INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 847-857 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Doktrin Forum Prorogatum dalam Penegakan Yurisdiksi International Court of Justice (Kasus Djibouti V. France)
Maria Phoebe Tjahja Putri 1 ✉ , Cindy Laurencia 2
Universitas Tarumanagara
Email: maria.205220266@stu.untar.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Doktrin Forum  Prorogatum  merupakan  mekanisme  yang  dikenal  dalam  hukum  internasional  yang memungkinkan perluasan yurisdiksi pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak dalam kasus yang seharusnya berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut. Artikel ini menjelaskan implementasi doktrin tersebut  dalam  penegakkan  yurisdiksi International  Court  of  Justice  (ICJ),  dengan  fokus  pada  kasus Djibouti v. Prancis. Kasus Djibouti v. Prancis telah memberikan kesempatan bagi ICJ untuk mengukuhkan kembali penggunaan doktrin forum prorogatum setelah lebih dari 50 tahun lamanya. Dalam putusannya pada  4  Juni  2008,  ICJ  menegaskan  bahwa  yurisdiksi  ICJ  dapat  didasarkan  pada  doktrin forum prorogatum jika sikap negara tergugat menunjukkan kesediaan yang jelas untuk menerima yurisdiksi ICJ  secara  sukarela  dan  tidak  dapat  disengketakan.  Kasus  ini  menunjukkan  pentingnya  persetujuan dalam hukum internasional untuk mencapai keadilan dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyelesaikan konflik antarnegara.
Kata Kunci: Doktrin Forum Prorogatum, ICJ, Implementasi, Djibouti, Prancis

## Abstract
The Forum Prorogatum doctrine is a mechanism known in international law that allows for the extension of court's jurisdiction based on the agreement of the parties in cases that would otherwise fall outside the  court's  jurisdiction.  This  article  discusses  the  implementation  of  this  doctrine  in  enforcing  the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ), focusing on the Djibouti v. France case. The Djibouti v. France case has provided an opportunity for the ICJ to reaffirm the use of the forum prorogatum doctrine after more than 50 years. In its decision on June 4, 2008, the ICJ affirmed that its jurisdiction can be based on the forum prorogatum doctrine if the attitude of the respondent state demonstrates a clear willingness to accept the ICJ's jurisdiction voluntarily and indisputably. This case underscores the importance of consent in international law to achieve justice and the significance of having a strong legal basis in resolving inter-state conflicts.
Keywords: Forum Prorogatum Doctrine, ICJ, Implementation, Djibouti, France

## PENDAHULUAN
Istilah forum prorogatum muncul setelah diciptakan oleh para hakim Permanent Court of  International  Justice  (PCIJ)  ketika  mereka  membahas  amandemen  yang  diusulkan terhadap the  Rules  of  Court  pada  tahun  1934.  Namun  doktrin  tersebut  sering  kali diungkapkan dalam istilah yang sedikit berbeda, seperti “perluasan yurisdiksi” dan memiliki sejarah  yang  panjang.  Doktrin  ini  berasal  dari  hukum  Romawi  dan  diwarisi  oleh  banyak sistem hukum nasional. Secara sederhana, forum prorogatum berarti perluasan yurisdiksi pengadilan dengan persetujuan para pihak dalam kasus yang seharusnya berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut (Yee, 2003).
Forum prorogatum kemudian diadopsi oleh PCIJ dan diterapkan pertama kali sebagai perluasan  yurisdiksi  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Dalam  hal  ini,  yurisdiksi  pengadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus (yurisdiksi ratione personae) serta yurisdiksi atas  suatu  masalah  tertentu  (yurisdiksi ratione  materiae)  telah  ditetapkan  melalui persetujuan sebelumnya tetapi persetujuan tersebut hanya mencakup sebagian isu yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Setelah doktrin forum prorogatum diterapkan, para pihak  menyetujui  untuk  memperluas  persetujuan  mereka  untuk  mencakup  isu-isu tambahan, baik melalui deklarasi secara eksplisit maupun melalui tindakan berulang yang menunjukkan persetujuan (Yee,2003).
Yurisdiksi International  Court  of  Justice  (ICJ)  dalam  suatu  kasus  sepenuhnya bergantung  pada  persetujuan  negara-negara  yang  terlibat.  Doktrin forum  prorogatum memberikan suatu mekanisme yang tidak resmi bagi suatu negara untuk mengekspresikan persetujuan  terhadap  yurisdiksi  ICJ.  Pasal  36  ayat  (1)  Statuta  ICJ  menyatakan  bahwa
"Yurisdiksi ICJ mencakup semua kasus yang dirujuk oleh para pihak kepadanya dan semua masalah yang secara khusus diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku."
Dasar dari yurisdiksi ICJ adalah ICJ dapat mengadili suatu perkara apabila para pihak yang berperkara telah menyetujui untuk menyelesaikan perkaranya di ICJ dan memberikan kewenangan  kepada  ICJ  untuk  mengadilinya.  Persetujuan  dari  para  pihak  dapat  berupa perjanjian khusus, yaitu kesimpulan dari kesepakatan khusus (kompromi untuk mengajukan sengketa setelah muncul). Cara lain untuk memberikan yurisdiksi pada Pengadilan adalah melalui penyertaan klausul yurisdiksi dalam sebuah perjanjian. Secara umum, melalui klausul kompromi  ini,  negara-negara  pihak  setuju  terlebih  dahulu,  untuk  menyerahkan  ke Pengadilan setiap perselisihan mengenai implementasi dan interpretasi perjanjian.
Doktrin Forum Prorogatum mulai dikenal luas semenjak sengketa yang timbul antara Britania Raya dan Albania, terkait dengan insiden penghancuran kapal-kapal Britania Raya oleh ranjau laut Albania di selat Corfu, yang dikenal sebagai Kasus Selat Corfu. Pada tanggal 9 April 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang merekomendasikan agar Britania Raya dan Pemerintah Albania segera merujuk sengketa ini ke International Court of Justice sesuai dengan ketentuan Statuta ICJ.
Berdasarkan resolusi ini, Britania Raya mengajukan Permohonan pada tanggal 22 Mei 1947, dengan keyakinan bahwa resolusi tersebut menjadi dasar yurisdiksi International Court of  Justice  (ICJ).  Namun,  Pemerintah  Albania  merespon  permohonan  ini  dengan mengirimkan  surat  kepada Registrar  ICJ  pada  tanggal  2  Juli  1947,  di  mana  mereka menyatakan  bahwa  resolusi  tersebut  tidaklah  merupakan  konfirmasi  atas  yurisdiksi  ICJ. Albania mengemukakan pandangan bahwa sengketa ini sebenarnya tidak dapat dibawa ke ICJ kecuali melalui kesepakatan kompromi antara kedua pihak.
Meskipun  demikian,  Albania  menyatakan  kesiapannya  untuk  hadir  di  hadapan  ICJ meskipun  terdapat  kekurangan  perjanjian  khusus  dalam  tindakan  yang  diambil  oleh Pemerintah Britania Raya. Walaupun teks tersebut tampak jelas, Albania tetap mengajukan keberatan  awal  yang  menyatakan  bahwa  surat  tersebut  tidak  mengakui  yurisdiksi  ICJ, melainkan hanya menyatakan  bahwa  mereka akan hadir untuk menantang  yurisdiksi ICJ (Szczudlik, 2015).
Dalam  putusan  mengenai  keberatan  awal  ini  pada  tanggal  22  Maret  1948,  ICJ memutuskan  bahwa  yurisdiksinya  ditegakkan  berdasarkan  doktrin forum  prorogatum. Meskipun demikian, Britania Raya dan Albania kemudian menyelesaikan perjanjian khusus yang mengakui yurisdiksi ICJ pada tanggal 25 Maret 1948.
Doktrin forum prorogatum ini kembali digunakan setelah terjadinya Kasus Selat Corfu dan memengaruhi dasar yurisdiksi ICJ, dalam sengketa yang terjadi antara Djibouti dengan Prancis. Djibouti adalah negara kecil di Afrika yang meskipun memiliki keterbatasan sumber daya  alam  dan  iklim  gurun  yang  menghambat  pertanian,  mereka  memiliki  keunggulan strategis berupa aksesnya ke Selat Bab Al-Mandab. Ekonominya sangat bergantung pada pelabuhan  laut  dalamnya,  yang  juga  menjadi  akses  utama  Etiopia  ke  laut  dan  gerbang perdagangan ke Afrika Timur.
