## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.334

## Kinerja DPRD Kota Yogyakarta:
Studi Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Muhammad Rizky Saputra 1* , Anom Wahyu Asmorojati 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Jalan Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
* Correspondence email: muhammad1700024050@webmail.uad.ac.id, anom.asmorojati@law.uad.ac.id
Abstrak. Pelaksanaan  pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  berasal  dari  DPRD  Kota  Yogyakarta pada  tahun  2019-2020  dinilai belum  optimal  dalam  kinerjanya  mengusulkan  Raperda,  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  jumlah  Raperda  pada  tahun  2019-2020 atas prakarsa DPRD Kota Yogyakarta dinilai masih relatif rendah atau sedikit yang hanya mengusulkan 4 Raperda dibandingkan dengan prakarsa eksekutif yang mengusulkan 15 Raperda. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah yaitu kurangnya  pengalaman berorganisasi anggota DPRD  Kota  Yogyakarta,  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda,  dan  masyarakat  kurang  antusias  berpartisipasi  dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  fungsi legislasi dan kinerja DPRD Kota Yogyakarta dalam prakarsa pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  dan  bertujuan  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Anggota  DPRD  Kota Yogyakarta  dalam  melaksanakan  Fungsi  pembentukan  Peraturan  Daerah . Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif dan yuridis empiris.
Kata Kunci: Fungsi Legislasi; Prakarsa DPRD Kota Yogyakarta; Rancangan Peraturan Daerah.
Abstract.  Implementation  the  formulation  of  Regional  Regulation  by  the  Yogyakarta  Legislative  Council  was  not  optimum, especially  regarding the performance in proposing the draft  bylaws. It  was evidenced by the number of drafts from 2019-2020 from  the  Initiatives  of  Yogyakarta  Legislative  Council,  which  were  only  4  draft  bylaws,  a  quite  low  number  compared  to  the executive which proposed 15 draft bylaws. Furthermore, the factors affecting the performances of the members of the Yogyakarta Legislative council in carrying out its function to formulate the regional regulations were the lack of experiment in organizations, different and limited backgrounds of education, and the lack of people’s enthusiasm to participate in the formulation of Regional Regulations. This study aims to analyze the implementation of the legislative functions of The Yogyakarta Legislative Council in the formulation of Regional Regulation Initiatives based on the Regulation of the Yogyakarta Legislative Council Number 1 Year 2018  on  Code  of  Conduct  and  to  find  out  the  factors  affecting  the  performance  of  the  members  of  the  Yogyakarta  Legislative Council in implementing their functions in the formulations of regional regulations.  This study employed an the normative legal and empirical legal method.
Keywords: Legislative functions; The Yogyakarta Legislative Council Initiatives; Draft by laws.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  wilayahnya  terdiri  atas beberapa daerah provinsi dan dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau daerah kota sehingga masing-masing daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah.
Pemerintahan  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  maupun  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dengan  dasar  asas  otonomi  dan  pembantuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  yang  tujuannya berimplementasi  pada  kesejahteraan  umum  dengan  berdasarkan  pembukaan  UUD  1945.  Hakekat  yang  dimiliki otonomi  daerah  yaitu  untuk  mampu  mengembangkan  masyarakat  Indonesia  yang  otonom,  dengan  memberikan kebebasan  untuk  terbukanya  potensi-potensi  terbaik  yang  dimiliki  pada  setiap  individu  secara  baik.  Dalam melaksanakan  otonomi  daerah,  Peraturan  Daerah  hanya  mengatur  kepentingan  dari  masyarakat  dan  urusan pemerintahan  yang  tidak  diatur  oleh  pusat, 1 sehingga  penyusunan  Peraturan  Daerah  perlu  direncanankan  secara optimal, agar seluruh perangkat hukum yang berkaitan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan dengan skala prioritas yang jelas. 22 Adanya partisipasi dan peran serta  dari  pihak  masyarakat  dapat  membantu  untuk  tercapainya  otonomi  daerah,  dalam  hal  mewujudkan  otonomi daerah  maka  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  merupakan  unsur  pemerintah  daerah  yang  dipilih
1 Huda,  Ni'Matul, Otonomi  Daerah,  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Belajar, 2013.), hlm.234.
2 Fioren  Maria  Lasut.  "Analisis  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Manado  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Lex Administratum, Vol. 6 No. 4, (September 2018): 124.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
langsung  melalui  pemilu  oleh  masyarakat  sebagai  lembaga  legislatif  daerah  harus  mengedepankan  kepentingan rakyat. 3 Peraturan  Daerah  menjadi  instrumen  yang  penting  untuk  membantu  meningkatkan  perekonomian  dan kesejahteraan daerah. 4 Kata kunci dari otonomi daerah adalah kewenangan, yaitu sebagai pendelegasian kewenangan dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. 5 Sehingga  semakin  besar  kewenangan  yang  digunakan  untuk kepentingan  dalam  mensejahterakan  masyarakat,  maka  semakin  bermanfaat  implementasi  otonomi  daerah  tersebut. Otonomi bertitik pangkal dari adanya wewenang dan hak untuk melakukan prakarsa maupun dapat memutuskan untuk mengurus  dan  mengatur  daerahnya  sendiri  dengan  kepentingan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dengan  membentuk Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. 6 Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  terdapat  tiga  macam  asas-asas  otonomi  daerah, yaitu  desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan.  Bedasarkan  konseptual  teoritis  dikenal  adanya  bentuk- bentuk  desentralisasi  yaitu:  Desentralisasi  Teritorial,  Desentralisasi  Fungsional,  Desentralisasi  Politik,  Desentralisasi Kebudayaan, Desentralisasi Administratif. 7
Dalam hal pembentukkan Peraturan Daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah maka sebelum disahkan dan diundangkan di Lembaran Daerah perlu dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Anggota DPRD sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib mempunyai hak dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sehingga pengajuan bukan hanya bersumber dari pihak eksekutif atau disebut Walikota akan tetapi Anggota DPRD juga mempunyai prakarsa untuk menjalankan fungsi inisiatifnya  untuk melaksanakan  pembentukan  Peraturan  Daerah.  Dalam  Pasal  365  ayat  (1)  UU  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD memiliki tiga fungsi yang salah satu fungsinya yaitu legislasi, fungsi legislasi memiliki tujuan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengatur dan mengikat dengan melihat keadaan hukum masyarakat di daerah tersebut. Dalam fungsi legislasi maka Anggota DPRD harus  mempunyai  pemahaman  dan  kemampuan  dalam  membuat  produk  hukum  sehingga  hasil  dari  produk  hukum yang  dibuat  berdampak  baik  pada  kepentingan  masyarakat.  Dalam  hal  pembuatan  produk  hukum  kurang  baik  dapat disebabkan  oleh  dua  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  dari  legislasi  DPRD  sehingga  fungsi  dewan  belum  berjalan secara optimal disebabkan faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari DPRD yaitu meliputi kualitas anggota DPRD, Peraturan Tata Tertib DPRD, fasilitas, tenaga ahli, data, dan informasi. Untuk faktor eksternal bukan berasal dari anggota DPRD meliputi budaya politik, sistem politik, dan media. 8
Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  dalam  segi  kuantitas  sampai  sekarang  masih  kurang  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah  baru  yang  menitik  beratkan  pada  kesejahteraan  masyarakat  yang  dihasilkan  oleh  DPRD  Kota Yogyakarta.  Pada  Pembentukan  Peraturan  Daerah  prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta  selama  tahun  2019  sampai dengan  2020  hanya  mampu  mengusulkan  sebanyak  4  Rancangan  Peraturan  Daerah  jumlah  tersebut  dinilai  masih rendah  atau  sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  Peraturan  Daerah  prakarsa  dari  pihak  eksekutif  yang  berjumlah  15 Rancangan Peraturan Daerah pada tahun  yang sama  sehingga hal tersebut dapat dikatakan bertolak belakang dengan penguatan  fungsi  legislasi  yang  ada  dalam  Peraturan  DPRD  Kota  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata Tertib  yang  mengamanatkan  wewenang  dan  tugas  dari  DPRD  salah  satunya  adalah  membentuk  Peraturan  Daerah sebagai  fungsi  legislasi,  dengan  demikian  dalam  penelitian  ini  berusaha  memberikan  evaluasi  dalam  bentuk  hasil penelitian sehingga bisa menjadi sumber data atau  referensi kepada Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2019- 2024 dalam kinerjanya yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 sampai 2020 yang dapatkan dalam observasi awal menyebutkan  DPRD  Kota  Yogyakarta  dalam  melaksanakan  prakarsa  Pembentukan  Peraturan  Daerah  masih  relatif rendah atau sedikit dibandingkan dari prakarsa eksekutif sehingga dalam penelitian ini memiliki hasil yang diharapkan dapat  membantu  dalam  memaksimalkan  3  tahun  sisa  kinerja  DPRD  Kota  Yogyakarta  di  tahun  2021  sampai  dengan 2024 dalam pelaksanaan  untuk meningkatkan kuantitas dan  kualitas Pembentukan Peraturan Daerah prakarsa DPRD menjadi lebih baik.
Sampai  saat  ini  DPRD  Kota  Yogyakarta  masih  menggunakan  Peraturan  Daerah  lama  yang  seharusnya  perlu untuk  diperbaharui  dengan  melaksanakan  prakarsa  Pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  berorientasi  pada  kondisi masyarakat  saat  ini.  Seperti  salah  satu  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  23  Tahun  2009  tentang
3 Gaffar, Janedjri M, Demokrasi dan pemilu di Indonesia , (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm.37.
4 Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah , (Malang: Setara Press, 2016), hlm.185.
5 Dayanto. "Pendayagunaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Yuridis Sosiologis Di DPRD Sulawesi Selatan)", Jurnal Hukum dan Syariah: Tahkim , Vol. 10 No. 2, (Desember 2014): 147.
6 Moh  Rusli  Syuaib.  "Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten Poso". Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 2 No. 2, (2014) : 30.
7 Asmorojati,  Anom  Wahyu, Hukum  Pemerintahan  Daerah  &  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Bingkai  NKRI , (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm.22.
8 Rosiani Pratiwi. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017", Jurnal fisipuntan, Vol. 7 No. 2, (Juni 2019) : 7.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Yogyakarta  dalam  implementasi  kebijakan  secara  keseluruhan  masih  belum memberikan  dampak  yang  maksimal  terhadap  masalah  kemiskinan  di  Kota  Yogyakarta,  pada  tahun  2016  angka kemiskinan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mencapai  13,1%  atau  dapat  dikatakan  tertinggi  se-Pulau  Jawa  dan  ini berdampak  juga  pada  kabupaten-kabupaten  di  Yogyakarta  seperti  di  Kota  Yogyakarta.  Selanjutnya,  kendala  pada pelaksanaan prakarsa DPRD Kota Yogyakarta dalam pembentukkan Rancangan Peraturan Daerah salah satunya dapat dilihat dari faktor eksternal maupun internal, seperti Rancangan Peraturan Daerah Disabilitas Kota Yogyakarta  yang diusulkan pada tahun 2015 dan diakhir tahun 2017 Rancangan Peraturan Daerah Disabilitas Kota Yogyakarta ditolak oleh  Biro  Hukum  Pemerintah  Daerah  DIY,  setelah  dicermati  ternyata  draf  yang  diajukan  terdapat  90  persen  dibuat dari hasil mengcopy paste Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas. Karena Peraturan Daerah harus bersifat teknis dan Undang-Undang masih bersifat umum (makro) atau bersifat nasional sudah pasti hal plagiarisme tersebut tidak bisa diterapkan di Kota Yogyakarta.
Disamping  prosedur  yang  kurang  efektif  dari  Raperda  sampai  pengesahan  Perda,  seperti  salah  satu  Raperda yang  pengesahannya  cukup  lama  dan  membutuhkan  waktu  beberapa  tahun  yaitu  Raperda  Pemberdayaan  dan Perlindungan  Disabilitas  yang  diusulkan  oleh  Komisi  D  DPRD  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2013  yang pembahasannya  terhambat  dan  akhirnya  pengesahannya  dapat  dilaksanakan  pada  tanggal  1  Maret  2019  yang melahirkan  Peraturan  Daerah  No.  4  Tahun  2019  tentang  Pemajuan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan  Hak-hak Disabilitas.  Dari  segi  efektivitas,  Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut  sangat  memakan  waktu  yang  lama  untuk sampai  pada  pelaksanaan  pengesahan  menjadi  Peraturan  Daerah  sehingga  mengakibatkan  jumlah  Peraturan  Daerah yang  dihasilkan  saat  ini  masih  sedikit.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  kinerja  dan  fungsi  legislasi  DPRD Kota  Yogyakarta  dalam  prakarsa  Pembentukan  Peraturan  Daerah  berdasarkan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  atau  dikenal  dengan  penelitian normatif-empiris.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  serta menelaah peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan ini berfokus untuk meneliti bahan pustaka atau disebut penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan,  definisi-definisi,  pendapat  dari  para  ahli,  dan  dokumen  yang  memiliki keterikatan  dengan  penelitian,  sehingga  bahan  utama  yang  ditelaah  yaitu  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum primer,  dan  bahan  hukum  tersier. 9 Penelitian  yuridis  empiris  merupakan  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara penelitian  lapangan  yang  bertempat  di  kantor  DPRD  Kota  Yogyakarta  sehingga  diperoleh  data  dalam  penelitian  ini yaitu  melaksanakan  penelitian  terkait  dengan  fungsi  legislasi  pembentukan  Peraturan  Daerah  prakarsa  DPRD  Kota Yogyakarta Periode 2019-2020.
Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah: 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan sesuai masalah yang akan diteliti, yaitu:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  12  Tahun  2011,  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
c. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2014,  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  17  Tahun  2014,  tentang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
d. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015,  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  dapat  dikaitkan  dengan  bahan  hukum  primer  karena  literatur  berupa  buku-buku  hukum, dokumen, dan lain-lain yang masih berkaitan dalam penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  berhubungan  erat  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dalam memberikan penjelasan yang dapat membantu data penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Inggris, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.
9 Ngani, Nico, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.179.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Teknik  pengumpulan  data  menyesuaikan  terhadap  permasalahan  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  sehingga dilakukan dengan cara:
1. Studi Pustaka
Studi Pustaka  adalah pengumpulan data dengan  cara  menganalisa, membaca, maupun memahami isi pustaka dan menelaah  lebih  dalam  terkait  peraturan  perundang-undangan  tentang  fungsi  legislasi  yang  merupakan  hak  dari Anggota  DPRD  sehingga  dapat  mengumpulkan  data-data  yang  sesuai  dengan  penelitian.  Studi  pustaka  sebagai sarana  dalam  mendapatkan  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum,  sekunder,  primer,  dan  tersier  dapat dilaksanakan dengan inventarisasi dari bahan-bahan hukum yang sesuai dalam pokok permasalah penelitian. 2. Dokumen-Dokumen
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  berupa  dokumen  yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian, yaitu:
a. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD Kota Yogyakarta pada periode 2019-2020;
b. Jumlah Peraturan Daerah yang disahkan pada periode 2019-2020.
3. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  yang  dilakukan  dua  arah  untuk  mengumpulkan  data  penelitian,  yaitu  dilakukan dengan  mengajukan  pertanyaan  oleh  pewawancara  kepada  responden  atau  narasumber  yang  akan  menjawab pertanyaan sesuai dengan penelitian atau pokok permasalahan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu:
a. Bapak OY selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta merangkap Anggota Bapemperda;
b. Bapak PA, S.H. selaku Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisis  data diperoleh  dari  studi  Pustaka  dan  juga  diperoleh  dari  studi  lapangan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  logis, sehingga  data  yang  diperoleh  baik  secara  lisan  atau  tertulis  dapat  menjawab  permasalahan  penelitian  dan  kemudian hasilnya  dapat  disimpulkan  dan  pada  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  menjawab  pertanaan  tidak  dinamakan responden  akan  tetapi  dinamakan  narasumber,  informan,  dan  partisipan. 10 Teknik  analisis  data  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan  penelitian  tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berdasarkan Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib  (Studi  Terhadap Pembentukan Peraturan Daeran Prakarsa DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  DPRD  Kota  Yogyakarta  dalam  Prakarsa  Pembentukan  Peraturan  Daerah berdasarkan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Tata Tertib
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat dari hak anggotanya. Hak Anggota DPRD Kota  Yogyakarta  yang  berhubungan  langsung  dengan  Fungsi  Legislasi  yaitu  mengajukan  prakarsa  Rancangan Peraturan Daerah dengan berdasarkan Pasal 52 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan dikuatkan dengan fungsi DPRD Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 4 ayat  (1)  Nomor  1  Tahun  2018  Tata  Tertib  DPRD  Kota  Yogyakarta  yaitu  DPRD  mempunyai  fungsi  pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Selanjutnya, bahwa fungsi pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan yaitu dengan cara:
1. Memberikan usul suatu Rancangan Peraturan Daerah;
2. Membentuk suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah; dan
3. Membahas bersama dengan kepala daerah dan tidak menyetujui atau menyetujui Raperda.
Dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah prakarsa DPRD Kota Yogyakarta dapat menggunakan teori negara  hukum  yang  perlu  memperhatikan  fungsi  ketertiban  hukum  guna  dapat  dirumuskan  dengan  baik  maka  perlu serangkaian langkah terstruktur sesuai dalam Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib yang  meliputi  tahap  Perencanaan  Penyusunan  Raperda,  Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah,  Pembahasan Raperda, Penetapan dan Pengundangan.

## Tahap Perencanaan Penyusunan Raperda
Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari perencanaan penyusunan Peraturan Daerah  selanjutnya dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai upaya untuk penyusunan rencana dan prioritas
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D , (Jakarta: Alfabeta, 2003), hlm.11.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
pembentukan  Peraturan  Daerah  dalam  kurun  waktu  1  tahun  anggaran.  Prioritas  ditentukan  berdasarkan  aspirasi, kebutuhan daerah, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kota Yogyakarta dilakukan dengan menyampaikan judul Raperda, materi yang diatur, dan materi yang telah dikaji dituangkan dalam Naskah Akademik. Muatan dari materi Raperda yang telah dikaji  pada  Naskah  Akademik  meliputi  tujuan  penyusunan,  latar  belakang,  dan  sasaran  yang  diwujudkan,  termasuk objek, ruang lingkup, pokok pikiran, arah pengaturan maupun jangkauan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  setiap tahun melakukan  suatu penetapan dan penyusunan Propemperda  sebelum  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  anggaran  pengeluaran  dan  belanja  daerah. Anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta  melaksanakan penyusunan Propemperda selama 1 tahun sesuai dengan skala prioritas dari pembentukan Raperda.
Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kota Yogyakarta yaitu:
1. Penyusunan suatu Propemperda di lingkungan DPRD Kota Yogyakarta dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
2. Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta,  Gabungan  dari  Komisi,  dan  Bapemperda  dapat  mengusulkan  suatu Propemperda;
3. Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  disampaikan  oleh  pemrakarsa  kepada  Badan  Pembentukan  Peraturan Daerah disertai dengan Naskah Akademik;
4. Pengkajian  program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dari  pemrakarsa  dilakukan  oleh  Bapemperda  bersama Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
5. Hasil  pengkajian  Bapemperda  terhadap  Propemperda  pemrakarsa  yaitu  menerima,  menerima  dengan  bersyarat, atau menolak;
6. Badan  Pembentukan  Peraturan  Daerah  menyampaikan  suatu  rancangan  Propemperda  kepada  Pimpinan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan terhadap Propemperda yang diusulan;
7. Rancangan  Program  Pembentukan  Peraturan  Daerah  ditetapkan  menjadi  Propemperda  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

## Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  dilakukan  setelah  tahap  perencanaan  selesai.  Dalam  mengajukan Raperda  di  lingkungan  DPRD  Kota  Yogyakarta  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  Tatib  dari  DPRD  Kota YogyakartaNomor 1 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
1. Pemrakarsa  menyampaikan  Raperda  kepada  Pimpinan  DPRD  Kota  Yogyakarta  dalam  bentuk  tertulis  dengan penjelasan  atau  menyampaikan  naskah  akademik  yang  nantinya  akan  diberi  nomor  pokok  oleh  Sekretaris  yang bersangkutan;
2. Pimpinan  DPRD  menyampaikan  suatu  Rancangan  Peraturan  Daerah  beserta  naskah  akademik  atau penjelasan/keterangan  kepada  Bapemperda  untuk  dilakukannya  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan konsepsi dari Raperda;
3. Hasil Raperda yang telah dilakukan pengkajian dari Bapemperda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
4. Rancangan  Perda  disampaikan  oleh  Pimpinan  DPRD  kepada  semua  anggota  dengan  batas  waktu  7  hari  sebelum rapat paripurna, dengan pembahasan yaitu:
a. Penjelasan dari pemrakarsa;
b. Pandangan dari Anggota DPRD atau Fraksi; dan
c. Pandangan dari Anggota DPRD atau Fraksi dijawab oleh pemrakarsa.
5. Rapat  paripurna  diakhiri  dengan  memberikan  pendapat  berupa  persetujuan,  penolakan,  atau  persetujuan  dengan perubahan atas usulan Rancangan Perda.
Dari  mekanisme  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  diatas  dalam  pelaksanaannya  di  DPRD  Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dan 2020 hanya mampu mengajukan 4 Rancangan Peraturan Daerah perbandingan yang timpang  dengan  pihak  eksekutif  yang  dapat  mengusulkan  15  rancangan  peraturan,  yang  terjadi  dilapangan dikarenakan  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  mempunyai  kelemahan  pada  aspek  sumber  daya  manusia  yang  tidak sesuai dengan dasar keilmuan yang mengakibatkan  kurangnya prakarsa Raperda  untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut jika dikaitkan dengan konsep demokrasi yang setiap pengambilan kebijakan oleh DPRD merupakan cerminan dari harapan masyarakat dan mengarah pada kepentingan masyarakat maka Anggota DPRD belum maksimal menjadi wadah  agresi  dari  kepentingan  rakyat  sehingga  berdampak  pada  pembuatan  kebijakan  yang  tidak  sesuai  harapan masyarakat.

## Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tahapan  pembahasan  Rancangan  Perda  sampai  dengan  menjadi  Perda  dilaksanakan  melalui  2  tahap pembicaraan  berdasarkan  Tata  Tertib  DPRD  Kota  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018,  Rancangan  Peraturan  Daerah
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
yang  telah  dipersiapkan  oleh  DPRD  dilakukan  pembahasan  dengan  menyampaikan  surat  Pimpinan  DPRD  kepada Kepala Daerah, selanjutnya pembahasan dilakukan dengan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Pembicaraan  tingkat  I,  dalam  hal  Rancangan  Peraturan  Daerah  berasal  atas  prakarsa  DPRD  maka  dilakukan dengan:
1. Rancangan Perda dijelaskan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi, bapemperda, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan pansus
2. Kepala daerah memberikan suatu pendapat atas Rancangan Perda; dan
3. Fraksi melakukan jawaban atas pendapat dari kepala daerah. Pembicaraan pada tingkat II, dilakukan dengan:
1. Pengambilan keputusan:
a. Laporan dan hasil pembahasan dari fraksi disampaikan oleh pimpinan komisi, pimpinan pansus, atau pimpinan gabungan pansus;
b. Permintaan persetujuan dalam bentuk lisan dari anggota DPRD diminta oleh pimpinan rapat paripurna.
2. Pendapat akhir kepala daerah.
Bahwa  dalam  hal  Rancangan  Peraturan  Daerah  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  musyawarah  untuk  tercapai mufakat  maka  keputusan  akan  diambil  berdasarkan  suara  terbanyak.  Akan  tetapi  dalam  hal  Rancangan  Peraturan Daerah tidak mendapatkan persetujuan antara DPRD dan kepala daerah, maka Rancangan  Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPRD yang masa itu.

## Penetapan dan Pengundangan
Dalam rapat akhir DPRD yang menyatakan Rancangan Perda disetujui, maka Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan  Perda  untuk  kepala  daerah  melalui  sekretariat  daerah  yaitu  biro  hukum  atau  bagian  hukum  untuk ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Tahap pengesahan yaitu  kepala daerah melakukan tanda tangan dalam  rancangan  perda  dan  sekretaris  daerah  melakukan  pengundangan.  Sedangkan  biro  hukum  atau  bagian  hukum bertugas  melakukan  penomoran  Peraturan  Daerah,  pendistribusian,  dan  melakukan  dokumentasi  Peraturan  Daerah tersebut.
Berdasarkan pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Tata Tertib Peraturan DPRD Kota Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DPRD  Kota  Yogyakarta  belum  optimal  dalam melaksanakan  hak  anggota  dan  fungsi  legislasinya  yang  bisa  dilihat  dari  hambatan-hambatan  yang  terjadi  pada pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan  Peraturan  Daerah  memiliki  hambatan  seperti  perdebatan  politik  dari  pihak  DPRD  dengan  eksekutif yang  pembahasannya  tidak  mengarah  kepada  kepentingan  masyarakat  tetapi  membahas  kepentingan  dari lembaganya  sehingga  mengulur-ulur  waktu  dalam  pembahasan  pada  pembicaraan  tingkat  I,  seperti  pada  tahun 2020  ini  terdapat  1  Raperda  Prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  masih  dalam  pembicaraan  tingkat  I  karena perbedaan persepsi antara pihak DPRD dan kepala daerah yang mengakibatkan pembahasan sering ditunda.
2. Dalam  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  sering  tidak  melibatkan  perwakilan  dari  masyarakat,  sehingga pembentukan Peraturan Daerah kurang ide dan tidak inspiratif mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan hidup masyarakat.
3. Sosialisasi  produk  hukum  yang  dilakukan  oleh  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  masih  kurang,  dalam  website setwan.jogjakota.go.id  informasi  yang  diberikan  belum  optimal  karena  website  tersebut  tidak  menjelaskan  sudah sampai mana tahapan Rancangan Perda telah dilaksanakan.
Dalam  pembentukan  peraturan  daerah  untuk  dinyatakan  berhasil  maka  dapat  dilihat  pada  peran  untuk membentuk  peraturan  daerah  yang  berasal  dari  prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta  sampai  dengan  ditetapkannya peraturan  daerah  hasil  prakarsa,  berikut  adalah  hasil  rekapitulasi  dari  Rancangan  Perda  atas  Prakarsa  DPRD  Kota Yogyakarta pada Tahun 2019 sampai dengan 2020: 11
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Raperda atas Prakarsa DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2019-2020
Tahun Jumlah Raperda Prakarsa DPRD Perda yang Sudah Ditetapkan Perda yang Belum Ditetapkan 2019 10 3 3 - 2020 9 1 - 1
Sumber: Pejabat Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada 3 September 2020
11 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  PA,  S.H.  selaku  Kepala  Bagian  Perundang-undangan  dan  Humas  Sekretariat  DPRD Kota Yogyakarta (wawancara pada 3 September 2020).
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pada tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun  2020  jumlah  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  dibahas  bersama  sebanyak  19  yang  didalamnya  terdapat  4 Rancangan  Perda  hasil  prakarsa  oleh  DPRD  Kota  Yogyakarta,  dari  tahun  2019  Raperda  prakarsa  DPRD  Kota Yogyakarta yang  sudah ditetapkan berjumlah 3 Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang  Pemajuan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas.  Selanjutnya,  pada  tahun  2020 terdapat  1  Raperda  dari  Prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  belum  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Daerah  karena sampai  sekarang  masih  dalam  pembicaraan  tingkat  I  yaitu  Raperda  Pembangunan  Ketahanan  Keluarga  karena  ada beberapa  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  terpengaruh  untuk  tidak  melanjutkan  pembahasan  disebabkan  karena perbedaan  persepsi  antara  pihak  DPRD  Kota  Yogyakarta  dan  pemerintah  daerah  yang  mengakibatkan  pembahasan ditunda dan nantinya akan dilakukan penjadwalan ulang untuk dapat menghasilkan kesepakatan bersama.
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  Raperda  pada  tahun  2019  hingga  tahun  2020  atas  prakarsa  DPRD Kota  Yogyakarta  dinilai  masih  relatif  rendah  atau  sedikit  yang  hanya  mengusulkan  4  Raperda  dibandingkan  dengan prakarsa  eksekutif  yang  mengusulkan  15  Raperda  pada  tahun  yang  sama.  Berdasarkan  data  tersebut,  maka  Anggota DPRD  Kota  Yogyakarta  perlu  bekerja  maksimal  dalam  membangun  daerah  maupun  meningkatkan  kesejahteraan untuk masyarakatnya.
Dalam  prakteknya  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  kurang  optimal  dalam  menggunakan  haknya  untuk melaksanakan  pembentukan  Peraturan  Daerah  salah  satunya  disebabkan  karena  dalam  perencanaan  anggaran  dan waktu  yang  dialokasikan  sangat  terbatas  sehingga  tidak  ada  cadangan  anggaran  untuk  anggota  melakukan  prakarsa Raperda  dengan  demikian  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  hanya  dapat  melaksanakan  program  prioritas  yang  telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Dalam hal ini perwujudan desentralisasi dibatasi dengan waktu dan anggaran  yang  dimiliki  daerah  tersebut  sehingga  berkurangnya  kewenangan  mengurus  atau  mengatur  urusan pemerintahan daerahnya.
Dikarenakan minimnya Raperda prakarsa DPRD Kota Yogyakarta di tahun 2019-2020, dapat dianalisis bahwa anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  ternyata  tidak  maksimal  dalam  melaksanakan  haknya  untuk  mengajukan  prakarsa dalam bentuk Raperda sesuai dengan amanat di dalam Pasal  52 huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  Yogyakarta  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib.  Untuk  memperbaiki  hal  tersebut  maka  perlu  penegasan teori  hukum  pembangunan  dari  Mochtar  Kusuma-atmadja  yaitu  hukum  sebagai  sarana  pembangunan  dengan memperhatikan  peranan    atau    fungsi    hukum    dalam    masyarakat    yang    sedang    membangun  dan  di    Indonesia dikenali    dengan    pembangunan    nasional  atau  membangun  hukum  berdasarkan  wawasan  nusantara  dengan  tetap mengutamakan  kepastian  hukum  sehingga  mendorong  dilakukannya  pembentukan  peraturan  hukum  dan melaksanakan  teori  fungsi  legislasi  dengan  memperhatikan  Perwujudan  dari  fungsi  legislasi  DPRD  salah  satunya adalah  hak  prakarsa  dalam  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Daerah  untuk  menjadi  Peraturan  Daerah,  keadaan  ini memandang  patut  adanya  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  lebih  mengembangkan  fungsi  legislasi  DPRD  Kota Yogyakarta  dengan  menatap  organ-organ  yang  ada  dalam  DPRD  Kota  Yogyakarta,  meningkatkan  kualitas  anggota DPRD  dengan  memperbaiki  sistem  pemilihan  dalam  proses  rekrutmen  untuk  menjadi  anggota  DPRD  Kota Yogyakarta,  dan  memaksimalkan  sistem  pemerintahan  daerah.  Dengan  demikian  harapan-harapan  dari  dalam  diri masyarakat  kepada  DPRD  Kota  Yogyakarta  sebagai  perwakilan  rakyat  dapat  lebih  terwujud  nyata.  Dalam  hal  ini DPRD  Kota  Yogyakarta  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  daerahnya  lebih  baik  lagi  dengan  penerapan teori  otonomi  daerah  melalui  desentralisasi  yang  harapannya  menghasilkan  sebuah  Peraturan  Daerah.  Dengan demikian  untuk  mengatasi  minimnya  prakarsa  legislatif  maka  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  selalu  diberikan program  pelatihan  yang  bertujuan  memberikan  pemahaman  terhadap  pemerintahan  yang  baik  dan  memahami  nilai dari otonomi daerah.
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  maka  pelaksanaan  pembentukan  Peraturan  Daerah  prakarsa  DPRD  Kota Yogyakarta  pada  tahun  2019  hingga  tahun  2020  dinilai  belum  optimal  dalam  kinerjanya  mengusulkan  Raperda dibandingkan dengan prakarsa dari pihak eksekutif yang lebih banyak, maka DPRD Kota Yogyakarta dengan melihat kinerjanya  sendiri  pada  tahun  2019  hingga  tahun  2020  dapat  mengevalusi  kekurangan  dan  memaksimalkan  3  tahun sisa  kinerja  di  tahun  2021  sampai  dengan  tahun  2024  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  pembentukan Peraturan Daerah prakarsa DPRD menjadi lebih maksimal dan baik.

## Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  Dalam  Melaksanakan  Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  dinilai  masih  kurang  dalam  melaksanakan  kinerjanya  untuk  mengusulkan Rancangan  Peraturan  Daerah  sehingga  dari  segi  kuantitas  Peraturan  Daerah  yang  disahkan  pada  tahun  2019  hingga 2020 masih minim. Berdasarkan  hasil wawancara  dapat diketahui bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah atas prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  mengakibatkan  belum  optimal  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu  kurangnya
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
pengalaman  berorganisasi  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta,  latar  belakang  pendidikan  yang  berbeda  dan  masih terbatas, masyarakat kurang  antusias berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah  dengan penjelasan  sebagai berikut: 12

## Pengalaman Berorganisasi Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Dalam  rangka  mengoptimalkan  pelaksanaan  fungsi  legislasi  maka  anggota  DPRD  dituntut  untuk  memiliki kualitas  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  memiliki  pengalaman  pada  bidang  legislasi,  kerena  dua  hal  tersebut dapat  mendukung  pengoptimalisasian  fungsi  legislasi  dari  anggota  DPRD  sehingga  dapat  maksimal  dalam menghasilkan  Peraturan  Daerah. 13 Dalam  kelancaran  melaksanakan  fungsi  pembentukan  Peraturan  Daerah  maka Anggota DPRD Kota Yogyakarta sangat penting untuk memiliki pengalaman berorganisasi seperti memiliki riwayat jabatan  atau  pengalaman  dalam  berbagai  organisasi.  Pengalaman  yang  berpengaruh  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah  adalah  anggota  DPRD  yang  pernah  menjabat  sebagai  dewan  pada  periode  sebelumnya  sehingga  kekurangan yang ada pada periode sebelumnya dapat diperbaiki pada periode selanjutnya dengan langkah yang lebih tepat. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta periode sebelumnya menjabat lagi pada periode 2019-2024, jelasnya dapat dilihat pada Tabel:
Tabel 2. Pengalaman Menjadi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2019-2024
No. Pengalaman Jumlah Orang 1 Pertama Kali 20 2 Dua Kali 20 Jumlah 40
Sumber: Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024 memiliki 40 anggota yang 50 persennya merupakan anggota baru. Komposisi  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  pertama  kali  duduk  sebagai  wakil  rakyat  sebanyak  20  orang, sedangkan 20 orang lainnya merupakan anggota dewan periode lama. Karena mereka yang sudah berpengalaman akan ditempatkan  pada  jabatan-jabatan  yang  penting  di  DPRD  Kota  Yogyakarta,  seperti  pimpinan  komisi,  sekretaris komisi, ketua fraksi, dan sekretaris fraksi. Dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat pengalaman organisasi tidak selalu pernah menjabat anggota legislatif periode sebelumnya, bisa juga yang berasal dari  Pegawai Negeri Sipil atau birokrat  yang  berpengalaman  dan  memahami  dalam  hal  membahas  anggaran,  mengajukan  anggaran  belanja,  dan memimpin rapat/sidang dan mengevalusi rapat.
Dapat disimpulkan bahwa pengalaman merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan  pembentukan Peraturan  Daerah,  kurangnya  pengalaman  berpengaruh  pada  kemampuan  dalam  prakarsa  DPRD  Kota  Yogyakarta yang masih minim dibandingkan pihak eksekutif yang memiliki SDM yang berbeda dengan pihak legislatif dari segi jenjang  pendidikan  dan  rekrutmen  pihak  eksekutif  lebih  baik  sehingga  hanya  SDM  tertentu  yang  dapat  menduduki jabatan sebagai pengambil kebijakan, berbeda dengan DPRD Kota Yogyakarta dari segi disiplin ilmu dan pengalaman yang  dimiliki  tidak  sesuai  dengan  tugas  yang  dilaksanakan.  Maka  pengaruh  penting  pengalaman  yang  dimiliki  oleh anggota  DPRD  dapat  memberikan  hasil  untuk  melakukan  pengambilan  kebijakan  yang  tepat  dengan  cara  menggali informasi yang semestinya. Untuk mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Kota Yogyakarta maka dibutuhkannya tenaga ahli yang sesuai dalam bidangnya sehingga perlu kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Yogyakarta sebagai tenaga ahli.

## Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Persyaratan  menjadi  Anggota  DPRD  setidaknya  berpendidikan  paling  rendah  yaitu  tamat  sekolah  menengah atas  atau  sederajat,  seperti  pada  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  berasal  dari  latar  belakang  pendidikan  yang berbeda,  sehingga  mengakibatkan  kemampuan  dalam  pembuatan  Rancangan  Peraturan  Daerah  menjadi  minim dikarenakan  kurang  memahami  proses  prakarsa  dan  pembentukan  Raperda.  Maka  dari  itu  perlunya  peningkatan kapasitas atau pengetahuan bagi seluruh Anggota DPRD Kota Yogyakarta, peningkatan kapasitas dapat dilaksanakan dalam  bentuk  Bimbingan  Teknis  pembentukan  Peraturan  Daerah.  Dalam  proses  belajar  membuat  Raperda membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka partai politik harus mempersiapkan kadernya sehingga sudah paham dan dapat terjun di kelembagaan DPRD.
12 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  PA,  S.H.  selaku  Kepala  Bagian  Perundang-undangan  dan  Humas  Sekretariat  DPRD Kota Yogyakarta (wawancara pada 3 September 2020).
13 Fahmi Afrizal Kaisupy. Wahab Tuanaya, Marno Wance. "Peran Anggota Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat", Jurnal Moderat, Vol. 6 No. 2 , (Mei 2020) : 413.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Upaya  dari  pihak  DPRD  Kota  Yogyakarta  untuk  meningkatkan  kemampuan  pembentukkan  Peraturan  Daerah sesuai  keterangan  yang  didapat  dari  narasumber  bahwa  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  telah  melaksanakan peningkatan  kapasitas  melalui  bimbingan  teknis  pembentukan  Peraturan  Daerah,  namun  kenyataannya  bimtek  yang sudah dilaksanakan terlupakan bahkan dalam penerapannya anggota DPRD Kota Yogyakarta masih terkendala dalam pemahamannya  untuk  penyusunan  naskah  akademik  dan  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang  sering  disalahkan  oleh biro  hukum  karena  melakukan copy  paste dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada.  Untuk  mengatasi hal  tersebut  maka  pihak  DPRD  Kota  Yogyakarta  harus  secara  rutin  melaksanakan  bimbingan  teknis  untuk meningkatkan profesinya yang berisikan materi pelaksanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, pemahaman tentang  tata  cara  atau  aturan  terkait  dengan  fungsi  dan  tugas  sebagai  anggota  DPRD  bisa  dilaksanakan  dengan mendatangkan narasumber dari akademisi ataupun praktisi hukum sebagai pembelajaran pengalaman terutama  untuk anggota baru yang bukan merupakan dari latar pendidikan sarjana hukum sehingga anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pekerjaannya akan mendapatkan hasil kinerja yang tinggi.

## Masyarakat Kurang Antusias Berpartisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  Raperda  akan  menghasilkan  legistimasi  produk  hukum  DPRD, partisipasi  dalam  konteks  ini  dapat  dikatakan  legitimasi  penyelenggaraan  negara  tidak  hanya  pada  pemilihan  umum saja,  akan  tetapi  berdampak  pada  pentingnya  demokrasi  partisipatif,  sehingga  partisipasi  dalam  pembentukan  Perda dengan  mengikutsertakan  pihak  diluar  DPRD  Kota  Yogyakarta  menjadi  sangat  penting,  karena  dapat  menjaring pengalaman  atau  keahlian  masyarakat  sehingga  Perda  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan  tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  telah  melakukan  penjaringan  aspirasi  masyarakat  untuk  melaksanakan penyusunan  Raperda  dan  selama  ini  masyarakat  dinilai  tidak  antusias  dan  tidak  kooperatif  karena  sepanjang  tidak menyinggung keberlangsungan hidupnya masyarakat tidak perduli terhadap pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kota  Yogyakarta,  sehingga  yang  dilakukan  oleh  DPRD  Kota  Yogyakarta  selama  ini  telah  melakukan  kerjasama dengan  tokoh  masyarakat  atau  perguruan  tinggi  untuk  memfasilitasi  rapat  untuk  memberikan  aspirasinya  kepada anggota  dewan,  akan  tetapi  hal  tersebut  dinilai  tidak  maksimal  karena  terdapat  indikasi  bahwa  aspirasi  yang disampaikan memuat kepentingan tertentu maupun golongan. Upaya untuk menghindari adanya aspirasi kepentingan tertentu  maka  selalu  dibutuhkan  pengawalan  dalam  setiap  proses  seperti  dibentuknya  pansus  atau  fraksi  yang  harus mengawal  proses  Rancangan  Peraturan  Daerah  tersebut.  Anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  harus  aktif  dalam menjaring  informasi  ataupun  aspirasi  dari  masyarakat  sehingga  lebih  inspiratif  dan  kaya  ide  dalam  pembentukan Peraturan Daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dengan ini kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:
1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam prakarsa pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Yogyakarta  Momor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  dalam mekanisme  penyusunan  Peraturan  Daerah  mulai  dari  tahap  Perencanaan  sampai  dengan  tahap  Penetapan  dan Pengundangan  Peraturan  Daerah  belum  berjalan  dengan  maksimal  sehingga  dengan  melihat  kinerjanya  sendiri pada  tahun  2019  hingga  2020  maka  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  dapat  mengevaluasi  kekurangan  dan memaksimalkan  3  tahun  sisa  kinerjanya  ditahun  2021  sampai  dengan  2024  untuk  meningkatkan  kuantitas  dan kualitas dalam pembentukan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD Kota Yogyakarta.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  dalam  melaksanakan  fungsi pembentukan  Peraturan  Daerah  yang  mengakibatkan  belum  optimal  yaitu  kurangnya  pengalaman  berorganisasi anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta,  latar  belakang  pendidikan  anggota  DPRD  Kota  Yogyakarta  yang  mempunyai tingkat  pendidikan  yang  berbeda,  dan  masyarakat  kurang  antusias  berpartisipasi  dalam  pembentukan  Peraturan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asmorojati,  Anom  Wahyu, Hukum  Pemerintahan  Daerah  &  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Bingkai  NKRI . Yogyakarta: UAD Press, 2020. Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah . Malang: Setara Press, 2016. Huda, Ni'Matul, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika , Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
Gaffar, Janedjri M, Demokrasi dan pemilu di Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press, 2013. Ngani, Nico, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
Muhammad  Rizky Saputra dan  Anom Wahyu Asmorojati, Kinerja DPRD  Kota  Yogyakarta: Studi Pembentukan  Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D , Jakarta: Alfabeta, 2003.

## Jurnal
Fahmi  Afrizal  Kaisupy.  Wahab  Tuanaya,  Marno  Wance.  "Peran  Anggota  Legislatif  Dalam  Pembuatan  Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat", Jurnal Moderat, Vol. 6 No. 2 , (Mei 2020): 413.
Rosiani  Pratiwi.  "Pelaksanaan  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2017", Jurnal fisipuntan, Vol. 7 No. 2, (Juni 2019): 7.
Fioren  Maria  Lasut.  "Analisis  Fungsi  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Manado  Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Jurnal Lex Administratum, Vol. 6 No. 4, (September 2018): 124. Moh  Rusli  Syuaib.  "Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di Kabupaten Poso". Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 2 No. 2, (2014): 30.
Dayanto.  "Pendayagunaan  Hak  Inisiatif  Anggota  DPRD  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Studi  Yuridis Sosiologis Di DPRD Sulawesi Selatan)", Jurnal Hukum dan Syariah: Tahkim , Vol. 10 No. 2, (Desember 2014): 147.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.