Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## LEGALITAS PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI PENETAPAN ISBAT NIKAH
Asriadi Zainuddin
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, Jl. Gelatik, No. 1, Heledulaa, Kec. Kota Tim., Kota Gorontalo, Gorontalo 96135 Email: asriadi.zainuddin@gmail.com

## ABSTRACT
Society  desperately  needs  marriage;  Therefore,  the  judges  of  the  Religious  Courts  perform "ijtihad" from the applicable legal provisions. Thus, the judge can grant the application for isbat marriage based on the requirements of Article 7 Paragraph  (3) letter (e) Compilation  of  Islamic Law (KHI). As regulated in the Marriage Law, the Religious Courts will grant the marriage isbat application even though the marriage is carried out after enacting the Marriage Law (UUP). This study  aims  to  determine  the  legality  of  marriage  registration  through  marriage  isbat.  This research uses the type of normative research. The results of the study indicate that the legitimacy of marriage registration through the determination of isbat, according to some legal experts argue that KHI is not included in the hierarchy of laws and regulations as stated in Article 7 Paragraph (1)  of  Law  Number  12  of  2011  concerning  the  Establishment  of  Legislations.  Therefore,  the determination of the isbat of marriage by the Religious Courts is nothing more than a policy to fill the  legal  vacuum  that  regulates  the  itsbat  of  marriages  for  weddings  carried  out  after  the enactment of the UUP.
Keywords: marriage isbat; recording; marriage.

## ABSTRAK
Isbat nikah  sangat dibutuhkan oleh  masyarakat olehnya  itu  hakim Pengadilan  Agama  melakukan “ijtihad” dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  kemudian  mengabulkan  permohonan  isbat  nikah berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  (e)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  yaitu  apabila perkawinan  yang  dimohonkan  untuk  diisbatkan  itu  tidak  ada  halangan  perkawinan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  maka  Pengadilan  Agama  akan  mengabulkan permohonan  isbat  nikah  meskipun  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  pasca  berlakunya  Undang- undang  Perkawinan  (UUP).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  legalitas  dari  pencatatan perkawinan  melalui  isbat  nikah.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  legalitas  dari  pencatatan  perkawinan  melalui  penetapan  isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa KHI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan perundang-undangan  yang  disebutkan dalam Pasal 7  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Oleh  karena  itu,  penetapan  isbat nikah  oleh  Pengadilan  Agama  tersebut  tidak  lebih  hanya  sebagai  kebijakan  untuk  mengisi kekosongan  hukum  yang  mengatur  tentang  itsbat  nikah  terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan setelah berlakunya UUP.
Kata kunci: isbat nikah; pencatatan; perkawinan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Isbat  Nikah  terdiri  dari  dua  suku  kata  isbat  dan  nikah.  Kedua  istilah tersebut  berasal  dari  Bahasa  Arab.  Isbat  berarti  penyungguhan,  petetapan, penentuan  (AK,  2006).  Sedangkan  nikah  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaqon gholizhon antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami isteri. Isbat nikah merupakan pengesahan sebuah perkawinan secara hukum agama  yang  pada  awalnya  tidak  dicatatkan  atau  belum  sempat  dicatatkan dikarenakan  alasan-alasan  tertentu  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya mengenai  alasan-alasan  seseorang  tidak  melakukan  pencatatan  perkawinannya. Nikah  yang  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat  ini  adalah  perkawinan  yang  sah. Menurut penulis bahwa perkawinan sah (telah memenuhi syarat dan rukun nikah) adalah perkawinan yang boleh di isbatkan.
Perkawinan  dengan  segala  aturannya  disyariatkan  oleh  Allah  SWT  yang mengatur  kehidupan  berkeluarga.  Hal  ini  sangat  penting  karena  keluarga merupakan  masyarakat  kecil  yang  paling  kokoh.  Persekutuannya  dijalin  dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, 1974 (selanjutnya disebut UUP) yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2. Berdasarkan ketentuan  Pasal  1  UUP  menyatakan  bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selanjutnya,  Pasal  2  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqih bagi orang Islam.
Pasal  7  Ayat  (2)  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (selanjutnya  disebut KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.  Selanjutnya,  dalam ayat (3) disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya Akta Nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan;
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Isbat  nikah  dengan  alasan  Pasal  7  angka  3  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu  perkawinan  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian,  perkara  isbat nikah  bukanlah  perkara  pokok,  sehingga  pengajuannya  ke  Pengadilan  Agama diakumulasi  (digabung)  dengan  perkara  perceraian  sebagai  perkara  pokok,  oleh
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
karena  itu  dalam  hal  ini  prioritas  perkara  adalah  gugatan  perceraian,  sehingga isbat  nikah  dalam  hal  ini  dikelompokkan  dalam  jenis  perkara  gugatan.  Apabila pengajuan  perkara  isbat  nikah  dengan  alasan  Pasal  7  angka  1  huruf  (b),  (c),  (d), dan  (e)  perkaranya  termasuk  dalam  kategori  permohonan,  oleh  karena  itu penetapan  pengadilan  Agama  dalam  hal  ini  tidak  dapat  diajukan  banding,  tetapi hanya kasasi.
Berbicara tentang isbat nikah bahwa hal ini memberikan pengertian secara tegas bahwa pernikahan tersebut bisa disahkan (karena diisbatkan) dengan alasan perkawinan  ini  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan.  Logika terbaliknya adalah bahwa kawin sirri yang dilakukan setelah berlakunya Undang- Undang  Perkawinan tidak bisa disahkan. Pentingnya pembatasan terhadap point- point  Pasal  7  Ayat  (3)  KHI  agar  tidak  adanya  penafsiran  ambigu  yang  dapat memberikan peluang bagi kawin sirri untuk tidak mengajukan itsbat nikah.
Adapun fokus permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana  hubungan  isbat  nikah  dan  pencatatan  perkawinan  dan  bagaimana penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu mengkaji norma  hukum  dan  bahan-bahan  kepustakaan  berupa  sumber-sumber  tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya  yang berkaitan dengan legalitas dari pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan Perkawinan
Isbat  nikah  merupakan  penetapan  perkawinan  yang  awalnya  tidak dicatatkan,  sementara  peraturan  perundang-undangan  mengamanahkan  agar perkawinan itu dicatat. Oleh karena itu, hubungan isbat nikah dengan pencatatan perkawinan (guna memperoleh akta nikah) memiliki hubungan timbal balik, yaitu itsbath nikah diatur dalam rangka memperoleh akta nikah.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak,  dan  Rujuk  jo  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  terdapat  beberapa pasal  yang  secara  tegas  memerintahkan  bahwa  perkawinan  harus  dibawah pengawasan  petugas  isbath  nikah,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (1), (2), dan (3) sebagai berikut:
1) Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  nikah, diawasi  oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama atau  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Talak  dan  rujuk  yang  dilakukan menurut  agama  islam,  selanjutnya  disebut  talak  dan  rujuk,  diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
2) Yang  berhak  melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh  orang  yang  ditunjuk  sebagai  wakilnya  oleh  kepala  Jawatan  Agama Daerah.
Secara letterlijk memang  tidak  disebutkan  bahwa  “pernikahan  harus dicatatkan”  akan  tetapi  ketika  dibaca  secara  cermat  bahwa  pernikahan  harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang sesuai dengan nama jabatannya  yaitu pegawai  yang  mencatat  pernikahan,  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  kehadirannya adalah  bukan  untuk  sekedar  mengawasi  atau  sekedar  hadir,  akan  tetapi  yang bersangkutan  selaku  pejabat  publik  dengan  jabatannya  kemudian  mencatat peristiwa pernikahan tersebut pada buku catatan yang telah disediakan untuk itu.
Selain  itu,  kehadiran  Pegawai  Pencatat  Nikah  adalah  bertujuan  untuk memeriksa  ketika  kedua  belah  pihak  (wali  dan  bakal  suami)  menghadap  pada pegawai  pencatat  nikah  ada  tidaknya  rintangan  untuk  nikah  dan  apakah  syarat- syarat yang ditentukan oleh Hukum Agama Islam tidak dilanggar.
Pasal  2  Ayat  (1)  ditegaskan  sebagai  berikut:  pegawai  pencatat  nikah  dan orang yang tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) membuat catatan tentang segala nikah yang  dilakukan  di  bawah  pengawasannya  dan  tentang  talak  dan  rujuk  yang diberitahukan kepadanya. Catatan tersebut dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing  yang  sengaja  diadakan  untuk  hal  itu,  dan  contohnya  masing- masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
Selanjutnya  pada  Pasal  3  Ayat  (5)  diuraikan  mengenai  solusi  pencatatan perkawinan  yang  tidak  dilakukan  sebagaimana  mestinya  (dihadapan  pegawai pencatat nikah, kemudian mempunyai akta nikah), sebagai berikut:
“Jika  terjadi  salah  satu  hal  yang  tersebut  pada  ayat  pertama,  kedua  dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan  mencukupi  syarat  pengawasan  atau  ada  talak  atau  rujuk  tidak diberitahukan  kepada  yang  berwajib,  maka  biskalgripir  hakim  kepolisian yang  bersangkutan  mengirim  salinan  keputusannya  kepada  pegawai pencatat  nikah  yang  bersangkutan  dan  pegawai  itu  memasukkan  nikah, talak,  dan  rujuk  di  dalam  buku  pendaftaran  masing-masing  dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.”
Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan putusan tentang status perkawinan  seseorang  harus  dikirim  salinan  putusannya  oleh  panitera  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah  untuk  selanjutnya  dicatatkan  pernikahan  yang bersangkutan berdasarkan putusan hakim tersebut. Perintah kepada panitera untuk pengiriman salinan penetapan ini, dalam praktik dapat dialihkan pembebanan itu kepada  pemohon  dengan  pertimbangan  efisiensi  dan  efektifitas  yang  justru  akta nikah  dimaksud  untuk  keperluan  pemohon.  Kemudian  dalam  Undang-Undang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  ketentuan  mengenai  pencatatan perkawinan tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Sedangkan  untuk  perkawinan  WNI  yang  dilangsungkan  di  luar  negeri diatur  dalam  Pasal  56  Ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa:  Dalam  waktu  1  (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, suatu bukti perkawinan mereka  harus  didaftarkan  di  Kantor  Pencatat  Perkawinan  tempat  tinggal  mereka (Sosroatmodjo & Aulawi, 2004).
Undang-Undang  ini  diatur  juga  mengenai  pencatatan  perkawinan campuran,  dalam  Pasal  61  Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa:  ”Perkawinan campuran  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  yang  berwenang”    (Sosroatmodjo  & Aulawi,  2004).  Selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  sebagai Peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur secara lebih detail mengenai teknik pencatatan dan pendaftaran perkawinan yang akan  dilangsungkan  oleh  kedua  mempelai.  Ketentuan-ketentuan  mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II tentang pencatatan perkawinan.
Ketentuan  pencatatan  bagi  yang  beragama  Islam  dalam  Peraturan Pemerintah  tersebut  masih  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954  sebagai  pemberlakuan  secara  nasional  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, 1946.
Lebih  lanjut  diuraikan  dalam  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  bahwa  hal-hal  yang  berhubungan  denga  tata  cara  pencatatan perkawinan  pada  dasarnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  tersebut dari  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  ini,  sedangkan ketentuan-ketentuan  khusus  yang  menyangkut  tata  cara  pencatatan  perkawinan yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan,  merupakan  pelengkap  bagi  Peraturan Pemerintah tersebut.
Perlu pula diketahui bahwa maksud dan tujuan pengumuman sebagaimana ditentukan Pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah untuk memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  dan  mengajukan keberatan-keberatan  bagi  dilangsungkannya  suatu  perkawinan  apabila  yang demikian  itu  diketahuinya  bertentangan  dengan  hukum  agamanya  dan kepercayaan  yang  bersangkutan  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  pada pokoknya  Undang-Undang  ini  mengatur  perihal  peristiwa  kependudukan  dan peristiwa  penting  yang  terjadi  pada  penduduk  (warga  Negara).  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  peristiwa  kependudukan  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh penduduk  yang  harus  dilaporkan  karena  berakibat  kepada  penertiban  atau perubahan  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk  dan/atau  surat  keterangan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
kependudukan lainnya. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  ini  dinyatakan  mengenai kewajiban  melaporkan  peristiwa  penting  sebagaimana  didefenisikan  diatas sebagai berikut: “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa  penting  yang  dialaminya  pada  instansi  pelaksana  dengan  memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kewajiban instansi untuk melakukan pendaftaran/pencatatan diatur dalam Pasal  8  Ayat  (1)  huruf  (a)  yakni  “instansi  pelaksana  melaksanakan  urusan administrasi  kependudukan  dengan  kewajiban  yang  meliputi:  (a)  mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting. Kemudian Pasal 8 Ayat (2) menjelaskan mengenai instansi pelaksana: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada  Ayat  1  huruf  (a)  untuk  pencatatan  nikah,  talak,  cerai  dan  rujuk  bagi penduduk  yang  beragama  Islam  pada  tingkat  kecamatan  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan.”
Selanjutnya  pada  Pasal  9  Ayat  (1)  huruf  b  diuraikan  mengenai kewenangan  instansi  pelaksana  untuk:  “memperoleh  data  mengenai  peristiwa penting  yang  dialami  penduduk  atas  dasar  putusan  atau  penetapan  pengadilan.” Kemudian  dijelaskan  lebih lanjut  dalam Pasal  9  Ayat  (2)  mengenai  kewenangan Kantor Urusan Agama sebagaimana diuraikan dalam Ayat (1), dengan bunyi pasal sebagai  berikut:”kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  a  dan huruf  b  berlaku  juga  bagi  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan,  khususnya  untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
Berdasarkan Ketentuan Pasal 34, 35 dan 36 Peraturan  Pemerintah Nomor 10  Tahun  1975  dinyatakan  bahwa  pernikahan  yang  prosesi  keabsahannya berdasarkan  penetapan  pengadilan  pun  harus  dicatatkan  dalam  buku  pencatatan perkawinan dan selanjutnya dapat diterbitkan akta/buku nikah.
1) Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur  ketentuan  mengenai  keharusan mencatatkan pernikahan yaitu:
2) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
3) Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
Bahkan  untuk  memenuhi  maksud  pasal  ini,  ditentukan  bahwa  setiap perkawinan  harus  dilangsungkan  dihadapan  dan  dibawah  pengawasan  pegawai pencatat  nikah  (Pasal  6  Ayat  1),  dan  selanjutnya  menyatakan  bahwa  perkawinan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
yang  tidak  dilangsungkan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 Ayat 2).
Sebagai konsekuensinya, Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah.  Apabila  terlanjur  terjadi  pernikahan  dan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan akta  nikah  karena  satu  dan  lain  hal  maka  Pasal  7  Ayat  (2)  memberikan  solusi sebagai  berikut:  “Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta Nikah, dapat diajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama.”
Untuk  mengharmonisasikan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  dengan  Ayat  (2) maka  ditarik  kesimpulan  prosesi  itsbath  nikah  sebenarnya  hanya  untuk  menilai keabsahan  pernikahan  yang  bersangkutan  apakah  telah  sesuai  dengan  ketentuan agama  ataukah  belum  atau  mungkin  bertentangan.  Dalam  hal  ini  fungsi pengadilan  adalah  memberikan  analisa  tentang  peristiwa  pernikahan  para  pihak yang  bersangkutan  kemudian  menuangkannya  dalam  sebuah  putusan  atau penetapan,  yang  selanjutnya  salinannya  dikirimkan  kepada  Pegawai  Pencatat Nikah yang terkait untuk dicatatkan. Dalam hal ini pengadilan menjalankan fungsi pejabat  pengawas  pernikahan  yang  kewenangannya  oleh  Negara  diserahkan kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Walaupun  sebagai  bukti  yang  sah,  namun apabila  dikaji  lebih  jauh  ditemukan  kesimpulan  secara  tegas  dan  jelas  ketentuan dalam  Pasal  7  Ayat  (1)  KHI  ini  yang  merupakan  asas  khusus  ( lex  specialis) mengenai  ketentuan  bahwa  satu-satunya  alat  bukti  yang  sah  dalam  pernikahan adalah  akta  nikah,  maka  putusan  pengadilan  hanya  berfungsi  sebagai  perantara untuk  diperolehnya  akta  nikah  dari  pencatatan  pernikahan  berdasarkan  putusan atau  penetapan  pengadilan  tersebut.  Atau  dengan  kata  lain  itsbath  nikah  adalah sebagai alas hak untuk memperoleh akta nikah.
Berbagai  bentuk  peraturan  yang  mewajibkan  pernikahan  harus  dicatatkan dalam  register  yang  disediakan  untuk  itu,  bukan  tanpa  maksud  dan  tujuan  yang ingin  dicapai.  Tidak  lain  hal  itu  dimaksudkan  demi  ketertiban  dan  keteraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Apabila  dilakukan trace  back kebelakang  mengenai  pencatatan  nikah  ini, sebenarnya  telah  dilakukan  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Pada  zaman pemerintahan  colonial  Belanda,  melalui Huwelijks ordonantie S.  1929  No.348 Jo.S.  1931  No.467, Vorstenlandsche  Huwelijks  ordonantie S.  1933  No.98  dan Huwelijks ordonantie  Buitengewesten S.  1932  No.  482,  pemerintah  colonial Belanda  telah  meneguhkan  eksistensi  KUA  sebagai  lembaga  yang  bertugas mencatat pernikahan, talak, cerai dan rujuk  yang dilakukan oleh umat Islam saat itu. Pada masa tersebut pegawai pencatat nikah memperoleh gaji dari masyarakat yang mencatatkan pernikahannya di KUA, yang dicatat bukan hanya nikah tetapi juga  takan  dan  rujuk  (NTR).  Semakin  banyak  yang  mencatatkan  NTR  di  KUA semakin besar pula pendapatan pegawai pencatat nikah.
Dalam  penjelasan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  sudah dengan jelas ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pencatatan perkawinan adalah
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
tidak lain untuk mendapat kepastian hukum. Lebih jauh dinyatakan bahwa dalam Negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk harus dicatat,  seperti  kelahiran,  pernikahan,  kematian  dan  sebagainya.  Lagi  pula perkawinan  bergandengan  rapat  dengan  hal  waris  sehingga  perkawinan  perlu dicatat menjaga jangan sampai terjadi kekacauan.
Sejak awal kelahiran Negara yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1946,  sudah  terdapat  pengaturan  mengenai  pentingnya keteraturan  dan  kepastian  hukum  dalam  pernikahan  sehingga  dibuat  ketentuan mengenai  kewajiban  pencatatan  perkawinan  oleh  pejabat  yang  berwenang. Walaupun  masalah  pencatatan  perkawinan  telah  disosialisasikan  cukup  lama seperti yang tercantum dalam Pasal 2  Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Di antara penyebabnya  adalah  sebagian  masyarakat  muslim  masih  ada  yang  berpegang teguh kepada perspektif fiqih tradisional.
Selain  problem  yuridis  dan  sosiologis,  terdapat  problem  idealis.  Problem Idealis  dimaksudkan  bahwa  berkembang  berbagai  ide,  pemikiran,  gagasan  yang antara satu dengan lainnya terdapat perbedaan dan diantaranya ada yang bertolak belakang. Perbedaan tersebut terdapat dalam upaya menafsirkan berbagai rumusan aturan  hukum  maupun  menerjemahkan  atau  membahasakan  praktik  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Berhubung  itsbath  nikah  sangat  erat kaitannya  dengan  pencatatan  perkawinan,  maka  pemikiran  yang  ada  setidaknya dapat  dipolakan  menjadi  dua  kelompok,  yaitu:  pertama,  kelompok  yang berpendapat  bahwa  pencatatan  perkawinan  sebagai  syarat  sah  perkawinan, kelompok  yang  berpandangan  bahwa  pencatatan  perkawinan  hanya  sebagai urusan  administrasi  umumnya  dari  kalangan  umat  Islam,  tidak  mempengaruhi sah/tidaknya suatu perkawinan.
Kelompok  yang  berpendapat  pencatatan  perkawinan  sebagai  syarat  sah perkawinan diantaranya adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk  dan  melaksanakan  perkawinan  berdasarkan  hukum  perdata,  yang  hanya dengan  akta  perkawinan  dapat  dibuktikan  sahnya  perkawinan  berdasarkan  Pasal 100  BW  ( Burgerlijk  Wet  Boek). Mereka  berpendapat,  saat  mulai  sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan.
Kelompok  yang  berpandangan  bahwa  pencatatan  perkawinan  hanya sebagai urusan administrasi umumnya dari kalangan umat Islam dan banyak juga ahli-ahli  hukum,  bahwa  saat  mulai  sahnya  perkawinan  bukan  pada  saat pendaftaran/pencatatan, pendaftaran tersebut hanya berfungsi sebagai administrasi saja. Sedangkan saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab dan qabul.
Khusus  dalam  kaitannya  dengan  itsbath  nikah,  Neng  Djubaidah mengemukakan  pernyataan  bahwa:  Pertama,  hendaknya  Itsbath  nikah  tidak dibatasi  pada  alasan  tertentu  saja,  tetapi  tentukanlah  peluang  seluas-luasnya  bagi para  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  suami,  istri,  anak-anak,  atau  anggota
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
keluarga  lain  yang  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  semenda (perkawinan), terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris atau dalam  melaksanakan  kewajiban  yang  menjadi  tanggungjawabnya  sebagai  ahli waris  terhadap  kewajiban  pewaris  ketika  ia  masih  hidup.  Kedua,  hak  untuk mengajukan  itsbath  nikah  hendaknya  tidak  dibatasi  ketika  suami  atau  istri bersangkutan masih hidup. Ketiga, itsbath nikah juga hendaknya dapat dilakukan oleh istri  yang lain, dalam hal suami berpoligami, untuk mempermudah tuntutan istri  terdahulu  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Keempat,  alat  bukti nikah, jika dalam perkara sengketa ( contentiosa) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya  perkawinan  sah  tidak/belum  dicatat,  hendaknya  tidak  hanya  berupa  alat bukti  akta  nikah  semata,  tetapi  juga  dapat  digunakan  alat  bukti  lain,  misalnya saksi-saksi  dan/atau  pengakuan  para  pelaku  perkawinan  yang  sah  sesuai  hukum Islam  tetapi  belum/tidak  dicatat,  yaitu  pengakuan  yang  memang  tidak  menjadi penghalang sahnya perkawinan, baik dalam hal rukun perkawinan maupun syarat- syarat perkawinan (Djubaidah, 2010).
Akta nikah merupakan akta otentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk melakukan  pencatatan  perkawinan,  dibuat  sesuai  dengan  bentuk  yang  ditetapkan oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  dibuat  di  tempat  Pegawai Pencatat  Nikah/Kantor  Urusan  Agama  tersebut  melaksanakan  tugasnya. Meskipun,  peraturan  perundang-undangan  sudah  mengharuskan  adanya  akta nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah  tidak  mempunyai  kutipan  Akta  nikah.  Isbat  nikah  dari  Pengadilan Agama  oleh  para  pemohon  digunakan  sebagai  alas  hukum  untuk  mencatatkan perkawinannya  pada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan dan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  akan  mengeluarkan  Buku  Kutipan  Akta Nikah  sebagai  bukti  otentik  bahwa  suatu  perkawinan  telah  tercatat,  untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk  mengurus  Akta  Kelahiran  Anak  pada  Kantor  Catatan  Sipil  yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbath nikah dari Pengadilan Agama.
Perkawinan  yang  tidak  dilaksanakan  dihadapan  pejabat  dan/atau  tidak dicatat,  tidak  memenuhi  aspek  hukum  administrasi  Negara  dan  tidak  memiliki dokumen  resmi  dari  Negara  berupa  akta  nikah,  yang  berimplikasi  pada  tidak adanya kekuatan hukum atas perkawinan yang dilakukan. Kekuatan hukum adalah kekuatan pembuktian atas perkawinan yang dilakukan. Dengan kata lain, kekuatan hukum  adalah  kekuatan  pembuktian  secara  legal  formal  dan  kekuatan  mengikat kepada  pihak-pihak  yang  berwenang.  Perkawinan  yang  tidak  memiliki  kekuatan hukum  berdampak  yuridis  terhadap  hak-hak  pelayanan  publik,  mereka  tidak memperoleh  perlindungan  dan  pelayanan  hukum  oleh  instansi  yang  berwenang sebagaimana  mestinya.  Kewajiban  tentang  pencatatan  nikah  ini  disetujui  oleh beberapa  pakar  hukum  Islam  dan  termasuk  kepada  kategori dharuriyyah. Pencatatan  perkawinan  dibuat  dalam  kerangka  melindungi  anak  disamping  istri ( hifz  al-nasl) karena  fakta  sosial  menunjukkan  banyak  anak  terlantar  dalam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
berbagai  aspek  karena  tidak  jelas  hubungan  hukum  dengan  orang  tua  terutama bapaknya.
Berdasarkan  fakta  tersebut  diatas,  maka  kebutuhan  akan  pencatatan perkawinan  sudah  sampai  pada  tingkat  kebutuhan  yang dharuriyah. Atas pemikiran ini, maka seharusnya dikotomi hukum agama dan hukum Negara dalam hal pencatatan perkawinan sudah tidak perlu dibicarakan. Pencatatan sedemikian urgensinya  sehingga  itsbath  nikah  dilembagakan  bahkan  menjadi  salah  satu kompetensi absolut lingkungan peradilan agama yang semakin merata dan massif, baik  di  dalam  negeri maupun  di  luar  negeri.  Itsbath  nikah  yang  demikian adalah dalam  rangka  pencatatan,  sebaliknya  suatu  pencatatan  perkawinan  yang sebelumnya  tidak  pernah  tercatat  hanya  mungkin  dilakukan  apabila  terlebih dahulu  melalui  dan  memiliki  isbath  nikah.  Semua  itu  untuk  terbitnya  akta  nikah yang otentik.

## Penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Peradilan  Agama  dalam  prakteknya  bertugas  dan  berwenang  untuk menegakkan  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  hukum  materil  yang  berlaku  bagi masyarakat  Islam  di  Indonesia  (Wignjosoebroto,  2008).  Hukum  materil  yang berlaku  dilingkungan  Peradilan  Agama  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Perkawinan,  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991 Tentang  Kompilasi Hukum  Islam (KHI) di  Indonesia, serta doktrin-doktrin dan  teori-teori  hukum  baik  yang  tertuang  di  dalam  kitab  Fiqih  maupun  dalam kitab-kitab hukum lainnya.
Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  konstruksi  politik  hukum  perkawinan dan  keluarga,  terkhusus  mengenai  pengajuan  itsbat  nikah  diharapkan  terus berupaya  menciptakan  aturan  hukum  baru  yang  akan  dijadikan  dasar  bagi pembaharuan  hukum  di  masa  yang  akan  datang  ( ius  constituendum) .  Oleh karenanya, hakim Pengadilan  Agama sudah seharusnya dapat memahami hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Pemahaman  hukum  harus  dilihat  dari  akar  falsafah pemikiran  yang  dominan  dalam  kenyataannya  tentang  pengertian  apa  yang dipahami  sebagai  hukum  serta  apa  yang  diyakini  sebagai  sumber  kekuatan berlakunya hukum (Rahayu, 2016).
Hakim  Pengadilan  Agama  adalah  sebagai  institusi  penegak  hukum  yang harus menggunakan otoritasnya dalam persfektif politik hukum yang berkeadilan, pada  prinsipnya  hakim  dalam  menjalankan  aktivitas  yang  dilakukan  harus mempertimbangkan  dan  menentukan  pilihan  yang  tepat  berkaitan  dengan  tujuan hukum  dan  disesuaikan  dengan  realitas  kehidupan  beramsyarakat.  Terhadap  hal demikian,  hakim  perlu  meramu ratio  legis dan  mencari  alas  hukum  yang membolehkan  Pengadilan  Agama  menerima  perkara  itsbat  nikah  meski perkawinan  yang  dimohonkan  itsbat  tersebut  terjadi  setelah  berlakunya  UUP. Minimal ada  dua  alasan  mengapa  hakim Pengadilan  agama  tidak  boleh menolak dan  harus  memutus  permohonan  itsbat  nikah  setelah  berlakunya  UUP  yaitu
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
berkaitan  dengan  asas ius  curia  novit yakni  hakim  dianggap  mengetahui  hukum itsbat  nikah  serta  berlakunya  asas  kebebasan  hakim  untuk  menemukan  hukum terhadap  masalah  atau  kasus  yang  tidak  terdapat  peraturan  hukumnya ( rechsvacuum).
Berdasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum.  Pendekatan  ini  memungkinkan  hakim  melakukan  penafsiran  sosiologis terhadap  peraturan  perundang-undangan  terkait  agar  tidak  terjadi  kebuntuan hukum,  tetapi  berkembang  sesuai  hukum  yang  dibutuhkan  dan  berkembang  atau disebut penemuan hukum ( rechtsvinding).
Dasar hukum argumentasi ini bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”  Kemudian,  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebaimana yang tercantum didalam ketentuan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: pertama, berdasarkan waktu terjadinya perkawinan dibawah tangan, ada yang  terjadi  sebelum  berlaku  dan  sesudah  berlakunya  UUP;  kedua,  berdasarkan alasan  melakukan  perkawinan  dibawah  tangan  diantaranya  karena  faktor kesadaran  hukum  yang  rendah,  faktor  ketidakmampuan  ekonomi,  faktor penyelundupan hukum, faktor kelalaian P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), faktor  status  yang  dulunya  duda  atau  janda  dari  perkawinan  dibawah  tangan (Wahyudi, 2020). Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI  yang digelar pada akhir  September  2007  membahas  dan  diulas  Para  Hakim  Agung  bidang  Perdata Agama  Tentang  persoalan  istbat  nikah.  Ketua  Muda  Uldilag  Mahkamah  Agung (MA)  Andi  Syamsu  Alam  menyatakan  bahwa  tidak  ada  itsbat  nikah  setelah lahirnya UUP kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-Undang itu lahir. Namun ketentuan ini bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti yang  tercantum  di  dalam  Pasal  7  KHI.  Dalam  praktinya,  itsbat  nikah  pernah dilakukan  secara  menyimpang  dari  ketentuan  Undang-Undang.  Seperti  yang terjadi  di  Aceh  setelah  tsunami  2004  lalu.  Akibat  dari  tsunami  di  Aceh menyebabkan  banyak  pasangan  suami  istri  yang  kehilangan  akta  nikah.  Dalam kondisi  yang  demikian,  banyak  warga  Aceh  yang  berbondong-bondong mengukuhkan  kembali  perkawinannya  di  Pengadilan  Agama.  Selain  itu,  cotoh lain  dari  Itsbat  nikah  yang  diajukan  oleh  Ayu  Azhari  dengan  suaminya  yang berkewarganegaraan  asing,  juga  termasuk  penyimpangan  terhadap  Undang- Undang.  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  ditengah  kontroversi,  ternyata mengitsbatkan  perkawinan  mereka.  Hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan mendasarkan  pertimbangannya  pada  Pasal  7  ayat  (3)  huruf  e  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Peradilan  Agama tanpa menghubungkan dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf d.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Itsbat  nikah  dilihat  dari  segi  sifat  produk  akhirnya  merupakan  putusan declaratoir ,  artinya  putusan  pengadilan  yang  amarnya  menyatakan  bahwa  suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini  dinyatakan  bahwa  keadaan  hukum  tertentu  yang  dimohonkan  itu  ada pengakuan  sesuatu  hak  atas  prestasi  tertentu  dan  umumnya  putusan  model  ini terjadi  dalam  lapangan  hukum  pribadi,  misalnya  tentang  pengangkatan  anak, tentang  kelahiran,  penegasan  hak atas  suatu  benda.  Putusan declaratoir biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa (Manan, 2017).
Menyatakan  dalam  amar  putusan  berarti  menyatakan  keadaan  hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai  penegasan  saja  dari  suatu  keadaan  yang  sudah  ada  atau  keadaan  yang sudah tidak ada. Dalam Pasal 2 UUP diatur sebagai berikut:
1) Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyikapi kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut terjadi dua penafsiran yang berbeda  yaitu:  pertama,  dalam  Pasal  2  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  seolah-olah berdiri  sendiri,  sehingga  menimbulkan  arti  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan ditentukan  oleh  hukum  masing-masing  agamanya,  pencatatan  adalah  persoalan administrasi  yang  tidak  mempengaruhi  persoalan  sahnya  perkawinan.  Kedua, dalam  Pasal  2  antara  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah  dalam  satu  kesatuan,  dimana meletakkan pencatatan merupakan bagian dari sahnya perkawinan.
Suatu  perkawinan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukum  manakala dapat  dibuktikan  tentang  adanya  perbuatan  tersebut  yaitu,  dengan  akta  nikah karena  alasan  kepastian  hukum  tentang  bukti  terjadinya  sebuah  perkawinan. Bagirmanan,  salah  seorang  narasumber  dalam  seminar  sehari  hukum  terapan Peradilan  Agama,  Tanggal  1  Agustus  2009  menyatakan  bahwa  pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi  keabsahan  perkawinan  itu  sendiri.  Sedangkan  Mahfud  MD menyatakan bahwa perkawinan sirri tidak melanggar konstitusi karena dijalankan berdasarkan  akidah  agama  yang  dilindungi  Undang-Undang.  Harifin  A  Tumpa berpandangan  bahwa  jika  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  merupakan  gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat maka hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan hal tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim Pengadilan  Agama  melakukan  itsbat  nikah  baik  untuk  perkawinan sirri yang terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  maupun  setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan,
tujuannya semata-mata
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 60-72 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
mempertimbangkan  rasa  keadilan,  kepastian  dan  juga  kemaslahatan,  dalam memberikan  nilai  sebuah  keadilan  kepada  masyarakat,  keadilan  dapat  dilihat dalam  dua  arti  pokok,  yakni  dalam  arti  formal  yang  menuntut  bahwa  hukum  itu berlaku secara umum, dalam arti materil,  yang menuntut bahwa hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
Apa  yang  dinilai  adil  dalam  konteks  hukum  harus  dapat  diaktualisasikan secara konkrit menurut hukum manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat  nilai keadilan ini  pada  akhirnya  keadilan  dapat  juga  dipandang  menurut  konteks  yang empiris.  Nilai  keadilan  berfungsi  menentukan  secara  nyata,  apa  yang  pantas (sebanding  atau  setimpal)  diterima  oleh  seseorang  sebagai  konsekuensi  lanjutan dari  norma  hukum  yang  mengaturnya.  Dalam  mengartikan  keadilan,  ditengah umat Islam pun muncul sejumlah pandangan yang berbeda.

## REFERENSI
AK, A. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reality Publisher.
Djubaidah,  N.  (2010).  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia. Sinar Grafika.
Manan,  A.  (2017).  Aneka  masalah  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia.  Prenada Media.
Rahayu,  N.  (2016).  Politik  Hukum  Itsbat  Nikah.  Musãwa  Jurnal  Studi  Gender Dan Islam, 12(2), 279–294.
Sosroatmodjo, A., & Aulawi, A. W. (2004). Hukum Perkawinan Di Indonesia (4th ed.). PT Bulan Bintang.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  Tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk, (1946).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, (2013).
Wahyudi, M. I. (2020). Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berbagai- argumentasi-hukum-dalam-pengesahan-nikah-oleh-muhamad-isna-wahyudi- 611
Wignjosoebroto,  S.  (2008).  Hukum  Dalam  Masyarakat  Dan  Masalahnya.  CV. Bayumedia Publishing.