## © 2020 Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

## JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFI     [J SIG]
Volume 3 Nomor 2, November 2020                                                                                  ISSN 2614-1671

## PEMETAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH (TPS) ILEGAL MENGGUNAKAN GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) DI WILAYAH KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
Mapping Illegal Solid Waste Disposal (TPS) Using Geographic Information System (GIS) In Mataram District Area, Mataram City
Erlan Siswandi 1 , Wahyudin 2
1,2 Program Studi Teknik Lingkungan, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Mataram, Indonesia Email Korespondensi: wahyudin.mts@gmail.com

## DOI:
Abstract - The purpose of this study is to determine the distribution of illegal waste collection points (TPS) and their volume, as well as the influence of geophysical factors, anthropogenic factors and population factors on the distribution of illegal waste disposal sites (TPS). This research is a descriptive study which is strengthened by the results of  Illegal TPS mapping  based on Global Positioning System (GPS) data using  Geographic  Information  System  (GIS).  Analysis  of  the  data  used  is  descriptive  analysis  and  is presented in the form of output in the form of maps and data tabulations.
The results showed that the spread of locations from 43 Illegal TPS was almost evenly distributed in 9 sub-districts in  Mataram District. Characteristics of Illegal TPS  in terms of  volume, distance from the river, type of land use, type of road occupied, and population density. The largest volume of Illegal TPS obtained was 36 m3, the location of Illegal TPS was less than 15 m from the river at 60.46% and was on the  environmental  road  at  58.14%.  While  population  density  cannot  be  the  main  factor  related  to  its influence on the number of illegal polling stations in Mataram District. Thus the existence of the Illegal TPS  has  the  potential  to  pollute  the  environment  because  it  is  close  to  the  river  and  in  a  residential environment.
Keywords: solid waste, illegal TPS, mapping, GIS
Abstrak – Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebaran titik-titik Tempat Penampungan Sampah (TPS) ilegal dan volumenya, serta pengaruh faktor geofisik, faktor antropogenik dan faktor kependudukan terhadap  sebaran  Tempat  Penampungan  Sampah  (TPS)  ilegal.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif yang diperkuat dengan hasil pemetaan TPS Ilegal berdasarkan data Global Positioning System (GPS) dengan menggunakan Geographic Information  System (GIS). Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk output berupa peta serta tabulasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran lokasi dari 43 TPS Ilegal hampir merata di 9 kelurahan di  Kecamatan  Mataram.  Karakteristik  TPS  Ilegal  ditinjau  dari  volume,  jarak  dengan  sungai,  jenis penggunaan lahan, jenis jalan yang ditempati, dan kepadatan penduduk. Volume TPS Ilegal terbesar yang diperoleh yaitu sebesar 36 m 3 , lokasi TPS Ilegal berjarak kurang dari 15 m dari sungai sebesar 60,46% dan berada di jalan lingkungan yakni sebesar 58,14%. Sedangkan kepadatan penduduk tidak dapat dijadikan faktor  utama  terkait  pengaruhnya  terhadap  jumlah  titik  TPS  ilegal  di  Kecamatan  Mataram.  Dengan demikian  keberadaan  TPS  Ilegal  tersebut  sangat  berpotensi  mencemari  lingkungan  karena  berada dekat dengan sungai dan berada di lingkungan permukiman.
Kata kunci: sampah, TPS ilegal, pemetaan, SIG

## PENDAHULUAN
Sampah  merupakan  permasalahan  yang  harus  segera  diselesaikan  di  Negara  ini  karena dapat  menyebabkan  bencana  alam,  sumber  penyakit,  bau  tak  sedap,  dan  pemandangan  yang buruk. Permasalahan yang mendasar di masyarakat adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung membuang  sampah  sembarangan  tanpa  memikirkan  dampaknya  bagi  lingkungan  maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Kebiasaan ini menyebabkan terbentuknya timbulan sampah di berbagai  tempat  di  sekitar  kehidupan  masyarakat,  lebih-lebih  di  daerah  perkotaan  seperti Kecamatan  Mataram  Kota  Mataram  dengan  tingginya  jumlah  penduduk  dan  aktivitas perekonomian yang padat.
Penampungan sampah yang tidak pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah memunculkan  adanya  Tempat  Penampungan  Sampah  (TPS)  ilegal.  Padahal  peraturan  tentang larangan membuang sampah di luar lokasi penampungan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008.
