Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 108-115
Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah

## Supriyadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus *Email korenpondensi: arbysupriyadi@gmail.com

## Abstract
The  urgency  of  collateral  in  financing  is  important  for  the  sustainability  of  Islamic  banking  in  order  to contribute to the economy of the people. But often if the debtor wan achievements, creditors have difficulty in executing collateral objects, therefore it is necessary to have a strategy to settle collateral objects in Islamic financing.  This  research  is  a  doctoral  study  using  secondary  data  which  includes  primary  legal  materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and analyzed with a qualitative approach. Strategy for settlement of collateral objects in sharia financing must be seen from the position of collateral objects that are assesoir from the principal contract, namely debt or financing. To prevent fears from banks that debtors do not pay off their financing or default, objects are needed as collateral. Completion of the execution of objects which are the object of collateral in financing can be through three strategies, namely selling collateral objects under the  hand,  conducting  public  auctions  and  through  justice.  In  principle,  if  the  debtor  wan  achievements,  the objects can be executed to pay off debtor obligations.
Keywords: Deposits Strategy, Execution, Guarantee Objects.
Saran sitasi : Purwanti, D. (2020). Strategi Penyelesaian Eksekusi Terhadap Benda Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah  pada  Perbankan  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  6 (02),  108-115.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1022

## 1. PENDAHULUAN
Undang  undang  perbanbankan  syariah  nomor 21  tahun.2008  wajib  diikuti  oleh  seluruh  perbankan syariah  yang  ada.  Keberadaan  undang  undang  ini merupakaan  sebuah  keharusan  untuk  memberikan regulasi  agar  perbankan  syariah  mampu  bersaning dengen  perbankan  konvensional  yang  telah  ada terlebih dahulu. Meskipun undang undang perbankan konvensional  telah  ada  tetapi  pengaturan  tentang perbankan  syariah  belum  diatur  secara  lebih  detal, sehingga  diperlukan  keetentuan  khusus  yang mengatur tentang perbankan syariah.
Urgensi  dan  arti  penting  perbankan  syariah bagi  kalangan  ekonomi  menengah  dan  rakyat  kecil memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ekonomi. Sehingga perbankan syariah diharapkan meningkatkan pelayanan maupun penyaluran  kredit    atau  pembiayaan  yang  diberikan kepada  para  nasabah  dan  kreditur  memperoleh pelunasan sesuai dengan yang diharapkan
(Muhammad,  Abdul  Kadir,  2000:  170).  Setiap pembiayaan  yang  diberikan  perbankan  syariah  tentu masih terdapat resiko yang harus ditanggung. Resiko tersebut harus dapat diminimalisis oleh perbankan itu sendiri.  Semaakin  kecil  resiko    maka  akan  semakin tinggi  keuntungan  yang  diperoleh  dari  perbankan. Dengan  demikian  perkembangan  perbankan  syariah akan  semakin  pesat  bahkan  dapat  melampaui perbankan konvensional. Resiko tersebut bisa berasal dari  faktor  internal  perbankan,  bisa  juga  disebabkan oleh  faktor  ekternal  perbankan.  Bahkan  terkadang resiko  muncul  diluar  perhiyungan  perbankan. Misalnya peristiwa bencana alam, gempa bumi yang berakibat  terhadap  mesyarakat.  Kondisi  ini  sering disebut dengan Force Majure.
Krisis perekonomian ini telah membawa akibat tidak  menentukan  perkembangan  oleh  karena  itu perlu mencari alternatif yaitu dengan mengembangkan  perbankkan  syariah.  Namun demikian masalah yang dihadapi dalam
perkembangan  syariah  juga  tidak  mudah  khususnya macetnya  pembiayaan.  Pembiayaan  ini  harus diselesaikan  karena  apabila  tidak  terselesaikan  akan berakibat  pada  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh perbankan syariah. (Rondhi Teuku Muhammad, 2011 :  09),  Disalahgunakannya  fasilitas  pembiayaan  oleh nasabah  akan  berpengaruh  terhadap  pembayaranm kembali  angsurannya  kredit/pembiayaan  bermasalah (macet) yang dikarenakan utang lebih besar daripada modal  usaha,  dan  umumnya  tidak  dipisahkan  antara harta  pribadi  dan  harta  perusahaan  maka    akan menyebabkan  berkurangnya  modal  usaha  dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya.
Tidak  dipisahkannya  harta  pribadi  dengan harta perusahaan akan berakibat kesulitan administrasi  atau  managemen  dalam  pembayaran pembiayaan  yang  telah  diterima  nasabah.  Karena pada  umumnya  uhasa  kecil  menengah  masih menggunakan  managemen  tradisional.  Tingginya biaya  transaksi  dalam  perbankan  tentu  jua berpengaruh  terhadap  rendahnya  masyarakat  dalam memilih  perbankkan  syariah  sebagai  mitra  dalam usahanya. Meskipun pihak perbankan berdalih bahwa lalu  lintas  keuangan  perbankan  syariah  tetap berprinsip  menggunakan  prinsip  prinsip  syariah sebagai  dasar  dalam  melalukan  transaksi.  Perbankan harus  mencari  alternative  supaya  perkembankan syariah  tetap  dipercaya  oleh  massyarakat.  Hal  ini merupakan  suatu  keniscayaan  kerena  perbankan syariah  masih  baru  dibandingkan  dengan  perbankan konvensional.
Untuk  menunjang  persaingan  global  maka perbankan  syariah  dituntut  untuk  membuat  produk produk pembiayaan uyang menarik bagi masyarakat. Prosuk  produk  ini    harus  bersandarkan  pada  prinsip syariah.  (Faisal,  2011:  481).  Produk  berupa pembiayaan  mudharabah,  pembiayaan  musyarokah maupun  pembiayaan  murabahah  merupakan  yang telah  dilepas  di  pasar.    Pembiayaan  murabahan ternyata  merupakan  produk  yang  banyak  diminati Hampi  80-95%  produk  pembiayaan  murabahah diminati oleh masyarakat.   Diminatinya pembiayaan murabahah  tidak  berarti  pembiayaan  ini  tanpa  ada masalah.  Masalah  yang  sering  muncul  adalah banyaknya  pembiayaan  macet,  hal  ini  jika  dibiarkan ama  akan  berakibat  tidak  berkembangkanya perkembankan syariah ( Hamoudi Haider Ala,2007:119). Oleh  karena  itu  perlu  membangun
sinergi  dalam  pembiayaan  murabahah  agar  resiko dapat diminimalisir.
Untuk  mengurangi  resiko  bagi  pembiayaan murabahah agar kreditur tidak banyak dirugikan oleh debitur    maka  dalam  pembiayaan  tersebut  perlu  ada benda    jaminan  sebagai  bagian  yang  melengkapi pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut dalam hukum positif meliputi  Gadai, Fidusia dan Hak Tangunggan. Dalam Islam sendiri dikenal dengan rahn yang dalam hal  ini  tentu  akan  berkaitan  dengan  hukum  jaminan. Oleh  karena  itu  perlu  direkonstruksikan  kedudukan benda    jaminan    dalam  pembiayaan  murabahah diperbankan  syariah  agar    penyelesaian  masalah terhadap benda   jaminan  di  perbankan syariah  harus sesuai dengan hukum.

## Tinjauan Pustaka Pembiayaan Murabahah
Kata murabahah asalnya dari kata ribkhu yang berarti  menguntungkan  (Munawir,  1998:453). Merupakan  akad    jual  beli  benda  dengan  menaikan harga  dari  pembelian  pertama  (Abdul  Mujib,  1996  : 226). Murabahah   adalah kesepakatan jual  beli  yang diikrarkan    dengan    keuntungan  (margin)  sesuai dengan  akad  antara  para  pihak  yaitu  pembeli  dan penjual  (Adi  Warman  Karim,  2013:  161).  Produk pembiayaan  syariah  maupun  perbankan  syariah perkembangannya  yag  palin  menjanjikan  adalah model  murabahah  karena  dapat  digunakan  untuk modal  kerja  maupun  investasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat .(Antonio,Muhammad Syafi’I, 2001:101).  Sehingga  hampir  semua  perbankan syariah  mengembangkan    pembiayan  murabahah karean dianggap memiliki prospek yang menguntungkan semua pihak. .(Ath-Thoyaar, Abdullah  :307). Keuntungan  tersebut  diperoleh  dari ditambahkannya margin oleh  penjual dari pembelian pokok  yang  dalam  pandangan  Dewan  Syariah Nasional (DSN) sebagai murabahah
Syarat  sahnya  jual  beli  adalah  sama  dengan syarat  sahnya  dalam  transaksi  murabahah  yang mengharuskan  adanya  ijab  dan  qobul    (Syafei, Rachmat,  1988:76).  Syarat  rukun  dalam  jual  beli meliputi  penjual,  pembeli,  adanya  sighat  dan  barang yang  menjadi  objek  transaksi  jual  beli.  Keempat syarat ini nampaknya telah disetujui oleh para jumhur ulama sebagai syarat rukunnya jual beli. Untuk lebih jelassnya diuraikan sebagai berikut :
1. Penjual  (bai)  dan  Pembeli  mustarik)  :  kedua pihak  yaitu  pembeli  dan  penjual  haruslah  baligh dan sehat akalnya.
2. Barang/benda  (mahi)  :  objeknya  harus  yang diperbolehkan  atau  halal  menurut  hukum  dan harus  diketahui  secara  jelas  oleh  pembeli meskipun  hanya  berupa  ciri  ciri  yang  melekat pada barang atau benda tersebut.
3. Ijab Qobul (sighat); Dapat dilakukan secara lisan atau  tertulis  dan  harus  berupa  perbuatan  yang menjadi  kebiasaan  dalam  ijab  qobul,  tentunya tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum. (Sudarsono, Heri, 2004: 63).
Ketentuan  ketentuan  dalam  akad  murabahah tentu harus disesuaikan dengan hukum positif karena keberadaan  murabahah  merupakan  bagian  dari hukum  yang  berlaku.Akad  pembiayaan  murabahah esensinya  adalah  perjanjian  sebagaimana    dalam Pasal  1313  KUHPerdata  yang  pada  intinya menyatakan  perjanjian  sebagai  suatu  perbuatan hukum  antara  dua  pihak  yang  telah  saling  diikat dalam  suatu  kesepakatan.    Meskipun  Pasal  1313 KIHPerdata  bayak  dikritisi  oleh  bayak  para  ahli hukum  perdata  karena  ketidakjelasan  rumusan  pasal tersebut. Tetapi pada prinsipnya pasal ini adalah pasal yang  berlaku  dan  dapat  dijadikan  dasar  dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian.
Disamping  rumusan  di  atas  maka  setiap perjanjian  harus  berdasar  pada  Pasal  1320 KUHPerdata yang meliputi  sepakat atau persetujuan kehendak,  cakap,    hal  tetertentu  ataun  telah ditentukan  dan  causa  halal  artinya  sebab  yang  halal yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum. Keempat  syarat  tersebut  harus  ada  dalam  setiap kesepakatan  atau  perjanjian,.  Ketiadaan  keempat syarat  sahnya  perjanjian  akan  berdampak  pada perjanjian  yang  telah  dibuat.  Artinya  perjenjian  itu dapat  saja  dibatalkan  oleh  pihak  lain  atau  bahkan batel  demi  hukum  atau  perjanjian  dianggap  tidak pernah ada.
Hubungan  hukum  dalam  perjanjian  menurut Van  Dunne    terdapat  tiga  tahap  dalam  mengadakan kesepakatan,  yaitu  sebelum  perjanjian,  pelaksanaan dan  tahap  pasca  perjanjian.  Tahap  pra  perjanjian merupakan  tahap  pendahuluan  sebelum  melakukan perjanjian.  Tahap  perjanjian  merupakan  kesepakatan atau  persesuaian  kehendak  yang  menimbulkan perjanjian  dan  melahirkan  hubungan  hukum  dan sekaligus  terjadi  perikatan.  Tahap  post  perjanjian merupakan  tahap  pelaksanaan  perjanjian  atau bagaimana  perjanjian  itu  dilaksanakan  oleh  para pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah    penelitian  hukum doctrinal  dengan  menggubakan  bahan  pustaka (library Researh) sehingga Undang undang digunakan utuk  menganalisis  terhadap  data  sekunder.  Data sekunder  (Soemitro , Ronny  Hanuutijo  ,  1996  :  56), terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan  hukum  primer  yaitu  KUHPerdata,  Undang undang fidusia dan Undang undang Hak tanggungan. Bahan hukum sekunder meliputi rancangan peraturan perundangan,  buku  buku  dan  bahan  hukum tersieradalah  yang  menunjang  bahan  hukum  primer maupun  sekunder.  Semua  data  yang  diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan logika deduksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
Konstruksi  Kedudukan  benda  jaminan  dalam pembiayaan murabahah
Untuk  dapat  menganalisis  tentang  kedudukan benda  jaminan  dalam  pembiayaan  murabahah,  tidak dapat  dilepaskan  dari  perjanjian  antara  kreditur  dan debitur.    Urgensi  pembiayaan  produk  syariah merupakan  kesepakatan  yang  dibuat  dalam  suatu perjanjian yang disepakati, oleh karena itu disamping harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  pembiayaan menurut  syariah  juga  wajib  menuhi  syarat  sahnya perjanjian  yang  diatur  oleh  hukum  positif. Keberadaan  objek  jaminan  didalam  pembayaan murabahah  sifatnya  adalah  assesoir    atau    sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu pembiayaan.
Kedudukan  benda  sebagai  jaminan  dalam perbankan  dapat terdiri peraturan tentang gadai Pasal 1150  KUHPerdata,  pengaturan  tentang  Fidusia  yaitu nomor  42  tahun  1999  dan    Pengaturan  tentang  hak tanggungan  nomor  4  tahun  1996.  Ketiga  hukum jaminan  ini  memiliki  karakteristik  tersendiri bergantung  dari  objek  yang  dijadikan  jaminan  dan hubungan hukum pada saat kesepakatan pembiayaan murabahah.
Dalam persepektif hukum perdata, pembiayaan muranahah  terjadi  hubungan  hukum  yang  harus disandang oleh para pihak. Para pihak ini mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  harus  ditanggung  oleh keduanya.  Kewajiban  ni  adalah    prestasi  berupa memberi  sesuatu,  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu.  Apabila  pretasi  tidak  dipenuhi  maka  akan timbul  wanprestasi  (ingkar  janji).    JIka  terjadi  wan prestasi  maka  ia  mempunyai  kewajiban  untuk membayar  ganti  rugi  akibat      akibat  wan  prestasi
tersebut. Meskipun demikian suatu keadaan memaksa ( force  majeur )  atau  kejadian  tidak  sengaja,  suatu gugatan  ganti  kerugian,  bunga  dan  biaya-biaya lainnya, meskipun terbukti wanprestasi dapat ditolak Pasal  1245  KUH  Perdata.  Keadaan force  majeur tersebut  dinyatakan  bahwa  “Tidaklah  biaya  rugi  dan bunga  harus  digantinya,  apabila  karena  keadaan memaksa  atau  kejadian  tidak  disengaja  si  berhutang berhalangan  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang diwajibkan,  atau  karena  hal-hal  yang  sama  sudah melakukan perbuatan yang terlarang”.
Berdasarkan  asas  kebebasan  berkontrak,  maka timbul  dalam  praktik  bisnis  yang  dikenal  dengan perjaanjian  baku  yaitu  perjanjian  yang  telah dibakukan dalam kesepakatanya.  sementara klausul- klausul    dapat  dilakukan  perubahan  berdasarkan kesepakatan  para  pihak.  Perjanjian  baku  ini    dalam praktik    ini  dituangkan  dalam  bentuk  formulir  yang disiapkan  oleh  pelaku  usaha  yang  harus  diisi  atau ditandatangani oleh debitur.(Supriyadi, 2018:26).
Meskipun  perjanjian  baku  muncul  atas kebebasan  para  pihak  dalam  membuat  perjanjian,  di sisi  lainnya  justru  membatasi  kebebasan  para  pihak untuk  mencapai  kesepakatan.  Terdapat  kesan ketidakseimbangan  kedudukan  dari  pihak  yang mengadakan  perjanjian.    dimana  kreditur  dapat leluasa  menentukan  syarat-syarat  atau  prestasi  yang harus dilakukan oleh debitur, sementara debitur tidak mempunyai ruang tawar terhadap syarat atau prestasi yang  diminta  oleh  kreditur.  Namun  demikian, kreditur  tidak  serta  merta  kehilangan  kebebasan dalam  membuat  perjanjian,  karena  dia  masih memiliki  kebebasan  untuk  tidak  menyetujui perjanjian tersebut atau untuk tidak mengikatkan diri dalam  perjanjian  tersebut.  Tidaklah  diperbolehkan perjanjian  dengan  memaksakan  pihak  lain    untuk menyepakati  suatu  perjanjian.  Adanya  paksaan menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kesepakatan  diantara para  pihaklah  bagi  pemberi  fidusia  diberikan  hak untuk  mengadakan  perjanjian  lain.  Disinilah  masih terdapat  ruang  kebebasan  bagi  pemberi  fidusia  yang menjadi  dasar  pembenar  dari  keberadaan  perjanjian baku, karena keberadaan perjanjian baku sudah tidak dapat  dipisahkan  dari  dunia  bisnis  dewasa  ini.( Muhammad, Abdul Kadir, 2000:96). Perjanjian baku muncul  karena  tuntutan  dunia  bisnis  yang menginginkan  setiap  transaksi  berlangsung  efisien dan efektif, sehingga membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi. Hal ini dikemukakan oleh Sultan Renny Sjahdeni  keberadaan  perjanjian  beku  dalam  praktik
sering digunakan dalam bisnis, sehingga pekebaradaanya tidak perlu diperdebatkan oleh yang membuat  kesepakatan.  Penggunaan  perjanjian  baku telah  banyak  digunakan  dalam  rangka  untuk mempercepat proses kesepakatan. Apabila perjanjian tidak  dibakukan  maka  dapat  dibayangkan  proses kesepakan akan memakan  waktu  yang  cukup  lama  ( Sjahdeni, Sutan  Reny,  1993:71).  Meskipun  adanya kebebasan  berkontrak  tidak  berati  para  pihak  tidak diperkenankan  membuat  perjanjian  yang  telah dibakukan.  Karena  para  pihak  juga  bisa  saja  tidak menyetujui  terhadap  perjanjian  baku  yaitu  dengan mengundurkan  diri  sebagai  pihak.  Hal  ini  sudah menunjukna  adanya  kebebasan  dalam  berkontrak. Asas  ini  bahkan  telah  berkembang  dalam  lingkup internasional. Dengan  disepakatinya perjanjian baku maka  telah  terjadi  perikatan  yang  mengikat  para pihak  untuk  meenyepakati  perjanjian.  (J  Satrio, 1993:03).
Aspek  perlindungan  hukum  dalam  perspektif debitur,  keberadaan  perjanjian  baku  juga  tidak bertentangan  dengan  undang-undang.  Meskipun kreditur  memiliki  kebebasan  untuk  menuangkan syarat-syarat  perjanjian  baku  atau  klausula  baku, namun  secara  substansial  tidak  diperkenankan memuat  klausula  yang  merugikan  kepentingan debitur  yang  disebut  dengan  klausul eksenorasi . Mariam  Darus  Badrulzaman  mengemukakan  salah satu  isi  klausula eksenorasi adalah:  “Klausul  yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu  pihak  menghindarkan  diri  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  ganti  rugi  seluruhnya  atau terbatas,  yang  terjadi  karena  ingkar  janji  atau perbuatan  melawan  hukum”.(  Badrulzaman,  Mariam Darus, 1994:47).
Pasal  1338  tidak  bertentangan  dengan  akad murabahah  yag  pada  dasarnya  menyatakan    bahwa setiap  perjanjian  harus  dilaksanakan    secara    jujur atau  itikat  baik,  yang  selanj  dikatakan  bahwa perjanjian  perjanjian  harus  sesuai  dengan  kebiasaan kebiasaan  yang  ada  dalam  masyrakat..  Pasal  1339 KUHPerdata    menyebutkan,  perjanjian  harus memperhatikan adat istiadat atau huku dan peraturan yang  menjadi  kebiasaan.  Selanjutnya  Pasal  1337 KUH Perdata menyatakan harus dilaksanakan secara jujur setiap perjanjian yang sudah menjadi kebiasaan karena  kebiasaan  masyarakat  setembat    harus dianggap  melekat  dalam  membuat  perjanjian. Kejujuran  tersebut  dilaksanakan  pada  saat  membuat perjanjian maupu pasca perjanjian. Sering kali orang
mengadakan  perjanjian  hanya  jujur  pada  saat membuat  perjanjian  tetapi  apabila  telah  disepakati maka  mereka  tidak  mau  melaksanakan  dengan  itikat baik.    Kejujuran  yang  dimaksud  di  sini  adalah perkiraan dalam hati sanubari pihak yang memegang barang  atau  benda  sebagai  objek  perjanjian  untuk melaksanakan  isi  perjanjian  dengan  itikat  baik sebagaimana  diperjanjikan  diantara  para  pihak tersebut.(Prodjodikoro, Wirjono, 1996:176).
Kedudukan  benda  dalam  pembiayaan  dalam perbankkan  syariah  adalah  untuk  memberikan jamiman  apabila  debitur  tidak  memiliki  kemampuan atau  wanprestasi  dalam  mengembalikan  pembiayaan yang  telah  diterima.  Urgensi    jaminan  dalam pembiayaan  tersebut  adalah  kreditur  khawatir  jika pembiayaan  yang  telah  dikeluarkan  tidak  dilunasi oleh  debitur.    Ketika  debitur  tidak  mampu  melunasi pembiayaan yang telah diterima maka benda jaminan jaminan  dapat  digunakan  untuk  melunasi  dari pembiayaan. Dalam traksaksi Syariah dikenal dengan rahn tasjily yang  menggunakan  benda  bergerak sebagai  jaminan  untuk  mengurangi  resiko  kerugian apabila    terjadi  wanprestasi.(Sa’diyah,  Halimatus, Dkk, 2018: 34). Wanprestasi karena ketidakmampuan rahin untuk melunasi hutangnya pada murtahin. Jika tidak    ada  objek  jaminan  maka  pihak  kreditur  akan mengalami kerugian yang sangat besar, tetapi dengan adanya  benda jaminan  maka  benda  jaminan  tersebut dapat  digunakan  sebagai  pelunasan  atas  hutang hutang  debitur.  Untuk  merekonstruksi  objek keberadaan  dalam  pembiayaan  murabahah  maka perlu  dibedakan  jenis  benda  yang  menjadi  objek jaminan  pembiayaan  muranahah  meliputi  gadai, fidusia, hak tanggungan.
Istilah gadai berasal dari bahasa Belanda Pand atau vuistpand atau berasal dari bahasa Inggris Pawn atau  juga  dalam  bahasa  Jerman  Faustpfand.  Gadai merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan benda  bergerak,  dimana  benda  yang  menjadi  objek jaminan  berada  dalam  penguasaan  kreditur. (pemegang  gadai).    Gadai  diatur  dalam  Pasal  1150 KUHPerdata  yang  intinya  menyatakan  bahwa kewenangan  yang  diperoleh  kreditur  terhadap  benda bergerak  yang  dijadikan  jamina  atas  utang  debitur, dimana  kebitur  mempunyai  hak  didahulukan  atas hutang  utang  debitur  apabila  debitur  tidak  mempu melunasi  hutag  hutangnya,  di  bandingkan  denga kreditur kreditur lainya.  Termasuk biaya biaya yang digunaka untuk  pemeliharaan atau pewawatan benda
gadai  sebagai  akibat  benda  gadai  telah  diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
Lahirnya  fidusia  ditentukan  oleh  perjanjian pokok  yaitu  perjanjian  pembiayaan  uang  dilakukan oleh  debitur  dan  kreditur.  Sehingga  sifanya  adalah sebagai  pelengkap  dari  perjanjian  pokok.  Apabila tidak ada hutang maka tidak mungkin terdapat fidusia (Supriyadi,  2018:301).  Dalam  jaminan  fidusia berdasarkan  pada  asas  kepercayaan  karena  objek jaminan  dikuasai  oleh  pemberi  fidusia.  Untuk melindungi  kepentingan  mereka  dan  menjamin kepastian  hukum  terhadap  hal  tersebut  diperlukan sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 ayat (1) UUJF pada intinya menyatakan beralihnya kepemilikan  kebendaan  atas  dasar kepercayaan  yang diberikan  oleh  kreditur  kepada  debitur  karena penguasaannya  masih  di  bawah  debitur.  Selanjutnya Pasal  1  ayat  2  intinya  menyatakan  fidusia  sebagai jaminan atas benda bergerak  yang terdiri dari benda berwujut  maupun  tidak  berwujud  dan  biasanya berupa  bangunan  yang  tidak  termasuuuk  objek  hak tanggungan.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang undang Hak Tanggungan  Nomor  4  tahun  1996  (UUHT),  pada dasarnya  adalah  hutang  piutang  dengan  jaminan tanah  dan  hal  hal  yang  berkaitan  dengan  tanah sebagaimana  diatur  dalam  undang  undang  nomor  5 tahun  1960  tentang  undang  undang  pokok  agraria. Kreditur  mempunyai  hak  didahulukan  untuk pelusanan  hutang  dibandingkan  dengan  debitur  lain. Hak  utama  ini  dalam  rangka  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  kreditur.  Jaminan  ini termasuk  yang  berhubungan  pertanahan  dan    yang ada  diatasnya.  (Budi  Harsono,  1996:5).    Artinya bahwa bagunan, tananam, ataupun suatu karya berupa candi,  relief    merupakan  suatu  kesatuam  dengan tanah  maka  dapat  dikategorikan  dengan  hak tanggungan Pasal 4 ayat 4 UUHT.
Konstruksi  hukum  terhadap  ketiga  bentuk benda  yang  menjadi  jaminan  dalam  pembiayaan menunjuknan  bahwa    kreditur  mempunyai  hak  di dahulukan (droit  de  preferent) terhadap  objek jaminan  untuk  pelunasan  pembiayaan  yang  telah diberikan  kepada  nasabah.  Benda  yang  menjadi janiman  hutang  berupa  tanah    berkekuatan eksekutoriil  sebagai  pelunasan  atasa  pembiayaan. Namun  demikian  tidak  berarti  dalam  hal  tidak melunasinya  debitur  kemudian  objek  benda  beralih
kepada  kreditur,  tetapi  harus  ada  perbuatan  hukum yaitu berupa lelang.
Dalam  islam  sendiri  dikenal  dengan  adanya Rahn yang secara normatif ada beberapa pihak yang terlibat  antara  alain  adanya  orang  yang  memberi gadai  (raahin),  penerima  Gadai  (Murtahin),  objek jaminan (marhuun) dan hutang (marhuun bihi), (Surahman  Maman,  2017).  Dalam  setiap  akad unsur  dan  rukunnya  harus  dipenuhi  syarat  tersebut yaitu  sehat  akal  atau    berakal,  dewasa  atau    baligh, tidak  terpaksa  ataun  dipaksakan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  330  HES.  Secara  syariah  rahn  sendiri adalah menahan harta benda yang digunakan sebagai jaminan  yang  berfungsi  sebagi  tebusan.  Tujuannya akad  rahn sebenarnya  adalah  agar  yang  memberikan pembiayaan  percaya    bahwa  nasabah  akan  melunasi kewajibannya.
3.2 Pembahasan Strategi Penyelesaian Eksekusi Benda Jaminan Strategi penyelesaian benda jaminan murabahah  dapat  dilakukan  memalui  dua  cara  yaitu melalui  proses  litigasi  dan  non  litigasi.  Terhadap kedua  jalur  tersebut  tentu  memiliki  karakteristik tersendiri  sesuai  dengan  sifat  penyelesaiannya.. proses    melalui  jalur  non  litigasi  merupakan penyelesaian  yang  dilakukan  diluar  pengadilan. Penyelesaianya  biasanya  divcari  jalan  tengah  yang dapat  diterima  oleh  pihak  yang  bermasalah.  Para pihak harus bekerjasama untuk menyelesaikan. Harus ada itikat baik untuk untuk menyelesaikannya. Hal ini berbeda  dengan  penyelesaian  secara  litigasi  yaitu penyelesaiannya  dilaksanakan  di  dalam    proses peradilan.  Penyelesaian  ini  merupakan  alternative terakhir apabila upaya non litigasi sudah maximal dan terdapat  kebuntuan  dalam  penyelesaian  (Usman, Rohmadi, 2009:03).
Praktik  penyelesaian  pembiayaan  macet  pada perbankan  syariah  akan  menggunakan  strategi tertentu    supaya  pembiayan  menjadi  lancer.  Tetapi apabila  terjadi  permasalahan  sebelum  macet pembiayaannya  maka    Penyelesaian  pembiayaan dapat  dilakukan  melalui  reschedule,  restrukturisasi ataupun  dengan  cara  lain  yang  beraakibat  terhadap pelusana  kewajiban  dari  debitur.  Namun  demikian apabila  upaya  yang  dilakukan  oleh  perbankan  tidak membuahkan  hasil  maka  eksekusi  benda  jaminan merupakan  alternatif  terakhir  supaya  debitur  dapat melunasi kewajibannya. Penyelesaiannya di fokuskan pada bagaimana cara supaya debitur dapat membayar
kembali  hutangnya  dan  apabila  tidak  dapat  maka akan dilakukan eksekusi.
Kompilai
Hukum Ekonomi Syariah menyatakan  bahwa  Pasal  129  dinyatakan  bahwa penyelesaian  akad  murabahah  dilakukan  dengan melakukan  penjualan  benda  jaminan  oleh  lembaga keuangan  yang  disesuaikan  harga  pasar  atau  dijual oleh  nasabah  yang  kemudian  hasil  penjuaan  utnk melunasi  hutang  hutangnya.    Harga  objek  jaminan ditentukan berdasarkan jenis benda yang dijual.  Jenis benda  dapat  meliputi  benda  bergerak  maupun  benda tidak bergerak.  Hasil penjualan digunakan pelunasan dan  sisa  dari  pelunasan  akan  dikembalikan  pada debitur.
Hak absolut melekat pada jaminan sebagai asas droit  de  suite  dari  benda  sebagai  pelunasan    suatu hutang atau pembiayaan. Jamina tersebut suatu waktu dapat  diuangkan  untuk  pelunasan  hutang    nasabah apabila nasabah  wan prestasi. Jaminan tersebut dapat berupa  milik  sendiri  debitur  mapun  milik  orang  lain yang  dijadikan  sebagai  jamina  hutang  dari  debitur. Penjaminan  perjanjian  adalah  untuk  kepentingan kreditur  sehingga  memberikan  hak  istimewa  kepada kreditur.
Penyelesaian benda jaminan dalam pembiayaan  dapat  dilakukan  berdasarkan  yang disepakati  dalam  pembiayaan.  Dalam  membuat kesepakatan  dalam  akad  atau  perjanjian  para  pihak bebas  mengadakan  perjanjian  apapun  bentuk  dan isinya asaklan tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini  berupakan  asas  kebebasan  berkontak  dari  para pihak  yang  mengadakan  kesepakatan.  Dalam kesepakatan biasanya telah ditentukan tentang sanksi ketika salah satu pihak wanprestasi, termasuk tentang mekanisme  eksekusi  apabila  nasabah  tidak  mampu melunasi  pembiayaan.  Pendekatan  persuasif  selalu digunakan  oleh  pihak  kreditur  pabila  debitur wanprestasi. Lelang terhadapbenda jaminan merupakan  alternatif  terakhir  apabila  debitur  tidak mempu melaksanakan kewajibannya. Apabila debitur telah  mampu  menyelesaiakn  kewajibannya  maka pihak kreditur tidak akan melalukan pelelangan.
Secara  normatif  terdapat  tiga  model  alternatif penyelesaian  (Sinungan,  Muchdarsyah,  1999:12) pembiayaan  macet  dalam  perbankan  syariah  yaitu penjualan  dibawah  tangan,  penjualan  lelang  oleh kreditur dan melalui pengadilan. Penjuaan  di bawah tangan  bertujuan  untuk  memperoleh  harga  paling tinggi  dari  jaminan.  Oleh  karena  itu  penjualan  ini harus  terdapat  kesepakatan  antara  debitur  dan
kreditur.  Penjualan  dilaksanakan  oleh  mereka  pihak pihak yang membuat perjanjian  dengan pihak ketiga yang  akan  melakukan  pembelian  terhadap  objek. Hasil  penjualan  dengan  harga  tertinggi  diharapkan dapat  digunakan  untk  pelunasan  hutang  hutang debitur.  Sisa  dari  pelunasan  tersebut  akan dikembalikan  kepada  debitur.  Ini  merupakan  cara penyelesaian yang win win solution karena pada saat debitur  macet  dalam  pembayaran  maka  para  pihak (debitur  dan  kreditur)  mencari  jalan  tengah  untuk menyelesaian  pembiayaan  agar  tidak  membebani debitur juga tidak merugikan kreditur.
Penjualan  melalui  lelang  umum  merupakan kewenangan  dari  kreditur  atas  jamina.  Asas eksekutoriil dalam hukum jaminan sebagai implementasi grosse akta yang memuat irah irah. Irah irah  ini  dipersamakan  dengan  keputusan  peradilan sehingga  pelaksanaan  lelang  tidak  memerlukan  ijin dari pengadilan negeri (Patrik, Purwahid & Kashadi, 2008:60). Pemegang  jaminan  dapat  langsung  datang ke  KPKNL  untuk  melakukan  pelelangan  terhadap objek banda yag menjadi jaminan pembiayaan tanpa harus  meminta  persetujuan  dari  debitur.  Sebenarnya debitur telah memberi kuasa untuk melakukan lelang pada  saat  akad  pembiayaan.  Setelah  dilakukan pelelangan maka kreditur dapat mengambil pelunasan atas pembiayaan yang pernah diberikan pada debitur. Adapun  sisa  pelelangan  dari  objek  benda  jaminan tetep  menjadi  hak  debitur.  Jenis  lelang  ditentukan berdasarkan  objek  benda  yang  akan  di  lelang  oleh juru  lelang  yang  dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  oleh kantor  peleyanan  kekeyaan  dan  lelang  negara (KPKNL)  (HS  Salim,  2014:  245-247).  Lelang merupakan  penjualan  yang  dilakukan  untuk    secara umum  dengan  penawaran  secara  tertulis  (online) semakin meningkat atau menurun untuk memperoleh harga paling tinggi
Pelaksanaan  lelang  tidak  selamanya  berjalan sebagaimana  yang  diharapkan.  Salah  satu  Penyebab hambatan lelang ini karena objek benda yang menjadi jaminan  menjadi  sengketa  di  pengadilan.  Ketika objek benda tidak dapat dilakukan lelang maka lelang dapat  melalui  penyelesaian  di  pengadilan,  meskipun tidak semua putusan pengadilan dimintakan eksekusi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan (Hanavia,  Evie,  2017)  yang  bersifat  kondemnatoir (menghukum)  yang  telah  berkekuatan  hokum  tetap. Pengadilan  ini  merupakan  alternatif  terakhir  pabla upaya  penjualan  atau  pelelangan  telah  gagal.  Proses peradilannya  sangat  panjang  itulah  mengapa  upaya
ini  sedapat  mungkin  dihindari  oleh  para  pihak. Eksekusi  melalui  pengadilan  dapt  terjadi  karena terdapat perlawanan (verzet eksekusi) terhadap benda jamina yang akan dieksekusi sehingga mengakibatkan  eksekusi  tertunda.  Tertundanya eksekusi  tersebut  menunggu  keputusan  peradilan berkekuatan hokum tetap.

## 4. KESIMPULAN
Objek  benda  jaminan  dalam  pembiayaan syariah  sifatnya  asesoir  yang  merupakan  pelengkap dari  perjanjian  pokok  yaitu  utang  piutang  atau pembiayaan.  Untuk  mencegah  kekhawatiran  dari paerbankan bahwa debitur tidak melunasi pembiayaannya  atau  wanprestasi  maka  diperlukan benda  sebagai  jaminan.  Strategi  penyelesaian eksekusi  benda  jaminan  dalam  pembiayaan  dapat melalui  tiga  cara  yaitu  denga  cara  menjuaal  benda jaminan  secara  di  bawah  tangan,  melalui  pelelangan umum  dan  peradilan.  Dalam  eksekusi  tidak  dapat dilepaskan  terhadap    konstruksi  hokum  benda jaminan  yang  menjadi  objek  jaminan  pembiayaan. Benda  jaminan    adalah  objek  benda  jaminan  milik debitur.  Apabila  debitur  wan  prestasi  maka  objek benda  dapat  dilakukan  eksekusi  untuk  pelunasan. Dalam  hal  tidak  melunasinya  hutang  dari  debitur tidak  berarti  objek  benda  jaminan  menjadi  milik kreditur,  tetapi  kreditur  harus  melakukan  perbuatan hukum lagi berupa eksekusi.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Jazakumullah Khairan Katsiran.

## 6. REFERENSI
Antonio.  Muhammad  Syafi’I. Bank  Syariah  dari Teori  ke  Praktek (Cet.  2).  Jakarta:  Gema Insani Press. 2004.
Ath-Thoyaar,  Abdullah. Al-Bunuuk  al-Islamiyah Baina  an-Nazhoriyah  wa  at-Tathbii, (Cet.  I, 1414H).
Badrulzaman,  Mariam  Darus. Aneka  Hukum  Bisnis. Bandung, Alumni, 1994.
Hamoudi,  Haider  Ala, Muhammad’s  Social  Justice Or  Muslim  Cant?:  Langdelleanism  And  The
Failure Of Islamic Finance, Cornell
International  Law  Journal,  40  Cornell International 89, Winter 2007.
Hanavia,    Evie,  Eksekusi  Hak  Tanggungan
Berdasarkan Title Eksekutoriil Dalam Sertifikat Hak Tanggungan, Jurnal
Repertorium,Vol. IV No.1 Januari-Juni, 2017. Harsono,    Budi, Pokok  pokok  Hukum  Agraria,
Bandung, Alumni, 1996.
HS  Salim,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 2014.
Faisal,  Restrukturisasi  Pembiayaan  Murabahah Dalam  Mendukung  Manajemen  Resiko Sebagai  Implementasi  Prudential  Principle Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia,  Jurnal Dinamika  Hukum,  Vol.  11  No.  3  September 2011.
Satrio, J, Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata , Harsa, 1993.
Karim,  Adi  Warman  Azram, Bank  Islam,  analisis fiqh  dan  keuangan ,  Jakarta,  IIIT  Indonesia, 2003.
Muhammad, Abdul Kadir. Hukum perdata . Bandung,
Alumni, 2000.
Muhammad,  Abdul  Kadir. Perjanjian  Baku  dalam Praktek  Perdagangan .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti, 2000.
Mujib,  Abdul, et. Al. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994.
Munawir,  Ahmad  Wanson  Al  Munawir  . Kamus Arab-Indonesia .  Surabaya:  Pustaka  Progesif,
1997.
Patrik,  Purwahid  &  Kashadi. Hukum  jaminan  edisi revisi dengan UUHT . Fakultas Hukum UNDIP Semarang. 2008.
Rondhi,  Muhammad  Teuku. Beberapa  Pemikiran Pembangunan  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti. 2000.
Rondhi,  Muhhamad  Teuku. Beberapa  Pemikiran Pembangunan  Hukum .  Bandung:  Alumni, 2011.
Rohmadi  Usman.  Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan. Citra Aditya Bhakti Bandung 2009, hlm.3
Sa’diyah  Halimatus,  Norsain,  Andini  Isnaini    Yuli . Kedudukan  Fidusia  Sebagai  Jaminan  Akad Pembiayaan  Murabahah  Pada  Bank  Syariah: Studi  Kasus  Pada  BPRS  Bhakdi  Sumenep, Misykat Al-Anwar Vol. 29 No. 2, 2018. Sinungan,Muchdarsyah. Kredit  seluk  beluk  dan pengelolaannya . Tograf Yogyakarta. 1999. Sjahdeni,  Sutan  Reny. Kebebasan  Berkontrak  dan Perlindungan  Yang  Seimbang  Dengan  Para Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di Indonesia .  Jakarta:  Institut  Bankir  Indonesia. 1993.
Soemitro Ronny Hanutijo. Metode Penelitian Hukum Dalam Yurimetri . Bandung:  Alumni, 1996. Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga  Keuangan.
Yogyakarta: Enkonesia.2004.
Supriyadi. Aspek  hukum  dalam  Bisnis .  Kudus:
Mimbarda Publishing. 2019.
Supriyadi. Implementasi  perjanjian  Financial  lease di  Indonesia .  Kudus:  Mimbarda  Publishing. 2018.
Supriyadi, Desain Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan  Murabahah  di  BMT  Bina  Umat Sejahtera,  Tawazun  journal  Of  Sharia Economis Law, Vol.01,No..01, 2018.
Surahman,  Maman  dan  Adam,  Panji,  Penerapan Prinsip  Syariah  Pada  Akad  Rahn  Di  Lembaga Pegadaian  Syariah,  Jurnal  Law  And  Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017.
Syafei,Rachmat, Fiqh  Muamalah, Bandung,  CV. Pustaka Setia, 1998.