## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
Friska Prastya Harlis 1 , Herwan Abdul Muhyi 2 , Mohammad Benny Alexandri 3 friska.p.h@gmail.com 1 , herwan_am@yahoo.com 2 , mohammad.benny@unpad.ac.id 3 Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, peneliti  berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek.  Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum efektif karena belum terpenuhinya variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to find out why the implementation of industrial relations dispute resolution policies through mediation in Indonesia with a case study in Sumedang District carried out by the Sumedang District Manpower and Transmigration Office has not been effective.  The method used in this research is descriptive qualitative research methods and tends to use analysis with an inductive approach. Where through qualitative methods, researchers try to find an understanding of an object. From the results of the study note that the implementation of industrial relations dispute resolution policies through mediation carried out by the Department of Manpower and Transmigration of Sumedang Regency has not been effective because of the unfulfilled variable size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agencies, attitudes of the implementers, implementation activities and communication between economic, social and political organization and environment.
Keywords:  Policy Implementation, Industrial Relations Dispute Settlement, Mediation, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kebijakan ketenagakerjaan merupakan hal yang penting untuk dibuat dan diterapkan.  Di Indonesia, masalah
ketenagakerjaan masih sangat memprihatinkan. Kurang harmonisnya hubungan industrial, sejumlah bentuk perselisihan antara pekerja dan pengusaha

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
yang meliputi masalah upah, kecelakaan kerja, jam kerja dan yang melanggar norma ketenagakerjaan. Situasi ini dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Mengenai perselisihan hubungan industrial di dunia ketenagakerjaan ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat yang tepat berada di tengah-tengah Provinsi yang menghubungkan Kota dan Kabupaten yang akan menuju ke ibu kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Dalam perkembangannya, Kabupaten Sumedang tumbuh dan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu faktor pendorong perubahan tersebut adalah tumbuhnya sektor industri di Kabupaten Sumedang
yang didominasi melalui sektor industri skala kecil, skala menengah dan skala besar. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 913 jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang mengakibatkan kompleksitas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh semakin meningkat. Tercatat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sumedang yang signifikan. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini :
Grafik Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Sumedang Tahun 2016-2018
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019
Berdasarkan kebijakan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator
Hubungan Industrial Serta Tata Kerja
Mediasi Pasal 9 menyebutkan bahwa Dinas
Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disini yang bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Sumedang adalah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumedang.
Berdasarkan hasil wawancara awal, penulis menemukan indikasi masalah dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, yang pertama  diketahui bahwa tujuan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi belum terealisasi, dari 23 kasus  perselisihan hubungan industrial hanya ada 6 perjanjian bersama (PB)  yang dapat diselesaikan melalui mediasi,  sisanya  6 perselisihan hubungan industrial lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan 11  masih bersifat anjuran, dengan kata lain  hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak tercapai kesepakatan. Yang kedua tidak adanya jabatan fungsional murni mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dan terakhir kurangnya pemahaman dan
kesadaran pihak-pihak yang berselisih baik pengusaha maupun pekerja/buruh terhadap
11 7 23 0 5 10 15 20 25 2016 2017 2018 Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah Kasus

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
kebijakan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI) melalui mediasi.
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena tahapan ini dapat mepengaruhi tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari proses kebijakan secara keseluruhan.  Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2014:149) mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam
keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Untuk menilai implementasi kebijakan perlu pemahaman mengenai pendekatan dan model apa saja dalam mengukur implementasi kebijakan publik. Pemahaman mengenai pendekatan dan model implementasi kebijakan ini dikaji oleh beberapa ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.  Menurut  Donald Van Meter &  Carl Van Horn dalam buku Leo Agustino yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)”  (2017:133), model implementasi kebijakan yang dikenal dengan istilah “A Model of The Policy Implementation” . Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Meter & Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut :
a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
b) Sumber Daya
c) Karakteristik Agen Pelaksana
d) Sikap atau Kecenderungan ( Disposition ) Para Pelaksana
e) Komunikasi Antar Organisasi dan
Aktivitas Pelaksanaan
f) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Poltik
Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## Model Pendekatan The Policy Implementation Process
Sumber: Van Meter & Van Horn (dalam Agustino 2017:136)
Model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn ini menjadi landasan teori  di dalam melakukan kajian atas implementasi
kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang. Hal
KEBIJAKAN PUBLIK Standar dan Tujuan Sumber-Sumber Kebijakan
Aktivitas Implementasi dan komunikasi Antarorganisasi
Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Karakteristik dari Agen Pelaksana Kecenderungan/ Disposisi dari Pelaksana KINERJA KEBIJAKA N PUBLIK

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
ini karena adanya relevansi dengan fenomena kondisi permasalahan yang ada saat ini.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dimana dengan melalui metode kualitatif, peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Teori yang ada akan dikembangkan dengan data yang dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dituangkan di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 berisikan aspek kelembagaan dan aspek prosedur penyelesaian. Dimana pada aspek kelembagaan telah jelas diatur bahwa lembaga yang dapat melaksanakan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah lembaga
ketenagakerjaan. Berikut dengan mediator yang dapat melaksanakan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah mediator yang berada di instansi ketenagakerjaan. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan penyelesaian hubungan industrial tidak dapat sembarang instansi dan mediator.
Ditinjau dari aspek prosedur penyelesaian bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini terlebih dahulu dilakukan melalui perundingan bipartit. Apabila melalui perundingan bipartit tidak dapat terselesaikan maka dapat melalui konsiliasi/arbitrasi/mediasi. Namun apabila pada tahap ini tetap tidak ada kesepakatan antara pihak berselisih maka dilanjutkan menyelesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sumedang di atur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja  Mediasi, menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Kabupaten Sumedang.

## UKURAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN
Kebijakan penyelesaian perselisihan  hubungan industrial melalui mediasi telah jelas bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/buruh di luar pengadilan. Sehingga ukuran standar dari kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi adalah keberhasilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.  Realisasi tujuan implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang ini pelaksanaannya belum dapat diselenggarakan secara maksimal. Hal ini terlihat pada kasus perselisihan hubungan industrial pada tahun 2018 hanya ada 6 kasus yang dapat diselesaikan  melalui mediasi, sisanya ada 11 kasus yang ditangani dengan bersifat anjuran dengan artian tidak ada kesepakatan antara pihak yang berselisih baik pengusaha maupun pekerja/buruh dan 6 perselisihan  lainnya lanjut ke tahap Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

## SUMBER DAYA
Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2017:134) mengatakan bahwa manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
implementasi.  Dilihat dari aspek sumber daya manusia di dalam pelaksanaan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi mediator sebagai pelaksana kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang hanya terdapat dua orang dengan merangkap sebagai pejabat struktural. Dengan kata lain di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang tidak ada mediator jabatan fungsional murni untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini mengakibatkan adanya beban tugas yang tidak seimbang yang berdampak terhadap ketidaksesuaian waktu yang ditentukan dalam penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 10 dengan jelas telah ditentukan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan
penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. Namun pada kenyataannya, mediator baru mengadakan sidang mediasi lebih dari 7 hari kerja.
Selain dari segi sumber daya manusia, dilihat dari segi sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan juga belum memadai. Dengan tidak optimalnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang mengakibatkan tidak efektif impelementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.

## KARAKTERISTIK AGEN PELAKSANA
Karakteristik yang dimiliki oleh mediator  sebagai pelaksana kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang cenderung memiliki ketegasan dan keberanian yang baik dan memadai, karena kedua mediator juga mempunyai latar belakang keilmuan yang
sama, berasal dari ilmu hukum sehingga kedua mediator telah jelas mengetahui aturan-aturan dalam pelaksanaan mediasi. Selain itu mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi telah sesuai SOP yang ada.
SIKAP DAN KECENDERUNGAN (DISPOSISI) PARA PELAKSANA KEBIJAKAN
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan ditemukan bahwa adanya ketidaknetralan disposisi mediator dalam melaksanakan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Adanya keberpihakan kepada salah satu pihak yang berselisih (pengusaha dan pekerja/buruh). Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan karena adanya tekanan dari pihak pekerja/buruh dengan tujuan yang menjadi tuntutan pekerja/buruh dapat terpenuhi. Dengan situasi yang demikian ini baik
langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi sikap mediator baik dalam memediasi maupun dalam membuat anjuran.
Dengan adanya dorongan luar yang sering melakukan aksi unjuk rasa, mengakibatkan mediator yang  merangkap sebagai pejabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang tidak ingin keadaan hubungan industrial di Kabupaten Sumedang runyam. Untuk mengkondusifkan hubungan industrial di Kabupaten Sumedang seringkali hasil mediasi lebih berpihak ke pekerja/buruh.

## AKTIVITAS PELAKSANAAN DAN KOMUNIKASI ANTARORGANISASI
Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator bahwa aktivitas pelaksanaan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dirasa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
Tentang Pengangkatan Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi. Keberhasilan aktivitas pelaksanaan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin. Komunikasi yang dimaksud diantara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa komunikasi antara mediator dengan pengusaha maupun pekerja/ buruh belum terjalin dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih ada kelompok sasaran yang belum paham terhadap kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Kondisi ini karena mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum mampu melakukan sosialisasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi ke seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang. Selama ini mediator
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang hanya menjangkau sebagian kecil perusahaan yang ada di kawasan Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan hal ini karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

## LINGKUNGAN EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK
Lingkungan kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keadaan sosial, ekonomi, politik dan dukungan publik suatu kelompok sasaran akan mempengaruhi implementasi kebijakan.  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa belum adanya dukungan yang positif baik dari segi lingkungan ekonomi, lingkungan
sosial dan lingkungan politik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
Dilihat dari lingkungan ekonomi, pihak yang berselisih baik pengusaha dan pekerja/buruh masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses sidang mediasi. Dimana adanya pihak pengusaha yang ingin memberhentikan pekerja/buruh karena dianggap telah melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku tanpa memberikan pesangon karena kondisi ekonomi perusahaan, dan ada juga pihak pekerja/buruh terlepas dari melakukan kesalahan atau tidak dia boleh saja diberhentikan tetapi harus diberikan pesangon sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Dilihat dari lingkungan sosial, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja/buruh sehingga memberi tekanan terhadap disposisi mediator dalam melaksanakan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.
Dan dari lingkungan politik, Di  dalam implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi telah jelas yang dimuat di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa mediator secara khusus diatur oleh keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi namun dalam pelaksanaannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 ini berbenturan dengan peraturan daerah dimana pemutasian pegawai merupakan keputusan bupati setempat. Hal ini tak lepas dari  adanya kepentingan politik yang ada.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang belum berjalan efektif karena belum terpenuhinya variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan.

## SARAN
1. Untuk berhasilnya Implementasi
Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator maka mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang menyelenggarakan sosialisasi/pemahaman prosedur dan tata cara khususnya kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial melalui mediasi yang dapat menjangkau/diikuti oleh semua perusahaan dan atau serikat pekerja/pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang menerima pendaftaran/pencatatan perselisihan hubungan industrial mediator kiranya dapat mendatangi para pihak yang berselisih sebelum membuat/melayangkan surat panggilan untuk dimediasi.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang menghindari seorang mediator rangkap jabatan dengan cara mengisi jabatan mediator tersebut yang bekerja sama dengan SKPD Kabupaten Sumedang untuk bisa menempatkan ASN yang telah memenuhi persyaratan kompetensi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia harus memperhatikan besaran anggaran khususnya terhadap operasional kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. Mediator Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten  Sumedang harus tetap bisa menjaga kenetralan baik dalam pelaksanaan mediasi maupun mengeluarkan anjuran sekalipun menghadapi situasi kondisi yang sifatnya tekanan dari khususnya dari pihak pekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
___________. 2017. Dasar-Dasar
Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT. Rineka Cipta
Bambang, R Joni. 2013. Hukum
Ketenagakerjaan . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Hoogerwarf, H. 1983. Ilmu Pemerintahan .
Jakarta: Erlangga.
Hood, C. Cristopher. 1978. The Limit Of Administration . John Willey & Son.
Husni, Lalu. 2016. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Khakim, Abdul. 2014. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia .
Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.
Margono, Suyud. 2004. Alternative
Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan
Dan Aspek Hukum. Bogor:
Penerbit Ghalia Indonesia.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS: KABUPATEN SUMEDANG)
(Friska Prastya Harlis, Herwan Abdul Muhyi, Mohammad Benny Alexandri)
Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya.
Purwanto, E. A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. Implementasi Kebijakan
Publik Konsep dan
Aplikasinya Di Indonesia.
Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Rusli, Budiman. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif .
Bandung: Hakim Publishing.
Sediawati, Diani. 2011. Efektivitas
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia .
Jakarta: Bappenas.
Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan
Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta.
________. 2013. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung:
Alfabeta.
Tachyan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI.
Uwiyono, Aloysius dkk. 2014. Asas-Asas Hukum Perburuhan . Jakarta: PT.
RajaGrafindo
Persada.
Widodo, Joko. 2018. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Media Nusa Creative.
Wijoyo, Suparto. 2003. Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Enviromental Disputes .
Resolution ). Surabya: Penerbit
Airlangga University Press.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Buku Seru.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957
Tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Instruksi Menteri Perburuhan No. PBU.1022-45/U.4191 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Peraturan Kekuasaan Militer Tentang Penyelesaian Pertikaian Perburuhan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## Disertasi dan Jurnal
Amirizal. 2016. Prinsip Mediasi  Sebagai Dasar Metode Alternatif dan
Konseptualisasi Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Perikanan di Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional . Bandung: Universitas Padjadjaran.
Curran, Deidre. 2014. The Role Of Mediation In The Resolution Of Two Industrial Disputes In Ireland: Towarda A Theoretical Understanding . Employee Relation. Vol. 36, No.05.
Hernawan, Ari. 2011. Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungan Industrial . Mimbar Hukum. Edisi Khusus.
Lipsky, David B, Ariel C Avgar. 2016. Resolving Workplace Conflicts Through Litigation: Evidence, Analysis and Implications . Advances in Industrial and Labor Relations. Vol. 22.
Roche, William K, Colman Higgins. 2016. Networked Dispute Resolution: The National Implementation Body in Irish Industrial Relations . Advances in Industrial and Labor Relations. Vol. 22.
Yetniwati, Hartati, Meriyarni. 2014. Reformasi Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Mediasi . Jurnal Dinamika Hukum. Vol.14, No.02.