Vol. 10, No. 1, Juni 2023
ANALISA YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTANSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG No.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DI TANGERANG SELATAN
Widiyanti Rahayu Budi Astuti 1 , Herliana Heltaji 2
Universitas Pamulang, Indonesia dosen01397@unpa.ac.id 1 , dosen02534@unpam.ac.id 2
Submitted : 04 th Jan 2023 | Edited : 15 th May 2023 | Issued : 01 st June 2023 Cited on : Astuti, W. R. B., & Heltaji , H. (2023). ANALISA YURIDIS TERHADAP LAPORAN  AKUNTANSI  BERDASARKAN  UNDANG  -  UNDANG No.17  TAHUN  2003  TENTANG  KEUANGAN  NEGARA  DI TANGERANG  SELATAN INOVASI:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Manajemen, 10 (1), 172-182.

## ABSTRACT
Law  Number  17  of  2003  concerning  State  Finances,  which  emphasizes  the performance  basis  in  budgeting,  provides  an  important  basis  for  this  new orientation  in  Indonesia.  Furthermore,  Law  No.  1  of  2004  concerning  State funding  opens a  new  corridor for  the  implementation of  this  performance  base within government agencies. Where in article 68 and article 69 of Law Number 1 of 2004 it is stated that government agencies whose main tasks and functions are  to  provide  services  to  the  community,  including  government  services organized  by  local  governments  can  apply  a  flexible  financial  management pattern by highlighting productivity,  efficiency and effectiveness.  . One of  them is  the  Government  Agency  Performance  Accountability  report  (LAKIP),  this report  is  also  intended  as  a  form  of  accountability  for  implementing  tasks  and functions in an effort to achieve the vision, mission, goals and programs related to transparency and accountability to internal parties and the community, but so far  the  community  and  the  community  have  not  done  so.  TANGERANG SELATAN  CITY  GOVERNMENT  academics  which  are  part  of  the  interested parties  (stakeholders)  have  not  received  information  on  the  management  of these  funds.  Based  on  the  results  of  surveys  and  interviews  conducted  at  the public  relations  unit  (Humas), the following  results  were  obtained:  Since  2007, the  management  of  state  finances  has  been  using  the  Application  Accounting System  (SAI)  which  is  divided  into  2  inseparable  units,  namely  the  Financial Accounting  System  (SAI).  )  and  the  State-Owned  Goods  Accounting  System (SABMN),  which  is  currently  changing  its  name  to  the  State-Owned  Banrang Accounting  and  Management  Information  System  (SIMAKBMN).  Financial reports produced by an agency basically refer to an agency accounting system (SAI).  The  Agency  Accounting  System  (SAI)  is  one  of  the  subsystems  of  the Central Government Accounting System (SAPP), according to the regulation of the  Minister  of  Finance  no.  171/PMK.05/2007  concerning  Central  Government Accounting  and  Financial  Reporting  Systems,  SAI  is  a  series  of  manual  and computerized  procedures  starting from  data collection,  recording,  summarizing to  reporting  on  financial  position  and  financial  operations  at  State Ministries/Agencies.  32  of 2004  concerning  Regional  Government,  the  general
principles  of  good  governance  are  used  as  principles  in  the  administration  of regional government, as stated in Article 20 paragraph (1) of Law No.32/2004 Keywords :  Performance  Accounting  Reports  for  Government  Agencies,
Agency  Accounting  Systems,  Financial  Accounting  Systems, Management Information Systems, Accounting for State Property.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,  yang menekankan  basis  kinerja  dalam  penganggaran,  memberikan  landasan  yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan  negara  merupakan  suatu  kegiatan  yang  akan  mempengaruhi peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dan  bangsa    Indonesia, Kewajiban  seluruh  instansi  baik  di  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk menyusun  laporan  keuangan  sebagai  wujud  akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara.(Ridwan, 2006)
Saat  ini  terjadi  perubahan  lingkungan  eksternal  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  negara,  perubahan  tersebut  antara  lain  meningkatnya kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki  pemerintahan  yang  bersih,  akuntabel, dan  transparan  dalam  mengelola  keuangan  negara.  (Rasjidi,  2007)  Undang- Undang  Nomor  17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  yang menekankan basis  kinerja  dalam  penganggaran,  memberikan  landasan  yang  penting  bagi orientasi  baru  tersebut  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  membuka  koridor  baru  bagi penerapan  basis  kinerja  ini  di  lingkungan  instansi  pemerintah.Dalam  pasal  68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah  yang  tugas  pokok  dan  fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  termasuk  pelayanan  pemerintahan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  dapat  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang fleksibel  dengan  menonjolkan  produktivitas,  efisiensi,  dan  efektivitas.  (Rasjidi, 2007)  Sebagai  ujung  tombak  inovasi  dan  pengembangan  insan  yang  kreatif, inovatif, dan responsif, Pemerintahan tinggi dituntut untuk selalu meningkatkan mutu  dan  relevansinya  serta  dituntut  senantiasa  melakukan  reformasi  tata kelolanya  dari  waktu  ke  waktu  demi  menjawab  tantangan  dan  perubahan lingkungan  yang  berkembang  demikian  pesat.  Pemerintah  Kota  Tangerang Selatan yang merupakan bagian dari pelaksana negara wajib mematuhi seluruh peraturan  pemerintah  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan.  Pemerintah  Kota Tangerang Selatan dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang  negara  dan  masyarakat.  Selama  ini  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  di  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  sudah dilaksanakan  dengan  menyajikan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan dana  yang  disampaikan  kepada  beberapa  pihak  eksternal  yaitu  departemen keuangan  Salah  satunya  adalah  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dalam  upaya  mencapai  visi,  misi,  tujuan  dan program Tetapi terkait transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan masyarakat belum dilakukan. (Tangerangselatankota.go.id)
Vol. 10, No. 1, Juni 2023
Selama  ini  masyarakat  dan  civitas  akademika  Pemerintah  Kota Tangerang  Selatan  yang  merupakan  bagian  dari  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders )  belum  mendapatkan  informasi  atas  pengelolaan  dana  tersebut. Mendatang,  tugas  pengelola  Pemerintahan  menjadi  sangat  berat  dengan adanya  tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  yang  harus dipublikasikan  di  media,  demikian  pula  dalam  memutuskan  besaran  biaya Pemerintahan  kepada  peserta  didik  harus  dikomunikasikan  kepada  orang  tua (masyarakat)  termasuk  besaran  kebutuhan  perguruan  tinggi  tersebut  secara keseluruhan. Sesungguhnya mekanisme ini sangat baik dalam rangka menjaga akuntabilitas akademik dan non akademik perguruan tinggi. (Rasjidi, 2007) UU Nomor  17  Tahun  2003  mengenai  pengelolaan  dana  negara  memberikan semangat  baru  yaitu  adanya  pengawasan  yang  semakin  meningkat  dimana diamanatkan bahwa laporan kepada badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diajukan  selambatlambatnya  6  bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir. Demikian juga, para pejabat maupun publik yang terbukti merugikan keuangan negara diwajibkan untuk mengganti kerugian dimaksud Pasal 35 Ayat  1. Pada akhir  periode  fiskal  selalu  dilaksanakan  pemeriksaaan  atas  pengelolaan keuangan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Negara (BPK/BPKP) dan Inspektorat Jenderal Pemerintahan Tinggi. Salah  satu  tujuannya  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan  pengelolaan keuangan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  tetapi  hasil  pemeriksaan tersebut masih belum diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan

## LANDASAN TEORI Analisa Yuridis
Dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  kebijakan  pengelolaan  pendapatan daerah diantaranya adalah: (Basri & Subri, 2005)
1.  Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
2.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  91  tahun  2010  tentang  Jenis  Pajak  daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  2014  tentang  Dana  Alokasi  Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
6.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2005  tentang Dana Perimbangan;
7.  Peraturan  Gubernur  banten  Nomor  981/Kep.45Huk/2014  tentang  Alokasi Belanja Bagi hasil Pajak Daerah;
8.  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  7  tahun  2010  tentang Pajak Daerah;
9.  Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10.  Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air;
Vol. 10, No. 1, Juni 2023
11.  Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 78 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
12.  Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  79  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan Nama Pengenal Usaha,
13.  Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomo  I  Tahun  2014  tentang  Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
14.  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  3  tahun  2017  tentang Pajak Daerah, (perubahan Perda 7 Tahun 2010).

## Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tidak hanya dibidang Politik, akan tetapi dibidang keuangan negara juga terjadi, akan tetapi reformasi ini dimulai sejak tahun 2003, ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu UndangsUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  dan  Undang-Undang  nomor  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Ketiga paket  undangundang  ini  mendasari  pengelolaan  keuangan  negara  yang mengacu  pada  international  best  practices  dan  pengelolaan  negara  yang akuntanbel dan transparan terutama dalam hal pengelolaan keuangan Negara. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah  yang  pada  intinya  bertujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  keuangan (Sutedi, 2010).
Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah.  Peraturan  baru  tersebut  menjadi  dasar  bagi  institusi  negara mengubah  pola  administrasi  keuangan  (financial  administration)  menjadi pengelolaan  keuangan  negara (financial  management). Dalam  rangka menciptakan  tata  kelola  yang  baik (good  governance) ,  pernerintah  Indonesia terus  melakukan  berbagai  usaha  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  hal  tersebut  diatas  salah  satunya adalah  dengan  melakukan  pengembangan  kebijakan  akuntansi  pemerintah berupa  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  bertujuan  untuk memberikan  pedoman  pokok  dalam  penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan  persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

## Laporan Akuntansi Berdasarkan Undang - Undang
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi  dan  peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat  dan  disajikan  dalam  laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memerhatikan  waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, (Sutedi, 2010). Dalam akuntansi berbasis  akrual  waktu  pencatatan  ( recording )  sesuai  dengan  saat  terjadinya arus  sumber  daya,  sehingga  dapat  menyediakan  informasi  yang  paling komprehensif  karena  seluruh  arus  sumber  daya  dicatat.  Pengaruh  perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di  dalam  laporan  keuangan  terutama  neraca  yang  disusun  sesuai  dengan  PP
nomor  24  tahun  2005  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan.    Keberadaan pos  piutang,  aset  tetap,  dan  hutang  merupakan  bukti  adanya  proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya  untuk  menggambarkan  berlangsungnya  esensi  transaksi  atau kejadian,  maka  kelebihan  yang  diperoleh  dari  penerapan  akrual  adalah tergambarkannya  informasi  operasi  atau  kegiatan.  Dalam  akuntansi pemerintahan,  gambaran  perkembangan  operasi  atau  kegiatan  ini  dituangkan dalam  bentuk  laporan  operasional  atau  laporan  surplus/defisit,  (Simatupang, 2007).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  penelitian  deskriptif  dengan  jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, data penelitian ini  merupakan  data  primer  yaitu  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh penelitian  secara  langsung  dari  objek  penelitian  dan  data  sekunder,  yaitu sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui media perantara yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. (Soekanto, 1986) Metode  Pengumpulan  data  menggunakan:    Studi  literatur  untuk mendapatkan referensi atau pedoman dalam membahas permasalahan yang telah  dirumuskan.  Menggunakan  metode  survey  untuk  mendapatkan  data primer  dengan  menggunakan  wawancara  kepada  manajemen  pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Melakukan studi banding ke institusi Pemerintah lain untuk mendapatkan masukkan  atas  model  pengelolaan  keuangan  negara.  Selanjutnya,  data diolah  dan  dianalisis  terkait  dengan  kepatuhan  terhadap  standar,  undang- udang  dan  peraturan  pengelolaan  keuangan  negara  (penyajian  dan pelaporan). Kemudian disusun model pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas kepada para pihak  yang  berkepentingan.  Metode  Pendekatan  Kajian  penelitian  ini  bersifat yuridis  normative  sebagai  pendekatan  utama,  mengingat  pembahasan didasarkan  pada  peraturan  perundang —  undangan dan prinsip hukum yang berlaku  dalam  masalah  perbuatan  melawan  hukum  pidana  dalam  keadaan bencana. (Amiruddin dan Asikin, 2010)
Pendekatan  yuridis  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengkajian  terhadap bidang  hukum,  khususnya  hukum  pidana.  Pendekatan  yuridis  empiris  juga dilakukan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  kejadian —  kejadian  dan perbuatan —  perbuatan  yang  dialami  dan  dilakukan  oleh  masyarakat, pemerintah  serta  pihak  terkait  lainnya  yang  berpotensi  memenuhi  unsur dalam peraturan perundang — undangan dan peraturan internasional (statute approach)  yang  dikaitkan  dengan  konsepsi (conceptual  approach) tentang perbuatan  melawan  hukum  pidana,  khusus  nya  keadaan  bencana. Perbandingan  dilakukan  dengan  negara —  negara  yang  telah  memiliki pengaturan  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  pidana  tekhnologi  informasi untuk  mencari  kesempurnaan  pembuatan  perundang —  undangan  di Indonesia

## Spesifikasi Penelitian
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  yang  mana  melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal kebijakan
Prosedur  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Tangerang  Selatan  yang pada  akhirnya  akan  ditemukan  solusi  dalam  kesempurnaan  kebijakan akuntansi  keuangan  Pemerintah  Tangerang  Selatan  Jenis  dan  Sumber  Data Dalam  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis,  dilihat  dari  cara memperoleh  dan  mengumpulkan  data  dibedakan  kedalam  2  (dua  )  macam, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer dalam penelitian yuridis yakni berasal dari aturan perundang —  undangan  serta  turunannya  termasuk  peraturan  -  peraturan  internasional yang telah diratifikasi Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau  pendapat  sarjana  yang  sesuai  dan  terkait  dengan  permasalahan  dan berguna  untuk  Analisa  penelitian  ini.  Penelitian  kepustakaan  ini  mencakup  : (1) penelitian terhadap asas  - asas hukum: (2) penelitan terhadap sistimatika hukum: (3) serta data -data empiris yang dikumpulkan dari pengumpulan data lapangan    Metode  Pengumpulan  Data    Mengingat  penelitian  ini  memusatkan perhatian pada data primer dan sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.
Dasar hukum yang menjadikan  acuan kebijakan  pengelolaan pendapatan  daerah  diantaranya  adalah  Undang-undang  Nomor  33  tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  daerah  serta  Undang-undang  Nomor  28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah: Peraturan Pemerintah Nomor  55  tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan  serta  Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan  Penetapan  Kepala  Daerah  atau  Dibayar  sendiri  Oleh  Wajib Pajak  serta Peraturan Pemeintah  Nomor  10 tahun  2014 tentang  Dana  Aloksi Umum  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Tahun  Anggaran  2014  dan secara lebih rinci diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

## HASIL PENELITIAN Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Sejalan  dengan  arah  kebijakan  penganggaran  di  bidang  pendapatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan mempertimbangkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal  daerah  namun  tidak  terlalu  membebani  masyarakat.  Arah  kebijakan pengelolaan pendapatan dilaksanakan secara cermat dan penuh pertimbangan sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Langkah  kebijakan  yang diambil  sebagai  bagian  untuk  meningkatkan  kapasitas  fiskal  daerah  ( fiscal capacity )  tidak  hanya  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah, namun  juga  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  kegiatan  ekonomi masyarakat  secara  keseluruhan.  Artinya  peningkatan  PAD  jangan  sampai berpengaruh negatif sehingga menyebabkan penurunan pendapatan kelompok masyarakat tertentu. Peningkatan kapasitas fiskal juga harus mempertimbangkan  tata  kelola  pemerintahan  (governance)  tentang  keuangan daerah.  Bertambahnya  alokasi  anggaran  apabila  tidak  disertai  sistem pengelolaan yang baik justru akan menimbulkan masalah. Prinsip pengelolaan pendapatan  daerah  adalah  optimalisasi  fungsi  anggaran  yang  meliputi  fungsi perencanaan, distribusi dan stabilisasi.
Vol. 10, No. 1, Juni 2023
Penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  dalam melaksanakan  fungsi  pelayanan  dasar  publik  masih  banyak  bergantung  pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK dan DBH Pajak atau Bukan Pajak. Adanya otonomi daerah yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan  UU  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  diharapkan  dapat  mendorong  daerah  menuju  ke  tingkat  kemampuan keuangan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kapasitas fiskal yang  diikuti  dengan  kecenderungan menurunnya  celah  fiskal.  Oleh  karena  itu, perlu  diambil  kebijakan  yang  dapat  mempercepat  akselarasi  pertumbuhan kapasitas  fiskal,  misalnya  optimalisasi  sumber  pendapatan  daerah.  Beberapa strategi kebijakan yang dilaksanakan guna menutup kesenjangan fiskal.
Dalam  upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  terdapat  beberapa strategi sebagai berikut :
1.  Mengoptimalkan penggalian potensi dan pemungutan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi;
2.  Meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak;
3.  Memberikan  insentif  perpajakan  dengan  membuat  regulasi  yang meningkatkan  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  antara  lain  melalui penghapusan  denda,  Perubahan  tarif  Pajak  Daerah,  penghapusan persyaratan  perijinan  pada  saat  pendaftaran  wajib  pajak  baru  dan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh:
4.  Inovasi  berbasis  teknologi  untuk  Meningkatkan  kualitas  Pelayanan  serta untuk  menghindari  hilangnya  potensi  pendapatan  pajak  daerah  dan retribusi Daerah;
5.  Menguatkan  fungsi  pelayanan  sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak secara sukarela;
6.  Ekstensifiasi  data  potensi  sebagai  upaya  penggalian  potensi  dengan pendekatan efektivitas ekstensifikasi melalui pendekatan end-to end;
7.  Meningkatkan  efektifitas  pengawasan  dalam  rangka  meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
8.  Melaksanakan  penegakan  hukum  perpajakan  daerah  dan  retribusi  daerah secara berkeadilan;
9.  Meningkatkan  secara  komprehensif  atas  kompetensi  petugas  pajak  dan retribusi daerah;
10.  Melaksanakan  koordinasi  secara  berkala  dengan  OPD  penghasil  dalam rangka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Pada Tahun Anggaran 2019, realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah sebesar  Rp461.868.262.542,35  yang  berasal  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (SILPA) Tahun  Anggaran 2018.  Realisasi  Pengeluaran  Pembiayaan Daerah  untuk  Penyertaan  Modal/Investasi  Pemerintah  daerah  sebesar Rp22.000.000.000,00  sehingga  Pembiayaan  Netto  di  Tahun  Anggaran  2019, yaitu  sebesar  Rp439.868.262.542,35.  SILPA  tahun  anggaran  2019  sebesar Rp249.350.271.104,35  yang  merupakan  realisasi  pembiayaan  netto  ditambah dengan selisih pendapatan dengan belanja daerah.
Vol. 10, No. 1, Juni 2023
Tabel.1 Anggaran Dan Realisasi APBD Kota Tangerang Selatan TA 2019 URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSEN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.686.708.001.000,00 1.817.505.710.180,00 107,75% Hasil Pajak Daerah 1.458.700.000.000,00 1.603.186.593.914,00 109,91% Hasil Retribusi Daerah 75.954.525.000,00 48.607.026,00 63,99% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 152.053.476.000,00 165.712.049.220,00 108,98% DANA PERIMBANGAN 1.001.200.858.350,00 901.915.592.499,00 90,08% Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi  Hasil  Bukan Pajak 228.833.506.350,00 152.596.23.637,00 66,68% Dana Alokasi Umum (DAU) 609.575.078.000,00 609.575.078.000,00 100,00% Dana Alokasi Khusus (DAK) 162.792.274.000,00 139.743.790.862,00 85,84% LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 774.198.093.696,00 724.819.354.656,00 93,62% Pendapatan Hibah 88.517.000.000,00 91.094.680.000,00 102,91% Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 616.525.623.696,00 564.569.204.656,00 91,57% Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 29.155.470.000,00 29.155.470.000,00 100,00% Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 100,00% JUMLAH PENDAPATAN 3.462.106.953.046,00 3.444.240.657.335,00 99.48% BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 930.044.635.491,00 875.304.296.062,00 94,11% Belanja Pegawai 872.429.893.903,95 824.017.933.552,00 94,45% Belanja Hibah 54.913.701.157,00 49.292.985.061,00 89,6% Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Partai Politik 1.940.036.800,00 1.861.285.000,00 95,94% Belanja Tidak Terduga 541.003.630,13 132.092.449,00 24,42% BELANJA LANGSUNG 2.971.930.580.097,3 2.759.454.352.711,00 92,85% Belanja Pegawai 416.805.840.252,3 404.033.547.346,00 96,94% Belanja Barang dan Jasa 1.262.843.157.533,3 1.349.001.626.782,00 90,99% Belanja Modal 1.292.281.582.312,00 1.206.419.178.583,00 93,36% JUMLAH BELANJA DAERAH 3.901.975.215.588,35 3.634.758.648.773,00 93,15% SURPLUS/ (DEFISIT) (439.868.262.542,35) (190.517.991.438,00) 43,31% PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 461.868.262.542,35 461.868.262.542,35 100,00%
Vol. 10, No. 1, Juni 2023
URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSEN Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 461.868.262.542,35 461.868.262.542,35 100,00% PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 100,00% Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 22.000.000.000,00 22.000.000.000,00 100,00% PEMBIAYAAN NETTO 439.868.262.542,35 439.868.262.542,35 100,00% SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (0,00) 249.350.271.104,00 0.00
Sumber : LRA Pemerintah Kota Tangerang  Selatan periode 01 Januari 2019 s.d 31 Januari 2019
Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Daerah  (RAPBD)  Kota  Tangerang Selatan. Sejak awal konsep RAPBD disusun, konscp ini sudah mengikutsertakan  dan  harus  diketahui  oleh  masyarakat.  Artinya,  dalam pelaksanaannya  hamper  tidak  ada  halhalyang  perlu  dirahasiakan.  Tidak  ada aturan  yang  merahasiakan  pelaksanaan  tupoksinya.  Bahkan  ketika  masih dalam  tahap  perancangan  sudah  disosialisasikan  u  ntuk  mendapatkan tanggapan dari masyarakat
Mekanisme  penerimaan  tanggapan  atau  saran  dari  masyarakat  terhadap konsep RAPBD dilakukan melalui forum Musyawarah perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Kota  Tangerang  Selatan.  Mengingat  mekanisme penyusunan  konsep  RAPBD  telah  dilakukan  secara  terbuka,  maka  dokumen pembahasan konsep RAPBD berikut hasil akhirnya, hingga saat ini dinyatakan sebagai  dokumen  yang  tidak  rahasia.  Pada  informasi  RAPBD,  pembatasan akses  publik  justru  dilakukan  saat  RAPBD  sedang  dibahas  di  DPRD.  Hal  ini untuk  mengantisipasi  terjadinya  perubahan  besaran  anggaran  yang  disetujui pada  suatu  mata  anggaran  kegiatan'  Oleh  sebab  itu  apabila  masyarakat meminta  informasi  berkaitan  dengan  RAPBD  yang  sedang  dibahas,  Pemda tidak  dapat  memberikannya  dengan  alasan  mencegah  terjadinya  salah informasiberupa  ketidaksesuaian  besaran  anggaran  yang  nantinya  akan diputuskan
Pemerintah  selanjutnya  mengamanatkan  tugas  penyusunan  standar tersebut  kepada  suatu  komite  standar  independen  yang  ditetapkan  dengan suatu  keputusan  presiden  tentang  komite  standar  akuntansi  pemerintahan. Ketentuan  dalam  UndangUndang  Nomor  17  tahun  2003  pasal  36  ayat  (1) tentang  Keuangan  Negara,  mengamanatkan  penggunaan  basis  akrual  dalam pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Ketentuan  mengenai  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14, 15 dan  16  undang-undang  ini  dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5  (lima) tahun.  Selama  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual  belum  dilaksanakan  digunakan  pengakuan  dan  pengukuran  berbasis kas.” Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  yang  ditetapkan  dengan  PP nomor  71  tahun  2010  menggantikan  PP  nomor  24  tahun  2005.  Dengan ditetapkannya  PP  nomor  11  tahun  2010  maka  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  telah  mempunyai  landasan  hukum.  Dan  hal  ini berarti  juga  bahwa  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  dapat  segera menerapkan  SAP  yang  baru  yaitu  SAP  berbasis  akrual.  Dalam  PP  nomor  71 tahun  2010  terdapat  2  buah  lampiran.  Dalam  Lampiran  1  merupakan  standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal Gitetapkan dan  dapat  segera  diterapkan  oleh  setiap  entitas  (strategi  pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan dan menteri dalam  negeri),  sedangkan  lampiran  II  merupakan  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  kas  menuju  akrual  yang  berlaku  selama  masa  transisi bagi  entitas  yang  belum  siap  untuk  menerapkan  SAP  berbasis  akrual  hingga tahun  2014.  Dengan  kata  lain,  lampiran11  merupakan  lampiran  yang  memuat kembali  seluruh  aturan  yang  ada  pada  PP  nomor  24  tahun  2005  tanpa perubahan sedikitpun.  (Soleh & Heru, 2010).
Berlakunya  peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun  2010  tentang  SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di  Indonesia,  yaitu  perubahan  dari  basis  kas  menuju  akrual  menjadi  basis akrual!  penuh  dalam  pengakuan  transaksi  keuangan  pemerintah.  Perubahan basis  tersebut  selain  telah  diamanatkan  oleh  paket  undang-undang  keuangan negara,  juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan,  menyajikan  informasi  yang  sebenarnya  mengenai  hak  dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja, (Soleh & Heru, 2010). Perubahan  perlakuan  akuntansi  pemerintah  menuju  basis  akrual  akan membawa  dampak/implikasi  walau  sekecil  apapun.  Perubahan  menuju  arah yang  lebih  baik  ini  bukan  berarti  hadir  tanpa  masalah.  Pertanyaan  pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya  manusia  pemerintah  daerah.  SDM  yang  kurang  memadai  menjadi masalah  klasik  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.    Hal  ini  meliputi  SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur  yang  dibutuhkan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kabupaten  Tangerang  Selatan  sendiri,  sampai  dengan  saat ini  telah  menerapkan  akuntansi  basis  akrual  pada  LKPJ  atau  Laporan Keterangan  Pertanggung  Jawaban  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan,  oleh karenanya pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan harus terus mempertahankan  penyusunan  sistem  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual tersebut  dan  mengembangkan  pelatihan  sumber  daya  manusia,  dan penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  penerapan  basis  akrual. Persiapan tersebut dilakukan agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam  penerapan  basis  akrual.  Berdasarkan  fakta  diatas,  peneliti  menemukan bahwa persiapan pemerintah Kabupaten Tangerang Selatan untuk menerapkan SAP  berbasis  akrual  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  telah  berjalan  baik namun  memerlukan  beberapa  pengembangan  terutama  dalam  upaya
penerapan  asas  umum  pemerintah  yang  baik  dengan  mengedepankan keterbukaan  informasi  LKPJ  atau  Laporan  Pertanggung  Jawaban  Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Adanya  penetapan  PP  No.  71  Tahun  2010  maka  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  telah  mempunyai  landasan  hukum.  Hal ini  berarti  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  dapat  segera  menerapkan standar  akuntansi  penmerintah  yang  baru  yaitu  standar  akuntansi  pemerintah berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini  sesuai  dengan  pasal  32  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  yang mengamanatkan  bahwa  bentuk  dan  isi  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  standar akuntansi pemerintah dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 17 Tahun  2010  menyebutkan  bahwa  pemerintah  menerapkan  satandar  akuntansi Pemerintah  berbasis  akrual.  Standar  akuntansi  pemerintah  tersebut  disusun oleh  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP)  yang  independen  dan ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  setelah  terlebih  dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah Teknik akuntansi  saja,  tetpai  penerpanan  ini  nmembutuhkan  perubahan  budaya organsasi  dan  harus  merupakan  bagian  dari  reformasi  birokrasi  secara menyeluruh.  Informasi  yang  dihasilkan  dengan  basis  akrual  akan  menjadi berharga  dan  sukses  apabila  informasi  yang  dihasilkan  digunakan  sebagai dasar  untuk  membuat  kebijakan  publik  yang  lebih  baik.  Perubahan  jini  tidak secara  otomatis  terjadi,  tapi  perlu  secara  aktif  dipromosikan  secara  kontinyu dan sebagai wujud pelaksanaan asas-asas umum pemerintah yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. (2010). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika, Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2010).  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. (2010).Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Dian  Puji  N.  Simatupang.  (2007).  Kebijakan  Anggaran  Negara  sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Lily Rasjidi. (2007). Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum.
LRA  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  periode  01  Januari  2019  s.d  31 Januari 2019.
Ridwan  HR.  (2006).  Hukum  Administrasi  Negara.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  (2018).  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Pres).
Yuswar  Zainul  Basri  &  Mulyadi  Subri.  (2005).  KeuanganNegara  dan  Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.