Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_

## ANALISIS DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEPEMILIKAN UMUM DAN NEGARA DI
INDONESIA (PENDEKATAN MADZHAB HAMFARA )
Siti Murtiyani 1*
Hery Sasono 2 Dwi Condro Triono 3 Hanifah Zahra 4
1,2,3,4 STEI Hamfara, Jogyakarta Email: * 1 smurtiyani@yahoo.com
2 herysasono@ymail.com
ABSTRAK  - Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  secara  kritis  penerapan pengelolaan  kepemilikan  umum (Milkiyah  'Ammah) dan  kepemilikan  negara (Milkiyah  Daulah) di Indonesia. Studi ini menjelaskan secara deskriptif tentang implementasi pengelolaan kedua kepemilikan tersebut  yang  sekarang  dipraktikkan  di  Indonesia.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Sistem  Ekonomi  Islam  Madzhab  Hamfara (Hadza  Min  fadzli  Rabbi) yang  secara  kritis  mengevaluasi implementasi  pengelolaan  kepemilikan  umum  dan  negara  di  Indonesia.  Kajian  ini  menggunakan  data sekunder yang berasal buku-buku madzhab Hamfara, literatur, artikel jurnal dan informasi lainnya yang terkait  dengan  pengelolaan  aset  di  Indonesia.  Analisis  perbandingan  juga  dilakukan  untuk  memahami perbedaan  pengelolaan  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  negara.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa pengelolaan kepemilikan, baik kepemilikan umum maupun negara di Indonesia, tidak dijalankan sesuai dengan  sistem  ekonomi  Islam  Madzhab  Hamfara.  Bukti-bukti  menunjukkan  bahwa  pengelolaan kepemilikan publik dan negara tidak sepenuhnya dilakukan oleh negara. Fakta juga menunjukkan bahwa kepemilikan  tersebut  lebih  banyak  diserahkan  kepada  lembaga-lembaga  privat  bahkan  lembaga- lembaga  asing.  Akibatnya,  kesenjangan  pendapatan  yang  menjadi  pemicu  kemiskinan  terus  terjadi. Kajian  ini  menyarankan  agar  pemerintah  mengimplementasikan  sistem  ekonomi  Islam  Madzhab Hamfara dalam pengelolaan kepemilikan umum dan negara di Indonesia.
Kata kunci: Sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara, kepemilikan umum, kepemilikan negara
ABSTRACT - This study aims to analyze and critically evaluate the implementation of the management of public ownership (Milkiyah 'ammah) and State ownership (Milkiyah Daulah) in Indonesia. This study descriptively describes the implementation of both ownerships that are currently practicing in Indonesia. Theoretical  approaches  used  is  the  Islamic  Economic  System  Madzhab  Hamfara  (Hadza  Min  fadzli Rabbi) who critically evaluate the implementation of the public wealth management and state wealth in Indonesia.  This  research  used  secondary  data  that  was  obtained  from  Madzhab  Hamfara  books, literature,  journal  and  information  relating  to  the  Indonesian  State  assets  management  system.  A comparative  analysis  was  conducted  to  understand  the  difference  between  the  public  wealth management and state wealth management in Indonesia. Findings show that the management of both, public and state ownership are not in accordance to the ownership management approach of Madzhab Hamfara Islamic Economic System. The evidence suggests that both public and state ownership are not fully  managed  by  the  Government  of  Indonesia.  The  fact  shows  that  public  ownership  in  the  form  of water, fire and pastures are managed by individuals and institutions as well as foreign parties who have fund to privatize the public ownership. Consequently, it has the impact on unequal distribution of income that  cause  poverty  in  Indonesia.  This  research  suggest  that  government  should  implement  Islamic Economic System Madzhab Hamfara in managing public and state ownership in Indonesia.
Keywords : Islamic Economic System Madzhab Hamfara, Common Wealth, State Property

## LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  kekayaan  sumber  alam  yang  luar biasa,  mulai  dari  Minyak  Bumi,  Gas,  Tambang  Emas,  Batubara,  Nikel  dan kekayaan hutan  yang  membentang di  seluruh kepulauan  Indonesia.  Ini  adalah karunia  Allah  SWT  yang  berlimpah  sekaligus  amanah  kepada  manusia  untuk mengelola  kekayaan  dengan  benar  dan  sebaik-baiknya  untuk  kemaslahatan masyarakat,  khususnya  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  Allah  SWT mengkaruniakan  juga  Agama  Islam  yang  memberikan  petunjuk  bagaimana mengatur  seluruh  aspek  kehidupan,  mulai  dari  hubungan  antara  sesama manusia  dan  hubungan  dengan  Allah  SWT  Sang  Pencipta  dan  Pengatur kehidupan  ini  serta  hubungan  dengan  alam  dan  seisinya.  Agar  seluruh  umat bisa  mencapai  apa  yang  menjadi  tujuan  hidup  manusia  adalah  kesejahteraan manusia di dunia dan juga di akhirat.
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  sumber  alam,  tetapi  kesejahteraan rakyat  belum  bisa  terwujud,  berbagai  permasalahan  selalu  melanda  negara Indonesia.  Beberapa  permasalahan  yang  mendasar  berkaitan  dengan pengelolaan  kekayaan  alam  yang  ada  di  Indonesia.  Kasus  kenaikan  Bahan Bakar Minyak (BBM), kasus PT. Freeport McMoran yang tidak membayarkan dividen,  kasus  gugatan  PT. Newmont tentang  pembatasan  ekspor  konsentrat tembaga,  dan  berbagai  persoalan  persoalan  penguasaan  kekayaan  Indonesia melalui investasi yang dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  peta  kepemilikan  perusahaan  asing  di  Indonesia,  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  kekayaan  Negara  Indonesia  dikuasai  dan  dikelola  oleh negara  lain  dengan  melakukan  pembelian  terhadap  saham-saham  BUMN  dan investasi  yang  besar-besaran  di  Indonesia,  baik  oleh  pemilik  modal  dari  luar negeri  maupun  pemilik  modal  swasta  yang  melakukan  privatisasi  kekayaan alam di Indonesia (lihat Gambar 1).
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan Indonesia sudah dikuasai  pihak asing melalui investasi  besar-besaran dengan menguasai lebih dari 50% saham  kepemilikan perusahaan-perusahaan  yang dikelola  oleh Negara  Indonesia.  Namun  dalam  perjalanannya  muncul  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  kekayaan  umum  dan  kekayaan  negara  di Indonesia.
Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
Gambar 1. Peta Penguasaan Asing terhadap Kepemilikan Kekayaan Indonesia
Kasus  yang  sedang  terjadi,  dimana  sudah  sejak  tahun  2011  PT. Freeport McMoran tidak  membayar  dividen  sebesar  1,5  triliun  per  tahun,  pada  hal kenaikan penjualan sebesar 6,2 %  menjadi US $.4,34 miliar (Rp.49,59 triliun, kurs 11,428 per USD) pada akhir tahun 2013, dibandingkan pada periode tahun 2012  sebesar  USD  $.4,09  miliar.  Selain  kejadian  tersebut,  sesuai  amanat  UU No.4 tahun 2004 tentang Mineral dan Batubara, seharusnya negara menguasai saham  mayoritas  (minimal  51%)  dalam  setiap  usaha  tambang.  Sekarang Indonesia hanya menguasai sekitar 9,6 %. Dan sudah tiga tahun ini pemerintah tidak  melaksanakan  amanah  undang-undang  tersebut.  Freeport  tetap  berkuasa di tanah Papua yang merupakan bagian dari Negara Indonesia.
PT. Newmont Nusa  Tenggara  (PTNNT)  dan  saham  mayoritasnya,  Nusa Tenggara Partnership B.V  (NTPBV)  suatu  Badan  Usaha  yang  terdaftar  di Belanda  mengajukan  gugatan  Arbitrase  kepada The  International  Center  for The Settlement of Investment Dispute , untuk mengizinkan kembali mengekspor konsentrat  tembaga  agar  kegiatan  tambang  Batu  Hijau  dapat  beroperasi kembali.  Dalam  kasus  ini  pemerintah  seharusnya  tunduk  kepada  undang- undang No. 4 tahun 2004 tentang Minerba yang menyatakan bahwa agar tidak ada eksploitasi besar-besaran di sektor mineral dan menciptakan nilai tambah. Dengan memberlakukan undang-undang tersebut akan mendorong pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia,  sehingga  tidak  hanya mendorong  eksploitasi  kekayaan  alam  oleh  pihak  asing.  Berbagai permasalahan  yang  muncul  dalam perekonomian di  Indonesia diawali dengan proses  liberalisasi  bidang  ekonomi  yang  diawali  pada  masa  orde  baru  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal Asing  disahkan  pada  masa  pemerintah  orde  baru.  Dengan  Undang-undang
tersebut  memungkinkan  investasi  dari  pihak  asing  dengan  menanamkan sahamnya  secara  besar-besaran  di  Indonesia.  Pada  tahun  1968  Presiden Soeharto membentuk kabinet Mafia Berkeley sebagai Team penanaman modal asing  dengan  Sudjatmoko  sebagai  Duta  Besar  Republik  Indonesia  di Washington (Ransom: 2006 dalam Aria Susman, 2009).
Mafia  Berkeley  memformat  pembangunan  Indonesia  bertumpu  pada  Utang sesuai  dengan  arahan International  Monetary  Fund (IMF)  dan  bank  dunia. Pada  tahun  1990-an  Indonesia  berusaha  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi dengan meningkatkan investasi asing dan pihak swasta. Akibatnya Utang luar negeri  swasta  Indonesia  meningkat  tajam.  Hal  inilah  yang  mendorong dilakukannya  privatisasi  perusahaan-perusahaan  Indonesia  dengan  menjual saham  di  pasar  modal  kepada  para  pengusaha  Indonesia  maupun  pengusaha tingkat Internasional. Dan sampai saat ini, pemerintah Negara Indonesia selalu membiayai pembangunan Indonesia dengan berbasis pada Utang. Utang inilah membuat  pemerintah  melakukan  privatisasi  dengan  menjual  saham,  dan  hasil penjualan saham digunakan untuk membayar Utang luar negeri.
Dari  penjelasan  di  atas  perlu  dikaji  lebih  luas,  bagaimana  perlunya  mengkaji kembali dan melakukan analisis untuk memberikan penjelasan kekeliruan dan dampak  kerusakan  yang  ditimbulkan  dari  kesalahan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  kepemilikan  umum  maupun  kepemilikan  negara  di  Indonesia. Oleh  karena  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  melakukan  analisis  aplikasi pengelolaan  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  Negara,  memberikan  kritik, serta  rekomendasi-rekomendasi  yang  diperlukan  untuk  melakukan  perubahan yang  mendasar  dalam  aplikasi  pengelolaan  kekayaan  umum  dan  kekayaan Negara  secara  syariah.  Dalam  penelitian  ini  berbasis  pada  sistem  ekonomi Islam Madzhab Hamfara “ Hadza min Fadli Rabbi ”.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode induktif dalam  menarik  hukum  syara’ yaitu dengan memahami fakta ( fahmul waqi’ ) problematika yang terjadi dalam masyarakat,  kemudian  dilakukan  pemahaman  terhadap nash ( fahmun  nushus ) bagaimana  problematika  dalam  masyarakat  terhadap  aplikasi  kepemilikan umum  dan  kepemilikan  negara  dan  dampak  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dilakukan penarikan hukum ( istinbathul ahkam ) yaitu proses  penarikan  kesimpulan  hukum  syari’at  terhadap  status  perbuatan manusia  yang  hendak  dihukumi  yaitu  pengelolaan  kekayaan  umum  dan kekayaan  negara  dalam  Negara  Indonesia.  Apakah  penarikan  status  hukum syari’at wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

## PRIVATISASI DALAM SISTEM NEOLIBERALISME
Privatisasi atau denasionalisasi merupakan proses pengalihan kepemilikan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi atau kelompok  pribadi  yang  memiliki  modal  dengan  membeli  sebagian  besar kepemilikan  saham  perusahaan  milik  negara,  Sedangkan  lawan  kata  dari privatisasi  adalah  nasionalisasi  (wikipedia).  Dengan  demikian  privatisasi adalah  upaya  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  status  kepemilikan perusahaan  milik  negara  maupun  milik  umum  menjadi  kepemilikan  individu atau pribadi serta institusi tertentu baik pihak pribadi dalam Negara Indonesia maupun  oleh  pihak  asing.  Dalam  pandangan  Islam  privatisasi  terhadap kekayaan umum tidak diperbolehkan Nabi Saw bersabda:
ثَالَث ْيِف ُءاَكَرُش ُساَّ نلا : ُءاَمْلَا ُراَّ نلاَو ُءَالَكْلاَو
Masyarakat  itu  berserikat  dalam  tiga  perkara  (barang):  air,  padang gembalaan dan api . (HR. Bukhari dan Muslim).
Telah  diriwayatkan  dari  Abyadl  bin  Jamal,  bahwa  dia  pernah  datang  kepada Rasulullah  SAW  lalu  dia  meminta  Rasulullah  agar  memberinya  tambang garam, dan Rasulullah pun memberinya. Ketika Abyadl pergi, seorang sahabat di majelis berkata kepada Rasulullah, “ Wahai  Rasulullah,  tahukah  Anda,  apa yang  telah  Anda  berikan  kepadanya?  Sesungguhnya  Anda  telah  memberikan kepadanya  sesuatu  (yang  bagaikan  )  air  mengalir.”Rasulullah  kemudian menarik  kembali  pemberian  tersebut .  Orang  tersebut  menyerupakan  tambang garam  dengan  air  mengalir,  karena  banyaknya  produksi  pada  tambang  garam tersebut.  Ini  mencakup  pula  setiap  tambang  dengan  produksi  dalam  kuantitas yang  banyak  atau  menguntungkan  secara  ekonomis,  seperti  tambang  minyak, gas, fosfat, tembaga, dan sebagainya.
Privatisasi  lahir  bersamaan  dengan  ide  neo-liberalisme  yang  diperkenalkan pada tahun 1980-an. Pemikiran ini dicetuskan oleh Milton Freedman, penasihat ekonomi Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dan Frederick High, penasihat ekonomi  PM  Inggris,  Margaret  Thatcher.  Latar  belakang  neo-liberalisme berawal  pada  tahun  1975,  di  Amerika  Serikat,  Robert  Nozick  mengeluarkan sebuah  tulisan  berjudul  “ Anarchy,  State,  and  Utopia “,  yang  menyatakan kembali  posisi  kaum  ultra  minimalis,  ultra  libertarian  sebagai  retorika  dari lembaga  pengkajian  universitas,  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah “ Reaganomics ”. Reaganomics atau Reaganisme ini  menyebarkan  retorika kebebasan yang dihubungkan dengan pemikiran Locke. Sedangkan di  Inggris,
Keith Joseph menjadi arsitek “ Thatcherisme ”. Thatcherisme
menghubungkannya  dengan  pemikiran  liberal  klasik  Mill  dan  Smith. Walaupun  sedikit  berbeda,  tetapi  kesimpulan  akhirnya  sama  yaitu menghilangkan  peran  negara  dalam  pengelolaan  kekayaan  alam  (Soemantri, 2011).
Gagasan-gagasan  ini  kemudian  tersebar  luas  ke  berbagai  negara,  khususnya Amerika  Serikat  dan  Eropa  Barat.  Sebagaimana  penelitian World  Bank pada tahun 1992, tercatat semenjak tahun 1980 sudah lebih dari 80 negara yang telah melaksanakan privatisasi dan melibatkan 6.800 badan usaha milik negara yang terjadi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh negara  banyak  yang  dijual  dan  dikelola  oleh  perusahaan-perusahaan  swasta dengan  memakai  kerangka  perjanjian-perjanjian  tertentu.    Oleh  karena  itu, proses  privatisasi  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  dikelola  oleh  Negara semakin  sukses  sesuai  dengan  amanat  undang-undang  yang  telah  mereka bentuk melalui parlemen.
Kebijakan  neoliberal  di  Indonesia  semakin  tidak  terkendali  dengan  masuknya IMF  yang  lahir  pada  akhir  tahun  1997  dalam  penataan  ekonomi  negara. Melalui pengawasan  yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan  neoliberal.  Indonesia  ditekan  untuk  melakukan  reformasi  ekonomi yang  didasarkan  pada  pemikiran  ekonomi  neo-liberal.  Di  antaranya:  1) Menghilangkan  dan  mengurangi  Intervensi  pemerintah  dalam  mengelola perusahaan  negara;  2)  melaksanakan  swastanisasi  perekonomian  Indonesia seluas-luasnya;  3)  melakukan  liberalisasi  seluruh  kegiatan  ekonomi  dengan menghilangkan  segala  bentuk  proteksi  dan  subsidi;  4)  memperbesar  dan memperlancar  arus  masuk  modal  asing  dengan  fasilitas  yang  lebih  besar. Dengan  demikian  IMF  merupakan  pemeran  utama  dalam  proses  liberalisasi sistem ekonomi di seluruh dunia.
Sebagai  upaya  melancarkan  gagasan  neo-liberalisme  maka  kemudian dibentuklah  berbagai  produk  undang-undang  (UU)  yang  pro  neo-liberalisme sebagai  konsekuensi  logis  dalam  menjalankan letter  of  intent (LoI)  dengan IMF. Produk undang-undang pada sektor strategis di antaranya: UU nomor 41 tahun  1999  tentang  kehutanan;  UU  no.  29  tahun  2000  tentang  Perlindungan Varietas Tanaman; UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;UU no. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; UU no. 31 tahun 2004 tentang perikanan; UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ; UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; UU nomor  30  tahun  2009  Tentang  Ketenagalistrikan;  UU  No.  41  tahun  2009 tentang Perlindungan Laba Pertanian Pangan Indonesia, semua undang-undang tersebut  semakin  memperlancar  masuknya  investor  asing  dalam  mengambil
alih  kepemilikan  umum  maupun  kepemilikan  Negara  di  Indonesia  sampai sekarang.
Kerjasama  yang dilakukan oleh para pemimpin yang berkuasa  adalah melalui parlemen  yang  mengesahkan  produk  undang-undang  tersebut  untuk melancarkan kerjasama  dengan negara-negara dan pihak-pihak pemilik modal yang menjadi penggerak dalam rangka penguasaan kekayaan Indonesia melalui pengambilalihan  kekayaan  dengan  penjualan  saham  pada  perusahaan- perusahaan milik negara maupun perusahaan umum lainnya. Penjualan saham tersebut  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  untuk  pembayaran utang kepada IMF yang jumlahnya setiap tahun meningkat.

## PENDEKATAN TEORI EKONOMI ISLAM MADZHAB HAMFARA
Sistem  ekonomi  Islam Madzhab  Hamfara merupakan  sistem  ekonomi  yang dibangun  dan  dikembangkan  berdasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur’an dan Al-hadits. Kata Hamfara kependekkan dari Hadza  Min  Fadli  Rabbi yang  artinya  karunia  dari  Tuhanku.  Jadi berdasarkan petunjuk dari kitab-kitab itulah teori ekonomi Islam dibangun dan dikembangkan, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang sistem  ekonomi  Islam  yang  Rahmatan  lil  ‘alamin,  serta  memberikan  solusi alternatif  dalam  mengelola  kepemilikan  umum  ( milkiyah  ‘ammah )  dan kepemilikan  Negara  ( milkiyah  daulah )  di  Indonesia,  dan  mengembalikan kekayaan  Negara  yang  dikuasai  pihak  asing  dan  para  pemilik  modal  dengan menerapkan sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara .
Ada  3  pilar  dalam  konsep  kepemilikan  pada  sistem  ekonomi  Islam  yaitu,  1) kepemilikan  individu  ( milkiyah  fardiyah ),  2)  kepemilikan  umum  ( milkiyah ‘ammah ),  3)  kepemilikan  Negara  ( milkiyah  daulah )  (lihat  Gambar  2).  Dari seluruh  harta  kekayaan  yang  dimiliki,  masing-masing  dikelola  dan dikembangkan berdasarkan kepemilikannya, kepemilikan individu dikembangkan  melalui  mekanisme  pasar  syariah,  sedangkan  pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara dikelola dan dikembangkan oleh Negara untuk kesejahteraan rakyatnya.
Kepemilikan  individu  didefinisikan  sebagai  hukum  syariat  yang  berlaku  bagi zat  atau  manfaat  tertentu,  yang  memungkinkan  bagi  yang  memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (‘iwad ) dari  barang  tersebut.  Misalnya  ketika  bekerja  menghidupkan  tanah  mati, menggali  kandungan  bumi,  berburu, samsarah (makelar), Mudharabah, Musaqat,  Ijaratul-ajir .  Sedangkan  kepemilikan  umum  adalah  ijin Asy-syari’
kepada  suatu  komunitas  untuk  bersama-sama  memanfaatkan  suatu  benda. Benda-benda  yang  masuk  dalam  kategori  kepemilikan  umum  adalah  benda- benda  yang  dinyatakan Asy-syari’ diperuntukan  bagi  suatu  komunitas  dan mereka  saling  membutuhkan. Asy-Syari’ melarang  benda  tersebut  hanya dikuasai  seorang  saja  (An-Nabbani,  1990).  Untuk  lebih  jelasnya  bisa  kita cermati dalam kerangka Sistem Ekonomi Islam berikut ini:
Gambar 2. Kerangka Sistem Ekonomi Islam Madzhab Hamfara

## SISTEM EKONOMI ISLAM

## KEPEMILIKAN
INDIVIDU KEPEMILIKAN UMUM 1. BARANG YANG MENJADI KEBUTUHAN UMUM 2. TAMBANG DALAM JUMLAH BESAR 3. BARANG YANG TIDAK DAPAT DIMILIKI INDIVIDU KEPEMILIKAN NEGARA 1. JIZYAH 2. KHARAJ 3. GHANIMAH 4. FA’I 5. ‘USYUR 6. 20% RIKAZ 7. HARTA TANPA AHLI WARIS 8. HARTA ORANG MURTAD 9. BERBAGAI  LAHAN, BANGUNAN MILIK NEGARA SELURUH HARTA KEKAYAAN MEKANISME PASAR SYARI’AH DIKELOLA OLEH NEGARA DIKELOLA OLEH NEGARA ?
Sumber: Condro, 2011
Harta  kekayaan  yang  dimiliki  umum  meliputi  barang-barang  yang  menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, dan barang-barang yang tidak dapat  dimiliki  individu.  Sedangkan  harta  kekayaan  yang  dimiliki  Negara adalah: Jizyah, Kharaj,  Ghanimah, Fa’i,  ‘Usyur ,  20% Rikaz ,  harta  tanpa  ahli waris,  harta  orang  murtad  dan  berbagai  lahan  bangunan  milik  Negara.  Dari kedua  jenis  harta  kekayaan  umum  dan  kekayaan  Negara  itulah  yang seharusnya dikelola oleh Negara atas nama rakyat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan  rakyat.  Dengan  sistem  ekonomi  Islam  ini  Negara  memiliki kewenangan  penuh  untuk  mengelola,  mengembangkan,  menjaga  agar  bisa digunakan  untuk  kepentingan  Negara  dalam  rangka  menyejahterakan rakyatnya.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  suatu  negara  perlu  mengembangkan  politik ekonomi  Islam  sebagai  landasan  dalam  melaksanakan  amanah  menerapkan sistem  ekonomi  Islam Madzhab  Hamfara untuk  mengelola  kekayaan  milik
umum  dan  milik  Negara.  Dengan  politik  ekonomi  Islam  pemerintah  bisa membentuk sistem pengelolaan kekayaan lebih strategis dan terstruktur dengan membentuk Baitul Mal sebagai bagian dari politik ekonomi Islam. Baitul Mal tersebut memiliki 3 sektor yang masing-masing memiliki peran khusus yaitu:
1. Sektor kepemilikan individu
2. Sektor kepemilikan umum, dan
3. Sektor kepemilikan negara.
Berikut ini  skema politik ekonomi Islam Madzhab Hamfara pada Gambar 3.
Gambar 3. Politik Ekonomi Islam Madzhab Hamfara
POLITIK EKONOMI ISLAM
KEPEMILIKAN INDIVIDU KEPEMILIKAN UMUM KEPEMILIKAN NEGARA SELURUH HARTA KEKAYAAN MEKANISME PASAR SYARI’AH DIKELOLA OLEH NEGARA DIKELOLA OLEH NEGARA BAITUL MAL (APBN): 1. SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU 2. SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM 3. SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH KEBIJAKAN FISKAL KEBIJAKAN MONETER FUNGSI BAITUL MAL
Sumber: Condro, 2011
Politik  ekonomi  Islam Madzhab  Hamfara ini  penekanan  kebijakan  fiskal  dan kebijakan  moneter  terfokus  kepada  pengelolaan  kepemilikan  Individu, kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  negara.  Sehingga  setiap  permasalahan ekonomi  bisa  diselesaikan  dengan  baik  melalui  sektor-sektor  tersebut.  Peran Baitul  Mal sangat  penting  dalam  rangka  mengembangkan  kepemilikan individu,  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  negara,  karena  merupakan sentral dalam pengelolaan kekayaan, dan bertanggung jawab dalam melakukan distribusi kekayaan kepada masyarakat.
92 Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
Dalam  politik  ekonomi    Islam  ini  fungsi Baitul  Mal inilah  yang  bisa memberikan  jaminan  kesejahteraan  rakyat  dengan  mengembangkan  potensi kekayaan negara. Setiap pendapatan yang diperoleh Baitul Maal dalam periode tertentu  yang  umumnya  satu  tahun  dialokasikan  untuk  memenuhi  kebutuhan operasional  negara  yang  meliputi  belanja  rumah  tangga  negara,  kebutuhan modal  perusahaan  milik  negara,  dan  kebutuhan  warga  negara  lainnya  dengan distribusi  yang  benar  dan  adil  sesuai  dengan  mekanisme  pasar  syariah  yang berlaku.
Kepemilikan Umum ( Milkiyah ‘Ammah )
Kepemilikan  umum  adalah  izin Asy-Syari’ kepada  suatu  komunitas  untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori  kepemilikan  umum  adalah  benda-benda  yang  dinyatakan Asy-Syari’ diperuntukkan  bagi  suatu  komunitas  dan  mereka  saling  membutuhkan. Asy- Syari’ melarang  benda  tersebut  hanya  dikuasai  seorang  saja.  Untuk  lebih jelasnya dapat kita pahami melalui Gambar 4 berikut.
Gambar 4. Skema Kepemilikan Umum ( Milkiyah ‘Ammah )

## KEPEMILIKAN UMUM
HARTA BENDA
KEBUTUHAN UMUM TAMBANG YANG BESAR BARANG YANG TIDAK MUNGKIN DIMILIKI INDIVIDU “Manusia bersekutu dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”. ‘Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah
memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir’. Rasulullah kemudian bersabda: ‘Tariklah tambang tersebut darinya ’.” “Mina adalah tempat tinggal orang yang terlebih dahulu datang”
Sumber: Condro, 2011
Kepemilikan  umum  menurut  pandangan  Sistem  Ekonomi  Islam Madzhab Hamfara dapat dibagi lagi menjadi tiga yaitu:
1. Barang kebutuhan umum
Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
Barang kebutuhan umum adalah segala jenis barang atau harta yang masuk kategori fasilitas umum, yang jika tidak ada dalam suatu negeri atau dalam suatu  komunitas  tertentu,  maka  akan  menimbulkan  sengketa  dalam mencarinya.  Dengan  kata  lain  barang  kebutuhan  umum  adalah  apa  saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber- sumber  air,  padang  gembalaan,  kayu-kayu  bakar,  energi  listrik  dan sebagainya. Rasulullah  SAW bersabda:”Kaum  muslimin berserikat  dalam tiga  hal  yaitu  air,  padang  gembalaan  dan  api (HR.  Abu  Dawud). dan harganya  adalah  haram (HR.  Imam  Ibnu  Majah).  Makna  dari  tambahan kalimat  Hadits  di  atas  adalah  mengambil tsaman, yaitu  keuntungan  dari harga  yang  diambil  dengan  menjual  ketiga  komoditas  tersebut  kepada rakyat hukumnya adalah haram (Condro, 2011).
Hadits  lain  yang  berhubungan  dengan  barang  yang  menjadi  kebutuhan hidup adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah r.a,  beliau  berkata:  “ Bahwasannya  Rasulullah  SAW  telah  bersabda:  Ada tiga  hal  yang  tidak  akan  pernah  dilarang  (untuk  dimiliki  siapapun):  air, padang gembalaan dan api ” (HR. Ibnu Majah). Larangan Rasulullah SAW sesungguhnya  bukan  terletak  pada  larangan  memiliki  ketiga  jenis  barang tersebut,  melainkan  dari  segi  sifatnya,  yaitu  dari  segi  apakah  barang tersebut  dibutuhkan  oleh  orang  banyak  dalam  suatu  komunitas  tertentu ataukah  tidak.  Sebagai  ilustrasi  misalnya  dalam    suatu  daerah  terdapat sebuah  danau  dengan  air  yang  berlimpah  dan  di  sekelilingnya  terhampar sawah-sawah dan ladang yang subur dengan air dari danau tersebut, maka negara  wajib  membantu  dengan  membuatkan  sistem  distribusi  pengairan/ irigasi  yang  baik  dan  memastikan  bahwa  air  bisa  didistribusikan  dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya.
Oleh  karena  itu  negara  harus  mencegah  kemungkinan  munculnya  orang atau sekelompok orang yang menguasai danau tersebut untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya dalam rangka memperkaya diri dan kelompoknya saja.  Sehingga  menimbulkan  pertentangan  dalam  masyarakat  karena mereka mengklaim bahwa danau itu adalah milik salah satu atau kelompok orang  tersebut.  Dengan  pengaturan  oleh  negara  maka  kepemilikan  umum tersebut  bisa  dinikmati  oleh  masyarakat  secara  luas  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.
94 Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_

## 2. Barang tambang yang besar
Barang  tambang  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua:  1)  barang  tambang yang  jumlahnya  terbatas,  barang  tambang  yang  terbatas  jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap tambang  yang  berjumlah  kecil  akan  diberlakukan  hukum rikaz, yaitu  di dalamnya  ada  seperlima  (1/5)  bagian  harta  yang  harus  dikeluarkan zakatnya. 2) Barang tambang yang besar. Barang tambang yang besar atau tambang  tidak  terbatas  jumlahnya,  yang  tidak  mungkin  dihabiskan  dari Imam At-Thirmidzi, yang meriwayatkan Hadits dari Abyadh bin Hamal:
” Sesungguhnya  ia  pernah  meminta  Rasulullah  SAW  untuk  mengelola tambang  garamnya.  Lalu  beliau  memberikannya.  Setelah  ia  pergi,  ada seorang majelis tersebut bertanya,”Wahai Rasulullah. Tahukah engku, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu  yang  bagaikan  air  mengalir  (ma’ul-‘iddu):  kemudian  Rasul bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya ” (HR.At-Thirmidzi).
Oleh  karena  itu  barang  tambang  yang  besar  harus  dikelola  oleh  Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya.
3. Sumber daya alam, yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.
Sumber  daya  alam  yang  dimaksud  di  sini  adalah  sumber  daya  alam  yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi, Jenis barang ini berbeda dengan kelompok jenis  barang pertama,  yang dari segi  zatnya memang  boleh  dimiliki  oleh  individu,  seperti  individu  boleh  memiliki sumber  air  pribadi.  Namun  demikian  kepemilikan  sumber  daya  air  itu memiliki ‘illat ,  yaitu  akan  menjadi  terlarang  untuk  dimiliki  oleh  individu apabila  sumber  daya  air  itu  dibutuhkan  oleh  suatu  komunitas  masyarakat tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya sumber air dalam suatu wilayah tertentu yang  digunakan  sebagai  sumber  kehidupan  masyarakat,  maka  sumber  air ini  tidak  boleh  dimanfaatkan  sendiri  oleh  individu  maupun  perusahaan untuk pabrik minuman air kemasan dan dijual kepada  masyarakat. Hal ini sama saja memperkaya diri sendiri dan perusahaannya. Berikut ini Gambar 5  skema  contoh  kepemilikan  umum  yang  meliputi  harta  benda  kebutuhan umum,  tambang  yang  besar  dan  barang  yang  tidak  mungkin  dimiliki  oleh individu.  Dari  perincian  gambaran  benda-benda  ini  untuk  mempertegas bahwa  benda-benda  berikut  ini    membedakan  mana-mana  yang  boleh dimiliki secara umum dan benda yang tidak boleh dimiliki secara individu, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan ini.
Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
Gambar 5. Skema Contoh Kepemilikan Umum
KEPEMILIKAN UMUM
HARTA BENDA KEBUTUHAN UMUM TAMBANG YANG BESAR BARANG YANG TIDAK MUNGKIN DIMILIKI INDIVIDU CONTOH: 1. Sumber daya air 2. Sumber daya hutan, padang rumput.
3. Sumber daya energi: minyak bumi, gas, batu bara, uranium . CONTOH: 1. Tambang emas. 2. Tambang perak. 3. Tambang tembaga
4. Tambang nikel 5. Tambang bauksit
6. Tambang bijih besi 7. Tambang timah 8. Tambang kuarsa
CONTOH:
1. Jalan 2. Jembatan 3. Sungai 4. Danau
5. Gunung 6. Bukit 7. Laut 8. Pantai

## Sumber: Condro, 2011

## Distribusi Kepemilikan Umum
Dalam Sistem Ekonomi Islam Madzhab Hamfara distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Infaq, Tauzi’ dan Hima.
Gambar 6. Skema Distribusi Kepemilikan Umum.
DISTRIBUSI KEPEMILIKAN UMUM INFAQ TAUZI’ BELANJA UNTUK PENGEMBANGAN KEPEMILIKAN UMUM CONTOH: 1. Membiayai Diwan kep. Umum 2. Menggaji pakar, pekerja kep. Umum 3. Membeli sarana produksi Kep. Umum PENDISTRIBUSIAN LANGSUNG KEPADA RAKYAT CONTOH: 1. Dibagi secara gratis: air, listrik, minyak 2. Menjual ke industri dalam negeri atau luar negeri 3. Membagikan hasil keuntungan kepada rakyat HIMA PENGKHUSUSAN KEP. UMUM UNTUK KEPERL. NEGARA DAN RAKYAT CONTOH: 1. Untuk kep. jihad 2. Pembiayaan instansi pemerintah
3. Ta’widh (santunan) penguasa 4. Gaji PNS dan tentara 5. Pemb. fasilitas umum
6. Infaq fakir, miskin dll.
Sumber: Condro, 2011
Distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: 1). Infak disalurkan  untuk  belanja  pengembangan  kepemilikan  umum,  misalnya membiayai  dewan    kepemilikan  umum,  menggaji  pakar,  pekerja  kepemilikan umum,  membeli  sarana  produksi  kepemilikan  umum.  2). Tauzi’ yaitu pendistribusian  langsung  kepada  rakyat,  misalnya;  dibagi  secara  gratis:  air, listrik  dan  minyak,  menjual  ke  industri  dalam  negeri  atau  luar  negeri, membagikan  hasil  keuntungan  kepada  rakyat.  3). Hima, pengkhususan kepemilikan  umum  untuk  keperluan  Negara  dan  rakyat,  antara  lain:  untuk keperluan jihad, pembiayaan instansi pemerintah, ta’wids (santunan penguasa), gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tentara, pembiayaan fasilitas umum, infaq fakir,  miskin,  dan  lain-lainnya.  Untuk  lebih  jelaskan  bisa  dilihat  pada Gambar.6 tentang Distribusi kekayaan Umum:
Kekayaan Negara ( Milkiyah Daulah )
Harta  milik  Negara  adalah  harta  yang  tidak  termasuk  kategori  milik  umum, melainkan  milik  pribadi,  namun  barang-barang  tersebut  terkait  dengan  hak kaum  muslimin  secara  umum.  Pengelolaan  sepenuhnya  menjadi  wewenang kepala Negara ( khalifah ), yaitu menurut pandangan dan ijtihad khalifah. Untuk lebih jelasnya lihat gambar.7 berikut ini (An-Nabhani, 1990).
Gambar 7. Skema Kepemilikan Negara

## KEPEMILIKAN NEGARA
1. JIZYAH 2. KHARAJ 3. GHANIMAH 4.
FA’I 5. ‘USYUR
6. 20% RIKAZ 7. HARTA TANPA AHLI WARIS 8. HARTA ORANG MURTAD 9. BERBAGAI LAHAN, BANGUNAN MILIK NEGARA UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN NEGARA BOLEH JUGA DIBERIKAN
KEPADA INDIVIDU YANG MEMERLUKANNYA

## Sumber: Condro, 2011
Dari  skema  tersebut  terlihat  bahwa  di  antara  harta  yang  dapat  dimasukkan dalam  kategori  kepemilikan  Negara  ada  9  jenis.  Harta  yang  masuk  kategori milik  Negara  dapat  diberikan  kepada  individu  tertentu  sehingga  menjadi  hak
miliknya.  Ketentuan  ini  tentu  berbeda  dengan  ketentuan  yang  berlaku  pada kepemilikan  umum.  Harta  milik  umum  pada  dasarnya  tidak  dapat  diberikan oleh  Negara  pada  individu  tertentu,  walaupun  Negara  dapat  membolehkan pada orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan oleh Negara, yang memungkinkan bagi setiap individu untuk memanfaatkannya.
Dari  gambar  di  atas  menjelaskan  bahwa  kepemilikan  negara  yang  diperoleh dari Jizyah,  Kharaj,  Ghanimah,  Fa’i,  ‘Usyur,  Rikaz dan  harta  lainnya, digunakan  untuk  keperluan  penyelenggaraan  negara  dan  bisa  juga  diberikan kepada individu yang memerlukan dana untuk keperluan hidup masyarakat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  tentang  sistem  ekonomi  Islam Madzhab Hamfara ada  beberapa  analisis  yang  mendasar  berkaitan  dengan  pengelolaan kepemilikan  umum  dan  kepemilikan  Negara.  Dari  konsep  kepemilikan  yang telah  dijabarkan,  menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia  telah  banyak melakukan  kesalahan-kesalahan  yang  fatal  terkait  pengelolaan  kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, antara lain:.
1. Kesalahan  dalam  memulai  pengelolaan  kekayaan  negara  bahwa  Negara Indonesia  melakukan  kerjasama  dengan  IMF  untuk  membangun  dan meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  berbasis  Utang,  sehingga Utang  Indonesia  per  Januari  2014  Bank  Indonesia  mencatat  Utang Indonesia mencapai USD$.269,27 miliar atau Rp.3.042,751 triliun dengan tingkat  kurs  sebesar  Rp11.300  per  USD.  Dengan  Utang  berbasis  riba  ini adalah suatu kesalahan yang besar, karena hukum riba adalah Haram, bagi pihak-pihak  yang  melakukan  transaksi  utang  piutang  tersebut,  dan hukumannya adalah kekal di neraka (dalam al-Baqarah 275). Jadi tidak ada toleransi  dalam  hal  ini,  perilaku  utang  piutang  dengan  berbasis  pada  riba harus  dihapuskan.  Selain  melanggar  hukum  syarak  dengan  utang  berbasis riba,  Negara  Indonesia  menjadi  sangat  tergantung  dengan  IMF  dalam mengelola  sistem  perekonomiannya  dan  tidak  bisa  independen  dalam menentukan  kebijakan-kebijakan  berkaitan  dengan  pengelolaan  kekayaan umum  dan  kekayaan  Negara.  Pada  tahap  inilah  Negara  memulai  masuk dalam  perangkap  Utang  kepada  IMF  yang  tujuan  utamanya  bagaimana menguasai  negara-negara makmur melalui Utang dan menjeratnya dengan menaati aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan IMF dan negara-negara pendukungnya.
2. Dengan Utang yang besar ini menyebabkan pemerintah Indonesia memiliki dalih atau alasan, untuk membayar utangnya dengan melakukan penjualan
Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
saham-saham  milik  perusahaan-perusahaan  negara  kepada  pihak  asing, sehingga  saham-saham  bisa  dikuasai  oleh  perusahaan  asing  dan  pemilik modal lainnya dengan jumlah lebih dari 50%, maka kepemilikan mayoritas perusahaan-perusahaan  adalah  pihak  asing  dan  para  pemilik  modal. Sebagai  gambaran  yang  riil  antara  lain:  Pertambangan  Emas  di  Papua diserahkan  pengelolaan  oleh  PT.  Freeport,  dengan  perolehan  royalti  emas sebesar  1%,  tembaga  1,5%,  perak  1,25%,  dan  Indonesia  tidak  berdaya untuk  kembali  menguasai  perusahaan  ini  karena  terikat  dengan  kontrak- kontrak perjanjian yang telah dituangkan dalam undang-undang yang sudah ditetapkan  di  Parlemen.  Perusahaan-perusahaan  asing  yang  menguasai Indonesia Exxon Mobil, Chevron, PetroChine, dan lain-lainnya. Dalam hal ini  kepemilikan  umum  terhadap  tambang  emas  tidak  dikelola  oleh Indonesia,  tetapi  dikelola  oleh  PT.  Freeport,  sehingga  keuntungan perusahaan digunakan oleh perusahaan asing tersebut dan tidak digunakan untuk  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Demikian  juga  perusahaan- perusahaan  tambang  lainnya  tidak  dikelola  oleh  Pemerintah  Indonesia, sehingga  masyarakat  Indonesia  tidak  bisa  menikmati  kekayaan  alam Indonesia tersebut.
3. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya negara melepaskan  diri  dari  kewajiban-kewajibannya  terhadap  rakyat  dalam memberikan kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban negara adalah menyejahterakan  rakyatnya,  kalau  kepemilikan  umum  dan  kepemilikan negara  sudah  diambil  alih  pengelolaan  kepemilikannya,  maka  Indonesia tidak  memiliki  sumber-sumber  pendapatan  yang  akan  digunakan  untuk membiayai  kesejahteraan  rakyat  dan  memenuhi  kebutuhan  dasar  rakyat Indonesia.  Hal  ini  terbukti  dari  catatan  Penduduk  miskin,  menurut  Badan Pusat Statistik (September 2013): 11,47% atau 28,55 juta orang penduduk miskin. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulah mengatakan data terbaru  Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  telah menghitung, angka jumlah orang sampai tahun 2013 mencapai 96 juta jiwa. Angka  pengangguran  (BPS,  2013)  mencapai  7,39  juta  orang  dari  118,19 juta.  Dengan  demikian  tugas  Negara  dalam  menyejahterakan  masyarakat Indonesia tidak bisa dilaksanakan karena Negara Indonesia dengan sengaja melepaskan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  kepemilikan  umum  dan kepemilikan  Negara,  yaitu  dengan  menyerahkan  pengelolaan  kekayaan umum  dan  kekayaan  Negara  dikelola  oleh  pihak  asing,  pihak  swasta  dan para pemilik modal lainnya.
4. Tersentralisasinya  kekayaan/  Aset  hanya  pada  segelintir  individu  atau perusahaan yang memiliki modal besar, dan pemilik modal besar yang bisa menguasai aset-aset milik Negara dengan melakukan pengambilalihan aset.
Maka  ini  berdampak  luar  biasa  pada  kesenjangan  antara  para  pemilik modal  dengan  yang  tidak  memiliki  modal,  sehingga  perusahaan  bermodal besar  bisa  berkembang  dengan  pesat,  sedangkan  perusahaan-perusahaan kecil  semakin  rawan  mengalami  penurunan  aktivitas  produksi,  dan  hal  ini berdampak  pada  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  sehingga  jumlah pengangguran  semakin  meningkat.  Maka  dengan  demikian  distribusi kekayaan  menjadi  tidak  adil  karena  hanya  dimiliki  oleh  pihak  yang memiliki  modal  saja  yaitu  kaum  kapitalis.  Sementara  Negara  tidak bertanggung  jawab  terhadap  pengelolaan  kekayaan  Umum  dan  Kekayaan Negara.
5. Pada  akhirnya  Negara  Indonesia  akan  disibukkan  untuk  mencari  sumber- sumber  pendapatan  baru  untuk  menggantikan  sumber-sumber  pendapatan yang  telah  dijualnya,  hal  ini  disebabkan  tidak  ada  lagi  sumber-sumber pendapatan  dari  kekayaan  umum  maupun  kekayaan  Negara,  sehingga untuk  membiayai  APBN  dan  operasional  Negara  diperoleh  dari optimalisasi  Pajak  dan  Utang.  Dari  jumlah  APBN  tahun  2014  sebesar Rp1.842, 2 triliun, dibiayai dari Pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar  yaitu  Rp  1.310,2  triliun,  sekitar  80%  dibiayai  oleh  Pajak.  Dalam sistem  ekonomi  Islam  tidak  dibenarkan  Negara  menarik  pajak  kepada rakyatnya untuk membiayai belanja Negara, oleh karena itu ini merupakan pemalakan  terstruktur  pemerintah  kepada  rakyatnya  untuk  membiayai operasional Negara.
6. Privatisasi  telah  menjerumuskan  bangsa  ini  dalam  cengkeraman imperialisme  ekonomi,  karena  ini  merupakan  bentuk  penjajahan  seperti halnya  yang  dilakukan  oleh  Belanda,  Inggris,  Jepang  pada  zaman penjajahan  dulu,  hanya  saja  ini  lebih  sistemik  dan  terstruktur  dalam peraturan  dan  perundang-undangan.  Hal  ini  pencengkeraman  pihak  asing dalam  melakukan  penjajahan  menjadi  lebih  kuat,  dan  tidak  mudah dihindari  serta  melakukan  pemindahan  kekayaan  Negara  kepada  pihak asing dengan terbuka dan terstruktur. Apabila dalam penjajahan terstruktur ini  tidak  segera  dihentikan  dan  dilakukan  upaya  pengambilalihan  kembali kekayaan  umum  dan  kekayaan  negara  kepada  Pemerintah  Negara Indonesia,  maka  ketimpangan-ketimpangan  perekonomian  di  Indonesia akan berlanjut terus dan ketidakadilan perekonomian akan berdampak pada kemiskinan,  kesenjangan  sosial  masyarakat,  pengangguran,  kerawanan sosial,  dan  penyakit  lainnya,  karena  tidak  diterapkannya  Sistem  Ekonomi Islam.
7. Menghalangi  masyarakat  umumnya  untuk  memperoleh  hak  mereka, karena  akses  untuk  memperoleh  kesejahteraan  sudah  dikuasai  oleh
Murtiyani, Sasono, Triono, & Zahra | Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan_
kekuatan modal asing untuk menutup pendapatan-pendapatan Negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  diperoleh  beberapa  kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:
1. Negara  Indonesia  telah  melakukan  kesalahan  dalam  melaksanakan pengelolaan  kepemilikan  umum  ( milkiyah  ‘amah )  dan  kepemilika  Negara
( milkiyah  daulah ),  hal  ini  terlihat  dari  proses  privatisasi  kekayaan  umum dan  kekayaan  Negara,  yang  seharusnya  dikelola  oleh  Negara  Indonesia, tetapi diserahkan kepada pihak asing dan swasta melalui penjualan saham- saham  milik  perusahaan-perusahaan  milik  Negara.  Sehingga  tujuan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  tidak  bisa  terpenuhi.  Hal  ini  tidak sesuai dengan konsep dan sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara .
2. Dampak dari kesalahan dalam pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara ini menyebabkan Negara tidak bisa memperoleh pendapatan secara optimal  dari  perusahaan-perusahaan  Negara,  sehingga  berdampak  pada upaya memperoleh pendapatan melalui pajak yang ditarik dari rakyat untuk membiayai  operasional  Negara.  Hal  ini  bertentangan  dengan  sistem ekonomi Islam Madzhab Hamfara .
3. Dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  untuk pembangunan  infrastruktur  dan  sarana  prasarana  dibiayai  dengan menggunakan  Utang  yang  berbasis  pada  riba,  sehingga  Utang  Negara Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, dan tentu tidak diridhai Allah SWT  karena  berbasis  pada  riba,  yang  hukumnya  haram,  karena bertentangan dengan hukum Allah SWT bahwa riba adalah haram.

## SARAN
Berdasarkan  pada  kesimpulan  yang  sudah  diuraikan,  maka  saran  yang  bisa diberikan kepada penanggungjawab Negara Indonesia adalah:
1. Negara  Indonesia  segera  melakukan  evaluasi  dan  restrukturisasi  terhadap kepemilikan  umum    dan  kepemilikan  Negara  untuk  bisa  dikelola  oleh Negara Indonesia, sehingga bisa memberikan pemasukan pendapatan yang signifikan untuk membiayai operasional Negara Indonesia.
2. Negara  Indonesia  melakukan  pengkajian  untuk  menerapkan  sistem Ekonomi  Islam  dalam  operasionalnya,  sehingga  pengelolaan  kekayaan umum dan kekayaan Negara bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan
perintah  dari  Allah  SWT  dalam  menjalankan  amanah  sebagai  pemimpin Negara  Indonesia,  karena  pemimpin  akan  diminta  pertanggungjawaban  di Yaumul akhir kelak.
3. Negara Indonesia harus menghilangkan sistem pajak kepada rakyatnya, dan lebih  mengoptimalkan  pendapatannya  melalui  pengelolaan  kekayaan umum dan kekayaan Negara untuk menyejahteraan rakyatnya.
4. Negara  harus  menghapuskan  sistem  riba  dalam  utang  piutang,  karena  ini bertentangan  dengan  syariat  Allah  SWT,  dan  kembali  kepada  sistem  jual beli  dan  shirkah  dalam  meningkatkan  kekayaan  Negara  untuk kesejahteraan masyarakatnya.

## REFERENSI
Al-Qur’an  Tajwid  dan  terjemah .  (2010).  Cetakan  ke-10,  CV.  Penerbit Diponegoro.
Abdurrahman. AM. (2009). Politik Ekonomi Islam , Al azhar Press.
An-Nabhani,  Taqiyuddin.  (2009). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perpektif Islam. Jakarta: Al-Azhar Press.
------------------------------ (tt). Sistem Ekonomi Islam. Al-Azhar Press.
Anonim.  (2009). Menyongsong  Sistem  Ekonomi  Anti  Krisis ,  Cetakan  1, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
Aria Susman. (2009). Jejak Neoliberalisme di Indonesia part-2
Condro T, Dwi. (2011). Ekonomi Islam Madzhab Hamfara , Falsafah Ekonomi Islam , Jilid  1,  Irtikaz, David  M. Smick, Kiamat  Ekonomi Global  (The World is Curved), cetakan 1, Daras Books.
Deliarnov  (1995). Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Indra  Bastian.  (2006). Privatisasi  di  Indonesia:  Teori  dan  Implementasi .
Jakarta: Salemba Empat.
Riant  Nugroho  &  Randy  R.  Wrihatnolo.  (2008). Manajemen  Privatisasi BUMN . Jakarta: Elex Media Komputindo.