Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2024, Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29
Received : 19 Mei 2024 Accepted : 5 Juni 2024 Published : 31 Juli 2024
Copyright:  ©  2022  by  the  authors. Jurnal  Energi  Baru  dan  Terbarukan (p-ISSN: 2809-5456 and  e- ISSN: 2722-6719 ) published by Master Program of Energy, School of Postgraduate Studies. This article is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  and  condition  of  the Creative  Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

## PEMBIAYAAN RAMAH LINGKUNGAN TERHADAP SUB SEKTOR ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA
Meidiana Mulya Ningsih 1
1 Program Studi Manajemen Keuangan Energi Energi, Politeknik/Akamigas Palembang, Indonesia.
Email  : meidiana@pap.ac.id (M.M.N)
Abstrak  :  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kebijakan  dan  implementasi  green economy  di  Indonesia  serta  implementasi  dan  prospek  pembiayaan  ramah  lingkungan  (green financing) di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan qualitative content analysis dengan data yang bersumber dari data primer melalui kajian pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  dan  implementasi  green  economy  di Indonesia  tertuang  didalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2025-2029 dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2025-2045  dengan  Green  Economy Index  (GEI)  sebagai  indikator  perkembangan  green  economy  di  Indonesia.  Pembiayaan  ramah lingkungan terhadap sumber energi baru dan terbarukan (EBT) masih mengalami beberapa kendala seperti  return  investasi  yang  tidak  menguntungkan,  tingginya  suku  bunga  pinjaman  dan  tidak adanya  pendanaan  proyek.  Pemerintah  Indonesia  sudah  mengatasinya  dengan  melakukan  insentif pajak  bagi  perusahaan  yang  berinvestasi  pada  proyek  energi  baru  dan  terbarukan.  Prospek pembiayaan  ramah  lingkungan  terhadap  EBT  sangat  positif  yang  ditandai  dengan  tingginya  minat investor terhadap emiten yang bergerak di bisnis EBT.
Kata  Kunci  :  ekonomi  hijau,  pembiayaan  ramah  lingkungan,  energi  baru  dan  terbarukan,  investasi hijau, pertumbuhan hijau.
Abstract  :  The  purpose  of  this  study  are  to  determine  the  policy  and  implementation  of  the  green economy in Indonesia as  well as the  implementation and prospects of green financing  in Indonesia. The  research  method  applied  in  this  research  is  using  a  qualitative  content  analysis  approach  with data sourced from primary data through literature review. The research results show that the policies and  implementation  of  the  green  economy  in  Indonesia  are  contained  in  National  Medium  Term Development  Plan  (RPJMN)  2025-2029  and  National  Long  Term  Development  Plan  (RPJPN)  2025- 2045 with the Green Economy Index (GEI) as an indicator of the development of the green economy in Indonesia  .  Green  financing  for  new  and  renewable  energy  (EBT)  sources  still  experiences  several obstacles such as unprofitable investment returns, high loan interest rates and the absence of project funding.  The  Indonesian  government  has  overcome  this  by  providing  tax  incentives  for  companies that  invest  in  new  and  renewable  energy  projects.  The  prospects  of  green  financing  for  EBT  are positive, as indicated by the high level of investor interest in issuers engaged in the EBT business.
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Keywords  :  green  economy,  green  financing,  new  and  renewable  energy,  green  investment,  green growth.

## 1. Pendahuluan
Kajian manajemen keuangan perusahaan telah mendapatkan momentumnya atas keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan investasi dan strategi keuangan perusahaan. Visi klasik perusahaan yang berfokus pada keuntungan perusahan semata, telah bertransformasi menuju visi pluralis perusahaan yang lebih terbuka terhadap kelestarian  lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Christ  et  al.,  2017).  Peralihan  paradigma menuju  pembangunan  berkelanjutan  dari  model  pembangunan  industri  tradisional  mempunyai konsekuensi serius bagi perusahaan untuk mengintegrasikan tujuan perusahaan ke dalam masyarakat (Gramlich & Finster, 2013).
Untuk  itu,  perusahaan  perlu  mempertimbangkan  faktor  lingkungan,  sosial,  atau  tata  kelola secara  bertahap  kedalam  tujuan  perusahaan  dan  menetapkannya  sebagai  kriteria  utama  dalam keputusan  investasi  dan  pembiayaan  (Chouaibi  &  Zouari,  2022).  Hal  ini  kemudian  dikenal  dengan istilah Socially Responsible Investing (SRI). Investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI) adalah tentang  memberikan  dampak  positif  pada  masyarakat  dan  dunia.  Oleh  karena  itu,  keputusan investasi harus dipilih karena alasan non-keuangan seperti masalah lingkungan hidup, masalah sosial dan  tata  kelola.  Bentuk  investasi  ini  populer  dan  telah  menghasilkan  gerakan  global  yang  luas  dan beragam.  Ukuran  dan  pengaruhnya  terlihat  dari  banyaknya  pelaku  industri  yang  secara  terbuka menyatakan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip investasi Environmental, Social and Governance (ESG) (Daugaard, 2020).
Saat  ini,  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  sebagian  besar  masih  banyak  bertumpu  pada pemanfaatan  sumber  energi  konvensional  yang  berbasis  pada  sumber  daya  alam,  Pembangunan ekonomi  Indonesia  yang  hanya  bertumpu  kepada  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dikarenakan kondisi yang relatif lebih banyak dibandingkan negara lain. Minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas,  dan  sumber  daya  alam  lainnya  merupakan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  di  alam Indonesia.  Hal  inilah  yang  kemudian  yang  menjadi  penyebab  aspek  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  hidup  sering  terabaikan  sehingga  menimbulkan  berbagai  permasalahan  lingkungan hidup, seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kerusakan akibat kebakaran hutan, konversi undang-undang pertanian dan sebagainya (Arsyiprameswari et al., 2021).
Lebih jauh, studi yang dilakukan oleh Giljum et al. (2022) mengungkapkan suatu temuan bahwa Indonesia  mengalami  kerusakan  hutan  tropis  akibat  industri  pertambangan  paling  tinggi  di  dunia dengan  menyumbang  58,2  persen  deforestasi  dari  26  negara  yang  diteliti.  Deforestasi  tropis  dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai puncaknya pada periode 2010–2014, dan berlanjut hingga saat ini. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan semakin menurunnya produktivitas sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup,  sehingga  mendorong  munculnya  kantong-kantong kemiskinan  pada  masyarakat  yang  hidupnya  bergantung  pada  sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup tersebut (Rodiyah et al., 2023).
Dampak  lainnya  dari  penggunaan  sumber  energi  fosil  adalah  berkontribusi  besar  terhadap degradasi lingkungan hidup (22,6%) di Indonesia (Bashir et al., 2021; Moslehpour et al., 2023). Studi
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
yang dilakukan oleh Tiawon & Miar (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan GDP Indonesia  maka  akan  berdampak  terhadap  peningkatan  konsumsi  energi  dimana  bersumber  dari energi fosil dan akan dibarengi pula dengan peningkatan emisi CO 2.
Indonesia  telah  menandatangani  perjanjian  kontrak  sebagai  bagian  dari  Nationally  Distributed Contribution pada United Nations Framework Convention tentang Perubahan Iklim, yang berjanji untuk mengurangi  emisi  gas  sebesar  26%  pada  tahun  2030.  Tentu  saja,  bantuan  keuangan  internasional, transfer  teknologi,  dan  peningkatan  kapasitas  diperlukan  untuk  mengurangi  efek  rumah  kaca. Sumber  daya  seperti  energi  angin,  energi  panas  bumi,  dan  energi  matahari  harus  digunakan  dalam hal ini karena dianggap sebagai sumber energi pengganti. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan ini kini mendapat perhatian (Tiawon & Miar, 2023).
Motivasi utama dari penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan kuat. Pertama, literatur green finance sebelumnya menekankan pentingnya peran pembiayaan dalam mencapai green economy dan  keberlanjutan  (Alharbi  et  al.,  2023).  Hesary  &  Yoshino  (2020)  melihat  pentingnya  pembiayaan ramah lingkungan (green finance) untuk mengatasi hambatan terhadap proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  Ng  &  Tao    (2016)  yang  menunjukkan  perlunya mengatasi  kesenjangan  pembiayaan  proyek  energi  terbarukan  di  Asia  untuk  memastikan keberlanjutan.  Namun,  kurangnya  pembiayaan  jangka  panjang  dan  rendahnya  hasil  investasi  tetap menjadi tantangan utama penyebaran energi terbarukan (Hesary & Yoshino, 2020).
Kedua,  peningkatan  aliran  keuangan  melalui  pembiayaan  seharusnya  akan  menghilangkan kerugian dan mengatasi tantangan kelayakan teknologi energi terbarukan dibandingkan bahan bakar fosil.  Oleh  karena  itu,  pembiayaan  ramah  lingkungan  akan  memberikan  kontribusi  positif  terhadap produksi  energi  terbarukan  (Alharbi  et  al.,  2023).  Atas  dasar  penjelasan  tersebut  penelitian  ini  akan terfokus kepada tiga point, pertama, kebijakan dan implementasi green economy di Indonesia. Kedua, implementasi  pembiayaan  ramah  lingkungan  (green  financing)  di  Indonesia.  Ketiga,  prospek pembiayaan ramah lingkungan (green financing) di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagai  usahanya  untuk  membangun kerangka  holistik  yang  kompleks  dengan    menganalisis  teks  dan  mengatribusikan  maknanya (Creswell,  2014;  Bryman,  2004).  Secara  spesifik,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  qualitative content  analysis  dimana  penelitian  ini  akan  berusaha  untuk  menginterpretasi  subjektif  terhadap  isi data  teks  melalui  proses  klasifikasi  sistematis  pengkodean  dan  mengidentifikasi  tema  atau  pola (Hsieh  &  Shannon,  2005).  Dalam  hal  ini,  tema  yang  ingin  diangkat  terkait  dengan  fenomena pembiayaan ramah lingkungan terhadap industry energy terbarukan dalam konteks Indonesia.
Penelitian  ini  akan  coba  berusaha  memahami  kondisi  dan  prospek  pelaksanaan  pembiayaan ramah  lingkungan  terhadap  proyek  energi  terbarukan  yang  sedang  berjalan  saat  ini  di  Indonesia. Data yang akan diperoleh sebagai usahanya untuk menganalisis fenomena penelitian bersumber dari data primer yaitu dengan melakukan kajian pustaka. Adapun smber data tersebut berasal dari artikel, jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian.
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1   Kebijakan Ekonomi Hijau (Green Economy) Indonesia
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pembangunan  yang  didasarkan  pada  konsep pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable  development),  merupakan  tujuan  pembangunan nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia pada era sekarang ini. Istilah pembangunan berkelanjutan  pertama  kalinya  diperkenalkan  dalam  World  Conservation  Strategy  dimana  inti  dari pembangunan  ini  merupakan  pembangunan  yang  berprinsip  pada  pemenuhan  kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Makmun, 2016).
Ekonomi  hijau  sebagai  fondasi  bagi  pertumbuhan  berkelanjutan  telah  menjadi  salah  satu  isu penting dalam pembangunan lingkungan dan ekonomi di seluruh dunia. Ekonomi hijau merupakan proses pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan dampak lingkungan seperti kadar karbon di  udara,  efisiensi  sumber  daya  alam,  dan  dampak  sosial.  Kegiatan  ekonomi,  infrastruktur  dan  aset yang diperoleh juga harus memenuhi persyaratan, yaitu rendah emisi karbon dan polusi, peningkatan energi dan sumber daya, efisiensi, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem alam (Rodiyah et al., 2023).
Model pembangunan ekonomi hijau bersumber pada quadruple helix model (QH) yang merupakan pengembangan  dari  model  triple  helix  model  (Roman  et  al.,  2020)  yang  menjelaskan  dan  menata tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui 3P (Planet, Profit, People) (Elkington, 1998). Model  QH  merupakan  elemen  integral  dalam  desain  strategi  spesialisasi  cerdas  yang  mendorong penciptaan dan pertukaran pengetahuan dengan menyatukan perusahaan, pusat penelitian, penemu independen,  dan  pengguna  utama  (Carayannis  &  Grigoroudis,  2016).  Proses  kebijakan  spesialisasi yang  cerdas  harus  menciptakan  peluang  dan  insentif  bagi  pemangku  kepentingan  untuk mengkomunikasikan  pengetahuan  mereka  melalui  partisipasi  dalam  teritori  entrepreneurial  discovery process (EDP) (Foray, 2016).
Semua aktor QH berperan dalam EDP, dan penting untuk digarisbawahi bahwa tidak ada satu pihak pun yang lebih penting dibandingkan pihak lainnya (Pose & Wilkie, 2015). Selain itu, kolaborasi antara  berbagai  aktor  QH  harus  berkelanjutan  di  seluruh  tahapan  proses  pembuatan  kebijakan: penetapan  agenda,  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan,  implementasi  dan  evaluasi (Marinelli  &  Forte,  2017).  Peran  pemerintah  dalam  mendorong  terwujudnya  model  green  economy adalah  sebagai  regulator  dan  fasilitator  yang  mendukung  kegiatan  ekonomi  berbasis  ekonomi  hijau (Nabila & Arinta, 2020).
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  atau  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mempelopori inisiatif ini. Hal ini tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2025-2045  dalam  mendukung  pelaksanaan  Visi  Indonesia  Emas 2045  yang  mewujudkan  Indonesia  sebagai  "Negara  Nusantara  Berdaulat,  Maju,  dan  Berkelanjutan". Salah satu misi yang diemban adalah melakukan transformasi ekonomi dengan menerapkan ekonomi hijau (Bappenas, 2024). Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024  dengan  tiga  program  prioritasnya  yaitu  peningkatan  kualitas  lingkungan,  peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon (Limanseto, 2023)
Keberhasilan  dari  pencapaian  misi  transformasi  ekonomi  dengan  menerapkan  ekonomi  hijau tergambar  didalam  green  economy  index  (GEI).  Laporan  GEI  Indonesia  akan  diintegrasikan  ke  dalam dokumen  utama  pembangunan  nasional  seperti  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 (Susanti
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
&  Wicaksono,  2019;  Rodiyah  et  al.,  2023).  GEI  Indonesia  menghitung  skor  Indonesia  dalam transformasi perekonomian menuju ekonomi hijau dengan melihat perbandingan kemajuan indikator terhadap  nilai  minimum  dan  maksimum  target  yang  ingin  dicapai.  Nilai  minimum  indikator didasarkan  pada  data  historis  Indonesia  dari  referensi  terendah,  sedangkan  nilai  maksimum didasarkan pada target yang telah tercantum dalam Visi Indonesia 2045 dan target dalam model Low Carbon Development Initiative (LCDI) 2045 untuk mencapai Net Zero Emisi tahun 2060. Rentang waktu data historis GEI Indonesia mulai tahun 2011 hingga 2020 (Susanti & Wicaksono, 2019).
GEI  memberikan  gambaran  kemajuan  dan  kinerja  Indonesia  dalam  transisi  menuju  ekonomi hijau.  Selain  itu,  indeks  tersebut  bertujuan  untuk  mempertahankan  arah  pencapaian  tujuan pembangunan  jangka  panjang  dan  mempercepat  implementasi  program  pembangunan  rendah karbon  dan  berketahanan  iklim  sebagai  tulang  punggung  transisi  menuju  ekonomi  hijau.  Sekiranya terdapat  15  indikator  dalam  GEI  Indonesia  yang  mencakup  tiga  pilar  utama  yaitu  ekonomi,  sosial, dan lingkungan hidup yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau (BAPPENAS, 2022)
Pilar  ekonomi  terdiri  dari  enam  indikator,  antara  lain  intensitas  emisi,  intensitas  energi,  dan pendapatan  nasional  bruto  (GNI)  per  kapita.  Pilar  sosial  meliputi  empat  indikator  yaitu  tingkat pengangguran,  tingkat  kemiskinan,  angka  harapan  hidup,  dan  rata-rata  lama  sekolah.  Sedangkan pilar  lingkungan  hidup  meliputi  lima  indikator  yaitu  tutupan  lahan,  lahan  gambut  terdegradasi, pengurangan  emisi,  pengelolaan  sampah,  dan  energi  baru  dan  terbarukan  (BAPPENAS,  2022). Laporan  GEI  Indonesia  menunjukkan  tren  peningkatan  dan  terdapat  sinergi  antar  pilar  (Rodiyah  et al., 2023)
Transisi  ekonomi  hijau  dinyatakan  mampu  memberikan  beragam  manfaat  bagi  Indonesia,  di antaranya,  rata-rata  pertumbuhan  produk  domestik  bruto  (PDB)  sebesar  6,1-6,5  persen  per  tahun hingga tahun 2050. Manfaat lainnya berupa penurunan intensitas emisi hingga 68 persen pada tahun 2045 , menghemat emisi gas rumah kaca hingga 87-96 miliar ton selama rentang tahun 2021-2060, dan menambah lapangan kerja di sektor pekerjaan ramah lingkungan (green jobs) sebanyak 1,8 juta pekerja bekerja pada tahun 2030. Transisi ekonomi hijau ini berhasil jika berfokus pada tiga apsek utama yaitu peningkatan investasi ramah lingkungan, pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan memastikan transisi yang adil dan terjangkau serta pemberdayaan sumber daya manusia (Rodiyah et al., 2023).

## 3.2   Energi Terbarukan Sebagai Katalisator Pertumbuhan Hijau Di Indonesia
Energi  terbarukan  merupakan  sumber  energi  alam  yang  dapat  langsung  dimanfaatkan  dengan bebas. Selain  itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus menerus.  Sumber  energi  ini  ramah  lingkungan  dikarenakan  tidak  menyebabkn  pencemaran lingkungan  sebagaimana  energy  tradisional  yang  berasal  dari  fosil  (Sidi,  2016).  Lubis  (2007) berpendapat  bahwa  potensi  energi  terbarukan  dapat  bersumber  dari  pertama,  energi  panas  bumi dimana  Indonesia  sebagai  daerah  vulkanik  maka  dapat  dikatakan  kaya  akan  sumber  energi  panas bumi.  Jalur  gunung  berapi  membentang  di  Indonesia  dari  ujung  Pulau  Sumatera  sepanjang  Pulau Jawa,  Bali,  NTT,  NTB  menuju  Kepulauan  Banda,  Halmahera,  dan  Pulau  Sulawesi.  Kedua,  energi  air dimana  kondisi  topografi  Indonesia  bergunung  dan  berbukit  serta  dialiri  oleh  banyak  sungai  dan daerah  daerah  tertentu  mempunyai  danau/waduk  merupakan  area  yang  cukup  potensial  dijadikan sebagai sumber energi air. Ketiga, energi tumbuhan (bio energi) dengan memanfaatkan bahan seperti alkohol, biodiesel, dan biomassa atau biogas.
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Keempat,  Energi  Samudra/Laut  dimana  potensi  energi  samudra/  laut  ini  sangatlah  besar  karena Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terdiri  dari  17.000  pulau  dan  garis  pantai  sepanjang 81.000  km,  terdiri  dari  laut  dalam,  laut  dangkal.  dan  sekitar  9.000  pulau-pulau  kecil  yang  tidak terjangkau  arus  listrik  nasional.  Sekiranya  terdapat  empat  jenis  energi  yang  berpotensi  untuk  dapat dimanfaatkan  dari  energi  samudra  yaitu  energi  panas  laut,  energi  pasang  surut,  energi  gelombang, energi  arus  laut.  Kelima,  sel  bahan  bakar  yang  bersumber  dari  gas  hidrogen.  Keenam,  energi  surya yang  dapat  dimanfaatkan  melalui  dua  macam  teknologi  yaitu  energi  surya  termal  dan  surya fotovoltaik.  Ketujuh,  energi  nuklir  yang  merupakan  energi  baru  dan  terbarukan  yang  perlu dipertimbangkan  karena  energi  ini  bisa  menghasilkan  energi  yang  dalam  order  yang  besar  sampai ribuan  megawatt,  dengan  tetap  memperhatikan  aspek  keselamatan,  sosial,  ekonomi,  teknis,  sumber daya manusia, dan teknologi (Lubis, 2007).
Meningkatnya  permintaan  energi  global  menghadirkan  tantangan  lingkungan  yang  serius  di masa  depan.  Hal  ini  menjadi  dorongan  bagi  pengembangan  infrastruktur  energi  terbarukan,  serta promosi penggunaan  energi ramah lingkungan. Namun,  baik di  negara maju maupun  berkembang, transisi  energi  diperkirakan  akan  memakan  biaya  dan  waktu,  serta  tantangan  teknologinya.  Sejauh ini, transisi pertumbuhan ekonomi hijau menuju pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil masih terbatas (Hickel & Kallis, 2020).
International  Labor  Organization  (ILO)  mencatat  bahwa  pembangunan  ekonomi  berbasis  energi terbarukan  diharapkan  dapat  menciptakan  60  juta  lapangan  kerja  baru  (Hao  et  al.,  2021)  [11,16]. Transisi teknologi energi terbarukan menjanjikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Kontribusi positif dari energi terbarukan inilah yang  menjadi  salah  satu  tujuan  utama  pertumbuhan  ekonomi  hijau  (Hickel  &  Kallis,  2020; Gasparatos  et  al.,  2017),  dimana  penggunaan  teknologi  baru  akan  mendorong  peningkatan produktivitas dan penurunan biaya energi dibandingkan dengan bahan bakar  fosil (Hao et al., 2021; Hickel & Kallis, 2020; Gasparatos et al., 2017). Di negara maju, teknologi ini muncul secara dinamis. Namun,  di  negara-negara  berkembang,  yang  sangat  bergantung  pada  minyak  dan  miskin  inovasi, kapasitas penggunaan teknologi energi terbarukan untuk mendukung proyek-proyek tersebut kurang terlihat (Gasparatos et al., 2017).
Rencana  Umum  Energi  Nasional  (RUEN)  tahun  2019–2038  yang  disusun  oleh  pemerintah Indonesia  bertujuan  untuk  meningkatkan  peran  energi  terbarukan  dalam  produksi  energi  negara menjadi  23%  pada  tahun  2025  dan  31%  pada  tahun  2030.  Rencana  tersebut  mencakup  peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan, sumber daya alam, dan sumber daya alam. pemanfaatan gas sebagai  energi  bersih,  efisiensi  energi,  akses  listrik,  pengembangan  infrastruktur  energi,  dan  juga pembangunan  reaktor  nuklir.  Rencana  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan,  meningkatkan  kemandirian  energi,  dan  memperkuat  posisi  Indonesia  sebagai  negara dengan sumber daya  energi yang melimpah. Rencana tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan  ini selama 20 tahun ke depan.
Penggunaan  energi  terbarukan  di  Indonesia  terus  meningkat  dalam  beberapa  tahun  terakhir, seiring  dengan  komitmen  pemerintah  dalam  mengejar  target  net-zero  emission.  Hal  ini  dapat tergambar pada grafik dibawah ini:
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Gambar 1. Persentase Energi Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional Tahun 2015–2021 (Annur,
2022)
Berdasarkan grafik diatas yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat terlihat bahwa  pada  tahun  2015  porsi  energi  terbarukan  baru  4,9%  dari  bauran  energi  nasional.  Angka persentase ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai persentase sebesar 12,16% pada tahun 2021.  Berdasarkan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP),  porsi  energi  terbarukan  ditargetkan  bisa  terus naik  ke  15,7%  pada  2022  dan  mencapai  23%  pada  2025  (Annur,  2022).  Lebih  jauh,  data  terbaru mengungkapkan  bahwa  kapasitas  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT)  di  Indonesia  diprediksi  terus bertambah pada tahun 2024, akantetapi pertumbuhan tersebut belum akan memenuhi target bauran energi  terbarukan  nasional  sebesar  23%  pada  2025.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  capaian  bauran  EBT dalam energi primer nasional tahun 2023 baru mencapai 13,1%, dan ini belum mencapai target tahun 2023 yang minimalnya 17,9% (Laia, 2024).
Laporan  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  pada  tahun  2023  mencatat realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) Indonesia mencapai 13.155  megawatt  (MW).  Dari  realisasi  kapasitas  terpasang  pembangkit  listrik  energi  baru  dan terbarukan  (EBT)  tersebut,  kapasitas  terbesar  berasal  dari  tenaga  air  sebagaimana  terlihat  pada gambar dibawah ini.
Gambar 2. Pembangkit Listrik EBT Indonesia Berdasarkan Sumber Energi Tahun 2023
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Berdasarkan  gambar  2.  terlihat  bahwa  kapasitas  terpasang  pembangkit  listrik  energi  baru  dan terbarukan  berasal  dari  tenaga  air  sebesar  6.784,2  MW  atau  51,6%  dari  total  kapasitas  terpasang pembangkit listrik EBT nasional. Diikuti oleh bioenergi sebesar 3.195,4 MW atau 24,3%, tenaga panas bumi sebesar 2.417,7 MW atau 18,4%, tenaga panas bumi sebesar 2.417,7 MW atau 18,4%, tenaga surya sebesar  573,8  MW  atau  4,4%,  tenaga  angin  sebesar  154,3  MW  atau  1,2%,  dan  tenaga  gas  batu  bara sebesar  30  MW  atau  0,2%  kapasitas  terpasang  pembangkit  listrik  yang  bersumber  dari  energi  baru dan terbarukan (Muhamad, 2024).

## 3.2  Pembiayaan  Ramah  Lingkungan  Terhadap  Sumber  Energi  Baru  dan  Terbarukan:  Tantangan dan Prospek
Pada  tahun  2010,  194  negara  membentuk  Green  Climate  Fund  (GCF)  untuk  memberikan dukungan  finansial  bagi  upaya  mitigasi  emisi  gas  rumah  kaca  global  (Amoah  et  al.,  2022;  Cui  & Huang,  2018).  Tujuan  utama  pembiayaan  ini  adalah  untuk  mempromosikan  dan  memfasilitasi inisiatif  pembiayaan  ramah  lingkungan  (Green  Finance)  dan  meningkatkan  kesadaran  akan  konsep tersebut  di  seluruh  dunia.  Sejak  awal  berdirinya,  prinsip-prinsip  GCF  dan  pembiayaan  ramah lingkungan secara umum telah dibahas di berbagai forum, termasuk KTT G-8 dan G-20 serta Majelis Umum PBB (Frimpong et al., 2022). Selain itu, pembiayaan swasta berkelanjutan, juga dikenal sebagai pembiayaan  ramah  lingkungan  (Green  Finance),  telah  diakui  sebagai  bagian  penting  dari  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan PBB (Li et al., 2023).
Hingga saat ini, pendefinisian pembiayaan ramah lingkungan masih belum jelas dan sering kali tercampur  dengan  pembiayaan  iklim.  Seringkali  sulit  membedakan  antara  pembiayaan  ramah lingkungan  dan  pembiayaan  iklim  (Zhang  et  al.,  2019).  Menurut  IFC  (2016),  pembiayaan  ramah lingkungan  didefinisikan  sebagai  “pembiayaan  investasi  yang  memberikan  manfaat  lingkungan”, sedangkan pembiayaan hijau diusulkan dan didefinisikan oleh UNFCCC sebagai “pembiayaan lokal, nasional  atau  transnasional  yang  diambil  dari  sumber  pembiayaan  publik,  swasta,  dan  alternative; yang berupaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi yang akan mengatasi perubahan  iklim”. Meskipun definisinya sedikit berbeda, inti dari kedua istilah tersebut adalah alat  pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim dan hal-hal lain untuk keberlanjutan (Zhang et al., 2019).
Zadek  &  Flynn  (2013)  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  ramah  lingkungan  sering  digunakan secara bergantian dengan investasi ramah lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan ramah lingkungan  memiliki  cakupan  yang  lebih  luas,  mencakup  lebih  dari  sekedar  investasi  seperti  yang didefinisikan  oleh  Bloomberg  New  Energy  Finance  dan  lainnya.  Hal  terpenting  dari  pembiayaan ramah  lingkungan  adalah  bahwa  pembiayaan  ini  mencakup  biaya  operasional  investasi  ramah lingkungan  yang  tidak  termasuk  dalam  definisi  investasi  ramah  lingkungan.  Hal  yang  paling  jelas adalah mencakup biaya-biaya seperti persiapan proyek dan biaya pembebasan lahan, yang keduanya tidak  hanya  signifikan  tetapi  juga  dapat  menimbulkan  tantangan  pendanaan  yang  berbeda.  Untuk sektor  perbankan,  Pricewaterhouse  Coopers  mendefinisikan  pembiayaan  ramah  lingkungan  sebagai produk  dan  layanan  keuangan,  dengan  mempertimbangkan  faktor  lingkungan  dalam  pengambilan keputusan  pemberian  pinjaman,  pemantauan  ex-post  dan  proses  manajemen  risiko,  yang  disediakan untuk  mendorong  investasi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan  dan  menstimulasi teknologi rendah karbon. proyek, industri, dan dunia usaha (Lindenberg, 2014).
Pembiayaan ramah lingkungan adalah istilah luas yang dapat merujuk pada investasi keuangan yang  mengalir  ke  proyek  dan  inisiatif  pembangunan  berkelanjutan,  produk  lingkungan  hidup,  dan
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
kebijakan  yang  mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  berkelanjutan.  Pembiayaan  ramah lingkungan  mencakup  pendanaan  iklim  namun  tidak  terbatas  pada  hal  tersebut  saja.  Hal  ini  juga merujuk  pada  “tujuan  lingkungan  hidup  lainnya  yang  lebih  luas,  misalnya  pengendalian  polusi industri,  sanitasi  air,  atau  perlindungan  keanekaragaman  hayati.  Pendanaan  mitigasi  dan  adaptasi secara  khusus  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  terkait  dengan  perubahan  iklim:  aliran keuangan mitigasi mengacu pada investasi dalam proyek dan program yang berkontribusi terhadap pengurangan atau penghindaran emisi gas rumah kaca  (GRK), sedangkan aliran keuangan adaptasi mengacu pada  investasi yang berkontribusi  terhadap pengurangan kerentanan  barang dan manusia terhadap dampak perubahan iklim (Höhne et al., 2012)
Lindenberg  (2014)  memaparkan  dan  merumuskan  sekiranya  terdapat  tiga  aspek  utama  yang menonjol dari kategori pembiayaan ramah lingkungan yaitu:
1. Pembiayaan investasi hijau publik dan swasta di bidang-bidang seperti pengelolaan air (misalnya bendungan)  dan  perlindungan  keanekaragaman  hayati  (misalnya  lanskap),  atau  dalam pencegahan,  minimalisasi,  dan  kompensasi  kerusakan  ekologis  (misalnya  efisiensi  energi  atau infrastruktur). Pembiayaan tersebut mencakup biaya persiapan proyek dan biaya modal;
2. Pembiayaan  kebijakan  publik  yang  ramah  lingkungan  yang  mendorong  penerapan  proyek  dan inisiatif mitigasi atau adaptasi kerusakan lingkungan dan ekologi (dan biaya operasionalnya). Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti  feed-in tariff yang dirancang untuk memberi insentif pada penggunaan sumber energi terbarukan;
3. Pembiayaan  yang  berkontribusi  pada  pengembangan  sistem  keuangan  ramah  lingkungan  yang mendorong,  misalnya,  investasi  ramah  lingkungan  (misalnya,  Dana  Iklim  Hijau  atau  instrumen keuangan  untuk  investasi  ramah  lingkungan  seperti  obligasi  ramah  lingkungan  dan  dana  ramah lingkungan terstruktur) dan kondisi kerangka hukum, ekonomi, dan kelembagaan spesifiknya.

## Gambar 3. Tiga Aspek Utama Pembiayaan Ramah Lingkungan (Lindenberg, 2014)
Adapun  jenis-jenis  dari  investasi  ramah  lingkungan  (Lindenberg,  2014)  dapat  terlihat  pada gambar dibawah ini:
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805

## Gambar 3. Tiga Aspek Utama Pembiayaan Ramah Lingkungan (Lindenberg, 2014)
Pemanfaatan secara maksimal atas pembiayaan ramah lingkungan jelas memiliki kapasitas untuk berkontribusi  terhadap  terjadinya  inklusi  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  baik  pembiayaan  ramah lingkungan  maupun  ekonomi  inklusif  sangat  fokus  pada  peningkatan  keberlanjutan  ekonomi (Niekerk,  2024).  Adapun  kontribusi  pembiayaan  ramah  lingkungan  terhadap  pertumbuhan  inklusif adalah sebagai berikut (Ozili, 2022):
1. Penciptaan lapangan kerja.
Dengan  mendukung  investasi  pada  energi  terbarukan,  efisiensi  energi,  pertanian  berkelanjutan, dan  sektor  ramah  lingkungan  lainnya,  pembiayaan  ramah  lingkungan  dapat  menciptakan  peluang kerja  baru,  khususnya  bagi  mereka  yang  berada  dalam  kelompok  marginal  (misalnya,  tingkat pemula), dan menciptakan prospek kewirausahaan bagi para inovator dan pemilik usaha kecil; 2. Akses terhadap energi bersih.
Dengan  meningkatkan  standar  hidup,  pembiayaan  ramah  lingkungan  dapat  memfasilitasi  akses terhadap  sumber  energi  bersih  dan  terjangkau  bagi  masyarakat  yang  kurang  terlayani.  Hal  ini  juga dapat meningkatkan peluang ekonomi dengan memungkinkan usaha kecil beroperasi lebih efisien. 3. Inklusi keuangan.
Dengan  menyediakan  akses  terhadap  layanan  keuangan,  seperti  pinjaman  terjangkau  dan  kredit mikro bagi  individu dan bisnis yang terlibat dalam kegiatan ramah lingkungan, pembiayaan  ramah lingkungan  dapat  menggabungkan  inklusi  keuangan  dengan  investasi  ramah  lingkungan  dengan memungkinkan mereka berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dan mengembangkan bisnis mereka—bahkan pada tingkat yang sama. skala kecil.
4. Pengembangan masyarakat.
Dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan dan merevitalisasi kawasan perkotaan, serta meningkatkan  akses  terhadap  air  bersih  dan  sanitasi,  proyek  ramah  lingkungan  meningkatkan kondisi  kehidupan  masyarakat  lokal  dan  menciptakan  peluang  ekonomi  (misalnya,  proyek  daur ulang);
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805

## 5. Pertanian berkelanjutan
Selain  meningkatkan  hasil  panen  dan  pendapatan  masyarakat  pedesaan,  akses  terhadap pembiayaan  ramah  lingkungan,  pengetahuan,  dan  teknologi  untuk  metode  pertanian  berkelanjutan juga dapat meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini akan memberdayakan dan memberikan manfaat besar bagi petani skala kecil
6. Akses terhadap teknologi ramah lingkungan.
Pendanaan  dapat  diberikan  melalui  pembiayaan  ramah  lingkungan  untuk  memberikan  sumber daya bagi rumah tangga miskin untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan  peralatan  hemat  energi.  Akses  terhadap  teknologi  ramah  lingkungan  dapat  mengurangi  biaya energi,  meningkatkan  kesejahteraan  rumah  tangga,  dan  bahkan  mungkin  melibatkan  teknologi tersebut dalam solusi inovatif untuk tantangan ekologi;
7. Akses terhadap pasar ramah lingkungan.
Dengan  mendukung  integrasi  masyarakat  yang  kurang  beruntung  ke  dalam  rantai  pasokan  dan pasar  ramah  lingkungan  (misalnya  energi  terbarukan,  pertanian  regeneratif,  ekowisata,  dan  produk ramah lingkungan), keuangan ramah lingkungan dapat memperluas peluang ekonomi bagi produsen di daerah terpencil atau miskin wilayah. Misalnya, tanaman dengan nilai pengobatan yang dikenal di wilayah tersebut dapat membuka  potensi ekonomi yang terpendam. Pembiayaan ramah lingkungan dapat  menyediakan  dana  untuk  laboratorium  penelitian  dan  memulai  bisnis  yang  bermanfaat  bagi seluruh masyarakat.
Proyek  sumber  energi  terbarukan  sebagai  salah  satu  target  dari  pembiayaan  ramah  lingkungan sekiranya  nebdapat  beberapa  tantangan  ketika  diterapkan  di  Indonesia.  Adapun  tantangan  tersebut adalah sebagai berikut (ADB, 2019):
1. Tarif rendah, sehingga membuat investasi energi terbarukan tidak menguntungkan dalam banyak kasus.
2. Suku bunga pinjaman yang tinggi, yang selanjutnya mengurangi keuntungan dari investasi energi terbarukan yang biasanya padat modal.
3. Persyaratan  jaminan  yang  tinggi  dan  tidak  adanya  pendanaan  proyek,  sehingga  sulit  untuk meningkatkan pembiayaan utang untuk investasi energi terbarukan.
4. Proyek-proyek  skala  kecil  dan  menengah  meningkatkan  biaya  pengembangan  dan  transaksi proyek,  serta  risiko  terkait  dengan  biaya  investasi,  menciptakan  tantangan  untuk  melakukan pekerjaan pengembangan proyek berkualitas tinggi, yang mengurangi pilihan dalam penataan dan pengaturan keuangan (terutama pembiayaan proyek).
5. Kapasitas  pengembang  proyek  (teknis  dan  keuangan)  dan  lembaga  keuangan  (teknis)  rata-rata terlalu  terbatas,  sehingga  menyulitkan  pengembangan  proyek  berkualitas  tinggi  oleh pengembang, dan evaluasi proyek serta penataan pembiayaan oleh pemodal.
6. Persyaratan kandungan lokal menyulitkan perancangan proyek dengan cara yang hemat biaya.
7. Ketidakpastian  terkait  persyaratan,  jadwal,  dan  hasil  perizinan  serta  prosedur  perizinan menciptakan risiko yang sangat tinggi bagi pengembang proyek.
Terkait dengan aspek tantangan terhadap pembiayaan terhadap proyek sumber energi terbarukan, pemerintah  Indonesia  sudah  mempersiapkan  insentif  pajak  sebagai  usahanya  untuk  mendukung pengembangan energi terbarukan dan pembiayaan ramah lingkungan seperti (Supriyanto, 2023): 1. Pembebasan pajak impor dimana atas mesin, peralatan, dan bahan mentah yang digunakan dalam proyek energi baru dan terbarukan
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
2. Pembebasan PPN penjualan energi baru dan terbarukan.
3. Keringanan pajak penghasilan kepada perusahaan yang berinvestasi pada proyek energi baru dan terbarukan
4. Beberapa daerah di Indonesia menawarkan manfaat pajak tambahan, termasuk pembebasan pajak properti bagi perusahaan yang berinvestasi pada proyek energi baru dan terbarukan.
5. Pengenaan  tarif  listrik  yang  lebih  tinggi  untuk  energi  terbarukan  dibandingkan  listrik konvensional
6. Kemudahan pembiayaan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir Energi Terbarukan (DEBT).
Proyek  pengembangan  energi  terbarukan  sebagai  suatu  proyek  investasi  yang  relative  baru  di Indonesia,  tentunya  tidak  mudah  bagi  pelaku  industry  ataupun  investor  untuk  masuk  dan memperoleh  pembiayaan  tersebut.  Hal  ini  tentunya  menghasilkan  gap  pembiayaan,  Sachs  et  al., (2019)  mengusulkan  untuk  mengisi  kesenjangan  pembiayaan  ramah  lingkungan  tersebut  dapat melakukan:
1. Fokus pada pengembangan berkelanjutan bank-bank ramah lingkungan
Bank  ramah  lingkungan  akan  menawarkan  persyaratan  kredit  yang  lebih  baik  untuk  inisiatif energi  ramah  lingkungan,  menjadi  lebih  mampu  menggabungkan  proyek-proyek  kecil  untuk mencapai skala yang menarik secara komersial, meningkatkan kemampuan untuk melakukan inovasi produk keuangan ramah lingkungan, dan memperluas pasar mereka dengan menyebarkan informasi tentang bank-bank ramah lingkungan. manfaat energi bersih
2. Bank sentral ramah lingkungan.
Fungsi  bank  sentral  ini  adalah  bertanggung  jawab  penih  atas  stabilitas  keuangan  dan makroekonomi,  bank  sentral  harus  terlibat  penuh  dalam  mengatasi  risiko  terkait  iklim  dan  risiko lingkungan  lainnya  pada  tingkat  sistemik.  Membantu  mengembangkan  model  keuangan  ramah lingkungan  dan,  pada  tingkat  kebijakan,  mengatasi  risiko  lingkungan  dan  mendorong  keuangan berkelanjutan;
3. Lembaga keuangan non-bank:
Investor  institusi  seperti  dana  pensiun  dan  perusahaan  asuransi  mempunyai  posisi  yang  baik untuk  mengarahkan  alokasi  modal  perusahaan  ke  arah  upaya  yang  lebih  berkelanjutan.  Mereka memiliki  sumber  daya  keuangan  jangka  panjang  yang  cocok  untuk  berinvestasi  pada  infrastruktur ramah lingkungan dan merupakan pemasok modal terbesar bagi perusahaan tercatat.
4. Teknologi keuangan baru
Fintech  ini  dapat  membuka  peluang  baru  dalam  pembiayaan  ramah  lingkungan  dengan memanfaatkan  aplikasi  blockchain  untuk  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  mencakup  kasus penggunaan  blockchain  untuk  energi  terbarukan,  pasar  listrik  terdesentralisasi,  kredit  karbon,  dan pendanaan iklim, serta inovasi instrumen keuangan seperti obligasi ramah lingkungan.
5. Pemberian insentif yang lebih banyak bagi pertumbuhan inklusif untuk mempercepat perubahan kolektif.
Dengan  cara  ini,  investor  dan  masyarakat  yang  kurang  beruntung  dapat  mengambil  tanggung jawab  bersama  terhadap  lingkungan  dan  berkolaborasi  dalam  solusi  yang  saling  menguntungkan (tingkat pengembalian dan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi).
Prospek  bisnis  energi  terbarukan  di  Indonesia  sangat  menjanjikan  kedepannya.  Hal  ini  terlihat dari sudah mulai beralihnya perusahaan energi besar di Indonesia dari energi konvensional menuju
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
kepada energi baru dan terbarukan. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) melakukan diversifikasi bisnis  melalui  pengembangan  pembangkit  listrik  baru  berbasis  energi  terbarukan  (EBT).  Hal  ini ditandai  dengan  dibangunnya  pembangkit  listrik  tenaga  listrik  Tanah  Laut  Bayu  (PLTB)  di Kalimantan  Selatan  berkapasitas  70  MW.  Dalam  proyek  ini,  Adaro  melalui  anak  perusahaannya  PT Adaro Power menggandeng Total Eren (Putri, 2023). Selain  itu, Adaro juga tengah memiliki proyek yang sedang berjalan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk dengan kapasitas 1.375 MW (Mardiansyah, 2024).
PT  Indika  Energy  Tbk  (INDY)  akan  mendiversifikasi  portofolio  investasinya  pada  sektor berkelanjutan  area  bisnis  melalui  anak  usahanya  PT  Mitra  Motor  Group  (MMG)  menjalin  usaha patungan  dengan  Foxteq  Singapore  Pte  Ltd.  Selain  itu,  perseroan  juga  meluncurkan  bisnis  energi surya  ramah  lingkungan  dengan  mendirikan  PT  Empat  Mitra  Indika  Solar  Energy  (EMITS).  Ini merupakan  usaha  patungan  yang  diprakarsai  Indika  Energy  dengan  Fourth  Partner  Energy  (4PEL), salah satu pengembang energi surya terkemuka di India (Putri, 2023).
Terbaru,  perusahaan  energi  terbesar  milik  pemerintah  yaitu  Pertamina  melalui  anak  usahanya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), telah melakukan IPO dan fokus bisnisnya  di bidang eksplorasi,  eksploitasi,  dan  produksi  panas  bumi  untuk  membangkitkan  listrik  atau  yang  dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini tela mengelola  15  wilayah  kerja  yang  tersebar  di  Indonesia.  PGEO  memiliki  hak  atas  13  kuasa pengusahaan panas bumi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kapasitas terpasang keseluruhan  sebesar  1.877MW,  di  mana  sebesar  672MW  dioperasikan  sendiri  dan  sebesar  1.205MW dioperasikan  oleh  para  Kontraktor  KOB  (Kontrak  Operasi  Bersama  atau  Joint  Operations Contract)(PGE, 2024).
Grup  Barito  Pacific  juga  mulai  berekspansi  bisnisnya  menuju  kepada  pemanfaatan  energy terbarukan melalui anak usahanya  PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). BREN berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung  target  Indonesia  untuk  transisi  menuju  Net  Zero  Emission  (NZE).  Perusahaan  memulai operasional  melalui  salah  satu  entitas  anak  yaitu  Star  Energy  Geothermal  Group,  produsen  listrik tenaga  panas  bumi  terkemuka.  Saat  ini  perusahaan  mengoperasikan  tiga  aset  panas  bumi  yang berlokasi di Jawa Barat, dengan total kapasitas terpasang sebesar 886MW, mewakili sekitar 38 persen pangsa pasar di Indonesia (BREN, 2024).
Prospek emiten yang bergerak di bisnis energi terbarukan dapat dikatakan sangat positif. Hal ini ditandai dengan tingginya minat investor terhadap emiten yang bergerak di bisnis energi terbarukan. Emiten  PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) telah mencatat kenaikan harga saham hingga mencapai  65,87%  (CNBC,  2023).  Fenomenal  lagi  harga  saham  emiten  PT  Barito  Renewables  Energy Tbk  (BREN)  mengalami  lonjakan  yang  sangat  signifikan  hngga  mengalami  kenaikan  1.137,17%  dari harga saat penawaran umum (IPO) sebesar Rp 780 per saham. Lonjakan harga saham emiten BREN ini  menjadikannya  emiten  saham  dengan  nilai  kapitalisasi  pasar  (market  capitalization)  terbesar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  (Mulyana,  2024).  Terlepas  dari  analisis  rasio  fundamental  emiten  BREN, bisnis  EBT  semakin  diminati  investor  muda  terutama  di  bawah  usia  30  tahun.  Berdasarkan  data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Agustus 2023 mencakup 57% investor ritel di bursa. Pola konsumsi  investor  muda  cenderung  lebih  environmentally  conscious  dibanding  generasi  sebelumnya. Masyarakat  moderen Indonesia  saat  ini  memberikan  apresiasi  khusus  untuk  perusahaan  dan  sektor energi hijau.(Frensidy, 2024)
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805

## 4. Kesimpulan
Peranan  manajemen  keuangan  sangat  signifikan  bagi  tercapainya  pembangunan  berkelanjutan melalui  kegiatan  investasi  dan  strategi  keuangan  perusahaan.  Pembiayaan  ramah  lingkungan merupakan  pembiayaan  investasi  yang  memberikan  manfaat  yang  positif  bagi  lingkungan  dengan mempertimbangkan  faktor  lingkungan  dalam  pengambilan  keputusan  pemberian  pinjaman,  untuk mendorong  investasi  yang  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan.  Sekiranya  terdapat  tiga  aspek utama  yang  menonjol  dari  pembiayaan  ramah  lingkungan  yaitu  pembiayaan  investasi  hijau, pembiayaan  kebijakan  publik  yang  ramah  lingkungan  dan  pembiayaan  yang  berkontribusi  pada pengembangan sistem keuangan ramah lingkungan.
Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi terkait dengan pembiayaan ramah lingkungan seperti  return  investasi  energi  terbarukan  yang  rendah  bahkan  cenderung  merugikan,  suku  bunga pinjaman yang tinggi, persyaratan jaminan yang tinggi, dan tidak adanya pendanaan proyek. Untuk mengatasi  tantangan  tersebut,  pemerintah  Indonesia  sudah  mempersiapkan  insentif  pajak  sebagai usahanya  untuk  mendukung  pengembangan  energi  terbarukan  dan  pembiayaan  ramah  lingkungan seperti    pembebasan  pajak  impor  atas  barang  yang  digunakan  dalam  proyek  energi  terbarukan, pembebasan PPN penjualan energi terbarukan, dan keringanan pajak penghasilan kepada perusahaan yang berinvestasi pada proyek energi terbarukan.
Prospek  return  investasi  dari  pembiayaan  ramah  lingkungan  atas  proyek  EBT  sangat menjanjikan  sebagaimana  terlihat  dari  mulai  banyaknya  perusahaan  besar  yang  agresif  melakukan ekspansi bisnis ke sektor EBT. Emiten PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang bergerak di bisnis  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Panas  Bumi  (PLTP)  telah  mencatat  kenaikan  harga  saham  hingga mencapai  65,87%  semenjak  IPO  tahun  2023.  Selain  itu,  lebih  fenomenal  lagi  terjadi  pada  kenaikan harga  saham  emiten  PT  Barito  Renewables  Energy  Tbk  (BREN)  yang  mengalami  lonjakan  sangat signifikan hngga mengalami kenaikan 1.137,17% dari harga saat penawaran umum (IPO) tahun 2023. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  moderen  Indonesia  saat  ini  semakin  meminati  bisnis  EBT dan  memberikan  apresiasi  khusus  untuk  perusahaan  sektor  energi  hijau  serta  cenderung  lebih environmentally conscious dibanding generasi sebelumnya.

## Daftar Pustaka
ADB.  (2019).  Renewable  Energy  Financing  Schemes  For  Indonesia.  Manila:  Asian  Development  Bank (ADB).
Alharbi,  S.  S.,  Mamun,  M.  Al,  Boubaker,  S.,  &  Rizvi,  S.  K.  A.  (2023).  Green  finance  and  renewable energy:
A worldwide evidence. Energy Economics, 118, 106499.
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106499
Amoah,  L.,  Dzeha,  G.  C.  O.,  &  Arun,  T.  (2022).  Sustainable  Finance  and  Banking  in  Africa.  London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/ 978-3- 031- 04162-4_ 12
Annur,  C.  M.  (2022).  Ini  Pertumbuhan  Energi  Terbarukan  di  Indonesia  sampai  2021.    Artikel  dikutip tanggal  9  Mei  2024,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/ini-pertumbuhan- energi-terbarukan-di-indonesia-sampai-2021
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Arsyiprameswari, N., Utama, M. A. R., Wibowo, S. A., & Yuniar, V. S. (2021). Environmental Law and Mining  Law  in  the  Framework  of  State  Administration  Law.  Unnes  Law  Journal:  Jurnal  Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 347–370. https://doi.org/10.15294/ulj.v7i2.39426
BAPPENAS.  (2022).  Green  Economy  Index:  A  Step  Forward  To  Measure  The  Progress  Of  Low  Carbon  & Green  Economy  In  Indonesia.  Artikel  dikutip  tanggal  5  Mei  2024,  https://lcdi-indonesia.id/wp- content/uploads/2022/08/Green-Economy-Index-A-Step-Forward-to-Measure-the-Progress-of- Low-Carbon-and-Green-Economy-in-Indonesia.pdf
Bappenas. (2024). Indonesia Emas 2045: Tancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045. https://indonesia2045.go.id/
Bashir,  A.,  Susetyo,  D.,  Suhel,  S.,  &  Azwardi,  A.  (2021).  Relationships  between  Urbanization,
Economic  Growth,  Energy  Consumption,  and  CO2  Emissions:  Empirical  Evidence  from Indonesia. Journal of Asian Finance,
Economics and Business, 8(3), 79–90. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0079
BREN.  (2024).  Laporan  Tahunan  2023  PT  Barito  Renewables  Energy  Tbk.  Jakarta:  PT  Barito  Renewables Energy Tbk.
Bryman, A. (2004). Social Research Methods. New York: Oxford University Press.
Carayannis,  E.,  &  Grigoroudis,  E.  (2016).  Quadruple  innovation  Helix  and  smart  specialization: Knowledge production and national competitiveness. Foresight and STI Governance, 10(1), 31–42. https://doi.org/10.17323/1995-459x.2016.1.31.42
Chouaibi,  Y.,  &  Zouari,  G.  (2022).  The  effect  of  corporate  social  responsibility  practices  on  real earnings  management :  evidence  from  a  European  ESG  data.  International  Journal  of  Disclosure and Governance, 19(1), 11–30. https://doi.org/10.1057/s41310-021-00125-1
Christ,  K.  L.,  Burritt,  R.  L.,  &  Varsei,  M.  (2017).  Coopetition  as  a  Potential  Strategy  for  Corporate Sustainability. Business
Strategy
and the Environment, 26(7), 1029–1040. https://doi.org/10.1002/bse.1967
CNBC. (2023). Saham PGEO Ngacir Terus, Sejak IPO Sudah Melejit 58%. Artikel dikutip tanggal 13 Mei 2024, https://www.cnbcindonesia.com/market/20230830124030-17-467465/saham-pgeo-ngacir- terus-sejak-ipo-sudah-melejit-58
Creswell,  J.  W.  (2014).  Research  Design :  Qualitative,  Quantitative,  And  Mixed  Methods  Approaches  (4th Ed). Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc.
Cui, L., & Huang, Y. (2018). Exploring the Schemes for Green Climate Fund Financing: International Lessons. World Development, 101, 173–187. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.009
Daugaard,  D.  (2020).  Emerging  new  themes  in  environmental  ,  social  and  governance  investing :  a systematic literature review. Accounting &
Finance, 60(2),
1501–1530.
https://doi.org/10.1111/acfi.12479
Elkington,  J.  (1998).  Partnerships  from  Cannibals  with  Forks:  The  Triple  iottom  line  of  21st  Century Business. Environment Quallity Management, 8, 37–51. https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Foray,  D.  (2016).  On  the  policy  space  of  smart  specialization  strategies.  European  Planning  Studies, 24(8), 1428–1437. https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1176126
Frensidy, B. (2024). Fenomena BREN dan Valuasi Tinggi Sektor Energi baru dan terbarukan dan Terbarukan.
Artikel  dikutip  tanggal  16  Mei  2024,  https://insight.kontan.co.id/news/fenomena-bren-dan- valuasi-tinggi-sektor-energi-baru-dan-terbarukan
Frimpong,  I.  A.,  Kukah,  A.  S.,  Jin,  X.,  Kyei,  R.  O.,  &  Pariafsai,  F.  (2022).  Green  finance  for  green buildings:  A  systematic  review  and  conceptual  foundation.  Journal  of  Cleaner  Production,  356, 131869. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131869
Gasparatos, A., Doll, C. N. H., Esteban, M., Ahmed, A., & Olang, T. A. (2017). Renewable energy and biodiversity: Implications for transitioning to a Green Economy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 161–184. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.08.030
Giljum, S., Maus, V., Kuschnig, N., Luckenedera, S., Tostc, M., Sonter, L. J., & Bebbington, A. J. (2022). A pantropical assessment of deforestation caused by industrial mining. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(38), 1–7. https://doi.org/10.1073/pnas.2118273119
Gramlich,  D.,  &  Finster,  N.  (2013).  Corporate  sustainability  and  risk.  Journal  of  Business  Economics, 83(6), 631–664. https://doi.org/10.1007/s11573-013-0666-4
Hao,  L.  N.,  Umar,  M.,  Khan,  Z.,  &  Ali,  W.  (2021).  Green  growth  and  low  carbon  emission  in  G7 countries: How critical the network of environmental taxes, renewable energy and human capital is? Science of The Total Environment, 752, 141853. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141853
Hesary,  F.  T.,  &  Yoshino,  N.  (2020).  Sustainable  Solutions  for  Green  Financing  and  Investment  in Renewable Energy Projects. Energies, 13(4), 788. https://doi.org/10.3390/en13040788
Hickel,  J.,  &  Kallis,  G.  (2020).  Is  Green  Growth  Possible?  New  Political  Economy,  25(4),  469–486. https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964
Höhne,  N.,  Khosla,  S.,  Fekete,  H.,  &  Gilbert,  A.  (2012).  Mapping  of  Green  Finance  Delivered  by  IDFC Members in 2011. Germany: ECOFYS.
Hsieh,  H.  F.,  &  Shannon,  S.  E.  (2005).  Three  approaches  to  qualitative  content  analysis.  Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
IFC.  (2016).  Green  Finance:  A  bottom-up  approach  to  track  existing  flows.  Washington:  International Finance Corporation.
Laia,  K.  (2024).  Energi  Terbarukan  Naik  Tahun  2024,  Tapi  Target  23%  Tetap  Mustahil.  Artikel  dikutip tanggal  28  April  2024,  https://betahita.id/news/detail/9734/energi-terbarukan-naik-tahun-2024- tapi-target-23-tetap-mustahil.html?v=1704820255
Li, C., Solangi, Y. A., & Ali, S. (2023). Evaluating the Factors of Green Finance to Achieve Carbon Peak and  Carbon  Neutrality  Targets  in  China:  A  Delphi  and  Fuzzy  AHP  Approach.  Sustainability, 15(3), 2721. https://doi.org/10.3390/su15032721
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Limanseto,  H.  (2023).  Terapkan  Ekonomi  Hijau,  Pemerintah  Dorong  Pelaku  Industri  Melakukan
Pembangunan Berkelanjutan. Artikel dikutip tanggal 7 Mei 2024,
https://ekon.go.id/publikasi/detail/4916/terapkan-ekonomi-hijau-pemerintah-dorong-pelaku- industri-melakukan-pembangunan-berkelanjutan
Lindenberg,  N.  (2014).  Definition  of  Green  Finance.  Artikel  dikutip  tanggal  13  Mei  2024, https://www.cbd.int/financial/gcf/definition-greenfinance.pdf
Lubis, A. (2007). Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Teknologi Lingkungan, 8(2), 155–162. https://doi.org/10.29122/jtl.v8i2.420
Makmun.  (2016).  Green  Economy:  Konsep,  Impelentasi  Dan  Peran  Kementerian  Keuangan.  Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 19(2), 1–15. https://doi.org/10.14203/JEP.19.2.2011.1-15
Mardiansyah,  D.  (2024).  Geber  ke  Bisnis  EBT,  Adaro  Energy  (ADRO)  Kembangkan  Sejumlah  Energi  Ini.
Artikel  dikutip  tanggal  14  Mei  2024,  https://investasi.kontan.co.id/news/geber-ke-bisnis-ebt- adaro-energy-adro-kembangkan-sejumlah-energi-ini
Marinelli,  E.,  &  Forte,  I.  P.  (2017).  Smart  Specialisation  at  work:  The  entrepreneurial  discovery  as  a continuous process. In S3 Working Paper Series (No. 12). https://doi.org/10.2760/514714
Moslehpour,  M.,  Chau,  K.  Y.,  Du,  L.,  Qiu,  R.,  Lin,  C.  Y.,  &  Batbayar,  B.  (2023).  Predictors  of  green purchase intention toward eco-innovation and green products: Evidence from Taiwan. Economic Research, 36(2), 1–22. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2121934
Muhamad,  N.  (2024).  Kapasitas  EBT  Indonesia  13  Ribu  MW  pada  2023,  Mayoritas  Energi  Air.  Artikel dikutip  tanggal  10  Mei  2024,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/19/kapasitas- ebt-indonesia-13-ribu-mw-pada-2023-mayoritas-energi-air
Mulyana, R. N. (2024). Bos Barito (BREN) Buka Suara Soal Lonjakan Harga Saham Hingga Jadi Top Market Cap.  Artikel  dikutip  tanggal  13  Mei  2024,  https://investasi.kontan.co.id/news/bos-barito-bren- buka-suara-soal-lonjakan-harga-saham-hingga-jadi-top-market-cap
Nabila,  R.,  &  Arinta,  Y.  N.  (2020).  Development  Green  Economy  Model  For  Welfare  Indonesia. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV), 6(2), 327–335.
Ng, T. H., & Tao, J. Y. (2016). Bond financing for renewable energy in Asia. Energy Policy, 95, 509–517. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.03.015
Niekerk, A. J. Van. (2024). Economic Inclusion : Green Finance and the SDGs. Sustainability, 16, 1128. https://doi.org/10.3390/su16031128
Ozili,  P.  K.  (2022).  Green  Finance  Research  Around  the  World:  A  Review  of  Literature.  International Journal of Green Economics, 16(1), 56–75. https://doi.org/10.1504/IJGE.2022.10048432
PGE.  (2024).  Laporan  Tahunan  2023  PT  Pertamina  Geothermal  Energy  Tbk.  Jakarta:  PT  Pertamina Geothermal Energy Tbk.
Vol. 5, No. 2, pp 12 – 29 doi: 10.14710/jebt.2024.22805
Pose,  A.  R.,  &  Wilkie,  C.  (2015).  Institutions  and  the  Entrepreneurial  Discovery  Process  for  Smart Specialization. London: Routledge.
Putri,  S.  N.  (2023).  Daftar  4  Saham  Energi  Terbarukan,  Perlu  Dikoleksi?  Artikel  dikutip  tanggal  15  Mei 2024, https://www.idxchannel.com/market-news/daftar-4-saham-energi-terbarukan-perlu- dikoleksi
Rodiyah,  R.,  Arifin,  R.,  Wulansarie,  R.,  Baiquni,  M.  I.,  &  Zainurohmah.  (2023).  Capturing  the Opportunity  of  Green  Economic  Policy  for  Environmental  Sustainability.  IOP  Conference  Series Earth and Environmental Science, 1248(1), 012035. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012035
Roman,  M.,  Varga,  H.,  Cvijanovic,  V.,  &  Reid,  A.  (2020).  Quadruple  Helix  Models  for  Sustainable Regional Innovation: Engaging and Facilitating Civil Society Participation. Economies, 8(2), 1–15. https://doi.org/10.3390/economies8020048
Sachs, J. D., Thye, W. W., Yoshino, N., & Hesary, F. T. (2019). Why is green finance important? ADBI Working Paper Series, 917, 1 – 9.
Sidi,  P.  (2016).  Peningkatan  Energi  Dalam  Negeri  terhadap  Perkembangan  Ekonomi  Global  dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Lemhannas RI, 27, 4–13.
Supriyanto,  E.  E.  (2023).  Green  and  Renewable  Energy  Financing  Policy  in  Indonesia.  Jakarta:  BRIN Publishing.
Susanti,  D.  D.,  &  Wicaksono,  A.  M.  (2019).  Membangun  Ekonomi  Hijau  Dengan  Basis  Pertanian  Di Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2013  –  2018.  Jurnal  Litbang  Provinsi  Jawa  Tengah,  17(2),  159–167. https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i2.795
Tiawon, H., & Miar. (2023). The Role of Renewable Energy Production, Energy Efficiency and Green Finance  in  Achieving  Sustainable  Economic  Development :  Evidence  from  Indonesia.
International Journal of Energy Economics and Policy, 13(1), 250–260. https://doi.org/10.32479/ijeep.13915
Zadek,  S.,  &  Flynn,  C.  (2013).  South-Originating  Green  Finance:  Exploring  the  Potential.  Artikel  dikutip tanggal 5 Mei 2024, https://www.cbd.int/financial/gcf/definition-greenfinance.pdf
Zhang,  D.,  Zhang,  Z.,  &  Managi,  S.  (2019).  A  bibliometric  analysis  on  green  Þnance:  Current  status, development, and future directions. Finance Research Letters,
29, 425–430.
https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.02.003