Volume 21, Nomor 1, 2022; pp. 84–92 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 19 April 2022

## Subsidi di Indonesia
Anugrah Stephen Soen*, Herry Sugianto*, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari Universitas Presiden, Cikarang – Indonesia
anugrah.soen@student.president.ac.id*, herry.sugianto@student.president.ac.id*, ricky.theodorus@student.president.ac.id dan supeni@president.ac.id
How to cite (in APA style):
Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. W acana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 21 (1), pp.84-92. https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92

## Abstract
Subsidies are one of the tools for equitable distribution of  welfare that the state can use to help low-income communities.  The  existence  of  subsidies  allows  the  government  to  maintain  economic  stability  and  public welfare. One of  the challenges in allocating subsidies in Indonesia, among others, is the vast territory of  the country with a variety of diversity, so that the strategy adopted will also be unique. Therefore, the distribution mechanism also varies in  terms of form, size, and procedure. This study discusses various kinds  of  subsidies that  the  government  has  provided.  Various  types  and  mechanisms  of  subsidies  are  discussed  to  facilitate subsidy mapping. In addition, this study also describes the subsidies carried out by the government during the pandemic.  This  detailed  discussion  of  subsidies  is  expected  to  enrich  the  literature  on  subsidies  based  on practices that have been carried out in Indonesia. Many considerations need to be made by the government so that the budget provided for subsidies can meet the subsidy target by taking into account the financial capacity of the state. Subsidies in the APPBN Indonesia are also growing from year to year. The analysis in this article indicates  that  what  the  government  has  done  from  2015  to  2019  has  succeeded  in  building  better  human resources and providing good facilities to make Indonesia a decent place to live.
Keywords: subsidy; economy; APBN; pandemic; indonesia.

## Abstrak
Subsidi  merupakan salah satu alat pemerataan kesejahteraan  yang dapat negara  manfaatkan untuk membantu masyarakat ekonomi bawah. Keberadaan subsidi memungkinkan pemerintah menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan pengalokasian subsidi di Indonesia antara lain adalah wilayah negara yang luas dengan berbagai keberagaman, sehingga strategi yang dilakukan pun akan menjadi unik. Oleh sebab  itu,  mekanisme  penyalurannya  pun  bervariasi  dalam  hal  bentuk,  besaran,  dan  tata  cara.  Penelitian  ini membahas  berbagai  macam  subsidi  yang  pemerintah  telah  berikan.  Berbagai  macam  dan  mekanisme  subsidi dibahas  untuk  memudahkan  pemetaan  subsidi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menguraikan  subsidi  yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi. Pembahasan yang detil terkait subsidi ini diharapkan memperkaya literatur  subsidi  berdasarkan  praktik  yang  telah  dilakukan  di  negara  Indonesia.  Banyak  pertimbangan  yang perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  penganggaran  yang  diberikan  untuk  subsidi  dapat  memenuhi  target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara. Subsidi di APPBN Indonesia juga  sangat  berkembang  dari  tahun  ketahun  analisis  di  artikel  ini  menandakan  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah semenjak 2015 hingga 2019 berhasil untuk memambangun sumber daya manusia yang lebih baik dan memberikan fasilitas yang baik untuk menjadikan indonesia tempat yang layak untuk ditinggali.
Kata kunci: subsidi; ekonomi; APBN; pandemi; indonesia

## I.  PENDAHULUAN
Subsidi  adalah  bantuan  uang  atau  komoditas,  perkumpulan  atau  masyarakat  yang  umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. dalam bukunya yang  berjudul  Contemporary  Economics,  subsidi  adalah  suatu  pembayaran  yang  dilakukan  oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  yang  dapat  meringankan  beban  penerima.  Secara  Singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.
Bentuk  subsidi  bisa  Materi,  Uang,  Kebutuhan  sembako,  Barang  hingga  keringanan  biaya. Biasanya,  golongan  yang  menjadi  penerima  subsidi  adalah  masyarakat  golongan  menengah  ke bawah. Subsidi yang di berikan pemerintah ini bersumber dari pajak. Jadi, uang pajak yang dipungut oleh  pemerintah  kembali  lagi  ke  dalam  lingkup  masyarakat  melalui  pemberian  subsidi.  Subsidi
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 85
Subsidi di Indonesia
diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing  power  (kemampuan  masyarakat  untuk  membeli)  adalah  kekuatan  uang  atau  jumlah barang yang dapat dibeli oleh seorang individu dengan jumlah uang tertentu
Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli atau purchasing power (kemampuan masyarakat untuk membeli) adalah kekuatan uang atau jumlah  barang  yang  dapat  dibeli  oleh  seorang  individu  dengan  jumlah  uang  tertentu.  Contoh  nya, Pemerintah  yang  memberikan  subsidi  kepada  masyarakat  golongan  yang  mempunyai  ekonomi menengah ke bawah dengan tujuan  agar beban hidup mereka menjadi lebih ringan, misalnya BBM bersubsidi  berguna  untuk  membantu  masyarakat  agar  biaya  BBM  yang  mereka  keluarkan  lebih rendah sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan BBM misalnya biaya angkut barang menjadi lebih murah.
Dengan  begitu  semua  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tidak  akan terhambat  dikarenakan  adanya  subsidi.  Subsidi  pertama  kali  di  laksanakan  di  indonesia  pada  tahun 2005, tepatnya lagi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, lalu berlanjut pada tahun 2009 dan  di  2013 berganti  nama  menjadi  Bantuan  Langsung  Sementara  Masyarakat  (BLSM).  Saat itu  program  diselenggarakan  sebagai  respon  kenaikan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM).  Dan  tujuan utama dari program tersebut adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.
Dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  pemerintah  mengalokasikan  dana untuk  belanja  subsidi  nonenergi  Rp  72,93  triliun  pada  2022.  Nilai  tersebut  porsinya  mencapai 35,24% dari total belanja subsidi. Pemerintah memangkas total belanja subsidi 16,73% menjadi Rp 206,96  triliun  pada  tahun  ini  dari  2021  (outlook)  sebesar  Rp  248,56  triliun.  Demikian  pula  subsidi nonenergi  tahun  ini  dipangkas  39,27%  dari  outlook  2021  sebesar  Rp  120,09  triliun.  Sementara subsidi energi justru meningkat 4,3% menjadi Rp 134,03 triliun pada tahun ini dari sebelumnya Rp 128,47 triliun.

## II.  KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Subsidi
Subsidi  merupakan  isu  lama,  yang  memiliki  polemik  di  pro  dan  kontranya.  Banyak pertimbangan  yang    dilakukan  oleh  pemerintah  agar  penganggaran  yang  diberikan  untuk  subsidi dapat  memenuhi  target  subsidi  dengan  memperhatikan  kemampuan  finansial  yang  dimiliki  oleh negara.  Maka  tidak  heran,  isu  dari  subsidi  mendapatkan  perhatian  lebih  dari  masyarakat  karena seringkali  terjadi  pergolakan  akibat  dari  perubahan  yang  menimpa  pada  subsidi.  Contohnya  seperti pengurangan  subsidi  pada  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  yang  menimbulkan  protes  oleh  berbagai kalangan  di  dua  puluh  tahun  terakhir,  tetapi  ini  wajar  jika  dilihat  kembali  bagaimana  pentingnya BBM dalam menyangkut banyak kehidupan di berbagai kalangan dari yang kecil-menengah hingga mereka yang memiliki ekonomi diatas rata rata merasakan manfaaat subsidi BBM ini.
Bentuk  dari  Subsidi  yaitu  Profit  Loss  dan  Cost  Loss.  Dalam  Profit  Loss,  Subsidi  merupakan biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menutupi  perbedaan  dalam  harga  jual  atau  manfaat  yang  diberikan oleh  produk  dengan  harga  pokok  atau  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  menghasilkan  produksi tersebut.  Jadi,  subsidi  dalam  bentuk  Profit  Loss  adalah  bentuk  penyamaan  harga  jual  dan  harga pokok untuk menutupi selisih dari untung dan rugi bagi produsen. Sedangkan pada Cost Loss, harga jual tidak berdasarkan pada harga pokok melainkan menggunakan harga pasar dimana selisih antara harga pasar dan harga jual menjadi biaya yang harus ditanggung. ( Wardana, 2020 )
Bagaimana  contoh  penerapannya?  Sebagai  contoh:  LPG  tabung  3  kg  harga  normal/  Harga pasar yang dimiliki jika dilihat harga keekonomiannya adalah Rp36.900 atau Rp12.300/Kg  dan akan memiliki laba sebesar Rp 15.900,  Jika Harga Pokok LPG tabung kg adalah Rp21.000 atau Rp7.000/ kg. Selisih inilah antar Rp36.900 dan Rp21.000 yaitu Rp15.900 yang akan menjadi besarnya subsidi yang  diberikan  untuk  menutupi  margin  keuntungan  dari  LPG  tabung  3  kg,  Sebagai  wujud  untuk membantu  masyarakat  yang  kurang  mampu  dan  membutuhkan  dalam  bentuk  komoditas  ( Umah, 2021 ).

## Dampak Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar
Keseimbangan  harga  dapat  terbentuk  karena  adanya  titik  temu  antara  permintaan  dan
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 86
Subsidi di Indonesia
penawaran dengan kata lain suatu produk telah mencapai harga keseimbangannya ketika penawaran atas  jumlah  produknya  dan  permintaan  atas  jumlah  produknya  telah  mencapai  harga  dan  waktu  di titik  tertentu.  Sedangkan  pada  keseimbangan  pasar,  akan  terjadi  kesimbangan  ketika  ada  penjual yang menawarkan produknya dan bersamaan dengan pembeli yang menginginkan produk yang sama dan diikuti oleh volume yang sama. ( Munawar, 2013 )
Jadi yang sangat mempengaruhi akan keseimbangannya harga adalah interaksi antara pembeli dan penjual yang mana sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Dimana permintaan akan mengalami kenaikan ketika terjadi penurunan pada harga dan penawaran akan mengalami kenaikan ketika terjadi kenaikan pada harga. Maka dari itu, penting untuk adanya kesepakatan yang disepakati antara  pembeli  dan  penjual  agar  transaksi  dapat  terjadi.  Karena  ketika  penawaran  terjadi  terlalu tinggi/berlebihan akan dikenal sebagai surplus dan ketika permintaan terjadi terlalu tinggi/berlebihan akan dikenal sebagai shortage. ( Putri, et al., 2017 )
Kemudian, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi agar tetap menjaga keseimbangan pada pasar: Pertama, Berapa harga dan jumlah produk yang terdapat di pasar untuk  memenuhi  keseimbangan  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  subsidi  diberikan?  Kedua,  Berapa besarnya  subsidi  yang  perlu  diberikan  oleh  pemerintah  agar  menjadi  keseimbangan  pada  pasar dengan memperhatikan aspek konsumen dan produsennya?
Sebagai ilustrasi, misalnya untuk memenuhi keseimbangan harga pada produk pangan gula, di pasaran satu kilogram gula di pasar dihargai 15.000/kg. Tetapi menjelang tahun baru, sering terjadi kenaikan  pada  harga  gula  di  pasaran  menjadi  20.000/kg  yang  mana  menyebabkan  harga keseimbangan  menjadi  terganggu.  Melihat  hal  tersebut  konsumen  akan  menurunkan  daya  beli mereka  dan  produsen  akan  menjadi  terganggu  jumlah  produksinya.  Menanggapi  ini,  pemerintah dapat  campur  tangan  untuk  menjaga  keseimbangan  harga  pasar,  salah  satu  cara  bentuk  yang  dapat dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  memberikan  subsidi.  Maka  setelah  subsidi  diberikan  kepada produsen,  harga  gula  dapat  terkendali  dan  permintaan  akan  ikut  kembali  menjadi  stabil,  yang kemudian dapat menjadikan harga gula setelah subsidi menjadi Rp 14.000,00/kg. Jadi harga barang/ jasa setelah disubsidi dapat menjadi  lebih murah dan juga jumlah dari barang/jasa permintaan  juga dapat meningkat.

## Manfaat dan efek buruknya pelaksanaan subsidi

## Dampak Positif Subsidi
Dalam memberlakukan subsidi, adapun dampak positif atau manfaat yang diperoleh: Pertama, Meningkatkan  kemampuan  ekonomi,  dengan  adanya  subsidi  objek  subsidi  dapat  mengalami penurunan  dalam  harga  dibawah  atau  setara  dengan  harga  keseimbangannya  yang  mana  akan menjaga  daya  beli  masyarakat.  Kedua,  Jika  subsidi  ditujukan  untuk  masyarakat  yang  berekonomi bawah  atau  tidak  mampu,  tentunya  akan  membantu  mereka  memenuhi  kebutuhan  ekonominya dengan  harapan  ekonomi  mereka  akan  secara  bertahap  membaik.  Ketiga,  Di  sisi  pelaku  usaha, subsidi  dapat  mencegah  kebangkrutan  usaha  mereka  karena  subsidi  harus  tetap  memandang keseimbang pasar dan meningkatkan kualitas ekonominya di atas daya saing dari produk usaha dari luar negeri.

## Dampak Negatif Subsidi
Sedangkan dampak negatif dari adanya subsidi ialah: Pertama, Adanya kecenderungan ketika konsumen  dapat  membayar  atas  produk  yang  disubsidi  dibawah  harga  pasarnya,  mereka  akan melakukan pengeluaran berlebihan ketimbang berhemat akan kenikmatan yang diterimanya. Jika ini tidak  diregulasi,  subsidi  akan  menyebabkan  ketidak  efisienan  dalam  distribusinya.  Kedua, Penyimpangan  harga,  subsidi  dapat  menimbulkan  penyimpangan  harga  karena  subsidi  hanya bertujuan untuk program populis saja  tanpa melihat efisiensinya, target  subsidinya atau orang yang berhak  mendapatkan  subsidi  berpotensi  tidak  dapat  menikmatinya.  Ketiga,  Mengganggu  jalannya mekanisme  pasar,  dikarenakan  subsidi  memerlukan  biaya  ekonomi  yang  sangat  besar  dan  juga melumpuhkan pasar persaingan yang akan merugikan pihak swasta ( Ibnu, 2021 )

## Subsidi di APBN Indonesia
Dalam  perencanaan  dan  pendistribusian  subsidi  di  indonesia  disusun  di  rancangan  anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana sesuai dengan jenisnya, subsidi termasuk kedalam anggaran
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 87

## Subsidi di Indonesia
belanja pemerintah pusat. subsidi merupakan penerapan dari fungsi apbn yaitu fungsi Alokasi untuk meningkatkan  efisiensi,  tumbuhnya,  dan  bekembangnya  pereknomomian  dan  menjadi  fungsi stabilisasi untuk menyeimbangkan makro ekonomi di negara, tetapi apakah fungsi dan tujuan subsidi itu  sudah  terwujud  dan  apakah  sudah  diterima  dengan  baik  oleh  target  serta  apakah  sudah  ada dampak  baik  yang  dirasakan  oleh  subsidi  itu  haruslah  dikaji  oleh  penyelenggara  melalui  data-data terkait,  indeks  kemakmuran  masyarakat  dan  indeks  ekonomi  negara  itu  sendiri.  Sebagai perbandingan berikut adalah  kebijakan APBN 2015 hingga 2019 dalam aturan  subsidi. ( Wikipedia, 2006 )
Arah  kebijakan  subsidi  sesuai  dengan  APBN  tahun  2015  ialah  untuk,  mempertahankan stabilitas  harga  pokok  pangan,  menjaga  daya  beli  masyarakat  miskin,  menjaga  pasokan  kebutuhan pangan,  dan  meningkatkan  daya  saing  produksi  dan  permodalan  para  UMKM  menjadi  lebih meningkat. Oleh karena itu 83% subsidi dialokasikan ke subsidi energi dan 17% sisanya dialokasikan ke  subsidi  non  energi.  subsidi  energi  tersebut  mencakup  subsidi  bahan  bakar  minyak  dan  subsidi listrik dan subsidi non energi mencakup subsidi di pangan, pupuk, public service obligation, bunga kredit dan pajak ( Indonesia, APBN 2015, 2015 )
Berlanjut  di  tahun  2016,  pemerintah  ingin  lebih  fokus  dalam  penggaaran  dan  pengalokasian subsidinya  untuk  tepat  sasaran.  Misalnya  dengan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat berekonomi kurang melalio bantuan sosial kepada enam juta keluarga swadaya masyarakat. Terdapat juga  bantuan  berupa  kebutuhan  pokok  melalui  program  Sejuta  Rumah  yang  berbentuk  dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, dan bantuan uang muka rumah. ( Indonesia, APBN 2016, 2016)
Di  tahun  2017,  tetap  dengan  agenda  yang  sama  yaitu  menyalurkan  subsidi  dan  program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan program perlindungan  sosial  yang  dimilikinya,  dengan  memprioritaskan  programnya  di  bidang  pendidikan, kesehatan, kedaulatan  pangan dan energi. Tidak luput, pemerintah lebih fokus ke desa dengan cara melaksanakan  transfer  ke  daerah  dan  desa  guna  memeratakan  pembangunan  daerah  dan  desa. ( Indonesia, APBN 2017, 2017 )
Untuk tahun 2018, pemerintah melalui belanja non  kementerian/lembaga di  APBN mengatur subsidi dalam bentuk energi dan nonenergi. Dalam subsidi energi, pemerintah ingin efisensi dan tepat sasaran dalam penyaluran subsidinya, Maka dari itu   subsidi energi diarahkan ke masyarakat miskin, dan  sebagai  bentuk  cara  untuk  mengendalikan  inflasi.  Pada  subsidi  non  energi,  pemerintah  ingin adanya integrasi dalam semua bentuk subsidi non energi dengan  melalui bantuan sosial (bansos) dan transfer dan ke daerah sebagai cara untuk mengaturkan kebutuhan pokok dan meningkatnya kualitas dari pangan. ( Indonesia, APBN 2018, 2018 )
Di  tahun  2019,  Pemerintah  dalam  merancang  APBN  mengusung  tema  “Adil,  Sehat,  dan Mandiri”.  Adapun  Adil  memiliki  arti  bahwa  APBN  akan  dipergunakan  untuk  keadilan,  seperti menurunkan  angka  kemiskinan,  membuka  lapangan  kerja  baru  dan  menjaga  hubungan antarkelompok  pendapatan  dan  antarwilayah.  Dan  penerapan  tema  ini  terbukti  dengan  adanya anggaran pendidikan yang mencapai Rp 492,5 T yang mengambil 20% bagian dari belanja APBN, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 415 T, dan transfer ke daerah mencapai alokasi sebanyak Rp  826,8  T  dan  sebanyak    Rp  70  T  dari  alokasi  tersebut  dialokasikan  ke  desa.  ( Indonesia,  APBN 2019, 2019 )
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 88
Subsidi di Indonesia

## Gambar 2 Anggaran Infrastruktur
Melihat  berbagai  kebijakan  subsidi  di  APBN  dapat  terlihat  bahwa  dalam  pembentukannya, APBN sejatinya ingin menjadi bentuk perwujudan yang diinginkan oleh rakyat atau pro-rakyat. Dari Presiden  hingga  DPR  merancang  anggaran  terbaik  yang  memadai  agar  adanya  pembangunan  dan terjadi kesejahteraan di masyarakat. Walaupun pada penggunaan dana subsidi di APBN masih belum sempurna  tetapi  terlihat  adanya  kemajuan  di  berbagai  sektor  seperti  di  pendidikan  ,  kesehatan  dan infrastruktur. ( Indonesia, Data APBN, 2022 )

## Tabel 1
Angka Kemiskinan di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019
(Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Per Maret 2020, Tempo Co)
Angka  kemiskinan  di  indonesia  dari  tahun  2015  hingga  2019  mengalami  penurunan  secara persentase.  terdata  di  September  tahun  2015,  angka  kemiskinan  mencapai  28,51  juta  penduduk miskin  dengan  ,  sedangkan  di  September  tahun  2019,  angka  kemiskinan  mengalami  penurunan hingga  mencapai  24,79  juta  orang.  ( Christy,  2020 )  Melihat  data  tersebut  dapat  terlihat  secara  tidak langsung  subsidi  yang  dianggarkan  pemerintah  dapat  berhasil  memenuhi  tujuan  nya  yaitu mensejahterakan masyarakat dan memenuhi banyak hajat hidup orang.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 89
Subsidi di Indonesia

## Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia antara tahun 2015 hingga 2019
(Sumber: Apa Itu Program Jaring Pengaman Sosial JPS Kemnaker?, Room me) Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  indikator  yang  dapat  mengukur  hasil pembangunan kualitas hidup manusia, dengan memberi  nilai terhadap pembangunan suatu regional dan  sebagai  tolak  ukur  kinerja  pemerintah.  Data  IPM  diambil  dari  umur  panjang  dan  hidup  sehat, pengetahuan  dan  standar  hidup  layak  masyarakat.  Diagram  diatas  adalah  Indeks  Pembangunan Manusia milik indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019, yang dapat dilihat terdapat kenaikan angka indeks dari tahun 2015 di angka 69,55 dan di tahun 2019 naik hingga mencapai angka 71.98. Apabila angka  IPM  sudah  mencapai  di  level  70  berarti  indonesia  masuk  kategori  tinggi  di  IPMnya. Menggambarkan  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  semenjak  2015  hingga  2019  berhasil  untuk memambangun  sumber  daya  manusia  yang  lebih  baik  dan  memberikan  fasilitas  yang  baik  untuk menjadikan indonesia tempat yang layak untuk ditinggali. ( Administrator, 2019 )

## Anggaran Subsidi pemerintah Indonesia di masa pandemic
Pandemi  covid-19  telah  berlangsung  sejak  tahun  2019  hingga  saat  ini  dimana  hal  tersebut memberikan  dampak  yang  negatif  bagi  pertumbuhan  perekonomian  indonesia.  Salah  satunya berdampak ke anggaran subsidi pemerintahan, dimana pemerintah harus memberikan bantuan subsidi kepada  masyarakat  unutuk  melindungi,  mempertahankan  (Amri  &  Ainul,  2021)  agar  kebutuhan kehidupan masyarakat menjadi sejahtera walau di masa pandemi dan dapat memberikan pemulihan perekonomi  di  indonesia.  Sehingga  mengakibatkan  adanya  perubahan  dalam  sistem  pendanaan anggaran subsidi di indonesia.
Pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi dengan harapan dapat mendukung UMKM dan  Koperasi  selama  pandemi.  Dibandingkan  dengan  tahun  sebelum  pandemi  anggran  subsidi mengalami perubahan dimana di tahun 2020 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak Rp. 192 triliun yang terbagi atas Rp. 96,4 Trilun untuk Subsidi energi dan Rp. 95,6 Triliun untuk subsidi nonenergi  dengan  tingkat  pertumbuhan  -4,8%  yang  menandakan  penurunan  aggaran  pendanaan terhadap  biaya  subsidi  ( Indonesia,  APBN  2020,  2020 )  sedangkan  di  tahun  2021  biaya  yang dikeluarkan  pemerintah  sebanyak  Rp. 175,4 Triliun  dimana  Rp.  64,8  Triliun  alokasi  subsidi  energi dan  Rp.  110,5  subsidi  nonenergi  dengan  tingkat  pertumbuhan  -8,7%.  ( Indonesia,  Informasi  APBN 2021, 2021 )
Daftar  bantuan  pemerintah  selama  pandemi  covid-19  berupa:  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  program  ini  diberikan  kepada  10  juta  keluarga  dengan  total  anggaran  yang  dikeluarkan sebanyak  Rp.  28,31  Triliun.  Program  Kartu  Sembako,  program  ini  diteruntukan  kepada  18,8  juta keluarga  dengan  alokasi  anggaran  sebesar  Rp.  48,89  Triliun  Rp.  200  ribu  per  keluarga  selama  14 bulan.    Pemerintah  juga  memberikan  bantuan  beras  melalui  Program  Bantuan  Beras  Bulog  dengan anggran Rp. 3,58 triliun atas beras sebanyak 10 kilogram per keluarga. Program bantuan sosial tunai berupa bantuan dana sebesar Rp. 300 ribu dan beras 10 kilogram ditunjukan kepada 10 juta keluarga dengan  total  anggran  sebanyak  Rp. 17,46  triliun.  Bantuan  usulan  tunai  pemerintah  daerah,  bantuan
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 90
Subsidi di Indonesia
ini ditunjukan bagi 5,9 juta  keluarga dengan  manfaat  akan menerima  uang  tunai sebanyak Rp. 200 ribu selama 6 bulan dan selama terjadi PPKM darurat makan akan diberi 10 kilogram beras bantuan ini  mengeluarkan  anggran  sebanyak  Rp.  7,08  triliun.  Pemerintah  juga  memberikan  subsidi  atau diskon  listrik  dengan  tegangan  sebesar  450VA  dan  900VA  ditunjukan  kepada  32,6  juta  pelanggan dengan  total  anggaran  yang  dikeluarkan  sebesar  Rp.  9,49  triliun.  Pemberian  kartu  prakerja  dengan anggran  sebesar  Rp.  20  triliun  untuk  8,4  juta  orang,  untuk  medapatkan  kartu  prakerja  masyarakat harus  mendaftarkan  dirinya  secara  online  dan  lulus  uji.  Subsidi  kuota  internet,  pemerintah memberikan  subsidi  kuota  internet  atau  biasa  disebut  kuota  KEMENBUD  kepada  dosen,  guru, mahasiswa,  dan  siswa  untuk  membantu  selaman  pembelajaran  online  berlangsung  dan  sejauh  ini bantuan  ini telah diberikan kepada 38,1 juta  siswa, mahasiswa serta pendidik dengan total anggran sebesar  Rp.  8,85  triliun.  Bantuan  langsung  tunai  dana  Desa,  bantuan  ini  diberikan  dengan  harapan dapat  membantu  peningkatan  ekonomi  di  desa-desa  yang  terkena  dampak  pandemi  dengan  total anggran  sebesar  Rp.  28,8  triliun  dengan  penerima  sebesar  8  juta  orang.  ( Barany,  Simanjuntak,  & Widia, 2020 )
Dalam  anggaran  subsidi  dari  pemerintah  tersebut,  terdapat  biaya  yang  dialokasikan  untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp110 triliun. Dimana Jaring pengaman sosial ini merupakan program yang ditunjukan untuk membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bagi para pekerja yang  terkena  dampak  pandemi  ini  seperti  pekerja  yang  terkena  PHK  maupun  yang  dirumahkan ( Indah,  2021 ).  Pemerintah  memberitahu  bahwa  terdapat  empat  sektor  yang  paling  terkena  dampak pandemic  ini,  yaitu  sektor  rumah  tangga,  pekerja  informal,  UMKM  dan  korporasi.  Dari  keempat sektor  tersebut  paling  rawan  atas  terjadinya  PHK.  Bantuan  JPS  ini  diberikan  dalam  bentuk pembekalan  pelatihan,  pemberdayaan  dan  berkelanjutan  yang  didampingi  langsung  dari  Kemnaker ( Indah, 2021 )

## III.  SIMPULAN
Pada artikel ini Subsidi diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli  masyarakat,  daya  beli  atau  purchasing  power  (kemampuan  masyarakat  untuk  membeli)  adalah kekuatan  uang  atau  jumlah  barang  yang  dapat  dibeli  oleh  seorang  individu  dengan  jumlah  uang tertentu.  Banyak  pertimbangan  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  agar  penganggaran  yang diberikan untuk subsidi dapat memenuhi target subsidi dengan memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki oleh negara. Contohnya seperti pengurangan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat menimbulkan demo dan unjuk rasa oleh berbagai kalangan di dua puluh tahun terakhir, tetapi  ini  wajar  jika  dilihat  kembali  bagaimana  pentingnya  BBM  dalam  menyangkut  banyak kehidupan  di  berbagai  kalangan  dari  yang  kecil-menengah  hingga  mereka  yang  memiliki  ekonomi diatas rata rata.
Pada keseimbangan pasar, akan terjadi kesimbangan ketika terdapat penjual yang menawarkan produknya  dan  bersamaan  dengan  pembeli  yang  menginginkan  produk  yang  sama  dan  diikuti  oleh volume yang sama. Jika tujuannya dapat dijalankan dengan baik makan dampak positif dari adanya subsidi ini akan lebih banyak ketimbang dampak negatif nya itu sendiri salah satu dampak positifnya adalah  dappat  meningkatkan  kemampuan  ekonomi,  dengan  adanya  subsidi  ini  dappat  mengalami penurunan dalam harga dibawah atau setara dengan harga keseimbangannya yang dimana itu dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat tersebut.
Subsidi di APPBN Indonesia juga sangat berkembang dari tahun ketahun analisis di artikel ini menandakan  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  semenjak  2015  hingga  2019  berhasil  untuk memambangun  sumber  daya  manusia  yang  lebih  baik  dan  memberikan  fasilitas  yang  baik  untuk menjadikan indonesia tempat yang layak untuk ditinggali.
Dan anggaran subsidi pemerintah indonesia dimasa pandemic ini terlihat memberikan dampak negatif  bagi  peprtumbuhan  ekonomi.  Salah  satunya  berdampak  ke  anggaran  subsidi  pemerintahan, Dimana  pemerintah  harus  memberikan  bantuan  subsidi  kepada  masyarakat  unutuk  melindungi, mempertahankan  ( Amri  &  Ainul,  2021 )  agar  kebutuhan  kehidupan  masyarakat  menjadi  sejahtera walau di masa pandemi dan dapat memberikan pemulihan perekonomi di indonesia.
Untuk  itu,  pemerintah  memberikan  bantuan  subsidi  dengan  harappan  dapat  mendukung UMKM  selama  pandemi  ini,  sudah  2  tahun  berlalu  sejak  pandemi  dimulai  total  biaya  yang  telah dikeluarkan  pemerintah  untuk  anggaran  subsidi  adalah  Rp.  367,4  Triliun  yang  dimana  terbagi  atas
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 91
Subsidi di Indonesia
subsidi energi dan non energi.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator.  (2019,  Mei  20). Indeks  Pembangunan  Manusia  Terus  Meningkat .  Diambil  kembali  dari Indonesia.Go.Id:  https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/indeks-pembangunan- manusia-terus-meningkat
Amri, L. H., & Ainul, W. A. (2021). Ekplorasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tenaga Kependidikan Non PNS Selama Pandemi COVID-19. Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis , 1 - 8.
Atap, & Ahmad. (t.thn.). Pengertian APBN: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya . Diambil kembali dari Gramedia Blog: https://www.gramedia.com/literasi/apbn/
Barany, L. J., Simanjuntak, I., & Widia, D. A. (2020, April 15). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran? CSIS Commentaries , 1-11.
Christy,  F.  E.  (2020,  July  21). Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  Per  Maret  2020 .  Diambil  kembali  dari Tempo.co: https://data.tempo.co/data/817/profil-kemiskinan-di-indonesia-per-maret- 2020#:~:text=Pada%20Maret%202015%2C%20jumlah%20penduduk%20miskin%20mencapai% 2028%2C59,kembali%20meningkat%20sejak%20pandemi%20Covid-19%2C%20mewabah%20di% 20Indonesia
Fitriana, N., & Dirhantoro, T. (2021, July 21). Daftar Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Mulai Dari  PKH  hingga  BLT  Dana  Desa .  Diambil  kembali  dari  KompasTV:  https://www.kompas.tv/ article/194659/daftar-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-mulai-dari-pkh-hingga-blt-dana -desa?page=all
Handoko, R., & Patriadi, P. (2005, December). Ealiasi Kebijakan Subsidi Non BBM. Academia , 1-22. Diambil kembali dari https://www.academia.edu/3385588/Evaluasi_Kebijakan_Subsidi_Non_BBM
Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. (2021, May). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. Welfare  Jurnal  Ilmu  Ekonomi ,  1-11.  Diambil  kembali  dari  https://jurnal.unsil.ac.id/ index.php/welfare/article/view/2807/1700
Ibnu.  (2021,  Match  31). Subsidi  Adalah:  Pengertian,  Jenis  dan  Dampaknya  untuk  Perekonomian .  Diambil kembali dari Accurate: https://accurate.id/ekonomi-keuangan/subsidi-adalah/
Idris,  M.  (2021,  July  5). Apa  Itu  Subsidi:  Pengertian,  Jenis,  dan  Contohnya .  Diambil  kembali  dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/07/05/162324526/apa-itu-subsidi-pengertian- jenis-dan-contohnya-di-indonesia
Indah, A. N. (2021, march 2). Apa Itu Program Jaring Pengaman Sosial JPS Kemnaker? Diambil kembali dari RoomMe: https://roomme.id/artikel/career-&-money/jaring-pengaman-sosial
Indonesia,  K.  K.  (2015). APBN  2015 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2015
Indonesia,  K.  K.  (2016). APBN  2016 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2016
Indonesia,  K.  K.  (2017). APBN  2017 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2017
Indonesia,  K.  K.  (2018). APBN  2018 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2018
Indonesia,  K.  K.  (2019). APBN  2019 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/ apbn2019
Indonesia,  K.  K.  (2020). APBN  2020 .  Diambil  kembali  dari  Kemenkeu:  https://www.kemenkeu.go.id/
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (1) 2022, 92
Subsidi di Indonesia
apbn2020
Indonesia, K. K. (2021). Informasi  APBN 2021. Kemenkeu , 1-48. Diambil kembali dari  Kemenkeu :  https:// www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf
Indonesia, K. K. (2022). Data APBN . Diambil kembali dari Kemenkeu: https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn Kusnandar, V. B., & Yudhistira, A. W. (2022, January 12). Berapa Anggaran Subsidi  Nonenergi  Tahun Ini? Diambil  kembali  dari  Databoks:  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/berapa- anggaran-subsidi-nonenergi-tahun-ini
Munawar, D. (2013). Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN. ACADEMIA Accelerating the world's research. , 1-23.
Purnama,  I.  D.  (2021,  July  18). Bantuan  Pemerintah  untuk  Masyarakat  Hadapi  Pandemi  Covid-19 .  Diambil kembali  dari  IDXChannel:  https://www.idxchannel.com/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk- masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19
Putri,  Y.  R.,  Setyono,  G.,  Nuraini,  P.  D.,  M.P.N,  B.  J.,  Farendra,  N.  Z.,  &  Pertiwi,  K.  B.  (2017).  Makalah Pengaruh Subsidi Terhadap Keseimbangan Pasar. Academia , 1-20.
Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 1-13.
Rivani, E. (2014). Kebijakan Subsidi BBM Dan Efisiensi Perekonomian. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik , 1-4.
Triwiyanto,  T.  (2020).  Bukan  Sekedar  Subsidi  Pulsa,  Untuk  Mengurangi  Angka  Putus  Sekolah  Dampak Pandemi  Covid-19. Public  Knowledge  Project ,  1-11.  Diambil  kembali  dari  http:// conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/433
Umah, A. (2021). Opini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Perubahan Subsidi di 2022.
Wardana,  R.  (2020,  October  20). Pengertian  Subsidi  Dan  Contoh  Kebijakan  Subsidi  Di  Indonesia .  Diambil kembali dari Lifepal: https://lifepal.co.id/media/subsidi/
Wikipedia.  (2006). Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Indonesia .  Diambil  kembali  dari  Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_N