## Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi Menggunakan Activity Based Costing
Hartina Husein 1
1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
* Emai l : hartina_husein@yahoo.com

## ABSTRACT
The rise in internet service users as well as Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning general service retribution  related to  the calculation of telecommunication  belltower  retribution rates calculated as expired are the background for this study. This study aims to provide a policy foundation for studying the computation  of  telecommunication  tower  retribution  tariffs  based  on  the  newest  regulations  from  the Ministry of Finance. A case study research approach with descriptive analysis is used to calculate the collect rate determination using activity-based costing, specifically by tracing the costs acquired on the activities of controlling  and  observing  telecommunication  towers.  In  addition  to  the  cost  accounting  approach,  the researchers also analyzed the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat to RPMT collection.
KEYWORDS : Telecommunication belltower retribution, ABC, SWOT Analysis

## INTISARI
Peningkatan  pengguna  jasa  internet  serta  Peraturan  daerah  No.4  Tahun  2014  tentang retribusi  jasa  umum  terkait  dengan  perhitungan  tarif  retribusi  menara  telekomunikasi  dinilai kadaluarsa  merupakan  latar  belakang  dilakukannya  kajian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan memberikan  dasar  kebijakan  analisis  perhitungan  tarif  retribusi  menara  telekomunikasi berdasarkan  peraturan  dari  kementerian  keuangan  yang  terbaru . Pendekatan  penelitian  studi kasus dengan analisis deskriptif digunakan untuk estimasi Penentuan tarif retribusi menggunakan penentuan  kos  berdasarkan  aktivitas  yakni  dengan  menelusuri  biaa  yang  ditimbulkan  atas aktivitas  pengendalian  dan  pengawasan  menara  telekomunikasi.  Selain  pendekatan  akuntansi biaya  tersebut  peneliti  juga  menganalisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Kesempatan  dan  Hambatan pemungutan RPMT.
KEYWORDS : Retribusi Menara Telekomunikasi, ABC, Analisis SWOT

## Pendahuluan
Survei  yang  diselenggarakan  oleh  APJII  (Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  di  Indonesia) tahun  2020  mencatat  terdapat  196,7  jt  pengguna  internet  di  Indonesia  dari  jumlah  penduduk sebesar  266,91  juta  orang.  Untuk  provinsi  Maluku  sendiri  terdapat  1.520.910  orang  dari  jumlah penduduk Maluku 1.848.932 ribu jiwa (admin, 2021) Berdasarkan data tersebut, 82% penduduk di Maluku  berinteraksi  dengan  internet  yang  tentu  saja  membutuhkan  jasa  provider  untuk ketersediaan menara telekomunikasi.
Keberadaan  menara  sangat  penting  dalam  menunjang  kecepatan  dan  akses  terhadap signal/jaringan. Saat ini hampir setiap aktivitas manusia membutuhkan akses internet, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, perkantoran, komunikasi maupun transportasi.
Keberadaan  menara  telekomunikasi  juga  menunjang  aktivitas  bisnis  dan  perekonomian  di suatu  wilayah.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  dapat  membebankan  biaya  pengawasan  dan pengendalian menara kepada pemilik menara.
Pendirian menara telekomunikasi membutuhkan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat  dan  pemerintah  daerah  akan  menarik  retribusi  atas  fasilitas  publik  tersebut.  Retribusi menara  telekomunikasi  merupakan  bagian  dari  retribusi  jasa  umum  sebagaimana  termaktub dalam  Perda  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  No.4  Tahun  2014  tentang  retribusi  jasa  umum. Namun  perhitungan  Retribusi  Menara  Telekomunikasi  berdasarkan  formula  perhitungan  yang tercantum dalam Peraturan daerah yang menggunakan NJOP sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan formula perhitungan tarif Menara Telekomunikasi yang terbaru berdasarkan Surat No. S- 743/PK/2015  tentang  Perhitungan  Tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi  dengan menggunakan tingkat penggunaan jasa dan tingkat retribusi.
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penyedia jasa telekomunikasi dan pemilik menara untuk  menilai  berapa  besar  beban  yang  dialokasikan  pada  perusahaan  untuk  membayar  beban retribusi  kepada pemerintah berdasarkan  konsep biaya dan variabel penentu tarif retribusi. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penentuan tarif retribusi menara bagai pemerintah daerah.

