Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No.1 Januari 2022

## POTENSI  PAJAK  DALAM  EKONOMI  DIGITAL  DAN  REKOMENDASI KEBIJAKANNYA
Nafis Dwi Kartiko 1 , Agustin Widjiastuti 2
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan 1,2
Email : nafisdwikartiko@gmail.com 1 , agustin.widjiastuti@uph.edu 2 .

## Abstrak
Ekonomi  digital  digolongkan  dalam  sektor  yang  sulit  dipajaki.  Indonesia  sendiri telah  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  respons  atas  pemajakan ekonomi  digital,  tetapi  menurut  peneliti  peraturan  tersebut  belum  cukup  untuk memperluas  basis  pemajakan  atas  ekonomi  digital.  Dalam  penelitian  ini  hal  yang menjadi  tujuan  peneliti  adalah  mengetahui  cakupan  dalam  ekonomi  digital  untuk keperluan  basis  pemajakan,  melakukan  komparasi  perlakuan  perpajakan  atas ekonomi  digital,  serta  memberikan  alternatif  kebijakan  perpajakan  yang  dapat ditempuh  dalam  merespons  ekonomi  digital.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ruang lingkup  ekonomi  digital  yang  paling  tepat  untuk  dijadikan  acuan  adalah  model menurut OECD, Barefoot et al., dan digitalised economy menurut Bukht & Heeks. Hasil  komparasi  dengan  negara  lain  menenunjukkan  sebagian  negara  membuat aturan khusus terkait pajak ekonomi digital dengan memberlakukan Digital Service Tax  (DST).  Alternatif  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  Indonesia  untuk  ekonomi digital antara lain: memperkuat sinergi antar otoritas terkait, melakukan pendalaman terhadap entitas yang diduga melakukan transaksi mencurigakan, mengenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap ekonomi digital, dan memperluas dan mempertegas  aturan  pajak  yang  sudah  ada  untuk  aspek  ekonomi  digital,  daripada memberlakukan jenis pajak baru.
Kata kunci : ekonomi digital; pajak; kebijakan.

## Abstract:
The digital economy can classify as a sector that is difficult to tax. Indonesia itself has issued laws and regulations in response to the taxation of the digital economy. Still, according to researchers, these regulations are not enough to expand the tax base of the digital economy. In this study, the researcher's goals are to find out the scope of the digital economy for the purposes of the taxation base, to compare the tax treatment of the digital economy, and to provide alternative tax policies that can be taken in response to the digital economy. Based on the research results, the most appropriate  scope  for  the  digital  economy  to  be  used  as  a  reference  is  the  model according to the OECD, Barefoot et al ., and the digitalized economy according to Bukht  &  Heeks.  The  results  of  a  comparison  with  other  countries  show  that  some countries make special rules regarding digital economy taxes by imposing a Digital Service  Tax  (DST).  Alternative  policies  that  can  be  applied  by  Indonesia  for  the digital  economy  include:  strengthening  synergies  between  relevant  authorities, deepening  of  entities  suspected  of  conducting  suspicious  transactions,  imposing
direct  and  indirect  taxes  on  the  digital  economy,  and  expanding  and  reinforcing existing  tax  regulations  for  aspects  of  the  digital  economy.  the  digital  economy, rather than imposing new types of taxes.

## Keyword: digital economy; tax; policy

## Pendahuluan
Selama  dua  dekade  terakhir  ekonomi  digital  telah  berkembang  secara eksponensial  sebagai  hasil  dari  kemajuan  teknologi  yang  signifikan  dan  ketersediaan konektivitas  internet  secara  global  ( Sukardi  & Jiaqian ,  2020).  Indonesia  sendiri  dinilai memiliki  potensi  besar  karena  tingkat  penetrasi  pengguna  internetnya  terus  meningkat ( Sayekti ,  2020). APJII (2020)  dalam  Survei  Penetrasi  Internet  Indonesia  2018 menyebutkan  bahwa  pengguna  internet  di  Indonesia  telah  bertambah  sebanyak  10,12 persen  pada  tahun  2018  jika  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Secara  total,  pengguna internet di Indonesia telah mencapai 171,17 juta pengguna dari populasi penduduk 264,16 juta  jiwa.  Pemerintah  Indonesia  menargetkan  Indonesia  menjadi  kekuatan  ekonomi digital  tyang  erbesar  di  ASEAN  pada  tahun  2020  dengan  proyeksi  nilai  transaksi e- commerce mencapai 130 juta USD ( Sayekti , 2020).
Choi  &  Whinston (2000)  menyebutkan  bahwa  ekonomi  digital  adalah  ekonomi yang  bercirikan  teknologi.  Hal  ini  menurut  Choi  &  Whinston  akan  berimplikasi  pada terjadinya efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan akibat adanya penggunaan teknologi  dan  sistem  yang  komputerisasi.  Ekonomi  digital  dapat  membuat  semua transaksi dilakukan dengan mudah, karena antara penjual dan pembeli tidak memerlukan tatap  muka  secara  langsung  ( Kleist ,  2004; Pavlou ,  2002).  Pihak  penjual  dapat menggunakan  jasa  kurir  untuk  menyerahkan  barang  kepada  konsumen.  Wadah  yang digunakan  untuk  berkomunikasi  antara  penjual  dan  pembeli  pun  dapat  menggunakan social media yang lebih praktis ( Suwardi, Budiandri, Cinthya, & Ghifri , 2020).
Kemudahan  pada  ekonomi  digital  dengan  pemanfaatkan  teknologi  membawa dampak yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi ini. Kemudahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pada pola konsumsi masyarakat. Berawal dari pola belanja di toko ritel  konvensional  menjadi  toko  ritel  online  melalui e-commerce atau marketplace . E- commerce mempunyai  potensi  yang  besar  untuk  memberi  dampak  perkembangan ekonomi.  Melalui  publikasinya  INDEF  ( Institute  for  Development  of  Economic  and Finance )  pada  tahun  2018  menghitung  total  investasi e-commerce di  Indonesia  yang mencapai  4,8  miliar  dolar  dan  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 0,712% atau kurang lebih Rp93 triliun ( Yuliani , 2020).
Di  samping  kemudahan  serta  kontribusinya  terhadap  perekonomian,  terdapat permasalahan  serius  pada  sektor  pajak  akibat  adanya  ekonomi  digital.  Pemerintah menyebutkan  bahwa  ekonomi  digital  diidentifikasi  sebagai  salah  satu  faktor  yang mempersulit  tercapainya  target  penerimaan  pajak.  Pemerintah  pada  DDTC  (2020) menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi digital, baik secara nasional maupun global, menjadi  sumber  risiko  bagi  pendapatan  negara.  Ekonomi  digital  dalam  sudut  pandang
perpajakan dapat digolongkan shadow economy atau sektor yang sulit dipajaki ( hard-to- tax sectors ).
Otoritas  pajak  Indonesia  sendiri  telah  mengeluarkan  beberapa  instrumen  untuk menyikapi  ekonomi  digital.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 48/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  dan Penyetoran,  serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  Dari  Luar  Daerah  Pabean  di  Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK
48/PMK.03/2020), atau lebih dikenal sebagai PPN PMSE. Aturan ini diterbitkan dalam rangka    untuk  menciptakan  kesetaraan  perlakuan  perpajakan  ( level  playing  field )  baik antara  pelaku  usaha  secara    konvensional  dan  pelaku  usaha  ekonomi  digital  maupun antara  pelaku  usaha  ekonomi  digital  di  dalam  &  di  luar  negeri.  Beleid  ini  juga memberikan  kepastian  hukum  dalam  melakukan  pemungutan  PPN  atas  pemanfaatan BKP  Tidak  Berwujud  dan/atau  JKP  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta optimalisasi penerimaan pajak.
Meskipun  pihak  otoritas  pajak  di  Indonesia  telah  menerbitkan  PMK 48/PMK.03/2020,  menurut  peneliti  peraturan  tersebut  masih  belum  cukup  untuk memperluas  basis  pemajakan  atas  ekonomi  digital.  Aturan  tersebut  menurut  peneliti hanya  mempertegas  dalam  ruang  lingkup  Pajak  Pertambahan  Nilai,  belum  terdapat ketentuan  spesifik  untuk  jenis  pajak  lain  dalam  hal  pemajakan  ekonomi  digital. Diperlukan policy yang  lebih  tegas  dan  spesifik  untuk  keperluan  basis  pemajakan ekonomi  digital.  Sehingga  hal  tersebutlah  yang  akan  menjadi research  gap dalam penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  alternatif  kebijakan  perpajakan  yang  dapat ditempuh  berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  nantinya  akan  diuraikan  dalam penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  ini  dibuat  antara  lain  (i)  mengetahui  cakupan  dalam ekonomi digital untuk keperluan basis pemajakan, (ii) melakukan komparasi perlakuan perpajakan  atas  ekonomi  digital  berdasarkan  konsesus  global  atau  aturan  dibeberapa negara,  serta    (iii)  memberikan  alternatif  kebijakan  perpajakan  yang  dapat  ditempuh dalam merespons ekonomi digital.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  bersifat  diskriptif analisis  artinya  pembahasan  diarahkan  pada  penggambaran  kondisi  atas  objek  yang diteliti  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pajak  pada  era  ekonomi  digital.  Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian merujuk pada pendapat  ( Creswell 2015) yang meliputi serangkaian proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan menciptakan  gambaran  holistik  secara  lengkap.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk menyelidiki  proses  sosial,  makna,  dan  konteks  yang  sedang  berlangsung  ( Holly  et  al ., 2014).  Peneliti  yang  menggunakan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  mencari  dan mengarahkan pada pemahaman yang lebih besar. Metode deskriptif kualitatif bertujuan
untuk  membuat  ringkasan  komprehensif  atas  peristiwa  yang  terjadi.  Pendekatan penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mengakomodasi  pertanyaan  yang  tidak  dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif  ( Burdine, Thorne, & Sandhu, 2021).
Pengumpulan  data  dalam  studi  deskriptif  kualitatif  biasanya  diarahkan  untuk menemukan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman atau sifat dan bentuknya yang  penting  ( Merriam ,  2002; Sandelowski ,  2000).  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber dari berbagai publikasi yang ada dengan teknik  studi  kepustakaan.  Studi  literatur  dilakukan  dengan  membaca  beberapa  buku, jurnal,  makalah  ilmiah,  dan  sebagainya  untuk  mendapatkan  kerangka  teoritis  yang menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  peneliti  juga  mengkaji  ketentuan perpajakan terkait objek penelitian untuk memahami konteks masalah secara mendalam ( Pandey  &  Pandey ,  2021).  Analisis  dilakukan  dengan  membandingkan  antar  pendapat dan  praktik  di  berbagai  negara  berdasarkan  literatur  yang  ada  untuk  mendapatkan pemahaman dan rekomendasi kebijakan yang diinginkan.

