## COMMUNICATION STRATEGIES OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT PROTECTION AND MANAGEMENT POLICIES BASED ON LOCAL WISDOM IN TASIKMALAYA REGENCY

## STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

## DAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Abstract. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Communication  Strategy Policy on the Protection and Management of Natural Resources and Environment based on local  knowledge  that  can  be  applied  in  Tasikmalaya  district  and  can  be  used  as  an alternative  model  of communication  policies  based  on  local  wisdom.  The  method  used is descriptive  method  with  qualitative  approach.  Object  of  research  is  natural,  or  natural setting,  The  data  collection  techniques  used  in  this  study  are:  observation,  interview  and literature then Informants selected purposively composed of six (6) persons, namely: Head Section  of  Supervision  Department  of  Mines  and  Energy  Tasikmalaya  District  ,  cultural leaders,  community  residents,  the  Village  Head  Sindangkerta,  iron  sand  material Entrepreneur  and  Chairman  of  RT.  01  RW  01  Sindangkerta  Cipatujah  village.  The conclusion  is  communication  policies  that  do  not  integrate  with  the  local  knowledge  and the existence of traditional media in the society is not used to convey the message policies so  that  policy  implementation  does  not  run  optimally  in  accordance  with  the  purpose  of government is  needed communication  strategy policy  based  on  local  wisdom  in  resolving implementation issues iron sand mining policy that is happening today in Tasikmalaya
Keyword :  policy communication strategy, local wisdom, environment.
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Strategi  Komunikasi Kebijakan  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan Hidup berdasarkan kearifan lokal yang bisa diterapkan  di Kabupaten Tasikmalaya dan bisa dijadikan  alternatif  model  komunikasi  kebijakan  yang  berbasis  kearifan  lokal.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Obyek penelitian  yang  alamiah,  atau natural  setting ,  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara dan  studi pustaka kemudian Informan  dipilih  secara  purposif    terdiri  dari  6  (enam)  orang,  yaitu  :  kepala  Seksi Pengawasan  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Kabupaten  Tasikmalaya,  Tokoh  budaya, Warga masyarakat , Kepala Desa Sindangkerta, Pengusaha material pasir besi  dan Ketua RT.  01  RW  01  Desa  Sindangkerta  Cipatujah.  Kesimpulan  yang  diperoleh  adalah komunikasi  kebijakan  yang  dilakukan  belum  diintegrasikan  dengan  kearifan  lokal  dan keberadaan  media  tradisional  yang  ada  di  masyarakat  tidak  dimanfaatkan  untuk menyampaikan  pesan  kebijakan  sehingga  implementasi  kebijakan  tidak  berjalan  optimal sesuai  dengan  tujuan  pemerintah  maka  dibutuhkan  strategi  komunikasi  kebijakan  yang berdasarkan  kearifan  lokal  dalam  menyelesaikan  masalah  implementasi  kebijakan penambangan pasir besi yang terjadi saat ini di Tasikmalaya
Kata kunci :  strategi komunikasi kebijakan, kearifan lokal, Lingkungan hidup
Oleh : Evi Rosfiantika dan Saleha Rodiah Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FIKOM UNPAD Email : evi_rosfiantika@yahoo.co.id

## A. PENDAHULUAN
Sumberdaya alam dikuasai oleh
Negara maka untuk mengatur dan mengelolanya  pemerintah  mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang  dapat  berlaku adil untuk  kepentingan bangsa dan Negara bukan untuk kepentingan golongan
tertentu.
Kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan  pemerintah  tidak  ada  artinya bila  tidak  disertai  oleh  implementasi kebijakan  yang  efektif  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan.
Akhir-akhir  ini  dalam  pengelolaan sumberdaya  alam  sering  terjadi  konflik antara pengusaha dengan  masyarakat lokal yang  pada  akhirnya  berujung  pada  konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah,  yang  biasanya  berawal  dari aktivitas  eksploitasi  dan  terjadinya  degra- dasi lingkungan. Masyarakat baik pengusaha  maupun  pemilik  dan  penduduk
sekitar daerah eksploitasi tidak memperoleh kejelasan dan kepastian hukum  bagaimana  proses  pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.
Masyarakat  tidak  lepas  dari  budaya lokal  yang  memiliki  kearifan  lokal  yang tinggi.  Kearifan  lokal  diwujudkan  dalam nilai-nilai luhur yang tumbuh dimasyarakat warisan  falsafah  leluhur  secara  turun temurun, maka harus dijaga dan dikembangkan  sehingga  menjadi  pedoman
dalam melakukan semua aktifitas kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam prosesnya  apabila  berdasarkan  kepada kearifan lokal yang ada di masyarakat bisa mudah  dipahami  dan  dilaksanakan  tanpa merasa seperti ancaman dan paksaan untuk masyarakat dalam melaksanakannya.
Terjadi    konflik  diantara  masyarakat yang  setuju  dan  tidak  setuju  terhadap penambangan pasir besi tersebut. Selain itu konflik  juga  terjadi  antara  masyarakat dengan  penambang  di  satu  sisi  dan  disisi lain  potensi  konflik  dengan  pemerintah pun  besar  akibat  terjadinya  eksploitasi penambangan
Kebijakan-kebijakan pemerintah
sudah  dikeluarkan  untuk  mengelola  dan mengatur sumberdaya alam dan lingkungan diantaranya UU pertambangan, pelarangan  eklpoitasi  daerah  konservasi dan  pelestarian  wilayah  habitat  penyu  dan lain-lain  tetapi  dalam  pelaksanaannya banyak  pihak  yang  tidak  memahami maupun tidak mau tahu mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.
Ada  yang  salah  terjadi  dalam  proses kebijakan pemerintah, salah satunya dalam implementasi kebijakan yang tidak optimal sehingga  menimbulkan  banyak  hambatan dalam pelaksanaannya.
Hambatan-hambatan implementasi
kebijakan  yang  terjadi  selama  ini    adalah dalam melakukan pendekatan ke
masyarakat lebih banyak melakukan pendekatan  struktural  diantaranya  dalam kegiatan  sosialisasi  maupun  pelaksanaan kebijakan  dengan  alasan  keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran.
Implementasi kebijakan dapat berjalan  efektif  dan  efisien  tanpa  banyak mengeluarkan tenaga dan biaya membutuhkan  sebuah  strategi  komunikasi kebijakan yang didasarkan kepada kearifan lokal  yang  ada. Strategi  komunikasi yang  merupakan  paduan  perencanaan komunikasi  ( communication  planning ) dengan manajemen komunikasi
( communication  management )  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Effendy  menyebutkan  bahwa  strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana
operasionalnya  secara  praktis  harus dilakukan,  dalam  arti  kata  bahwa pendekatan  ( approach )  bisa  berbeda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2007 : 32)
Untuk  dapat  mencegah  terjadinya konflik  akibat  pengelolaan  sumber  daya alam  seperti  halnya  yang  terjadi  di Kabupaten  Tasikmalaya,  maka  pemerintah dalam  merumuskan  dan  mensosialisasikan kebijakannya  harus  menggunakan  strategi komunikasi  yang  tepat  sesuai  dengan tujuan  kebijakan  tersebut.  Berdasarkan kebutuhan  terhadap  pemahaman  strategi
komunikasi  yang  seharusnya  dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait permanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan  lingkungan  hidup  ini,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait  hal  tersebut  dengan  mengambil judul:  Strategi  Komunikasi  Kebijakan Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup di KabupatenTasikmalaya berdasarkan kearifan lokal.
1. Tujuan :
a. Mengetahui source (sumber)  yang digunakan dalam strategi komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal b. Mengetahui  komunikator    yang tepat  dalam  strategi  komunikasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  hidup    berdasarkan kearifan lokal
c. Mengetahui  perencanaan  pesan dalam strategi komunikasi
kebijakan perlindungan dan pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
d. Mengetahui media komunikasi yang  digunakan  dalam  strategi komunikasi kebijakan
perlindungan dan pengelolaan
sumberdaya  alam  dan  lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal
2. Kerangka Pemikiran
Komunikasi  menurut  Rogers (dalam  Mulyana,  2001:  62)  adalah proses  di  mana  suatu  ide  dialihkan dari  sumber  kepada  satu  penerima atau  lebih,  dengan  maksud  untuk mengubah  tingkah  laku  mereka. Dari  definisi  tersebut    terdapat tujuan  yang  utama  dalam  proses komunikasi yaitu perubahan tingkah laku.  Perubahan  tingkah  laku  yang sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh sumber  atau  bisa  juga  disebut komunikator  memerlukan  strategi komunikasi yang tepat sehingga bisa tercapai tujuan yang diinginkan.
Strategi  komunikasi  yang
merupakan paduan perencanaan
komunikasi ( communication
planning ) dengan manajemen
komunikasi ( communication management ) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Effendy menyebutkan bahwa strategi komunikasi ini harus mampu  menunjukkan  bagaimana operasionalnya  secara  praktis  harus dilakukan,  dalam  arti  kata  bahwa pendekatan ( approach ) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung pada
situasi dan kondisi (Effendy, 2007 : 32)
Pace,  Petterson  dan  Burnet (dalam Effendy, 2007 : 32)
menyatakan  bahwa  tujuan  sentral kegiatan komunikasi terdiri atas tiga tujuan  utama,  pertama  adalah to secure  understanding ,  memastikan bahwa  komunikan  mengerti  dan menerimanya.  Andaikata  ia  sudah dapat menerima, maka
penerimaannya  itu  harus  dibina  ( to establish acceptance ). Pada
akhirnya  kegiatan  dimotivasikan  ( to motivation action ).
Oleh karena itu dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan  faktor- faktor penghambatnya serta pengetahuan  mengenai  komponen- komponen  komunikasi,  yaitu  :  1. Mengenali sasaran komunikasi, dengan memperhatikan factor kerangka  referensi  serta  factor situasi  dan  kondisi;  2.    Pemilihan media  komunikasi;  3.  Pengkajian tujuan  pesan  komunikasi;  serta  4. Peranan komunikator dalam
komunikasi. Dalam strategi
komunikasi, komunikan harus dikenali dengam cermat dan mendalam, hal tersebut bisa
diketahui dari budaya lokal yang ada dan tumbuh dimasyarakat.
Kata  budaya  sebagai  suatu perkembangan  dari  majemuk  budi- daya,  yang  berarti  “daya  dari  budi” Budaya  adalah  suatu  cara  hidup yang  berkembang  dan  dimiliki bersama  oleh  sebuah  kelompok orang  dan  diwariskan  dari  generasi ke  generasi  Budaya  terbentuk  dari banyak  unsur  yang  rumit,  termasuk sistem  agama  dan  politik,  adat istiadat,  bahasa,  perkakas,  pakaian, bangunan dan karya seni
(Koentjaraningrat, 1990 : 181). Budaya menampakkan diri dalam  pola-pola  bahasa  dan  dalam bentuk  perilaku  yang  berfungsi sebagai model-model bagi tindakan- tindakan  penyesuaian  diri  dan  gaya komunikasi  yang  memungkinkan orang-orang  tinggal  dalam  suatu masyarakat  di  suatu  lingkungan tertentu pada suatu tingkat
perkembangan  teknis  tertentu  dan pada suatu saat tertentu. Oleh karena itu budaya secara pasti
mempengaruhi  manusia  sejak  lahir hingga meninggal dunia.
Kearifan  lokal  dapat  dimaknai sebagai  gagasan-gagasan  setempat ( local )  yang  bersifat  bijaksana, penuh  kearifan,   bernilai  baik,  yang tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota masyarakatnya. Dalam kearifan lokal,  terkandung  pula  kearifan budaya  lokal.  Adapun  kearifan budaya  lokal  ialah  pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem
kepercayaan,  norma,  dan  budaya, serta  diekspresikan  dalam  tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.
Kearifan  lokal  adalah  dasar
dalam menyusun strategi
komunikasi kebijakan, dalam
kearifan  lokal,  terkandung  pula kearifan  budaya  lokal.  Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian  menyatu  dengan  sistem kepercayaan,  norma,  dan  budaya serta  diekspresikan  dalam  tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.
Pemerintah  harus  berupaya menjaga dan mengembangkan kearifan lokal yang ada di masyarakat  sebagai  potensi  yang besar untuk pembangunan di daerah agar pembangunan akan tepat
sasaran  dan  membawa  kemajuan untuk masyarakat. Pemerintah
melalui kebijakan-kebijakannya
yang  berpihak  kepada  masyarakat yang  berdasarkan  pada  kearifan lokal sangat penting, karena
pembangunan tidak bisa
menghilangkan  adat  istiadat  dan kekayaan budaya pada suatu daerah, tapi sebenarnya, memajukan potensi dan  kekayaan  yang  ada  di  daerah tersebut.
Kebijakan  publik  memiliki banyak  pengertian,  dimana  istilah
kebijakan atau
kebijaksanaan
seingkali  dipahami  sebagai  suatu program, keputusan, undang-
undang, ketentuan-ketentuan, ataupun  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  pemerintah.  Kebijakan terutama kebijakan pemerintah telah menjadi  suatu  kajian  khusus  dalam disiplin  ilmu  pemerintahan.  Berikut ini akan diuraikan pengertian
kebijakan dan pemerintah.
Kebijakan pemerintah atau
public  policy ,  Charles  O.  Jones dalam An  Introduction  to  Study  of Public Policy , mengemukakan bahwa “ Public policy adalah hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya”.
Pengertian kebijakan pemerintah  berdasarkan  pendapat Thomas  R.  Dye  yang  dikutip  oleh Riant D. Nugroho di dalam bukunya Kebijakan Publik:
Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi ,  yaitu sebagai berikut: “Kebijakan
pemerintah  yaitu  segala  sesuatu yang  dikerjakan  oleh  pemerintah, mengapa mereka melakukannya dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda,” (2003:3).
Pendapat tersebut dapat diartikan sebagai proses analisis dan politik yang amat kompleks, dimana tidak  mengenal  awal  maupun  akhir, serta  mempunyai  batas-batas  yang sesungguhnya tidak pasti. Serangkaian
kekuatan-kekuatan
yang  kompleks  disebut  sebagai suatu  proses  pembuatannya  itulah
yang selanjutnya akan membuahkan hasil berupa kebijakan pemerintah.
Lingkungan (environment) merupakan salah satu faktor penting dalam kesinambungan sebuah sistem. Penekanan terhadap lingkungan  (baik  internal  maupun eksternal)  akhir-akhir  ini  semakin berkembang karena diyakini lingkungan (environment)
merupakan  faktor yang berpengaruh besar  dalam  berjalannya  sebuah sistem.
A.  D  Hall/  R.E  Fagen mengartikan  sistem  sebagai  : “….a system  is  a  set  of  object  together with relationships , sementara Russel L  Ackoff  mendefinisikan  sistem sebagai : “…. a system is any entity, conseptual or physical, wich consist of  interdependent  parts..." .  Dan banyak    lagi  berbagai  definisi mengenai sistem yang dikemukakan oleh  para  ilmuwan.  Dari  berbagai definisi  tersebut,  sebagian  besar menekankan  sistem  sebagai  suatu kumpulan    (keseluruhan)  elemen- elemen, yang saling berinteraksi dan menuju  ke  arah  pencapaian  tujuan atau sasaran-sasaran tertentu
Lingkungan hidup mempunyai  aspek  sosial,  budaya, ekonomi dan geografi dengan corak ragam  dan  daya  dukung  yang berbeda.  Politik  pembangunan  - terutama-di
negara-negara berkembang yang lebih menitikberatkan  pada  pertumbuhan ekonomi untuk mengejar kesejahteran rakyat sering
mendatangkan permasalahan di bidang lingkungan.
Permasalahan  lingkungan  ini biasanya  bersumber  pada  dorongan untuk  memanfaatan  secara  terus menerus  dan  berlebihan  sumber daya  alam  tanpa  memperhatikan daya  dukung  sumber  daya  alam tersebut. Untuk mengejar kemakmuran,  sumber  daya  alam dipandang  sebagai  faktor  produksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi namun tanpa memperhatikan dampaknya.
Akhir-akhir  ini  alam  di
Indonesia banyak mengalami perubahan lingkungan, banyak musibah  seperti  banjir  besar,  tanah longsor,  satwa  yang  menyerang manusia. Kerusakan lingkungan alam  yang  berhubungan  dengan
manusia  adalah  aktivitas-aktivitas industri  kapitalis  modern.  Desakan persaingan  di  bidang  industri  yang merupakan prinsip kapitalisme melahirkan  berbagai  tindakan  yang lepas  kontrol  dalam  pendayagunaan atau  pengolahan  sumber  daya  alam untuk kebutuhan  industri dan dalam penerapan  teknologi  industri  yang tidak  mempertimbangkan  kondisi alam.
Pengelolaan sumberdaya
alam  secara  lestari  penting  untuk bisa mengembangkan gaya dan pola hidup yang harmonis dengan kemampuan  daya  dukung  alam.
Dalam hubungan ini maka
pengembangan teknologi yang harmonis dengan keperluan
menyerap  tenaga  dan  peningkatan daya dukung alam sangat penting.
Pemanfaatan  sumber  daya alam  yang  tidak  terkontrol  akan
mengakibatkan
kerusakan
lingkungan  dan  konflik.  Konflik  ini
menunjukkan  bahwa  posisi  antara negara  dengan  masyarakat  tidak berimbang  dan  masing  masing terlihat mempunyai kepentingan yang  berbeda-beda,  baik  di  daerah rural  maupun  urban.  Degradasi lingkungan  tersebut  harus  disadari akan merusak infrastruktur perekonomian dan mengganggu kehidupan sosial. Adanya degradasi lingkungan yang menyebabkan bencana tersebut, akan bisa diminimalisasi apabila ada kerjasama  pengelolaan  sumberdaya alam  antara  Pemerintah  dengan perangkatnya,  dan  masyarakat  lokal dengan  kearifan  dan  pengetahuan lokal  yang  dimilikinya,  Semua kemudian diintegrasikan lewat kebijakan  yang  dikeluarkan  dan terlihat dari proses pelaksanaannya

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
3. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pada penelitian ini, peneliti lebih
menekankan pada penyelidikan untuk  memahami  masalah  sosial berdasarkan pada pandangan informan  tentang  suatu  masalah. Adapun  tujuan  dari  metode tersebut untuk  membuat  gambaran  secara sistematis, formal, dan aktual mengenai fakta, sifat, serta
hubungan  antara  fenomena  yang akan diteliti lebih terperinci.
Adapun  teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu
pengumpulan  data  dengan cara  mengamati  langsung objek penelitian yang
berkaitan  dengan  masalah penelitian
b. Wawancara , yaitu  cara  yang dipergunakan
untuk mencoba mendapatkan keterangan  atau  pendirian secara  lisan  dari  seorang informan dengan cara bertatap muka langsung dengan  beberapa  informan yang berkaitan dengan penelitian c. Studi pustaka, yaitu
pengumpulan  data  dengan mempelajari, dan menyeleksi pustaka referensi buku,

## STRATEGI KOMUNIKASI
 MENGENAL SASARAN
KOMUNIKASI
 PEMILIHAN MEDIA
 PENGKAJIAN TUJUAN
KOMUNIKASI  PERAN
KOMUNIKANTOR

## KEBIJAKAN PEMERINTAH
PERLINDUNGAN  DAN PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP  ASPEK SOSIAL  BUDAYA  EKONOMI  GEOGRAFI
 POLITIK KEARIFAN LOKAL
jurnal  dan  bahan  tertulis
lainnya Dalam penelitian ini pengambilan sumber data dilakukan secara purposif, yaitu dengan pertimbangan tertentu, misalnya
orang tersebut yang dianggap paling
tahu  tentang  apa  yang  diharapkan atau sebagai penguasa yang memudahkan  peneliti  menjelajahi obyek  atau  situasi  social  yang diteliti. (Sugiono, 2010 : 54). Dalam proses  penentuan  informan,  berapa jumlahnya tidak ditentukan sebelumnya,  namun  berdasarkan pertimbangan informasi.
Informan dipilih secara purposif berdasarkan  keterkaitannya  dengan strategi komunikasi kebijakan
perlindungan dan pengelolaan sumber  daya  alam  dan  lingkungan
hidup  berdasarkan  kearifan  lokal  di
Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah  Kabupaten  Tasikmalaya. Informan  terdiri  dari  6  (enam) orang, yaitu :
a. Kepala Seksi Pengawasan
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya : Pepen Ucu Atilah, mewakili
pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan
b. Tokoh  budaya  :  Awa  Kartiwa
(60  tahun),  pekerjaan  petani yang selalu mengajak masyarakat memperhatikan lingkungan  hidup  berdasarkan kearifan lokal
c. Warga  masyarakat  :  Odoy Ruhimat  (40  tahun),  pekerjaan wiraswasta (pengrajin)
d. Kepala  Desa  Sindang  Kerta,
Cipatujah, Tasikmalaya : Odang Firman  (38  tahun),  sebagai wakil pemerintah tingkat pertama  yang  mengetahui seluk beluk  tambang  pasir  besi  dan kebudayaan masyarakat sekitar e. Pengusaha  material  dan  pasir besi  :  Eggi  (30  tahun),  pelaku kegiatan  penambangan  pasir besi
f. Ketua  RT.  01  RW  01  Desa
Sindangkerta Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya : Hendar (40 tahun), wakil anggota masyarakat yang peduli dengan  kelestarian  alam  dan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  wawancara  dengan  dinas pertambangan  kabupaten  Tasikmalaya diperoleh  informasi  bahwa  kebijakan penambangan pasir besi tidak disosialisasikan  sampai  ke  masyarakat hanya kepada aparat desa dan pengusaha, hal tersebut mengakibatkan terjadi  perbedaan    pemahaman  tentang kebijakan  di  masyarakat  .  Ini  dapat diartikan    terjadi  bias  atas  kebijakan pemerintah.  Dari  hasil  wawancara  dan observasi  pada  pelaksanaan  sosialisasi kebijakan  diketahui  bahwa  sebagian besar warga masyarakat tidak mengetahui  kebijakan  perlindungan dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan,  walaupun  menyadari  dan bisa merasakan secara langsung dampak  buruknya  terhadap  kondisi lingkungan
Akibat  kebijakan  yang  bias  ini adalah dampak negatif terhadap lingkungan.  Dampak  negatif  tersebut dapat  diminimalisasi  agar  kegiatan penambangan  yang  sudah  berlangsung dapat  dilakukan  tanpa  menimbulkan kerusakan  lingkungan.  Dalam  kaitan inilah  pemerintah  seharusnya  dapat
mengambil peran melalui peraturan/kebijakan
kegiatan
penambangan  pasir  besi,  yang  dapat ditempuh  dengan  merumuskan  dan mengimplementasikan berbagai kebijakan  hukum  yang    berkaitan dengan  penambangan  pasir  besi  yang berlandaskan  pada  kearifan  lokal  agar tidak terjadi krisis dimasyarakat.
Proses  penambangan  pasir  besi yang terjadi di di Kabupaten Tasikmalaya  secara  umum  melibatkan perilaku  tiga stakeholder utama  yaitu  :
(1) Investor/pengusaha yang melakukan  penambangan  pasir,  (2) Pemerintah  yang    berperan  sebagai pengendali  penambangan  pasir  besi, dan  (3)  Masyarakat  pemilik  lahan penambangan  pasir  besi.  Interaksi diantara  ketiga stakeholder tersebut akan sangat menentukan dan mempengaruhi  kondisi  penambangan pasir  besi  di  Kabupaten  Tasikmalaya. Interaksi  diantara  ketiga stakeholder tersebut diperlihatkan dalam  Gambar 1 dibawah ini:

## Gambar 1

## Bagan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penambangan Pasir Besi
Terjadi  sosialisasi  kebijakan  yang kurang  efektif  karena  menimbulkan perbedaan pemahaman tentang kebijakan  yang  ada,  didukung  oleh dorongan
kebutuhan ekonomi masyarakat hal tersebut semakin mendorong  terjadinya  penambangan pasir yang tidak peduli pada kerusakan lingkungan
Sosialisasi kebijakan hanya dilakukan  kepada  aparat  desa  dan  para investor.  masyarakat sebagai khalayak yang  harus  mengetahui  kebijakan tersebut  tidak  mendapatkan  informasi yang  memadai,  hal  itu  akan  memicu terjadinya krisis di masyarakat.
komunikasi  yang  efektif  berpusat kepada khalayak, dalam menangani
sebuah krisis, lembaga atau kaitannya dengan kondisi penambangan  pasir  besi  ini  adalah pemerintah harus mempunyai kepekaan  dan  pengetahuan  tentang pendapat  atau  keinginan  khalayak yaitu  masyarakat,  dan  isu-isu  yang membentuk  krisis  tersebut  (Ray, 1999:48).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan beberapa  informan  masyarakat  dan didukung  hasil  penelitian  dari  Nawari Ismail, masyarakat Tasikmalaya masih banyak  melakukan  beberapa  upacara tradisional,  seperti  upacara  hajat  laut (2011:166)  terlihat  dalam  upacara tersebut  sebagai  rasa  syukur  atas keberkahan  dan  rejeki  yang  Tuhan
Kebijakan yang bias
terkait penambangan pasir besi Dorongan Penawaran lahan konservasi oleh masyarakat pemilik lahan penambangan pasir besi Potensi dan peluang terjadinya penambangan pasir besi di lahan konservasi Dorongan permintaan lahan penambangan pasir besi oleh Investor di lahan konservasi Kebijakan Pemerintah tentang lahan konservasi dan ekspor nonmaterial (pasir besi) Sosialisasi Kebijakan Penerimaan dan Pemahaman Penerima Sosialsasi Bias
berikan  lewat  kekayaan  alam  yang melimpah  salah  satu  sumbernya  dari laut.  Masyarakat  sangat  menjaga  dan memelihara lingkungan sebagai warisan leluhur. Kegiatan
penambangan  pasir  besi  yang  tidak memenuhi  aturan  akan  merusak  laut yang  menjadi  sumber  penghasilan masyarakat  dalam  jangka  panjang, semua  akan  rusak  hanya  untuk kepentingan dan keuntungan sebentar. Masyarakat  akan  kembali  menyadari hal  tersebut  jika  pemerintah  dan
semua yang
berkepentingan menjadikan  kearifan  lokal  sebagai pengangan  dalam  melakukan  semua aktifitas hidup.
Dibutuhkan  peran  komunikator yang tepat untuk menyampaikan kebijakan pemerintah mulai dari kalangan  pemerintah  itu  sendiri  atau dari  masyarakat,    syarat  menjadi komunikator yang baik adalah mempunyai itikad baik (good
intentions),  kelayakan  untuk  dipercaya
(trustworthiness),  dan  kecakapan  atau keahlian (Effendy, 1993:126)
Komunikator  sosialisasi  kebijakan adalah aparat desa dan tokoh masyarakat,  mereka  dikumpulkan  ke dinas  dalam  sebuah  pertemuan  yang
hanya  dilakukan  sekali  bila  ada kebijakan baru, itupun seringkali kebijakan  yang  baru  tersebut  tidak dibagikan  secara  tertulis  tetapi  hanya pengarahan saja. Hal tersebut mengakibatkan  mereka  tidak  bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat  karena  kurang  memahami kebijakan tersebut, dari hasil wawancara dengan aparat desa, mereka tidak dibekali pengetahuan yang cukup dan tidak ada pembinaan oleh pemerintah  agar  bisa  menjelaskan  dan mensosialisasikan kebijakan yang ada Dua  golongan  tokoh  masyarakat yang ada ditasik yaitu tokoh agama dan tokoh budaya, kedua golongan tersebut dapat dijadikan komunikator disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan
mereka dalam
memberikan  pemahaman  kebijakan kepada masyarakat
Masyarakat  tidak  teridentifikasi dengan  baik,  informasi tentang  mereka hanya  didapatkan  pemerintah  lewat aparat  desa  dan  tokoh  masyarakat,  hal tersebut belum bisa mengidentifikasikan  khalayak  secara menyeluruh.
Beberapa  kelompok  yang  ada  di masyarakat  yaitu  kelompok  kesenian,
pengajian  maupun  kelompok  yang dibentuk oleh masyarakat lainnya yang ada di  masyarakat selain sebagai ajang berkumpul  untuk  bisa  mencurahkan pendapat  bisa  juga  jadi  pilihan  media untuk mensosialisasikan kebijakan.
Sosialisasi kebijakan berbasis
komunitas  bisa  menjadi  pilihan,  untuk memudahkan dalam menentukan khalayak  sasaran karena dalam strategi komunikasi  secara  makro  khalayak perlu  dibagi-bagikan  lagi  menjadi kelompok  sasaran  (target  groups) sehingga  lebih  bisa  dipantau  dan diarahkan sesuai dengan tujuan komunikasi (effendy, 1993:128)
Tradisi  Upacara  Hajat  Lembur,
Upacara  Hajat  Laut  atau  kini  berubah nama  menjadi  Sukuran  Laut  (dalam rangka islamisasi budaya), dan wayang golek.  Ketiga  budaya  lokal  tersebut hidup  dan  berkembang  di  masyarakat Tasik. Akan tetapi media-media budaya  baru  lain  sebetulnya  ada, seperti, komunitas-komunitas
kemasyarakatan yang merupakan produk tardisi modern dan pos modern,
kemudian  setiap  desa  yang  memiliki wilayah  pesisir  terdapat  kelompok penggerak pariwisata (KOMPEPAR)
Kelompok-kelompok  masyarakat yang  terbentuk  ada  DANGIANG SUNDA  PAKIDULAN  (DSP)  yang bergerak  dalam  bidang  pemeliharaan tradisi  khas  Sunda  Pakidulan  Priangan memiliki  kegiatan  rutin  yaitu  festival budaya  khas  pakidulan  setahun  sekali dan  lain-lain.  Selain  itu  forum  warga Sindangkerta,  komunitas  ini  bergerak dalam bidang peduli lingkungan, terlahir karena lingkungan pantai selatan  menjadi  area  tambang  pasir pantai  (biji besi) yang merusak lingkungan
Peneliti  merancang  sebuah  model strategi komunikasi kebijakan berdasarkan  temuan  di  lapangan  dan studi literatur. Model tersebut dijabarkan berdasarkan komponen-
komponen komunikasi yang diintegrasikan  dengan  kearifan  dan budaya  lokal  yang  ada  dimasyarakat tasikmalaya. diperlihatkan dalam bagan dibawah ini:

## Gambar 2.
Strategi Komunikasi Kebijakan berdasarkan kearifan lokal

## C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. source (sumber)  yang  digunakan
dalam strategi komunikasi
kebijakan perlindungan dan
pengelolaan  sumberdaya  alam dan lingkungan hidup
berdasarkan kearifan lokal adalah nilai-nilai  luhur  yang  ada  di masyarakat. Nilai-nilai luhur
PP daerah konserva si Kepmen ekspor nonmate rial UU pertamb angan dll Kearifan Lokal: Menjaga dan
melestarik an alam Gaya hidup sederhana Selalu mensyuku ri karunia Tuhan
SUMBER
KOMUNIK ATOR
Semua aparat pemerinta han yang terkait: Ka Dinas Wak dinas Kepala seksi pengawas an dll Aparat Desa RT dan RW PESAN Ringkasan Alih bahasa Simbol Budaya Lokal
Pengemasan Pesan oleh penyampai pesan
MEDI A -Papan Info -Temu Warga - Pengajia n -upacara tradision al (Hajat Lembur dll) Kel kesenian
KOMUNIK AN Masyarakat:
1.Pemahaman ttg Kelestarian lingkungan, 2. Ketaatan pada aturan 3. Pemahaman kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Investor: Pemahaman ttg peraturan/ke bijakan pemerintah dan Kepatuhan pada aturan
Tokoh Masyarakat: - Tokoh Agama - Tokoh budaya Sanksi dan monitoring
tersebut dapat terlihat dari falsafah  dan  budaya  lokal  yang tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat
2. Komunikator    yang  tepat  dalam strategi  komunikasi  kebijakan perlindungan  dan  pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup  berdasarkan kearifan lokal adalah  aparat  pemerintah  yang didukung  oleh  tokoh  masyarakat dan tokoh budaya, melalui
pembinaan  yang  terus  menerus dilakukan sehingga semua komunikator  dapat  memahami dan  dapat  mengemas  pesannya sesuai dengan keahliannya
masing-masing
3. Perencanaan pesan dalam strategi komunikasi kebijakan
perlindungan  dan  pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup  berdasarkan  kearifan  lokal melalui  pengalihan  kode  bahasa ke dalam bahasa sunda kemudian dokumen kebijakan disederhanakan  dalam  sebuah kutipan  kebijakan  yang  masih relevan dengan pengetahuan kebijakan  tersebut  setelah  itu
diintegrasikan  dengan  nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat
4. Media komunikasi yang digunakan dalam strategi komunikasi kebijakan
perlindungan  dan  pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup  berdasarkan  kearifan  lokal adalah  media  tradisional  yang masih digunakan dan berkembang di masyarakat.
Kemudian  saran  yang  peneliti  ajukan setelah  penelitian  ini  selesai  dilakukan adalah:
1. Nilai-nilai luhur yang ada dimasyarakat  harus  dibina  dan dikembangkan  oleh  Pemerintah karena merupakan modal berharga  yang  dapat  mendukung dan  menunjang  pembangunan. Salah satunya dengan cara dikeluarkannya  peraturan  daerah yang dapat secara langsung dilaksanakan  oleh  dinas-dinas terkait dalam melakukan
pembinaan melalui program- program yang terus berkelanjutan.
2. Tokoh  agama  dan  budaya  yang ada  di  masyarakat  dilibatkan dalam  proses  kebijakan  yang
dilakukan oleh pemerintah
misalnya melalui pertemuan rutin dan  pelatihan  mengenai  cara sosialisasi kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Dokumen  kebijakan  yang  ada dialihkan  dalam  sebuah  kutipan kebijakan  yang  lebih  sederhana
tetapi  masih  sesuai  dan  relevan dengan kebijakan
aslinya.
Kutipan  tersebut  dibagikan  ke pihak-pihak yang terkait.
4. Media  tradisional  harus  dibina dan didukung keberadaannya melalui kebijakan pemerintah daerah  dan  pembinaan  secara langsung dari dinas-dinas terkait.
D. DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  James  A.  1994. Public Policy  Making,  An  Introduction . New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston.
Bungin,  Burhan,  2010. Penelitian Kualitatif . Jakarta : Kencana Dunn,  William  N.  Muhadjir  Darwin. (peny).1995. Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta:  Handinita Graha Widya.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2006.
Kebijakan  Publik  (Formulasi,
Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. Elex Media Komputindo Islamy,  Irfan,  2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Ismail,  Nawari,  2010. Konflik  Umat Beragama  dan  Budaya  Lokal. Bandung : Lubuk Agung Lubis,  Solly.  2007. Kebijakan  Publik . Bandung; Mandar Maju Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung  : Rosdakarya
Parsons,  Wayne.  2001. Public  Policy. Pengantar  Teori  dan  Praktek Analisis Kebijakan .
Ray, Sally J, 1999. Strategic Communication in Crisis Management (Lessons from
TheAirlines  Industry). United States  of  America  :  Quorum
Books Solichin Wahab. 1997. Analisis
Kebijaksanaan  Dari  Formulasi Ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bina Aksara Sugiyono, 2010. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta Suryaningrat. Perumusan  Kebijakan dan Koordinasi  Pembangunan di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik . Malang:
Banyumedia.
Winarno, Budi, 2002, Kebijakan Publik
: Teori dan Proses ,
Yogyakarta: Media Pressindo.