## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021
Pelayanan Publik berbasis E-government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran Pemilu di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan
Rahadian Ardiansyah HP, Hasbullah, Sukma Tirta Firdaus Universitas Madura Email: ardiansyah.rhp@gmail.com,
Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  partisipasi  aktif  dari  masyarakat berbasisi e-government melalui aplikasi Gowaslu. Metode deskriptif kualitatif adalah metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  purpossive  sampling  sebagai teknik  pengumpulan  datanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Badan Pengawas  Pemilu  pamekasan  memperoleh  support  penuh  dari  pihak  Stakeholder, terutama  masyarakat.  Bentuk  dukungan  tersebut  berupa  penyediaan  hardware  dan software  yang  dibutuhkan  Berdasarkan  deskripsi  penerapan  pelayanan  berbasis  e- government di Badan Pengawas Pemilu pamekasan memperoleh support penuh dari pihak Stakeholder, terutama masyarakat. 2) capacity, yang berupa ketersediaan unsur finansial, alat-alat elektronik yang menunjang upaya peningkatan kualitas pelayanan, serta  para  tenaga  administrasi  yang  kompeten  dan  anggota  bawaslu  profesional. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap penggunaan e-government dalam pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  bawaslu  terutama  kabupaten  pamekasan. Penerapan tersebut memberikan banyak manfaat, seperti nilai kepraktisan, efisiensi waktu,  serta  efektivitas  pelayanan.  3)  capicity,  yang  berupa  ketersediaan  unsur finansial, alat-alat elektronik yang menunjang upaya peningkatan kualitas pelayanan, serta  para  tenaga  administrasi  yang  kompeten  dan  anggota  bawaslu  profesional. Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap penggunaan e-government dalam pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  bawaslu  terutama  kabupaten  pamekasan. Penerapan tersebut memberikan banyak manfaat, seperti nilai kepraktisan, efisiensi waktu, serta efektivitas pelayanan
Kata Kunci: E-government , Aplikasi Gowaslu
Abstract:
This study aims to determine the level of active participation of the community based on e- government  through  the  Gowaslu  application.  Qualitative  descriptive  method  is  the method used in this study with purposive sampling as the data collection technique. The results  showed  that:  1)  The  Pamekasan  Election  Supervisory  Body  received  full  support from  the  stakeholders,  especially  the  community.  The  form  of  support  is  in  the  form  of providing  the  required  hardware  and  software.  Based  on  the  description  of  the implementation  of  e-government-based  services  at  the  Pamekasan  Election  Supervisory Agency,  it  has  received  full  support  from  stakeholders,  especially  the  community.  2) capicity,  which  is  the  availability  of  financial  elements,  electronic  devices  that  support efforts  to  improve  service  quality,  as  well  as  competent  administrative  staff  and professional Bawaslu members. The community gave a positive assessment of the use of e- government in the services provided by the Bawaslu, especially the Pamekasan Regency. The application provides many benefits, such as practical value, time efficiency, and service effectiveness. 3) capicity, which is the availability of financial elements, electronic devices that support efforts to improve service quality, as well as competent administrative staff and professional Bawaslu members. The community gave a positive assessment of the use of  e-government  in  the  services  provided  by  the  Bawaslu,  especially  the  Pamekasan Regency. This application provides many benefits, such as practicality, time efficiency, and service effectiveness

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021

## Keywords: E-government, Gowaslu Application

## Pendahuluan
Di  era  globalisasi  semua  kehidupan  dihadapkan  dengan  berbagai  tantangan, yaitu adanya perkembangan teknologi secara cepat, sehingga semua aspek kegiatan hajat  orang  banyak  baik  dalam  bingkai private  sector  and  public  sector ,  dituntut untuk  beradaptasi  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  dengan  memberikan  yang prima  dengan  mengkolaborasikan  antara  potensi  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya teknologi 1 . Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam  kehidupan  bernegara,  maka  pemerintah  memiliki  fungsi  memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam  bentuk  pengaturan  ataupun  pelayanan-pelayanan  lain  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan lainnya.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  upaya  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  npegara  atas  barang,  jasa, pelayanan  administrasi  yang  di  sediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  instansi  pemerintah.  Instansi  pemerintah merupakan  sebutan  kolektif  meliputi  satuan  kerja/satuan  organisasi  Kementrian, Departemen,  Lembaga  Pemerintah  non  Departemen,  Kesekretariatan  Lembaga Tertinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Unit penyelenggara  pelayanan  publik  adalah  unit  kerja  pada  instansi  pemerintah  yang secara  langsung  memberikan  pelayanan  kepada  penerima  pelayanan  publik. Sedangkan  pemberi  pelayanan  publik  adalah  pejabat  atau  pegawai  instansi pemerintah  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pelayanan  publik  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan 2 .
