DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394

## MENELAAH ATURAN KOPERASI SYARIAH UNTUK MEMBANGUN SUISTAINABLE ECONOMY BERORIENTASI FALAH DAN MASHLAHAH
Ainur Oktania 1 , Arsiska Sari 2 , Dwi Silfani 3 , Gresia Septina Sitohang 4 , Windi Octaviani 5 , Frandika Situmorang 6 , Ferozi Ramdana Irsyad 7 , Noni Rozaini 8
1-8 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan email: ainuroktania0@gmail.com, arsiskasari2019@gmail.com, dwisilfani3@gmail.com, gresiaseptinasitohang@gmail.com, Octavianiwindi5@gmail.com, frandikasitumorang258@gmail.com, ferozirmdirsyad@gmail.com, nonirozaini@gmail.com

## Abstract
The aim of this research is to look at the rules governing sharia cooperatives and how they affect long-term economic development. The main issues discussed are the laws and regulations governing the operation of sharia cooperatives, the application of the principles of falah and mashlahah, as well as challenges that may arise in achieving the goals of sustainable economic development. The research approach used is a literature  review,  which  involves  assessing  relevant  secondary  data,  such  as  government  policies  and market conditions, to determine the efficiency of implementing sharia cooperative laws. The findings of this research contribute to a better understanding of the role of sharia cooperatives in a sustainable economy, as well as how Islamic principles can be utilized effectively in current economic activities. The results of the  study  show  that  sharia  cooperatives  are  able  to  play  an  important  role  in  creating  socio-economic welfare through the application of principles such as deliberation, justice, and social responsibility. The principle  of  deliberation  in  decision-making  ensures  that  each  member  has  a  voice  and  contribution  in determining the direction of cooperative policy. The principle of justice ensures a fair distribution of profits and  risks  among  members,  while  social  responsibility  emphasizes  the  importance  of  cooperatives' contribution to the well-being of the wider community. Clear and consistent regulatory support is also a key  factor  in  encouraging  the  efficient  growth  of  sharia  cooperatives  and  contributing  positively  to  the national economy. Supportive regulations can create a conducive environment for the operation of sharia cooperatives,  ensure  compliance  with  sharia  principles,  and  protect  the  interests  of  members  and  the community.

## Keywords: Sharia cooperatives, Sustainable Economy, Islamic Principles

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  Syariah  telah  menjadi  subjek perhatian  yang  signifikan  dalam  pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan,  terutama  dalam konteks  implementasi  nilai-nilai  Islam  dalam aktivitas ekonomi. Fenomena ini muncul sebagai hasil dari upaya untuk mencari alternatif ekonomi yang  lebih  berkelanjutan  dan  sesuai  dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai institusi ekonomi yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam, koperasi  syariah  mempertimbangkan  dua  nilai utama:  falah  dan  mashlahah.  Falah,  yang melambangkan pencapaian kesejahteraan holistik dalam  dimensi  spiritual  dan  material,  menjadi
tujuan  utama  dari  aktivitas  ekonomi  yang dijalankan oleh koperasi syariah. Sementara itu, mashlahah  menyoroti  pentingnya  kepentingan umum  dan  kebaikan  bersama  dalam  setiap kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan.  Koperasi syariah  di  Indonesia  menghadapi  berbagai tantangan  dalam  penerapan  prinsip-prinsip syariah.  Meskipun  koperasi  syariah  memiliki potensi  besar  untuk  menciptakan  keadilan ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial,  banyak  di antaranya  yang  belum  sepenuhnya  memahami dan  menerapkan  aturan-aturan  syariah  secara benar  [1].  Kurangnya  pemahaman  tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pengelola dan

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
anggota  koperasi  seringkali  menjadi  hambatan utama  dalam  operasional  yang  sesuai  dengan ketentuan syariah [2].
Koperasi  syariah  awalnya  terdiri  dari Unit  Simpan  Pinjam  Syariah  (USPS)  dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), hingga kini telah tumbuh pesat seiring dengan penerapan UU  No.  21/2008  tentang  Perbankan  Syariah. Pada  awalnya,  koperasi-koperasi  ini  beroperasi tanpa  pengakuan  resmi  pemerintah,  meskipun mereka mematuhi hukum Islam dan menggunakan akad mu'amalah. Namun, kebijakan  baru  sekarang  membuat  koperasi- koperasi  tersebut  mengikuti  pedoman  yang ditetapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Negara Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah
Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tertanggal 10
September  2004.  Keputusan  ini  memberikan panduan  untuk  pengelolaan  lembaga  keuangan mikro  syariah,  seperti  Baitul  Maal  Wattamwil (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS),  dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) [3]. Prinsip kerja  koperasi  syariah  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan  (falah)  bagi  anggotanya  melalui kerjasama dalam kebaikan (alta'awun al al-birri) secara  kolektif.  Prinsip  ini  diterapkan  secara menyeluruh  dalam  manajemen  operasional, produk,  layanan,  dan  hukum,  sehingga  semua pihak  yang  terlibat  dapat  merasakan  manfaat bersama [4].
Prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki  kesamaan  dengan  pendekatan  modern yang  menekankan  aspek  etis  dan  keberlanjutan, seperti  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) atau  Human  Development  Index  (HDI).  Nilai- nilai  etis  dan  tanggung  jawab  yang  dipegang teguh  dalam  Islam  memiliki  relevansi  universal dan  berpotensi  memberikan  manfaat  yang signifikan  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan menuju  sustainable  economy  [5].  Meskipun
demikian,  realitas  implementasi  aturan  dalam koperasi syariah untuk mencapai tujuan sustainable  economy  masih  dihadapkan  pada sejumlah hambatan. Kesenjangan antara idealisme  prinsip-prinsip  syariah  dan  praktik ekonomi yang terjadi di lapangan menjadi salah satu  tantangan  utama.  Hal  ini  menimbulkan pertanyaan  kritis  tentang  efektivitas  koperasi syariah  dalam  mencapai  tujuan  falah  dan mashlahah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menyelidiki  lebih  lanjut  tentang  aturan  dalam koperasi syariah dan bagaimana implementasinya dapat  mengarah  pada  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan  ( sustainable ).  Selain  itu, penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  penerapan optimal  prinsip-prinsip  Islam  dalam  praktik ekonomi kontemporer, serta membuka perspektif baru  mengenai  integrasi  nilai-nilai  syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  menganalisis  aturan  dan  regulasi yang  mengatur  operasional  koperasi  syariah  di Indonesia secara kualitatif, digunakan dua teknik utama:  Analisis  Isi  ( Content  Analysis )  dan Analisis  Tematik  ( Thematic  Analysis ).  Berikut adalah  penjelasan  lengkap  mengenai  teknik- teknik tersebut:
a) Pengumpulan Data
Menggunakan  data  penelitian  diperoleh
dari berbagai sumber relevan, termasuk: • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:  Misalnya,  UU  No.  21/2008 tentang  Perbankan  Syariah,  UU  No.  25 Tahun  1999  tentang  Perkoperasian,  dan Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  2015 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Jasa Keuangan Mikro oleh Koperasi.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Peraturan  yang  terkait  dengan  koperasi syariah.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
• Keputusan  Menteri:  Keputusan  Menteri Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  Republik  Indonesia  Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
• Laporan Tahunan: Laporan tahunan koperasi syariah yang memberikan informasi operasional dan keuangan.
• Publikasi  Ilmiah  dan  Artikel  Jurnal: Publikasi  yang  membahas  peraturan koperasi  syariah,  ekonomi  berkelanjutan, falah, dan mashlahah.

## b) Teknik Analisis Isi
Teknik  analisis  isi  digunakan  untuk mengevaluasi  dan  memahami  isi  dari  sumber- sumber  yang  dikumpulkan.  Tahap  pertama adalah membaca seluruh sumber untuk memahami isi dan konteksnya. Informasi penting yang  berkaitan  dengan  aturan  dan  regulasi koperasi syariah, serta konsep falah (kebahagiaan)  dan  mashlahah  (kemaslahatan), ditandai.  Kata  kunci,  frasa,  dan  konsep  utama diidentifikasi  dan  dikategorikan  ke  dalam  tema utama  yang  muncul,  seperti  prinsip-prinsip koperasi  syariah,  keterkaitan  dengan  falah  dan mashlahah,  serta  dampak  regulasi  terhadap praktik  koperasi  syariah.  Setelah  analisis,  data yang  telah  dikodekan  dikelompokkan  ke  dalam kategori atau tema utama yang telah diidentifikasi. Analisis setiap kategori dilakukan untuk memahami bagaimana aturan dan regulasi mempengaruhi  praktik  koperasi  syariah  dalam konteks ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada falah dan mashlahah. Temuan dihubungkan dengan  teori  dan  literatur  yang  relevan  untuk interpretasi lebih lanjut.
c) Teknik  Analisis  Tematik  (Thematic

## Analysis)
Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis,  dan melaporkan pola  (tema)  dalam  data.  Tahap  pertama  adalah membaca dan memahami data secara mendalam untuk  mendapatkan  gambaran  umum  mengenai isi  dan  konteks  data.  Aspek-aspek  penting  dari
data  diidentifikasi  untuk  menggambarkan  tema- tema  potensial  yang  berkaitan  dengan  prinsip falah dan mashlahah dalam operasional koperasi syariah.  Selanjutnya,  pola  atau  tema  berulang yang  muncul  dari  data  diidentifikasi,  seperti implementasi  aturan  koperasi  syariah,  pengaruh aturan  terhadap  ekonomi  berkelanjutan,  dan relevansi  aturan  dengan  prinsip  falah  dan mashlahah.  Tema-tema  yang  telah  diidentifikasi kemudian  ditinjau  kembali  untuk  memastikan konsistensi  dan  relevansinya  dengan  tujuan penelitian.  Setelah  itu,  tema-tema  tersebut didefinisikan  secara  lebih  jelas  dan  diberi  nama yang sesuai untuk menggambarkan esensinya.

## d) Interpretasi dan Pelaporan
Temuan  yang  diperoleh  dari  kedua teknik analisis tersebut diinterpretasikan dengan menghubungkannya  dengan  konsep  falah  dan mashlahah  dalam  literatur  yang  ada.  Laporan penelitian  disusun  secara  sistematis,  dengan fokus  pada  bagaimana  aturan  dan  regulasi mempengaruhi operasional koperasi syariah dan mendukung ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada kebahagiaan dan kemaslahatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan  Operasionalisasi  Koperasi  Syariah dalam Tujuan Sustainable Economy
Istilah  utama  yang  digunakan  dalam operasional Koperasi Syariah adalah konsep akad syirkah  mufawadhah,  yang  mengacu  pada pembentukan usaha bersama oleh dua orang atau lebih.  Setiap  anggota  menyumbangkan  dana dalam  proporsi  yang  sama  dan  berpartisipasi dalam  pekerjaan  dengan  bobot  yang  setara. Mereka saling bertanggung jawab satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Secara umum, praktik- praktik  dalam  Koperasi  Syariah  dapat  dibagi menjadi  empat  kategori:  pengumpulan  dana, penyaluran  dana,  fitur  produk,  dan  pembagian keuntungan [6].

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
Berbagai  peraturan  yang  berlaku  untuk koperasi syariah mencakup aspek-aspek penting, termasuk  pedoman  untuk  menilai  kesehatan koperasi  simpan  pinjam  syariah  yang  diatur dalam  Peraturan  Deputi  Bidang  Pengawasan Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Selain itu, terdapat  PER  No.  14/PER/M.KUKM/IX/2015 yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi koperasi syariah,  PER  No.  10/Per/M.KUKM/IX/2015 yang  berkaitan  dengan  struktur  kelembagaan koperasi, dan
PER
No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015  yang  memberikan pedoman  operasional  koperasi  simpan  pinjam syariah.  Peraturan-peraturan  ini  bertujuan  untuk memberikan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan terstruktur  untuk  memastikan  keberlangsungan dan kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip- prinsip syariah serta regulasi yang berlaku.
Indonesia  memiliki  struktur  lembaga pemerintahan  yang  cukup  kompleks,  yang menyebabkan  kemungkinan  terjadinya  tumpang tindih kewenangan antar lembaga dan penumpukan regulasi. Tumpang tindih ini dapat menghasilkan  peraturan  yang  tidak  selaras, ambigu, dan memiliki beragam interpretasi. Hal serupa  juga  terjadi  dalam  pengaturan  dewan pengawas syariah pada koperasi syariah, di mana beberapa  peraturan  yang  ada  menimbulkan ambiguitas makna dan beragam penafsiran [7].
Aturan operasionalisasi koperasi syariah dalam  mencapai  tujuan  sustainable  economy menekankan pengembangan ekonomi berkelanjutan  serta  sejalan  dengan  ajaran  Islam yang  dibawa  oleh  Rasulullah  SAW.  Fokus koperasi  syariah  adalah  pada  pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh,
mencerminkan
komitmennya terhadap terciptanya  ekonomi  yang  merata/menyeluruh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Prinsip-Prinsip Syariah
1. Koperasi  syariah  menghindari  transaksi spekulatif  dan  tidak  jelas  risikonya  untuk mencegah  risiko  yang  tidak  perlu  bagi anggotanya.
2. Keanggotaan dalam koperasi syariah memberi hak kepada anggota untuk berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  mendapatkan  bagian  dari keuntungan usaha.
3. Dana  kelompok  dan  prinsip  bagi  hasil digunakan  untuk  meningkatkan  inklusi keuangan  syariah  dan  tujuan  kolektif koperasi.
4. Prinsip  larangan  riba sehingga tidak memberikan  atau  menerima  bunga  dalam transaksi keuangan.

## Model Bisnis Koperasi Syariah
1. Koperasi syariah menerapkan
pedoman/ajaran  syariah  untuk  menciptakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Fokus  pada  prinsip  sosial  dan  etika  bisnis Islam  untuk  mencapai  kesejahteraan  dan menjaga lingkungan.
3. Koperasi  syariah  berupaya  meningkatkan lapangan kerja dan kesetaraan sosial dengan memperhatikan efisiensi sumber daya alam.

## Implementasi
1. Penggunaan dana kelompok dan prinsip bagi hasil  untuk  meningkatkan  literasi  keuangan syariah dan tujuan koperasi.
2. Fokus  pada  pengembangan  bisnis  berbasis syariah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
3. Upaya  mengurangi  permasalahan  sosial  dan pelestarian lingkungan melalui kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
4. Fokus  pada  pengembangan  sumber  daya manusia  yang  mendukung  pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
Terlepas  dari  peraturan-peraturan  ini, koperasi  syariah  masih  dianggap  sebagai  sektor
yang  belum  matang  karena  keterbatasan peraturan  yang  mengatur  operasi  [8].  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  koperasi  syariah  masih dalam tahap awal dan membutuhkan penyesuaian substansial  baik  dari  segi  struktur  maupun substansi.  Kendala  ini  menjadi  motivasi  bagi penulis  untuk  menggali  lebih  dalam  mengenai keselarasan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka  peraturan  yang  ada  untuk  koperasi syariah.
Berdasarkan
karakteristik dan peranannya  dalam  koperasi,  sumber  dana  yang diperoleh harus dialokasikan kepada anggota dan calon  anggota  koperasi.  Dalam  konteks  ini, terdapat dua metode utama yang digunakan untuk alokasi  dana,  yaitu  melalui  transaksi  jual  beli (Murabahah) dan investasi (Mudharabah).
Murabahah  merupakan  suatu  skema  transaksi yang  sering  digunakan  dalam  kerangka  hukum Islam  dan  telah  diterapkan  sejak  zaman Rasulullah  SAW  dan  para  sahabat.  Secara substansial,  Murabahah  melibatkan  proses penjualan barang dengan penentuan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati  sebelumnya.  Margin  keuntungan  ini dapat  diungkapkan  dalam  bentuk  jumlah  uang atau  sebagai  persentase  dari  harga  pembelian. Murabahah  adalah  suatu  bentuk  kontrak  yang memberikan kepastian alamiah, di mana besarnya keuntungan  yang  diharapkan  telah  ditentukan sejak awal. Transaksi Murabahah dapat dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa pesanan.  Dalam  praktek  berdasarkan  pesanan, koperasi akan membeli barang setelah menerima pesanan dari anggota, yang bisa bersifat mengikat atau  tidak  mengikat  anggota  untuk  membeli barang tersebut. Selain itu, seringkali diterapkan akad  tambahan  seperti  wakalah,  di  mana  suatu tugas atau urusan didelegasikan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi wakalah [9].
Kontribusi  Implementasi  Prinsip  Falah  dan Mashlahah  dalam  Pembangunan  Sustainable
Economy
Konsep  ikatan  kekeluargaan  dalam koperasi  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  Islam, yang menganjurkan penyelesaian konflik melalui diskusi yang bertujuan untuk mencapai konsensus. Pendekatan ini mencerminkan esensi ikatan kekeluargaan, karena dalam Islam, setiap Muslim dipandang sebagai saudara dan didorong untuk  saling  memberikan  dukungan  untuk menegakkan persaudaraan, memastikan kekuatan dan keharmonisannya, tidak hanya diperuntukkan  pada  aspek  ekonomi  tetapi  juga dalam  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya  [10]. Melalui  koperasi  syariah  dan  pembangunan praktik ekonomi berkelanjutan, penerapan prinsip-prinsip  Falah  dan  Mashlahah  secara signifikan  mempengaruhi  promosi  ekonomi berkelanjutan  yang  berakar  pada  nilai-nilai Syariah.  Koperasi  berfungsi  sebagai  katalisator untuk  membangun  ekonomi  yang  tidak  hanya memprioritaskan  keuntungan  finansial,  tetapi juga mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan lingkungan.  Koperasi  menunjukkan  dedikasi terhadap  kemajuan  ekonomi  yang  berkelanjutan dengan memanfaatkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf untuk mendorong upaya pembangunan  berkelanjutan,  menjadikan  dana ini sebagai sumber daya keuangan dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain  itu,  koperasi  syariah  juga berkontribusi  terhadap  kelestarian  lingkungan melalui pendekatan bisnis yang ramah lingkungan.  Mereka  memprioritaskan  investasi pada sektor-sektor yang berfokus pada konservasi lingkungan, pengurangan jejak karbon,  dan  manajemen  rantai  pasokan  yang sadar  lingkungan.  Di  samping  pertimbangan keuangan  dan  lingkungan,  koperasi-koperasi  ini juga menekankan dimensi sosial dari keberlanjutan. Mereka membangun model bisnis

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
yang inklusif dan adil, memastikan bahwa semua segmen  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk terlibat  dan  memperoleh  manfaat  dari  kegiatan ekonomi.  Dengan  menjunjung  tinggi  prinsip- prinsip  etika  Islam  seperti  larangan  riba  dan transaksi  yang  merugikan,  koperasi-koperasi  ini memastikan  bahwa  keberlanjutan  ekonomi dicapai  dalam  kerangka  kerja  dengan  standar moral yang tinggi.
Sejumlah koperasi dan inisiatif ekonomi di Indonesia memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip Falah dan Mashlahah diimplementasikan dalam pembangunan sustainable economy. Misalnya, Koperasi Syariah  Benteng  Mikro  Indonesia  dan  Koperasi Syariah  KAN  Jabung  mendasarkan  operasinya pada  prinsip-prinsip  syariah,  mengelola  dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Diluar sebuah koperasi terdapat pula Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang menggunakan prinsip Falah dan  Mashlahah  dalam  pelayanan  kesehatannya, mengelola  dana  zakat  dan  wakaf.  Selain  itu, pengembangan berbagai jenis ekonomi, termasuk ekonomi  hijau  atau  green  economy,  juga menggabungkan  prinsip-prinsip  syariah  dalam upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Dalam  koperasi  syariah,  prinsip  green  economy menekankan  pada  keberlanjutan  dalam  proses penyaluran pembiayaan dan kegiatan operasionalnya [11].
Tantangan dan Hambatan
dalam Implementasi Aturan Koperasi Syariah untuk Sustainable Economy
Evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan koperasi  syariah  di  Indonesia,  khususnya  dalam hal  tata  kelola  atau  governance,  menunjukkan tingkat  yang  masih  rendah.  Ini  tercermin  dari beragam  literatur  yang  menunjukkan  bahwa sebagian besar koperasi syariah belum sepenuhnya menerapkan praktik tata kelola yang
efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk  kurangnya  transparansi,  partisipasi anggota yang kurang, kesulitan dalam menerapkan  prinsip-prinsip  syariah,  kondisi struktural dan kelembagaan yang belum optimal, serta  tantangan  dalam  meningkatkan  kinerja secara keseluruhan [12].
Menerapkan  peraturan  koperasi  syariah untuk ekonomi yang berkelanjutan menghadirkan beberapa  rintangan  dan  hambatan  yang  harus diatasi dan diatasi seiring berjalannya waktu [13]. Tantangan  krusial  utama  berupa  kendala  yang ditimbulkan  oleh  sumber  daya  yang  terbatas, yang  mencakup  aspek  manusia,  material,  dan keuangan,  menonjol  sebagai  penghalang  yang signifikan.  Keterbatasan  ini  dapat  menghambat pelaksanaan  prinsip-prinsip  koperasi  syariah secara efektif. Selain itu, tidak adanya kesadaran dan  pemahaman  mengenai  pentingnya  praktik ekonomi  berkelanjutan  dan  penanaman  prinsip- prinsip  Syariah  ke  dalam  kerangka  kerja operasional  koperasi  syariah  juga  menjadi penghalang  lainnya.  Ada  kebutuhan  mendesak untuk  mengintensifkan  penyuluhan  dan  upaya pendidikan  yang  menargetkan  anggota  dan masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep ini.
Kemudian terdapat kendala yang berkaitan dengan infrastruktur, seperti kekurangan jaringan komunikasi dan transportasi, perlu mendapat perhatian. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat  efektivitas  operasional  koperasi syariah  dalam  menjalankan  usaha  bisnisnya. Selain  itu,  tidak  adanya  kolaborasi  antara koperasi syariah  dengan  berbagai  entitas seperti lembaga  keuangan  dan  organisasi  masyarakat juga  menjadi  tantangan  lain.  Membangun kemitraan  yang  kuat  sangat  diperlukan  untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kemampuan koperasi syariah dalam berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
Mengatasi  semua  tantangan  ini  memerlukan inisiatif  kolaboratif  bersama  yang  melibatkan koperasi  syariah,  badan-badan  pemerintah,  dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang ditopang oleh prinsip-prinsip syariah.
Pengaruh Faktor Eksternal terhadap
Efektivitas  Implementasi  Aturan  Koperasi Syariah Sebelum diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  di  Indonesia,  terdapat  beberapa periode  pengaturan  hukum  yang  memengaruhi perkembangan  koperasi.  Pada  periode  sebelum UU tersebut, regulasi-regulasi seperti Verordening  op  de  Cooperatieve  Verenigingen (Stbl.  Nomor  431  Tahun  1915)  dan Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen (Stb Nomor.  108  Tahun  1933)  yang  memberikan landasan  hukum  bagi  koperasi,  walaupun terdapat  tumpang  tindih  dalam  aturan.  Setelah diberlakukannya  UU  Nomor  25  Tahun  1992, regulasi-regulasi  seperti  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  1995  dan Keputusan  Menteri  Koperasi,  Pengusaha  Kecil dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor: 323/BH/KWK-12/V/1999  mengatur  kegiatan koperasi.  Kemudian,  pasca  perubahan  hukum dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun  1992,  keberadaan  koperasi  syariah  tidak diatur  secara  eksplisit.  Hanya  Pasal  87  ayat  (3) dan  (4)  yang  mengacu  pada  koperasi  syariah, dengan pengaturannya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah [14].
Di tengah lanskap ekonomi global yang terus berkembang, koperasi syariah mendapatkan daya  tarik  sebagai  model  yang  berfokus  pada keberlanjutan  dan  keadilan.  Penggabungan prinsip-prinsip Syariah ke dalam operasi koperasi sangat  penting  untuk  menjamin  peran  mereka dalam  mendorong  ekonomi  yang  berkelanjutan.
Dalam perjalanan perkembangan koperasi, nilai- nilai  yang  ditanamkan  oleh  Bapak  Koperasi Indonesia,  yaitu  Bung  Hatta,  telah  menjadi landasan  utama.  Melalui  visi  dan  nilai-nilai tersebut, tujuh prinsip operasional koperasi telah terbentuk,  baik  dalam  ranah  internal  maupun eksternal [15] :
1. Anggota diterima secara sukarela dan terbuk.
2. Pengelolaan  koperasi  dilakukan  secara demokratis oleh anggota.
3. Anggota  aktif  berpartisipasi  dalam  aktivitas ekonomi.
4. Anggota diberikan otonomi dan kebebasan.
5. Fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan penyediaan informasi kepada anggota.
6. Mendorong kerjasama erat antara koperasi.
7. Menunjukkan kepedulian terhadap komunitas dalam semua aspek kegiatan.
Koperasi  syariah  terikat  dengan  prinsip pelarangan  riba  atau  bunga  dalam  semua transaksi keuangan, yang mengharuskan operasi mereka untuk menjauhkan diri dari pembebanan bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman.
1. Koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip bagi  hasil  dalam  aktivitas  bisnis  mereka, memastikan  distribusi  keuntungan  dan kerugian  yang  adil  di  antara  para  anggota koperasi berdasarkan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Koperasi  syariah  dilarang  terlibat  dalam transaksi spekulatif atau berisiko tinggi yang tidak  memiliki  dasar  yang  jelas  dan  agunan yang kuat.
3. Kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  Syariah adalah  wajib  dalam  setiap  aspek  kegiatan operasional dan keuangan.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan  dana  dan  pelaporan  keuangan sangat penting bagi koperasi syariah.
5. Setiap  anggota  memiliki  hak  dan  tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
pengambilan keputusan dan proses operasional.
6. Koperasi syariah dapat mengelola dana sosial seperti  zakat,  infak,  sedekah,  dan  wakaf untuk  kepentingan  masyarakat  atau  anggota yang membutuhkan.
7. Menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip  keadilan dalam setiap transaksi dan kegiatan operasional,  tanpa  adanya  diskriminasi  dan penindasan.
Berbagai faktor eksternal dapat menghambat  implementasi  peraturan  koperasi syariah  secara  efektif.  Faktor-faktor  tersebut antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  syariah dalam operasional koperasi, keterbatasan infrastruktur  seperti  jaringan  komunikasi  dan transportasi,  kurangnya  kerja  sama  antara koperasi  syariah  dengan  pemangku  kepentingan lainnya, serta kendala teknologi. Untuk mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan upaya kolaboratif antara koperasi syariah, badan- badan  pemerintah,  dan  pemangku  kepentingan lainnya  untuk  memastikan  kontribusi  maksimal koperasi  syariah  dalam  pembangunan  ekonomi yang berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
1. Evaluasi  menyeluruh  tentang  kemajuan koperasi  syariah  di  Indonesia,  khususnya dalam  hal  tata  kelola  atau  governance, menunjukkan tingkat yang masih rendah. Ini tercermin  dari  beragam  literatur  yang menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah  belum  sepenuhnya  menerapkan praktik  tata  kelola  yang  efektif.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk kurangnya  transparansi,  partisipasi  anggota yang  kurang,  kesulitan  dalam  menerapkan prinsip-prinsip syariah, kondisi struktural dan kelembagaan  yang  belum  optimal,  serta tantangan  dalam  meningkatkan  kinerja secara keseluruhan.
2. Menerapkan  peraturan  koperasi  syariah untuk ekonomi yang berkelanjutan menghadirkan beberapa rintangan dan hambatan yang harus diatasi seiring berjalannya waktu. Tantangan krusial utama berupa  kendala  yang  ditimbulkan  oleh sumber  daya  yang  terbatas,  yang  mencakup aspek  manusia,  material,  dan  keuangan, menonjol sebagai penghalang yang signifikan. Keterbatasan ini dapat menghambat  pelaksanaan  prinsip-prinsip koperasi  syariah  secara  efektif.  Selain  itu, tidak  adanya  kesadaran  dan  pemahaman mengenai  pentingnya  praktik  ekonomi berkelanjutan dan penanaman prinsip-prinsip Syariah ke dalam kerangka kerja operasional koperasi  syariah  juga  menjadi  penghalang lainnya.  Ada  kebutuhan  mendesak  untuk mengintensifkan  penyuluhan  dan  upaya pendidikan  yang  menargetkan  anggota  dan masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman  mereka  tentang  konsep-konsep ini.
3. Terdapat  kendala  yang  berkaitan  dengan infrastruktur,  seperti  kekurangan  jaringan komunikasi dan transportasi, perlu mendapat perhatian. Infrastruktur yang tidak memadai dapat  menghambat  efektivitas  operasional koperasi  syariah  dalam  menjalankan  usaha bisnisnya. Selain itu, tidak adanya kolaborasi antara  koperasi  syariah  dengan  berbagai entitas  seperti  lembaga  keuangan  dan organisasi masyarakat juga menjadi tantangan lain. Membangun kemitraan yang kuat  sangat  diperlukan  untuk  memperluas jangkauan  dan  meningkatkan  kemampuan koperasi  syariah  dalam  berkontribusi  pada ekonomi  yang  berkelanjutan.  Mengatasi semua  tantangan  ini  memerlukan  inisiatif kolaboratif bersama yang melibatkan koperasi  syariah,  badan-badan  pemerintah, dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1394
mewujudkan  ekonomi  berkelanjutan  yang ditopang oleh prinsip-prinsip syariah.

## 5. REFERENSI
[1] M. Obaidullah, Islamic Financial
Services .  Jeddah:  Islamic  Economics Research  Center  King  Abdul  Aziz University., 2005.
[2] M.  U.  Chapra, Islam  dan  pembangunan ekonomi .  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2000.
[3] A.  Aziz, PERAN  KOPERASI  SYARIAH DAN  KINERJANYA  MENYALURKAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF IMPLIKASINYA PADA SEKTOR PERDAGANGAN USAHA KECIL TAHUN 2014 (Survei di BMT-BMT Kota dan Kabupaten Cirebon) . Cirebon, 2015.
[4] S. Fadli and Y. Yunus, “Koperasi Syariah Dalam  Perseptif  Maqashid  Syariah,” J. Sci.  Soc.  Res. ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  79–90, 2023, doi: 10.54314/jssr.v6i1.1175.
[5] Nofrianto,  A.  Ibrahim,  N.  Kholis,  E.
Amelia,  N.  Akbar,  and  S.  A.  Utami, Pengatar Ekonomi Islam . Jakarta: Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021.
[6] Z.  Ghulam,  “Implementasi  Maqashid Syariah  Dalam  Koperasi  Syariah,”
Iqtishoduna ,  vol.  5,  no.  1,  pp.  90–112, 2016.
[7] W. S. Hernowo and M. F. Aufa, “Dewan Pengawas  Syariah  Koperasi  Syariah dalam  Bias  Pengaturannya,” Pandecta
Res. Law J. , vol. 16, no. 2, pp. 368–379, 2021, doi: http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i 2.32360. [8] Fidiana,  “Tinjauan  Kritis  Kesyariahan Koperasi Syariah,” IQTISHADIA J. Ekon. Perbank. Syariah , vol. 4, no. 2, pp. 137– 154, 2017, doi: 10.19105/iqtishadia.v4i2.1476.
[9] H.  Rafsanjani,  “Koperasi  Syariah  dan Keuangan  Inklusif,” J.  Masharif  al- Syariah  J.  Ekon.  dan  Perbank.  Syariah ,
vol. 4, no. 2, pp. 187–205, 2019.
[10] D.  Abdurohman,  H.  M.  Putra,  and  H. Ahyani,  “Sumber  Dan  Norma  Ekonomi Syariah  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS)  Perbankan  Syariah  Dan Koperasi Syariah,” Ecobankers  J. Econ.
Bank. , vol. 3, no. 1, pp. 22–29, 2022, doi:
10.47453/ecobankers.v3i1.667.
[11] W. R. Sari and Sulistyowati, “Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan  Green  Economy :  Studi Pada  Kasus  Harum  Dhaha  Kediri,” J. Kaji. Ekon. dan Bisnis Islam , vol. 5, no. 2, pp. 820–833, 2024, doi: 1047467/elmal.v5i2.3797.
[12] A.  Iswandi,  “Tata  Kelola  Koperasi Syariah  di  Indonesia:  Studi  Literatur Review,” Al-Tasyree  J.  Bisnis,  Keuang.
dan  Ekon.  Syariah ,  vol.  15,  no.  02,  pp. 101–109, 2023, doi: 10.59833/altasyree.v15i02.1527. [13] B.  Iswanto, Pengantar  Ekonomi  Islam . Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
[14] Sukmayadi, Koperasi Syariah Dari Teori Untuk  Praktek .  Bandung:  ALFABETA
BANDUNG, 2020.
[15] Z.  Rusby, Lembaga  Keuangan  Syariah . Pekanbaru Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.
[16] Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
[17]            Karim,  A.  A.  (2014).  Ekonomi  Islam: Suatu  Kajian  Kontemporer.  Jakarta: Gema Insani.
[18]      Obaidullah, M. (2005). Islamic Financial Services.  Jeddah:  Islamic  Economics
Research Centre, King Abdulaziz University.
[19]      Rahman, A. (2010). “Falah as a Concept of Economic Development: The Case of Islamic  Economics,”  dalam  Islamic Studies, Vol. 49, No. 1.