## Bolehkah Gereja Berpengadilan?
Can the Church have Court?
Jan Sihar Aritonang 1 jansaritonang@gmail.com Sekolah Tinggi Filsafat Theologi jakarta

## Abstrak
Gereja Kristen sepanjang sejarahnya telah terlibat dalam berbagai macam perkara dengan berbagai varian. Makalah ini merupakan pemaparan historis, secara terbatas, perjalanan gereja dengan persoalan pengadilan dengan berbagai pertimbangan dari bidang etika, eklesiologi, dan pastoral. Pada akhirnya, saya berargumen bahwa gereja perlu – bahkan perlu - memperkarakan sejumlah hal ke pengadilan, seperti tindak kriminal, termasuk penyelewengan jabatan, termasuk menyangkut keuangan dan aset. Atau terhadap isu-isu perjuangan menegakkan keadilan, hak asasi manusia, diskriminasi, intoleransi, gereja harus memprosesnya ke pengadilan.
Kata-kata Kunci: sejarah, gereja, berpengadilan, etika, keadilan

## Abstract
The Christian Church, throughout its history, has involved in various kinds of cases with multiple variants. This paper presents a historical explanation, in a limited way, the church’s journey with the issue of the court with various considerations from the fields of ethics, ecclesiology, and pastoral. In the end, I argued that the church needed - even needed - to bring several cases to court, such as criminal acts, including misappropriation of  positions,  including  financial  and  asset  matters.  Or  on  issues  of  struggle  to  uphold justice, human rights, discrimination, intolerance, the church must process it to the court.
Keywords: history, church, to go to court, ethics, justice

## Pendahuluan
Di sepanjang sejarahnya yang sudah hampir 2000 tahun, Gereja Kristen cukup sering terlibat di dalam berbagai perkara yang kemudian dibawa ke pengadilan, entah oleh pihak yang mengadukan gereja (termasuk tokoh-tokohnya), ataupun
1     Guru Besar Sejarah Gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), dan kepala Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia (PDSGI).

## www.theologiainloco.com
DOI: 10.55935/thilo.v2i1.185 Theologia in Loco Vol. 2, No. 1, April 2020: 8-24
oleh gereja (warga maupun pelayan/pejabatnya) sendiri. Di Indonesia, hal ini masih terus berlangsung hingga kini. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan: bolehkah Gereja berpengadilan? Kalau boleh, apa dasar dan alasannya; kalau tidak boleh, apa pula alasan dan pertimbangannya? Perkara macam apa yang boleh atau tidak boleh (atau sebaiknya tidak) dibawa ke pengadilan? Makalah ini tidak akan mengkaji topik ini secara rinci, mendalam dan tuntas. Yang disajikan di sini hanya beberapa contoh dari Alkitab dan Sejarah Gereja, dan memberi sedikit pertimbangan dari aspek etika, eklesiologi, dan pastoral.

## Diskusi

## Selayang-pandang Peradilan di dalam Alkitab
Perjanjian Lama cukup banyak mengemukakan contoh kisah menyangkut peradilan dan pengadilan, dalam rangka upaya menegakkan keadilan dan kebenaran. Bahkan ketika bangsa Israel masih di dalam pengembaraan, keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji Kanaan, mereka sudah membutuhkan peradilan/ pengadilan, dan salah satu tugas Musa adalah mengadili bangsa itu (Kel. 18:13). Masih pada masa pengembaraan di padang gurun itu, prinsip menegakkan keadilan dan kebenaran sangat dijunjung tinggi: “Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, … tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran” (Im. 19:15). “Dalam mengadili jangan pandang bulu. … Jangan gentar terhadap siapa pun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah” (Ul. 1:17).
Sesudah bangsa Israel bermukim di tanah terjanji Kanaan, mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara dan pemutus perkara peradilan, melainkan juga sebagai kepala pemerintahan. Sejak bangsa itu memiliki raja, salah satu tugas para raja adalah juga menjalankan peradilan dan memutus perkara. Kita ingat kisah kebijaksanaan raja Salomo dalam 1 Raja-raja 3, sejalan dengan permohonannya kepada Allah (ay. 9): “Berikanlah kepada hamba- Mu itu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.” Sehubungan dengan itu, kita perlu mengingat, peradilan/pengadilan di tengah umat Israel pada masa Perjanjian
Lama belum memisahkan peradilan umum dengan peradilan agama, karena bangsa Israel pada masa itu masih berciri teokratis: kesatuan (tidak ada pemisahan) negara dan agama; perkara pidana, perdata, atau apapun, diadili berdasarkan hukum ilahi, terutama yang ada di dalam Hukum Taurat. Allah diyakini sebagai Hakim Mahaagung, yang bahkan memperkarakan umat-Nya (bnd. Pkh. 11:9, “… Allah akan membawa engkau ke pengadilan”; Pkh. 12:14, “Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.”). Toh banyak juga contoh, betapa peradilan tidak berhasil menegakkan keadilan, a.l.  karena banyak hakim yang curang (bnd. Pkh. 3:16, “… di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidak-adilan …”). Karena itu dinasihatkan juga: “Jangan terburu-buru kaubuat perkara pengadilan …” (Ams. 25:8).
