## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN: PEMBELAJARAN DARI BERBAGAI NEGARA

## COMPARATIVE STUDY OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN HEALTH SERVICES: LESSONS FROM VARIOUS COUNTRIES
Dermawan Supriatna 1 , Dian Nur Hadianti 2
1) STIA Cimahi. E-mail: dermawan.supriatna@gmail.com
2) Poltekkes Bandung. E-mail: diannurhadianti80@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci Implementasi, E- Government, Pelayanan Kesehatan Implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan  merupakan topik  yang  penting  dalam  konteks  global  saat  ini.  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan di berbagai negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  studi  komparatif terhadap  implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan  di Indonesia  dan  beberapa  negara  maju,  dengan  fokus  pada  kebijakan, regulasi, dan dampak implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  dengan  pengumpulan  data dari  berbagai  sumber  termasuk  literatur  terkait  dan  dokumen kebijakan.  Data  dianalisis  untuk  membandingkan  strategi implementasi,  tantangan  yang  dihadapi,  serta  dampak  yang  dicapai oleh  masing-masing  negara.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  menghadapi  tantangan  signifikan terkait  infrastruktur  TIK,  literasi  digital,  dan  kebijakan  yang  kohesif dalam  mengimplementasikan  e-government  dalam  pelayanan kesehatan.  Pembelajaran  dari  negara-negara  maju  seperti  Jepang, Amerika  Serikat,  dan  Inggris  menunjukkan  bahwa  investasi  dalam infrastruktur,  standarisasi  sistem  informasi  kesehatan,  serta pendekatan  holistik  terhadap  literasi  digital  dan  kepercayaan masyarakat dapat mempercepat adopsi e-health yang efektif. Dengan mengambil  pembelajaran  ini,  Indonesia  dapat  mengembangkan strategi  yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  kualitas  dan aksesibilitas pelayanan kesehatan melalui implementasi e-government yang berkelanjutan.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Implementation, E- Government, Health Services The  implementation  of  e-government  in  health  services  is  an important  topic  in  the  current  global  context.  The  development  of information  and  communication  technology  has  provided  the potential to improve the efficiency and accessibility of health services in various countries. This study aims to conduct a comparative study of the implementation of e-government in health services in Indonesia and several developed countries, with a focus on policies, regulations, and the impact of the implementation. The research method used is a qualitative  approach,  with  data  collection  from  various  sources including related literature and policy documents. Data are analyzed to compare implementation strategies, challenges faced, and impacts achieved  by  each  country.  The  conclusion  of  this  study  shows  that Indonesia  faces  significant  challenges  related  to  ICT  infrastructure, digital literacy, and cohesive policies in implementing e-government in health services. Lessons learned from developed countries such as Japan,  the  United  States,  and  the  United  Kingdom  show  that investment  in  infrastructure,  standardization  of  health  information systems,  and  a  holistic  approach  to  digital  literacy  and  public  trust can  accelerate  effective  e-health  adoption.  By  taking  these  lessons, Indonesia can develop more effective strategies to improve the quality and accessibility of health services through sustainable e-government implementation.
Copyright © 2017 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Dalam  era  digital  yang  terus  berkembang,  transformasi  teknologi  telah  merambah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pemerintahan.  Salah satu  inisiatif  yang  mendapatkan  perhatian  besar  adalah  e-government  atau pemerintahan elektronik. E-government mencakup penggunaan teknologi informasi dan  komunikasi  oleh  lembaga  pemerintahan  untuk  menyediakan  informasi  dan layanan  kepada  masyarakat,  bisnis,  dan  entitas  pemerintahan  lainnya  dengan  cara yang  lebih  efisien  dan  efektif.  Implementasi  e-government  tidak  hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi mengubah cara pelayanan  publik  disampaikan,  termasuk  dalam  sektor  kesehatan  (Pakina  & Solekhan, 2024).
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  paling  krusial  dalam pembangunan  sosial  dan  ekonomi  suatu  negara.  Kesehatan  yang  baik  tidak  hanya meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat,  tetapi  juga  berkontribusi  signifikan
terhadap  produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  tantangan  dalam penyediaan  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan  merata  masih  menjadi permasalahan di banyak negara. Beberapa dari tantangan ini termasuk aksesibilitas, biaya,  efisiensi,  dan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan.  Di  sinilah  e-government dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mengatasi  beberapa  tantangan  ini  dengan memperkenalkan solusi teknologi yang inovatif (Cahyani et al., 2024).
Penggunaan  teknologi  dalam  pelayanan  kesehatan  melalui  e-government  telah menunjukkan  berbagai  manfaat  di  sejumlah  negara.  Misalnya,  digitalisasi  rekam medis  telah  meningkatkan  keakuratan  dan  kemudahan  akses  informasi  pasien, sementara  telemedicine  telah  memungkinkan  pasien  di  daerah  terpencil  untuk mendapatkan  konsultasi  medis  tanpa  harus  melakukan  perjalanan  jauh.  Selain  itu, sistem  manajemen  rumah  sakit  berbasis  teknologi  informasi  telah  meningkatkan efisiensi  operasional  dan  pengelolaan  sumber  daya  kesehatan.  Namun,  meskipun terdapat berbagai manfaat, implementasi e-government dalam pelayanan kesehatan juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, termasuk masalah privasi dan keamanan data, kesenjangan digital, serta resistensi terhadap perubahan dari tenaga medis dan masyarakat (Tasyah et al., 2021).
Dalam konteks global, beberapa negara telah menjadi pelopor dalam implementasi e- government dalam sektor kesehatan dan telah mencapai kemajuan yang signifikan. Negara-negara  maju  seperti  Jepang,  Amerika  dan  Inggris,  misalnya,  telah  berhasil mengintegrasikan  berbagai  layanan  kesehatan  ke  dalam  platform  digital  yang terpusat dan mudah diakses. Di sisi lain, negara-negara berkembang masih berjuang dengan berbagai kendala teknis, finansial, dan regulasi dalam mengadopsi sistem e- government  secara  penuh.  Studi  komparatif  tentang  implementasi  e-government dalam  pelayanan  kesehatan  di  berbagai  negara  dapat  memberikan  wawasan  yang berharga  mengenai  praktik  terbaik  dan  pembelajaran  yang  dapat  diadopsi  oleh negara-negara  lain  yang  sedang  dalam  proses  transformasi  digital  (Sari  &  Diana, 2024).
Melihat  pentingnya  e-government  dalam  transformasi  pelayanan  kesehatan, penelitian  ini  menjadi  sangat  relevan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  berbagai negara menerapkan teknologi ini dalam konteks kesehatan.  Studi komparatif dapat mengungkapkan  faktor-faktor  keberhasilan  serta  kendala  yang  dihadapi  oleh negara-negara  tersebut, sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pembelajaran  bagi negara-negara  lain.  Dengan  mempelajari  berbagai  pendekatan  yang  telah  diambil oleh  negara-negara  yang  berbeda,  kita  dapat  mengembangkan  pemahaman  yang lebih  komprehensif  mengenai  strategi  implementasi  yang  efektif  dan  berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan berbasis e-government (Intan et al., 2023).
Selain  itu,  pemahaman  yang  mendalam  tentang  berbagai  model  implementasi  e- government  dalam  pelayanan  kesehatan  dapat  membantu  pembuat  kebijakan, praktisi  kesehatan,  dan  pengembang  teknologi  untuk  merancang  solusi  yang  lebih tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga akan membantu dalam  mengidentifikasi  area  di  mana  intervensi  teknologi  dapat  memberikan
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
dampak  terbesar,  serta  bagaimana  mengatasi  tantangan  yang  mungkin  muncul dalam  proses  implementasi.  Pada  akhirnya,  tujuan  utama  adalah  untuk meningkatkan kualitas dan  efisiensi  pelayanan kesehatan, serta memastikan bahwa manfaat dari transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan studi  komparatif terhadap  implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan di  Indonesia  dan  beberapa  negara  lain.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan, regulasi, dan implementasi e-government  di  masing-masing  negara.  Data  penelitian  akan  diperoleh  dari berbagai  sumber  yang  relevan,  termasuk  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  dan dokumen  kebijakan  yang  terkait.  Selanjutnya,  data-data  tersebut  akan  dianalisis untuk  membandingkan  strategi,  tantangan,  dan  dampak  dari  implementasi  e- government di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Metode ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  yang  komprehensif  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  e-government  dalam pelayanan  kesehatan  serta  pembelajaran  yang  dapat  diterapkan  untuk  konteks Indonesia (Rosini & Adab, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Kebijakan  dan  Regulasi  dalam  Implementasi  E-Government  untuk Pelayanan Kesehatan
Pemerintah  Indonesia  telah  menyadari  pentingnya  transformasi  digital  dalam meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Kebijakan  pemerintah terkait e-government dalam sektor kesehatan mulai diperkenalkan melalui berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu kebijakan utama adalah penerapan Sistem Informasi  Kesehatan  Nasional  (SIKNAS)  yang  bertujuan  untuk  mengintegrasikan berbagai  data  kesehatan  dari  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kebijakan  ini  bertujuan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi program kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program  e-health  seperti  telemedicine  yang  memungkinkan  pasien  di  daerah terpencil untuk mendapatkan layanan konsultasi medis tanpa harus bepergian jauh. Upaya  ini  didukung  oleh  peningkatan  infrastruktur  teknologi  informasi  dan komunikasi di berbagai daerah.
Peraturan  dan  regulasi  yang  mendukung  implementasi  e-health  di  Indonesia  juga telah  mengalami  perkembangan  signifikan.  Pemerintah  telah  mengeluarkan sejumlah  peraturan  yang  mengatur  penggunaan  teknologi  dalam  pelayanan kesehatan, termasuk peraturan tentang privasi dan keamanan data kesehatan. Salah
satu  peraturan  penting  adalah  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  46  Tahun  2017 tentang  Sistem  Informasi  Manajemen  Rumah  Sakit  yang  mengatur  standar  dan prosedur  penggunaan  sistem  informasi  dalam  pengelolaan  rumah  sakit.  Selain  itu, terdapat  juga  peraturan  tentang  telemedicine  yang  memberikan  kerangka  hukum bagi  penyedia  layanan  kesehatan  untuk  memberikan  konsultasi  medis  jarak  jauh. Peraturan  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  layanan  kesehatan  digital dilaksanakan dengan standar yang tinggi dan menjaga privasi serta keamanan data pasien.
Dukungan  institusional  dari  Kementerian  Kesehatan  dan  lembaga  terkait  di Indonesia  sangat  penting  dalam  mendorong  implementasi  e-government  dalam pelayanan  kesehatan.  Kementerian  Kesehatan, sebagai  otoritas  utama  dalam  sektor kesehatan,  telah  berperan  aktif  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  regulasi  yang mendukung  transformasi  digital.  Selain  itu,  berbagai  lembaga  non-pemerintah, seperti  asosiasi  profesional  kesehatan  dan  organisasi  non-profit,  juga  telah memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  mengadvokasi  dan  mendukung implementasi e-health. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga terlihat dalam  berbagai  proyek  pilot  dan  program  inisiatif  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  adopsi  teknologi  dalam  pelayanan  kesehatan.  Misalnya,  beberapa perusahaan  teknologi  bekerja  sama  dengan  rumah  sakit  dan  klinik  untuk mengembangkan  aplikasi  dan  sistem  yang  memudahkan  manajemen  data  pasien dan pelayanan kesehatan.
Di  sisi  lain,  negara-negara  maju  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris  telah menunjukkan  bagaimana  kebijakan  dan  regulasi  yang  efektif  dapat  mendorong implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan.  Di  Jepang,  pemerintah telah mengadopsi kebijakan nasional yang mendukung penggunaan teknologi dalam sektor  kesehatan,  termasuk  program  My  Number  yang  mengintegrasikan  data kesehatan individu dengan data administratif lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik,  termasuk  sektor kesehatan.  Di Amerika Serikat,  kebijakan  e-health  didukung  oleh Health  Insurance Portability  and  Accountability  Act  (HIPAA)  yang  mengatur  privasi  dan  keamanan data  kesehatan.  HIPAA  memberikan  kerangka  regulasi  yang  ketat  untuk memastikan  bahwa  data  pasien  dilindungi  dan  penggunaan  teknologi  dalam pelayanan  kesehatan  memenuhi  standar  tinggi.  Inggris,  melalui  program  National Health  Service  (NHS)  Digital,  telah  mengimplementasikan  kebijakan  yang mendukung  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan. Program ini mencakup inisiatif seperti rekam medis elektronik dan aplikasi NHS yang memungkinkan pasien untuk mengakses layanan kesehatan secara online.
Kerangka  regulasi  tentang  privasi  dan  keamanan  data  kesehatan  di  negara-negara maju  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris  telah  menjadi  contoh  yang  baik dalam memastikan bahwa data pasien dilindungi dengan baik. Di Jepang, peraturan tentang  privasi  data  kesehatan  diatur  oleh  Act  on  the  Protection  of  Personal
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
Information  (APPI)  yang  menetapkan  standar  tinggi  untuk  perlindungan  data pribadi.  Amerika  Serikat,  dengan  HIPAA,  mengatur  berbagai  aspek  privasi  dan keamanan  data  kesehatan,  termasuk  aturan  ketat  tentang  bagaimana  data  pasien dapat digunakan dan dilindungi. Inggris juga memiliki peraturan yang ketat tentang privasi  data  kesehatan  melalui  General  Data  Protection  Regulation  (GDPR)  yang diimplementasikan  di  seluruh  Uni  Eropa,  termasuk  Inggris  sebelum  Brexit. Peraturan  ini  memberikan  perlindungan  yang  komprehensif  bagi  data  pribadi, termasuk data kesehatan, dan mengharuskan organisasi kesehatan untuk memenuhi standar tinggi dalam pengelolaan data.
Peran lembaga pemerintah dan non-pemerintah di negara-negara maju juga sangat signifikan dalam pelaksanaan kebijakan e-health. Di Jepang, kementerian kesehatan bekerja  sama  dengan  berbagai  lembaga  riset  dan  perusahaan  teknologi  untuk mengembangkan  solusi  inovatif  dalam  pelayanan  kesehatan.  Di  Amerika  Serikat, lembaga  seperti  Office  of  the  National  Coordinator  for  Health  Information Technology (ONC) memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan kebijakan e-health  dan  memastikan  interoperabilitas  sistem  kesehatan.  Inggris,  melalui  NHS Digital,  mengoordinasikan  berbagai  inisiatif  e-health  dan  bekerja  sama  dengan organisasi  non-profit  serta  perusahaan  teknologi  untuk  meningkatkan  adopsi teknologi dalam sektor kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan  dan  regulasi  yang  diterapkan  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Perbandingan  kebijakan  dan  regulasi  antara  Indonesia  dan  negara-negara  maju seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris  menunjukkan  bahwa  ada  banyak pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi e-government dalam  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia.  Salah  satu  pembelajaran  penting  adalah pentingnya  kerangka  regulasi  yang  kuat  dan  komprehensif  untuk  melindungi privasi  dan  keamanan  data  kesehatan.  Indonesia  dapat  belajar  dari  negara-negara maju dalam merumuskan peraturan yang lebih ketat dan jelas tentang penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, dukungan institusional yang kuat dari  pemerintah  dan  kolaborasi  dengan  sektor  swasta  dan  non-profit  juga merupakan  faktor  kunci  dalam  kesuksesan  implementasi  e-health.  Indonesia  dapat meningkatkan  kerjasama  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk mengembangkan  solusi  inovatif  dan  meningkatkan  adopsi  teknologi  dalam pelayanan kesehatan.
Analisis perbedaan dalam dukungan institusional juga menunjukkan bahwa negara- negara  maju  memiliki  mekanisme  koordinasi  yang  lebih  baik  antara  berbagai lembaga  pemerintah  dan  sektor  swasta  dalam  pelaksanaan  kebijakan  e-health. Indonesia  dapat  meningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  dan  memperkuat  peran kementerian  kesehatan  dalam  mengoordinasikan  berbagai  inisiatif  e-health. Pembelajaran  dari  negara-negara  maju  juga  menunjukkan  bahwa  investasi  dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sangat  penting  untuk  mendukung  transformasi  digital  dalam  sektor  kesehatan.
Dengan  belajar  dari  kebijakan  dan  praktik  terbaik  di  negara  lain,  Indonesia  dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk implementasi e- government dalam pelayanan kesehatan.

## Infrastruktur Teknologi dan Kesiapan Digital
Infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  di  Indonesia  masih  dalam tahap  perkembangan,  meskipun  telah  mengalami  kemajuan  yang  signifikan  dalam beberapa  tahun  terakhir.  Akses  internet  yang  semakin  luas  dan  meningkatnya penetrasi  smartphone  merupakan  indikator  positif  dari  peningkatan  infrastruktur TIK di Indonesia. Namun, masih terdapat disparitas akses antara daerah perkotaan dan  pedesaan.  Di  kota-kota  besar  seperti  Jakarta,  Surabaya,  dan  Bandung, infrastruktur  internet  sudah  cukup  memadai  dengan  kecepatan  dan  stabilitas  yang relatif baik. Namun, di daerah pedesaan dan terpencil, akses internet masih menjadi tantangan utama. Kualitas jaringan yang kurang memadai dan mahalnya biaya akses internet  menjadi  kendala  dalam  implementasi  teknologi  kesehatan  berbasis  e- government.  Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  meningkatkan infrastruktur TIK melalui berbagai proyek seperti Palapa Ring, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan broadband di seluruh wilayah Indonesia.
Tingkat  literasi  digital  dan  kesiapan  masyarakat  Indonesia  dalam  adopsi  e-health juga  merupakan  faktor  penting  yang  mempengaruhi  implementasi  e-government dalam pelayanan kesehatan.  Meskipun penggunaan smartphone dan akses internet semakin  meningkat,  literasi  digital  masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan.  Banyak masyarakat  yang  masih  kurang  memahami  cara  memanfaatkan  teknologi  untuk kebutuhan  kesehatan  mereka.  Program  pendidikan  dan  pelatihan  mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, baik melalui lembaga  pendidikan  formal  maupun  program-program  masyarakat.  Selain  itu, pemahaman tentang pentingnya keamanan data pribadi dalam penggunaan layanan kesehatan  digital  juga  perlu  ditingkatkan.  Kampanye  edukasi  dan  penyuluhan mengenai e-health harus dilakukan secara masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.
Investasi  pemerintah  dan  swasta  di  bidang  teknologi  kesehatan  di  Indonesia  juga memainkan  peran  penting  dalam  pengembangan  e-government.  Pemerintah  telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai inisiatif dan proyek yang mendukung transformasi  digital  di  sektor  kesehatan.  Salah  satu  contohnya  adalah  program telemedicine yang telah diluncurkan di beberapa daerah untuk meningkatkan akses pelayanan  kesehatan.  Selain  itu,  beberapa  startup  teknologi  kesehatan  juga  mulai berkembang  di  Indonesia,  menawarkan  berbagai  solusi  inovatif  untuk  pelayanan kesehatan  digital.  Investasi  dari  sektor  swasta  dalam  pengembangan  aplikasi kesehatan, sistem informasi rumah sakit, dan perangkat medis digital menunjukkan potensi  besar  dalam  mendukung  implementasi  e-health.  Namun,  diperlukan  lebih banyak investasi, terutama untuk meningkatkan infrastruktur TIK di daerah-daerah yang masih kurang berkembang.
Di  sisi  lain,  negara-negara  maju  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris  telah menunjukkan  bagaimana  infrastruktur  teknologi  yang  kuat  dapat  mendukung implementasi e-government dalam pelayanan kesehatan. Jepang, misalnya, memiliki salah  satu  infrastruktur  internet  tercepat  dan  paling  stabil  di  dunia.  Akses  internet yang  luas  dan  kualitas  jaringan  yang  tinggi  memungkinkan  penerapan  teknologi kesehatan yang lebih efektif. Selain itu, Jepang juga memiliki tingkat literasi digital yang tinggi di kalangan masyarakatnya, yang didukung oleh pendidikan yang baik dan  program-program  pelatihan  teknologi.  Masyarakat  Jepang  sangat  terbiasa dengan  penggunaan  teknologi  dalam  kehidupan  sehari-hari,  termasuk  dalam pelayanan kesehatan.
Amerika  Serikat  juga  memiliki  infrastruktur  teknologi  yang  sangat  baik,  dengan akses internet yang luas dan kualitas jaringan yang tinggi. Tingkat literasi digital di Amerika Serikat juga sangat tinggi, dengan banyak masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi untuk berbagai keperluan, termasuk kesehatan. Pemerintah dan  sektor  swasta  di  Amerika  Serikat  telah  banyak  berinvestasi  dalam pengembangan teknologi kesehatan. Proyek-proyek besar seperti Health Information Technology  for  Economic  and  Clinical  Health  (HITECH)  Act  telah  mendorong adopsi  sistem  informasi  kesehatan  elektronik  di  seluruh  negara.  Selain  itu,  banyak startup  dan  perusahaan  teknologi  besar  di  Amerika  Serikat  yang  berinovasi  dalam pengembangan  aplikasi  kesehatan,  perangkat  medis  digital,  dan  platform telemedicine.
Inggris, melalui program National Health Service (NHS) Digital, juga menunjukkan bagaimana infrastruktur teknologi yang kuat dan kesiapan digital masyarakat dapat mendukung  implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan.  NHS  Digital telah mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang memungkinkan masyarakat  untuk  mengakses  layanan  kesehatan  secara  online.  Tingkat  literasi digital  di  Inggris  juga  sangat  tinggi,  didukung  oleh  program  pendidikan  teknologi yang  baik  dan  kampanye  kesadaran  digital.  Pemerintah  Inggris  juga  telah  banyak berinvestasi  dalam  pengembangan  teknologi  kesehatan,  termasuk  proyek-proyek untuk  meningkatkan  interoperabilitas  sistem  informasi  kesehatan  dan  keamanan data pasien.
Perbandingan  kondisi  infrastruktur  teknologi  antara  Indonesia  dan  negara-negara maju  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris  menunjukkan  bahwa  Indonesia masih  memiliki  banyak  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  untuk  mencapai  tingkat kesiapan digital  yang sama.  Namun, ada banyak pembelajaran yang dapat diambil dari  pengalaman  negara-negara  tersebut.  Salah  satu  pembelajaran  penting  adalah pentingnya  investasi  yang  berkelanjutan  dalam  pengembangan  infrastruktur  TIK. Indonesia  perlu terus meningkatkan akses internet di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah  terpencil,  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  masyarakat  dapat menikmati manfaat dari teknologi kesehatan.
Selain  itu,  peningkatan  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  harus  menjadi prioritas.  Program  pendidikan  dan  pelatihan  yang  komprehensif  mengenai
penggunaan  teknologi  dalam  pelayanan  kesehatan  perlu  diselenggarakan  secara luas. Kampanye kesadaran mengenai pentingnya keamanan data pribadi juga sangat penting  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  merasa  aman  dan  nyaman  dalam menggunakan  layanan  kesehatan  digital.  Pembelajaran  dari  negara-negara  maju menunjukkan  bahwa  kerjasama  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat sangat penting dalam mendorong adopsi teknologi kesehatan.
Strategi  investasi  dan  pengembangan  teknologi  kesehatan  yang  diterapkan  di negara-negara  maju  juga  dapat  menjadi  panduan  bagi  Indonesia.  Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong inovasi dalam teknologi  kesehatan.  Investasi  dalam  startup  teknologi  kesehatan  dan  kolaborasi dengan perusahaan teknologi  besar dapat membantu mempercepat pengembangan solusi  kesehatan  digital  yang  inovatif.  Selain  itu,  pengembangan  regulasi  yang mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan juga sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi e-health berjalan dengan lancar dan efektif.
Pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kesiapan digital masyarakat merupakan  kunci  sukses  dalam  implementasi  e-government  dalam  pelayanan kesehatan  di  Indonesia.  Dengan  belajar  dari  pengalaman  negara-negara  maju  dan menerapkan strategi  yang tepat, Indonesia dapat mempercepat transformasi digital di  sektor  kesehatan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  bagi  seluruh Masyarakat.

## Dampak Implementasi E-Government pada Pelayanan Kesehatan
Implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  telah memberikan dampak yang signifikan pada aksesibilitas pelayanan kesehatan. Salah satu  dampak  utama  adalah  peningkatan  akses  layanan  kesehatan  bagi  masyarakat yang  tinggal  di  daerah  terpencil  dan  pedesaan.  Sebelum  adanya  layanan  e-health, masyarakat  di  daerah  tersebut  sering  kali  kesulitan  mendapatkan  akses  ke  fasilitas kesehatan  yang  memadai,  terutama  karena  jarak  yang  jauh  dan  keterbatasan transportasi.  Namun,  dengan  adanya  layanan  telemedicine,  masyarakat  kini  dapat berkonsultasi  dengan  dokter  melalui  video  call  tanpa  harus  melakukan  perjalanan jauh. Program ini sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau- pulau  terpencil  yang  memiliki  akses  terbatas  ke  fasilitas  kesehatan.  Selain  itu, implementasi sistem informasi kesehatan yang terintegrasi memungkinkan petugas kesehatan di berbagai daerah untuk berbagi informasi dan data pasien dengan lebih mudah, sehingga memudahkan koordinasi dan perawatan pasien yang lebih baik.
Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan melalui e-health di Indonesia juga  menjadi  salah  satu  dampak  positif  dari  implementasi  e-government.  Sistem rekam medis elektronik memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pasien secara digital, yang memudahkan akses informasi medis secara cepat dan akurat. Hal ini  sangat  membantu  dokter  dan  tenaga  medis  dalam  memberikan  diagnosa  dan perawatan  yang  tepat  waktu.  Selain  itu,  sistem  informasi  yang  terintegrasi  juga meminimalisir  kesalahan  administrasi  dan  duplikasi  data  yang  sering  terjadi  pada
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
sistem  manual.  Penggunaan  aplikasi  kesehatan  juga  memungkinkan  pasien  untuk membuat  janji  temu  secara  online,  mengurangi  waktu  tunggu  dan  meningkatkan kenyamanan  pasien.  Semua  ini  berkontribusi  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasien.
Tingkat  kepuasan  pasien  terhadap  layanan  kesehatan  digital  di  Indonesia  juga mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak pasien yang merasa lebih nyaman dan  puas  dengan  adanya  layanan  telemedicine  karena  mereka  dapat  berkonsultasi dengan dokter tanpa harus meninggalkan rumah. Hal ini sangat membantu terutama bagi  pasien  yang  memiliki  mobilitas  terbatas  atau  yang  tinggal  jauh  dari  fasilitas kesehatan.  Selain  itu,  sistem  informasi  yang  terintegrasi  memungkinkan  pasien untuk mengakses riwayat medis mereka secara online, memberikan transparansi dan kontrol yang lebih besar terhadap kesehatan mereka. Namun, masih ada tantangan terkait  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat,  yang  mempengaruhi  sejauh  mana mereka  dapat  memanfaatkan  layanan  e-health  secara  optimal.  Oleh  karena  itu, edukasi  dan  pelatihan  mengenai  penggunaan  teknologi  kesehatan  perlu  terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari e-government dalam pelayanan kesehatan.
Di  negara-negara  maju  seperti  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris,  dampak implementasi  e-government  pada  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan  juga  sangat signifikan. Di Jepang, misalnya, program My Number memungkinkan integrasi data kesehatan  individu  dengan  data  administrasi  lainnya,  yang  memudahkan  akses  ke berbagai layanan kesehatan. Jepang juga memiliki program telemedicine yang sangat maju,  yang  memungkinkan  pasien  di  daerah  terpencil  untuk  mendapatkan konsultasi medis dari dokter spesialis yang berada di kota besar. Di Amerika Serikat, program  Health  Information  Technology  for  Economic  and  Clinical  Health (HITECH) Act telah mendorong adopsi sistem informasi kesehatan elektronik secara luas,  meningkatkan  aksesibilitas  dan  koordinasi  perawatan  kesehatan.  Inggris, melalui  NHS  Digital,  menyediakan  berbagai  layanan  kesehatan  digital  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  kesehatan,  membuat  janji temu, dan berkonsultasi dengan dokter secara online.
Efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan yang dicapai melalui e-health di negara- negara  maju  juga  sangat  menonjol.  Di  Jepang,  sistem  informasi  kesehatan  yang canggih  memungkinkan  pengelolaan  data  pasien  yang  efisien  dan  akurat,  yang mendukung  perawatan  medis  yang  lebih  baik.  Di  Amerika  Serikat,  adopsi  rekam medis  elektronik  dan  sistem  informasi  kesehatan  lainnya  telah  meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit dan klinik, mengurangi waktu tunggu pasien, dan meningkatkan  kualitas  perawatan.  Inggris,  dengan  NHS  Digital,  telah  berhasil mengimplementasikan  berbagai  solusi  e-health  yang  meningkatkan  efisiensi  dan kualitas layanan, seperti aplikasi NHS yang memungkinkan pasien untuk mengakses layanan kesehatan secara mudah dan cepat. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan  efisiensi  internal  fasilitas  kesehatan  tetapi  juga  meningkatkan pengalaman pasien secara keseluruhan.
Kepuasan  pasien  di  negara-negara  maju  terhadap  layanan  kesehatan  digital  juga sangat  tinggi.  Di  Jepang,  masyarakat  sangat  menerima  teknologi  dalam  kehidupan sehari-hari,  termasuk  dalam  pelayanan  kesehatan.  Penggunaan  aplikasi  kesehatan dan layanan telemedicine diterima dengan baik oleh masyarakat karena memberikan kemudahan  dan  kenyamanan.  Di  Amerika  Serikat,  pasien  menghargai  kemudahan akses informasi kesehatan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan  kesehatan  secara  digital.  NHS  Digital  di  Inggris  juga  telah  mendapatkan respons  positif  dari  masyarakat,  dengan  banyak  pasien  yang  merasa  lebih  puas dengan  akses  mudah  ke  layanan  kesehatan  dan  informasi  medis  yang  disediakan secara online. Tingkat kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa implementasi e- government yang efektif dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perbandingan  dampak  e-government  terhadap  aksesibilitas  pelayanan  kesehatan antara  Indonesia  dan  negara-negara  maju  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang cukup  signifikan.  Di  negara-negara  maju,  akses  internet  yang  luas  dan  stabil  serta tingkat literasi digital yang tinggi memungkinkan implementasi e-health yang lebih efektif. Namun, Indonesia dapat mengambil banyak pembelajaran dari pengalaman negara-negara  tersebut.  Salah  satu  pembelajaran  penting  adalah  pentingnya peningkatan  infrastruktur  TIK  dan  literasi  digital  untuk  mendukung  aksesibilitas layanan  kesehatan  digital.  Investasi  dalam  infrastruktur  dan  pendidikan  teknologi harus  menjadi  prioritas  untuk  memastikan  bahwa  seluruh  masyarakat  dapat menikmati manfaat dari e-health.
Pembelajaran dari peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di negara lain juga dapat diterapkan di Indonesia. Penggunaan sistem rekam medis elektronik yang  lebih  luas  dan  integrasi  sistem  informasi  kesehatan  dapat  membantu meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  kualitas  perawatan  di  fasilitas  kesehatan Indonesia.  Selain  itu,  implementasi  program  telemedicine  yang  lebih  komprehensif dapat  membantu  mengatasi  kendala  aksesibilitas  di  daerah-daerah  terpencil. Pengembangan  aplikasi  kesehatan  yang  user-friendly  dan  edukasi  masyarakat tentang penggunaan teknologi kesehatan juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.
Analisis  perbedaan  tingkat  kepuasan  pasien  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya  menunjukkan  bahwa  literasi  digital  dan  kualitas  infrastruktur TIK  memainkan  peran  penting  dalam  penerimaan  layanan  kesehatan  digital.  Di negara-negara  maju,  tingkat  kepuasan  yang  tinggi  dapat  diatribusikan  pada  akses internet  yang  luas,  stabil,  dan  cepat  serta  tingkat  literasi  digital  yang  tinggi  di kalangan masyarakat. Indonesia perlu meningkatkan kualitas infrastruktur TIK dan melakukan edukasi yang luas tentang manfaat dan penggunaan teknologi kesehatan untuk meningkatkan kepuasan pasien. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas serta aksesibilitas layanan kesehatan melalui implementasi e-government yang efektif.

## Tantangan  dan  Strategi  Pengembangan  E-Government  dalam  Pelayanan Kesehatan
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
Implementasi e-government dalam sektor kesehatan di Indonesia dihadapkan pada berbagai  tantangan  teknis.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  memadai.  Meskipun  telah terjadi peningkatan signifikan dalam penetrasi internet, masih terdapat ketimpangan yang  besar  antara  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan.  Banyak  daerah  terpencil  yang belum  memiliki  akses  internet  yang  memadai,  sehingga  sulit  bagi  mereka  untuk memanfaatkan layanan e-health. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi di sektor kesehatan juga menjadi kendala. Banyak  fasilitas  kesehatan,  terutama  di  daerah  terpencil,  yang  belum  memiliki tenaga  ahli  yang  mampu  mengoperasikan  dan  memelihara  sistem  teknologi kesehatan. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk  pengembangan  infrastruktur  dan  pelatihan  SDM  di  bidang  teknologi kesehatan.
Tantangan sosial dan budaya juga menjadi faktor penghambat dalam adopsi e-health di Indonesia. Tingkat literasi digital yang masih rendah di sebagian besar masyarakat menghambat  penerimaan  dan  penggunaan  layanan  e-health.  Banyak  masyarakat yang  masih  belum  memahami  cara  menggunakan  teknologi  untuk  mengakses layanan  kesehatan.  Selain  itu,  ada  juga  hambatan  budaya  yang  terkait  dengan preferensi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  secara  langsung dari  dokter.  Kepercayaan  terhadap  teknologi  dan  keamanan  data  juga  menjadi  isu penting. Banyak masyarakat yang khawatir tentang privasi dan keamanan informasi kesehatan mereka jika disimpan secara digital. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif untuk dapat diatasi secara efektif.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah mengadopsi beberapa strategi yang  bertujuan  untuk  mempercepat  implementasi  e-government  dalam  pelayanan kesehatan. Salah satu strategi utama adalah peningkatan infrastruktur TIK di seluruh wilayah  Indonesia  melalui  proyek  seperti  Palapa  Ring,  yang  bertujuan  untuk menyediakan  jaringan  broadband  hingga  ke  daerah-daerah  terpencil.  Selain  itu, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan  literasi  digital  masyarakat  dan  kapasitas  tenaga  kesehatan  dalam menggunakan  teknologi  informasi.  Kampanye  kesadaran  tentang  manfaat  dan keamanan  e-health  juga  terus  digalakkan  untuk  meningkatkan  penerimaan masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan  digital.  Pemerintah  juga  bekerja  sama dengan  sektor  swasta  dan  lembaga  internasional  untuk  mengembangkan  dan mengimplementasikan  solusi  teknologi  kesehatan  yang  inovatif  dan  sesuai  dengan kebutuhan lokal.
Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris juga menghadapi tantangan teknis dalam implementasi e-government, meskipun dalam konteks yang berbeda.  Di  Jepang,  salah  satu  tantangan  teknis  adalah  integrasi  berbagai  sistem informasi  kesehatan  yang  telah  ada,  mengingat  banyaknya  penyedia  layanan kesehatan  yang  menggunakan  sistem  yang  berbeda-beda.  Di  Amerika  Serikat, tantangan  teknis  utama adalah  interoperabilitas antara berbagai  platform  teknologi
kesehatan  dan  standar  yang  berbeda.  Hal  ini  sering  kali  menyebabkan  kesulitan dalam  pertukaran  data  antara  sistem  yang  berbeda.  Inggris  juga  menghadapi tantangan  serupa  dalam  hal  integrasi  sistem  informasi  kesehatan,  meskipun  NHS Digital telah membuat kemajuan signifikan dalam mengatasi masalah ini.
Tantangan  sosial  dan  budaya  dalam  adopsi  e-health  di  negara-negara  maju  juga relevan  meskipun  dalam  skala  yang  berbeda.  Di  Jepang,  meskipun  tingkat  literasi digital  sangat  tinggi,  ada  tantangan  dalam  hal  kebiasaan  dan  budaya  masyarakat yang  masih  mengandalkan  konsultasi  tatap  muka  dengan  dokter.  Di  Amerika Serikat, tantangan sosial terkait dengan ketidaksetaraan akses teknologi di berbagai kelompok masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan komunitas berpenghasilan rendah. Inggris menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital dan kekhawatiran tentang privasi data. Namun, tingkat literasi digital yang  tinggi  dan  dukungan  pemerintah  yang  kuat  membantu  negara-negara  ini untuk mengatasi tantangan tersebut dengan lebih efektif.
Strategi  yang  berhasil  diterapkan  oleh  negara-negara  maju  untuk  mengatasi tantangan ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia. Jepang, misalnya, telah berhasil mengembangkan sistem integrasi data kesehatan yang memungkinkan pertukaran  informasi  yang  aman  dan  efisien  antara  berbagai  penyedia  layanan kesehatan. Pemerintah Jepang juga terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat e-health  dan  pentingnya  keamanan  data.  Amerika  Serikat  telah  mengembangkan standar interoperabilitas yang mendukung pertukaran data antara berbagai platform teknologi  kesehatan.  Program  edukasi  dan  pelatihan  tentang  literasi  digital  juga dilakukan secara luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Inggris, melalui NHS  Digital,  telah  berhasil  membangun  kepercayaan  masyarakat  melalui transparansi dan regulasi yang ketat terkait privasi data. Kampanye kesadaran dan edukasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.
Perbandingan tantangan teknis dan sosial antara Indonesia dan negara-negara maju menunjukkan  bahwa  meskipun  konteks  dan  skala  tantangannya  berbeda,  ada banyak pelajaran yang dapat diambil. Tantangan teknis seperti infrastruktur TIK dan interoperabilitas sistem informasi merupakan isu yang umum, namun negara-negara maju  telah  menunjukkan  bahwa  dengan  investasi  yang  tepat  dan  pengembangan standar  yang  jelas,  tantangan  ini  dapat  diatasi.  Tantangan  sosial  seperti  literasi digital  dan  kepercayaan  masyarakat  juga  memerlukan  pendekatan  yang  holistik, termasuk edukasi, kampanye kesadaran, dan regulasi yang mendukung.
Pembelajaran  dari  strategi  pengembangan  e-government  yang  sukses  di  negara- negara maju dapat diterapkan di Indonesia untuk mempercepat transformasi digital dalam  pelayanan  kesehatan.  Salah  satu  rekomendasi  utama  adalah  meningkatkan investasi  dalam  infrastruktur  TIK,  terutama  di  daerah-daerah  terpencil.  Selain  itu, pengembangan  standar  interoperabilitas  untuk  sistem  informasi  kesehatan  juga sangat penting untuk memastikan pertukaran data yang aman dan efisien. Edukasi dan pelatihan tentang literasi digital harus terus ditingkatkan, baik melalui program
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
formal  maupun  kampanye  kesadaran  masyarakat.  Regulasi  yang  mendukung  dan transparansi  dalam  pengelolaan  data juga  penting  untuk  membangun  kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pelayanan kesehatan melalui implementasi e-government yang efektif.

## KESIMPULAN
Implementasi  e-government  dalam  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  menghadapi berbagai  tantangan  teknis  dan  sosial  yang  signifikan,  namun  juga  menunjukkan potensi  besar  untuk  meningkatkan  aksesibilitas,  efisiensi,  dan  kualitas  layanan kesehatan.  Infrastruktur  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  masih berkembang,  serta  tingkat  literasi  digital  yang  rendah,  menjadi  hambatan  utama dalam adopsi e-health secara luas. Namun, upaya peningkatan infrastruktur melalui proyek-proyek  seperti  Palapa  Ring  dan  berbagai  program  pelatihan  serta  edukasi menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut dan  memanfaatkan teknologi  untuk memperbaiki layanan kesehatan. Pembelajaran dari negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris menunjukkan bahwa investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur TIK, pengembangan standar interoperabilitas,  serta  program  edukasi  dan  kesadaran  masyarakat  sangat  penting untuk  keberhasilan  implementasi  e-government  dalam  sektor  kesehatan.  Dengan menerapkan strategi yang telah terbukti efektif di negara-negara tersebut, Indonesia dapat  mempercepat  transformasi  digital  di  sektor  kesehatan  dan  meningkatkan kualitas  serta  aksesibilitas  layanan  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat.  Kolaborasi antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  diperlukan  untuk  memastikan bahwa  teknologi  kesehatan  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  mencapai tujuan kesehatan nasional yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, T. S., Purba, G. R. M., & Rahayu, H. (2024). Implementasi  E-Government Sebagai  Bentuk  Perwujudan  Era  Revolusi  Industri  4.0  Kontemporer.  Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(2), 4521-4535.
Antu, Y., Mohi,  E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Ekonomi  dan  Implikasinya  Terhadap UMKM  di  Kota  Gorontalo.  Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8(2), 230-237.
Arum,  D.  S.,  &  Sugiyanto,  E.  (2023).  Pengaruh  Implementasi  Program  Keluarga Harapan  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kelurahan  Baktijaya  Kota  Depok. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 134-144.
Cahyani, A. R., Aida, N., & Yuliawan, D. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor  Kesehatan,  Pengeluaran  Makanan  Perkapita,  dan  Rasio  Ketergantungan
Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kabupaten  Provinsi  Lampung.  Jurnal Ekobistek, 13(1), 13-19.
Filip, R., Gheorghita Puscaselu, R., Anchidin-Norocel, L., Dimian, M., & Savage, W. K.  (2022).  Global  challenges  to  public  health  care  systems  during  the  COVID-19 pandemic:  a  review  of  pandemic  measures  and  problems.  Journal  of  personalized medicine, 12(8), 1295.
Fusco, F., Marsilio, M., & Guglielmetti, C. (2020). Co-production in health policy and management: a comprehensive bibliometric review. BMC health services research, 20, 1-16.
Haryaningsih,  S.,  Patriani,  I.,  &  Andriani,  F.  D.  (2022).  Implementasi  kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 10(1), 135- 142.
Hidayat,  E.  (2021).  Implementasi  kebijakan  dana  desa  untuk  penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities, 2(1).
Intan, A.,  Setiawan, A., &  Maengkom,  M.  R. (2023).  Studi  Literatur  terhadap  Peran dan  Manfaat  COBIT  2019  dalam  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  di  Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 1681-1692.
Mahin, M. (2023). Implementasi Tugas Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. FOKUS:  Publikasi  Ilmiah  untuk  Mahasiswa,  Staf  Pengajar  dan  Alumni  Universitas Kapuas Sintang, 21(1).
Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. Technological Forecasting and Social Change, 173, 121102.
Oktemka, M. E. (2024). Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah. JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1).
Oktisari,  M.  K.,  &  Nisak,  K.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Parkir  Pasar Besar  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Madiun.  Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 3(1), 237-246.
Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi  Dan  Pengawasan  Di  Indonesia:  Keseimbangan  Antara  Keamanan  Dan  Hak Asasi Manusia. Journal of Scientech Research and Development, 6(1), 273-286.
Robial, F. E., Tarandung, C., Patiro, A., & Wangania, T. (2023). Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Pada  Pelayanan  Publik  Di  Era  Digital  (Studi  Di Kantor  Camat  Ternate  Utara  Kota  Ternate).  Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling (JPDK), 5(1), 4293-4302.
Journal of Scientech Research and Development (JSCR). Vol. 6, Issue 1, June 2024: 1026-1041
Rolobessy,  M.  J.,  &  Soasio,  S.  (2023).  Navigating  E-Government  Realities:  Insights from  Rural  Administration  in  Central  Maluku,  Indonesia.  Indonesian  Journal  of Innovation Studies, 24, 10-21070.
Rosidi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS- RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang. The World of Public Administration Journal.
Rosini, I., & Adab, P. (2023). Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif. Penerbit Adab.
Saren, C. M., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan  Dana  Kelurahan  Di  Kecamatan  Aertembagakota  Bitung.  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill", 13(1), 101-112.
Sari,  J.  A.,  &  Diana,  B.  A.  (2024).  Dampak  Transformasi  Digitalisasi  terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 9(2), 88- 96.
Septiani,  C.  O.,  &  Ramadhika,  A.  (2024).  Analisis  Peran  Perawat  Dalam  Penerapan Keselamatan  Pasien  Rawat  Inap  Di  Klinik  Pratama  Rancajigang  Medika.  YUME: Journal of Management, 7(2), 903-913.
Sumarna,  A.  (2024).  Penerapan  Kebijakan  E-Government  dalam  Peningkatan  Mutu Pelayanan  Publik  di  UPTD  Pelatihan  Kerja  Kabupaten  Bandung.  EKOMA:  Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(2), 936-944.
Syuaib,  M.  R.  (2024).  Implementasi  Kebijakan  Pengawasan  Depot  Air  Munum  Isi Ulang di Kota Poso. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(5), 1909-1915.
Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19.  Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi, 18(2), 212-224.
Telaumbanua, R. F. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, 9(1), 205-212.