## DEMOKRASI EKONOMI
ANTARA

## KEBERANIAN  DAN BAYANGAN KEGAGALAN

## Oleh: Damianus J. Hali

## Abstract
Economic democracy c:rlncept is reatty speciatfor lndonesia. tt is not too many sfafes to apply that terminology in their wnomic activities. Qt ource, that Moh. Hatta's opinion has a reasan:  Nevartheless in tacl today, econamic democracy ( Demoknsi Pancasila ) has to fight in powertuil  of cunent in midtte  gtobalization and pressure intemaiional  ecoiomic  iegim.  lf we have seen basic ol economic democncy concepi,t which is "Religiois gociatism"  that is very crumbly and  not customary. Beause of that, to go by this article I will to ask question and doubtful about ldonesia economic conoept. I think, Hatta's econgmic concept has experlence hard  examination tday and  be shadow by totalfailure
Key wods: economlc democracy,  Indoneela, globatlzatlon, Intematlonal reglm, capltallms,  and soclallsm

## l. t-atar Belakang
Nifai-nilai demokrasi, sepeili  kebebasan individu ( individual  freedom l, persamaan ( equailty ), persaudaraan dan martabat  manueia ( human  diqntty ?nd brotherhoodl, pemerintahan yang dibataEi ( limeted  goverment ), aturan hukum ( the rulq of lawl, dan proses politik yang demokratis ( demacratic plitical process) ', sebetulnya bukan hal baru manakalq kita bemiat membedah  dogtrin  demokrasi.  Aristoteles  yang diakui sebagai  peletak dasar dogtrin demokrasi modem,2 juga  telah menibicirakan  hal yafo sama. Di abad !8 da1 1.9, dogtrin demokrasi dengan segala  macam niraihya-oipakai sebagai formulasi  teori yang  kemudian  diterapkan  dalam sistem kerfa pemerintahin, khususnya di bidang  politik.  Tokoh-tokoh kunci sebagai  irispirator saat itu diantaranya, James  Hanington,  John  Lock, Jean Jacques  Rousseau, Thomas .fgtfgrsgn,_ThomEs Paine, Jeremy Benthman, James Mill, John stuart  Mill, dan Alexis  de Tocquelle .
t Jsck C. Plano, Roy O1t9n,  Thlc  Intcrnationat  Relations Dicthnary,Third Edition, Santa ^ Barbara California Odord, England,  1982,  hlm. 6l 2 Jack C. Plano, Roy OIon, loc cit. 'Jack C. Plano, Roy Olton, op. cit., hlm.  62
BINA EKONOMI / Agastus 2MI
Sistem  demokrasi di bidang  politik  (dulu sampai  hari  ini) dinilai  sangat ideaf, bahkan Francis Fukuyama  dalam bukunya  yang beriudul: Ihe End of Htstw and The l-ast Men  (1992)  menyebutnya sebagai  ideologi  terakhir dari segala macam ideologi4. Optimisme itu rasanya cukup beralasan karena demokrasi mendorong partisipasi: dan keterlibatan  masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintrahan  seperti  Juga merupakan  kecenderungan  umum manusia  modem.  Manusia modern tidak ingin  hanya dijadikan  sebagai kellnci parcobaan  dari  setiap kebijakan,  seperti  terjadi dalam pemerintrahan  teokrasi dan otoritarianisme, tetapi ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan  masyarakat dinilai sangat  penting  mengingat  posisinya sebagai  mesin penggerak jalannya  proses pemerintahan dunia modern dalam sebuah negara.
Ole-h karena keberhasilan itu, demokrasi kemudian dl abad 20 diadopsi dan dipakai  dalam  aktivltas perokonomian sehingga muncul istllah "demokrasi ekonomii'. Di banyak negara, terutama negara-negara  sedang berkembang, sepefti  Amerika Latin, Afrika, Argentina,  Uruguay, Brazil,  Turki, Siprus, Mozambik, Zambia, Turki,  negara-negara  Asia  Tenggara  dan Timur iarang menggunakan istilah itu sehingga  kurang dikenal.  Namun semangat untuk melibitkan  masyarakat banyak Oitam aktivitas  perekonomian cukup besar  dan hampir merata di semua negara  tersebut,  terutama  setelah Perang  Dunia ll (PD ll ) berakhirs. Jika di banyak  negara  berkembang  istilah  demokrasl  ekonomi kurang dikenal, di Indonesia  justru sangat dikenal, sehingga  bisa  dikatakan  sangat khas  Indonesia;  Kekhasan itu bisa dilihat dad penqgunaan  istilah "Ekonomi Pancasila"  atiau ekonomiyang berdasarkan  Pancasilao, oleh Mohammad  Hatta. Penggunaan  istilah yang khas itu menarik  untuk dikaii  lebih lanjut  karena  dalam implementasi  sarnpai  hari ini di Indonesia  justru  menimbulkan kebingungan. Tambahan pula bahwa  nampaknya ada kesenlangan  yang cukup signlflkan antara apa yang dirumuskan dengan kenyatiaan yang teriadi dalam masyarakat.  Secara sepintas masyarakat Indonesia sepertinya cenderung ke liberaFkapitalis yang  berwatak semu dan  praktik perekonomiannya  cenderung kapitalis,  bahkan sangat kapitalis 'Z. Kenyataan semacam itu tentu sangnt membingungkan,terutamaMoh.Hatta(jikamasihhidup)8.
Tullsan  inl mencoba menelaah demokrasi ekonoml ala Indonesla  yang berada  diantara  derasnya arus globalisasi dan kungkungan regim ekonomi Intemaslonal. Di tengah  mengemukanya  tuntutan demokrasi  ekonomi, yang a Francis Fukuyama mengatakan,  The End of Hisnry and The Last Men, dalam buku itu dikatakani  Democracy  the end point of nankind's ideologcal evolution, Democracy  the final fonn of hurnan governtrpnt, Democncy the end of history, New Yo,rk,  Free Prress, 1992
5 Robert A. Dahl, A Preface to Economic Democracyt The  Rogcnts of thc univcrsity California, 1985, hlm. 67 -74 6 Sri-Edi Swasono, Orientasi  Ekonomi Pancasila,dalam  buku, Wawasan Ekonani  Pancasila, Univcrsitas Indonesia  ( UI - hcss ), 1988, hlm. I 7 Rewisond Baswir, Dilema  Kapitalisme  Pe*bncoon,Institute  of Development and Economic analysis, 1999, hlm.  4-5 E Sri-Pdi Swasono,  op. cit,. hlm,2-21
lso I
saat Inl eedang trend melaiui  pembedayaan  usaha kecil dan menengah, Indonesia terpdksa  haruq menahan diri, mengingat kendalaukendala domeetik yang belum teratadi. Selanjutnya  untUk rnengkonstruksl  pemahaman,  saya
, beraniberbicaramengonaldemokrasldlbldangekonomlsementarademokrael '/ di bidang  politik eaia maEih penuh  persoalan ? Apakah orientasi  demokrasi ekonoml- Pancaslli yang didasarl nilal rellglus cukup  efektif dalam implementasinya ? Mengapa teriadi kontradiksi antiara gagasan (demokrasi ekonomi Pancasila) dongen prakllk perekonomian yang teriadi dl tengah
Kcgagalan
ll. Demokrad Ekonoml dan Globaltgasl
Sepertl  telah dieinggung di atas  bahwa  situasi eetelah PD ll Eeakan- akan memaksa, kususnya nggara-negara  sedang  berkembang untuk mulal memikirkan perekonomlan  negaranya. Hal itu disebabkan karena di masa penfaJahan, 'aktivltias  perekonomlan praktls  hanya dlkendallkan segellntlr orang, yaknl penfaJah dan para kakl-trangan  pEnJafah . Kondlsi itu geakan-akan sebagai  legitimasi bagi masyarakat untuk  berjuang mengelar ketertinggalan dengan lkut berpartlslpasi aktll dalam aktivltas perekonomlan. ,Nilal-nllal demokrasi  yang awalnya  ditrapkan di bidang potitik  Barat,  seperti dijelaskan diataE kemudian dlpakai dalam  'aktivitras  perkonomian. Langkah pertama ' adafah  mencoba pemerlntrahan slpil ( clvtl govemment ), seperti Negara' ' Negara difmedka La{n,  Alrlka, Negara-Neglra  Asia  Tenggdlb,  khususnya lndonesia' dan maslh  banyak negan hlnnya.  Hal ltu dllakukan karEna pemerlntrahan yang dlpimpin militer dinilai hanya akan membangkitkan kenangan bkan penfalah yang  syarat dengan kekemsan dan penindasan.
Namun  aktivitas  perekonomian yang mendapat spirit dari nilai demokrasibelum eempat direalisasi, negara-negara  itu terlanjurteriebak dalam penikaian perebutian  kekuasaan. Energi untuk membangun  perekonomian setelah situasi  kacau akibat PD ll lustru  dihabiskan  untuk  mempertahankan kedudukan darl  setlap  uEaha kudeta dari berbagal kelompok  dalam nqgara, baik militer  maupun sipil.  Hal  itu menjadi pemandangan sehari:hqri dl negara; Rogara, seportl Argenflna, arltare tahun 1946 - 1974,  dlmana Juan  Dominggo Peron yang terplllh menJadl  preslden tahun 1946 ( lewat kudeta mlliter ) sqlalu dlancam  kudeta ( mlllter ) sampal akhlr masa jabatannya 10. Selain itu Brazll, antiara  trahun 1950 - 1976 dimana pergantian,presidennya  selalu  diwamai
e8snrol Hatingon,  l?rfrd Wttu of pcnicratization,dirampaitan  jugadalamkulia: Hconomi Folitik Pcmbangunsn dari Bob S. Iladiwinata,  Ph.D
l0 iinttorat Pelayanan Pcnerangan L;uar Negeri,  Departemen  Penerangan R!, Bangsa Dut t'Iegara-Negara di Dtnia,Jakart4 1997, hln. 18- 2l
BINA EKONOMI / Agustus 2001
kudeta  berdarah t', Uruguay,  antara  tahun 1950 - 1984 memberantras teroris Tupamaros t2, Afrika tengitr, antrara trahun 1960 - 1982 dimana Presiden David  Dacko  selalu  diancam  kudeta,l3  dan  Indonesia  antara tahun 1945 - 1965 menghabiskan energi  untuk  menumpas pemberontakan kelompok, seperti Dl, Tll, RMS, PKI 14. Singkatnya, situasi  semacam itu menjadi  sangat  tidak kondusif untuk  membangun  perekonomian.
Keinginan awal negara berkembang untuk melibatkan masyarakat dalam aktivitas perekonomian kini pupus sudah.  Aktlvitas perekonomian kembalijgtuh ke tangan segelintir orang, yakni elit-elit lokal dan 'konco-koncoo pemerintah yang lerkuasa atau dalam  istilah Baran ( 1973 ) "lumpenbourgeoisid,ls dan perusahaan-perusahaan asing serta D6gir8 melalui praktik inevisiensi dalam birokrasi ( bahasa santun dari Korupsi, Kolusi dan Nepofisme di Indonesia ). Orang-orang atau lembaga seped itulah yang mempunyai modal dan menguasai  faktor-faktor produksi sehingga bisa membeli kebebasan  masyarakat  dan terutama kebijakan  pemerintah'o.  Namun, sekalipun kebebasan  masyarakat di negara-n6gara  berkembang bisa dlbeli, tidak  berarti keinginan dalam hati kecil mereka  untuk  berpartisipasi dalam aktivitas  perekonomian  bisa  dibeli juga.  Mereka  pasti  menunggu kesempatan yang tepat untuk  mengekpresikan  keinginan  itu.
Apa  yang teriaOi sesudahnya ? Negara-negara sedang berkembang belum sempat  menata perekonomian sesuai dengan semangat dalam budaya negaranya, datanglah yang namanya globalisasi dengan segala macam tuntutiannya.  Negara-negara  berkembang tidak sempat berbenah dlri dari keterpurukan, tiba-tiba datlng badai globalisasi dan menghantam apa pun yang ada di depannya.  Kondisi itu menjadi  semakin sulit manakala nagara sedang berkembang  belum  siap  untuk bersaing  dalam  dunia global. Mereka dihadqpkan pada situasi  yang sangat dilematis,  antiara belum tuntasnya pembenahan diri ( Integrasl naslonalyang belum tuntas  ) aklbatpeftlkaian yahg berkepanjangan dengan datang badai globalisasi yang intinya tidak mengenal istilah,  belum siap.  Bagi negara yang memahami dinamika ltu pasti mulai mencari peluang, seperti, Jepang, Korea Selatan dan  Talwan.  Namun bagi negara yang belum siap  pasti  mengalami sidrom dan  mengisolasi diri, seperti Kuba dan India.
Kenyataan  yang lebih menyakitkan dari kondisi di atas adalah negara berpura-pura siap, seperti Indonesia. Para pengusaha berlomba-lomba tl Diretlorat Pelayanan  Penerangan Luar  Negeri, Departemen  Pencrangan RI, op. cit, bln" 47 - 49 12 Dircktorat Pelayanan  Penemngan Luar  Negeri, Departemen  Penerangan RI, op. cit, hlrr1 332
-334
ll Ditpktorat Pelayanan  Penerangan Luar  Negeri,  Departenen Penerangan RI, op. cit., hlm. 5 - 7 in pir"tno* Pelayanan  Penerangan Luar  Negeri, Deparrcmcn  Penerangan RI, op. cit, hlnr. 113 - 116 ts piviA Harrison, Tlu Sociology of Modernization and Development,  University of Sussex, lnndon and New Yort, hlm. 7l -73 dan dan  bahan kuliah  dari: Sanerya H, Ph.D
16 Revrisond  Baswir,  Ioc. cit
BINA EKONOMI  lAgustns 2(NI

## l',
mencari  kedekatan dengan pemerintrah yang berkuasa guna mendapatkan perlindungan dan pemerintrah yang berkuasa  berusaha  mencari  kedekatan dengan negara super power guna mendapatkan  sandaran  pada saat ditepa badai  globalisasi. Konsekuensi  lanjutannya bisa ditebak,  Indonesia  torburu- buru membuat kesepakatran ( agreement ) pinjaman utrang luar  negeri dengan negara  lain tanpa mempertimbangkan kemampuan  untuk mengembalikannya. Al,hasll, maaf, jika tidak mampu  mongembalikan tepat  waktu,  maka jangan berbicara  mengenal harga diri bangsa  karena kebijakan-kebilakan  ekonomi- politik dalam  negeri akan didikto  negara dan lembaga pendonor. Selain itu pengusaha  Indonesi tidak ada yang mandiri - otonom - independen dan mampu bersaing sgcara global di pasar  lntemasional  karena mereka memang kurang terbiasa  untuk itu. Dilolangan tnasyarakat,  umumnya  bingung  melihat kecenderungan ekonorni  Indonesia, mau dikatakan  ekonomi  kapitalis,  tapi malu.malu dtau ekonomi  Pancasila, tapi trakut karena sudah  terlaiu  jauh dari semangat  itu ? Mau bersaing  dalam  ekonomi  pasar  global,  tapi tidak mampu atrau mau ekonomi domestik, tapi sudah  terlanjur porak-poranda tatanan ekonominya
Diiengah ketidaksiapan atiau pura-pura  siapnya negara berkembang, seperti Indonesia, bagi negara-negara  satelit fustru menjadi  peluang emas untuk terus memperluas  jaringan  investasi kapitalnya 17. Dalam konteks ini nagara-negara berkembang sepeninya  "ditakdirkan'  untuk selalu berada pada posisi yang subordinat. Pada  masa  penj,qiahan  mereka  ditekan  secara fisik, kini pada masa post-kolonialisme  mereka  ditekan  secara  psikologis atau kalau boleh diistilahkan 'kolonialisme psikologiso melalui kapitalisme dagang ( merchcent apltalism ) 'o. Hal  ini nampaknya sangat manusiaWi karena selalu menge$fkan jargon-jargon,  membantu  negara-negara  sedang  berkembang tetapi sebetulnya sama.Sama tidak manusiawinya dengan Jaman penJajahan,
Atau kalau boleh dianalogikan dengan ungkaian laii, 'Losialiime'ioaun bentuk yang  lebih manusiawi dari kapitalismeole. Negara berkembang  seakan- akan dikondosikan  untuk  menerima  kata-kata  yang sangat  tidak  populer dan menyalitkan ini, .flka negara  berkembang ingin tetap  eksis  maka mulailah belaiar dan membiasakan diri untuk menikmati apa yang bisa diperoleh  sesuai kemampuan'l.
