Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
Oleh:
Maya Anas Taqiyyah / Atik Winanti mayaanaskma@gmail.com & atikwinanti@upnvj.ac.id

## ABSTRACT
Kepemilikan  tanah  diakui  secara  hukum  apabila  terlebih  dahulu  didaftarkan  pada  kantor pertanahan,  sesuai  rumusan  peraturan  pemerintah  No.24  Tahun  1997,  dengan  tujuan memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  terhadap  tanah  yang  dimiliki,  namun  pada penerapannya  masih  banyak  sengketa  yang  timbul  berhubungan  dengan  kepemilikan  tanah, Seperti  diterbitkannya  dua  buah  Sertifikat  diatas  bidang  tanah  yang  sama,  seperti  Sertifikat tanah  yang  mengalami  tumpang  tindih  sebagaimana  dalam  putusan  PK  No.2/PK/Pdt/2008. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  ialah  1)  bagaimana  jual  beli  tanah  dalam  kasus  PK No.2/PK/Pdt/2008  sehingga  menjadi  pertimbangan  hakim?;2)  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  pemegang  Sertifikat  sebenarnya  sesuai  PP  No.24  Tahun  1997?  dengan tujuan mengkaji pertimbangan hakim terhadap kasus tumpang tindih Sertifikat dan mengkaji perlindungan  hukum  yang  didapatkan  Pemegang  Sertifikat  tanah  .  Penelitian  menggunakan jenis  penelitian  normatif    untuk  dapat  menunjukan  sebuah  jual  beli  tanah  yang  baik    dalam kasus  putusan  PK  No.2/PK/Pdt/2008  yang  digunakan  sebagai  pertimbangan  hakim  serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sebenarnya dalam kasus tersebut.
Kata Kunci : JualBeli; Pendaftaran Tanah; Sertifikat; Tumpang Tindih.

## PENDAHULUAN

## A. LATARBELAKANG MASALAH
Tanah diciptakan bertujuan menjadi tempat bermukimnya makhluk hidup serta memenuhi kebutuhan  untuk  melangsungkan  kehidupannya.  Kecenderungan  tiap  orang  yang  berjuang untuk secara sah memiliki dan mengelola bidang tanah atau status tanah yang dimiliki 1 akan semakin  besar  dan  semakin  kuat.  Tanah  yang  dimaksud  adalah  tanah  yang  disebutkan  oleh hukum agraria bukan semata-mata dari bermacam aspek tetapi tanah hanya dari aspekyuridis saja,  berhubungan  secara  langsung  pada  hak  atastanah  yag  menggambarkan  bagian  dari permukaan bumi itu sendiri. Pengertian Tanah menurut Budi Harsono adalah adalah “Tanah” yang digunakan dalam artian yuridis sebagaimana pengertian yang diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria 2 sebagaimana pada kalimat dalam UUPA, menjelaskan suatu hakmenguasai  dari  negara  sebagaimana  dimaksud  dalm  pasal  2  ditentukan  adanya  berbagai
1 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Graha Ilmu; Yogyakarta), 2011, hlm.27
2 Ibid , hlm.28
hakatas  permukaan  bumi,  disebut  tanahdapat  diberikan  kepada  dan  dapaat  dipunyai  oleh orang-orang baik sendirii maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum 3 .
Salah satu bentuk kepemilikan tanah adalah dengan diterbitkannya sebuah alat bukti fisik oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  atau  BPN  ialah  lembaga  tunggal  secara  khusus  diberikan wewenang dari Undang-undang untuk mengurusi kepentingan dalam aspek pertanahan.  BPN ialah  sebuah  lembaga  yang  berada  di  bawah  pengawasan  dari  Kementrian  Agraria  dengan tugas dan fungsi khusus yakni melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4 . Bentuk kepemilikan yang telahditerbitkan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  berupa sertipikat tanah  menjadi  bukti  kepemlikan  yang  sah dan  kuat    jika  kemungkinan  adanya  sengketa  atau  permasalahan  yang  menyangkut  tanah tersebut  bukan  sebagai  bukti  yang  mutlak,  sesuai  bunyi  kalimat  pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah(PP)  No.24  Tahun1997.  Sertipikat  memiliki  bukti  yangkuat  dikarenakan  hal-hal informasi  yang  termuat  pada  sebuah  Sertipikat  juga  harrus  dapat  diterima  sebagai  suatu keterangan  yang  dibenarkan  sepanjang  tidakadanya  alat  pembuktian  yaang  mampu membuktikan sebaliknya. 5
Sistem  pendaftaran  tanah  yang  dijalankan  di  Indonesia  merupakan  sistem  pendaftaran tanah  negatif,  dimana  Negara  menerima  data  apapun  yang  dinyatakan  pihak  yang  meminta pendaftaran tanah secara pasif, otomatis memberikan peluang apabila sewaktu-waktu adanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak ketiga yangmerasa berhak atas tanahyang sama. Dalam banyak  kasuspemeganghak  yang  memiliki  sertipikat  hakatas  tanah  kapanpun  dan  tanpa batasan waktu tertentu dapat kehilangan haknya dikarenakan gugatan yang dilayangkan pihak ketiga dengan akibat Sertipikat tersebut harus dibatalkan. Contoh yang dapat diangkat dalam penulisan  kali  ini  adalah  tanah  didaerah  Jakarta  pusat  yang  secara  kebetulan  memiliki  dua Sertipikat  yang  terbit  diatas  tanah  yang  sama,  akibatnya  salah  satu  Sertipikat  tanah  harus dibatalkan  oleh  pihak  badan  pertanahan  nasional.  Pendaftaran  tanah  dalam  sistem  negatif kenyataannya  masih  belum  bisa  memberikan  kepastian  hukum  secara  penuh  kepada  orang yang  sudah  terdaftar  namanya  pada  Sertipikat  tanah  sebagai  pemegang  hakk  dikarenakan Negara  tidak  secara  menyeluruh  menjamin  kebenaran  catatan  yng  disajikan. 6 Mengatasi permasalahan  sistem  yang  dianut  oleh  Indonesia  memiliki  sifat  yang  dapat  membahayakan
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria , pasal 4 ayat 1.
4 Republik Indonesia , Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, Pasal 2
5 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta; Sinar Grafika, 2013, hlm.112
6 Ibid , hlm.113
kepastian hukum suatu kepemilikan tanah, maka dengan dirumuskan nya pasal 32 dalam   PP No.24  Tahun1997  dimaksud  sebagai  penunjang  terwujudnya  kepastian  hukum  yang merupakan penerapan hukum adat Rechtvending, sehingga menimbulkan sistem stelsel negatif dengan  unsur  positif.  Namun,  dengan  adanya  keseimbangan  yang  diciptakan  belum sepenuhnya mengatasi permasalahan yang terjadi dala pertanahan.  sistem pendaftaran negatif bersifat positif tidak jarang menimbulkan sebuah permasalahan juga, seperti halnya tumpang tindih Sertipikat hak atastanah dalam satu bidang tanahsebaliknya.
Permasalahan  terjadi  pada  daerah  Ciliwung  Jakarta  Pusat  adanya  tumpang  tindih Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan(HGB)  yang  diperoleh  dari  dilakukannya  jual  beli  dan  juga keputusan  menteri  terkait  antara  pihak  Edy  Widodo  (ED)  dengan  pihak  BNI  (BN)  yang diselesaikan  melalui  jalur  pengadilan  hingga  mencapai  upaya  hukum  luar  biasa  yakni Peninjauan Kembali No. 2/PK/Pdt/2008. 7 Dalam kasus ini, ada permasalahan terkait tumpang tindih Sertipikat atas tanah serta latarbelakang proses perolehan hak atas tanah tersebut yakni jual  beli  tanah.  Hal  ini  mengakibatkan  ketidakjelasan  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum yng menjadi hak pemilik tanah sebenarnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dapat memberikan gambaran lebih jelas akan penyelesaian sebuah kasus tumpang tindih  sertifikat  yakni  akan  mendapatkan  kejelasan  terkait  kepastian  dan  keadilan  hukum berdasarkan kasus yang penulis angkat kali ini.

## B. PERMASALAHAN
Dari latarbelakang yang telah diuraikan sebagaimana diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :
1. Bagaimana Jual beli yang terjadi dalam putusan PK No.2/PK/Pdt/2008 sehingga dapat dijadikan sebuah pertimbangan hakim?
2. bagaimana  perlindungan  yang  diterima  oleh  pemegang  sebenarnya  sertifikat  ha  katas tanah?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  jenis  Normatif  yakni  menemukan  suatu kebenaran, apakah terdapat aturan hukum yangsesuai norma hukum dan  apakah norma yang berupa  perintahatau  larangan  itu  sesuaii  dengan  prinsip  hukum,serta  apakahtindakan
7 Peninjauan Kembali No.2/PK/Pdt/2008, Tumpang Tindih Sertipikat, tanggal 23 Mei 2008
seseorang  itu  sudah  sesuai  norma  hukum  (bukan  hanyasesuai  aturan  hukum)atau  prinsip hukum. 8
Penelitian  ini  juga  menggunakan  sebuah  pendekatan  yaitu  pendekatan  undang-undang, dengan cara mempelajari dan mengumpulkan dari bahan hukum  primer dan sekunder Bahan Hukum Primer (Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, dan lain-lain), Bahan hukum primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoratif  dan  mengikat  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan  hakim.  Adapun  bahan  sekunder berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan  dokumen  resmi  dan  sifatnya tidak  mengikat  yang  dapat  berupa  buku  teks,  jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 9
Untuk  menganalisis  data  dan  menarik  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  menggunakan Analisis data yang bersifat  Normatif terhadap bahan hukum sekunder. Pada dasarnya analisa data  yang  bersifat  Normatif  menghasilkan  laporan  penelitian  yang  bersifat  tipe  penelitian preskriptif  analisis,  yaitu  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum 10 tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN PK NO.2/PK/PDT/2008
Jual  beli  tanah  adalah  salah  satu  bentuk  pengalihan  hak  atastanah  yang  diizinkan  oleh Undang-Undang Pokok Agraria(UUPA) 11 . Isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yng  melakukan  jual  beli  atastanah  miliknya  diakui  oleh  hukum  sepanjang  sesuai  dengan seluruh  persyaratan  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  perundang-undang  terkait lainnya.  Kalimat  padapasal  39  ayat  1  PP  No.24  Tahun1997  tentanng  Pendaftaran  Tanah, disebutkan bahwakta yng dibuat  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  merupakan dasar yag kuat  atas  pendaftaran  maupun  pemindahan  hakatas  tanah.  Pasal  tersebut  memberikan pemahaman  bahwa  dengan  dibuatnya  Akta  Jual  Beli(AJB)  dan  dilakukannya  baliknama  di Kantor  Pertanahan,  maka  pada  saat  itu  hak  atastanah  sudah  dinyatakan  beralihdari  penjual kepda  pembeli.  Pendaftaran  baliknama  sendiri  bermaksud  untuk  memberikan  kekuatanlebih sebuah  perlindungan  terhadap  pembeli  atas  kepemilikan  hakatas  tanahnya,    sebagaimana
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Jakarta; kencana pranda media Group, 2014. hlm.47
9 Ibid , h.131
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 26
kalimat  dalampasal  3  PP  No.24  Tahun1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  tujuan  utama daripendaftaran  tanah  ialah  memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukumnya kepada pemegang hakatas suatu bidang tanah, satuan rumah susundan hak-hak lainyang sudah terdaftar  di  BPN  agar  mudah  utuk  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hakyang bersangkutan.
Kalimat  didalam  UU  No.  30  Tahun2004  tentang  Jabatan  Notaris(UUJN) 12 ,  akta  notaris ialah akta otentik  yangdibuat oleh atau dihadapan Notaris sesuai dengan tata cara danbentuk yangditetapkan  oleh  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Pada  Penjelasan  Umumnya,dikatakan jika akta notaris itu hakihatnya memuat kebenaran formil sesuai pada apa yag diberitahukan oleh  parapihak  kepada  notaris  yag  merupakan  syarat  subjektif  yag  sangat  fatal  sehingga harusdisertai  sebuah  asas  kehati-hatian  untuk  memasukkan  informasi  tersebut.  Perjanjian pengikatan jual beli yag dibuat sebagaibentuk pendahuluanmaka perjanjian pengikatn jual beli tersebyt  memiliki  fungsi  mempersiapkan  juga  memperkuat  perjanjian  utama  Jual  beli  hak atastanah penting dibuat dihadapan PPAT 13 . Jual beli harus dilakukan secara baik dannbenar oleh  karena  itu,  sidah  semestinya  Syarat-syarat  didalam  pasal  1320  KUHPerdata  harus dipenuhi dengan baik. Syarattersebut merupakan syarat sah jual beli secaraumum, yang berarti berlaku  pula  pada  kegiatan  jual  beli  tanah.  Nurqomsah,  selaku  notaris  dannPPAT 14 menjelaskan  syarat  penting  yang  harus  dipenuhi  adalah  syarat  subyektif  serta  syarat obyektifnya. Syarat subyektif yang dimaksud ialah informasi-informasi yag tercantum dalam surat-surat  yang  ditentukan  sebagai  syarat  jual  beli,  yakni  identitas  diri  seorang  penjual maupun  pembelinya  disesuaikan  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  atau  Kartu  Keluarga  dari orang  tersebut.  Sedangkan  syarat  objektifnya  terletak  pada  objeknya  yakni tanah itu  sendiri, apakah tanah tersebut layak untuk diperjualbelikan atau tidak. Cara mengetahui tanah tersebut layak atau tidak dengan melakukan pengecekan tanah dilokasi serta menunjukkan batas batas fisiknya.  Dalam  memenuhi  kelengkapan  syarat-syarat  jual  beli  tersebut  tidak  jarang ditermukannya sebuah penyimpangan atau tidak tertibnya prosedur yang dijalankan dan tidak bertanggung  jawab  atasapa  yang  telah  dilakukanya,  pentingnya  sebuah  jual  beli  tanah dilakukan  dihadapan  seorang  PPAT  yakni  mengurangi  adanya  kesalahan  dan  penyimpangan atas jual beli tanah yangdapat menimbulkan sengketa tanah yng semakin rumit dan merugikan pihak-pihak yang menggunakan iktikad baiknya. 15
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 7
11 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pasal 37
14 Nurqomsah Kantor Notaris dan PPAT, Hasil Wawancara 06 Mei 2020.
15 Ibid
Jika pembuktian dalam persidangan  disebuah pengadilan memiliki salah satu aspek yang tidakbenar, makaakta yang bersangkutan hanya memilikikekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta yag bersangkutan diturunkan kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta  yng  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaiakta  dibawah  tangan 16 .  Akta  PPAT merupakan  salahsatu  sumber  yag  utama  dalam  sebuah  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah maka  tugas  utama  dari  PPAT  juga  tercantum  pada  kalimat  didalam  PP  No.  24  tahun1997 diantaranya  membahas  mengenai  tanggungjawab  wajib  seorang  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah(PPAT)  dalam  menyampaikan  akta  tanah  yag  telah  dibuatnya  beserta  dokumen  yng bersangkutan  pada  Kantor  Pertanahan(BPN). 17 Jual  beli  tanah  memang  sudah  semestinya dilakukan  dihadapan  seorang  Notaris  atau  PPAT  maka  dengan  mudah  akan  mendapatkan sebuah kepastian hukum atas Jual beli tanah yang dilakukannya.
Kepastian Hukum adalah sebuah Jaminan suatuhukum dijalankan sebagajmana yag berhak atasmiliknya  menurut  hukum  akan  memperolehhaknya,  serta  merupakan  perlindungan yustisibel  terhadap  tindakan  yag  tidak  sesuai  dengan  wewenangg,  mendefinisikan  jika seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yag  diinginkan  nya  diwaktu  tertentu.  Kepastian hukum  bertujuan  mewujudkan  sebuah  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat. 18 Gustav Radburch  menjelaskann  unsur  dari  kepastian  hukum  haruus  dijaga  demi  sebuah  keteraturan atau  ketertibannya  sebuuah  negara,  hukum  positif  disini  mengatur  kepentingan-kepentingan manusia  yng  harus  ditaati,  sekalipun  hukum  positif  tersebut  sedikit  tidak  adil  atau  kurang mencapai tujuan dari hukum itu. 19 Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Gustav dapat disimpulkan  bahwa  kepastian  hukum  didapat  apabila  kita  menaati  sebuah  peraturan  yang berlaku,  walaupun  peraturan  itu  masih  memiliki  kekurangan  didalamnya,  namun  setidaknya masyarakat mendapatakan sebuah kepastian dari peraturan tersebut. Dalam hal ini Kepastian hukum  yang  didapatkan  berasal  dari  adanya  Sertipikat  hakatas  tanah  yang  diterbitkan  oleh BPN  setelah  melakukan  balik  nama  atas  Akta  Jual  beli  yag  telah  dibuatkan  oleh  PPAT. Pengertian Sertipikat terdapat dalam kalimat pasal13 PP Nomor 10 Tahun1961 ialah sebutan atas  surat  tandabukti  yng  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalmrangka  menyelenggarakan kegiatan  pendaftaran  tanah.  Sertipikat  dialokasikan  pada  tanah-tanah  yng  sudah  memiliki
16 Ibid , hlm.21
17 Mudakir  Isykandar  Syah,  Panduan  Mengurus  Sertipikat  dan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah,  (Bhuana Ilmu Populer; Jakarta), 2019, hlm.292
18 Tata  Wijayanta  ,  Asas  Kepastian  Hukum  ,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya  Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum , Vol.14, No.2, Mei, 2014.
19 Ida  Nurlinda  ,  Prinsip-Prinsip  Pembaruan  Agraria  Perspektif  Hukum , (Rajawali  Pers;Jakarta),  2009, hlm.33
surat  ukur  atau  tanah  yang  sudah  dilakukan  pengukuran,  karena  Sertipikat  merupakan  bukti yng kuat baik secara subyeknya, maupun obyekdari ilmu hakatas tanah. 20
Penerbitan sertipikat tanah memiliki tujuan untuk membrrikan kepntingan bagi  pemegang hak yng didasarkan paada data fisik serta data yuridis seperti halnya yang telah tercatat dalam bukutanah. Salah satu alat bukti kepemilikan tanah  berupa tanda buktii hak dari kepemilikan tanah  yng  diakui  di  Indonesia  sejak  diberlakukannya  sistem  pendaftaran  tanah.  Sertipikat tanah  berbeda  dengaan  buku  tanah.  Buku  tanah  ialah  sebuah  dokumen  mengandung didalamnya  data  yuridis  seta  data  fisik  yang  tertera  sebuah  hak,  sedangkan  Sertipikat  ialah tanda bukti kepemilikan hak atastanah yag dibukukan dan dijadikan satu dengan buku tanah yangdiakui kebenarannya selama tidak ada yng membuktikan sebaliknya. 21 Permasalahan jual beli  tanah  yng  menimbulkan  sengketa  msih  cukup  banyak  terjadi  dikalangan  masyarakat, diantaranya  pajak  dan  pemalsuan  baik  identitas  maupun  Sertipikat,  terlebih  pada  daerah- daerah  yang  belum  memadai  sistem  keamanannya. 22 Hal  ini  juga  yang  memicu  terjadinya sebuah  sengketa  berupa tumpang tindih Sertipikat,  karena  tumpang  tindih  ini  baru  diketahui jika  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan.  Seperti  halnya  dalam  kasus  putusan  Mahkamah Agung(MA)  No.2/PK/PDT/2008  ini  dimana  pihak  ED  merupakan  seorang  pembeli  yang beritikad  baik  dimana  semua  prosedur  hukum  dan  syarat-syaratnya  telah  dipenuhi  dan  ia dengan jelas membeli tanah dari seorang ahli waris tanah tersebut yang memperoleh tanahnya dari Negara langsung melalui Surat Keputusan Pemerintah.
Berdasarkan Jual Beli tanahdan bangunan yag terletak di Jalan Biak No. 28A Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ny. Njaju Hasnah Masko Reksosusilo adalah sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 148/JB/HGB.89, tanggal 30 September 1989, sudah sesuai dengan ketentuan yag berlaku, sebagaimana kalimat dalam  Pasal  1320  KUHPerdata 23 hal  ini  pihak  ed  dapat  dikatakan  pembeli  yang  sah  dan beritikad  baik,  atau  pemilik  sah  atas  tanah  tersebut  maka  dapat  dipastikan  mendapatkan sebuah  kepastian  hukum  atas  tanah  tersebut.  Bahwa  perlu  Pemohon  Peninjauan  Kembali pertegas  dan  garis  bawahi  bahwa  Pemohon  Peninjauan  kembali  sebagai  Pembeli yangberitikad  baik  harus  mendapat  perlindungan  hukum  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada Yurusprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung(MA)  RI  No.  1230  K/Sip/1980,  tertanggal  29
20 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan, (Prestasi Pustaka; Jakarta), 2002, hlm.123
21 Mudakir Isykandar Syah, Op.Cit , hlm.51
22 Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Hasil Wawancara 11 Mei 2020.
23 Republik Indonesia , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 1320
Maret1982.  Hal  ini  disebabkan  karena  semenjak  Akta  Jual  Beli  No.  148/JB/HGB/89, tertanggal  30  September  1989,  dibuat  dan  ditanda  tangani  di  hadapan  Notaris/PPAT,  maka hak kepemilikan atastanah tersebut telah beralih kepada Pembeli (dr. Eddy Widodo/Pemohon Peninjauan  Kembali),  sehingga  sejak  tanggal  30  September  1989  sampai  dengan  saat  ini, Tanah  sengketa  adalah  milik  sah  dari  dr.  Eddy  Widodo/Pemohon  Peninjauan  Kembali, sebagaimana  yang  dikuatkan  dan  didukung  oleh  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah Agung(MA)  RI  No.  992  K/Sip/1979,  tertanggal  14  April1980,  yang  mengemukakan  ; Semenjak Akta Jual Beli(AJB) ditandatangani dii depan PPAT, hak milik atastanah yag dijual telah  berpindah  kepada  Pembeli  ;Namun  kondisi  ini  sangat  merugikan  bagi  pihak  ED dikarenakan  kepastian  hukum  yang  diberikan  tidak  memberikannya  kepastian  secara  harfiah karena Sertipikat hak atastanah masih  mengalami peluang adanya gugatan yang dilayangkan pihak  ketiga  yng  merasa  memegang  hak  atastanah  tersebut,  sehingga  jika  dibuktikan  secara hukum  ia  merupakan  pemilik  sebenarnya  maka  Sertipikat  haak  atastanah  pihak  ED  tersebut dapat dibatalkan. 24
Dikarenakan terdapat gugatan daripihak BN yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah mjliknya  jauh  sebelum  pihak  ED  membelinya,  hal  ini  diperkuat  dengan  pernyataan yurispudensi Mahkamah  Agung  No.  5/Yur/2018  dalam  kaidah  hukumnya  menyatakan, “Jika terdapat Sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yng paling kuat ialah Sertipikat hak yang terbit lebih dahulu” Dalam hal ini adalah pihak BN, karena ada bukti kuat lainnya yakni Sertipikat HGB nya yang ternyata lebih dulu memiliki tanah tersebut yang otomatis Pihak BN lah yang berhak mendapatkan kepastian hukum  yang  sebenarnya.  Dengan  demikian,  pihak  ED  merasa  dirugikan  karena  gugatan teersebut, dalam hal ini pihak ED telah melakukan jual beli nya secara sah dan diakui hukum dengan mengedepankan asas bona fides (itikad baik)nya harus terganggu kejelasannya karena sebuah  Sertipikat lama  milik  pihak  BN. hal  ini  bukanlah  lagi  sebuah  tanggung  jawab  PPAT odikarenakan tanggung jawabnya hanya sampai Akta Jual Beli selesai dibuat dan disepakati, kecuali menggunakan kuasa mutlak, maka PPAT dapat bertanggung jawab karena tidaksesuai dengan  kalimat  intruksi  Kementrian  Dalam  Negeri  No.  14  Tahun1982  tentang  larangan penggunaan  kuasaa  mutlak  sebagai  sarana  pemindahan  hak  atastanah  serta  kalimat  dalam pasal 39 ayat (1) huruf d pada PP Nomr 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 25
24 Boedi Harsono,  Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Universitas Trisakti; Jakarta), 2002, hlm. 398.
25 Nurqomsah Kantor Notaris dan PPAT, Hasil Wawancara 06 Mei 2020.
Pihak PPAT dapat ditarik dalam sebuah kesaksian di muka sidang terkait  validasi proses dalam pelaksanaan jual belinya dan kebenaran lainnya terhadap jual beli tanahterrsebut, oleh karena  itu  pihak  ED  berhasil  memberikan  bukti  bahwa  pihaknya  dengan  jelas  telah  sesuai dengan hukum terkait jual belinya dengan begitu dapat membuat kepemilikan jatuh ketangan pihak  ED  sesuai  dengan  pernyataan  bahwa  alat  bukti  bukan  hanya  Sertipikat  satu-satunya. Sertipikat  hanya  alat  bukti  yang  kuat  dalam  pembuktian  sengketa  pertanahan,  hakim  harus memberikan  pertimbangan  lebih  apabila  ada  kesalahan  baik  itu  pada  Sertipikat  terdahulu maupun  yang  baru,  karena  adanya  kemungkinan  jika  Sertipikat  yang  terdahulu  tidak  selalu benar begitupun sebaliknya.  Setelah terbukti adanya masalah pada pihak BN yang mengklaim bahwa  tanah  tersebut  miliknya  yang  seharusnya  masih  milik  Kota  Jakarta,  serta  adanya kelalaian  BPN  dalam  penerbitan  Sertipikat  milik  BN  yang  menyebabkan  kekeliruan  dalam Sertipikat yang terdahulu serta pihak BN tidak menempati tanahnya secara fisik dengan baik, maka  dengan  otomatis  pihak  ED  mendapatkan  hak  sepenuhnya  atas  tanah  tersebut  dan mendapatkan  kembali  kepastian  hukum  atas  tanahnya  tersebut  dikarenakan  jual  beli  yang dilakukan  oleh  pihak  ED  berlandaskan  itikad  baik  serta  pihak  BN  tidak  menyertakan  Ny. Njaju  hasnah  selaku  pemilik  lama  tanah  tersebut  maka  gugatan  ditolak  dan  tanah  tersebut jatuh ketangan pihak ED. Berdasarkan hal ini sebuah jual beli tanah yang mengikuti prosedur dan  menjalankan  syarat-syaratnya  secara  benar  sesuai  dengan  hukum  serta  peraturan  yang berlaku  dengan  tidak  meninggalkan  asas-asas  terkait  jual  beli  yang  telah  diatur  dalam KUHPerdata  sehingga  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  apabila  adanya  sebuah  sengketa tanah  yang  memiliki  ketidakjelasan  terhadap  alat  bukti  terkuatnya  yaitu  sertifikat.Sertifikat yang terbit terlebih dahulu juga dapat dikalahkan dengan adanya pembuktian sebaliknya dari bukti kuat dalam pertanahan yaitu Sertipikat hak atas tanah seperti halnya pada kasus putusan PK No.2/PK/pdt/2008.

## B. PELINDUNGAN  HUKUM  PEMEGANG  HAK  TANAH  SEBENARNYA  DALAM HAL SERTIPIKAT GANDA PADA PUTUSAN PK NO.2/PK/PDT/2008
Kepemilikan  sebuah  bidang  tanah  pada  dasarnya  memiliki  semua  kekuatan  hukum didalamnya, baik kepastian hukum dari kepemilikan haknya, tanah fisiknya, maupun sebuah perlindungan hukum guna pemilik sah atas tanah tersebut dari adanya gangguan atau sengketa tanah  lainnya.  Kalimat  pada  pasal  3  dalam  PP  No.24  Tahhn1997  menjelaskan  sebuah Pendaftaran  Tanah  sangat  identik  sebagai  jaminan  mendapatkan  kepastian  hukum  dibidang pertanahan. Adapun pengertian pendaftaran tanah tercantum pada kalimat dipasal 1 angka (1) PP  No.24  Tahun1997,Kegiatan  pendaftaran  tanah  mempunyai  tujuan  yaitu  menjaminkan
kepastian  hukum  serta  kepastian  hak  atastanah  yaitu  pemegang  hak  atastanah  agar  dengan sederhana  membuktikan  siapa  yang  berwenang  memiliki  tanah  tersebut,  melalui  sebuah Sertipikat tanah. 26 Seperti halnya yng tercantum pada kalimat pasal 19 ayat (1)UUPA tentang Pendaftaran  Tanah  dengan  inti  pembahasan  pasal  tersebut,  dapat  dipahami  dengan  jelas bahwa  tujuan  utama  pendaftaran  tanah  yaitu menjamin  sebuah  kepastian  hukum yakni mengenai subjek hak dan objeknya.
Proses  pembuatan  Sertipikat  tanah  sebagai  salah  satu  alat  pembuktian  yang  mutlak didahului  dengan  pendafataran  tanah.  Semakin  banyak  tanah  yang  tidak  didaftarkan  pada Kantor    Badan  Pertanahan  Nasional,  maka  masalah  tanah  akan  semakin  banyak  dan  rumit. Dikatakan  demikian  karena    tanah  yang  tidak  didaftarkan  pada  Badan  Pertanahan  Nasional tidak  akan  terdata  dalam database ,  sehingga  Dapat  dikatakatakan  tanahnya  tidak  memiliki kepastian hukum, berarti tidak ada pula jaminan kepastian  hukum. Istilah Sertipikat  memang daalam  UUPA  tidk  pernah  disebut  Sertipikat  tanah,tetapi  dalaam    kalimat  pasal  19  ayat (2)huruf c dijelaskan ialah surat tanda buktihak. Surat tanda bukti hakatau Sertipikat tanah itu memiliki fungsi untuk melahirkan sebuah tertib hukum dan kepastian hukum pertanahan yang akan mempunyai dampak positif terhadap semua kegiatan khususnya  pada manusia, terlebih kepada  pemilik  atau  pemegang  hakatas  tanah.  Pendaftaran  tanah  di  Indonesia  terdapat  pada kalimat  yang  tercantum  dalam  pasal2  PP  No.24  Tahun1997  tentang  pendaftaran  tanah menggunakan 5 asas :
1) Asas  Sederhana ,  memberikan  pengertian  bahwa  proses  pendaftaran  tanah  yag dilakukan dengan prosedur yang mudah dimengerti oleh pihak yang bersangkutan.
2) Asas  Aman ,  memberikan  pengertian  bahwa  jaminan  keamanan  diberikan  karena prosedur pendaftaran tanah dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga meminimalisir adanya kekeliruan.
3) Asas  Terjangkau ,  memberikan  pengertian  pendaftaran  tanah  tidak  menyulitkan pihak-pihak yang memerlukan, baik dari segi ekonomi maupun segi yang lainnya.
4) Asas  Mutakhir ,  memberikan  pengertian  bahwa  pendaftaran  tanah  memberikan pelayanan yang sangat memadai, serta terus mengikuti perkembangan perubahan yang dialami  data-data  dalam  pertanahan  dengan  didasarkan  pada  kemajuan  zaman  yang cepat.
26 Aartje  Tehupeiory , Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia, (Penebar Swadaya Grup; Jakarta), 2012,hlm.9
5) Asas  Terbuka ,  memberikan  pengertian  bahwa  dapat  dipertanggungjawabkan  data yang  tersedia  karena  bersifat  terbuka  dan  siapapun  yang  berkepentingan  dapat mengaksesnya, termasuk masyarakat.
Sistem  yng  digunakan  di  Negara  Indonesia  dalam  hal  pendaftaran  tanah  masih  sama dengan  apa  yng  terdapat  dalam  PP  No.10  Tahun1961  yaknj  sistem  publikasi  negatif  yag mengandung  unsur  positif.  Unsur  positif  yang  dimaksudkan  karena  pendaftaran  yang dilakukan  akan  menghasilkan  tanda  bukti  hak  yng  dapat  dijadikan  alat  pembuktian    kuat seperti halnya dkemukakan kalimat pasal 19 ayat (2) huruf c,ppasal 23 ayat (2),psal 32 ayat (2)pasall  38  ayat  (2)  UUPA.  Demikian  Indonesia  tidak  murni  menggunakan  sebuahsistem publikasi negatif, dikarenakan masih diterapkannya sistem pendaftaran hak yang menyatakan bahwa Sertipikat adalah sebuah alat pembuktian yng kuat. 27 Kuat tidak berarti secara mutlak, artinya  adalah  jika  mendaftarkan  hakatas  maka  sama  saja  memperkuat  pembuktian kepemilikannya, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan terhadap tanah tersebut karena tidak menerima perlindungan yang dijelaskan kalimat dalam PP No.10 Tahun1961. 28
Sisttem  pendaftaran  tanah  yng  negatif,  yng  memberikan  kemungkinan  pemegang hakterdaftar  dapat  dilayangkan  sebuah  gugatan,  maka  alat  pembuktian  yng  utama  dan memiliki kekuatan dalam sebuah persidangan adalahakta pemerintah dan Sertipikat. 29 Kalimat dalampasal  32  PP  No.24  Tahun1997  menjelaskan  pada  ayat  (1)  yaknj  Sertipikat  ialah  surat tanda buktihak yng berlaku sebagai alat pembuktian yng kuat mengenai data fisik serta data yuridis yag tercantum didalamnya, selama data fisik dan data yuridis masih sesuai dngan data yng  termuat  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanahhak  yng  berkaitan.  Dilanjutkan  penjelasannya dalam ayat ke-2 jika diatas suatu bidang tanah telah diterbitkan Sertipikat secara  hukum yag saah  atas  namaorang atau  badan  hukum yng  mendapatkan  tanah  tersebut  dengan itikad  baik daan secara nyata telah menguasai, maka pihak ketiga yng merasa memiliki hak atastanah itu sudah  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaanhak  tersebut  jika  dalam  waktu  5(lima)  tahun sejjak dikeluarkannya Sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kpada pemegang Sertipikat  daan  Kepala  Kantor  Pertanahan(BPN)  yng  berkaitan  ataupun  tiak  mengaajukan gugatan  ke  Pengadilan  terkait  penguasaan  tanahatau  penerbitan  Sertipikat  tersebut. Kesimpulan  penjelasannya  bahwa  pendaftaran  tanah  yng  pelaksanaannya  diperintahkan  oleh UUPA tidk menggunakan sistem publikasi positif, melainkan dengan sistem publikasi negatif,
27 Boedi Harsono, Op.Cit , hlm.89
28 Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya tulis pendaftaran tanah, Kumpulan Penelitian,  Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, hlm.44
29 Boedi Harsono, Op.Cit , hlm.124
dikarenakan kebenaran data yng disajikan tidak sepenuhnya terjamin oleh pemerintah namun Indonesia  tdak  menggunakan  sistem  negatif  dengan  murni  masih  mengandung  unsur  sistem publikasi  positif  dalam  hal  penerbitan  alat  pembuktian  berupa  Sertipikat.  Sertipikat  ini  lah yang  menjadi  alat  bukti  kuat  dalam  pembuktian  dihadapan  pengadilan  apabila  terdapat sengketa sepanjang tidk ada yng membuktikan sebaliknya. 30
Pasal  ini  menggambarkan  perwujudan  dari  tujuan  sebuah  pendaftaran  tanah  yakni kepastian  hukum  dan  perlindungannya  kepada  pemegang  hak  atastanah  dalam  peraturan pemerintah  ini  dijelaskan  sejauh  mana  perlindungan  itu  diberikan  dari  kekuatan  pembuktian yng  dimiliki  oleh  Sertipikat  tanah  berdasarkan  ketentuan  UUPA,  informasi  yang  tercantum dalam  Sertipikat  harrus  dinyatakan  kebenarannya  sepanjang  selaras  dengan  apa  yag  termuat dalaam surat ukur dan buku tanahm. Hal lain yng disebutkan dalam pasal menyatakan bahwa orang tidk dapat menuntut tanah yag telah bersertifikat atasnama orang ataubadan hukum lain, apabila  selama  5(lima)  tahun  sejjak  diterbitkannyaa  Sertipikat  tdak  melayangkan  gugatan pada  pengadilan,  lain  hal  jika  tanah  tersebutdiperoleh  oleh  orang  atau  badan  hukum  lain dengan iktikad baik, secara fisik telah dikuasai olehnya atau orang lain dan badan hukum yag mendapat  persetujuannya.  Walaupun  Indonesia  menggunakan  stelsel  negatif  sebagai  sistem pendaftaran  tanahnya,  dengan  adanya  pasal  32  ini  yang  dibentuk  bertujuan  menerapkan sebuah sistem hukum adat yang dianut oleh Indonesia, yakni rechtsverwerking bahwa apabila seseorang  selama  beberapa  waktu  menelantarkan  tanahnya  tiak  dikelola  kemudiantanah  itu dikelola oleh oranglain yag memperolehnnya dengan itikad baik, maka hilang sudah hak untk menuntut  kembali  tanah  terrsebut. 31 Ketentuan  ini  tidak  sedikitpun  menyusutkan  asas pemberian perlindungan hukum yag seimbang baik  terhadap pihak yng memilliki tanah  dan dikuasai serta dikelola sesuai dengan peruntukannya begitupun kepadapihak yng memperoleh tanah  dengan  asasitikad  baik  dan  dikuatkan  degan  pendaftaran  tanah  yng  bersangkutan. Semua    warga  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  sudah  melakukan  tindakan hukum  dengan  itikad  baik  karena  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  sebagai  perwujudan konkrit  dan  penerapan  ketentuan  UUPA  dalam aspek  Penelantaran  Tanah,  serta  hukum  adat yng  merupakan  bagian  dari  tata  hukum  tanah  nasional  di  Indonesia. 32 Kalimat  yag berbunyi dipasal 32 Ayat (2) PP No.24 Tahun1997 membahas sebuah perlindungan hukum yng mutlak kepada  pemilik  Sertipikat  hakatas  tanah  dan  mengatur  jugatentang  hilangnya  hak  seseorang atas  hakatas  tanah  yang  di  Sertipikatkan  oleh  oranglain  mempunyai  problen  yuridis,  namun
30 Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, p.32
31 Mudakir Isykandar Syah, Op.Cit , hlm.313.
32 Ibid , hlm.291.
pada kenyataan bhwa kemungkinan adanya pemilik lain yang memiliki tanah tersebut dengan ketidakjelasan dari pasal 32 ini,  sehingga menimbulkan samarnya perlindungan hukum yang akan  diberikan.  Tidak  sedikit  permasalahan  yang  terus  berhubungan  dengan  pasal  32 khususnya mengenai tumpang tindih Sertipikat atau kerap disebut juga  Sertipikat Ganda. Ali Achmad  Chomzah  menjelaskan  Sertipikat  Ganda 33 ,  ialah  Sertipikat-Sertipikat  yng memaparkan satu bidang tanah yng sama, dengan satu bdang tanah dijabarkan dengan 2(dua) Sertipikat  atauu  lebih  yng  berlainan  datanya. 34 Sertipikat  ganda  termasuk  kedalam golongan Sertipikat  yang  cacat  dikarenakan  beberapa  faktor  kesalahan  baik  dari  pihak  yang mendaftarkan  ataupun  pihak  pemerintah  yang  melakukan  administrasi  pada  data  yuridis tanaah tersebut. Sertipikat ganda bisa terjadi ketika Sertipikat-Sertipikat yang belum dipetakan di  dalam  Peta  Pendaftaran  Tanah  didaerah  tertentu.  Sertipikat  ganda  dapat  diketahui  apabila ada satu pihak yang merasakan dirugikan atas hak atas tanahnya. 35 Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya Sertipikat ganda:
1) Pada  saat  dilaksanakannya  pengukuran  ataau  penelitian  dii  lapangan,  pemoihon  baik dengan  sengaja  maupun  tiak  sengaja  menunjukkan  letaktanah  dan  batas-batas  yag salah.
2) Terdapat  surat  bukti  attau  pengakuan  hakdibelakang  hari  telah  terbukti  mengandung ketidakbenaran,keepalsuan atau sudah tdak berlaku lagi.
3) Pada Wilayah yng berkaitan belum tersediia peta pendaftaran tanahnya.
Sertipikat tanah atau disebut Sertipikat Hak yang didalamnya Memuat 36 :
1) Data Fisik : menerangkan letak, juga batas-batas, luas, dan keterangan fisik tanah serta beban yag ada diatas tanah tersebut;
2) Data Yuridis :  menerangkan jenis hak  seperti hak milik,hak guna bangunan,hak guna usaha,hak pakai,hak sewa, dan hak pengelolaan, serta nama pemegang hak.
Berdasarkan  penjelasan  kalimat  pasal  31  dan  pasal  32,Sertipikat  tanah  bertujuan  agar pemegang  haak  dengan  mudah    membuktikan  haktnya.  Phillipus  M  Hadjon 37 menjelaskan pengertian  prinsip  perlindungan  hukum  bagirakyat  di  Indonesia  adslah  prinsip  pengakuan
33 Ali Achmad Chomzah, Op.Cit
34 Effendi  Perangin,  Praktek  Pengurusan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah,    (PT.  Raja  Grafindo Persada;Jakarta), 1996, hlm.139
35 Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Hasil Wawancara, 11 Maret 2020.
36 Ibid
37 Philipus  M.  Hadjon,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia  ( Introduction  To  The  Indonesian Administration Law ), (Gadjah Mada University Press;Yogyakarta), 2005, hlm.20
serta  perlindungan  terhadap  harkatdan  martabat  manusia  yag  berdasar  pada  Pancasila  dan prinsip-prinsip sebuah negara hukum Pancasila. Negara yag menganut  sebuah prinsip negara hukum  salahsatunya  adalah  terdapat  jaminan  secara  konstitusional  terkait  hak-hak  asasi manusia  dimanaa  perlindungan  hukum  terhadap  warga  negara  ttermasuk  di  dalamnya. Perlindungan  hukum  yag  diberikan  terhadap  pihak  ED  dalaam  kasus  putusan  Peninjauan Kembali  No.2/PK/Pdt/2008  ini  ialah  adanya  pencabutan  atas  Sertipikat  pihak  BN  yang menyebabkan  adanya  ketidakpastian  pada  tanah miliknya.  Pasal  32  cukup melindungi  pihak ED dikarenakan pembuktian yang diberikan oleh pihak BN tidak sesuai dengan data asli ada sebuah  kesalahpahaman  dalam  mengartikan  SK  yang  diturunkan  pemerintah  kepada  Pihak BN  dan  pengeluaran  Sertipikat  yng  dilakukan  oleh  BPN  merupakan  kelalaian  dalaam administrasi  yng  menyebabkan  tidk  dapatnya  diperpanjang  sertifkat  milik  BN.  Keputusan majelis hakim unttuk memenangkan pihak ED sudah sangat sesuai dengan pertimbangan bukti bukti yag ada, serta perundang-undangan dan hukum yag berlaku, adanya pernyataan pasal 32 PP  No.  24  Tahun1997  Sertipikat  adalah  alat  pembuktian  yang  kuat  selama  tidak  ada  yang dapat  membalikkan  kebenarannya,  Serta  adanya  jangka  waktu  penuntutan  yag  sudah dilewatkan oleeh pihak BN yaknj sudah 5 tahun lamanya, maka tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim.
Pasal  32  diatas  sangat  memberikan    keuntungan  bagi  pihak  ED  dikarenakan  pihak  BN selaku  penggugat  atau  disebut  sebagai  pihak  ketiga  justru  melakukan  kesalahan  dalam memperoleh  Sertifikat  kepemilikannya  maka  dari  itu  yang  seharusnya  pihak  BN  dapat bertahan dibalik dalih yurispudensi bahwa Pemilik Sertifikat terlebih dahulu lah yang berhak mendapatkan  pengakuan  hukum  haarus  mendapatkan  hasil  kebalikan  dari  apa  yng diinginkannya  karena  kesalahan  prosedur  penerbitan  dan  mendapatkan  tanahnya,  dan  juga Sertifikat  pihak  BN  sudah  tdak  dapat  berlaku  lagi  karena  batas  waktu  kepemilikannya  yag sudah  melewati  batas  waktu,  walaupun  tak  dapat  dipungkiri  adanya  sebuah  asas  prioritas namuun, dikarenakan adanya kesalahpahaman kepemilikan pihak  BN maka tidak seharusnya pihak  BN  memiliki  tanah  tersebut,  karena  itu  asas  prioritas  pun  tidak  berlaku  diatasnya. Bahwa  selama  +  40  (empat  puluh)  tahun,  Pihak  BN  tidak  mengajukan  keberatan  apapun, sehingga  haruss  dianggap  secara  diam-diam  telaah  melepaskan  haknya.  Sertifikat atas  nama Pihak ED telah lebih dari 5 (lima) tahunn sehingga kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut tidk diperbolehkan untuk digugat kembali. Kalimat dalam PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan jika  pemilik  tanah  wajib  mengunakan  tanahnya  selaku  fisik  agar  mengetahui  batas  daan pemeliharaaan  batas  diatas    tanahnya,  kecuali  ada  batas  alam  aatau  batas  mutlak,  jadi  jelas
sudah ada pengukuran terhadap tanah tersebut. Pengecekan secara fisik juga dapat dilakukan oleh pihak BPN sehingga dapat memastikan dengan jelas kebenaran tanahnya, 38 seperti pihak BN yang tidak menempati dan mengetahui jelas batas-batas tanahnya otomatis Pihak ED lah yang  selama  ini  menempati  tanah  tersebut  maka  secara  jelas  yang  berhak  memiliki  tanah tersebut  adalah  pihak  ED.  Perlindungan  yng  dapat  diberikan  sepenuhnya  kepada  pihak  ED yng  secara  hukum  dan  sebagai  pemilik  sah  atastanah  tersebut  dengan  itikad  baik,  Sesuai degan  amar  putusan  peninjauan  kembali bahwa  pihak  ED  berhak  atas  semua  ganti  kerugian yng dideritanya daan menjadi satu-satunya pemilik tanah tersebut .

