## PERFILMAN DI INDONESIA TAHUN 1950-1965
Melza Huzelmi 1 , Meri Erawati 2 , Refni Yulia 3
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat
huzelmimelza@gmail.com 1 , mry.merierawati@gmail.com 2 , refniyulia17@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Perfilman di Indonesia dari tahun 1950-1965.  Penelitian  ini  masuk  kedalam  kajian  studi  kepustakaan,  yang bersumber  dari  buku-buku,  baik  itu  buku  online  dan  buku  diperpustakaan,  dan dibantu  dengan  jurnal  dan  situs  internet  lainnya.  Adapun  rumusan  masalah  dari penelitian ini yaitu : 1).Apa yang dimaksud dengan The Long March Of Siliwangi sebagai  tonggak  baru  film  nasional  dan  munculnya  film-film  nasional  lainnya, 2).Bagaimana arus film impor ke pasar film Indonesia, 3). Bagaimana kebijakan Soekarno menutup akses film impor yang mendominasi dunia film di Indonesia, dan  bagaimana  pengaruh  kebijakan  tersebut  terhadap  perkembangan  film Indonesia.  Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  sejarah.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Sejarah. Metode Sejarah ini terbagi atas  empat  tahapan  yaitu  :  1).  Heuristik  2).  Kritik  Sumber  3).  Interpretasi  4). Historiografi.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  melihat  perkembangan  perfilman Indonesia dari tahun 1950-1965 yaitu Perfilman nasional dimulai dari tahun 1950 dengan dibuatnya film The Long March Of Siliwangi sebagai tonggak kedua film di  Indonesia  dan  dengan  ini  mulai  bermunculannya  film-film  nasional,  namun film  nasional  ini  digeser  keberadaannya  oleh  film  impor  yang  masuk  ke Indonesia,  film  yang  di  dominasi  oleh  film  impor  dari  Amerika,  namun  usaha untuk mengembangkan film nasional tetap ada dengan dibuatnya kebijakan untuk menutup  akses  film  impor  ke  Indonesia  dengan  dilakukan  pemulangan  terhadap film impor yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pembinaan terhadap perfilman Indonesia untuk perkembangannya.
Kata Kunci: Perfilman, Film Nasional, Impor

## PENDAHULUAN
Film merupakan produk karya cipta seni dan budaya yang menjadi media komunikasi, dibuat berdasarkan asas sinematografi. Film menjadi sarana hiburan bagi  masyarakat  Indonesia  atau  dahulunya  disebut  dengan  Hindia  Belanda  pada saat  itu,  namun  sebelum  film  masuk  yang  menjadi  hiburan  pada  saat  itu  seperti tontonan  panggung  Anak  Wayang,  Hindia  Belanda  mulai  mengenal  film  dan bioskop sejak abad ke 19, saat masih dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Film yang masuk ke daerah Hindia Belanda pada saat itu ialah film impor dari negara-negara lain seperti film dari Amerika, film-film yang masuk ke Hindia Belanda  pada  saat  itu  menjadi  sebuah  tonton  yang  menarik  dan  dianggap  ajaib bagi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu, dikarenakan film yang ditayangkan dilayar  lebar  yang  bergerak  dan  disebut  sebagai  gambar  hidup,  sehingga  Hindia Belanda  terinpirasi  untuk  mencoba  membuat  film  juga.  Film  pada  masa  Hindia Belanda  yaitu  film  yang  terinspirasi  dari  cerita  kehidupan  rakyat  pribumi  pada saat itu yang berasal dari rakyat pribumi Sunda, dan untuk pemainnya sendiri juga diambil dari pribumi itu sendiri yang telah dipilih, ceritanya berupa dongeng yang berjudul Loetoeng Kasaroeng, Pembuatan film ini dijadikan sebagai tonggak awal untuk industri sinema Hindia Belanda, karena merupakan produksi pertama bagi Hindia Belanda. Selain film Lotoeng Kasaroeng juga terdapat beberapa film yang diproduksi  pada  masa  Hindia  Belanda  ini  seperti  film Eulis  Atjih dan  juga  film Terang  Boelan. Film  pada  masa  Hindia  Belanda  ini  juga  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Hindia  Belanda  pada  saat  itu  yang  dijelaskan  dalam Staatblaad No 688, Tahun 1922.
Keberadaan  film  pada  masa  Hindia  Belanda  ini  untuk  kebijakan  dan pengaturannya  sesuai  dengan  kepemimpinannya,  seperti  kedudukan  Belanda  di Indonesia  digantikan  dengan  Jepang,  jadi  untuk  perkembangan  perfilman selanjutnya  tergantung  dari  kepemipinan  penguasa  berikutnya.  Pada  masa kekuasaan  Jepang  di  Indonesia  tidak  terlalu  tertarik  terhadap  perfilman,  karena tujuan  utama  Jepang  bukanlah  pada  bidang  seni  ataupun  perfilman,  melainkan tujuan  utamanya  yaitu  rempah-rempah,  kekayaan,  kekuasaan,  namun  Jepang melihat  perkembangan  film  yang  terjadi  pada  masa  kedudukan  Belanda,  ini
diminatti  walaupun  film  yang  ada  didominasi  dari  film  impor  juga,  sehingga Jepang  mencoba  untuk  melihat  perfilman  yang  ada  pada  saat  itu,  dan  akhirnya Jepang  menganggap  bahwa  perfilman  ini  penting  sebagai  alat  propaganda  pada saat itu. Namun untuk film pada masa Jepang jumlah produksinya masih sedikit yaitu  1-2  dalam  setahun.  Perfilman  pada  masa  Jepang  ini  juga  diatur  oleh pemerintahan Jepang yang dinyatakan dalam Undang-Undang film yaitu Eiga Ho . Setelah  pemerintah  Jepang  berakhir  Bangsa  Indonesia  pada perkembangannya  berpengaruh  dalam  dunia  perfilman,  meskipun  pada  saat  itu bangsa  Indonesia  masih  sibuk-sibuknya  dengan  suasana  mempertahankan kemerdekaan Indonesia tetapi masih tetap berusaha membangun dunia perfilman, dan  dibuatlah  Pusat  Peredaran  Pilm  Indonesia  (PPPI),  selanjutnya  PPPI mengadakaan  diskusi  dengan  pemerintah  sebagaimana  bentuk  perhatian pemerintah terhadap perfilman.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  sejarah. Metode sejarah dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, Heuristik,Kritik Sumber,  Interpretasi,  Historiografi.  Tahapan  awal  penelitian  yaitu  mencari  dan mengumpulkan  data,  dalam  melakukan  penggumpulan  data  ini  ada  teknik  untuk mendapatkan  data  yang  valid,  yang  terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku- buku  sebagai  sumber  utama  penelitian  ini,  dan  jurnal-jurnal  yang  berhubungan dengan  penelitian  ini,  penelitian  ini  yaitu  kajian  studi  kepustakaan.tahap selanjutnya yaitu dengan cara kritik sumber yaitu tahapan menguji keabsahan dari sumber  yang  kita  temukan  tersebut  melalui  kritik  sumber  internal  dan  kritik sumber eksternal, dan dilanjutkan dengan mengelompokkan data yang ditemukan tersebut  dan  dilanjutkan  dengan  membuat  hubungan  kausalitas  serta  merangkai faktaa  sejarah  secara  kronologis,  untuk  tahapan  akhir  yaitu  dilanjutkan  dengan penulisan sejarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Film  Dara  dan  Doa  sebagai  Tonggak  Baru  Film  Nasional  Dan  Muncul Film-Film Nasional Lainnya.
Dara  dan  Doa merupakan  film  pertama  Indonesia  setelah  Indonesia menjadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  film Dara  dan  Doa merupakan  film  yang  diproduksi  oleh  Indonesia  sendiri  yaitu  film  yang  di sutradarai  Usmar  Ismail,  film Dara  dan  Doa ini  pengambilan  gambar  pertama yaitu  pada  30  Maret  1950.  Tanggal  tersebut  dijadikan  juga  sebagai  hari  yang istimewa bagi dunia perfilman nasional karena pada 30 Maret 1950 ini ditetapkan sebagai hari film nasional. Setelah film Lotoeng Kasaroeng yang menjadi tonggak pertama film di Indonesia.
Cerita  dalam film darah dan Doa yaitu berbentuk narasi yang difokuskan pada  Kapten  Sudarto  namun  dalam  film  ini  Sudarto  bukan  sebagai  prajurit melainkan  sebagai  manusia  biasa,  Sudarto  dalam  perjalanannya  terlibat  dalam cinta  dua  gadis,  namun  Sudarto  sudah  memiliki  istri  dan  juga  anak,  namun anaknya  meninggal  terbunuh  pada  zaman  Revolusi.  Dalam  perjalanan  tersebut Sudarto  mendapat  panggilan  untuk  melakukan  penelitian,.  Sudarto  tidak memenuhi  panggilan  tersebut  karena  selama  perjalanan  tersebut  Sudarto mendapat  laporan  yang  tidak  menguntungkan  dari  anak  buahnya  dan  akhirnya Sudarto  keluar  dari  Tentara,  dan  film  ini  nantinnya  diakhirinya  dengan ditembaknya Sudarto oleh para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948 yang berarti terjadinya perang saudara.

## 2. Arus Film Impor Ke Pasar Film Indonesia
Arus  film  impor  dipasar  film  Indonesia  ini  mendominasi  jumlah  film Indonesia, banyaknya jumlah film impor yang masuk ke Indonesia mengakibatkan film  Indonesia  tersaingi.  Adapun  film-film  impor  yang  masuk  ke  Indonesia  dari berbagai  negara  seperti  dari  Italia,  Filipina,  Malaysia,  India,  Inggris,  Belanda, China  dan  Amerika.  Amerika  mrrupakan  negara  yang  terbanyak  untuk mengimpor  film  ke  Indonesia  dilihat  dari  tahun  1950-1955  sudah  ada  12.066, sedangkan untuk Indonesia sendiri dari rentang waktu yang sama hanya ada 272, jauh  perbedaan  jumlah  film  Indonesia  dengan  Amerika,  dan  banyaknya  jumlah
film impor yang masuk serta  film impor ini mendominasi bioskop-bioskop yang ada.
Bioskop  sendiri  bukan  hal  yang  asing  bagi  masyarakat  pada  saat  itu, karena    hampir  setiap  daerah  memiliki  bioskop  dan  untuk  penayangan  hampir setiap  hari  dilakukan  pemutaran  dan  juga  adanya  iklan  tentang  film  yang ditayangkan,  namun  untuk  bioskop-bioskop  ini  dibuat  batasan-batasan  dan  tidak semuanya bisa di masuki oleh kaum pribumi, dan penayangan film impor berada dibioskop kelas pertama, pada tahun 1950 ini bioskop di buat senyaman mungkin untuk  menarik penonton untuk datang kebioskop.
Bioskop  pada  saat  itu  memang  menjadi  hiburan  yang  terdepan,  karena masyarakat  menganggap  bahwa  menonton  film  di  bioskop  menjadi  suatu  ajang yang  berkelas  bagi  masyarakat,  dan  kondisi  seperti  ini  di  manfaatkan  bagi pengusaha-pengusaha  bioskop  untuk  mengembangkan  perbioskopa  di  nasional, dengan  melihat  hal  itu,  pengusaha  film  impor  berusaha  untuk  memadai perlengkapan bioskop.
Film impor di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi penontonnya dan  juga  dinantikan  oleh  para  penonton,  untuk  penayangannya  sendiri  berada  di bioskop  teratas.  Film  impor  Amerika  sendiri  telah  memiliki  lembaga  yang mengatur  tentang  filmnnya  di  Indonesia  yang  disebut  dengan American  Motion Picture  Association  of  Indonesia  (AMPAI)  dan  Filem  Amerika  Serikat ,  film  ini dijadikan  politik  bagi  Amerika  dilakukannya  Distributor  film-film  ke  Indonesia terutama dibioskop kelas atas ini supaya mendapatkan pemasukan yang maksimal selain  itu American  Motion  Picture  Association  of  Indonesia  (AMPAI) juga melengkapi peralatan dibioskop-bioskop Indonesia seperti peralatan sinemaskop, diketahui  bahwa  bioskop  kelas  1  tersebut  yang  di  isi  oleh  para  kaum  elit  dan menangah  saja,  mereka  lebih  suka  akan  film  Barat  dibandingkan  film  nasional, namun film nasional masih mencoba untuk tayang dikelas 1 tersebut, namun para penonton dibioskop kelas 1 tersebut menganggap bahwa film nasional ini rendah.

## 3. Kebijakan  Masa Sorkarno untuk Menutup Akses Film Impor
Kebijakan  sering  dipertukarkan  dengan  istilah  tujuan  atau  keputusan, peraturan  perundang-undangan,  dan  usulan,  adapun  inti  dari  sebuah  kebijakan yaitu bukan tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pada apa yang  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah,  kebijakan  ini  biasanya  memberikan pengaruh  yang  besar  bagi  kehidupan  masyarakatnya.  Adapun  kebijakan  yang dimaksud yaitu seperti kebijakan publik yang berkaitan dengan urusan publik, dan juga memberikan arahan dan tindakan atas perilaku pemerintah. Kebijakan yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu  kebijakan  publik,  kebijakan  publik merupakan kebijakan yang berkaitan dengan orang dan juga publik, sama halnya dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan orang dan juga dengan publik.
Kebijakan dari pemerintah untuk mengatur perfilman di Indonesia sebagai bentuk  usaha  untuk  mengembangkan  perfilman  nasional  dengan  menutup  akses film  impor  ke  Indonesia.  Keberadaan  film  impor  ini  semakin  menguasai  dunia perfilman Indonesia, dan membuat film Indonesia ini semakin tersudutkan dengan keberadaan film impor, sehingga para sinemawan Indonesia membuat sebuah aksi menutup  studio-studio  film  yang  disampaikan  oleh  Persatuan  Produser  Film Indonesia  (PPFI)  sebagai  bentuk  protes  terhadap  tidak  adanya  perlindungan  dari pemerintah terhadap film-film nasional yang disaingi oleh film impor. Dilanjutkan dengan  pemberhentian  produksi  film  nasional  untuk  sementara  dan  aksi berikutnya  yang  dilakukan  yaitu  pemecatan  para  artis  karena  tidak  ada  biaya untuk membayar para artis tersebut dan juga sebagai bentuk pemogokan terhadap pemerintah.  Pemogokan ini mendapatkan reaksi penolakan terhadap Sarbufis dan Lekra.  Sarbufis  dan  Lekra  merupakan  serikat  buruh  film  dan  juga  sebagai lembaga  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  tidak  terima  akan  adanya  penutupan terhadap  studio-studio  dan  juga  pemecatan  terhadap  artis  serta  teknisi  perfilman ini, dan karena apabila hal tersebut dilakukan para artis, buruh film ini kehilangan atas  pekerjaannya,  sehingga  para  Sarbufis  dan  Lekra  meminta  pemerintah  untuk menaggapi  masalah  ini,  Sarbufis  juga  meminta  pemerintah  untuk  menjamin membuka  kembali  studio-studio  serta  juga  memberikan  perlindungan  terhadap
buruh  dan  artis  film  ini  nantinya,  juga  mendorong  para  pekerja  baik  itu  buruh film, artis dan lainnya untuk memperkuat  persatuan.
Dilanjutkan dengan pemboikotan film Amerika, aksi ini dilakukan karena film  Amerika  merupakan  musuh  bagi  perkembangan  film  nasional  yang  telah mendominasi  dunia  perfilman  di  Indonesia,  dan  dilanjutkan  dengan  dibentuk sebuah  lembaga  yang  disebut  dengan  Panitia  Aksi  Pemboikotan  Film  Imperialis Amerika  Serika  (PAPFIAS)  pada  tahun  1964  atas  kesepakatan  dengan  Presiden Indonesia  serta  adanya  peraturan  pemerintah  untuk  pembinaan  terhadap  film Indonesia yang diatur dalam Penetapan Presiden indonesia Nomor 1 Tahun 1964. Adapun  tujuan  utama  dari  aksi  ini  yaitu  ingin  menghapuskan  dominasi  film Amerika Serikat, dan juga sebaagai bentuk untuk pembubaran American Motion Picture  Association  of  Indonesia  (AMPAI) ,  dan  juga  memberhentikan  distribusi film  Amerika  ini.  Adapun  lembaga  yang  terlibat  dalam  masalah-masalah mengenai politik film ini yaitu seperti  Kementerian Penerangan dan Kementerian Perdagangan,  lembaga  tersebut  setuju  dengan  tujuan  dari  Panitia  Aksi Pemboikotan  Film  Imperialis  Amerika  Serika  (PAPFIAS)  karena  adanya penyesuaian  dengan  kebijakan  perfilman  dengan  konsep  Nasakom  dan  Manipol Usdek, yaitu konsep politik yang dikeluarkan oleh Soekarno.
4. Pengaruh Kebijakan Soekarno Terhadap Perkembangan Film Nasional
Adapun  usaha  kebijakan  Soekarno  yang  dilakukan  yaitu  aksi  penutupan akses  film  impor  ke  Indonesia  terutama  film  Amerika  Serikat,  yang  merupakan saingan  bagi  film  nasional,  usaha  yang  dilakukan  ini  terus  berjalan  dan  adapun pengaruhnya terhadap film nasional yaitu film nasional dibentuknya suatu badan untuk  pembinaan  film  ini  yang  disebut  dengan  Badan  Pembinaan  Perfilman (BPP), yang di bentuk oleh Menteri Penarangan pada tanggal 22 Desember 1964, yang  dipimpin  oleh  Soemarmo.  Namun  untuk  kondisi  film  Indonesia  semakin menurun  meskipun  film  impor  telah  diboikot  di  Indonesia,  banyaknya  bioskop- bioskop yang tutup terutama bioskop kelas 1 karena film impor tidak ditayangkan lagi dan digantikan dengan film nasional, namun film nasional ini tidak menarik minat  para  penonton,  dan  semakin  hari  jumlah  film  ini  pun  semakin  berkurang.
Ditambah  lagi  dengan  terjadinya  kudeta  pada  September  1965,  dunia  perfilman ini  terancam  mati  beberapa  bulan  saat  Indonesia  sedang  terancam  akan  perang sipil,  yang  mengakibatkan  produksi,  distribusi,dan  perbioskopan  dilumpuhknan oleh  unsur  luar  lingkungan  perfilman,  dan  adanya  pemberlakuan  jam  malam, pembatasan pemutaran film sehari-hari, dan mulai adanya pemutaran film secara liar atau diam-diam. Kondisi film setelah pemboikatan film impor tidaklah baik- baik,  karena  pada  September  1965  film  mulai  melumpuh  karena  peristiwa September  1965  yaitu  terjadi  pembantaian  terhadap  tokoh-tokoh  Indonesia yanngbidsbeut  dengan  peristiwa  G30  S/PKI  dari  perstiwa  ini  juga  berimbas kepada dunia film karena kondisi pada sata tidaklah aman dan membuat keaman akan film ini tidak jelas dan melumpuhkan semua aktivitas produksi film nasional, dan membuat film nasional ini mengalami krisis.

## KESIMPULAN
Film masuk pada abad ke 19 ke Indonesia, namun kondisi Indonesia masih di  bawah  kekuasaan  Belanda,  atau  masih  disebut  dengan  Hindia  Belanda,  film pertama masa Hindia Belanda disebut sebagai tonggak awal film bagi Indonesia yang  berjudul Loetoeng  Kasaroeng, dan  mulai  bermunculan  film-film  Hindia Belanda lainnya, namun perfilman pada masa Hindia Belanda ini tidak lama sama dengan kekuasaan Belanda di Indonesia, dan dilanjutkan dengan masa kekuasaan Jepang di Indonesia, pada masa kekuasaan Jepang ini film dijadikan sebagai alat propaganda  untuk  menarik  simpati  masyarakat.  Dilanjutkan  dengan  masa perfilman  di  Indonesia  dengan  munculnya  film  nasional  sebagai  tonggak  film kedua  bagi  Indonesia  yang  yang  berjudul Dara  dan  Doa dan  dengan  film  ini mulai bermunculan film-film nasional lainnya, namun film-film nasional ini untuk pasar  distribusinya  dinpengaruhi  oleh  film  impor,  yang  mana  film  di  Indonesia yang  didomonasi  oleh  film  impor  terutama  dari  Amerika,  dan  perbioskopan  di Indonesia  hampir  semuanya  dikuasai  oleh  film  impor,  dan  menghambat perkembangan  film  nasional,  dan  dibuatlah  kebijakan  untuk  menutup  akses  film impor ke Indonesia untuk perkembangan film nasional, dan kemajuan perfilman nasional.

## DAFTAR REFERENSI
Biran, M. Y. (2009). Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film Di Jawa . Dewan Film Nasional.
Budiarto Danujaya, D. (1992). Layar Perak 90 Tahun Biskop Di Indonesia . PT Gramedia Utama Jakarta, Dewan Film Nasional.
Erawati, M. dan Sunarti, L. (2021). Masa Keemasan Sinema Sebagai Hiburan di padang  (Sumatera  Barat)  1970-1990-an. Dalam  Membedah  Sejarah  Dan Mempermasalahkan Masa Lalu di Indonesia
Erawati, M. (2015). Budaya Dalam Lintasan Sejarah : Booming Nonton Bioskop di Padang Tempo Dulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, 4 (1)
Masak,  Tanate  Pong.  (2016).  Sinema  Pada  Masa  Soekarno.  Fakultas  Film  dan Televisi Institute Kesenian Jakarta.
Novi Kurnia .2006. lambannya pertumbuhan Industri Pefilman . jurnal ilmu sosial dan ilmu politik ISSN . vol 9,No 3
Pemerintah  Indonesia.2009. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2009.  Tentang  Perfilman. Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5060.
Yulia,  R.  (2020).  Revitalisasi  Kawasan  Kota  Tua  Padang  Sebagai  Salah  Satu Alternatif  Wisata  Sejarah  di  Kota  Padang.  Bakaba  : Jurnal  Sejarah, Kebudayaan dan kependidikan, 2022, 6.2: 17-22
Yulia,  R.,  Erawati,  M.,  dan  Nopriyasman,  N.  (2016).  Analisis  Kebijakan  dan Pengelolaan Wisata Berbasis Kota Tua di Kota Padang, KRONOLOGI,8 (1)