## Hasil dan Pembahasan
Pertanyaan mendasar untuk menentukan kebijakan perpajakan selanjutnya adalah tentang ruang lingkup ekonomi digital. Hal ini bukan tanpa alasan, ( Barefoot et al . 2018) menyatakan  bahwa  tantangan  mendasar  untuk  mengukur  ekonomi  digitial  adalah kurangnya definisi yang tepat dan universal yang menjelaskan kegiatan mana yang harus dimasukkan  saat  mengukur  ekonomi  digital.  Salah  satu  penelitian  terdahulu  yang membahas terkait ruang lingkup ekonomi digital adalah penelitian yang dilakukan oleh ( Bukht & Heeks 2017). Dalam penelitian ini, Bukht & Heeks membedakan sektor digital ( digital (IT/ICT) sector ), ekonomi digital ( digital economy ), dan ekonomi terdigitalisasi ( digitalised economy ). Ekonomi digital sendiri oleh Bukht & Heeks didefinisikan sebagai “ that part of economic output derived solely or primarily from digital technologies with a business model based on digital goods or services ”. Gambaran terkait ruang lingkup ekonomi digital menurut ( Bukht & Heeks 2017) disajikan pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Ruang Lingkup Ekonomi Digital
Definisi lain dikemukakan oleh ( Wibowo 2018) yang menyatakan bahwa ekonomi digital  merupakan sektor perekonomian meliputi barang dan jasa  yang pengembangan, produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada teknologi digital. ( Wibowo 2018) menjelaskan  bahwa  ekonomi  digital  merupakan  ekonomi  yang  berdasarkan  skema perdagangan  barang  elektronik  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  bisnis  digital  melalui perdagangan digital.
(Barefoot  et  al.  2018)  dengan  menggunakan  literatur  dari  Organisation  for Economic Cooperation and Development tau OECD (2018) memberikan ruang lingkup ekonomi  digital  di  Amerika  Serikat  antara  lain  sebagai  berikut:  (i)  infrastruktur pendukung digital yang diperlukan agar jaringan komputer ada dan beroperasi (digital‐ enabling infrastructure),  (ii)  transaksi  digital  yang  terjadi  menggunakan  sistemtersebut (e-commerce), dan (iii) konten yang dibuat dan diakses oleh pengguna ekonomi digital (digital media). Berikut adalah ruang lingkup ekonomi digital lebih lanjut yang dijelaskan oleh (Barefoot et al. 2018).

## Digital‐Enabling Infrastructure
a. Perangkat  keras  komputer  ( Computer  hardware ):  Elemen  fisik  yang  diproduksi menjadi  sistem  komputer  meliputi,  namun  tidak terbatas  pada,  monitor, hard  drive , semikonduktor, produk komunikasi nirkabel, dan produk peralatan audio dan visual.
b. Perangkat  lunak  ( Software ):  Program  dan  informasi  operasi  lainnya  digunakan  oleh komputer  pribadi  dan  server  komersial,  termasuk  perangkat  lunak  komersial  dan perangkat lunak yang dikembangkan di rumah oleh perusahaan untuk penggunaannya.
c. Peralatan dan layanan telekomunikasi ( Telecommunications equipment and services ): Peralatan dan layanan yang diperlukan untuk transmisi informasi digital dari kejauhan melalui kabel, telegraf, telepon, penyiaran, atau satelit.
d. Struktur ( Structures ): Termasuk didalamnya membangun bangunan di mana produsen ekonomi  digital  menciptakan  barang  ekonomi  digital  atau  menyediakan  layanan ekonomi  digital.  Kategori  struktur  juga  mencakup  bangunan  yang  menyediakan layanan  dukungan  untuk  produk  digital.  Ini  terdiri  dari  pembangunan  pusat  data, pabrik fabrikasi semikonduktor, instalasi kabel serat optik, sakelar, repeater, dll.
e. Internet of Things (IoT): Perangkat yang mendukung Internet seperti peralatan, mesin, dan  mobil  dengan  perangkat  keras  tertanam  memungkinkan  mereka  untuk berkomunikasi satu sama lain dan terhubung ke Internet.

## E-Commerce
a. E-commerce business-to-business (B2B): Jenis e-commerce ini menggunakan Internet atau sarana elektronik lainnya untuk melakukan transaksi barang dan jasa  dari bisnis ke bisnis lain. Produsen, grosir, dan industri lainnya terlibat dalam e-commerce inter dan intra perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi akhir.
b. E-commerce business-to-consumer (B2C): E-commerce yang memanfaatkan Internet atau  cara  elektronik  lainnya  untuk  menjual  barang  dan  jasa  oleh  bisnis  kepada konsumen, atau e-commerce ritel.
c. Peer-to-peer (P2P) e-commerce : Sharing ekonomy , juga dikenal sebagai e-commerce platform-enabled ,  melibatkan  pertukaran  barang  dan  jasa  antara  konsumen  yang difasilitasi melalui aplikasi digital. Termasuk didalamnya (tetapi tidak terbatas pada) pengiriman  naik,  penyewaan  akomodasi,  layanan  pengiriman  dan  kurir,  lansekap, persiapan  makanan,  penyewaan  barang  konsumsi,  layanan  binatu,  dan  layanan kebersihan.

## Digital Media
1. Media  digital  penjualan  langsung  ( Direct  sale  digital  media ):  Bisnis  dapat  menjual produk digital langsung ke konsumen dengan imbalan biaya, baik berdasarkan item- demi-item atau melalui layanan berlangganan.
2. Media  digital  gratis  ( free  digital  media) :  Beberapa  perusahaan  menawarkan  media digital  kepada  konsumen  tanpa  biaya,  seperti  YouTube  atau  Facebook.  Biasanya, bisnis yang menyediakan layanan ini mendapatkan pendapatan dengan menjual ruang iklan  di  margin  produk  digital,  seperti model  yang  diikuti  oleh  banyak  media  cetak atau outlet televisi siaran. Selain itu, beberapa konsumen membuat konten online asli untuk konsumsi teman sebaya, yang dikenal sebagai media digital P2P.
3. Big data: Beberapa perusahaan menghasilkan kumpulan big data sebagai bagian dari operasi  sehari-hari  mereka.  Hal  ini  juga  dapat  mencakup  media  digital  sebagai mekanisme  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  perilaku  atau  preferensi konsumen. Perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh pendapatan dengan menjual informasi  ini,  kadang-kadang  disebut big  data atau  memanfaatkannya  dengan  cara lain.
Kajian terbaru oleh OECD pada tahun 2019 menghasilkan empat tingkatan definisi dari ekonomi digital yang dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut adalah berbagai tingkatan pada ekonomi digital sebagaimana pendapat OECD (2019):
1. Ukuran inti ekonomi digital hanya mencakup kegiatan ekonomi dari produsen barang TIK dan ICT dan layanan informasi.
2. Ukuran  sempit  mencakup  sektor  inti  dan  kegiatan  ekonomi  yang  berasal  dari perusahaan yang bergantung pada input digital.
3. Ukuran Luas mencakup dua langkah pertama dan kegiatan ekonomi dari perusahaan yang secara signifikan ditingkatkan dengan penggunaan input.
4. Masyarakat  digital  meluas  lebih  jauh  dari  Ekonomi  Digital.  Ini  menggabungkan interaksi dan kegiatan digital yang tidak termasuk dalam batas produksi PDB, seperti platform  digital  gratis  (termasuk  media  digital  publik).  Meskipun  tidak  dianggap sebagai  bagian  dari  ekonomi  digital,  kegiatan  ini  sangat  penting  untuk  kebijakan digital yang efektif oleh pemerintah.
5. Ukuran  tambahan  kegiatan  ekonomi,  yang  dipesan  secara  digital  dan  disampaikan secara  digital,  dapat  dianggap  sebagai  perspektif  alternatif  ekonomi  digital.  Hal  ini digambarkan  berdasarkan  sifat  transaksi  daripada  dibagi  berdasarkan  output
perusahaan  atau  metode  produksi.  Ukuran  ini  berfokus  pada  pemesanan  atau pengiriman, terlepas dari produk akhir atau bagaimana diproduksi.
Gambar 2: Tingkatan Definisi Ekonomi Digital
Sumber: ( OECD , 2019)
Menurut  peneliti  sendiri,  definisi  ekonomi  digital  dalam  bahasa  Indonesia  lebih tepat menyitir pendapat dari ( Barefoot et al . 2018) dan ( OECD 2019). Definisi ekonomi digital  berdasarkan  pendapat  ( Bukht  &  Heeks 2017)  menurut  peneliti  lebih  tepat  pada ruang lingkup digitalised economy , sehingga hal ini dapat selaras dengan pendapat OECD (2019) dan ( Barefoot et al . 2018). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ekonomi digital adalah definisi seluas-luasnya sebagaimana definisi OECD (2019) , ( Barefoot et al. 2018), dan digitalised economy menurut ( Bukht & Heeks 2017).

## 1. Fungsi Pajak
Umumnya  ada  dua  fungsi  pajak:  fungsi budgetair (fungsi  anggaran)  dan  fungsi regulerend (fungsi  pengaturan).  Menurut  ( Zulvina 2011),  terdapat  fungsi  perpajakan lainnya, yaitu fungsi demokrasi dan redistribusi. Berikut ini adalah elaborasi lebih lanjut fungsi pajak menurut Zulvina (2011) .
a. Fungsi regularend adalah fungsi pajak sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di luar sektor keuangan.
b. Fungsi  anggaran  terletak  di  sektor  publik,  yaitu  pengumpulan  pajak  digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.
c. Fungsi  demokratis  pajak  merupakan  fungsi  yang  terkait  sistem  gotong-royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan umat manusia.
d. Fungsi  redistribusi  adalah  fungsi  yang  menekankan  pada  unsur  keadilan  dan keadilan dalam masyarakat.
Kaitannya  dengan  pemajakan  pada  ekonomi  digital  keempat  fungsi  pajak  ini memainkan  peran  yang  penting.  Pemikiran  berangkat  dari  fungsi regulerend dimana diperlukan  suatu  aturan  yang  mengatur  tentang  ekonomi  digital.  Selanjutnya  setelah aturan telah diundangkan maka fungsi budgeter mengambil alih untuk menarik pajak atas seluruh  tambahan  ekonomis  pada  aktivitas  tersebut.  Pajak  yang  telah  dipungut  secara gotong-royong  digunakan  untuk    pemerataan  dalam  masyarakat,  dalam  hal  ini    fungsi
demokrasi  dan  redistribusi  yang  berperan.  Aturan  pajak  harus  berangkat  dari  keempat fungsi  tersebut  dan  harus  memberikan  perlakuan  yang  sama  terhadap ekonomi  digital. Pajak  harus  berlaku  adil terhadap  seluruh  pelaku  ekonomi  baik  dalam  ekonomi  digital maupun konvensional.

## 2. Prinsip Perpajakan Ekonomi Digital
OECD  (2014)  memberikan  pandangannya  terkait  prinsip  kebijakan  pajak  dalam merespons  ekonomi  digital.  Prinsip-prinsip  tersebut  antara  lain  netralitas  ( neutrality ), efisiensi ( efficiency ), kepastian dan kesederhanaan ( certainty and simplicity ), efektivitas dan keadilan ( effectiveness and fairness ), dan fleksibilitas ( flexibility ). Selain prinsip yang telah  disebutkan  sebelumnya,  OECD  juga  menyatakan  bahwa  keadilan  ( equity )  harus menjadi  pertimbangan  penting  dalam  merumuskan  kebijakan  pajak.  Prinsip-prinsip berdasarkan OECD tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.
a. Netralitas
Pajak harus berusaha untuk netral dan adil terhadap segala macam bentuk kegiatan bisnis.  Dalam  pengertian  ini,  netralitas  juga  berarti  bahwa  sistem  perpajakan  harus dapat  meningkatkan  pendapatan  negara  dengan  meminimalisisr  terjadinya diskriminasi yang  pada jenis ekonomi tertentu.
b. Efisiensi
Biaya  kepatuhan  pajak  dalam  biaya  bisnis  dan  administrasi  ( business  and administration costs ) untuk pemerintah  harus dapat diminimalkan sekecil mungkin.
c. Kepastian dan Kesederhanaan
Aturan perpajakan harus jelas dan sederhana untuk dipahami, sehingga Wajib Pajak dapat  memahami  posisi  mereka.  Sistem  perpajakan  yang  sederhana  memudahkan individu dan entitas bisnis untuk memahami kewajiban dan hak mereka. Implikasinya, entitas  bisnis  dapat  membuat  keputusan  yang  optimal  dan  mampu  memilih  pilihan kebijakan  yang  diinginkan.  Sebaliknya  apabila  aturan  pajak  dibuat  dengan  sangat kompleks,  maka  akan  terjadi  perencanaan  pajak  yang  agresif  (aggressive  tax planning), yang dapat memicu kerugian pada perekonomian.
d. Efektivitas dan Keadilan
Sistem perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang tepat.  Selain itu, potensi penghindaran  pajak harus dapat diminimalisir oleh otoritas terkait. Technical Advisory Groups (TAGs) dalam OECD (2014) menyebutkan bahwa “there is a class of taxpayers that are technically subject to a tax, but are never required to pay the tax due to inability to enforce it”. Hal yang demikian dianggap oleh sebagian Wajib  Pajak  sebagai  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  tidak  efektif  (unfair  and ineffective).
e. Fleksibilitas
Sistem perpajakan harus dinamis dengan memastikan Wajib Pajak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan komersial. Sistem perpajakan harus cukup dinamis dan fleksibel  untuk  memenuhi  kebutuhan  pendapatan  pemerintah  saat  ini,  sambil  terus
beradaptasi  dengan  perubahan  yang  ada.  Pemerintah  harus  merespons  sesuai kebutuhan mereka untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan komersial.
Keadilan  ( equity ) juga  merupakan  pertimbangan  penting  dalam  merumuskan kerangka  kebijakan  perpajakan.  Keadilan  memiliki  dua  elemen  utama  yaitu  keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam keadaan yang sama harus menanggung beban pajak yang serupa. Keadilan vertikal adalah konsep normatif, yang definisinya dapat berbeda dari satu pengguna ke pengguna lainnya.

## 3. Base Erosion And Profit Shifting
Base  Erosion  and Profit  Shifting (BEPS)  merupakan  strategi  perencanaan  pajak ( tax  planning )  yang  didalamnya  memanfaatkan  celah  dan  kelemahan  peraturan perpajakan  domestik  untuk  meminimalisir  dan  memperkecil  keuntungan  atau  dengan mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak  lebih rendah atau bebas pajak. Tujuan akhir BEPS tidak lain agar perusahaan tidak membayar pajak atau  pajak  yang  dibayar  nilainya  sangat  kecil  terhadap  pendapatan  perusahaan  secara keseluruhan ( OECD , 2013 dalam Rakhmindyarto , 2014). Isu BEPS sangat erat kaitannya dengan ekonomi digital seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. ( Darussalam & Tobing , 2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang  mengoperasikan kegiatan bisnis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mana perusahaan ini memegang peranan penting dalam ekonomi digital.  BEPS  memanfaatkan gap dan  perbedaan  peraturan  perundang-undangan perpajakan antar negara agar penghasilan  yang  diperoleh suatu entitas  tidak dikenakan pajak.
Negara  yang  tergabung  dalam  G20  telah  mendeklarasikan  aksi  bersama  dengan OECD yang didalamnya memuat 15 Rencana Aksi atas isu BEPS. Lima belas Rencana Aksi  ini  secara  prinsip  didasarkan  pada  tiga  hal  yaitu  koherensi,  substansi,  dan transparansi.  serta  diharapkan  dapat  mentransformasi  standar  perpajakan  internasional ( Darussalam & Tobing , 2014). Dalam Boccia &  Leonardi (2016), rencana aksi OECD yang membahas terkait ekonomi digital terdapat pada Rencana Aksi 1, yaitu “ Address the tax  challenges  of  the  Digital  Economy ”.  Rencana  aksi  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  kesulitan  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  ekonomi  digital  untuk keperluan perpajakan internasional, serta mengembangkan opsi untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan yang diambil oleh OECD berpijak pada pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan aspek pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Meskipun telah ada rencana aksi dari OECD, tidak membuat masalah BEPS pada ekonomi digital dapat terselesaikan. Menurut Rakhmindyarto (2014) dalam pelaksanaan rencana aksi BEPS membutuhkan kerangka kerja yang didasarkan pada konsensus global. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut dapat berjalan  secara efektif  dan  efisien,  dengan  mempertimbangkan  sudut  pandang  negara-negara berkembang,  bisnis,  serta  masyarakat  internasional.  Hal  demikian  bukan  tanpa  alasan,
secara  prinsip  BEPS  melibatkan  persinggungan  peraturan  perpajakan  di  yurisdiksi negara-negara yang berbeda. Sehingga Indonesia pun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendiri, diperlukan keterlibatan dan kerjasama seluruh stakeholder global.

## 4. Perlakuan Perpajakan Atas Ekonomi Digital
Saat ini Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam melakukan pemajakan atas  ekonomi  digital.  Payung  hukum  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  48/PMK.03/2020  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di  Dalam  Daerah  Pabean  Melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMK 48/PMK.03/2020)  atau  lebih  dikenal  sebagai  PMSE.  PMK  48/PMK.03/2020  ini merupakan pengejawantahan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a  Perppu Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem  Keuangan  (telah  diundangkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2020). Subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usama PMSE yang terdiri  dari  Pedagang  Luar  Negeri,  Penyedia  Jasa  Luar  Negeri,  Penyelenggara  PMSE (PPMSE) Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Sejak 1 Oktober 2020 terdapat 12 perusahaan yang  memenuhi  kriteria  sebagai  pemungut  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  atas  barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.
Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini otoritas pajak sebatas pada pemanfaatan  BKP  Tidak  Berwujud  dan/  atau  JKP  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam Daerah  Pabean.  Pertanyaannya  selanjutnya  bagimana  dengan  ekonomi  digital  dalam negeri,  misalnya e-commerce ?  Sebetulnya  pemerintah  sendiri  pernah  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), namun peraturan tersebut  dicabut  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 31/PMK.010/2019.  Alasan  pencabutan  tersebut  disebabkan  karena  masyarakat  dan pelaku usaha kerap menyalahartikan karena mengira pemerintah mengenakan pajak baru bagi pelaku dalam e-commerce , padahal sebenarnya tidak terdapat pengenaan pajak yang baru ( Fitriandi , 2020). Penelitian yang dilakukan Terada-Hagiwara et al. ( 2019) terhadap komparasi regulasi pajak tidak langsung di Asia Tenggara pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa  tidak  terdapat  aturan  yang  mengkhususkan  perlakuan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada e-commerce . Menurut peneliti gap inilah yang harus ditindaklanjuti dan ditutup oleh pemerintah  untuk  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pengusaha.  Pemerintah memerlukan aturan yang lebih tegas untuk pemajakan ekonomi digital.
Tabel. 1 Tarif Pajak E-Commerce dan Peraturan pada Ekonomi Asia Tenggara Negara Jenis Pajak Tidak Langsung Tarif Regulasi Indonesia VAT 10%  Pada  tahun  2017,  pemerintah  menyatakan  niatnya  untuk menambahkan PPN 10% ke harga barang yang dibeli secara online.  Pajak  e-commerce,  ketika  diterapkan,  akan  mencakup  empat  jenis platform: pasar online, iklan baris, transaksi harian, dan ritel online.  Asosiasi  E-Commerce  Indonesia  sedang  mempertimbangkan  PPN 0,5%  untuk  setiap  penjual  pasar.  Namun,  tidak  ada  yang dilaksanakan. Malaysia SST 6%  SST menggantikan GST 6% pada September 2018.  Perpanjangan SST ke pemasok digital B2B dan B2C dengan tanggal pengenalan  1  Januari  2019  (untuk  pemasok  B2B  tertentu)  dan  1
Januari 2020 (untuk pemasok B2C tertentu).
 Malaysia untuk memperkenalkan pajak digital yang akan diterapkan pada  pemain  lokal  dan  internasional,  untuk  implementasi  pada  1 Januari 2020. Filipina VAT 12%  Filipina  adalah  satu-satunya  pasar  di  kawasan  ini  dengan  pajak  e- commerce yang diterapkan pada pemain lokal.
 Sejak  2016,  PPN  12%  dikenakan  pada  nilai  total  transaksi  online lebih dari $ 37.310.  PPN  3%  dikenakan  pada  transaksi  online  yang  lebih  rendah  dari ambang batas. Singapura GST 7%  Saat ini, setiap pembelian online di bawah 400 dolar Singapura (S $) (US $ 290,17) dibebaskan dari GST.  Mulai 1 Januari 2020, konsumen akan membayar GST saat membeli layanan online dari luar negeri. Thailand VAT 7%  Kabinet  menyetujui  proposal  untuk  mengumpulkan  PPN  7%  dari platform  e-commerce  asing  dengan  pendapatan  tahunan  melebihi THB1,8 juta ($ 56.000).
 •  Perusahaan  dengan  kehadiran  di  luar  negeri  dan  mendapatkan penghasilan  dari  iklan  dan  /  atau  penyewaan  ruang  situs  web  dari Thailand dikenakan pajak pemotongan 15%.  • Saat ini, vendor di luar Thailand bertanggung jawab atas PPN 7% hanya jika nilai melebihi THB1.500 ($ 45,76). Vietnam VAT 10%  Perusahaan  e-commerce  asing  harus  memiliki  kantor  perwakilan lokal yang terdaftar di Vietnam dan membayar PPN sebesar 10%.
 Individu  tanpa  perusahaan  e-commerce  yang  mapan  di  Vietnam dikenakan pajak jika mereka memiliki pendapatan penjualan tahunan lebih dari $ 4.300.
Keterangan: B2B = business-to-business, B2C = business-to-customer, GST = goods and service tax, SST = sales and service tax, THB = Thai baht, VAT = value-added tax.
Sumber: ( Terada-Hagiwara et al ., 2019)
Seharusnya  pemerintah  dapat  mengakomodir  pengenaan  pajak  untuk  ekonomi digital dalam peraturan tersendiri. Peneliti mencoba membandingkan dengan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  231/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan
Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  Serta  Pemotongan  Dan/Atau  Pemungutan, Penyetoran,  Dan  Pelaporan  Pajak  Bagi  Instansi  Pemerintah,  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  pemerintah  dapat  merinci  dan  “mengkhususkan”  perlakuan  perpajakn  bagi Instansi  Pemerintah.  Dengan  semangat  yang  sama  seharusnya  pemerintah  juga  dapat membuat peraturan yang lebih rinci dan khusus untuk ekonomi digital.

## 5. Komparasi Pengenaan Pajak Ekonomi Digital
Berbagai negara di beladan dunia memikirkan bagaimana mengenakan pajak atas ekonomi digital. Tabel 2 menguraikan kebijakan pengenaan pajak atas ekonomi digital beberapa negara yang peneliti pilih untuk dibandingkan. Terdapat negara yang memilih mengenakan jenis pajak baru yaitu Digital Service Tax (DST). Lowry (2019) menyatakan bahwa jenis pajak ini lebih memajaki penghasilan berdasarkan omset, bukan pada laba atau keuntungan perusaan. Sehingga perusahaan yang dikatakan sebagai taxable person dikenakan pajak atas penghasilan bruto/omset yang berasal dari negara yuridiksi.
Tabel. 2 Komparasi Pengenaan Pajak Ekonomi Digital Negara Pokok Peraturan Perancis (Suwardi et al. , 2020)
 Sistem perpajakan yang mengenakan pajak berbasis penghasilan yang berasal dari layanan digital disebut sebagai Digital Service Tax (DST)
 Ruang lingkup kondisi Taxable Person dalam suatu periode pajak:
1. Total penghasilan yang dilaporkan di seluruh dunia oleh entitas untuk yang relevan tahun keuangan melebihi EUR 750.000.000 2. Jumlah total penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh entitas di Perancis selama tahun pajak yang relevan melebihi EUR 25.000.000
 Objek DST :
1. Iklan yang dipasang pada media digital yang ditujukan kepada customer media digital yang bersangkutan
2. Fasilitas  yang  disediakan  oleh  penyedia digital  interface dua  arah  yang  dapat memungkinkan bertemunya antar pengguna, serta  memfasilitasi penyediaan barang atau jasa secara langsung.
3. Pengiriman Data yang diperoleh dari kegiatan pengguna di media digital.  Tarif Pajak : 3%
Australia (Suwardi
et al. , 2020)  Australia melakukan pemajakan atas transaksi digital economy dengan menerapkan GST ( Good Service Tax ).
 Objek  yang  dikenakan  GST  meliputi  seluruh  penjualan  barang  dan  jasa.  Barang  yang dimaksud terdiri dari dua macam yaitu barang digital (tidak memiliki wujud fisiknya) dan barang berwujud (memiliki wujud fisik) yang diserahkan kepada konsumen di Australia.
 Entitas  yang  dijadikan  subjek  dalam  GST  merupakan  pihak  yang  memasukkan  barang dan/atau  jasa,  meliputi  suatu  kegiatan  bisnis,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga keagamaan,  badan  amal  atau  pemerintah,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  secara berkelanjuatan atau teratur dalam bentuk sewa, lisensi atau kepentingan lainnya pada sektor properti.  Australia menerapkan tarif GST sebesar 10% dari harga jual produk yang dikonsumsi atau dijual di Australia. Spanyol ( Lowry , 2019)  Spanyol menerapkan DST dalam melakukan pemajakan atas transaksi digital economy .
 Pajak akan dikenakan pada layanan digital tertentu, termasuk iklan online, marketplaces , dan layanan transfer data (yaitu, pendapatan dari penjualan aktivitas pengguna online) yang ditentukan dari internet alamat protokol (IP) di Spanyol
 Pajak  hanya  akan  berlaku  untuk  perusahaan  dengan  pendapatan  global  untuk  tahun kalender sebelumnya  melebihi € 750 juta dan € 3 juta pendapatan  yang  diperoleh pada tahun berjalan dari aktivitas dengan pengguna di Spanyol.
Inggris ( HMRC , 2020)
 Inggris menerapkan DST dalam rangka melakukan pemajakan atas transaksi dalam digital economy .  Tarif  pajak  adalah  2%  atas  pendapatan  dari  mesin  pencari,  layanan  media  sosial,  dan marketplaces yang mendapatkan nilai dari pengguna Inggris.
 Digital Service Tax akan dikenakan  jika pendapatan grup di seluruh  dunia  dari aktivitas digital  ini  lebih dari  £ 500 juta dan  lebih  dari £ 25 juta dari pendapatan  ini berasal dari pengguna Inggris Raya.
 Pendapatan  £  25  juta  pertama  grup  yang  berasal  dari  pengguna  Inggris  tidak  akan dikenakan Digital Service Tax .
Turki  ( Atabey  &
Şamlı , 2020)
 Turki melakukan pemajakan atas transaksi ekonomi digital dengan menerapkan DST.  Layanan digital yang dikenakan pajak
1. Semua jenis layanan periklanan online
2. Penjualan audio, video, atau konten digital apa pun di lingkungan digital 3. Layanan  untuk  menyediakan  dan  mengoperasikan  lingkungan  digital  tempat pengguna dapat berinteraksi satu sama lain 4. Layanan  perantara  yang  dilakukan  di  lingkungan  digital  untuk  layanan  yang tercantum di atas
 Tarif  7,5%  atas  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  layanan  digital  yang  termasuk  dalam cakupan DST.
 Sanksi 1. Penyedia  layanan  digital  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyerahkan laporan dan pembayaran terkait DST dapat diberitahukan oleh otoritas pajak dengan pemberitahuan tertulis, email, atau semua instrumen komunikasi lainnya.
2. Jika  kewajiban  ini  tidak  dipenuhi  dalam  waktu  30  hari  sejak  pengumuman,  maka dilakukan pemblokiran terhadap penyedia layanan digital sampai kewajiban tersebut terpenuhi.
Berdasarkan  komparasi  pada  Tabel  2,  peneliti  mengelompokkan  regulasi  antar negara secara umum mengatur (a) taxable person, (b) threshold pengenaan pajak, dan (c) sumber pengenaan pajak. Taxable person atau entitas yang dapat dikenakan pajak secara umum  merujuk  pada  perusahaan  yang  mendapatkan  penghasilan  dari  negara  yuridiksi. Beberapa negara memberikan insentif berupa threshold untuk dapat dikenakan pajak atas ekonomi  digital.  Sumber  pengenaan  pajak  pada  berbagai  negara  sesuai  dengan  ruang lingkup ekonomi digital pada bagian sebelumnya.

## 6. Potential Loss Penerimaan Pajak

## Potensi Penerimaan Pajak
Salah  satu  penyebab  tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak  secara  optimal adalah tingginya  kegiatan  ekonomi  bayangan  atau shadow  economy di  Indonesia. Jika pada bagian sebelumnya peneliti membahas ruang lingkup dalam ekonomi digital, pada bagian  ini  peneliti  mencoba  masuk  dalam  ranah  ekonomi  digital  bayangan  ( digital shadow  economy ). Digital  shadow  economy merupakan  bagian  dari shadow  economy atau  ekonomi  bayangan . Definisi  ekonomi  bayangan  sangatlah  luas  tetapi  umumnya mengacu pada kegiatan bisnis yang beroperasi di luar sistem perpajakan dan bisnis yang terdaftar  secara  hukum  ( registered  business ).  Tindakan  menyembunyikan  transaksi digunakan  oleh  pelaku  dalam  ekonomi  bayangan  untuk  menghindari  membayar  pajak atau  biaya  jaminan  sosial,  atau  juga  dapat  digunakan  menghindari  biaya  yang  terkait dengan kondisi kerja yang aman. atau perlindungan hak konsumen. ( Russell , 2010). Pada
Tabel  3  disajikan  klasifikasi shadow  economy menurut  Schneider  and  Enste  dalam Remeikiene et al . (2018). Beberapa penelitian terdahulu yang mengukur estimasi shadow economy dan potential loss penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel. 3 Klasifikasi Shadow Economy Criteria Sectors Household Informal Underground Criminal Production/ Distribution Legal Legal Illegal Illegal Transfers in the market no transfers are conducted are conducted are conducted Result (products/services) Legal Legal Legal Illegal Example To do everything by  oneself;  an office  at  home; barter; child care Neighbours’ assistance; advisory centres; self-help organisations; honorary activities; network activities Illegal work: violations of  the  regulations  on trade, craft, distribution; tax evasion; abuse of social benefits Trade  in  stolen goods  and  drugs; forbidden gambling; fraud; smuggling;  hiding of stolen goods Categories Self-sufficient economy Shadow economy Sumber: Schneider and Enste dalam Remeikiene et al. (2018)
Tabel. 4 Penelitian Sebelumnya atas Shadow Economy di Indonesia Peneliti Estimasi Shadow Economy Estimasi Potential Loss Penerimaan Pajak Nizar dan Purnomo (2011) Rata-rata pertahun: Rp164,4 Triliun Rata-rata pertahun: Rp20,55 Triliun Sapardi (2013) Rata-rata pertahun: Rp95,4 Triliun Rata-rata pertahun: Rp6,9 Triliun Samuda (2016) Rata-rata pertahun: Rp376,56 Triliun Rata-rata pertahun: Rp44,68 Triliun Azwar dan Mulyawan (2017) Rata-rata pertahun: Rp536 Triliun Rata-rata pertahun: Rp487,12 Triliun

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Secara  umum  jumlah potential  loss penerimaan  pajak  dan  estimasi shadow economy di  Indonesia  sangat  signifikan. Kekurangan  penerimaan  pajak  yang  dialami Indonesia  selama  satu  dekade  terakhir  seharusnya  dapat  ditutup.  Nizar  dan  Purnomo (2011)  menyatakan potential  loss penerimaan  pajak  ditaksir  sebesar  Rp20,55  triliun pertahun,  apabila  kita  bandingkan  dengan  kekurangan  penerimaan  pajak  tahun  2011, maka nilai   potensi kerugian  tersebut hampir menutupi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp21 triliun. Sedangkan berdasarkan estimasi model yang dilakukan Azwar dan Mulyawan (2017), maka kekurangan penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir seharusnya tidak terjadi apabila shadow economy di Indonesia dapat diatasi.  Misalnya kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp132,1 triliun pada tahun 2017, apabila potensi penerimaan  pajak  dari shadow  economy dapat  dipungut  oleh  negara  maka  kekurangan tersebut tidak akan terjadi.
Seperti dalam Tabel 3, Schneider dan Enste mengartikan shadow economy sebagai kegiatan ekonomi baik legal maupun ilegal. Kegiatan legal yang dapat dikelompokkan
dalam shadow  economy adalah  hasil  dari  aktivitas  ekonomi  yang  melanggar  aturan perundang-undangan, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan manfaat jaminan sosial. Dalam konteks ekonomi digital Gaspareniene et al . (2016) memberikan ringkasan terkait aktivitas  apa  saja  yang  dapat  digolongkan  dalam aktivitas  ekonomi  bayangan  digital ( digital shadow activity ). Pada Tabel 5 disajikan terminologi terkait ekonomi bayangan digital pada penelitian Gaspareniene et al. (2016).
Tabel. 5 Terminoligi terkait Digital Shadow Activity Terms Interpretasi Terms reflecting the nature of activities Pelanggaran  berbasis  keuntungan  yang  dilakukan  mengeksploitasi  teknologi jaringan Digital illegal economy Pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi online Digital unreported economy Kegiatan  ekonomi  yang  tidak  terdaftar  secara  online,  dilakukan  menghindari kontribusi pajak Digital unrecorded economy Kegiatan  ekonomi  online,  dilakukan  menghindari  peraturan  yang  ditetapkan tentang pelaporan bisnis Digital black marketing Cybercrime Perdagangan  online  produk  fisik  ilegal  atau  data  penipuan  kejahatan  berbasis internet yang dilakukan dari jarak jauh untuk secara ilegal mengambil kekayaan atau sumber daya dari entitas swasta dan yuridis serta sektor publik. Terms reflecting the role of a consumer as the main agent E- fraud Tindakan  tidak  jujur  konsumen  secara  online,  dilakukan  melanggar  persyaratan kontrak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakjujuran Digital piracy (e-piracy) Jenis pembajakan produk, muncul sebagai memproduksi, memperoleh dan / atau mengkonsumsi salinan ilegal dari setiap produk otentik Dysfunctional consumer behaviour online Tindakan online konsumen, yang melanggar norma perilaku yang diterima secara umum Sumber: Gaspareniene et al . (2016)
Berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, diperoleh data sebagai berikut:
a. Kerugian akibat pembajakan di seluruh Indonesia diprediksi mencapai  Rp100 triliun per  tahun  ( REPUBLIKA ,  2019).  Jika  menggunakan  asumsi  tarif  pajak  penghaislan 0,5% (PPh Final UMKM) maka total potensi pajak yang dapat disetor ke kas negara sebesar Rp5 milyar. Jumlah tersebut belum dihitung pajak tidak langsung yang dapat dikenakan  (di  Indonesia  sendiri  salah  satu  jenis  pajak  tidak  langsung  adalah  Pajak Pertambahan Nilai).
b. Setyawan (2019)  dalam  tulisannya  menyatakan  terdapat  potensi  pajak  cukup signifikan yang dapat digali dari industri ekonomi digital antara lain berasal dari:
1. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), transaksi jasa iklan di Indonesia dari perusahaan over the top (OTT) mencapai USD 800 juta dengan potensi  kewajiban  pajak  penghasilan  terutang  adalah  sebesar  USD  77  juta  atau sekitar Rp1,07 triliun (belum termasuk PPN).
2. Berdasarkan  data  Google  &  Temasek  pada  2017,  pembelian  produk  via e- Commerce di  Indonesia  telah  mencapai  US$  10,9  miliar  atau  sekitar   Rp146,7
triliun, naik 41 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dari angka US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74 triliun.
3. Berdasarkan  data  Bappebti-Kemendag,  perkembangan  transaksi  bisnis  investasi atas  aset  c ryptocurrency (aset  digital  kripto,  bukan  sebagai  alat  pembayaran) seperti  Bitcoin, Etereum, Ripple, Litecoin di Indonesia cukup signifikan, dengan market  capitalization telah  mencapai  angka  Rp1  triliun  per  hari  dan jumlah  investor sebanyak lebih dari 1,4 juta orang, apabila dikenakan pajak final (dipersamakan tarif atas transaksi saham) sebesar 0,1% dari transaksi  maka akan menghasilkan potensi PPh sebesar Rp365 milyar.

## 7. Alternatif Kebijakan Perpajakan
Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa kemungkinan rekomendasi  peraturan  yang  dapat  diberlakukan  di  Indonesia  terkait  pengenaan  pajak pada ekonomi digital. Pertama, pemerintah dapat mengenakan pajak langsung dan tidak langsung  terhadap  setiap  transaksi  pada ekonomi  digital.  Kedua,  diperlukan  kerjasama dengan  otoritas  lain  selain  pajak  untuk  melakukan  pengawasan  atas  kegiatan  dalam ekonomi digital.
Skema  umum  terkait  penyerahan  barang  atau  jasa  pada  ekonomi  digital  dapat dilihat pada Gambar 3. Entitas A menyerahkan barang/jasa ke Entitas B dengan imbalan tertentu. Ketika Entitas B membayar kepada Entitas A, maka terdapat pihak yang terlibat pada proses tersebut. Secara umum proses tersebut melibatkan pihak perbankan. Otoritas Pajak dapat bekerjasama dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan perbankan  untuk melakukan pengawasan terkait transaksi pada ekonomi digital. Perangkat aturan yang dapat digunakan adalah  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (telah diundangkan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Aturan ini secara umum bertujuan untuk    memberikan  kepastian  hukum  terkait  pemberian  akses  yang  luas  bagi  otoritas pajak  dalam  menerima  dan  memperoleh  informasi  keuangan  untuk  kepentingan perpajakan dan memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Peran aktif otoritas pajak untuk meminta data  kepada  pihak  yang  berkepentingan  pada  Perppu  tersebut,  akan  meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.
Gambar. 3 Skema Umum Transaksi

## Sumber: Diolah penulis
Peran  PPATK  dapat  lebih  dilibatkan  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor:  Per-11  /  1.02  /PPATK/06  /2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi  Penyedia Jasa Keuangan. Peraturan  ini  dapat  menjadi  titik  awal  untuk  bergerak  ke  UU  Nomor  9  tahun  2017 sebelumnya. Ketika PPATK mencurigai terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan, Otoritas  Pajak  dapat  segera  meminta  pihak  yang  berkepentingan  dalam  UU  Nomor  9 tahun  2017  untuk  membuka  data tersebut.  Kemungkinan  yang  dapat  timbul  atas  suatu transaksi keuangan berasal dari suatu entitas bisnis terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Ketika  suatu  entitas  bisnis  tersebut  tidak  terdaftar,  maka  otoritas  pajak  (dalam  hal  ini Direktorat Jenderal apajak) dapat menerbitkan secara jabatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menutup celah praktik tersebut. Apabila  entitas bisnis telah terdaftar maka terdapat  dua  kemungkinan  atas  status entitas  tersebut.  Pertama  sudah  terdaftar  sebagai Wajib Pajak dan kemungkinna kedua belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Untuk kasus pertama  tindak  lanjutnya  adalah  menerbitkan  NPWP  secara  jabatan,  sedangkan  untuk kasus  kedua  otoritas  pajak  dapat  melakukan  pengawasan  dengan  melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menilai apakah transaksi tersebut telah dilaporkan pada otoritas pajak. Untuk lebih sederhana dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar. 4 Perlakuan Transaksi Mencurigakan
Sumber: Diolah penulis
Secara  sederhana  pada  langkah  nomor  1,  PPATK  melakukan  analisis  terhadap transaksi  yang  mencurigakan.  Setelah  mendapatkan  hasil  analisis  pada  nomor  2, selanjutnya dilakukan penerusan informasi ke otoritas terkait, dalam hal pajak diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak meminta lembaga keuangan untuk membuka  transaksi  tersebut  disimbolkan  pada  nomor  3.  Lembaga  keuangan menyerahkan  hasil  kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada  nomor  4.  Selanjutnya Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan  identifikasi  entitas  tersebut  terdaftar  atau  tidak terdaftar pada nomor 5.

## 8. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
Pajak atas ekonomi digital dapat peneliti bedakan menjadi dua macam, yaitu pajak langsung ( direct taxes ) dan pajak tidak langsung ( indirect taxes ). Pajak langsung dapat dimaknai sebagai antara pembayar pajak dan penanggungjawab pajak merupakan entitas yang  sama.  Sedangkan  perbedaannya  dengan  pajak  tidak  langsung  dapat  dilihat  pada pihak  yang  membayar  pajak  dan  penanggungjawab  pajak  merupakan  entitas  yang berbeda. Dalam pajak tidak langsung untuk kasus ini, maka pembayar pajak merupakan pembeli/ customer, sedangkan  penanggungjawab  pajak  adalah  pengusaha.  Peneliti memberikan  gambaran  pemajakan  ekonomi  digital  untuk  entitas  dari  luar  negari/luar daerah pabean yang menerima penghasilan dari Indonesia pada Gambar 5.
Aturan  yang saat ini berlaku di Indonesia baru membahas pengenaan pajak tidak langsung terkait barang/jasa yang berasal dari luar negeri yang digunakan oleh customer Indonesia. Peneliti menilai harus terdapat pajak langsung yang harus dikenakan kepada entitas tersebut. Mengapa hal ini harus dilakukan, mengingat pajak tidak langsung yang dikenakan di Indonesia saat ini merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada
pembeli dari Indonesia. Pajak tersebut sesungguhnya tidak dikenakan kepada entitas yang mendapatkan penghasilan.
Gambar. 5 Pemajakan Entitas dari Luar Daerah Pabean yang Menerima Penghasilan dari Indonesia
Sumber: Diolah penulis
Pada Gambar 5 misalnya, ketika XYZ  Ltd menerima penghasilan dari Indonesia, seharusnya  dikenakan  pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung.  Pajak  tidak  langsung dapat menggunakan dua skema. Skema pertama pembeli langsung membayar pajak ke kas negara, karena entitas yang menjadi penanggungjawab tidak atau belum dikukuhkan menjadi pemungut pajak di Indonesia. Sedangkan dalam skema kedua, ketika entitas yang menjadi penanggungjawab telah dikukuhkan menjadi pemungut pajak di Indonesia, maka entitas tersebutlah yang akan membayarkan pajak tersebut ke kas negara.
Dalam  pajak  langsung,  peneliti  berpendapat  pemerintah  harus  menggagas pengenaan pajak atas ekonomi digital. Pengenaan tersebut dapat berupa pajak yang baru maupun  memperluas  aturan  pajak  yang  ada.  Seperti  negara-negara  yang  telah mengenakan Digital  Service  Tax (DST)  sebelumnya,  Indonesia  pun  dapat  menggagas pajak  yang  serupa  untuk  ekonomi  digital.  Tetapi  yang  harus  diingat  adalah  ini  akan menimbulkan  potensi  gejolak  sebagaimana  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem  Elektronik ( E-Commerce )  yang  telah  dibatalkan.  Sehingga  peneliti  lebih  setuju untuk memperluas dan mempertegas aturan pajak yang telah ada misalnya dalam Pajak Penghasilan, daripada membuat menggagas jenis pajak yang baru. Muatan terkait hal apa saja yang seharusnya diatur dapat dilihat pada Gambar 6.

## 9. Muatan dalam Peraturan Pajak Langsung
Menurut  peneliti  hal  pertama  yang  harus  diidentifikasi  oleh  pemerintah  adalah ruang  lingkup  ekonomi  digital.  Peneliti  lebih  setuju  rung  lingkup  sebagaimana  telah diungkapkan  sebelumnya,  yaitu  pendapat  OECD  (2019) , Barefoot  et  al. (2018),  dan digitalised  economy menurut Bukht  &  Heeks (2017).  Setelah  pemerintah  berhasil membuat identifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang dapa disebut dengan taxable  person, sumber  penghasilan  yang  dapat  dikenakan  pajak  di  Indonesia, serta berapa batasan penghasilan yang akan dikenakan pajak.
Gambar 6 Muatan dalam Peraturan Pajak Langsung
Sumber: Diolah penulis
Pemerintah  dapat  mengadopsi  aturan  dari  Perancis,  Spanyol,  Inggris  dan  Turki tentang  pendefinisian taxable  person ,  sumber  penghasilan,  serta threshold dengan memperhatikan  sistem  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satu  pertimbangan  dalam aturan  hukum  perpajakan  yang  berlaku  adalah  kedudukan  Persetujuan  Penghindaran Pajak  Berganda  atau tax  treaty dalam  hukum  pajak  di  Indonesia.  Hal  lain  yang  harus dipertimbangkan  adalah  bagaimana  konsensus  global  mengatur  pemajakan digital economy dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak menjadi hal yang penting dalam hal ini, karena pemerintah harus mempertimbangkan apakah pajak yang dikenakan atas laba di Indonesia atau penghasilan bruto dari Indonesia. Peneliti lebih setuju untuk mengenakan  berdasarkan  penghasilan  bruto.  Pertimbangan  yang  mendasari  adalah tingkat  kesulitan  dalam  menentukan  biaya  pengurang  yang  dapat  diatribusikan  untuk pendapatan dari Indonesia.

## Kesimpulan
Ruang lingkup ekonomi digital yang dapat diterapkan dalam aturan perpajakan di Indonesia antara lain definisi , dan digitalised economy . Pemajakan atas ekonomi digital harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti netralitas, efisiensi, kesederhanaan dan
kepastian, keadilan dan efektivitas, dan fleksibilitas. Salah satu masalah yang dihadapi pada  ekonomi  digital  adalah Base  Erosion  Profit  Shifting atau  BEPS.  Dalam  praktik BEPS peraturan perpajakan di yurisdiksi negara-negara yang berbeda saling bergesekan satu dengan yang lain. Sehingga Indonesia memerlukan keterlibatan dan sinergi dengan seluruh stakeholder global.
Pemajakan atas ekonomi digital harus dilakukan mengingat besarnya potensi atas ekonomi digital di Indonesia. Kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk ekonomi digital antara lain:
a. Memperkuat  sinergi  antar  otoritas  terkait,  misalnya  perbankan/lembaga  keuangan, PPATK, serta otoritas pajak
b. Entitas  yang  diidentifikasi  melakukan  transaksi  mencurigakan  oleh  PPATK,  harus dilakukan pendalaman untuk menentukan entitas tersebut dapat dilakukan pemeriksaa atau menetapkan NPWP secara jabatan
c. Pemerintah  dapat  mengenakan  pajak  langsung  dan  pajak  tidak  langsung  terhadap ekonomi digital
d. Pajak langsung  yang dikenakan harus memperhatikan konsensus global dan sistem hukum yang ada di Indonesia
e. Peneliti  berpendapat  bahwa  pemerintah  lebih  baik  memeprluas  dan  memeprtegas aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada memberlakukan jenis pajak baru.

## Bibliografi
APJII.  (2020).  Survei  APJII  yangDitunggu-tunggu,Penetrasi  InternetIndonesia  2018.
Buletin APJII , 40 , 1–6.
Atabey, Utku, & Şamlı, Erdem. (2020). Digital Service Tax in Turkey.
Azwar, & Mulyawan, Andi Wawan. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia Dan Potensi Penerimaan Pajak, . 1 (1), 60–78. https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.18
Barefoot,  Kevin,  Curtis,  Dave,  Jolliff,  William,  Nicholson,  Jessica  R.,  &  Omohundro, Robert.  (2018).  Defining  and  measuring  the  digital  economy. US  Department  of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC , 15 .
Boccia, Francesco, & Leonardi, Robert. (2016). The Challenge of the Digital Economy. Markets, Taxation and Appropriate Economic Models. Library of Congress Control , (2016957774). Springer.
Bukht, Rumana, & Heeks, Richard. (2017). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. Development Informatics Working Paper , (68).
Burdine,  Thompson  Julie,  Thorne,  Sally,  &  Sandhu,  Gurjit.  (2021).  Interpretive description:  a  flexible  qualitative  methodology  for  medical  education  research. Medical Education , 55 (3), 336–343. https://doi.org/10.1111/medu.14380
Choi, Soon Yong, & Whinston, Andrew B. (2000). The future of the digital economy. In
Handbook on electronic commerce (pp. 25–52). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58327-8_2
Creswell, John W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative (5th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Limited.
Darussalam, & Tobing, Ganda C. (2014). Rencana AksiBase Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia .
DDTC.  (2020).  Pemerintah  Sebut  6  Faktor  Ini  Bisa  Persulit  Pencapaian  Target  Pajak. Retrieved  October  25,  2020,  from  https://news.ddtc.co.id/pemerintah-sebut-6- faktor-ini-bisa-persulit-pencapaian-target-pajak-23745

## Fitriandi, Primandita. (2020). PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE
MARKETPLACE. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal) , 4 (1), 14–20. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202
Gaspareniene, Ligita, Remeikiene, Rita, & Navickas, Valentinas. (2016). The concept of digital  shadow  economy:  consumer’s  attitude. Procedia  Economics  and  Finance , 39 , 502–509. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30292-1
HMRC. (2020). Digital Services Tax.
Holly,  Cheryl,  Bugel,  Mary  Jo,  Scuderi,  Deneen,  Estrada,  Rosario  P.,  Harvey,  Joan, Echevarria,  Mercedes,  Giuliante,  Maryanne  M.,  Antonio,  Angelito  S.,  Duncan, Keesha  A.,  Shuler,  Jackeline  Biddle,  Barto,  Donna,  &  Singer,  Ahmad.  (2014). Qualitative Descriptive Research. In Scholarly Inquiry and the DNP Capstone (pp. 69–2014). https://doi.org/10.1891/9780826193889.0005
Kleist,  Virginia  Franke.  (2004).  A  transaction  cost  model  of  electronic  trust: Transactional return, incentives for network security and optimal risk in the digital economy.
Electronic Commerce Research , 4 (1), 41–57.
https://doi.org/10.1023/B:ELEC.0000009281.05504.93
Lowry,  Sean.  (2019).  Digital  Services  Taxes  (DSTs):  Policy  and  Economic  Analysis.
CRS Report , (R45532).
Merriam, Sharan B. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative Research in Practice: Examples for Discussion and Analysis , 1 (1), 1–17.
Nizar, Muhammad Afdi, & Purnomo,  Kuntarto. (2011).  potensi penerimaan pajak dari underground economy di indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 15 , 1–35.
OECD.  (2014). Addressing  the  Tax  Challenges  of  the  Digital  Economy . https://doi.org/10.1787/9789264218789-en
OECD. (2019). A Roadmap Toward A Common Framework For Measuring The Digital Economy .
Pandey,  Prabhat,  &  Pandey,  Meenu  Mishra.  (2021). Research  Methodology  Tools and Techniques . Bridge Center.
Pavlou,  Paul  A.  (2002).  Institution-based  trust  in  interorganizational  exchange relationships: the role of online B2B marketplaces on trust formation. The Journal of Strategic Information Systems , 11 (3–4), 215–243. https://doi.org/10.1016/S0963- 8687(02)00017-3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 .
Rakhmindyarto.  (2014). Base  Erosion  and  Profit  Shifting  (BEPS):  AktivitasEkonomi Global dan Peran OECD .
Remeikiene,  Rita,  Gaspareniene,  Ligita,  &  Schneider,  Friedrich  Georg.  (2018).  The definition of digital shadow economy. Technological and Economic Development of Economy , 24 (2), 696–717. https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1266530
REPUBLIKA. (2019). Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun.
Russell,  Barrie.  (2010). Revenue  administration:  managing  the  shadow  economy . International Monetary Fund.
Samuda,  Sri Juli  Asdiyanti.  (2016).  UNDERGROUND  ECONOMY  IN  INDONESIA. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan , 19 , 39–56.
https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599
Sandelowski,  Margarete.  (2000).  Whatever  happened  to  qualitative  description?
Research in Nursing & Health , 23 (4), 334–340. https://doi.org/10.1002/1098
Sapardi,  Tenang.  (2013). Estimasi  Potential  Loss  Penerimaan  Pajak  dari  Kegiatan Underground Economy dengan Pendekatan Moneter . 21 , 71–
86. http://dx.doi.org/10.25105/me.v21i1.793
Sayekti,  Nidya  Waras.  (2020).  STRATEGI  PENGEMBANGAN  PARIWISATA HALAL DI INDONESIA. Kajian , 24 (3), 159–172. 10.22212/kajian.v24i3.1866
Setyawan, Herry. (2019). Pajak dan Ekonomi Digital.
Sukardi, Ichwan, & Jiaqian, Sophia She. (2020). Taxing the digital economy in Indonesia.
Suwardi,  Suwardi,  Budiandri,  Alan,  Cinthya,  S.,  &  Ghifri,  N.  A.  (2020).  memajaki transaksi ekonomi digital: studi kasus di india, perancis, dan australia. JURNAL PKN (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara) , 2 (1), 1–
12. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.971
Terada-Hagiwara, Akiko, Gonzales, Kathrina, & Wang, Jie. (2019). Taxation Challenges in a Digital Economy—The Case of the People’s Republic of China .
Wibowo,  Edi  Wahyu.  (2018).  Analisis  Ekonomi  Digital  dan  Keterbukaan  terhadap Pertumbuhan  GDP  Negara  ASEAN. Jurnal  Lentera  Bisnis , 7 (2),  66–
80. http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.235
Yuliani,  Dinda.  (2020). COMPARATION  OF  INDONESIA  AND  CHINA  DIGITAL ECONOMIC  GROWTH  IN  THE  FIELD  E-COMMERCE .  Universitas  Ahmad Dahlan.
Zulvina,  Susi.  (2011). Pengantar  Hukum  Pajak .  Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara.