## PERENCANAAN LINGKUNGAN BERBASIS PARTISIPATIF DI DESA CUT MAMPLAM

## Rinaldi Mirsa
Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Malikussaleh rinaldiaceh@gmail.com

## Abstrak
Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  merupakan  suatu  program penataan  lingkungan  permukiman  yang  didasarkan  pada  partisipatif  masyarakat  dalam  merencanakan lingkungannya  ke  depan.  Perencanaan  partisipatif  merupakan  bagian  dari  kegiatan  PLPBK  yang  fokus  pada proses  penyusunan  rencana  pengembangan  lingkungan  permukiman,  dengan  melibatkan  partisipasi  aktif Masyarakat  baik  BKM  dan  Unit-unit  Pengelolanya,  Sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang,  Penataan  Ruang,  maka  Rencana  Perencanaan  Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  bisa dikatakan  merupakan  penjabaran  atau  turunan  dari  RTRW  Kota  Lhokseumawe  tahun  2013.  Hal  ini  berarti RPLP Desa Cut Mamplam secara hirarkis harus mengacu pada RTRW Kota Lhokseumawe. Tujuan penyusunan Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Desa  Cut  Mamplam  adalah  menyusun  Rencana  Penataan Lingkungan Permukiman yang berwawasan lingkungan untuk menghadapi tantangan perkembangan kota yang semakin kompleks pada masa mendatang dan dapat menjadi pedoman untuk.
1. Pemberian perizinan bangunan.
2. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Kata-kata Kunci: perencanaan lingkungan, pertisipatif, dan permukiman.

## I. PENDAHULUAN
Desa Cut Mamplam terletak di Kecamatan Muara  Dua Kota  Lhokseumawe  berbatasan dengan.
 Sebelah  Utara : berbatasan  dengan  Selat Malaka
 Sebelah  Selatan : berbatasan dengan Desa Cot Girek/Alue Lim Kec. Blang Mangat
 Sebelah  Timur : berbatasan  dengan  Desa Meunasah Manyang
 Sebelah  Barat : berbatasan  dengan  Desa Meunasah Mee
Luas  wilayah  Desa  Cut  Mamplam Kecamatan  Muara  Dua  adalah  ± 250 Ha, terdiri  dari  5 Dusun, 41  Lorong dan  dengan ketinggian  0-5 meter  di atas  permukaan  laut beriklim  tropis  dan  suhu  udara  rata-rata
berkisar 20,6 derajat sampai dengan 32 derajat Celsius  banyaknya  curah  hujan  yaitu mm/bulan.
Sedangkan  dusun  yang  ada  di  Desa  Cut Mamplam yang berjumlah 5 (lima) d yang terdiri dari dusun-dusun sebagai berikut.
1. Dusun Kumbang,
2. Dusun Merak,
3. Dusun Intan,
4. Dusun Pangkarim, dan
5. Dusun Kayee Adang. Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan
desa  yang  lebih  baik  dengan  pendekatan berbasis  komunitas,  melindungi  lingkungan hidup  dari  kerusakan  dan  penurunan  kualitas
(degradasi)
akibat pembangunan, meminimalkan  dampak  kerugian  bila  bencana alam  terjadi  kembali  pada  masa  yang  akan datang  (mitigasi  bencana)  dan  menciptakan lingkungan permukiman yang layak.
Penduduk Desa Cut Mamplam Kecamatan Muara  Dua  sebagian  besar  dihuni  oleh  petani yang  bergerak  di  sektor  pertanian,  perikanan dan peternakan, perdagangan serta perkebunanan. Heterogenitas penduduk menyebabkan  kondisi  sosial  masyarakat  yang mejemuk  dengan  dinamisasi  yang  tinggi permasalahan soaial yang kompleks, diantaranya pengangguran. NO DATA JUMLAH 1 Jumlah penduduk 1984  jiwa 2 Jumlah kepala Keluarga 488  KK 3 Penduduk perempuan 1005  jiwa
derajat sampai dengan 32 derajat
Celsius  banyaknya  curah  hujan  yaitu  110,7
Sedangkan  dusun  yang  ada  di  Desa  Cut
Mamplam yang berjumlah 5 (lima) dusun saja,
dusun sebagai berikut.
Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan desa  yang  lebih  baik  dengan  pendekatan berbasis  komunitas,  melindungi  lingkungan hidup  dari  kerusakan  dan  penurunan  kualitas (degradasi)
akibat pembangunan, meminimalkan  dampak  kerugian  bila  bencana alam  terjadi  kembali  pada  masa  yang  akan datang  (mitigasi  bencana)  dan  menciptakan lingkungan permukiman yang layak.
mplam Kecamatan Muara  Dua  sebagian  besar  dihuni  oleh  petani yang  bergerak  di  sektor  pertanian,  perikanan dan peternakan, perdagangan serta perkebunanan. Heterogenitas penduduk menyebabkan  kondisi  sosial  masyarakat  yang mejemuk  dengan  dinamisasi  yang  tinggi serta permasalahan soaial yang kompleks, JUMLAH 1984  jiwa 488  KK 1005  jiwa 4 Penduduk laki-laki 5 Jumlah penganggur 6 Jumlah keluarga Pra KS 7 Jumlah keluarga KS-1 8 Keluarga sejahtera (non) Pra KS-1
Tabel 1 .
Kependudukan di desa cut mamplam
Gambar 1 . Grafik kependudukan di desa cut

## mamplam
Sebagai  langkah  awal  pembangunan  dan pengembangan  wilayah  desa  Cut  Mamplam, maka  diperlukan  peta  desa  dan  juga Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis Komunitas  (PLPBK).  PLPBK  ini  disusun berdasarkan  kesepakatan  warga.  Bagaimana masyarakat desa menyepakati bentuk penataan desa  mereka,  bagaimana  proses  penyusunan rencana  penataan  desa  serta  apakah  rencana
979  jiwa 337  jiwa 198  KK 79 KK 152  KK

## Kependudukan di desa cut mamplam
. Grafik kependudukan di desa cut
Sebagai  langkah  awal  pembangunan  dan pengembangan  wilayah  desa  Cut  Mamplam, maka  diperlukan  peta  desa  dan  juga  Program Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis .  PLPBK  ini  disusun berdasarkan  kesepakatan  warga.  Bagaimana
yepakati bentuk penataan desa  mereka,  bagaimana  proses  penyusunan rencana  penataan  desa  serta  apakah  rencana
pemanfaatan  lahan  di  dalam  PLPBK tersebut berpotensi  mewujudkan  kondisi  lingkungan perdesaan lebih baik adalah beberapa hal yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini.
Program Penataan Lingkungan Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK) Desa memberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas ruang dan perikehidupan masyarakat desa, seperti
meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan lingkungan, industri yang
lebih berkesinambungan,  akses  yang  lebih  baik  ke fasilitas  utama,  infrastruktur  yang  lebih  baik dan pergerakan transportasi yang lebih efisien. Upaya  yang  ditempuh  untuk  membangun, khususnya membangun lingkungan di perdesaan adalah dengan pendekatan penyusunan  rencana  gampong.  Penyusunan rencana  desa  dengan  berbasiskan  kesepakatan adalah  proses  yang langka  terjadi  sebelumnya di  Indonesia  khususnya  di  Wilayah  Provinsi Aceh, pertama pendekatan dalam perencanaan pembangunan  baik  fisik  maupun  lingkungan yang  ada  dan  lazim  terjadi  di  Provinsi  Aceh bersifat  terpusat  dan top  down .  Kedua, bencana  alam  menjadi  faktor  pendorong  bagi semua  pihak  untuk  berpartisipasi  penuh merencanakan desa.

## Maksud dan Tujuan.
Adapun kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis Komunitas  (PLPBK)  ini  secara  umum mempunyai  maksud  untuk  menyesuaikan antara  Rencana  Tata  Ruang  Desa  dengan
proses dan hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan  sampai  saat  ini.  Berangkat  dari hal  yang  bersifat  umum  tersebut,  tujuan  dari kegiatan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menilai  efektivitas  hasil  pelaksanaan  PLPBK di Desa Cut Mamplam.

## Sasaran.
Untuk  mencapai  tujuan  di  atas,  sasaran dari kegiatan ini antara lain adalah:
1. Terpantaunya  tindak  lanjut  pelaksanaan program-program PLPBK desa;
2. Terinventarisasikannya hal-hal yang sesuai, kurang sesuai/berpotensi menyimpang, atau tidak sesuai/menyimpang,  dalam  implementasi rencana desa;
3. Tersepakatinya  langkah-langkah  koreksi bersama stakeholders ,  yaitu  warga  dan tokoh  desa,  lembaga  pelaku  rehabilitasi dan  rekonstruksi  desa,  serta  Pemerintah Daerah,  yang  bekerja  di  masing-masing desa;
4. Tersusunnya  rekomendasi  tindak  lanjut, baik  dalam  jangka  pendek  oleh  lembaga pelaku  rehabilitasi  dan  rekonstruksi  desa, maupun  dalam  jangka menengah  dan panjang  oleh  warga  dan  tokoh  desa,  dan Pemerintah Daerah terkait.

## II. TINAJUAN PUSTAKA
Istilah  desa  berasal  dari  bahasa  India swadesi  yang  berarti  tempat  asal,  tempat tinggal,  negeri  asal  atau  tanah  leluhur  yang merujuk  pada  satu  kesatuan  hidup  dengan kesatuan  norma  serta  memiliki    batas    yang jelas    (Yayuk   dan    Mangku,   2003).    Istilah desa  dan  perdesaan  sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan  dengan  kota  (city/town)  dan perkotaan  (urban).  Konsep  perdesaan  dan perkotaan  mengacu  kepada  karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada  suatu  satuan  wilayah  administrasi  atau teritorial,  dalam  hal  ini  perdesaan  mencakup beberapa desa (Antonius T, 2003).
Kuntjaraningrat(1977) mendefinisikan desa  sebagai  komunitas  kecil  yang menetap  di  suatu  daerah,  sedangkan Bergel (1995) mendefinisikan desa sebagai  setiap  pemukiman  para  petani. Landis  menguraikan  pengertian  desa dalam  tiga  aspek;  (1)  analisis  statistik, desa didefinisikan sebagai suatu
lingkungan    dengan    penduduk    kurang dari    2500    orang,    (2)    analisis    sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan  yang  penduduknya  memiliki hubungan  akrab  dan  bersifat    informal diantara    sesama    warganya,    dan    (3) analisis    ekonomi,    desa    didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan
penduduknya tergantung kepada pertanian. Dalam  beberapa  kajian  dibedakan antara masyarakat kota ( urban community )  dan  desa  ( rural  community ) berdasarkan    letak    geografis,    kebiasaan dan    karakteristik    keduanya.    Menurut Roucek  dan  Warren  (1962)  masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut;  (1)  peranan  kelompok      primer sangat      besar;      (2)      faktor      geografis sangat      menentukan      pembentukan kelompok  masyarakat;  (3)  hubungan lebih bersifat intim dan awet; (4) struktur masyarakat  bersifat  homogen;  (5)  tingkat mobilitas sosial rendah; (6) keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi; (7) proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.
Sorokin  dan  Zimerman  dalam  T.L
Smith dan P.E Zop (1970) mengemukakan  sejumlah  faktor  yang menjadi dasar dalam menentukan karakteristik  desa  dan  kota,  yaitu;  mata pencaharian,  ukuran  komunitas,  tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi  sosial,  stratifikasi  sosial, interaksi sosial dam solidaritas sosial.

