## KEWENANGAN NOTARIS MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI
Firman Floranta Adonara a , Ayu Citra Santyaningtyas a a Fakultas Hukum Universitas Jember, Email:floranta77@gmail.com Email:santyaningtyas@unej.ac.id
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1864

## Abstrak:
Perjanjian  kawin  dibuat  oleh  para  calon  mempelai  karena  keduanya  berkehendak  untuk mengesampingkan  ketentuan-ketentuan  UU  Perkawinan.  Di  bidang  hukum  keperdataan dimungkinkan  untuk  mengesampingkan  sebuah  ketentuan  undang-undang  sepanjang  ketentuan tersebut  bersifat  mengatur  (regelend  recht).  Pengesampingan  ketentuan  yang  bersifat  mengatur (regelend  recht)  membawa  konsekwensi,  bahwa  para  pihak  melakukan  hal  tersebut  didasari  oleh adanya  kesepakatan  untuk  membuat  aturan  penggantinya  yang  diwujudkan  dalam  suatu  perjanjian. Ketentuan  yang  terdapat  didalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  telah  memberikan  perubahan  didalam  pembuatan perjanjian  perkawinan.  Pada  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  sebelum  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  hanya  dapat  dibuat  sebelum  perkawinan  berlangsung.  Namun pada saat hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan  tersebut  sudah  berlangsung.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  juga  memberikan kewenangan baru kepada Notaris untuk dapat mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 telah  memberikan  perubahan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  terkait bentuk  perjanjian  perkawinan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  serta  wajib  disahkan  oleh  Pegawai Pencatat  Perkawinan  seringkali  telah  salah  dimaknai  sebagai  akta  autentik,  sehingga  terjadi ketidakharmonisan peraturan pelaksanaan terkait dengan bentuk dari perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini yaitu Yuridis Normatif yang mana isu hukum yang  akan  dibahas  dijabarkan  dan  difokuskan  untuk  menerapkan  kaidah  atau  norma  dalam  hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: Kewenangan baru Notaris; perjanjian perkawinan; pengesahan perjanjian perkawinan

## Abstract:
The  marriage  agreement  is  made  by  the  prospective  brides  because  they  both  wish  to  override  the provisions of the Marriage Law. In the field of civil law, it is possible to override a statutory provision as long as the provision is regulatory (regelend recht). The waiver of regulatory provisions (regelend recht)  brings  consequences,  that  the  parties  do  this  based  on  an  agreement  to  make  a  replacement rule which is embodied in an agreement. The regulation in the Marriage Law Chapter 29 Verse (1) after  Constitutional  Court  Decision  Number  69/PUU/XII/2015  has  been  change  into  the  process  of marriage  agreement.  In  the  marriage  agreement  that  legalized  into  Constitutional  Court  Number 69/PUU/XII/2015  can  only  be  made  before  the  marriage  takes  place.  However,  when  the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 arrives, a marriage agreement can be made as  long  as  the  marriage  has  taken  place.  The  decision  of  the  Constitutional  Court  Number 69/PUU/XII/2015  also  gives  a  new  authority  to  the  Notary  to  be  able  to  ratify  the  marriage agreement.  Article  29  paragraph  (1)  of  the  Marriage  Law  after  the  Constitutional  Court  Decision
Number  69/PUU/XII/2015  has  provided  changes  after  the  Constitutional  Court  Decision  Number 69/PUU/XII/2015 regarding the form of the marriage agreement in the form of a written agreement and  must  be  ratified  by  the  employee  The  marriage  registrar  has  often  been  misinterpreted  as  an authentic  deed,  resulting  in  disharmony  of  implementing  regulations  related  to  the  form  of  the marriage  agreement.  The  research  method  used  in  the  preparation  of  this  journal  is  normative juridical in which the legal issues to be discussed are described and focused on applying the rules or norms in positive law that applies in Indonesia.
Keywords: New powers of Notary; marriage agreement; ratification of marriage agreement

## LATAR BELAKANG
Perkawinan  di  dalam  hukum  positif  Negara  Republik  Indonesia  diatur  didalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Definisi perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip yang dianut didalam perkawinan yaitu :
1. Membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagai wujud dari tujuan perkawinan;
2. Suatu  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  dilakukan  berdasarkan  masing-masing  agama maupun kepercayaan, dan harus dilakukan pencatatan sebagai bukti legalitas;
3. Asas monogami;
4. Calon suami istri telah matang jiwa raga saat melangsungkan perkawinan;
5. Mempersulit terjadinya perceraian;
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.
Ketentuan-ketentuan didalam UU Perkawinan bersifat memaksa ( dwingend recht ), hal tersebut  nampak  didalam  pasal-pasal  UU  Perkawinan  yang  tidak  mungkin  dapat dikesampingkan oleh para pihak, meskipun terdapat kesepakatan. Sifat memaksa ( dwingend recht ) dalam ketentuan-ketentuan yang tersebar didalam pasal-pasal UU Perkawinan tersebut bertujuan  supaya  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat  tetap  berdiri  kokoh,  tidak  gampang roboh  akibat  penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  para  anggotanya. 1 Asas  kebebasan berkontrak 2 dalam  bidang  hukum  perkawinan,  tidaklah  seluas  dalam  lapangan  hukum perjanjian, walaupun sebuah perkawinan diawali  juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Namun,  kesepakatan  dalam  perkawinan  sangatlah  berbeda  dengan  kesepakatan  dalam perjanjian.  Para  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  walaupun  dilandasi  kesepakatan tidak  diperbolehkan  menggunakan  kebebasan  sebagaimana  diatur  didalam  hukum  perdata yaitu di bidang perjanjian. Kesepakatan sebagai salah satu unsur yang diperlukan pada awal proses  perkawinan,  ditujukan  kepada  para  pihak  dengan  maksud  bahwa  pasangan  yang bersangkutan sepakat untuk menaati segala ketentuan yang terdapat didalam UU Perkawinan, dimana  ketentuan  tersebut  bersifat  memaksa  ( dwingend  recht ),  sehingga  para  pihak  sepakat mematuhinya tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya. 3
Ketentuan-ketentuan  didalam  UU  Perkawinan  bersifat  memaksa  ( dwingend  recht ) tetapi  masih  terdapat  ditemukan  pasal-pasal  yang  bersifat  mengatur  ( regelend  recht )  yaitu pasal yang mengatur mengenai harta dalam perkawinan sebagaimana terdapat didalam Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian kawin dan Pasal 35 UU Perkawinan yang  mengatur  mengenai  harta  perkawinan.  Ketentuan  35  UU  Perkawinan  menyebutkan bahwa :
1 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 147.
2 Moch. Isnaeni, Serbekas Diorama Hukum Kontrak, Surabaya: Revka Petra Media, 2016, hlm. 196-197.
3 Ibid, hlm 148.
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
(2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Frasa akhir ketentuan Pasal  35 UU Perkawinan yang berbunyi  “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, menandakan bahwa ketentuan tersebut bersifat mengatur ( regelend recht ), sehingga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dapat dikesampingkan, untuk selanjutnya dibuat  aturan  penggantinya  yang  berlaku  bagi  kedua  belah  pihak  dalam  wujud  suatu perjanjian kawin. Perjanjian kawin sebagaimana  dimaksud di  dalam ketentuan Pasal  29 UU Perkawinan dan Pasal 35 UU Perkawinan hanya berisi tentang harta perkawinan sebagaimana yang dikehendaki calon mempelai, bukan berisi hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan harta perkawinan.
Perjanjian kawin dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk mengesampingkan  ketentuan-ketentuan  UU  Perkawinan.  Di  bidang  hukum  keperdataan dimungkinkan  untuk  mengesampingkan  sebuah  ketentuan  undang-undang  sepanjang ketentuan  tersebut  bersifat  mengatur  ( regelend  recht ).  Pengesampingan  ketentuan  yang bersifat mengatur ( regelend recht ) membawa konsekwensi, bahwa para pihak melakukan hal tersebut  didasari  oleh  adanya  kesepakatan  untuk  membuat  aturan  penggantinya  yang diwujudkan dalam suatu perjanjian.
Bentuk perjanjian kawin didalam ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan tidak ditentukan harus berbentuk akta autentik, tetapi cukup tertulis saja. Perjanjian perkawinan sebagai suatu jenis perjanjian 4 yang wajib mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, juga memerlukan pengesahan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  dan  dimuat  dalam  akta  perkawinan  yang dibuat  rangkap  2  (dua). 5 Selanjutnya  Perjanjian  kawin  dalam  UU  Perkawinan  ditegaskan bahwa selama perkawinan berlangsung, dapat diubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak  ketiga.  Selanjutnya  ditegaskan  pula  bahwa  perjanjian  kawin  hanya  boleh  dibuat sebelum perkawinan, dan disahkan pada saat pelangsungan perkawinan.
Ketentuan  mengenai  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan  mengalami  perubahan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 pada tanggal 21 Maret 2006  mengenai judicial  review terhadap  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Selain memperluas  makna  mengenai  waktu  pembuatan  perjanjian  perkawinan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  juga  memperluas  lembaga  yang  memberikan pengesahan  pada  perjanjian  perkawinan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  menyebutkan  bahwa  :  “perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  Notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU  Perkawinan  sebelumnya,  dimana  pengesahan  perjanjian  perkawinan  dilakukan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan.  Pemberian  kewenangan  baru  kepada  Notaris  untuk mengesahkan  perjanjian  perkawinan  didalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  seringkali  menimbulkan  perdebatan  dan  pertanyaan  karena  kewenangan baru  tersebut  diluar  kewenangan  yang  selama  ini  diatur  didalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Selain  itu  kewenangan  baru  yang  diberikan  dalam  putusan
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Ps. 1313.
5 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan “Ps. 12 jo 13.
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  terkait  bentuk  perjanjian  tertulis  pada perjanjian  perkawinan  yang  tidak  secara  tegas  ditentukan  apakah  berbentuk  akta  autentik ataukah akta dibawah tangan sehingga terjadi ketidakharmonisan pada peraturan pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini yaitu Yuridis Normatif yang mana isu hukum yang akan dibahas dijabarkan dan difokuskan untuk menerapkan kaidah atau norma  dalam  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Penelitian  yuridis  normatif  ini  tidak memerlukan  dukungan  data  maupun  fakta  sosial,  yang  dikenal  hanyalah  bahan  hukum  oleh karenanya  untuk  mencari  makna  dan  memberi  nilai  akan  hukum  menggunakan  konsep hukum dan menggunakan langkah normatif. 6

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Perkawinan
Pasal  28  huruf  d  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  :  “Setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  dihadapan  hukum.”  Ketentuan  tersebut  memberikan  kewajiban  kepada  negara,  untuk memberikan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum,  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  kepada  warga  negara.  Salah  satunya,  terhadap perbuatan-perbuatan  hukum  di  bidang  keperdataan,  yang  dilakukan  setiap  orang.  Perbuatan atau peristiwa hukum di  bidang keperdataan tersebut, dituangkan ke dalam suatu akta, yang dibuat  oleh  pejabat  umum,  yang  diberi  kewenangan  oleh  negara.    Akta  yang  dibuat  oleh pejabat  umum,  yang  diberi  kewenangan  oleh  negara,  dikenal  dengan  akta  autentik.  Akta autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  dapat  pula  ditentukan  bahwa siapa  pun  terikat  dengan  akta  tersebut,  sepanjang  tidak  bisa  dibuktikan  bukti  sebaliknya berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. 7 .  Suatu  akta autentik  dibutuhkan  oleh  para  pihak  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan kepastian  hukum  terhadap  perbuatan  hukum  yang  mereka  lakukan  serta  untuk  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sempurna 8 sebagai  alat  bukti.  Dalam  hukum  acara  perdata,  alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari 9 :
1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan di  bawah  tangan 10 .  Tulisan-tulisan  autentik  berupa  akta  autentik,  yang  dibuat  dalam  bentuk yang  sudah  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  dihadapan  pejabat-pejabat  (pegawai
6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, h. 8.
7 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris Cetakan Kedua , Bandung: Refika Aditama , 2013,  hlm.
6.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Ps. 1870.
9 Burgerlijk  Wetboek  “Ps.  138,165,167  HIR,  164,  285-305  Rbg,  S.1867  Nomor  29,  Burgerlijk  Wetboek  “Ps 1867-1894 BW.
10 Burgerlijk Wetboek “Ps. 1867.
umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat 11 . Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang 12 . Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat  bukti.  Perbedaan  yang  penting  antara  kedua  jenis  akta  tersebut,  yaitu  dalam  nilai pembuktian,  akta  autentik  mempunyai  pembuktian  yang  sempurna.  Akta  dibawah  tangan mempunyai  kekuatan  pembuktian  sepanjang  para  pihak  mengakui  atau  tidak  ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sebagaimana  akta  autentik 13 . Berdasarkan uraian tersebut, akta autentik sangatlah penting dalam bidang pembuktian.
Salah satu  pejabat  umum, yang diberi  kewenangan oleh negara untuk  membuat  akta autentik adalah Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Notaris  mempunyai  arti  orang  yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia)  untuk  mengesahkan  dan  menyaksikan  berbagai  surat perjanjian,  surat  wasiat,  akta,  dan  sebagainya 14 .  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Notaris  sebagai  sebuah  jabatan (bukan  profesi  atau  profesi  jabatan),  dan  jabatan  apapun  yang  ada  di  Indonesia  mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Jika berbicara mengenai wewenang,  maka  wewenang  seorang  pejabat  apapun  harus  jelas  dan  tegas  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pejabat  dan  jabatan  tersebut,  sehingga  jika seorang  pejabat  melakukan  suatu  tindakan  di  luar  wewenang  disebut  sebagai  perbuatan melanggar hukum. Oleh  karena itu, suatu  wewenang tidak muncul begitu saja sebagai  hasil dari  suatu  diskusi  atau  pembicaraan  di  belakang  meja  ataupun  karena  pembahasan- pembahasan  ataupun  pendapat-pendapat  di  lembaga  legislatif,  tapi  wewenang  harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Kewenangan  Notaris  tersebut  dalam  Pasal  15  dari  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3) ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:
(a) Kewenangan Umum Notaris.
(b) Kewenangan Khusus Notaris.
(c) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. 15
Pasal  15  ayat  (1)  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  menegaskan  bahwa  salah satu  kewenangan  Notaris,  yaitu  membuat  akta  secara  umum 16 ,  hal  ini  disebut  sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:
1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
11 Burgerlijk Wetboek “Ps. 1868.
12 Burgerlijk Wetboek “Ps. 1874.
13 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971, Mahkamah Agung, 6 Oktober 1971.
14 Kamus Besar Hukum.
15 Habib Adjie, Op . Cit ., hal 78.
16 Lubbers  dalam  Tan  Thong  Kie  I ,  Studi  Notariat,  Serba-Serbi  Praktek  Notaris, Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2007, hlm. 452.
2. Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat  atau  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum  atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai  subjek  hukum  (orang  atau  badan  hukum)  untuk  kepentingan  siapa  akta  itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  bahwa  wewenang  Notaris  adalah  membuat  akta 17 ,  bukan membuat  surat,  seperti  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  atau membuat  surat  lain,  seperti  Surat  Keterangan  Waris  (SKW) 18 .  Ada  beberapa  akta  autentik yang  merupakan  wewenang  Notaris  dan  juga  menjadi  wewenang  pejabat  atau  instansi  lain, yaitu:
1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi  (Pasal  1405 dan 1406 BW);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
5. Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  –  (Pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996);
6. Membuat akta risalah lelang. 19
Berdasarkan  wewenang  yang  ada  pada  Notaris  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 20 dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu 21 :
1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
2. Akta  Notaris  sebagai  akta  autentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna 22 , sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  atau  ditambah  dengan  alat  bukti  lainnya,  jika  ada orang/pihak  yang  menilai  atau  menyatakan  tidak  benar  tersebut,  wajib  membuktikan penilaian  atau  pernyataannya  sesuai  aturan  hukum  yang  berlaku.  Kekuatan  pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. 23
Akta autentik pada dasarnya semata-mata memiliki fungsi sebagai bukti yang mengikat dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  dalam prosesnya perjanjian kawin pada umumnya dibuat secara tertulis berupa akta notariil, namun dapat juga dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. 24
Perjanjian  perkawinan  yang  diatur  didalam  Pasal  29  UU  Perkawinan  mengalami perluasan  makna  dan  memperluas  lembaga  yang  memberikan  pengesahan  pada  perjanjian
17 Habib Adjie, Op . Cit ., hal 79.
18 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 58.
19 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000 “Ps 7 ayat (3), “Ps. 8.
20 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, “Ps. 15 ayat (2) huruf f ayat (1).
21 Habib Adjie, Tidak Ada Sengketa Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris dalam Bidang Pertanahan , Renvoi, 2006, Nomor 1.37.IV.
22 M.  Ali  Boediarto, Kompilasi  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung,  Hukum  Acara  Perdata  Setengah Abad, Jakarta: Swa Justitia, 2005, hlm. 150.
23 M. J. A. van Mourik, Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World , Media Notariat No. 22-23-24- 25, Ikatan Notaris Indonesia, 1992 hal 26.
24 Sri  Setyaningsih  dan  Akhmad  Khisni, Pre-Marital  Implementation  Agreement  by  Act  No.  1  of  1974  on Marriage Which Made by Notarial Deed , Vol. 6, No 1, 2019, hlm. 62.
perkawinan  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015.  Pasal 29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  :  “Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan dilangsungkan,  kedua  belah  pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  dapat  dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama  (bagi  yang beragama  Islam)  dan  Kantor  Catatan  Sipil  (bagi  yang  non  Muslim).  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  menambahkan  kewenangan  bagi  Notaris  untuk mengesahkan perjanjian  perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan tetapi juga dapat disahkan oleh Notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mempunyai kekuatan hukum tetap  dan  mengikat  sejak  diucapkan  dihadapan  sidang  terbuka  untuk  umum  ( final  and binding ).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  yang  mengabulkan permohonan Pemohon memiliki akibat hukum Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) UU Perkawinan menjadi inkonstitusional bersyarat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menciptakan  suatu  keadaan  hukum  baru  ( declaratoir  constitutif )  yang  dalam  hal  ini Mahkamah  Konstitusi  sebagai  negatif  legislator,  sehingga  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU/XII/2015  sama  dengan  perintah  konstitusi.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya mengikat para pihak  yang  berperkara  ( interpartes ),  tetapi  juga  mengikat  dan/atau  ditujukan  bagi  semua warga negara, lembaga/pejabat negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia ( erga  omnes ).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  mengikat  bagi  Notaris,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  atau Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  selaku  pejabat  yang  diberi  kewenangan  mengesahkan perjanjian perkawinan.
Kewenangan  baru  yang  diberikan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  merupakan  kewenangan  yang  diperoleh  secara  atribusi  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  Notaris  memperoleh  kewenangan  secara langsung  dari  redaksi  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Menurut  Indroharto 25 pada kewenangan  atribusi  terjadi  pemberian  wewenang  pemerintahan  yang  baru  oleh  suatu ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Disini  dilahirkan  atau  diciptakan  suatu wewenang  baru.  Selanjutnya  disebutkan  bahwa  legislator  yang  berkompeten  untuk memberikan kewenangan atribusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
1) Yang  berkedudukan  sebagai original  legislator ,  di  Indonesia  di  tingkat  pusat  adalah MPR  sebagai  pembentuk  konstitusi  dan  DPR  bersama-sama  pemerintah  sebagai  yang melahirkan  suatu  undang-undang,  dan  tingkat  daerah  adalah  DPRD  dan  Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah;
2) Yang  bertindak  sebagai delegated  legislator ,  seperti  Presiden  yang  berdasarkan  pada suatu  ketentuan  undang-undang  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  dimana  diciptakan wewenang-wewenang  pemerintahan  kepada  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha  Negara tertentu.
25 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Buku  I),  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 91.
H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt 26 mendefinisikan  atribusi  sebagai  pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 27 atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Sedangkan pengertian atribusi berdasarkan Algemene Bepalingen van Administratief Recht 28 yaitu  atribusi  wewenang  dikemukakan  bilamana  undang-undang  (dalam  arti  materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu.
Kewenangan  baru  yang  diberikan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015 kepada Notaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat  (2) 29 huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## Pengesahan Perjanjian Kawin Oleh Notaris
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  yang  menyatakan  bahwa  :  “…….kedua  belah  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan atau Notaris,……” Ketentuan tersebut hanya menentukan perjanjian perkawinan dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  tanpa  menegaskan  perjanjian  perkawinan  dibuat  dengan  akta autentik  atau  akta  dibawah  tangan.  Pengertian  akta  menurut  A.  Pitlo  adalah  surat  yang ditandatangani, diperbuat untuk digunakan sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. 30 Sudikno Mertokusumo mendefinisikan aktas sebagai surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk  pembuktian. 31 Pendapat berbeda  dikemukakan  oleh  Subekti 32 yang  menyatakan  akta  berbeda  dengan  surat, selanjutnya  dikemukakan  bahwa  :  “kata  akta  bukan  berarti  surat  melainkan  harus  diartikan dengan  perbuatan  hukum,  berasal  dari  kata acte yang  dalam  bahasa  Perancis  berarti perbuatan. Pendapat Subekti tersebut memberikan pengertian akta lebih menonjolkan pada isi akta, yaitu berisikan perbuatan hukum yang dibuat oleh para pihak. Perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam suatu tulisan-tulisan yang digunakan sebagai bukti, maka surat meskipun dibuat  dalam  bentuk  tertulis,  namun  karena  tidak  berisikan  adanya  perbuatan  hukum,  maka tulisan tersebut tidak dapat disebut sebagai akta, tetapi surat biasa. Sedangkan menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang 33 akta didefinisikan sebagai :
a) Perbuatan handeling /perbuatan hukum rechtshandeling itulah pengertian yang luas, dan
b) Suatu  tulisan  yang  dibuat  untuk  dipakai/digunakan  sebagai  bukti  perbuatan  hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.
26 H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt, Hoofdstukken  van  Administratief  Recht ,  Utrecht  :  Uitgeverij  Lemma BV, 1995, hlm. 129.
27 F.A.M. Stroink, J.G. Steenbeek Samson H.D. Tjeenk Willink dan Alphen aan den Rijn, Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht , 1985, hlm. 40.
28 F.A.M. Stroink, J.G. Steenbeek Samson H.D. Tjeenk Willink dan Alphen aan den Rijn, Algemene Bepalingen van  Administratief  Recht Rapport  van  DE  Commissie  Inzake  Algemene  Bepalingen  van  Administratief  Recht Groningen : H.D. Tjeenk willink bv, 1984, hlm. 12.
29 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
30 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa , alih Bahasa M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986, hlm. 52.
31 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 116.
32 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Intermasa, 1980, hlm.  29.
33 Victor  M  Situmorang  dan  Cormentyna  Sitanggang, Gross  Akta  Dalam  Pembuktian  dan  Eksekusi ,  Jakarta: Rinika Cipta, 1993, hlm. 26 .
Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang juga mengemukakan bahwa supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian tentang adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : 34
a) Surat tersebut harus ditandatangani;
Suatu surat dapat disebut sebagai akta harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh  pembuatnya,  maka  surat  itu  bukan  merupakan  suatu  akta. 35 Sejalan  dengan  itu Hamzah  mengemukakan  bahwa  pembubuhan  tanda  tangan  terhadap  suatu  akta merupakan  suatu  kewajiban  atau  keharusan  yang  mutlak,  oleh  karena  itu  disamping tanda  tangan  tersebut  juga  dapat  membedakannya  dengan  surat-surat  dalam  bentuk  di luar  akta,  seperti  halnya  karcis  kereta  api,  resi  dan  sebagainya,  juga  untuk  memberikan ciri  atas  pembuatan  akta  yang  dimaksud. 36 Penandatangan  pada  surat  tersebut  dengan tujuan  untuk  memberikan  ciri  atau  untuk  mengindividualisasi  sebuah  akta,  sebab  tanda tangan  dari  setiap  orang  mempunyai  ciri  tersendiri  yang  tidak  mungkin  sama  dengan tanda  tangan  orang  lain.  Oleh  karena  itu  nama  atau  tanda  tangan  yang  ditulis  dengan huruf  balok  tidak  cukup  karena  dari  tulisan  huruf  balok  itu  tidak  seberapa  tampak  ciri- ciri atau sifat-sifat pembuat. 37
b) Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
Hal ini mengandung maksud bahwa surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi  bukti  yang  dibutuhkanoleh  para  pihak  yang  menandatanganinya.  Mengenai maksud pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam surat tersebut tidak termuat dasar  adanya  perikatan.  Oleh  karena  itu  jika  dalam  surat  tersebut  tidak  termuat  dasar perikatan,  maka  tidak  dapat  disebut  sebagai  akta,  sebab  itu  tidak  mungkin  digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu perikatan.
c) Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.
Hal ini mempunyai maksud bahwa surat tersebut haru dipergunakan sebagai alat bukti apabila  terjadi  sengketa  di  Pengadilan,  sehingga  apabila  suatu  tulisan  atau  akta  tersebut dibuat  tidak  digunakan  sebagai  bukti,  maka  surat  tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai  akta. Surat  tersebut  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  hak,  sehingga  setiap  orang  yang  merasa haknya  dilanggar,  maka  harus  dapat  membuktikan  bahwa  haknya  telah  dilanggar sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa :  “setiap orang yang mendalilkan bahwa  ia mempunyai  hak, atau guna meneguhkan haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau persitiwa tersebut.
Ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  69/PUU/XII/2015  yang  menyatakan  bahwa  :  “…….kedua  belah  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  Notaris,……”  kalimat  “perjanjian  tertulis  yang  disahkan” menunjukkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  mempunyai  bentuk  tertulis  dan  berupa  akta dibawah  tangan,  walaupun  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 tidak menyebutkan secara tegas. Kata “disahkan” dalam
34 Ibid , hlm. 26-28.
35 Ibid .
36 Hamzah,  Tanggapan  Terhadap  Makalah  yang  Berjudul  Kekuatan  Hukum  Akta  Notaris  sebagai  alat  Bukti, Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV, 1989, hlm.  271.
37 Sudikno Mertokusumo, Op.cit , hlm. 116.
hubungannya  dengan  pegawai  pencatat  perkawinan  dan  tugas  jabatan  Notaris  yaitu mensahkan/legalisasi  surat-surat  atau  akta-akta  yang  dibuat  dibawah  tangan  sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1874 huruf a KUHPerdata serta Pasal  15  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Ketentuan  Pasal  1874 KUHPerdata menyebutkan :
“Sebagai  tulisan-tulisan  dibawah  tangan  dianggap  akta-akta  yang  ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain- lain  tulisan  yang  dibuat  tanpa  perantara  seorang  pegawai  umum.  Dengan penandatangan  sepucuk  tulisan  dibawah  tangan  dipersamakan  suatu  cap  jempol, dibubuhi  dengan  suatu  pernyataan  yang  bertanggal  dari  seorang  Notaris  atau  seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan  undang-undang  dapat  diadakan  aturan-aturan  lebih  lanjut  tentang  pernyataan dan pembukuan tersebut.”
Ketentuan  Pasal  1874  KUHPerdata  mengenai  penguatan  surat-surat  dibawah  tangan oleh pegawai pencatat perkawinan dan Notaris menyebutkan :
“Jika  pihak-pihak  yang  berkepentingan  menghendaki,  dapat  juga,  diluar  hal  yang termaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditandatangani  diberi  suatu  pernyataan  dari  seorang  Notaris  atau  seorang  pegawai umum  yang  lain  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang,  darimana  ternyata  bahwa  ia mengenal  si  penandatangan  atau  bahwa  orang  ini  telah  diperkenalkan  kepadanya, bahwa  isi  akta  telah  dijelaskan  kepada  si  penandatangan  dan  bahwa  setelah  itu penandatanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut”
Selanjutnya  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  mengatur mengenai pengesahan akta dibawah tangan oleh Notaris yang menyebutkan bahwa : “Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
Salah satu  kewenangan  Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal  15 ayat  (2) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  mengenai  pengesahan/legalisasi  merupakan pengesahan  akta  dibawah  tangan  yang  dibacakan  oleh  Notaris  pada  waktu  itu  juga  untuk menjamin  kepastian  tanda  tangan/cap  jempol  dan  kepastian  tanggal  dari  akta  yang bersangkutan.  Kepastian  tanda  tangan/cap  jempol  artinya  pasti  bahwa  orang  yang  tanda tangan/cap jempol itu memang benar orangnya, bukan orang lain. Para penghadap yang akan mencantumkan  tanda  tangan/cap  jempolnya  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau  diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak yang akan menadatangani  atau  yang  akan  membubuhkan  cap  jempolnya  dan  pada  waktu  itu  juga  akta itu lalu ditandatangani  atau dibubuhi cap jempol  oleh yang bersangkutan  dihadapan Notaris tersebut.
Legalisasi  Mempunyai  kepastian  tanggal  artinya  memang  ditanggali  pada  saat  itu, bukan  ditanggali  mundur  atau  maju.  Notaris  mencatat  nomor  legalisasi  dalam  buku  khusus
daftar  legalisasi  tanggal  dilakukannya  penandatangan  atau  pembubuhan  cap  jempol  harus sama  dengan  tanggal  legalisasi.  Lebih  lanjut  supaya  surat  yang  dilegalisasi  mempunyai kekuatan  hukum  sebagai  alat  bukti  yang  berlaku  di  Pengadilan,  maka  legalisasi  ini  harus diberi meterai yang cukup, hal tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai  yang  menyebutkan  :  Bea  Meterai dikenakan atas :
a. Dokumen  yang  dibuat  sebagai  alat  untuk  menerangkan  mengenai  suatu  kejadian  yang bersifat perdata; dan
b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
J. De Bruyn Mgz berpendapat bahwa legalisasi merupakan suatu tindakan hukum yang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : 38
a. Bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya/cap jempol;
b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan voorhouden kepada orangnya; dan
c. Bahwa  kemudian  orang  tersebut  membubuhkan  tanda  tangannya/cap  jempol  dihadapan Notaris.
Kekuatan  pembuktian  perjanjian  perkawinan  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat perkawinan atau Notaris terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang  datang  kehadapan  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  Notaris,  sehingga  tanda  tangan atau  cap  jempol  pada  perjanjian  perkawinan  yang  disahkan  atau  dilegalisasi  itu  tidak  dapat disangkal kecuali pegawai pencatat perkawinan atau Notaris dituduh memberikan keterangan palsu.  Secara  yuridis  pengesahan  atau  legalisasi  perjanjian  perkawinan  yang  berupa  akta dibawah tangan oleh para pihak yang menghadap mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai alat bukti di Pengadilan.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  untuk  pasangan  yang beragama  Islam  pencatatannya  dilakukan  berdasarkan  Surat  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama  Nomor  B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  (Surat Kementerian  agama  2017).  Surat  Kementerian  Agama  2017  tersebut  mengatur  bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang  disahkan  oleh  Notaris  dapat  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN).  Pencatatan perjanjian  perkawinan  dilakukan  pada  kolom  catatan  pada  akta  nikah  dan  di  kolom  catatan status  perkawinan  dalam  kutipan  akta  nikah.  Surat  Kementerian  Agama  2017  tersebut  telah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, sehingga perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan dilegalisasi/disahkan oleh Notaris. Berbeda halnya denganbagi pasangan yang beragama selain Islam, pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL  tentang  Pencatatan  Pelaporan  Perjanjian  Perkawinan  (Surat  Dirjen 472.2/2017)  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum,  pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta Notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Instansi  Pelaksana.  Surat  Dirjen  472.2/2017 tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015, karena Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU/XII/2015  menentukan  perjanjian  perkawinan disyaratkan  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan
38 J. De Bruyn Mgz dalam Tan Thong Kie, Op.cit. , hlm. 519.
atau  Notaris.  Perjanjian  perkawinan  dibuat  dengan  perjanjian  tertulis  dan  disahkan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  dan  dilegalisasi/disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  atau  Notaris  bukan  dengan  akta  Notaris  atau  yang  dikenal  juga  dengan  akta notariil yang dibuat dalam bentuk akta autentik.
Akta Notaris atau akta autentik memiliki pengertian akta yang pembuatannya dari awal dimulai  dari  tindakan  menghadap  sampai  pada  akhir  atau  penandatangan  akata  tersebut semuanya  tunduk  pada  aturan-aturan  hukum  yang  dalam  hal  inti  tunduk  pada  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Selanjutnya  Pasal  1868  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang- undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana  akta  itu  dibuatnya”.  Unsur-unsur  dan  persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  dalam pembuatan akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu :
1. Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  sehingga apabila bentuk tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta autentik tersebut  tidak  terpenuhi  dan  apabila  tidak  dipenuhinya  unsur  dari  padanya  maka  tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik;
2. Akta  tersebut  harus  dibuat  oleh  door  atau  dihadapan  ten  overstaan  seorang  pejabat umum;
Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.

## KESIMPULAN
Kewenangan  baru  yang  diberikan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  merupakan  kewenangan  yang  diperoleh  secara  atribusi  yang  berasal  dari peraturan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  Notaris  memperoleh  kewenangan  secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.
Pasal  29  ayat  (1)  UU  Perkawinan  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XII/2015  mengamatkan  pembuatan  perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum, pada  saat  dan  selama  perkawinan  berlangsung  dengan  perjanjian  tertulis  dan  disahkan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris yang artinya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk  akta  dibawah  tangan  dan  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  atau  Notaris bukan dengan Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen 472.2/2017.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, alih Bahasa M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986. Habib  Adjie,  Kebatalan  dan  Pembatalan  akta  Notaris  Cetakan  Kedua,  Bandung:  Refika Aditama, 2013.
Habib Adjie, Tidak Ada Sengketa Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris dalam Bidang Pertanahan, Renvoi, 2006, Nomor 1.37.IV.
Hamzah,  Tanggapan  Terhadap  Makalah  yang  Berjudul  Kekuatan  Hukum  Akta  Notaris sebagai alat Bukti, Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV, 1989.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Hildreth,  Aaron  M,  Stephen  M.  Vantassel,  Scott  E.  Hygnstrom.  “Feral  Cats  and  Their Management.” The Board of Regents of the University of Nebraska. (2010): 7.
H.D.  van  Wijk/Willem  Konijnenbelt,  Hoofdstukken  van  Administratief  Recht,  Utrecht  : Uitgeverij Lemma BV, 1995.
Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
Kamus Besar Hukum.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  338/KMK.01/2000,  tanggal  18
Agustus 2000.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lubbers dalam Tan Thong Kie I, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Surabaya: Revka Petra Media, 2016. Moch. Isnaeni, Serbekas Diorama Hukum Kontrak, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
M.  Ali  Boediarto,  Kompilasi  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung,  Hukum  Acara Perdata Setengah Abad, Jakarta: Swa Justitia, 2005.
M.  J.  A.  van  Mourik,  Civil  Law  and  The  Civil  Law  Notary  in  a  Modern  World,  Media Notariat No. 22-23-24-25, Ikatan Notaris Indonesia, 1992.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 775 K/Sip/1971, Mahkamah Agung, 6 Oktober 1971.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1980.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Sri Setyaningsih dan Akhmad Khisni, Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed, Vol. 6, No 1, 2019.
Victor  M  Situmorang  dan  Cormentyna  Sitanggang,  Gross  Akta  Dalam  Pembuktian  dan Eksekusi, Jakarta: Rinika Cipta, 1993.