Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 48-55 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Analisis Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap Tanah dan Bangunan yang Diagunkan untuk  Meminjam Kredit Usaha pada PT. BPR Sumber  Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang
Bandar Jaya
(Studi Perkara Nomor: 15/Pdt.g.s/2020/PN Gns)
Angga Dwi Saputra* 1
1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA. Pagar Alam No.29 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Kode Pos 35142.
*Email korespondensi:   anggad613@gmail.com
Diterima 22 Februari 2022; Disetujui 26 Maret 2022; Dipublikasi 6 April 2022
Abstract: One example of the implementation of confiscation of collateral (conservatoir beslag) is the confiscation of collateral (conservatoir beslag) of land and buildings that are used as collateral to  borrow  business  loans  from  PT.  BPR  Sumber  Pangasean  (Bank  BSP)  Tbk.  The  Bandar  Jaya Branch Office based on Number: 15/Pdt.GS/2020/PN Gns stated that it accepted and granted the Plaintiff's claim entirely stating that by law the defendant's actions were a breach of contract to the Plaintiff.  The  problem  of  this  research  is  how  to  implement  the  confiscation  of  collateral (conservatoir beslag) on land and buildings that are pledged to borrow business loans at PT. BPR Sumber  Pangasean  (Bank  BSP),  Tbk.  Bandar  Jaya  Branch  Office  based  on  Decision  Number: 15/Pdt.GS/2020/PN  Gns?  and  What  are  the  legal  consequences  of  confiscation  of  collateral (conservatoir beslag) on land and buildings that are used as collateral to borrow business loans from PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Bandar Jaya Branch Office based on Decision Number: 15/Pdt.GS/2020/PN Gns?. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The results of the study show that the execution of the security confiscation (conseervatoir beslag) on land and house buildings on it which has become the object of mortgage rights based on Decision Number: 15/Pdt.GS/2020/PN Gns cannot be carried out. Based on the principle of confiscation, it is prohibited to confiscate goods that have been pledged or pledged as collateral. So that in every confiscation of security, the goods to be placed on it must be completely free from all encumbrances. But in fact the judge granted the request for confiscation of guarantees. So that when it is about to be executed, the execution cannot be executed. This is because the object of  the  confiscation  of  collateral  has  been  previously  pledged/guaranteed  to  PT.  BPR  Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Bandar Jaya Branch Office with Mortgage Rights. Efforts that can be taken by the plaintiff / applicant confiscation when the execution can not be executed, the execution can be transferred to another debtor items that are free from collateral impositiond.
Keywords: Implementation, Sita Assurance (Conservatoir beslag), Land and Buildings, Business Credit
Abstrak :  Salah  satu  contoh  pelaksanaan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag )  adalah  sita  jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap tanah dan bangunan yang diagunkan untuk meminjam kredit usaha pada  PT.  BPR  Sumber  Pangasean  (Bank  BSP)  Tbk.  Kantor  Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 6, No. 1, April 2022  : 48-55
Nomor:  15/Pdt.G.S/2020/PN  Gns  menyatakan  menerima  dan  mengabulkan  gugatan  Penggugat seluruhnya  menyatakan  demi  hukum  perbuatan  tergugat  adalah  wanprestasi  kepada  Penggugat. Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  sita  jaminan  ( conservatoir  beslag ) terhadap tanah dan bangunan yang diagunkan untuk meminjam kredit usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean  (Bank  BSP),  Tbk.  Kantor  Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan  Putusan  Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Gns? dan Apa saja akibat hukum sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap tanah  dan  bangunan  yang  diagunkan  untuk  meminjam  kredit  usaha  pada  PT.  BPR  Sumber Pangasean  (Bank  BSP),  Tbk.  Kantor  Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan  Putusan  Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN  Gns?.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field  research ). Analisis  data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan eksekusi sita jaminan ( conseervatoir beslag ) terhadap tanah dan banguan rumah diatasnya yang telah menjadi objek  hak  tanggungan  kredit  berdasarkan  Putusan  Nomor:  15/Pdt.G.S/2020/PN  Gns  idak  dapat dilaksanakan. Berdasarkan prinsip penyitaan, penyitaan dilarang dilakukan terhadap barang yang sudah  dijaminkan  atau  diagunkan.  Sehingga  pada  setiap  pembebanan  sita  jaminan,  barang  yang hendak diletakkan sita di atasnya harus secara murni bebas dari segala pembenanan. Namun pada kenyataannya hakim mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut. Sehingga pada saat hendak dieksekusi, eksekusi menjadi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan objek sita jaminan telah lebih dahulu diagunkan/dijaminkan kepada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang  Bandar  Jaya  dengan  Hak  Tanggungan.  Upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh penggugat/pemohon  sita  ketika  eksekusi  tidak  dapat  dijalankan,  yaitu  eksekusi  dapat  dialihkan terhadap barang debitur yang lain yang bebas dari pembebanan agunan.
Kata kunci : Pelaksanaan, Sita Jaminan (Conservatoir beslag), Tanah dan Bangunan, Kredit Usaha.
Hukum  acara  perdata  merupakan  peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim,  jadi  hukum  acara  perdata  dapat  dikatakan peraturan  hukum  yang  menentukan  bagaimana caranya  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan  tuntuan  hak,  memeriksa  serta memutusnya dan  pelaksanaan  dari pada putusannya (Mertokusumo, 2006).
Tuntutan  hak  adalah  tindakan  yang  bertujuan memperoleh perlindungan hak  yang  diberikan  oleh pengadilan  untuk  mencegah  “ eigenrichting ” (main hakim  sendiri).  Tindakan  menghakimi  sendiri merupakan  tindakan  untuk  melaksanakan  hak menurut  kehendaknya  sendiri  yang  bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain
yang  berkepentingan,  sehingga  akan  menimbulkan kerugian.  Tindakan  menghakimi  sendiri  ini  tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksankan hak kita (Mertokusumo, 2006).
Orang  yang  mengajukan  tuntutan  hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum,  maka  mengajukan  tuntutan  hak  ke pengadilan.      Seseorang      dalam      mengajukan tuntutan   haknya   ke pengadilan sudah selayaknya apabila  disyaratkan  adanya  kepentingan.  Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak,  tidak  mempunyai  kepentingan,  wajar  apabila tuntutannya  tidak  diterima  oleh  pengadilan.  Syarat utama  untuk  dapat  diterimanya  tuntutan  hak  oleh pengadilan  yaitu  harus  mempunyai  kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa: point d’interet, point d’action , ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang  ada  kepentingan  hukumnya  pasti  akan
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 48-55 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
dikabulkan  oleh  pengadilan.  Pengabulan  tuntutan masih tergantung pada pembuktian, apabila   tuntutan hak   itu   terbukti   didasarkan   atas   suatu   hak,   baru pengadilan akan mengabulkan. Tuntutan hak yang di dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 42 ayat  (1) Rbg ) disebut  sebagai  tuntutan  perdata  ( burgerlijke vordering )  tidak  lain  adalah  tuntutan  hak  yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. (Zaini, 2019).
Seseorang  yang  mengajukan  gugatan  ke pengadilan  negeri,  bukan  saja  mengharapkan  agar memperoleh putusan yang menguntungkan baginya, tetapi juga mengharapkan putusan tersebut akhirnya dapat  dilaksanakan  dan  gugatan  yang  telah dikabulkan tersebut tidak illusionir (hampa). Undang- undang menyediakan suatu upaya agar gugatan dari penggugat  tersebut  tidak illusionir (hampa)  di kemudian hari, apabila gugatannya nanti dikabulkan, yaitu dengan sita jaminan seperti yang diatur dalam Pasal  226  ayat  (1) HIR ( Het  Herzeine  Inlandsch Reglement )/Pasal 260 ayat (1) Rbg ( Recht Reglement Buitengewesten )  yang  menyatakan:  Orang  yang empunya  barang  yang  tidak  tetap,  dapat  meminta dengan  surat  atau  dengan  lesan  kepada  Ketua Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya tempat  tinggal  orang  yang  memegang  barang  itu, supaya barang itu disita.
Penyitaan  ini  merupakan  tindakan  persiapan untuk  menjamin  dapat  dilaksanakannya  putusan perdata.  Barang-barang  yang  disita  untuk kepentingan  kreditur  (penggugat)  dibekukan,  ini berarti  bahwa  barang-  barang    itu    disimpan ( diconserveer )    untuk    jaminan    dan    tidak    boleh dialihkan atau dijual. Jaminan memiliki dua macam, yaitu:
a. Sita  jaminan  terhadap  barang  miliknya
sendiri  (pemohon),  terbagi  menjadi  dua yaitu:
1) Sita revindicatoir (sita  jaminan  terhadap barang bergerak milik penggugat).
2) Sita marital .
b. Sita jaminan terhadap barang milik debitur disebut sita conservatoir .
. Pasal 227 ayat (1) HIR (Pasal 261 ayat (1) Rbg ) menyatakan:  Jika  ada  persangkaan  yang  beralasan, bahwa  seseorang  yang  berutang,  selagi  belum dijatuhkan  keputusan  atasnya  atau  selagi  putusan yang  mengalahkannya  belum  dapat  dijalankan, mencari  akal  akan  menggelapkan  atau  membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan  maksud  akan  menjauhkan  barang  itu  dari penagih  utang,    maka  atas  surat  permintaan  orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi  perintah  supaya  disita  barang  itu  untuk menjaga  hak  orang  yang  memasukkan  permintaan itu,  dan  kepada  peminta  harus  diberitahukan    akan menghadap    persidangan    pengadilan    negeri  yang pertama    sesudah    itu    untuk    memajukan    dan menguatkan gugatannya (Rambe, 2022)
Sita  jaminan  mengandung  arti  bahwa  untuk menjamin  pelaksanaan  suatu  putusan  di  kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita. Oeripkartawinata dan Sutantio (2002) Barang-barang yang sudah disita tidak  dapat  dialihkan,  diperjualbelikan  atau dipindahtangankan kepada orang lain, hal ini adalah menyangkut sita conservatoir ( conservatoir beslag ).
Barang-barang  yang  disita  untuk  kepentingan kreditur  (penggugat)  dibekukan,  ini  berarti  bahwa barang-barang  itu  disimpan  ( diconserveer )  untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal
197 ayat (9), 199 HIR , 212, 214 Rbg ). Debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya  setelah  adanya  penyitaan,  sehingga dengan  demikian    tindakan-tindakan    debitur    atau tergugat    untuk    mengasingkan  atau  mengalihkan barang-barang  yang  disita  adalah  tidak  sah  dan merupakan  perbuatan  pidana  (Pasal  231  dan  Pasal 232 KUHP).
Pengajuan  permohonan  sita  jaminan  memiliki beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  sita revindicatoir tidak  memerlukan  suatu  dugaan  yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang selama belum  dijatuhkan  putusan,  mencari  akal  akan menggelapkan  atau  melarikan  barang  yang bersangkutan   (Pasal   227   ayat   (1) HIR ,   261 ayat   (1) Rbg ).   Sita conservatoir , mengajukan   sita jaminan   ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan  Negeri  untuk  menjamin  dapat dilaksanakannya      putusan  perdata    dengan menguangkan  atau  menjual  barang  debitur  yang disita  guna  memenuhi  tuntutan  penggugat.  Sita conservatoir harus memiliki dugaan yang beralasan, bahwa  seseorang  yang  berhutang  selama  belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau  melarikan  barangnya.  Sita  jaminan  tidak dilakukan apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan menggelapkan  atau  melarikan  barang-barangnya (Mertokusumo, 2006).
Syarat  adanya  dugaan  tergugat  akan menggelapkan  atau  melarikan  barang-barangnya tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah kecerobohan  dalam  mengadakan  penyitaan,  yang
akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran ( vexatoir ). Tujuan dari conservatoir  beslag adalah  untuk  menjamin penggugat agar gugatan tidak illusoir (hampa) pada saat  putusan    memperoleh  kekuatan  hukum  yang tetap  dan  dapat  dieksekusi  karena  harta  kekayaan tergugat  ataupun  barang  tidak  bergerak  milik penggugat yang berada di dalam kekuasaan tergugat untuk  memenuhi  pelaksanaan  isi  putusan  sudah tersedia. Conservatoir  beslag hanya  dapat dilaksanakan sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum  yang  tetap,  hanya  boleh  diajukan  dan diperintahkan  pengadilan,  selama  perkara  masih dalam    proses  pemeriksaan.  Pokok conservatoir beslag masih  terbuka  untuk  dilakukan  sebelum perkara  memperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap,  sejak  tanggal  putusan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dengan  sendirinya  menurut hukum  “tertutup”  kesempatan  melaksanakan conservatoir beslag (Mertokusumo, 2006).
Salah  satu  contoh  pelaksanaan  sita  jaminan ( conservatoir  beslag )  adalah  sita  jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap tanah dan bangunan yang diagunkan untuk meminjam kredit usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP) Tbk. Kantor Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan  Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Gns menyatakan menerima dan mengabulkan  gugatan  Penggugat  seluruhnya menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah wanprestasi
kepada
Penggugat. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas  seketika  tanpa  syarat  seluruh  sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat  sebesar  Rp  256.221.454,-  (Dua  Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 48-55 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Apabila  Tergugat  tidak  melunasi  seluruh  sisa kredit/pinjamannya  (pokok+bunga)  maka  secara sukarela Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 04030 atas nama  Ali  Hamzah  dan  Surat  Hak  Pakai  nomor 461/2806/KTA/I/2016 atas nama Ali Hamzah  yang diserahkan  kepada  Penggugat  dilelang  melalui Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  dimana  hasil  penjualan  lelang  tersebut digunakan  untuk  melunasi kredit  atau  pinjaman Tergugat yang ada di Penggugat. Menyatakan objek agunan  dengan  bukti  kepemilikan  Sertipikat  Hak Milik nomor 04030 atas nama Ali Hamzah berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga  dilakukan  Sita  Jaminan  ( Conservatoir beslag ) dan Kios dengan bukti kepemilikan berupa Surat Hak Pakai Nomor: 461/2806/KTA/I/2016 atas nama  Ali  Hamzah  untuk  kepentingan  Penggugat. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai  atau  menempati  objek  agunan  Asli Sertipikat  Hak  Milik Nomor:  04030  atas  nama Ali Hamzah dan Surat Hak Pakai nomor 461/2806/KTA/I/2016 atas nama Ali Hamzah untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka  atas  beban  biaya  Tergugat  pihak  Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  dan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer. Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan ( library  research )  dan  penelitian  lapangan  ( field research ).  Analisis  data  yang  digunakan  adalah
yuridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap  tanah  dan  bangunan  yang diagunkan  untuk  meminjam  kredit  usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang Bandar Jaya berdasarkan Putusan Nomor:
15/Pdt.G.S/2020/PN Gns.
Dalam Pasal 199 HIR atau dalam Pasal 214 RBg disebutkan bahwa mengikatnya sita jaminan terhadap pihak ketiga diakui setelah dilakukan pendaftaran di kantor  pencatatan  yang  berwenang  untuk  itu  dan diumumkan  kepada masyarakat secara luas dengan kata lain dapat pula kita katakan bahwa mengikatnya sita jaminan  ada  pada  saat  terlaksananya  ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 198 HIR atau 213 RBg, dan mengecilkan arti syarat formil yang diatur dalam Pasal  226  ayat  (7)  HIR  atau  Pasal  260  RBg  yaitu mengenai  adanya  penegasan  pernyataan  sah  dan berharganya  sita  jaminan  yang  diutarakan  dalam sidang maupun dalarn amar putusan.
Kelalaian pencantuman sah dan berharga dalam amar putusan walaupun pendaftaran telah dilakukan, berakibat  pada  keberadan  sita  jaminan  yang  tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  atau  no  legal force, yang berarti karena tidak mengikat maka tidak memiliki  kekuatan  hukum.  Kelalaian  semacam  ini seringkali  masih  dapat  ditolerir,  dengan  jalan memperbaikinya  di  tingkat  peradilan  yang  lebih tinggi.
Apabila juru sita sejak semula tidak melakukan pendaftaran  dikantor  yang  berwenang,  maka  tidak akan terjadi pengumuman kepada masyarakat bahwa tanah/barang  yang  bersangkutan  dalam  keadaan
dibawah penguasaan sita oleh pengadilan, apabila ada pihak lain yang ingin mengambil alih, tidak akan ada halangan  untuk  melakukan  pemindah  tanganan. Sebagai contoh barang tersebut adalah tanah, apabila tidak dilakukan pendaftaran tentang berita acara sita oleh  pengadilan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan,  apabila  ada  pembeli  yang  beritikad baik,  dengan  jalan  sebelum  membeli  ia  terlebih dahulu  datang  ke  kantor  pertanahan  dan  tidak menemukan  adanya  hal  yang  merugikan  tentang tanah tersebut, bahkan dapat dikatakan  bahwa tanah tersebut  bersih,  maka  pembeli  akan  mudah melakukan  balik nama secara yuridis, sehingga jual beli yang demikian itu sah  menurut hukum, tetapi pastinya merugikan bagi pihak kreditor karena  sita jaminannya  tidak  mengikat  terhadap  pihak  ketiga, dan kelalaian  menyangkut pendaftaran ini tidak dapat diperbaiki  di  tingkat  pengadilan    yang  lebih tinggi, seperti halnya pencantuman sita pada amar putusan.
Dalam  pasal  51    UUPA  menyebutkan  adanya lembaga  hak  jaminan    yang  kuat,  yang  dapat dibebankan  pada  hak  atas  tanah,  yaitu  Hak Tanggungan, sebagai penganti lembaga Hipotik dan Credietverband.  Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya  UUPA,  Lembaga  Hak  Tanggungan tersebut  masih  belum  juga  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya,  karena  memang  belum  ada undang-undang  yang  secara  lengkap  mengatur sebagaimana telah dikehendaki oleh Pasal 51 UUPA tersebut.
Selama jangka waktu berselang sekian lama itu, berdasarkan  ketentuan  peralihan  Pasal  57  UUPA, masih  diberlakukan  ketentuan  hipotik  sebagaimana dimaksud dalam buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband . Dalam Pasal 29 UUHT disebutkan "sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan
pada  hak  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah  dinyatakan  tidak  berlaku lagi."
Dalam  penjelasan  umum  angka  7  UUHT, dikenal  2  tahapan  proses  pembebanan  hak tanggungan, yang pertama yaitu tahap pemberian hak tanggungan yang ditandai dengan pembuatan APHT (Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan)  oleh  PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan yang kedua adalah tahap  pendaftaran  oleh  kantor  pertanahan,  yang merupakan  saat  lahirnya  Hak  Tanggungan  yang dibebankan.
Apabila  proses  pembebanan  hak  tanggungan telah  dilaksanakan  sesuai  prosedur  yang  berlaku, maka  kedudukan  kreditor  selaku  pemegang  Hak Tanggungan  merupakan  keditor  preferen,  karena telah melewati seluruh prosedur hukum pendaftaran, bahkan  sudah  dilakukan  pencatatan  dikantor pertanahan  pada  buku  tanah  yang  bersangkutan, pencatatan pencerminan dari asas publisitas, karena perolehan informasi bersifat terbuka bagi siapa saja yang  ingin  mengetahui  status  tanah  yang bersangkutan. Proses ini dimaksudkan apabila dalam pendaftarannya ditemukan adanya sita jaminan yang telah  dilakukan  sebelumnya,  maupun  apabila  telah terjadi  sesuatu  atas  tanah  tersebut,  maka  proses pembebanannya  dapat  ditolak  atau  tidak  diterima pendaftarannya. Sebaliknya apabila dalam pendaftarannya telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku  maka  dapat  dikatakan  bahwa  para  pihak memiliki  itikad  baik,  dan  sepatutnya  diberikan perlindungan hukum.
Sertifikat hak tanggungan oleh undang-undang diberikan  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan kekuatan  hukum  Putusan  Pengadilan  yang  bersifat tetap,  maka  apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang
Jurnal Humaniora, Vol.6, No. 1, April 2022 : 48-55 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Hak  Tanggungan  dapat  langsung  mengajukan eksekusi  objek  hak  tanggungan  tanpa  harus mengajukan  gugatan  terhadap  debitor.  Bahkan kreditor pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak  parate  eksekusi  untuk  mengajukan  eksekusi secara  langsung  dengan  bantuan  kantor  lelang  asal pengikatan jaminan telah dilakukan secara sempurna. Untuk  lebih  mengutamakan  kedudukan  kreditor, maka dapat mencantumkan janji-janji dalam APHT, janji-janji ini bersifat fakultatif dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan APHT. Janji-janji tersebut bebas untuk diperjanjikan maupun tidak, karena janji-janji tersebut tidak dengan sendirinya/demi hukum berlaku bagi para pihak. Janji-janji ini merupakan upaya yang dilakukan  oleh  kreditor  untuk  sedapat  mungkin menjaga agar objek jaminan tetap memiliki nilai yang tinggi, khususnya pada waktu eksekusi. Janji-janji ini dicantumkan  dalam  APHT  kemudian  didaftarkan dikantor pertanahan, sehingga berakibat janji-janji ini mengikat bagi pihak ketiga.
Akibat  hukum  sita  jaminan  ( conservatoir beslag ) terhadap tanah dan bangunan yang diagunkan untuk meminjam kredit usaha pada PT. BPR Sumber Pangasean (Bank BSP), Tbk. Kantor Cabang Bandar
Jaya
berdasarkan
Putusan
Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Gns.
Bentuk akibat hukum sita yang telah memenuhi syarat  formil  pendaftaran  dan  pernyataan  sah  dan berharganya sita selain mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga, adalah dengan sendirinya sita jaminan tersebut berubah menjadi sita eksekusi ( Eksecutorial
Beslag ).  Artinya  sita  jaminan  sudah  dengan sendirinya  menurut  hukum  dapat  dieksekusi memenuhi  gugatan  kreditor  apabila  gugatan dikabulkan  dan  putusan  yang  bersangkutan  telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap.
Keuntungan yang diperoleh kreditor atas adanya sita jaminan yang otomatis beralih menjadi sita eksekusi ini, selain adanya kepastian tentang keamanan objek jaminannya,  yaitu  memperpendek  pelaksanaan eksekusi.
Menurut pendapat penulis bahwa pada awalnya sita jaminan bertujuan  agar barang/objek sita jaminan yang  diajukannya  tidak  akan  dapat  dialihkan, dipindahtangankan,  maupun  dibebankan  kepada pihak  ketiga  sedangkan  hak  tanggungan  bertujuan untuk memberikan aminan yang kuat bagi Penggugat selaku  kreditor  yang  menjadi  pemegang    hak tanggungan  untuk    didahulukan    dari    kreditor lainnya, sehingga untuk menentukan manakah yang paling mengikat antara sita jaminan dengan hipotik barang  milik  tergugat  ditentukan  pada  saat pendaftarannya  di  kantor  pendaftaran  tanah,  yang mana  diantara  sita  jaminan  dan  Hak  Tanggungan terlebih  dahulu  didaftarkan,  karena  yang  terlebih dahulu terdaftarlah yang dianggap sah dan mengikat. Dalam putusan ini mengenai terjadinya sita jaminan terhadap objek hak tanggungan terjadi ketika adanya Putusan Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Gns adalah sah dan berharga dan menyatakan putusannya ini dapat dilaksanakan  terlebih  dahulu  meskipun  ada verzet , banding  maupun  kasasi  padahal  Perjanjian  kredit dengan adanya suatu pembebanan Hak Tanggungan didahului dengan dibuatnya perjanjian kredit diikuti dengan  adanya  penyerahan  barang-barang  jaminan berupa bidang-bidang tanah hak milik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan sita jaminan ( conservatoir beslag )
terhadap  tanah  dan  bangunan  yang  diagunkan untuk  meminjam  kredit  usaha  pada  PT.  BPR Sumber  Pangasean  (Bank  BSP),  Tbk.  Kantor Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan  Putusan Nomor:  15/Pdt.G.S/2020/PN  Gns  tidak  dapat dilaksanakan.
2. Akibat hukum sita jaminan ( conservatoir beslag ) terhadap  tanah  dan  bangunan  yang  diagunkan untuk  meminjam  kredit  usaha  pada  PT.  BPR Sumber  Pangasean  (Bank  BSP),  Tbk.  Kantor Cabang  Bandar  Jaya  berdasarkan  Putusan Nomor:  15/Pdt.G.S/2020/PN  Gns  adalah eksekusi dapat dialihkan terhadap barang debitur yang lain yang bebas dari pembebanan agunan dan apabila sama sekali tidak dijumpai harta lain selain  dari  pada  barang    yang  telah  diagunkan maka  pemohon  eksekusi  dapat  mengajukan permohonan sita penyesuaian, yaitu permohonan sita  yang  kedua,  yang  bertujuan  untuk menyesuaikan  diri  pada  sita  pertama  (yang terdahulu)

## Saran
Bagi  Majelis  hakim  agar  berhati-hati  dalam mengabulkan  permohonan  sita  jaminan  disertai dengan  dasar  alasan  yang  kuat  dan  didukung  oleh fakta-fakta  yang  mendasar  sesuai  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga  tidak menimbulkan suatu kekeliruan bahkan kecerobohan tindakan hakim.
Bagi  para  panitera  dan  juru  sita  hendaknya memiliki  pengetahuan  serupa  yang  lebih  dalam tentang penyitaan guna menghindarkan permasalahan  dan  akibat-akibat  hukum  yang  baru sebagai  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam melaksanakan tugas di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.  2002. Hukum  Acara Perdata  Dalam  Teori  dan  Praktik ,  CV Mandar Maju, Bandung.
Ropaun  Rambe.  2002. Hukum  Acara  Perdata Lengkap . Sinar Grafika, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo.  2006. Hukum  Acara Perdata Indonesia . Liberty, Yogyakarta.
Zulfi  Diane  Zaini.  2019. Perspektif  Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan
Filsafat) . Jurnal Hukum, Vol. 28. No. 2.