## Muhammadiyah Law Review
P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 2 (2024)

## Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam
Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional
Tirta Gautama 1 , M Waritsul Firdaus F 2 , M. Shofwan Taufiq 3 Universitas Muhammadiyah Metro 13 , Universitas Islam Indonesia 2 Corresponding Author: tirtagautama@yahoo.com

## Abstract
Law  No.  13  of  2012  on  the  Special  Status  of  Yogyakarta  grants  special authority  to  the  Special  Region  of  Yogyakarta  (DIY),  including  in  land management  by  the  Sultanate  of  Ngayogyakarta  Hadiningrat  and  the Kadipaten Puro Pakualaman. The history of land ownership by the Sultanate and the Kadipaten, recognized since the colonial era through the Rijksblad of the Sultanate No. 16 of 1918 and the Rijksblad of Pakualaman No. 18 of 1918, demonstrates  a  clash  between  national  agrarian  law  and  DIY’s  traditional laws.  This  legal  dualism  creates  conflicts  and  legal  uncertainties  related  to land ownership in Yogyakarta.This paper explores the legal dialectic in the management of Sultan Ground in Yogyakarta, analyzing the legal pluralism resulting from the layered authority system between the central and regional governments, as well as the politics of traditionalism post-reformation. The ongoing political and agrarian law changes reflect efforts to balance local and national  interests  in  land  management,  particularly  in  special  regions  like Yogyakarta.
Keywords: Sultan Ground, Dialectics, Legal Pluralism

## Abstrak
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Yogyakarta memberikan  kewenangan  khusus  kepada  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY),  termasuk  dalam  pengelolaan  pertanahan  yang  dikelola  oleh Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  dan  Kadipaten  Puro  Pakualaman. Sejarah hak milik Kasultanan dan Kadipaten, yang diakui sejak masa kolonial melalui Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No.  18  Tahun  1918,  menunjukkan  adanya  benturan  antara  hukum  agraria nasional  dan  hukum  tradisional  DIY.  Dualisme  hukum  ini  menciptakan konflik dan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah di Yogyakarta.
Tulisan  ini  mengeksplorasi  dialektika  hukum  dalam  pengelolaan  Sultan Ground di Yogyakarta, menganalisis pluralisme hukum yang terjadi akibat sistem  kewenangan  yang  berlapis  antara  pusat  dan  daerah  serta  politik tradisionalisme pasca-reformasi. Perubahan politik dan hukum agraria yang terus  berkembang  mencerminkan  upaya  untuk  menyeimbangkan kepentingan  lokal  dan  nasional  dalam  pengelolaan  tanah,  khususnya  di wilayah istimewa seperti Yogyakarta.
Kata Kunci : Sultan Ground, Dialektika, Pluralisme Hukum

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Yogyakarta memberikan wewenang kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom untuk mengatur berbagai aspek, termasuk pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur serta Wakil Gubernur; struktur pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang  No.  13  Tahun  2012,  pelaksanaan  wewenang  dalam  urusan  keistimewaan harus  mengikuti  nilai-nilai  kearifan  lokal  dan  berpihak  pada  masyarakat.  Secara khusus, kewenangan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang ini tercantum dalam  Pasal  32  dan  33,  yang  menyatakan  bahwa  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman memiliki hak sebagai badan hukum yang mengelola hak milik atas tanah di wilayah mereka. 1
Pengaturan  mengenai  tanah  milik  Kasultanan  sebelum  kemerdekaan  telah diatur dalam Rijksblad Kasultanan No. 16 Tahun 1918 dan Rijksblad Pakualaman No. 18 Tahun 1918, yang menyatakan bahwa tanah tanpa bukti kepemilikan melalui hak eigendom (milik) akan dianggap sebagai milik kerajaan. Terjadi juga konflik antara pengaturan  hak  penguasaan  tanah  dari  masa  pemerintahan  swapraja  dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana  timbul  perselisihan  antara  individu  dan  instansi  pemerintah  terkait  dengan eksistensi kraton.. 2
Sudah  diketahui  bahwa  Diktum  keempat  Undang-undang  Pokok  Agraria menyatakan  bahwa  pada  Huruf  (A),  hak  dan  wewenang  atas  bumi  dan  air  yang dimiliki  oleh  swapraja  atau  bekas  swapraja  pada  saat  Undang-undang  ini  mulai berlaku  akan  dihapus  dan  beralih  ke  negara.  Sementara  itu,  Huruf  (B)  mengatur bahwa  ketentuan  terkait  Huruf  (A)  akan  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan Pemerintah.  Ketidakadaan  Peraturan  Pemerintah  yang  khusus  mengatur  tanah
1 Rangga  Alfiandi  Hasyim,  Politik  Hukum  Pengaturan  Sultan  Ground  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum
Tanah Nasional. Arena Hukum, Vol. 9 No. 2, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4
2 Julius sembiring, Tanah Negara , (Yogyakarta: STPN Pres, 2009), hlm. 61
swapraja dan bekas swapraja menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai tanah- tanah tersebut di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Situasi ini juga  diperkuat  oleh  pandangan  masyarakat  dan  birokrat  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang menganggap bahwa tanah yang belum diberikan hak individu atau status tanah negara adalah milik Kraton. 3
Keistimewaan  Yogyakarta  setelah  amandemen  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Undang-undang ini menetapkan lima kewenangan khusus, yang  mencakup  tata  cara  pengisian  jabatan,  kedudukan,  tugas,  dan  wewenang gubernur  serta  wakil  gubernur,  kelembagaan  pemerintahan  daerah,  kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dari kelima kewenangan ini,  meskipun pengangkatan gubernur  dan  wakil  gubernur  sering  mendapat  perhatian,  aspek  pertanahan  juga menjadi  topik  penting  dalam  kajian  pertanahan.  Dualisme  dalam  pengaturan pertanahan di Yogyakarta muncul karena adanya aturan tanah nasional yang diatur dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  No.  5  Tahun  1960  (UUPA)  serta  adanya peraturan daerah mengenai pertanahan di Yogyakarta yang bersifat istimewa. Kesan dualisme hukum pertanahan ini merupakan akibat dari keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta  dan  diakui  oleh  negara. 4 Pranoto  menyebut  fenomena  ini  sebagai pluralisme hukum, yang timbul dari sistem kewenangan bertingkat antara pusat dan daerah,  serta  penguatan  politik  tradisionalisme  setelah  reformasi. 5 Sugiarto  secara khusus membahas kasus-kasus yang terkait dengan proses klaim inventarisasi oleh Kasultanan  dan  Kadipaten. 6 Dengan  adanya  dualism  hukum  sebagaimana  telah deisebutkan  sebelumnya,  tulisan  ini  akan  mengekplorasi  serta  memaparkan bagaimana  dialektika  yang  terjadi  dalam  pluaralisme  hukum  pertanahan  tentang pengelolaan tanah Sultan Ground.

## B. Sejarah Munculnya Sultan Ground
Hartingh  diberi  wewenang  penuh  oleh  Belanda  untuk  menyusun  perjanjian dengan Pangeran Mangkubumi di Gianti pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut ditandatangani  oleh N.  Hartingh, W. van Ossenberch, JJ Steenmulder, C.  Dongkel, dan  W.  Fockens  mewakili  pihak  Kompeni  Belanda.  Sesuai  dengan  prinsip  hukum yang berlaku, perjanjian ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi
3 Maria SW Soemardjono, “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum  tanah  Kraton  Dalam Lingkungan  Hukum  Tanah  Nasional”, Jurnal  Mimbar Hukum Edisi Khusus , (September 2007): 57 4 T.  D.  Anggraeni, Interaksi  hukum  lokal  dan  hukum  nasional  dalam  urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Rechhtsvinding, 1 (1) 2012, 53 – 73 5 C.B.  Pranoto, Pembangunan  Negara,  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta. Jurnal Politik, 3(1) 2017, 21-51 6 Sugiarto, Quo  vadis  otonomi  pertanahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal Kerta Patrika, 38(1), 2016 82 – 98. https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p06
oleh  semua  pihak,  sehingga  pembagian  separo  dari  Kerajaan  Mataram  kepada Pangeran Mangkubumi dianggap sah menurut hukum. 7
Pada tahun 1863, pengaturan penggunaan tanah dilakukan berdasarkan sistem Pranatan Patuh, yang juga dikenal sebagai zaman kepatuhan atau kebekelan dengan sistem  apanage.  Dalam  sistem  ini,  tanah  yang  disediakan  untuk  sentana  atau  abdi dalem, yang disebut Patuh, dikelola oleh seorang bekel atau demang yang ditunjuk untuk  mengatur  wilayah  tertentu.  Bekel/demang  menerima  hak  atas  1/5  dari  hasil tanah  di  wilayahnya,  sedangkan  2/5  diberikan  kepada  masyarakat  yang  mengolah tanah  tersebut  dan  2/5  sisanya  diperuntukkan  bagi  Patuh.  Semua  pengelolaan  ini dilakukan oleh bekel/patuh yang bersangkutan. Jika tanah Patuh disewakan kepada perusahaan pertanian, maka tenaga kerja dari masyarakat, bekel/demang, serta Patuh akan digunakan untuk keperluan perusahaan pertanian tersebut. 8
Karena  sistem  apanage  dianggap  membebani  masyarakat  terlalu  berat,  pada tahun  1914  dilakukan  reorganisasi  dengan  menghapuskan  sistem  tersebut  dan membentuk kelurahan-kelurahan baru. Reorganisasi ini memberikan hak atas tanah yang lebih kuat kepada masyarakat serta mengubah dasar-dasar penyewaan tanah. 9 Wilayah  yang  disebut  swapraja,  atau  dalam  bahasa  Belanda  dikenal  sebagai Zelfbesturen, merujuk pada daerah yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda secara  tidak  langsung. 10 Swapraja  adalah  kerajaan-kerajaan  asli  di  nusantara  yang diakui dan disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Wilayah swapraja mencakup kerajaan-kerajaan kecil yang diberi wewenang untuk mengelola pemerintahan dan urusan rumah tangga mereka sendiri, dipimpin oleh seorang raja. 11 Senada dengan pandangan  Soetopawiro,  Masyud  Ashari  dalam  penelitiannya  menyebut  daerah Swapraja  sebagai  wilayah  yang  diperintah  secara  tidak  langsung  oleh  pemerintah Hindia Belanda, atau yang dikenal sebagai indirect gebied (Zelfbesturen). Wilayah
7 Djoko Dwiyanto, Kraton Yogyakarta; Sejarah, Nasionalisme,& Teladan Perjuangan, Paradigma Indonesia, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 12-13
