Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi E – ISSN : 2655-7460. Volume 2 Issue 2, Mei 2020 Page 12 - 21

## PENGUKURAN TINGKAT KESIAPAN APARATUR DAN MASYARAKAT KELURAHAN OEBUFU DALAM PENERAPAN PEMERINTAHAN DIGITAL MELAYANI
Fransiskus Mario Hartono Tjiptabudi 1
1) Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Email: tjiptabudifrans@gmail.com

## Abstrak
Digital  serving  government  (Dilan  -  Digital  Melayani)  adalah  proses  layanan  publik  berbasis  digital  yang diluncurkan  oleh  pemerintah  seiring  dengan  meningkatnya  keterbukaan  dan  kecepatan  dalam  mengakses  layanan informasi  untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  penerapan  teknologi  informasi  merupakan ujung tombak implementasi Dilan. Masalahnya adalah apakah aparat pemerintah siap atau tidak di tingkat terendah (desa)  dan  masyarakat  sendiri  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengukur kesiapan  aparat  dan  masyarakat  Desa  Oebufu,  Kota  Kupang,  Nusa  Tenggara  Timur  jika  teknologi  informasi diterapkan  dalam  proses  pelayanan  yang  dilakukan  di  desa.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  wawancara,  kuesioner,  dan  studi  literatur.  Khusus  untuk  kuesioner  yang  disiapkan  mengacu  pada kerangka STOPE yang telah disesuaikan dengan responden yaitu seluruh aparat desa serta sampel dari orang-orang yang  dipilih  secara  acak.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparat  dan  masyarakat  siap  menerapkan  teknologi informasi  sebagai  wujud  dari  pemerintahan  Dilan  yang  diluncurkan  dalam  rangka  mewujudkan  tata  pemerintahan yang baik.
Kata kunci: Digital serving government, Dilan, good governance, e-readiness, STOPE.

## ABSTRACT
Digital serving government (Dilan – Digital Melayani) is a digital-based public service process that is launched by the government along with the increasing openness and speed in accessing information services in order to realize good  governance.  Therefore,  the  application  of  information  technology  is  a  spearhead  of  the  implementation  of Dilan.  The  problem  is  whether  the  government  apparatuses  are  ready  or  not  at  the  lowest  level  (village)  and  the people  themselves  in  utilizing  the  information  technology.  This  study  aims  to  measure  the  e-readiness  of  the apparatus and people of Oebufu Village, Kupang City, East Nusa Tenggara if information technology is applied in the  service  process  carried  out  in  the  village.  Data  collection  methods  used  were  observation,  interviews, questionnaires and literature study. Specifically for the questionnaire prepared referring to the STOPE framework that  has  been  adapted  to  the  respondent  namely  the  entire  village  apparatus  as  well  as  samples  from  randomly selected  people.  The  results  showed  that  the  apparatus  and  the  public  are  ready  in  implementing  information technology as a manifestation of the Dilan government that was launched in order to realize good governance.
Keywords:  Digital serving government, Dilan, good governance, e-readiness, STOPE.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi berperan besar dalam proses kerja instansi  pemerintahan  seiring  dengan  kebutuhan  pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas, cepat dan tepat  agar tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance) . Sujata et al (2002) berpendapat bahwa bentuk- bentuk  pelayanan  aparat  pemerintah  yang  menciptakan suasana  kondusif  dengan  masyarakat  maka  dapat
dikategorikan  sebagai  keadaan  yang  mengarah  pada terselenggaranya asas-asas good governance . G ood  governance sendiri  sangat  penting  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  untuk  meningkatkan  kinerja aparatur  negara.  Hal  ini  karena  pemerintah  merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan  dalam  birokrasi  agar  mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat
Fransiskus  Mario  Hartono  Tjiptabudi.  Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  Aparatur  Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani.
masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi  pasti  cenderung  lamban,  tidak  profesional,  dan biayanya mahal (Maryam, 2016).
Selain  itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tertulis jelas bahwa kinerja  instansi  yang  baik  dapat  mencerminkan  kualitas pemerintahan  yang  semakin  maju  dan  berkembang  dengan berbagai  kemudahan  dalam  melaksanakan  aktivitas  fungsi kerja maupun tanggung jawab instansi, yang mana dalam hal ini dapat dengan cepat dan tepat mengambil keputusan untuk memajukan kinerjanya.
Masih dalam UU yang sama, khususnya pada susunan peraturan  untuk  kinerja  sistem  kepemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dituliskan bahwa kinerja instansi yang terbaik dapat mencerminkan kualitas pemerintahan yang semakin maju dan berkembang dengan berbagai kemudahan dalam melaksanakan aktivitas fungsi kerja maupun tanggung jawab instansi, dimana dalam hal ini dapat dengan cepat dan tepat  mengambil  keputusan  untuk  memajukan  kinerjanya. Maka  setiap  instansi  pemerintah  dituntut  untuk  dapat mengelola dengan baik sistem kerja yang tengah dijalankan, terutama  dalam  hal  pengelolaan  informasi  secara  lengkap, terstruktur, serta transparan kepada masyarakatnya sehingga kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh setiap pihak yang  berkepentingan  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  lengkap, cepat serta dapat ditemukan dimana saja dan kapan saja.
Oleh  karena  itu,  implementasi  teknologi  informasi sangat  penting,  karena  melalui  implementasi  teknologi informasi  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam meningkatkan  kinerja  instansi  terkait.  Hal  tersebutlah  yang mendasari dicetuskannya  pemerintahan  “Dilan”  atau  digital melayani oleh pemerintah saat ini guna memenuhi asas-asas good governance .
Permasalahan yang terjadi adalah selain membutuhkan perencanaan yang matang serta anggaran yang tidak sedikit, kesiapan  SDM-lah  yang  menjadi  permasalahan  yang  paling menonjol.  Jika  berbicara  tentang  pelayanan  digital,  maka yang menjadi faktor SDMnya bukan hanya dari segi aparatur pada setiap level pemerintahan saja, tetapi juga masyarakat itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  sebelum  mengimplementasikan teknologi  informasi  guna  mendukung  pemerintahan  Dilan, perlu  dilakukan  pengukuran  kesiapan  dari  aparatur  maupun masyarakat  agar  implementasi  tersebut  benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak yang positif.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1.  Pemanfaatan TIK dalam Pemerintahan
Peranan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam menunjang  sistem  operasional  dan  manajerial  pada  instansi pemerintahan  dewasa  ini  dirasakan  semakin  penting. Mengingat  akan  pentingnya  fungsi  pengelolaan  data  dan informasi ini, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan di
instansi  pemerintah  maka  wajar  kalau  pemerintah  berupaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat  yang  setara  dan  sama  pentingnya  dengan pengelolaan sumberdaya lainnya, seperti halnya sumberdaya manusia,  keuangan,  waktu  dan  yang  lainnya.  Sistem informasi  kini  telah  menjadi  kerangka  dasar  bagi  semua aktifitas  pemerintahan  dan  memungkinkan  bagi  fungsi manajerial dalam melakukan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif (Amri, 2016).
Berdasarkan  laporan  OECD  ( The  Organisation  for Economic  Co-operation  and  Development )  dalam  Praditya (2014), diketahui bahwa penggunaan TIK oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan, yakni:
a.   Meningkatkan  efisiensi,  penggunaan  TIK  dapat meningkatkan  efisiensi  dalam  berbagi  data  atau informasi  di  dalam  maupun  antarpemerintahan. Penggunaan  TIK  juga  dapat  meningkatkan  efisiensi dalam  pengumpulan  ( collecting )  dan  penyampaian ( transmission )  data,  penyediaan  informasi  dan komunikasi.  Begitu  pula  dalam  memroses  tugas  dan operasi administrasi publik.
b.   Meningkatkan  pelayanan,  penggunaan  TIK  dapat meningkatkan  pelayanan  terhadap  masyarakat.  Dalam menggunakan  layanan  publik,  masyarakat  tidak  perlu mengetahui  struktur  dan  hubungan  kompleks  dibalik layanan yang diberikan oleh pemerintah.
c.   Membantu  mencapai  suatu  kebijakan  tertentu, penggunaan  TIK  dapat  membantu  menyosialisasikan kebijakan  pemerintah  kepada  masyarakat  sehingga pihak-pihak  terkait  dapat  berbagi  ide  dan  informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu.
d.   Membantu  kontribusi  terhadap  kebijakan  ekonomi, penggunaan  TIK  dalam e-government dapat mengurangi  korupsi,  meningkatkan  keterbukaan  dan kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Pemerintah  juga dapat  melakukan  penghematan  melalui  proses administrasi  dan  penyediaan  informasi  berbasis  TIK. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi di desa/kelurahan berbasis  TIK  ( e-commerce maupun e-business )  dapat didukung dengan penggunaan TIK.
e.   Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, penggunaan  TIK  telah  mengubah  atau  mereformasi berbagai bidang, seperti: memperbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi.
f. Meningkatkan  kepercayaan  antara  pemerintah  dengan masyarakatnya,  penggunaan  TIK  dapat  meningkatkan good  governance melalui  peningkatan  transparansi, mengurangi  korupsi  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  penyelenggara pemerintah.  Begitu  pula  jika  aspirasi  dan  pendapat masyarakat dapat difasilitasi ataupun ditampung dalam media berbasis TIK yang digunakan oleh pemerintah.
Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi E – ISSN : 2655-7460. Volume 2 Issue 2, Mei 2020
Page 12 - 21
2.2. Good Governance Konsep good  governance muncul  karena  adanya ketidakpuasan  pada  kinerja  pemerintahan  yang  selama  ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Menerapkan praktik good  governance dapat  dilakukan  secara  bertahap sesuai  dengan  kapasitas  pemerintah,  masyarakat  sipil,  dan mekanisme  pasar.  Salah  satu  pilihan  strategis  untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama keberhasilan penyelengaraan pemerintahan  adalah good  governance yaitu  paradigma, sistem  dan  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum,  kemanusiaan,  keadilan,  demokrasi,  partisipasi, transparansi,  profesionalitas,  dan  akuntabilitas  ditambah dengan  komitmen  terhadap  tegaknya  nilai  dan  prinsip “desentralisasi,  daya  guna,  hasil  guna,  pemerintahan  yang bersih, bertanggungjawab, dan berdaya saing (Amri, 2016).
Penerapan  prinsip-prinsip good  governance sangat penting  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  untuk meningkatkan  kinerja  aparatur  negara.  Hal  ini  karena pemerintah  merancang  konsep  prinsip-prinsip good governance untuk  meningkatkan  potensi perubahan  dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di  samping  itu  masyarakat  masih  menganggap  pelayanan publik  yang  dilaksanakan  oleh  birokrasi  pasti  cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal. Menurut  Sadjijono  (2005), good  governance mengandung  arti  kegiatan  suatu  lembaga  pemerintah  yang dijalankan  berdasarkan  kepentingan  rakyat  dan  norma  yang berlaku  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara.  Menurut  LAN  & BPKP  (2005)  yang  dimaksud  dengan good  governance adalah  bagaimana  pemerintah  berinteraksi  dengan masyarakat  dan  mengelola  sumber-sumber  daya  dalam pembangunan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun 2000,  merumuskan  arti good  governance sebagai kepemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi, pelayanan  prima,  demokrasi,  efisiensi,  efektivias,  supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas:
a.     Profesionalitas,  meningkatkan  kemampuan  dan  moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan  yang  mudah,  cepat,  tepat,  dengan  biaya terjangkau.
b.   Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil  keputusan  dalam  segala  bidang  yang menyangkut kepentingan masyarakat.
c.   Transparansi,  menciptakan  kepercayaan  timbal  balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan
informasi  dan  menjadi  kemudahan  di  dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
d.   Pelayanan  prima,  penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  mencakup  prosedur  yang  baik,  kejelasan  tarif, kepastian  waktu,  kemudahan  akses,  kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
e.   Demokrasi  dan  partisipasi,  mendorong  setiap  warga untuk  mempergunakan  hak  dalam  menyampaikan pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
f. Efisiensi  dan  efektivitas,  menjamin  terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber  daya  yang  tersedia  secara  optimal  dan bertanggung jawab.
g.   Supremasi  hukum  dan  dapat  diterima  oleh  seluruh masyarakat,  mewujudkan  adanya  penegakkan  hukum yang  adil  bagi  semua  pihak  tanpa  pengecualian, menjunjung  tinggi  HAM  dan  memperhatikan  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menurut United Nations Development Program (UNDP) terdapat 14 prinsip good governance , yaitu: a.   Wawasan ke depan ( visionary );
b.   Keterbukaan  dan  transparansi  ( openess  and transparency );
c.   Partisipasi masyarakat ( participation );
d.   Tanggung gugat ( accountability );
e.   Supremasi hukum ( rule of law );
f. Demokrasi ( democracy );
g.   Profesionalisme  dan  kompetensi  ( profesionalism  and competency );
h.   Daya tanggap ( responsiveness ); i. Keefisienan dan keefektivan ( efficiency and effectiveness );
j. Desentralisasi ( decentralization )
k.   Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat ( private sector and civil society partnership );
l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan ( commitment to reduce inequality );
m.   Komitmen  pada  lingkungan  hidup  ( commitment  to environmental protection );
n.   Komitmen pasar yang fair ( commitment to fair market ).
Keempat  belas  prinsip  good  governance  tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.   Tata  pemerintahan  yang  berwawasan  ke  depan  (visi strategis),  semua  kegiatan  pemerintah  di  berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan  misi  yang  jelas  dan  jangka  waktu  pencapaiannya serta  dilengkapi  strategi  implementasi  yang  tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
b.   Tata  pemerintahan  yang  bersifat  terbuka  (transparan), wujud  nyata  prinsip  tersebut  antara  lain  dapat  dilihat
Fransiskus  Mario  Hartono  Tjiptabudi.  Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  Aparatur  Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani.
apabila  masyarakat  mempunyai  kemudahan  untuk mengetahui  serta  memperoleh  data  dan  informasi tentang  kebijakan,  program  dan  kegiatan  aparatur pemerintah,  baik  yang  dilaksanakan  di  tingkat  pusat maupun daerah.
c.   Tata  pemerintahan  yang  mendorong  partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam  proses  perumusan  dan/atau  pengambilan keputusan  atas  kebijakan  publik  yang  diperuntukkan bagi  masyarakat,  sehingga  keterlibatan  masyarakat sangat  diperlukan  pada  setiap  pengambilan  kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
d.   Tata pemerintahan
yang bertanggungjawab/bertanggung  gugat  (akuntabel), instansi  pemerintah  dan  para  aparaturnya  harus dapat mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  kewenangan yang  diberikan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
e.   Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud  nyata  prinsip  ini  mencakup  upaya  penuntasan kasus  KKN  dan  pelanggaran  HAM,  peningkatan kesadaran  HAM,  peningkatan  kesadaran  hukum,  serta pengembangan  budaya  hukum.  Upaya-upaya  tersebut dilakukan  dengan  menggunakan  aturan  dan  prosedur yang  terbuka  dan  jelas,  serta  tidak  tunduk  pada manipulasi politik.
f. Tata  pemerintahan  yang  demokratis  dan  berorientasi pada konsensus, perumus kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi,  dan  tidak  ditentukan  sendiri  oleh  eksekutif. Keputusan-keputusan  yang  diambil  antara  lembaga eksekutif  dan  legislatif  harus  didasarkan  pada konsensus  agar  setiap  kebijakan  publik  yang  diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
g.   Tata  pemerintahan  yang  berdasarkan  profesionalitas dan  kompetensi,  wujud  nyata  dari  prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian  kebutuhan  dan  evaluasi  yang  dilakukan terhadap  tingkat  kemampuan  dan  profesionalisme sumber  daya  manusia  yang  ada,  dan  dari  upaya perbaikan  atau  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.
h.   Tata  pemerintahan  yang  cepat  tanggap  ( responsif ), aparat  pemerintahan  harus  cepat  tanggap  terhadap perubahan  situasi/kondisi  mengakomodasi  aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
i. Tata  pemerintahan  yang  menggunakan  struktur  dan sumber  daya  secara  efisien  dan  efektif,  pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai  dukungan  struktur  yang  ada,  melakukan
perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan,  menyusun  jabatan  dan  fungsi  yang  lebih tepat,  serta  selalu  berupaya  mencapai  hasil  yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
j. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, pendelegasian  tugas  dan  kewenangan  pusat  kepada semua  tingkatan  aparat  sehingga  dapat  mempercepat proses  pengambilan  keputusan,  serta  memberikan keleluasaan  yang  cukup  untuk  mengelola  pelayanan publik  dan  mensukseskan  pembangunan  di  pusat maupun di daearah.
k.   Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia  usaha,  swasta  dan  masyarakat,  pembangunan masyarakat  madani  melalui  peningkatan  peran  serta masyarakat  dan  sektor  swasta  harus  diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat.  Hambatan birokrasi  yang  menjadi  rintangan  terbentuknya kemitraan  yang  setara  harus  segera  diatasi  dengan perbaikan  sistem  pelayanan  kepada  masyarakat  dan sektor  swasta  serta  penyelenggaraan  pelayanan terpadu.
l. Tata  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen  pada pengurangan  kesenjangan,  pengurangan  kesenjangan dalam  berbagai  bidang  baik  antara  pusat  dan  daerah maupun  antar  daerah  secara  adil  dan  proporsional merupakan  wujud  nyata  prinsip  pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan  dalam  hukum  ( equity  of  the  law )  serta mereduksi  berbagai  perlakuan  diskriminatif  yang menciptakan  kesenjangan  antara  laki-laki  dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
m.   Tata  pemerintahan  yang  memiliki  komitmen  pada lingkungan  hidup,  daya  dukung  lingkungan  semakin menurun  akibat  pemanfaatan  yang  tidak  terkendali. Kewajiban  penyusunan  analisis  mengenai  dampak lingkungan  secara  konskuen,  penegakkan  hukum lingkungan  secara  konsisten,  pengaktifan  lembaga- lembaga  pengendali  dampak  lingkungan,  serta pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  lestari merupakan  contoh  perwujudan  komitmen  pada lingkungan hidup.
o.   Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah  dalam  kegiatan  ekonomi  seringkali berlebihan  sehingga  akhirnya  membebani  anggaran belanja  dan  bahkan  merusak  pasar.  Upaya  pengaitan kegiatan  ekonomi  masyarakat  dengan  pasar  baik  di dalam  daerah  maupun  antara  daerah  merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.
Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi E – ISSN : 2655-7460. Volume 2 Issue 2, Mei 2020
Page 12 - 21

## 2.3.   Kerangka Kerja STOPE
Kerangka  kerja  STOPE  adalah  pengembangan  dari metode Linstone yang terdiri dari 3 (tiga) domain utama yaitu technology , organization ,  dan people guna  meneliti perkembangan  teknologi  di  masyarakat  dengan.  Bakry (penggagas kerangka STOPE) menambahkan dua item,  yaitu strategy dan environment ,  sehingga  menjadi STOPE  (Al-osaimi,  Alheraish  dan  Bakry,  2006)  yang  terlihat pada gambar 1.
Strategy Technology Environment Organization People Gambar 1. Domain STOPE
Kerangka  kerja STOPE  terdiri  dari  5  (lima)  domain utama yaitu Strategy, Technology, Organization, People , dan Environment .  Domain Strategy terdiri  dari  isu IT  Leadership dan Future  Plans .  Domain Technology terdiri  dari IT Provisioning,  IT  Basic  Infrastructure,  IT  e-Services Infrastructure dan IT Support . Domain Organization terdiri dari isu IT  Regulation,  IT  Cooperation, dan IT  Management. Domain People terdiri  dari  isu IT  Jobs,  IT  Awareness,  IT Performance dan IT  Education .  Domain Environment terdiri dari isu Management, Knowledge, General Infrastructure , dan Economy . Gambar berikut menunjukkan domain dan isu pada kerangka kerja STOPE.
Strategy Technology Organization IT Leadership Future Plan IT Basic Infrastructure IT e-Services Infrastructure IT S u p p o rt IT P ro v is io n in g IT Regulation IT Cooperation IT Management People IT Awareness IT Performance IT E d u c a ti o n IT J o b s Environment Knowledge General Infrastructure E c o n o m y M a n a g e m e n t
Gambar 2. Domain dan sub domain STOPE
a.   Domain Strategy mengintegrasikan  faktor-faktor  yang berkaitan  dengan  tujuan  kedepan,  komitmen  dan rencana  terhadap  pengembangan  dan  pemanfaatan teknologi  informasi.  Dua  isu  yang  dianggap  terkait dengan  domain  ini  adalah “Leadership ”  dan  “ Future Development Plans ”.
b.   Domain Technology mengintegrasikan  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  keadaan  isu  terkait  dengan fasilitas  teknologi  informasi  saat  ini.  Empat  isu  yang dianggap  terkait  dengan  domain  ini  adalah “IT  Basic Infrastructure”,  “IT  e - services  infrastructure”,  “IT Provisioning” dan “IT support”.
c.   Domain Organization mengintegrasikan  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  keadaan  isu  terkait  dengan regulasi  dan  manajemen  teknologi  informasi  saat  ini. Tiga  isu  yang  dianggap  terkait  dengan  domain  ini adalah  “ IT  Regulation”,  “IT  Cooperation”, dan “IT Management”.
d.   Domain People mengintegrasikan  faktor-faktor  yang berkaitan dengan keadaan isu terkait dengan pengguna dan keterampilan teknologi informasi saat ini. Empat isu yang dianggap  terkait  dengan  domain  ini  adalah  “ IT Awareness”,  “IT  Education  and Training”,  “IT
Qualifications  and  Jobs”, dan “IT  Performance  and
Sati sfaction”.
e.   Domain Environment mengintegrasikan  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  keadaan  saat  ini  isu-isu  dasar
Fransiskus  Mario  Hartono  Tjiptabudi.  Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  Aparatur  Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani.
bukan teknologi informasi yang mempengaruhi keadaan teknologi  informasi  saat  ini.  Empat  isu  yang  dianggap terkait  dengan  domain  ini  adalah “Knowledge”,
“Resources and Economy”, “Management”, dan “ Non-IT Infrastructure ”.
Berikut detail dari Gambar 2 yang dijelaskan secara rinci pada Tabel 1:
Tabel 1. Item domain, sub-domain, dan sub-sub-domain pada kerangka kerja STOPE (Al-osaimi, Alheraish dan Bakry, 2006) STRATEGY
“Directions, commitmens and plans toward ICT development and utilization”
ICT-Leadership
Vision Government Support Commitment IT Managers / Responsibilities Future Plan Technology ICT Plan Organization Plan ICT HR Plan
Related Non-ICT Plans: Environment
TECHNOLOGY “Current state of issues concerned with ICT facilities”
ICT-Basic Communication & Information Infrastructure
Availability
Performance ICT e-Services Infrastructure Government Business/Organizations ICT Provisioning Performance Products/Market ICT Support
Standards
Operation & Maintenance ORGANIZATION
“Current state of issues concerned with ICT regulations and management”
ICT Government Regulation Basic ICT Regulations ICT Business Regulations Internet Services Regulations E-Business Services Regulations ICT Cooperation Knowledge Sharing for Innovations Partnership/ Services ICT Management
Measures
Change Quality Cost/Affordability
PEOPLE
“Current state of issues concerned w ith ICT use rs and skills”
ICT Awareness
ICT Literacy Education System Support Media Support ICT Education and Training
ICT Qualifications
E-Education/e-Learning ICT Qualifications and Jobs Jobs Skills Management of ICT Skills Performance Satisfaction ENVIRONMENT “Current non - ICT issues surrounding and affecting the current state of ICT”
Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi E – ISSN : 2655-7460. Volume 2 Issue 2, Mei 2020 Page 12 - 21
Knowledge Culture Education & Training
Resources and Economy
Natural Resource Revenues/Profitability Trade
Income
Organization
Government Regulation Cooperation
Management Infrastructure Basic services: Electricity/Transportation/Portal System/Health Care
Setiap domain, sub-domain, dan indikator diukur secara individual  dengan  cara scaling menggunakan  lima  skala evaluasi e-readiness untuk mendapatkan nilai measure (m).
Tabel 2. Skala evaluasi kesiapan Skor 0 1 2 3 4 Ket None Poor Average Good Excellent
Setiap  domain,  sub-domain,  dan  indikator  diukur  nilai bobot (w) secara individual dengan cara menghitung nilai rata- rata  bobot  domain,  sub-domain,  dan  indikator  yang  ingin diukur.
(1)
(2)
(3)
Setelah mendapatkan nilai bobot (w) dan nilai measure (m) ,  tahapan  selanjutnya  adalah  menghitung  nilai overall STOPE's Grade dengan rumus sebagai berikut:
(4)
yang mana m adalah nilai measure dan W adalah nilai bobot. 2.4.   Penelitian Terkait
Penelitian  tentang  analisis  atau  evaluasi  kesiapan ( readiness )  telah  dilakukan  oleh  berbagai  peneliti.  Analisis kesiapan  pada  sektor  pemerintahan  yang  dilakukan  dengan berbagai  metode  dan  pendekatan  penting  dilakukan  karena kesiapan  sangat  menentukan  kesuksesan  implementasi  TIK dalam  bidang  pemerintahan  dan  pencapaian  sasarannya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2019)  yang  mengukur  kesiapan  masyarakat  Jember  dalam menerapkan  aplikasi  WAR  berdasarkan  kerangka  kerja
STOPE.  Aplikasi  WAR  ( We  Are Ready)  sendiri    merupakan layanan  pengaduan  masyarakat  kepada  Polres  Jember secara realtime. Hasil  dari  penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  kerangka  kerja  STOPE  dapat  digunakan  untuk mengukur  kesiapan  masyarakat  Jember  yang  secara  umum belum siap untuk menerapkan aplikasi WAR.
Penelitian  analisis  kesiapan  yang  lainnya  dengan memanfaatkan  kerangka  kerja  STOPE  dilakukan  oleh Susanto  (2014).  STOPE  digunakan  untuk  menganalisis kesiapan  pemda  Kabupaten  Gunung  Kidul  dalam  menerima pengalihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Peneliti melakukan analisis terhadap 5 domain,  15 sub-domain  dan 59 sub-sub-domain, yang memperoleh hasil analisis kesiapan berada pada skala 4 atau sangat siap.
Berdasarkan  penelitian  terkait  yang  telah  dibahas, pemilihan  kerangka  kerja  STOPE  untuk  melakukan  analisis atau  evaluasi  tingkat  kesiapan  lebih  dikarenakan  oleh fleksibilitas  dalam  pemilihan  dan  penggunaan  item-itemnya disesuaikan dengan kebutuhan objek penelitian.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.  Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:
a.   Observasi Pengumpulan  data  dengan  melakukan  pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat hal- hal  penting  yang  berhubungan  dengan  subjek  dan  objek penelitian.
b.   Wawancara Melakukan  kegiatan  tanya  jawab  secara  tatap  muka langsung  dengan  narasumber  antara  lain  Lurah,  aparatur kelurahan dan masyarakat Kelurahan Oebufu.
c.   Kuesioner
Alat  survei  yang  terdiri  atas  serangkaian  pertanyaan tertulis,  bertujuan  mendapatkan  tanggapan  dari  kelompok orang terpilih.
d.   Studi pustaka
Fransiskus  Mario  Hartono  Tjiptabudi.  Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  Aparatur  Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani.
Mencari  literatur  atau  sumber  pustaka  pendukung penelitian  dan  memberikan  informasi  yang  memadai  serta membantu mempertegas teori-teori yang ada.
3.2.  Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti dimulai dari permulaan  pengumpulan  data  sampai  kesimpulan  yang membentuk  sebuah  alur  yang  sistematis.  Metodologi penelitian  ini  digunakan  sebagai  pedoman  peneliti  dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini flowchart tahapan penelitian:
Penyesuaian Kerangka Kerja STOPE Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data Pengumpulan Data Pengolahan Data Penarikan Kesimpulan
Gambar 3. Tahapan penelitian
Karena fleksibilitasnya maka penerapan kerangka kerja STOPE  pada  penelitian  ini  perlu  disesuaikan.  Tahapan pertama  penelitian  yaitu  membuat  modifikasi  atau penyesuaian  kerangka  tersebut  yang  akan  menjadi  dasar dalam penyusunan instrument pengumpulan data.
Tahap  kedua  yang  dilakukan  adalah  menyusun  item- item  pernyataan  berdasarkan  kerangka  kerja  STOPE  yang telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Haislnya  berupa sebuah instrumen pengumpulan data.
Instrumen  tersebut  kemudian  dibagikan  kepada responden untuk diberi tanggapan. Responden yang diambil menggunakan yeknik accidental sampling . Adapun hasil dari tahapan ini adalah kumpulan data yang bersifat kuantitatif.
Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan diolah. Pengolahan  data  ini  dilakukan  dengan  melakukan perhitungan menggunakan rumus STOPE.
Tahap  terakhir  yang  dilakukan  yaitu  penarikan kesimpulan  terbagi  atas  2  (dua)  aktivitas  yakni pemeringkatan  data  dan  identifikasi  rekomendasi berdasarkan peringkat data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  seluruh  data  yang  menjadi  perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono,  2004).  Jadi  populasi  berhubungan  dengan  data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data  maka  banyaknya  atau  ukuran  populasi  akan  sama dengan banyaknya manusia.
Adapun  untuk  penelitian  ini  diketahui  jumlah  aparatur kelurahan  sebanyak  16  orang,  selain  itu  dari  kalangan masyarakat  Kelurahan  Oebufu  yang  mana  dalam  laporan bulanan  Kelurahan  Oebufu  berdasarkan  sensus  penduduk bulan  Januari  2020  diketahui  sebanyak  13.789  jiwa.  Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini yang cukup besar maka  untuk  mendapatkan  jumlah  sampel  mengacu  pada pernyataan  Hair et  al, (2010) bahwa  banyaknya  sampel sebagai  responden  harus  disesuaikan  dengan  banyaknya indikator pertanyaan/pernyataan yang akan digunakan pada kuesioner, dengan asumsi n x 5 observed variable (indikator) sampai dengan n x 10 observed variable (indikator).
Maka pada penelitian ini jumlah item pernyataan yaitu sebanyak  25  item  pernyataan  yang  digunakan  untuk mengukur  5  variabel/dimensi,  sehingga  perhitungan  untuk penentuan  jumlah  responden  yang  digunakan  adalah  25 dikali 5 maka diperoleh jumlah 125 sebagai sampel minimum, 25 dikali 10 diperoleh sebanyak 250 sampel sebagai sampel maksimum.  Dikarenakan  pelaksanaan social  distancing akibat  pandemi  Covid-19  maka  diputuskan  untuk menggunakan  sampel  minimum  yakni  sebanyak  125  orang sebagai responden dalam penelitian ini.
4.2.  Penggunaan Kerangka Kerja STOPE
a. Penyesuaian domain dan sub-domain.
Instrumen  penelitian  yang  akan  dibagikan  disusun berdasarkan  kerangka  kerja  STOPE  yang  telah  disesuaikan dengan  keadaan.  Adapun  domain  dan  sub-domain  yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi E – ISSN : 2655-7460. Volume 2 Issue 2, Mei 2020
Page 12 - 21
Tabel 3. Domain dan sub-domain yang dighunakan No. Domain Sub-domain yang digunakan 1. Strategy 1. ICT Leadership 2. Future Plan 2. Technology 1. ICT-Basic Communication & Information Infrastructure 3. Organization 1. ICT Government Regulation 2. ICT Cooperation 4. People 1. ICT Awareness 5. Environment 1. Knowledge 2. Organization
3. Infrastructure
b.   Pengolahan data
Adapun hasil perhitungan dari 9 sub-domain yang Diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil perhitungan sub-domain No. Sub-domain Measure (Skala 4) % 1. ICT Leadership 2,53 85% 2. Future Plan 2,48 83% 3. ICT-Basic Communication & Information Infrastructure 2,74 91% 4. ICT Government Regulation 2,18 72% 5. ICT Cooperation 2,4 80% 6. ICT Awareness 2,6 87% 7. Knowledge 2,32 77% 8. Organization 2,45 82% 9. Infrastructure 2,26 74%
Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 9 sub-domain yang  diukur  dalam  penelitian  ini,  yang  memperoleh  nilai tertinggi yaitu sub-domain infrastruktur dasar TIK dengan nilai measure 2,74  (91%),  sedangkan  sub-domain  dengan  nilai measure terendah yaitu regulasi TIK dengan nilai 2,18 (72%). Untuk  hasil  perhitungan  pada  level  domain  disajikan pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil perhitungan domain No. Sub-domain Measure (Skala 4) % 1. Strategy 2,45 82% 2. Technology 2,74 91% 3. Organization 2,29 76% 4. People 2,6 87% 5. Environment 2,34 78% STOPE 2,52 85%
Berdasarkan  hasil  perhitungan  evaluasi  domain,  nilai yang  diperoleh  oleh  domain Technology yaitu  sebesar  2,74 (91%)  yang  merupakan  nilai  tertinggi  dari  kelima  domain
sedangkan  nilai  terendah  yaitu  pada  domain Organization yang memperoleh nilai sebesar 2,29 (76%).
Nilai evaluasi yang diperoleh merupakan gabungan dari nilai  kelima  domain  dan  dianggap  dapat  mewakili  kesiapan aparatur  dan  masyarakat  dalam  penerapan  teknologi informasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pemerintahan  Dilan. Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan rumus  matematis  seperti  tampak  pada  tabel  5  diketahui bahwa nilai STOPE sebesar 2,52 (82%).
4.3.  Penarikan Kesimpulan
a. Pemeringkatan data
Adapun hasil pemeringkatan level sub-domain sebagai berikut: Tabel 6. Pemeringkatan level sub-domain No. Sub-domain Peringkat Keterangan 1. ICT Leadership 4 Sangat siap 2. Future Plan 4 Sangat siap 3. ICT-Basic Communication & Information Infrastructure 4 Sangat siap 4. ICT Government Regulation 3 Siap 5. ICT Cooperation 4 Sangat siap 6. ICT Awareness 4 Sangat siap 7. Knowledge 3 Siap 8. Organization 4 Sangat siap 9. Infrastructure 3 Siap
Berdasarkan  tabel  6  dapat  diketahui  hasil pemeringkatan  pada  level  sub-domain.  Dari  9  sub-domain yang dievaluasi, rata-rata berada pada peringkat 4 yakni pada kategori  sangat  siap.  Terdapat  3  sub-domain  yang  berada pada  peringkat  3  yaitu  sud-domain  infrastruktur  dasar  TIK, regulasi TIK, pengetahuan dan infrastruktur. Sedangkan hasil pemeringkatan pada level domain dan kerangka kerja STOPE yakni sebagai berikut:
Tabel 7. Pemeringkatan level domain No. Sub-domain Peringkat Keterangan 1. Strategy 4 Sangat siap 2. Technology 4 Sangat siap 3. Organization 3 Siap 4. People 4 Sangat siap 5. Environment 3 Siap STOPE 4 Sangat siap
Tabel  7  diatas  menunjukan  peringkat  dari  5  domain berdasarkan  hasil  perhitungan  sebelumnya.  Dari  kelima domain  terdapat  2  domain  yang  memperoleh  nilai  yang berada  pada  peringkat  3  (kategori  siap)  yaitu  domain Organization dan Environment ,  sedangkan  domain Strategy , Technology dan People memperoleh nilai yang berada pada peringkat 4 (kategori sangat siap). Masih berdasarkan tabel 7, diketahui  nilai  kesiapan  yang  diperoleh  pada  level  kerangka
Fransiskus  Mario  Hartono  Tjiptabudi.  Pengukuran  Tingkat  Kesiapan  Aparatur  Dan Masyarakat Kelurahan Oebufu Dalam Penerapan Pemerintahan Digital Melayani.
kerja STOPE berada pada peringkat 4 (kategori sangat siap). Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  aparatur  dan  masyarakat Kelurahan  Oebufu  sangat  siap  ( completely  ready )  untuk menerapkan  teknologi  informasi  dalam  rangka  pelaksanaan pemerintahan Dilan.
b.   Rekomendasi Berdasarkan  hasil  perhitungan,  walaupun  mayoritas domain termasuk dalam kategori siap dan sangat siap bukan berarti bahwa tidak perlu dilakukan perubahan ke depannya. Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  hal  yang  dapat direkomendasikan  guna  menjadi  dasar  perbaikan  ke depannya.
Diperlukan  komitmen  untuk  peningkatan  kerjasama dengan  pihak-pihak  yang  kompeten  dalam  rangka implementasi teknologi informasi, misalnya saja dari kalangan akademisi  untuk  melakukan  penelitian-penelitian  dan  juga sebagai  konsultan.  Perlu  dilakukan  studi  yang  dilihat  dari berbagai aspek untuk menentukan teknologi yang tepat serta infrastruktur pendukung untuk digunakan.
Membuat  rencana  induk  untuk  implementasi  teknologi informasi agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai  bentuk,  misalnya  berupa  sebuah  kebijakan  yang memuat  mekanisme  untuk  mendorong  aparatur  maupun masyarakat  untuk  menggunakan  teknologi  informasi.  Mutlak melakukan sosialisasi berupa pelatihan tentang implementasi teknologi informasi.

## 5.   KESIMPULAN DAN SARAN
Pengukuran  kesiapan  pada  penelitian  ini  menerapkan kerangka  kerja  STOPE  yang  telah  disesuaikan,  dengan  5 domain  dan  9  sub-domain.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa domain Strategy , Technology dan People berada pada peringkat  4  (kategori  sangat  siap).  Domain  lainnya  yaitu Organization dan Environment berada  pada  peringkat  3 (kategori  siap).  Secara  keseluruhan  atau  hasil  perhitungan STOPE berada pada peringkat 4 (kategori sangat siap) untuk mengimplementasikan  teknologi  informasi  dalam  proses pelayanan pada kelurahan.
Walaupun  tingkat  kesiapan  aparatur  dan  masyarakat Kelurahan  Oebufu  yang  diukur  pada  penelitian  ini  termasuk dalam kategori sangat siap untuk mengimplementasi teknologi informasi  dalam  proses  pelayanan,  tetapi  hal  tersebut  tidak mutlak  menjamin  bahwa  pelaksanaan  pemerintahan  Dilan dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan oleh belum  semua  aspek  (sub-domain)  pada  kerangka  kerja STOPE  yang  diukur  pada  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  melakukan  perbaikan  ke  depannya  sesuai dengan  rekomendasi  yang  diberikan  agar  baik  aparatur maupun masyarakat benar-benar siap dan didukung dengan segala infrastuktur yang tepat.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lurah, para aparatur  dan  masyarakat  Kelurahan  Oebufu,  Kota  Kupang, Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan dukungan atas partisipasinya sebagai tempat dan responden penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-osaimi,  K.,  Alheraish,  A.,  &  Bakry,  S.  H,  2006.  An Integrated  STOPE  Framework  for  e-Readiness Assessments. Proceeding  of  18  th  National  Computer Conference . Computer Society, Saudi Arabia: Saudi. Amri.  2016.  Analisis  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi  Dalam  Menunjang  Terwujudnya  Makassar Sebagai “Smart City” . Jurnal Komunikasi KAREBA. Vol.
5 No.2.
Cahyati,  RD.  2019.  Evaluasi  Kesiapan  Masyarakat  Jember Dalam  Penerapan  Aplikasi  WAR  (We  Are  Ready) Menggunakan Framework STOPE (Studi Kasus: Polres Jember). Universitas Jember.
Hair JF., Black W., Babin B., Anderson R. 2010. Multivariate Data  Analysis .  7 th Edition.  New  York:  Prentice  Hall International, Inc.
LAN  dan  BPKP.  2000.  Pelayanan  Publik.  Malang:  CV  Citra Malang.
Margono.  2004.  Metodologi  Penelitian  Pendidikan.  Jakarta: Rineka Cipta.
Maryam  NS.  2016.  Mewujudkan Good  Governance Melalui Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Komunikasi .
Volume VI, No. 1.
Praditya  D.  2014.  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi (Tik) Di Tingkat Pemerintahan Desa. Jurnal Penelitian Komunikasi. Vol. 17 No.2 .
Sadjijono. 2005. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Sleman: LaksBang.
Susanto,  H.  2014.  Pendekatan Framework STOPE  untuk Mengukur Kesiapan Pengalihan PBB pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. JNTETI . Vol. 3, No. 2.
Sujata A., Masthuri B., Winarso, Fernandes DD. Widyawati S.
2002.  Ombudsman  Indonesia  Masa  Lalu,  Sekarang, dan Masa Mendatang . Jakarta (ID): Komisi Ombudsman Nasional.
United Nations Development Programme. 1997. Governance for  Sustainable  Human  Development  :  a  UNDP  Policy Document. New York: UNDP.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan  Dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri Sipil.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014.