## PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURAKARTA
Yunita Ratna Sari Program Studi Politik Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto E-mail : yunitaratna36@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  peran stakeholder dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di Kota  Surakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  3  kelompok stakeholder yang  terlibat dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Surakarta  yaitu  pertama ,  stakeholder kunci  yang  terdiri dari Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta serta Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Kedua, stakeholder primer  meliputi  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kota  Surakarta,  Dinas  Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Ketiga, stakeholder sekunder  terdiri  atas  Akademisi  (P3G  UNS),  LSM  Seroja  dan  Dunia  Usaha.  Peran masing-masing  kelompok stakeholder antara  lain stakeholder kunci  berperan  dalam  penentu  arah kebijakan  dalam  pelaksanaan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Surakarta. Stakeholder primer  berperan  dalam membuat  program-program  pro  anak. Stakeholder sekunder  memiliki  peran  sebagai  mitra  Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.
Kata Kunci : peran, stakeholder , Kota Layak Anak (KLA)

## ABSTRACT
This study aims to describe the role of stakeholders in realizing a Child Friendly City in Surakarta City. The  results  of  the  study  show  that  there  are  three  stakeholder  groups  involved  in  realizing  a  Child Friendly  City  in  Surakarta  City,  first,  key  stakeholders  consist  of  the  Mayor  of  Surakarta,  DPRD  of Surakarta City and Bapermas PP, PA and KB Surakarta City. Second, primary stakeholders include the Surakarta City Education, Youth and Sports Office, Surakarta City Health Office, Surakarta City Social Service,  Department  of  Population  and  Civil  Registry  of  Surakarta  City.  Third,  secondary  stakeholders consist  of  Academics  (P3G  UNS),  Seroja  NGO  and  the  Business  World.  The  roles  of  each  stakeholder group  include  Key  stakeholders  play  a  role  in  determining  policy  directions  in  the  implementation  of Child Friendly Cities in Surakarta City. Primary stakeholders play a role in making pro-child programs. Secondary stakeholders have a role as a partner of the Surakarta City Government in realizing a Child Friendly City in Surakarta City.
Keywords: role, stakeholders, Child Friendly City (KLA)

## PENDAHULUAN
Anak merupakan aset  yang sangat penting  di  masa  mendatang,  karena anak-anak nantinya yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan pembangunan  nasional.  Dengan  jumlah penduduk  Indonesia  yang  mencapai 267,3  juta  pada  tahun  2019,  sebanyak
31,6  persen  dari  total  penduduk Indonesia adalah anak-anak atau sebanyak 84,4 juta jiwa.
(Kemenppa.go.id,  2020).  Oleh  karena itu,  pemerintah  wajib  memberikan perlindungan  secara  maksimal  terhadap anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan. Kewajiban pemerintah
memberikan perlindungan terhadap anak  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “ setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh  kembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sebagai  implementasi dari  ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak, pemerintah mengesahkan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  kemudian dilakukan  perubahan  menjadi  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.(Ayu Amalia  Kusuma,  2015).  Isi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal  4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Namun  faktanya,  hingga  saat  ini permasalahan anak masih banyak terjadi di  Indonesia  seperti  kekerasan  terhadap anak, trafficking dan  pelecehan  seksual terhadap  anak.  Berdasarkan  data  KPAI tahun  2018  mencatat  ada  4.885  kasus kekerasan terhadap anak bertambah 306 dibanding tahun 2017 yaitu 4.579 kasus (TRIBUNJABAR.ID,2019). Tidak hanya  kasus  kekerasan  terhadap  anak yang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami
peningkatan, tetapi juga kasus trafficking atau  perdagangan  manusia dan eksploitasi yang dialami anak- anak di  Indonesia.  Mengacu  pada  data Bareskrim  Polri  mencatat  sepanjang tahun  2011  hingga  tahun  2017  terdapat sebanyak  422  kasus  anak  korban kejahatan trafficking dengan  kasus tertinggi  yakni  eksploitasi  seksual. Sedangkan  KPAI  mencatat  memasuki awal  tahun  2018  sebanyak  32  kasus trafficking. Rinciannya  yaitu  anak korban trafficking sebanyak  8  kasus, anak  korban  eksploitasi  seks  komersial 13 kasus, anak korban prostitusi 9 kasus dan  anak  korban  eksploitasi  ekonomi sebanyak  2  kasus.  Dari  sekian  banyak kasus  yang  mendominasi  pelaporan  di awal tahun 2018 yakni kasus eksploitasi seks komersial (kpai.go.id, 2018).
Untuk  mengatasi  permasalahan anak  yang  masih  banyak  terjadi  di
Indonesia maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan  Anak  membuat  suatu kebijakan  yakni  Kabupaten/Kota  Layak Anak  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah KLA. KLA merupakan Kabupaten/Kota yang  mempunyai  sistem  pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian  komitmen  dan  sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha yang terencana
secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk menjamin  terpenuhinya  hak  anak.(Umi Supratiningsih,  2014).  Tujuan  dari pelaksanaan KLA yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat implementasi  Konvensi  Hak  Anak (KHA)  dari  kerangka  hukum  ke  dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi  dan  program  yang  layak  anak (Rudi  Subiyakto,  2012).  Landasan hukum pelaksanaan KLA yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan  KLA,  Peraturan  Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Indikator  KLA,  Peraturan Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Nomor  14  Tahun 2011  tentang  Evaluasi  Pelaksanaan KLA (kemenppa.go.id, 2016).
Pada  tahun  2006,  Kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak  menetapkan  Kota Surakarta,  Malang,  Jambi,  Padang, Manado  dan  Kupang  sebagai pilot project pengembangan  KLA.(kla.id,
2017). Semenjak Kota Surakarta dijadikan  sebagai  salah  satu pilot project pengembangan KLA maka telah menjadi  kewajiban  pemerintah  Kota Surakarta  untuk  mengimplementasikan kebijakan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan  Anak  di  Kota  Surakarta. Hal  itu  disebabkan  karena  pemerintah daerah  memiliki  peranan  yang  sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  12  dan  19  Undang-  Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa hak  anak  merupakan  bagian  dari  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  wajib dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah  dan  pemerintah  daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Selain itu,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa urusan
perlindungan  anak  menjadi  urusan wajib daerah.
Studi mengenai Kota Layak Anak (KLA) telah banyak dibahas dan diteliti. Beberapa penelitian tentang KLA antara lain pertama, (Mamluatun  Ni’mah, 2017) menyimpulkan dalam penelitiannya  implementasi  kebijakan Kabupaten  Kota  Layak  Anak  di Kabupaten  Probolinggo  menggunakan teori  Darwin  mencakup  3 tahapan  yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Faktor yang mendukung keberhasilnya  yaitu  komitmen  SKPD dan pemimpin dalam memenuhi fasilitas  dan  penganggaran  meskipun ego-  sektoral  antar  SKPD  masih  ada. Hal  ini dapat  memperlambat koordinasi dan keberhasilan KLA. Sehingga, membutuhkan  lebih  banyak  koordinasi dan  komitmen  serta  pandangan  yang sama  dari  tingkat  Kabupaten  hingga tingkat masyarakat
Penelitian kedua ,  dari  (Dwi  dan Yuliani,
2017)
menyimpulkan impelementasi kebijakan Kelurahan Layak  Anak  di  Kelurahan  Jebres dilakukan  dengan  tiga  tahapan  antara lain  1)  tahapan  interpretasi  dengan sosialisasi  untuk  penguatan  organisasi, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi bahaya merokok dan narkoba,  2)  tahapan  pengorganisasian dapat dilihat melalui
cara
menginformasikan kebijakan, koordinasi,  pengalokasian  dana  atau anggaran  serta  penyediaan  sarana  dan prasarana kebijakan, 3) tahapan aplikasi dengan  prioritas  bidang  perlindungan anak, pendidikan, kesehatan serta partisipasi  anak.  Partisipasi  Forum Anak Jebres dalam implementasi kebijakan  yaitu  1)  kesempatan  dalam kegiatan sosialisasi, berkoordinasi dengan stakeholders lain,  mengelola anggaran sendiri serta ikut Musrembangkel, 2) tanggungjawab yaitu  adanya  peran  dan  komitmen Forum Anak Jebres dalam empat bidang pokok  prioritas,  3)  dukungan  dari Pemerintah Kelurahan
Jebres,
masyarakat  serta  orang  tua  dan  anak. Penelitian  ketiga, (Kencana  dan  Fitria, 2018) menyebutkan strategi komunikasi yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Kota Depok  dalam  rangka  mensosialisasikan program  Kota  Layak  Anak  sangat  baik dan  lancar.  Pemerintah  Kota  Depok dapat  mencapai  target  berdasarkan analisis kebutuhan dan sosialisasi mengenai  Kota  Layak  Anak  di  RW  06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji cukup  berhasil.  Hal  tersebut  dapat dilihat berdasarkan pada kegiatan berkaitan  dengan  program  Kota  Layak
Anak  dapat  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat.
Penelitian  keempat, (Ilosa  dan Rusdi,  2020)  menyimpulkan  pelaksaan Program  KLA  dalam  memenuhi  Hak sipil  dan  kebebebasan  anak  di  Kota Pekanbaru  sejauh  ini  sudah  berjalan lebih  baik  dari  pada  sebelum  nya walaupun belum bisa menyumbang nilai tinggi  untuk  mencapai  kategori  Kota Layak  Anak.  Hambatan  dalam  proses pelaksanaan  adalah  dari  faktor  dana yang  masih  minim  dan  masih  berasal dari  PAD  belum  ada  kerjasama  dengan pihak  swasta,  kemudian  dari  segi Sumber  daya  Manusia  karna  seringnya pergantian  pejabat  sehingga  harus disosialisasikan kembali  kepada pejabat yang  baru  tentang  KLA.   Terahir regulasi  yang  belum  terlalu  mengikat semua  organisasi  perangkat  daerah (OPD)  untuk  bersinengitas  secara  total dalam mewujudkan program KLA
Dari  beberapa  penelitian  yang telah  diteliti  dan  dibahas  sebelumnya, penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis memiliki  kesamaan  dengan  penelitian sebelumnya yakni sama- sama membahas  tentang  Kota  Layak  Anak (KLA). Selain itu, juga mengambil situs penelitian  di  Kota  Surakarta.  Tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu
penelitian  ini  lebih  mengkaji  tentang peran  pemangku  kepentingan  atau stakeholder dalam  mewujudkan  Kota Layak  Anak  (KLA)  mengingat  dalam perwujudan  kebijakan  KLA  tingkat daerah tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga stakeholder lainnya.  Peran stakeholder sangat penting dalam mewujudkan KLA di  tingkat  daerah  karena stakeholder memiliki  informasi  dan  pengetahuan yang  lebih  banyak  serta  jaringan  yang luas  sehingga  berguna  bagi  pemerintah daerah  untuk  melaksanakan  KLA. Disamping  itu,  adanya  sumberdaya yang  dimiliki  oleh stakeholder dapat mempermudah pemerintah daerah dalam  melaksanakan  dan  mewujudkan KLA  di  tingkat  daerah.  Adapun  alasan peneliti  mengambil  situs  penelitian  di Kota  Surakarta  yakni  Kota  Surakarta sebagai  salah  satu  proyek  percontohan pelaksanaan  KLA  dari  Kementerian Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak tahun 2006. Kota Surakarta memperoleh beberapa penghargaan terkait dengan pelaksanaan KLA. Tahun 2011,
Kota Surakarta meraih penghargaan  dari  Presiden  RI,  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  sebagai salah  satu  Kota  terbaik  penyelenggara program  pengembangan  mewujudkan
Kota Layak Anak (KLA) (Solopos.com, 2011).  Di  tahun  2013,  Kota  Surakarta memperoleh  predikat  Nindya  dengan skor  nilai  700  dari  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya,Surakarta  juga  memperoleh penghargaan dari Presiden Jokowi tahun 2015  sebagai  Kota  Ramah  Anak (m.cnnindonesia.com, 2015).
Berbagai penghargaan yang diperoleh Kota Surakarta dalam
pelaksanaan  KLA  tidak  terlepas  dari peran pemerintah Kota Surakarta dengan berbagai stakeholder .
Penghargaan tersebut juga mengindikasi keberhasilan pelaksanaan program KLA.  Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dijelaskan  diatas,  maka    peneliti tertarik  untuk  meneliti  tentang “Peran Stakeholder  Dalam  Mewujudkan  Kota Layak Anak di Kota Surakarta”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif untuk  mendeskripsikan,  menganalisis dan  mengintreprestasikan  tentang  peran stakeholder dalam  mewujudkan  Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Menurut Cresswell  (2015:  87-85),  penelitian kualitatif  dipahami  sebagai  pendekatan
penelitian  yang  dimulai  dengan  asumsi, lensa penafsiran/teoritis dan studi tentang  permasalahan  riset  yang  terkait dengan  makna  yang  dikenakan  oleh individu  atau  kelompok  pada  suatu permasalahan sosial atau manusia.
Alasan  menggunakan  pendekatan kualitatif  karena  data-  data  yang dibutuhkan  berupa  sebaran-  sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini, peneliti  dapat  mendapatkan  data  yang akurat  dikarenakan  peneliti  berhadapan langsung  dengan  informan  melalui wawancara.  Pengambilan  data  primer menggunakan  wawancara  mendalam kepada  informan  penelitian.  Pemilihan informan  dilakukan  dengan purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2011:218). Teknik purposive  sampling digunakan  untuk mengarahkan  pengumpulan  data  sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara  mendalam  serta  dapat  dipercaya untuk menjadi sumber data.
Adapun informan dalam penelitian  ini  antara  lain  Walikota Surakarta,  Bapermas  PP,  PA  dan  KB
Kota Surakarta, Bappeda Kota
Surakarta,  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Surakarta,  DPRD Kota  Surakarta,  LSM  Seroja  Kota Surakarta,  Dinas  Pendidikan,  Pemuda dan  Olah  Raga  Kota  Surakarta,  Dinas Sosial Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, P3G UNS,  dunia usaha dan  masyarakat.  Untuk  pengumpulan data  sekunder  yang  relavan  terdiri  dari dokumen dari pemerintah Kota
Surakarta.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu triangulasi merupakan kegiatan membandingkan  atau  mengecek  balik derajat  kepercayaan  informasi  yang diperoleh  melalui  alat  yang  berbeda. (Sutopo, 2006:92).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Peran Stakeholder
Keberhasilan  pelaksanaan  suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari peran stakeholder
atau pemangku
kepentingan. Soekanto mengartikan peran  sebagai  aspek  dinamis  dari  status (kedudukan), apabila seseorang melaksanakan  kewajiban  dan  haknya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka dapat  dikatakan  ia  telah  menjalankan suatu peran. Terdapat 2 kelompok peran yaitu peran normatif lebih berkaitan erat
dengan  tugas  dan  kewajiban  dan  peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang  diharapkan  dan  dilakukan  oleh pemegang  peranan  tersebut.  (Soekanto, 2002:243).
Para  pemangku  kepentingan  atau stakeholder di sebuah institusi pemerintahan mempunyai pengaruh yang  penting  dalam  berjalannya  suatu kebijakan. Stakeholder merupakan individu, kelompok organisasi baik laki- laki  atau  perempuan  yang  memiliki kepentingan,  terlibat  atau  dipengaruhi (positif  atau  negatif)  dalam  suatu program.  (Hetifah,  2003:29).  Friedman (1984:37)  mendefinisikan stakeholder sebagai  kelompok  atau  individu  yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi  oleh  suatu  pencapaian tujuan  tertentu.  Selanjutnya,  Brysson (2004:30) mengartikan stakeholder sebagai individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian  terhadap  sumber  daya  atau hasil ( output ) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut.
Berdasarkan kekuatan, posisi penting  dan  pengaruh stakeholder terhadap  suatu  kebijakan  publik  dapat dikategorikan beberapa kelompok.
Overseas  Development  Administration atau  ODA  (1995:2)  mengelompokkan
stakeholder menjadi  3  antara  lain  1) Stakeholder utama  (primer)  merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan  secara  langsung  dengan suatu  kebijakan,  program  dan  proyek. Mereka  harus  ditempatkan  sebagai penentu  utama  dalam  pengambilan keputusan,  2) Stakeholder pendukung (sekunder) merupakan stakeholder yang tidak  memiliki  kaitan  kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan,  program  dan  proyek,  tetapi memiliki  kepedulian  dan  keprihatinan sehingga  mereka  turut  bersuara  dan berpengaruh  terhadap  sikap  masyarakat dan keputusan legal pemerintah serta 3) Stakeholder kunci  yaitu stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam  hal  pengambilan  keputusan. Stakeholder kunci  yang  dimaksud  yaitu unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi.
Kota  Surakarta  merupakan  salah satu  Kota  yang  terpilih  menjadi pilot project pengembangan  Kota  Layak
Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia pada  tahun  2006.  Dalam  mewujudkan Surakarta  Kota  Layak  Anak  diperlukan peran  dari  berbagai  pihak  tidak  hanya dari  unsur  pemerintah  Kota  Surakarta
tetapi  juga  dari  pihak-  pihak  lain mengingat permasalahan anak merupakan  permasalahan  yang  krusial sehingga  tidak  dapat  diselesaikan  oleh satu  pihak  saja  melainkan  berbagai pihak termasuk stakeholder- stakeholder.
Pentingnya  melibatkan  berbagai stakeholder dalam  proses  perwujudan KLA  di  Kota  Surakarta  maka  Walikota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/1/2008 mengenai Tim
Pelaksana  Pengembangan  Kota  Layak Anak (KLA) Kota Surakarta dan adanya MoU  No  463/108  kesepakatan  yang telah  ditandatangani  oleh  seluruh  unsur pemerintah Kota Surakarta dan berbagai stakeholder. Penandatangan nota kesepakatan tersebut  sebagai  penegasan komitmen  seluruh  instansi  maupun stakeholder yang  tergabung  dalam penandatangan  nota  kesepakatan  dapat ikut serta secara aktif dalam mewujudkan  KLA  di  Kota  Surakarta guna  memenuhi  hak-  hak  anak  dan melindungi  anak dari berbagai  tindakan kekerasan  baik  fisik  maupun  seksual. Dalam  MoU  No  463/108  juga  diatur tugas  dan  tanggungjawab  yang  akan diemban oleh Tim Pelaksana
Pengembang  KLA  Surakarta  untuk melaksanakan  tugasnya  sesuai  bidang kerjanya masing- masing.
Mengacu  pada  Surat  Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/1/2008 tentang Tim
Pelaksana  Pengembangan  Kota  Layak Anak (KLA) Surakarta dapat dijabarkan anggota  Tim  Pelaksana  Pengembangan KLA  Surakarta  terdiri  dari  tiga  unsur stakeholder yaitu stakeholder kunci, stakeholder primer  dan stakeholder sekunder. Stakeholder kunci  dalam perwujudan  KLA  di  Kota  Surakarta yaitu  Walikota  Surakarta  memiliki peran  sebagai  penentu  arah  kebijakan dalam  melaksanakan  KLA  di  Kota Surakarta. Kebijakan yang telah ditentukan  oleh  Walikota  Surakarta nantinya  akan  dijadikan  pedoman  dan arah  bagi  OPD-OPD  yang  tergabung dalam  Tim  Pelaksana  Pengembangan KLA  Surakarta  untuk  melaksanakan KLA di Kota Surakarta. Peran Walikota Surakarta  dalam  mewujudkan  KLA  di Surakarta  yaitu  menentukan  kebijakan terkait  menetapkan  aturan  yang  jelas sebagai payung hukum dalam pelaksanaan  KLA  di  Kota  Surakarta. Aturan formal yang mengatur pelaksanaan  KLA  di  Surakarta  berupa Peraturan  Daerah  (Perda),  Peraturan
Walikota  Surakarta  (Perwali)  dan  Surat Keputusan Walikota Surakarta.
Peraturan  Daerah  yang  ditetapkan oleh Walikota
Surakarta dalam mewujudkan  KLA  di  Kota  Surakarta antara  lain  1)  Peraturan  Daerah  Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Penanggulangan Eksploitasi  Seksual  Komersial  Kota Surakarta, 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta dan 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan KLA  di Surakarta  antara  lain  1)  Peraturan Walikota  Surakarta  Nomor  1  Tahun 2006 tentang Peredaran Garam Yodium sebagai  penunjang  kesehatan  bagi manusia  khususnya  anak,  2)  Peraturan Walikota  Surakarta  Nomor  3  Tahun 2007  tentang  Penghapusan  Bentuk- Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak,  3)  Peraturan  Walikota  Surakarta Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota  Surakarta,  4)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  3  B  Tahun  2009 tentang  Komite  Aksi  Kota  Surakarta, Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan Terburuk  untuk  Anak  Kota  Surakarta,
4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
Kota  Surakarta,  5)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  17  Tahun  2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan  Kelurahan  Layak  Anak, 6) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan,  7)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  11A  Tahun  2012 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota  Surakarta,  8)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  3B  Tahun  2013
tentang Pedoman Umum
Pengembangan  Partisipasi  Anak  Dalam Pembangunan  di  Kota  Surakarta,  9) Peraturan  Walikota  Surakarta  Nomor  9 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Difabel Kota  Surakarta,  10)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  25A  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif  Kota  Surakarta,  11)  Peraturan Walikota  Surakarta  Nomor  28D  Tahun 2014  tentang  Sekolah  Ramah  Anak Kota  Surakarta,  12)  Peraturan  Walikota Surakarta  Nomor  27B  Tahun  2016 tentang  Pusat  Layanan  Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta.
Selanjutannya,
Keputusan
Walikota  Surakarta  Nomor  054/08-
E/1/2009  tentang  Rencana  Aksi  Kota
Pengembangan Kota Layak Anak (RAK- PKAL) Tahun 2009- 2015 Kota Surakarta,  2)  Keputusan  Walikota Surakarta Nomor 560/52-E/1/2009 tentang Rencana Aksi Kota Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk  untuk  Anak  (RAK-PBTA) Kota  Surakarta,  3)  Nota  Kesepakatan Nomor 463/1.995.1 tentang Pengembangan Kota Layak Anak
(KLA) Kota Surakarta, 4) Nota Kesepakatan Nomor 463/2.604.1 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta (PTPAS) Tahun 2010-2015 Kota
Surakarta,  5)  Keputusan  Walikota Surakarta  Nomor  003.3.05/55-0-1-2013 tentang  Panitia  Peringatan  Hari  Anak Nasional Kota Surakarta Tahun 2013, 6) Keputusan  Walikota  Surakarta  Nomor 243/1-G/1/2013  tentang  Forum  Anak Surakarta  di  Kota  Surakarta  Periode 2013-  2015,  7)  Keputusan  Walikota Surakarta  Nomor  423.05/7.16/1/2015 tentang  Tim  Pelaksana  Gerak  Wajib Jam  Belajar,  8)  Keputusan  Walikota Surakarta  Nomor  463.05/81.2/1/2016 tentang  Kepengurusan  Pusat  Layanan Kesejahteraan  Sosial  Anak  Integratif Surakarta Periode Tahun 2016- 2019.
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
Berbagai  aturan  formal  baik Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Walikota Surakarta, Peraturan  Walikota  Surakarta  (Perwali)
yang  telah  dibuat  oleh  Walikota Surakarta  sebagai  landasan  hukum pelaksanaan KLA mengacu pada kepentingan dan kebutuhan anak. Dapat dilihat pada Peraturan Walikota Surakarta  Nomor  3B  Tahun  2013 tentang Pedoman Umum
Pengembangan  Partisipasi  Anak  Dalam Pembangunan di Kota Surakarta.
Stakeholder kunci  lainnya  yakni DPRD  Kota  Surakarta  sebagai  lembaga legislatif  memiliki  peran  membantu pemerintah Kota Surakarta dalam membuat  dan  mengesahkan  kebijakan- kebijakan mengenai KLA. Wujud peran nyata  DPRD  Kota  Surakarta  dalam mewujudkan  KLA  yaitu  pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang  Perlindungan  Anak  Surakarta kemudian melakukan pengawasan terkait  anggaran  dalam  pembangunan Taman Cerdas di Kota Surakarta
Kemudian  Bapermas  PP,  PA  dan KB  Kota  Surakarta  sebagai stakeholder kunci berperan leading sector pelaksanaan  KLA  di  Kota  Surakarta. Bapermas  PP,  PA  dan  KB  Kota Surakarta memiliki peran sebagai
koordinator yang mengkoordinir kelompok-  kelompok  kerja  (Pokja) mencakup  4  bidang  yaitu  pendidikan, kesehatan,  perlindungan  anak  dan partisipasi. Meskipun Bapermas PP, PA dan  KB  Kota  Surakarta  sebgai leading sector dalam pelaksanaan KLA di  Kota Surakarta  tetap  dimasukkan  ke  dalam Pokja  bidang  perlindungan  anak  dan partisipasi.  Dalam  bidang  perlindungan anak,  Bapermas  PP,  PA  dan  KB  Kota Surakarta memiliki peran sebagai Ketua Pokja, berbeda dalam bidang partisipasi, Bapermas  PP,  PA  dan  KB  Kota Surakarta sebagai anggota.
Stakeholder primer dalam perwujudan  KLA  di  Kota  Surakarta antara  lain  Bapermas  PP,  PA  dan  KB sebagai sekretaris Tim Pelaksana Pengembangan
KLA Surakarta berperan  dalam  melaksanakan  tugas kesekretariatan  dan  mengkoordinasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak. Kemudian,  Bappeda  Kota  Surakarta sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta berperan  melakukan  pembinaan  dan fasilitasi  dalam  proses  perencanaan  dan penganggaran program kegiatan pembangunan  anak  termasuk  pelibatan peran  anak  dalam  ruang  publik.  Salah
satu  peran  rill  dari  Bappeda  Kota Surakarta  dalam  mewujudkan  KLA  di
Kota Surakarta yaitu proses
pembentukan  forum  anak  di  Kota Surakarta dari tingkat Kelurahan,
Kecamatan sampai Kota untuk
memenuhi  hak  partisipasi  anak  di Surakarta.  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota  Surakarta  memiliki peran  penanggungjawab  dalam  hal pemenuhan  hak  sipil  anak  di  Kota Surakarta.  Peran  nyata  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Surakarta  dalam  mewujudkan  KLA yakni  memberikan  pelayanan  di  bidang sipil  seperti  pembuatan  KIA  (Kartu Insentif  Anak),  melaksanakan  program 3 in 1  yaitu program dimana anak  yang baru  lahir  membuat  Akta  Kelahiran sekaligus  memperoleh  KIA  dan  masuk Kartu  Keluarga  (KK)  langsung.  Dinas Sosial  Kota  Surakarta  memiliki  peran sebagai penanggungjawab bidang kesejahteraan  sosial  anak  Surakarta. Peran  nyata  dari  Dinas  Sosial  Kota Surakarta  dalam  mewujudkan  KLA yakni  menciptakan  PLKSAI  (Pusat Layanan  Kesejahteraan  Sosial  Anak Indonesia)  merupakan  lembaga  yang mengintergrasikan penyelenggaraan layanan  pencegahan  dan  penanganan masalah kesejahteraan sosial dan
perlindungan anak bagi anak rentan atau berisiko  tinggi.  PLKSAI  berlokasi  di Gedung  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Lantai  2  Kompleks Balikota, Jalan Jenderal Sudirman No 2 Surakarta.
Gambar 1. Kartu Insentif Anak (KIA)
Sumber : Dispendukcapil  Kota  Surakarta  Tahun 2016
Stakeholder primer  lainnya  yakni Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah
Raga Kota Surakarta berperan memberikan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah  bagi  anak  di  Kota  Surakarta sekaligus penanggungjawab pemenuhan hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan  waktu  luang  dan  kegiatan budaya.  Wujud  nyata  peran  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah  Raga Kota Surakarta diantaranya menciptakan  Sekolah  Ramah  Anak, Sekolah  Inklusi  di  Kota  Surakarta, program  GWJB  (Gerakan  Wajib  Jam Belajar)  serta  kegiatan  budaya  yang
dilakukan  oleh  anak-  anak  di  Kota Surakarta dan Taman Cerdas Surakarta.
Berdasarkan  data  dari  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah  Raga Kota Surakarta Tahun 2015 menyatakan jumlah  sekolah  di  Kota  Surakarta  yang mencakup PAUD sebanyak 689 sekolah,  SD/MI/SDLB  sebanyak  289 sekolah,  SMP/MTS/SMPLB  sebanyak 87  sekolah  dan  SMA/MA/SMALB sebanyak  90  sekolah.  Dari  total  semua sekolah di Kota Surakarta yang
berjumlah 1.155 sekolah yang mencakup PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB semua sudah bersatatus sebagai Sekolah
Ramah Anak (SRA). Disamping
Sekolah  Ramah  Anak  (SRA)  juga terdapat  Sekolah  Inklusi  merupakan sekolah  reguler  (biasa)  yang  menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan ATBK  dan  ABK  melalui  adaptasi kurikulum,  pembelajaran  dan  sarana prasarananya.
Tabel  1.  Jumlah  Sekolah  Inklusi  Kota Surakarta Tahun 2015/2016 Tingkatan Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Inklusi SD/MI 290 15 SMP/MTs 87 9 SMA/MA 90 4 Sumber:  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan
Olahraga Kota Surakarta Tahun 2015
Gambar 2.
Sekolah Ramah Anak di Kota Surakarta
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2019
Gambar 3. Sekolah Inklusi Kota Surakarta
Sumber : Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2017
Peran  nyata  lainnya  dari  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah  Raga Kota  Surakarta  dalam  mewujudkan Surakarta  Layak  Anak  yaitu  adanya program  GWJB  (Gerakan  Wajib  Jam Belajar)  merupakan  program  yang dilaksanakan  setiap  hari  Ahad  sampai Jum’at  mulai  pukul  18.30-  20.30  WIB. Secara  mandiri  masyarakat  membentuk Satgas  GWJB  tingkat  RW  untuk mengawasi  pelaksanaan  GWJB  di Surakarta.  Satgas    tersebut,  akan berkeliling  kampung  sambil  melakukan
sosialisasi,  mengarahkan  anak-  anak yang  masih  berada  diluar  rumah  untuk belajar  dan  menyarankan  orang  tua untuk  mematikan  TV  agar  tidak mengganggu  konsentrasi  belajar  anak. GWJB  ditandai  dengan  sirene  sebagai peringatan  jam  belajar  tersebut,  prolog lewat  Masjid  dan  Kenthongan  di  Pos Ronda. Pelaksanaan GWJB di Surakarta telah  dilaksanakan  di  51  Kelurahan. Maksud adanya program GWJB di Kota Surakarta  yaitu  terciptanya  suasana yang  kondusif  untuk  belajar  sehingga tercipta budaya belajar.
Adanya  Perpustakaan  Kampung di Kota Surakarta terdapat di Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Sumber, Kadipiro, Nusukan), Kecamatan Serengan (Kelurahan Danunkusuman,  Joyontokan,  Tipes), Kecamatan Jebres
(Kelurahan
Mojosongo  1,  Mojosongo  II,  Jagalan, Pucangsawit,  Gandekan),  Kecamatan Laweyan  (Kelurahan  Pajang  I,  Pajang II, Sondakan, Panularan dan Sriwedari). Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olah Raga Kota Surakarta menyelenggarakan event  yang  diikuti  oleh  anak-  anak  di Kota Surakarta seperti KREASO
(Kreatifitas  Anak  Solo),  Solo  Batik Carnival Anak, Jambore
Anak
Surakarta,  Solo  Menari,  Pentas  Seni
Night  Market  Ngarsopuro.  Banyak fasilitas  yang  telah  disediakan  untuk kegiatan  kreatif  dan  rekreatif  ramah anak  Kota  Surakarta  diantaranya  City Walk  berlokasi  di  Koridor  Sudirman, Ngarsopuro, Solo Tehcno Park berlokasi  di  Jalan  Ki  Hajar  Dewantara, Kampung  Bermain  Anak  di  Kelurahan Danunkusuman,  Joyontokan,  Taman Balekembang  di  Kelurahan  Manahan dan  Sanggar  Sarwi  Retno  Budaya  di Kecamatan Serengan.
Tabel 2. Taman Cerdas Se- Kota Surakarta
Nama Taman Cerdas Alamat Taman Cerdas Sumber Kelurahan Sumber Taman Cerdas Pucang Sawit Kelurahan Pucang Sawit Taman Cerdas Pajang Kelurahan Pajang Taman Cerdas Mojosongo Kelurahan Mojosongo Taman Cerdas Kadipiro Kelurahan Kadipiro Taman Cerdas Nusukan Kelurahan Nusukan Taman Cerdas Joyontokan Kelurahan Joyontokan Taman Cerdas Jebres Kelurahan Jebres Sumber : Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta Tahun 2015
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
Gambar 4. Taman Cerdas di Kota Surakarta
Sumber : Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018 Stakeholder primer dalam
mewujudkan  KLA  di  Kota  Surakarta yaitu  Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta berperan sebagai penanggungjawab pemenuhan  hak  anak  bidang  kesehatan dan  memberikan  pelayanan  kesehatan kepada  seluruh  anak  di  Kota  Surakarta. Adapun  peran  rill  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta  dalam mewujudkan  KLA  yakni  terbangunnya sarana  dan  prasarana  yang  pro  anak serta  adanya  program  untuk  kebutuhan anak.  Seperti,  Puskesmas  Ramah  Anak yang  terdapat  di  berbagai  Kelurahan Kota  Surakarta  antara  lain  Puskesmas Ramah  Anak  Sangkrah,  Manahan, Ngoresan, Kratonan dan Pajang. Disamping  itu  juga,  POKASI  (Pondok Kasih Ibu) merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk ibu hamil bagi keluarga miskin  seperti  yang  telah  dilaksanakan di  Kelurahan  Sangkrah  serta  deteksi
tumbuh kembang anak di 594 Posyandu di Kota Surakarta.
Tabel  3.    Jumlah  Ruang  Laktasi  Kota Surakarta Instansi Jumlah Ruang Laktasi Kantor Walikota 1 buah Kantor Kecamatan 5 buah Kelurahan 51 buah Puskesmas 17 buah Pasar Tradisional 7 buah Terminal 1 buah Mall 3 buah PT.KAI Solo Balapan 1 buah Tempat Ibadah (Gereja) 5 buah Total 91 buah Sumber : Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta Tahun 2015 Stakeholder
pendukung (sekunder)  dalam  mewujudkan  KLA  di Kota  Surakarta  antara  lain  Akademisi (P3G  UNS  atau  lebih  dikenal  dengan Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Gender  UNS)  memiliki  peran  dalam penyusunan  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  perlindungan  anak  bersama Bappeda  Kota  Surakarta  sebagai  core dalam  pelaksanaan  KLA  di  Kota Surakarta,  menganalisis  situasi  ibu  dan anak  Surakarta  mencakup  bagaimana cara pemenuhan hak- hak anak baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan dan partisipasinya serta melakukan pengkajian  KLA  dan  mempublikasikan
hasil kajian tersebut. Dalam
mewujudkan  KLA  di  Kota  Surakarta melibatkan dunia usaha (swasta) sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta sekaligus CSR dalam pelaksanaan KLA di
Surakarta.
Terdapat  beberapa  dunia  usaha  yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan  Surakarta  Kota  Layak Anak  antara  lain  Perusahaan  Tiga Serangkai  dalam  pembuatan  Ruang Laktasi/  Pojok  ASI  di  Kompleks Balaikota  Surakarta,  PT.  KAI  Solo Balapan dalam pembuatan ruang Laktasi/Pojok  ASI  di  Stasiun  Solo Balapan, PT. TELKOM Pusat memberikan  bantuan  WIFI  untuk  6 Taman  Cerdas  dan  Penghijauan  untuk Taman Cerdas, Bank Indonesia
memberikan bantuan seperangkat komputer  untuk  6  Taman  Cerdas  dan Yayasan  Seroja  sebagai  pendamping utuk  anak  jalanan.  Terdapat  45  dunia usaha  yang  memberikan  dukungan anggaran  khusus  KIA  berupa  diskon untuk  pembelian  buku,  alat  tulis, kacamata,  sangar  seni  diantaranya  PT. Gramedia  memberikan  diskon  10% untuk  pembelian  buku  pelajaran  dan buku  bacaan,  Sanggar  Tari  Soeryo Soemirat  memberikan  diskon  50%
masuk  sanggar,  PT.  Sentra  Diagnostika Budi  Sehat  memberikan  diskon  sebesar 20%  untuk  pemerikasaan  laboratorium klinik.
LSM  memiliki  peran  sebagai mitra  Pemerintah  Kota  Surakarta  yang ikut terlibat dalam menangani permasalahan  anak  jalanan  melalui Pendidikan  Layanan  Khusus  (PLK) Sekolah  Kita.  Dengan  mengikuti  PLK Sekolah Kita nantinya anak jalanan dan anak  pinggiran  memiliki  kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan akan memperoleh  ijazah  kesetaraan  untuk melanjutkan  pendidikan  di  sekolah umum.  Masyarakat  memiliki  peran dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasana KLA
melalui Musrembang  baik  tingkat  Kelurahan Kecamatan  dan  Kota  dan  berperan dalam  menyosialisasikan  KLA  kepada orang lain serta ikut terlibat aktif dalam perencanaan  kebijakan,  program  dan kegiatan  terkait  pengembangan  KLA. Adapun  cara  yang  dilakukan  untuk membangun kerjasama antar stakeholder baik stakeholder kunci, stakeholder primer  dan stakeholder sekunder  dalam  perwujudan  KLA  di Kota  Surakarta  yakni  melalui  rapat- rapat  koordinasi  yang  diselenggarakan oleh  Bapermas  PP,  PA,  KB  Kota
Surakarta sebagai leading sector.
Temuan  menarik  dalam  penelitian  ini yakni  untuk  mewujudkan  Kota  Layak Anak  di  Kota  Surakarta,  semua  pihak ikut terlibat tidak hanya dari Pemerintah Kota  Surakarta,  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD),  DPRD  Kota  Surakarta, Dunia  Usaha  tetapi  juga  Akademisi yang memang berkompeten dibidangnya  yakni  P3G  UNS  yang mayoritas  pemerintah  dan  masyarakat belum  memahami  peran  dari  P3G  UNS merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan  Gender  UNS)  memiliki peran  dalam  penyusunan  Peraturan Daerah  (Perda)  tentang  perlindungan anak  bersama  Bappeda  Kota  Surakarta sebagai core dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta, menganalisis situasi ibu dan anak Surakarta mencakup bagaimana  cara  pemenuhan  hak-hak anak baik dari segi pendidikan, kesehatan,  kesejahteraan,  perlindungan dan  partisipasinya  serta  melakukan pengkajian  KLA  dan  mempublikasikan hasil kajian tersebut.

## SIMPULAN
1. Dalam  perwujudan  Kota  Layak
Anak  (KLA)  di  Kota  Surakarta melibatkan 3 kelompok stakeholder antara
lain
stakeholder kunci, stakeholder primer  dan stakeholder sekunder.
Stakeholder kunci
dalam perwujudan KLA di Kota Surakarta  terdiri  atas  Walikota Surakarta,  DPRD  Kota  Surakarta dan  Bapermas  PP,  PA  dan  KB Kota Surakarta. Untuk
stakeholder primer  terdiri  atas Bapermas  PP,  PA  dan  KB  Kota Surakarta,  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Surakarta, Dinas  Sosial  Kota  Surakarta, Dinas  Kesehatan  Kota  Surakarta serta  Dinas  Pendidikan,  Pemuda dan  Olahraga  Kota  Surakarta. Sedangkan stakeholder sekunder terdiri atas  Akademisi (P3G UNS), LSM dan dunia usaha.
2. Dilihat dari segi perannya, masing-  masing stakeholder baik stakeholder kunci, stakeholder primer  dan stakeholder sekunder sudah  menjalankan  peran  dan tugasnya  dengan  baik  dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana,  program  dan  kegiatan yang  mengacu  pada  kebutuhan dan  kepentingan  anak-  anak  di Kota Surakarta.
3. Adanya komitmen yang kuat antar stakeholder yang  telibat  untuk
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
mewujudkan KLA di Kota Surakarta dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU No
463/108 dan adanya rapat koordinasi antar stakeholder .
4. Ego  sektor  antar  OPD  yang tergabung  dalam  Tim  Pelaksana KLA  Surakarta  masih  tinggi dibuktikan  dengan  saling  lempar tugas  dan  tanggungjawab  serta menggantungkan  OPD  tertentu disebabkan  dalam  pelaksanaan KLA  di  Kota  Surakarta  sudah terdapat  institusi  yang  berperan sebagai leading sector.
Rekomendasi yang dapat
diberikan  dari  hasil  penelitian  ini  di antaranya adalah komunikasi dan koordinasi antar stakeholder baik stakeholder primer, stakeholder sekunder  maupun stakeholder kunci harus  ditingkatkan  tidak  hanya  melalui metode  formal  yakni  rapat-  rapat koordinasi  tetapi  juga  menggunakan metode  non  formal  seperti  diskusi publik  serta  diadakannya  workshop secara  terjadwal  dengan  mengundang akademisi dan praktisi sehingga seluruh anggota  Tim  Pelaksana  Pengembangan KLA Surakarta
benar- benar mengetahui  konsep  KLA  dan  tupoksi
masing-masing  anggota  Tim  Pelaksana KLA Surakarta secara detail.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryson,  John  M.  2004. What  Do  When
Stakeholders  Matter  :  Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Minneapolis  :  Hubert H.  Humphrey  Institute  of  Public Affairs.
Chandra,  Ery.  2019. Angka  Kekerasan
Terhadap  Anak  Selama  2018
Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 Kasus. Cresswell,  John  W.  2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta  :  Pustaka
Pelajar.
Freeman, R.E. 1984. Strategic
Management  :  A  Stakeholders
Approach. Fitman : Boston.
Fitria  Ayuningtyas  dan  Mitha  Kencana.
2018 . Startegi  Humas  Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan  Program  Kota Layak  Anak  (Studi  pada  RW  06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok). MetaCommunication:  Journal  of Communication (3), (1)., 41 . Retrieved https://ppjp.ulm.ac.id
Hetifah,  S.J  Sumarto.  2003. Inovasi, Partisipasi  dan  Good  Governance
:  20  Prakarsa  Inovatif  dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia.
Ilosa Abdiana dan Rusdi Rusdi. Analisis Pelaksanaan  Program  Kota  Layak Anak  (KLA)  Dalam  Memenuhi
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
Hak  Sipil  dan  Kebebasan  Anak  di Kota Pekanbaru. Jurnal Manajemen  dan  Ilmu  Administrasi Publik  (JMIAP),  (2),  (1),  1. Retrieved http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.ph
p/jmiap/article/view/118/66
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan
Anak.2020. “Profil  Anak  Indonesia  Tahun 2019”. https://www.kemenpppa.go.id/inde x.php/page/read/25/3056/profil- anak-indonesia-tahun-2020
Kusuma, Ayu Amalia. 2015. Efektivitas Undang-  Undang  Perlindungan Anak  Dalam  Hubungan  Dengan Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak  Korban  Perdagangan  Orang
Di Indonesia. Lex et Societatis , (3),
(1), 2. Retrieved https://ejournal.unsrat.ac.id/ Laurensius  Arliman  S  dan  Darmini
Roza.  2018.  Peran  Pemerintah Daerah  untuk  Mewujudkan  Kota Layak  Anak  di  Indonesia. Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum,  (25),  (1), 198 .
Retrieved http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IU
STUM.

## Ni’am, Mamluatun. 2017. Implementasi
Kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak di Kabupaten Probolinggo. Realita, (15), (1), 1 . Retrieved https://jurnal.iainkediri.ac.id ODA (Overseas Development Administration).  1995. Guidance Note on How Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmmes . ODA : London, UK.
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak Halaman 34.
Setyawan, David. 2018. KPAI : Ada 32 Kasus  Trafficking  dan  Ekspolitasi Anak  di  Indonesia  pada  Awal Tahun 2018 . http://www.kpai.go.id/berita/kpai- ada-32-kasus-trafficking-dan- eksploitasi-anak-di-indonesia- pada-awal-2018
Soekanto,  Soerjono.  2002. Sosiologi
Suatu  Pengantar. Jakarta  :  PT. Rajawali. Sri Yuliani. Dan Dwi Ayu Setiyoningsih. 2017.Partisipasi Forum  Anak  dalam  Implementasi Kebijakan  Kelurahan  Layak  Anak di  Kota  Surakarta  (Studi  tentang
Partisipasi  Forum  Anak  Jebres  di Kelurahan  Jebres). Jurnal  Wacana
Publik,    (1),  (1),  46 .  Retrieved https://jurnal.uns.ac.id
Subiyakto,  Rudy.  2012.  Membangun Kota Layak Anak, Studi Kebijakan Publik  di  Era  Otonomi  Daerah .
SOSIO  RELIGIA,  (10),  (1),  2. Retrieved http://www.aifis- digilib.org
Supraptiningsih,  Umi.  2014.  Kesiapan
Kabupaten  Pamekasan  Sebagai Kabupaten Layak Anak. Al- Ihkam,
(9), (1), 5 . Retrieved http://download.portalgaruda.org Sutopo.  H.B.  2006. Metode  Penelitian
Kualitatif, Dasar Teori dan Penerapannya  Dalam  Penelitian. Surakarta  :  Universitas  Sebelas
Maret.