## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5770.379-385

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY PADA MARKETPLACE

## I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa perayudana12@gmail.com, budiarthaputu87@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

## ABSTRAK
Penggunaan teknologi  informasi dan elektronik  juga berperan penting terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi  nasional  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Seperti  kegiatan  perdagangan  yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik yang dikenal Marketplace . Berbagai jenis sistem pembayaran telah  disediakan  pada Marketplace ,  salah  satunya  yaitu  sistem  pembayaran  melalui Cash  On  Delivery ( COD ). Dalam  praktiknya  pelaku  usaha  yang  menyediakan  metode COD sering  mengalami  wanprestasi  oleh  pembeli sehingga merugikan pelaku usaha. Maka dari itu penelitian ini mengkaji bagaimana sahnya perjanjian jual beli melalui  sistem COD pada Marketplace  dan bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  hal wanprestasi  melalui  sistem COD pada Marketplace .  Hasilnya  sepakat  untuk  pihak  yang  mengikatkan  dirinya. Artinya, para pihak di sini harus setuju satu sama lain, konjugasi apa yang akan disepakati. Tanpa paksaan atau dwang,  kesalahan  atau  dwaling,  dan  nafsu  atau  bedrog.  Sedangkan  dalam  perihal  COD  ini,  kata  sepakat merupakan  faktor yang dianggap penting dalam perjanjian  jual  beli.  Kata sepakat terjadi dikala pihak pembeli atau konsumen menekan “klik” tombol setuju, untuk membeli suatu barang lewat internet berdasarkan Pasal 1347 KUHP perdata. Lalu saat itula  konsumen telah menjalit ikatan dengan pelaku usaha. Sepakatan dalam transasksi elektronik bagi pihak yang memakai sistem COD ini. Ketentuan dan syarat didalam jual beli lewat online biasa diawali dengan pernyataan setuju. Syarat dan ketentuan penawaran  yang disetujui dari transaksi  jual beli tentu sudah diatur didalam Pasal 20 UU ITE No.  Penelitian  ini  menggunakan tipe penelitian  normatif.  Memberikan perlindungan hukum kepada pelaku komersial  bertujuan untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak  yang terkena wanprestasi. pemberian kepada pihak yang tidak menggunakan metode COD.
Kata Kunci: Pelaku Usaha, Cash On Delivery, Marketplace.

## ABSTRACT
The use of  information and electronic technology also plays an  important role  in trade and  national economic growth to  realize people's welfare. Such as trading activities that  utilize  information and electronic technology known as Marketplace. Various types of payment systems have been provided on the Marketplace, one of which is a payment system through Cash On Delivery (COD). In practice, business actors who provide the COD method often experience default by the buyer, thus harming the business actor. Therefore, this study examines how valid the sale and purchase agreement is through the COD system on the Marketplace and how legal protection is for business actors in terms of default through the COD system on the Marketplace. The result is an agreement for the parties who bind themselves. That is, the parties here must agree with each other, what conjugation will be agreed. Without coercion or dwang, guilt or dwaling, and  lust or bedrog. Meanwhile,  in the case of  COD, the agreement is a factor that is considered important in the sale and purchase agreement. An agreement occurs when the  buyer  or  consumer  presses  the  "click"  button  to  agree,  the  Civil  Code.  Then  at  that  time  consumers  have formed ties with business actors. Agreement in electronic transactions for parties using this COD system. usually begin with a statement of agreement. The terms and conditions of the offer that are agreed upon from the sale and purchase transaction have certainly been regulated in Article 20 of the ITE Law No.
Keywords: Business Actors, Cash On Delivery, Marketplace.

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang masalah
Perkembangan teknologi pada era digital saat ini semakin berkembang pesat. Pertumbuhan yang pesat membuat  manusia  mendapatkan  informasi  sangat  cepat  melalui  teknologi  internet  dengan  media
komunikasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  media  elektronik  mengembangkan  gaya  hidup masyarakat, memudahkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya serta penegakan hukum. Internet saat ini  sudah  menjadi  kebutuhan  bagi  menusia  untuk  mempercepat  dan  memudahkan  menerima  atau menyampaikan informasi dari berbagai sumber.
Kondisi seperti sekarang ini teknologi berkembang dengan sangat pesat. Teknologi informasi dan  komunikasi  banyak  membantu  masalah-  masalah  sosial  dan  ekonomi.  Transaksi  jual  beli  online merupakan salahsatuhasil dari perkembangan teknologi di era globalisasi seperti sekarangini, transaksi jual  beli  online  juga  merupakan  kegiatan  yang  sering  terjadi,  hal  ini  dipengaruhi  berkembangnya teknologi  informasi  yang  dimanfaatkanparapedagang  yang  biasa  disebut  e-commerce  atau kepanjangannya  electroniccommerce  adalah  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  menyangkut  konsumen, manufaktur,  services  providers  dan  pedagang  perantara.  Perkembanganteknologi  informasi menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  danmenyebabkan  perubahan  sosial  yang  siginifikan berlangsung cepat. (Barkatullah, 2017)
Para  pihak  hanya  berbekal  rasa  salingpercaya  untuk  menjalankan  jual  beli,  sangat memungkinkan  terjadinyapelanggaran  yang  bisa  dilakukan  oleh  konsumen  maupun  pelaku  usaha, keduanya mempunyai kesempatan yang sama, sehingga memerlukan payunghukum untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha (Mustofa, 2010)
Penggunaan  teknologi  elektronik  dan  informasi  juga  memiliki  peran  yang    penting  bagi perdagangan  serta  pertumbuhan  ekonomi  nasional  demi  untuk  mewujudkan  masyarakat  sejahtera. Seperti kegiatan perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik atau electronic commerce atau perdagangan online. E-commerce adalah bisnis transaksi yang terjadi melalui internet. Siapa saja yang telah memiliki akses ke koneksi internet, komputer dan cara  membayar barang ataupun jasa yang dibeli dapat berpartisipasi ke dalam e-commerce . Perihal ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008  mengenai  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Kegiatan  jual  beli  yang  telah  dilakukan  melalui online sudah tentu lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya didalam hal jual beli dibandingkan dengan secara manual.
Menurut (Setiawan,  2016). Berdasarkan  pasal  1458  KUH  Perdata,  ketika  sudah  ada kesepakatan  tentangkebendaan  dan  harganya,  maka  pelaku  usaha  dan  konsumen  wajib  memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi timbal balik yang seimbangantara kedua belah pihak.
Aktivitas e-commerce bisa  dilakukan  melalui Marketplace . Marketplace adalah  sistem informasi lintas organisasi di mana pembeli dan penjual mengirimkan informasi harga dan produk dan dapat  menyelesaikan  transaksi  melalui  saluran  komunikasi  elektronik.  Semua  aktivitas  lain,  seperti administrasi  situs  web,  ditangani  melalui  platform.  Semua  aktivitas  lain  seperti  pengelolaan  website sudah  diurus  oleh  platform  tersebut. Marketplace dapat  memberikan oportunity pada  bisnis  dan melakukan  transaksi  melalui  penjual  elektronik,  biasanya  pada  platform  berbasis  dengan  internet. Berbagai jenis sistem pembayaran telah disediakan pada Marketplace , salah satunya adalah pembayaran yang dilakukan melalui Cash On Delivery atau yang lebih dikenal dengan COD .
Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online. Dalam jual beli online, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah  terikat  dalam  suatu  perjanjian  pengiriman  barang  dengan  pengguna  jasanya,  yaitu  penjual. (Zulaeha, 2019)
Cash  On  Delivery ( COD )  adalah  metode  pembayaran  dimana  anda  bisa  membayar  pesanan secara  tunai  pada  saat  pesanan  tiba  di  tujuan.  Implementasi  jual  beli  dengan  metode COD yang ditawarkan  kepada  konsumen  tidak  lain  bertujuan  agar  konsumen  mendapatkan  kemudahan  dalam melakukan  pembelian  pada Marketplace .  Sistem COD dapat  menjangkau  konsumen  yang  belum memiliki  akses  keuangan  digital,  sehingga  bisa  memilih  layanan  pembayaran  di  tempat  secara  tunai kepada  kurir  yang  melakukan  pengantaran  barang  pesanan.  Sistem  pembayaran  tunai  saat  ini  adalah salah  satu  alat  pembayaran  paling  dicari  saat  membeli  produk  secara  online  atau  di  situs  penjualan, karena  menawarkan  banyak  manfaat,  seperti  memberikan  ketenangan  pikiran  kepada  pelanggan (konsumen) dan menghindari penipuan. Ini menguntungkan pembeli dan penjual (badan usaha). Hal ini karena diyakini dapat membantu meningkatkan penjualan karena banyaknya pembeli yang berminat.
Pelaksanaan sistem jual beli secara COD dikatakan sah dengan merujuk pada Pasal 1458 KUH Perdata  yaitu,  jual  beli  yang  dianggap  telah  terjadi  diantara  kedua  pihak  setelah  kedua  pihak  sudah menggapai  kesepakatan  mengenai  barang  atau  harga,  walaupun  barang  belum  diserahkan  ataupun harganya belum dibayarkan. Didalam prakteknya, transaksi tersebut memerlukan kesepakatan bersama antara pembeli (konsumen) dan penjual (pelaku usaha). Namun pada kenyataannya, karena penjual dan pihak lain tidak bertemu secara langsung, berbagai masalah akan muncul dengan sendirinya. Di dalam transaksi bisnis sering terjadi kasus wanprestasi sehingga memiliki dampak bagi rencana bisnis yang bisa  membuat  rugi  aspek  keuangan  dan  non  keuangan  contohnya  seperti  nama  baik  (goodwill)  dan kepercayaan bisnis (business trust).
Kemudahan yang didapatkan dari belanja online membuat kegiatan tersebut semakin digemari oleh konsumen Indonesia. Tercatat dalam hasil survei oleh We Are Social pada April 2021, sebanyak 88,1%  (delapan  puluh  delapan  koma  satu  persen)  pengguna  internet  di  Indonesia  lebih  suka  untuk membeli produk yang diinginkan secara online (Yaqin, 2019)
Beberapa masalah berulang didasarkan pada situasi yang ada di mana pembeli yang memesan produk  cenderung  membatalkan  pesanan  dan  sudah  ada  kurir  ke  alamat  pembeli  potensial.  Pembeli membatalkan  pesanan  atau  menolak  membayar  karena  berbagai  alasan.  Dalam  hal  ini,  pengirim mengembalikan  produk  untuk  penjual  dan  mengakibatkan  penjual  merugi  ongkos  kirim  yang dikirimkan oleh penjual kepada pengirim. Akibat perilaku pembeli yang tidak memiliki tanggung jawab pelaku usaha tentu ada dalam bahaya karena tidak bisa menegakkan hak yang dimilikinya. Di sini kita melihat  bahwa  penerima  adalah  melakukan  wanprestasi.  Dimana  pelanggaran  janji  pembeli  atau kegagalan memenuhi kewajibannya.
Dilihat dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi penjual atau pelaku usaha (seller) dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem CASH ON DELIVERY Pada Marketplace ”.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarka  diatas,  untuk  meneliti  lebih  lanjut  muncul rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimanakah sahnya perjanjian jual beli melalui sistem COD pada Marketplace?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  dalam  hal  wanprestasi  melalui COD pada Marketplace ?
Sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Untuk  memahami  dan  mengetahui  sahnya  perjanjian  jual  beli  melalui  sistem COD pada Marketplace.
2. Untuk  memahami  dan  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dalam  hal wanprestasi melalui sistem COD pada Marketplace .

## II. METODE PENELITIAN
Dalam memeriksa masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan  hukum  normatif  yang  mengatur  untuk  melihat  setiap  masalah  dalam  penelitian  ini  dan kemudian mengambil strategi yang masuk akal secara hukum sehubungan dengan peraturan.
Bahan  hukum  primer  adalah  materi  yang  sah  yang  digunakan  untuk  melihat  isu-isu  dalam tinjauan fundamental ini, dan materi-materi sah ini diperkenalkan sebagai peraturan dan pedoman yang terkait dengan isu-isu yang dibahas dan dibedah dalam tinjauan ini.
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penyangga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimaksudkan sebagai memberikan teori hukum, penjelasan-penjelasan yang  didapat  dari  penjelasan  kepustakaan,  pendapat  para  ahli  hukum  dan  ulama  tentang  topik-topik yang telah dipelajari sebelumnya. Menggunakan pendekatan per UU yang terdapat dalam masalah atau bahan hukum primer.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan ataupun mengkaji masalah-masalah yang ditemukan didalam penelitian disini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka,  yaitu  terlebih  dahulu  mengevaluasi  permasalahan  yang  akan  dihadapi,  kemudian  mencatat, mengutip  dan  merangkum  informasi  yang  dihasilkannya.  Berasal  dari  literatur  dan  analisis  bahan hukum  yang  terkumpul,  penulis  menggunakan  teknik  interpretasi  dan  dialektika  hukum  berdasarkan penalaran.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Sistem Pembayaran Cod Pada Marketplace
Pengertian  transaksi  COD  menurut  Cita  Serfiani  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  COD merupakan transaksi yang terjadi di suatu tempat, dimana pedagang dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang disepakati dengan pembayaran ditempat.
Jual beli online dapat timbul ketika adanya kesepakatan antara para pihak penjual dengan pihak pembeli yang menggunakan sistem elektronik. Sebenarnya syarat sahnya suatu perjanjian sudah diatur Pasal  1320  KUHP  perdata,  yang  dimana  juga  merupakan  pedoman  dalam  membuat  perjanjian- perjanjian secara online.
Kata sepakat merupakan unsur perjanjian yang dianggap penting. Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdata terjadinya jual beli dapat dikatakan sah apabila para pihak penjual maupun pihak pembeli telah mencapai kata kesepakatan walaupun benda tersebut masih belum diserahkan serta harganya yang belum  dibayar.  Adapun  syarat  sahnya  perjanjian  yang  sama  dengan  kontrak  elektronik  berdasarkan Pasal 1320 yaitu:
1. Sepakat  untuk pihak yang mengikatkan dirinya. Artinya, para pihak di  sini harus  setuju  satu sama  lain,  konjugasi  apa  yang  akan  disepakati.  Tanpa  paksaan  atau  dwang,  kesalahan  atau dwaling, dan nafsu atau bedrog. Sedangkan dalam perihal COD ini, kata sepakat merupakan faktor  yang  dianggap  penting  dalam  perjanjian  jual  beli.  Kata  sepakat  terjadi  dikala  pihak pembeli  atau  konsumen  menekan  “klik”  tombol  setuju,  untuk  membeli  suatu  barang  lewat internet berdasarkan Pasal 1347 KUHP perdata. Lalu saat itula  konsumen telah menjalit ikatan dengan pelaku usaha. Maka “klik” adalah wujud hal sepakatan dalam transasksi elektronik bagi pihak yang memakai sistem COD ini. Ketentuan dan syarat didalam jual beli lewat online biasa diawali dengan pernyataan setuju. Syarat dan ketentuan penawaran yang disetujui dari transaksi jual beli tentu sudah diatur didalam Pasal 20 UU ITE No. 11 Tahun 2008. Setelah konsumen dan pelaku usaha sudah saling setuju untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, maka kedua pihak sudah terikat serta memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut.
2. Kecakapan bertindak. Jika ingin membuat suatu perjanjian maka para pihak wajib cakap, tetapi dalam  berbagai  kondisi  terdapat  pula  bahwa  salah  satu  pihak  tidak  cakap  menurut  hukum. Dalam  hukum  orang  yang  tidak  cakap  apabila  orang  tersebut  belum  berusia  21  tahun. Sebaiknya orang yang dianggap cakap menurut hukum ialah orang yang berusia 21 tahun ke atas. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli dengan COD ini kecakapan para pihak memang diperlukan, tetapi karena perjanjian ini melalui internet yang mengakibatkan tidak adanya tatap muka secara lansgsung sehingga biasanya terkadang terdapat salah satu pihak yang masih  di bawah umur atau bisa dikatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian jual beli ini. Apabila syarat ini tidak terpenuhi tidak membuat perjanjian itu sendiri batal melainkan dapat dibatalkan apabila terdapat salah satu pihak dalam perjanjian jual beli itu mengajukan pembatalan. Jadi perjanjian  jual  beli  yang  menggunakan  sistem  COD  ini  masih  dapat  berjalan  apabila  tidak adanya pihak yang mengajukan pembatalan.
3. Adanya  Obyek/Hal  tertentu.  Sebuah  obyek  dari  perjanjian  haruslah  jelas.  Jika  barang  yang menjadi  obyek  dalam  perjanjian,  maka  juga  harus  jelas  jenisnya,  jumlahnya,  harganya,  serta keterangannya. Dalam jual beli menggunakan COD ini dimana apabila suatu barang yang dijual pelaku  usaha,  maka  pelaku  usaha  harus  jelas  menampilkan  terkait  informasi  barang  tersebut serta harganya.
4. Suatu sebab yang halal. Para pihak yang mengadakan perjanjian yang telah memenuhi ketiga faktor di atas wajib secara jelas dan tegas juga menyertakan alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat. Dalam perjanjian  jual beli melalui internet yang menggunakan sistem COD ini suatu sebab  atau  kausa  yang  halal  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dari  perjanjian  jual  beli tersebut,  karena  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan serta ketertiban umum. Misalnya: jual beli yang dilarang oleh undang-undang bukan  barang. Perjanjian jual beli dapat batal demi hukum jika tidak dipenuhi syarat itu.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sistem Cash On Delivery (Cod)
Transaksi jual beli online melalui marketplace rentan terjadi penipuan bahkan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pihak tertentu, salah satunya dalam hal penggunaan sistem pembayaran COD.
M. Yahya Harahap, sudah masuk akal bahwa wanprestasi juga bisa dinikmati sebagai komitmen yang tidak tepat, atau diselesaikan secara tidak tepat atau tidak dilakukan dengan cara apa pun. Akibat hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni:
a. Akun pembeli pada marketplace maka akan dilaporkan penjual segingga menyebabkan  akun itu dibekukan;
b. Perjanjian  yang  dibatalkan  yang  terjadi  karena  pembeli  yang  ceroboh  atau  wanprestasi  tidak sah dan batal demi hukum;
c. Dalam  Pasal  1234  KUHP  perdata  kerugian  berupa  biaya  yang  diderita  oleh  penjual  maka pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian;
d. Pasal  181  ayat  (1)  HIR  pembeli  wajib  untuk  menanggung  biaya  perkara  jika  nanti  sampai diperkarakan di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli.
Oleh  sebab  itu,  pembeli  tidak  dibenarkan  untuk  membatalkan  sepihak  maupun  menolak membayar  pesanannya  yang  sudah  diterima  dan  dibuka,  karena  itu  merupakan  kewajiban  pembeli. Pembeli sebaiknya tetap membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada marketplace.
sehingga  menyulitkan  kurir  sebagai  pihak  perantara  dalam  menjalankan  pekerjaannya  dan menerima pembayaran. Sistem pembayaran COD sekarang ini justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir. Dalam sistem pembayaran COD, apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dengan penjual, maka kurir tidak wajib bertanggung jawab terhadap hal tersebut dikarenakan hal tersebut bukan merupakan kewajiban kurir, artinya kurir hanya menjalankan kewajibannya berdasarkan apa yang telah dikuasakan kepadanya. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang menjalankan kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui batas kuasanya, dalam  hal  ini  hal  yang  melampaui  tersebut  adalah  bertanggung  jawab  atas  ketidaksesuaianatau kerusakan  barang  yang  bukan  merupakan  kesalahan  kurir.  Kurir  pun  bahkan  tidak  mengetahui mengenai  detil  transaksi  antara  penjual  dengan  pembeli.  Walaupun  kurir  merupakan  pihak  yang berhubungan  langsung  dengan  pembeli,  namun  tidak  terdapat  hubungan  hukum  di  antara  keduanya. (Suriyadi, 2021)
Padahal, pada dasarnya, barang-barang  yang  dipesan dan dibayar dengan sistem COD, tidak boleh dibuka bungkusnya sebelum dilakukannya pembayaran. Atas dasar hal tersebut, maka kurir dalam sistem pembayaran COD belanja online dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengingat dalam sistem COD kurir memegang peran penting dalam keberhasilan proses jual beli antara penjual dan pembeli. Perlindungan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari subyek hukum, yang mana adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum . (Arikha Saputra,  Muzayanah,  2020). Seperti  yang  telah  dijelaskan,  kurir  hanya  berperan  sebagai  perantara antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Kedudukan kurir dalam sistem COD belanja online  adalah  sebagai  pihak  yang  menggantikan  kuasa  perusahaan  pengiriman  barang  dalam  hal pengantaran barang. Ketidaksesuaian atau kerusakan barang pun tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pembeli untuk menolak melakukan pembayaran, apalagi memaki atau melakukan hal yang di luar batas terhadap kurir. Terlebh jika ketidaksesuaian atau kerusakan barang tersebut bukan dikarenakan kesalahan atau kelalaian dari kurir. ( Febriani Jayadi & Suryawan, 2020)
Pentingnya  memiliki  perlindungan  hukum  atau  jaminan  yang  sah  bagi  pelaku  bisnis  atau penjual dimana perlindungan hukum yakni perlakuan yang memiliki gagasan untuk memiliki pilihan untuk  melindungi  dan  memberikan  bantuan  kepada  korban  yang  hak-haknya  diambil  maupun dirugikan.  Upaya  perlindungan  hukum  preventif  bagi  penjual  selaku  pelaku  usaha  dapat  dilakukan dengan cara.
a. Pelaku  usaha  atau  penjual  berkewajiban  mencantumkan  identitas  store  dalam  website  dan memberikan  informasi  terkait  deskripsi  produk  secara  relevan,  jujur  dan  benar  karena  informasi yang  minim  dapat  memicu  adanya  penyalahgunaan  dalam  proses  transaksi  seperti  penjual  dan alamat website fiktif.
b. Pencantuman secara benar dan jelas klausula baku atau syarat dan ketentuan pembelian dari penjual pada akun toko online untuk menghindari wanprestasi.
c. Konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar, data pembeli dan alamat pengriman. Itu bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan data administrasi sehingga aman dan melindungi penjual dari pembeli yang nakal.
Sedangkan  upaya  hukum  represif  dapat  berupa  penyelesaian  hukum  setelah  terjadi  suatu sengketa  baik  penyelesaian  non  litigasi  atau  penyelesaian  diluar  pengadilan  dan  litigasi  atau  lewat pengadilan.  Perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  mengembalikan  hak  hukum  yang  telah dilanggar oleh salah satu pihak. Perlindungan hukum represif juga dapat berupa pengembalian  nama baik atas kesalahan yang dibuat oleh pembeli dan pemberian sanksi pembayaran kompensasi. Pasal 38 UU ITE mengatur tentang perlindungan hukum dengan represif dalam perjanjian melalui e-commerce jual beli online menyatakan bahwa:
1) Siapapun  bisa  melayangkan  gugatan  bagi  pihak  menggunakan  Teknologi  Informasi  dan menyelenggarakan sistem elektornik yang akan membuat rugi.
2) Masyarakat tentu juga dapat melayangkan gugatan secara perwakilan terhadap yang mengakibatkan masyarakat  rugi  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  bagi  pihak  yang menggunakan Teknologi Informasi dan menyelenggarakan sistem elektornik.
Definisi  pelaku  usaha  dijabarkan  dalam  pasal  1  angka  (5)  Undang-UndangNomor  5  Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikandanberkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  negara  RepublikIndonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian, menyelenggarakanberbagai usaha dalam bidang ekonomi. (Krismansyah, 2017 )
Perikatan  (verbintenis)  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihakdi  dalam  lapangan  harta kekayaan  dimana  pihak  yang  satu  berhak  atas  sesuatuprestasi,  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban memenuhi prestasi itu. Perikatanyang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif.  Sisi  aktif  menimbulkan  hak  bagi  kreditur  untuk  menuntut  pemenuhan  prestasi,  sedangkan  sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untukmelaksanakan presrtasinya . (Hernoko, 2011)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sahnya perjanjian jual beli melalui sistem COD pada Marketplace, berpedoman  pada  KUHP perdata,  peraturan  perundangan  serta  pada syarat dan ketentuan kontrak baku. Saat pihak yang menawarkan menerima pernyataan dari pihak yang ditawarkan atau pembeli bahwa pembeli menerima penawaran disitulah kesepakatan perjanjian jual beli online terjadi. Perjanjian jual beli online melalui marketplace sah ditandai adanya penawaran penjual kemudian  diterima  pembeli  melalui  pernyataan  setuju  dalam  bentuk  oder  pembelian  atau  klik “ checkout ” dengan menyebut barang yang dibeli serta menyetujui syarat dan ketentuan umum dalam penawaran tersebut. Didalam jual beli online metode pembayaran Cash On Delivery (COD) terdapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu mengenai hak-hak pelaku usaha bisa dilihat dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Upaya perlindungan berdasarkan hukum preventif, bagi pihak pelaku usaha dapat mencantumkan identitas store atau toko dan informasi produk secara relevan, jujur dan benar serta melakukan konfirmasi ulang kepada pembeli terkait pesanan dalam pembelian jumlah besar  terkait  data  pembeli  dan  alamat  pengriman.  Sedangkan  pihak  pelaku  usaha  yang  mengalami kerugian karena wanprestasi pembeli dapat meminta pemenuhan haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan  perundang-undangan,  KUHP  perdata  serta  perjanjian  para  pihak  yang  dimuat  dalam ketentuan dan syarat umum perjanjian merupakan upaya perlindungan dalam bentuk hukum represif.

## b. Saran
Berdasarkan  rumusan  masalah  serta  kesimpulan  diatas  dipaparkan  sebelumnya,  penulis  memberikan saran bagi pemerintah bahwa perlu adanya pembaharuan hukum kontrak perihal keabsahan perjanjian melalui  marketplace  serta  dilakukannya  sosialisasi  terkait  cara  bertransaksi  dengan  aman  melalui marketplace agar para pihak dapat melaksanakan transaksi dalam marketplace sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai yang berlaku. Sahnya suatu  perjanjian/kontrak  terkait  hak  dan  kewajiban  semua  pihak  dalam  melakukan  perjanjian  akan memberikan pedoman dan kepastian hukum. Bagi pembeli atau konsumen harap lebih baik harus teliti dan  cermat  saat  memilih  produk  atau  barang  serta  membaca  informasi  dan  identitas  penjual  secara lengkap  saat  melakukan  transaksi  jual  beli  pada  marketplace  secara  online.  Selain  itu,  sebelum melakukan  transaksi  pembeli  juga  diharapkan  memahami  cara  melakukan  transaksi  jual  beli  online melalui  marketplace  termasuk  syarat  dan  ketentuan  perjanjian  yang  telah  ditentukan  dalam  jual  beli agar tidak bertindak sehingga bisa merugikan diri sendiri dan pihak lain.

## DAFTAR BACAAN
Arikha Saputra, Muzayanah,  dan F. A. (2020). “Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online,” J(JKH) 6,. Urnal Komunikasi Hukum , 266 , 1. Barkatullah, A. H. (2017). Hukum Transaksi Elektronik . Nusa Media. Febriani Jayadi, M., & Suryawan, I. B. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Destinasi Pariwisata , 8 (1), 1–17. Hernoko, A. Y. (2011). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Kencana. Krismansyah, F. (2017). Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kelapa Gading Kota Administrasi Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtaya Mustofa, M. (2010). Kleptokrasi : Persengkongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia . Jakarta. Setiawan, I. K. O. (2016). Hukum Perikatan . Sinar Grafika.
Suriyadi. (2021). “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery,” El-Iqtishady. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah 3 , 35 , 1.
Yaqin, A. (2019). “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,. Jurnal Dinamika , 25 (10), 6. Zulaeha, M. (2019). “Tanggung Jawab dalam Levering pada Perjanjian Jual Beli secara Online,.” Lambung Mangkurat Law Journal 4, 2.