## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  177-182  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7571.177-182

## ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN KELUARGA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS KANTOR PERLINDUNGAN ANAK MEDAN JOHOR)
Ibrahim Ihksan Lubis 1 , Fatimah Zahara 2 , Akmaluddin Syahputra 3
1,2,3 Fakultas Syari ’ ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: 1 ibrahimikhsanlubis11@gmail.com, 2 fatimahzahara@uinsu.ac.id, 3 akmalsyahputra@uinsu.ac.id

## Abstrak
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  anggota  keluarga  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing.  Namun, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau pemutusan hubungan kerja, orang tua dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, ada kasus eksploitasi anak, di mana anak dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk mendukung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam kerangka perundang-undangan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan mengumpulkan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  adalah  Kantor Perlindungan  Anak  di  Kota  Medan.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  informan  yang  terkait dengan  masalah  penelitian.  Data  sekunder  diperoleh  dari  literatur  teori  dan  peraturan  hukum  yang  relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan moral anak. Implikasi eksploitasi anak ini juga melibatkan perlindungan hukum  terhadap  hak  anak  dan  tanggung  jawab  orang  tua.  Kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  diatur  oleh perundang-undangan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  prinsip  hak  asasi  manusia.  Eksploitasi  anak  dalam  upaya memenuhi kewajiban ekonomi keluarga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat melanggar hak anak. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka dijamin dan perkembangan mereka tidak terhambat.
Kata Kunci : Pandangan Hukum, Kewajiban Orang Tua, Eksploitasi Anak

## Abstract
In everyday life, family members have their respective roles and responsibilities. However, in certain situations such as an accident, illness, or termination of employment, parents may experience difficulties in providing for the family. As a result, there are cases of child exploitation, where children are used to earn a living or participate in activities to support the family. This study aims to analyze the implications of child exploitation on the fulfillment of parents’ obligations towards children within the statutory framework and the Islamic Law Compilation. This study  uses  a  qualitative  approach  by  collecting  data  through  interviews,  observation,  and  documentation.  The research location  is the Child Protection Office in Medan City. Primary data  was obtained through interviews with informants related to the research problem. Secondary data was obtained from relevant theoretical literature and legal regulations. This research reveals that parents have the obligation to look after, educate, and care for children in accordance with statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and the principles of human rights. However, in some cases, children are exploited to support the needs of the family, which can have a negative impact  on  the  child’s  physical,  emotional  and  moral  development.  The  implications  of  child  exploitation  also involve  legal  protection  of  children’s  rights  and parental  responsibilities.  Parents’  obligations  to  children  are governed by legislation, the Compilation of Islamic Law, and human rights principles. Exploitation of children in an effort to fulfill family economic obligations has a negative impact on children’s development and can violate children’s rights. Efforts to prevent and protect the law against children are very important so that their rights are guaranteed and their development is not hampered.

## Keywords: Legal Perspective, Parental Obligations, Child Exploitation

## I. PENDAHULUAN
Dalam  keseharian  masing-masing  anggota  keluarga  tentu  mempunyai  aktivitas  yang  biasa dilakukan sebagai rutinitas seperti seorang ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga. Begitu juga seorang istri sebagai ibu dari anak- anak yang dilahirkan bertanggung jawab terhadap sistem rumah tangga yang harus dijaga, dirawat dan diberikan  nafkah  zohir  yang  layak  pada  masa  pertumbuhan  anak-anak  tersebut  begitu  juga  dalam pelayanan  seorang  istri  terhadap  suami  yang  telah  mencari  rezeki  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keluarga sehari-hari.
Namun  apabila  kepala  rumah  tangga  mendapatkan  ujian  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup seperti  adanya  musibah  yang  terjadi  kepada  kepala  rumah  tanggga  (kecelakaan)  yang  menyebabkan kepala rumah tangga tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki seperti biasanya, adanya masalah yang berbentuk  penyakit  yang  datang  tanpa  disadari  sehingga  membuat  seorang  ayah  tidak  mampu melakukan pekerjaan dengan maksimal, selanjutnya masalah datang karena adanya pemutusan hak kerja (PHK) terhadap kepala rumah tangga dimana ia bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan  sehingga  terputuslah  pendapatan  kepala  rumah  tangga  tersebut  setiap  bulannya  untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Dalam  Menyikapi  hal  tersebut  tentu  seorang  istri  maupun  seluruh  anggota  keluarga  terpanggil untuk  membantu  peranan  seorang  ayah  dalam  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga. Seorang istri yang berperan sebagai ibu dari beberapa anak-anaknya tentu memiliki andil penuh dalam memberikan pendidikan yang baik dalam kehidupan keluarga. Dan seorang ibu tentu tau karakter yang dimiliki setiap anak-anak yang dilahirkannya.
Anak-anak yang dilahirkan seorang ibu dan dibesarkan dengan baik dalam kehidupan sehingga anak-anak  tersebut  dapat  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  cukup  dan  beradap  sehingga  anak-anak tersebut dapat memahami adanya permasalahan dalam perekonomian pada keluarganya. Istri juga dapat berperan  untuk  membantu  dalam  mencari  rezeki  yang  halal  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga. Namun,  terkadang  seorang  istri  juga  banyak  yang  tidak  mampu  membantu  peranan  suami  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga.  Sehingga  hal  ini  anak-anak  yang  dibesarkan  dituntut  untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan cara anak tersebut diberi tugas atau pekerjaan untuk membantu ayah dan ibu dalam mencari rezeki.
Dalam hal ini juga terdapat Undang-undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014, yang juncto Undang-undang  Perlindungan  Anak  No.  23  Tahun  2002,  memiliki  ketentuan  dalam  Bab  I  Pasal  (1): Anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  delapan  belas  (18)  tahun,  termasuk  seorang  anak yang  masih  berkembang  di  dalam  kandungan  ibunya.  Seorang  anak  tidak  hanya  penting  untuk kelangsungan  hidup  manusia  tetapi  juga  untuk  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara.  Karena  anak merupakan  investasi  yang  sangat  baik  bagi  kelangsungan  perlindungan  peradaban  dan  peranannya sebagai penerus bangsa, maka anak harus diutamakan (Mansur, 2005).
Anak  merupakan  bagian  dari  anggota  keluarga  yang  sangat  penting  untuk  dijaga,  dibesarkan dengan  kasih  sayang  pendidikan  yang  dapat  menjadikan  anak  tersebut  memiliki  kemampuan  dalam mencapai cita-cita yang diinginkan untuk masa depannya. Setiap anak memiliki keahlian pada skiil yang dimilikinya dan diwujudkannya melalui impian yang dicita-citakannya. Namun, hal yang positif yang dimiliki pada diri anak tersebut kebanyakan di manfaatkan oleh orang tuanya untuk membantu peranan ayah dan ibu dalam mencari rezeki dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.  Hal tersebut sudah mengarah kepada eksploitasi anak.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan eksploitasi sebagai  “pemanfaatan, atau pemanfaatan  untuk  kepentingan  sendiri”.  Ini  juga  termasuk  eksploitasi  dan  pemerasan  energi (Depdikbud, 2005). Eksploitasi adalah semacam upaya kemanusiaan yang kejam dan berbahaya. Anak- anak  dalam  situasi  krisis,  seperti  dieksploitasi  secara  ekonomi,  sosial,  atau  seksual,  memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat (Desymawati, 2002).
Eksploitasi  yang  dimaksudkan  pada  penelitian  ini  tidak  pada  kekerasan  fisik  anak.  Namun melainkan pada pemanfaatan skill dan kemampuan yang dimiliki anak terhadap pengembangan bakat dalam mengikuti tren yang dibutuhkan di kalangan masyarakat. Seperti pada event-event  yang selalu diselenggarakan  oleh  pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap  event  tersebut.  Selain  itu,  untuk melengkapi acara yang sudah terprogram oleh stasiun televisi pusat maupun televisi daerah. Hal ini tentu banyak  dimanfaatkan  ibu-ibu  rumah  tangga  yang  memiliki  anak  yang  mempunyai  bakat  dan
keterampilan  yang  dapat  ditampilkan  dengan  berbagai  ekspresi  yang  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan pada event-event tersebut.
Adapun  tujuan  dari  pemanfaatan  bakat  yang  dimiliki  anak  tersebut  para  orang  tua  anak  itu mengharapkan imbalan atau honor dari hasil ekspresi atau karya yang ditampilkan oleh anak tersebut. Sehingga  tanpa  disadari  setiap  event-event  diselenggarakan  selalu  diikuti  dan  diupayakan  dengan harapan  ada  hasil  berupa  honor  yang  didapatkan  oleh  anak  tersebut  dan  bisa  diberikan  kepada  orang tuanya baik kepada ayah maupun ibu dari anak tersebut. Setiap hari atau setiap minggu anak tersebut sudah terjadwal untuk mengikuti program-program siaran televisi maupun event-event yang diadakan di mall dan di hotel-hotel dan diberbagai tempat yang mengadakan. Hal ini tentu sangat menyita waktu anak pada masa usianya baik dalam pelaksanaan pendidikan atau sekolah maupun pada saat anak istrahat dan saat bermain. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus diikuti anak tersebut walaupun tanpa adanya pemaksaan dari orang tua anak tersebut tentu kegiatan itu membuat anak menjadi tumbuh lebih dewasa dalam berpikir, baik dalam berbuat  yang seharusnya anak tersebut tumbuh dengan apa adanya sesuai kondisi  usianya  karena  faktor  keadaan  yang  ada  di  sekelilingnya  yang  mengakibatkan  anak  tumbuh menjadi  dewasa  sebelum  waktunya.  Kegiatan-kegiatan  yang  menyita  waktu  anak  tersebut  tentu  pada awalnya memberikan hal yang posistip terhadap kesuksesan karier anak tersebut. Namun pada akhirnya anak  tersebut  bisa  menjadi  anak  yang  memiliki  sifat  dan  karakter  yang  keras  dan  liar  karena  adanya keterpaksaan diri untuk melakukan sesuatu yang harusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Apalagi saat anak diberi beban untuk menanggung perekonomian keluarga baik dengan cara melalui pemanfaat skill yang dimiliki anak tersebut. Hal ini tentu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak tersebut.
Anak-anak  tidak  diragukan  lagi  rentan  terhadap  dampak  positif  dan  negatif  sebagai  akibat langsung  dari  kekejaman  yang  dilakukan  oleh  dunia  industri,  khususnya  di  dunia  industri  hiburan. Ketika anak berinteraksi dengan orang-orang sezamannya, ini memiliki efek tambahan yang merugikan perkembangan  mental  anak.  Akibat  dari  hal  tersebut,  pemerintah  mengambil  tindakan  untuk menciptakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dieksploitasi di masyarakat. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan Jo UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan  bahwa  “Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  yang bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  atas  perlindungan  dari:  diskriminasi;  eksploitasi,  baik dalam  bentuk  ekonomi  maupun  seksual;  penelantaran;  kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan buruk lainnya.” Tindakan ini sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  mengkaji  kewajiban  orang  tua  terhadap  anak dalam peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam dan hukum  terhadap  pemenuhan kewajiban  orang  tua terhadap anak dan juga implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  diterapkan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  tidak  hanya mengumpulkan data yang perlu dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis mendalam, tetapi juga menggunakan  metodologi  penelitian  lapangan.  Bentuk  penelitian  ini  menggunakan  landasan  teori sebagai pedoman agar penelitian tetap berkonsentrasi pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga berfungsi sebagai gambaran latar belakang penelitian dan menjadi bahan pembahasan temuan penelitian.  Investigasi  ini  dilakukan  di  Kota  Medan,  dengan  lokasi  yang  lebih  khusus  adalah  Kantor Perlindungan  Anak  di  Jl.  Pangkalan  Mashur,  Kecamatan  Medan  Johor.  Pendekatan  undang-undang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  suatu  teknik  yang  menekankan  pada  penerapan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  untuk  mengungkap  kesulitan-kesulitan. Wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  tertulis  adalah  tiga  metode  utama  yang  digunakan  dalam pengumpulan  data.  Sumber  primer  dan  sekunder  digunakan  dalam  pengumpulan  informasi  untuk penelitian  ini.  Untuk  tujuan  mengumpulkan  data  primer  dari  studi  lapangan  yang  berkaitan  dengan masalah  penelitian,  wawancara  langsung  dengan  informan  digunakan.  Hasil  wawancara  juga  dimuat dalam dokumen ini, bersama dengan bahan hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam, KUHP, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selama ini, dikumpulkan data sekunder dari karya ilmiah, literatur teori, pandangan, konsep, dan teori yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang- Undangan Dan Kompilasi Hukum Islam
Intinya, setiap orang tua pasti sangat mendambakan kesuksesan anaknya saat beranjak dewasa. Tidak  ada  yang  ingin  anak-anak  mereka  gagal  di  sekolah  atau  dalam  kehidupan.  Untuk  memenuhi harapan tersebut, orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian dan petunjuk yang sebesar-besarnya. Anak berhak mendapatkan sandang dan pangan yang layak dari orang tuanya dalam Islam, sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan kreatif (Siti, 2019).
Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur secara rinci dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Esai ini menyoroti bahwa pertama dan terutama, suami dan istri memiliki kewajiban mulia untuk  menciptakan  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  penuh  cinta,  yang  merupakan  fondasi  di  mana masyarakat dibangun. Syarat kedua untuk pernikahan yang sehat adalah suami dan istri saling mencintai, menghormati,  melayani,  dan  mendukung.  Ketiga,  mereka  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan  dan pendidikan  keturunannya,  yang  harus  mencakup  semua  aspek  perkembangan,  termasuk  pembinaan mental, spiritual, dan fisik. Menjaga kehormatan mereka adalah tugas keempat yang berada di bawah lingkup  mereka.  Kelima,  gugatan  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  jika  salah  satu  mitra  tidak memenuhi akhir perjanjiannya (Dahlan, 2020).
Selanjutnya UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap  anaknya.  Bagian  keempat  undang-undang  ini  menjelaskan  tanggung  jawab  orang  tua  untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan menjaga anak-anaknya. Orang tua harus mengembangkan anaknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta mengajarkan pendidikan karakter dan cita-cita etika.
Untuk memastikan bahwa semua hak anak dilindungi di bawah Konvensi Hak Anak dan Undang- undang Terkait (No. 35 Tahun 2014), orang dewasa, pemerintah, dan masyarakat umum bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak hukum anak dilindungi. dari ruang lingkup hukum hak asasi manusia. Ini adalah upaya kolaboratif. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan pemerintah belum memenuhi  seluruh  kewajibannya untuk  memastikan hak anak terlindungi sehingga mengakibatkan hak anak terlanggar (Said, 2018).
Setelah  itu,  dalam  kaitannya  dengan  hak  dan  kewajiban  orang  tua  dan  anak,  Undang-undang Seragam  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  bersangkutan.  Ayat pertama pasal 45 menjelaskan bahwa kedua orang tua suami isteri bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka sebaik-baiknya. Menurut ayat 2, kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua si  anak telah berakhir.  Itu juga  tetap berlaku meskipun anak telah menikah atau mencapai usia dewasa sendiri.
Pasal 46 Ayat (1) menyoroti kebutuhan anak untuk menghormati dan menuruti keinginan orang tua yang baik. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila anak tersebut telah dewasa, ia wajib membantu orang tuanya dan anggota keluarga dari garis keturunan atas yang membutuhkan.
Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin  tetap  tunduk  pada  kekuasaan  orang  tuanya,  kecuali  kekuasaan  itu  diakhiri.  Artinya,  tanggung jawab  orang  tua  terhadap  anak-anaknya  berlanjut  sampai  anak  tersebut  mencapai  usia  18  tahun  atau menikah. Ketika seorang anak mencapai usia dewasa dan menikah, kewajiban orang tua berkurang.
Dengan  demikian,  asas  hak  dan  kewajiban  orang  tua  diatur  dalam  banyak  peraturan  dan perundang-undangan, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif.

## 3.2 Analisis  Hukum  Terhadap  Pemenuhan  Kewajiban  Orang  Tua Terhadap Anak
Pemenuhan  kewajiban  orang  tua  didasarkan  pada  sejumlah  aturan  di  Indonesia,  antara  lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Pemenuhan  ini  juga  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  Hak  Asasi Manusia, dimana terdapat hak orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.
Anak  adalah  anggota  generasi  muda  yang  memiliki  potensi  untuk  meneruskan  prinsip-prinsip perjuangan bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup dan kebebasan sebagai hak dan kebebasan mendasar yang tidak dapat disangkal atau dikurangi. Karena hak asasi anak merupakan aspek intrinsik dari hak asasi  manusia  yang  diakui  dan  dilindungi  undang-undang,  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional,  maka  hak-hak  tersebut  harus  dipertahankan  dan  diperluas.  Anak  memiliki  hak  untuk
dilindungi  dari  berbagai  ancaman,  baik  eksternal  maupun  internal,  termasuk  keluarga,  masyarakat, bahkan negara.
Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri. Bahkan ketika pernikahan orang tua telah bubar, komitmen ini tetap ada. Orang  tua  berhak  mewakili  anaknya  dalam  proses  peradilan  selama  anak  tersebut  masih  dalam pengawasannya, yaitu jika anak tersebut belum berumur 18 tahun, belum dewasa, dan belum menikah. Anak-anak,  di  sisi  lain,  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati  dan  mematuhi  niat  baik  orang  tua mereka. Ketika seorang anak mencapai usia dewasa, dia bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya.

## 3.3 Implikasi Eksploitasi Anak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak
Istilah “eksploitasi” didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap tindakan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual terhadap organ reproduksi, atau transfer ilegal lainnya. Namun, definisi ini tidak mencakup prostitusi. atau transplantasi organ  dan/atau  jaringan  tubuh,  atau  pemanfaatan  wewenang  atau  kemampuan  pihak  lain  untuk memperoleh keuntungan materil atau immateriil.
Yang dimaksud dengan “eksploitasi anak” adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  maksud  yang  jelas  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  pihak  yang mengeksploitasi  anak.  Hal  ini  dapat  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  (Gofur, 2020). Eksploitasi anak biasanya terjadi ketika anak-anak dimanfaatkan secara fisik untuk mendapatkan keuntungan, seperti melalui pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, walaupun kegiatan ini  tampak  bermanfaat  bagi  orang  tua,  sebenarnya  kegiatan  ini  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap perkembangan fisik dan emosional anak. Perkembangan moral juga bisa terhambat.
Anak-anak  memainkan  berbagai  peran  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dari  dalam  rumah  ke komunitas  yang  lebih  besar.  Namun  kenyataannya,  keberadaan  dan  partisipasi  anak  dalam  proses pembangunan masih terbatas, dan tidak jarang mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil dan tidak setara dari orang dewasa (Miranti Nugraheni Embang, 2020).
Akibatnya, eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lain adalah salah. Ini berarti menempatkan anak  pada  posisi  yang  menguntungkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  atau  diri  sendiri.  Upaya menghindari  eksploitasi  anak  dapat  dilakukan  jika  orang  tua  memahami  tanggung  jawabnya  sebagai orang  tua  dan  bagaimana  memenuhi  hak-hak  anaknya.  Selanjutnya,  tindakan  pemerintah  yang  tegas dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak sangat penting agar mereka dapat hidup layak dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai generasi penerus.

## IV. KESIMPULAN
Hukum dan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak saling eksklusif. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri. Komitmen ini bertahan bahkan setelah pernikahan orang tua bubar. Jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, orang tua juga dapat mewakilinya di pengadilan. Sedangkan anak-anak berhutang kepada orang tuanya untuk  menghormati  dan  menuruti  keinginannya.  Ketika  seorang  anak  memasuki  usia  dewasa,  dia bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya.
Lebih  jauh  lagi, eksploitasi  anak  untuk memenuhi  komitmen ekonomi keluarga oleh orang tua atau  pihak  lain  merupakan  tindakan  yang  tidak  pantas.  Tindakan  ini  mencakup  mengizinkan  dan meminta anak muda untuk membantu menemukan manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Upaya pencegahan eksploitasi anak dapat dilakukan jika orang tua memahami bagaimana memenuhi hak-hak anaknya dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan,  M.  S.  A.  D.  A.  Z.  (2020).  Implementasi  Kewajiban  Orang  Tua  Tentang  Pendidikan  Anak  Dalam Kompilasi Hukum Islam, An-Nawazil. Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer , 2 (1). Depdikbud. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Desymawati, Y. (2002). Studi Komparasi tentang Ekspoloitasi Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
dan Hukum Islam . Jakarta: Pelita Pustaka. Gofur, T. H. A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak .  Badung:  Program  Pascasarjana  Magister  Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf.
Mansur. (2005). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Miranti Nugraheni Embang, D. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Banjarmasin  Berdasarkan  Perda  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Nomor  13  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Perlindungan  Anak .  Kalimantan:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Kalimantan Muhammad Arsyad A.
Ontolay, A. (2019). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Lex Privatum , 7 (3).
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum , 4 (1). Siti, F. (2019). Pengantar Transportasi, Cetakan Pertama . Jawa Timur: Myria Publisher.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Perempuan. No 35 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UU No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak