## PERANAN KETUA PENGADILAN DALAM PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Oleh:
Gusti Ayu Putu Febrina 1 , Putu Sugi Ardana 2 , Ketut Wetan sastrawan 3

## ABSTRAK
Abstrak: Secara  normatif  pengadilan  tidak  hanya  berperan  pada  tahap persidangan, tetapi juga memiliki peran pada tahap berikutnya. Pasal 55 Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Ketua  pengadilan  wajib mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap.  Penelitian  ini  meneliti  permasalahan  berkaitan  dengan  peranan Ketua  Pengadilan  dalam  pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  pada perkara  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  tata  cara  pengawasan pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  dipakai  adalah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  fakta.  Sebagai  penelitian  normatif  maka yang  diutamakan  adalah  baha-bahan  hukum,  yang  dihimpun  melalui  studi dokumen  dan  wawancara.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  analisis.  Ketua Pengadilan  berkewajiban  untuk  melakukan  pengawasan.  Untuk  itu  ditunjuk Hakim  yang  diberi  tugas  khusus  untuk  membantu  Ketua  Pengadilan  dalam melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  putusan  pengadilan  pada perkara  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  melakukan  tugas  secara  pasif  dan  pro  aktif.  Secara  pasif  dengan meminta data dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkala maupun pada waktu- waktu tertentu, secara aktif dengan melakukan pengecekan ke lapangan ( checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
Kata-Kata  kunci:  Ketua  Pengadilan,  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

## PENDAHULUAN
Disahkannya  rancangan  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  menjadi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  (KUHAP)  sebagaimana  tercantum  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  76,  tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3209 tertanggal 31 Desember 1981 yang menggantikan HIR (het Herziene
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Inlandsch  Reglement) yang  berlaku  sebelumnya,  membawa  perubahan fundamental terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Perubahan itu diantaranya,  penghargaan  yang  lebih  pada  hak  asasi  tersangka,  terdakwa,  dan terpidana  (O.C.  Kaligis,  2006:  179).  Selaras  dengan  itu,  Romli  Atmasasmita menyatakan bahwa yang membedakan antara KUHAP dengan HIR adalah tujuan utamanya. Dinyatakannya, perlindungan harkat dan martabat tersangka, terdakwa, maupun  terpidana  dalam  KUHAP  merupakan  hal  yang  sangat  dipentingkan, bahkan  menjadi  tujuan  utama.  Dalam  hal  inilah  terdapat  perbedaan  mendasar antara  KUHAP  dengan  undang-undang  sebelumnya,  HIR.  Dalam  HIR  tujuan utama  adalah  mencapai  ketertiban  dan  kepastian  hukum,  tanpa  mempersoalkan secara  khusus  sejauh  mana  peraturan  yang  ada  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  tersangka,  terdakwa,  dan  terpidana  (Romli Atmasasmita,1996: 28-29).
Penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  terlihat  pula  dari  tujuan pemidanaan. Dalam hukum nasional, tujuan pemidanaan di antaranya terlihat dari Rancangan  KUHP  Nasional  yang  dalam  Pasal  50  ayat  (1)  menetapkan  empat tujuan pemidanaan sebagai berikut (Sholehuddin, 2003: 127):
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Menurut pendapat Romli Atmasasmita perumusan empat tujuan pemidanaan dalam  Rancangan  KUHP  Nasional  tersimpul  pandangan social  defence , pandangan  rehabilitasi  dan  resosialisasi  terpidana,  pandangan  hukum  adat  dan tujuan  yang  bersifat  spriritual  berlandaskan  Pancasila.  Menurutnya,  keempat tujuan  pemidanaan  tersebut  dipertegas  kembali  dengan  mencamtumkannya  pada Pasal  50  ayat  (2)  yang  menyebutkan:  “pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia” (Sholehuddin, 2003: 128).
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  berdasarkan  KUHAP,  memiliki sepuluh asas sebagai berikut (Mardjono Reksadipuro, 1994: 32):
1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tak bersalah.
3. Hak unutuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan  penyitaan)  harus  didasarkan  pada  undang-undang  dan  dilakukan  dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. Asas-asas  tersebut  dianut  dan  diimplementasikan  secara  bersama-sama dalam  peraturan  peradilan  pidana  sehingga  membentuk  sistem  peradilan  pidana yang  terpadu  ( integrated  criminal  justice  system ).  Dalam  sistem  terpadu  ini terdapat 4 subsistem yaitu (Barda Nawawi Arief, 2006: 20).
1. Kekuasaan ”penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik).
2. Kekuasaan ”penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum).
3. Kekuasaan  ”mengadili  dan  menjatuhkan  putusan/pidana”  (oleh  badan pengadilan).
4. Kekuasaan ”pelaksanaan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).
Keempat  subsistem  ini,  tidaklah  terpisah-pisah  melainkan  saling mendukung,  bahkan  dalam  beberapa  hal  terdapat  mekanisme  saling  kontrol  ( cek and  ballances ).  Mekanisme  ini  tentu  harus  berada  dalam  tata  aturan  yang  jelas sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan,  yang  pada  akhirnya  dapat bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Secara  normatif  pengadilan  tidak  hanya  berperan  pada  tahap  kedua  saja, tetapi juga memiliki peran pada tahap berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan sebagai berikut:
Pasal 54
(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
(2) Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan  oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
(3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Pasal 55
(1) Ketua  pengadilan  wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peranan  Ketua  Pengadilan  dalam  pengawasan  pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimanakah  tata  cara  pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam perkara  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dilakukan  oleh Ketua Pengadilan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  pemidanaan  berasal  dari  kata  pidana.  Secara  sederhana  pemidanaan berarti sesuatu yang berhubungan dengan pidana. Sudarto mengemukakan bahwa “Pidana  adalah  nestafa  yang  dikenakan  oleh  Negara  kepada  seseorang  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Undang-undang,  sengaja  agar dirasakan sebagai nestafa” (Sudarto, 1981: 110).
Ruslan  Saleh  mengemukakan  bahwa  “Pidana  adalah  reaksi  atas  delik,  dan ini  berwujud  suatu  nestafa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  Negara  kepada pembuat delik itu” (Roeslan Saleh, 1978: 77).
Pada  hakikatnya  pidana  adalah  merupakan  perlindungan  terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa  pidana  diharapkan  sebagai  sesuatu  yang  akan  membawa  kerukunan  dan pidana  adalah  suatu  proses  pendidikan  untuk  menjadikan  orang  dapat  diterima kembali dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief,  1992: 22). Dalam konteks  itulah  Muladi  mengajukan  kombinasi  tujuan  pemidanaan  yang  dianggap cocok  dengan  pendekatan-pendekatan  sosiologis,  ideologis,  dan  yuridis  filosofis dengan  dilandasi  oleh  asumsi  dasar  bahwa  tindak  pidana  merupakan  gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan  individual  dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:  (a)  pencegahan  (umum  dan  khusus),  (b)  perlindungan  masyarakat,  (c) memelihara  solidaritas  masyarakat,  (d)  pengimbalan/pengimbangan  (Muladi  dan Barda Nawawi Arief,  1992: 61).
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  berawal  dari  terjadinya  tindak  pidana (delik) yang  berupa  kejahatan (rechdelict/  mala  perse) atau  pelanggaran (westdelict/  mala  quia  prohibita) .  Tindak  pidana  tersebut  dapat  diterima  oleh penyidik  melalui  tiga  jalur,  yaitu:  adanya      laporan    untuk  tindak  pidana  biasa, adanya  adua; untuk tindak pidana aduan (klachtdelicten), atau karena tertangkap tangan.
Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  bagian  dari  Sistem  Hukum  Pidana sehingga  dapat  juga  dilihat  dari  sudut  sistem  penegakan  Hukum  Pidana  atau sistem pemidanaan, sebagai berikut:
1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/  berprosesnya), sistem Hukum Pidana dapat diartikan sebagai:
a. keseluruhan  sistem  (aturan  perundang-undangan)  untuk  fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi Hukum Pidana;
b. keseluruhan  sistem  (aturan  perundang-undangan)  yang  mengatur bagaimana  Hukum  Pidana  ditegakkan  atau  dioperasionalkan  secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
Sistem  Hukum  Pidana  identik  dengan  sistem  penegakan  Hukum  Pidana yang terdiri dari sub- sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum  Pidana  Formal  dan  subsistem  Pelaksanaan  Hukum  Pidana. Pengertian  sistem  hukum  pidana/  pemidanaan  yang  demikian  itu  dapat disebut  dengan  ”sistem  Hukum  Pidana/  pemidanaan  fungsional”  atau ”sistem Hukum  Pidana/ pemidanaan dalam arti luas”.
2) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma Hukum Pidana substantif), sistem Hukum Pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
a. keseluruhan  sistem  aturan/  norma  Hukum  Pidana  materiel  untuk pemidanaan; atau
b. keseluruhan  sistem  aturan/  norma  Hukum  Pidana  materiil  untuk pemberian/  penjatuhan  dan  pelaksanaan  pidana  (Barda  Nawawi  Arief, 2007: 2-3).
Menurut  Andi  Hamzah  putusan  hakim/  pengadilan  adalah  hasil  atau kesimpulan  dari  suatu  perkara  yang  telah  dipertimbangkan  dengan  masak-masak yang  dapat  berbentuk  putusan  tertulis  maupun  lisan  (Andi  Hamzah,  1986:  485). Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa    putusan  hakim  adalah  suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,  diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyeleseiakan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak  (Andi  Hamzah, 1986: 485).

## METODE PENELITIAN
Suatu  penelitian  harus  dilakukan  secara  metodologis.  Metodologis  artinya sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis  adalah  berdasarkan  sistem (merupakan  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling mendukung), sedangkan konsisten
berarti  tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan  dalam  suatu  kerangka  tertentu (Soerjono Soekanto,  1986: 42).
Dihubungkan  dengan  pembedaan  jenis  penelitian  hukum  menjadi  2,  yaitu penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  maka  penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:
a. Pendekatan perundang-undangan ( the statue approach ).
b. Pendekatan fakta ( the fact approach ).
Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bersumber dari asas dan kaidah hukum berupa bahan hukum primer.
b. Bersumber  dari  hasil  pemikiran  dan  penelitian  para  ahli,  berupa  bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, artikel, dan sebagainya.
Data penunjang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh  kunci  berkaitan  dengan  penelitian,  dalam  hal  ini  secara  bertujuan/ purposive/ dengan alasan-alasan tertentu, dilakukan dengan Pejabat di lingkungan Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Singaraja. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik  sistematis  dan  teknik  bola  salju  ( snow  ball ).  Teknik  sistematis  dilakukan dengan  merunut  dari  bahan  hukum  yang  secara  normatif  memiliki  kedudukan lebih tinggi kepada bahan hukum yang lebih rendah. Teknik bola salju digunakan dengan  mencari  bahan-bahan  hukum  lain  berdasarkan  bahan  hukum  yang  telah ditemukan,  misalnya  bahan  hukum  lebih  rendah  umumnya  menyebut  bahan hukum lebih tinggi sebagai pijakan normatifnya.
Analisis  data  adalah  proses  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  data  ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan simpulan (Lexy J. Moleong, 1999: 103).
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Teknik ini mengutamakan uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi  dari  proposisi-proposisi  hukum  atau  non  hukum.  Menurut  penulis  metode ini  berhubungan  dengan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud
adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil ( natural stting).  Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H, 2003: 26).
Teknik  analisis  dilakukan  secara  sistematis,  berupa  upaya  mencari  kaitan rumusan  suatu  konsep  hukum  atau  proposisi  hukum  antara  perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.

## PEMBAHASAN
Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, di depan telah  disebutkan  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  dan  Pasal  55  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200 diatur:
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
2. Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan  oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan  pengadilan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  nilai  kemanusiaan dan keadilan.
