## INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM
Rio Dwinanda Sudiq, Levina Yustitianingtyas
Universitas Muhammadiyah Surabaya e-mail : riodwinandas@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian hukum ini membahas tentang Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia ke  Ukraina.  Penelitian  ini  mengacu  pada  Deklarasi  Universal  HAM,  ketentuan  Hukum Internasional.  Rusia  disebut  menembaki  dan  membom  daerah-daerah  berpenduduk,  membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja merupakan  pelanggaran  fundamental  terhadap  sejumlah  aturan  dan  ketentuan  dalam  Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindak invasi Rusia ke Ukraina  serta bentuk  pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi  Rusia karena telah  melakukan  pelanggaran  HAM  saat  melakukan  invasi  terhadap  Ukraina.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh  PBB  dan  tim  di  lapangan  terhadap  invasi  Rusia  ke  Ukraina,  kemudian  menuntut  Rusia menghentikan  kekuatannya  terhadap  Ukraina  segera  dan  sepenuhnya.  Kasus  ini  adalah  letak keterbatasan Hukum Internasional, kepatuhan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan  dan  ketentuan  Hukum  Internasional  tersebut.  Seharusnya  Rusia  yang  terlibat  konflik  ini sadar dan patuh akan aturan dan ketentuan Hukum Internasional adalah jalan satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan perselisihan Rusia dengan Ukraina, dengan cara damai.
Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Invasi Rusia , Ukraina

## ABSTRACT
This legal research discusses the Serious Violations of Human Rights against the Russian invasion  of  Ukraine.  This  research  refers  to  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights,  the provisions  of  International  Law.  Russia  is  said  to  be  shooting  and  bombing  populated  areas, killing  civilians  and  attacking  various  civilian  infrastructure  such  as  hospitals  and  schools  of course  a  fundamental  violation  of  a  number  of  rules  and  provisions  in  international  law.  The purpose of this study is to determine the arrangements for the Russian invasion of Ukraine and the forms of accountability and sanctions for human rights violations for Russia for committing human rights violations during the invasion of Ukraine. The method used in this study uses a normative juridical  method  by  examining  library  materials  or  secondary  data.  This  research  stems  from monitoring violations by the United Nations and teams on the ground against Russia's invasion of Ukraine, then demands that Russia cease its power against Ukraine immediately and completely. This case is the location of the limitations of International Law, the compliance of the countries involved in the conflict to comply with the rules and provisions of the International Law. Russia, which is involved in this conflict, should be aware of and comply with the rules and provisions of International  Law.  This  is  the  only  way  at  this  time  to  resolve  the  dispute  between  Russia  and Ukraine, by peaceful means.
Keywords : Human Rights Violations, Russian Invasion, Ukraine

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manuaia  atau  HAM  sendiri  adalah  merupakan  suatu  konsep  moral  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  dan  bukanlah  suatu  konsep  yang  lahir  seketika  dan bersifat  menyeluruh.  HAM  lahir  secara  bertahap  dan  seiring  waktu  tertentu  dalam  dinamika sejarah manusia. Sebagai konsep moral HAM yang dibangun dan dikembangkan secara empirik dalam  kehidupan  dan  kepentingan  kelompok  sosial  di  dalam  kehidupan  masyarakat  bernegara (Yustitianingtyas,  2016a).  HAM  adalah  hal  yang  melekat  pada  semua  manusia,  apapun kebangsaan  kita,  asal  kebangsaan  atau  etnis,  tempat  tinggal,  warna  kulit,  agama,  bahasa  atau ;ainnya. Kita semua sama- sama berhak atas hak asasi kita tanpa diskriminasi. Hak ini saling terkait saling bergantung dan tak terpisahkan. Dikatakan menurut United Nation Human Right Office of the Hight Commision mengartikan HAM sebagai (Prakasa, 2018)
“ Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible”.
Jika  di  lihat  dari  pengertian  HAM  terdapat  pesan  HAM  adalah  pesan  secara  universal dengan tujuan menciptakan rasa kemanusiaan yang berkeadilan dan diharapkan dapat di jiwai lalu ditaati  oleh  seluruh  lapisan  umat  manusia  di  muka  bumi.  Banyak  nya  pelanggaran  HAM  yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya konflik antar Negara yang tidak terselesaikan. Pelanggaran HAM  terjadi  akibat  dari  adanya  ketimpangan  antara  nilai  –  nilai    yang  diharapkan  dengan kapabilitas  yang  diperlukan  untuk  meraih  suatu  harapan.  Masalah  HAM  yang  terjadi  pada dasarnya  akibat  dari  kekecewaan  warga  masyarakat  dan  perlakuan  yang  tidak  adil,  sehingga seiring waktu juga berpengaruh pada perubahan- perubahan pada diri masyarakat dan tidak dapat terpisahkan  dari  realitas  sosial  dan  pada  akhirnya  akan  selalu  bersinggungan  dengan  persoalan politik (Yustitianingtyas, 2016b).
Berbicara tentang Universal Declaration of Human Rights merupakan langkah besar yang diambil  oleh  masyarakat  internasional  pada  tahun  1948.  Norma-norma  yang  terdapat  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights merupakan  norma  internasional  yang  disepakati  dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Universal Declaration of  Human  Rights merupakan  kerangka  tujuan  HAM  yang  dirancang  dalam  bentuk  umum  dan merupakan  sumber  utama  pembentukan  dua  instrumen  HAM,  yaitu:  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  serta  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya.  Hak-hak  yang  terdapat  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam Piagam PBB, yaitu Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal- pasal  tersebut  secara  berturut-turut  menetapkan  hak  untuk  hidup;  hak  atas  kebebasan  dan keamanan  diri;  pelarangan  penyiksaan-perlakuan-penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; pelarangan penangkapan sewenang-wenang; hak atas keadilan; hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah; serta pelarangan hukuman berlaku surut.
Konflik selalu terjadi baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Banyak hal yang dapat  menyebabkan  terjadinya  konflik,  namun  konflik  sering  terjadi  dikarenakan  adanya perbedaan  kepentingan,  dan  bisa  juga  disebabkan  oleh  keinginan  untuk  menguasai  atau memperluas  suatu  wilayah.  Seringkali  suatu  konflik  yang  berkaitan  dengan  penguasaan  suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap  pihak  lain  (Nurullah,  2015).  Konflik  antara  Rusia  dan  Ukraina  yang  terjadi  karena memperebutkan  wilayah  Crimea,  Ukraina  Timur.  Bila  diperhatikan  dari  sejarahnya,  Crimea
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sendiri  telah  menjadi  perebutan  sejak  berabad-  abad.  Crimea  dahulunya  bernama  Tauris  atau disebut Tavrida, oleh masyarakat Rusia wilayah tersebut dianggap sebagai rumah bagi berbagai suku  bangsa.  Namun  wilayah  tersebut  mulai  menjadi  perebutan  setelah  suku  Cimmerian melakukan invasi ke Tauris dan tindakan tersebut juga memicu kolonis Yunani untuk masuk ke wilayah Tauris pada abad ke-6 sebelum masehi (SM).
Pada  saat  Rusia  melakukan  invasi  berskala  besar  ke  Ukraina  pada  24  Februari  2022 (CNBC, 2022). Invasi yang dilakukan Rusia bertujuan mempertahankan keamanan dan eksistensi negaranya  dari  ancaman  Ukraina.  Rusia  berupaya  membatasi  kedekatan  Ukraina  dengan  Uni Eropa  dan  NATO  untuk  menjaga  keamanan  negaranya  dari  ancaman  blok  barat  dan  pengaruh Amerika Serikat dan juga berusaha mempertahankan hubungan dekat Rusia dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Hal ini terkait dengan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia sehingga jika Ukraina bergabung dengan NATO maka tidak ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO dan hal ini merupakan ancaman bagi Rusia. Oleh karena itu Rusia melakukan invasi ke Ukraina agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Rusia yang menghalang-halangi Ukraina untuk tidak bergabung dengan NATO merupakan sikap yang seharusnya tidak dilakukan karena mengarah ke tindakan intervensi.  Sebagai  negara  yang berdaulat,  Ukraina seharusnya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai keanggotaannya di NATO dan semestinya Rusia tidak bisa mempengaruhi kebebasan tersebut dengan tekanan fisik yang berupa invasi.
Konflik antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan besar  pada  infrastruktur  fisik  di  Ukraina.  Komisaris  HAM  PBB  menyebutkan  bahwa  pasukan Rusia  melakukan  hal-hal  yang  menjurus  ke  kejahatan  perang.  Rusia  disebut  menembaki  dan membom  daerah-daerah  penduduk,  membunuh  warga  sipil  dan  menyerang  infrastruktur  di Ukraina  (Manik, 2022). Tindakan Rusia di wilayah Crimea mendapat berbagai kecaman dari Uni Eropa  dan  negara-negara  barat.  Rusia  dianggap  telah  mengintervensi  Ukraina  dan  melakukan tindakan agresi ke wilayah Crimea. Uni Eropa dan negara-negara Barat juga mengecam tindakan yang dilakukan Rusia tersebut telah melanggar aturan hukum internasional.
Rusia seharusnya  dapat  menggunakan cara damai  yang dinyatakan tegas dalam pasal 2 ayat  (3)  dan  pasal  33  Piagam  PBB,  dan  meninggalkan  kekerasan  bersenjata  sebagai  kebijakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan ukraina.  Pentingnya menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan mekanisme menyelesaikan sengketa dengan damai. "Kalaupun ada  sengketa  silahkan  selesaikan  ke  Mahkamah  Internasional  atau  ICJ,  termasuk  peran  Dewan Keamanan walaupun di sini juga sanksi karena posisi Rusia adalah satu dari lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB," (Wicaksana, 2022).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti  dan  menganalisa  lebih  dalam  pada  penelitian  hukum  ini  dengan  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimanakah  bentuk  pertanggung  jawaban  dan  sanksi  yang  dilakukan  Rusia  dalam pelanggaran HAM yang terjadi selama invasi?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Objek dari penelitian ini adalah  Intervensi  Rusia  terhadap  Ukraina  sebagai  Pelanggaran  HAM  ditinjau  dari  segi Hukum  Internasional.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  penelitian  kepustakaan ( literature research), dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta website.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pendekatan  yang  di  gunakan  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach )  (Yustitianingtyas,  2016b).  Kemudian,  teori  yang  ada disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

## 1. Pertanggungjawaban
Tanggung  jawab  negara,  paling  tidak  dihadapan  pengadilan-pengadilan  internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan. Kesalahan  yang  dimaksud  dalam  kaitan  ini  berarti  pelanggaran  beberapa  kewajiban  yang dibebankan  terhadap  suatu  negara  berdasarkan  hukum  internasional.  (Starke,  2010).  Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya  untuk  bertanggungjawab  atas  hal-hal  yang  timbul  dari  tindakan-tindakan  negara. Pada  umumnya,  tanggung  jawab  suatu  Negara  dirtikan  sebagai  kewajiban  suatu  negara  untuk pemulihan kerugian ( duty to make reparation ), yang timbul dari akibat adanya tindakan ( act or omission ) yang dapat di persalahkan ( wrongful act )  karena melanggar kewajiban internasional (Yustitianingtyas, 2014).  Dalam Pasal 31 Konvensi Wina tahun 1963 telah dinyatakan mengenai tanggung  jawab  negara  secara  tegas  yaitu  “pertanggungjawaban  negara-negara  bagi  tindakan- tindakan yang secara internasional dianggap tidak sah”.
Terdapat dua istilah yang di gunakan dalam hal pertanggungjawan, yaitu re sponsibility dan liability yang mempunyai makna masing- masing. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan dan  mempunyai  hubungan  yang  erat.  Istilah responsibility digunakan  untuk  menunjukkan kewajiban atau duty , sementara istilah liability digunakan untukmenunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan standard tertentu yang di tetapkan (Yustitianingtyas, 2014)
Berkaitan dengan tanggung jawab dalam hukum internasional terdapat dua macam aturan, yaitu (Marzuki, 2005):
a. Aturan primer adalah aturan yang menimbulkan kewajiban baik bersifat positif dalam arti kewajiban untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar pajak atau bersifat negatif dalam arti tidak melakukan sesuatu, seperti larangan untuk mencuri atau membunuh. Karena lebih menyerupai  pra-hukum,  aturan  primer  dianggap  memiliki  tiga  kelemahan  utama  yaitu; Aturan  primer  itu  bersifat  statis,  karena  tidak  memiliki  metode  atau  prosedur  untuk mengubah  aturan  tersebut.  Aturan  primer  yang  ada  perlu  mangadaptasi  dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat lewat pembuatan aturan yang baru; Aturan  primer  mengandung  ketidakpastian  ( uncertain ).  Pengertian  aturan  primer  yang hanya berisi hak dan kewajiban secara umum belum sepenuhnya menjelaskan pengertian aturan  itu  sendiri,  mana  yang  merupakan  hukum  dan  mana  yang  bukan  dan  juga pelanggaran terhadap aturan tersebut. Diperlukan lembaga yang dapat menilai bahwa suatu perilaku  itu  merupakan  aturan  dan  juga  untuk  menilai  ada  atau  tidaknya  pelanggaran terhadapnya;  Aturan  primer  juga  dinilai  kurang  efisien,  karena  tidak  memiliki  lembaga yang memiliki kewenangan melakukan proses ajudikasi apabila terjadi sengketa.
b. Aturan sekunder adalah aturan yang tidak bisa dipisahkan dari aturan primer. Fungsinya adalah sebagai alat atau metode untuk memastikan, menyampaikan, menghapuskan aturan primer, dan juga menentukan adanya pelanggaran terhadap aturan primer tersebut.
Menurut  hukum  internasional,  tanggung  jawab  negara  timbul  dalam  hal  negara  itu merugikan negara lain. (Istanto, 1994) Prinsip tanggung jawab negara adalah perkembangan dari “ masim sic utere tuo alienum ut non laedas ” yang memiliki arti suatu kegiatan atau tindakan tidak boleh merugikan pihak lain. (Kurniawan, 2017)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dalam internasional, negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “ All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against  the  territorial  integrity  or  political  independence  of  any  state,  or  in  anyother  manner inconsistent  with  the  Purposes  of  the  United  Nations ”,  dalam  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa setiap  anggota  PBB  diharuskan  untuk  menahan  diri  dalam  hubungan  internasional  agar  tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas territorial atau kemerdekaan politik negara lain. Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional  tersebut  karena  dengan  kesediaannya  menjadi  anggota  dalam  PBB  maka  mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional (Satura, 2022).
Jika negara tidak mematuhi hukum internasional maka akan terjadi pelanggaran kewajiban internasional  yang  menimbulkan  pertanggungjawaban  bagi  negara  pelanggar.  Pelanggaran kewajiban internasional dapat berupa suatu tindakan atau kelalaian. Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran internasional oleh negara yaitu:
a. Melakukan  tindakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  melalaikan,  tidak  melakukan tindakan apapun, atau melakukan omission terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
b. Melakukan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
Menurut  Sharon  Williams,  terdapat  beberapa  kriteria  yang  dapat  digunakan  sebagai penentuan terhadap tanggung jawab negara, yakni (Williams, 1984):
a. Subjective  fault  criteria ,  menentukan  arti  penting  kesalahan  pelaku  yang  berguna  untuk menetapkan apakah terdapat pertanggungjawaban negara atau tidak.
b. Objective  fault  criteria ,  menentukan  pertanggungjawaban  negara  yang  timbul  dari pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Namun negara dapat terbebas untuk tidak bertanggungjawab jika negara itu dapat memberikan bukti atau menunjukkan adanya force majeure dengan kata lain dilakukan karena adanya keadaan terpaksa.
c. Strict liability , negara terbebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat atau kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi negara lain, dalam konsep ini  force  majeure  dapat  digunakan  untuk  alasan  pemaaf  (exculpate)  yang  dapat membebaskan negara dari pertanggung jawaban.
d. Absolute  liability ,  tidak  ada  alasan  pemaaf  yang  dapat  digunakan  seperti  dalam  strict liability, sehingga negara berkewajiban untuk bertanggung jawab secara penuh walau telah memenuhi standar untuk menggunakan alasan pemaaf.
Tanggung  jawab  negara  berkaitan  erat  dengan  kedaulatan  tiap-tiap  negara,  tetapi  bukan berarti  negara  dapat  bebas  bertindak  secara  mutlak  dan  tidak  bisa  dituntut  serta  negara  yang berdaulat boleh menundukkan atau ditundukkan pada negara berdaulat  yang lain, tetapi  adanya tanggung  jawab  negara  atas  kedaulatan  negara  adalah  dalam  rangka  membatasi  negara  untuk bertindak sesuai dengan hukum agar tidak menggunakan kedaulatannya secara sewenang-wenang serta  negara  yang  berdaulat  tidak  diperbolehkan  menundukkan  atau  ditundukkan  pada  negara berdaulat  yang  lain.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  atau  hak individu dan negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Negara yang berdaulat berarti adalah negara tersebut memiliki kedaulatan penuh terhadap semua yang ada di wilayahnya (Satura, 2022).
Hal  ini  yang mendasari  pula munculnya konsepsi  tanggung jawab negara adalah bahwa tidak  satupun  negara  dapat  menikmati  hak-haknya  tanpa  menghormati  hak  negara  lain.  Asas kedaulatan  negara  atau doctrine  of  state’s  souvereignty adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh negara untuk dengan bebas melakukan kegiatan-kegiatan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dalam rangka pemenuhan kepentingannya namun tetap harus tunduk dengan hukum internasional dan setiap tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional (Rachman & Hastri, 2021). Asas  persamaan  atau doctrine  of  equality yaitu  asas  yang  menekankan  bahwa  tiap–tiap  negara memiliki  kedudukan  yang  sama  dan  masing-masing  negara  harus  menghormati  kedaulatan  dan hak negara lain.
Menurut Rosalyn Higgins, hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang mengatur  akuntabilitas  ( accountability )  terhadap  suatu  pelanggaran  hukum  internasional. Akuntabilitas diartikan dalam dua pengertian, yaitu negara memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan  untuk  menyadari  apa  yang  dilakukannya,  dan  adanya  suatu  tanggung  jawab  atas tindakan  negara  yang  melanggar  hukum  internasional  ( international  wrongful  behavior )  dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan (Higgins, 2010).
Tindakan penghentian disertai  tidak mengulangi  tindakan termuat  dalam  Pasal  30 Draft Article on Responsibility of States, International Law Commission 2001 yang berbunyi “The state responsible for the internationally wrongful act is under an obligation: a) to cease that act, if it is continuing; b) to offer appropriate assurancces and guarantees of non-repetition, if circumstances so  require.” Dalam  Pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  tanggung  jawab  dapat  dilaksanakan  oleh negara yang melakukan pelanggaran terhadap negara yang diciderai dengan memberikan jaminan bahwa pelanggaran semacam itu tidak akan dilakukan lagi  atau terjadi lagi  di  antara keduanya. Reparasi  atau  perbaikan  termuat  dalam  Pasal  31  dan Forms  of  Reparation terdapat  di  pasal  34 yang berbunyi “Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the  form  of  restitution,  compensation  and  satisfaction,  either  singly  or  in  combination,  in accordance  with  the  provions  of  this  chapter.” Dalam  Pasal  tersebut  reparasi  penuh  yaitu perbaikan  yang  meliputi restitution,  compensation, dan satisfaction .  Bentuk  tanggung  jawab mengikuti kerugian yang dialami. Sedangkan satisfaction termuat dalam Pasal 37 “1) The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act  insofar  as it cannot  be made good by restitution or compensation.  2) Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality. 3) Satisfaction shall not be out to the injury and may not  take  a  form  humiliating  to  the  responsible  State.” Dalam  pasal  37, satisfaction dilakukan dengan  mengakui  bahwa  telah  melakukan  pelanggaran,  menunjukkan  ekspresi  penyesalan  atas tindakannya yang merugikan, disertai permintaan maaf secara resmi atau formal.
Tindakan-tindakan Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena  pelanggaran  hukum    internasional  yang  dilakukan  oleh  negara  Rusia.  Implikasi  dari pelanggaran  ini  adalah  pengupayaan  pertanggungjawaban  negara  Rusia  bagi  negara  Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia  bertanggung  jawab.  Pemberian  sanksi-sanksi  berupa  denda  atau  kebijakan  ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum (Koesrianti, 2015).
Dalam  hukum  humaniter  internasional,  hukum  perang  terbagi  menjadi  dua,  yaitu Ius  in Bello dan Ius ad Bello . Ius ad Bello adalah hukum tentang keabsahan perang atau hukum tentang perang  yang  mengatur  tentang  apakah  diperbolehkan  penggunaan  kekerasan  bersenjata  suatu negara.  Sebagaimana  Pasal  2  ayat  (4)  dalam  Piagam  PBB  mengenai  penggunaan  kekerasan terhadap  integritas  territorial  atau  kemerdekaan  politik  negara  mana  pun  atau  dengan  cara  lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Sedangkan, Ius in Bello merupakan hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi  konflik  bersenjata,  dibagi  menjadi  dua  terdiri  dari The  Hague  Laws yaitu  hukum  yang mengatur aturan dilakukannya perang ( the conduct  of  war ) dan The Jenewa Laws yaitu hukum perlindungan korban perang. (Syahmin, 1985)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Walaupun tanggung jawab negara berkaitan dengan kedaulatan, bukan berarti negara bisa bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dengan melanggar hak atau kedaulatan negara lain. Namun, dalam setiap tindakannya, negara tetap dibatasi dan tunduk kepada hukum internasional. Mengingat negara merupakan salah satu subyek hukum internasional. Subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban dalam pergaulan internasional. Jika suatu subyek hukum internasional dirugikan, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengklaim atas kerugiannya. Pihak yang merugikan itu  pula  bisa  dituntut  karena  perbuatannya  yang  merugikan.  Dengan  kata  lain,  subyek  hukum internasional  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan  legal  act  yaitu  bisa  menuntut  dan  dituntut karena dalam setiap tindakannya di pergaulan internasional sangat dimungkinkan adanya tindakan melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban internasionalnya untuk berbuat sesuatu  atau tidak  berbuat  sesuatu  berdasarkan  hukum  internasional  yang  berlaku.  Tindakan  tersebut merupakan tindakan yang salah secara internasional meliputi dua unsur yaitu: (Sefriani, 2017) a. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional; b.Termasuk  pelanggaran  kewajiban  atas  hukum  internasional  ( breach  of  an  international obligation )
Di dalam Draft International Law Commission , untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction . Cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan  perundingan  diplomatik  melalui  wakil-wakil  dari  masing-masing  negara,  negara  yang bersalah  (Rusia)  harus  mengajukan  permohonan  maaf  secara  resmi  dengan  Ukraina  dan/atau disertai  jaminan  bahwa  Rusia  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  (invasi)  itu  dan  melakukan penggantian  ganti rugi  secara material  (pemberian  sejumlah uang) atau dapat  juga memberikan penggantian rugi yang bersifat non- pecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang.
Dalam tanggung jawab negara  yang melakukan tindakan melawan hukum internasional, terdapat pengecualian negara yang dapat membebaskan negara untuk tidak bertanggungjawab jika melakukan tindakan melanggar hukum  internasional  saat situasi  tertentu  yang dilegitimasi  oleh PBB  di  Pasal  51 United  Nations  Charter ,  yaitu  dalam  rangka  memelihara  perdamaian  dan keamanan internasional dan/atau pertahanan diri  yaitu satu-satunya tindakan yang sebagai cara untuk  menyelamatkan  suatu  kepentingan  esensial  negara  dari  suatu  bahaya  yang  sudah  sangat besar  dan  sudah  sedemikian  dekat  serta  tindakan  itu  tidak  menimbulkan  gangguan  yang  serius terhadap kepentingan esensial negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban.
Menurut  Daniel  S.  Papp  yang  dikutip  oleh  Budyanto  Putro  Sudarsono,  kepentingan nasional memuat beberapa aspek vital seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. (Budyanto Putro Sudarsono, 2018)

## 2. Pelanggaran HAM Berat
Pada tahun 1215 para bangsawan telah berhasil memaksa raja Inggris untuk mengeluarkan Magna Charta Libertanum . Piagam tersebut dikeluarkan oleh Raja Inggris sebagai piagam yang Fundmental sebagai konsep hak asasi manusia  yang di dalamnya mengandung perlidungan hak asasi  manusia  yang  berkaitan  dengan  larangan  terhadap  raja  untuk  melakukan  penahanan, menghukum  dan  perampasan  benda-benda  secara  sewenangwenang  dan  sekaligus  melakukan perlindungan terhadap hak milik pribadi rakyat Inggris. Dengan demikian Piagam Magna Charta Libertanum  ini  merupakan  prinsip-prinsip  moral  dan  sekaligus  hukum  yang  diharapkan  dapat mengendalikan  kekuasaan  raja  di  Inggris  (Hadjon,  2007).  Kemudian  dijadikan  undang-undang Hak  Asasi  Manusia  yang  dibentuk  sebagai  perjuangan  rakyat  terhadap  kekuasaan  raja  dan sekaligus  sebagai  pedoman  dalam  menegakkan  hak  asasi  manusia  dalam  tatanan  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hukum  HAM  Internasional  muncul  sejak  tahun  1945  ketika  adanya  bencana  yang ditimbulkan oleh pengingkaran dari kaum Nazi terhadap hak asasi manusia. Pengalaman Perang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Dunia  I (PD  I) dan Perang Dunia  II (PD  II) menjadi “stigma” bagi  negara-negara  yang terlibat perang maupun yang tidak kemudian menjadi prinsip dasar dan tujuan utama dalam pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa instrumen yang berkaitan dengan HAM telah di-sahkan di ataranya sebagai berikut (Puspitasari, 2000):
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvesi Genosida 1948.
b. Konvensi tentang Hak-Hak Politik kaum perempuan tahun 1952.
c. Peraturan standart minimum untuk perlakuan terhadap narapidana tahun 1957.
d. Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial tahun 1965.
e. Persetujuan internasional tentang Hak-Hak ekonomi sosial dan budaya pada tahun 1966.
Dalam menangani persoalan – persoalan HAM, keterlibatan PPB yang serius di wujudkan dengan  upaya  regional  yang  meningkat  pada  kasus-  kasus  HAM.  Contoh  nyata  perwujudan tersebut  dengan melakukan konvensi  Eropa tentang HAM, pembentukan  komisi  antar Amerika tentang  HAM  pada  tahun  1960,  selanjutnya  diberlakukannya  Konvensi  Amerika  tentang  HAM pada tahun 1978 (Yustitianingtyas, 2016b).
Negara  merupakan  suatu  organisasi  yang  di  dalamnya  mengandung  kekuasaan.  Dengan demikian negara merupakan elemnen yang sangat penting yang ber- tanggung jawab melakukan perlindungan terhadap HAM.
Piagam  PBB  baru  mengikat  secara  moral  dan  belum  sepenuhnya  yuridis.  Meskipun demikian, dokumen tersebut memiliki pengaruh dan kekuatan moril, politik dan pendidikan yang sangat besar yang melambangkan komitmen moril dunia pada norma-norma hak asasi manusia. Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  secara  universal  mengalami  perkembangan  yaitu;  (1)  Generasi Pertama,  HAM  Sipil  dan  Politik;  (2)  Generasi  Kedua,  HAM  Ekonomi  dan  Sosial  Budaya,  (3) Generasi Ketiga, HAM untuk Pembangunan Kolektif yaitu hak – hak negara secara kolektif untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  untuk  menikmati  hasil-hasil  pembangunan  dan  untuk menentukan nasib sendiri (the rights of self determination). (Endang, 2007)
Pelaksanaan HAM telah diterapkan ke dalam dua instrumen yaitu pertama, kovenan hak- hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan kedua, kovenan hak- hak ekonomi, sosial dan budaya atau International Covenant on Economic, Social and  Cultural  Rights (ICESCR).  Kovenan  hak-hak  sipil  dan  politik  (ICCPR)  sebagaimana ditegaskan  ke  dalam  Pasal  3  s.d.  Pasal  21  Universal  Declaration  of  Human  Rights  dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok HAM yaitu:
a) hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keselamatan individu;
b)  hak  pribadi  ( personal  rights )  yang  meliputi  kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
c) hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan ( rights of egal equality );
d) hakatas kebebasan berkumpul secara damai ( rights of peacefull assembly );
e) hak politik (political  rights)  yaitu hak untuk  ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih.  (Max, 2014)
ICC  dibentuk  berdasarkan  Statuta  Roma  (Rome  Statute  of  International  Criminal  Court 1998)  (Statuta  Roma  1998  adalah  suatu  perjanjian  internasional  yang  hanya  mengikat  negara- negara yang mengekspresikan secara formal keinginan masing-masing negara untuk terikat pada isi perjanjian tersebut. Negara-negara tersebut kemudian menjadi “State Parties” (negara pihak) dari  statute  tersebut  jika  telah  meratifikasinya  namun  ada  juga  sejumlah  negara  yang  baru menandatangani  konvensi  tersebut  tetapi  belum  meratifikasinya  sebagai  bagian  dari  undang- undang nasionalnya termasuk Indonesia. Sejak Statuta Roma dibentuk dan diberlakukan pada 1 Juli  2002,  tercatat  122  negara  telah  menjadi  negara  pihak  dari  perjanjian  dan  31  negara  telah menandatangani statuta tersebut) dan merupakan suatu lembaga permanen yang dibentuk untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengadili pelanggaran HAM berat. (Nasution, 2018) ICC merupakan lembaga hukum independen dan  permanen  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  negara-negara  internasional  untuk  menjatuhkan hukuman  kepada  setiap  bentuk  kejahatan  menurut  hukum  internasional  yang  dicakup  dalam Statuta ini yaitu:
a) genosida, b) kejahatan terhadap kemanusiaan, c) kejahatan perang; d) agresi.
Meskipun  lebih  dari  setengah  abad  yang  lalu  komunitas  internasional  telah  menetapkan sistem  regional  dan  internasional  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia,  jutaan  manusia  masih  menjadi  korban  genosida,kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan kejahatan  perang.  Namun  hanya  sedikit  pelaku  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  diadili  oleh Pengadilan Nasional.
Pengadilan kriminal internasional (ICC) mengatakan akan meningkatkan penyelidikannya atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Ukraina sejak awal perang. Pemerintah Belanda juga akan segera mengirim tim spesialis forensik ke Ukraina atas nama ICC untuk mengumpulkan bukti  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Sebanyak  10  tentara  Rusia  yang  terdiri  dari  dua  sersan, empat kopral, dan empat prajurit diduga telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama sebulan  pendudukan  mereka  di  Bucha,  Ukraina.  Jaksa  Agung  Ukraina,  Iryna  Venediktova mengatakan  penyelidik  telah  mengidentifikasi  lebih  dari  8.000  kasus  dugaan  kejahatan  perang sejak invasi Rusia. Itu termasuk membunuh warga sipil, membombardir infrastruktur sipil, hingga menyiksa dan melakukan kejahatan seksual (Gunawan, 2022). Ukraina, bersama dengan sejumlah negara barat dan organisasi hak asasi manusia, menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di Bucha.
Selanjutnya, Telah terjadi pelanggaran berat HAM yang terjadi antara Rusia ke Ukraina. Intervensi  militer  Rusia  ke  Ukraina  melanggar  beberapa  ketentuan  hukum  internasional,  yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan, lalu kedua menutut Resolusi Majelis  Umum  PBB  n.  2131  Tahun  1965  Tentang Declaration  on  the  Inadmissibility  of Intervention  in  the  Domestic  Affairs  of  States  and  the  Protection  of  Their  Independence  and Sovereignty, selanjutnya yang ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang The  Declaration  on  Principles  of  International  Law  concerning  Friendly  Relations  and  Co- operation among States , dan yang terakhir adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi (Mamfaluthy, 2014).
Pelanggaran lainnya yang telah terjadi antara Rusia ke Ukraina adalah adanya pelanggaran bilateral yang disepakati oleh negara sebelumnya. Perjanjian tersebut yaitu: (Mamfaluthy, 2014) a . Memorandum on Security Assurances in  Connection with Ukraine’s Accession to  the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon ,  memorandum no proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest
b. Agreement between Russian Federation and Ukraine on Status and Condition of Staying of the Black Sea Fleet of Russian Federation on Ukrainian Teritory Tahun 1997 , perjanjian bilateral tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Rusia harus menghormati kedaulatan dan  integritas  wilayah  Ukraina,  serta  tidak  akan  menggunakan  ancaman  atau  kekerasan seperti intervensi militer terhadap kedaulatan wilayah Ukraina.
Pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  Rusia  kepada  warga  negara  Ukraina,  menurut prinsip the  Restatement  of  the  Foreign  Relations  Law  of  the  United  States  3rd ,  yaitu  negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari general principles of law recognized by civilized nations . Telah diketahui,  negara  Ukraina  telah  menuntut  negara  Rusia  ke International  Court  of  Justice (Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia yang menunjukkan dugaan adanya tindakan genosida
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
(Ariesta,  2022).  Tindakan  genosida  termasuk  ke  dalam  pelanggaran  hak  hidup  karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia.
Penangkapan  dan  penahanan  sewenang-wenang;  penghilangan  paksa;  penyiksaan  dan perlakuan  sewenang-wenang  lainnya  sebagai  tindakan  merendahkan  martabat  manusia  yang menyimpang  dari  perjanjian  mendasar  seperti  yang  disebutkan  dalam  pembukaan  piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “ whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world ” dan ditegaskan kembali pada Pasal 1 bahwa “ all humans beings are born free and equal in dignity and rights ”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai definisi internasional  yang paling dogmatis tentang hak asasi manusia dan sebagai interpretasi kontemporer dari perjanjian mengenai kewajiban semua negara anggota PBB untuk “ take joint and separate action ” dalam mempromosikan “ universal respect for, and observace of, human rights ...”, Pasal 3 DUHAM menyatakan “ No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment ” (David, 2006). Menurut hukum  internasional,  hubungan  antara  martabat  manusia  dan  hak  asasi  manusia  dimana  hak berasal dari martabat manusia, martabat manusia bukanlah sejenis hak super, atau istilah kolektif untuk merujuk pada hal, tetapi lebih merupakan sumber utama dari semua hak. Pasal 3 DUHAM dengan jelas menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”, sehingga sudah pasti kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  bertentangan  dengan  pasal  tersebut.  Diaturnya  hak hidup dalam DUHAM dibarengi dengan keberadaan Pasal 5 dan 9 DUHAM yang menyebutkan “tidak  seorang  pun  boleh  disiksa  atau  diperlakukan  secara  kejam,  diperlakukan  atau  dihukum secara tidak manusiawi atau dihina” dan “tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”.
Kebebasan  dari  tindakan  penyiksaan  dan  perlakuan  atau  penghukuman  yang  kejam  dan merendahkan  martabat  manusia  merupakan non-derogable  right berdasarkan  pada  hukum internasional,  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  dan  hukum  humaniter  internasional.  Hak tersebut  harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan  termasuk saat  konflik bersenjata internal  maupun  internasional  atau  keadaan  darurat  publik  lainnya.  Larangan  atas  tindakan penyiksaan  merupakan  norma  hukum  internasional  tanpa  adanya  batasan  teritorial  dan  dalam penerapannya di pengadilan internasional, regional dan domestik telah diakui juga larangan atas perlakuan  atau  penghukuman  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi  sebagai  hukum  kebiasaan internasional (UNGA, 2022).
Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara  bersama  dalam  menanggulangi  kejahatan-kejahatan  luar  biasa  yang  mengancam perdamaian  dan  keamanan  internasional  serta  kesejahteraan  dunia.  Berdasarkan  Pasal  1  Statuta Roma  1998,  Mahkamah  Pidana  Internasional  merupakan  suatu  lembaga  permanen  dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius  yang  menjadi  perhatian  internasional  dan  merupakan  lembaga  pelengkap  terhadap yurisdiksi  peradilan pidana nasional.  Dengan demikian, fungsi  Mahkamah Pidana  Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran- pelanggaran  HAM  tersebut,  serta  mengakhiri  dan  mencegah  adanya  impunity  (keadaan  masih bebasnya  pelaku  kejahatan  dari  tuntutan  hukum).  Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional terbatas  pada  kejahatan  yang  paling  serius  yang  menyangkut  masyarakat  internasional  secara keseluruhan.  Berdasarkan  Statuta  Roma  1998  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional berkenaan  dengan  kejahatan  genosida  ( genocide ),  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes against humanity ), kejahatan perang ( war crimes ), dan kejahatan agresi ( aggression ). Yurisdiksi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998. (Begem et al., 2019)
Kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Menurut pendapat Scott Davidson, terdapat kaitan yang sangat erat antara perlindungan terhadap hak asasi manusia di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik setiap negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. Mekanisme internasional untuk menjamin Hak Asasi Manusia baru akan melakukan perannya apabila sistem perlindungan di dalam negara itu sendiri goyah atau bahkan tidak ada. Dengan demikian, mekanisme internasional sedikit banyak berfungsi memperkuat perlindungan domestik terhadap hak asasi manusia dan menyediakan pengganti jika sistem domestik gagal atau tidak memadai. (Scott, 2008)

## 3. Sanksi bagi Rusia yang telah melakukan invasi terhadap Ukraina
Sejumlah Negara –negara di dunia telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas tindakannya melakukan invasi ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina sudah berlangsung dan masih berlangsung hingga  sekarang.  Sanksi-  sanksi  tersebut  seperti  larangan  investasi  hingga  pembekuan  aset terhadap  pemimpin  Rusia  dan  oligarki,  serta  penolakan  akses  ke  bandara  dan  wilayah  udara. Akibatnya  hubungan  Uni  Eropa  dan  Rusia  menjadi  renggang  akibat  krisis  Ukraina.    Akibat aneksasi  Krime  oleh  Rusia  tersebut,  menjadikan  hubungan  kedua  negara  berada  pada  titik terendahnya pasca perang dingin.
Kalau melihat sejarah masa lalu, sejarah dari hubungan kedua pihak mulai menguat saat kedua pihak  menandatangani The  Agreement  on  Trade  and  Commercial  and  Economic  Cooperation between  the  USSR  and  the  European  Communities ,  Kesepakatan  ini  di  tandatangani  pada  18 Desember  1989,  saat  itu  Rusia  masih  dalam  bentuk  Negara  Uni  Soviet.  Kerjasama  ini  menjadi jembatan awal kerjasama Eropa dan Rusia di bidang Ekonomi.  Langkah penting selanjutnya yang diambil oleh Eropa dan Rusia adalah The Partnership and Cooperation Agreement (PCA) yang di tandatangani pada 24 Juni 1994. Setelah penandatanganan kerjasama ekonomi pada tahun 1989, memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan hubungannya dalam ranah politik, ekonomi, dan  perdagangan.  Selanjutnya,  kemitraan  antara  Rusia  dan  Uni  Eropa  merambah  pada  bidang politik  dan  keamanan,  yang  fungsinya  nanti  bertujuan  untuk  memberikan  kontribusi  pada keamanan dan perdamaian global (Massaguni, et alls, 2022).
Seperti diketahui, dalam pertemuan antara negara-negara anggota PBB dan Dewan PBB pada 7 Maret  2022, diadakan pemungutan suara  di  Majelis  Umum  untuk menangguhkan Rusia dari dewan hak asasi manusia PBB. Hal itu dilakukan atas dasar invasi negara Rusia ke negara Ukraina yang menimbulkan adanya laporan pelanggaran berat serta pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan pembunuhan masal oleh militer Rusia terhadap ratusan warga sipil di kota Bucha. Pemungutan  suara  itu,  menghasilkan  sebanyak  93  negara  mendukung,  sementara  24  negara menolak, dan 58 abstensi (Renaldi, 2022).
Rusia mendapat berbagai sanksi dari pihak-pihak yang berupa kebijakan ekonomi, seperti, sanksi dari negara Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yakni Washington memberikan  sanksi  kepada  dua  bank  milik  Rusia  yaitu  Bank  pembangunan  negara Vnesheconombank (VEB)  dan  Perusahaan  Saham  Gabungan  Publik Promsvyaz bank  (PSB), sanksi  dari  Jepang  yang  diumumkan  oleh  Perdana  Menteri  Fumio  Kishida  berupa  larangan penerbitan  obligasi  Rusia  di  Jepang  dan  membekukan  aset  individu  Rusia  tertentu,  Uni  Eropa membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan negara-negara Uni Eropa, Inggris akan membatasi negara Rusia dan perusahaan Rusia untuk mengumpulkan dana di pasar Inggris hingga melarang  berbagai  ekspor  teknologi  tinggi  dan  mengisolasi  bank-bank  Rusia,  Kanselir  Jerman
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Olaf Scholz menyatakan bahwa Jerman akan melakukan penghentian proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia yang bernilai $11,6 miliar, Ukraina memberi sanksi terhadap 351 orang Rusia yang mendukung pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk berupa larangan akses ke aset,  modal,  properti,  lisensi  untuk  bisnis  (Sabiila,  2022).  Selain  itu  masih  banyak  lagi  sanksi- sanksi yang dikenakan bagi negara Rusia sebagai akibat tindakan invasinya itu.
Negara  Rusia  tidak  mendapatkan  pengecualian  untuk  tidak  bertanggungjawab  atas tindakannya yang melanggar hukum internasional karena latar belakang dari tindakan invasi ini tidak sesuai  dengan situasi-situasi  yang dilegitimasi oleh PBB. Negara  Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan ini bukan dalam rangka pertahanan diri dan negara Rusia juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan karena adanya serangan negara maupun entitas lain. Walaupun Rusia mengklaim bahwa invasi ini merupakan upaya self defense , namun klaim ini tidak disertai bukti maupun argumentasi yang kuat (Patrio, 2022).
Dalam  kasus  ini,  jawabannya  tidak  ada,  dan  disitulah  letak  keterbatasan  hukum internasional.  Artinya  kepatuhan  dan  kesediaan  negara-yang  terlibat  konflik  untuk  mematuhi aturan dan ketentuan hukum internasional tersebut adalah hal yang utama dan jalan satu-satunya saat ini (Juanda, 2022). Rusia dapat menggunakan cara-cara damai sebagaimana yang dinyatakan dengan  tegas  dalam  pasal  2  ayat  (3)  dan  pasal  33  Piagam  PBB,  dan  meninggalkan  kekerasan bersenjata sebagai pilihan kebijakan dan instrumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan Ukraina.
Pentingnya menahan diri dalam penggunaan senjata dan lebih mengedepankan mekanisme menyelesaikan sengketa dengan damai. "Kalaupun ada sengketa silahkan selesaikan ke Mahkamah Internasional  atau  ICJ,  termasuk  peran  Dewan  Keamanan  walaupun  di  sini  juga  sanksi  karena posisi Rusia adalah satu dari lima anggota Dewan Keamanan tetap PBB," (Wicaksana, 2022)
Untuk mengakhiri  perang antara Rusia dan Ukraina, Opsi Dewan Keamanan PBB  yang memiliki  tanggung  jawab  utama  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional berdasarkan  pasal  24  piagam  PBB  menjadi  tidak  realistis  untuk  saat  ini.  Karena  desain kelembagaan Dewan keamanan PBB menempatkan Rusia sebagai salah satu dari 5 pemilik kursi tetap di dewan keamanan PBB yang memegang hak veto atas rancangan resolusi. Majelis Umum PBB  dapat  “bertindak”  melalui  prosedur uniting  for  peace untuk  membuat  resolusi  dan rekomendasi perdamaian,Meskipun resolusi Majelis Umum PBB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak akan berdampak langsung dalam mengakhiri perang.
Dalam  Hukum  Internasional  sendiri,  teori  tentang  hukum  perang  terbagi  menjadi  dua, yaitu, Ius  in  Bellodan  Ius    ad  Bello  Ius  ad  bello adalah  hukum  legitimasi  perang,  atau  hukum perang, yang mengatur  apakah penggunaan kekuatan bersenjata diperbolehkan di suatu negara. Sebagaimana  Pasal  2(4)  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Penggunaan  Kekuatan terhadap Integritas Teritorial atau Kemerdekaan Politik suatu Negara, atau sebaliknya tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Satura, 2022). Pengecualian PBB terhadap larangan ini tercantum dalam Pasal 51 Piagam PBB, yaitu dalam rangka pertahanan diri dan pemberdayaan Dewan Keamanan PBB.
Sedangkan Ius in Bello adalah hukum yang berlaku dalam perang atau hukum humaniter internasional yang menetapkan aturan yang jelas setiap kali terjadi konflik bersenjata,  terdiri dari dua bagian, yaitu The Hague Laws yaitu hukum yang mengatur aturan dilakukannya perang (the conduct of war) dan The Jenewa Laws yaitu hukum perlindungan korban perang (Syahmin AK, 1985).
Konvensi  Jenewa  tahun  1949  berlaku  untuk  konflik  bersenjata  internasional  dan  non- internasional  yng mengatur hal- hal perang contohnya seperti, perawatan korban perang hingga larangan serangan terhadap penduduk sipil. Sebab ada pembedaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yaitu pembedaan antara milik militer dan milik sipil. Tujuan militer atau
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
objek militer adalah objek yang  secara langsung dan efektif berkontribusi pada operasi militer, yang bila dihancurkan atau dikendalikan (seluruhnya atau sebagian), membawa manfaat militer. Sedangkan obyek sipil adalah semua obyek yang bukan merupakan sasaran militer dan penduduk sipil  secara  keseluruhan    tidak  dapat  diserang,  tidak  dapat  ikut  serta  dalam  operasi    atau pertempuran  militer,  dan    tidak  dapat  menjadi  obyek  penyerangan  (Eno  Prasetiawan  dan  Lina Hastuti, 2020). Pembedaan ini didasarkan pada prinsip pembedaan  melindungi penduduk sipil, dengan membedakan antara rentan dan tidak rentan (Eno Prasetiawan dan Lina Hastuti, 2020).
Ketika,  selama  perang  atau  operasi  militer,  sasaran    diserang  atau  serangan  militer dilakukan  terhadap  objek  sipil  atau  penduduk  sipil,  ada  pelanggaran  hukum  perang  dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan invasi yang  dilakukan oleh Rusia tidak didasarkan pada alasan yang dilegitimasi oleh PBB karena invasi tersebut tidak dalam rangka membela diri atau dalam  rangka  perdamaian  yang  disahkan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB.    Tetapi  karena  invasi tersebut  disebabkan  karena  sengketa  wilayah  dan  masalah  politik  antara    Rusia  dan  Ukraina, sehingga invasi  tidak dapat dibenarkan. Selama invasi, ada laporan serangan terhadap warga sipil, yaitu warga Ukraina, yang melanggar hukum humaniter internasional. Sekitar 300 mayat warga sipil Ukraina ditemukan di kota Bucha di Ukraina selama invasi. Dengan ditemukannya ratusan jenazah  warga  sipil  yang  diduga  menjadi  korban    invasi  yang  dilakukan  oleh  Rusia,  hal  ini merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  karena    masyarakat  sipil  dalam  hukum humaniter internasional termasuk ke dalam civilian object yang sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran  militer  apalagi  hingga  diserang  yang  menyebabkan  kematian.  Jika  terjadi  penyerangan kepada civilian object terlebih lagi menyebabkan kematian maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,Rusia  dapat  dikatakan  telah  melakukan pelanggaran hak asasi manusia disebabkanoleh kematian rakyat sipil secara masif di kota Bucha yang diduga akibat dari invasi Rusia terhadap Ukraina.
Invasi yang tidak beralasan tersebut sesuai dengan situasi yang dilegitimasi oleh PBB, jika dalam  keadaan  darurat  tidak  di  perbolehkan,  karena  akan  mengandung  penggunaan  kekerasan, tetapi  sebaliknya  di  perbolehkan  jika  dalam  rangka  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional. Hal tersebut, bersesuaian dengan ART 2 United Nations Charter yang dikatakan di dalamnya,  “ All  Members  shall  refrain  in  their  international  relations  from  the  threat  or  use  of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in another manner inconsistent  with  the  Purposes  of  the  United  Nations”. Maksud  tersebut  jika  diartikan  dalam Bahasa Indonesia adalah, bahwa semua Negara harus menahan diri dalam hubungan internasional untuk tidak melakukan kekerasan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas lain karena akan merusak prinsip non – intervention dan menciderai kedaulatan negara lain (Satura, 2022).
Tindakan  Intervensi  oleh  Rusia  ini,  menimbulkan  berbagai  akibat  yang  merugikan  bagi Ukraina.    Merujuk  dati  tanggung  jawab  Negara  dalam  hukum  internasional,  maka  suatu  Ngara memiliki kewajiaban untuk bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari tindakannya. Bukan berarti  Negara  bisa  bebas  melakukan  apa  saja  yang  dia  inginkan  dengan  melanggar  Hak  Asazi Manusia,  walaupun  tanggung  jawab  Negara  berkaitan  denga  kedaulatan.  Namun,  Negara  tetap dibatasi  dan  tunduk  kepada  hukum  internasional  dalam  setiap  tindakannya.  Mengingat  Negara adalah  salah  satu  subjek  Hukum  internasional.  Dengan  kata  lain  subyek  hukum  internasional memiliki kapasitas untuk melakukan legal act, maksudnya yaitu bisa menuntut dan dituntut karena dalam  setiap  tindakan  nya  di  internasional  memungkinkan  adanya  tindakan  melawan  hukum karena  tidak  mematuhi  kewajiban  internasionalnya  untuk  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu berdasarkan hukum internasional yang berlaku ada dua unsur yang merupakan tindakan yang salah dan tidak dianjurkan dalam internasional, yaitu:(Sefriani, 2017)
a. Boleh dilimpahkan kepada negara menurut hukum internasional;
b. Termasuk pelanggaran kewajiban atas hukum internasional ( breach of an international obligation)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tiap  tiap  negara  di  dalam  hukum  internasional  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati kedaulatan negara lain sesuai dengan asas persamaan ( doctrine of equality ) dan asas kedaulatan negara  ( doctrine  of  states  souvereignty ).  Dengan  tindakan  negara  Rusia  yang  mendeklarasikan Donetsk  dan Luhansk sebagai  negara  yang  merdeka,  lalu  melakukan  invasi  ke  wilayah  negara Ukraina  dengan  dalih  untuk  menjaga Donetsk dan Luhansk  p adahal  setelah  itu  ia  menyerang wilayah negara Ukraina merupakan tindakan yang tidak mencerminkan penghormatan atas teritori dan kedaulatan negara Ukraina.
Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Hak untuk hidup termasuk ke dalam hak asasi manusia yang paling krusial dan paling rentan untuk langgar. Dalam  rangka  melindungi  hak  asasi  manusia,  bisa  diartikan  bahwa  tidak  sepatutnya  negara melanggar  hak  asasi  manusia  setiap  orang.  Tindakan  invasi  negara  Rusia  yang  dilancarkan  ke negara Ukraina diduga telah merenggut nyawa banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat Ukraina yang termasuk ke dalam objek sipil. Oleh karena itu, tindakaninvasi yang menyebabkan tewasnya  banyak  warga  sipil  ini  hal  ini  bisa  disebut  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia mengenai  hak  untuk  hidup  karena  sesuai  dengan  Hukum  Perang  bahwa  objek  sipil  tidak  boleh diserang ataupun dijadikan sasaran serang.
Atas  tindakan-tindakan  ini  telah  menimbulkan  berbagai  kerugian  bagi  negara  Ukraina, karena pelanggaran hukum dalam aras internasional yang dilakukan oleh negara Rusia. Implikasi dari pelanggaran ini adalah pengupayaan pertanggungjawaban negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Untuk saat ini, telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi  Rusia  agar  bersedia  bertanggung  jawab.  Pemberian  sanksi-sanksi  berupa  denda  atau kebijakan  ekonomi  merupakan  hukuman  bagi  negara  yang  melakukan  pelanggaran  hukum (Koesrianti, 2015).
Bagi dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut  prinsip the  Restatement  of  the  Foreign  Relations  Law  of  the  United  States  3rd, yaitu negara Ukraina bisa mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma-norma hak asasi manusia untuk melandasinya yang berasal dari general principles of law recognized by civilized nations.
Jika diperjelas kembali, Bahwa meskipun Rusia telah mengklaim bahwa intervensi yang dilakukan merupakan upaya self defense atau pertahanan diri, namun klaim tersebut tidak disertai bukti maupun argumentasi kuat. Negara Rusia dalam melakukan intervensi terhadap Ukraina yang menimbulkan kekerasan  ini bukan lah dalam rangka pertahanan diri atau self defense, dan juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa melakukan ( state of necessity) karena adanya serangan negara lain ataupun entitas lain. Melainkan intervensi tersebut disebabkan karena sengketa wilayah dan  masalah  –masalah  politik  yang  terjadi  antara  Negara  Rusia  dan  Negara  Ukraina,  sehingga intervensi itu terjadi.dan tidak dibenaarkan.
Negara Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya ini yang telah melanggar hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Bentuk tanggung jawab Rusia dapat di lakukan dengan menghentikan  segala  wuju  intervensi  nya  ke  negara  ukraina  dengan  menarik  semua  pasukan militernya  keluar  dari  wilayah  negara  ukraina,  serta  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan tersebut.  Rusia  juga  mengupayakan  pertanggungjawaban  dengan  ,membayar  sejumlah  nilai sebagai  ganti rugi  atas kerugoan  yang timbul dari  kerusakan, dan juga melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi nya lagi.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  ditarik  beberapa  kesimpulan  dalam  penelitian tentang  Intervensi  Rusia  Terhadap  Ukraina  sebagai  Pelanggaran  HAM  ditinjau  dari  Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, adalah sebagai berikut :
1. Terdapat 3 faktor utama yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina yaitu  faktor  geopolitik,  faktor  demografis,  dan  faktor  sosial-politi.  Konflik  antara  Rusia dan Ukraina dalam penyelesaian masalah di wilayah Ukraina Timur dipicu oleh campur tangan  Amerika  Serikat,  Uni  Eropa  dan  Negara-negara  barat  serta  para  pemberontak  di Ukraina  yang  pro  Uni  Eropa,  sehingga  menyebabkan  penyelesaian  permasalahan  di Crimea menjadi sangat rumit dan panjang. Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina telah  menimbulkan  berbagai  pelanggaran  kewajiban  internasional,  seperti  dugaan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  pencideraan  kedaulatan  negara  Ukraina  oleh  negara Rusia.  Dugaan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  ini  dikarenakan  invasi  oleh  Rusia  telah banyak  membunuh  nyawa  masyarakat  sipil  yang  berkewarganegaraan  Ukraina  yang terenggut. Tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina yang diduga telah menewaskan banyak rakyat sipil Ukraina termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sebab rakyat sipil sama sekali tidak boleh diserang, dan mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan tetapi malah diserang hingga menewaskannya.
2. Rusia  harus  bertanggungjawab  atas  tindakannya  ini  yang  telah  melanggar  hukum internasional. Dengan menghentikan segala wujud invasi Rusia ke negara Ukraina dengan menarik  semua  pasukan  militernya  keluar  dari  wilayah  negara  Ukraina  serta  Rusia  bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi, merupakan bentuk tanggung jawab Rusia terhadap ukraina. Rusia juga dapat  membayar sebagai  ganti rugi  atas kerugian-kerugian yang  timbul  akibat  invasi  Rusia  ke  Ukraina  serta  Rusia  dapat  melakukan  perundingan diplomatik  disertai  permintaan  maaf  resmi  dan  memberikan  jaminan  tidak  akan mengulangi lagi invasi terhadap Ukraina.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Ariesta,  M.  (2022,  Maret  7). Sidang  Ukraina-Rusia  di  Pengadilan  Internasional  akan  Digelar Hari Ini . Diambil kembali dari Medcom.id: https://www.medcom.id/internasional/eropa- amerika/MkMDPoEb-sidang-ukraina-rusia-di-pengadilan-internasional-akan-digelar- hari-ini
Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum , 1 (1), 1–17. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28
Budyanto  Putro  Sudarsono,  J.  M.  (2018).  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  mencapai kepentingan nasional. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara , 83.
CNBC. (2022, maret 6). Kronologi dan Latar Belakang Perang Rusia vs Ukraina . Diambil kembali  dari  CNBC  Indonesia:  https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929- 4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina
David, W. (2006). The Absolute Prohibition of Torture and Ill Treatment. University of Minnesota Law School , 2.
Endang, S. (2007). Bunga Rampai Hukum & Globalisasi. Yogyakarta: Genta Press.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Gunawan,  S.  M.  (2022,  April  29). Ukraina  Identifikasi  10  Tentara  Rusia  Dalang  Pelanggaran HAM di  Bucha . From RMOL.ID: https://dunia.rmol.id/read/2022/04/29/532074/ukraina- identifikasi-10-tentara-rusia-dalang-pelanggaran-ham-di-bucha Hadjon, P. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bandung: Peradaban.
Higgins,  R.  (2010). Problems  and  process  :  international  law  and  how  we  use  it. New  York: Oxford : Clarendon Press.
Istanto, F. S. (1994). Hukum Internasional.
Juanda,  O.  (2022,  Maret  24). Serangan  Rusia  ke  Ukraina,  di  Manakah  Hukum  Internasional?
Diambil kembali dari Koran SINDO:
https://nasional.sindonews.com/read/722625/18/serangan-rusia-ke-ukraina-di-manakah- hukum-internasional-1648116203/
Koesrianti,  M.  (2015).  Wto  Dispute  Settlement  Mechanism:  Indonesia’S  Prospective  in International  Trading  System. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 27 (2), 300. https://doi.org/10.22146/jmh.15889
Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 880, 884.
Mamfaluthy.  (2014).  Legalitas  Intervensi  Militer  Rusia  Terhadap  the  Autonomous  Republic  of Crimea, Ukraina. Al-Ijtima’i, 1(1), 29–40.
Manik, L. (2022, April 23). Sidik Pelanggaran HAM, PBB Imbau Rusia-Ukraina Hormati Warga Sipil .  Diambil  kembali  dari  idntimes.com:  https://www.idntimes.com/news/world/leo- manik/sidik-pelanggaran-ham-pbb-imbau-rusia-ukraina-hormati-warga-sipil-c1c2 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Massaguni, M., Nasir Badu, M., & Sallatu, M. A. (2022). Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina. Hasanuddin Journal of International Affairs, 2(1), 2775–3336. Max, B. S. (2014). Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Nasution, A. R. (2018). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan  Internasional  serta  Komisi  Kebenaran dan  Rekonsiliasi. Jurnal Mercatoria , 11 (1), 90. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1509
Nurullah, S. R. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Intervensi Rusia Di Wilayah Crimea (Ukraina Timur)  Rusia  Di  Wilayah  Crimea  (Ukraina  Timur).  Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum), 3(4).
Patrio,  Z.  (2022,  Maret  23). Deretan  Pelanggaran  Hukum  Perang  yang  dilakukan  Rusia  di
Ukraina . Diambil kembali dari IDN TIMES:
https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/deretan-pelanggaran-hukum-perang- yang-dilakukan-rusia-di-ukraina-c1c2/6
Puspitasari, S. H. (2000). Perlindungan HAM dalam Masyarakat Bernegara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 46-61.
Prakasa,  S.  U.  W.  (2018).  Perdagangan  Internasional  dan  HAM:  Relasinya  dengan  Sustainable Development. Jurnal Hukum Novelty.
Rachman,  A.  M.,  &  Hastri,  E.  D.  (2021).  Jurnal  Jendela  Hukum  . Implikasi  Prinsip  Right  Of External Self Determination , 47, 52. Renaldi, E. (2022, Maret 8). Keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi PBB Ditangguhkan, AS dan NATO Janjikan Lebih Banyak Senjata Untuk Ukraina . Diambil kembali dari ABC NEWS:
https://www.abc.net.au/indonesian/2022-04-08/pbb-menangguhkan-rusia-dari-dewan- hak-asasi/100976992 Sabiila, S. I. (2022, Februari 24). Sanksi untuk Rusia dari AS hingga Uni Eropa . Diambil kembali dari Detik News: https://news.detik.com/internasional/d-5956744/sanksi-untuk-rusia-dari- as-hingga-uni-eropa-ini-daftarnya
Satura,  G.  A.  (2022).  Pertanggungjawaban  rusia  atas  invasi  terhadap  ukraina.  5,  73–90. https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90
Scott, D. (2008). Hak Asasi Manusia. Pustaka Utama Grafiti.
Sefriani. (2017). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
Starke, J. (2010). Pengantar hukum internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Syahmin, A. (1985). Hukum Internasional Humaniter Bagian I. Armico.
UNGA. (2022). General assembly - General Assembly. United Nations, 19(4), 948–972. Yustitianingtyas,  L.  (2014).  Pertanggungjawaban  Negara  Dalam  Perspektif  Hukum  Humaniter Dalam  Tindakan  Agresi  (Studi  Kasus;  Agresi  Israel  ke  Lebanon  Tahun  2006).  Perspektif Hukum.
Yustitianingtyas,  L.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Korporasi. Jurnal  Ilmu  Hukum Novelty , 7 (1), 25–41.
Wicaksana, S. U. (2022, April 25). Pakar Hukum UM Surabaya Paparkan Dampak Invasi Rusia terhadap  Ukraina  bagi  Penerbangan  Internasional .  From  um-surabaya.ac.id: https://www.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pakar-hukum-um- surabaya-paparkan-dampak-invasi-rusia-terhadap-ukraina-bagi-penerbangan- internasional
Williams,  S.  (1984). Public  International  Governing  Transboundary  Pollution. Australia: University of Queensland Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
International Court of Justice Annual Report 3th edn International Law Commission Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act 2001
Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa