## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik
Rubiyanti Rukmana 1 , Nandita Dwi Savitri 1 , Yuliana Adelvina Padha 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : Rubiyanti.rukmana- 2019@fh.unair.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : Nandita.dwi.savitri- 2019@fh.unair.ac.id
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, E-mail : Yuliana.adelvina.padha- 2019@fh.unair.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: role of notary, trade, electronic based The  Rapid  development  of  electronics  forced  notary  as  a general officer who has the duty to serve the community is expected  to  be  able  to  respond  to  the  development  of  this information technology era appropriately. The journal was created  to  analyze  and  examine  the  role  of  the  notary  in electronic-based trading transactions. The research method used in the writing of this journal is the normative empirical, which uses secondary data as the primary data and primary data as supporting data. This writing using  The approach used is a conceptual approach, a legislative approach, and a comparative approach. The results of the study, the notary must be able to act to authenticate to the parties who conduct transactions  of  electronic-based  trading,  verify  the documents/information  of  electronic-based  trading  that  is handled  by  the  parties,  securing  the  electronic  document storage  in  the  form  of  signatures  and  documents  that  are signed, but the notary authority in electronic-based trading transactions, for now, can be said to still be a discourse by the  Government  to  be  implemented,  because  The  notary authority  for  making  authentic  electronic  documents  in electronic-based  trading  transactions  has  no-yet  rules  of implementing.

## Abstrak
Kata kunci: Peran Notaris, Perdaganagan, Berbasis Elektronik.
Corresponding Author: Rubiyanti Rukmana, E-mail : Rubiyanti.rukmana-
2019@fh.unair.ac.id Pesatnya  perkembangan  elektronik  memaksa  Notaris sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  tugas  melayani masyarakat  diharapkan  mampu  menyikapi  perkembangan era  teknologi  informasi  ini  dengan  tepat.  Jurnal  ini  dibuat adalah  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  peran  Notaris dalam  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik.  Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif yaitu menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Penulisan  ini  mengunakan  pendekatan  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  konseptual,  pendekatan legislatif,  dan  pendekatan  komparatif.  Hasil  penelitian, Notaris  harus  dapat  bertindak  untuk  melakukan  otentikasi kepada  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  perdagangan berbasi  elektronik,  memverifikasi  dokumen/informasi perdagangan berbasis elektronik yang ditanda tangani para pihak,  melakukan  pengamanan  terhadap  penyimpanan dokumen elektronik berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda  tangani,  Namun  Kewenangan  Notaris  dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik untuk saat ini bisa dikatakan  masih  menjadi  sebuah  wacana  oleh  pemerintah untuk dapat diimplementasikan, karena kewenangan Notaris untuk membuat dokumen elektronik otentik dalam transaksi perdagangan  berbasis  elektronik  ini  belum  ada  aturan pelaksananya
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  teknologi  informasi  dewasa  ini  sangatlah  pesat  yang membawa  berbagai  dampak  signifikan  pada  kehidupan  umat  manusia.  Berbagai kemudahan  disediakan  oleh  perkembangan  telekomunikasi  sehingga  memungkinkan hubungan  social  dapat  berlangsung  secara  cepat  dan  mudah  seakan  tidak  berjarak. Kemajuan  teknologi  telah  sukses  menggeser  kegiatan-kegiatan  konfensional  menjadi berbasis  elektronik.  Yang  paling  dipengaruhi  adalah  mode  perdagangan  yang  telah berbasis  elektronik.  Dengan  dunia  seakan  tanpa  batas  memungkinkan  terjadinya perdagangan  yang  sangat  luas  dan  menjadi  pasar  yang  tanpa  batas  sebagai  medium pertemuan konsumen dan produsen melalui elektronik.
Disisi  lain  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  tugas  melayani masyarakat  diharapkan  mampu  menyikapi  perkembangan  era  teknologi  informasi  ini dengan  tepat. Keberadaan  dunia  maya  sering  disebut  dengan cyberspace yang  dapat diakses  dengan  mudah  melalui  internet,  menimbulkan  batasan-batasan  dimensi  ruang
menjadi hampir tidak tampak lagi. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai cyber notary. Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  demikian  pesat  telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung  telah  mempengaruhi  lahirnya  perbuatan  atau  tindakan  hukum  baru.  Lantas peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris  agar  tidak  hanya  bekerja  secara  manual  tetapi  juga  mampu  memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi. 1 keberhasilan perdagangan elektronik pada akhirnya bertumpu  pada  kepercayaan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bertransaksi  dalam keamanan  transmisi,  integritas  konten  komisi  mereka,  dan  keyakinan  mereka  bahwa komunikasi  ini  akan  diberikan  pengakuan  yang  memadai  untuk  memastikan keberlakuannya pada yurisdiksi domestik atau asing. 2
Di Amerika Serikat pada bulan Agustus 1994, Komite Keamanan Informasi dari American  Bar  Association  juga  tampaknya  telah  mengambil  langkah  pertama  dalam mendefinisikan  istilah  " Cyber  Notary ".  Komite  membayangkan  bahwa  profesional hukum baru yang diusulkan ini akan serupa dengan "Notaris" tetapi dalam kasus Notaris Cyber ,  fungsinya  akan  melibatkan  dokumen  elektronik  yang  bertentangan  dengan dokumen fisik. Ini akan menjadi kantor, yang akan mudah diidentifikasi dan diakui di setiap negara di seluruh dunia: yaitu, sebagai profesional hukum yang telah ditempatkan pada  posisi  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi.  Mereka  akan  memiliki  tanggung  jawab untuk  melakukan  jenis  transaksi  hukum  tertentu  dibandingkan  dengan  pejabat  publik yang umumnya disebut di Amerika Serikat sebagai Notaris.
Tidak adanya sistem yang dipercayai, atau bahkan dapat dipercaya, yang tersedia secara  luas,  untuk  mengamankan  transaksi  elektronik  nasional  dan  internasional dipandang  oleh  banyak  orang  sebagai  hambatan  utama  terhadap  penerimaan  umum perdagangan elektronik sebagai cara yang andal dan dapat diandalkan dalam melakukan perdagangan  global.  Dengan  meningkatnya  globalisasi  dan  peningkatan  migrasi perdagangan  dari  lingkungan  fisik  /  kertas  ke  lingkungan  elektronik,  tampaknya  ada argumen  untuk  mempertahankan,  jika  tidak  meningkat,  partisipasi  profesi  Notaris  dan untuk  menyediakan  layanan,  yang  setidaknya  meniru  layanan  yang  memiliki  telah disediakan di "dunia kertas". Pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik di seluruh dunia menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang masa depan profesi Notaris itu sendiri di seluruh dunia.
Profesi  Notaris  harus  siap  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  ditimbulkan  oleh kemajuan teknologi. Penting juga untuk dicatat bahwa tanggung jawab Notaris adalah validasi transaksi itu sendiri, bukan kepada klien. Jika di masa depan, Notaris elektronik dari dokumen elektronik dimungkinkan dan diizinkan oleh hukum, pertanyaan tentang
1 Emma Nurita, dan Raden Ayu. 2002. Cyber notary: pemahaman awal dalam konsep pemikiran . Refika Aditama, Bandung, hlm.3.
2 Nigel P. Ready and  Richard Brooke. 2002. Berilustrasi, Brooke's notary . Sweet & Maxwell.
definisi  istilah  "dokumen  asli"  perlu  diperiksa.  Khususnya,  tergantung  pada  definisi formal itu, yang harus dapat diterima secara hukum, masalah implementasi yang layak dan  masuk  akal  pada  tingkat  teknis  harus  diselesaikan.  Ini  memiliki  keprihatinan tambahan bahwa struktur implementasi teknis seperti itu harus mampu bekerja dengan cara yang andal, aman, dan aman dalam produk dan sistem informasi dan komunikasi di tingkat komoditas, termasuk yang biasanya digunakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian bisnis terkait dan sejenisnya serta oleh Notaris "elektronik" atau " cyber " yang muncul. Keuntungan  yang  diperoleh  dari  pembuatan  akta  Notaris  secara  elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan,  khususnya  menyangkut  persoalan  hukum. 3 Perkembangan  masyarakat  yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan  produk  dari  peninggalan  colonial  Belanda  dan  masih  tetap  dipergunakan. Demikian  pula  produk  hukum  yang  dibuat  pada  masa  sekarang  ini,  dari  sisi  materi maupun  sisi  substansi  belum  mampu  mengimbangi  perkembangan  zaman,  khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. 4
Dalam  sebuah  penulisan  dibutuhkan  teori  yang  dapat  mendukung  topik penelitian,  serta  berkaitan  dengan  permasalahan.  Agar  teori  dapat  bermanfaat  untuk analisis dalam penelitian. Karena suatu penelitian dengan landasan teori yang tepat akan mengarahkan  pada  fenomena  yang  diteliti.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Teori Triadism  Law yang  digagas  oleh  Gustav  Radburch,  dalam  teori  ini mengandung  Asas  Kemanfaatan  Hukum,  Asas  Keadilan,  dan  Asas  Kepastian  Hukum Kemudian  Teori  Perlindungan  Hukum  yang  digagas  oleh  Roscue  Pound  yang mengatakan “Hukum merupakan alat rekayasa sosial ( law as tool of sosial engginering )” 5 Dari penjelasan di atas, penulis merasa tertarik dan penting untuk mempelajari mengenai  peran  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik  dengan merumuskan masalah yaitu:
1. Bagaimana peran Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik
2. Bagaimana  substansi  hukum  mengatur  kewenangan  Notaris  dalam  transaksi berbasis elektronik
Dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  peran  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan  berbasis elektronik.
3 Emma Nurita, dan  Raden  Ayu. Op Cit . hlm. 8.
4 Tiska.Sundani, (Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik).  ( Premise Law Jurnal 1) , 2017,  hlm. 5.
5 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, ( Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi ), Depok: PR. RajaGrafindo , hlm. 266.
2. Untuk mengetahui substansi hukum yang mengatur kewenangan Notaris dalam transaksi berbasis elektronik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai  data pendukung. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya diperoleh  dengan  cara  studi  pustaka.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konseptual,  pendekatan  legislatif,  dan  pendekatan  komparatif.  Analisis penelitian ini, menggunakan analisis komparatif adalah untuk mengumpulkan bahan hukum  yang  sesuai  untuk  masalah  yang  sedang  dipelajari,  kemudian membandingkannya.

## PEMBAHASAN
1. Peran Notaris Dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik Aktivitas perdagangan dewasa ini tidak lagi hanya bersifat convensional tetapi telah  sangat  berkembang  dan  memanfaatkan  teknologi  informasi  seperti  internet sebagai sarana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa dan melakukan transaksi pula  dengan  menggunakan  elektronik.  Perdagangan  berbasis  elektronik  atau  sering disebut  dengan  istilah e-commerce adalah  suatu  proses  berbisnis  dengan  memakai teknologi  elektronik  yang  menghubungkan  antara  perusahaan,  konsumen  dan masyarakat  dalam  bentuk  transaksi  elektronik,  dan  pertukaran/penjualan  barang, servis, dan informasi secara elektronik. 6
Perjanjian e-commerce yang  dilakukan  oleh  para  pihaknya  bukan  seperti layaknya  perjanjian  pada  umumnya,  tetapi  perjanjian  tersebut  dapat  dilakukan meskipun  tanpa  adanya  pertemuan  langsung  antara  kedua  belah  pihak,  namun perjanjian  antar  para  pihak  tersebut  dilakukan  secara  elektronik.  Perjanjian  antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pihak  pertama  (penjual),  dan  pihak  yang  lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas  isi  perjanjian  yang  telah  ada,  tanpa  perlu  membubuhkan  tanda  tangan  seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature . Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. 7
Istilah  kontrak  online  digunakan  oleh  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  dan  Dosen  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  &  Telematika,  Edmon Makarim  yang  artinya  sama  dengan  kontrak  elektronik  yaitu  ikatan  atau  hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem
6 Munawar, 2005, Pemodelan Visual Dengan UML , Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1.
7 Tiska Sundani, Op.Cit. hlm. 9.
informasi  berbasis  komputer  dengan  sistem.  Jual  beli  online  lahir  karena  adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Namun, hingga saat ini aturan jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  syarat-syarat  sah  perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus. 8
E-signature atau  tanda  tangan  digital,  ataupun  tanda  tangan  elektronik  pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi  dan  karaktaristik  tanda  tangan  tertulis  (basah)  yang  dapat  diterapkan  dalam lingkungan  elektronik  ( functional  equivalence  approach ).  Tanda  tangan  elektronik merupakan  data  dalam  bentuk  elektronik  yang  diletakkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan  kata  lain,  tanda  tangan  elektronik  berfungsi  sebagai  alat  verifikasi  dan autentikasi. 9
Pasal  52  dan  53  Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:
Pasal 52
(1) Tanda  Tangan  Elektronik  berfungsi  sebagai  alat  autentikasi  dan  verifikasi atas:
a. identitas penanda tangan; dan
b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
(2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda  Tangan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
Pasal 53
Tanda  Tangan  Elektronik  yang  digunakan  dalam  Transaksi  Elektronik  dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
(1) Tanda  Tangan  Elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika
a. Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada Penanda Tangan;
b. Data  Pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  pada  saat  proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. Segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
8 Libera,  Aspek  Hukum  E-Commerce  &  Jual  Beli  Online  Yang  Harus  Anda  Ketahui, https://libera.id/blogs/aspek- hukum-bisnis-ecommerce/
9 Josua Sitompul. Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa, 2012. hlm. 93.
d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda  Tangan  Elektronik  tersebut  setelah  waktu  penandatanganan dapat diketahui; e. Terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penanda Tangannya; dan
f. Terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan telah  memberikan  persetujuan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang terkait
Sesungguhnya keberadaan sebuah tanda tangan merupakan representasi adanya suatu  tindakan  verifikasi  dari  para  pihak  terhadap  apa  yang  ditandatanganinya, karenanya  penandatangan  sepatutnya  mempelajari  terlebih  dahulu  dan  memeriksa informasi  tersebut.  karena  sebagian  besar  negara  telah  memberlakukan  undang- undang  yang  mengakui  efek  hukum  dari  tanda  tangan  elektronik  dan  dokumen elektronik, Negara-negara harus didorong untuk membangun system terpadu dalam melegalisasi dokumentasi elektronik, dengan memberikan peran terhadap para notari dalam aktivitas transaksi perdagangan berbasis elektronik.
Ide  Notaris  elektronik  atau cyber telah  berkembang  dalam  beberapa  waktu terakhir sebagai peran yang muncul di arena perdagangan elektronik. Jika tindakan Notaris  elektronik  menjadi  praktik  komersial  dan  hukum  yang  diterima,  karena semakin  banyak  dokumen  elektronik  dengan  tanda  tangan  elektronik  terus dipertukarkan  dan  disahkan  menggunakan  komputer  dan  jaringan  komunikasi  data yang  bersekutu  untuk  transmisi,  maka  prinsip  dasar  dan  proses  Notaris  tradisional harus tetap menjadi sama terlepas dari teknologi yang digunakan. Sementara teknologi dapat berubah, persyaratan yang mendasarinya harus dipenuhi dengan cara yang sesuai untuk  era e-commerce meskipun  sangat  tidak  mungkin  untuk  secara  tepat  meniru proses interaksi manusia yang diterima yang terlibat dalam tindakan Notaris. 10
Sebelum Notaris Elektronik menjadi kenyataan pertanyaan yang membutuhkan jawaban  adalah;  "Apakah  teknologi  akan  menentukan  bagaimana  tindakan  Notaris akan selesai atau apakah tindakan Notaris mengambil bentuk baru di bidang elektronik ?"  Tergantung  pada  teknologi  yang  dipilih,  dimungkinkan  untuk  menggabungkan tanda tangan elektronik dengan elektronik, versi grafis dari segel Notaris menjadi satu elemen,  dengan  segel  menjadi  komponen  tanda  tangan  atau  sebaliknya.  Sementara tidak ada bentuk yang ditentukan dari jenis, ukuran, atau sifat dari segel resmi Notaris, karena pentingnya ditempatkan pada segel Notaris di seluruh dunia, ada persyaratan bahwa segel Notaris individual dibuat sedemikian rupa sehingga setiap upaya meniru
10 Smith,  Leslie  Gordon. The  role  of  the  notary  in  secure  electronic  commerce .  Diss.  Queensland  University  of Technology, 2006. hlm.45.
mereka akan mudah dapat diidentifikasi. Namun, komponen segel Notaris (misalnya, perbatasan bergerigi) mungkin tidak siap diterjemahkan ke dalam segel elektronik.
Sangat  penting  bahwa  semua  informasi  deskriptif  Notaris  elektronik  menjadi bagian  integral  dan  atau  lampiran  yang  aman  untuk  dokumen  elektronik  yang diaktakan. Dalam dunia praktik standar Notaris adalah bahwa segel Notaris disimpan di bawah kunci dan kunci dengan perangkat penguncian yang melekat pada segel pers terkait. Solusi berbasis teknologi perlu menggabungkan tingkat keamanan tinggi yang serupa. 11
Kemungkinan  jawaban  dimasa  depan  untuk  pertanyaan  ini  adalah pengembangan "Tablet Notaris". Secara teknis akan terlihat layak untuk sub-sistem "Notariszation  tablet"  untuk  dikembangkan  sebagai  lampiran  ke  PC  /  workstation konvensional yang umum digunakan oleh Notaris sendiri. Pada saat yang sama, grafik komputer  yang  setara  dengan  segel  Notaris  tradisional  akan  diperlukan.  Ini  bisa sesederhana digitalisasi langsung dari segel fisik saat ini.
Peran Notaris dalam transaksi elektronik untuk mengamankan dan memberikan kekuatan  hukum  terhadap  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik.  Notaris  harus dapat  bertindak  untuk  melakukan  otentikasi  kepada  para  pihak  yang  melakukan transaksi  perdagangan  berbasi  elektronik,  memverifikasi  dokumen/informasi perdagangan  berbasis  elektronik  yang  ditanda  tangani  para  pihak,  melakukan pengamanan  terhadap  penyimpanan  dokumen  elektronik  berupa  tanda  tangan  dan dokumen  yang  ditanda  tangani,  membantu Certificate  Authority dalam  penerbitan Sertifikat  Elektronik  khususnya  mengidentifikasi  para  pihak  yang  memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan menjadi perantara transaksi perdagangan berbasis elektronik terkait dokumen elektronik yang dikirim oleh Penerima, kemudian Notaris melakukan  otentikasi  dan  verifikasi  terhadap  dokumen/informasi  elektronik  yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima. Maksudnya adalah Certificate Authority tanpa didukung dengan peran Notaris menjadikan transaksi elektronik yang aman  tapi  legitimasinya  lemah.  Maka  peran  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan berbasis elektronik sangatlah penting dalam memberikan Otentitas terhadap sebuah dokumen transaksi perdagangan berbasis elektronik.
Notaris  diharapkan  dapat  berperan  dalam  pembuatan  akta  elektronik,  tetapi sampai saat ini belum ada undang-undang yang memungkinkan sistem pembuatan akta Notaris yang dibuat secara elektronik karena UU PT dan UU ITE belum mengatur mengenai sistem tersebut. Pembuatan akta otentik terkait dengan dokumen elektronik dalam e-commerc e dapat dilakukan di hadapan ataupun oleh seorang Notaris harus memperhatikan juga syarat otentisitas suatu akta sehingga dokumen elektronik berikut tanda tangan digital yang ada di dalamnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Terkait dengan otentisitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital, perlu  dibentuk  kelembagaan  untuk  penyelenggaraan  certification  authority  yang
11 The Society of Notaries of  Queensland – Practice Memoranda 1 Mei 1993.
melibatkan Notaris di dalamnya, di bawah pengawasan Badan Pengawas Certification Authority . 12
2. Substansi  Hukum  Yang  Mengatur  Kewenangan  Notaris  Dalam  Transaksi  Berbasis Elektronik
Kewenangan  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik  untuk saat  ini  bisa  dikatakan  masih  menjadi  sebuah  wacana  oleh  pemerintah  untuk  dapat diimplementasikan, karena kewenangan Notaris untuk membuat dokumen elektronik otentik  dalam  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik  ini  belum  ada  aturan pelaksananya. Meskipun begitu di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi dalam transaksi berbasis elektronik, diantarnya:
1. Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Beberapa  kewenangan  Notaris  diberikan  oleh  negara  agar  dapat menghadirkan  kepastian  hukum  kepada  masyarakatnya  dalam  bertransaksi,  dan salah satu kewenangan nya adalah untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, hal  ini  diuraikan  dalam  penjelasan  Pasal  15  Ayat  (3)  Undang-undang  Jabatan Notaris,  yang  berbunyi;  “Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ),  membuat  Akta  ikrar wakaf,  dan  hipotek  pesawat  terbang”  Pasal  ini  memberikan  suatu  kewenangan kepada Notaris agar dapat melakukan sertifikasi dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ( cyber notary ), hal ini menjelaskan bahwa pemerintah berusaha menyediakan kepastian hukum terhadap para pelaku transaksi berbasis elektronik dengan  perantara  Notaris  sebagai  pihak  yang  melakukan  sertifikasi  terhadap transaksi yang dilakukan berbasis elektronik.
Landasan hukum ini dianggap cukup bagi sebagian Notaris untuk melakukan pekerjaan Notaris secara elektronik. Alwesius – Ketua Bidang Program Studi INI dengan  keras  menyatakan  bahwa  sudah  ada  landasan  hukum  bagi  Notaris  untuk bergerak  maju  menjadi cyber  notary .  Definisi  dari  kehadiran  fisik  juga  dalam undang-undang juga jangan lagi diartikan secara kolot berada di satu lokasi yang sama, tapi seharusnya juga bisa diartikan sebagai hadir lewat video conference. Di Eropa dan negara benua Amerika, cyber notary menggunakan tanda tangan digital sudah  berjalan  cepat  sejak  beberapa  tahun  lalu.  Negara  Eropa  yang  Notarisnya sudah  beralih  ke  tanda  tangan  digital  yang  menggunakan  teknologi  public  key
12 Shanti Dwi Kartika. "Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris. Kajian Vol 16. No. 2. Edisi Juni 2011 , hlm. 387-412.
dibelakangnya  adalah  Spanyol  dan  Inggris  yang  di  dukung  oleh  perubahan peraturan pemerintah setempat. 13
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau biasa disebut UUITE ini memuat tentang prinsip-prinsip hukum dan aturan mengenai transaksi berbasis elektronik, perbuatan  transaksi  elektronik,  tanda  tangan  elektronik,  pembuktian  elektronik. Yang  juga  terkait  dengan  kewenangan  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan berbasis elektronik. Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut  pasal  2  UU  ITE  dimana  UU  ITE  berlaku  untuk  setiap  orang  yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Pasal  3  UU  ITE  berisikan  bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Infermasi  dan Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  segala  sesuatu  yang  mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
b. Asas  Manfaat  berarti  asas  bagi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  diupayakan  untuk  mendukung  proses  berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
c. Asas  kehati-hatian  berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut :
Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
13 Privi  Blog,  Kesiapan  Notaris  Indonesia  Dalam  Menyosong  Cyber  Notary, https://blog.privy.id/kesiapan-notaris- menyosong-cyber-notary , Diakses pada April 2018.
(3) Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(4) Ketentuan  mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b. surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6
Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawaban sehingga menerangkan suatu keadaan.
3. UNCITRAL ( United Nations Commission on International Trade Law ) Meningkatnya  penggunaan  teknik  otentikasi  elektronik  sebagai  pengganti tanda  tangan  tulisan  tangan  dan  prosedur  otentikasi  tradisional  lainnya  telah menyarankan perlunya kerangka hukum tertentu untuk mengurangi ketidakpastian mengenai efek hukum yang mungkin timbul dari penggunaan teknik-teknik modern tersebut  (yang  dapat  dirujuk  ke  umumnya  sebagai  "tanda  tangan  elektronik"). Risiko  bahwa  pendekatan  legislatif  yang  berbeda  diambil  di  berbagai  negara sehubungan dengan tanda tangan elektronik menyerukan ketentuan legislatif yang seragam  untuk  menetapkan  aturan  dasar  tentang  apa  yang  secara  inheren merupakan fenomena internasional, di mana harmoni hukum serta interoperabilitas teknis  merupakan  tujuan  yang  diinginkan.  UNCITRAL  atau United  Nations Commission  on  International  Trade  Law adalah  salah  satu  badan  kelengkapan khusus  PBB  yang  diberi  tugas  mengembangkan  hukum  perdagangan internasional. 14
Membangun prinsip-prinsip dasar yang mendasari artikel 7 Undang-Undang Model  UNCITRAL  tentang  Perdagangan  Elektronik  sehubungan  dengan pemenuhan fungsi tanda tangan dalam lingkungan elektronik, Model Law baru ini adalah  dirancang  untuk  membantu  Negara-negara  dalam  membangun  kerangka kerja legislatif modern, terlindungi dan adil untuk menangani secara lebih efektif masalah  tanda  tangan  elektronik.  Sebagai  tambahan  yang  sederhana  namun
14 Carisma  Gagah  Arisatya,  Sihabudin,  dan  Rahmat  Safa’at.  "Urgensi  dan  Relevansi  Kewenangan  Notaris  untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan secara Elektronik (Studi di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang)." Jurnal Fakultas Hukum Universitas  Hukum Brawijaya , 2015. hlm.31.
signifikan  terhadap  Undang-Undang  Model  UNCITRAL  tentang  Perdagangan Elektronik,  Model  Hukum  baru  ini  menawarkan  standar  praktis  yang  dapat digunakan untuk mengukur keandalan teknis tanda tangan elektronik. Selain itu, Undang-Undang Model menyediakan hubungan antara keandalan teknis tersebut dan efektivitas hukum yang mungkin diharapkan dari tanda tangan elektronik yang diberikan.  Model  Law  menambahkan  secara  substansial  pada  Undang-Undang Model  UNCITRAL  tentang  Perdagangan  Elektronik  dengan  mengadopsi pendekatan  di  mana  efektivitas  hukum  dari  teknik  tanda  tangan  elektronik  yang diberikan  dapat  ditentukan  sebelumnya  (atau  dinilai  sebelum  benar-benar digunakan).  Dengan  demikian,  Model  Law  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan pemahaman  tentang  tanda  tangan  elektronik  dan  keyakinan  bahwa  teknik  sinyal elektronik  tertentu  dapat  diandalkan  dalam  transaksi  signifikan  secara  hukum. Selain itu, dengan menetapkan fleksibilitas yang tepat, seperangkat aturan perilaku dasar untuk berbagai pihak yang mungkin terlibat dalam penggunaan tanda tangan elektronik (yaitu, penandatangan, pihak yang mengandalkan, dan penyedia layanan sertifikasi  pihak  ketiga)  Model  Law  dapat  membantu  dalam  membentuk  praktik komersial yang lebih berbahaya di dunia maya.
Tujuan dari Model Law, yang mencakup memungkinkan atau memfasilitasi penggunaan  tanda  tangan  elektronik  dan  memberikan  perlakuan  yang  sama  bagi pengguna dokumentasi berbasis kertas dan pengguna informasi berbasis komputer, sangat  penting  untuk  mendorong  ekonomi  dan  efisiensi  dalam  perdagangan internasional.  Dengan  memasukkan  prosedur  yang  ditentukan  dalam  Undang- Undang Model (dan juga ketentuan Undang-Undang Model UNCITRAL tentang Perdagangan  Elektronik)  dalam  undang-undang  nasional  untuk  situasi-situasi  di mana para pihak memilih untuk menggunakan alat komunikasi elektronik, Negara yang  memberlakukan  akan  secara  tepat  membuat  media.  Lingkungan  netral. Pendekatan  netral  media  yang  juga  digunakan  dalam  Undang-Undang  Model UNCITRAL  tentang  Perdagangan  Elektronik  dimaksudkan  untuk  secara  prinsip menyediakan  cakupan  semua  situasi  faktual  di  mana  informasi  dinilai  gen, disimpan,  atau  dikomunikasikan,  terlepas  dari  media  di  mana  informasi  tersebut dapat ditempelkan (lihat Pedoman Pemberlakuan UU Model UNCITRAL tentang Perdagangan  Elektronik,  paragraf  24).  Kata-kata  “lingkungan  netral  media”, sebagaimana  digunakan  dalam  Undang-Undang  Model  UNCITRAL  tentang Perdagangan Elektronik, mencerminkan prinsip non-diskriminasi antara informasi yang  didukung  oleh  media  kertas  dan  informasi  yang  dikomunikasikan  atau disimpan secara elektronik. Model UU yang baru mencerminkan prinsip yang sama bahwa  tidak  ada  diskriminasi  yang  harus  dibuat  di  antara  berbagai  teknik  yang dapat  digunakan  untuk  berkomunikasi  atau  menyimpan  informasi  secara
elektronik, sebuah prinsip yang sering disebut sebagai "netralitas teknologi" (A / CN.9 / 484, paragraf 23). 15
Keputusan  UNCITRAL  untuk  merumuskan  model  undang-undang  tentang perdagangan  elektronik  diambil  sebagai  tanggapan  terhadap  fakta  bahwa,  di sejumlah  negara,  undang-undang  yang  mengatur  komunikasi  dan  penyimpanan informasi tidak memadai atau ketinggalan zaman karena tidak mempertimbangkan penggunaan elektronik. perdagangan. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang yang ada masih memberlakukan atau menyiratkan pembatasan penggunaan sarana komunikasi modern, misalnya dengan menetapkan penggunaan dokumen "tertulis", "ditandatangani"  atau  "asli".  Sehubungan  dengan  pengertian  dokumen  "tertulis", "ditandatangani"  dan  "asli",  UU  Model  UNCITRAL  tentang  Perdagangan Elektronik mengadopsi pendekatan berdasarkan kesetaraan fungsional. 16

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  hasil  yang  diuraikan  di  atas,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan penulisan ini, maka dapatlah diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran  Notaris  dalam  transaksi  perdagangan  berbasis  elektronik  memberikan perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  yang  lebih  baik  bagi  para  subyek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga merupakan hal yang  sangat  penting  untuk  di  implementasikan  oleh  Notaris,  namun  untuk diimplementasikan oleh Notaris kewenangan Notaris tersebut tetapi sampai saat ini  belum  ada  undang-undang  yang  memungkinkan  sistem  pembuatan  akta Notaris yang dibuat secara elektronik tersebut.
2. Kewenangan Notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik untuk saat ini  bisa  dikatakan  masih  menjadi  sebuah  wacana  oleh  pemerintah  untuk  dapat diimplementasikan,  karena  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  dokumen elektronik otentik dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik ini belum ada aturan pelaksananya. Adapun substansi hukum yang terkait dengan kewenangan Notaris  untuk  melakukan  sertifikasi  dalam  transaksi  berbasis  elektronik  adalah UUITE, UUJN, dan UNCITRAL.

## DAFTAR PUSTAKA
Huala Adolf. (2010) , Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (edisi revisi). Cet. III, PT Refika Aditama, Bandung.
15 UNITED NATION PUBLICATION, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment, New York, 2002 E.02 V.8. hlm. 8 . 16 Ibid ,hlm. 9.
Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, dan Rahmat Safa’at, (2015), Urgensi dan Relevansi Kewenangan  Notaris  untuk  Mensertifikasi  Transaksi  yang  Dilakukan  secara Elektronik  (Studi  di  Notaris  Wilayah  Kerja  Kota  Malang) Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Shanti Dwi Kartika. (2011), Pembuktian Dalam Electronic Commerce dan Implikasinya Terhadap Notaris . Kajian Vol 16. No. 2. Edisi Juni, hlm. 387-412. Emma  Nurita  (Raden  Ayu).  (2012),  Cyber  notary:  pemahaman  awal  dalam  konsep pemikiran. Refika Aditama. Bandung.
Munawar,  (2005), Pemodelan  Visual  Dengan  UML ,  Cetakan  Pertama,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Nigel P. Ready, and Richard Brooke.(2002), Brooke's notary . Sweet & Maxwell.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,(2013), Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , PR. RajaGrafindo.Depok.
Smith, Leslie Gordon. (2006), The role of the notary in secure electronic commerce . Diss. Queensland University of Technology.
Tiska Sundani. (2017), Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." Premise Law Jurnal 1.
The Society of Notaries of Queensland – Practice Memoranda 1 Mei 1993. UNITED  NATION  PUBLICATION,  (2002), UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic Signatures with Guide to Enactment, New York, E.02 V.8.
Libera,  Aspek  Hukum  E-Commerce  &  Jual  Beli  Online  Yang  Harus  Anda  Ketahui, https://libera.id/blogs/aspek-hukum-bisnis-ecommerce/
Privi  Blog,  Kesiapan  Notaris  Indonesia  Dalam  Menyosong  Cyber  Notary, https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyosong-cyber-notary/ ,Diakses  pada  April 2018.