## Volume 3 Nomor 2 (2022) Pages 97 – 110
Ecobankers : Journal of Economy Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers
Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang
Haris Maiza Putra 1 , Dede Abdurohman 2 , Hisam Ahyani 3
Hukum Ekonomi Syari’ah, STAI Al-Falah Cicalengka Bandung
, IAI Bunga Bangsa Cirebon, STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat Email  : harismaiza@staialfalah.ac.id 1 , de2.cluster@gmail.com 2 , hisamahyani@gmail.com 3
Received: 2022-07-28; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

## Abstrak
Di era sekarang ini, wakaf di Indonesia telah hadir menjawab tuntutan zaman, dengan menggunakan sistem Financial Technology (FinTech), sehingga dapat menjadi lebih hemat dan efisien. Wakaf dapat menjadi solusi dari permasalahan permodalan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan startup yang sebagian  besar  tidak  bankable.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  literasi  dan  model investasi wakaf tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  literasi  wakaf  tunai  perlu  digalakkan.  Investasi  nazhir  pada  harta  wakaf  dapat dilakukan  dalam  berbagai  bidang,  seperti  kegiatan  sosial,  keagamaan,  pendidikan,  dan  ekonomi dengan  dana  wakaf  yang  dihimpun  sesuai  dengan  prinsip  syariat  Islam  yang  dikembangkan  melalui model akad mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, istisna, akad muzara'ah, akad masaqah, dan akad  mugarasah.  Alhasil,  perbankan  syariah  yang  notabene  merupakan  lembaga  keuangan  dapat menjadi wadah dan pendukung wakaf tunai di Indonesia.

## Kata Kunci: Literasi; Investasi; Akad; Wakaf Uang; Perbankan Syari’ah

## Abstract
In  this  current  era,  waqf  in  Indonesia  has  come  to  answer  the  demands  of  the  times,  by  using  the Financial Technology (FinTech) system, so that it can be more efficient and efficient. Waqf can be a solution  to  capital  problems  that  have  been  faced  by  startup  companies,  most  of  which  are  not bankable. The purpose of this study is to discuss literacy and cash waqf investment models. This study uses  a  descriptive  approach  approach.  The  results  showed  that  cash  waqf  literacy  needs  to  be encouraged. Nazhir's investment in waqf property can be carried out in various fields, such as social, religious, educational, and economic activities with waqf funds collected in accordance with Islamic sharia  principles  developed  through  the  mudharabah,  musyarakah,  ijarah,  murabahah,  istisna, muzara'ah contract models. , masaqah contract, and mugarasah contract. As a result, Islamic banking which  incidentally  is  a  financial  institution  can  become  a  forum  and  supporter  of  cash  waqf  in Indonesia.
Keywords: Literacy; Investation; Contract; Cash Waqf; Sharia Banking
Copyright © 2022 Ecobankers : Jurnal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Wakaf  harus  terus  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  (Fauziah  & Tulmafiroh,  2020),  bahwa  dengan  hadirnya  wakaf  uang  diharapkan  membangktikan perkembangan perekonomian. Kajian wakaf dalam pandangan (Harahab, 2020). Penyesuaian dalam pengaturan “fiqh wakaf” yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan nasional ditujukan  untuk:  unsur-unsur  wakaf  itu  sendiri  meliputi  “wakif,  nazhir,  ikrar  wakaf,  harta wakaf untuk peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf” serta terkait dengan “pengelolaan dan  pengembangan  harta  benda  yang  ada  pada  wakaf,  tidak  ada  pencatatan  dan  pelaporan harta benda yang diwakafkan, selain itu juga ada unsur perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. ada dalam kajian fiqh wakaf ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, termasuk  as  kemaslahatan  dan  kepastian  hukum  serta  profesionalisme  dan  akuntabilitas.Hal senada disampaikan oleh (Ryandono, 2019).
Istilah  unsur-unsur  wakaf  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang  Wakaf.  Berdasarkan  UU  ini,  unsur-unsur  wakaf  terdiri  dari sigah atau  ikrar  wakaf, wakif (orang yang berwakaf), mauquf (harta benda wakaf), mauquf ‘alaih (penerima manfaat wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf.
Akta  Ikrar  Wakaf  ( sigah ),  seperti  dijelaskan  Pasal  1  angka  3  dari  Undang-Undang Wakaf,  merupakan  pernyataan  kehendak  wakif  yang  diucapkan  secara  lisan  dan/atau  tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Unsur yang kedua adalah wakif atau orang  yang  berwakaf.  Karena  wakaf  merupakan  akad  tabarru’  (Naisabur  and  Putra  2021), maka  wakif  disyaratkan  memiliki  kecakapan  melakukan  tindakan  tabarru’,  yaitu  sehat akalnya,  dalam  keadaan  sadar,  tidak  dalam  keadaan  terpaksa/dipaksa,  dan  telah  mencapai umur baligh. Selain itu, dalam akad tabarru’ tidak diperlukan adanya qabul dari pihak yang menerimanya (Rofiq, 1995, hlm. 494).  Unsur yang ketiga adalah harta benda wakaf ( mauquf atau mauquf bihi ). Menurut al-Kabisi, harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat- syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna ( qimah ), diketahui (ma’lum), dimiliki secara penuh oleh wakif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Berkaitan dengan syarat yang terakhir ini, Djunaidi  menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada  mazhab fikih yang menolak  dibolehkannya  wakaf  benda  bergerak.  Boleh  atau  tidaknya  macam-  macam  benda yang  diwakafkan  merupakan  hasil  ijtihad  yang  tidak  didasarkan  kepada  nash  yang  qat’i, sehingga  dimungkinkan  adanya  hasil  ijtihad  baru  mengenai  benda-benda  yang  boleh diwakafkan (Djunaidi, 2008, hlm. 44). Unsur berikutnya adalah pemanfaatan hasil wakaf atau mauquf ‘alaih.  Pasal  1 poin  (5) PP tentang Pelaksanaan UU Wakaf mendefinisikan mauquf ‘alaih  sebagai  pihak  yang  ditunjuk  untuk  memperolah  manfaat  dari  peruntukan  harta  benda wakaf  sesuai  pernyataan  kehendak  wakif  yang  dituangkan  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf.  Qahaf menjelaskan  apa  yang  disebutnya  sebagai  tujuan  wakaf,  yaitu  bidang-bidang  yang  berhak mendapatkan  manfaat  wakaf.  Menurutnya,  penerima  manfaat  wakaf  harus  berupa  salah  satu bidang  kebaikan  secara  umum,  tidak  mengandung  maksiat  yang  dilarang  oleh  syariat  dan akhlak, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Qahaf, 2005, hlm. 156). Unsur  wakaf  yang  kelima  adalah  pengelola  wakaf  atau  nazhir.  Menurut  Sari  Nazhir  wakaf merupakan  pihak  yang  memegang  amanah  melakukan  perawatan,  pengurusan,  pengelolaan, dan  pengembangan  aset  wakaf  sesuai  dengan  tujuan  perwakafan  (Sari,  2006,  hlm.  63). Mengutip  dari  az-Zuhaili  dalam  al-  Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu,  ulama  fikih  tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup
sigah,  yaitu  lafaz-lafaz  yang  menunjukkan  makna  wakaf.  Mayoritas  ulama  juga  tidak menjadikan  nazhir  sebagai  salah  satu  rukun  wakaf.  Bagi  mereka,  rukun  wakaf  ada  4  yaitu wakif, harta yang diwakafkan, mauquf ‘alaih dan sigah (az-Zuhaili, 1997, hlm. 7605).
