Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

## LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016
Nugrahini Susantinah Wisnujati wisnujati_nugrahini@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah  Kabupaten  Tuban  Tahun  2016.  Penelitian  ini  bertujuan  menyusun  Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan
(LP2KD)
Tahun 2016 dan mendeskripsikan kendala, permasalahan dan strategi dalam  meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
Metode  analisis  yang  digunakan  ini  adalah  perspektif  analisis  kemiskinan multidimensi  pada  indikator-indikator  yang  menjadi  determinan  terhadap  kondisi kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  berupa  analisis  posisi  relatif  dan  analisis perkembangan  antar  waktu  terhadap  indikator  utama  pada  bidang  kemiskinan  non- konsumsi,  serta  memperhatikan  relevansi  perkembangan  capaian  indikator  terhadap perkembangan  di  tingkat  provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  sehingga  dapat ditentukan  indikator-indikator  yang  akan  menjadi  prioritas  /  focus  dalam  menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dirangkum dalam tabel berikut.
Hasil  Penelitian  ini  yaitu  persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Tuban dalam  lima  tahun  terakhir  menunjukkan  kenaikan  dari  tahun  2015  ke  tahun  2016 sebesar  0,6  persen;  tahun  2016,  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 17,08 % menjadi 17,14 % di tahun 2016 (±198.350    ribu  jiwa);  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  eko- nomi  masih  menunjukkan  posisi  lebih  tinggi  dibandingkan  capaian  Provinsi  Jawa Timur  maupun  capaian  secara  Nasional;  perkembangan  TPT  dalam  5  tahun  terakhir menunjukkan  trend  menurun,  dengan  posisi  capaian  tahun  2016  di  bawah  capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
Kata kunci : Kemiskinan, Posisi Relatif, Kebijakan.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi  menurunnya  jumlah  penduduk  miskin,  bertambahnya  tingkat  pendapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  merupakan  wujud intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan. Upaya  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab pemerintah  pusat  tetapi  menyeluruh  hingga  ke  tingkat  daerah.  Untuk  itu  perlu dilakukan  koordinasi  guna  menjaga  konsistensi  dan  efektivitas  penanggulangan kemiskinan,  sehingga  dibentuklah  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
(TKPK)  di  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Mekanisme  kerja  tim  ini  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  sebagai  salah  satu mitra  kerja  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.
Tugas TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  adalah  melakukan koordinasi  serta  mengendalikan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan.  TKPK Kota/  Kabupaten  memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  Laporan  Tahunan Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LP2KD).  Laporan  tersebut  dapat digunakan  untuk  menilai  efektifitas  program  penanggulangan  kemiskinan  dalam pembangunan.  Sehingga  laporan  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

## Maksud dan Tujuan.
Penyusunan  dokumen  Laporan  Pelaksanaan  penanggulangan  Kemiskinan Daerah  (LP2KD)  Kabupaten  Tuban  tahun  2016  dimaksudkan  untuk  menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Tuban yang sesuai dengan acuan dan ketentuan yang berlaku.
Adapun  tujuan  pelaksanaan  kegiatan  penyusunan  LP2KD  tahun  2016  di Kabupaten Tuban adalah:
1. Menyusun  Laporan  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  (LP2KD)  Tahun 2016;
2. Mendeskripsikan  kendala,  permasalahan  dan  strategi  dalam  meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

## POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH DARI SUDUT PERTUMBUHAN EKONOMI
Kawasan  strategis  dari  sudut  kepentingan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:
 Kawasan  perbatasan  antar  Kabupaten/  kota  berupa  segitiga  emas  Lamongan  – Bojonegoro;
 Kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur-Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora- Tuban-Rembang-Bojonegoro RATUBANGNEGORO) di Kecamatan Jatirogo;
 Kawasan pelabuhan  meliputi:  Kecamatan Bancar, Kecamatan Jenu dan  Kecamatan Palang;
 Kawasan industri meliputi: Kecamatan Kerek, Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Jenu, dan Kecamatan merakurak:
 Kawasan Perdagangan di Kecamatan tuban;
 Kawasan  minapolitan  meliputi  Kecamatan  Bancar  dan  Kecamatan  palang, kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Jatirogo.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Tabel 1, Pembagian Wilayah Administratif dan Luas Wilayah Kabupaten Tuban Kecamatan Jumlah Luas Wilayah (km 2 ) Desa Kelurahan RW RT (1) (2) (3) (4) (5) (6) 010 Kenduruan 9 - 44 189 85,73 020 Bangilan 14 - 110 308 77,27 030 Senori 12 - 69 250 78,39 040 Singgahan 12 - 59 190 79,05 050 Montong 13 - 70 256 147,98 060  Parengan 18 - 67 277 114,45 070  Soko 23 - 113 602 96,88 080  Rengel 16 - 75 378 58,52 090  Grabagan 11 - 46 229 73,79 100  Plumpang 18 - 116 501 86,52 110  Widang 16 - 69 368 107,14 120  Palang 18 1 114 458 72,70 130  Semanding 15 2 177 578 120,99 140  Tuban 3 14 104 354 21,29 150  Jenu 17 - 71 228 81,61 160  Merakurak 19 - 100 381 103,77 170  Kerek 17 - 77 348 136,55 180  Tambakboyo 18 - 64 216 72,97 190  Jatirogo 18 - 123 340 111,98 200  Bancar 24 - 84 289 112,36 Jumlah 311 17 1.752 6.740 1.839,94 Sumber : Tuban Dalam Angka-Data diolah
Kecamatan  dengan  wilayah  paling  luas  adalah  Kecamatan  Montong  dengan luas wilayah 147,98 km 2 dan kecamatan paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan tuban dengan luas wilayah 21,29 Km 2 .  Berdasarkan registrasi kependudukan, jumlah penduduk  Kabupaten Tuban pada tahun 2016  berjumlah 1.315.155 jiwa  yang terdiri atas  658.933  jiwa  penduduk  laki-laki  dan  656.222  jiwa  penduduk  perempuan. Kondisi  ini  menunjukkan  peningkatan  jika  dibandingkan  dengan  hasil  perhitungan jumlah  penduduk  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2015  yang  tercatat  berjumlah 1.304.080 jiwa.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Gambar 2, Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban,
Tahun 2012-2016 Angka kepadatan penduduk Kabupaten Tuban pada tahun 2016
sebesar  ±715  jiwa/km²,  angka  ini meningkat  jika  di  bandingkan angka  kepadatan  penduduk  tahun 2015 yang sebesar ±709  jiwa/km². Kepadatan  penduduk  tertinggi  di Kabupaten  Tuban  untuk  tahun 2015  terdapat  di  wilayah  Kecamatan  Tuban  dengan  kepadatan  penduduk  sebanyak ±4.419  jiwa/Km 2 dan  pada  tahun  2016  angka  kepadatannya  naik  menjadi  ±4.452 jiwa/Km 2 ,  sedangkan  Kecamatan  Kenduruan  merupakan  wilayah  dengan  kepadatan terendah  yaitu  sebesar  ±361  jiwa/Km 2 pada  tahun  2015  dan  pada  tahun  2016 kepadatannya naik menjadi sebesar ±364 jiwa/Km 2 , seperti yang tampak pada tabel 2 berikut:
Tabel 2,
Jumlah dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kab. Tuban, Tahun 2015 dan 2016
Kecamatan Luas (km 2 ) Tahun 2015 Tahun 2016 Jumlah Kepadatan Penduduk (jiwa / km 2 ) Jumlah Kepadatan Penduduk       (jiwa / km 2 ) (1) (2) (3)                        (4)                      (5)                     (6) 010  Kenduruan 85,73 30,957 361 31,206 364 020  Bangilan 77,27 54,125 700 54,374 704 030  Senori 78,39 46,982 599 47,135 601 040  Singgahan 79,05 45,642 577 45,975 582 050  Montong 147,98 58,581 396 59,185 400 060  Parengan 114,45 61,270 535 61,498 537 070  Soko 96,88 91,421 944 92,426 954 080  Rengel 58,52 64,651 1.105 64,930 1.110 090  Grabagan 73,79 42,078 570 42,540 577 100  Plumpang 86,52 87,143 1.007 87,345 1.010 110  Widang 107,14 56,749 530 56,783 530 120   Palang 72,70 93,628 1.288 94,712 1.303 130   Semanding 120,99 119,295 986 120,957 1.000 140   Tuban 21,29 94,091 4.419 94,791 4.452 150   Jenu 81,61 57,482 704 58,267 714 160   Merakurak 103,77 61,399 592 62,352 601 170   Kerek 136,55 72,135 528 72,986 535 180   Tambakboyo 72,97 77,688 612 45,087 618 190   Jatirogo 111,98 60,848 543 61,193 546 200   Bancar 112,36 60,915 542 61,413 547 Jumlah 1.839,94 1,304,080 709 1,315,155 715 Sumber : Tuban dalam Angka 2016-2017 – data diolah
2012 2013 2014 2015 2016
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Pada  akhir  tahun  2016,  jumlah penduduk  Kabupaten  Tuban  yang berjumlah  1.315.155  jiwa  terdiri  dari 658.933  jiwa  laki-laki  dan  656.222 jiwa  perempuan,  sehingga  memiliki angka  rasio  seks  sebesar  100,41  yang berarti  bahwa  dari  100  penduduk perempuan  terdapat  100,41  penduduk laki-laki.
Berdasarkan komposisi usia, penduduk  Kabupaten  Tuban  pada akhir tahun 2016 lebih banyak berusia produktif yaitu berada antara usia 15– 60 tahun sebanyak  856.263 jiwa atau sebesar  65  persen.  Sementara  untuk  kelompok  usia  tidak  produktif  (usia  <15  tahun 333.543 jiwa atau 25,4% dan usia di atas 60 tahun sebanyak 125.439 jiwa atau 9,5% persen.  Jumlah  penduduk  miskin  menurut  kecamatan  berdasarkan  data  BDT-2015 dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  menurut  kecamatan  pada  tahun  yang  sama adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3,
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2015 Jumlah Individu dengan Kondisi Kesejahteraan s/d 40% Terendah Jumlah % (1) (2) (3) (4) 010 Kenduruan 30,957 0 0 020 Bngilan 54,125 1 0,002 030 Senori 46,982 0 0 040 Singgahan 45,642 40 0,08 050 Montong 58,581 2 0,003 060 Parengan 61,270 0 0 070 Soko 91,421 0 0 080 Rengel 64,651 13 0,02 090 Grabagan 42,078 2 0,005 100 Plumpang 87,143 0 0 110  Widang 56,749 87 1,5 120 Palang 93,628 0 0 130 Semanding 119,295 37 0,03 140 Tuban 94,091 7 0,007 150 Jenu 57,482 0 0 160 Merakurak 61,399 0 0 170 Kerek 72,135 76 1,05 180 Tambakboyo 77,688 2 0,003 190 Jatirogo 60,848 0 0 200 Bancar 60,915 0 0 Jumlah 1,304,080 267 2,7 Sumber : Publikasi BPS dan BDT-2015Kabupaten Tuban – data diolah
Gambar 3,
Persentase Penduduk Kabupaten Tuban , berdasar s ebaran kelompok Usia Produktif
Sumber Publikasi BPS : – data diolah - - 856.263 (65%) 125.439 (9,5%)
333.543 (25,4%)
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Untuk  dapat  memberikan  gambaran  kondisi  ekonomi  daerah  adalah  dengan melihat  potensi  unggulan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Untuk mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  antara  lain  dapat  diukur  dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan perkapita  masyarakat  serta  pergeseran  struktur  perekonomian  daerah,  perluasan lapangan dan kesempatan kerja, serta perkembangan laju inflasi.

## POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH .
Investasi  daerah  dapat  ditingkatkan  jika  daerah  memiliki  potensi,  baik  itu berupa  potensi  sumber  daya  alam  maupun  potensi  sumber  daya  manusia.  Hal  lain yang  juga  sangat  penting  adalah  kemampuan  daerah  menjual  potensi  yang dimilikinya  dan  menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan  mendukung  investasi. Kabupaten Tuban yang merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mempunyai beberapa potensi unggulan diantaranya adalah:

## a. Potensi Pertanian
Pertanian  hingga  saat  ini  merupakan  sektor  utama  yang  membentuk  pola hidup  masyarakat  di  Kabupaten  Tuban,  baik  secara  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Kabupaten Tuban memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dan sebagai salah  satu  penghasil  terbesar  padi  di  Jawa  Timur.  Kabupaten  Tuban  terus  berupaya dan  berinovasi  untuk  menjadi  produsen  pertanian  terbesar  dengan  komoditas  utama padi,  jagung,  kedelai  dan  lainnya  sesuai  dengan  cita-cita  Kabupaten  Tuban  sebagai lumbung pangan negeri. Kabupaten Tuban  memiliki  luas  lahan sawah seluas 98.194 Ha  dengan  produksi  sebesar  632.216  ton  pada  tahun  2015.  Kondisi  wilayah Kabupaten Tuban merupakan pendukung utama karena memiliki kondisi iklim, lahan dan sumber daya alam yang sangat mendukung pengembangan usaha jenis komoditas pertanian  terutama  pertanian  tanaman  pangan,  hortikultura,  perkebunan  dan kehutanan.

## b. Potensi Perikanan
Kabupaten  Tuban  memiliki  wilayah  pantai  yang  membujur  dari  arah  barat (kecamatan  Bancar),  ke  arah  timur  (  kecamatan  Palang)  sepanjang  65  km.  Kondisi wilayah  perairan  yang  dimiliki  Kbupaten  Tuban  sangat  menguntungkan,  Kabupaten Tuban  memiliki  produk  tangkapan  ikan  laut,  dengan  jumlah  produksi  sekitar 49.408,46 Ton.
Hal  tersebut  menjadikan  sektor  pertanian  memiliki  kontribusi  terbesar  dalam perekonomian  sehingga  akan  terus  menjadi  prioritas  dalam  pelaksanaan pembangunan kedepan.

## c. Potensi Pertambangan
Potensi  pertambangan  yang  dimiliki  Kabupaten  Tuban  terdiri  dari  potensi tambang  galian  mineral  non  logam  dan  batuan    (Batu  Gamping,  Phosphat,  Pasir, Gypsum,  Lempung,  dolomit  pasir  kwarsa,  serta  Bahan  Galian  lainnya  seperti  Batu Gunung, dan Tanah Urug).

## d. Potensi Industri
Beberapa komoditas unggulan yang dihasilkan industri-industri kecil maupun menengah  di  Kabupaten  Tuban  pada  dasarnya  telah  memenuhi  kriteria  dasar  yaitu produk  yang  berkualitas  dan  memiliki  karakteristik  yang  khas,  sehingga  memiliki
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
peluang  yang  cukup  besar  dan  kompetitif  untuk  menarik  minat  konsumen  baik  di tingkat lokal, regional dan nasional.
Produk-produk industri yang berkembang di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:
 Industri Makanan: Industri olahan ikan yaitu: krupuk ikan di Kecamatan Tambak boyo,  Jatirogo,  Jenu  dan  Semanding,  Industri  abon  ikan  cakalang  di  kecamatan Tuban. Industri kripik gayam di kecamatan Merakurak. Industri kecap CV. Kecap Laron di Kecamatan Tuban.
 Industri Hasil Hutan: Industri MEUBEL yang berada di Ds. Wotsogo Kecamatan Jatirogo  dan di Kecamatan Tuban
 Industri  lainnya  :  Industri  Batik  tulis  dan  Batik  Gedhog  Di  Kecamatan Semanding, Kecamatan Kerek, Kecamatan Plumpang.
e. Potensi Pariwisata
Wilayah  Kabupaten  Tuban  dan  sekitarnya  memiliki  cukup  potensial      akan obyek-obyek  pariwisata  yang  dapat  dikembangkan  sebagai  sumber  pendapatan daerah. Diantaranya adalah:
 Pantai  Boom  terletak  di  Kecamatan  Tuban  sekaligus  kawasan  pantai  berhutan bakau yang melestarikan ekosistem pantai.
 Makam sunan Bonang, Museum kem,bang Putih  dan Klentheng Tri  yang terletak di Kecamatan Tuban.
 Wisata petik klengkeng  yang berada di Kecamatan Kerek  yang  merupakan sentra batik
 Wisata pantai kelapa dan goa Suci yang terletak di Kecamatan Palang, juga Wisata Goa  Ngerong  yang  terletak  di  Kecamatan  Rengel,  yaitu  goa  yang  didalamnya terdapat sungai yang di huni banyak ikan.

## Pertumbuhan Ekonomi.
Struktur  ekonomi  Kabupaten  Tuban  dapat  diketahui  dengan  melihat perkembangan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Tuban  pada kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2016  dipengaruhi  oleh  lima besar pembentuk PDRB yaitu:
1. Industri pengolahan 27,51%
2. Pertanian, Kehutanan dan perikanan 21,20 %
3. Konstruksi 13,27 %
4. Perdagangan dan Reparasi 13,09% 5. Pertambangan dan penggalian 9,10 KONDISI KEMISKINAN MULTIDIMENSI Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk mengetahui kondisi kemiskinan  dari  dimensi  ekonomi  adalah dengan  melihat  capaian  dan  perkembangan jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin, indeks  kedalaman  kemiskinan,  serta  indeks Gambar 4, Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provin si Jawa Timur dan Nasional, 2016
Sumber: Publikasi BPS – data diolah 8 ,00 10 ,70 11 ,85 Target  RPJMN Nasional Jawa Timur Kab. Tuban
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
keparahan  kemiskinan.  Sedangkan  dimensi  ketenagakerjaan  dengan  melihat  capaian dan perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.

## 1) Persentase Penduduk Miskin.
Persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2016  adalah sebesar  17,14  persen,  mengalami  kenaikan  sebesar  0.6  persen  jika  dibandingkan dengan  kondisi  pada  tahun  2015.  Bila  melihat  persentase  penduduk  miskin  di Provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional,  di  mana  pada  tahun  yang  sama  persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 11,85 persen sedangkan persentase penduduk  miskin  secara  Nasional  adalah  sebesar  10,70  persen,  maka  persentase penduduk  miskin  Kabupaten  Tuban  masih  lebih  besar  jika    dibandingkan    dari capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
Di antara Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk  miskin  Kabupaten Tuban  (pada  tahun  2016) menempati  urutan  ke  34  (tiga puluh empat)
dari yang terendah. Perkembangan tingkat kemiskinan  yang  menunjukkan trend fluktuatif menaik, mengindikasikan bahwa diperlukan  lagi  kebijakan    dan program yang lebih diupayakan  oleh  Pemerintah
Kabupaten  Tuban  dalam  rangka  menurunkan  persentase  penduduk  miskin  dengan efektif dan  berdampak positif dalam  mengurangi  angka kemiskinan. Selama periode
2012-2016, trend perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten  Tuban  menunjukkan  trend yang sama (relevan) dengan perkembangan  di  tingkat  Provinsi  Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun  memiliki  trend  yang  relevan, akan  tetapi  percepatan  penurunan  angka kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  hanya sekitar  0,64  persen  dari  rata-rata percepatan penurunan angka kemiskinan di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  sekitar  53 persen dari rata-rata percepatan penurunan di tingkat Nasional. Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan
Gambar 5, Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Tuban Terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2016
Sumber: Publikasi BPS-data diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
diperlukannya lagi kebijakan dan tindak lanjut untuk teru mengusahakan menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Tuban yang lebih signifikan.
2) Jumlah Penduduk Miskin .
Dengan  persentase  kemiskinan  sebesar  17,14  persen,  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten  Tuban  pada tahun  2016  adalah  sebanyak  198.350  jiwa.  Pada tahun  yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar ±4.703,3 ribu jiwa dan total penduduk  miskin secara Nasional adalah sebesar ±27.764,3 ribu  jiwa. Dengan demikian  Kabupaten tuban pada tahun 2016 memberikan kontribusi  sebesar 4,22  persen  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  sebesar
0,71 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin  di seluruh Kabupaten /Kota  yang  terdapat  di Provinsi  Jawa  Timur, posisi  relatif  jumlah penduduk miskin Kabupaten  Tuban  pada tahun 2016 sebagaimana gambar berikut.

## 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).
Indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2016  adalah sebesar 3,03  mengalami peningkatan sebesar 0,05 jika dibandingkan dengan kondisi tahun  2015.  Pada  tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Timur  sebesar  1,98  sedangkan  Indeks  secara  Nasional  sebesar  1,74,  maka  dapat dikatakan  bahwa  kesenjangan  pengeluaran  penduduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  lebih  tinggi  (lebih  buruk)  karena  berada  di  atas tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi Jawa Timr maupun Nasional.
Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kesenjangan  pengeluaran penduduk  miskin  terhadap garis kemiskinan di Kabupaten  Tuban  pada tahun  2016  berada  pada posisi  ke  35  (tiga  puluh lima).
Gambar 7,
Relevansi Capaian % kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provinsi dan
Nasional tahun  2012-2016
Sumber: publikasi BPS- data diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Gambar 9,
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tuban Terhadap Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2016
Sumber: Publikasi BPS-data diolah Perkembangan indeks kedalaman  kemiskinan  selama periode 2012-2016, yang menunjukkan trend fluktuatif naik  seperti  pada  gambar  10, mengindikasikan  bahwa  tingkat kesejahteraan  penduduk  miskin dari  tahun  ke  tahun  belum membaik.  Diperlukan  kebijakan maupun  program  yang  harus diupayakan  Pemerintah  dalam rangka  memperkecil  kesenjangan pengeluaran  penduduk  miskin  terhadap  garis  kemiskinan  dapat  berjalan  efektif  dan berdampak positif.
Gambar 10, Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Tuban, Tahun 2012-2016
Selama  periode  2012-2016,  trend  perkembangan  indeks  kedalaman kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  menunjukkan  trend  yang  berbeda  (tidak  relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
Gambar 11,
Relevansi Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2012-2016
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan ketidak relevansian antara perkembangan di Kabupaten Tuban dengan di  capaian  Provinsi  Jawa Timur  maupun  Nasional menjadi  petunjuk  bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah
Sumber: Publikasi BPS-diolah 2,54 2,83 2,48 2,98 3,03
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Kabupaten  Tuban  dalam  memperkecil  nilai  indeks  kedalaman  kemiskinan  melalui program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  belum  sejalan  dengan  upaya  di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.

## 4) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks  keparahan  kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2016  adalah sebesar  0,82  mengalami  peningkatan  sebesar  0,03  jika  dibandingkan  dengan  tahun 2015.  Pada tahun  yang  sama  indeks  kedalaman  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur sebesar  0,47  sedangkan  indeks  secara  Nasional  sebesar  0,44,  maka  dapat  dikatakan bahwa  ketimpangan  pengeluaran  antar  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Tuban  masih belum  baik  karena  berada  di  atas  tingkat  kesenjangan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan Nasional.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur, tingkat  ketimpangan  pengeluaran diantara  penduduk  miskin  Kabupaten  Tuban  pada tahun  2016  berada  pada  posisi  ke 29  (dua  puluh  sembilan)
dari yang terendah. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan  di  Kabupaten Tuban  selama  periode 2012-2016,  menunjukkan perkembangan angka yang  bersifat  fluktuatif meski  demikian  trend perkembangan secara keseluruhan  menunjukan trend menurun. Gambar 13 , Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2012-2016 Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan trend menaik,  mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin  belum  membaik. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah
diupayakan  Pemerintah  dalam  rangka  memperkecil  kesenjangan  pengeluaran  antar penduduk  miskin  belum  dapat  berjalan  efektif  dan  belum  berdampak  positif  dalam mempersempit kesenjangan antar penduduk miskin.
Sumber: Publikasi BPS-data diolah
0,56 0,71 0,64 0,79
0,82
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Selama  periode  2012-2016,  trend  perkembangan  indeks  keparahan  kemiskinan  di Kabupaten  Tuban  menunjukkan  trend  yang  tidak  sama  (tidak  relevan)  dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Perkembangan indeks  keparahan  kemiskinan yang  tidak  relevan  antara perkembangan di Kabupaten Tuban dengan di Provinsi Jawa Timur dengan Nasional, seperti yang tampak pada gambar 14 berikut,
Gambar 14,
Relevansi Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2012-2016
Ini  menjadi  indikasi  bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam memperkecil nilai indeks keparahan  kemiskinan  melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
belum  sejalan  dengan  upaya- upaya di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. 5)  Tingkat  Pengangguran Terbuka dan Setengah
Pengangguran.
Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di  Kabupaten  Tuban  pada tahun  2016 adalah  sebesar  3,03  persen,  mengalami  penurunan  sebesar  0,6  persen  jika dibandingkan  dengan  kondisi  tahun  2015.  Bila  melihat  capaian  Tingkat Pengangguran  Terbuka  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan  secara  Nasional,  di  mana  pada tahun  yang  sama  persentase  TPT  di Provinsi  Jawa  Timur  sebesar  4,21 persen  sedangkan  secara  Nasional adalah  sebesar  5,61  persen,  maka Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di Kabupaten  Tuban  masih  lebih  baik karena  berada  di  bawah  capaian
Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Di  antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten tuban  pada  tahun  2015  adalah sebagaimana
ditunjukkan
pada gambar berikut. Perkembangan TPT di  Kabupaten  Tuban  selama  tahun 2012-2016,  menunjukkan  perkembangan  angka  yang  fluktuatif,  dengan  trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun.
Gambar 16,
2012 2013 2014 2015 2016
Tuban
Jawa Timur Nasional Sumber: Publikasi BPS-data diolah 0,56 0,71 0,64
0,79 0,82
0,44 0.50
0,45 0,53 0,47 0,48 0,48 0,44 0,54 0,44
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Perkembangan TPT Kabupaten Tuban, Tahun 2012 – 2016 Dengan  banyaknya  industry  di Kabupaten Tuban, tentunya mengurangi tingkat  pengangguran  di  Kbupaten Tuban,    dan  hal  ini  tentu  menjadi informasi  bahwa  kebijakan  maupun program  yang  telah  diupayakan  oleh
Pemerintah  Kabupaten  Tuban  dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran  dapat  berjalan  dengan efektif  dan  berdampak  positif  dalam mengurangi
angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tuban.
Gambar 17,
Relevansi Perkembangan TPT Kab. Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2012 – 2015
Selama periode 2012-2015, trend perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)  di  Kabupaten Tuban  menunjukkan  trend yang  tidak  sama  (tidak relevan) dengan perkembangan  di  Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Tetapi Kabupaten  Tuban  masih lebih  baik  dari  Provinsi
Jawa Timur dan Nasional.
Dari  seluruh  analisis  indikator-indikator  dalam  dimensi  ekonomi  dan ketenagakerjaan,  indikator  yang  masih  menjadi  masalah  adalah  pada  indikator Persentase Penduduk  Miskin karena secara perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi  dan  Nasional  masih  menunjukkan  kondisi  lebih  buruk,  Dan  perkembangan capaian  indikator  ini  dalam  5  tahun  terakhir  (tahun  2012-2016)  menunjukkan  trend yang  menurun.  Sedangkan  untuk  indikator  Tingkat  Pengangguran  Terbuka(TPT) berdasarkan  perspektif  posisi  relatif  terhadap  capaian  Provinsi  dan  Nasional menunjukkan  kondisi  capaian  yang  lebih  baik,  dan  perkembangan  capaian  indikator ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2012-2016) dengan trend yang semakin membaik.

## Dimensi Pendidikan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Tuban dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator-indikator  bidang pendidikan selama kurun waktu 2012-2016 (5 tahun terakhir) dan capaian indikator- indikator  tersebut  pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

## Gambar 14,
Posisi Relatif TPT Kab. Tuban terhadap Provinsi Jaw a Timur dan Nasional, Tahun 2016
Sumber: Publikasi BPS – data diolah 2 ,51 5 ,61 4 ,21 3 ,03 Target MDG's 2015 Nasional Jawa Timur Kab.  Tuban Sumber: Publiksi BPS-data diolah 4,15 4,25 4,30 3,63 3,03
Sumber: Publikasi BPS – data diolah 6,32 6,25 5,94 6,18 4,10 4,35 4,19 4,47 4,25 4,30 3,63 3,03
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

## 1) Perkembangan capaian indikator bidang pendidikan.
Dari  10  indikator  pada  dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Tuban  selama periode  tahun  2012-2016,  seluruh  indikator  menunjukkan  trend  perkembangan membaik  (trend  meningkat).  Gambaran  perkembangan  capaian  indikator-indikator pada  dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Tuban  tahun  2012-2016  dapat  dilihat  pada tabel berikut.
Tabel 4,
Perkembangan Capaian Indikator – indikator Dimensi Pendidikan,
Tahun 2014 - 2016 I n d i ka t or Capaian Tahun (dalam %) 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 100,82  109,11  110,30  114,55  102,13 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs - -  108,55  105,75  100,41 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA - - 69,37 61,86 73,01 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI - - 94,42 99,53 99,83 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs - - 88,97 98,70 93,65 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA - - 46,86 68,49 69,66 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th - - - 0 0 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th - - - 0 0,06 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th - - - 0,61 0,3 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+ 83,61 82,23 99,02 96,90 99,89 Sumber:RPJMD - Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
2) Capaian indikator pendidikan terhadap Provinsi dan Nasional.
Capaian  indikator-indikator  dimensi  pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan  pada tahun  2016  bila  dibandingkan  dengan  capaian  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  dan capaian  secara  Nasional  pada  tahun  yang  sama  (posisi  relatif  indikator)  adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 5, Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Pendidikan, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi & Nasional
Tahun 2016 I n d i ka t or Capaian Tahun 2016 Kab. Tuban Jawa Timur Nasional (1) (6) (5) (6) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 102,13 108,17 109,20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 100,41 92,54 89,96 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 73,01 81,23 80,44 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 99,83 97,49 96,82 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 93,65 81,35 77,95 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 69,66 60,76 59,95 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 th 0 0,68 0,76 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 th 0,06 4,51 4,60 Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 th 0,3 5,12 4,98 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+ 99,89 93,08   95,38
Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional Dari tabel di atas, indikator-indikator dimensi pendidikan di Kabupaten Tuban untuk  tahun  2016  yang  masih  bermasalah  berdasarkan  perspektif  posisi  relatif
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
terhadap  Provinsi  dan  Nasional  adalah:  (i)  angka  partisipasi  kasar  SMA/MA;  (ii) angka part5isipasi murni SMA/ MA, ke dua indikator ini menunjukkan capaian lebih rendah  dari  capaian  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional.  Sedangkan  angka melek  huruf  penduduk  usia  15+  menunjukan capaian  lebih  baik  dari capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional.
3) Upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas bidang pendidikan.
Beberapa upaya  program/kegiatan  berikut  wilayah  sasaran  yang telah dilakukan Pemerintah,  termasuk  Pemerintah  Kabupaten  Tuban  guna  memperbaiki  indikator- indikator dimensi pendidikan yang sudah dilakukan  adalah:
 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 Program Pendidikan Menegah
 Program Pendidikan Non formal di setiap Kecamatan
 Program Pendidikan Luar Biasa
 Program Bantuan BOS
 Perbaikan gedung sekolah di setiap desa
 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 Menejemen Pelayanan Pendidikan

## Dimensi Kesehatan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  kesehatan  di  Kabupaten  Tuban dilakukan dengan  melihat perkembangan  capaian-capaian  indikator-indikator bidang kesehatan selama kurun waktu 2012 – 2016 ( 5 tahun terakhir) dan capaian indikator- indikator  tersebut  pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
1) Perkembangan capaian indikator bidang kesehatan.
Dari  6  indikator  pada  dimensi  kesehatan  di  Kabupaten  Tuban  selama  tahun 2015-2016, indikator pravalensi balita kekurangan gizi, indikator proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih/  tenaga medis, dan rasio bidan per 100 ribu penduduk menunjukkan trend perkembangan membaik. Sementara itu indikator AKB per 1000 kh,  AKBa  per  1000  kh,  dan  indikator  AKI  per  100  ribu  kh  menunjukkan  trend menurun.Gambaran  perkembangan  capaian  indikator-indikator  dimensi  kesehatan  di Kabupaten Tuban tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6,
Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Kesehatan Tahun 2012-2016
I n d i ka t or Capaian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh. 155 171 186 225 219 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh. 24 12 10 12 11 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) 0,38 0,40 0,45 0,42 0,37 Persalinan oleh Tenaga Medis (%) 97,81 98,09 99,02 96,90 99,46
Sumber: Dinas Kesehatan-profil kesehatan - data diolah Kabupaten Tuban
2) Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional.
Capaian  indikator-indikator  dimensi  kesehatan  di  Kabupaten  Tuban  pada tahun  2016  bil  dibandingkan  dengan  capaian  di  tingkat  Provinsi  Jawa  Timur  dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
capaian  Nasional  pada  tahun  yang  sama  adalah  sebagaimana  Nampak  pada  tabel berikut:

## Tabel 7,
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator dimensi Kesehatan, Kabupaten Tuban terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2016
Sumber:Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional Dari  tabel  di  atas,  indikator  yang  masih  sedikit  bermasalah  adalah  indikator Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan angka capaian lebih tinggi terhadap capaian Provinsi dan capaian Nasional, dan menunjukkan angka yang tinggi sekali.
3) Upaya-upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas-nya:
 Program obat dan pembekalan kesehatan di 33 puskesmas
 Program upaya kesehatan masyarakat termasuk upaya penyelenggaraan JKN
 Program promosi kesehatan dan
 Pemberdayaan Masyarakat
 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Pengembangan lingkungan sehat
 Standarisasi pelayanan kesehatan
 Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 Pelayanan kesehatan Rumah Sakit

## Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar.
Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi sarana prasarana/infrastruktur dasar di  Kabupaten  Tuban  dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator- indikator  bidang  prasarana  dasar  selama  kurun  waktu  2012-2016  (5  tahun  terakhir) dan  capaian  indikator-indikator  tersebut  pada  tahun  terakhir  terhadap  capaian  tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.
1) Perkembangan capaian indikator bidang prasarana dasar.
Dari  2  (dua)  indikator  pada  dimensi  sarana  prasarana/  infrastruktur  dasar  di Kabupaten  Tuban  selama  periode  tahun  2012-2016,  semua  indikator  menunjukkan trend membaik.
Tabel 8, Perkembangan Capaian Indikator-Indiktor Dimensi Sarana/ Infrastruktur Dasar I n d i ka t or Capaian Tahun 2016 Kabupaten Tuban Jawa Timur Nasional (1) (2) (3) (4) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kh. 219 25,82 32,00 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh. 11 91,00 302,00 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 0,02 3,40 3,40 Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis (%) 99,46 91,51 96,28
I n d i ka t or C a p a i an   T ah un  (dalam %) 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak 68 70 73 73,3 74 Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak 49,33 57,78 63,66 74,27 77,54
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Sumber: Dinas BPS Kabupaten Tuban, BPS Jatim dan BPS Nasional

## 2) Capaian indikator prasarana dasar terhadap Provinsi dan Nasional
Capaian  indikator-indikator  dimensi  sarana  prasarana/  infrastruktur  dasar  di Kabupaten  Tuban  pada  tahun  2016  bila  di  bandingkan  dengan  capaian  di  tingkat Provinsi  Jawa  Timur  dan  capaian  secara  Nasional  pada  tahun  ynag  sama  adalah sebagaimana nampak pada tabel berikut:
Tabel 9,
Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana Dasar, Kabupaten Tuban terhadap
Provinsi dan Nasional, Tahun 2016 I n d i ka t or Capaian Tahun 2016 (%) Kabupaten Pasuruan Jawa Timur  Nasional (1) (2) (3) (4) Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak 74 75,83 71,14 Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak 77,54 67,80 68,15
Sumber: Publikasi BPS
Berdasarkan  tabel  diatas,  indikator  pada  dimensi  sarana  dan  prasarana/ infrastruktur  dasar  di  Kabupaten  Tuban  menunjukkan  posisi  relatif  dengan  capaian yang lebih baik rendah terhadap capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Rumah tangga  dengan  Akses  Air  Minum  Layak  tetapi  lebih  tinggi  dari  capaian  secara Nasional.
3)  Upaya – upaya yang telah dilakukan dan wilayah prioritas- nya.
Beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Tuban  dalam  dimensi Prasarana/ Infrastruktur dasat selama tahun 2016 adalah:
 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
 Program  pengembangan  dan  pengadaan  jaringan  irigasi,  rawa  dan  jaringan pengairan lainnya
 Programpengembangan infrastruktur pedesaan
 Program perbaikan perumahan
 Pendampingan  program  Penyediaan  Air  Minum    dan  Sanitasi  berbasis Masyarakat ( PAMSIMAS) 10 lokasi setiap desa.

## Dimensi Ketahanan Pangan
Kondisi  kemiskinan  ditinjau  dari  dimensi  ketahanan  pangan  di  Kabupaten Tuban  dilakukan  dengan  melihat  perkembangan  capaian  indikator  bidang  ketahanan pangan  selama  kurun  waktu  2015-2016  (2  tahun  terakhir)  dan  capaian  indikator tersebut  pada  tahun  terakhirbterhadap  capaian  tahun  yang  sama  di  tingkat  Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
1) Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan
Dari  indikator-indikator  pada  dimensi  ketahanan  pangan  di  Kabupaten  tuban selama  periode  tahun  2015-2016,  menunjukkan  trend  membaik.  Sementara  itu perkembangan  proporsi  penduduk  dengan  asupan  kalori  yang  tuangkan  dalam  Pola Pangan  Harapan  (PPH)  yang  merupakan  susunan  bergam  pangan  yang  didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu  pola  ketersediaan  atau  konsumsi  pangan.  Skor  PPH  tahun  2015  87%  sudah mengalami peningkatan bila di bandingkan skor PPH tahun 2011 yaitu 78%.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Tabel 10, Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Tahun 2011-2015 (%) Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Regulasi Ketahanan Pangan 50 75 70 75 79 Tingkat Kemandirian Pangan 70 75 80 85 90 Penguatan Cadangan Pangan 70 83 83 85 90 Ketersediaan  Informasi  Pasokan, Harga,  dan  Akses  Pangan  di Daerah 60 45 70 85 90 Stabilitas  Harga  dan  Pasokan Pangan 60 65 70 80 90 Skor Pola Pangan Harapan 78 80 80 87 87 Pengawasan dan Pembiinaan Pangan 50 63 73 78 89,5 Penanganan Daerah Rawan Pangan 20 31 44 55 60
Sumber: RPJMD Tahun 2016
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  trend  membaik  disetiap  indikator  ketahanan pangan  di  Kabupaten  Tuban.  Hampir  keseluruhan  indikator  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  keseriusan  pemerintah  tentang  penataan ketersediaan  pangan  di  Kabupaten  Tuban  dan  sebagai  upaya  untuk  menjaga ketahanan  pangan  yang  ada.    Hal  ini  berimbas  pada  tingkat  kemandirian  pangan  di Kabupaten  Tuban  yang  pada  tahun  2011  mencapai  70%  meningkat  menjadi  90% pada  tahun  2015.  Ini  menunjukkan  tingkat  kemandirian  pangan  Kabupaten  Tuban sudah  cukup  baik.  Selain  itu  juga  didukung  dengan  informasi  pasokan,  harga  dan akses  pangan  di  daerah.  Sehingga  masyarakat  juga  bisa  terus  memantau perkembangan  ketersediaan  pangan  yang  ada.  Dengan  adanya  pemantauan  bersama terkait  pasokan  dan  harga  serta  akses  pangan,  menyebabkan  adanya  stabilitas  harga dan  pasokan  pangan  di  Kabupaten  Tuban,  di  mana  presentase  dari  tahun  ke  tahun juga  mengalami  peningkatan.  Pemerintah  juga  melakukan  pengawasan  dan pembinaan pangan secara terus menerus, juga sigap dalam penanganan daerah rawan pangan . dimana pada tahun 2011 penanganannya hanya mencapai 20%, naik menjadi 60%  di  tahun  2015.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  luas  dan  besar  cakupan penanganan daerah rawan panga di Kabupaten Tuban.
Dari  seluruh  analisis  indikator-indikator  dalam  dimensi  ekonomi  dan ketenagakerjaan,  indikator  yang  masih  menjadi  masalah  adalah  pada  indikator Persentase Penduduk  Miskin karena secara perspektif posisi relatif terhadap capaian Provinsi  dan  Nasional  masih  menunjukkan  kondisi  lebih  buruk,  Meskipun perkembangan  capaian  indikator  ini  dalam  5  tahun  terakhir  (tahun  2012-2016) menunjukkan  trend  yang  semakin  membaik.  Sedangkan  itu  untuk  indikator  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  berdasarkan  perspektif  posisi  relatif  terhadap  capaian Provinsi  dan  Nasional  menunjukkan  kondisi  capaian  yang  lebih  baik, danperkembangan  capaian  indikator  ini  dalam  5  tahun  terakhir  (tahun  2012-2016) dengan trend yang semakin membaik.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

## Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Tuban  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan,  secara  legalitas  berupa  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tuban  dan Peraturan Bupati Tuban sebagaimana terperinci pada tabel berikut.
Tabel 11,
Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Berkaitan dengan Penanganan
Kemiskinan di Kabupaten Tuban No Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati Peraturan Tentang Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan 1. Peraturan Daerah 24/ 2016 RJPMD Rencana Pengentasan Kemiskinan 2. Peraturan Daerah 04/2008 Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tentang Pembentukan Tim Teknis TKPK 3. Peraturan Daerah 05/ 2003 Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Pembetulan tim TKPK 4. Keputusan Bupati 188.45/ 142/ KPTS/ 414.031/2017 Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Sumber: Bappeda Kabupaten Tuban

## Tinjauan Kebijakan
Kebijakan  berupa  peraturan,  program  dan  kegiatan  telah  diupayakan dilaksanakan  di  Kabupaten  Tuban  dalam    rangka  menanggulangi  kemiskinan. Beberapa program dan kegiatan ada yang merupakan program Pemerintah Pusat baik yang  sumber  pendanaannya  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  sharing  dengan Pemerintah Kabupaten Tuban.

## Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  Pemerintah  di  berbagai  tingkatan (pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota)  telah  menetapkan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  kelompok  program  atau klaster, yaitu:
 Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  bertujuan  untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan  memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha ekonomi  mikro  dan  kecil,  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan  penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 Program-program  lainnya  yang  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Berbagai  program  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  dimaksud dilaksanakan  dalam  berbagai  bentuk.  Program/kegiatan  penanggulangan  kemiskinan yang  merupakan  program  Nasional  baik  yang  pernah  dan  tengah  berlangsung  di Kabupaten Tuban menurut klaster program adalah sebagai berikut:
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
(1) Program/kegiatan  yang  termasuk  kelompok  bantuan  sosial  terpadu  berbasis keluarga (klaster 1) adalah:
 Program Keluarga Harapan (PKH);
 Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN);
 Program Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 JAMKESMAS-JAMKESDA; dan
(2) Program/kegiatan  yang  termasuk  kelompok  program  pemberdayaan masyarakat (klaster 2) adalah:
 PNPM Mandiri Perkotaan; dan   PNPM Mandiri Pedesaan.
(3) Program/kegiatan  yang  termasuk  kelompok  program  berbasis  pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3) adalah:
 Program Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Program Kredit Usaha Bersama.

## Tinjauan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan.
Kebijakan dan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang telah dilakukan ternyata  masih  memiliki  berbagai kendala. Beberapa program sudah tepat sasaran dan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan warga miskin. Namun di lain pihak,  masih  ada  program  yang  dinilai  belum  mampu  memperbaiki  tingkat kesejahteraan keluarga miskin, atau bahkan bisa dikatakan kontra produktif dan perlu dikaji ulang kembali nilai kemanfaatannya.
Pada  bidang  pendidikan,  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) menjadi program yang paling sering muncul di bahan perbincangan masyarakat.
Hadirnya  program  BOS  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya  pendidikan bagi  keluarga  miskin  pada  kenyataannya  malah  menjadikan  biaya  pendidikan  yang harus  dikeluarkan  masyarakat  miskin  semakin  besar,  atau  istilah  warga  miskin  "ada BOS,  sekolah  gratis,  tapi  biaya  sekolah  tambah  besar".  Hal  ini  dikarenakan  karena biaya  pendidikan  tidak  diringankan  melainkan  dipindahkan,  dimana  biaya  sekolah digratiskan,  namun  ada  biaya  tambahan  yang  semakin  besar  untuk  buku-buku pelajaran,  iuran  sekolah,  seragam,  dll.  Selain  itu,  masih  dibutuhkan  sosialisasi mengenai  program  BOS  kepada  masyarakat  terutama    warga  miskin  yang  masih belum  paham  mengenai  keberadaan  dan  fungsi  program  BOS  kepada  mereka. Keberadaan  komite  sekolah  di  beberapa  sekolah  malah  dijadikan  sebagai  legitimasi dari  pihak  sekolah  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  sekolah. Kurangnya transparansi dari pihak sekolah mengenai pengelolaan bantuan biaya BOS di  tambah  dengan  keterbatasan  informasi  dan  pengetahuan  warga  miskin  mengenai program  BOS  menambah  daftar  permasalahan  yang  terjadi  pada  program  BOS tersebut.
Dalam  hal  pangan,  program  bantuan  beras  bersubsidi  (raskin)  juga  menemui berbagai  permasalahan.  Permasalahan  utama  dari  program  raskin  ini  adalah mekanisme  pembagian  raskin  yang  belum  merata  kepada  seluruh  warga  miskin, bahkan  warga  yang  tidak  termasuk  miskin  pun  ikut  mendapatkan  jatah  raskin tersebut.  Keterbatasan  dalam  proses  pendataan  sasaran  penerima  manfaat mengakibatkan  terjadinya  pembengkakan  subsidi  negara  untuk  program  ini  karena subsidi raskin juga dinikmati oleh warga yang tidak masuk dalam kategori miskin.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Di  lain  pihak,  warga  miskin  bersikap  pasrah  pada  saat  jatah  raskin  yang diberikan  kepada  mereka  lebih  sedikit  daripada  jatah  seharusnya  (karena  porsi raskinnya dikurangi dan dibagi kepada warga yang tidak miskin). Program ini sangat dibutuhkan pendataan terbaru setiap tahun dari tingkat desa, supaya pembagian raskin tepat  sesuai  sasaran.  Pelaksanaan  program  Jamkesmas  sebagai  upaya  pemerintah dalam  memberikan  jaminan  kesehatan  kepada  warga  miskin  sudah  berjalan  lebih baik,  dengan  semakin  meratanya  warga  miskin  yang  mendapatkan  program  ini (walaupun tetap masih ada warga miskin yang belum tersentuh program jamkesmas). Keterbatasan lain dari program jamkesmas adalah program jamkesmas hanya terbatas menjangkau  penyembuhan  penyakit  yang  ringan  saja,  sedangkan  untuk  penyakit berat,  pasien  harus  membayar  biaya  sendiri.  Selain  itu,  keterbatasan  pengetahuan warga  miskin  terhadap  program  jamkesmas  juga  berdampak  pada  saat  proses administrasi  di  Rumah  Sakit,  dimana  warga  miskin  tidak  begitu  mengetahui mekanisme  jamkesmas  (menjadi  pasien  reguler),  kemudian  dengan  tiba-tiba  minta dipindah  menggunakan  jamkesmas,  sementara  data  yang  sudah  masuk  ke  Rumah Sakit adalah data pasien reguler.
Bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  (Rehabilitasi  RTLH)  pada  dasarnya sangat  diharapkan  oleh  masyarakat  sangat  miskin  dengan  kondisi  rumahnya  yang tidak  layak  huni.  Program  ini  dipandang  sangat  tepat  untuk  mengentaskan kemiskinan  karena  langsung  mengenai  4  (empat)  dari  14  (empat  belas)  indikator kemiskinan yang diterbitkan BPS. Kendala dari program ini adalah ketersediaan dana yang  dimiliki  pemerintah  sangat  terbatas,  sehingga  pemberian  bantuannya  pun terbatas.

## Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan,  Pemerintah  di  berbagai  tingkatan (pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota)  telah  menetapkan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  yang  terdiri  dari  4  (empat)  kelompok  program  atau klaster, yaitu:
 Kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu  berbasis  keluarga,  ber-tujuan  untuk melakukan  pemenuhan  hak  dasar,  pengurangan  beban  hidup,  dan  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan  memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 Kelompok  program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  pemberdayaan  usaha ekonomi  mikro  dan  kecil,  bertujuan  untuk  memberikan  akses  dan  penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 Program-program  lainnya  yang  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
1. Kondisi Kemiskinan Multidimensi:
 persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Tuban  dalam  lima  tahun  terakhir menunjukkan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2016  sebesar 0,6 persen;
 tahun  2016,  persentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Tuban  mengalami  kenaikan dari tahun 2015 sebesar 17,08 % menjadi 17,14 % di tahun 2016 (±198.350  ribu jiwa);
 tahun  2016,  capaian  angka-angka  kemiskinan  berdasarkan  dimensi  eko-nomi masih  menunjukkan  posisi  lebih  tinggi  dibandingkan  capaian  Provinsi  Jawa Timur maupun capaian secara Nasional;
 perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
 indikator-indikator  yang  perlu  perhatian  (menjadi  fokus)  untuk  mendapatkan intervensi  berupa  kebijakan  dan  program  untuk  memperbaiki  capaian  saat  ini adalah sebagaimana tabel berikut:
Bidang Indikator yang perlu mendapat Intervensi Keterangan Posisi Relatif terhadap capaian Provinsi & Nasional Perkembangan Antar- Waktu (1) (2) (3) (4) Pendidikan Angka  Partisipasi  Kasar (APK) SD/MI lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi dan Nasional Menunjukan trend membaik  dari  tahun ke tahun Angka  Partisipasi  Kasar (APK) SMA/MA lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi dan Nasional Menunjukan trend membaik  dari  tahun ke tahun Angka Melek Huruf (AMH) Usia 15+ lebih  tinggi  dari  capaian Provinsi dan Nasional Fluktuatif, tahun terakhir lebih baik Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) per 100ribu kh lebih  tinggi  dari  capaian Provinsi dan  Nasional Konsisten menurun Prasarana Dasar  Rumah  Tangga  dengan Akses terhadap Air Minum Layak lebih  rendah  dari  capai-an Provinsi dan Nasional konsisten meningkat Rumah  Tangga  dengan akses sanitasi layak lebih  tinggi  dari  capaian Provinsi dan Nasional Kinsisten meningkat
Indikator  yang  tidak  disebutkan  di  atas,  telah  menunjukkan  kondisi  yang  baik,  baik terhadap posisi relatif maupun perkembangan antar waktunya.
2.   Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan:
 telah  memiliki  regulasi  yang  secara  spesifik  mencantumkan  kemiskinan  sebagai isu utama pada regulasi tersebut;
 program/kegiatan  yang  terkait  (langsung  maupun  tidak  langsung)  dengan penanggulangan kemiskinan, memiliki kualifikasi:
sudah belum perencanaan  program/kegiatan  diawali  dengan  analisis fokus masalah pada masing-masing indilkator dimensi kemiskinan  perencanaan  program/kegiatan  memperhatikan  analisis De-terminan kemiskinan masing-masing dimensi kemiskinan 
penerima manfaat program/kegiatan berdasarkan basis data kemiskinan 
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
terpadu (BDT) penetapan  wilayah  sasaran  program/kegiatan  ditentukan  melalui analisis kuadran untuk mentukan prioritas wilayah  antar program/kegiatan menunjukkan komplementaritas program/kegiatan 

## Rekomendasi.
Berikut  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  dianjurkan  kepada  tiap  –tiap stakeholder: Ditujukan kepada Isi Rekomendasi Pemerintah Kab. Tuban 1. mempertahankan  upaya-upaya  (kebijakan  dan  program)  penanggulangan kemiskinan  yang  telah menunjukkan hasil  capaian  yang  baik  pada tahun ini;
2. lebih  memperkuat  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan melalui  kebijakan  yang  berupa  peraturan,  baik  berupa  Peraturan  Daerah (Perda)  maupun  Peraturan  Kepala  Daerah,  dan  aturan  pelaksanaan-nya yang  secara  jelas  men-cantumkan  kemiskinan  sebagai  isu  utama-nya, misalnya:
3. Perda tentang penanggulangan kemiskinan;
4. peraturan yang mewajibkan Perangkat Daerah
5. yang me-miliki program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk memanfaatkan data PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 yang telah di up date oleh TKPK Kabupaten Tuban; 6. dan lain sebagainya. Sekretaris TKPK memperkuat Sekretariat TKPK dengan:
1. menyediakan  peralat-an  yang  sesuai  kualifikasi  untuk  penge-lolaan  data kemiskinan;
2. melatih  personil  kesekretariatan  agar  memiliki  kualifikasi  dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date.
Ketua  Pokja  Data  & Infor-masi, TKPK mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data kemiskinan daerah terpadu dengan memanfaatkan basis data BDT-2015 dan data lain-nya. Ketua Pokja Kemitraan, TKPK 1. meningkatkan  keterlibatan  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  pe-mangku kepentingan  lainnya  dalam  penanggulangan  kemis-kinan,  seperti  pelaku CSR  ( corporate  social  responsibility ),  Perguruan  Tinggi,  LSM,  dan Media;
2. menyusun directory lembaga  mitra  program  yang  telah  siap  bermitra dalam program penanggulangan kemiskinan. Ketua Pokja Pengaduan Masyarakat, TKPK 1. merumuskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
2. menyiapkan personil pengelola pengaduan masyarakat;
3. mengembangkan sistem pengaduan berbasis web. Wakil Ketua TKPK meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program  dan  data  penanggulangan  kemiskinan  di  internal  klaster  maupun antar klaster.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 (Nugrahini Susantinah Wisnujati)
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin,
Jakarta.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2010, Panduan
Praktis Analisis Data Untuk Mendukung Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan, Jakarta.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2014, Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.
------, Outline, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan –
Tahun 2013, ---