## PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA

## Oleh : Suisno Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Penyelesaian  suatu  tindak  pidana  sebagai  perkara  pidana  merupakan  rangkaian proses,  akan  tetapi  selesai  tidaknya  suatu  kasus  pidana,  sangat  bergantung  pada  hasil Pemeriksaan  Hakim  di  persidangan  Pengadilan  Negeri,  Dalam  acara  pidana,  sesuai dengan  ketentuan  pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).
Sebagaimana  bunyi  pasal  184  KUHP  diatas,  ada  lima(5)  alat    bukti    yang  dapat dipergunakan  dalam  menyelesaikan  perkara  Pidana,  akan  tetapi  peranan  alat  bukti  dari alat- alat bukti tersebut hanya deperuntukan dalam proses pemeriksaan pengadilan.
Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian kuat, utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak  pidana,  apabila  saksi  meninggal  dunia  sebelum  perkara  yang  bersangkutan dimasukkan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa  Penuntut Umum, maka kemungkinan besar Jaksa  tidak  lagi  dapat  membuat  surat  dakwaan.Demikian  pula  apabila  saksi  belum memberikan keterangan di Persidangan ternyata meninggal dunia.
Kata Kunci : Keterangan Saksi, Alat Bukti,Proses Pidana.

## A. Pendahuluan.

## 1. Latar Belakang Masalah
Walaupun seorang pelaku tindak  pidana  telah  dapat  ditangkap, atau tertangkap tangan misalnya, maka prosedur acara pidana dalam penyelesaian  kasus  yang  bersangkutan guna menentutkan pidana yang akan di jatuhkan  terhadap  pelakunya,  tetap harus dipatuhi. Walaupun dengan jelas diketahui, pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan mengakui perbuatannya, akan tetapi guna penyalesaiannya, utamanya di Pengadilan  Negeri  alat-alat  bukti  yang diperlukan tetap diupayakan
dandipergunakan.
Yang  dapat  menentukan  salah atau  tidaknya  seorang  pelaku  tindak pidana,  hanyalah  Hukum. Itupun setelah  mempertimbangkan  alat-alat bukti  yang  sah  dan  berkaitan  dengan tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku yang bersangkutan.
Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupalan  rangkaian  proses,  akan tetapi  selesai  tidaknya  suatu  kasus pidana,  sangat  bergantung  pada  hasil Pemeriksaan  Hakim  di  persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana,  sesuai  dengan  ketentuan  pasal 184  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP). yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah:
(1) Alat bukti yang sah, ialah :
a. Keterangan Saksi,
b. Keterangan Ahli,
c. Surat,
d. Petunjuk,
e. Keterangan terdakwa.
(2) Hal-hal  yang  secara  umum  sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 1
1 KUHAP,  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana,  Undang-undang  RI  Nomor  8 Tahun
Nampak bahwa usaha penanggulangan  terhadap  terjadinya tindak pidana, dilakukan secara preventif  maupun  represif.  Preventif dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan, antara lain seperti dilaksanakannya
penyuluhan- penyuluhan hukum, Jaksa masuk Desa, dan  lain-lain  sejenisnya,  sedangkan secara  represif  dilakukan  dengan menindak  para  pelaku  tindak  pidana. Penindakan  ini  biasanya  dilakukan dengan suatu rangkaian proses penyelesaian perkara pidana, sejak dari Penyelidikan  dan  atau  Penyidikan, Penuntutan dan akhirnya dengan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
Sebagaimana  bunyi  pasal  184 KUHAP  di  atas,  ada  lima  alat  bukti yang dapat dipergunakan dalam penyelesain perkara pidana, akan tetapi peranan  alat  bukti  dari  alat-alat  bukti tersebut  hanya  diperuntukkan  dalam proses pemeriksaan Pengadilan.
Salah satu alat bukti sebagaimana  dikemukakan  pada  isi pasal  134  KUHAP  tersebut  di  atas, adalah Keterangan Saksi. Dalam keterangan saksi ini selalu dikemukakan apa yang dilihat, dialami dan  atau  yang  didengar” 2 oleh  saksi yang bersangkutan. Seorang saksi yang memberikan keterangan karena
“pendengarannya  dari  orang  lainnya” disebut dengan Testimonium de auditu .
Sebagaimana  alat-alat  bukti yang  lain,  maka  keterangan  saksi merupakan  suatu  alat  bukti  yang  juga penting bahkan yang sering dipergunakan pada setip kasus,
melebihi  kuantitasnya  dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.
1981  dan  Penjelasannya,  Simplex,  Jakarta,  1988, halaman 79
2 Andi  Hamzah,  Pengantar  Hukum  Acara Pidana  Indonesia,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, halaman 236-240

## 2. Perumusan Masalah
Dengan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka perumusan masalah  yang  diketengahkan  dalam skripsi ini, adalah :
a. Bagaimanakah  kekuatan  alai  bukti Keterangan Saksi dalam pembuktian pada proses penyelesaian perkara pidana ?
b. Apa  hambatan-hambatan  dalam penggunaan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana?

## 3.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingi dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Ingin mengetahui bagaimana peranan  saksi  atau  kekuatan  bukti saksi  dalam  proses  penyelesaian perkara  pidana  di  Pengadilan Negeri.
2. Ingin mengetahui bagaimana
hambatan-hambatan dalam
penggunaan keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. B. Kajian Teori
1.  Pengertian  Alat  Bukti  dan
Keterangan Saksi
Alat bukti berkaitan dengan  pembuktian.  Pembuktian, utamanya dalam
suatu penyelesaian kasus pidana, bermacam-macam  pengertiannya, walaupun  pada  dasarnya  akan dapat ditemukan kesamaannya.
Menurut  Van  Eammelen, membuktikan berarti melalui pemeriksaan  dan  pertimbangan untuk mendapatkan suatu kepastian  yang  patut  atau  layak bagi  hakim  tentang  mengapa paristiwa  ituterjadi.  SM.  Amin berpendapat,  bahwa  membuktikan berarti berusaha memperoleh suatu  kepastian  tentang  suatu kenyataan,  yaitu  kepastian  yang menimbulkan  keyakinan  hakim.
Ada  pula  pendapat  lain,  yaitu pendapat R. Subekti, yang menyatakan  bahwa  membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan. Dengan demikian, membuktikan,  diartikan  sebagai suatu usaha memberikan gambaran  kepada  Hakim  tentang adanya suatu peristiwa atau keadaan  yang  menggunakan  alat- alat yang disebut dengan alat bukti serta  menurut  cara-cara  yang ditentukan  oleh  Undang-undang, sehingga  apakah  suatu  peristiwa sungguh-sungguh terjadi dan dengan demikian Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa  peristiwa  atau  keadaan  itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak.
Usaha membuktikan sebagaimana  diuraikan  di  atas juga  mempunyai  sistem  tertentu.
Sistem  pembuktian  yang  kita kenal ada 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Sistem Positif wettelijk,
2. Sistem  Negatif  wettelijk, dan
3. Sistem pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim. ad. 1. Sistem Positif Wettelijk, Dalam sistem ini mendalilkan, bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa,  apabila  sudah ada bukti, minimum yang diperlukan  oleh  Undang- undang.  Apabila  bukti minimum  tersebut  telah terbukti  ada  dan  sah,
Maka  Hakim  harus  dan wajib menyatakan kesalahan terdakwa,
walaupun  Hakim  sendiri belum yakin atau memperoleh keyakinan akan kebenaran
kesalahan terdakwa.
ad. 2. Sistem Negatif wettelijk, Wirjono Prodjodikoro menyebut sistem pembuktian  ini  sebagai “Sistem pembuktian menurut  Undang-undang sampai suatu batas”. 3
Sistem  pembuktian  ini didasarkan  pada  alat-alat bukti  yang  sah  menurut Undang-undang.  Dalam pembuktian ini, hakim hanya diperbolehkan untuk menggunakan  alat  bukti yang  telah  disebutkan da1am Undang-undang.
ad.  3.  Sistem  Pembuktian Melulu Berdasarkan Keyakinan Hakim,
Sistem  Pembuktian  ini sangat  subyektif  sekali sifatnya,  karena  untuk menentukan  salah  dan tidaknya terdakwa, hanya diperlukan adanya keyakinan hakim ada bukti atau tidak,
karenanya sistem ini tidak diberlakukan di Indonesia.
2.  Fungsi  Keterangan  Saksi  Dalam Pembuktian Perkara Pidana
Sebagian  besar  pemeriksaan perkara  pidana  memang  dilakukan dengan menggunakan alat bukti saksi.
Dikaitkan  dengan  ketentuan pasal 378 KUHP, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :
3 Ibid, halaman 92
Barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang lain  untuk  menyerahkan  barang sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi hutang
maupun menghapuskan  piutang,  diancam karena  penipuan  dengan  pidana penjara paling lama empat tahun. 4
Maka kaitan perbuatan terdakwa dengan  unsur-unsur  pasal  378  KUHP tersebut, adalah sebagai berikut :
1. Dengan maksud menguntungkan  diri  sendiri,
ataupun untuk orang lain. Perbuatan  terdakwa  Sumarni melakukan  penipuan  kalung emas, memang dilakukan untuk menguntungkan  dirinya  secara pribadi.
2. Melawan hukum, Unsur  melawan  hukum  ini,  di samping  kesengajaan  terdakwa juga melakukan pengambil alihan  hak  milik  atas  kalung emas 22 karat. 3100 gram tanpa
“levering”  yang  sah,  karena secara diam-diam menukar
kalung imitasinya dengan kalung emas asli milik toko.
3. Dengan  memakai  nama  palsu, atau martabat palsu Dengan  tipu  muslihat  atau rangkaian  kebohongan,  yang
nampak pada perbuatan terdakwa dalam kasus pertamaini adalah “tipu muslihat”,  karena  pura-pura membeli dan melihat-lihat
4 R.  Soesilo,  KUHP,  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana Lengkap Beserta Komentar- komentarnya  Pasal  Demi  Pasal,  Politeia,  Bogor, 1983, halaman 120
kalung,  akan  tetapi  kemudian menukarnya tanpa sepengetahuan  pelayan/pemilik toko.
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.
Perbuatan  terdakwa  di  sini adalah  “menggerakkan  hati orang                                lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya.”, karena dengan menukar kalung imitasi yang  dibawanya  dari  rumah, maka  “seolah-olah  pelayan toko memberikan kalung aslinya” walaupun tanpa disadarinya.
Dari kasus sebagaimana diuraikan  di  muka,  maka  kewajiban hakim  adalah  untuk  membuktikan  dan kemudian meyakini kebenarannya, terhadap :
1. Maksud menguntungkan sendiri dari terdakwa,
2. Melawan hukum
3. Dengan  memakai  nama  palsu, atau martabat palsu. kepadanya.
4. Menggerakkan hati orang lain .
C. Metode Penelitian.
1. Tipe Penelitian.
Tipe  penelitian  hukum yang  dilakukan  adalah  yuridis normatif        (hukum  normatif). Metode penelitian hukum normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 5
5 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum ini  difokuskan  untuk  mengkaji penelitian  hukum  tentang  kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif,  yakni  norma hukum yang terkait dengan kekuatan  keterangan  saksi  di persidangan. 2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) . Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan  yang  dilakukan  oleh peneliti melalui aturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  materi  yang dibahas yaitu  mengenai kekuatan keterangan  saksi  di  persidangan.
Selain itu juga digunakan pendekatan Kasus (Cass Approach). Pendekatan kasus
digunakan  untuk  melihat  kasus kasus yang terkait dengan keterangan saksi di persidangan.

## 3. Bahan Hukum
Dalam  penulisan  sekripsi ini  penulis  menggunakan  bahan- bahan hukum yang meliputi:
a. Bahan hukum primer: Bahan  hukum  primer  adalah merupakan  bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas,  bahan hukum  terdiri dari perundang- undangan,  catatan  resmi,  atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan  hakim.  Adapun  bahan hukum primer tersebut meliputi: Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang
Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang  Undang  Hukum acara pidana (KUHAP).
b. Bahan Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah
bahan  yang  diperoleh  dari buku teks, jurnal-jurnal,
pendapat  para  sarjana  dan kasus-kasus hukum. 6 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Baik  bahan  primer  maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut  sumber  dan  hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

## 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Adapun  bahan  hukum  yang diperoleh dalam penelitian adalah studi
kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis  uraikan  dan  dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan  dalam  penulisan  yang lebih  sistematis  guna  menjawab perumusan masalah yang dirumuskan.  Cara  pengolahan bahan  hukum  dilakukan  secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap  permasalahan  kongkrit yang  dihadapi  yakni  kekuatan keterangan saksi di persidangan.
A. D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.
1. Syarat-syarat yang Harus
Dipenuhi  Oleh  Seorang  Saksi  dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana
6 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15.
Dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana, siapa saja dapat  menjadi  saksi,  kecuali  apabila terkena pengecualian-pengecualian, sebagai berikut :
a. Bukan keluarga sedarah atau semenda  dalam  garis  lurus  ke  atas atau  ke  bawah  sampai  derajad  ke tiga  dari  terdakwa  atau  yang bersama-sama menjadi terdakwa.
b. Bukan  saudara  dari  terdakwa  atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajad ke tiga.
c. Bukan  suami  atau  isteri  terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang belum bercerai, termasuk bagi yang bersama-sama sebagai terdakwa.
d. Bukan  mereka  yang  karena  harkat martabat maupun karena jabatannya, diwajibkan menyimpan rahasia,  di  mana  pengecualian  ini merupakan  pengecualian  relatif, dalam  arti  golongan  ini  dapat meminta  pengunduran  diri  sebagai saksi, sepanjang alasan penolakannya diterima oleh Hakim. Misalnya : Saorang  dokter  yang  harus menyimpan rahasia penyakit  pasiennya,  yang kemungkinan akan berakibat  fatal  bagi  si pasien tersebut akibat goncangan jiwa setelah mengetahui  penyakit  yang dtderitanya. Seorang pastor agama Katholik Roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang telah melakukan
pengakuan dosa kepada pastor  tersebut.  Sedangkan yang dimaksud dengan martabatnya dapat
mengundurkan  diri  sebagai pastor. 7
Paad golongan ini (nomor d), dapat mengundurkan  diri  sebagai  saksi atau termasuk pengecualian relatif.
Ada  juga  golongan  yang  dapat memberikan keterangan, akan tetapi  tidak  disumpah.  Di  mana kekuatan  buktinya  digantungkan pada pendapat hakim yang arif dan bijaksana.  Keterangan  ini  dapat dipergunakan sebagai bukti tambahan  bagi  Hakim  apabila memang  kaitannya  dengan  tindak pidana yang sedang diperiksa. Mereka  yang  termasuk  golongan ini, adalah :
a. Anak  yang  umurnya  belum genap  lima  belas  tahun  dan belum pernah kawin,
b. Orang  yang  sakit  ingatan  atau sakit jiwa, meskipun ingatannya kadang-kadang baik kembali.
(Pasal 171 KUHAP) .
Sedangkan  pasal  165  ayat  (7) KUHAP,  menyatakan  sebagai berikut :
Keterangan saksi yang tidak disumpah  meskipun  sesuai dengan  yang  lain,  tidak merupakan  bukti  namun apabila keterangan itu sesuai  dengan  keterangan dari  saksi  yang  disumpah dapat  dipergunakan  sebagai tambahan  bukti  sah  yang lain. 8
2. Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana Keterangan saksi memang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan, utamanya sebagaimana
7 Ibid, halaman 244
8 Martiman Prodjohamidjojo, op.cit, halaman 21
kebenaran  materiil  yang  diperlukan hakim.  Dengan  keterangan  saksi, perbuatan  material  terdakwa  akan dapat disimpulkan kebenarannya.
Pada kasus pertama yang harus dibuktikan oleh hakim adalah :
a. Adanya tindak pidana penipuan
b. Benar-benar terdakwa bersalah
melakukannya Dengan  demikian,  keterangan saksi erat kaitannya
dengan
pembentukan keyakinan Hakim,
apalagi  ditambah  dengan  barang  bukti dan  keterangan  terdakwa  sendiri. Memang, prinsip “sekurang-kurangnya dua  alat  bukti”  masih  tetap  dipegang, akan  tetapi  semakin  banyak  alat  bukti yang ada, akan semakin meningkatkan keyakinan  hakim  terhadap  kebenaran suatu  tindak  pidana  dan  kesalahan terdakwa.
3.Hambatan-hambatan Dalam Penggunaan keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana
Sesuai dengan hasil wawancara dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri Bojonegoro, Poerwanto, SH, diperoleh pernyataan sebagai berikut :
Apabila saksi-saksi dalam suatu pemeriksaan  perkaraa  pidana dapat dihadirkan ke persidangan, maka permasalahan tidak pernah ditemukan.  Karena  bagi  saksi warga  negara  asing,  saksi  tuli maupun  saksi  yang  bisu  dapat dimintai  keterangan  dengan penterjemah.
Permasalahan  hanya  muncul apabila  saksi  suatu  parkara pidana  tidak  dapat  didatangkan ke persidangan pengadilan, atau  apabila  saksi  dimaksud
juga  melarikan  diri,  dan  lain sebagainya. 9
Dari  hasil  wawancara  dengan Hakim  Pengadilan  Nageri  Bojonegoro tersebut,  maka  dapat  ditarik  suatu pergertian  bahwa  hambatan-hambatan dalam  menggunakan  keterangan  saksi di suatu persidangan pengadilan negeri,  hampir  tidak  ditemui  sama sekali.  Satu-satunya  hambatan  hanya berkaitan  dengan  dapat  atau  tidaknya saksi  yang  bersangkutan  didatangkan ke pemeriksaan pengadilan.
Sebagaimana diketahui, pemanggilan  seorang  saksi  dilakukan dengan suatu
“hal” tertentu. Pemanggilan  seorang/beberapa  orang saksi ke persidangan pengadilan memerlukan  prosedur  tertentu,  antara lain :
1. Surat panggilan disampaikan kepada  saksi  di  alamat/tempat tinggalnya,  atau  apabila  alamatnya tidak  diketahui,  surat  panggilan disampaikan  ke  kediaman  saksi yang terakhir.
2. Apabila  tidak  ditemukan  tempat tinggalnya,  maka  surat  panggilan disampaikan  kepada  Kepala  Desa di  daerah  hukum  kemungkinan tempat tinggal saksi atau kediamannya yang terakhir.
3. Apabila  saksinya  ditahan,  maka surat panggilan tersebut
disampaikan kepada
Kepala
Lembaga  Pemasyarakatan,  atau Kepala  Lembaga  di  mana  saksi ditahan.
4. Penerimaan  surat  panggilan,  baik oleh  saksi  langsung,  orang  lain maupun  melalui  orang  lain  harus disertai tanda terima.
5. Apabila  kesemuanya  itu  masih belum  dapat  dilakukan  maka  surat panggilan  ditempelkan  di  papan
9 Hasil  Wawancara  dengan  Poerwanto, Hakim Pengadilan Negeri Malang, tanggal 20 April 1993
pengumuman  Pengadilan  Negeri yang bersangkutan.
Kecuali apabila saksinya ditahan, maka apabila setelah disampaikannya surat panggilan ternyata  saksi  tetap  saja  tidak  datang, atau  saksi  yang  bersangkutan  memang “buron”  atau  melarikan  diri,  maka Pengadilan  akan  menemui  kesulitan apabila saksi hanya seorang itu saja.
Secara  keseluruhan,  hambatan penggunaan  keterangan  saksi  atau beberapa  saksi  di  Pengadilan  Negeri tidak  menemui  hambatan  yang  berarti, dan  hambatan  yang  ada  hanyalah apabila saksi yang bersangkutan ternyata  tidak  datang  walaupun  telah dipanggil secara sah.

## E. Penutup

## A. Kesimpulan
Dari  keseluruhan  pembahasan
yang teIah dikemukakan pada halamahalaman terdahulu, maka kesimpulan  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut :
1. Keterangan  saksi  merupakan  salah satu  alat  bukti  yang  mempunyai kekuatan pembuktian kuat, utamanya  dalam    usaha  untuk membuktikan perbuatanmateriil
pelaku tindak pidana .
2. Apabila  saksi  meninggal  dunia sebelum perkara
yang bersangkutan dimasukkan ke Pengadilan  Negeri  oleh  Jaksa Penuntut Umum, maka kemungkinan besar Jaksa tidak lagi dapat  membuat  surat  dakwaan. Demikian pula apabila saksi belum memberikan
keterangan di persidangan  ternyata  meninggal dunia.  Maka  hakim  juga  kesulitan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku.  Kecuali  apabila  saksi  telah salesai  diperiksa  di  pengadilan  dan kemudian  meninggal  dunia,  maka kemungkinan Hakim dapat
memutus  perkara  terdakwa  yang bersangkutan.  Dari  keseluruhan kasus pidana yang diperiksa Pengadilan  Negeri,  sebagian  besar selalu  menggunakan  alat  bukti yang  berupa  keterangan  saksi. Jarang  sekali  pemeriksaan  perkara pidana di persidangan yang dilakukan  tanpa  keterangan  saksi, baik  itu  saksi  korban,  saksi  yang melihat  dan  atau  saksi  yang mendengar penyebab perkara pidana  yang  bersangkutan  dari orang lain ( testimonium de auditu ). Dari  keseluruhan  saksi  yang  ada, maka saksi korbanlah yang sebenarnya merupakan saksi utama, sedangkan selanjutnya adalah  saksi  yang  melihat  tindak pidana dimaksud, kemudian testimonium de auditu.

## B. Saran-saran
1. Walaupun  di  Indonesia  masih jarang  terjadi,  maka  saksi  yang memberikan keterangannya untuk tindak-tindak pidana berat  yang  sedang  diperiksa, perlu sekali memperoleh perlindungan  hukum.  Lembaga penegak  hukum  telah  dibantu saksi,  sehingga  secara  timbal balik  harus  pula  menjamin keamanan pada saksi yang ada.
2. Pada masyarakat pedesaan, kewajiban menjadi saksi sebagaimana
dimaksud merupakan  suatu  hal  yang sangat  menakutkan  mereka.
Untuk  itu  sangat  perlu  sekali dari  pihak  aparat  penegak hukum
memberikan penyuluhan  terhadap  warga pedesaan bahwa peranan mereka apabila dipanggil untuk memberikan  keterangan  saksi merupakan  bantuan  yang  tidak kecil  kepada  pihak  penegak hukum dalam memberikan
bantuan  penyelesaian  perkara pidana di persidangan pengadilan  yang  merupakan kegiatan penanggulangan
kejahatan secara represif.

## DAFTAR PUSTAKA
LITERATUR:
Abdul  Karim  Nasution, Masalah  Hukum
Pembuktian  Dalam  Proses Pidana , Tanpa Penerbit,
Jakarta, 1985.
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara Pidana  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Departemen  Kehakiman  RI, Bahan  Pokok Bagi Penyuluh Hukum , Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta 1985.
Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan Pembuktian  didalam  Proses
Pidana ,  Liberty,  Jogyakarta, 1988.
D.  Simons,  Beknopte  Handleiding  fot  het wetboek  van  Strafordering,
Haarlem  :  Derven  F.  Bohn'
25.
Hendrastanto  Yudhowidagdo,  et.  all., Kapita Selekta Hukum Acara Perdata  di  Indonesia ,  Bina Aksara, Jakarta, 1988.
JM.  Bammelen,  Ons  Straafrecht,  Formele Strafrecht, Groningen : Tjenk
Willink, 1977.
KUHAP, Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana , Undang- undang  RI  Nomor  8  Tahun 1981dan Penjelasannya, Simplex, Jakarta, 1988. Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian  dan  Alat-alat Bukti , Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1988. Norman  K  Densin,  Dikutip  oleh  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas  Indonesia  Press, Jakarta, 1987.
R.  Tresna, Komentar  HIR ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
Soerjono  Soekanti, Pengantar  Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta,
1987.

## PERUNDANG UNDANGAN:
Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang  Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP