## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (61-74) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

## Muhamad Muslih
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5477
Info Artikel |Submitted : 14 Mei 2019 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How to cite: Muhamad Muslih, “Peran Fikih Indonesia dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974)”, Jurnal  Nurani  Hukum  :  Jurnal  Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 61-74.

## ABSTRACT
There  are  several  views  of  thought  that  hinder  the  process  of  developing  Islamic  law,  even  they argue that Islamic law cannot be developed. Joseph Schacht (1955) argued that the purpose of Muhammad SAW was appointed as a Prophet not to create a new legal system, but to guide humans to be able to go to heaven.  Muhammad  Khalid  Mas'ud  (1955),  Asaf  Ali  Asghar  Fyzee  (1955),  and  Yahya  Harahap  (2003) argue that the process of modernizing Islamic law cannot be done by everyone, because it requires certain skills to do it and there are limits to objects that cannot be modernized. Islamic law is not a law in the sense of modern law.
This study aims to prove that Islamic law in Indonesia always develops according to the needs of the society. Hasbi Ash-Shiddieqy (1975) argue that Islamic law is an attempt by legal experts to apply the Sharia to the needs of the society. ‘Fikih Indonesia’ initiated by Hasbi Ash-Shiddieqy has an important role in the process of modernizing Islamic law in Indonesia.
The research method used in this research is Descriptive Qualitative and research data sources are classified  as  Library  Research.  The  approach  used  is  a  Socio-Legal  and  Normative  Juridical  Approach. Primary data sources are Hasbi Ash-Shiddieqy's books and Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Secondary data  sources  used  are  all  writings,  journals,  books,  articles,  and  other  sources  that  are  relevant  to  the discussion.
The results of this study that Islamic law in Indonesia always develops according to the needs of the society. In terms of history, the  role  of  ‘Fikih Indonesia’ initiated by Hasbi Ash-Shiddieqy has a very important role in the process of modernizing Islamic law in Indonesia. Because ‘Fikih Indonesia’ became the idea of the Draft Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. So there are many similarities between Undang- undang No. 1 Tahun 1974 and ‘Fikih Indonesia’.
Keywords: Islamic Law, Modernization, Fikih Indonesia

## ABSTRAK
Ada  beberapa  pandangan  pemikiran  yang  menghambat  proses  modernisasi  hukum Islam,  bahkan  mereka  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  itu  sudah  tidak  dapat  dikembangkan lagi. Joseph Schacht (1955) berpendapat bahwa tujuan Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi  bukan  untuk  menciptakan  suatu  sistem  hukum  baru,  akan  tetapi  untuk  membimbing manusia agar bisa masuk surga. Muhammad Khalid Mas'ud (1955), Asaf Ali Asghar Fyzee (1955), dan Yahya Harahap (2003) berpendapat bahwa proses modernisasi hukum Islam itu tidak dapat dilakukan  oleh  sembarang  orang,  karena  memerlukan  keterampilan  tertentu  untuk  bisa melakukannya dan ada batasan untuk objek tertentu yang tidak bisa dimodernisasi. Jadi hukum Islam bukanlah hukum dalam pengertian hukum modern.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  di  Indonesia  selalu berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hasbi  Ash-Shiddieqy  (1975)  berpendapat bahwa  hukum  Islam  adalah  upaya  para  ahli  hukum  untuk  menerapkan  Syariah  berdasarkan kebutuhan  masyarakat.  Fikih  Indonesia  yang  diprakarsai  oleh  Hasbi  Ash-Shiddieqy  memiliki peran penting dalam proses modernisasi hukum Islam di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Kualitatif Deskriptif dan sumber  data  penelitian  tergolong  kepada  Studi  Kepustakaan  (Library  Research).  Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosio Legal dan Yuridis Normatif. Sumber data primer dari penelitian  ini  adalah  karya-karya  Hasbi  Ash-Shiddieqy  dan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974. Sumber data sekunder yang digunakan adalah semua tulisan baik jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  di  Indonesia  selalu  berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi sejarah, peran Fikih Indonesia yang diprakarsai oleh  Hasbi  Ash-Shiddieqy  ini  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  proses  modernisasi hukum  Islam  di  Indonesia,  karena  Fikih  Indonesia  menjadi  ide  dan  gagasan  dibuatnya Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu terdapat banyak kesamaan antara keduanya.
Kata Kunci : Hukum Islam, Modernisasi, Fikih Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Saat ini modernisasi hukum Islam di Indonesia sangat lamban perkembangannya apabila dibandingkan dengan  perkembangan  di  negara  lain. 1 Meskipun  lamban  tetapi  penerapan syariah  di  Indonesia  terlihat  begitu meyakinkan  karena  syariah  dalam perundang-undangan  tetap  menjadi sumber  acuan  dan  etika.  Penerapan syariah  berjalan  melalui  serangkaian debat  dan  partisipasi  publik  yang meluas.  Inilah  model  aplikasi  syariah  di Indonesia. 2 Senada  dengan  hal  di  atas,  ada beberapa  tokoh  yang  kontra  terhadap perkembangan  hukum  Islam yang  salah satu diantaranya adalah Yahya Harahap. Ia mengatakan bahwa kerancuan pemahaman masyarakat Islam selama ini tidak  terbatas  pada  masyarakat  awam saja,  tetapi  meliputi  kalangan  ulama, lingkungan pendidikan, dan  lingkungan Perguruan Tinggi. Mereka selalu mengidentikkan  fiqh  dengan  syariah atau  syariah  dengan  hukum  Islam. Pengidentikan  ini  telah  melahirkan kekeliruan penerapan
yang membahayakan. 3 Asaf A.A. Fyzee juga mengatakan bahwa  hukum  Islam  itu  adalah keseluruhan  dari  perintah  Tuhan  yang meliputi seluruh tindak-tanduk manusia. Jadi  hukum  Islam  itu  tidak  dapat dikatakan  hukum  dalam  pengertian hukum modern. 4
1 Hasballah Thaib, Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas  Hukum  Islam, Program  Pascasarjana Universitas  Sumatera  Utara,  Sumatera  Utara, 2002, hlm. 12.
2 J.M. Muslimin, “Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial”, Ahkam Jurnal Ilmu Syariah , Vol. XV, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 37.
3 Hasan  Bisri, Model  Penerapan  Fikih ,
Kencana, Bogor, 2003, hlm. 3.
4 Asaf  A.A.  Fyzee, Outlines  of Muhammadan  Law ,  Oxford  University  Press Oxford, 1955, hlm. 13.
Kemudian  Muhammad  Khalid Mas‟ud 5 juga  mengungkapkan  bahwa hukum Islam itu adalah pedoman moral, bukan  hukum  dalam  pengertian  hukum modern  sehingga  hukum  tidak  bisa dimodernisasi. 6 Kemudian  Joseph  Schacht  juga mengatakan  bahwa  tujuan  Muhammad SAW  ditunjuk  sebagai  Nabi  itu  bukan untuk  menciptakan  suatu  hukum  baru, melainkan  untuk  mengajarkan  manusia bagaimana  bertindak,  tentang  apa  yang harus  dilakukan  dan  apa  yang  harus ditinggalkan  sehingga  bisa  masuk surga. 7
Pendapat-pendapat dari beberapa tokoh  di  atas  terlihat  begitu  kontra terhadap  modernisasi  hukum  Islam. Memang  Islam  itu  adalah  agama  Allah SWT  yang  sudah  sempurna,  tetapi setelah  Nabi  Muhammad  saw  wafat banyak  ayat  al-Qur‟an  yang  dipandang oleh  kaum  modernis  sebagai  ayat  yang tidak  relevan  lagi  dengan  realitas  sosial dan  kemajuan  zaman.  Oleh  sebab  itu maka  diperlukan  modernisasi  yang dilakukan  baik  secara  tekstual  atau  pun secara kontekstual dengan cara memahami  al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Hal tersebut merupakan pemikiran
modernisasi  hukum  Islam  agar  tercapai maslahah 8 sehingga  hukum  bisa  selalu sesuai  dengan  realitas  sosial  dengan keberagamannya yang semakin pelik. 9
5 Muhammad  Khalid  Mas‟ud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi: Life and  Thought ,  Islamic  Research  University  Press,
Islamabad, 1955, hlm. 13. 6 Fahmi Muhammad Ahmadi,
Adaptabilitas  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam Berbagai  Model, Fakultas  Ushuluddin  dan  Filsafat UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  Jakarta,  2008, hlm. 135.
7 Joseph  Schacht,  “Islamic  Law”  dalam Gustave E. Von Grunclaum, University and Varicty in Muslim Civilization , University of Chicago Press, Chicago, 1955, hlm. 12.
8 Al-Shatibi,  tt, Al-I’tisam ,  Dar  al- Ma‟rifah, Beirut, hlm. 115.
9 Masfuk  Zuhdi, Makalah  Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam , PTA Jawa Timur, Surabaya, 1995, hlm. 1.
Melihat dari realita-realita di atas maka  penulis  berpendapat  seiring dengan  gencarnya  modernisasi  hukum di  Indonesia,  hukum  Islam  harus  terus berubah demi menjawab segala tuntutan masalah  kehidupan  sesuai  dengan tujuannya  yaitu  untuk  kemaslahatan manusia  di  Indonesia  khususnya  dan umumnya  di  seluruh  negara-negara  di dunia  (sebagai  salah  satu  tujuan  dari maqasid  shari’ah ).  Dalam  hal  ini  peran Fikih Indonesia yang digagas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy  memiliki  peran  yang sangat  besar  dalam  modernisasi  hukum Islam di Indonesia. 10

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  pada bagian  pendahuluan  yang  penulis deskripsikan,  ada  beberapa  rumusan masalah yang muncul diantaranya:
a. Bagaimana cara mengatasi pandangan yang kontra terhadap modernisasi hukum Islam?
b. Bagaimana  pemikiran  Hasbi  ash- Shiddieqy  terkait  teorinya  „Fikih Indonesia‟  dalam  mendorong disahkannya Rancangan UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan? c. Bagaimana peran „Fikih Indonesia‟  dalam  modernisasi hukum Islam di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN
Pentingnya Modenisasi Hukum Islam di Indonesia Sebenarnya modernisasi dilakukan karena hukum Islam
merupakan  hukum  yang  memiliki fleksibelitas  tinggi  seperti  yang  telah diungkapkan  oleh  Ibn  Qayyim  bahwa hukum  Islam  itu  bisa  berubah  sesuai dengan berubahnya waktu dan tempat. 11 Kaidah  ini  menyiratkan  bahwa  hukum Islam  itu  senantiasa  berintegrasi  dengan
10 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh , Dar al-Fikr al-„Arabiy, Cairo, 1958, hlm. 282. 11 Ibn  Qayyim  Al-Jauziyya, I’lam  al- Muwaqqi’in  al-Rabb  al-‘Alamin ,  Dar  al-Fikr,  Beirut, 1977, hlm. 97.
situasi  dan  kondisi  lingkungan  yang mengitarinya. 12 Hukum Islam yang lahir dan  berkembang  pada  suatu  tempat akan mempunyai karakter sendiri sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  di  tempat hukum
Islam itu berkembang sebagaimana  yang  terjadi  pada Qaul Qadim , Qaul  Jadid ,  Fiqh  Hijaz,  Fiqh  Irak,
Fikih Indonesia, 13 dan Mazhab
Nasional. 14
Kemudian  Yusuf  al-Qaradawi juga  mengatakan  bahwa  Islam  selalu memperhatikan  aspek-aspek  kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut lahir dari penetapan dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan melalui nasihat, pengarahan, qanun ,  ataupun  melalui peraturan-peraturan negara. 15
Eugen Ehrlich juga menganjurkan agar  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan perkembangan hukum melalui perundang-undangan  dengan  kesadaran untuk  memperhatikan  kenyataan  yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai dengan living law sebagai inner order dari masyarakat.  Jika  ingin  mengadakan perubahan  hukum,  maka  yang  harus diperhatikan  adalah living  law dalam masyarakat,  sehingga  undang-undang yang  dibuat  akan  dapat  berlaku  secara efektif di masyarakat. 16 Umar  Sulaiman  berpendapat mengenai  modernisasi  hukum  Islam 17
12 Masfuk Zuhdi, Op-Cit , hlm. 4.
13 Nourouzzaman  ash-Shiddiqi, Fiqh Indonesia  Penggagas  dan  Gagasannya ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1997, hlm. 236.
14 Abdul  Halim, Politik  Hukum  Islam  di Indonesia , Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 44.
15 Yusuf  al-Qaradawi, Karakteristik  Islam Kajian Analitik, Risalah Gusti, Surabaya, 1995, hlm. 117.
16 W.  Friedman, Legal  Theory  Third Edition ,  Steven  and  Sons  Limited,  London,  1953, hlm. 191.
17 Budi  Lazarusdi, Dimensi  Kritis  Proses Pembangunan  di  Indonesia ,  Kanisius,  Yogyakarta,
1996, hlm. 55.
yang  dikategorikan  kepada  syariah  dan fiqh . Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fiqh terus
berkembang  sesuai  dengan  perbedaan tempat,  waktu,  dan  masyarakat  yang memahaminya.
18 Ketentuan syariah kebenarannya  mutlak  dan  menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Sementara dalam fiqh ada kemungkinan kesalahan dan kekeliruan. 19
Apabila kita melihat sisi lain dari modernisasi  hukum  Islam  di  Indonesia, hakim mempunyai posisi yang istimewa dalam  penegakan  hukum  dan  keadilan. Hakim  adalah  konkretisasi  hukum  dan keadilan  yang  bersifat  abstrak,  bahkan ada  pula  yang  menggambarkan  hakim sebagai  wakil  Tuhan  di  bumi  untuk menegakkan  keadilan.  Hakim  adalah satu-satunya  penegak  hukum  yang mengatasnamakan  Tuhan  pada  setiap putusannya  yang  selalu  diawali  dengan kata-kata,  “Demi  keadilan  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
20 Beberapa Pemikiran Hasbi Ash- Shiddieqy dalam Fikih Indonesia Hasbi  Ash-Shiddieqy  dengan teorinya Fikih Indonesia menjadi pelopor dalam  modernisasi  hukum  Islam  di Indonesia.
Beberapa
pendapatnya tentang  kasus-kasus  dalam  bidang hukum Islam memiliki andil besar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  telah  menjadi  bagian dari  hukum  positif  Indonesia.  Beberapa pemikirannya yaitu :
1. Khulu (Gugat Cerai) Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat  bahwa  hak  istri  untuk
18 Hasan Bisri, Op-Cit , hlm. 3. 19 Mun‟im  A.  Sirry, Sejarah  Fikih  Islam: Sebuah  Pengantar ,  Risalah  Gusti,  Surabaya,  1995, hlm. 18.
20 Ai  Wisnubroto, Hakim  dan  Peradilan di Indonesia , Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 65.
bercerai ( khulu’ ) sebagai hak perempuan dalam  perceraian  telah  dilegitimasi  oleh Islam. Hasbi mengutip pendapat mazhab Malikiyyah  yang  dipegang  oleh  hakim- hakim  di  masa  sekarang.  Kutipan tersebut  mengungkapkan  bahwa  psikis istri  yang  bermasalah  dalam  rumah tangga  adalah  hal  yang  sangat  beresiko dan dapat keluar dari batas kemanusiaan pada  umumnya.  Maka  apabila  pihak isteri merasakan ketidaksanggupan untuk  meneruskan  perkawinan,  isteri dapat mengadukan haknya ke Pengadilan.  Kemudian  hakim  setelah mempertimbangkan perselisihan
tersebut  dapat  memutuskan  ikatan perkawinan secara khulu’ (gugat cerai). 21 Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan  secara  khusus  bahwa masing-masing  pihak  berhak  untuk melakukan  perbuatan  hukum.  Undang- undang Perkawinan mengatur hak yang sama untuk mengajukan perceraian bagi suami  maupun  istri.  Senada  dengan  hal tersebut, tuntutan persamaan hak antara pria  dan  wanita  khususnya  di  bidang Hukum  Keluarga  juga  terjadi  pada dekade  1970-an.  Perkembangan  Hukum Keluarga  Indonesia  itu  makin  gencar, seiring  dengan  semakin  digalakannya pembangunan Nasional di segala bidang termasuk  didalamnya  bidang  hukum Islam. 22
2. Kesaksian Wanita
Adapun  pendapat  Hasbi  terkait permasalahan  kesaksian  wanita,  penulis melihat  bahwa  Hasbi  hanya  mengutip pendapat ulama terdahulu sehingga bisa dikatakan bahwa Hasbi masih mengikuti pendapat  mereka  yang  mengatakan bahwa  kesaksian  dua  orang  perempuan
21 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Al-Islam ,  Pustaka  Rizki Putra, Semarang, 1998, hlm. 272.
22 Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan,  dan  Prospeknya ,
Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 121.
setara  dengan  kesaksian  seorang  laki- laki. 23
Hasbi  mengungkapkan  dalam bukunya  bahwa  tentang  dua  saksi wanita  yang  menyamai  seorang  saksi laki-laki,  maka  jika  tak  ada  dua  orang laki-laki,  maka  boleh  seorang  laki-laki dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi- saksi  tersebut,  supaya  jika  seorang  lupa maka seorang yang lain mengingatkannya. Jadi Hasbi
menjadikan  dua  orang  wanita  seimbang dengan  seorang  laki-laki  sebagaimana Al-Qur‟an menjadikan dua orang wanita seimbang  dengan  seorang  laki-laki karena  dikhawatirkan  terjadi  kekhilafan pada  salah  seorangnya,  maka  dapat diingatkan  oleh  seorang  lagi.  Menurut kebiasaan,  para  wanita  itu  tidak  biasa mencampuri urusan keperdataan, karena mereka  sibuk  dengan  urusan  urusan rumah tangga dan anak-anak. Selain itu, memang  wanita  itu  mudah  terpengaruh pikirannya,  maka  adanya  dua  orang wanita dapat  mengimbangi  bila  seorang telah terpengaruh fikirannya. 24
3. Wasiat Wajibah Mengenai  Ahli  Waris  Pengganti
ini,  Hasbi  ash-Shiddieqy  berpendapat bahwa  ahli  waris  yang  meninggal terlebih  dahulu  daripada  si  pewaris dapat digantikan oleh anaknya (maksudnya dapat digantikan oleh anak dari  yang  ayahnya  yang  meninggal). Hasbi  ash-Shiddieqy  dalam  hal  ini memberikan solusi bahwa untuk mengatasi  masalah  cucu  yang  terhijab dapat dilakukan dengan Wasiat
Wajibah. 25 Sistem  ini  lebih  bisa  diterima dibanding  Ahli  Waris  Pengganti  secara langsung.  Konsep  Ahli  Waris  Pengganti dapat  diganti  dengan  proses  Wasiat
23 Hasbi  ash-Shiddieqy, Tafsir  Qur’an , Bulan Bintang, Jakarta, 1965, hlm.  85.
24 Ibid. 25 Hasbi  ash-Shiddieqy, Fiqh  Mawarits: Hukum-hukum  Warisan  dalam  Syari’at  Islam ,  Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 292.
Wajibah  karena  Wasiat  Wajibah  telah mengakar  dalam  khazanah  pemikiran kewarisan  Islam  dan  tetap  dapat mencapai keadilan. Dalam mengeluarkan pendapat terkait
permasalahan  ini,  Hasbi  melihat  dari pendapat  Ibn  Hazm  dan  Yusuf  al- Qaradawi.  Menurut  penulis,  pendapat Hasbi  di  atas  bertentangan  dengan hukum  waris  Sunni  atau  hukum  waris klasik yang menyebutkan bahwa seorang cucu  itu  terhalang  oleh  pamannya. Karena  memang  Hasbi  berpendapat bahwa  seorang  cucu  mendapat  warisan dari  seorang  kakek  sebagai  pengganti kedudukan  dari  ayahnya  yang  telah meninggal. 26
4. Potong Tangan
Hasbi ash-Shiddieqy juga berpendapat  bahwa  hukuman  potong tangan  yang  sudah  tidak  sesuai  apabila diberlakukan  pada  saat  ini,  meskipun mereka masih mendukung pemberlakuan  hukum  potong  tangan dengan  beberapa  persyaratan  dan ketentuan.  Akan  tetapi  penulis  melihat persyaratan dan ketentuan yang diungkapkan ini sangat kecil kemungkinannya  terjadi  di  masyarakat Indonesia  saat  ini.  Terkait  dengan pandangan  Hasbi  tentang  hukuman potong  tangan  bagi  pencuri,  hal  ini  erat dengan  penafsirannya  terhadap  QS.  Al- Ma‟idah ayat 38. Asbab al-nuzul dari ayat tersebut  yaitu  dalam  suatu  riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang  mencuri  pada  zaman  Rasulullah saw, kemudian dipotong tangan kanannya  sesuai  dengan  ketentuan  ayat tadi  yang  telah  diungkapkan  di  atas. Kemudian  ia  bertanya,  „Rasulullah apakah  taubatku  dapat  diterima?‟. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat berikutnya  yaitu  QS.  al-Ma‟idah  ayat  39 yang menegaskan bahwa taubat
26 Imannudin,  “Ahli  Waris  Pengganti Menurut  Hazairin“, Mahkamah ,  Vol.  1,  No.  2, (Desember, 2016), hlm. 330.
seseorang akan diterima oleh Allah SWT, apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik. 27 Selanjutnya  mengenai  penafsiran Hasbi  terhadap  QS.  al-Ma‟idah  ayat  38, ia  mengatakan  bahwa  diantara  hukum yang  diterangkan  kepada  kita  adalah hukum  bagi  pencuri,  baik  itu  pencuri laki-laki  maupun  pencuri  perempuan. Maka  oleh  karena  itu    siapa  pun  yang melakukan pencurian, hakim hendaknya menghukum  dan  memotong  tangan kanannya  dari  telapak  tangan  hingga pergelangan tangan, sebagai hukum atas perbuatan  orang  yang  mengambil  harta orang lain. 28 Menurut  Hasbi,  QS.  al-Ma‟idah ayat  38  ini  tidak  menetapkan  batas minimum  barang  curian  yang  dapat dijatuhi  hukuman  potong  tangan.  Maka dengan  tidak  ditetapkannya  batas minimum  dalam  ayat  tersebut  banyak terjadi  perbedaan  pendapat.  Sedangkan jumhur ulama salaf dan khalaf berpandangan  bahwa  hukuman  potong tangan  dijatuhkan  apabila  mencuri seperempat dinar (1/4 mitsqal dari emas) atau  tiga  dirham  dari  perak.  Kemudian Hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn „Umar bahwa Nabi Muhammad saw  memotong  tangan  pencuri  yang mencuri tameng senilai tiga dirham. 29
Kemudian  Hasbi  menyimpulkan dengan  mengutip  perkataan muhaqqiq bahwa  lafazh sariq dan sariqah ini mengandung pengertian seorang
residivis . Dengan kata lain yang dipotong tangannya  hanyalah  pencuri  yang  telah berulang  kali  mencuri.  Adapun  pencuri yang  baru  sekali  atau  dua  kali  berbuat dan  perbuatannya  itu  belum  menjadi
27 Shaleh,  Dahlan,  dkk, Asbab  al-Nuzul: Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-ayat  Al- Qur’an, CV Diponegoro, Bandung, 2000), hlm. 191. 28 Muhammad  Hasbi  ash-Shiddieqy, Tafsir  Al-Qur’an  al-Majid  al-Nur ,  Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 660.
29 A.M  Ismatulloh,  “Penafsiran  Hasbi ash-Shiddieqy Terhadap Ayat-ayat Hukum dalam Tafsir  al-Nur”, Jurnal  Mazahib ,  Vol.  XIII,  No.  2,
(Desember, 2014), hlm. 145.
kebiasaan,  maka  dia  tidak  dijatuhi hukuman  potong  tangan.  Hukuman  ini hanya  dilakukan  sesudah  tidak  ada  lagi jalan  untuk  memperbaikinya,  bahkan hukum  potong  tangan  bagi  pencuri  itu dapat  digugurkan  dengan  adanya pemberian maaf atau dengan taubat, asal perkara  pencuriannya  belum  sampai kepada  hakim.  Oleh  karena  itu,  ayat  ini ditujukan kepada Nabi dalam kedudukannya  selaku  hakim.  Maka dalam menentukan hukuman pencurian, mesti diserahkan kepada hakim pengadilan. 30 5. Hukum Rajam
Hasbi memiliki pandangan
bahwa  hukum  rajam  sudah  tidak  sesuai lagi  untuk  diberlakukan  pada  masa sekarang  ini.  Hasbi  mengatakan  bahwa hukum rajam 31 itu ada dan dipraktikkan pada  masyarakat  Islam,  akan  tetapi  itu terjadi sebelum turunnya QS. al-Nur ayat 2.  Maka  Hasbi  mengatakan  alangkah bijaksana  apabila  kita  mengatakan hukum  itu  tidak  boleh  dilaksanakan, kecuali  telah  sempurna  perbuatan  dosa seseorang  yakni  terpenuhinya  syarat, rukun, dan tanpa adanya unsur subhat . 32 Hasbi  juga  meragukan  pernyataan bahwa  hukum  rajam  berasal  dari  al- Qur‟an  dan  dari  Umar  bin  Khattab. Hasbi menjelaskan bahwa delik perzinaan  ditegaskan  dalam  al-Qur‟an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang  belum  menikah  ( ghairu  muhsan ) didasarkan  pada  ayat  al-Qur‟an  yakni didera  seratus  kali. 33 Sementara  bagi pezina muhsan dikenakan  sanksi  rajam. Kemudian dalam buku Tafsir Al-Qur‟an al-Majid  al-Nur,  Hasbi  ash-Shiddieqy mendefinisikan  rajam  dari  segi  bahasa berarti melempari batu. 34
30 Hasbi ash-Shiddieqy, Op-Cit .
31 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya , Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 178.
32 Hasbi ash-Shiddieqy, Op-Cit ., hlm. 88.
33 Ibid., 2786. 34 Ibid., 136.
Selain  beberapa  kasus  di  atas,
masih banyak pemikiran-pemikiran Hasbi  lainnya  terkait  kasus-kasus  yang muncul  baik  pada masa Hasbi,  maupun kasus-kasus yang belum muncul di masa Hasbi.
Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam Di Indonesia
Progresivitas  pemikiran  tokoh- tokoh  hukum  Islam  di  Indonesia sebenarnya  semakin  lama  semakin berkembang,  apabila  kita  mengetahui jasa-jasa  yang  telah  dihasilkan  oleh tokoh-tokoh  Nusantara  dalam  bidang pemikiran  hukum  Islam.  Salah  satu contohnya  adalah  peran  Hasbi  ash- Shiddieqy dalam mempelopori fiqh yang berkepribadian
Indonesia
dengan menggagas  Fikih  Indonesia  sebagai upaya  agar  fiqh  bisa  tetap  hidup, diamalkan,  dijadikan  sumber  hukum, dan  berlaku  maksimal  pada  masyarakat Indonesia (yang kemudian
ditindaklanjuti  oleh  Hazairin  dengan gagasan Mazhab Nasional). 35
Hasbi  Ash-Shiddieqy  (w.  1975)
adalah seorang pelopor gerakan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada abad 20 M.
Pemikirannya  bukan  hanya  dalam bidang  fiqh  saja,  tetapi  juga  dalam bidang  tafsir,  hadits,  ilmu  kalam,  dan dalam  bidang-bidang  lainnya,  namun yang menonjol adalah dalam bidang fiqh (hukum Islam). 36 Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum baru bisa berjalan dengan baik  jika  sesuai  dengan  kesadaran hukum  masyarakat  dan  sesuai  dengan kebudayaan  setempat.  Betapa  besar pengaruh  lingkungan  terhadap  suatu
35 A. Mukti Ali, “Kata sambutan”, dalam Nouruzzaman Shiddieqy, Fikih Indonesia:
Penggagas  dan  Gagasannya ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 1997, hlm. vii.
36 Ali  Hasymi,  “Hasbi  Ash-Shiddieqy: Pelopor Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam”, Harian  Waspada ,  No.  6,  7,  8,  9,  (September,  1993), hlm. 23.
fatwa  hukum  seperti  dalam  proses terbentuknya qaul  qadim dan qaul  jadid yang dilakukan oleh Imam Shafi‟i. 37 Senada  dengan  yang  telah penulis  ungkapkan  di  atas,  Hasbi  ash- Shiddieqy  berpendapat  bahwa  hukum Islam  itu  merupakan  upaya  para  ahli hukum  untuk  menerapkan  syariat  atas kebutuhan masyarakat. 38 Hasbi sejak tahun 1940 menghimbau  perlunya  dibina  fiqh  yang berkepribadian Indonesia. Imbauan tersebut  menyentak  sebagian  ulama Indonesia  dan  mereka  angkat  bicara untuk  menentang  fiqh  yang  bisa  di- Indonesiakan  atau  dilokalkan.  Bagi mereka fiqh dan syariat adalah semakna dan  sama-sama  universal  berlaku  bagi seluruh  wilayah  di  belahan  bumi  mana pun. Terlepas dari pertentangan tersebut, Fikih Indonesia ini merupakan salah satu jasa  terbesar  dari  seorang  Hasbi  Ash- Shiddieqy  karena  ia  telah  mempelopori perkembangan  yang  signifikan  dari pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sehingga  memunculkan  inspirasi  bagi ulama  Indonesia  lainnya  pada  saat  itu. Kini  setelah  berlalu  tiga  puluh  lima tahun  sejak  1960,  suara-suara  yang menyatakan  bahwa  masyarakat  Muslim Indonesia  memerlukan  Fikih  Indonesia terdengar  kembali.  Melihat  situasi  dan kondisi  masyarakat  yang  telah  berubah, ini menuntut suatu fiqh yang berkepribadian Indonesia. Namun sayang  sekali  mereka  enggan  menyebut siapa  penggagas  awalnya.  Mencatat penggagas  awal  dalam  sejarah  adalah suatu kewajiban demi tegaknya kebenaran sejarah. 39 Hasbi memiliki keistimewaan lain karena ia adalah keturunan ketiga puluh
37 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas  Hukum  Islam ,  Tintamas,  Jakarta,  1976, hlm. 16.
38 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Filsafat  Hukum Islam ,  Pustaka  Rizki  Putra,  Semarang,  2001,  hlm.
29.
39 Nourouzzaman  Ash-Shiddieqy, Op- Cit ., hlm. xx.
tujuh  dari  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq sehingga  ia  mencantumkan  nama  Ash- Shiddieqy di belakang namanya.
40 Selanjutnya terkait Fikih Indonesia, untuk legalitasnya ia merujuk pada  sejarah  perkembangan  fiqh  ( tarikh tashri’ ) 41 yang  membuktikan  bahwa  fiqh lokal  sudah  muncul  sejak  awal penyebaran  Islam  melewati  batas-batas Mekah  dan  Madinah.  Kemudian  untuk memfungsikan  Fikih  Indonesia  di Negara  ini,  menurutnya  ada  empat langkah  yang  mesti  dilakukan  yaitu pertama ,  menyusun  kembali  kitab-kitab fiqh lama dalam bentuk dan sistematika yang  sesuai  dengan  kemajuan  dan tuntutan  masa  kini. Kedua ,  menyusun kitab Hadits yang menjadi pedoman bagi pengkaji  dan  pencari  hukum  Islam. Ketiga ,  membahas  peristiwa-peristiwa hukum yang timbul pada masa kini yang erat  hubungannya  dengan  kehidupan dan  gerak  masyarakat.  Dan keempat , melakukan  kajian  perbandingan  antara fiqh dengan Hukum Positif Indonesia. 42
Hasbi  memiliki  peran  yang sangat  penting  bagi  masyarakat  Muslim Indonesia karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan baik dalam
pemikiran  maupun  terobosan-terobosan dalam  hukum  Islam.  Selain  itu  banyak jasa-jasa  yang  telah  ia  berikan  bagi perkembangan  hukum  Islam  Indonesia salah satunya yaitu yang populer dengan sebutan Fikih Indonesia yang dilontarkan  pertama  kali  pada  tahun
1940  dalam  artikelnya, 43 kemudian dikemukakan  kembali  pada  tahun  1948,
40 Ibid., 7.
41 Hasbi ash-Shiddieqy,
Sejarah
Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Hukum  Islam ,
Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 50.
42 Hasbi  ash-Shiddieqy,  “Tugas  Para Ulama  Sekarang  dalam  Memelihara  dan Mengembangkan  al-Qur‟an,  Hadith,  dan  Fiqh dalam  Generasi  yang  Sedang  Berkembang”, Majalah Panji Masyarakat , Tahun XIV, No. 123, 15,
(Maret, 1973),. 16.
43 Nouruzzaman Ash-Shiddieqy, Op-Cit., hlm. 215.
dan  pada  1961. 44 Ia  mengatakan  bahwa boleh diambil ketetapan fiqh hasil ijtihad yang  lebih  cocok  dengan  kebutuhan bangsa Indonesia agar fiqh tidak menjadi asing bagi masyarakat Muslim Indonesia dan  tidak  diperlakukan  sebagai  barang antik  yang  hanya  sekedar  dipajang. Terlihat  jelas  bahwa  Fikih  Indonesia  ini berangkat  dari  kesadarannya  akan kenyataan  fiqh  yang  sudah  tidak  aktual lagi  dalam  masyarakat  Islam  Indonesia. Hasbi  juga  menjelaskan  bahwa  Fikih Indonesia  adalah  fiqh  yang  ditetapkan sesuai  dengan  kepribadian,  watak,  dan tabi‟at  masyarakat  di  wilayah  negara Indonesia.
45
Hukum fiqh yang seharusnya  diterapkan  di  Indonesia merupakan  terapan  hukum  fiqh  dari berbagai mazhab yang dipandang sesuai dengan kondisi alam Indonesia. 46 Hasbi  juga  menjelaskan  bahwa Allah  SWT  menciptakan  manusia bersuku-suku  begitu  tersebut  dalam  al- Qur‟an  dan  ini  adalah  salah  satu petunjuk dari Allah SWT bahwa manusia itu tidak seragam. Hasbi juga mengumpamakan sebuah pepatah, “lain lubuk  lain  ikannya,  lain  padang  lain belalangnya”.  Maka  kata  Hasbi  adalah suatu  kesalahan  apabila  adat  istiadat Makkah  dipaksa  untuk  diterapkan  di Indonesia  karena  kondisi  alam  Makkah berbeda dengan kondisi alam Indonesia, sehingga  kondisi  masyarakatnya  pun sudah  pasti  berbeda.  Hal  yang  mampu dilaksanakan  oleh  orang  Makkah  belum tentu  mampu  untuk  dilaksanakan  oleh orang Indonesia, begitu pula sebaliknya.
44 Cecep  Sukmara, Hasbi  ash-Shiddieqy Perintis  Fikih  Mazhab  Indonesia ,  Panitia,  Jakarta, 1992, hlm. 4.
45 Hasbi  ash-Shiddieqy, Sjari’at  Islam Mendjawab  Tantangan  Zaman ,  Bulan  Bintang, Jakarta,  1966,  hal.  43.  Lihat  juga  Hasbi  ash- Shiddieqy,  “Menghidupkan  Hukum  Islam  dalam Masyarakat”, Majalah Pandji  Islam ,  Rubrik  Iman dan Islam,  No. 1, No. 2, (Nopember, 1948).
46 Hasbi  ash-Shiddieqy, Fikih  Islam Mempunyai  Daya  Elastisitas,  Lengkap,  Bulat,  dan Tuntas ,  Cet.  1,  Bulan  Bintang,  Jakarta,  1975,  hlm. 39.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  syariat Islam  menghargai  dan  menghormati harkat dan martabat manusia serta tidak membebani  hukum  di  luar  kemampuan pemikulnya.  Ini  menjadi  salah  satu isyarat pula  kemungkinan  terjadi perbedaan dalam fiqh mu‟amalah. 47
Lebih  lanjut  Hasbi  mengatakan bahwa  sampai  dengan  tahun  1381 H/1961  M  ulama  Indonesia  belum mampu melahirkan fiqh yang berkepribadian  Indonesia.  Sebab  belum lahir mujtahid yang berani
membebaskan  diri  dari  keterikatannya dengan  golongan  atau  mazhab  yang dianutnya.  Oleh  sebab  itu  maka  tugas Perguruan  Tinggi  Islam  adalah  untuk mencetak  kader-kader  mujtahid  yang akan mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia tersebut.
Untuk  mewujudkannya  maka  harus diperhatikan  pada  sistem,  metode,  dan pendekatan  dalam  penyajian  pelajaran ilmu pengetahuan ke-Islaman serta pada materi  pembelajarannya.  Mahasiswa harus  diajak  terlibat  dalam  proses pemikiran, tidak hanya menelan mentah- mentah  apa  yang  disajikan.  Materi hukum harus dikaji secara
perbandingan,  bukan  saja  dengan mazhab-mazhab  Sunni,  Syi‟i,  dan Khawarij,  melainkan  dengan  hukum Umum  juga.  Pendekatan  yang  mestinya digunakan  adalah  pendekatan  sosio kultural  historis  yakni  meninjau  suatu pendapat dengan melihat kepada proses kelahiran  serta  situasi  dan  kondisi lingkungan ketika pendapat itu dikeluarkan.  Maka  mujtahid  yang mampu mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia dapat dihasilkan. 48 Hasbi juga mengungkapkan demi memfungsikan
fiqh sebagaimana mestinya  maka  ulama  Indonesia  harus
47 Hasbi  ash-Shiddieqy, Ruang  Lingkup Ijtihad  Para  Ulama  dalam  Membina  Hukum  Islam , Unisba, Bandung, 1975, hlm. 10.
48 Hasbi ash-Shiddieqy, Op-Cit , hlm. 11.
menyusun kembali kitab-kitab fiqh lama dalam  bentuk  dan  sistematika  yang sesuai  dengan  kemajuan  dan  tuntutan masa  kini;  menyusun  kitab  fiqh  yang menjadi  pedoman  bagi  pengkaji  dan pencari  hukum  Islam;  membahas peristiwa-peristiwa  hukum  yang  timbul pada  masa  kini  yang  erat  hubungannya dengan  dengan  kehidupan  dan  gerak masyarakat  seperti  masalah  riba  dalam kaitannya dengan bank, masalah lottere, dan  sebagainya;  serta  melakukan  kajian perbandingan  antara  fiqh  dan  hukum Positif. 49
Berlanjut  dari  hal  di  atas,  Hasbi Ash-Shiddieqy  dengan  pemikirannya tentang Fikih  Indonesia berperan penting dalam memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-undang  Pokok  Perkawinan karena jasa-jasanya terhadap
perkembangan Islam di Indonesia sangat banyak  dan  beragam,  baik  itu  tentang hukum  Islam  maupun  Islam  secara umum.  Hasil-hasil  pemikiran  Hasbi mendapat  banyak  respon  dari  berbagai kalangan  baik  dari  tokoh-tokoh  ulama, maupun  dari  pemikir-pemikir  Islam Indonesia. 50
Berlanjut  dari  hal  di  atas  dalam Fikih Indonesia Hasbi,  ada beberapa hal yang  Hasbi  perhatikan  dalam  kasus- kasus  hukum  Islam,  diantaranya  yaitu tentang  Permasalahan  Sistem  Zakat  dan Pajak, 51 Musabaqah  Tilawatil  Qur‟an, Permasalahan  Jabat Tangan antara Laki- laki  dan  Perempuan,  Shalat  Jumat, Transplantasi  Organ  Tubuh,  Asuransi
49 Hasbi  ash-Shiddieqy,  “Tugas  Para Ulama  Sekarang  dalam  Memelihara  dan Mengembangkan  Al-Qur‟an,  Hadits,  dan  Fiqh dalam Generasi yang Sedang Berkembang”, Pandji Masyarakat , Tahun XIV, No. 123, 15, (Maret, 1973), hlm. 16.
50 Salinan  telegram  Hasbi  ash-Shiddieqy kepada  Presiden  RI  dalam  Majalah  Panji Masyarakat,  Tahun  XV,  No.  135,  15,  (September, 1973), hlm. 14.
51
Hasbi ash-Shiddieqy, Beberapa
Permasalahan Zakat , Tinta Mas, Jakarta, 1976, hlm. 22.
Bank,  Air  Susu  Ibu,  Inseminasi  Buatan, Hukum  Wanita  Menghadiri  Jama‟ah Shalat  „Ied,  Gugat  Cerai  atau  Khulu‟ (Hak  Istri  untuk  Bercerai),  Kesaksian Wanita,  Kedudukan  Cucu  sebagai  Ahli Waris  Pengganti,  Bunga  Bank  dan  Riba,
Hukum,  Keluarga  Berencana,  Hukuman Potong Tangan, Hukum Rajam,
Permasalahan  Niat  Shalat  dan  Puasa, Talqin,  Kenduri  Kematian,  Syafa‟at  dan Keramat,  Hukum  Transfusi  Darah, Hukum Pidana Mati, Perbedaan Mathla‟, Hukum Poligami, dan lain-lain. 52 Senada dengan hal di atas terkait dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,  dari 770 putusan Peradilan Agama yang diteliti sejak kurun waktu 10 tahun yaitu  dari  tahun  1993  sampai  dengan 2003,  banyak  sekali  ditemukan  ijtihad hakim  dalam  menetapkan  suatu  hukum tentang  Pencatatan  Perkawinan.  Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Jo  Pasal  2  s/d  11  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 ditetapkan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam dilaksanakan  oleh  Kantor  Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat
Perkawinan.  Kemudian  tentang  Izin Melaksanakan  Poligami  dari  Pengadilan Agama  berdasarkan  Pasal  4  dan  5 Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  apabila  seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, ia  wajib  meminta  izin  terlebih  dahulu kepada  Pengadilan  Agama  disertai alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu. 53
Berdasarkan  ketentuan  di  atas maka  dapat  difahami  bahwa  tidak  ada perkawinan  antar  agama,  maka  bagi
52 Hasbi  ash-Shiddieqy, Kumpulan  Soal- Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Ilmu Fiqh Dosen-dosen  IAIN  Jakarta ,  Bulan  Bintang,  Jakarta, 1973.  Lihat  juga  Nourouzzaman  Shiddiqi, Fiqh
Indonesia:  Penggagas  dan  Gagasannya ,  Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 43.
53 Abdul  Manan, Reformasi  Hukum  Islam di Indonesia, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 336.
pihak-pihak  yang  ingin  melaksanakan perkawinannya,  mereka  harus  memilih agama  yang  dianut  oleh  calon  suami atau agama yang dianut oleh calon istri. Pemberian  harta  wasiat  kepada  ahli waris non-Muslim juga termasuk kepada modernisasi  hukum  Islam  karena memang  hukum  asalnya  itu  perbedaan agama  dapat  menghalangi  seorang Muslim  untuk  bisa  mendapatkan warisan dari saudaranya yang kafir, dan begitu pula sebaliknya. 54 Kemudian  Mahkamah  Agung  RI dalam  putusan  Nomor  368  K/AG/1995 tanggal  16  Juli  1996  dan  Nomor  51 K/AG/1999  tanggal  29  September  1999 telah  memberikan  bagian  waris  dari pewaris  Muslim  kepada  ahli  waris  non Muslim  dengan  dasar  Wasiat  Wajibah. 55 Dengan  dua  putusan  ini,  Mahkamah Agung RI tidak hanya sudah melakukan modernisasi  hukum  Islam,  tetapi  juga sudah  memerankan  fungsinya  sebagai judge made law , karena Kompilasi Hukum Islam  sebagai  terapan  di  Pengadilan Agama  tidak  mengenal  Wasiat  Wajibah bagi  ahli  waris  non-Muslim.  Mahkamah Agung  RI  telah  menepis  pandangan masyarakat  yang  mengatakan  bahwa ahli  waris  non-Muslim  tidak  akan mendapatkan sesuatu apa pun dari harta warisan pewaris Muslim. 56
Berdasarkan  semua  fenomena yang  telah  penulis  ungkapkan  di  atas, perkembangan  pemikiran,  modernisasi, dan dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan satu permasalahan yang  besar  yang  harus  digali  solusinya. Perbedaan  pemahaman  dan  keilmuan yang  dikuasai  menimbulkan  perbedaan pemahaman  mengenai  syariah dan  fiqh, sehingga menimbulkan kerancuan tentang  mana  masalah  yang  bisa  di ijtihadkan  dan  mana  yang  tidak.  Hal tersebut  seringkali  menimbulkan  pro
54 Masrum  M  Noor, Ahli  Waris  Beda Agama  Tidak  Patut  Mendapat  Warisan  Walaupun Melalui Wasiat Wajibah ,hlm. 15.
55 Abdul Manan, Op-Cit., hlm. 184.11.
kontra tentang modernisasi hukum Islam di kalangan ulama, akademisi, bahkan di lingkungan  masyarakat.  Ragam  produk modernisasi  hukum  Islam  di  Indonesia sendiri,  secara  garis  besar  terdiri  dari empat  macam  yaitu  fiqh,  fatwa,  produk pengadilan,  serta  peraturan  perundang- undangan.  Kemudian  upaya  untuk mewujudkan  hukum  Islam  menjadi hukum  Positif  di  Indonesia,  telah menunjukkan  hasil  yang  positif  dengan telah  disahkannya  beberapa  Undang- undang di Nusantara ini.
57 Dari uraian Hasbi yang terpencar-pencar dalam beberapa tulisannya,  maka  dapat  ditarik  benang merah  bahwa  ide  Hasbi  tentang  Fikih Indonesia  atau  dalam  istilah  yang diberikannya  sendiri  disebut  Fikih  yang berkepribadian  Indonesia  yang  telah dirintisnya  sejak  tahun  1940  adalah berlandaskan  pada  konsep  bahwa  fiqh yang  diberlakukan  terhadap  Muslim Indonesia  adalah  hukum  yang  sesuai untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka. Intinya  ialah  hukum  adat  yang berkembang dalam masyarakat Indonesia  yang  tidak  bertentangan dengan syara‟ ditampung dalam kerangka  fiqh  yang  berkepribadian Indonesia.  Juga  dilakukan  pemilihan terhadap fatwa-fatwa hukum dari ulama terdahulu,  mana  yang  lebih  cocok dengan  situasi  dan  kondisi  Indonesia. Dengan  demikian  tidak  akan  ada perbenturan antara fiqh dengan adat dan masyarakat  Indonesia  tidak  akan  lagi bersikap mendua hatinya
jika menghadapi  masalah-masalah  yang dianggap  berbeda  antara  fiqh  dengan adat.  Di  samping  itu  adat  kebiasaan  di luar  Indonesia  yang  tidak  cocok  dengan kultur masyarakat Indonesia tidak perlu terus  dipertahankan  sebagai  fiqh  yang
57 M.  Sularno,  “Syariat  Islam  dan  Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Al-Mawarid , Edisi XVI, (2006), hlm. 218.
wajib  ditaati  oleh  masyarakat  Muslim Indonesia. 58

## C. PENUTUP
Produk  pemikiran  Hasbi  ash- Shiddieqy terdapat dalam permasalahan Wasiat  Wajibah,    Hak  Istri  untuk Bercerai  ( Khulu’) ,  Keharaman  Riba  dan Bunga  Bank,  Penyatuan  Sistem  Zakat dan  Pajak,  Keluarga  Berencana,  Hukum Potong  Tangan,  Kedudukan  Cucu sebagai  Ahli  Waris  Pengganti,  Hukum Rajam,  Permasalahan  Kesaksian  Wanita, dan  pemikiran-pemikiran  Hasbi  lainnya yang  tidak  bisa  penulis  jelaskan  dalam tulisan  ini.  Kemudian  dengan  adanya peran Hasbi dalam menggagas Rancangan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Ini memberikan dampak yang sangat positif bagi  perkembangan  modernisasi  hukum Islam di Indonesia.
Adapun mengenai konsep pemikiran Hasbi, maka dapat disimpulkan bahwa mengamalkan metode ushul fiqh lama untuk memecahkan masalah masa kini (sepanjang  masih  relevan  dan  dinilai efektif),  maka  hal  tersebut  bernilai positif.
Saran  dari  penelitian  ini  bahwa hukum  Islam  ini  berupa  peraturan- peraturan  yang  berlaku  di  masyarakat dan  berkekuatan  yuridis  formal  baik berskala lokal, regional, maupun berskala  Nasional.  Undang-undang, Peraturan Daerah (Perda), Fatwa Majelis ulama  Indonesia  (MUI),  putusan  hakim pengadilan,  dan  lain-lain  mesti  coba ditinjau kembali lalu dilakukan pengembangan  agar  bisa  disesuaikan dengan  masyarakat  Muslim  masa  kini dengan  permasalahannya  yang  makin beragam.  Ini  dalam  rangka  modernisasi hukum  Islam  di  Indonesia  agar  hukum Islam  bisa  terus  senantiasa  berkembang sesuai  dengan  perubahan  waktu  dan
58 Nourouzzaman Shiddiqi, Op-Cit ., 236.
tempat,  serta  selaras  dengan  situasi  dan kondisi masyarakat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Ahmadi, Fahmi Muhammad. Adaptabilitas  Hukum  Islam  Di Indonesia  Dalam  Berbagai  Model .
Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta, 2008. Al-Satibi. Al-I’tisam .  Beirut:  Dar  al- Ma‟rifah, n.d. Arifin,  Busthanul. Pelembagaan  Hukum Islam  Di  Indonesia:  Akar  Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya . Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Ash-Shiddieqy, Hasbi. Al-Islam . Semarang:  Pustaka  Rizki  Putra,
1998.
———. Beberapa  Permasalahan  Zakat . Jakarta: Tinta Mas, 1976.
———. Dinamika  Dan  Elastisitas  Hukum Islam . Jakarta: Tintamas, 1976.
———. Fikih  Islam  Mempunyai  Daya Elastisitas,  Lengkap,  Bulat,  Dan Tuntas .  Jakarta:  Bulan  Bintang,
1975.
———. Filsafat  Hukum  Islam .  Edited  by Pustasa. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
———. Fiqh  Mawarits:  Hukum-Hukum Warisan  Dalam  Syari’at  Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
———. Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam  Membina  Hukum  Islam . Bandung: Unisba, 1975. ———. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam . Jakarta: Bulan Bintang, 1971. ———. Sjari’at Islam Mendjawab Tantangan  Zaman .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1966.
———. Tafsir Al-Qur’an Al-Majid Al-Nur . Jakarta:  Cakrawala  Publishing, 2011.
———. Tafsir  Qur’an .  Jakarta:  Bulan
Bintang, 1965. ———.  “Tugas  Para  Ulama  Sekarang Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Al-Qur‟an,
Hadith, Dan Fiqh Dalam Generasi Yang Sedang Berkembang.” Majalah Panji Masyarakat, 1973.
Dahlan  Sahlan,  Dkk. Asbab  Al-Nuzul: Latar  Belakang  Historis  Turunnya Ayat-Ayat  Al-Qur’an .  Bandung: CV Diponegoro, 2000. Friedman, W. Legal Theory Third . London: Steven and Sons Limited, 1953.
Fyzee,  Asaf  A.  A. Outlines  of Mumammadan Law . Oxford: Oxford University Press, 1955.
Guin, Charles A. Le, and Gustave E. von Grunebaum.  “Unity  and  Variety in  Muslim  Civilization.” The Western  Political  Quarterly ,  1957. https://doi.org/10.2307/444264. Halim,  Abdul. Politik  Hukum  Islam  Di Indonesia .  Jakarta:  Ciputat  Press, 2005.
Haryono,  Anwar. Hukum  Islam  Keluasan Dan  Keadilannya .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1968.
Hasymi,  Ali.  “Hasbi  Ash-Shiddieqy: Pelopor  Gerakan  Pembaharuan Pemikiran Islam.” Harian Waspada, 1933. Ibn  Qayyim  Al-Jauziyya. I’lam  Al-
Muwaqqi’in  Al-Rabb  Al-‘Alamin . Beirut:  Dar  al-Fikr  al-„Arabiy, 1977.
Imannudin.  “Ahli  Waris  Pengganti Menurut  Hazairin.” Mahkamah ,
2016.
Ismatulloh, A M, and M Si. “PENAFSIRAN  M.  HASBI  ASH- SHIDDIEQI  TERHADAP  AYAT- AYAT HUKUM DALAM TAFSIR AN-NUR.” Mazahib , 2014.
Lazarusi,  Budi. Dimensi  Kritis  Proses Pembangunan Di Indonesia . Yogyakarta: Kanisius, 1996.
Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006. Mas‟ud,  Muhammad  Khalid. Islamic Legal  Philosophy:  A  Study  of  Abu Ishaq  Al-Shatibi:  Life  and  Thought . Islamabad: Islamic Research University Press, 1955.
Muslimin,  J.M.  “Hukum  Keluarga  Islam Dalam  Potret  Interrelasi  Sosial.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah ,
2019. https://doi.org/10.15408/ajis.v1 5i1.2846. Noor, Masrum M. Ahli Waris Beda Agama Tidak  Patut  Mendapat  Warisan Walaupun  Melalui  Wasiat  Wajibah , n.d. Nourouzzaman ash-Shiddiqi. Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1997.
Panji,  Majalah. “Salinan  Telegram  Hasbi Ash-Shiddieqy  Kepada  Presiden RI.”  Majalah  Panji  Masyarakat, 1973.
Sirry,  Mun‟im  A. Sejarah  Fikih  Islam: Sebuah Pengantar . Surabaya:
Risalah Gusti, 1995.
Sukmara,  Cecep. Hasbi  Ash-Shiddieqy Perintis  Fikih  Mazhab  Indonesi . Jakarta: Panitia, 1992. Sularno,  M.  “Syariat  Islam  Dan  Upaya Pembentukan  Hukum  Positif  Di Indonesia.” Jurnal  Al-Mawarid , 2006.
Thaib, Hasballah. Tajdid Reaktualisasi Dan Elastisitas  Hukum  Islam .  Sumatra Utara:  Program  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002. Zahrah,  Muhammad  Abu. Usul  Al-Fiqh . Cairo:  Dar  al-Fikr  al-„Arabiy, 1958.
Zuhdi,  Masfuk. Makalah  Pembaruan Hukum  Islam  Dan  Kompilasi Hukum Islam . Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.