https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 1, Juli 2019
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2019. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 1, Juli 2019

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Muslim Lobubun Upaya  Peningkatan  Status  Bandara  Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional 1-13 Asdar Djabbar Spesialisasi  Penyidik  Polri  Polda  Papua  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 14-27 Iryana Anwar Wewenang Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mengungkap  Kerugian  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi 28-37 Nurul Chaerani Nur Upaya Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kota Jayapura 38-53 TINJAUAN LITERATUR Kasim Abdul Hamid Pilihan  Hukum  Adat  dalam  Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua 54-64
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i1.119

## Wewenang  Auditor  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) Mengungkap Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

## Iryana Anwar
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua

## Korespondensi
Iryana  Anwar,  Program  Studi Hukum,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Biak-Papua,  Jl.  Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111,  Telp. (0981)  27270.E-mail: iryanaanwar15@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to determine the authority relationship between Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Auditor and the South Sulawesi  Police  Institution,  the  legal  status  of  the  BPKP  auditor's inspection and evidence in criminal procedural law, and obstacles in the BPKP auditor's inspection. This study employed an empirical juridical approach to identify how a rule actually applies in society. The data were obtained through field observations, interviews with investigators from South Sulawesi Police Institution and BPKP Auditor, and the study of various  related  documents.  The  results  showed  that  the  authority between  The  Regional  Police  and  the  BPKP  Auditor  was  only dependent  on a  request for  assistance  to carry  out financial  and  state economic  calculations  based  on  a  cooperation  agreement  or Memorandum  of  Understanding  (MOU)  between  the National  Police Institution  and  BPKP.  Therefore,  the  BPKP  indeed  plays  a  role  in revealing corruption indications despite its authority only for calculating state losses, where if the BPKP ’s audit report states a loss, the Regional Police  Investigator  increases  the  stage  of  the  Investigation,  but  if  the results state no loss, the investigation will be stopped. Thus, there is no indication of corruption.
Keywords : Authority  of  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency Auditors, State Losses, Corruption Crimes.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan megetahui hubungan kewenangan kerja antara Auditor  BPKP  dan  Institusi  kepolisian  Polda  di  Sulawesi  Selatan, kedudukan hukum hasil audit auditor BPKP dan alat bukti dalam hukum acara  pidana,  serta  kendala  dalam  pelaksanaan  audit  auditor  BPKP Sulawesi selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat bagaimana suatu aturan berlaku secara real di masyarakat. Adapun data penelitian diperoleh melalui kegiatan observasi di lapangan, wawancara  dengan  penyidik  Institusi  kepolisian  dan  Auditor  BPKP Daerah Sulawesi selatan, serta pengkajian berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kerja antara  Institusi  Kaepolisian  Daerah  dan  Auditor  BPKP  perwakilan Provinsi Sulawesi selatan hanya berdasarkan permintaan bantuan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan dan perekonomian Negara
yang  dilandasi  dalam  kesepakatan  kerjasama  atau Memorandum  of Understanding (MOU)  diantara  Institusi  Polri  dan  BPKP,  sehingga disimpulkan  bahwa  BPKP  Sulawesi  Selatan  memang  berperan  dalam mengungkap indikasi  korupsi  namun    kewenangannya  hanya  berdasar pada  hubungan  permintaan  penghitungan  kerugian  Negara,  dimana apabila  laporan  hasil  audit  oleh  auditor  BPKP  menyatakan  adanya kerugian negara maka Penyidik Polda meningkatkan ke tahap Penyidikan untuk  dilakukan  serangkaian  penyidikan,  namun  apabila  hasil  audit Auditor BPKP menyatakan tidak ada kerugian maka penyelidikan akan dihentikan yang berarti tidak terindikasi adanya pidana korupsi.
Kata  kunci : Wewenang  Auditor  BPKP , Kerugian  Negara,  Tindak  Pidana Korupsi.

## 1. PENDAHULUAN
Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih merupakan salah satu tuntutan yang penting di era reformasi ini. Hal itulah yang kemudian melandasi semangat para anggota MPR di awal era reformasi,  dalam  melahirkan  ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 1 Sebagai bentuk pelaksanaanya kemudian diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang tersebut, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah  menjadi  Undang-  Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, menggantikan Undang-Undang korupsi yang telah ada yaitu Undang-undang  Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan  kebutuhan masyarakat di era reformasi. 2
Untuk  dapat  mencapai good  governance maka  salah  satu  hal  yang  harus  dipenuhi  adanya transparansi  atau  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  berbagai  aktivitas  baik  aktivitas  sosial, politik, ekonomi dan penegakan hukum. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) menyebutkan  Indonesia  mencetak  nilai  9,07  dari  angka  10  sebagai  negara  paling  korup  2016. Indonesia mendapat citra semakin memprihatinkan dalam hal tindakan korupsi. Pada tahun 2014, Indonesia menduduki posisi ke-3 dengan  nilai tingkat korupsi 7.98 setelah Filipina (tingkat korupsi 9.0)  dan  Thailand  (tingkat  korupsi  8.0).    Angka  tingkat  korupsi  Indonesia  semakin  meningkat ditahun  2015  dibanding  tahun  2014.  Pada  tahun  2015 ,  Indonesia  ‘berhasil’  menyabet  prestasi sebagai  negara  terkorup  dari  16  negara  Asia  Tenggara  dari  Political  and  Economic  Risk Consultancy    (PERC)  2009.  Indonesia  mendapat  nilai  korupsi  8.32  disusul  Thailand  (7.63), Kamboja  (7,25),  India  (7,21)  and  Vietnam    (7,11),  Filipina  (7,0).    Sementara  Singapura  (1,07)  , Hongkong (1,89), dan Australia (2,4) menempati tiga besar negara terbersih, meskipun ada dugaan kecurangan  sektor  privat.  Sementara  Amerika  Serikat  menempati  urutan  keempat  dengan  skor 2,89. 3
1 Isnawati Isnawati, “Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah,” Journal of Law 1, no. 2 (2013): 95 – 108, http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627.
2 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
3 Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC, “The World’s Corruption Case,” 2017.
Jadi, dari data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2017, maka dalam  kurun 2014-2016, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 (2008.), 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. ini bukanlah hal yang mengejutkan. Pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan melalui tindakan preventif dan tindakan represif.  Peran Aparat  pengawasan  pemerintah  dalam  pemberantasan  korupsi  ditekankan  kepada  tindakan preventif, tanpa mengabaikan peran melalui tindakan represif. Tindakan preventif, dilaksanakan melalui pengawasan internal pemerintah dilaksanakan melalui: audit kinerja, monitoring, evaluasi, reviuw,  konsultasi,  Sosialisasi  dan  asistensi  (bimbingan  teknis). 4 Tndakan  represif,  dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah, berupa sanksi sehubungan dengan adanya temuan terjadinya tindak pidana korupsi atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi kepada pimpinan instansi pemerintah dapat berupa pelimpahan hasil audit kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana korupsi. 5
Peranan  Polri  sebagai  penyidik  pada  criminal  justice  system  tindak  pidana  korupsi  pada hakikatnya  merupakan  fungsionalisasi  hukum  dari  hukum  pidana  itu  sendiri  artinya  Institusi Kepolisian sangat memegang peranan yang penting dalam suatu penegakan hukum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi beroperasi atau bekerja dan  terwujud  secara  nyata.  Fungsionalisasi  hukum  pidana  identik  dengan  operasionalisasi  atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. 6 Dari segi tingkat kemampuan dari sumber daya manusia polisi itu sendiri juga terbatas, untuk itu perlu adanya alat bukti  dalam  mengungkap  indikasi  adanya  kerugian  negara  terhadap  tindak  pidana  korupsi  itu sendiri, maka dalam hal ini Penyidik Polri membutuhkan lembaga lain yang berkompeten dalam melakukan  tugas  audit.  Dan  salah  satu  lembaga  yang  memiliki  kompetensi  dibidang  auditor tersebut adalah   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden.  Salah  satu  pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  adalah  diperlukannya  badan  atau  lembaga  pengawasan  yang  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  leluasa  tanpa  mengalami  kemungkinan  hambatan  dari  unit organisasi  pemerintah  yang  menjadi  obyek  pemeriksaannya. 7 Keputusan  Presiden  Nomor  31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga  Pemerintah  yang  ada.  BPKP  dengan  kedudukannya  yang  terlepas  dari  semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen
4 Suriansyah Murhaini, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
5 Samuel Mangapul Tampubolon, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004,” Lex et Societatis 2, no. 6 (2014): 138 – 46, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380.
6 John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) , ed. M Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
7 Isnan Rahmanto and Indah Linar Kinarsih, “Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan,” Warta Pengawasan 23, no. 4 (2016): 2 – 13, https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan.
sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan. 8 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kedudukan sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam hal lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 9
Audit investigatif dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan domain Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan  Negara,  dan  juga  Undang-undang  No.  15  tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksaan  Keuangan.  Dalam  Undang-undang  No.15  tahun  2004  Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  diatur  mengenai  kewenangan  Badan Pengawas Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur  pidana  maka  Badan  Pemeriksa  Keuangan  harus  segera  melaporkan  hal  tersebut  kepada instansi yang berwenang. 10
Sebagai  suatu  sisi  yang  melakukan  pembahasan  tentang  hubungan  kerja  antara  pihak Kepolisian  Daerah  (Polda)  dengan  Badan  Pengawasa    Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan Hasil audit investigatif di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Pelaksanaan audit sesuai dengan permintaan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan  pada  tahun  2010  adalah  sebanyak  13  kasus  yang  ditangani  dan  total  kerugian  negara sebanyak Rp. 8.279.793.883,31. Dalam Kurung waktu 2010 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengklaim telah berhasil mendorong optimalisasi anggaran  daerah Rp. 79.600.314.194,25.
Beberapa kasus menggambarkan suatu fakta akan pentingnya adanya koordinasi yang harus dibangun  antar  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  Kepolisian karena seringkali ada kesan bahwa beberapa kasus hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan besarnya kerugian negara. Jadi fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  membantu  penyidik  dalam  rangka  audit  investigatif  yaitu  audit terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  diduga  mengandung  penyimpangan-penyimpangan  dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi  sehingga fungsi dan wewenang, serta mekanisme koordinasi antara BPKP dan Kepolisian dinilai menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.
Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan sejumlah pertanyaan penelitian diantaranya: 1) Bagaimanakah hubungan kewenangan kerja antara Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara? 2) Bagaimanakah status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana? 3) Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam
8 Muhammad Imron Rosyadi, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara,” Mimbar Keadilan 3, no. 1 (2016): 27 – 56, https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206.
9 Beni Kurnia Illahi and Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK,” Integritas 3, no. 2 (2017): 37 – 78, https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102.
10 Elia Jesika Mening and Dwi Haryati, “Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara” (Universitas Gadjah Mada, 2016).
mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan? Selain itu, Penelitian ini berupaya untuk mengkaji hubungan kewenangan kerja antara  Lembaga BPKP Sulawesi Selatan dan Institusi Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap kerugian negara, mengkaji status hukum hasil audit auditor BPKP yang dihubungkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan mengkaji berbagai Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peranan audit Lembaga BPKP dalam mengungkap kerugian negara di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari sumber  data  primer  melalui  kegiatan  observasi  di  lapangan,  hasil  wawancara  dengan  penyidik Institusi kepolisian Daerah dan Auditor BPKP Daerah Sulawesi selatan, dan sumber data sekunder melalui  pengkajian  berbagai  dokumen  yang  terkait  yakni  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan  Badan  Pengawasan  keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  dan  juga  Penetapan Presiden  No.  64  Tahun  2005    tentang  Tugas,  Fungsi,  Wewenang,  dan  tata  kerja  lembaga pemerintah Non Departemen. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  audit  investigasi  yang  dilakukan  oleh  BPKP  Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan jumlah permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan rata-rata permintaan audit investigasi yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Tetapi  permintaan  investigasi  kembali  mengalami kenaikan drastis pada tahun 2018 yaitu dari 12 kasus korupsi yang dilidik oleh Polda Sulsel, hanya 9 kaus yang dapat diminta audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, sedangkan 3 kasus diantaranya dalam proses penyelidikan. (lihat tabel 1-4)

## Tabel 1.
Permintaan Audit Investigasi dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan Kepada Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018
No Tahun Jlh. Permintaan Audit Jlh. Audit Yang Dipenuhi BPKP  Ket 1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 4 kasus 5 kasus 7 kasus 13 kasus 12 kasus 4 kasus 5 kasus 7 kasus 9 kasus 9 kasus Sidik Sidik Sidik Sidik Sidik Jumlah 41 kasus 34 kasus Sidik
Sumber : Data Sat III/Tipikor Dit Reskrim Sus Polda Sulsel
Hal  tersebut  terlihat  dari  perubahan  jumlah  permintaan  audit  investigasi  yang  diajukan  oleh Penyidik Polda Sulsel kepada auditor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dimana pada
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018  mengelami kenaikan dari 8 (delapan) kasus hanya 6 (enam) kasus yang berhasil dipenuhi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)  2 (dua ) dari 8 (delapan) kasus tersebut bukan merupakan kerugian Negara menurut pihak BPKP Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  kemudian      dari  tahun  2018  mengalami  kenaikan  yang signifikan kalau dibandingkan dengan  tahun 2018.

## Tabel 2.
Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik Polda Tahun 2014 s/d 2018
No. Tahun Jumlah Kasus yang diaudit Nilai Temuan Kerugian Negara (Rp) 1. 2014 4 Kasus - 2. 2015 5 Kasus - 3. 2016 7 Kasus - 4. 2017 9 Kasus - 5. 2018 12 kasus -
Sumber : Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.
Kerja sama berdasarkan MOU menunjukkan bahwa setiap permintaan audit investigasi kerugian keuangan Negara baik dari Kepolisian maupun dari Penyidik Kejaksaan wilayah hukum Sulawesi Selatan begitu banyak, sedangkan peronil auditor BPKP tidak cukup atau sangat minim jumlahnya untuk memenuhi permintaan audit kerugian keuangan Negara 11 , sehingga memakan waktu yang cukup  lama  untuk  tuntasnya  penghitungan  kerugian  keuangan  Negara    maupun  kerugian perekonomian Negara, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang, namun dalam praktek selama ini digunakan oleh pihak Kejaksaan  di pengadilan, lain halnya dengan lembaga BPK.

## Tabel 3.
Permintaan audit investigasi dari penyidik Kejaksaan Tinggi Sul-sel kepada Auditor BPKP Provinsi Perwakilan Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018.
No. Tahun Jumlah Permintaan Audit Jumlah Audit Yang dipenuhi BPKP 1. 2014 6 Kasus 6 kasus 2. 2015 4 Kasus 4 kasus 3. 2016 8 Kasus 8 kasus 4. 2017 10 Kasus 10 kasus 5. 2018 7 kasus 7 kasus Jumlah 35 kasus 35 kasus
Sumber : Data Bag. Pidsus Kejaksaan Tinggi Sul-Sel.
Menurut Ahsan, Kejaksaan pernah melukan permintaan kepada BPK  Perwakilan Provinsi Sulsel untuk menghitung kerugian Keuangan Negara, akan tetapi prosesnya terlalu lama karena harus ada ijin  dari  BPK  pusat,  intinya  proses  dan  prosedur  terlalu  birokratis    dan  memakan  waktu  lama, berbeda  dengan  BPKP  yang  prosedur  dan  prosesnya  tidak  terlalu  lama  dan  tidak  berbelit  belit apabila setiap permintaan audit investigative oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

## Tabel 4.
Realisasi Audit Investigasi BPKP Atas Permintaan Penyidik  Kejaksaan tinggi Sul-sel Tahun 2014 s/d 2018
No. Tahun Jumlah Kasus yang diaudit Nilai Temuan Kerugian Negaran (Rp)
11 Muhammad Ahsan, “Wawancara Aspidsus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.”
1. 2014 6 Kasus - 2. 2015 4 Kasus - 3. 2016 8 Kasus - 4. 2017 10 Kasus - 5. 2018 7 kasus -
Sumber : Data BPKP Perwakilan Propinsi Sulsel.
Berkaitan dengan pelaksanaan permintaan audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi  Sulawesi  Selatan,  terdapat  beberapa  kendala  yang  menghambat  atau  mempengaruhi penyelesaian  suatu  audit  penghitungan  kerugian  Negara  atau  audit  investigative  adanya  indikasi tindak pidana korupsi antara lain: 12

## a. Faktor Eksternal
Penanganan  permintaan  audit    investigatif  yang  dilakukan  oleh  BPKP    terhadap  suatu  tindak pidana korupsi apabila permintaan  melalui permohonan dari kepolisian maupun dari kejaksaan 13 , kendalanya adalah lamanya proses penyelidikan oleh kedua institusi tersebut, yaitu kepolisian dan kejaksaan, kemudian setiap kali hasil pemeriksaan suatu tindak pidana korupsi terlalu lama baru diserahkan kepada BPKP untuk mengaudit dan hasilnya juga tidak langsung diserahkan kepada institusi  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan/dan  atau  Kejaksaan  Negeri  Sulawesi  Selatan    dan Kapolda Sulawesi Selatan/dan atau   Kapolres Sulawesi Selatan, namun hasil audit investigative tersebut  BPKP pusat yang membuat lambatnya penanganan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi tersebut, yang mestinya dari hasil audit investigative BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  langsung diserahkan kepada Kapolda Sulawesi Selatan/atau Polres Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan/atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.
Apabila  BPKP    sebelum  menerima  berkas  atau  bikti-bukti  melalui    permintaan  audit investigasi terhadap  dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi yang biasanya ditangani institusi Kejaksaan  Tinggi  maupun  Polda    harus  terlebih  dahulu  melalui  gelar  perkara,  setelah  itu  baru diserahkan kepada BPKP untuk menindaklanjuti dalam hal audit investigative terhadap dugaan suatu perkara tindak pidana korupsi setelah memenuhi syarat untuk dilakukan audit investigative oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian hasil audit BPKP tersebut diserahkan kepada Polda Sulawesi Selatan atau Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan atau Kejaksaan Negeri Sulawesi Selatan.
Ada juga kendala yang sering ditemukan dilapangan oleh BPKP adalah mengenai kesiapan data-data atau bukti audit yang merupakan dasar audit investigative oleh BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara  yang disiapkan oleh kedua institusi, yaitu Polda maupun Kejaksaan Tinggi, termasuk penentuan tersangka saat proses penyelidikan oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi, ada  juga  saat  dilakukan  audit  investigative  oleh  BPKP  terhadap  tersangka  biasanya    tersangka berbelit-belit saat memberikan keterangan dihadapan BPKP, kadang-kadang juga tersangka banyak alasan  yang  dibuat  seperti,  alasan  sakit  yang  membuat  sehingga  sering  terhambatnya  proses pembuatan laporan penghitungan kerugian keungan Negara oleh BPKP.
b. Faktor Internal
12 Auditor BPKP, “Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan.”
13 Tri Cahya Indra Permana, “Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara,” Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1 (2018): 101 – 10, https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p.
Jumlah  Team  auditor  yang  terbatas  pendidikan  dan  pelatihan  audit  investigative  yang  belum memadai, sehingga BPKP hingga saat ini sedang giat-giatnya melakukan pelatihan di bidang audit investigative,  intinya  bahwa  pada  saat  ini  proses  pelatihan  mengenai  ketrampilan  dan  keahlian dalam hal audit investigative di berbagai lembaga BPKP masih minim. Biaya audit bagi auditor investigative  sama  dengan  lumpsum  audit  secara  keseluruhan  sehingga  menunggu  untuk diajukannya biaya audit yang harus dipenuhi.
Salah satu ciri negara hukum, yang disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat ,  adalah  adanya  ciri  pembatasan  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan negara. 14 Pembatasan  itu  dilakukan  dengan  hukum  yang  kemudian  menjadi  ide  dasar  paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang  sama,  gagasan  negara  demokrasi  atau  kedaulatan  rakyat  disebut  pula  dengan  istilah constitutional democracy 15 yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas  hukum.  Kerugian  Negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharaga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan  oleh  suatu  tindakan  melawan  hukum,  penyalahgunaan  wewenang/kesempatan  atau sarana  yang  ada  pada  seseorang  karena  jabatan  atau  kedudukan,  kelalian  seseorang  dan  atau disebabkan  oleh  keadaan  di  luar  kemampuan  manusia  ( force  majeure ). 16 Undang-Undang  No.  31 tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang terkait dengan perbuatan yang menimbulkan  kerugian  negara  dan  memerlukan  penyelesaian  yang  berkaitan  dengan  kerugian Negara yaitu:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua r atus juta rupiah dan paling banyak satu milyar.”
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  sulitnya  mengusut  tindak  pidana  korupsi  adalah  sulitnya menemukan  bukti  atau  membuktikan  adanya  tindak  pdiana  korupsi. 17 Membuktikan  menurut Martiman  Prodjohamidjojo  mengandung  maksud  dan  usaha  untuk  menyatakan  kebenaran  atas suatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  oleh  akal  terhadap  kebenaran  peristiwa  tersebut. 18 Sedangkan Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan 19 dengan persangkaan terhadap orang yang diduga
14 Aloysius R Entah, “Indonesia’s Position as a Rule of Law Based on Pancasila,” Law Research Review Quarterly 2, no. 4 (2016): 533 – 42, https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340.
15 Tom Ginsburg and Aziz Z. Huq, How to Save a Constitutional Democracy (Chicago: University of Chicago Press, 2018).
16 Hendi Yogi Prabowo and Kathie Cooper, “Re -Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses,” Journal of Financial Crime 23, no. 4 (2016): 1028 – 62, https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039.
17 Made Nara Iswara and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan,” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 5, no. 3 (2016): 199– 218, https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218.
18 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
19 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

## 4. KESIMPULAN
Wewenang  Hubungan  kerja  antara  auditor  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah hubungan  permintaan  bantuan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  Negara  atas suatu  kasus  yang  diselidiki  oleh penyidik  Polda  Sulawesi  Selatan.  Dimana  peran  auditor  BPKP sendiri  telah  banyak  membantu  dalam  proses  pemberantasan  korupsi  dimana  tindak  pidana korupsi yang diduga dilakukan seseorang pelaku haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah ada kerugian Negara yang pengauditaannya dilakukan oleh auditor BPKP. Kerjasama antara penyidik Polda Sulawesi Selatan dengan auditor BPKP mutlak adanya dan hal ini sudah diatur dalam MOU ( memorandum of understanding ) antara Kapolri dan Kepala BPKP pusat yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di tingkat propinsi atau daerah.Hasil audit auditor BPKP dapat digolongkan kepada alat bukti surat dalam hukum pembuktian berdasarkan KUHAP. Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bidang  keahliannya  itu  yang  hak  tersebut  berhubungan  dengan  suatu  perkara  pidana.  Surat  ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi,  seperti pada permintaan untuk melakukan audit investigasi. Keberadaan alat bukti surat yang dihasilkan dari hasil audit tersebut akan diikuti pula dengan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut maka dari auditor BPKP akan diperoleh 2 alat bukti yaitu, hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli auditor BPKP sendiri.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  audit  investigasi  BPKP  perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan adalah minimnya Bukti Audit yang diperoleh dari Penyidik, prosedural pelaporan Hasil Audit yang menyita waktu yang lama, kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih minim, dan Biaya lumpsum audit yang sama dengan biaya keseluruhan audit.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Entah, Aloysius R. “Indonesia’s Position as a Rule of Law Based on Pancasila.” Law Research Review Quarterly 2, no. 4 (2016): 533 – 42. https://doi.org/10.15294/snh.v2i01.21340.
Illahi, Beni Kurnia, and Muhammad I khsan Alia. “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK.” Integritas 3, no. 2 (2017): 37 – 78. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102.
Isnawati, Isnawati. “Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.”
Journal of Law 1, no. 2 (2013): 95 – 108. http://ejurnal.untag- smd.ac.id/index.php/DD/article/view/627.
Iswara, Made Nara, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pengakuan Yang Diberikan Di Luar Persidangan.” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 5, no. 3 (2016): 199 – 218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218.
Permana, Tri Cahya Indra. “Wewenang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara.” Jurnal Hukum Peratun 1, no. 1 (2018): 101 – 10. https://doi.org/10.25216/peratun.112018.%25p.
Prabowo, Hendi Yogi, and Kathie Cooper. “Re -Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses.” Journal of Financial Crime 23, no. 4 (2016): 1028 – 62. https://doi.org/10.1108/JFC-08-2015-0039.
Rahmanto, Isnan, and Indah Linar Kinarsih. “Penataan Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan.” Warta Pengawasan 23, no. 4 (2016): 2 – 13. https://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/3567/Jurnal-Pengawasan.
Rosyadi, Muhammad Imron. “Wewe nang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara.” Mimbar Keadilan 3, no. 1 (2016): 27 – 56. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2206.
Tampubolon, Samuel Mangapul. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004.” Lex et Societatis 2, no. 6 (2014): 138 – 46. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5380.

## Tesis
Mening, Elia Jesika, and Dwi Haryati. “Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara.” Universitas Gadjah Mada, 2016.

## Buku
Adisasmita, Rahardjo. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Ginsburg, Tom, and Aziz Z. Huq. How to Save a Constitutional Democracy . Chicago: University of Chicago Press, 2018.
Kenedi, John. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) . Edited by M Sirajuddin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Murhaini, Suriansyah. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
Prodjohamidjojo, Martiman. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) . Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

## Wawancara
Ahsan, Muhammad. “Wawancara Aspidsus Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.” 2018.
Auditor BPKP. “Wawancara Auditor BPKP Sulawesi Selatan.” 2018.

## Internet
Political and Economic Risk Consultancy. Ltd. PERC. “The World’s Corruption Case,” 2017.