## Pengelolaan Irigasi Oleh Himpunan Petani Pemakai Air “Tirtosari” di Desa Kesambirampak Kabupaten Situbondo

## Irrigation Management by the "Tirtosari" Water User Farmer Association in Kesambirampak Village, Situbondo Regency
Ernawati, Hary Yuswadi Prodi Sosiologi, FISIP, Universitas Jember Email: hary_yuswadi.fisip@unej.ac.id

## Abstract
Many factors drive the success of a food security program. One technical factor that strongly supports  agricultural  productivity  is  the  availability  of  irrigation  water  suitable  for  crop needs.  In  this  case,  irrigation  cannot  be  separated  from  Irrigation  Services,  Agricultural Services,  and  HIPPA.  Initially,  village  irrigation  management  was  carried  out  by  an irrigation inspector named ulu-ulu, who was at the lowest level in the village organizational structure.  In  its  implementation,  village  irrigation  management  faced  many  obstacles, causing gaps in water distribution. The purpose of this study is to analyze and describe the management  of  agricultural  irrigation  by  HIPPA.  This  study  uses  qualitative  methods,  and the informants are determined using purposive techniques. From this study, it was found that many  factors  cause  ineffectiveness  in  irrigation  management.  One  of  them  is  weak coordination  in  the  HIPPA  organization.    It  is  even  worse  with  the  emergence  of  money politics in water distribution among farmers and water supervisors.
Keywords:  Irrigation  management, Water  User  Farmer  Association ,  farmer,  irrigation service.

## Abstrak
Ada  banyak  faktor  yang  mendorong  keberhasilan  program  ketahanan  pangan.  Salah  satu faktor  teknis  yang  sangat  mendukung  produktivitas  pertanian  adalah  ketersediaan  air  irigasi yang  sesuai  untuk  kebutuhan  tanaman.  Dalam  hal  ini,  irigasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari Layanan  Irigasi,  Layanan  Pertanian,  dan  HIPPA.  Pada  awalnya,  pengelolaan  irigasi  desa dilakukan  oleh  seorang  inspektur  irigasi  bernama  ulu-ulu  yang  berada  di  tingkat  terendah dalam struktur organisasi desa. Dalam implementasinya, pengelolaan irigasi desa mengalami banyak  kendala,  sehingga  menyebabkan  kesenjangan  dalam  distribusi  air.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan  manajemen  irigasi  pertanian oleh HIPPA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan informan ditentukan dengan menggunakan  teknik  purposive.  Dari  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  banyak  faktor menyebabkan  ketidakefektifan  dalam  pengelolaan  irigasi.  Salah  satunya  adalah  lemahnya koordinasi dalam organisasi HIPPA. Ini semakin buruk dengan munculnya politik uang dalam distribusi air di kalangan petani dan pengawas air.
Kata kunci: Pengelolaan irigasi, Asosiasi Petani Pengguna Air, petani, layanan irigasi.

## 40

## Pendahuluan
Desa  Kesambirampak  Kecamatan  Kapongan  merupakan  salah  satu  desa  yang  memberikan kontribusi  terbesar  dalam  sector  pertanian.Desa  tersebut  terbagi  menjadi  7  dusun  yaitu Krajan,  Sarse,Nyior  Cangka,  Karang  Malang,  Karang  Layar,  Rambutan  dan  Pajuko’an.
Produksi  pertanian  tanaman  pangan  yang  dihasilkan  olehmasyarakat  setempat  diantaranya adalah  padi,  jagung,  kacang  tanah,  kedelai, dan  lain-lain.
Keberhasilan  program  ketahanan    pangan    sangat    ditentukan  oleh    keberhasilan  dalam produksi  pertanian. Dalam  hal  ini,  salah  satu  faktor teknis yang sangat mendukung dalam produktivitas  pertanian  adalah  ketersediaan  air    irigasi    yang    baik  dan  sesuai  kebutuhan tanaman. Air  merupakan  material  yang  penting  dalam  menjaga  seluruh  kelangsungan  hidup seluruh makhluk  hidup yang ada di bumi, baik itu untuk kebutuhan manusia, hewan, ataupun tumbuhan.  Hal  tersebut  menjadikan  air  menjadi  unsur  penting  dan  menjadisalah  satu  kunci keberhasilan dalam produksi  pertanian.
Ketersediaan  air  bagi    petani    merupakan    faktor    mutlak    bagi    petani.  Sebab  yang dibutuhkan oleh tanaman adalah air  yang  terdapat dalam  tanah  yang  ditahan oleh  butir- butir tanah  dan  tanaman akan  sangat  peka terhadap  kekurangan  air  pada masa mudanya. Selama    ini    masyarakat    petani    menganggap  air  sebagai  milik  umum  ( PublicGoods ) sehingga  dalam  pemakaiannya  tidak  memerlukan  biaya  ataupun    aturan-aturan    khusus. Aturan    yang    berlaku    atas    fakta    kebutuhan    air  dari  masyarakat  petani  umumnya  tidak dalam  bentuk  tertulis.  Hal  ini  mengancam  keberadaan  irigasi  desa,    terutama  dalam memperoleh hak  memanfaatkan   air.
Jika    kita    berbicara    tentang    irigasi    desa,  tentu  tidak  lepas  dari  peran  HIPPA,Dinas Pengairan,dan  Dinas  Pertanian.  Pada  awalnya  pengelolaan  irigasi  desa    dilakukan  oleh petugas  air  yang  sering    disebut    dengan ulu-ulu yang  merupakan  unsur  terbawah  dalam perangkat desa.Secara  struktural  jika dilihat  dalam  pemerintahan desa posisi Ulu-Ulu dan HIPPA  berada  di  bawah  lembaga  desa.  Akan  tetapi,dalam  perkembangannya,pemerintah melalui  kebijakannya yaitu  Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 1982  tentang  pengelolaan irigasi    tersier    dilaksanakan  oleh  Pemerintah    bersama-sama    dengan    petani    pemakai
air.Dalam  hal  ini,  pemerintah  menganjurkan  untuk      pembentukan  lembaga  sebagai    wadah bagi    petani    pemakai  air    dalam    sebuah    lembaga    yang    disebut Perkumpulan  Petani Pemakai  Air (P3A).
Keterikatan  struktur    organisasi    masyarakat  irigasi  antara    kelompok    petugaspemerintah dengan    kelompok    petani    pemakai  air    umumnya  sangat    lemah.  Salah  satu    faktor  yang menyebabkan    terjadinya    kelemahan  sistem    pengelolaan    irigasi  yaitu  karena  kurangnya koordinasi    antara    Dinas  Pengairan  dan  petugas    irigasi  desa  yang  masih  mementingkan kepentingan    pribadi.    Selain    itu,  juga    terjadi  karena  beberapa  sebab,  antara  lain  belum terpadunya  pemahaman  tujuan  irigasi  antara  kelompok  petugas  irigasi  pemerintah dankelompok masyarakat petani pemakai air. Bagi petugas  irigasi  pemerintah, tujuan  irigasi adalah keberhasilan program  pengadaan pangan  melalui  usaha  tani secara  intensif.

## Pembahasan

## 1. Kondisi Geografis Desa Kesambirampak
Wilayah  Desa  Kesambirampak  secara  Geografis  dengan  luas  wilayah  291.817  Ha  dengan prosentase 24 %. Dengan Topografi wilayah Desa Kesambirampak   berada  pada  ketinggian 1 m dari  permukaan  air laut. Angka curah  hujan  rata-rata cukup  rendah, sebesar  124 mm pertahun    sebagaimana    daerah  lain  di    Indonesia,  Desa    Kesambirampak    beriklim    tropis dengan  tingkat  kelembaban  udara  lebih kurang 62% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah  hujan  terendah  terjadi  pada  bulan  juni  sampai  dengan Oktober.Iklim  Desa Kesambirampak  sama dengan iklim  keseluruhan  Kabupaten  Situbondo, yakni  iklim  tropis dengan 2 musim, yaitu  musim  hujan  antara  bulan  Nopember – April  dan  musim  kemarau antara  bulan  April – November.

## a. Jenis Komoditas yang Diusahakan
Pengelolaan  usaha  tani, dimana  saja  dan kapan saja, dalam  hakikatnya akan dipengaruhi oleh    perilaku    petani  yang    mengusahakan. Alam  dan  tanah  merupakan  faktor  asli    dalam segala    bidang  produksi,  khususnya    dalam  bidang  pertanian.  Namun    demikian    ada beberapa pendapat  yang  memasukkan  bahwa dalam produksi pertanian, selain  faktor  alam dan tanah “ Manajemen ” juga termasuk  dalam  faktor-faktor  produksi  pertanian.
Kebiasaan    masyarakat    desa    Kesambirampak,  dalam    mengelola  usaha    tani  ,  pada
umumnya  petani  tidak   menguasai   permasalahan  atau kondisi   yang dia hadapi  sehingga merasa    kebingungan    jika  terjadi  perubahan  kondisi.Sebagai    akibatnya    petani  tidak  dapat meraih    kemampuan    peluang    yang    ada.  Komoditas  tanaman  yang    diusahakan    saat    ini sudah dilakukan  dari sejak dulu  yaitu  pertanian padi,  seperti  pernyataan Samsuri:
“Ya  paling  banyak  kalau  disini  padi.    Sejak  jaman  embah  saya  dulu  sudah menanam  padi  yang  paling  sering  ditanam,  apabila  dibandingkan    dengan    yang lainnya.Keseringan  padi”. (Wawancara  Tanggal  17  November  2017,Pukul  08.00 WIB)

## b. Potensi Unggulan
Desa Kesambirampak memiliki  potensi  yang  bagus untuk  daerah pertanian  karena  kondisi tanah  di  daerah  tersebut  merupakan  jenis  tanah gembur. Kegiatan  penduduk  berdasarkan penggunaan  lahan  di  bidang  pertanian  Kecamatan    Kapongan    seluas  4.455  ha,  yang digunakan  sebagai    lahan    perkebunan  1.035  ha,  ditamani      hutan    rakyat  284  ha,    padang pengembalaan    60  ha,    lahan  bukan  pertanian  1909    ha,  dan    dijadikan    sebagai    lahan persawahan 2.441 ha.
Jumlah  produksi  padinya  lebih  banyak  dari    pada  jenis  pertanian  lainnya  untuk  setiap tahunnya.  Jumlah  air  yang    tepat    untuk  diberikan  kepada  sawah  milik  petani  ,waktu pemberian  air,  dan  tersedianya  kebutuhan  air  menjadi  faktor  yang    menentukan  dalam keberhasilan  panen padi .Akan tetapi lambat laun, hubungan antara hasil  produksi  dengan luas areal sawah mengalami penurunan. Seperti apa yang telah  diungkapkan  oleh Agus:
“  Petani    sini    dari  dulu  itu  lebih    banyak    menanam  padi.  Kalau    sudah  musim ke3(musim kemarau) biasanya jagung.Ya  kadang-kadang   juga  menanam  terong dan  cabe.  Tapi  jarang”. (  Wawancara  Tanggal  27  November  2017,Pukul  08.30 WIB).

## c. Kelembagaan Desa dalam Pengelolaan Irigasi
Dalam pengelolaan irigasi diatur oleh sistem  kelembagaan  yang berlaku  dalam kehidupan tradisional di setiap  wilayah-wilayah masing-masing. Irigasi adalah bagian yang integral dan esensial  dari  kehidupan  desa.  Struktur  kehidupan  desa  tidak  akan  lengkap  tanpa  juga
mengatur  sistem  pengelolaan  dan  penggunaan  air(Suzanne,1995:40).  Irigasi  di  Desa Kesambirampak    termasuk    pada  irigasi    sederhana    yang    memiliki  bangunan  semi permanen.  Akan  tetapi,  sistem  pembagiannya  belum  sepenuhnya  mampu  mengatur  dan mengukur.  Dalam    mengelola    sumber    daya  air,    ada    petugas    irigasi  desa  yang  disebut dengan ulu-ulu yang    bekerja  sama    dengan    petugas  irigasi  pemerintah.  Untuk  hal  yang teknis dan semi teknis dikelola oleh Dinas Pengairan sampai ke saluran sekunder, sementara yang tersier dan saluran cacing ke sawah-sawah diserahkan kepada petani pemakai air.
Akan  tetapi,  realita  di    lapangan    menunjukkan  bahwa    Dinas    Pengairan  yang  merupakan lembaga pemerintah tidak  menangani  secara langsung  distribusi   air   pada  petani. Hal ini disebabkan pembagian  air dari  saluran   tersier sudah  diserahkan   kepada lembaga HIPPA. Peran HIPPA  sudah  tidak berfungsi lagi yang menyebabkan  distribusi air  petani  menjadi tidak  teratur  lagi.  Oleh karenaitu masyarakat  petani dianggap  cenderung berlebihan dalam penggunaan  air  irigasi tanpa  mengetahui permasalahan yang  sebenarnya.

## 2. Tata Kelola Irigasi Yang Tidak Efektif

## a . Kompromi dan Kompetisi
Soekanto,(2001:218) menjelaskan  Persaingan atau Kompetisi dapat  diartikan  sebagai suatu proses menyalurkan  keinginan –keinginan yang bersifat kompetitif  dari orang  perorangan atau  kelompok-kelompok  manusia. Sifat –sifat  manusia  pada umumnya  adalah  semakin banyak  seustau dihargai, semakin  meningkat  keinginan untuk  memperolehnya.
Kebutuhan air  bagi  petani  merupakan faktor dasar  kebutuhan  petani ,baik jumlah maupun kualitasnya. Artinya jika air sulit  untuk  didapat,kondisi  ini dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan antar petani  pengguna air irigasi dalam kesehariannya.

## b . Politik  Uang  dalam Tata Kelola Irigasi
Politik menurut Maurice  Duverger ( 1998)  mengatakan  bahwa politik adalah  bagian  dari masalah  kekuasaan. Kekuasaan adalah seluruh  jaringan lembaga-lembaga ( institutions ) yang mempunyai    kaitan    dengan  otoritas,  dalam  hal  ini,  suasana  dominasi  beberapa  orang  atas orang-orang  lain.  Pertama,  bilamana  orang-orang    melihat  politik  pada  dasarnya  sebagai arena pertarungan atau medan pertempuran.Dalam hal ini kekuasaan  memungkinkan mereka yang  berhasil  merebut    dan    mengontrolnya    untuk    berkuasa  dan  mempertahankan kekuasaannya di  dalam  masyarakat.
Dalam    tata    kelola    irigasi    yang    paling    rawan    terjadinya    persaingan  pada  saat  musim kemarau.  Sebagaimana  telah  dijelaskan    sebelumnya,konflik    atas  pengelolaan  air    menjadi bagian yang pernah bisa dilepaskan dalam  kehidupan  sehari-hari. Keberadaan air  pengairan merupakan fakto dasar bagi pertanian   menempatkan  masalah air  irigasi  sebagai suatu hal yang penting  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  tanaman( untung-rugi).
Mereka  yang  punya uang  biasanya dominanlebih  mendapatkan  air sesuai waktunya.Jadi perbandinga banyaknya uang  mempunyai peranan tersendiri  bagi  tukang  turap ( Ulu-ulu ). Nono :
” Ya itu.  Sama tukang turapnya  harus  komunikasi  yang  baik. Kadang ya itu, tukang turapnya jarang  ngontrol air kalau  gak  di kasih uang. Sekali turap itu paling tidak ya 10 rb”.
Pihak  pemegang  politik uang  yang  dimaksud dalam pengelolaan irigasi desa yaitu  tukang turap ( Ulu-ulu ) akan  memberi  air  kepada  para petani  apabila ia  sudah  membayar  uang atau  lainnya. Tanpa disadari  kebijakan tersebut akhirnya berdampak  pada  keadilan petani dalam  memperoleh air.

## c. Konflik  Perebutan  Air
Konflik  adalah    unsur    yang    menjadi    fenomena    paling    sering    muncul  karena    konflik selalu    menjadi    bagian    hidup    manusia  yang    bersosial  dan  berpolitik    serta    menjadi pendorong  dalam  dinamika  dan  perubahan  sosial-politik ( Korlnblurn, 2003: 294).
Air  berpotensi    menimbulkan  konflik,  apabila    ketersediannya    tidak  seimbang    dengan penggunaan    air    itu    sendiri.  Ketidakseimbangan    inilah    dirasakan    para    petani  .  Seperti yang di  ungkapkan oleh Samsuri:
“Repot dik, biasanya konfliknya itu musim kemarau. Karena para petani  saling merebut  untuk mendapatkan jatah air. Kadang  sudah tau gilirannya  saya,tiba-tiba sawah yang   punyanya totok itu yang mencuri atau  memutus aliran  airpunyak saya ” .(Wawancara Tanggal 17 November 2017, Pukul 08.00 WIB).
Menurut  Samsuri,  jika  tidak  menggunakan  cara  seperti  itu  maka  ia  harus  menunggu  lama
untuk    mendapatkan    air.  Untuk    itulah    agar    air      mudah    diperoleh  para  petani  langsung melaporkan  ke  tukang  “ turap ”  ( Ulu-ulu )  .  Air  sebagai  kebutuhan  dasar  dalam  bidang pertanian  mempunyai  pengaruh  yang  besar  pada    kehidupan    petani.  Jika    air    yang dibutuhkan  dirasa    masih    kurang,    maka    petani    akan    berusaha    untuk    mencukupinya dengan  berbagai  cara.  Cara-cara  inilah  yang  biasanya  melahirkan    suatu    kebiasaan    yang salah, sehingga  merugikan  petani  lainnya. Pencurian air tidak hanya dilakukan oleh petani saja, tetapi juga dilakukan oleh Ulu - ulu . Seperti halnya yang diungkapkan Oleh Robi:
“ Apalagi  kalau  musim  kemarau,  pintu  pengambilan  itu  harus  dijaga.  Karena  kalau gak  seperti  itu,  banyak  ulu-ulu  yang  nakal.Malam-malam  kadang  ya  buka  air.  Biar airnya masuk ke wilayahnya  sendiri”.(Wawancara Tanggal 10 November 2017,Pukul 08.00 WIB

## 3. Peran IPAIR untuk Pemeliharaan  Sarana  Irigasi
Ipair    adalah  iuran  yang  diserahkan  oleh  petani  pemakai  air  atas  jasa  pelayanan  yang diterima.  Undang  undang  (UU)  Nomor  11  tahun  1974  tentang  pengairan  pasal  14  ayat  (2) menetapkan  bahwa masyarakat  yang  mendapat  manfaat langsung  dari  adanya bangunan – bangunan pengairan dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan  sebagai  pengganti  jasa pengelolaan. Menurut Suzanne (1995:14) Ketentuan inilah yang  menjadi dasar hukum bagi diterapkannya Ipair. Dalam penerapan Ipair, beberapa  kriteria yang  digunakan  antara  lain:
• Ipair  wajib  dibayar  oleh  pemakai  air  bila  menerima  pelayananirigasi  sebagaimana disepakati. Kalau tidak ada pelayanan irigasi,Ipair tidak dipungut.
• Tarif  Ipair  ditetapkan  oleh  Bupati  atas  dasar  kesepakatan  antara  petani  (  diwakili  oleh gabungan  P3A)  dengan    pemerintah    daerah.  Besarnya    tarif  sebagai  target  didasarkan pada  kebutuhan O & P dengan mempertimbangkan antara  lain tingkat  pelayanan irigasi, macam  tanaman, musim dan sebagainya.
• Dana  Ipair  yang  terkumpul  dari  suatu  daerah  hanya  digunakan  untuk  membiayai  O&  P irigasi di daerah yang bersangkutan.
• Dana  Ipair    hanya  boleh  digunakan  untuk      membiayai  O  &  P    yang    rutin  dan berkala,tidak untuk  membiayai  pembangunan atau  rehabilitasi.
Dalam    program    pengguna    air    irigasi,  para  masyarakat    Kesambirampak  yang memanfaatkan    ai  irigasi  nantinya  akan    menanggung    biaya.  Bagi    para  petani  yang
menggunakan    jasa    irigasi      akan    dikenakan    biaya    sebesar    Rp.  25.000-Rp.  30.000.Hal tersebut juga diungkapkan oleh Samsul:
“ya petani   bayar IPAIR. Kalau tanaman Padi itu biasaya 30 ribu   per lokke ( tiap petak).  Kalau  Palawaija  25ribu.  Ya    kadang    ada  juga  petani  yang  gak  bayar. Bayarnya    setiap    tiga  bulan  sekali  itu,waktu  petani  sudah  panen” .  (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017,Pukul 18.30 WIB).

## 4. Proses  Penyelesaian  Konflik  yang  Dilakukan Oleh HIPPA
Air  sebagai anugerah dari  Tuhan , dapat  memberikan  manfaat yang  bersifat  positif  bagi manusia  apabila dimanfaatkan  dengan benar. Adanya  anggapan  bahwa air  irigasi   adalah barang    publik    ( public    goods) menyebabkan  pertentangan  kebutuhan  ( conflict  interest ) sehingga  menyebabkan  masyarakat  kurang    efisien    dalam  menggunakan  air.  Dalam  sektor pertanian    khususnya  untuk  mencapai    pengelolaan    sumber    daya    air    yang    efektif    dan berkelanjutan, maka diperlukan penyesuaian  kelembagaan  dalam  pengelolaan  irigasi, baik itu lembaga  pemerintah  ataupun  lembaga  desa.
Realita  yang  terjadi  di  Kesambirampak  Sanksi  tersebut    sayangnya    dalam      pelaksanaan hanya berbentuk teguran.  Sebagaimana S  mengungkapkan :
“Ya  aturannya    kalau  missal  ada  petani  melanggar.  Kembali  sesuai  aturan  dengan AD/ART  itu. Tapi ya itu dek. meski ada aturan AD/ART  itu kalau  ada  petani yang melanggar  paling  ya cuma di  tegur. Gak  ada   sanksi  yang  jelas. Kalau  misalnya Sub-blok ya paling cuma  sekedar  peringatan itu”. (Wawancara Tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 18.30 WIB).
Penerapan  sanksi   yang  tidak  jelas  inilah  menyebabkan   terjadinya  konflik  dikalangan petani    pengguna  air    irigasi.  Dalam  hal  ini,  permasalahan  konflik    pengguna    air    irigasi termasuk dalam konflik  terbuka. Di desa Kesambirampak konflik  tersebut  berupa  tindakan yang dilakukan oleh petani dengan petani lain yaitu saling merebut mencuri air. Susan ( 2008: 100)  mengatakan  konflik   terbuka adalah situasi   ketika konflik  sosial  telah  muncul  ke permukaan  yang  berakar  dalam  dan  sangat  nyata, dan  memerlukan  berbagai   tindakan untuk  mengatasi  akar  penyebab   dan  berbagai  efeknya. Sehingga  perlu adanya  campur tangan  oleh  pihak  pemerintah    ataupun    petugas    dari  desa  untuk    menyelesaikan  berbagai tindakan  yang  terjadi di desa Kesambirampak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  didapat  oleh  peneliti  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  Tata kelola irigasi pertanian mengalami banyak  kendala yang dihadapi oleh masyarakat  tani yang ada  di  desa  Kesambirampak.  Hal    ini    disebabkan  lembaga    HIPPA  tersebut  mengalami penurunan  aktivitasnya  karena  adanya  disharmoni  organisasi  dan  menguatnya    faktor kepentingan yang dilakukan oleh  petugas-petugas dari  lembaga  tersebut. Akibat selanjutnya adalah  melemahnya koordinasi dalam organisasi HIPPA secara  keseluruhan. Hal ini menjadi semakin  kompleks dengan munculnya politik uang dalam distribusi air.

## Daftar Pustaka
Cresswell,  John  W.  2016. Research  Design  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif dan Campuran . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Duverger, Maurice.1998. Sosiologi Politik .Jakarta:RajaGrafindo Persada.
E, Suzanne. 1996. Irigasi di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES.
Ferystiawan,  Mirza.  2010. Intervensi  Penyuluh  Pertanian  Dalam  Pemberdayaan  Sosial Ekonomi  Gabungan  Kelompok  Tani  Di  Asembagus .Universitas  Jember.  Skripsi  . Fakultas Ilmu Sosial dan Politk.
Jayanti,Nur.2006. Konflik  antar  Petani  Pengguna  Air  Irigasi    Sawah  Pertanian  di  Desa Wongsorejo  Kecamatan  Wongsorejo  Kabupaten  Banyuwangi .  Universitas  Jember. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
Miles  dan  Hubeerman,  A.M.  2014. Analisis  Data  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Pasandaran, Efendi.1988. Irigasi Kelembagaan dan Ekonomi . Jakarta:PT.Gramedia.
Pedoman  Penulisan Karya Ilmiah.2017. Jember University.
Pusposutardjo,  Suprodjo.2001. Pengembagan  Irigasi  Usaha  Tani    Berkelanjutan  dan Gerakan  Hemat  Air .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen Pendidikan   Nasional.
Soekanto,Soerjono.2012. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Suratiyah,Ken. 2015. Ilmu Usaha Tani . Jakarta: Penebar Swadaya.
Susan,Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta : Kencana.
Syahyuti.  2006. Konsep  Penting  dalam  Pembangunan  dan  pertanian.  Jakarta  Selatan: PT. Bina Rena Pariwara.
Syahyuti, dkk. 2014. Organisasi Kesejahteraan Petani. Bogor : IPB Press.
Yuswadi,  Hary.  2005. Melawan  Demi  Kesejahteraan:  Bentuk  Perlawanan  Petani  Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian . Jember: Kompyawisda Jatim.
---------------. 2001. Pengembangan Irigasi Usaha Tani Berkelanjutan . Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional