## ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK 46

## NURKHASANAH, Rizka Indri ARFIANTI *
Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter Jakarta 14350, Indonesia. Email : nkhasanah20@gmail.com , * korespondensi rizka.indri@kwikkiangie.ac.id
Article Info Abstract Article History: Submission : 13-12-2023 Revised : 23-1-2024 Accepted : 24-1-2023
Discrepancies and differences in interests between accounting and  taxation  require  companies  to  make  fiscal  corrections  or adjustments  between  commercial  financial  reports  and  fiscal financial reports in accordance with tax regulations. The object used for this research is the financial report of PT X in 2021 - 2022,  research  variables  are  recognition,  measurement, presentation  and  disclosure  of  deferred  tax  PSAK  46.  After conducting  research,  regarding  the  analysis  of  the implementation  of  PSAK  46  deferred  taxes at  PT  X, indicates that the recognition, measurement, presentation and disclosure of deferred tax PSAK 46 has been applied in accordance with the data  in the  financial  statements  and  notes to  the financial statements.  The  research conclusion is that the  recognition  of deferred  tax  according  to  PSAK  46  has  been  implemented  by recognizing current tax and the benefits of deferred tax.

## Keywords:
PSAK 46, deferred tax, recognition, measurement, presentation, disclosure

## Citation:
Nurkhasanah, N., & Arfianti, R. I. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK 46. Jurnal Akuntansi , 13 (1), 76-84.

## DOI
https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053

## URL:
https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/arti cle/view/1053
This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

## 1. Pendahuluan
Pada sebuah badan usaha, terdapat aspek pajak yang harus dipenuhi antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain sebagainya (Waluyo, 2017). Tentu saja besarnya pajak perusahaan yang dibayar  tersebut  bergantung  pada  penilaian  dan  hitungan  dengan  ketetapan  yang  berlaku  dan  secara  resmi disahkan. Ada ketentuan dan tarif yang harus dipatuhi oleh perusahaan, besarnya pajak penghasilan ditentukan dari laporan laba rugi yang berpedoman pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tercantum dalam Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  Undang-Undang  Perpajakan.  Dalam  menentukan  laba  atau penghasilan  kena  pajak  dalam  pelaporan  akuntansi,  wajib  pajak  sering  mengalami  kendala  karena  adanya perbedaan peraturan perpajakan dan laporan standar keuangan akuntansi yang sering disebut dengan Book Tax Differences (BTD) yaitu sebagai ketidaksamaan antara perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal, Book Tax Difference dibagi menjadi dua, yaitu Perbedaan Permanen dan Perbedaan Temporer (Nurpadlillah et al., 2022).
Penyusunan laporan  keuangan  terdapat  2  metode  standar  yang  digunakan,  yaitu Standar  Akuntansi Keuangan (SAK) atau biasa disebut dengan laporan keuangan komersial dan yang kedua menurut ketentuan peraturan  Undang-undang  Perpajakan  disebut  dengan  laporan  keuangan  fiskal.  Perbedaan  antara  laba akuntansi  dan  laba  fiskal  yang  timbul  akibat  standar  perhitungan  laba  yang  berbeda  antara  akuntansi (komersial)  dengan  akuntansi  perpajakan  (fiskal)  yang  menyebabkan  perusahaan  tiap  tahunnya  melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Pohan (2014) definisi rekonsiliasi fiskal yaitu: “teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan
prinsip  akuntansi  atau  PSAK)  dengan  peraturan  perudang-undangan  perpajakan  sehingga  memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara  komersial  dengan  secara  fiskal  (Gunadi,  2012).  Perbedaan  karena  adanya  koreksi  fiskal  dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif (Muljono & Wicaksono, 2009)
Tujuan Akuntansi Pajak Tangguhan adalah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi keuangan kepada perusahaan selama proses perhitungan pajak penghasilan. Pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban dan aktiva pajak tangguhan. Kewajiban Pajak Tangguhan atau yang disebut juga sebagai deferred tax liabilities, adalah berdasarkan jumlah pajak yang terhutang di masa yang akan datang akibat adanya perbedaan tarif pajak sementara yang disebut beda  temporer.  Sebaliknya,  aset  pajak  tangguhan  ( deferred tax  assets )  adalah jumlah  aset  pajak  tangguhan yang dapat dipulihkan ( recoverable ) selama periode berikutnya sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: (a) perbedaan  temporer  yang  dapat  dikurangkan;  dan  (b)  sisa  kompensasi  kerugian.  sehingga  mampu meningkatkan kualitas informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan.
Berdasarkan  dengan  penjabaran  diatas,  peneliti  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  dan melakukan  Analisis  PSAK  46  tentang  Pajak  Tangguhan  di  PT  X  Tahun  2021  -2022.  Alasan  utama  yang menjadi pertimbangan peneliti memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian karena merupakan perusahaan startup  yang  berdiri  sejak  Mei  2020  dan  perusahaan  memiliki  komitmen  untuk  tidak  hanya  menyediakan layanan pembelian aset tetapi juga layanan seperti jasa penagihan aset dan layanan lainnya, dengan metode yang dapat memberikan kepuasan layanan bagi lembaga keuangan dan debitur yang ingin menjual asetnya, apakah sudah menerapkan PSAK 46 dan mengikuti aturan atau SAK yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Objek Penelitan
Objek penelitian yang diamati adalah berupa data primer, yaitu laporan keuangan tahunan PT X tahun 2021-2022 yang telah di audit. PT X ini sendiri merupakan perusahaan start up yang bergerak di bidang jasa pengelolaan  dan  penagihan  aset  yang  berdomisili  di  Jakarta.  Laporan  keuangan  ini  digunakan  untuk mengetahui  apakah  ada  biaya-biaya  yang  tidak  sesuai  teori  atau  biaya-biaya  yang  dimasukkan  dalam penerapan akuntansi pajak tangguhan pada PT X.

## 2.2 Variabel Operasional
Tabel 1 menunjukkan variabel operasional penelitian ini di antaranya: Pengakuan pajak tangguhan, pengukuran pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, dan pengungkapan pajak tangguhan.
Tabel 1. Operasional Variable Variabel Ukuran Pengakuan pajak tangguhan pengakuan  aktiva  atau  aset  pada  laporan  keuangan.  Artinya,  perusahaan  yang menyusun  laporan  keuangan  dapat  mengakui  nilai  tercatat  pada  aktiva  atau  akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Pengukuran pajak tangguhan
Pengukuran kewajiban pajak tangguhan ( Deferred Tax Liabiliies ) tergantung pada peraturan pajak yang berlaku, konsekuensi dari perubahan penilaian pajak di masa depan tidak dapat diantisipasi atau diestimasikan.
Penyajian pajak
tangguhan
Penyajian  akiva  pajak  tangguhan  ( Deferred  Tax  Assets )  dalam  neraca  harus disajikan  terpisah  dari  aktiva,  disajikan  dalam  aktiva  tidak  lancar.  Penyajian Kewajiban Pajak Tangguhan ( Deferred Tax Liabiliies) dalam neraca harus disajikan terpisah dari kewajiban pajak kini, disajikan dalam kewajiban tidak lancar
Pengungkapan pajak tangguhan
Pengungkapan pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 paragraf 85. Pada paragraf  85,  dijelaskan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  pajak  yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Analisis Deskriptif

## 3.1.1 Laporan Laba Rugi
Berdasarkan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif menunjukan bahwa perusahaan mengakui beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Dalam penyajiannya, pajak kini dan pajak tangguhan disajikan secara terpisah. Pada tahun 2022 perusahaan memperoleh kenaikan rugi sebelum pajak dan  rugi  setelah  pajak  dibanding  tahun  sebelumnya.  Untuk  tahun  2021,  perusahaan  tidak  mengakui  beban pajak kini dan mengakui manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 641.543.129, sedangkan tahun 2022 perusahaan mengakui beban pajak kini sebesar Rp. 314.582.616, dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp. 4.892.975.938, sehingga menyebabkan jumlah rugi tahun berjalan berbeda dengan tahun sebelumnya.
Tabel 2. Laba Rugi Komersil Tahun 2021 - 2022

## Sumber Laporan keuangan PT X
Pada tahun 2021 perusahaan memperoleh rugi sebelum pajak sebesar Rp (9.373.409.590) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan memperoleh rugi sebesar Rp (8.731.866.461) sedangkan tahun 2022 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp (14.102.667.296) dan setelah dikurangkan dengan beban pajak penghasilan menghasilkan rugi sebesar Rp (9.524.273.974) dengan demikian, rugi sebelum pajak perusahan mengalami kenaikan rugi sebesar Rp. 792.407.513 atau sebesar 8.3%.
Pada  laporan  laba  rugi  di  atas,  jelas  terlihat  bahwa  laporan  laba  rugi  perusahaan  memiliki  bentuk laporan multiple step, hal ini dibuktikan dimana pada laporan laba rugi tersebut di atas terdapat beban pajak, maka secara otomatis akan ada perkiraan laba sebelum pajak dan laba setelah pajak atau laba bersih. Di dalam laporan laba/rugi bentuk multiple step, pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain- lain,  demikian  halnya  dengan  beban  dibedakan  menjadi  beban  usaha  dan  beban  lain-lain.  Pendapatan  dan beban disajikan pertama kemudian pendapatan dan beban lain-lain disajikan kemudian. Multiple step adalah laporan yang memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi juga membandingkan biaya dan beban dengan  pendapatan  yang  berhubungan.  Laba  operasional  biasanya  akan  memperlihatkan  perbedaan  antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa.
2021 2022 Pendapatan 5.093.605.311 27.596.258.008 Beban Usaha Beban tenaga kerja 6.063.818.322 10.717.640.357 Beban umum dan Admimistrasi 5.609.707.249 6.329.961.855 Beban keuangan 1.128.285.255 991.420.375 Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan 2.935.237.511 24.500.149.836 Total beban usaha 15.737.048.337 42.539.172.473 Rugi Usaha (10.643.443.026) (14.942.914.415) Pendapatan (Beban) Non Operasional Pendapatan lainnya 1.270.033.460 841.244.761 Beban lainnya (24) (997.642) Pendapatan Non-Operasional Neto 1.270.033.436 840.247.119 Rugi Sebelum Pajak Penghasilan (9.373.409.590) (14.102.667.296) Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Pajak kini - (314.582.616) Pajak tangguhan 641.543.129 4.892.975.938 Manfaat pajak tangguhan 641.543.129 4.578.393.322 Rugi Neto (8.731.866.461) (9.524.273.974) Penghasilan Komprehensif Lain - - Total Rugi Komprehensif (8.731.866.461) (9.524.273.974)

## 3.1.2 Rekonsiliasi Fiskal
Hasil perhitungan koreksi fiskal beda waktu terlihat cadangan piutang sebelum dikoreksi sebesar Rp 2.935.237.511 dan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp 0 (nol), hal ini disebabkan karena cadangan piutang tak tertagih tidak dapat diakui sebagai biaya di perpajakan, karena perpajakan hanya mengakui biaya tersebut bila nyata-nyata tidak tertagih sesuai peraturan 207/PMK.10/2015.
Tabel 3. Beda Waktu Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2021 No. Jenis 2021 2021 Beda Waktu Komersil Fiscal 1 Cadangan piutang 2.935.237.511 - 2.935.237.511 2 Manfaat pensiun karyawan - - - 3 Tunjangan karyawan 65.301.563 40.036.016 25.265.547 4 Sewa 855.740.053 891.286.000 -35.545.947 5 Penyusutan aset tetap 215.878.698 214.548.653 1.330.045 6 Amortisasi piranti lunak 38.997.177 49.179.201 -10.182.024 Jumlah 4.111.155.002 1.195.049.870 2.916.105.132
Sumber: Laporan koreksi fiskal tahun 2021 PT X
Biaya  sewa  sebelum  dikoreksi  sebesar  Rp  855.740.053  dan  setelah  di  koreksi  fiskal  menjadi  Rp 891.286.000,- dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp 35.545.947, perubahan ini disebabkan karena adanya perbedaan menurut akuntansi antara laporan keuangan komersil dan fiskal.  Dan  juga  sesuai  dengan  Catatan  atas  laporan  keuangan  yang  sudah  di  audit  tahun  2021,  yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, Perusahaan memiliki transaksi sewa kantor yang memenuhi definisi sewa sesuai  PSAK  73  “Sewa”.  Sehingga  perusahaan  menyajikan  kembali  laporan  keuangan  secara  retrospektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
Biaya penyusutan aset tetap sebelum dikoreksi sebesar Rp 215.878.698 dan amortisasi piranti lunak sebelum dikoreksi sebesar Rp 38.997.177. angka-angka tersebut didapatkan berdasarkan data laporan pajak penghasilan perusahaan pada tahun 2021. Perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya penyusutan aset tetap sebesar Rp 214.548.653 dan perubahan setelah dilakukan koreksi atas biaya amortisasi piranti lunak sebesar Rp  49.179.201,  pada  biaya  penyusutan  aset  tetap  terjadi  perbedaan  antara  laporan  keuangan  komersil  dan fiskal. Perbedaan disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis aset tetap.
Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu  sebesar Rp 1.330.045 Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dengan biaya fiskal.  Pada amortisasi piranti lunak terjadi perbedaan  antara  laporan  keuangan  komersil  dan  fiskal  dan  menghasilkan  beda  waktu  negatif  sebesar  Rp 10.182.024.  Perbedaan  disebabkan  karena  dalam  laporan  keuangan  komersil  yang  dicatat  oleh  perusahaan dihitung  dengan  menggunakan  metode  garis lurus  berdasarkan  masa  manfaat ekonomis  asset tak  berwujud selama 5 (lima) tahun.

## 3.1.3 Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Tangguhan
Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal beda waktu, perusahaan mengakui adanya Aset Tangguhan Per 1 Januari 2021 sebesar Rp 4.511.614 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 646.054.743, dan Aset Tangguhan Per  1 Januari  2022  Rp.  646.054.743  dan  per  31  Desember  2022  sebesar  Rp  5.539.030.681,  dan  Mengakui manfaat  pajak  tangguhan  tahun  2021  sebesar  Rp.  641.543.129  dan  manfaat  pajak  tangguhan  tahun  2022 sebesar Rp. 4.892.975.938. Perhitungan Aset Tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur penerapan PSAK 46.
Tabel 4. Pajak Tangguhan

## Sumber: Laporan Audit 2022 PT X
Dalam  tabel  perhitungan  asset  pajak  tangguhan  perusahaan  tidak  mengakui  Aset  Pajak  Tangguhan atas  rugi  fiskal  karena  tidak  ada  dasar  yang  memadai  bahwa  rugi  fiskal  tersebut  dapat  digunakan  untuk mengurangi beban pajak dimasa depan dalam waktu 5 tahun
Tabel 5. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan
2021 2022 PPh badan x Jumlah beda temporer 22% x   2.916.105.132 22% x 22.240.799.717 641.543.129 4.892.975.938 Sumber: Laporan Audit 2022 PT X
PT X pada tahun 2021 tidak dikenakan pajak penghasilan karena taksiran laba (rugi)  fiskal setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal tahun 2020 Rugi  sebesar Rp 6.674.332.376, dan tahun 2022 Taksiran laba  (rugi)  fiskal  setelah  dikurangi  kompensasi  kerugian  fiskal  tahun  2020  –  2021  Laba  sebesar  Rp 1.566.124.156.
Tabel 6. Perhitungan Aset Pajak Tangguhan Tahun 2021 - 2022 2021 2022 Laba / Rugi Sebelum Pajak (9.373.409.590) (14.102.667.296) Beda Waktu : Cadangan piutang 2.935.237.511 21.993.336.915 Manfaat pensiun karyawan - 185.131.328 Tunjangan karyawan 25.265.547 63.661.654 Sewa (35.545.947) 45.097.145 Penyusutan aset tetap 1.330.045 (18.469.034) Amortisasi piranti lunak (10.182.024) (13.151.607)
2021 2022 2.916.105.132 22.255.606.401 Beda Tetap : Biaya yang tidak dapat dikurangkan 772.808.804 528.571.456 Penghasilan yang telah dikenakan pajak final (426.117.591) (441.054.029) (346.691.213) 87.517.427 Taksiran Laba (rugi) fiskal (6.110.613.245) 8.240.456.532 Kompensasi kerugian fiskal tahun : 2020 (563.719.131) (563.719.131) 2021 (6.110.613.245) Tarif pajak 22  % 22 % Laba kena pajak (akumulasi rugi fiskal) akhir tahun (6.674.332.376) 1.566.124.156
Beban pajak kini untuk tahun 2021 nihil dan tahun 2022 beban pajak kini yang ditanggung perusahaan sebesar  Rp  314.52282.616.  Pada  tahun  2022  perusahaan  memiliki  pajak  dibayar  di  muka  sebesar  Rp 23.454.353  yang  dapat  dikreditkan  di  akhir  tahun,  maka  dapat  diketahui  bahwa  perusahaan  memiliki  PPh kurang bayar sebesar Rp. 291.128.263.
Tabel 7. Perhitungan Pajak Kurang atau Lebih Bayar Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 - 2022

## Sumber: Laporan Audit 2022 PT X
Pada penyajian pajak tangguhan dengan pendekatan Laba Rugi tahun 2021 – 2022, perusahaan sudah menerapkan PSAK 46 Pajak Pangguhan, hal ini dapat dilihat pada laba rugi sebelum pajak pada tahun 2021 sebesar  Rp  (9.373.409.590)  sedangkan  beban  pajak  kini  nihil,  dan  manfaat  pajak  tangguhan  sebesar  Rp. 641.543.129. Sehingga total laba / rugi bersih pada tahun 2021 sebesar Rp. (8.731.866.461), sedangkan pada tahun  2022  Laba  /  Rugi  sebelum  pajak  sebesar  Rp.  (14.102.667.296)  dengan  beban  pajak  kini  sebesar  Rp 314.582.616 dan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 4.892.975.938 sehingga total laba rugi bersih sebesar Rp (9.524.273.974)
Tabel 8. Penyajian Pajak Tangguhan dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022
2021 2022 Laba / Rugi Sebelum Pajak (9.373.409.590) (14.102.667.296) Manfaat (Beban) Pajak : Pajak Kini (314.582.616) Pajak Tangguhan 641.543.129 4.892.975.938 Manfaat (Beban) Pajak Bersih 641.543.129 4.578.393.322 Laba Bersih (8.731.866.461) (9.524.273.974)
Sumber: Laporan Audit 2022 PT X

## 1) Pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46
Dari  hasil  penelitian  pada  laporan  laba  rugi  perusahaan  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  perusahaan sudah sepenuhnya menerapkan PSAK 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi,  perusahaan telah mencantumkan dan mengakui adanya manfaat pajak tangguhan perusahaan untuk tahun 2021 – 2022, sesuai pada tabel 5 Perhitungan Aset Pajak Tangguhan. Hal ini sesuai dengan penelitian Isnayani (2023),  Kusmala & Hastoni (2018), dan Susanto et al., (2022).

## 2) Pengukuran pajak tangguhan menurut PSAK 46
Pengukuran Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada  tanggal  pelaporan  antara  dasar  pengenaan  pajak  dari  aset  dan  liabilitas  dan  jumlah  tercatatnya  untuk tujuan  pelaporan  keuangan  pada  tanggal  pelaporan.  Pajak  penghasilan  tangguhan  ditentukan  menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan  untuk  diterapkan  jika  aset  pajak  tangguhan  direalisasikan  atau  liabilitas  pajak  tangguhan diselesaikan  (Laporan  Audit  tahun  2022)  sesuai  dengan  Tabel  7  Perhitungan  Pajak  Kurang/Lebih  Bayar Dengan  Pendekatan  Laba  Rugi  Tahun  2021  –  2022.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Isnayani  (2023)  dan Kusmala & Hastoni (2018).
Tabel 9. Penyajian Pajak Tangguhan dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022
Berdasarkan PSAK 46 Berdasarkan Laporan Keuangan Kesimpulan Pengakuan :
PSAK  46  Paragraf  11-12,  menyatakan  bahwa jumlah  pajak  kini  untuk  periode  kini  dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai  liabilitas.  Manfaat  yang  berkaitan dengan  rugi  pajak  yang  dapat  ditarik  Kembali untuk  memulihkan  pajak  kini  dari  periode sebelumnya harus diakui sebagai aset
Pada  laporan  laba  rugi  beban pajak  adalah  total  penjumlahan dari pajak kini dan  pajak  tangguhan  yang  akan digunakan  sebagai  perhitungan dalam penentuan laba rugi pada suatu periode Perusahaan membukukan  Beban pajak  sesuai  dengan ketentuan  PSAK  46 paragraf 11-12

## Pengukuran:
PSAK 46 Paragraf  48 menyatakan bahwa Aset dan  liabilitas  pajak  tangguhan  harus  diukur dengan  menggunakan  tarif  pajak  yang  akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan,  yaitu  dengan  tarif  pajak  (dan peraturan  pajak)  yang  telah  berlaku  atau  yang telah  secara  substantif  berlaku  pada  periode pelaporan
Mengukur  aset  dan  liabilitas pajak  tangguhan  dengan  tarif pajak dan DPP konsisten dengan ekspektasi  dalam  memulihkan atau  menyelesaikan  aset  atau liabilitas Perusahan telah mengukur perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan PSAK  46 paragraf 48

## Penyajian :
PSAK  46  Paragraf  77  aset  dan liabilitas  pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, aset dan liabilitas pajak kini tersebut saling hapus dalam laporan  posisi  keuangan  bergantung  pada kriteria serupa yang ditetapkan untuk intrumen keuangan, pada Paragraf 83 beban (penghasilan)  pajak  terkait  dengan  laba  rugi dari  aktivitas  normal  pada  laporan  keuangan disajikan terpisah Saling hapus aset pajak tangguhan  dan  liabilitas  pajak,
mencatat  beban  (manfaat)  pajak tangguhan  secara  terpisah  pada laporan laba rugi Perusahaan sudah melakukan pembukuan sesuai dengan  PSAK  46 Paragraf 77 dan 83

## Pengungkapan :
PSPSAK  46  Paragraf  85  Komponen  utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah CaLK  (Catatan  atas  Laporan Keuangan)  telah  disajikan  dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan sudah menerapkan PSAK 46 Paragraf 85
Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 (revisi 2010)

## 3) Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46
Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk  memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto (Laporan Audit tahun 2022), Penyajian pajak tangguhan menurut PSAK  46 sudah di terapkan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  penjelasan  dan  jurnal  pencatatan  Tabel  5  Perhitungan  Aset  Pajak Tangguhan dan tabel 8 Penyajian Pajak Tangguhan dengan pendekatan Laba Rugi Tahun 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan penelitian Bregina & Martani, (2019) dan  Isnayani (2023).

## 4) Pengungkapan pajak tangguhan menurut PSAK 46
Pengungkapan Pajak kini dan pajak tangguhan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) telah diungkapkan  dalam  laporan  keuangan  perusahaan  yang  telah  diaudit,  sebagaimana  diatur  dalam  PSAK  46 paragraf 85, menjelaskan tentang jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi transaksi yang  langsung  dibebankan  atau  dikreditkan  ke  ekuitas,  sesuai  dengan  penjelasan  pada  tabel  3  beda  waktu antara komersil dan fiskal tahun 2021 – 2022. Hal ini sesuai dengan penelitian (Bregina & Martani, 2019) dan Isnayani (2023).

## 4. KESIMPULAN & SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat disimpulkan bahwa : (a) pengakuan pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan diakuinya pajak  kini  dan  manfaat  pajak  tangguhannya;  (b)  pengukuran  pajak  tangguhan  menurut  PSAK  46  telah diterapkan dengan diukurnya pajak tangguhan dengan Tarif pajak yang berlaku; (c) penyajian pajak tangguhan menurut PSAK 46 telah diterapkan dengan disajikannya aset pajak tangguhan pada aset lancar di neraca; dan (d) pengungkapan  pajak  tangguhan  menurut  PSAK 46  telah  diterapkan  dengan di  ungkapkan  dalam  CaLK (Catatan  atas  Laporan  Keuangan).  Saran  bagi  perusahaan,  PT  X  harus  benar-benar  memperhatikan  setiap kebijakan  akuntansi  dan  perpajakan  yang  berlaku  karena  juga  akan  berdampak  pada  berkembangnya perusahaan di dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bregina,  Y.  S.,  &  Martani,  D.  (2019).  The  Impact  of  Indonesian  Accounting  Standard  (PSAK  46  Revised 2013) to the Presentation of Final Taxation on Listed Construction and Real Estate Companies on the Indonesian  Stock  Exchange  2015–2016. Proceedings  of  the  Asia  Pacific  Business  and  Economics Conference (APBEC 2018) . https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.62
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2010). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Pajak Pengahasilan. ED PSAK No. 46 (Revisi 2010). Jakarta.
Gunadi. (2012). Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru . Grasindo.
Isnayani, D. N. (2023). KAJIAN IMPLEMENTASI PSAK NO. 46 MENGENAI PAJAK PENGHASILAN DALAM  PERSEPKTIF  PENGUKURAN,  PENGAKUAN,  PENYAJIAN  DAN  PENGUNGKAPAN ATAS FINANCIAL STATEMENT PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL RENTANG WAKTU 2020-2022. EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan , 10 (2), 263– 269. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.869
Kusmala, A. R., & Hastoni, H. (2018). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga  Perusahaan  Yang  Terdaftar  di  BEI. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Kesatuan , 2 (1),  031–046. https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.44
Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). Akuntansi Pajak Lanjutan . Penerbit Andi. Najmudin, S. (2011). Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar’iyyah Modern . Andi Offset. Nurpadlillah, N., Zulaecha, H. E., Hamdani, H., & Santoso, S. B. (2022). Pengaruh Tingkat Hutang, Book Tax Difference, Volatilitas Penjualan dan Laverage terhadap Persistensi Laba. Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi , 1 (2), 96–110. Pohan,  C.  A.  (2014). Pembahasan  Komprehensif  Perpajakan  Indonesia:  Teori  dan  Kasus .  Mitra  Wacana Media.
Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi  pada  PT.  Pembangunan  Jaya  Ancol,  Tbk.). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Finansial  Indonesia ,
5 (2), 29–42. https://doi.org/10.31629/jiafi.v5i2.4259
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia, Buku 1 (12th ed.). Salemba Empat.