## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2016
(Studi Kasus di Desa Pinang Tunggal, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur)

## Oleh: HARTEDIANTO

## ABSTRACT
This study aimed to describe and analyze: (1)Implementation of Regulation of  Minister  of  VillagesUnderdeveloped  Regions  and  Transmigration  Number  8 Year  2016  on  Priority  Fulfillment  Usage  of  Village  Fund  in  Pinang  Tunggal Village.(2) Supporting and Inhibiting  Factors of Implementation of regulation of Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration Number 8 Year 2016  On  Priority  Fulfillment  Usage  of  Village  Fund  in  Pinang  Tunggal Village.Indicators  in  determining  the  success  of  implementation  by  using  the Implementation Model by George C. Edward include: Communication, Resources, Disposition  and  Bureaucracy  Structure.In  this  study  the  author  used  descriptive qualitative  research  methods.While  the  data  collection  was  done  through observation,  interviews  and  documentation.Data  source  from  this  study  used  the informant namely Village Head, Village Secretary, Head of Government Affairs, Head  of  Development  Affairs,  Chairman  of  BPD,  Head  of  LPMD,  Head  of Neighbourhood I and II, and Community  of Pinang Tunggal Village.
The results of this study indicated that the Implementation of Regulation of the  Minister  of  Villages  Underdeveloped  Regions  and  Transmigration  No.  8  of 2016  on  the  Priority  Fulfillment  Usage  of  Village  Fund  Year  2016  has  not  been implemented by Government of Pinang Tunggal Village.This was based on (1) the lack of communication in the process of prioritizing the use of the Village Fund, the  low  quality  of  human  resources  so  that  the  responses  to  implement  the regulation  seem  indifferent,  less  effective  coordination  shown  by  village government,  BPD,  and  elements  of  society  so  that  the  priority  of  the  the  village fund  was  decided  unilaterally  by  the  village  government.(2)  Supporting  factors, adequate budgets of village funds, priority programs/ activities have implications for  the  needs  of  the  community.Inhibiting  factors,  village  governments  were dominantly closed and self-employed, such as in determining the priority of Village fund conducted unilaterally by the Village Government, the lack of disposition to implement  the  regulation  of  minister  of  villages  (Permendesa)  so  as  to  appear indifferent to the regulation.(3) Suggestion, hopefully in the future, the regulation
of minister of villages(Permendesa) in determining the priority of the use of Village Fund can be implemented by Pinang Tunggal Village Government
Keywords :  Policy  Implementation,  Priority  Fulfillment  Usage  of  Village  Fund, Regulation Of The Minister Of Villages.

## PENDAHULUAN
Dengan terbitnya Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan  desa  menjadi  semakin  kuat,  karena  diatur  dengan  Undang-Undang tersendiri.  Disamping itu, Undang-Undang Desa menjadi kabar baik bagi desa maupun pemerintah  desa  dimana  secara  jelas  disebutkan  bahwa  desa  akan  menerima  bantuan finansial sebesar 10% dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa berbasis memajukan desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-Undang tersebut, Pemerintah Desa akan memperoleh  alokasi  dana  desa  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (APBN) yang sebesar 10% dari APBN pada tahun yang bersangkutan dan akan disalurkan  dengan  2  tahapan  yaitu  60%  dan  40%  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2016.
Berdasarkan simulasi, jumlah APBN tahun 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa dari APBN sekitar 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), bagi  hasil  pajak  dan  retribusi  daerah  serta  bantuan  keuangan  maka  setiap  desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang dari 1,2 Milyar.
Persoalan  krusial  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Desa  adalah  bagaimana  mengelola dana  sebesar  itu  secara  efektif,  efisien  dan  akuntabel,  sehingga  dengan  demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undang-Undang tersebut dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dikarenakan sumberdaya keuangan yang mencapai 1 Milyar tersebut bersumber dari APBN maka untuk penggunaanya sendiri tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Pusat. Dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, dimana disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa  harus  diprioritaskan,  dan  Menteri  Desa  perlu  mengeluarkan  peraturan  dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
Maka  diberlakukanlah  Permendesa  PDTT  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, namun peraturan ini bukan untuk membatasi penggunaan Dana Desa  melainkan  sebagai  acuan/pedoman  bagi  Pemerintah  Desa  dalam  menentukan program/kegiatan yang akan diprioritaskan dengan menyesuaikan kebutuhan desa.
Desa Pinang Tunggal di tahun 2016 telah menerima Dana Desa sebesar Rp 400 juta rupiah yang bersumber dari APBN, dan bantuan finansial tersebut diharapkan dapat membantu  Pemerintah  Desa  Pinang  Tunggal  untuk  dapat  menyelenggarakan pemerintahan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan selanjutnya yang dihadapi pemerintahan desa yaitu kehadiran Dana Desa akan menjadi tantangan bagi  pemerintah desa untuk  dapat  menggunakan  sumber dana tersebut  dengan sebaik mungkin. Dimulai dari perencanaan program dan kegiatan apa  yang akan ditawarkan pemerintah  desa  kepada  masyarakat,  lalu  bagaimana  tanggapan  masyarakat  terhadap
program  kegiatan  yang  direncanakan,  adakah  masyarakat  berpartisipasi  dalam menentukan program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan akan sesuai dengan kepentingan  desa  dan  dapat  direalisasikan  sebagai  prioritas  penggunaan  Dana  Desa sesuai dengan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 dan bentuk dari penetapan prioritas tersebut  didapati  Dana  Desa  yang  digunakan  secara  tertib,efektif,  transparan,dan akuntabel.
Berdasarkan ketentuan Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan pada pasal 7  bahwa  untuk  dapat  menentukan  perencanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan desa  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa  maka  dapat  mempertimbangkan  tipologi desa. Karena Desa Pinang Tunggal termasuk dalam Desa Tertinggal/sangat tertinggal maka  yang  menjadi  fokus  pemerintah  desa  yaitu  program  dan  kegiatan  berbasis pembangunan  infrastruktur  dan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  memenuhi kebutuhan  akses  kehidupan  masyarakat  desa,  untuk  itu  Pemerintah  Desa  Pinang Tunggal  dalam proses  penentuan program  dan kegiatan perlu mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perumusan program kegiatan yang dilaksanakan pada musyawarah desa. Dimana peran masyarakat selain untuk berpartisipasi tetapi juga ikut serta dalam perumusan  masalah  sesuai  kondisi  desa  dengan  menyampaikan  aspirasinya  kepada pemerintah desa sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan.
Pelaksanaan Permendesa Nomor  8 Tahun 2016 oleh Pemerintah Desa kiranya dapat  dilakukan  dengan  sangat  baik,  diharapkan  Pemerintah  Desa  dapat  memahami maksud  dari  Permendesa  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaaan  Dana  Desa.  Jika  Pemerintah  Desa  mampu  untuk  melaksanakan pengaturan dalam menentapkan prioritas penggunaan dana desa maka hal tersebut akan berdampak kepada penggunaan dana desa  yang terukur dan terarah sesuai  kebutuhan desa  dan  memungkinkan  terciptanya  kemajuan  desa  sesuai  harapan  pemerintah. Keberhasilan  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  dilihat  dari  pelaksanaan  oleh Pemerintah  Desa  namun  dapat  dilihat  dari  proses  kebijakan  itu  dilaksanakan  seperti dalam  menentukan  program  dan  kegiatan,  apabila  program  dan  kegiatan  yang ditentukan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  maka  hal  tersebut  dapat mempengaruhi  terhadap  keberhasilan  sebuah  kebijakan.  Untuk  itu  pemerintah  desa Pinang  Tunggal  sebagai  implementor  Permendesa  PDTT  8  Tahun  2016  diharapkan dapat  melaksanakan  dan  mencapai  tujuan  yang  dimana  selain  mampu  menentukan program  dan  kegiatan  namun  khususnya  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan Pemerintah Desa Pinang Tunggal supaya dapat berdampak baik bagi masyarakat desa dan efektif bagi penggunaan Dana Desa.
Dengan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengambil  judul  dalam penelitian ini: “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN  2016  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  MENTERI  DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 (Studi di Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur)”.

## TINJAUAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
Studi  Implementasi  merupakan  suatu  kajian  mengenai  studi  kebijakan  yang mengarah  pada  proses  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan.  Dalam  praktiknya implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak jarang  bermuatan  politisi  dengan  adanya  intervensi  berbagai  kepentingan.  Untuk melukiskan  kerumitan  dalam  proses  implementasi  tersebut  dapat  dilihat  pada pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  seorang  ahli  studi  kebijakan  Eugene  Bardach (dalam Agustino, 2012: 138), yaitu :
“Adalah  cukup  untuk  membuat  sebuah  program  dan  kebijakan  umum  yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih rumit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan  para  pemilih  yang  mendengarkannya.  Dan  lebih  sulit  lagi  untuk melaksanakannya dalam  bentuk  cara  yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

## Model  Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III
Model  Implementasi  Kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  George  C.  Edward  II berperspektif top down dinamakan model implementasi publiknya dengan Direct adn Indirect Impact on Implemtation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III  (dalam  Agustino,  2012:  149),  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi ; (4) Struktur Birokrasi.
1. Komunikasi
Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  agar implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan    kepada    kelompok    sasaran    (target    group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya
Sumberdaya,  dimana    meskipun    isi    kebijakan    telah    dikomunikasikan secara    jelas    dan    konsisten,    tetapi    apabila    implementor    kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia,  misalnya kompetensi  implementor  dan  sumber  daya finansial.
3. Disposisi
Disposisi    adalah    watak    dan    karakteristik    yang    dimiliki    oleh implementor.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor  tersebut  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti  apa yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Edward III (dalam Agustino, 2012: 152) menyatakan  bahwa  sikap  dari  pelaksana  kadangkala menyebabkan masalah apabila  sikap  atau  cara  pandangnya  berbeda  dengan    pembuat    kebijakan.    Oleh karena  itu,  untuk  mengantisipasi dapat  mempertimbangkan  atau  memperhatikan aspek  penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur  Birokrasi
Struktur  Birokrasi,  merupakan  susunan  komponen  (unit-unit)  kerja dalam organisasi  yang  menunjukkan  adanya  pembagian  kerja  serta  adanya    kejelasan
bagaimana    fungsi-fungsi    atau    kegiatan    yang  berbeda-beda  diintegrasikan  atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran  perintah  dan  penyampaian  laporan  (dalam  Agustino,  2012:  153)  Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan  pengawasan  dan menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks, yang menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel.  Aspek  dari  stuktur  organisasi  adalah Standard Operating Procedure  (SOP) dan fragmentasi.

## Dana Desa
Dana  Desa  (ADD)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana  keuangan  tahunan  desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari  pengertian  diatas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Dana  Desa  (DD)  merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.
Alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dilakukan dengan mengefektifkan program  yang  berbasis  desa  secara  merata  dan  berkeadilan.  Pasal  2  Peraturan Pemerintah  nomor  60  Tahun  2014,  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  secara  tertib,  taat pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  efektif,  transparan,  dan bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatuhan  serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## Prosedur  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016  berdasarkan Permendes Nomor 8 Tahun 2016
Pada    tahun    anggaran    2016    prioritas    penggunaan    Dana    Desa    masih diutamakan    untuk    mendanai  program    atau    kegiatan    bidang    pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  Untuk program atau  kegiatan selain  pada  dua  bidang  kewenangan  tersebut,  pendanaanya bersumber  pada  sumber lainnya  seperti  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang bersumber  pada  APBD,  Bagi  hasil pajak  dan  retribusi  dan  Pendapatan  Asli Desa (PADes).
Berdasarkan        ketentuan    yang    ada,    dokumen    RPJMDesa    dan    RKPDesa memuat  analisa  masalah,  peta  potensi  dan  aset  serta  perencanaan program/kegiatan pembangunan    desa    untuk    menjawab    permasalahan    yang  ada    di    Desa.    Proses penyusunan  kedua  dokumen  tersebut  berkorelasi  dengan situasi  sosial,  kelembagaan dan  kondisi  karakteristik  Desa.  Karena  itu, Pedoman  Umum mengutamakan  azas keberagaman  dimana  contoh-contoh program/kegiatan  yang  dimuat  dalam  pedoman umum  tersebut    masih    bisa  diadaptasi  disesuaikan  sesuai  dengan  tipologi  desa-desa terkait. Tipologi  desa  merupakan  fakta,  karakteristik  dan  kondisi  nyata  yang khas, keadaan    terkini    di    Desa,    maupun    keadaan    yang    berubah,    berkembang  dan diharapkan  terjadi  di  masa  depan  (visi  desa).  Pengelompokkan  tipologi Desa  dapat diuraikan  sekurang-kurangnya  didasarkan  atas  hal-hal  sebagai berikut:
a. berdasarkan  kekerabatan,  dikenal    Desa  geneologis,    Desa  teritorial  dan Desa campuran;
b. berdasarkan  hamparan,  dapat  dibedakan  Desa  pesisir/Desa  pantai,  Desa dataran  rendah/lembah,  Desa    dataran    tinggi,    dan    Desa perbukitan/pegunungan;
c. berdasarkan    pola  permukiman,  dikenal    Desa    dengan    permukiman menyebar,  melingkar,  mengumpul,  memanjang  (seperti  pada  bantaran sungai/jalan);
d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan Desa pertanian, Desa nelayan, Desa industri (skala kerajinan dan atau  manufaktur  dengan  teknologi  sederhana  dan  madya),  serta  Desa perdagangan (jasa-jasa);
e. berdasarkan  tingkat  perkembangan  kemajuan  Desa  dapat  dikategorikan Desa  tertinggal  atau  sangat  tertinggal,  Desa  berkembang,  serta  Desa maju atau  mandiri.  Kategorisasi  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  ilmiah yang didukung  data  statistik  sehingga  didapatkan  peringkat  kategoris kemandirian atau kemajuan Desa.
Dengan    demikian    setiap    Desa    pasti    memiliki    karakteristik    yang    dapat didefinisikan  secara  bervariasi  dari  kombinasi  karakteristik  atau  tipologi. Artinya, Desa  memiliki  tipologi  yang  berbeda-beda  atau  beragam,  dari  Desa satu  dengan Desa  lainnya. Contoh  Desa  A  mempunyai  tipologi  Desa  pesisir-nelayan-geneologis- maju-mandiri.  Desa  B  tipologi  Desa  lembah  pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi Desa perbukitan perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal-sangat tertinggal dan lain seterusnya.
Untuk  itu,  Pedoman  umum  prioritas  penggunaan  Dana  Desa memberikan ruang  atau  terbuka  pada  karakteristik  yang  khas  setiap  Desa. Perbedaanya  adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan  perkembangan atau  kemajuan  Desa,  yaitu  diukur  secara  data statistik  dengan  metodologi  tertentu untuk  menentukan  peringkat  Desa berdasarkan  Indeks  Desa  Membangun,  dijadikan dasar    bagi    penetapan  program    atau    kegiatan    bidang    pembangunan    dan pemberdayaan  masyarakat  Desa  yang  dibiayai  dari  Dana  Desa.  Hal  ini  dilakukan, mengingat    kedepan  perkembangan    Desa    ditargetkan    secara    nasional    meningkat secara    periodik  dari    waktu    ke    waktu,    dari    sangat    tertinggal/tertinggal    menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan  musyawarah  Desa  untuk penyusunan  RKPDesa 2016 dilaksanakan  pada  rentang  waktu  Juli  sampai  dengan September.  Keluarannya,    adalah    dokumen    perencanaan    RKPDesa    untuk    tahun anggaran 2016.  Pada  musyawarah  Desa  perencanaan  pembangunan  Desa  diharapkan seluruh  informasi  terkait  dengan  pembahasan  dan  pengambilan  keputusan seperti informasi  tentang  pagu  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Perkiraan  Dana  Bagi  Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk Desa, bantuan Keuangan  Daerah dan  Tipologi  berdasarkan  perkembangan  Desa  dengan data IDM (Indeks Membangun Desa), sudah dapat disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada DesaDesa di wilayah masing-masing. Dari  musyawarah  Desa  ini  akan  didapatkan  perencanaan program    atau  kegiatan    prioritas    Desa  baik  yang  berskala    Desa  maupun  berskala kabupaten.  Di    samping    itu    juga    memetakan    sumber-sumber    pendanaan    atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  yang  mana proses penelitiannya dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada narasumber. Menurut  Moleong  (2007:27),  penelitian  kualitatif  adalah  tampilan  yang  berupa  kata- kata  lisan  atau  tertulis  yang  dicermati  oleh  peneliti,  dan  benda-benda  yang  diamati sampai  detailnya  agar  dapat  ditangkap  makna  yang  tersirat  dalam  dokumen  atau bendanya.
Untuk  mendapatkan  data-data  penelitian,  penulis  mengambil  data  dari Pemerintah Desa Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Dipilihnya jenis penelitian kualitatif ini dengan pertimbangan bahwa peneliti akan dapat menggali  informasi  secara  lebih  dalam  tentang  Implementasi  Permendesa  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang  Tunggal.  Dengan  dipilihnya  penelitian  jenis  ini,  diharapkan  peneliti  dapat mendeskripsikan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa hal yang ditemukan  dalam  Implementasi  Permendesa  PDTT  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal :
a. Komunikasi,  dalam  implementasi  Permendesa  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016  di  Desa  Pinang  Tunggal,  dimana  proses penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  dalam  musyawarah  Desa  tidak dilakukan  sesuai  ketentuan  dalam  peraturan  tersebut.    Pemerintah  Desa  dalam menentukan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  hanya  berdasarkan  atas  dokumen RPJM Desa 2009-2014 dan RKP Desa 2014 serta usulan masyarakat hasil temuan LPMD,  akan  tetapi  program  dan  usulan  tidak  dibahas  secara  partisipatif  dan demokratis bersama BPD dan unsur Masyarakat dalam forum musyawarah Desa, tapi  pengambilan  keputusan  program/kegiatan  prioritas  ditentukan  oleh Pemerintah Desa.
b. Sumberdaya, untuk anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Pinang Tunggal sudah cukup memadai untuk pembangunan desa, yaitu dengan jumlah anggaran Dana  Desa  sebesar  Rp.602,775,000  dan  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk  pembangunan  infrastruktur  fisik  di  Desa  Pinang  Tunggal,  hanya  saja dengan  sumberdaya  manusia  (Pemerintah  Desa)  yang  masih  belum  memadai sehingga dalam tata kelola penggunaan Dana Desa masih belum cukup  efektif, hal  ini  berkaitan  dengan  kurangnya  kualitas  sumberdaya  manusia  dalam memahami kebijakan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 dalam penetapan prioritas  penggunaan  Dana  Desa,  sehingga  pemerintah  desa  enggan  untuk menentukan  program/kegiatan  pada  musyawarah  desa  bersama  BPD  serta Masyarakat,  namun  lebih  memilih  untuk  bekerja  sendiri  dalam  menentukan program/kegiatan  yang  akan  diprioritaskan,  didukung  oleh  dokumen-dokumen
seperti  RPJM  Desa,  RKP  Desa,  dan  usulan-usulan  masyarakat  yang  tersedia. Dengan  ditetapkannya  program/kegiatan  yang  diprioritaskan  oleh  Pemerintah Desa  sendiri  menyebabkan  banyaknya  prioritas,  akibatnya  untuk  pengangaran program  dengan  jumlah  yang  sedikit,  dan  berdampak  pada  hasil  kegiatan  yang kurang maksimal.
c. Disposisi, sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Pinang Tunggal terhadap Permendesa  PDTT  Nomor  8  Tahun  2016  cenderung  bersikap  acuh  tak  acuh terhadap kebijakan tersebut, dilihat dari penetapan prioritas yang tidak dilakukan melalui  musyawarah  desa  melainkan  atas  dasar  keinginan  Pemerintah  Desa didukung  dokumen  RPJM  Desa  2009-2014,  RKP  Desa  2014,  serta  usulan masyarakat desa dari LPMD, sehingga sikap pemerintah desa selain mengabaikan kebijakan, juga menunjukkan ketidakterbukaan baik  dalam informasi kebijakan maupun  penggunaan  Dana  Desa,  karena  dominan  bekerja  secara  sepihak  tanpa adanya  upaya  untuk  melibatkan  masyarakat  desa  dalam  membahas program/kegiatan prioritas dengan dibiayai oleh Dana Desa.
d. Struktur Birokrasi, adanya koordinasi yang berjalan kurang baik antar Pemerintah Desa,  BPD,  Lembaga-lembaga  kemasyarakatan  Desa,  dan  masyarakat.  Dalam penetapan  prioritas  penggunaan  dana  Desa  diperlukan  kerjasama  antar  unit organisasi  pemerintahan  tingkat  Desa  ini,  namun  temuan  lapangan  merujuk bahwa  fragmentasi  tidak  selalu  berlangsung  efektif  apalagi  jika  masing-masing organisasi tidak menjalin kerjasama yang baik, maka pada akhirnya hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan, karena tanpa koordinasi yang baik maka  pencapaian  tujuan  akan  jadi  terhambat  dan  parahnya  implementasi kebijakan  mengalami  kegagalan.  Disposisi  kadang  mempengaruhi  koordinasi antar unit birokrasi, dimana sikap Pemerintah Desa Pinang Tunggal yang terkesan tidak  terbuka  menyebabkan  gagalnya  koordinasi  dalam  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa,  sehingga  upaya  untuk  bekerja  sendiri  yang  dilakukan oleh Pemerintah Desa menjadi bukti nyata bahwa fragmentasi (organisasi  yang terpecah-pecah)  apabila  tidak  disertai  dengan  komunikasi  dan  koordinasi  yang baik maka tidak akan membuahkan hasil yang baik.
Meskipun  penyebaran  tugas  dan  tanggung  jawab  juga  bisa  memberi  dampak yang baik seperti pelaksana kegiatan akan lebih efisien dikerjakan akan tetapi jika  hanya  dilakukan  fragmentasi  tanpa  adanya  upaya  untuk  memaksimalkan fungsi unit-unit kerja maka tidak akan menghasilan apa-apa. Hal ini yang terjadi pada Implementasi Permendesa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permendesa  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2016  di  Desa  Pinang  Tunggal,  dimana  implementasi kebijakan tersebut mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dalam menentukan prioritas Dana Desa yang sangat terutama adalah koordinasi yang baik  antar  unit  kerja  Pemerintahan  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  akan  tetapi  kenyataannya  Pemerintah  Desa  tidak  berkoordinasi dengan  BPD  dan  unsur  masyarakat  maupun  lembaga  kemasyarkatan  seperti LPMD,  seharusnya  Pemerintah  Desa  bekerjasama  dengan  BPD,Lembaga kemasyrakatan (LPMD,RT,Karang Taruna PKK), dan unsur masyarakat dalam pembahas  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  di  forum  musyawarah  Desa,  akan tetapi  faktanya  adalah  pemerintah  tidak  memfungsikan  seperti  Lembaga
Kemasyarakatan  Desa  dalam  menjaring  aspirasi  masyarakat  sebagai pertimbangan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang  semestinya  hasil penggalian  informasi  tersebut  dibahas  di  forum  musyawarah,  namun dikarenakan  tidak  difungsikan  lembaga-lembaga  sesuai  tugas  dan  fungsinya, maka  mengakibatkan  kegagalan  fragmentasi  karena  kurang  adanya koordinasi,sehingga  untuk  pengimplementasian  Permendesa  Nomor  8  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Permendesa  Nomor  21  Tahun  2015  tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pinang Tunggal oleh pemerintah Desa mengalami penyimpangan dengan indikasi tidak adanya pelaksanaan kebijakan tersebut.
e. Tanggapan  Masyarakat  Mengenai  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa, Dalam pelaksanaan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Pinang Tunggal memprioritaskan 80% penggunaan anggaran pada program dan kegiatan  bidang  pembangunan  Desa,  dimana  pembangunan  infrastruktur    fisik menjadi fokus penggunaan dana Desa. Untuk pembangunan Desa bisa dikatakan berhasil  apabila  pembangunan  tersebut  didasari  kebutuhan  Masyarakat  Desa. Oleh karena itu pemerintah Desa sudah merencanakan pembangunan infrastruktur fisik  yang  menyentuh  kebutuhan  masyarakat,  seperti  misalnya  perbaikan  jalan Desa dengan melakukan penimbunan dan penyiringan jalan, selain itu perbaikan jembatan  usaha  tani  guna  memudahkan  akses  jalan  bagi  masyarakat  dalam kegiatan pertanian. Dan pembukaan jalan gang, untuk mempermudah masyarakat lingkungan  gang  dengan  adanya  jalan  yang  memadai.  Mengenai  kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Pinang Tunggal, jika mendengar dan melihat respon masyarakat maka peneliti mendapati bahwa selama ini untuk program dan kegiatan  memang  menyentuh  kebutuhan  masyarakat,  bisa  dikatakan  hasil kegiatan memberi manfaat bagi kebutuhan Masyarakat Desa Pinang Tunggal, hal tersebut  banyak  diungkapkan  oleh  Masyarakat  Desa  ketika  diwawancarai mengenai  program/kegiatan  prioritas,  kebanyakan  setuju  dengan  anggapan program  prioritas  memenuhi  standar  kebutuhan  masyarakat,  tetapi  masyarakat juga menyayangkan pelaksanaan program prioritas selama ini belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu Masyarakat Desa juga banyak menyinggung masalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dalam informasi entah itu mengenai anggaran maupun program/kegiatan.
f. Faktor Pendukung dalam implementasi Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  Tersedianya sumberdaya anggaran Dana Desa  yang cukup memadai  untuk  membiayai program/kegiatan prioritas dengan catatan adanya tata kelola yang baik oleh Pemerintah Desa Pinang Tunggal.
g. Faktor-kator yang menjadi penghambat dalam implementasi Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2016 diantaranya, Pemerintah Desa yang cenderung ingin bekerja sendiri  dalam  menentukan  program/kegiatan  prioritas  Dana  Desa  dengan  tidak melaksanakan  musyawarah  desa,  dengan  demikian  program/kegiatan  yang diprioritaskan  merupakan  prioritas  menurut  Pemerintah  Desa  sendiri,  tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, dikarena proses penetapan prioritas yang tidak  dilakukan  secara  partisipatif,demokratis  dan  transparan.  Sumberdaya manusia  ditingkat  pemerintah  desa  yang  masih  belum  cukup  memadai  secara
kualitas individunya, hal tersebut mempengaruhi disposisi dalam melaksanakan kebijakan  Permendesa  tersebut,  yang  terkesan  untuk  mengabaikan  kebijakan tersebut. Masih lemahnya koordinasi antar unit organisasi ditingkat desa, antara lain Pemerintah Desa Pinang Tunggal  dengan  BPD dan Masyarakat  Desa  yang memiliki  hubungan  kerjasama  yang  kurang  baik,  hal  ini  dilihat  dari  kurangnya keterbukaan Pemerintah Desa mengenai informasi terkait desa kepada masyarakat desa, bahkan seperti halnya dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa untuk  keterlibatan  masyarakat  sendiri  masih  sangat  kurang,  disebabkan  proses penetapan prioritas tidak dibahas secara musyawarah akan tetapi ditentukan oleh Pemerintah Desa secara sepihak.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan antara lain:
a. Kurangnya  komunikasi  antara  Pemerintah  Desa  Pinang  Tunggal  dengan BPD  dan  unsur  Masyarakat  dalam  penetapan  program/kegiatan  prioritas penggunaan  Dana  Desa  dikarenakan  Pemerintah  Desa  yang  bersikap tertutup  dan  bekerja  sendiri  dalam  proses  menentukan  program-program untuk prioritas Dana Desa.
b. Sumberdaya,  dilihat  dari  sumberdaya  anggaran  sudah  cukup  memadai untuk  membiayai  program/kegiatan  yang  akan  diprioritaskan,  hanya  saja penggunaan  sumberdaya  anggaran  Dana  Desa  belum  digunakan  secara efektif  dan  efisien  dikarenakan  terlalu  banyak  program/kegiatan  yang diprioritaskan sehingga mempengaruhi jumlah dana yang dianggarkan, dan menyebabkan  pelaksanaan  kegiatan  prioritas  jadi  tidak  maksimal. Pengelolaan  Dana  Desa  yang  belum  cukup  efektif  ini  dipengaruhi sumberdaya  manusia  yang  masih  kurang  memadai  dari  segi  kualitasnya, sehingga mengurangi dedikasi dalam mengimplementasikan kebijakan.
c. Dilihat dari sisi Disposisi pelaksana, dimana menunjukkan sikap yang acuh tak  acuh  (mengabaikan)  terhadap  kebijakan,  hal  ini  dipengaruhi  kualitas sumberdaya  manusia  pelaksana  yang  masih  belum  memadai,  sehingga kurangnya  wawasan  dan  pengetahuan  dalam  implementasi  kebijakan mengakibatkan kurangnya dedikasi terhadap pelaksanana kebijakan.
d. Masih  lemahnya  koordinasi  antara  Pemerintah  Desa,  BPD  dan  unsur Masyarakat, sehingga dengan kurang efektifnya kerjasama antar organisasi inilah  yang  menyebabkan  tidak  dilakukannya  penetapan  prioritas  secara partisipatif, demokratasi dan transparan pada forum musyawarah desa.
e. Penggunaan Dana Desa, berdasarkan program/kegiatan yang diprioritaskan menurut  pendapat  peneliti  bahwa  penggunaan  Dana  Desa  belum  cukup efektif  dan  efisien,  dikarenakan  cukup  banyak  program/kegiatan  yang diprioritaskan  untuk satu tahun anggaran Dana Desa, yang membuat tidak efektif yaitu akibat prioritas yang banyak tersebut sehingga masing-masing program prioritas akan mendapatkan anggaran dengan jumlah yang sedikit,
dan  akan  mempengaruhi  hasil  kegiatan  yang  pelaksanaannya  kurang maksimal.
f. Faktor  Penghambat  dalam  pelaksanaan  penetapan  prioritas  penggunaan Dana Desa yaitu dikarenakan Pemerintah Desa yang menentapkan prioritas tidak melalui musyawarah desa tapi menentukan sendiri program/kegiatan yang  sepenurut  Pemerintah  Desa  merupakan  prioritas  kebutuhan masyarakat  desa.  kurangnya  kualitas  sumberdaya  manusia  dalam memahami dan mengerti suatu kebijakan ini menyebabkan disposisi untuk mengimplementasikan  kebijakan  terkesan  acuh  tak  acuh  untuk melaksanakan kebijakan. koordinasi yang berlangsung kurang efektif antar organisasi  birokrasi  ditingkat  desa ini sehingga dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tidak dilakukan secara musyawarah mufakat.
g. Faktor  Pendukung  yaitu  adanya  sumberdaya  anggaran  Dana  Desa  yang cukup  memadai  untuk  mendukung  pelaksanan  program/kegiatan  yang diprioritaskan sehingga dapat mewujudkan tingkat kemajuan desa. adanya respon yang baik dari Masyarkat Desa Pinang Tunggal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas dengan terlibat langsung sebagai tenaga kerja dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan.  adanya  program/kegiatan  yang berimplikasi  pada  kebutuhan  masyarakat  desa  meskipun  belum dilaksanakan secara maksimal.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  penulis  uraikan  diatas  maka  dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:
a. Diharapkan  Pemerintah  Desa  Pinang  Tunggal  untuk  kedepannya  dapat mengimplementasikan  Permendesa  PDTT  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  supaya  anggaran  Dana  Desa dapat  dipergunakan  secara  efektif  dan  efisien  berdasarkan  kebutuhan Masyarkat Desa.
b. Diharapakan  dengan  semakin  banyaknya  bimtek  atau  pelatihan-pelatihan bagi  pemerintah  desa  Pinang  Tunggal,  sehingga  semakin  menambah wawasan  dan  pengetahuan  sumberdaya  manusianya,  dengan  begitu  maka para  pemangku  kepentingan  desa  akan  siap  untuk  menjalankan pemerintahan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
c. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antar organisasi birokrasi ditingkat desa  (Pemerintah  Desa,BPD,  unsur  masyarkat),  dengan  demikian  maka pembangunan di tingkat desa akan bisa direalisasikan.
d. Bagi  Lembaga-lembaga  ditingkat  desa  seperti  Badan  Permusyawaratan Desa  dan  LPMD  diharapkan  untuk  dapat  mendorong  dan  mempengaruhi Pemerintah  Desa  Pinang  Tunggal  untuk  dapat  melaksanakan  penetapan prioritas  penggunaan  Dana  Desa  secara  partisipatif,  demokratis  dan transparan,  seperti  pada  penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  yang seharusnya dilaksanakan pada musyawarah Desa.
e. Masyarakat  Desa  Pinang  Tunggal  diharapkan  dapat  mendorong  dan mempengaruhi  Kepala  Desa    untuk  lebih  demokratis  dalam  pengambilan
keputusan-keputusan  ditingkat  desa  dan  berlaku  transparan  mengenai informasi-informasi yang menjadi hak Masyarkat Desa Pinang Tunggal.
f. Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Timur  diharapkan  dengan  adanya penelitian mengenai penetapan prioritas penggunaan Dana Desa ini, semoga dapat  menjadi  bahan  pematauan  atau  evaluasi  terhadap  pelaksanaan penggunaan Dana Desa di lingkup wilayah Kabupaten Barito Timur.
g. Bagi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Palangka  Raya, semoga  penelitian  ini  dapat  dilanjutkan  dengan  penelitian  yang  lainnya dengan hasil yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
___________2016.  “Partisipasi  sebagai  Kontrol  Pembangunan,”  dalam  Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). Percikan Pemikiran Tata Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya: Airlangga  University  Press,  hal 213-214.
Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung:  Cv.Alfabeta.
Aminah, Siti. 2016. “Negara Membangun Demokrasi dan Kemandirian Desa,” dalam Bintoro  Wardiyanto,  Siti  Aminah  dan  Ucu  Martanto  (edisi). Percikan Pemikiran  Tata  Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya:  Airlangga University Press, hal 254-257.
Ardianto.  2016.  “Upaya  Akselerasi  Implementasi  UU  No.  6  Tahun  2014  di  Jawa Timur,”    dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). Percikan  Pemikiran  Tata  Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya: Airlangga University Press, hal 173.
Definisi menurut para ahli, 2016. Pengertian Prioritas. Diambil pada 20 Januari 2016 dari situs World Wide Web https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-prioritas. Eko,Sutoro  dkk.  2014. Desa  Membangun  Indonesia. Jakarta:  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara
Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan  Publik:  Proses,  Analisi,  dan  Partisipasi, Bogor: Ghalia Indonesia.
Humas    Polkam. (2016) . Sektor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Diambil  pada  30  November  2016  dari  situs  World  Wide  Web http://polkam.go.id/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa- 2016.
Islamy, M.  Irfan. 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara , Jakarta: Sinar Grafika.
Mamang,Etta  dan  Sopiah.  2010. Metodologi  Penelitian. Yogyakarta  :  ANDI OFFSET.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Penerbit Andi.
Moleong,  Lexy.  J.  2004, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Rosdakarya
Mustofa, Haris, 2016. “Partisipasi sebagai Strategi Pembangunan Desa,” dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). Percikan Pemikiran Tata Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya:  Airlangga  University  Press,  hal 211-212.
Nordiawan, Deddi.  2006. Akuntansi Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  241  Tahun  2014  Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara.
Salam, Abdus, 2016. “Desa Mandiri, Akselerasi Kesejahteraan Rakyat,”dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). Percikan Pemikiran Tata Kelola  dan  Pembangunan  Desa. Surabaya: Airlangga  University  Press,  hal 268-269.
Samaddar, Ranabir (ed.). 2005. The Politics of Autonomy. New Delhi: Sage Pub.
Sari,  R.  A.  2016.  “Implementasi  UU  Desa:  Membangun  Komunikasi  Publik  yang Berbasis Partisipasi Mayarakat Desa,” dalam Bintoro Wardiyanto, Siti Aminah dan Ucu Martanto (edisi). Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa. Surabaya: Airlangga University Press, hal 236-237
Sekolah Desa, (2016) . Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.  Diambil pada 25 November 2016 dari situs World Wide Web https://sekolahdesa.or.id/prioritas- penggunaan-dana-desa-2016.
Setyadin,  B.  2005.  “ Desain  Dan  Metode  Penelitian  Kuantitatif” .  Malang:  Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang.
Soekanto,  Soejono.  2001. Sosiologi  Sebagai  Pengantar. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Suharto.G.Didik.2016. Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU  No.22/1999,  &  UU  No.32/2004  Serta  Perspektif  UU No.6/2014). Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Sujarweni,Wiratna. 2015. Akuntansi Desa .  Yogyakarta: Pusataka Baru
Suryaden,  Antok.  (2016).  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  2016.  Diambil  pada  10
Desember 2016 dari situs World Wide Web https://suryaden.com/pangreh/prioritas-penggunaan-dana-desa-2016.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Winarno,  Budi.   2008. Kebijakan  Publik  Teori    &  Proses . Yogyakarta:  MedPress Anggota IKAPI.