## Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM
Fajar Kuala Nugraha  
 

## 

## Abstrak
Lebih dari 20 tahun Aceh bergolak, pergolakan yang terjadi antara GAM yang berasal kubu  pemberontah  yang  ingin  memerdekakan  diri,  dengan  kubu  TNI  yang  mewakili pemerintah.  Konflik  yang  telah  membawa  kesengsaraan,  dimana  dampak  terbesar dirasakan  oleh  masyarakat.  Kini  setelah  konflik  itu  mereda  GAM  sebagai  kelompok pemberontak  mulai  mentransformasikan  dirinya  kedalam  partai  politik  untuk  merebut jabatan di daerah. Namun upaya merebut kekuasaan ini membawa dampak perpecahan dalam  tubuh  GAM  itu  sendiri.  Akhirnya  perpecahan  ini  menjadi  penyebab    para anggota  GAM  melakukan  diasora  politik  dan  menyebar  pada  beberapa  partai  politik, mulai dari partai lokal di Aceh hingga partai nasional.
Kata Kunci : GAM, partai politik, dan diaspora

## Abstract
More than 20 years of violent conflict between GAM (Aceh freedom movement) and the government  of  Indonesia  has  caused  misery  and  suffering  on  both  parties  but particularly  to  the  people  living  in  Aceh.  After  the  conflict  finally  resolved,  GAM  has transformed itself into political parties to gain power and authority in the local offices. However,  these  political  efforts  has  caused  dissension  among  ex-member  of  GAM. Hence, those who have disagreement choose to join other political parties spread from the  local  political  parties  in  Aceh  to  to  the  national  polical  parties  making  a  vast political diaspora.
Kata Kunci : GAM, political parties, and political diaspora
*Korespondensi: Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 Email:
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015

## Pengantar
Daerah  Istimewa,  merupakan  sebutan  yang  layak  dialamatkan  kepada  Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Mengapa tidak lebih dari, lebih dari 20 tahun Aceh bergolak dengan  permasalahn  konflik,  konflik  yang  menyebabkan  ratusan  nyawa  melayang. Konflik  yang  berfokus  pada  dua  pihak  bersenjata,  yakni  TNI  di  kubu  pemerintah  dan pasukan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  di  kubu  pasukan  pembebasan  Aceh.  Konflik berkepanjangan  ini  akhirnya  menyebabkan  Aceh  ditetapkan  sebagai  Daerah  Operasi Militer (DOM).
Secercah harapan muncul, dibarengi bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh. Sebanyak 173.981 jiwa meninggal  dalam  bencana  ini,  dan  korban  terbesar  adalah  perempuan  dan  anak-anak (Nilasari, 2011). Bencana ini membuka mata banyak kalangan yang berkonflik dan dari sinilah  berbagai  perundingan  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  GAM  untuk  mengakhiri konflik  yang  terjadi  selama  ini.  Akhirnya  muncullah  kesepakatan  damai  antara  pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Bentuk dari kesepakatan damai  tersebur  adalah  dikenal  dengan  sebutan  MoU  Helsinki  dan  diikutu  dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2002 tentang Otonomi Daerah Khusus Aceh.
Dengan  berakhirnya  konflik  ini  menyebabkan  para  mantan  anggota  GAM  mulai menyusun  kehidupannya  kembali.  Sebagian  anggota  GAM  membaur  dengan masyarakat  sekitar  dengan  pekerjaan  yang  beragam.  Namun  sebagian  mantan  anggota GAM lainnya mulai merambah dunia politik. Partisipasi mereka dalam dunia politik ini tercermin dari munculnya beberapa partai politik lokal Aceh yang dibentuk oleh mantan petinggi  kombatan  GAM.  Sebagian  lagi  mulai  menduduki  jabatan-jabatan  publik  di dalam pemerintahan.
Partai  politik  lokal  yang  dibentuk  oleh  mantan  petinggi  kombatan  GAM  ini  tidak serta  merta  menjadi  partai  politik  utama  pilihan  mantan  anggota  kombatan  GAM lainnya.  Hal  ini  menyebabkan  para  mantan  anggota  kombatan  GAM  ini  melakukan Diaspora  Politik,  dengan  menyebar  pada  beberapa  partai  politik  baik  itu  partai  politik skala  lokal  maupun  partai  politik  skala  nasional. Penyebaran  mereka  ini  menyebabkan peta  politik  di  daerah  Aceh  semakin  berwarna,  karena  tidak  ada  satu  partai  politikpun yang merupakan representasi utama basis mantan kombatan GAM ini.
Berdasarkan  gagasan  tersebut,  makalah  ini  berusaha  untuk  memetakan  peta penyebaran  diaspora  mantan  kombatan  GAM  dalam  partai  politik  dalam  ranah  Aceh. Dengan kata lain partai politik mana saja yang menjadi pilihan mantan kombatan GAM. Selain  itu,  makalah  ini  juga  akan  memotret  intrik  yang  terjadi  antara  sesama  mantan kombatan GAM dalam perebutan kedudukan di partai politik.

## Fajar Kuala Nugraha, Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM

## Diaspora Sebagai Kerangka Teoritik
Diaspora  politik  merupakan  suatu  istilah  politik  yang  masih  terdengar  asing  pada telinga  sebagian  kalangan  di  Indonesia.  Diaspora  merupakan  kata  yang  berasal  dari bahasa  Yunani  kuno  yang  berarti  penyebaran  atau  penaburan  benih.  Studi  tentang diaspora  ini  mulai  muncul  sekitar  akhir  abad  ke  20,  dengan  tokoh  centralnya  seperti Jacob Riis dan Stuart Hall. Istilah diaspora ini lebih banyak diadopsi untuk menjelaskan penyebaran  penduduk  bangsa  suatu  negara,  seperti  misalnya  bangsa  Yahudi  yang tersebar  ke  penjuru  dunia  sebelum  negara  Israel  berdiri  pada  tahun  1948.  Selain  itu penggunaan  istilah  diaspora  ini  lebih  banyak  digunakan  untuk  menjelaskan  persebaran kebudayaan.
Untuk  dalam  konteks  politik  tersendiri  khusunya  partai  politik,  diaspora  dapat diartikan  sebagai  menyebarnya  atau  berpindahnya  orang-orang  ke  dalam  partai-parta politik  dengan  berbagai  motif  dan  latar  belakang  tertentu.  Motif  dan  latar  belakang inilah  yang  berpotensi  untuk  mengancam  atau  merusak  keharmonisan  pranata  dan eksistensi  politik  suatu  partai.  Diaspora  ini  dilihat  sebagai  suatu  gejala  sosial,  yang terjadi  secara  fisik,  material,  maupun  kebudayaan.  Dalam  perspektif  diaspora  terdapat tiga aspek yang dapat dilihat dalam melakukan arus pertukaran politik. Pertama, pelaku diaspora itu sendiri. Kedua, partai politik baru yang dituju. Ketiga, generasi penerus di dalam paretai politik tersebut.
Diaspora  yang  kemudian  terjadi  pada  mantan  kombatan  GAM  yang  ada  di  Aceh. Para  mantan  kombatan  GAM  berdiaspora  masuk  ke  dalam  partai-partai  politik. Diaspora  ini  terlihat  dari  munculnya  partai-partai  politik  lokal  yang  didirikan  oleh mantan petinggi GAM, seperti misalnya Partai Aceh (PA) yang merupakan perwujudan dari  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM).  Selain  PA  ada  lagi  bebrapa  partai  lain  yang dibentuk oleh mantan kombatan GAM seperti Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Suara  Independen  Rakyat  Aceh.  Bukan  hanya  mendirikan  partai  para  kombatan  GAM ini juga menyebar ke partai-partai skala nasional seperti Partai Golkar.

## Perpecahan Politik Mantan Kombatan GAM
Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  pernah  menjadi  sorotan  utama  dalam  sejarah perjalanan  bangsa  Indonesia.  Gerakan  ini  muncul  sebagai  bentuk  perlawanan  rakyat Aceh  terhadap  pemerintahan  Orde  Baru  yang  terlalu  sentralistik  dan  sepenuhnya dikuasai  oleh  militer.  Munculnya  musuh  bersama  ini  menyebabkan  GAM  menjadi sangat solid dan susah untuk ditundukkan oleh pemerintah. Berbagai cara dilakukan
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
oleh pemerintah mulai dari jalan damai dalam bentuk perundingan-perundingan, hingga jalan kekerasan dengan menetapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Solidnya  GAM  dalam  menjalankan  organisasinya  memang  terbukti  ketika berhadapan dengan musuh bersama. Tetapi sebagai sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat  individu,  GAM  juga  mengalami  suatu  degradasi  maupun  konflik.  Konflik  ini terjadi  di  internal  GAM  itu  sendiri  sehingga  timbul  suatu  perpecahan  atau  keretakan. Untuk  melihat  perpecahan  dan  keretakan  di  dalam  internal  GAM  ini,  setidaknya  ada tiga fase yang dapat menjadi perhatian.
Pertama ,  fase  ketika  berkuasanya  Gubernur  Abdullah  Puteh.  Fase  ini  merupakan fase  awal  munculnya  perpecahan  di  dalam  internal  GAM.  Perpecahan  ini  diakibatkan karena GAM lebih memilih menjadi oposisi dari pemerintah daerah yang berkuasa saat itu.  GAM  tetap  menganggap  paket  otonomi  khusus  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah pusat  sebagai  benuk  tipuan  untuk  mengbag  daerah  diluar  Jawa  menjadi  koloni Indonesia.  GAM  juga  tidak  tertarik  untuk  menjadi  gubernur  berikutnya,  dan  para komandannya  cukup  puas  dengan  memungut  pajak-pajak  evolusioner  (hak  sabil  dan pajak  nangroe)khususnya  dari  kantor-kantor  pemerintah,  kontraktor,  dan  politikus, untuk membiayai perjuangan mereka (Sulaiman dan Klinken, 2007)
Kedua ,  fase  ketika  akan  dilakukannya  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung pasca  perundingan  damai  di  Hensinki.  Solidnya  pergerakan  GAM  ini  akhirnya  mulai terkikis  menjelang  diadakannya  Pilkada  langsung  pada  tahun  2006.  Pilkada  ini memunculkan  konflik  internal  dan  lebih  condong  menimbulkan  faksionalisasi  ditubuh mantan kombatan GAM dalam menentukan calon kandidat gubernur yang akan diusung oleh  GAM.  Mantan  kombatan  GAM  terpecah  menjadi  dua  kelompok  yaitu  kelompok tua dan kelompok muda.
Kelompok  tua  berusaha  memasangkan  Hasbi  Abdullah  dan  Human  Hamid. Sedangkan  kelompok  muda  berusaha  mengusung  Nashiruddin  sebagai  bakal  calon gubernur Aceh. Jalan voting menjadi pilihan terakhir untuk menentukan kandidat calon gubernur  Aceh,  dan  terpilihlah  Nashiruddin.  Nashiruddin  menolak  penunjukkannya sebagai bakal calon gubernur Aceh dan lebih memilih hidup di desa dengan para janda- janda dan keluarga korban konflik Aceh lainnya. Sehingga akhirnya konflik di internal GAM  ini  semakin  meruncing.  Perpecahan  kedua  kelompok  ini  untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada bagan 1

## Fajar Kuala Nugraha, Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM
Akhirnya Pilkada langsung yang dilakukan untuk pertama kalinya semenjak MoU  Helsinki  dimenangkan  oleh  pasangan  Irwandi-Nazar  yang  merupakan  mantan kombatan  GAM.  Pasangan  ini  mampu  unggul  di  Aceh  Tenggara  yang  selama  ini dikenal  sebagai  basis  perolehan  suara  utama  Partai  Golkar.  Di  sana,  Irwandi mengumpulkan  37.217  suara  mengalahkan  pasangan  Malik  A  Raden-Sayed  Zakaria yang  merupakan  Ketua  Partai  Golkar  di  Aceh  yang  hanya  memperoleh  22.291  suara (Kaliwarang,  2010).  Pasangan  ini  juga  mampu  menang  di  daerah  Sabang  yang merupakan daerah putih.

## Bagan 1

## Pengelompokkan ditubuh GAM

## Sumber: Djafar, 2009
Ketiga ,  fase  dimana  suara  mantan  kombatan  GAM  pecah  menjelang  Pilkada Gubernur  2011.  Perpecahan  diantara  sesama  mantan  kombatan  GAM  kemudian berlanjut  pada  saat  Pilkada  Gubernur  Aceh  pada  tahun  2012.  Partai  Aceh  mengusung pasangan Zaini Abdullah yang merupakan mantan menteri luar negeri GAM, sementara wakilnya,  Muzakir  Manaf  adalah  ketua  Partai  Aceh  (PA).  Selain  Zaini-Muzakki sebenarnya  ada  satu  kandidat  gubernur  mantan  anggota  GAM  yang  mencalonkan  diri, yaitu  Irwandi  Yusuf.  Irwandi  Yusuf  juga  sebelumnya  duduk  sebagai  Gubernur  Aceh, kini tak didukung oleh partai dan maju lewat jalur independen. Suara mantan kombatan
Pemimpin

## Tertinggi
Hasan Tiro

## Perdana menteri
Malik Mahmud

## Kelompok Tua
1. Usman Lampoh AW
2. Zakaria Saman
3. Ilyas Abid
4. Muzakir Manaf
5. Yahya Muaz 6. Darwis Jeunib

## Kelompok Muda
1. Irwandi Yusuf 2. Bakhtiar Abdullah
3. Sofyan Dawood
4. Kamaruzzaman
5. Nur Juli
6. Munawarliza
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
ini pecah. Mereka terbagi kedalam dua kubu, yakni kubu pendukung Partai Aceh (PA) dan kubu pendukung Irwandi.
Menurut  perhitungan  beberapa  lembaga  survei  pasangan  Zaini-Muzakki  unggul jauh  dari  para  pesaingnya  termasuk  pasangan  Irwandi-Yunan  yang  juga  merupakan mantan  kombatan  GAM.  Kemenangan  Zaini-Muzakki  ini  merupakan  bentuk  dari keunggulan mereka dalam memanfaatkan keberadaan mantan kombatan GAM lainnya. Selain  itu  pasangan  ini  juga  mendapat  dukungan  dari  Partai  Aceh  yang  merupakan partai  lokal  terbesar  di  Aceh  saat  ini  dengan  basis  masa  mantan  kombatan  GAM  yang berpengaruh di masyarakat.

## Perpecahan Pendorong Diaspora Politik
Perpecahan  yang  terjadi  di  dalam  tubuh  anggota  GAM  memunculkan  proses diaspora politik. Kombatan GAM yang awalnya memiliki tingkat solidaritas yang tinggi akhirnya  pecah  juga.  Perpecahan  ini  terjadi  ketika  kepentingan  individu  antara  setiap mantan kombatan tidak dapat diakomodasi oleh partai politik tempat mereka bernaung. Pecahnya  suara  GAM  dalam  ranah  politik  di  Aceh  juga  disebabkan  karena  adanya konflik kepentingan yang didasari atas keinginan untuk menguasai Aceh.
Cerminan  diaspora  politik  mantan  kombatan  GAM  di  Aceh  dapat  dilihat  pada Partai Aceh (PA). Partai lokal terbesar yang  saat ini terdapat di bumi Serambi Mekah. Partai  Aceh  dapat  dikatakan  sebagai  partai  tempat  berkumpulnya  mantan  kombatan GAM.  Partai  ini  merupakan  mutasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM) menjadi sebuah partai politik. Partai Aceh ini didirikan oleh Muzzaki Manaf salah satu mantan panglima GAM.

## Tabel 1: Diaspora Kombatan Dalam Partai Politik
No.  Nama Jabatan di GAM Partai Politik 1. Shadia Marhaban Organisasi  mantan  perempuan kombatan GAM Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 2. M. Nazar Anggota GAM Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) 3. Irwandi Yusuf Mantan panglima GAM Partai Aceh (PA) 4. Zaini Abdullah Mantan panglima GAM Partai Aceh (PA) 5. Malik Mahmud Mantan Perdana Menteri GAM Partai Aceh (PA) 6. Muzakki Manaf Mantan panglima GAM Partai Aceh (PA) 7. Sarjani Mantan Panglima GAM wilayah Partai Aceh (PA)

## Fajar Kuala Nugraha, Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM

## Pidie
8. Tgk Zulkarnaini Mantan panglima GAM wilayah Pase Partai Aceh (PA) 9. Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina Mantan Rayeuk Panglima  GAM  Aceh  Partai (PNA) Nasional  Aceh 10. Muharram Idris Mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk Partai (PNA) Nasional  Aceh 11. Ligadinsyah Mantan Panglima GAM Linge Partai (PNA) Nasional  Aceh 12. Amni bin Ahmad Marzuki Mantan Juru Runding GAM Partai (PNA) Nasional  Aceh
Sumber: Diolah oleh penulis
Diaspora  ini  muncul  ketika  mendekati  pilgub  2011,  Irwandi  Yusuf  yang  awalnya diusung  oleh  para  mantan  kombatan  GAM  pada  pilgub  2006  tidak  mendapatkan dukungan kembali, dan lebih memilih bertarung melalui jalur independen. Partai Aceh sebagai  perwujudan  dari  GAM  lebih  memilih  mengusung  pasangan  Zaini  Abdul, mantan anggota GAM yang berbasis di Swedia, dan Muzakkir Manaf mantan panglima sayap  gerakan  GAM.  Selain  itu  tidak  dicalonkannya  kembali  Irwandi  Yusuf  berlatar belakang rivalitas lama internal GAM antara Irwandi Yusuf dan Malik Mahmud.
Kecewa  terhadap  keputusan  tersebut  akhirnya  Irwandi  Yusuf  keluar  dari  Partai Aceh.  Keluarnya  Irwandi  Yusuf  ini  diikuti  oleh  beberapa  mantan  anggota  kombatan GAM  yang  merupakan  pendukung  Irwandi  Yusuf.  Para  mantan  anggota  GAM  ini berencana  untuk  melahirkan  partai  baru  yang  dieruntukkan  bagi  mantan  kombatan lainnya yang tidak diterima lagi oleh Partai Aceh. Adapun mantan anggota GAM yang mendukung Irwandi Yusuf tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

## Tabel 2: Mantan kombatan GAM pendukung Irwandi Yusuf
No.  Nama Posisi Di GAM 1. Muharram Idris Panglima GAM Wilayah Muda Aceh Rayek 2. Ramadana Panglima GAM Wilayah Bener Meriah 3. Ayah Merin Panglima GAM Wilayah Sabang 4. Alex/Baktiar Panglima GAM Wilayah Mereuhon, Aceh Jaya 5. Abrar Muda Panglima GAM Wilayah Lhok, Tapak Tuan 6. Nurdin Panglima GAM Wilayah Singkil 7. Win Kaka Panglima GAM Wilayah Aceh Tenggara
Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
8. Panji Panglima GAM Wilayah Gayo Lues 9. Aman Begi Panglima GAM Wilayah Aceh Tengah 10. Almarhum Saiful Cage Panglima GAM Wilayah Bireun 11. Helmi Panglima GAM Wilayah Tamiang 12. Abu Sanusi Panglima GAM Wilayah Pereulak, Aceh Timur 13. Abu Yus Panglima GAM Wilayah Meulaboh 14. Abdul Rahman Panglima GAM Wilayah Abdya 15. Nurdin Panglima GAM Wilayah Simeulu
Sumber: http://www.acehloensayang.com
Namun  dari  kelimabelas  mantan  kombatan  GAM  tersebut  tiga  di    antaranya memutuskan  untuk  kembali  ke  dalam  barisan  Partai  Aceh.  Sedangkan  dua  panglima mantan  kombatan  GAM  wilayah  Pidie  dan  wilayah  Pase  memang  dari  awal  tidak pernah mendukung Irwandi Yusuf.
Bagai  sebuah  perahu  yang  sudah  bocor,  walaupun  ditambal  beribu  kalipun  pasti akan  tetap  akan  bocor  juga.  Sehingga  perahu  tersebut  akan  sangat  mudah  untuk ditenggelamkan  oleh  sapuan  ombak  ataupun  angin.  Perumpamaan  inilah  yang digunakan  oleh  beberapa  tokoh  yang  telah  keluar  dari  Partai  Aceh,  sehingga  mereka secara  bersamaan  berusaha  menciptakan  partai  politik  lokal  baru  yang  mereka  jadikan sebagai  kendaraan  politik.  Para  mantan  kombatan  GAM  yang  telah  keluar  dari  Partai Aceh berdiaspora dengan menciptakan partai baru yakni Partai Nasional Aceh.
Walaupun  sebagian  besar  orang  yang  duduk  di  Partai  Nasional  Aceh  saat  ini merupakan  mantan  kombatan  GAM  yang  berasal  dari  Partai  Aceh,  namun  ada  juga beberapa  orang  yang  saat  ini  duduk  di  dalam  Partai  Nasional  Aceh  berasal  dari  partai lain sebelum masuk ke dalam Partai Nasional Aceh. Menurut data yang didapat orang- orang  tersebut  di  antaranya  adalah  Tarmizi,  Lukman  Age,  dan  Thamren  Ananda  yang ketiganya  merupakan  eks  Sekjen  Partai  Rakyat  Aceh. Struktur  kepengurusan  hampir menyerupai  sistem  GAM  dan  TNA  yang  terdiri  dari  17  wilayah  dari  jumlah kabupaten/kota.  Seperti  yang  dikutip  dari  ketua  umum  PNA  kepada Suara  Republik , beliau menyatakan:
“dari 17 wilayah itu memang, semua dari barisan kita, kita melihat dari sistem musyawarah. Tanpa musyawarah bukan suatu organisasi yang kuat, atas dasar itulah membentuk suatu wadah untuk amanah rakyat.” (Suara Republik, 2012).

## Catatan Penutup
Setelah  berkutak  dalam  kelamnya  konflik  vertikal  maupun  horizontal,  Aceh  kini mulai  membangun  daerahnya  dengan  semangat  baru.  Semangat  untuk  bangkit  dari keterpurukan  baik  itu  dalam  sektor  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya.  Masyarakat kini  berusaha  mengobati  trauma  akibat  konflik  yang  berkepanjangan.  Saling menghormati  dan  menghangai  merupakan  jalan  utama  yang  coba  dipertahankan masyarakat Aceh.
Kelompok  separatisme  GAM  yang  dahulu  berjuang  memerdekakan  Aceh  dengan mengangkat  senjata  melawan  pemerintah,  kini  berjuang  melalui  jalan  politik  untuk memerdekakan masyarakat. Mantan kombatan GAM kini berbondong masuk ke dalam partai  politik  guna  menyalurkan  aspirasinya.  Selain  itu  Setiap  orang  berlomba-lomba membuat  partai  politik  lokal  baru  di  Aceh.  Mantan  kombatan  GAM  ini  serius mempersiapkan partai politik lokal mereka untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah Aceh. Akhirnya kran demokrasi partai politik lokal Aceh terbuka, dan beredar 20 calon partai politik lokal di Aceh.
Dengan semakin berdiasporanya mantan kombatan GAM ini di ranah politik lokal Aceh  menciptakan  suatu  warna  baru  dalam  peta  perpolitikan.  Diaspora  ini  merupakan bentuk  bahwa,  mantan  kombatan  GAM  juga  mampu  diterima  dan  berkontestasi  di dalam politik lokal. Mantan kombatan GAM ini diharapkan dapat menciptakan suasana Aceh yang lebih baik lagi. Ini merupakan perwujudan dari dekatnya mantan kombatan GAM  ini  dengan  kebutuhan  mendesak  apa  yang  saat  ini  dibutuhkan  di  dalam masyarakat Aceh.
Namun  di  sisi  lain  konflik  internal  mantan  kombatan  GAM  ini  juga  memiliki pengaruh  buruk  dalam  perkembangan  poltik  lokal  di  Aceh.  Keadaan  konflik  elit  lokal ini  dapat  memicu  bara  konflik  lagi  di  dalam  masyarakat.  Apalagi  ketika  sudah berhadapan  dengan  masalah  kekuasaan.  Para  elit  lokal  mantan  kombatan  GAM  ini seharusnya lebih mencerminkan sikap yang dapat dicontoh oleh masyarakat***.

## Fajar Kuala Nugraha, Diaspora Politik Mantan Kombatan GAM

## Daftar Pustaka

## Buku:
Kawilarang,  Harry.  (2010).  Aceh  dari  sultan  iskandar  muda  ke  Helsinki.  Bandar Publishing: Banda Aceh.
Nilasari,  Ivo.  (2011). Perempuan  Aceh  Dalam  Otonomi  Daerah  Khusus .  Dalam  buku Otonomi  Daerah,  Etnonasionalisme,  dan  Masa  depan  Indonesia.  Yayasan  Obor Indonesia: Jakarta.
Sulaiman, M. isa dan Klinken, Gerry van. (2007). Naik Daun Dan Kejatuhan Gubernur Puteh. Dalam buku Politik lokal di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
Tornquist,  Olle,  Stanley  Adi  Prasetyo,  dan  Teresa  Birks  (ed.).  (2011).  Aceh:  Peran Demokrasi Bagi Perdaaian dan Rekonstruksi. PCD Press Indonesia: Yogyakarta.

## Skripsi:
Djafar,  Muhammad.  (2009).  Perkembangan  dan  Prospek  Partai  Politik  Lokal  Di Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam.  Universitas  Dipenegoro:  Semarang.  Skripsi Tidak Dipublikasikan.

## Website:
Diakses  melalui  laman  web  http://www.acehloensayang.com  yang  berjudul  “Daftar Nama Panglima GAM Yang Dipecat Karena Dukung Irwandi” pada hari Rabu, 17 Oktober 2012 pukul 02.30
Diakses  melalui  laman  web  http://www.tabloidsuarapublik.com  yang  berjudul  “PNA Lahir,  Wujud  Demokrasi  Kerakyatan”  pada  hari  Rabu  17  Oktober  2012  pukul 5.34
Diakses  melalui  laman  web  http://partaiindependenaceh.wordpress.com  yang  berjudul “Partai  Nasional  Aceh  (PNA)  melawan  kezaliman  Partai  Aceh  (PA)”  pada  hari Selasa 20 Nopember 2012 pukul 21.59