4. Ketua  Pengadilan  wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  tersebut  harus  dihubungkan  dengan  apa  yang  diatur  dalam KUHAP sebagai berikut:
1. Pada  setiap  pengadilan  harus  ada  Hakim  yang  diberi  tugas  khusus  untuk membantu  Ketua  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana  perampasan  kemerdekaan. Hakim tersebut, yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun (Pasal 277 KUHAP).
2. Jaksa  mengirimkan  tembusan  berita  acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang  ditandatangani  olehnya,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan terpidana  kepada  Pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama
dan  Panitera  mencatatnya  dalam  Register  Pengawasan  dan  Pengamatan (Pasal 278 KUHAP).
3. Register  Pengawasan  dan  Pengamatan  wajib  dikerjakan,  ditutup  dan ditandatangani  oleh  Panitera  setiap  hari  kerja  dan  untuk  diketahui ditandatangani juga oleh Hakim (Pasal 279 KUHAP).
4. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian  bahwa  putusan  pengadilan  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.
Hakim  pengawas  dan  pengamat  mengadakan  pengamatan  untuk  bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari  perilaku  narapidana  atau  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan  serta pengaruh  timbal  balik  terhadap  nara  pidana  selama  menjalani  pidananya. Pengamatan  tetap  dilaksanakan  setelah  terpidana  selesai  menjalani pidananya.  Pengawas  dan  pengamatan  berlaku  pula  bagi  pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
5. Atas  permintaan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang  perilaku  narapidana  tertentu  yang  ada  dalam  pengamatan  Hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
6. Jika  dipandang  perlu  demi  pendayagunaan  pengamatan,  Hakim  Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP).
7. Hasil  pengawasan  dan  pengamatan  dilaporkan  oleh  Hakim  Pengawas  dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).
Perihal hakim pengawas dan pengamat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran
Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  1985  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas Hakim  Pengawas  dan  Pengamat.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  ini  sejalan dengan  KUHAP  yang  membedakan  antara  fungsi  pengawasan  dengan  fungsi pengamatan.  Ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengingat  inti  pengertian  “pengawas”  adalah  ditujukan  pada  Jaksa  dan petugas  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  perincian  tugas  Pengawas  adalah sebagai berikut:
a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga  pemasyarakatan  untuk  memeriksa  kebenaran  Berita  Acara Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  yang  ditanda-tangani  oleh  Jaksa,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang  berlangsung  di  dalam  lingkungan  tembok-tembok  lembaga, khususnya  untuk  menilai  apakah  keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut  sudah  memenuhi  pengertian  bahwa  “pemidanaan  tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana.
d. Mengadakan wawancara dengan para Petugas Pemasyarakatan (terutama para Wali-Pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai  perilaku  serta  hasil-hasil  pembinaan  narapidana,  baik kemajuan-kemajuan  yang  diperoleh  maupun  kemunduran-kemunduran yang terjadi.
e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal  perlakuan  terhadap  dirinya,  hubungan-hubungan  kemanusiaan antara sesamanya maupun dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
f. Menghubungi  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Ketua  Dewan Pembina  Pemasyarakatan  (DPP),  dan  jika  dipandang  perlu  juga menghubungi  Koordinator  Pemasyarakatan  pada  Kantor  Wilayah Departemen  Kehakiman  dalam  rangka  saling  tukar  menukar  saran- pendapat  dalam  pemecahan  suatu  masalah;  serta  berkonsultasi  (dalam suasana koordinatif) mengenai  tata perlakuan terhadap narapidana  yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam lembaga maupun di luarnya. Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  itu  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  menitik-beratkan  pengawasannya  antara  lain  pada  apakah
Jaksa  telah  menyerahkan  terpidana  kepada  Lembaga  Pemasyarakatan tepat  pada  waktunya,  apakah  masa  pidana  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan  benar-benar  dilaksanakan  secara  nyata  dalam  praktek  oleh Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  apakah  pembinaan  terhadap narapidana benar-benar
manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan,  yaitu  antara  lain  apakah  narapidana  memperoleh  hak- haknya  sepanjang  persyaratan-persyaratan  prosedural  sesuai  sistim pemasyarakatan  telah  terpenuhi  (misalnya  pemberian  asimilasi,  remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).
2. Mengingat  inti  pengertian  “pengamatan”  adalah  ditujukan  pada  masalah pengadilan  sendiri  sebagai  bahan  penelitian  bagi  pemidanaan  yang  akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan  data  tentang  perilaku  narapidana,  yang  dikategorikan berdasarkan  jenis  tindak-pidananya  (misalnya  pembunuhan,  perkosaan dan  sebagainya).  Data  mengenai  perilaku  narapidana  ini  dapat berpedoman  pada  faktor-faktor  (antara  lain):  tipe  dari  pelaku  tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakuakan tindak pidana, residivis dan  sebagainya),  keadaan  rumah  tangganya  (baik-baik,  bobrok  dan sebagainya),  perhatian  keluarganya  terhadap  dirinya  (besar  kali,  kurang dan  sebagainya),  keadaan  lingkungannya  (tuna  susila  dan  sebagainya), catatan  pekerjaan  (penganggur  dan  sebagainya),  catatan  kepribadian (tentang,  egosentris  dan  sebagainya),  jumlah  teman-teman  dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikhisnya dan lain-lain.
b. Mengadakan  evaluasi  mengenai  hubungan  antara  perilaku  narapidana tersebut  dengan  pidana  yang  dijatuhkan,  apakah  lamanya  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  narapidana  dengan  perilaku  tertentu  sudah  tepat (dalam  arti  cukup)  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  dirinya sehingga  pada  waktu  dilepaskan  nanti,  narapidan  tersebut  sudah  dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data yang telah terkumpul  dari  tugas-tugas  yang  telah  diperinci  tersebut  diatas hendaknya  dilaporkan  secara  tertulis  oleh  hakim  pengawas  dan
pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan, Kepala  Kejaksaan  Negeri,  Ketua  Pengadilan  Tinggi,  Kepala  Kantor Wilayah  Departemen  Kehakiman,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Ketua Mahkamah  Agung  R.I.,  Menteri  Kehakiman  R.I.  dan  Jaksa  Agung  R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar  dapat  mereka  ketahui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  putusan mereka.  Mengenai  saran-saran  hakim  pengawas  dan  pengamat  yang termuat  dalm  laporannya  itu,  hendaknya  Ketua  Pengadilan  Negeri,  ikut memintakan  perhatian  untuk  dilaksanakan  oleh  yang  bersangkutan,  dan apabila  dianggap  perlu  meneruskannya  kepada  atasannya  masing- masing.
Menurut  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  1985  methode yang  digunakan  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  adalah  methode edukatif  persuasif  yang  ditunjang  oleh  azas  kekeluargaan,  dalam  arti  di  dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas dan Pengamat harus selalu menggunakan tata-cara  pendekatan  yang  dijiwai  dengan  itikad  untuk  mencapai  tujuan  yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak  dibenarkan  sampai  menyinggung  perasaan  pihak-pihak  lain  ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain.
Jika Hakim Pengawas dan Pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, tetap  harus  bertumpu  pada  sikap  kekeluargaan  yang  dilandasi  oleh  kearifan  dan kebijaksanaan.  Di  lain  pihak  hendaknya  hakim  pengawas  dan  pengamat  tetap menjunjung  tinggi  jenjang  hierarki  yang  berlaku  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  sesuai  Keputusan  Menteri  Kehakiman  tanggal  29 Desember  1976    No:  Y.S.4/12/20  tahun  1976  tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja  Lembaga Pemasyarakatan dan Balai  Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan  Anak,  sehingga  hubungan  kerja  kedinasan  tetap  dapat  dipelihara dengan sebaik-baiknya.
Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Hakim Pengawas dan Pengamat harus mengumpulkan fakta  nyata  berdasarkan  keadaan  yang  sebenarnya,  jauh  dari  pencampuran  opini subyektif.  Hal  ini  perlu  untuk  mencegah  timbulnya  kesimpulan  yang menyesatkan.
Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah  selesai  menjalani  pidananya  atau  terpidana  yang  dijatuhi  pidana  bersyarat sedapat  mungkin  dilakukan  dengan  bekerjasama  dengan  aparat  Pemerintah  Desa (Kepala  Desa/Lurah),  sekolah-sekolah,  pejabat-pejabat  agama,  yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial  yang sudah biasa membantu pembinaan bekas  narapidana,  seperti  misalnya  perhimpunan-perhimpunan  reklasering  yang tedapat  di  beberapa  kota-kota  besar,  balai  BISPA,  Direktorat  Rehabilitasi  Tuna Sosial  Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi  dan  Pelayanan  Sosial  Departeman  Sosial dan  sebagainya.  Namun  berhubung  situasi  dan  kondisi  di  berbagai  daerah  masih belum  memungkinkan,  untuk  sementara  Mahkamah  Agung  masih  menyerahkan pelaksanaan  tugas  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  narapidana  yang  telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijakansanaan para Hakim Pengawas dan Pengamat  di daerah.
Berkaitan  dengan  pengawasan  terhadap  narapidana  yang  telah  selesai menjalani pidananya, ada ahli hukum yang kurang sependapat karena menyangkut HAM.    Pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  akan  mengurangi kebebasannya. Selain itu, menurut  Andi Hamzah pelaksanaan Pasal  280  ayat  (4) akan  menjadi  kewenangan  dua  tangan,  karena  menurut  Pasal  14  d  KUHAP, pengawasan  terhadap  putusan  bersyarat  dilakukan  oleh  jaksa,  sedangkan  Pasal 240  ayat  (4)  dilaksanakan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  (Andi  Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984: 375).
Hakim  pengawas  dan  Pengamat  dapat  berjumlah  lebih  dari  satu  orang  disatu Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  tegantung  dari  besar-kecilnya  jumlah  terpidana  yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya disatu daerah hukum pengadilan negeri  terdapat  lebih  dari  satu  lembaga  pemasyarakatan  akan  tetapi  dengan
kapasitas  penampung  besar.  Untuk  memudahkan  pelaksanaan  tugas  hakim pengawas dan pengamat bersama ini telah ditetapkan:
a. model register pengawasan dan pengamatan.
b. Model kartu data perilaku narapidana.
Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”,  isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  melakukan checking  on  the  spot ke  Lambaga Pemasyarakatan,  mengenai  sebab-sebab  perubahan  ini  hendaknya  dicatat  dalam kolom “keterangan”.
Melalui  pelaksanaan  tugas  Hakim  pengawas  dan  Pengamat,  akan  dapat dilihat  hasil  perkembangan  selama  melaksanakan  pengawasaan  dan  pengamatan terhadap  narapidana,  sehingga  saat  menjatuhkan  putusan  jika  putusan  pidana berupa perampasan kemerdekaan, diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan  kejaksaan  juga  terhadap  pemasyarakatan  dalam  rangkaian  proses  pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berahir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan  olehnya  (Hendrustanto  Yudo  Widogdo,  1987:  270-271).  Dengan demikian  hakim  tidak  hanya  menjadi  seorang  pengambil  keputusan  hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya. Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya system pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana, pemasyarakatan itu penting artinya, karena pemasyarkatan itu sendiri merupakan  sasaran  pembinaan  bagi  narapidana  guna  meningkatkan  kemampuan hidup  mandiri  ditengah  masyarakat  dan  dapat  berinteraksi  dengan  baik  terhadap lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan bagi  narapidana  yang  sangat  menentukan  menjadi  baik  pada  diri  narapidana setelah  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Pelaksanaan  pengawasan  dan pengamatan  merupakan  tugas  khusus  yang  diberikan  oleh  ketua  pengadilan kepada  hakim  pengawas  dan  pengamat,  ini  harus  direalisasikan  dengan melibatkan  instansi  terkait  yakni  kejaksaan,  pejabat  LP  atau  RUTAN.  Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana  guna  meningkatkan  kemampuan  hidup  mandiri  ditengah  masyarakat kelak (R. Achmad Soemodiprojo, 1981: 8).
Pengamatan  hakim  dalam  pembinaan  narapidana  dikatakan  berhasil  jika narapidana  merasa  jera  dan  tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi  dan  mampu merubah  dirinya  menjadi  orang  yang  baik  dan  dapat  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Pengamatan  hakim  dalam  pembinaan  narapidana  dikatakan  tidak membuahkan  hasil  jika  tidak  mengenai  sasarannya,  jika  narapidana  melakukan tindak  pidana  lagi  (residivis).  Ancaman  terhadap  tindak  pidana  residivis  adalah pidana  pokok  dan  ditambah  sepertiga  dari  pidana  pokok  sebagaimana  tercantum dalam  KUHP  Pasal  486.  Pengadilan  adalah  pencerminan  masyarakat  dalam  arti pengadilan  melalui  putusan-putusannya  berusaha  untuk  memberikan  keadilan kepada semua warga Negara dan akan memenuhi tuntutan dan cita-cita bangsa. Peranan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  sangat  berguna  bagi  pengadilan  untuk berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang  dimiliki,  namun  tugas  tersebut  banyak  dikritik  karena  dianggap    hanya dilakukan  secara  administratif  (R.  Achmad  Soemodiprojo  dan  Romli Atmasasmita, 1997: 37).
Dari  uraian  di  depan  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  tugas  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  tidak  hanya  berhubungan  dengan  apakah  putusan pengadilan  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  tetapi  juga  secara  tidak langsung  berhubungan  dengan  pelaksanaan  pembinaan  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini yang penting adalah apakah hak asasi narapidana terlindungi  atau tidak. Menurut Pasal  14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 hak asasi manusia warga binaan yang harus dihormati di lembaga pemasyarakatan yaitu:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapat  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Susanti  arsi  Wibawani  (Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja)    dalam wawancara  tanggal  23  Juli  2012  menyatakan  bahwa  secara  singkat  tata  cara pengawasan  terhadap  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan negeri.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dan juga pengamatan terhadap pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  Ketua Pengadilan Negeri menugaskan Hakim di pengadilan negeri untuk bertindak sebagai  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  (KIMWASMAT),  yang  bertugas selama  2  tahun.  Umumnya  dalam  1  Pengadilan  Negeri  ditugaskan  1  orang Hakim  Pengawas  dan  Pengamat,  tetapi  dengan  pertimbangan  tertentu  dapat ditugaskan  lebih  dari  1  orang  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  di  satu Pengadilan Negeri.
3. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan tugas secara pasif dan pro aktif. Secara  pasif  dengan  meminta  data  dari  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan, secara aktif dengan melakukan pengecekan ke lapangan ( checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
4. Hasil  pengawasan  maupun  pengamatan  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
5. Jika  berdasarkan  hasil  pengamatan  maupun  pengawasan  ada  hal-hal  yang harus  segera  ditindaklanjuti,  Ketua  Pengadilan  negeri  berkoordinasi  dengan pihak-pihak berwenang yang terkait untuk melakukan tindak lanjut.
Dewa  Made  widiadnyana,  Panitera  Muda  Pidana  Pengadilan  negeri Singaraja,  dalam  wawancara  tanggal  23  Juli  2012,  menegaskan  bahwa
pelaksanaan  pengamatan  dan  pengawasan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat bukan  hanya  ditujukan  kepada  Kejaksaan  untuk  mengetahui  apakah  putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap sudah dilaksanakan atau belum, dan ditujukan  kepada  Lembaga  Pemasyarakatan,  tetapi  juga  pada  akhirnya  ditujukan kepada Hakim apakah putusan yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak.

## PENUTUP
Dari  uraian  pada  bagian-bagian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1. Peranan  Ketua  Pengadilan  dalam  pengawasan  pelaksanaan  putusan pengadilan  pada  perkara  pidana  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  adalah sebagai  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pengawasan. Untuk itu ditunjuk  Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Tata cara pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan adalah sebagai berikut:
a. Pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
b. Untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  juga  pengamatan  terhadap pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap Ketua Pengadilan Negeri menugaskan Hakim di pengadilan negeri untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT),  yang  bertugas  selama  2  tahun.  Umumnya  dalam  1 Pengadilan Negeri ditugaskan 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat, tetapi dengan pertimbangan tertentu dapat ditugaskan lebih dari 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat di satu Pengadilan Negeri.
c. Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  melakukan  tugas  secara  pasif  dan  pro aktif.  Secara  pasif  dengan  meminta  data  dari  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan berkala maupun padaw aktu-waktu tertentu, secara aktif
dengan melakukan pengecekan ke lapangan ( checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
d. Hasil pengawasan maupun pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
e. Jika  berdasarkan  hasil  pengamatan  maupun  pengawasan  ada  hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti, Ketua Pengadilan negeri berkoordinasi  dengan  pihak-pihak  berwenang  yang  terkait  untuk melakukan tindak lanjut.
Saran-saran yang dapat diajukan adalah:
1. Ketentuan tentang  pengawasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum  tetap  perlu  diatur  lebih  lanjut,  misalnya  berkaitan  dengan pengawasan mantan narapidana, tindak lanjut dari hasil pengawasan maupun pengamatan, dan sebagainya.
2. Hubungan  antar  lembaga  dalam  sistem  peradilan  pidana,  khususnya berkaitan  dengan    pengawasan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  perlu  disadari  oleh  semua  pemangku  kepentingan  agar  tidak terjadi  hal-hal  yang  kontra  produktif  dengan  tujuan  pengawasan  dan pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama. Jakarta: Prenada media. Andi Hamzah. 1986. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty.
____________.  1993. Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
____________. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rinneka Cipta. Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1984. Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bambang Purnomo. 1998. Kapita Selekta Hukum Pidana . Yogyakarta: Liberty. Barda  Nawawi  Arief.  2006. Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
___________________.
2007. RUU KUHP Baru, Sebuah
Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesi. Semarang: Pascasarjana UNDIP.
Francisca  Avianti.  2008. Kebijakan  Perundang-Undangan  Mengenai  Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Semarang: Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Harun  M.  Husein.  1991. Penyidikan  dan  Penuntutan  Dalam  Proses  Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Hendrustanto  Yudo  Widogdo.  1987. Kapita  Selekta  Hukum  Acara  Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Imam R. Mulano.1982. Perubahan Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
J.E. Sahetapy. 1979. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Bandung: Alumni.
Koeswadji.  1995. Perkembangan  Macam-macam  Pidana  Dalam  Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti. Lexy J Maleong. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mardjono  Reksodiputro.  1994. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga .    Jakarta:  Lembaga  Kriminologi UI. Hlm. 84-85.
Muladi.  1995. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  1984. Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana . Bandung: PT Alumni.
M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. O.C.  Kaligis.  2006. Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asi  Tersanngka,  Terdakwa dan Terpidana. Bandung: Alumni. Prakoso  dan  Nurwachid.  1984. Studi  Tentang  Pendapat-pendapat  Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini . Jakarta: Ghalia Indonesia. Riem G. Kertasapoetra. 1985. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap . Jakarta: PT. Bina Aksara.
Romli  Atmasasmita.1996. Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif    Eksistensialisme dan Oblisasonisme . Jakarta: Putra Abardin. Roeslan Saleh. 1978. Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta: Aksara Baru. R.  Achmad  Soemodiprojo.  1981. Pokok-pokok  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Bandung: Alumni.
R. Achmad Soemodiprojo &  Romli  Atmasasmita. 1997. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Bandung: Bina Cipta. Sholehuddin. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya . Jakarta: PT Raja Grapindo.