## Tinjauan Pustaka

## Teori Development From Below
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat  manfaat  langsung  dalam  pembangunan  di  daerah  mereka    (Davey,  K  J;,  1988)  (Smoke, Paul;  Bahl,  Roy;  Solomon,  David;,  2003)  berpendapat: Local  government  taxes  must  be  politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable”. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut pad, yaitu: (1) hasil pajak  daerah;  (2)  hasil  retribusi  daerah;  (3)  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan; dan (4) lain-lain pad yang sah; kedua, dana perimabngan; dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Retribusi Daerah
Menurut  PP  No.10  tahun  2021  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dalam  rangka mendukung  kemudahan  berusaha  dan  layanan  daerah,  retribusi  merupakan  pungutan  daerah
sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha, retribusi  menekankan  pada  fasilitas  layanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah  yang dinikmati  masyarakat.  Sarana  dan  prasarana  yang  disiapkan  pemerintah  menjadi  tolok  ukur kualitas layanan publik. Adapun kriteria retribusi daerah menurut (Zorn, C Kurt;, 1991)
1. Benefit separability , yakni dapat dilakukan identifikasi terhadap individu yang menggunakan pelayanan  secara  langsung  bermanfaat  bagi  individu  bersangkutan  atas  konsumsi  suatu barang/jasa.  Hal  ini  dikarenakan  biaya  konsumsi  atau  barang  dan  jasa  tersebut  ditanggung oleh individu/kelompok yang menggunakannya, bukan ditanggung oleh masyarakat umum
2. Chargeability ,  yakni  harus  memungkinkan  untuk  meniadakan  individu  dari  kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa apabila mereka tidak membayar
3. Voluntarism , yakn  individu-individu  harus dapat memilih dengan benar pelayanan maupun barang atau jasa yang akan dikonsumsi
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:
1. Tingkat  penggunaan  jasa.  Tingkat  penggunaan  jasa  adalah  jumlah  penggunaan  jasa  yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
1. Tarif  retribusi.  Tarif  Retribusi  adalah  nilai  rupiah  atau  persentase  tertentu  yang  ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang (darwin, 2010)
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi dan atau badan yang menggunakan jasa  yang  bersangkutan  dihitung  dari  perkalian  antara  tingkat  penggunaan  jasa  dan  tarif retribusi.

## Tabel 1 Pengelompokkan Retribusi
Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi  Pemakaian  Kekayaan Daerah Izin  tempat  penjualan  minuman beralkohol Retribusi Persampahan/ Kebersihan Retribusi Pasar Grosir /Pertokoan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat Retribusi Terminal Retribusi Izin Gangguan Retribusi  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi izin Trayek Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi  Pengujian  Kendaraan Bermotor Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Perpanjangan IMTA Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi  Pelayanan  Tera/tera Ulang Retribusi  Penjualan  Produksi Usaha Daerah Retribusi Penyedotan Kakus Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribus  Pengendalian  Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas
Sumber: UU No 28 Tahun 2009 dan PP No.97 Tahun 2012

## Retribusi Jasa Umum
Menurut  UU  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  menara  telekomunikasi tergolong sebagai klasifikasi retribusi jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan  kepentingan  dan  kemanfaatan  umum  serta  dapat  dinikmati  oleh  orang pribadi  atau  Badan.  Karena  sifatnya  untuk  kepentingan  umum,  maka  pemerintah  daerah  dapat  menentukan tarif  untuk  dibebankan  kepada  wajib  retribusi  sebesar  biaya  layanan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah daerah. Sebagai tambahan, Pemerintah tidak dapat mengambil keuntungan atas penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa umum tersebut. Oleh sebab itu, adalah penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memuat prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi.

## Retribusi Menara Telekomunikasi
Menurut Perda No.4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur pemungutan retribusi menara telekomunikasi didasarkan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Objek retribusi menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan  aspek  tata  ruang,  keamanan  dan  kepentingan  umum.  Subjek  retribusi  adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
Pada  perda  No.04  tersebut  masih  memuat  tingkat  penggunaan  jasa  diukur  berdasarkan  nilai jual objek pajak (NJOP) Menara Telekomunikasi. Penetapan tarif menggunakan NJOP sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan  tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi  sebagaimana diatur dalam  Surat  No.  S-743/PK/2015  tentang  Perhitungan  Tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara Telekomunikasi dengan menggunakan tingkat penggunaan jasa dan tingkat retribusi.

## Activity Based Costing (ABC)
Menurut  (Hansen,  Don  R;  Mowen,  Maryanne  M;,  2007)  model  ABC  menetapkan  kos  pada aktivitas  yang  menimbulkan  biaya/beban.  Pembebanan  biaya  dapat  dengan  mudah  dilakukan dengan  melakukan  penelusuran  terhadap  aktivitas.  Pada  penetapan  tarif  retribusi  menara, aktivitas  yang  diidentifikasi  adalah  frekuensi  pengendalian  dan  pengawasan.  Keduanya merupakan  bagian  dari  tingkat  penggunaan  jasa  yang  ditanggung  oleh  pemerintah  daerah. Pemicu  biaya  (driver)  pada  aktivitas tersebut  bukanlah  jumlah  unit  menara  melainkan  frekuensi kunjungan  staf  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap menara telekomunikasi yang tersebar pada seluruh wilayah kabupaten.
Komponen biaya yang timbul pada aktivitas pengendalian dan pengawasan seperti yang sudah ditetapkan  dalan  S  No.743/PK/2015  adalah  honorarium  petugas  pengawas,  transportasi,  uang makan dan alat tulis kantor. Besaran komponen biaya tersebut dapat menggunakan Standar Harga
Satuan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan presiden RI No.33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  studi  kasus dengan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Studi  kasus  pada penelitian  ini  dibenarkan  berkaitan  dengan  penentuan  tarif  retribusi  menara  atas  aktivitas  yang menimbulkan  biaya  seperti  pengawasan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi.  Retribusi menara menjadi alokasi pendapatan bagi daerah setempat. Penelitian bersifat deskriptif dilakukan dengan  tahapan  pengumpulan  data,  klasifikasi  dan  analisis atau  pengolahan  data  dan  informasi secara  lengkap  berdasarkan  prosedur  pengumpulan  data  yang  ada  terkait  peristiwa,  program. Proses  dan  aktivitas  individu  dalam  rangka  pengawasan  dan  pengendalian  menara telekomunikasi (Creswell, John W;, 2010).

## Jenis dan sumber data
Berupa data primer yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan penetapan tarif retribusi.  Data  spasial  foto  wilayah  untuk  menangkap  jangkauan/letak  menara  telekomunikasi pada wilayah amatan

## Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  ini  Badan  Pendapatan  Daerah  dan  OPD  Informasi  dan  Komunikasi Kabupaten  SBB.  Kedua  instansi  ini  merupakan  instansi  yang  relevan  dengan  pemungutan  pajak dan retribusi daerah.

## Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan Data menurut (Creswell, John W;, 2010) dilakukan dengan 4 tahapan yakni
1. Observasi,  peneliti  merekam,  mencatat,  mengamati  perilaku  dan  kegiatan  individu  di lapangan
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber
3. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen berupa dokumen publik
4. Data-data berupa foto menara dan rekaman

## Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, melalui pengamatan lapangan,  wawancara,  dokumen  resmi,  foto  dan  gambar.  Data  hasil  temuan  kemudian  diolah menggunakan model deskriptif baik dengan menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif.
Penggunaan  Activity  Based  Costing  untuk  mengkalkulasi  tarif  retribusi.  Mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya ke dalam format yang sistematis agar diperoleh tarif yang logis dan memenuhi prinsip pemungutan retribusi

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data dari Telkomsel, dan data spasial menunjukkan terdapat 39 lokasi persebaran menara  pada  seluruh  wilayah  kabupaten  seram  bagian  barat  seperti  yang  tercantum  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1 Sebaran Lokasi Menara Telkomsel
No  Lokasi Menara No  Lokasi Menara No  Lokasi Menara No  Lokasi Menara 1 Tanjung Latu 11 TBG Waisamu 21 Telaga Piru 31 Pelita Jaya 2 Latu 12 Nurue 22 Tanah Goyang 32 DMT Batu Kawa 3 Rumahkay 13 Kairatu (MSH008) 23 Huamual 33 Murnaten 4 Tihulale 14 Piru 1 24 Repiter Piru (Loki) 34 Nuniali 5 Kamariyan 15 Combat Polres 25 Tetua Seram 35 Taniwel 6 Kairatu City 16 Piru 2 26 TBG Luhu 36 Lumahlatal 7 Combat Kairatu 17 Piru CTY 27 Taman Jaya Piru 37 Uwen Pantai 8 ISAT Kairatu 18 DMT Waimeteng Darat 28 Waesala 38 Air Papaya 9 Combat Gemba 19 Combat Bupati Piru 29 TBG Buano 39 Sarikambelu 10 Waihatu 20 DMT Pohon Pule 30 Telaga Nipa

## Sumber: Telkomsel, 2020
Prinsip  perhitungan  retribusi  menara  telekomunikasi  adalah  untuk  mengganti  biaya  yang dikeluarkan  pemda  dalam  mengawasi  menara  telekomunikasi.  Sesuai  dengan  S-743/PK/2015 menetapkan komponen biaya yang dibebankan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan adalah  a.  Honorarium  petugas  pengawas  b.  Transportasi  c.uang  makan  dan  d.  alat  tulis  kantor. Komponen  biaya  tersebut  dapat  dilekatkan  pada  aktivitas  yang  relevan  dengan  kegiatan pengawasan  dan  pengendalian  menara  telekomunikasi.  Tabel  berikut  menguraikan  aktivitas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi serta komponen biaya yang menjadi beban pemerintah daerah
Tabel 2 Biaya Penyediaan Jasa Berdasarkan Activity Based Costing
Berdasarkan  tabel  tersebut,  biaya  penyediaan  jasa  yang  bersumber  dari  dua  aktivitas  yakni pengawasan  menara  telekomunikasi  dan  penyusunan  laporan  pengawasan  sebesar  Rp.1.149.500. alokasi  tersebut  diperuntukkan  untuk  satu  kali  pengawasan  per  hari.  Jumlah  pengawasan  dapat dilakukan 2 kali setahun mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian.
Besaran Tarif Retribusi menara telekomunikasi selain dari biaya penyediaan jasa, pemda dapat menggunakan variabel nilai koefisien index berdasarkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara serta  jarak  tempuh  dengan  mempertimbangkan  nilai  penggantian  biaya  yang  dikeluarkan  oleh Pemda.

## Zonasi
Zonasi merupakan wilayah atau kawasan dengan fungsi dan karakteristik khusus. Menentukan suatu  kawasan  bebas  menara  atau  kawasan  yang  aman  dengan  keberadaan  menara  perlu mempertimbangkan  daya  dukung  lahan  dan  ketentuan  peraturan  terkait  lingkungan  hidup, keberlangsungan fungsi kawasan, serta  kebutuhan akan menara di suatu  kawasan (Rasad, Syah; Hermanto;  Animah;,  2018).  Menentukan  instrumen  dan  nilai  koefisien  zonas  menara  adalah dengan melihat klasifikasi fungsi kawasan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberadaan menara yang melintasi jalan milik pusat, kabupaten/kota atau jalan desa.
Tabel 3 Penentuan Klasifikasi Variabel Zonasi
N o Klasi fikasi jangkauan Jarak (Km) Jumlah Menar a Nilai Koefisien 1 a Jalan Negara 0-30 Km 13 1,00 2 b Jalan Provinsi/Kabupaten 30-70 Km 24 1,50 3 c Jalan Lainnya (jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani) >70 Km 2 2,00 Total Menara  39
Sumber: Data Olahan

## Jarak Tempuh
Jarak  tempuh  menurut  KBBI  adalah  jarak  yang  dapat  ditempuh  tanpa  berhenti  oleh  kapal, pesawat, dan sebagainya dengan sejumlah bahan bakar tertentu. Penggunaan jarak tempuh pada penelitian  ini  disebabkan  wilayah  amatan  merupakan  wilayah  kepulauan  dengan  kondisi geografis  memiliki  beberapa  wilayah  perbukitan  yang  terpisah  dengan  ibu  kota  kabupaten (Setiawan, M Arif; Tontowi, Ahmad; Fahmi, Hairul;, 2021). Peenlitian ini mempertimbangkn jarak tempuh  sebagai  variabel  yang  diperhitungkan  pada  estimasi  retribusi  menara.  Klasifikasi  jarak tempuh seperti pada tabel berikut ini:

## Tabel 4 Penentuan Klasifikasi Variabel Jarak Tempuh
No Klasifikasi Jangkauan Jarak (Km) Jumlah Menara Nilai Koefisien 1 a Dekat 0-30 Km 16 1,00 2 b Sedang 30-70 Km 20 1,50 3 c Jauh >70 Km 3 2,00
Total Menara  39

## Sumber 1 Data Olahan
Penggunaan  variabel  tersebut  untuk  memenuhi  aspek  keadilan  dalam  pemungutan sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  (Rasad,  Syah;  Hermanto;  Animah;,  2018)  bahwa  dengan memperhitungkan  variabel  koefisien  index  tersebut  merepresentasi  kewajiban  pembayaran retribusi  kepada  pemilik  menara  telekomunikasi  yang  dibebankan  kepada  pemerintah  daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi
Penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi berdasarkan rumus perhitungan berikut ini:

## 𝑅𝑃𝑀𝑇 =  𝑇𝑃 𝑥 𝑇𝑅
Keterangan:
RPMT  :  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP :  Tingkat Penggunaan Jasa
TR :  Tarif Retribusi
Dengan  asumsi  kegiatan  pengendalian  dan  pengawasan  menara  telekomunikasi  dilakukan sebanyak  2  kali  dalam  satu  tahun  anggaran,  maka  tarif  retribusi  menara  untuk  masing-masing menara adalah:
RPMT  =  TP x TR
=  [2  x  Rp.1149.500,-  x  (  Nilai  Koefisien  Index  Zonasi  +  Nilai  Koefisien  Jarak Tempuh)/Jumlah Variabel Index)]
Jika, Menara A berada pada zonasi c dan jarak tempuh b maka besaran tarif menara A adalah:
RPMT Menara A  = 2 x Rp.1.149.500,- x (2,00 + 1.50)/2
= 2 x Rp.1.149.500,- x 1,75
= Rp.4.023.250,-/ tahun / 2 kali kunjungan / 1 menara
Nilai  sebesar  Rp.4.023.250,-  tersebut  merupakan  pendapatan  retribusi  satu  jenis  menara  pada satu lokasi per 1 tahun anggaran dengan asumsi setahun dilakukan 2 kali aktivitas pengendalian dan  pengawasan  menara  telekomunikasi.  Pada  penelitian  ini  hanya  menggunakan  dua  jenis variabel  yakni  zonasi  dan  jarak  tempuh  karena  keterbatasan  data  penelitian.  Pemda  dapat menggunakan  keempat  variabel  dengan  elemen  yang  berbeda  misalnya  zonasi  bisa  dengan pendekatan  kepadatan  penduduk,  tingkat  keramaian,  lokasi  bisnis  untuk  melengkapi  kriteria penetapan tarif retribusi menara.
Pendapatan  Retribusi  Menara  Telekomunikasi  Kab,  SBB  dengan  asumsi  terdapat  39  menara yang  beroperasi  pada  wilayah  tersebut  akan  menghasilkan  PAD  dari  sektor  retribusi  menara telekomunikasi pada simulasi berikut:
Tabel 5 Estimasi Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi
Nilai Koefisien Index Biaya Penyediaan Jasa Jumlah Menara Jumlah Kunjungan Jumlah indeks terbesar 2             1.149.500 39 2 179.322.000 indek sedang 1, 5             1.149.500 39 2 134.491.500 indeks terkecil 1             1.149.500 39 2 89.661.000

## Sumber: Data Olahan
Dengan melihat perkembangan pengguna data internet yang  mengalami pertumbuhan setiap tahun, maka pemda dapat meningkatkan sumber PAD nya melalui pengawasan dan pengendalian menara  telekomunikasi.  Berikut  adalah  analisis  SWOT  pemungutan  retribusi  pengendalian menara telekomunikasi:
Tabel 6 Analisis SWOT Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Kekuatan Kelemahan Peluang Hambatan Memiliki  beberapa   spot lokasi pariwisata yang ideal Wilayah berbukit dan pegunungan dengan beberapa daerah yang terisolasi dari jaringan telekomunikasi Adanya Pm Kominfo No.02/PER/M.KOMINFO /3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Belum terbentuknya tim pemeriksaan dan pengelolaan Menara telekomunikasi Memiliki beberapa daerah dengan tingkat sektor perdagangan, pertanian, perikanan yang meningkat belum memiliki dokumen cell plan untuk Menara microcell Perkembangan dunia digital dan teknologi seluler Adanya pengalihan kepemilikan Menara telekomunikasi ke pihak ketiga lainnya Menjadi wilayah yang dilewati jalur transportasi ke wilayah pulau seram lainnya Belum memiliki perda/perbup yang mengatur secara khusus tentang retribusi Menara telekomunikasi Pertumbuhan pengguna jasa internet Belum memiliki teknologi sistem informasi yang mampu melacak keberadaan menara

## Sumber: Hasil analisis
Optimalisasi  pemungutan  RPMT  dapat  dilakukan  dengan  pengembanga  investasi  menara konvensional.  Menara  rooftop  dan  menara  microcell.  Membentuk  basis  data,  mensosialisasikan tarif retribusi kepada perusahaan telekomunikasi/operator dengan baik merupakan beberapa cara pengoptimalan retribusi menara telekomunikasi (Maizunati, Nur Afiyah;, 2018)
Dalam  melaksanakan  pemungutan  retribusi  menara  telekomunikasi,  diperlukan  peraturan bupati  meliputi:  a.  Penetapan  Tarif  Retribusi,  berdasarkan  Evaluasi  DJPK  No.  S-113/PK/2019 menjelaskan  dalam  penyusunan  perda  retribusi  menara  telekomunikasi  khususnya  perlu melampirkan analisis dasar perhitungan tarif retribusi. b. Penetapan Zona dan Kawasan, penting untuk menetapkan dasar pengenaan koefisien index dalam mengestimasi tarif retribusi dan yang terakhir  adalah  tata  cara  pelaksanaan  pemungutan  RPMT  meliputi  wilayah  pemungutan, penentuan  pembayaran,  tempat  pembayaran,  angsuran,  dan  penundaan  pembayaran  mengingat keberadaan  pemilik  menara  di  luar  kabupaten.  Pemberian  sanksi  (administratif  dan  pidana),
penagihan,  keringanan  pembayaran  serta  aturan  mengenai  pembebasan  pembayaran  sebagai bagian dari kewenangan kepala daerah.

## Kesimpulan
Perubahan penentuan tarif retribusi menara telekomunikasi dari yang berbasis NJOP ke model pembebanan jasa pengendalian dan pengawasan dapat  ditentukan dengan pendekatan akuntansi menggunakan  model  pengkosan  berdasarkan  aktivitas  (activity  based  costing).  Dengan menggunakan  model  ABC,  peneliti  mengidentifikasi  aktivitas  yang  timbul  dalam  kegiatan pengendalian  dan  pengawasan  menara  telekomunikasi.  Dari  aktivitas  tersebut  ditelusuri komponen  biaya  yang  relevan.  Penentuan  tarif  tersebut  dapat  digunakan  oleh  pemda  sebagai acuan  dalam  penyusunan  perda  retribusi  menara  telekomunikasi.  Selain  penggunaan  aktivitas, pengukuran  menggunakan  variabel  zonasi  dan  jarak  tempuh  juga  diperlukan  sebagai perimbangan  dalam  penggantian  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemda  mengingat  jangkauan menara merata hingga ke seluruh kabupaten.
Sebagai  tambahan,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  kekuatan,  kelemahan,  hambatan  dan kesempatan  dalam  proses  pemungutan  retribusi  menara  telekomunikasi.  Pendirian  menara telekomunikasi  sebagai  upaya  swasta  meningkatkan  merupakan  dampak  adanya  peningkatan pengguna jasa internet. Gejala ini merupakan peluang bagi pemda dalam meningkatkan perolehan APBD dari sektor retribusi. regulasi yang minim, kondisi wilayah.
Keterbatasan  pada  penelitian  ini  adalah  masih  kurangnya  variabel  dalam  penentuan  tarif retribusi.  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  variabel  lainnya  sperti  jenis  menara  dan ketinggian  menara  untuk  menambah  variabilitas  koefisien  indeks  tarif  retribusi.  pemilihan variabel  juga  dapat  disesuaikan  dengan  kondisi  kawasan  tempat  berdirinya  menara telekomunikasi.

## Daftar Pustaka
Admin.
(2021). Forum Maluku.
Diambil Kembali Dari Forummaluku.Com: Https://Forummaluku.Com/Pengguna-Internet-Di-Maluku-Mencapai-1-520-910-Orang- Di-2020/Ragam/
Creswell, John  W;. (2010). Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches. Sage Publication.
Davey,  K  J;.  (1988). Pembiayaan  Pemerintah  Daerah:  Praktek-Praktek  Internasional  Dan  Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
Hansen,  Don  R;  Mowen,  Maryanne  M;.  (2007). Managerial  Accounting. Ohio:  Thomson  Higher Education.
Maizunati, Nur Afiyah;. (2018). Kajian Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang Tahun 2016-2017. Jurnal Rak (Riset Akuntansi Keuangan) , 35-50.
Rasad,  Syah;  Hermanto;  Animah;.  (2018).  Era  Baru  "Hutan  Kecil"  Menara  Telekomunikasi:
Rekonstruksi  Analisis  Perhitungan  Tarif  Retribusi. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi,  19 (1), 106-118.
Setiawan,  M  Arif;  Tantoni,  Ahmad;  Fahmi,  Hairul;.  (2021).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi Pemetaan  Persebaran  Menara  Telekomunikasi  Seluler  Berbasis  Gis  Di  Lombok  Tengah.
Jutsi (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi) , 61-70.
Smoke, Paul; Bahl, Roy; Solomon, David;. (2003). The Local Government Revenue System. Dalam R. B. Paul Smoke (Penyunt.), Restructuring Local Government Finance In Developing Countries.
Cheltenham, Uk: Edward Elgar Publisher.
Perda Kabupaten Seram Bagian Barat No.4 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan  Pemerintah  No.10  Tahun  2021  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah Peraturan Presiden RI No.33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
Surat  No.S-743/PK/2015  Tentang  Penghitungan  Tarif  Retribusi  Pengendalian  Menara
Telekomunikasi
Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah