## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN
(EJPP)
Doi: Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 01 November 2021 ,   Diperbaiki: 17 November 2021, Diterbitkan: 30 November 2021

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK
Rifka Zuwanda 1 , Rangga Prayitno 2
1) Universitas  Nahdlatul  Ulama  Sumatera  Barat,  Padang,  Sumatera  Barat,  Indonesia, rifkazuwanda2017@gmail.com
2) Universitas  Nahdlatul  Ulama  Sumatera  Barat,  Padang,  Sumatera  Barat,  Indonesia, ranggaprayitno0@gmail.com
Corresponding Author: rifkazuwanda2017@gmail.coM
Abstract: Fraud  crimes  have  spread  to  the  Solok  Regency  area  by  taking  advantage  of people's  negligence  towards  technology,  especially  electronic  social  media,  making  it  very easy for perpetrators of fraud crimes to carry out their plans by doing it together. Article 5 (3)  Emergency  Law  Number  1  of  1951  concerning  temporary  measures  to  implement  a unified structure of power and civil court procedures. One of the crimes that often occurs is the  crime  of  fraud,  this  is  because  the  crime  of  fraud  is  not  difficult  to  carry  out,  just  by relying  on  a  person's  ability to  convince  other  people  through  a  series  of  false  or  fictitious words,  promises  or  giving  lures  in  any  form.  ,  both  for  things  that  can  provide  magical powers and for wealth.
Keywords: judge's consideration, judge's decision, criminal act, fraud, court
Abstrak: Tindak  pidana  penipuan  merabat  ke  wilayah  Kabupaten  Solok  dengan memanfaatkan  kelalaian  masyarakat  terhadap  teknologi  terutama  media  sosial  elektronik sehingga  sangat  mudah  bagi  pelaku  tindak  pidana  penipuan  melancarkan  rencanya  dengan melakukannya  secara  bersama-sama.  Pasal  5  (3)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun 1951  Tentang  tindakan-tindakan  sementara  untuk  menyelenggarakan  kesatuan  susunan kekuasaan  dan  acara  pengadilan  sipil.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  marak  terjadi  adalah tindak  pidana  penipuan,  hal  ini  disebabkan  karena  tindak  pidana  penipuan  tidaklah  sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan  iming- iming  dalam  bentuk  apapun,  baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan magis maupun pada harta kekayaan.
Kata Kunci: pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana, penipuan, pengadilan

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  dewasa  ini  semakin  marak  terjadi  di  Indonesia.  Hal  tersebut berkaitan  erat  dengan  berbagai  macam  aspek,  khususnya  pada  aspek ekonomi.  Salah  satu
dari  penyebab  maraknya  tindak  pidana  yang  terjadi karena  kebutuhan  ekonomi  yang  harus terpenuhi  secara  mendesak,  sedangkan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  semua  masyarakat  Indonesia  untuk  bekerja  dan  memperoleh penghasilan yang tetap.
Sejak  awal  bulan  Desember  2019,  Indonesia  terdapat  wabah Covid-19 , yang banyak menimbulkan  dampak  buruk  dalam  aspek  ekonomi  seluruh  masyarakat  Indonesia,  sehingga membuat  banyak  masyarakat  kehilangan  pekerjaannya.  Berawal  dari  buruknya  ekonomi  di Indonesia  mulai  banyak  terjadi  tindak  pidana  penipuan  yang  membuat  masyarakat  menjadi resah akibat dampak negatif dari wabah Covid-19 .
Pasal 1 Ayat (3) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas  menegaskan bahwa Negara Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasarkan  hukum” ( rechstaat ),  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Hukum  pada  dasarnya merupakan  sesuatu  hal  yang  abstrak,  sehingga  menimbulkan  persepsi  yang  berbeda-beda tentang defenisi hukum  tersebut,  tergantung  dari sudut mana  mereka memandangnya. 1
Berbagai  fokus  pembahasan  ilmu  hukum,  salah  satu  dari  kajian  ilmu  hukum  yang sangat  penting  adalah  kajian  ilmu  hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan  bagian  dari hukum  positif  yang  mengandung  larangan-larangan  dan  keharusan-keharusan  yang ditentukan  oleh  negara  atau  kekuasaan  lain  yang  berwenang  untuk  menentukan  peraturan pidana,  larangan,  atau  keharusan  itu  disertai  ancaman  pidana  dan  apabila  hal  ini  dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. 2 Hukum  pidana  dapat  bermakna  jamak,  karena  dalam  arti  objektif  sering  disebut ius poenaledan dan dalam arti subjektif disebut ius puniendi , yaitu peraturan hukum yang dapat menetapkan  tentang  penyidikan  lanjutan,  penuntutan,  penjatuhan,  dan  pelaksanaan  pidana, dalam arti objektif meliputi:
1. Perintah  dan  larangan  atas  pelanggarannya  atau  pengabaiannya  yang  telah ditetapkan  sanksinya  terlebih  dahulu  oleh  badan-badan  negara  yang  berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  dengan  cara  atau  alat  apa  yang  dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah  yang  menentukan  ruang  lingkup  berlakunya  peraturan-peraturan pada waktu dan diwilayah tertentu.
Dilihat  secara  garis  besarnya  dengan  berpijak  pada  kodifikasi  sebagai  sumber  pokok atau sumber utama hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan- ketentuan sebagai berikut 3 :
1. Aturan  umum  hukum  pidana  dan  yang  berkaitan  atau  berhubungan  dengan larangan  melakukan  perbuatan-perbuatan  tertentu  yang  disertai  dengan  ancaman sanksi berupa pidana ( straf ) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi  atau  harus  ada  bagi  pelanggar  untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan  dan  upaya-upaya  yang  boleh  atau  harus  dilakukan  negara  melalui  alat- alat  perlengkapannya  (seperti  :  polisi,  jaksa  dan  hakim)  terhadap  yang  disangka
1 Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 11
2 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rangkang  Education dan Pukap, Makassar, 2012,  hlm. 3
3 Adami  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2
dan  didakwa  sebagai  pelanggar  hukum  pidana  dalam  rangka  usaha  negara menentukan,  menjatuhkan,  dan  melaksanakan  sanksi  pidana  terhadap  dirinya, serta  tindakan  dan  upaya-upaya  yang  boleh  dan  harus  dilakukan  oleh  tersangka atau  terdakwa  pelanggar  hukum  tersebut  dalamusaha  melindungi  dan mempertahankan  hak-haknya  dari  tindakan  negara  dalam  upaya  negara menegakkan  hukum  pidana  tersebut.  Hukum  pidana  yang  mengandung  aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil dengan sumber  utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hukum pidana dapat dibedakan atas  dasar atau cara sebagai berikut 4 :
1. Hukum  pidana  berdasarkan  materi  yang  diaturnya,   terdiri   atas hukum pidana materil  dan  hukum  pidana  formil.  Hukum  pidana  materil  merupakan  kumpulan aturan hukum yang  menentukan pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat  dihukum  dan  dapat  menetapkan  hukuman  atas  pelanggaran  pidana. Sedangkan  hukum  pidana  formil  adalah  kumpulan  atau  aturan  hukum  yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.
2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, dapat  dibedakan menjadi hukum pidana  umum  dan  hukum  pidana  khusus  dengan  penjelasan  bahwa  hukum  pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek  hukum)  dan  tidak  membeda-bedakan  kualitas  pribadi  subjek  hukum tertentu.  Sementara  itu,  hukum  pidana  khusus  merupakan  hukum  pidana  yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi  subjek hukum tertentu (Contoh  :  Buku  II  KUHP  ,  kejahatan  jabatan  yang  hanya  berlaku  bagi  pegawai negeri). 5
3. Atas  dasar  sumbernya,  hukum  pidana  dapat  dibedakan  menjadi  hukum  pidana umum  dan  hukum  pidana  khusus  yang  berbeda  pengertian  dengan hukum  pidana umum  dan  hukum  pidana  khusus.  Hukum  pidana  umum  dalam  hal  ini  adalah semua  ketentuan  hukum  pidana  yang  terdapat  atau  bersumber  pada  kodifikasi sehingga  disebut  dengan  hukum  pidana  kodifikasi.  Sementara  itu,  hukum  pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.
4. Atas  dasar  wilayah  berlakunya  hukum,  hukum  pidana  dapat  diberdakan  antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana  yang  dibentuk  oleh  pemerintahan  negara  pusat  yang  berlaku  bagi  subjek hukum  yang  berada  dan  berbuat  melanggar  larangan  hukum  pidana  di  seluruh wilayah  hukum  negara.  Sementara  itu,  hukum  pidana  lokal  adalah  hukum pidana  yang  dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  pidana  di  dalam  wilayah  hukum pemerintahan daerah tersebut.
5. Atas  dasar  bentuk  atau  wadahnya,  hukum  pidana  dapat  dibedakan  menjadi hukum  pidana  tertulis  dan  hukum  pidana  tidak  tertulis. Hukum  pidana  tertulis meliputi  KUHP  dan  KUHAP  yang  merupakan  kodifikasi  hukum  pidana  materiil dan  hukum  pidana  formil,  termasuk  hukum  pidana  tertulis  yang  bersifat  khusus dan  hukum  pidana  yang  statusnya  lebih  rendah  dari  perundang-undangan  pidana
4 Ibid, hlm. 8
5 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1 , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 , hlm. 18
daerah (lokal). Hukum pidana adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana  berdasarkan  Pasal  5  (3)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951 Tentang  tindakan-tindakan  sementara  untuk  menyelenggarakan  kesatuan  susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah  tindak  pidana  penipuan,  hal  ini  disebabkan  karena  tindak  pidana  penipuan tidaklah  sulit  dalam  melakukannya,  hanya  dengan  bermodalkan  kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan  atau  memberikan  iming-iming  dalam  bentuk  apapun,  baik terhadap sesuatu  yang  dapat  memberikan  kekuatan magis maupun  pada  harta kekayaan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan  yuridis  normatif,  Pendekatan yuridis  normatif yaitu  suatu  pendekatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  .  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  pada  Tindak  Pidana  Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama pada Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk
Dalam  sistem  Hukum  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  tentunya  kita menjadikan  sila-sila  Pancasil  a  tersebut  mutlak  menjiwai  produk-produk  hukum  yang mengatur  sanksi  pidana.  Hal  ini  berarti  bahwa  sanksi  pidana  dalam  undang-undang  di maksud  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Setelah  proses  pemeriksaan  persidangan  selesai  maka  hakim  harus  mengambil keputusan  yang  sesuai.  Untuk  sebelumnya  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Hakim  dituntut untuk  melakukan  tindakan  yaitu  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinannya. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  selanjutnya  memberikan  suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana perbuatan yang dilakukan.
Pertimbangan  yuridis  dalam  menjatuhkan  pidana  adalah    terdakwa  I  dan  II  telah didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal  378  KUHP  jo  Pasal  55 Ayat  (1)  ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah  sebagai berikut:
1. Unsur Barangsiapa;
Unsur  brangsiapa  telah  terpenuhi  berdasarkan  pembenaran  oleh  terdakwa  I  dan  II dihadapan  persidangan  sesuai  dengan  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dan  pengakuan terdakwa I dan II. Mengenai idenditas terdakwa diyatakan bersesuaian dengan keterangan saksi.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
Berdasarkan keterangan terdakwak bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira  pukul  15.00  WIB  di  Jorong  Data  Tampunik  Nagari  Aripan  Kecamatan  X  Koto
Singkarak, Terdakwa I mengetahui Saksi Mardi Pgl. Yono melakukan jual beli semangka secara online melalui facebook dan sejak saat itu Terdakwa I merencanakan perbuatannya untuk membohongi Saksi Mardi Pgl. Yono dengan cara memesan semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono melalui telefon lalu Terdakwa I menawarkan semangka tersebut ke Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena, selanjutnya Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec.  X  Koto  Singkarak  Kabupaten  Solok  agar  mobil  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono tidak  kuat melewati  jalanan  yang  menanjak  tinggi  tersebut,  kemudian  nantinya  muatan  semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono akan dipindahkan ke mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal yang Terdakwa I sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut  semangka  ke  kedai  buah  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  di dekat  rel  kereta  api  di belakang Terminal Lama Kota Solok;
Semangka  tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal  dan  Terdakwa  II  untuk dijualkan  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  dengan jumlah  1795  (seribu  tujuh  ratus sembilan  puluh  lima)  kilogram  dan  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  membayarkan  uang sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada  Para Terdakwa  melalui  Terdakwa,  dari  jumlah  uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  didapatkan  Para  Terdakwa,  telah  Terdakwa  I  berikan kepada  Terdakwa  II  sebesar  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  sedangkan sisa uangnya untuk Terdakwa I;
Hasil dari penjualan semangka milik Saksi Mardi Pgl. Yono serta uang sewa mobil milik  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  tidak  pernah  dibayarkan  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II. Total  kerugian  yang  diderita  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono akibat  perbuatan  Terdakwa  I  dan Terdakwa  II  adalah  sebesar  Rp.  8.000.000,00  (delapan  juta  rupiah)  dari  penjualan  1795 (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram  semangka;  sehingga  dari  pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
3. Unsur  Secara  melawan  Hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
Berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan  Terdakwa  dan  barang  bukti  di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jorong Data Tampunik Nagari Aripan Kecamatan X  Koto Singkarak,  Terdakwa  I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono sebanyak 3 (tiga)  ton  seharga  Rp3.600,00  (tiga  ribu  enam  ratus  rupiah)  per  kilogramnya,  lalu semangka tersebut  dijual  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  seharga  Rp2.500,00  (dua ribu  lima  ratus  rupiah)  per  kilogramnya  tanpa  seijin  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono,  dalam melaksanakan  rencananya  tersebut  Terdakwa  I  mengajak  Terdakwa  II  dan  untuk melancarkan  aksinya  Terdakwa  I  mengaku  bernama  Andi  sedangkan  Terdakwa  II mengaku bernama Al; dimana Terdakwa I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok  agar  mobil Saksi Mardi Pgl. Yono  tidak  kuat  melewati jalanan  yang  menanjak  tinggi  tersebut,  kemudian  nantinya  muatan  semangka  milik  Saksi Mardi  Pgl. Yono akan  dipindahkan ke  mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal  yang  Terdakwa  I  sebut sebagai pembeli semangka kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil
Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  merupakan  mobil  yang  disewa  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena;
Semangka  tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal  dan  Terdakwa  II  untuk dijualkan  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena  dengan jumlah  1795  (seribu  tujuh  ratus sembilan puluh lima) kilogram dan untuk itu Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena membayarkan uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada  Para Terdakwa  melalui  Terdakwa  II  untuk  pembelian  semangka  sejumlah  1795  (seribu  tujuh ratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per  kilogramnya,  dari  jumlah  uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta  dua  ratus  lima puluh  ribu  rupiah)  yang  didapatkan  Para  Terdakwa,  telah  Terdakwa  I  berikan  kepada Terdakwa  II  sebesar  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  sedangkan  sisa uangnya untuk Terdakwa I;
Fakta  hukum  diatas  terlihat  bahwa  Para  Terdakwa  dalam  melancarkan  rencananya menggunakan  nama  palsu  dengan  rangkaian  kebohongan  sehingga  tercapai  tujuannya untuk memperoleh keuntungan  dari  penjualan  semangka  milik  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
4. Unsur  Menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura membeli semangka milik Saksi Mardi Pgl Yono  sebanyak  3  (tiga)  ton  seharga  Rp3.600,00  (tiga  ribu  enam  ratus  rupiah)  per kilogramnya lalu saat saksi Mardi Pgl. Yono mengantarkan semangka tersebut, Terdakwa I  mengarahkan  mobil  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  yang  bermuatan  hampir  3  (tiga)  ton  untuk melewati jalan di Angin Berhembus Nagari Aripan Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat melewati jalanan  yang menanjak tinggi tersebut, kemudian  nantinya  muatan  semangka  milik  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  akan  dipindahkan  ke mobil Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  yang  Terdakwa  I  sebut  sebagai  pembeli  semangka  kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena di dekat rel kereta api di belakang Terminal Lama Kota Solok;
Perbuatan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dilakukan  dengan  cara  memberikan keyakinan kepada Saksi Mardi Pgl. Yono sehingga Saksi Mardi Pgl. Yono percaya dengan Terdakwa I  dan Terdakwa II  sehingga  ia  tidak  berkeberatan  menjual  semangka  miliknya kepada  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  dan  juga  pada  saat  Terdakwa  I  mengatakan  bahwa yang  akan  membeli  semangkanya  adalah  Saksi  Afrizal  Pgl  Zal,  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono juga  percaya  saja  sehingga  tidak  keberatan  semangkanya  dipindahkan  ke  mobil Saksi Afrizal  Pgl.  Zal,  sehingga  dengan  demikian  perbuatan  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II menggerakkan  saksi  Mardi  Pgl.  Yono  untuk  menyerahkan  semangka  kepada  Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;
5. Unsur  Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta melakukan perbuatan;
Terdakwa  I  mengajak  Terdakwa  II  dan  untuk melancarkan  aksinya  Terdakwa  I mengaku  bernama  Andi  sedangkan  Terdakwa  II  mengaku  bernama  Al.  Terdakwa  I mengarahkan mobil Saksi Mardi Pgl. Yono yang bermuatan hampir 3 (tiga) ton untuk melewati jalan  di  Angin  Berhembus  Nagari  Aripan  Kec.  X  Koto  Singkarak  Kabupaten  Solok  agar mobil Saksi Mardi Pgl. Yono tidak kuat  melewati jalanan  yang menanjak tinggi tersebut, kemudian  nantinya  muatan  semangka  milik  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  akan  dipindahkan ke mobil  Saksi  Afrizal  Pgl.  Zal  yang  Terdakwa  I  sebut  sebagai  pembeli  semangka  kepada Saksi Mardi Pgl. Yono, padahal yang sebenarnya mobil Saksi Afrizal Pgl. Zal merupakan mobil  yang  disewa  oleh  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  seharga  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu rupiah) untuk satu kali angkut semangka ke kedai buah Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena. Semangka tersebut  diantarkan  oleh  Saksi  Afrizal  Pgl. Zal dan Terdakwa II untuk dijualkan kepada Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena.
Fakta  hukum  diketahui  bahwa  Terdakwa  I  berperan  dalam  berkomunikasi  dengan Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  untuk  memesan  semangka  serta  juga  melakukan  komunikasi dengan Saksi Yuni Marlina Pgl. Ena  untuk  menjualkan  semangka  milik  Saksi  Mardi Pgl.  Yono  tersebut,  sedangkan  Terdakwa  II  berperan  dalam  mengantarkan  semangka milik  Saksi  Mardi  Pgl.  Yono  kepada  Saksi  Yuni  Marlina  Pgl.  Ena.  Terdakwa  I  dan Terdakwa  II  bekerja  sama  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  perbuatan  mereka membohongi  Saksi  Mardi  Pgl. Yono  sehingga  uang  sebesar  Rp4.250.000,00  (empat  juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Para Terdakwa tanpa dibayarkan kepada Saksi  Mardi Pgl.  Yono,  maka  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
Semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka  Para  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
Pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor: 6/Pid.B/2021/PN Slk bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
1. Keadaan yang memberatkan:
a. Perbuatan  Para  Terdakwa  mengakibatkan  saksi  Mardi  Pgl.  Yono  dan  saksi  Afrizal Pgl. Zal mengalami kerugian;
b. Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
2. Keadaan yang meringankan:
a. Para  Terdakwa  dipersidangan  bersikap  sopan,  berterus  terang  dan  mengakui  serta menyesali perbuatannya;

## B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Nomor:
6/Pid.B/2021/PN Slk
Adapun  penerapan  ketentuan  pidana  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negri  Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur  barang  siapa  yang  dimaksud  adalah  para  terdakwa  yaitu  terdakwa  I Yufendrizal dan Terdakwa II Junaidi;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  orang lain dengan
menjual  semangka  milik  saksi  Mardi  tanpa  ijin  kepada  saksi  Yuni  dilakukan untuk menguntungkan diri para terdakwa;
3. Unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan  dengan  fakta  hukum  para terdakwa  dalam  melancarkan  rencananya  menggunakan  nama  palsu  dengan rangkaian  kebohongan  sehingga  tercapai  tujuannya  untuk  memperoleh keuntungan dari penjualan semangka milik Saksi Mardi.
4. Unsur  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang  dengan  perbuatan para terdakwa dengan cara memberikan keyakinan kepada Saksi Mardi sehingga Saksi  Mardi  percaya  dengan  para  terdakwa  sehingga  ia  tidak  keberatan  menjual semangka miliknya kepada para terdakwa.
5. Unsur mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan dan  yang turut serta melakukan  perbuatan  dengan  kerja  sama  terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  perbuatan  mereka  membohongi  Saksi  Mardi sehingga  uang  sebesar  Rp.  4.250.000,-  (empat  juta  dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah) dinikmati oleh para terdakwa tanpa dibayarkan kepada Saksi Mardi.
Dengan  terpenuhinya  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Penuntut  Umum  telah  berhasil  membuktikan  dakwaannya  oleh  karenanya  terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.
Majelis Hakim menerapkan ketentuan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan gelar perkara ini terpidana dinilai Hakim melakukan  serangkaian  kebohongan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain yang menimbulkan kerugian terhadap saksi Mardi.
Peran  Hakim  sangat  penting  dalam  proses  pemidanaan  ini.  Ia  mengkongkretkan sanksi  pidana  yang  terdapat  dalam  suatu  peraturan  dengan  menjatuhkan  pidana  bagi terdakwa.  Jadi  pidana  yang  dijatuhkan  diharapkan  dapat  menyelesaiakan  konflik  atau pertentangan  dan  juga  mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat.  Karena  pemidanaan tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenakan  merendahkan  martabat manusia melainkan hanya memberi efek jera.

## KESIMPULAN
1. Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan yang  dilakukan  secara  bersama-sama  yaitu  berdasarkan  Pasal  378  KUHP  jo  Pasal  55 Ayat (1) ke -1 KUHP sehingga Hakim menimbang berdasarkan pemenuhan unsur pasal tersebut sebagai berikut 1) terpenuhinya unsur barangsiapa dimana terdapat terdakwa I (Yufendrizal  Pgl.  Hendri)  dan  Terdakwa  II  (Junaidi  Pgl.  Edi  Basa),  2)  Unsur  Secara melawan  Hukum  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan  terpenuhi  dengan  Terdakwa  I  mengaku bernama  Andi  sedangkan  Terdakwa  II  mengaku  bernama  Al  dan  melakukan serangkaian kebohongan lainnya serta tidak membayarkan sejumlah uang yang menjadi hak  korban,  3)  Unsur  Menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang  terpenuhi
dengan para terdakwa berpura-pura  menjadi  membeli  dan  menyakinkan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada terdakwa dan 4) Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  telah  terpenuhi dengan terdakwa I melakukan aksinya dengan terdakwa II serta terdakwa I dengan jelas berdasarkan kesaksian telah menyuruh terdakwa II dan menikmati hasilnya berdua.
2. Penerapan  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  pada  Nomor:  6/Pid.B/2021/PN Slk dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP  ayat  (1)  ke  1  KUHP  dimana  terdakwa  I  dan  terdakwa  II  terbukti  telah melakukan  serangkaian  kebohongan  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau orang yang menimbulkan kerugian terhadap saksi Mardi sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun kepada masing-masing terdakwa.

## REFERENSI
Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor,
Adami  Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 , PT. Raja Grafindo  Persada, Jakarta, 2001,
Amir  Ilyas, Asas-Asas Hukum  Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012,
Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1 , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 ,
Yahmani Azwari, Urgensi Pengaturan Delik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Adat di Dalam RUU-KUHP, Jurnal Recht Idee, Volume 3, Nomor 2, 2012,