Salah  satu  bentuk  pelayanan  publik  yang  di  laksanakan  pemerintah    adalah badan pengawasan pemilihan umum. Bawaslu merupakan sarana ruang publik atau public sphare yang menyelenggarakan pengawasan atas pelanggaran pemilu secara berkeadilan  dengan  mengutamakan  kepentingan  terlaksananya  pemilu  yang  jujur dan  berkeadilan  serta  serasi  dan  terpadu.  Selain  itu,  juga  dilaksanakan  upaya peningkatan sumber daya manusia baik internal bawaslu maupun masyarakat yang bermanfaat  untuk  pendidikan  potensi  diri  dan  penelitian  serta  meningkatkan partisipasi  masyarakat.  Sebagai  penyedia  pelayanan  pengawasan  pemilu  dalam memberikan  pelayanan  yang  bermutu,  bawaslu  yang  mampu  bertahan  dalam perkembangan  teknologi  adalah  pengawasan  yang  berorientasi  pada  kepuasan masyarakat  dengan  selalu  berinovasi  terutama  dibidang  informasi  teknologi  yaitu dengan hadirnya aplikasi Gowaslu sebagai ruang aduan dalam pelaksanaan pemilu 3 . Gowaslu  adalah  Aplikasi  laporan  pelanggaran  Pemilu  berbasis  Android  untuk memudahkan  pemantau  dan  masyarakat  pemilih  dalam  mengirimkan  laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pemilu 4 .
1 Iwan Ardiansyah, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN , 2020.
2 Nia Sofiyatul and Anggraenie Dewi, “SKKP BAWASLU Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara,” Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 355–363.
3 Anna Margret et al., Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah , 2018, http://cakrawikara.id.
4 Afina Nabila, “PERAN BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN MENCEGAH POLITIK UANG DI DESA ANTI POLITIK UANG KABUPATEN KEBUMEN PERSPEKTIF TEORI AL-H{ISBAH,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021
Dengan  basis  teknologi,  pengawas  memberikan  fasilitas  yang  mempercepat pelapor  dalam  menyampaikan  setiap  laporan  pelanggaran  pemilu  yang  terjadi kepada pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti temuan dan dugaan pelanggaran. Gowaslu  menfasilitasi  adanya  data,  temuan  dan  informasi  mengenai  pelaksanaan pemilu  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok  masyarakat,  atau  organisasi pemantau,Tujuan  Pertama;  adanya  sistem  online  untuk  memudahkan  pengawas Pemilu  menerima  dan  menindaklanjuti  informasi  awal  dari  pemantau  dan masyarakat.  Kedua;  Terwujudnya  kolaborasi  antara  pengawas  Pemilu  dan masyarakat  pemilih  dalam  meningkatkan  keberanian  dan  pelaporan  pelanggaran Pilkada.  Ketiga;  terlaksananya  keterbukaan  informasi  publik  terkait  hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan 5 .
Untuk  mengetahui  permasalahan  apa  saja  yang  mungkin  timbul  selama  proses pemilu, sebagai berikut jenis-jenis pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang:
1. Pelanggaran Kode Etik : Pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan  Umum Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  menyebutkan:
? Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara  Pemilu  yang  berpedomankan  sumpah  dan/atau  janji  sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Tindak  Pidana  Pemilu  :  Pasal  260  UU  No.  8  Tahun  2012  menyebutkan: Tindak  pidana  Pemilu  adalah  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini.
3. Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  :  Pasal  253  UU  No.  8  Tahun  2012, menyebutkan: Pelanggaran  administrasi  Pemilu  adalah  pelanggaran  yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan? Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
4. Sengketa  Pemilu  :  Pasal  257  UU  No.  8  Tahun  2012  ?menyebutkan:
? Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta  Pemilu  degan  penyelenggara  Pemilu  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Sengketa  TUN  Pemilu  :  Pasal  268  UU  No.  8  Tahun  2012,  menyebutkan: Sengketa  tata  usaha  negara  Pemilu  adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota,  atau  partai  politik  calon  Peserta  Pemilu  dengan  KPU,  KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.
6. Perselisihan  Hasil  Pemilu  (PHPU)  :  Pasal  271  ayat  (1)  UU  No.  8  Tahun  2012, menyebutkan: Perselisihan  hasil  Pemilu  adalah  perselisihan  antara  KPU  dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional?. Bawaslu  sebagai  organisasi  penyedia  pelayanan  publik  dihadapkan  pada lingkungan  yang  semakin  kompetitif.  Hal  ini  terlihat  dari  ekskalasi  biaya  dan kebutuhan massyarakat yang terus meningkat dan kesadaran manajemen penyedia pelayanan untuk memberikan perhatian lebih banyak kepada kepuasan masyarakat. Sehingga,  badan  pengawasan  pemilu  harus  mengubah  paradigma  bahwa  Bawaslu
5 Kadek Cahya Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 615–628.
Kabilah : Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021 sekarang  ini  bukanlah  semata-mata  organisasi  yang  bersifat  sosial.  Namun  harus memiliki  cara  tersendiri  ataupun  inovasi  baru  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan masyarakat khususnya dalam menerrima aduan pelanggaran pemilu 6 . Berdasarkan  permasalahan  yang  sering  terjadi  Pada  kegiatan  pemilu  presiden, pilkada  khususnya  di  kabupaten  pamekasan  antara  lain  tingkat  kesadaran  para kontestan  rendah  ditandai  dengan  kurangnya  kooperatif  dalam  penertiban  alat kampanye (APK), money politic , penggelebungan suara, Teror Kepada Pemilih Untuk Memilih  Kandidat  Tertentu, black  campaign, kampanye  hitam,  pemalsuhan dokumen  pemilih,  dan  penyalahgunaan  jabatann,  dari  permasalahan  diatas  dapat mempengaruhi  profesionalisme  dalam  pemilihan  umum  sehingga  berdampak negatif yang berorientasi pada konflik horizontal dan vertical ditengah masyarakat dan  akan  terjadi  mosi  tidak  percaya  atas  kredibilitas  penyenggara  pemilu khususnya bawaslu 7 . Dari deskripsi di atas maka permasalahan yang ada di Bawaslu kabupaten yaitu pelayanan  yang  masih  akuntabel  sehingga  menyebabkan  kurang  optimalnya pelayanan  yang  diberikan  dan  menyebabkan  terjadinya  kekecewaan  oleh masyarakat  sehingga  akan  menurunkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  pemilu.  Oleh  karena  itu  Bawaslu  harus  memiliki  inovasi  baru  yang akan  digunakan  untuk  menarik  atau  meningkatkan  kepuasan  masyarakat.  Inovasi yang  sekarang  ini  yaitu  pelayanan  yang  berbasis E-government yang  artinya  segala sesuatu yang ada di Bawaslu berbasis elektronik. Seperti aduan pelanggaran dalam pemilihan umum secara online agar masyarakat tidak perlu perlu datang langsung ke  kantor  bawaslu  dan  terjamin  kerahasiaan  identitas  pelapor.  Inovasi  itu  di  buat oleh pihak yang berada didalamnya agar pelayanan yang ada menjadi lebih baik lagi sehingga  pelayanan  yang  diterima  oleh  Masyarakat  ataupun  partisipan  bisa memuaskan. Tujuannya agar bawaslu tersebut memiliki diferensiasi sehingga dapat meningkatkan  kredibilitas  serta  perofesionalisme  dan  dapat  mengurangi  tingkat uncertainty masyarakat .
