## PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DI KABUPATEN TEGAL 2009-2014

## Eko Eddya Supriyanto

## ABSTRACT
Pancasila  as  the  national  ideology  is  a  political  agreement  as  the  Founding Father  of  Indonesia  state  Funded.  Pancasila  as  the  state  becomes  the  foundation  for  all areas, not least of Economic Policy. But international competition through globalization is a challenge for family economic containing the values of Pancasila to expand its sovereignty.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Pancasila  in  the  era  of globalization  and  the  implementation  of  Pancasila  values  in  economic  policy  in  Tegal regency views of the Medium Term Development Plan 2009-2014.
This study uses descriptive analytical research on Pancasila was conducted in Tegal  regency  by  analyzing  economic  policy  Tegal  regency  with  the  values  of  Pancasila, seen from the Medium Term Development Plan 2009-2014 Tegal regency.
The existence of Pancasila values in Tegal regency very obvious when viewed from the vision and mission, as well as Medium Term Development Plan 2009-2014. But in the translation program implementation vision and mission Tegal has not done optimally.
Keywords: Pancasila values, Globalization, Economic Pancasila.

## A. PENDAHULUAN
Era  reformasi  yang  sudah  berjalan  sejak  1988,  membawa  angin  segar demokrasi  dimana  negara  Indonesia  mengawali  tonggak  sejarah  baru  yang  terus bergulir  ke  dalam  babak  baru  ke  sebuah  masa  yang  penuh  kebebasan  dalam menganut  dan  mengungkapkan  suatu  pandangan  politik,  namun  sayang  seribu sayang  kebebasan  itu  berdampak  pada  penurunan  pamor  Pancasila,  sehingga menjadikan sebuah alasan penulis untuk menyampaikan keprihatinananya terhadap merebaknya  pandangan  politik  sektarian  ditengah  kehidupan  bermasyarakat  dan berbangsa.  Lebih  dari  itu  Pancasila  dianggap  tidak  menjawab  apa  yang  menjadi relevansinya  terhadap  tantangan  ke  depan,  termasuk  untuk  meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Bung  Karno  menyebut  pertama  kali  dalam  pidatonya  tanggal  1  Juni  1945 dihadapan  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia.  Pancasila  merupakan keyakinan  pokok  dan  penuh  dari  Bung  Karno  bahwa  suatu  negara  Indonesia  yang berdaulat dapat bertahan hanya apabila ia dibangun atas dasar yang dapat diterima oleh semua golongan, politik, dan agama.( A.C Manullang - 1986)
Sangat  disesalkan  mengingat  sampai  sekarang,  belum  terlihat  jelas  upaya mewujudkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh dan tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakannya saja cenderung ditinggalkan belakangan ini,  Pancasila  terkesan  seperti  ditelantarkan.  Eksistensi  negara-bangsa  Indonesia yang  pluralistik  terancam  tamat  jika  dasar  negara  dan  konstitusi  tidak  dijadikan ukuran  dan  acuan  dalam  berpikir  serta  berprilaku  sebagai  warga  negara.  (Rikard Bangun-2011)
Ancaman  lain  terhadap  eksistensi  Pancasila  adalah  globalisasi,  globalisasi sendiri  pengertiannya  sangat  beragam,  ada  yang  pro  dengan  globalisasi  ada  juga yang kontra. Namun ada pula yang menyebut globalisasi sebagai mitos. Akan tetapi pendefinisian  globalisasi  akan  lebih  dekat  dengan  persoalan  ekonomi  politik  yang mengalami perkembangan yang pesat pada awal dekade 1990-an. Globalisasi bisa
menjadi  peluang  dan  bisa  menjadi  ancaman  untuk  bangsa  ini  karena  globalisasi mempunyai makna yang negatif dan positif.
Ideologi  mulai  dihancurkan  dengan  paham  praktis  pragmatis  yang mengesampingkan idealisme dan mementingkan pertumbuhan ekonomi. Kapitalisme global mengetengahkan, mementingkan individualisme untuk menghancurkan  nilai  sosial/masyarakat  Pancasila.  Kemudian  dikembangkan demokrasi  liberal  yang  menghalalkan  yang  menghalalkan  politik  marjinalisasi  dan mengejar  akumulasi  pertumbuhan  individu-individu.  Sedangkan  Pancasila  yang mempunyai nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  Indonesia  adalah  mewujudkan  berkeadilan sosial.( Moch. Marsinggih MD 2012)
Melihat  pernyataan  tentang  pertentangan  Pancasila  dengan  globalisasi, tentunya  akan  menghasilkan  semacam  antitesis  globalisasi  dari  Pancasila,  lalu dengan  menggunakan  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  yang  sudah pakem  dan  tidak  dapat  lagi  diganggu  gugat  oleh  ideologi  lain.  Tetapi  yang  masih ironis adalah kita punya dasar negara yang maha dahsyat yang hadir karena kodrat adanya  kompleksitas  permasalahan,  segala  perbedaan  sebagai  keragaman  yang membawa  berkah  bagi  bangsa  Indonesia  dan  nilai-nilai  dari  Pancasila  sendiri diambil  dari  budaya  bangsa,  namun  masih  banyak  disana-sini  terlihat  kemiskinan yang  masih  melanda  negeri  kita  yang  tercinta  ini.  Bagaimana  Pancasila  tetap eksisten ditengah gempuran globalisasi yang katanya mengenyampingkan masalah ideologi tetapi lebih banyak melangkah pada sistem kemitraan yang katanya saling menguntungkan ini.
Ekonomi  Indonesia  pada  masa  rezim  Orde  Baru  lebih  dikenal  dengan  nama Ekonomi  Pancasila  namun  karena  Ekonomi  Pancasila  itu  lekat  hubungannya dengan  Orde  Baru  sehingga  pasca  masa  Reformasi  para  pakar  lebih  elegan menyebutnya  sebagai  Ekonomi  Kerakyatan.  Namun  dalam  perjalanannya  Ekonomi Kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Pancasila.
Penerapan  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kebijakan  ekonomi  di  Kabupaten  Tegal sendiri sudah terlihat dari materi yang terkandung dalam visi dan misi serta RPJMD Kabupaten Tegal 2009-2014. Seperti yang kita ketahui struktur ekonomi Kabupaten Tegal ditopang tiga sektor utama, yaitu sektor primer ( Pertanian dan Industri ) dan sektor  sekunder  yaitu  perdagangan.  Sektor  pertanian  memiliki  peranan  sebesar 14,12  persen,  sektor  industri  memiliki  peranan  sebesar  28,46 persen.  Untuk  sektor perdagangan memiliki sumbangan sebesar 31,12 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2011 sebesar 4,83 persen dan ini  relatif  lebih  rendah  dibanding  tahun  2010  yang  sebesar  5,29  persen.  Dari beberapa  sektor  yang  memiliki  pertumbuhan  tertinggi  adalah  sektor  pertambangan dan  penggalian  sebesar  6,76  persen  disusul  sektor  bangunan  sebesar  6,38 persen. Sedangkan  sektoryang  mengalami  pertumbuhan  terendah  adalah  sektor pertanian yaitu sebesar 2,46 persen.(BPS Kabupaten Tegal tahun 2010-2011)
Dalam perjalanannya perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal membutuhkan  semacam  perlindungan  atau  proteksi  dalam  bentuk  kebijakan  untuk melindungi  ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Tegal  dari  persaingan  para  pemodal besar  yang  tentunya  akan  sangat  merugikan  sebuah  usaha  dari  masyarakat Kabupaten  Tegal  sendiri  apabila  tidak  ada  dukungan  kebijakan  dari  Pemerintah secara nyata.
Masalah  ekonomi  memang  menjadi  masalah  pembangunan  daerah  maupun nasional  begitu  juga  di  Kabupaten  Tegal  ini.  Sebenarnya  Kabupaten  Tegal
mempunyai  banyak  potensi  yang  dapat  dikembangkan  secara  maksimal  seperti kondisi  wilayah  yang  bervariasi  yaitu  pesisir,  dataran  rendah  serta  dataran  tinggi. Masing-masing  wilayah  ini  pastinya  mempunyai  komoditas  ekonomi  yang  beragam yaitu  wisata  pantai  dan  hasil  laut  didaerah  pesisir,  pusat  perdagangan  dan  pusat perkotaan  didaerah  dataran  rendah  serta  hasil  perkebunan  dan  wisata  alam didaerah  dataran  tinggi  seharusnya  ini  menjadi  modal  penting  dalam  perluasan lapangan pekerjaan dimasing-masing wilayah yang tentunya perlu dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Hal ini perlu didukung kebijakan pengendalian penggunaan lahan, peningkatan kelestarian  fungsi  daerah  tangkapan  air  dan  keberadaan  air  tanah,  memperkokoh kelembagaan  sumber  daya  air  untuk  meningkatkan  keterpaduan  dan  kualitas pelayanan  terhadap  masyarakat,  meningkatkan  kapasitas  aparat  desa,  mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll), pemetaan sumberdaya manusia dengan  menerapkan  sistem  informasi  kependudukan  dengan  berbagai  macam atributnya, perluasan dan pendayagunaan Teknologi.

## B. PEMBAHASAN

## B1.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009- 2014
Kebijakan ekonomi Kabupaten Tegal sangat bergantung pada beberapa sektor yang  sudah  disematkan  dalam  sebuah  Jargon  PERTIWI  (Pertanian,  Industri  dan Pariwisata), yang menjadikan acuan untuk membuat kebijakan ekonomi.
Berikut  ini  adalah  kebijakan  ekonomi  yang  terrangkum  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009-2014 :
Pertama, Penyediaan  fasilitas  perdagangan.  Sektor  perdagangan  menduduki peringkat  kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB,  yaitu sebesar 27%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sektor  perdagangan  sangat  potensial  untuk dikembangkan.  Itulah  sebabnya,  dibutuhkan  kebijakan  penyediaan  fasilitas perdagangan  guna  mendukung  aktivitas  perdagangan.  Kebijakan  tersebut  dalam penerapannya dilaksanakan melalui program pengembangan infrastruktur perdagangan.
Kedua, Peningkatan  Investasi.  Investasi  adalah  salah  satu  jalur  hubungan daerah  dengan  berbagai  pihak.  Investasi  memiliki  arti  penting  bagi  pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis daerah, serta  implementasi dan transfer keahlian dan teknologi. Dengan demikian investasi dapat  menjadi  salah  satu  solusi  dalam  memecahkan  persoalan  kemiskinan  dan pengangguran.  Menyadari  urgensi  investasi  maka  perlu  adanya  kebijakan peningkatan  investasi  dan  rencana  aksi  yang  dapat  memberikan  daya  tarik  bagi tumbuh  dan  berkembangnya  investasi,  melalui  program  pembangunan  pelibatan sumber  daya  paseduluran,  program  penciptaan  iklim  yang  mendukung  investasi, program peningkatan infrastruktur investasi, dan program pemasaran aktif.
Ketiga, Reformasi  Kebijakan  Bisnis.  Kebijakan  ini  diperlukan  dengan  maksud untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, kebijakan bisnis yang dinilai  menghambat  perkembangan  bisnis  di  daerah  perlu  dikaji  dan  dilakukan penyempurnaan.  Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut,  dapat  dilakukan  dengan penerapan  program  penyederhanaan  regulasi  bisnis,  dan  program  penciptaan lingkungan legal dan regulasi kondusif.
Keempat, Pengembangan  Rumpun  Usaha.  Upaya  perkuatan  rumpun  usaha yang  saling  terkait  dalam  rantai  nilai  perlu  dilakukan  untuk  memberikan  ungkitan
besar pada pendapatan masyarakat. Pada dasarnya setiap pelaku pada mata rantai nilai  adalah  organ  ekonomi  yang  hidup  dan  membutuhkan  perkuatan  untuk meningkatkan  aliran  barang,  jasa,  uang,  informasi  dan  pengetahuan.  Itulah sebabnya  diperlukan  adanya  kebijakan  pengembangan  rumpun  usaha  yang dilaksanakan  melalui  program  peningkatan  kolaborasi  ekonomi  dan  program peningkatan skema pembiayaan berisiko.
Kelima, Pengembangan Eko-Efisiensi. Melalui kebijakan ini para pelaku usaha dilibatkan  untuk  memanfaatkan  secara  efisien  sumber  daya  yang  dimiliki  termasuk mengoptimalkan  potensi  ekonomi  dan  sosial  yang  ada  di  sekitarnya.  Kebijakan pengembangan  eko-efisiensi  melalui  pendekatan  eko-efisiensi  dapat  diterapkan dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ramah lingkungan, yang pada  prinsipnya  adalah  menyelaraskan  perbaikan  lingkungan  dengan  menyentuh sektor  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Dalam  tataran  opersional,  kebijakan  dan pendekatan pengembangan ekoefisiensi diaplikasikan melalui program pengembangan insentif dan disinsentif.
Keenam, Perbaikan  Sistem  Produksi.  Dalam  dunia  usaha,  peningkatan produksi  menjadi  target  utama  yang  terkadang  kurang  memperhatikan  kondisi lingkungan.  Fenomena  ini  merupakan  persoalan  serius  yang  harus  segera memperoleh  perhatian.  Akar  permasalahannya  terletak  pada  bekerjanya  sistem produksi  yang  dibangun.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kebijakan  perbaikan  sistem produksi dalam rangka mewujudkan penguatan industri yang ramah lingkungan dan penataan  daerah  industri.  Untuk  mendukung  kebijakan  tersebut,  terdapat  dua program yang akan dijalankan,  yaitu program penguatan industri ramah lingkungan dan program penataan daerah industri.
Ketujuh, Inisiasi  Klaster  Industri  Kreatif.  Pengembangan  industri  kreatif  harus tetap  mempertahankan  nilai-nilai  tradisional.  Beberapa  hal  yang  mempengaruhi keberhasilan pembangunan industri kreatif adalah sumber daya manusia, anggaran, teknologi  penunjang,  kebijakan  pemerintah,  dan  infrastruktur  fisik.  Tahapan  yang paling  sulit  dalam  pengembangan  industri  kreatif  adalah  penciptaan  apresiasi terhadap  industri  kreatif  itu  sendiri.  Pengembangan  industri  kreatif  berikutnya membutuhkan  adanya  kebijakan  inisiasi  klaster  industri  kreatif  yang  diterapkan melalui  :  (a)  program  pengembangan  nilai  ekonomi  kegiatan  kreatif;  (b)  program peningkatan transaksi industri kreatif; dan (c) program perbaikan lingkungan klaster.
Kedelapan, Pembudayaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Dalam  tatanan ekonomi  modern,  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting utamanya untuk melindungi keberadaan setiap produk bisnis dan jasa yang dijalankan.  Pelaksanaan  dan  perlindungan  HKI  akan  membantu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  mendorong  investasi  dan  pengalihan  teknologi  secara cepat,  serta  merangsang  daya  saing  masyarakat  dan  perusahaan setempat.  Untuk menyadarkan  masyarakat  akan  urgensi  HKI  diperlukan  kebijakan  pembudayaan HKI,  yang  diimplementasikan  melalui  program  perlindungan  dan  pemanfaatan  HKI dan program fasilitasi perolehan HKI.

## B2.  Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Kebijakan  Ekonomi  di  Kabupaten Tegal
Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  secara  global  kita  mengenal beberapa  sistem  ekonomi  yang  menjadi  sebuah  pijakan  untuk  menjalankan  roda ekonomi.  Ada  sistem  ekonomi  pasar  yang  diterapkan  oleh  negara-negara  yang menganut  ideologi  liberal,  dan  sistem  ekonomi  komando  yang  diterapkan  oleh
negara-negara  yang  menganut  ideologi  komunis  serta  sistem  ekonomi  campuran seperti yang diterapkan di Inggris dan Jerman.
Indonesia  sebagai negara yang menganut  ideologi Pancasila,  serta menganut pula  sistem  ekonomi  Pancasila  maka  akan  menerapkan  nilai-nilai  ekonomi  yang  di amanatkan oleh Pancasila.
Sistem  ekonomi  kekeluargaan  atau  kelembagaan  yang  diamanatkan  oleh Pancasila  adalah  sistem  ekonomi  kekeluargaan,  penjelasannya  sistem  ekonomi kapitalis  yang  mengabsahkan  penindasan  kepada  yang  lemah,  eksploitasi, individualisme.  Sedangkan  sistem  ekonomi  kekeluargaan  tidak  ada  penindasan. Semuanya  diatur  secara  keluarga  pastinya  hal-hal  yang  bersifat  musyawarah  dan mufakat  yang  tentunya  sudah  di  jabarkan  dalam  pasal  33.  Sistem  ekonomi kekeluargaan  juga  dapat  diartikan  membangun  perekonomian  secara  mandiri dengan  pengertian  tidak  diperbolehkan  menggantungkan  pada  asing  atau  biasa  di sebut ekonomi kerakyatan. (Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut) oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal- pasal UUD 1945.
Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  menjadi  acuan  Undang-Undang Dasar  1945,  seharusnya  menjadi  acuan  kebijakan,  dan  turunan  dari  kebijakan  ini adalah  undang-undang  dan  peraturan  dibawahnya,  dari  perumusan  kebijakan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan.
Kebijakan ekonomi bangsa Indonesia tentunya harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai suatu ilmu tentunya dapat menjadi sebuah pisau analisis sebuah kebijakan ekonomi.
Proses pembuatan kebijakan harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam  Pancasila,  karena  itu  bagian  dari  perintah  konstitusi  kita.  Namun  dalam pelaksanaannya  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  proses  pembuatan kebijakan publik dalam hal ini kebijakan ekonomi tentu ada kendalanya.
kendala internal seperti orang atau si pembuat kebijakan itu tau tidak mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian ada tidaknya ititkad baik dari si  pembuat  kebijakan  untuk  membuat  kebijakan  mengacu  pada  Pancasila, kecenderungannya  adalah  pembuat  kebijakan  sudah  terkontaminasi  oleh neoliberalisme.  Dengan  adanya  kendala-kendala  tersebut,  lalu  bagaimana  solusi dari permasalahan itu.
Solusinya  adalah  dengan  pencerahan  Pancasila  itu  yang  utama,  pencerahan Pancasila  pada  para  pembuat  kebijakan,  kemudian  kaum  penyelenggara  negara, dan para elit politik kita.
Pengimplementasian  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kebijakan  selalu  di  upayakan oleh  orang-orang  yang  peduli  terhadap  Pancasila,  oleh  karenanya  para  pemerhati Pancasila  selalu  mengupayakan  agar  Pancasila  selalu  hadir  pada  sanubari masyarakat, terutama setiap kegiatan masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah menurunnya nilai-nilai Pancasila yaitu gotong-royong  dalam  tradisi  kehidupan  bangsa  indonesia  dan  meningkatnya materialisme sehingga menjadikan masyarakat bersifat individual.
Gotong-royong  mengendap  dalam  diri  masyarakat  dan  elemen  bangsa  ini. Karakteristik  gotong-royong  adalah  kebersamaan  bukan  individu,  individu  tumbuh sejalan  dengan  atmosfer  globalisasi.  Tujuan  dari  globalisasi  antara  lain  menguasai bangsa  Indonesia  dengan  IPTEK,  semua  negara  yang  menerima  IPTEK  harus punya  daya  saing.  Globalisasi  menganut  pasar  bebas,  lemahnya  daya  saing  akan membuat bangsa ini mudah di kuasai, kemudian globalisasi juga mendorong kepada ideologi dan konstitusi yang bersifat neoliberal.
Salah satu faktor yang menyebabkan menurunya nilai-nilai Pancasila dalam hal ini  gotong-royong  adalah  karena  pengaruh  globalisasi  yang  mau  tidak  mau membawa  kita  dalam  pusaran  pasar  bebas,  dengan  adanya  pasar  bebas  tentu dalam  hal  kebijakan  ekonomi  para  pelaku  usaha  kecil  menengah  (UKM)  perlu mendapatkan proteksi dari pemerintah.
Dalam kaitannya dengan pasar bebas atau free market bukan karena kita tidak mampu  bersaing  dengan  produk  asing.  Namun  perlu  diperhatikan  juga  will pemerintah  untuk  memproteksi  produk  dalam  negeri  kita.  Jangan  sampailah  di persaingkan secara langsung tentu dengan tidak adanya persiapan yang cukup kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing.
Dalam rangka mengembangan usaha menengah menjadi usaha besar, usaha kecil  menjadi  usaha  menengah,  dan  usaha  mikro  menjadi  usaha  kecil,  salah  satu kendala yang dihadapi adalah modal untuk investasi dan modal untuk kerja.
Karena jangkauan pasar yang masih terbatas, teknologi yang digunakan belum efisien,  dan  manajemen  usaha  yang  belum  efisien,  maka  resiko  kegagalannya cukup  tinggi.  Tingginya  resiko  gagal  menyebabkan  resiko  investasinya  juga  besar. Tingginya  resiko  investasi  dan  rendahnya  pemilikan collateral ,  menyebabkan lembaga keuangan bank kurang berminat memberi pinjaman kepada UKM.
Jumlah dana yang diberikan bank kepada UKM jauh dibawah tingkat perintaan UKM.  Kekurangan  pasokan  ini  selanjutnya  diisi  oleh  lembaga  kredit  non  bank, seperti  KOSIPA,  dan  pengijon,  dengan  tingkat  bunga  jauh  di  atas  tingkat  bunga pasar. Intervensi pemerintah, melalui dana bantuan langsung ke masyarakat, seperti dalam  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK),  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT), dan program sejenis, ternyata kurang efektif dan kurang efisien.
Kelembagaan  keuangan  mikro  ( micro  finance )  yang  terbentuk  dari  program- program  dimaksud,  tingkat  keberlanjutannya  rendah,  dan  hampir  tidak  mampu memecahkan permasalahan tingkat suku bunga yang tinggi. Selain itu juga banyak menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah dan membutuhkan biaya delivery yang tinggi.

## B3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi Menurut Mubyarto
a. Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Roda  perekonomian  digerakkan  oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
Asas  ketuhanan  Yang  Maha  Esa  kiranya  jelas  merupakan  dasar  moral  dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. meskipun bahwa kesediaan mengendalian diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kayanya, sebenannya cukup besar.
Diharapkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  mencakup  sila  ketuhanan Yang  Maha  Esa  yaitu  mempertimbangkan  moral  serta  sifat-sifat  sitem  moral ekonomi  Indonesia  itu  memang  telah  melandasi  atau  menjadi  pedoman  perilaku ekonomi perorangan, kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Dalam  hal  ini,  diharapakan  ada  semangat  pembangunan  ekonomi  tanpa  ada diskriminasi  antara  pemodal  besar  dengan  modal  kecil.  Dengan  visi  Kabupaten Tegal  yang  menciptakan  Gotong  royong  serta  bertaqwa  Kepada  Tuhan  YME, Kabupaten  Tegal  harus  jadi  pelopor  kebijakan  yang  Pancasilais  dan  menunjukan keberpihakkannya  pada  pelaku  usaha  kecil dengan  cara memberikan memprioritas kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah.
b. Nilai  Kemanusaiaan  Yang  Adil  dan  Beradab.  Ada  kehendak  kuat  dan seluruh  masyarakat  untuk  mewujudkan  kemerataan  sosial  (egalitarian) sesuai asas-asas kemanusiaan.
Semangat  kekeluargaan,  cinta-mencintai,  tenggang  rasa,  bila  sudah  merata pada  seluruh  anggota  masyarakat,  akan  menjelma  menjadi  semangat  solidaritas sosial  menuju  kemerataan  sosial.  Inilah  manifestasi  dari  sila  kedua,  yaitu Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab.  berdasarkan  pengalaman,  semangat solidaritas  akan  menebal  dalam  keadaan  susah  dan  prihatin,  dan  sebaliknya cenderung  menipis  dalam  serba  kemakmuran.  Tetapi  dalam  hal  ini  pun  banyak perkecualian,  karena  adanya  kecenderungan  kuat  berkembangnya  rasa  sosial  dan peningkatan  kegiatan  kemanusiaan  pada  saat  seseorang  mencapai  sukses  dalam bidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang  menjadi  semakin  kaya,  lebih-lebih  bagi  mereka  yang  taat  beragama,  karena ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran beragama.
Dalam  pelaksanaan  program  kebijakan  proteksi  usaha  kecil  misalnya masyarakat  pelaku  usaha  kecil  harus  menyampaikan  aspirasinya  kepada pemerintah,  agar terjadi jaring aspirasi sehingga perumusan kebijakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil.
Kemerataan  sosial  dalam  bidang  ekonomi  di  Kabupaten  Tegal  terlihat  dari adanya  klaster  industri  pada  UKM  yang  akhirnya  membentuk  Koperasi  sebagai bagian  dari  usaha  bersama,  ini  relevan  dengan  point  koperasi  sebagai  sokoguru perekonomian. Meskipun adanya koperasi ini masih inisiatif dari para pelaku usaha itu  sendiri  bukan  dari  pemerintah,  akhirnya  pemerintah  pun  bersedia  memberikan stimulasi kepada koperasi para pelaku usaha ini.

## c.  Persatuan Indonesia. prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian  nasional  yang  tangguh.  Ini  berarti  nasionalisme  menjiwai setiap kebijakan ekonomi.
Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. apabila  terlihat  menyurut  semangat  ini,  disebabkan  oleh  unsur-unsur  keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.
Kita  harus  bisa  menganalisis  setiap  kasus  kebijakan  ekonomi  yang  hendak diambil  oleh  pemerintah,  apakah  akan  menyumbang  atau  tidak  pada  peningkatan ketangguhan  atau  ketahanan  ekonomi  nasional.  Misalnya  secara  lebih  spesifik, setiap  utang  baru  atau  kerjasama  ekonomi  dengan  negara  lain  bisa  menyumbang atau malah sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional.
Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi  jika  suatu  kebijakan akan dilaksanakan,  juga  tanggapan masyarakat  setelah dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan  dalam  bentuk  yang  positif  berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.
Namun  belum  adanya  kebijakan  proteksi  terhadap  usaha  kecil  menengah  di Kabupaten  Tegal  mau  tidak  mau  harus  secapatnya  di  rumuskan,  agar  para  pelaku usaha  kecil  dapat  dengan  nyaman  menjalankan  usahanya  karena  sudah  ada regulasi yang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk berusaha.
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama.
Dalam  melaksanakan  sistem  ekonomi  usaha  bersama  berdasar  asas kekeluargaan,  kita  mengenal  tiga  pelaku  utamanya  yaitu  koperasi,  usaha  negara dan  usaha  swasta.  Dari  segi  pandangan  disiplin  nasional  yang  harus  atau  wajib dipatuhi,  kita  bisa  menyatakan  bahwa  masing-masing  pelaku  ekonomi  tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain.
Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi  yang  berwatak  sosial  merupakan organisasi  atau  perkumpulan  orang  bukan  perkumpulan  modal  yang  dibentuk  oleh para  anggotanya  untuk  melayani  kepentingan  mereka,  yaitu  membantu memperjuangkan  kepentingan  mereka,  khususnya  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraannya.  Ini  berarti  misi  dari  koperasi  adalah  pelayanan  sebaik-baiknya dan  semaksimal  mungkin  kepada  anggota.  Maka  ukuran  paling  mendasar  untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah manfaat pelayanan kepada anggota.
Seperti  yang  dijelaskan  diatas,  adanya  inisiatif  dari  para  pelaku  usaha  dari beberapa  klaster  industri  di  Kabupaten  Tegal  yang  telah  sadar  secara  bersama- sama bersepakat untuk membuat koperasi sebagai wadah permodalan bagi rumpun usaha  yang  mereka  geluti.  Sebagai  contoh  klaster  indutri  pembuatan  tahu  di Kabupaten  Tegal  yang  menjadi  pelopor  pembentukan  koperasi  yang  mereka namakan KOPTI (Koperasi Pengusaha Tahu Indonesia) meskipun koperasi ini tidak hanya  ada  di  Kabupaten  Tegal  saja,  namun  semangat  ini  yang  akhirnya menginspirasi  klaster  industri  lain  untuk  membentuk  koperasi.  Sehingga  berdiri Koperasi Karya Bahari yaitu Koperasi miliki klaster industri perkapalan dan Koperasi Untung  Bersama  milik  klaster  industri Metal  Recycle atau  peleburan  barang  residu dari industri logam.
e. Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia.  Adanya  imbangan  yang jelas  dan  tegas  antara  perencanaan  di  tingkat  nasional  dengan desentralisasi  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  ekonomi  untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.
Keadilan  sosial  atau sosial  justice merupakan  masalah  yang  sudah  lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  sebagai  tujuan  akhir  yang digambarkan  sebagai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  yang gemah  ripah  karta raharja , karena wujud akhir dari masyarakat bangsa yang dituju, jelas dimaksudkan sebagai  masyrakat  yang  mengandung  sifat-sifat  keadilan  dan  kemakmuran  yang lengkap,  yang  mencakup  keadilan  hukum,  ekonomi,  politik,  sosial  budaya,  dan moral.
Secara  singkat,  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  dituju  adalah  masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat idaman yang secara lengkap dan utuh didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila dan muaranya pada sila yang kelima  yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan sosial  bagi  seluruh  diwujudkan  melalui  realisasi  prinsip  keadilan  dalam  tiap-tiap aspek  keadilan,  yaitu  hukum,  ekonomi  politik,  sosial  budaya,  dan  moral  yang semuanya berkaitan erat.
Aspek  keadilan  sosial  memang  menjadi  dambaan  masyarakat  Kabupaten Tegal, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Betapa tidak ada beberapa kasus  yang  membuat  para  pelaku  usaha  dibidang  pertanian  dan  perdagangan begitu  dilematis,  seperti  yang  terjadi  di  Kecamatan  Talang.  Seolah  Ekonomi Pancasila  itu  runtuh  oleh  segelintir  orang  bermodal  besar,  sehingga  Koperasi  Unit Desanya  tidak  bisa  beroperasi  lantaran  gedungnya  disewa  oleh  salah  satu  ritel ternama.
Kemudian  gabah  petani  yang  seharusnya  bisa  dijual  di  KUD  dan  bisa meminjam sedikit permodalan dari KUD tidak bisa, sehingga mereka mengandalkan pinjaman permodalan pada rente, yang sudah barang tentu sangat besar bunganya.
Yang menjadi sorotan lainnya adalah sektor pariwisata yang cenderung jalan di tempat,  karena  sebetulnya  Kabupaten  Tegal  punya  banyak  potensi  wisata  yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan retribusi daerah, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah.
Jika  semua  program  dalam  kebijakan  ekonomi  Kabupaten  Tegal  bisa terimplementasi  dangan  baik  serta  sasarannya  tertuju  dengan  tepat  tentu  akan sedikit  memberikan  ruang  bagi  pelaku  usaha  kecil,  sehingga  harapan  tentang keadilan  sosial  ekonomi  masyarakat  Kabupaten  Tegal  bisa  terwujudkan  sekaligus mengurangi stigma buruk terhadap pemerintahan yang ada.

## C. PENUTUP
Sistem ekonomi yang sesuai dengan amanat Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan,  atau  sistem  ekonomi  kerakyatan  dan  ada  pula  yang  menyebutnya sistem  ekonomi  kelembagaan.  Merupakan  sistem  ekonomi  yang  mengabsahkan nilai-nilai  kekeluargaan  yang  bersifat  musyawarah  mufakat  seperti  yang  tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pancasila  adalah  cita-cita,  sedangkan  UUD  1945  adalah  sebuah  cara  untuk mencapai  cita-cita  yang  ada  dalam  Pancasila,  oleh  karena  itu  Pancasila  harus  jadi acuan pasal-pasal pada UUD 1945 serta undang-undang dibawahnya.
Kabupaten  Tegal  mempunyai  visi  Tegal  Gotong  Royong  yang  dilandaskan ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga  harapannya  ini  bukan  hanya sekedar  visi.  Harus  ada  realisasi  bahwa  Tegal  adalah  Kabupaten  Pelopor  Gotong Royong  serta  pengimplementasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  setiap  kebijakan  yang dibuat oleh pemerintahnya.
Peraturan  daerah  (Perda)  yang  sudah  ada  perlu  di  tinjau  kembali  sesuai dengan tuntutan usaha kecil dan berpihak kepada usaha kecil sebagai roda ekonomi di Kabupaten Tegal, konsekuensi logis diberikan porsi yang memadai dalam APBD.

## DAFTAR RUJUKAN
Drijarkara, N., 2006, Karya Lengkap Drijarkara, Kanisius. Eatwell,  Roger  dan  Anthony  Wright,  2003, Ideologi-Ideologi  Politik  Kontemporer, Mediatir, Jakarta. Kaelan, M.S, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta. Manullang, A.C, 1986, Pilar-Pilar Pancasila , Setia Sakti, Jakarta. Mubyarto, 2002. Ekonomi Pancasila . Yogyakarta, BPFE-UGM. Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila : gagasan dan kemungkinan, LP3ES, Jakarta Rinakit, Sukardi, 2009, Tuhan Tidak Tidur , Penerbit Kompas, Jakarta. Saksono, Ign. Gatut, 2008, Pancasila Soekarno , Urna Cipta Media Jaya, Yogyakarta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2009-2014