## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## REFORMASI: POLITIK ISLAM DI ERA REFORMASI DI INDONESIA
Supandi Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan E-Mail: dr.supandi@uim.ac.id

## Abstrak
Pangangan  reformasi  telah  membawa  banyak  dampak  dan  perubahan  dari  sistem pendidikan  yang  sentralisasi  ke  desentralisasi  yag  masing-masing  akan  membawa konsekuensi  yang  jauh  berubah  di  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Nasional.  Secara umum ada beberapa hal dampak politik reformasi bagi pendidikan Islam, yang diantaranya adalah 1) Undang-undang No 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma’had Ali,  Roudlotul  Atfal  dan  majlis  taklim  juga  termasuk  kedalam  system  pendidikan Nasional.  2)  Lahirnya  kebijakan  peningkatan  anggaran  sebesar  20%  dari  APBN  dan APBD,  3)  Adanya  kebijakan  pemerintah  yang  menghendaki  madrasah  sebagaisekolah umum  yang  bercirikan  ke-agamaan,  4)  Eksistensi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  ini  dari masa Reformasi hingga sekarang menghadapi berbagai macam problem  yang diantaranya adalah:  1)  Penggunaan  pemikiran  Islam  klasik,  2)  Adanya  krisis  konseptual  atau pembatasan  ilmu  di  dalam  system  pendidikan  Islam  itu  sendiri,  3)  Krisis  kelembagaan disebabkan  karena  adanya  dikotomi  antara  lembaga-lembaga  pendidikan  yang menekankan  pada  salah  satu  aspek  dari  ilmu-ilmu  yang  ada,  apakah  ilmu-ilmu  agama ataukah ilmu-ilmu umum.

## Kata kunci: Politik Islam dan Reformasi

## Abstract
Pangangan reform has brought many impacts and changes from the education system that are centralized to decentralized, each of which will have far-reaching consequences in the  administration  of  national  education.  In  general,  there  are  several  aspects  of  the political impact of reform on Islamic education, including 1) Law No. 20/2003 also states that  Islamic  Boarding  Schools,  Ma'had  Ali,  Roudlotul  Atfal  and  majlis  taklim  are  also included in the National education system. 2) The birth of a policy of increasing the budget by  20%  from  the  state  budget  and  regional  budget,  3)  There  is  a  government  policy  that requires madrasa as a public school characterized by religion, 4) The existence of Islamic education in Indonesia from the Reformation era until now faces various kinds of problems including : 1) The use of classical Islamic thought, 2) The existence of a conceptual crisis or  the  limitations  of  knowledge  within  the  Islamic  education  system  itself,  3)  The institutional  crisis  is  caused  by  a  dichotomy  between  educational  institutions  that emphasizes  one  aspect  of  the  existing  sciences,  whether  religious  sciences  or  general sciences.
Keywords : Islamic Politics and Reform

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pedahuluan
Era  reformasi  telah  memberikan
ruang yang cukup besar bagi
perumusan
kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan  revolusioner,  termasuk pada  bentuk  pelaksanaan  pendidikan yang  juga  berubah  dari  sentralistik (orde  lama)  menjadi  desentralistik (orde  baru  dan  reformasi).  Pada  masa ini  pemerintah  menjalankan  amanat UUD  1945  dengan  memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara,  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 1
Dengan  didasarkan  oleh  UU  No. 22  tahun  1999  tentang  pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25  tahun  1999  tentang  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah,  maka pendidikan digiring pada pengembangan  lokalitas,  di  mana keberagaman sangat diperhatikan.
Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.
Pendidikan  di  era  reformasi  1999 mengubah  wajah  sistem  pendidikan Indonesia  melalui  UU  No  22  tahun
1 UUD 1945 amandemen keempat,  pasal 31 ayat 4.
1999,  dengan  ini  pendidikan  menjadi
sektor pembangunan yang didesentralisasikan.
Pemerintah memperkenalkan
model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia yang  berkualitas,  maka  dibuat  sistem “Kurikulum
Berbasis Kompetensi”.Memasuki  tahun  2003 pemerintah  membuat  UU  No.20  tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989,  dan  sejak  saat  itu  pendidikan dipahami  sebagai  sebuah  usaha  sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  ke- Agamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 2
Reformasi  di  dunia  pendidikan banyak  dilakukan  oleh  pemerintah, terutama dalam pemberian dana pendidikan seperti Bantuan
Operasional  Sekolah  (BOS)ataupun BSM,  Wajib  Belajar  9  tahun,  dan
2 Standar Nasional Pendidikan , (Jakarta: Cemerlang, 2005),  hlm. 102.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
peningkatan  standar  penghasilan  Guru dengan  adanya  sertifikasi  guru,  serta
pemberian bantuan
pendidikan
(Beasiswa) untuk peningkatan
Kompetensi  guru,  dan  sebaginya.  Dan semua itu juga berlaku bagi pendidikan Islam. Jadi pada masa ini tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan  umum,  baik  madrasah  dan sekolah semua sama.
Dalam  system  pendidikan  Islam,
reformis  based  culture yang  bertujuan untuk mencetak muslim modern merupakan sebuah istilah yang didalamnya tercakup lembaga
pendidikan  Islam  yang  didirikan  oleh kelompok muslim reformis di Indonesia. 3
Era  refomasi  yang  telah  terjadi pada beberapa waktu sebelumnya telah banyak  sekali  mebawa  dampak  dan implikasi pada system pendidikan yang diterapkan  di  Indonesia  ini,  sehingga dalam  penulisan  makalah  ini  penulis bagai  pada  beberapa  dekade  era reformasi  itu  sendiri,  diantaranya adalah:
3 Arief  Subhan, Lembaga  pendidikan  Islam Indonesia abad ke-20 Pergumulan antara Modernitas  dan  Identitas, (Jakarta:  Kencana, 2012), 159.
1. Pada masa keperintahan Bj Habiebie,
2. Pemerintahan  KH.  Abdurrahman Wahid,
3. Masa pemerintahan Megawati
Soekarno putri,
4. Dan  pada  masa  pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga sekarang tahun 2013.

## B. Pembahasan
1. Kondisi riel politik pendidikan masa reformasi dan dampaknya
Indonesia  sejak  tahun  1998 merupakan  era  transisi  dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi  juga  telah  memasuki dunia  pendidikan  Nasional  antara lain dengan lahirnya Undang- Undang  No  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan  kepada  tanggung  jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  hanya  beberapa  fungsi  saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Perubahan dari sistem
pendidikan  yang  sentralisasi  ke desentralisasi akan membawa konsekuensi  yang  jauh  berubah  di dalam  penyelenggaraan  pendidikan Nasional.Selain  itu,  peningkatkan mutu  sumber  daya  manusia  dalam menghadapi  persaingan  bebas  abad ke-21  juga  perlu  mendapatkan perhatian. 4 Sistem Pendidikan Nasional  Era Reformasi  yang diatur dalam  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  juga  telah  diuraikan dalam indikator-indikator keberhasilan  atau  kegagalannya, maka  lahirlah  Peraturan  Pemerintah No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.
Sebagaimana
yang
diungkapkan  oleh  Azzumardi  Azra bahwa madrasah dan lembaga pendidikan  Islam  lainnya  masih menghadapi  tantangan  dan  peluang yang  cukup  besar,  namun  jika ditinjau  dari  sisi  sosiologis  umat Islam  yang  menemukan  “ new attacment ”  merupakan  modal  yang paling berharga bagi lembaga pendidikan Islam sehingga
4 Kebutuhan  ini  ditampung  dalam  Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta pentingnya  tenaga  guru  dan  dosen  sebagai  ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.
menyebebkan timbulnya yang namanya madrasah favorit, madrasah unggulan hingga
pesantren urban dan lain sebagainya, semua  itu  merefleksikan  bahwa pendidikan
Islam masih mendapatkan  tempat  yang  kuat ditengah masyarakat Indonesia yang semakin modern. 5
Secara  umum  ada  beberapa hal  dampak  politik  reformasi  bagi pendidikan  Islam,  yang  diantaranya adalah:
Pertama, dalam undang- undang  No  20  Tahun  2003  juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma’had  Ali,  Roudlotul  Atfal  dan majlis taklim juga termasuk kedalam system pendidikan Nasional. 6 Sehingga  hal  tersebut berdampak  kepada  terhapus  dan hilangnya kesan diskriminasi lembaga  pendidikan  Islam  yang selama ini masih belum
5 Azzumardi Azra, Asal Usl Modernisasi Islam,
(Bandung: Mizan, 2002), 63-64.
6 Perubahan  undang-undang  nomer  2  tahun  1989 menjadi  undang-undang  20  tahun  2003  tentang system pendidikan Nasional yang terdapat kekurangan  atau  kelemahan  UU  no  2  tahun  1989, 1) yaitu system pendidikan Nasional  yang bersifat sentralistik,  2)  belum  menghasilkan  lulusan pendidikan  yang  bermutu  dan  bersaing  dengan Negara lain, 3) belum mengemban misi pendidikan untuk semua, 4) belum dapat mendukung lahirnya peserta  didik  yang  beraklak  mulia,  5)  belum memperhatikan  keadaan  masyarakat  Indonesia yang  heterogen  dan  multicultural,  6)  belum dilaksanakan secara professional.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mendapatkan  porsi  dan  posisi  yang sama sebaga sebuah institusi lembaga pendidikan.
Kedua, lahirnya kebijakan peningkatan  anggaran  sebesar  20% dari  APBN  sehingga  berdampak positif  terhadap  pendidikan  Islam, pasalnya,  pendidikan  Islam  bisa terpenuhi  dari  sisi  sarana  dan prasarana  pendidikan,  serta  dari  sisi kesejahteraan  para  guru  dan  dosen yang bernaung dibawah kementerian Agama,  karena  lembaga  pendidikan yang  berada  dibawah  kementerian pendidikan  Agama  itu  sama  haknya dengan  lembaga  pendidikan  yang berada di bawah kementerian pendidikan Nasional.
Ketiga, kebijakan  pemerintah yang menghendaki madrasah
sebagaisekolah umum yang bercirikan ke-agamaan yang
berimplikasi kepada madrasah
menjadi lembaga pendidikan sekolah  umum  Plus,  pasalnya, dalam  system  pendidikan  madrasah bukan  hanya  pelajaran  umum  saja yang  mereka  dapatkan,  melainkan juga  pelajaran  Agama  mereka  juga rasakan.
2. Orientasi  pendidikan  Islam  masa reformasi(masa  pemerintahan  Bj Habiebie  dan  KH.  Abdurrahman Wahid)
Pendidikan  adalah  keindahan proses  belajar  mengajar  dengan pendekatan manusianya ( man- centered ), dan bukan sekadar memindahkan  otak  dari  kepala- kepala  atau  mengalihakn  mesin ketangan, dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, pendidikan menjadikan manusia mampumenaklukkan  masa  depan dan  menaklukkan  dirinya  sendiri dengan  daya  pikir,  daya  dzikir,  dan dayaciptanya.Dari  sudut  pandang masyarakat, pendidikan adalah proses sosialisasi, yakni memasyarakatkannilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan.
Sehingga  pendidikan  harus berorientasi  masa  depan,dan  harus futuristik.  Sementara  itu,  dari  sudut pandang individu, pendidikan adalah  prosesperkembangan,  yakni perkembangan potensi yang dimiliki secara  maksimal  dan  diwujudkan dalambentuk  yang  konkrit,  dalam arti perkembangan menciptakan sesuatu  yang  baru  dan  berguna

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
untukkehidupan  masa  yang  akan datang.
Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatuciri  yang  khas,  yaitu  jenis pendidikan  yang  berlatar  belakang pada  ke-Agamaan.  Dapat  juga digambarkan bahwapendidikan yang mampu  membentuk  “ manusia  yang unggul  secara  intelektual,  kaya dalam  amal,dan  anggun  dalam moral ”.Hal  ini berarti menurut  cita- citanya  pendidikan  Islam  untuk memproyeksi  diriuntuk  memproduk “ insan  kamil ”,  yaitu  manusia  yang sempurna.
Pendidikan
Islamdijalankan  atas  roda  cita  islam itu sendiri, yaitu menjadikan manusia  yang  sempurna  sebagai abdun dan kholifah.
Prinsip utama pendidikan
Islam  adalahpengembangan  berpikir bebas dan mandiri secara demokratis  dengan  meperhatikan kecenderunganpeserta  didik  secara individual  yang  menyangkut  aspek kecerdasan akal dan bakat yangdititikberatkan  kepada  prinsip pendidikan Islam yang demokratis. Masa pemerintahan Bj Habiebie membawa telah memberikan implikasi kepada system  pendidikan  di  Indonesia,
termasuk  juga  system  pendidikan Islam  yang ada, mereka  diantaranya adalah:
a. Masa  pemerintahan  BJ  Habiebie ini,  lebih  tepat  di  sebut  dengan era  pasca  21  mei  1998,  karena, masa ini masih bersifat melanjutkan  dari  system  orde baru,  sehingga  belum  begitu banyak yang mengalami perubahan dari system tersebut. b. System  pendidikan  masa  ini dituntut  untuk  bisa  membuat jaringan  dengan  para  pengguna lulusan  dan  sekolah  sebagai imput pendidikan.
c. Kurikulum yang diterapkan, pada masa  ini  penerapan  kurikulum masih  bersifat  melanjutkan  masa sebelumnya, yaitu dengan menerapkan kurikulum 1994
d. Pada  masa  pemerintahan  KH.
Abdurrahman Wahid, pelaksanaan  otonomi  pendidikan di  tingkat  perguruan  tinggi  mulai diterapkan,  sehingga  dampaknya adalah  harga  pendidikan  yang mahal  dan  jauh  dari  jangkauan orang miskin.
e. Kurikulum  masih  tetap  bersifat penyempurna dari kurikulum 1994.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
3. Dampak  pedidikan  Islam  masa reformasi (Masa Megawati
Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono).
Sebagaimana kita ketahui, bukan  hanya  di  Indonesia  saja, bahkan  di  seluruh  dunia,  orang selalutidak  puas  dengan  hasil-hasil yang  diperoleh  oleh  perguruan tinggi. Masyarakat selalu menuntutlebih dari apa yang dihasilkan  oleh  perguruan  tinggi, sehingga  hal  tersebut  menuntut lembaga  pendidikan  untuk  selalu berbenah  diri  agar  mereka  menjadi terus yang lebih baik dari sebelumnya.
Reformasi pada masa pemerintahan  Megawati  Sukarno Putri juga telah membawa implikasi terhadap  dunia  pendidikan  yang diterapkan  di  Indonesia,  pasalnya pada  masa  ini  upaya  perbaikan pendidikan sudah mulai di
laksanakan walaupun belum maksimal.
Implikasi  terhadap  pendidikan tersebut diantaranya adalah:
a. System pendidikan yang
menggunakan
Manajemen
berbasi sekolah (MBS).
b. Pendidikan  murah  dan  gratis sudah  mulai  di  dengungkan,
wlaupun pada kenyataanya masih bertentangan dengan kenyataan. c. Anggaran biaya pendidikan sebesar 20% sudah di rencanakan walaupun  masih  belum  teralisasi secara  maksimal,  pasalnya  masa ini  masih  berada  pada  taraf pemulihan  dari  krisis  ekonomi yang melanda bangsa Indonesia d. Dalam bidang kurikulum, kurikulum  1994  sudah  dirubah menjadi  kurikulum  2000-2002 yang kemudian menjadi KBK.
e. Pada  masa  pemerintahan  Susilo Bambang  Yodoyono,  penerapan pendidikan  murah  dan  gratis sudah  direalisasikan,  hal  tersebut terbukti  dari  realisasi  program pendidikan wajib belajar 9 tahun. f. Pemaksimalan  anggaran  sebesar 20% dari APBN sudah direalisasikan.
g. Dalam  bidang  kurikulum,  dari KBK menjadi KTSP dan Kurikulum 2013.
4. Problematika pendidikan Islam secara  umum  dari  masa  reformasi hingga sekarang
Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia  ini  dari  masa  Reformasi hingga sekarang menghadapi

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
berbagai  macam  problem  yang diantaranya adalah:
a. Penggunaan pemikiran Islam
klasik,  yaitu  pemikiran  sebagai produk  masyarakat  ratusantahun yang lalu, yang jauh berbeda dari status  sosial  di  mana  pendidikan Islam harus berperan didalamnya. Akibatnya, setiap materi keislaman  ditempatkan  dalam susunan kurikulum yang kurangmemberi peluang
pengembangan  daya  kritis  dan kreatif  dengan  metode  yang relevan  dan  banyakdikaji  dalam pemikiran modern.
b. Adanya krisiskonseptual atau pembatasan ilmu di dalam system pendidikan  Islam  itu  sendiri, Krisiskonseptual  yang  dimaksud adalah  pembagian  ilmu-ilmu  di dalam  Islam,  yaitu  pemisahan ilmu-ilmu profane (ilmu-ilmu keduniaan)  dengan  ilmu-ilmu sakral (ilmu-ilmu agama).
c. Krisis  kelembagaan  disebabkan karena  adanya  dikotomi  antara lembaga-lembagapendidikan yang menekankan pada salah satu aspek  dari  ilmu-ilmu  yang  ada, apakah  ilmu-ilmuagama  ataukah ilmu-ilmu umum.
d. Pendidikan Islam krisis metodologi dan krisis paedagogik.
e. Krisis Orientasi. Lembaga-
lembaga  pendidikan  Islam  atau sistem pendidikan
Islam padaumumnya  lebih  berorientasi ke  masa  silam  daripada  masa depan.
f. Masih  terlalu  tergantung  pada pola  pendidikan  yang  digariskan pemerintah, yaknipendidikan untuk menopang program pembangunan.
g. Kekurangan dana sehingga pendidikan  Islam  diorientasikan kepada
seluruh
konsumenpendidikan  Islam  juga didikte  oleh  lembaga  penentu lapangan kerja.
h. Masih labilnya sistem pendidikan nasional.
i. Perkembangan  kebudayaan  dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga
duniapendidikan semakin tidak berdaya
berkompetensi dengan laju perubahan masyarakat danperkembangan kebudayaan.
j. Apresiasi  masyarakat  terhadap lembaga  pendidikan  Islam  yang belum cukupmenggembirakan dan  hambatan  psikologis  yang

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
bermula  dari  ketidakberdayaan
pendidikan Islamdalam
memenuhi logika persaingan.
k. Adanya  pelapisan  sosial  yang didasarkan  pada  ukuran  serba materialistik
dan menyebabkanmasyarakat
berlomba  menyerbu  sekolah  atau lembaga pendidikan favorit,
dengan  tidakmengindahkan  lagi aspek ideologis yang
tersembunyi di baliknya.
5. Alternatif pemikiran pendidikan Islam masa reformasi
Penataan kembali sistem
pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan dengan sekadarmodifikasi atau tambal sulam system pendidikan Islam yang ada di Negeri ini,upaya tersebut memerlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi,
danreorientasi,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Dibutuhkan  suatu  konsep  yang
menjernihkan  dari  aspek  tujuan,
metode, dankurikulum pendidikan Islam itu sendiri.
b. Reformulasi  pendidikan,  artinya merumuskan  kembali  ilmu-ilmu Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukanhanya persoalan konseptual,  akan  tetapi  juga persoalan-persoalan yang
kadang-kadang sarat denganideologis.
c. Pengembangan  sikap  penerimaan kultural  yang  sadar  terhadap perubahan akanmenciptakan sistem  pendidikan  yang  lebih berorientasi ke masa depan (future oriented), tidak hanyasekadar berorientasi ke masa belakang (past oriented).
d. Rekontruksi kelembagaan.
e. Perumusan kembali makna pendidikan.
f. Keharusan  dilakukan  pendekatan baru  dalam  proses  kependidikan itu sendiri. Pendidikanharus dipahami  sebagai  sebuh  proses yang berkelanjutan dan berkeseimbangan.
g. Penumbuhan  semangat  scientific inguiry (semangat penelitian ilmiah)  dan  semangat  ingintahu pada anak didik.

## C. Kesimpulan
Ere  reformasi  telah  membawa banyak  dampak  dan  perubahan  dari sistem  pendidikan  yang  sentralisasi  ke desentralisasi  yag  masing-masing  akan membawa  konsekuensi  yang  jauh berubah  di  dalam  penyelenggaraan pendidikan Nasional. Secara umum ada beberapa  hal  dampak  politik  reformasi

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
bagi pendidikan Islam, yang diantaranya adalah:
1. Undang-undang  No  20  Tahun  2003 juga menyebutkan bahwa Pesantren, Ma’had  Ali,  Roudlotul  Atfal  dan
majlis taklim juga termasuk kedalam system pendidikan
Nasional.
2. Lahirnya kebijakan peningkatan anggaran  sebesar  20%  dari  APBN dan APBD
3. Adanya  kebijakan  pemerintah  yang menghendaki madrasah sebagaisekolah umum yang
bercirikan ke-agamaan
4. Eksistensi  pendidikan  Islam  di
Indonesia  ini  dari  masa  Reformasi hingga sekarang menghadapi berbagai  macam  problem  yang diantaranya adalah:
5. Penggunaan pemikiran Islam klasik,
6. Adanya krisis konseptual atau pembatasan  ilmu  di  dalam  system pendidikan Islam itu sendiri,
7. Krisis kelembagaan disebabkan karena  adanya  dikotomi  antara lembaga-lembaga  pendidikan  yang menekankan  pada  salah  satu  aspek dari  ilmu-ilmu  yang  ada,  apakah ilmu-ilmu  agama  ataukah  ilmu-ilmu umum.
8. Pendidikan  Islam  krisis  metodologi dan krisis paedagogik.
9. Krisis  Orientasi,  Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sistem pendidikan  Islam  pada  umumnya lebih  berorientasi  ke  masa  silam daripada masa depan.
10. Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah,  yakni  pendidikan  untuk menopang program pembangunan.
11. Kekurangan dana sehingga
pendidikan Islam diorientasikan kepada seluruh konsumen pendidikan  Islam  juga  didikte  oleh lembaga penentu lapangan kerja.
12. Masih  labilnya  sistem  pendidikan nasional.
13. Perkembangan  kebudayaan  dan perubahan  masyarakat  yang  cepat sehingga  dunia  pendidikan  semakin tidak berdaya berkompetensi dengan laju  perubahan  masyarakat  dan perkembangan kebudayaan.

## Daftar Pustaka
Ali daud, Standar Nasional
Pendidikan ,Jakarta:
Cemerlang,
2005.
Arief Subhan, Lembaga  pendidikan Islam Indonesia  abad  ke-20  Pergumulan antara  Modernitas  dan  Identitas,
Jakarta: Kencana, 2012.
Azzumardi  Azra, Asal  Usl  Modernisasi Islam, Bandung: Mizan, 2002.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2019. Vol.6. No.2
©2014-2019j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Undang-undang  20  tahun  2003  tentang system pendidikan Nasional
Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  serta pentingnya  tenaga  guru  dan  dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.
UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.