## Proses Pemberian Kredit pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari
Nur Aeni 1 , Ninik Endang Purwanti 2 dan Nurjannah 3
1 Mahasiswa dan 2,3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, Indonesia ( aininuraini0602@gmail.com )

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Provision  of  Pension  Loans  at  PT.  Bank  Sultra Utama  Branch  of  Kendari  City.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  6 informants. This research was conducted by the method of Observation, Interview and Documentation. The results of this study indicate that the Provision of Pension Loans at PT. Bank Sultra Utama Kendari City Branch has been very good by using Standard Operating Procedures that aim to avoid the occurrence of failures, doubts, duplication,  and  waste  in  the  process  of  carrying  out  credit  activities  and  to  be  a parameter in assessing good service quality.

## Keywords: Lending, Pension

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Proses  Pemberian  Kredit  Pensiun  pada PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jumlah  informan  berjumlah  6  orang.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  Observasi,  Wawancara  dan  Dokumentasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberian Kredit Pensiun pada PT. Bank Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari  sudah  sangat  baik  dengan  menggunakan Standar  Operasional  Prosedur  yang  bertujuan  untuk  tidak  terjadinya  kegagalan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan didalam proses pelaksanaan kegiatan kredit dan untuk menjadi parameter dalam menilai mutu pelayanan yang  baik.
Kata Kunci: Pemberian Kredit, Pensiun

## I. PENDAHULUAN
Bank  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dimana  setiap  bank  harus    mempunyai fungsi  sebagai  lembaga  yang  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit.  Menurut  pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  1  tahun 1998  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  bank  :    “Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak dan mengurangi masalah perekonomian masyarakat”.
Diperbankan  secara  umum  kegiatannya  dibagi  menjadi  tiga  bagian  diantaranya menghimpun  dana,  menyalurkan  dana  dan  memberikan  jasa-jasa  bank  lainnya.  Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua  sektor  perekonomian.  Salah  satu  peranan  bank  adalah  memberikan  kredit  pada nasabahnya.  Adapun  kredit  yang  ditawarkan  oleh  pihak  bank  salah  satunya  kredit pensiun.
Kredit pensiun untuk para pensiunan kini mulai dilirik oleh perbankan di Indonesia. Sektor  ini  dinilai  cukup  menggiurkan,  apalagi  masih  banyak  pensiunan  di  Indonesia baik dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), pensiunan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), swasta, dan pensuinan TNI dan Polri yang masih belum memanfaatkan kredit pensiunan ini.
Kredit  pensiun  adalah  kredit  yang  sifatnya  untuk  konsumtif  yang  hanya  diberikan kepada para pensiun yang berasal dari pensiunan karyawan (PNS, BUMN/BUMD) yang didasari  oleh  perjanjian  kerja  sama  antara  pihak  bank  dan  pengelola  dana  pensiun. Adapun  yang  dimaksud  dengan  pengelola  dana  pensiun  adalah  suatu  lembaga  yang mengelola dana para pensiunan (PNS, BUMN/BUMD).
Kredit  pensiun  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari  memiliki beberapa  keunggulan  yaitu  fleksibel  dalam  menentukkan  jangka  waktu  pinjaman dengan  bunga  yang  relatif  ringan.  Pelunasan  kredit  pensiun  dilakukan  dengan  cara mengangsur  setiap  bulan  dengan  jumlah  angsuran  yang  telah  disepakati.    Prosedur dalam  penyaluran  kredit  diantaranya  adalah  mempersiapkan,  memeriksa,  berkas nasabah dan keputusan pemberian kredit.
Dalam  rangka  mewujudkan  visi  menjadi  bank    berdaya  saing  tinggi  dan  kuat  di Sulawesi Tenggara tahun 2024, PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari bergerak dalam  jasa  perbankan  yang  memberikan  produk  perbankan  kepada  nasabah  dalam berbagai  bentuk. Kegiatan usaha  yang ada pada  PT. Bank Sultra Cabang Utama  Kota Kendari  yaitu  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana.  Penghimpunan  dana  Bank Tabungan  dan  Giro.    Penyaluran  dana  Bank  adalah  Kredit  Investasi,  Kredit  Modal Kerja, Kredit Konsumtif.
Pelaksanaan  kegiatan  kredit  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  maka  perlu  adanya proses pemberian kredit  yang  baik, hal  ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian kredit  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Dalam  proses  pemberian  kredit diharapkan ada komunikasi yang terjalin antara pihak bank dengan nasabah yang akan
Vol. 3 No. 2. pp. 251-268. Jurnal BUSINESS  UHO: Jurn al Administras Bisnis. July 2018 . Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503- 1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
mengajukan kredit. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses pemberian  kredit  yang  didukung  oleh  partisipasi  pihak  nasabah  untuk  melampirkan syarat-syarat kredit sesuai dengan ketentuan dari pihak bank.
PT.  Bank  Btpn  Purna  Bakti    Cabang  Yogyakarta  kenyataan  di  lapangan menyebutkan  bahwa  upaya  pemberian  kredit  masih  ditemukan  adanya  permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah informasi yang kurang jelas mengenai syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi  pada  saat  akan  mengajukan  proses  kredit  sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen  yang dibawa kurang sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pihak  bank,  untuk  itu  bank  mengalami  kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman Dwi Lestanti  (2013).
Mekanisme  proses  pemberian  kredit  dari  bank  juga  kurang  begitu  dipahami  oleh nasabah dimana mayoritas nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kc Ajibarang Banyumas Jawa Tengah adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan  ekstra.    Prosese  pemberian  kredit  pensiun    akan    menjadi  pertimbangan- pertimbangan  yang  dilihat  baik  dari  segi  usia,  pendapatan  yang  diterima  dan kemampuan  dalam  pembayaran,  juga  seberapa  besar  plafon  pinjamannya  Danang Novianto Setyo Nugroho (2010).
Permasalahan yang terjadi terhadap PT. Bank Btpn Purna Bakti  Cabang Yogyakarta dan PT. Bank Syariah  Mandiri  Kc  Ajibarang Banyumas Jawa Tengah tidak  jauh  beda dengan yang dialami pada PT. Bank Sultra Kota Kendari Cabang Utama.
Pemberian  kredit  mengandung  risiko  sebagai  akibat  ketidakpastian  dalam pengembaliannya.  Bank  perlu  mencegah  atau  memperhitung  kemungkinan  timbulnya risiko tersebut dengan menjalankan asas-asas perkreditan yang sehat , mulai dari kredit diberikan sampai dengan kredit dilunaskan Gunarto Suhardi (2006).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Proses  Pemberian  Kredit  Pensiun Pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Bank
Menurut Kasmir (2013:24) yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank dikenal juga  sebagai  tempat  untuk  meminjam  uang  (kredit)  bagi  masyarakat  yang membutuhkannya.  Disamping  itu  Bank  juga  dikenal  sebagai  tempat  untuk  menukar uang,  memindahkan  uang  dan  menerima  9  macam  bentuk  pembayaran  dan  setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

## 2. Sumber Dana Bank
Sumber dana menurut Kasmir (2013:58), yaitu :
a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana  dari  modal  sendiri.  Modal  sendiri  maksudnya  adalah  modal  setoran  dari para pemegang sahamnya. Pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan- cadangan laba yang belum digunakan.
b. Dana  yang  berasal  dari  masyarakat  luas.  Sumber  dana  ini  merupakan  sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank  jika  mampu  membiayai  operasinya  dari  sumber  dana  ini,  asal  dapat memberi bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit.
c. Dana  yang  bersumber  dari  lembaga  lainnya.  Sumber  dana  tambahan  jika  bank mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dana pertama dan kedua diatas. Pencairan  sumber  dana  ini  relatif  lebih  mahal  dan  sifatnya  hanya  sementara waktu  saja.  Kemudian  dana  yang  diperoleh  dari  sumber  ini  digunakan  untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

## 3. Kredit

## a. Pengetahuan Tentang Kredit
Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  hutangnya setelah jangka waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga  imbalan  atau  pembagian  hasil  keuntungan  Suhardjono (2005:132).
Kredit  yang  didefinisikan  oleh  Malayu  S.P  Hasibuan  (2007:87)  adalah  sebagai Jenis-jenis  pinjaman  yang  harus  dibayarkan  bersama  bunganya  oleh  peminjam  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”
Dari  pengertian  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  kredit  dapat  berupa  uang  atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang.
b. Unsur Kredit
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  pemberian  suatu  fasilitas  kredit    Kasmir (2013) adalah sebagai berikut :
1. Waktu yaitu adanya jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2.  Kepercayaan  yang  melandasi  pemberian  kredit  oleh  kreditur/Bank  kepada  debitur, yaitu  kredit  akan  dikembalikan  setelah  jangka  waktu tertentu  sesuai  kesepakatan  yang disetujui kedua belah pihak.
3. Risiko yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu kredit.
4. Kesepakatan. Sebelum kredit diluncurkan, nasabah terlebih dahulu menyepakati hal- hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak.
5. Balas jasa. Keuntungan itulah yang disebut dengan balas jasa.

## c. Kredit Konsumtif
Menurut (Hasibuan, 2009:88)    secara umum kredit konsumtif dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:
1.  Dilihat  dari  segi  kegunaan  kredit  konsumtif  digunakan  untuk  keperluan  konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal. 2. Dilihat dari segi tujuan kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.
3. Dilihat dari segi jangka waktu yaitu
 Kredit jangka pendek
 Kredit jangka
 Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
 Kredit dengan jaminan
 Kredit tanpa jaminan
d. Manfaat Kredit
Beberapa manfaat kredit bagi berbagai pihak antara lain Oktavia Anggara (2014) :
1. Manfaat Kredit Bagi Debitur
 Untuk meningkatkan usahanya.
 Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.
 Rahasia keuangan debitur terlindungi.
2. Manfaat Kredit bagi Bank / Koperasi yaitu bertujuan mencari keuntungan.
3. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah
Bagi pemerintah  semakin  banyak kredit  yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka  semakin  baik,  mengingat  semakin  banyak  kredit  berarti  adanya  kucuran  dana dalam  rangka  peningkatan  pembangunan  di  berbagai  sektor,  terutama  sektor  riil. Misalnya Kasmir (2013) :
 Penerimaan pajak.
 Membuka kesempatan kerja.
 Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
4. Pensiun
a. Pengertian Pensiun
Berdasarkan  Undang-undang  No.43  Tahun  1999  Pasal  10,  “Pensiun  adalah  jaminan hari  tua  dan  sebagai  balas  jasa  terhadap  Pegawai  Negeri  yang  telah  bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir  masa  tugasnya  di  instansi  tempat  ia  bekerja  sebelumnya.  Instansi  tempat  ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri.”

## b. Macam-macam Pensiunan (Asep Ahmad Saefuloh:2015)
Tabungan  dan  Asuransi  Pensiun  (Taspen),  yaitu  program  pensiun  yang  khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Asuransi  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (Asabri),  yaitu  program  pensiun yang diberikan khusus untuk anggota TNI.
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek)  melalui  UU  No.  3  Tahun  1992  tentang Jamsostek  bagi  perusahaan  yang  ikut  Jamsostek  dan  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dengan  program  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  yang  digunakan  untuk karyawan, baik swasta maupun BUMN.
c. Tujuan Program Pensiun
Tujuan program pensiun menurut (Martono:2002) ada dua yaitu:

## 1. Bagi Pemberi Kerja
 Kewajiban moral
 Loyalitas
 Kompetisi pasar tenaga kerja
2. Bagi Karyawan
 Rasa aman terhadap masa yang akan datang
 Kompensasi yang lebih baik
d. Fungsi Program Pensiun
Fungsi program pensiun Soemitra Andri (2014) meliputi tiga fungsi yaitu : 1.  Asuransi,  yaitu  peserta  yang  meninggal  dunia  atau  cacat  sebelum  mencapai  usia pensiun  dapat  diberikan  uang  pertanggungjawaban  atas  beban  bersama  dari  dana pensiun.
2.  Tabungan,  yaitu  himpunan  iuran  peserta  dan  iuran  pemberi  kerja  merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan para pesertanya.
3.  Pensiun  yaitu  seluruh  himpunan  iuran  peserta  dan  iuran  pemberi  kerja  serta  hasil pengelolaannya  akan  dibayarkan  dalam  bentuk  manfaat  pensiun  sejak  bulan  pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

## 5. Dana Pensiun
Menurut  Undang-Undang  pasal  1  ayat  1  Nomor    11  Tahun  1992  tentang  dana Pensiun.  Dana  Pensiun  adalah  badan  hukum  yang  menggelola dan  menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Menurut  Martono  (2002)  menyebutkan  bahwa,  “Dana  Pensiun  merupakan  suatu lembaga  atau  badan  hukum  yang  mengelola  program  pensiun  dengan  tujuan  untuk memberikan  kesejahteraan  kepada  karyawan  suatu  perusahaan  terutama  yang  telah pensiun.  Penyelenggara  dana  pensiun  dapat  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  atau diserahkan kepada  lembaga keuangan  yang  menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan asuransi.

## 6. Proses Pemberian Kredit a. Pengertian Proses Pemberian Kredit
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi proses pemberian kredit adalah sebagai  rangkaian  tindakan,  pembuatan  atau  pengelolaan  yang  menghasilkan  produk. Kata  pemberian  sendiri  berarti  proses,  cara,  perbuatan,  memberi  atau  memberikan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.
b. Prosedur Pemberian Kredit
Secara  umum  prosedur  pemberian  kredit  oleh  badan  hukum  sebagai  berikut: (Dendawijaya, 2005:74)
1. Permohonan Kredit.
Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang / perusahaan untuk meminta fasilitas kredit pada bank, dimana surat permohonan tersebut
Vol. 3 No. 2. pp. 251-268. Jurnal BUSINESS  UHO: Jurn al Administras Bisnis. July 2018 . Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503- 1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.
dilampiri berkas-berkas lain yang berhubungan dengan permohonan  kreditnya sebagai pelengkap  dan  penunjang  permohonan  kredit  tersebut.  Permohonan  fasilitas  kredit tersebut  dapat  berupa  :  Permohonan  baru  untuk  mendapatkan  suatu  fasilitas  kredit. Permohonan  tambahan  atas  kredit  yang  sedang  berjalan.  Permohonan    perpanjangan masa  berlakunya  atas  kredit  yang  telah berakhir jangka waktunya.
Surat  permohonan  kredit  harus  dibuat  oleh  calon  debitur  secara  tertulis    dan ditandatangani  oleh  orang    atau  pejabat  yang  berhak    mengajukan  permohonan  kredit tersebut menurut status  dan  bentuk  hukum perusahaan.
2. Analisis Kredit
Prinsip  -  prinsip  penilaian  kredit  yang  sering  dilakukan  yaitu  dengan  analisis  5C, Analisis  7P,  dan  studi  kelayakan.  Kedua  prinsip  ini,  5C  dan  7P  memiliki  persamaan, yaitu apa – apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam 7P disamping lebih terinci  juga  jangkauan  analisisnya  lebih  luas dari  5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut Character, capacity, capital, Collateral, Condition of Economy  (kasmir, 2013:91).
3. Persetujuan Kredit.
Dalam  jenjang  manapun  persetujuan  pemberian  kredit  itu  diberikan,  para  pejabat mengambil keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak bank Budi Untung (2000:148). Beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit  dilakukan oleh komite  yang dibentuk direksi yang disebut “Komite Kredit”. Tugas komite kredit ini adalah :
 Memeriksa laporan analisa kredit
 Menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah
 Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya.
4.  Perjanjian  Kredit dapat  dibuat  oleh  bank  atau  dibuat  lewat  notaris  tergantung kesepakatan bank dengan calon nasabah.
5. Pencairan Kredit Persyaratan untuk pencairan kredit antara lain Iskandar Hendi (2008) :
 Perjanjian kredit sudah ditandatangani.
 Permohonan  pencairan  kredit  didukung  oleh  dokumen-dokumen  yangsesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.
6. Pengawasan Kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan sebaga berikut :
 Adanya  administrasi  kredit  yang  memadai  dan  menggunakan  cara-cara mutakhir.
 Keharusan bagi calon nasabah untuk menyampaikan laporan secara berkala.
 Keharusan  bagi  account  afficer  untuk  melakukan  on  the  spot  ke  proyek/ perusahaan nasabah.
 Adanya konsultasi terstruktur antara pihak bank dan nasabah.
 Adanya  suatu  “system  peringatan”  pada  administrasi  bank  yang  dikelola  oleh account officer”.
Vol. 3 No. 2. pp. 251-268. Jurnal BUSINESS  UHO: Jurn al Administras Bisnis. July 2018 . Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503- 1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## 7. Pelunasan Kredit
Adapun  hal-hal  yang  menyangkut  pelunasan  kredit  Iskandar  Hendi  (2008) adalah sebagai berikut :
 Nasabah  membayar  angsuran  pokok  pinjaman  beserta  bunganya  sesuai  dengan jadwal yang telah dibuat.
 Agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.
c. Tahapan Prosedur Pemberian Kredit
Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu Suhardjono (2003: 195) :
 Tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
 Tahapan pemberian kredit rekomendasi.
 Tahap pemberian keputusan kredit.
 Tahap pencairan kredit.

## Definisi Konsep
Kredit  Pensiun  dari  penjelasan  mengenai  kredit  dan  pensiun  yang  telah dikemukakan pada uraian sebelumnya kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit pensiun  merupakan  kredit  yang  diberikan  kepada  para  pensiun  yang  berasal  dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Tentara, Pegawai BUMN, yang  akan  mendapat  tunjangan  pensiun  dari  pemerintah  atau  jandanya  yang  didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana Pensiun.
Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun mengambil keputusan  untuk  mengajukan  pinjaman  di  lembaga  perbankan  biasanya  digunakan untuk  biaya  membangunan  rumah,  biaya  sekolah  anak,  atau  sekedar  untuk  keperluan sehari-hari. Pihak bank juga sangat mengharapkan bahwa pinjaman yang diberikan oleh pensiunan dapat digunakan untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan. Hal tersebut akan lebih menigkatkan kesejahteraan taraf hidup para pensiunan.

## Kerangka pikir

## III. METODE PENELITIAN Tempat  Penelitian
Lokasi  penelitiaan  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Jalan  Mayjend  Sutoyo No.95, Tipulu, Kota Kendari.

## Informan Penelitian
Penetapan  informan  penelitian  adalah  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota Kendari  ialahKepala  Seksi  Pemasaran  Kredit,  Bagian  Administrasi,  Ao  Kredit Konsumtif dan nasabah sebanyak 3 orang.

## Jenis Penelitian
Jenis  Peneltitian  yang  digunakan  adalah  peneltian  deskriptif  yaitu  suatu penulisan  yang  mengambarkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang  objek  yang  diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung. Jadi metode penelitian ini mengambarkan Proses Pemberian Kredit Pensiun yang terjadi pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.
Pengertian  metode  deskriptif  menurut  Sugiyono  (2009:21)  adalah:  “Penelitian deskriptif  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih luas.”

## Teknik Pengambilan Data
Pengumpulan data digunakan sebagai dasar penulisan laporan, baik secara lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
 Observasi
 Wawancara.
 Dokumentasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Bank Sultra
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi  Tenggara  dan  mendapatkan  izin  operasional  dari  Menteri  Keuangan No.D,15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan, yaitu :
 Perda No.1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981
 Perda No. 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988
 Perda No.2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993. Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai  ketentuan  permodalan  bagi  Bank  Umum  sebagaimana  dimaksud  oleh
Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  maka  ketentuan  pendirian  BPD  Sulawesi Tenggara  dilakukan  penyesuaian  yang  dituangkan  dalam  Perda  No.  5  tahun  2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal  21  September  2004  dengan  merubah  ketentuan  tentang  modal  dasar  BPD Sulawesi  Tenggara  dari  Rp.  50.000.000.000.-  (lima  puluh  miliar  rupiah)  menjadi  Rp. 150.000.000.000,-  (seratus  lima  puluh  miliar  rupiah)  kemudian  dirubah  dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan  Daerah  Sulawesi  Tenggara  dari  Rp.750.000.000.000,-  (tujuh  ratus  lima puluh milyar rupiah).
Bank  Sultra  merupakan  transformasi  dari  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong  Provinsi  Dati  I  Sulawesi  Tenggara  Nomor  34  Tahun  1968  yang  kemudian mengalami  perubahan  badan  hukum  menjadi  Perseroan  Terbatas  sesuai  dengan  Akta Pendirian Nomor 107 tanggal 21 Agustus 2013.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  layanan  dan  pengembangan  usaha  maka BPD  Sulawesi  Tenggara  berubah  status  menjadi  dari  Perusahaan  Daerah  menjadi Perseroan  Terbatas  (PT)  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia nomor AHU-4439.AH.01.01 tanggal 23 Agustus 2013.

## Hasil dan Pembahasan. a. Persayaratan Umum Bank
Petugas  Bank  harus  meminta  informasi  debitur  baik  yang  bersumber  dari internal  Bank  yaitu  data  pada  core  banking  system  maupun  dari  Sistem  Informasi Debitur (SID)/Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Untuk  informasi  internal  sebagaimana  dimaksud  diatas,  apabila  calon  debitur merupakan  debitur  eksis  yang  ada  di  PT.  Bank  Sultra  maka  petugas  kredit  wajib melakukan  pencetakan  inquiry  kredit  atas  nama  debitur  dimaksud.  •  Debitur  dengan plafond  lebih  dari  atau  sama  dengan  (≥)  Rp.  50 juta  diwajibkan  menyerahkan  NPWP perorangan.
Calon  debitur  harus  mempunyai  penghasilan  tetap  setiap  bulan  dan  merupakan PNS  yang  aktif  bekerja  serta  tidak  dalam  masa  hukuman/skorsing/tidak  dalam  masa tahanan  yang  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan  Aktif  Bekerja  (Wajib  memiliki rekening simpanan pada PT. Bank Sultra).
Pas  foto  terbaru  pemohon  dan  suami/istri  ukuran  3  x  4  cm  masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
Foto  copy  Kartu  Tanda  Pengenal  (KTP/E-KTP) pemohon  dan  suami/istri  yang masih  berlaku.    Foto  copy  Akta  Nikah/Surat  Nikah  bagi  debitur  yang  sudah  menikah. Foto copy Akta Cerai bagi debitur yang sudah cerai atau Surat Keterangan dalam Proses Cerai yang diketahui atasan langsung sesuai dengan struktur pemerintahan atau struktur pada unit kerja bagi calon debitur yang belum memiliki akta cerai.
Surat  Keterangan  kematian  untuk  yang  suami/istrinya  telah  meninggal  dunia. Foto copy Kartu Keluarga.

## b. Persyaratan Khusus
 Permohonan  kredit  yang  disetujui  atasan  langsung  sesuai  dengan  struktur pemerintahan atau struktur pada unit kerja dan diketahui/disetujui oleh suami/istri untuk  yang  sudah  berkeluarga  (kecuali  ada  aturan  lain  yang  berlaku  pada  unit kerja  calon  debitur).  Permohonan  kredit  yang  disetujui  pelaksana  tugas  atasan langsung  sesuai  dengan  struktur  pemerintahan  atau  struktur  pada  unit  kerja apabila  atasan  langsung  melaksanakan  dinas  luar,  dengan  melampirkan  nota tugas dari pejabat yang  berwenang (Sekretaris Dinas/Badan  yang  melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan/Dinas/Kantor).
 Fotocopy salah satu Surat Keputusan pengangkatan Pegawai  yang bersangkutan (SK  80%  /  SK  100%)  atau  SK  kenaikan  golongan/pangkat  dan  atau  fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang telah diverifikasi keasliannya dengan cara membandingkan  SK/KPE  fotocopy  dengan  SK/KPE  asli  dan  dibubuhi  stempel “sesuai  dengan  aslinya”  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Kas/Kepala Seksi/Koordinator Operasional untuk Cabang Pembantu yang berada di wilayah ibukota Kabupaten/Kepala Cabang Pembantu atau Kepala Bagian Pemasaran.
 Surat Kuasa/Pernyataan dari debitur kepada bendahara untuk memotong gaji dan menyetorkan kepada bank yang diketahui oleh Kepala
Badan/Kantor/Dinas/Kepala  Sekolah.  Apabila  gaji  telah  dibayarkan  langsung melalui rekening simpanan di PT. Bank Sultra cukup menggunakan surat kuasa pendebetan  rekening  simpanan  calon  debitur  yang  telah  ada  pada  blangko permohonan kredit.
 Informasi  gaji/hak  pensiun  yang  akan  diterima  dapat  diketahui  melalui  aplikasi yang disediakan oleh PT. Taspen, hasil pengecekan dapat langsung dicetak atau dilakukan  print  screen/screenshot  kemudian  dicetak  serta  dilampirkan  pada berkas kredit sebagai bukti bahwa memang benar jumlah yang akan diterima oleh calon debitur adalah senilai hasil yang ditampilkan pada aplikasi dimaksud.
c.  Informasi  Gaji/Hak  Pensiun yang  akan  diterima  dapat  diketahui  melalui  aplikasi yang disediakan oleh PT. Taspen
d. Plafond Kredit
 • Maksimum  angsuran  kredit  (pokok  +  bunga)  sebesar  80%  dari  penghasilan.  • Plafond  kredit  dapat  melebihi  80%  sampai  dengan  90%  dari  penghasilan  dan melampirkan  Surat  Keterangan  Usaha  dan  foto  usaha,  melampirkan  Surat Pernyataan  Kesanggupan  dari  anak/ahli  waris  untuk  memberikan  biaya  hidup dan  data/dokumen  atas  pekerjaan  atau  usaha  dari  anak/ahli  waris  sebagai penanggung.
 •Batas maksimum persentase penghasilan adalah total angsuran kredit pada PT. Bank Sultra. Pemberian plafond kredit yang melampaui persentase  perhitungan, harus mendapat persetujuan Direksi PT. BPD Sultra .
e. Jangka Waktu
Jangka  waktu  kredit  kepada  Pensiunan.  Untuk  Pensiunan  atas  nama  diri  sendiri diberikan  jangka  waktu  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  atau  jatuh  tempo  kredit  umur pensiun  maksimal  75  (tujuh  puluh  lima)  tahun  (disesuaikan  dengan  masa  usia  yang dapat  dijamin  oleh  Asuransi  Jiwa).  Untuk  jangka  waktu  pensiun  duda/janda  diberikan jangka  waktu  maksimal  5  (lima)  tahun  (disesuaikan  dengan  masa  usia  yang  dapat dijamin oleh Asuransi Jiwa).

## f. Bunga dan Denda
 Persentase  bunga,  provisi  dan  biaya  administrasi  serta  denda  yang  dibebankan kepada  debitur  diatur  tersendiri  dalam  suatu  Surat  Edaran  Direksi  yang  dapat berubah  sesuai  dengan  kondisi  dan  perkembangan  Bank  dengan  tetap memperhatikan ketentuan dan suku bunga pasar yang berlaku.
 Debitur  yang  menunggak  angsuran  kredit  dikenakan  denda  sebesar  1%  dari  total tunggakan pokok dan bunga perbulan.
g. Agunan Tambahan dan Penjaminan
 Pensiunan  yang  pembayaran  penghasilannya  tidak  melalui  PT.  Bank  Sultra, wajib menyerahkan agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang marketable  dan  nilai  taksasinya  minimal  sama  dengan  plafond  kredit  yang diberikan. •
 Sertifikat  Hak  Milik  harus  atas  nama  pemohon  dan  atau  atas  nama  keluarga (suami/istri,  orang  tua,  mertua,  saudara  kandung  suami/istri,  saudara  orang  tua kandung  suami/istri,  anak  yang  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan Kelurahan/Desa).
 Agunan  tambahan  harus  dibuatkan  laporan  peninjauan  dan  penilaian  agunan disertai dengan foto lokasi agunan.
h. Jenis Pengikatan
 Surat  Kuasa  Menjual  di  bawah  tangan  untuk  yang  gajinya  dibayarkan  melalui PT. Bank Sultra  APHT Notariil  untuk yang gajinya  tidak  dibayarkan melalui PT. Bank Sultra dan untuk   karyawan Swasta.
 Untuk  agunan  dalam  bentuk  deposito,  pengikatan  agunan  dalam  bentuk  gadai (unnotariil).  Pegawai  BUMD/BUMN/PNS  yang  gajinya  tidak  dibayarkan melalui  PT.  Bank  Sultra  wajib  dicover  dengan  Perjanjian  Kerjasama  (PKS) apabila tidak menyerahkan  agunan tambahan.
 Penjaminan  dipersyaratkan  kepada  debitur  sebagai  berikut  seluruh  debitur diwajibkan  mengikuti  Asuransi  yang  mengcover  Jiwa,  PHK,  pada  perusahaan penjaminan / asuransi yang ditentukan oleh PT. Bank Sultra.
 Premi  Asuransi  dan  Penjaminan  menjadi  beban  nasabah  sesuai  tarif  yang berlaku.
Vol. 3 No. 2. pp. 251-268. Jurnal BUSINESS  UHO: Jurn al Administras Bisnis. July 2018 . Faculty of Social and Political Sciences, Halu Oleo University Kendari. Southeast Sulawesi. Indonesia. ISSN 2503- 1406. Open Access At. Ojs.uho.ac.id/index.php.BUSINESSUHO.

## 2. Proses Pemberian Kredit

## a. Permohonan Kredit
Informan Bapak Ur  (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) : “Saya  sulit  memahami  informasi  mengenai  pelayanan  kredit  yang  ditawarkan oleh  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari.  Jadi  dengan  konsultasi  yang dilakukan  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari  sebelum  melakukan permohonan  kredit  pensiun  dapat  membantu  saya  dalam  mempermudah  memahami persyaratan  apa  yang  harus  dilengkapi  karna  disampaikan  secara  langsung  dengan ramah  dan  jelas  ketimbang  membaca,  dengan  konsultasi  pula  saya  dapat  mengetahui dengan  pasti  berapa  banyak  yang  harus  saya  pinjam  seperti  apa  nantinya  pinjaman tersebut dimanfaatkan dan pengembalian pinjaman”.
Informan  Kredit  Konsumtif  Bapak  Robby  Muharam  PT.  Bank  Sultra  Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :
“Permohonan  Kredit  Pensiun    pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota Kendari sama seperti permohonan kredit pada umumnya. Pengajuan permohonan kredit oleh  calon  peminjam  harus  diawali  dengan  konsultasi  kepada  pihak  yang  mengurus kredit  yaitu  pada  bagian  Sales  Officer.  Konsultasi  bertujuan  agar  nasabah  tidak  lalai dalam  memenuhi  persyaratan  dan  nasabah  menggunakan  fasiltas  kredit  pensiun  untuk hal-hal  yang  tidak  menyimpang  dari  maksud  dan  tujuan  penggunaan  kredit  yang diajukan. Kami juga melakukan penyuluhan kerumah-rumah nasabah dan menyediakan brosur  tentang  kredit  pensiun  agar  nasabah  dapat  memahami  dan  mengetahui  tentang mekanisme kredit pensiun”.
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  permohonan kredit  pensiun  yang  diterapkan  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari untuk  memulai  pinjaman  tidak  mempersulit  calon  nasabah  dalam  mendukung kehidupan sehari-hari.
b. Analisis Kredit
Informan  Kredit  Konsumtif  Bapak  Robby  Muharram  PT.  Bank  Sultra  Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :
“Berdasarkan  permohonan  kredit  yang  diterima,  maka  pihak  Bank  melakukan penilaian/evaluasi  terhadap  kelayakan  kredit  yang  didasarkan  atas  penilaian  kelayakan dokumen melalui metode ceklis yang ada pada Standar Operasional Prosedur PT. Bank Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari.  Kredit  yang  akan  diberikan  dengan  dasar pertimbangan  dari  berkas  pemohon  seperti  jumlah  gaji  pensiun,  usia  pensiun,  jangka waktu, nominal kredit, jaminan yang diberikan oleh nasabah krna kadang jaminan yang dijaminkan  sudah  rusak/hangus,  disita  Bank  lain  sebagian  atau  karena  sesuatu  hal berakhir  hak  penggunaanya  dan  menguji  keaslian  dokumen  dengan  menggunakan metode ceklis”.
Informan Ibu Rh (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :
“Kadang suka ada dokumen yang dilupakan dalam persyaratan permohonan kredit, kadang  juga  suka  bingung tentang persyaratannya  jadi  bolak  balik Bank Rumah untuk melengkapi  dokumen  jika dimintai oleh pihak Bank. Biasanya  hal-hal  seperti  itu  yang terjadi”.
Berdasarakan  hasil  wawancara  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  analisis  yang diterapkan  telah  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada.  Setelah  proposal  telah dilengkapi  kemudian  dilakukan  verifikasi  data  dan  dilakukan  survey  kelapangan  pada tempat usaha nasabah  (jika plafond lebih lebih dari 80%) kemudian diputuskan. Dalam memberikan  kredit  pensiun  selalu  dilakukan  penilaian  kredit  dengan  menggunakan analisis  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sesuai  dengan  petunjuk  yang  telah ditetapkan Bank PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari.
c. Persetujuan Kredit
Persetujuan  kredit  harus  mencerminkan  suatu  pernyataan  dari  hasil  analisis,  hasil penelitian  dan  secara  prudent  principle  (prinsip  kehati-hatian)  bahwa  nasabah  yang disetujui pemberian kreditnya adalah nasabah yang dianggap layak, Memeriksa laporan analisa  kredit,  Menyetujui  permohonan  kredit  yang  diajukan  oleh  calon  nasabah, Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  persetujuan kredit  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  bersama  nasabah,  keduanya  sama-sama  saling membantu dalam mendapatkan keuntungan.
d. Perjanjian Kredit
Informan   Kepala Seksi  Kredit Ibu  Andi Tenri PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :
“PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari melakukan putusan kredit sesuai dengan  warkat  kredit.  Prinsip  kehati  -  hatian  pasti  menjadi  tujuan  utama  PT.  Bank Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari  menyeleksi  setiap  keputusan  sebelum  melakukan perjanjian pinjaman yang memiliki persyaratan lengkap, dimana pihak PT. Bank Sultra Cabang  Utama  Kota  Kendari  melakukan  komunikasi  artinya  ada  monitoring  dan hubungan timbal balik antara Bank dengan nasabah.
Setelah semua dokumen dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan serta dapat dipertanggung  jawabkan  maka  pihak  Admin  Kredit  membuat  administrasi  perjanjian kredit  dan  warkat  (instrumen  perbankan  berupa  dokumen  kertas  berisi  keterangan mengenai  suatu  peristiwa  untuk  dipakai  sebagai  bukti)  Pemindah  Bukuan  (isinya tentang  nominal  uang  mau  dipindahkan  ke  tabungan  nasabah  kredit  pensiun),  warkat tersebut  setelah  diparaf  oleh  petugas  dan  ditanda  tangani  oleh  pimpinan,  warkat Pemindahan  Bukuan  diserahkan  ke  bagian  Pemindahan  Bukuan  Over  Booking  (OB) atau teller non tunai”.
Informan Ibu Rh (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) : “Waktu penandatangan sudah disiapkan oleh Bank dan waktu yang  saya miliki bertabrakan jadi proses penandatangan ditunda sampai saya ada waktu untuk ke Bank”.
Berdasarkan  hasil wawancara diatas dapat disimpulkan  bahwa perjanjian kredit akan berlangsung jika nasabah yang bersangkutan sudah memenuhi persyartan yang ada dan dianggap layak untuk diberikan Kredit Pensiunan.
e. Pencairan Kredit
Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan.
Informan  Ibu  Cici  Administrasi  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota  Kendari (Hasil wawancara tanggal 13 Desember 2018) :
“Realisasi kredit Pencairan dana kredit dilakukan oleh OB atau teller non tunai yang  berupa  pembayaran  atau  pemindah  bukuan  atas  nama  rekening  pinjaman. Pencairan    dilakukan  ketika  semua  dokumen  sudah  ditanda  tangani  dan  disetuji  baik pihak Bank dan nasabah”.

## f. Pengawasan Kredit
Pengawasan  kredit  merupakan  salah  satu  kunci  utama  dari  keberhasilan pemberian  kredit  selain  ketajaman  dan  ketelitian  yang  dilakukan  sewaktu  melakukan analisa  kredit.  Pengawasan nasabah merupakan  rangkaian  aktifitas  untuk memantau/memonitor/mengikuti    perkembangan  usaha  debitur  dan  perkembangan kredit  sejak  diberikan  sampai  lunas.  Terjadinya  kegagalan  kredit  terutama  disebabkan oleh kelalaian bank setiap pejabat kredit.
Adanya konsultasi  yang terstruktur antara pihak  bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda- tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan dan sebagainya.
Berdasarakan hasil wawancara dari nasabah dan petugas kredit PT. Bank  Sultra Cabang  Utama  Kota  Kendari  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  proses pengawasan  yang  dilakukan  Bank  sudah  baik  dan  tidak  menggangu  kenyamaan nasabah.

## g. Pelunasan Kredit
Dalam  kondisi  yang  ideal,  nasabah  akan  dapat  selalu  memenuhi  kewajbannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Adapun hal-hal  yang  menyangkut  pelunasan  kredit  adalah  nasabah  membayar  angsuran  pokok pinjaman  beserta  bunganya  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  dibuat  sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas dan agunan/jaminan bank yang semula dipegang dan dikuasai oleh bank, seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah. Berdasarakan  hasil  wawancara  dari  Nasabah  dan  Petugas  Kredit  PT.  Bank  Sultra Cabang Utama Kota Kendari dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Pelunasan Kredit Pensiun yang dilakukan Bank kepada nasabah sudah sangat baik dan nyaman 3. Prosedur Pelayanan Kredit Pensiun dan Pola Pengambilan Keputusan pada PT. Bank Sultra Cabang Utama Kota Kendari
A. Prosedur Pelayanan Kredit Pensiun Bank Sultra
B.  Pola  Pengambilan  Keputusan  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota Kendari

## V. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  penulis menyimpulkan  bahwa Proses Pemberian Kredit Pensiun  mulai dari Permohonan Kredit, Analis  Kredit,  Persetujuan  Kredit,  Perjanjian  Kredit,  Pencairan  Kredit,  Pengawasan Kredit,  dan  Pelunasan  Kredit  sudah  terlaksana  dengan  baik  karena  PT.  Bank  Sultra Cabang Utama Kota Kendari memberikan kemudahan calon nasabah dalam pemohonan kredit.  Ketegasan  dalam  pemenuhan  persyaratan  pemberian  kredit  dimaksudkan  untuk menghindari kredit bermasalah.
Berdasarkan  pengamatan  dan  hasil  wawancara  dilapangan  kepada  Nasabah  dan Petugas Bagian Kredit bahwa Proses pemberian Kredit tidak memakan waktu yang lama dalam  mengambil  keputusan  pemberian  kredit  karena  telah  bekerja  sama  dengan  PT. Taspen  sehingga  proses  pemberian  kredit  mengandung  unsur-unsur  mudah  dan  cepat. Proses  pemberian  kredit  yang  baik  ini  pula  ditunjang  penggunaan  dokumen-dokumen yang  menyertainya  di  dalam    proses  pemberian  kredit  sudah  baik  pula.  Hal  ini  terbukti dari  formulir  dengan  bentuk  isian  yang  jelas  sehingga  memudahkan  bagi  pensiuanan untuk menggunakannya.

## Saran
Bagi  Pensiun  dengan  pinjaman  kredit  yang  lebih  dari  50  juta  dan  diwajibakn menyiapakan NPWP diharapkan jika dokumen tersebut telah ditertibkan oleh pemerintah secepatnya harus diserahkan kepada pihak bank guna menjaga kedisiplinan dan peraturan atas  prosedur    pemberian  kredit.  Begitupun  juga  dengan  persyaratan  yang  lain  harus segera  dilengkapi  berdasarkan  prosedur  pada  PT.  Bank  Sultra  Cabang  Utama  Kota Kendari agar proses perkreditan yang diinginkan diproses dengan cepat oleh pihak Bank. Jika  ada  yang  tidak  dimengerti  oleh  nasabah  segera  melapor  sama  pihak  bank  untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Bagi  Pegawai  Kredit  Pensiun  menjalin  komunikasi  yang  baik,  ramah  tamah terhadap  nasabah,  sabar  jika  nasabah  yang  dihadapi  sudah  lansia  dan  memeliki kekurangan dalam pendengaran agar informasi-informasi yang akan disampaikan kepada para  nasabah  mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pada  saat  pengajuan  kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah diterima oleh pensiunan.
Peningkatan  pelayanan  kepada  para  nasabah,  menjaga  kepercayaan  yang diberikan  nasabah  kepada  pihak  Bank  dan  sebaliknya  nasabahpun  harus  menjaga kepercayaan  yang  diberikan  pihak  Bank  agar  kedua  belah  pihak  sama-sama  merasa diuntungkan dan menjaga hubungan baik antara mitra  kerja untuk perkembangan usaha bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, D. Harijito. Martono. 2002. Manajemen Keuangan. Edisis Pertama. Yogyakarta:
Ekonosia.
Andri,  Soemitra.  2014.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Kencana  Prenadamedi Group: Jakarta.
Anggara,  D.  D.  Oktavia.,  dan  Gorretiwi,  Endang.  Maria.  2014.  Analisis  Manajemen Kredit  Guna  Meminimalisir  Kredit  Bermasalah.  Jurnal  Administrasi  Bisnis.  Vol.  9. No. 2a (3).
Arthesa, Ade, dan Handiman.  2006. Bank  &  Lembaga  Keuangan  Bukan Bank. PT.
Indeks. Jakarta.
Asep,  Ahmad.  Saefuloh.,  dan  Achamad,  Alhusain.  Sani.  2015.  Kebijakan  Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. Vol. 6. No. 1 (75). Awi, Hasan. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Budi  Untung.  2000.  Kredit  Perbankan  di  Indonesia.  Bank  dan  Perbankan.  Yogyakart: Andi
Chairil, H. M. Noor. 2013. Manajemen Kredit Bank Umum Dan BPR seri  Manajemen Perbankan. Bandung: Quantum Expert.
Danang Norianto Setyo Nugroho. 2010. Analisis  Prosedur Pemberian dan Pengelolaan Kredit kepada Nasabah. Keuangan dab Perbankan. Surakarta.
Dendawijaya,Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Indonesia. Dwi  Lestanti.  2013.  Prosedur  Pemberian  Kredit  Pensiun  pada  PT.  Bank  BTPN  Purna Bakti Cabang Yogyakarta. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi. Universitas Yogyakarta.
Gunarto,  Suhardi.  2006.  Resiko  dalam  Kredit  Pemberian  Perbankan.  Jurnal  Hukum. Vol. 4. No. 1 (96-97)..
Https://ibs.proxsigroup.com
Hasibuan, Malayu. S. P. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Irham Fahmi,dkk. 2013. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Alfabeta.
Kasmir. 2013. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Edisi revisi. Cetakan kedua. belas . Jakarta: Rajawali pers.
Kuncoro, Mudrajat., dan Suhardjono. 2010. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.
Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
KMK. Nomor 343/KMK.017/1998. Tanggal 13 Juli Tahun 1998.
Siswanto Sutojo. 2003. Manajemen Penjualan yang Efektif. Jakarta:  Damar. Suharjono.  2005.  Managemen  Perkreditan  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  Jakarta:    Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitafi Dan Kualitatif. Yogyakarta : Alfabeta. Undamg-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Dana Penisun.. Undamg-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. www.Bank Sultra.com