## TINJAUAN GEOGRAFI REGIONAL TERHADAP MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
A Review of  Economic Development Acceleration and  Expansion Masterplan of Indonesia in Regional Geography Perspective
M. Baiquni
Program Studi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM Email:  baiquni99@gmail.com

## ABSTRACT
Regional  Geography  at  national  level  is  a  study  of   unique  charecteristics  and  pattern  of   natural phenomena  and  human  phenomena  in  a  certain  region  which  are  delineated  and  regionalized  for certain  purpose.  In  this perspective,  Masterplan  MP3EI  was  lauched  by  since  2011  be  analized  on how its relations with backward regions and boundary regions. A critical review related to what is the concept behind and how are the strategies implement this program. The research methods are literature review,  maps  pattern  analysis,  and  indept interview.  The  results  of  this  research  are  (1) MP3EI  is driven by  economic growth  strategy and lack  of  local politics  involvement  i.e. autonomy; (2) The eco- nomic  corridor  of   MP3EI  partly related  to  backward  region  and  boundary region  of  Indonesia;  (3) There are many challenges on  how  to implement MP3EI such  as:  integration foreign  high investment with local economy,  synergy  to autonomy, preserve  nature conservation  area,  and  enrich cultural  heri- tage  of  cultural  diversity.

## Keywords: regional geography,  policy implementation, masterplan MP3EI

## ABSTRAK
Geografi  Regional  mempelajari  keunikan  karakter  dan  pola  dari  fenomena  alam  maupun  manusia dalam  suatu  wilayah  tertentu  yang  didelineasi  dan  diregionalisasi  untuk  tujuan  tertentu.  Dalam perspektif   tersebut  Masterplan  MP3EI  yang  diluncurkan  tahun  2011  dianalisis  keterkaitannya dengan  pembangunan  daerah  tertinggal  dan  wilayah  perbatasan.  Diperlukan  tinjauan  kritis  untuk mengetahui  konsep  dibelakangnya  dan  bagaimana  strategi  untuk  implementasi  programnya.  Metode yang digunakan adalah  melakukan  review kritis  literature dan dokumen,  analisis pola peta koridor, dan wawancara mendalam. Hasil yang diperoleh adalah: (1) MP3EI dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan strategi pertumbuhan ekonomi dan kurang melibatkan dinamika politik lokal, misalnya otonomi  daerah;  (2)  Koridor  ekonomi  MP3EI  hanya  sebagian  kecil  yang  bertautan  dengan  daerah tertinggal; (3) Banyak tantangan yang harus dijawab dalam pelaksanaan MP3EI, seperti bagaimana mengintegrasikan investasi asing besar-besaran itu dengan modal penghidupan ekonomi rakyat, sinergi dengan  program  daerah  otonom,  konservasi  sumberdaya  alam  dan  pengayaan  khazanah  keragaman budaya  setempat.
Kata kunci: geografi regional, implemnasi kebijakan, dokumen MP3EI

## PENDAHULUAN
Pembangunan wilayah di negara kepulauan memerlukan pendekatan dan strategi yang cocok dengan kondisi ekosistem dan sumber- daya  alam  serta  situasi  dinamika  masya- rakatnya.  Sepanjang  sejarah  kemerdekaan Republik  Indonesia  selama  hampir  tujuh dasawarsa,  telah  mengalami  pasang  surut pembangunan dan berbagai  dampak yang mengikutinya.  Pada  saat  kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertani- an  tradisional,  saat  ini  Indonesia  telah menjadi  negara  dengan  proporsi  industri manufaktur dan jasa yang lebih besar.
Kemajuan  ekonomi  telah  membawa  pe- ningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  yang tercermin  dalam  peningkatan  pendapatan per  kapita,  perbaikan  berbagai  indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980  dan  2010,  Indeks  Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60.   Indo- nesia  juga  memainkan  peran  yang  makin besar di perekonomian global. Saat ini Indo- nesia menempati urutan ekonomi ke-17 ter- besar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharap-kan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G- 20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya (Buku  Masterplan  MP3EI,  2011:14).
Perkembangan  ekonomi  Indonesia  perlu dikritisi, dikoreksi dan perlu terus-menerus dibenahi. Duddley Seers (1973) mengungkap- kan  bahwa  pembangunan  suatu  negera dikatakan  gagal  apabila  kemiskinan semakin  banyak,  pengangguran  semakin luas dan kesenjangan  pembangunan antar wilayah semakin dalam. Tiga aspek penting yang  dikemukakan  seorang  pemikir  pem- bangunan  itu,  kiranya  relevan  untuk ditambahi dengan dua aspek yang penting yaitu  “pembangunan  dikatakan  gagal apabila  ker usakan  lingkungan  terjadi dimana-mana  dan  kemaksiatan  meraja- lela”.  Penulis  menganggap  penting  dua
aspek  ini,  mengingat  banyaknya  bencana alam  akibat  kerakusan  pembangunan  dan meluasnya  dekadensi  moral  akibat  ambisi yang  tidak  terkendali,  kesemuanya  yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa.
Tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan sendiri. Dinamika ekonomi domestik dan glo- bal mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap  perubahan  dan  siap  melakukan kerjasama.  Gelombang  perubahan  sedang terjadi  mengarah  pada  pergeseran  dari Atlantik ke Pasifik, dari Amerika dan Eropa ke Asia. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur  dan  Asia  Tenggara,  mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk  mempercepat  terwujudnya  suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan  yang  dapat  dinikmati  secara merata oleh seluruh masyarakat.
Transformasi pembangunan semesta bukan hanya ekonomi semata, namun diperlukan pula pembangunan ekonomi sebagai salah satu  sendi  pembangunan  semesta.  Dalam konteks  inilah  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono menyadari perlunya penyusun- an  MP3EI  untuk  memberikan  arah  pem- bangunan ekonomi Indonesia hingga 2025. Melalui  percepatan  dan  perluasan  pem- bangunan ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan  Manusia  Indonesia  sebagai bangsa  yang  maju  tidak  saja  melalui peningkatan  pendapatan  dan  daya  beli semata,  namun  dibarengi  dengan  mem- baiknya  pemerataan  dan  kualitas  hidup seluruh bangsa (Masterplan MP3EI, 2011).
Pembangunan  wilayah  kepulauan  me- merlukan perspektif dan pendekatan yang tepat  dalam  pembangunan  ekonomi nasional. Beragam teori dan konsep pem- bangunan yang selama ini lahir dari pemikir- an  continental,  belum  tentu  bisa  diterap- kan dalam konteks negara kepulauan. Hal ini memerlukan pengkajian mendalam para ahli  pembangunan  Indonesia  untuk
menemukan konsep dan pendekatan yang cocok untuk negara  kepulauan ini.
Kajian  koridor  pembangunan  dengan mengaitkan antar pusat pertumbuhan telah dikemukakan; antara lain mengenai model kerjasama  segitiga  pertumbuhan  Joglo- semar (Baiquni, 1998), transformasi spasial perkotaan dan segitiga pertumbuhan ekonomi (Muta’ali, 1998), transformasi wilayah di koridor Yogyakarta dan Surakarta (Giyarsih, 2010). Pada  kajian  tersebut  memperlihatkan bahwa koridor pembangunan sangat terkait dengan: (1) adanya pusat-pusat pembangun- an seperti perkotaan dan kawasan industri; (2)  aksesibilitas  yang  menghubungkan antara pusat-pusat pembangunan; (3) ada- nya  keunggulan  komparatif   yang  saling memerlukan, (4) aliran barang dan jasa serta orang yang bergerak antar pusat-pusat ter- sebut untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, (5) tidak ada hambatan yang berarti guna  terjadinya  hubungan  dan  kerjasama antar pusat-pusat tersebut. Dengan demikian perkembangan koridor pembangunan ter- kait  dengan  kepentingan  kerjasama  antar pusat-pusat pembangunan tersebut yang me- rangkai,  sehingga  membangkitkan  per- tumbuhan pembangunan wilayah koridor.
Kajian koridor pembangunan pada umum- nya  masih dalam  perspektif ekonomi  dan perspektif  spatial  perkembangan  fisik infrastruktur pembangunan, belum banyak yang  mengaitkan dengan  perspektif  sosial budaya seperti kearifan lokal sebagai pondasi dan pilar pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Wesnawa  (2010)  yang mengungkapkan  bahwa  kecenderungan pembangunan  dewasa  ini  masih  kurang memperhatikan pelestarian kekayaan sosial budaya sebagai bagian integral dari seluruh program  pembangunan  dan  pemanfaatan ruang.  Disini  diperlukan  perhatian  yang serius mengenai karakteristik sosial budaya masyarakat dan keterlibatan mereka dalam mengembangkan  koridor  pembangunan, mengingat wilayah koridor tidak sama dengan
pusat-pusat pertumbuhan kota itu sendiri. Keunikan dan keunggulan wilayah koridor perlu  menjadi  dasar  dan  identitas,  agar pembangunan tidak membosankan karena seragam seperti  kota-kota besar  lainnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara  kritis  kebijakan  MP3EI  dalam  per- spektif Geografi Regional. Secara rinci peneliti- an  ini  berupaya  menelusuri  konsep  di belakangnya  dan  bagaimana  strategi  imple- mentasi kebijakan. Lebih lanjut penelitian ini membahas  keterkaitan  MP3EI  dengan pembangunan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah: (1) Studi literatur dan review kritis dokumen MP3EI; (2) Overlay peta dan analisis pola peta koridor MP3EI dikaitkan dengan daerah  tertinggal  dan  wilayah  perbatasan; dan  (3)  wawancara  mendalam  dengan pakar dan pelaku  pembangunan wilayah.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## Perspektif  Geografi  Regional
Geografi Regional dalam studi suatu negara mempelajari  keunikan  karakter  dan  pola dari fenomena alam maupun manusia dalam suatu wilayah tertentu yang didelineasi dan diregionalisasi untuk tujuan tertentu. Aspek- aspek Geografi Regional yang biasanya di- pelajari antara lain unsur geografis (berupa luas,  bentuk  wilayah,  iklim,  sumber  daya, penduduk) dan pembangunan (terkait dengan batas wilayah, kedaulatan atas sumberdaya, dan  pola  kekuasaan  pusat  daerah,  pem- bangunan infrastruktur, pertumbuhan eko- nomi dan pemerataan  kemakmuran, serta kesejahteraan sosial dan keragaman budaya). Dalam  studi  geografi  regional,  unsur geografi  dan  unsur  pembangunan  dikaji
secara kewilayahan meliputi karakter, pola, koneksi, dinamika dan kecenderungannya.
Dov Nir dalam bukunya Region as a Socio-envi- ronmental System: An Introduction to a Systematic Regional  Geography  (1990)  mengemuka-kan pentingnya  memahami  kecenderungan fenomena penyeragaman kehidupan di tengah kehidupan  yang  beragam.  Peradaban  dunia berada  di  persimpangan  jalan  apakah  akan terus  menuju  keseragaman  menuju  budaya global atau mempertahankan kebe-ragaman kehidupan?  Pilihannya  saat  itu  bagi  masya- rakat negara-negara berkembang adalah meng- ikuti  totalitarianism  atau  pluralism  berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi. Ia menekan- kan pada kebebasan (freedom) yang merupakan hak pilihan untuk berbeda dengan yang lain.
Francis  Fukuyama  dalam  bukunya  Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity (1995) menyoroti aspek-aspek budaya yang mendasari pertumbuhan ekonomi  di Asia Timur. Menurutnya keperayaan masyarakat merupakan  dasar  yang  penting  bagi  per- tumbuhan ekonomi Asia. Kegiatan ekonomi tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan sosial dan politik masyarakat luas. Dengan preposisi seperti itu, maka reformasi eko- nomi  dengan  sendirinya  memerlukan reformasi  politik  dan  sosial  yang  berbasis rasa saling percaya. Percepatan dan perluas- an ekonomi memerlukan basis kepercayaan yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah otonom, antar sektor dan aktor pelaku pembangunan. Keberlangsungan percepat- an dan perluasan ekonomi ditentukan oleh kerjasama  yang  erat  berdasarkan  nilai  ke- adilan dan keperayaan diantara pemerintah, masyarakat  dan  dunia  usaha.
Pada  dekade  1990an  akselerasi  pem- bangunan  kerjasama  ekonomi  regional  di antara  negara  tetangga  semakin  nyata. Proses kerjasama ekonomi regional merupa- kan  upaya  untuk  menjalin  keunggulan komparatif  wilayah  tersebut  dan  mem- bangun  keunggulan  kompetitif   dalam menghadapi  blok  ekonomi  lain.  Ekonom
Jepang,  Kaname  Akamatsu,  melukiskan proses  semacam  itu  menggunakan  para- digma “Formasi angsa terbang” (Soesastro, 1990).  “Angsa”  paling  depan  memimpin kemana  arah  dan  manauver  terbang  yang diikuti  oleh  anggota  kelompok  lainnya. Sebagai  contoh  dalam  kerjasama  Sijori (Singapura, Johor dan Riau), maka Singapura merupakan “angsa terdepan” kerjasama itu.
Wilayah yang selama ini dianggap pinggiran (frontier region) seperti Kepulauan Riau dan wilayah perbatasan lainnya (border region) perlu dikembangkan  dengan  melibatkan pengembangan  masyarakat  luas,  terutama penduduk  asli  memperoleh  manfaat  dan kesejahteraannya  meningkat.  Belajar  dari pengalaman  Sijori, keuntungan  dari  kerja- sama ekonomi tersebut adalah mereka yang kuat baik dalam modal, teknologi maupun lobi.  Bagi  masyarakat  lokal  masih  banyak yang  belum  mem-peroleh  manfaat  secara adil dari proses pembangunan di wilayah- nya (Sasono, 1993). Oleh karena itu pengem- bangan  kerjasama  ekonomi  regional selanjutnya perlu diikuti kemitraan diantara para pelaku pembangunan (stakeholders) dan melakukan  penguatan  (empowerment) kelompok  masyarakat  secara  luas.
Dalam kaitan dengan koridor MP3EI, maka gagasan  diatas  menarik  untuk  ditinjau kembali. Misalnya koridor ekonomi Bali dan Nusa  Teng gara,  dimotori  oleh  tema pariwisata  yang  digerakkan  utamanya  oleh Bali  yang  sudah  memiliki  reputasi  dunia. Dalam  pengembangan  pariwisata  bukan keseragaman  pola  ekonomi,  tetapi  ke- ragaman  sumberdaya  pariwisata  (alam  dan budaya)  yang  unik  itu  masing-masing memiliki  segmen  pasar  tersendiri.  Sebagai konsekuensinya Nusa Tenggara tidak harus meniru Bali dalam mengolah dan mengelola sumberdaya  pariwisatanya.  Keragaman  lah yang  menjadi  basis  keunggulan  kompetitif setiap  pulau  atau  setiap  komunitas  yang dapat  menghadirkan  keunikan.  Dalam kaitan itu  pula  perlu  dikembangkan model
kepari-wisataan berbasis masyarakat (commu- nity based tourism), kepariwisataan berwawas- an lingkungan (ecotourism), dan kepariwisata- an yang bertanggungjawab (responsible tourism) terutama di pulau-pulau kecil yang memiliki keunikan sumberdaya alam dan kemajemuk- an  budaya  masyarakatnya,  agar  pariwisata tidak  menjadi  bentuk penjajahan  baru  (neo colonialism)  atas  nama  percepatan  dan perluasan pembangunan ekonomi.
Perspektif Geografi Regional yang diguna- kan  untuk  mengkaji  masterplan  MP3EI terkait  dengan  bagaimana  pemerintah pusat memprakarsai kebijakan pembangun- an (dengan percepatan dan perluasan yang menekankan pada sektor ekonomi) dalam suasana  otonomi  daerah.  Keragaman  dan keunikan masing-masing daerah tidak perlu menjadi  seragam  dalam  format  koridor ekonomi  pertumbuhan.  Masing-masing wilayah dan komoditi ekonomi bisa saling melengkapi,  keunggulan  komparastif   di- sulam dan keunggulan kompetitif  ditonjol- kan.  Pijakan  berfikir  kritis  penelitian  ini adalah  bagaimana  Bhinneka  Tunggal  Ika menjadi  spirit  bagi  pembangunan  wilayah negara  kepulauan  Republik  Indonesia.

## Perubahan  Strategi  Pembangunan
Kebijakan pembangunan wilayah di Indo- nesia telah mengalami berbagai pergeseran dari  periode  ke  periode  terkait  dengan dinamika  politik  nasional  maupun  per- ubahan pembangunan internasional. Pada masa revolusi pembangunan berangkat dari basis  menemukan  karakter  keragaman daerah dan pembangunan  ideologi politik terutama  membangunkarakter  bangsa secara  nasional  (national  character  building). Pada  masa  itu  juga  penuh  dengan  per- golakan pusat dan daerah yang merupakan dinamika mencapai titik temu kepentingan dan  membangun  pengalaman  bersama. Sejak  awal  kemerdekaan,  pembangunan Indonesia diwarnai berbagai corak; antara
lain  ditandai  dengan:  1)  upaya  memenuhi kebutuhan  dasar  kehidupan  masyarakat seperti  pemenuhan  sandang  pangan;  2) pembenahan  sarana  produksi  sandang pangan;  3)  pengambilalihan  atau  me- nasionalisasikan  per usahaan  Belanda dengan; 4) hingga proyek mercusuar yang berhasil membangun Monas, Masjid Istiqlal, Gelora  Senayan,  Jembatan  Semanggi  dan kawasan  Jakarta  Selatan.
Suasana  pembangunan  pada  periode Presiden Soekarno telah dilakukan dengan berupaya  membangun  secara  Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), meskipun tidak lepas dari upaya  kerjasama dengan negara lain seperti Uni Soviet, China dan Jepang. Periode ini berakhir dengan krisis ekonomi dan melambungnya harga-harga kebutuhan sandang pangan  serta inflasi yang  tak ter- kendali,  sehingga  terjadi  krisis  kekuasaan dan pergantian kepemimpinan nasional.
Pada  periode  berikutnya  setelah  Presiden Soeharto naik ke puncak kekuasaan, suasana berganti dengan pengaruh kuat dari Amerika dan sekutunya dalam merancang pembangun- an  ekonomi  Indonesia.  Pembangunan dilakukan  secara  bertahap  dan  terencana melalui Repelita (rencana pembangunan lima tahun) yang banyak diilhami oleh berbagai pemikiran  ekonom  Amerika  seperti  WW Rostow  yang  terkenal  dengan  konsepnya the Stages of Economic Growth. Pada periode ini  pembangunan  dimulai  dengan  sektor pertanian sebagai basis dan wilayah perdesa- an sebagai tumpuan pembangunan, dengan proyek seperti bendungan raksasa, jaringan irigasi,  jembatan  dan  jalan,  serta  berbagai sarana pendidikan (SD Inpres) dan kesehatan (Puskesmas).
Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan  ekonomi,  industriaslisasi, transfer  teknologi,  relokasi  industri  ter- utama di perkotaan ini dikritik oleh kalang- an pemikir kritis dan kalangan Ornop atau LSM. Kemudian muncullah pula alternatif kebijakan pembangunan seperti pendekat-
an  kebutuhan  dasar  (basic  need  approach), pembangunan  perdesaan  (integrated  rural development), teknologi tepat guna (appropri- ate technology) dan pem-bangunan berpusat pada  manusia  (people  centered  development).
Pembangunan memerlukan modal, sehingga pemerintah pada waktu itu menggerakkan modal dengan mengundang investor asing dengan  membuat  kontrak  karya  sumber- daya mineral bernilai tinggi (tambang emas, minyak bumi dan gas), hutang luar negeri, mobilisasi tabungan masyarakat, menghimpun melalui pendapatan devisa, maupun usaha ekspor produk manufaktur. Pembangunan yang didominasi peran pemerintah nampak semakin  tinggi  mengandalkan  pada  utang luar  negeri,  sehingga  lembaga  seperti  The World  bank,  International  Monetary  Funds, Asian Development Bank, Islamic Development Bank  dan  negara  donor  dari  negara  maju memberikan  utang  sekaligus  meminta jaminan  konsesi sumberdaya  alam.
Berbagai perkembangan yang terjadi adalah semakin  dinamis  dan  tumbuh  pesat pembangunan di Jawa dan sektor industri dan  perkotaan  terus  semakin  kuat.  Meski sektor pertanian diunggulkan, tetapi paruh waktu  periode  kepemimpinan  Presiden Soeharto terjadi perubahan yang begitu besar bertumpu pada industri. Industri perhutan- an nasional diberi konsesi untuk menebang jutaan hektar hutan tropis, industri berbasis komoditi  impor  dan  konsesi  sumberdaya alam  diberikan  pada  kroni  dan  keluarga dekat  penguasa.  Terjadilah  ekonomi  yang dimotori  para  konglomerat  bar u  atas kemudahan  kebijakan  penguasa.  Lahirlah kesenjangan  yang  begitu  lebar  antara pengusaha konglomerat dengan usaha kecil dan koperasi. Sejumlah industri yang men- dukung  pertanian  seperti  industri  pupuk, pestisida  dan  bibit  unggul  dikuasai  oleh konglomerat; namun disisi lain sektor per- tanian rakyat  dan koperasi  tidak bisa  ber- kembang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.  Kesenjangan  semakin  melebar
antar sektor dan aktor maupun antar wilayah, antar pulau, dan antara desa dan kota.
Upaya  pemerintah  untuk  mengatasi kesenjangan  pembangunan,  antara  lain dengan  kebijakan  pembangunan  Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan dirancang program  KAPET  (Kawasan  Andalan Pengembangan  Ekonomi  Terpadu)  di sejumlah lokasi dan kesenjangan desa kota dijawab  dengan  kebijakan  Inpres  Desat tertinggal (IDT). Berbagai  upaya itu telah didorong, namun keberlanjutannya kurang dinamis dan maju karena pemerintah masih menjadi  pelaku  ekonomi  yang  dominan. Pada  masa  itu  juga  dilakukan  pendekatan pengembangan kluster, seperti kluster industri kecil, pengembangan kawasan agropolitan, dan  pusat  pengembangan  agribisnis  per- kebunan  yang  menyulam  dan  mengganti- kan perusahaan penebangan hutan.
Ketika  krisis  ekonomi  1997  dan  diikuti dengan  kemarau  panjang  yang  meng- akibatkan  krisis  ekologi,  maka  terjadi gelombang  ketidakpuasan  rakyat  yang menjadi krisis multidimensi atau krisis to- tal  (Kristal),  menyebabkan  kekuasaan pemerintah  yang  dikelilingi  para  krono konglomerat  itu  mengalami  keruntuhan. Pada bulan Mei 1998 terjadilah pergantian kekuasaan  dari  Soeharto  ke  BJ  Habibie yang  diwarnai  situasi  krisis  dan  ketidak- teraturan. Reformasi menjadi kredo untuk mengubah pembangunan yang otoriter dan sentralistis  menuju  kearah  demokrasi  dan desentralisasi.
Kini  setelah  otonomi  daerah  yang berkembang  sejak  1999  telah  memberi ruang pada daerah untuk mengembangkan wilayah. Pembangunan dilakukan semakin besar olah pemerintah daerah dan masya- rakat  memiliki  tingkat  partisipasi  publik yang semakin meningkat. Dengan otonomi daerah  muncul  kegairahan  pembangunan daerah  dan  masyarakatnya  sesuai  dengan aspirasi  yang  ada  di  daerah.  Namun
demikian  perkembangan  ini  bukannya tanpa  persoalan,  banyak  daerah  yang mengalami konflik sosial dan pemborosan oleh pemerintahnya akibat dari kontestasi kepentingan  dan  konflik  kekuasaan.
Dalam  perkembangan  mutakhir  yaitu konteks relasi kepentingan dan kekuasaan pusat  dengan  daerah  seperti  inilah,  maka tinjauan  Geografi  Regional  terhadap masterplan  MP3EI  perlu  dilakukan. Meninjau  kembali  dan  mempertanyakan secara  kritis  kebijakan  pembangunan  ini akan dilakukan oleh siapa, menguntungkan siapa  dan  bagaimana  keberlanjutannya.

## Pengembangan Koridor Pembangunan Ekonomi (MP3EI)
Pengembangan  koridor  pembangunan ekonomi  digunakan  sebagai  konsep  dasar dalam MP3EI yang merupakan kepanjang- an  dari  Masterplan  Percepatan  dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone- sia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  meluncurkan  kebijakan  Masterplan Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan Ekonomi  Indonesia  2011-2025  (MP3EI) ini untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan  dengan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus digalakan oleh pemerintah.
MP3EI  disusun  berdasarkan  optimisme pemerintah  dalam  melihat  posisi  Indone- sia di antara negara-negara lain secara inter- nasional. Indonesia mulai diper-hitungkan dalam  percaturan  kebangkitan  negara- negara Asia termasuk China dan India serta negara-negara kecil yang sudah sangat maju seperti Singapura, Hongkong, Macao, Korea Selatan.  Indonesia  termasuk  negera  yang diang gap  demokratis  dengan  jumlah penduduk  banyak  yang  mayoritas  muslim dan  memiliki  kekayaan  sumberdaya  alam yang beragam dan melimpah. Diharapkan keberadaan  masterplan  ini  mendorong  visi
Indonesia menjadi 10 negara terbesar dunia di  tahun  2025.
Mengapa  pemerintah  begitu  yakin?  Hal yang menjadi  pertimbangan utama  adalah kondisi  makroekonomi  Indonesia  yang cukup menjanjikan. Dengan pertumbuhan ekonomi  yang  di  atas  6%  dan  GDP  per kapita  melebihi  $3000/tahun,  Indonesia telah menjadi negara yang diperhitungkan di  mata  dunia.  Dibuktikan  pula  oleh keberhasilan  Indonesia  bertahan  dari  The Second  Great  Depression  pada  tahun  2008, salah  satu  dari  sedikit  negara  yang  tidak terkena  dampak  signifikan.
Kementerian  Koordinator  Ekonomi menyusun  MP3EI  dan  melaksanakan dengan  melibatkan  berbagai  stakeholder mulai  dari  lembaga  Negara  lainnya (Bappenas,  Komite  Ekonomi  Nasional, Komite  Inovasi  Nasional,  dll)  maupun pihak  swasta  (Kadin,  UMKM,  dll). Tujuannya  adalah  terbentuknya  integrasi pembangunan,  agar  masterplan  ini  tidak tumpang  tindih  dengan  masterplan- masterplan  lain  yang  telah  ada.  Secara umum,  strategi  utama  dalam  MP3EI  ini antara  lain:  (1)  Penguatan  Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu pemetaan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi di 6 koridor (Jawa,  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi, Maluku-Papua,  Bali-NT);  (2)  Penguatan konektivitas  nasioal,  visi  yang  diusung adalah  Locally  Integrated  Globally  Connected. Bagaimana  agar  menghubungkan  pusat- pusat  ekonomi  maupun  daerah  terpencil agar  terjadi  value  chain  yang  efektif  di  In- donesia; (3) Penguatan SDM dan IPTEK nasional.
Disebutkan  bahwa  penyusunan  dokumen MP3EI  yang  hanya  berlangsung  singkat sekitar 3 bulan ini telah dilakukan dengan proses  yang  interaktif  dan  partisipatif. Proses semacam ini diharapkan terbentuk suatu ownership yang tinggi terhadap MP3EI serta terbangunnya komitmen bersama dari
berbagai  pihak  pemangku  kepentingan untuk mensukseskan keberhasilan MP3EI. Semangat yang dihembuskan dalam MP3EI ini adalah Not Business as Usual akan terus berlanjut untuk  terus melakukan  berbagai terobosan  dalam  rangka  percepatan transformasi  ekonomi  Indonesia  demi mencapai visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, makmur (Buku  Masterplan  MP3EI.  2011:11).
MP3EI dikembangkan melalui pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh semangat “tidak semata bisnis sebagaimana lazimnya”  (not  business  as  usual),  melalui perubahan  pola  pikir  bahwa  keberhasilan pembangunan  ekonomi  tidak  hanya tergantung  pada  pemerintah  saja, melainkan merupakan kolaborasi bersama antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  BUMN,  BUMD,  dan  Swasta. Dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2011  tentang  Masterplan  Percepatan  dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indone- sia  2011-2025  (MP3EI)  menyebutkan bahwa kegiatan MP3EI adalah merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi  negara  maju  dan  termasuk  10 negara  besar  di  dunia  pada  tahun  2025 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif,  berkeadilan  dan  berkelanjutan.
Tantangan yang harus dijawab oleh peme- rintah  sendiri  adalah  apakah  birokrasinya dapat  melayani  pelaksanaan  MP3EI  ini? Bagaimana  juga  mensinkron-kan  dengan RPJM  (Rencana  Pembangnan  Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangun- an  Jangka  Panjang)  yang  meli-puti  segala aspek pembangunan? Pertanya-an kritis ini dijawab  secara  jelas  bahwa  MP3EI  bukan dimaksudkan  untuk  mengganti  dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  2005  –  2025  (UU  No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangun- an  Jangka  Menengah  Nasional,  namun menjadi  dokumen  yang  terintegrasi  dan
komplementer  yang  penting  serta  khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Buku Masterplan MP3EI.  2011:23).
Fokus  dari  pengembangan  MP3EI  ini diletakkan  pada  8  program  utama,  yaitu pertanian, pertambangan,  energi, industri, kelautan,  pariwisata,  dan  telematika,  serta pengembangan  kawasan  strategis.  Ke- delapan program utama tersebut terdiri dari 22  kegiatan  ekonomi  utama  yang  se- sungguhnya  lebih  pada  pengembangan komoditas  yang  menjadi  sumberdaya unggulan masing-masing koridor. Diharap- kan  kegiatan  ekonomi  tersebut  akan menghasilkan peningkatan PDB di masing- masing koridor.
Melihat  angka-angka  pertumbuhan nasional  PDB  (2010-2025)  rata-rata  ini dibandingkan  tiga  pendekatan:  business  as usual, RPJM dan MP3EI. Angka ini cukup ambisius  untuk  memacu  pertumbuhan  di berbagai  koridor  tersebut,  mengingat karakter  wilayah,  ketersediaan  SDA  dan kualitas  SDM  serta  tingkat  pembangunan (ketersediaan  infrastruktur,  listrik,  energi, fasilitas pendidikan dan pusast riset) masih terkonsentrasi di Jawa dan beberapa pusat perkotaan  di  luar  Jawa.  Artinya  belum merata dan masih belum siap sebagaimana dipikirkan,  dianalisis,  direncakanan  dan diprogramkan  oleh  para  pemikir  elit ekonomi.  Lalu  siapa  sesungguhnya  yang akan melaksanakan mega proyek moderni- sasi ini dan siapa yang akan menikmatinya?
Presiden  SBY  mencoba  meyakinkan berbagai pihak dan menyampaikan bahwa pelaksanaan  MP3EI  dilakukan  untuk mempercepat  dan  memperluas  pem- bangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Strategi pelaksana- an  MP3EI  dilakukan  dengan  meng- integrasikan  tiga  elemen  utama  yaitu:  (a) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di enam Koridor Ekonomi Indonesia, yaitu:
Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Eko- nomi Jawa, Koridor Ekonomi Kalimantan, Koridor Ekonomi Sulawesi, Koridor Eko- nomi  Bali–Nusa  Tenggara,  dan  Koridor Ekonomi  Papua–Kepulauan  Maluku;  (b) memperkuat  konektivitas  nasional  yang terintegrasi  secara  lokal  dan  terhubung secara  global  (locally  integrated,  globally  con- nected); (c) memperkuat kemampuan SDM dan  IPTEK  nasional  untuk  mendukung pengembangan  program  utama  di  setiap koridor ekonomi.
Infrastruktur  menjadi  salah  satu  yang penting  dalam  program  MP3EI.  Total indikasi  investasi  pengembangan  infra- struktur  diperkirakan  mencapai  Rp  1.786 triliun. Infrastruktur jalan, rel kereta, tenaga listrik dan energi, serta telematika merupa- kan empat dari delapan jenis infrastruktur yang dominan menyerap investasi. Diharap- kan semua koridor memiliki peluang untuk menangkap investasi  domestik dan  asing.
Ini semua memerlukan kepemimpinan yang kuat  dan  mengandaikan  bahwa  semua kepentingan  tersebut  dapat  terakomodasi tidak  hanya  dalam  dokumen,  tetapi  lebih penting  dalam pelaksanaan  dan pemanfaatan hasil pembangunan sehingga tercapai  tujuan  yang  luhur  mewujudkan masyarakat  yang  mandiri,  maju,  adil, makmur. Apakah nanti presiden baru akan melanjutkan Masterplan MP3EI ini ataukah ini  menjadi  “paket  jualan”  bagi  calon presiden  baru  nanti?  Apa  pun  motifnya yang  penting  setiap  rencana  yang  baik harus  dilaksanakan  dengan  baik,  apabila gagal  harus  berani  bertanggungjawab  dan bersedia  belajar dari  pengalaman.

## MP3EI  dan  Pembangunan  Daerah Tertinggal
Berbagai  pandangan  kritis  terhadap kebijakan  MP3EI  dikemukakan  oleh berbagai pihak. Ada yang menyambut baik langkah  terobosan  untuk  mewujudkan
pembangunan khususnya ekonomi dengan cara baru yang tidak biasa, namun ada pula yang meragukan kehandalan dan komitmen masterplan  ini  untuk  terintegrasi  dengan berbagai  perencanaan  yang  telah  ada. Dewan  Pengarah  Sabang  Merauke  Circle (SMC)  Arwin  Lubis  menilai,  Rencana Induk  Percepatan  dan  Perluasan  Pem- bangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI) merupakan  kapitalisme  semu.  Sebab, MP3EI  ini  merupakan  perpaduan  antara penguasa dan  pengusaha.
“Selama MP3EI berjalan, kesenjangan juga makin melebar. Karena pendekatan MP3EI jelas  dikatakan  melalui  keppres  dengan pendekatan  lama  yang  memerlukan kolaborasi semua pihak, yakni pemerintah dan swasta untuk mencapai pertumbuhan,” ujar Arwin di Jakarta. Lebih lanjut dikata- kan bahwa: “kalau digeneralisasi pemerintah pusat dan daerah adalah penguasa. BUMN dan  pengusaha  swasta  adalah  kolaborasi pengusaha. Jadi  MP3EI adalah  kolaborasi pengusaha  dan  penguasa.  Ini  yang  biasa disebut  dengan  kapitalisme  semu,  yang tidak  mau  bersaing  dengan  bisnis  sehat” (Kompas  16-2-2012).
Sementara itu pengamat ekonomi M Fadhil Hasan,  mengatakan,  secara  historis  atau konseptual  MP3EI  merupakan  bentuk ketidakapuasan  terhadap  RPJPM  yang dinilai  masih  pada  tataran  nor matif. Sinyalemen  ini  pada  dasarnya  memper- tanyakan  mengenai  perencanaan  pem- bangunan, mengapa telah ada perencanaan menyeluruh  masih  ada  lagi  percepatan sektoral  dalam  hal  ini  perluasan  dan percepatan  ekonomi.  Bisa  jadi  RPJM dianggap  masih  terlalu  sempit  business  as usual,  sedangkan  MP3EI  ingin  mengem- bangkan  peran  asing  yang  lebih  luas. Menurut  dia,  MP3EI  hanya  memberikan ruang  bagi  pelaku  ekonomi  asing  melalui instrumen  liberalisasi  perdagangan.
“Jadi, menurut saya, persoalan pentingnya adalah  masalah  struktur  ekonomi  yang
masih  timpang.  Tapi  pendekatan  MP3EI kenyataannya  masih  berdasarkan  per- tumbuhan. MP3EI hanya memberi ruang yang besar bagi pelaku ekonomi asing me- lalui  instrumen  liberalisasi  perdagangan”.
Apakah benar dengan MP3EI dapat meng- ubah  kesenjangan  struktur  ekonomi  di daerah  atau  justru  malah  bisa  menyebab- kan semakin parah kesenjangan antar daerah. Daerah  tertinggal  adalah  suatu  daerah kabupaten  yang  wilayah  dan  masyarakat- nya relatif  tertinggal bila dibanding dengan daerah lainnya yang lebih maju dilihat dari ukuran rata-rata nasional. Oleh karena itu, penekanan  bagi  daerah  tertinggal,  pen- dekatan pembangunannya tidak bisa secara normatif  lazimnya bagi daerah maju, namun perlu ada strategi pendekatan yang bersifat terobosan  yang  akseleratif   atau  afirmatif, bahkan kalau perlu suatu lompatan ke depan sebagai suatu upaya pembangunan dinamis yang mendasar (Zaini, 2011) (Gambar 1).
Terobosan  atau  lompatan  ke  depan  yang dimaksud antara lain, berupa sistem pem- biayaan  pembangunannya  dan  dukungan substitusi teknologi sebagai akseleratornya. Sistem  pembiayaan  pembangunan  yang berpihak  kepada  daerah  tertinggal  yang dilengkapi  dengan  alternatif  pembiayaan bernuansa investasi, yang dapat mendongkrak dinamika pembangunan daerahnya. Sedang- kan yang dimaksud dengan substitusi teknologi bagi daerah tertinggal harus dimulai dari peri- laku inovatif dari daerah yang bersangkutan.
Sehubungan dengan itu daerah tertinggal bisa berperan sebagai wilayah penyangga kegiat- an pembangunan di suatu koridor, ataupun bahkan bisa berperan sebagai wilayah utama kegiatan pembangunan daerah tertinggal di suatu koridor. Dengan demikian, maka kontri- busi peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  (KPDT),  dengan  kegiatan MP3EI  perlu  dirumuskan,  disusun,  dan ditetapkan secara terencana, terstruktur, dan sistemik-sistematis,  sehingga  implikasinya bagi daerah tertinggal akan memberi dampak
positif  bagi  pelaksanaan  pembangunan  di setiap koridor.
Secara garis besar sebaran daerah tertinggal pada Koridor Ekonomi Sumatera, Koridor Ekonomi  Jawa,  Koridor  Ekonomi Kalimantan, dan Koridor Ekonomi Sulawesi berada pada wilayah penyangga. Sedangkan sebaran  daerah  tertinggal  pada  Koridor Ekonomi Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Ekonomi Papua–Kepulauan Maluku berada pada  wilayah  utama.  Sebagaimana  hasil tumpang  susun  peta  (map  overlay)  sebaran daerah  tertinggal  dengan  koridor  MP3EI dapat dianalisis bahwa: (1) Koridor MP3EI terletak di wilayah yang selama ini telah maju dan  memiliki  hubungan  yang  kuat  seperti terlihat di  JLS  (Jalur  Lintas  Sumatera)  dan wilayah  pantai  utara  Jawa;  (2)  Koridor Kalimantan  terlihat  sebagian  besar  tidak melewati  daerah  tertinggal  yang  umumnya diperbatasan  dan  merupakan  kawasan konservasi  hutan  belantara;  (3)  Koridor Sulawesi  sebagian  melewati  daerah tertinggal  seperti  di  Sulawesi  Barat  dan Sulawesi Tengah dan tenggara; (4) Koridor Bali dan NTT  maupun  Papua  kebanyakan merangkai dengan daerah tertinggal.
Hasil  analisis  tumpang  susun  peta  juga menunjukkan bahwa koridor pembangun- an yang digambarkan hanya keterhubungan darat,  belum  secara  eksplisit  digambarkan bagaimana  keterhubungan  transptasi  laut secara lebih mendetail dan konkrit. Kajian dokumen  MP3EI  juga  memperlihatkan gambaran pembangunan koridor darat yang lebih dominan dibandingkan penggambaran detil keterhubungan laut. Ini menunjukkan bahwa  MP3EI  masih  didominasi  pem- bangunan  infrastruktur  darat  dibanding pembangunan  infrastruktur  kelautan.
Berkaitan  dengan  eksisting  kekuatan  eko- nomi  penggerak  pembangunan  di  daerah tertinggal  perlu  dipetakan  pula.  Sebaran aktivitas BUMN dan atau BUMD dan atau swasta  nasional  pada  wilayah  operasinya masing-masing  di  daerah  tertinggal  akan
S u m b er : da ta p ri m er G am b ar 1 . P et a K et er k ai ta n J al u r M P 3 E I de n g an D ae ra h T er ti n g g al 2 0 1 0 /2 0 1 4
menjadi  bahan  pertimbangan  pelengkap. Dengan demikian, maka gambaran peta potensi sebaran daerah tertinggal yang berlandaskan pada ketiga hal dimaksud (wilayah utama atau penyangga  dengan  karakteristik  potensi wilayah dalam wilayah operasi suatu BUMN, BUMD, dan swasta) akan menjadi kebutuh- an  nyata  yang  perlu  dikaji  lebih  kompre- hensif pada koridor ekonomi nasional.
Adanya  kesenjangan pembangunan  disebab- kan  karena  lemahnya  dinamika  dan  daya bangkit suatu daerah atau pulau serta lemah- nya konektivitas antar daerah atau kepulauan. Aktivitas  ekonomi  hanya  terkonsentrasi  di kawasan  perkotaan  dan  beberapa  pusat pertumbuhan  dengan  investasi  dan  kegiatan ekonomi  khusus  seperti  pertambangan  dan perkebunan  skala  besar  yang  merupakan pusat-pusat  pertumbuhan  suatu  wilayah. Keterbatasan infrastruktur transportasi  (jalan desa,  jembatan  desa,  pelabuhan  perintis); infrastruktur  informasi  dan  telekomunikasi (desa  pintar,  rumah  pintar, desa  berdering); infrastr uktur  sosial  dan  ekonomi (Puskesmas  Terapung,  pasar  desa);  serta infrastruktur energi (listrik desa) menjadi penyebab  kegiatan  ekonomi  daerah berbasis industri tidak dapat menyebar ke daerah-daerah tertinggal  yang terisolir.
Sebagai dukungan terhadap upaya pengem- bangan potensi ekonomi wilayah di Koridor Ekonomi Indonesia dengan memperhatikan sistem  konektivitas  nasionalnya,  maka diperlukan  SDM  yang  berkualitas  dengan aplikasi IPTEK yang tepat guna. SDM yang berkualitas  diperlukan  bagi  daerah tertinggal,  karena  wujud  kualitasnya  akan merupakan  jaminan  awal  keberhasilan pelaksanaan  pembangunan  bagi  daerah tertinggal. Sedangkan aplikasi IPTEK yang tepat guna akan menjadi alat yang digunakan oleh  SDM  berkualitas  tersebut  di  daerah. Kekuatan budaya dan kemajemukan masya- rakat di daerah-daerah juga bisa diperhitung- kan  menjadi  pilar  penting  pembangunan. Bahkan  budaya  seyog yanya  menjadi
wawasan bagi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan jati diri masing-masing daerah.

## MP3EI dan Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan menjadi salah satu isu penting yang menarik untuk dibahas terkait dengan MP3EI, mengingat wilayah perbatas- an umumnya masih tertinggal dan dianggap wilayah  pinggiran  yang  kurang  diperhati- kan.  Banyak  kabupaten  yang  merupakan perbatasan dengan negara tetangga seperti di  Kalimantan  dengan  wilayah  Serawak, Malaysia  ternyata  tidak  dilalui  koridor pembangunan  MP3EI.  Hanya  beberapa kabupaten  di  Papua  yang  berbatasan dengan Papua New Guinea yang terangkai dengan koridor pembangunan MP3EI.
Sebagian  besar  wilayah  perbatasan Kalimantan  dengan  Serawak  merupakan daerah  tertinggal  bila  dilihat  dari  pem- bangunan  ekonomi  saja.  Namun  bila  kita mencer mati  lebih  mendalam,  wilayah tersebut memiliki hutan hujan tropis yang penting sebagai fungsi pelesarian ekosistem dengan  keragaman  hayati  yang  tinggi. Wilayah  ini  sering  disebut  Hart  of   Borneo atau jantung konservasi yang sangat penting bagi pulau Kalimantan (Gambar 2).
Dari hasil tumpang susun peta (map overlay) di atas dapat dilihat bahwa wilayah perbatas- an yang berbasis darat umumnya masih be- rupa hutan belantara seperti di Kalimantan dan  Papua.  Dari  sisi  kepentingan  konser- vasi, maka pendekatan pembangunan dan cara  pengembangan  ekonomi  untuk mencapai  kesejahteraan  tentu  tidak  sama dengan  masterplan  MP3EI  yang  berbasis percepatan  pertumbuhan  dan  perluasan melalui  koridor  dan  komoditi  unggulan. Wilayah konservasi memerlukan pendekat- an pembangunan yang berbasis ekosistem dan ekonomi lestari (green economy). Gagasan ini  belum  diadopsi  dan  diinovasi  dalam
S u m b er : da ta p ri m er G am b ar 2 . P et a K et er k ai ta n J al u r M P 3 E I de n g an D ae ra h S tr at eg is P er b at as an N eg ar a da n T er ti n g g al
MP3EI, sehingga bisa diajukan pertanyaan apanya yang “Not  Business as  Usual”?.
Memang tidak bisa berharap banyak pada MP3EI  untuk  mengur us  konser vasi ekosistem dan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup. Bisa dipahami memang ada perbedaan ide percepatan dan perluas- an  pembangunan  ekonomi  dengan  upaya pelestarian dan pemuliaan lingkungan hidup. Namun tantangan bagi totalitas pembangun- an  berkelanjutan  negara  kepulauan Republik  Indonesia  ini  adalah  bagaimana menyeimbangkan  antara  pertumbuhan ekonomi  dengan  pelestarian  ekosistem, pembangunan fisik dengan pembangunan manusia,  pembangunan  desa  dan  kota dalam  bingkai  Bhinneka  Tunggal  Ika.

## Tantangan  Implementasi  Kebijakan MP3EI
Tantangan  yang  dihadapi  untuk  memulai langkah  implementasi  program  MP3EI adalah menyelesaikan persoalan kemiskin- an, pengangguran dan kesenjangan. Usaha untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  yang  ber- keadilan terus dilakukan oleh Pemerintah. Berbagai kebijakan telah digulirkan. Dalam rangka  mewujudkan  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  yang  ber- keadilan, misalnya, pemerintah menggulir- kan program pro-growth, pro-job, dan pro-poor yang disebut sebagai Triple Track Strategy.
Untuk  program  pro-poor,  misalnya, pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang mencakup  tiga  klaster.  Klaster  pertama, bantuan  dan  perlindungan  sosial  berbasis keluarga  melalui  kebijakan  dan  program Jamkesmas, Jampersal, BOK, Raskin, PKH, BOS, dan beasiswa untuk siswa/mahasiswa miskin.  Klaster  kedua,  program  pember- dayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri, baik PNPM Mandiri di perkortaan maupun di perdesaan. Klaster ketiga adalah
program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program Kredit Usaha Kecil (KUR) bagi  peningkatan  permodalan  kerja  para wirausaha, kelompok  usaha  dan  koperasi.
Selain tiga klaster itu, Pemerintah kemudi- an  mengembangkan  program  klaster keempat,  yaitu:  program  murah  untuk rakyat. Program ini memberikan “sesuatu” dengan  harga  murah,  sebagian  dibantu pemerintah,  yang  mencakup  r umah, kendaraan  angkutan,  air  bersih,  listrik, kehidupan nelayan, dan kehidupan masya- rakat  terpinggirkan  perkotaan.  Upaya  ini untuk mengurangi kesenjangan social yang terjadi  ditengah  kehidupan  masyarakat.
Tantangan  selanjutnya  adalah  reformasi birokrasi yang sangat besar dan kinerjanya lambat. Meski teknologi informasi dan komu- nikasi (TIK) semakin canggih, tapi sebagian besar birokrasi belum secara efektif memanfaat- kan kehandalan TIK ini. Masalah koordinasi lintas  sektor  dan  antar  daerah  juga  menjadi kerumitan tersendiri, sebagai akibat dari ego sektoral dan kompleksitas demokrasi pilihan langsung pimpinan pemerintahan. Banyaknya undang-undang  dan  peraturan  daerah  juga bisa menjadi penghambat birokrasi.
Di  era  otonomi  daerah,  ego  kedaerahan semakin menguat baik dalam konotasi positif maupun  negatif.  Banyak  daerah  otonom yang dengan cepat menjual asset sumber- daya  alam  dan  seperti  banyak  yang  lepas kendali.  Kecenderungan  yang  terjadi  para pejabat melepas asset sebanyak-banyaknya kepada mitra kerja yang telah mendukung- nya  dalam  pemenangan  pemilikan  kepala daerah. Fenomena ini banyak disampaikan para pengamat dan tokoh masyarakat yang diwawancarai  secara  mendalam  mengenai perkembangan pembangunan daerah di era otonomi. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin  luas  dan bencana  banjir  maupun pencemaran  menjadi ancaman  serius  bagi masyarakat  banyak.
Apakah  implementasi  kebijakan  MP3EI akan bisa memperbaiki kerusakan lingkung- an atau justru turut serta mempercepat ke- rusakan lingkungan dan memperluas ancam- an  bencana?  Memang  sudah  selayaknya koridor  MP3EI  tidak  melewati  kawasan konservasi seperti di Sumatra Tropical Rain Forest  World  Heritage,  Hart  of   Borneo, maupun  taman  Nasional  Pegunungan Lorentz  Papua.  Namun  pe-ngembangan koridor  perlu  memper-hatikan  ekosistem makro  maupun  mikro  dimana  komoditi ekonomi unggulan ditambang, diolah atau ditumbuhkan.  Sebab  tanpa  kepedulian terhadap  lingkungan,  maka  pertumbuhan ekonomi  akan  tenggelam  bersama  oleh bencana yang akan menimpa.
Isu  kedaulatan  atas  sumberdaya  dan lingkungan  juga  menjadi  tantangan  yang serius  mengingat  sesuatu  yang  dilakukan secara  cepat  dan  meluas  akan  membawa perubahan drastis atas keseimbangan yang telah ada. Saat ini kedaulatan atas sumberdaya dalam  titik  nadir,  karena  telah  banyak sumberdaya alam Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan  asing  dari  Amerika,  Eropa, Jepang, Australia dan belakangan masuk dua raksasa baru yaitu Cina dan India. Mampu- kah  implementasi  kebijakan  MP3EI mengembalikan  kedaulatan  di  tangan rakyat ataukah justru turut merebutnya dan menyerakhan ke konglomerat?

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil tersebut dapat  disimpul- kan sebagai berikut: (1) Bhinneka Tunggal Ika belum  menjadi  basis  ideologi  MP3EI, sehingga  kecenderungan  mengarah  pada monokulturisasi  pembangunan  yaitu  pem- bangunan  ekonomi  pertumbuhan  dengan pilar utama mega proyek dan investasi asing; (2) Koridor MP3EI melintasi jalur yang selama ini sudah berkembang terutama di Sumatera dan Jawa serta Bali. Dalam kaitannya dengan perluasan  belum  bisa  menyambung  antara
koridor  MP3EI  dengan  daerah-daerah tertinggal  dan  belum  muncul  strategi  jitu untuk  mendongkrak  keterting galan tersebut.  Koridor  MP3EI  juga  belum memperkuat  pembangunan  wilayah perbatasan di Kalimantan; (3) Implementasi kebijakan  MP3EI  masih  harus  menjawab tantangan  besar  yaitu:  (a)  sinkronisasi dengan  RPJM  dan  RPJP  Nasional,  tata ruang,  dan  kebijakan  otonomi  daerah;  (b) Reformasi  birokrasi  juga  menjadi  semakin rumit ketika orientasi pusat dengan daerah tidak  sejalan  dan  kepentingan  antar  sektor berbeda,  serta  (c)  Kualitas  kepemimpinan dan SDM birokrasi yang belum prima.
Adapun  saran  yang  dapat  dikemukakan melalui  penelitian  ini  adalah:  Kebijakan MP3EI  yang  diluncurkan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono harus memiliki dasar yang  kuat  yaitu  Pancasila  dan  Bhinneka Tunggal Ika sebagai manifestasi bangsa yang majemuk yang dipersatukan dalam cita cita luhur. Pelaksanaannya diharapkan mengokoh- kan kedaulatan rakyat dengan mencerdaskan rakyat  dalam  berekonomi,  membuka kesempatan  seluas-luasnya  bagi  investor dalam  negeri dan menjadikan rakyat Indo- nesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebelum  membuka  diri  dan  bekerjasama dengan  bangsa  asing.  Memberikan kompensasi  program  pembangunan  yang sifatnya affirmative kepada  daerah tertinggal dan  wilayah  perbatasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan  Fakultas  Geografi  dan  Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada yang telah memberi hibah dana penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada  Prof.  Dr.  J.  Nasikun  yang  telah memberi  pengkayaan  ilmu  sosial  dan politik, juga kepada Prof. Dr. Rijanta yang telah  menjadi  mitra  diskusi  mengenai geografi  regional.

## DAFTAR PUSTAKA
Baiquni,  M.  (1998)  “Transformasi  Wilayah  di  Era  Globalisasi,  Model-Model  Kerjasama Segitiga  Pertumbuhan”.  Makalah  dalam  Reorientasi  Baru  Riset  Geografi  di  Segitiga Pertumbuhan  Joglosemar.  Fakultas  Geografi  UGM  (tidak  dipublikasikan).
Baiquni, M. (2004) Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran: Otonomi Di Negara Kepulauan. PKPEK dan  ideAs.  Yogyakarta
Fukuyama,  Francis.  (1995)  Trust:  The  Social  Virtues  and  the  Creation  of  Prosperity.  Hamish Hamilton. London.
Giyarsih, Sri Rum. (2010) “Pola Spatial Transformasi Wilayah di Koridor Yogyakarta dan Surakarta. Forum  Geografi.  Vol 24,  No  1,  Juli 2010:  28-38.
Kementerian  Koordinator  Perekonomian  RI.  (2011)  Dokumen  Masterplan  Percepatan  dan Perluasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011-2025.  Jakarta
Kompas  16-2-2012    MP3EI  Merupakan  Kapitalisme  Semu.  Kompas,  Jakarta.
Muta’ali, L. (1998) “Transformasi Spasial Perkotaan dan Segitiga Pertumbuhan Ekonomi”. Makalah dalam  Diskusi  Transformasi  Wilayah.  Fakultas  Geografi  UGM.  (tidak  dipublikasikan).
Nir, Dov. (1990) Region as a Socio-environmental System: An Introduction to a Systematic Regional Geography. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.
Ohmae,  Kenichi.  (1995)  The  End  of  the  Nation  State:  The  Rise  of  Regional  Economies. HarperCollins Publishers. London.
Page, J. (1992) Political Geography. Oxford University, United Kingdom.
Sasono, Adi dkk (ed.). (1993) Pembangunan Regional dan Segitiga Pertumbuhan. CIDES-Center for Information and Development Studies. Jakarta
Seers, Dudley. (1979) The Meaning of Development, with a Postscript. In Seers, Nafziger, Cruise O’Brien, & Bernstein, pp. 9-30.
Soesastro, Hadi. (1992) “Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Pasifik Barat Hingga Tahun 2010 dan Implikasinya Bagi Permintaan Energi” Analisis CSIS Tahun XXI No. 6/1992. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta.
Wesnawa, I Gede Astra. (2010) Dinamika Pemanfaatan Ruang Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten  Buleleng,  Provinsi  Bali.  Dalam  Jurnal  Forum  Geografi.  Vol  24,  No  1,  Juli 2010:  1-11.
Zaini,  Helmy  Faishal.  (2011)  MP3EI  dan  Peran  Daerah  Tertinggal.  Kementerian  Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Jakarta.