## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)

## FENOMENA POLITISASI BIROKRASI SELAMA PILKADA DI INDONESIA
Wisnu Yuda Pratama 1 , Muh. Afif Baihaqi 2 , Asy'Ari Wais Alqorni 3
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia 1,2.3
E-mail: wisnuyudhapratama14@gmail.com

## ABSTRAK
Politisasi birokrasi yang merupakan patologi dalam tubuh birokrasi di Indonesia masih  tumbuh  subur  dikala  kontentasi  pemilihan  umum  diselenggarakan. Mobilisasi  ASN  saat  Pilkada,  kompensasi  jabatan  pasca  Pilkada,  serta pencopotan  jabatan  karir  karena  alasan  politis  seringkali  berimplikasi  pada kinerja  dari  substansi  birokrasi  yang  akan  menurun  karena  alasan-alasan  yang kompleks.  Metode  penulisan  menggunakan  pendekatan  studi  kualitatif  dengan metode desk research. Studi ini berupaya menggali  data  dari  berbagai  sumber sebagai    data    sekunder  guna  memaparkan  fenomena-fenomena  politisasi birokrasi,  aturan  yang  mengatur  tindakan  ASN  serta  penggunaan  sistem  merit sebagai  langkah  birokrasi  mempertahankan  asas  netralitas  ASN  dalam  Pilkada atas substansi aturan yang berlaku. Netralitas ASN yang berubah karena adanya intervensi  politik  menyebabkan  adanya  “jual-beli”jabatan  secara  politis. Politisasi  yang  terjadi  menyebabkan  bagaimana  para  ASN  memandang  mudah untuk mendapatkan kompensasi jabatan yang mereka inginkan. Sistem merit yang seharusnya  digunakan  oleh  birokrasi  harusnya  dapat  dijadikan  sebagai  syarat utama guna mematahkan adanya intervensi politik, utamanya pra maupun pasca Pilkada.  Sistem  merit  harus  digunakan  sebagai  cara  mengklasifikasi  aparatur sipil negara guna menhasilkan sumber daya manusia dalam tubuh birokrasi yang berkompeten.  Namun  tidak  cukup  disitu,  aturan-aturan  yang  masih  memandang bahwa delik larangan terhadap tindakan ASN yang tidak boleh untuk melakukan kegiatan politik saat Pilkada hanyalah berujung prinsip sebagai “asas”. Sekedar asas  inilah  yang  menyebabkan  kecenderungan  para  ASN  untuk  tidak  terlalu tunduk pada aturan perundang-undangan yang menyebabkan terjadinya politisasi birokrasi di Indonesia masih terjadi.
Kata Kunci : Politisasi Birokrasi, ASN, Pilkada, Sistem Merit.

## ABSTRACT
The  politicization  of  the  bureaucracy  which  is  a  pathology  in  the  body  of  the bureaucracy  in  Indonesia  still  thrives  when  general  elections  are  held.  ASN mobilization  during  regional  elections,  post-election  post-election  compensation, and removal  of  career  positions for political  reasons  often have implications for the  performance  of  bureaucratic  substance  which  will  decline  due  to  complex reasons.  The  writing  method  uses  a  qualitative  study  approach  with  the  desk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
research  method.  This  study  seeks  to  dig  up  data  from  various  sources  as secondary  data  in  order  to  describe  phenomena  of  bureaucratic  politicization, rules  governing  ASN  actions  and  the  use  of  the  merit  system  as  a  bureaucratic measure to maintain the neutrality principle of ASN in regional elections over the substance of  the rules in force. The neutrality of ASN  which has changed due to political intervention has led to a "buying and selling" of positions politically. The politicization  that  occurred  caused  ASN  to  find  it  easy  to  get  the  position compensation  they  wanted.  The  merit  system  that  should  be  used  by  the bureaucracy  should  be  used  as  the  main  requirement  to  prevent  political intervention,  especially  before  and  after  the  elections.  The  merit  system  must  be used  as  a  way  of  classifying  the  state  civil  apparatus  in  order  to  produce competent human resources within the bureaucracy. But it's not enough there, the rules  still  view  that  the  offense  of  prohibition  against  ASN  actions  that  are  not allowed to carry out political activities during the Pilkada only ends in principle as "principle". It is only this principle that causes the tendency of ASN not to be too  subject  to  laws  and  regulations  which  causes  the  politicization  of  the bureaucracy in Indonesia to still occur.
Keywords : Politicization of Bureaucracy, ASN, Pilkada, Merit System.

## PENDAHULUAN
Birokrasi  merupakan  sebuah  tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintahan  modern  yang  memiliki tata  kelola,  pembagian  kerja  dan hierarki  hubungan  kerja  didalamnya (Nugroho  et  al.,  2020).  Di  banyak negara  maupun  Indonesia,  birokrasi merupakan suatu sistem yang digunakan  oleh  para  aparatur  (sumber daya  manusia)  untuk  dapat  mengatur dan  mengelola  seluruh  kepentingan pemerintahan yang spesialis dan administratif, dengan tujuan terwujudnya tujuan-tujuan sesuai dengan  landasan  dari  setiap  wilayah administratif pemerintahan. Baik dalam memandang  birokrasi  secara  luas  dari pemerintah  pusat,  provinsi  hingga daerah, masyarakat menganggap bahwa birokrasi merupakan sebuah ranah bagi warga  negara  untuk  mendapatkan  hak
pelayanan,  hak  transparansi  antara pemerintah  dengan  masyarakat,  yang sudah  diatur  oleh  pemerintah  (Prasojo & Kurniawan, 2008).
Di  Indonesia,  birokrasi  yang merupakan  lembaga  pemerintah,  yang mencakup dan berorientasi pada kepentingan pemerintah terhadap pelayanan  masyarakat,  telah  bergeser menjadi sebagian dari strategi politisasi birokrasi. Fenomena politisasi birokrasi di  daerah  di  Indonesia  merupakan fenomena dimana faktor politik memengaruhi terjadinya perebutan kekuasaan pemerintah, hierarki jabatan,
serta mobilisasi dan intervensi bawahan untuk menciptakan sebuah tebuh kekuasaan  dalam  birokrasi.  Berdasar buku The Political System of Empires I (1963), yang ditulis oleh S.N.
Eisenstadt telah mengembangkan sebuah kerangka kerja yang membahas

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
beberapa  aspek  terkait  campur  tangan politik  di  dalam  struktur  birokrasi.  Ini mencakup perubahan orientasi birokrasi, dari hanya melayani penguasa  dan  lapisan  sosial  tertentu, hierarki  yang  sepenuhnya  tunduk  pada penguasa,  eksistensi  birokrasi  yang memiliki  otonomi,  serta  orientasi  pada kepentingan internal, tetapi tetap memberikan  pelayanan  umum  kepada negara  (politik)  daripada  kelompok khusus (Rayadi & Erman, 2014).
Politisasi  birokrasi  yang  terjadi baik dari kesempatan perhelatan kontestasi  politik  serta  kepentingan lainnya, memberikan konsekuensi yang berakibat pada kabur dan tidak akuntabelnya  fungsi  lembaga/instansi peerintah  (Bustamil  Muhidin,  2020). Birokrasi pemerintahan menjadi bagian dari  kepentingan  pragmatis  (yakni politik  praktis),  yang  secara  tidak langsung mengesampingkan etika-etika yang  ada  dalam  tubuh  lembaga pemerintahan.  Hal-hal  yang  terjadi tersebut  berakibat  pada  tidak  jelasnya atau  tidak  dapat  dibedakannya  jabatan yang  diintervensi  oleh  kepentingan politik dan jabatan karir Aparatur Sipil Negara (Rakhmawanto, 2020).
Keterlibatan  politik  dalam  tubuh
birokrasi ini sendiri merubah akuntabilitasnya  kepada  masyarakat sedikit  bergeser dan mengalami sedikit penurunan  responsifnya  masyarakat untuk  terlibat  dalam  mempengaruhi kebijakan
pemerintah. Penyelenggaraan  pemerintah  dalam menjalankan fungsi melayani kepentingan masyarakat akan mengalami  adanya  intervensi  yang membeda-bedakan  kepentingan  secara dominan. Fungsi melayani kepentingan umum/masyarakat dapat berubah menjadi  sebuah  pelayanan  yang  titik keberpihakannya  berada  pada  politik dan kepentingan-kepentingan kekuasaan semata. Para pejabat maupun  birokrat  yang  merupakan bagian dari hierarki organisasi birokrasi seringkali  menjadi  sebuah  sorotan terkait fenomena politisasi  yang terjadi dalam tubuh birokrasi.
Para  pejabat  maupun  birokrat selaku individu yang memiliki tanggungjawab terhadap jalannya suatu pelayanan administratif terhadap masyarakat dalam lingkup administratif pemerintah  sering  dijadikan  sebagai subjek  mobilisasi  dari  kepentingan- kepentingan  politik  yang  melahirkan para  pegawai  yang  tidak  netral  dalam menjalankan tanggungjawabnya (Martini, 2015). Sebagai contoh, mobilisasi pergerakan politisasi birokrasi  yang  menyebabkan  adanya pejabat-pejabat birokrat yang
melanggar  asas  netralitas,  seringkali terlihat  dalam  perhelatan  kontestasi pemilihan daerah. Aparaur Sipil Negara  sendiri  banyak  melakukan  hal- hal  yang  menyalahi  asas  netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada
serentak.  Hal  tersebut  tercermin  pada tabel  jumlah  pelanggaran  netralitas Aparatur  Sipil  Negara  sebagai  berikut:

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
Sumber: (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020) Berdasarkan tabel tersebut, terdapat  total  412  data  pelanggaran netralitas ASN tahun 2019 dari seluruh provinsi  yang  ada  di  Indonesia. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari Komisi  Aparatur  Sipil  Negara,  jumlah pelanggaran  tersebut  didominasi  oleh jenis pelanggaran yang diantaranya:
1. Kampanye  melalui  media  sosial sebanyak 188 pelanggaran.
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakkan politis sebanyak 87 pelanggaran.
3. Terlibat  dalam  kegiatan  kampanye sebanyak 36 pelanggaran.
4. Melakukan
foto bersama calon/paslon dengan mengikuti gerakan yang mengindikasikan keberpihakkan sebanyak 23 pelanggaran. Pelayanan  publik  yang  tidak profesional  dan  rentan  terjadi  tarik- menarik kepentingan politik merupakan akibat dari pengaruh politik yang  terjadi  pada  tubuh  birokrasi/ pemerintahan (politisasi birokrasi)
(Rakhmawanto,  2020).  Keterlibatan intervensi  politik  maupun  kekuasaan tertentu dalam tubuh hierarki organisasi birokrasi ini juga seringkali menyebabkan adanya keterbatasan ruang  gerak  para  pejabat  spesialis untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan-pelayanan administratif yang sistematis.
Fenomena  politisasi  birokrasi  di tingkat  daerah  yang  menyebabkan penurunan  kualitas  pelayanan  publik merupakan  masalah  serius  yang  harus segera  diatasi.  Ada  beberapa  isu  yang menarik  perhatian  dalam  konteks  ini. Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk melakukan  analisis  mendalam  tentang mengapa  politisasi  birokrasi  terjadi dalam  tubuh  pemerintahan  daerah  dan faktor-faktor apa yang memicu fenomena ini (Rakhmawanto, 2019).

## KAJIAN PUSTAKA Politisasi Birokrasi
Menurut (Yamin, 2017) birokrasi memiliki  peran  krusial  sebagai  alat
59 47 29 24 24 22 21 18 13 11 11 10 10 8 7 7 6 6 6 38 35 Su law es i U tar a
Su law es i S el at am
Jaw a T en gah Su law es i b arat Su law es i… Su law es i t en gah Mal u ku Ut ara Su law es i Ba rat N TT Kali man tan … N TB G o ro n tal o Jaw a B arat La mp u n g A ce h R iau Jambi Jaw a T imu r Kali man tan B arat Ke me n tr ian W ilayah L ain n ya