Tugas-tugas  nazhir  bergantung  kepada  bentuk  wakafnya,  yaitu  apakah  wakaf  mutlaq ataukah wakaf muqayyad. Dalam wakaf mutlak, nazhir berkewajiban memelihara, mengelola, dan  mengembangkan  harta  wakaf  dengan  sungguh-sungguh  agar  dapat  menghasilkan keuntungan  dengan  beragam  investasi  kemudian  membagikannya  kepada  pihak-pihak  yang berhak  mendapatkannya.  Sedangkan  dalam  wakaf  muqayyad,  tugas  dan  wewenang  nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh wakif. Dalam UU Wakaf pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah  melakukan  administrasi  harta  benda  wakaf,  mengelola,  dan  mengembangkan  harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan  peruntukannya,  mengawasi  dan  melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Unsur wakaf  yang  terakhir  adalah  jangka  waktu  wakaf.  Harta  benda  wakaf  dapat  dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Ketentuan umum  Undang-Undang  Wakaf  menyatakan  dibolehkannya  wakaf  untuk  jangka  waktu tertentu.  Wakaf  dengan  jangka  waktu  tertentu  memberi  peluang  bagi  mereka  yang  ingin beramal dengan tidak bermaksud melepaskan hak kepemilikannya secara menyeluruh.
Indonesia  dari  wakaf  tunai  memiliki  potensi  yang  besar.  Namun  potensi  bernyanyinya sangat  besar,  sedangkan  pengelolaan  dan  pemanfaatannya  sulit  dilakukan  secara  optimal dengan  badan  pengelola  wakaf.  Masalah  lain  yang  ditangani  dengan  wakaf  tunai  adalah integrasi  sistem  pendanaan,  pembiayaan,  mauquf  alaih,  dan  distribusi  penerima  manfaat.  Di era sekarang ini, wakaf Indonesia sudah tersedia, terlibat dalam sistem Financial Technology (FinTech),  sehingga  bisa  lebih  efisien  dan  efektif.  Wakaf  bisa  menjadi  solusi  nyata  untuk masalah  permodalan,  namun  bisa  dilanjutkan  jika  perusahaan  rintisan  ternama  tidak  mampu membeli  bank.  Kajaba  ini,  di  sinilah,  kita  bisa  membantu  Nadzir  Kanggu  untuk  membantu menumbuhkan  dan  mengembangkan  generasi  muda  pengusaha,  Kanggu,  dengan  startup. Wakaf tunai anane bisa menjadi alternatif solusi masalah permodalan bagi pemula dan tidak bisa  dituntut  secara  hukum.  Sistem  Teknologi  Keuangan  Syariah  adalah  sistem  yang  dapat membayar  bunga  nadzir  dengan  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Tunai, pendanaan,  pembiayaan,  mauquf  alaih,  investor  pemula,  Lembaga  Penjaminan  Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah.
Alternatif pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan ekonomi dalam literatur fikih klasik, cara  yang  banyak  ditempuh  dalam  mengembangkan  harta  wakaf  ialah  dengan  jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk  harta  tetap (fixed  Asset) ,  seperti  lahan  pertanian  dan  bangunan.    Dewasa  ini  terbuka kesempatan  untuk  berwakaf  dalam  bentuk  uang.  Tapi  persolannya,  bagaimana  memanfaat dana  wakaf  yang  terhimpun?  Menurut  Muhammad  Abdullah  al-Anshori,  “Uang  wakaf  akan bermanfaat  jika  ia  digunakan,  untuk  itu  kita  investasikan  dana  tersebut  dan  labanya  kita sedekahkan”.  Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Imam  az-Zuhri  (wafat  tahun  124  H), sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori.  Muncul  dan  berkembangannya  lembaga- lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa  menyewa.  Maka  semakin  mempermudah  pengelola  wakaf  (nadzir)  selaku  manajemen investasi  untuk  menginvestasikan  dana-dana  wakaf  yang  terhimpun  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariat  Islam.  Sehingga  dapat  dirumuskan  masalah  “Literasi  dan  Model  Investasi Wakaf Uang”.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana sumber Primer penelitian tentang  diperoleh  dari  berbagai  buku-buku,  jurnal-jurnal,  dan  internet,  serta  sumber  lainnya yang  relevan  dengan  pembahasan  penelitian  (Putra,  Abdurohman,  &  Ahyani,  2022).  Jenis penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  normative  (Putra  &  Ahyani,  2022).  Data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan dengan  mengadopsi  pendapat  para  pakar  dan  praktisi  yang  memiliki  pemahaman  tentang permasalahan yang dibahas (Ahyani, Putra, Slamet, & Mutmainah, 2022). Dilanjutkan dengan telaah  pustaka  yang  sesuai  dengan  tema  penelitian  (Putra  &  Solehudin,  2022).  Data  yang digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  studi  pustaka  ( library  research ) dengan  mengadopsi  pendapat  para  ahli  dan  praktisi  (Abdurohman  dkk.,  2020),  dimana  para praktisi  ini  telah  memiliki  pemahaman  terhadap  masalah  yang  dibahas  kaitannya  dengan literasi  dan model investasi  wakaf uang. Dilanjutkan dengan literature review sesuai  dengan tema penelitian (Kurniati, Putra, Prakasa, & Pratomo, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Baru-baru  ini,  Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin  telah mencanangkan  “Gerakan  Wakaf  Uang  Nasional”  pada  25  Januari  2021.  Gerakan  ini diharapkan  menjadi  tonggak  sejarah  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  hal  ini  “kesejahteraan rakyat  dan  bangsa".  literasi  wakaf  uang”  juga  harus  didorong  dengan  mensinergikan  peran lintas  sektoral  ini  sebagaimana  dikutip  dari  (republika.co.id,  2021)  dengan  peluang  atau potensi yang ada pada “wakaf uang” senilai 180 triliun rupiah di Indonesia dan sampai saat ini mengacu to record Kemenag menyatakan bahwa realisasi terkait “wakaf uang” di Indonesia pada  Era  Revolusi  Industri  4.0  baru  mulai  mencapai  255  miliar  rupiah.  terkait  dengan pengelolaan khususnya pengelolaan “tunai” Dalam lembaga yang berperan dalam pengelolaan wakaf  tunai,  terdapat  beberapa  karakteristik  dan  pola  pengelolaan  yang  khusus,  sehingga wakaf  tunai  difokuskan  pada  pengelolaan  wakaf  tunai.  kurangnya  sosialisasi  terkait  “wakaf tunai”  di  masyarakat,  selain  itu  nazir  yang  profesional  juga  masih  kurang.  dalam  pekerjaan mereka.  Selain  itu,  masih  adanya  sistem  penggalangan  dana  yang  efektif,  dan  sistem manajemen  yang  lemah,  masalah  lain  terkait  daya  beli  uang  yang  tidak  dapat  terlindungi dengan baik.
Menurut  Tarmizi  Tohor,  materi  wakaf  tunai  memiliki  tiga  arah  dalam  renstra  dan kebijakan  kementerian  agama  terkait  wakaf  uang  tahun  2020-2025  diantaranya  persentase partisipasi  umat  Islam  dalam  wakaf,  kemudian  persentase  kedua  dalam  peningkatan pengelolaan wakaf uang. aset wakaf produktif menurut Nazir dan persentase ketiga partisipasi muslim  dalam  porsi  wakaf  tunai.  pasar  melalui  wakaf  dan  zakat.  Dalam  transformasinya, Ma'ruf  Amin  (wakil  presiden  Republik  Indonesia)  mengatakan  seperti  dilansir (portal.kominfo.go.id,  2021),  mengenai  transformasi  pengelolaan  "wakaf  tunai  nasional", selain bertujuan untuk  mendukung percepatan pertumbuhan aset  wakaf: dan tingkat  manfaat wakaf  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf tunai.
Menurut  Tarmizi  Tohor,  materi  wakaf  tunai  memiliki  tiga  arah  dalam  renstra  dan kebijakan  kementerian  agama  terkait  dengan  wakaf  uang  tahun  2020-2025,  antara  lain persentase  partisipasi  umat  Islam  dalam  wakaf,  kemudian  persentase  kedua  dalam peningkatan  pengelolaan  wakaf  tunai.  harta  wakaf  produktif  menurut  nazir  dan  ketiga persentase partisipasi muslim dalam porsi wakaf tunai. pasar melalui wakaf dan zakat. Dalam transformasinya,  Ma'ruf  Amin  (wakil  presiden  Republik  Indonesia)  mengatakan  seperti dilansir  (portal.kominfo.go.id,  2021),  mengenai  transformasi  pengelolaan  "wakaf  tunai nasional", selain bertujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan aset wakaf: dan tingkat manfaat  wakaf  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  juga  bertujuan  untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf tunai.
Dalam Islam juga terkait dengan dakwah seperti yang dilakukan dengan menggunakan e-learning atau berbasis online serta kegiatan dakwah sebagai temuan penelitian (Baidowi & Salehudin,  2021)  dimana  fasilitas  berbasis  online  dilakukan  untuk  menghindari  kontak langsung dengan objek dakwah dan memanfaatkan media sosial seperti whatsapp, instagram. , zoom,  dan  sebagainya  merupakan  sarana  dakwah  yang  utama.  Dalam  rangka  sosialisasi terkait wakaf tunai juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ada di era revolusi  4.0  ini.  Sebagaimana  dikemukakan  (Estuningtyas,  2021),  dalam  strategi  dakwah misalnya  dengan  menggunakan  metode  yang  tepat  dengan  memanfaatkan  media  sosial, tentunya  harus  memperhatikan  banyak  hal,  termasuk  bahasa  media  dan  jenis  media  sosial.  . media itu sendiri. Dengan demikian dakwah di kalangan milenial dapat mencapai hasil yang diharapkan.  Demikian  juga  sosialisasi  terkait  wakaf  tunai  dengan  menyalurkannya  melalui media sosial dan video di youtube juga sesuai dengan era saat ini (era digital).
Brand  Ekonomi  Islam  dan  Gerakan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia  telah  diluncurkan  dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) di Istana Kepresidenan pada Senin,  25  Januari  2021.  Dengan  potensi  yang  begitu  besar,  wakaf  tunai  dan  wakaf  uang syariah Merek ekonomi wakaf tunai di Indonesia memerlukan terobosan baru terutama dalam melakukan pengembangan “lembaga keuangan syariah” yang dikelola melalui sistem wakaf. Dalam hal pemanfaatan aset dalam wakaf, masih perlu diperluas dengan cepat. Wakaf dapat dikelola  dalam  rangka  mewujudkan  sosial  ekonomi  yang  berdampak  sangat  signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
Dalam  kajian  yang  diluncurkan  (Ulya  &  Musyarri,  2020),  dalam  hal  Financial Technology  yang  merupakan  salah  satu  inovasi  disruptif  di  era  revolusioner  saat  ini  yang merestrukturisasi  aspek  industri  keuangan  dan  mempengaruhi  gaya  hidup  masyarakat,  perlu diimbangi  dengan  pemenuhannya.  dari  perkembangan  hukum.  akomodatif.  Upaya pengembangan  Financial  Technology  memunculkan  berbagai  permasalahan,  baik  dari  segi teknis  maupun  layanan.  Permasalahan  tersebut  dapat  diminimalisir  dengan  membentuk komponen  hukum,  baik  dari  sisi  substansi  yang  dirasa  kurang  memadai,  maupun  dari  aspek kelembagaan  kewenangan  yaitu  OJK  yang  dinilai  tidak  mampu  mengakomodir  aspek  legal finansial.  Teknologi. Dalam perkembangan hukum  yang tidak dapat  menjamin perlindungan hukum  dalam  perkembangan  Teknologi  Finansial  secara  ideal.  Oleh  karena  itu,  yang  perlu digarisbawahi  terkait  dengan  perkembangan  Financial  Technology  yang  tentunya memerlukan  pertimbangan  dari  segi  Etika  Teknologi  yang  dapat  mempengaruhi  kesiapan Indonesia  menghadapi  Era  Disruptive  Industrial  4.0.  Di  sinilah muncul  ide  bahwa  teknologi etis  perlu  ditembus  ke  dalam  konvergensi  hukum  untuk  menciptakan  tatanan  hukum  yang lebih ideal dan transparan.
Implementasi Wakaf Uang di Indonesia dapat dilakukan melalui Gerakan Wakaf Uang Nasional  dan  Brand  Ekonomi  Syariah  di  Era  Revolusi  Industri  4.0,  dimana  gerakan  ini diharapkan  dapat  berjalan  dengan  cepat,  luas.  Dan  GNWU  atau  Gerakan  Wakaf  Uang Nasional  disebut  juga  sodaqoh  jariyah  (ma'ruf  amin,  2021).  Penelitian  oleh  (Hidayatullah, 2018) terkait dengan wakaf tunai dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dimana terdapat posisi penting dalam kegiatan transaksi  ekonomi atau muamalah di berbagai negara di  dunia,  hal  ini  karena  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  pembayaran.  ,  tetapi  dianggap sebagai  objek  meskipun  ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  fiqh  sebagai  komoditas yang bisa diraih di Indonesia. Ketentuan terkait “wakaf uang” yang dilaksanakan di Indonesia diatur  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Wakaf  tunai  pada  dasarnya  dapat mendorong  bank  syariah  menjadi  nazir  profesional.  Sehingga  bank  sebagai  penerima  titipan daripada  “harta  wakaf”  dapat  menerima  uangnya  dalam  bidang  “usaha  halal”  yang  mampu menghasilkan keuntungan. Bank dalam hal ini sebagai nazir berhak atas maksimal 10% dari keuntungan yang diperoleh. Dalam Launching Gerakan Wakaf Uang Nasional dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah tersebut dijelaskan bahwa “Wakaf uang adalah berkah bagi ummat” sebagaimana  disampaikan  oleh  ma'ruf  Amin,  selaku  wakil  presiden  Republik  Indonesia. Indonesia  dan  sebagai  Wakil  Ketua  KNEKS  atau  Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah pada Senin 25 Januari 2021. Potensi aset 2 triliun 188 triliun di Indonesia seperti yang disampaikan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo  pada  acara  tersebut  (  Luthfi, 2021).
Pemangku kepentingan dalam hal terkait eksisnya perwakafan di Indonesia antara lain Presiden dan wakil presiden selaku ketua dan wakil ketua KNEKS atau Komite Ekonomi dan Keuangan  Syariah  Nasional  beserta  pemangku  kepentingannya.  Di  Indonesia  wakaf berkembang  dengan  sangat  baik,  namun  umumnya  masih  berupa  harta  benda  wakaf  berupa tanah  dan  bangunan  untuk  berbagai  kepentingan  umat  seperti  masjid,  madrasah,  pondok pesantren  dan  tempat  pemakaman.  Setahun  terakhir  sebagaimana  dikemukakan  (Mulyani, 2021),  para  pemangku  kepentingan  perwakafan  telah  berkembang  menjadi  wakaf  yang produktif,  amanah,  akuntabel,  dan  profesional.  Dan  dikelola,  dengan  prinsip  amanah, akuntabilitas, dalam rangka meningkatkan sosial Islam di  Indonesia. Penelitian oleh (Hasan, 2010),  tentang  wakaf  tunai  yang  dapat  digunakan  untuk  investasi  di  bidang  agama  dan pendidikan  serta  bakti  sosial.  Dalam  rangka  meningkatkan  upaya  sosialisasi  tersebut, diperlukan  pemahaman  hukum  wakaf  tunai  yang  komprehensif  dan  terintegrasi,  baik  dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, serta implementasinya, khususnya di Indonesia. Secara umum wakaf selama ini dikenal berkaitan dengan donasi berupa harta tetap atau harta tetap di kalangan umat Islam dengan tujuan ketaqwaan yang murni, namun pada akhirnya”wakaf uang “  telah  mendapat  perhatian  serius,  hal  ini  dikarenakan  ternyata  memiliki  akar  yang  panjang pada  sejarah    Islam.    Tetapi  kurangnya    pemahaman    masyarakat    Indonesia    terkait    wakaf uang dikarenakan terpaku kepada pemaknaan “wakaf tradional” yang terbatas pada tanah dan bangunan yang merupakan tantangan tersendiri.
Selain  itu  penelitian  oleh  (Rusydiana,  Hidayat,  Widiastuti,  &  Rahayu,  2020) menjelaskan  bahwa  dalam  mengacu  pada  hasil  analisis  Internal  Factor  Evaluation  (IFE) peringkat kekuatan tertinggi adalah kemampuan wakaf uang dalam memperluas basis sumber dana  wakaf  diikuti  oleh  kemudahan  dan  biaya  dana  nol.  Sebagai  perbandingan,  kelemahan utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia nazhir  yang  profesional.  Hasil  analisis  EFE  mengimplikasikan  bahwa  peluang  peringkat
tertinggi  adalah  potensi  wakaf  uang  yang  tidak  terbatas  diikuti  dengan  munculnya  banyak lembaga keuangan syariah dan program studi ekonomi Islam di perguruan tinggi. Sementara itu,  ancaman  teratas  adalah  kemauan  politik  penguasa  yang  lemah,  diikuti  mayoritas  nazhir tradisional.  Diharapkan  adanya  komitmen  bersama  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  pembuat kebijakan  maupun  akademisi  serta  praktisi  untuk  mendukung  dan  mendorong  upaya pengembangan  industri  keuangan  (sosial)  syariah,  khususnya  dalam  mengembangkan  wakaf uang di Indonesia. Dengan demikian para Pemangku Kepentingan Wakaf Uang di Indonesia perlu diberdayakan kembali dalam rangka meningkatkan Profesionalitasnya untuk mencegah pelanggan yang kabur.
Hal senada dalam penelitian yang ditemukan oleh (Wijayanti, 2020), dalam jurnalnya bahwa apa yang termaktub  pada UU 8 /1999  tentang “Perlindungan Konsumen” yang telah berlaku selama kurang lebih  dari 20 tahun, akan tetapi  masih terdapat  pengaturan dalam hal yang  bertujuan  untuk  melindungi  para  konsumennya,  dan  hal  ini  sudah  tiga  ajuan  yang diajukan  kepada  pihak  Mahkamah  Konstitusi,  terkait  materi  undang-undang  tentang “Perlindungan  Konsumen”  yang  tidak  pernah  dibatalkan  dan  juga  mengalami  perubahan. Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hukum  di  masyarakat,  maka  ”bank”  dengan  kebijakan Bank  Indonesia  yang  berlomba-lomba  memberikan  promosi  terbaik  dan  unggulan  sehingga terkait  untuk  menarik  hati  konsumen.  Pilihan  pembayaran  dengan  uang  elektronik menyebabkan  ketidakberdayaan  konsumen  untuk  lebih  memilih  dalam  hal  “membeli  barang atau jasa” yang lebih murah dengan kartu daripada tunai tanpa adanya promosi harga barang dan  jasa  atau  membayar  dengan  harga  normal  karena  tidak  sesuai.  bagi  konsumen  yang membayar secara non tunai. Diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap harga barang atau  jasa  yang  merugikan  konsumen  yang  bertransaksi  secara  tunai  mengakibatkan ketidakadilan tidak melindungi harkat dan martabat konsumen.
Penelitian seperti yang dilakukan oleh (Darwanto, 2012), yaitu Wakaf yang memiliki kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  dunia  Islam.  Dalam  hal  pemanfaatan  wakaf  sebagai salah  satu  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  kesejahteraan  “komunitas  muslim”  menuju kemajuan  seperti  pada  era  saat  ini.  Selain  itu,  sebagai  sumber  pendanaan  dalam  kegiatan sosial  dan  pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu,  wakaf  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu alternatif  untuk  “memperkuat  perekonomian  rakyat  Indonesia”.  Sehingga  nilai  manfaatnya dapat  dirasakan  dan  juga  berkelanjutan  bagi  setiap  masyarakat.  Dengan  demikian  terkait wakaf juga diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Masyarakat  menjadi  sejahtera  dengan  adanya  lembaga  pengelola  wakaf  yang profesional yang tentunya dapat mendukung dalam rangka peningkatan pemberdayaan wakaf untuk kemaslahatan. rakyat".
Wakaf  harus  terus  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  hal  ini sebagaimana  penelitian  oleh  (Fauziah  &  Tulmafiroh,  2020),  bahwa  dengan  hadirnya  wakaf uang  diharapkan  membangktikan  perkembangan  perekonomian  negara.  Hal  senada  Kajian perwakafan dalam hal ini (Harahab, 2020), dalam hal kemampuan beradaptasi dalam penataan yang  ada  pada  “fiqh  wakaf”  yang  termasuk  dalam  perundang-undangan  nasional  dirinci meliputi  beberapa  unsur  yakni  unsur-unsur  wakaf  itu  sendiri,  meliputi  “wakif,  nazhir,  ikrar wakaf,  harta  benda  wakaf  peruntukan  wakaf,  serta  jangka  waktu  wakaf”  Wakaf  tunai  di Indonesia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Padahal,  potensi  yang  sangat  besar  tersebut belum  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  badan  pengelola  wakaf.  Masalah  lain yang  dihadapi  dalam  wakaf  tunai  adalah  sulitnya  mengintegrasikan  sistem  pendanaan,
pembiayaan,  mauquf  alaih,  dan  distribusi  penerima  manfaat.  Di  era  sekarang  ini,  wakaf  di Indonesia  belum  terdigitalisasi  dan  belum  menggunakan  sistem  Financial  Technology (FinTech),  sehingga  kurang  ekonomis  dan  tidak  efisien.  Wakaf  dapat  menjadi  solusi  dari permasalahan  permodalan  yang  selama  ini  dihadapi  oleh  perusahaan  startup  yang  sebagian besar tidak bankable. Di sisi  lain, hal  ini diharapkan dapat  mendorong Nadzir untuk terlibat dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  kewirausahaan  bagi  generasi  muda  dimulai dengan  mendirikan  perusahaan  rintisan.  Keberadaan  wakaf  tunai  dapat  menjadi  alternatif solusi permasalahan permodalan bagi para startup muda yang unbankable. Sistem Teknologi Keuangan  Syariah  adalah  sistem  yang  mampu  mengintegrasikan  nadzir  dengan  Lembaga Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Tunai,  pendanaan,  pembiayaan,  mauquf  alaih,  investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah.
Alternatif  pemanfaatan  wakaf  uang  dalam  kegiatan  ekonomi  Dalam  literatur  fikih klasik,  cara  yang  banyak  ditempuh  dalam  mengembangkan  harta  wakaf  ialah  dengan  jalan mempersewakannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kebanyakan harta wakaf dalam bentuk  harta  tetap  (fixed  Asset),  seperti  lahan  pertanian  dan  bangunan.    Dewasa  ini  terbuka kesempatan  untuk  berwakaf  dalam  bentuk  uang.  Tapi  persolannya,  bagaimana  memanfaat dana  wakaf  yang  terhimpun?  Menurut  Muhammad  Abdullah  al-Anshori,  “Uang  wakaf  akan bermanfaat  jika  ia  digunakan,  untuk  itu  kita  investasikan  dana  tersebut  dan  labanya  kita sedekahkan”.  Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  Imam  az-Zuhri  (wafat  tahun  124  H), sebagaimana  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori.  Muncul  dan  berkembangannya  lembaga- lembaga keuangan syari’ah dengan prinsip kerja sama bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa  menyewa.  Maka  semakin  mempermudah  pengelola  wakaf  (nadzir)  selaku  manajemen investasi  untuk  menginvestasikan  dana-dana  wakaf  yang  terhimpun  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariat  Islam.  Adapun  diantara  bentuk-bentuk  investasi  yang  dapat  dilakukan  oleh pengelola wakaf (nadzir) ialah sebagai berikut:
Investasi  Mudharabah.  Investasi  mudharabah  merupakan  salah  satu  alternatif  yang ditawarkan  oleh  produk  keuangan  syari’ah  guna  mengembangkan  harta  wakaf.  Salah  satu contoh  yang  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  wakaf  dengan  sistem  ini  ialah  membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang berperan sebagai  shohibul  mal  (pemilik  modal)  yang  menyediakan  modal  100%  dari  usaha/proyek dengan sistem bagi hasil.
Investasi  Musyarakah.  Alternatif  investasi  lainnya  ialah  investasi  dengan  sistem musyarakah.  Investasi  ini  hampir  sama  dengan  investasi  mudharabah.  Hanya  saja  pada investasi  musyarakah  ini  risiko  yang  ditanggung  oleh  pengelola  wakaf  lebih  sedikit,  oleh karena  modal  ditanggung  secara  bersama  oleh  dua  pemilik  modal  atau  lebih.  Investasi  ini memberikan  peluang  bagi  pengelola  wakaf  untuk  menyertakan  modalnya  pada  sektor  usaha kecil  menengah  yang  dianggap  memiliki  kelayakan  usaha  namun  kekurangan  modal  untuk mengembangkan usahanya.
Investasi Ijarah. Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan sistem investasi ijarah (sewa)  ialah  mendayagunakan  tanah  wakaf  yang  ada.  Dalam  hal  ini  pengelola  wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bagunan diatas tanah wakaf, seperti pusat perbelanjaan (Commercial  Center) ,  rumah  sakit,  apartemen  dll.  Kemudian  pengelola  harta  wakaf menyewakan  gedung  tersebut  hingga  dapat  menutup  modal  pokok  dan  mengambil keuntungan yang dikehendaki.
Investasi  Murabahah.  Dalam  investasi  murabahah,  pengelola  wakaf  diharuskan berperan  sebagai  enterpreneur  (pengusaha)  yang  membeli  peralatan  dan  material  yang diperlukan  melalui  suatu  kontrak  murabahah.  Adapun  keuntungan  dari  investasi  ini  adalah pengelola  wakaf  dapat  mengambil  keuntungan  dari  selisih  harga  pembelian  dan  penjualan. Manfaat  dari  investasi  ini  ialah  pengelola  wakaf  dapat  membantu  pengusaha-pengusa  kecil yang  membutuhkan  alat-alat  produksi,  misalnya  tukang  jahit  yang  memerlukan  mesin  jahit. Demikianlah,  beberapa  alternatif  pemanfaatan  dana  wakaf  yang  dapat  dilakukan  oleh pengelola wakaf secara langsung (Direct Investment) . Kendatipun demikian, tentu tidak hanya terbatas  pada  beberapa  alternatif  diatas.  Tetapi,  masih  banyak  alternatif-alternatif  investasi lain  yang  dapat  dilakukan  serta  dikembangkan  oleh  pengelola  wakaf  guna  memaksimalkan hasil wakaf. Lebih dari itu pengelola wakaf juga dapat menginvestasikana dana wakaf melalui lembaga-lembaga  keuangan  syari’ah  yang  ada,  misalnya  Bank  Syari’ah  atau  pasar  modal Syari’ah.  Untuk  menjaga  kesalahan  investasi  dan  kelangsungan  dana  umat  yang  terhimpun. Maka  sebelum  melakukan  investasi,  pengelola  wakaf  (nazhir),  selaku  manajemen  investasi, hendaknya  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  keamanan  dan  tingkat  profitabilitas  usaha guna  mengantisipasi  adanya  resiko  kerugian  yang  akan  mengancam  kesinambungan  harta wakaf,  yaitu  dengan  melakukan  analisa  kelayakan  investasi  dan  market  survey  untuk memastikan jaminan pasar dari out put dan produk investasi.
Dalam  konsep  wakaf,  nazhir  berkewajiban  mengembangkan  harta  wakaf  secara produktif dan profesional agar mendatangkan keuntungan yang akan disalurkan kepada pihak- pihak yang berhak menerimanya.  Investasi  harta  benda wakaf dapat  dilakukan nazhir dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam upayanya  mengembangkan  harta  benda  wakaf,  nazhir  memiliki  banyak  alternatif  model investasi yang dapat dijadikan pilihan. Pada prinsipnya, harta wakaf harus dikelola dan tidak boleh  diabaikan.  Terbengkalainya  harta  wakaf  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  dan merugikan banyak pihak, terutama mauquf ‘alaih (Shihab, 2008, hlm. 18).
Masalahnya  adalah  sebagian  besar  wakaf  yang  dikelola  oleh  para  nazhir  pada  masa sekarang ini berupa wakaf tanah atau bangunan. Sedangkan kondisi tanah atau bangunan itu sendiri  jika  ditinjau  dari  segi  ekonomi  akan  bergantung  kepada  lokasi  tanah  atau  bangunan tersebut.  Tanah  wakaf  yang  terletak  di  lingkungan  strategis,  seperti  di  pinggir  jalan  atau  di tengah  perkotaan  memiliki  nilai  ekonomis  yang  berbeda  dengan  tanah  yang  letaknya  tidak strategis.  Kondisi  yang  demikian  ikut  mempengaruhi  bentuk-bentuk  investasi  yang  dipilih nazhir dalam rangka mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut.
Qahaf  menawarkan  dua  bentuk  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  wakaf,  yaitu bentuk istiglal yang dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan harta benda wakaf dan bentuk tanmiyah  yang  dapat  diartikan  sebagai  upaya  meningkatkan  atau  mengembangkan  harta wakaf.  Bagi  Qahaf,  keduanya  layak  mendapatkan  porsi  pembahasan  yang  berbeda  (Qahaf, 2005, hlm. 217).
Istiglal  al-waqf  atau  pemanfaatan  harta  wakaf  dimaksudkan  sebagai  upaya pemanfaatan harta wakaf agar dapat menjalankan fungsinya. Misalkan saja, harta wakaf yang pemanfataannya  untuk  sarana  ibadah  memerlukan  biaya  bagi  perawatan  fisik,  biaya kebersihan,  biaya  operasional  ibadah  yang  meliputi  listrik,  air,  bisyarah  untuk  imam,  khatib Jumat,  muazzin,  penceramah,  maupun  para  ustaz  dan  ustazah  yang  mengajar  baca  tulis  al- Qur’an.  Demikian  pula  harta  wakaf  yang  dimanfaatkan  sebagai  tempat  pendidikan  maupun lembaga kesehatan.
Untuk  memenuhi  berbagai  kebutuhan  operasional  seperti  di  atas,  pengelola  wakaf cukup  melakukan  investasi  yang  mengandalkan  kepada  pokok  wakaf  itu  sendiri.  Misalnya, biaya  perawatan  masjid  cukup  diambilkan  dari  hasil  atau  pemasukan  wakaf  atau  bisa  juga dengan  cara  meminjam  kepada  lembaga-lembaga  keuangan  lalu  cara  mengangsurnya diambilkan  dari  hasil  wakaf.  Demikian  pula  harta  wakaf  yang  berupa  lahan  pertanian,  jika membutuhkan dana untuk keperluan teknis bercocok tanam, seperti pembelian benih, pupuk, maupun  biaya  operasional  lainnya  maka  cukup  dilakukan  dengan  cara  meminjam  kepada sumber-sumber dana, kemudian biaya untuk mengembalikannya diambilkan dari hasil panen. Investasi yang dilakukan untuk pemanfaatan harta wakaf seperti ini biasanya bersifat jangka pendek dan biaya investasi yang diperlukan tidak melebihi nilai pokok atau modal wakafnya (Qahaf, 2005, hlm. 217).
Permasalahan  yang  acap  kali  muncul  berkaitan  dengan  model  investasi  tanah  wakaf seperti  ini  adalah  berkaitan  dengan  pendanaan.  Masalah  klasik  ini  seringkali  menjadi  alasan bagi  kondisi  tanah  wakaf  yang  tidak  dikelola  dengan  baik.  Qahaf  memberikan  tawaran  bagi bagi penyelesaian masalah ini agar harta benda wakaf dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum du’afa’ (Qahaf, 2005, hlm. 113).
Di antara tawaran yang diajukan Qahaf adalah melakukan pembiayaan wakaf dengan cara  menciptakan  wakaf  baru  untuk  melengkapi  wakaf  yang  sudah  ada,  seperti  perluasan sarana ibadah, perluasan sarana pendidikan, perluasan layanan kesehatan dan pemberdayaan. Langkah  pertama  yang  dilakukan  nazhir  dalam  hal  ini  adalah  menyusun  master  plan  bagi pengembangan  wakaf  tersebut.  Pada  umumnya,  pengembangan  atau  perluasan  aset  wakaf dilakukan  dengan  cara  perluasan  horisontal,  vertikal,  maupun  menggabungkan  keduanya. Setelah  itu,  nazhir  dapat  menyusun  perkiraan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan perluasan  tersebut,  termasuk  langkah-langkah  untuk  menggalang  dana  yang  dibutuhkan. Penggalangan  dana  (funding)  hanya  dapat  efektif  jika  disertai  dengan  sosialisasi  yang  baik, dipahami oleh calon wakif baru, dan tepat sasaran.
Investasi  harta  benda  wakaf  dengan  cara  menyewakannya  kepada  pihak  lain merupakan  model  pengembangan  harta  wakaf  yang  sudah  lama  dikenal  dan  hingga  saat  ini masih  paling  banyak  diminati  oleh  pengelola  wakaf.  Di  antara  sebabnya  adalah  prosesnya yang  mudah  dan  risiko  yang  kecil  bagi  pengelola  wakaf  (Zaid,  2000,  hlm.  53).  Al-Ijarah berasal  dari  kata  al-ajru  yang  berarti  al-‘iwadu  atau  ganti.  Dalam  istilah  fikih,  akad  ijarah diartikan  sebagai  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu tertentu  dengan  adanya  pembayaran  upah  ( ujrah ),  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri  (Afandi,  2009,  hlm.  179).  Menurut  Abu  Zaid,  investasi harta  benda  wakaf  dengan  cara  menyewakannya  kepada  pihak  lain  merupakan  model pengembangan harta wakaf yang sudah lama dikenal dan hingga saat ini masih diminati oleh pengelola wakaf (Zaid, 2000, hlm. 53).
Dalam bidang wakaf, investasi  model ijarah dapat  dilakukan secara langsung dengan menyewakan  harta  benda  wakaf  kepada  pihak  yang  membutuhkan  harta  benda  tersebut dengan  imbalan  tertentu.  Jika  harta  benda  wakaf  berupa  uang,  investasi  model  ijarah  dapat dilakukan  dengan  terlebih  dahulu  menginvestasikan  wakaf  uang  ke  bentuk  wakaf  properti seperti  membangun  real  estate  atau  pusat-pusat  bisnis,  kemudian  menyewakannya  kepada masyarakat.  Menyewakan  harta  wakaf  dapat  mendatangkan  keuntungan  pasti  ( fix  of  return ) dan  tidak  ada  pihak  yang  melarangnya.  Hasilnya  dapat  digunakan  untuk  membiayai  biaya pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada mauquf ‘alaih.
Pengembangan harta benda wakaf dapat memanfaatkan kemajuan teknologi bangunan yang memungkinkan perluasan gedung secara vertikal. Masjid yang pada mulanya terdiri dari satu lantai dapat dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama.  Lantai  satu  digunakan  untuk  masjid,  lantai  dua  digunakan  untuk  ruang  bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai  empat untuk ruang pertemuan serba guna, dan seterusnya. Contoh bagi model investasi wakaf berdasarkan akad ijarah  ini  pernah  dilakukan  Lembaga  Wakaf  Lebanon.  Model  kerjasama  ini  dimaksudkan untuk  memproduktifkan tanah wakaf yang terletak di  dekat  pusat  perbelanjaan. Skema yang dipraktikkan adalah skema akad ijarah, yaitu dengan menawarkan kepada calon investor agar menyewa tanah tersebut dalam waktu yang panjang dan mendirikan pusat bisnis di atas tanah wakaf  tersebut.  Dalam  akad  kerjasama  ini,  investor  sendiri  yang  mengelola  pusat  bisnis tersebut  dan  berkewajiban  membayar  cicilan  sewa  yang  disepakati  setiap  tahun  kepada Lembaga  Wakaf.  Setelah  waktu  yang  disepakti  berakhir,  bangunan  dan  hak  kelola  pusat bisnis tersebut menjadi milik Lembaga Wakaf Lebanon.
Sedangkan model investasi wakaf dengan menggandeng mitra dapat dilakukan nazhir dengan cara menggandeng investor melalui berbagai akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Dalam kajian fikih klasik, dikenal banyak akad yang  berkaitan  dengan  manajemen  investasi  wakaf  ini,  seperti  akad  musyarakah  dan mudarabah, akad istisna’, akad muzara’ah, akad masaqah, dan akad mugarasah.
Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Abdurohman, 2021, hlm. 257).  Dalam akad tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tidakan hukum terhadap modal yang dikelola (Afandi, 2009, hlm. 120). Sedangkan mudarabah dimaksudkan sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola dana.
Lembaga  wakaf  bisa  menjadikan  model  investasi  yang  terdiri  dari  akad  mud|arabah dan  musyarakah  ini  sebagai  alternatif  dalam  mengembangkan  aset-aset  yang  dimilikinya. Melalui model ini, Lembaga wakaf menjalin kerjasama bisnis dengan lembaga-lembaga bisnis lain atau investor untuk mendirikan proyek investasi yang melibatkan modal dari kedua belah pihak.  Dalam  kerjasama  ini,  lembaga  wakaf  menawarkan  aset  wakaf  sebagai  bentuk partisipasi  sedangkan  pihak  lain  yang  bertugas  menjalan  bisnis  tersebut,  di  samping  juga berperan  sebagai  investor.  Keuntungan  dari  hasil  usaha  dibagi  sesuai  mekanisme  yang  telah disepakati sebelumnya (Zaid, 2000, hlm. 56).
Dalam akad kerjasama ini, pihak investor bertugas menjalankan perputaran roda bisnis tersebut  dengan  syarat  bersedia  melepaskan  partisipasi  sahamnya  secara  berkala  dan  sedikit demi  sedikit.  Sehingga,  setelah  melalui  waktu  yang  telah  disepakati,  kepemilikan  proyek bisnis  tersebut  kembali  kepada  lembaga  wakaf  secara  penuh.  Dalam  akad  kerjasama  ini terdapat  dua  jenis  akad,  yaitu  akad  musyarakah,  sebab  kedua  belah  pihak  sama-sama menyertakan  modal  bagi  proyek  tersebut.  Sedangkan  akad  mud|arabah  terjadi  pada  saat lembaga  wakaf  perannya  terbatas  hanya  pada  saat  penyertaan  modal  berupa  tanah  wakaf, sedangkan  kegiatan  bisnis  secara  penuh  dilakukan  oleh  pihak  kedua.  Menurut  keputusan
Majma’  al-Fiqh  al-Islami  yang  berkantor  di  Jeddah,  akad  kerjasama  yang  melibatkan  dua akad sekaligus seperti di atas dibolehkan (Zaid, 2000, hlm. 56).
Sedangkan  model  investasi  wakaf  berdasarkan  akad  istisna’  merupakan  akad  atas barang  yang  menjadi  tanggungan.  Memberikan  uraian  praktis  bagi  penerapan  akad  ini  bagi investasi  harta  wakaf,  yaitu  lembaga  wakaf  menjalin  kerjasama  dengan  investor  untuk mendirikan proyek investasi di atas tanah wakaf. Ide proyek ini biasanya berasal dari lembaga wakaf,  sehingga  ia  sendiri  yang  menentukan  bentuk  proyek,  apakah  berupa  pusat perbelanjaan,  pertokoan,  hotel,  atau  area  komersial  lainnya.  Pihak  investor  memiliki kewajiban  merealisasikan  proyek  tersebut  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Setelah  bangunan  tersebut  selesai,  investor  wajib  menyerahkannya  kepada lembaga  wakaf  untuk  dikelola  dengan  kesepatakan  lembaga  wakaf  berkewajiban  membayar biaya investasi bangunan tersebut dengan cara diangsur (Zaid, 2000, hlm. 56).
Model  pembiayaan  ini  bagi  lembaga  wakaf  lebih  baik  dibandingkan  dengan  model- model  pembiayaan  lainnya.  Melalui  akad  istisna’,  lembaga  wakaf  dapat  memiliki  proyek- proyek  investasi  dengan  tanpa  merasa  khawatir  akan  hilangnya  pokok  harta  wakaf,  sebab memang tidak pernah keluar dari kepemilikannya. Akad ini juga memberi jalan keluar terbaik berupa win-win solution bagi kedua pihak, yaitu lembaga wakaf dan investor. Lembaga wakaf tidak  berkeinginan  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  asing  dalam  waktu  yang  sangat lama,  sebab kepemilikan lembaga wakaf terhadap harta wakaf terikat dengan hak-hak pihak lain,  khususnya  mauquf  ‘alaih.  Demikian  pula,  investor  juga  berkeinginan  untuk  segera mendapatkan  haknya,  yaitu  modal  yang  digunakan  untuk  merealisasikan  proyek  ditambah keuntungan. Setelah haknya terpenuhi, investor dapat masuk kepada proyek-proyek lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Zaid, 2000, hlm. 96).
Contoh  model  investasi  properti  halnya  wakaf  dengan  akad  yang  digunakan  semisal istisna  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Wakaf  Lebanon  yang  mana  dalam  hal  ini  dilakukan kerjasama  dengan al-Amanah  al-'Ammah  li  al-Awqaf di  Kuwait  pada  tahun  1997  untuk mendirikan pusat perdagangan di lokasi yang strategis di Kota Beirut . Berdasarkan perjanjian kerjasama ini, al-Amanah al'Ammah li al-Awqaf sebagai  investor wajib  membangun sebuah bangunan  yang  disepakati  untuk  digunakan  sebagai  pusat  perbelanjaan.  Setelah  selesai,  al- Amanah  al-'Ammah  li  al-Awqaf  menyerahkan  hak  pengelolaan  pusat  perbelanjaan  kepada Lembaga  Wakaf  Lebanon.  Tugas  Lembaga  Wakaf  Lebanon  adalah  mengelola  terkait  apa yang  ada  pada  aset  wakaf  dan  berkewajiban  membayar  biaya  pendirian  pusat  perbelanjaan kepada  al-Amanah  al-'Ammah  li  al-Awqaf  secara  mencicil.  Uang  yang  digunakan  untuk membayar cicilan tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh Lembaga Wakaf Lebanon dari usahanya mengelola pusat perbelanjaan tersebut.
Investasi  wakaf  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengikuti  skema  akad  muzara'ah, musaqah,  dan  mugharasah.  Model  investasi  ini  merupakan  model  investasi  yang  ditujukan untuk mengembangkan aset berupa tanah,  khususnya tanah pertanian. Lembaga wakaf dapat memanfaatkan  model  investasi  ini  untuk  menjadikan  tanah  wakafnya  produktif  dengan menggandeng petani atau pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan dengan bagi hasil yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Melalui  model  investasi  ini,  lembaga  wakaf  dapat menjadikan  tanah  wakafnya  produktif  tanpa  mengambil  resiko  yang  besar  karena  akad  ini tidak terkait dengan status objek akad.

## KESIMPULAN
Literasi  wakaf  uang  perlu  digalakkan,  sehingga  mampu  mengintegrasikan  nadzir dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai, pendanaan, pembiayaan, mauquf 'alaih, investor pemula, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah dan Bank Syariah. Dalam konsep  wakaf,  nazhir  berkewajiban  mengembangkan  harta  wakaf  secara  produktif  dan profesional  agar  mendatangkan  manfaat  yang  akan  dibagikan  kepada  yang  berhak menerimanya. Nazhir dapat berinvestasi dalam aset wakaf di berbagai bidang, seperti kegiatan sosial,  keagamaan,  pendidikan,  dan  ekonomi.  Dalam  usahanya  mengembangkan  aset  wakaf, Nazhir memiliki banyak alternatif model investasi yang bisa dipilih. Penanaman dana wakaf yang  terkumpul  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dapat  dikembangkan  melalui mudharabah,  musyarakah,  ijarah,  murabahah,  istisna',  akad  muzara'ah,  akad  masaqah,  dan akad mugarasah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli  Online. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam , 1 (2),  14  diambil  dari http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131.
Abdurohman,  Legitimasi  akad  Mudharabah  dan  Musyarakah  Dalam  Al-qur'an  dan  Hadits.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2 (2) diambil dari http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458 . Afandi,  M.  Y.  (2009). Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: Logung Pustaka.
Ahyani,  H.,  Putra,  H.  M.,  Slamet,  M.,  &  Mutmainah,  N.  (2022).  Standardization  of Companies  and  The  Islamic  Business  Environment  in  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 8 (1), 11. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795 az-Zuhaili, W. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu . Beirut: Dar al- Fikr. Baidowi,  A.,  &  Salehudin,  Moh.  (t.t.). Strategi  Komunikasi  dan  Dakwah  Pada  Kalangan Milenial  di  Era  Modernisasi  |  Muttaqien:  Indonesian  Journal  of  Multidiciplinary
Islamic Studies . Diambil dari http://e-
jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/113
Darwanto.  (2012).  Wakaf  Sebagai  Alternatif  Pendanaan  Penguatan  Ekonomi  Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (jimat) , 3 (1). Diambil dari http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/35
Djunaidi,  A.  (2008). Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia .  Jakarta:  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI.
Estuningtyas, R. D. (2021). Strategi Komunikasi dan Dakwah Pada Kalangan Milenial di Era Modernisasi. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 2 (1), 75–86. https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.05
Fanani,  M.  (2011).  Pengelolaan  Wakaf  Tunai. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan , 19 (1), 179–196. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217
Fauziah,  N.  D.,  &  Tulmafiroh,  A.  (2020).  Analisis  Waqf  Linked  Sukuk  Untuk Memberdayakan  Tanah  Yang  Tidak  Produktif. Al-Tsaman :  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Islam , 2 (02), 70–81.
Harahab,  Y.  (2020).  Adaptabilitas  Penormaan  Fikih  Wakaf  Ke  Dalam  Legislasi  Nasional.
Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 32 (1),  1–18. https://doi.org/10.22146/jmh.29576
Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 2 (2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976
Hidayatullah, S. (2016). Wakaf  Uang Dalam Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 3 (1), 1–20. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3306
Kurniati, P., Putra, H. M., Prakasa, A., & Pratomo, W. (2022). Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal  Menggunakan  Referensi  Otomatis  Microsoft  Word  dan  Zotero. Jurnal  Ilmiah P2M STKIP Siliwangi , 9 (1), 11. https://doi.org/10.22460/p2m.v9i1.3131 Lutfi,  M.  (2021).  Mendag  pada  Peluncuran  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang  dan  Peresmian Brand Ekonomi Syariah—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diambil 13 Agustus  2022,  dari  https://www.kemendag.go.id/id/photo/mendag-pada-peluncuran- gerakan-nasional-wakaf-uang-dan-peresmian-brand-ekonomi-syariah
Mulyani,  S.  (2021).  Peluncuran  Gerakan  Nasional  Wakaf  Uang  Dan  Peresmian  Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 • Presiden Ri. Diambil 13 Agustus 2022, dari Presiden RI website: https://www.presidenri.go.id/transkrip/peluncuran-gerakan-nasional- wakaf-uang-dan-peresmian-brand-ekonomi-syariah-tahun-2021/
Naisabur, N., &  Putra, H. M.  (2021). Tabarru Contracts  in  The Form of  Self Guarantee and Providing  Something. International  Journal  of  Nusantara  Islam , 09 (02),  11. https://doi.org/10.15575/ijni.v9i2.14301
portal.kominfo.go.id.  (2021).  Portal  Intranet  Kominfo—Digitalisasi,  Salah  Satu  Langkah Transformasi Wakaf Uang Nasional. Diambil 13 Agustus 2022, dari https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/5129
Putra,  H.  M.,  Abdurohman,  D.,  &  Ahyani,  H.  (2022).  Eksistensi  Filsafat  Ekonomi  Syari’ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari’ah di Indonesia. Ecobankers : Journal of Economy Banking , 3 (1), 13. Diambil dari http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/666 Putra,  H.  M.,  &  Ahyani,  H.  (2022).  Internalization  in  Islamic  Law  Progressive  in  Criminal Law Changes in Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 20 (1), 23.
https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861
Putra,  H.  M.,  &  Solehudin,  E.  (2022).  Fundamentals  of  Economic  and  Monetary  Policy  in
Islam. Al-Falah: Journal of Islamic Economics , 7 (1), 16. https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302
Qahaf, M. (2005). Manajemen Wakaf Produktif . Jakarta: Khalifa.
Rinawati, I. (2021). Manfaat Wakaf Uang Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. An- Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah , 2 (1), 100–115. https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i1.214
Rofiq, A. (1995). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Rusydiana,  A.  S.,  Hidayat,  Y.,  Widiastuti,  T.,  &  Rahayu,  S.  S.  (2020).  Cash  Waqf  for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics , 5 (1), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59
Ryandono,  M.  N.  H.  (2019).  Fintech  Waqaf:  Solusi  Permodalan  Perusahaan  Startup Wirausaha Muda. Jurnal Studi Pemuda , 7 (2), 111–121. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347
Sari, E. K. (2006). Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf . Jakarta: PT Grafindo Press.
Shihab, M. Q. (2008). Wawasan Al-Qur’an . Bandung: Mizan.
Ulya,  N.  U.,  &  Musyarri,  F.  A.  (2020).  Reformulasi  Pengaturan  Mengenai  Financial Technology  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Arena  Hukum , 13 (3),  479–500. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5
Wijayanti,  W.  (2020).  Merefleksikan  Keadilan  Bagi  Konsumen  Terkait  Kepatutan  Promosi Transaksi Non-Tunai. Arena Hukum , 13 (3), 434–459.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.3
Zaid, A. (2000). Nizām al Waqfi al Islamī, Taţwīru Asālib al ‘Amal wa Tahlīli Natāiji ba’da ad Dirasāt al Hadīŝiyah . Kuwait: Daulah al Kuwait- ISESCO.