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif . Metode  penelitian kualitatif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  mengumpulkan  dan  menganalisis data berupa kata- kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan  data  kualitatif  yang  telah  diperoleh 3 ..Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah untuk  memahami  kejadian-kejadian  yang  terjadi  secara  alamiah  (natural)  dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah, Patton dalam Moleong 8 . Dari uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penelitian dilakukan karena adanya  suatu  masalah  atau  persoalan  yang  terjadi  di  salah  satu  instansi  atau lembaga-lembaga dan dikumpulkan untuk di analisis guna memecahkan masalah- masalah  yang  sedang  terjadi.  Dalam  penulisan  ini  peneliti  akan  menggunakan penelitian  kualitatif  mendiskripsikan  secara  holistik  mengenai  inovasi  pelayanan publik  berbasis  e-government  di  kantor  badan  pengaswaan  pemilu  yang  di gunakan  dalam  melayani  aduan  pelanggaran  pemilu  guna  untuk  meningkatkan kulitas  pelayanan  pengaduaan  masyarakat.  Sedangkan  teknik  pengumpulan  data
6 (Supriyanto, 2014)
7 Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.”
8 Mansur Ishak, “Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020,” Jurnal Bawaslu DKI 1, no. 1 (2016): 1–212.
Kabilah : Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021 yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  purposive  sampling.  Sumber  data  menurut Bodgan dan Lofland dalam Moleong 9 , sumber data utama adalah dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Dalam  sejarah  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia,  istilah  pengawasan  pemilu sebenarnya  baru  muncul  pada  era  1980-an.  Pada  pelaksanaan  Pemilu  yang pertama  kali  dilaksanakan  di  Indonesia  pada  1955  belum  dikenal  istilah pengawasan  Pemilu.  Pada  era  tersebut  terbangun trust di  seluruh  peserta  dan warga  negara  tentang  penyelenggaraan  Pemilu  yang  dimaksudkan  untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante 10 . Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat  minim  terjadi  kecurangan  dalam  pelaksanaan  tahapan,  kalaupun  ada gesekan  terjadi  di  luar  wilayah  pelaksanaan  Pemilu.  Gesekan  yang  muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih  muncul  keyakinan  bahwa  Pemilu  1955  merupakan  Pemilu  di  Indonesia yang paling ideal 11 .
Kelembagaan  Pengawas  Pemilu  baru  muncul  pada  pelaksanaan  Pemilu  1982, dengan  nama  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan  Pemilu  (Panwaslak  Pemilu).  Pada saat  itu  sudah  mulai  muncul distrust terhadap  pelaksanaan  Pemilu  yang  mulai dikooptasi  oleh  kekuatan  rezim  penguasa.  Pembentukan  Panwaslak  Pemilu  pada Pemilu  1982  dilatari  oleh  protes-protes  atas  banyaknya  pelanggaran  dan manipulasi  penghitungan  suara  yang  dilakukan  oleh  para  petugas  pemilu  pada Pemilu  1971.  Karena  palanggaran  dan  kecurangan  pemilu  yang  terjadi  pada Pemilu  1977  jauh  lebih  masif.  Protes-protes  ini  lantas  direspon  pemerintah  dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang- undang  yang  bertujuan  meningkatkan  ‘kualitas’  Pemilu  1982.  Demi memenuhi  tuntutan  PPP  dan  PDI,  pemerintah  setuju  untuk  menempatkan  wakil peserta  pemilu  ke  dalam  kepanitiaan  pemilu.  Selain  itu,  pemerintah  juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) 12 . Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri  dan  bebas  dari  kooptasi  penguasa  semakin  menguat.  Untuk  itulah dibentuk  sebuah  lembaga  penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  independen  yang diberi  nama  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk meminimalisasi  campur  tangan  penguasa  dalam  pelaksanaan  Pemilu  mengingat penyelenggara  Pemilu  sebelumnya,  yakni  LPU,  merupakan  bagian  dari Kementerian  Dalam  Negeri  (sebelumnya  Departemen  Dalam  Negeri).  Di  sisi  lain lembaga  pengawas  pemilu  juga  berubah  nomenklatur  dari  Panwaslak  Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 13 .
9 TIEN NOVITA U. SILONDAE, Sistem Pelaporan Dan Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Secara Real Time Di Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara , 2020.
10 Risky Adhitya Pratama, “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden,” eJournal Ilmu Pemerintahan 7, no. 3 (2019): 1311–1324.
