## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal,

## Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Dewi Indriasih * , Aminul Fajri, Dinda Febriana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia Jl. Halmahera KM. 01, Mintaragen, Tegal Timur, 52121, Kota Tegal, Indonesia Email: 1,* dewi.indriasih@upstegal.ac.id, 2 aminulfajri@upstegal.ac.id, 3 dindafebriana00@gmail.com Email Penulis Korespondensi: dewi.indriasih@upstegal.ac.id Submitted: 11/02/2022 ; Accepted: 18/05/2022 ; Published: 30/05/2022
Abstrak −Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  komitmen  organisasi,  sistem  pengendalian internal,  kompetensi pemerintah desa, transparansi, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pengelolaan dana desa pada kantor pemerintah desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Populasi dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 19 desa. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel jenuh terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan BPD dengan total 76 responden. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari Penelitian ini adalah: 1. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3. Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 4. Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 5. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Kata Kunci: Komitmen Organisasi; Sistem Pengendalian Internal; Kompetensi Pemerintah Desa; Transparansi; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Abstract −This purpose of this study is to determine the effect of commitment of village government organization, internal control system, village government competence, transparency, and accessibility of financial reports on the management of village funds at the village government office in Petarukan District, Pemalang Regency. The population in this study is village government officials in Petarukan District, Pemalang Regency, which consists of 19 villages. The sampling technique was a saturated sample consisting of the village head, village secretary, village treasurer, and BPD with a total of 76 respondents. This research was conducted using descriptive quantitative methods. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the SPSS program. The results of this study are: 1. The commitment of village government organization affects the Accountability of Village Fund Management. 2. The Internal Control System affects the Accountability of Village Fund Management. 3. The competence of the Village Government affects the Accountability of Village Fund Management. 4. Transparency affects Village Fund Management Accountability. 5. Accessibility of Financial Statements affects Village Fund Management Accountability
Keywords :   Commitment  of  Village  Government  Organization;  Internal  Control  System;  Village  Government  Competence; Transparency; Accessibility of Financial Reports; Village Fund Management Accountability

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  besar  yang  ditandai  dengan  reformasi  politik,  diikuti  dengan pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal.  Publik  menuntut  transparansi  dan  akuntabilitas  atas  semua transaksi  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah,  sehingga  akuntansi  merupakan  kebutuhan  utama pemerintah  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan,  dan  khususnya  pemerintah  tidak  boleh  dianggap  remeh (Rosyidi,  2018).  Otonomi  daerah  diharapkan  membuat  pemerintahan  lebih  efektif  dan  efisien  dalam menyelenggarakan kegiatan, pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Pemerintah desa diyakini bisa lebih melihat prioritas  kebutuhan  masyarakat  dibandingkan  dengan  pemerintah  kabupaten  yang  sebenarnya  permasalahan  yang lebih luas dan kompleks (Rosyidi, 2018).
UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Pemutakhirannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Desa merupakan Desa atau desa adat, yang selanjutnya disebut  desa, adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang memiliki batas  wilayah  dan  berwenang  melakukan  pengawasan  mengelola  urusan  pemerintahan,  atas  dasar  inisiatif,  untuk kepentingan  masyarakat  lokal,  hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut (Prabawa & Lukiastuti, 2017), Pembangunan desa tidak mungkin dari  satu pihak saja,  tanpa kerjasama  berbagai kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat.
Tentu saja, alokasi besar pemerintah pusat untuk daerah pedesaan juga perlu memikul tanggung jawab yang besar. Selain itu, penggunaan alokasi dana desa rentan terhadap perilaku curang, yang dapat berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan harus dipercaya oleh masyarakat dalam pembangunan desa agar dapat mencapai kemajuan yang berarti. Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Faktor  pertama  yaitu  komitmen  organisasi  yang  bertujuan  mengelola  dana  desa  untuk  memaksimalkan pencapaian  organisasi.  Orang  yang  berkomitmen  dicirikan  oleh  keyakinan  yang  kuat  terhadap  tujuan  organisasi, kesediaan untuk  tinggal di organisasi  selamanya, dan kesiapan untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai  tujuan organisasi.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Faktor  kedua  adalah  sistem  pengendalian  internal.  SPI  merupakan  bagian  dari  pendekatan  atau  rencana organisasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, akuntabilitas keuangan dapat dijadikan pedoman, dan  diperlukan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Aramide,  Sanusi,  &  Mustapha, 2015).
Faktor  ketiga  adalah  kemampuan  pengelola  Anggaran  Dasar  Daerah  untuk  membuat  ketentuan  dasar  agar akuntabilitas di desa dapat dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin. Kompetensi dapat mencakup wawasan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki seseorang. Pemerintah tingkat desa dituntut memiliki perangkat pengelolaan keuangan  yang  handal  yang  dapat  mengeluarkan  laporan  keuangan  untuk  meningkatkan  tingkat  akuntabilitas pengelolaan keuangan tingkat desa (Cheng, 2002).
Faktor  keempat  yang  membutuhkan  akuntabilitas  adalah  transparansi,  yang  merupakan  bagian  integral  dari pengelolaan keuangan desa. Transparansi  merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara, dan dikatakan bahwa semakin terbuka setiap acara, semakin tinggi transparansi (Dilago, Lumolos, J., Waworundeng, & W, 2018).
Faktor terakhir yang mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa adalah aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan berarti memberikan akses kepada banyak pihak yang berkepentingan dengan biaya rendah dan akses mudah ke laporan keuangan (Santi, Utary, & Kurniawan, 2018).
Kepala  desa  tercatat  sebagai  salah  satu  dari  5  besar  pelaku  korupsi  di  Indonesia,  sesuai  dengan  kasus  di kabupaten Pemalang, dimana kepala desa Gong saat ini dituduh menyalahgunakan sumber dana untuk pembangunan pemerintahan desa, termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD), Bantuan Provinsi, Dana Desa (DD), dan pendapatan lain- lain sebesar Rp518,6 juta, dengan hukuman 3 tahun 10 bulan dan denda Rp50 juta (Baihaqi, 2019).
Rincian  kasus  tersebut  dapat  ditentukan  dari  fenomena  problematika  yang  muncul,  yaitu  rendahnya  tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan anggaran dana desa, belum optimalnya peran Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  dan  kurangnya  transparansi  informasi  penggunaan  dana  desa  kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya.. Penggunaan dana desa telah memicu berbagai asumsi sosial yang mengarah pada hal-hal yang lebih negatif, seperti penyelewengan dana, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan pertanyaan yang dapat  diajukan yaitu:  1) Apakah  komitmen  organisasi  berdampak  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa?  2)  Apakah  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa?  3)  Apakah  kompetensi pemerintah desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 4) Apakah transparansi berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? 5) Apakah ketersediaan pelaporan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  adalah:  1)  Untuk  mengetahui  dampak  positif  komitmen  organisasi terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa. 2) Ditemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3) Pemahaman tentang kompetensi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  4)  Ditemukan  bahwa  transparansi  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  5)  Mengetahui  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Teori Stewardship
Menurut  (Prasetyantoko,  2008),  teori stewardship mengandung  pengertian  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial yang secara inheren membutuhkan bantuan orang lain untuk  hidup  dan saling tolong-menolong. Teori  manajemen juga menggambarkan situasi di mana tujuan utama seorang manajer adalah memprioritaskan kebutuhan agensi di atas kebutuhan pribadi (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018). Berdasarkan teori manajemen, menjelaskan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan agensi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai melalui upaya terbaik dari manajer dan top level untuk menggunakan nilai.

## 2.2 Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dan  tugas pokoknya adalah menyelenggarakan berbagai urusan untuk keperluan keluarga desa dan pemerintahan umum, serta membina dan membina warga desa (Rohman, Ferina, & Ermadiani, 2018). Selain itu, pemerintah desa juga memiliki arti sebagai lembaga pemerintah yang berkewajiban mengelola wilayah di tingkat desa, dimana pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) (Mualifu, Guspul, & Hermawan, 2019).

## 2.3 Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana dari  jejaring  masyarakat  pedesaan,  yang  dialokasikan  kepada  desa  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja kabupaten  dan  kota  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  pembangunan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331

## 2.4 Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan tingkat pemahaman dan keterikatan individu pada suatu organisasi. Orang-orang dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap perusahaan cenderung melihat  diri mereka sebagai anggota organisasi yang sebenarnya. Menurut (Steers & Porter, 1974), komitmen organisasi adalah sikap di mana individu mengidentifikasi dengan tujuan dan harapan organisasi di mana mereka bekerja dan berusaha untuk mempertahankan  keanggotaan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  komitmen  organisasi  adalah  suatu  sikap  yang  mengikat  seseorang  terhadap  organisasinya  dan berusaha  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Organisasi  pemerintah  desa  adalah  kepala  desa  dan  kader  desa,  serta merupakan bagian integral dari pemerintahan desa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa merupakan sikap kepala desa dan kader desa untuk berusaha mencapai tujuan organisasi.

## 2.5 Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  adalah  rencana  dan  metode  suatu  badan  atau  organisasi  untuk  memelihara  dan melindungi aset, menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi, dan membantu mematuhi  kebijakan  manajemen  (Krismiaji,  2015).  Menerapkan  pengendalian  internal  adalah  alasan  utama  untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan dilakukan dan bahwa tingkat risiko yang tidak terduga berkurang.

## 2.6 Kompetensi Pemerintah Desa
Kompetensi  didefinisikan  sebagai  kemampuan  atau  potensi  pribadi  untuk  melakukan  semua  pekerjaan,  dimana kompetensi  dipengaruhi  oleh  dua  dimensi, fisik  dan  intelektual  (Robbins,  2007).  Kompetensi  terbagi  menjadi  tiga bidang, yaitu  antara lain: pengetahuan ( knowledge ), sikap atau tingkah laku ( attitude ) yang meliputi: etis, emosional dan spiritual kecerdasan, dan keterampilan ( skill ) baik fisik maupun teknis (Indriasih, 2014).

## 2.7 Transparansi
Transparansi adalah keterbukaan pemerintah pusat dan daerah dalam mengkomunikasikan informasi terkait kegiatan pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  semua  pihak,  terutama  yang  membutuhkan.  Transparansi  mengacu  pada kebebasan untuk memperoleh informasi kepentingan publik yang tersedia secara langsung bagi mereka yang terlibat (Mardiasmo, 2009).

## 2.8 Aksesibilitas Laporan Keuangan
Aksesibilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kemudahan  yang  diberikan  oleh  banyak  pihak  (pemerintah)  kepada pengguna  laporan  keuangan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  keuangan  daerah  (Sari,  2017).  Akuntabilitas dianggap efektif jika aksesibilitas publik terhadap pelaporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah yang mudah dibaca dan dipahami. Akses dapat diperoleh dari berbagai media, seperti internet, majalah, radio, surat kabar dan televisi. Hak warga negara atas pelaporan anggaran merupakan bukti tanggung jawab dan kepengurusan (Mardiasmo, 2009).

## 2.9 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah diartikan sebagai pemberian informasi kepada mereka yang melaksanakan tugas atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik  (Mahmudi, 2005).  Dalam  struktur  pemerintahan,  akuntabilitas  memiliki  arti  sebagai  bagian  dari  kewajiban  untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja serta tindakan masyarakat, pimpinan lembaga, dan badan hukum bagi yang mempunyai hak dan wewenang untuk memperoleh penjelasan dan pertanggungjawaban (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018).

## 2.10 Populasi dan Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  deskriptif  secara  akurat  dan  sistematis menggambarkan peristiwa, situasi, dan situasi di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode empiris karena berpedoman pada filosofi positivis (Sugiyono, 2016). Disebut metode kuantitatif karena data yang digunakan menggunakan  analisis  data  yaitu  metode  numerik  (numerik)  dan  statistik,  serta  menggunakan  pengujian  hipotesis tentang tanggung jawab pengelolaan dana desa (DD).
Sumber  data  penelitian  berasal  dari  tanggapan  angket  yang  diuji  oleh  responden  melalui  uji  validitas  dan reliabilitas.  Responden  survei  meliputi  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara,  dan  BPD  sebagai  perwakilan pemerintah desa. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Petalugam Kabupaten Pemalang yang berjumlah 19 desa. Penelitian menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah responden 76 orang. Proses analisis data menggunakan program  SPSS versi  22, dan metode analisis data menggunakan  analisis regresi berganda. Pengujian prasyarat analisis meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hipotesis juga diuji dengan uji-t, uji-F dan koefisien determinan.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Kualitas Data

## 3.1.1 Uji Validitas
Tingkat validitas alat penelitian dilakukan pada 45 pertanyaan kuesioner. Hasil pengolahan data uji instrumen pada output Item  Total  Statistic menunjukkan  bahwa  nilai Corrected  Item  Total  Correlation pada  item-item  pertanyaan dalam kedua variabel yang diuji lebih besar dari r tabel sebesar 0,2257 dengan N=76 (df = 76-2 maka table df ke-74 yaitu 0,2257) serta tingkat kepercayaan 0,05 (5%), sehingga semua item pertanyaan dinyatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

## 3.1.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dipakai guna mengetahui keandalan ( reliabel )  kuesioner yang dapat dilihat dari konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Suatu variabel dinyatakan reliabel jika menunjukkan r hitung> nilai cronbach alpha (0,70).
Tabel 1 . Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .952 .962 6
Hasil pengujian yang terlihat pada tabel 1, menyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki Cronbach's  alpha di  atas  0,70,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  konsep  umum  pengukuran  setiap  variabel  dalam kuesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan dianggap reliabel (handal).

## 3.2 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif mempunyai fungsi guna memberikan gambaran suatu data dalam penelitian yang dilihat dari mean , maksimum, minimum, serta standar deviasi (Ghozali, 2018).
Tabel 2 . Hasil Uji Statistik Deskriptif Mean Std. Deviation N AKUNTABILITAS 34.86 3.603 76 KOMITMEN 25.89 2.901 76 KOMPETENSI 38.09 4.231 76 SPI 60.54 5.763 76 TRANSPARASI 29.79 3.838 76 AKSESBILITI 28.74 3.800 76
Analisis  statistik  deskriptif  pada  tabel  2,  menunjukkan  bahwa  baik  variabel  independen  maupun  variabel dependen memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yang menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini baik.

## 3.3 Uji Asumsi Klasik

## 3.3.1 Uji Normalitas Data
Uji normalitas memeriksa model regresi untuk melihat apakah variabel pengganggu (sisa) berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansinya ≤ 0,05 maka data tersebut dianggap tidak valid.
Tabel 3 . Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 76 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,49917287 Most Extreme Differences Absolute ,076 Positive ,076 Negative -,074 Test Statistic ,076 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Berdasarkan tabel 3, menunjukkan nilai Asymp . Sinyal (2- tail ) 0,200 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331

## 3.3.2 Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas dipakai  guna mengetes pada bentuk  regresi dideteksi  terdapatnya korelasi antara satu variabel bebas dengan lainnya. Model regresi dikatakan bagus apabila tanpa terdapat korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Hasil uji kolinearitas terlihat pada tabel 4:
Tabel 4 . Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  diatas  menunjukkan  bahwa  keseluruhan  variabel  independen  dan variabel dependen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dinyatakan model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

## 3.3.3 Uji Hetreoskedastisitas

## Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  gambar  1,  menunjukkan  tidak  ditemukan  pola  tertentu,  dan  titik-titik berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat diterapkan.

## 3.4 Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi  linear  berganda  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  satu  variabel  ataupun  lebih  dari  satu  variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil perhitungan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5 . Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.366 2.478 1.359 .179 Komitmen Organisasi .038 .064 .030 .587 .559 Sistem Pengendalian Internal .142 .073 .167 1.955 .055 Kompetensi Pemerintah Desa .138 .051 .221 2.703 .009 Transparansi .252 .097 .268 2.583 .012 Aksesibilitas Laporan Keuangan .321 .108 .339 2.983 .004 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 3.366 2.478 1.359  .179 Komitmen Organisasi .038 .064 .030 .587  .559 .929 1.076 Sistem Pengendalian Internal .142 .073 .167 1.955  .055 .338 2.959 Kompetensi Pemerintah Desa .138 .051 .221 2.703  .009 .367 2.725 Transparansi .252 .097 .268 2.583  .012 .228 4.379 Aksesibilitas Laporan Keuangan .321 .108 .339 2.983  .004 .191 5.231 a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Hasil uji regresi linear diatas menunjukkan angka yang berada pada unstandardized coefficients betta sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda berikut:
Ŷ = 3,366 + 0,038  X 1 +0,142  X 2 +0,138  X 3 + 0,252  X 4 + 0,321  X 5 + e

## 3.5 Pengujian Hipotesis

## 3.5.1 Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Jika p-value > derajat keyakinan (0,05) yang artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 6 berikut.
Tabel 6 . Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 805.670 5 161.134 67.244 .000 b Residual 167.738 70 2.396 Total 973.408 75
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS
b. Predictors: (Constant), KOMITMEN, SPI, KOMPETENSI, TRANSPARASI, AKSESBILITI
Hasil pengujian simultan diatas menunjukkan nilai sig. 0,000 < 0,05 Nilai F hitung adalah 67.244 > F Tabel 2.50,  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi  yang  ditetapkan  memenuhi  kriteria  fit.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pengaruh variabel independen dapat menjelaskan keragaman akuntabilitas pengelolaan dana tingkat desa, sedangkan variabel seperti komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, kapasitas pemerintah desa, transparansi, dan akses pelaporan  keuangan  secara  bersama-sama  atau  simultan  mempengaruhi  variabel  dependen  yaitu  akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## 3.5.2 Uji t
Uji  statistik  t  dipakai  guna  menunjukkan  hasil  pengujian  terhadap  pengaruh  nyata  variabel  bebas  secara  pribadi terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).
Tabel 7 . Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.366 2.478 1.359 .179 Komitmen Organisasi .038 .064 .030 .587 .559 Sistem Pengendalian Internal .142 .073 .167 1.955 .055 Kompetensi Pemerintah Desa .138 .051 .221 2.703 .009 Transparansi .252 .097 .268 2.583 .012 Aksesibilitas Laporan Keuangan .321 .108 .339 2.983 .004
a. Dependent Variable: Akuntabilitas
Hasil pengujian parsial pada tabel 7, menunjukkan variabel komitmen organisasi adalah sig. 0,559 > 0,05 yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H1 ditolak. Variabel sistem pengendalian intern adalah sig. 0,055 > 0,05 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  atau  H2  ditolak.  Variabel  kapasitas  pemerintahan  desa memiliki nilai sig. 0,009 < 0,05 artinya kewenangan pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa atau H3 diterima. Variabel transparansi memiliki nilai sig. 0,012 < 0,05 menunjukkan bahwa transparansi mempengaruhi  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  atau  H4  diterima.  Variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan memiliki nilai sig. 0,004 < 0,05 yang menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan  mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa atau H5 diterima.

## 3.5.3 Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi yang diperoleh dengan menyesuaikan nilai R-squared dalam model regresi digunakan untuk menyatakan jumlah variabel dependen yang dapat dideskripsikan oleh variabel independen tersebut. Nilai Adjusted R 2 apabila berkisar 0-1 bermakna semakin kuat kemampuan variabel bebas bisa dijelaskan fluktuasi variabel terikat (Ghozali, 2018).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Tabel 8 . Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .910 a .828 .815 1.548
a. Predictors: (Constant), KOMITMEN, SPI, KOMPETENSI, TRANSPARASI, AKSESBILITI b. Dependent Variable: Akuntabilitas
Hasil pengujian yang terlihat pada tabel 8, menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap komitmen organisasi,  sistem  pengendalian  intern,  kapasitas  pemerintahan  desa,  transparansi  dan  aksesibilitas  pelaporan keuangan adalah sebesar 0,815 atau 81,5%, dan sisanya sebesar 18,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian observasional ini.

## 3.6 Pembahasan
a. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil  pengujian  pengaruh  komitmen  organisasi  pemerintah  desa  terhadap  tanggung  jawab  pengelolaan  dana  desa menunjukkan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,038.  Tingkat  signifikansi  0,559  ( p-value >  0,05).  Terlihat  bahwa komitmen  organisasi  pemerintah  desa  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa.  Hasil  pengujian  ini  sejalan  dengan  konsep  akuntabilitas  yang  dikemukakan  oleh  (Cavoukian,  2010) mengemukakan  lima  elemen  penting  akuntabilitas,  yaitu:  (1).  Komitmen  organisasi  terhadap  akuntabilitas  dan pelaksanaan  kebijakan  internal  yang  memenuhi  standar  eksternal,  (2).  Mekanisme  penerapan  kebijakan  privasi, termasuk  alat,  pelatihan  dan  pendidikan,  (3).  Pemantauan  internal  dan  eksternal  dan  sistem  inspeksi  jaminan,  (4). Transparansi  dan  mekanisme  partisipasi  individu,  dan  (5).  Sarana  Pemulihan  dan  Penegakan  Eksternal.  Untuk memaksimalkan  pencapaian  tujuan  organisasi,  komitmen  orang-orang  dalam  organisasi  menjadi  penting.  Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa tindakan seseorang diatur oleh pikiran (ide) dan niat seseorang. Tujuan dapat dianggap sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh seorang individu. Jika seseorang berkomitmen pada suatu tujuan tertentu, maka hal ini akan mempengaruhi perilakunya dan mempengaruhi kinerjanya (Suartana, 2010).
Karyawan  dengan  komitmen  organisasi  ditandai  dengan  keyakinan  yang  kuat  terhadap  nilai  dan  tujuan organisasi, kemauan untuk meningkatkan upaya untuk kepentingan organisasi, dan keinginan yang kuat untuk tetap berada di organisasi (Salleh, Amin, Muda, & Abdul Halim, 2013). Lebih lanjut, (Cullen, Parboteeah, & Victor, 2003) menyatakan  bahwa  komitmen  organisasi  terkait  dengan  fenomena  organisasi  seperti  perilaku  kewarganegaraan, prestasi, dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi mempengaruhi produktivitas karena karyawan mau bekerja keras (Riketta, 2002).
Hasil  tes  tersebut  konsisten  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya.  (Mamelo,  2016),  (Ferina,  2016)  dan (Fajri,  2015)  mengemukakan  bahwa  pemerintah  desa  perlu  mempersiapkan  diri  dalam  melaksanakan  pengelolaan dana desa. Satu hal yang perlu disiapkan pemerintah desa adalah komitmen. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga dapat melaksanakan kegiatan proyek dengan tepat. Keberhasilan pengelolaan  dana  desa  secara  bertanggung  jawab  merupakan  bentuk  pengelolaan  keuangan  desa  khususnya  ADD yang dilakukan oleh pemerintah sebagai komitmen pemerintah desa. Komitmen organisasi berdampak pada tanggung jawab keuangan (Zeyn, 2011).
Komitmen organisasi yang tinggi mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan alat  psikologis  untuk  menjalankan  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Komitmen Organisasi  yang lebih baik akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas keuangan.

## b. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dari hasil pengujian secara parsial bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana  desa  dengan  nilai  koefisien  0,142  dan  tingkat  signifikansi  0,055>0,05  yang  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian  intern  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  dana  desa.  Pengelolaan  Kabupaten  Petarukan. Studi  ini berhasil menunjukkan dampak signifikan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Elemen  pengendalian  internal  yang  baik  seperti  lingkungan  pengendalian  aparat  pemerintah  desa,  kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi,  pemantauan  pengendalian  dan  penilaian  risiko  akan  mendukung kemampuan  aparat  desa  dalam  mengelola  dana  desa  secara  bertanggung  jawab  (Sweetenia,  Caesari  ,  Aprillia,  & Purwantini, 2019).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  (Arfiansyah, 2020),  (Yulianti, Kamaliah, & Rasuli, 2019) dan (Yudianto  &  Sugiarti,  2018)  bahwa  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Mutmainah & Pramuka, 2017) dan (Pahlawan,  Wijayanti,  &  Suhendro,  2020),  yang  mencatat  bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## c. Pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dari  hasil  uji  parsial  variabel  kapasitas  pemerintah  desa  diperoleh  nilai  koefisien  0,138  dan  taraf  signifikansi 0,009<0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  kapasitas  pemerintah  desa  berpengaruh  terhadap  sistem  akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
kompeten, memadai, dan andal akan mendukung seluruh kegiatan pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam proses  pelaporan  pertanggungjawaban  kegiatan  pemerintahan  desa  kepada  masyarakat,  sehingga  menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab (Yulianti, Kamaliah, & Rasuli, 2019).
Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian observasional sebelumnya oleh (Puspa & Prasetyo, 2020) dan (Rosyidi, 2018) yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Subroto, 2009), (Widyatama, Novita, & Diarespati, 2017), dan (Sweetenia, Caesari , Aprillia, & Purwantini, 2019) yang menyimpulkan bahwa kapasitas pemerintah desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## d. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dari hasil uji hipotesis uji t variabel transparansi diperoleh nilai koefisien 0,252 dan tingkat signifikansi 0,012<0,05 maka  dapat  dikatakan  transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan bahwa kader desa memberikan keterbukaan dan kejelasan kepada warga tentang pengelolaan pemerintahan dan penggunaan dana desa melalui papan informasi atau poster yang dipasang di balai desa, sehingga memudahkan warga untuk memahaminya (Fauzani, Purwati, & Sudjono, 2018).
Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian observasional sebelumnya yaitu (Mualifu, Guspul, &  Hermawan, 2019)  dan (Ngakil &  Kaukab, 2020) yang menunjukkan bahwa transparansi  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Sangki, Gosal, & Kairupan,  2016)  dan  (Sukmawati  &  Nurfitriani,  2016)  yaitu  anggaran  yang  dikelola  oleh  pemerintah  desa  tidak transparan.

## e. Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Dilihat dari hasil uji hipotesis uji t variabel aksesibilitas laporan keuangan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,321 dan tingkat signifikansi 0,004<0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa Kecamatan Petarukan. Kajian ini berhasil menunjukkan ketersediaan dan  kemudahan  akses  informasi  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  desa,  seperti  melalui website resmi  desa sebagai  sarana bagi  warga untuk  dengan mudah menemukan dan  memperoleh laporan pertanggungjawaban proses pengelolaan pemerintahan. (Sande, 2013).
Hasil  penelitian  observasional  ini  sejalan  dengan observasi  (Superdi,  2017),  (Fauzani,  Purwati,  & Sudjono, 2018),  dan  (Musdalifah,  2020).  bahwa  aksesibilitas  pelaporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  Penelitian (Azizah, 2014) bertentangan dan didukung oleh studi (Puspa & Prasetyo, 2020), yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  bertujuan  guna  menguji  pengaruh  komitmen  organisasi  pemerintah  desa,  sistem pengendalian  internal,  kompetensi  pemerintah  desa,  transparansi,  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Objek studi pengamatan ini yaitu perangkat  desa  di  semua  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Petarukan  dengan  total  responden  76  orang.  Setelah melakukan studi pengamatan didapatkan kesimpulan komitmen organisasi pemerintah desa dan sistem pengendalian intern  berpengaruh  negatif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  Kecamatan  Petarukan.  Sedangkan kompetensi pemerintah desa, transparansi, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa  Kecamatan Petarukan. Berdasarkan pengalaman secara langsung dilokasi  penelitian selama proses studi pengamatan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain jumlah populasi terbatas dimana desa se-Kecamatan Petarukan yang berjumlah 19 desa, sehingga penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan  hasil  dan  kesimpulan  apabila  dilakukan  di  lingkungan  Kecamatan  lain  di  Kabupaten  Pemalang.  Dalam proses pengambilan data informasi yang diberikan oleh responden dengan melalui kuesioner tidak bisa menunjukkan pendapat  serta  keadaan  tempat  responden  bekerja  yang  sesungguhnya.  Hal  tersebut  terjadi  sebab  terdapatnya perbedaan pemikiran, anggapan serta pemahaman berbeda antara responden satu dengan responden lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi juga seperti kejujuran responden dalam pengisian kuesionernya.

## REFERENCES
Aramide, Sanusi, S., & Mustapha. (2015). The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. International Journal of Research in Businees Management (IMPACT: IJRBM) . Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Journal of Islamic Finance and Accounting Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, Vol 3 (1) , 67- 82.
Azizah, N. (2014). Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan. jraam.polinema. ac.id index.php . Baihaqi. (2019). Selewengkan Dana Desa, Mantan Kades dari Pemalang Dituntut 3 Tahun 10 Bulan . Dipetik januari 2021, dari Jatengtoday.com: https://jatengtoday.com
Bayu,  D.  J.  (2020). Korupsi  Dana  Desa  Paling  Banyak  Terjadi  Selama  Semester  I/2020 .  Dipetik  Januari  2021,  dari databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Cavoukian, A. (2010). Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices. 409. Cheng,  R.  H.  (2002).  Educating  Government  Financial  Managers:  University  collaboration  Between  Business  and  Public Administration. The Journal of Government Financial Management, Vol.5 (3) , 10-15. Cullen,  J.,  Parboteeah,  K.,  & Victor,  B.  (2003). The Effects  of  Ethical  Climates  on Organizational  Commitment.  A  Two Study Analysis (Vol. Vol. 46). Journal of Business Ethics. Dilago, R., Lumolos, J., Waworundeng, &., & W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 (1) , 1-9. Fadil,  M.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Informasi  Akuntansi,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). Jurnal Accounting fakultas ekonomi dan bisnis, Vol.2 (2) , Hal 1-12.
Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1099-1104.
Fauzani,  F.  M.,  Purwati,  A.  S.,  &  Sudjono.  (2018).  Analisis  Persepsi  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Pertanggungjawaban  Dan Aksesibilitas  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Cipaku  Kecamatan  Mrebet Kabupaten Purbalingga. Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 . Ferina, I. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol. 14 , 321-336. Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25. Semarang:  Badan  Penerbitan  Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah. Seri Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4 (8) , 1-15. Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Yogyakarta: Gosyen.
Indriasih, D. (2014). The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting In Local Goverment. Accounting Doctoral Program Faculty of Economics and Business Padjajaran University Indonesia, vol 5, No.20 ISSN 2222-1697 . James, S. d. (2003). Time Management. Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI). Kompri. (2017). Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional. Jakarta : Kencana. Krismiaji, D. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN. Lamo, A. (2015). Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Lembaga  Administrasi  negara  dan  Badan  Pengawasan  ,  &  Keuangan  dan  Pembangunan  RI.  (2000). Akuntabilitas  dan  Good Governance, Modul 1-5 (Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Jakarta: LAN BPKP RI. Lewier, C., & Kurniawan, C. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Klaten. Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta .
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik: UPP STIM YKPN. Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE. Mamelo, G. (2016). Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", Vol. 07 , 148-159. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Moeheriono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mohamad, I. e. (2004). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua . Diambil kembali dari http://www.lan.go.id. Motik, & Suryani, S. (2003). Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi. Jakarta: Sinar Grafika. Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). Journal of Economic, Business and Engineering, Vol 1 , 49-59. Mulyadi. (2007). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Musdalifah.  (2020).  Pengaruh  Peran  Perangkat  Desa,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Desa Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di  Kecamatan  Temon. Jurusan  Akuntansi  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Ahmad Dahlan , 1-20.
Musthofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporam Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765 .
Mutmainah, I., & Pramuka, B. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) . Narsa, N. P. (2017). SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi . EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 1(1) , 44-65. Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Universitas Jenderal Soedirman, vol 3 (2) , 92-107. Pahlawan,  E.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. INdonesia Accounting Journal . Prabawa, D., & Lukiastuti, F. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Manajemen Risiko Dan Manajemen Modal Kerja Terhadap Return Saham. Jurnal Manajemen Indonesia. Prasetyantoko, A. (2008). Coporate Governance: Pendekatan Institusional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Primayani, P. R., Herawati, N. T., & Darmawan, N. (2014). Pengaruh pengendalian internal, Value for money, penyajian laporan keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  (studi  empiris  pada  SKPD  di Pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 2(1) .

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 972 − 981 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1331
Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 20
(2) , 281-298.
Ramadhan, A. (2020, Februari 2). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak muncul Pada 2019 . (K. Erdianto, Editor) Dipetik  Desember  sabtu,  2020,  dari  Kompas.com:  https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/02/18/19084421/catatan- icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019
Riketta, M. (2002). Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-Analysis. Journal of Organizational Behavior, Vol. 23 , 257-266. Robbins, S. P. (2007). Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Gramedia. Edisi Kesepuluh. Rohman,  A.,  Ferina,  I.  S.,  &  Ermadiani.  (2018). Pengelolaan  Administrasi  Keuangan  Pemerintah  Desa. Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). Faculty of Economicsand Business Riau University, 1 , 1-14.
Rudana, N. (2005). Pengaruh Komptensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. Jurnal Ekonomi: Universitas Diponegoro . Sagala, & Rivai. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Rajawali Pers.
Salleh, M., Amin, A., Muda, S., & Abdul Halim, M. (2013). Salleh, Munir., Amin, Aziz., Muda, Shalahudin., dan Abdul Halim, Muhammad Abi Sofian. 2013. (Vol. Vol. 09). Asian Social Science.
Sande,  P.  (2013).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
Sangki, A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Akuntansi .
Santi, Y. W., Utary, A. R., & Kurniawan, I. S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah Daerah Kota  Samarinda. Jurnal  Ilmu  Akuntansi Mulawarman, Vol.3 (2) , 281-297.
Sari,  E.  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hulu. Faculty of Economics Riau University, 4 , 571-586. Satrio, A. D. (2019). ICW: Total Ada 212 Tersangka Dana Desa Sejak 2016 hingga 2018 . Dipetik Desember sabtu, 2020, dari okezone.com: https://nasional.okezone.com/amp/2019/11/08/337/2127415/icw-total-ada-212-tersangka-dana-desa-sejak- 2016-hingga-2018
Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode penelitian untuk bisnis (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Edisi 6. Steers, & Porter. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal Applled of Psychology , 603-609. Suartana, I. (2010). Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Andi Offset.
Subroto,  A.  (2009).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-Desa  dalam Wilayah  Kecamatan  Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008). Tesis  Program  Studi  Magister  Sains  Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro .
Sudarmanto. (2018). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, P. D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM .
Superdi.  (2017).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Aksesibilitas  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Sijunjung. Faculty of Economics Riau University, Vol. 4 (1) , 2015-2029.
Sweetenia, A. M., Caesari , E. P., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Vol 17 , 2579-647.
Widiyanti,  A.  (2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi  Pada  Desa  Sumberejo  dan  Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim . Widjaja. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2) , 1-20. Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  (Survei  Pada Desa-Desa  di  Wilayah  Kecamatan  Klari, Kecamatan  Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran . Yulianti,  W.,  Kamaliah,  &  Rasuli.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Teknologi  Informasi,  Sistem  Akuntansi,  Internal  Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Vol 27 , 386-398. Zeyn,  E.  (2011).  Pengaruh  Good  Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan , 21-37.