## PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID – 19
Mochamad Arief Setiawan 1 , Otto Yudianto 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: temarip33@gmail.com

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  membuat  pembuktian  melalui  alat  bukti  pemeriksaan  saksi  menemui adanya perubahan yang diikuti oleh ilmu dari ahli ahli yang menekuni bidang IPTEK. Pengaruh dari majunya IPTEK masa kini masuk kedalam praktek persidangan kasus bidang hukum acara pidana yang mempengaruhi yaitu kepada pembuktian alat bukti dengan pemeriksaaan dari pernyataan saksi yang sebelumnya  dalam  KUHAPidana  diharuskan  untuk  hadir  di  dalam  ruang  sidang  lalu  diperiksa  dan ditanyai oleh hakim serta harus disumpah pula di ruang sidang berubah menjadi saksi dapat disumpah dan dimintai pernyataan oleh hakim melalui alat elektronik dengan istilah namnya adalah persidangan teleconference .   Praktek  persidangan teleconference ini masih harus mendatangkan hakim beserta jaksa  dan  penasihat  hukum  ke  pengadilan  namun  untuk  terdakwa  beserta  para  saksi  tidak dipersilahkan  untuk  datang  apabila  menemui  halangan  untuk  datang  dan  dapat  disumpah  serta diminta  keterangan  melalui  telepon  video  melalui  handphone  ataupun  alat  elektornik  lainya  yang dapat menggunakan internet. Terdakwa dan saksi tetap harus mengikuti secara langsung persidangan perkara  namun  bisa  dilaksanakan  dari  rumah  ataupun  tempat  lain  yang  mendukung  karena  alat elektronik mampu untuk meembuat hakim dan penasihat hukum serta jaksa melihat langsung dari kejauhan saksi dan terdakwa melalui layar handphone.
Untuk  mengkuti  kemajuan  zaman,  pemerintah  lembaga  yudikatif  yaitu  MA  mengeluarkan PERMA No. 4 Thn 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik  sebagai  peraturan  untuk  mengadakan  persidangan teleconference. Hal  ini  menimbulkan problematika  apabila  dilihat  di  dalam  KUHAPidana  yang  mewajibkan  terdakwa  hadir  di  ruang persidangan  (Ps  154  dan  196).  Dalam  proses  persidangan  pidana  juga  didasarkan  pada  asas-asas hukum “Pemeriksaan diakukan secara langsung dan lisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.
Keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference tidak diatur didalam KUHAPIDANA. LPSK mengatur melalui UU 13 Thn 2006 ps 9 menekankan bahwa terdapat 3 opsi bagi saksi apabila tidak diwajibkan untuk datang langsung saat persidangan. MA melalui aturannya yaitu PERMA no 4 thn  2020  menjelaskan  mengenai  runtutan  dan  tahapan  urusan  perkara  pengadilan  yang  dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet mulai dari awal proses sampai dengan tata cara menanyakan pernyataan  saksi  melalui  tele  conference      untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  terjadi  karena keadaan memaksa ( Force Majeur ) yang disebabkan oleh pandemic covid-19 Kata Kunci: Covid-19, Persidangan, Teleconference

## Abstract
The Covid-19 pandemic has made evidence through witness examination evidence encounter changes, which were followed by knowledge from experts in the field of science and technology. The influence of the advancement of today's science and technology into the practice of trial cases in the field of criminal procedural law that affects the proof of evidence by examining witness statements previously  in  the  Criminal  Procedure  Code  was  required  to  be  present  in  the  courtroom  and  then examined and questioned by the judge and must also be sworn in in the room. The trial turns  into witnesses who can be sworn in and asked for a statement by the judge via electronic means with the term being a teleconference trial. The practice of this teleconference trial still has to bring judges along with prosecutors and legal counsel to court, but defendants and witnesses are not welcome to come if
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
they encounter obstacles to come and can be sworn in and asked for information via video telephone via cellphone or other electronic devices that can use the internet. The defendant and the witness still have to attend the trial directly, but it can be carried out from home or other supportive places because electronic  devices  are  able  to  make  judges  and  legal  advisors  and  prosecutors  see  directly  from  a distance the witness and defendant through the cellphone screen.
To keep up with the times, the government of the judiciary, namely the Supreme Court, issued PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically as a  regulation  for  holding  teleconference  trials.  This  poses  a  problem  when  viewed  in  the  Criminal Procedure Code which requires the defendant to be present in the courtroom (Articles 154 and 196). In the criminal trial process is also based on the legal principles “Examinations are carried out directly and orally. The method used in this research is normative research method.
Witness testimony delivered by teleconference is not regulated in the Criminal Procedure Code. LPSK regulates through Law 13 of 2006 article 9 emphasizing that there are 3 options for witnesses if they are not required to come in person during the trial. The Supreme Court through its regulations, namely PERMA No. 4 of 2020, explains the sequence and stages of court case affairs which are carried out by utilizing internet facilities starting from the beginning of the process to the procedure for asking witness statements via tele conference to fill legal voids that occur due to forced circumstances (Force Majeur). caused by the covid-19 pandemic
Keywords : Covid-19, Court, Teleconference

## PENDAHULUAN
Sejak thn 2019, dunia telah dilanda wabah pandemi virus corona atau disebut Covid- 19. Pertama kali terdeteksi paparan Covid-19 di tanah air pada bulan Maret 2020, masuknya virus  covid  di  Indonesia  terebut  menyebabkan  berbagai  hambatan  dalam  kehidupan masyarakat  termasuk  pula  pada  sektor  penegakan  hukum.  Sejak  saat  itu  pemerintah Indonesia  telah  memberlakukan  pembatasan  interaksi  sosial (social  distancing) sebagai bentuk  upaya  mencegah  penularan  virus,  sehingga  aktifitas  yang  bersifat  tatap  muka mengalami hambatan, salah satunya dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan, di sisi lain penegak hukum memiliki kewajiban untuk menuntaskan penangan perkara.
Praktik persidangan perkara pidana di Indonesia diatur dalam UU no. 8 thn 1981 yang dilaksanakan pada ruang persidangan seluruh yang bersangkutan yaitu hakim, panitera, jaksa, penasihat hukum, para saksi dan terdakwa diharuskan untuk datang ke pengadilan dengan runtutan tahapan dari awal dimulainya sidang yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa terhadap terpidana, pembelaan dari penasihat hukum terpidana sampai dengan pembuktian dengan mendatangkan  saksi  ke  muka  persidangan  untuk  melakukan  sumpah  dan  dilakukan pemeriksaan pernyataan juga telah diatur dengan sedemikian rupa dalam UU,
Menurut  KUHAPidana  tata  cara  melakukan  pembuktian  yang  sah  menurut  aturan adalah  dengan  melakukajn  seluruh  tahap  pembuktian  di  hadapan  muka  pengadilan,  mulai
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dari  penyerahan  barang  bukti,  meminta  pernyataan  saksi  sampai  dengan  menanyakan penjelasan  penjelasan  informasi  dari  terdakwa  langsung  semuanya  di  hadapkan  di persidangan.  Untuk  mencapai  putusan  hakim  sesuai  dengan  KUHAPidana  wajib  untuk mengamati dengan teliti dua syarat yang wajib yaitu melalui alat bukti yang diserahkan telah cukup dan telah memenuhi syarat sah sutu alat bukti serta berdasarkan dari keyakijnan yang dimiliki oleh hakim. Ps 184 KUHAPidana menentukan bahwa ada 5 alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Keterangan  saksi  sebagaimana  salah  satu  dari  5  alat  bukti  yang  sah  menurut KUHAPidana  adalah  seluruh  dari  yang  saksi  nyatakan  dari  pertanyaan  hakim  sebagai  fakta atau  informasi  pendukung  yang  disampaikan  langsung  dimuka  pengadilan  yang  disumpah terlebih dahulu. Ketika dihubungkan oleh  KUHAPidana ps 1 butir 27 yaitu pernyataan saksi yang dinyatakan di pengadilan wajib berdasarkan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi harus mendengarkan sendiri tanpa rekayasa dari kejadian tersebut serta saksi harus mengalami kejadian itu sendiri bukan dari orang lain lalu disampaikan.
Munculnya virus Covid-19 menghambat penerapan KUHAPidana untuk menghadirkan Terdakwa pada ruang persidangan, mengingat Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara (rutan) perlu datang ke pengadilan untuk diperiksa perkaranya kemudian kembali ke rutan setelah pemeriksaan perkara, hal ini dapat menjadi potensi penyebaran virus kepada banyak kalangan.
Masuknya Covid-19 ke dalam negara Indonesia serta adanya dukungan dari kemajuan zaman dari berbagai negara melalui masyarakatnya dalam kebidangan IPTEK, alat bukti yang diperoleh  melalui  keterangan  saksi  mengalami  perkembangan  sehingga  dalam  beberapa kasus, dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi tidak lagi bersifat langsung (fisik) dan harus  memberikan  keterangan.  di  Pengadilan.  Dalam  peradilan  Indonesia  saat  ini,  metode pemeriksaan  saksi  jarak  jauh  telah  diperkenalkan  dengan  memanfaatkan  teknologi multimedia yang disebut telekonferensi. Panggilan konferensi adalah pertemuan antara dua orang atau lebih melalui sambungan telepon atau Internet. Rapat hanya dapat menggunakan suara (audio conferencing) atau video (video conferencing), dan peserta rapat dapat saling melihat.
MA  sebagai  lembaga  yudikatif  dari pemerintah untuk  mengimbangi  dengan  adanya pandemi  mengeluarkan  PERMA  No.  4  Thn  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. dalam Perma tersebut memuat ketentuan – ketentuan  persidangan  dilaksanakan  secara  daring  /  teleconference  di  tempat  terpisah dengan  menggunakan  sarana  jaringan  internet  serta  peralatan  visual  yang  dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut.
Hal  ini  menimbulkan  problematika  apabila  dilihat  di  dalam  KUHAPidana  yang mewajibkan  terdakwa  hadir  di  ruang  persidangan  (Ps  154  dan  196).  Dalam  proses persidangan  pidana  juga  didasarkan  pada  asas- asas  hukum  “Pemeriksaan  diakukan  secara langsung  dan  lisan”,  maksud  dari  asas  tersebut  adalah  terdakwa  wajib  hadir  pada  saat persidangan dan sebagainya. Begitu juga dalam hal pembuktian yang mana merupakan poin penting  dalam  pertimbangan  dari  hakim  untuk  memutus  perkara  persidangan  menurut kepada bahwa hakim dilarang untuk memutus suatu perkara pidana terhadap terdakwa tanpa seminimal adanya 2 alat bukti yang diserahkan dan telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti  yang dapat  mendukung  pertimbangan  hakim  bahwa  tindak pidana sungguh  sungguh telah  terjadi  dan  kesalahan  terhadap  tindak  pidana  tersebut  merupakan  tindakan  dari terdakwa seperti yang telah ditentukan dengan ps 183 KUHAPidana
Disaat pandemi covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung  di  ruang  psidang  pengadilan,  dan  mengharuskan  persidangan  dilakukan  secara online berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal pembuktian pada persidangan online pemeriksaan  saksi  dilakukan  di  tempat  Jaksa  maupun  melalui  lokasi  manapun  yang  dapat mendukung  untuk  mendapatkan  informasi  dari  saksi,  dari  lokasi  tersebut  pun  jaksa  harus menyiapkan  sumpah  untuk  saksi  dengan  menyediakan  rohaniawan  sesuai  dengan  agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan informasi keterangnnya. Hal pokok dalam persidangan  online  dalam  kondisi  pandemi  saat  ini  apakah  mengesampingkan  asas- asas peradilan hukum pidana.
Saksi pertama kali diinterogasi melalui telekonferensi pada thn 2002. Pada waktu itu merupakan  awal  mula  MA  mengizinkan  bapak  Habibie  yang  merupakan  mantan  presiden sebagai saksi dan bersaksi melalui conference call dalam penyelewengan dana non-anggaran Bulog. Sebagai perwakilan dari terpidana atas nama akbar Tanjung. Dengan awal mula adanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pemerikasaan  saksi  pada  thn  tersebut,  hakim  Mengizinkan  Mantan  Presiden  BJ  Habibie Bersaksi  Melalui Conference  Call ,  dengan  adanya  praktik  sidang  melalui  online  tersebut beberapa persidangan mulai menerapkan juga untuk mendapatkan efisiensi waktu.
KUHAPidana sebagaimana pengaturannya dibuat pada thn 1981 pada zaman belum mengenal  lebih  dalam  tentang  alat  elektronik  tentunya  juga  tidak  ada  peraturan  yang mengatur apabila alat alat bukti dapat melalui alat teknologi pula, maka dari itu sistematika tahapan persidangan pun tidak ada yang mengatur untuk tata cara pemberlakuan pernyataan saksi sebagai informasi yang diperiksa dengan fasilitas telekomunikasi atau teleconference. Mekanisme  ivestigasi  yang  menggunakan  pemanfaatan  fasilitas  alat  komunikasi  jarak  jauh tadi  merupakan  permulaan  yang  dilaksanakan  pada  persidangan  perkara  pidana  di  negara Indonesia.
Persidangan perkara pidana yang dilakukan dengan cara teleconference adalah sistem perdana  maka  dari  itu  sistem  persidangan  yang  memanfaatkan  penggunaan  elekteronik komunikasi tersebut banyak memunculkan berbagai macam perdebatan, para ahli hukum ada yang bersuara sebagi pendukung karena adanya perkembangan zaman, ada pula ahli hukum yang  menyuarakan  bahwasanya  mereka  tidak  setuju  akan  adanya  persidangan  tersebut dikarenakan tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar hukum yang sudah ada yaitu ps 160, ps 167 yang mana saksi benar benar harus dihadirkan di muka persidangan serta disumpah langsung  oleh  rohaniawan  pengadilan  dan  ditanyai  oleh  hakim  secara  tatap  muka  dan ditentukan lagi pada ps 185 KUHAPidana bahwa pernyataan saksi benar benar dianggap sah sebagai  salah  satu  alat  bukti  apabila  dalam  memberikan  informasi  tersebut  saksi  ada  di hadapan persidangan secara langsung. Dengan adanya ketentuan ini maka pernyatan yang telah diberikan oleh saksi apabila diberikannya tidak didalam ruang persidangan atau melalui luar persidangan dengan alat komunikasi tidak menjadi alat bukti dan maka dari itu kesaksian itupun tidak dapat dijadikan pembuktian terhadap pelanggaran terpidana.
Pertimbangan dari persidangan masa kini menganggap bahwasanya conference call sebenarnya  tetap  dapat  dibilang  serupa  dengan  keterangan  saksi  biasa  di  pengadilan,  dan dilaksanakan  dengan  waktu  yang  sama.  Demikian  dikarenakan  sebenarnya  telekonferensi adalah  sebuah  fasilitas  pendukung  demi  melaksanakan  kesaksian  yang  diperiksa  dan  poin penting serta perannya tetap satu alur menurut sistem persidangan yakni untuk menemukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
serta  memperoleh  atau  paling  tidak  mencapai  fakta  fakta  yang  sebenarnya.  Dengan penjelasan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang  pemeriksaan  saksi  yang dilaksanakan  melalui teleconference dengan  judul “ Pemeriksaan  Saksi  Dalam  Persidangan Teleconference Pada Masa Pandemi Covid – 19”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mendalami hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum memberikan keadilan dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dan  berlakunya  hukum  dalam  masyarakat.  Melakukan penelitian  hukum  untuk  menghasilkan  argumen  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada.  Oleh karena itu, dalam penelitian hukum tidak dikenal asumsi atau analisis data.
Dalam  hukum  normatif,  hukum  perundang-undangan  juga  akan  dipelajari  dari berbagai  aspek  teoritis,  filosofis,  perbandingan,  struktur  atau  komposisi,  koherensi, interpretasi dan interpretasi umum setiap ps, bentuk dan kekuatan mengikat undang-undang, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan. bahasa hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran saksi dalam Persidangan pengadilan
Pengertian saksi merupakan manusia yang mendapati sebuah tindakan pelanggaran pidana melalui panca inderanya sendiri. Sebagai seorang saksi maka ia harus meandang dan menonton  secara  langsung  saat  tindakan  itu  terjadi  serta  ia  harus  mendengarnya  sendiri bukan melalui perantara yang diwakilkan untuk dapat dikategorikan sebagai seorang saksi. Melalui ketentuan ps 1 poin 26 bahwasanya disitu tertera penjelasan tentang saksi. Melalui penjelasan ps tadi bisa diambil inti yaitu saksi adalah manusia yg mampu untuk membantu persidangan  dengan  memberikan  informasi  untuk  memenuhi  alat  bukti  saat  dimulainya penyelidikan  sampai  dengan  putusan  dinyatakan  oleh  hakim.  Ketenutuan  yang  mengatur tentang  saksi  tidak  hanya  didapati  dalam  ketentuan  ps  tertera,  masih  ada  ketentuan peraturan  lain  lain  yang  memberikan  kejelasan  tentang  seorang  saksi.  Dengan  menelusuri beragam ketentuan yang mengatur tetap tidak ditemukan adanya unsur yang membedakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
dengan ketentuan yang telah diatur dari KUHAPidana. Lebih singkat dan padatnya persepsi tentang  keterangan  seorang  saksi  dengan  bukti  dari  ketentuan  pengaturan  serta  melalui pendapat  dari  para  profesional,  sebenarnya  sekarang  tidak  terlalu  spesifik,  karena  dalam ajarannya seorang saksi adalah seseorang yang pasti menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dengan panca inderanya sendiri dengan segera.
Pengertian  seseoarang  dapat  dikatakan  sebagai  saksi  ialah  bila  seseorang  tersebut bersedia  untuk  mengasih  informasi  fakta-fakta  untuk  pendukung  penelitian,  penelitian, pendakwaan di ruang pengadilan dengan adanya kasus kasus yg telah melanggar ketentuan tentang  kebebasan  dasar  manusia  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  berat  dan disaksikan oleh saksi sendiri tampak serta terampil untuk dirinya. Dengan terpenuhinya unsur unsur  sebagai  saksi  apabila  saksi  tersebut  setealh  menyaksikan  merasa  akan  datangnya beberapa ancaman ataupun diganggu serta membutuhkan untuk dilindungi oleh pihak yang berkepentingan  sampai  ia  bersaksi  di  pengadilan  agar  tidak  mendapatkan  kekerasn  atau dijahati saat akan memberikan kesaksiannya dapat memminta untuk perlindungan terhadap pihak pengadialan sesuai dengan ketentuan peraturan PP no 2 thn 2002 yang di peraturan tersebut  terdapat  aturan  tentang  sistematika  perlindungan  bagi  korba  maupun  saksi  yang berhubungan dengan kasus yang melanggar kebebasan hak dasar manusia (HAM) ps 1 poin 3.
Ketentuan peraturan  PP  no 2  thn 2002  yang di peraturan  tersebut terdapat  aturan tentang sistematika perlindungan bagi korba maupun saksi yang berhubungan dengan kasus yang melanggar kebebasan hak dasar manusia (HAM) terdapat spesifikasi dalam menjelaskan seorang saksi yaitu keterangan dari saksi tersebut digunakan tidak menentukan apa syarat untuk menjadi seorang saksi namun ketentuan ini secara spesifik dan jelas mengatur hanya sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap  seorang  saksi.  Maka  dari  itu  pengertiannya dikerucutkan  menjadi  semua  saksi  yang  membutuhkan  adanya  persembunyian  untuk dilindungi jiwa dan raganya dari segala gangguan beserta semua ancaman yang mungkin akan terjadi  kepadanya.  Melalui  ketentuan  tersebut  menjadi  timbul  adanya  perbedaan  tidak seperti pengertian yang telah diberikan oleh ketentuan KUHAPidana ps 1 poin 26.
Peraturan tentang  sistematika  perlindungan  bagi  saksi  maupun  korban sebelumnya diatur  melalui  UU  no  13  thn  2006  namun  mengalami  beberapa  perubahan  dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
peraturannya  dan  diganti  dengan  yang  baru  yaitu  UU  31  thn  2014.  Pengaturan  tersebut menjadi lebih spesifik membuat ketentuan sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi serta korban dan memberikan definisi yang baru menegenai saksi sebagaimana tertulis pada ps 1 poin 1 yang menyatakan saksi merupakan manusia yang bersedia untuk bekerjasama dengan memberikan  informasi  pendukung  untuk  pemeriksaan  dan  pengusutan  kasus  yang dilanjutkan dengan pendakwaan di depan persidangan.
Pemeriksaan  informasi  dari  pernyataan  seorang  saksi  menjadi  poin  utama  dalam seluruh alat bukti yang sah, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran seorang saksi menjadi poin utama,  dengan  menghadirkan  sejumlah  saksi  untuk  memberikan  informasi  dapat  menjadi pendukung untuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana tersebut sungguh sungguh kejadian seperti mana yang menjadi tuntuan dari penuntut umum ataupun informasi tersebut dapat menjadi factor pendukung alasan alasan terpidana sebagai pembelaan.
Melalui  pengadilan  praktik  perkara  pidana,  umumnya  sampai  saat  ini  di  kehidupan nyata  nya  pengecekan  informasi  seorang  saksi  masih  tidak  bisa  maksimal  dalam menyampaikan informasi untuk menemukan kejadian yang sebanarnya dengan keamanan, tanpa adanya tekanan serta saksi telah dilindungi secara penuh dari adanya ancaman yang mungkin dapat menganggu jalannya persidangan. Seorang saksi sampai saat ini juga masih belum memiliki kewenangan seutuhnya dalam penyampaian informasi tanpa harus memilih dari  pihak  mana  dia  bersaksi  sebagai  pendukung,  saksi  tetap  harus  memilih  menjadi pendukung  dari  pihak  terpidana  ataupun  dari  pihak  penuntut,  bilamana  saksi  tidak mempunyai  adanya  hubungan  dengan  kedua  belah  pihak  tersebut  maka  ia  tidak  dapat bersaksi langsung di muka persidangan.
Kedudukan saksi dalam persidangan pidana teleconference
Sistem pembuktian adalah penetapan jenis alat bukti yang dapat digunakan, klasifikasi alat bukti, cara penggunaan alat bukti dan cara pemidanaan yang harus dibentuk hakim di depan sidang pengadilan.
Kesaksian saksi merupakan salah satu faktor utama dalam pembuktian suatu perkara, dan  keterangan  saksi  bukanlah  satu-satunya  alat  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara.  Ada masih ada 4 alat bukti lain yang tealah ditetapkan dengan sangat ketat oleh peraturan mas kini di negara Indonesia. Jika tidak ada bukti bukti lain sebagai pendukung maupun bukti bukti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
yang diajukan ke pengadilan demi terselesaikannya suatu kasus, khususnya kasus yang benar benar terkait dengan pelanggaran pidana khusus contohnya pada pidana pelanggaran korupsi andaikan seorang saksi yang mempunyai peran sebagai kunci dari putusan dari hakim  yang tidak dapat datang ke hadapan pengadilan, maka kasus tersebut akan menemui jalan buntu untuk bersaksi di persidangan, baik karena jarak. dan faktor lainnya. Seperti beberapa kasus belakangan ini Keadaan demikian itu sangat mengkhawatirkan.
Pada kasus tersebut dengan Surat Penetapan No: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan MA mengizinkan bapak Habibie yang merupakan mantan presiden sebagai saksi dan bersaksi melalui conference call dalam penyelewengan dana non-anggaran Bulog. Sebagai perwakilan dari terpidana atas nama akbar Tanjung. Dengan awal mula adanya pemerikasaan saksi pada thn tersebut, hakim Mengizinkan Mantan Presiden BJ Habibie Bersaksi Melalui Conference Call ,  dengan  adanya  praktik  sidang  melalui  online  tersebut  beberapa  persidangan  mulai menerapkan juga untuk mendapatkan efisiensi waktu.
Persidangan  yang  menggunakan  fasilitas  alat  telekomunikasi  telekonferensi menyediakan  video  secara  langsung  dan  dapat  menampangkan  muka  dari  penggunanya dengan  jelas  mengikuti  dari  pendukung  internet  yang  tersedia  sebagai  pendukung  untuk telekonferensi menyajikan mutu yang baik. Hal ini harus dipenuhi jika pihak yang tidak dapat menghadirkan saksi ingin hakim untuk menyaksikan dengan cermat dan detail bahsa tubuh serta mimic muka seorang saksi yang sedang memberikan informasi melalui layar jarak jauh di dalam ruang pengadilan. Dengan mengadakan persidangan telekonferensi ini pada intinya seorang saksi yang akan memberikan informasi sebagai alat bukti tetap sama saja hadir secara langsung, hanya saja difasilitasi oleh penunjang layar jarak jauh sebagai efisiensi. Maka dari itu,  kewajiban  saksi  harus  datang  di  ruang  muka  persidangan  unsur  pentingnya  sudah terwujud melalui fasilitas video konferensi ini.
MA  sebagai  lembaga  yudikatif  dari pemerintah untuk  mengimbangi  dengan  adanya pandemi  mengeluarkan  PERMA  No.  4  Thn  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. dalam Perma tersebut memuat ketentuan – ketentuan  persidangan  dilaksanakan  secara  daring  /  teleconference  di  tempat  terpisah dengan  menggunakan  sarana  jaringan  internet  serta  peralatan  visual  yang  dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut.
Disaat pandemi covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung  di  ruang  psidang  pengadilan,  dan  mengharuskan  persidangan  dilakukan  secara online berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal pembuktian pada persidangan online pemeriksaan  saksi  dilakukan  di  tempat  Jaksa  maupun  melalui  lokasi  manapun  yang  dapat mendukung  untuk  mendapatkan  informasi  dari  saksi,  dari  lokasi  tersebut  pun  jaksa  harus menyiapkan  sumpah  untuk  saksi  dengan  menyediakan  rohaniawan  sesuai  dengan  agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan informasi keterangnnya. Hal pokok dalam persidangan  online  dalam  kondisi  pandemi  saat  ini  apakah  mengesampingkan  asas- asas  peradilan  hukum  pidana.  Dengan  adanya  peraturan  ini  timbul  pertentangan  antara PERMA dan KUHAPidana yang menjadi berbeda definisi mengenai keterangan saki dan perlu untuk diketahui kedudukan hierarki dari PERMA dalam sautu perundang undangan.
Pada  kasus  Putusan  No 693/Pid.Sus/2021/PN.Sby  Terdakwa;  ”Ayik  Tirana  kasus narkoba  jaksa  Penuntut  Umum  untuk  membuktikan  dakwaannya  telah  mengajukan  saksi- saksi  yang  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah/janji  dua  diantaranya  dimintai keterangan melalui Video Conference yaitu:
1. Moh. Nor Shobakhi Als. Sobeng Bin Misnadi Di bawah sumpah secara Video Conference di persidangan
2. Hendra  Kusuma  Wijaya  Bin  Eri  Subijantoro  (Alm)  ;  Di  bawah  sumpah  secara    Video Conference di persidangan.
Melalui  pertimbangan  hakim  dalam  unsur  kedua  yaitu  menyerahkan  psikotropika selain yang ditetapkan dalam ps 14 ayat 1, ps 14 ayat 2 ,ps 14 ayat 3, ps 14 ayat 4 UU RI No. 5  Thn  1997  tentang  Psikotropika.  Hakim  menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini sebagai alat bukti
Pertimbangan  pidana  dari  hakim  yaitu  melalui  Menimbang,  bahwa  oleh  karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan ps 22 ayat (4) KUHAPidana, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  terdakwa  dilakukan  penahanan  dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide ps 193 ayat (2) huruf b KUHAPidana),  maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ps  222  ayat  1  KUHAPidana,  oleh  karena  terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;
Mengingat ketentuan Ps 111 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 Thn 2009  Tentang Narkotika, Ps 60 ayat (4) UU RI No. 5 Thn 1997 tenteng Psikotropika. Undang – Undang No. 8 Thn  1981  tentang  KUHAPIDANA  dan  peraturan  perundang  -  undangan  lainnya  yang bersangkutan   dengan  perkara  ini;Putusan ditutup  dengan  hakim  mengadili  terdakwa  Ayik Tirana terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki,  Menyimpan  Narkotika  Golongan  I  Dalam  Bentuk  Tanaman”  Dan  Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Ps 14 Ayat 1, Ps 14 Ayat 2, Ps 14 Ayat 3, Ps 14 Ayat 4 UU RI No. 5 Thn 1997 Tentang Psikotropika dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  :  4  (empat)  thn  dan  denda  sebesar  Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 ( Satu) bulan.
Dengan penjelasan dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana diatur di dalam Perma no 4 Thn 2020 memuat ketentuan – ketentuan persidangan dilaksanakan secara daring / teleconference di tempat terpisah  dengan  menggunakan  sarana  jaringan  internet  serta  peralatan  visual  yang  dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut tetap diterima dan diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim sebagaimana diatur dalam Ps 185 KUHAPidana.
Posisi  perma  disini  tetap  diakui  seimbang  dengan  PP  sebagimana  kedua  peraturan tersebut berasal dari lembaga pemerintah yang sifatnya tidak berbeda serta masih berada di naungan  UU  dengan  adanya  keadaan  memaksa  maka  tujuan  daripada  pembuatan  perma adalah untuk sebagai memenuhi kosongnya peraturan hukum sembari menggu kesesuaian dari  pembuatan  uu  baru  yang  nantinya  akan  membuat  ketentuan  bagaimana  aturannya mengenai persidangan dengan fasilitas telekonferensi tersebut.
Dengan  adanya  pandemi  covid  19  yang  membuat  pemerintah  harus  menerapakan social  distancing dengan  beberapa  regulasi  sementara  seperti  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB) dan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  pemerintah  juga  harus menyesuaikan dengan peraturan siding yang menjadi tidak bisa dilaksanakan secara langsung akibta dari pandemi tersebut dengan membuat PERMA yang dapat dipakai dikarenakan masih berada di naungan UU dengan adanya keadaan memaksa maka tujuan daripada pembuatan perma  adalah  untuk  sebagai  memenuhi  kosongnya  peraturan  hukum  sembari  menggu kesesuaian  dari  pembuatan  uu  baru  yang  nantinya  akan  membuat  ketentuan  bagaimana aturannya  mengenai  persidangan  dengan  fasilitas  telekonferensi.  Pemeriksaan  saksi  yang dilaksanakan  dengan teleconference dikhususkan  untuk  terdakwa  terikat  oleh  masa penahanan yang waktunya terbatas atau ksus pelanggaran berat yang proses serta keputusan dari pengadilan tersbut ditunggu oleh masyarakat.
Pengecekan  inforrmasi  saksi  yang  difasilitasi  dengan  alat  telekomunikasi telekonferensi  tersebut  dapat  diambil  sebuah  inti  bahwasanya  masih  tetap  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  KUHAPidana  ps  185  karena  seorang  saksi  meskipun  tidak  ada  di persidangan  hanya  ditampilkan  melalui  layar  tetap  saja  itu  bukanlah  rekaman  simpanan, namun rekaman secara langsung yang mana dalam rekaman tersebut saksi masih tetap harus mengucapkan  sumpah  dengan  didampingi  oleh  rohaniawan  yang  diantarkan  ke  lokasinya serta langsung memberikan detail informasi kepada hakim saat hakim menanyakan langsung terhadap saksi dan dilihat oleh jaksa, terpidana serta penasihat hukum.
Persidangan  yang  menggunakan  fasilitas  alat  telekomunikasi  telekonferensi menyediakan  video  secara  langsung  dan  dapat  menampangkan  muka  dari  penggunanya dengan  jelas  mengikuti  dari  pendukung  internet  yang  tersedia  sebagai  pendukung  untuk telekonferensi menyajikan mutu yang baik. Dengan adanya faktor dari unsur unsur tersebut yang  telah  dijelaskan  sedemikian  rupa  maka  pada  dasarnya  saksi  yang  diperiksa  melalui fasilitas telekomunikasi telekonferensi ini telah memenuhi poin poin penting untuk dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KUHAPidana

## KESIMPULAN
Peran saksi dalam persidangan perkara pidana telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam KUHAPidana dimulai dari penggolongan, syarat, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Namun  keterangan  saksi  yang  disampaikan  secara  teleconference  tidak  diatur  didalam KUHAPidana.  Peraturan  tentang  sistematika  perlindungan  bagi  saksi  maupun  korban sebelumnya diatur melalui UU no 13 thn 2006 namun mengalami beberapa perubahan dalam peraturannya  dan  diganti  dengan  yang  baru  yaitu  UU  31  thn  2014.  Pengaturan  tersebut menjadi lebih spesifik membuat ketentuan sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi serta korban apabila  merasa adanya ancaman, saksi menyampaikan kesaksiannya secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan saksi, dan saksi dapat langsung didengarkan kesaksiannya melalui sarana  elektronik  yang  didampingi  oleh  pejabat  berwenang  dan  memberikan  definisi  yang baru  menegenai  saksi  sebagaimana  tertulis  pada  ps  1  poin  1  yang  menyatakan  saksi merupakan  manusia  yang  bersedia  untuk  bekerjasama  dengan  memberikan  informasi pendukung untuk pemeriksaan dan pengusutan kasus yang dilanjutkan dengan pendakwaan di depan persidangan.
Kedudukan pengecekan pemberian informasi yang didapatkan dari informasi seorang saksi dengan fasilitas penunjang alat telekomunikasi telekonferensi telah dibuat dan diatur dengan sedemikian rupa melalui PERMA no 4 Thn 2020 berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal  pembuktian  pada  persidangan  online  pemeriksaan  saksi  dilakukan  di  tempat  Jaksa maupun melalui lokasi manapun yang dapat mendukung untuk mendapatkan informasi dari saksi,  dari  lokasi  tersebut  pun  jaksa  harus  menyiapkan  sumpah  untuk  saksi  dengan menyediakan rohaniawan sesuai dengan agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan  informasi  keterangnnya  proses  dan  mekanisme  pemeriksaan  saksi  melalui teleconference untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  terjadi  karena  keadaan  memaksa ( Force Majeur ) yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Pengecekan inforrmasi saksi yang difasilitasi  dengan  alat  telekomunikasi  telekonferensi  tersebut  dapat  diambil  sebuah  inti bahwasanya  masih  tetap  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  KUHAPidana  ps  185  karena seorang saksi meskipun tidak ada di persidangan hanya ditampilkan melalui layar tetap saja itu bukanlah rekaman simpanan, namun rekaman secara langsung yang mana dalam rekaman tersebut saksi masih tetap harus mengucapkan sumpah dengan didampingi oleh rohaniawan
yang diantarkan ke lokasinya serta langsung memberikan detail informasi kepada hakim saat hakim menanyakan langsung terhadap saksi dan dilihat oleh jaksa, terpidana serta penasihat hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
Amelia. Vivi. Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 29, No.2, Agustus 2020
Erdianto.  Dian,  Soponyono.  Eko,  “Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Pemberian  Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, 2015
H.M. Fauzan, 2015, Kaidah-kaidah Hukum Yurispreudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus, Kencana, Jakarta
Hamzah. Andi, Dan Boedi D. Marsita, Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer Cet.2, (Sinar Grafika)
Hardiansyah.  Keabsahan  Keterangan  Saksi  Melalui  Teleconference  Dalam  Pembuktian  Di Persidangan Pidana. Jurnal Hukum universitas Riau
Masyuhdi  dan  Suseno.  Sigit,  Sidang  Virtual,  Idealisme,  Peluang,  Tantangan  dan Implementasinya, Jakarta: Kompas Media Nusantara 2021
Mhd. Takdir, Peran Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Korupsi
Muhadar, Perlindungan Saksi  Dan  Korban Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,  CV  Putra  Media
Nusantara, Surabaya, 2009
Wyasa. Ida Bagus. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal program kekhususan pengadilan. Kuta Bali. 2018