## KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL INDONESIA

## Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## abstract
The  highest  power  of  articulation, original,  and  full  on  state  sovereignty  is related  to  the  conception  of  freedom  inside  at  one  under  government regulation and the determination of the applicable law in all regions. At the same time the sovereignty of a state that borders the state sovereignty.  In a country  with  sovereignty  of  other  state,  the  company  can  do  an  agreement with the real, either in the form of bilateral or multilateral agreements. Being mentioned  agreement  legally  binding  for  the  states  involved  in  the agreement.  International agreement  which  would  be  legal  resources  by  the obligation  to  carry  out  against  countries  involved.  Proses  assign  mentioned two viewpoints in the position of the legal relationship between international law  and  national.  One  viewpoint  is  expecting  the  relationship  between international law and national law as unity system and another viewpoint is seen as systems of the entities of two legal entities distinct and separate.
Keywords: International Legal Status, System of National Legislation

## abstrak
Kekuasaan  tertinggi  artikulasi,  asli, dan  penuh  pada  kedaulatan  negara adalah  berhubungan  dengan  konsepsi  kemerdekaan  dalam  diri  di salah satu di  bawah  peraturan  pemerintah  serta  penetapan  hukum  yang  berlaku  di semua  wilayah.  Pada  saat  yang  sama  kedaulatan  sebuah  negara  yang berbatasan  dengan  kedaulatan  negara. Di  negara  dengan  kedaulatan  negara bagian  lain  perusahaan  dapat  melakukan  kesepakatan  dengan  nyata,  baik dalam  bentuk  perjanjian  bilateral  atau bentuk  perjanjian multilateral. Menjadi perjanjian yang disebutkan hukum yang mengikat terhadap negara- negara  yang  terlibat  dalam  suatu  perjanjian.  Perjanjian  internasional  yang akan  menjadi  sumber  daya  hukum  sendiri  oleh  kewajiban  untuk melaksanakan  terhadap  negara-negara  yang  terlibat. Proses  menetapkan yang disebutkan  dua  sudut  pandang  dalam  posisi  hubungan  hukum  antara hukum  internasional  dan  nasional. Salah  satu  sudut  pandang  yang mengharapkan  hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional sebagai salah satu kesatuan sistem dan sudut pandang lain dipandang sebagai entitas sistem dari dua hukum yang berbeda dan secara terpisah.

## Kata Kunci: Kedudukan Hukum Internasional, Sistem Perundang-Undangan
Nasional

## A. Pendahuluan
Hukum nasional dan hukum internasional adalah dua domain hukum yang pada satu sisi terkadang dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum dan  pada  sisi  lainnya  terkadang  pula  diposisikan  dalam  dua  entitas  sistem hukum yang berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kedua sudut  pandang  tersebut  dalam  prakteknya  memetakan  hubungan  antara hukum  nasional  pada  satu  sisi  dan  hukum  internasional  pada  sisi  lainnya. Terutama  soal  eksistensi  dan  daya  laku  hukum  internasional  dalam  sistem hukum  nasional  suatu  negara. Pandangan  yang  menyakini  bahwa  hukum nasional  merupakan  sub  dan  bagian  dari  hukum  internasional  dengan sendirinya  menundukan  hukum  nasional  pada  hukum  internasional. Sebaliknya  pandangan  yang  menyakini  bahwa  eksistensi  dan  daya  laku hukum  internasional  tergantung  pada  penerimaan  hukum  nasional,  dengan sendirinya  memaknai  keberadaan  hukum  internasional  interdependensi  atas pengakuan  dan  penerimaan  suatu  negara.  Memaknai  hukum  internasional sebagai satu  domain  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  negara-negara nasional secara tidak langsung memberi satu sudut pandang bahwa eksistensi hukum internasional terkait erat dengan keberadaan negara-negara nasional. Hadirnya  negara  nasional  di  seluruh  belahan  bumi  tidak  lain  karena  latar belakang  sejarah,  sosial,  politik,  hukum, dan  budaya  yang  berbeda  hingga membentuk  suatu  identitas  yang  menjadi  perekat  sebagai  satu  bangsa sekaligus pembeda dengan negara bangsa lainnya.
Terbentuknya negara dengan satu pemerintahan nasional tidak sekedar karena  sedimentasi  identitas  yang  bersifat  historis  di  antara  komunitas masyarakat  yang  tergabung  di  dalamnya  tetapi  lebih  dari  itu  terdapat  cita- cita  bersama  yang  hendak  diwujudkan  seperti  memajukan  kesejahteraan bersama  serta  melindungi  seluruh  warganya.  Terbentuknya  suatu  negara secara  otomatis  membentuk  sistem  hukum  sendiri  sebagai  dasar menyelenggarakan  segara  urusan  pemerintahan  negara.  Melalui  sistem hukum, suatu negara meneguhkan kedaulatannya ke dalam maupun ke luar. Kedaulatan ke dalam dimanifestasikan melalui berbagai produk hukum yang dihasilkan  oleh  baik  lembaga  legislatif,  eksekutif, dan  yudikatif.  Produk hukum  yang  dihasilkan  memiliki  kekuatan  yang  bersifat  memaksa  kepada seluruh subjek hukum yang terdapat dalam yurisdiksi wilayah suatu negara.
Kedudukan  produk-produk  hukum  secara  formal  tidak  merupakan subordinasi  dari  kekuatan  eksternal  di  luar  negara  tetapi  validitasnya senantiasa  mengacu  pada  konstitusi  sebagai  hukum  dasar  tertinggi  pada masing-masing  negara.  Sedangkan  kedaulatan  ke  luar  termanifestasikan melalui  kemandirian  dan  kebebasannya  menyelenggarakan  pemerintahan
serta  bekerjasama  secara  bebas  dan  setara  dengan  negara  lainnya  dalam memenuhi berbagai kepentingan masing-masing negara.
Serangkaian uraian ini,  merupakan  suatu  kenyataan bahwa terbentuknya suatu negara berdaulat, suka atau tidak suka dengan sendirinya menjadi  bagian  dari  masyarakat  dunia  internasional.  Bahkan  dalam prakteknya,  kelahiran  suatu  negara,  tidak  jarang  tanpa  bantuan  negara  lain, baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  baik  secara  fisik  maupun  melalui proses  diplomasi.  Selain  itu,  pengakuan  negara  lain,  merupakan  salah  satu syarat akan lahirnya suatu negara.
Melalui  pengakuan  negara  lain,  menjadi  pintu  bagi  satu  negara  baru berdiri  untuk  dapat  melakukan  kerjasama dengan  negara  lain.  Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai  subjek  hukum  internasional  yang  kepadanya  melekat  hak  dan kewajiban  untuk  melakukan  hubungan  hukum  dengan  negara-negara lainnya. 1 Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu
mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam  kehidupan pergaulan internasional.  Dalam  konteks  tersebut  posisi  negara  dalam  pergaulan internasional  adalah  badan  hukum  publik  (public  rechtsperson)  yang diasumsikan  memenuhi  kecakapan untuk  bertindak  sebagai  subjek  hukum 2 . Sebab  sejatinya  subjek  hukum  secara  alamiah  sesungguhnya  hanyalah manusia (natuurlijke person) 3 .
Negara  nasional  pada  satu  sisi  dan  internasional  pada  sisi  lainnya adalah  dua  kenyataan  dunia  yang  hanya  mampu  dipilah  tetapi  tidak  dapat dipisahkan.  Satu  sisi  diakui  bahwa  landasan  bagi  terbentuknya  komunitas internasional  tidak  lain  karena  keberadaan  negara-negara  nasional  dengan identitas  serta  hak  kedaulatan  masing-masing  tetapi  pada  sisi  lainnya kelahiran suatu  negara  hingga  pemenuhan  kebutuhan  domestik  tidak jarang membutuhkan  bantuan  bahkan  memaksa  suatu  negara  bekerjasama  dengan negara  lainnya.  Bahwa  dalam  hubungan  internasional  tidak  jarang menimbulkan  perselisihan  kepentingan  yang  sangat  sulit  dihindari  dalam lalu lintas hak dan kewajiban antara satu negara dengan negara lainnya.
Dalam  konteks  tersebut  berbagai  konvensi  internasional  baik multilateral maupun bilateral untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam hubungan  internasional.  Bahkan  pada  tingkat  yang  lebih  mapan  telah terbentuk  berbagai  organisasi-organisasi  supranegara  yang  menjadi  forum-
1 Conf. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Philosophy of Right, (Kitchener: Translated by S.W. Dyde, Batoche Books, 2001), hlm. 262-263.
2 Conf. Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 17.
3 Conf. Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum;  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya  llmu  Hukum, (Bandung:  Alumni,  2000), hlm. 80.
forum  internasional  dalam  menangani  berbagai  persoalan  antar  negara. Lantas  seketika  suatu  negara  tunduk  dan  terikat  terhadap  berbagai  produk hukum yang dihasilkan oleh konvensi-konvensi internasional. Jika demikian di mana letak hukum internasional dalam tata hukum nasional dan di mana dimensi kedaulatan negara sebagai prinsip dasar untuk menempatkan negara sebagai subjek hukum internasional.

## B. Pembahasan
1. Berbagai Prespektif  Soal  Relasi  Hukum  Internasional  dan  Hukum Nasional
Memaknai  negara  tidak  ada  ubahnya  dengan  memaknai  seorang individu  manusia.  manusia  pada  satu  sisi  merupakan  mahluk  pribadi  yang memiliki  kebebasan  dan  kesetaraan  dengan  manusia  lainnya.  Pada  sisi lainnya  individu  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  melanjutkan hidupnya  di  dunia  tidak  bisa  tanpa  bantuan  manusia  lain  yang  memaksa seorang  manusia  mau-tidak  mau  bekerjasama  dengan  manusia  lainnya. Manusia sebagai individu memiliki wilayah pribadi dalam meneguhkan hak- haknya.  Dalam  batas-batas  tertentu  tidak  dapat  intervensi  oleh  manusia lainnya  sepanjang  tidak  memiliki  efek  merusak  kepada  manusia  lain  di lingkungannya.  Atas  kemampuanya  seorang manusia  berhak  untuk
berhubungan dengan manusia lainnya, membentuk asosiasi dan perkumpulan  serta  mengambil  peran  dalam  komunitasnya  guna  pemenuhan urusan  dan  kepentingannya  baik  secara  pribadi  maupun  bersama kelompoknya.
Dalam  logika  sederhana  bergabungnya  seorang  individu  manusia dalam suatu  komunitas  perkumpulan,  asosiasi  atau  organisasi  membuat seseorang  individu  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  yang  di sepakati dalam suatu perkumpulan yang diikuti. Sehingga baik berdasarkan aturan  perkumpulan  maupun  secara  etis  moral  yang  berkembang  dalam tradisi  organisasi  membuat  seseorang  secara  suka  rela  tunduk  jika  hendak eksis  dalam  perkumpulan  yang  diikuti.  Jika  seorang  individu  tidak  setuju dengan  berbagai  ketentuan  serta  etika  moral  yang  berkembang  dalam  suatu perkumpulan  maka  konsekuensinya  ada  dua  yakni  dikeluarkan  atau  keluar sendiri  dari  perkumpulan  tersebut.  Namun  dalam  konteks  tersebut  tampak cukup  jelas  bahwa  manusialah  sebagai  pelaku  utama  dalam  hubungan- hubungan sosial. Meski kemudian bahwa terdapat aturan, norma etika moral yang  mengikat  satu  komunitas tetapi  sedimentasi  akan  hal itu  tetap  berakar pada manusia sebagai aktor utama.
Satu kenyataan yang dihadapi oleh seorang individu manusia adalah bahwa  kelahirannya  di  muka  bumi  tidak  begitu  saja  dengan  sendirinya, melainkan  dari  proses  dan  dalam lingkungan  sosial.  Sehingga  dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya  senantiasa  dalam  tradisi  dan  norma
lingkungannya, hingga pada tahap tertentu dianggap cakap bertindak secara hukum dan kepadanya diberi kemandirian bertindak dengan segala hak dan kewajiban serta  mempertanggungjawabkan  segala  pilihan-pilihan  tindakan dalam pergaulan sosialnya. Menarik pandangan tersebut sebagai pendekatan dalam  memahami  pola  hubungan  negara  nasional  dalam  konteks internasional  maka  keberadaan  hukum  internasional berdiri  di  atas  negara- negara  nasional 4 , tetapi  tidak  dipungkiri  bahwa  lahirnya  beberapa  negara atas  jasa  dan  dukungan  negara-negara  lain  dalam  pergaulan  masyarakat internasional.  Dukungan  negara-negara  bagi  lahir  dan  terbentuknya  suatu negara merdeka dan berdaulat tidak berarti bahwa negara-negara lain bebas mengatur  dan  mengintervensi  negara  baru  tersebut.  Sebab  merdeka  dan berdaulat  berarti  adanya  kebebasan  dan  kesetaraan  yang  dimiliki  suatu negara  utuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri  serta menentukan  pilihan-pilihan  secara  bebas  dan  setara  untuk  bekerjasama dengan  negara  lainnya  dan  bergabung  dalam  masyarakat  internasional. Tunduknya suatu negara dan bekerjasama dalam konteks internasional tidak berarti hilang atau tercederainya kedaulatan suatu negara tetapi hal itu tidak lain  dari  pilihan  bebas  dalam  perwujudan  kedaulatan  suatu  negara  dalam menentukan preferensi negara dalam pergaulan internasional.
Mengelaborasi  logika  praktis  tersebut  di  atas  dalam  analisis  teoritik, setidaknya terdapat dua sudut pandang yang lazim digunakan dalam melihat relasi hukum  internasional dan  hukum  nasional.  Pandangan pertama  adalah aliran monisme yang memahami kedudukan hukum internasional dan hukum nasional  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan.  Seperti  dikatakan oleh Hans Kelsen 5 : “ Since the international legal order not only requires the national legal orders as a necessary complementation, but also determines their  sphere  of  validity  in  all  respects,  international  and  national law form one inseparable whole”.
Pendapat  tersebut  meneguhkan  pandangan  Kelsen  akan  kesatuan sebagai  keseluruhan  antara  hukum  nasional  dan  hukum  internasional. Bahkan  dalam  pandangan  tersebut  dinyatakan  bahwa  tata  hukum internasional  tidak  hanya  menyaratkan  tata  hukum  nasional  sebagai kebutuhan  pendukung  tetapi  juga  menentukan  lingkup  validitas  dalam seluruh  kepatuhan.  Sebab  itu  hukum internasional  dan  hukum  nasional merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  sebagai  keseluruhan.
4 Conf. Hayes,  Carlton  J.H., The  Historical  Evolution  of  Modern  Internationalism, (New York:The Macmillan Company, 1961), hlm. 4. Hugo Grotius gave classical ekspression to the  principles  of  the  new  “internationalism”  holding  that  “nations”  are  free,  souvereign, equal states, and telling how they should behave one another in war and in peace.
5 Kelsen,  Hans, General  Theory  of  Law  and  State, (New  Brunswick  USA:  Transaction Publishers, 2006), hlm. 351.
Sebagai  bentuk  penjelasan  lebih  lanjut,  Kelsen 6 dalam  pandangannya dinyatakan  “… the  fact  that  the  state  as  acting  persons  are  organ international law, or the community constituted by it. Sikap yang cukup jelas bahwa  negara  adalah  organ  internasional  dan  komunitas  internasional didirikan  oleh  negara.  Sebab  itu  menurut  Kelsen, “the  creation  and execution  of  an  order  are  the  functions  of  its  organ  and  the  international legal  order  is  created  and  executed  by  state 7 . Teranglah  bahwa  pangkal hukum internasional bagi Kelsen 8 adalah negara dan “ it is from standpoint of international  law  that  its  connection  with  national  law  and  hence  with  a universal legal order is seen. Pandangan yang kurang lebih sama dinyatakan Charles G. Fenwick 9 sebagai berikut:
International  law  is,  in  its  formal  aspects,  a  law  governing  the relations of states. Its precepts, whether in the form customary law or of treaties and convention, are addressed directly to states. But the  international  community  possesses  no  executive  organ competent to act by its own agents for the enforcement the rules; it has not judicial organ with authority in its own name to apply the rules  of  law  to  specific  cases.  Hence  if  the  rules  of  international law are to be put into effect they must be put into effect through the governmental  organs  of  the  separate  states.  Each  separate  state, however  has  its  own  national  constitutions,  and  its  own international  system  of  legislative,  executive  and  judicial  powers which  function  in  according  with  the  provisions  of  the constitutions.
Meskipun Fenwick  tidak  menggunakan  istilah  validitas  sebagaimana Kelsen  dalam  memposisikan  hukum  nasional,  tetapi  dari  uraian  di  atas setidaknya  menunjukkan  sikap  intelektualnya  akan  posisi  hukum  nasional sebagai  tempat  hukum  internasional  memperoleh  kesempurnaanya. Sedangkan  Kelsen secara  langsung  menunjukan  posisi  hukum  nasional sebagai  landasan  validitas  dalam  hirarki  norma  bagi  hukum  internasional. Penempatan  hukum  nasional  sebagai  pokok  utama  hukum  internasional tampak  dipengaruhi  oleh  cara  berpikir  positivisme  Kelsen  sendiri  yang memahami  keberadaan  negara  sebagai  organisasi  hukum  berdaulat, penyelenggara kekuasaan, dan melalui organ-oraganya mengurus pemerintahan berdasarkan hukum. Atas dasar hukum-hukum nasional, suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh  sebab  itu  norma  hukum  internasional  menurut  Kelsen  merupakan
6 Idem., hlm. 363.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Fenwick,  Charles  G., International  Law, Third  Edition,  (New  York:  Appleton  Century Crofts Inc, 1962), hlm. 87.
norma yang tidak lengkap (incomplete norm) dan menjadi sempurna setelah mendapat  pengesahan  oleh  norma  hukum  nasional 10 .  Rangkaian  uraian tersebut  menunjukkan  jika  Kelsen  termasuk  dalam  aliran  monisme  dengan primat hukum nasional.
Disamping  aliran  monisme  dengan  primat  hukum  nasional,  terdapat pula  aliran  monisme  dengan  primat  hukum  internasional.  Aliran  tersebut dipandang  oleh  Kelsen  sebagai  doktrin  tradisional  dengan  pendekatan  dari sisi  hukum  internasional  dalam  memahami  hubungan  antara  hukum internasional  dan  hukum  nasional.  Pandangan  tersebut  membawa  negara dalam hubungan intrinsik terhadap hukum internasional dan oleh sebab itu, all  the  “element”  of  the  state  are  determined  by  international  law 11 . Benarkah bahwa seluruh elemen negara ditentukan oleh hukum internasional dan  dengan  begitu  dapat  dinyatakan  bahwa  hukum  internasional  lebih superior atas hukum nasional mungkin ada benarnya jika dilihat dari sudut pandang  cakupannya  bahwa  hukum  internasional  mengatur  lalu  lintas hubungan  hukum  antar  negara-negara dan  dengan  demikian  membawahi hukum nasional negara-negara yang tergabung di dalamnya. Seketika hukum nasional  suatu  negara  terkait  dengan  materi  hukum  perjanjian  internasional tunduk kepada hukum internasional. Masalahnya kemudian, hadirnya negara dalam sebuah  konvensi  internasional  tidak  lepas  dari  kedaulatan  hukum nasionalnya  yang  memungkinkan  untuk  itu.  Sehingga  dasar  terbentuknya perjanjian  internasional  tidak  lain  karena  kedaulatan  hukum  nasional masing-masing  negara,  sehingga  sekalipun  suatu  negara tunduk  dalam perjanjian  tersebut  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  hukum  nasional  masing- masing  negara  yang  menjadi  dasar  validitasnya  dalam  membentuk  hukum internasional.  Namun  demikian  tidak  dapat  pula  dihindari  bahwa  pasca ditetapkannya suatu perjanjian dengan sendirinya berlaku pula primat hukum internasional.  Oleh  karena  keterlibatan  suatu  negara  dalam  perjanjian  yang kemudian  menjadi  hukum  internasional  bagi  negara-negara  yang  terlibat  di dalamnya  menimbulkan  implikasi  hukum  yang  tidak  dapat  dihindari. Salah satu implikasinya adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum nasional terkait dengan  objek  perjanjian  internasional  secara  otomatis  harus  menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah disepakati. 12 .Meskipun  demikian  validitas  suatu  perjanjian  internasional tetap kembali kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional. Sebab tidak  mungkin  suatu  negara  dapat  melakukan  perjanjian  internasional  jika tidak  memiliki  kedudukan  dan  kemampuan  hukum  untuk  bertindak  tanpa kedaulatan  hukum  masing-masing  negara  yang  diatur  dalam  konstitusinya.
10 Kelsen, Hans, General Theory … op.cit., hlm. 343.
11 Idem., hlm. 342.
12 Conf. Guzman,  Andrew  T., How  International  Law  Work;  A  Rational  Choices  Theory,
(Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 212.
Untuk itu aliran monisme dengan primat hukum internasional hanya bersifat quasi (semu) atas hukum nasional.
Jika  aliran  monisme  memandang  hukum  internasional  dan  hukum nasional  sebagai  satu  kesatuan sistem  di  bawah satu  prinsip  fundamental dengan  sudut  pandang  primat  hukum  baik  nasional  maupun  internasional, maka aliran dualisme memetakan hubungan hukum internasional dan hukum nasional pada ruang yang terpisah dan berbeda serta masing-masing berdiri sendiri  sebagai  satu  sistem  hukum. 13 Terdapa  dua  alasan manusia aliran dualisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional berada pada tempat  yang  terpisah, hal  ini disebabkan  oleh  baik  materi  maupun sumbernya  berbeda. 14 Heinrich  Triepel. 15 seorang  ahli  hukum  Jerman  yang pertama kali memetakan hal itu dengan menyatakan, “international law and domestic  (or  municipal)  law  existed  on  separate  planes,…”. Hukum internasional  mengatur  soal  hubungan  antara  negara,  sedangkan  hukum nasional mengatur hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara. Selanjutnya hukum internasional berdasarkan atas persetujuan antar negara  termasuk  persetujuan  menurut  Triepel  adalah  perjanjian  dan kebiasaan internasional. Kedua hal tersebut merupakan pernyataan kehendak bersama  negara  dan  oleh  karena  itu  tidak  dapat  diubah  secara  sepihak. 16 Lantas  apakah  perjanjian  internasional  yang  dilakukan  oleh  negara-negara terpisah dari  sistem  hukum  nasionalnya? Pertanyaan  tersebut  setidaknya membingungkan bagi aliran dualisme sekaligus menunjukan adanya problem validitas  yang  terdapat  di  dalamnya  yang  tidak  dapat  terselesaikan  secara tuntas.
Di  antara  problem  validitas  tersebut  adalah  apakah  penempatan hukum  internasional  dan  hukum  nasional  dalam  ruang  yang  terpisah  serta masing-masing  berdiri  sendiri  menunjukan  bahwa  kedua  hukum  tersebut juga  memiliki  validitas  yang  berbeda  baik  secara  materil  maupun  secara formal?  Problem  validitas  sesungguhnya  lebih  pada  dasar  keabsahan  yang menyebabkan  suatu  norma memiliki  otoritas  dan  kekuatan  mengikat.  Jika hukum internasional ditempatkan sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri dan  terpisah  dari  hukum  nasional  lantas  di  mana  dasar  validitasnya?  Lain halnya dengan validitas hukum nasional yang mengacu pada konstitusi baik dalam  arti  formal  maupun  dalam  arti  materil.  Problem  validitas sesungguhnya  juga  terjadi  pada  aliran  monisme  tetapi  tidak  separah  dalam aliran dualisme. Ketika kembali ke makna validitas sebagai dasar keabsahan dan  kekuatan  mengikat  dalam  struktur  hirarki  norma  yang  bernilai tunggal,
13 Conf. Kelsen, Hans, General Theory… op.cit., hlm. 363.
14 Ibid.
15 Shaw,  Malcolm  N., International  Law, Fifth  Edition,  (Cambridge:  Cambridge  University Press, 2003), hlm. 29.
16 Ibid.
lalu  menempatkan  sistem  hukum  nasional  sebagai  dasar  validitas  hukum internasional dalam arti harafiah berarti telah berlansung pluralitas validitas bagi  hukum  internasional  di  antara  hukum  nasional  negara-negara.  Sistem hukum  nasional  sebagai  simbol  kedaulatan  masing-masing  negara  adalah dasar  validitasnya  yang  dimanifestasi  dalam  bentuk  kehendak  bersama negara-negara  (common  will  of  states)  dan  menjadi  hukum  internasional yang mengikat bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya.
1. Eksistensi  Hukum  Internasional dalam Sistem  Perundangan- undangan Nasional
a. Antara Inkorporasi dan Transformasi
Ada  dua  teori  yang  membahas  mengenai  keberadaan  hukum internasional dalam hukum nasional suatu negara yakni teori inkorporasi dan teori  transformasi 17 .  Teori  inkorporasi  merupakan  rangkaian  lanjut  dari paham monisme yang memandang antara hukum nasional dan internasional sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu teori inkorporasi memandang hukum internasional  sebagai  bagian  dari  hukum nasional  dan  berlakunya  hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi  terlebih  dahulu  tetapi  dengan  sendirinya  berlaku  ketika  suatu perjanjian  internasional  disetujui  oleh  Pemerintah  suatu  negara.  Sebaliknya produk-produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  negara  semaksimal  mungkin dilakukan  tidak  bertentangan  dengan  dan  sesuai  dengan  hukum internasional.  Negara-negara  yang pemanut doktrin  inkorporasi  adalah Amerika  Serikat, namun  terdapat  pengecualian  terutama  jika  suatu  produk hukum  nasional  bertentangan  dengan  hukum  internasional  maka  hukum nasional  lebih  diutamakan. 18 Ketentuan  hukum  internasional  yang  tidak bertentangan  dengan  hukum  internasional  seketika  berlaku  dengan sendirinya disebut self executing sedangkan yang dianggap bertentangan dan membutuhkan  persetujuan  legislatif  disebut non-self  executing. 19 Hal tersebut menunjukan bahwa ketertundukan hukum nasional Amerika Serikat terhadap  hukum  internasional  tergantung  pada  tingkat  kepentingan negaranya dan oleh sebab itu Amerika Serikat termasuk penganut monisme dengan  primat  hukum  nasional.  Praktek  yang  sama  juga  berlangsung  di Inggris.
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  aliran  dualisme  atau pluralisme  memandang  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  berada
17 Conf. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, (Clarendon: Oxford University Press, 1998), hlm. 32, 42.
18 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, (Bandung:
Alumni, 2003), hlm. 84-85.
19 Idem.., hlm. 86.
pada  ruang  yang  berbeda  dengan  materi  pokok  yang  diaturnya  berbeda. Hukum internasional mengatur hubungan antar negara berdaulat, sedangkan hukum  nasional  mengatur  hubungan  antar  warganegara  serta  warganegara dengan  negara.  Pemikiran  yang  memandang  bahwa  sistem  hukum internasional dan sistem hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda  dan  berdiri  sendiri  menjadi  titik  awal  lahirnya  teori  transformasi. Teori  transformasi  mengkonsepsi  berlakunya  hukum  internasional  dalam hukum  nasional  harus  terlebih  dahulu  dengan  persetujuan  badan  legislatif negara.  Konsepsi  transformasi sungguh  merupakan  proses  harmonisasi hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  dengan  mengingat  bahwa kedua sistem hukum tersebut berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lainnya.  Sehingga  suatu  ketentuan  hukum  internasional  sebelum diberlakukan dalam hukum nasional perlu diubah bentuknya dan disesuaikan dengan  bentuk  dalam  sistem  hukum  nasional.  Konsepsi  demikian  tampak memposisikan kedaulatan hukum nasional sebagai pokok utama berlakunya hukum  internasional  sekaligus  mengabsahkan  teori  voluntarisme  yang menyatakan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara. 20 Selain kedua teori tersebut ada teori adopsi, di mana suatu negara secara diam-diam mengakui  keberadaan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  dan  mengadopsi prinsip-prinsip  hukum  internasional  melalui  peraturan  perundang-undangan dalam sistem hukum nasional suatu negara.
Memperhatikan  praktek  yang  berlangsung  pada  negara-negara  dalam menyikapi  mengenai  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum internasional  tampak  tidak  ada  yang  secara strict berdiri  pada  satu  aliran apakah monisme atau dualisme. Hal tersebut terlihat pada perangkat konsep operasional  kedua  aliran  tersebut, yakni  inkorporasi  dan  transformasi digunakan  secara  bersamaan  oleh  hampir  seluruh  negara-negara  di  dunia. Amerika  dan  Inggris  yang  secara  umum  diketahui  sebagai  negara  yang menganut  aliran  monisme  dan  inkorporasi  tetapi  dalam  prakteknya  ketika dalam kondisi tertentu terjadi pertentangan hukum internasional dan hukum nasional  maka  suatu  ketentuan  hukum  internasional  baru  dapat  berlaku  dan mengikat setelah mendapat persetujuan Kongres sebagai undang-undang dan jika  pertentangan  itu  belum  diselesaikan  melalui  proses  legislasi,  maka hukum  nasional  lebih  diutamakan  daripada  hukum  internasional  sebagai dasar  pertimbangan  dalam  mengambil  keputusan.  Persetujuan  lembaga legislatif  terhadap  berlakunya  hukum  internasional  dalam  hukum  nasional (implementing  legislation). 21 menunjukan  bahwa  Amerika  Serikat  pada kondisi tertentu juga menganut dualisme dalam memahami hubungan hukum internasional  dan  hukum  nasional.  Sebab  itu  pada  kondisi  tertentu  pula
20 Idem., hlm. 56.
21 Conf. Idem., hlm. 84.
penerapan  hukum  internasional  dalam  hukum  nasional  juga  dilakukan melalui pendekatan transformasi.

## b. Konteks  Hukum  Internasional  dalam  Sistem  Perundang-Undangan Indonesia
Proliferasi  rasa  kebangsaan  Indonesia  mulai  menggejala  ketika kebijakan politik etis mulai dijalankan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada sekitar 1901. 22 Rasa kebangsaan Indonesia tersebut mencapai wujudnya sebagai  negara  merdeka  dan  berdaulat  pada  tanggal  17  Agustus  1945. Mencapai Indonesia merdeka bukanlah pergulatan mudah dan singkat tetapi melalui  proses  yang  sangat  panjang  dengan  mengorbankan  jiwa  raga  para pendahulu  bangsa  baik  secara  fisik  maupun  melalui  diplomasi.  Perjuangan secara fisik terlebih dengan proses diplomasi dalam mencapai kemerdekaan menunjukan  sikap  dan  kesadaran  bangsa  Indonesia  akan  eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak hanya sebagai pernyataan politik akan kedaulatan Negara Indonesia baik ke dalam maupun ke luar, tetapi juga merupakan pernyataan hukum kepada negara-negara di seluruh dunia bahwa negara Indonesia sejak 17 Agustus 1945 adalah subjek hukum internasional yang mampu dan cakap melakukan tindakan hukum dalam pergaulan dunia internasional.  Sehingga  pernyataan  kemerdekaan  ditinjau  dari  prespektif hukum  internasional  merupakan  pernyataan  sebagai  subjek  hukum internasional  sekaligus  bersedia  tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  hukum internasional  terutama  ketika  menjadi  pihak  dalam  perjanjian  internasional maupun  kebiasaan  internasional.  Para  pemimpim  Bangsa  Indonesia  sangat menyadari  bahwa  menyatakan  kemerdekaan  tanpa  disertai  dengan pengakuan  negara  lain,  berimplikasi  hukum  terhadap  pemenuhan  syarat sebagai  subjek  hukum  internasional.  Sebab  pengakuan  negara  lain  juga merupakan  pengakuan  status  hukum  sebagai  subjek  hukum  (pemangku  hak dan  kewajiban)  yang  dianggap  cakap  dan  mampu  melakukan  tindakan hukum berupa melakukan perjanjian dengan negara-negara lain. Para pendiri negara  berhasil  memperoleh  dukungan  internasional  dan  Mesir  adalah negara  yang  pertama  kali  memberikan dukungan  pengakuan  atas kemerdekaan  Indonesia  pada  sekitar  Juni  1947.  Tidak  saja  sampai  di  situ tetapi  Pemerintah  Mesir  bersama  rakyatnya  menggalang  dukungan  ke beberapa  negara  Timur  Tengah,  Liga  Arab, dan  Asia.  Sebagai  wujud pengakuan  Mesir  terhadap  kemerdekaan  Indonesia,  ditindaklajuti  dengan
22 Ahmaddani  G-Martha,  Cristianto  Wibisono,  Yozar  Anwar, Pemuda  Indonesia  Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta: Sinar Bahagia, 1984), hlm. 3.
Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir, disusul Suria, Libanon, dan Irak 23 . Perjanjian  tersebut  secara  tidak  langsung  meneguhkan  eksistensi  Indonesia sebagai  negara  berdaulat  dan  merupakan  subjek  hukum  internasional  yang setara dengan negara-negara lainnya. 24
Dari  realitas diatas dan  kemudian  ditarik  dalam  sistem  perundang- undangan  nasional,  memperlihatkan sikap  bangsa  mengenai  pola  hubungan dan  eksistensi  hukum  internasional  dalam  hukum  nasional  Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi:
“Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa dan  oleh  sebab  itu,  maka  penjajahan  di  atas  dunia  harus dihapuskan,  karena  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan ”.
Rangkaian ide dasar alinea pertama dilanjutkan dalam alinea keempat yang  berbunyi,  “ … ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi, dan  keadilan  sosial…kemanusiaan  yang adil  dan  beradab…”. Makna di  balik  alinea  pertama  menegaskan  sikap bangsa  Indonesia  yang  menentang  penjajahan  di  atas  dunia  karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa
kemerdekaan bangsa dan keadilan sosial adalah dimensi fundamental dalam menjaga  ketertiban dunia  dan  perdamaian  abadi.  Pernyataan  kesediaan Negara  Indonesia  untuk melaksanakan  ketertiban  dunia dan perdamaian abadi yang  tertuang  dalam  Pembukaan  UUD  1945  menunjukan  komitmen negara untuk tunduk pada hukum Internasional. Tetapi syarat terhadap untuk tunduk pada hukum internasional adalah kemerdekaan. Sebab kemerdekaan selain sebagai syarat fundamental untuk menjadi subjek hukum internasional juga merupakan manifestasi perikemanusiaan dan perikeadilan. Perwujudan ketertiban  dunia  dan  perdamaian  abadi hanya  mungkin  terwujud  jika perikemanusiaan  dan  perikeadilan  tegak.  Untuk  itu  validitas stand  point yang menjadikan negara Indonesia tunduk pada hukum internasional adalah Konstitusi (UUD 1945) baik dalam arti formal maupun dalam arti materil.
Validitas  dalam  arti  formal  mengacu  pada  kedudukan  UUD  1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan merupakan simbol kedaulatan negara baik ke  dalam  maupun  ke  luar.  Sedangkan  validitas  dalam  arti  materil  mengacu pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang apabila ditelaah dari sudut
23 http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17:  mesir- negara-pertama-yang-secara-resmi-mendukung-kemerdekaan-indonesia&cati  d=  1:latest news&Itemid=50. Up date [13/04/2012].
24 Bahwa  salah  satu  prinsip  dasar  untuk  dapat  melakukan  perjanjian  adalah  kebebasan  dan kesetaraan.  Oleh  karena  itu,  suatu  negara  untuk  dapat  melakukan  perjanjian  internasional harus  merdeka  tanpa  tekanan  dan  tidak  berada  di  bawa  kekuasaan  negara  lainnya. Kemerdekaan berarti negara memiliki kesetaraan dengan negara lainnya dan secara intrinsik tercakup  kemampuan  bertindak dan  bertanggungjawab  secara  hukum  atas  segala  bentuk tindakan yang dilakukan dalam perjanjian dengan negara lain.
pandang  filsafat  hukum  merupakan  perpaduan  filsafat  hukum  ketuhanan (Lex  Aeternal)  seperti  terlihat  dalam  sila  pertama,  filsafat  hukum  alam  (lex Natura) seperti  terlihat  dalam  sila  kedua  dan  sila  kelima,  filsafat  sejarah hukum  (mazhab historis)  seperti  terlihat  dalam  sila  ketiga,  filsafat  hukum positif  (lex  positiva), dan  hukum  manusia (lex  humana)  seperti  tercantum dalam  sila  ketiga  dan  sila  keempat 25 .  Memahami  kedudukan  hukum Internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia dilihat dari sudut pandang  filsafat  hukum  dengan  meletakan  Pancasila  sebagai  landasan filsafatnya  maka  Indonesia  termasuk  negara  yang  menganut  baik  aliran monisme maupun aliran dualisme atau pluralisme. Landasan aliran monisme terletak  pada  sila  pertama  dan  kedua, sedangkan  aliran  pluralisme  terletak pada sila ketiga, keempat, dan kelima. Dikatakan sila pertama sebagai dasar monisme  dalam  memahami  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum nasional  oleh  karena  sila  pertama  menyangkut  dasar  keyakinan  bangsa bahwa  negara  Indonesia  dan  seluruh  jagad  beserta  hukumnya  merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat universal. Asumsi yang sama juga terjadi dalam struktur berpikir hukum alam. Sedangkan mahzab histori menunjukan bahwa kebangsaan  (nasionalitas)  adalah  realitas  sejarah  suatu  komunitas  umat manusia  yang  terbentuk  dalam  ikatan  emosional  yang  kuat  oleh  suku, agama,  ras,  budaya,  hukum,  politik, social, dan  daerah.  Masing-masing komunitas  tumbuh  dengan  proses  sejarah  yang  berbeda  yang  menjadi identitas  dan  karakter.  Oleh  karena  itu  masing-masing  memiliki  sistem hukum  yang  bersifat  berdiri  sendiri  serta  terpisah  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Pada  konteks  tersebut,  Indonesia  mengakui  bahwa  di  samping  ada hukum  yang  berdimensi  universal  dalam  satu  kesatuan  sistem  (monisme) juga  terdapat  sistem-sistem  hukum  nasional  yang  berdiri  sendiri,  berbeda serta terpisah antara satu dengan yang lainnya (pluralisme).
Memperhatikan  lebih  lanjut  keberadaan  hukum  internasional  dalam sistem  perundang-undangan  Indonesia  dapat  dilihat  dalam  Pasal  11  UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)
(2) Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang menimbulkan  akibat  yang  luas dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  perjanjian  internasional  diatur  dengan undang-undang.***)
25 Conf. Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, Teori  Hukum;  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 157-159.
Ketentuan  Pasal  11  UUD  1945  masih  sangat  umum  dan  karena  itu melalui  ayat  (3),  pengaturannya  lebih  lanjut  didelegasikan  pada  undang- undang.  Atas  dasar  itu  dikeluarkanlah  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2000  Tentang  Perjanjian  Internasional.  Beberapa  hal  yang  menjadi  dasar dalam  menilai  keberadaan  hukum  internasional  dalam  sistem  perundang- undangan  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  24 Tahun  2000  Tentang  Perjanjian  Internasional  antara  lain: pertama, dasar menimbang  huruf  a  secara  garis  besar  menentukan  dasar  melakukan kerjasama  internasional  yang  diwujudkan  melalui  perjanjian  internasional adalah  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara  sebagaimana  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial,  Pemerintah  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  bagian  dari masyarakat internasional; dan kedua, terkait Pasal 9 ayat (1) menyatakakan Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan  oleh  perjanjian  internasional  tersebut  dan  ayat  (2) Pengesahan  perjanjian  internasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor  24 Tahun 2000 Tentang  Perjanjian  Internasional  maka  secara  formal  kedudukan  hukum internasional dalam sistem perundang-undangan Indonesia berada pada level Undang-Undang  dan  Keputusan  Presiden.  Selanjutnya  Pasal  10  Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menentukan materi  muatan  Perjanjian  Internasional  yang  harus  diatur  dengan  undang- undang  antara  lain:  a.  masalah  politik,  perdamaian,  pertahanan,  dan keamanan  negara;  b.  perubahan  wilayah  atau  penetapan  batas  wilayah negara  Republik  Indonesia;  c.  kedaulatan atau  hak  berdaulat  negara;  d. hak asasi  manusia  dan  lingkungan  hidup;  e.  pembentukan  kaidah  hukum  baru; dan  f.  pinjaman dan/atau  hibah  luar  negeri.  Di  luar  materi  sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  10  pengesahannya  dilakukan  melalui  Keputusan Presiden.  Pengesahan  perjanjian  internasional  melalui  undang-undang  dan Keputusan Presiden  semakin  mempertegas  bahwa  Indonesia  termasuk negara  yang  menganut  baik  monisme  maupun  dualisme  atau  pluralisme dalam  memahami  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum  nasional. Dualisme atau pluralisme tampak dalam ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan  perjanjian  internasional  dalam  bentuk  undang-undang sebagaimana  dikehendaki  Pasal  10  merupakan  proses  transformasi (perubahan  bentuk  dari  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional
Indonesia  dalam  bentuk  undang-undang).  Rangkaian  penjelasan  tersebut dapat dilihat secara sederhana dalam diagram sebagai berikut:
Transformasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua sistem hukum yang berbeda dan ketika hendak diberlakukan dalam hukum nasional, maka sebelumnya  harus  diubah  sesuai  dengan  bentuk  peraturan  perundang- undangan nasional. Transformasi itu, tidak sekadar dalam pengertian formal belaka  tetapi  juga  berlangsung  proses  harmonisasi  antara  kepentingan hukum  internasional  dan  kepentingan  hukum  nasional  yang  dibahas  dan dengan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Praktek yang sama di Amerika  Serikat  disebut  dengan nonself  executing. Penentuan  materi perjanjian  internasional  yang  harus  disahkan  dengan  undang-undang menunjukan  bahwa  terdapat  kepentingan  negara  dan  rakyat  yang  harus dijaga  dan  dilindungi  dengan  disahkannya  suatu  perjanjian  internasional. Oleh  sebab  itu  aliran  dualisme  sesungguhnya  lebih  dekat  pada  aliran monisme  dengan  primat  hukum  nasional.  Pengesahan  perjanjian internasional  melalui  Keputusan  Presiden  berarti  pengesahan  tanpa persetujuan  DPR.  Artinya  bahwa  ketika  perjanjian  internasional disepakati oleh  Presiden  dan  disahkan  melalui  Keputusan  Presiden,  maka  suatu perjanjian  internasional  seketika  berlaku.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  merupakan  satu  kesatuan tanpa ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Praktek pengesahan perjanjian  internasional  demikian,  di  Amerika  Serikat disebut  dengan self executing. Beberapa  contoh  pengesahan  perjanjian  internasional  melalui Keputusan Presiden antara lain:
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning  the  Organization  of  the  Imployment

## Service (Konvensi  ILO No. 88 Mengenai  Lembaga  Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja);
2. Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2002  Tentang  Pengesahan Amendment of  the  Agreement  Relating  to  the  Internasional Telecommunication  Satellite  Organization  “INTELSAT” (Perubahan terhadap Perjanjian Berkaitan dengan Organisasi satelit Telekomunikasi Internasional “INTELSAT”) ;
3. Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang pengesahan Internasional  Coffe  Agreement  2001 (Pengesahan  Kopi  Internasional
2001);
4. Keputusan  Presiden  Nomor  25  Tahun  2002  tentang  Pengesahan Instrumen  Amending  the  Constution  and  the  Convention  of  the
Internasional Telecommunication union Minneapolis ,1998 (Instrumen  Perubahan  Konstitusi  dan  Konvensi  Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Minneapolis 1998); dan
5. Keputusan  Presiden  Nomor  106  Tahun  2001  Tentang  Pengesahan Convension  on  Nuclear Safety (Konvensi  tentang  Keselamatan Nuklir).

## C. Penutup
Kedudukan  hukum  internasional  dalam  sistem  perundang-undangan nasional  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  yang  pengesahan  dan pemberlakuannya  dalam  hukum  nasional  dilakukan  baik  melalui  undang- undang  maupun  melalui  Keputusan  Presiden.  Penentuan  materi  hukum internasional  yang  disahkan  melalui  undang-undang  dan  atau  melalui Keputusan  Presiden  tergantung  pada  derajat  materi  yang diatur  oleh  suatu hasil  perjanjian  internasional.  Baik  undang-undang  maupun  Keputusan Presiden  adalah  dua  bentuk  hukum  yang  menjadi  pintu  dan  dasar pengesahan  hukum  internasional  dalam  hukum  nasional.  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  Indonesia  dari  sudut  pandang  teoritik  menggunakan aliran  monisme  dengan  primat  hukum  nasional  dan  aliran  dualisme. Sehingga secara praktekal pemberlakuan hukum internasional dalam sistem hukum  nasional  dilakukan  baik  melalui  inkorporasi,  transformasi, dan adopsi.  Pada  akhirnya,  bahwa  pilihan-pilihan  aliran  dalam  menyikapi hubungan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional  serta  berbagai konsep  dan  metode  pemberlakuannya  dalam  sistem  perundang-undangan nasional mengacu  kembali pada  tujuan  nasional  masing-masing  negara dalam pergaulan internasional.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Brownlie,  Ian, 1998. Principles  of  Public  International Law,  Clarendon: Oxford University Press.
Fenwick,  Charles  G., 1962. International  Law,  Third  Edition,  New  York:
Appleton Century Crofts Inc.
Guzman,  Andrew  T., 2008. How  International  Law  Work;  A  Rational
Choices Theory, Oxford: Oxford University Press.
Hayes,  Carlton  J.H., 1961. The  Historical  Evolution  of  Modern Internationalism, New York: The Macmillan Company.
Hegel,  Georg  Wilhelm  Friedrich,  2001. Philosophy  of  Right,  Translated  by
S.W. Dyde, Kitchener: Batoche Books.
Kelsen,  Hans,  2006. General  Theory  of  Law  and  State,  New Brunswick
USA: Transaction Publishers.
Kusumaatmadja,  Mochtar, dan  Arief  Sidharta,  2000. Pengantar  Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya llmu Hukum, Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  dan  Etty  R. Agoes,  2003. Pengantar  Hukum Internasional, Bandung: Alumni.
Martha,  Ahmaddani  G, Cristianto  Wibisono,  Yozar  Anwar, 1984. Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Jakarta: Sinar Bahagia.
Priyatno,  Dwidja, 2004. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo.
Salman,  Otje,  dan  Anton  F. Susanto, 2004. Teori  Hukum;  Mengingat,
Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama. Shaw,  Malcolm  N., 2003. International  Law,  Fifth  Edition,  Cambridge: Cambridge University Press.

## B. Perundang -Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I, II, III dan IV. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang  Tentang  Perjanjian Internasional.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.

## C. Website
http://www.indonesianvoices. Com