## Analisis Potensi Pajak Daerah dengan Pendekatan Makro-Mikro di Kota Serang
Muhammad Angga Anggriawan¹, Kenedi²*, Hadi Kurniawanto ³ 1,2,3) Universitas Bina Bangsa
1) muhammadanggaanggriawan@gmail.com, 2) kenedi@binabangsa.ac.id ,
3) hadikurniawanto.binabangsa@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 2 Januari 2023 Disetujui : 15 April 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
The development of hotel taxes and restaurant taxes in the city of Serang in the last 5 years has shown a decline. In the last 2 years, namely 2022 and 2021, there has been a negative trend, aka a decrease in the percentage of revenue realization. This is not the same as data for 2020, 2019 and  2018,  which  shows  a  positive  trend  in  its  realization.  The  research  method  used  is  a quantitative method using secondary data obtained from the offices of BAPENDA, BPKAD and DINKOP  UKM.  This  study  uses  2  macro  and  micro  approaches,  namely  the  macro  approach using  trend  analysis  linked  to  the  realization  of  annual  taxes,  then  the  micro  approach  uses secondary  data  originating  from  DINKOP  UKM  on  the  basis  of  calculating  multiplying  the estimated annual turnover of the taxpayer against the effective tax rate. The analytical tool used is trend analysis based on the time series method. The results of the study show that based on the macro  approach, the  potential for  hotel  tax  and  restaurant  tax  revenues  is  projected  to  be  very large, this is in line with the results of the micro approach. This shows that the two types of taxes make a sizable contribution to regional tax revenues, provided that the realization can proceed properly so that the amount of local tax revenue collected is in accordance with projections.

## Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Potential, Projection

## PENDAHULUAN
Salah  satu  komponen  penting  dalam  penerimaan  negara  serta  memiliki  kontribusi  yang besar  dalam  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terutama  dalam  pembiayaan  adalah pajak. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dapat mempengaruhi roda pemerintahan, dengan tingginya penerimaan pajak yang diterima  oleh  pemerintah  akan  membantu  pembangunan  yang  lebih  merata  karena  adanya  dana yang  cukup  sehingga  memudahkan  pemerintah  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  (Estro, 2020).
Sektor  perpajakan  sampai  saat  ini  masih  menjadi  sumber  penerimaan  utama  baik  pada pemerintah pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah baik pusat maupun  daerah  berupaya  melakukan  berbagai  cara  terutama  pada  pemerintah  daerah  melalui beberapa fase reformasi perpajakan daerah. Fase pertama dimulai ketika disahkannya Undang  – undang  No.  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  kemudian  diubahnya Undang  –  undang  Republik  Indonesia  No.  34  Tahun  2000,  serta  yang  terakhir  disahkannya Undang  –  undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah (Fatimah & Rahmah, 2022).
Pajak  dikenakan  untuk  mengimbangi  atau  menutupi  biaya  yang  berkaitan  dengan pengembangan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  publik  dan  fasilitas  yang  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat  (Abdullah  et  al.,  2022).  Kota  Serang  telah  memiliki
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.  Kebijakan  pajak  daerah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  demokrasi, pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat  dan  akuntabilitas  dengan  memperhatikan potensi daerah.
Data  statistik  deskriptif  berdasarkan  basis  data  pajak  secara  historis,  banyak  negara bagian memiliki pajak korporasi tidak langsung, seperti pajak waralaba dan juga penginapan yang dikenakan  pada  perusahaan  untuk  memperoleh  hak  melakukan  bisnis  di  sebuah  negara  seiring waktu  telah  meningkat  (Akcigit,  et  al  2021).  Jenis  pajak  daerah  yang  diatur  dalam  peraturan daerah salah satunya meliputi pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel berlaku untuk pelayanan atas  jasa  yang  diberikan  oleh  hotel  berbayar,  termasuk  pelayanan  pendukung  yang  tersedia sebagai perlengkapan hotel yang dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan, termasuk  fasilitas  olah  raga  dan  hiburan.  Hotel  adalah  fasilitas  untuk  menyediakan  jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa lain yang terkait tanpa dipungut biaya, antara lain motel, losmen, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
Pajak  restoran  ialah  pajak  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  restoran.  Restoran merupakan  suatu  fasilitas  dimana  makanan  dan/  atau  minuman  disediakan  dengan  dipungut bayaran,  yang  meliputi  juga  rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar  dan  sejenisnya, termasuk jasa boga/ katering. Pajak hotel dan restoran merupakan sumber pendapatan daerah dari sektor  pajak  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu diketahui seberapa besar potensi pajak yang berasal dari hotel dan restoran di Kota Serang.
Sebagai  gambaran  perkembangan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  di  Kota  Serang  sejak tahun 2015 sampai 2021, dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini :

## Gambar 1. Perkembangan Pajak Hotel
Sumber: BAPENDA Kota Serang (diolah)
Perkembangan pajak hotel di Kota Serang, seperti tampak pada gambar 1 terlihat bahwa realisasi  pajak  daerah  dari  tahun  2015  sampai  dengan  2019  menunjukkan  peningkatan,  yaitu tahun 2015 sebesar Rp 2.971.029.321, tahun 2016 sebesar Rp 3.710.177.308, tahun 2017 sebesar Rp  4.316.562.991,  tahun  2018  sebesar  Rp  4.824.288.371,  dan  tahun  2019  sebesar  Rp 5.865.641.432 namun terjadi penurunan ditahun 2020 sebesar Rp 4.027.414.208 dan tahun 2021 sebesar Rp 3.709.588.105.

## Gambar 2. Perkembangan Pajak Restoran
Sumber: BAPENDA Kota Serang (diolah)
Adapun  perkembangan  pajak  restoran  di  Kota  Serang  dalam  kurun  waktu  2015  sampai 2019  terlihat  bahwa  menunjukkan  peningkatan,  yaitu  tahun  2015  sebesar  Rp12.588.250.092, tahun  2016  sebesar  Rp15.057.661.844,  tahun  2017  sebesar  Rp16.751.950.267,  tahun  2018 sebesar Rp21.035.740.730, dan tahun 2019 sebesar Rp23.684.263.146, namun terjadi penurunan ditahun 2020 sebesar Rp18.033.491.662 dan tahun 2021 sebesar Rp21.016.819.910.

## STUDI LITERATUR

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendap atan  Asli  Daerah  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  yang  harus  selalu  terus menerus  dipacu  pertumbuhannya.  Dalam  otonomi  daerah  ini  kemandirian  pemerintah  daerah sangat  dituntut  dalam  pembiayaan  pembangunan  daerah  dan  pelayaan  kepada  masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam  kas  pemerintah  daerah,  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  batas  wilayahnya sendiri,  dan  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku serta dipergunakan untuk keperluan belanja dan pengeluaran daerah.

## Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Halim  (2004),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  dan  Pasal  6  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa  sumber  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Menurut  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004,  Pasal  1,  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri serta dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  digali  untuk  digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Sauyai A, Debby Ch. Rotinsulu, 2022).
Menurut (Fery, 2021) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan.
1. Pajak Daerah
Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk Kabupaten/ Kota terdiri dari: a. Pajak hotel, b. Pajak restoran, c. Pajak hiburan, d. Pajak reklame,
e. Pajak penerangan jalan,
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2. Retribusi Daerah
Retribusi  daerah  merupakan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  retribusi.  Terkait dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  jenis  pendapatan  retribusi  untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang  berasal  dari  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Jenis  pendapatan  ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMD. c.  Bagian  laba  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  swasta  swasta  atau  kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan  ini  merupakan  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  lain-lain  milik  Pemda, rekening  ini  disediakan  untuk  mengakuntansikan  penerimaan  daerah  (Supriadi  et  al., 2020).

## Pendekatan Perhitungan Potensi Pajak Daerah
Potensi  pajak  merupakan  kemampuan  pemungutan  pajak  dalam  kondisi  ideal  dimana dalam  pemungutan  pajak  tersebut  tidak terdapat  ganguan/  hambatan  yang  bersifat  internal  dan eksternal.  Sedangkan  target  pajak  merupakan  kemampuan  pemungutan  pajak  dengan mempertimbangkan gangguan/ hambatan internal dan eksternal (Supriadi et al., 2020). Terdapat 2 pendekatan perhitungan potensi pajak daerah yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.
Pendekatan  makro  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  statistik  tertentu  berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data Time Series atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak  daerah saja maupun mengkaitkannya dengan faktor lain  yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut.
Pendekatan  kedua  adalah  pendekatan  mikro,  yang  dihitung  berdasarkan  hasil  survey lapangan  sehingga  mengambarkan  potensi  riil  pajak  daerah  saat  ini.  Idealnya  observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus (Kementrian Keuangan, 2021).

## Pendekatan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah
Untuk  melakukan  estimasi  secara  umum  dapat  digunakan  metode  kualitatif  ataupun kuantitatif.  Estimasi  dengan  metode  kualitatif  didasarkan  kepada  data  kualitatif  dan  mesti dilakukan  oleh  ahli/pakar  dalam  bidangnya  dan  berpengalaman.  Sedangkan  estimasi  dengan metode kuantitatif dapat dikelompokkan kepada 2 model, yaitu:
a. Prosedur  Sebab-  akibat  ( Cause  Effect  Methods )  menggunakan  korelasi  dan  regresi  sebagai komponen alat utamanya.
b. Tata  cara  Runtut  Waktu  ( Time  Series  Analysis ),  tata  cara  ini  berupaya  mencermati  suatu variabel berhubungan dengan komponen periode. Tren serta indeks musim yang menjadi alat utamanya.
Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  analisis  potensi  pajak  daerah  dan retribusi daerah dari sisi makro yakni dengan menggunakan proyeksi berdasarkan metode runtut waktu ( time series ); trend dan moving average (Kementrian Keuangan, 2021).

## Pendekatan Mikro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah
Pendekatan  mikro  memungkinkan  untuk  memanfaatkan  keseimbangan  umum  dinamis dari simulasi model mikro ekonomi. Misalnya, menggunakan asumsi tingkat stationarity tertentu dari  hubungan  waktu  ke  waktu  (Diego,  et.al  2021).  Secara  umum  perhitungan  potensi  pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua
wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib  pajak  dikalikan  tarif pajak daerah.  Sedangkan  nilai  objek  pajak  tersebut  dihitung  dengan mengalikan volume dengan harga barang/ jasa objek pajak (Sinuraya, 2020).

## METODE
Prosedur  dalam  riset  ini  memakai  prosedur  studi  kasus  secara  kuantitatif,  dimana pengetesan kepada satu kerangka ataupun seorang subyek ataupun penyimpanan arsip kejadian khusus  (Bogdan et al., 2007).
Metode  pengumpulan  informasi  yang  dipakai  merupakan;  observasi,  tanya  jawab,  serta riset  kepustakaan.  Tipe  data  yang  digunakan  dalam  riset  ini  merupakan  data  sekunder,  data tersebut diperoleh dari instansi terkait seperti BAPENDA, Badan Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah, serta DINKOPUKM PERINDAG di Kota Serang.

## Model Analisis Pendekatan Makro
Analisis Trend dan Moving  Average telah  dikembagkan  oleh  Microsoft  Excel  melalui formula khusus sehingga tidak perlu menggunakan “Data Analysis”. Analisis t rend dan moving average dapat  dilakukan  secara  terpisah  atau  mungkin  hanya  salahsatunya  saja,  yakni  analisis trend (Kementrian Keuangan, 2021). Hal ini akan  dipengaruhi oleh jenis analisis dan data yang tersedia. Salah satu contoh analisis proyeksi berdasarkan metode runtut waktu ( time series ); trend yang dapat dilakukan untuk mengetahui potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

## Pendekatan Mikro
Perhitungan  potensi  penerimaan  pajak  daerah  menggunakan  pendekatan  mikro  adalah mengalikan  jumlah  perkiraan  omset  wajib  pajak  dengan  tarif  pajaknya  (Kementrian  Keuangan, 2021). Data sekunder menjadi dasar peneliti untuk menghitung potensi pajak dari sisi pendekatan mikro.  Data  tentang  pelaku  usaha  yang  menjadi  objek  pajak  diperoleh  dari  dinas  terkait  yakni DINKOPUKM PERINDAG Kota Serang.
Beragamnya sektor usaha di Kota Serang yang menjadi objek perhitungan potensi pajak, mendorong  peneliti  untuk  menetapkan  kriteria  berdasarkan  jenis  usahanya  dan  besaran  omset. Jenis usaha yang ditetapkan oleh peneliti yakni hotel dan restoran, untuk besaran omset tahunan yang  dihasilkan  oleh  usaha  hotel  besaran  minimumnya  yakni  Rp  500.000.000,-  sesuai  dengan standar  minimum  usaha  kecil,  sedangkan  untuk  usaha  restoran  besaran  minimum  omset tahunannya yakni Rp 300.000.000,- sesuai dengan standar minimum usaha skala mikro (Sinuraya, 2020).
Untuk pendekatan mikro digunakan rumus sebagai berikut:
Dimana: Y         = Potensi Pajak Daerah k          = Wajib Pajak ke 1 n          = Wajib Pajak ke n

## HASIL

## Analisis Potensi Pajak Hotel
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  tatacara pelaporan  data  transaksi  usaha  dan  kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak  hotel.  Bahwa,  pajak hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma
pariwisata,  pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) pengunjung. Melalui observasi dan berdasarkan buku Kota Serang dalam Angka tahun 2021, maka dapat diketahui bahwa tingkat hunian hotel untuk hotel Bintang 1 sebanyak 1 unit, hotel Bintang 2 sebanyak 7 unit, hotel Bintang 3 sebanyak 2 unit, hotel Bintang 4 sebanyak 2 unit dan hotel Bintang 5 sebanyak 0 unit.

## Analisis Potensi Pajak Restoran
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 pasal 9 Tentang Pajak Restoran, bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Tarif  Pajak  ditetapkan  sebesar  10%.  Besarnya  pajak terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  pajak  dengan  dasar  pengenaan  pajak  adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Mengacu pada Buku Serang  Dalam  Angka  2021,  jumlah  restoran  di  Kota  Serang  sebanyak  52  unit  yang  tersebar  di Kecamatan Serang, Kasemen, Walantaka, Curug, Cipocokjaya, dan Taktakan.

## PEMBAHASAN

## PEMBAHASAN

## Pendekatan Makro Dalam Menghitung Potensi Pajak Daerah
Berdasarkan  data  riil  dari  Pemerintah  Kota  Serang  tentang  Pajak  Hotel,  PDRB,  dan Jumlah Penduduk berikut dapat dihitung persamaan regresi untuk memproyeksi Pajak Hotel pada masa datang. Data Pajak Hotel, PDRB, dan Jumlah Penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Pajak Hotel, PDRB, dan Jumlah Wajib Pajak
Tahun Jumlah (Rp Juta) Jumlah Penduduk (ribuan) Pajak Hotel PDRB 2015 2.971.029 21.906.350.470 643 2016 3.710.177 24.054.820.160 655 2017 4.316.562 26.452.445.430 666 2018 4.824.288 28.980.866.420 677 2019 5.865.641 31.602.577.250 688 2020 4.027.414 31.586.332.780 692 2021 3.709.588 33.347.121.930 704
Berdasarkan  data  riil  dari  Pemerintah  Kota  Serang  tentang  Pajak  Restoran,  PDRB,  dan Jumlah  Penduduk  berikut  dapat  dihitung  persamaan  regresi  untuk  memproyeksi  Pajak  Restoran pada masa yang akan datang. Data Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Penduduk tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Pajak Restoran, PDRB, dan Jumlah Wajib Pajak
Tahun Jumlah (Rp Juta) Jumlah Penduduk (ribuan) Pajak Restoran PDRB 2015 12.588.250 21.906.350.470 643 2016 15.057.661 24.054.820.160 655 2017 16.751.950 26.452.445.430 666 2018 21.035.740 28.980.866.420 677 2019 23.684.263 31.602.577.250 688 2020 18.033.491 31.586.332.780 692 2021 21.016.819 33.347.121.930 704
Proyeksi Berdasarkan Metode Runtut Waktu (Time Series); Trend . Analisis trend telah  dikembangkan  oleh  Microsoft  Excel  melalui  Formula  khusus sehingga tidak perlu menggunakan Data Analysis” seperti analisis regresi di atas. Analisis trend dapat dilakukan secara terpisah, atau mungkin hanya analisis trend saja. Hal ini akan dipengaruhi oleh jenis analisis dan data yang tersedia. Salah satu contoh analisis trend yang dapat dilakukan adalah  dalam  menghitung  Proyeksi  Pajak  Hotel  dan  Proyeksi  Pajak  Restoran.  Berdasarkan  data riil dari Pemerintah Kota Serang untuk 7 tahun terakhir, dikarenakan PDRB dan jumlah penduduk cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun maka metode yang digunakan ialah analisis trend untuk mengetahui proyeksi pajak hotel dan pajak restoran . Rumus analisis trend juga dibuat pada baris berikutnya (baris ke 10 untuk tahun 2022 dan baris 11 untuk tahun 2023).
Untuk  mendapatkan  jumlah  nilai  proyeksi  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  pada  tahun 2022  dan  2023  dilakukan  dengan  mengalikan  jumlah  pertumbuhan  penduduk  dengan  PDRB. Sedangkan  untuk  proyeksi tahun-tahun  berikutnya  dapat  dilakukan dengan  mengkopikan  semua rumus ke baris berikutnya sampai tahun akhir proyeksi yang diinginkan.
Hasil akhir dari proyeksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk tahun selanjutnya yakni tahun 2022 dan 2023, sebagaimana yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. Proyeksi Pajak Hotel, PDRB dan Jumlah Penduduk Tahun Selanjutnya
Tahun Jumlah (Rp Juta) Jumlah Penduduk (ribuan) Pajak Hotel PDRB 2015 2.971.029 21.906.350.470 643 2016 3.710.177 24.054.820.160 655 2017 4.316.562 26.452.445.430 666 2018 4.824.288 28.980.866.420 677 2019 5.865.641 31.602.577.250 688 2020 4.027.414 31.586.332.780 692 2021 3.709.588 33.347.121.930 704 2022 25.782.444.762 36.066.569.411 715 2023 27.321.219.822 37.788.685.785 723
Tabel 4. Proyeksi Pajak Restoran, PDRB dan Jumlah Penduduk Tahun Selanjutnya
Tahun Jumlah (Rp Juta) Jumlah Penduduk (ribuan) Pajak Restoran PDRB 2015 12.588.250 21.906.350.470 643 2016 15.057.661 24.054.820.160 655 2017 16.751.950 26.452.445.430 666 2018 21.035.740 28.980.866.420 677 2019 23.684.263 31.602.577.250 688 2020 18.033.491 31.586.332.780 692 2021 21.016.819 33.347.121.930 704 2022 25.782.444.762 36.066.569.411 715 2023 27.321.219.822 37.788.685.785 723

## Pendekatan Mikro dalam Menghitung Potensi Pajak daerah
Analisa  potensi  pajak  daerah  dengan  menggunakan  pendekatan  mikro  didasarkan  pada data  sekunder  berupa  hasil  observasi  terhadap  objek  pajak.  Observasi  dilakukan  langsung terhadap  objek  pajak  daerah  Kota  Serang.  Perhitungan  potensi  penerimaan  pajak  daerah
menggunakan pendekatan mikro adalah mengalikan jumlah perkiraan omset tahunan wajib pajak dengan tarif pajaknya (Kementrian Keuangan, 2021).

## Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Berdasarkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  dinas  terkait  BAPENDA  Kota  Serang,  tentang wajib  pajak  usaha  hotel  maka  perhitungan  potensi  pajak  hotel  dengan  pendekatan  mikro  dapat menghasilkan informasi sebagai berikut:

## Tabel 5 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kota Serang 2021
No Hotel Rata Pengunjung Rata Tarif Pendapatan Per Tahun Tarif Pajak Hotel 1 Hotel Le Dian 62 500.000 9.300.000.000 10% 930.000.000 2 Hotel Ratu Bidakara 43 400.000 5.160.000.000 10% 516.000.000 3 Hotel Mahadria 25 300.000 2.250.000.000 10% 225.000.000 4 Hotel Wisata Baru 20 150.000 900.000.000 10% 90.000.000 5 Hotel Abadi 18 200.000 1.080.000.000 10% 108.000.000 6 Hotel Pangestu 15 150.000 675.000.000 10% 67.500.000 7 Hotel Hikmah 20 150.000 900.000.000 10% 90.000.000 8 Hotel Flamenggo 30 300.000 2.700.000.000 10% 270.000.000 9 Hotel Amaris Serang 35 300.000 3.150.000.000 10% 315.000.000 10 Hotel Grand Krakatau 35 300.000 3.150.000.000 10% 315.000.000 11 Hotel Puri Kayana 20 200.000 1.200.000.000 10% 120.000.000 12 Hotel Taman Sari 28 250.000 2.100.000.000 10% 210.000.000 Jumlah Potensi 32.565.000.000 3.256.500.000
Sumber: Data diolah (2022)

## Perhitungan Potensi Pajak Restoran
Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas terkait DINKOP UKM Kota Serang,  tentang jumlah restoran/  rumah  makan  yang  berada  diwilayah  Kota  Serang  sampai  dengan  tahun  2021 mempunyai populasi berjumlah 42, dengan menghasilkan data sampel 10 wajib pajak restoran di Kota  Serang  berdasarkan  kriteria  omset  tahunan  minimum  sebesar  Rp300.000.000,0-  yang tersebar di 6 Kecamatan. Berikut informasi yang dapat disajikan:
Tabel 6 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Restoran di Kota Serang 2021
No Nama Rumah Makan Omset Per tahun Tarif Pajak Restoran 1 Nasi Uduk Ny.Teta 318.000.000 10% 31.800.000 2 EMPEK – EMPEK ARANE 126 325.000.000 10% 32.500.000 3 Bakso Pelangi 388.000.000 10% 38.800.000 4 Suka Sake 380.000.000 10% 38.000.000 5 DAPUR T' CUCU 324.000.000 10% 32.400.000 6 DAPOER CENNA 360.000.000 10% 36.000.000 7 Angkringan Mas Coy 380.000.000 10% 38.000.000 8 Mie Preman 396.000.000 10% 39.600.000 9 Rumah Makan Lesehan 420.000.000 10% 42.000.000 10 Warung Nasi Lesmana 320.000.000 10% 32.000.000 Jumlah Potensi 3.611.000.000 10% 361.100.000 Sumber: Data diolah (2022)

## KESIMPULAN
Berdasarkan pendekatan makro dengan menggunakan analisis trend untuk mengetahui proyeksi pajak  hotel  dan  pajak  restoran yang dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  hotel  dan pajak restoran memiliki potesi yang cukup besar untuk tahun 2022 dan 2023, hal ini menggambarkan elemen pajak ini cukup memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah  asalkan dalam  realisasi  dapat  berjalan  dengan  semestinya  agar  besaran pendapatan  pajak  daerah  yang terpungut bisa sesuai besarannya dengan yang diproyeksikan, dan tentu ini akan mempengaruhi besaran pendapatan daerah Kota Serang.
Selain  itu,  berdasarkan  pendekatan  mikro  potensi  yang  terkandung  dalam  pajak  hotel dan pajak restoran walaupun data yang dimiliki peneliti yang berasal dari dinas terkait belum sepenuhnya mewakili data restoran yang ada di Kota Serang.
Saran untuk  penelitian  yang  akan  datang untuk menghitung  potensi pajak  BPHTB  serta pajak penerangan jalan dari sisi pendekatan makro, yang mana besarannya pajak tersebut cukup berkontribusi dalam besaran pendapatan asli daerah Kota Serang. Selanjutnya untuk pendekatan mikro,  diharapkan  penelitian  yang  akan  datang  dapat  membandingkan  data  sekunder  yang diperoleh dari dinas terkait dengan hasil observasi dilapangan.

## REFERENSI
Abdullah  S,  Abdul  Wahab  MR,  Abdul  Razak  A,  Hanafi  MH.  2022.  Property  taxation:  the encouraging  factors  for  payment  among  the  taxpayers. J.  Financ.  Manag.  Prop. Constr. .doi:10.1108/JFMPC-07-2021-0042.
Akcigit  U,  Grigsby  J,  Nicholas  T,  Stantcheva  S.  2021.  TAXATION  AND  INNOVATION  IN THE 20TH CENTURY ∗ . Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (1942), p. 198.
Angel  Siti  Fatimah  A,  Aini  Rahmah  N.  2022.  Sistem  Informasi,  Keuangan,  Auditing  Dan Perpajakan. J. Compr. Sci. 1(3):419–438.doi:10.36418/jcs.v1i3.66.
Bogdan,  Robet,  Biklen  KS.  2017. Qualitative  Research  for  Education:  An  Introduction  to Theories and Methods, Fifth Edition 5th Edition . New York: Alien and Bacon, Inc.
Diego  D'A,  Jason  D'B,  Richard  EW,  Jonathan  P,  Magdalena  ZJ.  2021.  Taxing  income  or consumption: macroeconomic and distributional effects for Italy. JRC Working Papers on Taxation and Structural Reforms No 13/2021. European Commission.
Estro DS. 2020. Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan  vektor  autoregressive  Analisis  pengaruh  penerimaan  pajak  terhadap pertumbuhan  ekonomi  indonesia :  pendekatan  vektor  autoregressive. Forum  Ekon. 22(2):202–209.
Fery  I.  2021.  Jenis-Jenis  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  Berpengaruh  Terhadap  Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. J. Ris. Akunt. dan Bisnis . 7(1):72–83.
Kementrian Keuangan. 2021. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah.
Sauyai A, Debby Ch. Rotinsulu KDT. 2022. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun 2014  –2019. J. Berk. Ilm. Efisiensi . 22(1):131–143.
Sinuraya  J.  2020.  Potensi  Pajak  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (  UMKM  ). J.  Ilmu  Ekon. Dan Stud. Pembang. 20(2):126–141.doi:10.30596/ekonomikawan.v.
Supriadi  A,  Ardani  GT,  Budhi  C.  2020.  Analisis  potensi  pajak  hotel  dan  restoran  di  kota tasikmalaya. J. Ilmu Ekon. 1(22):75–85.