## EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PENDIDIKAN
(Studi Kasus di SMP Negeri  2 dan 7 Purwokerto)
1 Irna Sulistiani, 2 Alizar Isna, 3 Sendy Noviko
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

## Abstract
Since  the  2017/2018  school  year  the  Banyumas  Regency  government  has  been  organizing Acceptance of New Students at the junior high school level, one of which uses the zoning system. This is motivated because the quality of education in Banyumas Regency especially at the JHS level is uneven, as  evidenced  by  the  naming  of  favorite  and  non-favorite  schools  in  the  community.  Since  the implementation of the zoning system in Banyumas Regency has created new problems. This study aims to evaluate the implementation of education zoning policies in JHS 2 and 7 Purwokerto based on the applicable  policy  guidelines  and  to  determine  the  supporting  and  inhibiting  factors  of  JHS  2  and  7 Purwokerto in achieving the objectives of the education zoning system policy. The method used in this research is qualitative. The selection of informants uses purposive sampling technique. Data collection uses  in-depth  interviews,  observation  and  documentation  study.  Data  analysis  method  used  is  an interactive analysis method. The results showed that JHS 2 Purwokerto as a favorite school and JHS as a  non-favorite  school  had  complied  with  the  applicable  policy  guidelines,  there  were  supporting factors  which  were  the  decentralization  of  power  from  the  central  government  to  regional governments and there were inhibiting factors namely the presence of blank spots and the desire of the community to enter favorite schools. The findings of the study are that JHS 7 Purwokerto as a non- favorite school has not been able to capture children of good quality because it is inferior to the 15% quota for achievement paths so that children who have good grades prefer to enroll in schools that are considered  favorites.  The  school  should  also  do  active  socialization  and  publication  related  to  the achievements obtained to prospective students and parents of students, it is hoped that in this way it can generate trust to attend school at the school.
Keywords: Zoning System, Acceptance of New Students, Students

## Abstrak
Sejak tahun ajaran 2017/2018 pemerintah Kabupaten Banyumas menyelanggarakan PPDB pada  jenjang  SMP  salah  satunya  menggunakan  sistem  zonasi.  Hal  ini  dilatarbelakangi  karena kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  Banyumas  khususnya  pada  jenjang  SMP  tidak  merata,  terbukti dengan  adanya  penamaan  sekolah  favorit  dan  non  favorit  yang  ada  di  masyarakat.  Sejak diterapkannya sistem zonasi di Kabupaten Banyumas menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi implementasi kebijakan zonasi pendidikan di SMP N 2 dan 7 Purwokerto berdasarkan policy guideline yang berlaku serta untuk mengetahui faktor pendukung maupun  penghambat  SMP  N  2  dan  7  Purwokerto  dalam  mencapai  tujuan  dari  kebijakan  sistem zonasi pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling . Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi  dan  studi  dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  SMP  N  2  Purwokerto  sebagai  sekolah  yang  dianggap favorit  dan  SMP  N  7  sebagai  sekolah  yang  dianggap  non  favorit  telah  patuh  terhadap policy guideline yang berlaku, terdapat faktor pendukung yaitudesentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta terdapat faktor penghambat yaitu masih adanya blank spot dan keinginan  dari  masyarakat  untuk  masuk  sekolah  favorit.  Temuan  penelitian  yaitu  SMP  Negeri  7 Purwokerto sebagai sekolah non favorit belum mampu menjaring anak-anak dengan kualitas yang baik dikarenakan kalah dengan kuota 15% jalur prestasi sehingga anak yang mempunyai nilai yang baik  lebih  memilih  mendaftar  di  sekolah  yang  dianggap  favorit.  Sebaiknya  pihak  sekolah  juga
melakukan  sosialisasi  dan  publikasi  secara  aktif  terkait  prestasi  yang  didapatkan  kepada  calon siswa  dan  orangtua  siswa,  melalui  cara  ini  diharapkan  mampu  menimbulkan  kepercayaan  untuk bersekolah di sekolah tersebut.
Kata Kunci : Sistem Zonasi, PPDB, Siswa

## PENDAHULUAN
Kualitas pendidikan di Indonesia  saat  ini  tidak  seimbang antarsekolah,    salah  satunya  tampak pada penyebutan sekolah favorit  dan non favorit oleh masyarakat. Penyebutan  sekolah  favorit  dan  non favorit telah menyebabkan kastanisasi sekolah, yang berimplikasi  pada  sistem  seleksi penerimaan calon peserta didik. Pada sekolah  favorit,  hanya  calon  peserta didik  baru  yang  cerdas,  mempunyai prestasi,  dan  biasanya  berasal  dari kelompok  masyarakat  berada,  yang bisa  masuk  ke  sekolah  tersebut. Sedangkan  bagi  calon  peserta  didik yang  tidak  lulus  seleksi  sekolah favorit,  akan  masuk  ke  sekolah  yang dianggap  tidak  favorit.  Sistem  zonasi adalah  sebuah  kebijakan  yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia  melalui  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yang setiap tahunnya  diperbarui.  Diawali  dengan Permendikbud  Nomor  17  Tahun
2017  yang  berlaku  saat  ini  adalah Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 tentang  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  (PPDB)  pada  Taman  Kanak- Kanak  (TK),  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP), Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  dan Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK). Sistem  zonasi  merupakan  kebijakan terkait  seleksi  calon  peserta  didik baru  dengan  memperhitungkan  dan memprioritaskan  perhitungan  jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik  baru  dengan  sekolah,  dalam zonasi  yang  sudah  ditetapkan  oleh dinas pendidikan di daerah tersebut.
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, tujuan sistem zonasi ialah menghilangkan dikotomi antara sekolah  favorit  dan  nonfavorit,  serta menghilangkan  eksklusivitas  dan diskriminasi  sekolah.  Sistem  zonasi berupaya  untuk  menjadikan  semua sekolah  sama  baiknya  dari  Sabang sampai  Merauke,  khususnya  sekolah negeri.  Sistem  zonasi  berimplikasi pada  calon  peserta  didik  baru  yang diterima,  baik  pada  sekolah  favorit maupun  non  favorit  sehingga  siswa yang  masuk  mempunyai  nilai  UN yang lebih bervariatif atau heterogen.
Bervariasinya  nilai  UN  peserta  didik baru yang menunjukkan heterogennya  kemampuan  akademik mereka, pada akhirnya akan menuntut  kreativitas  guru  dalam mengelola  proses  pembelajaran  di kelas. Kreativitas guru yang dimaksud,  antara  lain  berkaitan dengan  penggunaan  metode-metode pembelajaran  yang  lebih  variatif, menyesuaikan  dengan  kemampuan dan kebutuhan para siswa.
Implementasi  sistem  zonasi masih  menimbulkan  masalah  di hampir  seluruh  wilayah  Indonesia. Seperti  yang  terjadi  di  Tangerang, Banten,  di  mana  para  orang  tua memaksa  masuk  ke  dalam  gedung SMP  23  Pinang,  lantas  memaksa menemui  kepala  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Tangerang, mereka  kesal  lantaran  anaknya  tidak diterima di sekolah tersebut. Sebelum implementasi  sistem  zonasi,  kualitas pendidikan khususnya SMP Negeri di Kabupaten
Banyumas belum
*) Penulis Korespondensi E-mail : irnasulistiani97@gmail.com
terdistribusi  secara  merata.  Hal  ini dibuktikan  dengan  peringkat  SMP
Negeri  berdasarkan  rata-rata  hasil ujian nasional. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, lima besar peringkat SMP Negeri  berdasarkan  rata-rata  hasil ujian  nasional  tahun  2016/2017  dan 2017/2018 dari 84 SMP di Kabupaten
Banyumas adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Peringkat UN SMP Negeri di Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2017 dan 2017/2018.