## J U M L A H   P E L A N G G A R A N  N E T R A L I T A S  A S N
T A H U N   2 0 1 9

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
komunikasi  antara  masyarakat  dan pemerintah  di  negara  ini.  Namun, terkadang,  kekuatan  peran  dan  fungsi birokrasi sering dimanfaatkan oleh para penguasa  untuk  tujuan  politik  tertentu,
terutama dalam mengendalikan kekuasaan. Era otonomi daerah, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung,  memberikan  hak  kepada kepala daerah untuk menentukan pejabat  birokrasi  di  wilayah  mereka. Akibatnya,  para  pejabat  birokrasi  juga bisa  dimanfaatkan  untuk  kepentingan politik dalam konteks pemilihan umum yang  akan  datang.  Hal  ini  sering disebut  sebagai  politisasi  birokrasi yang bertujuan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan lokal. Menurut  (Rakhmawanto,  2019) dalam  jurnal  berjudul  "Perspektif Politisasi  Birokrasi  dan  Peran  Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi  Pemerintah,"  disimpulkan bahwa  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan  di  daerah,  belum  ada pemisahan  yang  jelas  antara  jabatan politik  dan  jabatan  karir.  Birokrasi lokal  masih  sangat  dipengaruhi  oleh faktor politik dalam tata kelola pemerintahan  daerah.  Terdapat  juga masalah terkait mutasi dan pemberhentian  jabatan  yang  dilakukan tanpa alasan yang rasional. Proses  perekrutan  pejabat  di tingkat daerah masih sering dipengaruhi oleh aspirasi politik praktis yang  berasal  dari  pemimpin  politik yang  menjabat  sebagai  kepala  daerah. Pejabat  birokrasi  yang  memiliki  karier dalam  pemerintahan  tidak  memiliki
keleluasaan  dalam  melaksanakan  dan mengimplementasikan kebijakan politik  yang  telah  ditentukan  oleh kepala  daerah.  Promosi  jabatan  dan pengembangan  pegawai  negeri  sipil (PNS)  di  pemerintah  daerah  masih diurus  oleh  kepala  daerah,  padahal seharusnya  menjadi  tanggung  jawab pejabat  birokrasi  karier  yang  berada  di atas  ASN.  Terkadang,  anggota  dewan juga terlibat dalam menentukan promosi  dan  rekrutmen  PNS  di  daerah (Toha,  2014:140)  dalam  (Bustamil Muhidin, 2020).
Inilah  alasan  mengapa  hingga saat  ini,  tidak  ada  peraturan  yang secara  tegas  melarang  kepala  daerah yang  mencalonkan  diri  dari  partai politik  atau  koalisi  partai  politik  untuk menjalin  hubungan  politik  dengan partai  politik  yang  mendukungnya. Keterkaitan  antara  partai  politik  dan pejabat  politik  dalam  pemerintahan, baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah, belum  diatur  secara  komprehensif. Jabatan karier yang dipegang oleh PNS dapat berisiko diubah, dicabut, dipindahkan,  atau  diberhentikan  oleh pejabat politik jika PNS yang bersangkutan tidak mendukung pejabat politik tersebut dalam kampanye politik. Keputusan ini biasanya berlandaskan pertimbangan politik karena  PNS  tersebut  tidak  mendukung pejabat politik tersebut dalam perjuangan  politiknya.  Kepala  daerah memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk mengelola  tata  kelola  administrasi pemerintahannya  seperti  itu,  karena

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
mereka  adalah  pemimpin  atau  kepala pemerintahan daerah (Monika, 2017).
Dalam  penelitian  yang  dilakukan oleh (Bustamil Muhidin, 2020) disimpulkan  bahwa  politisasi  birokrasi merupakan  salah  satu  penyebab  utama dari penurunan kinerja pegawai negeri. Kehilangan  jaminan  pekerjaan  karena keputusan  yang  didasari  motif  politik dalam  proses  rekrutmen,  perpindahan, dan  promosi  berdampak  negatif  pada birokrasi.  Ketidakadanya  perencanaan karir  yang  jelas  untuk  staf  juga mengurangi  motivasi  para  pegawai negeri yang kompeten dan berdedikasi. Campur tangan politik dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan penurunan efisiensi dalam  birokrasi.  Ini  mengakibatkan hilangnya  insentif  untuk  bekerja  keras, menjalankan  tugas  dengan  adil,  dan mengurangi  efisiensi  dalam  konteks tersebut.

## Teori Birokrasi
Seorang  filosof  Jerman  George Wilhelm  Fredrich  Hegel  berpendapat bahwa  birokrasi  merupakan  jembatan yang  menghubungkan  antara  negara (pemerintah)  dengan  masyarakatnya (publik).  Artinya  dalam  birokrasi konteksnya  perlu  menciptakan  struktur yang dapat menjembatani antara negara yang merefleksikan kepentingan umum, dengan civil society yang terdiri dari  berbagai  kepentingan  khusus dalam masyarakat (Rakhmawanto,
2019). Menurut Budi Setyono
(2005:hlm  29-30)  dalam  (Rina  & Martini, 2010)  pada dasarnya birokrasi lahir  sebagai  buah  dari  sebuah  proses
sosial  yang  panjang  dan  kompleks yaitu  dari  serangkaian  prosedur  yang berliku dan menyangkut pada kontekstualitas sosial yang universal.
Birokrasi  berasal  dari  dua  kata, yaitu “buraeu” yang  berarti  kantor atau  meja,  dan  kata “kratia” yang berarti pemerintahan. Jadi, pada awalnya,  istilah  ini  digunakan  untuk merujuk  pada  sistem  kerja  yang  diatur atau  diperintah  oleh  suatu  kantor melalui aktivitas administratif (Harta & Diana,  2017).  Terminologi  birokrasi dalam  literatur  Ilmu  Politik  atau  Ilmu Administrasi  Negara  adalah  sebagai berikut: berarti Organisasi yang rasional:  1)  Berarti  Ketidakefisienan organisasi.  2)  Berarti  Pemerintahan oleh para pejabat. 3) Berarti Administrasi negara (public administration).  4)  Administrasi  oleh para pejabat (administration by official).  5)  Struktur  organisasi  dengan karakteristik  khusus,  termasuk  hierarki dan  regulasi  6)  Salah  satu  tanda  khas dari masyarakat modern yang mutlakan essential quality of modern society . Menurut  Max  Weber  dalam  The Theory  of  Social  and  Economic Organization  (Teori  Organisasi  Sosial dan Ekonomi) sebagai  seorang pelopor terkemuka  pengembang  teori  birokrasi telah  menampakkan  dengan  nyata tentang  perilaku  sosial  yang  berkaitan dengan birokrasi tersebut, yang tujuanya bersifat teknis dan mengidentifikasi sifat-sifat dasar khusus bentuk yang formal, antara lain: a).  Kegiatan  reguler  yang  diarahkan untuk  mencapai  tujuan  organisasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
dengan dukungan distribusi tugas-tugas resmi  yang  dipertanggungjawabkan secara  kokoh  kepada  para  oficialnya;
b).  Organisasinya  mengikuti  prinsip- prinsip  hirarki;  c).  Operasi-operasinya terencana dengan baik, dilakukan harus secara  teratur  yang  diatur  oleh  sistem yang konsisten dari peraturan-peraturan abstrak  untuk  diterapkan  pada  kasus individual;  d).  Para  petugas  yang  ideal akibatnya  melakukan  kerja  secara formalitas, seakan-akan tidak mempunyai  kepribadian  tanpa  emosi;
e). Pengangkatan pegawai dalam organisasi  tersebut  didasarkan  atas kaulifikasi  teknis  dan  tidak  mudah terkena  pemutusan  hubungan  kerja yang  sewenang-wenang;  f).  Ditinjau dari  sudut  pandang  teknis  yang  murni, birokrasi  pada  umumnya  memiliki tingkat  daya  hasil  tertinggi  (Masniyah, 2018).
Menurut  Newton  dan  Van  Deth (2016:187)  dalam  (Bustamil  Muhidin, 2020)  mengatakan  bahwa  Birokrasi merupakan  suatu  bentuk  organisasi yang  didasarkan  pada  rasionalitas, tidak  memihak,  mengikuti  peraturan, dan  struktur  hierarkis,  yang  bertujuan untuk menjalankan
tugas-tugas
administratif dalam skala besar. Konsep  birokrasi  dapat  dilihat  sebagai sebuah  organisasi  yang  didalamnya terdapat  pekerja  yang  mendapat  gaji dan  menjalankan  tugas  sesuai  dengan aturan  aturan  yang  berlaku  secara internal.  Dengan  demikian  birokrasi dibentuk  sebagai  sarana  bagi  penguasa untuk mengimplementasikan kekuasaan  (power)  dan  kepentingan
(interest)  mereka  dalam  mengatur kehidupan negara.

## METODE
Pendekatan  studi  ini  adalah kualitatif dengan metode desk research. Studi ini berupaya menggali  data  dari berbagai    sumber    sebagai    data sekunder  (Johnston,  2014).  Metode dalam  kajian  ini  adalah  dengan mengumpulkan data sekunder, menganalisis,  serta  menafsirkannya sesuai    dengan    topik    studi  (Creswell, 2014).    Penggunaan  data  sekunder dalam  metode  desk  research  menjadi relevan  dengan  situasi  saat  ini  yang terjebak dalam era digital yang diiringi oleh  perkembangan  teknologi  yang pesat. Oleh karena itu, pendekatan desk research  memberikan  kemudahan  yang aktual  kepada  para  peneliti.  Data sekunder yang dimanfaatkan mencakup sumber-sumber  seperti  buku,  artikel jurnal,  artikel  konferensi,  dokumen hukum,  dan  berbagai  dokumen  terkait dengan topik utama, yaitu TTO.
Metode  pengumpulan  informasi dalam penulisan ini melibatkan pendekatan  dokumentasi.  Data  yang terdokumentasikan  mencakup  berbagai literatur,  hasil-hasil  penelitian,  dan dokumen-dokumen yang terkait dengan fokus makalah. Sesuai dengan pendekatan  yang  digunakan,  data  yang ada dalam makalah ini bersifat kualitatif.  Oleh  karena  itu,  langkah- langkah  pengolahan  datanya  juga mengandalkan teknik kualitatif,
khususnya  dalam  bentuk  analisis  isi.
Teknik ini
digunakan untuk

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
menganalisis  data  hingga  mencapai sintesis dan kesimpulan. Melalui proses analisis-sintesis  dan  kesimpulan  ini, beberapa rekomendasi pun dihasilkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diperlukannya evaluasi pada pegawai  (ASN)  dijelaskan  oleh  Edy Topo Ashari (2010) dalam (Nugroho et al., 2020), di mana dalam menyelesaikan  masalah  tersebut,  dapat dilakukan  perbaikan  pada  hal-hal sebagai berikut:
1. Praktik  merugikan,  kolusi,  dan kurangnya kompetensi dalam proses perekrutan  dan  seleksi  yang  masih berlanjut hingga saat ini.
2. Struktur  tenaga  kerja  yang  terkait dengan  aspek  kualitas,  kuantitas, dan  distribusi  yang  tidak  sesuai ideal.
3. Tingkat kinerja pegawai yang belum mencapai  tingkat  efisiensi  dan efektivitas optimal.
4. Sistem  serta  jalur  karier  pegawai yang  kurang  jelas,  transparan,  dan tidak kompetitif.
5. Tingkat kedisiplinan, semangat kerja,  dan  budaya  kerja  pegawai yang masih rendah. Buruknya pelayanan publik maupun pelayanan dalam tubuh birokrasi  sendiri  semakin  diperparah dengan  adanya  fenomena  dan  praktik politisasi birokrasi dalam pengangkatan jabatan karier ASN. Menurut (Nugroho et al., 2020) para birokrat penyelenggara pemerintahan di
Indonesia  yang  seharusnya  memiliki sikap  netral  dalam  kekuatan-kekuatan
politik,  justru  sarat  akan  terikutnya dalam  fenomena  politisasi.  Pencopotan dan  demosi  aparatur  yang  biasanya terjadi,  merupakan  salah  satu  akibat dari  pada  pengangkatan  jabatan  ASN yang seharusnya dipromosikan berdasarkan merit sistem tidak dijalankan, melainkan sarat akan nuansa  politisasi  birokrasi.  Hal-hal seperti ini biasanya terjadi saat seorang kepala  daerah  baru  yang  membongkar komposisi  pegawainya  dengan  orang- orang yang berkepentingan dengannya, maupun  yang  berkaitan  dengan  balas budi  dan  balas  dendam  (Ismail,  2019). Kejadian  semacam  itu  mengakibatkan kondisi  birokrasi  yang  dinilai  belum mengalami perubahan, kurang profesionalisme, serta kekurangan dalam  hal  disiplin  dan  semangat  kerja. Selain  itu,  birokrasi  juga  menghadapi tantangan  dari  campur  tangan  politik yang  signifikan,  kurangnya  panduan pengembangan  karir  yang  terdefinisi dengan  baik,  dan  upah  yang  rendah (Fathun, 2018).
Menurut Pasal 108 dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN),  pengisian  jabatan  diharuskan dilakukan secara terbuka dan kompetitif  di  antara  Pegawai  Negeri Sipil (PNS), dengan mempertimbangkan kriteria kompetensi, kualifikasi, pangkat,
pendidikan  dan  pelatihan,  rekam  jejak jabatan  sebelumnya,  serta  integritas, bersama  dengan  persyaratan  khusus dari  jabatan  sesuai  peraturan  hukum yang berlaku. Meskipun pada dasarnya, keahlian  dan  kemampuan  akademis

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
tidak  menjadi  faktor  dalam  kesuksesan kepemimpinan. Namun, dalam lingkungan  pusat  teknis  yang  sangat khusus,  kombinasi  dari  keterampilan manajerial,  latar  belakang  pendidikan, dan  keahlian  sangatlah  mendominasi (Monika, 2017).
Fenomena Politisasi Birokrasi
1. Mempolitisir fasilitas negara. Kegiatan rapat konsolidasi, mobilisasi  massa,  kampanye,  lobi politik dengan parpol sering ditemukan  menggunakan  fasilitas negara. Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas,  pakaian  dinas,  dan  ruang- ruang rapat (gedung ataupun kantor) milik  negara.  Fasilitas  negara  yang dipolitisasi  ini  sendiri  biasanya dilakukan  oleh  birokrat-  birokrat yang sedang menjalani proses politik  (pemilu)  (Gunanto,  2020). Hal ini dapat terjadi karena legitimasi  kekuasaan,  jabatan,  uang yang  dipegang  seseorang  digunakan secara  salah  (dipolitisir).  Seperti yang  dijelaskan  Lord  Acton:  Power Tend  to  Corrupt.  Siapapun  yang memiliki kekuasaan cenderung korup (Rina & Martini, 2010).
2. Memobilisasi  pegawai  negeri  pada saat Pemilu dan Pilkada. Menggunakan  pegawai  negeri  sipil (PNS)  dalam  pemilihan  kepala daerah  secara  politisasi  adalah tentang  menghadapkan  birokrasi pada  aktivitas  politik,  dan  ini mengacu  pada  masalah  netralitas birokrasi.  Beberapa  upaya  untuk menetralkan  birokrasi  sebenarnya
pernah dilakukan. mengatakan bahwa  netralitas  birokrasi  di  era reformasi sudah banyak berkembang (Miftah, 2007). Dalam setiap pemilu, suara pegawai negeri menjadi  salah  satu  modal  yang menjanjikan.  Pemanfaatan  suara pegawai  negeri  ini  jelas  sangat mudah  bagi  kandidat  incumbent. Dengan  tawaran  janji  mendapatkan posisi atau instruksi untuk mendukung atasan, mobilitas
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  selama pemilihan  umum  dan  pemilihan kepala  daerah  sangat  umum  terjadi, baik  selama  proses  pemilihan  di tingkat  kabupaten/kota,  provinsi, maupun pusat (Gunanto, 2020). 3. Adanya kompensasi jabatan.
Muncul  fenomena  masuknya  aktor- aktor  politik  yang  baru  ke  dalam sistem  pemerintahan,  contohnya  di daerah jabatan-jabatan strategis
(sekda,  kepala  biro,  kepala  dinas,
kepala kantor, kepala badan)
menjadi  ajang  lobi  politik  antara partai  pemenang  dengan  partai- partai lainnya. Dampak yang muncul  dari  kompensasi  jabatan antara  penguasa  dan  partai  politik adalah terganggunya kinerja birokrasi yang seharusnya memegang teguh merit sistem (berdasar  profesionalisme).  Karena sebenarnya  banyak  birokrat  yang profesional,  tetapi  kalah  denqan birokrat  lain  yang  punya  dukungan dari  partai-plrtai  politik  (Rina  & Martini, 2010).

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
4. Pencopotan jabatan karir (Sekretaris
Daerah/Sekda) karena alasan politis Pencopotan (depromosi) yang terjadi  karena  proses  politisasi birokrasi,  merupakan  akibat  dari pada  pemenuhan  promosi  jabatan yang  dilakukan  tidak  berdasarkan merit  sistem,  melainkan  politisasi birokrasi  juga  (Ahdiyana,  2014). fenomena  umum  bahwa  proses pengangkatan  dan  pemberhentian
Sekretaris Daerah menunjukkan adanya  pola  relasi  yang  interventif. Contoh  yang  terjadi  di  Kabupaten Situbondo, ketika sekda tidak bersedia  mengakomodir  keinginan- keinginan kelompok mayoritas, berbagai  usaha  dilakukan  untuk menggeser  sekda  dari  jabatannya. Meskipun kepala daerah pada prinsipnya tidak menyetejui desakan pemberhentian  karena  alasan-alasan obyektif dan rasional, namun akhirnya sekda tetap saja diberhentikan  karena  kuat dan besarnya  legitimasi  yang  jelas-jelas salah  dari  aktor-aktor  di  luar birokrasi (Rina & Martini, 2010).
Pentingnya  Netralitas  ASN  dalam Pilkada
Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah  (Pilkada),  prinsip  netralitas
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  selalu menjadi  topik  diskusi  yang  intens  di berbagai kalangan. Tentu saja,
kekhawatiran  tentang  kemungkinan ASN  mendukung  salah  satu  pasangan calon  adalah  alasan  utama  di  balik perbincangan ini. Pada dasarnya, setiap warga  negara  memiliki  hak  pilih,
termasuk  ASN,  yang  dijamin  dengan jelas  oleh  konstitusi  kita.  Namun, penting  untuk  memastikan  bahwa  hak pilih  ASN  tidak  disuarakan  secara terbuka, sehingga tidak menjadi bentuk "kampanye"  yang  secara  eksplisit mendorong  dukungan  kepada  salah satu  pasangan  calon  (Gunanto,  2020). Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal  2  huruf  f  tentang  ASN  jelas tertera,  asas,  prinsip,  nilai  dasar,  kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan  asas  netralitas.  Bahkan dalam  pasal  280  ayat  (2)  UU  No  7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain  ASN,  pimpinan  MA  atau  MK sampai  perangkat  desa  dan  kelurahan dilarang  diikutsertakan  dalam  kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak disebutkan tetap  diikutsertakan  dalam  kampanye maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana kurungan dan denda (Isna, 2010).
Dalam proses penyelenggara Pilkada, jika dilihat dari sudut pandang pemilu  yang  ideal  maupun  sudut pandang birokrasi yang ideal, kita tentu saja  sepakat  pada  suatu  kesimpulan, bahwa  birokrasi  seharusnya  netral dalam politik termasuk dalam pelaksanaan Pemilukada (Rayadi et al., 2013).  Pertama,  memberikan  panduan politik  kepada  birokrasi  tidak  boleh terjadi karena dapat dianggap berpotensi melanggar salah satu persyaratan  penting  dalam  pemilihan umum yang demokratis, yaitu menjamin  kebebasan  individu  untuk memilih tanpa tekanan eksternal.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
Kedua,  birokrasi  tidak  boleh  mencapai kondisi  yang  disebut  sebagai  "nir- netralitas"  (atau  ketidaktetapan)  dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada),  karena  ketidaknetralan birokrasi akan menyebabkan pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip ideal  birokrasi  dan  juga  melanggar peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  terkait  pemilu  (Wahyudi,
2018).  Indikasi  utama  dari  politisasi birokrasi untuk kepentingan kemenangan  misalnya  dalam  pilkada adalah  digantinya  Sekretaris  Daerah. Hal  itu  kemudian  dilanjutkan  dengan pencopotan  beberapa  pejabat  eselon  II di  lingkungan  pemerintahan  provinsi.
Pergantian yang dilaksanakan menjelang Pilkada langsung menimbulkan  banyak  praduga  bahwa itu  adalah  upaya  petahana  untuk menjamin  mesin  birokrasi  berpihak padanya (Hamid, 2011). Netralitas birokrasi bukan diartikan dalam hal  untuk  menjalankan kebijakan atau pemerintah dari kekuatan  politik,  akan  tetapi  lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan (Rakhmawanto, 2019). Netralitas menjadi hal yang paling sulit dilakukan oleh birokrasi. Thoha (2003: 21) dalam (Hamid, 2011) mendefinisikan netralitas  birokrasi  dalam  perspektif Weberian  dalam  hal  lebih  condong mau menjalankan kebijakan atau perintah  dari  kekuatan  politik  yang sedang  memerintah  sebagai  masternya pada  saat  tertentu,  sementara  kepada
kekuatan politik lainnya yang sekarang tidak mau.
Politisi  membutuhkan  birokrasi sebagai  mesin  politik  dan  birokrasi membutuhkan dukungan politisi sebagai sarana melejitkan karir (Martini,  2015).  Karena  itu  dalam konteks aturan netralitas setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, perlu  aturan  yang  lebih  komperhensif dalam  membatasi  keterlibatan  birokrat dalam  politik.  Sanksi  diberlakukan bukan  hanya  terhadap  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  yang  terlibat  dalam kampanye  selama  kampanye  resmi, namun  mesti  menjangkau  keterlibatan birokrat  dalam  dukung-mendukung kandidat  secara  sembunyi-sembunyi. Kedua,  pemberian  sanksi  juga  harus dapat mencakup individu yang terbukti terlibat  dalam  politisasi  birokrasi. Selama ini sanksi bagi pihak ASN yang terlibat  dalam  kampanye  hanyalah penghentian  kampaye.  Tentu  saja sanksi  ini  terlalu  ringan  dan  ruang lingkupnya  terlalu  sempit.  Sanksi  saat ini dianggap kurang berat dan cakupannya terlalu terbatas. Diperlukan sanksi  yang  lebih  tegas  bagi  mereka yang terlibat dalam politisasi birokrasi, baik  secara  terang-terangan  maupun secara rahasia (Isna, 2010).
Untuk menjaga netralitas birokrasi dalam pemilukada selanjutnya, selain memperhatikan saran  Rozi,  dkk.  (2006)  dalam  (Isna, 2010), perlu diminimalisir faktor penyebab  subjektivitas  bupati/walikota dalam  proses  rekrutmen  pejabat  di lingkungan daerah kabupaten/kota.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
Untuk  itu,  patut  dikembangkan  dan disusun  formasi  jabatan  struktural maupun  fungsional  beserta  standar kompetensi dari jabatan-jabatan tersebut.  Formasi  jabatan  struktural maupun  fungsional  yang  dimaksud berisikan nama-nama jabatan (struktural  dan  fungsional)  dan  jumlah pemangku  jabatan.  Sedangkan  untuk standar  kompetensi  jabatan  harus berisikan  persyaratan  jabatan,  yang meliputi  pendidikan  minimal  dan idealnya,  pendidikan  atau  pelatihan yang  sudah  dijalani  (baik  pendidikan dan pelatihan struktural maupun teknis). Pengaturan Delik Pelanggaran Netralitas ASN 1. Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah terkait Netralitas
ASN dalam Pilkada. Pengaturan terkait substansi penyimpangan  sikap  subjektif  ASN dalam  keikutsertaan  dalam  kontestasi politik  seperti  Pilkada,  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengaganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang , tepatnya pada pasal 70 dan 71 dengan  sanksi  pidana  yang  diatur dalam pasal 188 dan 189, dan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, delik pelanggaran  netralitas  ASN  ini  juga diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
Berkaitan  dengan  pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sanksi  hanya  ditujukan  kepada  calon Pilkada,  bukan  kepada  ASN  secara langsung.  Oleh  karena  itu,  jika  terjadi pelanggaran  dan  tindakan  hukumnya merujuk  pada  pasal  ini,  yang  dapat dikenakan  sanksi  hanyalah  calon  dari kontestasi  politik,  bukan  ASN  yang terlibat. Begitupun dengan pasal 71 UU No.  1/2015,  yang  hanya  menjelaskan bentuk  larangan  secara  tertulis  yang melarang  aparatur  sipil  negara  untuk menguntungkan  dan  merugikan  salah satu  calon  dalam Pilkada  yang dibatasi oleh limitasi waktu  yaitu hanya selama masa kampanye. Di lain sisi, pasal 188 dan  189  yang  mengatur  tentang ancaman  sanksi  pidana  yang  merujuk pada  pasal  70  dan/atau  71,  sanksi pidana  terhadap  ketentuan  pada  pasal terkait hanya diancam berupa pembatalan  dari  calon,  sebagaimana yang  sudah  dijelaskan  pada  dua  pasal diatas  yang  menjadikan  calon  sebagai sasaran  dari  tindak  politik  netralitas aparatur sipil negara.
Dikutip  dari  (Kunaifi,  2020) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UU
ASN) tidak secara eksplisit mencantumkan  larangan  pelanggaran netralitas  ASN  dalam  daftar  larangan, tetapi  mengaturnya  dalam  bentuk prinsip (asas) dan kewajiban. Meskipun demikian,  prinsip  dan  kewajiban  ini dapat dianggap sebagai larangan karena siapa  pun  yang  memiliki  kewajiban

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
juga memiliki larangan untuk mematuhi  kewajiban  tersebut.  Selain itu,  UU  ASN  tidak  secara  rinci merumuskan prinsip-prinsip
dan kewajiban-kewajiban  yang  mengikat ASN.  Formulasi  pelanggaran  dalam UU  ASN  masih  bersifat  umum  dan perlu diperinci dalam regulasi turunannya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004 tentang  Pembinaan  Korps  dan  Kode Etik  Pegawai  Negeri  Sipil  digunakan sebagai peraturan turunan atau pelengkap,  menjelaskan  secara  tegas bahwa aparatur dilarang untuk memberikan  dukungan  kepada  calon dalam bentuk kampanye, menggunakan fasilitas,  mengadakan  kegiatan  yang mengarah  ke  keberpihakan  terhadap calon,  melakukan  kedekatan  terhadap partai politik, serta mengunggah maupun  melakukan  bentuk  kampanye lainnya.
2. Perundang-undangan,  tugas,  dan wewenang Bawaslu
Dilansir  dari  (Rusdiyani,  2020) Bawaslu  sebagai  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  yang  memiliki  tugas terkait  permasalahan  netralitas  ASN yang  diantaranya  mengawasi  netralitas ASN,  netralitas  anggota  TNI,  dan
netralitas anggota PORI serta menyampaikan dugaan tindak kecurangan  ASN  dalam  delik  ketidak- netralan  dalam  Pemilihan  Umum. Sedangkan dalam wewenangnya, Bawaslu berwenang
merekomendasikan  kepada  instansi yang  bersangkutan  mengenai  hasil pengawasan  terhadap  netralitas,  serta kode  etik  ASN  dalam  Pemilihan Umum.
Dari tugas dan wewenang Bawaslu  yang  sudah  tertera  diatas, mengawasi netralitas ASN dan mengevaluasi, melakukan tindakan
pelaporan belum cukup. Apalagi pengaturan terkait substansi penyimpangan  sikap  subjektif  ASN dalam  keikutsertaan  dalam  kontestasi politik  seperti  Pilkada,  yang  telah diatur  dalam  UU  No,  1/2015  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengaganti  UU  No.  1/2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan
Walikota  menjadi  Undang-Undang, tepatnya  pada  pasal  70  dan  71 dengan sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  pasal 188  dan  189,  dan  UU  No.  5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga PP  No.  53/2010  dan  PP  No.  42/2004, tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan  netralitas  ASN  dalam politisasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan  delik  yang  tertera  dalam aturan terkait, hanya menjadikan netralitas  sebagai  prinsip  (asas)  dan kewajiban  bagi  para  aparatur  sipil negara serta tidak mengatur wewenang Bawaslu  dalam  menangani  netralitas ASN.

