## ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Muhammad Mudhofar 1
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, Lumajang,

## Indonesia
Abstract. This study aims to analyze the application of good governance principles in village financial management in Kebonsari Village, Yosowilangun District, Lumajang Regency. Financial management in any organization with a good  governance  approach  has  been  proven  to  have  a  positive  effect  on  governance.  This  type  of  research  is descriptive  qualitative  with  case  study  method.  Sources  of  research  data  using  primary  data  and  secondary  data. Primary data is processed from interviews, and secondary data is processed from written documents such as reports and  legislation.  The  data  analysis  technique  uses  an  interactive  analysis  model  which  consists  of  three  stages, namely  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  study  indicate  that  the principles of good governance in managing village finances in Kebonsari Village have been implemented properly. The  stages  of  village financial  management  starting  from  planning,  implementation,  administration,  reporting  and accountability  have implemented the principles of participatory, transparency, accountability  and value for money based on three main elements, namely economy, efficiency, and effectiveness.
Keywords. good governance; management; village finance.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip good governance pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Pengelolaan keuangan pada organisasi apapun dengan  pendekatan good  governance telah  banyak  terbukti  membawa  efek  yang  positif  bagi  tata  kelola pemerintahan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Sumber  data  penelitian menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diolah  dari  hasil  wawancara,  dan  data  sekunder  diolah dari dokumen tertulis seperti laporan dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan  dengan  baik.  Tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah  menerapkan  azas  partisipatif,  transparansi,  akuntabilitas dan value for money dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Kata Kunci. good governance; keuangan desa ; pengelolaan.
Corresponding author. Email:muhammadmudhofar19@gmail.com 1
How to cite this article. Mudhofar, Muhammad. (2022).Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10 (1), 21–30. History of article. Received: Desember 2021, Revision: Februari 2022, Published: April 2022 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i1.36763 Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, menyatakan  bahwa  desa  diberi  wewenang tidak  hanya  sebagai  objek  pembangunan tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan. Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat. Widjaja  (2012),  menyatakan  pemerintahan
desa  merupakan  subsistem  dari  sistem penyelenggaraan  pemerintah,  sehingga  desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Desa merupakan satu  kesatuan  wilayah  hukum  dimana  tinggal suatu  masyarakat  yang  memiliki  kuasa mengadakan pemerintahan
sendiri (Wasistiono, S. dan Tohir, 2015). Pemerintahan Desa adalah
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.  Awang(2010)menyatakan  bahwa pemerintahan  desa  secara  historis  dibentuk
oleh  masyarakat  desa  dengan  memilih beberapa  orang  anggota  masyarakat  yang dipercaya  dapat  mengatur,  melayani  dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Soemantri (2010)menyatakan struktur  organisasi  pemerintahan  desa  terdiri dari  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  dan Perangkat  lainnya  termasuk  pelaksana  teknis di  lapangan  dan  unsur  kewilayahan  yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.
Keragaman  tugas  dan  kewenangan menjadikan desa mempunyai kedudukan yang sangat penting karena desa merupakan satuan pemerintahan  terkecil  dibawah  pemerintahan Kabupaten. Agenda prioritas pemerintah yang tertuang pada nawa cita adalah pembangunan desa,  khususnya  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah  dan desa  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Upaya  pengelolaan pemerintahan  desa  dengan  berbagai  urusan yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan  diperlukan  anggaran  biaya  dan pendapatan  agar  dapat  tercapai  tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa.
Ketersediaan  anggaran  merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan  otonomi  desa,  sebagaimana juga  pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri,  desa  membutuhkan  dana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan  yang  dimilikinya.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014, menjelaskan bahwa sumber pendapatan/keuangan desa berasal dari pendapatan  asli  desa,  bagi  hasil  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  Kabupaten,  bagian  dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang  diterima  oleh  Kabupaten,  alokasi anggaran  dari  APBN  (ADD),  bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
Kabupaten,  serta  hibah  dan  sumbangan  yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Laporan kinerja Kementerian Keuangan  Tahun  2019,  menyebutkan  bahwa APBN Tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan  dana  desa  sekitar  Rp.
70.000.000.000,000,-  (tujuh  puluh  triliun rupiah) dengan jumlah desa seluruh Indonesia tahun  2020  mencapai  74.954  wilayah administrasi.  Jika  dilihat  dari  data  tersebut maka  masing-masing  desa  jika  diambil  rata- rata  akan  mendapatkan  ADD  sekitar  Rp. 933.900.000,00.  Dana  ini  belum  termasuk dari alokasi dana desa lainnya.
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud  kepercayaan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah desa sebagai daerah otonom untuk mengelola  anggaran  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  agar  tercipta  demokratisasi, peningkatan  pelayanan,  dan  pemberdayaan masyarakat (Safitri dan Rigel, 2018). Kebijakan  pemerintah  memberikan  ADD adalah sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan  menuju  desa  yang  maju  dan mandiri (Wida et al., 2017). Kemampuan desa untuk  mengelolah  dana  desa  secara  mandiri perlu terus ditingkatkan kompetensi personalianya,  sehingga  terwujud  sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efesien serta selalu  taat  pada  paraturan  perundang- undangan.  Dana  desa  yang  cukup  besar menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkanpengelolaannya dengan  baik  kepada  pemerintahan  pusat maupun  kepada  masyarakat  (  Ghozali  dan Hari, 2017).
Dibalik  besarnya  dana  yang  dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan  pembangunan  desa, juga  terdapat kekhawatiran  yang  tak  kalah  besarnya. Ketidaksiapan  Sumber  Daya  Manusia  akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan dan berpotensi terjadi penyimpangan.  Beberapa  Kasus  Korupsi keuangan  desa  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian dan tata kelola pertanggungjawaban  keuangan  desa  perlu ditingkatkan  (Utomo  et  al.,  2018).  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  mencatat  tahun 2019  kasus  korupsi  pada  sektor  keuangan desa  menjadi  kasus  terbanyak  diproses penegak  hukum  bila  dibandingkan  sektor lainnya  dengan  kerugian  negara  hingga  Rp 32,3 miliar dari 46 kasus korupsi (Ramadhan, 2020-Kompas.com). Banyaknya korupsi dana
desa telah menunjukkan bahwa belum adanya sistem  yang  secara  komprehensif  dilakukan dan  dibuat  oleh  Pemerintah  dalam  hal pengelolaan  dan  pengawasan  dana  desa. Pemerintah  perlu  melakukan  berbagi  upaya konkret supaya anggaran desa tepat guna dan sasaran.
Adanya
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin mencerminkan  pentingnya good  governance dalam tata kelola pemerintahan Desa. Sebuah tata  kelola  yang  mengedepankan  prinsip akuntabel, transparan dan responsive.
Pengelolaan keuangan pada organisasi apapun dengan  pendekatan good  governance telah banyak  terbukti  membawa  efek  yang  positif bagi  tata  kelola  pemerintahan.  Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat  yang  diringi  kemudahan  akses informasi, masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan  dengan  baik  atau  disebut good governance (Mardiasmo,  2009).  Ekspektasi publik  terhadap good  governance adalah  hal wajar  dan  semestinya  dipenuhi,  karena beberapa  kajian  ilmiah  menunjukkan  bahwa krisis  ekonomi  banyak  disebabkan  oleh buruknya  tata  kelola  pemerintahan  (bad governance) dan birokrasi (Yaumi, 2021).
Good  governance dapat  dianggap sebagai  suatu  konsep  ideologi  politik  yang memuat  seluruh  kaidah  pokok  yang  harus dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara.
Terselenggaranya
good governance
merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan  untuk  mewujudkan  aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita berbangsa dan bernegara. (Muhammadong,  2017).  Kata  good  dalam good governance memiliki makna efektif dan efisien  fungsional  dari  pemerintahan  dalam pelaksanaan  tugasnya  guna  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan (Jefri, 2018).
World  Bank  dalam  (Mardiasmo, 2009), menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggung  jawab  dan  sejalan  dengan prinsip-prinsip demokrasi. Azlina dan
Amelia(2014)  menyatakan  bahwa Good governance didefinisikan  sebagai  tata  kelola yang  baik  pada  suatu  usaha  yang  dilandasi oleh etika
profesional.
Good
governance dalam  pemerintahan  desa  dapat mengurangi dan meminimalisir adanya tindak penyimpangan  dalam  pengelolaan  dana  desa, sehingga laporan anggaran desa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan  keuangan  yang  baik  akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula (Sunarti et al., 2019).
Prinsip-prinsip good governance dalam  pegelolaan  dan  pemanfaatan  keuangan desa  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018. Pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  yang baik berdasarkan Permendagri tersebut dirumuskan  pada  lima  indikator,  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Candra, et  al(2019)menyatakan  bahwa  prinsip good governance dapat diwujudkan melalui partisipasi  masyarakat,  kepastian  hukum, transparansi,  akuntabilitas, responsiveness , berorientasi  konsensus,  berkeadilan,  efektifit dan efisien.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang telah banyak dilakukan, menunjukkan keragaman  analisis  terhadap  implementasi good governance dalam pengelolaan keuangan  desa.  Analisis  terhadap  penelitian terdahulu  yang  sejenis  dapat  dijadikan  bahan masukan  atas  temuan  yang  ada  dengan mencoba  mengkomparasikan  penelitian  yang akan dilaksanakan. Wida, et al(2017)menyatakan  pengelolaan  keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, yakni transparan  dan  akuntabel,  sementara  aspek pengawasan  dan  pertanggungjawaban  tidak berjalan dengan baik. Candra et al (2019)menyatakan bahwa pengelolaan APBD  berdasarkan  Permendagri  Nomor  20 Tahun 2018 terdapat permasalahan pada tahap perencanaan,  penetapan  RPJM  dan  APBD, sedangkan  pada  tahapan  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah sesuai. Zaman dan Nurdiwaty(2020) menyatakan  bahwa  pengelolaan  dana  desa
telah  menerapkan  prinsip good  governance yaitu  akuntabel,  transparan,  dan  partisipatif, tetapi  secara  teknis  masih  terdapat  kendala. Yatminiwati(2019) menyatakan bahwa implementasi  prinsip good governance dalam pengelolaan  APBDesa  dilaksanakan  cukup baik oleh pemerintah desa.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
dengan fokus penerapan  prinsip good  governance yang dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  dalam mengelolah  keuangan  desa.  Peneliti  ingin mengetahui  dan  menganalisa  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawabannya, mengingat pentingnya  implementasi  penerapan  dari prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif deskriptif  dengan  metode  studi  kasus.  Fokus penelitian  yaitu  implementasi  prinsip good governance pada  pengelolaan  keuangan  desa. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan data sekunder. Sumber data primer antara lain hasil  wawancara  dengan  perangkat  desa  dan unsur masyarakat atau warga desa Kebonsari. Data sekunder yang digunakan adalah sumber tertulis  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan dan  penggunaan  keuangan  desa  seperti dokumen kegiatan, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan  yang  diteliti.  Teknik  analisis data  menggunakan  model  analisis  interaktif ( interactive model of analysis ) yang dikembangkan  oleh  Miles et  al (2014)  yang terdiri  atas  tiga  tahapan  yaitu  reduksi  data ( reduction  data ),  penyajian  data  ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclucing drawing ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lima  indikator  yang  menjadi  fokus analisis  penelitian  antara  lain  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan desa  berdasarkan  panduan  pengelolaan  yang
tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  dan  Peraturan Bupati  Lumajang  Nomor  59  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Implementasi Good Governancepada Perencanaan Proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Kebonsari dilakukan empat tahapan. Pertama, setiap  dusun  mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) guna menampung  ide  dan  pendapat. Kedua, hasil dari  Musdus  dibahas  pada  Musyawarah Desa (Musdes) dan dilanjutkan dengan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  (Musrenbangdes). Ketiga, Kepala  Desa membuat  Peraturan  Desa  (Perdes)  tentang APB  Desa  dengan  persetujuan  Badan Permusyawarahkan Desa (BPD). Tiga tahapan  perencanaan  ini,  dilakukan  untuk menunjukan partisipasi masyarakat dan transparansi  dalam  perencanaan  penyusunan anggaran.
Aspek  transparansi  dan  partisipasi pada perencanaan pengelolaan anggaran desa, telah  diupayakan  secara  maksimal.  Diperoleh data bahwa pemerintah Desa Kebonsari selalu mengundang warga dan lembaga kemasyarakatan  dalam  musyawarah  dusun maupun  musyawarah  desa.  Hasil  wawancara dengan  warga  bernama  Syaiban  Abas  (Usia 45  Tahun,  laki-laki)  dijelaskan  sebagai berikut:
“Memang benar, bahwa beberapa kali warga  diajak  musyawarah  dalam penyusunan  rencana  kegiatan  dan anggaran  Desa  untuk  tahun  depan. Musyawarah  bisasanya  dilakukan  di Balai  Desa  dengan  menghadirkan perangkat
desa, perwakilan
perempuan, pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan perencanaan dilakukan beberapa kali, kadang  ada  perubahan  pengurangan dan penambahan sampai pada keputusan” (Wawancara  tanggal  25 April 2021) .
Prinsip  transparansi  pada  tata  kelola organisasi merupakan upaya nyata pengembangan  sistem  informasi  manajemen
keterlibatan publik dalam turut serta mengambil dan mensukseskan seluruh program  kerja  dan  anggaran  yang  bersih  dan menghindari penyalahgunaan anggaran sedini mungkin (Tahir, 2011). Implementasi prinsip- prinsip good  governance dalam  tata  kelola organisasi  modern  merupakan  aspek  penting dalam  mendukung  percepatan  pencapaian tujuan  organisasi  termasuk  tata  kelola Pemerintah  Daerah  secara efektif  dan  efesien (Lamangida, 2018).
Partisipasi  merupakan  sebuah  sistem kepemerintahan  yang  baik,  karena  sistem  ini mengembangkan  semua  anggota  institusi governance memiliki  hak  bicara  dan  suara dalam  mempengaruhi  pembuatan  keputusan orgnisasi. Indriani et al (2019)menyatakan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran desa adalah mutlak harus dilakukan. Institusi governance harus  efisien  dan  efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi (fasilitative) dan  memberi peluang (enabling) ketimbang sekedar mengkontrol (controling), dan atau melaksanakannya  sesuai  dengan  peraturan perundangan (the  rule  of  law) yang  menjadi dasar  pengambilan  keputusan.(Arisaputra, 2013).
Implementasi  Good  Governance  pada Pelaksanaan Pengelolaan
Penerapan  prinsip good  governance pada  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan desa di Desa Kebonsari diimplementasikan dengan tiga pola pengendalian; 1) penetapan prosedur dengan  pembagian  kerja  dan  tanggung  jawab yang  tegas,  2)  mekanisme  pengendalian internal  dengan  melibatkan  secara  langsung Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  audit tim  kecamatan  dan  komponen  masyarakat sebagai  pengawas  anggaran  dan  upaya menghindari terjadinya penyelewengan sedini mungkin, dan 3) Pembuatan laporan pelaksanaan  oleh  tim  pelaksana  kegiatan (TPK).
Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan  anggaran  diberikan  oleh  Kaur  Keuangan kepada Kepala Desa secara periodik. Penetapan prosedur, pengendalian manajemen
dan  pembuatan  laporan  secara  terintegrasi telah  berjalan  baik.  Proses  pelaksanaan, pembelanjaan dan pencatatan segala transaksi telah  dilakukan  sesuai  petunjuk  pelaksanaan yang  dituangkan  dalam  aplikasi  sistem keuangan desa (SISKEUDES).
Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan didapatkan penjelasan sebagai berikut:
“Pengelolaan  keuangan  di  Desa Kebonsari  sekarang  sudah  melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).  Jadi  kami  tinggal mengikuti apa yang sudah tertuang di aplikasi  tersebut.  Seperti  halnya penyusunan  RAB,  pengajuan  SPP, pembayaran, dan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan. Sekarang semuanya  sudah  dikelola  di  aplikasi siskeudes,  jadi  bisa  dibuka  oleh kabupaten” (Yudiantoro,  Wawancara Tanggal 20 April 2021).
Pelaksanaan  anggaran  yang  sesuai dengan  mekanisme  dan  prosedur  aturan, merupakan    prinsip   yang   harus   ada    dalam pemerintahan  berskala  terbesar      maupun kecil      termasuk  pemerintahan    desa. Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  Desa Kebonsari  pada  Tahun  2020,  dilihat  dari mekanisme penyaluran dana APB Desa, telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada, merskipun  ada  beberapa  hal  yang  perlu disempurnakan  seperti  kelengkapan  dokumen pendukung laporan. Farida et al (2018) mengutarakan  bahwa  tolok  ukur  kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
Desa akan
mempengaruhi  penerapan  implementasi good governance .
Mursyidi(2013)  menyatakan  bahwa implementasi good governance dalam pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan standart operasional  prosedur.  Sistem  ini  diperlukan untuk  tujuan  tiga  hal,  antara  lain;  1) menetapkan  prosedur  terkait  sehingga  jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka, 2) terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan 3) menghasilkan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk
pertanggungjawaban  keuangan.  Pelaksanaan pengelolaan keuangan
Desa dengan penerapan good governance memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mensukseskan  pembangunan  Desa  melalui berbagai  pola  straregi  implementasi  yang terencana dan terukur (Sumiati, 2018).

## Implementasi  Good  Governance  pada Penatausahaan
Proses  penatausahaan  yang  dilakukan
Bendahara
Desa
Kebonsari sebagai implementasi pinsip-prinsip good governance adalah;  1)  melakukan  pencatatan  penerimaan dan  pengeluaran  kas  desa  dengan  membuat laporan  pertanggungjawaban  kepada  Kepala Desa, 2) penatausahaan menggunakan pencatatan  beberapa  jenis  buku  seperti  buku kas  umum  dan  buku  pembantu  bank,  pajak, dan  panjar,  3)  segala  jenis  pengeluaran  APB Desa  dikeluarkan  setelah  disetujui  oleh Kepala  Desa,  4)  seluruh  transaksi  dibuatkan tanda  terima/kwitansi  secara  tertulis,  dan  5) secara  rutin  menutup  buku  kas  umum  setiap bulan  dan  melaporkan  kepada  Kepala  Desa melalui  Sekretaris  Desa  untuk  dilakukan verifikasi.
Sekretaris  Desa  saat  diwawancarai menguatkan data tersebut dengan memberikan penjelasan sebagai berikut;
“Tugas  Kaur  Keuangan  disini,  ya mencatat  setiap  terjadinya  transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaraaan. Melakukan tutup buku kalau  sudah  akhir  bulan,  kemudian saya  (Sekretaris  Desa)  melakukan pengecekan,  jika  ada  yang  kurang sesuai saya disarankan untuk
menyempurnakan. Setelah dirasa cukup  semuanya,  seluruh  pencatatan bulanan saya laporkan kepada Kepala
Desa sebagai bentuk kepatuhan penatalaksanaan  keuangan  desa” (Eko  Sudarto,  Wawancara  tanggal  22 April 2021).
Berdasarkan olah data dilokasi penelitian,  dapat  disebutkan  bahwa  selama berjalannya  proses  kebendaharaan  yang dilaksanakan  oleh  kaur  keuangan  sudah  ada kelengkapan seluruh pembukuan yang
ditunjukkan  kepada  seluruh  perangkat  desa. Transparansi,  kemudahan  dan  ketertiban penatausahaan  pembukuan  yang  meliputi penerimaan  dan  pengeluaran  berjalan  dengan baik.  Aspek  penatausahaan  pengelolaan keuangan  yang  profesional  merupakan  satu dari  beberapa  sistem  yang  ikut  menunjukkan implementasi good governance . Kusmayadi(2009)
menyatakan bahwa Penatausahaan  Keuangan  Desa  yang  baik adalah  melakukan  pencatatan  secara  tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran  keuangan  secara  periodik  dalam tahun anggaran.
Administrasi  yang  lengkap  menjadi salah  satu  bagian  terpenting  dalam  proses penatausahaan  keuangan  desa.  Dukungan regulasi pemerintah yang menjadi pedomanan penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa memberikan  landasan  yang  tegas  terhadap semakin otonomnya desa secara normatif dan praktik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang baik (Makalalag et al , 2019).

## Implementasi  Good  Governance  pada Pelaporan
Alur  laporan  pelaksanaan  keuangan desa  Kebonsari  dilakukan  secara  bertahap. Setelah  laporan  disusun  berdasarkan  setiap transaksi oleh Kaur Keuangan dan diverifikasi oleh  Sekretaris  Desa,  tahap  berikutnya menyusun  laporan  keuangan  pada  satuan tingkat  Desa  untuk  disajikan  pada  Bupati Lumajang  melalui  Camat  Yosowilangun. Kegiatan penyusunan laporan menggabungkan  seluruh  kegiatan  yang  ada dan  dikerjakan  setiap  transaksi,  setiap  bulan, semester dan akhir Tahun.
Seluruh  perangkat  Desa  dilibatkan dalam  penyusunan  laporan  keuangan  telah dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dalam  rangka untuk  menunjukkan  soliditas  dan  efektifitas kerja  secara  kolektif.  Kepala  Desa  mengajak Kaur  Keuangan  dan  para  perangkat  desa lainnya  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan  dan  anggaran  untuk  bersama-sama menyusun  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pengguanaan  anggaran yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Wujud lain  pelaporan  pengelolaan  keuangan  desa
adalah  telah  dipublikasinya  penggunaan dana APBDes melalui papan informasi atau banner yang  terpasang  besar  di  jalan  strategis  dan kantor  Desa  Kebonsari.  Wawancara  dengan Sekretaris  desa  Kebonsari  mendapatkan penjelasan sebagai berikut:
“secara  rutin  laporan  keuangan dikerjakan  bersama  diawali  oleh  tim pelaksana kegiatan dan setelah dirasa sempurna  dibuat  juga  pada  papan informasi  dan  banner  terkait  dengan alokasi  anggaran  dan  penggunaan dana  desa  yang  selalu  terpasang  di depan  kantor  desa  Desa  Kebonsari.
Seluruh  laporan  SPJ  desa,  dilampiri dokumen-dokumen  pendukung  sesuai yang  telah  di  tetapkan,  seperti kuitansi,  daftar  hadir,  poto  kegiatan, surat penugasan, dan lainnya.
Laporan  keuangan  dikerjakan  dengan mengikuti petunjuk pada Siskeudes” (Eko  Sudarto,  Wawancara tanggal 22 April 2021).
Laporan  keuangan  adalah  wujud  dari tertib  administrasi  dan  simtem  pengendalian organisasi yang efektif. Harahap (2013) menyatakan
bahwa laporan
keuangan yang disusun organisasi akan menggambarkan  kondisi keuangan dan  hasil usaha  sesuatu  dalam  jangka  waktu  yang tertentu.  Machfirah et  al (2016)menyatakan bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan  tata  kelola  keuangan  yang transparan  dan  akuntabel  adalah  kemampuan menyajikan laporan keuangan dengan mempertimbangkan  beberapa  prinsip good governance,on  time dan  bisa  diandalkan (reliable) serta  penyajiannya  dirumuskan berdasarkan  Standar  Akutansi  Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum.

## Implementasi  Good  Governance  pada Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Kebonsari  disusun oleh Kepala Desa setelah keseluruhan tahapan pengelolaan  keuangan  mulai  awal  tahun sampai akhir tahun telah selesai dilaksanakan. Setelah  dokumen  yang  diperlukan  selesai dikumpulkan,    dilakukan  verifikasi  dan
koreksi bersama sebelum kemudian dipaparkan  dalam  musyawarah  desa  dengan unsur  perangkat  Desa  keseluruhan.  Setelah dirasa  cukup,  tahap  berikutnya  adalah ditetapkan  laporan  tersebut  dalam  bentuk Peraturan Desa (Perdes).
Perdes yang diterbitkan sebagai legalitas  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  terdiri  dari  laporan  keuangan (laporan  realisasi  APB  Desa  dan  catatan  atas laporan  keuangan)  dan  laporan  realisasi kegiatan.  Hasil  laporan  keuangan  selain disampaikn  kepada  Camat  Yosowilangun juga  disebarluarkan  oleh  Desa  melalui  papan pengumuman dan baner. Penyampaian laporan  melalui  media  papan/baner  di  Desa adalah  sebagai  wujud  pertanggungjawaban pemerintah  desa  yang  turut  melibatkan masyarakat  sebagai  bentuk  dari  transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.
Hasil wawancara dengan Kepala  Desa
Kebonsari  mendapatkan  penjelasan  sebagai berikut:
“Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas
terhadap masyarakat, pemerintah Desa Kebonsari telah mencetak banner  atau  papan  informasi  yang isinya  memberikan  informasi  tentang APB Desa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu  di  pasang  atau  dipampang  di depan  kantor  Desa  Kebonsari  supaya warga atau seluruh masyarakat dapat mengetahui  besaran  APB  Desa  yang didapat oleh desa dan penggunaannya” (Agung,
SSP.,
Wawancara tanggal 20 April 2021). Penerimaan dan penggunaan anggaran
yang  bersumber  dari  masyarakat  dan  Negara harus  dipertangungjawabkan  dengan  baik.
Sulumin(2015) menyatakan bahwa
pertanggungjawaban keuangan adalah dimensi  utama  dalam  tata  kelula  keuangan dan  menjadi  kewajiban  utama  bagi  siapapun yang  mengelolanya  termasuk  dana  keuangan desa.  Farida et  al (2018)  menyatakan  bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus melaksanakan prinsip transparansi.
Nurlinda(2018)  menyatakan  bahwa  semangat akuntabilatas menjadi landasan utama pengelolaan  anggarandesa  yang  bersumber dari pemerintah.
Implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui media publikasi,  berdasarkan  ketentuan  Bappenas (2007),  merupakan  indikator  transparansi layanan  publik  yang  menjamin  hak  untuk mendapatkan  informasi  melalui  media  cetak, elektronik  dan  papan  pengumuman.  Dengan demikian,  maka  setiap  data  yang  yang disajikan  dalam  bentuk  laporan  informasi keuangan  sektor  publik,  sepatutnya  dengan mudah dapat diakses oleh pengguna informasi (masyarakat) dengan keterbukaan atas informasi itu sendiri (Arifianti et al , 2013).

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  implementasi good governance pada  pengelolaan  keuangan  desa di  Desa  Kebonsari  adalah; pertama, tahap perencanaan dilaksanakan secara baik dengan mengedepankan azas partisipatif dan transparansi  pada  masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaan  dikerjakan  secara  baik  dengan penguatan  aspek  transparansi,  akuntabilitas dan value for money. Ketiga, tahap penatausahaan  dilaksanakan  secara  baik dengan telah diadministrasikan seluruh transaksi oleh Kaur Keuangan selaku bendahara desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa. Keempat, tahap  pelaporan  dilaksanakan secara  baik  dengan  mekanisme  yang  telah ditentukan pada aplikasi Siskeudes berdasarkan  transaksi  dan  diverifikasi  oleh Sekretaris Desa. Kelima, tahap pertanggungjawaban  telah  laksanakan  secara baik dengan membuat
laporan pertanggungjawaban  dalam  bentuk  Peraturan Desa (Perdes) yang disampaikn kepada Camat dan  dalam  bentuk  publikasi  masyarakat melalui  papan  informasi  dan  banner  yang terpasang  ditempat  strategis  serta website desa.
Berdasarkan hasil kesimpulan
penelitian  ini,  maka  saran  yang  bisa disampaikan  adalah  bahwa  pejabat  yang ditunjuk untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan  keuangan  desa
harus terus meningkatkan kompetensi individu  melalui  bimtek  atau  sejenisnya  agar kinerjanya  terus  meningkat  dan  bisa  menjadi contoh  desa  lain  dalam  tata  laksana pengelolaan  keuangan  desa  yang  profesional dan  berintegritas  dengan  prinsip good governance .Pemerintah desa harus menyadari bahwa  dengan  penerapan  prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa akan memudahkan dan melancarkan palaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  dan pertanggungjawabannya.  Dengan  demikian mepertahankan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dengan berorientasi partisipasif, transparan dan akuntabel adalah sangat tepat dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifianti,  H.,  Payamta  dan  Sutaryo.  (2013) Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan  Daerah  terhadap  Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia).
Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)
XVI  Manado. , September  2013 ,  2477– 2505.
Arisaputra,  M.I.  (2013).  Penerapan  Prinsip-
Prinsip Good governance Dalam
Penyelenggaraan  Reforma  Agraria  Di Indonesia. Jurnal Yuridika. 28 (2); 188- 216. Awang, A. (2010). Implementasi Pemberdayaan  Pemerintahan  Desa . Pustaka Belajar.
Azlina,  N.,  dan  Amelia,  I.  (2014).  Pengaruh Good  Governance  Dan  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 12(2); 32-42.
https://doi.org/10.19184/jauj.v12i2.1409 Bappenas.  (2007).  Laporan  Perkembangan Pencapaian  Millenium  Development Goals Indonesia 2007. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Candra,  G.,  Helmy,  H.,  dan  Helmayunita,  N. (2019).  Analisis  Implementasi  Good Governance
Pada Pengelolaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Nagari. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi ,
1(1); 64–77. https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.56. Farida,  V.,  Jati,  A.  W.,  dan  Harventy,  R.
(2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)
Di  Kecamatan  Candipuro  Kabupaten Lumajang. Jurnal  Akademi  Akuntansi ,
1(1);64–73. https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939. Ghozali,  R.,  dan  Hari,  K.K.  (2017).
Pengelolaan Dana Desa Dengan
Pendekatan Good  governance (Studi
Kasus  Pada  19  Desa  Di  Kecamatan Merapi  Barat  Kabupaten Lahat). Jurnal Rosalina Kurnia, 2 (2); 237-243.
Harahap,  S,  S.  (2013). Analisis  Kritis  atas Laporan  Keuangan .  PT  Raja  Grafindo Persada.
Indriani, M., Fahlevi, H., dan Putri, S. (2019). Partisipasi  Masyarakat  dan  Kualitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  Survey pada  Desa  Kecamatan  Masjid  Raya Aceh Besar. Jurnal Riset Akuntansi dan
Keuangan , 7 (1), 111–130.
https://doi.org/0.17509/jrak.v7i1.1487. Ramadhan.(2020).https://nasional.kompas.c/r ead/2020/02/18/19084421/catatan-icw- kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak- muncul-pada-2019.
Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good
Governance. Jurnal  Riset  Edisi  XXVI , 4(3); 14–28.
Kusmayadi, D. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern  dan  Penatausahaan  keuangan Daerah  terhadap Good  Government ,
Suervei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Junal  Ichsan  Gorontalo . Vol. 4 (2).
Lamangida,  T.  (2018).  Studi  Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten  Bone  Bolango. Publik : (Jurnal  Ilmu  Administrasi) ,  6(2),  119. https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.119- 126.2017.
Machfirah, N., Suharyono, S., dan Iskandar, I.
(2016).  Analisis  Laporan  Keuangan
Sektor Publik. JIAM-Jurnal Ilmu
Akuntansi Mulawarman , 1(1), 20–24.
Makalalag, M., Morasa, J., dan Manossoh, H.
(2019).  Analisis  Pengelolaan  Keuangan
Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi
Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.
Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Audit "Goodwill". 10 (2); 99-107. Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik . Penerbit Andi.
Miles, M.B. Huberman, A.M, dan Saldana, J.
(2014). Qualitative  Data  Analysis,  A Methods Sourcebook, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press. Muhammadong.  (2017). Good  governance Dalam Perspektif Hukum Islam . Edukasi Mitra Grafika.
Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintahan di
Indonesia . PT. Refika Aditama.
Nurlinda. (2018). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jurnal Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan ,  6(1);
63–72.
https://doi.org/10.17509/jrak.v6i1.1030
3
Safitri,  T.  A.,  dan  Fathah,  R.  N.  (2018).
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian Dan  Pengembangan ,  2(1);  89–105.
https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1. 49
Soemantri, B., T. (2010). Pedoman Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa . Bandung; Fokus media.
Sulumin,  H.  H.  (2015).  Pertanggungjawaban Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten
Donggala. E-Jurnal  Katalogis ,  3(1); 43–
53.http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index. php/Katalogis/article/view/4246/3161.
Sumiati.  (2018).  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa
Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT . 4 (4); 124-130.
Sunarti,  N.,  Lestari,  N.  N.  Y.,  Yanti,  P.  P., Asty,  L.  G.  W.,  Uzlifah,  U.,  dan Mayuni,  N.  K.  L.  (2019).  Pengelolaan Keuangan  Desa  Dan  Sistem  Akuntansi
Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Humanika , 8(1); 42–50. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.1980 . Tahir,  A.  (2011). Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah .  PT  Pustaka Indonesia Press.
Utomo, K. S., Sudarmono dan Suharto, D. G.
(2018).  Analisis  Good  Governance Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Spirit  Publik:  Jurnal  Administrasi
Publik , 13(1); 50-66. https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924 Wasistiono,  S.  dan  Tohir,  I.  (2006). Prospek Pengembangan Desa . CV Fokus Media.
Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis
Dan Akuntansi , 4(2); 148-152.
https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.535
6.
Widjaja,  H.  A.  W.  (2012). Otonomi  Desa . Raja Grafindo Persada.
Yatminiwati,  M.  (2019).  Implementasi  Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan  Desa  di  desa  Tempeh  Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Wiga :  Jurnal  Penelitian Ilmu Ekonomi , 9(1); 10–19. https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410.
Yaumi,  S.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,
Independensi,  Dan  Integritas  Terhadap Kualitas  Audit  Dalam  Pengawasan Keuangan  Daerah  (Inspektorat  Pemkab Lamongan). Jurnal  Ekbis ,  22(1);  88- 106.https://doi.org/10.30736/je.v22i1.69 9.
Zaman,  B.,  dan  Nurdiwaty,  D.  (2020).
Penerpan  Prinsip  Good  Governance
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru,
Kecamatan  Kepung,  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Peneliti  Teori  Akuntansi  Dan Terapan Akuntansi , 5(1);65-84.