## Wajah Hukum

## Perlindungan Hak Cipta terhadap Pencipta Komik Dalam Platform Digital Tapas Media

## Mochamad Ilham Gantina, Happy Yulia Anggraeni
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung Correspondence: mochammadilhamg01@gmail.com; happianggraeni@yahoo.com
Abstrak . Di era disrupsi perkembangan teknologi informasi memberikan inovasi, peluang dan tantangan. Salah satu tantangannya adalah pendistribusian produk digital ilegal yang semakin di fasilitasi. Salah satu produk hak cipta  yang  di  distribusikan  secara  ilegal  adalah  komik  digital.  Sayangnya,  semakin  masif  penyebaran  komik digital diiringi dengan geliat pembajakan di Indonesia. Hal ini memberikan dampak luar biasa terhadap pencipta komik digital yang seharusnya memiliki hak penuh atas hasil pemikirannya namun di renggut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta komik  digital  serta  guna  mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  yang  melakukan  penyebaran  secara ilegal  komik  digital  di  situs  online.  Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan gambaran terhadap permasalah utama. Hasil penelitian menemukan bila saat ini perlindungan hak cipta  terhadap  pencipta  komik  digital  diatur  dalam  Undang-undang  No.  28  tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta (UUHC),  sehingga  penegakkan  hukum  terhadap  pelaku  penyebarluasan  komik  digital  disitus  ilegal  dapat ditempuh  melalui  mediasi,  gugatan  perdata,  aduan  tindak  pidana,  hingga  penutup  konten  dan/atau  akses terhadap situs yang melanggar Hak Cipta.
Kata kunci: perlindungan hukum; hak cipta; komik digital
Abstract. In this age of disruption, the advancement of information technology brings with it new innovations, opportunities,  and  challenges.  One  of  the  difficulties  is  the  increasingly  easy  distribution  of  illegal  digital products. Digital comics are one example of a copyright product that is illegally distributed. Unfortunately, the increasing  popularity  of  digital  comics  is  being  accompanied  by  an  increase  in  piracy  in  Indonesia.  This  has had a huge impact on digital comic creators, who should have had full rights to their ideas but had them taken away  by  irresponsible  parties.  The  goal  of  this  research  is  to  learn  about  the  legal  protections  afforded  to digital  comic  creators,  as  well  as  to  learn  about  law  enforcement  actions  taken  against  perpetrators  who illegally  distribute  digital  comics  on  online  sites.  This  study  employs  normative  legal  research  methods  to provide  an  overview  of  the  major  issues.  According  to  the  study's  findings,  copyright  protection  for  digital comic  creators  is  currently  regulated  in  Copyright  Law  No.  28  of  2014,  so  that  law  enforcement  against perpetrators  of  digital  comics  distribution  on  illegal  sites  can  be  pursued  through  mediation,  civil  lawsuits, criminal complaints, and the closure of content and/or access to sites that violate Copyright.

## Keywords: legal protection; copyright; digital comics

## PENDAHULUAN
Pesatnya  kemajuan  teknologi  telah  membawa  perubahan  pada  ciptaan  berbentuk  fisik  hingga menjadi digital, akan tetapi perubahan tersebut juga membawa permasalah baru dalam perkembangan ekonomi  kreatif  seperti  industri  buku  komik  yakni  pembajakan  hak  cipta. 1 Komik  dapat  diartikan sebagai salah satu jenis kartun yang mengungkapkan karakter dan menceritakan sebuah cerita dalam urutan  yang  erat  kaitannya  dengan  gambar  dan  dimaksudkan  untuk  menghibur  pembaca. 2 Saat  ini, buku komik dapat dengan mudah diakses di situs online tanpa perlu membelinya. Tetapi dikarenakan kepopuleran  beberapa  buku  komik,  potensi  komik  bajakan  untuk  menggantikan  pendapatan  pasar komik tradisional menjadi rendah dan bahkan melampaui angka kerugian tersebut. 3
1 Khwarizmi  Maulana  Simatupang,  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hak  Cipta  dalam  Ranah  Digital,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
15,
no. 1 (March 26, 2021): 67–80, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.
2 Nana  Sudjana  and  Ahmad  Rivai, Media  Pengajaran  (Penggunaan  Dan  Pembuatannya) (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
3 Wojciech  Hardy, Effects  of  Piracy  on  the  American  Comic  Book  Market  and  the  Role  of  Digital Formats (University of Warsaw: IBS Working Paper, 2020), https://ibs.org.pl/en/publications/effects-of-piracy- on-the-american-comic-book-market-and-the-role-of-digital-formats/.
Industri  buku  komik  memiliki  kekhawatiran  yang  sama  dengan  publikasi  cetak  lainnya,  yakni bahwa versi elektronik telah mengganggu ikatan pengguna yang sudah mapan sehingga menurunkan penjualan  salinan  fisik.  Ditambah  Kemudahan  akses  terhadap  komik  digital  dibandung  cetakan  fisik menjadi salah satu penyebab maraknya pembajakan dengan metode scanlation , komik terkenal seperti One Piece tidak luput dari metode pembakan tersebut dikarenakan kesuksesannya dalam masyarakat luas. 4 Faktanya, hanya 10% dari 3,000 pencipta komik di Jepang yang dapat untuk menciptakan karya dengan kreativitasnya guna bertahan hidup, ini dikarenakan pembajakan komik telah berdampak pada minimnya  penerimaan  royalti  yang  seharusnya  didapat  oleh  para  pencipta. 5 Namun,  karena popularitas beberapa buku komik, potensi komik bajakan untuk menggantikan pendapatan pasar buku komik tradisional masih rendah, dan bahkan bisa jadi melebihi kerugiannya. 6
Sebagai  negara  yang  menjadi  pelopor  industri  telekomunikasi  dan  otomotif,  telah  menjadikan Korea  Selatan  sebagai  negara  dengan  peminat  webtoon,  portmanteau  online  hingga  manga,  bahkan dilaporkan  pada  Mei  2014  telah  terdapat  1.200 webtoon yang  dipublikasikan  secara  daring  dalam  2 portal web besar yakni Daum dan Naver dengan lebih dari 6 Miliar pengguna. 7 Eskalasi peningkatan komik atau lebih sering disebut manga juga telah membuatnya menjadi bagian erat dalam kebudayaan dan  perekonomian  di  Jepang,  yakni  dengan  total  sekitar  25%  dari  keseluruhan  pendapatan  negara Jepang. 8 Selain lebih popular, industri komik Jepang diketahui lebih besar 10 kali lipat dari Amerika Serikat,  sehingga  buku  komik  manga  menjadi  objek scanlation yang  paling  banyak  dibagikan  di internet. 9 Sejalan  dengan  itu,  Penjualan  komik  dan  novel  grafis  mencapai  titik  tertinggi  baru  pada tahun  2020  kepada  konsumen  di  AS  dan  Kanada  adalah  sekitar  $  1.28  miliar,  meningkat  6%  dari penjualan 2019. Pertumbuhan ini disebabkan oleh penjualan massal novel digital yang kuat, sehingga telah mengungguli penurunan besar dalam penjualan komik dan toko buku. 10
Sejak  munculnya  konsumen  di  era  elektronik,  produsen  telah  berupaya  mengembangkan perangkat  baca  elektronik  yang  dapat  menggantikan  buku  cetak. 11 Hingga  pada  tahun  2009, Comixology  memperkenalkan  layanan  komik  digital  yang  mengirimkan  teks  buku  komik  pada iPhone,  termasuk  beberapa  judul  dari  Marvel  Comics.  Aplikasi  Marvel  Comics  resmi  dirilis  pada April  2010  sebagai  tanggapan  atas  peluncuran  iPad,  dan  aplikasi  DC  Comics  dengan  antarmuka serupa menyusul pada Juni 2010. Pengguna  aplikasi Comixology dapat mengunduh beberapa komik untuk  masing-masing  seharga  $1,99,  beberapa  aplikasi  pada  iPhone,  iPad,  dan  smartphone  lainnya untuk  memproses  format  komik  yang  dipindai  juga  muncul  bersamaan. 12 Komik  online  tentu  sangat memikat dan menawarkan banyak kemudahan, namun pembaca harus melakukan pembayaran dengan mengunduh  aplikasi  dan  menggunakan  sistem  transfer  untuk  membayar  setiap  komik  yang  ingin dibaca. Dengan begitu pembaca bisa mengakses berbagai macam komik dari berbagai genre, bahasa, dan negara. 13
4 Andika  B.  Satyakusuma,  “Legalitas  Eksistensi  Manga-Scanlation  One  Piece  Dan  Perlindungan  Hak Cipta Yang Diberikan Terhadap Komik One Piece Terbitan PT. Elex Media Komputindo Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2011).
5 Jonah  Asher  and  Yoko  Sola,  “The  Manga  Phenomenon,”  WIPO:  World  Intellectual  Property Organization, September 2011, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html.
6 Wojciech  Hardy, Effects  of  Piracy  on  the  American  Comic  Book  Market  and  the  Role  of  Digital Formats . Loc.Cit.
7 Doyoung  Kim  et  al.,  “Robust  Fingerprinting  Method  for  Webtoon  Identification  in  Large-Scale Databases,” IEEE Access 6 (2018): 37932–46, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2845540.
8 Asher and Sola, “The Manga Phenomenon.” Loc.Cit.
9 Tatsuo Tanaka, “The Effects of Internet Book Piracy: Case of Comics,” in Keio-IES Discussion Paper Series (15th Annual International Industrial Organization Conference, Boston: Keio University, 2019).
10 “Comics  and  Graphic  Novel  Sales  Hit  New  High  in  Pandemic  Year,”  ICV2,  2021, https://icv2.com/articles/markets/view/48695/comics-graphic-novel-sales-hit-new-high-pandemic-year.
11 Sherman Young, “Beyond the Flickering Screen: Re-Situating e-Books,” M/C Journal 11 (August 26, 2008), https://doi.org/10.5204/mcj.61.
12 Rick  Stevens  and  Christopher  Bell,  “Do  Fans  Own  Digital  Comic  Books?  Examining  the  Copyright and Intellectual Property Attitudes of Comic Book Fans,” International Journal of Communication 6 (January 1, 2012): 751–72.
13 Ni Made Denny Ambarwati and I Nyoman Mudana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online,” Kertha Wicaksana 8, no. 12 (2019).
Kemajuan  industri  komik  di  era  digital  telah  dilatarbelakangi  oleh  konsep  Hak  Cipta  yang memiliki  nilai  komersial  sehingga  dapat  diperjualbelikan,  disewakan,  diperdagangkan,  digunakan dengan  masif  oleh  masyarakat  sepanjang  memperoleh  izin  dari  penciptanya  maupun  dari  pemegang hak cipta. 14 Mempublikasikan kembali komik digital secara komersial di internet yang sedang marak terjadi tidak akan menjadi suatu pelanggaran apabila apabila pemanfaatan komik digital tersebut telah mendapatkan Lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang menjelaskan bahwa pemberian izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak terkait kepada pihak lain guna melaksanakan hak  ekonomi  atas  ciptaannya.  Kemudian  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  UUHC  menerangkan  bahwa perjanjian  lisensi  wajib  memuat  jangka  waktu  tertentu  sepanjang  tidak  lebih  dari  masa  berlaku  hak cipta  dan  hak  terakaitnya.  Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  80  ayat  (3)  UUHC  dijelaskan  bahwa  dalam pelaksanaannya  perjanjian  lisensi  disertai  dengan  kewajiban  penerima  Lisensi  untuk  memberikan royalty  kepada  Pemegang  Hak  Cipta  atau  hak  terkait  selama  jangka  waktu  seperti  yang  telah ditentukan sesuai dengan besaran dan tata cara yang telah disepakati serta memenuhi unsur keadilan. 15 Dikarenakan  minimnya  perlindungan  serta  penegakan  hukum  Indonesia  mengenai  regulasi komik online, hal ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Minat pembaca komik khususnya yang membaca komik online semakin berkembang di era globalisasi ini. Salah satunya pada situs dan aplikasi digital Tapas Media sebagai salah satu layanan penyedian konten digital komik bahkan novel, dalam  ketentuan  layanannya  Tapas  Media  menjelaskan  mengenai  Lisensi,  penghentian,  bahkan pelanggaran  hak  cipta,  yang  kesemuanya  wajib  patuhi  oleh  setiap  pengguna  yang  ingin  memiliki akses  terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  Tapas  Media.  Ketentuan  layanan  tersebut mengindikasikan  bahwa  situs  dan  platform  digital  Tapas  Media  merupakan  salah  satu  penyedia layanan  konten  digital  komik  yang  sah  secara  hukum  dengan  memberikan  penghargaan  serta perlindungan  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  konten  digital  berupa  komik  bahkan  novel. Namun,  dengan  masifnya  pembajakan  terhadap  konten  digital  seperti  komik  pada  platform  digital seperti  Tapas  Media  telah  menurunkan  jumlah  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh  pencipta  atau pemegang  hak.  Bertitik  tolak  dari  uraian  singkat  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini  berupaya melahirkan alternatif pandangan dalam melihat perlidungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak  cipta  hasil  karya  berupa  komik  di  ruang  maya.  Sehingga  dalam  tulisan  ini  melihat  pentingnya langkah  penyesuaian  aturan  dengan  memandang  urgensi  perlindungan  hukum  terkait  massif pembajakan  hak  cipta  di  ruang  maya  terhadap  komik  yang  disebarluaskan  melalui  internet.  Oleh karenanya  penulis  hendak  mengkaji  perlidungan  serta  penegakan  hukum  dalam  ruang  lingkup  hak cipta  terhadap  pencipta  atau  pemegang  hak  hasil  karya  komik  digital  yang  dipublikasikan  di  ruang maya.

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  tentang  perlindungan  hak  cipta  terhadap  pencipta  komik  dalam  platform digital  ini  tentunya  menggunakan  2  pendekatan,  yakni  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Dalam  penelitian  normatif  ini  digunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dengan  cara  melakukan  kajian  terhadap perlindungan  hak  cipta  terhadap  pencipta  komik  dalam  platform  digital  dalam  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.  Oleh  karena  itu  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ini  mengupas  isi  yang  terdapat  dalam  undang-undang  ini  kemudian  dikaitkan  juga dengan permasalahan yang sedang terjadi
2. Rancangan Kegiatan
Setiap  peneliti  melakukan  penelitian,  maka  peneliti  merancang  kegiatan  untuk menyempurnakan hasil penelitian. Peneliti melakukan penelitian mengenai perlindungan hak cipta
14 Sukses  M.P.  Siburian  and  Muhammad  Hendra,  “Transaksi  Perdagangan  Hak  Cipta  (Copyrights) Dalam  Kerangka  Lisensi  Sebagai  Bagian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki)  Yang  Dilindungi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” Jurnal Darma Agung 30, no. 1 (April 2022): 201–17.
15 Duwi Aprianti, “Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4 (December 31, 2017): 489–96, https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p07.
kreator komik dalam platform digital ini selama dua bulan, dari bulan Februari hingga April 2023, sesuai dengan rancangan kegiatan yang dilakukan peneliti.
3. Ruang Lingkup Atau Objek
Tentunya  terdapat  ruang  lingkup  sebagai  batasan  terkait  peristiwa  hukum  yang  dikaji  oleh peneliti dalam suatu penelitian dalam setiap penelitian. Keberadaan ruang lingkup ini memberikan batasan  terkait  masalah  yang  diteliti,  sehingga  dapat  terfokus.  Ruang  lingkup  ini  memberikan batasan  terkait  masalah  yang  sedang  diteliti,  dengan  memfokuskan  pada  permasalahan  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hak  cipta  pencipta  komik  pada  platform  digital.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  dalam  kaitannya  dengan  lisensi  dalam  perlindungan  hak  cipta  pencipta  komik  pada platform digital. Maka objek dalam penelitian mengenai perlindungan hak cipta terhadap pencipta komik  dalam  platform  digital,  yaitu  prinsip-prinsip  hukum  dan  pengaturan  lisensi,  niscaya diperlukan.
4. Bahan dan Alat Utama
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sekunder,  yang  terdiri  dari:  i) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta;  ii)  bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer,  seperti  doktrin,  karya-karya  ilmiah  para sarjana,  jurnal,  dan  tulisan-tulisan  lain  yang  berisifat  ilmiah;  dan  iii)  bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan, alat utama yang digunakan dalam penelitian sanksi pidana  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  ini  dimana  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  maka  alat  utamanya  yaitu  dokumen  yang  terkait  dengan permasalahan perlindungan hak cipta terhadap pencipta komik dalam platform digital.
5. Tempat
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Indonesia  karena  meneliti  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikeluarkan oleh badan legislatif Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Studi  dokumen  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian mengenai perlindungan hak cipta pencipta komik dalam platform digital. Studi dokumen dalam hal ini  berupa  menelaah  isi  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  dalam kaitannya  dengan  pengaturan  yang  mempersoalkan  lisensi  hak  cipta,  sebelum  kemudian menghubungkannya  dengan  buku-buku  dan  situs-situs  internet  yang  membahas  tentang perlindungan hak cipta pencipta komik pada platform digital.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  merupakan  penjelasan  terkait  istilah-istilah  yang terdapat  dalam  judul  penelitian,  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel  penelitian, penulis  diharuskan  memberikan  penjelasan  terkait  istilah-istilah  yang  ada  dalam  judul  penelitian. Maka  definisi  operasional  variabel  penelitian  dalam  penelitian  mengenai  perlindungan  hak  cipta bagi pencipta komik dalam platform digital tapas media adalah sebagai berikut:
a. Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  adalah  konsep  hukum  yang  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  dan kepentingan  individu  atau  kelompok. 16 Perlindungan  hukum  ini  mencakup  hak  atas  keadilan, hak atas kebebasan pribadi dan berekspresi, hak atas harta benda, hak atas perlakuan yang adil dan  setara  di  mata  hukum,  serta  hak  untuk  diakui  sebagai  individu  yang  memiliki  harkat  dan martabat  sebagai  manusia.  Perlindungan  hukum  juga  mengatur  dan  memastikan  adanya mekanisme  hukum  yang  mampu  memberikan  peradilan  yang  adil  dan  perlindungan  terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
b. Hak Cipta
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada  pencipta secara otomatis  setelah suatu karya  cipta diwujudkan  dalam  bentuk  nyata.  Hak  ini  memberikan  perlindungan  bagi  pencipta  agar  tidak
16 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Peradaban, 2007).
ada pihak lain yang melakukan penggunaan, penggandaan, atau penyebaran karya tanpa seizin atau tanpa memberikan royalti kepada pencipta.
c. Pencipta Komik
Pencipta komik adalah seseorang yang menciptakan sebuah karya berupa gambar atau ilustrasi berurutan  dengan  narasi  atau  dialog  tertulis,  yang  biasa  disebut  sebagai  komik  atau  buku komik. 17 Kreator  komik  biasanya  menggambar,  menulis,  dan  merancang  cerita  atau  plot  yang menarik untuk menyampaikan pesan atau memberikan hiburan kepada pembaca.
d. Platform Digital
Platform  digital  adalah  sistem  atau  aplikasi  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  berinteraksi dan melakukan tugas-tugas tertentu melalui jaringan internet. 18 Situs web, aplikasi seluler, dan platform  media  sosial  adalah  contoh  platform  digital  yang  memungkinkan  pengguna  untuk berkomunikasi,  berbagi  informasi,  membeli  dan  menjual  produk  dan  layanan,  serta  terlibat dalam berbagai aktivitas lainnya.
8. Teknis Analisis Data
Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data  dalam penelitian  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  ini  dilakukan secara  kualitatif.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  berupaya  menelusuri,  mengkaji,  dan  menelaah aturan-aturan  mengenai  perlindungan  hukum  hak  cipta  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  lisensi dalam melindungi suatu karya digital komik di dunia maya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan serta Urgensi Pembajakan Komik Digital di Indonesia
Secara filosofis hak kekayaan intelektual, hak moral sejatinya telah ada sebelum hak ekonomi, dan pengakuan akan hak moral merupakan bentuk dari perlindungan hukum bagi pencipta. 19 Philipus M.  Hadjon  kemudian  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  tentang  kehormatan  serta martabat  manusia,  yang  juga  terdapat  pengakuan  hak  asasi  manusia  didalamnya. 20 Berdasarkan sejarah,  doktrin,  dan  undang-undang,  hukum  hak  kekayaan  intelektual  telah  mengakui  hibungan tertentu  diantara  pencipta  dan  hasil  aktivitas  intelektualnya. 21 Rezim  hukum  hak  cipta  selalu dimaksudkan  untuk  melindungi  para  pencipta  guna  memperoleh  manfaat  ekonominya,  yang  juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penciptanya. 22
Hak  cipta  dapat  diartikan  sebagai  kekayaan  intelektual  yang  bersumber  dari  proses  kreatif melalui  kemampuan  berpikir  manusia  dengan  ekspresi  nyata  dalam  berbagai  bentuk  serta  memiliki nilai ekonomi yang mensejahterakan masyarakat. 23 Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta  menjelaskan  bahwa  hak  cipta  memiliki  ruang  lingkup  perlindungan  objek yang  paling  luas  karena  mencakup  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra,  hal  tersebut  disinyalir mempunyai peranan  yang  cukup  strategis dalam mendukung pembangunan bangsa  serta  memajukan kesejahteraan  umum. 24 Sehingga  menghasilkan  istilah  pembatasan  dan  perkecualian  dalam  hukum hak  cipta,  seperti  dicatat  oleh  Martin  Stentfleben  yang  dalam  tuisannya  menyimpulkan  bahwa penggunaan hak cipta diizinkan bahkan tanpa kewenangan dari pemiliknya hingga tanpa kompensasi,
17 Cindy  Wong, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital Di  Aplikasi Webtoon” (Doctoral dissertation, Palu, Universitas Tadulako, 2023).
18 Wibawanto et al., “Hak Moral Pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” COMSERVA Indonesian  Jurnal  of Community Services and Development 2,  no. 11 (2023):  2658– 69.
19 R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis (Malang: Setara Press, 2017).
20 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Peradaban, 2007).
21 Dmytruk, “Intellectual Property Law as a System of Creative Activity Results Protection.”
22 Agus Sardjono, Membumikan HKI Di Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).
23 Sudjana,  “Pembatasan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal HAM 1, no. 10 (2019), https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/515.
24 Syarifa  Mahila  and  Tresya,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Seni  Batik  Jambi  Kreasi  Modifikasi  Di  Kota Jambi,” Wajah Hukum 4, no. 1 (2020): 141–50, http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.178.
dengan beberapa pertimbangan seperti akses pendidikan, kesetaraan, kegagalan pasar, dan kebebasan berpendapat. 25
Pembajakan terhadap buku komik telah berkembang sejak era digitalisasi, ini disebabkan oleh scanner  culture dalam  komunitas  buku  komik  yang  membuat  konten  komik  dalam  bentuk  digital, hingga berkembang menjadi sebuah tim dalam menyebarkan karya hasil pembajakan dengan metode scanlation di internet. 26 Pada umum praktik pembajakan pada komik menggunakan metode scanlation yakni  pendistribusian  komik  dengan  melakukan scanning dan translation ,  metode  tersebut  berbeda dari  pembajakan  konvensional  seperti  memperbanyak  cetakan  komik  fisik  guna  diperjualbelikan sedangkan scanlation dilakukan dengan mengunduh komik digital untuk disalin dan disebarluaskan. 27 Sebagian  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  lebih  memilih  segala  kemudahan  yang disebablan  oleh  aspek  sosial  ekonomi,  sosial  budaya,  perbandingan  harga,  pendidikan,  dan  hingga sanksi  hukum  yang  rendah  sehingga  berdampak  pada  tingginya  pembajakan  hasil  karya  cipta. 28 Hal tersebut  ditambah  dengan  popularitas  budaya scanlation pada  industri  komik,  dalam  beberapa  kasus para  pelaku  kerap  kali  memiliki  tim  yang  terorganisir  dengan  baik  seperti  editor, scanner ,  dan distributor. 29 Salah  satu  situs  yang  menyediakan  komik  hasil  pembajakan  dengan  metode scanlation adalah Mangamura dengan total jumlah  kunjungan  hingga 100 miliar kali kunjungan dalam 1 tahun, angka  kunjungan  meningkat  14  kali  lipat  pada  tahun  2021  dengan  besarnya  jumlah  kerugian  yang belum dapat dipastikan. 30 Maraknya metode pembajakan scanlation pada situs illegal dilakukan tanpa seizin  dari  pencipta  atau  pemegang  lisensinya,  keuntungan  yang  dihasilkan  dari  pemasangan  iklan atau adsense menjadi  alasan  utama  dari  para  pelaku  dalam  melakukakan  tindakan  pembajakan tersebut. 31
Perlindungan  terhadap  hak  cipta  di  Jepang  diatur  dalam  Pasal  119  ayat  (1)  Copyright  Law  of Japan, sedangkan untuk di ruang maya diatur dalam Pasal 119 ayat (2) Copyright Law of Japan yang melarang  penyediaan  serta  penyebarluasan  konten  dengan  hak  cipta  tanpa  seizin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  di  internet.  Di  Amerika  Serikat  konsep  perlindungan  hak  cipta  bersumber  pada The  Constitution  of  the  United  States,  sedangkan  perlindungan  pada  karya  digital  diatur  pada  The United  States  Digital  Millenium  Copyright  Act  (DMCA)  sebagai  acuan  dalam  melindungi  hak  cipta yang  penegakannya  dilakukan  melalui  penghentian Internet  Service  Provider (ISP)  terhadap  kreasi digital  yang  disebarkan  tanpa  izin  berdasarkan  pemberitahuan  serta  bukti  yang  cukup  dari  pencipta asli.  Amerika  Serikat  telah  menekankan  perlindungan  hak  cipta  yang  ketat,  sementara  Jepang mengambil  pandangan  yang  lebih  ringan  tentang  aktivitas  penggemar  yang  mungkin  melanggar  hak cipta.  Hal  ini  karena  biaya  penegakan  hak  cipta  yang  ketat  lebih  besar  daripada  potensi  pendapatan dan  karena  penggemarnya  adalah  pengguna  potensial,  bukan  pelanggar  komersial. 32 Di  Indonesia, Setiap  orang  dilarang  menggandakan  dan  mengeksploitasi  setiap  hasil  karya  untuk  tujuan  komersial dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Di mana, segala bentuk pembajakan atau pembagian online atas karya berhak cipta orang lain tanpa persetujuan mereka merupakan pelanggaran hak cipta.
25 Martin  Stentfleben, Copyright,  Limitations  and  Three  Step  Test  in  International  and  EC  Copyright Law (Den Haag: Kluwer, 2003).
26 Wojciech  Hardy,  “Effects  of  Piracy  on  the  American  Comic  Book  Market  and  the  Role  of  Digital Formats”. Loc.Cit.
27 Author Roberto Bellarmino  Kartiko Chrysna Jaya, Komik Bajakan Di Internet = Pirated  Comics  on the Internet , 2019, https://lib.ui.ac.id.
28 Nahrowi Nahrowi, “PLAGIAT DAN PEMBAJAKAN KARYA CIPTA DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i 1 (June 9, 2015), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541.
29 Wojciech  Hardy,  “Effects  of  Piracy  on  the  American  Comic  Book  Market  and  the  Role  of  Digital Formats”. Loc.Cit.
30 Hidemasa  Yoshizawa  and  Tatsuya  Sudo,  “Pirated  Manga  Crisis  Even  Worse  since  Closure  of Mangamura Site,” The Asahi Shimbun, June 17, 2021, https://www.asahi.com/ajw/articles/14366448.
31 Roberto  Bellarmino  Kartiko  Chrysna  Jaya, Komik  Bajakan  Di  Internet  =  Pirated  Comics  on  the Internet . 32 Takeyasu  Ichikohji  and  Sotaro  Katsumata,  “The  Relationship  between  Content  Creation  and Monetization  by  Consumers,” Annals  of  Business  Administrative  Science 15,  no.  2  (2016):  89–103, https://doi.org/10.7880/abas.0151214a.
Penggunaan  dan  pemanfaatan  karya  berhak  cipta  seperti  komik  digital  yang  dipublikasikan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif terhadap pencipta/pemegang hak ciptanya, sehingga dalam penggunaan komersial pelaku usaha seyogyanya memiliki lisensi untuk menggunakan hak ekonomi pemegang hak cipta sesuai dengan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hubungan kontraktual antara para pihak, lalu perjanjian lisensi juga memuat jangka waktu dan jumlah  dari  royalti  yang  harus  dibayar  oleh  pihak  penerima  perjanjian  lisensi.  Dalam  teorinya, Sherwood  menjelaskan  mengenai  teori incentive dan economic  growth stimulus  yang  memaparkan kewajiban  pembayaran  royalti  atas  pemanfaatan  dan  penggunaan  kewajiban  secara  komersial  atas suatu Ciptaan. 33

## Urgensi Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Komik Dalam Platform Digital
Hak  untuk  mengalihkan  kepemilikan  hak  cipta  dikenal  dalam  konsep  hak  cipta  sebagai pengalihan yang dapat dilakukan dengan pemberian  lisensi  untuk dapat mengeksploitasi  suatu  karya cipta,  pengalihan  hak  cipta  dengan  pemberian  lisensi  tidak  serta  merta  menghilangkan  hak  ekonomi pencipta,  dalam  hal  ini  pencipta  masih  memiliki  hak-hak  ekonomi  tertentu  atas  ciptaannya  yang dialihkan kepada pemegang hak  cipta. 34 Kemudian, Jankowski menjelaskan dalam tulisannya bahwa pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan, memperbanyak, atau memberikan akses kepada pihak lain terhadap karyanya dengan batasan-batasan tertentu, untuk itu perjanjian yang dikenal  dengan  nama  perjanjian  lisensi  digunakan  untuk  memberikan  otorisasi  kepada  pihak  lain seperti  mempublikasikan  atau  memperbanyak  hasil  karya  pemberi  lisensi  selama  mengikuti  syarat- syarat lisensi yang telah disepakati. 35
Lisensi  juga  dapat  diberikan  dan  dilaksanakan  secara  mandiri,  seperti  yang  dijelaskan  dalam Pasal  81  UUHC,  dan  jenis  lisensi  ini  digunakan  oleh  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang  ingin memberikan akses yang terbuka dan sah secara hukum kepada pengguna karya cipta, sehingga lisensi terbuka  pada  umumnya  dinyatakan  dengan  ketentuan  yang  mengizinkan  penyediaan  dan penyebarluasan  karya  cipta.  Perjanjian  lisensi  memungkinkan  hal  ini  terjadi  dalam  skala  lokal, regional,  maupun  global.  Praktik  perdagangan  internasional  yang  bertujuan  untuk  memperluas  pasar global  tanpa  memerlukan  pendirian  cabang  perusahaan  asing  termasuk  penerbitan  lisensi  HKI,  yang umum  terjadi  di  Indonesia,  di  mana  bisnis  internasional  menawarkan  hak-hak  HKI  kepada  bisnis domestik  dengan  imbalan  kemampuan  untuk  memproduksi,  mendistribusikan,  dan  mengiklankan barang-barang mereka di sana. 36
Lisensi adalah izin yang dapat dibatalkan yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk melakukan tindakan tertentu terkait hak milik pemberi lisensi, yang akan menjadi tidak sah  atau  ilegal  jika  penerima  lisensi  tidak  memiliki  izin.  Tindakan  ini  dapat  berupa  memproduksi barang  atau  memberikan  layanan  menggunakan  HKI  pemberi  lisensi  dalam  konteks  HKI.  Pemberi lisensi  memberikan  izin  kepada  penerima  lisensi  dalam  hal  ini,  tetapi  penerima  lisensi  harus memberikan  kompensasi  kepada  pemberi  lisensi  dalam  bentuk  royalti. 37 Besarnya  royalti  biasanya didasarkan  pada  pendapatan  dari  penjualan  produk  atau  jasa  untuk  jangka  waktu  tertentu,  dan biasanya diatur dalam kontrak antara penerima lisensi dan pemberi lisensi. 38
Menurut  Pasal  1  ayat  (14)  UUHC,  lisensi  hak  cipta  hanya  dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi dan/atau memperbanyak ciptaan pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi. White mendefinisikan  lisensi  sebagai  pemberian  izin  untuk  membuat,  menggunakan,  dan  bahkan  menjual suatu  produk,  desain,  proses,  atau  melakukan  tindakan  tertentu  lainnya,  di  mana  izin  tersebut
33 Hilman Nur et al., “Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia Di Era Industri 4.0” (Seminar Nasional Online & Call For Papers, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 2020).
34 Siburian  and  Hendra,  “Transaksi  Perdagangan  Hak  Cipta  (Copyrights)  Dalam  Kerangka  Lisensi Sebagai  Bagian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki)  Yang  Dilindungi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014.” Loc.Cit.
35 Donald F. Jankowski II, “The End of Ownership?,” Marquette Intellectual Property Law Review 17, no. 1 (2013).
36 Hesty D.  Lestari,  “Kepemilikan  Hak Cipta Dalam Perjanjian  Lisensi,” Jurnal  Yudisial 6, no. 2 (July 15, 2013): 173–88, https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.112.
37 Agung  Sujatmiko,  “Peran  Dan  Arti  Penting  Perjanjian  Lisensi  Dalam  Melindungi  Merek  Terkenal,” Mimbar Hukum 22 (February 1, 2012).
38 Ibid.
diberikan  oleh  pihak  yang  berhak  melakukannya. 39 Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  manfaat ekonomi  dari  suatu  objek  yang  seharusnya  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual  dalam  jangka waktu  tertentu, 40 seperti  memuat  jumlah  royalti  berdasarkan  jumlah  atau  jumlah  produk  yang diproduksi  dan/atau  dijual  dalam  jangka  waktu  tersebut. 41 Dalam  perspektif  lain,  lisensi  dipandang sebagai prosedur untuk menambah nilai guna menciptakan peluang bisnis di pasar internasional. 42
Lisensi  kemudian  dapat  diberikan  sebagai  kontrak  yang  berfungsi  sebagai  alat  pemasaran internasional,  seperti  memberikan  izin  untuk  digunakan  oleh  satu  perusahaan  di  satu  negara  kepada perusahaan  lain  di  negara  lain. 43 Lisensi  tidak  dikenal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata sebagai  salah  satu  jenis  kontrak  atau  perjanjian. 44 Menurut  Trianto,  perjanjian  hanya  mengikat  para pihak  yang  membuat  perjanjian  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  pihak  ketiga  yang  tidak  terikat dalam  perjanjian  tidak  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  mematuhi  perjanjian  tersebut,  dengan demikian,  akibat  hukum  terhadap  pihak  ketiga  akan  timbul  apabila  perjanjian  lisensi  hak  cipta tersebut didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi. 45 Menurut Suyud Margono, lisensi adalah pengalihan  hak eksklusif dari pemilik  hak  kekayaan intelektual kepada seseorang atau badan hukum yang diberi izin untuk melakukan suatu kegiatan usaha, seperti memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan komoditas tertentu. 46
Locke mengajukan labor theory , yang menyatakan bahwa adalah masuk akal untuk menghargai karya  seseorang  dengan  hak  kekayaan  intelektual. 47 Locke  juga  menekankan  dalam  salah  satu prinsipnya bahwa pencipta harus diberikan hak kepemilikan dengan mempertimbangkan  upaya yang diperlukan untuk menciptakan karya tersebut. 48 Pemerintah berusaha menerapkan, menanamkan  rasa takut  kepada  siapa  pun  yang  terlibat  dalam  praktik  pembajakan  dengan  membuat  dan  mengesahkan Undang-Undang  Hak  Cipta.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  kemudian  menindak pembajakan  di  situs-situs  online  dengan  berkoordinasi  dengan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia untuk mencegah pembajakan, misalnya dengan memblokir situs-situs tertentu sehingga tidak ada  yang  bisa  mengaksesnya. 49 Industri  komik  Indonesia  telah  menghadapi  sejumlah  tantangan, termasuk  lemahnya  pengawasan  pemerintah  dalam  menangani  komik  ilegal.  Oleh  karena  itu, dukungan  pemerintah  diperlukan  untuk  mempersempit  ruang  gerak  komik  ilegal  dan  menciptakan persaingan yang sehat bagi industri komik digital Indonesia. 50
Dalam  praktiknya,  kontrak  tersebut  didasarkan  antara  lain  pada  asas  konsensualisme  dan kebebasan berkontrak; penjelasan mengenai definisi konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata,  di  mana  kontrak  tersebut  harus  mensyaratkan  adanya  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak untuk  menjadi  sah,  dan  perjanjian  lisensi  antara  pemberi  lisensi  dengan  penerima  lisensi  harus menentukan semua ketentuan perjanjian, termasuk hak dan kewajiban para pihak, jumlah royalti yang harus dibayarkan, dan jumlah royalti yang harus dibayarkan. 51 Asas  kebebasan berkontrak kemudian
39 Edward P White, Licencing :A Strategy for Profits (Chapel Hill: KEW Licensing Press, 1990).
40 Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks (Jakarta: GTZ, 2009).
41 Sulasno  Sulasno,  “LISENSI  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL  (HKI)  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM  PERJANJIAN  DI  INDONESIA,” ADIL:  Jurnal  Hukum 3  (May  16,  2019):  352, https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815.
42 Ray August, Don Mayer, and Michael Bixny, International Business Law: Text, Cases, and Practice , 5th ed. (London: Pearson Education International, 2009).
43 August, Mayer, and Bixny.
44 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  “Laporan  Akhir  Tentang  Kompilasi  Bidang  Hukum  Perjanjian Lisensi” (Jakarta: BPHN, 2006).
45 Triantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016).”
46 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual (Jakarta: CV. Nuansa Aulia, 2010).
47 Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital.” Loc.Cit.
48 Robert P. Merges, “Locke for The Masses: Property Rights and The Products of Collective Creativity,” Hofstra Law Review , January 5, 2009.
49 Ni Made Rian  Ayu Sumardani and I Made Sarjana,  “Perlindungan Hukum  Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online,” Junal Kertha Semaya 4, no. 2 (2016).
50 Hanny Hafiar and Oji Kurniadi, “Geliat Komik Indonesia,” MEDIATOR 9, no. 2 (2008).
51 Ibid.
menjelaskan bahwa asas ini memungkinkan para pihak dalam perjanjian untuk secara bebas memilih struktur  dan  persyaratan  perjanjian.  Dalam  perjanjian  lisensi,  pemberi  lisensi  dan  penerima  lisensi bebas  untuk  menegosiasikan  persyaratan  kontrak  mereka,  seperti  hak  dan  kewajiban  para  pihak, jumlah  royalti  yang  harus  dibayarkan,  jangka  waktu  berlakunya  perjanjian,  dan  bagaimana perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan. 52
Pada  intinya,  penerima  lisensi  diberikan  izin  untuk  mempublikasikan  dan/atau  mereproduksi karya  pemegang  hak  cipta  oleh  pemegang  hak  cipta  sebagai  pemberi  lisensi,  dan  penerima  lisensi diharuskan  membayar  royalti  kepada  pemegang  hak  cipta  sebagai  bagian  dari  ketentuan  perjanjian lisensi hak cipta, sehingga perjanjian lisensi bukan merupakan perjanjian hak cipta. 53 Penerima lisensi hanya  memiliki  izin  untuk  menggunakan  hak  cipta  pemberi  lisensi;  di  bawah  ketentuan  perjanjian, pemberi  lisensi  tidak  mengalihkan  haknya  kepada  penerima  lisensi. 54 Akibatnya,  hak  cipta  pemberi lisensi  tidak  berpindah  ke  penerima  lisensi  dan  tidak  menjadi  aset  bersama  pemberi  lisensi  dan penerima lisensi. 55 Akibatnya, penerima lisensi tidak memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan hak cipta  atas  karya  yang  tercakup  dalam  perjanjian  lisensi.  Dengan  demikian,  lisensi  adalah  hak  yang diberikan  oleh  pemberi  lisensi  kepada  penerima  lisensi  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  yang berkaitan  dengan  hak  milik  pemberi  lisensi,  yang  tanpanya  tindakan  penerima  lisensi  melanggar hukum atau dilarang. Lisensi dapat dicabut oleh pemberi lisensi. Dalam hal ini, pemberi lisensi tidak memberikan  izin  gratis  kepada  penerima  lisensi,  penerima  lisensi  diharuskan  membayar  royalti kepada  pemberi  lisensi. 56 Sehingga,  diperlukan  pembaruan  hukum  untuk  memperkuat  perlindungan hak cipta terhadap pencipta komik dalam platform digital, guna memberikan kepastian hukum.

## SIMPULAN
Sehingga berdasarkan hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa: 1. Perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  pencipta  komik  digital  sudah  diatur  dalam  Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014.  Masifnya  pertumbuhan  industri  komik  digital  juga terjadi  di  Indonesia,  hal  ini  ditandai  dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  pembaca  komik  pada situs  web  atau  bahkan  platform  digital,  namun  disisi  lain  hal  tersebut  juga  telah  menyebabkan meningkatnya  jumlah  situs  web  ilegal  yang  menyediakan  akses  terhadap  komik  digital  secara cuma-cuma.  Fenomena  tersebut  telah  merugikan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  yang kehilangan hak-hak eksklusifnya terhadap suatu hasil karya cipta seperti penerimaan royalti.
2. Seyogayanya  dalam  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  dikenal  istilah  Lisensi,  perjanjian  lisensi bukanlah  perjanjian  hak  cipta  sehingga  penerima  lisensi  hanya  memiliki  kewenangan  untuk menggunakan  hak  cipta  pemberi  lisensi  dan  berdasarkan  ketentuan  perjanjian  tidak  mengalihkan haknya kepada penerima lisensi. Oleh karena itu, penerima lisensi tidak berhak untuk menyatakan dirinya  sebagai  pemilik  hak  cipta  atas  ciptaan  yang  menjadi  subjek  perjanjian  dalam  lisensi. Sejatinya  komik  digital  yang  disebarluaskan  melalui  situs  web  atau  platform  yang  sah  seperti Tapas  Media  telah  memiliki  perjanjian  lisensi,  sehingga  pengguna  diwajibkan  untuk  membayar sejumlah  uang  agar  dapat  memiliki  akses  terhadap  konten  komik  yang  disediakan,  disisilain pengguna  diwajibkan  untuk  mengikuti  aturan  serta  ketentuan  yang  telah  disepakati  dan pembatasan  terhadap  layanan  akan  dilakukan  terhadap  pengguna  yang  terbukti  melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
August, Ray, Don Mayer, and Michael Bixny. International Business Law: Text, Cases, and Practice . 5th ed. London: Pearson Education International, 2009.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  “Laporan  Akhir  Tentang  Kompilasi  Bidang  Hukum  Perjanjian
52 Ibid.
53 Sujatmiko.
54 H.  Ward  Classen,  “Assignment  Clauses  in  Intellectual  PropertyAgreements:  There  Is  More  Than Meets The Eye,” Maryland Bar Journal 46 (2013).
55 Grace Ka Yan Chan, “Downstream Alteration of Copyrighted Works in a World of Licensed, Digital Distribution,” Columbia Journal of Law and the Arts 36 (2013): 261–81.
56 Sujatmiko, “Peran Dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal.” Loc.Cit.
Lisensi.” Jakarta: BPHN, 2006. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia . Peradaban, 2007. Lubis, Andi Fahmi. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks . Jakarta: GTZ, 2009. Margono, Suyud. Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Jakarta: CV. Nuansa Aulia, 2010. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Peradaban, 2007). Sardjono, Agus. Membumikan HKI Di Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia, 2009. Sudjana,  Nana,  and  Ahmad  Rivai. Media  Pengajaran  (Penggunaan  Dan  Pembuatannya) .  Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
Susanti, R. Diah Imaningrum. Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis . Malang: Setara Press, 2017.
Tanaka,  Tatsuo.  “The  Effects  of  Internet  Book  Piracy:  Case  of  Comics.”  In Keio-IES  Discussion Paper Series . Boston: Keio University, 2019.
Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual . Jakarta: CV. Nuansa Aulia, 2010. Stentfleben,  Martin. Copyright,  Limitations  and  Three  Step  Test  in  International  and  EC  Copyright Law . Den Haag: Kluwer, 2003.
White, Edward P. Licencing :A Strategy for Profits . Chapel Hill: KEW Licensing Press, 1990

## Buku
Ambarwati,  Ni  Made  Denny,  and  I  Nyoman  Mudana.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online.” Kertha Wicaksana 8, no. 12 (2019).
Aprianti,  Duwi.  “Implementasi  Penarikan  Royalti  Bagi  Pelaku  Usaha  Komersial  Karaoke Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.” Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 6,  no.  4  (December  31,  2017):  489–96. https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p07.
Chan, Grace Ka Yan. “Downstream Alteration of Copyrighted Works in a World of Licensed, Digital Distribution.” Columbia Journal of Law and the Arts 36 (2013): 261–81.
Classen,  H.  Ward.  “Assignment  Clauses  in  Intellectual  PropertyAgreements:  There  Is  More  Than Meets The Eye.” Maryland Bar Journal 46 (2013).
Dmytruk,  Anna.  “Intellectual  Property  Law  as  a  System  of  Creative  Activity  Results  Protection.”
Theory and Practice of Intellectual Property , June 16, 2021, 73–80.
https://doi.org/10.33731/62020.233967.
Hafiar, Hanny, and Oji Kurniadi. “Geliat Komik Indonesia.” MEDIATOR 9, no. 2 (2008).
Ichikohji,  Takeyasu,  and  Sotaro  Katsumata.  “The  Relationship  between  Content  Creation  and Monetization by Consumers.” Annals of Business Administrative Science 15, no. 2 (2016): 89– 103. https://doi.org/10.7880/abas.0151214a.
Jankowski II, Donald F. “The End of Ownership?” Marquette Intellectual Property Law  Review 17, no. 1 (2013).
Kim,  Doyoung,  Sang-Hoon  Lee,  Sagar  Jadhav,  Hyuck-Joo  Kwon,  and  Sanghoon  Lee.  “Robust Fingerprinting  Method  for  Webtoon  Identification  in  Large-Scale  Databases.” IEEE  Access 6 (2018): 37932–46. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2845540.
Lestari, Hesty D. “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi.” Jurnal  Yudisial 6, no. 2 (July 15, 2013): 173–88. https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.112.
Merges,  Robert  P.  “Locke  for  The  Masses:  Property  Rights  and  The  Products  of  Collective Creativity.” Hofstra Law Review , January 5, 2009.
Nahrowi,  Nahrowi.  “Plagiat  Dan  Pembajakan  Karya  Cipta  Dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual.”
SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i 1 (June 9, 2015).
https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541.
Siburian,  Sukses  M.P.,  and  Muhammad  Hendra.  “Transaksi  Perdagangan  Hak  Cipta  (Copyrights)
Dalam  Kerangka  Lisensi  Sebagai  Bagian  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Haki)  Yang  Dilindungi Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014.” Jurnal  Darma Agung 30,  no.  1  (April 2022): 201–17.
Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 1 (March 26, 2021): 67–80. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80.
Stevens, Rick, and Christopher Bell. “Do Fans Own Digital Comic Books? Examining the Copyright and  Intellectual  Property  Attitudes  of  Comic  Book  Fans.” International  Journal  of
Communication 6 (January 1, 2012): 751–72.
Sudjana.  “Pembatasan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual  (Hak  Cipta)  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi
Manusia.” Jurnal HAM 1, no. 10 (2019).
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/515.
Sujatmiko, Agung. “Peran Dan Arti Penting Perjanjian Lisensi Dalam Melindungi Merek Terkenal.” Mimbar Hukum 22 (February 1, 2012).
Sulasno,  Sulasno.  “Lisensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hki)  Dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  Di Indonesia.” ADIL: Jurnal Hukum 3 (May 16, 2019): 352. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815. Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I Made Sarjana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi  Terkait  Pembajakan  Film  Pada  Situs  Online.” Junal  Kertha  Semaya 4,  no.  2 (2016).
Syarifa  Mahila  and  Tresya,  “Perlindungan  Hak  Cipta  Seni  Batik  Jambi  Kreasi  Modifikasi  Di  Kota Jambi,” Wajah Hukum 4, no. 1 (2020): 141–50, http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.178.
Triantoro,  R.  Adhitya  Nugraha.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Lisensi  Hak  Cipta  Menurut Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (Studi  Putusan  Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016).” Jurnal Privat Law 7, no. 2 (December 2019).
Wibawanto et al., “Hak Moral Pada Cover Musik Dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development 2, no. 11 (2023): 2658–69.
Young,  Sherman.  “Beyond  the  Flickering  Screen:  Re-Situating  e-Books.” M/C  Journal 11  (August 26, 2008). https://doi.org/10.5204/mcj.61.

## Website
“Comics  and  Graphic  Novel  Sales  Hit  New  High  in  Pandemic  Year.”  ICV2,  2021. https://icv2.com/articles/markets/view/48695/comics-graphic-novel-sales-hit-new-high- pandemic-year. Diakses tanggal 19 April 2023.
Hardy,  Wojciech. Effects  of  Piracy  on  the  American  Comic  Book  Market  and  the  Role  of  Digital Formats . University of Warsaw: IBS Working Paper, 2020.
https://ibs.org.pl/en/publications/effects-of-piracy-on-the-american-comic-book-market-and- the-role-of-digital-formats/. Diakses tanggal 23 Maret 2023.
———. “Effects of Piracy on the American  Comic Book Market and the Role of Digital Formats.”
Instytut Badan Strukturalnych, March 2020.
https://EconPapers.repec.org/RePEc:ibt:wpaper:wp012020. Diakses tanggal 26 April 2023. Roberto Bellarmino Kartiko Chrysna Jaya, Author. Komik Bajakan Di Internet = Pirated Comics on the Internet , 2019. https://lib.ui.ac.id. Diakses tanggal 12 April 2023.
Yoshizawa,  Hidemasa,  and  Tatsuya  Sudo.  “Pirated  Manga  Crisis  Even  Worse  since  Closure  of Mangamura
Site.” The Asahi Shimbun, June 17, 2021.
https://www.asahi.com/ajw/articles/14366448. Diakses tanggal 28 Maret 2023.
Asher,  Jonah,  and  Yoko  Sola.  “The  Manga  Phenomenon.”  WIPO:  World  Intellectual  Property
Organization, September 2011. https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/05/article_0003.html. Diakses tanggal 24
Februari 2023.

## Skripsi/Thesis/Disertasi
B. Satyakusuma,  Andika.  “Legalitas Eksistensi Manga-Scanlation One Piece Dan Perlindungan Hak Cipta  Yang  Diberikan  Terhadap  Komik  One  Piece  Terbitan  PT.  Elex  Media  Komputindo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Universitas Gadjah Mada, 2011.
Cindy Wong, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital Di Aplikasi Webtoon” (Doctoral dissertation, Palu, Universitas Tadulako, 2023).
Nur, Hilman,  Agung M. Gozali, Bayu Firdaus, Farhan Ramadhan, Hana Pebriani, M.  Indra Azis,  M Haikal  Mubarok,  et  al.  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Atas  Batik  Di  Indonesia  Di Era Industri 4.0.” Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, 2020.

## Website
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta