## EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP WARGA DI KELURAHAN NGAGELREJO, KECAMATAN WONOKROMO KOTA SURABAYA
Valeria Ulu, Nihayatus Sholichah Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr. Soetomo Surabaya nonabelu97@gmail.com , ninis.fadillah@gmail.com

## Abstract
Housing  and  settlements  are  one  of  the  basic  human  needs  that  are  important  factors  in improving human dignity and the quality of a prosperous life in a just and prosperous society. The problem of slums which is mostly inhabited by the poor is a complex and intertwined phenomenon, because it has long been a social problem in the community. One of the efforts of the Surabaya City Government to reduce uninhabitable housing is through the Slum Areas Social  Rehabilitation  Program  (RSDK).Research  on  the  Evaluation  of  the  Slum  Region Social Rehabilitation Program for Improving the Quality of Life of Residents was carried out to  describe  the  extent  of  the  Evaluation  and  Impact  of  the  Implementation  of  the  RSDK Program,  using  descriptive  qualitative  research  methods  based  on  the  criteria  of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equality, Responsiveness and Accuracy.
The  results  of  this  evaluation  indicate  that  in  general  the  Program  Implementation  was sufficient to meet the criteria targeted at the implementation program. In terms of efficiency, program implementation still has shortcomings due to the minimum timeframe specified and also the implementation process that is appropriate to the cost per stage. Adequacy is judged by  the  success  of  the  development  is  still  low  due  to  complaints  from  some  program beneficiaries. The similarity is seen based on the costs incurred for the Construction of Home Improvements have been carried out fairly. The level of community responsiveness related to program implementation is quite good because of the role of the local community in helping the program implementation process. The accuracy of the program implementation related to the results or program objectives are in accordance with what is desired. The physical impact that occurs with the construction of uninhabitable housing improvement programs can help the development of environmental conditions in the communities living in slums. Meanwhile, the  social  impact  that  occurs is  to  bring  up  value  that  is  useful  and  useful  for  the  needs  of people's lives.
Keywords : Evaluation,  Slum  Area  Social  Rehabilitation  Program,  Quality  of  Life Improvement

## I. PENDAHULUAN
Permukiman Kumuh merupakan masalah  yang  hampir  dihadapi  semua  kota- kota besar di Indonesia bahkan oleh kota-kota besar  yang  ada  di  Negara  berkembang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang  terus  meningkat  setiap  tahun  sehingga dapat  menyebabkan  tingginya  permintaan akan perumahan di perkotaan dan menimbulkan  permukiman  yang  padat. Penyebab  masalah  lain  yang  dihadapi  dalam pemenuhan  kebutuhan  akan  perumahan  yang ada  di  perkotaan  antara  lain  adalah  karena minimnya  lahan  permukiman  sehingga  harga lahan semakin tinggi.
Kota  Surabaya  merupakan  kota metropolitan  kedua  di  Indonesia  dengan kepadatan  penduduk  berdasarkan  data  dari Dispendukcapil  sebanyak  3.095.026  jiwa pada  tahun  2019.  Sedangkan,  berdasarkan data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Pada  tahun 2018  penduduk  miskin  Kota  Surabaya sebanyak  141.000  jiwa,  dengan  luas  wilayah kota 326,81 hektar. Dengan adanya kepadatan penduduk  tersebut  bisa  di  pastikan  akan terjadi  peningkatan  daerah  kumuh  di  kota Surabaya. Hal ini dapat membuat masyarakat yang  berada  di  daerah  kumuh  tersebut  sulit untuk  memperbaiki  kondisi  tempat  tinggal mereka  yang  semakin  lama  semakin  tidak
layak  untuk  dijadikan  tempat  tinggal  yang sehat  dan  nyaman.  Pendapatan  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat  yang  rendah  juga  dapat mengakibatkan  ketidakmampuan  masyarakat untuk  membangun  ataupun  menyewa  tempat tinggal yang layak, sehingga masyarakat lebih memilih bertempat tinggal di kawasan daerah yang  kumuh  karena  harga  lahan  yang  cukup murah.  Masyarakat  juga  tidak  peduli  akan kondisi fisik lingkungan yang buruk, di mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan,  sumber  pencemaran,  penyebaran penyakit  serta  perilaku  menyimpang,  yang berdampak  terhadap  kehidupan  masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Kawasan  kumuh  adalah  sebuah kawasan  dengan  tingkat  kepadatan  populasi tinggi  di  sebuah  kota  yang  umumnya  dihuni oleh  masyarakat  miskin.  Kawasan  kumuh juga  dapat  temui  di  berbagai  kota-kota  besar di dunia. Menurut PP Nomor 14 Tahun 2016 Pasal  1  ayat  2  tentang  Penyelenggaraan Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman,  di mana  di  sebutkan  bahwa  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  adalah  satu  kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan  permukiman,  pemeliharaan dan  perbaikan,  pencegahan  dan  peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh,
penyediaan  tanah,  pendanaan  dan  sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu  kebutuhan  dasar  manusia  yang  menjadi faktor penting terhadap peningkatan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini pula merupakan bagian dari pembangunan nasional  yang  perlu  ditingkatkan  maupun dikembangkan  secara  terpadu,  terarah, terencana dan berkesinambungan.
Permasalahan  daerah  kumuh  yang  sebagian besar  dihuni  oleh  masyarakat  miskin merupakan  suatu  fenomena  yang  kompleks dan  saling  terikat,  sebab  hal  tersebut  sudah lama menjadi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.  Oleh  karena  itu,  terdapat kebijakan  maupun  program  yang  telah dilakukan Pemerintah hingga saat ini.
Peran  aktif  dari  Pemerintah  untuk mengurangi rumah-rumah kumuh yang ada di kota  Surabaya  tidak  ada  henti-hentinya memperbaiki  agar  terciptanya  rumah  yang sehat  dan  layak  untuk  dihuni.  Salah  satu upaya  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk mengurangi  rumah tidak  layak  huni  ini  yaitu melalui  Program  Rehabilitasi  Sosial  Daerah Kumuh  (RSDK).  Program  Rehabilitasi
Daerah Kumuh adalah Program Refungsionalisasi untuk memungkinkan
masyarakat  atau  seseorang  agar  mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan  pada  kawasan  perumahan  yang kondisi  fisik  dalam  lingkungannya  masih memerlukan perbaikan.
Program  Rehabilitasi  Sosial  Daerah Kumuh  di  Kota  Surabaya  merupakan  salah satu program pembangunan yang berdasarkan partisipasi dari masyarakat ( community based development ).  Pelaksanaan  program  ini diarahkan  untuk  Pemberdayaan  terhadap warga ataupun masyarakat setempat agar bisa meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  serta lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.  Program  Rehabilitasi  Sosial Daerah  Kumuh  ini  telah  dilaksanakan  sejak tahun  2003  dan  masih  berkelanjutan  hingga saat  ini,  dengan  pedoman  pelaksanaan programnya  terlampir  pada  Peraturan  Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman  Umum  Pelaksanaan  Program Rehabilitasi  Sosial  Daerah  Kumuh  Kota Surabaya.
Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini yang terdapat dalam Peraturan  Wali  Kota  Surabaya  Nomor  41
Tahun 2015 yaitu berisi tentang:
a) Mengurangi  dan  mengentas  kehidupan keluarga miskin dipermukiman kumuh.
b) Meningkatkan
kualitas lingkungan
permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana  dan  prasarana,  maupun  kondisi sosial ekonomi masyarakat.
c) Pemberdayaan masyarakat untuk
menumbukan  inisiatif,  kreatifitas,  dan jiwa  kemandirian  dalam  pelaksanaan kegiatan  kesejahteraan  dilingkungan tempat tinggalnya.
d) Meningkatkan  kemampuan  usaha  dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang menunjang perekonomian keluarga miskin.
Menurut  Perwali  Surabaya  Nomor  41 Tahun  2015  Pelaksanaan  Program  ini dilaksanakan  oleh  pihak  Unit  Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM). Pada Pelaksanaan tugasnya pihak UPKM berkoordinasi ataupun melakukan  kerjasama  dengan  lembaga- lembaga  lainnya  di  wilayah  kelurahan setempat dalam meningkatkan efektifitas serta kapasitas  UPKM  baik  dalam  aspek  sosial, ekonomi maupun lingkungan fisik.
Diantara  banyaknya  Kecamatan  di Kota  Surabaya  ini,  salah  satu  Kecamatan yang  berhak  mendapatkan  bantuan  Program ini  ialah  Kecamatan  Wonokromo  tepatnya  di Kelurahan Ngagelrejo. Seperti yang diketahui bahwa  Kelurahan  Ngagelrejo  merupakan
daerah  Kelurahan  yang  juga  rawanakan Permukiman  Kumuh.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  hasil  musyawarah  rencana pembangunan  (Musrembang)  maka  Program Rehabilitasi  Sosial  Daerah  Kumuh  yang diusulkan oleh UPKM  Kelurahan bagi warga Ngagelrejo telah disepakati oleh Dinas Sosial Kota  Surabaya  dan  sebanyak  7  Unit  Rumah warga  yang  mendapat  bantuan  Program tersebut  dan  Pelaksanaan  Programnya  telah dilaksanakan  pada  tahun  2018  lalu  dengan pencairan dana termin I sebesar 30 %.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor  (1975:5)  dalam  buku  Moleong (2006:4)  mengemukakan  bahwa  metodologi kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati.
Fokus  pada  penelitian  ini  adalah evaluasi efektivitas dari pelaksanaan program rehabilitasi  sosial  daerah  kumuh.  dan mengenai  evaluasi  dampak-dampak  dalam pelaksanaan  program  tersebut  yang  berkaitan dengan  peningkatan  kehidupan  warga  di Kelurahan  Ngagelrejo.  Dalam  penelitian  ini peneliti menggunakan teori evaluasi
kebijakan  menurut  William  Dunn  (2003) yang  diantaranya  terdapat  6  (enam)  tipe kriteria  utama  untuk  mendapatkan  hasil evaluasi  kebijakan  yaitu  :  (1)  Efektivitas ( effectiveness );  2)  Efisiensi  ( efficiency );  3)
Kecukupan ( adequacy ); 4) Kesamaan ( equity ); 5) Responsivitas ( responsiveness ); 6)
Ketepatan  ( appropriateness ).  Teknik-teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Teknik Wawancara  ,  Teknik  Dokumentasi,  Teknik Observasi

## III. PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan  merupakan  serangkaian tujuan  dan  sasaran  dari  program-program pemerintah.  Pengertian  kebijakan  menurut Lemieux  dikutip  Wahab  (2012:15)  yaitu Kebijakan Publik merupakan produk aktivitas-aktivitas  yang  dimaksudkan  untuk memecahkan  masalah-masalah  publik  yang terjadi  dilingkungan  tertentu  yang  dilakukan oleh  aktor-aktor  politik  yang  hubungannya terstruktur  dan  keseluruhan  proses  aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.
Friederich dikutip oleh Wahab (2012:9-10)  mengartikan  juga  kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada  tujuan  yang  diusulkan  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan
tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari peluang-peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Anderson dalam
Lembaga
Administrasi  Negara  (2000:2)  mengartikan kebijakan  publik  sebagai  suatu  respon  dari sistem  politik  terhadap demands/claims dan supports yang  mengalir  dari  lingkungannya. Berdasarkan  pengertian  ini,  dalam  Widodo (2007:13)
Atas  dasar  pengertian  tersebut  dapat ditemukan  elemen  yang  terkandung  dalam kebijakan  publik  sebagaimana  apa  yang dikemukakan  oleh  Anderson  yang  dikutip oleh Widodo (2007:14) diantaranya mencakup hal-hal berikut : 1) Kebijakan  selalu  mempunyai  tujuan  atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2) Kebijakan  berisi  tindakan  atau  pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3) Kebijakan  adalah  apa  yang  benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah
mengenai  suatu  masalah  tertentu)  dan bersifat  negatif  (keputusan  pejabat pemerintah  untuk  tidak  melakukan sesuatu).
5) Kebijakan publik (positif) selalu
berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoriatif).

## B. Aktor-aktor Kebijakan Publik
Dalam  membahas  pemeran  serta aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara Negara-negara berkembang  dengan  Negara-negara  maju.  Di Negara  berkembang,  struktur  pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan Negara maju, kecenderungan struktur pembuatan keputusan di  Negara-negara  maju  adalah  lebih kompleks.  Perbedaan  ini  disebabkan  salah satunya  oleh  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam perumusan kebijakan.
Aktor  atau  pemeran  dalam  proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam 2 yakni  para  pemeran  serta  resmi  dan  para pemeran  serta  tidak  resmi.  Yang  termasuk dalam  pemeran  serta resmi  adalah  agen-agen pemerintah  (birokrasi),  Presiden  (eksekutif), legislatif,  dan  yudikatif.  Sedangkan  yang termasuk  dalam  pemeran  tidak  resmi  adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga individu (Winarno 2008).
C. Tipe atau Jenis Kebijakan Publik James E. Anderson sebagaimana yang dikutip  oleh  Suharno  (2010),  mengatakan kategori kebijakan publik.
1. Kebijakan  substantif  versus  kebijakan procedural
2. Kebijakan  distributif  versus  kebijakn regulatori versus kebijakan redistributif 3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik 4. Kebijakan yang berkaitan terhadap barang umum  ( public  goods )  dan  barang  privat ( privat goods )
D. Tahap-tahap Kebijakan Publik Charles  Lindblom  dalam  (Winarno 2014) mengemukakan bahwa proses pembuatan  kebijakan  publik  merupakan proses  yang  kompleks  karena  melibatkan banyak  proses  maupun  variabel  yang  harus dikaji  oleh  aktor  pembuat  kebijakan.  Oleh karena  itu,  beberapa  ahli  politik  yang menaruh  minat  untuk  mengkaji  kebijakan publik  membagi  proses-proses  penyusunan kebijakan  publik  ke  dalam  beberapa  tahap. Tujuan  pembagian  seperti  ini  adalah  untuk memudahkan  dalam  mengkaji  kebijakan publik.
Tahap-tahap  kebijakan  publik  yang dikemukakan  oleh  Dunn  (2003)  adalah sebagai berikut:
a. Tahap Penyusunan Agenda
b. Tahap Formulasi Kebijakan
c. Tahap Adopsi Kebijakan
d. Tahap Implementasi Kebijakan
e. Tahap Evaluasi Kebijakan

## E. EVALUASI KEBIJAKAN
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan
Pada  umumnya,  evaluasi  kebijakan adalah  penilaian  atas  kebijakan  yang  tengah atau  sudah  diimplementasikan.  Sebenarnya tidak  hanya  itu,  menurut  Lester  &  Stewart dalam  Agustino  (2017:163-164)  evaluasi kebijakan  juga  berusaha  untuk  menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya  suatu  kebijakan  berdasar  pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi  kebijakan  ada  tiga  hal  yang  perlu diperhatikan :
1. Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument
(cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai
hasil dari penggunaan instrument tersebut.
2. Evaluasi  kebijakan  berusaha  untuk menilai  kepantasan  tujuan  atau  target
dengan  masalah  yang  dihadapi.  Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan  diri  pada  substansi  dari kebijakan publik yang ada.
3. Evaluasi  kebijakan  berusaha  juga  untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama  dari  segi  metodologi.  Artinya, evaluasi  kebijakan  diupayakan  untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian  yang  dilakukan  atas kebijakan  yang  dievaluasi.  Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan belajar bagi para pelaku kebijakan yang lain.
Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing  menunjuk  pada aplikasi  beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil kebijakan  dan  program.  Secara  umum  istilah evaluasi  disamakan  dengan  penaksiran ( appraisal ),  pemberian  angka  ( rating), dan penilaian  ( assessment) ,  kata-kata  yang menyatakan  usaha  untuk  menganalisis  hasil kebijakan  dalam  arti  satuan  nilainya.  Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi  informasi  mengenai  nilai  atau manfaat  hasil  kebijakan.  William  N.  Dunn (2003:608)
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan
Menurut  Dunn  yang  dikutip    Leo Agustino (2017:175) ada tiga fungsi evaluasi yang perlu di jabarkan yaitu :
a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi  yang  valid  dan  dipercaya mengenai  kinerja  kebijakan.  Kinerja  kerja yang dinilai
b. Evaluasi  kebijakan  berfungsi  memberi sumbangan  pada  klarifikasi  dan  kritik terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari pemilihan tujuan dan target.
c. Evaluasi  kebijakan  berfungsi  juga  untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.
Sedangkan,  Menurut  Samudra  dan kawan-kawan dalam Nugroho (2013),
evaluasi  kebijakan  publik  memiliki  empat fungsi, yaitu:
a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas  pelaksanaan  program  dan  dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan  antar  berbagai  dimensi  realitas yang diamatinya.
b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui  apakah  tindakan  yang  dilakukan oleh  para  pelaku,  baik  birokrasi  maupun pelaku  lainya  sesuai  dengan  standar  dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c. Audit.  Melalui  evaluasi  dapat  diketahui, apakah  output  benar-benar  sampai  ke tangan  kelompok  sasaran  kebijakan,  atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa  akibat  sosial  ekonomi  dari  kebijakan tersebut.
3. Sifat Evaluasi Kebijakan
William Dunn (2003) mengemukakan bahwa  dalam  pelaksanaan  evaluasi  akan menghasilkan  tuntutan-tuntutan  yang  bersifat evaluatif.  Fokus  utama  dalam  pelaksanaan evaluasi  kebijakan  tersebut  bukan  hanya mengenaifakta  atau  aksi  tetapi  lebih  kepada nilai  terhadap  kebijakan  publik.  Oleh  Karena itu, evaluasi mempunyai perbedaan karakteristik yang membedakannya
darimetode-metode analisis kebijakan seperti:
1. Fokus  nilai.  Evaluasi  merupakan  usaha untuk  mengetahui  manfaat  dankegunaan sosial  dari  kebijakan  atau  program  yang dilakukan pemerintah, dan bukan sekedar untuk mengumpulkan informasi mengenai  hasil  aksikebijakan  yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. 2. Interdependensi Fakta-Nilai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilankebijakan tidak hanya
didasarkan  pada  kepuasan  sejumlah
individu, kelompok, atau seluruh masyarakat.
3. Orientasi  Masa  Kini  Dan  Masa  Lampau. Evaluasi  bersifat  retrospektif  dansetelah aksi-aksi dilakukan (ex post) dan bersifat prospektif  dan  dibuat  sebelum  aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan  terhadap  adanya  evaluasi mempunyai  kualitas  ganda  karena  nilai- nilai  itu  dipandang  sebagai  tujuan sekaligus dipandang sebagai sebuah cara.
4. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan
Tipe  Evaluasi  Kebijakan  menurut Widodo  (2007:112)  yang  dibedakan  menjadi dua macam tipe yakni sebagai berikut : 1. Tipe  evaluasi  hasil  ( outcomes  of  public policy  implementation )  merupakan  riset
yang  mendasarkan  diri  pada  tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan  kebijakan  adalah  sejauhmana apa  yang  menjadi  tujuan  program  dapat dicapai.
2. Tipe  evaluasi  proses  ( process  of  public policy implementation ) yaitu riset evaluasi yang  mendasarkan  diri  pada  petunjuk pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan
suatu  kebijakan  adalah  kesesuaian  proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk  ( guide  lines )  yang  telah ditetapkan.
Adapun  tipe  evaluasi  kebijakan  yang lain  menurut  James  Anderson  yang  dikutip dalam  Budi  Winarno  (2014:230),  James membagi  membagi  tipe  evaluasi  kebijakan dalam tiga tipe yakni :
1. Evaluasi  kebijakan  dipahami  sebagai kegiatan  fungsional.  Bila  evaluasi kebijakan  dipahami  sebagai  kegiatan fungsional,  maka  evaluasi  kebijakan dipandang  sebagai  kegiatan  yang  sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Evaluasi  kebijakan  yang  memfokuskan diri  pada  bekerjanya  kebijakan  atau program-program tertentu.
3. Evaluasi  kebijakan  sistematis.  Evaluasi sistematis  melihat  secara  obyektif program-program kebijakan yang dijalankan  untuk  mengukur  dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan  yang  telah  dinyatakan tersebut tercapai.
Adapun  Empat  jenis  tipe  evaluasi  menurut Finsterbuch dan Motz sebagai berikut :
Tabel 1 Jenis Evaluasi Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran Kelompok Kontrol Informasi Yang Diperoleh Sebelum  Sebelum Single program  after only Tidak Ya Tidak ada  Keadaan kelompok sasaran Single program before after Ya Ya Tidak ada  Perubahan kelompok sasaran Single program after only Tidak Ya Ada Keadaan sasaran dan bukan sasaran Comparative before after Ya Ya Ada Efek program terhadap kelompok sasaran Sumber: Subarsono, 2013 Dari  empat  jenis  evaluasi  yang  dikemukakan oleh  Fintersbuch  dan  Motz  dapat
dilihat bahwa :
1) Evaluasi Single  program  after-only merupakan jenis studi evaluasi yangpaling lemah karena tidak diketahui  baik  tidaknya  program terhadapkelompok  sasaran,  dan  tidak diketahui  juga  keadaan  kelompok sasaransebelum dilaksanakannya program.
2) Evaluasi Single  program  before-after dapat  digunakan  untuk  mengetahui kelompok  sasaran  sebelum  menerima
program  tetapi  tidak  dapatmengetahui efek dari program tersebut. 3) Evaluasi Comparative after-only merupakan  jenis  evaluasi  dengan caramembandingkan  kelompok  sasaran dengan kelompok kontrol. Padaevaluasi jenis  ini  efek  program  terhadap kelompok sasaran tidakdiketahui.
4) Evaluasi Comparative before-after merupakan gabungan dari ketigajenisevaluasi  di  atas.  Kelemahan yang ada di ketiga jenis evaluasi di atas dapat diatasi oleh jenis evaluasi ini.

## 5. Langkah-langkah Evaluasi Kebijakan
Untuk  melakukan  evaluasi  yang  baik dengan margin kesalahan  yang  minimal beberapa  ahli  mengembangkan  langkah- langkah  dalam  evaluasi  kebijakan.  Dunn dalam  Santoso  (2008)  menyatakan  ada langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam evaluasi kebijakan, antara lain :
1. Spesifikasi program kebijakan.
2. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran melandasi program.
3. Koleksi informasi program kebijakan.
4. Modeling program kebijakan.
Sementara Schuman (dalam Winarno,2012) terdapat  enam  langkah  dalam evaluasi kebijakan publik yakni : 1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan
program yang akan dievaluasi.
2. Analisisterhadap masalah,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubaha yang terjadi 5. Menentukan  apakah  perubahan  yang diamati  merupakan  akibat  dari kegiatan tersebut atau karena
penyebab lain, 6. beberapa  indikator  untuk  menentukan keberadaaan suatu dampak. 6. Kriteria Evaluasi Kebijakan Setelah mengetahui tentang pendekatan-pendekatan dari evaluasi
kebijakan  tentunya  terdapat  pula  kriteria- kriteria  dalam  evaluasi  kebijakan.  Kriteria yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  suatu kebijakan  menurut  Dunn  (2003:429)  ada enam langkah berikut penjelasannya:
a) Efektivitas
Efektivitas  ( effectiveness )  berkenaan dengan  apakah  suatu  alternatif  mencapai hasil  (akibat)  yang  diharapkan,  atau mencapai  tujuan  dari  diadakannya tindakan.
b) Efisiensi
Efisiensi  ( efficiency )  berkenaan  dengan jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk mengasilkan tingkat efektivitas tertentu.
c) Kecukupan
Kecukupan ( adequacy ) berkenaan
dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat efektivitas  memuaskan  kebutuhan,nilai, atau  kesempatan  yang  menumbuhkan adanya masalah.
d) Kesamaan
Kesamaan  ( equity )  erat  berhubungan dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan
usaha  antara  kelompok-kelompok  yang berbeda dalam masyarakat. e) Responsivitas
Responsivitas ( responsiveness ) berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
f) Ketepatan
Ketepatan ( appropriateness ) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive,  karena  pertanyaan  tentang ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Tabel 2.  Kriteria Evaluasi Tipe Kriteria Pertanyaan Efektivitas Apakah  hasil  yang  dinginkan  telah dicapai? Efisiensi Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan   Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang dinginkan dalam memecahkan masalah? Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan  dengan  merata  kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivitas   Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  dinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Sumber : Dunn (2003:610)

## F. PERMUKIMAN KUMUH
Secara  umum,  kawasan  kumuh diartikan sebagai suatu kawasan permukiman ataupun  bukan  kawasan  permukiman  yang dijadikan  sebagai  tempat  tinggal  yang bangunan-bangunannya berkondisi
substandard  atau  tidak  layak  huni  oleh penduduk  miskin  yang  padat.  Kawasan  yang sesungguhnya  tidak  diperuntukkan  sebagai daerah  permukiman  di  banyak  kota  besar oleh  penduduk  miskin  yang  berpenghasilan
rendah  dan  tidak  tetap  di  okupasi  untu dijadikan  tempat  tinggal,  seperti  bantaran sungai,  pinggir  rel  kereta  api,  tanah-tanah kosong  sekitaran  pabrik  atau  pusat  kota,  dan bawah jembatan.
Rudiyanto  (2008:8)  menentukan  dua standar  permukiman  kumuh,  yaitu  sebagai berikut:
a) Ditinjau  dari  keadaan  kondisi  rumahnya, antara lain dilihat dari struktur rumahnya, pemisahan  fungsi  ruang,  kepadatan hunian ruang / rumah dan bangunan serta tatanan bangunan.
b) Ditinjau  dari  ketersediaan  prasarana  dan lingkungan,  seperti  air  bersih,  sanitasi, ketersediaan  fasilitas  tempat  ibadah, pendidikan,  kesehatan,  sarana  ekonomi, ada  tidaknya  ruang  terbuka  diluar perumahan.
Suparlan (2004) mengartikan kawasan kumuh  adalah  kawasan  dimana  rumah  dan kondisi  hunian  masyarakat  di  kawasan tersebut  buruk.  Rumah  maupun  sarana  dan prasarana  yang  ada  tidak  sesuai  dengan standar  kebutuhan,  kepadatan  bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan  prasarana  jalan,  ruang  terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.
Adapun  ciri-ciri  permukiman  kumuh seperti  yang  diungkapkan  oleh  Prof.DR. Parsudi Suparlan adalah :
1. Fasilitas  umum  yang  kondisinya  kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi  hunian  rumah  dan  pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya kurang mampu atau miskin.
3. Adanya  tingkat  frekuensi  dan  kepadatan volume  yang  tinggi  dalam  penggunaan ruang-ruang  yang  ada  di  pemukiman kumuh  sehingga  mencerminkan  adanya ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman  kumuh  merupakan  suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan  sosial  yang  jelas,  yaitu  terwujud sebagai ;
a. Sebuah  komuniti tunggal  yang  berada  di atas  tanah  milik  Negara,  dan  karena  itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
c. Sebuah satuan komuniti yang merupakan bagian  dari  sebuah  RT  atau  RW  atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan dan bukan hunian liar.
5.     Penghuni pemukiman secara sosial dan ekonomi  tidak  homogeny,  warganya
mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan  yang  beranekaragam,  begitu juga  asal  muasalnya.  Dalam  masyarakat pemukiman  kumuh  juga  dikenal  adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan  ekonomi  mereka  yang berbeda-beda tersebut.
6.     Sebagian     besar.    penghuni  pemukiman kumuh  adalah  mereka  yang  bekerja disektor  informal  atau  mempunyai  mata pencaharian tambahan disektor informil.

## G. PROGRAM  REHABILITASI  SOSIAL
DAERAH KUMUH (RSDK)
Rehabilitasi  Sosial  Daerah  Kumuh (RSDK)  merupakan  proses  refungsionalisasi dan  pengembangan  untuk  memungkinkan masyarakat atau seseorang mampu melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar dan  lebih  berdaya  dalam  kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan  kampung  yang  kondisi  fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.
Program  RSDK  dirumuskan  dan dilaksanakan
dengan menggunakan pendekatan bottom  up dimana  pelaksanaan kegiatan dilakukan di lapangan dilakukan atas inisiatif  dan  aspirasi  dari  masyarakat,  mulai dari  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan sampai  dengan  pengawasan  pelaksanaan
pembangunan.  Masyarakat  memiliki  peran yang  sangat  penting  dan  dituntut  untuk terlibat  secara  aktif  dalam  pelaksanaan program ini, keberhasilan program ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.
Rehabilitasi  Sosial  Daerah  Kumuh (RSDK)  diimplementasikan  dalam  kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya  kebutuhan  material,  spiritual, dan  sosial  warga  Negara  agar  dapat  hidup layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Adapun  tujuan  dari  program  RSDK  Kota Surabaya adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan  kualitas  kehidupan  sosial ekonomi masyarakat dan keluarga miskin utamanya di Kawasan Kumuh;
b. Meningkatkan kualitas lingkungan
hunian  melalui  suatu  upaya  penyadaran dan  perlunya  penanganan  terpadu  baik dari  aspek  fisik,  sarana  dan  prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya; c. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan  inisiatif,  kreatifitas,  dan jiwa  kemandirian  dalam  pelaksanaan kegiatan  peningkatan  kesejahteraan    di lingkungan tempat tinggalnya;
d. Meningkatkan  kemampuan  usaha  dalam rangka pengembangan
sumber pendapatan  yang  dapat  menunjang perekonomian keluarga.
Dengan  demikian,  Komponen  utama program  RSDK  yang  diimplementasikan  di kawasan perumahan kampung terdiri dari : a. Penyiapan UPKM.
Untuk  pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi sosial  daerah  kumuh  pada  wilayah kelurahan  dilakukan  dengan  penyiapan suatu  lembaga  lokal  yaitu  UPKM.
Kegiatan berupa penyiapan dan penguatan  UPKM  serta  pembekalan untuk  keberlanjutan  dan  kemandirian UPKM  bersama  masyarakat.  Pola pembentukan  UPKM  berdasarkan  atas inisiatif  dan  aspirasi  dari  masyarakat
( bottom  up) .  UPKM  bertanggungjawab
kepada warga melalui forum musyawarah pemangku
kepentingan diwilayah kelurahan  dan  kepada  Pemerintah  Kota Surabaya  mengenai  pelaksanaan  dan
pengelolaan  kegiatan  serta  penggunaan dana, sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Perbaikan  Lingkungan  dan  Bangunan Rumah tidak layak huni.
Kegiatan  perbaikan  rumah  tidak  layak huni,  bukan  semata-mata  kegiatan  yang berorientasikan
fisik, melainkan
merupakan suatu satu kesatuan penanganan dengan aspek sosial ekonomi yang berorientasi pada kerangka pemberdayaan  masyarakat  dan  keluarga.
Kegiatan  perbaikan  dilakukan  pada bangunan  rumah  dengan  konstruksi sederhana.
Kegiatan perbaikan lingkungan  dan  bangunan  rumah  tidak layak  huni,  diberikan  kepada  keluarga miskin  yang  prasarana  lingkungan  atau bangunan rumhanya mendapatkan prioritas  yang  segera  diperbaiki,  dengan memperhatikan  kondisi  fisik  rumah, gangguan  yang  dialami  keluarga  akibat kondisi  rumah  yang  layak  huni  dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Jenis  komponen  bangunan  rumah  yang diperbaiki terdiri dari ;
• Perbaikan atap;
• Perbaikan dinding;
• Perbaikan lantai;
• Perbaikan komponen bangunan rumah lainnya.
c. Penumbuhan dan pengembangan ketrampilan  sosial  ekonomi-ekonomi keluarga.
Ada pula tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program RSDK yang terdiri dari :
a. Sosialisasi  program  tingkat  Kelurahan dan penyiapan UPKM
b. Kegiatan pembekalan UPKM
c. Pengumpulan  usulan  calon  penerima manfaat
d. Musyawarah pembuatan KRKK
e. Persiapan pelaksanaan kegiatan
f. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial-
ekonomi keluarga.
g. Perbaikan  lingkungan  dan  bangunan rumah tidak layak huni
1.    Program  Rehabilitasi  Sosial  Daerah Kumuh (RSDK) Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat ( Community based
development) . Pelaksanaan  program  diarahkan  untuk melakukan  pemberdayaan  kepada  warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan  kondisi  sosial  ekonomi  dan lingkungannya
secara mandiri dan berkelanjutan. Pelaksanaan program RSDK di Kota  Surabaya  merupakan  salah  satu  upaya meningkatkan kondisi permukiman dan sosial masyarakat  di  Kota  Surabaya,  dimana penanganannya  dilakukan  secara  terpadu, baik  dalam  hal  perbaikan  fisik  lingkungan, sosial  maupun  ekonomi  masyarakat  di lingkungan perkampungan.
Adapun  bentuk  komponen  program RSDK  yang  diimplementasikan  di  kawasan perumahan kampung terdiri dari : a) Penyiapan UPKM b) Perbaikan  Lingkungan  dan  Bangunan Rumah Tidak Layak Huni c) Penumbuhan atau pengembangan keterampilan sosial ekonomi keluarga
Lokasi  implementasi  program  RSDK adalah kelurahan yang ada di Kota Surabaya, dengan memperhatikan usulan warga dan atau kelurahan yang disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kondisi dilapangan  dan  ketersediaan  anggaran. Pembiayaan  Implementasi  program  RSDK Kota  Surabaya  menggunakan  dana  yang bersumber dari APBD Kota Surabaya.
Secara  umum,  alokasi  pembiayaan kegiatan  program  RSDK  Kota  Surabaya, menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan  anggaran  dan  kegiatan  yang terkait  program  RSDK.  Pemanfaatan  alokasi dana  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  yang berupa :
a. Kegiatan  Penyiapan  dan  penguatan UPKM.
Kegiatan  penyiapan  dan  penguatan lembaga  UPKM,  diwujudkan  dalam bentuk  forum  musyawarah  masyarakat,
pembekalan  teknis,  penguatan  kegiatan UPKM,  fasilitas  pembinaan  akses pengembangan kegiatan masyarakat dengan institusi eksternal, khususnya dari dunia usaha dan industri.
b. Kegiatan  perbaikan  lingkungan  dan bangunan rumah.
Kegiatan  perbaikan  lingkungan  dan pembangunan  rumah  meliputi  kegiatan
pengadaan bahan bangunan dan mobilisasi  tenaga  kerja.  Nilai  cara  yang diimplementasikan untuk kegiatan perbaikan  lingkungan  dan  bangunan rumah sesuai dengan tersedianya anggaran. c. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial ekonomi keluarga. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial
ekonomi  keluarga  dapat  berupa  kegiatan pelatihan,  pemberian  motivasi,  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  dan masyarakat.  Nilai  dana  program  yang diimplementasikan untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan ketrampilan  sosial  ekonomi  keluarga sesuai  dengan  tersedianya  kegiatan  dan anggaran pada Pemerintah atau masyarakat. 2. Indikator Hasil Efektivitas Efektivitas berkaitan dengan sejaumana  tingkat  keberhasilan  dari  suatu aktivitas  sehingga  suatu  kegiatan    dapat dikatakan  efektif    apabila  kegiatan  tersebut berpengaruh  terhadap  pelayanan  publik. Dalam hal ini terkait program bantuan RSDK yang  diberikan  dari  Pemerintah  Kota  di Kelurahan Ngagelrejo.
Berdasarkan  hasil  temuan  bahwa dalam  pelaksanaan  pembangunan  program RSDK  tersebut,  sebelumnya  ada  Kunjungan dari  Dinas  Sosial  dan  selanjutnya  diadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)  di  Kelurahan  bersama  para RT/RW  kemudian  dibentuk  Panitia  khusus Pelaksanaan Program RSDK. Hasil temuan di lapangan  pelaksanaan  Program  RSDK  di Kelurahan  Ngagelrejo  berupa  Program Perbaikan  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RUTILAHU) Sudah dilaksanakan di Kelurahan  Ngagelrejo  pada  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2019  program  RSDK  melalui Dinas  Sosial  terdata  8  rumah  yang  mendapat bantuan  perbaikan  rumah  di  Wilayah Kelurahan Ngagelrejo.
Adapun  pencapaian  dari  pelaksanaan program RSDK yang dilakukan di Kelurahan Ngagelrejo  tersebut  sesuai  dengan  isi  dari pedoman  Perwali  Kota  Surabaya  Nomor  41
Tahun  2015  yang  didalamnya  terdapat kriteria-kriteria  yang  dijadikan  tolak  ukur agar bantuan tersebut layak diberikan kepada warga.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  indikator  efektivitas  dari  pelaksanaan program  RSDK  tersebut  sudah  berjalan efektif  dikarenakan  hasil  yang  diinginkan oleh  Pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  dari  pelaksanaan  program  tersebut telah  sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang diharapkan.
3. Indikator Hasil Efisien
Efisiensi  di  sini  berkaitan  dengan seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Dalam  hal ini  hasil  efisiensi  yang  dimaksudkan  adalah usaha  untuk    jangka  waktu  yang  diperlukan oleh  tim  pelaksanaan  program  RSDK terhadap pembangunan di setiap rumah.
Hasil  temuan  di  lapangan  bahwa dalam proses pembangunan yang dilaksanakan,  seharusnya  jangka  waktu  yang diberikan  pada  tiap  rumah  itu  selesai  dalam 19  hari.  Namun  proses  pembangunannya dilihat  dari  pencairan  dana  per  tahap  yang diberikan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya sesuai dengan rangking data yang dimasukan oleh pihak Kelurahan.
Dari hasil temuan di lapangan dapat di katakan  bahwa  indikator  efisien  dari pelaksanaan  program  tersebut  masih  kurang maksimal  dikarenakan  target  jangka  waktu penyelesaian  pembangunan  di  setiap  rumah tidak  sesuai  dengan  proses  pembangunannya yang  berdasarkan  pencairan  dana  per  tahap, sehingga  proses  pembangunan  di  setiap rumah ada yang kurang dari 19 hari dan juga ada  yang  melebihi  jangka  waktu  yang  telah ditargetkan oleh tim pelaksana pembangunan. 4. Indikator Hasil Kecukupan
Kecukupan  yang  dimaksud  di  sini adalah  suatu  nilai  dari  seberapa  jauh pencapaian  dari  sebuah  hasil  pelaksanaan program  yang  diinginkan.  Adapun  dalam  hal ini  berkaitan  dengan  kegiatan  pembangunan perbaikan  rumah  dengan  kepuasan  dan tingkat  kebutuhan  masyarakat.  Tentunya sebuah  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  mengharapkan  adanya  suatu perubahan untuk kondisi yang lebih baik dan juga dapat memuaskan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa bantuan  program  RSDK  yang  diberikan  oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu masyarakat. Karena  adanya  pembangunan  perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan,  dapat  membuat  masyarakat
tinggal dengan nyaman dan dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Seperti  atap  rumah  yang  dulunya  bocor  dan mengakibatkan  banjir,  sekarang  sudah  tidak lagi  karena  adanya  pemberian  asbes.  Lantai yang  dulunya  juga  hanya  semen  biasa sekarang sudah di pasang keramik di tambah dengan pembangunan kamar mandi.
Namun,  ada  juga  beberapa  keluhan yang dipaparkan terkait hasil program RSDK yakni  bahan-bahan  material  yang  digunakan untuk  pembangunan  rumah  tidak  bertahan lama  karena  terdapat  bahan  bangunan  yang telah kembali rusak seperti asbes yang masih bocor  karena  adanya  kesalahan  saat pemasangan  asbes  untuk  atap  rumah,  dan tembok  rumah  yang  bahannya  telah  kembali rusak.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  indikator  kecukupan  dari  pelaksanaan program  tersebut  masih  rendah  karena berdasarkan  keluhan  yang  diberikan  oleh warga  penerima  program  yang  mengatakan bahwa  hasil  dari  pelaksanaan  program tersebut  bermanfaat  akan  tetapi,  proses penyelesaiannya  masih  kurang  memuaskan karena  bahan-bahan  material  pembangunan yang telah kembali mengalami kerusakan. 5. Indikator Hasil Perataan
Perataan  berkaitan  dengan  suatu kebijakan  di  buat  dan  dilaksanakan  untuk dapat mendistribusikan pelayanan programnya  atas  dasar  kesamaan  dalam pembangunan  tanpa  adanya  perbedaan sehingga  hasil  pelaksanaannya  bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Ngagelrejo.
Hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa secara  pelaksanaan  program  RSDK,  dana Pembangunan yang di berikan oleh Pemerintah dibagi sama rata yaitu per rumah diberikan  dana  Rp.33  Juta  untuk  digandakan membeli bahan-bahan material pembangunan yang  berupa  Semen,  Pasir,  Keramik,  Asbes dan  cat.  Adapun  dana  yang  diberikan  juga sudah  termasuk  dengan  potongan  biaya  PPH dan  PPN.  Namun  untuk  pencairan  dananya diberikan per tahap selama proses pembangunan  sesuai  dengan  ranking  data perbaikan rumah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat dikatakan  bahwa  indikator  Perataan  dari pelaksanaan  program  RSDK  tersebut  sudah cukup  karena  biaya  yang  diberikan  oleh Pemerintah  yang  selanjutnya  digandakan sebagai  bantuan  bahan  bangunan  berupa material kepada setiap rumah diberikan sama rata  yaitu  dengan  biaya  tiap  rumah mendapatkan Rp.33 juta.
6. Indikator Hasil Responsivitas
Responsivitas berkenaan
dengan seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu. Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  bagaimana Partisipasi atau responsivitas dari masyarakat terkait  proses  pelaksanaan  program  RSDK yang di berikan di Kelurahan Ngagelrejo.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa, responsivitas  dari  masyarakat  Kelurahan sangat membantu dalam proses pembangunan perbaikan rumah karena sebelum melaksanakan  proses  perbaikan  rumah, terlebih  dahulu  dilakukan  sosialisasi  maupun pendataan  oleh  ketua  RT/RW  dan  pihak UPKM di setiap wilayah kelurahan mengenai bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota  Surabaya  melalui  Dinas  Sosial  Kota Surabaya. Selain itu, selama proses pelaksanaan  pembangunan  juga  ada  peran dari  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  yang  ikut membantu mengawasi hingga pembangunannya selesai. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa Indikator
responsivitas dari masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program tersebut sangat baik karena adanya peran dari masyarakat  setempat  yang    membantu  pada saat proses pelaksanaan perbaikan rumah bagi warga penerima program.
7. Indikator Hasil Ketepatan
Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh  hasil  (Tujuan)  yang  diinginkan  dapat berguna atau bernilai bagi masyarakat. Dalam hal  ini  berkaitan  dengan      Program  RSDK dalam  bentuk  perbaikan  rumah  tidak  layak huni (RUTILAHU) yang diberikan Pemerintah  Kota  Surabaya  setiap  tahunnya sangat  berguna  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  Wilayah  Kelurahan  Ngagelrejo karena  dapat  mengatasi  kehidupan  Sosial Masyarakat untuk lebih baik.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Program  RSDK  di  Kelurahan  Ngagelrejo dinilai bermanfaat karena pada tiap tahunnya diberikan  bantuan  kepada  7  rumah,  tetapi pada tahun 2019 ini ada penambahan menjadi 8  rumah  tidak  layak  huni    yang  diperbaiki. Adapun  Dalam  proses  pelaksanaannya,  di dahulukan  melakukan  pendataan  bagi  setiap rumah  yang  dinilai  kondisinya  rusak  parah sesuai  dengan  kriteria-kriteria  yang  terdapat dalam  Pedoman  Perwali  Kota  Surabaya Nomor 41 Tahun 2015.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dikatakan bahwa  indikator  ketepatan  dari  pelaksanaan program  tersebut  sudah  tepat  karena  hasil yang  diinginkan  dari  pelaksanan  program telah sesuai dengan kriteria yang dicantumkan
dan juga dinilai bermanfaat dan berguna bagi lingkungan hidup masyarakat.
8  Dampak  Program  Rehabilitasi  Sosial Daerah Kumuh
Dampak  dari  Pelaksanaan  Program Rehabilitasi  Sosial  Daerah  Kumuh  di
Kelurahan
Ngagelrejo yakni adanya perbaikan rumah tidak layak huni. Dibuktikan dengan    perbaikan  rumah  sesuaikerusakan yang sudah di survey oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sehingga kehidupan sosial masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik. Dampak  fisik  yang  terjadi  dengan  adanya program pembangunan perbaikan rumah tidak layak  huni  tersebut  dapat  membantu perkembangan  kondisi  lingkungan  tempat tinggal  masyarakat  yang  berada  di  daerah permukiman  kumuh.  Kondisi  fisik  tersebut antara  lain  tampak  dari  kondisi  bangunannya yang  sangat  rapat  dengan  kualitas  konstruksi rendah,  jaringan  jalan  tidak  berpola  dan diperkeras,  sanitasi  umum  dan  drainase tidak berfungsi  dengan  baik,  serta  sampah  belum dikelola  dengan  baik.  Sedangkan,  dampak sosial  yang  terjadi  yaitu  dengan  adanya kebijakan  dari  Pemerintah  Kota  Surabaya terkait program RSDK tersebut memunculkan nilai  yang  bermanfaat  dan  berguna  bagi kebutuhan  hidup  masyarakat.Kondisi  sosial bagi  masyarakat  yang  berada  di  daerah
Permukiman  Kumuh  antara  lain  mencakup tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang  longgar,  budaya  kemiskinan  yang mewarnai  kehidupannya  yang  antara  lain tampak  dari  sikap  dan  perilaku  yang  apatis. Dengan demikian dampak dari kedua kondisi tersebut dapat mengakibatkan kondisi kesehatan  yang  buruk,  sumber  pencemaran, sumber  penyebaran  penyakit  dan  perilaku menyimpang sehingga dapat berdampak pada kehidupan keseluruhannya. Kawasan permukiman  kumuh  di  anggap  sebagai  suatu permasalahan  dalam  Kota-Kota  Besar  yang harus  di  atasi  karena  pertumbuhan  penduduk merupakan  faktor  utama  yang  mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan, kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud.

## IV. KESIMPULAN
Secara  garis  besar,  penelitian  ini mengacu pada indikator hasil evaluasi dengan kriteria-kriteria  teori  dari  William  N.  Dunn. Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  yang  ada  di Kelurahan  Ngagelrejo  dapat  di  ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kriteria. Efektivitas ;  Efektivitas  di sini yaitu  terkait  hasil  yang  diiinginkan  dari Pemerintahterhadap pelaksanaan program RSDK di Kelurahan dengan musyawarah
bersama dan melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang di maksud.Di dalam penelitian  dan  wawancara  di  lapangan terdapat  fakta  bahwa  memang  pihak kelurahan  telah  melakukan  musyawarah bersama  dengan  para  ketua  RT/RW  di masing-masing wilayah serta memberikan  tugas  kepada  para  ketua RT/RW  untuk  mendata  warganya  yang kondisi  rumahnya  perlu  diperbaiki  dan berhak menerima bantuan program sesuai dengan kriteria-kriteria yang dicantumkan. 2. Kriteria  Efisiensi  ;  Efisiensi  yang dimaksud  berkaitan  dengan  sejauhmana usaha yang dilakukan dalam melaksanakan  program  pembangunan perbaikan rumah di kelurahan Ngagelrejo untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan sesuai  dengan  target.  Berdasarkan wawancara dengan Pihak UPKM
mengatakan  bahwa  Dalam  pelaksanaan pembangunan  seharusnya  ditargetkan waktu penyelesaiannya di tempuh 19 hari untuk  setiap  rumah.  Akan  tetapi,  waktu pelaksanaannya  tergantung  dari  biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan terhitung per tahap.
3. Kriteria  Kecukupan  ;  Kecukupan  yang dimaksud yaitu berkenaan dengan tingkat
efektivitas  untuk  memuaskan  kebutuhan, nilai,  atau  kesempatan  terhadap  warga Kelurahan Ngagelrejo penerima  program RSDK.  Dengan  adanya  wawancara bersama  beberapa  warga  penerima mengatakan  bahwa  program  perbaikan rumah  tersebut  berguna  dan  bermanfaat karena kehidupan sosial mereka terbantu. Walaupun masih adanya keluhan-keluhan yang  mereka  berikan  terkait  hasil  dari pembangunan  tersebut  seperti  dinding tembok  yang  telah  kembali  rusak,  asbes yang  masih  bocor  dan  pembangunan kamar mandi yang belom terselesaikan.
4. Kriteria Kesamaan ; Kesamaan berkaitan dengan  biaya  yang  di  distribusikan  oleh
Pemerintah  secara  merata  kepada  warga penerima program di Kelurahan Ngagelrejo. Berdasarkan hasil
wawancara  di  lapangan  dengan  pihak UPKM  bahwa  biaya  atau  dana  yang dikeluarkan  berasal  dari  dana  APBD Pemerintah  Kota  Surabaya  dan  melalui Dinas  Sosial  diberikan  dana  tiap  rumah mendapat  Rp.  33  juta  untuk  membeli bahan-bahan  material  pembangunan. Selain  itu  juga,  dana  tersebut  sudah termasuk  dalam  biaya  upah  tukang  dan biaya potongan PPH & PPN.
5. Kriteria  Responsivitas  ;Responsivitas berkenaan  dengan  suatu  kebijakan  dari
Pemerintah  memuaskan  preferensi  atau nilai-nilai  dari  kelompok  tertentu  yang dilihat  dari  partisipasi  masyarakat
Kelurahan terhadap program dari Pemerintah tersebut. Seperti hasil wawancara  dengan  salah  satu  warga penerima program yang mengatakan pada saat proses pembangunan yang dilakukan di  rumahnya  ada  peran  dari  sebagian masyarakat yang ikut membantu dikarenakan  jumlah  tukang  yang  minim.
Namun, masih ada juga masyarakat yang responnya acuh tak acuh.
6. Kriteria  Ketepatan;  Ketepatan  berkaitan dengan  hasil  atau  tujuan  dari  kebijakan yang diberikan bernilai atau berguna bagi masyarakat  penerima  Program.  Dilihat berdasarkan  tujuannya,  program  RSDK
yang dilaksanakan di kelurahan Ngagelrejo  sudah  dikatakan  tepat  karena hasil  wawancara  dengan  pihak  UPKM mengatakan sebelum melakukan perbaikan  pembangunan,  ada  kegiatan Musrembang  di  Kelurahan  kemudian dibentuk panitia pelaksana untuk
selanjutnya setiap wilayah RW di adakan sosialisasi dan juga pendataan pada setiap
rumah  yang  dilihat  kondisinya  rusak parah.
7. Dampak dari Program RSDK yang ada di Kelurahan Ngagelrejo dilihat berdasarkan hasil  di  lapangan  secara  keseluruhan sangat  membantu  masyarakat,  karena sasaran atau target dari adanya pelaksanaan  program  tersebut  sesuai dengan  tujuan  dan  kriteria  yang sebenarnya. Hal ini dapat dipaparkan dari pernyataan-pernyataan  yang  diberikan oleh  para  warga  penerima  bantuan program tersebut.

## Saran
Berikut  beberapa  saran  yang  dapat diberikan  oleh  Peneliti  terhadap  Hasil Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh tersebut :
1. Perlu  adanya  penambahan  jumlah perbaikan  rumah  yang  dilaksanakan setiap tahunnya minimal 10 rumah untuk mengurangi padatnya permukiman kumuh  di  Wilayah  Kelurahan  yang tergolong luas.
2. Penerima  program  diharapkan  untuk tidak  segan  memberi  kritik  dan  saran terhadap  hasil  pelaksanaan  program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.
3. Terkait  kecukupan,  diharapkan  agar proses  pelaksanaan  program  Rehabilitasi
Sosial Daerah Kumuh terhadap perbaikan rumah tidak layak huni dapat dimaksimalkan  tahap  pengerjaannya sehingga  dapat  benar-benar  dirasakan oleh warga penerima.
4. Masyarakat  diharapkan  untuk  dapat meningkatkan  lagi  partisipasi  serta kepeduliannya dalam pelaksanaan
program  Rehabilitasi  Sosial  Daerah
Kumuh melalui bantuan bahan bangunan maupun  gotong  royong  dalam  proses perbaikan  agar  dapat  menciptakan kenyamanan  bagi  warga  penerima program.
5. Bagi  Dinas  Sosial  sendiri  diharapkan untuk  memberi  informasi  ataupun sosialisasi  kepada  masyarakat  dengan sebuah  pertemuan  di  Kelurahan  dan  di
hadiri  juga  oleh  seluruh  warga,  sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman,  kepedulian  serta  partisipasi masyarakat  terhadap  proses  pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,Leo.  2017.  Dasar-dasar  Kebijakan Publik  (Edisi  Revisi),  Bandung  : Alfabeta cv.
Bungin,  Burhan.  2007.  Penelitian  Kualitatif Edisi  Kedua,  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Dunn,  William.  2003.  Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua, Yogyakarta  :  Gadjah    Mada University Press.
Miles,  Huberman  dan  Saldjana,  2014.
Analisis  Data  Kualitatif    Edisi Ketiga, Jakarta: Indonesia University Press.
Moleong,  2006.  Metodologi  Penelitian Kualitatif,  Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya.
Wahab  Abdul,  Solichin.  2012.  Analisis Kebijakan  :  Dari  Formulasi  ke Penyusunan Model model Implementasi  Kebijakan  Publik, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Widodo,  Joko.  2007.  Analisis  Kebijakan
Publik  (Konsep  dan  Aplikasi Analisis  Proses  Kebijakan  Publik, IKAPI Jatim : Bayumedia Publishing.
Winarno,  Budi.  2014.  Kebijakan  Publik (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus) Edisi  Revisi,  Yogyakarta  :CAPS (Center  of  Academic  Publishing Service).
Jurnal : Rahayu  Tri,  Sudaryono,  dan  M.  Baiquni. 2003.  Evaluasi  Program  Penataan dan Rehabilitasi Permukiman Kumuh  (Studi  Kasus  Kawasan Bantaran Code Bagian Utara
Yogyakarta. Manusia dan Lingkungan, 10 (2), 53-62. Rerifki  Adnin  Ridha,  Dody  Setyawan,  dan Asih  Widi  Lestari.  2017.  Evaluasi kebijakan Rusunawa Dalam Mengatasi  Permukiman  Kumuh  Di Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6 (2),  24-28.
Yulianti  Bani  Putri,  M.  Baiquni,  Su Ritohardoyo,  Hadi  Sabari  Yunus, dan  Bakti  Setiawan.  2015.  Evaluasi Penataan  Kawasan  Permukiman Kumuh  (Studi  Kasus  :  Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di Kota Yogyakarta). Majalah Geografi Indonesia. 29 (1), 7-18. Website :
https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori- analisis-dampak-kebijakan (diakses tanggal 13 November 2019) kimngagelrejo.blogspot.com/2018/5/7-warga ngagelrejo-peroleh-program-rsdk
(diakses tanggal 10 Oktober 2019)
https://www.kompasiana.com/kepadatan - penduduk-dan-permukiman (
diakses tanggal 11 November 2019)
https://agustinrisaa.blogspot.com/2015- permukimankumuh (diakses  tanggal 12 November 2019)
https://dispendukcapil.surabaya.go.id//
(diakses tanggal 04 Desember 2019)
https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/20
18/12/26/119/profil-kemiskinan--di- kotasurabaya-tahun-2018.html (diakses tanggal 04 Desember 2019.
https://kelurahanngagelrejo.com (diakses tanggal 06 Desember 2019)
https://www.scribd.com/doc/186673148/Kara kteristik-Dan-Kriteria-Kawasan- Kumuh-hariprasetyo (diakses  tanggal 28 Februari 2020)
Perwali  Kota  Surabaya  Nomor  41  Tahun 2015  Tentang  Pedoman  Umum Program  Rehabilitasi  Sosial  Daerah Kumuh Kota Surabaya.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang  Penyelenggaraan  Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan  WaliKota  Surabaya  Nomor  73 Tahun  2016  tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi  serta  Tata  Kerja  Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.