8 Werner Rool dalam Nur Aini Setiawati, Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola  Pemilikan,  Penguasaan,  dan  Sengketa  Tanah  Di  Kota  Yogyakarta  setelah Reorganisasi 1917, (Yogyakarta: STPN Press, 2011), hlm.67-69 9 Soedikno  Mertokoesoemo,  Grand  Design  Perencanaan  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Pakualaman,  (Yogyakarta:  STPN  Pres,  1982), hlm. 97-98
10 Jose Marcus Fernando,Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa  Srigading  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 No. 2. 2010 11 Koerniatmanto Soetopawiro, Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia Asal Usul dan Perkembangannya (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994) hlm. 35
ini mencakup sebagian besar daerah di Hindia Belanda yang memiliki pemerintahan tradisional sendiri tetapi tetap mengakui kedaulatan Belanda, dan sebaliknya. 12 Secara de facto, wilayah Swapraja dipimpin oleh raja-raja lokal Indonesia yang memiliki berbagai gelar seperti sultan, sunan, dan lain-lain. Namun, secara de jure, wilayah Swapraja berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda, karena mereka diwajibkan  mengakui  kedaulatan  Kerajaan  Belanda  dan  berjanji  setia  kepada  ratu Belanda. 13 Hukum  Tanah  Swapraja  mencakup  semua  peraturan  pertanahan  yang khusus  diterapkan  di  wilayah  Swapraja  seperti  Kasultanan  Yogyakarta,  Surakarta, Cirebon,  dan  Deli.  Di  daerah-daerah  Swapraja  ini,  hukum  tanah  ditetapkan  oleh pemerintah Swapraja sendiri serta sebagian oleh pihak Belanda. 14 Dalam sistem hukum tanah feodal, hak tertinggi atas tanah dipegang oleh raja. Semua tanah di seluruh negara dianggap sebagai milik raja. Hak atas tanah lainnya berasal dari hak milik raja tersebut dan tidak ada yang setara dengan hak milik raja. 15 Setelah Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, politik hukum agraria mulai  mengalami  perubahan  dan  perbaikan  secara  bertahap  dari  ketentuan- ketentuan  Hukum  Agraria  Nasional.  Periode  hukum  agraria  dibagi  menjadi  masa sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok Agraria dan masa setelah undang-undang tersebut berlaku, yang dimulai sejak orde lama hingga saat ini.

## C. Sejarah dan Pemberlakuan Hukum Agraria
Dalam  bahasa  Latin,  kata  "agraria"  berhubungan  dengan  arti  seperti  petani, sawah, dan pertanian. Konsep ini juga terdapat dalam bahasa Belanda dengan istilah "acre" yang berarti tanah pertanian. Dalam bahasa Yunani, lahan pertanian disebut "Agros,"  dan  "agraris"  mengacu  pada  seseorang  yang  memiliki  tanah  yang  sesuai untuk bertani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "agraria" merujuk pada penggunaan dan kepemilikan tanah. Namun, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), istilah ini memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup tidak hanya tanah tetapi juga elemen-elemen alam lainnya serta sumber daya yang ada di dalamnya. Hukum  agraria  di  Indonesia  memiliki  latar  belakang  sejarah  yang  panjang,  terkait dengan  kolonialisme,  perubahan  politik,  dan  upaya  untuk  mengelola  tanah  dan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah hukum agraria dari masa ke masa.
12 Jose Marcus Fernando,Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa  Srigading  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 No. 2. 2010 13 Sarjita,  Masalah  Pelaksanaan  Urusan  Pertanahan  Dalam  Era  Otonomi Daerah(Keppres No. 34 Tahun 2003). Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005 hlm 44
14 Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak AtasTanah (Jakarta, BP. Cipta Jaya, 2006), hlm. 338
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm. 184
1. Pra Kemerdekan
Perkembangan  hukum  agraria  di  Indonesia  sudah  dimulai  sejak  era  kerajaan, ketika  tanah  tidak  diperlakukan  sebagai  komoditas  perdagangan  karena  masih banyak  tanah  yang  belum  dimiliki  oleh  masyarakat  pada  waktu  itu.  Masyarakat kerajaan hidup menurut ketentuan raja sebagai otoritas tertinggi di wilayahnya, di mana raja memiliki kekuasaan penuh atas segala hal di wilayah hukumnya. Dalam hal pengelolaan tanah, raja menetapkan batasan dan pembagian tanah bagi rakyatnya sesuai  dengan  pola  yang  berlaku  di  awal  kerajaan  di  Jawa.  Pembagian  tanah dilakukan melalui berbagai metode penguasaan dan pengawasan yang diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh raja. Namun, masa kejayaan kerajaan di Indonesia mulai terganggu dengan kedatangan bangsa Belanda pada abad ke-17, yang datang dengan tujuan berdagang dan memperluas perusahaannya. Sejarah hukum agraria kolonial dimulai dengan pendirian perkumpulan dagang Veerenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) antara tahun 1602-1799. VOC diberi hak oleh Pemerintah Belanda (Staten General) untuk berdagang di Indonesia, mendirikan benteng, dan membuat perjanjian dengan para raja di Indonesia sejak tahun 1602. 16 VOC mulai menguasai raja-raja dari kerajaan-kerajaan kecil dengan cara memaksa mereka menandatangani perjanjian (tractaat) yang menetapkan bahwa raja dan rakyatnya harus tunduk dan mematuhi  VOC.  Perjanjian  ini  melibatkan  sistem  perdagangan  Verpelichte Leverantie  dan  Contingenten,  di  mana  mereka  harus  menyerahkan  hasil  bumi dengan  harga  yang  telah  ditetapkan,  dan  hasil  bumi  yang  diserahkan  dianggap sebagai  pajak  tanah. 17 Selanjutnya,  hukum  perdata  Belanda  (Burgerlijk  Wetboek) mulai  diterapkan  di  seluruh  wilayah  kekuasaan  VOC,  dengan  penekanan  pada praktik  penegakan  hukumnya  yang  fokus  pada  penguasaan  tanah  untuk kepentingan agraria, yakni pengumpulan hasil bumi untuk dijual di pasar Eropa. 18 Dengan penerapan hukum Barat, hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat dan raja-raja  Indonesia  diabaikan,  meskipun  masyarakat  tetap  diizinkan  untuk  hidup menurut hukum adat dan kebiasaan mereka. Semua tanah di wilayah kerajaan yang berada di bawah kekuasaan VOC diklaim sebagai milik VOC dan dapat digunakan atau dijual kepada pihak luar, termasuk pedagang Arab dan Cina. Salah satu bentuk penjualan  tanah  dilakukan  melalui  Lembaga  Tanah  Partikelir  pada  tahun  1621, dengan transaksi yang didominasi oleh pedagang kaya dan tanpa adanya dokumen resmi  karena  belum  adanya  pejabat  notaris.  Tanah-tanah  tersebut  dicatat  sebagai "eigendom"  milik  Pemerintah  Belanda.  Situasi  ini  berlangsung  cukup  lama, mengakibatkan  rakyat  Indonesia  kehilangan  hak  atas  tanah  mereka  dan  semakin miskin  akibat  eksploitasi  oleh  VOC  terhadap  hasil  pertanian  mereka.  Pada  tahun 1799,  VOC  dibubarkan  karena  sering  berperang,  mengalami  kekurangan  dana,
16 Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, Hukum Agraria dalam Perspektif Sejarah , Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 9 17 Ibid , hlm. 10 18 Herman  Soesangobeng, Filosofi  Asas,  Ajaran,  Teori  Hukum  Pertanahan  dan  Agraria , STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 37
banyak  utang,  korupsi  internal,  serta  persaingan  dengan  Inggris  dan  Perancis. Setahun kemudian, daerah dan utang VOC diserahkan kepada Bataafsche Republiek, dan  Indonesia  menjadi  koloni  Pemerintah  Belanda,  bagian  dari  wilayah  Belanda dengan status sebagai tanah jajahan (Nederlands-Indie atau Hindia Belanda). 19 Setelah  kebangkrutan  VOC  pada  awal  abad  ke-19,  kekuasaan  Pemerintah Belanda diambil alih oleh Inggris, yang memaksa Belanda untuk menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris pada tahun 1811. Di bawah pemerintahan Raffles, dibentuklah sebuah  komite  untuk  menyelidiki  keadaan  agraria,  dan  Raffles  menyimpulkan bahwa semua tanah adalah milik Raja atau Pemerintah Inggris (teori Domein). Raffles menerapkan  pajak  tanah  yang  dikenal  sebagai  Landrent.  Pajak  ini  tidak  langsung dikenakan kepada petani, melainkan kepada kepala desa yang menetapkan jumlah sewa yang harus dibayar oleh petani. Penduduk pribumi dianggap sebagai penyewa dan  diwajibkan  membayar  pajak  untuk  penggunaan  tanah  milik  Raja  atau Pemerintah  Inggris.  Pada  13  Agustus  1814,  Inggris  dan  Belanda  menandatangani perjanjian  yang  mengembalikan  semua  wilayah  jajahan  Belanda  yang  dikuasai Inggris selama perang kepada Belanda. Di bawah pemerintahan Van den Bosch, pada tahun  1830  diterapkan  sistem  tanam  paksa  (Cultuurstelsel),  yang  menggantikan pajak dengan kewajiban menanam 1/5 dari tanah petani dengan tanaman seperti nila, kopi, tembakau, teh, dan tebu untuk diserahkan kepada pemerintah (untuk diekspor ke Eropa). Hasil pertanian ini diserahkan kepada pemerintah Belanda tanpa imbalan apa  pun,  menghilangkan  hak  agraria  rakyat  Indonesia  dan  menjadikan  mereka sebagai budak ekonomi bagi Belanda. Banyak kekayaan alam Indonesia dieksploitasi tanpa  imbalan  yang  adil  bagi  petani.  Sistem  ini  menuai  kritik  luas,  termasuk  dari Edouard Douwes Dekker (Multatuli), yang memicu kebijakan Regerings Reglement. Dalam Pasal 64 kebijakan ini, dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal dilarang menjual tanah  kecuali  untuk  perluasan  kota  dan  industri,  dan  hanya  boleh  menyewakan tanah berdasarkan Ordonnantie (peraturan), kecuali tanah hak ulayat. 20
Selama Perang Dunia II, dengan ketegangan antara blok barat dan timur, posisi Belanda  mulai  melemah  dan  Indonesia  berada  di  bawah  kekuasaan  Jepang.  Sejak tahun  1942,  Jepang  mengambil  alih  seluruh  pemerintahan  kolonial  dan memperkenalkan  kebijakan  yang  mendorong  rakyat  untuk  mengelola  tanah-tanah perkebunan dan tanah terlantar. Kebijakan ini menimbulkan harapan bahwa rakyat bisa  mendapatkan  kembali  tanah  yang  sebelumnya  dirampas  oleh  pemerintah kolonial  Belanda.  Meskipun  demikian,  para  petani  tetap  diwajibkan  untuk menyerahkan hasil produksi mereka sebagai bentuk pajak. Hukum Agraria Kolonial memiliki sifat dualisme, yang meliputi hukum adat dan peraturan dari hukum barat. Selama  masa  penjajahan  Belanda,  Belanda  menerapkan  sistem  tanah  berdasarkan hukum agraria yang dikenal sebagai “Rechtstitel” atau hak -hak tanah. Dalam sistem ini, Belanda mengklaim bahwa tanah merupakan milik negara, yang disebut “domein
19 Muchsin, Op.Cit., hlm. 11 20 Ibid , hlm. 13
verklaring,” dan memberikan hak atas penggunaan tanah tersebut kepada individu atau lembaga di bawah pengawasan Pemerintah Kolonial Belanda.
2. Pasca Kemerdekaan
elama  periode  penjajahan,  terdapat  dualisme  dalam  hukum  agraria,  yang mencakup  hukum  adat  dengan  berbagai  jenis  tanah  seperti  tanah  hak  milik  adat, tanah ulayat, tanah yayasan, dan tanah golongan, serta hukum barat (kolonial) yang mengatur tanah hak eigendom (hak milik), tanah hak opstal, tanah hak erfpacht, dan tanah  hak  gebruik  (hak  pakai) 21 Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945,  para pemimpin  bangsa  mulai  merancang  sistem  hukum  baru  untuk  mengatasi ketidakadilan  yang  ditimbulkan  oleh  hukum  kolonial,  termasuk  dalam  bidang agraria. Perubahan hukum agraria menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki sistem hak agraria di Indonesia dari pengaruh hukum kolonial. Beberapa peraturan yang muncul dalam upaya ini antara lain:
a. Undang-Undang  No.  28  Tahun  1956  tentang  Pengawasan  Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan,
b. Undang-Undang  No.  29  Tahun  1956  tentang  Peraturan-Peraturan  dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan,
c. Undang-Undang  No.  1  Tahun  1958  tentang  enghapusan  Tanah-Tanah Partikelir, dan
d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria.
Pemerintah  Indonesia  membentuk  beberapa  panitia  agraria  yang  mengalami beberapa kali perubahan nama, yaitu Panitia Yogya (1948), Panitia Agraria Jakarta (1951),  Panitia  Suwahyo  (1955),  Rancangan  Soenarjo  (1958),  dan  Rancangan Soedjarwo  (1960).  Tujuan  dari  pembentukan  panitia  ini  adalah  untuk  merancang hukum  agraria  yang  mencerminkan  semangat  keindonesiaan.  Setelah  proses  yang panjang  selama  12  tahun,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  akhirnya  disahkan  dan  diundangkan  sebagai landasan  hukum  agraria  Indonesia.  Dengan  diberlakukannya  UUPA,  semua peraturan  hukum  agraria  kolonial  yang  sebelumnya  berlaku  di  Indonesia  dicabut yaitu:
a. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
b. "Domienverklaring"  tersebut  dalam  pasal  1  "Agrarisch  Besluit  "  (Staatsblad 1870 No. 118); "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No.  119A;  "Domienverklaring  untuk  Sumatera"  tersebut  dalam  pasal  1  dari Staatsblad 1874 No. 94f;
c. "Domeinverklaring  untuk  keresidenan  Menado"  tersebut  dalam  pasal  1  dari Staatsblad 1877 No. 55;
21 A.  Ridwan  Halim, Hukum  Agraria  Dalam  Tanya  Jawab ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
1988, hlm. 27
d. "Domienverklaring  untuk  residentie  Zuider  en  Oosterafdeling  van  Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;
e. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;
Buku  ke-II  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Indonesia  mencakup ketentuan  mengenai  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya, kecuali aturan tentang hypotheek yang masih berlaku sejak undang-undang ini mulai diberlakukan.  Salah  satu  pertimbangan  dalam  merumuskan  UUPA  adalah  bahwa hukum agraria ini harus melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  Manifesto  Politik  Republik  Indonesia, seperti  yang  ditegaskan  dalam  pidato  Presiden  tanggal  17  Agustus  1960.  Pidato tersebut  menekankan  kewajiban  negara  untuk  mengatur  kepemilikan  tanah  dan pengelolaannya agar seluruh tanah di wilayah kedaulatan bangsa digunakan untuk kesejahteraan  rakyat,  baik  secara  individu  maupun  bersama.  Sebagai  pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara adalah penguasa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  Indonesia,  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA menetapkan bahwa hak penguasaan negara tersebut memberikan wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan  dan  mengatur  seluruh  hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  masyarakat dan seluruh perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

## D. Dialektika Hukum Dalam Pengelolaan Sultan Ground
Sejarah  dinamika  keistimewaan  Yogyakarta  sejak  masa  kemerdekaan menunjukkan  bahwa  dukungan  dan  respons  positif  dari  Yogyakarta  menjelaskan mengapa  pemerintah  pusat  pada  waktu  itu  tidak  keberatan  untuk  memperkuat keistimewaan  tersebut  dengan  menetapkan  berbagai  undang-undang  demi memastikan kepastian hukum. Undang-undang mengenai keistimewaan Yogyakarta telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.  Kepastian  hukum  tentang  keistimewaan  Yogyakarta  setelah  kemerdekaan pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, yang kemudian diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  pada  tahun  yang  sama  tentang Pembentukan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Namun,  undang-undang  tersebut dianggap belum cukup memadai dalam mengakomodasi keistimewaan Yogyakarta, sehingga  menjadi  salah  satu  alasan  amandemen  Pasal  18  UUD.  Beberapa  tahun setelah amandemen UUD antara tahun 1999 dan 2002, dikeluarkan UU Keistimewaan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masih berlaku hingga saat ini. 22 Dalam Pasal 32 Undang-
22 Maulida  Illiyani,  Polemik  Pertanahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Pasca Penerbitan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  Daerah
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, dinyatakan bahwa Kasultanan dan Kadipaten diakui sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas tanah. Dengan demikian, Kasultanan dan Kadipaten memiliki hak penuh atas Sultan Ground.  Meskipun  hak  milik  tanah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria pada Pasal 20-27, dalam praktiknya di Daerah Istimewa Yogyakarta, penerapan hak milik tanah Sultan Ground tidak selalu mengikuti ketentuan UUPA. Misalnya, ketika pemerintah membutuhkan tanah yang berstatus Sultan Ground, pemerintah hanya perlu meminta izin dari pihak Kesultanan tanpa harus memberikan ganti rugi, dan hak atas Sultan Ground tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.
Dengan diakuinya Kasultanan dan Kadipaten sebagai pemegang hak atas tanah, terdapat dua jenis kepemilikan di Yogyakarta yang dipegang oleh penguasa, yaitu tanah  milik  Kasultanan  yang  dikenal  sebagai  Sultan  Ground  dan  tanah  milik Kadipaten  yang  disebut  Pakualaman  Ground.  Dalam  hal  ini,  Kasultanan  juga berfungsi  sebagai  Gubernur,  sedangkan  Kadipaten  berperan  sebagai  Wakil Gubernur,  dengan  masing-masing  penetapan  tersebut.. 23 Setelah  diberlakukannya Undang-Undang  No  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Yogyakarta,  Sultan Ground  diakui  sebagai  milik  Kasultanan.  Berdasarkan  teori  hak  milik  Proudhon, yang  membedakan  antara  hak  milik  privat  dan  publik  berdasarkan  penggunaan tanah, Sultan Ground yang dimiliki oleh Sultan sebagai penguasa di Daerah Istimewa Yogyakarta  dapat  dianalogikan  dengan  kepemilikan  negara/pemerintah  dalam konteks  NKRI.  Dalam  hal  ini,  Sultan  Ground  yang  digunakan  untuk  kepentingan pemerintahan  di  Keraton  dan  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berfungsi sebagai  Hak  Milik  Privat,  seperti  Kraton,  Alun-alun,  dan  Balai  Kota.  Sebaliknya, Sultan  Ground  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum,  seperti  pesisir  pantai selatan Yogyakarta, berfungsi sebagai Hak Milik Publik. Namun, pada kenyataannya, beberapa  Sultan  Ground  disewakan  kepada  pihak  ketiga,  baik  kepada  masyarakat yang membayar kancingan maupun kepada investor seperti Ambarukmo Plaza dan Jogja Expo Center.
Menurut  Thontowi,  dualisme  dalam  pengaturan  pertanahan  di  Yogyakarta mulai  muncul  sejak  UUPA  diterapkan,  meskipun  seharusnya  dualisme  tersebut berakhir  pada  tahun  1984  setelah  Presiden  Soeharto  mengeluarkan  Keputusan Nomor 33 yang menetapkan penerapan penuh UUPA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Keputusan  Presiden  ini  bertujuan  untuk  menyatukan  hukum pertanahan  di  seluruh  Indonesia.  Namun,  proses  unifikasi  hukum  pertanahan  di Yogyakarta  tidak  berjalan  lancar  hingga  kini.  Terlebih  lagi,  dengan  diterbitkannya
Istimewa Yogyakarta). Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 22 No. 3 Tahun 2020. DOI: 10.14203/jmb.v22i3.1106 23 Ibid
UU tentang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, eksistensi dualisme dalam pengaturan pertanahan semakin diperkuat. 24
Status hukum tanah di daerah Swapraja atau landschap masih dianggap sebagai tanah milik negara dengan status “hak milik anggapan” (vermoedelijk recht) yang dipegang oleh raja-raja pribumi. Hal ini mengacu pada Agrarisch Wet 1980, namun peraturan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena tanah di daerah swapraja dianggap  sebagai  "milik"  raja-raja  pribumi.  Oleh  karena  itu,  tanah  tersebut  perlu diakui  dan  dipindahkan  statusnya  menjadi  tanah  milik  negara  Belanda  melalui upaya  hukum  berupa  pernyataan  domeinverklaring  di  daerah  swapraja  tersebut. Sebelum  proses  ini  dilakukan,  tanah  di  swapraja  masih  dianggap  sebagai  hak anggapan (vermoedelijk recht van eigendom) dari negara Belanda. Setelah kepastian hukum diterapkan dan asas domein berlaku di daerah swapraja, tanah-tanah tersebut kemudian menjadi milik negara (landsdomein) secara penuh dan mutlak. Prinsip ini juga diadopsi dalam Hukum Tanah Nasional, seperti yang tertuang dalam Diktum IV UUPA, yang menyatakan bahwa tanah swapraja dan bekas swapraja adalah tanah negara. 25
Hak milik Sultan atas Sultan Ground mengubah konsep hak milik dalam UUPA. Tanah  Sultan  Ground  tidak  dapat  diperjualbelikan  kepada  pihak  lain;  jika pemerintah  atau  negara  membutuhkan  tanah  tersebut,  mereka  harus  memperoleh izin  dari  Sultan,  seperti  dalam  kasus  pembangunan  jalan.  Pemerintah  tidak diwajibkan memberikan kompensasi kepada Kasultanan, hanya perlu mendapatkan persetujuan dari Sultan. Hak milik yang bersifat turun-temurun tidak berlaku untuk Sultan Ground karena hak milik tersebut terikat pada jabatan Sultan Yogyakarta. Jadi, jika Sultan Yogyakarta meninggal, hak atas Sultan Ground tidak otomatis diwariskan kepada  ahli  warisnya,  tetapi  tetap  pada  penguasa  baru  yang  melanjutkan pemerintahan keraton. Hak milik publik Sultan memberikan wewenang atas Sultan Ground, yang mencakup kebijakan (beleisdaad), tindakan pengurusan (bestuursdaad),  pengaturan  (regelensdaad),  pengelolaan  (beheersdaad),  dan pengawasan (toezichthoudensdaad). 26 Sehingga, untuk hak milik publik Kasultanan memiiliki kewenangan publik seperti diatas tehadap Sultan Ground. Bagian tersebut di Kasultanan Yogyakarta diurus oleh Panitikismo.
Awalnya, pendataan Sultan Ground dan Pakualaman Ground hanya dilakukan oleh Panitikismo. Namun, pada tahun 2017, dibentuklah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Kota  Yogyakarta  berdasarkan  Perda  tentang  Pertanahan,  yang  bertugas
24 J.  Thontowi, Kepemimpinan  yang  demokratis  dan  penguasaan  tanah.  Dalam  H. Nugroho  (Ed.), Interpretasi  kritis  keistimewaan  Yogyakarta, 57 – 63 . Center  for  Critical Social Studies Kanisius. 2002 25 Rangga  Alfiandri  Hasim,  Politik  Hukum  Pengaturan  Sultan  Ground  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional. Arena Hukum, Vol. 9 No. 2. 2016
26 Supriyadi,  Aspek  Hukum  Tanah  Aset  Daerah,  (Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Karya, 2010), hlm. 103.
membantu Panitikismo dan Kadipaten Pakualaman dalam proses pendataan Sultan Ground  dan  Pakualaman  Ground.  Hasil  pendataan  kemudian  diajukan  ke  BPN untuk disertifikasi. Pendaftaran hak atas tanah Kasultanan dan Kadipaten mengikuti Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Dengan demikian,  terdapat  empat  lembaga  yang  terlibat  dalam  pengaturan  tanah  di Yogyakarta:  Badan  Pertanahan  Nasional,  Panitikismo  untuk  Sultan  Ground, Kadipaten Pakualaman untuk Pakualaman Ground, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  Kota.  Pembentukan  berbagai  lembaga  ini  mencerminkan  adanya  pola interaksi yang harmonis dan saling bersinergi antara berbagai aturan.
Sultan Ground dan Pakualaman Ground tidak hanya mendapat pengakuan dari Undang-Undang Keistimewaan, tetapi juga diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang  Keistimewaan,  yang  mencakup  ketentuan  mengenai  pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten serta tata ruangnya. Lima tahun setelah  Undang-Undang  Keistimewaan  diterbitkan,  lahirlah  Peraturan  Daerah Istimewa  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Peraturan ini mengatur hal-hal terkait pertanahan yang belum diatur oleh Undang-Undang Keistimewaan dan menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan aturan pertanahan di Yogyakarta, termasuk untuk klaim Sultan Ground dan Pakualaman Ground oleh pemerintah daerah. Penetapan status Sultan Ground dan  Pakualaman  Ground  tidak  menghalangi  pemanfaatan  tanah  oleh  warga Yogyakarta.  Panitikismo,  selain  melakukan  inventarisasi,  juga  mengeluarkan  serat kekancingan 27 bagi  warga  yang  ingin  memanfaatkan  tanah  tersebut.  Menurut ketentuan peralihan dalam Perdais Pertanahan, masyarakat atau institusi yang telah menggunakan  Sultan  Ground  dan  Pakualaman  Ground  sebelum  berlakunya peraturan  ini  dan  sudah  memiliki  serat  kekancingan  dapat  melanjutkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan. Namun, bagi mereka yang belum memiliki serat kekancingan, harus mengajukan permohonan kepada Panitikismo untuk Sultan Ground  dan  kepada  Kadipaten  Pakualaman  untuk  Pakualaman  Ground.  Hal  ini mencerminkan  semangat  kerakyatan  yang  diusung  oleh  Undang-Undang Keistimewaan,  yang  menekankan  pengelolaan  dan  pengembangan  demi kepentingan kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat

## E. Kesimpulan
Undang-Undang  No.  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Yogyakarta memberikan kewenangan khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam berbagai  bidang,  termasuk  pengelolaan  pertanahan.  Kasultanan  Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro  Pakualaman  memiliki hak  khusus  sebagai badan hukum dengan hak milik atas tanah di wilayah mereka, yang diakui oleh undang- undang  tersebut.  Sejarah  pengelolaan  tanah  di  Yogyakarta  mencerminkan  adanya
27 Serat Kekancingan adalah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan dan Kadipaten kepada masyarakat/institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang/diperbaharui
dualisme hukum antara hukum agraria nasional dan hukum keistimewaan daerah. Sebelum kemerdekaan, tanah-tanah di Yogyakarta diatur oleh hukum kolonial dan adat  setempat.  Setelah  kemerdekaan,  pengaturan  agraria  di  Indonesia  berubah dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  tahun  1960  yang berusaha  menyelaraskan  hukum  agraria  nasional  dengan  kebutuhan  rakyat Indonesia.  Namun,  dualisme  hukum  tetap  ada  di  Yogyakarta  karena  kekhususan status daerahnya.
Pengakuan  hak-hak  Kadipaten  dan  Kasultanan,  bersama  dengan  dualisme hukum ini, menunjukkan pluralisme hukum yang muncul dari sistem kewenangan yang berlapis antara pusat dan daerah. Ini menunjukkan ketidaksepakatan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Tanah Sultan di Yogyakarta. Pada awalnya, tanah di Yogyakarta dimiliki oleh Kasultanan dan Pakualaman sebagai "domain/milik", tetapi kemudian  sebagian  menjadi  hak  milik  masyarakat.  Dengan  keluarnya  UU  No.  13 Tahun  2012,  tanah  yang  masih  dimiliki  oleh  Kasultanan  dan  Pakualaman  menjadi sah, dan tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Hukum Tanah  Nasional.  Untuk  mencegah  ketidaksepakatan  setelah  UU  Keistimewaan Yogyakarta,  Peraturan  Daerah  Istimewa  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  tanah Sultan  dan  pendaftaran  tanahnya  tidak  bertentangan  dengan  Hukum  Tanah Nasional.

## Daftar Pustaka
A. Ridwan Halim,  Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 27
Anggraeni,  T.  D.  Interaksi  hukum  lokal  dan  hukum  nasional  dalam  urusan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Rechhtsvinding, 1(1) 2012, 53 – 73 Dwiyanto, Djoko, Kraton Yogyakarta; Sejarah, Nasionalisme & Teladan Perjuangan, Paradigma Indonesia. Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009 Fernando, Jose Marcus. Eksistensi Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional di Desa  Srigading  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15 No. 2. 2010 Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria .Jakarta: Djambatan, 2003 Hasyim,  Rangga  Alfiandi.  Politik  Hukum  Pengaturan  Sultan  Ground  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum  Tanah  Nasional.  Arena  Hukum,  Vol.  9  No.  2,  2016.  DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4
Illiyani,  Maulida.  Polemik  Pertanahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Pasca Penerbitan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 22 No. 3 Tahun 2020. DOI: 10.14203/jmb.v22i3.1106
Mertokoesoemo,  Soedikno.  Grand  Design  Perencanaan  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Pakualaman.  Yogyakarta:  STPN  Pres, 1982
Muchsin,  Imam  Koeswahyono  dan  Soimin.  Hukum  Agraria  dalam  Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, 2007 Pranoto, C.B. Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia, dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta. Jurnal Politik, 3(1) 2017, 21-51 Rool, Werner dalam Nur Aini Setiawati. Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat:
Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah Di Kota Yogyakarta setelah
Reorganisasi 1917. Yogyakarta: STPN Press, 2011
Sarjita.  Masalah  Pelaksanaan  Urusan  Pertanahan  Dalam  Era  Otonomi  Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003). Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005 Sembiring, Julius. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Pres, 2009 Soemardjono,  Maria  SW.  Keistimewaan  Yogyakarta  di  Bidang  Pertanahan:  Status
Hukum  tanah  Kraton  Dalam  Lingkungan  Hukum  Tanah  Nasional.  Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, (September 2007): 57 Soesangobeng, Herman. Filosofi Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria. Yogyakarta: STPN Press, 2012
Soetopawiro,  Koerniatmanto,  Pemerintahan  dan  Peradilan  di  Indonesia  Asal  Usul dan Perkembangannya. Bandung: PT. Citra Aditya, 1994
Sugiarto.  Quo  vadis  otonomi  pertanahan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Jurnal
Kerta Patrika, 38(1), 2016 82 – 98.
https://doi.org/10.24843/KP.2016.v38.i01.p06
Supriyadi. Aspek Hukum Tanah Aset Daerah. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010 Sutedi,  Adrian.  Kekuatan  Hukum  Berlakunya  sertifikat  Sebagai  Tanda  Bukti  Hak Atas Tanah. Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2006 Thontowi,  J.  Kepemimpinan  yang  demokratis  dan  penguasaan  tanah.  Dalam  H. Nugroho (Ed.), Interpretasi kritis keistimewaan Yogyakarta, 57 – 63. Center for Critical Social Studies Kanisius. 2002