Indonesian Journal of Theology 3/2 (December 2015): 156-184

## KETIDAKTAATAN SIPIL DAN PILIHAN GOLPUT: Sebuah Tinjauan Injili

## Togardo Siburian
Abstract
This article seeks to connect the ethics of civil disobedience with the practices  of golput (abstaining  from  voting),  that  is,  purposeful abstention from voting in Indonesia's general elections. By describing golput as a form of civil dsobedience—for its ability to mobilize on principle;  for  its  aims  to  achieve  certain  moral  ideals—I  argue  that golput comprises  the  concsienteous  and  soft-resistance  of  many citizens,  in  their  struggle  for  civil  rights.  Evangelicals  and  their churches ought to perceive this issue of social ethics primarily within the  framework  of  theology,  not  politics.  Indeed  during  Indonesia's Reformasi  era  many  of  democracy's  ideals—including  justice  and prosperity—have been misused for the fulfilment of the self interest of the few people in power. Indonesian Christians therefore have a responsibility  to  act  against  such  abuses  of  power,  necessitating  a theological framing for understanding the praxis of golput as form of civil disobedience.
Keywords: civil disobedience, ethics of choice, abstinence from voting, Christian responsibilities.
Abstrak Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengubungkan  tema  etis  ketidaktaatan sipil dengan praktik golput yang merupakan kesengajaan untuk tidak memilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Saya mempertimbangkan  golput  sebagai  salah  satu  bentuk  ketidaktaatan sipil  berdasarkan  prinsip-prinsip  gerakan  dan  tujuannya  untuk mencapai apa yang ideal dan bermoral. Saya akan berargumentasi di dalam artikel ini bahwa praktik golput merupakan gerakan kesadaran dan  perlawanan  lunak  dalam  pergumulan  memperjuangkan  hak-hak sipil.  Kaum  Injili  dan  gereja-gereja  seharusnya  melihat  isu  ini  dari perspektif etika sosial di dalam kerangka teologi, bukan hanya politik.
157 Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Faktanya adalah di Indonesia era Reformasi ini ideal dari demokrasi seperti  keadilan  dan  kesejahteraan  telah  dirusak  oleh  kepentingan- kepentingan  segelintir  orang.  Untuk  itulah  umat  Kristen  Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menolak politik kekuasaan dan untuk itu fondasi teologis untuk praktik golput sebagai bentuk ketidaktaatan sipil sangatlah diperlukan.
Kata-Kata Kunci: ketidaaktaatan sipil, etika pilihan, golput, tanggung jawab Kristen.
“Agar dapat memerintah [rakyat], pemerintah harus menghormati kuasa etis yang terdalam dari eksistensi manusia. Sebuah bangsa yang terdiri dari warga negara yang hati nuraninya terluka, sesungguhnya pecah juga kekuatan nasionalnya .” (Abraham Kuyper)

## Pendahuluan
Pada  tulisan  tentang  ketidaktaatan  sipil  ( civil  disobedience ) terdahulu,  telah  dibahas  cukup  panjang  lebar  mengenai  eksistensi gereja-gereja sebagai anggota masyarakat dan warga negara serta warga negara  Kristen  yang  menjadi  dasar  kerangka  etika  sosial  Kristen. 1 Untuk itu, studi etika Kristen Injili harus diperluas lagi dalam wacana dan kajiannya sampai kepada isu-isu riil kemanusiaan. Dalam hal itu kita  harus  menghadapi  isu-isu  faktual  dalam  masyarakat  dan  menilai suatu perbuatan yang telah selesai maupun yang akan diambil dengan cara  mengeksplorasi  realitas  yang  dihadapi  secara  lebih  menyeluruh agar sampai pada pengertian niscaya.
Pada tulisan ini topik ketidaktaatan sipil akan ditinjau kembali dalam  kaitan  dengan  isu  ‘golput’  di  tengah-tengah  masyarakat  yang sedang  ‘berpesta’  demokrasi.  Secara  komprehensif,  kajian  Etika Kristen  seharusnya  dapat  menolong  warga  gereja  dari  kebingungan yang tidak perlu karena banyaknya pendapat umum. Mengingat topik ini sangat peka dan kritikal di kalangan Kristen sendiri, maka secara etis diajukan pertanyaan: Apa yang luput dalam doktrin ketaatan Kristen dan  bagaimana  relevansi  dari  konsep  ketidaktaatan  sipil?  Sejauh manakah pengertian golput yang layak bagi warga gereja, agar dapat keluar dari dilema etis ketidaktatan sipil.
1 Lih. Togardo Siburian, “ Civil Disobedience : Suatu Kasus bagi Etika Sosial Kristen,” JTS 9/1 (April 2010): 52-54.

## Mengingat Kembali Tradisi Golput di Indonesia
Tradisi  golput  di  Indonesia 2 pertama  kali  digagas  oleh  Arief Budiman dan kawan-kawan pada era Orde Baru (Orba), bahkan sejak pemilu pertama di zaman Orba (tahun 70-an). Pada waktu itu, kaum muda  yang  disebut  “Angkatan  ‘66”  memang  ingin  menumbangkan rezim  Orde  Lama  (Orla)  di  bawah  Soekarno.  Konon  gerakan  ini dikatakan ‘berhasil’ dalam menggulingkan pemerintahan lama namun kemudian menciptakan rezim lain di bawah Soeharto dengan sebutan “Orde Baru.’
Dan  di  zaman  Orbalah  tema  golput  semakin  kuat  dengan prinsip-prinsip (1) suatu usaha melawan rezim Orba yang represif dan fasis  terhadap  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat,  (2)  sebagai gerakan  politik  kekuasaan  yang  bertujuan  untuk  menjatuhkan pemerintahan  Soeharto,  dan  (3)  untuk  menyelamatkan  dekadensi moral politis demokratis di Indonesia. Semuanya ini bukan hanya soal tidak memilih tetapi usaha sistematis dalam politik kekuasaan. Gerakan ideologis  tersebut dihadapi secara represif juga oleh penguasa Orba dengan tuduhan “makar.” 3 Di era itu setiap hendak pesta demokrasi dalam  pemilu  suasana  dan  perasan  orang  sangat  genting  secara emosional. Di tengah itu situsi tersebut muncul pula istilah “golhit” yang maknanya kurang jelas.
Propaganda golput era Orba adalah “mencobos di luar tanda gambar”  yang  tersedia,  di  dalam  bilik  suara.  Hal  itu  mengingat  ada empat  kotak  gambar  secara  berpasangan  dari  tiga  partai  kontestan pemilu  tahun  1971,  1977,  1982,  dst.  Dalam  kertas  suara  tertera: Gambar  Kabah  (no  1),  gambar  Beringin  (no  2)  dan  gambar  Kepala Banteng  (no  3),  dan  beberapa  mengatakan  ada  kotak  yang  tidak bergambar alias putih di sebelahnya (tanpa nomor tanpa gambar hanya polos). Atau bisa juga dengan cara menolak untuk [datang] mencoblos. Tetapi  hal  itu  jarang  karena  partai  pemerintah  pada  waktu  itu menguasai hampir semua instansi birokrasi dari pegawai negeri sampai pelajar SMA 4 dan Universitas bahkan keluarga tentara.
2 Melihat  lewat  acara  Metro  TV  “Melawan  Lupa”  tanggal  4  April  2014 dengan topik “Golput.”
3 Pemberangusan  orang  dan  gerakan  yang  dikatakan  ‘anti  pemerintah” didasarkan pada UU II/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegitan Subversi.  UU itu  sudah  dicabut  oleh  Habibie  selaku  presiden  yang  menggantikan  Soeharto berdasarkan UU 29 Tahun 1999.
4 Saya secara pribadi adalah saksi mata sebagai pemilih yang pemula tahun 1982 di SMA Negeri di Jakarta, isu yang beredar pada waktu itu adalah kalau Golkar kalah di TPS sekolah maka Kepsek akan diganti.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Dari  perluasan  golput  yang  di  atas,  saya  mengkategorikan golput adalah salah satu bentuk ketidaktaatan sipil, baik di masa lalu yakni  ingin  melawan  pemerintahan  Soeharto  yang  anti  demokrasi namun juga di masa kini. Pemilihan umum era Orba sangat tertutup dan tidak bebas, dan karena itu ide golput sekarang tidak sama dengan era itu. Golput era Reformasi saat ini berbeda dalam maksud politisnya, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan atau melawan rezim penguasa tetapi  suatu  usaha  moral  etis  untuk  melawan  politisasi  masyarakat untuk kekuasaan beberapa oportunis yang haus kedudukan dan uang. Politik  biaya  tinggi  ini  hanya  membodohkan  rakyat  dan  dilanjutkan pemiskinan  rakyat  kelak,  dengan  korupsi.  Hal  tersebut  adalah pelanggaran  konstitusi  dalam  hal  tugas  mensejahterakan  rakyat  bagi para penguasa.
Jadi  gerakan  ini  mulanya  bukan  untuk  melawan  pemerintah tetapi  melawan  pejabat  korup,  para  politikus  busuk,  politik  uang, kekuasaan transaksional “dagang sapi” dan menolak janji-janji palsu. Faktanya susah sekali rakyat mencari politis yang bisa dipilih karena alasan  rusak  moral  atau  karena  tidak  dikenal  baik  secara  moralnya.
Bahkan kelak ada politisi orang baik menjadi rusak juga karena sistem politiknya  rusak.  Karena  itu,  secara  etis  golput  yang  riil  harus berdasarkan kesadaran politik kebangsaan dan harus bertanggungjawab sebagai tugas kemanusiaan.

## Melihat “Golput” sebagai Kategori Ketidaktaatan Sipil
Dapatkah  pilihan  golput  dikategorikan  ketidaktaatan  sipil? Golput sejak pertama kali  muncul adalah suatu perlawanan terhadap penguasa  yang  menyalahgunakan  kekuasaan.  Kelihatannya,  sampai sekarang gerakan ini tetap memelihara ideologinya dalam kebangsaan, kemanusiaan,  keadilan  di  dalam  diri  warganegara  yang  peduli  akan nasib bangsa ini. Walau Gerakan ini bukanlah gerakan perlawanan fisik dan  pemberontakan  revolusioner  tetapi  konsep  golput  tetap meniscayakan  suatu  perlawanan  moral  dan  intelektual.  Bahkan  ada nuansa  religius  yang  sangat  besar  khususnya  yang  dirasakan  sebagai nasib minoritas seperti warga gereja.
Isu  golput  di  Indonesia  sangat  unik  karena  manantang pemikiran  banyak  golongan  termasuk  kaum  politikus  dan  penguasa. Pilihan  Golput  di  Indonesia  sangat  kritis  dan  aktif  sampai  pada kesadaran  untuk  mencontreng  pilihan  ditempat  yang  dianggap  tidak sah ketika penghitungan suara. Jadi bukan hanya sekedar tidak datang untuk  mencontreng  dalam  pemilu  legislasi  atau  presiden.    Dalam prinsip ideologis seperti demikian lah sikap dan tindakan golput dapat
dikategorikan dalam ketidaktaatan sipil berdasarkan motivasi, karakter, serta  orientasi  sipilnya  dalam  moral  kemasyarakatan.  Hanya  saja ketidaktaatan sipil jenis ini lebih bersifat praktis saja, walau ada alasan konseptual juga.
Di alam demokrasi, kebebasan politis adalah hak individu yang penting berdasarkan konstitusi yang ada. Dalam sistem demokrasi, hak untuk  memilih  dijamin  berdasarkan  HAM,  di  mana  manusia  bebas menyatakan  pendapat  sesuai  yang  diyakininya  dan  sepanjang  tidak melawan  konstitusi.  Golput  dalam  hal  ini  adalah  sesuatu  yang  tidak boleh dilarang karena itu bagian dari haknya, namun tidak boleh juga dianjurkan karena harus kesadaran pribadi sendiri sendiri. Hak untuk tidak memilih tidak boleh diprovokasi dan diagitasi untuk kepentingan dan  kepentingan  politik  tertentu  apalagi  jika  menjadi  sesuatu  yang mungkin melawan hukum juga. Tetapi pemaksaan untuk memilih juga dapat dikriminalkan. Pelaku golput harus melakukan berdasarkan suara nurani  yang  murni,  dengan  kesadaran  jumlah  personal  yang  dengan sukarela dan tanpa ada yang merekayasa.
Faktanya, selama ini yang menolak golput adalah tim politikus
(keluarga,  simpatisan  dan  tim  sukses)  yang  sedang  bertarung  demi partai  yang  mempunyai  kepentingan  masing-masing,  yaitu kemenangan  partai  dan  keberhasilan  pemerintahan.  Bagi penyelenggara  pemilu  hanya  untuk  ukuran  keberhasilan  pesta  atas perhelatan  nasional  itu.  Bagi  simpatisan,  keluarga  dan  tim  sukses menolak golput karena ada pekerjaan tambahan yang menguntungkan. Apalagi  ada  beberapa  birokrat  penyelenggara  menghimbau  dengan cara  mengancam  dengan  istilah  rancu  “hak  pilih  adalah  kewajiban.” Sayangnya ada juga rohaniwan yang menyatakan golput “dosa” bahkan para  politisi  religius  mendorong  wacana  fatwa  haram  untuk  pilihan golput. Bagi  para  corong  politik  “anti-golput”  di  daerah-daerah tertentu, yang mencontreng pilihan tertentu hanya karena dibayar dan menghancurkan nilai demokrasi dan sedang ingin kembali ke zaman Orba  yang  otoritarianisme.  Pemerintah  yang  mewajibkan  suatu  hak adalah absurd juga sama seperti meng-hak-kan suatu kewajiban. Hal tersebut  bukan  hak  lagi  tetapi  sudah  berubah  menjadi  kewajiban. Secara  konstitusional,  pemilu  adalah  hak  warganegara  dan  bukanlah kewajiban.  Selama  tetap  bertanggungjawab  atas  sikap  dan  tindakan golput  tersebut
Jadi  golput  di  Indonesia  syarat  dengan  nuansa  emosional rakyat,  bahkan  religius,  layaknya  suatu  garakan  masyarakat  dengan diberengi slogan moral “kita menentukan nasib bangsa ini lima tahun ke depan.”

## Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput

## Ketidaktaatan Sipil dalam Pilihan Golput
Khusus  Golput  di  era  Reformasi,  walau  tidak  langsung melawan kekuasaan pemerintah yang despotik, melainkan protes pada ketidakacuhan pemerintah dan negara terhadap kesulitan warga negara khususnya  yang  terkategori  marginal.  Pilihan  golput  adalah  gerakan etis-politis,  ketika  para  politikus  tersebut  hanya  mencari  kekuasaan dengan uang dan segera akan diikuti korupsi uang rakyat yang lebih besar lagi. Gerakan Golput adalah suatu perlawanan demokratis  bukan apatisme politis dalam pemilu.
Dari  fenomena  golput  era  Reformasi,  ternyata  dapat dikategorikan  ke  dalam  tiga  bahkan  empat:  (1)  Kesadaran  nurani betapa penting pemilu namun tidak mau ikut memilih atau mungkin sampai ikut masuk dengan cara merusak kertas suara; (2) Pengabaian karena  tidak  sadar,  merasa  tidak  penting  dibandingkan  ada  urusan pribadi lain; (3) penghindaran secara sadar sebagai suatu tidak perlu, artinya menerima jadi saja. Dua poin terakhir apatis dan palsu dan yang pertama karena panggilan nurani dan moral.
Secara  khusus  dapat  dinilai  bahwa  yang  termasuk  dalam kategori  golput  yang  riil  diatas  hanyalah  kelompok  pertama,  yaitu kesadaran nurani yang murni dan tanggungjawab moral kebangsaan. Sedangkan  kategori  kedua  dikarenakan  banyak  orang  tidak  peduli bangsa ini, menghindar secara sadar bermacam dalih: urusan keluarga, bisnis,  pekerjaan  ekonomis,  keamanan  etnik,  lalu  menyingkir sementara  keluar  negeri.  Yang  ketiga  adalah  secara  intensif mengabaikan  tujuan  pemilu  yang  benar  karena  kemiskinan, kekurangan  atau  kelemahan  dan  beberapa  hanya  acuh  tak  acuh  dan menganggap pemilu sebagai peristiwa biasa. Golongan ketiga ini yang rawan money politic karena dapat hanya ikut-ikutan atau karena rayuan uang dan tekanan tertentu.
Sebenarnya  kategori  2  dan  3  ‘bukanlah’  gerakan  golput  lagi, tetapi  orang  banyak  sudah  terlanjur  menggeneralisir  istilahnya  atau setidaknya  dapat  dianggap  sebagai  “golput  palsu”  saja.  Jadi  semua alasan  yang  diberikan  hanyalah  cara  menyampaikan  rasa  ‘apatisme’ rakyat kecewa dan situasi yang membingungkan masyarakat. Gerakan Golput yang produktif tidak boleh dilakukan secara tidak sadar atau acuh tak acuh.  Di era reformasi ini kriteria ideal pilihan golput yang benar adalah golongan pertama saja.
Pilihan golput di Indonesia tidak sama jiwanya dengan abstain di  Negara  maju  seperti  Amerika  dimana  warganegaranya  tidak  mau memilih  karena  apatis  saja  sebagai  penduduk  dan  menganggap peristiwa demokratis ini biasa saja.  Tindakan abstain hanya sekedar
apatisme biasa layaknya masyarakat indivudalistik yang acuh tak acuh. Mungkin  dikarenakan  kehidupan  sudah  mapan  dan  sejahtera  secara umum  sehingga  hanya  mau  terima  jadi  saja.  Mungkin  juga  ini  tanda kedewasaan berdemokrasi politik warganegara.
Jika  golput  adalah  suatu  ketidaktaatan  sipil  maka perlawanannya bukanlah bersifat radikal melainkan bisa dikategorikan bentuk perlawanan ‘lunak’ dari ketidaktaatan sipil. Aksi dan gerakannya dapat disebut juga sebagai ketidaktaatan sipil yang lembut atau sopan, walau sangat sangat kuat dalam spirit nurani dan bahkan intelektual. Dan  bagi  orang  Kristen  harus  tetap  spiritual  berdasarkan  kenabian Gereja.

## Sandungan pada Doktrin Ketaatan Selama Ini
Selama  ini  warga  gereja  dan  kekristenan  tersandung  pada perintah  ketaatan  sipil  kepada  pemrintah.  Biasanya  pandangan mengenai  ketidaktaatan  sipil  menimbulkan  pro  dan  kontra  yang meresahkan  bagi  warga  gereja  mengingat  ajaran  soal  ketaatan  pada pemerintah dan negara yang didasarkan pada teks kitab suci. Sebagian besar umat Kristen Indonesia langsung menolak gagasan ketidaktaatan sipil  ini  berdasarkan  doktrin  tentang obedience atau  ketaatan;  artinya “taat  kepada  pemerintah  adalah  taat  saja,  tanpa  syarat,  titik!”  Gereja dan  kekristenan  sangat  tergantung  pada  doktrin  ketaatan  termasuk dalam lapangan politik.
Di  sini  ‘ketergantungan’  dapat  dibedakan  dengan ‘kebergantungan.’  Yang  dimaksudkan  sandungan  disini  soal ketergantungan  yang  pasif  yang  melarikan  diri  dari  tanggung  jawab Kristen.  Prinsip  dari  kebergantungan  adalah  positif  dan  bebas, sedangkan ketergantungan terlalu dogmatis dan memperbudak sikap Kristen secara kaku. Selama ini ekses buta prinsip ketergantungan telah menjadikan doktrin ketaatan Kristen menjadi batu sandungan dalam kehidupan  sosial-politis  orang  Kristen.  Karena  sifat  suatu  terma ‘ketergantungan’  bersifat  pasif  dan  penggunaannya  sempit  dalam fatalistik  dibandingkan  dengan  terma  ‘kebergantungan’  bersifat  aktif dan kritis berdasarkan kedaulatan Allah yang hidup bukan huruf huruf Alkitab yang mati. Seharusnya dalam iman alkitabiah kita bergantung secara dinamis kepada kedaulatan Allah bukan tergantung yang statis pada huruf-huruf Alkitab saja, ala fundamentalis.
Seseorang  Injili  mungkin  dapat  secara  sederhana  untuk menjawab  dari  perspektif  Alkitab  dengan  menunjuk  sikap  Yesus tentang  dua  dimensi  kewarganegaraan  (Mrk.  17:  17)  yang  tidak mengajarkan  kekerasan  dalam  Kerajaan  Allah  (Yoh  18:  36).
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Selanjutnya,  para  rasul  juga  mengajarkan  ketundukkan  kepada pemerintah (Roma 13 dan 1 Pet 2:13), kecuali terkait perintah untuk tidak taat kepada Allah seperti pada peristiwa Daniel, Sadrak, Mesakh dan Abenego serta Petrus dan Paulus (Kis 16:37). 5 Secara keseluruhan buku Biblical  Answers  to  Contemporary  Issues itu  memang  tidak mengusulkan  ketidaktaatan  atau  ketaatan  sipil,  hanya  menegaskan ulang doktrin obedience , namun ditegaskan bahwa hukum Allah selalu berlawanan  dengan  hukum  pemerintah,  walau  kuasa  pemerintah berasal dari Allah juga. Dalam pergumulan dilema itu, orang Kristen diajar  untuk  tunduk  saja  kepada  pemerintah  karena  itu  yang diperintahkan Akitab dan Allah.
Teks-teks  di  atas  mengingatkan  pada  sistem  pengambilan keputusan  etis  yang  diajarkan  oleh  Norman  Geisler 6 dalam  prinsip hirarkikalisme,  di  mana  berdasarkan  teks  Alkitab,  konflik  etis  dapat diputusnya secara absolut bertingkat atau graded absolutism . Terlepas dari kerancuan  istilahnya  dalam  (kontradiksi)  tautologi,  sistem  etika tersebut  secara  keseluruhan  yang  menunjukan  beberapa  kesulitan implementasi  formal.  Sebenarnya  bukanlah  konsep  absolutisme  lagi jika  di  antara  yang  absolut  ada  kontroversi  versus  absolut  yang  lain, karena  semua  absolutisme  pasti  mengimplikasikan  tanpa  syarat  dan tunggal. Absolut dalam etika Kristen pada firman Allah adalah tunggal di  dalam  keseluruhan  ajaran  Alkitab.  Format  sistem  etika  yang demikian  menggeneralisasi  semua  peristiwa  etis  tanpa  melihat kompleksitas isu per kasus atau per peristiwa. Selain itu bahan penilaian untuk  melihat  realitas  sosial  dalam  totalitas  konteks  sangat  kurang, yakni  tempat  di  mana  kasus  ketidaktaatan  sipil  itu  muncul.  Dari perspektif lain, diyakini istilah yang tepat bukanlah “kemutlakan” tetapi “kewajiban,”  dan  suatu  kewajiban  masih  bisa  bertingkat  apalagi  atas kehendak Tuhan yang mutlak. Di sini etika kontekstual berdasarkan kebajikan Kristen penting dengan menimbang seluruh realitas Kristen yang lebih mendalam dan kondisi orang Kristen secara total. Dalam  pengertian  seperti  itu,  prinsipnya  adalah  selalu mengkaitkan  secara  semena-mena,  ketidaktaatan  pada  pemerintah langsung  diperhadapkan  ketidaktaatan  pada  Allah  sendiri.  Jadi memunculkan  ketakutan  akibat  kewajiban  ini,  bahwa  ketidaktaatan pada  pemerintah  adalah  sama  dengan  ketidaktaatan  kepada  Allah, khususnya  dalam  Roma  13:  1-2  dan  1  Pet  2:13  tadi.  Sederhananya,
5 Lih. lagi Charles C. Ryrie, Biblical Answers to Contemporary Issues (Chicago:
Moody Press, 1991), 15-18.
6 Lih.  Norman  Geisler, Options  in  Contemporary  Christian  Ethics (Grand Rapids: Baker Books, 1981), 81-100. Lih juga Geisler, Ethics: Alternatives and Issues (Grand Rapids: Zondervan Pub., 1970), 114 yang mana ia memaparkan ada 8 prinsip pengambilan keputusan etis Kristen secara bertingkat
pengertiannya  menjadi  melenceng  sebagai  ‘kuasa  pemerintah  identik dengan  kuasa  Allah’  sehingga  bukan  lagi  yang  seharusnya,  ‘kuasa pemeritah  berasal  dari  kuasa  Allah’.  Dan  secara  tidak  sengaja, pengertian  (keliru)  tersebut  telah  menghentikan  maksud  dari peringatan  Paulus  dan  Petrus  sebatas:  1)  menghindari  hukuman,  2) menghindari disiplin ilahi, 3) karena itulah yang benar untuk dilakukan, 4)  menyediakan  kesaksian  Kristen. 7 Dengan  kata  lain,  jemaat  dan pemerintah  harus  melayani  Tuhan  yang  sama,  di  mana  dikatakan ‘jemaat taat yang kepada pemerintah sebagai taat kepada Kristus secara yang  lain.’ 8 Ini  adalah  contoh  penggunaan  ayat  secara  literal,  untuk menekankan  doktrin  ketaatan  sampai  pada  ketaatan  sipil.  Seorang pacifis  bernama  Howard  Yoder  menyarankan  ‘ketundukan  sukarela’ pada  dominasi  pemerintah  sipil  sebagai  panggilan  kehambaan  dan menerima  kewajiban  untuk  penundukkan  kepada  rezim  apapun sebagai  sesuatu  yang  normatif, 9 karena  Allah  memerintahan  untuk melakukan itu, seperti Yesus sendiri melakukannya di kayu salib. Secara keseluruhan  hal  itu  dikatakan  sebagai  ‘ketundukan  revolusioner’. 10
Dalam  buku  lain  Yoder  sebagai  seorang  Menonit  dengan  mudah menyebutnya sebagai ‘kesaksian Kristen’. 11
Problem penggunaan Alkitab pada masa kini, khususnya etika kemutlakan,  pernah  diungkapkan  oleh  Howard  I.  Marshall  dalam artikelnya “ Using the Bible in Ethics .” Menurutnya ada dua permasalahan utama yang masing-masing dapat bercabang. Pertama, permasalahan- permasalahan  etis  pada  masa  kini  tidak  secara  langsung  hadir  dalam Alkitab  (struktur  masyarakatnya  yang  berbeda,  standar  hidup  yang berbeda, dll.). Kedua, karakter Alkitab adalah wahyu keselamatan ilahi bukan textbook tentang  etika sehingga  memunculkan  pertanyaan- pertanyaan untuk pembenaran etika Kristen. 12 Berbeda dengan kaum humanis  yang  lebih  bebas  memikirkan  permasalahannya  secara menyeluruh, kekristenan menghadapi banyak kontroversi kalau hanya mengandalkan teks secara literalis, yang mungkin malah jatuh ke dalam posisi biblical  but  not  scriptural .  Pembacaan  demikian  terhadap  teks Alkitab telah menjadikan ketatan buta pada pemerintah sipil dan kuasa Negara  serta  aplikasi  ketundukan  yang  tidak  kritis,  dan  karena  itu
7 John  Eidsmoe, God  and  Caesar:  Christian  Faith  &  Political  Action (Westchester: Crossway Books, 1984), 107.
8 Ibid., 310-311.
9 John Howard Yoder, The Politics of Jesus (Scotdale: Herald Press, 1968), 187 ff.
10 Ibid., 212.
11 Secara keseluruhan pemikiran ini juga dalam John Howard Yoder, The Christian Witness to the State (Scotdale: Herald Press, 1992).
12 Lihat lagi David D. Wright, ed., Essay in Evangelical Sosial Ethics (Exeter:
Paternoster Press, 1978), 40 ff.
165 Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
diperlukan  tinjauan  ulang  dalam  rangka  beberapa  penjernihan pemahaman untuk masa kini. Di sini harus dipahami bahwa Kitab Suci adalah firman yang hidup, bukan lah secara kaku (beku).
Pemikiran Kembali atas Obedience Politis dari Roma 13:1-13 dan 1 Petrus 3:1-13
Dari pembicaraan Paulus, tersirat keadaan orang Kristen tidak ada masalah serius tentang hak hak kesipilan mereka, namun memang ada  masalah  dengan  orang  Jahudi  terkait  dengan  pemberontakan. Stephen  C.  Mott  mendalami  situasi  politisnya  dalam  dua  perpektif sejarah  yang  melatarbelakangi  peringatan  Paulusdan  berdasarkan pendapat  Marcus  Borg  yang  menyatakan  bahwa  konteks  dua  teks tersebut  adalah  era  Kaisar  Claudius  (41-45  M),  orang  Yahudi  terus- menerus  membuat  keonaran  berdasarkan  apa  yang  disebut Chrestus (terkait  Kristus)  sehingga  Kaisar  mengusir  mereka  dari  Roma.  Di dalam  situasi  inilah  Paulus  memperingatkan  orang  Kristen  di  Roma untuk tidak partisipasi memberontak terhadap Kaisar. Pendapat kedua menyatakan  konteks  terkait  era  Kaisar  Nero,  di  mana  Paulus mengingatkan orang Kristen menghindari kekacauan pada era Claudius untuk protes pajak yang kelak pecah menjadi kekacauan tahun 58 M, sebagaimana  diungkapkan  oleh  sejarawan  Tacitus. 13 Terlepas  dari kontroversi yang ada, saya mengkuti pendapat kedua yakni persoalan pajak  bukan  soal  hukuman  mati  yang  digambarkan  sebagai  pedang pemerintah. 14 Sebetulnya  apa  yang  ditekankan  adalah  suatu  prinsip ketaatan yang kritis bukan ketaatan tanpa syarat kepada pemerintahan otoriter  dan  despotik.  Karena  prinsipnya  adalah,  di  dalam  bingkai kewarganegaraan  yang  demokratis,  suatu  ketaatan  sebagai  kewajiban yang  harus  disertai  dengan  hak  juga.  Apalagi  pada  era  demokrasi sekarang  yang  sangat  kompleks  dengan  permasalahan  sosial  politik, tidak dibenar lagi menerapkan secara literal teks Roma 13:1-13 dan 1 Pet 2:1-13  terlepas dari konteks pergumulan historisnya. Kita sudah melihat adanya satu kemungkinan untuk membahas Christian anarchy yang berkualifikasi moral dan kebajikan Kristen yang didasarkan  pada  ajaran  Kristus  yang  komprehensif.  Idealnya perjuangan  yang  demikian  tidak  membutuhkan  kekuatan  kuasa  dan
13 Stephen Charles Mott, Biblical Ethics and Social Change (Oxford: Oxford University Press), 146-147.
14 Martin  Luther  dan  Calvin  mangartikan  teks  ini  sebagai  hukuman  mati yang digambarkan dengan “pedang” lih, Glenn H Stassen & David P. Gusheen, Etika Kerajaan: Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini, terj. (Surabaya: Momentum, 2005),
259.
ekonomi, tetapi kekuatan moral. Ini dimulai dengan mengubah dulu prinsip penafsiran yang literalis terhadap Roma 13 dan 1 Petrus 2: 13 dan memotivasi sebagai, “ a concern for a higher standard of Justice than a particular law and by the quest for implementation of justice. ” 15 Pendekatan ini dapat  disebut selective  noncooperative  strategy , 16 apabila  dilakukan  untuk mencari keadilan melalui sikap kritis warga negara namun di dalamnya tetap sesuai sistem regulasi dan hukum yang berlaku. Dengan kata lain menyatakan  ketidaktaatan  sipil  sebagai  ketaatan  juga  demi kemanusiaan dan keadilan.
Disini  kita  hendak  berargumentasi  bahwa  pada  masa  kini ketaatan sipil dalam konteks negara demokrasi sekarang sangat yang kompleks, sehingga tidak dapat lagi langsung dijawab dengan “ya atau tidak”  berdasarkan  gradasi/hirarkis  kewajiban  moral  saja.  Di  dalam negara  modern  yang  maju  dengan  sistem  perundangan  yang  jelas, seringkali  tirani  dicetuskan  secara  legal,  lewat  badan  legislatif  dan eksekutif  bahkan  yudikatif.  Jadi  jawaban  berdasarkan  teks  bukti alkitabiah di atas tidak dapat dipakai serta merta untuk menyelesaikan dilema ketidaktaatan sipil. Hal itu dikarenakan konflik etis yang muncul tidak  sekonkret  apa  yang  dihadapi  Daniel,  Ester,  Paulus  dan  Petrus dahulu dapat segera diputuskan berdasarkan tingkatan kewajiban yang berkonflik.  Doktrin  ketaatan  alkitabiah  secara  bertingkat  telah membuat  tidak  ada  ruang  lagi  untuk  ketidaktaatan  sipil,  seperti sekarang ini.
Keterangan  di  atas  menegaskan  tidak  ada  alasan  untuk  tidak taat kepada pemerintah, apalagi kalau hanya ikut-ikutan kelompok lain yang kepentingan politis sesaat saja. Semuanya itu menjelaskan bahwa umat  Kristen  wajib  menghormati  Negara  sebagai  lembaga  yang kuasanya berasal dari Allah, dalam rangka mengatur dan menciptakan kesejahteraan.  Eller  berargumen, “Yes,  Paul  does  legitimizing  established Government; yet certainly he must intend this regarding only ‘good’ government… his counsel about taxes must apply to governments worthy of our tax… not the evil empire of ours. ” 17 Sejalan dengan itu, Jacques Ellul  meyakini bahwa kita harus menantang pemahaman yang selama ini dipakai sebagai cara yang naif dalam membaca Alkitab, apalagi sampai meyakini bahwa Alkitab adalah  sumber  anarki  yang  baik  dan  benar,  yang  kelak  disebutnya sebagai  “anarki  alkitabiah”  dan  berbeda  dari  anarkisme  yang chaos
15 Mott, Biblical Ethics , 142-143.
16 Ibid., 146.
17 Vernard  Eller, Christian  Anarchy:  Jesus’  Primacy  Over  the  Power (Grand
Rapids: Wm. Eerdmans Pub., 1987), 106.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
selama ini. 18 Kita menangkap kesan, Ellul sedang mengajukan prinsip pembangkangan  sipil  alkitabiah  dengan  alasan,  anarki  tidak  boleh hanya dipandang dari sisi negatif saja, sebagai suatu ketidakteraturan yang terkait dengan pengalaman di Barat selama ini tentang revolusi Perancis. Istilah “ anarchy ” itu sendiri berasal dari dua kata an dan arche yang  berarti  tidak  ada  pemimpin,  otoritas  atau  dominasi,  didalam pengertian  sedang  ditentang.  Namun  jika  “anarkisme”  adalah  suatu pengertian  yang  negatif  dan  yang  ada  hanyalah  kekacauan  yang bertujuan pemberontakan demi pemberontakan semata, atau sekedar euphoria semata.  Memang dapat dinilai adanya kecenderungan dalam tren-tren massa seperti itu di dalam masyarakat yang mungkin diikuti juga oleh warga gereja.
Prinsip yang dipakai untuk ketidaktaatan sipil dari kitab Daniel adalah  dalam  situasi  normal  kita  harus  taat  dan  respek  pada pemerintah,  namun  perlawanan  bisa  dilakukan  ketika  pemerintah menyuruh untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah; bahkan  Daniel  ‘tidak  harus  melawan  sampai  ketika  tidak  ada  jalan lagi.’ 19 Ini  merupakan  cara  damai  dari  ketidaktaatan  sipil  Kristen sehingga  ketidaktaatan  sipil  tidak  boleh  dipersempit  atau disalahpahami sebagai revolusi saja. Dengan prinsip-prinsip ketaatan yang  selektif  dan  kritis,  orang  Kristen  dapat  menghargai  terma  “ non resistance ” 20 dari pacifis radikal dalam menentang perang. Pada mulanya istilah  ini  adalah  hal  umum  dan  politis  lalu  kemudian  berkembang secara khusus di dalam etika, walau secara implisit sudah terkandung nilai-nilai  alkitabiah.  Di  dalamnya  termasuk  prinsip-prinsip kemerdekaan  Kristen  untuk  menolak  kuasa  pemerintahan  sipil  yang berlebihan.  Kristen harus berhati-hati juga terhadap gerakan politik politis  yang  menyarankan  revolusi  sebagai  suatu  ketidaktaatan  sipil yang radikal dalam arti pemberontakan yang berdarah dalam kekacauan bersenjata.  Jadi  ketidaktaatan  sipil  adalah  suatu  situasi  khusus  dan kasuistik sehingga harus tetap taat dalam fungsi politis lain, misalnya sumpah,  pajak,  wajib  militer.  Artinya,  jika  pemerintah  melanggar wilayah  kerjanya  saja  dan  masuk  ke  dalam  dunia  kepercayaan  dan menjadi  berpretensi  menjadi  tuhan  atas  gereja,  maka  umat  layak melakukan disobedience terhadap kekuasaan.
18 Jacques  Ellul, Anarchy  and  Christianity (Grand  Rapids:  Wm.  Eerdmans Pub. Co. 1988), 45-46. Menurut Ellul Calvin sendiri meyakini bahwa tirani sekalipun lebih baik daripada kerusakan sosial.
19 Lih Eidsmoe, God and Caesar , 32.
20 Lih. Adin Bolou, “Christian non Resistance” dalam The Pacifist Conscience,
Peter Meyer ed. (Chicago: Henry Regnery Co.1967), 129-139. Menurutnya prinsip non resistence pertama kali dikonsepkan oleh Tolstoy walau tanpa menggunakan istilah tersebut.
Sejalan  dengan  itu  tugas  Gereja  adalah  mendukung pemerintahan yang sah dengan doa agar pemerintah diberikan hikmat dan takut akan Tuhan serta menghormati badan pemerintahan yang ada. Karena sisi negative yang dikatakan Kuyper banyak terjadi dalam Negara-negara  di  dunia,  maka  ayat  tersebut  harus  dipahami  secara komprehensif,  apalagi  bila  Negara  sedang  melanggar  kuasa  yang diberikan  Allah.  “Pedang”  yang  diberikan  Allah  kepada  pemerintah adalah  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  kedamaian  bagi  warga negara, bukan untuk menindas. Jadi kuasa pedang adalah sejauh yang telah ditetapkan Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau berlebihan, maka Negara tidak dapat dilihat sebagai dari Allah, tetapi dari dirinya sendiri, dan karena itu dapat ditolak atau dilawan.  Perlawanan dalam konteks demikian tidak boleh disamakan dengan melawan Allah karena pemerintah tidak sedang melakukan kehendak Allah. Secara otomatis kuasa  Allah  hilang  karena  Allah  menarik  kembali  kuasa  yang  telah diberikan.  Artinya,  jika  pemerintah  melebihi  kuasa  yang  diberikan Allah, maka Allah tidak ada di pihaknya lagi, sehingga umat Kristen boleh  saja  menolak  kuasa  pemerintah,  asalkan  dengan  nurani  yang murni dan bukan karena ikut-ikutan atau demi uang.
Disini  kaum  injili  dapat  melihat  jalur  etis  sebagai  ruang  bagi gereja untuk membicarakan isu ini sekaligus sebagai kerangka berpikir rohaninya.  Pengertian  itu  sesuai  dengan  keberadaan  gereja  di  dunia sebagai agen transformasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Kerajaan Allah. Belajar dari teolog sekular,  Bonhoeffer yang memprinsipkan, ‘meskipun menurut Alkitab tidak ada hak untuk revolusi, namun ada tangungjawab  setiap  orang  untuk  melihara  kemurnian  jabatan  dan misinya  dalam  melayani  pemerintah.’ 21 Tidak  terkecuali  sebagai seorang  warga  Kerajanaan  Allah  yang  sekaligus  warganegara  negara Indonesia, (dua dimensi yang bertumpang tindih -spiritual dan sosial-, misi  gereja  bukanlah  berpolitik  secara  khusus,  namun  soal  kenabian Kristen  yang  lebih  luas  lagi  di  dalam  tugas  misionalnya  dalam masyarakat bukan hanya sebatas  tugas misioner nya saja, seperti yang selama  ini  dilakukan.  Jadi  konsep  etis  ketidaktatan  sipil  injili  harus menimbang prinsip rohani kerajaan Allah pada pengaruh moralnya di masyarakat. Prioritas yang berat sebelah selama ini biasanya berdampak pada  pengabaian  tanggung  jawab  sosial  dan  diikuti  penghapusan tugasnya tingkat praktis.
21 Dietrich  Bonhoeffer, Ethics ,  edited  by  Eberhard  Bethge  (New  York: McMillan Co., 1962), 135.

## Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput

## Realitas Sosial-Politis untuk Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani
Tindakan  etis  manusia  tidak  terpisahkan  dari  situasi  dan kondisi  sosialnya.  Sedikitnya  ada  tiga  alasan  etis  sosial  bagi  warga negara untuk melakukan ketidaktaatan sipil pada sekarang adalah: 1) koruptisme kekuasaan, 2) hilangnya esensi demokrasi, 3) perjuangan masyarakat sipil sekarang.

## 1. Kondisi Koruptisme Kekuasaan
Biasanya despotisme kekuasaan adalah situasi dan kondisi yang mendorong ketidaktaatan sipil. Namun sekarang ini bukan hanya soal pemerintahan  dengan  kekuasaan  despotik  saja,  tetapi  pemerintah dengan kekuasaan yang korup. Pada masa modern ini, dimungkinkan bagi pemerintah untuk menghindari despotisme namun tetap korup. Tentu korupsi bukan sekadar uang saja, tetapi kuasa juga. Keduanya sama jahat dan melingkupi ketiga jalur kekuasaan Negara. Kekuasaan koruptif ini berimbas pada diskriminasi terhadap warga Negara yang marginal.
Dalam  Negara  demokratis  tiga  jalur  kekuasan  tersebut mungkin  saja  sudah  meninggalkan  kewajiban  dan  tanggungjawab konstitusionalnya  dan  secara  bersama-sama  menyerang  kaum minoritas dan marginal. Jalur-jalur kekuasaan seharusnya melindungi semua  kepentingan  dan  menjamin  kesejahteraan  seluruh  warga Negara, namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Meskipun pada masa  kini  Indonesia  tidak  lagi  memiliki  tirani  dalam  arti  penindasan yang kasar, tetapi sifat despotis jelas masih ada, bahkan via lembaga pemerintahan,  khususnya  dalam  bentuk  produk-produk  hukum  dan undang-undang  yang  bertendensi  kepada  “tirani  mayoritas.” Fenomena praktik-praktik koruptif dalam bentuk tirani konstitusional lewat badan seperti parlemen telah mengabaikan suara minoritas dan menindas suara nurani umum.
Vernard  Eller  dalam  bukunya  yang  komprehensif  tentang
‘anarkhi  Kristen’  menyatakan  bahwa  Kristus  adalah  satu-satunya “ THE ARCHY ” di dunia sebagai pencipta pertama, kepala dari semua, raja damai, dll. Hal itu menjadi landasan untuk meyakini kemungkinan “ a Christianly motivated anarkyness ” 22 terhadap otoritas-otoritas dunia ini. Orang  Kristen  memang  harus  lebih  bijak  menilai  ini,  bahwa  anarki tidak  sama  dengan  anarkisme  yang  disertai  ideologi  kekerasan.  Dari
22 Vernard Eller, Christian Anarchy , 2.
pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah “anarki” maknanya belum tentu bertendensi sebagai “anti” atau “melawan” pemerintah. Namun jika dilihat sebagai “isme” maka ia akan menjadi suatu ideologi yang berekses negatif dan bersifat destruktif.
Terkait  dengan  sisi  gelap  kekuasaan  Negara,  kita  telah mengetahui  bahwa  adanya  ketidakadilan  sosial  politis  yang  ternyata selalu terdiri dari dua unsur dasar: coercion dan diception , “kekerasan” dan “pembohongan” oleh pemerintah; keduanya saling terkait dan saling melengkapi  dan  melindungi. 23 Berdasarkan  hal  itu,  Negara  dengan pemerintahannya memiliki kecenderungan untuk menyimpang dalam kekuasaannya (diskriminasi dan ketidakadilan), dan karena itu Negara perlu kontrol dari luar dirinya. Inilah salah satu tugas kenabian gereja, yang dapat dilakukan dengan mengangkat korban penindasan sosial- politik,  serta  menyalurkan  perasaan-perasaan  ketidakadilan  yang dialami masyarakat.

## 2. Menghilangnya Esensi Demokrasi sekarang
Demokrasi adalah suatu keniscayaan bagi masyarakat modern. Inti  demokrasi  yang  sesungguhnya  adalah  kebebasan  dan persaudaraan—dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat—dalam  kehidupan masyarakat yang toleran melalui prinsip “musyawarah untuk mufakat.” Ini  berkonsekuensi  pada  hidup  yang  “lebih  mendahulukan kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  individu”  atau  “lebih mengesampingkan  kepentingan  pribadi  dan  golongan  demi kepentingan  bersama  dan  nasional.”  Inilah  pentingnya  demokrasi sekarang  sebagai  landasan  hidup  berbangsa  yang  pluralistik.  Semua demi  cita-cita  negara  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera. Dalam hal ini kemasyarakatan adalah “hukum alam” dalam diri  manusia  dan  berdasarkan  rasionalitas  universal  untuk  kebaikan manusia. 24 Itu adalah aksioma dasar dan motif serta tujuan perpolitikan masyarakat  yang  berkarakter:  keadilan,  kesejahteraan,  kebersamaan, kebebasan  masyarakat  umum  mendahului  kepentingan  pribadi  dan kekuasaan  itu  sendiri.  Jadi  secara  alamiah,  adalah  suatu  keniscayaan bagi manusia sebagai “makhluk bermasyarakat” di mana manusia tidak dapat dengan sepenuhnya memaknai dirinya kecuali dalam lingkungan politiknya, yaitu bangsa dan negara.
23 Gary A. Haugen, Good News about Injustice: A Witness of Courage in a Hurting World (Downers Grove: InterVarsity, 1999), 120-141.
24 Dalam J. Busziszewski, Written on the Heart: Case for Natural Law (Downers Grove: InterVarsity Press, 1997), 30 ff.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Selanjutnya  demokrasi  adalah  gagasan  kemasyarakatan  yang sudah ada sejak lama dan sekarang menjadi suatu sistem politik tertentu. Konsep demokrasi dibicarakan dalam politeia dan ada di dalam domain etika. Pembicaraan tentang politeia (hal-hal masyarakat/konstitusi), demos (penduduk/ rakyat) dan republic (hal-hal umum/kerakyatan). Situasi dan kondisi pada waktu itu, tentunya masih sangat sederhana ( homogen ) dalam lingkup yang kecil juga (monolitik), namun kejatuhan ke dalam “rezim” yang dikarenakan self interest kekuasaan yang ekstrim, sudah terpikirkan.
Mengingat  pemikiran  Aristoteles,  bahwa  kekuasaan  timokrasi  dapat terjatuh ke dalam rezim demokrasi. Maka kita harus menjelaskan bahwa apa  yang  dimaksudkan  kekuasaan  demokrasi  Aristoteles  lebih  tepat dikatakan  anarkisme  (huru-hara),  sebagai  ekses  kekuasaan  demokrasi dalam  masa  kini.  Gagasan  tentang  timokrasi  pada  waktu  itu  (setara dengan  demokrasi  kita  sekarang)  adalah  untuk  berkompetisi  dengan aristokrasi  dan  monarki,  yang  keduanya  mempunyai  kemerosotannya sendiri-sendiri. Yang pertama menjadi rezim oligarki (persekongkolan beberapa orang), dan yang lain jatuh ke dalam rezim tirani (despotisme). Dahulu di dalam konteks Negara-polis yang bersifat monolitik mungkin sistem  yang  paling  ideal  adalah  monarki  dan  yang  paling  tidak  ideal adalah timokrasi (setara demokrasi sekarang). Budzsewski meringkasnya demikian:
1. The best of the good: monarchy (satu)
2. The next best of the good: aristocracy (beberapa)
3. The worst of the good: polity/timocracy (banyak)
1. The best of the bad: democracy à [anarkhisme]
2. The next bad of the bad: oligarchy à [kolusi-nepotisme]
3. The worst of the bad: tirany 25 à [despotisme]
Dari daftar pemikiran di atas ternyata pemerintahan yang tirani dianggap  lebih  mengerikan  daripada  anarkis,  apalagi  dari  pengalaman politis  selama  ini,  rezim  tirani  bersifat  jangka  panjang  dan  sistematis, sedangkan  anarkisme  berjangka  relatif  pendek  dan  kuasanya  bersifat sementara  saja.    Namun  pada  masa  kini,  di  dalam  masyarakat  yang multikonteks  dan  pluralistik  dalam  suatu  Negara-bangsa  yang teritorialnya  lebih  luas  dan  penduduknya  lebih  heterogen,  sistem demokrasilah  yang  dianggap  paling  memadai  untuk  umat  manusia, apapun identitas golongannya dan kecenderungan partainya. Beberapa Negara yang berbentuk monarki modern telah mengkombinasikannya dengan sistem politik demokrasi, yang biasanya ditandai dengan adanya
25 Ibid., 35. Kata-kata dalam kurung siku berasal dari saya.
pemilu  dan  partai  politik  untuk  memilih  pemerintah  sehingga  hak kebebasan politik manusia dapat disalurkan. Memang konsekuansi tirani dan  despotisme  adalah  suatu  kejahatan  kemanusiaan  pada  masa  kini. Monarki  mutlak  yang  pernah  diajukan  oleh  Machiavelli  sudah  tidak cocok lagi untuk era ini.
Namun  saat  ini  demokrasi  bertendensi  hanya  ingin  meraih kekuasaan  dan  mekanisme  voting  sebagai  jalan  pintas  menuju kekuasaan,  yang  disebut  sebagai  “demokrasi  procedural”.  Di  dalam negara  demokratis  yang  didasarkan  pada  suara  terbanyak  tirani mayoritas  dapat  muncul,  khususnya  dalam  bentuk  kebijakan  publik yang mengabaikan nurani publik dan hanya memakai kuasa mayoritas untuk  menghasilkan  produk-produk  hukum  yang  tidak  adil.  Hal  ini merupakan  kelemahan  karena  produk  hukum  bukan  menjadi  solusi kemasyarakatantetapi justru menjadi sumber permasalahan. Kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa tidak boleh mengabaikan hati nurani rakyat  kebanyakan.  Dalam  berdemokrasi  selama  ini,  sering  didapati suatu  keadaan  bahwa  ‘suara  mayoritas  belum  tentu  suara  umum,’ karena  suara  dalam  suatu  pemilu  dapat  dibeli,  dimanipulasi,  dipaksa dan  ditekan  dan  lain  sebagainya.  Pada  titik  ini,  inti  telah  demokrasi diabaikan  sekaligus  dikeluarkan  dari  tujuan  politik  itu  sendiri,  yaitu kemasyarakatan,  keadilan  kebaikan  bersama,  dan  kemanusiaan.  Jadi tirani  tidak  hanya  ada  pada  monarkisme  tetapi  dalam  rezim  yang demokratispun  bisa  saja  ada.  Sistem  politik  demokrasi  dinilai  sudah melupakan demos, dan  hanya tinggal sebutan “demokrasi” yang bahkan dibicarakan  dan  dipraktekkan  tanpa  nilai-nilai  tradisional  maupun konsep  filosofisnya. 26 Karena  demokrasi  sudah  melawan  hakikatnya sendiri  demokrasi  karena  cita  cita  dari civil  society tidak  akan  pernah tercapai.  Pemerintah  yang  menggunakan  demokrasi  prosedural  akan kehilangan inti demokrasi dan nilai-nilai azasi kemanusiaan.

## 4. Pentingnya Perjuangan Masyarakat Sipil dalam Demokrasi
Demokrasi  bertujuan  untuk  terciptanya  suatu  kondisi  yang disebut “masyarakat sipil.” Yang harus dipahami adalah, masyarakat sipil bukanlah soal individu tetapi kelompok atau pribadi  sebagai makhluk sosial dan bebas  daripada “ atomic individuals each with otonomous rights. ” 27
26 Lih. Ralph Bultjen, The Decline of Democracy: Essays on an Endangered Political Species (Maryknoll: Orbis Book, 1978), 22-23.
27 Lih. Carlos Eduardo Maldonado, Human Rights Solidarity and Subsidiarity: Essay Toward Social Ontology Cultural heritage and Contemprary Change Series V Vol 5, George McLean, (Wachington DC: Library Congress Cataloging in Publication,
1997), 70.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Disini pentingnya masyarakat sipil terkait solidaritas dan subsidiaritas di dalam  masyarakat  dalam  konteks  penegakan  HAM.  Subsidiarity  itu sendidi adalah suatu “ principle for creating harmony among the different social group which together constitute civil sociaty... is to control  the abuses of power...: political, military and economic. ” 28 Tugas dari masyarakat sipil yang kristis tersirat dalam pernytaan berikut, “ creates not merely a negative duty not to do harm but affirmative duty to do good ” 29 Bahkan dalam tugasnya dikatakan, “ civility discourage the use legislation rather than conversation to settle dispute except as a last, carefully considered ” 30 bahkan disinilah tugas agamawan melakukan pelayanannya  pada  sivilitas,  " when  they  preach  not  only  love  of  neighbor  but resistance to wrong ” 31 Gagasan masyarakat sipil secara sederhana digambarkan sebagai masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Keadaan  itu mengkondisikan suatu kenyataan pluralitas masyarakat dan pentingnya prinsip-prinsip  pluralisme  sosial,  toleransi  agama,  kesederajatan golongan, dan lain-lain. Artinya semua golongan berdiri sama tinggi di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil sebagai warga negara yang setara dalam hak dan kewajiban. Secara praktis, tugas masyarakat dalam hal  kewajiban  yang  bebas  tanpa  mengganggu  hak  orang  lain,  artinya masyarakat  sipil  harus  (dapat)  mengatur  dirinya  sendiri.  Untuk  itu diperlukan juga suatu netralitas pemerintah atas situasi plural sekaligus menjadi pelindung hak-hak kelompok masyarakat tertentu, jika terjadi penindasan  dari  kelompok  lain.  Singkanyat,  hakikat  suatu  masyarakat yang  sipil  selalu  berkarakter  santun  dan  beradab,  toleran  di  dalam pemaknaan  hidup  antar  anggotanya,  yang  dalam  hal  ini  berprinsip: persaudaraan manusia, kehidupan gotong royong, saling menghormati.
Terkait dengan eksistensi negara, konsep masyarakat sipil adalah pemisahan atau pembatasan kuasa negara atas rakyatnya, tentu oleh UU. Artinya pemerintah sipil tidak boleh menguasai masyarakat atau institusi masyarakat  secara  berlebihan,  sebaliknya,  justru  pemerintah  dikontrol oleh masyarakat berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam hal  ini,  tugas  negara  adalah  memfasilitasi  dan  melindungi  masyarakat agar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa saling intervensi di antaranya, sesuai perundangan yang berlaku). Secara umum pola-pola kehidupan masyarakat  di  dalam  lembaga  dan  institusi  sosial  masyarakat  harus terlepas  dari  intervensi  kuasa  pemerintahan  yang  berlebihan.  Jadi masyarakat sipil akan memperjuangkan kebebasan manusia dari campur tangan  pemerintah  yang  ekstrim,  khususnya  pada  bagian  kehidupan
28 Ibid., 69 29 Stephen  L  Carter, Civility:  Manners  Morals  and  The  Etiquette  of  Democracy (New York: Basics Books, 1998), 71.
30 Ibid., 224. 31 Ibid., 259.
privat  seperti  kepercayaan  dan  agama.    Peran  konkret  pemerintah  di antara masyarakat diperlukan ketika ada anggota masyarakat spili yang tidak lagi toleran atau bertindak kriminal terhadap anggota masyarakat lain. Di dalam prinsip demokrasi sipil, tidak ada hak yang lazim tanpa kewajiban  dan  tidak  ada  kewajiban  benar  tanpa  didahului  oleh  hak. Namun semuanya harus dalam koridor konstitusi.
Setiap  anggota  masyarakat  sipil  memperjuangkan  keadilan  sosial, hak  asasi,  pemberantasan  kemiskinan,  toleransi  agama,  kedaulatan rakyat dan tidak kalah pentingnya adalah pendidikan untuk meningkatan taraf  hidup  manusia.  Dalam  kondisi  ini,  masyarakat  leluasa  di  dalam berpendapat  dan  berserikat,  yaitu  pemberdayaan  diri  lewat pembentukan  organisasi  non-pemerintah  (LSM)  dan  bukanlah kepanjangan  tangan  kuasa  pemerintah.  Namun  usaha-usaha  ini  tidak boleh dituduh sebagai usaha mendirikan negara di dalam negara, karena tujuan masyarakat sipil adalah pemberdayaan warga negara dari suatu Negara  untuk  pembangunan  dan  bukan  perlawanan  yang  didalihkan pengontrol.  Secara  etis,  konsep  modern  tentang  masyarakat  sipil bercirikan pada penekanan kewajiban di atas penekanan hak di dalam kehidupan  umum.  Ternyata  konsep  kewajiban  terdiri  dari  dua  hal penting:  tugas  dan  tanggungjawab  individu  dalam  masyarakatnya. Menurut  Zwiebach,  “kewajiban  politis  muncul  dari  persepsi  bahwa beberapa mekanisme, dibutuhkan untuk mengatasi ancaman-ancaman umum,  yang  melibatkan  seluruh  kelompok  dan  masyarakat”. 32 Mekanisme  ini  terkait  dengan  kapasitas-kapasitas  keputusan  moral masyarakat  yang  semuanya  mengindikasikan  pentingnya  kewajiban masyarakat bagi cita-cita demokrasi.  Lebih dari itu sipil juga berarti lebih dari sekedar kelangsungan, stabilitas dan eksistensi budaya tetapi juga secara niscaya mengenai kehidupan moral, membuang barbarisme dan kekerasan dari tujuan-tujuan moral tersebut. 33

## Etika Kebajikan untuk Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani
Prinsip etika kebajikan sangat penting bagi kaum injili dalam konteks masyarakat plural. Disini etika kebajikan injili menolak relativisme bagi etika Kristen. Secara keseluruhan prinsipnya berdasarkan kemutlakan alkitabiah sebagai dasar etika normatif yang juga melihat keseluruhan maksud  Tuhan  yang  lebih  penuh  dalam  kehidupan  manusia.  Disini secara  etis  Kristen,  implementasi  ajaran  Kristen  dapat  mencapai menuju  “ nonviolent  resistance” sebagai  salah  satu  model  keterlibatan
32 Burton Zweibach, Civility and Disobedience (Cambridge: Cambridge University Press, 1975), 64.
33 Ibid., 68.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Kristen di dalam masyarakat selama ini. 34 Ini adalah pendekatan khusus dalam  situasi  serius  sekaligus  merupakan  hakekat  dari  ketidaktaatan sipil Kristen, yang sifat etisnya adalah kontekstual dan komprehensif bukan  hanya  hanya  etika  konsekuensi  (dengan deliberative  motive )  dan etika  prinsip  (dengan prescriptive  motive )  yang  mencakup  keseluruhan secara komprehensif ( relational motive ), 35 yang dikatakan virtue ethics dan yang kadang disebut juga character ethics secara utama bukan hanya “ on what  he  did  but  on  who  he  is—his  character .” 36 Karekter  di  sini  lebih mengarah  pada  pendekatan  karakteristik  etis  bukan  psikis.  Sebagai kebajikan menekankan kerakter moral yang lebih dari sekedar situasi konflik  etis  yang  terjadi  tetapi  menekankan  kondisi  dilema  rohani seorang Kristen Di  sini  etika  Kristen  secara  komprehensif  menyeimbangkan antara  “kebenaran,  realitas  dan  kewajiban2  manusia”  berdasarkan ajaran  Alkitab  secara  keseluruhan,  yang  mungkin  sejajar  dengan sebutan “ contextual absolute .” Ini adalah kualitas etika kebajikan Kristen yang  lebih  holistik  dan  utama  di  dalam  kehidupan  umat  manusia. Dalam  hal  ini  orang  Kristen  sebagai  warga  negara  harus  menyadari etika  Kristen  sesuai  dengan  tujuan  negara  dan  keprihatinan  sosial sebagai  tugas  dan  tanggung  jawab  gereja.  Kontekstual  tidak  sama dengan  situasional,  konteks  lebih  besar  dari  situasi  dan  setiap pertimbangan  akan  konteks  harus  mengandung  hal  fondasional  dan eksistensial.  Artinya,  bahwa  dalam  situasi  khusus  apalagi  di  era peradaban modern ini, “resistence can become not merely a right but a duty… when coomon good in endangered and when the power of attet is used to make illegal attacks on basic right of citizen.” 37 Joseph Tong menuliskan posisi Kristen dalam garis besar lengkap berikut ini: 38
1. Deliberative: discerning God’s grace and work
2. Balancing truh, Reality and human Obligations
3. Transformative: positively oriented
34 Lih Dennis P. Hollinger, The Chosing the Good: Christian Ethics in a Complex World (Grand  Rapids;  Baker  Academic,  2002),  266. Berdasarkan  Ronald  Sider,  ia melihat ada 9 model pengaruh Kristen yang selama ini ada antara lain: aktivitas sosial, parpol, penginjilan, suara kenabian, dll.
35 Ibid., 128 ff. 36 Lih ibid. 45 ff. Yang dimaksud karakter di sini adalah ‘the configuration of diposition encompassing the total life.“
37 Bernard Stoeckle, ed., The Concise Dictionary of Christian Ethics (New York: Seabury Press, 1979), 216.
38 Joseph Tong, “Contemporary Social and Moral Problems.” Syllabus and Classnote International Center for Theological Studies (Indonesia) Pacet, (2002), 33. Kedua tema etis adalah pembicaraan yang terkait dengan tren-tren etika masa kini yang dihadapi, khususnya posisi dan karakteristik Reformed.
4. Respons to the call from God and from God’s creation: nature and man 5. All inclusive: holistic 6. Contextual and Communal
7. A witness and a witnessing community: from solution to resolution 8. Professional: application of devine sovereignity, divine gift and divine grace. Kita  memang  menerima  etika  Kristen  berdasarkan  gagasan kemutlakan  yang  berdasarkan  firman  Allah  dalam  pengertian keseluruhan  dan  lebih  dari  itu  di  dalam  etika  reformed  adalah “ distinction between  right  and  wrong  are  not  identified  by  an  empirical discovery…nor  logical  formalism…  calculation  of  the  greatest  good  for  greatest number.” 39 Ini  memang  berbeda  dengan graded  absolutism Geisler  dan lebih memilih prinsip keutamaan maksud Allah di dalam etika, yang masih memungkinkan adanya kewajiban yang bertingkat. Menimbang hal-hal di atas, suatu ketidaktaatan sipil Kristen harus melalui prasyarat kondisional sebagai berikut:
1) Ketika teridentifikasi kekuasaan dunia melawan kuasa Allah, maka  sebenarnya  ia  sudah  kehilangan  kuasanya,  karena  tidak menghormati Allah sang Pemberi kuasa. Allah tidak ada lagi di situ dan kita tidak sedang melawan Allah jika melawan Negara 2)  Ketika  kekuasaan  melampaui  batas-batas  kuasa  dan wewenangnya  (despotis)  pada  tingkat  regulasi,  misalnya  melampaui mencampuri urusan internal dan menahan peribadahan  dengan segala macam polanya. 3)  Jika  pada  tingkat  praktis  ada  diskriminasi  yang  berlebihan dari  kekuasaan  eksekutif  dan  secara  sadar  melawan  undang-undang negara misalnya dengan membiarkan ketidakadilan sosial, intoleransi dan ketidakbebasan beragama, genosida, dan rasialisme kepada salah satu golongan.
4)  Jika itu semua yang dialami, terkait dengan respons imani ketika  kita  diperhadapkan  pada  dua  pilihan  antara  kewajiban  taat kepada Allah versus menghormati pemerintah (yang sudah despotis). Namun  kesadaran  tetap  ada  konsekuensi  martir  karena  lebih menghormati Tuhan daripada penguasa dunia dibalik tuntutan warga negara yang memperjuangkan hak-hak sipilnya.
39 Lih  Gordon  H.  Clark, Essays  on Ethics  and  Politics (Jefferson:  Trinity Foundation, 1992), 3-4.
177

## Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput

## Karakter Etikus Ketidaktaatan Sipil yang Kristiani bagi Golput
Dalam  hal  ini,  penulis  harus  menyatakan  posisi  teologis  sebagai rohaniwan  gerejawi  adalah  ‘apolitis,’  artinya  tidak  ada  sangkut-paut dengan kekuasaan–motif dan tujuan kuasa politik–Dengan demikian rohaniwan atau pengerja gereja tidak boleh berada dalam posisi sebagai partisan  partai  politik  tertentu  yang  sedang  berupaya  merebut  kursi kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif.  Hal  ini  perlu  saya  tegaskan mengingat  banyak  rekan  pelayan  gereja  aktif  yang  terjun  ke  dunia politik praktis, baik dengan menjadi calon legislatif (caleg) atau menjadi anggota partai politik. Hal itu tidak etis apalagi mengingat politik dan arena perpolitikan di Indonesia telah turun menjadi sebatas perebutan kekuasaan semata. Tinimbang terjun dalam politik praktis, rohaniwan semestinya berperan dalam politik kemanusiaan untuk pembinaan dan pembelajaran  tentang  kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Selanjutnya apa  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  “teologi  politik”  adalah  refleksi teologis atas pergumulan gereja dalam menerapkan nilai-nilai Kerajaan Allah pada situasi masyarakat, di mana gereja berada dan melayani. Jadi kegiatan  reflektif  ini  dilakukan  dari  luar  dunia  politik  praktis  dalam rangka  mencari  relevansi-relevansi  Kristen  dalam  prinsip-prinsip garam dan terang dunia. Sebagian mengenalinya sebagai usaha sadar dalam  kontekstualisasi  teologi  dalam  pergumulan  manusia  atau berteologi.  Etika  politik  sangat  penting  dalam  rangka  berteologi terapan, bukan berpolitik praktis.
Posisi di atas terkait dengan pengamatan bahwa orang Kristen seringkali memandang dunia politik sebagai sesuatu yang negatif dan harus  dihindari.  Apalagi  terkait  dengan  isu  khusus  mengenai ketidaktaatan  sipil,  baik  secara  praktis  maupun  konseptual.  Sikap tersebut  dapat  dimaklumi  karena  tema  politik  modern  sering  kali terbatas  dalam  perebutan  kekuasaan  bahkan  strategi  memenangkan dan  mempertahankan  kuasa.  Karakteristik  perpolitikan  seperti  ini memang sering yang bersifat anarkis, koersif, menghalalkan segala cara termasuk:  hujatan,  tipuan,  serta  fitnahan.  Pandangan  bahwa  dunia politik adalah “kotor” sedikit banyak adalah fakta yang harus diakui di kalangan  praktisi  bahkan  pengamat  partisan,  Karena  “dalam  politik tidak ada lawan dan kawan, yang ada hanyalah kepentingan” sebagai prinsip pragmatiknya. Untuk itu selayaknya kita perlu membicarakan politik  berdasarkan  etika,  sebagai  induknya  semula  dan  harus dikembalikan  pada  tempatnya  semula,  yaitu  kebersamaan  manusia secara etis dan harus melalui kajian filosofis sebagai sarana penyelesaian pada  prinsip-prinsip  yang  lebih  universal  lebih  holistik  dan  lebih fundamental. Jadi penilaian ketidaktaatan sipil harus dilihat dari sudut
Indonesian Journal of Theology
etika, tanpa mengabaikan norma-norma Kristen dan realitas sosial yang komprehensif.
Secara praktis, belum tentu penulis tidak memilih dalam pemilu atau ingin menyarankan untuk tidak mencontreng melainkan menilai pilihan golput secara etika sipil yang sewajarnya.

## Pertimbangan Gerejawi dalam Ketidaktaatan Sipil yang Kristen
Negara sebagai lembaga dibentuk dengan alasan logis adanya dosa, sehingga keberadaan bersisi dua, yaitu terang dan gelap, antara menyejahterakan  atau  despotis  dalam  tugasnya  kepada  rakyatnya. 40 Secara  khusus  teologi  Reformed  memandang  masyarakat,  negara, agama dan bahkan kebudayaan manusia secara umum sebagai sesuatu yang positif namun tetap distingtif. Belajar dari Abraham Kuyper, yang meyakini  teologi  Reformed  sebagai  “teologi  sistem  kehidupan,” kedaulatan  Allah  meliputi  seluruh  isi  kosmos  dalam  rangkap  tiga sekaligus: negara, masyarakat dan gereja. 41 Mengingat hubungan gereja adalah koordinasi dengan negara dalam prinsip ‘gereja bebas di Negara yang  bebas’  yang  semuanya  itu  berdasarkan  penafsiran  atas  prinsip Calvin  bahwa  gereja  tetap  sebagai  gereja  dan  negera  tetap  sebagai Negara,  ‘bukan  subordinasi’  (penundukkan)  tetapi  justakposisi (berdampingan)  dan  koperasi  (kerjasama).  Sejak  kedua  lembaga tersebut memiliki juga subyek hidup yang sama, yaitu orang Kristen, tidak  bisa  gereja  terpisah  secara  total  dari  Negara,  melainkan  tetapi berhubungan secara wajar dalam dinamika kehidupan umum dan demi kesejahteraan  warga  negara.  Adapun  sifat  hubungan  ini  adalah konsultatif dan persuasif pada nilai-nilai moral etis sesuai kerohanian Kerajaan Allah di masyarakat. Di sini suara kenabian gereja menjadi sangat penting demi kebenaran dan keadilan.
Donald  G.  Bloesch  melihat  keprihatinan  injili    atas  isu  ini didasarkan pada prinsip prinsip doktrinal  yang teraplikasi dalam “ God as civilizer ” atas dunia ciptaan-Nya, dimana Allah itu  “ transcendent realities but its implications appear immanently in creation ” dan “ God works to restore civilization primarily through the church. ” 42 Ini dapat tekait dengan kuasa Gereja  dalam  mengajar  ( potestas  docendi )  dan  tugas  diakonia,  bukan hanya ke dalam, tetapi juga meneruskan kebenaran ilahi ke luar gereja,
40 Ibid., 90-92.
41 Abraham  Kuyper, Ceramah-ceramah  Mengenai  Calvinisme ,  (Surabaya: Momentum, 2005), 88 ff.
42 Donald G. Bloesch, Freedom for Obedience, Evangelical Ethics in Contemporary Ethics (San Fransisco: Harper and Row Pub., 1987), 224.
Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
khususnya  dalam  mempengaruhi  nilai-nilai  kerajaan  Allah  kepada masyarakat, dunia, dan kepada pemerintah, sebagai suatu pengajaran moral  dari  nurani  yang  murni.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena firman Allah bersifat all inclusive dan ada bagian anugerah Allah secara umum. Jika ketidaktaatan sipil harus dilakukan, dengan terfokus pada konstitusi dan produk UU atau hukum yang tidak adil, maka di sini harus  melalui  konsep  konsep  argumentatif,  juga  intelektual,  bukan pada tingkat praktis per se . Dapat juga dilakukan pada tingkat praktis namun  tetap  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Jadi  ada  beberapa bentuk dari tingkat praktis sampai tingkat akademis asal tetap beradab (sipil).
Dimulai  dengan  persuasi  Reformed  injili,  bahwa  hubungan gereja dan Negara tidak bisa dipisahkan secara total karena wilayah dan sumber  kuasanya  dari  Allah  yang  satu.  Hubungan  koordinasi  antara gereja (gereja) dan Negara (pemerintah), di dalam konteks Indonesia, adalah hubungan konsultatif yang proporsional. Dalam hal ini juga kita dapat  memahami  Calvin  dengan  prinsip  pemerintahan  “aristokrasi” yang dipegangnya, bahwa aristokrasi yang baik harus dibarengi dengan kesejahteraan  rakyat  (untuk  isi  demokrasi),  karena  bagi  Calvin keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan antara rakyat dengan penguasa  sangat  penting. 43 Di  zamannya,  Calvin  menentang  ide ‘monarki mutlak’ yang dianjurkan oleh Machiavelli 44 karena gereja tidak dapat mengekspresikan eksistensinya di dalam sistem seperti itu. Jadi aristokrasi  dipraktikkan  tanpa  oligarki;  menolak  anarkisme  namun prinsip demokrasi masih tetap terlihat dalam isi kepemerintahan.
Pemerintah  adalah  suatu  keniscayaan  namun  sebagai “penguasa”  juga  berpotensi  menjadi  jahat  dan  harus  dikendalikan karena  dikatakan,  “ power  tends  to  corrupt  and  absolute  power  corrupts absolutely ,” sehingga  pemerintah  sipil  tidak  lagi  berfungsi  sebagai metode  Allah  untuk  mencegah  dosa 45 tetapi  menjadi  pelopor  dan pelaku  kejahatan  di  dalam  masyarakat.  Negara  despotik  hadir  dan terlihat dalam pemerintahan yang tidak adil dalam segala hal, misalnya dengan cara membiarkan golongan tertentu menindas dan bertindak tiranis  terhadap  golongan  lain  yang  lebih  lemah.  Dalam  kerangka Kerajaan  Allah  dalam  dunia  ada  kemungkian  bagi  Gereja  untuk melakukan ketidaktaatan sipil ( civil disobedience). Jika hukum salah dan menentang  hak  Allah  secara  sengaja,  maka  Gereja  dapat  tidak
43 Lih. John Leith, Introduction to the Reformed Tradition (Atlanta: John Knox, 1978), 203. Dalam hal ini bertujuan untuk menghindari tirani dan anarkhi di dalam masyarakat.
44 Lih dalam Yohanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen , saduran Th. Van den End (Jakarta:  Gunung Mulia, 1985), 252.
45 Clark, Essays on Ethics ., 123.
mentaatinya,  ‘sebagai  sesuatu  yang  mungkin  dan  dapat  diizinkan.’ 46 Jadi ketidaktaatan sipil dalam negara demokratis bukanlah kriminal dan tidak boleh dikriminalisasikan.

## Ketidaktatan Sipil ‘Golput’ sebagai Gerakan Nurani
Gerakan  ini  harus  bersifat  pengayaan  wacana  kebebasan intelektual  yang  didasarkan  pada  suara  moral.  Jadi  tidak  boleh dimatikan  wacananya  sebagai  suatu  yang  dituduh  bodoh  atau pengkhianat  bangsa.    Justru  sebagai  dalam  diskusi  diskusinya  golput sebagai  bentuk  perlawanan  sipil  rakyat  dan  masyarakat  harus  terus diperkaya wacananya dan tidak boleh dikebiri dengan tuduhan tidak akan  memajukan  bangsa  bahkan  dikriminalisasi  oleh  penyelenggara pemilu, yang hanya mau pertunjukan hajatannya berhasil berdasarkan jumlah partisipasi pemilih. Jangan mau dibohongi dengan himbauan salah politikus yang berkompetisi dengan jargon “Suara tuhan adalah suara rakyat, sebagai suara mayoritas. Mayoritas menang belum tentu suara Tuhan. Dalam tradisi kenabian PL, vox populi vox dei disampaikan sebagai  berita  keadilan  sosial  bagi  rakyat  yang  terjepit  dan dimarginalkan, bukan menjadi bahan kampanye politik.
Dalam  gerakan  nurani  ini  tidak  bisa  lagi  menghalalkan  cara
“terima  uangnya  jangan  pilih  orang  nya”  sebab  dalam  hati  kecil  ini adalah jahat juga dan artinya tidak murni lagi. Dengan demikian kita melawan apa yang dinamakan gerekan pembodohan masyarakat dalam politik uang dan kampanye slogan hanya untuk kedudukan saja. Justru golput yang sejati seharusnya tidak menerima uang dan menganjurkan jangan  menerima  uangnya  dan  langsung  jangan  pilih  orangnya  atau partainya. Secara aktual, harus tetap dianggap memilih, yaitu memilih untuk tidak memilih orang orang yang tidak tercantum. Artinya tetap datang  ke  TPS  untuk  mengisi  dan  mencoblos  pada  bidang  yang membuat tidak sah, atau bahkan mencoblos tanda gambar Pancasila sebagai  pilihan  kita.  Hal  itu  perlu  dilakukan  sebab  dalam  sistem sekarang jika kartu tanda suara tidak dipakai secara aktual, maka dapat disalahgunakan untuk suara pihak-pihak tertentu secara ilegal. Hal ini merugikan pendidikan politik juga.
Arti  dari  semua  itu  adalah  bukan  berarti  seorang  yang berwacana  golput  intelektual  tidak  lagi  memilih  aktif,  tetapi  wacana golput harus dihargai dan dilihat serta diterima sebagai tanggung jawab warga  negara  selama  itu  menjadi  gerakan  moral  dan  bukan  gerakan kekuasaan  dan  tidak  dipengaruhi  kekuasaan.  Dalam  prinsip  rohani
46 Francis A. Schaeffer, A Christian Manifesto (Westchester: Crosswaybooks,
1984), 66.
181 Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
Kerajaan Allah, politik etis melampaui politik praktis. Wacana golput harus  dihargai  dan  diberi  ruang  sama  seperti  golongan  pemilih.  Jadi golput yang murni sesuai ketidaktaatan sipil sangat jarang, yang banyak adalah  golongan  yang  tidak  memilih  secara  sadar  dan  intelektual berdasarkan idealisme. Golput murni adalah orang-orang idealis yang tidak mau membuang suara secara membabi buta. Akan tetapi tetap realistis karena tidak mau menggadai suara ke beberapa parpol yang bersaing.  Konsekuensi tidak memilih adalah “siapa saja yang menang adalah pilihanku yang sah.”
Gerakan  yang  dicap  ‘pesimis’  ini  sebetulnya  optimis  juga  di hadapan kedaulatan Allah. Secara etis beberapa pemimpin gereja yang kebablasan berbicara politik menyatakan “golput sebagai ‘dosa’” dan ada juga agama yang menyatakan ‘haram.’ Oleh karena itu pentingnya memisahkan  urusan  agama  dari  Negara  seperti  dalam  ide  Negara secular.  Pancasila  adalah  dasar  negara  sekular.  Secara  moral  golput adalah suatu pilihan politis juga harus dihormati sama dengan seorang yang  memilih.  Seorang  pemilih  aktualpun  belum  tentu  sadar  politis. Mungkin  juga  golput  adalah  suatu  pilihan  politik  yang  brilian, sebaliknya belum tentu juga kategori pemilih adalah dan cerdas, karena hanya  ditunggangi  partai  politik  dan  orang  tertentu.  Dalam  hal  ini biarlah pemerintah dan partai bercermin diri.
Disinilah  kesadaran  seorang  “corong”  anti  golput  di  wilayah Kristen atau di gereja untuk tidak mengarahkan warga jemaat secara sepihak  dan  tanpa  pengayaan  wacana  dalam  pengertian  konseptual tentang  golput.  Kenyataannya  ada  juga  gereja  yang  membiarkan wacana  yang  mengarahkan  atau  mempersiapkan  warga  gereja  untuk diarahkan  pada  parpol  terentu  yang  konon  dipercaya  nasionalis  dan dapat membela gereja. Ini berarti gereja sedang berpolitik praktis dan bukan  sekadar  wacana  moral  etis  lagi.  Hal  ini  tidak  disadari  karena banyak para pendet yang senang akan pertunjukan politik dan bangga perkawanan  dengan  politikus.  Padahal  gereja  harusnya  non-partisan politik.
Golput  bukanlah  suatu  ketidakbertanggunjawaban,  --seperti yang  ditudingkan--  tetapi  justru  sangat  bertanggung  jawab  ketika pilihan  politik  itu  tidak  ada  yang  bisa  dipilih  secara  moral;  atau setidaknya  tidak  bisa  memilih  yang  terbaik  dari  yang  jelak  tersebut. Namun  Gereja  sebagai  lembaga  tidak  diizinkan  juga  untuk menganjurkan  tidak  golput  atas  pesanan  pihak  tertentu,  politikus misalnya.  Selain  itu  pasti  pihak  yang  memesan  itu  sudah  punya kepentingan tertentu, misalnya seorang anggota KPU ingin pemilu ini sukses, yang biasanya diukur dengan seberapa banyak prosentasi yang ikut memilih. Jadi kalau memang warga negara tidak ada yang dapat dipilih dalam deretan pilihan wakil rakyat, juga tidak boleh dipaksa, dan
memksakan  diri  atau  juga  terpaksa.  Hal  ini  bukan  saja  tidak bertanggungjawab dan mengkhianati nuraninya. Politik nurani untuk kesejahteraan lebih penting daripada politik uang untuk kekuasaan. Namun karena kelicikan beberapa orang dalam bermain uang maka harus waspada dengan pilihan ‘putih’ tersebut. Jalan lain sebagai bukti tanggung jawab besar atas bangsa dan negara ini adalah dengan berbondong-bondong  mencoblos  untuk  tidak  terhitung  suaranya, sebab kalau tidak mencoblos maka akan digunakan oleh politikus kotor untuk  dicoblos  sendiri.  Jadi  prinsipnya  “mencoblos  untuk  ditolak” sebagai  suara  tidak  sah,  sehingga  tetap  terhitung  sebagai  pencoblos sesuai DPT yang diberikan KPU.  Misalnya, mencoblos semua gambar atau  mencoret  kiri  kanan,  mencontreng  diluar,  atau  semua  yang dianggap salah atau tidak sah.
Intinya  adalah  perjuangan  nurani  dan  suara  kenabian  gereja tidaklah  harus  jahat.    Prinsip  a-politis  harus  mengetiskan  motif  dan tujuan  ketidaktaatan  sipil  nya  secara  seimbang  antara:  suara  kenabian gereja  dan  keadilan  alkitabiah  di  masyarakat.  Jadi  tidak  bertujuan  dan bermotif  makar.  Pemikiran  kritis  terhadap  kekuasaan  yang  korup, diskriminatif, pelanggaran konstitusi serta lalim tetap harus disesuaikan dengan nilai Kristen. Sehingga golput haruslah:
• Anti-revolusi:  bukan  kekerasan  senjata  (termasuk  bukan revolusi sosial) tindakan non chaos dan non arogan
• Nir-kekerasan:  tidak  membalas,  tidak  melawan  dengan kekarasan, pasifisme kritis
• Apolitis: non partisipan kepada parpol atau bahkan kepada koalisi Kristen
• Bersifat intelektual (bahkan akademis): pada level regulasi dan dalam diskusi persuasif
• Non-subversif  secara  politik:  menolak  makar,  sabotase, dan tetap menjadi nasionalis.

## Simpulan
Akhirnya, dalam perspektif injili harus mengakui bahwa suatu ketidaktaatan sipil dalam masyarakat bukanlah jalan normal tetapi suatu situasi  khusus  untuk  keadilan  manusia  dalam  masyarakat.  Dengan segala  keunikannya,  etika  Kristen  injili  tidak  boleh  mengabaikan norma-norma Kristen, realitas sosial, dan pengertian ontologis dalam penilaian  atas  keputusan  etis  yang  komprehensif.  Pentingnya perspektif  etika  bagi  perpolitikan  mengingat  pada  masa  kini,  politik dibicarakan hanya sebatas kekuasaan untuk berkuasa saja, tanpa untuk
183 Ketidaktaatan Sipil dan Pilihan Golput
keadilan dan kebersamaan dan kemakmuran masyarakat luas sebagai intinya di dalam demokrasi.
Mengenai  golput  sebagai  ketidaktaatan  sipil  adalah  pilihan politik  juga.  Walau  ada  golput  palsu,  golput  yang  benar  adalah kesadaran hati nurani dan bertanggungjawab pada apapun hasilnya. Ini adalah hakikat demokrasi juga. Golput jenis ini adalah gerakan nurani, yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  parpol  tertentu.  Dasar  hati nurani  maksudnya  adalah  secara  bebas  dan  sadar  akan tanggungjawabnya serta murni dalam nurani yang terdalam dan pikiran pribadi  pribadi  yang  sehat.  Ini  adalah  gerakan  pencerdasan  bangsa karena  tidak  mau  dipergunakan  untuk  politik  uang  dan  secara  sadar melawan janji janji palsu politikus tersebut melalui nurani yang murni.
Akhirnya, golput kristiani juga tidak boleh lepas tangan dalam ikut dalam mendukung dan kewajiban membangun bangsa dan Negara secara umum, termasuk pemerintahan yang menang, walaupun tidak menjatuhkan  pilihan  pada  salah  satu  anggota  Partai  politik  atau presiden.  Jadi  golput  tidak  boleh  dijadikan  alasan  untuk  lepas tanggungjawab kepada bangsa dan negara. Disinilah peran pembinaan warga gereja menjadi urgen dalam pelayanan masakini.

## Tentang Penulis
Togardo  Siburian  adalah  dosen  tetap  STT  Bandung  bidang  Teologi Sistematika.

## Daftar Pustaka
Bloesch,  Donald  G. Freedom  for  Obedience,  Evangelical  Ethics  in Contemporary Ethics (San Fransisco: Harper and Row Pub., 1987. Busziszewski,  J. Written  on  the  Heart:  Case  for  Natural  Law .  Downers Groove: InterVarsity Press, 1997 Bultjens, Ralph. The Decline of Democracy . Maryknoll: Orbis Book, 1978.
Clark,  Gordon  H. Essays  on Ethics  and  Politics .  Jefferson:  Trinity Foundation, 1992. Eidsmoe,  John. God  and  Caesar:  Christian  Faith  and  Political  Action . Westchester: Crossway, 1884 Ellul,  Jacques. Anarchy  and  Christanity .    Trans.  Geoffrey  Bromiley. Grand Rapids: Wm. Eerdmans, 1988. Eller, Vernard. Christian Anarchy: Jesus’ Primacy over the Powers . Grand Rapids: Wm Eerdmans,1987.
Geisler,  Norman  L. Ethics:  Alternatives  and  Issues .  Grand  Rapids: Zondervan Pub., 1970. ________. Options in Contemporary Christian Ethics . Grand Rapids: Baker Books, 1981.
Hollinger, Dennis P. The Chosing the Good: Christian Ethics in a Complex World (Grand Rapids; Baker Academic, 2002. Kuyper,  Abraham. Ceramah-ceramah  Menganai  Calvinisme .  Terj.Peter  S Wong. Surabaya: Momentum 2005. Leith, John, Introduction to The Reformed Tradition . Atlanta: John Knox, 1978 Meyer,  Peter  (ed.). The  Pacifist  Conscience .  Chicago:  Henry  Regnery, 1976. Mott,  Stephen  Charles. Biblical  Ethics  and  Social  Change .    New York/Oxford: Oxford University, 1982.
Ryrie, Charles C. Biblical Answers to Contemporary Issues . Chicago: Moody Press, 1991.
Schaeffer, Francis A. Christian Manifesto . Westchester: Crosswaybooks, 1984.
Siburian, Togardo “Civil Disobedience: Suatu Kasus bagi Etika Sosial Kristen.” Jurnal Teologi Stulos. 9/1 (April 2010): 52-54 Stassen.  Glenn H & David P. Gusheen, Etika Kerajaan, Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini, terj.  Surabaya: Momentum, 2005.
Yoder, John Howard. The Politics of Jesus. Scotdale: Herald Press, tt ________. The  Christian  Witness  to  the  State .  Scotdale:  Herald  Press,
[1992] Wright, David F. Essays in Evangelical Social Ethics . Exeter: Paternoster Press, tt.
Zwiebach,  Burton. Civility  and  Disobedience .  Cambridge:  Cambrige University Press, 1975.