KAEDAH ADAT MUHAKKAMAH DALAM PANDANGAN ISLAM

## (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)
Fatmah Taufik Hidayat 1 & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim 2

## ABSTRAK
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  adat  dan  „urf  tidak  bisa  dilepaskan.  Adat dan  „urf  merupakan  kebiasaan  yang  muncul  dalam  masyarakat.  Islam  bisa mentolerir adat dan „urf yang berkembang dalam masyarakat sejauh itu tidak bertentangan  dalam  hukum  yang  berlaku  dalam  Islam,  dan  bahkan  Islam menjadikan  adat  dan  „urf  itu  sebagai  sebuah  pedoman  ketetapan  hukum selama  ianya  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam. Kajian  ini  menguraikan  prinsip-prinsip  adat  yang  berkembang  dalam masyarakat Indonesia, dan juga bagaimana Islam memandang adat dan „urf tersebut  serta  bagaimana  adat  dan  „urf      bisa  diangkat  menjadi  sebuah ketetapan hukum dalam Islam. Kajian ini merupakan kajian literatur dimana tulisan-tulisan dan buku-buku yang berkaitan akan dijadikan referensi dalam penulisan kajian ini.
Kata kunci: Adat, „urf, budaya,
1 Department  of  Syariah,  Faculty  of  Islamic  Studies,  National  University  of Malaysia,    Selangor,    Malaysia, fatimah@siswa.ukm.edu.my ,    Telp:    +601123066702 (corresponding author)
2 Department  of   Syariah,  Faculty  of   Islamic  Studies,  National  University  of Malaysia, Selangor, Malaysia,
dipandang    baik menurut kaum muslimin,    maka menurut Allah mengemukakan, Islam sangat memperhatikan
tradisi dan

## PENGENALAN
Islam  merupakan  agama  yang terbuka  di  mana  ia  memberikan ruang  yang  cukup  untuk  menerima masuknya  unsur-unsur  budaya  luar sepanjang  hal  tersebut  tidak berlawanan  dengan  hukum  yang telah   ditetapkan.   Hal  ini   terlihat jelas apabila Islam dibawa oleh para mubaligh  ke  wilayah-wilayah  baru, maka  Islam  tidak  sepenuhnya menyingkirkan  ajaran  yang  tengah berlaku sejak lama pada masyarakat saat  itu,  tetapi  bahkan  memberikan ruang   dan   tempat   yang   cukup untuk  beradaptasi  dengan  budaya setempat.    Oleh    karena   itu    salah satu  hal  yang  sangat  diperhatikan oleh    Islam    ketika    memasuki wilayah-wilayah    baru    tersebut adalah  hukum  adat  dan  „urf.  Di mana  Islam  memberi  jalan  kepada hukum  adat  dan  „urf  yang  berlaku di  wilayah  tersebut  selama  ianya tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.
Waqar     Ahmed     Husaini
permufakatan (konvensi) masyarakat  untuk  dijadikan  sumber bagi  jurisprudensi  hukum  Islam dengan
penyempurnaan dan batasan-batasan  tertentu.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  telah dicontohi  oleh  Nabi  Muhammad SAW   dimana   kebijakan-kebijakan
baginda  yang  berkaitan  dengan hukum  yang  tertuang  dalam sunnahnya  banyak  mencerminkan kearifan  baginda  terhadap  tradisi- tradisi para sahabat atau masyarakat pada saat itu.
Hal  di  atas  menunjukkan sangatlah  penting  bagi  umat  Islam untuk mengetahui serta mengamalkan  salah  satu  metode Ushl  Fiqh  untuk  mengistimbath setiap permasalahan dalam kehidupan  ini.  Pengambilan  kaidah ini berdasarkan sabda Nabi
Muhammad SAW:

## ﻦﺴﺣ ﺮﻣا ﷲا ﻨﺪﻋ ﻓﻬﻮ ﺴﻨﺎﺣ نﻮﻤﻠﺴاﳌ ﻩآر ﺎﻣ
Artinya:        ”Apa        yang
SWT  pun  digolongkan  sebagai perkara yang baik” 3
Waqar  Ahmed  menjelaskan juga  bahwa  ulama  menetapkan  „urf dan  adat  kebiasaan  itu  merupakan salah  satu  daripada  sumber  hukum dalam  keadaan  ketiadaan  nas. Sebagai  contoh  akan  hal  ini  adalah
3 ini  adalah  sebagian  ucpan  dari Abdullah  bin    Mas‟ud          ra.            Yang lengkapnya : ﺪﻤﻣﺤ  ﻗﻠﺐ  ﺟﺪﻮﻓ  ﺎدﺒﻌاﻟ  ﻗﻠﻮب  إﻟﻰ  ﺮﻈﻧ  ﺎﻟﻰﻌﺗ  ﷲ  ﻥإ ﺴﻪﻔﻨﻟ ﻩﺎﻔﺻﻄﻓﺎ ﺎدﺒﻌاﻟ ﻗﻠﻮب ﺮﯿﺧ وﺳﻠﻢ ﻪﯿﻋﻠ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﺪﻨﻋ ﻮﮭﻓ ﺎﺌﯿﺳ ﻩرأو ﺎﻣو ﻗﺎل ﻥأ إﻟﻰ ﺚﯾاﻟﺤﺪ ..…
. ﺊﯿﺳ Imam Ahmad, al-Musnad vol. 1/379 .
69 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
seperti  aktivitas  jual  beli  buah  yang belum  masak  yang  memungkinkan terjadinya  penipuan  atau  terbatal kerana    jual    beli    terhadap    benda yang    belum    jelas    kadar    serta sifatnya.    Namun,    jika    adat kebiasaan jual beli sebegitu berterusan    berlaku,    ia    tidak dilarang 4 .
Indonesia merupakan sebuah  negara  besar  yang  memiliki keanekaragaman  adat  dan  tradisi. Oleh  karena  itu  di  perlukan  kajian untuk  mengenal  nilai-nilai  syariah dalam  amalan  adat  serta  syarat berlakunya  „urf.  Hal  ini  juga  dapat berguna bagi menambah pemahaman  masyarakat  Islam  di Indonesia tentang adat.
Maka  oleh  karena  itu, permasalahan  yang  ingin  dikaji dalam  tulisan  ini  adalah  adakah kaedah  adat  muhakkamah  yang dijalankan dalam ahkam itu bersesuaian   dalam   syariah   Islam dan adakah dapat memberi dampak yang  baik  dalam  meningkatkan kefahaman  fiqh  tentang  syariah Islam. .

## ARTI ADAT DAN AL „URF
Istilah   adat   berasal   dari   bahasa Arab  yang  bermaksud  amalan kebiasaan    seseorang    atau masyarakat  keseluruhannya  secara khusus 5 .  Adat  menurut  bahasa berasal   dari   kata ﺓدﻋﺎ sedangkan Meskipun      sekarang      ini akar katanya دﻮﻌﯾ – دﻋﺎ yang berarti banyak  kajian  mengenai  adat  dan hubungannya  dalam  Islam  di Indonesia,  akan  tetapi  masih  ada kesalahfahaman di kalangan masyarakat  terhadap  konsep  adat yang  di  maksud  oleh  syariah.  Hal
( راﺮﻜﺗ pengulangan).  Oleh  karena itu,  tiap-tiap  sesuatu  yang  sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan  sebagai  adat.  Hal  ini sebagaimana firman Allah Swt:
ini  nampak  jelas  dari  masih  ramai masyarakat  yang  mengambil  jalan
ن
أ ﻞ    ﺒ   ـ   ﻗ ﻦﻣﱢ
ﺔ      ﺒـ ﻗر ﺮ   ﻳﺮ ﺤ       ﺘـ   ﻓ اﻮ   ﻟﺎ   ﻗ  ﺎﻤ ﻟ ن ود   ﻮﻌ ـﻳ 6 ﱠﰒ }
mudah dengan hanya menjalani apa sudah  yang  diterapkan  oleh  nenek moyang mereka.
4 farha  binti  muhammad,  nur shazwani  binti  sadzali,  yusri  bin  yusoff. penggunaan kaedah fioh al-adat
muhakkamah  dalam  hikayat  raja-raja  m  e layu. hal: 315
{ ﺎﺳﱠ ﺎﻤ       ﺘ   ـﻳ
"Kemudian  mereka  kembali terhadap apa yang mereka katakan..." Tetapi yang perlu digarisbawahi  bahwa  tidak  setiap kebiasaan    disebut    dengan    adat.
5 Abdullah Alwi:2001
6 . 3 ﺔﯾأ :ﺠﺎدﻟﺔﻤاﻟ .ﻥاﺮاﻟﻘ

## 70 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
Suatu  kebiasan  bisa  dikatakan sebagai    adat    apabila    dilakukan secara  berterusan  dan  diyakini  oleh masyarakat  sebagai  hukum  yang harus dipatuhi.
Sedangkan arti
adat
dikalangan    ulama    fiqh    adalah sebagai  norma  yang  sudah  melekat dalam  hati  akibat  pengulang- ulangan  sehingga  diterima  sebagai sebuah  realitas  yang  rasional  dan layak  menurut  penilaian  akal  sehat. Sebagai contoh norma yang bersifat individual  adalah  seperti  kebiasaan tidur,    makan    minum,    dll. Sedangkan  norma  sosial  adalah sebentuk  kebenaran  umum  yang diciptakan,    disepakati,    dan dijalankan  oleh  komunitas  tertentu, sehingga menjadi semacam keharusan sosial yang harus ditaati 7 .
Kata  „urf  secara  etimologi berarti   sesuatu   yang   di  pandang baik  dan  diterima  oleh  akal  sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti  yang  dikemukakan  oleh Abdul  karim  Zaidahan,  istilah  „urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu   masyarakat karena telah menjadi  kebiasaan  dan  menyatu dengan  kehidupan  mereka  baik berupa perbuatan atau perkataan 8 .
7 Maioen  Zubair,2005.  Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista. Hal 274.
8 Prof.  Dr.  Satria  Effendi,  M. Zein, MA
Para  ulama  berpendapat bahawa  istilah  adat  dan  'urf mempunyai  arti  yang  sama.  Hal  ini berdasarkan  kepada  definisi  ulama‟ fiqh yang membawa maksud:
ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ اورﺎﺳو سﺎﻨﻟا ﻪﻓرﻌﺎﺗ ﺎﻣ ﻫﻮ فﺮاﻟﻌ"
"ةدﺎﻌﻟا ﻰﺴﻤﻳو كﺮﺗ أو ﻞﻌﻓ أو لﻗﻮ
“‟Urf  adalah  sesuatu  yang dianggap  umum  oleh  manusia  dan terus  diberlakukan,  baik  itu  berupa ucapan  atau  gerakan  dan  itu  juga disebut adat”.
Dari   keterangan   di   atas dapat  disimpulkan  bahwa  makna kaidah   ini   menurut   istilah   para ulama  adalah  bahwa  sebuah  adat kebiasaan dan „urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum  syar‟i  apabila  tidak  terdapat nas  syar‟i  atau  lafadh  shorih  (tegas) yang bertentangan dengannya.

## PERBEDAAN   ANTARA   AL- „ADAH DENGAN AL-„URF
Perbedaan  antara  kedua  istilah  ini sering kali menimbulkan  perbedaan pendapat, dimana terdapat sebagian kelompok  ulama  yang  melihat adanya perbedaan antara istilah adat dan  „urf.  Berikut  ini  merupakan perbandingan     perbedaan     antara „Urf dengan „Adah.

## 71 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
Tabel  1.  perbandingan  antara  „Urf dengan „Adah dan  rinciannya  terdapat  perbedaan pendapat  diantara  mazhab-mazhab tersebut,  sehingga  „urf  dimasukkan „Urf                     „Adah ke  dalam  kelompok  dalil-dalil  yang Adat      memiliki makna         yang Adat     memiliki cakupan  makna diperselisihkan dikalangan ulama. lebih sempit.           yang lebih luas. Dasar  lafadh  al-„adah  tidak Terdiri  dari  „urf shahih dan fasid. Adat         tanpa melihat   apakah terdapat  dalam  al-Qur‟an  dan  as- Sunnah, namun yang terdapat pada baik atau buruk.    keduanya  adalah  lafadh  al-„urf  dan Urf    merupakan kebiasaan   orang Adat  mencakup kebiasaan al-ma‟ruf.   Ayat   dan   hadist   inilah yang   dijadikan   dasar   oleh   para banyak.                  pribadi. Adat            juga muncul        dari sebab alami. Adat  juga  bisa muncul dari hawa  nafsu  dan ulama     untuk     kaidah     ini.     Di antaranya ialah: a. Dalil aI-Qur‟an Firman Allah Ta‟ala: kerusakan akhlak. { 9 ﲔ ﻠﻫ    ﺎ ﳉ    ا ﻦ    ﻋ    ض ﺮ    ﻋ       أو    ف ﺮ ﻌ   ﻟﺎ ﺑ ﺮ   ﻣ      أو    ﻮ   ﻔ    ﻌ       ﻟا ﺬ ﺧ }

