FisiPublik : Jurnal Ilmu  Sosial dan  Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN:  2528-2689;  E-ISSN:  2540-9751 May 2022,  Vol.  7 No. 1

## PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA BUKIT RAYA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Kasim 1 , Arnila Fitriani 2
Muhammad Kasim, mkasim.fisip@uwgm.ac.id, 081220236581, Universitas Widya Gama Mahakam 1 Arnila Fitriani, arnilafitriani1512@gmail.com, 083140712490,  Universitas Widya Gama Mahakam 2

## Abstract (English Version)
During this  new normal  period, the  Government of  the  Republic of  Indonesia tried  to refocus  on  a number of international and national policies and programs that had experienced disorientation, namely the 2016-2030 SDGs program with 17 (seventeen) sustainable development goals as a follow -up to the Millennium Development  Goals  (MDGs)  program.  2000-2015  with  9  (nine)  development  goals.  In contrast to the MDGs, which only target the  development of the central and local governments,  the SDGs target development to rural areas. As Permendesa PDTT Number 13 of 2020 concerning Priority in the  Use  of Village  Funds  regarding the  achievement  of SDGs  goals  at the  village  level,  including Bukit Raya Village in Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency through the power of the Community Empowerment Institution (LPM).
The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  role  of  Community  Empowerment  Institutions  in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of Bukit Raya Village in Tenggarong Seberang District, Kutai  Kartanegara  Regency, and  to  explore  the factors  that  support  and hinder  the  role  of Community  Empowerment  Institutions  in  Achieving  the  Village's  Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Bukit  Raya  in  Tenggarong  Seberang  District,  Kutai  Kartanegara  Regency.  Based  on  the description above from the discussion that has been put forward, it can be concluded that LPM  has carried out  its role  as  mandated by  applicable  regulations and  is  a partner  of  the Bukit  Raya  Village Government to implement work programs that aim to achieve SDG's during 2021 as a form of priority in using the 2021 Village  Fund. This role still  needs to be increased  considering all the limitations  of activities during the COVID-19 pandemic, achieving the  SDGs target, with the discovery of  several inhibiting factors in the  form of: the impact  of the PPKM policy  in program implementation and  the limitations of community activities, so that there are some people w ho have become economically down because of being laid  off or being laid  off during the Covid-19 pandemic.
Keywords:  Community  Empowerment  Institutions,  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  Bukit Raya Village,  Kutai  Kartanegara Regency

## Abstrak (Indonesia Version)
Pada  masa  new  normal  inilah  Pemerintah  Republik  Indonesia  mencoba  untuk  kembali  fokus  pada sejumlah kebijakan dan program internasional dan nasional yang sempat mengalami disorientasi, yakni program SDGs 2016-2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembanguan berkelanjutan sebagai lanuutan dari  program  Millennium  Developments  Goals  (MDGs)  2000-2015  dengan  9  (sembilan)  tujuan pembangunan. Berbedea dnegan MDGs yang hanya menyasar pembangunan pemerintah pusat dan daerah, SDGs menyasar pembangunan hingga perdesaan. Sebagaimana Permendesa PDTT Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai pencapaian tujuan SDGs pada tingkat desa, termasuk Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kekuatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
Tujuan penelitian untuk mengetahui  Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam  Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menggali Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pencapaian  Tujuan  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Desa  Bukit  Raya  Di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.. Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan yang tekah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagaimana amanah peraturan yang berlaku dan menjadi mitra Pemerintah Desa Bukit Raya untuk melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk mencapai SDG’s selama tahun 2021 sebagai wujud prioritas penggunaan Dana Desa 2021. Peran tersebut masih perlu  ditingkatkan  mengingat  dengan  segala  keterbatasan  aktivitas  di  tenagh  Pancemi  Covid-19 pencapaian target SDGs, dengan ditemukannya beberapa faktor penghambat berupa dampak kebijakan PPKM dalam implementasi program dan keterbatasan aktivitas masyarakat, hingga adanya beberapa masyarakat  yang  menjadi  terpuruk  secara  ekonomi  karena  terkena  PHK  atau  dirumahkan  selama pandemi Covid-19.
Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Sustainable Development Goals (SDGs), Desa Bukit Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors re tain copyright and grant the  journal right of first publication with the work  simultaneously  licensed  under  a C re ative   C ommons  Attribution   4.0 Inte rnational  Lice nse that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Saat  ini  hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia  terdampak  pandemi  Covid-19,  sehingga sejumlah kebijakan dan program pembangunan  fisik dan non fisik  baik yang berasal dari  ranah internasional  dan  nasional  mengalami  disorientasi  dalam  pencapaiannya,  karena  semua terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 pada  gelombang pertama yang terjadi pada  awal Maret  hingga  Juli  2020.  Kemudian  pada  kuartal  keempat  tahun  2020,  dunia  internasional termasuk  Indonesia  menyatakan  memasuki  tatanan  baru  kehdiupan  bermasyarakat  dengan lahirnya  konsep new normal .
Pada  masa  new  normal  inilah  Pemerintah  Republik  Indonesia  mencoba  untuk  kembali fokus  pada  sejumlah  kebijakan  dan  program  internasional  dan  nasional  yang  sempat mengalami  disorientasi,  yakni  program  SDGs  2016-2030  dengan  17  (tujuh  belas)  tujuan pembanguan  berkelanjutan  sebagai  lanuutan  dari  program Millennium Developments  Goals (MDGs) 2000-2015  dengan 9  (sembilan)  tujuan pembangunan.  Berbedea dnegan  MDGs  yang hanya  menyasar  pembangunan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  SDGs  menyasar  pembangunan hingga  perdesaan.
Pada masa new normal, pemerintah melalui kementerian menerbitan  Permendesa  PDTT Nomor 13 Tahun 2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada:
a. Pasal 5:
(1)  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3) huruf a diatur dan diurus  oleh  Desa berdasarkan kewenangan Desa.
(2)  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diarahkan untuk  program dan/atau kegiatan  percepatan pencapaian  SDGs Desa melalui:
a.  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai kewenangan Desa;
b.  program  prioritas  nasional  sesuai kewenangan Desa; dan
c.  adaptasi kebiasaan baru Desa.
b.Pasal 6
(1)  Penggunaan  Dana  Desa  untuk  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai  kewenangan Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a  diprioritaskan  untuk pencapaian SDGs Desa:
a.  pembentukan,  pengembangan,  dan  revitalisasi  badan  usaha  milik  Desa/badan usaha milik  Desa bersama untuk  pertumbuhan  ekonomi  Desa merata;
b.  penyediaan  listrik  Desa  untuk  mewujudkan  Desa  berenergi  bersih  dan terbarukan; dan
c.  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  yang  diutamakan  dikelola  badan usaha  milik  Desa/badan  usaha  milik  Desa  bersama  untuk  mewujudkan konsumsi  dan produksi  Desa sadar lingkungan.
Memperhatikan  Permendesa  PDTT  tersebut,  maka  pemerintah  desa  dalam mengimplementasikan  harus  melibatkan  semua  pihak  terkait  di  wilayahnya,  bersama  lembaga yang memilki tugas dan fungsi memberdayakan masyarakat agar terjadi partisipasi  masyaraka t yang  optimal  guna  mewujudkan  tujuan  pembangunan  SDGs  pada  tingkat  desa.  Sebagaimana pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 6 (1) Jenis LKD salah satunya adalah sebagaimana huruf  f. yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian pada Pasal 7 (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait  perencanaan  pembangunan  desa  dan  menggerakkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa dengan swadaya gotong-royong.
Istilah  pemberdayaan  masyarakat  menurut  Sumaryadi  (2005:11)  “Pemberdayaan masyarakat  adalah  upaya  mempersiapkan  masyarakat  seiring  dengan  langkah  upaya memperkuat  kelembagaan  masyarakat  agar  mereka  mampu  mewujudkan  kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan  dalam suasana  keadilan sosial  yang berkelanjutan”.  Kemudian menurut Rusmiyati (2011:16) mengatakan “pemberdayaan  adalah  suatu cara rakyat,  organisasi dan komunitas  diarahkan  agar  mampu  menguasai  kehidupannya  atau  pemberdayaan  dianggap sebuah  proses  menjadikan  orang  yang  cukup  kuat  untuk  berpartisipasi  terhadap  kejadian- kejadian  serta  lembaga  yang  mempengaruhi  kehidupannya”.  Dengan  demikian,  maka pemberdayaan  masyarakat  merupakan  sebuah  upaya  terarah  dan  terencana  dalam  rangka penguatan  keberdayaan  masyarakat  dalam  partisipasi  pembangunan  di  wilayah  tempat  tinggal dalam rangka penguatan kemandirian,  kesejahteraan dan berkemajuan.
Dengan  demikian,  dalam  rangka  menggerakkan  masyarakat  untuk  turut  andil mensukseskan pencapaian  tujuan SDGs  di tingkat  desa, maka  diperlukan peran  dan  komitmen LPM.  Menurut  Lindayanti,  Hayati,  dan  Suryani  (2018:237)  bahwa  peran  adalah  bagian  tugas
utama yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini sebagaimana yang seharusnya menjadi tanggung jawab  LPM  Desa  Bukit  Raya  Di  Kecamatan  Tenggarong  Seberang  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalam  mencapaian  tujuan SDGs. Termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada  Pasal 7 ayat (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat  terkait  perencanaan pembangunan  desa  dan  menggerakkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa dengan  swadaya  gotong-royong.  Di  dalam  tugas  tersebut,  terdapat  kata  kunci  yang menggerakkan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan
SDGs  sendiri  dapat  dipahami  dalam  berbagai  dimensi  yang  berbeda;  (i)  kronologinya dan prosesnya;  (ii) tujuan  dan targetnya  dan  di dalamnya  skala perubahan  yang  diimpikannya; (iii)  proses  perundingannya;  serta  (iv)  perbedaan  dibandingkan  pendahulunya, Millenium Development Goals (MDGs) . selanjutnya  SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru  pengganti  MDGs  tahun  2000-2015,  dan  dilanjutkan  SDGs  tahun  2015–2030;  (b)  sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan  169  sasaran  pembangunan.  Tujuh  belas  tujuan  dengan  169  sasaran  diharapkan  dapat menjawab  ketertinggalan  pembangunan  negara–negara  di  seluruh  dunia,  baik  di  negara  maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).
Keberhasilan  SDGs  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  penting  pemeirntah  desa  dan LPM.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  Permendesa  PDTT  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana  Desa. Oleh karena  itu, melalui penelitian  ini ini peneliti  memahami Peran  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Pencapaian  Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai  Kartanegara,  dan  menggali  faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut untuk kemudian  diberikan  analisa.

## 2. METODOLOGI
Memperhatikan  latar  belakang,  tujuan  penelitian  dan  kajian  literatur,  maka  penelitian  ini menggunakan  jenis  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  dalam  pandangan  Walliman  (2006:129) “ Qualitative research does not involve counting and dealing with numbers but is based more on information expressed in words  – descriptions, accounts, opinions, feelings, etc”, atau
dengan  kata  lain  bahwa  penelitian  kualitatif  tidak  melibatkan  perhitungan  dan  angka  tetapi lebih  didasarkan  pada  informasi  yang  disajikan  dalam  kata-kata  -  deskripsi,  perhitungan, pendapat,  perasaan,  dll.  Selain  itu,  menurut  pendapat  Vanderstoep  &  Johnston  (2009:7) “ qualitative research  produces narrative or textual descriptions of the phenomena under study” atau    penelitian  kualitatif  menghasilkan  deskripsi  narasi  atau  fenomena  tekstual  yang diteliti.
Penelitian ini, akan menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa purposive sampling atau informan yang dipandang mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan tema dan tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  ini,  informan  direncanakan  terdiri  dari:  Ketua  BPD  Desa Bukit Raya;  Ketua  LPM Desa  Bukit  Raya; Kepala  Desa  Bukit Raya;  Sekretaris  Desa  Bukit Raya; Tokoh  Pemuda Desa  Bukit Raya;  Tokoh Agama  Desa Bukit  Raya; Tokoh  Perempuan Desa Bukit  Raya; dan Ketua Rukun Tetangga.
Adapun  analisis  data  menggunakan  analisis  model  interaktif  model  terbaru  yang dikembangkan  oleh  Miles,  Huberman,  dan  Saldana  pada  tahun  2014,  sebagai  pengembangan dari  model  analisis  interaktif  sebelumnya  dari  Miles  dan  Huberman  pada  tahun  1992.Analisis data  model  interaktif  terdiri  dari  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimplan/verifikasi..

## 3. HASIL
Sebagaimana  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa , dimana pada Pasal  6  (1)  Jenis  LKD  salah  satunya  adalah  sebagaimana  huruf  f.  yakni  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM).  Kemudian  pada  Pasal  7  (5)  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat  terkait  perencanaan  pembangunan  desa  dan menggerakkan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  dengan  swadaya  gotong- royong.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 6 (1)  Jenis  LKD  salah  satunya  adalah  sebagaimana  huruf  f.  yakni  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan  hasil penelitian menunjukkan  sebagaimana yang diuraikan  selanjutnya.

## Tulis judul Artikel

## 3.1 Peran Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan SDGs
LPM  sebagai  lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk  membantu  Kepala  Desa  dalam menyerap  aspirasi  masyarakat  dalah  hal  perencanaan  pembangunan  dan  penggerakkan keswadayaan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Bukit  Raya,  pada prinsipnya pihak  LPM  telah melaksanakan  tugas  tersebut  hanya saja  masih  perlu  peningkatan upaya melalui  pendekatan yang  lebih intensif  agar masyarakat  dengan penuh  kesadaran  dapat bersedia untuk  turut berpartisipasi  secara optimal  dalam pembangunan  bersama LPM.
Pada  tahun  2021  ini,  pihak  LPM  sebagai  mitra  Pemerintah  Desa  Bukit  Raya  berupaya mengimplementasikan  dengan  sebaik  mungkin  Permendesa  PDTT  Nomor  13  Tahun  2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  diarahkan  untuk  program  dan/atau  kegiatan  percepatan  pencapaian SDGs Desa melalui  3 (tiga)  poin  utama, yakni:
a.   pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai kewenangan Desa;
b.   program  prioritas  nasional  sesuai kewenangan Desa; dan
c.   adaptasi kebiasaan baru Desa.
Intinya  bahwa  ketiga  poin  tersebut  merupakan  prioritas  penggunaan  dana  desa  kearah implementasi  kebijakan  new  normal  atau  kebiasaan  baru  dalam  beraktivitas  bagi  masyarakat, terutama untuk  memperkuat  sektor  ekonomi  kerakyatan  berbasis  pada  kegiatan  Usaha  Mikro Kecil Menengah  (UMKM)  yang  dilakukan  oleh masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat Desa  Bukit  Raya.  Dalam  implementasinya,  LPM  sebagai  mitra  Pemerintah  Desa  dapat melakukan penguatan UMKM melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bukit Raya.
Menurut  pihak  LPM,  untuk  BUMDes  Bukit  Raya  akan  semakin  ditingkatkan  perannya pada  tahun  2022  mendatang,  dimana  untuk  lebih  detail  akan  di  bahas  pada  Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang tahapannya dilakukan pada bulan Januari dan Pebruari 2022. Mengingat saat ini kondisi BUMDes di Bukit Raya belum dapat beroperasi secara  maksimal  karena  masih  dalam  tahap  penatakelolaan.  Sehingga  saat  musrenbangdes nanti  akan  dibahas  mengenai  optimalisasi  peran  BUMDes  dalam  penguatan  sektor  ekonomi masyarakat yang  nantinya  akan  turut  memberi penguatan  pada  pencapaian  SDG’s  khususnya untuk  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  dan  kreatif  yang  berbasis  pada  kelestarian lingkungan  hidup.
Dari 17 goals SDG’s terdapat sejumlah goals atau tujuan yang sangat rentan dan  berada di  perdesaan  termasuk  Desa  Bukit  Raya,  yakni  diantaranya  adalah  mengenai  kemiskinan, kelaparan,  kesehatan  sebagai  bagian  dari  indikator  kesejahteraan,  pendidikan  yang  bermutu, kesetaraan gender dan kesempatan untuk beraktifitas  pada ranah publik yang seimbang  antara laki-laki  dan  perempuan,  akses  air  bersih,  dan  pekerjaan  yang  layak  dengan  pertumbuha n ekonomi  yang  baik  khususnya  di  masa  new  normal  yang  kembali  mengalami  pandemi  Covid- 19.  Ketujuh  goals  atau  sasaran  pembangunan  berkelanjutan  tersebut  juga  pencapainannya harus  di  dukung  oleh  seluruh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat,  agar  Desa  Bukit  Raya dapat  menjadi  desa  yang  semakin  maju.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  mengingat  Desa  Bukit Raya juga  terimbas  oleh  pandemi  Covid-19 yang  membuat  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat mengalami  pelambatan,  karena  kebijakan  pembatasan  aktivitas  pada  ranah  publik  dan kebijakan  protokol  kesehatan.
Menurut  pihak  LPM,  saat  ini  menjelang  akhir  semester  kedua  atau  akhir  tahun  2021, pihak  LPM  bersama  unsur  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  (LKD)  lain  seperti  pihak kepemudaan, Rukun  Tetangga,  penggerak Pembinaan Kesejahteraan  keluarga  (PKK) sedang
mempersiapkan  untuk  kegiatan  pra  musrenbangdes  yang  mengikuti  arahan  dari  pemerintah pusat  harus  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  2022.  Oleh  karena  itu,  pihak  LKD  terus menggerakkan  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam  musrenbangdes  pada  Januari  2022 mendatang.
Untuk  tahun  2021  ini,  pihak  LPM  telah  berusaha  seoptimal  munbgkin  bersama  pihak pemangku  kepentingan  desa  untuk  mencapai  beberapa  target  SDGs  sesuai  dengan  amanah Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun diakui masih perlu penguatan lagi  pada tahun  2022 mendatang,  mengingat  aktivitas di  tahun 2021  banyak  banyak terbatasi dengan adanya permasalahn pandemi Covid-19 di Desa Bulit Raya. Dengan demikian, upaya  pencapaian  tujuan  poin  SDGs  terutama  pengauatan  ekonomi  masyarakat  akan  terus dilakukan,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku  pada tahun 2022.

## 3.2  Faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  Peran  Lemba ga  Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)
Mengacu pada  hasil  penelitian lapangan,  diketahui  bahwa terdapat  sejumlah  faktor  yang menjadi  pendukung  dan  penghambat  bagi  LPM  Desa  Bukit  Raya  untuk  memberdayakan  dan mencapai tujuan  SDGs sebagaimana yang dinginkan  kementerian.
a) Faktor  Pendukung.  Dalam  hal  ini  berdasarkan  penelitian  lapnagan  diidentifikasi  dan diketahui terdapat faktor yang mendukung terlaksanaknya peran LPM Desa Bukit Raya untuk  mencapai  tujuan  SDG’s  yakni  kemitraan  yang  baik  bersama  pihak  Pemerintah Desa Bukit Raya dan masyarakat, posisi letak geografis Desa Bukit Raya yang berada di  jalur  poros  Kota  Samarinda  sebagai  Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan Kota Tenggarong sebagai Ibu  Kota Kabupaten Kutai  Kartanegara, kondisi Dana  Desa yang cukup bagus dalam arti besaran yang diperoleh, dan akses internet yang baik untuk komuikasi  dan koordinasi  dengan pihak  Kecamatan dan pihak  Dinas terkait.
b) Faktor  Penghambat.  Sedangkan  untuk  faktor  penghambat  yang  berhasi  diidentifikasi oleh  tim  peneliti  berupa  kebijakan  PPKM  baik  dengan  skala  mikro  maupun  berlevel menyebabkan  beberapa  program  aksi  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  optimal,  ada beberapa  masyarakat  yang  kondisi  sosial  ekonominya  semakin  sulit  karena  pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sehingga kategori mereka juga berubah menjaid turun,  beberapa  kegaitan  dilaksanakan  dengan  melalui  program  atau  aplikasi  video conference  sehingga  tingkat  daya  serap  pemahaman  atas  informasi  agak  rendah dibandingkan  pertemuan tatap muka

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dari  pembahasan  yang  tekah  dikemukakan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa:
1. LPM  telah  menjalankan  perannya  sebagaimana  amanah  peraturan  yang  berlaku  dan menjadi  mitra  Pemerintah  Desa  Bukit  Raya  untuk  melaksanakan  program  kerja  yang bertujuan  untuk  mencapai  SDG’s  selama  tahun  2021  sebagai  wujud  prioritas penggunaan  Dana Desa 2021.
2. Peran tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dengan segala keterbatasan aktivitas di tenagh  Pancemi  Covid-19 pencapaian  target  SDGs, dengan  ditemukannya  beberapa faktor penghambat berupa  dampak kebijakan  PPKM dalam  implementasi program  dan keterbatasan  aktivitas  masyarakat,  hingga  adanya  beberapa  masyarakat  yang  menjadi terpuruk secara ekonomi karena terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid- 19.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Miles, B. Matthew, Michael A. Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analisis A Metthods Sourcebook-sage.pdf
Nasution,  M. N. 2004. Manajemen  Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia  Indonesia.
Rivai,  Veithzal.  2004.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan.  Jakarta:
RajaGrafindo  Persada.
Rusmiyati,  Chatarina. 2011. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah: Studi  Kasus  Pelayanan Sosial PSBR Makkareso, Maros, Sulawesi Selatan, B2P3KS PRESS, Yogyakarta.
Sumaryadi, I Nyoman.  2005. Perencanaan Pembangunan  Daerah Otonom dan  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

## Jurnal Ilmiah
Lindayanti,  Rahmi  Hayati,  Lilis  Suryani.  2018.  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Menigkatkan Kinerja  Pegawai  Dari  Aspek  Keteladanan  Di  Desa  Lukbayur  Kecamatan  Tanta Kabupaten Tabalong  JAPB: Vol. 1, No. 1, April  2018  Halaman. 230-244.
Utami,  Septiana  Nur.  2011.  Peranan  Kepala  Desa  Sebagai  Motivator  Pembangunan  Desa.
Penelitian  UNS Surakarta.

## Paraturan  Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa Permendesa PDTT Nomor  13 Tahun  2020 Tentang Prioritas  Penggunaan Dana Desa