11 Gun Gun Heryanto and Muhamad Rosit, LITERASI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PEMILU , 2016.
12 Sead Alihodžić, Manajemen Risiko Dalam Pemilu , 2016.
13 Anita Sakdiah, “KINERJA BAWASLU KOTA BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM,” Universitas Putera Batam 1 (2019): 10.

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021
Perubahan  mendasar  terkait  dengan  kelembagaan  Pengawas  Pemilu  baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan  pengawasan  Pemilu  dibentuk  sebuah  lembaga adhoc terlepas  dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.  Selanjutnya  kelembagaan  pengawas  Pemilu  dikuatkan  melalui Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu  dengan dibentuknya  sebuah  lembaga  tetap  yang  dinamakan  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu).  Adapun  aparatur  Bawaslu  dalam  pelaksanaan  pengawasan  berada sampai  dengan  tingkat  kelurahan/desa  dengan  urutan  Panitia  Pengawas  Pemilu Provinsi,  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota,  Panitia  Pengawas  Pemilu Kecamatan,  dan  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL)  di  tingkat  kelurahan/desa. Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007,  sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.  Namun  selanjutnya  berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi terhadap judicial  review yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  terhadap  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2007,  rekrutmen  pengawas  Pemilu  sepenuhnya  menjadi kewenangan  dari  Bawaslu.  Kewenangan  utama  dari  Pengawas  Pemilu  menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  adalah  untuk  mengawasi  pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik 14 . Dinamika  kelembagaan  pengawas  Pemilu  ternyata  masih  berjalan  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilu. Secara  kelembagaan  pengawas  Pemilu  dikuatkan  kembali  dengan  dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu  Provinsi  (Bawaslu  Provinsi).  Selain  itu  pada  bagian  kesekretariatan Bawaslu  juga  didukung  oleh  unit  kesekretariatan  eselon  I  dengan  nomenklatur Sekretariat  Jenderal  Bawaslu.  Selain  itu  pada  konteks  kewenangan,  selain kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007, Bawaslu  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  juga  memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu 15 .
Dalam  menopang  suksesi  kelancaran  pengawasan  pelaksanaan  pemilu,  maka bawaslu  dituntut  untuk  selalu  inovatif  terutama  dalam  perimaan  laporan  temuan pelanggran pemilu, baik dari unsur pelakasana  maupun oleh masyarakat. Sebagaimana indikator/elemen sukses yang telah disampaikan oleh Indrajit dalam bukunya,  ada  3  elemen  yang  harus  dimiliki  dalam  sebuah  pelayanan  berbasis e- government agar bisa dikatakan sukses, antara lain:

## 1. Support
Support adalah  bentuk  dukungan  dari  berbagai  pihak  dalam  penerapan  sebuah kebiajakan  teknis  yang  berbasis e-government dalam  sebuah  lembaga pemerintahan, dalam hal  ini ialah penerapan pelayanan digital  yang diterapkan  di Badan Pengawas Pemiluberupa penggunaan sistem pengaduanpelanggaran pemilu secara online.
14 Arief Budiman, Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Berintegritas , 2015, http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas- dan-Berintegritas.pdf.
15 Mada Sukmajati and Aditya Perdana, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia , Tata Kelola Pemilu Di Indonesia , 2019.

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021
Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  diketahui  bahwasanya  bentuk  dukungan  yang diberikan oleh pihak BAWASLU terkait penerapan pelayanan berbasis e-government di  Badan  Pengawas  Pemiluberupa  dukungan  secara  finansial,  informasi,  dan  juga materi.
Dukungan finansial diberikan untuk mensuport penyediaan perangkat-perangkat yang  dibutuhkan  dalam  menggunakan  sistem  pendaftaran  online,  berupa  aplikasi resmi yang diberi nama GOWASLU yang bisa dioperasikan oleh masyarakat melalui android/smartphone  guna  mempermudah  pelayanan.  Penggunaan  aplikasi registrasi  dan  pengaduan  atas  pelanggaran  pemilu  secara  online  ini  telah mencerminkan  adanya  inovasi  di  Bawaslu,  karena  telah  diterapkan  sebuah sistem yang  bersifat  baru  dan  terencana  serta  memiliki  tujuan  sebagaimana  ciri-ciri  dari inovasi  itu  sendiri.  Perubahan  dari  sistem  manual  ke  sistem  digital  ini  telah mengindikasikan adanya sebuah inovasi sebagaimana yang disampaikan oleh West & Far (Ancok, 2012: 34) bahwasanya inovasi merupakan pengenalan dan penerapan dengan  sengaja  gagasan,  proses,  produk,  dan  prosedur  yang  baru  pada  unit  yang menerapkannya  yang  dirancang  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  individu, kelompok,  organisasi,  dan  masyarakat  luas.Di  samping  itu,  Bawaslu  juga memberikan  dukungan  dari  sisi  informasi  berupa  perkembangan  ketentuan- ketentuan  terkait  sitematika  atas  pengaduan  pelanggaran  pemilu  yang  semakin canggih,  sehingga  Badan  Pengawas  Pemilubisa  mengadakan  penambahan  alat-alat medis  baru  yang  berbasis  elektronik.  Hal  tersebut  tidak  lain  ditujukan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Pengawa pemilu tersebut 16 . Menerima dukungan seperti di atas, maka Anggota Badan Pengawas Pemilujuga memberikan support penuh  dalam  menerapkan  pelayanan  yang  berbasis e- government di  Bawaslu.  Bentuk  dukungan  yang  diberikan  berupa  pemberdayaan para Anggota beserta para staffnya yang terlibat di dalamnya. Sehingga para pejabat fungsional  dan  staff  memiliki  kompetensi  untuk  menjalankan  dan  memberikan pelayanan  jarak  jauh  melalui  aplikasi  yang  sudah  tersedia.  Begitu  halnya  dengan Anggota  bawaslu  bidang  penindakan  pelanggaran  pemilu  yang  bertugas  di  Badan Pengawas  Pemiluini,  telah  disediakan  staff  yang  profesional  yang  bisa mengoperasikan  berbagai  aplikasi  canggih  tersebut.Menanggapi  penerapan pelayanan seperti yang telah disebutkan di atas, masyarakat sebagai informan juga memberikan  dukungan  besar  kepada  pihak  Badan  Pengawas  Pemiluuntuk  ikut mensukseskan  penerapan e-government tersebut.  Sebagaimana  kebijakan  yang sudah  ditetapkan  di  Bawaslu  tersebut,  mereka  sebagai  informan  melakukan pendaftaran  dan  pengaduan  secara  online.  Hal  ini  adalah  bentuk  dukungan  yang bisa  diberikan  kepada  pihak  Badan  Pengawas  Pemiluuntuk  mensukseskan  proses digitalisasi tersebut.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan pelayanan berbasis e-government di  Badan  Pengawas  Pemilu  mendapatkan  dukungan  penuh dari  pihak  penyedia  layanan  ataupun  dari  pengguna  layanan  itu  sendiri,  sehingga sudah  memenuhi  indikator support untuk  bisa  dikatakan  sukses  dalam penerapannya 17 .
16 Pratama, “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden.”
17 JANNATHA RAMADHONA, “PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK MONEY POLITICS,” Advanced Optical Materials 10, no. 1 (2018): 1–9, https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.nantod.2015.04.009%0Ahttp: //dx.doi.org/10.1038/s41467-018-05514-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-13856-

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021

## 2. Capacity
Capacity adalah  sebuah  indakator  kesuksesan e-government yang  meliputi kemampuan  pihak  penyedia  layanan  dalam  mewujudkan  inovasi  tersebut. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Indrajit  dalam  bukunya,  elemen  ini  berkaitan dengan  ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  mewujudkan  inisiatif  e- goverment,  ketersiaan  teknologi  informasi  yang  memadai,  serta  ketersediaan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  dalam  bidang tersebut.
Kebijakan  yang  diambil  oleh  pihak  Badan  Pengawas  Pemiluuntuk  menerapkan pendaftaran  secara  online  sudah  sejalan  dengan  instruksi  presiden  No.  3  tahun 2003  yang  menjelaskan  bahwa  pengembangan e-government merupakan  upaya untuk  mengembangan  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  berbasis (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  publik secara  efektif  dan  efisien.Untuk  mengimbangi  ketersediaan  finansial,  beserta  alat- alat  teknologi  digital,  maka  diperlukan  juga  adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas, yaitu para petugas medis yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengoperasikan  pelayanan  berbasis e-government tersebut.  Dalam  hal  ini, pelayanan  administrasi  yang  menggunakan  sistem  online,  pihak  Badan  Pengawas Pemilusudah menetapkan petugas khusus yang mumpuni di bidang tersebut. Begitu juga dengan pengoperasian berbagai alat-alat teknologi canggih 18 . Dari  penjelasan  tersebut,  maka  diketahui  dengan  jelas  bahwasanya  penerapan pelayanan berbasis e-government di Badan Pengawas Pemiluelah memenuhi elemen capactiy  yang  berupa  ketersediaan  finansial,  alat-alat  digital,  serta  petugas  medis yang profesional.
3. Value
Elemen ketiga yang menetukan sukses tidaknya penerapan pelayanan berbasis e- government ialah value atau  nilai  guna/  manfaat  yang  bisa  dirasakan  dari pembaruan  tersebut.  Manfaat  yang  didapatkan  dari  penerapan  pelayanan menggunakan e-government di Badan Pengawas Pemilu tidak hanya dirasakan oleh pihak  Bawaslu  sebagai  penyedia  layanan,  namun  memang  ditujukan  untuk  dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi informan.
Begitu  pula  dengan  teknologi-teknologi  canggih  yang  digunakan  para  petugas untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  pelanggaran  pemilu.  Pengadaan inovasi  tersebut  mampu  meningkatkan  kualitas  pemeriksaan  sehingga  analisa mendalam  terhadap  keluhan-keluhan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  bisa  dengan lebih cepat terdeteksi dan teratasi.
Elemen value ini juga berkaitan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang nantinya akan menjadi indikator sukses tidaknya implementasi e-government tersebut.  Beberapa  masyarakat  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini menyatakan  bahwasanya  penerapan  pelayanan  menggunakan  teknologi  digital (GOWASLU) membuat mayarakat menjadi lebih mudah untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Karena mereka tidak perlu datang secara langsung ke
1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-14365-2%0Ahttp://dx.doi.org/1.
18 MUH. DANIAL, PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENINGKATKAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN , 2021.

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021 kantor  badan  pengawas  pemilu dan  menunggu lama.  Proses  aduan  bisa  dilakukan dengan  lebih  cepat  dan  praktis  dengan  memanfaatkan  android  yang  sudah menjamur  di  kalangan  masyarakat  saat  ini.  Sehingga  bagi  orang  yang  memiliki kesibukan  padat  sehari-harinya,  tidak  akan  merasa  terganggu  ketika  hendak melaporkan  temuan  pelanggran  pemilu,  karena  aduan  bisa  dilakukan  dari  rumah atau dimana saja secara online. Hal ini sesuai dengan pandangan West & Far dalam memahami  inovasi  itu  sendiri,  yaitu  penerapan  suatu  hal  yang  baru  yang memberikan keuntungan bai individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas.
Dengan  mengamati  beberapa  keuntungan  atau  manfaat  yang  dirasakan  oleh berbagai  pihak  dari  penerapan  pelayanan  berbasis e-government ini,  maka  dapat dikatakan  bahwasanya  implementasi  ini  telah  memenuhi  elemen value dan dipandangan  efektif  untuk  mengatasi  berbagai  permasalah,  seperti  masalah  akses jarak  tempuh  pelapor  dengan  kantor  Bawaslu  ataupun  kurang  sistematis  dan terkontrolnya pelayanan administrasi di Badan Pengawas Pemilutersebut. Berdasarkan hasil temuan data beserta analisa teoritis terhadap fenomena tersebut, maka  untuk  dapat  mengantisipasi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum (PEMILU) maka dibutuhkan tiga indikator dengan aplikasi GOWASLU untuk mempermudah  akses  masyarakat  dalam  memenuhi  haknya  pada  pelayanan pengaduan pelanggran pemilu.

## Kesimpulan
Berdasarkan  deskripsi  penerapan  pelayanan  berbasis e-government di  Badan Pengawas  Pemilu  pamekasan  memperoleh support penuh  dari  pihak  Stakeholder, terutama masyarakat. Bentuk dukungan tersebut berupa penyediaan hardware dan software  yang  dibutuhkan  oleh  para  tenaga  administrasi,  kompetensi  dari  para petugas  dan  anggota  bawaslu  kabupaten,  serta  kemauan  masyarakat  untuk memanfaatkan layanan yang telah tersedia dengan baik.
Penerapan  pelayanan  berbasis  e-government  di  Badan  Pengawas  Pemilutersebut juga  memenuhi  indikator capicity ,  yang  berupa  ketersediaan  unsur  finansial,  alat- alat  elektronik  yang  menunjang  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan,  serta  para tenaga  administrasi  dan  anggota  bawasluyang  kompeten  dan  profesional. Masyarakat  memberikan  penilaian  positif  terhadap  penggunaan e-government dalam  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  bawaslu  terutama  kabupaten pamekasan.  Penerapan  tersebut  memberikan  banyak  manfaat,  seperti  nilai kepraktisan, efisiensi waktu, serta efektivitas pelayanan

## Daftar Pustaka
Alihodžić, Sead. Manajemen Risiko Dalam Pemilu , 2016.
Ardiansyah,  Iwan. PENYELESAIAN  SENGKETA  PROSES  PEMILIHAN  UMUM  (PSPP) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SUMATERA SELATAN , 2020. Budiman,  Arief. Strategi  Mewujudkan  Pemilu  Berkualitas  Dan  Berintegritas ,  2015. http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi- Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf.
DANIAL,  MUH. PENGUATAN  KAPASITAS  SUMBER  DAYA  MANUSIA  PENGAWAS PEMILU  DALAM  MENINGKATKAN  KINERJA  BADAN  PENGAWAS  PEMILIHAN

## Kabilah
: Journal of Social Community
Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                   Vol.6 No.2 Desember 2021
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN , 2021.
Heryanto,  Gun  Gun,  and  Muhamad  Rosit. LITERASI  POLITIK  DAN  PELEMBAGAAN PEMILU , 2016.
Ishak, Mansur. “Jurnal Bawaslu DKI Jakarta September 2020.” Jurnal Bawaslu DKI 1, no. 1 (2016): 1 – 212. Margret, Anna, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, and Julia Ikasarana. Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah , 2018. http://cakrawikara.id.
Nabila,  Afina.  “PERAN  BAWASLU  KABUPATEN  KEBUMEN  MENCEGAH POLITIK UANG  DI  DESA  ANTI  POLITIK  UANG  KABUPATEN  KEBUMEN  PERSPEKTIF TEORI  AL- H{ISBAH.” Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling 53,  no.  9 (2019): 1689 – 1699.
Pratama,  Risky  Adhitya.  “Upaya  Bawaslu  Kota  Samarinda  Dalam  Legislatif  Serta Pemilu Presiden.” eJournal Ilmu Pemerintahan 7, no. 3 (2019): 1311 – 1324.

## RAMADHONA,  JANNATHA.  “PERLUASAN  KEWENANGAN  BADAN  PENGAWAS
PEMILU  REPUBLIK  INDONESIA  DALAM  PENCEGAHAN  DAN  PENINDAKAN PRAKTIK MONEY POLITICS.” Advanced Optical Materials 10, no. 1 (2018): 1 – 9. Sakdiah,  A nita.  “KINERJA  BAWASLU  KOTA  BATAM  DALAM  PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM.” Universitas Putera Batam 1 (2019): 10. SILONDAE,  TIEN  NOVITA  U. Sistem  Pelaporan  Dan  Penatausahaan  Laporan Pertanggungjawaban  Keuangan  Secara  Real  Time  Di  Bawaslu  Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara , 2020.
Sofiyatul,  Nia,  and  Anggraenie  Dewi.  “SKKP  BAWASLU  Sebagai  Sarana  Pendidikan Politik  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Warga  Negara.” Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 355 – 363. Sukmajati,  Mada,  and  Aditya  Perdana. Tata  Kelola  Pemilu  Di  Indonesia . Tata  Kelola Pemilu Di Indonesia , 2019.
SUPRIYANTO,  DIDIK. PENGUATAN  BAWASLU  OPTIMALISASI  POSISI,  ORGANISASI, DAN FUNGSI DALAM PEMILU 2014 , 2014.
Susila  Wibawa,  Kadek  Cahya.  “Pengawasan  Partisi patif  Untuk  Mewujudkan  Good Governance  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  Di  Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (2019): 615 – 628.