  mengalami  peningkatan  sehingga  akan  semakin  baik pemahaman dan pelaksanaan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Pada penelitian Kowel  dkk.,  (2019),  Aswati  dkk.,  (2018),  Bulan  dkk.,  (2020)  dan  Wardani  dkk., (2017)  memaparkan  kepatuhan  WP  dipengaruhi  dengan  cara  signifikan  oleh kesadaran wajib pajak. Dari pernyataan itu bisa disusun hipotesis diantaranya:
H 1 : Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan WP.

## Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi  perpajakan  yaitu  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  pemerintah  dalam menyajikan  pengertian  serta  wawasan  bagi  masyarakat  terutama  WP  untuk memahami  perpajakan  melalui  prosedur  yang  tepat.  (Marsita,  2019).  Perpajakan disosialisasikan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran WP. Kegiatan yang akan dilakukan secara efektif melalui penggunaan media lain yang lebih dikenal luas.  Peran  pemerintah  diperlukan  agar  masyarakat  sadar  akan  pentingnya membayar  pajak  melalui  konsultasi  atau  sosialisasi  yang  rutin.  (Marsita,  2019). Penyuluhan perpajakan dapat diarahkan pada 3 sasaran utama, yaitu pebayar pajak terdaftar,  baru  terdaftar  dan  calon  pebayar  pajak  (Subroto,  2020).  Penyuluhan dilakukan  menggunakan  media  cetak,  elektronik,  dan  spanduk  diharapkan  dapat menyampaikan  informasi  tentang  pentingnya  perpajakan  bagi  negara  dan meningkatkan ketaatan WP sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Penelitian Marsita  (2019)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP.  Sosialisasi  perpajakan  dapat  susun hipotesis diantaranya:
H 2 : Sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

## Akuntabilitas Pelayanan Publik
Akuntabilitas pelayanan publik merupakan kewajiban dalam menanggung tanggung jawab  sejumlah  pekerjaan  bagi  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  (Marsita,  2019). Norma  yang  diakui,  diterapkan  dan  dikembangkan  dalam  kehidupan  masyarakat merupakan  tolak  ukur  akuntabilitas  pelayanan  publik.  Norma  tersebut  mencakup prinsip  keadilan,  transparansi  keadilan,  jaminan  penegakan  hukum,  HAM  dan orientasi  pada  layanan  umum  terhadap  masyarakat  pengguna  jasa.  Akuntabilitas pelayanan publik dibagi menjadi 2 tipe yaitu (Aswati, Mas'ud, & Nudi, 2018):
1. Pertanggungjawaban  vertical  yang  berarti  tanggung  jawab  pengelola  dana oleh  yang  lebih  tinggi,  contohnya  pemerintah  daerah  bertanggungjawab untuk pemerintah pusat.
2. Pertanggungjawaban  horizontal  berarti  bertanggungjawab  untuk  kepada masarakat.
Menurut  Marsita  (2019)  dan  Yunita,  Kurniawan,  &  Diatmika  (2017)  memaparkan kepatuhan WP dipengaruhi positif oleh akuntabilitas pelayanan publik. Peneltiian dari Aswati, Mas'ud, & Nudi (2018) memaparkan bahwa kepatuhan WP tidak dipengaruhi oleh  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap  kepatuhan  WP.  Dari  pernyataan tersebut bisa dilakukan penyusunan seperti:
H 3 :  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP.

