TELAAH FIQH SIYASAH DAN PATOLOGI SOSIAL TERHADAP KONSEP ZERO KEMISKINAN DALAM LIMA PILAR PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR
Ismardi, M.Ag & Arisman
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Penghapusan  kemiskinan  dari  sebuah  masyarakat  merupakan  tugas  utama  dari pemerintah.  Islam  menginginkan  terjadinya  distribusi  kekayaan  yang  merata dengan  menegakkan  dan  menerapkan  hukum  zakat,  memberdayakan  baitul  mal, kharaj  (pajak  tanah),  ghanaim  (harta  rampasan  perang),  dan  melarang  riba. Kegiatan  ini  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dan  efektif  untuk menghapuskan  kemiskinan  dan  kondisi  sulit  dalam  masyarakat.  Konsep  zero kemiskinan  ini  khusus  di  Kabupaten  Kampar,  ada  hal-hal  yang  mesti  jadi perhatian agar program ini dapat diwujudkan dengan tidak terlalu lama, antara lain : pertama,  Pemerintah kabupaten Kampar hendaknya selalu mengevaluasi, karena fakta dilapangan didapati bahwa banyak diantara masyarakat yang telah dibina  di  balai  pelatihan  pertanian  terpadu  Kampar  tidak  memperoleh kesempatan  untuk  menikmati  pinjaman  modal  yang  telah  dijanjikan  Pemkab.  Ini disebabkan  karena  dana  tersebut  bisa  diperoleh  melalui  mekanisme  pengajuan proposal  yang  disertai  agunan,  sedangkan  mereka  adalah  masyarakat  ekonomi lemah yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan agunan. Kedua, Menciptakan hubungan dan komunikasi secara bijak dengan berbagai pihak.

## Abstract
Elimination  of  poverty  of  a  society  is  the  main  task  of  the  government.  Islam wants  the  equitable  distribution  of  wealth  by  enforcing  and  applying  the  law  of charity, empowering Baitul Mal, kharaj (land tax), ghanaim (spoils of war), and prohibits  usury.  These  activities  play  a  very  important  role  and  effective  way  to eliminate  poverty  and  difficult  conditions  in  the community.  The  concept  of  zero poverty specifically in Kampar, there are things that should be a concern for this program  can  be  realized  by  not  too  long,  among  other  things:  first,  the Government of Kampar should always evaluate, due to the fact the field is found that  many  of  the  people  who  have  nurtured  in  Kampar  integrated  agricultural training  centers  do  not  have  the  opportunity  to  enjoy  the  capital  loan  that  had been  promised  Regency.  This  is  because  these  funds  can  be  obtained  through  a mechanism  that  is  accompanied  by  proposals  of  collateral,  while  they  are economically  weak  people  who  do  not  have  anything  for  collateral.  Secondly, Creating wisely relationship and communication with various parties.
Kata Kunci: Lima Pilar, Zero Kemiskinan, Mashlahah.

## Pendahuluan
Kemiskinan  dalam  perspektif  ekonomi,  didefiniskan  sebagai  kekurangan sumber  daya  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan
meningkatkan  kesejahteraan.  Sumber  daya  dalam  konteks  ini  tidak  hanya  aspek finansial,  melainkan  semua  jenis  kekayaan  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan  dalam  arti  luas.  Kemiskinan  ini  menggunakan  indikator  yang sifatnya  materi,  seperti  kepemilikan  harta  benda, income perkapita,  maupun konsumsi  sebagaimana  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menggunakan  indikator konsumsi  sebesar  21,00  kalori/  orang  setiap  hari  yang  disetarakan  dengan pendapatan  tertentu,  atau  pendekatan  Bank  Dunia  yang  menggunakan  standar  1 Dolar  AS/  orang  setiap  hari.  Contoh  kemiskinan  ini  adalah  tidak  mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lainnya, seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan. 1
Kemiskinan  dalam  perspektif  kesejahteraan  sosial   mengarah   pada keterbatasan  individu  atau  kelompok  dalam  mengakses  jaringan  dan  struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. 2 Faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal, dalam  hal  ini  bersumber  dari  si  miskin  itu  sendiri,  seperti  rendahnya  pendidikan dan  adanya  hambatan  budaya.  Sedangkan  faktor  eksternal  berasal  dari  luar kemampuan  sesorang  tersebut,  seperti  birokrasi  atau  peraturan-peraturan  resmi yang  menghambat  seseorang  mendapatkan  sumber  daya.  Secara  sederhana kemiskinan  dalam  persepektif  ilmu  kesejahteraan  sosial  dimaknai  sebagai kemiskinan  yang  pada  awalnya  disebabkan  oleh  kemiskinan  ekonomi,  kemudian dikarenakan  terlalu  lama  dalam  kondisi  tersebut  baik  karena  faktor  tidak disengaja,  disengaja,  maupun  karena  dipelihara  menyebabkan  efek  domino  yaitu tumbuhnya  patologi  atau  masalah-masalah  sosial.  Sedangkan  resiko  ketika kemiskinan  sudah  menjadi  masalah  sosial  adalah  selain  harus  menyelesaikan masalah  ekonomi  itu  sendiri  juga  mengatasi  masalah  sosial  yang  timbul. Contohnya  adalah  munculnya  kriminalitas,  budaya  malas,  korupsi,  disparitas sosial yang menyebabkan konflik, dan ketergantungan pada pihak lain.
Sedangkan  kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  muncul  bukan karena  ketidakmampuan  si  miskin  untuk  bekerja  atau  karena  malas,  melainkan
1 Sutyastie  Soemitro  Remi  dan  Prijono  Tjiptoherijanto, Kemiskinan  dan  Ketidakmerataan di Indonesia; Suatu Analisis Awal , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 37.
2 Fery  Sapta  dan  Supartono, Gambaran  Umum  Kondisi  dan  Penyebab  Kemiskinan , (Jakarta: Kikis, 2005), hal.78.
karena  ketidakmampuan  sistem  dan  struktur  sosial  dalam  menyediakan kesempatan-kesempatan  yang  memungkinkan  si  miskin  dapat  bekerja.  Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang  tersedia,  baik  yang  disediakan  oleh  alam,  pemerintah,  maupun  masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka  yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani,  pemulung,  dan  mereka  yang  tidak  terpelajar  dan  tidak  terlatih.  Pihak  yang berperan  besar  dari  terciptanya  kemiskinan  struktural  ini  adalah  pemerintah, karena  pemerintah  yang  memiliki  kekuasaan  dan  kebijakan  cenderung membiarkan  masyarakat  dalam  kondisi  miskin,  tidak  mengeluarkan  kebijakan yang pro masyarakat miskin. Kalaupun ada, lebih berorientasi pada proyek, bukan pada  pembangunan  kesejahteraan,  sehingga  tidak  ada  masyarakat  miskin  yang „naik kelas‟, artinya jika pada awalnya menjadi buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya  menjadi  buruh  nelayan  dan  pemulung,  karena  tidak  ada  upaya  dalam menaikkan  derajat  dan  kemampuan  mereka,  baik  dalam  kesempatan  pendidikan atau pelatihan.
Sedangkan  kebudayaan  kemiskinan  merupakan  kemiskinan  yang  muncul sebagai  akibat  adanya  nilai-nilai  atau  kebudayaan  yang  dianut  oleh  orang-orang miskin,  seperti  malas,  mudah  menyerah  pada  nasib,  kurang  memiliki  etos  kerja dan  sebagainya.  Ciri  dari  kebudayaan  kemiskinan  ini  adalah  masyarakat  enggan mengintegrasikan  dirinya  dalam  lembaga-lembaga  utama,  sikap  apatis,  curiga, terdiskriminasi  oleh  masyarakat  luas.  Dalam  komunitas  lokal  ditemui  ada  rumah yang  bobrok,  penuh  sesak  dan  bergerombol.  Di  tingkat  keluarga,  masa  kanak- kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah. Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut.
Pandangan  lain  tentang  budaya  kemiskinan  adalah,  bahwa  kebudayaan kemiskinan  merupakan  efek  domino  dari  belenggu  kemiskinan  struktural  yang menghinggap  masyarakat  terlalu  lama,  sehingga  membuat  masyarakat  apatis, pasrah,  berpandangan  jika  sesuatu  yang  terjadi  adalah  takdir,  dan  dalam  konteks keagamaan  disebut  dengan  paham jabariah ( fatalism ),  terlebih  paham  ini disebarkan dan didoktrinasikan dalam mimbar agama. Contoh kemiskinan ini ada pada  masyarakat  pedesaan,  komunitas  kepercayaan  atau  agama,  dan  kalangan marginal lainnya.
Langkah nyata dimulai dengan penetapan visi dan misi Kabupaten Kampar. Visi  Pembangunan  Kabupaten  Kampar  tahun  2012-2016  adalah  “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar  yang Madani,  Berakhlak, dan   Bermoral  Menuju Kehidupan  yang  Sehat,  Sejahtera  serta  Berdaya  Saing  pada  Tahun  2016″. 3
Sedangkan  Misi  Pembangunan  Kabupaten  Kampar  periode  2012-2016  ada  lima. Pertama ,  mengembangkan  masyarakat  yang  beriman  dan  bertakwa,  menjunjung tinggi  syariat  agama,  taat  hukum,  berbudaya  yang  menjamin  sistem  sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. Kedua ,  mewujudkan  masyarakat  yang  berpendidikan  untuk  meningkatkan  SDM yang  bermartabat  melalui  penguasaan  IPTEK  yang  ditopang   sendi-sendi  ilmu, iman  dan  peradaban,  untuk  menghasilkan  manusia  yang  berdaya  saing  global. Ketiga , mengembangkan potensi SDM dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi  ekonomi  kerakyatan  yang  kokoh. Keempat ,  mewujudkan  pembangunan kesehatan  yang  berkualitas  dan  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Kelima ,  mewujudkan  pemerataan  pembangunan  infrastruktur  yang  dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pandangan dan Pengertian Kemiskinan Secara Umum
Kondisi  dan  fenomena  kemiskinan  yang  mengungkung  sebagian  besar masyarakat  kita  hingga  kini  masih  menyimpan  banyak  perdebatan.  Perdebatan tersebut terutama seputar teori, konsep maupun metode-metode yang menyangkut tentang  kondisi  kemiskinan  di  sekitar  kita.  Perdebatan  dimulai  dengan penyusunan  konsep, indikator, dan langkah langkah termasuk kebijaksanaan yang harus  diambil  berhubungan  dengan  cara  mengatasinya,  atau  dengan  bahasa praktisnya penanggulangan kemiskinan. Hal ini menjadi  makin menjadi kontras, tatkala  pihak-pihak  yang  mengalami  atau  berada  dalam  „kondisi  miskin‟  terus bertambah jumlah maupun tingkat kemiskinannya.
Perbedaan  pandangan  dari  setiap  ahli  tentang  kemiskinan  merupakan  hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak  pada  latar  belakang  idiologisnya.  Menurut  Weber, 4 ideology  bukan  saja
3 Sumber : Bagian Humas Pemerintah Kabupten Kampar tahun 2012
4 Max  Weber, The  Theory  of  Social  and  Economic  Organitation, Edited  with  an introduction by Talcott Person ( New York : The Free Press, 1964) hlm. iii
menentukan  macam  masalah  yang  dianggap  penting,  tetapi  juga  mempengaruhi cara  mendefenisikan  masalah  sosial  ekonomis,  dan  bagaimana  masalah  sosial ekonomi  itu  diatasi.  Kemiskinan  disepakati  sebagai  masalah  yang  bersifat  sosial ekonomi,  tetapi  penyebab  dan  cara  mengatasinya  terkait  dengan  ideologi  yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu  konservatisme,  liberalisme,  dan  radikalisme.  Penganut  masing-masing pandangan memiliki cara pandang  yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum  konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.
Menurut  Oscar  Lewis, 5 orang-orang  miskin  adalah  kelompok  yang mempunyai  budaya  kemiskinan  sendiri  yang  mencakup  karakteristik  psikologis sosial,  dan ekonomi. Kaum  liberal  memandang bahwa manusia sebagai  makhluk yang  baik  tetapi  sangat  dipengaruhi  oleh  lingkungan.  Budaya  kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi  dan  peluang  yang  sempit.  Kaum  radikal  mengabaikan  budaya kemiskinan,  mereka  menekankan  peranan  struktur  ekonomi,  politik  dan  sosial, dan  memandang  bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang  kooperatif,  produktif  dan kreatif.
Philips  dan  Legates  mengemukakan  empat  pandangan  tentang  kemiskinan, yaitu pertama ,  kemiskinan  dilihat  sebagai  akibat  dari  kegagalan  personal  dan sikap  tertentu  khususnya  ciri-ciri  sosial  psikologis  individu  dari  si  miskin  yang cendrung  menghambat  untuk  melakukan  perbaikan  nasibnya.  Akibatnya,  si miskin  tidak  melakukan  rencana  ke  depan,  menabung  dan  mengejar  tingkat pendidikan  yang  lebih  tinggi. Kedua ,  kemiskinan  dipandang  sebagai  akibat  dari sub  budaya  tertentu  yang  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi.  Kaum  miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan  yang  tidak  miskin,  seperti  memiliki  sikap  fatalis,  tidak  mampu melakukan  pengendalian  diri,  berorientasi  pada  masa  sekarang,  tidak  mampu menunda  kenikmatan  atau  melakukan  rencana  bagi  masa  mendatang,  kurang
5 Oscar Lewis, “ Kebudayaan Kemiskinan”; dalam Kemiskinan di Perkotaan, di edit oleh Parsudi Suparlan, ( Jakarta : Sinar Harapan-Yayasan Obor, 1983), hlm. 78
memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan  yang  dapat  mengubah  nasibnya. Ketiga ,  kemiskinan  dipandang sebagai  akibat  kurangnya  kesempatan,  kaum  miskin  selalu  kekurangan  dalam bidang  keterampilan  dan  pendidikan  untuk  memperoleh  pekerjaan  dalam masyarakat. Keempat ,  bahwa  kemiskinan  merupakan  suatu  ciri  struktural  dari kapitalisme,  bahwa  dalam  masyarakat  kapitalis  segelintir  orang  menjadi  miskin karena  yang lain menjadi  kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme  dan  radikalisme,  maka  poin  pertama  dan  kedua  tersebut mencerminkan  pandangan  konservatif,  yang  cendrung  mempersalahkan kemiskinan  bersumber  dari  dalam  diri  si  miskin  itu  sendiri.  Ketiga  lebih mencerminkan  aliran  liberalisme,  yang  cendrung  menyalahkan  ketidakmapuan struktur  kelembagaan  yang  ada.  Keempat  dipengaruhi  oleh  pandangan  radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.
Masing-masing  pandangan  tersebut  bukan  hanya  berbeda  dalam  konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban  menjelaskan  bahwa  pandangan  konservatif  cendrung  melihat  bahwa program-program  pemerintah  yang  dirancang  untuk  mengubah  sikap  mental  si miskin  merupakan  usaha  yang  sia-sia  karena  akan  memancing  manipulasi kenaikan  jumlah  kaum  miskin  yang  ingin  menikmati  program  pelayanan pemerintah.  Pemerintah  juga  dilihat  sebagai  pihak  yang  justru  merangsang timbulnya  kemiskinan.  Aliran  liberal  yang  melihat  si  miskin  sebagai  pihak  yang mengalami  kekurangan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan,  pelatihan, pekerjaan  dan  perumahan  yang  layak,  cendrung  merasa  optimis  tentang  kaum miskin  dan  menganggap  mereka  sebagai  sumber  daya  yang  dapat  berkembang seperti  halnya  orang-orang  kaya.  Bantuan  program  pemerintah  dipandang  sangat bermanfaat  dan  perlu  direalisasikan.  Pandangan  radikal  memandang  bahwa kemiskinan  disebabkan  struktur  kelembagaan  seperti  ekonomi  dan  politiknya, maka  kebijakan  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan  melakukan  perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.
Menurut  Flanagan,  ada  dua  pandangan  yang  berbeda  tentang  kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam
budaya  kemiskinan.  Strukturalis  beranggapan  bahwa  sumber  kemiskinan  tidak terdapat  pada  diri  orang  miskin,  tetapi  adalah  sebagai  akibat  dari  perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda,  terhadap  konsep  kulturalis  perlu  dilakukan  perubahan  aspek  kultural misalnya  pengubahan  kebiasaan  hidup.  Hal  ini  akan  sulit  dan  memakan  waktu lama,  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Terhadap  konsep  kulturalis  perlu  dilakukan pengubahan  struktur  kelembagaan  seperti  kelembagaan  ekonomi,  sosial  dan kelembagaan lain yang terkait.
Memahamai  substansi  kemiskinan  merupakan  langkah  penting  bagi perencana  program  dalam  mengatasi  kemiskinan.  Menurut  Sutrisno,  ada  dua sudut  pandang  dalam  memahami  substansi  kemiskinan  di  Indonesia.  Pertama adalah  kelompok  pakar  dan  aktivis  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  yang mengikuti  pikiran  kelompok agrarian  populism ,  bahwa  kemiskinan  itu hakekatnya,  adalah  masalah  campur  tangan  yang  terlalu  luas  dari  negara  dalam kehidupan  masyarakat  pada  umumnya,  khususnya  masyarakat  pedesaan.  Dalam pandangan  ini,  orang  miskin  mampu  membangun  diri  mereka  sendiri  apabila pemerintah  memberi  kebebasan  bagi  kelompok  itu  untuk  mengatur  diri  mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin  karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang  tentang  kemiskinan  di  Indonesia  dalam  memahami  kemiskinan  pada dasarnya  merupakan  upaya  orang  luar  untuk  memahami  tentang  kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.
Kajian Chambers 6 lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu  sendiri  dengan deprivation  trap, tetapi  Chambers  sendiri  belum  menjelaskan tentang  alasan  terjadinya deprivation  trap itu.  Dalam  tulisan  ini  dicoba menggabungkan  dua  sudut  pandang  dari  luar  kelompok  miskin,  dengan mengembangkan  lima  unsur  keterjebakan  yang  dikemukakan  oleh  Chambers,
6 Robert  Chambers,  terjemahan Pembangunan  Desa  Mulai  dari  Belakang, (Jakarta  : LP3S, 1983), Hlm. 54
yaitu  :  (1)  kemiskinan  itu  sendiri,  (2)  kelemahan  fisik,  (3)  Keterasingan,  (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.
Pengertian  kemiskinan  disampaikan  oleh  beberapa  ahli  atau  lembaga, diantaranya  adalah  BAPPENAS  mendefisnisikan  keimiskinan  sebagai  situasi serba kekurangan  yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena  keadaan  yang  tidak  dapat  dihindari  dengan  kekuatan  yang  ada  padanya. Levitan    mengemukakan  kemiskinan  adalah  kekurangan  barang-barang  dan pelayanan-pelayanan  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  suatu  standar  hidup  yang layak.  Faturchman  dan  Marcelinus  Molo 7 mendefenisikan  bahwa  kemiskinan adalah  ketidakmampuan  individu  dan  atau  rumah  tangga  untuk  memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Elli 8 kemiskinan merupakan gejala multidimensional  yang  dapat  ditelaah  dari  dimensi  ekonomi,  sosial  politik. Menurut  Suparlan 9 kemiskinan  didefinisikan  sebagai  suatu  standar  tingkat  hidup yang  rendah,  yaitu  adanya  suatu  tingkat  kekurangan  materi  pada  sejumlah  atau segolongan  orang  dibandingkan  dengan  standar  kehidupan  yang  umum  berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning mendefisnisikan kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan  seseorang  untuk  memenuhi  kebutuhannya, baik  yang  bersifat  material  maupun  non  material.  Friedman 10 mengemukakan kemiskinan  adalah  ketidaksamaan  kesempatan  untuk  memformulasikan  basis kekuasaan sosial,  yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber  keuangan  (pendapatan  dan  kredit  yang  memadai),  organisiasi  sosial politik  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencapai  kepentingan  bersama,  jaringan sosial  untuk  memperoleh  pekerjaan,  barang  atau  jasa,  pengetahuan  dan keterampilan  yang  memadai,  dan  informasi  yang  berguna.  Dengan  beberapa pengertian  tersebut  dapat  diambil  satu  poengertian  bahwa  kemiskinan  adalah suatu  situasi  baik  yang  merupakan  proses  maupun  akibat  dari  adanya ketidakmampuan  individu  berinteraksi  dengan  lingkungannya  untuk  kebutuhan hidupnya.
7 Faturrochman  &  Marcelinus  Molo, Karakteristik  Rumah  Tangga  Miskin .  Populasi, Volume 5, Nomor 1, tahun 1994, hlm.  4
8 Ellis, The Demotion of Poverty. Social Indicator Research, 1994
9 Pasudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan , ( Jakarta : Yayasan Obor,1993), hlm. 61
10 John Friedman, Empowerment : Politics of Allternation Development ( Massachusetts : Blackwell Publisher, 1992 ), hlm. 22
Dalam  arti proper ,  kemiskinan  dipahami  sebagai  keadaan  kekurangan  uang dan  barang  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup.  Dalam  arti  luas.  Chambers (dalam  Chriswardani  Suryawati  ) 11 mengatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan ( proper ), 2) ketidakberdayaan ( powerless ), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat ( state of emergency ), 4) ketergantungan ( dependence ), dan 5) keterasingan ( isolation ) baik secara geografis maupun sosiologis.
Hidup  dalam  kemiskinan  bukan  hanya  hidup  dalam  kekurangan  uang  dan tingkat  pendapatan  rendah,  tetapi  juga  banyak  hal  lain,  seperti  tingkat  kesehatan dan  pendidikan  rendah,  perlakuan  tidak  adil  dalam  hukum,  kerentanan  terhadap ancaman  tindak  kriminal,  ketidak  berdayaan  dalam  menentukan  jalan  hidupnya sendiri. 12 Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis  kemiskinan  atau  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
b. Kemiskinan  relatif,  kondisi  miskin  karena  pengaruh  kebijakan  pembangunan yang  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat,  sehingga  menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat  kehidupan,  malas,  pemboros,  tidak  kreatif  meskipun  ada  bantuan  dari pihak luar.
d. Kemiskinan  struktural,  situasi  miskin  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik  yang  tidak  mendukung  pembebasan  kemiskinan,  tetapi  seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.
Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
a. Kemiskinan  alamiah,  berkaitan  dengan  kelangkaan  sumber  daya  alam  dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
11 Criswardani Suryawati, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional . http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf . Diakses tanggal 25 Agustus 2014
12 Ibid.,
b. Kemiskinan  buatan,  lebih  banyak  diakibatkan  oleh  sistem  modernisasi  atau pembangunan  yang  membuat  masyarakat  tidak  mendapat  menguasai  sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.
Menurut  Nasikun  dalam  Chriswardani  Suryawati, 13 beberapa  sumber  dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
a. Policy  induces  processes ,  yaitu  proses  pemiskinan  yang  dilestarikan, direproduksi  melalui  pelaksanaan  suatu  kebijakan,  diantaranya  adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
b. Socio-economic  dualism ,  negara  bekas  koloni  mengalami  kemiskinan  karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.
c. Population  growth ,  prespektif  yang  didasari  oleh  teori  Malthus  ,  bahwa pertambahan  penduduk  seperti  deret  ukur  sedangkan  pertambahan  pangan seperti deraet hitung.
d. Resaurces  management  and  the  environment ,  adalah  unsur  mismanagement sumber  daya  alam  dan  lingkungan,  seperti  manajemen  pertanian  yang  asal tebang akan menurunkan produktivitas.
e. Natural cycle and processes , kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal  dilahan  kritis,  dimana  lahan  itu  jika  turun  hujan  akan  terjadi  banjir, akan  tetapi  jika  musim  kemarau  kekurangan  air,  sehingga  tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
f. The  marginalization  of  woman ,  peminggiran  kaum  perempuan  karena  masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
g. Cultural  and  ethnic  factors ,  bekerjanya  faktor  budaya  dan  etnik  yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan nelayan ketika  panenj  raya,  serta  adat  istiadat  yang  konsumtif  saat  upacara  adat  atau keagamaan.
h. Exploatif  inetrmediation ,  keberadaan  penolong  yang  menjadi  penodong, seperti rentenir.
13 Ibid.,
i. Inetrnal  political  fragmentation  and  civil  stratfe ,  suatu  kebijakan  yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
j. Interbational  processe ,  bekerjanya  sistem  internasional  (kolonialisme  dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

## Kemiskinan Menurut Para Ulama
Kata “miskin” di dalam al-Qur‟an biasa digandengkan dengan kata “ faqîr ” (Indonesia;  fakir). Karena  itulah  dua  istilah  ini  menjadi  kajian  khusus  dalam melihat tolak ukur miskin didalam al-Qur‟an.
Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  “miskin”  diartikan dengan  “tidak  berharta  benda,”  “serba  kekurangan  (berpenghasilan  rendah).” 14 Semantara  kata  “fakir” mempunyai  arti  “orang  yang  sangat  berkekurangan,” “orang  yang  sangat  miskin,”  “orang  yang  dengan  sengaja  membuat  dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.” 15
Al-Raghib  al-Asfahani  di  dalam  bukunya al-Mufradât, mengungkapkan kata “miskin” dalam istilahan Bahasa Arab berasal dari akar kata “ sakana ” yang berarti  “tenang,”  yaitu  tetapnya  sesuatu  setelah  bergerak. 16 Sementara  itu  kata “miskin” di dalam al-Qur‟an disebutkan sebanyak 25 kali. 17 Masih di dalam kitab al-Mufradat ,  al-Raghib  al-Asfahani  mengungkapkan  kata  “ faqîr ” yang  pada asalnya  berarti  “sendi  tulang”  atau  “badan  yang  patah.”  Dikatakan  juga  berasal dari kata “ al-Fuqrah ” yang berarti “lubang.” 18 Sementara itu kata “ faqîr ” di dalam al-Qur‟an disebutkan sebanyak 13 kali. 19
Ulama berbeda pendapat dalam mengungkapkan definisi miskin dan fakir ini. Wahbah al-Zuhaili ketika menafsirkan ayat keenam puluh dari surat al-Taubah membedakan  antara  makna  miskin dan  fakir ini.  Menurutnya  “ al-fuqara‟ ”
14 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 660.
15 Ibid , h. 273.
16 Al-Gharîb  al-Asfahânî, al-Mufradât  fî  Gharîb  al-Qur‟ân (Teheran:  Maktabah  Nazar  al- Musthafa al-Baz,t.t), juz. 2, h. 312.
17 Muhammad Fu‟âd „Abdul Bâqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur‟ân al-Karîm, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M), h. 354.
18 Al-Gharîb  al-Asfahânî, al-Mufradât  fî  Gharîb  al-Qur‟ân (Teheran:  Maktabah  Nazar  al- Musthafa al-Baz,t.t), juz. 2, h. 492
19 Muhammad Fu‟âd „Abdul Bâqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur‟ân al-Karîm, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M), h. 524-525
(mufrad: faqir )  menunjukkan  kepada  seseorang  yang  tidak  memiliki  harta  dan tidak  mempunyai  usaha  tetap  untuk  mencukupi  kebutuhannya,  seolah-olah  ia adalah  orang  yang  sangat  menderita  karena  kefakiran  hidupnya.  Sementara  “ al- masakin ” (mufrad: miskîn ) menunjukkan  kepada  seseorang  yang  memiliki  harta dan  usaha  tetapi  tidak  dapat  mencukupi  keperluan  hidupnya,  seolah-olah  ialah adalah orang yang lemah hidupnya. 20
Perbedaan pendapat tentang yang manakah di antara dua kondisi ini yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lainnya? Menurut kalangan Syafi‟iyyah dan Hanabilah,  fakir lebih  buruk  kondisinya  dari  miskin.  Sementara  kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan sebaliknya. 21
Al-Qur‟an  dan  hadis  tidak  menetapkan  angka  tertentu  sebagai  ukuran kemiskinan,  termasuk  yang  manakah  di  antara  keduanya,  baik  itu  fakir  atau miskin yang  lebih  layak  dibantu.  Akan  tetapi  Quraish  Shihab  menggolongkan kedua  golongan  ini  sebagai  orang  yang  memerlukan  bantuan  untuk  mencukupi kebutuhannya dan layak untuk dibantu. 22
Kesimpulan  ini  dipertegas  lagi  dengan  adanya  pendapat  bahwa  pada prinsipnya  orang  miskin  dan  orang  fakir  adalah  mereka  yang  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sebagai  kebalikan  dari  orang  kaya,  yaitu  orang yang memiliki kelebihan harta seukuran satu nisab dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak  memiliki  semua  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  orang faqir (Indonesia; fakir) yang berhak memperoleh zakat. 23
Dalam  upaya  mengidentifikasi  upaya-upaya  pengentasan  kemiskinan  di dalam  al-Qur‟an,  terlebih  dahulu  di  sini  akan  dikemukakan  tiga  klasifikasi kemiskinan,  sehingga  akan  diperoleh  upaya  pengentasan  kemiskinan  yang berangkat  dari  pembagian  kemiskinan  ini.  Penggolongan  kemiskinan  yang
20 Wahbah  al-Zuhailî, Tafsîr  al-Munîr  fî  al-„Aqîdah  wa  al-Syarî‟ah, (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, h. 259.
21 Ibid , h. 263.
22 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1996), h. 449.
23 Abuddin  Nata,  dkk, Kajian  Tematik  al-Qur‟an  tentang  Konstruksi  Sosial, (Bandung: Angkasa Raya, 2008), h. 154-155.
dimaksudkan  di  sini  adalah  kemiskinan  kultural,  kemiskinan  struktural,  dan kemiskinan natural.
Pertama, kemiskinan kultural, yaitu keadaan miskin yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang melekat dalam kebudayaan masyarakat, terutama yang menyebabkan  terjadinya  proses  pelestarian  kemiskinan  dalam  masyarakat  itu sendiri,  misalnya  kecenderungan  untuk  hidup  boros,  kurang  menghargai  waktu, dan  kurang  minat  untuk  berprestasi.  Kedua, kemiskinan  natural.  Yaitu  keadaan miskin  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  alamiah,  baik  yang  berkaitan  dengan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  maupun  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang mengitarinya, misalnya faktor iklim, kesuburan tanah, dan bencana alam. Ketiga, kemiskinan  struktural,  yaitu  keadaan  miskin  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  perbuatan  manusia,  misalnya  penjajahan,  pemerintahan yang  otoriter  dan  militeristik,  pengelolaan  keuangan  publik  yang  sentralistik, merajalelanya praktek korupsi, kolusi  dan nepotisme (KKN), kebijakan  ekonomi yang  tidak  adil,  serta  perekonomian  dunia  yang  lebih  menguntungkan  kelompok Negara tertentu. 24
Islam  memang tidak  menjadikan  banyaknya  harta sebagai  tolok  ukur kekayaan  hakiki,  karena  kekayaan  yang  sebenarnya  adalah  kekayaan  hati  dan kepuasannya.  Sebuah  lingkaran    betapapun    kecilnya  adalah  sama  dengan  360 derajat,  tetapi  betapapun  besarnya,  bila  tidak  bulat,  maka  ia  pasti  kurang  dari angka  tersebut.    Karena    itu,    Islam    mengajarkan    apa    yang  dinamai qana‟ah , namun itu bukan berarti nrimo (menerima apa  adanya).
Al-Qur‟an  dalam  menggambarkan  kemiskinan  menggunakan  9  diksi  kata yang  berbeda,  yaitu al-maskanah (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-‟âilah (mengalami kekurangan), al-ba‟sa (kesulitan hidup), al-imlâq (kekurangan harta), al-sâil (peminta), al-mahrûm (tidak berdaya), al-qâni (kekurangan dan diam), al- , dan al-dha‟îf (lemah). Kesembilan diksi kata di atas menyandarkan pada satu arti atau makna, yaitu kemiskinan dan penanggulangannya.
Islam  menyadari  bahwa  dalam  kehidupan  masyarakat  akan  selalu  ada orang kaya dan orang miskin. Hal ini sebagaimana yang sebutkan oleh al-Qur‟an:
24 Al. Suroyo, dkk, Agama dan Kepercayaan Membawa Pembarua, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 97.
Artinya: “Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.” (QS. Al-Nisa [4]: 135).
Hal  ini  memang  sejalan  dengan  sunatullah  (hukum  alam)  sendiri.  Kaya dan  miskin  sesungguhnya  adalah  hukum  universal  yang  berlaku  bagi  semua manusia,  apa  pun  keyakinannya.  Karena  itu  tak  ubahnya  seperti  kondisi  sakit, sehat,  marah,  sabar,  pun  sama  dengan  masalah  spirit,  semangat  hidup,  disiplin, etos kerja, dan mentalitas.
Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena  keterbatasan  untuk  berusaha  (QS.  Al-Baqarah  [2]:  273),  penindasan  (QS Al-Hasyr  [59]:  8),  cobaan  Tuhan  (QS.  Al-An‟am  [6]:  42),  dan  pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan (QS. Al-Baqarah [2]: 61).
Kembali  pada  persoalan  hukum  alam  di  atas  tentang  keniscayaan  adanya orang  kaya  dan  orang  miskin,  maka  sudah  sepatutnya  orang  kaya  (termasuk pemerintah)  membantu  orang  miskin.  Menurut  Islam,  dengan  adanya  bantuan orang kaya tersebut orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri.
Islam  sesungguhnya  telah  menyadari  bahwa  terkadang  kefakiran  akan menjadikan  manusia  pada  kekufuran.  Untuk  itu  Islam  pun  memberikan sumbangsih solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua model; pertama, yaitu kategori    wajib  dilakukan,  dan  kedua,  bersifat  anjuran.  Adapun  yang  wajib dilakukan  adalah  zakat  (QS.  Al-Taubah  [9]:  103),  infak  wajib  yang  sifatnya insidental  (QS.  Al-Baqarah  [2]:  177),  menolong  orang  miskin  sebagai  ganti kewajiban keagamaan, misalnya membayar fidyah (QS. Al-Baqarah [2]: 184), dan menolong  orang  miskin  sebagai  sanksi  terhadap  pelanggaran  hukum  agama, misalnya  membayar kifarat dengan  memberi  makan  orang  miskin  (QS.  Al- Maidah  [5]:  95).  Sedang  yang  bersifat  anjuran  untuk  dilakukan  adalah  sedekah, infak, hadiah, dan lain-lainnya. Tentu saja semua hal di atas dilakukan bagi orang yang mampu secara finansial. Namun, bagi  yang tidak mampu pun dalam hal itu diwajibkan  juga,  yaitu  dengan  memberikan  nasihat,  spirit,  dan  motivasi  kepada kalangan rakyat jelata.
Dalam  rangka  mengentaskan    kemiskinan,    al-Qur‟an    menganjurkan banyak  cara  yang  harus  ditempuh,  -sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Qureish
Shihab-  yang  secara  garis  besar  dapat  dirinci  pada  tiga  hal  pokok,  yaitu; kewajiban  setiap  individu,  kewajiban  orang  lain  (masyarakat),  dan  kewajiban pemerintah.  Pertama,  kewajiban  terhadap  setiap  individu  tercermin  dalam kewajiban  bekerja  dan  berusaha.  Kerja  dan  usaha    merupakan  cara  pertama  dan utama  yang  ditekankan  oleh  al-Qur‟an,  karena    hal    inilah  yang  sejalan  dengan naluri    manusia,  sekaligus  juga  merupakan  kehormatan  dan  harga  dirinya. Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang  diingini,  yaitu;  wanita-wanita,  anak-anak,  harta  yang  banyak  dari  jenis emas,  perak,  kuda  pilihan,  binatang-binatang  ternak  dan  sawah  ladang.  Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (QS Ali Imran [3]: 14).
Ayat  ini  secara  tegas  menggarisbawahi  dua  naluri  manusia,  yaitu    naluri seksual  yang  dilukiskan  sebagai  kesenangan atau syahwat kepada (lawan seks), dan  naluri  kepemilikan  yang  dipahami  dari  ungkapan  “kesenangan  kepada  harta yang  banyak.”  Sebagian  pakar  tafsir  menyatakan  bahwa  seakan-akan  al-Qur‟an menjadikan  kedua  naluri  itu  sebagai  naluri  pokok  manusia,  karena  teks  ayat tersebut  membatasi  kesenangan  hidup  duniawi  pada  hasil  penggunaan  kedua naluri itu.
Ibnu  Khaldun  dalam Muqaddimah -nya,  menjelaskan  bagaimana  naluri kepemilikan itu kemudian mendorong manusia bekerja dan berusaha. Hasil kerja tersebut  apabila  mencukupi  kebutuhannya  dalam  istilah  agama  disebut rizq (rezeki), dan bila melebihinya disebut kasb (hasil usaha). Dengan demikian,  kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. 25
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  jalan  pertama  dan  utama  yang diajarkan  al-Qur‟an  untuk  pengentasan  kemiskinan  adalah  kerja  dan  usaha  yang diwajibkan  atas  setiap  individu  yang  mampu.  Banyak  ayat  yang  memerintahkan dan    mengisyaratkan    kemuliaan  bekerja.  Segala  pekerjaan  dan  usaha  halal dipujinya,  sedangkan  segala  bentuk  pengangguran  dikecam  dan  dicelanya.  Allah berfirman:  Artinya: “Apabila  engkau  telah  menyelesaikan  satu  pekerjaan, kerjakanlah  dengan  sungguh-sungguh  (pekerjaan  yang  lain,  agar  jangan
25 Abdurrahman  ibn  Khaldun, Muqaddimah  Ibnu  Khaldun ,  (Iskandaria:  Dar  Ibn  Khaldun, t.t), h. 119.
menganggu), dan hanya kepada Tuhanmu sajalah hendaknya kamu mengharap”. (QS. Alam Nasyrah [94]: 7-8).
Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:
دُ لَأَ لَأَ نْ لَأَ نْ لَأَ  دُ لَأَ تِ نْ دُ لَأَا ةً لَأَ لَأَ  لَأَ لَأَ نْ لَأَ   نْ لَأَ   نْ تِ رٌ نْ لَأَ  تِ تِ نْ لَأَ   لَأَ لَأَ ةً لَأَ نْ دُ  نْ دُ دُ لَأَ لَأَ   لَأَ تِ لَأَ نْ لَأَ   نْ لَأَ لَأَ
) ىراخبل     ر )
Artinya: “Salah  seorang  di  antara  kamu  mengambil  tali,  kemudian membawa  seikat kayu bakar di  atas punggungnya lalu dijualnya, sehingga ditutup  Allah  air  mukanya,  itu  lebih  baik  daripada  meminta-minta  kepada orang, baik ia diberi maupun ditolak.” (HR. Bukhari).
Kalau  di  tempat  seseorang  berdomisili  tidak  ditemukan  lapangan pekerjaan,  al-Qur‟an  menganjurkan  kepada  orang  tersebut  untuk  berhijrah mencari  tempat  lain,  dan  ketika  itu  pasti  dia  bertemu  di  bumi  ini,  tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Allah berfirman: Artinya: “Barangsiapa berhijrah  di  jalan  Allah,  niscaya  mereka  mendapati  di  muka  bumi  ini  tempat hijrah  yang  luas  dan  rezki  yang  banyak.  Barangsiapa  keluar  dari  rumahnya dengan  maksud  berhijrah  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  kemudian  kematian menimpanya  (sebelum sampai ke tempat  yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya  di  sisi  Allah,  dan  adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang.” (QS. Al-Nisa‟ [4]: 100).
Kedua,  kewajiban  orang  lain  tercermin  pada  jaminan  satu  rumpun keluarga    dan  jaminan  sosial  dalam  bentuk  zakat  dan  sedekah  wajib. Menggantungkan    penanggulangan  problem  kemiskinan  semata-mata  kepada sumbangan sukarela dan keinsafan pribadi, tidak dapat diandalkan. Teori ini telah dipraktikkan  berabad-abad  lamanya,  namun  hasilnya  tidak  pernah  memuaskan, karena orang  sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial,  walaupun  ia  telah  memiliki  kelebihan  harta  kekayaan.  Karena  itu diperlukan   adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik.
Dalam hal ini, al-Qur‟an walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan  keinsafan  pribadi,  namun  dalam  beberapa  hal  al-Qur‟an  ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui  kewajiban  zakat yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan (QS. Al-Taubah [9]: 60), maupun melalui
sedekah  wajib  yang  merupakan  hak  bagi  yang  meminta  atau  yang  tidak,  namun membutuhkan bantuan. Allah berfirman: Artinya: “Dalam harta mereka ada hak untuk  (orang  miskin  yang  meminta)  dan  yang  tidak  berkecukupan  (walaupun tidak meminta).” (QS. Al-Dzariyat [51]: 19).
Hak  dan  kewajiban  tersebut  mempunyai  kekuatan  tersendiri,  karena keduanya  dapat  melahirkan  „paksaan‟  kepada  yang  berkewajiban  untuk melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dan lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa  pemerintah  dapat  tampil  memaksakan  pelaksanaan  kewajiban  tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya.
Dalam    konteks  inilah  al-Qur‟an  menetapkan  kewajiban  membantu keluarga    oleh  rumpun  keluarganya,  dan  kewajiban  setiap  individu  untuk membantu anggota masyarakatnya. Boleh jadi karena satu dan lain hal seseorang tidak    mampu  memperoleh  kecukupan  untuk  kebutuhan  pokoknya,  maka  dalam hal  ini  al-Qur‟an  datang  dengan  konsep  kewajiban  memberi  nafkah  kepada keluarga,    atau  dengan  istilah  lain  jaminan  antar  satu  rumpun  keluarga  sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. Allah berfirman: Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (QS. Al-Anfal [8]: 75). Dan pada ayat lain artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga dekat  haknya,  juga  kepada  orang  miskin,  dan  orang  yang  berada  dalam perjalanan.” (QS. Al-Isra‟ [17]: 26).
Ayat  ini  menggarisbawahi  adanya  hak  bagi  keluarga  yang  tidak  mampu terhadap yang mampu. Dalam madzhab Hanafiyyah, memberi nafkah kepada anak dan cucu, atau  ayah   dan  datuk   merupakan kewajiban walaupun mereka bukan Muslim.
Para  ahli  hukum  menetapkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  nafkah mencakup  sandang,  pangan,  papan  dan  perabotnya,  pelayan    (bagi  yang memerlukannya),  mengawinkan  anak  bila  tiba  saatnya,  serta  belanja  untuk  istri dan siapa saja yang menjadi tanggungannya.
Selanjutnya  mengenai  zakat.  Dari  sekumpulan  ayat-ayat  al-Qur‟an  dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban  keuangan  lainnya, ditetapkan oleh Allah sebagai pemilikannya yang mutlak atas segala sesuatu, dan
juga  berdasarkan istikhlaf (penugasan  manusia  sebagai  khalifah)  dan persaudaraan  sesama  masyarakat,  sebangsa,  dan  seprikemanusiaan.  Apa  yang ada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang pada hakikatnya adalah  milik  Allah.  Manusia  diwajibkan  menyerahkan  kadar  tertentu  dari kekayaannya  untuk  kepentingan  saudara-saudara  mereka.  Bukankah  hasil-hasil produksi,  apa  pun  bentuknya,  pada  hakikatnya  merupakan  pemanfaatan  materi- materi  yang  telah  diciptakan  dan  dimiliki  Tuhan?  Bukankah  manusia  dalam berproduksi  hanya  mengadakan  perubahan,  penyesuaian,  atau  perakitan  satu bahan dengan bahan lain yang sebelumnya telah diciptakan Allah? Seorang petani berhasil  dalam  pertaniannya  karena  adanya  irigasi,  alat-alat  (walaupun sederhana),  makanan,  pakaian,  stabilitas  keamanan,  yang  kesemuanya  tidak mungkin dapat  diwujudkan  kecuali  oleh kebersamaan  pribadi-pribadi   tersebut, yang  disebut  juga  dengan  masyarakat.  Siapa  yang  menjual  dan  siapa  pula    yang membeli  kalau  bukan orang lain?
Jelas  sudah  bahwa  keberhasilan  orang  kaya  adalah  atas  keterlibatan banyak pihak, termasuk para fakir miskin. Kalau demikian, wajar jika Allah Swt. sebagai  pemilik  segala  sesuatu,    mewajibkan  kepada  yang  berkelebihan  agar menyisihkan  sebagian  harta  mereka  untuk  orang  yang  memerlukan.  Allah berfirman:  Artinya: “Apabila  kamu  beriman  dan  bertakwa,  Allah  akan memberikan  kepada  kamu  ganjaran,  dan  Dia  tidak  meminta  harta  bendamu (seluruhnya). Jika Tuhan meminta harta bendamu (sebagai zakat dan sumbangan wajib) dan Dia mendesakmu (agar engkau memberikan semuanya) niscaya kamu akan  kikir,  (karenanya  Dia  hanya  meminta  sebagian  dan  ketika  itu  bila  kamu tetap  kikir  maka)  Dia  akan  menampakkan  kedengkian  (kecemburuan  sosial) antara kamu.” (QS. Muhammad [47]: 36-37).
Menutupi  kebutuhan  tersebut  dapat  berupa  modal  kerja  sesuai  dengan keahlian  dan  keterampilan  masing-masing,  yang  ditopang  oleh  peningkatan kualitasnya. Hal lain yang perlu juga dicatat adalah  bahwa  pakar-pakar  hukum Islam   menetapkan kebutuhan pokok dimaksud  mencakup  kebutuhan  sandang, pangan, papan, seks, pendidikan, dan kesehatan.
Selanjutnya,  yang  ketiga,  kewajiban  pemerintah.  Pemerintah  juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber
dana  yang  sah.  Yang  terpenting  di  antaranya  adalah  pajak,  baik  dalam  bentuk pajak  perorangan,  tanah,  maupun  pajak  tambahan  lainnya  yang  ditetapkan pemerintah  bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.
Al-Qur‟an  mewajibkan  kepada  setiap  Muslim  untuk  berpartisipasi menanggulangi  kemiskinan  sesuai  dengan  kemampuannya.  Bagi  yang  tidak memiliki    kemampuan  material,  maka  paling  tidak  partisipasinya  diharapkan dalam  bentuk  merasakan,  memikirkan,  dan  mendorong  pihak  lain  untuk berpartisipasi  aktif.  Secara  tegas  al-Qur‟an  mencap  mereka  yang  enggan berpartisipasi  (walau      dalam      bentuk    minimal)    sebagai    orang    yang    telah mendustakan agama dan hari kemudian. (QS. Al-Ma‟un [107]: 1-3).

## Konsep Zero Kemiskinan Dalam Lima Pilar Pembangunan Kampar
Konsep  zero  kemiskinan  untuk  masyarakat  dari  Pemerintah  Kabupaten Kampar  bukanlah  sekadar  angan-angan.   Konsepnya  merupakan  gagasan  yang telah  dikaji  secara  komprehensif  dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  dan dimensi.   Mulai  dari  rumusan  perencanaan,  implementasi  di  tengah  masyarakat hingga  dampaknya  bagi  masyarakat  luas.  Setelah  mememetakan  di  setiap  desa berapa  jumlah  keluarga  miskin,  keluarga  pengangguran,  dan  keluarga  yang memiliki  rumah  kumuh.   Selanjutnya,  diklasifikasikan  berapa  jumlah  keluarga yang  berkerja  di  bidang  peternakan,  pertanian  tanaman  pangan,  perikanan,  dan paska  panen.  Setelah  dapat  dipetakan  berapa  jumlahnya,  maka  disediakan  dana bagi mereka untuk mengikuti pelatihan. 26
Pelatihan diadakan untuk  2.880 orang per tahun. Rinciannya untuk  setiap angkatan berjumlah 120 orang selama dua pekan yang terdiri dari 48 orang bidang peternakan,  36  pertanian  tanaman  pangan,  24  perikanan,  dan  12  paska   panen. Kepada petani peserta diberikan pelatihan dalam bentuk materi 30 persen belajar dan 70 persen praktik, mulai dari bangun pagi, salat berjamaah, olahraga, mandi, sarapan,  makan,  dan  mendengarkan  ceramah  agama  menjelang  tidur.  Jadi,  satu bulan didapat angka 120 x 2 = 240 orang.  Usai pelatihan mereka diberikan dana pinjaman  bergulir  yang  berasal  dari  APBD  kabupaten,  APBD  provinsi,  KKPE (APBN)  dan  dana  dari  Coorporate  Social  Responsibility(CSR)  perusahaan  besar
26 Ahmad (Staf Humas Pemkab Kampar), Wawancara ,  15 September 2014
yang  ada  di  daerah  dengan  bunga  6  persen  per  tahun. Ketika  mereka  pulang  ke desa  masing-masing  setelah  menyelesaikan  pelatihan,  mereka  akan  menjadi  PPL swakarsa dan diwajibkan merekrut 10 orang untuk membuat kelompok tani, maka jumlahnya  menjadi  240  x  10  =  2.400  orang  per  unit  usaha. Jika  per  unit  usaha paling  sedikit  saja  memakai  tenaga  3  orang,  maka  dalam  satu  bulan  akan  bisa memberdayakan masyarakat 2.400 x 3 = 7.200 orang, dan dalam masa satu tahun jumlah total 7.200 x 12 = 86.400 orang. 27
Untuk  mewujudkan  mimpi  besarnya  itu,  Bupati  Kampar  (Jefry  Noer) melaksanakan  langkah-langkah  untuk  men-zero-kan  kemiskinan. 28 Pertama , Pemkab  Kampar  me-mapping  kondisi  riil  masyarakat  Kampar  di  setiap  desa melalui  camat  dan  kepala  desa,  sehingga  dapat  diketahui  berapa  banyak  kepala keluarga (KK) di setiap pedesaan yang masuk dalam kategori orang-orang miskin, serta sekaligus mendata berapa banyak KK masyarakat miskin itu yang berminat dan  hobinya  di  bidang  peternakan,  pertanian,  perikanan  dan  lain  sebagainya. Kedua ,  setelah  di-mapping,  selanjutnya  dinas-dinas  khususnya  dinas  terkait dengan  pertanian  terpadu  membuat  program-program  untuk  mengentaskan kemiskinan  (peternakan,  perikanan,  pertanian  pasca  panen  dan  lain-lain),  serta mengusulkan  dan  menyiapkan  anggarannya.   Dinas-dinas  terkait  dengan peningkatan  ekonomi  rakyat,  dalam  melaksanakan  program  pengentasan kemiskinan  juga  tidak  diperbolehkan  dilakukan  dengan  sistem  proyek  atau diproyekkan, tetapi dengan memberikan pinjaman dana bergulir.  Kecuali proyek- proyek  yang  membantu  program  tersebut  seperti  peralatan  dan  lainnya. Ketiga , dari hasil mapping tersebut akan dibuatkan pelatihan untuk masyarakat miskin.
Pelatihan pertanian terpadu diikuti sebanyak 120 orang per angkatan yang dilaksanakan selama dua pekan, maka dalam satu bulan sebanyak 240 orang telah mengikuti  pelatihan. Model  pelatihan  yang  diterapkan  mulai  dari  bangun  pagi melaksanakan  Salat  Subuh,  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  melakukan  olahraga lari dan senam.  Usai mandi dan sarapan, pada pukul 8.00 pagi, peserta menuju ke tempat  masing-masing  untuk  melakukan  proses  pembelajaran  dengan  konsep  30 persen teori dan 70 persen praktek lapangan. Pada malam harinya, diberi ceramah
27 Ibid., ,
agama untuk meningkatkan akhlak dan moral. 29 Keempat , bagi masyarakat yang lulus  pelatihan  sebanyak  240  orang  tersebut,  selanjutnya  dipulangkan  ke  desa masing-masing  dan  langsung  menjadi  PPL  Swakarsa  dan  wajib  membuat kelompok tani di desanya.
Jadi  satu  orang  merekrut  10  orang  lainnya  untuk  membentuk  satu kelompok tani. Kelompok ini nantinya juga akan diberikan pelatihan selama satu hingga dua hari, karena mereka sudah menjadi petani-petani yang tinggal dipoles saja.   Jadi  240  orang  X  10  orang  =  2.400  orang  ini  diberikan  pinjaman  dana bergulir  dengan  maksimal  dana  pinjaman  sebesar  Rp100  juta  per  orang.   Untuk satu bidang usaha yang dijalankan paling sedikit memakai tenaga tiga orang, jadi 2.400  X  3  orang  =  7.200  orang  telah  terselamatkan  dari  kemiskinan  dan pengangguran.  Dalam setahun 7.200 X 12 bulan = 86.400 orang. Dalam waktu 2 tahun  (24  bulan),  maka  86.400  X  2  =  172.800  orang  yang  terlibat  dan  terserap dalam program ini. 30
Dalam  perkembangannya,  program  Zero  Kemiskinan  tidak  hanya  menyentuh masyarakat petani dan pedagang kecil, namun juga akan melibatkan anggota TNI, Polri  serta  masyarakat  yang  tengah  menjalani  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan (LP). Untuk warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman di LP saat ini telah dijalin kesepahaman atau MoU antara Pemkab Kampar dan LP Bangkinang.   Dalam  MoU  yang  disepakati,  masyarakat  Kampar  yang  menjadi warga  binaan  LP  akan  diberikan  pelatihan  dan  akan  menjadi  motivator  di  LP. Usai  menjalani  masa  tahanan  warga  binaan  yang  telah  mendapatkan  pelatihan juga  akan  mendapatkan  pinjaman  dana  bergulir,  dengan  cara  ini  kita  berharap keluar  dari  LP  mereka  dapat  memulai  kehidupan  baru  di  tengah  masyarakat. Sedangkan  untuk  kerjasama  dengan  TNI,  juga  akan  dilakukan  dengan menitikberatkan sasaran peserta adalah para anggota Koramil melalui Babinsa di desa-desa  di  Kabupaten  Kampar. Hal  ini  dimaksudkan,  selain  menjadi  pembina teritorial  di  tempat  mereka  bertugas,  keberadaan  Babinsa  di  tengah  masyarakat juga menjadi panutan warga setempat. 31
29 Zulkifli, Kades Balam Jaya, Wawancara, 15 September 2014
30 Afrizal, Wawancara.
31 Chairunnas ( Staf  SETDA Kampar), Wawancara, 16 September 2014
Keterlibatan  para  Babinsa  dalam  program  Zero  Kemiskinan,  selain  dapat meningkatkan  penghasilan  juga  menjadi  motivator  warga.  Untuk  MoU  yang disepakati  menurut  Kalapas  Bangkinang,  Bawon 32 mengakui,  kepedulian  yang ditujukkan  Bupati  Kampar  H  Jefry  Noer  terhadap  warga  binaan,  merupakan terobosan  baru.   Harapannya  warga  binaan  yang  telah  mendapatkan  pelatihan selepas  menjalani  masa  hukuman  dapat  menjadi  motivator  di  tempat  mereka tinggal, dan memulai kehidupan baru.
Untuk  menunjang  percepatan  zero  kemiskinan,  maka  Pemkab  Kampar telah  membuat  sejumlah  program. 33 Pertama ,  Perkampungan  teknologi  di  lahan seluas  500  hektare. Program  ini  dibuat  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  dengan  sistem  dua  hektare  lahan  untuk  10  KK, yaitu  4  KK  untuk  peternakan,  3  KK  pertanian  tanaman  pangan,  2  KK  untuk perikanan dan satu KK untuk pasca panen, sehingga kawasan lahan ini akan bisa menampung  masyarakat  miskin  sebanyak  2.500  KK  dengan  penghasilan  untuk peternakan, perikanan, pertanian di atas Rp3 juta per bulan.  Di lahan dua hektare dikelola 10 KK dengan pola gotong royong dan hasilnya dibagi rata.
Kedua ,  membuat  kecamatan  mandiri  energi  di  setiap  rumah  warga  yang miskin.  Ke  depan  akan  ada  sapi  minimal  10  ekor.  Untuk  masak  tidak  perlu  lagi memakai  minyak  tanah  atau  gas  yang  disubsidi  oleh  pemerintah,  tetapi  cukup memakai  gas  kotoran  sapi. Di  rumah-rumah  warga  akan  dibuatkan  bio  gas,  dan setiap rumah miskin tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya membeli minyak tanah dan  gas.  Karena pengeluaran itu sudah dihemat dengan pemakaian  biogas. Buangan  biogas  akan  dijadikan  pupuk  organik. Jadi  di  kecamatan,  untuk memupuk  tanaman  pertanian  tidak  perlu  lagi  memakai  pupuk  kimia  yang  dibeli, tetapi  cukup  memakai  pupuk  organik  buangan  dari  biogas.   „‟Insya  Allah  di kecamatan  tersebut  akan  kita  buatkan  juga  pabrik  mini  dranuel  pupuk  organik yang akan bisa menambah penghasilan masyarakat tempatan,‟‟ ujarnya 34 .
Ketiga , di setiap desa akan dibuat Waserda yang akan dibina oleh tim yang dibentuk Bupati dan juga Disperindag Kampar. Alasannya, karena 9 bahan pokok
32 Bawon (Ka. LAPAS Bangkinang), Wawancara, 16 September 2014
33 Jhonkenedy, Wawancara, 15 September 2014
34 Jefry Noer, Pidato pada temu ramah masyarakat di Kecamatan Kampar, Desember 2013
sangatlah mahal di karena panjangnya rantai distribusi, maka Bupati Kampar akan memotong  empat  mata  rantai  sehingga  distribusi  sangat  pendek  (dari  pabrik  di Jakarta  dikirim  ke  distributor  daerah  dan  langsung  ke  masyarakat).   Bahkan berdasarkan  penelitian  bisa  menghemat  7-10  persen  biaya  dan  Waserda  tersebut dimiliki  oleh  masyarakat  tempatan  yang  tidak  mampu  setelah  melalui  pelatihan dan  diberikan  pinjaman  dana  bergulir. Kempat,  membuat  sekolah  unggulan terpadu. Sekolah tersebut berbasis entrepreneurship (wirausaha), mulai dari SMP, SMA  sampai  universitas  dengan  pola  30  persen  teori,  70  persen  praktek.  Untuk anak-anak  yang  berprestasi  dari  keluarga  tidak  mampu  akan  diberikan  beasiswa penuh  oleh  Pemkab,  yang  setengah  mampu  akan  diberikan  bantuan  keringanan. Pendirian  sekolah  unggulan  terpadu  tersebut,  dilakukan  bekerja  sama  dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

## Penutup
Manusia  diwajibkan  menyerahkan  kadar  tertentu  dari  kekayaannya  untuk kepentingan  saudara-saudara  mereka.  Bukankah  hasil-hasil  produksi,  apa  pun bentuknya,  pada  hakikatnya  merupakan  pemanfaatan  materi-materi  yang  telah diciptakan  dan  dimiliki  Tuhan?  Bukankah  manusia  dalam    berproduksi  hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, atau perakitan satu bahan dengan bahan lain yang  sebelumnya  telah  diciptakan  Allah?  Seorang  petani  berhasil  dalam pertaniannya  karena  adanya  irigasi,  alat-alat  (walaupun    sederhana),  makanan, pakaian, stabilitas keamanan, yang kesemuanya tidak mungkin dapat  diwujudkan kecuali    oleh  kebersamaan    pribadi-pribadi      tersebut,  yang  disebut  juga  dengan masyarakat.  Siapa  yang  menjual  dan  siapa  pula    yang    membeli    kalau    bukan orang lain?

## DAFTAR PUSTAKA
A.Djazuli, Fiqh  Siyasah  Implementasi  kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-rambu Syari‟ah, (Bogor: Prenada Media, 2003) Abdurrahman  ibn  Khaldun, Muqaddimah  Ibnu  Khaldun ,  (Iskandaria:  Dar  Ibn Khaldun, t.t)
Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy‟ats al-Sijistâni, Sunan Abî Dâud , (Beirut: Dar al- Kitab al-„Arabi, 1404 H/ 1984 M), juz. 3
Abuddin  Nata,  dkk, Kajian  Tematik  al-Qur‟an  tentang  Konstruksi  Sosial,
(Bandung: Angkasa Raya, 2008)
Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012)
Ahmad  Rifa‟i,  dkk, Strategi-Bisnis  Usaha  Kecil  Di  Bandar  Lampung .  (Laporan Penelitian Hibah PDM Dikti November 2007)
Akbar  Shah  Khan  Najibabadi, History  of  Islam ,  (London:  Darussalam International Publication, 2002) juz. 2
Al-Gharîb  al-Asfahânî, al-Mufradât  fî  Gharîb  al-Qur‟ân (Teheran:  Maktabah Nazar al-Musthafa al-Baz,t.t), juz. 2
Ali ibn Ahmad ibn Sa‟ad ibn Hazm ibn Ghalîb ibn Shâlih ibn Sufyân ibn Yazîd , al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsar , (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H/ 1981 M), juz. 3
Al-Imam  al-Hafidz  Abi  al-Fadhl  Jalaluddin  bin  Abd  al-Rahman  al-Suyuthi  (w. 911  H), al-Tausyih  Syarh  al-Jami`  al-Shahih (al-Riyadh:  Maktabah  al- Rusyd, 1419 H/1998 M)
Al-Juwaini, Ghiyats  al-Umam  fi  at-Tiyats  adh-Dhulam (Iskandariah:  Dar  ad- Dakwah, 1400 H)
Al-Khathabi, Ma‟alim  as-Sunan (Halb:  Mathba‟ah  Muhammad  Raghib  ath- Thabakh, tt) Juz IV
Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthoniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah, ditahqiq oleh Ahmad Abdus Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-‟Ilmiyyah, 2006)
Al-Syathibi, al-Muwafaqat, jilid  II, h. 10; al-Amidi, al-Ihkam, jilid III, h. 48; al- Ghazali, al-Mustashfa, jilid I Anne Booth, Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assesment. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol.36, No.1, 2000.
Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2004)
Balisacan,  dkk ,  Growth  and  Poverty  Reduction  in  Indonesia:  What  Do Subnational Data Show?. Bulletin of Indonesian Economics Studies, 2003 Vol 39. No. 3
Criswardani  Suryawati, Memahami  Kemiskinan  Secara  Multidimensional . http://www.jmpk-online.net/Volume  8/Vol  8  No  03  2005.pdf.  Diakses tanggal 25 Agustus 2014
Departemen  Agama  RI, al-Qur`an  dan  Terjemahannya, (Semarang:  CV.  Asy- Syifa`, 1999)
Ellis, The Demotion of Poverty. Social Indicator Research, 1994 Engkoswara & Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2010)
Faturrochman  &  Marcelinus  Molo, Karakteristik  Rumah  Tangga  Miskin . Populasi, Volume 5, Nomor 1, tahun 1994
Fery Sapta dan Supartono, Gambaran Umum Kondisi dan Penyebab Kemiskinan , (Jakarta: Kikis, 2005)
Foster  E.  James  dan  Szekely,  Miguel. Is  Economic  Growth  Good  for  the  Poor? Tracking  Low  Incomes  Using  General  Means .  Report  on  Symposium  on Poverty Measurement, Mexico, 2002.
Francois Bourguignon, Francois. The Poverty-Growth-Inequality Triangle . Report on  Indian  Council  For  Research  on  International  Eco    Relations,  New Delhi. 2004.
Garbis  Iradian, Inequality,  Poverty,  and  Growth:  Cross  Country  Evidence .  IMF Working Paper. Middle East and Central Asia Departement. 2005.
Gunawan  Sumodiningrat, Membangun  Perekonomian  Rakyat, (  Yokyakarta  : Pustaka Pelajar, 1998)
Hassan Shadily (Pem. Red. Umum), Ensiklopedi Indonesia , (Jakarta: Ichtiar Baru 'Van Hoeve, Jilid III, 1982)
http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=lpptiainri-gdl-s1-1995- puji- 617-kemiskinan, (di akses pada tanggal, 24/2/2014, 22:29) http://m.haluanmedia.com/riau/berita-daerah-riau/kampar/2012/12/26/lima-pilar- pembangunan-selama-setahun.html http://riaupos.co/daerah.php?act=full&id=4075#.Uwy0XKJ6PMw http://www.academia.edu/6713945/Kemiskinan : Rizal Julianto Imam Musbikin, Qawa‟id Al-Fiqhiyah , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
James. C. Knowles, James. C, A Look at Poverty in The Developing Countries of Asia . Asia-Pacific Population & Policy, No. 52, January 2002. John  Friedman, Empowerment  :  Politics  of  Allternation  Development ( Massachusetts : Blackwell Publisher, 1992 )
Kartini  Kartono, Pemimpin  dan  Kepemimpinan, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada)
Lisa  A  Cameron, Poverty  and  Inequality  in  Java:  Examining  the  Impact  of  The Changing  Age,  Educational,  and  Industrial  Structure .  Journal  of Development Economics, Vol. 62 (2000).
M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara; Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah , (Jakarta: Logos, 1999)
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1996) Maman  Sukherman, Assosiasi  Kemiskinan  Dengan  Peubah  Sosek  di  Propinsi Jawa  Barat , Jurnal  Kependudukan  Padjadjaran.  Vol.  3,  No.  1,  Januari 2001.  William  A  Niskanen, Welfare  and  Culture  of  Poverty .  The  Cato Jurnal, Vol. 16, No. 1. 1996.
Masrukhi, Kemiskinan dimata Agama Islam dan Kristen (Studi Komparatif Kitab al-  Qur‟an  dan  Injil), Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Walisongo,  Semarang, 2008
Max  Weber, The  Theory  of  Social  and  Economic  Organitation, Edited  with  an introduction by Talcott Person ( New York : The Free Press, 1964)
Michal Todaro, Michael, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Edisi Ketujuh, Jilid I. Terjemahan Hasris Munandar. (Jakarta: Erlangga, 2000).
Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah ), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002) Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan  Sekolah/Madrasah, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010 ) Muhammad Fu‟âd „Abdul Bâqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li al-Fâdzh al-Qur‟ân al- Karîm, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1401 H/ 1981 M) Muhammad  Yusuf  Musa, Nizham  al-Hukum  Fi  al-Islam ,  (Kairo:  Dar  Al-Khatib al-Arabi)
Nanang Tahqiq, Politik  Islam ,  (Jakarta: Prenada Media, 2004)
Niskanen, William A. Welfare and Culture of Poverty . (The Cato Jurnal, Vol. 16, 2006, No. 1)
Oscar  Lewis, “  Kebudayaan  Kemiskinan”; dalam  Kemiskinan  di  Perkotaan,  di edit oleh Parsudi Suparlan, ( Jakarta : Sinar Harapan-Yayasan Obor, 1983) Pasudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan , ( Jakarta : Yayasan Obor,1993) Poerdarminto  W.J.S.  1984. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta,  PN  Balai Pustaka
Rasyid Ridho, Al-Khilafah au al-Imamah al-‟Udhma, fi al-Wajih Kautsaroni, Ad- Daulah  wa  al-Khilafah  fi  al-Khithob  al-‟Arobi  Abban  al-Tsaurah  al- Kamaliyah  fi  Turkiya:  Dirosah  wa  Nushush (Beirut:  Dar  ath-Tholi‟ah, 1996)
Rizwatul  Islam, The  Nexus  of  Economic  Growth,  Employment  and  Poverty Reduction  An  Empirical  Analysis .  Report  on  Seminar  on  Accelerating Growth and Poverty Reduction in Bangladesh. ILO, Geneva . 2003.
Robert Chambers, terjemahan Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, (Jakarta : LP3S, 1983)
Roy Hendra, Determinan kemiskinan , (Jakarta : FE UI, 2010)
Sayyid  Ahmad  al-Syalaini, Khitâb  Amîr  al-Mu‟minîn  „Alî  ibn  Abî  Th â lib Karramallâhu Wajhah , (Kairo: Maktabah Sahafah, 1409 H/ 1989 M) Soegijoko  dan  Kusbiantoro, Bunga  Rampai  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia , (Jakarta : Grasindo, 997) Soekarno, Filsafat  Pancasila  Menurut  Bung  Karno ,  (Yogyakarta:  Media Pressindo, 2006)
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet. ke-4, 1998)
Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS (Jakarta : Gramedia, 1999)
Suroyo,  dkk, Agama  dan  Kepercayaan  Membawa  Pembarua, (Yogyakarta: Kanisius, 2006)
Sutyastie  Soemitro  Remi  dan  Prijono  Tjiptoherijanto, Kemiskinan  dan Ketidakmerataan  di  Indonesia;  Suatu  Analisis  Awal ,  (Jakarta:  Rineka Cipta, 2002)
Suyuti  Pulungan, Fiqih  Siyasah:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 1999)
T.  F.  Corney, Content  Analysis  a  Teach  Nique  For  Systematic  Infrence  from Communication, (London: B. T. Bats Ford, 1972)
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) Tri Pranadji, Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan  di  Pedesaaan (  Bengkulu  :  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003)
Tulus T.H Tambunan, Tulus T.H. Transformasi Ekonomi Di Indonesia . ( Jakarta : Salemba Empat, 2001).
Umi Laila, Kemiskinan dlam Al-Qur‟an (Studi Analisis Terhadap Tafsir Kabīr wa Al-  Mafātih  Al-Ghaīb  Karya  Fakhr  Al-Razi), Fakultas  Ushuluddin  IAIN Walisongo, Semarang, 1999
Wahbah  al-Zuhaili, al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu, diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VIII
Wahbah al-Zuhailî, Tafsîr al-Munîr fî al-„Aqîdah wa al-Syarî‟ah, (Beirut: Dar al- Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2
Wie,  Thee  Kian.  1983. Pembangunan  Ekonomi  dan  Pemerataan,  Beberapa Pendekatan Alternatif .  (Jakarta: LP3ES,1983) Yanto  Bashri, Mau  Ke  Mana  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia,  Prisma Pemikiran Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti .  (Jakarta: Prenada,2003) Yusuf  Qardhawi, Kiat  Islam  Mengentaskan  Kemiskinan ,  Gema  Insani  Press, Jakarta, 1995
______________, Teologi  Kemiskinan,  Doktrin  dasar  dan  Solusi  Islam  atas problem kemiskinan , Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2002