## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education
Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba
Zainab Ompu Jainah 1 , Rinjani Dhea Gustiana 2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Email: zainab@ubl.ac.id 1 , rinjani.18211157@student.ubl.ac.id 2

## Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan apa  saja  faktor  penghambat  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  dan  peredaran  Narkotika  Melalui  pemberdayaan  alternatif  di  kawasan  rawan  narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai upaya dan apa saja yang menjadi  hambatan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  rangka  pencegahan  dan pemberantasan  dan  peredaran  Narkotika  Melalui  pemberdayaan  alternatif  di  kawasan  rawan  narkoba. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan Empiris. Salah satu ilustrasi peristiwa yang dikenang sebagai pedoman atau unjuk rasa kriminal adalah Narkotika yang sudah efektif  ditakuti.  Pelanggaran  semacam  transnasional  dilakukan  dengan  menggunakan  metodologi  umum saat ini dan inovasi yang kompleks, termasuk mendapatkan pengembalian pelanggaran pengobatan.
Kata Kunci: Narkotika, Pencegahan Dan Pemberantasan, Pemberdayaan Alternatif,  Sirkulasi, Upaya BNNP

## Abstract
The problem in this research is how the efforts of the National Narcotics Agency of Lampung Province and what are the inhibiting factors of the National Narcotics Agency of Lampung Province in efforts to prevent and eradicate and distribute narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The purpose of this study is to find out, understand and explain the efforts and what are the obstacles to the National Narcotics  Agency  of  Lampung  Province  in  the  context  of  preventing  and  eradicating  and  distributing narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. One illustration of an event that is remembered as a guide or a criminal demonstration is Narcotics which have been effectively feared. Such transnational offenses are carried out using today's common methodologies and complex innovations, including obtaining restitution of treatment violations.
Keywords: Narcotics,  Prevention  and  Eradication,  Alternative  Empowerment,  Circulation,  BNNP's  efforts

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  menjadi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945). Bahwa  setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk  pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan semua kegiatan harus didasarkan  dan  memiliki  hasil  sesuai  dengan  undang-undang  dan  pedoman  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang mengharapkan terwujudnya masyarakat, negara, dan negara yang berkeadilan, sejahtera, dan berkeadilan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diperintahkan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian keputusan yang menentukan kegiatan apa yang dapat dikenakan  kepada  mereka  yang  melakukannya.  Signifikansi  Hukum  Pidana  dari  istilah  jamak.  Dari  segi tujuan, yang juga sering disebut (jus poenale) antara lain:
1)    Perintah  dan  penolakan,  untuk  pelanggaran  atau  kelalaian  yang  persetujuannya  masih  di  udara sebelumnya oleh kantor-kantor negara sebelumnya; pedoman yang harus dipatuhi dan dipatuhi setiap
orang;
2)   Ketentuan yang menentukan dengan apa yang tersirat atau dengan apa yang menyiratkan tanggapan dapat dilakukan terhadap pelanggaran pedoman tersebut;
3)  Prinsip-prinsip yang menentukan tingkat pemanfaatan panduan ini pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.
Salah  satu  ilustrasi  peristiwa  yang  dikenang  sebagai  pedoman  atau  unjuk  rasa  kriminal  adalah Narkotika yang sudah efektif ditakuti. Pelanggaran semacam transnasional dilakukan dengan menggunakan metodologi umum saat ini dan inovasi yang kompleks, termasuk mendapatkan pengembalian pelanggaran pengobatan.  Kemajuan  sifat  kesalahan  telah  berubah  menjadi  bahaya  besar  bagi  keberadaan  manusia. Hukum pidana sangat penting bagi hukum umum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi kebutuhan dan larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah tergantung pada persetujuan sebagai disiplin, khususnya kesengsaraan yang unik. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa  hukum  pidana  adalah  suatu  susunan  standar  yang  menentukan  kegiatan  mana  (apa  yang  harus dilakukan atau tidak untuk menyelesaikan sesuatu di mana ada kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu) dalam  kondisi  di  mana  dalam  disiplin  dapat  diterapkan  dan  disiplin  gerakan  apa  yang  akan  dilakukan (Ediwarman,2014:5)
Pemikiran  hukum  dan  ketertiban  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemahaman  egaliter.  Karena  pada akhirnya  hukumlah  yang  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan  negara  (pemerintah).  Hukum  ditetapkan sebagai  pedoman  fundamental  dalam  penyelenggaraan  negara,  pemerintahan,  dan  masyarakat,  di  mana alasan  hukum  sebenarnya  diletakkan  untuk  mengoordinasikan  masyarakat  yang  tenteram,  adil  dan signifikan.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  tujuan  hukum  dan  ketertiban  adalah  penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan daerah yang bergantung pada terciptanya pemerataan, dan keuntungan atau yang berarti. Dalam kondisi hukum, keberadaan hukum dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengawasi kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat ( Hafidz, J,2021:1)
Kata Narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masalah sirkulasi sekarang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya karena Indonesia terletak di antara tiga benua dan  mengingat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  perkembangan  tersebut  mempengaruhi dampak globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran  peredaran  gelap.  perdagangan  manusia.  Masyarakat  Indonesia  bahkan  masyarakat  dunia menghadapi  situasi  yang  sangat  mengkhawatirkan  akibat  maraknya  penggunaan  berbagai  jenis  narkoba secara  ilegal.  Karena  perdagangan  narkoba  telah  menyebar  ke  semua  sektor  masyarakat,  termasuk generasi  muda,  peningkatan  ini  buruk.  Hal  ini  akan  sangat  mempengaruhi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di masa depan.
Penggunaan  obat-obatan  terlarang  masih  menjadi  isu  persisten  yang  menyiksa  Indonesia,  kasus peredaran  sabu  dan  banyak  ditangkapnya  apoteker  jalanan  global  akhir-akhir  ini  menjadi  bukti  bahwa Indonesia  sedang  dalam  kondisi  krisis  obat.  Pemerintah  Indonesia  Tugas  Polisi  dan  Badan  Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan membunuh obat-obatan yang berhubungan dengan Indonesia. Upaya pencegahan  dan  pemberantasan  narkoba  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yaitu  pertama,  upaya  pencegahan dini.  Kedua, Pencegahan merupakan  pekerjaan yang  bersifat kunci  dan memiliki  rencana  kegiatan  jangka menengah  dan  panjang,  namun  harus  dipandang  sebagai  kegiatan  yang  mendesak  untuk  segera dilaksanakan.  Ketiga,  Represif,  merupakan  tindakan  penanggulangan  yang  merupakan  kegiatan  tuntutan hukum yang diawali dengan pengetahuan ( Hariyanto, B. P, 2018:5) .
Selama 10 tahun terakhir Indonesia telah berjuang dengan tantangan dalam mengatasi kebiasaan narkoba  yang  sedang  berlangsung,  namun  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dalam  kasus  narkoba, ditambah  dengan  pembawa  kelas  global  yang  semakin  sulit  untuk  dikelola.  Dengan  pergantian  peristiwa dan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, itu adalah salah satu alasan untuk penciptaan berbagai jenis obat, dan bekerja dengan kursus mereka.
Pemberantasan tindak pidana narkotika mencakup semua negara di planet ini, namun kebetulan, tingkat perdagangan opiat ilegal semakin tinggi dan liar. Beberapa tanda pelanggaran adalah pelanggaran yang luar biasa. Pengertian tersebut adalah sebagai perbuatan salah yang secara multidimensi berdampak pada sosial, sosial, moneter dan politik sebagaimana akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan salah tersebut. Dengan demikian, disiplin yang luar biasa diperlukan untuk pelanggaran fenomenal semacam ini
yang  terjadi  di  seluruh  negara  di  dunia  sebagai  pelanggaran  transnasional  ( Al  Rasyid,  A.  G.,  Utoyo,  M.,  & Busroh, F. F, 2020:12) .
Opiat  termasuk  dalam  dunia  kesehatan  yang  berharga  dalam  pengobatan  atau  kemajuan  ilmu pengetahuan, tetapi jika tidak digunakan atau digunakan tanpa penanganan yang serius dan menyeluruh, mereka  juga  dapat  menyebabkan  ketergantungan  yang  sangat  negatif.  Dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan inovasi, obat-obatan, misalnya, opiat juga telah berkembang cara merawatnya. Terlebih lagi,  belakangan  ditemukan  juga  bahwa  zat  opiat  ini  memiliki  kemampuan  membentuk  kebiasaan  yang dapat menyebabkan pemakainya bergantung pada obat-obatan terlarang tersebut.
Upaya untuk bahan hukum publik harus sesuai dengan kebutuhan kesempatan dan sesuai dengan peningkatan nilai ekuitas daerah setempat dengan mencampur bahan hukum publik melalui program asli dan secara umum menyebar dan memberikan standar hukum yang diketahui, diketahui, dan diakui. oleh kesadaran. setiap penduduk ( Jumadi, J, 2017:10) .
Pengaruh  penggunaan  obat-obatan  dapat  diartikan  bahwa  penggunaan  obat-obatan  kronis merupakan perbuatan yang salah dan pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan, fisik dan mental klien  dan  lingkungan  sosial  setempat.  Melihat  kenyataan  yang  terjadi  dan  akibat  buruk  yang  luar  biasa besar  di  kemudian  hari, otoritas  publik  telah  membentuk  kantor melalui  Keputusan  Presiden  Nomor 116 Tahun  1999,  tepatnya  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  (BKNN),  disusul  dengan  Keputusan  Presiden Nomor  17  /2002  dan  Keppres  No.3/1999.  1997,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  dan  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  VI/MPR/2002  tentang  Laporan  Rekomendasi  Pelaksanaan Ketetapan  MPR  RI  Tahun  2002.  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  (BKNN)  diubah  menjadi  Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).
Badan  Narkotika,  selanjutnya  disebut  (BNN)  dengan  tugas  menyusun  organisasi  pemerintah  yang berlaku  dalam  pendekatan  definisi  dan  pelaksanaan  di  bidang  aksesibilitas  dan  Pemberantasan, Pencegahan,  Penyalahgunaan,  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba,  yang  selanjutnya  disebut  (P4GN)  hanya sebagai melaksanakan P4GN dengan membentuk tim fungsional. Penyesuaian status dari BKNN pada tahun 2002  menjadi  Polri  secara  eksplisit  membantu  salah  satu  Direktorat,  khususnya  Direktorat  IV  Narkotika, Bareskrim Polri, untuk mengambil bagian dalam mendukung tugas fungsional yang sangat dipengaruhi oleh BNN.  Selain  itu,  BNN  juga telah  dianggap  sebagai  Focal  Point  dalam masalah  opiat  oleh  yayasan-yayasan dunia di seluruh dunia (Zainab Ompu Jainah, 2017:2).
BNN  RI  melalui  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  (BNNP)  berkoordinasi  untuk  lebih  menggarap presentasinya  guna  mengurangi  jumlah  korban  narkoba  di  daerah  tersebut.  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi (BNNP) adalah dinas yang melaksanakan kewajiban, kesanggupan, dan kewajiban Badan Narkotika Nasional di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Tahun 2015 yang sangat penting untuk menyelesaikan  tugas  di  bidang  penanggulangan,  pendahuluan,  dan  bahan.  zat  adiktif  lain  selain  yang dimaksud  dengan  Narkoba  dan  Minuman  Keras  yang  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  program  P4GN. BNNP  berpidato  kepada  Kepala  BNN  dalam  menyelesaikan  asosiasi  kerjasama  P4GN  dengan  dinas-dinas penting pemerintah dan bagian daerah di Provinsi. Alasan sahnya BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga-lembaga non-underlying sudah dibingkai berdasarkan Keputusan Presiden No. 17/2002, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden No. 83/2007. P4GN merupakan program yang direncanakan oleh otoritas  publik melalui BNN fase 2011-2015 (Dewi Ayu Destia Widiastri, 2019,13).
Dengan  semakin  maraknya  peredaran  obat-obatan  terlarang,  berbagai  perkumpulan  telah melakukan  upaya  penangkalan  dan  pemusnahan,  salah  satunya  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN).  Dari beberapa proyek yang ada, BNN menggelar program Pemberdayaan Alternatif, untuk mendukung investasi daerah  dalam  mewujudkan  iklim  daerah  bebas  obat.  Bidang  Pemberdayaan  Masyarakat  merupakan komponen  pelaksana  kewajiban  dan  unsur  Badan  Narkotika  Nasional  di  bidang  penguatan  daerah setempat.  Penguatan  wilayah  lokal  adalah  suatu  metodologi  atau  sistem  di  mana  individu  memiliki kekuatan  dan kekuatan melalui  informasi  dan kemampuan  untuk memiliki  pilihan  untuk mengidentifikasi dan fokus pada kebutuhan mereka, kemudian, pada saat itu, mengamati aset untuk menaklukkan masalah yang mereka hadapi dan akhirnya bergerak bersama.
Upaya  yang  sesuai  dengan  kemampuan  sosial  dan  keuangan  daerah,  dalam  kaitannya  dengan inklusi  daerah  dalam  program kemajuan atau mengatasi masalah  sosial yang diidentifikasi  dengan  P4GN.
Program  Pemberdayaan  Pilihan,  dalam  rangka  pencegahan  jumlah  peredaran  obat-obatan  terlarang melalui  asosiasi  ahli  pedagang,  klien,  dan  apoteker  jalanan  dengan  gagasan  penguatan.  Penguatan  ini diharapkan  dapat  membantu  nasabah  mendapatkan  bantuan  untuk  memutuskan  dan  memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya sendiri, termasuk mengurangi dampak hambatan individu dan  sosial  dalam  melakukan  suatu  tindakan.  Alasan  penguatan  ini  adalah  untuk  membentuk  masyarakat dan jaringan menjadi otonom. Kebebasan ini mencakup otonomi, berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Dian Nopitasari, Dewi Rostyaningsih, 2017:2).
Dalam  pelaksanaan  Upaya  Pencegahan  dan  Pemberantasan  dan  Peredaran  Narkotika  Melalui Pemberdayaan  Alternatif,  pemerintah  lingkungan  yang  dikelola  negara,  khususnya  BNNP,  meningkatkan dengan  menerima  semua  komponen  masyarakat  untuk  menjadi  siklus  P4GN.  Dipercaya  bahwa  dengan mengikutsertakan  para  perintis  daerah  ini  mereka  dapat  menyampaikan  data-data  yang  terkait  dengan larangan dan bahaya yang akan ditimbulkan jika mereka meminum obat secara lebih tepat dan tepat. Hal ini  diselesaikan  oleh  BNNP  mengingat  keterbatasan  kapasitas  BNNP  dalam  mengarahkan  upaya  kepada individu di daerah rawan Narkoba, dimana dalam menyelesaikan latihan upaya ke daerah sangat terbatas setiap  tahunnya,  sedangkan  dampak  pedagang  khususnya  dapat  terjadi.  kapan  pun.  Lebih  lanjut,  BNNP mengetahui  setiap  kendala  yang  ada,  termasuk  pembiayaan  untuk  sosialisasi  ke  daerah,  terlepas  dari aksesibilitas SDM di bidang pemekaran.
Dengan  melihat  signifikansi  tugas  BNN  Provinsi  Lampung  dan  banyaknya  keterbatasan  yang dimiliki, maka imajinatif untuk melakukan penelitian lebih dalam dan luar tentang prosedur yang dilakukan oleh  BNN  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  landasan  tersebut  di  atas,  mengetahui  permasalahan  tersebut dengan  mengetahui  bagaimana  upaya  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  upaya pencegahan dan pemberantasan serta jalannya opiat melalui penguatan pilihan di daerah rawan narkoba, serta  alasan  dilakukannya  pemeriksaan  ini.  adalah  untuk  menemukan  variabel-variabel  apa  yang menghambat  usaha-usaha  organisasi.  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif di Daerah Rawan Narkoba.
a. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk  mengkaji  bagaimana  upaya  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  serta  jalannya  opiat  melalui  penguatan  pilihan  di  daerah  rawan narkoba.
2. Untuk mengkaji alasan dilakukannya pemeriksaan ini. adalah untuk menemukan variabel-variabel apa yang  menghambat  usaha-usaha  organisasi.  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  dalam  Pencegahan dan  Pemberantasan  dan  Peredaran  Narkotika  Melalui  Pemberdayaan  Alternatif  di  Daerah  Rawan Narkoba
b. Manfaat Penelitian
Secara  teoritis,  untuk  memperluas  dan  memperdalam  pemahaman  tentang  perlindungan  hukum terkait  Peran  Bnnp  Lampung  Dalam  Upaya  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yuridis normatif dengan menelaah kaidah, norma, aturan yg berkaitan dengan permasalah yang  akan  diteliti. Pendekatan  Empiris  pendekatan  yg  dilakukan  melalui  penelitian  secara  eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi & wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder,  data  sekunder  terdiri  menurut  tiga  bahan  aturan  yaitu  bahan  aturan  primer,  bahan  aturan sekunder  ,  bahan  aturan  tersier.  Prosedur  Pengumpulan  Data,  dilakukan  menggunakan  studi  pustaka  & studi dokumen dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , bahan hukum tersier.
Prosedur Pengumpulan Data,  dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan  data  lapangan  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu  Pengamatan  dan  wawancara.  Analisis  data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  selanjutnya  dilakukan  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis kualitatif, yaitu  analisis  denga  cara menafsirkan  data-data  yg  dikaji menggunakan  teori-teori  &  asas-asas,
dan  memperhatikan  sinkronisasi  antara  ketentuan  peraturan  aturan  yg  satu  menggunakan  ketentuan peraturan aturan yg lain menggunakan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  dan  DPR-RI  mengesahkan  dan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN memberikan izin dan pemeriksaan terhadap perbuatan oplah opium dan  anteseden  opiat.  Secara  undang-undang  status  kelembagaan  BNN  berubah  menjadi  Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan desain ke atas ke wilayah dan kabupaten/kota. Mengingat tujuan  dan  fokus  prosedur  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung,  maka  ditetapkan  tujuan “Mengerjakan  penanganan  antisipasi  dan  pemanfaatan  kecanduan  narkoba  dan  peredaran  gelap” sedangkan  metodologi  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung  adalah  “Mengerjakan  Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Efektif di Provinsi Lampung “ (Hendra, 2013:44).
Antisipasi penggunaan narkoba kronis merupakan bagian penting dari upaya pencegahan peredaran obat  dan  obat  (P4GN),  mengingat  "menghindari  lebih  baik  untuk  memperbaiki",  dengan  tujuan  akhir untuk  mencegah  lebih  murah  dan  lebih  praktis  daripada  yang  lain.  usaha.  Seperti  yang  tergambar  pada Bab II halaman 30. Upaya yang dilakukan BNNP Lampung sendiri tidak akan membuat jumlah obat terus meningkat  setiap tahun jika peminatnya tidak berhenti. Keakraban individu dengan risiko dan efek  obat harus ditingkatkan lebih cepat dari jadwal yang benar-benar dapat diharapkan dan memadai seperti yang diharapkan. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pertemuan berperan penting dalam upaya antisipasi narkoba.  Sebagaimana  telah  diperjelas  oleh  pembuatnya  dalam  Bab  II  halaman  43  yang  diidentikkan dengan Undang-undang yang mengatur BAB XIII kerjasama kelompok masyarakat dan BAB XV pengaturan tentang demonstrasi criminal (Dr.Syaiful Bakhri ,S.H, M.H., 2013:3).
Mengingat  informasi  pemeriksaan yang  ditemukan di  bidang  Upaya  PencegahanObat-obatan yang telah  dilakukan  oleh  P2M  BNNP  lapangan  Lampung,  sesuai  dengan  kewajiban  dan  kapasitasnya  Bagian Pencegahan Advokasi, bekerja untuk mempengaruhi orang lain atau kantor untuk mendukung pengaturan permusuhan. Sebagaimana digambarkan oleh pencipta dalam Bab III, kapasitas promosi itu sendiri adalah untuk  menyambut  kantor-kantor  pemerintah,  perusahaan  swasta,  yayasan  pendidikan,  dan  asosiasi daerah  (ormas)  untuk  menjadi  dinamis  serupa  dalam  penghindaran  narkoba.  Kecenderungannya  dapat mempengaruhi  perkumpulan.  Sampai  dengan  pemberitahuan  lebih  lanjut,  terdapat  surat  imbauan  atau bundaran dari Pemerintah yang mewajibkan suatu organisasi untuk memiliki;
1) Menetapkan usaha di unit kerja.
2) Melakukan pengarahan, sosialisasi tentang risiko obat di tempat kerja.
3) Tes urin sendiri ( Hariyanto, B. P, 2018:3) .
Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  dengan  menghadirkan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Lampung yang menangani upaya penanganan dan percampuran dan peredaran obat-obatan terlarang (P4GN) dan sosialisasi  tentang  apa  itu  obat,  jenisnya,  akibat  penggunaan  narkoba,  sanksi  atas  penyalahgunaan narkoba,  dan  mereka  yang  diidentifikasi  dengan  narkoba.  Saran  Berdasarkan  hipotesis  yang  telah diuraikan  pada  Bab  II  halaman  32 mengenai  KIE  (surat-menyurat,  data  dan  persekolahan)  biasanya  juga disinggung  sebagai  pengarahan  sebagai  suatu  tindakan  di  mana  terdapat  jalannya  korespondensi  dan pengajaran dengan menyebarkan data. Pengarahan dilakukan untuk memberikan data dan meningkatkan perhatian kepada semua individu tentang risiko dan penghindaran obat. Pengarahan biasanya dilakukan di halaman atau sekolah untuk sekolah, biasanya seorang pendidik menjadi manajer fungsi di sekolah ( N. Pina and O. Soedirham, 2017:7) .
Distribusi media adalah media yang berbeda sebagai distribusi untuk menyampaikan data tentang narkoba  yang  digunakan  melalui  media  seperti  web,  pemberitahuan  TV,  radio,  papan,  dan  surat  kabar. Penyebaran  juga  mempengaruhi  orang-orang  yang  tidak  memiliki  bayangan  sehingga  mereka  melihat lebih baik, sehingga ada latihan usaha, pemanfaatan media online, koran, TV yang dapat mempengaruhi orang.  Ada  dua  augmentasi  di  BNNP  Lampung,  yaitu  tenaga  pendidik  antisipasi  dan  tenaga  pengajar Dayamas, namun di sini hanya ada tenaga pemekaran dari segmen tandingan di kawasan Dayamas.
Upaya  BNNP  Lampung  dalam  pencegahan  narkoba  melalui  bidang  antisipasi  dan  penguatan  daerah
(P2M),  khususnya  Advokasi,  Diseminasi  Informasi,  penguatan  elektif,  dan  penguatan  daerah  diandalkan untuk memperluas pemahaman data dan perhatian terhadap risiko obat sehingga kuantitas korban obat- obatan berkurang( Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B, 2017:12) .
Upaya penanggulangan diingat untuk pengaturan pidana. Pengaturan pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan  dari  pendekatan  yang  lebih  luas,  khususnya  strategi  ramah  yang  menggabungkan  bantuan sosial pemerintah dan upaya keamanan. Ada 3 metode untuk mengalahkan perbuatan salah, khususnya, pencegahan, pencegahan dan kasar.
1) Pre-emtif
Pre-emtif  adalah  upaya  mendasar  yang  dilakukan  oleh  polisi  untuk  mencegah  kesalahan.  Upaya- upaya yang dilakukan dalam pencegahan kesalahan penghindaran adalah untuk memberikan kualitas dan standar yang dapat diterima sehingga standar-standar ini disamarkan pada setiap individu. Terlepas dari apakah  ada  peluang  untuk  melakukan  kesalahan,  namun  dengan  asumsi  tidak  ada  harapan  untuk melakukannya,  tidak  akan  ada  kesalahan.  Dengan  cara  ini,  dalam  upaya  kehati-hatian,  faktor  harapan menjadi  hilang  meskipun  ada  peluang.  Dengan  tujuan  akhir  untuk  mengatasi  penghindaran  ini,  polisi sebagai  pelaksana  hukum  melengkapi  antisipasi  pelanggaran  dengan  memberikan  pemahaman  tentang pentingnya hukum yang sesuai. Gathering terkait lainnya yang dapat menjadi gathering untuk dikalahkan pada tahap ini adalah pionir atau peneliti yang ketat. Ulama dapat memberikan pembinaan kepada daerah setempat tentang hukum yang tegas jika mereka melakukan kesalahan, atau dengan memberikan contoh moral kepada daerah setempat.
Selain polisi dan ulama, pihak lain yang juga melakukan upaya ini adalah komunikasi luas. Komunikasi yang luas, baik cetak maupun elektronik, dapat mencegah perbuatan salah dengan menyelidiki kejadian perbuatan salah yang tidak terkendali dan efeknya terus-menerus, sehingga budaya masyarakat dibingkai yang  tidak  berpikir  dua  kali  tentang  berbagai  jenis  kesalahan.  Dengan  pekerjaan  ini  daerah  diharapkan memiliki  pilihan  untuk  mengikuti  setiap  pedoman  yang  ada  agar  tidak  melakukan  pelanggaran  apapun. Otoritas  publik  memiliki  kewajiban  dalam  mencegah  kesalahan.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah memberikan contoh kehidupan individu melalui upaya yang efisien untuk membangun keakraban publik dengan hasil demonstrasi kriminal dan efek disiplin. Misalnya, seorang terpidana akan dikurung kebebasan politiknya  untuk  waktu  yang  sangat  lama  setelah  menyelesaikan  hukumannya.  Kelompok  lain  yang  juga dapat menangani pelanggaran melalui upaya antisipasi adalah pelopor daerah setempat. Perintis daerah setempat  dapat  mempengaruhi  daerah  sekitarnya  melalui  upaya  untuk  menggerakkan  jiwa  dunia  lain mereka. Meskipun gerakan ini telah dilakukan secara teratur, latihan semacam itu harus dianggap penting sebagai  pekerjaan  untuk  memperluas  keakraban  dengan  risiko  risiko  pada  diri  sendiri.  Diri  mereka, keluarga  mereka,  dan  masyarakat.  Sementara  itu,  berbagai  upaya  yang  seharusnya  dimungkinkan  oleh pertemuan  yang  berbeda,  untuk  menjadi  instruktur  khusus,  menghidupkan  kembali  dan  sekali  lagi mewujudkan  pelatihan  karakter,  sekolah  syafaat  dan  penyesuaian  instruktif  dan  membangun  keakraban dengan pengetahuan dan kualitas moral.
2) Preventif
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  pengembangan  dari  usaha-usaha  yang  telah direncanakan  sebelumnya  yang  masih  dalam  tahap  antisipasi  sebelum  terjadinya  kesalahan.  Upaya penangkalan yang ditonjolkan adalah memusnahkan kebebasan untuk melakukan pelanggaran. mencegah kejahatan  lebih  baik  dibandingkan  dengan  mengajarkan  kejahatan  menjadi  lebih  baik.  Seperti  pepatah dalam  ilmu  kriminal,  secara  khusus  berusaha  untuk  memperbaiki  kesalahan  harus  dipikirkan  dan dikoordinasikan  agar  tidak  terjadi  lagi.  Polisi  dalam  pekerjaan  ini  memberikan  pengarahan  yang diidentifikasikan  dengan  kesalahan  dan  memberikan  wawasan  tentang  rencana  yang  sah  yang diidentifikasikan  dengan  kesalahan.  Dengan  tujuan  agar  dapat  membatasi  pelaku  kesalahan.  Selain  itu, polisi  memberikan  instruksi  kepada  masyarakat  secara  umum  mengenai  kegiatan  yang  dapat  memicu perbuatan salah.
Kemudian, pada saat itu, daerah setempat juga memainkan peran penting dalam tahap penangkalan ini.  Kelompok  masyarakat  dapat  melakukan  hal-hal  yang  dapat  mencegah  perbuatan  salah  dengan membatasi  terjadinya  perbuatan  salah  melalui  upaya-upaya  seperti  kerangka  keamanan  ekologis (siskamling),  dengan  melakukan  hal  ini  pada  dasarnya  daerah  setempat  mengedepankan  upaya-upaya pencegahan perbuatan salah di daerah tersebut. Dengan tujuan akhir untuk mencegah perbuatan salah,
antisipasi  biasanya  dilakukan  dengan  dua  strategi,  khususnya  teknik  moralistik  dan  strategi  pembatalan. Moralisme diselesaikan dengan mendorong mental dan dunia lain yang harus dimungkinkan oleh peneliti, guru,  dll.  Sedangkan  teknik  abolisionis  adalah  strategi  yang  masuk  akal  untuk  beradaptasi  yang  harus dipindahkan  ke  premis  pemeriksaan  kriminologis  dan  menyelidiki  alasan  untuk  berbagai  variabel  yang saling terkait.
Metode yang paling terkenal untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan isu-isu berbeda yang mengidentifikasi dengan instrumen keadilan kriminal dan kerjasama area lokal. Untuk memperkuat batas fungsional  reaksi,  penting  untuk  menggabungkan  3  kehendak:  kemauan  politik,  kemauan  sosial  dan kemauan  individu.  Keinginan  otoritas  publik  (political  will)  dengan  berbagai  upaya  harus  dijunjung  oleh gambaran  sosial  (social  will)  melalui  berbagai  media  yang  dijunjung  oleh  otoritas  publik,  dan  kekuatan yang  tidak  boleh  diabaikan  adalah  perhatian  manusia  untuk  mematuhi  dan  tunduk  pada  hukum  dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.
3) Represif
Upaya ini dilakukan apabila terjadi perbuatan salah yang kegiatannya sebagai syarat hukum dengan memaksakan  hukuman.  Penanggulangannya  adalah  dengan  melakukan  penindakan  terhadap  pelaku pelanggaran  yang  ditunjukkan  dengan  kegiatan  mereka  dan  menyesuaikan  kembali  agar  mereka mengetahui bahwa kegiatan mereka menyalahi hukum dan merusak wilayah setempat. Pekerjaan ini juga dapat  dibarengi  dengan  langkah-langkah  yang  sangat  tegas  dari  tuntutan  hukum,  khususnya  kepolisian, baik  sebagai  kontak  nyata  atau  menggunakan  senjata  api,  jika  keadaan  memang  memungkinkan  untuk digunakan. Hal ini dilakukan hanya untuk memberikan dampak hambatan bagi masing-masing pelaku, agar tidak  melakukan  perbuatan  yang  salah  lagi.  Sejauh  penggunaan  senjata  api  dan  kontak  nyata  dengan polisi, diperbolehkan selama semua hal dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Pengerahan tenaga yang keras ini merupakan hotel terakhir yang harus dilakukan, karena karya ini memberikan wawasan kepada para  pelaku  kezaliman  agar  tidak  melakukan  aktivitasnya,  padahal  pekerjaan  ini  hanyalah  sebuah  karya yang  memberi  dampak  hambatan.  Jika  upaya  implementasi  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  hukum  telah berjalan positif, maka diyakini bahwa pelanggaran tambahan dapat ditutupi (Siswanto S, 2012:80).
Narkoba saat ini bukanlah istilah yang asing lagi bagi masyarakat umum mengingat istilah tersebut begitu  banyak  pemberitaan  baik  dari  media  cetak  maupun  media  elektronik  yang  membahas  tentang kasus  Narkoba.  Narkoba  atau  nama  umum  yang  dikenal  masyarakat  adat  sebagai  obat  umumnya  tidak diartikan  secara  negatif,  dalam  ilmu  klinis  Narkotika  dengan  porsi  yang  tepat  digunakan  sebagai  obat persisten.  Selain  obat-obatan,  satu  istilah  lagi  untuk.  Narkoba  yang  dihadirkan  secara  khusus  oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba yang merupakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Yuli Susanti, 2017:9).
Kendala  BNN  dalam  mengelola  percampuran  adalah  tidak  adanya  dukungan  daerah,  daerah  tidak memahami  kewajiban  BNN,  klien  narkoba  masih  dianggap  tidak  tersentuh  oleh  daerah,  karena  individu merasa malu bahwa keluarganya terkait dengan narkoba, meskipun demikian BNN terpaksa mendapatkan klien  narkoba,  tidak  adanya  kantor  pemulihan,  beberapa  keluarga  takut  ditangkap,  terlepas  dari  apakah mereka tidak dilarang ditangkap di penjara, namun ada kemungkinan mereka dapat dipulihkan dan jangka pendek (Rodliyah, Salim HS, 2017:90).
Kemudian,  pada  saat  itu,  kendala  BNN  dalam  menangani  berbagai  kasus  opiat  adalah  bahwa masyarakat  secara  keseluruhan  memiliki  undang-undang  untuk  klien  tentang  obat-obatan,  dan  yang lainnya  masih  keliru  dengan  pemerintah  nomor 35 tentang  narkoba.  Ada  batas  pemakaian  standar  bagi klien yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, jika dibawah 3,5 gram harus dikembalikan, hal ini masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. tidak adanya SDM, tidak adanya aset, tidak adanya sponsor dari otoritas publik, maka, pada saat itu, tidak adanya program pemulihan, mengingat fakta bahwa hanya satu dari  setiap  tahun  ganjil  program  pemulihan  dibingkai,  jika  program  pemulihan  Belum  selesai,  pengguna narkoba yang dipulangkan sampai saat ini belum bisa diakses, dan jika ditangkap polisi, tidak semua orang tahu  jalan  mana  yang  harus  ditempuh,  harus  ada  interaksi  hukum  yang  terpadu,  dari  aspek  klinis  dan hukum.  pertemuan  yang  sah  bersama  untuk  menutup  hal  yang  harus  dilakukan,  untuk  klien  yang  akan dipulihkan,  sedangkan  untuk  vendor  akan  diberikan  hukum  pidana  dan  dipulihkan,  pemulihannya dipotong dengan hukuman penjara.
Tidak semua klien pengobatan harus mengakui, meskipun mereka terbukti bertanggung jawab mereka
benar-benar  menyerahkan  tindakan  dan  tidak  memiliki  keinginan  untuk  melepaskannya,  tidak  adanya bimbingan,  sosialisasi  dan  tidak  adanya  yayasan  yang  memberikan  pelayanan  penyembuhan.  Kerjasama dari  daerah  dalam  pengelolaan  opiat  di  Banda  Aceh  masih  rendah,  dengan  alasan  masih  ada  oknum tertentu  yang  lebih  suka  tidak  keberatan  atau  malu  untuk  menjawab  pihak  yang  menggunakan  obat  ke Badan Narkotika Nasional. Kemudian, pada saat itu ada oknum yang mengatakan sangat dapat diterima, namun  masih ada  oknum yang  tidak  mengetahui  tentang  tugas  pokok,  dan  unsur  BNN  itu  sendiri,  pada umumnya individu kurang memperhatikan program pemerintah lainnya. , misalnya, pengaturan keluarga. Ada,  namun  hilang,  baik  dari  pengungkapan,  dan  dalam  fase  perbaikan  iklim  yang  sedang  dihadapi,  ada individu-individu  tertentu  yang  masih  ragu-ragu  bahwa  jika  mereka  dirawat  di  rumah  sakit/dipulihkan, mereka tidak akan membuang kerabat mereka(Akhyar Ari Gayo (eds), 2014:5).
Persyaratan  sejauh  jabatan  dan  kerangka  dalam  mengatasi  kekurangan-kekurangan  di  lapangan, pengalihan harta dalam pelaksanaan pertolongan dapat diabaikan, terutama dalam pembinaan, sosialisasi dan  berbagai  upaya  yang  membantu  pelaksanaan  penanggulangan  tersebut.  Kemudian,  pada  saat  itu, ketiadaan  fakultas  klinik,  ketiadaan  kantor  perangkat  keras  peer  test  (kantor  pusat  penelitian  tidak mencukupi), ketiadaan data kesadaran masyarakat terkait penyebaran opiat dan opiat untuk membantu BNN.
Hambatan yang dialami oleh BNN (BNNK) dalam pencegahan Narkotika antara lain:
a. Hambatan untuk menyesuaikan kantor yang berbeda yang bersinergi dengan BNN/Kota.
b. Dana Yang Dibatasi
c. Kerjasama kelompok masyarakat rendah
d. Persyaratan di kantor dan kerangka kerja
Persyaratan yang terlihat dalam pemukulan Narkotika antara lain, peruntukan aset yang diabaikan dalam pelaksanaan penanggulangan, kekurangan kantor laboratorium, tidak adanya perhatian masyarakat untuk  memberikan  data  tentang  peredaran  opiat  dan  opiat  yang  mereka  ketahui,  kantor  dan  yayasan untuk perdagangan dan opiat.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  (BNN/BNNK)  Upaya  yang  dilakukan  oleh  BNN  dalam  mengelola hambatan yang mereka alami di lapangan antara lain sebagai berikut:
a. Mengikuti korespondensi dan koordinasi
b. Membingkai tim untuk memimpin penelitian
c. Mendapatkan bantuan uang dari berbagai pertemuan
d. Membentuk tim di kota sub-lokal dan metropolitan
e. Memberi hadiah
Sesuai upaya penghindaran terhadap perdagangan narkoba dan termasuk:
1. Antisipasi esensial atau penghindaran dini, yang difokuskan pada orang, keluarga, atau jaringan dan individu yang tidak tahu tentang masalah dan penyebaran obat, sepenuhnya bermaksud membuat orang,  keluarga,  perkumpulan  dan  jaringan  waspada  dan  memiliki  pencegahan  dan  keputusasaan dan kekuatan untuk menolak dan menentangnya.
2.  Antisipasi  atau  penghindaran  kelemahan,  difokuskan  pada  perkumpulan-perkumpulan  atau jaringan-jaringan yang condong ke narkoba, misalnya di lingkungan tempat tinggal atau bekerja di lingkungan  pengalihan.  Tujuannya  agar  mereka  dapat  memperkuat  pertahanan  diri  mereka  dari pengaruh  dan  godaan  atau  intimidasi  dari  berbagai  perkumpulan  atau  dukungan  dari  dalam  diri mereka untuk mencoba narkoba.
3. Antisipasi atau penghindaran tersier dari klien/pecandu
Rehashes  yang  telah  mengikuti  program  pengobatan  dan  restorasi,  sehingga  tidak  terjadi  lagi.
Antisipasi obat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, daerah, lingkungan kerja, dan daerah yang lebih  luas,  melalui  surat  menyurat,  data  dan  latihan  instruksi  menggunakan  media  yang  berbeda yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan ( Ricardo, P, 2012:15) .

## SIMPULAN
Upaya BNNP Lampung dalam antisipasi narkoba melalui bidang penghindaran dan penguatan daerah (P2M),  khususnya  Advokasi,  Diseminasi  Informasi,  penguatan  elektif,  dan  penguatan  daerah  yang diandalkan  untuk  mendapatkan  data  dan  perhatian  terhadap  risiko  obat  untuk  membangun  kuantitas
obat-obatan  berkurang,  faktor  penghambat  upaya  BNN  Lampung  dalam  mencegah  penyalahgunaan Narkoba  menjadi  penghalang  untuk  memadukan  berbagai  organisasi  yang  bersinergi  dengan  BNN/Kota, Dana Keterbatasan, Kepentingan Masyarakat Rendah, Kendala sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhyar Ari Gayo (eds), 2014, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika , Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta.
Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F, “Kebijakan Hukum Rehabilitasi  Pengguna  Narkoba ”, Disiplin Majalah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2020.
Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B, “Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse)” , Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4, No.2, 2017. Dewi Ayu Destia Widiastri, “ Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Rumah  Damping  Borneo  Bnn  Ri  Samarinda ” ,  Jurnal  Program  Studi Pendidikan Masyarakat, Vol 1, No.1, 2019. Dian  Nopitasari,  Dewi  Rostyaningsih, “ Implementasi  Program  Pemberdayaan  Alternatif  Masyarakat Perkotaan  Pada  Kawasan  Rentan  Narkoba  Di  Kampung  Pertanian  Jakarta  Timur ” , ejournal3.undip.ac.id, Vol 1, No 1, 2017. Ediwarman, 2014, Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi , Genta Publishing, Yogyakarta. Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung. Hafidz,  J, ”Malfungsi  Han  Dan  Upaya  Melakukan  Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Yang  Ada  Menuju  Hukum Yang Melayani ”. Jurnal Hukum Vol.2, No.2, 2021. Hariyanto,  B.  P, “Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Peredaran  Narkoba  Di  Indonesia” .  Jurnal  Daulat Hukum, Vol.1, No.1, 2018.
Hendra,  2013, Studi  Literatur,  Penyusunan  Bahan  Perumusan  Kebijakan  Mengenai  Organisasi  dan  Tata Kerja Kementrian , LPNK, dan Lembaga Nonstruktural. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. Jumadi, J, “Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum” . Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 4, No.1, 2017 Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 dasar hukum pembentukan BKNN. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dasar hukum Pembentukan Lembaga Non Struktural. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI
Tahun 2002.
N.  Pina  and  O.  Soedirham, “Dukungan  Pe merintah  dalam  mencegah  penyalahgunaan  narkoba  di  kota surabaya ”, J. Promkes, Vol. 3, No. 2, 2017
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dasar hukum pembentukan lembaga non struktural.
Ricardo, P, “ Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi   Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekas i)”. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.6, No.3, 2012 Rodliyah, Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya ,  Rajawali Pers, Depok. Siswanto S, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika ( UU Nomor 35 Tahun 2009) , PT Rineka Cipta, Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika,
Yuli  Susanti,  2017, Say  No!  Narkotika  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika ,  Multi Kreasindo, Bandung.
Zainab  Ompu  Jainah,  2017.  Budaya  Hukum  Penegak  Hukum  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Narkotika, Raja Grafindo Persada, Depok.
Zainab Ompu Jainah, 2018, Kapita Selekta Hukum Pidana , TSmart, Tanggerang.