## Sistem Merit
Aspirasi  politik  praktis  yang berasal  dari  pimpinan  politik  yang menjabat  sebagai  kepala  daerah  masih banyak  mewarnai  proses  rekruitmen pejabat  di  daerah.  Pejabat  yang

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
membangun  karier  dalam  birokrasi pemerintahan tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dalam  pelaksanaan  dan  implementasi kebijakan  politik  yang  telah  ditetapkan oleh pemimpin daerah.  Proses promosi jabatan  dan  pengembangan  pegawai negeri  sipil  di  tingkat  pemerintah daerah  masih  dipegang  oleh  pemimpin daerah, meskipun seharusnya tanggung jawab  ini  diberikan  kepada  pejabat yang  telah  mencapai  posisi  tertinggi dalam  struktur  Aparatur  Sipil  Negara. Tidak jarang,  anggota dewan  pun turut ikut  campur  tangan  juga  dalam menentukan  promosi  dan  rekrutmen PNS di daerah (Toha, 2014:140) dalam (Bustamil  Muhidin,  2020).  Maka  dari itu,  untuk  menutup  dan  menurunkan kasus  politisasi  birokrasi  seperti  ini, sistem  kualifikasi  yang  bijaksana  dan netral  seperti  merit  sistem  harus diwujudkan secara
fundamental sebagai dasar mewujudkan suatu sistem birokrasi  yang  berisikan  para  birokrat- birokrat yang memegang asas netralitas dengan baik.
Penerapan  merit  sistem  dalam birokrasi  Indonesia  sangatlah  penting. Gene A. Brewer & J. Edward Kellough menjelaskan mengapa penerapan sistem  merit  sangat  penting  untuk pekerjaan publik. Sistem merit dimaksudkan untuk memastikan integritas  dan  efektivitas  pelayanan publik  dengan  menyusun  pemilihan prosedur  untuk  memastikan  bahwa karyawan  dilindungi  dari  campur tangan  atau  penyalahgunaan  politik yang  tidak  perlu  (Ali  Roziqin,  2018).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  sendiri,  tepatnya  pada  pasal  1 telah  menjelaskan  bahwa  sistem  Merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen  ASN  yang  berdasarkan pada  kompetensi,  kualifikasi,  kinerja secara adil, dengan tanpa membedakan latar  belakang    politik,  warna  kulit, agama, ras, asal-usul, status pernikahan,  umur,  jenis  kelamin,  atau kondisi fisik seseorang. Di tengah masa kompleks  tersebut,  birokrasi  menjadi salah satu aktor utama dalam menentukan  arah  masa  depan  suatu bangsa (Ali Roziqin, 2018).
Berikut  merupakan  bobot  aspek atau kriteria klasifikasi penilaian dalam menggunakan sistem merit:
Sumber: (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018)
Aspek-aspek yang menjadi bobot penilaian  pada  tabel  diatas  merupakan salah satu langkah dari Komisi Apartur Sipil Negara untuk mewujudkan
6% 10% 10% 30% 10% 20% 10% 4% Bobot Aspek Penilaian Penerapan Sistem Merit Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Pengembangan Karir Promosi & Mutasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
sebuah birokrasi yang memiliki sumber daya  yang  mumpuni,  utamanya  para aparatur  sipil  negara.  Namun,  dikutip dari  (Rusdiyani,  2020),  dijelaskan bahwa  kendala  dalam  terealisasinya sistem merit sendiri   antara lain belum terpenuhinya  8  aspek  yang  menjadi indicator  dalam  penilaian  sistem  merit serta masih terbatasnya anggaran untuk melakukan penilaian kompetensi.

## KESIMPULAN
Politisasi birokrasi yang dilakukan  oleh  aparatur  sipil  negara merupakan  salah  satu  patologi  dalam birokrasi di Indonesia. Patologi birokrasi yang menjadikan ASN sebagai pelaku utama dalam rendahnya tingkat kebijaksanaan dalam memegang asas netralitas dalam kontestasi  politik  sering  berimplikasi pada  berkembangnya  tubuh  birokrasi yang buruk. Politisasi  birokrasi  yang  terjadi pada saat Pilkada biasanya memberikan implikasi bagaimana banyaknya mobilisasi, politisasi penggunaan fasilitas  negara,  kompensasi  jabatan serta  pencopotan  jabatan  karir,  yang selama  ini  menghasilkan  sumber  daya manusia  dalam  birokrasi  yang  tidak difilter  berdasarkan  sistem  merit  yang menyebabkan  sistem  birokrasi  sering tidak  maksimal  dalam  menjalankan tugas  dan  wewenangnya.  Ganti  kepala daerah  ganti  jabatan  struktural  dengan adanya politisasi birokrasi menyebabkan  menurunnya capability birokrasi itu sendiri.
Undang-Undang  serta  Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait delik disiplin  netralitas,  maupun  larangan bagi  aparatur  sipil  negara  hingga  saat ini  hanya  menjadikan  larangan  serta aturan-aturan  tersebut  sekedar  sebagai prinsip  “asas”  dan  kewajiban  bagi ASN.  Apalagi,  pada  pasal  70  UU  No. 1/2015,  substansi  sanksi  larangan hanya  dialamatkan  pada  calon,  bukan pada  ASNnya  secara  langsung.  Hal  ini menyebabkan  aparatur  sipil  negara sendiri  masih  merasa  bebas  dari Tindakan  hukum  apabila  sanksi  dari delik  pelanggaraan  yang  dilakukan ASN  hanya  jatuh  kepada  para  calon dalam kontestasi politik. Maka dari itu, harus  ada  jalan  keluar  yang  represif, baik  dari  Tindakan  hukum  yang  lebih jelas, lebih tegak dan sebagainya untuk mengatasi  fenomena  netralitas  ASN yang terjadi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiyana,  M.  (2014).  Meretas  Asa Kepemimpinan  Birokrasi  Pasca Undang-Undang  Aparatur  Sipil Negara  (UU  ASN). In  Seminar Nasional Jurusan Ilmu Administrasi  Negara,  FIS,  UNY “Mewujudkan Administrator Publik Yang Berintegritas Di Era Pemerintahan Baru.
Ali  Roziqin,  F.  M.  and.  (2018).
Meritocracy  of  Bureaucracy  in Indonesia. International  Journal of  Social  Science  and  Humanity , August , 241–246. https://doi.org/10.18178/ijssh.201 8.v8.968

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
Bustamil Muhidin, S. (2020). Politisasi Birokrasi Dalam Proses Pergantian  Pejabat  Struktural  Di Provinsi  Maluku  Utara  Pasca Pilkada  Tahun  2014-2017  (Studi
Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi  Maluku  Utara). Journal of  Chemical  Information  and Modeling , 5 (1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.20 20.101607%0Ahttps://doi.org/10. 1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps
://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs /10.1111/cjag.12228%0Ahttps://d oi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773 %0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf. 2020.04.011%0Ahttps://doi.o Creswell.  (2014). Research  Design: Qualitative,  Quantitative,  and Mixed  Methods  Approaches  (4th Ed.).  Los  Angeles;  London;  New Dehli;  Singapore;  Washington DC: Sage Publications. Fathun,  L.  M.  (2018).  Governance Reform  di  Indonesia :  Mencari Arah  Kelembagaan  Politik  yang
Demokratis  dan  Birokrasi  yang Profesional. Jurnal  Mandala : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional , 1 (1), 166. https://doi.org/10.33822/jm.v1i1. 288 Gunanto, D. (2020). Politisasi birokrasi dalam  pelaksanaan  pilkada  di indonesia. Independen  (Jurnal Politik  Indonesia  Global) , 1 (2), 87–94.
https://doi.org/10.24853/independ en.1.2.87-94
Hamid,  A.  (2011).  Politisasi  Birokrasi Dalam  Pilkada  Banten. Jurnal
Ilmu  Administrasi  Negara , 11 (2),
97–110.
Harta, R., & Diana, B. A. (2017). Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Manajemen Pelayanan  Publik , 1 (1),  103.
https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i 1.13549 Ismail, N. (2019). Merit System Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan  Karier  Aparatur  Sipil Negara. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 11 (1),
33. https://doi.org/10.31602/al- adl.v11i1.2023 Isna,  A.  (2010). Netralitas  birokrasi dalam pemilihan kepaladaerah .
Johnston,  M.  P.  (2014).  Secondary
Data  Analysis:  A  Method  of which  the  Time  Has  Come Melissa.
Neuroepidemiology , 49 (1–2), 24–30. https://doi.org/10.1159/00047969 5
Komisi  Aparatur  Sipil  Negara.  (2018).
Pengawasan  Netralitas  Aparatur Sipil Negara. In Komisi  Aparatur Sipil  Negara (1st  ed.).  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kunaifi,  A.  (2020). Netralitas  Asn Dalam Pilkada Dan Kewenangan Bawaslu .  Bawaslu  Provinsi  Jawa Timur. https://jatim.bawaslu.go.id/2020/0 1/netralitas-asn-dalam-pilkada- dan-kewenangan-bawaslu/

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (517-534)
Martini,  R.  (2015). NETRALITAS BIROKRASI PADA
PILGUB
JATENG 2013 . Masniyah,  I.  (2018). Aplikasi  Teori
Birokrasi  dan  Patologi  Max Weber  pada  Pemerintahan  Desa
Kerangkulon  Wonosalam Demak .
82.
http://repository.ut.ac.id/4223/1/I PEM4317-M1.pdf
Miftah,  T.  (2007). Birokrasi  &  Politik di  Indonesia .  Penerbit  Rajawali
Pers. Monika,  R.  R.  (2017).  Politisasi Birokrasi Penataan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Indragiri  Hulu  Tahun 2012-  2014. Angewandte  Chemie
International Edition , 6 (11), 951– 952.
Nugroho,  K.  S.,  Warsono,  H.,  &
Yuniningsih,  T. (2020). Birokrasi di  Indonesia:  Kasus  Penempatan Pegawai,  Politisasi  Birokrasi  atau Merit  System? Journal  of  Public Administration and Local Governa , 4 (2), 96–110. https://doi.org/10.31002/jpalg.v4i 1.2394 Prasojo,  E.,  &  Kurniawan,  T.  (2008). Reformasi  Birokrasi  dan  Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly  Journal  In  Modern Foreign Literatures , 1–15. https://scholar.google.com/schola r?oi=bibs&cluster=36065642008 3251686&btnI=1&hl=id Rakhmawanto,  A.  (2019).  Perspektif Politisasi  Birokrasi  Dan  Peran Pejabat  Pembina  Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan  Publik , 3 (1),  19–32.
https://doi.org/10.25077/jakp.3.1. 19-32.2017 Rakhmawanto,  A.  (2020).  Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. Jurnal  Kebijakan  Dan Manajemen PNS , 14 (2), 1–12.
Rayadi,  R. M., Dan,  &  Drs. Erman M, M.  S.  (2013).  Politisasi  Birokrasi Pada  Pemilihan  Umum  Kepala
Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah  Kabupaten  Siak  Tahun 2011). Journal  of  Chemical
Information and Modeling , 53 (9),
1689–1699.
Rayadi,  R.  M.,  &  Erman.  (2014). Politisasi Birokrasi Pada
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri
Sipil  Di  Pemerintah  Daerah Kabupten  Siak  Tahun  2011). Jurnal  Online  Mahasiswa , 1 (1),
1–14.
Rina,  &  Martini.  (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia . I (1). Rusdiyani,  N.  (2020). KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas
ASN  Tahun  2019  dan  2020 . Pejabat  Pengelola  Informasi  Dan Dokumentasi KASN. https://ppid.kasn.go.id/kasn- bawaslu-rilis-data-pengawasan-

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 9 Mei 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(517-534)
netralitas-asn-tahun-2019-dan- 2020/ Wahyudi, L. (2018). Politisasi birokrasi lokal  dalam  pemilihan  kepala daerah secara langsung. Paradigma , 7 (3), 155–164. Yamin, A. (2017). Politicization Bureaucracy in the Implementation of Regional Chief Election. International Journal of Innovation and Economic Development , 3 (3), 52–
58.
https://doi.org/10.18775/ijied.184 9-7551-7020.2015.33.2005