Kriteria Green Infrastructure dalam Penentuan Luas Stasiun Kereta Api
NADIA ULFAH, SOFYAN TRIANA
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung Email: ulfahnadia@yahoo.com

## ABSTRAK
Pembangunan infrastruktur adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan  saat ini.  Salah  satu  infrastruktur  yang  mendukung  moda  transportasi  kereta  api  adalah bangunan  stasiun. Agar  membangun suatu  stasiun  yang tidak merusak  lingkungan dan  memberikan  ruang  gerak  yang  nyaman  kepada  pengguna  maka  dilakukan analisis  mengenai  luas  kebutuhan  lahan  menurut  peraturan  yang  berlaku  sesuai dengan  salah  satu  kriteria  bangunan  hijau  yaitu  harus  memenuhi  Koefisien  Dasar Bangunan  (KDB)  dan  kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH).  Data  sekunder dibutuhkan  dalam  perhitungan  luas  berdasarkan  ruang  gerak manusia  dan  standar stasiun. Hasil perhitungan diperoleh luas stasiun sebesar 2.685,5 m 2 yang merupakan KDB 60% sedangkan untuk luas RTH 40% sebesar  1.790,3  m 2 sehingga diperoleh luas  lahan  stasiun  sebesar  4.475,8  m 2 .  Pada  peraturan  yang  berlaku  mengenai bangunan stasiun hanya membahas  KDB atau luas terbangun dan tidak membahas mengenai kebutuhan RTH maka dapat diusulkan perhitungan baru untuk merancang stasiun ramah lingkungan yang membahas luas KDB dan RTH sehingga didapat luas tanah keseluruhan.
Kata kunci : green infrastructure, stasiun, luas bangunan, ruang gerak manusia, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ruang Terbuka Hijau (RTH).

## ABSTRACT
Infrastructure  development  is  one  of  the  causes  of  current  enviromental  damage. One of the infastructure supporting the train transportation capital is station building. Build a station will not be damaging the environment and giving comfortable space if it  has  been  done  analysis  about  wide  of  land  environment  according  to  the prevailling  regulations  in  accordance  with  the  one  of  the  criteria  of  green  building that  fulfills  Coefficient  of  Bulding  Base  (KDB)  and  Green  Open  Space  (RTH).  The secondary data is needed in wide calculation based on space for human movement and station standard. The calculation results obtained area of the station is 2.685,5 m 2 that is KDB 60% while the area of RTH 40% is 1.790,3 m 2 so that obtained area of station land 4.475,8 m 2 . In the applicable regulations about station building only discuss  KDB  or  wide  awake  not  RTH  needs.  So  it  can  be  proposed  the  new calculation to design the environmentally friendly station that discusses area of KDB and RTH so obtained the total land area.
Keywords : green infrastrucutre, station, building area, human movements space, Coefficient of Building Base (KDB), Green Open Spaces (RTH).

## 1. PENDAHULUAN
Kerusakan  lingkungan,  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim  merupakan  beberapa masalah yang terjadi saat ini yang menyebabkan penurunan kualitas bumi. Salah satu yang dianggap  memiliki  peran  besar  terhadap  perubahan  lingkungan  tersebut  adalah pembangunan  proyek  infrastruktur,  maka  pembangunan  proyek  infrastruktur  perlu memperhatikan kondisi lingkungan dengan kata lain membangun proyek infrastruktur yang tidak merusak lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna maupun masyarakat sekitar.  Dalam  menciptakan  suatu  bangunan  hijau  bukan  hanya  memperhatikan  kondisi lingkungan saja melainkan harus memperhatikan juga kondisi pengguna yang ada di dalam area  tersebut  tentunya  dengan  kebutuhan  ruang  gerak  yang  mencukupi  sehingga  dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna maupun masyarakat sekitar. Mengingat banyaknya infrastruktur  yang  ada,  salah  satu infrastruktur  yang  mendukung  moda  transportasi  kereta api  adalah  prasarana  bangunan  stasiun.  Untuk  mewujudkan  kondisi  stasiun  yang  ramah lingkungan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna maka dilakukan analisis mengenai luas  kebutuhan  lahan  menurut  peraturan  yang  berlaku  sesuai  dengan  salah  satu  kriteria bangunan  hijau  yaitu  harus  memenuhi  Koefisien  Dasar  Bangunan  (KDB)  dan  kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Analisis hanya untuk stasiun yang melayani penumpang dengan berdasarkan  sumber  studi  terdahulu  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  dengan  standar stasiun  kereta  api  menggunakan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  diperoleh  usulan  atau bahan  evaluasi  untuk  peraturan  yang  berlaku  tersebut  dengan  mengusulkan  perhitungan baru mengenai luas lahan stasiun.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Stasiun
Stasiun  kereta  api  merupakan  prasarana  kereta  api  sebagai  tempat  pemberangkatan  dan pemberhentian  kereta  api.  Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  (2007) disebutkan bahwa stasiun terdiri dari dua jenis yaitu stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang dan stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang. Persyaratan penempatan  pembangunan  stasiun  kereta  api  lokasinya  sesuai  dengan  pola  operasi perjalanan  kereta  api,  menunjang  operasi  sistem  perkeretaapian,  tidak  mengganggu lingkungan,  memiliki  tingkat  keselamatan  dan  keamanan  (Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor: PM 29, 2011).

## 2.2 Persyaratan Pembangunan Peron
Lebar peron dihitung berdasarkan jumlah penumpang dengan menggunakan Persamaan 1 .
𝑏 =
0,64 m2 orang ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝐹 𝑙 ...(1)
dengan:
𝑏 =  lebar peron (m),
𝑉
=  jumlah rata-rata penumpang per jam sibuk dalam satu tahun (orang), 𝐿𝐹 = load factor,
𝑙 =  panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi (m).

## 2.3 Persyaratan Bangunan
Menurut  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM  29  (2011)  tentang  persyaratan bangunan stasiun, persyaratan operasi bangunan stasiun kereta api adalah sebagai berikut:
1. Konstruksi,  material,  desain,  ukuran  dan  kapasitas  bangunan  sesuai  dengan  standar kelayakan,  keselamatan  dan  keamanan  serta  kelancaran  sehingga  seluruh  bangunan stasiun dapat berfungsi secara handal.
2. Memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan gedung dari bahaya banjir, bahaya petir, bahaya petir, bahaya kelistrikan dan bahaya kekuatan konstruksi.
3. Instalasi pendukung gedung sesuai dengan peraturan perundang-perundangan tentang bangunan,  mekanikal  elektrik,  dan  pemipaan  gedung  ( plumbing)  bangunan  yang berlaku.
4. Luas  bangunan  ditetapkan  untuk  kegiatan  pokok  dapat  dihitung  menggunakan Persamaan 2 .
𝐿 = 0,64 m 2 orang ∗ 𝑉 ∗ 𝐿𝐹 ...(2)
dengan:
𝐿 = luas bangunan (m 2 ), 𝑉 = jumlah rata-rata penumpang per jam sibuk dalam satu tahun (orang),
𝐿𝐹 = load factor.
Sedangkan luas bangunan untuk kegiatan penunjang dan gedung jasa pelayanan khusus di stasiun kereta api, ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
5. Menjamin  bangunan  stasiun  dapat  berfungsi  secara  optimal  dari  segi  tata  letak  ruang gedung  stasiun  sehingga  pengoperasian sarana  perkeretaapian  dapat  dilakukan secara nyaman
2.4 Standar  Perhitungan  Luas  Ruangan  Stasiun  Menurut Japan  International Cooperation Agency (JICA)
Kebutuhan  ruang  yang  digunakan  dalam  perancangan  stasiun  ini  dihitung  berdasarkan rumus  kebutuhan  ruang  berdasarkan  standar  JICA  (Baskara,  E.,  2008)  luas  standar kebutuhan ruang tersebut ditunjukkan oleh Tabel 1 .

## Tabel 1. Luas Standar Kebutuhan Ruang
No Ruang Persamaan Keterangan Notasi 1 Hall 𝑆 = 𝐴 ∗ 𝐵 𝑆 = luas area hall (m 2 ) 𝐴 = satuan luas area tunggu penumpang (m 2 /orang) 𝐵 = jumlah penumpang yang menunggu (orang)
𝑐 = jumlah penumpang jam sibuk (orang) 𝑞 = % penumpang menunggu pada jam sibuk 2 Kantor Kepala Stasiun 𝑆 = 𝑁 + 14 𝑆 = luas kantor(m 2 ) 𝑁 = jumlah pengunjung kantor (orang)
3 Kantor Stasiun 𝑆 = 𝑆 1 + 𝑆 2 + 𝑆 3
𝑆 = luas standar kantor stasiun (m 2 )
𝑆 1 = luas meja kepala (m 2 ) 𝑆 2 = luas meja staff (m 2 ) 𝑆 3 = luas ruang untuk staff tanpa meja (m 2 ) 4 Ruang Rapat 𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑁 𝑆 = luas standar luas ruang rapat (m 2 )
𝑎 = luas standar pengunjung (m 2 /orang)
𝑁 = jumlah orang yang ikut rapat (orang) 5 Loket Karcis 𝑛 = 𝑡 𝑏 𝑛 = jumlah mesin (buah)
𝑡 = jumlah penumpang pembeli tiket (orang)
𝑏 = kapasitas pemesanan

## Tabel 1. Luas Standar Kebutuhan Ruang (lanjutan)
No Ruang Persamaan Keterangan Notasi 6 Ruang Antri Tiket 𝑆 1 = 𝐿 1 + 𝐿 2
𝑆 1 = luas area hall mesin tiket (m 2 ) 𝐿 1 = lebar loket * jumlah loket (m)
𝐿 2 = panjang antrian (m) 7 Ruang Tunggu 𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑛 𝑆 = luas standar ruang rapat (m 2 )
𝑎 = jumlah karyawan (orang) 𝑛 = luas per orang (m 2 /orang)

## 2.5  Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki Berdasarkan Dimensi Tubuh Manusia
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  03/PRT/M  (2014)  tentang  Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa kebutuhan ruang minimum pejalan kaki antara lain:
1. Tanpa membawa barang dan keadaan diam  yaitu 0,27 m 2 ,
2. Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu 1,08 m 2 ,
3. Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara 1,35 m 2 sampai dengan 1,6 m 2 . Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak dan membawa barang dapat dilihat pada Gambar  1 kebutuhan  ruang  gerak  minimum  di  bawah  ini  harus  memperhatikan  kondisi perilaku  pejalan  kaki  dalam  melakukan  pergerakan  baik  pada  saat  membawa  barang, maupun berjalan bersama dengan pelaku pejalan kaki lainnya.
Gambar 1. Kebutuhan ruang gerak minimum pejalan kaki
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014)

## 2.6 Ruang Jalur Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  03/PRT/M  (2014)  tentang  Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan  Perkotaan  menyatakan  bahwa  persyaratan  khusus  ruang  bagi  pejalan  kaki  yang mempunyai keterbatasan fisik (difabel) antara lain:
1. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimum 1,5 meter dan luas minimum 2,25 m 2 ,
2. Alinyemen  jalan  dan  kelandaian  jalan  mudah  dikenali  oleh  pejalan  kaki  antara  lain melalui penggunaan material khusus,
3. Menghindari  berbagai  bahaya  yang  berpotensi  mengancam  keselamatan  seperti  jeruji dan lubang,
4. Tingkat trotoar harus dapat memudahkan dalam menyebrang jalan,
5. Dilengkapi jalur pemandu dan perangkat untuk menunjukkan berbagai perubahan dalam tekstur trotoar,
6. Permukaan jalan tidak licin,
7. Jalur pejalan kaki dengan ketentuan kelandaian yaitu sebagai berikut:
a. Tingkat kelandaian tidak melebihi dari 8% (1:12),
b. Jalur  yang  landai  harus  memiliki  pegangan  tangan  setidaknya  untuk  satu  sisi  atau disarankan  kedua  sisi.  Pada  akhir  landai  setidaknya  panjang  pegangan  tangan mempunyai kelebihan sekitar 0,3 meter,
c. Pegangan tangan harus dibuat dengan ketinggian 0,8 meter diukur dari permukaan tanah dan panjangnya harus melebihi anak tangga terakhir,
d. Seluruh pegangan tangan tidak diwajibkan memiliki permukaan yang licin,
e. Area landai harus memiliki penerangan yang cukup.
Ketentuan untuk fasilitas bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut:
1. Ramp  diletakan  disetiap  persimpangan,  prasarana  ruang  pejalan  kaki  yang  memasuki pintu keluar masuk bangunan atau kaveling dan titik-titik penyebrangan,
2. Jalur difabel diletakkan sepanjang prasarana jaringan pejalan kaki,
3. Pemandu  atau  tanda-tanda  bagi  pejalan  kaki  antara lain  meliputi:  tanda-tanda  pejalan kaki  yang  dapat  diakses,  sinyal  suara  yang  dapat  didengar,  pesan-pesan  verbal, informasi lewat getaran dan tekstur ubin sebagai pengarah dan peringatan.
Ketentuan  mengenai  standar  penyediaan  jalur  pejalan  kaki  berkebutuhan  khusus  secara lebih rinci mengacu pada pedoman mengenai teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

## 2.7 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1  (2014) menyatakan bahwa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara  luas  seluruh  lantai  dasar  bangunan  dan  luas  lahan  perpetakan  atau  lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan  Peraturan  Zonasi.  Zona  yang  digunakan  adalah  zona  perkantoran,  perdagangan  dan jasa yang merupakan zona yang diperuntukan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki  yang  terhubung  dengan  jaringan  transportasi  massal  dan  jalur  penghubung  antar bangunan dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.  Besar  nilai  persentase  yang  digunakan  maksimum  60%  dari  luas  lahan keseluruhan (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1, 2014).

## 2.8 Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1  (2014) menyatakan bahwa Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara  luas  seluruh  lantai  bangunan  gedung  dan  luas  lahan  perpetakan  atau  lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan  Peraturan  Zonasi.  Zona  yang  digunakan  adalah  zona  perkantoran,  perdagangan  dan jasa yang merupakan zona yang diperuntukan bagi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki  yang  terhubung  dengan  jaringan  transportasi  massal  dan  jalur  penghubung  antar bangunan dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang
memadai. Besar nilai KLB yang digunakan adalah sebesar 2,4 (dua koma empat) dari KDB dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1, 2014).

## 2.9 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1  (2014) menyatakan  bahwa  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  adalah  ruang-ruang  dalam  kota  dalam bentuk area atau kawasan maupun memanjang atau jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang  dibina  untuk  fungsi  perlindungan  habitat  tertentu  dan/atau  sarana  kota,  dan/atau pengaman  jaringan  prasarana  dan/atau  budidaya  pertanian.  Besar  ruang  terbuka  hijau adalah sebesar 40% dari luas lahan keseluruhan.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian
Dalam  menciptakan  suatu  stasiun  yang  ramah  lingkungan  bukan  hanya  memperhatikan kondisi  lingkungan  saja  melainkan  harus  memperhatikan  konsisi  pengguna  di  dalam  area stasiun  tersebut  dengan  kebutuhan  ruang  gerak  yang  mencukupi  sehingga  dapat memberikan  kenyamanan  bagi  pengguna.  Untuk  mewujudkan  kondisi  stasiun  yang  ramah lingkungan  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  pengguna  harus  menciptakan  suatu kebutuhan ruang gerak dan luasan stasiun yang sesuai dengan jumlah pengguna di stasiun sehingga  perlu  ada  suatu  kriteria  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  pembangunan bangunan  stasiun  tersebut  dan  memperoleh  persentase  luas  ruang  fasilitas  di  stasiun khususnya  stasiun  penumpang  serta  kebutuhan  luas  rencana  yang  dihitung  berdasarkan Koefisien  Dasar  Bangungan  (KDB),  Koefisien  Luas  Bangunan  (KLB),  Koefisien  Dasar  Hijau (KDH) yang berlaku di Indonesia.

## 3.2 Tinjauan Pustaka
Sebelum  penelitian  dimulai  terlebih  dahulu  akan  dilakukan  tinjauan  pustaka.  Tinjauan pustaka berisi tentang pemikiran atau teori-teori yang dapat dijadikan sebagai landasan atau studi  literatur  dalam  menyusun  konsep  penelitian  ini.  Studi  literatur  yang  digunakan berkaitan  dengan  perhitungan  ruang  gerak  di  stasiun  yang  bersumber  dari  studi terdahulu dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 serta  perhitungan standar luas  bangunan  stasiun  kereta  api  yang  bersumber  dari  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 48 tahun 2015 dan Japan International Cooperation Agency (JICA).

## 3.3 Pengumpulan Data Sekunder Berdasarkan Ruang Gerak Manusia
Diperlukan  beberapa  data  pendukung  mengenai  ruang  gerak  manusia  untuk  dapat menyelesaikan  penelitian  ini.  Data  tersebut  bersumber  dari  studi  terdahulu  dan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:  03/PRT/M/2014  tentang  Pedoman  Perencanaan, Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Prasarana  dan  Sarana  Jaringan  Pejalan  Kaki  Di  Kawasan Perkotaan

## 3.4 Pengumpulan Data Sekunder Berdasarkan Standar Stasiun Kereta Api
Diperlukan  beberapa  data  pendukung  mengenai  standar  luas  bangunan  stasiun  kereta  api untuk  dapat  menyelesaikan  penelitian  ini.  Data  tersebut  bersumber  dari  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor:  PM  29  tahun  2011  tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  Stasiun Kereta  Api,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM  48  tahun  2015    tentang  Standar Pelayanan  Minimum  Angkutan  Orang  Dengan  Kereta  Api  dan Japan  International Cooperation Agency (JICA).

## 3.5 Pengolahan Data
Pada tahap ini peneliti akan mengolah literatur-literatur yang telah dikumpulkan. Pengolahan data  yang  dilakukan  adalah  mengevaluasi  parameter  kebutuhan  perhitungan  luas  stasiun dengan  membandingkan  luas  stasiun  tersebut  dengan  ruang  gerak  manusia.  Kemudian dipilih kriteria perencanaan stasiun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011, antara lain:
1. Gedung untuk kegiatan pokok
Macam-macam gedung untuk kegiatan pokok antara lain:
a. hall,
b. perkantoran kegiatan stasiun,
c. loket karcis,
d. ruang tunggu,
e. ruang informasi,
f. ruang fasilitas umum,
g. ruang fasilitas keselamatan,
h. ruang fasilitas keamanan,
i. ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia,
j. ruang fasilitas kesehatan.
2. Gedung untuk kegiatan penunjang Macam-macam gedung untuk kegiatan penunjang di stasiun kereta api, antara lain:
a. pertokoan,
b. restoran,
c. perkantoran,
d. tempat parkir,
e. perhotelan,
f. ruang lain yang menunjang langsung kegiatan stasiun kereta api.
3. Gedung untuk kegiatan jasa pelayanan khusus Macam-macam  gedung  untuk  kegiatan  jasa  pelayanan  khusus  di  stasiun  kereta  api antara lain:
a. ruang tunggu penumpang,
b. bongkar muat barang,
c. pergudangan,
d. parkir kendaraan,
e. penitipan barang,
f. ruang atm,
g. ruang lain yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam kawasan kegiatan stasiun kereta api.
Dari kriteria tersebut hanya digunakan fasilitas yang hanya untuk pelayanan penumpang dan semua kriteria disesuaikan dengan nilai kebutuhan manusia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011 akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan manusia untuk membangun sebuah bangunan hijau.

## 3.6 Analisis Kebutuhan Luas Bangunan dan Luas Lahan Stasiun Kereta Api
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  mengenai  kebutuhan  luas  lahan  untuk  stasiun  kereta  api, maka dilakukan analisis kebutuhan luas lahan stasiun kereta api menurut Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor:  PM  29  tahun  2011  dengan  memperhitungkan  luas  kebutuhan  lahan yang sesuai dengan kriteria bangunan hijau, yaitu memenuhi koefisien dasar bangunan dan kebutuhan ruang terbuka hijau. Komponen stasiun kereta api yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan, selanjutnya dikembangkan  dengan cara mencari formula yang tepat untuk  menghitung  kebutuhan  lahan  setiap  komponen  stasiun.  Berdasarkan  studi  terdahulu
yang  terkait  dengan  bangunan  hijau,  maka  dapat  diusulkan  beberapa  formula  baru perhitungan komponen luas stasiun.

## 3.7 Simpulan dan Saran
Memberikan usulan atau mengevaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011  bahwa  rumus  yang  terdapat  di  peraturan  hanya  menghitung  luas  terbangun  atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dengan kata lain belum termasuk dengan luas tanah yang ada. Oleh karena itu untuk menghitung luas tanah, harus menambahkan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Serta memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya .

## 4. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
Dari  hasil  perhitungan  didapatkan  rekapitulasi  luas  stasiun  atau  KDB  sebesar  60%  dapat dilihat  pada Tabel  2 dan  grafik  persentase  luas  stasiun  dapat  dilihat  pada Gambar  2 . Kemudian  didapatkan  hasil  luas  stasiun  berdasarkan  sumber-sumber  yang  digunakan  dan berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  dapat  dilihat  pada Tabel  3 serta  rekapitulasi  rumus yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 2. Rekapitulasi Luas Bangunan
No Ruang Luas (m 2 ) (%) 1 Hall 432 16,09 2 Perkantoran 72 2,68 3 Loket Karcis 22,5 0,84 4 Ruang Tunggu 24 0,89 5 Ruang Informasi 22,5 0,84 6 Ruang Fasilitas Umum 327,68 12,20 7 Ruang Fasilitas Kesehatan 4,32 0,16 8 Ruang Fasilitas Keamanan 25 0,93 9 Pertokoan 100 3,72 10 Restoran 140 5,21 11 Parkir Kendaraan 672,5 25,04 12 Ruang ATM 27 1,01 13 Peron 816 30,39 Total 2685,5 100 Tabel 3. Rekapitulasi Seluruh Luas Ruang Fasilitas di Stasiun No Ruang PM No 29, 2011 (m 2 ) JICA (m 2 ) Ruang Gerak Manusia (m 2 ) Studi Terdahulu (m 2 ) * PM No 48, 2015 (m 2 ) 1 Hall 163,9 224 432 - - 2 Perkantoran 8,2 67,5 72 - - 3 Loket Karcis 3 5,65 22,5 - - 4 Ruang Tunggu 20,5 - 24 5 Ruang Informasi 2,56 20 22,5 - -

## Tabel 3. Rekapitulasi Seluruh Luas Ruang Fasilitas di Stasiun (lanjutan)
No Ruang PM No 29, 2011 (m 2 ) JICA (m 2 ) Ruang Gerak Manusia (m 2 ) Studi Terdahulu (m 2 ) * PM No 48, 2015 (m 2 ) 6 Ruang Fasilitas Umum 327,68 - - 120 - 7 Ruang Fasilitas Keamanan - - 4,32 - - 8 Ruang Fasilitas Kesehatan - - - 25 - 9 Pertokoan - - 86,4 100 - 10 Restoran - - - 140 - 11 Parkir Kendaraan - - - 672,5 - 12 Ruang ATM - - 27 - - 13 Peron 816 - - - -
*=(Sumber: Adenan, K., 2008)
Berdasarkan  tabel  di  atas  diambil  luasan  yang  paling  besar.  Jika  kebutuhan  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011 tidak mengakomodir perhitungan tersebut maka diasumsikan menggunakan ketentuan lainnya seperti Japan International Cooperation Agency  (JICA),  rumus  ruang  gerak  manusia  menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 dan studi terdahulu Adapun memaparkan kriteria menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 48 tahun 2015.
Gambar 2. Grafik persentase luas stasiun berdasarkan hasil analisis
Hall, 16.09% Perkantoran, 2.68%
Loket karcis, 0.84%
Ruang tunggu, 0.89% Ruang informasi, 0.84% Ruang fasilitas umum, 12.20% Ruang Fasilitas Keamanan, 0.16% Ruang fasilitas kesehatan, 0.93%
Pertokoan, 3.72% Restoran, 5.21% Parkir kendaraan, 25.04% Ruang ATM, 1.01%
Peron, 30.39%

## Tabel 4. Rekapitulasi Rumus yang Digunakan
No Ruang Sumber Rumus 1 Hall Ruang gerak manusia berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 𝐿 = 1,35 ∗ jumlah orang yang ada di hall 2 Perkantoran Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 4,5 sampai dengan 25 ∗ jumlah orang yang bekerja 3 Loket Karcis Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 4,5 sampai dengan 25 ∗ jumlah orang yang bekerja 4 Ruang Tunggu Ruang gerak manusia berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 48 tahun 2015 𝐿 = 2,5% ∗ jumlah orang yang ada di ruang tunggu ∗ 0,6 5 Ruang Informasi Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 4,5 sampai dengan 25 ∗ jumlah orang yang bekerja 6 Ruang Fasilitas Umum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 29 tahun 2011 𝐿 = 0,64 ∗ jumlah orang yang menggunakan fasilitas umum ∗ LF 7 Ruang Fasilitas Keamanan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 𝐿 = 0,27 ∗ jumlah petugas keamanan 8 Ruang Fasilitas Kesehatan Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = kapasitas orang ∗ 5 9 Pertokoan Ruang gerak manusia berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 𝐿 = jumlah toko ∗ 10 10 Restoran Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = jumlah restoran ∗ kapasitas orang ∗ 1,4 11 Parkir Kendaraan Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 2,5 ∗ jumlah penumpang yang membawa kendaraan bermotor 𝐿 = 75 ∗ jumlah penumpang yang membawa kendaraan bermotor 12 Ruang ATM Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 1,5 ∗ jumlah mesin ATM ∗ panang antrian 13 Peron Ruang gerak manusia berdasarkan studi terdahulu 𝐿 = 0,64 ∗ jumlah penumpang ∗ LF
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa luas stasiun yang terbesar adalah  berdasarkan ruang gerak manusia. Luas total adalah penjumlahan dari hasil rumus yakni 60% dari KDB atau  luas  terbangun,  untuk  luas  lahan  total  ditambah  dengan  40%  RTH  sehingga  rumus untuk luas lahan total seperti Persamaan 3 .
𝐿 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 =   𝐿 𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 + 𝑅𝑇𝐻 ...(3)
Dari rumus tersebut disimpulkan bahwa luas lahan stasiun harus memenuhi koefisien dasar bangunan sebesar 60% ditambah luas ruang terbuka hijau sebesar 40%.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  analisis  perhitungan  didapatkan  luas  stasiun  atau  luas  terbangun yakni KDB 60% adalah sebesar 2.685,5 m 2 dan luas untuk RTH 40% adalah sebesar 1.790,3  m 2 jadi  didapatkan  luas  lahan  stasiun  100%  adalah  sebesar  4.475,8  m 2 . Perhitungan  ini  hanya  berdasarkan  simulasi  dengan  studi  kasus  jumlah  penumpang sebesar 1600 orang/jam.
2. Bahwa  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  PM  29  tahun  2011  hanya menghitung luas bangunan atau luas terbangun yang mana luas terbangun tersebut adalah 60% dari luas kebutuhan lahan.
3. Perencanaan kebutuhan luas lahan mengikuti kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana  RTH  tersebut  diambil  dari  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 03/PRT/M/2014 sebesar 40%.
4. Kebutuhan luas lahan stasiun dihitung berdasarkan rumus yang sudah diadaptasi dari aturan  yang  lain.  Dalam  analisis  yang  telah  dilakukan  maka  diusulkan  perubahan untuk perhitungan luas fasilitas yang ada di stasiun.
5. Berdasarkan  hasil  analisis  perhitungan  kebutuhan  luas  stasiun  yang  ramah lingkungan,  selanjutnya  dapat  diketahui  bobot  persentase  kebutuhan  luas  untuk setiap komponen/bagian bangunan berdasarkan fungsinya di stasiun kereta api.

## DAFTAR RUJUKAN
Adenan,  K.  (2008). Stasiun  Kereta  Api  Penumpang  Gedebage  Bandung.  Bandung:  Institut Teknologi Bandung.
Baskara, E. (2008). Stasiun Interchange Dukuh Atas. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang dan Peraturan Zonasi. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri  Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  :  03/PRT/M/2014  tentang  Pedoman  Perencanaan  Penyediaan  dan  Sarana Jaringan Pejalan Kaki. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.  29  Tahun  2011  tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  Stasiun  Kereta  Api. Jakarta: Kementerian Perhubungan.