## Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme
Sihar Tambun 1 , Resti Riandini 2
Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 1,2 sihar.tambun@gmail.com , riandini.resty@gmail.com *Penulis Korespondensi Diajukan : 22 Mei 2022 Disetujui : 24 Mei 2022
Dipublikasi : 04 Juli 2022

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  examine  tax  planning,  digitization  of  tax  services,  and nationalism on taxpayer compliance. As well as testing the moderating effect of tax planning and digitization  of  tax  services  on  taxpayer  compliance.  The research method  used is  a  quantitative method with data collection techniques, namely through a questionnaire with a random sampling method,  the  sampling  method  using  the  hair  method,  namely  the  number  of  respondents  5-10 times the number of indicators. The number of samples obtained is as many as 299 respondents as taxpayer status reported online. The sample was tested for validity and reliability as well as hypothesis testing through the Smart PLS software application. The results of the hypothesis test prove  that  there  is  no  significant  effect  of  tax  planning  on  taxpayer  compliance,  there  is  a significant  effect  of  digitizing  services  on  taxpayer  compliance,  there  is  a  significant  effect  of nationalism on taxpayer compliance, and there is no significant effect of moderating nationalism. on  the  effect  of  tax  planning  on  taxpayer  compliance,  as  well  as  the  significant  influence  of nationalism  moderation  on  the  effect  of  digitizing  services  on  taxpayer  compliance.  From  this research, it can be said that when the government improves taxpayer compliance, it is necessary to  improve,  namely  nationalism,  service  digitization,  and  moderation  of  nationalism  on  the influence of service digitization.
Keywords : Digitization of tax; Nationalism; Taxpayer Compliance; Tax Planning; Tax Service

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  unsur  utama  penerimaan  paling  besar  negara.  Direktorat  Jenderal  Pajak (DJP) adalah instansi pemerintah di bidang administrasi perpajakan dan bertanggung jawab untuk mengamankan anggaran negara, terutama dalam hal perpajakan. Ketika melaksanakan tugasnya, DJP menerima anggaran dari APBN untuk mendukung APBN dari penerimaan pajak. Di bidang penerimaan pajak, rasio 103,9% pada tahun 2021 merupakan pencapaian yang tinggi dari rencana APBN  sebesar  Rp1.229,6  triliun.  Laba  ini  meningkat  19,2%  dari  penerimaan  pajak  tahun  2020 yang  sebesar  Rp1.072,1  triliun  karena  adanya  pandemi  virus  Covid-19  (Kementrian  Keuangan Republik Indonesia, 2022)
Pencapaian pemungutan pajak yang tinggi memerlukan kerjasama banyak bidang, divisi dan departemen,  selain  itu  faktor  lainnya  dari  sisi  masyarakat  dimana  sebuah  sifat  kepatuhan  yang perlu  ditanamkan  sangatlah  mempengaruhi  dalam  peningkatan  pembayaran  pajak  untuk  dapat meningkat  pesat.  Bukti  adanya  peningkatan  pertumbuhan  tersebut  yaitu  per  31  Maret  2022 jumlah  Laporan  pajak  tentang  Pajak  Penghasilan  tercatat  tidak  kurang  dari  11,16  juta  SPT, meningkat  0,03%  dibandingkan    tahun  sebelumnya.  Pengajuan  SPT  Pada  tahun  2021,  96% diajukan  secara  online,  antara  lain  melalui  eSPT,  eform  dan  efiling.  Sisanya  4%  masyarakat mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia,  2022).  Banyak  aspek  yang  berbeda  dapat
mempengaruhi  peningkatan  penerimaan  pajak,  termasuk  sikap  patuh  seseorang  yang  berstatus wajib pajak dalam rangka pememenuhan kewajibannya dalam hal perpajakan. Aspek  yang akan mendorong sikap patuh seorang Wajib Pajak adalah tax planning dan digitalisasi layanan pajak. Dalam penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dalam  penelitian  Syakura  &  Baridwan  (2014) menunjukan  bahwa  perencanaan  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dalam  penelitian  Sitorus  &  Humairo  (2019)  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa tax  planning memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Pada  penelitian  Aini  &  Nurhayati  (2022)  pengujian  menunjukan  hasil  bahwa  variabel digitalisasi  layanan  pajak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  secara  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  pengujian  Wulandari  (2021)  penerapan  e-  filing  memberikan pengaruh  positf  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  artinya  Semakin  baik  sistem  pelaporan  pajak elektronik,  semakin  patuh  wajib  pajak  dalam  menyatakan  kewajiban  perpajakannya.  Dalam Penelitian  Night  &  Bananuka  (2019)  penelitian  menunjukkan  hasil  dimana  terdapat  hubungan yang  positif  signifikan  antara  penerapan  sistem  pajak  elektronik  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Menurut  penelitian  Aini  &  Nurhayati  (2022)  pengujian  menunjukan  hasil  dimana  variabel digitalisasi pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian menurut  Tambun  &  Haryati  (2022)  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  adanya  pengaruh  yang signifikan  atas  sikap  nasionalisme  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  oleh  Purnamasari  et  al.,  (2018)  menunjukkan  pengaruh  positif  signifikan  atas nasionalisme  dalam  membayar  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib.  Dalam  penelitian  Hanifah  & Yudianto (2019) menunjukkan bahwa nasionalisme memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Permasalahan  yang dikaji pada objek penelitian ini adalah apakah tax planning, digitalisasi layanan  pajak  serta  nasionalisme  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Serta  belum  ada peneliti  terdahulu  yang  menguji  nasionalisme  sebagai  pemoderasi  dampak  implementasi  tax planning  dan  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  itu  adalah  suatu kebaharuan  pada  penelitian  ini  dan  akan  dilakukan  untuk  uji  coba  penelitian.  Penelitian  ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak tax planning, digitalisasi layanan pajak dan moderasi nasionalisme  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  kepada pemerintah dalam menentukan aspek yang tepat dalam hal perpajakan untuk Wajib Pajak dimasa yang  akan  datang  serta  memberikan  rekomendasi  yang  relevan  tentang  cara  meningkatkan kepatuhan pajak.

## STUDI LITERATUR Landasan Teori
Teori Perilaku terencana adalah alasan teori untuk pengujian ini. Teori perilaku yang diatur adalah teori  yang  melihat  ilmu  otak  seseorang  ketika  dia  perlu  bergerak.  Menurut  Ajzen  (1991) secara komprehensif, teori ini banyak ditemukan dan didukung oleh bukti. Teori observasional ini menjelaskan  bahwa  tujuan  untuk  mengambil  bagian  dalam  berbagai  jenis  perilaku  dapat diantisipasi  dengan  ketepatan  tinggi  dari  perspektif  perilaku,  standar  emosional,  dan  kontrol sosial;  dan  harapan  ini,  bersama  dengan  kontrol  perilaku  gergaji,  masuk  akal  dari  kontras  besar dalam  cara  berperilaku  yang  asli. Theory  Of  Planned  Behaviour digagas  oleh  Ajzen  (1991) dengan diilustrasikan sebagai berikut:

## Gambar 1 Theory Of Planned Behaviour
Dalam Teori Perilaku terencana mengilustrasikan tentang sebuah sikap yakni sebuah attitude tentang  Perencanaan  pajak.  Subjective  norm  yaitu  menunjukkan  digitalisasi  layanan  pajak. perceived  behavioral  control  yaitu  mengungkapkan  niat  pribadi  dengan  sikap  nasionalisme. Dengan  demikian  menyatu  membentuk  Intention/tujuan  sehingga  menghasilkan  pengaruh Behaviour/perilaku dimana pada kasus ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara teori pelaku  terencana  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  perencanaan  pajak,  digitalisasi layanan pajak memberikan pengaruh langsung kepada kepatuhan wajib pajak, serta nasionalisme juga  memberikan  efek  langsung  kepada  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  nasionalisme  sebagai pemoderasi dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tax  Planning yaitu  cara  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengecilkan  biaya perppajakan  yang  mereka  bayarkan  (Panggabean  et  al.,  2020).  Perencanaan  pajak  dianggap sebagai investasi penting bagi pemegang saham karena mengurangi beban pajak pada perusahaan dan  pemegang  sahamnya.  Namun,  pemegang  saham  mungkin  tidak  ingin  melakukan  aktivitas perencanaan pajak karena potensi biaya (Khaoula & Moez, 2019). Perencanaan pajak merupakan kemampuan  untuk  perencanaan  urusan  pajak  seseorang  menggunakan  berbagai  strategi  untuk secara legal mengurangi tagihan pajak, adalah pertanyaan penelitian utama dalam literatur tentang bisnis internasional, ekonomi publik, pajak, keuangan, hukum dan akuntansi (Cooper & Nguyen, 2020).  Dengan  perencanaan  pajak,  wajib  pajak  dapat  menghemat  beban  yang  benar-benar melampaui  komitmen  mereka,  dan  sekali  lagi  membantu  wajib  pajak  dalam  mengejar  pilihan keputusan yang terkait dengan strategi pertumbuhan investasi di kemudian hari  (Rimbano et al., 2019).  Kepatuhan  pajak  dicirikan  sebagai  perhatian  untuk  memenuhi  komitmennya  untuk menyelesaikan  dokumen  pajak  dan  menghitung  jumlah  pengeluaran  perpajakannya  sendiri dengan  tepat  (Amalia,  2020).  Ketergantungan  pada  penerapan  skala  pajak  telah  meningkat  dari waktu  ke  waktu,  karena  badan-badan  internasional  mendorong  administrasi  pajak  untuk mengkategorikan  wajib  pajak  (Bachas  et  al.,  2019).  Kosistensi  wajib  pajak  dapat  diartikan sebagai  perhatian  untuk  memenuhi  komitmen  kewajiban  melengkapi  dokumen  perpajakan  serta menghitung jumlah pengeluaran pajak yang tepat sendiri  (Tambun & Haryati, 2022). Kepatuhan pajak  diartikan  sebagai  syarat  wajib  pajak  untuk  memenuhi  sepenuhnya  kewajiban  perpajakan serta  melakukan  hak  perpajakannya  (Panggabean  et  al.,  2020).  Pada  penelitian  Angelina  (2017) hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak. Pada pengujian Syakura & Baridwan (2014) hasil pengujian memberikan  petunjuk  bahwa  perencanaan  pajak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  positif    dan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pada  penelitian  Sitorus  &  Humairo  (2019)  hasil  penelitian menunjukkan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari tax  planning terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Dengan  pernyataan  tersebut  membuktikan  perencanaan  pajak  oleh  wajib  pajak  dapat memberikan  peningkatan  atas  kepatuhan  dalam  perpajakan.  Dari  beberapa  paparan  peneliti
terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk  yaitu H1 = Pengaruh tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Digitalisasi  pajak  yaitu  program  sebagai  bentuk  pelaksanaan  reformasi  perpajakan  yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis, serta sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file yang akan menjadi format digital  dan  online  (Aini  &  Nurhayati,  2022).  Wajib  pajak  bisa  menggunakan  mekanisme  faktur elektronik  direktorat  jendral  pajak  untuk  melakukan  pembayaran  pajak  terutang.  E-faktur  itu merupakan metode bayar pajak bersifat elektronik dengan kode faktur. Kode faktur pembayaran itu  adalah  kode  pengenal  yang  dikeluarkan  dari  sistem  pembayaran  untuk  beberapa  jenis pembayaran  pajak/  penyetoran  yang  nantinya  dilakukan  oleh  wajib  pajak  (Fadilah  et  al.,  2021). Keuntungan  integral  dari  sistem  pelaporan  pajak  elektronik  adalah  integrasi  dari  semua  proses yang  relevan,  seperti  persiapan  dokumen  pajak,  penyampaian  pelaporan  pajak  dan  pembayaran pajak, pada saat yang sama  melalui web. Pelaporan pajak elektronik dapat meningkatkan sistem pelaporan pajak yang ada sekaligus mengurangi biaya bagi wajib pajak dan pemerintah (Akram et al.,  2019).  Kepatuhan  pajak  sebagai  konsep  hukum  dengan  empat  kategori  kewajiban: pendaftaran,  pengajuan,  pelaporan,  dan  pembayaran  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan (Siglé et al., 2018). Pada penelitian Uyar et al., (2021) melalui digitalisasi, pemberian informasi dan  layanan  pemerintah  secara  langsung  kepada  masyarakat  memungkinkan  warga  untuk  terus menerima  informasi  terkini  dan  melaporkan  SPT  tepat  waktu.  Menurut  penelitian  Aini  & Nurhayati  (2022)  hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  variabel  Digitalisasi  Pajak  berpengaruh signifikan  secara  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Selanjutnya  menurut  Night  & Bananuka (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara  penerapan  sistem  perpajakan  elektronik  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Serta  dalam penelitian  Wulandari  (2021)  memberikan  paparan  bahwa  penggunaan  sistem  e-filling  membuat wajib  pajak  patuh  dalam  pelaporan  perpajakan.  Dari  beberapa  paparan  peneliti  terdahulu,  maka hipotesis  yang  terbentuk  yaitu  H2  =  Pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nasionalisme ialah pemahaman (pengajaran) dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap negara sendiri; kebangsaan berarti bangsa Indonesia semakin hidup serta rasa memiliki terhadap suatu  bangsa,  mampu  atau  nyata,  untuk  mencapai,  mengikuti,  dan  menyebarkan  karakter, kelengkapan, keberhasilan, dan kekuatan negara ini; Jiwa identitas. Patriotisme adalah pandangan warga  negara  tentang  cintanya  (Tambun  &  Haryati,  2022).  Nasionalisme  ekonomi  memiliki potensi  untuk  mempengaruhi  berbagai  industri  yang  berhubungan  dengan  jasa  (Rammal  et  al., 2022). Kepatuhan pajak yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang sesuai dengan pemberlakuan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  di  suatu  negara  dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal (Fadilah et al., 2021). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan Wajib Pajak yang secara resmi memenuhi kewajiban perpajakan menurut UU perpajakan, seperti halnya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Penghasilan dan  SPOP,  pada  hasil  penelitian  Suhadi  (2017)  memaparkan  tentang  kepatuhan  informal  ialah kondisi  dimana  seorang  wajib  pajak  pada  awalnya  telah  mengikuti  ketentuan  penting  tentang kewajiban  perpajakannya.  Pada  penelitian  Purnamasari  et  al.,  (2018)  menunjukkan  hasil penelitian  bahwa  nasionalisme  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian Hanifah & Yudianto (2019) menunjukkan bahwa  nasionalisme  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Sehingga  semakin  tinggi  tingkat  nasionalisme  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menurut (Tambun & Haryati, 2022) menghasilkan kesimpulan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  atas  sikap  nasionalisme  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Dari  beberapa  paparan  peneliti  terdahulu,  maka  hipotesis  yang  terbentuk  yaitu  H3  = Pengaruh Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909
Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tax  Planning merupakan  proses  penyelenggaraan  bisnis  wajib  pajak  hingga  kewajiban perpajakannya, baik itu pajak penghasilan ataupun pajak lainnya, berada pada tempat yang sama, sepanjang  dapat  diterima  dengan  peraturan  perundang-undangan  pajak  yang  berlaku.  dan  demi efisiensi  kepentingan  sektor  pajak  (Lestari,  2019).  Nasionalisme  merupakan  (1)  pemahaman (pengajaran)  untuk  meningkatkan  rasa  cinta  terhadap  negara  sendiri;  kebangsaan  berarti  bangsa Indonesia  semakin  hidup  (2)  rasa  memiliki  terhadap  suatu  bangsa,  mampu  atau  nyata,  untuk mencapai,  mengikuti,  dan  menyebarkan  karakter,  kelengkapan,  keberhasilan,  dan  kekuatan negara  ini;  Jiwa  identitas.  Patriotisme  adalah  pandangan  warga  negara  tentang  kecintaannya (Tambun & Haryati, 2022). Pada penelitian Angelina (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa perencanaan  pajak  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dalam  penelitian Tambun  &  Haryati  (2022)  menunjukkan  bahwan  nasionalisme  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Nasionalisme  memberikan  pengaruh  positif  kepada  kepatuhan wajib  pajak,  hali  ini  disebutkan  pada  penelitian  (Hanifah  &  Yudianto,  2019).  Dari  beberapa paparan peneliti terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk yaitu H4 = Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Tax planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Moderasi  Nasionalisme  atas  pengaruh  Digitalisasi  Layanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Nasionalisme  adalah  ideologi  di  mana  kesetiaan  tertinggi  individu  tunduk  pada  negara nasional.  Berdasarkan  teori  atribusi,  nasionalisme  merupakan  alasan  dalam  negeri  yang  dapat mempengaruhi  pandangan  wajib  pajak  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  hal  konsistensi perilaku  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban  pajaknya  (Satyawati  &  Yulianti,  2021). Saat  ini  pemerintah  telah  memberikan  pelayanan  perpajakan  berbasis  teknologi  yang  dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan perpajakan kapanpun dan dimanapun, serta akan  membantu  pemerintah  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jiwa  patrotisme  dapat berpotensi  dalam  meningkatkan  sikap  kepatuhan  dari  diri  seorang  wajib  pajak  (Tambun  et  al., 2022).  Dalam  penelitian  Night  &  Bananuka  (2019)  Penerapan  sistem  pajak  elektronik  sebagai mediasi  dapat  memberikan  pengaruh  antara  sikap  kepada  kepatuhan  pajak.  Kesimpulan  dalam penelitian memiliki makna yaitu sistem pajak elektronik memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan  pajak.  Dalam  penelitian  Satyawati  &  Yulianti  (2021)  menunjukkan  hasil  pengujian yang  positif  atas  pengaruh  nasionalisme  dan  penerapan e-spt kepada  kepatuhan  wajib pajak.Berdasarkan  beberapa  peneliti  dari  referensi  sebelumnya  menggambarkan  bahwa  adanya hubungan antara variabel dependen dan independen. Oleh karena itu, nasionalisme dapat menjadi moderasi antara digitalisasi layanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa paparan peneliti  terdahulu,  maka  hipotesis  yang  terbentuk  yaitu  H5  =  Moderasi  Nasionalisme  atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Kerangka Pemikiran
Kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel sebagai berikut:
Gambar 2 Kerangka Pemikiran Tax Planning (X1) Digitalisasi Layanan Pajak (X2)
Nasionalisme
(Z)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Dari  gambar  diatas  dapat  diketahui  bahwa  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu Tax Planning sebagai X1, Digitalisasi layanan pajak sebagai X2, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Y, dan Nasionalisme sebagai Z ( Moderating ).

## METODE
Disain  pengujian  dalam  penelitian  yaitu  kuantitatif,  dimana  strategi  yang  diterapkan menggunakan teknik estimasi informasi kuantitatif serta statistic yang diambil dari jumlah sampel atau  responden  yang  menjawab  beberapa  pertanyaan  dalam  kuisioner.  Dalam  riset  ini nasionalisme ditempatkan sebagai pemoderasi antara tax planning dengan kepatuhan wajib pajak dan  digitalisasi  layanan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Selanjutnya,  diuji  dalam  5 pernyataan hipotesis sebagai berikut: pengaruh atas tax planning kepada kepatuhan wajib pajak , digitalisasi  layanan  pajak  kepada  kepatuhan  wajib  pajak,  nasionalisme  kepada  kepatuhan  wajib pajak, moderasi nasionalisme diantara tax planning dengan kepatuhan wajib pajak serta moderasi nasionalisme  diantara  digitalisasi  layanan  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak.  Seluruh  Subjek pajak merupakan populasi dalam penelitian, sedangkan sampel  yang diambil merupakan seluruh wajib  pajak  yang  berNPWP  dan  juga  telah  melaporkan  perpajakan  secara online. Pengumpulan data  yang  akan  digunakan  yaitu  teknik random  sampling ,  sedangkan  penyebaran  kuisioner disebarkan  melalui  semua  sosial  media.Program  olah  data  yang  digunakan  dalam  pengujian validitas, reliabilitas, serta hipotesis yaitu smart PLS.

## HASIL

## Gambaran Umum Responden
Responden  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  ialah  299.  Dari  segi  jenis  kelamin, didominasi oleh laki-laki sebanyak 163 responden (54,5%). Dari segi usia,  mayoritas responden berusia  28-35  tahun,  yaitu  sebanyak  142  responden  (47,5%).  Dari  segi  pendidikan,  kebanyakan responden  merupakan  lulusan  S1,  yaitu  sebanyak  138  responden  (46,2%).  Dari  segi  pekerjaan, Sebagian besar adalah pegawai swasta, dengan jumlah tidak kurang dari 180 responden (60,2%). Dilihat  dari  kepemilikan  NPWP,  seluruh  responden  adalah  NPWP  100%.  Sebanyak  287 responden  (96,0%)  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dan  yang  terakhir  semua  responden  100% melaporkan perpajakan Orang Pribadi atau Badan secara online.
Tabel 1 Karakteristik Responden
No Karakteristik Jumlah Persentase 1. Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan 163 136 54,5   % 45,5   % Jumlah 299 100    % 2. Kelompok Usia 1. < 28 Thn
2. 28-35 Thn
3. 36-45 Thn 4. > 45 Thn 72 142 64 21 24,1  % 47,5  % 21.4  % 7       % Jumlah 299 100  % 3. Pendidikan 1. SMA/SMK/Sederajat
2. D3
3. Mahasiswa S1 4. S1 5. Mahasiswa S2 6. S2 7. Mahasiswa S3 8. S3 26 36 37 138 21 38 1 2 8,7    % 12     % 12,4  % 46,2  % 7       % 12,7  % 0,3   % 0,7   %
Jumlah 299 100  % 4. Jenis Pekerjaan 1. Pengusaha
2. Pegawai Negri Sipil (PNS) 3. Karyawan Swasta 4. Lainnya 21 19 180 79 7      % 6,4   % 60,2  % 26,4  % Jumlah 299 100   % 5. Kepemilikan NPWP 1. Ya 2. Tidak 299 0 100   % Jumlah 299 100  % 6. Status Wajib Pajak 1. Orang Pribadi 2. Badan 287 12 96    % 4      % Jumlah 299 100  % 7. Melaporkan perpajakan OP atau perusahaan secara online 1. Ya 2. Tidak 299 0 100   % Jumlah 299 100  %

## Uji Validitas
Uji validitas dapat dilihat dari hasil masing-masing variabel dimana setiap variable tersebut mempunyai nilai loading factor minimal 0,5. Penilaian yang mendasari atau uji coba pengukuran model  ini  sifatnya  efektif,  dimana  dengan  nilai  konvergen.  Nilai  loading  faktor  dapat memvalidasi konvergensi dimulai dengan  memeriksa indeks validitas  yang ditunjukkan. Berikut merupakan hasil uji validitas.
Gambar 3 Hasil Uji Validitas
Berdasarkan gambar 3, yang merupakan hasil uji validitas dari instrument jawaban 299 responden atas  pertanyaan  untuk  masing-masing  indikator  dari  variabel tax  planning, digitalisasi  layanan pajak,  kepatuhan  wajib  pajak,  dan  nasionalisme  dinyatakan  valid.  Karena  hasil  nilai  loading faktor keseluruhan variabel diatas adalah 0,5. Kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen
menghasilkan  angka  0,753  sama  dengan  75,3%.  Yang  bearti  kemampuan  dari  variable tax planning, digitalisasi  layanan  pajak  dan  moderasi  nasionalisme  dalam  menjelaskan  kepatuhan wajib  pajak  yaitu  75,3%,  oleh  karena  itu  masih  ada  24,7%  dari  variabel  diluar  penelitian  yang dapat  memberikan  efek/pengaruh  kepada  kepatuhan  wajib  pajak.  Analisa  lain  dalam  model penelitian,  apabila  nilai  R-squared  kurang  dari  33%  dianggap  rendah,  33%-66%  dianggap  rata- rata dan jika lebih besar dari 66% dianggap kuat. Dalam penelitian ini, model ini tergolong kuat dikarenakan R square/koefisien determinasi lebih besar dari 66% yaitu sebesar 75,3%.

## Uji Reliabilitas
Kriteria  yang  dihasilkan  dari  uji  reliabilitas  berdasarkan  tabel  2  termasuk  dalam  kategori kuat,dimana batas minimal untuk Cronbach’s Alpha, Rho Alpha, dan Composite Reliability 0,7. Dengan  demikian,  apabila  menghasilkan  nilai  diatas  0,7  tersebut,  maka  untuk  keseluruan komposisi  tersebut  menghasilkan  kriteria  yang  reliabilitas.  Kemudian  untuk  kolom  Average Variance  Extracted  (AVE)  akan  menghasilkan  kriteria  reliabilitas  apabila  menghasilkan  nilai batas minimal yaitu diangka 0,5.
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
Construct Reliability and Validity Hipotesis Cronbach’s Alpha Rho_A Composite Reliability AVE Moderasi  Nasionalisme  atas  pengaruh Tax Planning 1.000 1.000 1.000 1.000 Moderasi  Nasionalisme  atas  pengaruh digitalisasi layanan pajak 1.000 1.000 1.000 1.000 Tax Planning 0.814 0.818 0.865 0.518 Digitalisasi Layanan Pajak 0.844 0.847 0.882 0.517 Kepatuhan Wajib Pajak 0.828 0.828 0.875 0.538 Nasionalisme 0.878 0.879 0.904 0.540
Pada  hasil  uji  reliablilitas  model  penelitian  ini,  untuk  setiap  variabel  diantaranya tax planning menunjukkan nilai 0,814 pada Chronbach’s Alpha, 0,818 Rho Alpha, serta 0,865 pada Composite Reliability; digitalisasi layanan pajak  memiliki nilai 0,844 pada Chronbach’s Alpha, 0,847  Rho  Alpha,  serta  0,882  pada  Composite  Reliability;  Nilai  Chronbach’s  Alpha  yang dihasilkan  dari  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,828,  Rho  Alpha  senilai  0,825,  serta 0,875  untuk  Composite  Reliability;  Nilai  Chronbach’s  Alpha  yang  dihasilkan  dari  variabel nasionalisme  sebesar  0,878,  Rho  Alpha  senilai  0,879,  serta  0,904  untuk  Composite  Reliability; Nilai Chronbach’s Alpha yang dihasilkan dari variabel moderasi nasionalisme atas pengaruh tax planning terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  1,000,  Rho  Alpha  senilai  1,000,  serta  1,000 untuk  Composite  Reliability;  kemudian  nilai  Cronbach’s  Alpha  yang  dihasilkan  dari  variabel moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak sebesar  1,000,  Rho  Alpha  senilai  1.000,  serta  1,000  untuk  Composite  Reliability.  Chronbach’ Alpha menunjukkan hasil diatas 0,7 pada uji reliabilitas, begitu pula nilai yang ditunjukkan pada Rho  Alpha  serta  Composite  Reliability  sehingga  data  tersebut  dinyatakan  sesuai  kriteria  serta lolos  uji  reliabilitas.  Berikutnya  masing-masing  variabel  pada  uji  reliabilitas  yaitu tax  planning memiliki nilai 0,518 pada AVE, hasil AVE pada variabel digitalisasi layanan pajak sebesar 0,517, hasil  AVE  pada  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,538,  hasil  AVE  pada  variabel nasionalisme  sebesar  0,540,  hasil  AVE  pada  variabel  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh tax planning kepada  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  1,000,  dan  hasil  AVE  pada  variabel  moderasi nasionalisme  atas  pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  kekpada  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar 1,000. Yang berarti, bahwa semua variabel dapat dinyatakan lulus uji reliabilitas penelitian sesuai dengan kriteria dan atau dapat dikatakan bahwa data penelitian merupakan data yang reliabilitas, apabila  semua  variabel  menunjukkan  nilai  Average  Variance  Extracted  (AVE)  >0,5  pada  saat setelah diuji reliabilitasnya.

## Uji Hipotesis
Dalam  pengujian  hipotesis,  terdapat  kombinasi  nilai  signifikan  dari  masing-masing  metode koefisien  yang menunjukkan bahwa terdapat dampak  yang signifikan atau tidak signifikan antar struktur.  Nilai T Statistics dan P Values dalam  sebuah  model penelitian menunjukkan hasil dari struktur  antar  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Dengan  demikian,  dampak  signifikan pada  variabel  yang  diuji  dapat  dibuktikan  apabila  nilai  T  statistik  >1,96  atau  di  sisi  lain  dapat diuji dan dibuktikan apabila nilai P Value < 0,05. Tabel di bawah menunjukkan hasil penelitian pada uji hipotesis.
Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis
Path Coefficients Hipotesis Original Sample T - Statistics P Values Keterang an Tax Planning terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 0.144 1.841 0.066 Ditolak Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 0.364 4.666 0.000 Diterima Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 0.451 7.059 0.000 Diterima Moderasi  Nasionalisme  atas  pengaruh Tax Planning terhadap Keptuhan Wajib Pajak -0.039 0.666 0.505 Ditolak Moderasi Nasionalisme atas pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 0.133 2.241 0.025 Diterima
Pada  Path  Coefficients  dari  hasil  pengujian  hipotesis,  variabel  dependen  dalam  penelitian yaitu  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  variabel tax  planning dan  digitalisasi  layanan  pajak merupakan  variabel  independen. Serta  digitalisasi  layanan terdapat  variabel  kepatuhan  wajib pajak sebagai variabel dependen, variabel tax planning dan digitalisasi layanan pajak merupakan variable  independen,  serta  variabel  nasionalisme  sebagai  pemoderasi.  Hasil  pengujian  hipotesis pada tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan nilai 1,841 < 1,96 T Statistics dan nilai 0,066 > 0,05 P Values yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Hasil Pengujian hipostesis pada  pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menghasilkan  nilai 4,666  >  1,96  T  Statistics  dan  nilai  0,000  < 0,05  P  Values  hal  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis pada pernyataan tersebut diterima. Uji hipotesis pada pernyataan pengaruh nasionalisme  kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil sebesar 7,059 > 1,96 untuk T Statistics dan 0,000 < 0,05 untuk P Values sehingga hipotesis diterima. Uji hipotesis pada pernyataan moderasi nasionalisme atas pengaruh tax planning kepada kepatuhan wajib pajak memberikan hasil 0,666 < 1,96 untuk T Statistics dan 0,505 > 0,05 untuk P Values sehingga hipotesis ditolak. Uji hipotesis terakhir ialah pernyataan  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  kepada  kepatuhan wajib pajak memberikan hasil sebesar 2,241 > 1,96 untuk T Statistics dan 0,025 < 0,05 untuk P Values  sehingga  hipotesis  diterima.  Nasionalisme  kepada  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan Nilai Original Sampel terkuat yaitu sebesar 0,451 atau 45,1%.

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian bila diuji dari T Statistic/P value serta dibuat perbandingan dengan indikator signifikan yang ditentukan sehingga dapat dilihat berikut ini:
Hasil uji hipotesis pada pernyataan pertama yaitu ditolak dengan nilai 0,066 merupakan hasil dari P Values dimana  nilainya lebih dari 0,05. Kemudian T statistics  menunjukkan angka 1,841 dimana  nilai  tersebut  dibawah  1,96  yang  berarti tax  planning tidak  memberi  pengaruh  kepada kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  ini  membuktikan  bahwa tax  planning tidak  dapat pemerintah jadikan aspek untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak  yang patuh  yaitu  wajib  pajak  yang  taat  perarturan  serta  mengikuti  dan melakukan  pembayaran  pajak. Dan tax planning melakukan pengurangan atau meminimalkan pajak sehingga penerimaan negara kecil,  dan  itu  membuktikan  bahwa tax  planning belum  dapat  memenuhi  kriteria  yang  dapat
meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga  hasil  penelitian  bertentangan  dengan  peneliti sebelumnya ialah Syakura & Baridwan (2014), Angelina (2017), dan Sitorus & Humairo (2019).
Hasil uji hipotesis pada pernyataan kedua yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 4,666 dimana  nilai  tersebut  diatas  1,96  yang  berarti  bahwa  digitalisasi  layanan  pajak  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  ini  membuktikan bahwa digitalisasi pelayanan perpajakan sangat penting. Jadi, jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak,  maka  instrumen  yang  perlu  diperhatikan  adalah  digitalisasi  pelayanan perpajakan.  Penelitian  ini  melengkapi  peneliti  sebelumnya  yang  dilakukan  Night  &  Bananuka (2019), Wulandari (2021), dan Aini & Nurhayati (2022).
Hasil uji hipotesis pada pernyataan ketiga yaitu diterima dengan nilai 0,000 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 7,059 dimana  nilai  tersebut  diatas  1,96  yang  berarti  bahwa  nasionalisme  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Maka  dari  itu,  dapat  diketahui  bahwa  nasionalisme sangat  penting.  Jadi  apabila  pemerintah  ingin  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  salahsatu aspek yang perlu diperhatikan ialah nasionalisme. Penelitian ini melengkapi peneliti sebelumnya yang dilakukan  Purnamasari et al., (2018), Hanifah & Yudianto (2019), dan  Tambun & Haryati (2022).
Hasil  uji  hipotesis  pada  pernyataan  keempat  yaitu  ditolak  dengan  nilai  0,505  merupakan hasil  dari  P  Values  dimana  nilainya  lebih  dari  0,05.  Kemudian  T  statistics  menunjukkan  angka 0,666  dimana  nilai  tersebut  dibawah  1,96  yang  berarti  nasionalisme  tidak  dapat  menjadi pemoderasi  antara tax  planning dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  hal  ini menunjukkan  bahwa  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh tax  planning tidak  dapat  pemerintah jadikan salahsatu aspek  yang akan  meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan adanya tax planning, itu membuat wajib pajak berencana untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga  dengan  demikian  itu  berarti  bahwa  akan  memperkecil  penerimaan  negara.  Sedangkan orang  yang  memiliki  jiwa  nasionalisme  tinggi  mengikuti  peraturan  perpajakan  termasuk pembayaran  sesuai  dengan  yang  normal  tanpa  adanya  peminimalan  pembayaran  pajak  menurut karena  menginginkan  penerimaan  negara  yang  besar  untuk  membantu  negara.  Penelitian  ini bertentangan serta tidak  mendukung penelitian sebelumnya  yang telah dilakukan oleh  Angelina, (2017) dan Hanifah & Yudianto (2019).
Hasil uji hipotesis pada pernyataan kelima yaitu diterima dengan nilai 0,025 merupakan hasil dari P Values dimana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian T Statistics menunjukkan angka 2,241 dimana  nilai  tersebut  diatas  1,96  yang  berarti  bahwa  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh digitalisasi  layanan  pajak  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Dengan  demikian,  ini  membuktikan  bahwa  moderasi  nasionaslisme  atas  pengaruh  digitalisasi layanan pajak sangat penting. Jadi apabila pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka aspek yang perlu dilihat salahsatunya ialah moderasi nasionaslime atas pengaruh digitalisasi layanan  pajak.  Karena  dengan  jiwa  nasionalisme  yang  tinggi  serta  mudahnya  melakukan perpajakan  di  era  digital  dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  perpajakan  oleh  wajib  pajak. Penelitian  ini  melengkapi  peneliti  sebelumnya  yang  dilakukan  Night  &  Bananuka  (2019), Satyawati & Yulianti (2021), dan Tambun & Handayani (2022).

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  bukti  empiris  mengenai  “Dampak  Implementasi Tax  Planning dan  Digitalisasi  Layanan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Nasionalisme  sebagai Pemoderasi” memberikan kesimpulan sebagai berikut : Tidak ada pengaruh yang signifikan atas tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan atas digitalisasi layanan  pajak  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Adanya  pengaruh  yang  signifikan  atas nasionalisme terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada pengaruh yang signifikan atas moderasi nasionalisme atas pengaruh tax planning terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan  atas  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh  digitalisasi  layanan  pajak  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  ketika  pemerintah
meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  maka  aspek  yang  perlu  dilihat  dan  ditingkatkan  yaitu nasionalisme,  digitalisasi  layanan  pajak,  serta  moderasi  nasionalisme  atas  pengaruh  digitaslisasi layanan pajak. Bagi wajib pajak diharapkan untuk dapat melakukan dan mengikuti perkembangan perpajakan  secara  digital  serta  meminimalkan  perencanaan  pembayaran  perpajakan  sesuai peraturan  yang  berlaku  dengan  mudah.  Dengan  demikian  diharapkan  dapat  terciptanya masyarakat  yang  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai  wajib  pajak.  Dari  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji  hipotesis  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan,  serta  melihat  nilai  koefisien  determinasi  masih  75,3%.  Maka  model  penelitian  ini masih bisa dikembangkan, sehingga peneliti memberikan saran untuk untuk peneliti selanjutnya adalah  menambahkan  dengan  variabel  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  tambahan  variabel independen  dalam  model  penelitian  ini.  Variabel  kesadaran  wajib  pajak  berpotensi  untuk mendukung  serta  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  melihat  beberapa  fakta  yang sering  terjadi  bahwa  masyarakat  akan  patuh  ketika  sadar  akan  kewajiban  terhadap  suatu  aturan termasuk perpajakan.

## REFERENSI
Aini,  N.  Q.,  &  Nurhayati,  N.  (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak  Penghasilan  bagi UMKM  dan  Digitalisasi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Bandung  Conference Series: Accountancy , 2 (1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Akram,  M.  S.,  Malik,  A.,  Shareef,  M.  A.,  &  Goraya,  M.  A.  S.  (2019).  Exploring  the interrelationships  between  technological  predictors  and  behavioral  mediators  in  online  tax filing:  The  moderating  role  of  perceived  risk. Government  Information  Quarterly , 36 (2), 237–251. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.007
Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota  Palembang. Owner  (Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi) . https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238
Angelina, F. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Moralitas Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak  (Stud  pada  Tenaga  Ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  di  kota  Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 5 (2).
Bachas, P., Jaef, R. N. F., & Jensen, A. (2019). Size-dependent tax enforcement and compliance:
Global evidence and aggregate implications. Journal of Development Economics , 140 , 203– 222. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.05.001
Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review  of  literature  and  suggestions  for  a  future  research  agenda. International  Business Review , 29 (3), 101692. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692
Fadilah,  L.,  Noermansyah,  A.  L.,  &  Krisdiyawati,  K.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan, Penurunan  Tarif,  Dan  Perubahan  Cara  Pembayaran  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Masa  Pandemi  Covid-19. Owner:  Riset  Dan  Jurnal  Akuntansi , 5 (2),  450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
Hanifah,  H.,  &  Yudianto,  I.  (2019).  The  Influence  of  Religiosity,  Nationalism,  and  Tax Corruption  Perception  on  Tax  Compliance. Journal  of  Accounting  Auditing  and  Business , 2 (1), 24–34. https://doi.org/10.24198/jaab.v2i1.20428
Indonesia,  K.  K.  R.  (2022). Realisasi  Pendapatan  Negara  2021  capai  Rp  2.003,1  triliun, Lampaui Target APBN 2021 .
Khaoula,  F., &  Moez,  D.  (2019).  The  moderating  effect  of  the  board  of  directors  on firm  value and tax planning: Evidence from European listed firms. Borsa Istanbul Review , 19 (4), 331– 343. https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.005
Lestari,  F.  A.  P.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Badan  Melakukan
Perencanaan Pajak. Sosio E-Kons , 11 (2), 156–164.
https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i2.3362 Night, S., & Bananuka, J. (2019). The mediating role of adoption of an electronic tax system in
the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. Journal of  Economics,  Finance  and  Administrative  Science .  https://doi.org/10.1108/JEFAS-07- 2018-0066 Panggabean,  R.  P.  P.,  Sari,  R.  N.,  &  Ratnawati,  V.  (2020).  Analisis  Tax  Planning  Pada  Wajib Pajak  Badan  di  KPP  Pratama  Tampan  di  Kota  Pekanbaru. Bilancia:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi , 4 (2), 126–141.
Purnamasari,  A.,  Pratiwi,  U.,  &  Sukirman,  S.  (2018).  Pengaruh  pemahaman,  sanksi  perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap 22 kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  PBB-P2  (studi  pada  wajib  pajak  PBB-P2  di  kota  Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing , 14 (1), 22–39. https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39 Rammal, H. G., Rose, E. L., Ghauri, P. N., Jensen, P. D. Ø., Kipping, M., Petersen, B., & Scerri, M. (2022). Economic nationalism and internationalization of services: Review and research agenda. Journal of World Business , 57 (3), 101314. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101314
Rimbano,  D.,  Wahyuni,  M.  S.,  &  Triharyati,  E.  (2019).  Tax  Planning  atas  Pajak  Penghasilan
Badan. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi , 3 (1), 28–45.
https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.98 Satyawati, E., & Yulianti, T. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assesment System,
Sanksi  Pajak,  Penerapan  e-SPT  dan  Nasionalisme  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaporkan  SPT  Tahunan. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 17 (1),  47–59. https://doi.org/10.21460/jrak.2021.171.363
Siglé,  M.,  Goslinga,  S.,  Speklé,  R.,  van  der  Hel,  L.,  &  Veldhuizen,  R.  (2018).  Corporate  tax compliance: Is a change towards trust-based tax strategies justified? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 32 , 3–16.
https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.06.003 Sitorus, R. R., & Humairo, M. (2019). Pengaruh Tax Planning dan Tax Risk assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai Moderasi . Suhadi, H. &. (2017). Pengaruh E-Filing , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 1 (1), 97–106. Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan perencanaan pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2), 185–201. https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017
Tambun,  S.,  &  Handayani,  P.  R.  (2022).  The  Effect  of  Financial  Statement  Integration  and Accountability  Characteristics  on  Taxpayer  Compliance  Moderated  by  Nationalism. International  Journal  on  Social  Science,  Economics  and  Art , 11 (4),  165–171. https://doi.org/10.35335/ijosea.v11i4.69
Tambun,  S.,  &  Haryati,  A.  (2022).  Moderasi  Sikap  Nasionalisme  atas  Pengaruh  Moral  Pajak terhadap  Kesadaran  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. KRISNA:  Kumpulan  Riset Akuntansi , 13 (2), 278–289. https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289
Tambun,  S.,  Sitorus,  R.  R.,  Mulyadi,  M.,  &  Saputri,  I.  A.  (2022).  Peran  Besar  Nasionalisme terhadap  Komitmen  menjadi  Akuntan  yang  taat  Pajak. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 6 (2), 26–41. https://doi.org/10.31955/mea.vol6.iss2.pp26-41
Uyar,  A.,  Nimer,  K.,  Kuzey,  C.,  Shahbaz,  M.,  &  Schneider,  F.  (2021).  Can  e-government initiatives alleviate  tax  evasion?  The  moderation  effect  of  ICT. Technological  Forecasting and Social Change , 166 , 120597. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120597 Wulandari,  D.  S.  (2021).  Digitalisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Dan  Biaya  Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Accounting Science , 5 (1), 36–70