## UMN UMN
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## • Hendar Putranto

## Daya Komunikasi Paham Multikulturalisme Kritis di Ranah Politik Daring dalam Konteks Indonesia

## Universitas Multimedia Nusantara hendar.putranto2006@gmail.com

## Hendar Putranto

## ABSTRACT
Indonesia is a fertile ground for flourishing respect towards differences as well as nurturing diversity, considering its unique history and genealogy of its formation. Despite the progress of information and communication technology for the last two decades, added with the emergence of informational politics or online politics after the reformation era 1998, there arose several radical groups and extreme social organization threatening the very foundation of multiculturalism in Indonesia, namely the freedom of religion/belief. Through analyzing and synthesizing the framework of critical multiculturalism and online politics, this research results in producing four parameters (accessibility, interactivity, criticality, solidarity) to measure the level of pro and anti-multiculturalism within certain websites. Here, the role and influence of sympathetic communication power is highly important because online politics depend more on the soft power rather than hard power, rational persuasion in communicative action framework rather than physical violence and politics-by-mass movement. Critical multiculturalism is properly needed in an era of information proliferation and easy access to various power relations. For the sake of a better future, critical multiculturalism should participate further and deeper in the context of emancipation, empowerment, and struggle for justice, especially justice for “those who have no voice, those who toil, those who live unappreciated, and those who die in silence.”
Key words: multiculturalism, critical multiculturalism, online politics, informational politics, Communication Power, “accesibility, interactivity, criticality and solidarity” parameters

## PENGANTAR
Untuk mulai menganalisis dan me- mahami isu-isu yang terkait dengan praktik dan paham multikulturalisme, seseorang ti- dak bisa mulai dari ruang kosong dan nir- waktu.  Persinggungan,  ketertanaman  dan keterlibatan---dengan segala frekuensi, in- tensitas, dan kompleksitasnya---sudah se- lalu diandaikan oleh subjek yang menulis, peneliti yang meriset, maupun pembaca yang
ingin mengetahui lebih jauh tentang mul- tikulturalisme. Karenanya, ketika menger- jakan tulisan ini, multikulturalisme sudah selalu menjadi cakrawala pengalaman seka- ligus pemahaman yang melatarbelakangi, melatar(s)dampingi maupun menjadi proyeksi identitas diri serta minat pribadi penulis. Se- jak lahir hingga sekarang, secara alamiah dan terberi maupun dengan kehendak bebas dan pergulatan,multikulturalisme diterima sebagai
1

## UMN UMN
nah absen], tidak mau meminjam uang di bank dengan alasan haram karena ada “riba,” [lalu meminjam uang pada keluarga], tidak mau menggunakan alat kontrasepsi (!) sehingga sekarang ada keluarga yang dilimpahi de- ngan lima orang anak dengan jarak umur yang dekat satu dengan lainnya, dan, seorang di an- taranya, rajin mengirimi saya sms ‘dakwah’. Itulah sekelumit latar belakang dan pergulatan multikultural yang diwariskan dari jalur ibu. Di level pribadi menyangkut keluarga inti, dua tahun yang lalu saya menikah dengan seorang perempuan keturunan Tionghoa kela- hiran Tulungagung (Jawa Timur), beragama Katolik, dan berbahasa ibu campuran Jawa, Indonesia dan Mandarin, namun sendirinya ti- dak bisa dan tidak suka berbahasa Mandarin- --bertolak belakang dengan ibunya yang amat fasih berbahasa Mandarin (lisan dan tertulis) dan memiliki sikap fanatik chauvinistic ter- tentu sejauh menyangkut bahasa dan budaya Tionghoa serta ketidaksukaan yang laten ter- hadap  orang  Jawa  atau  pribumi.  Pernikahan lintas budaya seperti ini membuat saya ter- tarik untuk mempelajari dan menghargai bu- daya Tionghoa, dengan segala praktikalitas, kompleksitas  dan  kedalamannya.  Putri  kami yang terlahir tahun lalu, menjadi wujud nyata persinggungan asal-usul multikultural yang mewarnai perjalanan hidup saya dulu dan se- karang. Semua latar belakang ini, dilihat se- cara evaluatif, seolah-olah menyiapkan diri saya menjadi seorang pribadi multikultural yang memiliki sensitivitas tertentu dan perha- tian lebih menyangkut isu-isu multikultural. Di level akademis, ketertarikan dan keseriusan untuk menekuni tema multikultur- alisme sudah dimulai sejak tahun 2003, saat menyunting dan menulis buku Hermeneutika Pasca-Kolonial: Soal Identitas bersama Prof. Mudji Sutrisno, SJ, (diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, September 2004). Setelah itu dilan- jutkan de-ngan proyek buku berikutnya, yaitu
Teori-teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005) dan Cultural  Studies : Tan- tangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan (Depok:  Koekoesan,  2007).  Pada  November 2006, saya mendapat tawaran dan kesempat- an melakukan penelitian bersama Sri Endras Iswarini tentang isu Multikulturalisme, Jen- der, dan Feminisme dari LSM Kapal Perem - puan (lih. www.kapalperempuan.org ).  Pene - litian tersebut lalu diterbitkan menjadi buku panduan  “Seminar  Nasional  Pendidikan  Al - ternatif  Perempuan  untuk  Keadilan  Global dan Perdamaian” yang diadakan LSM Kapal Perempuan pada akhir Desember 2006. Selain itu, kesempatan mengajar paruh waktu MK
Multikulturalisme  di  Universitas  Atmajaya, Jakarta dilakukan selama periode Juli 2007 – Desember 2008. Persis pada periode ini, saya tidak hanya mengalami dan memahami multi- kulturalisme, baik secara praktis maupun teo- retis, namun juga sudah mulai mengajarkan- nya secara resmi di mimbar akademis sebuah universitas..
Di tahap kelindan antara sejarah dan masyarakat, tentu saja dalam konteks ruang- waktu Indonesia, multikulturalisme meru- pakan fakta hidup sehari-hari, yang dihayati rakyat sejak Indonesia masih berbentuk cikal- bakalnya, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Ma- japahit, sebelum akhirnya dirundingkan dalam sesi rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( Dokuritsu Junbi Co- sakai ) antara Mei – Juni 1945 dan dikodifikasi menjadi semboyan NKRI, “bhinneka tung- gal Ika.” Sebagai negara kepulauan ( archipe- lagic state ) terbesar di dunia, dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah, Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, 1128 suku bangsa (http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita. detail&id=57455), serta ratusan budaya dan bahasa asli. Lahirnya Indonesia sebagai ne- gara  modern  konstitusional  pertama  di  Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari sejarah faktisitas yang diakui maupun normativitas yang dikontestasi.

## LATAR BELAKANG: DIRI DALAM LINTASAN ARUS MULTIKULTURAL YANG
MENYEJARAH Sebagai seorang ‘putra Jawa kelahir- an Sumatera’ ( Pujakesuma ), asal-usul mul- tikultural sepertinya sudah tersurat di jalur keluarga, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Kakek buyut saya, demikian di- ceritakan oleh Bapak, merupakan seorang opsir Belanda kelahiran Jerman yang menikah dengan seorang putri Sunda asli Ciamis pada masa pra-1900. Salah seorang putranya, yaitu kakek  saya,  memiliki  perawakan  fisik  yang menunjukkan jejak percampuran ‘asing dan pribumi’ tersebut, yaitu rambut putih dan mata biru. Ketika usia muda dan mulai ang- kat senjata membantu perjuangan merebut kemerdekaan, kakek tidak lepas dibayang- bayangi kecurigaan, baik dari pihak pejuang Indonesia maupun dari pihak penjajah Be- landa sendiri, terutama karena ‘rambut putih dan mata biru’ tersebut. Sebagai konsekuensi perjuangan, terutama model gerilya, kakek harus sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari sergapan musuh dan penangkap- an. Salah satu efeknya adalah ketika sudah menikah dan memunyai anak. Terlahir di desa kecil Kulonprogo (Jawa Tengah) dalam situasi  genting  pasca Agresi  Militer  Belanda II 19 Desember 1948 dan Serangan Oemoem 1 Maret 1949, bapak sudah harus ‘mengung- si’ ke wilayah Metro, Lampung dan akhirnya tumbuh besar, sekolah, memulai awal karir sebagai PNS (sebelum pindah ke Jakarta pada 1986) dan menikah di Lampung. Demikianlah kisah dan ketegangan multikultural yang di- wariskan dari jalur bapak.
Dari jalur ibu, kakek buyut dari ibu yang bernama eyang Samadi Kasandikromo
merupakan seorang yang berpengaruh di daerah  Ngijorejo,  Gunung  Kidul,  DIY.  Ber - sama  adiknya,  eyang  Satijo  Atmo  Suparto, mereka berguru pada Kyai Kasan Iman, seorang guru spiritual yang disegani pada masa itu. Setelah berdebat tentang makna kehidupan dengan seorang muridnya yang sudah lebih dulu mengenal ajaran iman Kato- lik (Eustacius Puspo Utomo), mereka berdua menemukan ‘pencerahan’ dan akhirnya minta dibaptis menjadi seorang Katolik. Permintaan tersebut dikabulkan oleh Pater FX Strater, SJ. Tidak lama sesudah malih dan dibaptis terse- but, keluarga besar kakek buyut dari pihak ibu hijrah ke Lampung dan memulai hidup yang baru [versi lebih lengkap dari kisah ini bisa diakses di http://veronikacloset.wordpress. com/tag/sejarah-keuskupan-tanjungkarang- lampung ].  Anak-anak  dan  cucu-cucu  dari eyang  buyut Kasandikromo ada yang tetap memeluk agama Katolik sampai sekarang- --bahkan ada satu saudara yang pada 1976 ditahbiskan sebagai Uskup Tanjungkarang, yaitu  Mgr.  Andreas  Henrisoesanta,  SCJ--- dan ada juga yang masuk Islam. Kakek dan nenek saya dari jalur ibu adalah seorang haji dan hajah sejak tahun 1989. Enam orang om dan tante saya penganut agama Islam yang taat, beberapa sudah naik haji, sementara tiga orang lainnya memeluk agama Katolik. Cu- kup mengagetkan bagi saya karena beberapa orang om dan tante yang tadinya saya kenal mempraktekkan Islam secara sejuk dan toleran, namun beberapa tahun belakangan ini, semenjak mengikuti aliran, paham dan or- ganisasi radikal tertentu, cenderung bersikap dan bertindak ekstrem serta intoleran terhadap mereka yang berbeda pandangan dan keya- kinan iman. Yang saya maksud dengan “ber- sikap dan bertindak ekstrem dan intoleran” adalah tidak lagi mengucapkan selamat Natal dan Paskah kepada saudara yang merayakan - nya [padahal sebelumnya rajin dan tidak per-
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
Dalam penelitian jenis kualitatif, baik materi riset maupun sikap reflektif ( reflexivity ) si peneliti merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penelitian tersebut. (Flick, 2007; Watt,  2007).  Yang  termasuk  sikap  refleksif peneliti di sini mencakup pelbagai gugus per- asaan, kesan, komentar, emosi yang tergerak dan tersentuh, yang merupakan data penting pada dirinya sendiri dan menjadi bagian pen- ting aktifitas penafsiran. Menurut Toulmin (dalam Flick, 2007: 12 – 13), penelitian kualitatif di era akhir modernitas mengikuti empat tren berikut ini, yaitu: 1) kembali pada yang lisan ( oral ), 2) kembali pada hal yang khusus ( particular ), 3) kembali pada hal yang setempat ( local ), dan 4) kembali pada yang actual ( timely ). Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak berambisi menemukan dan menggariskan pola-pola uni- versal dari sebuah materi atau problematika penelitian.  Penelitian  kualitatif  mengarahkan diri pada analisis kasus-kasus yang konkret dalam bingkai temporalitas dan lokalitasnya yang khusus serta berangkat dari berbagai je- nis ekspresi dan kegiatan orang-orang dalam konteks yang lokal, bukan yang umum ( gen - eral ), apalagi yang universal. Dalam artikel ini, baik teks maupun konteks yang dianali- sis berciri lokal, yaitu Indonesia, baik dalam hal bahasa yang digunakan maupun lingkungan sosio-politik yang melatarbelakanginya. Akan  tetapi,  cakupan  dan  akses  terhadap teks yang dijadikan unit analisis tersebut bisa melintasi  batasan-batasan  geografis  lokal  In - donesia. Dengan kata lain, empat situs yang akan diteliti dalam artikel ini pada dasarnya bisa diakses oleh siapapun asalkan terhubung dengan internet dan mengetahui alamatnya. Sementara itu, menyangkut poin keempat di atas ( timely ), batasan waktu yang digunakan adalah tahun 2010 dan 2011, dengan pilihan peristiwa-peristiwa yang dianggap mewakili tema sentral penelitian ini. Kedua tahun ini di-
pilih karena tersedia cukup banyak peristiwa yang bisa dijadikan objek analisis yang me- narik sekaligus relevan dengan tema maupun orientasi penelitian.
Untuk membedakan penelitian kuan- titatif dengan kualitatif, salah satunya adalah prinsip epistemologis yang digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, prinsip epistemolo- gis yang digunakan adalah penjelasan atas fenomena (dikenal dengan istilah Jerman- nya, erklären atau causal explanation ). Pene- liti yang menggunakan metode kuantitatif akan berupaya mencari hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang memandu terjelaskan- nya suatu fenomena yang diteliti (Bransen, 2001). Sementara, dalam penelitian kualita- tif, si peneliti berupaya memahami fenomena yang sedang dikajinya dengan mendalami makna yang mungkin muncul dari fenom- ena tersebut. Makna tentu saja tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, namun sudah selalu melibatkan aktivitas penafsiran dari si penafsir, untuk mencapai pemahaman ( ver - stehen ) atas kebenaran inter-subjektif yang berupa penyingkapan. Kebenaran muncul dalam tinda- kan memahami, misalnya saat terjadi dialog yang hidup dengan tradisi atau dalam pe- ngalaman hermeneutik. Kebenaran akan terus-menerus tersingkap sejauh gerak penaf- siran tidak berhenti (Tjaya, 2005). Begitulah kurang lebih ringkasan dari dinamika verstehen dalam model herme- neutika  Hans-Georg  Gadamer  yang  diurai - kan secara terperinci dalam bukunya Truth and  Method (Gadamer,  [1975]  2004).  Agar suatu fenomena dianggap bermakna dan tepat ( meaningful  and  appropriate ) oleh si pene- liti-sebagai-penafsir, maka fenomena (yang berupa fakta atau teks) tersebut harus relevan dengan topik utama yang menjadi payung penelitian. Seorang ahli fenomenologi asal Austria,  Alfred  Schütz  (dalam  Flick  2007:
panjang yang berlangsung dalam sejumlah fase penting multikultural seperti berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 yang ke- mudian  diperingati  sebagai  Hari  Kebangkit- an  Nasional,  Sumpah  Pemuda  28  Oktober 1928 dan akhirnya Deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta disahkannya Undang- undang Dasar pada 18 Agustus 1945. Di level teoretis, multikulturalisme merupakan sebuah wacana ( discourse ) yang hangat  diperdebatkan  di  antara  para  filsuf politik dan sosial, khususnya di negara-nega- ra Eropa dan  Amerika Utara, selama kurang lebih tiga dekade terakhir ini. Secara umum, para ahli tersebut terbagi menjadi dua kubu yaitu (1) mereka yang melihat multikultural- isme sebagai ide politis yang memiliki nilai- nilai positif dan perlu didukung (di antaranya adalah  Charles  Taylor,  Bhikhu  Parekh,  Will Kymlicka,  Seyla  Benhabib,  Amy  Gutmann, Tariq  Moodod,  Kwame  Anthony  Appiah, Iris Marion Young, James Tully, Chandran Kukathas), dan (2) mereka yang bersikap kritis (bahkan beberapa di antaranya cen- derung antagonistis!) terhadap ide multikul- turalisme dan varian-variannya (seperti Brian Barry, Kenan Malik, dan Susan Moller Okin). Meskipun sinar terang paham dan kebijakan multikulturalisme sudah mulai meredup di benua Eropa (Vertovec dan Wessendorf, ed., 2010)  dan Amerika  (Delanty,  2010;  Siapera, 2010) masih ada sepercik harapan baginya untuk bertumbuh dengan subur di Indone- sia, mengingat sejarahnya yang panjang dan berliku, debat ideologis pro dan anti Mul- tikulturalisme yang bernas saat perumusan dasar negara Pancasila, dan aktualisasi keter - tanamannya dalam laku praktik rakyat Indo- nesia, baik sebelum menjadi negara modern konstitusional, maupun ketika msih berupa kerajaan-kerajaan Nusantara.
Penting  untuk  disampaikan  di  bagian awal tulisan ini bahwa pertama-tama multikul-
turalisme di Indonesia lebih dipahami dan di- praktikkan bukan sebagai wacana filsafat dan politik yang diperdebatkan dalam lingkaran akademis dan dituangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, juga bukan sebagai kebijakan publik seperti “ affirmative  action ”  di  Kanada, Aus - tralia, dan di beberapa negara Eropa, melain- kan lebih sebagai “pengalaman dan perjum- paan yang hidup antar orang yang berbeda … keseharian multikultur yang menyenangkan. Bagaimana ideal kewarganegaraan multikul- tural dimainkan dalam konteks khusus ter- tentu, dengan cara-cara biasa di mana perbe- daan budaya dipahami, dibentuk, dialami dan dihargai.” (Paul Gilroy dalam Siapera, 2010: 4 – 5; Benhabib, 2004: 210; Wise dan Selvaraj, 2009: 1 - 15). Selain itu, mencermati pelbagai tren yang sedang berlangsung baru-baru ini, praktik multikulturalisme di Indonesia juga disemarakkan lewat pelbagai kontestasi poli- tis dan serangkaian perjuangan dari sejumlah kelompok minoritas dan mayoritas, terutama minoritas dan mayoritas dalam bingkai agama dan sentimen kesukuan, untuk mendapatkan pengaruh dan pengakuan yang lebih besar lagi. METODE RISET Artikel  ini  menggunakan  metode  ri - set kualitatif yang lebih menitikberatkan pada penafsiran data dan dokumen (Flick, 2007) yang tersedia dan diseleksi sejauh relevan dengan tema multikulturalisme kritis dan poli- tik daring. Unit analisisnya berupa situs-situs yang menampilkan dua posisi ideologis yang berbeda, yaitu anti dan pro multikulturalisme kritis, yang masing-masing diwakili oleh dua situs. Multikulturalisme kritis sendiri digu- nakan sebagai payung teoretis maupun pisau analisis. Sementara itu, ranah politik daring merupakan media analisis yang di dalamnya keempat situs representatif pro dan anti mul- tikulturalisme kritis tersebut meletak. Penulis akan mengelaborasi soal ini lebih jauh nanti.
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
negara tidak senantiasa harmonis dengan perspektif  multikultural  (Parekh,  2000:  338; Ujan, 2009: 15) yang dianut (sebagian be- sar) warga negara Indonesia. Salah satu con- tohnya adalah dengan terus terjadinya konflik antar agama dan antar etnis ( ethno-religious conflicts ) sebagai problem multikultural yang cukup laten terjadi di Indonesia selama enam dekade terakhir (Hefner, 2001). Selama lima puluh tahun terakhir ini, isu-isu perlakuan dis- kriminatif terhadap keturunan Tionghoa di In- donesia dan isu gesekan yang berujung pada konflik  terbuka  antara  pemeluk  agama  ma- yoritas dan minoritas sudah berulangkali ter- jadi dan terdokumentasikan. Sayangnya, pel- bagai konflik dan tindak diskriminasi tersebut jarang sekali yang diselesaikan secara kom- prehensif dari akar-akar permasalahannya, dimonitoring secara konsisten dan diantisi- pasi secara kordinatif, sehingga kembali mun- cul merebak dalam satu dan pelbagai bentuk dengan para pelaku, korban dan setting yang berbeda-beda. Untuk memberikan kekhasan dan fokus pada penelitian kali ini, penulis membatasi diri dengan mengambil sejum- lah contoh tegangan dan konflik yang terjadi antara agama mayoritas dan minoritas di In- donesia sejak awal 2009 hingga akhir 2010, sebagaimana dibingkai oleh sejumlah situs di bawah ini. Berdasarkan penelitian dan pe- ngamatan lembaga Setara Institute selama tiga tahun (2007 – 2009), yang lalu dituangkan dalam bentuk laporan (bisa diakses di http:// www.setara-institute.org/sites/setara-institute. org/files/laporan/2007-2009_beragama-id. pdf), dan juga data dan pengamatan sela- ma tahun 2010 (bisa diakses di http://www. setara-institute.org/en/content/report-free- dom-religion-and-belief-2010-0), munculnya sejumlah organisasi masyarakat yang mengi- barkan panji-panji memperjuangkan agama mayoritas secara radikal nyata-nyata menan-
tang sekaligus merongrong pondasi dasar NKRI  yaitu  ideologi  Pancasila,  khususnya sila pertama dengan segala konsekuensi lo- gisnya. Selain itu, lemahnya negara (dalam pengertian aparat dan kewenangan yang di- miliki) dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia berhadapan dengan sepak terjang ormas-ormas tersebut juga dituding sebagai faktor penguat buruknya penegakan prinsip kebebasan  beragama  tersebut.  Harga  yang harus dibayar dari muncul dan leluasa bertin- daknya beberapa ormas radikal sekaligus le- mahnya negara di hadapan sepak terjang dan tuntutan ormas tersebut adalah terlanggar- nya sebuah hak asasi yang fundamental serta berkurangnya secara drastis rasa aman warga negara, khususnya kaum minoritas, untuk mempraktekkan ibadah sesuai dengan agama dan  kepercayaan  yang  dianutnya.  (Hasani & Naipospos, 2010). Laporan tahunan SE- TARA Institute dan the Wahid Institute yang menyoroti soal ancaman terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan---dan dengan sen- dirinya ikut mengancam pondasi multikul- tural yang di atasnya negara dan bangsa Indo- nesia berdiri---bukan sekedar laporan di atas kertas tanpa dukungan data empiris. Kedua lembaga penelitian non-pemerintah ini secara konsisten menyuarakan komitmennya untuk mempromosikan dan memperjuangkan ter- capainya pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada “kebebasan beragama/berkeyakinan.” Berikut dikutipkan secara cukup lengkap---dengan tekanan atau italic dibuat oleh peneliti---laporan SETARA  Institute (www.setara-institute.org) tentang situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di In- donesia selama periode 2009 dan 2010 agar kita mendapatkan gambaran makro dan riil menyangkut hal tersebut.
“Pada  tahun  2009  SETARA  Institute mencatat 200  peristiwa  pelanggaran  kebe-
31), pernah mengatakan bahwa “semua fak- ta merupakan hasil seleksi dari konteksnya yang universal yang dilakukan oleh kegiatan pikiran kita. (Fakta) selalu merupakan fakta yang ditafsirkan, entah sebagai fakta yang dilihat dari kejauhan terlepas dari konteksnya dengan menggunakan cara abstraksi atau fakta yang dipertimbangkan dalam kekhususannya. Entah yang ini maupun yang itu, fakta membawa cakrawala penafsiran luar maupun dalamnya sendiri.”
Sebagai rangkuman dari bagian metode penelitian ini, pantas dicatat bahwa refleksivitas,  penafsiran  dan  pemahaman si peneliti tidak bisa direduksi begitu saja sebagai posisi yang teramat subjektif. Begitu juga dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari pendekatan ini. Seperti digarisbawahi Malcolm Williams dalam bu- kunya Making  Sense  of  Social  Research
(Williams,  2003:  55-56),  “Refleksivitas, pemahaman dan penafsiran sudah selalu ter- jalin. Untuk memahami bagaimana atau me- ngapa sesuatu seperti itu membutuhkan tindak penafsiran, namun kedalaman dari penafsiran tersebut tergantung pada pertanyaan-perta- nyaan yang diajukan dan cakupan sumber- sumber daya sosial yang digunakan oleh si peneliti dan hal yang diteliti.”
Bagaimana dengan pendekatan teori politik yang digunakan dalam artikel ini? Pertama-tama  penulis  mengamini  saran  dari Anthony Simon Laden dan David Owen (tim editor) dalam buku mereka, Multicultural- ism  and  Political  Theory (2007). Di bagian pengantar buku ini, Laden dan Owen sepakat mengenai kesulitan yang harus dihadapi untuk menerima teori politik yang ada dan dominan saat ini (yaitu kerangka ‘liberalisme’ dan wa- cana kekristenan Eropa) sebagai pisau analisis untuk membedah pelbagai jenis aliran mul-
tikulturalisme, dengan segala persoalan dan kompleksitasnya  (Bdk.  Parekh,  2001:  13  –
14). Karenanya, mereka cenderung bersikap terbuka dan lebih memperhatikan konteks sosial sekaligus kekhasan sekaligus kekhu- susan dari beraneka macam tuntutan dan ke- butuhan budaya yang berbeda-beda (Laden dan Owen, 2007: 9).  Hal ini dilakukan guna mendapatkan teori yang tepat-guna untuk menganalisis pelbagai isu keanekaragaman budaya,  seperti  konflik  antar  para  pemeluk agama dalam bingkai pluralisme, juga soal ketidakadilan yang dialami kaum minoritas bahasa, suku bangsa, dan ras. Dengan demikian, eksplisitasi kisah keterlibatan pribadi dan akademis yang penu- lis sampaikan di awal artikel ini, juga konteks sosio-politis dan sosio-budaya yang meling- kupi penulis, dalam hal ini budaya Jawa dan agama Katolik, dalam semangat nasionalisme Indonesia dan bingkai NKRI, merupakan titik berangkat bagi penulis untuk mendalami riset multikulturalisme ini.

## MULTIKULTURALISME DI
INDONESIA: UPAYA KONTEKSTUALISASI GAGASAN DALAM PERISTIWA Meskipun sejumlah pemikir, di an- taranya filsuf  politik terkemuka  dari  Inggris, John Stuart Mill (1806 – 1873), cukup pesi- mis melihat ‘prospek pemerintahan yang de- mokratis di negeri-negeri yang begitu plural’ (Hefner, 2001: 1)---dan Indonesia, seperti su - dah dijelaskan di bagian sebelumnya, adalah negeri yang begitu plural---multikulturalisme bertumbuh  seiring  sejalan  dengan  rezim  de - mokratis di Indonesia, terutama paca leng- sernya Presiden Soeharto (Mei 1998). Walau demikian, perlu dicermati bahwa paradigma multikulturalisme sebagai kebijakan resmi
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
Pelanggaran  kebebasan  beragama/berkeyaki - nan paling banyak ditujukan pada komunitas Kristiani (75 kasus dengan berbagai bentuk atau tindak pelanggaran). Korban kedua pa- ling banyak adalah jemaat dan penghayat Ah - madiyah (50 kasus). Korban-korban lainnya terdiri dari para individu dan sejumlah kelom- pok minoritas lainnya. Senada dengan Laporan SETARA In - stitute, the Wahid Institute (www.wahidinsti- tute.org) juga mengeluarkan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan beragama/berkeya- kinan dan toleransi tahun 2009 (http://wahi- dinstitute.org/files/_docs/EXECUTIVE%20 S U M M A RY- % 2 0 A N N U A L % 2 0 R E - PORT%20RELIGIOUS%20FREEDOM%20 2009%20WI.pdf ). Dalam laporan ini dise- butkan bahwa organisasi massa yang paling bertanggungjawab terhadap tindak intoleransi adalah MUI dengan 12 kasus, terutama dalam bentuk fatwa  sesat yang ditujukan terhadap kelompok-kelompok minoritas tertentu. Lalu FPI  dengan  8  kasus,  diikuti  Forum  Umat Islam (FUI) dengan 5 kasus. Laporan kebe- basan beragama/berkeyakinan dan toleransi tahun 2010 dari the  Wahid  Institute (http:// www.wahidinstitute.org/files/_docs/EXECU - TIVE%20SUMARRY%20ANNUAL%20 REPORT%20WI%202010.pdf ) mencatat bahwa ada 64 kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan serta 135 kasus dis- kriminasi dan tindak intoleransi. Dari 64 ka- sus pelanggaran tersebut, polisi dan aparat pemerintah lokal (tingkat propinsi ke bawah) adalah dua institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran di mana polisi ber- tanggungjawab terhadap 32 kasus (37%) dan aparat pemerintah lokal 31 kasus (36%). Jika aparat kepolisian dianggap sebagai bagian dari pemerintah lokal---biasanya polisi pelanggar adalah polisi yang bekerja di tingkat kepoli- sian  yang    paling  rendah  seperti  Polres  atau polisi lapangan---maka angka pelanggar akan
membengkak menjadi (73%). Dari 135 kasus diskriminasi dan tindak intoleransi yang di- amati di 13 provinsi di Indonesia, orang sipil (non aparat pemerintah) adalah para pelaku yang dominan, bertanggungjawab atas 118 kasus  (84%),  sementara  aparat  pemerintah sisanya (16%). Jika dicermati lebih jauh lagi, organisasi massa (ormas) adalah pelaku yang paling banyak melakukan tindak intoleransi dan diskriminasi (55% dari total 118 kasus).
Diikuti oleh kelompok-kelompok terorgan- isir (20%) dan individu-individu (15%). Yang dimaksud dengan ormas di dalam laporan ini adalah kelompok berbasis atau beratribut reli- jius. Mereka juga menggunakan jargon-jargon relijius untuk membenarkan tindakan mereka.
Dari sejumlah ormas yang teridentifikasi, FPI merupakan pelaku tindak intoleransi paling banyak (26 kasus atau 31%), diikuti oleh MUI (11 kasus atau 14%) dan FUI (9 kasus atau 11%). Berdasarkan dua versi laporan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa di level politik riil dalam ku- run waktu 2009 - 2010, gangguan serta ancaman terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan yang berbentuk pelanggaran (legal), tindak intoleransi, dan diskriminasi, sejauh dilakukan oleh warga sipil dan bukan aparat negara, pa- ling sering dilakukan oleh ormas bernama FPI, diikuti oleh MUI, dan FUI. Bagaimana dengan kiprah tiga ormas ini di level poli- tik  daring?  Sejauh  mana  situs  web  FPI, MUI dan FUI berkontribusi positif (atau negatif?) terhadap maju dan berkembangnya paham multikulturalisme secara umum dan multikulturalisme kritis secara khusus? Bagaimana dengan situs web setara institute atau the wahid institute sendiri? Katakanlah kita berasumsi bahwa mereka teramat pro terhadap paham multikulturalisme, mengingat platform , visi dan misi dari kedua lembaga ini. Namun pertanyaannya, sudah seberapa jauh dan
basan  beragama/  berkeyakinan yang men- gandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peris- tiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan beri- kutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa). Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan  negara  sebagai  aktornya , baik melalui 101 tindakan aktif negara ( by  com- mission ), maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara ( by  omission ). Tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara dan 15 pem- biaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melaku- kan tindak pidana. Institusi negara yang pa- ling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati 6
(tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Sele- bihnya adalah institusi-institusi dengan jum- lah tindakan di bawah 6 tindakan. Dari 291 tindakan pelanggaran, sejumlah  152  meru- pakan tindakan yang dilakukan warga negara dalam bentuk 86 tindakan kriminal/ perbua- tan  melawan  hukum , dan 66  berupa  intoler- ansi  yang  dilakukan  oleh  individu/  anggota masyarakat . Pelaku tindakan pelanggaran ter - banyak pada kategori ini tercatat, Masyarakat (46 tindakan), MUI (29 tindakan), Individu Tokoh Agama  (10  tindakan),  Front  Pembela
Islam (9 tindakan), dan Forum Umat Islam (6 tindakan). Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak masih  menimpa  Jemaat Ahmadiyah  (33  tin - dakan pelanggaran), individu (16 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tindakan). Pelanggaran
yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, into- leransi, dan pembatasan akses untuk melaku- kan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban penyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelang - garan dalam bentuk pelarangan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivi- tas keagamaan, dan intoleransi.” Laporan SETARA Institute tahun 2010 (bisa diakses di http://setara-institute.org/sites/ setara-institute.org/files/Reports/110523- 110523-negaramenyangkal2010.pdf) men- catat bahwa terjadi 216  kasus  pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (artinya naik 16 kasus dari laporan 2009), yang terse- bar di 20 provinsi di Indonesia (lima besarnya adalah Jawa Barat = 91 kasus, Jawa Timur = 28 kasus, Jakarta = 16 kasus, Sumatra Utara = 15 kasus, dan Jawa Tengah = 10 kasus). Dari 216 kasus tersebut, tercatat ada 286  bentuk pelanggaran , di mana 103 tindakan dilakukan oleh Negara (melibatkan pejabat atau aparat negara sebagai para pelanggar; 79 bentuk merupakan tindakan aktif ( by commission ) dan 24 kasus merupakan pembiaran ( by omission ). 183 bentuk pelanggaran lainnya dilakukan oleh warga negara, yang meliputi 119 tindak criminal, 12 tindak mendiamkan ( condoning acts )  yang  dilakukan  oleh  figur  publik,  dan 52 tindak intoleransi. Dari angka-angka terse- but, para pelanggar berasal baik dari individu warga negara maupun dari sejumlah Ormas. Yang paling sering melakukan pelanggaran (70 tindakan) adalah individu warga negara atau, dalam laporan ini, dikategorikan sebagai masyarakat , selanjutnya MUI (22 tindakan), FPI (17 tindakan), GARIS (Gerakan Reformis Islam, 10 tindakan), GERAM (Gerakan Raky - at Anti-Ahmadiyah, 5 tindakan), dan lainnya berasal dari pelbagai organisasi (kurang dari 5 tindakan). Siapakah yang menjadi korban dari tindakan pelanggaran dan juga intoleransi ini?
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
komunikasi juga lebih dari sekedar kekuasaan. Na- mun kekuasaan lumayan tergantung pada kontrol komunikasi, sementara konter-kekuasaan bergan- tung pada bagaimana mematahkan kontrol terse- but. Komunikasi massa—jenis komunikasi yang berpotensi menjangkau masyarakat secara luas--- dibentuk dan dikelola oleh berbagai relasi kekua- saan, yang berakar pada bisnis media dan politik kenegaraan. Daya komunikasi berada di jantung struktur dan dinamika masyarakat sekarang.” (Castells,  2009:  3).  Aspek  daya  komunikasi dalam politik daring dewasa ini ternyata cocok dengan kebutuhan komunikasi antar budaya- budaya yang berbeda (yang disebut ‘dialog mul- tikultural’) yang, salah satunya, bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih respek pada fakta keberagaman sekaligus peduli merawat ruang publik demokratis yang sejalan dengan fakta keberagaman tersebut. Ringkasnya, kekua- saan, jika dikomunikasikan dengan toleransi dan sikap yang simpatik, pada gilirannya akan menghasilkan respek dan kekaguman dari pihak lain, termasuk yang pada awalnya berseberang- an. Selain itu, tidak hanya dikomunikasikan, kekuasaan juga perlu diawasi dan dikendalikan mengingat potensi korupnya, seperti pernah disinggung sejarawan, politisi dan penulis ber- nama Lord Acton (1834 – 1902) dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pada 1887.
Kontestasi yang terjadi antara pel- bagai sumber kekuasaan (kekuasaan dan kon- ter-kekuasaan), dengan menggunakan model daya komunikasi yang berbeda-beda, di ranah politik daring di Indonesia, sambil melibat- kan paham multikulturalisme kritis sebagai pi sau analisisnya, merupakan fokus dari kajian penelitian dalam artikel ini.

## SEJUMLAH ALASAN
MEMILIH PAHAM MULTIKULTURALISME KRITIS Dalam perkembangan teoretisnya- --yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dari gugus praktiknya dalam masyarakat dengan pelbagai budaya dan sub-budaya yang ada di dalamnya---ada sejumlah jenis atau varietas multikulturalisme. Keragaman jenis itu bu- kan sesuatu yang buruk, karena dalam sebuah payung ideologi yang relatif masih muda, ke- ragaman tafsir (yang lalu menjadi sub-ideologi atau bahkan konter-ideologi) merupakan tan- da bahwa ideologi tersebut ‘sehat’ dan terbuka terhadap  masukan.  Akan  tetapi,  keragam- an jenis tersebut juga bisa dibaca secara ber- beda, yaitu bahwa ideologi multikulturalisme merupakan sebuah ideologi politik yang ma- sih mencari jati diri, dalam pengertian pondasi yang solid dan platform yang bisa disepakati bersama. Dengan landasan pemikiran seperti inilah maka kita perlu cermat dan berhati-hati ketika membedakan sejumlah ciri khas (yang esensial dan yang aksidental, dalam bahasa “logika”) dari pelbagai jenis multikultural- isme yang ada sebelum akhirnya memilih satu atau dua jenis saja dan menggunakannya un- tuk mendukung hipotesis serta klaim yang mau kita angkat dan buktikan, atau digunakan sebagai pisau analisis untuk menyingkapkan sepenggal kebenaran dalam realitas inter-subjektif.
Bukan tujuan penulis dalam artikel ini untuk membahas secara panjang lebar ten- tang pelbagai jenis atau pendekatan terhadap multikulturalisme, karena hal tersebut sudah dikerjakan oleh cukup banyak pemikir yang menekuni soal multikulturalisme [meskipun masih dalam batas kerangka berpikir paham liberalisme dan kapitalisme], seperti Will Kymlicka,  Charles  Taylor,  Andre  Heywood, Bhikhu Parekh, Steven Vertovec dan Susanne Wessendorf,  Gerard  Delanty,  dan  Eugenia Siapera.  Mengingat  definisi  “budaya”  yang begitu kaya dan kompleks, dengan evolusi teorinya masing-masing, juga dengan ke- sadaran untuk fokus bahwa isu yang dibahas dalam artikel ini adalah tentang multikultur- alisme kritis dalam politik daring , cukuplah konsisten kedua lembaga ini mempraktek- kan dan menyiarkan paham “multikultural- isme kritis” dalam konten dan kemasan situs web mereka? Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut, marilah terlebih dahulu kita menelisik gagasan seputar politik daring sebelum masuk ke inti analisis dari artikel ini.

## POLITIK DARING DALAM BINGKAI GAGASAN DAN PERSOALAN
Politik  kontemporer,  demikian  dite - gaskan Manuel Castells dalam bukunya The Internet  Galaxy (2001), memasuki wilayah baru, dinamika politik baru, yaitu ranah daring yang disebutnya “ informational  poli- tics ” (Castells, 2001: 156). Ranah politik yang baru  ini  dicirikan  oleh  peran  signifikan  dan penggunaan  Internet  secara  intensif.  Alasan hadirnya fenomena baru dalam ranah politik ini adalah karena “internet menyediakan kanal komunikasi yang relatif murah, horizontal, ti - dak gampang dikontrol, dari orang-per-orang menjadi satu-ke-banyak. Internet juga me- nyimpan potensi yang luar biasa sebagai wa- dah ekspresi hak warga negara, serta meng- komunikasikan nilai-nilai manusia. Internet mendekatkan banyak orang dalam sebuah ruang publik, (sehingga di dalamnya dan le- watnya) orang bisa menyuarakan keprihatinan sekaligus berbagi harapan” (Castells 2001:
157, 164). Richard Rogers, seorang Web  episte- mologist , juga menyoroti tren informational politics ini dengan menarik garis batas an- tara politik pintu-depan dan politik pintu- belakang ( back-end  and  front-end  politics ), di mana politik pintu-belakang berurusan de- ngan “bagaimana mesin pencari menyeleksi dan memberikan indeks pada informasi yang bisa diakses” sementara politik pintu-depan mengurusi “prinsip-prinsip politik seperti inklusivitas, keadilan dan keterwakilan,” yang merupakan “batu ujian bagi keberadaan situs
Web ” (Rogers, 2005: 1-2). Keberadaan pel- bagai model informational politics ini sema- kin menggarisbawahi pentingnya “wajah alterna- tif dari kenyataan” agar pertanyaan seputar siapa dan kekuasaan macam apa yang membentuk, mendefinisikan dan menampilkan kenyataan vir - tual dapat ditinjau kembali. Akan  tetapi,  meskipun  Internet  di - percaya dapat membawa dimensi baru dalam politik---karena semakin banyak orang biasa yang saling terhubung dan berinteraksi, me- nyuarakan keprihatinan dan ekspektasi mereka, yang sebelumnya begitu didominasi oleh media massa atau oleh kanal-kanal resmi yang dipegang dan dikendalikan pemerintah---pertanyaan sepu- tar kredibilitas politik yang menyangkut “seni, pendidikan, hukum dan ganjaran” (Coby, 1986) untuk mengatur hajat hidup orang banyak tidak sedemikian mudah dijawab. Politik daring ibarat - nya rimba belukar yang masih dipenuhi dengan pelbagai jebakan dan jalan buntu, yang dalam hal ini misalnya diwakili oleh merebaknya blog-blog individu (yang cenderung narsis- tik tanpa mempedulikan urusan bersama, res publica )  dan  situs-situs  yang  radikal.  Penulis mengamati beberapa situs yang radikal ini sebagai rujukan analisis serta menarik sejumlah implikasinya untuk multikulturalisme serta politik daring.
Dibahasakan  secara  spesifik,  politik daring adalah sebuah cara untuk mengkomuni- kasikan kekuasaan ( power ) secara lebih ‘lem- but’, jika dibandingkan dengan politik riil yang berbasiskan organisasi massa dan pengerah- an kekuatan massa, seperti nampak dalam pel- bagai demonstrasi menolak kebijakan publik menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, mi- salnya. Dalam bukunya Communication Power (2009), Castells mencetuskan ide me- nyangkut struktur dinamis dari daya komu- nikasi ( communication  power ) dalam ma- syarakat kontemporer. Ia mengatakan bahwa “Kekuasaan lebih dari sekedar komunikasi dan
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
lajari, dihormati dan dibagikan. Mereka yang hidupnya tidak dihargai adalah orang-orang yang berada di luar jangkauan internet, me- reka yang tinggal di tepi batas “digital divide” (Castells, 2001: 247-248; bdk. Daniels, 2009: 81; Monroe, 2004). Mereka yang “mati dalam kebungkaman” adalah orang-orang yang tidak lagi mengirimkan komentar-komentar di blog maupun situs web, tidak lagi mendapatkan ‘replies’ dan ‘likes’, dari jaringan pertemanan mereka, serta tidak lagi terlibat dalam tanggap- an terhadap arus berita, foto, dan video terkini. Untuk bingkai multikulturalisme kri- tis yang kedua, kita perlu melihat kontribusi yang diberikan teori pedagogi dan pendidikan. Stephen May dalam bukunya Critical Multi- culturalism:  Rethinking  Multicultural  and Antiracist  Education (1999) menyoroti fakta bahwa multikulturalisme masih memiliki ba- nyak pekerjaan rumah yang belum di- selesaikan, meskipun sejak tahun 1960 dan 1970-an sudah gencar disosialisasikan dan dipopulerkan  di  Amerika  Serikat.  Beberapa pekerjaan rumah tersebut di antaranya adalah “peluang hidup para siswa yang berasal dari kaum minoritas yang diabaikan, sikap rasialis dari para siswa mayoritas, praktek sekolah yang bertumpu pada pandangan monokultur- alisme, dan berbagai proses relasi kekuasaan yang tidak seimbang yang menjadi dasar dari semua ini” (May 1999: 1). Dalam konteks persekolahan  di  Amerika  Serikat  dan  Ing - gris, May amat sadar bahwa berbagai kebi- jakan multikulturalisme yang sudah dibuat dan diterapkan di lingkungan pendidikan ti- dak menjawab secara memuaskan keberatan- keberatan dan protes yang diajukan oleh para kritikus baik dari sayap kanan maupun sayap kiri (May, 1999: 12 – 45). Para kritikus sayap kanan (biasanya berpaham liberalisme orto- doks) keberatan dengan agenda dan kurikulum multikultural karena kecenderungan dan pre- ferensinya dapat merongrong rasa persatuan
dan kebangsaan. Sementara sayap kiri meng- kritik multikulturalisme gagal memenuhi janji-janji perubahan dalam masyarakat yaitu mencapai kesamaan sosial dan menciptakan lingkungan yang non-diskriminatif, terutama terhadap para siswa minoritas. Setelah berhasil mengenali dan memetakan latar belakang persoalan seperti di atas, May mengusulkan tiga agenda untuk secara efektif memajukan politik perbedaan budaya yang non-esensialis, yaitu: (1) me- nyingkapkan dan mendekonstruksi konsep kewargaan ( civism ) yang nampaknya netral--- yang meliputi seperangkat nilai dan praktik budaya yang dianggap universal dan netral atau tidak bias, yang menjadi landasan dari keberadaan dan aktivitas dalam ruang publik suatu negara-bangsa, (2) meletakkan perbe- daan-perbedaan budaya yang ada dan ditemu- kan di dalam jejaring relasi kekuasaan yang lebih luas lagi karena perbedaan-perbedaan tersebut adalah bagian penting penyusun re- lasi kekuasaan, dan (3) menjaga dan meme- lihara sikap kritik refleksif terhadap sejumlah praktik budaya tertentu agar praktik-praktik tersebut tidak dianggap sakral dan tak tersen- tuh sekaligus membuka diri untuk diperbarui dan diubah seturut kebutuhan dan tuntutan za - man.  Pada  akhirnya,  multikulturalisme  kritis haruslah pertama-tama mendukung para siswa untuk terlibat secara kritis dengan semua latar belakang etnis dan budaya yang mereka jumpai, termasuk etnis dan budaya mereka sendiri.” (May 1999: 33-36) Lewat deskripsi di atas, meminjam kontribusi pemikiran dari Kellner dan May, kita dapat menggariskan beberapa ciri khas multikulturalisme kritis yang dapat dijadikan pisau analisis. ( analytical tool ). Pertama , si- kap kritis terhadap semua jenis klaim yang berlindung di balik nama “budaya”, terutama ketika klaim-klaim tersebut ternyata melibat- kan relasi kekuasaan, antara mayoritas dan
disampaikan di sini bahwa konsep liberal dan komunitarian tentang multikulturalisme, serta kritik dari aliran feminis (Okin, 1999; Anne, 2007), pasca-modern, pasca-kolonial dan pas- ca-strukturalisme, berpengaruh terhadap pem- bentukan dan pengembangan jenis multikultur- alisme yang bernama multikulturalisme kritis.
Sekurang-kurangnya, secara garis be- sar, ada dua cara yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami multikultural- isme kritis. Yang pertama datang dari analisis budaya dan politik, yang kedua datang dari ra- nah pedagogi dan pendidikan. Salah satu pemikir sosial budaya ke- namaan dewasa ini, Douglas Kellner me- nyertakan “multikulturalisme kritis” dalam gagasannya tentang studi budaya dan media kontemporer dalam periode modernitas dan pasca-modernitas. Pada bab 3 dalam bukunya,
Media Culture (1995), yang berjudul, “Untuk kajian budaya yang bercirikan kritis, multikul- tural dan multi-perspektif” Kellner menggaris- bawahi bahwa “Teori sosial dan kajian budaya kritis yang melawan penindasan dan memper- juangkan kesamaan sosial niscaya bercirikan multikultural dan berikhtiar untuk menjawab persoalan perbedaan, keragaman budaya, dan ke liyan an ( otherness ).  Pendekatan  multikul - tural kritis melibatkan analisis tentang relasi antara dominasi dan penindasan, cara-cara kerja stereotip, perlawanan dari pihak kelom- pok yang dilabeli terhadap representasi-re- presentasi yang dominan, dan juga perjuangan kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dan mewakilkan diri mereka, mengkonter re- presentasi yang dominan dan menyimpang, dan menghasilkan (representasi) yang lebih positif.”  (Kellner  1995:  95).  Para  penghayat dan pelaku multikulturalisme kritis dalam budaya media sekarang perlu lebih memberi- kan perhatian pada cara mereka membaca dan menafsirkan politik dan juga situasi ekonomi, sosial, politis yang sedang berkembang. Kell-
ner menunjukkan bahwa membaca konteks so- sio-politis dan ekonomi secara polos dan tung- gal saja tidaklah memadai. Kita perlu melihat lebih jauh lagi dari itu, terutama “bagaimana faktor-faktor internal penyusun teks bisa me- nyembunyikan relasi kekuasaan dan dominasi serta melayani kepentingan kelompok-kelom- pok yang dominan dan mengorbankan yang lain, atau melawan ideologi, lembaga dan gugus praktik yang hegemonik, atau mengan- dung campuran antara keduanya ( a contradictory mixture of forms that promote domination and re- sistance ).” (Kellner, 1995: 96; bdk. Joseph, 2002) Berdasarkan pengertian multikultural- isme kritis hasil analisis budaya dan politis di atas, kita dapat bertanya tujuan-tujuan apa saja yang mau dicapai oleh para penggagas mul- tikulturalisme kritis (yang lebih dikenal de- ngan istilah critical  multiculturalists )? Atau, lebih persisnya, para critical multiculturalists berpihak  pada  siapa?  Michael  Pavel  (dalam Sleeter, 1995: 3) berbicara dengan hati ketika mengatakan, “Mereka yang mempromosikan multikulturalisme kritis memiliki kepedulian yang mendalam untuk memberdayakan me- reka yang tidak memiliki suara, mereka yang banting tulang berjerih-payah, mereka yang hidup tidak dihargai, dan mereka yang mati dalam kebungkaman.” Diterjemahkan dalam ranah politik daring , “mereka yang tidak me- miliki suara” adalah mereka yang tidak dapat meng- update status, sikap, dan keberpihakan mereka secara daring menyangkut isu-isu terbaru di bidang ilmu pengetahuan, sosial, seni-budaya, ekonomi dan politik. “Mereka yang banting tulang berjerih-payah” adalah orang-orang yang sedemikian bersemangat dan secara konsisten memelihara konektivi- tas dengan berbagai tautan dan laman, juga meskipun tautan dan laman tersebut berla- wanan dan kontradiktif dengan paham yang mereka anut, karena meskipun berbeda, me- reka selalu mendapatkan sesuatu untuk dipe-
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN UMN
mengambil sikap pro maupun kontra) ternyata memainkan peranan penting baik di latar de- pan ( front-end  politics ) maupun di latar be- lakang ( back-end politics ) dari keempat situs web yang dipilih. Periode  pemantauan  empat  situs  web dilakukan selama bulan Juni 2011, dengan frekuensi kunjungan rata-rata selama setengah jam per hari dan satu kali dalam seminggu. Skor penilaian dibedakan menjadi tiga, yaitu rendah (tidak ditemukan sama sekali atau ha- nya ditemukan satu artikel/teks berjalan/ tag - line ), sedang (dua sampai lima teks) dan tinggi (lebih dari lima teks), kecuali untuk parameter aksesibilitas yang tidak bisa diukur seperti itu. Demikian matriks 4 x 4 yang digu- nakan untuk menganalisis empat situs web, dengan empat parameter multikulturalisme kritis yang diterapkan di ranah daring yaitu: aksesibilitas, interaktivitas, kritikalitas, dan solidaritas (untuk kaum minoritas). Parameter aksesibilitas merujuk pada tingkat kemudah- an situs web tersebut diakses (kurang dari 10 detik dianggap sangat mudah; sementara lebih dari 10 detik dianggap cukup sulit) dengan asumsi bandwidth rata-rata 384kbps. Selain itu, jumlah bahasa yang ditampilkan dalam situs tersebut juga menjadi salah satu faktor penilai aksesibilitas (apakah hanya satu atau lebih dari satu bahasa?). Interaktivitas meru- juk pada jumlah dan ketersediaan tautan anta- ra situs web tersebut dengan situs web atau la- man yang lain, termasuk laman atau situs web yang berbeda dalam perspektif. Di dalam pa- rameter ini juga diukur jumlah komentar dan umpan balik dari pengguna atau pengunjung situs web. Parameter kritikalitas merujuk pada pemenuhan unsur-unsur berpikir logis serta asumsi yang tersampaikan secara eksplisit dalam berita atau artikel atau foto atau video yang ditampilkan. Solidaritas ditunjukkan ketika ditemukan artikel, berita, video atau gambar yang sengaja dibuat untuk membela
kaum minoritas (minoritas dalam hal agama/ kepercayaan, suku bangsa dan ras, jender, sosio-politis-ekonomis) dalam masyarakat Indonesia. Keempat tampilan situs web yang dikunjungi juga diakses secara hampir ber- samaan (tidak ada time lag ) supaya penilaian menjadi lebih objektif. Dilihat dari matriks penilaian ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu: (1) Dalam hal aksesibilitas, situs web islamlib dan setara-institute bisa diakses dengan menggunakan dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Sementara situs web  FPI  dan  MUI  hanya  bisa  diakses dengan menggunakan bahasa Indone- sia. Durasi yang diperlukan untuk masuk dan menampilkan halaman utama secara utuh dari setiap situs web kurang dari 10 detik. (2) Dalam hal interaktivitas, situs web islamlib menyediakan ruang bagi pe- ngunjung atau pengguna untuk mening- galkan komentar terkait dengan artikel yang dipublikasikan di dalamnya, namun islamlib tidak menyediakan laman taut- an ( hyperlink ) ke situs web yang lain. Sementara itu, setara-institute menye- diakan sejumlah laman tautan ke situs web lain, namun tidak disediakan ruang untuk berkomentar. Di situs web setara- institute, orang harus login terlebih dulu menggunakan kata sandi sebelum bisa mengomentari artikel atau berita atau foto dan video yang dimuat. Situs web FPI dan MUI tidak menyediakan ruang untuk berkomentar, juga tidak mencan- tumkan laman tautan. Khusus untuk FPI, meskipun nampaknya disediakan ru- ang untuk memberikan kritik dan saran (http://fpi.or.id/?p=saran dan http://fpi. or.id/?p=kritik) namun ketika di-klik, la- man tersebut kosong dan tidak bisa di- tinggali pesan ataupun kritik. minoritas misalnya, dan juga kritis terhadap budaya homogen yang diterima dan diprak- tikkan dalam komunitas atau keluarga sendiri. Sikap kritis ini penting untuk membongkar norma atau tradisi yang selama ini dianggap terberi, normal atau wajar, padahal mungkin terdapat jejak-jejak penindasan, dominasi dan hegemoni di dalamnya. Kedua , sadar akan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia yang semakin terkoneksi dan mengglobal, maka artikulasi evaluasi kritis terhadap budaya, sub-budaya dan percampuran budaya yang sudah ada dan yang baru tercipta perlu terbuka terhadap ke-serba-cepat-berganti-nya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, tidak terkaget-kaget dengan jenis komunikasi yang memeluk pandangan “karena kurangnya kata yang lebih baik untuk mewakili” dan “sampai ada konfirmasi lebih lanjut.” Mengutip pertanyaan Naomi S. Baron (Baron, 2008: 4), “ How has the  growing  domestication  of  email,  IM,  text messaging on mobile phones, blogging, Face- book—and  the  rash  of  other  forms  of  daring and mobile communication platforms—altered our  communication  landscape ?” Ketiga , di bawah payung politik solidaritas (Rorty, 1989; Allen,  1999;  Benhabib,  2004;  Rundell, 2004; Min, 2005; Komter, 2005; Walhof, 2006;  Armbruster-Sandoval,  2006)  mul - tikulturalisme perlu lebih ambil bagian lagi dalam konteks perjuangan emansi- pasi, pemberdayaan, perjuangan keadilan, khususnya keadilan bagi mereka yang “tidak punya suara, banting tulang berjerih payah, hidup tidak dihargai, dan mati dalam kebungkaman.”
Setelah secukupnya menjelaskan kerangka teoretis, makna dan cakupan dari poli- tik daring serta multikulturalisme kritis yang dirujuk dan digunakan dalam artikel ini, mari sekarang kita masuk ke bagian unit analisis.
MENGGUNAKAN PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME KRITIS SEBAGAI PISAU ANALISIS UNTUK MEMBEDAH POLITIK DARING DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP EMPAT SITUS (UNIT ANALISIS UTAMA) Unit analisis yang dipakai dalam ar- tikel ini adalah beberapa situs web yang oleh penulis dianggap mewakili posisi pro (2 situs web) dan kontra (2 situs web) terhadap paham multikulturalisme, yaitu (1) http://islamlib. com/id; (2) http://setara-institute.org (3) www. fpi.or.id; dan (4) http://www.mui.or.id/ Pilihan  empat  situs  web  ini  didasar - kan pada alasan-alasan berikut: Pertama , seperti sudah dibahas di bagian awal artikel ini, berdasarkan laporan tahu- nan  SETARA  Institute  dan  Wahid  Institute 2009 - 2010, ditunjang pembacaan terha- dap belasan artikel dan berita yang tersebar di dunia maya menyangkut isu kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai salah satu isu fundamental dalam paham multikultural- isme, maka pilihan empat situs web tersebut bisa dipahami. Penulis sengaja tidak memilih situs web SETARA Instute dan Wahid Insti - tute sekaligus, karena dari pembacaan atas data dan laporan yang ada, juga pengamatan atas berita sehari-hari baik lewat media massa cetak maupun elektronik, paham “islam liberal” (dengan segala penggiat dan buah-buah pemikirannya) lebih sering “di- musuhi” dan menjadi target serangan dari ormas  radikal  seperti  FPI  dan  mendapatkan fatwa sesat dari MUI.  Kedua, masing-masing organisasi yang dipilih di sini memiliki situs web yang jelas alamatnya (tidak berganti- ganti setiap waktu) dan baik konten maupun tampilannya bisa diakses secara bebas oleh siapapun (tidak dibatasi waktu, juga tidak berbayar) dan juga bisa dipantau secara inde- penden. Ketiga , ide multikulturalisme (entah
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN
UMN parameter multikulturalisme kritis yang dite- rapkan dalam politik daring menghasilkan sejumlah kesimpulan sementara berikut ini: (1) Baik situs islamlib maupun setara-institute menyediakan ruang dan berpendirian lebih kri- tis ketika mempromosikan multikulturalisme di ranah kenyataan virtual, dan juga membuka diri terhadap akses lebih banyak orang dengan penggunaan dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi islamlib dan setara-institute karena untuk mempromosikan nilai yang dianggap berharga seperti “perlindungan terhadap prinsip kebe- basan beragama/berkeyakinan serta kebebasan untuk menjalankan ibadah seturut agama dan keyakinan tersebut” memerlukan dukungan baik dari pihak nasional maupun komunitas internasional. (2) Kontestasi diskursif yang berlangsung di dunia virtual antara kubu pro melawan kubu anti multikulturalisme ternyata dimenangkan secara simpatik oleh kubu pro karena mereka lebih tepercaya dalam penye- diaan fakta dan data lewat survey dan riset, serta berhasil mengemas data dan fakta terse- but secara logis dan kritis untuk menunjang klaim dan argumen yang diajukan, serta mu- dah diakses oleh pengguna atau pengunjung situs web. (3) Masuk akal jika dikatakan bah- wa politik daring , agar berhasil dikomunikasi- kan secara efektif dan mendapatkan pengaruh serta simpati dari pengunjung dan pengguna, dan dengan demikian jadi lebih signifikan un - tuk memicu terjadinya perubahan sosial dan transformasi struktural, haruslah dilengkapi dengan bukan hanya keterampilan teknis pe- nguasaan IT yang memadai, namun juga dan terutama, harus ditunjang oleh keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menulis se- cara akademis, dengan segala strategi dan jenrenya. (4) Daya komunikasi dalam politik daring lebih mengandalkan kekuatan yang lunak ( soft power ) alih-alih hard power , lebih condong pada daya persuasi rasional alih-alih
daya gertak menakut-nakuti model sesat pikir ad baculum . MULTIKULTURALISME KRITIS DALAM POLITIK DARING: MULTIKULTURALISME YANG BELUM SELESAI? Dalam  artikel  berjudul  “Political  Glo - balization”  (dalam  Ritzer,  2007:  414  –  428), Gerard Delanty dan Chris Rumford menafsir - kan  pemikiran  sentral  Jürgen  Habermas  yang tertuang dalam bukunya, The Structural Trans- formation  of  the  Public  Sphere  –  An  Inquiry into  a  Category  of  Bourgeois  Society (1989; terjemahan Inggris). Mereka percaya bahwa “Habermas mendukung ide bahwa komunikasi merupakan arena terbuka untuk kontestasi poli- tis dan budaya serta tidak pernah sepenuhnya terlembagakan oleh negara ataupun dikontrol oleh elit politik dan badan-badan komunikasi politik mereka. Ruang publik adalah situs poli- tik; bukan hanya soal lokasi meruang namun juga proses kontestasi diskursif.” Apa maksud perkataan  Habermas  dalam  konteks  multikul - turalisme kritis? Seperti sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, multikulturalisme kritis merupakan paham yang amat sadar diri (reflek - sif) dan sadar situasi, terutama ketika situasi tersebut berisi dominasi dan penguasaan se- cara halus (‘hegemoni’ dalam istilah Gramsci). Ketika ruang publik dipahami sebagai arena yang terbuka untuk kontestasi dan tidak pernah sepenuhnya dikontrol oleh elit politik, maka di situ terbuka kesempatan untuk melakukan perlawanan (resistensi), counter-movement , maupun negosiasi. Dalam politik daring , per- lawanan tersebut bisa dicapai dengan menggu- nakan ‘kontestasi diskursif’, atau, dengan kata lain, “senjata” wacana dan pembentukan opini publik lewat konten yang kritis, menggugat ste - reotyping yang dominan, serta mencerdaskan. Meskipun  ketidaksukaan  Habermas terhadap dunia daring sudah banyak diketa- (3) Dalam hal kritikalitas, islamlib menye- diakan ruang komentar yang bernada positif dan membangun ( consent ), mau- pun komentar yang berlawanan ( dissent ) dari para pengguna dan pengunjung. Sebagian besar artikel yang dipublika- sikan di situs web islamlib juga mengi- kuti aturan-aturan baku penulisan ilmiah, seperti adanya latar belakang, perumusan malasah, kutipan ilmiah, dan lainnya, dan tulisan juga dipandu oleh prinsip logika dan berpikir kritis. Artikel, berita, opini dan pers-rilis yang dipulikasikan di situs web setara-institute tidak menyediakan ruang untuk berkomentar sehingga membataasi kemampuan peneliti untuk mengevaluasi aspek kritis dari komentar pengunjung atau pengguna. Akan tetapi, sejumlah survey dan riset yang dilaku- kan oleh lembaga ini (dan dipublikasikan secara luring maupun daring serta bisa diunduh secara gratis!) sudah mengikuti ketentuan standar riset bidang sosial, se- hingga masih ada poin kritikalitasnya. Sementara,  baik  situs  web  FPI  maupun MUI tidak menampilkan argumen-argu- men yang didasari riset atau dikonstruksi secara logis dalam berita-berita, opini maupun artikel-artikel yang ditampilkan. Nada dan tendensi dari artikel-artikel yang  dipublikasikan  FPI  adalah  berat sebelah, propagandis, dan menuduh atau menyalah-nyalahkan pihak yang berseberangan paham dengannya, tanpa ada suatu bukti keras atau bobot logika dalam premis-premis yang menyusun argumen. Lebih sering ditemukan ka- sus “loncat ke kesimpulan” yang meru- pakan salah satu jenis sesat pikir dalam logika. Kolom yang disediakan situs web MUI untuk berita, meskipun me- ngutip sumber-sumber lain dari situs web yang umum (seperti inilah.com; detik.com; republika.co.id), namun tidak disediakan ruang bagi pengunjung situs untuk berkomentar (sehingga menyulit- kan penulis untuk mengecek kadar kri- tikalitasnya) Dari sedikit artikel (hanya ada enam) yang dipublikasikan di situs web MUI, beberapa di antaranya ditulis oleh para cendekia Islam, akan tetapi, isi artikel masih jauh dari memenuhi stan- dar dan syarat kekritisan (cenderung di- daktik, kurang dialektik) (4) Dalam hal solidaritas, sudah cukup jelas bahwa artikel dan opini yang ditampil- kan dalam situs web islamlib dan setara- institute menyuarakan solidaritas terha- dap kaum minoritas (agama/keyakinan, etnisitas, kesenjangan sosio-ekonomik), sementara artikel dan berita yang dipu- blikasikan di situs web FPI dan MUI ti - dak menunjukkan jejak solidaritas bagi kaum minoritas, bahkan cenderung me- ngancam, merendahkan dan menakut- nakuti kaum minoritas. Dengan demikian, analisis terhadap empat situs web dengan menggunakan empat Parameter http://islamlib.com/id http://setara- institute.org www.fpi.or.id http://www.mui.or.id/ Aksesibilitas Tinggi Tinggi Sedang Sedang Interaktivitas Sedang Sedang Rendah Rendah Kritikalitas Tinggi Sedang Rendah Rendah Solidaritas Tinggi Tinggi Rendah Rendah Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia

## UMN
riil MUI terletak pada legitimasi relijius atas oto- ritas yang mereka miliki untuk menafsirkan hu- kum dan aturan Islam. Ketika diteliti lebih dekat dengan menggunakan empat matra multikultural- isme kritis, nampak bahwa baik situs FPI maupun MUI relatif mencatat skor rendah jika dibanding- kan dengan situs setara-institute dan islamlib. Se- cara induktif orang dapat menyimpulkan bahwa skor rendah situs FPI dan MUI ini bisa jadi dise - babkan oleh kurangnya keterampilan teknis web master dan pengelola konten untuk mengelola la- man tampilan profil lembaga mereka secara pro - fesional yang berujung pada jatuhnya skor me- reka di matra interaktivitas dan aksesibilitas. Bisa juga hal ini memang disengaja ( deliberate politi- cal intention ) untuk mencegah masuknya kritik dari para pengguna dan pihak-pihak yang berbeda pandangan, terutama menyangkut sikap terhadap keragaman dan multikulturalisme. Satu caveat perlu disampaikan di sini. Pengamatan  yang  lebih  dekat  dan  cermat  me - nyangkut empat parameter ukur yang diguna- kan untuk menganalisis empat situs yang dipilih mewakili dua posisi (pro dan anti multikultur- alisme kritis) akan menyingkapkan adanya se- jumlah kelemahan internal maupun eksternal, seperti kurangnya tolok ukur penjelas yang tidak over-lapping dari masing-masing para- meter, kurang dieksplisitkannya metode kuanti- fikasi data acuan, rentang sebaran amatan yang kurang begitu mewakili. Untuk itu, dibutuhkan riset-riset lanjutan untuk melengkapi dan mem- percanggih parameter ukur tersebut sehingga bisa diterapkan untuk unit analisis yang lain di ranah dunia maya. Meskipun demikian, sebagai se- buah penelitian rintisan, empat parameter tersebut dapat  dianggap  berguna  untuk  mengklasifikasi dan membuat peringkat atau skor terhadap unit analisis. REFERENSI [1] Artikel ini merupakan rintisan awal dari paper berbahasa Inggris yang berjudul “Critical Multiculturalism in Daring Politics:  The  study  of  its  significance and applicability in Indonesian context” yang abstraknya diterima (call for pa- per) untuk disertakan dalam event The Fourth International Conference on In- donesian Studies (ICSSIS) di Bali, 9 – 10 Februari 2012. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik. (2009). Indonesia: Towards Democracy . Singapore: Institute of Southeast  Asian  Studies  (ISEAS)  Pub - lishing. Alatas, Syed Farid. (2006). “From Jāmi`ah to University: Multiculturalism and Chris- tian–Muslim Dialogue”, dalam jurnal Current Sociology . Vol 54(1): 112–132. Allen, Amy.  (1999).  “Solidarity  after  identity politics:  Hannah Arendt  and  the  power of feminist theory” dalam jurnal Philoso- phy & Social Criticism , vol 25 no 1, hlm. 97–118 Andre  Ata  Ujan,  Benyamin  Molan,  Hendar Putranto. (2009). Multikulturalisme: Be- lajar Hidup Bersama dalam Perbedaan . Jakarta: PT Indeks. Armbruster-Sandoval,  Ralph.  (2006).  Global - ization and Cross-border Labor Solidar - ity in the Americas: The Anti-Sweatshop Movement and the Struggle for Social Justice. New York dan London: Rout- ledge. Banks,  J.A.  (1995).  “Multicultural  education: Historical development, dimensions, and practice” dalam  J.A.  Banks  &  C.A.M. Banks. Tim editor. Handbook of research on  multicultural  education. New York: Macmillan. Baron, Naomi S. (2008). Always On: Language in an Daring and Mobile World . Oxford dan New York: Oxford University Press. hui orang, namun ada juga sejumlah pemikir yang menafsirkan temuan ini secara berbeda. Ada  satu  penafsiran  yang  menarik  dan  unik tentang pemikiran Habermas menyangkut “ re - flexive publicity ” (istilah yang dapat ditemu- kan dalam bukunya the Structural  Transfor- mation ) yang berasal dari Luke Goode dalam bukunya Jürgen  Habermas:  Democracy  and the Public Sphere . Goode mengamati bahwa “Dengan naiknya budaya digital, kita me- nyaksikan mentasnya sejumlah besar bentuk dan jenre budaya yang menggantung, budaya yang belum selesai ( the  culture  of  unfinish ): ada koneksi dengan teks lain untuk diikuti, ada tawaran sejumlah jalan yang berbeda- beda untuk bereksperimen dalam teks, ada lingkungan dan platform yang berbeda-beda untuk mengakses teks, ada komentar yang harus disampaikan dan seterusnya... buda- ya yang belum selesai dapat membantu kita mengembangkan rasa nyaman yang perlu ke- tika berhadapan dan terlibat dalam cara meli- hat dunia yang berciri sementara, parsial dan menepi.” (Goode, 2005: 111-112).
Dengan menggunakan hasil amatan dan penafsiran Goode di atas, ada dua hal yang bisa kita pelajari terkait dengan fokus kajian artikel ini. Pertama, “budaya yang belum se - lesai”  yang  diajukan  Goode  memperpanjang debat di antara para pemikir multikultural kritis tentang lingkaran penindasan dan perla- wanan, tegangan-tegangan yang terjadi di an- tara kaum mayoritas dan minoritas, berbagai cara yang mungkin dan etis untuk menyikapi fakta keragaman, kompleksitas dan pluralitas, yang tidak selalu berjalan dalam keselarasan dan kesepakatan. Meskipun demikian, kon- sep “budaya yang belum selesai” dari Goode memiliki kekhasan dalam hal mengintroduksi munculnya budaya digital sebagai sebuah je- nis budaya yang baru yang dengannya, buda- ya-budaya yang lebih tradisional dan primor- dial, seperti agama, etnisitas, ras, bahasa, ritus
dan tradisi, harus siap mengambil sikap dan berinteraksi alih-alih lari dan menutup diri. Kedua, persilangan antara “budaya yang be- lum selesai” dengan multikulturalisme kritis nampaknya tidak secara otomatis menawar- kan sebuah ujung atau akhir yang jelas.  Akan tetapi, persis di sinilah kita dihadapkan pada kesempatan dan peluang untuk melakukan negosiasi dan re-negosiasi hingga tercapai ke- sepakatan, betatapun “sementara, parsial dan menepi” sifatnya. Dengan demikian, masih dianggap relevan dan berguna menggunakan prosedur konsensus rasional ( rationales Ein- verständnis ) dengan menggunakan paradigma tindakan komunikatif yang diusulkan Haber - mas (Habermas, 1981; bdk. Pedersen, 2008). KESIMPULAN Dalam tulisan hasil penelitian ini, pe- nulis sudah menjelaskan latar belakang untuk memahami dinamika multikulturalisme di In- donesia, mulai dari asal-usul, kesan dan keter- libatan baik secara pribadi maupun akademis dalam dunia multikultural, juga ketika multi- kulturalisme dipahami sebagai praktik sehari- hari dalam dunia yang nyata maupun sebagai wacana dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di dunia maya. Penu - lis juga sudah menyoroti konteks sosio-historis maupun sosio-politis dari multikulturalisme di Indonesia, yang menjadikannya berbeda dan unik dari pendekatan soal multikulturalisme di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Analisis  terhadap  empat  situs  yang dipilih mewakili posisi anti maupun pro mul- tikulturalisme kritis menunjukkan bahwa “posisi anti” ternyata berasal dari organisasi massa (ormas) berhaluan Islam radikal yaitu Front  Pembela  Islam,  dan  juga  dari  orga- nisasi para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Jika kekuasaan riil FPI terletak dalam pengerahan massa dan penggunaan  kekuatan  fisik,  maka  kekuasaan
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia • Hendar Putranto
Artikel ini merupakan rintisan awal dari paper berbahasa Inggris yang berjudul “Critical Multicul - turalism in Online Politics: The study of its significance and applicability in Indonesian context” yang abstraknya diterima (call for paper) untuk disertakan dalam event The Fourth International Conference on Indonesian Studies (ICSSIS) di Bali, 9 – 10 Februari 2012.

## UMN UMN
Kanpol, Barry dan McLaren, Peter. (1995). “Re - sistance  Multiculturalism  and  the  Poli - tics of Difference” dalam Kanpol, Barry dan McLaren, Peter. Tim editor. Critical Multiculturalism: Uncommon Voices in a Common Struggle , Westport, CT (USA): Greenwood Publishing Group. Komter, Aafke E. (2005). Social Solidarity and the Gift . Cambridge: Cambridge Univer- sity Press. Kymlicka, Will. (1995). Multicultural  Citi- zenship:  A  Liberal  Theory  of  Minority Rights . Oxford: Clarendon Press. ---. (2005). “Liberal Multiculturalism: West- ern  Models,  Global  Trends,  and  Asian Debates” dalam Kymlicka, Will dan He, Baogang. Tim editor. Multiculturalism in Asia . Oxford: Oxford University Press. Kellner, Douglas. (1995). Media Culture: Cul- tural  studies,  identity  and  politics  be- tween  the  modern  and  the  postmodern . London dan New York: Routledge. Laden, Anthony Simon dan Owen, David. eds. (2007). Multiculturalism  and  Political Theory . Cambridge: Cambridge Univer- sity Press. Lima,  María  Herrera.  (2005).  “Who  judges? Democracy and the dilemmas of multi- culturalism: Commentary to ‘The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, by Seyla Benhabib’” dalam jurnal Philosophy & Social Criticism , vol 31 no 7, hlm. 727–737. London, Thou- sand  Oaks,  CA  dan  New  Delhi:  SAGE Publications. Matustik, Martin J. B. (2002). “Contribution to a new critical theory of multiculturalism: A response to ‘Anti-racism, multicultur - alism  and  the  ethics  of  identification’” dalam jurnal Philosophy & Social Criti- cism vol. 28; 473 May, Stephen dan Sleeter, Christine E. Tim editor. (2010) Critical Multiculturalism: Theory and Praxis , London: Routledge. May, Stephen.ed. (1999). Critical Multicultur- alism: Rethinking Multicultural and An- tiracist Education. London dan Philadel - phia: Falmer Press. McLennan,  Gregor.  (2001).  “Can  there  be  a ‘critical’ multiculturalism?” dalam jurnal Ethnicities , Vol 1(3): 389–422, London, Thousand Oaks, dan New Delhi: SAGE Publications. Media  Literacy  Key  Concepts bisa dilihat di alamat laman berikut: http://www.media- awareness.ca/english/teachers/media_lit- eracy/key_concept.cfm (diakses  Hendar Putranto pada 24 Januari 2011) Min, Anselm  K.  (2005).  “From  difference  to the solidarity of others: Sublating post- modernism” dalam jurnal Philosophy &  Social  Criticism , vol. 31 no. 7, hlm. 823–849 Monroe, Barbara. (2004). Crossing the Digital Divide: Race, Writing, and Technology in the Classroom . New York dan London: Teachers College Press (Columbia Uni - versity). Parekh,  Bhikhu.  (2000). Rethinking  Multicul- turalism:  Cultural  Diversity  and  Politi- cal  Theory .  Houndmills,  Basingstoke, Hampshire dan New York: Palgrave. Pedersen, Jørgen. (2008). “Habermas’ Method: Rational Reconstruction” dalam jurnal Philosophy of the Social Sciences 2008 38: 457 (dipublikasikan daring pertama kali 15 September 2008) Petrozza, Julia, “Critical Multicultural Educa - tion and the Media” bisa diakses di laman berikut:  http://www.edchange.org/multi- cultural/papers/media.html Phillips, Anne (2007). Multiculturalism with- out Culture . Princeton (USA) dan Ox - ford (UK): Princeton University Press. Poole,  Elizabeth,  dan  Richardson,  John  E. Barry, Brian. (2001). Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism . Cambridge, UK: Polity Press. Benhabib, Seyla. (2004). The Rights of Others: Aliens,  Residents,  and  Citizens . Cam- bridge: Cambridge University Press. Bennett, David. (1998). Multicultural  States: Rethinking difference and identity . Lon- don dan New York: Routledge. Bransen, Jan. (2001). “Verstehen and erklären, philosophy of” dalam Smelser, N.J., & Baltes, P.B. tim editor. International En- cyclopedia of the Social and Behavioral Sciences . Oxford: Elsevier Science Ltd. Artikel  ini  bisa  diakses  di www.ru.nl/ publish/pages/536984/verstehen.pdf Bunt, Gary R. (2003). Islam in the Digital Age: E-Jihad,  Daring  Fatwas  and  Cyber  Is- lamic  Environments , London&Sterling: Pluto Press. Castells, Manuel. (2001). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society . Oxford dan New York: Oxford University Press. ---.ed. (2004). The Network Society: A Cross- cultural Perspective . Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited. ---. (2009). Communication Power . Oxford dan New York: Oxford University Press Coby,  Patrick.  (1986).  “Aristotle’s  Four  Con - ceptions of Politics” dalam jurnal Politi- cal Research Quarterly vol. 39: 480 - 503 Cornell, Drucilla dan Murphy, Sara. (2002). “Anti-racism,  multiculturalism  and  the ethics  of  identification”,  dalam  jurnal Philosophy & Social Criticism vol 28 no 4, hlm. 419–449. Daniels, Jessie. (2009). Cyber Racism: White Supremacy  Daring  and  the  New Attack on  Civil  Rights . New York, Toronto, Plymouth,  UK:  Rowman  &  Littlefield Publishers Inc. Delanty,  Gerard.  (2010). Community,  2 nd edi - tion . London dan New York: Routledge. Dieter  Plehwe,  Bernhard  Walpen  dan  Gisela Neunhöffer. Tim editor. (2006). Neolib- eral Hegemony: A Global Critique. Lon- don dan New York: Routledge. Flick, Uwe. (2002). An Introduction to Qualita- tive Research . London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. Gadamer, Hans-Georg. [1975] 2004. Truth and Method . Edisi Revisi Kedua. Terjemahan direvisi oleh Joel Weinsheimer dan Don- ald G. Marshall. London dan New York: Continuum Press. Goode, Luke. (2005).. London dan Ann Arbor, MI: Pluto Press. Hefner,  Robert  W.ed.  (2001). The  Politics  of Multiculturalism: Pluralism and Citizen- ship  in  Malaysia,  Singapore,  and  Indo- nesia .  Honolulu:  University  of  Hawai‘i Press. Isar, Yudhishthir Raj. (2006). “Cultural Diversi- ty” dalam jurnal Theory Culture Society , 23: 372. London: SAGE Publications. Habermas, Jurgen. (1981). The Theory of Com- municative  Action:  Volume  1  (Reason and the Rationalization of Society). Bos- ton: Beacon Press. Hasani,  Ismail  dan  Naipospos,  Bonar  Tigor. Tim editor. (2010). The Faces of ISLAM ‘Defenders’: Religion Radicalism and Its Implications on Assurance of Religious/ Beliefs  Freedom  in  Jabodetabek  and West Java . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Jeffrey  G.  Reitz,  Raymond  Breton,  Karen Kisiel Dion, Kenneth L. Dion. (2009). Multiculturalism  and  Social  Cohesion: Potentials  and  Challenges  of  Diversity . Springer Science+Business Media B.V. Joseph, Jonathan. (2002). Hegemony: A realist analysis . London dan New York: Rout- ledge.
Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia
UMN UMN
(2006). Muslims and the News Media . London: I.B.Tauris & Co Ltd. Ritzer, George. (2007). The Blackwell Com- panion  to  Globalization . Oxford UK, Malden MA USA & Victoria Australia: Blackwell. Rogers, Richard. (2005). Information  Poli- tics on the Web . Boston. MA: The MIT Press. Rorty, Richard. (1989). Contingency,  Irony, and Solidarity . Cambridge: Cambridge University Press. Rundell,  John.  (2004).  “Strangers,  Citizens and Outsiders: Otherness, Multicultur- alism and The Cosmopolitan Imaginary in Mobile Societies” dalam jurnal The- sis Eleven , No. 78, Agustus 2004, hlm. 85–101. Siapera,  Eugenia.  (2004).  “Asylum  Politics in  Cyberspace”  dalam  Joss  Hands  & Eugenia Siapera.Tim editor. At the In- terface: Continuity and Transformation in Culture and Politics . Amsterdam & New York: Rodopi BV. ---. (2006). “Multiculturalism daring: The in- ternet and the dilemmas of multicultur- al politics” dalam European Journal of Cultural Studies, Vol 9(1) 5–24; 1367- 5494 . London, Thousand Oaks CA dan New Delhi: SAGE Publications. ---. (2010). Cultural  Diversity  and  Global Media:  The  Mediation  of  Difference. Wiley-Blackwell. Sitton, John F. (2003). Habermas and Con- temporary  Society .  New  York:  Palgrave MacMillan. Sleeter, Christine E. (1995). Multicultural Education, Critical Pedagogy, and the Politics of Difference . New York: State University of New York Press.
Tjaya, Thomas Hidya. 2005. “Hermeneutika
Tradisi dan Kebenaran” dalam Thomas
Hidya Tjaya dan Justinus Sudarminta.
Tim editor. Menggagas  Manusia  seb- agai Penafsir . Yogyakarta: Kanisius. van  Dijk,  Jan A.G.M.  (2006). The  Network Society: Social Aspects of New Media, Second  edition . London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. Verkuyten, Maykel. (2004). “Everyday Ways of Thinking about Multiculturalism” dalam jurnal Ethnicities , Vol. 4(1): 53 – 74; 040328. London: SAGE Publica - tions. Vertovec, Steven dan Wessendorf, Susanne. Tim editor. (2010). The Multicultural- ism  Backlash:  European  discourses, policies,  and  practices . London dan New York: Routledge. Walhof, Darren R. (2006). “Friendship, Oth- erness, and Gadamer’s Politics of Soli - darity” dalam jurnal Political  Theory , Volume 34 No. 5, Oktober 2006, hlm. 569-593 Watt, Diane. (2007). “On Becoming a Qualitative Researcher: The Value of Reflexivity” dalam The Qualitative Report Volume 12 Nomor 1 Maret 2007, hlm. 82-101 (bisa diakses di http://www.nova.edu/ssss/QR/QR12-1/ watt.pdf) White, Stephen K. (1995). The  Cambridge Companion  to  Habermas . Cambridge UK: Cambridge University Press. Williams, Malcolm. (2003). Making  Sense of Social Research . London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications. Wise,  Amanda  dan  Velayutham,  Selvaraj. 2009. “Introduction: Multicultural- ism and Everyday Life” dalam Wise, Amanda  dan  Velayutham,  Selvaraj. Tim editor. Everyday  Multicultural- ism . Basingstoke, Hampshire dan New York: Palgrave Macmillan. Daya komunikasi paham multikulturalisme kritis di ranah politik daring: studi kasus dalam konteks Indonesia
Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011

## Media Baru dan Fenomena Komunikasi Politik pada Pemilukada di Provinsi Banten 2011

## Afdal Makkuraga Putra
Universitas Mercu Buana
Sebagaimana kita ketahui era re- formasi di Indonesia membawa perubahan sistem politik yang sangat mendasar. Bila di zaman Orde Baru sistem politik kita bercorak otoriter, kini sistem politik bersalin rupa men- jadi  sistem  politik  liberal.  Hal  yang  sangat dirasakan dari perubahan tersebut adalah ter- bukanya iklim kebebasan. Bila di Orde Baru kebebasan berorganisasi dan kemerdekaan pers dikekang oleh penguasa, kini kebebasan tersebut dinikmati sepenuhnya. Kebebasan itu tentu berdampak pada sistem  politik, pe- milu dan pers.
1 Dari sisi sistem kepartaian, kita saat ini menganut sistem multi partai, sangat berbeda dengan era Orde Baru yang membatasi warga negara membentuk partai politik.
2 Dari sisi sistem pemilu, selain multi partai, Presiden dan Wakil Presiden juga dip - ilih secara bebas dan langsung. Sangat berbe- da dengan Orde Baru yang menganut sistem pemilihan perwakilan. Kita saat ini juga su- dah menganut sistem parlemen dua kamar ( bi cameral )  yakni  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR mewakili partai politik sedangkan DPD mewakili wilayah (provinsi).  Melengkapi pemilihan presiden dan wakil presiden, kini bupati/walikota dan gubernur pun dipilih se- cara langsung, atau lebih dikenal dengan Pe - milihan Kepada Daerah Langsung (Pilkada).
3
Pers  juga  tak  ketinggalan,  setelah terbelenggu selama 32 tahun lebih kini insan pers di Indonesia sudah menikmati iklim kebebasan. Setiap warga negara di republik ini  berkesempatan mendirikan institusi pers tanpa ada halangan dari pihak

## ABSTRACT:
Political system in Indonesia after New Order regime has entered into a new phase, which is both fundamentally and practically different. With the growth of freedom of expression and the rise of information and communication technology (ICT), the use and practices of political communication is also striking a fair balance, two-ways direction, no longer dominated by government-only apparatuses. The use of internet and New Media in political communication realm has been pioneered since 1997, and has been growing ever since, thanks to the new practices of local election (Pilkada). This paper will address firstly, the theoretical framework of political communication in e-Democracy, and secondly, the application of New Media (website, blog, and social media sites) in local-based political communication, namely Pilkada in Banten at October 23, 2011. Having analysed the phenomenon in question, a surprising result appears. Even though all candidates of Governor and Deputy Governor of recent Pilkada Banten have used New Media as their communication and campaign media, nevertheless the interactivity factor embedded within those “New Media use” are largely neglected.
Key words: e-Democracy, political communication, New Media, interactivity.
UMN UMN Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011 • Afdal Makkuraga Putra (Budiardjo, 2010:105). Meskipun kalimat tersebut terlihat sederhana, tetapi susah untuk diimplementasikan. Menurut Larry Diamond (dalam Zuhro,  dkk,  2009:14),  Ada  tiga  asumsi umum yang lekat dengan konsep demokrasi. Pertama, demokrasi tidak hanya penting dan mungkin merupakan bentuk terbaik pemer- intahan yang bisa diciptakan, melainkan juga suatu doktrin politik yang menguntung- kan  banyak  negara.  Asumsi  ini  tidak  hanya didukung oleh AS, melainkan juga beberapa neg - ara Eropa Barat lainnya yang memproklamasi- kan dirinya sebagai model demokrasi modern. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan memiliki sejarah panjang, berakar dalam sejarah Yunani kuno. Sebagai bentuk yang ideal, meskipun mung- kin bukan sebagai suatu sistem, demokrasi bertahan melalui lingkungan politik yang ti- dak ramah. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai sistem yang natural/alami sehingga bila orang di negara manapun memenang- kan kebebasan untuk memilih sistem poli- tiknya, mereka akan memilih demokrasi. Meskipun demikian, asumsi terse- but di atas masih diperdebatkan. Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan dalam mempraktikkan demokrasi dari suatu ne- gara ke negara lainnya. Sebagai akibatnya, mendefinisikan demokrasi tidaklah mudah dan sederhana. Sebagai contoh, suatu negara mungkin dipandang demokratis bila negara tersebut memiliki parlemen, sistem partai, dan pemilu. Kalau ciri-ciri tersebut digunakan untuk menilai demokrasi suatu negara, akan banyak negara yang mengklaim dirinya demokratis. Menurut Rosenberg, negara yang demokra- tis adalah suatu negara yang di dalamnya ada the  democratic  movement  rules. Meski- pun demikian, kiranya harus pula dibeda- kan antara bentuk dan substansi. Sebab, ada suatu negara yang memiliki lembaga politik
demokratis, sementara sikap yang ditunjuk- kannya adalah otoritarian atau anti-demokrasi. 9 Feith berpendapat bahwa tuntutan prinsip demokrasi adalah kebe- basan individu dan kelompok untuk men- gontrol negara. Demokrasi menurutnya merupakan suatu rangkaian kelembagaan yang membuat pemerintah legitimate dalam masyarakat dimana sebagian besar rakyat dipengaruhi ideologi (liberalisme, sosialisme, nasionalisme, feminisme dan lingkungan) demokrasi modern (Zuhro, dkk, 2009:14). Lebih jauh Feith mengatakan bahwa munculnya kembali demokratisasi berkenan dengan industrialisasi dan ekonomi, politik dan transformasi sosial, naiknya tingkat pendidikan, dan meluasnya media massa serta bangkitnya kelas bisnis, profesional, dan buruh. Selain itu, demokrasi juga dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau sistem politik yang ideal dan bahkan nyaris ‘sempurna’.  Akan  tetapi,  demokrasi sebenarnya juga terkait dengan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Oleh karena itu, demokrasi juga mengandung nilai-nilai (values) tertentu yang dianggap baik oleh masyarakat. Menurut  Henry  B.  Mayo,  de - mokrasi mencakup beberapa norma atau nilai, yaitu: penyelesaian perselisihan se- cara damai dan melembaga; terjadinya perubahan secara damai dalam suatu ma- syarakat yang sedang berubah; pergan- tian pimpinan secara teratur; pembatasan pemakaian kekerasan (paksaan) secara minimum; pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman serta jaminan pene- gakan keadilan (Budiardjo, 2010:117).
manapun. Insan pers pun bebas mengeri- tik penguasa. Fungsinya sebagai anjing penggonggong ( watch  dog ) benar-benar dinikmati. Sejalan dengan iklim kebebasan dan perkembangan teknologi komunikasi kajian dan praktek komunikasi politik juga semakin menarik.  Praktek  komunikasi  politik  tidak lagi monoton dan dikontrol oleh pemerintah. Praktek  komunikasi  politik  saat  ini  selain bentuk yang makin dinamis dan atraktif, juga kualitasnya sudah makin baik. Sekarang ini praktek  komunikasi politik tidak hanya ter- jadi  menjelang  Pemilu  lima  tahunan,  tetapi berlangsung hampir setiap saat sejalan de- ngan  pemilihan  Gubernur,  Bupati/walikota dipilih  secara  langsung.    Praktek  tersebut bisa dilihat dari kampanye, debat kandi- dat, pencitraan sampai pada jajak pendapat.
Aplikasi  media  baru 4 (internet) dalam ranah praktek komunikasi politik Indone- sia mulai terlihat sejak  awal tahun 1997, kala itu terdapat tiga home  page yang cukup aktif, yakni: situs apa  kabar yang dikelola oleh  John  McDougal,  ”KDP.net”  yang  dike - lola oleh beberapa aktivis pijar dan Joyo Indo- nesia  News  yang  dikelola  Gordon  Bishop  dari New York. Ketiga home  page itu digunakan sebagai sarana kampanye bagi mahasiswa untuk  melawan  rezim  Orde  Baru. Home page tersebut berusaha memberi penyadaran politik bagi masyarakat kelas menengah saat itu. 5 Pada Pemilu  1997 sebenarnya peng - gunaan Internet untuk kampanye telah dimu- lai  oleh  partai  Politik  kala  itu  (PPP,  Golkar dan PDI). Golkar dengan alamat www.golkar. or.id ,  Partai  Persatuan  Pembangunan  online beralamat di www.ppp.or.id dan  PDI  me - luncurkan Banteng Yes di alamat www.ban- teng.org . Informasi yang tersaji pada ketiga website tersebut meliputi program partai, pernyataan politik, susunan pengu- rus  di  tingkat  pusat  dan  daerah,  AD/ART
dan kesempatan dialog antara penggu- na  dan  pengurus  partai  politik. Penggunaan website bagi parpol kala itu memang memiliki keunikan tersendiri: Pertama dari segi biaya lebih murah dibanding dengan media cetak dan elektronik. Dengan membuat website kampanye di Internet bisa lebih murah dan  efisien.  Biaya  yang  dikeluarkan berupa membeli domain, desain website, pengelolaan dan  maintenance website. Kedua , pesan-pesan yang terdapat dalam website dapat menjangkau seluruh dunia secara real time. Kemukinan pesan-pesan tersebut bisa disebarkan secara simultan melalui mailing  list dan chatting  room. Ketiga website parpol juga dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi interaktif untuk mendukung tujuan partai politik  atau kandidat legislator. Pada  Pemilu  2004  dan  2009 pemanfaatan internet sebagai medium komunikasi politik makin meningkat. Bukan saja partai politik yang memanfaatkan- nya, melainkan juga individu calon legislator (DPR dan DPD), pasangan calon Wapres dan Presiden  ramai-ramai  membangun website .

## E-DEMOKRASI DAN
KOMUNIKASI POLITIK Asal  mula  demokrasi  sebagai  suatu system politik dapat ditelusuri ke belakang, yaitu sebelum abad ke-5 M ketika Yunani menciptakan the  polis  (the  city-state  atau the  city-community), dan mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana seharusnya sebuah system politik diorganisasikan guna memenuhi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Secara terminology kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demos yang bermakna rakyat dan kratos atau kratein yang berarti yang berarti kekuasaan, jadi kata demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa ( government by the people ) Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011

## UMN
1. Melekatnya  sifat  interaktivitas  pada internet 2. Potensial untuk komunikasi yang lateral dan horizontal 3. Point to point komunikasi 4. Berbiaya murah 5. Sebagai medium komunikasi yang cepat 6. Hilang atau berkurangnya batas-batas nasional 7. Bebas dari Campur tangan Pengaplikasian media baru dalam du - nia politik diharapkan memperkaya kualitas partisipasi politik itu sendiri. Kehadiran ber- bagai  macam  fitur-fitur  di  internet  memung - kinkan publik untuk terlibat lebih jauh dalam proses pemilihan atau pengambilan keputusan public. Oleh karena itu sebagian pakar per- caya bahwa pengaplikasian new media dalam dunia politik dapat mewujudkan konsep ru- ang public ( public sphere ) seutuhnya seperti yang  dicita-citakan  oleh  Jurgen  Habermas. Habermas mengharapkan ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan- kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupak- an wadah yang mana warganegara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argu- men mereka terhadap negara atau pemerin- tah. Ruang publik harus bersifat bebas, ter- buka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang.
Tak heran kemudian McQuail mena- ruh harapan besar lahirnya partisipasi poli- tik yang utuh, oleh karena itu kata Mc-
Quail media baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik “top-down” yang operesif dari de- mokrasi massa, di mana partai politik yang teroganisir secara ketat membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan. Lanjut McQuail media baru me- nyediakan informasi publik yang sangat beragam dan banyak, akses yang tidak ter- batas bagi semua sehingga memungkink- an dialog langsung antara pengurus par- tai dengan pengikutnya. Dialog yang berlangsung pun berjalan bebas karena kontrol  aparatur negara hampir tidak ada.
KOMUNIKASI POLITIK Fagen mendefinisikan komuni - kasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkun- gannya. Cakupannya meliputi studi me- ngenai jaringan komunikasi (organisasi, ke- lompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud (Nasution, 1990:24-26). Sedangkan menurut Galnoor komuni - kasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai inter- aksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam per- edaran (Nasution, 1990:24-26). Rumusan  Galnoor  tersebut  sejalan    den - gan  pendekatan  Almond  dan  Powel  yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik  bersama-sama dengan dengan fungsi lainnya (artikulasi, agre- gasi, sosialisasi dan rekrutmen)  yang terdapat dalam suatu sistem politik.
McNair memberikan batasan ko- munikasi politik secara lebih luas yakni semua  komunikasi yang bertujuan politik.  Ia
Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011
Senada dengan Mayo, Carter dan Hertz  mengkonseptualisasi  tujuh  ciri  de - mokrasi, yaitu: pembatasan terhadap tindak- an pemerintah dengan menjamin terjadinya pergantian  pemimpin secara berkala, tertib, damai, melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan pendapatan yang ber- lawanan; menjamin perasamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tun- duk kepada rule  of  law tanpa membedakan kedudukan politik; kebebesan berpartisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perorangan termasuk bagi pers dan media massa; peng- hormatan terhadap hak rakyat untuk mem- berikan pendapatnya betapapun tampak salah dan tidak populer; penghargaan terhadap hak- hak minoritas dan perorangan;dan penggu- naan cara persuasif dan diskursif ketimbang koersif dan represif (Budiardjo, 2010:117). Sedangkan  Robert  A.  Dahl  menga - jukan lima kriteria demokrasi, yakni; persa- maan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua war- ga negara dalam proses pembuatan keputus- an secara kolektif; pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terha- dap jalannya proses politik dan pemerintah- an; kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasan eksklusif  bagi masyarakat untuk menentukan agenda yang harus dan ti- dak harus diputuskan melalui pemerintahan; dan terliputnya masyarakat dalam kaitan- nya dengan hukum (Budiardjo, 2010:117). Selanjutnya. Andrews dan Chapman mengemukakan enam ciri demokrasi, yaitu hak suara yang luas; pemelihan umum yang bebas dan terbuka; kebebasan berbicara dan berkumpul; penghargaan atas rule of law; pemerintahan
yang bergantung pada parlemen; dan badan pengadilan yang bebas (Zuhro, dkk, 2009:19).
E-DEMOKRASI Istilah e-Demokrasi sebenarnya merujuk pada penggunaan media baru (New Media) dalam ranah politik. Pengunaan me - dia baru tersebut dianggap dapat memperka- ya partisipasi warga dalam sosialisasi poli- tik, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen, dapat melibatkan warga lebih dalam karena akses terhadap in- formasi juga diketahui oleh warga,  demiki- an juga bahwa akses warga untuk berkomu- nikasi dengan para pengambil kebijakan juga semakin terbuka, cepat dan murah. e-Demokrasi sering dikait- kan dengan pemanfaatan website oleh partai politik, lembaga eksekutif, ekseku- tif dan legislatif, pemungutan suara se- cara elektronik, mengirim email ke per- wakilan politik dan diskusi-diskusi politik melalui internet serta pelayanan publik melalui internet (Thomas Zittel, 2004). e-Demokrasi juga dapat diarti- kan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyusun strate- gi pada proses politik dan pemerintahan. “e-Demokrasi senantiasa berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komu- nikasi dalam melibatkan warga untuk mendu- kung proses pengambilan keputusan demokra- tis dan memperkuat demokrasi perwakilan. e-Demokrasi bertujuan untuk menjaring par- tisipasi warga yang lebih luas dan lebih aktif melalui Internet, komunikasi bergerak, dan teknologi lainnya dalam sistem demokrasi. Penelitian Rutger University mengatakan bahwa pesan-pesan politik di website memiliki kontribusi pada de- mokrasi langsung yang lebih partisi- patoris (Barber dalam Linda Lee Kaid, 2004).
Kontribusi tersebut dapat terjadi karena:

## UMN UMN
Tabel 1 Dimensi Komunikasi Politik dalam  E -Demokrasi Dimensi Variabel Indikator Public right to know  Tersedianya informasi tentang kandidat  Tersedianya informasi visi dan misi kandidat  Tersedianya informasi tentang program kerja yang akan dilakukan oleh  kandidat bila terpilih Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Partisipasi Publik  Tersedianya fasilitas yang memungkingkan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan Tersedianya layanan  interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Transparansi dan Accountability  Tersedianya informasi tentang jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik  Tersedianya informasi tentang besarnya dana kampanye yang digunakan dalam Pilkada/ Tersedianya layanan interactive yang memungkinkan masyarakat memberikan respon terhadap kandidat Pelaksanan Pemilu yang independen  Jaminan atas terselenggaranya pemilu untuk peralihan kekuasaan dari warga Negara ke pemimpin  Jaminan atas hak untuk memilih dan dipilih  Jaminan atas keterwakilan dalam parlemen  Tersedianya informasi pemilu di berbagi medium media baru  Tersedianya fasilitas e-election Media yang Independen dan Bebas  Jaminan atas independensi media dari control dan pengaruh Negara  Jaminan  atas kepemilikan privat atas media  Adanya  akses  terhadap  media bagi public  Kemampuan dan kemampuan media untuk merepresentasikan berbagai alur opini dan perspektif  Kemampuan dan kemauan untuk bertindak sebagai pengawas pemerintahan
 Sejauh mana terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap media  Sejauh mana adanya pembatasan atas kebebasan pers. Dan Nimmo menguraikan bahwa cakupan komunikasi politik meliputi: komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, me- dia komunikasi politik, khalayak komunikasi politik dan akibat-akibat komunikasi politik. Dan Nimmo mengatakan seti- daknya terdapat dua tujuan komunikasi politik (Nimmo dan Rakhmat, 2001:85): 1. Belajar tentang politik ( political education ). Belajar politik berlangsung sela- ma sepanjang hidup manusia melalui proses yang disebut sosialisasi politik. Nah disini- lah peranan komunikasi politik berguna un- tuk proses pembelajaran politik.  Pembela- jaran politik itu terjadi dari proses pertukaran informasi. Aktor-aktor politik dapat belajar memahami konstituen dan masyarakat dari pemberitaan media. Begitu juga sebaliknya masyarakat pun dapat belajar untuk me- ningkatkan pemahaman berpolitik melalui Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011
memberikan tiga batasan komunikasi politik: 1. Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politikus dan ak- tor politik lainnya untuk mencapai tu- juan yang spesifik 2. Komunikasi yang ditujukan kepada aktor politik dari individu (non politik) seperti pemilih atau  kolomnis di media 3. Komunikasi tentang aktor- aktor politik dan aktivitas mereka baik yang termuat dalam pemberitaan media massa ataupun dalam bentuk- bentuk media lain.
Singkatnya, menurut McNair semua
wacana  politik  termasuk  dalam  definisi komunikasi politik. Wacana politik tersebut tidak hanya yang bersifat verbal atau per- nyataan tertulis tetapi juga meliputi non ver- bal seperti, gaya pakaian, gerak-gerik tubuh
( gesture ) dan desain logo (McNair, 2003:4). Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, proses komunikasi politik  be- rangkat dari formula yang dikemukakan oleh
Harold  Laswell  yang  berbunyi: siapa  ber- kata apa, kepada siapa, melalui saluran apa dan  bagaimana  efeknya. Komunikasi  politik berlangsung sebagai suatu proses penyam- paian pesan-pesan  tertentu yang berasal dari sumber (komunikator) kepada khalayak, dengan menggunakan media ( channel ) terten- tu untuk mencapai tujuan yang tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunika- si politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan.
McNair mengemukakan komponen komunikasi politik terdiri dari tiga unsur utama, sebagai berikut (McNair, 2003:6) :
1. Organisasi politik 2. Media 3. Warga negara ( Citizens ) Sedangkan  menurut  Gurevitch  dan  Blumler (Nasution, 1990:42), komponen-komponen sistem komunikasi politik meliputi: 19 1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya 2. Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya 3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik 4. Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. Untuk lengkapnya, elemen-elemen komu- nikasi politik dapat dilihat dari bagan berikut ini:

## Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik
Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra
Bagan I Elemen-elemen Komunikasi Politik
Dikutip dari Brian McNiar, 2003
Partai Organisasi publik Organisasi politik: Kelompok penekan Organisasi Teroris Pemerintah Media Reportase Editorial Komentar Analisis Tampilan Program
Iklan Humas
Warga Negara Jajak Pendapat
Surat pembaca Reportase
Editorial Komentar
Analisis
UMN

## UMN
Bila ditelisik lebih dalam, website - website tersebut secara umum hanya berisikan informasi tentang, siapa kandidat dan apa yang telah kandidat lakukan ( track record ). Informasi tentang visi, misi dan program kerja kandidat hanya muncul dalam satu artikel berita. Visi dan misi tersebut termuat dalam artikel yang berjudul: Ratu Atut-Rano Karno Usung 12 Program  Unggulan.  Artikel  ini  diunggah pada 5 Oktober 2011, yang disimpan pada kategori  Pemilukada.  Ke  12  program unggulan tersebut terangkum dalam 5 Misi utama pasangan ini. Namun sekali lagi sangat disayangkan walaupun artikel ini telah menyediakan ruang komentar, namun sama sekali tidak terkomentari. Informasi tentang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan sama sekali tidak ada, begitu juga dengan harta dan kekayaan serta dana kampanye kandi- dat tidak ada sama sekali. Website terse- but lebih menyampaikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak warga un- tuk terlibat dalam proses partisipatif. Bagaimana dengan media sosial facebook :  Hj.  Ratu  Atut  Chosiyah,  SE? postingan status/wall pada umumnya share  link ke ratuatut.com. Numun, berbeda dengan website resmi,  komentar- komentar untuk setiap postingan tersebut boleh  dibilang  berlimpah.  Hasil  amatan sekilas menunjukkan bahwa rata-rata yang memberikan komentar rata-rata di atas 20 komen . Namun  lagi-lagi disayangkan  Ratu  Atut,  sangat  jarang bahkan hampir tidak pernah membalas komentar-komentar yang masuk, baik yang sifatnya mendukung maupun yang kontra. Tidak adanya respon yang beri- kan  oleh  Ratu  Atut  atau  pengelolanya  di Fan  Page  FB-nya  selain  mengingkari  si - fat FB yang interaktif juga merupakan
“dosa” media berbasis Internet yang me- mang berkarakter interaktif tersebut.
Pasangan Jazuli- Zakki juga membuat website resmi guna mendukung pencalonan- nya sebagai Gubernur Banten. Website mereka berdomain: http://jazulijuwaini.com .  Tampil- an website ini didominasi warna kuning war- na  identitas  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) Dalam website tersebut berisi delapan kategori  yakni:  Beranda,  Profil,  Agenda, Berita,  Press  Realese,  Galeri  Foto Kegiatan, Al-Quran dan Video. Tampilan Website Jazuli-Zakki  me - mang tidak meriah dan semewah website Atut-Rano.  Informasi  yang  disediakan  di website ini lebih sedikit dari pada punya Atut-Rano.  Pada  kategori  Beranda,  berisi  7 headline berita. Dari 7 berita tersebut  secara  umum  berisi  dua  kualifikasi yakni: berita kegiatan Jazuli dan fakta kegagalan pembangunan Banten. Secara sepintas terlihat bahwa website lebih dominan diisi oleh informasi tentang kandidat (siapa kandidat), track record Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011
pemberitaan-pemberitaan politik, debat publik yang ditayangkan oleh media massa. 2. Berpartisipasi dalam politik ( political participation ) ; melalui proses pembela- jaran politik tersebut, orang mengembang- kan kepercayaan, nilai dan pengharapan yang selanjutnya mendorong orang untuk berpartisipasi dalam politik. Wujud parti- sipasi tersebut berupa: partisipasi dalam pemilihan  umum,  identifikasi  dengan  par - tai politik, pendaftaran untuk memilih,  pe- ngambilan bagian dalam kampanye,  mengi- kuti informasi tentang politik, terlibat dalam pengambilan keputusan publik, masuk or- ganisasi kepentingan umum dan politik

## ANALISIS WEBSITE CALON
PILKADA BANTEN Penjelasan  dibawah  ini  merupakan analisis  penggunaan  media  baru  dalam    Pe - milihan  Gubernur  Kepala  Daerah  Provin - si Banten yang berlangsung Sabtu 23
Oktober 2011, Pilkada tersenut diikuti oleh tiga pasangan      calon      yaitu    :      Hj.  Ratu   Atut Chosiyah,  SE    berpasangan  dengan  H. Rano  Karno.  Pasangan  ini  didukung  oleh 11  Partai  Politik  yakni.partai  Golkar,  PDI- Perjuangan,  Hanura,  Gerindra,  PKB, PBB,  PAN,  PKPB,  PPNU,  PDS,  PPD. Pasangan  Wahidin  Halim-Irna  Narulita didukung oleh Partai Demokrat, dan pasangan Jazuli Juwaini, MA dan Mak - mun Zakki yang didukung oleh em- pat  partai:  PKS,  PPP,  PBR  dan  PKNU. Hj.  Ratu  atut  Chosiyah,  SE  yang berpasangan  dengan  H.Rano  Karno  men - calonkan diri sebagai pasangan Gubernur dan wakil gubernur banten periode 2012-2017. Pasangan ini didukung oleh 11 partai yakni par - tai Golkar, PDI-Perjuangan, Hanura, Gerindra, PKB, PBB, PAN, PKPB, PPNU, PDS, PPD. Pasangan  ini  boleh  dikatakan  me - manfaatkan hampir semua new  media (ter- masuk media sosial) dalam mengkampa- nyekan diri mereka menuju Gubernur Banten 2012-2017.  Pasangan  ini  tercatat  memiliki website yakni: http://ratuatut.com , http://ban- tenbersatu.com dan http://ibuatut.com . Website ratuatut.com dan bantenbersatu.com memiliki tampilan dan konten yang persis sama. Boleh dikatakan tampilan kedua website tersebut cukup menarik dan atraktif. Disamping ketiga website tersebut, pasangan ini juga memiliki jejaringan di media sosial: facebook, twitter, blogger dan kompasiana. Tampilan ratuatut.com dan banten- bersatu.com, lebih menyerupai portal berita, tulisan-tulisan di dalam kedua website terse- but didesain seperti tulisan berita lurus ( straight  news ). Website tersebut memiliki kategori yakni, Home, Berita, Artikel/Resensi, Sudut Banten, Pemilukada, Testimoni/aspira - si,  Diary/Inspirasi,  Profil  dan  Hubungi  kami Secara umum website tersebut me- miliki fasilitas “ add  comment ” pada semua artikelnya yang memungkinkan pengun- jung (visitor) memberikan umpan balik (komentar). Fasilitas ini merupakan  ciri website 2,0 yang memungkinkan pen- gunjung berpartisipasi atau berinteraksi de-ngan si empunya website dan para pengunjung yang lain. Namun sayang- nya fasilitas tersebut kurang terpakai oleh pengunjung. Dari amatan selintas, terlihat beberapa artikel tidak dikomentari oleh pengunjung.

## UMN
resmi berwarna putih. Tampilan situs ini terlihat  sangat  sederhana  dan  polos.  Pada tampilan antar muka terdapat dua kategori yakni  Menu  Utama  dan Agenda.  Keduan - ya diletakkan pada sisi kiri secara verti- kal. dalam Menu Utama ini memiliki anak kategori;  Halaman  Utama,  Masa  Kecil, Keluarga,  Pendidikan,  Jabatan,  Penghar - gaan, Organisasi, Karya tulis dan Kebijakan. Kategori lainnya bertajuk Agenda yang me - miliki anak kategori: Keagamaan, Dialog, Kunjungan Kerja dan Peresmian/Pertemuan. Pada  Halaman  Utama  berisi  seka - pur sirih atau kata sambutan Wahidin, pada halaman Masa Kecil berisikan informasi masa kecil Wahidin yang hidup sederhana dan penuh perjuangan dalam meraih cita-cita. Di sisi sebelah kiri terdapat lima teaser : yakni Interaktif; Buku Tamu, Galeri Foto, Polling, Statistik Pengunjung dan Tamu. Secara umum informasi yang terse- dia dalam situs Wahidin masih didominasi tentang siapa kandidat, pencapaian kandi- dat dan track record Wahidin. Situs ini sama sekali tidak menginformasikan visi dan misi sebagai  Kandidat  Gubenur  Banten. Website ini juga kurang interaktif. Semua artikel yang ada di situs tersebut sama sekali tidak memili fasilitas  ”add  comment”.  Padahal  fasilitas ini merupakan ciri interaktivitas sebagaima- na ciri new media. Satu-satunya fasilitas
interkatif di situs ini ada pada kategori in- teraktif. Kategori ini berisi respon dan unek-unek pengunjung yang disampaikan ke Wahidin. Namun sayang sekali,  lagi-lagi Wahidin tidak menanggapi respon pengunjung tersebut. Tindakan ini sama saja menghianati sifat internet itu sendiri yakni interaktivitas.
KESIMPULAN Berkaca pada pada kasus Pilkada  Provinsi  Banten  semua  kandi - dat memiliki situs resmi bahkan tak luput memanfaatkan situs-situs jejeraing sosial seperti facebook dan twitter. Namun sayang sekali meskipun sudah memiliki fasilitas in- teraktif, hampir semua situs tersebut kurang interaktif alias masih satu arah. Terlihat mereka hanya ingin menginformasikan, be- lum mendorong agar pengunjung menyam- paikan pandangan dan aspirasinya dan ke- mudian berinteraksi. Barangkali ini juga terkait dengan sikap pengunjung dunia maya di Indonesia yang juga belum interaktif.
REFERENSI [1]  Dasar hukum kebebasan itu bisa dilihat dari sejumlah UU yang telah disahkan, misalnya, pasal 28 F UUD 1945, kebe- basan pers UU No 40/99, UU  No. 12 tentang  Pemilu  Legislatif,  UU  No.  23 Tentang  Pilpres  dan  Wapres.  UU  No. 21/2002 tentang Parpol. [2]  Di era Orde Baru, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik, tahun 1973 pemer- intah melakukan kebijakan fusi partai, sehingga pada pemilu 1977 peserta pe- milu menjadi dua partai dan satu organ- isasi kekaryaan  (PDI, PPP dan Golkar) [3]  Dasar  hukum  Pilkada  adalah  UU  No. 32/2004. [4]  Memang belum ada formulasi yang tepat untuk menggambarkan tentang media baru, namun menurut McQuail Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra
kandidat. Artikel-artikel didalamnya berusaha ”membeberkan” unsur negatif  kandidat lain ataupun pencapaian kandidat lain. Misalnya pada salah berita headline-nya yang berjudul Tingginya  Inflasi  Membebani  Ekonomi  Ma - syarakat Banten. Berita ini diunggah pada 03  Agustus  2011.  Pada  intinya  berita  terse - but  menceritakan  dengan  Inflasi  yang  men - capai  1,24%  dapat  membebani  masyarakat Banten yang tergolong masih tinggi tingkat pengangguran  terbuka-nya  yang  13,  50%. 21 Di samping pada tampilan an- tar muka terdapat pula fasilitas jajak pendapat ( polling ) yang menanyakan siapa calon  gubenur  banten  pilihan  anda?  Hasil polling menjukkan bahwa Jazuli menempati urutan pertama dengan 530 suara atau 84%, tempat kedua diduduki oleh Wahidin Halim dengan 68 suara atau 10,8% dan ketiga ditempati oleh Ratu Atut Chosiyah dengan 33 suara atau 5,2%. Tentu saja hasil polling ini belum menggambarkan pendapat masyarakat Banten secara keseluruhan. Bila dibandingkan dengan informasi visi  dan  misi  Jazuli  dan  Atut;  milik  Jazuli lebih gampang ditemukan daripada milik Atut.  Visi  dan  Misi  Jazuli  tersimpan  dalam anak kategori profil, sehingga begitu ka-tegori profil  diklik  maka  akan  muncul  bentangan visi dan misi tersebut. Selain itu visi misi tersebut ternarasi dengan detail dan disimpan dalam  format  adobe  PDF  dan  pengunjung dapat pula mengunduhnya.  Berbeda dengan Atut, visi dan misi tersebut berserak diantara belantara berita lain. Namun sayang sekali informasi visi dan misi Jazuli tidak memiliki fasilitas ”add comment” sehingga warga yang ingin melakukan dialog interaktif dengan kandidat  Jazuli  tidak  terwujud.    Padahal  ke - beradaan fasilitas ”add comment” meru- pakan karakter dari interactivity tersebut.
Sama  dengan  Ratu  Atut,    Infor - masi keterlibatan publik dalam pengam-
bilan keputusan dalam hal kebijakan- kebijakan yang akan diambil sama sekali ti- dak ada, begitu juga dengan informasi ten- tang harta dan kekayaan serta dana kampanye kandidat tidak ada sama sekali. Secara umum website tersebut lebih menguraikan aspek pencitraan kandidat daripada mengajak war- ga untuk terlibat dalam proses partisipatif. Pasangan  kandidat  yang  didu - kung  oleh  PKS  ini  juga  membuat hyper- link ke dua media sosial yakni Facebook dan Twitter .  Pada  fan-page  FB  Jazuli sampai dengan 10 November 2011 baru ter- like sebanyak 775 orang, jauh tertinggal dari  FB Atut  yang  sudah  mencapai  8,733 orang.  Yang membedakan FB fan page Ja- zuli  dan  Ratu Atut  adalah  sisi  jumlah  ko - mentar,  komentar  yang  masuk  ke  Jazuli jauh lebih sedikit dari pada FB Atut. Pada FB  Jazuli  postingan  status  dan share  link hanya di bawah 10 komentar. Meskipun begitu  beberapa  kali  Jazuli  merespon  atas komentar yang masuk dari follower -nya. Bagaimana dengan Pasangan Wahidin  Halim?  Walikota  Tangerang ini juga tak ketinggalan menggu- nakan medium website guna mendu- kung  pencalonannya  sebagai  Guber - nur Banten. Website Wahidin beralamat: http://walikota.tangerangkota.go.id/ . Apa  saja  sajian website Wahidin? Begitu kita membuka situsnya terlihat foto Wahidin dalam balutan pakaian dinas

## UMN
media baru memiliki dua unsur utama yakni: Digitalisasi dan Konvergensi. Internet merupakan bukti  konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsi media lain seperti audio, video dan teks. Lihat McQuail’s Mass Communication Teory, 6th ed, Sage Publication [5]  Lihat Media dan Pemilu terbitan SEAPA Jakarta bersama Koalisi Media Untuk Pemilu Bebas dan Adil, 2004, hal 96-98. [6]   Ibid [7]  Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Kompas Gramedia; Jakar - ta, 2010, hal 105. [8]  Lihat R. Siti Zuhro, dkk Demokrasi Lo- kal Perubahan dan Kesinambungan Ni - lai-Nilai Budaya Politik Lokal. Penerbit Ombak; Yogyakarta, 2009. Hal 14. [9] Ibid [10] Ibid, [11]  Miriam Budiardjo, op.cit hal 117. [12] Ibid [13] Ibid [14]  Zuhro, Op.cit.19 [15] Zulakarimen Nasution, Komunikasi Politik: Suatu Pengantar, Ghalia Indone - sia: Jakarta, 1990 hal 24-26 [16] Ibid [17]  Brian McNair, An Introduction to Politi - cal Communication,   Routledge: Lon- don & USA, 2003, hal 4 [18]  Ibid hal:6 [19]  Sulakarimen Nasution, Op.cit Hal: 42. [20]  Dan  Nimmo,  Kominikasi  Politik;  Kha - layak dan Efek, hal 85 [21]  Pada tanggal 8 November 2011 di web- site www.ratuatut.com muncul berita berjudul  Pemprov  Banten  Berhasil  Tu - runkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berita ini seolah-olah merspon berita yang dipublikasi Jazuli diwebsitenya. DAFTAR PUSTAKA Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-dasar Ilmu Poli tik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Lee Kaid, Linda. (2004). Handbook Political Com munication Research. London (UK): Sage Publication. Liliker,  G  Darren.  (2006). Key  Concepts  In Politi cal Communication . London (UK): Sage Publication. McNair, Brian. (2003). An Introduction to Po- litical Communication. London dan USA: Routledge. McQuail, Denis. (2006). Mass Commu nication Theory,  6th  edition, London (UK): Sage Publication. Nasution, Zulakarimen. (1990). Komunikasi Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nimmo, Dan dan Jalaluddin Rakhmat. (2001). Komunikasi  Politik:  Khalayak  &  Efek. Bandung: Rosda. Zuhro, Siti, dkk. (2009). Demokrasi  Lokal: Peruba han  dan  Kesinambungan  Nilai- Nilai  Budaya  Politik  Lokal . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Media Baru Dan Fenomena Komunikasi Politik Pada Pemilukada Di Provinsi Banten 2011

## • Afdal Makkuraga Putra
LATAR BELAKANG MASALAH Internet yang muncul pada tahun 1969 se- bagai sarana komunikasi dalam perang, telah membawa perubahan yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Internet sebagai teknologi telah melakukan deteritorialisasi yang cukup signifikan,  sehingga  dimensi  ruang  dan  waktu tidak lagi hambatan bagi proses komunikasi. In- ternet yang mengandung unsur digitalitas, inter- aktivitas dan virtualitas telah mengembangkan sebuah pola komunikasi yang berbeda de- ngan pola komunikasi pada media tradisional.

## Games Online dan Katarsis Virtual
Keken Frita Vanri Benni Yusriza Hasbiyalloh

## ABSTRACT
Interactivity, digitality, and virtuality are three important aspects of Internet technology, among others. Thanks to its break-through characteristics, internet brings many changes into the lives of people. Due to its accessible features and loads of information, many people’s needs on information, entertainment and social interaction are necessarily answered. One of the most interesting and widely developed features on internet is online game. Online game promises its users the ability to connect with other fellow users in real time. This paper intends to view online game as a second reality, different with the real world we live in. By employing psycho- analysis theory initiated and developed by Sigmund Freud, this paper sees online game as a playing field for human Id (Freudian biological desire), constantly repressed in real world due to its persisting conflict with ego and super ego. Online game commonly perceived as “unreal virtual sphere” facilitates its users to freely conduct certain actions which, in normal and real life, are forbidden, such as killing and raping. Therefore, online game could be perceived as catharsis, or outlet for bestial desire of human being. The hypotheses needs to be proven in this paper is whether sexual and violent character of online game really possess catharsis function to release the biological desire of the users, or, the other way around, namely, repressing the Id. The methodology used in this paper is case study with both observation as well as litera- ture study relevant with online game in question. The authors attempt to observe directly and also conduct interview with ten children in five different internet shop (warnet). The theoretical paradigm used is twofold, namely, catharsis theory and Freudian psychoanalysis. To support the main paradigm used, the authors also use media dependency theory proposed by DeFleur, including, but not limited to, arousal and aggressive cues.
Kata Kunci : Game online, katarsis, psikoanalisis Studi Kasus dengan Analisis Psikoanalisis Freud pada Kecenderungan Permainan Game Interaktif Point Blank dan Second Life 1 Games Daring dan Katarsis Virtual : Studi Kasus dengan Analisis Psikoanalisis Freud pada Kecenderungan Permainan Game Interaktif Point Blank dan Second Life • Keken Frita Vanri, Benni Yusriza Hasbiyalloh