## IMPLEMENTASI PERJANJIAN LISAN JUAL BELI CENGKEH BERDASARKAN PRINSIP MENYAMA BRAYA DI DESA TIGAWASA
I Kadek Beny 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { ikadekbeny998@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  dalam  perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh  di  Desa  Tigawasa  dilakukan berdasarkan prinsip menyama braya . Terdapat 2 (dua) tujuan dari dilakukannya penelitian ini, tujuan  yang  pertama  yaitu  untuk  mengetahui  keabsahan  perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa. Sedangkan tujuan yang kedua untuk mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban  para  pihak  dalam  perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh berdasarkan  prinsip menyama  braya di  Desa  Tigawasa.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif.  Teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah Teknik Non Probability Sampling dengan bentuk Purposive  Sampling .  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif,  yaitu  menggambarkan  secara  nyata  mengenai  permasalahan  penelitian. Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diketahui  bahwa  perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh berdasarkan  prinsip menyama  braya di  Desa  Tigawasa  adalah  sah  karena  telah  memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai  syarat  sahnya  perjanjian.  Adapun  bentuk  pertanggungjawaban  para  pihak didasarkan  pada  kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  dan  dipengaruhi  oleh  hasil  negosiasi antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
Kata kunci: perjanjian lisan, jual beli, prinsip menyama braya

## Abstract
The principle of Menyama Braya was used to resolve disputes in the oral agreement of buying and selling cloves in Tigawasa Village. The first aim of this study is to determine the validity of the  clove  sale  and  buy  agreement  in  Tigawasa  Village  based  on  Menyama  Braya  principle. The second aim is to find the parties' degree of accountability in an oral agreement to buy and sell  cloves  based  on  Menyama  Braya  principle  in  Tigawasa  Village.  The  research  method employed in this study was descriptive empirical legal research. The Non-Probability Sampling technique  in  the  form  of  Purposive  Sampling  was  employed  to  determine  the  study  sample size.  The  data  was  then  descriptively  and  qualitatively  analyzed,  which  was  a  true representation  of  the  research  problem.  According  to  the  findings  of  the  study,  the  oral agreement for the sale and purchase of cloves in Tigawasa Village based on the principle  of Menyama Braya was valid because it satisfied the elements of Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata),  which  regulates  the  conditions  for  the  agreement's  validity.  The  form  of accountability  of  the  parties  was  based  on  the  habits  that  existed  in  the  community  and  was influenced by the results of negotiations between the seller and the buyer.
Keywords:  oral agreement, buy and sell, menyama braya principle

## PENDAHULUAN
Perjanjian  jual  beli  merupakan suatu  kegiatan  yang  banyak  dilakukan oleh  masyarakat. Adapun bentuk perjanjian  jual  beli  dapat  berupa tertulis  dan  dapat  pula  dilakukan secara lisan. Adapun bentuk perjanjian jual  beli  secara  lisan  lumrah  dilakukan oleh  masyarakat  dalam  kehidupan sehari-hari.  Masyarakat  di  daerah pedesaan biasanya melakukan transaksi  jual  beli  secara  lisan,  tanpa dituangkan dalam suatu bentuk tertulis. Salah satu daerah yang sering melakukan  jual  beli  hasil  pertanian secara  lisan  adalah  Desa  Tigawasa. Penduduk  Desa  Tigawasa  sebagian besar bekerja sebagai petani cengkeh. Dalam hal memasarkan hasil pertaniannya  yaitu  bunga  cengkeh, masyarakat Desa Tigawasa
melakukan  perjanjian  jual  beli  secara lisan.  Jika  memasuki  musim  panen cengkeh, maka dapat dijumpai banyak transaksi  jual  beli  cengkeh.  Perjanjian jual  beli  cengkeh  adalah  perjanjian yang terjadi antara para petani cengkeh  di  Desa  Tigawasa  (penjual) dengan  para  pembeli  cengkeh  yang berasal  dari  dalam  desa,  yang  mana transaksi  jual  beli  tersebut  dilakukan secara  lisan.  Transaksi  jual  beli cengkeh yang terjadi di Desa Tigawasa dilakukan dengan berdasarkan  pada  kepercayaan  satu sama  lainnya.  Kesepakatan  antara para  pihak  dilakukan  secara  lisan, yaitu hanya melalui kata-kata dan tidak dituangkan  dalam  suatu  perjanjian yang tertulis. Sedangkan apabila pihak pembeli berasal dari luar Desa Tigawasa,  maka  transaksi  jual  beli yang  dilakukan  adalah  perjanjian  jual beli  tertulis,  yang  mana  kesepakatan diantara  para  pihak  dituangkan  dalam suatu bentuk tertulis.
Terdapat  beberapa  hal  yang menarik  atau  unik  dari  perjanjian  lisan jual  beli  cengkeh  di  Desa  Tigawasa.
Adapun  keunikan  yang  dimaksud adalah  keunikan  obyek  perjanjian  jual beli, keunikan pola transaksi serta rasa kekeluargaan  yang  masih  sangat  erat. Berkaitan dengan berakhirnya transaksi jual beli cengkeh secara lisan di  Desa  Tigawasa  ditandai  dengan pembayaran harga yang telah dilakukan  secara  keseluruhan  oleh pembeli kepada penjual dan selesainya  proses  memetik  bunga cengkeh yang dilakukan oleh pembeli.
Adapun permasalahan terkait dengan  transaksi  jual  beli  cengkeh yang  dibuat  secara  lisan,  salah satunya  adalah  bunga  cengkeh  yang diperjanjikan  mengalami  gagal  panen atau  jatuh  pada  saat  masih  muda. Terkait dengan permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, pernah  terjadi  pada  tahun  2018. Sedangkan  ditahun-tahun  selanjutnya, yaitu  tahun  2019,  2020,  dan  tahun 2021 tidak terjadi gagal panen. Adapun  pada  tahun  2018  curah  hujan di  Desa  Tigawasa  tinggi  dengan disertai  angin  kencang,  yang  mana keadaan tersebut menyebabkan bunga cengkeh  yang  masih  berada  diatas pohon  mengalami  gagal  panen  atau jatuh  pada  saat  masih  muda.  Dengan adanya gagal panen tersebut, sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi pihak  pembeli  cengkeh  di  Desa Tigawasa.  Berkaitan  dengan  kerugian yang diderita oleh pihak pembeli, maka pihak  pembeli  dan  pihak  penjual sepakat untuk melakukan suatu perundingan  terkait  dengan  kondisi tersebut. Perundingan tersebut disaksikan  oleh  anggota  keluarga  dari pihak penjual.
Terkait  dengan  resiko  obyek perjanjian  yang  musnah  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1472  KUHPerdata. Dalam ketentuan Pasal 1472
KUHPerdata  disebutkan  bahwa  “Jika pada  saat  penjualan,  barang  yang dijual telah musnah sama sekali, maka
pembelian  adalah  batal.  Jika  yang musnah  hanya  sebagian  saja,  maka pembeli  leluasa  untuk  membatalkan pembelian  atau menuntut  bagian  yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang”.
Berkaitan  dengan  musnahnya obyek  perjanjian  dalam  transaksi  jual beli  cengkeh  secara  lisan  di  Desa Tigawasa  mengacu  pada  kebiasaan yang  ada  di  masyarakat.  Apabila bunga  cengkeh  yang  diperjanjikan mengalami  gagal  panen  atau  jatuh pada  saat  masih  muda,  maka  bukan merupakan  tanggung  jawab  penjual. Perjanjian  jual  beli  yang  telah  dibuat tidak  bisa  dibatalkan  dan  uang  yang telah  dibayarkan  oleh  pihak  pembeli tidak  dapat  diminta  kembali,  terkecuali musnahnya cengkeh yang masih diatas pohon diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual.
Apabila perjanjian jual beli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  dikaitkan dengan  ketentuan  Pasal  1472  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata),  maka  dapat  dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara das  sollen (aturan  hukum)  dan das  sein (fakta  hukum),  yaitu  terkait dengan  musnahnya  obyek  perjanjian jual  beli.  Dalam  ketentuan  Pasal  1472 KUHPerdata  mengatur  tentang  resiko dari  musnahnya  obyek  perjanjian  jual beli,  yaitu  apabila  barang  yang  dijual oleh penjual musnah secara keseluruhan,  maka  pembelian  adalah batal. Sedangkan apabila barang yang dijual  musnah  hanya  sebagian  saja, maka  pembeli  dapat  membatalkan pembelian  atau  menuntut  penyerahan barang  yang  masih  tersisa,  serta menuntut  penyesuaian  harga  sesuai dengan  jumlah  barang  yang  tersisa. Ketentuan  Pasal  1472  KUHPerdata tersebut mengalami kesenjangan dengan  realita  di  lapangan.  Terkait
dengan    musnahnya  obyek  perjanjian jual  beli  cengkeh  di  Desa  Tigawasa mengacu pada kebiasaan di masyarakat.  Apabila  bunga  cengkeh musnah  karena  keadaan  alam,  maka perjanjian jual beli tidak dapat dibatalkan  dan  tidak  ada  penurunan harga sesuai penilaian yang seimbang dengan barang yang tersisa.
Berdasarkan pemaparan tersebut diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa telah  terjadi  kesenjangan  antara das sollen (aturan hukum) dengan das sein (fakta hukum), yang mana kesenjangan  tersebut  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  1472  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan adanya
kesenjangan antara das sollen dengan das sein tersebut menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Adapun judul penelitian hukum ini adalah “Implementasi  Perjanjian  Lisan  Jual Beli  Cengkeh  Berdasarkan  Prinsip Menyama Braya Di Desa Tigawasa”.

## RUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana  keabsahan  perjanjian lisan jual beli cengkeh berdasarkan  prinsip menyama braya di Desa Tigawasa?
2) Bagaimana bentuk
pertanggungjawaban  para  pihak dalam  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa?

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Sifat dari  penelitian  hukum  ini  adalah deskriptif.  Pengertian  dari  penelitian deskriptif adalah  suatu  penelitian  yang bersifat  memaparkan  secara  nyata, sistematis, dan akurat mengenai
pembahasan  penelitian  (Muhaimin, 2020:15). Penelitian hukum ini berusaha untuk menggambarkan secara  nyata  mengenai  implementasi perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh berdasarkan prinsip menyama braya di Desa  Tigawasa.  Adapun  sumber  data yang digunakan dalam penelitian hukum  ini  adalah  sumber  data  primer dan  sumber  data  sekunder.  Sumber dapat  primer  diperoleh  dari  penelitian secara  langsung  di  lapangan,  melalui wawancara  dan  observasi  secara langsung.  Sedangkan  terkait  dengan sumber  data  sekunder  merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik  observasi.  Teknik  penentuan sampel  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris  ini adalah Teknik
Non Probability Sampling .  Adapun  bentuk  dari  Teknik Non
Probability Sampling yang digunakan  dalam  penelitian  hukum empiris ini adalah Purposive Sampling . Purposive  Sampling merupakan  suatu proses  penarikan  sampel  dengan berdasarkan tujuan atau kriteria penelitian,  yang  mana  sampel  dipilih atau  ditentukan  oleh  peneliti  (Davis, 2012:90).  Semua  data  yang  telah terkumpul,  baik  data  yang  didapatkan dari penelusuran kepustakaan maupun dari  penelitian  lapangan,  selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif . Analisis secara  kualitatif  berarti  bahwa  data yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disajikan  bukan  dalam  bentuk  angka, melainkan  data-data  hasil  penelitian disajikan dalam bentuk  kata-kata  yang disusun secara sistematis.

## PEMBAHASAN
Keabsahan  Perjanjian  Lisan  Jual Beli  Cengkeh  Berdasarkan  Prinsip Menyama Braya Di Desa Tigawasa
Dalam  membuat  suatu  perjanjian terdapat syarat-syarat yang perlu untuk diperhatikan.  Syarat  sahnya  suatu perjanjian  diatur  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),  tepatnya  pada  Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata disebutkan  bahwa  terdapat  4  (empat) syarat  sahnya  perjanjian,  yang  mana syarat  sahnya  suatu  perjanjian  terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan  diri,  kecakapan  untuk membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal tertentu,  dan  suatu  sebab  yang  halal (Nurachmad,  2011:7).  Syarat  sahnya perjanjian, yaitu “sepakat mereka yang mengikatkan  diri ”  dan  “kecakapan untuk  membuat  suatu  perjanjian” merupakan  syarat  subyektif,  disebut sebagai syarat subyektif karena berkaitan  dengan  subyek  atau  para pihak yang melakukan suatu perjanjian.  Apabila  syarat  subyektif tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  yang dibuat  dapat  dibatalkan.  Sedangkan syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu “suatu hal tertentu ” dan “kausa (suatu sebab) yang  halal ”  termasuk  dalam  syarat obyektif, disebut sebagai syarat obyektif  karena  berkaitan  dengan obyek  dari  perjanjian.  Apabila  syarat obyektif tidak terpenuhi, maka berakibat  pada  perjanjian  yang  dibuat batal demi hukum.
Perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh di  Desa  Tigawasa  dibuat  dengan berdasarkan  kesepakatan  bersama tanpa  ada  tekanan  atau  paksaan  dari pihak manapun. Saat membuat perjanjian  pihak  penjual  dan  pihak pembeli  telah  cakap  hukum,  yakni telah berusia diatas 21 tahun dan juga telah  kawin.  Pihak  penjual  dan  pihak pembeli  juga  tidak  mempunyai  riwayat mengalami  gangguan  kejiwaan  dan tidak sedang berada dibawah pengampuan.  Berkaitan  dengan  cara menentukan  jumlah  cengkeh  yang
akan  dijual  adalah  menggunakan penaksiran. Dalam membuat perjanjian tidak  ada  niat  untuk  saling  merugikan karena hanya untuk kepentingan bisnis,  yaitu  menjual  dan  membeli cengkeh.
Apabila  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  dikaitkan dengan  ketentuan  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur
mengenai  syarat  sahnya  perjanjian, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh  di Desa Tigawasa adalah sah. Perjanjian lisan  jual  beli  cengkeh  di  Desa Tigawasa  adalah  sah  karena  telah memenuhi  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1320  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata).
Perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh dengan  berdasarkan  prinsip menyama braya di  Desa  Tigawasa  adalah  sah, karena  telah  memenuhi  syarat-syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Implementasi dari perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh dengan  berdasarkan  prinsip menyama braya di Desa Tigawasa telah memenuhi  4  (empat)  syarat  sahnya perjanjian,  yang  mana  syarat  sahnya suatu  perjanjian  terdiri  dari  sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab  yang  halal  sebagaimana  yang termuat  dalam  ketentuan  Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun analisis kesesuaian antara perjanjian lisan jual beli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  dengan syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  adalah sebagai berikut :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat berupa perwujudan  kehendak  dari  kedua belah  pihak  mengenai  sesuatu yang dikehendaki untuk dilaksanakan,  bagaimana  cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaan,  serta  pihak-pihak yang harus melaksanakan
(Muljadi, 2014:95). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dapat  diartikan  sebagai  suatu keadaan dimana terjadinya pertemuan  antara  dua  kehendak yang  diutarakan  dan  bersifat saling mengisi.
Adapun  dalam  perjanjian  lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa,  pihak  penjual  dan pihak pembeli sama-sama
sepakat untuk mengikatkan dirinya  dalam  suatu  perjanjian jual beli.
Pihak penjual menawarkan bunga cengkeh yang  akan  dijual,  sedangkan pihak pembeli menerima penawaran  yang  diajukan  oleh pihak  penjual.  Selain  itu  pihak pembeli  menawarkan  sejumlah harga  terhadap  bunga  cengkeh yang dijual oleh penjual, sedangkan pihak penjual menerima penawaran harga yang diajukan  oleh  pihak  pembeli. Sebelum
tercapainya kesepakatan  mengenai harga dan  barang,  terjadi  proses  tawar menawar.  Tahapan  atau  proses tawar  menawar  terus  berlanjut hingga
tercapai suatu kesepakatan  diantara  para  pihak mengenai  bunga  cengkeh  dan harga bunga cengkeh.
Apabila  sya rat  “sepakat  mereka yang mengikatkan dirinya”
dikaitkan  dengan  perjanjian  lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa,  maka  dapat  dikatakan bahwa  syarat  “sepakat  mereka yang  mengikatkan  dirinya”  telah terpenuhi.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Syarat  subyektif  yang  kedua adalah  adanya  kecakapan  untuk bertindak dalam hukum. Kecakapan untuk bertindak berkaitan erat dengan kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan hukum.  Dalam  ketentuan  Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata) disebutkan bahwa terdapat batasan  mengenai  orang-orang yang  dianggap  tidak  cakap  untuk membuat  suatu  perjanjian,  yaitu anak  yang  belum  dewasa  dan orang  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan (Muljadi, 2014:128). Menurut  ketentuan  Pasal  330
Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa ketika telah berusia genap  21  (dua  puluh  satu)  tahun dan  telah  kawin.  Syarat  umum untuk melakukan suatu perbuatan  hukum  adalah  harus dewasa,  mempunyai  keadaan jiwa  (akal  dan  pikiran)  yang sehat,  dan  tidak  adanya  suatu larangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan  hasil  wawancara dengan para pihak dalam perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh di  Desa  Tigawasa,  maka  dapat diketahui  bahwa  pihak  penjual dan pihak pembeli dalam perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh di  Desa  Tigawasa  merupakan
orang  yang  cakap  hukum,  yang mana  pihak  penjual  dan  pihak pembeli telah dewasa yaitu berusia  diatas  21  (dua  puluh satu)  tahun  dan  telah  kawin. Selain  itu,  pihak  penjual  dan pihak  pembeli  juga  tidak  sedang berada  dibawah  pengampuan. Berkaitan  dengan  keadaan  jiwa pihak  penjual  dan  pihak  pembeli adalah  dalam  keadaan  jiwa  (akal dan  pikiran)  yang  sehat,  pihak penjual  dan  pihak  pembeli  juga tidak mempunyai riwayat mengalami gangguan kejiwaan. Apabila  syarat  “kecakapan  untuk membuat  perjanji an”  dikaitkan dengan  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh di Desa Tigawasa, maka dapat  dikatakan  bahwa  syarat “kecakapan untuk membuat perjanjian” telah terpenuhi. 3. Suatu hal tertentu Mengenai keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian diatur dalam  ketentuan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334
Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Maksud  dari  hal  tertentu  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1333 KUHPerdata,  yang  menyatakan b ahwa  “Suatu  persetujuan  harus mempunyai  pokok  berupa  suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang  itu  tak  perlu  pasti,  asal saja  jumlah  itu  kemudian  dapat ditentukan atau dihitung” (Muljadi, 2014:155).  Obyek  dari  perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu,  salah  satu  syarat  yang dimaksud  adalah  obyek  dari perjanjian  berupa  barang-barang yang dapat diperdagangkan. Selain itu, obyek perjanjian harus mempunyai keadaan yang terang dan mempunyai kejelasan, sehingga jenis dari obyek
perjanjian dapat ditentukan, namun jumlahnya dapat ditentukan  kemudian  hari.  Obyek perjanjian  juga  dapat  berupa barang  yang  akan  ada  dan barang  yang  telah  ada  tetapi penyerahan terhadap barang tersebut belum dilakukan. Adapun  syarat  obyek  perjanjian yang  terakhir  adalah  obyek  dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan  atau  dilarang  oleh aturan hukum yang ada (Zakiyah,
2015:50).
Obyek  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh di Desa Tigawasa adalah  bunga  cengkeh  yang masih berada diatas pohon, yang mana bunga cengkeh merupakan barang yang dapat
diperdagangkan. Jenis dari obyek perjanjian  dalam  transaksi  jual beli cengkeh secara lisan di Desa
Tigawasa  adalah  berupa  bunga dari  tanaman  cengkeh,  yang mana jumlahnya ditentukan dengan menghitung jumlah pohon cengkeh kemudian menentukan nilai taksiran terhadap jumlah keseluruhan bunga cengkeh yang ada diseluruh pohon yang telah dihitung.  Bunga  cengkeh  yang masih  diatas  pohon  merupakan barang  yang  akan  ada.  Barang yang  akan  ada  dapat  dijadikan sebagai  pokok  perjanjian.  Aturan mengenai  obyek  perjanjian  jual beli  dapat  berupa  barang  yang akan ada termuat dalam
ketentuan Pasal 1344 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUHPerdata).
Apabila syarat “suatu hal tertentu” dikaitkan  dengan  perjanjian  lisan jual beli cengkeh di Desa Tigawasa,  maka  dapat  dikatakan bahwa syarat “suatu hal tertentu”
telah terpenuhi.
4. Kausa (suatu sebab) yang halal Kata kausa berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu oorzaak atau  bahasa  Latin  yaitu causa .  Adapun  kata  kausa  yang termuat  dalam  ketentuan  Pasal 1320 KUHPerdata tidak mengacu pada alasan subyek hukum untuk membuat  suatu  perjanjian,  akan tetapi  mengacu  pada  isi  dan tujuan dari perjanjian yang dibuat. Contohnya  dalam  perjanjian  jual beli  mempunyai  kausa  yang terkait dengan harga dan barang, yang  mana  salah  satu  pihak menghendaki  hak  milik  atas suatu  barang,  dan  pihak  lainnya menghendaki  suatu  harga  (uang) (Gumanti,  2012:8).  Kausa  dalam perjanjian jual beli adalah terdapat dua pihak yang mempunyai  tujuan  bisnis,  yang mana  pihak  pembeli  mempunyai tujuan  untuk  memiliki  barang yang dijual oleh penjual. Sedangkan disisi lain pihak penjual  mempunyai  tujuan  untuk memiliki  uang  hasil  penjualan barangnya. Adapun syarat “kausa (suatu sebab) yang halal” berkaitan  dengan  isi  dan  tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan  dengan  undang- undang,  norma  kesusilaan,  dan ketertiban  umum  yang  berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Prestasi  yang  termuat  dalam perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh di  Desa  Tigawasa  merupakan kesepakatan  antara  penjual  dan pembeli mengenai bunga
cengkeh  dan  harga  dari  bunga cengkeh tersebut.
Bunga cengkeh yang masih diatas pohon  dapat  dijadikan  sebagai obyek  pokok  perjanjian.  Aturan mengenai  obyek  perjanjian  jual beli  dapat  berupa  barang  yang akan ada termuat dalam
ketentuan Pasal 1344 Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Sedangkan  harga bunga cengkeh dibayarkan dalam mata uang Indonesia, yaitu Rupiah sesuai dengan kesepakatan  harga  antara  para pihak. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan  Rupiah  di  Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia  menyatakan  bahwa kewajiban  penggunaan  rupiah berlaku  sebagai  alat  transaksi tunai dan non tunai, yang berupa setiap transaksi yang mempunyai tujuan sebagai sarana pembayaran, penyelesaian kewajiban  yang  harus  dipenuhi dengan  sejumlah  uang,  dan/atau transaksi keuangan lainnya. Adapun  tujuan  dari  perjanjian lisan  jual  beli  cengkeh  di  Desa Tigawasa  adalah  transaksi  bisnis jual  beli  cengkeh  dan  tidak  ada niat  untuk  saling  merugikan  satu sama lainnya.
Maka  dari  itu,  dapat  dikatakan bahwa  isi  dan  tujuan  perjanjian lisan  jual  beli  cengkeh  di  Desa Tigawasa tidak bertentangan dengan  undang-undang,  norma kesusilaan,  dan  ketertiban  umum yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat.  S yarat  “kausa (suatu  sebab)  yang  halal”  telah terpenuhi.

## Bentuk  Pertanggungjawaban  Para
Pihak  Dalam  Perjanjian  Lisan  Jual Beli  Cengkeh  Berdasarkan  Prinsip Menyama Braya Di Desa Tigawasa
Sebagian  besar  penduduk  Desa Tigawasa bekerja  sebagai  petani cengkeh.  Pada  saat  musim  panen cengkeh, dapat dijumpai banyak petani yang  melakukan  transaksi  jual  beli
cengkeh secara lisan di Desa Tigawasa. Dalam upaya untuk memasarkan hasil pertaniannya, masyarakat  Desa  Tigawasa  biasanya melakukan  transaksi  jual  beli  secara lisan  tanpa  dituangkan  dalam  suatu bentuk tertulis. Adapun obyek transaksi  jual  beli  cengkeh  di  Desa Tigawasa  adalah  bunga  cengkeh, yang  mana  para  petani  biasanya menjual  bunga  cengkeh  yang  masih berada  diatas  pohon.  Dengan  kondisi bunga  cengkeh  yang  masih  berada diatas  pohon,  maka  terdapat  resiko bunga cengkeh tersebut musnah sebelum  dipanen.  Musnahnya  bunga cengkeh  yang  masih  berada  diatas pohon dapat disebabkan oleh keadaan alam,  seperti  angin  kencang,  hujan yang  berlangsung  terus  menerus, ataupun  hujan  yang  disertai  angin kencang.
Obyek  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  adalah barang yang akan ada. Terkait dengan obyek  perjanjian  berupa  barang  yang akan  ada,  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1334  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Dalam ketentuan  Pasal  1334  KUHPerdata mengatur mengenai barang yang akan ada  dapat  menjadi  obyek  perjanjian. Berkaitan dengan obyek perjanjian jual beli  berupa  barang  yang  akan  ada, maka  terdapat  suatu  resiko,  yaitu obyek  yang  menjadi  pokok  perjanjian musnah  secara  keseluruhan  atau sebagian.  Berkaitan  dengan  resiko obyek  perjanjian  yang  musnah  diatur dalam  ketentuan  Pasal  1472  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam ketentuan Pasal 1472  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai  apabila  obyek  perjanjian musnah  secara  keseluruhan  maka pembelian  adalah  batal.  Apabila  yang musnah  hanya  sebagian  saja,  maka pembeli  leluasa  untuk  membatalkan
pembelian  atau  menuntut  sisa  barang yang ada serta menyuruh menetapkan harga  sesuai  dengan  jumlah  barang yang tersisa.
Berkaitan  dengan  musnahnya obyek  perjanjian  dalam  transaksi  jual beli  cengkeh  secara  lisan  di  Desa Tigawasa tidak mengacu pada ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  akan tetapi  mengacu  pada  kebiasaan  yang ada  di  masyarakat.  Apabila  bunga cengkeh yang diperjanjikan mengalami gagal  panen  atau  jatuh  pada  saat masih  muda,  maka  bukan  merupakan tanggung  jawab  penjual.  Perjanjian jual  beli  yang  telah  dibuat  tidak  bisa dibatalkan  dan  uang  yang  telah dibayarkan  oleh  pihak  pembeli  tidak dapat diminta kembali, terkecuali musnahnya cengkeh yang masih diatas pohon diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak penjual.
Adapun  akibat  dari  musnahnya obyek  perjanjian  jual  beli,  maka menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam  perjanjian  jual  beli.  Pihak pembeli  merasa  dirugikan  karena berkurangnya  jumlah  bunga  cengkeh yang  akan  dipanen.  Selain  itu,  pihak pembeli  juga  merasa  dirugikan  karena tidak  dapat  membatalkan  pembelian atau menuntut penurunan harga menurut  penilaian  yang  seimbang. Sedangkan  pihak  penjual  merasa dirugikan karena dianggap tidak menyerahkan  obyek  perjanjian  secara keseluruhan, padahal musnahnya obyek  perjanjian  bukan  merupakan kesalahan dari pihak penjual melainkan  disebabkan  oleh  keadaan alam  yang  tidak  dapat  dipastikan. Dengan  adanya  kerugian  tersebut, maka  timbul  suatu  permasalahan diantara  para  pihak.  Adapun  inti permasalahan  tersebut  adalah  terkait dengan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban para pihak dalam
hal adanya gagal panen atau cengkeh yang  berada  diatas  pohon  jatuh  saat masih  muda  dan  belum  siap  untuk dipanen.
Munculnya  pertanggungjawaban disebabkan oleh adanya suatu peraturan  hukum  yang  mengharuskan seseorang  untuk  melakukan  suatu kewajiban,  yang  mana  apabila  subyek hukum yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana  yang  telah  disepakati atau diatur dalam aturan hukum, maka subyek hukum tersebut diancam dengan  sanksi.  Jadi  dapat  dkatakan bahwa tanggung jawab atau pertanggungjawaban merupakan suatu sanksi  yang  diberikan  kepada  subyek hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur  dalam  suatu  aturan  hukum (Dyani, 2017:165).
Adapun  penjelasan  mengenai bentuk pertanggungjawaban para pihak  dalam  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  adalah sebagai berikut :
1) Pihak penjual dibebankan tanggung jawab apabila musnahnya  cengkeh  yang  masih berada  diatas  pohon  merupakan kelalaian  penjual.  Adapun  salah satu  kelalaian  pihak  penjual adalah pihak penjual atau anggota  keluarga  pihak  penjual melakukan panen terhadap bunga  cengkeh  yang  telah  dijual tanpa  ijin  dari  pihak  pembeli. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban pihak
penjual  adalah  memberikan  ganti kerugian  atas  kerugian  yang diderita oleh pihak pembeli. Ganti kerugian  yang  diberikan  dapat berupa  sejumlah  uang  yang senilai  dengan  jumlah  cengkeh yang  dipanen.  Selain  itu,  ganti kerugian juga dapat berupa sejumlah cengkeh yang
jumlahnya  setara  dengan  jumlah cengkeh yang dipanen oleh pihak penjual  atau  anggota  keluarga pihak penjual.
2) Dalam  perjanjian  lisan  jual  beli cengkeh di Desa Tigawasa, pihak pembeli dibebankan tanggungjawab apabila
musnahnya  bunga  cengkeh  yang masih  diatas  pohon  disebabkan oleh  keadaan  diluar  kelalaian penjual  misalkan  keadaan  alam. Apabila  bunga  cengkeh  yang berada  diatas  pohon  musnah karena  disebabkan  oleh  hujan deras dan angin kencang (keadaan  alam),  maka  tanggung jawab  sepenuhnya  dibebankan kepada pihak pembeli dan dianggap  menjadi  resiko  yang harus diterima oleh pihak pembeli.
Adapun bentuk tanggung  jawab  pihak  pembeli adalah tetap melaksanakan perjanjian sebagaimana saat awal  transaksi,  membayar  sisa pembelian  sesuai  kesepakatan awal,  melakukan  panen  terhadap sisa  bunga  cengkeh.  Selain  itu, pihak  pembeli  juga  dibebankan tanggung jawab apabila melanggar  kewajiban  yang  telah disepakati.  Salah  satu  contohnya adalah,  pihak  pembeli  merusak ranting cengkeh milik pihak penjual. Adapun bentuk tanggungjawab  yang  dibebankan kepada  pihak  pembeli  adalah membayar  ganti  kerugian  yang dialami oleh pihak penjual.
Rasa  kekeluargaan  atau  rasa menyama  braya di  Desa  Tigawasa masih  tinggi.  Upaya  penyelesaian sengketa  diantara  pihak  penjual  dan pihak  pembeli  dilakukan  secara  non litigasi  (di  luar  pengadilan).  Adapun bentuk  dari  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  yang  dilakukan  oleh
masyarakat  di  Desa  Tigawasa  adalah negosiasi,  yaitu  musyawarah  yang dilakukan  secara  langsung  oleh  pihak penjual  dan  pihak  pembeli  mengenai solusi  yang  dapat  diterapkan  oleh kedua  belah  pihak.  Pihak  penjual  dan pihak  pembeli  melakukan  suatu  dikusi atau  musyawarah  secara  langsung dan  mewujudkan  suatu  kesepakatan yang  diterima  atau  disepakati  oleh kedua  belah  pihak.  Negosiasi  yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli  disaksikan  pula  oleh  anggota keluarga pihak penjual.
Adapun hasil dari negosiasi yang dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli cengkeh  di  Desa  Tigawasa  adalah perjanjian  jual  beli  yang  telah  dibuat tidak  dapat  dibatalkan  dan  pembeli tidak dapat menuntut penurunan harga sesuai  dengan  jumlah  bunga  cengkeh yang  masih  tersisa.  Namun,  pihak penjual memberikan kesempatan kepada  pihak  pembeli  untuk  membeli daun cengkeh kering yang dimiliki oleh pihak  penjual,  yang  mana  keuntungan dari  pembelian  daun  cengkeh  kering tersebut diharapkan dapat mengurangi kerugian  yang  diderita  oleh  pihak pembeli.  Selain  itu,  pihak  penjual  juga memberikan kesempatan terlebih dahulu  kepada  pihak  pembeli  untuk membeli  cengkeh  di  musim  panen berikutnya dibandingkan dengan pembeli lainnya. Solusi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi  kerugian  yang  diderita  oleh pihak pembeli. Pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama sepakat mengenai keputusan tersebut.
Secara umum pihak penjual akan dibebankan tanggungjawab untuk memberikan  ganti  kerugian  apabila musnahnya obyek perjanjian disebabkan oleh kelalaian pihak penjual,
Sedangkan apabila
musnahnya bunga cengkeh
disebabkan  oleh  keadaan  alam,  maka pihak  penjual  tidak  memberikan  ganti
kerugian kepada pihak pembeli.
Apabila bunga cengkeh musnah karena faktor alam, maka tanggungjawab
sepenuhnya dibebankan  kepada  pihak  pembeli. Disisi  lain  pihak  pembeli  dibebankan tanggungjawab  berupa  memberikan ganti rugi apabila melanggar kewajiban yang telah disepakati bersama, seperti merusak  ranting  cengkeh  milik  pihak penjual.  Berkaitan  dengan  musnahnya obyek perjanjian yang disebabkan oleh faktor  alam,  dianggap  sebagai  suatu resiko  yang  harus  diterima  oleh  pihak pembeli.  Namun,  rasa  kekeluargaan atau  rasa menyama  braya di  Desa Tigawasa  masih  tinggi.  Dalam  upaya mengurangi  kerugian  pihak  pembeli, maka pihak penjual dan pihak pembeli melakukan negosiasi. Negosiasi tersebut  juga  disaksikan  oleh  anggota keluarga pihak penjual.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) kesimpulan, yaitu sebagai berikut :
1. Perjanjian  lisan  jual  beli  cengkeh dengan berdasarkan prinsip menyama braya di Desa Tigawasa  adalah  sah,  karena telah  memenuhi syarat-syarat sahnya  suatu  perjanjian,  yaitu telah  memenuhi  syarat  subyektif dan  syarat  obyektif  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata). Para  pihak  sama-sama  sepakat untuk  mengikatkan  dirinya  dalam suatu  perjanjian  jual  beli.  Selain itu,  para  pihak  juga  telah  cakap hukum.  Berkaitan  dengan  obyek perjanjian merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan dan telah
memenuhi syarat-syarat dari obyek perjanjian jual beli. Adapun terkait  dengan  isi  dan  tujuan
perjanjian  telah  sesuai  dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Secara  umum  pihak  penjual dibebankan tanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian
apabila musnahnya obyek perjanjian disebabkan oleh kelalaian pihak penjual. Sedangkan pihak pembeli dibebankan tanggungjawab
berupa  memberikan  ganti  rugi apabila melanggar kewajiban yang  telah  disepakati  bersama, seperti  merusak  ranting  cengkeh milik  pihak  penjual.  Namun,  rasa kekeluargaan atau rasa menyama braya di Desa
Tigawasa  masih  tinggi.  Dalam upaya mengurangi kerugian pihak pembeli, maka pihak penjual dan pihak pembeli melakukan  negosiasi.  Negosiasi tersebut  juga  disaksikan  oleh anggota keluarga pihak penjual.

## SARAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka  peneliti  dapat  merumuskan  2 (dua) saran, yaitu sebagai berikut : 1.
Bagi  Pemerintah,  diharapkan
dapat memberikan sosialiasi mengenai perjanjian lisan kepada masyarakat.
Agar nantinya masyarakat dapat membuat perjanjian  lisan  sesuai  dengan aturan hukum yang ada.
Pemerintah  dapat  bekerjasama dengan  para  praktisi  dibidang hukum dalam melakukan sosialiasi  secara  berkala  untuk memberikan  tambahan  wawasan dan pengetahuan mengenai aturan
hukum kepada
masyarakat.
2. Bagi  Penjual  dan  Pembeli Cengkeh, diharapkan dapat terus menjalin  hubungan  kekeluargaan
satu sama lainnya. Dengan adanya  hubungan  kekeluargaan yang  dijunjung  tinggi,  niscaya terdapat keharmonisan antar warga masyarakat.
Prinsip menyama  braya juga  harus  tetap dilestarikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Davis,  C.  S.,  Galardo,  H.  P.,  dan
Lachlan, K. A. (2012). Straight talk about communication research methods  (2nd  ed). Dobuque: IA : Kendall Hunt. Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian
Hukum. Mataram:  Mataram
University Pers.
Muljadi,  Kartini  dan  Gunawan  Widjaja. (2014). Perikatan  Yang  Lahir Dari Perjanjian . Jakarta: Rajawali Pers.
Nurachmad, Much. (2011). Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta:
Visimedia. Zakiyah.  (2017). Hukum  Perjanjian Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta:
Lentera
Kreasindo. Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah  di  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5683). Jurnal : Dyani, Vina Akfa. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum
bagi  Notaris  dalam  Membuat Party Acte". Lex Renaisance . Gumanti,  R.  (2012).  "Syarat  Sahnya
Perjanjian (Ditinjau Dari
KUHPerdata)". Jurnal Pelangi Ilmu .