## Tingkat Penghasilan
Tingkat  penghasilan  adalah    faktor  yang  relevan  untuk  melihat  kepatuhan  WP, karena  dengan  wajib  pajak  dengan  penghasilan  yang  dimiliki  akan  mampu memberikan  pengaruh  bagi  perilaku  orang  untuk  taat  atau  tidak  taat  dalam membayar  kewajiban  pajak.  Penghasilan  yang  didapat  dari  seseorang    dapat memberikan pengaruh bagi dalammembayar pajak semakin berpenghasilan tinggi maka  akan  lebih  mudah  membayar  sedangkan  jika  berpenghasilan  rendah  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  masih  kurang.  Tingkat  penghasilan  seseorang dapat  memberikan  pengaruh  bagi  dalam  pemahaman  dan  ketaatan  ketentuan hukum dan kewajiban membayar pajak. Mengidentifikasi faktor keuangan sebagai sumber tekanan bagi wajib pajak dengan penghasilan terbatas memungkinkan akan menghidari  pajak  karena  pengeluaran  lebih  besar  daripada  pendapatan  (Yanti,
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
2018). Pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus tetap melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak bisa dipantau melalui kondisi keuangan atau tingkat penghasilan seseorang. Kepatuhan WP bisa dilihat dari tingkat penghasilan, karena  wajib  pajak  memiliki  penghasilan  yang  dimiliki  akan  mampu  memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajak.  Menurut  Syah  dkk.,  (2017)  dalam  penelitiannya  menemukan  hasil  bahwa tingkat penghasilan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Tingkat penghasilan dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Tingkat Penghasilan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

## Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang dipakai kuisioner (angket). Kuisioner yaitu teknik mengumpulkan data melalui pemberian penyataan maupun pertanyaan yang ditulis bagi responden guna diberikan jawaban (Sugiyono, 2016). Penelitian menggunakan kuisioner  untuk  mengambil  sampel  dari  populasi  dengan  mengajukan  pertanyaan tertulis kepada responden. Jenis data pada  penelitian yang dijalankan merupakan
X1 Kesadaran Wajib Pajak X2 Sosialisasi Perpajakan X3 Akuntabilitas Pelayanan Publik X4 Tingkat Penghasilan Y Kepatuhan Wajib Pajak
data  kuantitatif  yakni  data  berupa  numerik  yang  bisa  dianlisis  secara  prosedur statistik  (Sugiyono,  2017).  Sumber  data  yang  dipakai  pada  penelitian  yang dijalankan yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dihimpun serta dilakukan pengolahan  mandiri  oleh  sebuah  organisasi  maupun  individu  langsung  melalui objeknya  (Sugiyono,  2018).  Pengumpulan  data  dijalankan  oleh  peneliti  melalui penyebaran  kuesioner  pada  responden.  Populasi  pada  penelitian  yang  dijalankan totalnya  503.020  wajib  pajak  selaras  pada  data  SAMSAT  Kabupaten  Karanganyar Tahun  2019.  Jumlah  wajib  pajak  yang  merupakan  sampel  merupakan  100  WP melalui penggunaan metode purposive sampling. Kriteria penelitian yang dijalankan yaitu pemilik kendaraan bermotor merupakan milik pribadi serta wajib pajak yang mengurus pajak sendiri pada Kantor Samsat Karanganyar.
Teknik  analisis  data  yang  dipakai  pada  penelitian  yang  dijalankan  yakni  uji instrument tersusun atas uji validitas serta reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas serta heterokedasitsitas. Pengujian hipotesis melalui pemakaian analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( Adjusted R 2 ), uji t, serta uji f.

## Definisi Variabel dan Pengukuran
1. Variabel  dependen  (Y) dalam  penelitian  ini  merupakan  kepatuhan  WP. Kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  sikap  menaati  peraturan  perpajakan  dan  dapat menjalankan  kewajiban  perpajakannya  selaras  pada  peraturan  yang  berlaku (Wardani  &  Asis,  2017).  Penelitian  ini  menggunakan  indikator  (Wardani  & Rumiyatun, 2017):
a. Membayar pajak selaras pada peraturan.
b. Membayar pajak tepat waktu.
c. Persyaratan dalam membayar pajak harus dipenuhi.
d. WP mengetahui batas waktu pembayaran.
2. Variabel independen (X) yakni variabel yang merupakan dampak perubahannya maupun  timbulnya  variabel  terikat.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini terdiri atas:
a. Kesadaran WP merupakan sikap didalam manusia untuk dapat mengetahui realita  dan  mengetahui  cara  untuk  menyikapinya  (Anam  dkk,  2018). Penelitian ini menggunakan indikator (Wardani & Rumiyatun, 2017):
1. Sadar  akan  hak  dan  kewajiban  membayar  pajak  sesiao  dengan peraturan.
2. Masyarakat  percaya  bahwa  pajak  untuk  pembiayaan  Negara  dan Daerah.
3. Tidak ada paksaan dalam membayar pajak.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
4. Pajak adalah sumber pendapatan negara.
b. Sosialisasi  perpajakan  adalah  proses  untuk  menghasilkan  partisipasi dengan  cara  berfikir,  belajar  dan  bertindak  (Wurianti  dkk,  2015).  ). Penelitian ini menggunakan indikator (Wirenungan, 2013):
1. Penyuluhan.
2. Diskusi dengan masyarakat.
3. Petugas menyampaikan informasi langsung kepada WP.
4. Akses Website Ditjen pajak.
c. Akuntabilitas pelayanan publik adalah kewajiban dalam
mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  kepada  publik  yang  dijalankan oleh  pemerintah  (Marsita,  2019).  Penelitian  ini  menggunakan  indikator (Mahaputri, 2016):
1. Petugas sigap dalam menanggapi kepentingan.
2. Prosedur yang mudah serta tepat pada pemberian layanan.
3. Pelayanan andal dan valid.
4. Informasi yang disampaikan benar.
d. Tingkat penhasilan yaitu faktor yang relevan untuk melihat kepatuhan WP, karena dengan wajib pajak memiliki penghasilan yang dimiliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar  kewajiban  pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  indikator  (Sari, 2013):
1. Pendapatan rendah tetap membayar pajak.
2. Jumlah pajak yang dikenakan tidak memberikan pengaruh bagi dalam membayar pajak.
3. Sanggup membayar pajak.
4. Pendapatan  yang  didapat  untuk  memenuhi  kebutuhan  utama  dan memenuhi kewajiban.

## HASIL DAN ANALISIS Karakteristik Responden
Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 100 orang yang didapatkan memakai metode purposive  sampling . Pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel  berupa kendaraan  bermotor  yang  masuk  kedalam  kriteria  yang  telah  ditentukan. Karakteristik koresponen pada penelitian ini merupakan jenis kelamin, umur, tahap pendidikan serta jenis kendaraan. Responden selaras pada jenis kelamin responden sejumlah 47 orang adalah laki-laki dan 53 orang adalah perempuan. Usia responden yang dipakai pada peneliian ini berusia > 21 tahun sejumlah 2 orang, 21- 30 tahun sejumlah  56  orang,  31-  40  tahun  sejumlah  26  orang  dan  lebih  dari  50  tahun sejumlah 16 orang. Tingkat pendidikan responden paling banyak SMA/SMK sebayak 60  orang,  kemudian  Sarjana/Diploma  sejumlah  27  orang,  SMP  sejumlah  8  orang
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
serta SD sejumlah 5 orang. Jenis kendaraan yang dipilih responden untuk roda dua sejumlah 74 responden dan roda empat 26 responden.

## HASIL PENELITIAN
Uji Validitas
Tabel 2. Hasil uji validitas Variabel item soal r tabel r hitung keterangan Kesadaran wajib pajak 1 .1654 .540 Valid 2 .1654 .408 Valid 3 .1654 .418 Valid 4 .1654 .379 Valid 5 .1654 .389 Valid sosialisasi perpajakan 1 .1654 .333 Valid 2 .1654 .283 Valid 3 .1654 .351 Valid 4 .1654 .404 Valid 5 .1654 .468 Valid akuntabilitas pelayanan public 1 .1654 .611 Valid 2 .1654 .598 Valid 3 .1654 .381 Valid 4 .1654 .495 Valid tingkat penghasilan 1 .1654 .506 Valid 2 .1654 .537 Valid 3 .1654 .482 Valid 4 .1654 .373 Valid kepatuhan wajib pajak 1 .1654 .477 Valid 2 .1654 .515 Valid 3 .1654 .539 Valid 4 .1654 .482 Valid 5 .1654 .249 Valid
Untuk  memberikan  gambaran  kevalidan  (ketepatan)  item  pertanyaan  digunakan hasil uji validitas. Hail uji ini akan dibandingkan dengan hasil uji r hitung dari masing- masing  item  dengan  r  tabel. Hasil  uji  disebutkan  valid  jika  nilai  r  hitung  masing- masing item pertanyaan lebih besar daripada r tabel.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Reliabilitas
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kriteria Crobanch Alpha Keterangan X1 .60 .670 Reliabel X2 .60 .601 Reliabel X3 .60 .729 Reliabel X4 .60 .685 Reliabel Y .60 .673 Reliabel
Untuk  mengukur  kekonsistenan  jawaban  terhadap  item  pertanyaan  dilakukan  uji reliabilitas dalam kuesioner. Mengukur reabilitas menggunakan uji statistik Crobanch Alpha. Data kuesioner dinyatakan relibel apabila nilai Crobanch Alpha > 0,60. Hasil uji  reabilitas  diketahui  nilai Crobanch  Alpha dari  setiap  variabel  >  0,60  sehingga disebutkan reliabel.

## Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.99854417 Most Extreme Differences Absolute .071 Positive .062 Negative -.071 Test Statistic .071 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Uji  normalitas  mempunyai  tujuan  guna  mendeteksi  normal  maupun  tidaknya sebuah  distribusi  data  (Ghozali,  2016).  Hasil  penelitian  ini  berdistribusi  normal karena hasil dalam tabel 4 memperlihatkan Kolmogorov-Smirnov nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,20 melebihi 0,05.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Multikolinearitas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 X1 .654 1.529 X2 .530 1.886 X3 .592 1.690 X4 .671 1.491
Guna mendeteksi relasi antara variabel bebas yang mempunyai permasalahan gejala multikolinieritas maupun tidak dilakukan uji multikolinearitas. Hasil dari data diatas memiliki  nilai tolerance variabel  kesadaran  wajib  pajak,  sosialisasi  perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik serta tingkat penghasilan memiliki nilai tolerance > 0,10  dan  nilai  VIF  <  10  sehingga  bisa  dinyatakan  mengenai  antarvariabel  bebas pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstand ardized Coefficie nts Standardi zed Coefficien ts t Sig. Collinearity Statistics Std. Error Beta Toleranc e VIF (Constant) 4.503 1.272 3.539 .001 X1 -.038 .059 -.078 -.641  .523 .654  1.529 X2 -.039 .071 -.074 -.544  .588 .530  1.886 X3 .020 .071 .035 .277  .782 .592  1.690 X4 -.101 .060 -.201  -1.669  .098 .671  1.491
a. Dependent Variable: RES_2
Hasil  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  setiap  variabel  mempunyai  nilai signifikansi > 0,05. Hasil  penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas sebab semua variabel bebas menunjukkan hasil sig. > 0,05.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 7. Hasil uji analisis regresi linier berganda
Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleranc e VIF 1 (Constant) 8.067  2.086 3.868 .000 X1 .194 .097 .206  1.993 .049 .654 1.529 X2 .239 .116 .236  2.058 .042 .530 1.886 X3 .056 .117 .052 .476 .635 .592 1.690 X4 .226 .099 .234  2.292 .024 .671 1.491
Hasil  analisis  data  pada  tabel  6  diperoleh  persamaan  regresi  linier  berganda sebagai berikut:
Y = 8,067 + 0,097 X 1 + 0,239 X 2 + 0,056 X 3 + 0,226 X 4
Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. α = 8,067 artinya kepatuhan WP akan bernilai positif jika kesadaran wajib pajak, sosialisasi  perpajakan,  akuntabilitas  pelayanan  public  dan  tingkat  penghasilan sama dengan nol.
b. β 1 = 0,097 artinya setiap ada perubahan sejumlah satu pada kesadaran wajib pajak,  maka  akan  diikuti  kepatuhan  WP  sejumlah  0,097  dengan  diasumsikan variabel lain tetap.
c. β 2 =  0,239  artinya  setiap  ada  perubahan  sejumlah  satu  pada  sosialisasi perpajakan,  maka  akan  diikuti  kepatuhan  WP  sejumlah  0,239  dengan diasumsikan variabel lain tetap.
d. β 3 =    0,056  artinya  setiap  ada  perubahan  sejumlah  satu  pada  akuntabilitas pelayanan  publik,  maka  akan  diikuti  kepatuhan  WP  sejumlah  0,056  dengan diasumsikan variabel lain tetap.
e. β 4 =  0,226  artinya  setiap  ada  perubahan  sejumlah  satu  pada  tingkat penghasilan,  maka  akan  diikuti  kepatuhan  WP  sejumlah  0,226  dengan diasumsikan variabel lain tetap.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model . R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .580 a .336 .309 2.040
Hasil uji koefisien determinasi bisa dilihat dari besarnya adjusted R 2 adalah 0,309. Variasi kepatuhan WP sejumlah 30,9 % yang dipengaruhi oleh empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan tingkat penghasilan. Sisanya 69,1% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar dari penelitian ini.

## Uji F
Tabel 9. Hasil Uji F
ANOVA a Model . Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 200.536 4 50.134 12.045  .000 b Residual 395.424 95 4.162 Total 595.960 99
Untuk mengetahui apakah variabel independent dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel  dependen  dapat  digunakan  hasil  uji  F.  Nilai sig. <  0,05  maka  keempat variabel  independen  mempunyai  pengaruh  bersama-sama  terhadap  variabel dependen. Hasil uji F yaitu 0,00 < dari 0,05 artinya dapat disimpulkan variabel bebas memiliki  pengaruh  bersama-sama  atau  simultan  pada  kepatuhan  WP  di  SAMSAT Kabupaten Karanganyar.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Uji Parsial ( Uji t)
Tabel 10. Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 8.067 2.086 3.868 .000 X1 .194 .097 .206 1.993 .049 X2 .239 .116 .236 2.058 .042 X3 .056 .117 .052 .476 .635 X4 .226 .099 .234 2.292 .024
Hasil uji t berdasaran pada analisis tabel 10 bisa ditarik kesimpulan mengenai:
1. Nilai  t  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X1)  adalah  1,993  dan  nilai  signifikansi 0,049  <  0,05  maka  hipotesis  pertama  diterima  yang  artinya  kesadaran  wajib pajak  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  di  kantor Samsat Kabupaten karanganyar.
2. Nilai  t  variabel  sosialisasi  perpajakan  (X2)  adalah  2,058  dan  nilai  signifikansi 0,042 < 0,05 maka hipotesis kedua diterima yang artinya sosialisasi perpajakan memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  di  kantor  Samsat Kabupaten karanganyar.
3. Nilai  t  variabel  akuntabilitas  pelayanan  publik  (X3)  adalah  0,476  dan  nilai signifikansi  0,635  >  0,05  sehingga  hipotesis  ketiga  ditolak  yang  artinya akuntabilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh  terhadap kepatuhan WP di kantor Samsat Kabupaten karanganyar.
4. Nilai t variabel tingkat penghasilan (X4) adalah 2,292 dan nilai signifikansi 0,024 < 0,05 sehingga hipotesis keempat diterima yang artinya tingkat  penghasilan memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  di  kantor  Samsat Kabupaten karanganyar.

## PEMBAHASAN
a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada kepatuhan WP.
Hasil  penelitian  menunjukkan  variabel  kesadaran  wajib  pajak  memberikan pengaruh  positif    terhadap  kepatuhan  WP  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberikan gambaran nilai koefisien regresi variabel  kesadaran  WP  sejumlah  0,194  dengan  nilai  signifikan  0,049  <  0,05 maka  hipotesis  pertama  diterima.  Hasil  tersebut  bisa  ditarik  kesimpulan mengenai kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan
WP  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  SAMSAT  Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  dalam  membayar kewajibannya, konteks tersebut menunjukkan menunjukkan tingkat kesadaran WP meningkat akan diimbangi dengan meningkatnya ketaatan WP kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian terdahulu dari Aswati, dkk. (2018), Kowel, dkk (2019) dan Wardani (2017) yang menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan WP.

## b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pada kepatuhan WP.
Kepatuhan  WP  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  dipengaruhi secara positif oleh variabel sosialisasi perpajakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil analisis data memberikan gambaran nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sejumlah 0,239 dengan nilai signifikan 0,042 < 0,05  maka  hipotesis  kedua  diterima.  Hasil  tersebut  mengindikasikan  bahwa sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib di SAMSAT  Kabupaten  Karanganyar.  Peran  aktif  pemerintah  dalam  sosialisasi khususnya  dalam  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  membuka  wawasan masyarakat. Wajib pajak mendapatkan sosialisasi perpajakan akan mengetahui pentingnya  membayar  pajak  bagi  negara.  Hasil  penelitian  ini  memberi dukungan  penelitian  sebelumnya  dari  Marsita  (2019)  yang  menyimpulkan variabel  sosialisasi  perpajakan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
c. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada kepatuhan WP.
Kepatuhan  WP  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  tidak dipengaruhi  variabel  akuntabilitas  pelayanan  publik  di  Kantor  SAMSAT Kabupaten  Karanganyar.  Hasil  analisis  data  memberikan  gambaran  nilai koefisien  regresi  variabel  sosialisasi  perpajakan  sejumlah  0,056  dengan  nilai signifikan  0,635  >  0,05  maka  hipotesis  ketiga  ditolak.  Hasil  tersebut  dapat mengindikasikan  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik  tidak  memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Karanganyar. Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dari beberapa wajib pajak dalam pelayanan yang diberikan oleh petugas kurang memuaskan tetapi wajib  pajak  tetap  membayar  pajak  kendaraan  demi  memenuhi  kewajiban sebagai  warga  negara  yang  taat  akan  peraturan.  Pelayanan  publik  yang diberikan harus berkualitas, transparan dan terbuka agar timbul rasa kepuasan dari  wajib  pajak.  Penelitian  ini  tidak  selaras  pada  penelitian  terdahulu  oleh marsita  (2019)  yang  memaparkan  bahwa  akuntabilitas  pelayanan  publik memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP.  Hasil  penelitian  ini memberi  dukungan  penelitian  terdahulu  yaitu  dari  Aswati,  dkk  (2018)  yang
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
menunjukkan  akuntabilitas  pelayanan  publik  tidak  memberikan  pengaruh terhadap kepatuhan WP.

## d. Pengaruh Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan WP.
Kepatuhan WP saat pembayaran pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif  oleh  variabel  tingkat  penghasilan  di  Kantor  SAMSAT  Kabupaten Karanganyar.  Hasil  analisis  data  memberi  gambaran  nilai  koefisien  regresi variabel  tingkat  penghasilan  sejumlah  0,226  dengan  nilai  signifikan  0,024  < 0,05 maka hipotesis keempat diterima. Hasil tersebut bisa ditarik kesimpulan mengenai  tingkat  penghasilan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  di  SAMSAT Kabupaten  Karanganyar.  Tingkat  penghasilan  semakin  tinggi  sehingga  dapat memberikan jaminan taat dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini selaras pada penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Syah Noerman, dkk (2017) yang memaparkan  bahwa  tingkat  penghasilan  memberikan  pengaruh  terhadap kepatuhan WP.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan kesadaran WP memberikan pengaruh bagi kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kabupaten Karanganyar yang berarti  kian  meningkat  tingkat  kesadarannya  sehingga  kian  tinggi  ketaatan  WP. Sosialisasi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  saat melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kabupaten  Karanganyar yang artinya semakin sering dilaksanakan sosialisasi maka meningkat ketaatan WP. Akuntanbilitas pelayanan publik tidak memberikan pengaruh terhadap epatuhan WP saat melakukan pembayaran pajak kendaraan motor pada Kabupaten Karanganyar yang berarti kian meningkat tahap akuntanbilitas pelayanan publik tidak mempunyai pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP.  Variabel  tingkat  penghasilan  memberikan pengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  saat  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  pada  Kabupaten  Karanganyar.  Kesadaran  WP,  sosialisasi  perpajakan, akuntabilitas  pelayanan  publik  serta  tingkat  penghasilan  mempunyai  pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor.

## Saran
1. Kantor  SAMSAT  Kabupaten  Karanganyar  diharapkan  mensosialisasikan  pajak mengenai perubahan aturan dan tarif dasar pengenaan PKB.
2. Penelitian  ini  mempunyai  batasan  terletak  dalam  jumlah  sampel  yang  diteliti sedikit sehingga diharapkan untuk kedepannya memperbesar sampel. Penelitian berikutnya bisa menambah variabel lainnya.

## Ucapan Terimakasih
1. Tuhan YME yang memberikan kemudahan dan kelacaran tiada henti kepada penulis. Terimakasih atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada penlis.
2. Bapak Arif Nugroho R, SE., MM selaku dosen pembimbing yang telah secara sabar membimbing dalam penyusun penelitian ini.
3. Semua pihak baik orang tua, adik, keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan sepembimbingan yang memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI
Anam, Mohammad Choirul dan Rita Andini dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fikus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha  dan Pekerjaan Bebas Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  di  KPP  Pratama  Salatiga) .  Journal  Of Accounting.
Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan  Wajib  Pajak,  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. III, 27-39.
Bulan,  N.  L.,  Husin,  &  Anto,  L.  O.  (2020). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Pada  Kantor  Samsat  Kota  Kediri .  Jurnal  Progres  Ekonomi Pemabangunan (JPEP), 71-82.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS.  Penerbit Undip.
Ilamsyah,  Randi,  Maria  G  Wi  Endang  dan  Rizky Yudhi  Dewantara.2016. Pengaruh Pemahaman  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualias Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  KendaraanBermotor  (Studi  Samsat  Kota  Malang) . Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1
Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal EMBA Vol. 7, 4251-4260.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Vol 11 No. 1, April 2021
Mahaputri, Ni Nyoman Trysedewi dan Naniek Noviari. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . E-Junal Universitas Udayana vol 17.3.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marsita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum, dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar . Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM), 50-101.
Sari,  R.  V.,  &  Susanti,  N.  (2013). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  di  Unit Pelayanan  Pendapatan  Provinsi  (UPPP)  Kabupaten  Seluma .  Jurnal  Review, 63-78.
Subroto, G. (2020). Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Syah,  A.  L.,  &  Krisdiyawati.  (2017). Analisis  Faktor-  Faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor . Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi), 65-77.
Wardani D. K dan M. R Asis. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan  Bermotor,  dan  Program  Samsat  Corner  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun.  (2017). Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran Wajib Paja, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Kasus WP PKB roda empat  di Samsat Drive Thru Bantul) .  Jurnal Akuntansi Vol. 5 (1), 15-24.
Widyaningsih, Aristanti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung, Alfabeta.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Winerungan,  Oktaviane  Lidya.  2013. Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fikus  dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Bitung. Jurnal EMBA, vol. 1 no. 3.
Wurianti,  Exti  Lusiani  Efa.  2015. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajip  Pajak  di  Wilayah  KPP  Pratama .  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi. Vol.4 no. 6
Yanti,  W.  D.  (2018). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Pajak  dan  Kondisi Keuangan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor .  Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Bea  Balik  Nama,  Sanksi  Perpajakan  dan Akuntabilitas  Pelayanan  Pulik  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi . e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.