## Analisis Penguatan Sistem Perbankan Digital Di Indonesia Berdasarkan Asas-Asas Perbankan
Analysis of Strengthening the Digital Banking System in Indonesia Based on Banking Principles
Yehezkiel Kevin Tirtawijaya * , Wagiman * Email: yehezkielk560@gmail.com Universitas 17 Agustus 1945
Diterima: 05 Februari 2023 / Disetujui: 30 April 2023

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perbankan  digital,  khususnya  yang  ada  di Indonesia, telah memenuhi asas-asas perbankan yang dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak. Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  meneliti  pada  tataran  asas-asasnya.  Kedudukan asas sekalipun  bukan hukum positif namun merupakan sendi sekaligus melingkupi cara kerja bank, baik pada lingkup perbankan konvensional, maupun perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kehati-hatian pada UU No. 10 Tahun 1998, merujuk “kehati-hatian” dalam konteks yang mewajibkan  bank  untuk  selalu  berhati-hati  dan  menetapkan  standar  kehati-hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  asas  kehati-hatian dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  20/6/PBI/2018,  bermakna  “kehati-hatian”  pada  konteks,  agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat  harus  sangat  berhati  hati.  Kaitannya  dengan  penggunakan  teknologi,  asas  kehati-hatian dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  “Asas  kehati-hatian” berarti  lembaga  perbankan  dan  nasabahnya,  sebagai  peserta  utama  dalam  transaksi  elektronik, memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi dari setiap dan semua risiko yang terkait dengan penggunaan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dengan  demikian  menjadi  jelas  “asas kehati-hatian” terkait dengan bank digital tidak hanya melekat pada banknya semata, tetapi juga bagi nasabah-nasabahnya, seta pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem perbankan digital.
Kata  Kunci: Bank  Digital,  Penguatan  Sitem  Perbankan,  Asas  Kerahasiaan,  Hukum  Perbankan, Sitem Perbankan Nasional

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  whether  digital  banking,  especially  in  Indonesia,  has fulfilled  the  principles  of  banking  that  can  accommodate  the  interests  of  the  parties.  This  type  of research  is  normative  juridical  by  examining  the  level  of  principles.  The  position  of  principles, although  not  positive  law,  is  a  joint  as  well  as  covering  the  way  banks  work,  both  in  the  scope  of conventional  banking  and  digital  banking.  The  results  show  that  the  principle  of  prudence  in  Law No.  10  of  1998,  refers to  "prudence" in  a context  that  requires  banks to  always  be  careful  and  set high prudential standards and compliance with applicable laws and regulations. While the principle of prudence in Bank Indonesia Regulation No. 20/6/PBI/2018, means "prudence" in the context that banks in carrying out their business activities, both in collecting and distributing funds to the public, must be very careful. In relation to the use of technology, the principle of prudence in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, "The principle of prudence" means that banking institutions and their customers, as the main participants in electronic transactions, have a special  responsibility  to  protect  against  any  and  all  risks  associated  with  the  use  of  Information Technology  and  Electronic  Transactions.  Thus  it  becomes  clear  that  the  "precautionary  principle" related to digital banking is not only attached to the bank itself, but also to its customers, as well as other parties involved in the digital banking system.
Keywords :  Digital  Bank,  Banking  System  Strengthening,  Confidentiality  Principle,  Banking  Law, National Banking System
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Kondisi industri perbankan
Indonesia telah mengalami banyak perubahan  dari  waktu  ke  waktu.  Selain disebabkan  oleh  perubahan  internal  di dalam  industri  perbankan,  juga  tidak dapat  dipisahkan  dengan  perubahan  di luar  industri,  seperti  yang  mempengaruhi sektor  riil  ekonomi,  politik,  hukum,  dan masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  sangat terbuka terhadap keberadaan atau hadirnya  bank  digital  (Fatimah  and Hendratmi, 2020).
Khususnya  di  sektor  keuangan seperti perbankan, membuktikan pergeseran  gaya  hidup  di  Indonesia semakin terjalin dengan era digital (Sikapi Uangmu,  2022).  Transformasi  ini  harus mampu bereaksi  cepat  agar penyedia jasa keuangan  siap  menghadapi  kemajuan perbankan digital. Industri perbankan saat ini  sedang  mengalami  transisi  untuk mempersiapkan  era  digital  (Ngamal  and Perajaka,  2022).  Sektor  perbankan  telah mengalami masa transisi dalam merespon fenomena perkembangan financial technology  dan  revolusi  teknologi  digital (Tambunan and Nasution, 2023).
Bank  secara  efektif  dan  efisien menyalurkan dan memindahkan dana dari satu  orang  ke  orang  lain  (Dangnga  and Haeruddin, 2018), maka perbankan memiliki  peran  strategis  dan  krusial sebagai  penggerak  perekonomian  suatu bangsa  (Wiwoho,  2014).  Masa  kelam perbankan  nasional  Indonesia  termasuk krisis  keuangan  tahun  1997.  Karena kurangnya  kepercayaan  terhadap  sistem keuangan  dan  pemerintah,  Indonesia mengalami  masa-masa  terburuk.  Seiring berkembangnya sektor perbankan, kemajuan teknologi juga terjadi (Mutiasari,  2020).  Layanan  dan  barang perbankan  tersedia  melalui  teknologi dalam berbagai bentuk, mulai dari produk bank fundamental hingga layanan berbasis  elektronik  seperti  perbankan digital.  Sektor  perbankan  terganggu  oleh teknologi  (Kristianti  and  Tulenan,  2021). Solusi  perbankan  yang  mengintegrasikan online  dan  mobile  banking  menjadi  satu fitur  disebut  sebagai  digital  banking sebagai  produk  financial  technology (Hamilton, 2020).
Menurut  Forbes  Advisor  perbankan digital  adalah  layanan  keuangan  yang dapat dimanfaatkan nasabah untuk
bertransaksi  hanya  dengan  sentuhan smartphone  (Napoletano  and  Foreman, 2021).  Masyarakat  dapat  mengakses layanan  perbankan  dimanapun  mereka berada  berkat  digital  banking  (Siregar, 2019). Berbeda dengan perbankan
konvensional, bank
digital memperkenalkan  transaksi  yang  lebih mudah (Tarantang et al. , 2019). Tentunya hal-hal  di  atas  dibarengi  juga  dengan kendala-kendala  dan  kejadian-kejadian yang  sebelumnya  tidak  dikenal  dalam perbankan  konvensional.  Adalah  penting bahwa terjadinya pergeseran dari perbakna  konvensional  ke  Perbankan Digital  pada  aspek-aspek  lain  belum selaras, baik pada ranah normatifnya, juga pada ranah asas-asas hukumya.
Perbankan digital merupakan sebuah terobosan dalam sistem perbankan di  Indonesia.  Namun,  perkembangan  dan kemajuan teknologi dapat memicu terjadinya efek yang mengancam nasabah bank digital dalam bentuk kebocoran data pribadi dan ketidakstabilan bank. Masalah dalam  penelitian  ini  adalah  apakah perbankan digital,  khususnya  yang ada di Indonesia,  telah  memenuhi  asas-asas perbankan  yang  dapat  mengakomodir kepentingan pihak-pihak.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  perbankan  digital,
khususnya  yang  ada  di  Indonesia,  telah memenuhi  asas-asas  perbankan  yang dapat  mengakomodir  kepentingan  pihak- pihak.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metodologi hukum
normatif,  yang  diartikan  sebagai  metode penelitian yang mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Negara  Indonesia  (Tanjung, 2021).  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari penelitian  lapangan  (Tanjung,  2021). Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data primer  yang  sesuai  dengan  perihwalan hukum  yang  akan  dibahas.  Sedangkan sumber  data  sekunder  merupaka  data yang berasal dari bahan Pustaka (Tanjung, 2021).  Asas  Negara  Hukum,  pandangan dan  doktrin  hukum,  konsep  hukum,  dan sistem  hukum  Indonesia  adalah  beberapa sumber  hukum  yang  disebutkan  selain aturan undang-undang. Pembingkaian Ihwal  yang  diteliti  dapat  berpengaruh pada  temuan  penelitian.  Kajian  ini  hanya melihat norma hukum tanpa mempertimbangkan praktik hukum
masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemajuan teknologi informasi telah mempersiapkan  sektor  perbankan  untuk transformasi  dan  perubahan.  Teknologi informasi  saat  ini  hidup  dalam  revolusi industri  keempat.  Hubungan  kerja  dan sosial  masyarakat  telah  berubah  sebagai akibat dari periode waktu ini, dan industri perbankan  juga  menghadapi  banyak kesulitan,  terutama  karena  gejolak  yang bergerak  baru-baru  ini  dalam  kemitraan fintech  dan  digital,  khususnya  di  industri perbankan  dan  keuangan,  hadirnya  era digital  semakin  melekat  dalam  proses transformasi kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Untuk
memberikan alternatif transaksi keuangan, perusahaan teknologi keuangan memperluas  kehadirannya  di  beberapa lokasi. Hal ini sejalan dengan arahan baru POJK  yaitu  POJK12/POJK.03/2018  yaitu Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital yang mewajibkan lembaga keuangan  untuk  meningkatkan  layanan perbankan  digital  dan  memanfaatkan peluang  yang  diberikan  oleh  ekonomi digital,  era  revolusi  industri  4.0,  dan  era perbankan digital 4.0.
Keberhasilan  memenuhi  kebutuhan nasabah,  menurut  Laporan  Profil  Industri Perbankan  OJK  yang  terbit  setiap triwulan, merupakan   tanda kuatnya
sistem  perbankan  nasional.  Kebutuhan pelanggan  kadang-kadang  dapat  berubah tiba-tiba tergantung pada berbagai variabel, termasuk ekonomi makro, keadaan yang tidak dapat dihindari, krisis, dan  bahkan  literasi  keuangan.  Menurut penelitian McKinsey and Company berjudul „Operasi Perbankan untuk Dunia yang  Berpusat  pada  Pelanggan‟,  agar bank  tumbuh  kuat  dan  bereputasi  baik, mereka harus berkonsentrasi untuk memenuhi  semua  kebutuhan  pelanggan mereka.
Gagasan bahwa nasabah adalah raja lahir  dari  keyakinan  ini.  Kebahagiaan pelanggan  jangka  panjang  juga  dapat ditingkatkan dengan ide customer-centric, yang dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku  pelanggan.  Bank  sebaiknya berhenti memberikan layanan yang mereka  senangi  dan  berkonsentrasi  pada apa  yang  dibutuhkan  nasabahnya.  Hal  ini disebabkan  dengan  masuknya  teknologi digital  ke  dalam  sistem  perbankan, perbankan  telah  memasuki  babak  baru, menjadi  bisnis  yang  lebih  berbasis nasabah daripada hanya bank. Digitalisasi perbankan  semakin  penting.  Karena sektor  perbankan  merupakan  sektor  yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat,  maka  bank  digital  berperan signifikan  dalam  pertumbuhan  lembaga
jasa  keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan telah  menyusun  strategi  transformasi digital  industri  perbankan  yang  akan dipublikasikan  pada  November  2021. Rencana  tersebut  berpotensi  menjadi landasan  dan  pendorong  transformasi digital industri perbankan.
Ciri  mendasar  dari  era  digital  baru adalah  dimensi  dan  bentuk  yang  terus berkembang. Sebagian besar bank menyesuaikan  operasi  mereka  dengan lingkungan bisnis yang berubah meskipun mereka  memiliki  kecenderungan  untuk menolak perubahan karena struktur organisasi, model bisnis, dan karakteristik lainnya.  Maka  dari  itu,  mereka  telah mengadopsi  dan  menerapkan  prosedur yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan proses  digitalisasi.  Industri  perbankan menganggap  serius  perubahan  yang  akan datang,  sebagaimana  dibuktikan  dengan pengembangan barang dan jasa baru yang secara intrinsik terkait dengan digitalisasi, meskipun  ada  sedikit  keraguan  bahwa penciptaan  keunggulan  kompetitif  dan keunggulan  kompetitif  yang  mendukung posisi perusahaan di pasar akan dipengaruhi oleh perubahan ini.
Masalah  terbesar  bagi  perbankan  di masa  depan  tentunya  adalah  tersedianya berbagai  layanan  yang  berdampingan dengan  layanan  perbankan  di  pasar  yang
sangat ketat persaingannya. Penting untuk diingat  bahwa  dalam  keadaan  saat  ini, bank  bersaing  tidak  hanya  dengan  jenis bisnis lain, tetapi juga dengan perusahaan teknologi  tinggi  yang  dalam  beberapa tahun terakhir mulai menawarkan layanan yang  sebanding  dengan  yang  ditawarkan oleh bank. Sebagai hasil dari menjalankan sistem  pemrosesan  pembayaran  dan  basis data pelanggannya sendiri, bank kehilangan  sebagian  dari  pendapatannya. Sebagai  akibat  dari  faktor-faktor  ini, sangat  jelas  bahwa  lembaga  keuangan harus  mengerahkan  upaya  yang  besar untuk berinovasi dalam industri perbankan  dan  menciptakan  model  dan strategi bisnis baru yang dapat mengakomodasi  kebutuhan  nasabah  yang terus berkembang.
1. Lingkup Perbankan Digital
Otoritas Jasa Keuangan tidak mendikotomikan antara bank
konvensional  dan  bank  digital,  sehingga pengaturan  bank  digital  masih  dalam lingkup  pengaturan  bank  konvensional. Penyelenggaraan bank digital tidak mengubah  bank  secara  institusional. Namun  hanya  mengubah  sistem  dari perbankan konvensional menjadi perbankan digital.  Bank  digital  umumnya mengacu  pada  bank  yang  berbadan hukum dengan haknya sendiri.
Berdasarkan  kategorisasi  ini,  bank  digital adalah  bank  yang  tidak  memiliki  lokasi nyata selain kantor pusatnya atau memiliki  jaringan  lokasi  kecil  di  seluruh negeri.  Bank  yang  baru  didirikan  atau organisasi mapan yang menjalani transformasi  perbankan  digital  dapat menyediakan layanan perbankan digital.
Terdapat  tujuh  unsur  perbankan digital  dimasa  depan  yang  mencakup:  (1) organisasi  perbankan  yang  berfokus  pada nasabahnya; (2) bank yang mengacu pada kompetensi  teknologi;  (3)  analisa  bank berbasis pada data; (4) pola kepemimpinan  digital  pada  para  pelaku perbankannya.  Hal  ini  berbasis  pada kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan  destruksi  terhadap  status  quo. Artinya,  kepemimpinan  digital  yang sifatnya  dinamis;  (5)  ada  cara  kerja  baru para  pelakunya.  Hal  itu  diperkuat  kuat tidak  hanya  dalam  konteks  bank  digital tetapi  dikondisikan  oleh  terjadi  covid-19 saat  yang  baru  lalu;  (6)  pola  kerja  yang berkelanjutan bagi para pelaku perbankan; dan  (7)  organisasi  bank  yang  sifatnya terfokus.
Gambar 1. Unsur-Unsur Pokok Bank Digital
2. Perbankan Digital di Indonesia
Teknologi berkembang jauh
melampaui  perhitungan  manusia  da  telah sampai  pada  tahap  Industri  5.0  di  mana semua  sektor  industri  terintegrasi  dengan teknologi. Menurut tim McKinsey Digital Research team, faktor yang paling penting untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas  bagi  perusahaan  adalah dengan  adanya  disruptif  teknologi  pada industri tersebut. Perkembangan teknologi juga  terjadi  pada  perkembangan  sistem perbankan. Teknologi menawarkan berbagai  produk  dan  layanan  perbankan mulai  dari  produk  bank  dasar  seperti deposit  dan  kredit,  hingga  layanan berbasis  elektronik  seperti  perbankan digital.  Dalam  konteks  ini,  penggunaan teknologi mendisrupsi industri perbankan.
Fenomena ini disebut financial technology  dimana  teknologi  terintegrasi dengan sektor keuangan untuk
memudahkan masyarakat
dalam menggunakan jasa keuangan.
Bank  digital  sebagai  salah  satu produk financial technology, didefinisikan sebagai layanan perbankan yang menggabungkan  online  banking  dan mobile banking menjadi satu fitur. Forbes Advisor menggambarkan perbankan digital  sebagai  layanan  perbankan  dalam genggaman  nasabah  tatkala  perbankan digital memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi dalam genggaman ponsel.  Bank digital memberi orang  akses  ke  layanan  perbankan  di mana  saja.  Berbeda  dengan  perbankan konvensional, bank digital memperkenalkan  kemudahan  transaksi. Peraturan  pertama  terkait  perbankan digital  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  melalui  Peraturan  OJK No.
12/POJK.03/2018
tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital  oleh  Bank  Umum  (POJK  No. 12/2018).
Core  Banking  System ,  merupakan central  nervous  system  dari  sistem perbankan  digital,  yang  lahir  pada  awal inovasi  teknis  di  sistem  perbankan,
sebagaimana  tertuang  dalam  POJK  No. 12/2018.  Transaksi  seperti  deposito, pinjaman,  dan  pelaporan  akun  semuanya mudah  diproses  oleh  Core  Banking System,  sebagaimana  tertuang  di  POJK No. 12/2018. Inovasi ini adalah pengubah permainan  dalam  revolusi  yang  sedang berlangsung  untuk  membuat  layanan keuangan lebih mudah diakses, kenyamanan,  dan  transparansi.  Teknologi berperan penting sebagai penggerak aspek modernisasi perbankan.
3. Asas-Asas Perbankan Digital

## Dalam Hukum Indonesia
Melalui instrument regulasi UU No. 10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan  dan  Peraturan  Bank Indonesia  No  20/6/PBI/2018  Tentang Uang Elektronik terdapat asas-asas sebagai  rujukan  bagi  berlakunya  bank digital  di  Indonesia.  Asas-asas  tersebut meliputi:  asas  kepercayaan,  yaitu  bank sebagai  pelaksana  asas  kepercayaan dipercaya untuk memegang dan menyimpan  uang  nasabah.  Bank  juga disebut  sebagai  fiduciary  actor  karena bank memiliki kapasitas untuk  mengelola dan menyalurkan uang nasabah.
Tabel 1. Asas-Asas Perbankan
Bank Konvensional Bank Digital No UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Bank Indonesia No 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik 1. Asas Kepercayaan a) Bank  sebagai  pelaksana asas kepercayaan dipercaya untuk memegang  dan  menyimpan  uang nasabah. b) Bank juga disebut sebagai  fiduciary  actor  karena bank  memiliki  kapasitas  untuk mengelola dan  menyalurkan  uang nasabah. Asas Kepastian Hukum Ini  termasuk  aturan  dan landasan hukum yang memberi pengaruh pada penerimaan luas perdagangan internet dan penggunaan Teknologi Informasi dan Teknologi  Elektronik  dalam hukum dan pemerintahan Asas Kehati-Hatian Suatu asas yang menegaskan  bahwa  bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada  masyarakat  harus sangat berhati hati. 2. Asas Kerahasiaan Asas  kerahasiaan  erat  dengan perlindungan  data  nasabah.  Bank harus  memiliki  pengelolaan  data pribadi  nasabah  yang  kuat  dan terproteksi Asas Manfaat Asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi  sehingga  dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Asas Manajemen Risiko Suatu  usaha  yang  diambil untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya melalui berbagai cara. Seperti  memantau  sumber ancaman, mengawasinya, dan  menggunakan  berbagai tindakan  pencegahan  untuk mengurangi kemungkinan kemunculannya yang sebenarnya. 3. Asas Kehati-Hatian Asas  kehati-hatian  mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan  standar  kehati-hatian yang tinggi serta kepatuhan terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Asas Kehati-Hatian Asas kehati-hatian mewajibkan bank untuk selalu berhati-hati dan menetapkan  standar  kehati- hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Persaingan Usaha Yang Sehat Kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pebisnis  yang  berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. 4. Asas Mengenal Nasabah Asas  mengenal  Nasabah  adalah prinsip yang mengedepankan pengetahuan bank tentang nasabahnya  agar  terhindar  dari kejahatan pencucian uang ataupun pendanaan terhadap terorisme. Asas Iktikad Baik Istilah  ini  mengacu  pada prinsip  bahwa  pedoman  para pihak dalam melakukan Transaksi  Elektronik  adalah tidak merugikan pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi atau  melanggar  hak-haknya atau undang-undang. Asas Kebebasan Jika  ingin  dapat  beradaptasi dengan perubahan dalam industri  Teknologi  Informasi dan  Teknologi  Elektronik, mereka  harus  mengadopsi pendekatan netral teknologi.
Pada  UU  No.  10  Tahun  1998, secara  eksplisit  disebutkan  empat  asas terkait  dengan  pengelolaan  Bank,  yaitu: (1) hadirnya asas kepercayaan, yaitu Bank
sebagai  pelaksana  prinsip  kepercayaan, dipercaya untuk memegang dan menyimpan  uang  nasabah.  Bank  juga diposisikan sebagai fiduciary actor karena memiliki  kapasitas  untuk  mengelola  dan menyalurkan  uang  nasabah;  (2)  Asas kerahasiaan, mencakup erat dengan perlindungan  data  nasabah.  Bank  harus memiliki pengelolaan data pribadi nasabah  yang  kuat  dan  terproteksi;  (3) asas kehati-hatian, yang mewajibkan bank untuk  selalu  berhati-hati  dan  menetapkan standar  kehati-hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; ditambahkan pula (4) asas mengenal nasabah, yang mengedepankan pengetahuan bank tentang  nasabahnya  agar  terhindar  dari kejahatan pencucian uang ataupun pendanaan terhadap terorisme.
Peneliti  melakukan  perbandingan, terkait  dengan  asas-asas  dengan  regulasi sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yang mencantumkan  adanya  tiga  asas,  yaitu: (1)  asas  kehati-hatian,  yaitu  menegaskan bahwa  bank  dalam  menjalankan  kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat  harus  sangat  berhati  hati;  (2) asas  manajemen  risiko,  yaitu  suatu  usaha
yang  diambil  untuk  mengurangi  atau menghilangkan  bahaya  melalui  berbagai cara. Seperti memantau sumber ancaman, mengawasinya, dan menggunakan berbagai  tindakan  pencegahan  untuk mengurangi kemungkinan
kemunculannya yang sebenarnya; (3) asas persaingan  usaha  yang  sehat,  yaitu kompetisi  yang  terjadi  antara  perusahaan atau  pebisnis  yang  berlangsung  tanpa adanya tindakan kriminal.
Asas-asas tersebut di atas,
sebagaimana tercantum dalam UU No. 10
Tahun 1998 maupun sebagaimana terdapat  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  20/6/PBI/2018,  jika  dibanding asas-asas  sebagaimana  tercantum  dalam UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  yang asas-asasnya  meliputi:  (1)  asas  kepastian hukum,  yang  berarti  termasuk  dalam aturan dan landasan hukum yang memberi pengaruh pada penerimaan luas perdagangan  internet  dan  penggunaan
Teknologi Informasi  dan  Teknologi Elektronik dalam hukum dan pemerintahan;  (2)  asas  manfaat,  dalam konteks pemanfaatan Teknologi Informasi dan  Transaksi  Elektronik  “diupayakan” untuk  mendukung  proses  berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) asas kehati-
hatian,  yang  mewajibkan  bank  untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar  kehati-hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku;  (4)  asas  iktikad baik,  istilah  ini  mengacu  pada  prinsip bahwa  pedoman  para  pihak  dalam melakukan  Transaksi  Elektronik  adalah tidak  merugikan  pihak  ketiga  secara sembunyi-sembunyi  atau  melanggar  hak- haknya  atau undang-undang;  dan (5) asas
kebebasan dilakukan jika dapat beradaptasi  dengan  perubahan  dalam industri Teknologi Informasi dan Teknologi  Elektronik,  mereka  harus mengadopsi pendekatan netral teknologi.
Jika  diperbandingkan  dari  asas-asas sebagaimana  disebutkan  di  atas,  maka terdapat  satu  harmonisasi  terkait  dengan “asas  kehatian-hatian”,  yang  dalam konteks  masing-masing  regulasi  dapat dibandingkan sebagai berikut.
Tabel 2. Asas Kehati-Hatian
Asas kehati-hatian Asas kehati-hatian UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Peraturan  Bank  Indonesia  No 20/6/PBI/2018  Tentang  Uang Elektronik UU  No.  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik Asas kehati-hatian Asas  kehati-hatian  mewajibkan bank  untuk  selalu  berhati-hati dan  menetapkan  standar  kehati- hatian yang tinggi serta kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Kehati-Hatian Asas kehati-hatian menegaskan, bahwa bank dalam menjalankan kegiatan  usaha  baik  dalam penghimpunan  terutama  dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati hati. Asas Kehati-Hatian Asas kehati-hatian mewajibkan  bank  untuk selalu  berhati-hati  dan menetapkan standar kehati-hatian  yang  tinggi serta  kepatuhan  terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Asas  kehati-hatian  pada  UU  No.
10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992
Tentang Perbankan, “kehati-hatian” dalam  konteks  yang  mewajibkan  bank untuk  selalu  berhati-hati  dan  menetapkan standar  kehati-hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  Asas kehati-hatian  dalam    Peraturan  Bank Indonesia  No  20/6/PBI/2018  Tentang
Uang  Elektronik,  “kehati-hatian”  pada konteks bank, dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan terutama
dalam penyaluran dana kepada masyarakat  yang harus  sangat  berhati  hati.  Kaitannya dengan  penggunakan  teknologi,  asas kehati-hatian  dalam  UU  No.  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  “kehati-hatian”  mewajibkan bank  untuk  selalu  berhati-hati  dan
menetapkan  standar  kehati-hatian  yang tinggi  serta  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas kehati-hatian menjadi bagian terpenting  dari  antara  asas-asas  yang  ada lainnya  dikarenakan  asas  kehati-hatian tercantum  pada  dua  undang-undang  dan satu peraturan Bank Indonesia, khususnya yang  terkait  dengan  bank  digital.  Oleh karena  itu  pihak  bank  maupun  pihak nasabah harus sangat memperhatikan asas ini  yang  menjadi  fokus  utama  dalam menjalankan kegiatan perbankan digital.
4. Keselarasan Asas-Asas Perbankan di Indonesia Kaitannya  Dengan  Akomodasi Pihak-Pihak Pemangku Kepentingan Seorang  yang  mengaku  sebagai petugas di sebuah BUMN telah mengirim
banyak pesan WA dari nomor internasional ke seorang pelanggan bernama  "X",  seorang  guru  di  sebuah sekolah menengah negeri di Payakumbuh, Sumatera  Barat.  Dalam  pesan  yang dikirimkan  itu,  terdapat  pemberitahuan tentang  biaya  transfer  ke  bank  lain disebutkan  naik  dari  Rp.  6.500  per transaksi  menjadi  Rp.  150.000  per  bulan. Pengirim  pesan  juga  dapat  meminta konfirmasi dari penerima dengan meminta mereka mengisi formulir yang menunjukkan  apakah  mereka  setuju  atau tidak  dengan  kebijakan  perubahan  tarif
yang  telah  dibahas.  Pada  kenyataannya, jika  pelanggan  mengirimkan  formulir, maka  seseorang  tersebut  akan  memiliki akses  ke  akun  bank  pelanggan,  maka mereka  akan  memiliki  kemampuan  untuk membobol rekening pelanggan.
Dalam  beberapa  bulan  terakhir, Nasabah “X” sudah tiga kali mendapatkan pesan  semacam  itu  dari  nomor  yang berbeda.  Seolah-olah  ingin  meyakinkan calon  korbannya,  para  pelaku  bahkan menggunakan  gambar  logo  Bank  Bank BUMN  sebagai  foto  profil  Whatsapp (WA)  mereka.  “Istri  saya  (Nasabah  “X”) juga  pernah  mendapatkan  pesan  yang sama,  padahal  bukan  nasabah  Bank BUMN  tersebut.  Kalau  saya  sendiri memang nasabah Bank BUMN dimaksud” tutur ayah tiga anak itu.
Beruntung,  Nasabah  “X”  sudah pernah  mendapatkan  informasi  terkait modus  penipuan  sejenis  dari  berita  di media.
Ia pun (Nasabah “X”)
mengabaikan  pesan  dari  si  pelaku.  “Saya tahu  (Nasabah  “X”)  itu  penipuan.  Lagi pula, Bank BUMN juga sudah menyatakan  info  (potongan  Rp150.000 per  bulan)  itu  hoaks,  jadi  enggak  pernah diladeni,” katanya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Bank BUMN  telah  berkali-kali  mengingatkan nasabahnya  untuk  mewaspadai  penipuan
yang  mengatasnamakan  bank.  Bank sangat  menganjurkan  agar  pelanggan mereka  tidak  pernah  mengklik  tautan yang  berasal  dari  sumber  yang  tidak  sah atau memberikan informasi  apa pun  yang dapat  dianggap  pribadi.  Taktik  yang digunakan  oleh  penjahat  dunia  maya menjadi  semakin  bervariasi  (Gani,  2020). Nasabah  diperingatkan  oleh  Bank  untuk tidak mengunduh dan menginstal perangkat lunak apa pun dari sumber yang tidak  sah  atau  meragukan.  Peringatan telah  diberikan  kepada  nasabah  yang memiliki  risiko  data  atau  informasinya dibajak  oleh  penjahat  saat  memasang aplikasi  dari  sumber  tidak  resmi.  Selain itu,  Bank  berusaha  mempertahankan bantuan,  koordinasi,  dan  kerja  sama dengan  lembaga  penegak  hukum  untuk memerangi dan menangkap penjahat.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  asas kehati-hatian  yang  menjadi  fokus  utama dalam kegiatan perbankan dan dari contoh tersebut  sudah  seharusnya  asas  ini  tidak hanya dilaksanakan oleh pihak bank tetapi nasabah pun harus ikut serta melaksanakan  dan  menjaga  keamanan dirinya  sendiri  saat  melakukan  segala kegiatan  bank  digital  karena  ancaman yang  ada  tidak  hanya  sekedar  didapatkan oleh  pihak  bank  tetapi  juga  terdapat
ancaman  yang  menuju  langsung  ke  pihak nasabah tanpa sepengetahuan pihak bank.
Menurut  penelitian  Nugroho  (2011) peraturan  mengenai  asas  kehati-hatian pada  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1992 tentang perbankan dianggap tidak memberikan  suatu  pengertian  yang  jelas mengenai  asas  kehati-hatian  sehingga menimbulkan  multitafsir.  Pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam prakteknya sering didasarkan pada pendapat  ahli  maupun best  practice yang potensial menyebabkan arti yang bias.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Perbankan  digital  khususnya  yang ada  di  Indonesia,  telah  memenuhi  asas- asas,  terutama  asas  kehati-hatian.  Asas ini,  kaitannya  dengan  bank  digital merujuk  pada  pengertian  asas  kehati- hatian sebagaimana disebutkan dalam UU No.  11  Tahun  2008  yang  penekanannya implemnetasi  kehati-hatian  itu  tidak hanya  melekat  pada  bank  digital  semata, namun  juga  bagi  nasabahnya.  Asas-asas perbankan sebagai terdapat dalam UU No. 10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan  serta  Peraturan  Bank Indonesia  No  20/6/PBI/2018  Tentang Uang  Elektronik  yang  mencantumkan „asas kehati-hatian‟ tercantum juga dalam
UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik.  Asas kehati-hatian  pada  UU  No.  10  Tahun 1998,  merujuk  “kehati-hatian”  dalam konteks  yang  mewajibkan  bank  untuk selalu berhati-hati dan menetapkan standar  kehati-hatian  yang  tinggi  serta kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  asas kehati-hatian  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  No  20/6/PBI/2018,  “kehati- hatian”  pada  konteks,  agar  bank  dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  baik dalam  penghimpunan  dan  penyaluran dana  kepada  masyarakat  harus  sangat berhati hati. Kaitannya dengan penggunakan teknologi, asas kehati-hatian dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak  yang  yang  terlibat  dalam  transaksi elektronik  (termasuk  di  dalamnya  bank dan nasabahnya) harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi  dan  Teknologi Elektronik  yang  dapat  membahayakan dirinya  atau  orang  lain  yang  terlibat. Dengan  demikian  menjadi  jelas  asas kehati-hatian  terkait  dengan  bank  digital tidak  hanya  melekat  pada  banknya
semata, tetapi juga bagi nasabah- nasabahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  BTPN  Analyst  Briefing,  “Bank  BTPN 1H  2021  Results  Update”  (Jakarta: Bank BTPN, 2021),
https://www.btpn.com/btpn-analyst-briefing- 1h- 2021_2.pdf. Bank Indonesia. "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025." November 28, 2019. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Docu ments/Blueprint-SistemPembayaran- Indonesia-2025.pdf. Capgemini  dan  Efma.  (2021).  World  Retail Banking Report 2020. https://www.capgemini.com/news/pres s-releases/world-retail-banking-report- 2020/
Dangnga,  M.  T.  and  Haeruddin,  M.  (2018) „Kinerja  keuangan  perbankan:  Upaya untuk  menciptakan  sistem  perbankan yang sehat‟. CV. Nur Lina.
DBS  Digibank.  DBS  Clinches  Global Accolade  for  Innovation  in  Digital Banking. https://www.dbs.com/newsroom/DBS_ clinches_global_accolade_for_innovati on_in_digital_banking Deninzon,  David  and  Malik,  Nick  “Banking Operations  for  a  Customer-Centric World,”  McKinsey  &  Company,  June 2019.
Fatimah,  S.  B.  and  Hendratmi,  A.  (2020) „Digitalisasi  Pada  Bank  Mandiri Syariah  Di  Tengah  Persaingan  Dan Perubahan Teknologi‟, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 4
April  2020:,  7(4),  pp.  795–813. Available at: https://repository.unair.ac.id/119303/. Gani,  A.  (2020)  „Cybercrime  (Kejahatan Berbasis  Komputer)‟,  JSI  (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, 5(1), pp. 16–29. Goering,  Kevin,  Richard  Kelly,  and  Nick Mellors.  "The  Next  Horizon  for Industrial  Manufacturing:  Adopting Disruptive  Digital  Technologies  in Making  and  Delivering."  McKinsey  &
Company. November 18, 2021. https://www.mckinsey.com/businessfu nctions/mckinsey-digital/our-
insights/the-next-horizon-for- industrialmanufacturing.
Hamilton,  M.  (2020)  Digital  Banking  Trend
in The New Normal Era. Hayes,  Adam.  "Bank  Run."  Investopedia. December 30, 2021. https://www.investopedia.com/terms/b/ bankrun.asp. Kristianti,  I.  and  Tulenan,  M.  V.  (2021) „Dampak financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan‟, KINERJA, 18(1), pp. 57–65. Available at:
https://journal.feb.unmul.ac.id/index.ph
p/KINERJA/article/view/8254. Mutiasari,  A.  I.  (2020)  „Perkembangan
Industri  Perbankan  Di  Era  Digital‟,
Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan,  9(2),  pp.  32–41.  doi: https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541. Napoletano, E. and Foreman, D. (2021) What is  Digital  Banking,  Forbes.  Available at:
https://www.forbes.com/advisor/bankin g/what-is-digital-banking/. Ngamal,  Y.  and  Perajaka,  M.  A.  (2022) „Penerapan  Model  Manajemen  Risiko Teknologi Digital Di Lembaga Perbankan  Berkaca  Pada  Cetak  Biru Transformasi Digital Perbankan Indonesia‟,  Jurnal  Manajemen  Risiko, 2(2), pp. 59–74. Nugroho,  T.  W.  (2011).  Analisis  Yuridis Terhadap  Regulasi  Bank  Indonesia Berkaitan  Dengan  Manajemen  Risiko Sebagai  Penerapan  Prinsip  Kehati- hatian Perbankan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum). O'Brien,  Sam  “What  Is  Omnichannel?  - Definition,  Benefits  and  Trends,” RingCentral  UK  Blog  (RingCentral UK, July 4, 2021), https://www.ringcentral.co.uk/gb/en/bl og/definitions/omnichannel/. Otoritas Jasa  Keuangan,  “Cetak  Biru Transformasi Digital Perbankan” November 2021. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/info-terkini/Pages/Cetak-Biru-
Transformasi-Digital-Perbankan.aspx
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021)  “Laporan Profil  Industri  Perbankan  Triwulan  II-
2022” Laporan Profil Industri Perbankan, December 2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbank an/data-dan-statistik/laporan-profil- industri-perbankan/Pages/Laporan-
Profil-Industri-Perbankan---Triwulan- II-2022.aspx Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021)  “Roadmap Pengembangan  Perbankan  Indonesia” February 2021.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (2018)  „POJK
Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan Digital Oleh Bank Umum‟, ojk RI, (I), pp. 1–55.
Pemerintah  Pusat  (1992)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.  Indonesia:  LN.  1992,  LL SETNEG :  33  HLM.  Available  at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detai ls/46599/uu-no-7-tahun-1992.
Pemerintah  Pusat  (1998)  Undang-undang tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  Indonesia:  LN.  1998/  No. 182, TLN NO. 3790, LL SETNEG : 32 HLM. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detai ls/45486/uu-no-10-tahun-1998.
Pemerintah  Pusat  (2008)  Undang-undang
(UU)  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik. Indonesia: LN.2008/NO.58,
TLN No.4843, LL SETNEG : 25 HLM. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detai ls/37589/uu-no-11-tahun-2008. Republik  Indonesia.  (2018)  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang  Uang  Elektronik.  Indonesia. Available at: https://www.bi.go.id/id/publikasi/perat uran/Pages/PBI-200618.aspx. Republik  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Bank
Indonesia  No.  11/1/PBI/2009  tentang Bank Umum (sebagaimana diubah oleh
Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011
Republik  Indonesia.  (2010).  Peraturan  Bank
Indonesia  No.  12/21/PBI/2010  tentang
Rencana  Bisnis  Bank  (sebagaimana
diubah  oleh  Peraturan  OJK  No. 5/POJK.03/2016)
Sikapi  Uangmu  (2022)  Transformasi  Digital Perbankan:  Wujudkan  Bank  Digital.
Available at: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEn
d/CMS/Article/40774.
Siregar,  A.  A.  (2019)  „Penerapan  layanan Internet  Banking  dalam  kelancaran transaksi  nasabah  pada  PT.  Bank Muamalat  kantor  cabang  pembantu Binjai‟.  Universitas  Islam  Negeri Sumatera  Utara  Medan.  Available  at: http://repository.uinsu.ac.id/13599/. Skyles,  Kenyatta  “Customer-Centricity  It's All about the Customer Panel Discussion  Recap,”  AMA  New  York, November 24, 2020, https://www.amanewyork.org/resource s/customer-centricity-2/. Tambunan,  R.  T.  and  Nasution,  M.  I.  P. (2023) „Tantangan dan Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perkembangan Transformasi Digitalisasi  di  Era  4.0‟,  Sci-tech Journal  (STJ),  2(2),  pp.  148–156.
https://doi.org/10.56709/stj.v2i2.75. Tanjung,  M.  A.  A.  (2021)  „Kedudukan Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia‟. UMSU.
Tarantang,  J.  et  al.  (2019)  „Perkembangan sistem  pembayaran  digital  pada  era revolusi  industri  4.0  di  indonesia‟, Jurnal al-qardh, 4(1), pp. 60–75. Wiwoho, J. (2014) „Peran lembaga keuangan bank  dan  lembaga  keuangan  bukan bank  dalam  memberikan  Distribusi keadilan  bagi  masyarakat‟,  Masalah-
Masalah  Hukum,  43(1),  pp.  87–97.
Available
at:
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/m
mh.