Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...

## PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
Oleh : Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang, email: milyansay@gmail.com.

## Abstrak
Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara. Namun demikian belum ada perhatian khusus  dari  pemerintah  untuk  menghadapi  jenis  kejahatan  ini  dengan  menggunakan  bea cukai. Padahal jika sarana prasarana dan metode kejahatannya melampaui batas territorial maka sudah otomatis alat bukti dan barang bukti pun melintasi daerah pabean. Karena itu bisa  diambil  kesimpulan  sementara  bahwa  perlu  optimalisasi  kewenangan  dan  tanggung jawab lembaga bea cukai untuk lebih aktif  menangkal serangan kejahatan transnasional ini.
Kata kunci: kejahatan transnasional, kepabeanan, kewenangan, kelembagaan.

## STRENGTHENING INDONESIA CUSTOMS INSTITUTION IN ORDER TO AGAINST TRANSNATIONA CRIME
Oleh :
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H.
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNTAG Semarang, email: milyansay@gmail.com.

## Abstract
Transnational crime is a crime which is the tools and methods that is being used is pass through QDWLRQDOWHUULWRULDOERUGHU+RZHYHUWKHUH·VQRVXIÀFLHQWDWWHQWLRQIURPJRYHUPHQWWRÀJKWDJDLQWV this kind of  crime by using customs. Even though if  the tools and methods have already passed through  territorial  border  so  the  proof   and  evidence  have  passed  it  too.  Due  to  it,  we  can  take temporary  conclutions  that  the  authority  and  responsibility  of   customs  institution  need  to  be optimalized in order to prevent this transnational crime attack.
Keywords: transnational crime, customs, authority, institution.
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah (Kesenjangan) Dalam beberapa tahun terakhir, muncul  kejahatan-kejahatan  yang  beraspek internasional yang disebut sebagai kejahatan transnasional ( transnational
crime ).  Istilah  transnasional  sendiri  dalam kepustakaan  hukum  internasional  pertama kali  diperkenalkan  oleh  Phillip  C.  Jessup. Jessup  menjelaskan  bahwa  selain  istilah hukum  internasional  atau international  law , digunakan pula istilah hukum transnasional atau transnasional  law yang  dirumuskan, semua  hukum  yang  mengatur  semua tindakan  atau  kejadian  yang  melampaui batas  territorial  suatu  Negara. 1 Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan  internasional  yang  mempunyai dampak  melewati  batas  territorial  suatu Negara,  kejahatan  transnasional  dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok atau terorganisir. Kejahatan transnasional yang terorganisir  diatur dalam  Convention  of Transnational  Organized  Crime 2000 atau yang biasa disebut dengan Konvensi Palermo 2000.    Pengertian  istilah transnational  crime digunakan  dalam  salah  satu  Keputusan .RQJUHV3%%NH9,,,WHQWDQJ3HQFHJDKDQ
Kejahatan dan Perlakuan terhadap para  Pelanggar  Hukum  tahun  1990,  dan digunakan  dalam  Konvensi  Wina  tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan Lalu Lintas  Ilegal  Narkotika  dan  Psikotropika WDKXQ  3HQJHUWLDQ LVWLODK WHUVHEXW terakhir  digunakan  dalam  Konvensi  PBB Anti  Kejahatan  Transnasional  Terorganisasi tahun 2000.
Menurut  U nited  Nations  Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000, kejahatan bisa disebut bersifat transnasional
1 Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika
Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm 27
jika: 2
1. Dilakukan di lebih dari satu negara,
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
3. melibatkan organized  criminal  group (organisasi  kriminal)  dimana  kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
4. berdampak serius pada negara lain.
Kejahatan  transnasional  merupakan fenomena  sosial  yang  melibatkan  orang, tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai sosial, budaya, faktor ekonomi. Akibatnya,  berbagai  negara  cenderung PHPLOLNL GHÀQLVL NHMDKDWDQ WUDQVQDVLRQDO \DQJVDQJDWEHUEHGDWHUJDQWXQJSDGDÀORVRÀ tertentu. 3
Pada  sisi  lain,  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  adalah  adalah  unsur  pelaksana tugas  pokok  dan  fungsi  Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Sedangkan  kepabeanan  adalah  Kepabeanan adalah  “ segala  sesuatu yang  berhubungan dengan  pengawasan  atas  lalu  lintas  barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan  bea  masuk  dan bea  keluar”. 'DHUDKSDEHDQVHQGLULGLGHÀQLVLNDQVHEDJDL “wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara  di atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di Zona Ekonomi Eksklusif  dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995 stdd 4 UU No. 17 Tahun 2006  Tentang Kepabeanan”.  Artinya  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok  dan  fungsi  Kementerian  Keuangan yang  berwenang  menangani  “ segala  sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara
2
Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional . Bandung: PT. Eresco, 1995, Hlm. 51 3 Oentoeng Wahjoe, Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya , Jakarta:Penerbit Erlangga; Jakarta, 2011, hlm. 30
4 Sebagaimana telah diubah dengan.
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu di  Zona  Ekonomi  Eksklusif   dan  landas kontinen”.
Kenyataannya  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai nampaknya dipandang belum cukup  berperan  dalam  hal  tersebut.  Hal  itu dibuktikan  dengan  adanya  BPHN  dalam “LAPORAN  AKHIR  KOMPENDIUM 5 HUKUM TENTANG KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN  HUKUM  TAHUN  2012”, yang  menyebutkan  bahwa  setidaknya  ada beberapa lembaga yang berwenang dan/atau dapat  diberi  kewenangan  untuk  mengatasi kejahatan transnasional yaitu: 6
1. POLRI
2. Interpol/POLRI
3. Angkatan Laut 4.  Badan  Koordinasi  Kemanan  Laut (BAKORKAMLA) 5. Kejaksaan Agung 6. KPK 7. PPATK %3. 9. BNPT 10. Kemenkopolhukam 11. Kementerian Luar Negeri
12. Badan Intelijen Negara
13. Pemerintah Daerah
Dari  ketiga  belas  nama  lembaga yang  disebutkan  oleh  BPHN  tersebut tidak  terdapat  Kementerian  Keuangan  c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya bisa  jadi  memang  ada  persepsi  bahwa  Bea Cukai  tidak  berwenang  atau  bahkan  tidak berperan  dalam  usaha  nasional  mengatasi kejahatan transnasional.
3DGDKDO MLND GLOLKDW GDUL GHÀQLVL
5 ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat, kamus besar bahasa indonesia.
6 BPHN, Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang
Kerja Sama Internasional di Bidang Penegakan Hukum , Jakarta: BPHN, 2012, Hlm. 15.
kejahatan  transnasional  menurut  U nited Nations Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000, kejahatan bisa disebut bersifat transnasional jika: 7
1. Dilakukan di lebih dari satu negara,
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
3. melibatkan organized  criminal  group (organisasi  kriminal)  dimana  kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
4. berdampak serius pada negara lain.
Maka nampak jelas terlihat bahwa ada aspek kepabeanan  pada  kejahatan  transnasional yaitu  pelintasan  batas  negara.  Karenanya tidak melibatkan bea cukai dalam pemberantasan kejahatan transnasional bisa berdampak kontra produktif  bagi penegakan hukum itu sendiri.
Secara konsep, transnational crime
merupakan  tindak  pidana  atau  kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara  internasional  pada  era  1990-an  saat pertemuan  bangsa-bangsa  yang  membahas pencegahan kejahatan. Di tahun 1995, PBB WHODK PHQJLQGHWLÀNDVL  MHQLV NHMDKDWDQ transnasional yaitu money laundering (pencucian  uang), terrorism (terorisme), theft of   art  and  cultural  objects (pencurian  objek seni  dan  kebudayaan), theft  of   intellectual property (pencurian  karya  intelektual), LOOLFLW DUPV WUDIÀFNLQJ (perdagangan  gelap tentara  dan  senjata), aircraft  hijacking (pembajakan  pesawat), sea  piracy (bajak laut), insurance  fraud (penipuan), computer crime (kejahatan cyber), environmental crime (kejahatan  terhadap  lingkungan), WUDIÀFNLQJ in  persons (penyelundupan  manusia), trade in  human  body  parts (perdagangan  bagian tubuh  manusia), LOOLFLW GUXJ WUDIÀFNLQJ (penyelundupan  obat  bius), fraudulent bankruptcy (kecurangan), LQÀOWUDWLRQRI OHJDO business (penyusupan bisnis legal), corruption (korupsi), bribery  of   public (penyogokan
7 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional . Bandung: PT. Eresco, 1995, Hlm. 51
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
pejabat publik), dan EULEHU\RI SDUW\RIÀFLDOV (penyogokan pejabat partai) . Uniknya meskipun kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan  melampaui  batas  territorial suatu negara, belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menghadapi kejahatan ini dengan menggunakan bea cukai. Padahal jika sarana  prasarana  dan  metode  kejahatannya melampaui  batas  territorial  maka  sudah otomatis  alat  bukti  dan  barang  bukti  pun melintasi  daerah  pabean.  Karena  itu  bisa diambil  kesimpulan  sementara  bahwa  perlu optimalisasi  kewenangan  dan  tanggung jawab bea cukai untuk lebih aktif  menangkal serangan kejahatan transnasional ini.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama 9 bahwa  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  hanyalah  salah  satu  unit  eselon I  di  lingkungan  Kementerian  Keuangan. Direktorat    Jenderal    Bea    dan    Cukai adalah  unsur  pelaksana  tugas pokok  dan fungsi    Departemen    Keuangan    di    bidang kepabeanan    dan  cukai.  Kebutuhan  akan dibeking langsung oleh Presiden disampaikan langsung  oleh  Dirjen  Bea  Cukai  merupakan indikasi adanya harapan dari Ditjen Bea Cukai agar  ada  penguatan  struktur  kelembagaan yang  lebih  memadai  dalam  pelaksanaan wewenang  yang  sedemikian  vital  terutama terkait  dengan  gesekan-gesekan  di  lapangan dalam pelaksanaan tugas.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penguatan adalah kata benda yang bermakna  proses,  cara,  perbuatan  menguati atau menguatkan. Artinya penguatan adalah suatu  upaya  membuat  kuat  atau  lebih
8 Buletin Berkala LPSK Edisi No. III Tahun 2012. Hlm. 4
9 Meskipun kehadiran Bea Cukai tidak betul-betul telah dipahami secara benar oleh masyakat umum, namun mengingat ketentuan keberadaan (eksistensi) Bea Cukai dicantumkan dalam undang-undang yang telah diberitakan dalam lembaran negara maka berdasarkan teori fiksi, masyarakat Indonesia (baik warga negara Indonesia atau non warga Negara Indonesia) dianggap telah mengetahuinya
kuat  dari  kondisi  sebelumnya.  Penguatan dalam  tesis  ini  adalah  dalam  konteks hukum administrasi negara. Oleh karena itu penguatan  yang  disasar  adalah  penguatan lembaga  baik  pada  struktur  kelembagaan maupun pada kewenangan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, maka  penulis  mengambil  judul  Penulisan Karya  Ilmiah  yang  berupa  tesis  ini, “PENGUATAN  BEA  CUKAI  SECARA KELEMBAGAAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL”.

