## EKSISTENSI UNDANG-UNDANG DRT NOMOR 7/1955 DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI
(ECONOMIC CRIMES)
Dini Ramdania, S.H., M.H.

## Abstrak
Tindak  pidana  ekonomi  adalah  tindak  pidana  atau  kejahatan  atau  delik  dalam bidang  ekonomi  yang  dapat  merugikan  negara  sehingga  sering  disebut  dengan economic  crime yang  berbeda  dengan economi  criminnality yaitu  merupakan kejahatan  ekonomi  yang  bersifat  konvensional. Economic  crime dan economi criminallity dapat  dibedakan  dari  akibat  yang  ditimbulkan  karena  akibat  dari economic  crime dapat  mengakibat  kerugian  negara  tetapi  kalau economic criminality akibatnya adalah kerugian perseorangan. UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang  pengusutan,  penyidikan  dan  penuntutan  tindak  pidana  ekonomi  dibuat oleh negara dalam rangka mengantisipasi mulai berdatangannya para investor ke Indonesia.  Dalam  UU  drt  no  7  tahun  1955  menyebutkan  macam2  dari  tindak pidana  ekonomi  beserta  sanksi-sanksinya  terapi  sayangnya  UU  Drt  No  7  tahun 1955 masih banak menggunakan bahasa Belanda karena undang-undang ini lebih kurang merupakan hasil saduran, salah satu bentuknya adalah mengenai  korupsi, penyelundupan, perbankan, dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya bentuk-bentuk tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU No 7 tahun 1955 sekarang ini telah diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang  yang  terpisah  seperti  adanya  UU Korupsi,  UU  Kepabeanan  yang  merupakan  nyawanya  UU  drt  No  7  tahun  1955 yang  mengatur  tentang  penyelundupan  dan  banyak  UU  lainnya  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  ekonomi.  Dengan  lahirnya  banyak  UU  yang  mengatur tentang  tindak  pidana  ekonomi  sehingga  menimbulkan  permasalahan  apakah masih  relevan  berlakunya  UU  Drt  No  7  tahun  1955  tersebut  saat  ini  mengingat semua bentuk tindak pidana ekonomi sudah diatur secara khusus.
Kata Kunci : Investor, Tindak Pidana, Ekonomi

## A. Latar Belakang  Penelitian
Pasal  103  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  )  menyebutkan bahwa “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku  lagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan lainnya  diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  undang-undang  ditentukan lain”,  ketentuan  ini  adalah  sebagai  dasar  berlakunya  peraturan  perundang- undangan lain selain yang ada dalam KUHP atau dengan kata lain berlakunya asas “ Lex Specialis Derogat Lex Generalis ”.
Pada  FH  UNLA  Pasal  103  KUHP  ini  di  jabarkan  dengan  adanya  mata kuliah  Delik-delik  Khusus  atau  Tindak  Pidana  Khusus  yang  mengatur  tindak- tindak  pidana  diluar  yang  diatur  dalam  KUHP  seperti  Korupsi,  terorisme, cyber crime yang sering terjadi  pada saat  wabah sedang melanda dunia seperti  saat  ini dan lain sebagainya.
Sehingga  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  KUHP  (Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana) adalah mengatur tentang tindak pidana umum yang terjadi dalam
masyarkat  sedangkan  delik-delik  khusus  adalah  mempelajari  tentang  tindak pidana  khusus  yang  dilakukan  diluar  yang  diatur  dalam  KUHP  atau  dalam perundang-undangan tersendiri.
Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  juga  merupakan  suatu  atruran perundangan-undangan yang bersifat khusus karena mengatur tindak pidana yang tidak  diatur  dalam  KHUP,  sehingga  biasa  di  bilang  Tindak  Pidana  Ekonomi adalah  Tindak  pidana  khusus.  Memang  betul  Tindak  Pidana  Ekonomi  bisa dianggap  sebagai  bagian  dari  Tindak  {Pidana  Khusus  atau  Delik-delik  khusus tetapi  yang  akan  dibahas  dalam  Rindak  Pidana  Ekonomi  adalah  khusus  tindak pidana dalam bidang ekonomi yang dapat merugikan negara.
Undang-Undang  Daruarat  No  7  tahun  1955  tentang  Pengusustan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi untuk selanjutnya disebut UU TPE  lahir  di  Indonesia  dengan  dilatar  belakangi  dengan  adanya  kebutuhan perturan tentang investasi yang sangat mendesak bagi Negara Indonesia yang baru merdeka,  dimana  para  investor  berminat  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia  dengan  syarat  harus  adanya  peraturan  yang  tegas  demi  tercipttanya kepastian hukum agar mereka terlindungi ketika melakukan investasi nantinya. Tindak  pidana  ekonomi  adalah  setiap  perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan serta adanya sansksi  pidana.  (B.  Mardjono  Reksodiputro,  1989).  Lingkup  kewenangan  UU Darurat  No  7  tahun  1955  ( economic  Crime )  meliputi  delik  penyelundupan (smuggling),  kecurangan  di  bidang  kepabeanan,  kejahatan  perbankan,  delik perniagaan,  TPPU,  delik  pasar  modal,  delik  OJK,  delik  pemalsuan  merk,  delik lingkungan  hidup.  Tetapi  sayangnya  delik-delik  tersebut  sekarang  ini  telah dikeluarkan  peraturan  perundang-undangannya  secara  khusus  seperti    delik penyelundupan  (Delik  Kepabeanan)  menggunakan  peraturan  UU  No  17  tahun 2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 tahun  1995  tentang  Kepabeanan,  selain  itu  masih  banyak  lagi  perundang- undangan lainnya.
Hal  ini  menyebabkan  banyak  para  ahli  dan  praktisi  Hukum  di  bidangnya menyarankan agar UU Drt No 7 tahun 1955 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah  mati  suri  dengan  lahirnya  banyak  undang-undang  yang  mengatur  tentang tindak  pidana  ekonomi  secara  khusus,  tetapi  kita  juga  tidak  bisa  memungkiri bahwa  sekarng  ini  masih  ada  kasus-kasus  tertentu  yang  menggunakan  ketentuan dalam UU Drt No 7 tahun 1955 untuk menjerat suatu tindak pidana ekonomi yang terjadi.
Alasan inilah sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian walau  hanya  dilakukan  secara  yuridis  normatif  karena  keadaan  yang  tidak memungkinkan  (wabah  covid-19)  untuk  mengetahui  apakah  masih  relevan  UU Drt  No  7  tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak Pidana Ekonomi itu dilaksanakan sekarang ini ?

## B. Identifikasi Masalah
Dari  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  mengidentifikasikan  masalah  sebagai berikut  :
1. Apakah  masih  relevan  Undang-Undang  Drt  No  7  tahun  1955  tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi untuk digunakan sekarang ini ?
2. Bagaimana  penegakan  UU  Drt  No  7  tahun  1955  tentang  pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi sekarang ini ?

## C. Tinjauan Teoritis Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
Pompe  dalam  bukunya  Andi  Hamzah  membuat  pengertian  tentang  Hukum pidana  khusus  dengan  menyebut  dua  kriteria.  Yang  menunjukan  hukum  pidana khusus  itu  ialah  orangnya  yang  khusus  dan  kedua  adalah  perbuatannya  yang khsus.  Disamping  itu  Pompe  menunjukan  pada  patokan  Pasal  103  KUHP  yang secara  implisit  mengandung  pengertian  bahwa  jika  ketentuan  undang-undang  di luar  KUH  banyak  menyimpang  dari  ketentuan  umum  hukum  pidana  umum,  itu merupakan hukum pidana khusus. (Andi Hamzah, 1991)
Tindak Pidana ekonomi sendiri mengandung dua (2) pengertian yaitu dalam arti sempit yang berarti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Pasal 1 UU Drt No 7 tahun 1955 yang diatur secara limitatif dan juga diluar UU Drt No 7 tahun  1955.  Sedangkan  dalam  arti  luas  tindak  pidana  ekonomi  dapat  di  artikan sebgai economic crime.
Economic crime atau delik di bidang ekonomi meliputi delik penyelundupan
( smuggling/smoked ) kecurangan bidang kepabeanan ( custom praud ), delik bidang perbankan  ( banking  crime ),  delik  bidang  perniagaan  ( commercial  crime ),  delik pencucian  uang  ( money  laundering ),  delik  pasar  modal,  delik  otoritas  jasa keuangan, delik pemalsuan merek ( brand counter feiting ), delik lingkungan hidup, termasuk  delik  dalam  Undang-Undang  Perikanan,  UU  ZEE,  Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan lain-lain(Andi Hamzah, 2017) Sunarjati  Hartono  megemukakan  bahwa economic  crime lebih  luas  dari bussines  crime karena  kerugian  yang  ditimbulkan  bukan  saja  secara  ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik.(Sunarjati Hartono, 1990). Bahkan  Sunarjati  Hartono  menyebutkan  bahwa  perkembangan  kejahatan  di bidang  ekonomi  sudah  mengarah  kepada  apa  yang  disebut  dengan white  collar crime, dan  Muladi  menyebut  kejahatan  ekonomi  telah  sampai  pada  sesi  yang disebut sebgai socio-economic crime.
Berdasarkan  ensiklopedia Economic  crime didefinisikan  sebagai criminal actyvity with significant similary to the economic activity of normal, non criminal business (kegiatan  kriminal  yang  memiliki  kesaan  tertentu  dengan  kegiatan ekonomi pada umumnya yaitu kegiatan usaha-usaha yang nampak non kriminal).
American  Bar  Association  memberikan  batasan  tentang economic  crime  : any  non  violent,  illegal  activity  which  principally  involved  deceit, misrepresentation,  concealment,  manipulation,  breach  of  trust,  subterfuge  or illegal  circumvention (  setiap  tindakan  ilegal  tanpa  kekerasan,  terutama menyangkut  penipuan,  perwakilan  tidak  sah,  penimbunan,  manipulasi, pelanggaran kontrak, tindakan  curang, atau tindakan menjebak secara ilegal.(Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)
Ciri terpenting dari economic crime ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan  secara  licik  atau  dengan  penipuan  dan  beriperasi  secara  diam-diam (tersembunyi)  dan  sering  dilakukan  perorangan  yang  memiliki  status  sosial  dan ekonomi yang tinggi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).
Tetapi  kalau  kita  telaah  dari  berbagai  pendapat  para  ahli  bahwa sesungguhnya ecomonic  crime tidak  sama  dengan economic  criminallity ,  karena economic criminality adalah kejahatan yang bersifat konvensional yaitu kejahatan yang  dilakukan  untuk  mencari  keuntungan  atau  harta  benda  yang  bersifat ekonomis dan merugikan perseorangan seperti pencurian, perampokan, penipuan, pemalsuan  dan  lainnya,  jadi  kesimpulannya economic  criminality menimbulkan kerugian  pada  perseorangan,  sedangkan economic  crime adalah  kejahatan ekonomi  yang  dilakukan  baik  oleh  perseorangan  atau  oleh  korporasi  yang  dapat menimbukan kerugian bagi negara baik itu dalam jumlah besar atau kecil.

## Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi
Tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat  No. 7 tahun 1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi (yang  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  TPE).  Sesuai  dengan  namanya  Undang- Undang  Darurat  yaitu  undang-undang  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  sebagai Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  dalam  suatu  keadaan  yang  mendesak agar segera diberlakukan, karena pada saat itu memang sangat di perlukan adanya undang-undang ini, kalau kita flash back ke sejarah lahirnya UU Drt No 7 tahun 1955  bahwa  pada  saat  itu  Indonesia  baru  saja  merdeka,  dan  untuk  kemajuan perekonomian  bangsa  maka  Indonesia  membuka  diri  untuk  berbagai  jenis investasi.
Undang-Undang  Darurat  No  7  tahun  1955  adalah  merupakan  saduran  dari wet  op  de  Economich  Delicten di  Nederland,  tetapi  telah  disesuaikan  dengan keadaan  di  Indonesia  walaupun  ada  beberapa  kalimat  yang  masih  asli  dari induknya seperti dalam Pasal 1.
Economic crime atau tindak pidana ekonomi dalam ensiklopedia Crime and justice diartikan  sebagai  kegiatan  kriminil  yang  memiliki  kesamaan  tertentu dengan  kegiatan  ekonomi  pada  umumnya  yaitu  kegiatan  usaha-usaha  yang nampak non kriminal.
Dalam American Bar association memberikan batasan mengenai economic crime adalah  setiap  tindakan  ilegal  tanpa  kekerasan,  terutama  menyangkut penipuan,  perwakilan  tidak  sah,  penimbunan,  manipulasi,  pelanggaran  kontrak, tindakan  curang  atau  tindakan  menjebak  secara  ilegal,  sehingga  ada  juga  yang menyebutnya sebagai business crime .
Sebelumnya  Sunarjati  Hartono  menyebutkan  bahwa  bisa economic  crime bisa  dikategorikan  sebagai white  collar  crime atau  kejahatan  berkerah  putih, dalam  perkembangan  selanjutnya  Muladi  menyebutkan  sebagai  socio  economic crime.  Ciri  penting  dari economic  crime adalah  proses  pemilikan  harta  benda secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan  sering  dilakukan  oleh  perorangan  yang  memiliki  status  sosial  dan  ekonomi yang tinggi. (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010).
Dengan demikian tindak pidana ekonomi, mengandung unsur : (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010)
a. Perbuatan  dilakukan  dalam  kerangka  kegiatan  ekonomi  yang  pada  dasarnya bersifat normal dan sah.
b. Perbuatan  tersebut  melanggar  atau  merugikan  kepentingan  negara  atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepantingan imdividual,
c. Perbuatan  itu  mencakup  pula  perbuatan  di  lingkungan  bisnis  yang  merugikan perusahaan lain atau individu lain.
Tetapi ada juga  yang mendefinisikan bahwa economic crime adalah setiap perbuatan pelanggaran atas kebijakan negara di bidang ekonomi yang dituangkan dalam  peraturan  hukum  ekonomi  yang  memuat  ketentuan  pidana  terhadap pelanggarnya.
Ada  tiga  golongan  delik  dalam  UU  drt  Tindak  Pidana  Ekonomi  yaitu  : (Andi Hamzah, 2017)
1. Golongan  pertama  ditunjuk  undang-undang, ordonanties yang  dimaksudkan menjadi delik ekonomi, diatur dalam Pasal 1 sub 1 UUTPE.
a. Indische scheepvaartwet (Stbl 1936 Nomor 700), Scheeovaart verordening nya  (Stbl  1936  Nomor  703).  Ini  sudah  dicabut,  diganti  dengan  Undang- Undang tentang pelayaran (UU No 17 tahun 2008) , yang tidak dimasukan dalam delik ekonomi.
b. Bedriff  Reglementerings  Ordonantie 1934  (Stbl  1938  Nomor  86)  , ordonansi ini sudah dicabut  yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perindustrian (UU No. 22 tahun 1984).
c. Kapok  Belangen  Ordonantie 1935  (Stbl  1935  Nomor  1650,  Pasal  5 menyebutkan bahwa dilarang tanpa ijin tertulis yang diberikan oleh Direktur atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya untuk mengeluarkan kapok.
d. Ordonantie  Aetherische  Olien (Stbl  1937  Nomor  601),  yaitu  tentang ekspor minyak.
e. Ordonantie  Cassava  Producten 1937  (  Stbl  1937  Nomor  602),  yaitu tentang pelarangan ekspor produk ketela.
f. Krosok  Ordonantie 1937  (Stbl  1937  Nomor  64)  yaitu  pelarangan  ekspor krosok atau tembakau.
2. Golongan kedua, Undang-Undang (drt) TPE  sendiri memuat  perumusan  delik seperti  dalam  Pasal  26,  32  dan  33  yang  semuanya  merupakan  pelanggaran terhadap hukum acara.
Pasal 26 UUTPE mengatur tentang subjeknya adalah “barang siapa” dan adanya bagian  inti  delik  yaitu  dengan  “sengaja  dan  tidak  memenuhi  tuntutan  pegawai pengusust, berdasarkab suatu aturan dari undang-undang darurat ini adalah tindak pidana ekonomi, mengenyampingkan Pasal 216 KUHP”.
Pasal 32 UUTPE mengatur tentang subjek  yaitu dengan kalimat “Barang siapa” dan inti delik adalah dengan “sengaja”, “berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan “yang  bertentangan  dengan  suatu  hukuman  tambahan  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  7  ayat  (1)  sub  a,b  atau  e  dengan  suatu  tindakan  tata  tertib  seperti tercantum  dalam  Pasal  8,  dengan  suatu  peraturan  seperti  termaksud  dalam  Pasal 10,  atau  dengan  suatu  tindakan  tata  tertib  sementara  atau  menghindari  hukuman
tambahan,  tindakan  tata  tertib,  peraturan,  tindakan  tata  tertib  sementara  seperti tersebut diatas”.
Pasal  33  UUTPE mengarur  tentang  subjek  “  Barang  Siapa”,  dan  bagian  initi deliknya  menyebutkan  subjek  adalah  “Barang  siapa”,  bagian  intinya  adalah “sengaja”,  “baik  sendiri  atau  dengan  perantaraan  orang  lain”,  “menarik  bagian- bagian  kekayaan  untuk  dihindarkan  dari  tagihan-tagihan  atau  pelaksaan  suatu hukuman,  tindakan  tata  tertib  atau  tindakan  tata  tertib  sementara,  berdasarkan UUTPE”.
3. Golongan  ketiga,  ialah  undang-undang  yang  dibuat  belakangan  yang  secara tegas  dinyatakan  dalam  undang-undang  itu  bahwa  pelanggaran  atasnya termasuk delik ekonomi seperti umpamanya UU No 8 (Prp) tahun 1962 tentang Pengawasan Barang-Barang.

## Undang-Undang  No  7  (Drt)  Tahun  1955  Tentang  Pengusutan,  Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
H.  Nolte  menjelaskan  dua  macam  pengecualian  berlakunya  Pasal  103 KUHP  yaitu  undang-undang  lain  menentukan  dengan  tegas  pengecualian berlakunya  Pasal  103  KUHP  atau  undang-undang  itu  menentukan  secara  diam- diam  pengecualian  seluruh  atau  sebagian  dari  Pasal  103  KUHP  itu  yang  dikenal dengan adagium lex specialis derogate legi generali .
Undang  -Undang  No  7  (drt)  tahun  1955,  ini  mengandung  banyak keistimewaan  yang  berbeda  dengan  ya  ng  diatur  dalam  KUHP,  diantaranya adalah:
1. Pasal 2 membedakan antara tindak pidana ekonomi kejahatan dan pelanggaran, hanya  ditentukan  bahwa  apabila  tindak  pidana  itu  dilakukan  dengan  sengaja adalah  kejahatan  sedangkan  apabila  dilakukan  tidak  dengan  sengaja  maka tindak pidana itu digolongkan sebagai pelanggaran.
2. Pasal 3 mengatur tentang asas teritorial , “ Barangsiapa turut melakukan suatu tindak  pidana  ekonomi  yang  dilakukan  di  dalam  daerah  hukum  Republik Indonesia,  dapat  dihukum  pidana,  begitu  pula  jika  ia  turut  melakukan  tindak pidana ekonomi itu diluar negeri”, maksudnya apakah tindak pidana ekonomi itu dilakukan di Indonesia atau tidak maka tetap haru dipidana bila merugikan negara Indonesia.
3. Pasal 4 mengatur bahwa percobaan ( poging ) dan membantu dapat dipidana dan dianggap  delik  selesai,  dalam  Pasal  53  KUHP  delik  percobaan  kalau  ada  niat maka  akan  dihukum  1/3  dari  hukuman  yang  diancamkan  dan  dalam  Padal  57 KUHP tentang membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.
4. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan bahwa :
1) Barangsiap melakukan suatu tindak pidana ekonomi:
a) Dalam  hal  kejahatan  sekadar  yang  mengenai  tindak  pidana  ekonomi termasuk  dalam  Pasal  1  sub  1  e  dihukum  dengan  hukuman  perjara selama-lamanya enam tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;
b) Dalam  hal  kejahatan  sekadar  yang  mengenai  tindak  pidana  ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub 2 e dan berdasarkan sub 3 e dihukum dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  dan  hukuman  denda
setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu dari hukuam pidana itu;
c) Dalam  hal  pelanggaran  sekadar  yang  mengenai  tindak  pidana  ekonomi tersebut  dalam  Pasal  1  sub  1  e  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  satu  tahun  dan  hukuman  denda  setinggi-tingginya seratus ribu ruoiah atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu.
d) Dalam  hal  pelanggaran  yang  berdasarkan  Pasal  1  sub  3  e  dihukum dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  enam  bulan  dan  hukuman denda  setinggi-tingginya  lima  puluh  ribu  rupiah,  atau  dengan  salah  satu dari hukuman pidana itu.
2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu  dilakukan,  atau  yang  diperoleh  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  karena tindak  pidana  itu  lebih  tinggi  daripada  seperempat  bagian  hukuman  denda tertinggi yang setinggi-tingginya empat kali harga barang itu.
3) Lain  daripada  itu  dapat  dijatuhkan  juga  hukuman-hukuman  tersebut  dalam Pasal  7 ayat  1 atau tindakan tata tertib tersebut  dalam Pasal  8, dengan tidak mengurangi  dalam  hal-hal  yang  memungkinkannya  dijatuhkan  tindakan  tara tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.
5. Pasal 7 mengatur tentang sanksi tambahan yaitu berupa :
a. Pencabutan hak dalam Pasal 35 KUHP minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun,
b. Penutupan seluruh atau sebagian perusaan si terhukum, maksimal selama 1 tahun,
c. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana ekonomi,
d. Perampasan  barang-barang  tidak  tetap  yang  berwujud  dan  yang  tidak berwujud  termasuk  perusahaan  diterhukum  dimana  tindak  pidana ekonomi itu dilakukan,
e. Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  pengahupusan seluruh  atau  sebagian  keuntungan  tertentu  yang  telah  atau  dapat diberikan  kepada  si  terhukum  oleh  pemerintah  berhubung  dengan perusahaannya untuk waktu paling lama 2 tahun,
f. Pengumuman putusan hakim.
6. Pasal 8 tentang tindakan tata tertib , yaitu :
a. Penempatan  perusahaan  siterhukum,  di  mana  dilakukan  suatu  tindak pidana ekonomi di  bawah pengampuan untuk  waktu  selama-lamanya tiga tahun,  dalam  hal  tindak  pidana  ekonomi  itu  adalah  kejahatan  dan  dalam hal  tindak  pidana  ekonomi  itu  adalah  pelanggaran  untuk  waktu  selama- lamanya dua tahun.
b. Mewajibkan  pembayaran  uang  jaminan  sebanyak-banyaknya  seratus  ribu rupiah  dan  untuk  waktu  selama-lamanya  tiga  tahun  dalam  hal  tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran  maka  uang  jaminan  itu  sebanyak-banyaknya  lima  puluh  ribu rupiah untuk waktu selama-lamanya oleh si terhukum;
c. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang  dilakukan  tanpa  hak,  dan  melakukan  jasa-jasa  untuk  memperbaiki
akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya siterhukum, sekedar hakim menentukan lain.
7. Pasal  9  mengatakan  bahwa  tindakan  tata  tertib  dijatuhkan  bersama-sama dengan sanksi pidana,
8. Pasal  11,  untuk  pengangkatan  pengampu  maka  mengacu  pada  ketentua  yang terdapat dalam BW.
9. Pasal 12 adalah tentang pengambilan uang jaminan oleh pemerintah apabila si terhukum melanggar syarat khusus yang ditentukan oleh Hakim.
10. Pasal  13  menyebutkan  bahwa  hak  melaksanakan  perampasan  tidak  lenyap karena meninggalnya siterhukum, tetapi kalau tindakan tata tertib maka akan lenyap  apabila  siterhukum  meninggal  dunia,  sedangkan  dalam  Pasal  77 KUHP  mengenai  penghapusan  tuntutan  pidana  karena  meninggalnya terdakwa.
11. Pasal  16  menyatakjan  dimungkinkannya  peradilan in  absentia ,  dan  terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.
Undang-Undang  No  7  drt  tahun  1955  sebagai  UUTPE  memperluas subjek  hukum  seperti  yang  diatur  dalam  KUHP  dimana  dalam  UU  TPE  subjek hukum selain orang tetapi juga menyangkut badan hukum, perseroan, perserikatan dan  yayasan  atau  korporasi.  (Edi  Setiadi  dan  Rena  Yulia,  2010).  Sehingga  UU TPE  ini  adalah  merupakan  undang-undang  yang  menerobos  KUHP,  dimana adanya perluasan subjek hukum.
Dalam  melaksanakan  pengusutan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  tindak pidana  ekonomi  terdapat  berbagai  kekhususan,  yaitu  :  (Edi  Setiadi  dan  Rena Yulia, 2010)
1. Dapat  dijatuhkan  pidana  kumulatif  (gabungan  dua  pidana  pokok  yaitu hukuman  badan  dengan  hukuman  denda),  yang  tidak  dianut  dalam  tindak pidana biasa,
2. Dapat  dilakukan  peradilan  in  absensia,  dengan  maksud  untuk  menyelamatkan kerugian negara,
3. Dapat  menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  yang  sudah  meninggal  dunia berupa perampasan barang bukti hasil kejahatan ,
4. Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum,
5. Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum,
6. Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan. Edmund Kitch mengemukakan ada tiga karateristik yaitu :
a. Pelaku  menggunakan  modus  operandi  yang  sulit  dibedakan  dengan  modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya;
b. Tindak  pidana  ini  biasanya  melibatkan  pengusaha-pengusaha  yang  sukses dalam bidanynya; dan
c. Tindak  pidana  ini  memerlukan  penanganan  atau  pengendalian  secara  khusus dari aparatur penegak hukum.
Sedangkan  menurut ensiklopedi  crime  and  justice ,  tindak  pidana  ekonomi dibedakan  dalam  tiga  tipe  yaitu  : property  crimes,  regulatory  crimes dan tax crimes.
Property  crime ini  meliputi  objek  yang  dikuasai  individu  (perorangan) dan  juga  yang  dikuasai  oleh  negara. Regulatory  crimes adalah  setiap  tindakan
yang  merupakan  pelanggaran  terhadap  peraturan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  usaha  di  bidang  perdagangan  atau  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan mengenai  strandarisasi  dalam dunia usaha. Sedangkan tax crime adalah tindakan yang  melanggar  ketentuan  mengenai  pertanggungjawaban  di  bidang  pajak  dan persyaratan  yang  telah  diatur  di  dalam  undang-undang  pajak.  Muladi  (Muladi, 1994)  mengatakan  tipologi  tindak  pidana  ekonomi  bisa  dibedakan  atas  dasar tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya.
White Collar Crimes dan Korporasi
Edwin H. Sutherland sebagai yang pertama mengemukakan istilah white collar  crim e  mengemukakan  bahwa white  collar  crime adalah  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  status  sosial  ekonomi  yang  tinggi  dan terhormat  dan  melakukan  kejahatan  tersebut  dalam  kaitannya  dengan pekerjaannya.  Dengan  kata  lain white  collar  crimes dapat  dikategorikan  sebagai kejahatan orang-orang kelas atas atau orang-orang terhormat.
White  collar  crimes ini  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  kejahatan korporasi.  Korporasi  adalah suatu gabungan orang  yang dalam pergaulan  hukum bertindak  bersama-sama  sebagai  subjek  hukum  tersendiri,  suatu  personifikasi. Korporasi  adalah  banadn  hukum  yang  beranggotakan  tetapi  mempunyai  hak  dan kewajiban  sendiri  terpisah  dari  hak  dan  kewajiban  anggota  masing-masing. (Chidir Ali, , 1987)
Kejahatan  di  bidang  ekonomi  ( economic  crimes )  perlu  ditanggulangi bersama dengan negara-negara lain, bersifat transnasional. Kejahatan ini termasuk kejahatan  canggih  yang  memerlukan  keahlian  khusus  penegak  hukumnya, termasuk law  intelegence (intelijen  hukum).  Kejahatan  canggih  ini  mempunyai ciri: (Andi Hamzah, 2017)
a. Dapat  dilakukan  secara  transnasional,  artinya  melampaui  batas-batas  negara, jadi untuk menanggulanginya perlu mutual assistance act ;
b. Alat  yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, e mail, sms internet dan cyber ;
c. Cara atau metode dan yang dipakai sangat canggih;
d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
e. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
f. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
g. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
h. Disamping  penyidikan  dan  penuntutan  diperlukan  pula  intelegen  hukum  ( law intelegence ) atau melacaknya;
i. Khusus  Indonesia,  kurang  perhatian  dan  kesadaran  betapa  berbahayanya kejahatan  ini,  kita  sibuk  dengan  pemberantasan  korupsi,  terorisme  dan narkoba.
D. Hasil Penelitian
Relevansi  Undang-Undang  Drt  No  7  Tahun  1955  Tentang  Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Undang-Undang  Drt  No  7  Tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  adalah  undang-undang  yang  merupakan
saduran  dari  peraturan  perundangan  di  Nederland  walaupun  memang  beberapa bagian  di  sesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  karena  negara  dalam  keadaan  darurat  memerlukan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang harus segera diberlakukan sehingga Presiden Sukarno pada  saat  itu  mengeluarkan  undang-undang  darurat  untuk  melindungi  para investor  dan  juga  negara  dari  tindak  pidana  ekonomi  yang  dilakukan  oleh perseorangan  atau  oleh  koorporasi  karena  pada  saat  itu  dalam  KUHP  hanya mengatur  tentang  tindak  pidana  ekonomi  konvensional  yang  dilakukan  oleh perseorangan  yang  dengan  jelas  disebutkan  dengan  kata  “  Barang  Siapa”, sedangkan  tindak  pidana  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  korporasi  belum  diatur sehingga  dikeluarkan  UU  Drt  No  7  tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau UU  TPE,  sekaligus Undang-Undang ini juga untuk menarik para investor agar datang ke Indonesia karena hak mereka telah ada perlindungan.
Namanya juga Undang-Undang Darurat  yang berarti undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk berlaku lama dan akan dilakukan penyempurnaan pada beberapa bagian sehingga bisa menjadi suatu undang-undang yang sesuai dengan tujuannya,  tetapi  pada  kenyataannya  banyak  undang-undang  darurat  yang  tidak ditinjaklanjuti  menjadi  undang-undang  tetapi  dibiarkan  begitu  saja  menjadi undang-undang darurat salah satu contohnya adalah Undang-Undang Darurat No 7  tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  dan  Undang-Undang  Darurat
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke  Bijzondere  Strafbepalingen" (Stbl.  1948  Nomor  17)  Dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Darurat  Nomor  8  Tahun  1948  Presiden Republik  Indonesia,  tentang  senjata  api  dan  senjata  tajam,  yang  saat  ini  masih berlaku.
Undang-Undang  Darurat  No  7  tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana Ekonomi,  memang  sudah  banyak  obyek  yang  merupakan  kewenangan  Undang  - Undang ini tapi telah diatur dalam undang-undang lain  yang lebih spesifik tetapi sejujurnya saya katakana bahwa UU Drt No 7 tahun 1955 tersebut masih berlaku karena  secara  nyata  UU  Drt  No  7  tahun  1955  tersebut  masih  di  gunakan  untuk tindak pidana ekonomi yang belum ada pengaturan lain yang lebih khusus seperti tindak  pidana  penggelapan  pupuk  bersubsidi  yang  dilakukan  bukan  oleh  orang yang berwenang menyalurkan pupuk tersebut atau dalam arti lain dilakukan oleh penduduk  civil,  dimana  apabila  kasus  seperti  ini  digunakan  UU  Korupsi  maka tidak  akan  bisa  menjerat  pelaku  karena  tidak  memenuhi  unsur  tindak  pidana korupsi  tetapi  apabila  dijerat  dengan  UU  Drt  No  7  tahun  1955  tentang  Tindak Pidana Ekonomi lebih tepat sehingga pelaku tidak bisa lepas begitu saja , minimal pelaku  dapat  dijatuhkan  denda  dengan  tujuan  agar  kerugian  negara  dapat dikembalikan.
Kalau  kita  telaah  UU  Darurat  No  7  tahun  1955  tentang  Pengusutan, Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  atau  sering  kita  sebut  dengan UU  TPE  bila  kita  baca  sanksi-sanksi  yang  diatur  di  dalamnya  lebih  focus  pada sanksi administrasi  dan  sanksi denda bahkan dari  awal peraturan tersebut bahwa pengaturan  pengelompokan  kejahatan  dan  pelanggaran  berbeda  dengan  yang diatur  dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  karena  dalam  UU
TPE  diatur  bahwa  kejahatan  adalah  kalau  tindak  pidana  ekonomi  tersebut dilakukan  dengan  sengaja  sedangkan  pelanggaran  apabila  tindak  pidana  tersebut di  lakukan  dengan  tidak  sengaja.  Begitu  juga  dengan  sanksi-sanksi  yang diancamkan  lebih  menitik  beratkan  pada  pengembalian  kerugian  negara dibandingkan sanksi penghukuman berupa penjara seperti dalam KUHP.
Pasal  1  UU  TPE  sepertinya  memang  sudah  sulit  untuk  diberlakukan karena  dalam  Pasal  1  tersebut  disebutkan  tindak  pidana  yang  tergolong  dari Tindak  Pidana  Ekonomi  tetapi  hampir  semua  tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  1  UU  TPE  tersebut  sudah  diatur  tersendiri  dalam  UU  yang  lebih  khusus. Seperti  misalnya Rechten  Ordonantie (Ordonansi  Bea)  yang  memuat penyelundupan  yang  juga  dianggap  sebagai  materi  paling  pokok  dari  UU  TPE ternyata telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 5  tahun  1995  yang  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2006.  Dan masih  banyak  materi  lainnya  dalam  Pasal  1  tersebut  yang  sudah  diatur  dalam peraturan khusus lainnya.
Bagaimanapun  UU  TPE  ini  bersifat  khusus  yang  berarti  banyak  sekali ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  yang  berbeda  dari  hukum  pidana  umum  atau yang  sering  kita  sebut  sebagai  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana), bahkan  Pompe  menyebutkan  bahwa  Hukum  Pidana  Ekonomi  ini  ini  mempunyai watak  tersendiri  pada  aturan Strafbaarheid nya  (dapat  dipidana),  yang  semuanya menyimpang  dari  ketentuan  hukum  Pidana  Umumnya,  dari  mulai  pembagian kejahatan  dan  pelanggaran,  sanksi  yang  diterapkan  yaitu  adanya  sanksi administrasi  dan  sanksi  tambahan,  pelakunya  yang  sudah  bisa  menjerat  Badan Hukum  atau  koorporasi.  Sehingga  dari  sini  kita  tidak  bisa  melupakan  sejarah bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  sekarang  berlaku  tentang  Tindak Pidana  Ekonomi  ternyata  diawali  dengan  lahirnya  UU  Darurat  No  7  tahun  1995 tentang  tindak  Pidana  Ekonomi,  sehingga  tindak  pidana  ekonomi  yang berkembang  di  masyarakat  dapat  dijerat  dengan  undang-undang  yang  tepat dengan  tujuan  agar  kerugian  negara  dapat  di  selamatkan  dan  dapat  memajukan perkembangan perekonomian bangsa.
Gebrakan  dari  UU  Darurat  no  7  tahun  1955  tentang  TPE  ini  harus  kita apresiasi  walaupun  dalam  uraian  terdahulu  merupakan  undang-undang  tiruan tetapi  dengan  adanya  undang-undang  ini  dapat  dijadikan  tonggal  awal  untuk membuat  undang-undang  yang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja “ Law as a tool of social enginering” .
Banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengatur sesuatu  hal  tanpa  ada  pencabutan  untuk  peraturan  perundang-undangan sebelumnya menyebabkan menjadi tumpang tindihnya aturan perundangan, begitu juga  dengan  UU  Darurat  no  7  tahun  1955  tentang  TPE,  dalam  peraturan perundangan  yang  baru  yang  mengatur  TPE  secara  lebih  spesifil  atau  khusus tidak  ada  suatu  pasal  atau  kalimat  yang  menyebutkan  bahwa  UU  darurat  No  7 tahun 1955 tentang TPE dicabut  sehingga secara otomatis masih berlaku dengan menggunakan asas “ Lex  Specialis  derogat  Lex  Generalis” ,  dan  samapi  sekarang masih  dipergunakan  untuk  menangani  perkara-perkara  tertentu  masalah  tindak pidana ekonomi yang belum ada pengaturannya secara khusus.
Penegakan UU Drt No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan , Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Pada  prinsipnya  UU  Drt  no  7  tahun  1955  tentang  Pengusutan, Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana  Ekonomi,  adalah  merupakan  undang- undang yang mati suri seperti yang dikatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang  berjudul  “Kejahatan  di  Bidang  Ekonomi  ( Economic  Crime) ”,  hal  ini disebabkan karena materi atau objek yang diatur dalam dalam UU Drt No 7 tahun 1955  tersebut  telah  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan lain yang lebih specialis.
Walaupun UU Drt No 7 tahun 1955 tentang TPE adalah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang sudah mati suri tetapi pada kenyataannya masih  ada kasus  yang diselesaikan dengan menggunakan UU TPE ini  seperti  salah  satunya  adalah  adanya  tindak  pidana  penggelapan  pupuk bersubsidi  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota  TNI  yang  dijual  dengan  harga pupuk non subsidi sehingga negara dirugikan, apabila dijerat dengan UU Korupsi tidak  akan  memenuhi    unsur-unsurnya  sehingga  tersangka  bisa  vrisjprakk  atau onslag  tetapi dengan UU TPE bisa dijerat, dengan sanksi memberikan kewajiban bagi terdakwa untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh negara.
Sebenarnya UU Drt  No 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi walaupun  merupakan  undang-undang  hasil  saduran  dari  peraturan  perundangan yang  berlaku  di  Belanda  seharusnya  menjadi  contoh  bagi  pembuatan  undang- undang  yang  kemudian  terutama  masalah  tindak  pidana  ekonomi  yaitu  untuk menekankan  pengembalian  kerugian  negara  secara  ekonomi  sebagai  akibat  dari tindak  pidana  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  bukan  hanya  penjatuhan pemidanaan  atau  mengenakan  sanksi  pidana  pada  tersangks  tetapi  penggantian kerugiannya  kurang  maksimal  karena  sesuai  dengan  pendapat  dari  Prof.  Romli Atmasasmita  (Romli  Atmasasmita,  2003)dari  hasil  penelitiannya  bahwa  sanksi pidana  penjara  yang  dijatuhkan  pada  para  pelaku  korupsi  dan  para  terdakwa tindak pidana ekonomi lainnya tidak bisa mengembalikan kerugian negara tetapi malah menjadi  beban negara untuk  biaya hidup  selama di  rumah tahanan  negara (RUTAN), sedangkan tujuan  yang utama untuk  mengembalikan kerugian negara atas perbuatan tersebut tidak terealisasi.
Bahkan  dalam  Pasal  4  UU  TPE  yang  berbunyi  “jika  dalam  undang- undang  darurat  ini  disebut  tindak  pidana  ekonomi  pada  umumnya  atau  suatu tindak  pidana  ekonomi  pada  khususnya,  maka  didalamnya  termasuk  pemberian bantuan  pada  atau  untuk  melakukan  tindak  pidana  itu  dan  percobaan  untuk melakukan  tindak  pidana  itu  ,  sekadar  suatu  ketentuan  tidak  menerapkan sebaliknya”  yang  bisa  dipahami  bahwa  poging  pada  percobaan  dapat  dipidana, yang  memuat  arti  lebih  luas  dari  pada  yang  terdapat  dalam  KUHP  dan perundangan lainnya.
Selain dari hukuman pokok dan tambahan  yang  diatur dalam UU TPE juga adanya sanksi yang disebut sebagai tindakan Tata Tertib seperti diatur dalam Pasal  8  UUTPE  bahwa  adanya  pengampuan,  pembayaran  uang  jaminan,  dan mewajibkan  melaksankan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak,  meniadakan  apa  yang dilakukan  tanpa  hak,  dengan  tujuan  untuk  mengembalikan  kerugian  negara.
Tindakan  tata  tertib  ini  dapat  dijatuhkan  bersama-sama  dengan  pidana  hukuman pokok dan hukuman tambahan.
Pasal  13  UUTPE  juga  adanya  hak  yang  diatur  yaitu  tentang pelaksanaan  perampasan  harta  kekayaan  si  terhukum  untuk  mengganti  kerugian negara yang tidak lenyap dengan meninggalnya siterhukum. Yang lebih istimewa adalah  dalam  Pasal  15  UUTPE  yang  menyebutkan  bahwa  apabila  tindak  pidana ekonomi  dilakukan  oleh suatu  badan  hukum,  suatu  perseroan,  suatu  perserikatan orang  yang  lainnya  atau  suatu  yayasan,  maka  tuntutan  pidana  dilakukan  dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan,  perserikatan  orang  atau  yayasan  itu,  baik  terhadap  mereka  yang memberi  perintah  melakukan  tindak  pidana  ekonomi  itu  atau  yang  bertindak sebagai  pemimpin  dalam  perbuatan  atau  kelalaian  itu,  maupun  terhadap  kedua- duanya.  Sedangkan  dalam  perundang-undang  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi yang  lain  lebih  mengutamakan  proses  pemidanaan  dari  pada  mengembalikan kerugian  negara  sehingga  lebih  fokus  pada  manusia  atau  orang  yang  menjadi objek pemidanaan dari pada badan hukum.
Pasal 16 UU TPE mengatur tentang apabila siterhukum telah meninggal dunia  bagaiman  putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Ekonomi  dilaksankan,  dan dalam ayat (5) Putusan Pengadilan TPE harus memuat alasan-alasan dan terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi atau dengan kata lain putusan  Pengadilan  TPE  ini  bersifat  final  dengan  kata  lain  harus  segera dilaksankan  dengan  tujuan  agar  barang  dapat  segera  di  eksekusi  dan  hasilnya dapat masuk kas negara, agar dapat menutupi kerugian negara seperti dalam kasus penyelundupan.
Uraian  uraian  diatas  dapat  menggambarkan  bahwa  UU  darurat  No  7 tahun  1955  tentang  Tindak  Pidana  Ekonomi  yang  merupakan  undang-undang saduran dari undang-undang di Belanda tetapi isinya jauh lebih lengkap dan lebih efektif dibanding undang-undang  yang datang kemudian yang lebih menekankan pada  sanksi  pemidanaan  dari  pada  pengembalian  kerugian  negara  dengan  tujuan agar perekonomian negara menjadi lebih maju.

## E. Kesimpulan
1. Walaupun  Undang-Undang  Darurat  No  7  Tahun  2021  tentang  Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang sering disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi sekarang ini disebut sebagai undang- undang  yang  mati  suri  karena  masalah  yang  menjadi  objek  terpenting  dalam undang-undang  ini  telah  diatur  dalam  undang-undang  lain  yang  lebih  khusus yang  masing-masing  merupakan  undang-undang  administrasi  yang  bersanksi pidana tetapi pada kerrnyataannya UU TPE ini masih relevan untuk di gunakan pada kasus yang terjadi saat ini.
2. UUTPE  ini  mempunyai  banyak  keistimewaan  dibandingkan  dengan  undang- undang lain yang keluarbelakangan yang lebih spesialis  dibandingkan dengan UUTPE  ini.  Hal  ini  disebabkan  karena  UUTPE  ini  adalah  undang-undang administrasi  yang  menyelesaikan  suatu  tindak  pidana  secara  administrasi dengan  tujuan  yang  tepat  yaitu  mengembalikan  kerugian  negara  yang  terjadi karena terjadinya tindak pidana ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sanksi yang
terdapat dalam UUTPE yaitu selain dari sanksi pidana, saksi administratif juga ada  sanksi  tata  tertib  yang  dapat  diterapkan  pada  badan  hukum  yang melakukan  tindak  pidana  ekonomi,  dengan  tujuan  yang  sama  yaitu  untuk mengembalilkan kerugian negara  yang terjadi karena tindak pidana  ekponomi yang dilakukan.

## Daftar Pustaka
Andi  Hamzah.  (1991). Perkembangan  Hukum  Pidana  Khusus  . Jakarta:  Rineka Cipta.
Andi Hamzah. (2017). Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes. Jakarta: Sinar Grafika.
B. Mardjono Reksodiputro. (1989). Hukum Positif mengenai Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Jakarta.
Chidir Ali. (1987). Badan Hukum. Bandung: Alumni.
Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). Hukum Pidana Ekomoni. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muladi.  (1994). Konsep  Indonesia  tentang  tindak  pidana  di  bidang perekonomian,  penataran  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.
Romli  Atmasasmita.  (2003). Pengantar  Hukum  Kejahatan  Bisnis. Jakarta: Kencana.
Sunarjati  Hartono.  (1990). Kemungkinan  Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap Praktik-Praktik  Bisnis  Internasional  dalam  Suantoro,  Aspek  Pidana Dibidang Ekonomi. JAKARTA: Ghalia Indonesia.