Di dalam Perjanjian Baru (PB) kita menemukan sangat banyak contoh tentang berbagai perkara yang dibawa ke pengadilan. Berkait dengan itu, di dalam PB kita juga sudah bertemu dengan beberapa jenis pengadilan, a.l. Mahkamah Agama Yahudi (Sanhedrin, yang dikepalai Imam Besar) dan pengadilan Romawi (yang dikepalai pejabat pemerintah Romawi, a.l. procurator Pontius Pilatus). Bahkan ada juga pengadilan yang digelar oleh Herodes, raja boneka dari penguasa Romawi di Yehuda itu. Tuhan Yesus dihadapkan kepada berbagai forum peradilan ini (Mat. 26:57-66, 27:11-26 dan paralelnya; Luk. 23:8-12). Para rasul dan sejumlah hamba Tuhan lainnya, antara lain Petrus, Yohanes, Stefanus dan Paulus, sering diperhadapkan pada berbagai jenis peradilan ini, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh (Kis. 4:1-22, 5:26-41, 6:8 – 7:60, 16:19-40, 21:27 – 26:32; Flp. 1:12-26). Baik Tuhan Yesus maupun para rasul dan hamba-hamba Tuhan lainnya itu justru menggunakan kesempatan diadili untuk memberitakan Injil atau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, bukan sekadar membela diri.
Sementara itu para rasul, khususnya Paulus, melihat bahwa di tengah kehidupan umat Kristen atau warga jemaat muncul banyak masalah dan perkara. Ada dari mereka yang membawa perkara mereka ke peradilan umum (duniawi, sekuler) berdasarkan pemahaman bahwa di situ mereka bisa mendapat keadilan dan memenangkan perkara. Akan tetapi, Paulus melihat bahwa para hakim di
peradilan umum itu tidak percaya pada Kristus, bukan orang yang seiman (Kristen), bahkan “orang-orang yang tidak benar,” karena tidak menggunakan hukum atau keadilan Tuhan sebagai dasar untuk memutus perkara. Karena itulah ia tidak setuju kalau warga jemaat (khususnya di Korintus) mencari keadilan ke peradilan umum. Di dalam 1 Korintus 6:1-7 Paulus a.l. berkata, “Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus (maksudnya: sesama warga atau pelayan jemaat)? … Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu.” Dengan kata lain, kalaupun ada masalah di dalam Gereja/Jemaat, atau di antara sesama warga dan pelayan Gereja/Jemaat, rasul Paulus mengimbau agar hal itu diselesaikan secara internal. Seandainya pun ada yang merasa diperlakukan tidak adil, atau dirugikan, itu dapat diselesaikan berpedoman pada keteladanan Kristus serta iman dan ketaatan kepada-Nya.

## Selayang-pandang Peradilan di dalam Sejarah Gereja
Seiring dan melanjutkan apa yang dialami Tuhan Yesus, para rasul, serta banyak pelayan/pejabat dan warga Gereja pada masa PB, pada abad I hingga awal abad IV Zaman Bersama sangat banyak kasus penganiayaan dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh Gereja atau umat Kristen. Tak terhitung banyaknya yang dituduh dan dijatuhi hukuman tanpa bukti kesalahan. Kendati demikian, sejauh yang dapat dilacak, tidak ada dari mereka yang balik menuntut para penganiaya dan penjarah harta-benda mereka itu melalui pengadilan. Kalaupun mereka diseret ke pengadilan dengan berbagai tuduhan palsu, itu justru mereka gunakan sebagai kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Kita ingat misalnya peristiwa pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero pada 19 Juli 64 (Nero menuduh orang Kristen sebagai pelakunya); Polycarpus, uskup di kota Smirna (sekarang kota Izmir
di Turki), yang memberi kesaksian luar biasa indah menjelang hukuman matinya tahun 156; dan banyak martir lain selama sekitar tiga abad itu. 2
Setelah Kaisar Konstantinus Agung menghentikan penghambatan kepada orang Kristen dan menyatakan bahwa agama Kristen diakui negara melalui Edik Milano  tahun  313,  lebih-lebih  setelah  Kaisar  Theodosius  menyatakan  agama Kristen sebagai satu-satunya agama yang diakui negara, praktis tidak ada lagi orang Kristen yang diseret ke pengadilan dengan berbagai dakwaan palsu. Akan tetapi, di sepanjang sekitar 12 abad tidak sedikit di antara sesama Kristen bertikai dan membawa perkara mereka ke pengadilan. Pokok pertikaian terutama adalah menyangkut ajaran dan praktik bergereja atau beriman. Tak sedikit pejabat gereja yang satu mengadukan pejabat lain, dan tak sedikit pula pejabat gereja atau tokoh Kristen yang didakwa menganut dan menyebarkan ajaran sesat atau mempraktikkan cara beragama yang keliru, sehingga diseret ke pengadilan, bahkan ada yang dihukum mati. Kita ingat misalnya Johannes Hus di Bohemia dan John Wycliffe di Inggris abad XIV, yang kelak dihormati Gereja-gereja Protestan sebagai pelopor Reformasi. 3
Martin Luther, salah seorang tokoh utama Reformasi Gereja pada abad XVI, berulang kali dihadapkan ke pengadilan oleh Gereja Katolik Roma (GKR) yang berkonspirasi dengan Kekaisaran Jerman Raya (walaupun kadang-kadang ia ‘diculik’ oleh pendukungnya untuk menghindarkan peradilan palsu yang bisa membawanya pada hukuman mati). Pada Oktober 1518 misalnya, Luther dihadapkan pada sidang pengadilan di Augsburg, yang digelar GKR bersama kekaisaran Jerman Raya, yang dipimpin Kardinal Cajetanus, utusan Paus. Pada persidangan itu Luther – a.l. mengacu pada Kisah 5:29 – bersikukuh bahwa orang harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan itu Luther menegas-kan bahwa Paus adalah manusia. Dalam debat teologis – lebih tepat: pengadilan – di Leipzig Juni-Juli 1519, Luther mengucapkan kata-kata yang menjadi sangat terkenal dan mencerminkan
2    Ira C., Semakin Dibabat Semakin Merambat (BPK Gunung Mulia, 1991), 6–8; C., 18–27. 3     Th. van den End, Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas (BPK Gunung Mulia, 1987), 150.