## B. Perumusan Masalah
Bagaimana  pelaksanaan  penegakan hukum  oleh  Bea  Cukai  terkait  kejahatan transnasional?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  ini  disebut  penelitian  yuridis normatif karena kami memposisikan ketentuan hukum sebagai premis mayor. Hal tersebut  berbeda  dengan  metode  penelitian hukum  yuridis  empiris  yang  memposisikan fakta  empiris  sebagai  premis  mayor. Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan metode studi pustaka dengan bahan hukum primer sebagai acuan utama.

## II. Hasil dan Pembahasan
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Bea Cukai terkait kejahatan transnasional
Penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh  bea  cukai  dalam  rangka  melawan kejahatan  transnasional  erat  kaitannya dengan  fungsi  bea  cukai  selaku  pemangku amanat  undang-undang  kepabeanan.  Hal tersebut  karena  Direktorat  Jenderal  Bea dan  Cukai  adalah  unsur  pelaksana  tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang  kepabeanan  dan  cukai.  Sedangkan kepabeanan  adalah  Kepabeanan  adalah “ segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang masuk  atau  keluar daerah  pabean serta pemungutan  bea  masuk  dan bea  keluar”. 'DHUDKSDEHDQVHQGLULGLGHÀQLVLNDQVHEDJDL “wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara  di atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di Zona Ekonomi Eksklusif  dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995  stdd  UU  No.  17  Tahun  2006    Tentang Kepabeanan”.  Artinya  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok  dan  fungsi  Kementerian  Keuangan yang  berwenang  menangani  “ segala  sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu di  Zona  Ekonomi  Eksklusif   dan  landas kontinen”.
Pelaksanaan penegakan hukum oleh bea cukai dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengawasan  dan  pelayanan.  Pengawasan adalah upaya aktif petugas untuk memastikan  bahwa  ketentuan  kepabeanan telah  dipenuhi.  Adapun  pelayanan  adalah upaya  petugas  untuk  melayani  upaya  para subjek  hukum  untuk  memenuhi  kewajiban hukumnya.  Karena  melayani  adalah  suatu kegiatan  yang  timbul  bila  ada  kepentingan dari  pihak  yang  dilayani  maka  kegiatan pelayanan senantiasa cenderung pasif.
Pengawasan  bisa  dimaknai  secara umum  atau  secara  khusus.  Secara  umum, pengawasan  adalah  segala  sesuatu  yang dilakukan dalam rangka memastikan dan  menjamin  terpenuhinya  ketentuan undang-undang  kepabeanan.  Pengawasan kepabeanan secara khusus adalah dilakukan dengan  cara  intelijen,  penindakan  dan penyidikan.
Pelayanan  kepabeanan  dilakukan dengan  2  cara  yaitu  kegiatan  pelayanan dalam  rangka  impor  dan  dalam  rangka
ekspor.  Kegiatan  pelayanan  dalam  rangka impor  adalah  untuk  melayani  kegiatan- kegiatan untuk memasukan barang ke dalam daerah pabean. Adapun kegiatan pelayanan ekspor  adalah  kegiatan  pelayanan  untuk mengeluarkan barang ke luar daerah pabean.

## a. Impor
Impor  adalah  kegiatan  yang  sangat dikenal  oleh  masyarakat  umum.  Namun ada  perbedaan  pengertian  antara  impor dalam  konteks  ekonomi  bisnis  dan  impor menurut  hukum  kepabeanan  Indonesia. Impor dalam konteks ekonomi bisnis adalah membeli  barang  dari  luar  negeri. 10 Namun pada  kenyataannya  untuk  mendapatkan barang  impor  tidaklah  selalu  menggunakan cara  membeli.  Hal-hal  lain  yang  bisa mengakibatkan timbulnya kepemilikan barang  impor  adalah  hibah,  meminjam, menyewa  dan  berbagai  hubungan  perikatan perdata lainnya. Oleh karena itu dalam hukum NHSDEHDQDQ ,QGRQHVLD ,PSRU GLGHÀQLVLNDQ sebagai suatu kegiatan memasukkan barang ke  dalam  daerah  pabean 11 .  Penekanannya adalah  pada  kegiatan  memasukan 12 yang berarti  terjadi  pelintasan  ke  dalam  daerah pabean.
Ada banyak tujuan dan alasan seseorang (atau  badan  hukum)  melakukan  kegiatan pengimporan.  Namun  hukum  kepabeanan tidak  menyoroti  apa  motif   dan  tujuan pribadi-pribadi  melakukan  impor.  Hukum NHSDEHDQDQ ,QGRQHVLD PHQJNODVLÀNDVL tujuan  impor  menurut  proses  kegiatan selanjutnya  sebagai  konsekuensi  dari  impor
10 Pengalaman pribadi peneliti, sejak belajar di SD, pengertian bahwa impor adalah membeli barang dari luar negeri.
11 Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). 12 Menurut kamus besar Bahasa indonesia, memasukan berarti membuat menjadi masuk.
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
tersebut.  Tujuan-tujuan  impor  menurut hukum kepabeanan Indonesia adalah sebagai berikut:
a. diimpor untuk dipakai; b. diimpor sementara;
c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.
Dari ke enam tujuan tersebut sebetulnya

## LPSRUGDSDWGLNODVLÀNDVLPHQMDGLVDMD\DLWX
impor  yang  betul-betul  impor  dan  impor yang  bukan  impor.  Impor  yang  betul-betul impor memenuhi kaidah hukum materiil dan formil.  Adapun  impor  yang  bukan  impor adalah impor yang hanya memenuhi kaidah formil saja.
Impor  yang  bukan  impor  tersebut adalah impor dengan tujuan diangkut lanjut atau  diangkut  terus  atau  diekspor  kembali. Yang dimaksud dengan impor barang untuk diangkut  terus  yaitu  kegiatan  importasi barang  yang  diangkut  dengan  sarana pengangkut  melalui  kantor  pabean  tanpa dilakukan  pembongkaran  terlebih  dulu. Adapun yang dimaksud dengan impor barang diangkut  lanjut  yaitu  kegiatan  importasi barang  yang  diangkut  dengan  sarana pengangkut  melalui  kantor  pabean  dengan dilakukan  pembongkaran  terlebih  dulu. Hal  itu  wajar  saja  karena  seringkali  dalam sarana pengangkut terdapat muatan-muatan yang sebenarnya tidak hendak ditujukan ke wilayah  yang  disinggahi  sementara.  Karena persoalan  teknis  penataan  susunan  muatan, bisa  saja  suatu  muatan  terpaksa  harus dibongkar  dahulu 13 sebelum  melanjutkan perjalanan keluar dari dalam daerah pabean ke  luar  daerah  pabean.  Hal  itulah  yang kemudian  disebut  diangkut  lanjut  karena
13 Barang sempat menjejak/mendarat turun dari sarana pengangkut. Jika barang dibongkar dalam sarana pengangkut tanpa ke luar sarana pengangkut maka disebut diangkut terus.
sempat ada interupsi pembongkaran.
Adapun muatan yang tetap berada di dalam sarana  pengangkut  ketika  muatan  sarana pengangkut  dibongkar  disebut  diangkut terus  karena  terus-terusan  berada  di  dalam sarana pengangkut tanpa sempat disela oleh pembongkaran. 14 Hal tersebut ada kaitannya dengan  kaidah  hukum  yang  menyatakan bahwa kapal atau kapal udara adalah bagian dari  suatu  negara  dan  berlaku  ketentuan hukum  negara  asal  kapal  atau  kapal  udara tersebut didaftarkan.
Barang  yang diekspor kembali berbeda dengan  barang  yang  diangkut  terus  atau diangkut lanjut. Secara formil, barang yang diangkut  terus  dan  diangkut  lanjut  pada akhirnya  memenuhi  kaidah  ekspor  yaitu mengeluarkan  barang  dari  dalam  daerah pabean  yang  berarti  setelah  diimpor 15 langsung  diekspor 16 kembali.  Namun  ada sebab substansi yang berbeda antara diangkut lanjut  dan  diangkut  terus  dengan  diekspor kembali.  Jika  barang  yang  diangkut  lanjut atau diangkut terus memang tidak ditujukan ( not address to ) suatu tempat di dalam daerah pabean,  maka  pada  barang  yang  diekspor kembali pada hakikatnya memang ditujukan ( address  to )  suatu  tujuan  di  dalam  daerah pabean Indonesia yang kemudian karena ada suatu  hal  terpaksa  diekspor  kembali.  Hal- hal  legal  yang  menyebabkan  suatu  barang diekspor kembali adalah:
a.  pengiriman kembali barang impor keluar daerah  pabean  karena  ternyata  tidak sesuai dengan yang dipesan ( retur );
b.  oleh  karena  suatu  ketentuan  baru  dari pemerintah tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean.
Di  luar  dari  2  alasan  tersebut  maka  tidak disebut  barang  untuk  diekspor  kembali.
14 Pembongkaran yang berdampak pada keluarnya barang dari sarana pengangkut dan menjejak daratan/perairan Indonesia.
15 Impor dalam artian melintas masuk ke dalam, bukan impor dalam artian impor yang betul-betul impor.
16 Ekspor dalam artian dikeluarkan sehingga terjadi pelintasan keluar.
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
Hal  tersebut  karena  secara  bisnis memang  ada  orang  mengimpor  untuk kemudian diekspor kembali. Oleh karena itu  hukum  kepabeanan  memfasilitasi dengan  fasilitas  KITE,  kawasan  bebas, kawasan  berikat,  ATA  Carnet 17 ,  dan impor sementara.

## b. Ekspor
Ekspor  adalah  kegiatan  yang  sangat dikenal  oleh  masyarakat  umum.  Namun ada  perbedaan  pengertian  antara  ekspor dalam  konteks  ekonomi  bisnis  dan  impor menurut  hukum  kepabeanan  Indonesia. Ekspor dalam konteks ekonomi bisnis adalah menjual barang ke luar negeri. Namun pada kenyataannya  untuk  kegiatan  ekspor  tidak selalu  merupakan  kegiatan  menjual.  Hal- hal lain yang bisa mengakibatkan timbulnya kepemilikan  barang  impor  adalah  hibah, meminjam, menyewa dan berbagai hubungan perikatan  perdata  lainnya.  Oleh  karena  itu dalam hukum kepabeanan Indonesia, Ekspor adalah  kegiatan  mengeluarkan  barang  dari daerah pabean 19 . Penekanannya adalah pada kegiatan mengeluarkan 20 yang berarti terjadi pelintasan ke luar daerah pabean.

## c. Intelijen
17 Carnets, also known as "Passports for Goods" or "Merchandise Passports" are the easiest way to speed through Customs and to save money.The ATA Carnet is an international customs document that permits the duty- free and tax-free temporary export and import of goods for up to one year. The Initials "ATA" are an acronym of the French and English words "Admission Temporaire/ Temporary Admission". 18 Pengalaman pribadi peneliti, sejak belajar di SD,
pengertian bahwa ekspor adalah menjual barang ke luar negeri.
19 Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). 20 Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, memasukan berarti membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar: mengirimkan ke luar negeri; mengekspor.
Kegiatan  intelijen  dilaksanakan  oleh Unit  Intelijen 21 dalam  rangka  pendeteksian dini  atas  pelanggaran.  Kegiatan  intelijen dilaksanakan  dengan  kegiatan  pengelolaan informasi sesuai siklus intelijen, meliputi:
1)  pengumpulan data atau informasi;
2)  penilaian dan analisis data atau informasi;
3)  pendistribusian data atau informasi; dan 4)  evaluasi  dan  pemutakhiran  data  atau
informasi.
Namun fungsi intelijen dalam pengelolaan  informasi  dalam  pengawasan kepabeanan berkaitan dengan NPP (Narkotika,  Psikotropika  dan  Prekursor Narkotika), dilaksanakan oleh Unit
Narkotika.  Unit  Narkotika  adalah  unit pengawasan  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian,  analisis,  distribusi,  dan  evaluasi data  atau  informasi  NPP  serta  penanganan SHQLQGDNDQ GDODP SHODNVDQDDQ XSD\D ÀVLN yang  bersifat  administratif   berupa  patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan,  dan  penindakan  lainnya  dalam pengawasan  kepabeanan  berkaitan  dengan Narkotika,  Psikotropika  dan  Prekursor
Narkotika. Struktur  unit  intelijen  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah: 1) Subdirektorat Intelijen pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. 2) Seksi Intelijen pada Kantor Wilayah, Kantor  Wilayah  Khusus  dan  Kantor Pelayanan Utama.
3) Subseksi  Intelijen  pada  Kantor
21 Unit Intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam pengelolaan informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan/atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai.
(Pasal 1 huruf c Perdirjen No P-53/BC/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan)
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai  Tipe  Madya  Pabean,  Tipe  Madya Cukai,  Tipe  Madya  Pabean  A,  Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C
4) Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.

## d. Penindakan
Penindakan  terhadap  barang  dan/ atau  sarana  pengangkut  serta  bangunan atau  tempat  lain  adalah  suatu  wewenang kepabeanan  yang  bersifat  administratif dalam  rangka  menjamin  hak-hak  negara dan  dipatuhinya  ketentuan  larangan  dan pembatasan.  Disadari  bahwa  penindakan tersebut tentunya akan menghambat kelancaran arus barang  dan mengakibatkan keadaan  yang  kurang  memuaskan  bagi pemiliknya.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaannya  dituntut  kesadaran  yang tinggi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan bersifat objektif.
Pejabat  Bea  dan  Cukai  yang  akan melaksanakan  penindakan  harus  telah mempunyai  petunjuk  yang  cukup  atas tindakan  yang  akan  diambilnya  dan  tetap mengutamakan  tingkat  pelayanan  yang tinggi  serta  memberikan  kepastian  bagi pemilik  barang  dan  orang  yang  dikenakan penindakan.
Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan  alasan  dan  bukti  yang  cukup untuk  mendapatkan  penyelesaian  akhir berupa  penyidikan  terhadap  tindak  pidana atau pengenaan sanksi administratif  berupa denda  atau  penyerahan  kembali  kepada pemiliknya.
Penindakan meliputi:
1)   Penghentian  dan  pemeriksaan  terhadap sarana pengangkut;
2)   Pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau  tempat  lain,  surat  atau  dokumen
yang  berkaitan  dengan  barang,  atau terhadap orang;
3)   Penegahan  terhadap  barang  dan  sarana
pengangkut; dan 4)   Penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan  terhadap  barang  maupun sarana pengangkut.
Pejabat  Bea  dan  Cukai  berwenang melakukan penegahan terhadap :
1)   Barang  impor  yang  berada  di  Kawasan Pabean  yang  oleh  pemiliknya  akan dikeluarkan  ke  peredaran  bebas  tanpa memenuhi kewajiban pabean;
2)   Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup  belum  memenuhi  sebagian  atau seluruh kewajiban pabeannya;
3)   Barang ekspor yang berdasarkan petunjuk  yang  cukup  belum  memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya; 4)  Sarana  pengangkut  yang  memuat barang  yang  belum  dipenuhi  kewajiban pabeannya; atau 5)   Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya. Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap :
1)   Paket  atau  barang  yang  disegel  oleh
Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; 2)   Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan  ulang  atas  Pemberitahuan atau  Dokumen  Pelengkap  Pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk 22 ;
3)  Sarana  pengangkut  yang  disegel  oleh
22 Pemeriksaan ulang (verifikasi) terhadap Pemberitahuan atau Dokumen Pelengkap Pabean yang dilakukan oleh Kantor Pabean dapat mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk yang telah dilakukan oleh importir/pemilik barang. Pelunasan kekurangan pembayaran Bea Masuk tersebut diselesaikan secara administratif . Namun demikian, ada kemungkinan bahwa barang impor tersebut masih berada di gudang importir yang bersangkutan. Terhadap barang yang bersangkutan tidak dapat dilakukan penegahan.
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
Penegak  Hukum  lain  atau  Dinas  Pos; atau
4)  Sarana pengangkut Negara atau Negara
Asing. 23

## e. Penyidikan
Dengan  diundangkannya  UU  No.  10 Tahun  1995  stdd  UU  No.  17  Tahun  2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995  stdd  UU  No.  39  Tahun  2007  tentang Cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  diberi  wewenang  sebagai  Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana  di  bidang  Kepabeanan  dan  Cukai. Tindak  pidana  di  bidang  Kepabeanan  dan &XNDL DGDODK WLQGDN SLGDQD ÀVNDO 8QWXN menghadapi  perkembangan  dalam  tindak SLGDQDÀVNDO\DQJPDNLQPHQLQJNDWGDULVHJL kuantitas  maupun  kualitasnya,  diperlukan profesionalisme  dalam  penyidikan  tindak SLGDQD GL ELGDQJ ÀVNDO +DO LQL KDQ\D dapat  diwujudkan  apabila  dilaksanakan oleh  pejabat  yang  secara  khusus  diberikan tugas  untuk  melakukan  penyidikan.  Guna PHQFDSDL HIHNWLYLWDV GDQ HÀVLHQVL GDODP pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana tersebut,  penyidikannya  dilaksanakan  oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  sebagai aparat  yang  bertanggung  jawab  dalam pelaksanaan  UU  No.  10  Tahun  1995  stdd UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan  UU  No.  11  Tahun  1995  stdd  UU  No. 39  Tahun  2007  tentang  Cukai.  Hal  tersebut dipertegas  dalam  PP  No.  55  Tahun  1996 Tentang  “Penyidikan  Tindak  Pidana  di Bidang  Kepabeanan  dan  Cukai”  pasal  1 ayat 1 yang berbunyi, “Penyidikan terhadap tindak  pidana  di  bidang  Kepabeanan  dan
23 Yang dimaksud dengan "Sarana Pengangkut Negara" adalah pesawat Udara atau Kapal Laut yang dipergunakan oleh ABRI dan instasi pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku juga untuk sarana pengangkut negara asing milik Angkatan Bersenjata asing dan/ atau instansi pemerintah asing yang diberi fungsi dan kewenangan penegakan hukum atau pertahanan dan keamanan negara.
Cukai  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai”.
Namun demikian dalam “ situasi tertentu ” penyidikan terhadap tindak pidana di  bidang    Kepabeanan  dan  Cukai  dapat dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “dalam  situasi  tertentu”  adalah  keadaan yang  tidak  memungkinkan  dilakukannya penyidikan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai NDUHQD KDPEDWDQ JHRJUDÀV NHWHUEDWDVDQ sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi  negara  Republik  Indonesia  untuk barang-barang  yang  dikeluarkan  di  luar Kawasan Pabean.
Dalam menjalankan tugasnya
penyidik bea cukai diberi wewenang:
1) menerima  laporan  atau  keterangan  dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
2) memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3) meneliti,  mencari,  dan  mengumpulkan keterangan  dengan  tindak  pidana  di bidang Kepabeanan;
4) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
5) meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
6) memotret  dan/atau  merekam  melalui media  audiovisual  terhadap  orang, barang,  sarana  pengangkut,  atau  apa saja  yang  dapat  dijadikan  bukti  adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
7) memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8) mengambil sidik jari orang;
9) menggeledah  rumah  tinggal,  pakaian, atau badan;
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
10) menggeledah tempat atau sarana pengangkut  dan  memeriksa  barang yang  terdapat  di  dalamnya  apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
11) menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
12) memberikan  tanda  pengaman  dan mengamankan  apa  saja  yang  dapat dijadikan  sebagai  bukti  sehubungan dengan  tindak  pidana  di  bidang Kepabeanan;
13) mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  di bidang Kepabeanan;
14) menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan  tindak  pidana  di  bidang Kepabeanan  serta  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
15) menghentikan penyidikan;
16) melakukan  tindakan  lain  yang  perlu untuk  kelancaran  penyidikan  tindak pidana  di  bidang  Kepabeanan  menurut hukum yang bertanggung jawab.
Namun demikian mengingat penyidikan tersebut  adalah  penyidikan  atas  tindak SLGDQD GL ELGDQJ ÀVNDO PDND XQWXN kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat  menghentikan  penyidikan  tindak pidana di Bidang Kepabeanan. Penghentian penyidikan  tindak  pidana  di  bidang Kepabeanan  tersebut  hanya  bisa  dilakukan setelah  yang  bersangkutan  melunasi  Bea Masuk  yang  tidak  atau  kurang  dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda  empat  kali jumlah  Bea  Masuk  yang tidak atau kurang dibayar.
B. Struktur  dan  Kedudukan  Bea  Cukai Dalam Ranah Tata Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  adalah  salah  satu  unit  eselon  I  di Kementerian Keuangan. Kedudukan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  sejajar dengan  Sekretariat  Jenderal,  Direktorat Jenderal  Anggaran,  Direktorat  Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko,  Inspektorat  Jenderal,  Badan Kebijakan  Fiskal,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan,  Staf   Ahli  Bidang Peraturan  dan  Penegakan  Hukum  Pajak, Staf   Ahli  Bidang  Kepatuhan  Pajak,  Staf Ahli  Bidang  Pengawasan  Pajak,  Staf   Ahli Bidang  Kebijakan  Penerimaan  Negara, Staf  Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional,  Staf   Ahli  Bidang  Kebijakan dan  Regulasi  Jasa  Keuangan  dan  Pasar Modal  dan  Staf   Ahli  Bidang  Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai adalah  adalah  unsur  pelaksana  tugas  pokok dan  fungsi  Kementerian  Keuangan  di bidang  kepabeanan  dan  cukai.  Sedangkan kepabeanan  adalah  Kepabeanan  adalah “ segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang masuk  atau  keluar daerah  pabean serta pemungutan  bea  masuk  dan bea  keluar”. 'DHUDKSDEHDQVHQGLULGLGHÀQLVLNDQVHEDJDL “wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara  di atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di Zona Ekonomi Eksklusif  dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU No. 10 tahun 1995  stdd  UU  No.  17  Tahun  2006    Tentang Kepabeanan”.  Artinya  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok  dan  fungsi  Kementerian  Keuangan yang  berwenang  menangani  “ segala  sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi wilayah  darat,  perairan  dan  ruang  udara di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu di  Zona  Ekonomi  Eksklusif   dan  landas kontinen”.
Sebagai  unit  eselon  I  di  Kementerian Keuangan tentu Bea Cukai tidak bisa langsung luwes melakukan  perubahan  khususnya transformasi  kelembagaan  melainkan  harus melalui restu Menteri Keuangan. Sementara organisasi  Kementerian  Keuangan  sudah sangat gemuk dengan diisi 17 Eselon I di luar Bea Cukai.
Perubahan organisasi adalah hal yang  tidak  dihindarkan  lagi.  Hal  tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi.  DJBC  merupakan  unit  eselon I  Kementerian  Keuangan,  oleh  karena itu  ketika  hendak  mengubah  struktur organisasinya perlu terlebih dahulu PHQGDSDWNDQ L]LQ 0HQWHUL .HXDQJDQ \DQJ tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan.
Perubahan organisasi di DJBC sangatlah dinamis.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  2 PMK  terakhir  yang  berdekatan  temponya yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 30. 7HQWDQJ 2UJDQLVDVL GDQ 7DWD .HUMD ,QVWDQVL 9HUWLNDO 'LUHNWRUDW
Jenderal  Bea  dan  Cukai.  Dalam  tempo  2 tahun  langsung  terbit  lagi  PMK  Nomor 206.3/PMK.01/2014  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 30. 7HQWDQJ 2UJDQLVDVL GDQ 7DWD .HUMD ,QVWDQVL 9HUWLNDO 'LUHNWRUDW
Jenderal Bea dan Cukai.
Tugas  dan  fungsi  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014  Tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kementerian  Keuangan.  Dalam rangka  melaksanakan  tugas  dan  fungsi tersebut,  Direktur  Jenderal  (Dirjen)  Bea dan  Cukai  didukung  oleh  10  (sepuluh)  Unit Eselon 2 di lingkungan Kantor Pusat  sebagai
berikut:
1)  Sekretariat Direktorat Jenderal;
2)  Direktorat Teknis Kepabeanan;
3)  Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
4)  Direktorat Cukai;
5)  Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
6)  Direktorat Audit;
7)  Direktorat Kepabeanan Internasional;

## 'LUHNWRUDW 3HQHULPDDQ GDQ 3HUDWXUDQ
Kepabeanan dan Cukai;
9)  Direktorat  Informasi  Kepabeanan  dan Cukai; dan
10) Pusat  Kepatuhan  Internal  Kepabeanan dan Cukai
Masing-masing  unit  eselon  2  memiliki tugas  dan  fungsi  yang  berbeda-beda  dan VSHVLÀN 6HNUHWDULDW -HQGHUDO VHEDJDL XQVXU pembantu  Pimpinan  memiliki  tugas  untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi  kepada  seluruh  unit  organisasi di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai. Sedangkan masing-masing Direktorat sebagai  unsur  pelaksana  memiliki  tugas untuk  merumuskan  serta  melaksanakan kebijakan  dan  standardisasi  teknis  di bidangnya  masing-masing.  Adapun  Pusat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan  internal di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan  Cukai  juga  terdapat  Tenaga  Pengkaji yang  bertugas  untuk  memberikan  telaahan kepada  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan  dan  penerimaan  kepabeanan  dan cukai,  pengawasan  dan  penegakan  hukum kepabeanan  dan  cukai,  dan  pengembangan kapasitas  dan  kinerja  organisasi.  Tenaga Pengkaji  terdiri  atas  3  (tiga)  orang  Tenaga Pengkaji yakni:
1) Tenaga  Pengkaji  Bidang  Pelayanan
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
dan  Penerimaan  Kepabeanan  dan Cukai; 2) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; dan 3) Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
Selain  unit  eselon  2  diatas,  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  juga  memiliki instansi  vertikal.  Berdasarkan  Peraturan 0HQWHUL.HXDQJDQ1RPRU30. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi

## 9HUWLNDO'LUHNWRUDW-HQGHUDO%HDGDQ&XNDL
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Utama  (KPU),  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan  (KPP)  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Sampai  dengan  saat  ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 16 (enam belas) Kantor Wilayah dengan satu Kantor  Wilayah  yang  bersifat  khusus  yaitu Kantor  Wilayah  DJBC  Khusus  Kepulauan Riau.  Kantor  wilayah  membawahi  Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan,  Pangkalan Sarana  Operasi  dan  Balai  Pengujian  dan ,GHQWLÀNDVL%DUDQJ.DQWRU3HQJDZDVDQGDQ Pelayanan terdiri dari 6 (enam) tipe Kantor Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, KPPBC Tipe Madya Pabean C dan KPPBC Tipe Pratama. Setiap KPPBC dapat membawahkan Kantor Bantu  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
Berdasarkan  PMK  Nomor  206.3/ PMK.01/2014  Tentang  Perubahan  Atas 3HUDWXUDQ 0HQWHUL .HXDQJDQ 1RPRU PMK.01/2012  Tentang  Organisasi  dan

## 7DWD .HUMD 2UJDQLVDVL 9HUWLNDO 'LUHNWRUDW
Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Kantor  Pelayanan Utama  terdiri  dari  3  (tiga)  tipe,  yaitu Kantor  Pelayanan  Utama  Tipe  A,  Kantor Pelayanan  Utama  Tipe  B  dan  Kantor
Pelayanan Utama Tipe C. Setiap KPU dapat membawahi  Kantor  Bantu  Pelayanan  Bea dan  Cukai  dan/atau  Pos  Pengawasan  Bea dan Cukai. Berdasarkan PMK Nomor 206.3/ PMK.01/2014, Bea Cukai memiliki 3 Kantor Pelayanan  Utama,  117  Kantor  Pengawasan

## GDQ 3HOD\DQDQ %HD GDQ &XNDL  .DQWRU
Bantu, 692 Pos Pengawasan.
Disamping  itu,  Direktorat  Jenderal Bea  dan  Cukai  juga  memiliki  kelompok jabatan  fungsional  yang  tugasnya  sesuai dengan  jabatan  fungsional  masing-masing berdasarkan peraturan
perundang- undangan.
Dari  hasil  diagnosa  organisasi  DJBC dalam  program  transformasi  kelembagaan, secara umum didapatkan sejumlah tantangan di  bidang  kelembagaan  yang  membatasi DJBC  dalam  menyelenggarakan  kegiatan RSHUDVLRQDOQ\D VHFDUD HIHNWLI  GDQ HÀVLHQ yaitu:
a.  Terbatasnya kapasitas untuk mendorong perubahan/terbatasnya  kapasitas  untuk melakukan  transformasi  kelembagaan, yang  ditandai  dengan  tidak  adanya unit  yang  secara  khusus  fokus  pada pengendalian dan harmonisasi inisiatif-inisiatif   strategis  transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh seluruh unit eselon II di lingkungan DJBC;
b.  Terbatasnya kapasitas pengambilan keputusan  yang  strategis  di  lingkungan DJBC, yang antara lain ditandai dengan tersitanya  waktu  pimpinan  DJBC  pada hal-hal  yang  bersifat  administratif   dan kurangnya waktu untuk memikirkan hal yang bersifat strategis;
c.  Rentang  kendali  yang  terlampau  besar di  tingkat  Eselon  I  yang  membawahi 31  pejabat  eselon  II  (termasuk  Kepala Kantor  Wilayah  dan  Kepala  Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai).
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
III. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Bea Cukai Terkait Kejahatan Transnasional
Pelaksanaan penegakan hukum oleh bea cukai dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengawasan  dan  pelayanan.  Pengawasan adalah upaya aktif petugas untuk memastikan  bahwa  ketentuan  kepabeanan telah  dipenuhi.  Adapun  pelayanan  adalah upaya  petugas  untuk  melayani  upaya  para subjek  hukum  untuk  memenuhi  kewajiban hukumnya.  Karena  melayani  adalah  suatu kegiatan  yang  timbul  bila  ada  kepentingan dari  pihak  yang  dilayani  maka  kegiatan pelayanan senantiasa cenderung pasif.
Pengawasan  bisa  dimaknai  secara umum  atau  secara  khusus.  Secara  umum, pengawasan  adalah  segala  sesuatu  yang dilakukan dalam rangka memastikan dan  menjamin  terpenuhinya  ketentuan undang-undang  kepabeanan.  Pengawasan kepabeanan secara khusus adalah dilakukan dengan  cara  intelijen,  penindakan  dan penyidikan.
Pelayanan kepabeanan dilakukan dengan  2  cara  yaitu  kegiatan  pelayanan dalam  rangka  impor  dan  dalam  rangka ekspor.  Kegiatan  pelayanan  dalam  rangka impor  adalah  untuk  melayani  kegiatan- kegiatan untuk memasukan barang ke dalam daerah pabean. Adapun kegiatan pelayanan ekspor  adalah  kegiatan  pelayanan  untuk mengeluarkan barang ke luar daerah pabean. Dengan kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan  itulah  kejahatan  transnasional dapat terdeteksi dan termitigasi.
b. Struktur  dan  Kedudukan  Bea  Cukai Dalam Ranah Tata Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  adalah  salah  satu  unit  eselon  I  di Kementerian Keuangan. Kedudukan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  sejajar dengan  Sekretariat  Jenderal,  Direktorat Jenderal  Anggaran,  Direktorat  Jenderal
Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan  Risiko,  Inspektorat  Jenderal,  Badan Kebijakan  Fiskal,  Badan  Pendidikan  dan Pelatihan  Keuangan,  Staf   Ahli  Bidang Peraturan  dan  Penegakan  Hukum  Pajak, Staf   Ahli  Bidang  Kepatuhan  Pajak,  Staf Ahli  Bidang  Pengawasan  Pajak,  Staf   Ahli Bidang  Kebijakan  Penerimaan  Negara, Staf  Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional,  Staf   Ahli  Bidang  Kebijakan dan  Regulasi  Jasa  Keuangan  dan  Pasar Modal  dan  Staf   Ahli  Bidang  Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
Sebagai  unit  eselon  I  di  Kementerian Keuangan tentu Bea Cukai tidak bisa langsung luwes melakukan  perubahan  khususnya transformasi  kelembagaan  melainkan  harus melalui restu Menteri Keuangan. Sementara organisasi  Kementerian  Keuangan  sudah sangat gemuk dengan diisi 17 Eselon I di luar Bea Cukai.

## 2. Saran
Dari  kesimpulan  yang  telah  diambil  maka dapat diajukan beberapa saran yaitu:
a. *XQD PHQFDSDL HIHNWLYLWDV GDQ HÀVLHQVL dalam  pelaksanaan  tugas  hendaknya Direktorat Jenderal Bea Cukai dipisahkan  dari  Kementerian  Keuangan dan  dibentuk  badan  tersendiri  sejajar dengan  Kementerian  Keuangan  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden.
b. Guna  menyiasati  kelemahan  sarana dan  prasarana  maka  kualitas  pegawai bea  cukai  harus  ditingkatkan  dengan meningkatkan tingkat pendidikan baik  melalui  tugas  belajar  maupun melalui pelatihan diklat-diklat untuk mengembangkan kompetensi pelaksanaan  tugas.  Dengan  harapan
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...
meski ada kekurangan sarana prasarana, pelaksanaan  tugas  tetap  terlaksana dengan baik karena keunggulan SDM.
c. Guna mengantisipasi hambatan- hambatan  di  masa  depan  (khususnya hambatan hukum) maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
undang-undang kepabeanan  (UU  No.  10  Tahun  1995 stdd UU No. 17 Tahun 2006 ) yang sudah sekitar  10  tahun  dijalankan.  Evaluasi tersebut  diharapkan  dapat  menguatkan Bea Cukai secara kelembagaan yang pada akhirnya  berdampak  pada  optimalnya kinerja  Bea  Cukai  khususnya  dalam menghadapi kejahatan transnasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adrian Sutedi. 2012. Aspek  Hukum
Kepabeanan. -DNDUWD6LQDU*UDÀND
Ali Purwito M. 2013. Kepabeanan Indonesia:
Konsep,  Kebijakan  dan  Penerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
Barda  Nawawi  Arief.  1994. Kebijakan Legislatif   Dalam  Penanggulangan Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara. Yogyakarta: Genta Publising.
Buchari  Alma,  2010, Pengantar  Bisnis , Bandung: Alfabeta.
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Lakin  (Laporan  Kinerja)  2014 ,
Kementerian Keuangan, Jakarta. Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, Renstra (Rencana Strategi) 2015-2019 , Kementerian Keuangan, Jakarta.
Eddhi  Sutarto.  2011. Reformasi  Sistem Hukum dan Kebijakan Kepabeanan di Indonesia: Studi tentang Rekonstruksi Reformasi  Kepabeanan  di  Indonesia . Disertasi UNDIP. Semarang.
I Wayan Parthiana. 2004. Hukum Pidana
Internasional  dan  Ekstradisi .
Bandung: Yrama Widya.
Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum , Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
Oentoeng  Wahjoe,  2011, Perkembangan Tindak  Pidana  Internasional  dan Proses Penegakannya , Jakarta: Penerbit Erlangga. 3DGPR :DK\RQR Indonesia  Negara
Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
3HWHU 0DKPXG 0DU]XNL Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta; Prenadamedia Group. Romli Atmasasmita, 1995, Pengantar Hukum
Pidana  Internasional .  Bandung:  PT.
Eresco. Romli  Atmasasmita,  1997, Tindak  Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Satdjipto Raharjo. 2009. Masalah Penegakan Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.
Serian  Wjatno  dan  Ariawan  Gunadi,  2014, Perdagangan  Bebas  dalam  Perspektif Hukum  Perdagangan  Internasional , Jakarta: PT. Grasindo.
Shinta  Agustina.  2006. Hukum  Pidana Internasional (Dalam Teori dan  Praktek) .  Padang:  Andalas University Press.
Surono,  2015, Fasilitas  Kepabeanan  A  to  Z , Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia.
Yudi Wibowo Sukinto. 2013. Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana . -DNDUWD6LQDU*UDÀND

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ
Tentang Hukum Acara Pidana UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU  No.  10  Tahun  1995  Tentang Kepabeanan.
UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU  No.  11  Tahun  1995  Tentang Cukai. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana
Transnasional yang Terorganisasi).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun
1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang  Tata  Cara  Penindakan  di Bidang Cukai
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  30/KMK.05/1997 tanggal  16  Januari  1997  Tentang Tatalaksana  Penindakan  Di  Bidang Kepabeanan
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor:  92/KMK.05/1997 tentang  Pelaksanaan  Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
3HUDWXUDQ 0HQWHUL .HXDQJDQ QRPRU PMK.04/2009  tanggal  30  Desember 2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan,
Penegahan, Penyegelan,Tindakan  Berupa  Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan
Bentuk Surat Perintah Penindakan
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan

## &XNDL QRPRU %& WHQWDQJ
Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan  Sarana  Pengangkut  dan Barang diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan
Cukai  nomor  37/BC/1997  tentang
Pemeriksaan  barang,  Bangunan, atau  Tempat  lain  dan  Surat  atau Dokumen  yang  Berkaitan  dengan Barang
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan
&XNDL QRPRU %& WHQWDQJ Pemeriksaan Badan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 57/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksana Proses Penyidikan Tindak Pidana  di  Bidang  Kepabeanan  dan
Cukai
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 101/BC/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan dan Penyidikan  di  Bidang  Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor  P-  53  /BC/2010  Tentang
Tatalaksana Pengawasan
C. LAIN-LAIN www.politikindonesia.com www.detik.com www.republika.co.id
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, www. beacukai.go.id
Kementerian Keuangan, www.depkeu.go.id
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, www. beacukai.go.id
Direktorat Jenderal Pajak, www.pajak.go.id Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan, www. djpbn.go.id dan www.perbendaharaan.go.id
Majalah Warta Bea Cukai
Buletin  Berkala  LPSK  Edisi  No.  III  Tahun
Milyan Risydan Al Anshori, S.H., M.H. : PENGUATAN BEA CUKAI SECARA KELEMBAGAAN ...

## 2012
Enny  Soeprapto.  2007. Kejahatan  Perang, Kejahatan  Terhadap  Kemanusiaan dan  Kejahatan  Genosida  sebagai Kejahatan  Internasional:  Beberapa Catatan. Makalah yang disampaikan dalam  sosialisasi  Peradilan  HAM, Kerjasama  Komnas  HAM  dengan FH  UNPAD  tanggal  5  Juni  2007. Bandung.
Dokumen  terbatas  World  Bank, Indonesia: Policies  for  Growth  and  Employment ,

## UHSRUWQR,QG$SULO
Dokumen  terbatas International  Monetary Fund ,  Indonesia- Recent  Economic Development 0HL
TEMPO edisi April 1972 7(032HGLVL$SULO