No Nama Sekolah Peringkat Sekolah 2016- 2017 Jumlah Nilai 2017-2018  Jumlah Nilai 1. SMPN 2 Purwokerto 1 344,52 1 335,20 2. SMPN 1 Purwokerto 2 321,17 4 304,10 3. SMPN 1 Ajibarang 3 317,54 3 312,77 4. SMPN 8 Purwokerto 4 316,20 2 314,55 5. SMPN 1 Wangon 5 305,43 - - 6. SMPN 3 Purwokerto - - 5 294,72 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tabel  1  menunjukkan  lima peringkat tertinggi UN tingkat SMP di Kabupaten  Banyumas  dari  tahun 2016–2017  yang  tidak  banyak berubah  dan  hanya  dipegang  oleh sekolah yang sama. Berdasarkan data di  atas  terlihat  bahwa  SMP  N  2 Purwokerto selalu  menjadi peringkat pertama  dalam  nilai  Ujian  Nasional. Oleh  karenanya,  muncul  anggapan masyarakat  bahwa  sekolah  tersebut merupakan  sekolah  favorit.  SMP  N  7 Purwokerto  juga  merupakan  salah satu  SMP  negeri  di  kota  tersebut, tetapi  SMP  N  7  tidak  pernah  masuk dalam  5  besar  peraih  nilai  UN tertinggi,  sehingga  dinilai  oleh masyarakat  sebagai  SMP  negeri  non favorit  di  antara  SMP  negeri  di Purwokerto.  Permasalahan  sistem zonasi  juga  terjadi  di  Kabupaten
Banyumas. Sejak dikeluarnya Permendikbud  No  17  Tahun  2017, PPDB khususnya pada jenjang SMP di Purwokerto menimbulkan
kekecewaan  pada  siswa  yang  tidak diterima  di  sekolah  favorit,  padahal mereka  merasa  memiliki  nilai  cukup tinggi  untuk  diterima.  Beberapa orang  tua  siswa  juga  kecewa terhadap  kebijakan  PPDB  dengan sistem  zonasi.  Seperti  yang  dialami calon  siswa  SMP  N  2  Purwokerto yaitu    Salsabila  yang  nilainya  cukup tinggi namun tak diterima di sekolah idamannya.  Berdasarkan  gambaran tersebut  menarik  untuk  dikaji evaluasi implementasi Permendikbud Nomor  20  tahun  2019  tentang  PPDB jenjang  SMP  di  SMP  N  2  dan  7 Purwokerto  sebagai  repsentasi  dari sekolah  favorit  dan  non  favorit  di Purwokerto.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  evaluasi  implementasi kebijakan zonasi pendidikan di SMP N 2  dan  7  Purwokerto  berdasarkan policy  guideline yang  berlaku  serta untuk  mengetahui  faktor  pendukung maupun  penghambat  SMP  N  2  dan  7
Purwokerto  dalam  mencapai  tujuan dari kebijakan sistem zonasi pendidikan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi implementasi dari Ripley dan Franklin (dalam Kusumanegara, 2010:  127)  terdapat  dua  pendekatan untuk  menilai  evaluasi  implementasi kebijakan, yaitu perspektif complience dan  perspektif what’s happening . Pendekatan pertama yaitu
compliance terfokus  pada  kepatuhan dengan pendekatan top-down memahami keberhasilan implementasi  dalam  arti  sempit. Pendekatan  ini  melihat  bagaimana implementor  kebijakan  mematuhi sesuai  prosedur,  jadwal,  dan  batasan yang dilakukan sehingga persoalannya menyangkut konsistensi antara pelaksana kebijakan  di  lapangan  dengan policy guide yang telah diterapkan. perspektif  yang  kedua  yaitu what’s happening disebut  juga  sebagai pendekatan bottom-up yang memahami implementasi secara lebih luas,  perspektif  ini  tidak  mengacu hanya pada kepatuhan pada implementernya. Perspektif ini berasumsi bahwa banyak faktor yang mempengaruhi  implementasi  suatu program,  mulai  program  ditetapkan sampai  implementasi  di  lapangan. Pendekatan ini menginginkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ranah implementasi di lapangan secara jujur dan terbuka.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah    kualitatif.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  SMP  N  2  dan  7 Purwokerto, karena masyarakat menganggap  SMP  N  2  Purwokerto sebagai  SMP  favorit  dan  SMP  N  7  di Purwokerto  sebagai  non  favorit  di
Kabupaten Banyumas. Penelitian juga dilaksanakan  di  Dinas  Pendidikan
Kabupaten  Banyumas.  Pemilihan informan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling . Sumber data yaitu informan, tempat dan peristiwa serta dokumen dan arsip. Metode pengumpulan  data  yaitu  wawancara mendalam,  observasi  dan  studi dokumentasi.  Model  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  interaktif Miles  B  Matthew,  A.  Michael Huberman  dan  Johnny  Saldana (2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika dikaitkan dengan perpektif compliance berdasarkan teori  implementasi  Ripley  dengan aspek yang terdiri kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan kebijakan,  peneliti  menilai  bahwa para  implementor  baik  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Banyumas,
SMP  Negeri  2  maupun  7  Purwokerto telah  taat  dan  patuh  terhadap prosedur  yang  telah  ada  baik berdasarkan  permendikbud,  perbup maupun  keputusan  kepala  dinas pendidikan  yang  dijadikan  sebagai petunjuk  teknis  dalam  pelaksanaan sistem  zonasi  pendidikan,  ketaatan dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  PPDB yang  dilaksanakan  secara  serentak pada  Bulan  Juni,  penetapan  kuota dari  setiap  zona,  ketaatan  terhadap prinsip-prinsip,
dll. Dalam implementasinya  terdapat  beberapa hambatan  yang  dialami.  Menurut Kusumanegara  (2010:  127)  jika derajat  kepatuhan  tinggi  maka implementasi  sudah  dapat  dikatakan baik,  sebaliknya  jika  derajatnya rendah maka implementasinya dinilai buruk.  Hal  tersebut  senada  dengan artikel  yang  ditulis  oleh  Agus Dwiyanto  yang  berjudul  Evaluasi Program dan Kebijaksanaan Pemerintah (1995: 2) yang menyebutkan bahwa adanya compliance dalam pelaksanaan
kebijaksanaan  tidak  secara  otomatis membawa  dampak  seperti  yang diharapkan, kegagalan suatu program dan  kebijaksanaan  untuk  melahirkan dampak  yang  diharapkan,  kendati telah  dilaksanakan  sesuai  dengan policy  guidelines ,  disebut  sebagai theory failures .
Terdapat  banyak  pihak  yang terlibat  pada  saat  sebelum  maupun saat  pelaksanaan  sistem  zonasi pendidikan.  Keterlibatan  pihak-pihak tersebut yaitu sekolah-sekolah khususnya  SMP  Negeri  2  dan  7 Purwokerto  bisa  dikatakan  cukup tinggi, hal ini dikarenakan aktor-aktor dari  kedua  sekolah  mengikuti  proses musyawarah  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  Banyumas  terkait aturan  untuk  PPDB  yang  didalamnya terdapat sistem zonasi. Selama proses PPDB  juga  terdapat  panitia  khusus tingkat  sekolah  yang  bertugas  untuk mengatur  jalannya  PPDB  serta membantu  orangtua  dan  calon  siswa yang kesulitan melaksanakan pendaftaran  secara  online,  maka panitia  akan  membantu  proses pendaftaran tersebut. Dengan adanya panitia  PPDB  baik  di  SMP  Negeri  2 maupun  7  Purwokerto  proses pelaksanaan  PPDB  dapat  berjalan dengan lancar.
Terkait  kejelasan  tujuan  dari zonasi  telah  cukup  jelas  hal  ini disampaikan  oleh  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Banyumas  bahwa  tujuan  sistem zonasi  pendidikan  yaitu  agar  semua siswa  baik  dari  golongan  mampu maupun tidak mampu dapat bersekolah  di  sekolah  negeri  yang terdekat  karena  bisa  menghemat biaya  secara  ekonomi,  menjadikan sekolah  menjadi  sekolah  unggulan serta meratanya siswa yang mempunyai  kemampuan  lebih  di semua  sekolah,  hal  yang  sama  juga disampaikan oleh pihak SMP N 2 dan 7  Purwokerto.  Untuk  mencapai
tujuan dari sistem zonasi pendidikan, maka  kepala  sekolah  SMP  Negeri  2 Purwokerto  yang  dianggap  sebagai sekolah  favorit    maupun  kepala sekolah  SMP  Negeri  7  Purwokerto yang  dianggap  sekolah  non  favorit memberikan  arahan  kepada  guru untuk lebih sabar dalam menghadapi siswa-siswi yang masuk melalui jalur zonasi  dikarenakan  kondisi  siswa yang  masuk  lebih  heterogen  dari sebelum zonasi.
Perkembangan  program  yaitu perkembangan  suatu  program  bisa diukur dari manajemen dan koordinasi  dari  masing-masing  aktor pelaksana saat mengimplementasikan program, Dinas  Pendidikan  dan  sekolah- sekolah  negeri  masing-masing  aktor saling  berkoordinasi  dari  mulai perumusan  terkait  penentuan  zona yang dilaksanakan antara pemerintah dengan  sekolah  serta  masyarakat, sosialisasi  terkait  teknis  PPDB  yang dilaksanakan  secara  online,  serta petunjuk  teknis  yang  dibuat  oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas  yang  selalu  diperbarui setiap  tahunnya  dan  dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang melaksanakan  sistem  zonasi  guna memudahkan proses PPDB. Pelaksanaan  sistem  zonasi  pada tingkat  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  di  Kabupaten  Banyumas  sejak tahun  2017  menimbulkan  banyak hambatan, penanganan permasalahan yang  timbul  akibat  sistem  zonasi salahsatunya  melalui  regulasi  terkait PPDB  jalur  zonasi  yang  setiap tahunnya selalu mengalami perubahan.  PPDB  jalur  zonasi  pada tahun  2019  menerapkan  zona kewilayahan  untuk  pembagian  zona, hal  ini  dikarenakan  evaluasi  dari tahun sebelumnya yang menggunakan  perhitungan  jarak  dan masih terdapat blank zone .
Sejak pelaksanaan PPDB menggunakan  jalur  zonasi,  SMP Negeri 2 Purwokerto yang sebelumnya  menerima  siswa  yang mempunyai nilai Ujian Nasional (UN) tinggi  atau  bisa  dikatakan  homogen tinggi,  namun  setelah  zonasi  siswa- siswi  yang  masuk  ke  SMP  Negeri  2 Purwokerto  mempunyai  nilai  yang lebih  bervariasi  atau  heterogen bahkan  terdapat  siswa  yang  masuk dengan  nilai  UN  14,  hal  ini menyebabkan  guru-guru  mengubah metode mengajar dikarenakan kemampuan  siswa  yang  kurang  dan tidak  seperti  sebelum  zonasi,  jika sebelum  zonasi  guru-guru  lebih menekankan kepada keaktifan siswa- siswi  di  kelas  sekarang  peran  guru yang  lebih  dominan.  Namun,  untuk perlombaan  yang  berada  di  luar sekolah,  SMP  Negeri  2  Purwokerto tetap mampu mempertahankan prestasinya  dikarenakan  masih  ada siswa-siswi yang mempunyai kemampuan  yang  baik  di  bidang- bidang  tertentu  dan  masuk  melalui kuota 15% prestasi. Terdapat fenomena  baru  di  SMP  Negeri  2 Purwokerto  setelah  dilaksanakannya sistem zonasi yaitu terdapat keterlambatan  pengumpulan  tugas oleh  siswa-siswi  sehingga  guru  yang harus mengejar, masih banyak siswa- siswi  yang  nilainya  tidak  lulus ulangan  harian  sehingga  harus dilakukan  perbaikan,  adanya  siswa- siswi  yang  bolos  sekolah  karena menghindari  tes  tertentu,  tidak disiplin yaitu telat datang ke sekolah, dukungan  fasilitas  yang  diberikan oleh  orangtua  kurang  dikarenakan siswa  yang  masuk  melalui  jalur zonasi kebanyakan berasal dari sosial ekonomi  yang  berbeda,  seluruh fenomena tersebut tidak terjadi pada siswa-siswi  yang  masuk  sebelum sistem zonasi.
Kondisi  yang  hampir  mirip juga  terjadi  di  SMP  Negeri  7
Purwokerto  yang  dianggap  oleh masyarakat  sebagai  sekolah  non favorit.  Siswa-siswi  yang  masuk melalui  jalur  zonasi  di  sekolah  ini mempunyai nilai Ujian Nasional (UN) yang  lebih  rendah  dari  sebelumnya, jika  sebelum  zonasi  terdapat  nilai minimal  yang  masuk  ke  sekolah adalah  21,  namun  setelah  adanya zonasi  terdapat  siswa-siswi  yang masuk  dengan  nilai  UN  terendah adalah  13,  bahkan  dalam  satu  kelas yang  mempunyai  nilai  UN  di  bawah 20  bisa  sampai  20  siswa.  Awalnya sekolah  memprediksi  dengan  adanya jalur zonasi mendapatkan siswa-siswi yang  mempunyai  kemampuan  tinggi, namun  setelah ada  kuota  15%  untuk prestasi siswa-siswi yang mempunyai kemampuan  tinggi  diprediksi  masuk ke  sekolah  yang  dianggap  favorit. Dengan  kata  lain  dengan  adanya sistem zonasi pendidikan SMP Negeri 7 Purwokerto yang dianggap sekolah non  favorit  lebih  dirugikan,  karena kondisi  sosial  ekonomi  wilayah sekitar  sekolah  dari  kelas  menengah ke bawah serta padat penduduk.
Terkait  dengan  pencapaian tujuan  dari  sistem  zonasi  pendidikan yaitu  pemerataan  siswa  antara  SMP Negeri  2  dan  7  Purwokerto mempunyai pandangan yang berbeda.  SMP  Negeri  2  Purwokerto memandang  bahwa  untuk  poin pemerataan  siswa  sudah  dapat dikatakan merata hal ini dikarenakan SMP  Negeri  2  Purwokerto  setelah adanya  sistem  zonasi  menerima siswa-siswi  yang  lebih  heterogen dilihat  dari  bervariasinya  nilai  Ujian Nasional. Hal yang berbeda terjadi di SMP  Negeri  7  Purwokerto  yang dianggap sebagai sekolah non favorit oleh  masyarakat,  melalui  sistem zonasi  pemerataan  siswa  tidak  bisa dikatakan  merata  karena  setelah adanya  sistem  zonasi  sekolah  malah menerima siswa-siswi yang mempunyai nilai Ujian Nasional yang
lebih rendah dari sebelumnya. Untuk tujuan  peningkatan  akses  layanan pendidikan  dapat  dikatakan  sudah tercapai karena anak bisa bersekolah di  wilayah  yang  dekat  dengan  jarak tempat  tinggal  mereka,  hal  ini  bisa mengurangi beban ekonomi keluarga dari  kalangan  menengah  ke  bawah. Sedangkan  untuk  menghilangkan dikotomi  antara  sekolah  favorit  dan non favorit jika dilihat dari pandangan  masyarakat  hal  ini  belum sepenuhnya  tercapai  karena  masih ada  siswa  dan  orangtua  menganggap bahwa  SMP  Negeri  2  Purwokerto masih merupakan sekolah favorit dan SMP  Negeri  7  Purwokerto  sebagai sekolah non favorit.
Kondisi siswa-siswi yang masuk  melalui  jalur  zonasi  juga mempunyai kemampuan yang sangat rendah, hal ini menimbulkan keluhan dari  guru-guru  yang  mengajar. Terdapat  banyak  siswa-siswi  SMP Negeri 7 Purwokerto yang mempunyai  motivasi  belajar  yang sangat rendah, respon di kelas sangat rendah yang berdampak pada kondisi kelas  menjadi  tidak  aktif.  Kondisi  ini menjadikan  guru  untuk  mengubah metode  pembelajaran  dikarenakan kemampuan  siswa  yang  sangat rendah,  sehingga  terkadang  guru harus  mengajar  tidak  sesuai  dengan pedoman  yang  ada  dan  harus menjelaskan  berulang-ulang  terkait materi yang sama kepada siswa-siswi SMP  Negeri  7  Purwokerto  dengan harapan  mampu  memahami  materi yang disampaikan oleh guru.

## KESIMPULAN
Kepatuhan pelaksanaan
kebijakan  sistem  zonasi  pendidikan di  SMP  N  2  dan  7  Purwokerto terhadap  policy  guideline  yang berlaku  telah  taat  dan  patuh  baik terhadap prosedur pelaksanaan yaitu petunjuk  teknis  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Banyumas,  Peraturan
Bupati  Banyumas  Nomor  19  tahun 2019  maupun  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 20  Tahun  2019  serta  kepatuhan terhadap  jadwal  pelaksanaan  yang dilaksanakan  secara  serentak  pada proses  Penerimaan  Peserta  Didik Baru (PPDB) oleh seluruh SMP Negeri di  Kabupaten  Banyumas  yaitu  pada akhir  Bulan  Juni,  meskipun  ketaatan dikedua  sekolah  tersebut  tinggi, namun masih terdapat permasalahan yang  terjadi  selama  implementasi sistem zonasi pendidikan. Terdapat  faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat pencapain  tujuan  kebijakan  sistem zonasi  pendidikan  di  SMP  N  2  dan  7 Purwokerto. Faktor pendukung pencapaian  tujuan  sistem  zonasi pendidikan yaitu pihak SMP N 2 dan 7 dilibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait perumusan teknis pelaksanaan sistem  zonasi  serta  Kepala  Sekolah SMP  Negeri  2  dan  7  Purwokerto memberikan  arahan  khusus  kepada guru-guru  untuk  menghadapi  siswa- siswi yang kondisinya lebih heterogen  setelah  adanya  sistem zonasi pendidikan. Faktor penghambat pencapain tujuan sistem zonasi  pendidikan  di  SMP  N  2  dan  7 Purwokerto  adalah  karena  siswa yang  masuk  melalui  sistem  zonasi kebanyakan mempunyai kemampuan yang  lebih  rendah  dari  sebelumnya, maka  guru-guru  kesulitan  untuk menemukan  metode  mengajar  yang cocok  untuk  siswa,  untuk  SMP  N  7
Purwokerto  siswa  yang  masuk melalui  jalur  zonasi  mempunyai motivasi  belajar  yang  sangat  rendah.
Faktor penghambat pencapaian tujuan  sistem  zonasi  di  Kabupaten Banyumas  diantaranya  siswa  dan orangtua  yang  masih  beranggapan adanya  sekolah  favorit  dan  non favorit  bahkan  pada  tahun  pertama pelaksanaan PPDB terjadi
demonstrasi  serta  masih  adanya blank  spot pada  tahun  pertama  dan kedua pelaksanaan sistem zonasi. Hal ini berdampak pada pencapain tujuan menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan non favorit belum dapat  tercapai,  sedangkan  untuk tujuan  pemerataan  hanya  bisa tercapai  di  SMP  N  2  Purwokerto sebagai  sekolah  yang  dianggap favorit,  sedangkan  di  SMP  N  7 Purwokerto  selaku  sekolah  yang dianggap  non  favorit  belum  mampu tercapai.  Untuk  tujuan  peningkatan akses  layanan  pendidikan,  sudah tercapai  dikarenakan  anak  mampu bersekolah  di  sekolah  yang  jaraknya dekat  dengan  rumah,  sehingga mampu meringankan biaya ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan  dari  Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Agus Purwanto, Erwan. 2012. Implementasi  Kebijakan  Publik Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia .  Yogyakarta:  Gava Media. Arikunto,  Suharsini.  2006.  Metode Penelitian: Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Dunn,  Wiliam  N.  2003. Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik  edisi ke-2. Jogjakarta:  Gadjah  Mada University Press. Dye,  Thomas  R.  1981. Understanding Public  Policy  (4th  Edition). Englewood  Cliff,  NJ:  Prentice- Hall Inc, Ltd.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis .  Yogyakarta:  Gava
Media. Islamy, M. Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,  Cetakan  ke  Empat Belas . Jakarta: PT Bina Aksara
Kusumanegara,  Solahuddin.  2010.
Model  dan  Aktor  dalam  Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Gava Media. Mathew,  Miles  B,  A.  Michael Huberman,  Johny  Saldana. 2014. Quantitatif Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition . Thousand  Oaks,  CA:  Sage Publication Inc.
Moleong,  Lexy  J.  2015. Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung.
PT Remaja Rosdakarya. Nugroho,  Riant.  2009. Analisis Kebijakan  Publik .  Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A. Franklin, 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second  edition, the  Dorsey  Press,  Chicago-
Illionis.Grindle (1980)
Jurnal Aprilia Lestari, Hermin dan Rosdiana,
W.  (2018). Pub  Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  di SMA  Negeri  4  Kota  Madiun tahun 2017. Publika, 6(5). Bintoro,  R.  F.  A.  (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan  Peserta  Didik Baru  (PPDB)  Tingkat  SMA Tahun  Ajaran  2017/2018  di Kota  Samarinda .  Jurnal  Riset Pembangunan, 1(1), 48-57 H.A.R. Tilaar. 2008. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan  dan  Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Public. Yogyakarta: Pustaka Belajar Juliana Macedo Reis Mercês and Profa
Dra  Marcia  Maria  Pereira Rendeiro.  2017. E-Learning
As a Strategy For Implementation  Of  Public Policies . International Conferences  WWW/Internet, ISBN: 978-989-8533-69-2 Maryono.  2015. The  Implementation
Of Character Education Policy At  Junior  High  Schools  And Islamic Junior High Schools In Pacitan . International Journal of  Education  and  Research,
Vol. 3 No. 5 Nurlailiyah  Aris.  2019.  Analisis Kebijakan  Sistem  Zonasi Terhadap  Perilaku  Siswa SMP  di  Yogyakarta.    Jurnal Realita Vol. 17 No. 1. Pangaribuan, Hariyanti. Implementasi Kebijakan  Sistem  Zonasi Penerimaan  Peserta  Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gesik. Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas  Ilmu  Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya Safarah  Arafinna  Azizah,  Wibowo Budi  Udik.  (2018).  Program Zonasi  di  Sekolah  Dasar Sebagai  Upaya  Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia.  Jurnal  Lentera Pendidikan Vol. 21 No. 2.