Meskipun telah merdeka selama lebih dari 30 tahun, Djibouti tetap menjaga hubungan erat dengan Prancis, mitra dagang dan pendukung utamanya. Namun, hubungan ini tidak terlepas dari bayang-bayang Kasus Borrel, yang menjadi pusat konflik antara kedua negara tersebut.  Kasus  ini  melibatkan  pelanggaran  internasional  oleh  Prancis  terkait  dengan penyelidikan atas pembunuhan Bernard Borrel.
Pada tahun 2006, Djibouti mengajukan perkara terkait dengan kasus ini ke ICJ, yang menimbulkan dinamika kompleks politik dan  diplomatik antara  kedua negara. Meskipun demikian, hubungan antara Djibouti dan Prancis tetap kuat, meskipun kasus Borrel terus menghantui hubungan mereka.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  implementasi  doktrin forum  prorogatum dalam penegakan yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) dengan berfokus pada kasus Djibouti v. Prancis.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif.  Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Dewata & Yulianto Achmad, 2010). Sistem norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Statuta ICJ Pasal 36, Piagam PBB Pasal 96. Selain itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan Doktrin Forum Prorogatum. Selain bahan hukum, Penulis juga menggunakan bahan non hukum berupa informasi yang diperoleh dari media online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Doktrin Forum Prorogatum Dalam Penegakan Yurisdiksi ICJ
Doktrin Forum Prorogatum adalah konsep dalam hukum internasional yang menjadi salah  satu  rujukan  dalam  penerapan  yurisdiksi International  Court  of  Justice  (ICJ)  dalam penyelesaian  sengketa  antarnegara  yang  terlibat.  Berdasarkan  doktrin  ini,  yurisdiksi  ICJ timbul  ketika  hanya  satu  negara  yang  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  kasus  tersebut berlaku  di wilayah dari negara pihak lain  yang terlibat. Doktrin Forum Prorogatum juga mengatur tentang yurisdiksi ICJ yang  dibatasi oleh waktu ( ratione temporis) dan kriteria tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum ( ratione personae). Hal ini menjamin  bahwa  ICJ  memberikan  hukuman  hanya  kepada  individu  yang  melakukan pelanggaran yang dijelaskan dalam waktu dan kriteria yang telah ditetapkan oleh doktrin forum prorogatum.
Yurisdiksi  ICJ  juga  dapat  berdasarkan  deklarasi  yang  dibuat  oleh  negara,  bahwa mereka  mengakui  yurisdiksi  ICJ  dalam  kaitannya  dengan  negara  lain  yang  menerima kewajiban yang sama dalam semua sengketa hukum mengenai hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 36 (2) Statuta ICJ. Metode pemberian yurisdiksi pada ICJ ini juga dikenal sebagai Klausul  Opsional.  Sesuai  dengan  doktrin forum  prorogatum,  Pengadilan  menyimpulkan persetujuan  negara,  yang  diungkapkan  secara  informal  dan  tersirat,  dan  setelah  kasus dibawa  ke  hadapannya.  Pengadilan  telah  menegakkan  yurisdiksinya  bahkan  dimana persetujuan telah diberikan setelah dimulainya persidangan, secara tersirat atau informal atau melalui serangkaian tindakan.
Pengadilan yang telah menerima suatu permohonan, tetapi tidak memiliki yurisdiksi atas  subjek  permohonan  tersebut.  Negara  tergugat,  atau  lebih  tepatnya  negara  yang permohonan telah diajukan terhadapnya, diberi kesempatan secara efektif untuk menerima yurisdiksi  Pengadilan.  Terkadang  negara  tergugat  setuju,  baik  dengan  deklarasi  eksplisit atau  dengan  perilaku  berturut-turut  yang  menunjukkan  persetujuan,  seperti  membahas pokok sengketa setelah proses pengadilan sengketa telah dimulai. Setelah hal ini dilakukan, Pengadilan  akan  menganggap  yurisdiksinya  telah  diterapkan  dan  melanjutkan  untuk menyelesaikan sengketa.
Pasal 36 ayat (2) mengatur sistem yurisdiksi wajib "Klausul Opsional" dimana negara- negara  yang  merupakan  pihak  dalam  Statuta  dapat  secara  terpisah  menyatakan penerimaan  terhadap  yurisdiksi  ICJ.  Selain  itu,  Pasal  40  ayat  (1)  Statuta  ICJ  menyatakan bahwa suatu kasus dapat dimulai melalui  pemberitahuan  perjanjian  khusus  atau melalui
permohonan. Pasal 36 ayat (1) pada dasarnya merupakan salinan dari pasal yang sama yang terdapat dalam Statuta Pengadilan Internasional Permanen (PCIJ).
Pasal  36  ayat  (1)  ini,  sebagaimana  dicanangkan  oleh  para  pembuat  Statuta  PCIJ, dimaksudkan untuk memberikan dua cara di mana para pihak dapat mengakui yurisdiksi ICJ, yaitu, baik melalui perjanjian khusus yang dibuat mengenai suatu kasus tertentu atau melalui perjanjian sebelumnya mengenai suatu kategori kasus tertentu. Dengan demikian, Pasal  36  ayat  (1)  menyediakan  bentuk-bentuk  tertentu  untuk  menyatakan  persetujuan terhadap yurisdiksi PCIJ (Yee, 2003).
Dengan mengandalkan ketiadaan persyaratan formal yang dijelaskan secara eksplisit dalam  pasal  tersebut,  Pengadilan  Internasional  Permanen  (PCIJ)  kemudian menginterpretasikannya sebagai suatu kondisi yang tidak memerlukan persyaratan formal apa pun. PCIJ me nginterpretasikan Pasal 36 ayat (1) lebih spesifik lagi, frasa “semua kasus yang  dirujuk  oleh  para  pihak  kepadanya”  sebagai  memungkinkan  untuk  mengadopsi doktrin forum prorogatum sebagai prinsip yurisdiksi, dan mengadaptasi doktrin ini sesuai dengan  situas i  proses  peradilan  internasional,  sebagai  suatu  “cara  ketiga”  dalam menegakkan yurisdiksi ICJ atas substansi suatu sengketa. Interpretasi ini kemudian terlihat berhasil dalam memodifikasi Pasal 36 ayat (1) Statuta PCIJ.
Pada tahun 1934-1936, ICJ dalam peraturannya mempertimbangkan penerapan forum prorogatum,  dengan  mempertimbangkan  kasus-kasus  yang  telah  dihadapinya,  dengan mensyaratkan  bahwa  pemohon  “sejauh  mungkin,  namun  tanpa  keharusan  mutlak,” menyebutkan  dalam  permohonannya  ketentuan  hukum  mana  yang  ingin  digunakan sebagai dasar yurisdiksi ICJ. Meskipun demikian, para penyusun Statuta ICJ bermaksud agar ICJ  mengikuti  yurisprudensi  PCIJ,  dan  dengan  demikian  dapat  dianggap  telah mengkonfirmasi yurisprudensi PCIJ mengenai forum prorogatum.
Akibatnya,  Pasal  36  ayat  (1)  Statuta  ICJ  dapat  diinterpretasikan  sebagai  tidak memberikan  persyaratan  formal  yang  spesifik  untuk  menyatakan  persetujuan  terhadap yurisdiksi,  dan  mencakup  penerapan forum  prorogatum  sebagai  metode  yang  biasa digunakan untuk menegakkan yurisdiksi ICJ atas substansi suatu sengketa.
Dampak Implementasi Doktrin Forum Prorogatum Terhadap Hukum Internasional Setelah Kasus Djibouti v. Prancis
Republik Djibouti, dulunya merupakan sebuah negara kecil di Afrika yang mendapat kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1977. Setelah merdeka selama lebih dari 30 tahun, Djibouti  masih  menjaga  hubungan  erat  dengan  Prancis,  sebagai  mitra  dagang  dan pendukung  utamanya.  Namun,  hubungan  ini  terus  dipengaruhi  oleh  Kasus  Borrel,  yang
menjadi sumber konflik antara kedua  negara.  Kasus ini melibatkan dugaan  pelanggaran internasional oleh Prancis terkait penyelidikan atas pembunuhan Bernard Borrel. Pada tahun 2006,  Djibouti  membawa  kasus  ini  ke International  Court  of  Justice  (ICJ),  yang  memicu dinamika  politik  dan  diplomatik  yang  kompleks  antara  keduanya.  Meskipun  demikian, hubungan  antara  Djibouti  dan  Prancis  tetap  kuat,  walaupun  kasus  Borrel  terus  menjadi beban bagi hubungan mereka (Pouliot, 2008).
Dalam  kasus  Borrel  antara  Djibouti  dengan  Prancis,  terjadi  konflik  yang  kompleks terkait dengan kematian Bernard Borrel, seorang hakim Prancis di Djibouti pada tahun 1995. Meskipun  otoritas  pemerintahan  Djibouti  menganggapnya  sebagai  bunuh  diri,  otoritas pemerintahan Prancis mengemukakan bahwa kasus Borrel merupakan kasus pembunuhan. Kasus  ini  berkembang  menjadi  persengketaan  politik  dan  hukum  antara  kedua  negara, dengan tuduhan-tuduhan dan pengejaran hukum terhadap pejabat dan saksi dari kedua belah pihak.
Proses hukum ini memicu dinamika yang rumit antara kepentingan politik, hukum, dan diplomatik dalam penanganan kasus internasional yang sensitif. Djibouti menuntut Prancis untuk membuka  kembali kasus ini  dengan  bukti-bukti  baru, sementara Prancis menolak melakukan  transfer  catatan  penyelidikan  kepada  Djibouti  karena  adanya  konflik kepentingan yang terlibat. Kasus  ini menjadi penting tidak hanya  dalam konteks hukum internasional,  tetapi  juga  dalam  hubungan  bilateral  antara  Djibouti  dan  Prancis,  serta sebagai  contoh  konkret  dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  di  bawah  yurisdiksi International Court of Justice (ICJ).
Lokasi  geografis  Djibouti  membuat  negara  tersebut  menjadi  bagian  penting  dari jaringan militer Prancis. Djibouti menjadi tuan rumah pangkalan militer Prancis terbesar di luar negeri, dengan sekitar 2.800 tentara yang ditempatkan di sana, dan memberikan akses strategis  ke  Laut  Merah,  Samudera  Hindia,  dan  Teluk  Persia.  Mungkin  karena  alasan signifikansi strategis bagi Prancis, Djibouti baru memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1977, 17 tahun setelah sebagian besar negara-negara jajahan Prancis berada di Benua Afrika.
Sejak serangan 11 September, Amerika Serikat juga telah mengikrarkan kehadirannya di Djibouti dan mendirikan pangkalan militer dengan 2.000 tentara yang merupakan satu- satunya  pangkalan  militer  di  Afrika  Sub-Sahara.  Djibouti  kini  secara  terbuka  untuk persaingan pembentukan pangkalan militer negara lain di wilayahnya demi memberikan tekanan kepada Prancis.
Sejak tahun 2003, Prancis membayar Djibouti 30 juta euro setiap tahun sebagai sewa untuk pangkalan militernya, sedangkan sebelumnya tidak ada pembayaran yang dilakukan.
Pembangunan pelabuhan baru Djibouti dan zona perdagangan bebasnya diberikan kepada Dubaï Ports International . Jumlah investasi dari China juga semakin meningkat, terutama di sektor hotel. Meskipun Prancis masih menjadi pendukung utama Djibouti, Presiden Guelleh secara rutin menyatakan bahwa "Djibouti tidak lagi membutuhkan Prancis" (Afrique, 2024).
Namun,  tampaknya  Prancis,  sampai  batas  tertentu,  mencoba  untuk  bekerja  sama dengan  Djibouti  untuk  melindungi  kepentingannya  di  wilayah  tersebut.  Anggota Kementerian  Luar  Negeri  Prancis  dan  Kementerian  Kehakiman  Prancis  diduga  telah mencoba  untuk  berkomunikasi  dengan  Djibouti  terkait  dengan  beberapa  elemen  dari catatan penyelidikan Kasus Borrel tersebut (Pouliot, 2008).
Hal  ini  karena  pemerintah  Prancis  tidak  memiliki  kekuasaan  untuk  memerintahkan penyerahan  catatan  penyelidikan  sensitif  ini  kepada  Djibouti  bahwa  Djibouti  mengambil langkah untuk mengajukan proses hukum di hadapan ICJ. Namun, ICJ menahan diri untuk mengadili secara substansial drama hukum yang rumit ini. Dengan demikian, Putusan ICJ tanggal 4 Juni 2008 tidak akan sama sekali menyelesaikan inti masalah antara Djibouti dan Prancis,  seperti  perihal  hakim-hakim  Prancis  yang  terus  mencurigai  pejabat-pejabat berpengaruh  di  Djibouti  atas  kematian  Bernard  Borrel.  Namun,  putusan  tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum, terutama ini adalah pertama kalinya ICJ harus memutuskan secara substansial sebuah sengketa yang diajukan di hadapannya berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Statuta ICJ (Afrique, 2024).
Putusan ini tidak akan menyelesaikan konflik diplomatik antara Prancis dan Djibouti yang sudah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir. Namun, putusan ini memiliki nilai karena  memberi  kesempatan  kepada International  Court  of  Justice  (ICJ)  untuk mempertimbangkan kembali penggunaan doktrin forum prorogatum. Meskipun terdapat beberapa kritik terhadap doktrin forum prorogatum, doktrin ini tetap merupakan salah satu cara fleksibel untuk mengajukan sengketa ke ICJ dan memudahkan akses keadilan.
Meskipun  Djibouti  mengajukan  kasusnya  dengan  dasar  hukum  yang  kurang  kuat, putusan ini mencatat bahwa penggunaan doktrin forum prorogatum dapat memberikan kemungkinan  akses  ke  ICJ.  Namun,  hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  negara-negara cenderung  memberikan  persetujuan  yurisdiksi  ICJ  hanya  jika  ada  argumen  hukum  yang kuat.  Secara  keseluruhan,  putusan  ini  menunjukkan  kompleksitas  proses  hukum internasional dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengajukan kasus ke ICJ.  Meskipun  tidak  menyelesaikan  konflik  antara  Prancis  dan  Djibouti,  putusan  ini memperlihatkan pentingnya kejelasan dalam hukum internasional untuk mencapai keadilan.
Namun demikian, ICJ menegaskan bahwa "dimana yurisdiksi didasarkan pada doktrin forum prorogatum, harus dilakukan dengan memberikan perhatian besar terkait cakupan persetujuan  yang  dibatasi  oleh  Negara  Tergugat."  Argumen  ICJ  terutama  mengenai yurisdiksinya  atas  panggilan  saksi  tertentu  dan  surat  perintah  penangkapan  yang  tidak dibahas dalam Permohonan Djibouti, atau yang terjadi setelah Permohonan diajukan cukup menarik. Biasanya, ketika ICJ harus memeriksa yurisdiksinya atas fakta-fakta  yang terjadi setelah pengajuan permohonan, ICJ harus terlebih dahulu menentukan apakah fakta-fakta tersebut  terkait  dengan  fakta-fakta  yang  sudah  masuk  dalam  yurisdiksinya  dan mempertimbangkan  apakah  fakta-fakta  tersebut  akan  memengaruhi  pokok  sengketa. Namun,  dalam  kasus  ini,  ICJ  memutuskan  untuk  mengesampingkan  yurisprudensi sebelumnya tentang pertanyaan ini, dengan argumentasi bahwa tidak ada dari kasus yang bersangkutan didasarkan pada forum prorogatum.
Oleh  karena  itu,  untuk  pertama  kalinya  dalam  lebih  dari  50  tahun,  melalui  Kasus Djibouti v.  Prancis,  ICJ  memiliki  kesempatan  untuk  menguatkan  kembali,  modalitas penerapan  doktrin forum  prorogatum.  Para  hakim  ICJ  mengingatkan  dalam  putusan mereka pada 4 Juni 2008 bahwa "yurisdiksi ICJ dapat didasarkan pada forum prorogatum dalam berbagai cara" asalkan sikap negara tergugat "dapat dianggap sebagai ‘indikasi yang jelas' dari keinginan negara tersebut untuk menerima yurisdiksi ICJ secara  'sukarela dan tidak  dapat  disengketakan'".  Dalam  kasus  ini,  persetujuan  dari  Prancis  diberikan  dalam istilah yang paling eksplisit, dalam surat penerimaan yang ditujukan kepada Registrar ICJ, tertanggal  25  Juli  2006:  "Republik  Prancis  menyetujui  yurisdiksi  ICJ  untuk  menangani gugatan sengketa".

## SIMPULAN
Doktrin Forum  Prorogatum  adalah  prinsip  dalam  hukum  internasional  yang memengaruhi cara International Court of Justice (ICJ) menerapkan yurisdiksinya dalam penyelesaian  sengketa  antarnegara.  Yurisdiksi  ICJ  dapat  diberikan  melalui  persetujuan khusus  yang  mengakui  yurisdiksi  ICJ  berdasarkan  Klausul  Opsional,  deklarasi  secara eksplisit, maupun melalui tindakan berulang yang menunjukkan persetujuan. Meskipun doktrin ini memberikan fleksibilitas  dalam penyelesaian  sengketa, tetap penting untuk memiliki  dasar  hukum  yang  kuat.  Doktrin Forum  Prorogatum  merupakan  landasan penting dalam hukum internasional dalam menegakkan keadilan.
Kasus  Borrel  antara  Djibouti  dan  Prancis  menyoroti  konflik  yang  melibatkan hubungan politik, hukum, dan diplomatik antara kedua negara. Meskipun Djibouti dan
Prancis memiliki hubungan yang erat, kasus ini telah menjadi sumber ketegangan yang berlangsung  lama.  Kasus  Borrel  berasal  dari  kematian  Bernard  Borrel,  seorang  hakim Prancis  di  Djibouti  pada  tahun  1995,  yang  kemudian  memicu  serangkaian  investigasi hukum  dan  konflik  politik  antara  keduanya.  Kasus  ini  menerapkan  Doktrin Forum Prorogatum,  yang  memberikan  cara  fleksibel  bagi  negara-negara  untuk  membawa sengketa  mereka  ke  ICJ.  Meskipun  putusan  ICJ  pada  4  Juni  2008  tidak  secara  tuntas menyelesaikan konflik antara Djibouti dan Prancis, namun putusan tersebut memberikan kesempatan  bagi  pengadilan  untuk  mengkaji  kembali  penggunaan  doktrin Forum Prorogatum.
Kesimpulannya,  kasus  ini  menunjukkan  kompleksitas  penanganan  sengketa internasional  dan  pentingnya  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  menyelesaikan konflik antarnegara. Meskipun hasilnya belum mencapai penyelesaian akhir, putusan ICJ memberikan pengarahan penting dalam upaya memperbaiki dan menguatkan modalitas dalam penyelesaian sengketa di bawah yurisdiksi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2015). Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Bandung: Keni Media. Anis,  Andrew  Alexandro.  “Eksistensi  Mahkamah  Pengadilan  Internasional  Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara Menurut Hukum Internasional”, Lex et sociates 6 (Agustus 2018), Hlm. 107-118.
BBC.  (2023,  April  18). Djibouti  Country  Profile.  Retrieved  April  16,  2024,  from https://www.bbc.com/news/world-africa-13231761
Brotosusilo, Agus. (2018). Philosophy of Law. Jakarta: Universitas Indonesia.
Danel  Aditia  Sitongkir,  Asas Pacta  Sunt  Servanda  Dalam  penegakan  Hukum  Pidana Internasional, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 2, Maret 2018
Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Belajar, hlm.34.
Fery Adamhar, Aspek Hukum Dan Perjanjian Internasional, Jurnal Hukum Dan perjanjian Internasional Opinio Juris, Vol, 21 Januari – April 2017
International Court of Justice. (1948). Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) Preliminary Objection. ICJ Reports.
International Court of Justice. (2008). Djibouti v. France Judgment.
Jeune Afrique. (n.d.). Djibouti tidak lagi membutuhkan Prancis. Retrieved April 10, 2024,
from www.jeuneafrique.com
Miles, C. (2023). Anatomy of a Judgment or: Why Aren’t You Reading Djibouti v France? . Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 26(1), 393-427.
PCIJ. (1934, May 24). Supra Note 13.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 96
Pouliot,  V.  (2008). Forum  prorogatum  before  the  International  Court  of  Justice:  the Djibouti v. France case. Hauge Justice Journal, 1-2.
Saliba, A. T., & Barbosa, L. V. F. (2023). Djibouti V. France: Reflections on the Jurisprudential Contributions  Of  The  Judgment.  Revista  Da  Faculdade  De  Direito  Da  UFMG,  82. 10.12818/P.0304-2340.2023v82p57
Sefriani. (2016). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sefriani, (2016). Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer.
Jakarta: Rajawali Pers.
Siswanto, A. (2015). Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Andi.
Statuta International Court of Justice (ICJ) Pasal 36
Szczudlik, K. B. (2015). Forum prorogatum in the Corfu Channel case and in subsequent ICJ jurisprudence. Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 4(2), 4.
UNCIO. (n.d.). Forum Prorogatum dalam Pengadilan Internasional.
Yee, S. (2003). Forum Prorogatum Returns to the International Court of Justice. Leiden Journal of International Law, 16(4), 703-704.
Vallin, M. Victor. (2015). France as the Gendarme of Africa, 1960 – 2014. Political Science Quarterly. Volume 130, Issue 1.
Wagiman  dan  Anasthasya  Saartje  Mandagi.  (2016).  Terminologi  Hukum  Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
Widodo. (2017). Hukum Internasional Publik. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.