## III. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kualitatif.  Teknik  yang  digunakan
dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Penelitian  ini  memfokuskan  aspek  proses pencapaian  kesepakatan  dalam  penyusunan rencana  gampong.  Aspek  proses  penyusunan rencana  gampong  atau  perencanaan  gampong dilakukan  melalui  evaluasi  formatif  terhadap proses  pencapaian  kesepakatan  yaitu  apakah tercapai  kesepakatan  antara  warga  dalam penyusunan  rencana  gampong.  Evaluasi  ini akan  meliputi  telaah  terhadap  beberapa  faktor antara lain kebutuhan waktu dalam penyusunan  rencana  gampong,  pemangku kepentingan,  konflik  yang  terjadi  pada  saat penyusunan  rencana  gampong,  dan  kebutuhan sumber daya.
Sebagai salah satu pendekatan yang sering digunakan  dalam  melakukan  pembangunan  di Indonesia  adalah  pendekatan  dari  atas  ke bawah  ( top  down ).  Kelemahan  pendakatan ini salah satunya adalah dalam hal rasa kepemilikan  yang  rendah  dari  masyarakat terhadap berbagai hasil pembangunan maupun sumber  daya  alam  milik  bersama.  Karena masyarakat  cenderung  untuk  tidak  dilibatkan dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah  masyarakan  minim  pelibatan  untuk menjaga  berbagai  fasilitas  dan  sumber  daya alam  milik  bersama  yang  ada  tersebut. Berbagai sumber daya alam milik bersama dan fasilitas  tersebut  menjadi  tidak  terawat, terdegradasi  bahkan  rusak  sekalipun.  Garret Hardin  menyatakan  bahwa  sumberdaya  milik bersama  adalah  sumber  bencana,  yaitu penyebab  utama  hancurnya  sumberdaya  alam
dalam metode kualitatif adalah teknik wawancara mendalam dan observasi langsung. Penelitian  ini  memfokuskan  aspek  proses pencapaian  kesepakatan  dalam  penyusunan rencana  gampong.  Aspek  proses  penyusunan rencana  gampong  atau  perencanaan  gampong alui  evaluasi  formatif  terhadap proses  pencapaian  kesepakatan  yaitu  apakah tercapai  kesepakatan  antara  warga  dalam penyusunan  rencana  gampong.  Evaluasi  ini akan  meliputi  telaah  terhadap  beberapa  faktor antara lain kebutuhan waktu dalam ampong,  pemangku
kepentingan,  konflik  yang  terjadi  pada  saat penyusunan  rencana  gampong,  dan  kebutuhan
Sebagai salah satu pendekatan yang sering digunakan  dalam  melakukan  pembangunan  di Indonesia  adalah  pendekatan  dari  atas  ke ).  Kelemahan  pendakatan ini
salah satunya adalah dalam hal rasa kepemilikan  yang  rendah  dari  masyarakat terhadap berbagai hasil pembangunan maupun sumber  daya  alam  milik  bersama.  Karena masyarakat  cenderung  untuk  tidak  dilibatkan aka yang terjadi
adalah  masyarakan  minim  pelibatan  untuk menjaga  berbagai  fasilitas  dan  sumber  daya alam  milik  bersama  yang  ada  tersebut. Berbagai sumber daya alam milik bersama dan fasilitas  tersebut  menjadi  tidak  terawat, pun.  Garret Hardin  menyatakan  bahwa  sumberdaya  milik bersama  adalah  sumber  bencana,  yaitu penyebab  utama  hancurnya  sumberdaya  alam
atau  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  pula  yang dikenal sebagai The Tragedy of the Commons Sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk mencapai  kesepakatan pada tiap tidaklah  seragam.  Namun  tujuannya  adalah sama  yaitu  bagaimana  mencapai  kesepakatan agar  proses  pembangunan  kembali  dapat segera  dilakukan.  Prinsip-prinsip  rencana  tata ruang desa adalah sebagai berikut :
1. Rencana tata ruang desa harus mendorong pembangunan di lokasi memerlukan pelestarian lingkungan hidup.
2. Mendorong  pembangunan  daerah yang  mendukung  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat,  peluang  ekonomi  dan akses  terhadap  layanan  dasar  dan  sarana prasarana di desa.
3. Rencana tata ruang desa memberikan rasa aman  kepada  masyarakat.  Rencana  desa harus  menunjukkan  lokasi gedung/jalur  penyelamatan,  sabuk  hijau untuk  mengurangi  dampak  lebih  jauh bencana alam (disaster manajemen).
Gambar 2 . Langkah dalam perencanaan Desa. Sumber: analisis, 2006.
atau  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  pula  yang The Tragedy of the Commons . Sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk encapai  kesepakatan pada tiap-tiap desa pun tidaklah  seragam.  Namun  tujuannya  adalah sama  yaitu  bagaimana  mencapai  kesepakatan agar  proses  pembangunan  kembali  dapat
prinsip  rencana  tata ang desa adalah sebagai berikut :
tata ruang desa harus mendorong pembangunan di lokasi-lokasi yang memerlukan pelestarian lingkungan Mendorong  pembangunan  daerah-daerah yang  mendukung  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat,  peluang  ekonomi  dan akses  terhadap  layanan  dasar  dan  sarana
Rencana tata ruang desa memberikan rasa aman  kepada  masyarakat.  Rencana  desa harus  menunjukkan  lokasi-lokasi  untuk gedung/jalur  penyelamatan,  sabuk  hijau untuk  mengurangi  dampak  lebih  jauh bencana alam (disaster manajemen).
. Langkah dalam perencanaan Desa.
Sumber: analisis, 2006.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi tata ruang & lingkungan hidup. Penggunaan lahan di Desa Cut Mamplam meliputi penggunaan sebagai perumahan,  perekonomian,  industri  rumah tangga,  pendidikan,  pertanian,  tambak  dan wisata.  Fungsi  pertanian  dan  lahan  tidak efektif  masih  mendominasi  penggunaan  lahan di  Desa  Cut  Mamplam,  yaitu  sekitar  60%. Fungsi lainnya yaitu pertambakan yang ada di koridor  utama  jalan  antar  Propinsi  (Banda aceh - Medan) sampai dengan laut. Sedangkan perekonomian  perdagangan hanya  muncul pada  penggalan-penggalan  tertentu  koridor Jalan  Propinsi  (Banda  aceh  - Medan). Sementara  itu  untuk home  industri tersebar di sebagain kawasan perumahan dan sebagian  lagi  di  daerah  luar  permukiman. Desa Cut Mamplam.
Fungsi  pendidikan dalam  kawasan juga  tersebar  di  beberapa  tempat,  baik  itu pendidikan  formal,  maupun  pendidikan nonformal. Hal yang yang menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pendidikan  di  Desa  Cut  Mamplam  ini adalah  pendidikan  nonformal  seperti  dayah (pasantren). Kawasan
lindung yang perlu dikembangkan  dan  dijaga di  Desa  Cut Mamplam  ini  yaitu  kawasan  embung/situ. Karena  belum  terprogramnya  dengan  baik untuk  dijadikan  kawasan  lindung  maka situ/embung  Desa  Cut  Mamplam  belum dilakukan  pemeliharaan    dengan  baik,  seperti
pemeliharaan pintu air, pemeliharaan pendangkalan  dasar  embung/situ,  sehingga masih  perlu  perencanaan  dan  pengembangan ke  depan.  Denghan  belum  terdapat  suatu kawasan  lindung  dalam  Desa  Cut  Mamplam yang  secara  hukum  ditetapkan  sebagai kawasan  lindung.  Kawasan  di  sekitar embung/situ  yang  sedianya  dapat  menjadi kawasan  lindung,  sebagian  telah  berubah menjadi  kawasan  permukiman,  kebun  dan lahan  terlantar.  Sementara,  banyak  tanah kosong  yang  belum  dimanfaatkan  yang sementara  ini  menjadi  area  hijau  (banyak ditumbuhi tanaman yang belum termanfaatkan secara  baik  dan  benar  untuk  kepentingan masyarakat).
Fungsi  lainnya yang  juga  muncul adalah  kawasan  wisata. Kawasan  wisata yang ada di Desa Cut Mamplam adalah wisata situ/embung  dan  wisata  pantai.  Akan  tetapi pemanfaatan  dari  kawsan  wisata  ini  masih belum  terencana  dan    terolah  dengan  baik, sehingga potensi yang ada masih belum dapat menyumbangkan  hasil  yang  optimal  kepada perkembangan  perekonomian  masyarakat  di Desa  Cut  Mamplam.  Potensi  situ  yaitu  dapat dikembangkan  untuk  menjadi  wisata  air sekaligus  mina  wisata  dan  pemancingan  serta sekaligus  untuk  mengairi  sawah-sawah  tadah hujan. Selain itu juga suplai air untuk mengisi embung  juga  harus  ditingkatkan  seperti membangun  pompa  air  yang  memanfaatkan kincir  angin,  selain  hanya  sumber  dari  tadah hujan.  Wisata  lain  yang  dapat  dikembangkan adalah wista bahari (wisata pantai dan muara),
hal  ini  juga  belum  terencana  dengan  baik karena terkendala kondisi kawasan yang masih memerlukan penanganan khusus.
Gambar 3 . Kondisi Tata Ruang dan lingkungan Hidup di Desa Cut Mamplam. Sumber: analisis, 2012.
Gambar 4 . Kondisi Wisata Pantai di Desa Cut Mamplam. Sumber: survei, 2012.
hal  ini  juga  belum  terencana  dengan  baik karena terkendala kondisi kawasan yang masih
. Kondisi Tata Ruang dan lingkungan
Hidup di Desa Cut Mamplam.
ndisi Wisata Pantai di Desa Cut
Gambar 5 . Kondisi Kawasan Permukiman di Desa Cut Mamplam Sumber: survei, 2012. Gambar 6 . Kondisi Kawasan Persawahan di Desa
Cut Mamplam.
Sumber: survei, 2012
Gambar 7 . Kondisi Kawasan Embung/Situ di
Desa Cut Mamplam Sumber: survei, 2012.

## Perumahan dan Bangunan
Kondisi  bangunan  dalam  kawasan sebagian  besar  telah  berupa  bangunan permanen.  Bangunan  yang  paling  banyak dijumpai  adalah  bangunan  dengan  fungsi sebagai  rumah  tinggal  (hunian).  Bangunan dengan fungsi pendidikan, kesehatan,
68 . Kondisi Kawasan Permukiman di Desa Cut Mamplam .
Sumber: survei, 2012.
. Kondisi Kawasan Persawahan di Desa
Sumber: survei, 2012
. Kondisi Kawasan Embung/Situ di Desa Cut Mamplam . Sumber: survei, 2012.
Kondisi  bangunan  dalam  kawasan sebagian  besar  telah  berupa  bangunan ang  paling  banyak
dijumpai  adalah  bangunan  dengan  fungsi (hunian).  Bangunan dengan fungsi pendidikan, kesehatan,
keamanan dan pemerintahaan pendukung  lainnya  masih  dalam  kondisi yang  cukup  baik.  Bangunan p ermukiman  yang  berada  di  sepanjang  sisi jalan  membentuk  pola  linier  (memanjang  di sepanjang sisi jalan tersebut).  Permukiman  ini biasanya  bentuknya  lebih  teratur,  karena posisi  kapling  masing-masing  perumahan sudah  tertata  rapi  di  sepanjang  sisi  jalan, meskipun  ukuran  dan  bentuk  kavling  yang sangat bervariatif.
Meskipun sebagian besar rumah
berfungsi  tunggal,  namun  terdapat  pula rumah  yang  memiliki  fungsi  ganda, sebagai  tempat  tinggal  dan  sebagai  fasilitas usaha  ( home  industri), misalnya  untuk berjualan,  warung,  serta  untuk  industri kerajinan  rumah  tangga  (pembuatan  makan, perajin  tahu,  pembuatan  keripik,  penggilingan kopi, dan lainnya).
Dari  seluruh  rumah  yang  terdapat  di Desa    Cut  Mamplam,  50%  merupakan rumah  permanen (berdinding batu bata); 30% merupakan rumah  semi  permanen (berdinding setengah  batu  bata),  dan  20%  merupakan rumah nonpermanen (berdinding kayu). Sebagian  besar  bangunan  rumah  merupakan rumah sehat.  Sementara,  rumah  nonpermanen yang  berdinding  kayu  tersebut  masuk  dalam kategori  rumah  kurang  layak  huni,  karena sebahagian  masih  beriantai  tanah,  tidak memiliki  bidang  bukaan  pintu  dan  jendela yang  cukup,  serta  tidak  dilengkapi  dengan fasilitas sanitasi keluarga.
an pemerintahaan serta pendukung  lainnya  masih  dalam  kondisi yang  cukup  baik.  Bangunan-bangunan ermukiman  yang  berada  di  sepanjang  sisi jalan  membentuk  pola  linier  (memanjang  di sepanjang sisi jalan tersebut).  Permukiman  ini ur,  karena masing  perumahan sudah  tertata  rapi  di  sepanjang  sisi  jalan, meskipun  ukuran  dan  bentuk  kavling  yang
Meskipun sebagian besar rumah berfungsi  tunggal,  namun  terdapat  pula
memiliki  fungsi  ganda, yaitu sebagai  tempat  tinggal  dan  sebagai  fasilitas misalnya  untuk berjualan,  warung,  serta  untuk  industri kerajinan  rumah  tangga  (pembuatan  makan, perajin  tahu,  pembuatan  keripik,  penggilingan
yang  terdapat  di Desa    Cut  Mamplam,  50%  merupakan permanen (berdinding batu bata); 30% merupakan rumah  semi  permanen (berdinding setengah  batu  bata),  dan  20%  merupakan rumah nonpermanen (berdinding kayu).
Sebagian  besar  bangunan  rumah  merupakan sehat.  Sementara,  rumah  nonpermanen yang  berdinding  kayu  tersebut  masuk  dalam kategori  rumah  kurang  layak  huni,  karena sebahagian  masih  beriantai  tanah,  tidak
pintu  dan  jendela yang  cukup,  serta  tidak  dilengkapi  dengan
NO PENGGUNAAN LAHAN 1 Pertanian 2 Perkebunan
3 Tempat pendidikan
4 Tempat Peribadatan
5 Pemukiman

## 6 Pertokoan

## TOTAL
Tabel 2.
Penggunaan Lahan Di Desa Cut Mamplam
Gambar 8 . Grafik Penggunaan Lahan di Desa Cut Mamplam Sumber: analisis, 2012.

## V. KESIMPULAN.
1. Penyusunan  rencana gampong pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat  efektif  dalam  merespons kebutuhan mendesak
LUAS (HA) 60 Ha
136 Ha 2 Ha 0,5Ha
50 ha
1 Ha
250 Ha Cut Mamplam
Grafik Penggunaan Lahan di Desa Cut
Sumber: analisis, 2012.
gampong dengan pendekatan berbasis kemufakatan masyarakat  efektif  dalam  merespons kebutuhan mendesak perencanaan
pembangunan perdesaan.
Rencana gampong dapat  disusun  dalam  waktu yang  relatif  singkat.  Efektif  dalam pelibatan  masyarakat  terutama  dalam pengambilan keputusan.
Rencana
gampong (desa) yang disusun merupakan upaya  pembangunan  kembali  lingkungan perdesaan  di  Provinsi  Aceh.  Seluruh kegiatan  yang  diimplemantasikan  adalah berbasiskan  kesepakatan  yang  telah dicapai  pada  saat  penyusunan  rencana gampong. Dengan demikian proses penyusunan rencana gampong merupakan suatu  bentuk  perencanaan  partisipatif ( participatory  planning )  yang  dapat diaplikasikan secara efektif.
2. Proses pencapaian kesepakatan dilakukan dengan memberikan pemahaman mendalam  terlebih  dahulu  kepada  para tokoh  kunci  di  masing-masing  desa  oleh pendamping  (Fasilitator).  Para  tokoh kunci  inilah  yang  kemudian  menjadi media  komunikasi  dan  sosialisai  yang efektif  terhadap  berbagai  rencana  yang ada  dalam rencana  gampong kepada penduduknya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonius Tarigan (2003), Rural-Urban Economic Linkage, dalam Jurnal Forum Inovasi Capacity Building &
Good Governance, hal 72-76 Jakarta
Bintarto  R, (1983) Interaksi desa-Kota  dan Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Bintoro Tjokroamidjojo (1993) Perencanan Pembangunan . Jakarta: CV Haji Departemen Dalam Negeri-Lembaga Administrasi Negara (2007) Pedoman Umum Formulasi Perencanaan Strategis  (Formulasi  of Strategic Planning). Jakarta: SCB-DP. Jakarta. Rapoport,  Amos.,  1982, The meaning  of  The
Built  Environment ,  A  Nonverbal
Communication Approach, Sage Publications,  Beverly  Hills,  London, New Delhi.
Rossi,  Aldo.,  1982, The  Architecture  of  The City ,  The  MIT  Press,  Cambridge, Massacussetts, and London, England. Shirvani,  Hamid.,  1985, The  Urban  Design Process ,  Van  Nostrand  Reinhold Company, New York.
Suwardjoko Warpani (1984) Analisis Kota dan Daerah , Bandung: Institut Teknologi Bandung. Trancik,  Roger.,  1986, Finding  Lost  Space,
Theories  of  Urban  Design ,  Van
Nostrand  Reinhold  Company,  New
York.
Toft  S.,  Graham  (2000) “Synoptic  (One Best  Way)  Approaches  of  Strategic Management” dalam Handbook of Strategic Management . 2 nd Edition Revised and Expanded; (Ed: Jack
Rabin, Gerald  J.  Miller.  W Barley
Hildreth. New York: Marcel Decker, Inc Untermann,  Richard  K.,  1992, Accomodation The  Pedestrian; adapting Towns  and
Neigborhoods for Walking and Bicycling ,  Van  Nostrand  Reinhold Company, New York. Whyte.  William  H.,  1980, The  Social  Life  of Small Urban Space , The Conservation Foundation, Washington D.C Yayuk Y dan Mangku  P,  (2003) Sosiologi Pedesaan , Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama