## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 185-197 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4944

## Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Perwujudan Kebijakan Publik di Kota Surabaya

## Ussy Nadian*, Tukiman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 2 *Correspondence: ussynadian26@gmail.com
Abstrak. Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  bertujuan  untuk  mempercepat  proses pendaftaran  bidang  tanah  yang  ada  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Hal  ini  diterapkan  pula  oleh Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menggali  Implementasi  kebijakan PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya,  dengan  memperhatikan  teori  implementasi  kebijakan  publik menurut George C. Edward III yang terdapat 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini ialah menerapkan jenis dan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari yang  bersifat  primer  maupun  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi, dokumentasi,  dan  penelusuran  data online. Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  reduksi,  triangulasi,  dan penarikan  kesimpulan  sekaligus  verifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komunikasi  dalam  program PTSL belum terwujud dengan baik, akibat adanya penyampaian sosialisasi yang belum maksimal. Sumber daya pada  program  PTSL  sudah  terwujud  maksimal,  mulai  dari  manusia,  anggaran,  maupun  sarana  dan  prasarana. Disposisi juga telah terwujud maksimal, dengaan adanya sikap pegawai yang baik. Struktur birokrasi telah baik dengan adanya alur yang rapi, namun belum cukup kuat dikarenakan beberapa pegawai yang tidak ditempatkan sesuai  dengan  keahliannya.  Implementasi  kebijakan  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  dengan demikian sudah terimplementasi dengan baik, tetapi tidak maksimal. Hal tersebut karena faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang berjalan belum sesuai tujuan dan rencana.
Kata kunci : Implementasi, PTSL, Kebijakan Publik.
Abstract.  The  Complete  Systematic  Land  Registration  Program  (PTSL)  aims  to  accelerate  the  process  of registering  land  parcels  throughout  the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia.  This  is  also  applied  by  Dr. Kelurahan.  Soetomo  City  of  Surabaya.  The  purpose  of  this  research  is  to  explore  the  implementation  of  the PTSL policy in Dr. Soetomo City of Surabaya, taking into account the theory of public policy implementation according  to  George  C.  Edward  III,  there  are  4  (four)  indicators,  namely  communication,  resources, dispositions, and bureaucratic structure. This research method is to apply a type of qualitative approach. Data comes  from  both  primary  and  secondary.  Data  collection  was  carried  out  by  interviews,  observation, documentation,  and  data  trackingonline.  Data  analysis  was  carried  out  using  reduction,  triangulation,  and concluding  as  well  as  verification  methods.  The  results  of  the  study  show  that  communication  in  the  PTSL program has not been realized properly, as a result of the socialization delivery that has not been maximized. The  resources  in  the  PTSL  program  have  been  maximally  realized,  starting  from  people,  budget,  as  well  as facilities  and  infrastructure.  Disposition  has  also  been  maximized,  with  good  employee  attitudes.  The bureaucratic  structure  is  good  with  a  neat  flow,  but  it  is  not  strong  enough  because  some  employees  are  not placed according to their expertise. Implementation of PTSL policy in Kelurahan Dr. Soetomo City of Surabaya has thus been implemented  well, but not optimally. due to communication factors and bureaucratic structures that are not running according to goals and plans.
Keywords: Impementation, PTSL, Public Policy.

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  hidup manusia  yang  sangat  mendasar  bagi  manusia dan  melakukan  aktivitas  diatas  tanah  sehingga setiap  saat  manusia  selalu  berhubungan  dengan tanah,  dapat  dikatakan  hampir  semua  kegiatan hidup  bagi  manusia  secara  langsung  maupun tidak  langsung  selalu  memerlukan  tanah. Kebutuhan  akan  tanah  dari  tahun  ke  tahun
semakin  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatknya  kebutuhan  lain  yang  berkaitan dengan  tanah.  Menurut  Ma’ruf,  dan  Wihastuti (2008)  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya suatu pembangunan pasti membawa sebuah perubahan yang signifikan terutama dalam hal
mempermudah  aktivitas  masyarakat.  Selain mempermudah,  ditemukan  faktor  lain  yang berupa  dampak  negatif  dari  suatu  kepadatan penduduk.
Kehidupan  manusia  memiliki  faktor penting  demi  suatu  kelangsungannya  seperti tanah,  hak  tersebut  terjadi  karena  tanah  adalah sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan.  Tanah  sangat  diperlukan  manusia untuk  mencukupi  kebutuhannya,  baik  untuk bercocok tanam maupun sebagai tempat tinggal. Hal ini memberikan arti bahwa untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran rakyat  adalah  kewajiban  dari  sebuah  Negara. Sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  pasal 33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945)  yang  berbunyi:  “Bumi  dan  air  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Sudah  dari  beberapa  dekade  yang  lalu sudah  ditemukan  kasus  pendaftaran  tanah  di seluruh  Indonesia  yang  dimana  belum  optimal dan masih banyak lagi bidang tanah yang belum terdaftar  hingga  sekarang.  Untuk  mengatasi  hal tersebut  kemudian  Badan  Pertanahan  Nasional menggunakan berbagai pola percepatan pendaftaran tanah. Walaupun sudah
menggunakan  berbagai  macam  pola  percepatan pendaftaran  tanah,  akan  tetapi  masih  banyak masalah  pertanahan  yang  disebabkan  karena bidang  tanah  belum  terdaftar.  Dalam  rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia  Presiden  Joko  Widodo  secara  lisan menginstruksikan  bahwa  target  pensertifikatan tanah  pada  tahun  2017  sebanyak  5  juta  bidang, tahun  2018  sebanyak  7  juta  bidang,  tahun  2019 sebanyak  9  juta  bidang.  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  atau  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional menetapkan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program untuk merealisasikan target tersebut.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) merupakan  sebuah  badan  pemerintahan  yang mencanangkan program sertifikasi PTSL (Masnah.  et  al,  2021).  Untuk  itu  Kementerian ATR/BPN  yang  berperan  sebagai  sebuah institusi  administrasi  pertanahan,  sejak  2017 masih  terus  gencar  untuk  melakukan  PTSL  di NKRI  dengan  target  yang  dituju  pada  tahun 2025  yang  akan  membuat  seluruh  tanah  di Indonesia sudah terdaftar. Dalam hal ini, kondisi Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya  I  memiliki luas  wilayah  kerja  18.373  Ha,  menaungi  16 Kecamatan  yang  didalamnya  terdapat  75 Kelurahan.

## Tabel 1 Rekapitulasi Bidang Wilayah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
1. 344.904 Bidang Terpetakan 99,19% 2. 2.785 Bidang Belum Terpetakan 0, 81% 3. 296.378 Bidang Bersertifikat 85, 24%
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (2022)
Dalam menjalankan implementasi kebijakan  PTSL,  ada  hal-hal  mendasar  yang harus  diperhatikan  menurut  Marryanti  et  al (2018)  seperti  penetapan  lokasi  pendaftaran tanah,  pengumpulan  data,  pengolahan  data, hingga  pengaturan  anggaran.  Hal-hal  tersebut merupakan komponen terpenting untuk menjalankan  suatu  implementasi  kebijakan. Implementasi  kebijakan  PTSL  merupakan  suatu tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana yang  sudah  disusun  secara  matang  dan terperinci.  Penyusunan  rencana  secara  matang tersebut  dituangkan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  tersebut  adalah Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang  atau Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap.  Peraturan  Menteri tersebut  dimaksudkan  sebagai  pedoman  dalam
pelaksanaan kegiatan PTSL yang akan dilaksanakan  dari  desa  ke  desa  dalam  wilayah dan  kelurahan  di  perkotaan  yang  meliputi seluruh bidang tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PTSL merupakan kegiatan terkait pendaftaran  tanah  pertama  yang  dilaksanakan serentak  untuk  seluruh  wilayah  Indonesia, desa, kelurahan,  atau  obyek  pendaftaran  tanah  lain yang setingkat, yang meliputi pemungutan tanah dan  pendaftaran  tanah.  Percepatan  PTSL, membuat Kementerian ATR/BPN dituntut untuk menghasilkan  produk  pendaftaran  tanah  dengan kualitas  yang  baik,  oleh  karena  itu  diperlukan daya  dukung  yang  luar  biasa  terkait  dengan aspek  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  unggul sehingga  tidak  akan  menimbulkan  masalah nantinya.
Komunikasi sosial terjadi antar individu yang  dalam  kehidupannya  di  masyarakat  yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan  manusia.  Seluruh  dimensi  kehidupan manusia dipenuhi dengan komunikasi (Pandaleke  et  al,  2020).  Baik  atau  buruknya bentuk  komunikasi  dalam  lapisan  masyarakat memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap keberlangsungan  hidup  suatu  masyarakat.  Dan pemerintah  yang  kurang  dalam  sosialisasi terhadap  masyarakatnya  juga  akan  menghambat berjalannya  suatu  kebijakan  seperti  yang  terjadi dalam  PTSL  ini.  Adanya  sikap  kurang harmonisnya  Kelurahan  Dr.  Soetomo  yang diprotes  warga  akibat  kurang  kepeduliannya Kepala  Kelurahan  kepada  warganya  dirasakan oleh warga Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari,  Surabaya.  Salah  satunya  tentang pengurusan  program  prioritas  Nasional  berupa percepatan  PTSL.  Terdapat  empat  warga  di wilayah  RW.1  Kelurahan  Dr.  Soetomo  yang mengalami kesulitan dalam pengurusan pendaftaran  tanah  dari E-Gendom dinaikkan menjadi  surat  Sertifikat.  Berdasarkan  hal tersebut,  komunikasi  yang  baik  antar  satu lapisan  masyarakat  dengan  lapisan  masyarakat yang lain merupakan urgensi dalam kepengurusan  segala  aspek  termasuk  dalam PTSL. Dari semua pihak harus melakukan upaya demi mewujudkan terlaksananya sebuah program. Kurangnya kepedulian seorang Kepala Kelurahan  merupakan  bentuk  komunikasi  yang cukup  buruk,  sehingga  berakibat  kepada pelaksanaan PTSL yang membutuhkan
kerjasama antar pemerintah dan juga masyarakat.
Adanya  keluhan  dilapangan  mengenai pelaksanaan  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo Kota  Surabaya,  seperti:  (a)  Bidang  tanah  yang dicatat dalam buku tanah masih dalam sengketa atau  perkara  di  pengadilan;  (b)  Bidang  tanah tidak diketahui, tidak jelas, atau berada di tempat yang  tidak  sesuai;  (c)  Tanah  yang  sudah  diukur tidak  ditemukan  pemiliknya;  dan  (d)  Bidang tanah  yang  akan  dipetakan  memiliki  batas  yang belum jelas. BPN Jawa Timur yang bertempat di Surabaya sudah selayaknya bekerjasama dengan Pemerintah  Kota  Surabaya  sebagai  pelaksana untuk  mendukung  keberhasilan  berlangsungnya kegiatan  PTSL.  Hal  tersebut  juga  ditunjang dengan  baiknya  hubungan  antara  Pemerintah Kota  Surabaya  dengan  Kantor  BPN  Kota Surabaya  I.  Untuk  target  kedepannya,  dengan dilakukannya  PTSL  ini,  maka  permasalahan yang  meliputi  pertanahan  dapat  segera  mereda dan  menjadi  Surabaya  yang  lebih  baik  dan tertata dari sebelumnya.
Himbauan pemerintah ialah bagi masyarakat  yang  memiliki  tanah  di  Kelurahan Dr.  Soetomo  harap  segera  mendaftarkan tanahnya  melalui  RT/RW  setempat  dengan membawa  surat-surat  tanah  yang  dimiliki,  serta memasang  patok  tanda  batas  yang  permanen. Pelaksanaan  PTSL  dengan  demikian  bukanlah suatu  hal  yang  sulit,  apabila  semua  syarat  yang ditentukan dapat dipenuhi oleh masyarakat yang ingin  berpartisipasi  dalam  program  tersebut. Syarat tersebut antara lain:
Tabel 2 Syarat PTSL Kriteria Jenis Subjek KTP dan KK Surat Tanah Letter C, Akta Jual Beli, Akta Hibah, dan Berita Acara Kesaksian Objek Tanda batas yang terpasang dan telah mendapat persetujuan pemilik berbatasan Pajak Bukti setor BPHTB dan PPh Umum Surat permohonan: surat pernyataan peserta
Sumber: BPN Kota Surabaya I
Tiap  tahunnya  Pemerintah  melalui
Kabinet  Kerja,  fokus  pada  peningkatan  Sumber Daya Manusia. Untuk itu Kementerian ATR/BPN  memastikan  penggunaan  tenaga PTSL  yang  berkualitas  dan  berkompeten,  mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat. Konsekuensi dari masyarakat  yang  mengajukan  permohonan pendaftaran  tanah  untuk  mendapat  kepastian hukum  atas  bidang  tanahnya,  yaitu  harus
mengikuti segala prosedur dari kantor pertanahan  setempat  termasuk  salah  satunya wajib membayar biaya pengukuran dan pemetaan  bidang  tanah.  Pada  hakikatnya,  biaya yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat  tersebut digunakan  sebagai  biaya  kegiatan  lapangan, biaya  pengolahan  data,  biaya  pengelolaan  data, dan  pemasukan  kas  negara.  Selain  kendala permasalahan  diatas,  beberapa  masyarakat Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  juga
kurang antusias untuk mensertifikatkan tanahnya karena minimnya sosialisasi masyarakat tentang pentingnya  pendaftaran  tanah  seperti  kurangnya respon  kepada  petugas  Kantor  Pertanahan Surabaya I yang datang ke lokasi PTSL. Hal ini juga  dipicu  karena  minimnya  minat  masyarakat tentang  manfaat  sertifikat  tanah.  Masyarakat Kelurahan  Dr.  Soetomo  bisa  mengeluarkan biaya  sampai  dengan  Rp  400.000  (empat  ratus ribu  rupiah)  untuk  kepentingan  pemasangan tanda  batas,  penyediaan  surat  tanah  (Apabila belum ada), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  (Jika  terkena),  biaya  transportasi, biaya  materai,  fotokopi,  legalisir  dan  lain sebagainya. Hal tersebut seharusnya pembiayaan pengurusan sertifikat tanah melalui implementasi  kebijakan  PTSL  dimana  hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk wilayah Jawa dan Bali.  Biaya  tersebut  digunakan,  untuk  patok, materai, surat-surat oleh desa/kelurahan. Namun seolah  tidak  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  Tentang Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional.
Adapun pengurusan akta tanah jika tidak mengikuti program PTSL maka biaya pengukuran tanah dengan masing-masing ketentuan,  apabila  luas  tanah  sampai  dengan  10 hektar  maka  perhitungan  biaya  menggunakan rumus  (L/500  x  HSBKu)  +  Rp  100.000,00 sedangkan  apabila  luas  tanah  lebih  dari  10 hektar  sampai  dengan  1.000  hektar  perhitungan biaya  menggunakan  rumus  TU  =  (L/4.000  x HSBKu  )  +  Rp  14.000.000,00  dan  apabila  luas tanah  lebih  dari  1.000  hektar  maka  perhitungan biaya  menggunakan  rumus  =  (L/10.000  x HSBKu)  +  Rp  134.000.000,00.  Disisi  lain  juga terdapat biaya pemeriksaan tanah yang dijabarkan  dalam  rumus  TPA  =  (L/500  x HSBKPA)  +  Rp  350.000,  biaya  pendaftaran tanah pertama kali sebesar Rp 50.000, dan biaya transportasi, konsumsi, akomodasi (TKA) sebesar Rp 250.000. Biaya-biaya tersebut diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dalam kasus biaya tersebut, tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhi apa yang menjadi syarat pembayaran dalam PTSL ini. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  sumber  daya
dalam  bidang  perekonomian  yang  cenderung rendah.  Pada  faktor  pembiayaan  PTSL  pada setiap  tahap  akan  mengeluarkan  biaya  tertentu. Namun  adapula  tahapan  yang  gratis  atau ditanggung pemerintah. Tahapan tersebut meliputi:  penyuluhan,  pengumpulan  data  (Atas Hak),  pengukuran  bidang  tanah,  pemeriksaan tanah,  penerbitan  SK  Hak atau  pengesahan  data yuridis  dan  fisik,  penerbitan  sertifikat  dan supervise  pelaporan.  Sedangkan  pada  tahapan yang  lain  seperti  penyediaan  surat  tanah, pembuatan  dan  pemasangan  tanda  batas,  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHT), dan perlengkapan lainnya dibayar oleh peserta PTSL itu sendiri.
Adapun tahapan pelaksanaan implementasi  kebijakan  PTSL  secara  lengkap sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 adalah perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan ajudikasi PTSL dan satuan  tugas,  penyuluhan,  pengumpulan  data fisik  dan  pengumpulan  data  yuridis,  penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  serta pengesahan, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat  hak  atas tanah,  pendokumentasian  dan penyelesaian  hasil  kegiatan,  dan  terakhir  adalah pelaporan.  Serangkaian  alur  pelaksanaan  PTSL tersebut,  dari  satu  alur  ke  alur  selanjutnya ditemukan  beberapa  kendala.  Seperti  contoh dalam  alur  penyuluhan,  berdasarkan  hasil observasi  dari  penulis,  penyuluhan  yang dilakukan di Kelurahan Dr. Soetomo mendapatkan  antusiasme  yang  kurang  dari masyarakat.  Hal  tersebut  berakibat  pada  kurang optimalnya  proses  penyuluhan  yang  pada awalnya diharapkan semua masyarakat mengetahui  informasi  tentang  implementasi kebijakan PTSL.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan Dr.  Soetomo  ialah  karena  ingin  mengetahui faktor  yang  mempengaruhi  kurang  aktifnya Kelurahan Dr. Soetomo dalam hal keikutsertaan pada  pelaksanaan  PTSL.  Faktor  yang  diduga berpengaruh  dalam  hal  tersebut  meliputi pembiayaan, kurang gencarnya komunikasi yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai tahap mana  yang  gratis  dan  berbayar. Tanah di Kelurahan Dr. Soetomo Surabaya bisa Ikut  program  sertifikat  gratis  PTSL,  sedangkan ada  tahapan  yang  memang  gratis  dan  juga berbayar. Hal tersebut tentu dapat menimbulkan
kesalahpahaman antara Pemerintah Kota Surabaya  dengan  masyarakat  lantaran  tidak dijelaskannya  secara  detail  alur  beserta  biaya yang  akan  dihabiskan  untuk  mengikuti  PTSL. PTSL  bertujuan  untuk  mempercepat  proses pendaftaran  bidang  tanah  yang  ada  di  seluruh wilayah Republik Indonesia khususnya Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya.  Akan tetapi,  dalam  keikutsertaan  masyarakat  dalam pelaksanaan  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo Kota  Surabaya  banyak  menemui  kendala.  Hal tersebut  menjadi  urgensi  untuk  menggali implementasi  kebijakan  PTSL  di  Kelurahan  Dr. Soetomo Kota Surabaya, dengan memperhatikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang dikutip Hegantara et al (2021). Menurut Edward  III,  implementasi  kebijakan  merupakan tahap  dalam  kebijakan  publik.  Ada  4  (empat) faktor  implementasi  kebijakan  publik  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  Maka  dari  itu  berhasil  tidaknya  suatu kebijakan  yang  diterapkan  menjadi  persoalan menarik  untuk  dikaji.  Hal  ini  sebagaimana Roring (2021) yang  menjelaskan bahwa implementasi  kebijakan  pada  dasarnya  juga mengukur  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu hasil kebijakan yang benar-benar diimplementasikan  di  lapangan  oleh  pelaksana dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan pemangku kepentingannya, sedangkan pada tataran  implementasi  kebijakan  menyangkut bagaimana  atau  sejauh  mana  suatu  kebijakan dapat diwujudkan.

## METODE
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  yakni  metode  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  diambil  (Moleong,  2017). Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dengan implementasi  kebijakan  PTSL.  Pengambilan sampel  sumber  data  dengan  teknik purposive dan snowball  sampling ,  prosedur  pengumpulan adalah  triangulasi  (campuran),  analisis  data bersifat  induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada makna  daripada  generalisasi.  Alasan  dalam menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena sifat masalah yang di teliti, penelitian ini berupaya dalam menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena yakni implementasi  program  PTSL  dalam  menjamin
kepastian  hukum  serta  melakukan  perlindungan hukum  atas  hak  masyarakat  di  Kelurahan  Dr. Soetomo Surabaya.
Data untuk penelitian ini akan diperoleh dari  beberapa  sumber  dibawah  ini  Moleong (2017):
1. Data  Primer.  Data  primer  merupakan  data yang  dihasilkan  secara  langsung  atau  secara lisan  dari  narasumber  untuk  diteliti  dan diamati  lebih  lanjut.  Kemudian,  yang dimaksud  data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  subjek  dimana  data  dalam  penelitian didapatkan dari narasumber melalui:
a. Informan  Kunci  ( Key  Person ),  dengan teknik penarikan informan yaitu purposive sampling dan snowball sampling . Purposive sampling adalah teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu. Key informant pada penelitian ini adalah  ketua  BPN  Kota  Surabaya  I  PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. Sedangkan snowball  sampling merupakan teknik  pengambilan  sumber  data,  yang pada  awalnya  berjumlah  sedikit.  Hal  ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu menghasilkan  data  yang  memadai.  Dalam hal  ini,  informan  kunci  diminta  untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan terperinci.
b. Dokumentasi,  dengan  kegiatan  foto  atau gambar,  sebagai  bukti  fisik  pelaksanaan penelitian.
2. Data  sekunder,  data  yang  diperoleh  dari teknik  pengumpulan  data  yang  menunjang data primer dan bersumber dari buku, jurnal, laporan  tahunan,  literatur  dan  dokumen  lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Teknik mengumpulkan data ialah menggunakan metode sebagai berikut:
1. Wawancara,  proses  memperoleh  informasi untuk  tujuan  penelitian  melalui  tanya  jawab sambil  bertatap  muka  antara  penanya  atau pewawancara dengan responden atau narasumber  dengan  menggunakan  alat  yang dikenal  sebagai  pedoman  wawancara  atau pedoman  wawancara  (Ahmad,  2015).  Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, dimana yang diwawancarai mengetahui keberadaan wawancara  serta  maksud  dan  tujuannya untuk  mengetahui  tentang  implementasi kebijakan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan
Surabaya  I.  Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan format wawancara semi terstruktur,  di  mana  instruksi  wawancara digunakan  tetapi  BPN  Kota  Surabaya  I lainnya  lebih  fleksibel  dari  pada  wawancara terstruktur.  Wawancara  semi  terstruktur bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  yang mendalam, karena penulis dapat merumuskan pertanyaan berdasarkan informasi atau tanggapan yang dikumpulkan.
2. Observasi, secara tidak terstruktur yaitu tanpa menggunakan  pedoman  observasi  terstruktur (Bungin, 2017). Sepanjang kegiatan pengamatan,  penekanan  pengamatan  akan berkembang.  Observasi  dalam  penelitian  ini dilakukan  untuk  mengamati  implementasi BPN  Kota  Surabaya  I  dan  implementasi kebijakan  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo Surabaya.
3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengambil  sebagian  gambar  atau  foto  yang bersangkutan  dengan  berbagai  rangkaian kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan PTSL di Dr. Soetomo Kota Surabaya.
4. Penelusuran  data online ,  dilakukan  berkaitan dengan  pencarian  publikasi  ilmiah,  jurnal, berita,  serta  buku  dan e-book yang  relevan dengan  topik  penelitian.  Bungin  (2017) mendefinisikan penelitian data online sebagai tata  cara  melakukan  pencarian  data  melalui media online seperti  internet  atau  media jaringan  lain  yang  menyediakan  fasilitas online ,  sehingga  memungkinkan  penulis untuk  memanfaatkan  data  informasi online berupa  data  dan  informasi  teoritis  sebagai secepat  atau  semudah  mungkin.  Layak  dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  kualitatif  mencakup  transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi  data  dan  triangulasi.  Dari  hasil analisis  data  yang  kemudian  dapat  ditarik kesimpulan.  Berikut  ini  adalah  teknik  analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Reduksi  data,  yang  merupakan  suatu  bentuk analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu, dan  mengorganisasi  data  sedemikian  rupa sehingga  kesimpulan-kesimpulan  akhirnya dapat  ditarik  dan  diverifikasi.  Reduksi  data atau  proses  transformasi  ini  berlanjut  terus sesudah  penelitian  lapangan,  sampai  laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan
ditransformasikan  dalam  aneka  macam  cara melalui  seleksi  ketat,  ringkasan  atau  uraian sigkat,  menggolongkan  dalam  suatu  pola yang lebih luas, dan sebagainya.
2. Triangulasi,  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  yang  berbeda  (Nasution,  2003)  yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi  ini  selain  digunakan  untuk mengecek  kebenaran  data  juga  dilakukan untuk  memperkaya  data.  Menurut  Nasution, selain  itu  triangulasi  juga  dapat  berguna untuk  menyelidiki  validitas  tafsiran  Penulis terhadap  data,  karena  itu  triangulasi  bersifat reflektif.  Triangulasi  dengan  sumber  artinya membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam penelitian  kualitatif  (Patton,  1987).  Adapun untuk  mencapai  kepercayaan  itu,  maka ditempuh langkah sebagai berikut:
a. Membandingkan  data  hasil  pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan  apa  yang  dikatakan orang  di  depan  umum  dengan  apa  yang dikatakannya secara pribadi.
c. Membandingkan  apa  yang  dikatakan orang-orang  tentang  situasi  penelitian dengan  apa  yang  dikatakannya  sepanjang waktu.
d. Membandingkan  keadaan  dan  perspektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan  masyarakat  dari  berbagai kelas.
e. Membandingkan  hasil  wawancara  dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Penyajian  data  dalam  kualitatif  sekarang  ini juga  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya  dirancang  untuk  menggabungkan informasi  yang  tersusun  dalam  suatu  bentuk yang  padu  padan  dan  mudah  diraih.  Jadi, penyajian  data  merupakan  bagian  dari analisis.
3. Menarik  Kesimpulan  dan  verifikasi.  Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola- pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang  mungkin,  alur  sebab  akibat,  dan proposisi.  Kesimpulan  yang  mula-mulanya belum  jelas  akan  meningkat  menjadi  lebih terperinci.  Kesimpulan-kesimpulan  “final” akan  muncul  bergantung  pada  besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya,  penyimpanan,  dan  metode
pencarian  ulang  yang  digunakan,  kecakapan Penulis,  dan  tuntutan  pemberi  dana,  tetapi sering  kali  kesimpulan  itu  telah  sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

## HASIL

## Komunikasi
Komunikasi adalah salah satu komponen yang penting untuk mengetahui suatu implementasi dalam program tertentu. Komunikasi  juga  penentu  dalam  baik  atau buruknya  suatu  program  berjalan.  Sasaran  dari kajian  fokus  ini  adalah  penilaian  dalam informasi  yang  disampaikan  atau  Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui penyuluhan. Komunikasi  dalam  fokus  ini  untuk  mengetahui BPN  Kota  Surabaya  I  sebagai  pelaksana  PTSL dengan  pelaksana  kelurahan  serta  masyaratat Kelurahan Dr. Soetomo sebagai peserta PTSL di Kelurahan  Dr.  Soetomo.  Dan  juga  untuk mengetahui  materi  penyuluhan  PTSL,  karena apabila  materi  penyuluhan  bukan  menjadi  hal penting  yang  dibutuhkan  masyarakat,  tentunya masyarakat  akan  memilih  untuk  pasif  dalam mengikuti  program  sertifikasi  PTSL.  Informasi yang  akan  disampaikan  menjadi  salah  satu indikator utama dalam antusiasme masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa komunikasi  memang  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan program PTSL mulai dari penyuluhan hingga alur-alur selanjutnya. Tahapan  pertama  adalah  sosialisasi  ke  warga. Didalam  sosialisasi  ke  warga  ini,  akan  berkirim surat  selaku  ketua  panitia  kepada  kelurahan. Untuk  memfasilitasi  mengumumkan  seluruh satuan  tugas  perangkat  ditingkat  kelurahan. Yang  meliputi  Ketua  RT,  Ketua  RW,  Ketua LKMK, Tokoh masyarakat adat itu dikumpulkan kita beri tahu kita informasikan bahwa akan ada sosialisasi  terkait  dengan  petunjuk  teknis pelaksanaan PTSL. komunikasi yang baik terjadi pada  pelaksanaan  program  PTSL  dengan penyuluhan  yang  memuat  informasi  seputar pelaksanaan  PTSL.  Setelah  sosialisasi  terhadap seluruh  satuan  perangkat  kelurahan,  tahapan berikutnya  adalah  penyuluhan  secara  langsung berhadapan  dengan  warga  masyarakat  yang dibantu  oleh  satuan  tugas  tingkat  kelurahan  itu. Dalam  penyuluhan,  tahapan  berikutnya  adalah Pengumpulan  Data  Yuridis  (Puldadis).  Jadi menjelaskan  ke  warga  akan  ada  PTSL  terkait surat-suratnya  yang  perlu  dikumpulkan.  Panitia kecil  akan  disusun  untuk  Puldadis,  sehingga nantinya  akan  terakomodir  dari  satu  pintu  ke pintu  lain.  Contohnya  ialah  pengumpulan  data
yuridis warga RT 1 RW 1 itu kepada Ketua RT yang  kemudian  diserahkan  kepada  Ketua  RW, hingga diserahkan ke petugas. Sifatnya ini ialah memberi  informasi  tentang  hak  dan  kewajiban haknya  warga  selaku  pendaftar  itu  apa  kita jelaskan  yang  harus  menerima  sertifikat,  sesuai tepat waktu. Komunikasi yang merupakan salah satu komponen penting dalam PTSL ialah bukan hanya  berupa  informasi  yang  baik,  tetapi  juga komunikasi  tersebut  harus  jelas.  Sehingga informasi  yang  disalurkan  dari  Kementrian ATR/BPN  sampai  kepada  masyarakat  peserta program  PTSL  dengan  baik  dan  tanpa kekeliruan.
Proses  sosialisasi  PTSL  di  Kelurahan Dr. Soetomo menunjukkan bahwasannya kerjasama  yang  strategis  dalam  mengupayakan sertifikasi  tanah  yang  telah  dilaksanakan  dan mempunyai  target  capaian  yang  dimaksimalkan alur  PTSL  tersebut,  akan  berjalan  sebagaimana mestinya  pada  pelaksanaan  program  PTSL  di Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  apabila komunikasi  antar  masyarakat  dan  petugas berjalan  dengan  baik.  Pokok  permasalahannya apabila  terkait  surat  tanah,  maka  surat  tersebut dibaca  oleh  petugas  semua  hingga  disimpulkan. Hal  tersebut  merupakan  contoh  dilakukannya pekerjaan  yang  runtut  yang  menghasilkan komunikasi  yang  jelas  dan  terpercaya.  Hal tersebut  juga  merupakan  bentuk  kepedulian pelaksana PTSL dengan kelengkapan surat tanah masyarakat  Kelurahan  Dr.  Soetomo.  Karena apabila  lalai  dalam  salah  satu  aspek,  maka komunikasi yang dihasilkan tidak akan maksimal.  Diperlukannya  ketelitian  dalam penyampaian informasi sehingga tidak ditemukan  kasus  salah  paham  dan  lain sebagainya.
Selain kejelasan, komunikasi juga diperlukan  dalam  informasi  agar  tidak  berubah- ubah peraturan dan lain sebagainya. komunikasi dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya sudah mengupayakan  komunikasi  yang  baik  dan teratur.  Baik  dari  pelaksana  program  PTSL yakni  Kantor  Pertanahan  Surabaya  I  kepada peserta  PTSL  yaitu  warga  Kelurahan  Dr. Soetomo  maupun  sebaliknya.  Beberapa  kendala yang meliputi ketidak jelasan dalam komunikasi terkait  implementasi  PTSL  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Surabaya  ialah  adanya  sebagian  di tanah  yang  kurang  jelas  pemiliknya.  Terkait status kepemilikannya juga tidak jelas, sehingga tidak ada yang menempati dan dibiarkan sebagai lahan  kosong.  Dengan  demikian,  komunikasi
dalam  PTSL  tidak  terimplementasi  dengan maksimal  dan  kendala  dalam  komunikasi  yang menyebabkan sulitnya proses PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya tersendat dan  membutuhkan  usaha  yang  lebih  keras. Solusi  dari  permasalahan  ini  adalah  pendataan yang  lebih  teliti  bagi  pemerintah  kelurahan setempat, karena untuk menemukan pemiliknya, membutuhkan  data  yang  valid  dari  beberapa tahun yang lalu.
Komunikasi  sangat  diutamakan  bagi Kantor  Pertanahan  Kota  Surabaya  I  dalam menyelesaikan  target  dalam  program  sertifikasi PTSL.  Sasaran  dari  kajian  fokus  ini  adalah penilaian  dalam  informasi  yang  disampaikan atau Kantor Pertanahan Kota Surabaya I melalui penyuluhan.  Komunikasi  dalam  fokus  ini  untuk mengetahui  BPN  Kota  Surabaya  I  sebagai pelaksana  PTSL  dengan  pelaksana  kelurahan serta masyaratat Kelurahan Dr. Soetomo sebagai peserta  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo.  Dan juga  untuk  mengetahui  materi  penyuluhan PTSL,  karena  apabila  materi  penyuluhan  bukan menjadi hal penting yang dibutuhkan masyarakat,  tentunya  masyarakat  akan  memilih untuk pasif dalam mengikuti program sertifikasi PTSL.  Informasi  yang  akan  disampaikan menjadi  salah  satu  indikator  utama  dalam antusiasme masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program PTSL dengan masyarakat  selaku  peserta  PTSL  merupakan bentuk  komunikasi  yang  baik.  Dimana  pegawai atau staf sangat berusaha dalam hal penyuluhan- penyuluhan  dan  juga  melakukan  hal-hal  yang membuat  masyarakat  tertarik  untuk  mengikuti program  PTSL  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota Surabaya.  Selama  proses  penyelesaian  program PTSL  terdapat  kendala  dalam  tahap  antusiasme masyarakat, namun staf pelaksana bisa mengatasi  hal  tersebut.  Masyarakat  sebagai peserta juga cukup komunikatif dalam pelaksanaan program PTSL. Indikator komunikasi  dengan  demikian  telah  sesuai dengan  teori  Edward  III  yang  dikutip  dari Hegantara et.  al (2021),  yaitu  komunikasi  dalah hal  yang  sangat  penting  dan  mutlak  diperlukan dalam  implementasi  program  PTSL.  Meskipun mengalami  beberapa  kendala  akan  tetapi  waktu yang  telah  ditentukan  sudah  berjalan  sesuai target  dan  diselesaikan  secara  cepat  sehingga tidak  menghambat  penyelesaian  program  PTSL secara keseluruhan dalam mencapai keberhasilan program.
Kelurahan  Dr.  Soetomo  menunjukkan bahwasannya  kerjasama  yang  strategis  dalam
mengupayakan  sertifikasi  tanah  yang  telah dilaksanakan  dan  mempunyai  target  capaian yang  dimaksimalkan  alur  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  tersebut,  akan berjalan sebagaimana mestinya pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  apabila  komunikasi antar  masyarakat  dan  petugas  berjalan  dengan baik. Diperlukannya ketelitian dalam penyampaian informasi sehingga tidak ditemukan  kasus  salah  paham  dan  lain sebagainya.  Selain  kejelasan,  komunikasi  juga membutuhkan  konsistensi.  Konsistensi  dalam komunikasi  dibutuhkan  untuk  mempertahankan informasi agar tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu  kecuali  pada  saat  yang  mendesak. Konsistensi  juga  diperlukan  dalam  informasi agar  tidak  berubahubah  peraturan  dan  lain sebagainya. Selain itu, dalam program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL), sebuah  informasi  sebaiknya  tidak  salah  dalam penyebarannya.  Baik  dari  waktu  ke  waktu ataupun dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Maka dari itu, konsistensi merupakan  komponen  yang  sangat  penting dalam  komunikasi  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Dengan  demikian, komunikasi dalam pelaksanaan program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya sudah mengupayakan  komunikasi  yang  baik  dan teratur. Baik dari pelaksana program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) yakni  Kantor  Pertanahan  Surabaya  I  kepada peserta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  yaitu  warga  Kelurahan  Dr.  Soetomo maupun sebaliknya. Komunikasi dalam Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) tidak terimplementasi dengan maksimal dikarenakan  kendala  dalam  komunikasi  yang menyebabkan  sulit  nya  proses  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  tersendat  dan membutuhkan  usaha  yang  lebih  keras.  Solusi dari  permasalahan  ini  adalah  pendataan  yang lebih  teliti  bagi  pemerintah  kelurahan  setempat. Karena untuk menemukan pemilik nya, membutuhkan  data  yang  valid  dari  beberapa tahun yang lalu.

## Sumber Daya
Sumber daya merupakan suatu hal yang juga  sangat  perlu  diperhatikan.  Sebuah  program dikatakan berhasil apabila salah satu faktor yang
mempengaruhinya berjalan tanpa adanya kendala.  Sumber  daya  disini  meliputi  sumber daya  manusia  (staf),  informasi,  wewenang  dan fasilitas yang bisa berupa sumber daya anggaran. Sumber pembiayaan program PTSL berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian.  Namun  yang  perlu  menjadi perhatian ialah perhitungan biaya yang dilakukan  PTSL  tidak  sepenuhnya  gratis ditanggung  pemerintah,  hanya  saja  terdapat beberapa  biaya-biaya  yang  memang  perlu ditanggung  oleh  peserta  kegiatan  PTSL.  Biaya tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kelengkapan  persyaratan  berkas  guna  diajukan oleh  peserta  sebagai  pemohon  seperti  biaya fotokopi,  pembelian  materai,  biaya  legalisir, biaya  petok,  biaya  pajak  BPHTB  dan  lain sebagainya,  sebagaimana  hasil  wawancara bersama  Bapak  Trimartono  Wibowo,  S.H. anggaran  dalam  pembiayaan  bukanlah  satu- satunya  sumber  daya  yang  paling  utama  dalam implementasi  pelaksanaan  program  PTSL  yang dilaksanakan  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota Surabaya.  Keahlian  staf  dalam  melayani masyarakat  terlebih  peserta  program  PTSL juga merupakan  sumber  daya.  PTSL  akan  terasa mudah  dan  lebih  terkendali  apabila  dilakukan berdasarkan  Petunjuk  Teknis  No  1  Tahun  2022 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Tahun  2022,  Karena  apabila  seorang  pegawai atau staf tidak melakukan kegiatan PTSL dengan panduan  tersebut,  maka  pelaksanaan  program bisa saja terhambat dan banyak sekali kekacauan.  Begitulah  pentingnya  tanggung jawab  seorang  staf  atau  pegawai  dalam  suatu implementasi pelaksanaan program.
Faktor dalam sumber daya yang lainnya adalah  fasilitas.  Fasilitas  bisa  berupa  sarana prasarana,  perangkat  pendukung  dan  lain sebagainya.  Fasilitas  dalam  program  PTSL  di Kelurahan  Dr.  Soetomo  bisa  disiapkan  oleh pelaksana  maupun  hal  penting  yang  memang harus  dimiliki  oleh  peserta  PTSL.  Kesiapan dokumen  merupakan  fasilitas  yang  harus disiapkan  oleh  peserta  untuk  melaksanakan PTSL.  Selain  itu,  kelengkapan  dokumen  juga merupakan  konsekuensi  dari  usaha  masyarakat yang ingin mendaftarkan bidang tanahnya, akan tetapi  staf  juga  turut  andil  didalamnya,  karena peran mereka sangat dibutuhkan ketika penyuluhan  berlangsung.  Apabila  staf  tidak memberitahu  masyarakat  ketika  penyuluhan, bagaimana  masyarakat  akan  menyiapkannya. Adanya surat format keputusan penetapan lokasi PTSL,  tentu  akan  meningkatkan  antusiasme
masyarakat,  karena  secara  tidak  langsung mereka  akan  merasa  terlibat  dalam  peristiwa penting.  Dokumen  merupakan  hal  yang  sangat penting, bukan hanya untuk peserta Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  melainkan untuk  pelaksana  program  demikian.  Adanya surat  format  keputusan  penetapan  lokasi Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) tentu akan meningkatkan antusiasme masyarakat,  karena  secara  tidak  langsung mereka  akan  merasa  terlibat  dalam  peristiwa penting.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui apabila  indikator  sumber  daya  dalam  indikator program  PTSL  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya sudah terimplementasi
dengan baik. sudah terimplementasi namun belum berjalan maksimal,  karena  masih  ada  masyarakat  yang tidak  lengkap  dalam  pengumpulan  berkas,  yang disebabkan  oleh  lalai  dan  kurang  totalitas  nya pemerintah  setempat  mengenai  pemberitahuan kelengkapan berkas. Anggaran dalam pembiayaan bukanlah satu-satunya sumber daya yang paling utama dalam implementasi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  dilaksanakan di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya.  Dan selain  itu,  keahlian  staf  dalam  melayani masyarakat terlebih peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga merupakan  sumber  daya  yang  sama  pentingnya dalam  kemajuan  Program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  akan  terasa  mudah dan lebih terkendali apabila dilakukan berdasarkan  petunjuk  teknis  (juknis).  Karena apabila  seorang  pegawai  atau  staf  tidak melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  dengan  panduan juknis,  maka  pelaksanaan  program  bisa  saja terhambat  dan  banyak  sekali  kekacauan. Begitulah  pentingnya  tanggung  jawab  seorang staf  atau  pegawai  dalam  suatu  implementasi pelaksanaan program. Kemudian, yang merupakan  faktor  dalam  sumber  daya  yang lainnya  adalah  fasilitas.  Fasilitas  bisa  berupa sarana prasarana, perangkat pendukung dan lain sebagainya. Fasilitas dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr.  Soetomo  bisa  disiapkan  oleh  pelaksana maupun  hal  penting  yang  memang  harus dimiliki oleh peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kesiapan dokumen juga  merupakan  fasilitas  yang  harus  disiapkan
oleh  peserta  untuk  melaksanakan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Indikator sumber daya melihat bagaimana sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan  program  sertifikasi  PTSL  dapat terpenuhi  dengan  maksimal.  Sasaran  dari  kajian fokus  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kelayakan  program  melalui  sumber  daya  yang tersedia.  Sumber  daya  yang  dimiliki  akan mempengaruhi berhasilnya pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. Sebagaimana  dalam  Hegantara  et.  al  (2021), bahwa  sumber  daya meliputi  banyak  hal  seperti staf,  wawasan,  informasi,  dan  juga  fasilitas. Meskipun  program  PTSL  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  ini  memiliki  banyak kendala  dalam  sumber  daya  terlebih  dalam fasilitas,  namun  PTSL  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  belum  berjalan  dengan baik.
Perkembangan  sumber  daya  dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  bisa  dilihat  juga  dari alur  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh pelaksana program. Bagian terpenting dalam alur pelaksanaan sebuah program adalah penyuluhan yang  dilakukan  oleh  pelaksana.  Dimana  alur tersebut adalah pembuka atau langkah awal dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  meskipun  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  di  Kelurahan  Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  ini  memiliki  banyak kendala  dalam  sumber  daya  terlebih  dalam fasilitas,  namun  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo Kota  Surabaya  berjalan  dengan  baik  sampai dengan selesai.

## Disposisi
Keberhasilan  suatu  program  sangat banyak  dipengaruhi  oleh  sikap  dari  seorang pemimpin  maupun  pelaksana  program,  mereka harus  bersikap  profesional  dan  menampatkan diri  pada  tempat  yang  seharusnya.  Jika  salah bersikap  meskipun  hanya  satu  kali,  maka  hal tersebut  akan  berpengaruh  lama  bahkan  hingga program  yang  dilakukan  selesai.  Perintah  yang dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Surabaya  kepada  Koordinator  Program  PTSL Surabaya  untuk  melaksanakan  program  PTSL. Adapun  perintah  ini  berdasarkan  acuan  dari Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Seluruh  Wilayah Republik  Indonesia  dan  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan hasil wawancara  di  lapangan  bersama  tim  pelaksana PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya ialah  seluruh  tim  pelaksana  PTSL  mengajak warga  masyarakat  untuk  ikut  di  dalam  program strategis  pemerintah  ini  banyak  cara  yang  kita lakukan.  Seperti  kita  membuka  sosmed  di Instagram  maupun  Facebook  maupun posting- posting  banner yang  dipasang  di  Kelurahan. Banyak  cara  dalam  menghimpun  warga  untuk ikut  di  dalam  program  PTSL  ini.  Tentunya sesuai  dengan  kuota  yang  ditentukan  oleh kantor.  Apabila  belum  dipastikan,  belum  tentu bisa  ikut  semua.  Hal  tersebut  karena  syarat pertama  pembuatan  sertifikat  ialah  dalam menguasai visi, menguasai tanahnya, menempati tanahnya, memanfaatkan tanahnya, dan ditambah lagi memiliki dokumen kelengkapan.
Disposisi  sikap  yang  diambil  oleh pelaksana  PTSL  yaitu  mencoba  melakukan  hal- hal  yang  membuat  masyarakat  tertarik  hingga berantusias dalam program PTSL yang dilakukan  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota Surabaya.  Inovasi-inovasi  lain  harus  diciptakan dan  dilakukan  apabila  cara-cara  seperti  diatas belum  membuat  masyarakat  merasa  tertarik. Selain  meningkatkan  antusiasme  masyarakat, petugas  PTSL  juga  memiliki  tanggung  jawab untuk  memperjelas  alur  yang  ada  di  dalam proses  PTSL  melalui  media  yang  sudah  di sediakan.  Selain  alur,  detail  biaya  juga  bisa  di update  di  laman  yang  telah  disediakan  oleh pelaksana program.
Selain membuat gebrakan-gebrakan baru dalam  mengajak,  sikap  yang  baik  juga diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan sebuah program. Untuk kejujuran petugas sudah sangat-sangat  transparan  jujur  dalam  artian transparan itu petugas menjelaskan syarat-syarat apa  aja  yang  harus  dipenuhi  untuk  mengikuti program  PTSL.  Petugas  menjelaskan  semua bahwa  selama  tidak  ada  kekurangan  dan  tidak ada  sengketa  batas  maupun  sengketa  keluarga. Kejujuran  merupakan  sikap  yang  sangat berharga  dalam  menunjang  berhasilnya  sebuah program.  Karena  apabila  seorang  staf  atau pegawai  menanamkan  sifat  jujur  dalam  setiap tindakan, hal tersebut akan memupuk kepercayaan  masyarakat  selaku  peserta  dalam
program  PTSL.  Masyarakat  akan  merasa  aman dan  tentram  apabila  staf  yang  bertanggung jawab mengurus sertifikasi tanah mereka adalah seorang  yang  jujur.  Disposisi  atau  sikap  oleh pelaksana  program  sangat  berpengaruh  penting dalam implementasi sebuah program. Selanjutnya Kantor Pertanahan Surabaya I harus membiasakan  kejujuran  dan  transparansi  dalam setiap program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan  program  PTSL,  para  pelaksana memiliki  disposisi  atau  sikap  yang  sangat  baik selama program berlangsung. Indikator disposisi dalam  program  PTSL  yang  berlangsung  di Kelurahan  Dr.  Soetomo  sudah  terimplementasi dengan  baik,  namun  belum  berjalan  maksimal. Hal  tersebut  dilihat  dari  kinerja  dan  juga  kerja sama yang tercipta antar pegawai dan masyarakat demi terwujudnya Program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) yang sesuai dengan rencana meski terdapat juga beberapa  kendalam  dalam  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut.
Keberhasilan  dalam  PTSL  di  Kelurahan Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  juga  dipengaruhi oleh  disposisi  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh pegawai  atau  staf  yang  melaksanakan  program. Apabila satu diantara banyak nya staf melakukan  hal  yang  tidak  diinginkan,  maka pelaksanaan  PTSL  juga  dikhawatrikan  tidak akan  berjalan  dengan  baik  program  PTSL diperintahkan  oleh  Presiden  melalui  Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti  oleh  Menteri  ATR/BPN  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang  PTSL  yang  kemudian  dilanjutkan kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  diterapkan  di tiap  daerah  di  Indonesia.  Selanjutnya  Kantor Pertanahan  Kota  Surabaya  I  memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada Pemerintah Kelurahan Dr. Soetomo sebagai Tim Pelaksana  Program  PTSL.  Disposisi  atau  sikap yang  dimiliki  oleh  staf  pelaksana  merupakan sikap  yang  baik  sehingga  Program  PTSL  dapat berjalan  dengan  baik.  Adapun  kendala-kendala di lapangan dapat diatas oleh pegawai atau staf. Hal  tersebut  karena  disposisi  atau  sikap  yang baik  yang  dimiliki  oleh  staf  pelaksana  Program PTSL.

## Struktur Birokrasi
Dibutuhkan struktur birokrasi yang kuat dalam  pelaksanaan  program  sertifikasi  PTSL yang  dilakukan  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  dari awal sampai akhir. Prosedur ini harus dilakukan dengan  tertib  dan  terencana  untuk  hasil  yang maksimal.  Sasaran  dari  kajian  fokus  penelitian ini adalah untuk mengetahui keahlian BPN Kota Surabaya  I  dalam  kegiatan  penyuluhan  melalui koordinasi antar staf, kerjasama staf yang saling berkesinambungan,  atau  penambahan  staf  jika memang  diperlukan.  Kerja  sama  juga  perlu dilakukan  antar  BPN  Kota  Surabaya  I  dengan pegawai  Kelurahan  Dr.  Soetomo,  maupun  RT dan  RW.  Karena  demi  terlaksananya  kebijakan perlu kerjasama dari berbagai pihak.
Sasaran kajian struktur birokrasi menentukan  tujuan  dan  mengukur  apakah implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  akan  menjadi maksimal  dan  bertujuan  seperti  apa  yang  telah direncakanan.  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  itu  ada  beberapa tahapan.  Tahapan  pertama  adalah  pembuatan SK, penunjukan ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota  satgas  yuridis  maupun  fisik.  Satuan yuridis  itu  meliputi  dengan  pengumpulan  surat surat  nya.  Satgas  fisik  itu  meliputi  satuan petugas ukur, dan nanti dibuatkan SK ditetapkan oleh  surat  keputusan  kepala  kantor.  Struktur birokrasi  adalah  sasaran  kajian  yang  tak  kalah penting dalam implementasi program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL). Dalam tahapan-tahanap suatu program membutuhkan  kerjasama  yang  luar  biasa kerasnya  antar  sesama  staf.  Semua  staf  bekerja sesuai  dengan  porsi  dan  bagian-nya  masing- masing.  Hal  seperti  itu  lah  yang  menjamin berhasilnya  sebuah  program.  penyuluhan  demi penyuluhan  yang  dilakukan  adalah  semata-mata agar  tercapainya  tujuan  dalam  implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota Surabaya.  Dengan  demikian,  sasaran  kajian struktur  birokrasi  dalam  Program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Dr.  Soetomo  telah  terimplementasi  dengan  baik namun  belum  berjalan  dengan  maksimal  karena staf yang dipekerjakan belum sesuai dengan ahli nya  masing-masing  yang  menyebabkan  kurang maksimalnya pencapaian kerja.
Struktur birokrasi tidak kalah pentingnya  seperti  ketiga  faktor  diatas,  dalam mempengaruhi implementasi suatu program. Hal tersebut  terjadi,  karena  suatu  akan  terbentuk
dengan maksimal, apabila yang menjadi tonggak sudah  maksimal.  Struktur  birokrasi  merupakan tonggaknya,  yang  merupakan  permulaan  begitu banyak  bentuk  kerja  sama  dan  lain  sebagainya. Indikator  struktur  birokrasi  menentukan  tujuan dan  mengukur  implementasi  program  PTSL akan  menjadi  maksimal  dan  bertujuan  seperti apa  yang  telah  direncakanan.  Berdasarkan  hasil wawancara  bersama  tim  pelaksana  PTSL kegiatan  PTSL  terdiri  dari  beberapa  tahapan. Tahapan  pertama  adalah  pembuatan  SK, penunjukan  ketua,  wakil  ketua,  dan  seluruh anggota  satgas  yuridis  maupun  fisik.  Satuan yuridis  itu  meliputi  dengan  pengumpulan  surat- suratnya.  Satgas  fisik  meliputi  satuan  petugas ukur  dan  nanti  dibuatkan  SK  hingga  kemudian ditetapkan  oleh  surat  keputusan  kepala  kantor. Beberapa  faktor  mengenai  struktur  birokrasi masuk  di  dalam  sosialisasi  pertama.  Kantor kemudian mengirim surat ketua panitia mengirim  surat  ke  kelurahan.  Satuan  tugas kelurahan  berkumpul  semua  dalam  sosialisasi dan sidang panitia.
Struktur  birokrasi  adalah  elemen  tak kalah  penting  dalam  implementasi  program PTSL.  Dalam  tahapan-tahapan  suatu  program membutuhkan  kerjasama  yang  luar  biasa kerasnya  antar  sesama  staf.  Semua  staf  bekerja sesuai dengan porsi dan bagian nya masingmasing.  Hal  seperti  itu  lah  yang menjamin berhasilnya sebuah program. Penyuluhan  demi  penyuluhan  yang  dilakukan adalah  semata-mata  agar  tercapainya  tujuan dalam implementasi program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. Dibutuhkan  struktur  birokrasi  yang  kuat  dalam pelaksanaan  program  sertifikasi  PTSL  yang dilakukan  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  dari  awal sampai  akhir.  Prosedur  ini  harus  dilakukan dengan  tertib  dan  terencana  untuk  hasil  yang maksimal.  Sasaran  dari  kajian  fokus  penelitian ini adalah untuk mengetahui keahlian BPN Kota Surabaya  I  dalam  kegiatan  penyuluhan  melalui koordinasi antar staf, kerjasama staf yang saling berkesinambungan,  atau  penambahan  staf  jika memang  diperlukan.  Kerja  sama  juga  perlu dilakukan  antar  BPN  Kota  Surabaya  I  dengan pegawai  Kelurahan  Dr.  Soetomo,  maupun  RT dan  RW.  Karena  demi  terlaksananya  kebijakan perlu  kerjasama  dari  berbagai  pihak  jika  dalam program  PTSL  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan Dr.  Soetomo  Kota  Surabaya  sudah  memiliki struktur  birokrasi  yang  baik  dan  kuat.  Hal tersebut  juga  diketahui  dari  pelaksanaan program PTSL yang memiliki alur yang rapid an
tertata.  Karena  pelaksanaan  yang  maksimal memiliki akar yang kuat yakni struktur birokrasi yang kuat pula dari pelaksananya.
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo  Kota Surabaya”  belum  terimplementasi  dengan  baik karena  hambatan  satu  dari empat  sasaran kajian yaitu  komunikasi  dalam  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak terimplementasi  dengan  maksimal  dikarenakan kendala  dalam  komunikasi  yang  menyebabkan sulit  nya  proses  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  di  Kelurahan  Dr.  Soetomo Kota  Surabaya  tersendat  dan  membutuhkan usaha yang lebih keras. Solusi dari permasalahan ini  adalah  pendataan  yang  lebih  teliti  bagi pemerintah  kelurahan  setempat.  Karena  untuk menemukan  pemilik  nya,  membutuhkan  data yang  valid  dari  beberapa  tahun  yang  lalu. Adapun  sasaran  kajian  lainnya  dalam  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) sudah terimplementasi dengan baik.

## SIMPULAN
Komunikasi yang ada di dalam Program PTSL  tidak  terimplementasi  dengan  maksimal, karena  Tim  Pelaksana  PTSL  di  Kelurahan  Dr. Soetomo Kota Surabaya kurang maksimal dalam penyampaian sosialisasi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mempersiapkan  surat-surat  secara  lengkap. Program PTSL yang dilakukan di Kelurahan Dr. Soetomo  Kota  Surabaya  menunjukkan  bahwa sumber  daya  yang  dimiliki  memiliki  pengaruh baik  atas  berhasilnya  pelaksanaan  program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. Indikator  sumber  daya  sudah  terimplementasi secara  maksimal,  baik  sumber  daya  manusia, sumber  daya  anggaran,  dan  sarana  maupun prasarana. Dalam pelaksanaan program PTSL di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya Disposisi  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh  staf pelaksana  sudah  terimplementasi  dengan  baik sehingga  Program  PTSL  dapat  berjalan  dengan baik. Interaksi antara pelaksana program dengan peserta juga berlangsung sangat baik. Ketidakmaksimalan itu disebabkan karena faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang berjalan belum sesuai tujuan dan rencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad et al., 2015. Evaluation of reliability and validity  of  the  general  practice  physical activity  questionnaire  (GPPAQ)  in  60–
74  year  old  primary  care  patients. BMC Family Practice , 16(113), 1-9 Bungin,  Burhan.  2017. Metode  Penelitian Kualitatif . Depok : PT Raja Grafindo. Edward.  2021.  Model  George  Edward  III: Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor 2  Tahun  2018  tentang  Kawasan  tanpa Rokok. 3(2).
Hegantara  Asep,  Setiabudi  Widya,  dan  Alex  B.
2021, Implementasi Kebijakan Kesehatan  Ibu,  Bayi  Baru  Lahir,  Bayi dan  Balita  di  Kabupaten  Bandung, Jurnal Responsive , 4(3), 163–171 Masnah.  et.  al.  2021.  Implementasi  Kebijakan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  di  Kabupaten  Muaro  Jambi. Jurnal Renaissance , 6(2). Marryanti,  S.  dan  Yudha  Purbawa  2018,
Optimalisasi faktor–faktor yangmempengaruhi keberhasilan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap,
Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(2), 190-207 Moleong,  L.  2017. Metodologi  Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
Ma’ruf,  dan  Wihastuti.  2008.  Pertumbuhan
Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Ekonomi
dan Studi Pembangunan
Nasution, S. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Bandung: Tarsito.
Pandaleke, T. F., Koagouw, F. V., & Waleleng, G.  J.  2020.  Peran  Komunikasi  Sosial Masyarakat  dalam  Melestarikan  Bahasa Daerah  Pasan  di  Desa  Rasi  Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Acta Diurna Komunikasi , 2 (3) Patton,  Michael  Quinn,  1987, Qualitative Research and Evaluation Methods , New
York, SAGE Publication
Roring,  Andreas  Dolpiero.  et.  al.  2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19)  di  Desa  Ongkaw  1  Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa
Selatan. Jurnal Governance , 1(2).