## PENENTUAN BATAS PENGELOLAAN LAUT DENGAN METODE KARTOMETRIK
(Studi Kasus : Sengketa Pulau Berhala )
Yuwono 1 , MeiriskaYusfania 2 , Rhaisang Al Iman Taufiqul Hakim Genena 3
1,2,3 Teknik Geomatika, FTSLK-ITS Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia
Email: yuwono@geodesy.its.ac.id

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Kondisi  tersebut  dapat mendatangkan  keuntungan  dan  juga  ancaman  bagi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu  ancaman  yang dapat timbul adalah mengenai permasalahan batas, baik di darat maupun di laut. Salah satu permasalahan batas di laut  yaitu  sengketa    antara  Provinsi  Jambi  dan  Provinsi  Kepulauan  Riau  terkait  dengan  kepemilikan  Pulau  Berhala. Wilayah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah  Pulau Berhala yang berada di antara Provinsi Jambi , terletak pada 0˚45’ - 2˚45’Lintang Selatan dan  101˚10’- 104˚55’ Bujur Timur  dan Provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada 1˚10 Lintang Selatan - 5˚10’ Lintang Utara dan  102˚50’ - 109˚20’ Bujur Timur. Penarikan batas sejauh 12 mil laut untuk wilayah  kewenangan  provinsi  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  76  Tahun  2012  diperoleh  dengan buffering menggunakan Arc  GIS  10.2 .  Penarikan  garis  batas  secara  kartometrik  menggunakan  metode median  line .  Dari  hasil pengolahan data dan analisa didapatkan tiga alternatif  penarikan batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau.
Kata Kunci : Kartometrik, Median Line , Pemendagri , Pulau Berhala.

## PENDAHULUAN
Indonesia  tersusun  dari  ribuan  pulau  besar  dan kecil yang terhubung oleh berbagai selat dan laut. Terdapat  13.466  pulau  yang  telah  terdaftar  dan memiliki  koordinat  (BIG,2014).  Banyaknya  Pulau dapat  mendatangkan  keuntungan  sekaligus ancaman  bagi  kedaulatan  Negara  Indonesia. Ancaman  yang  dapat  timbul  salah  satunya berkaitan dengan sengketa batas wilayah laut. Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  tidak  adanya  batas yang  jelas  di  laut.  Sengketa  bisa  terjadi  dengan negara lain maupun antar provinsi dan kabupaten di Indonesia. Sehingga diperlukan upaya melakukan  penentuan  batas  wilayah  laut  untuk menghindari dan menyeesaikan sengketa tersebut.  Terbentuknya  Kepulauan  Riau  menjadi provinsi baru dengan berdasarkan pada UU No. 25 Tahun  2002  membuat  klaim  atas  kepemilikan Pulau  Berhala  semakin  meningkat.  Menanggapi sengketa  yang  terjadi  Menteri  Dalam  Negeri menetapkan  Pulau  Berhala  dalam  keadaan  status quo.  Menteri  Dalam  Negeri  mengeluarkan suratnya Nomor 125.1/799/SJ, tertanggal 24 April 2006 untuk memperkuat kondisi status quo Pulau Berhala.  Tanpa  memperdulikan  status  quo  yang disampaikan  Menteri  Dalam  Negeri  Provinsi
Kepulauan  Riau  terus  melakukan  aktifitas pembangunan  fisik  di  Pulau  Berhala.  Sedangkan Pemerintah  Provinsi  Jambi  memilih  untuk menghargai  dan  menaati  keputusan  Menteri Dalam  Negeri.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Provinsi Jambi diperkuat dengan tidak jadinya  Pemerintah  Provinsi  Jambi  mencairkan dana  yang  sudah  dianggarkan  dalam  APBD Provinsi  Jambi  tahun  2006,  untuk  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  Pulau  Berhala. Drs.  H.  Zulkifli  Nurdin  sebagai  Gubernur  Jambi yang  menjabat  mulai  tahun  2005  sampai  2010 juga  melarang  Bupati  Tanjung  Jabung  Timur melakukan  aktifitas  pembangunan  fisik  Pulau Berhala(Abdullah,2012).
Untuk mendapatkan solusi dari sengketa perebutan Pulau Berhala diperlukan adanya kajian mengenai  penentuan  batas  wilayah  laut  daerah antara  Provinsi  Jambi  dengan  Kepulauan  Riau dilakukan dengan menggunakan metode kartometrik. Sebagai dasar melakukan kajian batas daerah  ini  mengacu  pada  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  yaitu  Permendagri  Nomor  76  Tahun 2012 (Permendagri,2012).

## METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  ini  mengambil  wilayah  antara Provinsi  Jambi  dengan  Provinsi  Kepulauan  Riau. Provinsi Jambi terletak pada 0º45’ sampai dengan 2º45’ Lintang Selatan dan 101º10’ sampai dengan 104º55’ Bujur Timur. Sedangkan  Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 1º10 Lintang Selatan sampai  dengan  5º10’  Lintang  Utara  dan  102º50’ sampai dengan 109º20’ Bujur Timur.

## Gambar 1 Lokasi Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Peta  Lingkungan  Pantai  (LPI)  dari  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  dalam  bentuk shapefile (*.shp) .
2.  Peta  Rupa  Bumi  Indonesia  (data  toponimi, tutupan  lahan,  dan  administrasi)  dari  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  dalam  bentuk shapefile (*.shp) dengan skala 1 : 50.000.
3.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76 Tahun 2012
4.  Data  dan  informasi  pendukung  terkait informasi sengketa Pulau Berhala.
Adapun  peralatan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat  keras (hardware) yang  berupa Laptop digunakan  dalam pengolahan  data  dan  perangkat  lunak  untuk pengolah  data .
Data  yang  dikumpulkan  berupa  peta  LPI  skala  1  : 50.000  dan  Peta  Rupa  Bumi  Indonesia  skala  1  : 50.000.  Dari  kedua  peta  tersebut  dilakukan overlay  (tumpang  susun)  untuk  penarikan  batas laut  dengan  cara  kartometrik  yang  mengikuti aturan  yang  ditetapkan.  Dari  penarikan  ini  akan muncul  beberapa  alternatip  batas  yang  dapat dipakai.
Alternatip  batas  tersebut  dianalisis  yang  akhirnya akan  didapatkan  kesimpulan.  Dagram  alir penelitian dapat dilihat  pada Gmbar 2.
Gambar 2 Diagram Alir Penelitian
Penjelasan diagram alir penelitian :
a. Pada  tahapan  yang  pertama  adalah pengumpulan data – data yang digunakan untuk  menunjang  penelitian.  Data  yang dikumpulkan  berupa  peta  yang  memuat wilayah  yang  akan  menjadi  objek penelitian.
b. Melakukan overlay dari data yang didapat dimana  datum,  sistem  proyeksi  dan skalanya harus sama.
c. Menentukan  titik  dasar  pada  wilayah Pulau  Berhala  yang  menjadi  sengketa antara  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan Provinsi Jambi.
d. Membuat  alternatif  peta  terkait  sengketa yang  terjadi  berdasarkan  Permendagri Nomor  76  Tahun  2012  dengan  metode kartometrik.
e. Melakukan  analisis  dari  peta  yang  telah dibuat mengenai pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau.
f. Menyampaikan  hasil  dari  analisis  yang telah didapatkan.

## HASIL DAN ANALISA

## Hasil Penentuan Titik Kartometrik
Sebelum  melakukan  penarikan  batas  secara kartometrik  terlebih  dahulu  dilakukan  penentuan titik  –  titik  kartometrik.  Penentuan  titik kartometrik  ini  dilakukan  di  atas  peta  skala terbesar  yang  tersedia.  Penentuan  titik  dasar harus  mencolok,  tidak  terlalu  banyak  memotong daratan  dan  mudah  dilihat.  Penetuan  titik dilakukan  dengan    menggunakan  prinsip    3 point circle atau  3  titik  dengan  jarak  yang  sama.  Titik selanjutnya ditentukan oleh dua titik terakhir. Titik – titik yang dipilih kemudian dihubungkan dengan pusat  lingkaran  yang  sama  untuk  membentuk garis  konstruksi.  Dari  titik  pada  pusat  lingkaran yang satu dengan yang lainnya apabila dihubungkan  akan  membentuk  sebuah  garis batas.      Dalam  penetuan  titik  kartomertik dilakukan dengan menggunakan AutoCAD Civil 3D Land Desktop Companion 2009.

## Gambar 3 Penentuan Titik Kartometrik
Gambar  3  merupakan  titik-titik  kartometrik  yang terletak  antara  dua  daerah  yang  akan  ditentukan batas wilayahnya.

## Hasil Penarikan Garis Batas
Prinsip  yang  digunakan  dalam  penentuan  batas pengelolaan  wilayah  laut  ini  adalah  garis  tengah ( median  line ).  Prinsip median  line digunakan karena jarak antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan  Riau  kurang  dari  dua  kali  12  mil  laut dan lokasinya saling berhadapan.

## Gambar 4 Contoh Penarikan Batas
Gambar 4 merupakan contoh penarikan batas dari titik  –  titik  kartometrik  yang  dibuat  dengan metode  3 point  circle .  Dalam  penelitian  ini didapatkan 3 alternatif penarikan batas.

## Analisa Hasil Penarikan Batas
Dari penarikan batas yang dilakukan didapatkan tiga alternatif sebagai berikut :
1.  Garis  batas  dimana  Pulau  Berhala  dianggap tidak ada Apabila  Pulau  Berhala  dianggap  tidak  ada maka akan  di dapatkan Pulau Berhala terbagi menjadi  dua  yaitu  dengan  luas  384576,947 m 2 dari  sisi  Jambi  dan  luas  128195,775  m 2 dari sisi Kepulauan Riau serta didapatkan titik kartometrik  pada  garis  batas  sebanyak  36 titik.
JAMBI KEPRI

## Gambar 5 Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Dianggap Tidak Ada
2.  Garis  batas  dimana  Pulau  Berhala  masuk Provinsi Jambi
Pulau Berhala masuk dalam Provinsi Jambi di dapatkan  titik  kartometrik  pada  garis  batas sebanyak 38 titik.

## Gambar 6 Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Masuk Jambi
3. Garis batas dimana Pulau Berhala masuk Kepri Pulau  berhala  masuk  dalam  Provinsi  Kepri maka akan di dapatkan titik kartometrik pada garis batas sebanyak 37 titik .
Gambar 7  Hasil Penarikan Batas Pulau Berhala Masuk Kepri

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  pengolahan  dan  analisa yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut.
Analisa zona :
a.  Didapatkan  Pulau  Berhala  terbagi  menjadi dua yaitu dengan luas 384576,947 m 2 dari sisi Jambi dan luas 128195,775 m 2 dari sisi Kepulauan  Riau.  Luas  wilayah  laut  yang bertampalan terbagi menjadi dua, dari sisi Provinsi  Jambi  memiliki  luas  129,064  km 2 dan  Provinsi  Riau  memiliki  luas  133,442 km 2 .
b.  Pulau  Berhala  Masuk  Jambi.  Luas  wilayah laut  yang  bertampalan  terbagi  menjadi dua,  dari  sisi  Provinsi  Jambi  memiliki  luas 426,992  km 2 dan  Provinsi  Riau  memiliki luas 556,787 km 2 .
c.  Pulau  Berhala  Masuk  Kepri  .  Luas  wilayah laut  yang  bertampalan  terbagi  menjadi dua,  dari  sisi  Provinsi  Jambi  memiliki  luas 434,721  km 2 dan  Provinsi  Riau  memiliki luas 411,818 km 2 .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  telah  menyediakan data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2012. “Perjuangan Gigih Rajyat Jambi Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala”.
Badan  Informasi  Geospasial.  “Indonesia  Memiliki 13.466 Pulau yang Terdaftar dan Berkoordinat”. <http://www.bakosurtanal.go.id/berita- surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau- yang-terdaftar-dan-berkoordinat>. Dikunjungi pada tanggal 29 Januari 2017, jam 19.00
Kementrian Dalam Negeri. 2012 a. ”Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  76
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah” . Jakarta.