l? pada  saat awat, di samaping  karena terjadi  penumpukan modal di negara satelit, mereka  pasti rrembututrkan  tempat baru ( negara ) untuk nrcnginvestasi  kapitalnya dan yang dicari pasti nogara  berkembang.  Negara  berkembang dipilih sebagai tempat investasi karena tenaga kcrjanya murah  dan  bshan baku pun murah.  Bahan  baku dan tenaga kcrja yang murah ini ' tcntu sfngat  menguntrngkan  negara satclit sehingga  yang k€mbali  kenegara  berkembang Saqgat scdikit. Maka dari ritu torjadilah  lalulintas pe,rrdagangan, Iug nampak saling membutuhkan. Tetapi sebetulnya pqrdagangan.ih  tidak  seimbang, negara maju untung dan .ncgare borkembang dirugikur,'tuliah, Teort dm Isu Pembangwan,  khusus mengenai Teori .'Dependencia ata Undcrdcvelopnrcnt,  dari: Sanerya H, Ph.D
:: Dadid  Harrison,  loc. Cit, dan bahan }lrrlfrfiTeori dan Isu Pembangman dari:  Sanerya H Ph.D te Frans  Magnis - Su$eno,  Berfitsafat dari konulrs, pt. Ctamraia Pustaka Utania Jakarta, 1992, hlnt" 70 - E0
BINA EKONOMI I Agustus  2001
lll. Ralnas Emplrlk Demokrasl Ekonoml Dl lndonesla
Indonesia  merupakan negara berkembang pertama yang secara lantang memperkenatkan  istilah demokrasi  ekonomi seJak tahun  1945 lewat Moh.  Hatta. Moh. Hatta melihat kenyataan saat itu, dlmana a-$Mtas perkonomian  Indonesia praktis  hanya dig-erakan oleh  segelintir  orang t y"og dekat  dengan  pusat  kekuasaan atau  orang yang  sudah terlanjur  kaya karena diberi  fasilitas pada masa penjajahan. Hal itu dinilai tidak ldeal karena mengabaikan partisipasi sekelompok besar masyarakat Indoneeia. Oieh karena itr,r Hatta mengatakan, demokrasi sebaiknya tidak hanya diterapkan di bidang  politik,  tetapi juga di bidang ekonomi supaya semua masyarakat Indonesia  bisa  berpartisipasi  di dalamnya''.
A. Orlentasl llemokrasl Ekonoml  Pancaslla
' Usaha rasional dan ekspresif yang ditunjukkan Hatta tentu patut dihargai.  Beliau  melihat secara  cermat apa yang dialami dan dirasakan masyarakat pada masa awal kemerdekaan. Usaha Hatta kemudian mernbuahkan'hasil dengan  dimasukannya spirit demokrasi  ekonomi  dalam tata hukum  naslonal, ( secara  spesifik  diistilahkan  dengan  "Ekonomi  Pancasila" ) yakni dalam Undang-Undang  Dasar  1945, khususnya pasal 23,27 ayat  ( 2 ), 33, dan 34 u. Dalam pasal-pasal itu dirumuskan orientasi demokrasi ekonomi yang dimaksudkan Hatta. Menarik bahwa  demokrasi  ekonomi yang dimaksudkan Hatta adalah ekonomi  eosialis ala Indonesia. Dan ekongmi sosialis Indonesia  dilandasi paham sosialieme  religius.
Moh. Hatta  berpandangan  bahwa orang Indonesia  sebetulnya  tidak sullt memahaml istilah  sosiallsme religius karena hampir  ssmua orang Indonesia beragama. Nilai-nilai sosialisme religius sudah sangat akrab dengan ' keseharlan orang Indonesla.  Namun untuk  mendapatkan  pemahaman yang lebih rasional perlu ditelusuri lebih Jauh. Menurut  Moh. Hatta -, sosialisme Indonesia munculdaritiga  faktor: 1). 'Paksaan agamao, artinya  etika  agamalah yang menghendaki orang  lndonesia  untuk hidup tolong-menolong, ada rasa peraudaraan antar sesama, rasa keadilan, saling menghargai, dan sebagainya. NllaFnilai ltu diperluangkan dalam  rangka mewujudkan keinginan untuk menciptrakan "kerajaan Allah bayangan" di dunia ini. Nilai-nilai itu disokong  agama-agama di Indonesia sehingga  sosialisme yang  tadinya asing kini mendapat  legltimasi untuk masuk  mempengaruhi  tatanan  berpikir dan berprilaku orang Indonesia. 2). Sosialisme Indonesia adalah  ekspresi jiwa berontak bangsa Indonesia yang sebelumnya dilaiah bangsa lain. Mereka
I frans  Magnis - Sugcno,  Ifimsa Dan MomhYf. Gramcdia, Jaksrt& 1995, hkn" 43-58 tt Frans Magnis: Suseno,  loc.cit " Sri-Edi Swasono. loc.cit a Mohanrmad Hafta, Persoalan Elonomi Sosialis Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1963, hlri. 1- 19

## Irn
mendapatkan perlakuan yang sangat tidak  adil dad penjaiah,  Sehingga begitu datang' sosialisme,  mereka tidak peduli lagi dari mana datangnya paham sosialis itu, Yang terpenting ada nafas baru yang dihembuskan di tengah banyangan situasi  tertekan dan teftindas sebelumnya. Dengan demikian paham  sosialisme  yang bercorak  humanis ltu dengan mudah  diterima orang lndonesia. dan mendapat tempat istimewa dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang  berbunyi: *bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala  bangsa dan oleh sebab  itu, maka Wnjaiahan di atas dunia harus dihapuskan karana tidak sesuasi dengan  prtftemanusiaan  dan prikeadllan.  Dan pe$uangan  kemerdekaan  lndonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dangan salamat  senfausa mengantar  masyarakat lndonesia  ke depan pintu  gerbang kemeQel<aan Negara lndonesia, yang  merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmuf. 3). Sosialisme adalah tuntutran Jiwa dan getaran hatl nurani  terdalam  yang  sefak awal  telah ditopang  nllai  agama. Maka  pada saat para pemimpln sibuk  mencari dasar sosialisme dalam rnasyarakat lndonesia,  Hatta dongan  cepat menemukannya: la mengatral(an dasar-dasar sosialisme  terdapat di desa-desa kecil, yang  corak kolektifismenya masih sangat kuat dan cukup  mengakar.  Sehingga  pada saat Indonesia  "ditawari" marxisme yang bercorak  materialisme ala Lenln dan Stalin ( PKI )i ditolak orang Indonesia  karena tidak  sesuai  dengan  semangat  dan fiwa lndoneeia. , Dari ketiga poin di atas dapat  disimpulkan bahwa  ekonomi  sosialis Indonesia berorientrasi pada nllai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikonkretkan fewat etika dan aJaran moral  agama.  Dengan demikian kalau diurutkan, kemanusiaan yang adil dan beradah  tidak mengenal pemerasan dan ekspfoitasi, percatuan kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi, keral<yatan  mengutramakan ekonomi rakyat banyak, keadllan sosiaf ada perlakuan yang sama untuk  sgmua, kemakmuran masyarakat yang utama, dan bukan kemakmuran segelintir orang. Initah Demokrasl - Ekonoml Palgstla  yang mendapat tempat sejaiar -dengan
Ekonomi  Sosialis lndonesia6

## B. Kendala  Demokraal  Ekonoml  Pancaslla
Orientasi  Demokrasi Ekonomi F,ancasila , yang dilelaskan dl atas nampaknya  dalam  implementasi  mengalami  kendala kultural dan psikologls yang sangat berat. Ueaha rasional dan obyeRif  dari tokoh  seporti  Moh. Hatta, ProI, Mubyarto,  Robert A. Dahl, Sri Edl Swasono, Wlopo, WiO;oio  Nitisastro,
Prof. Dr. Frans  Magnis suseno, dan maslh banyak tokoh lain untuk memagukan  paradigma demokrasi dalam sistem perekonomian sampai hari ini P"!rT menampakan hasil  yang memueskan. Keadaan yang teriadi justru keballkan, yaknl mempraktlkan  demokrasl  llberal-kapltalistik. Untuk  memahami kondisl ltu, berikut inlsaya mencoba mengidentlfikasi tiga kendala  utama, yakni: Pertama,  belum  terpenuhinya standar minimal
' sri-Edi Swasono, loc.cit 6 Sti-Edi Swasono, op.cit, hlm.  4 - 5
BINA EKONOMI / Agustus  2001
penerapan  demokrasi.  Standar  minimal yang dimaksud adalah, 1). Masih rendahnya tingkat pendidikan ( low dducation f. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat  apresiasi masyarakat terhadap paradigma demokrasi, termasuk demokrasi dalam konteks ekonomi. Demokrasiyang  dipahami hanya sebatras nilai-nilaitradisional keagamaan yang bersifat m6caircd atau sesuatu yang given Jika ada sikap solidaritas, toleransi, penghargaan terhadap orang lain, itu bukan  karena  kehendak orang lndonesia  untuk  melakukan semua itu tetapi karena melaksanakan kewajiban keagamaan. Padahal nilai-nilai dernokrasi tidak diterapkan  dengan  cara demikian,  tetapi  disadari pentingnya lalu diperjuangkan. Untuk  mernperjuangkan  nilai-nilai'demokrasi'tentu -saja dibutuhkan 'pemahaman" berkaitan dengan hidup bersama dan bagaimana relasi dengan orang lain dapat dibangun. Maka dalam hal ini implementasi demokrasi  ekonomi ala Indonesia bisa  sangat tidak efektif  dan tak terpahami karena ada tangan  ajaib / tersembunyi ( invisible hand I yang terlibat di dalamnya. 2). Masih rendahnya tingkat kesejahteraan  masyaral<at ( low weafth ). Jika tingkat kesejahteraan  masyarakat  rendah  maka  populasi  orang miskin dengan  sendirinya meningkat. Jika mereka  miskin  maka  seluruh waktunya dihabiskan untuk  mencari makan dan tidak akan  peduli dengan orang lain, apalagi  berkaitan  dengan  urusan  ekonomi  negara. Selain  itu kemiskinan juga akan memicu meningkatnya kaiahatan dan kriminafitas. Setiap pergantian pemimpin,  baik naslonal  maupun lokal bisa dimanfaatkan  untuk menciptrakan keonaran-keonaran.  Dengan demikian  nilai penghargaan terhadap  orang laln jelas hilang dan praktis tidak mendapat tempai.  Agama  memang melirang semua itu tetapi tuntutan kehidupan pada akhimya bisa saia menggeser  posisi sQOrTrs: 3). Jumlah kelas menegah ( middlo  ctass ) sedikit.  Padahal kelas menengah  bisa menjadi  agen perubahan ( agent exchange ) dalam n€gara. Mereka pada hakekatnya sangat  moderat karena sebagai perantara antiara rakyat jelata dan kelompok elit. Mereka pada umumnya menjadi good supprter  for demrcracy. Me:-qka juga mempunyai kepedulian p6litlf lang tinggi ( high politicalattentionl" .
bidang  politik; tetapi karena Indonesia  memakdi istilah demokrasi datam aktivitas  perekonomian  maka strandar itu pun  tidak bisa  disepelekan, bahkan harus  menjadi  perhatian  utama. Sehingga pada akhimya  akan  dinilai, apakah demokrasinya  yang salah atau sistem ekonominya,  atau bahkan keberanian menerapkan  demokrasi di bidang ekonominya yang harus dipertanyakan. Kedua, beban psikologis  berkaitan  dengan ekonomi yang merupakan 'onderdil" dari bergeraknya mesin raksasa kapitrasimez8. Sernua orang Indonesia  mengetahui ( entah terbukti atau tidak ) bahwa  kapitalisme sudah
6 Dicrich Rueschemeycr, Evclync  Stcphcns and Jphn  Stcphcns, Cqitatist Developnunt  and Demoqacy.  Cambridge,  Polity  Prcss, 1992, bab tr dan bahan kuliatr Bot S. Hadiwinat4 Ph.D dan juga sccara khusus  dibahas  Sey.mour Martin Lipsel Political  Man, i'Dietrich Rueschemeyer, loc. cit a Jack C. Plano, Roy Olton, op. cit, hlm 40 - 4l
BINA EKONOMI  lAgustus 2001
.?
lse I
terlanjur dlcurlgai bahkan dinllai tahat karcna  eskploitatlf dan hegemonietk Meka pada  saat paradlgma demokrasi  dipakai  dalam  aktivitas perekonomian, saat itu iuga demokrasi dlcurigal  sebagai wujud dari kapitalisme. Konsekuensinya jelas bahwa lndonesia lidak akan sungguh-sungguh  atau setengah hati menerapkan  demokrasl,  terutama dl bldang  ekonomi. Dalam konteks ini bisa dlkatakan bahwa Indonesla terlalu berani menggunakan paradigma  demokrasi  dalam  aktivitae ekonomi.  Selain  itu ada bahaya  bahwa penllaian negatlf terhadap  demokrasl di bidang  ekonoml  akan  berlmbas  pada rendahnya apreeiasl masyarakat  terhaCap demokrasi di bldang politik. Kctlga, ( mirip dengan yang ke dua  diatras  ) saya ambildari Prakatra Keynes. la Fmah menulis di sampul bukunya, "....;, lde-lde yang dikemulakan di stni dengan segala katekunan Nalah sederhana dan gpmblang.  Letak kesulcann  bukan pada ida:ide baru; tetapi pa@- kebbasan ditt dad ide-ide yang telah merambat ke dalem lubuk plklran klta lan merelca, yang mengalaml  pendldlkan  dan perkembangan sepertl  ldta, ....o. Rpa yang Iifatalian Keynes inl sebetufnya bukan hal baru karena manusia selalu  belajar  dari flngkungnn  seJarahnya. Jika seseorang tinggal  dan bergaul dengan  penjahat di masa lalunya rnaka peluang  untuk  mejadi  penjahat  besar dan sebaliknya,  Jlka seseorang tlnggal,dl lingkungan yang bqik balk maka orang itu berpeluang besar  untuk medadi orang balk. Maka Jika kita membadingkan  dengnn  :orlentasl.dan teorl Demokrasi Ekonomi Pancaslla di Indoneeia, ada eatu  kenyataan yang ildak bisa  dieepelekan, yakni  pongalaman Bangsa Indonesia dl waktu  lampau. KIta semua  menyadarl  bahwa  Bangsa Indonesia jauh lebih  lama hidup dl bawah penjafahan darlpada  hldup dl alam kemerdekaen. Jwa Bangsa Indonesia lebih fama dipelihara  ponja,ah daripada dipelihara sendlri.  Dengan  demikian eisa-sisa prilaku kolonialisme dan feodallsme masih sangat kuat melekat pada orang Indonesla. Slsa-slsa  prilaku Itu dapat menfadlsalah  saty kendgla yang menghambat lmplemerttaeiorlentasi Ekonomi Pancasila dl Indonesia*. Atau lebih parah lagl, konsep orientrasi Ekonomi  Pancasilanya sendlri  masih di bawah  bayang-bayang  dan pengaruh kolonial:  Sehlngga letak penoafannya fukan pada orlentasl atau teorinya, tetapi pengalaman  yang  dibayang-bayangi  kolonialisme.
Jika kitra berbicara  mengenai:orlentasi  sebetulnya jelas mengacu  pada Pembukaan UUD 1945 dan pasat-paealnya, bahkan diioping nllai ying pbting tinggi, yakni agama. Dan jll€ klta mempercodkan  teori, nampaknya teorl Hatta . tidak salah karena yang namanya teori pasti netral  et, kecuali  berpihak  pada jemanya s. Dia hariya iht untuk membddah  realitas dan tdak Ueitnaf baOa
D sri-rdi Swasono, op.cit, hkrt"  7 -12 I Sri-fai Swasono, op.At, hl- Z " Sri-Edi Swasono, op.cit, hln 4 -5 12 Teori bcrpihak  paCr ianannva  dahm rrti phrah Eori dibangun bcrdagutan  fatra dan kebutuhan *rl y*g tcrjadi di jamannya.  Jika scbuah tocri ingin dipakai don diterapkan pada jarnan yang lain jauh scsudahnya  maka unfik memahami toori  itu harus pcrtama-tama me"rever pada situasi cejara!  yang  rrclata$elakangi munculnya t€ori itu. Kemudian bam melihat

## BINA EKONOMI / Agrutus  2001
kepentlngan  slapapun. la momang  harus netral karena  dlbaqgun atas dasar rasionalitas  dan obyektlfltas.  Ketiga kendala di atas  nampatnya  tldak mudah dicarikan lalan keluamya, apalagi  setelah  Indonesia  dlterpa krisis ekonomi yang  berkepanjangan.
tV. Kelmpulan
Saya mengawall  keslmpulan Inl dengan sebuah pgra6la pemiklran dari dua orang tokoh, yaknl:  Kenichl Ohrnae dan John Naisbitt.  Di satu pihak Kenichi Ohmae mengatakan bahwa abad 21 ditandai oleh semakin  tidak berartinya  batas-batal  negara. Peranan negara bangsa (natton-stafe) di abad ini akan cenderung  merosot.  Kekuasaan dan pengaruh  pemimpin negnra bangm akan dlgantikan  oleh pemimpin  perusahaan  multlnaslonal.  Selain ltu identifikasi prcduk  berdasarkan  negara akan qglit dilakukan karena eemua produk terbebar melintasi  negara hana pun 33. Namun dl lain pihak John Nabbin mengatrakan, keseragaman model akibat globalisasi akan mendorong menguahya kecenderungan-kecenderungan untuk tampil  beda. Selain itu, derasnya  arus globalieasi akan memicu munculnya pusat-pusat budaya baru sebagai trandingannya, sekaliglrp sebagai reaksi terhadap kecenderungan globalisasi yang berlebihan .* Dengan  demikian,  semakin doqs arus keseragamair  mendobrak  batras-batas negara maka  sekuat itu pula arus ballknya,  yakn!  penegasan ldenttas dan  keberb€daan.
Pendapat kedua tokoh di atas sangat tepat untuk menarik benang , merah dari tulisan ini. Judul tulisan ini, "Demokrasi  Ekonomi", Antrara Keberanian dan Bayangan  Kegagalan".  Penerapan  demokrasi, dl latu plhak ( khas Indonesfa ) akan dinllai sebagai tindakan yang 'kelewaf berani dan sangat  mengkhawatlrkan  mengingat strandar minimal  penerapan demokrasi tidak  dlpenuhi. Jika standar mlnlmalnya tldak tepenuhl  tapl tetap menerapkan konsep demokrasl ekonomi maka akan terJadl  pemaksaan atau dengan ungkapan  lain, akan teriadi "kediktatoran  ekonomi".  Selain  itu istilah  demokrasi yang umum dipakai di bidang politik, dl Indonesia dipakai di bidang ekonomi dengan  penegasan  khususnya akan mengahadapi  kesulitan tersendiri. Kalau kita membadlngkan antara demokrasi di bidang  politik dengan  demokns-i di bidang ekonomi, demokrasl di bidang polltik sangat kompromistik dan fonggar penerapannya.  Sedangkan  demokrasi di bidang ekonomi tldak blsa dinegOslaslkan.  Mlsalnya, berblcara mengenai keadilan dan perneratraan  di bldang  polldk mungkin hanya eebatrae wacana, tetapi dl bidang ekonomi tidak bisa hanya  sebatras wacana, harus real dan segen direalisasikan ( karena langsung terkait  dengan kehidupan  manusia ). Dalam hal ini akhimya bisa dipahami,  mengapa  n€gara  lain tidak berani  menggunakan  istilah demo-krasi
rclcvansinya  dcngan rituasi  yang tcrjadi had ini, sahingga rcori itu bordaya elrprerif rcsuai kcbunrhan jaman; ttn"rri*na Baswir, op. cit, 8l - 82
" ilhr Ntaisfit, aort pirLi* lVilliam Morrow and Company, Inc, New York , AS, copynght 1994, hlm. 227 -269

## lrt
ekonoml dalam pembangunqn pergkonomhn di nogara  mereka. Mereka menilai tuntutan demokraei  ekonomi  terlafu berat. Prof.  Hesse asal Jerman mengungkapkan hal sorupa dalam kuliah umum dl program m?gisler. FISIP Unpir beberapa  waHu  yang lalu; Bellau rnenilai  bahwa pemerintah  Jerman tidik berani m'enggunakan konsep demokraSi ekonomi ( eanomic  democrcyl karEna takut gagil dan terfebak dalam bayangan lama, materiallsme komunls - Lenin dan  Stalin.
Ot leln pfhafG  demokraBi ekonoml akan dlcurlgai karena seiarahnya yang tidak bisa  diplsahkan  dari kapitalisre, bahkan menfadlsatu pa.kgt dengan i.Upitatisrne gbbai,  yang  hegmonis$k dal genderung memqksa,  . Kecurigaan itu tentu cukup  beralasan  karena kapitralisme hanya  bisa falan kalau Jiwanya, ekonomimasih hidup.
Beftaitan dengan keberanian dan kekhawatran akan bayangan kegagafan seperti dlmakeudkan di atae, orang Indoneeia pada  akhimya hFrue mengakui bahwa  Demokrasi Ekonomi  Pancasila sebetulnya merupakan tangfapan spontran  BangBa  IndOneela atau  Mqh. Hattra ,sebagal pribadi tehadap situasi  setelah  PD ll dan situasl  global  yang tedadi sampai hari ini. Artlnya, ekepresi  sponEnitas itu muncd bnpa k4ian yang mondalam, dan sikap serba salah atau 'kagogl {ftengah  kepungan  regim Intemasional  yang sedng dlistilahkan  dengan paiar global ( global market ). Dl tengah  situasi sepertl ltu, Indonesfa  lngln tampll beda de-ngan kekhasan  dan  keunlkannya.
Oleh karcna itu, fika lt$nesia lngin membangun perekonomian, bangklt darl krisls yang sodang tefladl mungkin ada balknya  mulai  dengan pemetaan  kelemahan-kelemahan yeng dlmllifti.  Karsna pemetraan  kelemahan sekaligua  blsa menfadl plntu  maeuk  qntuk  menumbuhkan  kekuatan-kekuatan baru dl bidang p6r6konomlan,  Selain ltu lndonesia iuga dapat membangun fondasi yang iebih  rasional dari lcekhasan aktivltas  perekonomian  sehingga ildar sebatias nllal-nllal keagnmaan; tetapl sungquh'eungguh melibatkan lresadaran kognltlf untrk mempeduangkan  semua clta-c-lta, sepgrti tersurat datam  Pembukaan UUD' 45. Kemampuan yang saat ini dlanggap  sebagai kelemahan suatu saat mungkln blsa rne4aOi kekuatran besar  sehingga  tldak pekadai  beranltampil beda dan takut  akan  bayangan  kegagalan.
BINA EKONOMI / Agtrstus 2WI

## DAFTAN PUSTA'(I
Bawsir, Revrison, Dllema  Kapiblisme Perkotwan, lnstitute of Development and
Dahi, A. Robert, A Prefase to Economlc Developmenf  The Regents of the Unlveslty Califonia, USA, 1985
Dlrektorat  Pelayanan Fenirang"n toait*teger|:  Depailemen Penerengan Rl, fungm dan Negan-Negara dl Dunla, Jakarta, 1997 Fukuyama, Francis, The End of History and  the Last Man New York, Fee Pr.ess, 1992 Hatington, Samuel, Third  Wive  of Democratization,disampaikan  iuga waktu kuliah: Ekonomi  Polltlk  Pembangunan darl Bob S. Hadiwlnata,  Ph.D Hanlson, Davld, The Soclology of Modemlzatlon and Developmenl,  Univereity  of Sussex:  London and New York 1988 ( Reprinted 1991 ) dan disampaikan juga dalam kuliah: Teori dan leu Pembangunan dari Sanorya  H, Ph.D
Hattia, Mohmmad, Persoalan Ekonomisosiatis tndonestq.  Djambatan, Jakarta, 1963 Naisbitt,John,GlobalPan,doxW||iamMorrowand,|nc,NewYork,1994 Plano, C. Jack dan Olton Roy, Ifie lntemationat Retations Didlonary,Third Edltlon:
Santa  Barbara  Oxford, Califomia, USA,  19982 Rueschemeyer,  Dietrich, dkk, Capltallst'Developmentand  Democncy, Camb-rldge,
Pollty  Press, 1992 Susono, Frans Magnis, Eefilsafat  Dart Kontek , PT. Gramedla Pustaka Utiama,
Jakarta, 1992 , Kuasa Dan Moraf, PT  Gramedia, Jakarta, 1995 Swaeono, Sri-Edi, Ortantasl Ekonomi Pancasila: Universitas  Indonesia ( Ul-Press), Ed, AMulMafld dan Srl-EdlSwasono, 1988