Perbandingan Core  Ethical  Values di  Indonesia  dan  Jepang  berdasarkan Falsafah Negara dan Pespektif Sejarah
Omay Komarudin 1* , Aan Hasanah 2 , Hisny Fajrussalam 3 , Jennyta Caturiasari 4
1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
3,4 Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Corresponding Author : omaykomarudin79@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
January 29, 2021 Revised February 21, 2021
Accepted
March 06, 2021

## ABSTRACT
This  research  is  motivated  by  the  character  program  launched  by  the Indonesian government which has not been carried out well. Even though Indonesia  has  Pancasila  values  which  are  extracted  from  the  Indonesian culture. So that Indonesia needs to reflect on the Japanese country which has succeeded  in  building the  character  of  its  nation. This study aims to compare  the  core  ethical  values  of  Indonesia  and  Japan  based  on  the country's  philosophy  from  a  historical  perspective.  The  research  method used  is  a  literature  study  with  a  descriptive  qualitative  approach.  The results  showed  that  the  core  ethical  values  of  the  Japanese  nation  were more  consistent,  detailed  and  with  serious  government  support,  were more  successful  than  the  application  of  core  ethical  values  in  Indonesia. Although the origin of the core ethical values of the Japanese people is not from  their  ancestral  culture  the  result  of  concern  and  awareness  of  the backwardness  of  other  nations  in  1860,  while  Indonesia  has  the  most beautiful  gifts,  core  ethical  values  are  a  legacy  from  our  ancestors  of former glory which is summarized in the form of Pancasila. Even though the implementation in the life of the nation and state is not yet optimal, so it does not contribute to the maximum national development process Keywords: Core  Ethical  Value,  Core  Ethical  Value  Indonesia,  Core  Ethical Value Japan How to cite Komarudin,  O.,  Hasanah,  A.,  Fajrussalam,  H.,  &  Caturiasari,  J.  (2021). Perbandingan  Core  Ethical  Values  di  Indonesia  dan  Jepang  berdasarkan Falsafah Negara dan Pespektif Sejarah. Attractive : Innovative Education Journal, 3(1) . 1-12. Journal Homepage https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Suatu  negara  dikategorikan  maju  ditandai  dengan  berbagai  indikator, diantaranya: 1) angka pengangguran rendah; 2) pendapatan per kapita tinggi; 3) laju pertumbuhan  hidup  rendah;  4)  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  semakin cepat  dan  pesat;  5)  industri  dan  jasa  menjadi  sektor  perekonomian  utama;  6) menghargai waktu dan kesetaraan gender dijunjung tinggi; dan 7) sistem pendidikan yang baik (Baldwin, & Forslid, 2020; Utami &Kurniawati, 2018; Eichhorst, et al., 2015). Dari  sekian  ciri-ciri  tersebut  yang  paling  mudah  dan  kentara  adalah  tingkat pendapatan  perkapitanya.  Negara  Jepang  sudah  dikategorikan  negara  maju  karena indikatornya  sudah  memenuhi  bahkan  melampaui  indikator  tersebut  (Yang,  Y.,  &

## Attractive : Innovative Education Journal
Greaney,  T.  M.  2017;  Huang,    &  Hsieh,  2020).  Jepang  mempunyai  pendapatan  per kapita  sebesar    US$  40,262.574  pada  tahun  2019,  sedangkan  Indonesia  hanya mempunyai  pendapatan  per  kapita  US$  4.174,9,  jauh  lebih  besar  10  kali  lipatnya (Nakamura, Kaihatsu, & Yagi, 2019; Zalukhu, 2020). Dengan tingginya pendapatan per kapita ini, maka akan berpengaruh pada kesejahteraan warganya di bidang kesehatan, pendidikan,  transportasi  dan  bidang  lainnya.  Sehingga  warga  negara  Jepang  hidup dalam kecukupan, fasilitas lengkap dan situasi yang  nyaman, jauh jika dibandingkan dengan  Indonesia  dengan  segala  keterbatasan  fasilitas  trransportasi,  pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Dalam press release situs BPS jumlah pengangguran Indonesia sebesar 6,88 juta orang ( www.bps.go.id .). Hal ini menyebabkan pendapatan per kapita yang rendah juga. Dengan  penghasilan  yang  rendah  bahkan  menganggur  menyebabkan  pertumbuhan angka  harapan  hidup  rendah,  terhambatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  meningkat  tajam  angka  kriminal  serta  sistem  pendidikan  yang  berjalan alakadarnya. Hal tersebut akan terus berputar menjadi satu lingkaran yang tidak ada hentinya.    Mengapa  bisa  terjadi  demikian?  padahal  sama-sama  warga  negara  Asia, tinggi  badan  yang  sama,  dengan  keterbatasan  musim  dan  tempat  yang  tidak  subur yang miskin sumber daya alam jika dibandingkan dengan Indonesia  dengan potensi kekayaan  alam  barang  tambang,  minyak  dan  gas  alam  serta  potensi  lainnya. Rahasianya  negara  Jepang  mempunyai  warga  negara  yang  berkualitas  yang mempunyai  karakter  tangguh,  ulet,  pantang  menyerah,  rajin  belajar,  loyal,  tepat waktu,  rapi,  terencana  dan  sopan.  Entah  dari  mana  lahirnya  karakter  bangsa  Jepang tersebut sehingga bisa kompak mempunyai kebiasaan baik yang sama. Apakah lahir dari falsafah negaranya?. Bandingkan dengan bangsa Indonesia, sesungguhnya punya karakter baik juga sejak dari nenek moyangnya, terbukti dengan penguasaan wilayah sampai  ke  negara  Vietnam,  dan  ASEAN  serta  bangunan  candi  yang  megah  serta peninggalan  situs  umat Islam  berbentuk  mesjid dan  kuburan.  Ini  menandakan  sikap bangsa  yang  mau  kerja  keras,  ulet  dan  mau  gotong  royong.  Tapi  kenapa  karakter tersebut tidak tercermin sekarang dalam kehidupan sehari-hari? dan tidak mendukung terhadap kemajuan bangsa Indonesia?
Kajian perbandingan core ethical values ini sangat urgen sekali untuk dibahas agar terlihat  perannya  pada  kedua  negara  serta  pengaruhnya  terhadap  kemajuan  bangsa. Telah  beberapa  program  karakter  diluncurkan  oleh  pemerintah  tapi  belum  berhasil secara  signifikan,  padahal  Indonesia  punya  nilai-nilai  Pancasila  yang  digali  dari budaya  bangsa  Indonesia  tetapi  kondisi  bangsa  Indonesia  tidak  beranjak  menjadi negara “macan asia” yang berhasil mempunyai peradaban yang tinggi serta sejahtera warga  negaranya.  Pembangunan  karakter  di  Indonesia  belum  mengakar  dan menyebar hanya sekedar jargon saja, seharusnya diimplementasikan secara massif dan sistematis.
Pembahasan  implementasi  pendidikan  karakter  bangsa  Jepang  lebih  dijelaskan secara gamblang agar terlihat dukungan penuh pemangku kekuasaanya, strategi serta sejarahnya.  Kemudian  ditelusuri  bagaimana  pengaruh core  ethical  values masing- masing  negara  berkontribusi  terhadap  kemajuan  bangsanya.  Sebagai  inspirasi  dan perbandingan dengan kajian judul ini, diambil beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema  ini,  yaitu  sebagai  berikut: Aktualisasi  Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  Dasar  Falsafah Negara  dan  Implementasinya  Dalam  Pembangunan  Karater  Bangsa Oleh  Sutan  Syahrir Zabda, seorang Dosen PPKN-FKIP UMS, menjelasn bahwa falsafah bangsa Indonesia diambil  dari    budaya  leluhur  bangsa  Indonesia  yang  kemudian  menjadi  falsafah negara  yaitu  Pancasila.  Bagaimana  mengimplementasiknnya  dalam  membangun
karakter  bangsa  mestinya  dijabarkan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  dalam  perilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Zabda, 2016). Core Ethical Values Pendidikan Karakter Berbasis Falsafah Negara (Pancasila) oleh  Yayat Supriatna dari Badiklatda Prov Jabar  menggambarkan  bahwa  inti  dari  nilai  –nilai  Pancasila  yang  menjadi  falsafah negara  berasal  dari  pemikiran  tokoh-tokoh  bangsa  yang  disepakati  mejadi  Pancasila (Supriatna,  2016).  Untuk  bisa  direalisasikan  dalam  sehari-hari  maka    setiap  warga negara  harus  melakukan  kebiasaan  pikiran,  kebiasaan  hati  dan  kebiasaan  dalam tindakan  ( habits  of  mind,  habits  of  heart  and  habits  of  action ). Nilai-nilai  Budaya  Jepang (Nilai  Progresif  dan  Ekspresif  Kebudayaan  dalam  Proses  Modernisasi  Jepang), oleh  Sartini dari  Universitas Gajah Mada mengungkapkan  bahwa   kemajuan Jepang merupakan hasil  dorongan  kristalisasi  sifat  dan  budaya  masyarakat  Jepang  seperti  kerja  keras, disiplin,  hemat,  kesungguhan  dan  kesetiaan  (Sartini,  1999).  Penanaman  karakter tersebut  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  semakin  meningkat  sehingga memunculkan  bentuk-bentuk  kenyamanan  yang  berlebihan  sehingga  menimbulkan akibat  balik  yang  bahkan  menimbulkan  permasalahan. Model  Pendidikan  Karakter Dalam Masyarakat Jepang oleh Budi Mulyadi dari Universitas Diponegoro menyatakan bahwa keberhasilan Jepang dalam membangun negaranya menjadi negara yang maju dalam  berbagai  bidang  kehidupan  selain  didukung  nilai-nilai  khas  budayanya  juga didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  mempunyai  karakter  unggul  yang diperoleh dari hasil pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun non formal (Mulyadi, 2014). Core Ethical Values Pendidikan Karakter (Berbasis Falsafah Negara) oleh Dian  Widiantari,  Pancasila  adalah  wujud  karakter  bangsa  Indonesia,  bangsa  yang berketuhanan,  berkemanusiaan,  mengedepankan  persatuan,  selalu  mengedepankan musyawarah,  menjunjung  tinggi  keadilan  sosial  (Widiantari,  2017).  Nilai-nilai Pancasila  tersebut  ditanamkan  dalam  jiwa  anak-anak  bangsa  melalui  proses pendidikan di semua lapisan masyarakat. Pancasila harus dihadirkan kembali dalam setiap nurani anak bangsa sehingga  tercermin dalam setiap perilaku anak bangsa.
Kajian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  pembahasan  perbandingan core  ethical values yang  dijalankan  oleh  Jepang  dan  Indonesia  dari  perspektif  sejarah  serta implementasi dan hambatannya. Harapannya agar terbuka secara jelas latar belakang, penyebab  serta  solusi  agar  warga  negara  Indonesia  sadar  akan  kekurangannya mengapa bangsa Indonesia tidak beranjak menjadi bangsa maju.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif, yakni  menganalisis  dan  mengggambarkan  permasalahan  secara  gamblang  dengan bersumber  dari  kajian  pustaka  ( library  research )  dengan  realisme  metafisik  sebagai pendekatannya  (Muhadjir,  I996).  Sumber  data  penelitian  buku-buku  literatur  yang berkaitan  dengan  pendidikan  karakter  dan  falsafah  negera  yakni  Pancasila,  yaitu  1) buku  Kaelan  tahun 1996  yang  berjudul “Pendidikan  Pancasila  Yuridis  Kenegaraan” ;  2) buku yang ditulis  oleh Damanhuri  Fattah dengan judul “ Pola Sosialisasi Pancasila dan Piil Pesenggikhi Pada komunitas  Masyarakat Adat Saibatin di Lampung" yang ditulis tahun 2014; 3) buku yang ditulis oleh Yudi Latif tahun 2012 dengan judul “ Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila” ; dan 4) buku Susy Ong dengan judul “ The  New  Seikatsu  Kaizen” tahun  2019.  Metode  Pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  studi  pustaka.    Sedangkan  metode  analisis  dan  interpretasi  data  yang digunakan  peneliti  mengacu  pada  langkah-langkah  analisis  yang  dikemukakan  oleh Creswell  (2016), Pertama ,  mengolah  dan  menyiapkan  data  untuk  direview; Kedua , membaca  seluruh  data; Ketiga ,  mulai  mengkodekan  semua  data  penelitian; Keempat ,
mendeskripsikan  kategori  dan  setting  tema  yang  akan  dianalisis; Kelima ,  penyajian laporan naratif kualitatif, dan keenam , membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Filsafat atau falsafah diartikan sebagai anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Falsafah juga diartikan sebagai pandangan  hidup  ( https://kbbi.web.id/ ).  Ia  difungsikan  sebagai  pengetahuan  umum yang khusus dijadikan suatu prinsip yang dianggap benar, suatu bentuk atau wujud filsafat hidup yang berfungsi sebagai titik tolak langsung perilaku sehari-hari. Terkait dengan  kehidupan  bernegara,  maka  falsafah  negara  merupakan  pandangan  hidup yang menjadi arah dan tujuan warga negaranya untuk  menopang kemajuan bangsa.
Falsafah  negara  bisa  menjadi  c ore  ethical  values (nilai-nilai  inti  karakter)  untuk dijadikan  pegangan  pokok  warga  negara  yang  disepakati  oleh  semuanya  dalam menjalani kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Falsafah negara Indonesia lahir  dari  budaya,  adat-istiadat  para  leluhur  bangsa  Indonesia  yang  sejak  sebelum kemerdekaan  RI  telah  menjadi  kebiasaan  yang  turun  temurun.  Nilai-nilai  tersebut digali  oleh  para  ahli  yang  tergabung  dalam  PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia)  menjadi  Pancasila  yang  berarti  lima  dasar  nilai-nilai.  Kemudian  secara yuridis  pada  tanggal  18  Agustus  1945  disyahkan  sebagai  dasar  negara  atau  falsafah bangsa Indonesia (Latif, 2012).
Sejak zaman kerajaan Kutai tahun 400 M telah ditemukan bukti-bukti berupa 7 Yupa  yang  menceritakan  Raja  Mulawarman  mengadakan  Kenduri  dan  memberikan sedekah  kepada  Brahmana.  Dari  prasasti  itu  ditemukan  kehidupan  sosial,  politik, ketuhanan  serta  nilai-nilai  lain  yang  positif  menjadi  budaya  yang  tidak  terpisahkan (Fattah, 2014). Begitu pun pada zaman Sriwijaya pada tahun 600 M, dengan wilayah kekuasaan  yang  luas  telah  didirikan  Univeristas  agama  Budha  yang  terkenal  di seluruh  Asia.  Pada  zaman  Majapahit  tahun  1293  yang  dipimpin  oleh  raja  Hayam Wuruk  telah  menaklukan  sampai  semenanjung  Melayu,  Kalimantan  dan  Irian  Barat. Dengan  demikian  telah  tercermin  bagaimana  karakter  bangsa  Indonesia  yang mempunyai  nenek  moyang  yang  tangguh,  kuat,  ulet  dan  pantang  menyerah  juga toleransi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  terdapatnya  istilah  “Pancasila”dalam  buku Negara Kertagama (1365 M.), juga dalam buku “Sutasoma “ karangan Mpu Tantular terdapat istilah “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”, artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu juga.
Pada  zaman  penjajahan  pun,  setelah  zaman  Majapahit  runtuh  pada  abad  XVI terdapat  bukti-bukti  peninggalan  raja-raja  Islam  yang  menggambarkan  kokohnya peradaban bangsa. Munculnya pemberontakan hampir semuanya dipimpin oleh tokoh Islam  yaitu:  Pangeran  Pattimura,  Diponegoro,  Teuku  Umar  dan  pahlawan  lainnya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa pejuang yang mempunyai karakter harga diri dan berkemauan keras untuk merdeka. Setekah jaman penjajahan dilanjutkan ke era kebangkitan Nasional  yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tekad dari organisasi ini adalah kesadaran untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan  sendiri.  Kemudian  perkumpulan  ini  menjadi  cikal  bakal  sumpah pemuda tahun 1928 dan inspirasi kemerdekaan RI pada tahun 1945.
Dengan  demikian,  seiring  perjalanan  sejarah  yang  begitu  lengkap  dan  proses yang begitu panjang, maka bangsa Indonesia sudah mempunyai modal karakter baik untuk menjadi falsafah negara yang kemudian hari menjadi inspirasi kemerdekaan RI.
Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan telah digali oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam bentuk dasar negara yaitu Pancasila.
Beda  halnya  dengan  Jepang,  negaranya  tidak  pernah  dijajah  oleh  bangsa manapun,  bahkan  justru  menjajah  hampir  seluruh  benua  Asia.  Sedangkan  bangsa Indonesia menjadi negara terjajah oleh tiga bangsa yaitu Belanda, Spanyol, Jepang dan Inggris  walau  sebentar.  Dalam  kurun  waktu  lebih  dari  350  tahun  bangsa  Indonesia mengalami  penderitaan,  pembodohan,  tekanan  dan  peng-eksploitasian  sehingga menjadi  bangsa  yang  terjajah  yang  berpengaruh  terhadap  konidsi  mental  warganya yang selalu merasa masyarakat kelas dua.

## Sejarah Jepang Pra Pemboman Hiroshima dan Nagasaki
Menilik  sejarah  Bangsa  Jepang  membangun  negaranya  dapat  dibagi  kepada  2 fase,  yaitu  sebelum  pemboman  kota  Hiroshima  dan  Nagasaki  dan  sesudahnya  agat terlihat jelas awal kebangkitannya dari mana. Bangsa Jepang awal mulanya  abad ke 3 M    merupakan  bangsa    yang  termarjinalkan,  tetapi  berusaha  belajar  kepada  negara tetangga  yaitu  China  dengan  mempelajari  huruf  dan  tulisan  (Ong,  2019)  sistem pemerintahan, budaya dan teknologi. Baru kemudian pada abad ke-10, bangsa Jepang mulai mencerna dan menjepangkan budaya China. Pada tahun 1850, utusan presiden Amerika  datang  ke  Jepang,  memaksa  Jepang  agar  mencabut  larangan  berdangang dengan luar negeri. Akibatnya tahun 1858, impor produk membanjiri dan memporak porandakan ekonomi Jepang karena produk dalam negeri sangat sulit bersaing. Hal ini memicu ketidakpuasan rakyat, daerah  Jepang selatan menggalang kekuatan ditambah dengan  “pasukan  barisan  sakit  hati”  menjatuhkan  rezim  Tokugawa  dan  mendirikan pemerintahan baru pada tahun 1868.
Tahun 1868 merupakan awal modernisasi Jepang, tetapi sesungguhnya sudah 10 tahun  sebelumnya  waktu  pemerintahan  Tokugawa  berkuasa    telah  mengirimkan remajanya untuk belajar di Universitas Amerika dan Eropa. Yang kemudian menjadi pejabat  di  di  Pemerintahan  Meiji  menngisi  perdana  menteri  dan  jabatan-jabatan lainnya.
Dengan  datangnya  orang  Barat  memaksa  Jepang  untuk  membuka  pasar terhadap  komoditas  luar  negeri,  maka  semakin  terbelalak  bahwa  Jepang  sangat terbelakang dalam hal ekonomi, industri dan militer. Hal tersebut menjadi pendorong kuat  untuk    mencari  tahu  rahasia  kekuatan  negara-negara  barat,  para  petinggi pemerintahan  Jepang  memutuskan  untuk  melakukan  kunjungan  ke  negara-negara tersebut,  yang  berlangsung  dari  Bulan  Desember  1871  sampai  Desember  1873 sebanyak 107 orang (Ong, 2019). Mereka mengunjungi pabrik,  sekolah, pelabuhan dan kantor  pemerintahan  serta  bertemu  dengan  para  pemimpin  negara  tersebut. Kesimpulannya  Jepang  sangat  ketinggalan  dalam  hal  industri  dan  SDM-nya,  maka harus  menerapkan  sistem  wajib  belajar  demi  meningkatkan  kualitas  SDM. Menindaklanjuti  hal  tersebut,  pemerintah  Jepang  bekerja  sama  dengan  para  tokoh masyarakat  melakukan  kampanye  nasional  untuk  meningkatkan  kulitas  SDM  dari karakter  malas,  santai,  tidak  disiplin,  teledor,  apatis  dan  boros  menajdi  rajin,  hemat, disiplin, teliti dan antusias untuk maju.
Ketika keran perdagangan impor dari luar negeri dibuka pada tahun 1860, Orang Amerika  dan  Eropa  yang  tinggal  di  Jepang  mengeluh,  betapa  orang  jepang  tidak beradab, baik anak atau orang dewasa buang air besar atau buang air kecil di pinggir jalan  disiang  bolong, warga  seenaknya berseliweran  di jalan  dalam  kondisi  setengah telanjang, laki-laki  dan perempuan mandi bersama di bak mandi tempat pemandian
umum, bahkan ada yang bercumbu dengan vulgar di depan umum, tong-tong sampah terbuka, berisi kotoran manusia diangkut di jalan raya.
Untuk memperbaiki citra Jepang di mata orang asing, Pemerintah Meiji  tahun 1868  menetapkan  agenda  pembangunan  nasional  bunmei  kaika,  yang  berarti membangun  masyarakat  yang  beradab.  Pemerintah  mengeluarkan  undang-undang larangan  telanjang,  membuang  kotoran  dimana  saja  serta  undang-udang  lainnnya yang  lebih  ketat  disertai  dengan  sanksi.  Bahkan  peraturan  nya  dibuat  lebih  detail seperti  dengan  sengaja  menjual  barang  busuk,  memadamkan  lampu  jalan, memarkirkan  kereta  kuda  di  jalan  umum  dll.  Tetapi  rakyat  Jepang  pada  waktu  itu sebagian  besar  buta  huruf,  maka  teks  undang-undang  tersebut  dilengkapi  dengan gambar.
Untuk memperkuat agenda bunmei kaika, pemerintah Jepang pada tahun 1880 membentuk asosiasi reformasi adat yang bertujuan mensosialisasikan adat  baru yang lebih beradab. Mengapa perlu reformasi adat? Alasannya Turki dan India yang punya sejarah kebudayaan besar, menjadi terpuruk karena adatnya buruk. Sedangkan Jerman dan  Amerika  justru  berjaya,  karena  adat  rakyatnya  yang  lebih  unggul.  Pemerintah Jepang beranggapan bahwa selain refromasi politik, hukum, industri dan dunia usaha, yang  paling  penting  adalah  reformasi  karakter.  Prinsip  yang  digunakan  untuk menjalankan  reformasi  adat  adalah  prinsip  “ heaven  helps  those  who  help  themseleves ”, Jika mau maju, kita harus berusaha, kalau kita tidak mau berusaha, Tuhan juga tidak akan  menolong  kita.  Selain  itu  merangkul  para  pemuka  agama  walaupun  kurang berhasil karena mereka sibuk mengurusi ritual kematian saja, sibuk minta sumbangan, tetapi  tidak  peduli  pada  ummat  yang  berjiwa  korup  dan  perilaku  ummat  yang semakin bobrok.
Usaha lainnya ditempuh dengan melalui sanksi hukum, walaupun belum tentu efektif  karena    hanya  mencegah  berbuat  jahat,  tapi  tidak  mendorong  berbuat  baik. Karena solusi-solusi tersebut kurang optimal, maka diperkuat lagi dengan  dibentuk 1) asosiasi  adat  yang  bertugas  membuat  cabang  dengan  pekerjaan  utama  membangun kesadaran  pentingnya  reformasi  adat  dengan  mensosialisasikan  metode  reformasi adat; 2) Pengurus cabang menerbitkan surat kabar untuk membangun opini publik; 3) Masing-masing  pengurus  cabang  mengadakan  rapat  terbuka  untuk  minta  masukan masyarakat.  Salah  satu  yang  dilakukan  oleh  tim  adat  adalah  para  anggota  serikat buruh  diberi  penyuluhan  agar  hidup  hemat,  cermat,  rajin  bekerja,  dan  bertingkah sopan,  supaya  dihargai  oleh  pimpinan  perusahaannya.  Intinya  adalah self-help (kemandirian).
Para  tokoh  masyarakat sadar  bahwa  Jepang tidak  akan berubah hanya dengan pemerintah  yang  otoriter,  Jepang  hanya  akan  bisa  menjadi  segera  negara  yang  kuat, jika  rakyatnya  berubah  dari  negara  tidak  beradab  menjadi  beradab.  Kondisi  rakyat jepang  pada  waktu  sangat  kacau,  Pejabat  meng-eksploitasi  rakyat  sehingga  rakyat memusuhi  pemerintah,  status  sosial  perempuan  masih  rendah  padahal  kualitas keluarga tergantung peran ibu. Selain itu dengki dan iri sesama anggota masyarakat, kecurangan  merajalela,  pejabat  publik  bertindak  tidak  adil,  partai  politik  hanya mementingkan  sendiri  bahkan  tidak  mendukung  calon  lain  yang  lebih  baik,  kecuali ada  mahar.  Penyuapan  pemilih  dimana-mana,  peraturan  pemerintah  berubah  dalam waktu singkat sehingga rakyat bingung.
Pada  bulan  April  1868,  pemerintah  baru  Kaisar  Meiji  mengumumkan  5  pasal kebijakan kepada pimpinan daerah, yaitu 1) masalah nasional harus dibahas bersama dengan semua pihak sebelum diambil keputusan; 2) semua lapisan masyarakat harus kompak memajukan ekonomi negara; 3) pejabat, militer dan rakyat menjalankan tugas
dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada yang lalai; 4) kebiasaan-kebiasaan buruk  selama  ini  harus  dihapauskan  berdasarkan  prinsip  universal;  dan  5)  proaktif menimba ilmu ke mancanegara agar negara Jepang berdaya.
Tidak cukup dengan 5 (lima) pasal tersebut, pada  bulan Maret 1919, pemerintah mengumumkan dimulainya kampanye nasional  untuk membina ketahanan nasional, yang  agendanya  sebagai  berikut,  yaitu  1)  membina  kesadaran  akan  tujuan  nasional serta kesadaran berbangsa dan negara; 2) membina jiwa mandiri, rasa tanggung jawab sosial, dan semangat untuk berkorban; 3) membina raktyat agar terus belajar, sehingga dapat  mengikuti  kemajuan  dunia;  4)  membina  hubungan  sosial  yang  harmonis  dan saling  menolong;  5)  membangun  tradisi  rajin  bekerja,  dan  hidup  hemat,  agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak berhenti sampai disana, Jepang berobsesi  menjadi pemimpin Asia, supaya disegani  dan  jadi  panutan  bangsa  Asia  lainnya,  dan  selanjutnya  bertujuan  untuk mengalahkan  perang  dengan  negara  barat  yaitu  ABCD (Amerika,  British,  China  dan Dutch)  dibentuklah  pedoman  etiket  pada  tahun  1941.  Etiket  itu  disusun  dengan dilengkapi gambar beserta ilustrasinya, diantaranya yaitu 1) posisi yang benar, ketika duduk,  berdiri,  dan  berjalan  jangan  melangkah  pembatas  jalan,  membungkuk memberi hormat, memberi hormat sambil duduk bersila; 2) tata cara ibadah di Jinja; 3) tata  cara  bersalaman,  penggunanan  kata  sapaan,  sikap  ketika  menerima  barang  dari orang lain, etiket ketika menerima sertifikat dalam acara resmi, 4) tata cara berpakaian ala  barat  untuk  laki-laki  dan  perempuan;  5)  tata  cara  memberi  hormat,  ketika  lewat didepan  istana,  dan  hormat  pada  foto  kaisar,  memasang  bendera  nasional, meneriakkan kata Banzai (hidup).
Selain  menyusun  etiket  yang  lebih  detail,  penerpan  disiplin  juga mengoptimalkan 4 (empat) pilar penyangga masyarakat urban industri modern, yaitu sekolah, perusahaan, wajib militer, dan transportasi cepat. Semua komponen tersebut dikelola  dengan  baik,  agar  perubahan  karakter  segera  terbukti  dan  tercermin  dalam budaya  bangsa  Jepang.  Hasilnya  dari  penerapan  karakter  yang  ketat,  disiplin, kemauan  pemerintah  yang  keras  sekarang  menjelma  menjadi  bangsa  yang berperadaban kuat dan modern.

## Pasca Pemboman Nagasaki dan Hiroshima
Bulan  Agustus  1945, Perang  di  Asia  Pasifik  berakhir  dengan  kekalahan  Jepang terhadap Sekutu. Menurut data statistik, 66 kota skala besar dan menengah di Jepang, termasuk Hiroshima dan Nagaskai hancur karena pemboman oleh sekutu. Seperempat aset  nasional  bangsa  jepang  hilang  di  daerah  jajahannya.  Diperkirakan  Jepang  akan jatuh miskin, banyak kriminal dan kelaparan karena kota-kotanya hancur dan pasukan yang berada di luar negeri pulang tanpa membawa apapun. Tetapi justru Jepang bisa bangkit  dalam  kurun  waktu  10  tahun  yaitu  pada  tahun  1955. Pada  tahun  1968, PDB Jepang telah menmpati urutan ke-dua setelah Negara Amerika Serikat (Ong, 2019).
Disamping itu, Jepang menjadi negara yang paling kecil tingkat kriminalitasnya. Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  Jepang  bangkit  kembali  dengan  cepat diantaranya  pola  hidup  hemat  termasuk  diwajibkan  untuk  menabung,  pola pendidikan yang menekankan pada berpikir secara ilmiah dan rasional serta perilaku kerja  keras  membangun  kembali  Jepang  pasca  perang.    Selain  itu  perbaikan  secara menyeluruh dalam kesederhanaan tetapi  memenuhi  kepatutan dan kelayakan dalam bidang sandang,  pangan  dan  papan. Agar  bangsa  Jepang  bergairah  juga  disediakam program  rekreasi  nasional  dan  rekreasi  olahraga  yang  ditempatkan  di  setiap  Balai Desa.

## Perbandingan Core Ethical Values Indonesia dan Jepang
Dari perspektif sejarah, Jepang bukan negara yang pernah dijajah, Jepang sudah mulai  membangun  dan  sadar  akan  kekurangannya  pada  tahun  1850  karena  serbuan produk  impor  barang  dari  Amerika.  Sehingga  dibuatkan  desain  perbaikan  SDM dengan mengirimkan putra terbaiknya untuk belajar keluar negeri. Selain itu reformasi besar-besaran  perilaku  yang  kurang  beradab  tidak  selaras  dengan  perilaku  modern yaitu badan telanjang, buang hajat dimana saja, tidak jujur, ngaret dll telah dilakukan sejak tahun 1860. Sedangkan Indonesia sudah dari jaman  dahulu menajdi bangsa yang beradab, sejak jaman kerajaan Kutai tahun 400 M telah ditemukan bukti-bukti berupa 7 Yupa yang menceritakan Raja Mulawarman telah tumbuh  kehidupan sosial,  politik, ketuhanan  serta  nilai-nilai  lain  yang  positif  menjadi  budaya  yang  tidak  terpisahkan (Fattah, 2014).
Pada  tahun  600  M.,  tepatnya  pada  zaman  kerjaan  Sriwijaya,  wilayah kekuasaannya  telah  mampu  membuat  univeristas  Budha  yang  menjadi  pusat belajarnya terkenal sampai ke seluruh negara Asia. Dilanjutkan pada zaman Majapahit tahun  1293  yang  dipimpin  oleh  raja  Hayam  Wuruk  telah  menaklukan  semenajung Melayu. Tetapi pada abad ke-16, setelah kerajaan Majapahit runtuh, terdapat banyak kerajaan Islam yang maju terlihat dari berbagai peninggalannya. Hanya kemajuan itu pudar  karena  dijajah  oleh  bangsa  Belanda  dan  Jepang  selama  lebih  dari  350  tahun. Bangsa Indonesia mengalami kehilangan budaya-budaya terbaiknya yaitu kerja keras, kepercayaan  diri  dan  kreatifitasnya.  Walaupun  lahir  dari  beberapa  tokoh  yang mempunyai semangat untuk memerdekakan sendiri.
Setelah  merdeka,  banyak  kekisruhan  politik  yang  terus  mendera  sampai puncaknya  pada  taun  1968.  Adanya  pemberontakan  DI/TII,  Permesta,  sekutu  dan bangsa Belanda yang terus ingin menjajah kembali. Jadi tidak sempat membuat suatu kebijakan  pembangunan  karakter  terpimpin  yang  dipaksakan,  karena  terus  berjuang melawan  musuh  “saudaranya”  yang  merongrong  kemerdekaan  RI.  Baru  pada  tahun pasca pemberontakan PKI, dipimpin Letjen Soeharto yang kemudian menjadi Presiden stabilitas  keamanan dapat diatasi  dengan baik. Roda pembangunan berjalam dengan baik, dasar negara Pancasila bisa dijalankan walau hanya sebatas pemersatu bangsa.
Kontribusi Core Ethical Values pada Kemajuan Bangsa Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia  sendiri  sebelum  mendirikan  negara  (Kaelan,  1996).  Dengan  demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi asas kerohanian  bangsa harus dijadikan basis dan  inti    dalam  membangun  karakter  bangsa    ( nation  and  character  building )  yang sinergi  dengan  sistem  pembangunan  nasional.  Tetapi  karakter  yang  banyak terkandung  dalam  nilai-nilai  Pancasila,  hanya  sekedar  teori  minim  pengamalan. Pancasila  hanya  adalah  alat  untuk  membungkam  lawan  politik  saja.    Tetapi  banyak nilai-nilai  positif  yang  sekarang  tumbuh  yaitu  semangat  gotong,  royong,  persatuan serta  toleransi.  Nilai-nilai  tersebut  seiring  berjalannya  waktu  menjadi  agak  luntur karena tidak dijaga seccara utuh, disosialisasikan dengan massif oleh pemerintah, serta tidak dilaksanakan dengan konsisten.
Berbeda halnya dengan Jepang, c ore ethical values-nya bukan berasal dari nenek moyangnya seperti halnya bangsa Indonesia yang sejak dulu punya kejayaan-kerajaan yang  menguasai  hampir  selueruh  nusantara  ditambah  dengan  negara-negara  Asean. Jepang  mempunyai  karakter  yang  baik  berawal  dari  keadaan  bangsa  Jepang  yang
“kurang  beradab”  tetapi  disadari  oleh  pemerintah  Jepang,  kemudian  dirubah  secara besar-besaran.  Jepang  mempunyai  karakter  inti  dan  karakter  yang  detail  sampai membungkukkan tubuh diatur dan disosialisaikan dengan baik. Karakter belajar dan kerja keras, bersih, rapi, hormat, sopan dan hemat merupakan karakter yang tidak bisa dipisahkam dari warga Jepang.
Penguasa Jepang yang memaksa warga negaranya untuk berkarakter sejak abad ke-17,  masyarakat  Jepang  dipaksa  wajib  hidup  penuh  aturan  dalam  lingkungan pribadi,  msyarakat  bahkan  dalam  hal  yang  sepele  pun  seperti  mengenakan  pakaian diatur  dengan  detail.  Selian  itu  untuk  memicu  menjadi  warga  yang  superior, pemerintah  Jepang  memaksa  untuk  bekerja  keras,  hemat  dan  diharuskan  menabung ditambah  agar  tidak  tertinggal  dengan  negara  yang  lain  diwajibkan  belajar  dengan keras yang kemudian memodifikasi produk dari negara lain. Hasilnya Jepang menjadi negara  yang  maju,  sejahtera,  produktivitasnya  tinggi,  relatif  jarang  konflik  para pemimpinnya  juga    warganya,  minim  kriminalnya,  serta  kreatifitasnya  yang  tak pernah henti.
Kontras dengan Indonesia, nila-nilai Pancasila yang luhur yang dideklartasikan pada    bulan  Agustus  1945  tidak  ditekankan  untuk  dijalankan  dengan  baik  oleh warganya bahkan cenderung dilanggar oleh pemerintah sendiri. Hal ini menyebabkan ketidak  percayaan  pada  pemerintah  sehingga  mengabaikan  nilai-nilai  Pancasila. Falsafah  negara  hanya  dianggap  sebagai  pemersatu  antar  daerah,  suku  dan  agama saja.  Dalam  hal  Ketuhanan  dilanggar  dengan  mengakomodasi  Partai  Komunis Indonesia,  dalam  hal  Kemanusiaan  terjadi  konflik  anatar  masyarakat  juga  dengan pemerintah,  dalam  hal  kepemimpinan  sila  ke-4,  seorang  pemimpin  tidak mencerminkan  perlikau  yang  baik  yang  bisa  dijadikan  contoh  warganya,  dalam  hal keadilan  terjadi  ketimpangan  dalam  masalah  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Hal  ini berlangsung  sejak  orde  lama,  orde  baru,  orde  reformasi  bahkan  sampai  sekarang. Sehingga  rakyat  sudah  tidak  respek  lagi  dengan  pemerintah,  penghormatannya berbeda  dengan  warga  Jepang  kepada  pemerintahnya,  karena  pemerintahnya  punya integritas, kejujuran dan  ketulusan yang tinggi.
Core  ethical  values bangsa  Jepang  ditemukan  pada  masa  tekanan  karena  Jepang menyadari  dalam  keterbelakangannya  dengan  warga  Amerika  dan  Eropa  kemudian memaksakan pada warga negaranya untuk berubah menjadi negara yang beradab dan berproduktifitas  tinggi.  Sedangkan  Indonesia  mempunyai  nilai-nilai  luhur  falsafah negara  sudah  ada  sejak  jaman  nenek  moyang  berisikan  nilai-nilai  ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kepemimpinan  dan  keadilan  yang  diresmikan  pada  tahun 1945.  Tetapi  nilai-nilai  tersebut  tidak  dijalankan  dengan  konsisten  apalgi  dipaksakan dengan  implementasi  yang  detail  dalam  kehidupan  sehari-hari  oleh  pemerintah terkadang  pemerintah  sendiri  melanggar  nilai-nilai  tersebut.  Hasilnya  kemajuan bangsa  Indonesia  tersendat  dan  terus  berada  dalam  zona  negara  berkembang walaupun  dengan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dan  dukungan  sumber  daya manusia  alumni dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa core ethical values bangsa Jepang lebih konsisten, detail dan dengan dukungan pemerintah yang serius menjadi lebih berhasil dibanding dengan penerapan core ethical values di Indonesia. Walaupun asal mula core ethical values bangsa Jepang bukan dari budaya leluhurnya tetapi hasil dari  keprihatinan  dan  kesadaran  akan  ketertinggalan  dari  bangsa  lain  pada  tahun 1860. Yang menjadi perbedaan mendasar antara negara Jepang dan negara Indonesia adalah monoculture dan multiculture .  Artinya  negera  Indonesia  sebenarnya  memiliki peluang  besar  untuk  mendukung  kemajuan  bangsa    dengan core  ethical  values yang
telah ada sejak jaman kerajaan (nenek moyang) hingga terbentuklah falsafah Pancasila, namun yang menjadi masalahnya adalah penerapan nilai secara continue dan dilandasi dengan pendekatan multiculture -nya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal  ini  senada  dengan  Zabda  (2016)  yang  mengatakan  bahwa  sebenarnya falsafah  bangsa  Indonesia  yang  diambil  dari  budaya  leluhur  bangsa  Indonesia. Sehingga  pekerjaan  rumah  selanjutnya  adalah  bagaimana  mengimplementasikan dasar-dasar  falsafah  ini  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Widiantari,  2017)  dan pendidikan merupakan media yang dipandang baik untuk mengimplemtasikan dasar- dasar falsafah negara tersebut (Fajrussalam, Mansyur, & Zaqiah, 2020; Tarmizi, 2020). Hal yang sama juga dikatakan oleh Supriatna (2016) bahwa core ethical values berbasis falsafah  negara  berasal  dari  pemikiran  para  tokoh-tokoh  bangsa  yang  disepakati menjadi  Pancasila. Core  ethical  values bangsa  Indonesia  juga  dapat  dilihat  dari pandangan hidup, tradisi lisan, bahasa, dan perilaku pro-sosial masyarakat Indonesia (Fajrussalam & Hasanah, 2018). Semuanya merupakan cerminan dari falsafah negara Indonesia,  yakni  Pancasila.  Lebih  lanjut  mengenai  Jepang,  Sartini  (1999) mengungkapkan  kemajuan  Jepang  berasal  dari  hasil  dorongan  kritalisasi  sifat  dan budaya  masyarakat  Jepang,  seperti  kerja  keras,  disiplin,  hemat,  kesungguhan  dan kesetiaan.  Mulyadi  (2014)  menambahkan  bahwa  keberhasilan  Jepang  dalam membangun negaranya menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang kehidupan selain didukung nilai-nilai khas budayanya juga didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai karakter unggul yang diperoleh dari hasil pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun non formal.
Penelitian ini  memiliki kontribusi nyata pada pentingnya penguatan core ethical values berdasarkan  falsafah  negara,  mengingat  Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa Indonesia  perlu  dipahami  dan  dijalani  oleh  seluruh  masyarakat.  Sementara  itu,  jika berkaca  pada  negara  Jepang,  bangsa  Indonesia  sendiri  belum  dapat mengimplementasikan  nilai-nilai  tersebut  secara  maksimal.  Adapun  yang  menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah strategi dan media pengimplementasian dari core  ethical  values tersebut  tidak  dibahas  begitu  dalam.  Sehingga  diharapkan  ada penelitian lanjutan mengenai strategi dan media seperti apa yang sebaiknya dilakukan bangsa  Indonesia  agar  penanaman core  ethical  value berdasarkan  falsafah  negara  ini dapat berjalan dengan baik.

## KESIMPULAN
Dari  paparan  diatas,  dapat  disimpulan  bahwa  perbandingan core  ethical  values negara Jepang dan Indonesia untuk mendukung kemajuan pembangunan yaitu 1) core ethical  values bangsa  Indonesia  telah  ada  sejak  sebelum  kemerdekaan  bahkan  sejak abad ke-4 M yang kemudian dijabarkan oleh founding father pada tahun 1945; 2) Jepang tidak mempunyai core ethical values seperti halnya Indonesia yang merupakan warisan nenek moyang. Jepang menciptakan sendiri core ethical values sejak abad ke-17  karena ada keinginan kuat supaya bisa sejajar dengan negara-negara maju; 3) dukungan core ethical  values pada  kemajuan  bangsa  baik  Jepang  ataupun  Indonesia  sangat  berbeda caranya.  Jepang  dimulai  dengan  keinginan  kuat  pemerintahnya  yang  konsisten  dan memaksa  warganya  untuk  berkarakter  dalam  produktivitas  kerja  agar  efisien  juga karakter  ketertiban,  kebersihan,  kenyamanan  dan    keindahan  baik  untuk  pribadi maupun  di  lingkungan  umum.  Berbeda  dengan  Indonesia  yang  tidak  mendetailkan karakter  yang  mesti  dijalankan  tetapi  bagian-bagian  pokoknya,  itu  pun  tidak dipaksakan  pada  warganya;  dan  4) core  ethical  values yang  diimplementasikan  oleh bangsa  Jepang  dengan  konsisten,  massif  dan  terstruktur  masuk  ke  semua  lapisan
masyarat  menghasilkan  Jepang  menjadi  negara  yang  hebat,  superpower  dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan implementasi core ethical values di  Indonesia  yang  tidak  detail,  kurang  konsisten,  tidak  dipaksakan  oleh  pemerintah bahkan  sebagian  aparat  pemerintah  abai  menjalankannya  menyebabkan  Indonesia kehilangan jati diri budaya bangsa, kemerosotan moral, tingginya angka kriminal dan kesejahteraan bangsa lambat pertumbuhannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Aan Hasanah, M.Ed. yang telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penyempurnaan naskah ini. Peneliti juga mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dewan  Editor  yang  telah  menerima  artikel  ini untuk dipublikasikan di Attractive: Innovative Education Journal.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Omay  Komarudin,  Aan  Hasanah,  Hisny Fajrussalam  dan  Jennyta  Caturiasari.  Keempat  peneliti  memiliki  kontribusi  nyata dalam  mengolah  data  kemudian  menyelesaikan  proses  revisi  dan  penyempurnaan naskah artikel.

## DAFTAR PUSTAKA
Baldwin, R., & Forslid, R. (2020). Globotics and development: When manufacturing is jobless and  services  are  tradable (No.  w26731).  National  Bureau  of  Economic  Research.

## Google Scholar
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Google Scholar Eichhorst, W., Rodríguez-Planas, N., Schmidl, R., & Zimmermann, K. F. (2015). A road map to vocational education and training in industrialized countries. Ilr Review ,
68 (2), 314-337. https://doi.org/10.1177%2F0019793914564963
Fajrussalam,  H.,  &  Hasanah,  A.  (2018).  Core  Ethical  Values  of  Character  Education Based on Sundanese Culture Value. IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application) , 1 (3), 15–22. https://doi.org/10.31764/ijeca.v1i3.2126 Fajrussalam, H., Mansyur, A. S., & Zaqiah, Q. Y. (2020). Gaining Education Character Based  on  Cultural  Sundanese  Values:  The  Innovation  of  Islamic  Education Curriculum  in  Facing  Era  Society  5.0. Jurnal  Iqra’ :  Kajian  Ilmu  Pendidikan , 5 (1), 104–119. https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.910 Fattah, Damanhuri. (2014). Pola Sosialisasi Pancasila dan Piil Pesenggikhi Pada komunitas Masyarakat Adat Saibatin di Lampung. Bandar Lampung: LP2M. https://www.cnbcindonesia.com/news/20190827153154-4-95076/bps-usia-harapan- hidup-ri-capai-712-tahun (Diakses 21 Desember 2020)
Huang,  Y.  M.,  &  Hsieh,  M.  Y.  (2020).  An  interdisciplinary  research  on  students’ employability  in  technology  education  to  advance  higher  education  enrollment sustainability. Sustainability , 12 (5), 1806. https://doi.org/10.3390/su12051806 Kaelan . (1996). Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan . Yogyakarta: Paradigma.
Latif,  Yudi.  (2012). Negara  Paripurna,  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila . Jakarta: Kompas Gramedia .
Mattew  B.  Miles  dan  Michael  A.  Huberman.  (2014.) Qualitative  Data  Analysis .
California: Sage Publishing. Google Scholar Muhadjir,  Noeng.  (1996). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Yogyakarta:  Bayu  Indra Grafika.
Mulyadi, Budi. (2014).  Model Pendidikan Karakter dalam Masyarakat Jepang. IZUMI : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Jepang, 3(1): 69-80. https://doi.org/10.14710/izumi.3.1.69-80
Nakamura, K., Kaihatsu, S., & Yagi, T. (2019). Productivity improvement and economic growth:  lessons  from  Japan. Economic  Analysis  and  Policy , 62 ,  57-79. https://doi.org/10.1016/j.eap.2018.11.002
Ong, Susy. (2019). The New Seikatsu Kaizen . Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Sartini. (1999). Nilai-nilai  Budaya Jepang  (Nilai Progresif dan Ekspresif Kebudayaan dalam  Proses  Modernisasi  Jepang. Jurnal Filsafat  Seri  ke-29: 1-8.
https://doi.org/10.22146/jf.31670
Supriatna,  Yayat.  (2016).  Core  Ethical  Values  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Falsafah Negara (Pancasila). Jurnal Inspirasi , 7(3): 93-100. Google Schoolar Tarmizi,  T.  (2020).  Meningkatkan  Pemahaman  Nilai-Nilai  Pancasila  dengan Pembelajaran  Kooperatif  Metode  STAD  pada  Siswa  SMA  Negeri  6  Kaur
Bengkulu. Attractive : Innovative Education Journal , 2 (2), 158–164.
https://doi.org10.51278/aj.v2i2.16
Utami, Wiwi Sri dan Aida Kurniawati. (2018). Negara Maju dan Berkembang. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Widiantari,  Dian.    (2017). Core  Ethical  Values Pendidikan  Karakter  ( Berbasis  Falsafah Negara ). Jurnal Misykat, 2(2): 21-38. http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v2n2.21-38
www.bps.go.id (Diakses 22 Desember 2020) www.ceicdata.com/id/indicator/japan/gdp-per-capita (Diakses 21 Desember 2020) https://kbbi.web.id/ (Diakses 21 Desember 2020) Yang, Y., & Greaney, T. M. (2017). Economic growth and income inequality in the Asia-
Pacific region: A comparative study of China, Japan, South Korea, and the United States. Journal of Asian Economics , 48 , 6-22. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.10.008
Zabda, Sutan. (2016). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara dan  Implementasinya  dalam  Pembangunan  Karater  Bangsa. Jurnal  Pendidikan Ilmu Sosial , 26(2): 106-114. https://doi.org/10.2317/jpis.v26i2.3355 .
Zalukhu,  J.  (2020).  Analisis  Pengaruh  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Riil  per  Kapita,
Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito Berjangka Pada Bank Umum (Bank Persero) di Indonesia Tahun 2005-2019. Google Scholar
Copyright Holder :
© Komarudin, O., Hasanah, A., Fajrussalam, H., & Caturiasari, J. (2021)
First Publication Right :
© Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: