https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1
Received: Desember 2018  Accepted: Januari 2019
Published: Januari 2019
Article DOI: http://dx.doi.org/10.24903/jam.v3i1.403

## Teknik Penyusunan Peraturan Desa di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara
Wahyuni Safitri Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
wahyunibun@gmail.com
Dinny Wirawan Pratiwie Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dinipratiwie@gmail.com

## Abstrak
Peraturan Desa tidak diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetapi pembentukan peraturan Desa diatur dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.  Adapun jenis peraturan di Desa ada 3 (tiga) yaitu : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Pembentukan peraturan di Desa melalui  tahapan  :  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi. Teknik penyusunan peraturan di Desa diatur dengan pasal  32  Permendagri  No.111  Tahun  2014  tentang  ketentuan  mengenai  teknik    penyusunan peraturan di Desa dan keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara  penyusunan  peraturan  di  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Bupati/Walikota.  Kerangka Penyusunan  peraturan  perundang-undangan  mencakup  Judul,  Pembukaan,  Batang  Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan) dan lampiran (jika diperlukan).
Keywords : Teknik Penyusunan, Peraturan Desa.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## Pendahuluan
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  merupakan  salah  satu  unsur  yang  wajib  dilaksanakan  oleh Dosen di sebuah Perguruan Tinggi, dalam rangka pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada pengabdian masyarakat kali ini dilakukan dengan cara berbeda dari kegiatan sebelumnya, dengan mengangkat tema terkait Pembentukan Peraturan Desa yang dikhususkan pada kegiatan Bimbingan  Teknis  Pembentukan  Peraturan  Desa  di  Desa  Manunggal  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang.
Pemilihan lokasi kegiatan bukan tanpa alasan, sebelumnya tim peneliti yang terdiri dari dosen Fakultas  Hukum  pernah  mengadakan  penelitian  di  desa  tersebut,  dengan  mengangkat  tema yang  berhubungan  dengan  peraturan  desa.  Perangkat  desa  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Kepala  Desa  merasa  sangat  antusias  dan  berterima  kasih  telah  diadakan  penelitian  di  desa tersebut, selain itu Kepala Desa Manunggal Jaya Bapak Imam Murodi, SE bermaksud meminta kepada tim dosen Fakultas Hukum untuk dapat memberikan tambahan ilmu terkait penyusunan peraturan  desa  yang  belum  cukup  dikuasai  oleh  para  perangkat  desa  dalam  hal  ini  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  memiliki  tugas  untuk  merancang  peraturan  desa  bersama perangkat desa yang ada di Desa Manunggal Jaya.
Permohonan  mereka  terkait  pembimbingan  dalam  pembentukan  peraturan  desa  tersebut menjadi latar belakang tim pengabdian memutuskan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  di  Desa  Manunggal  Jaya  Kecamatan  Tenggarong  Seberang.  Bimbingan  terkait pembentukan  Peraturan  Desa  menjadi  sangat  penting  diberikan,  mengingat  Undang-Undang teentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang membawa perubahan bagi sistem pemeintahan desaa itu sendiri. Perangkat di setiap desa diharapkan dapat membentuk sebuah aturan yang memang dibutuhkan  masyarakat  yang  ada  di  desa  tersebut,  yang  mana  aturan  tersebut  sesuai  dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait teknik peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.

## Tujuan
Tujuan dari Pengabdian Masyarakat ini antara lain:
1. Memberikan bimbingan teknik kepada perangkat desa dalam membentuk peraturan desa;
2. Mengimplementasikan peraturan yang telah ditetapkan.

## Manfaat
Adapun yang menjadi manfaat dari Pengabdian Masyarakat ini adalah:
1. Mampu memberikan bantuan dan pembimbingan bagi masyarakat desa dan perangkat desa pada khususnya.
2. Mampu  memberikan  solusi  terhadap  ketidakpahaman  perangkat  desa  dalam  hal pembentukan peraturan desa.
Lokasi & Waktu
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  diadakan  di  Desa  Manunggal  Jaya  Kecamatan Tenggarong Seberang pada tanggal 9 September 2017.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## Metode
Metode kegiatan yang digunakan pada pengabdian kali ini dengan metode ceramah interaktif, disertai  dengan  mengaplikasikan  teknik  penyusunan  peraturan  desa  secara  praktek  pada peraturan yang telah dibuat sebelumnya oleh perangkat desa yang ada.

## Pembahasan
Landasan utama dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya diatur pada Pasal 7 yang mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan  desa  merupakan  salah  satu  aturan  yang  tidak  termasuk  dalam  jenis  aturan  yang terdapat pada Pasal 7 tersebut, akan tetapi peraturan desaa memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui keberadaannya sepanjang  diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Peraturan desa merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  kemudian  diturunkan  ke  dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dan  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  tersebut mengharuskan untuk dibentuknya peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman di dalam pembentukan  peraturan  dalam  hal  ini  peraturan  desa.  Pembentukan  peraturan  desa  berdasar pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis Penyusunan Peraturan Desa.
Ada tiga jenis peraturan di desa, antara lain: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.  Didalam pembentukan peraturan di desa melalui tahapan-tahapan, sebagai  berikut:  Perencanaan,  Penyusunan,  Pembahasan,  Penetapan,  Pengundangan, Penyebarluasan,  Evaluasi  dan  Klarifikasi.  Tahapan  tersebut  tidak  berbeda  dengan  tahapan didalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2) Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Penyusunan  Peraturan  Desa menyebutkan, ayat (1) ketentuan mengenai teknis penyusunan peraturan di desa dan keputusan kepala  desa  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Dan ayat (2) ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
Kerangka Peraturan Desa mencakup:
A. Judul
- Setiap peraturan desa harus diberi judul
- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan desa
- Judul  ditulis  seluruhnya  dengan  huruf  kapitaldan  diletakkan  di  tengah  marjin  tanpa tanda baca
- Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dapat berupa satu kata atau frasa  tetapi  secara  esensial  maknanya  telah  mencerminkan  isi  peraturan  yang bersangkutan dan tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1
B. Pembukaan
1. Frase  Dengan  Rahmat  Tuhan  YME,  ditulis  dengan  seluruhnya  huruf  kapital  dan diletakkan di tengah marjin pada pembukaan peraturan desa
2. Jabatan  Pembentuk  Peraturan  Perundang-undangan,  ditulis  seluruhnya  dengan  huruf kapital dan diletakkan dengan marjin setelah frasa Dengan Rahmat Tuhan YME, dan diakhiri tanda baca koma.
3. Konsiderans
- Harus  diawali  dengan  kata  “Menimbang”  yang  memuat  uraian  singkat  mengenai pokok-pokok  pikiran  yang  menjadi  latar  belakang,  alasan-alasan,  serta  landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis dibentuknya peraturan desa
- Jika  konsiderans  lebih  dari  satu  pokok  pikiran,  maka  tiap-tiap  pokok  pikiran dirumuskan  pengertian,  dari  tiap-tiap  pokok  diawali  dengan  huruf  a,  b,  c,  dst  dan diakhiri tanda titik koma (;)
4. Dasar Hukum
a. Diawali dengan kata “mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum.
b. Dasar hukuum dapat dibagi 2 (dua), yaitu: 1. Landasan yuridis kewenangan membuat peraturan desa; dan 2. Landasan yuridis materi yang diatur.
c. Yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  hanyalah  jenis  peraturan  perundang- undangan yang derajatnya lebih tinggi atau sama dengan pokok hukum yang dibuat.
d. Dasar  hukuum  dirumuskan  secara  kronologis  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan.
e. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia
f. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan maka dasar hukum diawali dengan huruf arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
5. Diktum
a. Kata  “memutuskan”  yang  seluruhnya  ditulis  dengan  huruf  kapital,  tanpa  spasi, dan diakhir dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakkan di tengah marjin.
b. Kata menetapkan
c. Nama peraturan desa yang seluruhnya di tulis dengan huruf kapital tanpa disertai keterangan daerahnya dan diakhiri tanda baca titik.
C. Batang Tubuh
1. Ketentuan umum
2. Materi pokok yang diatur
3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
4. Ketentuan Penutup
D. Penutup Penutup suatu aturan memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan
b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
c. Nama lengkap pejabat  yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital dan tanpa gelar
d. Penetapan peraturan desa ditandatangani oleh Kepala Desa
e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1
f. Pengundangan peraturan desa ditanda tangani oleh sekretaris desa.
E. Penjelasan (jika diperlukan)
F. Lampiran (jika diperlukan)
Demikian  materi  yang  disampaikan  pada  kegiatan  bimbingan  teknis  penyusunan peraturan desa yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dosen  Fakultas  Hukum.  Berikut  peraturan  desa  yang  telah  diperbaiki  pada  saat  kegiatan pengabdian.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA MANUNGGAL JAYA
Jl. Sawo No.05
RANCANGAN PERATURAN DESA MANUNGGAL JAYA NOMOR …… TAHUN 2013 (Penebalan huruf tidak perlu)
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA MANUNGGAL JAYA,
Menimbang : a. b. bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  merupakan  ujung  tombak  perekonomian desa  meningkat  melalui  terbentuknya  pasar  desa  Manunggal  Jaya  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  usahanya  dikelola  secara  maju  dan modern; bahwa  pasar  desa  Manunggal  Jaya  peranannya  sangat  strategis  selain  akan menciptakan  lapangan  kerja  luas  juga  dapat  menumbuhkan  dunia  usaha  dan kewirawausahaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya; c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959    tentang  Penetapan  Undang-Undang Darurat  Tahun  1953    tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  di  Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953  Nomor 9)  sebagai Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik    Indonesia    Tahun  1959  Nomor  72, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.........); 5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor    ......,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..........); 6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004    tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005    tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan    Daerah    (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014    tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang  Desa  (Lembaran  Neg ara  Republik  Indonesia  Nomor  … .. Tahun  … ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor..........);
9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4738);
10. Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003    tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Keuangan  Desa    (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Tahun  2007
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## Kesimpulan dan rekomendasi
Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  berbentuk  bimbingan  teknis bagi perangkat desa dalam rangka penyusunan peraturan desa di Desa Manunggal Jaya ini dapat memberikan tambahan  ilmu dari sisi praktis bagi perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Disertai dengan antusiasme para perangkat desa pada saat kegiatan tersebut yang sangat baik, dan ilmu yang ada bisa secara langsung dibagikan kepada masyarakat khususnya perangkat desa di Desa Manunggal Jaya.
Rekomendasi  yang  dapat  diberikan,  harapan  dari  tim  dosen  kegiatan  pengabdian  seperti  ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan dan dengan cakupan daerah yang dapat diperluas lagi. Karena jika berbicara teknik penyusunan peraturan, perlu disediakan waktu yang cukup untuk langsung dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1

## lampiran
Dokumentasi Kegiatan
https://journal.uwgm.ac.id/index.php/abdimasmahakam/index E-ISSN: 2549-5755 Januari 2019, Vol. 3 No. 1