## JALAN TERJAL IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PAJAK UMKM
Donna Friska 1
I Gede Sanica 2
1,2 Universitas Pendidikan Nasional *email: dfreezca@gmail.com
ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This study aims to find out and analyze the application of PP No. 23 of 2018 to MSME WP tax compliance and the strategy carried out  by  KPP  Pratama  Soreang  to  increase  MSME  taxpayer compliance. The design of this study uses descriptive qualitative as well as quantitative methods. The data collection was carried out through  documentation  studies  and  interviews  with  KPP  Soreang officials and MSME taxpayers. The results of the study show some information,  namely  1)  the  application  of  PP  No  23  of  2018  at KPP Pratama Soreang to increase taxpayer compliance has been successful,  indicated  by  an  increase  in  the  number  of  MSME taxpayers, 2) The MSME business community positively welcomes the reduction in the final tax rate for MSMEs from 1% to 0.5%, 3) Tax revenue at KPP Pratama Soreang has decreased in 2018 and 2019 because the additional amount of MSME mandatory tax has not been in line with the magnitude of the decrease due to reduced rates. 4) KPP Pratama Soreang implements a strategy to increase taxpayers  and  revenue  through  massive  outreach  by  inviting taxpayers to the office, direct visits to taxpayer locations (door to door),.
Diterima: 27 April 2021
Direview: 20 Mei 2021 Disetujui: 16 Juni 2021 Terbit: 30 Juni 2021
Keywords: PP 23 Tahun 2018, Kepatuhan Wajip Pajak, UMKM .

## PENDAHULUAN
Semenjak  menurunnya kapasitas ekspor minyak bumi Indonesia dalam 25 tahun terakhir  ini, pajak telah menjadi sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) terbesar. Bahkan pajak merupakan sumber terbesar dibandingkan penerimaan negara lainnya. Pada  Gambar 1 terlihat  bahwa  sejak  8  tahun  terakhir  kontribusi  sektor  perpajakan  melebihi  sumber-sumber penerimaan negara lainnya. Khusus pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan dengan nilai Rp1.282,8 triliun atau sekitar 78,5% dari jumlah penerimaan negara dan masih tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak tahun 2020 mengalami kontraksi dibanding tahun 2019 dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19. Karena tingginya kontribusi pajak bagi  APBN,  pemerintah  terus  berusaha  untuk  memberikan  fasilitas  yang  lebih  baik  untuk memudahkan WP pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Khususnya pajak dari WP  pelaku  UMKM  karena  Menurut  data  dari  Kementrian  Koperasi  dan  UKM,  pelaku  UMKM mendominasi  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  maka  pada  bulan  Juni  2018 pemerintah mengeluarkan PP No 23 Tahun 2018 dimana besarnya tarif pajak bagi UMKM ditetapkan sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

## Gambar 1. Realisasi APBN selama 2013-2020
Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  memberi  stimulus  bagi  UMKM  sekaligus  mendorong meningkatkan  kesadaran  pelaku  UMKM  untuk  menyetor  pajak.  Dalam  kasus  di  KPP  Pratama Soreang  terjadi  peningkatan  jumlah  WP  UMKM  sebesar  30%  setelah  penerapan  PP  23  dari  17.843 menjadi 23.133, yang berarti salah satu tujuan penerbitan PP No 23 Tahun 2018 tercapai.
Meskipun  demikian  nilai  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  hingga  30%,  dari Rp18.242.174.115  menjadi  Rp12.718.217.449.  Hal  ini  menunjukkan  kenaikan  jumlah  WP  belum mampu mengkompensasi pemotongan tarif pajak UMKM. Penelitian terkait dampak penerapan PP 23 Tahun 2018 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Muhaimin et, al (2020)  melakukan penelitian di KPP  Pratama  Makassar  Barat  menemukan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  jumlah  penerimaan pajak  UMKM  mengalami  peningkatan.  Siallagan  et,  al  (2020)  menyimpulkan  bahwa  terjadi peningkatan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak UMKM sebesar sebesar 41,20%, namun penerimaan  PPh  UMKM  mengalami  penurunan  dikarenakan  penurunan  tarif.  Apriliawati  dan Muhammad (2021) menyimpulkan terdapat perbedaan signifikan pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018.  Kumaratih  dan  Ispriyarso  (2020)  menemukan  adanya peningkatan  kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  melakukan  kewajiban  pajaknya.  Adiman  dan  Rizkina (2020)  menyimpulkan  bahwa  seluruh  responden  yang  diwawancarai  menyatakan  tidak  keberatan dengan  tarif  baru,  namun  mereka  mengharapkan  memperoleh  informasi  dan  bimbingan  lebih  detail
1,077,306.7  1,146,865.8 1,240,418.9 1,284,970.1  1,343,529.8 1,518,789.8  1,545,727.3 1,282,832.6 354,751.9  398,590.5 255,628.5  261,976.3 311,216.3  409,320.2  409,876.4  338,522.5 1,438,891.1 1,550,490.8 1,508,020.5 1,555,934.1  1,666,375.9 1,943,674.9  1,961,186.9 1,633,697.3 - 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020

## Realisasi APBN Penerimaan Negara
(Dalam Triliun)
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan negara bukan pajak Penerimaan Hibah Jumlah Penerimaan 17,843 23,133 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Jumlah WP UMKM Tahun 2018 JAN - JUN JUL - DES
dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka.
Penelitian-penelitian tersebut memfokuskan hanya pada hasil-hasil kuantitatif perubahan jumlah WP dan  penerimaan  pajak  UMKM,  sedangkan  penelitian  ini  akan  memperdalam  analisis  dengan mewawancarai pihak KPP Pratama Soreang dan beberapa WP UMKM agar  mendapatkan  informasi yang lebih komprehensif terkait penerapan PP No 23 Tahun 2018.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengertian Pajak
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  dan  yang  terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 dijelaskan sebagai berikut “Kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terhutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011)  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapakan  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukan dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu  tetapi  bukan  sebagai  hukuman  menurut  peraturan yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari  Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Supramono dan Damayanti, 2015)

## Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  merupaian  ketentuan  terkait  penghasilan  atau pendapatan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran kotor tertentu selama satu  tahun  masa  pajak.  Peraturan  ini  mulai  berlaku  pada  1  Juli  2013.  Peraturan  ini  menyatakan bahwasanya  tingkat  pengenaan  pajak  penghasilan  bersifat  final,  yaitu  1%  dari  omzet.  PPh  1%  ini merupakan bentuk penyederhanaan dalam membayar PPh, terutama bagi UMKM yang tidak familiar dengan  pembukuan  (Aneswari,  Darmayasa  &  Yusdita,  2015).  Terjadi  pro  dan  kontra  di  kalangan masyarakat  mengenai  PP  ini  yang  dinilai  sebagai  bentuk  penindasan  pemerintah  dengan  kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil (Maharatih, 2019).
Dasar  pengenaan  pajak  yang  digunakan  untuk  menghitung  pajak  penghasilan  yaitu  jumlah peredaran  kotor.  Tujuan  PP  ini  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  agar melaksanakan  kewajiban  dalam  pembayaran  pajak,  meningkatkan  pemahamaan  tentang  manfaat
18,242,174,115 12,718,217,449 - 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 16,000,000,000 18,000,000,000 20,000,000,000 Penerimaan  PPh Final Tahun 2018 JAN - JUN JUL - DES
perpajakan,  dan  mengedukasi  masyarakat  agar  lebih  tertib  administrasi,  transparansi,  dan meningkatkan berkonstribusi masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

## Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kebijakan baru yang terkait dengan PP No 46  Tahun  2013  sebelumnya  dan  mulai  berlaku  pada  1  juli  2018.  PP  Nomor  23  Tahun  2018  pasal  2 ayat  (2)  menyatakan  bahwasannya  besarnya  tarif  pajak  penghasilan  bersifat  final  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari omzet atau  turun  50%  dari  sebelumnya  sebesar  1%.  Dasar  pengenaan  pajak  yang  digunakan  untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran kotor. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan karena PP No 46 tahun 2013 dirasa belum berhasil meningkatkan kontribusi pelaku UMKM  terhadap  pajak.  Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  yang menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat.
Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki batas waktu. Ini merupakan salah satu hal  yang  membedakan  dengan  peraturan  sebelumnya.  Pasal  5  ayat  (2)  PP  No.  23  Tahun  2018 menyebutkan  jangka  waktu  di  atas  terhitung  sejak  tahun  pajak  Wajib  Pajak  terdaftar,  bagi  Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun  2018,  bagi  Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar  sebelum  berlakunya  PP  No.  23  Tahun  2018  ini. Setelah  batas  waktu  tersebut  berakhir,  Wajib  Pajak  akan  kembali  menggunakan  skema  tarif  normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha (Sari, 2018).

## Kerangka Koseptual
Sugiyono  (2014)  menyatakan  bahwa  kerangka  pikir  adalah  simpulan  terkait  hubungan  antar variabel yang dibentuk dari berbagai  teori dan konsep yang telah dinyatakan sebelumnya. Kerangka pemikiran ini menggambarkan mengenai penerapan PP No 23 Tahun 2018. Setelah diterapkannya PP No  23  Tahun  2018  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  yang  ditandai  dengan peningkatan  jumlah  WP  UMKM.  Disaat  bersamaan  dengan  peningkatan  jumlah  WP  maka  jumlah penerimaan pajak akan meningkat meskipun terjadi penurunan tarif pajaknya. Apabila kedua kondisi tersebut terjadi maka tujuan penerbitan PP No 23 Tahun 2018 dapat dikatakan berhasil.  Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

## METODOLOGI PENELITIAN
Desain  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripstif  kualitatif  dan  sekaligus  kuantitatif. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data kualitatif yang terkumpul dari hasil wawancara. Sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara  mendeskripsikan data-data kuantitatif yang diperoleh.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  sumber  primer  yaitu  dokumen  hasil wawancara dan observasi serta studi dokumentasi.  Hasil wawancara tersebut  akan dianalisis dengan analisis  kualitatif-deskriptif.  Sedangkan  data  kuantitatif  terkait  jumlah  WP  UMKM  dan  penerimaan pajak akan dianalisis dengan analisis kuantitatif-deskriptif.
Peneliti  menggunakan  metode  wawancara  mendalam/ Indepth  Interview pada  setiap  informan sesuai  dengan  pedoman  wawancara  yang  telah  dibuat.  Wawancara  mendalam  selanjutnya  dilakukan
Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM
Penerimaan Pajak
PP NO.23 tahun 2018 (Penurunan Tarif Pajak sebesar 0.5%)
Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM
Penerimaan Pajak
peneliti  dengan  tujuan  memperoleh  informasi  secara  lisan,  melalui  tanya  jawab,  secara  langsung dengan sejumlah informan telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat open  ended untuk  mendapatkan  kedalaman  informasi  yang  dilengkapi  dengan  teknik  cakap dengan dasar teknik pancing dan lanjutannya semuka.

## Informan
Informan  yang  menjadi  sasaran  dalam  penelitian  merupakan  pelaku  yang  benar-benar  tahu  dan menguasai  masalah, serta  terlibat  langsung dengan  masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian  kualitatif,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  kontekstual,  dan  memperoleh sumber informasi sebanyak mungkin. Informan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 1. Pejabat KPP Pratama Soreang
2. WP UMKM

## Teknik Analisis Data
Proses  ini  terdiri  dari  tiga  sub  proses  yang  saling  berkaitan  yaitu  data  reduction,  data  display,  dan conclusion drawing / verification (Miles dan Huberman, 1992) yang diuraikan sebagai berikut:
1. Data reduction (reduksi data)
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  merangkum  data  yang  di  peroleh  dari  lapangan  secara  teliti  dan rinci, untuk menentukan pola dan membuat kesimpulan.
2. Data display (penyajian data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Maka, penyajian data akan disajikan dengan teks yang bersifat naratif singkat.
3. Conclusion drawing/ verification
Langkah ketiga dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
KPP  Pratama  Soreang  merupakan  instansi  vertikal  Direktorat  Jendral  Pajak  yang  berada  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.Berkedudukan di Jalan  Raya  Cimareme  Nomor  205  Kabupaten  Bandung  Barat  dengan  wilayah  kerja  meliputi  16 kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung, propinsi Jawa Barat.
Tabel 1 Jumlah wajib pajak UMKM WP UMKM 2017 2018 2019 32,368 42,994 53,581

## Sumber : KPP Pratama Soreang
Pada tahun 2017 tercatat wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Soreang berjumlah 32.7368 wajib pajak. Pada tahun 2018  jumlah ini  mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 42.994 wajib pajak atau mengalami peningkatan 32,8 %. Hal ini terjadi akibat pemberlakuan PP No 23  Tahun  2018.  Pada  tahun  2019  jumlah  wajib  pajak  UMKM  kembali  mengalami  peningkatan menjadi 53,582 wajib pajak atau meningkat 24,6% dibanding tahun 2018.
Tabel 2 Penerimaan PPh Final Penerimaan PPh Final 2017 2018 2019 30,167,430,613 30,960,393,582 25,185,813,301

## Sumber: KPP Pratama Soreang
Nilai  penerimaan  PPh  Final  tahun  2018  secara  total  mengalami  peningkatan  sebesar  2,6% dibanding  tahun  2017.  Lalu  pada  tahun  2019,  penerimaan  total  PPh  Final  turun  menjadi Rp25,185,813,301 atau  berkurang  sebesar  25,8%  Hal  ini  menunjukkan  kenaikan  jumlah  WP  belum mampu mengkompensasi pemotongan tarif pajak UMKM.

## Hasil Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  diri  Wajib  Pajak  sendiri  dan berhubungan  dengan  karakteristik  individu  yang  menjadi  pemicu  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  (Jotopurnomo  &  Mangoting,  2013).  Berbeda  dengan  faktor  internal,  faktor  eksternal adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  Wajib  Pajak,  seperti  kebijakan  terkait  pajak,  situasi  dan lingkungan  di  sekitar  Wajib  Pajak.  Selain  kesadaran  sebagai  faktor  internal  tersebut,  hadirnya kebijakan  penurunan  tarif  PPh  final  sebesar  0,5%  bagi  UMKM  juga  menjadi  faktor  dari  tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Pada  studi  kasus  di  KPP  Pratama  Soreang,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  setelah penerapan  PP  No  23  Tahun  2018  mengalami  peningkatan  dari  32.7368  orang  pada  tahun  2018 menjadi  42.994  orang  atau  meningkat  32,8  %.  Lalu  meningkat  lagi  sebesar  24,6%  pada  tahun  2019 menjadi 53,582 orang. Khusus pada periode sebelum pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 yaitu pada bulan  Januari  –  Juni  2018  jumlah  wajib  pajak  UMKM  hanya  sejumlah  17,843,  namun  meningkat signifikan pada periode Juli – Desember 2018 dimana jumlah wajib pajak bertambah sejumlah 23,133 wajib pajak sehingga total wajib pajak pada tahun 2018 menjadi 53,582 orang. Adanya pemberlakuan PP  No  23  Tahun  2018  memang  dirasakan  sangat  membantu  upaya  KPP  Pratama  Soreang  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM.
Kepala  Seksi  Penjaminan  Kualitas  Data  KPP  Pratama  Soreang  Bapak  Ichwan  Rahatmoyo mengatakan  bahwa  penerapan  Kebijakan  tarif  0,5%  memudahkan  pelaksanaan  kebijakan menghimbau  masyarakat  terutamanya  Wajib  pajak  UMKM  yang  baru,  untuk  mendaftarkan  diri sebagai  Wajib  Pajak  UMKM.  Penerapan  kebijakan  tarif  0,5%  ini  juga  lebih  memudahkan  untuk menggaet  atau  mencari  Wajib  pajak  baru  ke  pusat-pusat  perekonomian  UMKM  seperti  pasar-pasar tradisional.
“Iya  bener  mbak,  kita  gampang  sosialisasinya.  Mereka  yang  tertarik  (untuk  mendaftar)  juga tambah banyak karena tarifnya lebih rendah”
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang)
Dikeluarkannya  PP  23  Tahun  2018  tentang  penurunan  tarif  UMKM  dari  1%  menjadi  0,5% dianggap  semakin  meringankan  Wajib  Pajak  UMKM,  dengan  diterapkannya  tarif  baru  0,5%  Wajib Pajak lebih patuh dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib Pajak UMKM.
“Saya baru daftar setelah dapat info katanya turun ya. Tidak kayak dulu 1%. Dulu itu agak berat sih untuk saya”
(Ibu Sulistiawati – Wajib Pajak UMKM)
“Sebenarnya dari dulu mau (daftar) mbak, tapi malas. Nah baru pas ada tarif baru kemarin sama teman-teman paguyuban pasar kita baru rame-rame daftar.”
(Ibu Ernie Kosasih – Wajib Pajak UMKM)
“Awal  tahun  pernah  (mau  daftar).  Trus  dengar-dengar  pemerintah  mau  menurunkan  tarifnya. Jadi saya tunggu dulu daftarnya.”
(Bapak Dadang Koswara – Wajib Pajak UMKM)
Dari keterangan responden diatas maka dapat dikatakan faktor eksternal nampaknya paling signfikan mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pajak.  Setidaknya  pada  studi  kasus  di  KPP  Soreang.  Kondisi  ini menjadi  tantangan  berat  bagi  pemerintah  untuk  menyiapkan  strategi  agar  dapat  meningkatkan kesadaran internal masyarakat akan kewajiban membayar pajak.

## Persepsi Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018
Diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 ini mendapat respon positif bagi pelaku UMKM di daerah kerja  KPP  Pratama  Soreang.  Hal  ini  terlihat  pada  hasil  wawancara  singkat  kepada  beberapa  pelaku UMKM di sekitar daerah kerja KPP Pratama Soreang.
“Bagus lah mbak. Artinya pemerintah peduli sama kami-kami ini pengusaha kecil.” (Ibu Hartini – Wajib Pajak UMKM)
“Sebenarnya waktu tarif yang lama saya tetap (patuh) setor pajak. Apalagi sekarang.”
(Ibu Susanti – Wajib Pajak UMKM)
“Iya setuju. Kami senang karena sudah dikurangi lagi (tarifnya)”
(Bapak Reza – Wajib Pajak UMKM)
Persepsi  yang  baik  ini  ditunjukkan  dengan  respon  positif  wajib  pajak  untuk  mengetahui  dan memahami ketentuan perpajakan.
“Saya  langsung  cari  infonya  mbak.  Saya  tanya  teman  dan  ke  kantor  pajak  untuk  tanya-tanya gimana cara ngisinya dan nyetornya.”
(Bapak Aceng – Wajib Pajak UMKM)
Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Bapak  Antonius  Purnawan  yang  menyatakan  terjadi  peningkatan permintaan informasi terkait tata cara penyetoran pajak oleh wajib pajak UMKM.
“Lumayan  ada  peningkatan  permintaan  informasi  di  layanan  humas  kita  tentang  penyetoran pajak final UMKM”
(Bapak Antonius Purnawan–  Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Soreang)

## Penerimaan pajak di KPP Pratama Soreang
Kepatuhan Wajib Pajak juga bisa di ukur dari pertumbuhan penerimaan atau pendapatan pajak sebagai fungsi budgetair dalam pemasukan uang pada kas negara.  Pada tahun 2018 penerimaan PPh final  sebesar  Rp30,960,393,582  atau  meningkat  sebesar  2,6%  dibanding  tahun  2017  sebesar Rp30,167,430,613.  Namun  jika  dilihat  pada  periode  sebelum  (Januari  -  Juni)  dan  setelah pemberlakuan  PP  No  23  Tahun  2018  (Juli  -  Desember),  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan hingga 30%, dari Rp18.242.174.115 menjadi Rp12.718.217.449. Penurunan penerimaan KPP Pratama Soreang  ini  di  sebabkan  karena  kenaikan  jumlah  wajib  pajak  belum  mampu  menutupi  penurunan penerimaan pajak akibat pemotongan tarif 1% menjadi 0,5%.
Kepala Seksi  Penjaminan  Kualitas  Data  ,  Bapak  Ichwan  Rahatmoyo  pada  awalnya  meyakini bahwa penerimaan KPP Pratama Soreang akan mengalami kenaikan meskipun tidak akan signifikan dikarenakan  penurunan  tarif.  Namun,  setelah  diterapkan  Kebijakan  ini,  penerimaan  KPP  Pratama Soreang justru mengalami penurunan.
“Target kami sebenarnya naik setidaknya 5% - 10% karena ada penuruan tarif. Tapi tambahan WP  baru  ternyata  belum  sesuai  target  sehingga  nominalnya  belum  bisa  naik.  Terutama  tahun 2019 (terjadi penurunan signifikan)”
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang) Terjadinya  penurunan  penerimaan  pajak  final  secara  nominal  juga  disebabkan  oleh  kerugian usaha  yang  dialami  oleh  Pelaku  wajib  Pajak  UMKM  sehingga  banyak  Wajib  Pajak  UMKM berpenghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga pajak yang di tanggung oleh wajib pajak dikecualikan atau Nihil.
“Jumlah (wajib pajak) yang melapor sebenarnya naik mbak, tapi banyak yang nihil karena ada kerugian usaha mereka. Tapi kami optimis ditahun 2021 akan mulai terasa kenaikannya” (Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang) Kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 ini memberikan peluang kepada wajib pajak UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara menurunkan tarif pajaknya menjadi 0,5%. Dengan demikian, usaha  Para  wajib  pajak  dapat  semakin  berkembang,  Omset  yang  mereka  juga  meningkat,  yang menyebabkan  penghasilan  wajib  Pajak  diatas  PTKP  dan  terbebas  dari  pengecualian  Wajib  pajak menjadi berkurang.
Dengan diterapkannya kebijakan perubahan tarif UMKM 0,5% ini akan mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan berpenghasilan di atas PTKP. Dengan demikian jumlah penerimaan  bertambah  sejalan  dengan  pertambahan  Wajib  Pajak  UMKM  yang  memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

## Strategi  KPP  Pratama  Soreang  untuk  meningkatkan  kesadaran Wajib  Pajak  dan  penerimaan pajak
Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini pada KPP Pratama Soreang dilakukan pada bulan Juli 2018  sama  halnya  dengan  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  kota-kota  lainnya.  Banyak  yang  tidak mengetahui pergantian peraturan ini, khususnya pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Bandung, maka  KPP  Pratama  Soreang  melakukan  usaha-usaha  untuk  mensosialisasikan  peraturan  ini,  seperti mengundang wajib pajak ke kantor, kunjungan langsung ke lokasi usaha wajib pajak (door to door), penyebaran informasi melalui media ruang seperti baliho, banner , spanduk dan brosur.
Meskipun demikian usaha ini dirasa masih belum maksimal, karena atas dasar penerimaan pajak KPP Pratama Soreang, masih terdapat banyak calon wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak khususnya UMKM di wilayah KPP Pratama Soreang yang belum mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut.
“Sebenarnya cukup masif tapi intensitasnya memang kita akui perlu ditingkatkan”
(Bapak Ichwan Rahatmoyo – Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Soreang) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  di  lapangan  mengenai  pengetahuan  tentang  PP No 23 Tahun 2018, menunjukkan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang PP No 23 Tahun  2018.  Bahkan  beberapa  diantaranya  mendapatkan  informasi  mengenai  peraturan  tersebut hanya melalui pembinaan usaha dari Pemerintahan Desa setempat dan Pemerintah Daerah
“Kalo  dari  petugas  pajak  belum  pernah.  Kami  taunya  dari  pegawai  kelurahan  waktu  ada pembinaan usaha.”
(Ibu Susanti – Wajib Pajak UMKM)
“Harusnya petugas kantor pajaknya langsung mbak. Jadi kita bisa tanya-tanya detil. Kalo dari kelurahan biasanya bingung juga mereka.”
(Ibu Hartini – Wajib Pajak UMKM)
Maka dapat disimpulkan bahwa data yang tidak update dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh  petugas  pajak  menjadi  salah  satu  kendala  dalam  melakukan  sosialisai  PP  No  23  Tahun  2018, sehingga  perlu  adanya  sinergitas  antara  pelaku  usaha,  aparatur  desa,  dan  juga  petugas  perpajakan. Sosialisasi ini akan membantu peningkatan pemahaman peraturan perpajakan para wajib pajak. Wajib pajak yang tidak memahami secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara maka dapat disimpulkan:
1. Penerapan  PP  No  23  Tahun  2018  di  KPP  Pratama  Soreang  berhasil  meningkatnya  kepatuhan wajib pajak, dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar.
2. Masyarakat  pengusaha  UMKM  menyambut  positif  adanya  penurunan  taif  pajak  final  untuk UMKM dari 1% menjadi 0.5%
3. Penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Soreang  mengalami  penurunan  di  tahun  2018  dan  2019 dikarenakan  jumlah  tambahan  wajib  pajak  UMKM  belum  seiring  dengan  besarnya  dampak penurunan akibat penurunan tarif.
4. KPP  Pratama  Soreang  menerapkan  strategi  peningkatan  wajib  pajak  dan  penerimaan  melalui sosialisasi  yang  masif  dengan  cara  mengundang  wajib  pajak  ke  kantor,  kunjungan  langsung  ke lokasi  usaha  wajib  pajak  (door  to  door),  penyebaran  informasi  melalui  media  ruang  seperti baliho, banner , spanduk dan brosur. Namun upaya ini diakui belum maksimal dan membutuhkan sinergi dengan perangkat pemerintah tingkat desa.

## REFERENSI
Adiman,  Sumardi  dan  Miftha  Rizkina.  2020.  Pengaruh  Penerapan  PP  No  23  Tahun  2018  Terhadap Peningkatan  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Pada  Pelaku  Umkm  (Usaha  Mikro  Kecil Menengah). Jurnal Perpajakan Vol 1, No 2
Aneswari,  Yuyung  Rizka.,  Darmayasa,  I  Nyoman.,  &  Yusdita,  Elana  Era.  (2015).  Perspektif  Kritis Penerapan Penghasilan 1% Pada UMKM. Simposium Nasional Perpajakan Kumaratih, Cinantrya, dan B. Ispriyarso, "Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 2, pp. 158-173, May. 2020
Maharatih,  Ni  W.  2019.  Studi  Kritis  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Final  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil Menengah. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8, (No.1), Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
Miles,  M.  B.  &  Huberman,  M.  (1992).  Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia
Muhaimin,  Akhmad,  Andi  Arifwangsa  Adiningrat,  Karmila  Oktafiana.  2020.  Evaluasi  Penerapan Perubahan  Tarif  UMKM  Terhadap  Ketaatan  Wajib  Pajak  UMKM Kota  Makassar.  Amnesty:

## Jurnal Riset Perpajakan Vol 3 No.2
Republik  Indonesia.  2013.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Perederan Bruto Tertentu.
Republik  Indonesia.  2018.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Perederan Bruto Tertentu.
Sari,  R.  (2018).  Kebijakan  Insentif  Pajak  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Pusat  Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.10, (No.12), pp. 19-24
Siallagan,  Bernita,  Ventje  Ilat,  dan  Tresjee  Runtu.  2020.  Evaluasi  Penerimaan  Pajak  Usaha  Mikro
Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Tomohon. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi Vol 15 No.3 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. (1998). Supramono., dan Damayanti, T. W. 2015. Perpajakan Indonesia. Yogjakarta: Penerbit Andi