## Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional
Esy Kurniasih 1 , Teguh Rama Prasja 2 , Anggraini Dwi Milandry 3
123 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia E-mail: 1 esykurniasih@law.uir.ac.id, 2 teguhramaprasja@law.uir.ac.id,
3 milandry.anggrainidwi@gmail.com Info Artikel Abstract Masuk:  2022-08-12 Diterima:  2022-09-30 Terbit:  2022-09-25 Keywords: Legal protection;  Traditional Knowledge; Copyrights The development of the business of public transportation services (trevel) is increasing.  In  the Rokan Hilir district, there are many illegal  entrepreneurs  travelling,  this  has  a  negative  impact  on consumer  who  use  these  public  transportation  services.  The practical  purpose  of  the  article  is  to  find  out  how  the implementation  of  consumer  protection  of  the  responsibility  of illegal entrepreneur travelling and what the inhibiting factors in implementation in the Tanah Putih district, at Rokan  Hilir. This research  is  included  in  the  type  of  observation  research.  The object of this research is to examine consumer protection against the implementation of the  responsibilities of travel entrepreneurs without  an  operational  permit  in  the  Tanah  Putih  district,  at Rokan Hilir, which is analyzed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the type of research the  author  uses  is  observation  research,  so  in  this  study,  the author uses primary data and chooses the  census method so that the  researcher  uses  the  entire  population  as  respondents.The result  of  this  study,  First,  indicate  that  the  responsibility  of illegal  travel  entrepreneurs  has  not  been  carried  out  optimally. Second,  inhibiting  factors  the  implementation,  because  the government  needs  to  be  more  serious  and  consistent  in implementing regulations that have been made. In addition, there is a lack of awareness and understanding of consumer  regarding the application of existing rule.

## Abstrak
Kata  kunci:
Perlindungan hukum; Pengetahuan  Tradisional; Hak cipta
Corresponding  Author: Esy Kurniasih
E-mail: esykurniasih@law.uir.ac.id
DOI:
10.38043/jah.v5i2.3741 Perkembangan  usaha  jasa  angkutan  umum  (travel)  semakin meningkat. Diketahui ternyata di Kabupaten Rokan Hilir banyak pengusaha  travel  tanpa  izin  operasional  (pengusaha  travel illegal),  hal  ini  tentu  menimbulkan  dampak  negatif  bagi konsumen  yang  menggunakan  jasa  angkutan  umum  (travel) tersebut. Tujuan praktis dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui  seperti  apa  perlindungan  konsumen  dalam  hal penerapan  tanggung  jawab  pengusaha  angkutan  umum  tanpa izin operasional serta apa saja faktor penghambat pelaksanaannya di  Kecamatan  Tanah  Putih,  Kabupaten  Rokan  Hilir.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  observation  research.  Objek dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  tentang  perlindungan konsumen  terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  pengusaha travel  tanpa  izin  operasional  di  Kabupaten  Rokan  Hilir  yang
dianalisis  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena, jenis penelitian penulis  menggunakan  penelitian  observation  research  maka dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  primer  serta memilih metode sensus sehingga peneliti  menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden . Hasil penelitian ini adalah pertama, penerapan tanggung jawab pengusaha angkutan umum (travel  illegal)  terhadap  perlindungan  konsumen  belum terlaksana  secara  optimal.  Kedua,  faktor  penghambat pelaksanaannya  karena  pemerintah  belum  konsisten  dalam mengimplementasikan  peraturan  (terkait  pemenuhan  hak-hak penumpang dan  sanksi yang lebih tegas untuk pengusaha travel tanpa izin operasional) yang telah dibuat dan diberlakukan. Lebih lanjut  juga  teridentifikasi  kurangnya  tingkat  kesadaran konsumen  mengenai peraturan  yang sudah diberlakukan .

## I. Pendahuluan
Hukum  yang  muncul  dan  berkembang  di  kehidupan  masyarakat  diharapkan mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam kehidupan  bermasyarakat dan bernegara hukum dapat berperan sebagai tolak ukur terjaminnya suatu keadilan. Namun,  faktanya  dalam  kehidupan  sehari-hari  terkadang  segala  aturan  yang  telah menjadi  suatu  hukum  diabaikan,  sehingga  menghilangkan  keseimbangan  manfaat hukum  itu  sendiri,  yang  berdampak  pada  terhambatnya  perkembangan  kemajuan suatu  Negara. 1 Munculnya  teknologi  digital  di  dunia  informasi  dan  komunikasi mempengaruhi  semua  aspek  kehidupan  manusia.  Dunia  bisnis  adalah  salah  satu bidang dimana banyak yang telah berubah, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi adalah penciptaan peluang bisnis baru. 2 Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi membawa  perkembangan  yang  semakin  pesat  disektor  perhubungan  khususnya dalam  perhubungan  darat,  dimaksudkan  untuk  memperlancar  arus  pengiriman barang  dan  jasa  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  serta  untuk  meningkatkan mobilitas  manusia. 3 Dalam  kegiatan  ekonomi,  konsumen  memiliki  peran  penting, karena  tanpa  konsumen  kegiatan  perekonomian  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Pasal  1  angka  2  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  telah  dipaparkan  pengertian  dari  konsumen  yaitu  “ setiap orang pemakai  barang dan/atau  jasa  yang bersedia dalam  masyarakat, baik  bagi kepentingan diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan” ,  dengan  kata  lain,  berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah :
1. Pemakai  akhir  dari  sebuah  produk  (baik  barang  maupun  jasa).  Kemudian produk  tersebut  di  gunakan  untuk  keperluan  pribadi,  keluarga,  orang  lain
1 Ni  Ma de  Trisna   Dewi,  ‘Pe rlindunga n  H ukum  Pramuwisa ta   Ya ng  Tida k  Berlisensi’  (2021)  4  Jurnal Ana lisis  Hukum <https://journal.undiknas.a c.id/index.php/JAH/article/view/2944>.
2 Rosyidi Ha mza h, Cheny Berlia n a nd Rahmi Yunia rti,  ‘Lega l  Protection For Consumers  Aga inst Fra ud On  E-Commerce :  A  Compa ra tive  La w  Ana lysis’  (2019)  10  Interna tiona l  Journa l  of  Innova tion, Crea tivity a nd Cha nge.
3 Da ra  Ayu Ma ha ra ni, Bamba ng Eko Turisno a nd Sura di, ‘Perlindunga n Hukum Terhada p La ya nan Purna Jua l (After Sa les Se rvice)(Studi Pa da  Putusa n Nomor: 336/Pdt. g/2013/Pn Jkt. Ba r)’ (2017) 6 Diponegoro La w Journa l 1.
maupun  makhluk  hidup  lain,  dan  pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali;
2. Pengguna  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  bagi  keperluan diri  sendiri  atau  keluarga  atau  orang  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan kembali;
3. Setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai secara pribadi dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
Definisi  perlindungan  konsumen  telah  dipaparkan  dan  diatur  pada  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999.  Selain  itu, pengertian perlindungan konsumen juga dikemukakan oleh berbagai sarjana hukum, salah  satunya  Az.  Nasution,  yang  mendefinisikan  perlindungan  konsumen  sebagai bagian  dari  hukum  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifiat mengatur  dan  juga  mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen. Sedangkan  hukum  konsumen  diartikan  sebagai  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah- kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu sama  lain  yang  berkaitan  dengan  barang  dan  atau  jasa  konsumen  dalam  pergaulan hidup. 4 Ada  beberapa  karya  menyebutkan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen merupakan  cabang  dari  hukum  ekonomi  karena  permasalahan  yang  diatur  dalam hukum  konsumen  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  barang  dan/atau  jasa. Adapula  yang  mengatakan  bahwa  hukum  konsumen  digolongkan  dalam  hukum bisnis  atau  hukum  dagang,  karena  dalam  rangkaian  pemenuhan  kebutuhan  barang dan/atau  jasa  selalu  berhubungan  dengan aspek  bisnis  atau  transaksi  perdagangan. Serta ada pula yang menggolongkan hukum konsumen dalam hukum perdata, karena hubungan antara  konsumen  dan  produsen  dan/atau pelaku  usaha  merupakan  ranah hukum perdata. 5
Perlindungan  hukum  merupakan  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka  untuk  mewujudkan  keadaan  yang  aman  dan  tentram  dalam  kehidupan bermasyarakat. 6 Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan terhadap  subjek hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain,  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan  kedamaian. 7 Ketika  UUPK  dirancang,  para  perumus  RUUPK  sangat memperhatikan  dasar-dasar  acuan  untuk  mewujudkan  perlindungan  konsumen. Pertama ,  adanya  hubungan  hukum  antara  penjual  dengan  konsumen  secara  jujur. Kedua ,  adanya hubungan  kontrak  penjual  dan  konsumen  yang  dirumuskan  dengan jelas. Ketiga ,  konsumen  sebagai  pelaku  perekonomian. Keempat ,  konsumen  yang menderita  kerugian  akibat  yang  cacat  mendapat  ganti  rugi  yang  memadai. Kelima ,
4 Az Na sution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) (Dia dit Media  2006).
5 NHT  Sia haa n, Hukum  Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung Jawab  Produk (Pa nta  Rei 2005).
6 I Nyoma n Dha rma  Wia sa  a nd I Nyoma n Budiana , ‘Implmenta si Perlindunga n Konsumen Peserta  BPJS Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Di  RSUP  Sanglah  Denpasar’  (2019)  2  Jurnal  Analisis  Hukum <https://journa l.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2206>.
7 I Ketut Pa rtha  Ca hyadi a nd AA.Ngr  Sri Ra hayu Gorda , ‘Perlindunga n Hukum Terha da p Na saba h Da ri Anca man  Keja ha tan  Perbanka n  Skimming  Mela lui  La yana n  Electronic  Banking  (Studi  Ka sus  Di  Ba nk Ra kya t Indonesia  Ka ntor Wila ya h Denpa sa r)’ (2019) 2 Jurna l Ana lisis  Hukum.
diberikannya  pilihan penyelesaian  sengketa  kepada para  pihak. Dasar-dasar tersebut telah  menekankan  pada  pentingnya  pemberian  hak  kepada  konsumen  untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau pengganti, apabila ternyata tidak sesuai dengan  yang  diperjanjikan  maupun  tidak  dalam  kondisi  sebagaimana  mestinya. Terlepas adanya unsur dari pihak penjual yang mengakibatkan terjadinya cacat barang yang tersembunyi dan sekalipun telah yakin terhadap kejujuran penjual tersebut.
Secara  umum  dikenal  ada  empat  hak dasar  konsumen,  yaitu  :  “Hak  untuk mendapatkan  keamanan  dan  kenyamanan; Hak  untuk  mendapatkan  informasi;  Hak untuk  memilih;  Hak  untuk  didengar”. 8 Empat  hak  dasar  tersebut  diakui  secara internasional.  Lebih  lanjut,  selain  empat  hak  dasar  tersebut  ternyata  dalam perkembangannya  organisasi  konsumen  yang  tergabung  dalam The  International Organization of Consumer Union (IOCU)  menambahkan  lagi  beberapa  hak,  seperti  hak kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kemudian,  terkait  hak-hak  konsumen  dapat  dilihat  pada  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  yaitu  “(a)  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa;  (b)  Hak  untuk  memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  di  janjikan;  (c)  Hak  atas  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa;  (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut;  (f)  Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan  konsumen;  (g)  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan jujur  serta  tidak  diskriminatif;  (h)  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  (i) Hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan  lainnya”.  Sedangkan  terkait  kewajiban konsumen  telah  diatur  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  yaitu “Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau jasa  demi  keamanan  dan  keselamatan;  Beritikad  baik dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa;  Membayar  sesuai dengan  nilai  tukar  yang  disepakati;  serta  Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.
Apabila  merujuk  pada  Pasal  4  dan  Pasal  5  UUPK  tersebut,  maka  pada kenyataannya  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  berjalan  tidak  seimbang. Ketidakseimbangan  antara  posisi  pelaku  usaha  dan  konsumen  sangat  perlu dikompensasikan  dengan  berbagai  upaya,  baik  melalui  pergerakan  perlindungan konsumen,  perangkat  kelembagaan  dan  hukum,  maupun  berbagai  upaya  lain  agar konsumen bisa menggunakan pelayanan barang dan/atau jasa yang diinginkan secara aman. 9 Faktor  utama  yang  menyebabkan  konsumen  berada  di  posisi  tidak menguntungkan,  adalah  karena  tingkat  pengetahuan  hukum  dan  kesadaran  hukum konsumen  akan  hak-hak  nya  masih  rendah.  Hal  ini-lah  yang  dimanfaatkan  pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan
8 Ja mus Sida ba lok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (PT Citra  Aditya  Ba kti 2010).
9 Ahma di Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di  Indonesia (PT Ra ja  Gra findo Persa da  2000).
hal-hal yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya sebagai pelaku usaha. 10 Dalam bisnis  travel  kepercayaan  konsumen  merupakan hal  utama  yang  perlu  diperhatikan karena  kepercayaan  konsumen  merupakan  keyakinan  seseorang  terhadap  suatu  hal yang  dimana  akan  berdampak  pada  hubungan  jangka  panjang.  Ketika  satu  pihak mempunyai keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada kepercayaan. 11
Kemudian  selain  konsumen,  transportasi  juga  memiliki  keterkaitan  yang  sangat erat dengan kegiatan ekonomi. Keterkaitan antara transportasi dan kegiatan ekonomi bersifat saling mempengaruhi. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia  dari  tempat  asal  ke  tempat  tujuan,  sehingga  dengan  kegiatan tersebut  maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui. Proses pemindahan dari gerakan tempat  asal  dimana  kegiatan  pengangkutan  dimulai  dan  ketempat  tujuan  dimana kegiatan  diakhiri.  Dengan  adanya  pemindahan  barang  dan  manusia  tersebut,  maka transportasi  merupakan  salah  satu  sektor  yang  dapat  menunjang  kegiatan  ekonomi ( the  promoting  sector )  dan  pemberi  jasa  ( the  servicing  sector )  bagi  perkembangan ekonomi.  Pengertian  lainnya  dikemukakan  oleh  Soesilo  yang  mengemukakan  bahwa transportasi  merupakan  pergerakan  tingkah  laku  orang  dalam  ruang  baik  dalam membawa dirinya sendiri maupun membawa barang.
Secara  umum aktivitas  pengangkutan  memegang  peranan  yang  penting  dalam 2 (dua)  hal  yaitu  pembangunan  sebagai  ekonomis  dan  pembangunan non  ekonomis. 12 Namun  tidak  dapat  dipungkiri  kegiatan  pengangkutan  yang  merupakan  komponen utama  dalam  kegiatan  bisnis  pasti  tidak  terhindarkan  dari  beberapa  permasalahan baik itu kehilangan, kerusakan maupun keterlambatan pengiriman barang yang tentu akan  merugikan  konsumen. 13 Bisnis  travel  masih  memiliki  prospek  yang  bagus  saat ini.  Masyarakat  yang  hidup  serba  praktis  di  era  sekarang,  lebih  memilih  untuk menggunakan  travel  dengan  segala  kemudahan  dan  kenyamanannya,  ketimbang menyewa kendaraan pribadi yang biasanya menerapkan tarif yang kurang bersahabat. Perjalanan antar kota bisa dilakukan dengan beberapa kendaraan, perjalanan darat itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa moda transportasi, mulai dari kereta api, bis, mobil pribadi, sampai mobil travel. Mobil travel yang dipakai untuk trayek antar kota umumnya beroperasi setiap hari. Sebuah agen perjalanan biasanya hanya mempunyai trayek dalam satu pulau saja.
Hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  124  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  yang  mengatur  beberapa kewajiban  yang  harus  dipenuhi  pengemudi  kendaraan  bermotor  umum,  yatu “ pertama ,  Mengangkut  penumpang  yang  membayar  sesuai  dengan  tarif  yang  telah ditetapkan; kedua ,  Memindahkan  penumpang  dalam  perjalanan  ke  kendaraan  lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan
10 Ama lia   Rizky  a nd  AAAN  Sri  Ra ha yu  Gorda ,  ‘Tinja ua n  Yuridis  Hukum  Pidana   Indonesia   Da lam Menga tur  Perlindunga n  Hukum  Terha dap  Tra nsaksi  On line  (E-Commerce)’  (2019)  2  Jurna l  Ana lisis Hukum <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2170>.
11 Adi  Ikhsa n  Syukri  Amri,  Husni  Ha sbulla h and  Maulidia n  Ima sta ry  Ta n,  ‘Mina t  Konsumen  Membeli Produk  Online  Shop  Ditinja u  Da ri  Keperca yaa n  Kon sumen’  (2019)  2  Jurna l  PROKSI  (Jurna l  Pro gra m Voka si ekonomi & Bisnis).
12 Nyoman  Gede  Fa ja r  Septia wan  Putra ,  Desa k  Gede  Dwi  Arin i  a nd  Luh  Putu  Surya ni,  ‘Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Khusus  Jasa  Penumpang  Angkutan  Darat’  (2020)  1  Jurnal  In terpretasi Hukum 83.
13 Micha el  Ange lo,  ‘Penyelesa ia n  Sengketa   Ekspeditur  Terha da p  Keterla mba tan  Da n/Ata u  Hila ngnya Barang Pada Konsumen (Studi Kasus PT. Pacific Express Cargo)’ (2020) 3 Jurnal Analisis  Hukum.
ISSN: 1978-1520
mogok, rusak, kecelakaan atau atas perintah petugas; ketiga , menggunakan lajur jalan yang  telah  ditentukan  atau  menggunakan  lajur  paling  kiri,  kecuali  saat  akan mendahului  atau  mengubah  arah; keempat memperhatikan  kendaraan  selama menaikkan  dan/atau  menurunkan  penumpang; kelima ,  menutup  pintu  selama kendaraan  berjalan;  dan keeenam ,  mematuhi  batas  kecepatan  paling  tinggi  untuk angkutan umum”.
Bertitik  tolak  dari  semua  Peraturan  Perundang-undangan  dan  fakta  lapangan tersebut  dapat  diidentifikasi  bahwa masih  banyak  permasalahan  yang  sering  muncul terkait bagaimanakah perlindungan konsumen dalam hal penerapan tanggung jawab pengusaha  angkutan  umum tanpa  izin  operasional  serta  apa  saja  faktor penghambat pelaksanaannya di Kabupaten Rokan Hilir.

## II. MetodePenelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan penelitian observation research dengan langsung mengidentifikasi data ke lapangan.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  tentang  perlindungan  konsumen terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  pengusaha  travel  tanpa  izin  operasional  di Kabupaten Rokan Hilir yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Oleh  karena,  jenis  penelitian  penulis menggunakan  penelitian observation  research maka  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  data  primer  serta  memilih  metode  sensus  sehingga  peneliti menggunakan  populasi  secara  keseluruhan  sebagai  responden.  Dalam  usaha mewujudkan  kerepresentatifan  data  penelitian  ini  maka  yang  dijadikan  sebagai populasi dan responden adalah :
1. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir;
2. Polres Kabupaten Rokan Hilir;
3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
4. Pengguna Jasa Angkutan Umum Tanpa Izin Operasional di Kabupaten Rokan Hilir;
5. Pengusaha  Angkutan  Umum  (Travel)  Tanpa  Izin  Operasional  di  Kabupaten Rokan Hilir.
Kemudian Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui responden dengan menggunakan kuesioner dan wawancara ,,pengguna jasa travel tanpa izin operasional, Dinas Perhubungan dan Polres Kabupaten Rokan Hilir. Adapun data sekunder yang penulis  gunakan adalah  semua  publikasi  tentang  perlindungan  konsumen  terhadap pelaksanaan  tanggung  jawab  pengusaha  transportasi  umum  (travel),  yang merupakan dokumen resmi, buku-buku teks serta hasil karya ilmiah para sarjana/ahli serta  hasil-hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  ini.  Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah dengan kuesioner dan wawancara  para  responden.  Responden  yang  akan  diberikan  kuesioner  dalam penelitian  ini  adalah  pengusaha  travel  yang  tidak  memiliki  izin  operasional  dan konsumen pengguna jasa transportasi tersebut yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang akan diwawancarai adalah pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dan Polres Kabupaten Rokan Hilir.
Adapun  pengolahan  dan  penyajian  data  dalam  penelitian  ini  disajikan  dengan menggunakan  teknik  deskriptif  analisis.  Sehingga  data  yang  dikumpulkan diklasifikasikan  sesuai  dengan  rumusan  masalah,setelah  itu  diolah  dan  disajikan. Metode  penarikan  kesimpulan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode induktif, yang menyimpulkan data yang bersifat khusus kearah yang bersifat umum.
Apabila  dipaparkan  dalam  suatu  bagan  maka  diagram alir  penelitian  ini  dapat dilihat sebagai berikut :

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Penerapan Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan Umum Tanpa Izin Operasional
Masalah  perlindungan  konsumen  sangat  penting  untuk  dibicarakan,  karena menyangkut hak  dan  kewajiban  masyarakat.  Perlindungan  konsumen  secara  khusus baru  dikenal  dan  tumbuh  di  Indonesia  beberapa  tahun  belakangan  ini,  sehingga belum  berakar  pada  segenap  lapisan  dan  kelompok  masyarakat  yang  ada  di Indonesia.
Transportasi darat telah berkembang menjadi sarana jasa angkutan bisnis, baik di dalam  kota  maupun  di  luar  kota. Disamping  untuk  kegiatan angkutan  barang  pada umumnya,  moda  transportasi  darat  yang  dalam  penelitian  ini  merupakan  jasa angkutan penumpang (orang) dan juga barang dari suatu tempat ketempat lainnya.
Dalam  rangka  tercapainya  kelancaran  serta  terjaminnya  keselamatan  terhadap konsumen  (orang)  maupun  barang  sebagai  pengguna  jasa  transportasi,  maka diperlukan  satu  bentuk  perjanjian  pengangkutan.  Dengan  demikian  tercipta  suatu bentuk hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai penyedia jasa transportasi dan konsumen sebagai pengguna jasa transportasi, dimana pihak-pihak terkait diharapkan dapat  memenuhi  dan  menaati  perjanjian  tersebut.  Perikatan  atau  perjanjian pengangkutan ini berfungsi sama sebagai undang-undang yang berlaku terhadap para pihak  yang  membuatnya.  Hukum  memberikan  sanksi  terhadap  pihak-pihak  yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian pengangkutan yang terlibat wanprestasi.
Lebih  lanjut,  seperti  yang  telah  dipaparkan  dibagian  pendahuluan,  bahwa penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  terlaksananya  undang-undang  ini dilapangan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan  kontrak dan/atauperjanjian,  dalam  hal  ini  adalah  pengusaha  travel  illegal  sebagai  penyedia jasa  transportasi  dan  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  transportasi  dimana  kedua belah pihak saling terkait dalam suatu perjanjian pengangkutan.
Tabel 1.1 Jawaban Konsumen Mengenai Tiket Yang Diberikan Oleh Pihak Travel No Jawaban Responden Jumlah Persentase (%) 1 Ada - - % 2 Tidak Ada 40 100 % Jumlah 40 100 %

## Sumber  : Data Lapangan Setelah Diolah
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak ada konsumen yang menjawab ada atau mendapatkan tiket dari pihak pengusaha travel. Sementara itu ada 40 orang atau 100 %  konsumen  menjawab  tidak  ada atau  tidak  mendapatkan  tiket  dari  pihak jasa angkutan. Sehingga menurut penulis, pemberian tiket oleh pihak travel memang merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  pihak  jasa angkutan, namun disatu sisi dengan tidak diberikannya tiket kepada pihak konsumen bukan  berarti  pihak  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  pengusaha  travel  illegal,  tidak mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  konsumen  atau  pengguna  jasa  angkutan tersebut.
Tabel 1.2 Jawaban Pelaku  Usaha Angkutan Travel Terhadap Tanggung Jawab Terhadap Konsumen No Jawaban Responden Jumlah Persentase (%) 1 Bertanggungjawab Penuh 0 0 % 2 Tidak Bertanggungjawab Penuh 10 45,5 %
3 Tidak Bertanggungjawab 12 55,5 Jumlah 22 100 %
Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada satu orang-pun atau 0% pelaku usaha  yang  memilih  jawaban “bertanggungjawab penuh” terhadap  konsumen,  10 orang atau 45,5% pengusaha yang menjawab “tidak bertanggungjawab penuh”, yang artinya  bahwa  pengusaha  masih  bertanggungjawab  terhadap  konsumen  yang diangkutnya.  Sementara  terdapat  12  orang  atau  55,5%  pengusaha  yang  menjawab “tidak bertanggungjawab” terhadap konsumen yang diangkutnya.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  tidak  semua  travel  illegal  yang  mau  bertanggung jawab terhadap penumpang atau konsumennya. Sedangkan didalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  19  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangakan.
Kemudian  travel  illegal  yang  berada  di  Kecamatan  Tanah  Putih,  Kabupaten Rokan Hilir tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengusaha angkutan umum.  Perlindungan  Konsumen  yang  diberikan  terhadap  penumpang  (orang maupun barang tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  Perkembangan  travel  illegal  sudah  lama  hadir  ditengah  masyarakat,travel illegal  selalu  mengikuti  perkembangan  travel  legal  bahkan  sekarang  jumlah  travel illegal  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  travel  legal  yang  telah  terdaftar  di Dinas Perhubungan khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.
Tabel 1.3 Jumlah Konsumen Yang Pernah Dirugikan Pihak Pengusaha Travel Illegal No Jawaban Responden Jumlah Persentase (%) 1 Pernah 24 60 % 2 Tidak Pernah 16 40 % Jumlah 40 100 %

## Sumber  : Data Lapangan Setelah Diolah
Tabel  diatas  merupakan  hasil  tanggapan  responden  saat  mengisi  daftar pertanyaan  yang  telah  dibagikan  penulis  kepada  para  konsumen  travel  illegal  di Kecamatan  Tanah  Putih.  Dari  40  alat  pengumpulan  data  berbentuk  kumpulan pertanyaan  (kuesioner)  yang  disebarkan,  terdapat  24  orang  atau  60  %  menjawab “pernah”  mengalami  kerugian  dari  pihak  travel  dan sebanyak 16  orang  mengalami kerugian dari pihak travel dan sebanyak 16 orang atau 40 % menjawab “tidak Pernah” mengalami  kerugian  dari  pengguna  jasa  travel  illegal.  Konsumen  yang  menjawab “pernah”  mengalami  kerugian  dalam  berbagai  bentuk,  mengaku  enggan  un tuk melaporkan  kepihak  berwajib,  dengan alasan  karena  tidak  mau  repot  atau  khawatir urusan  menjadi  besar  dan  bertele-tele.  Padahal  sebenarnya  kewajiban  penggantian kerugian  oleh  pelaku  usaha  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Menurut Penulis,  dari  data  diatas  diketahui  bahwa  selain  konsumen tidak  mau repot  untuk  mengadakan  tuntutan,  masih  banyak  lagi  alasan-alasan  lain  yang semestinya  bisa  merek  peroleh.  Sementara  itu  para  pihak  pengusaha  travel-pun tertutup  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  kepada  Penulis.  Hal  ini  juga disebabkan  kurangnya pengetahuan  masyarakat terhadap  peraturan-peraturan  yang brekaitan dengan pemenuhan hak-hak penumpang.
Mayoritas  pengguna  jasa  transportasi  illegal  yang  berada  di  Kecamatan  Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berasal dari kalangan menengah ke bawah dan rata-rata berpendidikan rendah. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk  mengadukan  permasalahan  tersebut  dan  khawatir  akan  menghabiskan  biaya besar.  Sifat  pesimistis  masyarakat  yang  tidak  melakukan  pengaduan  atas  masalah tersebut,  menyebabkan  para  pengusaha  dan  pemerintah  tidak  menyadari  hal  yang telah terjadi dilapangan.
Tabel 1.4 Jawaban Konsumen Yang Mengetahui Jasa Angkutan yang Digunakan Tidak Resmi No Jawaban Responden Jumlah Persentase (%) 1 Mengetahui 15 37,5 % 2 Tidak Mengetahui 25 62,5 % Jumlah 40 100 %

## Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah
Tabel  diatas  merupakan  hasil  tanggapan  responden  saat  mengisi  daftar pertanyaan  yang  telah  dibagikan  penulis  kepada  konsumen  yang  menggunakan travel  illegal  di  Kecamatan  Tanah  Putih,  terkait apakah  mereka  mengetahui  bahwa Jasa  Angkutan  yang  mereka  gunakan  adalah  Jasa  Angkutan  yang  tidak  resmi. Sehingga.  berdasarkan  data  tersebut  dapat  diidentifikasi  bahwa  terdapat  15  orang atau  37,5%  pengguna  jasa  angkutan  tersebut “tidak mengetahui  bahwa  angkutan tersebut  adalah  travel  illegal.  Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  diatur pada  Pasal  7  huruf  (b)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,yaitu “ salah  satu kewajiban  pelaku  usaha  adalah  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan  penjelasan penggunaan, perbaikan dan  pemeliharaan, sehingga konsumen dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut ” .
Adapun  pengguna  jasa  transportasi  travel  illegal  yang  Penulis  teliti  dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :
1. Penumpang  atau  konsumen  yang  sudah  mengetahu  bahwa  travel  yang digunakan adalah transportasi illegal;
2. Penumpang  atau  konsumen  yang  pada  awalnya  tidak  mengetahui  bahwa travel  yang  digunakan  adalah  transportasi  illegal,  namun  pada  akhirnya mengetahuinya dan tetap menggunakan jasa transportasi illegal tersebut;
3. Penumpang  atau  konsumen  yang  benar-benar  tidak  mengetahui  bahwa  travel yang digunakan adalah transportasi illegal (konsumen awam).
Menurut  analisa  Penulis,  adanya  pengelompokkan  kategori  pengguna  jasa angkutan  travel  tersebut,  dapat  diidentifikasi  bahwa  kondisi  konsumen  sebagai pengguna  jasa  travel  sangat  memprihatinkan.  Karena  konsumen,  sebagai  pengguna jasa  travel  tersebut  tidak  mengetahui  informasi-informasi  penting  yang  seharusnya mereka  ketahui.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  keterbukaan  dari  pengusaha  travel serta  sosialisasi  dari  pihak  yang  terkait.  Disamping  itu,  kesadaran  konsumen  juga masih  kurang.  Terkait  ini,  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  data  yang  menyatakan bahwa  terdapat  beberapa  konsumen  yang  sudah  mengetahui  bahwa  travel  yang digunakan  adalah  travel  illegal ataupun  yang  pada awalnya tidak  mengetahui  status angkutan  tersebut,  dan  setelah  mengetahuinya  konsumen  masih  tetap  menggunakan jasa angkutan tersebut.

## 3.2 Faktor  Penghambat  Penerapan  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Angkutan  Umum Tanpa Izin Operasional
Selain  kurangnya  keterbukaan  informasi  dari  pengusaha  travel  dan  kurangnya sosialisasi  dari  pihak terkait  serta  kurangnya  kesadaran  konsumen atas  hak-hak nya sebagai  pengguna  jasa  travel,  Penulis  juga  menemukan  beberapa  indikator  yang menjadi  faktor  berpengaruh  dalam  menghambat  pengimplementasian  kebijakan pemerintah  terhadap  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Angkutan  Umum  Tanpa  Izin Operasional pada  konsumen  (pengguna  jasa)  travel  di  Kecamatan  Tanah  Putih, Kabupaten  Rokan  Hilir.  Pengidentifikasian  faktor  penghambat  tersebut  dianalisis berdasarkan  hasil  wawancara  para  responden  serta  penyebaran  kuesioner.  Faktor- faktor tersebut adalah :
Pertama ,  komunikasi.  Komunikasi  merupakan  alat  kebijakan  untuk menyampaikan  sebuah  perintah.  Komunikasi  juga  merupakan  alat  untuk menyampaikan  semua  arahan  dari  sumber  pembuat  kebijakan  kepada  pihak-pihak yang  diberikan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut.  Faktor  komunikasi  dianggap  sebagai  faktor  yang  sangat  penting,  karena komunikasi  ada  dalam  setiap  proses  kegiatan  yang  melibatkan  unsur  manusia  dan sumber  daya.  Pelaksanaan  yang  efektif  baru  akan  terjadi  apabila  para  pembuat kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan  mengetahui apa  yang akan  mereka  kerjakan,  dan hal  itu  hanya  dapat  diperoleh  melalui  komunikasi  yang  baik  serta  berasal  dari komunikasi  yang  baik  tersebut-lah  dapat terbentuk  kualitas  partisipatif  masyarakat. Namun,  dalam  hal  penyampaian  informasi  terkait  implementasi  kebijakan angkutan yang  diberikan  oleh  Dinas  Perhubungan  kepada  Perusahaan  Angkutan,  belum berjalan  dengan  lancar  dan  penyampaian  informasi  yang  diberikan  juga  tidak tersampaikan kepada masyarakat.
Kedua , sumber daya. Apabila kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan rutin,  tetapi  implementor  kekurangan  sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut,  maka  proses  implementasi  yang  diharapkan  tidak  akan  berjalan  efektif. Sumber  daya  yang  diperlukan  tersebut  dapat  berupa  sumber  daya  manusia  dan sumber daya finansial serta sarana dan pra-sarana.
Kemudian, manusia sebagai sumber daya, akan membawa hal-hal baru kedalam tatanan  organisasi,  seperti  kemampuan,  kepercayaan  pribadi,  pengharapan, kebutuhan  dan  pengalaman  masa  lalunya.  Ini  semuanya  adalah  karakteristik  yang
dipunyai  setiap  individu. Dan  semua  karakteristik  tersebut akan  dibawa  oleh  setiap manusia  manakala  ia  akan  memasuki  suatu  organisasi. 14 Sehingga  apabila  sumber daya  manusia  tercukupi  pada  suatu  organisasi  (dalam  hal  ini  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Rokan  Hilir  dan  Polres  Kabupaten  Rokan  Hilir)  maka  secara  teori implementasi  kebijakan  pemerintah terhadap  Tanggung Jawab  Pengusaha Angkutan Umum Tanpa Izin Operasional pada konsumen (pengguna jasa) travel di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, diharapkan akan berjalan secara efektif.
Faktor  penghambat  yang ketiga adalah  disposisi/sikap.  Sikap  atau  disposisi adalah  watak  dan  karakteristik  atau  sikap  yang  dimiliki  implementor  seperti pemahaman  dan  pengetahuan  serta  motivasi  yang  diberikan.  Apabila  implementor memiliki  disposisi  yang  baik  maka  akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik seperti apa yang dinginkan oleh pembuat kebijakan. Lain halnya, ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Lebih lanjut, faktor penghambat yang keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Salah  satu  aspek  struktur  yang  berperan  penting  di  setiap organisasi adalah adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Standar  Operasional Prosedur  tersebut menjadi  pedoman  bagi  setiap  implementor  dalam  bertindak, agar pelaksanaan  kebijakan  terkait  tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin dicapai.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama , penerapan tanggungjawab pengusaha angkutan umum ( travel illegal ) terhadap  perlindungan  konsumen  belum  terlaksana  secara  optimal. Kedua ,  faktor penghambat  penerapan  tanggungjawab  pengusaha  angkutan  umum  tanpa  izin operasional  ( travel  illegal )  terhadap  perlindungan  konsumen  adalah  karena  (1) pemerintah  belum  konsisten  dalam  mengimplementasikan  peraturan  (terkait pemenuhan  hak-hak  penumpang  dan  belum  memberikan  sanksi  yang  lebih  tegas untuk  pengusaha  travel  tanpa  izin  operasional)  yang  telah  dibuat  dan  diberlakukan. (2)  Lebih  lanjut,  pengimplementasian  tanggungjawab  pengusaha  angkutan  umum tanpa  izin  operasional  ( travel  illegal )  terhadap  perlindungan  konsumen,  terhambat karena  adanya  faktor  kurangnya  tingkat  kesadaran  konsumen  mengenai  peraturan yang  sudah  diberlakukan.  Sehingga,  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan lebih sering dikesampingkan .

## V. Ucapanterima  Kasih ( Acknowledgments )
Syukur Alhamdulillah  Penulis  ucapkan  ke hadirat Allah  Subhanahu Wa  Ta’ala  yang memberikan segala Rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan  karya  tulis  ilmiah  yang  berjudul  “ Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hal Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Travel  Tanpa  Izin  Operas ional” .  Dalam proses  penyelesaian  karya  tulis  ilmiah  ini,  tentunya  tidak  terlepas  dari  dukungan berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada Universitas Islam Riau atas dukungan dan kesempatan yang diberikan, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat
14 Hendry Andry, Perilaku Dan Etika Administrasi Publik (Ma rpoya n Tujuh Publishing 2020).
terlaksana  dan  diselesaikan  dengan  baik.  Tak  luput  pula  Penulis  sampaikan  rasa terimakasih  untuk  semua  rekan  penulis  yang  juga  sama-sama  menulis  karya  tulis ilmiah  ini,  sehingga  artikel  ini  dapat  terselesaikan  dan  dapat  di-submit  ke  pihak pengelola  Jurnal  Analisis  Hukum.  Penulis  juga  mengucapkan  terimakasih  kepada pengelola Jurnal Analisis Hukum (JAH) yang telah menerbitkan artikel ini.

## VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Jurnal Amri AIS, Hasbullah H and Tan MI, ‘Minat Konsumen Membeli Produk Online Shop Ditinjau Dari Kepercayaan Konsumen’ (2019) 2 Jurnal PROKSI (Jurnal Program Vokasi Ekonomi & Bisnis)
Andry H, Perilaku Dan Etika Administrasi Publik (Marpoyan Tujuh Publishing 2020)
Angelo M,  ‘Penyelesaian  Sengketa  Ekspeditur  Terhadap  Keterlambatan  Dan/Atau Hilangnya  Barang  Pada  Konsumen  (Studi  Kasus  PT.  Pacific  Express  Cargo)’  (2020) 3

## Jurnal Analisis Hukum
Cahyadi  IKP  and  Gorda  AA.  NSR,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus Di  Bank  Rakyat  Indonesia Kantor  Wilayah  Denpasar)’  (2019) 2 Jurnal Analisis Hukum
Dewi NMT, ‘Perlindungan Hukum Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi’ (2021) 4 Jurnal
Analisis Hukum <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2944>
Hamzah R, Berlian C and Yuniarti R, ‘Legal Protection For Consumers Against Fraud On  E-Commerce :  A  Comparative  Law  Analysis’  (2019)  10  International  Journal  of Innovation, Creativity and Change
Maharani  DA,  Turisno  BE  and  Suradi,  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Layanan Purna Jual  (After  Sales  Service)(Studi  Pada  Putusan Nomor:  336/Pdt.  g/2013/Pn  Jkt. Bar)’ (2017) 6 Diponegoro Law Journal 1
Miru  A, Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Di  Indonesia (PT  Raja Grafindo Persada 2000)
Nasution A, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) (Diadit Media 2006)
Putra NGFS, Arini DGD and Suryani LP, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat’ (2020 ) 1 Jurnal Interpretasi Hukum 83
Rizky  A  and  Gorda  AAANSR,  ‘Tinjauan  Yuridis  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam Mengatur  Perlindungan Hukum  Terhadap  Transaksi  Online  (E- Commerce)’  (2019) 2 Jurnal Analisis Hukum <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2170>
Siahaan  NHT, Hukum Konsumen:  Perlindungan  Konsumen  Dan  Tanggung  Jawab  Produk (Panta Rei 2005)
Sidabalok J, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (PT Citra Aditya Bakti 2010)
Wiasa  IND  and  Budiana  IN,  ‘Implmentasi  Perlindungan  Konsumen Peserta  BPJS Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Di  RSUP  Sanglah  Denpasar’  (2019)  2  Jurnal  Analisis Hukum <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2206>