Masalah  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  sampah  dapat  dimulai  dari  sumber  sampah, dimana  penghasil  sampah  lebih  menyukai  membuang  sampah  di  tempat  yang  tidak  jauh  dari tempat  tinggalnya,  baik di  pekarangan  sekitar,  ke  saluran  air  maupun  membakarnya  langsung, sehingga  mencemari  lingkungan  sekitarnya.  Dampak  dari  penampungan  sampah  tidak  pada tempatnya  telah  diketahui  dapat  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang  parah,  terutama  di sekitar  tempat  penampungan  ilegal  tersebut.  Yang  sering  terjadi  dalam  proses  pembuangan sampah  ialah  pencemaran  tanah  dan  air  tanah,  karena  sampah  tidak  dikelola  dengan  baik  dan benar.  Selain  itu,  dampak dari  pengelolaan  sampah  yang  tidak  tepat  tersebut,  masalah  estetika lingkungan,  timbulnya  bau,  serta  timbulnya  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  akan  muncul, selain itu juga dapat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan (Rochman, dkk. 2012).
Peta  adalah  informasi  (spasial)  mengenai  lingkungan.  Kemudian  pemetaan  adalah  suatu proses penyajian informasi muka bumi yang fakta (dunia nyata), baik bentuk permukaan buminya maupun sumbu alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta symbol-simbol dari unsur muka bumi yang disajikan (Jatmiko, 2011).
Tujuan  utama  pemetaan  adalah  untuk  menyediakan  deskripsi  dari  suatu  fenomena geografis, informasi spasial dan non-spasial, informasi tentang jenis fitur, titik, garis, dan polygon (Indarto, 2010).
Dalam penelitian ini, pemetaan dilakukan menggunakan Geographic Information System (GIS) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Sistem Informasi Geografis (SIG). GIS menurut ESRI (Environmental System Research Institute, 1996) yang dikutip oleh Riyanto (2010), “Geographic Information  System  (GIS)  adalah  kumpulan  yang  terorganisir  dari  perangkat  keras  komputer, perangkat  lunak,  data  geografis,  metode,  dan  personil  yang  dirancang  secara  efisien  untuk memperoleh,  menyimpan,  memperbaharui,  memanipulasi,  menganalisis,  dan  menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis”.
Geographic  Information  System  (GIS)  merupakan  sistem  informasi  berbasis  komputer digunakan untuk menyajikan secara digital dan menganalisis penampakan geografis yang ada dan kejadian di permukaan bumi (Supriadi dan Nasution, 2007).
Pemanfaatan  sistem  informasi  geografis  (SIG)  sebagai  salah  satu  teknologi,  dapat memberikan gambaran secara vicinal secara spasial maupun nonspasial suatu objek. Teknologi dapat mempermudah akses informasi salah satunya dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem informasi  geografis  dan  sistem  pendukung  keputusan,  tata  letak  objek  berbasis  peta  (Ni  Ketut Pradani Gayatri S, Githa, Dwi Putra, 2018).
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  tersebut,  maka  perlu  adanya  suatu pemetaan  lokasi penampungan  sampah  illegal  di  wilayah  Kecamatan  Mataram  Kota  Mataram  sebagai  upaya dalam  mengawasi  pertumbuhan  TPS  ilegal  agar  tidak  memunculkan  TPS  ilegal  lainnya  di kemudian hari yang dapat membahayakan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

## METODE DAN DATA
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram. Wilayah penelitian dibatasi oleh batas administrasi masing-masing kecamatan. Peta Rencana Tata Ruang Kecamatan  Mataram  digunakan  sebagai  dasar  dalam  penentuan  wilayah  sensus  TPS  ilegal  di Kecamatan Mataram. Penelitian ini hanya akan mengindentifikasi titik-titik TPS ilegal di wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram yaitu Kelurahan Punia, Kelurahan Pagesangan Timur,
Kelurahan  Pagesangan  Barat,  Kelurahan  Pagesangan,  Kelurahan  Pagutan  Barat,  Kelurahan Pagutan, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Pejanggik, Kelurahan Mataram Timur.
Gambar  1. Peta  Administrasi  Kecamatan  Mataram  Kota Mataram (Sumber: peneliti, 2019)
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang diperkuat dengan hasil pemetaan TPS Ilegal di wilayah Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan data Global Positioning System (GPS)  dengan  menggunakan Geographic  Information  System (GIS).  Populasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  TPS  ilegal  yang  terdapat  di  wilayah  Kecamatan  Mataram sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik totality sampling yaitu semua lokasi diambil sebagai sampel. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk output berupa peta serta tabulasi data. Adapun tahapan yang dilalui dalam pemetaan ini yaitu a) pembuatan peta dasar, meliputi mencari  data shapefile  di  Badan  Informasi  Geospasial  dan  membuat  peta  dasar  daerah  yang  diteliti.  b) Pemetaan  di  lapangan,  meliputi  persiapan  alat  GPS  Garmin  60  CSx, meteran,  APD,  alat  tulis, kamera dan kendaraan, kemudian melakukan survei sesuai batas wilayah, perekaman jejak rute survey,  ploting  titik-titik  TPS  ilegal  serta  mengukur  volume  sampah,  dan  observasi  lapangan (pengamatan  visual  dan  dokumentasi).  c)  Pembuatan  peta,  meliputi  pembuatan  database  hasil Global Positioning System dan terakhir pembuatan peta menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.3 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Volume di Kecamatan Mataram
Luas  wilayah  Kecamatan  Mataram  yaitu  10,76  km 2 atau  1.076  ha  dengan  jumlah penduduk  yaitu  87.527  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik  Kota  Mataram,  2018).  Pada  kecamatan Mataram  ditemukan  titik-titik  lokasi  TPS  ilegal  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Titik-titik berwarna  merah  pada  Gambar  2  merupakan  TPS  ilegal  yang  berada  di  seluruh  kelurahan  di Kecamatan Mataram Kota Mataram. Dari hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan 43 titik lokasi  TPS  ilegal  yang  tersebar  di  9  kelurahan di  Kecamatan  Mataram  yaitu  6  titik  TPS  ilegal yang  berada  di  Kelurahan  Punia,  6  titik  berada  di  Kelurahan  Pagesangan  Timur,  3  titik  di Kelurahan Pagesangan Barat, 6 titik di Kelurahan Pagesangan, 5 titik di Kelurahan Pagutan Barat, 1 titik di Kelurahan Pagutan, 4 titik di Kelurahan Pagutan Timur, 5 titik di Kelurahan Pejanggik, dan 7 titik berada di Kelurahan Mataram Timur.
Gambar 2. Peta Lokasi TPS Ilegal Kecamatan Mataram (Sumber: peneliti, 2019)
Titik-titik  TPS  ilegal  tersebut  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan  volumenya  yaitu TPS  ilegal  berukuran  0,1-3,5  m 3 ,  3,6-12  m 3 ,  dan  12,1-37  m 3 .  Adapun  titik  lokasi  TPS  ilegal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Titik Lokasi TPS Ilegal di Kecamatan Mataram No Nama Kelurahan Jumlah Titik TPS Ilegal Berdasarkan Volume Total 0,1-3,5 m 3 3,6-12 m 3 12,1-37 m 3 1 Punia 4 2 0 6 2 Pagesangan Timur 5 1 0 6 3 Pagesangan Barat 1 2 0 3 4 Pagesangan 6 0 0 6 5 Pagutan Barat 4 1 0 5 6 Pagutan 1 0 0 1 7 Pagutan Timur 3 0 1 4 8 Pejanggik 5 0 0 5 9 Mataram Timur 7 0 0 7 Jumlah 36 6 1 43 Sumber: Analisis peneliti, 2019
Gambar  3. Histogram  Jumlah  Titik  Lokasi  TPS  Ilegal Berdasarkan  Volume  di  Kecamatan  Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Setelah melakukan pengkategorian TPS ilegal berdasarkan volume, kemudian dibuatkan peta sebarannya, dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
Gambar 4. Peta TPS Ilegal Berdasarkan Volume di Kecamatan Mataram (Sumber: peneliti, 2019)
Titik-titik berwarna biru pada Gambar 5.4 di atas merupakan TPS ilegal yang memiliki volume 0,1-3,5 m 3 (kategori kecil), warna kuning adalah TPS ilegal yang memiliki volume 3,6- 12 m 3 (sedang), dan warna merah adalah TPS ilegal yang memiliki volume 12,1-37 m 3 (besar).

## Sebaran Titik Lokasi TPS Ilegal di Kecamatan Mataram
Dari hasil analisis data titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram, didapatkan 43 titik lokasi  TPS  ilegal  yang  tersebar  di  seluruh  kelurahan  yang  ada  di  Kecamatan  Mataram  Kota Mataram. Sebaran titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram tidak merata, ada yang lokasinya berdekatan antara titik TPS ilegal yang satu dengan yang lain dan ada juga yang berjauhan.
Kecamatan Mataram terdiri dari 9 kelurahan yang keseluruhannya terdapat TPS ilegal. Titik lokasi TPS ilegal terbanyak terdapat di  Kelurahan Mataram Timur yaitu sebanyak 7 titik (16,28%). Kemudian untuk Kelurahan Punia, Pagesangan Timur dan Pagesangan, masing-masing terdapat titik lokasi TPS ilegal sebanyak 6 titik (13,95%). Kelurahan Pagutan Barat dan Pejanggik masing-masing  sebanyak  5  titik  (11,63%).  Kelurahan  Pagutan  Timur  sebanyak  4  titik  (9,3%), Pagesangan  Barat  sebanyak  3  titik  (6,98%), dan  Pagutan  sebanyak 1  titik  (2,33%).  Persentase sebaran titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.
Gambar 5. Persentase Sebaran Titik Lokasi TPS Ilegal di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Faktor yang mempengaruhi sebaran titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram yaitu 1)  faktor  geofisik:  jarak  titik  lokasi  TPS  dari  sungai  dan  jenis  peruntukan  lahan,  2)  faktor antropogenik: jenis jalan, dan 3) faktor kependudukan: kepadatan penduduk.
1. Faktor Geofisik
a) Jarak TPS Ilegal dari Sungai
Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berpatokan pada sungai besar saja tetapi juga
13.95% 13.95% 6.98% 13.95% 11.63% 2.33% 9.3% 11.63% 16.28% Punia Pagesangan Timur
Pagesangan Barat Pagesangan Pagutan Barat Pagutan Pagutan Timur Pejanggik Mataram Timur Kelurahan
sungai  yang  kecil  yang  terdapat  di  Kecamatan  Mataram.  Jarak  TPS  ilegal  dari  sungai  dibagi menjadi 5 variasi jarak yaitu jarak 0-15 m (kategori sangat dekat), 15,01-50 m (dekat), 50,01-250 m (sedang), 250,01-600 m (jauh), 600,01-1000 m (sangat jauh).
Dari 43 titik lokasi TPS ilegal yang ditemukan di Kecamatan Mataram, didapatkan titik TPS ilegal berjarak 0-15 m dari sungai sebanyak 26 titik (60,46%), TPS ilegal berjarak 15,01-50 m dari sungai sebanyak 10 titik (23,26%), TPS ilegal berjarak 50,01-250 m dari sungai sebanyak 3 titik (6,98%), TPS ilegal berjarak 250,01-600 m dari sungai sebanyak 2 titik (4,65%), dan TPS ilegal berjarak 600,01-1000 m dari sungai sebanyak 2 titik (4,65%). Adapun jumlah titik lokasi TPS ilegal berdasarkan jarak dari sungai dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.
Gambar 6. Histogram Jumlah Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Persentase  sebaran  titik  lokasi  TPS  ilegal  berdasarkan  jarak  dari  sungai  di  Kecamatan Mataram dapat dilihat pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7. Persentase Sebaran Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Jarak dari Sungai di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Setelah melakukan analisis terkait jarak TPS ilegal dengan sungai di Kecamatan Mataram, kemudian  dibuatkan  peta  sebarannya. Adapun peta  sebaran  titik  lokasi  TPS  ilegal  berdasarkan jarak dari sungai tersebut, dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.
Gambar 8. Peta Jarak Titik Lokasi TPS Ilegal dari Sungai di Kecamatan Mataram (Sumber: Peneliti, 2019)
Keberadaan sungai merupakan salah satu faktor dalam menentukan penyebab munculnya TPS  ilegal,  karena  sampai  saat  ini  sebagian  besar  sampah  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat dibuang  ke  sungai,  dan  atau  dibuang  ke  tempat  kosong  seperti  pinggir  sungai  sehingga  dapat mengganggu estetika lingkungan (Sidarto, 2010). Hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini  yaitu  dimana  semakin  dekat  jarak  titik  lokasi  TPS  ilegal  dari  sungai,  maka  akan  semakin banyak sebaran titik TPS ilegal, hal ini menunjukkan bahwa jumlah titik lokasi TPS ilegal sangat dipengaruhi  oleh  faktor  jarak dengan  sungai.  Keadaan  ini  juga  menunjukkan  bahwa kesadaran masyarakat di Kecamatan Mataram cukup rendah untuk tidak membuang sampah ke sungai.

## b) Jenis Peruntukan Lahan
Jenis  peruntukan  lahan  merupakan  salah  satu  faktor  geofisik  yang  menentukan munculnya  TPS  ilegal.  Sesuai  dengan  hasil  survei  yang  didapatkan  di  lapangan,  maka penggolongan  jenis  peruntukan  lahan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu  sungai,  lahan kosong,  sawah,  bekas  bangunan,  dan  trotoar  jalan.  Jumlah  titik  lokasi  TPS  ilegal  berdasarkan jenis peruntukan lahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.
Gambar 9. Histogram Jumlah Titik Lokasi TPS Ilegal
Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Persentase  sebaran  titik  lokasi  TPS  ilegal  berdasarkan  jenis  peruntukan  lahan  di Kecamatan Mataram dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.
Gambar 10. Persentase Sebaran Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Peruntukan Lahan di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Berdasarkan  pengaruh  jenis  peruntukan  lahan  terhadap  keberadaan  TPS  ilegal  di Kecamatan Mataram, ditemukan 8 titik (18,6%) dari 43 titik lokasi TPS ilegal berada di sungai yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu 1 titik masing-masing di Kelurahan Pagesangan Timur dan Pagesangan, serta 3 titik masing-masing di Kelurahan Pejanggik dan Mataram Timur.
Titik  lokasi  TPS  ilegal  yang  berada  di  lahan  kosong  ditemukan  sebanyak  21  titik (48,84%) tersebar di 8 kelurahan, yaitu 3 titik masing-masing di Kelurahan Punia dan Pagesangan Timur,  2  titik  masing-masing  di  Kelurahan  Pagesangan  Barat  dan  Pagutan  Timur,  4  titik  di Kelurahan  Pagesangan,  5  titik  di  Kelurahan  Pagutan  Barat,  dan  1  titik  masing-masing  di Kelurahan Pejanggik dan Mataram Timur.
Titik  lokasi  TPS  ilegal  yang  berada  di  persawahan  sebanyak  1  titik  (2,32%)  yaitu  di Kelurahan  Pagesangan  Timur.  Kemudian,  titik  lokasi  TPS  ilegal  yang  berada  di  sekitar  bekas bangunan  ditemukan  sebanyak  3  titik  (6,98%)  tersebar  di  3  kelurahan,  yaitu  masing-masing  1 titik  di  Kelurahan  Pagutan,  Pagutan  Timur,  dan  Mataram  timur.  Titik  lokasi  TPS  ilegal  yang berada di trotoar jalan ditemukan sebanyak 10 titik (23,26%) tersebar di 7 kelurahan, yaitu 3 titik di Kelurahan Punia, masing-masing 1 titik di Kelurahan Pagesangan Timur, Pagesangan Barat, Pagesangan, Pagutan Timur, dan Pejanggik, serta 2 titik di Kelurahan Mataram Timur.
Penggunaan lahan di Kecamatan Mataram sebagian besar digunakan sebagai lahan bukan pertanian  yaitu  berupa  pekarangan  seluas  932,34  ha  atau  86,65%  (BPS  Kota  Mataram,  2018). Keberadaan pekarangan yang lebih luas dari lahan pertanian menyebabkan banyak lahan kosong yang berada di sekitar perumahan masyarakat. Tersedianya lahan kosong mendorong masyarakat untuk membuang sampah di lokasi tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya persentase jumlah titik TPS ilegal yang berada di tanah kosong yaitu sebesar 48,84% atau 21 titik dari 43 titik lokasi TPS ilegal  yang  ada  di  Kecamatan  Mataram.  Jika  dilihat  dari  sebaran  di  setiap  kelurahan,  terlihat bahwa 8 dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram terdapat titik lokasi TPS ilegal yang berada  di  lahan  kosong.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  lahan  kosong  di  suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi terbentuknya TPS ilegal di Kecamatan Mataram.
Keberadaan  trotoar  jalan  juga  berpengaruh  terhadap  timbulnya  TPS  ilegal.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 23,26% atau 10 titik dari 43 titik TPS ilegal berada di trotoar jalan yang ada di Kecamatan Mataram. Jika dilihat dari sebaran di setiap kelurahan, terlihat bahwa 7 dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram terdapat titik lokasi TPS ilegal yang berada di trotoar jalan. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan trotoar jalan juga berpotensi terhadap terbentuknya TPS ilegal di Kecamatan Mataram.
Di  samping  keberadaan  tanah  kosong  dan  trotoar  jalan,  keberadaan  sungai  juga berpotensi terhadap timbulnya TPS ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 18,6% atau 8 titik dari 43 titik TPS ilegal berada di sungai yang ada di Kecamatan Mataram. Jika dilihat dari sebaran di setiap kelurahan, terlihat bahwa 4 dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram terdapat titik lokasi TPS ilegal yang berada di sungai. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan sungai juga berpotensi terhadap terbentuknya TPS ilegal.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa keberadaan lahan kosong merupakan penyebab terbesar  timbulnya  TPS  ilegal  di  Kecamatan  Mataram.  Hal  ini  sejalan  dengan  definisi penampungan  ilegal  (US  EPA  Region  5,  1998:  4)  yaitu  penampungan  ilegal  merupakan penampungan sampah di dalam wilayah yang tidak terpakai atau lahan kosong termasuk
bangunan  yang  sudah  ditinggalkan,  di  lahan  kosong  milik  publik  atau  pribadi,  dan  jalan  raya, serta daerah di sepanjang jalan pedesaan juga rentan menjadi lokasi TPS ilegal.

## 2. Faktor Antropogenik
Faktor  antropogenik  yang  mempengaruhi  sebaran  titik  lokasi  TPS  ilegal  di  Kecamatan Mataram  salah  satunya  yaitu  jenis  jalan  yang  berada  di  dekat  TPS.  Jenis-jenis  jalan  dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan  atas  arteri,  kolektor,  lokal,  dan  lingkungan.  Jalan  arteri  berfungsi  menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan kolektor berfungsi menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,  antarpusat  kegiatan  wilayah,  atau  antara  pusat  kegiatan  wilayah  dengan  pusat  kegiatan lokal.  Jalan  lokal  berfungsi  menghubungkan  pusat  kegiatan  nasional  dengan  pusat  kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Jalan lingkungan berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
Berdasarkan  jenis  jalan  yang  berada  dekat  dengan  titik  lokasi  TPS  ilegal  di  Kecamatan Mataram, ditemukan 4 titik lokasi TPS ilegal yang berada dekat dengan jalan arteri, 5 titik berada dekat  dengan  jalan  kolektor,  9  titik berada  dekat  dengan  jalan  lokal,  dan 25  titik  berada  dekat dengan jalan lingkungan. Adapun jumlah titik lokasi TPS ilegal berdasarkan jenis jalan terdekat, dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.
Gambar 11. Histogram Jumlah Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Persentase sebaran titik lokasi TPS ilegal berdasarkan jenis jalan di Kecamatan Mataram dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.
Gambar 12. Persentase Sebaran Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Jenis Jalan di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri seluruh jalan yang ada di Kecamatan Mataram dari jalan arteri sampai ke jalan lingkungan yang bersentuhan langsung ke rumah-rumah warga. Dari  data  hasil  survei  langsung  ke  tiap-tiap  titik  lokasi  TPS  ilegal,  terlihat  bahwa  akses  jalan mempengaruhi timbulnya titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram, hal ini sejalan dengan
9.3% TPS 11.63% TPS 20.93% TPS 58.14% TPS Arteri Kolektor Lokal Lingkungan Jenis Jalan
penelitian  (Tasaki,  dkk.  2007)  menyatakan  bahwa  jarak  dari  jalan  juga  berdampak  pada penampungan ilegal, karena faktor ini mempengaruhi aksesibilitas ke tempat penampungan.
Data hasil survei yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar titik lokasi TPS ilegal berada atau berdekatan dengan jalan lingkungan, berjarak kurang dari 100 m. Dari 43 titik lokasi TPS  ilegal  yang  ada  di Kecamatan  Mataram  terdapat  sebanyak  25  titik  (58,14%)  berada  dekat dengan  jalan  lingkungan.  Banyaknya  titik  lokasi  TPS  ilegal  yang  berada  dekat  dengan  jalan lingkungan  dikarenakan  jenis  jalan  yang  mendominasi  di  Kecamatan  Mataram  adalah  jalan lingkungan.  Dengan  banyaknya  jalan  lingkungan,  memungkin  warga  yang  kesehariannya melewati jalan tersebut terdorong untuk membuang sampah di lokasi atau dekat jalan tersebut. Hal inilah yang memicu timbulnya titik lokasi TPS ilegal yang berada di Kecamatan Mataram. Lokasi  TPS  ilegal  yang  berada  di  dekat  jalan  ataupun berada  di  bahu  jalan  akan  memudahkan siapapun untuk membuang sampah di lokasi tersebut, sehingga pengguna TPS ilegal ini bisa saja tidak  hanya  berasal  dari  masyarakat  setempat  akan  tetapi  juga  bisa  dari  masyarakat  lain  yang melintasi jalan tersebut. Selanjutnya, ditemukan 9 titik (20,93%) lokasi TPS ilegal berada dekat dengan jalan lokal. Sama halnya dengan jalan lingkungan, jalan lokal ini juga tergolong cukup rentan untuk memicu timbulnya TPS ilegal.
Selain itu, ditemukan 4 titik (9,3%) lokasi TPS ilegal yang berada dekat dengan jalan arteri dan  5  titik  (11,63%)  berada  dekat  dengan  jalan  kolektor.  Jumlah  titik  lokasi  TPS  ilegal  yang berada dekat dengan jalan arteri dan jalan kolektor lebih sedikit jika dibandingkan dengan TPS ilegal  yang  berada  dekat  dengan  jalan  lingkungan  dan  jalan  lokal.  Hal  ini  disebabkan pengangkutan yang dilakukan oleh petugas hanya fokus pada jalan-jalan utama/arteri dan jalan kolektor saja sehingga tidak memasuki jalan lainnya (jalan lingkungan dan jalan lokal), karena penempatan  TPS  legal  juga  memperhitungkan  akses  jalan  yang  akan  dilalui  oleh  kendaraan pengangkut sampah untuk mengangkut sampah menuju TPA (Nadiasa, dkk. 2009).

## 3. Faktor Kependudukan
Faktor  kependudukan yang  mempengaruhi  sebaran  titik  lokasi  TPS  ilegal  di  Kecamatan Mataram  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  yaitu  kepadatan  penduduk.  Faktor  kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap sebaran lokasi TPS ilegal, karena laju timbulan sampah yang  dihasilkan  suatu  daerah  semakin  lama  semakin  meningkat  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk  di  daerah  tersebut  (Nadiasa,  dkk.  2009),  hal  ini  juga  akan  menyebabkan  semakin meningkatnya  kebutuhan  akan  tempat  penampungan  sampah.  Dalam  penelitian  ini,  klasifikasi tingkat  kepadatan  penduduk  menggunakan  SNI  03-1733-2004  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun SNI yang digunakan tersebut dapat dilihat  pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Klasifikasi Kepadatan Penduduk No Kepadatan Penduduk (jiwa/ha) Kategori 1 <150 Rendah 2 151-200 Sedang 3 201-400 Tinggi 4 >400 Sangat Padat
Sumber: SNI 03-1733-2004
Data kepadatan penduduk tiap kelurahan di Kecamatan Mataram dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mataram Tahun2017 No Kelurahan Jumlah Titik Lokasi TPS Ilegal Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah (ha) Kepadatan Penduduk (jiwa/ha) Kategori 1 Punia 6 7559 88 85.90 Rendah 2 Pagesangan Timur 6 12636 110 114.87 Rendah 3 Pagesangan Barat 3 11445 75 152.60 Sedang 4 Pagesangan 6 10027 196 51.16 Rendah
5 Pagutan Barat 5 12158 91 133.60 Rendah 6 Pagutan 1 10890 186 58.55 Rendah 7 Pagutan Timur 4 7034 103 68.29 Rendah 8 Pejanggik 5 9349 103 90.77 Rendah 9 Mataram Timur 7 6429 124 51.85 Rendah Jumlah 43 87527 1076 81.34
Sumber: Analisis peneliti, 2019
Berdasarkan  faktor  kependudukan  di  Kecamatan  Mataram,  terlihat  bahwa  kepadatan penduduk  tertinggi  berada  di  Kelurahan  Pagesangan  Barat  dengan  kepadatan  152,60  jiwa/ha (kategori sedang) dengan jumlah titik TPS ilegal yang sedikit jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain yaitu sebanyak 3 titik. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Pagesangan Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil dibandingkan kelurahan  lain di Kecamatan Mataram yaitu 75ha dan  jumlah  penduduknya  sebesar  11.445  jiwa.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  padat  disertai wilayah  yang  kecil,  menyebabkan  sedikit  tersedianya  lahan  kosong  yang  rentan  digunakan masyarakat  sebagai  tempat  penampungan  sampah  ilegal.  Inilah  yang  menyebabkan  sedikitnya titik lokasi TPS ilegal di Kelurahan Pagesangan Barat.
Kepadatan  penduduk  terendah  berada  di  Kelurahan  Pagesangan  yaitu  51,16  jiwa/ha (kategori rendah) dengan jumlah titik TPS ilegal yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain yaitu 6 titik. Kelurahan Pagesangan memiliki luas wilayah yang paling besar dibandingkan  kelurahan  lain  di  Kecamatan  Mataram  yaitu  196  ha  dan  jumlah  penduduknya sebesar  10.027  jiwa.  Dengan  kepadatan  penduduk  yang  rendah  disertai  wilayah  yang  luas, menyebabkan  banyak  tersedianya  lahan  kosong  yang  rentan  digunakan  masyarakat  sebagai tempat penampungan sampah ilegal. Inilah yang menjadi penyebab banyaknya titik lokasi TPS ilegal di Kelurahan Pagesangan.
Hubungan antara kepadatan penduduk dengan banyaknya jumlah titik lokasi TPS ilegal di Kecamatan Mataram setelah diurutkan terlihat tidak stabil. Banyaknya titik lokasi TPS ilegal pada 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Mataram tidak hanya terpengaruh oleh kepadatan penduduk yang ada di wilayah tersebut saja tetapi bisa saja dari luar, hal ini seperti yang dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.
Gambar 13. Histogram Jumlah Titik Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mataram (Sumber: Analisis peneliti, 2019)
Klasifikasi  kepadatan  penduduk  berdasarkan  SNI  03-1733-2004 di  Kecamatan  Mataram memiliki tingkat kepadatan yang rendah yaitu di bawah 150 jiwa/ha. Kepadatan penduduk tidak dapat  begitu  saja  dijadikan  faktor  utama  terkait  pengaruhnya  terhadap  jumlah  titik  lokasi  TPS ilegal  di  Kecamatan  Mataram,  hal  ini  dikarenakan  penduduk  yang  tidak  tetap  dan  adanya penduduk  pendatang  yang  tidak  tercatat  di  Kecamatan  Mataram.  Tidak  hanya  itu,  faktor  jenis jalan  juga  memungkinkan  pengguna  TPS  ilegal  tidak  berasal  wilayah  tersebut  saja  sehingga faktor  kependudukan  tidak  bisa  dijadikan  faktor  utama  penyebab  timbulnya  TPS  ilegal  di Kecamatan Mataram.

## KESIMPULAN
Penyebaran lokasi dari 43 TPS Ilegal hampir merata di 9 kelurahan di Kecamatan Mataram. Karakteristik TPS Ilegal ditinjau dari volume, jarak dengan sungai, jenis penggunaan lahan, jenis jalan yang ditempati, dan kepadatan penduduk. Volume TPS Ilegal terbesar yang diperoleh yaitu sebesar 36 m 3 , lokasi TPS Ilegal berjarak kurang dari 15 m dari sungai sebesar 60,46% dan berada di jalan lingkungan yakni sebesar 58,14%. Sedangkan kepadatan penduduk tidak dapat dijadikan faktor  utama  terkait  pengaruhnya  terhadap  jumlah  titik  TPS  ilegal  di  Kecamatan  Mataram. Dengan  demikian  keberadaan  TPS  Ilegal  tersebut  sangat  berpotensi  mencemari  lingkungan karena berada dekat dengan sungai dan berada di lingkungan permukiman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  terkait  antara  lain,  Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) yang telah memberikan dana hibah penelitian Doses Pemula (PDP) Pendanaan Tahun 2019 dengan nomor kontrak penelitian DRPM dengan STTL Mataram, No. 0861/L8/KM/2019 . Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balitbang Kota Mataram, H. Lalu Johari yang telah memberikan dan mengeluarkan surat izin penelitian dengan nomor surat: 070/340/Balitbang-KT/V/2019.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2004. Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di  Perkotaan .  SNI  03-1733- 2004. Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
Anonim. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan . Republik Indonesia. Jakarta.
Anonim.  2008. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah . Republik Indonesia. Jakarta. Anonim. 2008. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah . Pemerintah Kota Mataram. Mataram. Anonim.  2012. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga . Republik Indonesia. Jakarta.
Anonim.  2018. Kecamatan  Mataram  dalam  Angka  Tahun  2018 .  Badan  Pusat  Statistik.  Kota Mataram
Eshet,  T.,  Baron,  M.G.,  Shechter,  S.,  dan  Ayalon,  O.  2017. Measuring Externalities  of  Waste Transfer Station in Israel Using Hedonic Pricing . Waste Management. 27, 614-625. Indarto. 2010. Dasar-Dasar Sistem Informasi Geografis . Jawa Timur: Jember University Press. Jatmiko.  2011. Pengembangan  Peta  Tiga  Dimensi  Interaktif  Gedung  Teknik  Elektro  Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember  Surabaya  Menggunakan  Unreal  Engine .  Undergraduate Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Nadiasa, M., Sudarsana, D.K., Yasmara, I.N. 2009. Manajemen Pengangkutan Sampah di Kota Amlapura. Bali. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , 13(2), 120-135.
Ni  Ketut  Pradani  Gayatri  S,  Githa,  Dwi  Putra,  I.  P.  A.  (2018).  Sistem  Informasi  Geografis Rekomendasi Objek Wisata Bali Menggunakan Metode TOPSIS. Jurnal Merpati , 6 (2),
96–107. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/merpati/article/view/45441 Riyanto. 2010. Sistem Informasi Geografis Berbasis Mobile . Gava Media: Yogyakarta. Rochman, F., Hardjono, I., dan Anggoro, A.   2012. Analisis Kesesuaian Lahan untuk Penentuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul . Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sidarto. 2010. Analisis Usaha Proses Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan Pendekatan Cost  and  Benefit  Ratio  Guna  Menunjang  Kebersihan  Lingkungan. Jurnal  Teknologi , 3(2), 161-168.
Supriadi dan Nasution. 2007. Sistem Informasi Geografis . Medan: USU-Press.
Tasaki,  T.,  Kawahata,  T.,  Osako, M.,  Matsui,  Y.,  Takagishi,  S.,  Morita,  A.,  dan  Akishima,  S.
2007. A GIS-Based Zoning of Illegal Dumping Potential for Efficient Surveillance . Waste Management, 27:256-267.
US EPA. 1998. Illegal Dumping Prevention Guidebook EPA905-B-97-001 . Chichago, Illinois: US EPA Region 5.