Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
Oleh
Ranggi Ade Febrian 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Ranggi.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang  secara khusus mengatur  inovasi  daerah.  Disebutkan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan  kinerja penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan inovasi.  Inovasi  adalah  semua  bentuk  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala  daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini  menjadi  pintu  bagi  daerah  untuk  melakukan  inovasi  menjadi  semakin  jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan inovasi.  Secara  konseptual  Rogers  (1961)  menjelaskan  bahwa  inovasi  adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.  Variabel  yang  berpengaruh  terhadap  tahapan  difusi  inovasi  tersebut mencakup (1) atribut inovasi, (2) jenis keputusan inovasi,
(3)  saluran  komunikasi,  (4)  kondisi  sistem  sosial,  dan  (5)  peran  agen  perubah. Provinsi  Jawa  Barat  dijadikan  sebagai  contoh  daerah  yang  berhasil  menerapkan inovasi daerah. Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata  Kelola Pemerintahan,
Inovasi  Pelayanan  Publik,  dan  Inovasi  Produk  Sektoral.  Inovasi  Tata  Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme  aparatur,  dan  perluasan  partisipasi  publik.  Sementara  Inovasi Pelayanan  Publik  dirancang  untuk  membangun  masyarakat  yang  berkualitas  dan berdaya  saing.  Adapun  Inovasi  Produk  sektoral  dirancang  untuk  membangun perekonomian  yang  kokoh  dan  berkeadilan.  Keberhasilan  ini  menghantarkan Gubernur  Jawa  Barat  memperoleh  penghargaan  sebagai  Kepala  Daerah  Inovatif 2017.  Jika  Provinsi  Jawa  Barat  bisa  menerapkan  inovasi  daerah  yang  berhasil, kenapa daerah lain masih takut untuk menerapkannya.
Kata Kunci : Inovasi, Daerah, Konseptual, Regulasi, Empiris.

## Abstract
In  Act  No.  23  of  2014  there  is  a  chapter  that  specifically  regulates  regional innovation.  Mentioned  that  in  the  framework  of  improving  the  performance  of Regional Government, Local Government can innovate. Innovation is all form of renewal in the implementation of Regional Government. Initiatives of innovation can  come  from  regional  heads,  members  of  parliament,  civil  state  apparatus, regional apparatus, and community members. This regulation becomes a door for the  region  to  make  innovations  become  increasingly  clear.  Article  386  of  the Regional  Government  Law  expressly  states,  in  the  framework  of  improving  the performance of local government administration, local government can innovate. Conceptually Rogers (1961) explains that innovation is an idea, practice, or object that is considered new by the individual one unit of other adoption. The variables affecting the innovation diffusion stage include (1) innovation attributes, (2) types of innovation decisions, (3) communication channels, (4) social  system conditions, and (5) the role of change agents. West Java Province serve as an example of a region that successfully implemented local innovation. There are three categories of  innovation,  namely  Governance  Governance  Innovation,  Public  Service Innovation, and Sectoral Product Innovation. Governance Innovation Governance, aimed  at  improving  Government  performance,  apparatus  professionalism,  and expansion of public participation. While Public Service Innovation is designed to build a quality society and competitive. The Sector Product Innovation is designed to build a robust and equitable economy. This success led to the Governor of West Java awarded as Head of Innovative Region 2017. If West Java Province can apply successful regional innovation, why other regions are still afraid to apply it.
Keywords: Innovation, Region, Conceptual, Regulation, Empirical

## Latar Belakang
Tulisan  ini  menggambarkan penerapan inovasi daerah dilihat dari perspektif  regulasi.  Diakui  bahwa inovasi  daerah  menjadi  konsep  baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga menjadi  tantangan  bagi  pemerintah kedepannya untuk menjadikan inovasi  daerah  sebagai  strategi  jitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebetulnya sudah  menjadi  kebutuhan  mendesak untuk  membiasakan  inovasi  di kalangan birokrasi pemerintah. Dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi  menjadi  alasan  utama mengapa  inovasi  harus  dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan  inovasi  masih  menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi  menjadi  hal  sangat  baru diterapkan. Kini  dengan  ditetapkannya Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2014  yang  sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor  2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,
pintu  melakukan  inovasi  menjadi semakin  jelas.  Inilah  yang  ditunggu- tunggu. Pemerintah dan DPR memahami  hambatan  utama  inovasi adalah ketidakcukupan regulasi.  Inovasi  dan  regulasi  adalah satu  paket,  dua  sisi  dari  mata  uang yang  sama,  yakni  mata  uang peningkatan kinerja pelayanan.
Di  dalam  UU  Nomor  23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus  mengatur  inovasi  daerah. Disebutkan  bahwa  dalam  rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah
Daerah  dapat  melakukan  inovasi.
Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Inisiatif  inovasi dapat berasal  dari  kepala  daerah,  anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat  Daerah,  dan  anggota masyarakat. Selanjutnya  jenis,  prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  yang  bersifat inovatif  ditetapkan  dengan  Perkada. Kepala  daerah  melaporkan  inovasi Daerah  yang  akan  dilaksanakan kepada  Menteri.  Laporan  paling sedikit  meliputi  cara  melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan  hasil  inovasi  yang  akan  dicapai. Untuk  selanjutnya  Pemerintah  Pusat melakukan penilaian  terhadap inovasi yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Daerah.  Pemerintah  Daerah  yang berhasil melaksanakan inovasi diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat.
Lalu batasan-batasan  apa yang bisa  dikatakan  sebagai  sebuah inovasi.  Di  dalam  pasal  387 merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada 8  (delapan)  prinsip  peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan  kualitas  pelayanan,  tidak menimbulkan  konflik  kepentingan, berorientasi  kepada  kepentingan umum,  dilakukan  secara  terbuka, memenuhi  nilai-nilai  kepatutan,  dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Secara  regulasi  sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan  kepada  kepala  daerah yang  melakukan  diskresi  untuk mempercepat  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui inovasi  daerah.  Kementrian  Dalam Negeri,  menjelasakan  saat  ini  sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dan Undang-Undang Nomor  30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi  oleh  kepala  daerah.  Pada prinsipnya  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2014  dan  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2014  menjadi pedoman  kepala  daerah  untuk berinovasi  dan  melakukan  diskresi tanpa ragu dan takut.
Pasal 386 UU Pemda dengan tegas  menyatakan,  dalam  rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  pemerintah daerah  dapat  melakukan  inovasi. Inovasi  merupakan  semua  bentuk pembaruan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman  pada  sejumlah  prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan  kualitas  pelayanan,  dan sejenisnya.  Bahkan,  Pasal  389  UU Pemda  menegaskan,  dalam  hal pelaksanaan  inovasi  yang  telah menjadi kebijakan pemda dan
inovasi tersebut tak mencapai sasaran yang  telah  ditetapkan,  aparatur  sipil negara  tak  dapat  dipidana.  Namun, pelaksanaan inovasi itu mengharuskan dipenuhinya persyaratan  prosedur  dan  substansi yang  cukup  ketat  untuk  mencegah penyalahgunaan  wewenang  dalam pelaksanaan inovasi daerah.
Pada  akhirnya,  kejelasan regulasi  tentang  inovasi  akhirnya terjawab  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun  2007  tentang  Inovasi  Daerah. Peraturan  Pemerintah  ini  sekaligus menjawab  ketakutan  Kepala  Daerah selama  ini  untuk  melakukan  inovasi. Untuk  itu  bagaimana  pelasanaannya, tulisan  ini  memberikan  gambaran pelaksanaan  inovasi  daerah  di Provinsi Jawa Barat.

## Konsep Inovasi
Istilah inovasi memang selalu diartikan  secara  berbeda-beda  oleh beberapa  ahli.  Menurut  Suryani 1 , Inovasi  dalam  konsep  yang  luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk.  Inovasi  dapat  berupa  ide, cara-cara  ataupun  obyek  yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Kata  inovasi  dapat  diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan Menurut  Rosenfeld  dalam  Sutarno 2 , inovasi adalah transformasi pengetahuan  kepada  produk,  proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Namun  menurut  Fontana 3 inovasi  adalah  kesuksesan  ekonomi dan  sosial  berkat  diperkenalkannya cara  baru  atau  kombinasi  baru  dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output  yang  menciptakan  perubahan besar  dalam  hubungan  antara  nilai guna  dan  harga  yang  ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna,  komunitas,  sosietas  dan lingkungan.
Menurut  Suwarno 4 inovasi biasanya  erat  kaitannya  dengan lingkungan  yang  berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi  sendiri  sangat  beragam,  dan dari  banyak  perspektif.  Rogers 5 menjelaskan  bahwa  inovasi  adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi  lainnya.  Sedangkan  menurut Damanpour  bahwa  sebuah  inovasi dapat  berupa  produk  atau  jasa  yang baru,  tekonologi  proses  produk  yang baru, sistem struktur dan administrasi baru  atau  rencana  baru  bagi  anggota organisasi.
Teori  Difusi  Inovasi  pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan  (dikomunikasikan) teknologis)  dan  pengalaman  untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses
yang dapat
memberikan nilai yang lebih berarti.
1 Suryani,  Tatik,  2008.  Perilaku  Konsumen: Implikasi  Pada  Strategi  Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 304.
2 Sutarno.  2012.  Serba-Serbi  Manajemen
Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu. H.132
3 Fontana.  2009.  Innovate  We  Can!
Manajemen  inovasi  dan  Penciptaan Nilai. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia h.20
4 Suwarno,  Yogi.  2008.  Inovasi  di  Sektor Publik. STIA-LAN Press, Jakarta
5 Rogers, Everett M., 1961, Diffusion of
melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota  dari  sistem  sosial.  Hal tersebut  sejalan  dengan  pengertian difusi  dari  Rogers  (1961),  yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels  over  time  among  the members  of  a  social  system.” Lebih
jauh  dijelaskan  bahwa  difusi  adalah suatu  bentuk  komunikasi  yang bersifat  khusus  berkaitan  dengan penyebaranan  pesan-pesan  yang berupa  gagasan  baru,  atau  dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut  “ which  is  the  spread  of a  new  idea  from  its  source  of invention  or  creation  to  its  ultimate users or adopters .”
Sesuai  dengan  pemikiran
Rogers  (1961),  dalam  proses  difusi inovasi  terdapat  4  (empat)  elemen pokok, yaitu:
1. Inovasi;  gagasan,  tindakan,  atau barang  yang  dianggap  baru  oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan  inovasi  diukur  secara subjektif menurut pandangan individu  yang  menerimanya.  Jika suatu  ide  dianggap  baru  oleh seseorang  maka  ia  adalah  inovasi untuk  orang  itu.  Konsep  ‟baru‟ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. 2. Saluran  komunikasi;  ‟alat‟  untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi  dari  sumber  kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidakperlu  memperhatikan  (a) tujuan  diadakannya  komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan saluran  komunikasi  yang  lebih tepat,  cepat  dan  efisien,  adalah media massa. Tetapi jika komunikasi  dimaksudkan  untuk mengubah  sikap  atau  perilaku penerima  secara  personal,  maka saluran  komunikasi  yang  paling tepat adalah saluran interpersonal. 3. Jangka  waktu;  proses  keputusan inovasi,  dari  mulai  seseorang mengetahui  sampai  memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan  itu  sangat  berkaitan dengan  dimensi  waktu.  Paling tidak  dimensi  waktu  terlihat dalam  (a)  proses  pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan  seseorang:  relatif lebih  awal  atau  lebih  lambat dalammenerima  inovasi,  dan  (c) kecepatan  pengadopsian  inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda  secara  fungsional  dan terikat  dalam  kerjasama  untuk memecahkan masalah dalam rangka  mencapai   tujuan bersama. Lebih  lanjut  teori  yang dikemukakan  Rogers  (1995) 6
memiliki relevansi dan  argumen yang cukup  signifikan  dalam  proses pengambilan  keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan  tentang  variabel yang  berpengaruh  terhadap  tingkat adopsi  suatu  inovasi  serta  tahapan dari  proses  pengambilan  keputusan inovasi.  Variabel  yang  berpengaruh terhadap  tahapan  difusi  inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi ( perceived atrribute of  innovasion ),
untuk  memperkenalkan  suatu inovasi  kepada  khalayak  yang banyak dan tersebar luas, maka 6 Rogers,  Everett  M,  1995, Diffusions  of
Innovations, Forth Edition . New York:
(2) jenis  keputusan  inovasi  ( type  of innovation  decisions ),  (3)  saluran komunikasi ( communication channels ),  (4)  kondisi  sistem  sosial
( nature  of  social  system ),  dan  (5) peran agen perubah ( change agents ).
Menciptakan  inovasi  harus bisa  menentukan  inovasi  seperti  apa yang  seharusnya  dilakukan  dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi  tersebut  dapat  berguna  dan bertahan  lama.  Jenis-jenis  inovasi menurut  Robertson  dalam  Nugroho (2003:395) diharapkan dapat memberikan  masukan  yang  positif dalam  menciptakan  inovasi  layanan Pemerintah Daerah, jenis-jenis inovasi tersebut antara lain: a. Inovasi  Terus  Menerus  Adalah modifikasi dari produk  yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang  baru  sepenuhnya. Inovasi  ini menimbulkan pengaruh yang paling  tidak  mengacaukan  pola perilaku yang sudah mapan.
b. Inovasi  Terus  Menerus  Secara Dinamis  Mungkin  melibatkan penciptaan  produk  baru  atau perubahan produk yang  sudah ada, tetapi  pada  umumnya  tidak mengubah pola yang sudah mapan dari  kebiasaan  belanja  pelanggan dan pemakaian produk. c. Inovasi Terputus Melibatkan pengenalan  sebuah  produk  yang sepenuhnya baru yang menyebabkan  pembeli  mengubah secara  signifikan  pola  perilaku mereka.
Jenis  inovasi  apa  yang  terjadi ditingkat  daerah,  tentunya  semua sangat  ditentukan  kometmen  dan keberanian  kepala  daerah  yang akan  dituangkan  dalam  RPJP  dan RPJMD daerah.
Substansi  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2017  Tentang Inovasi Daerah
Dengan  pertimbangan  untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  390 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, pada  14  September  2017,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor:  38  Tahun 2017  tentang  Inovasi  Daerah,  atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut  PP  ini,  Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Untuk  mencapai  tujuan sebagaimana dimaksud,  maka sasaran Inovasi  Daerah  diarahkan  untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan  masyarakat  melalui:  a. peningkatan  Pelayanan  Publik;  b. pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing  Daerah.  Dalam  PP  ini disebutkan,  bentuk  Inovasi  Daerah meliputi:  a.  b.  c.  inovasi  tata  kelola
Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan  Publik;  dan/atau  Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh  atau  sebagian  unsur  dari inovasi; b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
c. tidak  mengakibatkan  pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat  yang  tidak  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan  Urusan  Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi. Sementara  usulan  inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN;  d.  Perangkat  Daerah;  dan  e. anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana  dimaksud,  menurut  PP ini,  dilengkapi  dengan  proposal
Inovasi  Daerah  yang  sekurang- kurangnya memuat: a.  bentuk Inovasi Daerah;  b.  rancang  bangun Inovasi Daerah  dan  pokok  perubahan yang akan  dilakukan;  c.  tujuan  Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.
Selanjutnya, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dibahas  oleh  tim  independen  yang dibentuk  secara  insidental  pada  saat dibutuhkan  untuk  dinyatakan  layak atau tidak layak. Menurut PP ini, tim independen  beranggotakan  unsur perguruan  tinggi,  pakar,  dan/atau praktisi sesuai dengan  kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat  Daerah  yang  membidangi penelitian dan pengembangan.“Dalam  hal  hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan  layak  sebagai  Inovasi Daerah,  kepala  Perangkat  Daerah yang  membidangi  penelitian  dan pengembangan menyampaikan inisiatif  Inovasi  Daerah  kepada kepala Daerah,” bunyi Pasal 10 ayat (3) PP ini. Selanjutnya,  Kepala  Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah
disertai  dengan  penetapan  Perangkat Daerah  sesuai  bidangnya  untuk ditugaskan  melaksanakan  uji  coba Inovasi Daerah. Ditegaskan  dalam PP ini,  Keputusan  kepala  Daerah sebagaimana  dimaksud  disampaikan oleh  kepala  Daerah  kepada  Menteri.
Selanjutnya,  Menteri  melakukan pendataan  terhadap  Inovasi  Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan  Inovasi Daerah.  Selama  masa  uji  coba sebagaimana  dimaksud,  tata  laksana pada  Perangkat  Daerah  yang  dipilih sebagai  laboratorium  uji  coba  dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. Untuk  itu,  menurut  PP  ini, pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah  kepada  Perangkat  Daerah yang  membidangi  penelitian  dan pengembangan.  “Dalam  hal  uji  coba Inovasi  Daerah  tidak  berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan  pelaksanaan  uji  coba Inovasi  Daerah  dan  melaporkan kepada  kepala  Perangkat  Daerah yang  membidangi  penelitian  dan pengembangan,” bunyi Pasal 17 ayat
(3) PP ini. Namun PP ini juga menegaskan,  Inovasi  Daerah  yang sederhana, tidak menimbulkan dampak  negatif  kepada  masyarakat, dan  tidak  mengubah  mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung
diterapkan  tanpa  melalui  uji  coba
Inovasi Daerah. Penerapan hasil Inovasi Daerah,  menurut  PP  ini,  ditetapkan dengan:  a.  Perda,  untuk  penerapan Inovasi  Daerah  yang  mengakibatkan pembebanan  kepada  masyarakat, pembatasan  kepada  masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau b.  Perkada,  untuk  penerapan  Inovasi
Daerah  yang  berkaitan  dengan  tata laksana  internal  Pemerintah  Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan  kepada  masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
“Hak  kekayaan  intelektual atas  Inovasi  Daerah  menjadi  milik Pemerintah  Daerah  dan  tidak  dapat dikomersialisasikan,” bunyi Pasal 20 ayat  (3)  PP  ini.  Sementara  di  ayat berikutnya  disebutkan,  penerapan Inovasi  Daerah  dilaporkan  oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat  6  (enam)  bulan  sejak  Perda atau Perkada ditetapkan. Berdasarkan laporan  penerapan  Inovasi  Daerah sebagaimana  dimaksud,  menurut Menteri  melakukan  pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya  pada  Daerah  lain  dan penyiapan  kebijakan  nasional  yang dapat  melindungi  hasil  Inovasi Daerah  tersebut.  Pembahasan  ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian  yang  membidangi Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi objek  inovasi  dan/atau  perguruan tinggi.
Selain  itu,  menurut  PP  ini, Menteri  memberikan  penghargaan dan/atau  insentif  kepada  Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian
terhadap  Daerah  yang  melaksanakan Inovasi  Daerah.  “Penilaian  terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi  Daerah  didasarkan  pada kriteria:  a.  dampak  Inovasi  Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat  diterapkan  pada  Daerah  lain,”
bunyi Pasal 23 PP ini.
Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan,  Kementerian/lembaga pemerintah  nonkementerian  dapat memberikan  penghargaan  dan/atau insentif  kepada  Pemerintah  Daerah terhadap  Inovasi  Daerah  sesuai dengan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangannya  setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam  hal  insentif  diberikan  dalam bentuk  fiskal,  PP  ini  menegaskan, pemberian  insentif  dilakukan  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

## Studi  Inovasi  Daerah  di  Provinsi Jawa Barat
Inovasi  tiada  henti,  menjadi kalimat  yang  tepat  ditujukan  kepada Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, yang  memang  terus  tiada  henti berinovasi  demi  Jawa  Barat  yang maju  dan  sejahtera  untuk  semua. Kebijakan  penerapan  inovasi  dalam pembangunan  Jawa  Barat  dibagi kepada  tiga  kategori,  yakni  Inovasi Tata  Kelola  Pemerintahan,  Inovasi Pelayanan  Publik,  dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan  Kinerja  pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara  Inovasi  Pelayanan  Publik dirancang untuk membangun masyarakat  yang  berkualitas  dan
berdaya  saing.  Adapun  Inovasi Produk  sektoral  dirancang  untuk membangun  perekonomian  yang kokoh dan berkeadilan.
Ada lima inovasi yang menjadi andalan  di  Provinsi  Jawa  Barat.
Pertama, pada  Kategori Inovasi Tata Kelola  Pemerintahan,  Aplikasi  si- Dadali  (Sistem  Informasi  Data Pengendalian), menjadi sebuah inovasi  yang  diterapkan  dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis  sistem informasi.
Adalah  suatu  aplikasi  terintegrasi yang  menghasilkan  1  entri  untuk  5 (lima) output laporan capaian kinerja bulanan, laporan evaluasi triwulanan, laporan  pemantauan  proses  dan progres pengadaan barang/jasa, laporan estimasi/efisiensi, dan laporan  SISMONTEPRA  (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan  Pengawasan Realisasi Anggaran). Aplikasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang  efektif,  efisien,  dan  akurat secara  otomatis  menghasilkan  Berita
Acara  Evaluasi  dan  Estimasi.  Serta mampu  secara  akurat  dan  faktual memantau  pelaksanaan  kegiatan sekaligus  sebagai  „early  warning‟ terhadap  kegiatan  yang  berpotensi memiliki masalah. Aplikasi si-Dadali dapat dijadikan  sebagai  alat  bantu Perangkat  Daerah  untuk  melakukan „self- evaluation‟ dan „self- assessment,‟  yang  sangat  berguna untuk  evaluasi  progres  pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, aplikasi semi  online inipun dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat pemandu  bagi  Perangkat  Daerah untuk  meningkatkan  kinerja  berupa realisasi  keuangan  dan  capain  fisik
kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat serta pelaporan SISMONTEPRA.
Kemudian,  pada  ketegori Inovasi  Pelayanan  Publik,  Provinsi Jawa  Barat  menawarkan  program  e- samsat (Sistem Manunggal Satu Atap Elektronik), merupakan layanan registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor secara elektronik, pembayaran  PKB,  SWDKLLJ,  dan PNBP yang bisa dilakukan di seluruh
ATM  Bank  BJB,  Bank  BCA,  Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan  Bank  Permata.  Aplikasi  ini mampu  memutus  rantai  birokrasi dengan menyelesaikan semua urusan samsat dalam satu transaksi elektronik  (cashless).  Uniknya,  struk ATM  sebagai  bukti  dan  sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Tanda  Bukti  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKB). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)  telah  memfasilitasi pemanfaatan  aplikasi  e-samsat  Jabar sebagai  rujukan  bagi  17  Provinsi  di Indonesia.  Ke  17  Provinsi  yang menandatangani  MOU  pada  tanggal 25 November 2016 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi KPK RI  untuk mereplikasi aplikasi  e-Samsat  Jabar  diantaranya; Bengkulu,  Lampung,  Riau,  Aceh, Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat, Banten,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur, Kalimantan  Selatan, Kalimantan Timur,  Sulawesi  Tengah,  Sulawesi Selatan,  Nusa  Tenggara  Timur,
Maluku  Utara,  Papua,  dan  Papua Barat. Pemprov Jabar menghibahkan source  program  aplikasi  e-samsat jabar ke 17 Provinsi. Pemprov Jabar mempelopori  transaksi  non  tunai, bebas  suap  dan  bebas  antri,  serta
kemudahan pelayanan dan debirokratisasi. Pada  Kategori  Pelayanan Publik,  terdapat  pula  SIMPATIK Jabar, atau sisitem informasi pelayanan  perizinan  untuk  publik, adalah aplikasi pengelolaan pelayanan perizinan secara elektronik  berbasis  website  yang dikembangkan  secara  mandiri  oleh pegawai ASN internal Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi  Jawa
Barat. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan  ,  formulir  dan  durasi waktu penyelesaian. Masyarakat juga dapat  mendaftar  perizinan  dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap  muka, tanpa  jarak  dan  batasan waktu.  Keunggulan  lain  aplikasi  ini yakni,  masyarakat  dapat  memantau proses  permohonan  perizinan  yang diajukan secara langsung. Aplikasi SIMPATIK  pun  tidak  berbayar  dan dapat  direplikasi  pada  instansi
PMPTSP  baik  di  tingkat  Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
Sedangkan  pada  kategori produk  sektoral,  ditawarkan  inovasi pengembangan  ikan  nila  nirwana (nila ras wanayasa).  Dengan rekayasa genetik melalui metode seleksi family dan introgresi, ikan nila yang awalnya betelur  <  500  Telur/induk  dan  tidak tahan terhadap Bakteri Streptococcus, kini  nila  ras nirwana  mampu  bertelur >1.500  telur/Induk  serta  tahan terhadap  Bakteri
Streptococcus.
Dengan  kata  lain  produksi  telur meningkat  tiga kali lipat, dan ukuran tubuhikan  empat  kali  lebih  besar.
Keunggulan  inovasi  ini  pun  yakni pemijahan ikan yang  bisa  dilakukan 4-6  Kali  per
tahun,  sehingga  (produksi  telur 6×1500=9000  butir  telur).  Larva memiliki  ukuran  8-12  Cm,  dengan waktu  Pemeliharaan  40-60  Hari, artinya  waktu  pemeliharaan  separuh, lebih singkat, dan produksi meningkat. Adapun waktu pembesaran  yang  dilakukan  cukup dengan waktu 3 bulan,degan efisiensi pakan 60-90%. (Humas Jabar, 2017) Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  juga  berinovasi  pada  bidang sosio-cutural, yang sekalgus bergerak pada bidang penyelamatan lingkungan yaitu  program Ecovillage, atau gerakan desa  berbudaya lingkungan  mewujudkan Jawa  Barat bersih,  sehat,  indah,  dan  lestari. Kegiatan  Ecovillage  fokus  kepada perubahan perilaku seluruh pemangku kepentingan dan keterlibatan  berbagai  unsur  di masyarakat  mulai  dari  perencanaan, identifikasi  masalah,  penyusunan rencana  aksi  sampai  ke  gerakan  aksi berkelanjutan. Eovillage ini merupakan  rekayasa  sosial  berupa perubahan budaya.
Sata  dari  Humas  Jabar mencatat, masyarakat Ecovillage kini tersebar  di  277  desa,  48  kecamatan, dan 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebanyak  20-25  Orang  kader  di sebar di setiap Desa/Kelurahan. Pada tahun  pertama  diadakan  tahapan riungan  dan  pendampingan,  sambil menggali potensi desa, dan pengkajian lingkungan serta pemetaan  rencana  aksi.  Pada  tahun selanjutnya  diadakan  pendampingan setiap  bulan  untuk  memperkuat  dan meningkatkan  kapasitas, kualitas serta  kuantitas  kader  lingkungan. Kini  Ecovillage  telah  menghasilkan 5.540 kader ecovillage, 60 unit bank sampah,     hasil     kerajinan     kader
ecovillage,  kondisi  sungai  mulai bersih,  bebas  polusi,  dan  bisa ditanami ikan.
Dari  pelaksanaan  inovasi  di
Jawa Barat ini Gubernur Jawa Barat, Ahmad  Heryawan,  kembali  meraih predikat  sebagai  Gubernur  Inovatif dalam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 yang diserahkan  Menteri  Dalam  Negeri, Tjahjo  Kumolo,  dalam  malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif  2017.  Penghargaan  itu  telah digelar  keempat  kalinya.  Ahmad Heryawan selalu meraih predikat  Gubernur  Inovatif  dalam penghargaan itu. Tahun  ini, Gubernur Jawa  Barat  meraih  predikat sebagai Gubernur  Inovatif 2017  untuk kategori  Ekonomi  dan  Investasi. Ahmad  Heryawan  dinilai  berhasil membawa  Provinsi  Jawa  Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia.  Berdasarkan  data  Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat mencapai angka 5,67 persen, meningkat  dibanding  2015  lalu sebesar 5,03 persen. Angka pertumbuhan  ekonomi  Jawa  Barat menempati  posisi  teratas  di  Pulau Jawa.          Bahkan, melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional  5,02  persen.  Sementara, nilai  investasi  Jawa  Barat  mencapai Rp 265 triliun. Inovasi  dibutuhkan  untuk mempercepat pertumbuhan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kepala daerah harus  mampu  menggerakkan  dan memimpin masyarakat dengan beragam inovasi. Ada empat  hal yang wajid  dilakukan  oleh  para  kepala daerah.  Pertama,  kepala  daerah memiliki diskresi
kewenangan  untuk  mengembangkan program  inovasi  daerah sesuai dengan  karakteristik  masalah  dan spesifikasi kebutuhan masyarakatnya.  Kedua,  program inovasi harus sesuai dengan karakteristik  masalah  dan  spesifikasi kebutuhan  masyarakat  di  daerah. Ketiga,  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri) mendorong
pemerintah  daerah  untuk  berinovasi.
Dan  terakhir,  perumusan  kebijakan inovasi harus sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dan yang  terpenting  adalah  inovasi  harus disosialisasikan,
tanpa dipublikasikan, tanpa dibantu media- media  nasional  dan  daerah,  tidak akan  ada  artinya  karena  tidak diketahui  oleh  masyarakat  secara umum.

## Kesimpulan
Dari perspektif regulasi sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala  daerah  yang  melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat  melalui  inovasi  daerah. Kementrian Dalam Negeri, menjelasakan  saat  ini  sudah  ada Undang  Undang  Nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, dan Undang-Undang Nomor  30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi  oleh  kepala  daerah.  Pada prinsipnya  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2014  dan  Undang-Undang Nomor  30  tahun  2014  menjadi pedoman  kepala  daerah  untuk berinovasi  dan  melakukan  diskresi tanpa  ragu  dan  takut.  Pasal  386  UU Pemda   dengan   tegas  menyatakan,
dalam  rangka  peningkatan  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,  pemerintah  daerah  dapat melakukan inovasi. kejelasan regulasi  tentang  inovasi  akhirnya terjawab  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  38
Tahun  2007  tentang  Inovasi  Daerah. Peraturan  Pemerintah  ini  sekaligus menjawab  ketakutan  Kepala  Daerah selama ini untuk melakukan inovasi.
Dari  persektif  konseptual, Rogers  (1961)  telah  menjelaskan variabel  yang  berpengaruh  terhadap tahapan  difusi  inovasi  tersebut mencakup (1) atribut inovasi, (2) jenis keputusan  inovasi,  (3)  saluran komunikasi, (4) kondisi  sistem sosial, dan  (5)  peran  agen  perubah.  Konsep ini  bisa  digunakan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  menyusun  inovasi daerah untuk memudahkan pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu  contoh  daerah  yang  berhasil menerapkan inovasi daerah. Ada tiga kategori  inovasi,  yakni  Inovasi  Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja  pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara  Inovasi  Pelayanan  Publik dirancang untuk membangun masyarakat  yang  berkualitas  dan berdaya  saing.  Adapun  Inovasi
Produk  sektoral  dirancang  untuk membangun  perekonomian  yang kokoh dan berkeadilan. Keberhasilan inilah  yang  harus  dicontoh  oleh daerah  lain  dalam  membangun inovasi di daerah masing-masing.

## Daftar Pusataka
Fontana. 2009. Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan  Nilai.  Jakarta:  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Suryani,  Tatik,  2008.  Perilaku Konsumen:  Implikasi  Pada Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Graha Ilmu. Sutarno. 2012. Serba-Serbi Manajemen Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suwarno,  Yogi.  2008.  Inovasi  di Sektor Publik. STIA-LAN Press, Jakarta
Rogers, Everett M., 1961, Diffusion of Innovations .  London:  The  Free Press.
Rogers, Everett M, 1995, Diffusions of Innovations, Forth Edition . New
York: Tree Press. di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun 2007  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa. Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D.,  &  Zainal,  Z.  (2021).  The Influence  of  Discipline  on
Performance  of  Employees
Office  of  the  Ministry  of Religion. Pekanbaru City .
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A., Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &
Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining Peace  and  Order  at  Pangkalan Kerinci District. Pelalawan Regency . Ispik,  A.,  Yogia,  M.  A.,  Purwati,  A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M.  L.  H.  (2021).  Analysis  of Benefits, Discipline and Leadership  Style  in  improving Employee  Performance  of  the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia. Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance  information  for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. International  Journal of  Health  Sciences  (IJHS)
Ecuador , 6 (S4), 639-651.
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan  Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang  Diperankan  Oleh  Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. Wedana : Jurnal Kajian  Pemerintahan,  Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,
Wedayanti, M. D., & Zainal, Z.
(2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency. Suwaryo,  H.  U.,  &  Redjo,  H.  S.  I. (2018).  Transformasi  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian  Izin  Hutan  Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia:
Success  or  Failure?.  In IOP Conference  Series:  Earth  and Environmental Science (Vol. 995,  No.  1,  p.  012068).  IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D.
W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership  of  Tourism  and Culture Department in Development of Cultural Reserves  at  District  Kuantan Singingi.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K.  (2021).  Governance  of
Household  Waste  Management in  Pekanbaru  City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).
Halim,  N.  A.,  Rosidi,  I.,  Haris,  A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N.  (2020).  Analisis  Framing" Aksi  Bela  Islam"  sebagai Dakwah  Islam  di  Riau  Pos  (A
Framing  Analysis  of"  Islam Defense  Action"  as  Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). Jurnal Dakwah Risalah , 31 (1), 35-47.
Riauan,  M.  A.  I.,  Qurniawati,  E.  F., Aslinda,  C.,  &  Aziz,  A.  (2020).
Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1).
Riauan,  M.  A.  I.,  Kholil,  S.,  &
Sikumbang,  A.  T.  (2019).
Islamic  Symbols  on  Political
Messages  in  Newspapers  in
Riau  (Study  in  Regional  Head Election 2017). Budapest International  Research  and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) , 2 (1), 254-262.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018).
Konstruksi Makna Ketergantungan  dalam  Perilaku Merokok. Relasi  Negara  Industri
Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi , 171. Riauan,  M.  A.  I.,  &  Shasrini,  T. (2017).  Dampak  Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan  Kesehatan  (Studi Kasus  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon  Walikota  Pekanbaru
Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal  Muluk  Pada  Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan
Teknologi  Komunikasi  dalam Penerapan Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi
Komparatif  Aktivitas  Humas
Antara  Pemerintah  Provinsi Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).