## MIMBAR

## STRATEGI OPTIMALISASI ELECTORAL CREDIBILITY OLEH ELECTION STAKEHOLDERS DALAM MEMAKSIMALKAN VOTER TURNOUT DAN CEGAH VOTE BUYING
PADA PILKADA NEW NORMAL 2020 (Studi di Provinsi Bengkulu)
Evsa Wulan Suri 1)* , Yuneva 2) ,
1 Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH
2 Program Studi Bahasa Inggris Universitas Prof Dr Hazairin SH *Email Korespondensi: evsawulansuri@gmail.com

## Abstract
This  study  examines  the  Electoral  Credibility  Optimization  Strategy  by  Election  Stakeholders  in Maximizing  Voter  Turnout  and  preventing  Vote  Buying  in  the  2020  New  Normal  Election. Substantive  quality  of electoral  democracy.  Massive  socialization,  education,  and literacy  efforts are needed by election stakeholders so that the quality of procedural and substantial democracy is maintained  without  creating  opportunities  for  the  pandemic  epicenter  and  new  clusters  for  the spread of Covid 19. The main factors affecting participatory and substantive quality in the era new normal is how the form of political socialization carried out by election stakeholders to form the voters'  electoral  mindset  in  the  new  normal  period.  This  research  uses  descriptive  methods. qualitative.  The  technique  of  collecting  data  is  through  primary  data  obtained  from  in-depth interviews  with  election  organizer  stakeholders.  Secondary  data  collection  by  citing  books, journals,  documents,  and  online  media.  Data  analysis  techniques  through  data  reduction activities,  data  display,  and  drawing  conclusions.  The  result  of  the  research  is  that  election organizer  stakeholders  have  made  efforts  and  strategies  in  optimizing  Electoral  Credibility  in Maximizing Voters-Turnout and preventing Vote Buying in the 2020 New Normal Pilkada through a series of socialization, education and literacy .
Key Word : Optimization, electoral credibility, new normal elections.

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  tentang Strategi Optimalisasi Electoral Credibility oleh Election Stakeholders dalam  Memaksimalkan Voter  Turnout dan  cegah Vote  Buying pada  Pilkada New  Normal 2020. Seluruh  pemangku  kepentingan  penyelenggara  pemilihan  mengoptimalkan  strategi  dalam penyelenggaraan  Pilkada  Serentak  2020    di  tengah  pandemi  covid-19  untuk  mencegah  turunnya tingkat  partisipasi  pemilih  dan  kualitas  substantif  demokrasi  elektoral.  Dibutuhkan  upaya sosialisasi,  edukasi,  dan  literasi  yang  dilakukan  secara  masif  oleh election  stakeholders agar kualitas demokrasi prosedural dan substansial tetap terjaga tanpa menciptakan peluang epicentrum pandemi  dan  cluster  baru  penyebaran  Covid  19.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi  kualitas partisipatif  dan  substantif  di  era new  normal adalah  bagaimana  bentuk  sosialisasi  politik  yang dilakukan  oleh election  stakeholders untuk  membentuk  mindset  elektoral  pemilih  ( voters’ electoral  mindset )  di  masa new normal    Penelitian    ini    menggunakan    metode    deskriptif kualitatif.  Teknik   pengumpulan   data  melalui   data   primer   yang   didapatkan   dari  wawancara mendalam  kepada nara sumber pemangku kepentingan penyelenggara pemilu. Pengumpulan  data sekunder    dengan    mengutip    buku,    jurnal,    dokumen,  dan  media  online.  Teknik  analisis  data melalui aktivitas reduksi data, display data, dan penarikan   kesimpulan.   Hasil   penelitian adalah para  pemangku kepentingan  penyelenggara pemilihan telah  melakukan  upaya  dan  strategi dalam mengoptimakan Electoral  Credibility dalam  Memaksimalkan Voters-Turnout dan  cegah Vote Buying pada Pilkada New Normal 2020 melalui  serangkaian sosialisasi, edukasi dan literasi.
Kata Kunci : Optimalisasi, electoral credibility, pilkada new normal.

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang  menyatakan  kalau  pemungutan suara  serentak  Pemilihan  Tahun  2020 yang  sebelumnya  telah  ditunda  akibat bencana  non  alam  wabah  Covid-19  di Indonesia,  akan  dilaksanakan  pada  9 Desember 2020. Untuk provinsi Bengkulu  pada  pilkada  2020,  akan diadakan  pemilihan  Gubernur  dan wakil  gubernur  serta  sebanyak  delapan kabupaten di Provinsi Bengkulu mengadakan kontestasi pemilihan bupati.  Beragam  potensi  degradasi kualitas  partisipatif  dan  substantif adalah  hal  yang  menjadi  kekhawatiran penyelenggara pemilihan untuk bagaimana  tetap  menjaga  kredibilitas elektoral ( electoral  credibility ) di  masa pandemi  agar  kualitas  demokrasi  tetap terjaga. Kualitas demokrasi lokal tergantung pada tiga aspek utama yakni pemilih  yang  bisa  menggunakan  hak pilihnya, peserta pemilihan yang mendapatkan    ruang    politiknya,    dan penyelenggara pemilihan yang menjamin  teknis  tahapan  dan  hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis (Andrian Habibi, 2020). Berdasarkan survei nasional SMRC  (Saiful  Mujani  Research  & Consulting)  pada  tanggal  9  –  12  April
2020  lalu,  rata-rata  nasional,  sekitar
92% responden yang merupakan pemilih  percaya  bahwa  Covid-19 merupakan  ancaman  nyata,  7%  yang yang tidak percaya, dan hanya 1% yang tidak  tahu.  Kepala  Pusat  Penelitian Politik  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia  (LIPI)  Firman  Noor  menilai,
pelaksanaan  Pilkada  2020  di  masa pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Dilansir pada laman
nasional.kompas.com,
Peneliti International  Institute  for
Democracy  and  Electoral  Assistance (IDEA),  Adhy  Aman,  dalam  diskusi Konferensi  Nasional  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  yang  diadakan  Centre  for Strategic  and  International  Studies (CSIS)  mengatakan,  dari  40  negara yang  sudah  menyelenggarakan  pemilu, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih  rata-rata  10  persen  sejak  awal Januari  hingga  pertengahan  Mei  2020 di  berbagai  negara  di  dunia.    Beberapa negara yang mengalami penurunan tren dalam pelaksanaan pemilu seperti Iran, Mali,  Queensland  Australia,  Togo, Burundi, Polandia (dikutip dari rumahpemilu.org).
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut secara  psikologis  dapat  mempengaruhi mindset  elektoral  pemilih  ( voters’ electoral mindset ) untuk  menggunakan hak  pilih.  Saat  penelitian  ini  ditulis, sekitar  2,038  warga  Bengkulu  terpapar corona,  dengan  jumlah  1,533  orang yang  dinyatakan  sembuh  dan  85  orang meninggal  dunia,  salah  satunya  calon wakil gubernur Bengkulu 2020
Muslihan  Diding  Sutrisno.    Namun penurunan  tingkat  pastisipasi  pemilih pada  pemilu  tidak  terjadi  pada  negara lain  seperti  di  Taiwan  dan    Jerman. Dibutuhkan  optimalisasi  strategi  oleh penyelenggara pemilihan dan pemangku  kepentingan  lainnya  dengan sosialisasi  pendidikan  politik  yang efektif  dan  persuasif  kepada  pemilih terutama  dalam  menjaga  kredibilitas

## MIMBAR
elektoral secara partisipatif dan substantif  demi  terciptanya  mindset elektoral pemilih dalam penyelenggaraan  Pilkada  di  tengah pandemi Covid-19. Selain permasalahan partisipasi voter  turnout ,  yang  akan  menjadi tantangan serius lainnya adalah permasalahan substantif elektoral.
Mengacu  pada  hasil  penelitian  pada prosiding seminar internasional dengan judul  “ The  Rationality  of  Legislative Election  2019  Voters  in  Bengkulu  City In the Post-Truth Era” atau Rasionalitas  Pemilih  Pemilu  Legislatif 2019  di  Kota  Bengkulu  pada  era  Post-
Truth”  bahwa  tingkat  rasionalitas
objektif pemilih tidak sebanding dengan  kualitas  partisipatif  masyarakat yang  selalu  memenuhi  target  KPU  RI.
Rasionalitas  objektif  pemilih  masih rendah terutama pada  masyarakat  level ekonomi menengah juga tingkat pendidikan/intelektual yang rendah berpeluang menghasilkan pilihan wakil rakyat  yang  kurang  berkredibel  atau tidak primus  inter  pares (bahasa  latin) yang diharapkan masyarakat.
Gambar 1. Faktor Faktor yang Mempengaruhi
Rasionalitas Pemilih (Evsa, 2020)
Selain itu terkait hal tersebut, dalam penelitian dengan judul profesionalisme  anggota  DPRD  dalam menjalankan tupoksi, k eseluruhan aspek kompetensi, integritas, kredibilitas  dan  akuntabilitas  adalah indikator profesionalisme anggota legislatif  yang  idealnya  dibutuhkan publik  (Suri,  2018).  Apabila  legislator yang terpilih hasil pilihan tidak rasional masyarakat maka juga akan menghasilkan  legislator  yang  kurang berkualitas.  Beberapa  indikator  kuat yang  besar  peluang  untuk  muncul dalam mempengaruhi rasionalitas adalah  budaya  suap  atau  vote  buying yang  masih  bertahan,  sistem candicate buying yang  dilakukan  parpol,  kondisi post-truth pertimbangan aspek kemasyarakatan seperti gender, kesamaan  suku  dan  pendidikan  politik yang kerap dilaksanakan hanya menjelang momentum election . Sementara    di  era new  normal , kemungkinan  rasionalitas  pemilih  ini juga semakin terganggu. Mempertahankan kualitas proses pemilihan  di  tengah  pandemi  butuh usaha ekstra dari sebelumnya.  Masalah politik  uang  atau vote  buying seakan menemukan  momentumnya.  Kondisi perekonomian masyarakat yang terpuruk  akan  menjadi  celah  para kandidat  untuk  membagi-bagi  uang, sembako  dan  sejenisnya  atas  nama bantuan sosial bagi masyarakat.
Politisasi  program  jaring  pengaman sosial ( social safe net ) oleh pemerintah alih alih dalam rangka bantuan pandemi  Covid-19  kepada  masyarakat, dapat dipolitisasi oleh kandidat petahana (incumbent ). Selain itu, situasi pandemi meningkatkan  kebutuhan  ekosistem komunikasi berbasis teknologi komunikasi/plat form digital. Permasalahan-permasalahan yang The Rationality of Voters
Internal factors : social aspects, level of intellectuality, level of economy, Intensity of internet use , and
demographic conditions.
External Factors
:Vote Buying, Candidate Buying, Personal Branding, Political Education, Concurrent Election System and the Role of Institutions /rchers.

## MIMBAR
muncul  di  era new  normal harus dipikirkan  secara  solutif  dan  efektif mengingat agenda politik terus berkelanjutan karena merupakan instrumen  penentu  arah  kebijakan publik  dan  dibutuhkannya  pemimpin untuk  menjalankan  roda  pemerintahan. Maka  diperlukan  strategi  pembinaan, penyuluhan,  dan  sosialisasi  pendidikan politik  yang  merata  dan  terus  menerus dengan  turut  merangkul  institusi  di masa pandemi yang sangat krusial bagi demokrasi Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut  Sugiyono  (2017:50)  adalah  :
“Metode  yang  berlandaskan  pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  trianngulasi (gabungan),  analisis  dapat  berupa induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna daripada generalisasi.”
Sumber  data  terdiri  dari  data primer    dan    sekunder.    Data    primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam  dengan  sejumlah  informan, sedangkan  data    sekunder    diperoleh dari    kajian    literatur    dan    dokumen terkait.    Instrumen  penelitian    adalah peneliti    sendiri.    Informan    penelitian terdiri    dari    penyelenggara  Pemilu Provinsi Bengkulu    Pengumpulan data penelitian melalui observasi, dokumentasi  dan    wawancara  kepada informan dan nara sumber. Pengambilan informan dan narasumber dengan teknik purpossive , yakni prosedur    memilih      informan  sesuai dengan  spesifikasi  yang  dibutuhkan
dalam  penelitian.  Peneliti    memiliki pertimbangan kompetensi dan kredibilitas  nara sumber terkait dengan konteks penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  teori  model  interaktif dari  Miles  dan  Huberman  (dalam Sugiyono,  2010,  hlm.    91)    yaitu: meliputi  reduksi  data  (data  reduction), penyajian  data  (data  display)  serta Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (conclusion drawing / verification).
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Strategi optimalisasi electoral credibility  oleh electoral  stakeholders dalam mengingkatkan voters
turnout  dan  cegah  vote buying  pada pilkada new normal 2020
Pemilihan  yang  kredibel  atau credible  election adalah  pemilihan yang  ditandai  dengan  inklusivitas, transparansi,  akuntabilitas,  dan  daya saing.  (JH  Young,  ed.,  American  Bar Association  (ABA),  2009).  Pemilu inklusif  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  semua  warga  negara  yang memenuhi  syarat  untuk  berpartisipasi yang diatur oleh hukum. Pihak berwenang  harus  mengambil  langkah- langkah untuk menilai dan menghilangkan  hambatan  partisipasi semua  warga  negara.    Pemilu  yang transparan
adalah pemangku kepentingan  dapat  secara  independen memverifikasi  apakah  proses  tersebut dilakukan dengan jujur dan akurat.
Akuntabilitas dalam pemilu mengacu  pada  hak  warga  negara sehubungan dengan perilaku pemangku kepentingan  pemilu  lainnya,  termasuk pemerintah, badan penyelenggara pemilu (EMB), partai politik, kandidat, dan  pasukan  keamanan.  Pemilu  adalah mekanisme  kunci  di  mana  warga negara  meminta  pertanggungjawaban

## MIMBAR
pemerintah termasuk pertanggungjawaban mereka yang melakukan  tindakan  kriminal  yang memengaruhi hak terkait pemilu.
Sementara  pemilu  menjadi  kompetitif ketika  warga  negara  memiliki  peluang yang  wajar  dan  setara  untuk  bersaing agar terpilih menjadi pejabat pemerintah. Persaingan politik merupakan  komponen  sentral  pemilu yang benar-benar mencerminkan kemauan  rakyat.  Partai  dan  kandidat harus mampu berkampanye dan pemilih untuk memberikan suara mereka  bebas  dari  pengaruh  ilegal, intimidasi, atau kekerasan.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai kredibilitas  elektoral  yang  harus  tetap dijaga  selama new  normal ,  diperlukan strategi tambahan khusus terkait kondisi  pilkada  ditengah  pandemi. Pilkada  2020  yang  terselenggaran dalam situasi pandemi Covid-19 dikhawatirkan berdampak pada degradasi  demokrasi.  Kerawanan  yang muncul  adalah  rendahnya  partisipasi dan  kerawanan  politik  uang  terkait rasional masyarakat yang masih rendah.    Permasalahan-permasalahan yang diprediksikan akan muncul dibutuhkan sebuah strategi oleh penyelenggara pemilihan beserta stakeholder  pemilihan  agar  masyarakat mampu beradaptasi dengan kenormalan baru  termasuk  dalam  pelaksanaan
Pilkada  2020  di  provinsi  Bengkulu. Kendati dilaksanakan di tengah kenormalan  baru,  namun  demokrasi elektoral harus tetap menjaga kualitasnya terutama pada proses regulasi,  pengawasan,  dan  integritas para  penyelenggara.  Demokrasi  yang berkualitas  adalah  hasil  perjalanan panjang dari setiap tahapan penyelenggaraan  Pilkada  di  mana  di dalamnya  terdapat  akuntabilitas,  rotasi kekuasaan,  rekrutmen  calon  yang
terbuka,  pemilihan  umum  yang  jujur, menghormati hak-hak dasar, dan persamaan dalam hak politik (Robert A Dahl, 2001). Mengingat  Prof.  Dr.  Muhammad, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  yang merupakan  lembaga  yang  bertugas menangani  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilu  dalam  kegiatan seminar yang dilakukan bersama Fakultas  Ilmu  sosial  dan  Ilmu  Politik Prof  Dr.  Hazairin  SH  Bengkulu menyampaikan informasi prinsip- prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu yang  paling  utama  adalah  integritas, akuntabel dan profesional.  Profesional penyelenggara pemilu diwajibkan memahami tupoksi kerja masing masing.    Untuk  menjaga  kredibilitas elektoral  agar  tercapainya  kualitas demokrasi  baik  secara  prosedural mampun substansial, maka penyelenggara  pemilu  harus  kompeten dan  berintegritas.  Karena pemilu  yang berintegritas diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Pilkada  2020  yang  berlangsung dalam  era new  normal ,  kesehatan  para penyelenggara  pemilu  menjadi  point terpenting,
diperlukan adanya penguatan  regulasi  yang  mengatur tentang  hal  tersebut.  Ketua  Bawaslu Republik Indonesia, Abhan
menyampaikan  syarat  terlaksananya Pilkada  2020  adalah  patuh  pada protokol  kesehatan  pencegahan  Covid- 19.      Seluruh  penyelenggara  yang terlibat  dalam  kegiatan  pilkada  2020 diwajibkan  untuk  menjalani  rapid  test. Adapun  konsekuensi  yang  diberikan bagi  pelanggar  protokol  kesehatan Covid  19,  akan  ditindak  tegas  yakni dengan  memberikan  surat  peringatan dan  rekomendasi  ke  KPU  untuk pengurangan masa kampanye pasangan

## MIMBAR
calon.
KPU  Provinsi  Bengkulu  telah melakukan sosialisasi menyatakan bahwa  pemilihan  serentak  2020  pada situasi pandemi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan penyelenggara  maupun  pemilih  wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memperkenalkan  beberapa  hal  baru  di TPS    yakni  :  1.  Jumlah  maksimal pemilih di TPS sebanyak 500 orang; 2. Tidak  melakukan kontak (bersalaman); 3.  Pengunaan  masker,  sarung  tangan, pelindung  wajah,  tempat  cuci  tangan;
4.  Dilakukan  cek  suhu  tubuh;  5.  Jaga jarak sosial;  6. Pengaturan kedatangan; 7. KPPS sehat setelah di rafid test; dan
8.  menggunakan  tinta  tetes.  KPU  juga telah  menghimbau  untuk  hal  hal  baru yang demikian untuk dapat disampaikan kepada masyarakat lainnya terutama dimulai dari lingkungan keluarga terdekat.  (sumber
: bengkulu.kpu.go.id)
Usaha optimalisasi yang dilakukan penyelenggara  seperti  KPU,  banyak dilakukan  dengan  melakukan  Simulasi Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara di TPS.  KPU melaksanakan sosialisasi dengan tujuan masyarakat akan mendapatkan gambaran, masukan, saran  untuk  mematangkan  persiapan pemungutan  suara  pada  Rabu  9 Desember 2020. KPU juga memaksimalkan  pendidikan  pemilih  di tengah  situasi  New  Normal  dengan menyusun konsep
berkelanjutan dengan informasi sesederhana mungkin melalui  melalui  media  sosial,  televisi, radio, dan penyebaran leaflet. Berikut bentuk sosialisasi pendidikan  politik  pemilu  new  normal 2020  yang  telah  dilaksanakan  oleh penyelenggara pemilihan.
Tabel 1. Sosialisasi pendidikan politik pilkada new normal 2020 oleh Election Stakeholders.
No Nama Kegiatan Keterangan 1. Sosialisasi Penegakkan Etik Penyelengg ara  Pemilu dalam Upaya
Menciptaka n Pilkada Berintegrita
s dan Bermartabat Tahun
2020. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2. Sosialisasi peran media di masa tenang dalam menyukseskan Pilgub dan Pilbup di Provinsi Bengkulu Sosialisasi menekankan bahwa setiap elemen masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada sekaligus sosialisasi tata cara pemilihan berdasarkan prokes covid 19 3. Kegiatan Sosialisasi  "Ayo Memilih” Bersama  harian Rakyat Bengkulu Peran  media  agar masyarakat  dapat mengakses informasi dan perkembangan politik dari rumah tanpa  harus  turun turun kelapangan 4 Simulasi di TPS Memperkenalkan 15 hal baru kondisi pemungutan  new

## MIMBAR
normal 5. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wagub di kampus Kerjasama  KPU dan  PWM,  KPU dan PWNU, Mengundang seluruh lapisan masyarakat 6. Deklarasi Pemilihan serentak bebas covid dan peraturan  KPU NO  10  tahun 2020 Mencegah pemilih  terpapar Covid 7. Sosialisasi Bimtek dan Pemilihan Dihadiri Bawaslu,  Korem 041 Gamas, Polda, BEM, penyandang disabilitas,  Media Dll 8. Sosialisasi Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan  oleh Pemprov Bengkulu Bersama Bawaslu Proses meningkatkan PERGUB  Nomor 22  Tahun  2020 sebagai produk hukum daerah dengan melakukan legitimasi oleh (DPRD)    sanksi pelanggar protokol kesehatan yang tertera dalam PERGUB  Nomor 22 Tahun 2020 . 9. Seminar Nasional ‘Mewujudkan Pilkada  Serentak 2020 yang Demokratis  dan Berintegritas  di Kerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  Republik Indonesia (DKPPRI) Provinsi Bengkulu’  pada Sabtu (31/10/2020)  di Aula Hotel Grage Bengkulu dengan  Fakultas Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas  Prof. Dr. Hazairin, SH Sejalan  dengan  hasil  wawancara kepada ketua Bawaslu provinsi Bengkulu,  Parsadaan  Harahap,  dan komisioner  KPU  Bengkulu  Anggi  F, bahwa peranan insitusi, peneliti, ilmuwan politik dapat membantu dalam meningkatkan pendidikan politik rasionalitas  pemilih  selain  yang  telah dilaksanakan oleh election
stakeholders.    Disinilah  pentingnya bagi  penyelenggara  pemilihan  dapat menyusun  dan  mengimplementasikan strategi  selama  pandemi  Covid-19, apalagi  kini  peyelenggaraan  pemilihan berada  dalam  lanskap  politik  pasca- kebenaran  (post-truth  politics).    Dalam buku Safeguarding Health and Elections ,  Ferdinan  Buril  dkk  (2020:5) mengemukakan bahwa pendidikan pemilih  di  masa  pandemi  Covid-19 harus  diorientasikan  untuk  maksud- maksud seperti yaitu pertama,
memberikan  informasi  yang  jelas tentang prosedur elektoral baru, Penyelenggara  pemilihan      dapat memberikan  praktik  terbaik  dalam literasi  kesehatan  ( health  literacy ) dengan  suara  aktif  ( active  voice ),  kata- kata  yang  akrab  ( familiar  words ),  dan visual  yang  relevan  dengan  budaya ( culturally relevant visuals ).
Pengaruh  paska  kebenaran  (Post- Truth)  pada  momentum  kontestasi elektoral pandemi Covid 19 . Ujaran kebencian terhadap kelompok termagirnalkan akan menjadi resiko  besar  pada  pilkada  2020  akibat menggunakan  strategi  lama    sosialisasi tatap muka adalah suatu yang  mustahil

## MIMBAR
dilakukan era new normal. Berita hoaks dan  mis  informasi  seputar  Covid-19 harus  dihentikan  dan  dimusnahkan. Kebutuhan ekosistem komunikasi berbasis  teknologi  komunikasi  bahkan semakin  meningkat  di  era  normal,
dimana bentuk komunikasi dan interaksi  semakin  digantikan  oleh  plat form digital. Intensitas komunikasi dari para  aktor  baik  suprastruktur,  seperti eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  maupun infrastruktur  politik,  seperti  partai, media massa, figur, kelompok kepentingan,  dan  kelompok  penekan beramai  ramai  akan  mengadaptasi teknologi komunikasi di saat komunikasi  langsung semakin dibatasi. Komunikasi  massa  memiliki  peranan sentral dalam persoalan yang ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19. Adalah  sebuah  permasalahan  global berpotensi  memicu  adanya  tatatan  atau rekontruksi  sosial  yang  baru,  dengan demikian diperlukan adanya komunikasi yang erat antara stakeholder  dengan  masyarakat  dalam menanggapi  permasalahan  ini.  (Latif
Syaipudin, 2020)
Penyebaran  hoax  tidak  hanya melalui  media  sosial  namun  dapat terjadi di ruang publik ( public spehere ) berdampak  pada  minat  pemilih  atau partisipan. Dilansir pada laman kominfo.go.id, Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  bersama Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Badan Pengawas Pemilu mendeklarasikan Internet Indonesia Lawan Hoaks melalui  Nota  Kesepakatan  Aksi  untuk mewujudkan  demokrasi  yang  sehat sepertinya  akan  mengurangi  pengaruh hoax yang mencoreng proses demokrasi  elektoral    yang  kaitannya sebagai  penentu  pemimpin  di  daerah,
gubernur,  bupati  dan  walikota  di  270 provinsi,  kabupaten  dan  kota  pada  9 Desember 2020. Terkait praktek paska-
kebenaran ini (the post-truth practices ), penyelenggara  pemilihan  seperti  KPU dan Bawaslu  harus dapat  berkolaborasi dengan  pemangku  kepentingan  dalam pemilihan  ( the  electoral  stakeholders ) melalui  kolaborasi  strategis  bersama jurnalis yang berperan sebagai edukator dan  verifikator  informasi,  tetapi  juga dengan  LSM,  komunitas,    aktivis, bahkan masyarakat. Kolaborasi strategis  tersebut  akan  menentukan suksesnya  penyelenggaraan  pemilihan di  tengah  pendemi  Covid-19  agar demokrasi tidak menjadi korban senyap ( the  silent  victim )  Covid-19.  Hal  yang menjadi  dasar  tindakan  luar  biasa ( extraordinary
measures ) dala memerangi Covid-19. Pendekatan psikologis ‘voters’ electoral mindset .
Pilkada  2020  ditengah  pandemi beresiko  degradasi  pada  kredibilitas demokrasi  elektoral  di  Indonesia.  Hal yang  menjadi  kekhawatiran  utama adalah turunnya tren partisipasi pemilih.    Jika  partisipasi  rendah,  maka legitimasi  pemerintahan  juga  akan  ikut rendah.    Pelaksanaan  Pilkada  ditengah Pandemi  Covid-19  menjadi  sebuah risiko,  dan  hal  tersebut  merupakan tanggungjawab  bersama  dari  seluruh komponen yang terlibat. Penyelenggara pemilih  beserta stakeholder harus memiliki strategi jitu dalam mengoptimalkan  sosialisasi  pendidikan politik yang efektif dan persuaif kepada pemilih terutama dalam menjaga kredibilitas  elektoral  secara  partisipatif dan substantif.   Pemilih dengan growth mindset yang  baik  biasanya  bersikap rasional,  berani,  optimis,  berbeda dengan pemilih  yang  ber-mindset tetap ( fixed  mindset )  yang  mmemiliki  sikap berlawanan.  Kategori  pemilih  yang memiliki fixed mindset dapat menyebabkan penurunan tingkat

## MIMBAR
partisipasi, maka penyelenggara pemilihan memaksimalkan pembentukan  pola  pikir  pemilih  yang ber- enthusiastic mindset ( mindset bergairah ).  Dari  data  yang  penulis himpun  dari  narasumber  KPU  bahwa akan  melakukan  penambahan  jumlah TPS  sekitar  304  TPS  di  delapan kabupaten  dan  kota  di  Bengkulu.  Hal ini  selain  bertujuan  mempermudah sosial  distancing,  tidak  dalam  jumlah besar  pemilih,  juga  memberi  semacam kelegaan  bagi  masyarakat  yang  phobia covid -19 untuk leluasa datang ke TPS. KPU  membuat  aturan  kesepakatan dimana ketentuan pelaksanaan kampanye  tatap  muka  dalam  PKPU maksimal  adalah  50  orang  untuk mencegah cluster-cluster baru  dalam pilkada  2020.  Dalam  Peraturan  KPU ini tertuang pada Nomor 6 Tahun 2020, Pasal  68,  disebutkan  anggota  KPPS wajib  mengikuti rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat.  Penyelenggara  pemilu  akan melakukan  sinkronisasi  dan  koordinasi penyelenggara  pemilu  dengan  seluruh stakeholder  termasuk  Gugus  Tugas bersama  TNI-Polri,  partai  politik,  dan paslon  serta  masyarakat  bersinergi dalam  menerapkan  protokol  kesehatan. Selain  itu  adanya  sanksi  hukum  yang tegas bagi pelanggar protokol Covid-19 mengacu  padai  UU  Nomor  10  Tahun 2016  tentang  Pilkada,  UU  Nomor  4 Tahun  1984  tentang  Wabah  Penyakit Menular,  UU  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Kekarantinaan  Kesehatan,  dan KUHP.
Pilkada  pada  masa  Pandemi  Covid- 19  Berpotensi Vote Buying
Anggota  KPU  Provinsi  Bengkulu
Darlinsyah dan Polda Bengkulu Kompol  Milian  Aziz  telah  melakukan sosialisasi  dengan  materi  mengenai pemilihan  serentak  tahun  2020  di
tengah pandemi covid-19 bahwa pemilih dalam menggunakan hak suaranya  jadilah  pemilih  yang  cerdas agar  mendapatkan  pemimpin  yang amanah dan berkualitas untuk memajukan daerah provinsi Bengkulu 5 tahun  ke  depan.  Dalam  (Suri,  2018) Kompetensi      harus      dikaji      perihal track  record  yang  baik,  jelas  asal  usul, nama  baik,  dan  kiprah  sosial.  Sistem rekruimen  yang  tidak  menetapkan standar pendidikan  ideal  sehingga kualitas  SDM  di  DPRD  tergolong rendah, umumnya kurang berpengalaman   tentang    pemerintahan. Proses  rekruitmen  tidak  berdasarkan kompetensi individu, melainkan berdasarkan kedekatan    pada    pengurus partai,  maka Vote  buying akan  jadi strategi pragmatis bagi kandidat.
Namun,  sejak  diberlakukan  PSBB masyarakat mengalami penurunan, banyak  yang  kehilangan  pekerjaan maka  politik  uang  akan  jadi  sebuah peluang  strategi  bagi  kandidat  yang maju.  Permasalahan  situasi  pandemi dianggap
menjadi lebih menguntungkan petahana, karena dapat melakukan aksi bantuan dengan menggunakan uang negara secara tidak langsung.
Seperti  kasus  kasus  yang  ada sebelumnya,  sebelum  terjadi  pandemi Covid-19 politik uang dengan membeli  suara  pemilih  ( vote  buying ) kerap terjadi. Apalagi di masa pandemi dimana kondisi yang membatasi interaksi  calon  kepada  masyarakat, politik  uang  akan  jadi  sarana  praktis untuk  meraup  suara  dari  kaum  tidak rasional. Dilansir pada laman republika.co.id,  Guru  besar  Fakultas Ilmu  Administrasi  UI,  Prof  Dr  Eko Prasojo,  mengatakan  Pilkada  pada masa  pandemi  Covid-19    berpotensi sebagai  katalisator  politik  uang  secara silent .      Itu  artinya  politik  uang  akan

## MIMBAR
menjadi praktik  yang  lebih rawan pada Pilkada 2020. Maka, seluruh pemangku kepentingan  atau stakeholder akan bekerja secara optimal dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.    Peran stakeholder menjadi sangat krusial dalam persiapan Pemilihan  Serentak  di  tengah  pandemi untuk  mencegah  turunnya  tingkat partisipasi  pemilih  dan  peluang vote buying diakibatkan perekonomian masyarakat yang memburuk.
D. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Hasil  dari  analisis  pembahasan dapat  disimpulkan  bahwa  :  1).  Pilkada 2020  di  era new normal  menimbulkan kekhawatiran  degradasi  kredibilitas elektoral terutama dalam tingkat partisipasi pemilih dan peluang praktik vote  buying ;  2.)  Para  pemangku kepentingan  penyelenggara  pemilihan telah  melakukan  upaya  dan  strategi dalam mengoptimakan Electoral Credibility dalam  Memaksimalkan
Voters  Turnout dan cegah Vote Buying pada  Pilkada  New  Normal  2020 melalui serangkaian sosialisasi, edukasi  dan  literasi  antara  lain  yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu,
Pemerintahan  Bengkulu,  Media  dan masyarakat;  3.)  Pemerintah  melakukan antisipasi  penyebaran hoax di  dunia internet  untuk  mencegah  penyebaran virus  phobia  Covid  19  yang  beresiko turunnya tingkat partisipasi pemilih; 4). Faktor      yang  mempengaruhi  kualitas partisipatif  dan  substantif  di  era  new normal  adalah  sosialisasi  politik  oleh penyelenggara  pada Pilkada 2020 serta faktor  kondisi  psikologis  masyarakat terkait mindset elektoral pemilih
(voters’ electoral mindset ) dan peluang vote  buying akan  semakin  terbuka lebar.
Saran 1) Sosialisasi pendidikan politik pemilih yang lebih intens,
berkesinambungan, menyeluruh dan  terukur  atau  tepat  sasaran terutama  kepada  pemilih  dengan resiko  terbesar  menjadi  pemilih yang tidak rasional.
2) Penyelenggara pemilu harus dapat meyakinkan  semua  pihak  bahwa
Pilkada  2020  di  masa  pandemi Covid-19 aman dari potensi penularan.  Sehingga,  momentum pilkada 2020 tidak akan berpotensi  membuka  cluster  baru penyebaran Covid 19; 3) Mendata masyarakat dengan
penyakit bawaan ( comorbid ) yang berpotensi  tinggi  terpapar  virus covid  19,  untuk  lebih  diperketat pengawasan,  sehingga  tidak  ada lagi  masyarakat  yang  khawatir tertular Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada 2020; 4) Meniadakan  kampanye  fisik  dan menggantikan dengan e- campaign ,  kecuali  bagi  kondisi khusus  demografi  dan  sosial tertentu terkait penguasaan teknologi  dan  internet.    Bila memungkinkan  menggunakan  e- voting , counting dan e- recapitulation ;
5) Konsekuen dan pelanggarnya sanksi  tegas  harus  lebih  jelas hukum dan aturannya.

## DAFTAR PUSTAKA
JH  Young,  ed.  2009.  International
Election  Principles:  Democracy &  the  Rule  of  Law.  American Bar Association.
Sugiyono.  2017.  Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung : Alfabeta, CV. Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan

## MIMBAR
Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta. Jurnal Andrian Habibi. 2020. “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum  Di  Tahun  Pegiat  HAM dan  Demokrasi”.Adalah-  buletin hukum dan keadilan. 4(1) Latif Syaipudin.2020.“Peran Komunikasi  Massa  Di  Tengah Pandemi Covid-19”.Kalijaga- Journal Of Communication. 2(1)
Suri,  E.  W.  (2018).  Desember  2018. MIMBAR  JURNAL  PENELITIAN SOSIAL  DAN  POLITIK , 7 (Vol  7 No  2  (2018):  Mimbar :  Jurnal Penelitian  Sosial  dan  Politik (Desember)), 63–70. https://journals.unihaz.ac.id/index. php/mimbar/article/view/672 Suri, E. W. (2018). PROFESIONALISME ANGGOTA  DPRD  PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Mimbar: Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan
Politik , 7 (2), 63-70.

## Website
Dian  Dewi  Purnamasari.  2020.  Tren Partisipasi  Pemilih  Pemilu  pada Masa Pandemi Turun. https://www.kompas.id/baca/polh uk/2020/10/15/tren-partisipasi-
pemilih-pemilu-di-masa- pandemi-turun.  Diakses  pada  9 November 2020. IFES  :  Safeguarding  Health  and Elections.  2020.  Retrieved  from: https://www.ifes.org/publi- cations/ifes-covid-19-briefing- series-safeguarding-health-and-
elections
Indira Rezkisari:  Pilkada Saat  Pandemi
Potensial Silent Money
Politic.2020. https://republika.co.id/berita/qi4v bi328/pilkada-saat-pandemi- potensial-emsilent-money-politic.
Diakses pada 6 Desember 2020 Kominfo:Deklarasi  Internet  Indonesia Lawan Hoaks.Aksi Bersama Wujudkan Demokrasi.2020.www.kominfo.g o.id/content/detail/28986/kominf o-dan penyelenggara-pemilu- deklarasikan-internet-indonesia- lawan-hoaks/0/berita. Diakses pada 3 Desember 2020 KPU-DPW LAI BPAN Provinsi Bengkulu  Sosialisasi  di  Daerah Partisipasi Pemilih Terendah, Rawan  Bencana  dan  Potensi Rawan Konflik.2020. https://bengkulu.kpu.go.id/index.
php/2020/12/02/kpu-dpw-lai- bpan-provinsi-bengkulu- sosialisasi-di-daerah-partisipasi- pemilih-terendah-rawan-bencana- dan-potensi-rawan-konflik/ Diakses pada 7 Desember 2020
Sania  Mashabi  :  Soal  Pelaksanaan Pilkada  2020,  LIPI:  Potensi Terjadinya