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Proses  Jual  beli tanah  yag  dilakukan  pihak  ED  dalam  putusan  PK  2/PK/pdt/2008  Dapat dikatakan sah dan diakui kebenarannya dalam hukum dikarenakan kebenaran data dan itikad baik pembeli serta adanya latarbelakang mendapatkan tanah yang jelas diibandingkan dengan latarbelakang  kepemilikan  tanah  pihak  BN,  artinya  asas  kepemilikan  terlebih  dahulu  tidak berlaku  digunakan  pada  putusan  ini  dikarenakan  adanya  pelaksanaan  prosedur  mendapatkan tanah  yang  tidak  jelas  dibelakangnya,  sehingga  yang  patut  dibenarkan  adalah  jual  beli  yang dilakukan pihak ED yang secara sah diakui oleh hukum. Selaras dengan pertimbangan Hakim putusan  PK  2/PK/PDT/2008  Pihak  ED  berhak  mendapatkan  sebuah  kepastian  hukumnya karena dalam kalimat pasal 32 PP 24 Tahun1997 dijelaskan Sertipikat ialah surat tanda bukti hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  selama  data  tersebut  sudah  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam surat ukur dan buku tanah hak yng berkaitan, Maka  sudah sangat jelas sertipikat seperti apa yang  dikatakan  sah  otomatis  pihak  ED  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  tanah  tersebut dengan dicabutnya Sertipikat pihak BN.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Negara  kpada  pemilik  sebenarnya  sudah diberikan kepada pihak ED yakni pemilik sah atas tanah tersebut dengan berlandaskan sebuah itikad  baik  didalamnya,  yakni  menjadikan  satu-satunya  Sertipikat  yang  berdiri  diatas  tanah tersebut.  Dengan  berlandaskan  bahwa  tidak  selalu  Sertipikat  yang  lebih  dulu  diterbitkan  lah yang  benar,  ada  alat  bukti  lain  yng  dapat  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  apabila keduanya  sama-sama  memiliki  Sertipikat  yng  kuat  yakni  salah  satunya  dengan  cara mengetahui asal-usul tanah tersebut (latar belakangnya). Hal ini sangat jelas tercantum dalam kalimat Pasal 32 ayat (2) jika Sertipikat telah diterbitkan secara sah dan pemegang Sertipikat
38 Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Hasil Wawancara, 11 Maret 2020.
mendapatkan tanah tersebut dengan itikad baik serta secara  fisik telah menguasainya, maaka pihak  lain  yag  merasa  memiliki  hakatas  tanah  tersebut  tidk  dapat  menuntut  kepemilikan haknya  tersebut  apabila  dalaam  jangka  waktu  5(lima)  tahun  tidk  mengajukan  gugatan terhadap  penguasaan  ataau  penerbitan  Sertipikat  tersebut. 39 Dalam  konteks  ini  pihak  ED berhasil  membuktikan  bahwa  Sertipikat  miliknya  lah  yag  seharusnya  diakui  oleh  hukum karena  keberatan  yang  diajukan  pihak  BN  sudah  lewat  dari  5(lima)  Tahun,  maka  pihak  ED berhak mendapatkan sebuah perlindungan hukum atas tanah miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adjie , Habib, Hukum Notaris Indonesia . Surabaya : Refika Aditama, 2011.
Chomzah , Ali Achmad, Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan
Permasalahan, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002.
Hadjon , Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ( Introduction To The
Indonesian Administration Law ), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.
Harahap, Krisna, Hukum Acara Perdata , Bandung : Grafiti Budi Utami, 2005.
Harsono , Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional , Jakarta : Universitas Trisakti, 2002.
Ismaya , Samun, Pengantar Hukum Agraria , Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
Isykandar Syah , Mudakir, Panduan Mengurus Sertipikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah,
Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2019.
Marzuki , Peter M, Penelitian hukum, Jakarta : kencana pranda media Group, 2014.
Nurlinda , Ida, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakata : Rajawali Pers, 2009.
Perangin , Effendi, Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1996.
Sutedi  ,  Adrian, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya, Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2013.
Tehupeiory , Aartje, Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia , Jakarta : Penebar Swadaya Grup, 2012.
39 Putu Ade Harriestha Martana , Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Ketentuan Pasal  32 Ayat  (2) PP  No. 24 Tahun 1997 , Tesis, Universitas Udayana, Tanpa Tahun Terbit, Tanpa Kota Terbit

## B. Artikel Jurnal
Christin Sasauw , Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat  Suatu Akta Notaris , Lex Privatum, Vol.Iii , No. 1 , Jan-Mar , 2015.
Tata  Wijayanta  ,  Asas  Kepastian  Hukum  ,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan
Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga,  Jurnal  Dinamika  Hukum  ,  Vol.14,No.2,  Mei, 2014.

## C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir
Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Karya tulis pendaftaran tanah, Kumpulan Penelitian, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
Badan Pertanahan Nasional Kota Depok, Hasil Wawancara , 11 Maret 2020 Nur Qomsah Kantor Notaris & PPAT, Hasil Wawancara, 06 Maret 2020 Putu  Ade  Harriestha  Martana  , Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Atas
Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 , Tesis, Universitas Udayana, Tanpa Kota Terbit, Tanpa Tahun Terbit.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disahkan pada tanggal 2 januari 1974
Undang-Undang Pokok Agraria Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960 disahkan pada tanggal 24
September 1960
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  No.2  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-undang  No.30 tahun
2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696

## E. Putusan Pengadilan
Peninjauan Kembali No.2/PK/Pdt/2008, Tumpang Tindih Sertipikat, tanggal 23 Mei 2008