## LANDASAN HUKUM „URF
Menurut  hasil  penelitian  dari  al- Tayyib  Khudari  al-Sayyid,  yang merupakan  guru  besar  Ushul  Fiqh di    Universitas    Al-Azhar    Mesir dalam  karyanya  fi  al-ijtihad  ma  la nassa  fih,  bahwa  mazhab  yang dikenal  banyak  menggunakan  „Urf sebagai  landasan  hukum  adalah kalangan  Hanafiyah  dan  kalangan Malikiyyah,  dan  selanjutnya  oleh kalangan  Hanabilah  dan  kalangan Syafi‟iyah. Menurutnya, pada prinsipnya   mazhab   fiqh   tersebut
Maksudnya:
Jadilah  Engkau  pemaaf  dan suruhlah  orang  mengerjakan  yang ma‟ruf,  serta  berpalinglah dari  pada orang-orang yang bodoh 10 .
Juga firman-Nya:
اﺧﲑ كﺮﺗ نإ تاﳌﻮ ﻢﻛﺪاﺣ  ﺮﻀﺣ اذإ ﻢﻜﻴﻠﻋ  ﺐﺘﻛ } { 11 ﲔﺘﻘاﳌ ﻰﻠﻋ ﻘﺎﺣ فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﲔﺑﺮﻷﻗاو ﻦﻟﺪﻳاﻮﻠﻟ ﺔﻴﺻﻮﻟا
Maksudnya:
Di  wajibkan  atas  kamu, apabila   seorang   di   antara   kamu sepakat    menerima    adat    istiadat sebagai     landasan     pembentukan hukum,   meskipun   dalam   jumlah
10 QS Al-Araaf[7]:199 11 . 180 :ﺔﯾآ .ﺓﺮﻘﺒاﻟ
72 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat   untuk   ibu   bapak   dan karib kerabatnya secara ma‟ruf 12 .
Beberapa  ayat  lain  yang menyebut  lafadh  ‟urf  atau  ma‟ruf yang  mencapai  37   ayat.  Maksud dari ma‟ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal  sehat  dan  kebiasaan  manusia yang berlaku.
b. Dalil sunnah
ﻩآر ﺎﻣو ،ﻦﺴﺣ ﺮﻣا ﷲا ﻨﺪﻋ ﻓﻬﻮ ﺴﻨﺎﺣ نﻮﻤﻠﺴاﳌ ﻩآر ﺎﻣ ءﺳﻲ ﷲا ﻨﺪﻋ ﻓﻬﻮ ﻴﺌﺎﺳ نﻮﻤﻠﺴاﳌ
Artinya:
"Apa  yang  dipandang  baik  oleh orang-orang  Islam  maka  baik  pula di  sisi  Allah,  dan  apa  saja  yang dipandang  buruk  oleh  orang-orang Islam  maka  menurut  Allah  pun digolongkan  sebagai  perkara  yang buruk" 13
SYARAT-SYARAT „URF

## MENJADI SANDARAN HUKUM
Untuk  menjadikan  „urf  sebagai sandaran  hukum,  maka  harus dipenuhi syarat-syarat dibawah ini:
12 QS.Al-Baqarah[2]: 180
13 HR.  Ahmad,  Bazar,  Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud
1.  Urf  itu  harus  berlaku  umum. Artinya,  „urf   itu   harus    dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di  semua  daerah  maupun  pada daerah  tertentu.  Oleh  karena  itu, kalau  hanya  merupakan  „urf  orang- orang  tententu  saja,  tidak  bisa dijadikan  sebagai  sebuah  sandaran hukum.
2.  Tidak  bertentangan  dengan  nas syar‟i    juga    tidak    bertentangan dengan  nas  sabit  (tetap),  dalil-dalil syarak yang lain dan kaedah-kaedah yang  telah  ditetapkan  oleh  syarak. Jika ia bertentangan dengan perkara tersebut,  maka  sudah  tentu  „urf  itu tertolak  dan  tidak  dapat  digunakan dalam  syarak.  Contohnya  yaitu  „urf di masyarakat bahwa seorang suami harus  memberikan  tempat  tinggal untuk  istrinya.  „Urf  semacam  ini berlaku dan harus dikerjakan.
3.„Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah „urf baru.
Dalam  hal  ini  contohnya adalah  kalau  ada  seseorang  yang mengatakan  demi  Allah,  saya  tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang    dimaksud    dengan    daging adalah  daging  kambing  dan  sapi; lalu  lima  tahun  kemudian  „urf masyarakat  berubah  bahwa  maksud daging  adalah  semua  daging termasuk  daging  ikan.  Lalu  orang tersebut  makan  daging  ikan,  maka orang  tersebut  tidak  dihukumi melanggar      sumpahnya      karena
73 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
sebuah   lafadh   tidak   didasarkan pada „urf yang muncul belakangan.
4.    Tidak    berbenturan    dengan tashrih  (ketegasan  seseorang  dalam sebuah  masalah).  Jika  sebuah  „urf berbenturan  dengan  tashrih,  maka „urf itu tidak berlaku.
Contohnya ialah kalau seseorang  bekerja  di  sebuah  kantor dengan  gaji  bulanan  Rp.  500.000,- tapi pemilik kantor  tersebut mengatakan  bahwa  gaji  ini  kalau masuk  setiap  hari  termasuk  hari Ahad  dan  hari  libur,  maka  wajib bagi  pekerja  tersebut  untuk  masuk setiap    hari    maskipun    „urf masyarakat  memberlakukan  hari Ahad libur.

## JENIS-JENIS ADAT
Dalam  kajian  ushul  fiqh,  para fuqaha‟  membagi  jenis-jenis  adat berdasarkan  sasaran  kajian  menjadi tiga jenis.  Pertama,  adat  dilihat  dari sisi bentuk materialnya; kedua, adat dilihat  dari  segi  cakupannya;  dan ketiga,  adat  dilihat  dari  segi keabsahannya  sebagai  dalil  untuk dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber hukum Islam.
dalam bentuk ungkapan (qauli) atau lafadh  dan  adat  dalam  bentuk praktek  („amali) 14 .  Adat  pertama (qauli) merupakan kebiasaan masyarakat  dalam  menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan  sesuatu  sehingga makna  ungkapan  itulah  yang dipahami  masyarakat.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  adat  dalam bentuk  praktek  („amali)  adalah kebiasaan    masyarakat    yang berkaitan  dengan  perbuatan  biasa atau mu‟amalah keperdataan. Adapun  yang  dimaksud  dengan perbuatan  biasa  di  sini  adalah perbuatan    masyarakat    dalam masalah  kehidupan  mereka  yang tidak  terkait  dengan  kepentingan orang  lain,  seperti  kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan  khusus  atau  meminum minuman  tertentu,  atau  kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu    dalam    cara    tertentu. Adapun adat yang berkaitan dengan mu„amalah    perdata    adalah kebiasaan masyarakat
dalam melakukan  akad  atau  transaksi  atau lainnya dengan cara tertentu 15 .
A.  Kajian  adat  dilihat  dari  segi bentuk material.
145 14 Abdul Wahab Khallaf, 1970:
15 Al-Zarqa, Mustafa Ahmad.
Dari  aspek  ini,  adat  dapat terbagi   menjadi   dua,   yaitu   adat
1978. al-Madkhal al-Fiqhi al-„Aamm. Damascus: Dar al-Fikr. Hal 857-872 dan AlSuyuti, tt: 99 123

## 74 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
B.  Kajian      adat      dari      segi cakupan.
Dari  segi  cakupannya,  adat terbagi  menjadi  dua,  adat  yang bersifat  umum  („am)  dan  adat  yang bersifat  khusus  (khas).  Dimaksud adat  yang  umum  di  sini  adalah kebiasaan  tertentu  yang  berlaku secara  luas  di  seluruh  masyarakat dan  di  seluruh  daerah 16 .  Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki  mobil  seperti  kunci, tang,  dongkrak,  dan  ban  cadangan, termasuk  dalam  harga  jual  tanpa akad tersendiri.
Adapun dimaksudkan dengan  adat  yang  khusus  adalah kebiasaan  yang  berlaku  di  daerah tertentu  dan  dalam  masyarakat tertentu.  Misalnya,  kebiasaan  yang berlaku  di  kalangan  para  pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dijual, maka konsumen dapat  mengembalikannya,  namun pada    daerah    lain    cacat    yang terdapat  dalam  barang  yang  sama, konsumen tidak dapat mengembalikan barang itu 17 .
C.  Kajian  adat  dilihat  dari  segi keabsahannya.
Dari  segi  ini,  adat  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  adat yang  shahih  dan  adat  yang  fasid 18 .
Dimaksudkan  dengan  adat  yang shahih  adalah  kebiasaan  yang berlaku   dalam   masyarakat   yang tidak  bertentangan  dengan  nash, tidak  menghilangkan  kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudaratan 19 .  Misalnya,  dalam masa  pertunangan,  pihak  laki-laki memberikan  hadiah  kepada  pihak wanita,  tetapi  hadiah  itu  tidak dianggap  sebagai  mahar.  Adapun adat  yang  fasid  adalah  kebiasaan yang  bertentangan  dengan  dalil syara„   dan   kaidah   dasar   dalam syara„.  Misalnya,  kebiasaan  manusia menghalalkan  riba.  Contoh  lain adalah  soal  sogok-menyogok  untuk memenangkan
perkaranya,
seseorang  memberi  sejumlah  uang kepada hakim.

## PANDANGAN ULAMA TERHADAP  „URF  SEBAGAI DALIL SYARA‟
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa seorang    mujtahid    dan    seorang hakim harus memelihara ‟urf shahih yang  ada  di  masyarakat  dan menetapkannya    sebagai    hukum. Para    ulama    juga    menyepakati bahwa  ‟urf  fasid  harus  dijauhkan dari    kaidah-kaidah    pengambilan dan    penetapan    hukum.    Jika terdapat  keadaan  darurat  maka mengamalkan   „urf   fasid   dapat   di
16 Muh. Abu Zahrah, 1958: 217
17 Zahrah, 1978: 216-217
18 Wahbah alZuhaili, 1978: 381
19 Abu Zahrah,
Muhammad.1978. Ushul al-Fiqh. Al- Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, hal 217
75 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
toleransi   dan   ini   hanya   apabila darurat dan sangat dibutuhkan
Imam  Syafi‟i  yang  terkenal dengan  qaul  qadim 20 dan  qaul jadidnya 21 pernah    suatu    ketika beliau  menetapkan  hukum  yang berbeda  pada  waktu  beliau  masih berada  di  Mekkah  (qaul  qadim) dengan  setelah  beliau  berada  di Mesir  (qaul  jadid).  Hal  ini menunjukkan bahwa madzhab fuqaha‟berhujjah berdasarkan „urf 22 .
Imam  al-Qarafi  seorang mujtahid  yang  beraliran  Maliki, misalnya    menyatakan    bahwa seorang    mujtahid    dalam menetapkan  suatu  hukum  harus terlebih  dahulu  meneliti  kebiasaan yang  berlaku  dalam  masyarakat setempat  sehingga  hukum  yang ditetapkan  itu  tidak  bertentangan atau  menghilangkan  kemaslahatan masyarakat tersebut 23 . Senada dengan  al-Qarafi,  Imam  al-Syatibi
20 Qaul  Qadim pandangan  fiqih Al-Imam  Asy-Syafi'i  versi  masa  lalu  ketika berada  di  Irak  yang  berupa  tulisan  atau fatwa ("pendapat yang lama") 21 Qaul Jadid pandangan fiqih  Al- Imam  Asy-syafi'i  menurut  versi  yang terbaru      ketika  beliaw  berada  di  Mesir ("pendapat yang baru").
22 Hasyiyah  „ala  Al-Qaul  Al- Mukhtar  fi  Syarh  Ghayah  Al-Ikhtishar (Muhammad  bin  Qasim  Al  Ghazzi). Cetakan  pertama,  tahun  1432  H.  Dr. Sa‟aduddin  bin  Muhammad  Al-Kubi. Penerbit Maktabah Al-Ma‟arif.
23 Abdul Aziz Dahlan, dkk. 2001. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.  Jilid 6 201.
dan  Ibn  Qayyim  al  Jauziyah, berpendapat  bahwa  adat  bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan  hukum Islam. Namun, kedua  Imam  tersebut  memberikan catatan,  apabila  tidak  ada  nas  yang menjelaskan  hukum  suatu  masalah yang  dihadapi.  Misalnya,  seseorang yang mempergunakan jasa pemandian  umum  dengan  harga tertentu  padahal  lamanya  ia  dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air  yang  terpakai  tidak  jelas.  Sesuai dengan  ketentuan  umum  hukum Islam tentang suatu akad, kedua hal itu  harus  jelas.  Tetapi  karena perbuatan seperti ini telah memasyarakat,  maka  seluruh  ulama mazhab  menganggap  sah  akad tersebut.  Menurut  mereka,  adat seperti  ini  termasuk  adat  dalam bentuk „amali.
Abdul    Wahab    Khalaf (2004)  berpandangan  bahwa  suatu hukum  yang  bersandar  pada  ‟urf akan  fleksibel  terhadap  waktu  dan tempat,  karena  Islam  memberikan prinsip  sebagai  berikut:  “Suatu ketetapan  hukum  (fatwa)  dapat berubah  disebabkan  berubahnya waktu, tempat, dan siatuasi
(kondisi)” 24 .
Dengan
demikian, memperhatikan  waktu  dan  tempat masyarakat  yang  akan  diberi  beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama   dikemukakan   dalam   kaidah
24 Abdul  Wahab  Khalaf  .  2004  : hal 90.
76 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
sebagai  berikut:  “Tidak  dapat diingkari  adanya  perubahan  karena berubahnya  waktu  (zaman)”.  Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan    hukum    atau melakukan    perubahan    sesuai dengan  perubahan  waktu  (zaman). Ibnu    Qayyim    mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan  oleh  seorang  mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena  perubahan  waktu,  tempat, keadaan, dan adat.
CONTOH PENERAPAN KAIDAH “Al Adah Muhakkamah” 1.   Jual   beli   dengan   uang  muka („arbun).
Hal  ini  merupakan  suatu  transaksi dimana  seseorang  membeli  suatu barang  dan  membayar  sejumlah uang    dimuka    kepada    penjual, dengan  syarat  jika  transaksi  selesai, maka  uang  muka  tadi  akan diperhitungkan    ke    dalam    total harga.  Dan  jika  pembeli  tidak membayar  sisanya,  maka  penjual tidak  akan  mengembalikan  uang muka tersebut.
Pendapat  jumhur  ulama (kecuali  Imam  Ahmad)  adalah transaksi  tersebut  tidak  sah  dengan alasan  pengambilan  uang  muka tersebut tidak adil dan mengandung
unsur gharar 25 . Dasar hukum adalah hadits  Rosulullah  SAW  (dilaporkan oleh  Imam  Malik  dalam  kitabnya Al-Muwattha  serta  An-Nasai,  Abu Daud  dan  Ibnu  Majah)  yang melarang penjualan „arbun. Meskipun hadits ini dianggap hadits lemah.
Adapun     ulama     Mazhab Hambali   membolehkan   transaksi „urbun    berdasarkan    hadits
Rasulullah  yang  diriwayatkan  oleh Abdul  Razzaq  bahwa  Rasulullah SAW ditanya mengenai tentang jual beli „urbun dan beliau membolehkannya. Begitu juga pendapat ulama kontemporer
(Ahmad  Al Zarqa,  Al Qardawi  dan Al  Zuhayli)  yang  membolehkan memihak  pendapat  ulama  mazhab Hambali.  Alasannya  adalah  uang muka untuk menguatkan komitmen bahwa  si  pembeli  tidak  akan merubah  akad  jual  beli  yang disepakati.
Antara  kaedah-kaedah  fiqh yang  merujuk  kepada  penggunaan
25
Gharar adalah hal ketidaktahuan  terhadap  akibat  suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan  antara    baik    dengan buruknya.  semua  hal  yang  mengandung ketidakjelasan ; pertaruhan, atau perjudian. Abdul  Azhim  Badawi,  Al-Waaji  Fi  Fiqhu Sunnah    wa    kitab    Al-Aziz,    Cet.    I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Hal. 332
77 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
kaidah  yang  berkaitan  dengan  adat dan 'urf ialah 26 :
"ﻤﺔﻜﺤﻣ ﺎدةﻟﻌا" ةﻋﺪﻗﺎ
“Adat       bisa       dijadikan hukum”.   Adat   dalam   kaidah   ini mencakup  'urf  qauliy  (adat  dalam bentuk  ungkapan)  dan  amali  (adat dalam     bentuk     peraktek)     yang bermakna           bahwa           syara‟ menghukumi    kebiasaan    manusia didalam  pembentukan  hukum  baik bersifat umum maupun khusus. Di samping    itu    hal    ini    bisa    juga menjadi  dalil  atas  hukum  selama nas tidak dijumpai 27 .
Contohnya    apabila   tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli  mengenai  menaikkan  dan menurunkan  batu  bata,  maka  sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.
ت    د   ﺮ      ﻄﺿ    ا ا   ذ ا    ةد    ﺎﻌ    ﻟا ﺮ    ـ   ﺒ   ﺘﻌ    ـ   ﺗ ﺎﻤ    ﱠﻧإ"
ةﻋﺪﻗﺎ "ﺖ       ﺒ   ﻠ   ﻏ و   ا
“Adat yang dianggap
(sebagai  pertimbangan  hukum)  itu hanyalah  adat  yang  terus-menerus berlaku    atau    berlaku    umum”. Kaidah  ini  menjelaskan  salah  satu dari  syarat  diperhitungkannya  'urf ialah  harus  berlaku  umum  dan  ini merupakan   qayyid 28 dari   kaidah ﺐﺠﻳ   ﺠﺔﺣ   سﺎﻨﻟا   ﺎلﻤﻌﺘﺳا"
ةﻋﺪﻗﺎ "ﺑﻬﺎ ﻞﻤﻌﻟا sebelumnya          (al-„adah          al- „muhakkamah). “Perbuatan  manusia  adalah merupakan hujjah (alasan/argument/dalil)  yang  wajib diamalkan”.  Maksud  kaidah  ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan  di  masyarakat,  menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.
Contohnya  apabila  seorang yang  berlangganan  koran  selalu diantar  ke  rumahnya,  ketika  koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka    orang    tersebut    dapat menuntut  kepada  pihak  pengusaha koran tersebut.
"ﺎﻃﺷﺮ طوﺮﻟﻤﺸﻛﺎ ﺎﻓﻋﺮ فوﺮﻟﻤﻌا" ةﻋﺪﻗﺎ
26 Lihat:  Shubayr,  Muhammad Uthman. 2000. al Qawa‟id al-Kulliyyah Wa al-Dawabit  al-Fiqhiyyah  Fi  alShari‟ah  al- Islamiyyah. „Amman: Dar al Furqan. Hlm. 265-268;  Azzam,  Abd  al-Aziz.  2001.    al- Maqasid  al  Shariyyah  Fi  al  Qawaid  al- Fiqhiyyah.  Kaherah:  Dar  al-Bayan  Li  al Tiba‟ah Wa al-Nashr. Hlm. 193-217.
27 Wahba   Zuhaili.   Ushul   Fiqh Islami. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 131.
Artinya:  “Sesuatu  hal  yang dibenarkan    oleh    kebiasaan (adat/urf)  sama  halnya  dengan sesuatu  yang  dibenarkan  dalam syarat perjanjian”.
Maksudnya sesuatu  yang  diakui  oleh  kebiasaan
28 kata  muqayyad  berarti  terikat dengan ikatan atau syarat tertentu
terhadap pemasangannya,
maka pemasangan      itu  Jika
seseorang telah
akan  dianggap  seolah-olah  menjadi kesepakatan sebuah kontrak.
Contoh penerapannya:
 Jika      menurut      kebiasaan umum  seorang  penjual  AC bertanggung               jawab
adat  itu  sama  seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariat Islam.  Sehinggga tidak  ada  alasan  bagi  siapa pun untuk menolaknya.
Contoh  penerapan  dari kaidah ini:
dianggap  sebagai  syarat dalam  kontrak  jual  beli  itu, meskipun  secara  eksplisit tidak  dicantumkan  dalam kontrak.
 Jika kebiasaan umum dalam sewa    menyewa    rumah adalah  sewa  itu  dibayar  di awal  bulan,  maka  itu dianggap  seolah-olah  suatu syara kontrak.
 Jika        seseorang        telah memberi    kuasa    kepada orang  lain  untuk  menyewa sebuah    rumah    untuknya, maka  orang  yang  diberi kuasa itu diharapkan menyewa  rumah  sesuai dengan syarat yang biasanya berlaku di pasar.
"ﺺﻨﻟﺑﺎ ﻦﻴﻌﻟﺘﻛﺎ فﺮﻟﻌﺎﺑ ﻦﻴﻴﻌﻟﺘا" ةﻋﺪﻗﺎ Artinya: “Sesuatu penetapan hukum berdasarkan    „urf    adalah sama  kedudukannya  dengan penetapan  hukum  yang didasarkan oleh nas”. Maksudnya sebuah ketetapan hukum atas dasar menyewa  kendaraan  atau hewan  pengangkut  beban, maka dia dapat menggunakannya secara normal.  Namun,  jika  dia ingin menggunakannya untuk  tujuan  yang  tidak normal,  maka  dia  hanya dapat  melakukannya  apabila pemilik  kendaraan  atau hewan tersebut mengijinkannya secara eksplisit.  Jika                     seseorang menggunakan  rumah  atau bangunan  seseorang  tanpa melakukan      persetujuan sewa    menyewa    formal, maka  dia  akan  membayar ongkos  sewa  yang  biasa berlaku kepada pemiliknya.
Walapun  bentuk  kaidah  ini sedikit  berbeda,  namun  arti  dan maksudnya  tetap  sama,  yaitu  kata ta‟yin  (ketentuan)  diganti  dengan kata  thabit  (ketetapan),  sehingga berbunyi  al-thabit  bi  al-„urf  ka  al- thabit  bi  al-nas.  Maksud  kaidah  ini tidak  jauh  berbeda  dengan  kaidah sebelumnya, yaitu:

## 79 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
"ﺺﻨﻟﺎﺑ ﺖﺑﺎﻟﺜﻛﺎ فوﺮﻟﻤﻌﺎﺑ ﺖﺑﺎﻟﺜا" ةﻋﺪﻗﺎ
“Yang   ditetapkan   oleh   (adat) „urf      sama      dengan      yang ditetapkan oleh nas” 29 .
Contoh    dari    kaidah    ini yaitu:
Dalam  adat  minangkabau tentang    hubungan    kekerabatan, yaitu  matrilenial,  artinya  keturunan itu  hanya  dihitung  menurut  garis perempuan  saja  bukan  laki-laki, sehingga  suami  dan  anaknya  harus diam  di  rumah  keluarga  pihak perempuan  (matrilokal).  Sekalipun demikian    pada    umumnya kekuasaan  masih  dipegang  oleh suami.  Dalam  hal  ini  Islam  bisa mentolerirnya
sebab
tidak bertentangan   dengan  nas,  baik  al- Qur‟an  maupun  hadits.  Contoh lainnya   dalam   kaidah   ini   yaitu apabila   orang   memelihara   sapi orang lain, maka
upah memeliharanya   adalah   anak   dari sapi  itu  dengan  perhitungan,  anak pertama    untuk    yang    memelihara dan  anak  yang  kedua  utuk  yang punya,  begitulah  selanjutnya  secara beganti-ganti 30 .
"ر    د    ﺎﱠﻨﻠ   ﻟ    ﻻ ﻊ       ﺋﺎﺸﱠ ﻟا ﺐ       ﻟﺎ   ﻐﻠ ﻟ    ةﺮ    ـ   ﺒﻌ    ﻟا" ةﻋﺪﻗﺎ
“Adat  yang  diperhitungkan adalah yang berlaku umum; dikenal oleh  manusia  bukan  yang  jarang terjadi”. Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya  adat  sebagai sandaran   hukum   harus   berpijak pada  ketentuan  umum  bukan  yang jarang atau langka 31 .
Ibnu  Rusydi  menggunakan ungkapan lain yaitu:
" ر    د    ﺎﱠﻨﻟﺎ   ﺑ    ﻻ د    ﺎ   ﺘﻌ    ﻤ    ﻟ ﺎ   ﺑ ﻢ    ﻜ    ﺤ    ﻟا" ةﻋﺪﻗﺎ
“Hukum  itu  dengan  yang biasa  terjadi  bukan  dengan  yang jarang terjadi”
Contohnya yaitu yang berhubungan  dengan  menetapkan hukum  mahar  dalam  perkawinan namun  tidak  ada  kejelasan  berapa banyak  ketentuan  mahar,  maka ketentuan  mahar  berdasarkan  pada kebiasaan.
"ة    د    ﺎ   ﻌﻟا ﺔ ﻟ   ﻻﺪ       ﺑ ك    ﺮ    ـﺘ   ـ   ﺗ    ﺔﻘ    ـ   ﻴﻘ    ﺤ    ﻟا" ةﻋﺪﻗﺎ 29 Dahlan,  Tamrin,  Kaidah- kaidah  Hukum  Islam.  (Kulliyah  al- Khamsah),(Malang:
UIN Maliki Press,2010).hlm.240 30 Dahlan,  Tamrin,  Kaidah- kaidah Hukum Islam(Kulliyah al-
Khamsah),(Malang:
UIN Maliki Press,2010).hlm.240 “Arti hakiki (yang sebenarnya)  dapat  ditinggalkan karena  ada  petunjuk  arti  menurut adat”.    Kaidah    ini    mempunyai
31 http://habyb-mudzakir- 08.blogspot.my/2014/04/al-adatu- muhakkamah.html
Artinya :
Dari    Alqamah Ibnu     Mas‟ud
berkata: ditanya “Ketika tentang
makna  bahwa  sesungguhnya  lafazh yang  digunakan  diselain  makna hakiki  bilamana  diucapkan  maka diarahkan kepada makna 'urf bukan makna  hakiki.  Kaidah  ini  hanya tertentu pada 'urf lafazh.
Contohnya  yaitu  apabila seseorang  membeli  batu  bata  dan sudah  menyerahkan  uang  muka, maka  berdasarkan  adat  kebiasaan akad  jual  beli  telah  terjadi,  maka seorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga batu bata naik. 32
tidak  adanya  `illat.  Antara  contoh yang  menggambarkan  perubahan hukum  akibat  perubahan  al-  „urf ialah :
Hadist  yang  di  riwayatkan  oleh Ibnu Mas‟ud yaitu:
ﻦﻋ ﻞﺌﺳ ﻪﻧأ : دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑا ﻦﻋ ﺔﻘﻤﻠﻋ ﺚﺪﻳﺣ ﻞﺧﺪﻳ ﱂو ﺎﻗﺪاﺻ ﺎﳍ ضﺮﻔﻳ ﱂو ةأﺮﻣا جوﺰﺗ ﻞﺟر قﺪاﺻ ﻞﺜﻣ ﺎﳍ دﻮﺴﻌﻣ ﻦﺑا لﻘﺎﻓ ،تﺎﻣ ﱴﺣ ﺎ ﺎﳍو  ةﻟﻌﺪا  ﺎﻬﻴﻠﻋو  ﻂﻄﺷ  ﻻو  ﺲﻛو  ﻻ  ﺎﻬﺋﺎﺴﻧ :لﻘﺎﻓ  ﻲﺠﻌاﻷﺷ  نﻨﺎﺳ  ﻦﺑ  ﻞﻌﻘﻣ  ﻘﺎمﻓ  ،ثااﳌﲑ عوﺮﺑ ﰲ -ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ- ﷲا لﻮﺳر ﻰﻀﻗ
ﺮﺘﻐﻴﺑ  ماﻷﺣﻜﺎ  ﺮﻴﻐﺗ  ﻜﺮﻨﻳ  ﻻ" ةﻋﺪﻗﺎ "نﺎﻣﺰﻟا
ﺎ   حﺮﻔﻓ ،ﺖﻀﻴﻗ يﻟﺬا ﻞﺜﻣ ﻨﺎﻣ ةأﺮﻣا ﻖﺷاو ﺖﻨﺑ
. 34 دﻮﺴﻌﻣ ﻦﺑا
“Tidak  dapat  dipungkiri berubahnya  hukum  tergantung dengan perubahan waktu.”
Makna    dari    kaidah    ini adalah  hukum-hukum  yang  sudah dibentuk  berdasarkan  'urf  asal,  bisa berubah  dengan  terbentuknya  'urf baru yang merubah hukum 'urf asal (hukum  pertama)  yang  sudah menjadi  ketetapan  karena  hukum berkisar diantara adanya `illat 33 dan
32 http://habyb-mudzakir- 08.blogspot.my/2014/04/al-adatu- muhakkamah.html 33 „illat  merupakan  hukum  qiyas dalam  arti  suatu  sifat  yang  pada  asal  sifat itu   menjadi   dasar   untuk   menetapkan hukum  pada  far‟u  yang  belum  ditetapkan hukumnya. Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh,  hal.  188.  „illat  adalah  suatu  sifat pada asal yang di bina atasnnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu
seseorang  yang  menikahi  wanita, kemudian ia mati sebelum memberikan    mas    kawin    pada istrinya    dan    juga    belum bersenggama    dengannya.    Jawab Ibnu  Mas‟ud:  Istrinya  tetap  berhak mendapatkan  mas  kawin  (mahar seperti  mahar  wanita  dari  golongan (mahar  misil)),  tanpa  kurang  atau lebih,  dan  atasnya  berlaku  iddah serta  ia  berhak  mendapat  warisan”. Maka  berdirilah  Ma‟qil  ibnu  Sinan Al  Asyja‟i  dan  berkata:  “Rasulullah saw   telah   memutuskan   masalah
34 بﺑﺎ  .ﻲﻧﺎﺜﻟا  ﺠﻠﺪﻤاﻟ  .ﺬيﺮﻣﺘاﻟ  ﻩروا ﺓأﻤﺮاﻟ  جوﺰﺘﯾ  ﻞﺟﺮاﻟ  ﻓﻲ  ءﺟﺎ  ﻣﺎ  ﺑﺎب  - 42 ﺡﺎﻜﻨاﻟ
1154 ﻢﻗر .ﺎﮭﻟ ضﺮﯾﻔ ﻥأ ﻞﺒﻗ ﺎﮭﻨﻋ ﻮﺕﻤﯿﻓ

## 81 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
Barwa‟  binti  Wasyq,  sebagaimana yang  putuskan.  Ia  adalah  seorang wanita    kaum    kami.”    Karena    itu Ibnu Mas‟ud menjadi senang.”
Keputusan
ini mengindikasikan  bahwa  kadar  mas kawin  tergantung  pada  kebiasaan tempat  dan  waktu  kasus  tersebut terjadi. Dengan kata lain penerapan mahar miśil pada suatu tempat akan berbeda  dengan  tempat  dan  waktu yang lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam al-Syāfi`ī yang berdasarkan  pada  paradigma  yang dibuatnya  yaitu    qiyas.    Juga ketetapan  tersebut  mempunyai korelasi  dengan  `urf  pada  tataran pelaksanaan.
 Apabila  'urf  sudah  berlaku dikalangan masyarakat tentang  adanya  penyerahan mahar  secara  keseluruhan sebelum di-dhukhu (bersenggama) kemudian ada    'urf    baru    yang menunda  sebagian  mahar sebelum    bersenggama, maka  dengan  ini  yang diamalkan  adalah  'urf  yang baru  dan  mengabaikan  'urf yang lama.

## KESIMPULAN
Kajian    ini    menjelaskan    bahwa dalam  kajian-kajian  ushul  fikih,  al- „adah    wa    al-„urf    dipergunakan
untuk suatu kebiasaan yang berkembang  di  tengah  masyarakat. Dan  para  ulama  ushul  fikih (ushuliyyun)  mempergunakan  dua kata  ini  secara  bergantian  dalam menjelaskan kebiasan; kadang memakai    al-„adah    (selanjutnya ditulis  adat)  dan  kadang  memakai al-„urf.
Hukum    Islam    adalah syumul  (universal)  dan  waqiyah (kontekstual)  karena  dalam  sejarah perkembangan  dan  penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi  (sosiokultural),  dan  tempat masyarakat  sebagai  objek  (khitab), dan  sekaligus  subjek  (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya,  para  Imam  Mujtahid dalam    menerapkan    atau menetapkan    suatu    ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap  tradisi,  kondisi,  dan kultural setempat .
Adat  memiliki  pengaruh yang  sangat  besar  di  dalam pembentukan  hukum  Islam,  sebab banyak  hukum  yang  didasarkan kepada maslahah, sementara maslahah  sendiri  bisa  berubah dengan  perubahan  situasi  dan kondisi.  Akan  tetapi  hukum  yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat      ijtihadiy 35 dan     tidak
35 Ijtihad  adalah  sebuah  usaha yang  sungguh-sungguh,  yang  sebenarnya bisa   dilaksanakan   oleh   siapa   saja   yang sudah    berusaha    mencari    ilmu    untuk
82 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
memiliki  acuan  nas  secara  eksplisit, seperti  dibolehkannya  bai`  al- mu`athah.`urf  atau  adat  juga  bisa menjadi  acuan  di  dalam  menafsiri nas  atau  teks  yang  mujmal 36 dan menjelaskan  hal-hal  yang  tidak memiliki kriteria dari syar`i.
Tujuan  utama  syari‟at  Islam (termasuk    didalamnya    aspek
hukum) untuk
kemaslahatan
manusia – sebagaimana di
kemukakan    as-Syatibi–    akan teralisir  dengan  konsep  tersebut. Pada  gilirannya  syari‟at  (hukum) Islam  dapat  akrab,  membumi,  dan diterima    di    tengah-tengah kehidupan  masyarakat  yang  plural, tanpa  harus  meninggalkan  prinsip- prinsip  dasarnya . Sehingga  dengan metode    al-‟urf    ini,    sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan  dengan  metode  ushul fiqh   salah   satunya   al-‟urf,   yang mana  ‟urf  dapat  memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah
memutuskan  suatu  perkara  yang  tidak dibahas  dalam  Al  Quran  maupun  hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan
matang.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad 36 Mujmal    ialah    ungkapan    yang    di dalamnya  terkandung  banyak  makna, namun  makna  mana  yang  dimaksud  di antara  makna-makna  tersebut  tidak  jelas (kabur).  Artinya,  apa  yang  dimaksud  tidak bisa diketahui begitu saja dari ungkapan itu sendiri,  tapi  harus  ditafsiri,  diteliti  dan dipikir secara mendalam.
Adapun  sumbangan  kajian ini  adalah  untuk  menjelaskan kedudukan  adat  dan  „urf  di  dalam syariat  Islam.  Kajian  ini  turut memaparkan  bagaimana  adat  dan „urf  itu  bisa  jadikan  hukum  dalam Islam.

## RUJUKAN
Abdul   Aziz   Dahlan,   dkk.   2001. Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta:   Ichtiar   Baru   van
Hoeve.  Jilid 6 201. Abdul  Wahab  Khalaf,  Kaidah- kaidah Hukum Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1996), 135-136.
Abu   Zahrah,   Muhammad.   1978. Ushul   al-Fiqh. Al-Qahirah:
Dar al-Fikr al-Arabi.
Akgul,  Y.  S.  &  Kambhamettu,  C.
2003. A coarse-to-fine deformable contour optimization framework. IEEE Transactions on Analysis and Machi Al-Suyuti Al-Asybah wa al-Nadhair
(Singapura:  Sulaiman  Mar„i, tth.).
Al-Syatibi,  Al-Muwafaqat  fi  Ushul al-Ahkam(Beirut:  Dar  al- Fikr, tth.), Jilid II. Al-Zarqa,    Mustafa    Ahmad.    "al- Madkhal  al-Fiqhi al-„Aamm: al-Fiqh    al-Islami    fi
Thawbihi al-Jadid." Damascus: Dar al-Fikr (1978) Jilid I dan II

## 83 Jurnal Sosiologi USK, Volume 9, Nomor 1, Juni 2016
Al-Zuhayli,   Muhammad.   (2005). Op.Cit.Hlm. 193-194 Amir  Syarifuddin,  Ushul  Fiqh  II  ( Jakarta : logos wacana Ilmu,
1999) Azzam,  Abd  al-Aziz.  (2001).  al- Maqasid  alShariyyah  Fi  al Qawaid al-Fiqhiyyah. Kaherah: Dar al-Bayan Li al Tibacah Wa al-Nashr. Hlm. 193-217.
https://ibelboyz.wordpress.com/2 011/10/13/%E2%80%98u rf-pengertian-dasar  hukum- macam  macam-kedudukan- dan-permasalahannya/ Ibn al-Thayyib al- Mu„tazily, Al-Mu„tamad fi Ushul al- Fiqh   (Beirut:   Dar   al-Kutub   al- „Ilmiyah, tth.).
Imron  Rosyadi.  2005. KEDUDUKAN  AL-„ADAH  WA AL-„URF  DALAM  BANGUNAN HUKUM  ISLAM.  Fakultas  Agama Islam  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. SUHUF, Vol. XVII, No. 01/Mei 2005: 3-12
Lahaji    &    Nova    Effenty Muhammad.  2015.  Qaul qadim  dan  qaul  jadid  imam syafi‟i:
telaah faktor sosiologisnya. Al-Mizan.
Volume  11  Nomor  1  Juni 2015.  Halaman       119-135 http://journal.iaingorontalo .ac.id/index.php/am Lahmuddin       Nasution,       2001. Pembaruan   Hukum   Islam
dalam      Mazhab      Syafi„i (Bandung: Rosda.
Maioen    Zubair,2005.    Formulasi Nalar  Fiqh  Telaah  Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya:    Khalista.    Hal 274. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-
Fiqh  (Kairo:  Dar  al-Fikr  al- Adaby, 1958). Nadratuzzaman           Hosen.2009. Analisis    bentuk    gharar dalam  transaksi  ekonomi. Fakultas    Syariah    dan Hukum    Jakarta.    Al- Iqtishad:  Vol.  I,  No  1, Januari 2009 hal 54. Rahmat   Illahi   Besri.   2011.   „Urf: Pengertian,  Dasar  Hukum, macam-macam, kedudukan, dan permasalahannya.Oktober 13, 2011 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Wasith  fi Ushul  al-Fiqh  al-Islami (Damaskus:   Dar   al-Kitab, 1978). Wikipedia.  2016.  Mazhab  Syafi'i. https://id.wikipedia.org/wi ki/Mazhab_Syafi'i