seluruh sikap dan jawabannya terhadap GKR, sekaligus keteguhannya ber-pegang pada prinsip dan keyakinannya: “Di sini aku berdiri, aku tak bisa berbuat lain.” 4
Sementara itu Johannes Calvin (Jean Cauvin), salah seorang tokoh utama Reformasi lainnya, ketika berusaha menegakkan ajaran dan praktik bergereja yang benar, tidak keberatan atas tuduhan dan hukuman kepada Michael Servetus, seorang dokter dan ilmuwan asal Spanyol, yang didakwa oleh pengadilan di kota Jenewa menolak ajaran yang benar (a.l. Trinitas, Predestinasi, dan Baptisan anak), asalkan dengan cara yang cukup manusiawi. Ternyata Servetus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pemerintah Jenewa dengan cara dibakar hidup-hidup (bnd. hukuman atas John Wycliff). Ia divonis melakukan kejahatan besar, yaitu menyampaikan ajaran sesat yang akan meruntuhkan kebenaran iman Kristen. Sampai sekarang peristiwa ini masih sering diperdebatkan, bahkan dinilai sebagai contoh intoleransi di dalam gereja, termasuk di kalangan Protestan. 5
Selama proses Reformasi, baik di antara GKR dan gereja-gereja Protestan maupun di antara sesama gereja dan tokoh Protestan, banyak terjadi pertikaian yang menyeret mereka ke pengadilan. Khusus di kalangan Lutheran, pertikaian berlangsung beberapa puluh tahun dan baru selesai tahun 1577, ketika mereka menandatangani Formula of Concord (Rumusan Kesepakatan). 6 Tidak mudah mengukur hasil atau akibatnya bagi perkembangan Gereja; yang pasti banyak dari kasus itu yang merugikan nama baik mereka.
Memasuki abad XIX dan XX, ketika perkembangan (ataupun kemunduran) Gereja banyak berkait dengan politik, terutama kolonialisme-imperialisme Barat atas bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, banyak pertikaian terjadi di dalam Gereja, terutama di antara badan-badan penginjilan dan gereja-gereja (serta tokoh-tokoh) yang berlatar belakang atau berasal dari negara-negara kolonialis- imperialis Barat versus gereja-gereja (dan tokoh-tokoh) pribumi. Di Afrika Selatan,
4     Albrecht Beutel, “Luther’s Life,” dalam The Cambridge Companion to Martin Luther , ed. Donald K. McKim, Cambridge Companions to Religion (Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2003), 9.
5    Christiaan de Jonge, Apa itu Calvinisme? (BPK Gunung Mulia, 1998), 9, 276–285.
6     Theodore Gerhardt Tappert, The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church (Philadelphia:  Fortress  Press,  1959),  463–636;  Theodore  Gerhardt  Tappert, Kitab Konkord , terj. M.S.E. Simorangkir (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004).
kita mencatat perjuangan gereja-gereja dan tokoh-tokoh kulit hitam melawan praktik apartheid (diskriminasi berdasar perbedaan warna kulit) yang dilakukan pemerintah kolonial di negara itu yang berkonspirasi dengan gereja-gereja kaum kulit putih. Kita pasti mengenal Nelson Mandela (1918-2018) yang harus berulang kali diseret ke pengadilan dan menjalani hukuman di penjara selama hampir 28 tahun, sebelum ia dibebaskan dan diangkat menjadi presiden tahun 1994-1998. 7
Di Indonesia, khususnya di Tanah Batak, kita mengenal Mangihut Hezekiel Manullang (lebih dikenal dengan julukan Tuan Manullang), yang – antara lain bersama Polin Siahaan – mendirikan Hatopan Kristen Batak pada tahun 1917 untuk memperjuangkan kemandirian Gereja Batak dan melawan pemerintah kolonial Hindia-Belanda (yang berkonspirasi dengan Batakmission, cabang Rheinische Missions-Gesellschaft/RMG yang berasal dari Jerman). Tuan Manullang harus masuk penjara berdasarkan tuduhan melawan Gereja dan pemerintah. Perjuangannya mengilhami pembentukan Hoeria Christen Batak tahun 1927 (sejak 1946 menjadi Huria Kristen Indonesia) maupun gerakan kemandirian di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Ini contoh yang cukup buruk tentang gereja yang memperkarakan warganya. 8
Setelah Indonesia merdeka, di kalangan gereja-gereja Protestan yang jumlahnya kian hari kian banyak terjadi banyak pertikaian internal dan banyak yang dibawa ke pengadilan, entah menyangkut [perebutan] jabatan ataupun menyangkut aset dan keuangan. Di dalam serangkaian kemelut di HKBP, misalnya (a.l. tahun 1970-an dan 1990-an), tidak jarang kedua-belah pihak yang bertikai membawa masalahnya ke pengadilan. 9 GPIB – yang mewarisi banyak aset (berupa lahan dan gedung) dari pemerintah Hindia-Belanda c.q. De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indi ē /Indische Kerk (Gereja Protestan di Indonesia) – berulang 7     Jan S. Aritonang, Berpikir dan Bertindak Historis Sekaligus Teologis (Jakarta: UPI STT Jakarta, 2011), 23–34.
8   Jubil Raplan Hutauruk dan Th van den End, terj., Kemandirian Gereja: Penelitian Historis- Sistematis tentang Gerakan Kemandirian Gereja di Sumatera Utara dalam Kancah Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan di Indonesia, 1899-1942 (BPK Gunung Mulia, 1992), 84–127; P.T.D. Sihombing, Tuan Manullang (Jakarta: Albert Orem Ministry, 2008), 203–228.
9     J.R. Hutauruk, Lahir, Berakar dan Bertumbuh di dalam Kristus (Pearaja-Tarutung: Kantor Pusat HKBP, t.t.), 331–334; Einar M.P. Sitompul, Gereja di Pentas Politik – Belajar dari Kasus HKBP (Jakarta: Yakoma PGI, 1997).
kali membawa masalah aset ke pengadilan. Kita catat misalnya kasus GPIB Effatha tahun 1990-an; yang terakhir adalah kasus penjualan sebagian lahan di Pejambon (kompleks GPIB Immanuel) Jakarta. 10
Sementara itu Bakal-Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin-Bogor, cabang dari Jemaat GKI Jalan Pengadilan Bogor, memperkarakan pemerintah daerah/Kotamadya Bogor ke pengadilan, karena membatalkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya sudah diterbitkan. Kasus ini disidangkan hingga ke Mahkamah Agung, dan GKI Yasmin dimenangkan, bahkan dibahas di lembaga- lembaga internasional (termasuk PBB). Banyak pihak mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memulihkan kembali IMB dan mengizinkan GKI Yasmin beribadah di sana; tetapi Pemda Kotamadya Bogor maupun pemerintah pusat RI – dengan berbagai alasan – tidak kunjung memulihkan kembali IMB itu dan tidak mengizinkan warga GKI itu beribadah di lokasi itu, sehingga mereka a.l. beribadah di depan Istana Merdeka Jakarta. Melihat perkembangan ini, Pimpinan Sinode GKI mengupayakan pendekatan dan cara pemecahan lain, yang hasilnya masih ditunggu. 11
Khusus di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), dalam kurun waktu > 50 tahun ini, tidak sedikit kasus dan perkara yang dibawa ke pengadilan. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh. Pada tahun 1970-an GKPI berperkara dengan HKBP hingga ke Mahkamah Agung menyangkut sejumlah lahan dan gedung gereja (a.l. di Parbubu dan Sait ni Huta). Warga dan pelayan GKPI di sana (didukung Kantor Pusat GKPI) mengklaim bahwa lahan dan gedung itu adalah milik mereka, karena leluhur atau orangtua merekalah yang dulu menghibahkan lahan itu dan membangun gedung gereja itu (pada waktu itu adalah HKBP). Akan tetapi, pihak HKBP memiliki bukti-bukti formal (surat tanah, dsb.) bahwa itu adalah milik mereka. GKPI kalah dalam perkara itu, di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung; semua aset itu kembali ke HKBP. Syukurlah, warga GKPI dan HKBP di situ, yang notabene masih 10   Banyak dokumen internal GPIB mengenai hal ini; tidak sempat dicatat secara rinci di sini. 11  Tentang GKI Yasmin juga banyak dokumen dan tulisan. Salah satunya Victor Silaen, Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Yasmin (Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012). Sumber internet  a.l.  http://indonesiatoleran.or.id/2013/05/kronologi-gereja-kristen-indonesia-bakal- pos-taman-yasmin-bogor.
berkerabat, berdamai dan - bersama sanak-keluarga dan anak-anak mereka di perantauan - bersepakat untuk mendukung pengadaan lahan dan pembangunan gedung baru bagi GKPI. 12
Contoh paling mutakhir di GKPI terlihat pasca Sidang Sinode Am XX 29 September – 4 Oktober 2015. Muncul tuduhan bahwa keterpilihan Pdt. Ro Sininta Hutabarat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) periode 2015-2020 adalah tidak sah. Alasannya a.l. bahwa ybs. tidak memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Sekjen menurut PRT GKPI Pasal 62 ayat (2) f, yaitu “Pernah menjadi Pemimpin Resort/ Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.” Tuduhan ini bergulir pasca Sinode Am Periode (SAP) XX dan ada kalangan tertentu yang menuntut agar ybs. diberhentikan sebagai Sekjen GKPI. Bahkan ada upaya membawa kasus ini ke pengadilan melalui sebuah kantor pengacara yang berkedudukan di Jakarta. Yang menarik, dalam gugatan dan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada 24 November 2015 itu a.l. ada diktum “Menyatakan Pimpinan Sinode GKPI Periode 2010-2015 di mana Penggugat selaku Bishop GKPI dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal tetap memimpin Sinode GKPI … sampai perkara a quo mempunyai keputusan hukum yang tetap.”
Melihat apa yang sedang terjadi ini, muncul pertanyaan: apakah GKPI tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara internal, berpegang pada ketentuan yang sudah disepakati (a.l. Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga), tanpa harus membawa ke pengadilan? Dalam kenyataannya perkara ini sudah disidangkan 12 Januari 2016, masih berlangsung hingga kini, bisa berlarut-larut dan makan banyak biaya, apalagi kalau sampai menjalani proses naik banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.
Menurut saya, membawa perkara seperti ini ke pengadilan memperlihatkan bahwa ada (banyak?) gereja yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang muncul secara gerejawi (bnd. imbauan rasul Paulus kepada jemaat Korintus di atas). Lebih dari itu, bila perkara ini sampai diajukan ke pengadilan, itu akan menimbulkan banyak komplikasi yang merusak citra gereja, dan akan sangat 12  Jan S. Aritonang, Yubileum 50 Tahun GKPI (Pematangsiantar: Kolportase GKPI, 2014).
menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan gereja dalam rangka mewujudkan visinya dan menjalankan misinya. Perkara ini juga bisa memicu tuduhan dari warga gereja bahwa para pejabat gereja lebih getol berebut atau berperkara mengenai jabatan ketimbang melayani warganya maupun masyarakat luas.
Ada kasus yang tidak menyangkut organisasi gereja, melainkan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), yaitu adanya orang Kristen tertentu, a.l. yang menyebut diri “pengikut Yahwe,” yang memperkarakan LAI ke pengadilan karena menggunakan nama Allah, bukan Yahwe, di dalam Alkitab. Ini justru kesempatan yang sangat baik bagi LAI dan umat Kristen untuk menjelaskan alasan dan keyakinan mereka. Dan ternyata LAI, yang didukung oleh sejumlah ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk dari kalangan Islam, memenangkan perkara itu. 13

## Bagaimana dengan Korupsi? Tinjauan Etika
Cukup menarik, hampir tidak ada gereja di Indonesia yang memperkarakan penyelewengan keuangan oleh personelnya ke pengadilan. Padahal, harus diakui dan dicatat, salah satu lembaga yang tingkat korupsinya cukup tinggi – di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia – adalah gereja. Akan tetapi, penyelewengan atau kesalahan mengelola ( mismanagement ) keuangan biasanya diselesaikan secara internal atas nama kasih dan pengampunan Kristus. 14 Akibatnya a.l. banyak orang di gereja tidak takut mengulanginya, dan gereja tidak bisa menjadi contoh atau pelopor dalam memerangi korupsi. 15 Karena itu, dari perspektif Etika Kristen, apa yang harus dikatakan dan dilakukan? Berikut ini hanya dikemukakan tiga contoh pendapat kalangan Kristen; dua di antaranya bukan teolog profesional. Dari para teolog profesional, khususnya etikawan, diharapkan pandangan tentang ini (a.l. dari Robert P. Borrong 16 yang menulis tesis tentang korupsi secara umum).
13  “Reformata Website,” Reformata, 2016, https://reformata.com/.
14  Pada Kebaktian Minggu 20 Maret 2016 di sebuah Jemaat GKI, pengkhotbah (yang adalah juga pejabat struktural di Sinode GKI) a.l. mengungkapkan keprihatinannya karena ada pelayan/ pejabat di jemaat GKI tertentu yang diadukan ke polisi dan diperkarakan ke pengadilan karena dituduh melakukan korupsi. Menurut pengkhotbah hal itu bertentangan dan tidak konsisten dengan kasih yang diteladankan Kristus.
15  Ini a.l. saya kemukakan pada seminar bertajuk  “Gereja Menghadang Korupsi” (Seminar Sehari (PGI, BPK Gunung Mulia, STT Jakarta), November 2, 2015).
16 Robert P. Borrong, “Citra Umum Korupsi: Suatu Usaha Analisa dan Tinjauan Mengenai Korupsi
Hernold  F.  Makawimbang,  dalam  presentasinya,  “Dapatkah  Gereja Menghadang Korupsi??? – Memahami Peta dan Perilaku Korupsi sebagai Dasar Gereja Berperan,” 17 setelah membedah seluk-beluk korupsi (persepsi korupsi di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, data KPK tentang korupsi, dsb.), menyampaikan sejumlah saran umum dan bersifat normatif kepada gereja, a.l.: pencegahan melalui penguatan iman, moral, etika dan perilaku kepada warganya. Sementara itu ia juga mencatat bahwa penegakan hukum secara langsung bukan fungsi gereja, melainkan fungsi aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara, dsb.). Kepada mereka ini jugalah gereja dipanggil untuk menyuarakan pesan moral melalui berbagai media dan kesempatan. Kalaupun gereja mau ikut dalam  pemberantasan  korupsi,  paling-paling  ikut  dalam  gerakan  moral  “Anti Korupsi.” Saran seperti ini tentu baik-baik saja, tetapi itu terkesan sangat umum dan membuat tindakan gereja tidak konkret dan operasional.
George J. Aditjondro (1946-2016) dalam artikelnya, “Gereja, Korupsi, dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM: An Unholy Trinity,” 18 membeberkan sejumlah korupsi (termasuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang) di beberapa gereja di Indonesia pada tingkat lokal maupun sinodal (a.l. GKST dan HKBP) dan perguruan tinggi Kristen (UKI Jakarta). Dari situ ia tiba pada kesimpulan, antara lain:
1.  Para pendeta dan fungsionaris gereja tidak transparan dalam kekayaan mereka;
2.  Ada korelasi antara gereja sebagai organisasi ciptaan manusia dengan korupsi di dalam tubuh gereja sendiri, serta sepinya suara gereja menentang pelanggaran HAM. Sebagai organisasi ciptaan manusia, gereja tidak terlepas dari bahaya korupsi, a.l. karena (a) lemahnya mekanisme kontrol di dalam organisasi gereja; (b) keengganan warga gereja mempertanyakan asal-usul di Indonesia dari Sudut Etika Kristen” (Tesis M.Th., Jakarta, STT Jakarta - SEAGST, 1983).
17  Hernold  Makawimbang,  “Dapatkah  Gereja  Menghadang  Korupsi???  –  Memahami  Peta  dan Perilaku Korupsi sebagai Dasar Gereja Berperan” (Seminar Sehari (PGI, BPK Gunung Mulia, STT Jakarta), Gereja Menghadang Korupsi, STFT Jakarta, 2015).
18 George J. Aditjondro, “Gereja, Korupsi, dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM: An Unholy Trinity,” dalam Gereja dan Penegakan HAM , ed. Ruddy Tindage dan Rainy M. P. Hutabarat (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 203–216.
kekayaan fungsionaris gereja, terutama pendeta; (c) kecenderungan warga dan pemimpin gereja untuk lebih mempersoalkan “dosa susila” ketimbang “dosa  sosial”  para  fungsionaris  gereja;  (d)  godaan  uang  dari  kalangan penguasa dan pengusaha (korporasi) besar.
Berdasarkan kesimpulan itu, Aditjondro menyarankan: gereja juga perlu menumbuhkan mekanisme-mekanisme kontrol di dalam tubuh gereja, dan tidak terus berlindung di balik simbol-simbol feodalisme religius (termasuk gelar-gelar: Pendeta, Doktor, Magister, dsb.) yang menempatkannya jauh di atas warga gereja. Hanya dengan cara ini gereja, korupsi, dan sepinya suara [gereja] menentang pelanggaran HAM, tidak semakin berkembang menjadi trinitas yang maha tidak kudus ( unholy trinity ). Hanya dengan demikian gereja bisa menjadi tanda keselamatan di bumi, dan bukan kaki-tangan modal dan negara. Akan tetapi, Aditjondro tidak sampai menyarankan agar para koruptor di gereja itu diadukan kepada penegak hukum dan diajukan ke pengadilan.
Henky  H.  Hetharia,  dalam  tesisnya,  “Church  and  Corruption/Gereja  dan Korupsi”  (2007),  membeberkan  praktik  korupsi  dalam  sistem  pengelolaan keuangan di sejumlah Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM), lalu menganalisisnya dari perspektif Etika Kristen. Akan tetapi, ia tidak secara eksplisit menyarankan agar kasus-kasus itu atau para pelakunya diseret ke pengadilan. Dalam salah satu rangkuman dan kesimpulan, ia hanya berkata:
“Karena praktik korupsi merupakan perbuatan dosa dan melanggar kehendak Allah maka telah tersedia penghukuman Allah bagi para koruptor. Korupsi bukan saja merupakan persoalan manusiawi (sosial) sehingga para koruptor akan mengalami hukuman duniawi, yakni melalui hukuman negara, melainkan lebih dari itu korupsi merupakan persoalan religius (teologis). Maka para koruptor akan bertanggung jawab dan akan dihakimi serta dihukum oleh Allah.” 19
Kesimpulan ini segera pula disusul oleh kesimpulan berikutnya: “Tetapi di samping penghukuman Allah tersebut, masih ada anugerah dan pengampunan Allah yang tersedia bagi para koruptor yang mau bertobat …” 20 Karena itu, tidak heran bila pada bagian saran Hetharia lebih banyak mengemukakan hal-hal preventif, yaitu
19 Henky H. Hetharia, “Church and Corruption/Gereja dan Korupsi” (Tesis M.Th., Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2007), 106.
20 Hetharia, “Church and Corruption,” 106.
bagaimana mencegah terjadinya korupsi di gereja pada umumnya dan di GPM pada khususnya, bagaimana menyadarkan para koruptor itu agar mengaku dosa dan bertobat, dan tidak sedikit pun menyarankan agar para pelaku korupsi itu diajukan ke pengadilan. 21 Saran-saran preventif itu pada umumnya bersifat normatif, a.l. melakukan pembinaan moral dan membenahi sistem pengelolaan keuangan. 22
Kesimpulan dan saran seperti ini tentu tidak jelek, tetapi sering kali dijadikan dasar dan alasan bagi gereja-gereja untuk tidak memperkarakan korupsi ke pengadilan, melainkan diselesaikan secara internal, dan para pelakunya diampuni. Akibatnya, tidak ada efek jera.

## Pendampingan dan Penyadaran – Tinjauan Eklesiologis dan Pastoral
Berkait dengan pandangan Aditjondro di atas, para ahli eklesiologi sepakat bahwa gereja – sebagai tubuh Kristus dan persekutuan orang kudus – tidak hanya terdiri dari orang-orang suci-kudus dan tidak berdosa; di dalam gereja tercampur gandum dan lalang (bnd. Mat. 13:24-30). Menurut bapa gereja Augustinus (354- 430) ada dua macam gereja: gereja yang kelihatan ( ecclesia visibilis ) dan gereja yang tidak kelihatan ( ecclesia invisibilis ). Di dalam gereja yang kelihatan banyak [pelaku] kejahatan dan kecurangan; hanya di gereja yang tidak kelihatan dan sejati kita menemukan kebenaran dan orang-orang benar. Mengacu pada pendapat di atas, tidak heran bila di dalam gereja juga banyak terjadi konflik atau pertikaian maupun penyelewengan (korupsi). Ini tidak hanya melibatkan warga gereja, melainkan juga – bahkan lebih sering – para pelayan atau pejabat gereja, mulai dari aras jemaat hingga sinode, bahkan pada lembaga-lembaga internasional.
Akan tetapi, kita tidak bisa secara simplistik berkata bahwa konflik-konflik yang terjadi di gereja adalah antara gandum dan lalang, atau antara orang baik
21  Di dalam buku-saku terbitan Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku untuk Memahami Korupsi dari Sudut Pandang Agama Kristen (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK, 2009), 102. walaupun tidak ada saran eksplisit agar perkara korupsi di gereja atau lembaga Kristen diajukan ke pengadilan, namun – di samping saran preventif (pembinaan moral, mengampanyekan pemberantasan korupsi) dan saran etis (bertobat) – ada juga saran legal- yuridis  menyangkut  koruptor  secara  umum:  “Agar  aparat  hukum  menjatuh-kan  hukuman berat kepada para koruptor dan semua yang terlibat dalam tindak korupsi tanpa diskriminasi.” 22  Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku, 209–210 (bnd. saran Makawimbang di atas).
dan benar kontra orang jahat dan curang. Sering kali konflik terjadi di antara mereka yang sama-sama [mengaku] beriman, baik dan benar. Dan konflik – di mana pun, termasuk di dalam gereja – tidak mesti dinilai negatif. Banyak contoh yang memperlihatkan bahwa konflik terjadi dalam rangka mengupayakan dan menemukan kebenaran yang lebih hakiki. Dengan kata lain, konflik tidak mesti bersifat destruktif, melainkan bisa juga konstruktif. Kita juga tidak boleh lupa, Tuhan Yesus pun sering berkonflik, dan lawan konflik-Nya tidak perlu buru-buru dinilai jahat dan curang. Demikian juga para rasul dengan pihak-pihak yang tidak setuju dengan mereka, yang ada di luar ataupun di dalam jemaat. Bahkan di antara sesama rasul pun pernah terjadi konflik, yang mendorong mereka untuk bertemu dan mengupayakan kesepahaman (misalnya yang dicatat dalam KPR 15), kendati tidak selalu berhasil.
Karena itulah tidak sedikit literatur yang berisi informasi, sekaligus petunjuk dan saran, tentang konflik dan upaya mengelolanya. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa mencatat sedikitnya dua buku terjemahan, yaitu (1) Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja (2002), dan (2) Robert S. Kreider et al., Ketika Orang Beriman Bertengkar – Studi Kasus Penyelesaian Konflik (2004). Di dalam buku pertama, Halverstadt misalnya memulai kajiannya dengan bertanya: “… apakah ada konflik gereja yang bersifat kristiani atau konstruktif?” Ia menjawab sendiri pertanyaan itu dengan berkata bahwa konflik seperti itu memang ada. Di tengah konflik itu, apa pun penyebab dan pokok masalahnya, mereka bisa saling mendengar dan saling menghormati. Dari situ mereka berusaha untuk saling memahami berbagai perspektif dan kepentingan yang berbeda. Mereka memperoleh perspektif- perspektif baru yang darinya mereka benar-benar dapat mengembangkan solusi menang-menang ( win-win solution ). 23 Sejalan dengan itu, pada hemat saya, para pejabat dan warga gereja yang terlibat dalam konflik menyangkut masalah organisasi (termasuk peraturan dan jabatan), mestilah didekati juga secara pastoral,
23 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja , trans. Stephen Suleeman (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 4.
diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat gereja, dan didorong agar tidak membawa perkara seperti itu ke pengadilan.
Bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam masalah hukum (pidana, kriminal), termasuk korupsi? Menurut saya, mereka pun perlu juga mereka didampingi secara pastoral; diajak bercakap-cakap dan dipersilakan menjelaskan seluk-beluk masalah yang melibatkannya. Ingatan dan kesadaran mereka disegarkan tentang kasih-karunia Tuhan kepada mereka di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan mereka, serta talenta, kelebihan, dan potensi yang Tuhan karuniakan kepada mereka, yang mestinya mereka gunakan sebaik mungkin. Itu tidak berarti bahwa mereka serta-merta dibela, dibenarkan, dan diampuni. Justru pendampingan pastoral bisa mendorong mereka untuk dengan sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan bersedia menanggung segala konsekuensi dari perbuatannya, termasuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

## Kesimpulan
Kalau begitu – mengacu pada judul dan serangkaian pertanyaan pada awal tulisan ini – bolehkah gereja berpengadilan? Menurut saya, ada masalah-masalah yang membuat gereja boleh – bahkan perlu – memperkarakannya di pengadilan. Misalnya kalau ada tindak kriminal, termasuk penyelewengan jabatan, a.l. menyangkut keuangan dan aset; sebaiknya perkara seperti itu diselesaikan di pengadilan, dengan asumsi dan harapan bahwa ada penyelidikan dan pemutusan perkara secara objektif. Bahkan dalam rangka perjuangan untuk menegakkan keadilan dan hak-hak asasi manusia serta melawan diskriminasi dan intoleransi, gereja juga bisa membawa masalahnya – termasuk masalah warganya, dalam rangka advokasi kepada mereka – ke ranah hukum dan ke forum pengadilan. Untuk itulah gereja perlu membentuk unit pelayanan hukum, pada aras Jemaat hingga Sinode.
Akan tetapi, menyangkut masalah ajaran dan praktik bergereja maupun menyangkut masalah organisasi (termasuk jabatan dan peraturan), mestinya gereja dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah seperti ini, dan tidak mempercayakan
penyelesaiannya kepada pihak-pihak lain yang belum tentu memahami roh, jiwa, dan karakteristik gereja, termasuk suasana kebatinan yang terdapat di dalam gereja. Di satu sisi gereja memang adalah lembaga atau pranata sosial (di Indonesia masuk kategori organisasi kemasyarakatan atau ormas); karena itu ia harus tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Namun, di sisi lain gereja adalah pranata spiritual yang memiliki dimensi transendental. Hukum ilahi yang dicoba tafsirkan dan jabarkan oleh gereja di dalam apa yang ia sebut ‘Hukum Gereja’, itulah yang mestinya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang spesifik gerejawi, yang berada di luar ranah hukum negara (pidana maupun perdata). Kecuali kalau ada kalangan tertentu – entah dari dalam ataupun dari luar gereja – yang membawa masalah ajaran (termasuk Alkitab dan terjemahannya; bnd. kasus yang dialami LAI) ke pengadilan, maka – meneladani Tuhan Yesus, para rasul, dan sejumlah tokoh gereja pada masa lalu – “siap-sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu!” (1Ptr. 3:15).

## Daftar Pustaka
Aditjondro, George J. “Gereja, Korupsi, dan Sepinya Suara Menentang Pelanggaran HAM:  An  Unholy  Trinity.”  Dalam Gereja dan Penegakan HAM , ed. Ruddy Tindage dan Rainy M. P. Hutabarat, 203–16. Kanisius, 2008.
Aritonang, Jan S. Berpikir dan Bertindak Historis Sekaligus Teologis . Jakarta: UPI STT Jakarta, 2011.
———. “Gereja Menghadang Korupsi.” Seminar Sehari (PGI, BPK Gunung Mulia, STT Jakarta) dipresentasikan pada Seminar Gereja Menghadang Korupsi, STT Jakarta, 2 November 2015.
———. Yubileum 50 Tahun GKPI . Pematangsiantar: Kolportase GKPI, 2014.
Beutel, Albrecht. “Luther’s Life.” Dalam The Cambridge Companion to Martin Luther , ed. Donald K. McKim, 3–19. Cambridge Companions to Religion. Cambridge, U.K.; New York: Cambridge University Press, 2003.
Borrong,  Robert  P.  “Citra  Umum  Korupsi:  Suatu  Usaha  Analisa  dan  Tinjauan
mengenai Korupsi di Indonesia dari Sudut Etika Kristen.” Tesis M.Th., STT Jakarta - SEAGST, 1983.
C., Ira. Semakin Dibabat Semakin Merambat . BPK Gunung Mulia, 1991.
End, Th van den. Harta dalam Bejana: Sejarah Gereja Ringkas . BPK Gunung Mulia,
1987.
Halverstadt, Hugh F. Mengelola  Konflik  Gereja .  Terj.  Stephen  Suleeman.  Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
Hetharia,  Henky  H.  “Church  and  Corruption/Gereja  dan  Korupsi.”  Tesis  M.Th., Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2007.
Hutauruk, J.R. Lahir, Berakar dan Bertumbuh di dalam Kristus . Pearaja-Tarutung: Kantor Pusat HKBP, t.t.
Hutauruk, Jubil Raplan, dan Th van den End, terj. Kemandirian Gereja: Penelitian Historis-Sistematis tentang Gerakan Kemandirian Gereja di Sumatera Utara dalam Kancah Pergolakan Kolonialisme dan Gerakan Kebangsaan di Indonesia,
1899-1942 . BPK Gunung Mulia, 1992.
Jonge, Christiaan de. Apa itu Calvinisme? BPK Gunung Mulia, 1998.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku Saku untuk Memahami Korupsi dari Sudut Pandang Agama Kristen . Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK,
2009.
Makawimbang, Hernold. “Dapatkah Gereja Menghadang Korupsi??? – Memahami
Peta dan Perilaku Korupsi sebagai Dasar Gereja Berperan.” Seminar Sehari (PGI, BPK Gunung Mulia, STT Jakarta) dipresentasikan pada Gereja Menghadang Korupsi, STFT Jakarta, 2015.
Reformata. “Reformata Website,” 2016. https://reformata.com/.
Sihombing, P.T.D. Tuan Manullang . Jakarta: Albert Orem Ministry, 2008.
Silaen, Victor. Bertahan di Bumi Pancasila: Belajar dari Kasus GKI Yasmin . Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012.
Sitompul, Einar M.P. Gereja di Pentas Politik – Belajar dari Kasus HKBP . Jakarta: Yakoma PGI, 1997.
Tappert, Theodore Gerhardt. Kitab Konkord . Terj. M.S.E. Simorangkir. Jakarta: BPK
Gunung Mulia, 2004.
———. The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church . Philadelphia: Fortress Press, 1959.