Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 109-127
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.175.109-127

## PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI
I Made Sarjana . Universitas Udayana madesarjana@yahoo.co.id

## Abstrak
Kontrak  merupakan  suatu  perjanjian  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  diantara  pihak- pihak  yang  membuatnya.  Kesepakatan  yang  dilakukan  tersebut  didasarkan  pada  adanya prinsip kebebasan berkontrak. Adanya prinsip kebebasan bekotrak tersebut terdapat ken- cendrungan sering dimanfaatkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat untuk memini- malisir tanggungjawabnya dan mengalihkannya terhadap pihak yang lemah. Klausula yang melepaskan  tanggungjawab  dan  mengalihkannya  kepada  pihak  lain  dalam  suatu  kontrak disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam praktik penggunaan klausula eksonerasi masih sering  ditemukan  dan  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  posisinya  lebih  kuat  daripada  yang lainnya. Dengan demikian posisi pihak yang lemah dalam suatu kontrak, akan selalu men- jadi pihak yang dirugikan dengan berlakunya klausula eksonerasi. Keberadaan klausula ek- sonerasi perlu mendapat pengkajian lebih mendalam untuk melindungi posisi pihak-pihak yang  kedudukannya  lebih  lemah  dalam  setiap  kontrak.  Penggunaan  klausula  eksonerasi tidak boleh dilakukan dengan leluasa tanpa mengindahkan kaedah-kaedah ataupun prinsip- prinsip dalam hukum kontrak. Pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang posisinya lemah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan,  asas-asas hukum  perjanjian  serta yurisprudensi. Penggunaan  klau- sula  eksonerasi  yang  tidak  mengindahkan  pembatasan  tersebut  dijadikan  dasar  untuk melakukan  gugatan  bagi  pihak  yang  dibebankan  tanggungjawab  untuk  membebaskan dirinya dari kerugian yang semestinya tidak dialaminya dengan menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau kontrak batal demi hukum. Demikian juga halnya untuk setiap kontrak ter- tentu  keikutsertaan  pemerintah  perlu  diberikan  ruang  semata-mata  untuk  melindungi masyarakat sebagai pihak yang lemah, agar tidak dirugikan karena adanya klausula ekson- erasi .
Kata Kunci: prinsip kebebasan berkontrak, klausula eksonerasi, pembatasan.

## Abstract
The contract is an agreement that is based on an agreement among the parties who made it.  The deal  is  done based  on  the  principle  of  freedom  of  contract. The  existence  of  the principle of freedom of contract are included  often exploited by the party stronger position to minimize its responsibility and divert it towards the weaker side. Clause that releases the responsibility and divert it to the other party in a contract called the exoneration clause. In practice  the  use  of  the  exoneration  clause  is  still  frequently  found  and  exploited  by  the stronger position than others. Thus the position of the weaker party in a contract, there will always be a party aggrieved by the enactment of the exoneration clause. The existence of the exoneration clause needs to get a more in depth in order to protect the position of the  parties  that  the  weaker  position  in  any  contract.  The  use  of  the  exoneration  clause should not be done freely without regard terms or principles in contract law. Restrictions on the use of the exoneration clause needs to be done to protect the weaker party posi- tion, taking into account the legislation, principles of contract law and jurisprudence. The
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## 1. PENDAHULUAN.
Telah  diakui  secara  umum  baik dikalangan  praktisi  bisnis  ataupun didunia  akademis  bahwa  klausula  ek- sonerasi  digunakan  dalam  kontrak- kontrak, baik kontrak dalam skala besar secara  finansial  atau  dalam  skala  kecil. Pencantuman  klausula  eksonerasi  da- lam kontrak tidak dapat dihindari kare- na demi kebutuhan yang bersifat prak- tis dan efisien. Keberadaan klausula ter- sebut disebabkan oleh adanya ketentu- an Pasal 1338 BW Indonesia. Ketentuan tersebut  memuat  asas  kebebasan  ber- kontrak,  yang  memberikan  peluang kepada  mereka  untuk  dimuatkan  klau- sula-klausula  di  dalam  kontrak  yang dirancangnya  agar  sesuai  dengan keinginannya  tanpa  mempertim- bangkan  aspek-aspek  lainya  yang  juga merupakan  bagian  dari  pihak  lainnya dalam  kontrak.  Terkesan  bahwa
keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak  memiliki  batasan,  lebih-lebih hukum  kontrak  yang  terdapat  dalam BW  Indonesia  menganut  sistem  ter- buka,  sehingga  dalam  praktik  dunia bisnis  dimanfaatkan  sebagai  kekuatan oleh pihak yang merasa kedudukannya di  atas  daripada  pihak  lainnya. Sesungguhnya  asas  kebebasan  ber- kontrak  tersebut  ditujukan  untuk  per- baikan hidup manusia, akan tetapi pada kenyataannya  asas  tersebut  sering  dis- alahgunakan 1 .
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tidak ada  satu  ketentuanpun  yang  mengatur tentang  klausula  eksonerasi  dalam  BW Indonesia.  Hukum  kontrak  kita  yang bersumber  dari  BW  Indonesia  hanya mengatur  batasan-batasan  kontrak yang sifatnya masih umum. Oleh kare- na  sifatnya  masih  umum,  maka  para kontraktan  dalam  praktik  senantiasa
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 110
use of the exoneration clauses that do not heed such restrictions serve as the basis for the parties to pursue actions imposed responsibility to free himself from the losses that should not have happened to declare the contract may be canceled or the contract null and void. Similarly,  for  each  specific  contract  participation  of  government  need  to  be  given  space solely to protect the people as the weak side, so as not to be harmed for their exoneration clause.
Keywords: the principle of freedom of contract, the exoneration clause, baring.
1 Peter M. Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika. Vol. 18, No. 3, Mei 2003, hal. 203.
dan  tidak  sulit  mencarinya,  terdapat banyak  ragam  isi  klausula  eksonerasi tersebut.  Kontrak  demikian  biasa didapatkan  dalam  kontrak  baku,  mes- kipun klausula tersebut juga amat mu- dah  dimuat  sekalipun  tidak  berbentuk kontrak  baku.  Tentu  saja  keberadaan klausula  eksonerasi  demikian  di- manfaatkan  oleh  mereka  dalam kedudukan  atau  posisi  yang  lebih  kuat dalam  arti  sangat  dibutuhkan keberadaannya  dalam  suatu  kontrak, sehingga  pihak  lainnya  berposisi  se- bagai pihak yang lemah, yang terkesan sangat  mempunyai  kepentingan  akan bantuan  dari  pihak  lawan  dalam  suatu kontrak.
Berbeda  dengan  BW  Indonesia, sekalipun  tidak  menyebutkan  secara langsung  tentang  klausula  eksonerasi, bahwa NBW Belanda yang mulai berla- ku sejak tahun 1992 terdapat ketentu- an  yang  menyebutkan  klausula  yang memberatkan  ( onredelijk  bezwarend atau unreasonably  onerous).  Klausula yang  bersifat  memberatkan  salah  satu pihak tidak dikehendaki oleh NBW Bel-
anda, sehingga yang namanya klausula eksonerasi  masuk  ke  dalam  klausula yang memberatkan tersebut. Sementa- ra dalam common law system klausula eksonerasi  digolongkan  dengan  nama unconsionasble  clause.  Klausula  terse- but  juga  berisikan  pembatasan tanggung  jawab  salah  satu  pihak  ter- hadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang  bersangkutan  tidak  atau  tidak dengan  semestinya  melaksanakan kewajiban  yang  ditentukan  di  dalam perjanjian tersebut 2 .
Melalui tulisan ini akan dicoba untuk melakukan  pengkajian  terhadap keberadaan  klausula  eksonerasi  secara teoritis  agar  penggunaannya  tidak secara  serta  merta  merugikan  pihak yang kedudukannya lebih lemah. Pem- batasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi juga untuk memahami pem- batasan  tentang  asas  kebebasan  ber- kontrak  yang  dimuat  dalam  hukum kontrak,  sehingga  asas  keseimbangan para kontraktan lebih terjamin.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 111
2 Pandangan Sutan Remy Sjahdeni, dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal. 346.

## 2. PEMBAHASAN PENGERTIAN KLAUSULA EKSON- ERASI
Istilah  klausula  eksonerasi  merupa- kan  terjemahan  dari  istilah exoneratie clausule.  Istilah  asing  lainnya  yang digunakan  adalah: exemption  clause, exclusion  clause,  exculpatory  clause, warranty disclaimer clause, limitation of liability clause. walaupun  demikian da- lam  tulisan  ini  istilah  yang  digunakan adalah  klausula  eksonerasi,  yang  bagi penulis sendiri adalah lebih familiar da- ripada istilah lainnya.
Klausula  eksonerasi  mengandung makna  yang  berisi  pembatasan  per- tanggungjawaban  dari  pihak  debitur. Dalam  kamus  istilah  hukum  Fockema Andreae, Exoneratie  clausule  (syarat eksonerasi)  yaitu  syarat  dalam  suatu persetujuan,  di  mana  satu  pihak  mem- bebaskan diri dari pertanggungjawaban yang  dibebankan  kepadanya  oleh hukum yang mengatur, terutama dalam persetujuan  pengangkutan.  Walaupun dalam  kamus  tersebut  menyebutkan klausula tersebut terdapat terutama da- lam pengangkutan, tetapi dalam praktik
bisnis  dewasa  ini  sudah  meluas merambah  kedalam  segala  jenis  kon- trak.  Sementara  menurut  Sutan  Remy Sjahdeni,  keberadaan  klausula  ekson- erasi  adalah  bertujuan  membebaskan atau  membatasi  tanggung  jawab  salah satu  pihak  terhadap  gugatan  pihak lainnya  dalam  hal  yang  bersangkutan tidak  atau  tidak  dengan  semestinya melaksanakan  kewajibannya  yang ditentukan  di  dalam  perjanjian  terse- but 3 . klausula  tersebut  selalu  bersifat berat  sebelah,  yang  hampir  dapat dipastikan  akan  menguntungkan  mere- ka yang kedudukan lebih kuat daripada pihak lainnya serta sering kali terdapat dalam  kontrak  baku.  Sesungguhnya penulisan  ini  tidak  semata-mata  me- nyoroti  perjanjian  dalam  kontrak  baku, tetapi juga perjanjian yang bukan kon- trak  baku,  karena  perjanjian  biasapun klausula  eksonerasi  tidak  susah  untuk dicantumkan.
Munculnya klausula eksonerasi dapat disebabkan  oleh  beberapa  hal  antara lain;  kecermatan  dalam  berkontrak, etikad  baik  ( good  faith)  dalam  ber-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 112
3 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Per- janjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal. 75.
kontrak  dan  posisi  tawar  yang  tidak seimbang.  Sebab  pertama  yaitu  kecer- matan  berkontrak  berkaitan  dengan wawasan  hukum  pihak-pihak  pemben- tuk  kontrak 4 .  Dalam  hal  ini  dituntut keahlian  para  pihak  mampu  me- manfaatkan  saluran-saluran  hukum, yang  digunakan  untuk  meningkatkan kualitas  kontrak,  kemampuan  para pihak  untuk  selalu  memperhitungkan segala  resiko  yang  dapat  timbul  dari setiap  syarat  atau  kausula  yang dirancang  dalan  kontrak.  Dituntut  pula kemampuan  untuk  melakukan  negosi- asi, memperhitungkan kelengkapan ma- teri  kontrak  serta  kecermatan  dalam merancang  rumusan-rumusan  klausula, sehingga memperkecil ruang resiko dan pada  akhirnya  dapat  mewujudkan  kon- trak  yang  bersih,  terbuka  dan  adil ( banafide).
Sebab kedua adalah etikad baik yang berkaitan dengan kejujuran dan kualitas mental para pihak. Dalam praktik bisnis tidak  sedikit  para  pelaku  bisnis  yang memiliki niat untuk mewujudkan target- target  bisnisnya  melalui  strategi  yang
dibawakan  dan  secara  sengaja  disem- bunyikan atau tidak  dimasukkan dalam sub-sub atau item pembahasan negosi- asi. Target-target demikian dalam dunia bisnis sering disebut implied target yai- tu  target  atau  sasaran  bisnis  yang secara sengaja tidak ditawarkan secara eksplisit  dalam  proses  negosisasi  dan secara  diam-diam  hendak  diwujudkan melalui  kelemahan-kelemahan  klausula pihak lawan yang secara sengaja dikon- disikan demikian 5 . Disadari pula  bahwa menentukan  mereka  yang  memiliki etikad baik dan etikad buruk sangatlah sukar untuk ditentukan. Penyimpangan- penyimpangan  terhadap  prinsip-prinsip hukum  kontrak  sebagaimana  halnya perilaku  yang  tidak  jujur  sulit  untuk dihapuskan.  Hal  demikian  dapat  di- antisipasi  serta  meredam  dampak  bu- ruknya dengan kecerdasan serta kecer- matan berkontrak.
Sebab ketiga adalah faktor posisi ta- war yang tidak seimbang. Faktor ini di- maksudkan  bahwa  posisi  pihak-pihak yang  melakukan  kontrak  adalah  tidak seimbang,  memiliki  kedudukan  yang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 113
4 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 64.
5 Ibid, hal. 65
tidak sejajar, sehingga berdampak pada posisi  tawar  yang  lemah  pada  pihak lainnya.  Lemahnya  kedudukan  salah satu  pihak  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti  wawasannya  dibidang hukum  sangat  kurang,  faktor  kepent- ingan  yang  amat  mendesak  yang  me- merlukan  segera  terselesainya  kontrak yang  dilakukan  tanpa  lagi  memperhi- tungkan  resiko  yang  dapat  men- impanya. Faktor ekonomi juga merupa- ka salah satu pemicu  munculnya posisi tawar  yang  lemah  yang  sering  di- manfaatkan oleh mereka yang berposisi lebih kuat. Beberapa faktor- faktor ter- sebut  memberikan  peluang  dan  di- manfaatkan  oleh  mereka  yang  telah memiliki  niat  yang  kurang  baik  untuk melakukan  penyalahgunaan  keadaan, terutama dalam kontrak standar.

## BEBERAPA PEMBATASAN TER- HADAP KLAUSULA EKSONERASI
Sebagaimana  diketahui  bahwa  prin- sip  kebebasan  berkontrak  merupakan prinsip  dasar  pembentukan  kontrak.
Namun  demikian  tidak  dapat  diabaikan bahwa terdapat kecendrungan pembat- asan  terhadap  prinsip  kebebasan  ber-
kontrak  tersebut,  seperti  tumbuhnya standar kontrak dalam dunia bisnis, ikut campurnya  tangan  pemerintah  dalam kehidupan  rakyat  sebagaimana  dapat ditemukan  dalam  hukum  ketenagaker- jaan,  masuknya  konsumen  sebagai pihak  dalam  berkontrak  dan  yang  pal- ing  terakhir  adalah  peran  pemerintah melalui  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keu- angan  yang  memiliki  kewenangan pengawasan  pada  lembaga  jasa  keu- angan dan melindungi masyarakat  dari kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tinda- kan pelaku usaha jasa keuangan.
Sekalipun  sudah  terdapat  beberapa pembatasan  terhadap  prinsip  kebeba- san  berkontrak,  namun  masih  sering terjadi  pemanfaatan  peluang  terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang sangat  merugikan  pihak  yang  seha- r u s n y a   b u k a n   m e r u p a k a n kewajibannya.  Dengan  demikian  be- berapa hal yang dapat dijadikan bahan pemikiran  secara  akademis  adalah  se- bagai berikut:

## Batasan berdasarkan Pasal 1337 dan Pasal 1339 BW Indonesia.
Dalam ketentuan Pasal 1337 BW In-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 114
donesia  menegaskan  bahwa  perjanjian tidak  boleh  bertentangan  dengan  un- dang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila dicermati ketentuan ter- sebut merupakan akhir dari  Pasal 1320 BW  Indonesia  yang  memuat  tentang sahnya  perjanjian.  Apapun  yang  dil- akukan  sebelumnya,  apabila  tidak sesuai  dengan  Pasal  1337  BW  Indone- sia  maka  berakibat  perjanjiannya  batal demi hukum. Makna ketentuan tersebut sangat  signifikan  dan  berakibat  sangat luas  karena  pengadilan  berdasarkan diskresinya  amat  mudah  untuk  menya- takan suatu kontrak batal demi hukum.
Selanjutnya  Pasal  1339  BW  Indone- sia menegaskan bahwa persetujuan tid- ak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang dengan  tegas  dinyatakan  di  dalam, tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut sifat dari persetujuan itu diha- ruskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan  atau undang-undang.  Mencermati  ketentuan tersebut,  maka  perjanjian  yang  dibuat dan  dilaksanakan  tidak  saja  terbatas pada  apa  saja  isi  dari  perjanjian  yang diperhatikan,  namun  keberlakuan  per- janjian  juga  dibatasi  oleh  undang- undang, kepatutan dan kebiasaan. Pen-
gujian  berdasarkan  undang-undang lebih  mudah  untuk  dilakukan  karena telah  terdapat  pengaturan  secara  nor- matif  dalam  setiap  ketentuan  undang- undang.  Pengujian  berdasarkan kepatutan  dan  kebiasaan  diharapkan peranan pengadilan untuk menafsirkan lebih lanjut dengan kebijaksanaan me- lalui diskresinya
Apabila bertentangan dengan isi ke- tentuan  tersebut  mengakibatkan  per- janjiannya  batal  demi  hukum,  se- bagaimana  ditentukan oleh Pasal 1320 BW Indonesia unsur ke empat. Khusus terhadap  yang  bertentangan  dengan undang-undang,  hal  itu  berkaitan dengan  UU  Perlindungan  Konsumen khususnya Pasal 18.

## Batasan berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen
UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Per- lindungan  Konsumen  (UUPK)  telah  te- gas menentukan hal-hal yang berkaitan dengan  pelepasan  atau  penyerahan tanggung  jawab.  Larangan  pengalihan tanggung  jawab  pelaku  usaha  kepada konsumen  ditentukan  oleh  Pasal  18 Ayat (1) huruf a UUPK. Dalam penjela-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 115
san  ketentuan  itu  disebutkan  bahwa larangan  ini  dimaksudkan  untuk menempatkan  kedudukan  konsumen setara  dengan  pelaku  usaha  berdasar- kan  prinsip  kebebasan  berkontrak.  Se- bagaimana diketahui bahwa UUPK telah dengan sadar menempatkan kedudukan konsumen  dalam  dunia  bisnis  disetara- kan dengan pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan  untuk  menjamin  kedudukan pihak  konsumen  agar  tidak  dimanfaat- kan  oleh  pelaku  usaha  ketika  mereka berhadapan  dengan  konsumen  yang lemah,  sehingga  pelaku  usaha  menya- lahgunakan keadaan yang berujung pa- da  kerugian  yang  amat  berat  pada pihak  konsumen.  Kekhawatiran  terse- but  dapat  diketahui  sebagaimana  yang tertuang  dalam  penjelasannya  karena dengan  adanya  asas  kebebasan  ber- kontrak pihak pelaku usaha tidak men- c a n t u m k a n   s y a r a t   p e n g a l i h a n tanggungjawab  sesuai  dengan  yang dikehendakinya.  Pelanggaran yang dil- akukan oleh pelaku usaha terhadap ke- tentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUPK berakibat  kontrak  atau  perjanjiannya adalah  batal  demi  hukum.  Batal  demi
hukum  tersebut  dikarenakan  syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagai  unsur keempat dari Pasal 1320 BW Indonesia tidak  dipenuhi,  yaitu  sebab  yang bertentangan  dengan  hukum,  se- bagaimana  ditegaskan  oleh  Pasal  1337 BW  Indonesia  bahwa  perjanjian  harus sesuai dengan undang, kesusilaan, dan ketertiban  umum.  Demikian  juga  hal- nya  dengan  ketentuan  Pasal  18  Ayat (3) UUPK yang menegaskan bahwa se- tiap klausula baku yang memenuhi ke- tentuan  ayat  (1)  dan  (2)  adalah  batal demi hukum.

## Batasan Berdasarkan

## Yurisprudensi
Terdapat  beberapa  yurisprudensi  di Indonesia  yang  dapat  digunakan  se- bagai  dasar  hukum  dalam  hal  penya- lahgunaan  keadaan  ( Misbruik  van  Om- standigheden).  Yurisprudensi  yang  di- maksud adalah Putusan MARI No. 3431 K/Pdt/1985,  tanggal  4  Maret  1987 menyangkut bunga pinjaman uang dan barang  jaminan  yang  bertentangan dengan  kepatutan  dan  keadilan 6 .  Pu- tusan MARI No. 1904 K/Sip 1982 tang-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 116
6 H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) untuk pembatalan Perjanjian, Liberty, Yogyakarta 2010, hal. 66.
gal  28  Januari  1984,  putusan  tersebut menyangkut  pembatalan  perikatan  ka- rena  perjanjian  yang  disepakati  adalah berat  sebelah,  sehingga  hakim  ikut mencampuri  isi  perjanjian.  Menurut Prof. Z. Asikin Kusuma Atmadja, bahwa penyalahgunaan  keadaan  merupakan faktor  yang  membatasi  atau  meng- gangu  adanya  kehendak  yang  bebas untuk  menentukan  persetujuan  pihak- pihak 7 . Salah satu pihak tersebut mem- iliki  posisi  yang  lemah  dan  terdesak, sehingga  terpaksa  menandatangani perjanjian  yang  bersifat  memberatkan dirinya. Dengan demikian apabila dikait- kan  dengan  ketentuan  Pasal  1320  BW Indonesia,  maka  penyalahgunaan keadaan  tersebut  masuk  dalam  ruang ‘kesepakatan’  yang  merupakan  unsur pertama  dari  syarat  sahnya  perjanjian, sehingga  perjanjian  demikian  dapat  di- batalkan.
Secara umum yang digunakan dasar adanya  penyalahgunaan  keadaan  ada- lah keunggulan ekonomis dan keunggu- lan  kejiwaan 8 .  Keunggulan  ekonomis tersebut menyangkut kemampuan atau
kebutuhan keuangan yang bersifat san- gat mendesak dari satu pihak, sehingga pihak  lawan  mempunyai  posisi  yang lebih kuat yang digunakan kesempatan untuk  menekan  pihak  yang  lemah  se- hingga  bersedia  menandatangani  per- janjian  yang  dibuat  meskipun  dengan hati yang cukup berat. Keunggulan keji- waan  dapat  juga  membuat  satu  pihak merasa  terpaksa  mengikuti  kemauan pihak  yang  lebih  kuat  dari  sisi kedudukannya,  yang  apabila  tidak  me- nandatangani dapat berakibat lebih bu- ruk  dalam  hubungan  yang  lainnya. Keunggulan  kejiwaan  membawa  dam- pak terhadap tekanan batin yang men- dalam  terlebih  pendatanganan  yang dilakukan  tersebut  karena  adanya semacam  ancaman  apabila  tidak  ikut menyutuji pihak lainnya.
Contoh  lain  dari  penyelesaian sengketa  yang  menyangkut  klausula eksonerasi  (pengalihan  tanggung  ja- wab)  adalah  terdapat  dalam  Putusan No.  1391  K/Pdt/2011 juncto  Putusan No.  54/Pdt/2010/PT.BTN joncto  Pu- tusan  No.  305/Pdt.g/2009/PT.BTN.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 117
7 Ibid, hal. 95 8 Ibid, hal. 51
Berikut  petikan  klausula  tersebut  se- bagaimana yang dimuat dalam putusan No. 1391 K/Pdt/2011:
Indonesia Air Asia akan mengangkut penumpang  dan  bagasinya  sesuai dengan  tanggal  dan  waktu  pen- erbangan  yang  telah  dipesan  oleh penumpang  tetapi  tidak  menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia Air Asia  dapat  melakukan  perubahan tanpa  pemberitahuan  sebelumnya; apabila  terjadi  keadaan  diluar  ke- mampuan  yang  menyebabkan  ter- jadinya penundaan ataupun pembat- alan penerbangan Indonesia Air Asia akan  berusaha  memindahkan penumpang  ke  penerbangan  lainnya dan biaya-biaya  yang  timbul menjadi  tanggung  jawab penumpang  sepenuhnya 9 ( huruf tebal dari penulis).
Klausula  eksonerasi  (pengalihan tanggungjawab)  sebagaimana  yang  di- maksud  telah  dinyatakan  batal  demi hukum  oleh  Mahkamah  Agung.  Pern- yataan  batal  demi  hukum  terhadap klausula tersebut adalah tepat, oleh ka- rena  klausula  pengalihan  tanggung  ja- wab  dalam  suatu  perjanjian  adalah bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal 18  Ayat  1  huruf  a  UUPK.  Pernyataan batal demi hukum tersebut pula sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
BW  Indonesia,  yakni  suatu  klausula menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh unsur  ‘hal  tententu’  atau  ‘suatu  sebab yang  dilarang’  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  1320  BW  Indonesia.  Klau- sula  pengalihan  tanggung  jawab  yang ditentukan secara sepihak oleh Indone- sia  Air  Asia  adalah  bertentangan dengan  unsur  ‘suatu  sebab  yang  dil- arang’  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 BW  Indonesia,  sehingga  sangat  tepat apabila  klausula  pengalihan  tanggung jawab  tersebut  dinyatakan  batal  demi hukum.

## Pembatasan  Berdasarkan  Bebera- pa Asas:

## Asas keseimbangan
Salah  satu  asas  yang  hendaknya  di- perhitungkan  ketika  membuat  kontrak adalah  asas  keseimbangan,  keseim- bangan  pada  hak  dan  kewajiban.  Asas keseimbangan  dimaknai  memberikan posisi yang sederajat, sama tinggi, hori- zontal terhadap mereka yang mengada- kan  kontrak.  Asas  tersebut  juga
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 118
9 dikutip dari naskah Disertasi, a,n: Munnie Yasmin, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Uni- versitas Udayana 2016, hal: 308.
mengandung  makna  yang  tidak  mem- bedakan  derajat  orang  karena  faktor pendidikan,  ekonomi,  jabatan,  agama, budaya  atau  semacamnya  itu,  yang dapat  berakibat  memperburuk  hub- ungan dengan pihak-pihak yang sedang dalam  melakukan  hubungan  hukum melalui  pranata  hukum  kontrak.  Dalam suatu  perjanjian,  kenikmatan  dan beban  tanggungjawab  harus  dibagi secara merata 10 .

## Asas etikad baik
Asas  etikad  baik  adalah  asas  yang cukup sulit untuk diterapkan, oleh kare- na  sulit  untuk  mengukur  kebaikan orang.  Demikian  juga  agak  sulit  untuk menentukan  kontrak-kontrak  yang dibuat  dengan  etikad  buruk  sebagai lawan  dari  etikad  baik.  Etikad  buruk atau  etikad  tidak  baik  kadang-kadang baru  dapat  diketahui  ketika  ada  pihak- pihak yang mengajukan keberatan yang merasa  haknya  dirugikan  oleh  pihak lainya.  Klaim  pihak  yang  merasa  diru- gikan  tidak  selalu  dituruti  karena  pen-
gaduannya  bersifat    sepihak,  dengan demikian sangat dibutuhkan penjelasan untuk  memberikan  klarifikasi  atas dugaan  pelanggaran  terhadap  hukum kontrak yang dilakukan oleh pihak yang diduga melakukannya. Asas etikad baik telah  dinormakan  dalam  Pasal  1338 Ayat 3 BW Indonesia agar pelaksanaan perjanjian  dilakukan  dengan  niat  yang baik. Jadi didasarkan pada keterbukaan serta  kejujuran  sebagai  dasar  etikad baik. Bahwa fungsi dari asas etikad baik adalah  harus  diterapkan  dalam berbagai tahapan, yang dimulai dari pra kontrak,  pembuatan  kontrak  dan pelaksanaan kontrak  dalam rangka un- tuk  menjamin  kejujuran  dan  keadilan kontraktual 11 .
Sebagai pembanding dari asas etikad baik  penulis  membandingkannya dengan prinsip yang berkembang pada common  law  system  yaitu  doktrin  un- consionaliability. Doktrin tersebut mem- berikan  kewenangan  kepada  pengadi- lan  untuk  membatalkan  perjanjian  se- bagian  bahkan  seluruhnya  untuk
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 119
10 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 470.
11 Fifi Junita, Prinsip Etikad Baik Dalam Perspektif Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW): Pelajaran Bagi Indonesia Menuju Reformasi Hukum Kontrak, dalam Proceeding: Konferensi Nasional Hukum  Perdata, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Universitas Lambung Mangkurat 20014, hal. 194
menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Beberapa asas beri- kut  ini  sebagai  mana  diungkap  oleh Koesnoe,  merupakan  asli  terdapat  da- lam  bumi  Indonesia  yaitu  asas  rukun, asas patut/pantas, selaras 12 .
Asas Rukun ,
Asas  rukun  terkait  dengan  pan- dangan seseorang dan sikapnya berke- naan  cara  hidup  di  dalam  masyarakat. Dalam  kehidupan  masyarakat  antara manusia  satu  dengan  lainnya  saling merasa  membutuhkan  satu  dengan lainnya,  tidak  ada  pertentangan  satu dengan  lainnya,  selalu  mendambakan kehidupan yang damai, tenang dan ba- hagia,  semua  masalah  diselesaikan secara bersama-sama. Dalam kaitannya dengan kontrak, pihak-pihak yang men- gadakan  kontrak,  satu  pihak  tidak menganggap  sebagai  lawan  pihak lainnya,  yang  seharusnya  dianggap  se- bagai  keluarga,  sehingga  diberlakukan ajaran  tolong-menolong,  tidak  saling memakan  melihat  kelemahan  pihak lainnya  dan  menggunakan  kesempatan
tersebut  untuk  menghindari  kewajiban yang harus dipikulnya.

## Asas patut atau pantas
Asas  patut  atau  pantas  merupa- kan  perpaduan  antara  tataran  moral dengan  tataran  akal  sehat.  Tataran moral berkenaan dengan penilaian baik atau  buruk  suatu  perbuatan  yang  dil- akukan dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak kontraktan. Sedangkan  tataran  akal  sehat  berke- naan dengan penilaian yang didasarkan pada  hukum-hukum  logika 13 .  Ajaran kepatutan  tersebut  merupakan  pe- doman  untuk  berperilaku,  sehingga ukurannya  selain  perilaku  yang  baik, perilaku  buruk  juga  tindakan  yang benar dan salah. Yang dikehendaki pa- da  asas  kepatutan  tersebut  adalah mencari kebenaran dan sekaligus untuk mendapatkan  hasil  yang  baik.  Dengan demikian ajaran kepatutan menghenda- ki adanya unsur kepastian hukum tanpa mengabaikan unsur manfaat atau kead- ilan yang diperolehnya dari pihak-pihak yang  mengadakan  perjanjian.  Dalam
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 120
12 Dikutip dari Herlien Budiono, Op.Cit. hal. 242-244. 13 Ibid, hal. 243
perjanjian  adalah  untuk  mendapat  ke- untungan semua pihak, tidak ada pihak -pihak yang merasa dirugikan terutama ketika perjanjian sudah dilaksanakan

## Asas laras (harmoni)
Asas  laras  merupakan  bagian  dari rasa  batin  yang  terkandung  nilai  es- tetis 14 . Asas laras merupakan kesesuain atau harmonisasi dari pihak-pihak yang mengadakan  kontrak/perjanjian.  Kon- trak  yang  baik  dan  benar  adalah  kon- trak  yang  terjadi  dan  dilaksanakan tanpa  berujung pada sengketa, apabila sudah diadakan secara selaras,  adanya hubungan  yang  berkesesuaian,  harmo- nis.  Timbulnya  keselarasan  harus didasarkan  pada  etikad  baik  semua pihak, memandang semua pihak dalam posisi  yang  sejajar,  sama-sama  mem- iliki kepentingan untuk melakukan kon- trak,  dilakukan  dengan  jujur  dan  ter- buka.

## Penyalahgunaan kewajiban.
Dalam  hal  ini  yang  paling  terakhir penulis  mengusulkan  pembatasan- pembatasan  terh adap  klausula
eksonerasi  adalah  sebagai  berikut “penyalahgunaan  kewajiban”.  Penya- lahgunaan  kewajiban  yang  dimaksud adalah  kewajiban  yang  seharusnya dipikul  oleh  pihak  yang  memiliki kewajiban diserahkan atau melepaskan beban  kewajibannya  kepada  pihak lainnya  tanpa  memberikan  hak  lainnya sebagai  imbalannya.  Dalam  prinsip- prinsip  hukum  kontrak  antara  hak  dan kewajiban  berposisi  secara  seimbang, sehingga  terjadi  kemungkinan  masing- masing  pihak  saling  melakukan  penya- lahangunaan  hak  dan  sebaliknya  pen- yalahgunaan  kewajiban.  Dengan demikian  tidak  dapat  dilakukan  secara serta  merta  melakukan  penya- lahgunaan  yang  demikian,  masing- masing pihak seharusnya taat akan hak dan kewajibannya masing-masing.
Dalam  klausula  eksonerasi  yang membebaskan  dirinya  dari  kewajiban yang  seharusnya  dimilikinya,  maka  hal demikian  sama  saja  melakukan  penya- lahgunaan  kewajiban.  Penyalahgunaan kewajiban  merupakan  suatu  pelang- ga ran   k e tid ak t aa ta n   te rh ad ap kewajiban  yang  seharusnya  dimiliki
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 121
oleh mereka yang membebankan kepa- da  pihak  lain  yang  semestinya  bukan pihak  yang  memiliki  kewajiban.  Suatu klausula  eksonerasi  merupakan  per- b u a t a n   p e l a n g g a r a n   t e r h a d a p kewajibannya  sendiri  sama  artinya dengan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang pernah dipu- tuskan  oleh  HR  Belanda  31  Januari 1919. Dalam yurisprudensi tersebut sa- lah  satu  yang  dimaksud  sebagai  per- buatan  melawan  hukum  adalah  yang melakukan  perbuatan  tersebut  berten- tangan  dengan  kewajibannya  sendiri, sehingga  dapat  dipakai  alasan  untuk menuntut  ganti  kerugian  berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesia.

## PERANAN NOTARIS
Untuk  mengurangi  keberadaan  ek- sonerasi  yang  senantiasa  merugikan pihak  yang  lemah  dibutuhkan  peranan negara melalui Pejabat Notaris dan OJK agar  pelaksanaan  asas  kebebasan  ber- kontrak  tidak  bertentangan  dengan makna diciptakannya asas itu dan agar etika  menjadi  landasan  pelaksanaan asas  itu 15 .  Ketentuan-ketentuan  yang
mewajibkan  terhadap  kontrak-kontrak tertentu  dibuatkan  secara  autentik. Keautentikan  tersebut  hanya  dapat  dil- akukan  oleh  notaris  terutama  kontrak- kontrak  yang  berkaitan  perumahan yang  dilakukan  oleh  developer (pengembang),  perjanjian  kredit  per- bankan,  bidang  perasuransian,  atau kontrak-kontrak  lainnya  yang  sering meresahkan  yang  menjadikan  pihak yang  lemah  selalu  menjadi  korban  ka- rena  klausula  eksonerasi.  Dalam  hal demikian notaris perlu memberikan pe- layanan  yang  maksimal  terhadap  kon- trak-kontrak  yang  mengandung  unsur- unsur eksonerasi.
Notaris  tidak  bertugas  sebagai notulen  saja,  hanya  mencatat  serta mengisinya dalam suatu akta apa yang dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  da- tang  menghadap,  tetapi  notaris  mem- iliki  kewenangan  dan  kewajiban  yang lain yang karena jabatannya diharuskan berperan  lebih  luas,  karena  mereka memiliki  tanggung  jawab  yang  luas baik  secara  administrasi,  perdata bahkan  juga  secara  pidana.  Menurut UURI No. 30 Tahun 2004 sebagaimana
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 122
15 Peter M. Marzuki, Op. Cit, hal. 203
diubah dengan UURI No. 2 Tahun 2014, dalam hal kewenangan yang dimilikinya bahwa  notaris  berwenang  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta (Pasal 15 Ayat 2 huruf e).  Ketentuan  tersebut  hendaknya dikaitkan dengan Pasal 16 Ayat (1) hu- ruf a, yang menentukan bahwa notaris dalam  menjalankan  jabatannya  wajib bertindak  amanah,  jujur,  seksama, mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait dalam  perbuatan  hukum.  Dari kewajiban  yang  dibebankan  terhadap notaris  yang  harus  menjaga  kepent- ingan  pihak-pihak,  tidak  berat  sebelah, menjaga  keseimbangan  pihak-pihak yang  berkontrak,  maka  penyuluhan hukum  dari  seorang  notaris  yang disampaikannya secara jujur dan bertin- dak  amanah  terhadap  kontraktan  san- gatlah  dibutuhkan  sehingga  dapat membuat  para  kontraktan  lebih  paham dan  mengerti  akan  posisinya  masing- masing.  Setelah  penyuluhan  hukum diberikan  oleh  notaris,  maka  para  kon- traktan dapat mengambil sikap dan te- lah  siap  akan  segala  resiko  apapun
yang mungkin dapat timbul setelah pa- ra  kontraktan  menentukan  sikap persetujuannya.  Hal  tersebut  didukung oleh  pandangan  Van  Mourik  yang menyatakan  bahwa  fungsi  notaris  di dalam masyarakat modern adalah tidak membiarkan  terjadinya  pemerkosaan hukum serta ketidakadilan manakala ia berhadapan  dengan  pihak-pihak  kon- traktan 16 .
Apabila  notaris  telah  memberikan penyuluhan  hukum  dengan  baik,  maka hal  tersebut  merupakan  memperkecil peluang seorang notaris digugat secara perdata  di  Pengadilan.  Apabila  hal  ter- sebut  tidak  dilakukan  oleh  notaris, maka  notaris  dapat  digugat  untuk memberikan  ganti  kerugian  berdasar- kan perbuatan melawan hukum, karena notaris  tidak  melakukan  kewajibannya yang  telah  ditentukan  oleh  Undang- Undang Jabatan Notaris dan ada pihak yang  merasa  dirugikan  haknya  yang sebelumnya  tidak  diberikan  penjelasan apapun  oleh  notaris.  Khususnya  dalam klausula eksonerasi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan ter- hadap pihak yang posisinya lemah. Da-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 123
16 Dikutip dari Herlien Budiono , Op.Cit, hal. 261
lam hal demikian peranan notaris dapat memberikan  petunjuk  serta  melakukan pelayanan secara berimbang.

## PERANAN OTORITAS JASA KEU- ANGAN.
Dewasa  ini  peranan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dituntut semakin besar oleh  karena  lembaga  tersebut  memiliki kewenangan  yang  demikian  luas. Kewenangan  tersebut  meliputi  di  bi- dang perbankan, pasar modal, perasur- ansian,  dana  pensiun,  lembaga  pem- biayaan  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.  Demikian  juga  halnya,  bahwa salah  satu  tujuan  dibentuknya  UU  OJK adalah  untuk  melindungi  kepentingan konsumen  dan  masyarakat  (Psl.  4  UU OJK),  serta  perlindungan  konsumen dan  masyarakat  juga  merupakan  lan- dasan filosofis dari adannya OJK.
Dalam  hal  demikian  OJK  seharusnya tidak  tinggal  diam  manakala  lembaga- l e m b a g a   y a n g   a d a   d i b a w a h pengawasannya  sering  bahkan  selalu menimbulkan kerugian. Tentu saja lem- baga-lembaga  yang  beraktivitas  di  bi- dang  jasa  keuangan  dapat  dikatakan selalu  menggunakan  kontrak-kontrak
dengan nasabah atau masyarakat yang membutuhkan  jasa  yang  ditawarkan. Ketika lembaga keuangan melayani na- sabah tentu saja menggunakan kontrak standar  yang  di  dalamnya  telah  biasa mencantumkan  klausula  eksonerasi yang  selalu  berujung  menguntungkan lembaga  keuangan  tersebut  daripada nasabahnya.  Kewenangan  OJK  seha- rusnya  juga  meliputi  kontrak-kontrak standar  yang  digunakan  oleh  lembaga keuangan ketika menjual jasanya kepa- da  konsumen,  tidak  saja  OJK  masuk karena  terdapat  pelanggaran  terhadap peraturan  perundang-undangan  di  bi- dang  jasa  keuangan.  Bagaimanapun pelanggaran  terhadap  kontrak,  khu- susnya  mencantumkan  klausula  ekson- erasi  dapat  dikatakan  melakukan pelanggaran  terhadap  hukum  perjan- jian.  Itulah  sebabnya  OJK  dapat melakukan  gugatan  ganti  kerugian yang  dialami  oleh  nasabah/masyarakat sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal 30 UU OJK.

## PEMBATALAN TERHADAP KLAU- SULA EKSONERASI
Keberadaan  klausula  eksonerasi
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 124
memiliki dampak terhadap pelaksanaan perjanjian,  terutama  bagi  mereka  yang merasa  dirugikan.  Berkenaan  dengan pembatalan  perjanjian,  maka  peranan hakim  dituntut  mampu  melakukan  dis- kresi untuk mengambil keputusan untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  perjan- jian,  seperti  ketidakseimbangan,  ketid- akpatutan,  ketidakadilan  dan  se- bagainya.  Tugas  hakim  harus  mampu menunjukkan  dalam  hal  bagaimana kontrak dapat dibatalkan dan dalam hal bagaimana  kontrak  dinyatakan  batal demi  hukum.  Demikian  juga  halnya dengan adanya klausula eksonerasi da- lam  perjanjian,  apakah  keseluruhan perjanjian berakibat batal ataukah yang mengandung  klausula  eksonerasi  saja yang  dibatalkan  sementara  klausula yang lainnya tetap dapat dilaksanakan.
Paling  tidak  ukuran  yang  dapat digunakan oleh pengadilan menyangkut pembatalan  kontrak  yang  berkaitan dengan  klausula  eksonerasi  adalah  ke- tentuan  Pasal  1320  BW  Indonesia.  Se- bagaimana  pendapat  pada  umumnya, apabila salah satu dari unsur kesepaka- tan  atau  unsur  cakap  di  depan  hukum
yang diatur dalam Pasal 1320 BW Indo- nesia  tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian dapat  dibatalkan.  Sedangkan  apabila salah  satu  dari  unsur  obyek  tertentu atau  unsur  kausa  yang  halal  tidak  ter- penuhi,  maka  perjanjian  batal  demi hukum. Menurut penulis khususnya ter- hadap perjanjian yang tidak memenuhi unsur  ‘obyek  tertentu’  sebagai  syarat ketiga dalam Pasal 1320 BW Indonesia, maka berakibat perjanjian secara kese- luruhan  adalah  batal  demi  hukum artinya  perjanjian  sebagai  satu  kesatu- an  yang  utuh  dianggap  tidak  pernah terjadi.  Hal  mana  merupakan  suatu perjanjian  tanpa  obyek,  sehingga  tidak mungkin  ada  suatu  perjanjian  tanpa memiliki  obyek  yang  pasti.  Sedangkan apabila  unsur  ‘kausa  yang  halal’  yang tidak  dipenuhi  maka  hanya  klausula yang  mengandung  eksonerasi  saja yang  batal  demi  hukum,  sedangkan klausula  yang  lainnya  masih  dapat diteruskan.
Untuk perjanjian yang dapat dibatal- kan,  menurut  penulis  khususnya  ter- h a d a p   u n s u r   p e r t a m a   y a i t u ‘kesepakatan’, sangat digantungkan pa- da  kebijaksanaan  dari  hakim  yang
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 125
menunjukkan  kemampuannya  untuk memilah dan memilih terhadap klausula tertentu  saja  yang  dibatalkan.  Hanya klausula  eksonerasi  yang  tidak  disepa- kati saja yang perlu dibatalkan oleh ha- kim,  sedangkan  yang  lainnya  dapat dilanjutkan.  Sedangkan  syarat  kedua ‘cakap di depan hukum’ menurut penu- lis  mengakibatkan  perjanjian  secara keseluruhan  adalah  dibatalkan,  karena sudah  terdapat  kepastian  hukum  yaitu menyangkut  umur  dan  atau  telah kawin, hal tersebut amat mudah diten- tukan.

## 3. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka dapat disimpulkan:
1) Keberadaan klausula eksonerasi sela- lu  bersifat  merugikan  pihak  yang lemah.
2) Perlu  dilakukan  pembatasan - pembatasan  yang  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  ser- ta  beberapa  asas  hukum  untuk mencegah  klausula  yang  memberat- kan tersebut.
3) Diperlukan  intervensi  dari  pihak pemerintah  melalui  peningkatan
peranan  notaris  dan  OJK,  untuk mencegah  dan  mengurangi  muncul- nya klausula eksonerasi.
4) Pembatalan  terhadap  perjanjian yang  berkaitan  dengan  klausula  ek- sonerasi diserahkan kepada pengadi- lan  berdasarkan  kewenangan  untuk melakukan diskresi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  bermanfaat  untuk mendukung  kesempurnaan  substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono,Herlien, Asas  Keseimbangan  bagi Hukum  Perjanjian  Indonesia,  Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. Fifi  Junita, Prinsip  Etikad  Baik  Dalam  Per- spektif  Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW):  Pelajaran  Bagi  Indonesia Menuju  Reformasi  Hukum  Kontrak, dalam  Proceeding:  Konferensi  Na- sional  Hukum    Perdata,  Asosiasi Pengajar  Hukum  Keperdataan  dan Universitas Lambung Mangkurat 20014. Gazali,  Djoni  S  dan  Rachmadi  Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Ja- karta 2010. Marzuki,Peter Mahmud, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika. Vol.
18, No. 3, Mei 2003.
Munnie  Yasmin, Pembatalan  Kontrak  Baku
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 126
Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pro- gram  Pascasarjana  Universitas  Uda- yana 2016. Panggabean,H.P, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) untuk pembat- alan  Perjanjian,  Liberty,  Yogyakarta 2010. Sjahdeni,  Sutan  Remy, Kebebasan  Ber- kontrak dan Perlindungan Yang Seim- bang  Bagi  Para  Pihak  Dalam  Perjan- jian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993. Wyasa  Putra,  Ida  Bagus, Aspek-Aspek Hukum  Perdata  Internasional  Dalam Transaksi Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 127