## AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA USAHA PERKEBUNAN LEMBAGA NAZIR WAKAF ( LNW ) IBADURRAHMAN DURI
Oleh: Ezril, S.Pd,.M,Pd Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

## ABSTRAK
Akuntansi  Pengelolaan  wakaf  produktif  lembaga  nazir  wakaf  (LNW) Ibadurrahman  Duri  dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  Hukum  Fikih  Islam Tradisional  Dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  wakaf  namun dalam  hal  pengelolaan  wakaf  produktif  masih  kurang  maksimal.  Dalam  pengelolaan harta  benda  wakaf  produktif  yang  diwakafkan  oleh  wakif,  selama  ini  pihak  KUA Kecamatan  tidak  pernah  ikut  campur  semua  urusan  pengelolaan  sepenuhnya diserahkan  kepada  nadzir  yang  telah  ditunjuk  sendiri  oleh  wakifnya.  Wakaf  produktif yang  ada    lembaga  nazir  wakaf  (LNW)  Ibadurrahman  Duri  ini        tergolong  ke  dalam praktek  wakaf  mutlaq,  nazhir  melakukan upaya-upaya  produktif  sehingga  harta  wakaf bisa berhasil lebih maksimal dengan cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan  harta  wakaf.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri adalah Ada sebagian anggapan dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak  jadi  terkadang  jika  ada  yang  diwakafkan  hanya  internal  keluarga  saja  yang mengetahuinya,  Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tata  cara  atau prosedur  mewakafkan  harta  benda  yang  telah  diwakafkan,  data  wakaf  yang  produktif itu  masih  minim  artinya  masih  kurang  masyarakat  yang  mau  mewakafkan  wakaf produktif, kurangnya dana dalam proses sertifikasi sehingga banyak wakaf yang belum diterbitkan  sertifikatnya  dan  kekurangan  dana  juga  terjadi  dalam  proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif, di samping masalah pendanaan, masih belum memanfaatkan sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.
Kata Kunci: Akuntansi dan Wakaf Produktif

## A. PENDAHULUAN
Akuntansi  merupakan  sebuah  proses  yang  memberikan  informasi  kinerja  suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Dalam akuntansi, terdapat proses aktiva yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkasan, dan  kemudian  menyajikan  kedalam  jenis-jenis  atau  bentuk-bentukinformasi  yang diinginkan. Informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi harus sesuai dengan tujuan pendirian entitas.
dan dari informasi akuntansi konvensional dipengaruhi oleh lingkungan praktik bisnis  dan  sistem  kapitalis,  maka  tidak  semua  praktik  akuntansi  dapat  diterima  oleh masyarakat islam. Dalam masyarakat muslim, hidup dan kehidupan harus mendasarkan alqur‟an  dan  al-hadist,  ketidaksesuaian  aturan  yang  terdapat  dalam  ekonomi  kapitalis harus  dihilangkan  atau  diganti  dengan  aturan  baru,  aturan  yang  sesuai  dengan  kedua sumber hukum utama masyarakat muslim tersebut.
Oleh  sebab  itu  ekonomi  Islam  menyimpulkan  bahwa  akuntansi  islam  adalah suatu proses aktivitas jasa, yang didalamnya ada aktivitas pencatatan transaksi keuangan
atau peristiwa ekonomi, penggolongan, peringkasan, dan menyajikan dalam jenis-jenis informasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  pendirian  entitas  ;  proses  aktivitas  tersebut  dan informasi  yang  dihasilkan  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Al qur‟an dan Al-hadist. 1
Oleh  sebab  itu  Islam  lebih  mengajar  kepada  keadilan  supaya  bisa mempertanggung jawab semua perbuatannya di dunia, dan Islam juga mengajarkan agar menggunakan  harta  yang  dimilikinya  dengan  sebaik-baiknya,  yaitu  yang  berguna dijalan  yang  allah  ridhoi.  Salah  satu  nya  yang  dikemukakan  didalam  hadist  muslim tentang  wakaf  yang  termasuk  kedalam  bagian  shadaqah  jariyah.Wakaf  telah berkembang pada masa zaman islam yang telah dimulai bersamaan dengan dimulai nya masa  kenabian  Muhammad  S.A.W.  di  madinah  yang  ditandai  dengan  pembangunan masjid  quba‟,  yaitu  masjid  yang  dibangun  atas  dasar  takwa  sejak  dari  pertama  ,  agar menjadi  wakaf  pertama  dalam  islam  untuk  kepentingan  agama.  Peristiwa  ini  terjadi setelah nabi hijrah kemadinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari bani  najjar.  Kemudian  disusul  dengan  pembangunan  masjid  nabawi  yang  dibangun diatas tanah anak  yatim  dari  bani  najjar  setelah  dibeli  rasulullah  S.A.W.  dengan  harga delapan  ratus  dirham.dengan  demikian  rasulullah  telah  mewakafkan  tanah  untuk pembangunan masjid. 2
Bila berbicara masalah wakaf dalam perspektif sejarah Islam (al-târih al-islâmi), tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi  hukum  Islam.  Untuk  mengetahui  perkembangan  sejarah  perkembangan  hukum Islam perlu melakukan penelitian dengan cara menelaah teks  dan kondisi sosial budaya masyarakat di mana hukum Islam itu berasal. Sebab hukum Islam merupakan perpaduan antara  wahyu  Allah  Swt.  dengan  kondisi  masyarakat  yang  ada  pada  saat  wahyu  itu diturunkan.  Misi  hukum  Islam  sebagai  aturan  untuk  mengejawantahkan  nilai-nilai keimanan  dan  aqidah  mengemban  misi  utama  yaitu  mendistribusikan  keadilan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  keadilan  hukum,  keadilan  social  maupun  keadilan ekonomi.
Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Pelaksanaan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang  konkrit  atas  rasa  keadilan  social,  sebab  wakaf  merupakan  pemberian  sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Si wakif  dituntut  dengan  keikhlasan  yang  tinggi  agar  harta  yang  diberikan  sebagai  harta wakaf bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, karena keluasan ekonomi yang dimilikinya merupakan karunia Allah yang sangat tinggi.
Di  tengah  permasalahan  sosial  masyarakat  Indonesia  dan  tuntutan  akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis.  Di  samping  sebagai  salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang  berdimensi  spiritual, wakaf  juga  merupakan  ajaran  yang  menekankan  pentingnya  kesejahteraan  ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf  agar  memiliki  makna  yang  lebih  relevan  dengan  kondisi  riil  persoalan kesejahteraan.
1 Jaka Isgiyarta, Teori Akuntansi dan Laporan Keuangan Islami ( badan penerbit Universitas Diponegoro Semarang ) h.78, h.80, h.81
2 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif ,( Syiria:Dar Al-Fikr,2000), h.6
Perbincangan  tentang  wakaf  sering  kali  diarahkan  kepada  wakaf  benda  tidak bergerak  seperti  tanah,  bangunan,  pohon untuk  diambil  buahnya,  sumur  untuk  diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu  mengenai  wakaf,  yaitu  pertama,  wakaf  itu  umumnya  berujud  benda  bergerak khususnya  tanah  yang  di  atasnya  didirikan  masjid  atau  madrasah  dan  penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya  tanah  wakaf  itu  tidak  boleh  diperjualbelikan  dengan  konsekuensi  bank- bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan. 3
Wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda  yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi , menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorang, masyarakat, agama atau umum.
Suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  diingkari  ,  bahwa  wakaf  yang  ada  diindonesia pada umumnya berupa masjid, mushala, madrasah,sekolahan, makam,rumah yatim piatu dan lain-lain.dilihat dari segi social dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan  dalam  menanggulangi  permasalahan  umat  khususnya  masalah  social  dan ekonomi.hal ini dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam  pengelolaannya,  kondisi  ini  disebabkan  oleh  keadaan  tanah  wakaf  yang  sempit dan hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan wakif seperti untuk mushala  dan  masjid  tanpa  diiringi  tanah  atau  benda  yang  dapat  dikelola  secara produktif.  Memang  ada  tanah  wakaf  yang  cukup  luas,  tetapi  karena  nadzirnya  kurang kreatif,  tanah  yang  mungkin  dikelola  secara  produktif    tersebut  akhirnya  tidak dimanfaatkan sama sekali, bahkan untuk perawatannya pun harus dicarikan sumabangan dari masyarakat.
Di  Indonesia  sedikit  sekali  tanah  wakaf  yang  dikelola  secara  produktif  dalam bentuk  suatu  usaha  yang  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  bagi  pihak  \-pihak  yang memerlukan  termasuk  fakir  miskin.  Pemanfaatan  tersebut  dilihat  dari  segi  social khususnya  untuk  kepentingan  agama  memang  efektif,  tetapi  dampaknya  kurang berpengaruh  positif  dalam  kehidupan  ekonomi  bermasyarakat.  Apabila  peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas, tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara  produktif,  maka  wakaf  sebagai  salah  satu  sarana  mewujudkan  kesejahteraan social ekonomi masyarakat,
Manusia  telah  mengenal  berbagai  macam  wakaf  sejak  terbentuknya  tatanan kehidupan  masyarakat  dimuka  bumi.  Salah  satu  wakaf  yang  bergerak  wakaf  produktif yang  ada  di  lembaga  nazir  wakaf  di ibadurrahman  duri.  Yang  telah  berdiri  pada  tahun 2009 dan telah berkembang sampai sekarang ini. Dan banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan lingkugannya.

## B. PEMBAHASAN AKUNTANSI PENGELOLAAN WAKAF
Akuntansi adalah pengukuran,penjabaran, atau memberikan kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer,investor,otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan,organisasi, dan lembaga  pemerintah.  Akuntansi  adalah  seni  dalam  mengukur,  berkomunikasi  dan menginterpretasikan aktivitas keuangan.
3 http//:muharramwahyu.blogspot.com/2013/11 /wakaf-produktif .html.diakses 15 januari 2015
Secara  luas  akuntansi  juga  dikenal  sebagai  bahasa  bisnis.  Akuntansi  bertujuan untuk  menyiapkan  suatu  laporan  keuangan  yang  akurat  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh manajer,  pengambil  kebijakan,  dan  pihak  berkepentingan  lainnya,  seperti  pemegang saham,kreditur,  atau  pemilik.  Pencatatan  harian  yang  terlibat  dalam  proses  ini  dikenal dengan istilah pembukuan.
Akuntansi  keuangan  adalah  suatu  cabang  dari  akuntansi  dimana  informasi keuangan  pada  suatu  bisnis  dicatat,  diklasifikasi,  diringkas,  diinterpretasikan,  dan dikomunikasikan.  Auditing  ,suatu  proses  dimana  pemeriksa  independen  pemeriksa laporan  keuangan  suatu  organisasi  untuk  memberikan  suatu  pendapat  atau  opini  yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang bertema umum.
Teori  akuntansi  merupakan  penalaran  logis  dalam  bentik  seperangkat  prinsip luas  yang  memberikan  kerangka  acuan  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai praktek akuntansi memberi arah pengembangan prosedur dan praktek baru. Tujuan teori akuntansi  adalah  untuk  memberikan  seperangkat  prinsip  logis  yang  saling  berkaitan, yang  membentuk  kerangka  acuan  umum  bagi  penilaian  dan  pengembangan  praktek akuntansi yang sehat.
Dalam  pengembangan  teori  akuntansi  selain  pertimbangan  kemampuan  untuk menjelaskan atau meramalkan, juga harus dipertimbangkan kesanggupan teori tersebut untuk  mengukur  resiko,  atau  probabilitas  prediksi  untuk  berfungsi  sebagai  pernyataan yang tepat atas kejadian dimasa depan.
Akuntansi  islam  atau  akuntansi  syari‟ah  pada  hakekatnya  adalah  penggunaan akuntansi  dalam  menjalankan  syari‟ah  islam.  Akuntansi  islam  dan  konteks  kekinian diartikan sebagai akuntansi dalam prospektif islam yang mampu menjawab bagaimana seharusnya profil akuntansi islam dalam situasi saat ini dimana sistem ekonomi,politik, ideology,  hukum  dan  etika  masih  didominasi  sistem  lain  yaitu  sistem  kapitalis  yang dasar filosofnya berbeda bahkan bertolak belakang dengan sistem nilai islam.

## SIKLUS AKUNTANSI
Dalam  proses  menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  berbagai  pihak yang berkepentingan akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai  dari  mengumpulkan  dokumen  dasar,  transaksi,  mengklasifikasikan  jenis transaksi,  menganalisis,  meringkasnya  dalam  catatan,  sampai  dengan  melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan. Jadi bisa dikatakan akintansi adalah “ aktivitas mengumpulkan, menganalisa, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan,  mencatat,  ,meringkas  dan  melaporkan  aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.
Dengan  demikian  untuk  sampai  pada  penyajian  informasi  keuangan  yang dibutuhkan  berbagai  pihak,  maka  akuntansi  harus  melewati  suatu  proses  yang  disebut dengan  siklus  akuntansi.  Siklus  akuntansi  adalah  urutan  kerja  yang  harus  dibuat  Oleh akuntan, sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan.
1. Transaksi  adalah  setiap  kejadian  yang  mengubah  posisi  keuangan  (  kekayaan, utang,  dan  modal  )  dan  hasil  usaha  perusahaan/lembaga.  Kejadian  yang  terjadi dalam  perusahaan  yang  tidak  mempengaruhi  posisi  harta/utang/modal  dan  hasil usaha perusahaan bukan merupakan transaksi yang dicatat dalam akuntansi.
2. Jurnal ( journal ) adalah aktivitas meringkas dan dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen besar.tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi disebut dengan buku jurnal.
3. Buku besar (  General  Ledger )   adalah kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki  suatu  perusahaan  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  lainnya  dan merupakan suatu kesatuan.
4. Neraca  (  Balance  Sheet  )    adalah    laporan  yang  sistematis  tentang  posisi  aktiva  ( kekayaan  ),  kewajiban  (  Utang  ),  dan  ekuitas  (  modal  )  perusahaan  pertanggal tertentu.
5. Laporan keuangan ( financial statements ) adalah laporan akuntansi yang disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan ( users ), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan tertentu.
Siklus  akuntansi  tersebut  dimulai  dengan  meneliti  dan  memilah  dokumen transaksi,  seperti  nota,  kwitansi,  faktur  dan  sebagainya.  Setiap  dokumen  diteliti  dan dipilah  menurut  jenis  transaksinya.  Akuntan  harus  mencatatnya  didalam  buku  harian. Didalam  buku  harian,  transaksi  tersebut  diringkas  pencatatannya  sesuai  dengan  nama akun  setiap  transaksi.  Setiap  periode  tertentu  ,  misalnya  seminggu  sekali,  ringkasan transaksi didalam buku harian tersebut diposting ( dipindahkan sesuai dengan jenis akun ) ke buku besar. Pada akhir periode akuntansi, setiap akun didalam buku besar tersebut dihitung saldonya untuk kemudian dijadikan dasar menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah  kumpulan  dari  semua  akun  yang  dimiliki  oleh  suatu  perusahaan  beserta  saldo akhirnya.  Berdasarkan  neraca  saldo  yang  disusun  tersebut,  akuntan  dapat  menyusun laporan keuangan perusahaan untuk periode yang bersangkutan.
Industri  keuangan  syari‟ah  mengalami  tiga  dasawarsa  terakhir,  tidak  hanya didunia  namunn  juga  diindonesia.  Sebagai  Negara  penduduk  muslim  terbesar  didunia, Indonesia  telah  menunjukan  peranannya  dalam  perkembangan  industry  keuangan syari‟ah.  Pemerintah  mendukung  industri  ini  dengan  mengeluarkan  regulasi-regulasi yang memperlakukan industri ini secara netral dibandingkan dengan industry keuangan konvensional,  meskipun  bila  dibandingkan  dengan  Negara-negara  tetangga  di  regional asia,khususnya  Malaysia,  singapura  dan  Negara-negara  timur tengah,  regulasi  industry keuangan syari‟ah diindonesia belum selengkap dinegara-negara tersebut.
Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi  syari‟ah.  Ketiga  nilai  tersebut  tentu  saja  sudah  menjadi  prinsip  dasar  yang operasional  dalam  prinsip  akuntansi  syari‟ah.prinsip  pertanggung  jawaban  ( accountability  )  merupakan  konsep  yang  tidak  asing  lagi  dikalangan  masyarakat muslim.  Pertanggung  jawaban  selalu  berkaitan  dengan  konsep  amanah.  Bagi  kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh allah untuk menjalani fungsi kehalifahan dimuka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat  alqur‟an  yang  menjelaskan  tentang  proses  pertanggung  jawaban  manusia  sebagai pelaku amanah allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.
Dari  sisi  ilmu  pengetahuan,  akuntansi  adalah  ilmu  informasi  yang  mencoba mengkonversi  bukti  dan  data  menjadi  informasi  dengan  cara  melakukan  pengukuran atas  berbagai  transaksi  dan  akibatnya  yang  dikelompokkan  dalam  account,  perkiraan
atau  pos  keuangan  seperti  aktiva,utang,  modal,  hasil,  biaya,  dan  laba.  Dalam  alqur‟an disampaikan  bahwa  kita  harus  mengukut  secara  adil,  jangan  dilebihkan  dan  jangan dikurangi  .  kita  dilarang  untuk  menuntut  keadilan  ukuran  dan  timbangan  bagi  kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya.
Kaidah  akuntansi  dalam  konsep  syari‟ah  islam  dapat  didefinisikan  sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber- sumber  syari‟ah  islam  yang  dipergunakan  sebagai  aturan  oleh  seorang  akuntan  dalam pekerjaannya,  baik  dalam  pembukuan,  analisis,  pengukuran,  pemaparan,  maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
Kaidah-kaidah  akuntansi  syari‟ah,  memiliki  karakteristik  khusus  yang membedakan  dari  kaedah  akuntansi  konvensional.  Kaidah-kaidah  akuntansi  syari‟ah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi  sebagai  pelayan  masyarakat  islami,  dan  termasuk  disiplin  ilmu  social  yang berfungsi  sebagai  pelayan  masyarakat  pada  tempat  penerapan  akuntansi  tersebut. Persamaan kaidah akuntansi syari‟ah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal- hal sebagai berikut :
a.  Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi ; b.  Prinsip  penahunan  (  hauliyah  )  dengan  prinsip  periode  waktu  atau  tahun pembukuan keuangan;
c.  Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
d.  Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
e.  Prinsip  perbandingan  (  muqabalah  )  dengan  prinsip  perbandingan  income dengan cost ( biaya );
f.  Prinsip kontinuitas ( istimrariah ) dengan kesinambungan perusahaan; g.  Prinsip keterangan ( idhah ) dengan penjelasan atau pemberitahuan.
Sistem  keuangan  islam  merupakan  bagian  dari  konsep  yang  lebih  luas  tentang ekonomi islam. Sistem keuangan islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah  sampai  kepada  lembaga  keuangan  untuk  dapat  mengimbangi  tuntutan  zaman. Bentuk  sistem  keuangan  atau  lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan  priinsip  islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan  sistem  riba  adalah  mekanisme  syirkah  yaitu  :  mudharabah  dan musyarakah ( bagi hasil ).

## PENGERTIAN WAKAF
Wakaf  adalah  sinonim  dari  kata habs dengan  demikian  wakaf  berarti  berhenti dan  menghentikan  ,  dapat  pula  berarti  menahan    ( habs )  Untuk  pengambaran  jelas tentang  apa  sebenarnya  wakaf  itu  ,  ada  baiknya  kita  kemukakan  pendapat  para  ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf. i
1. Abu  hanifah  (  imam  hanafi  ),  wakaf  adalah  menahan    harta  ditangan  pemilikan wakaf  dan  penghasilan  suatu  barang  itu,  yang  dapat  disebut  „  ariah  atau  comdate loan untuk tujuan amal saleh  ( fyzeel, 1966 : 82 ).
2. Abu yusuf dan imam Muhammad, menurut kedua pengikut abu hanifa  – qadhi abu yusuf  dan  imam  Muhammad  –  wakaf  adalah  penahanan  pokok  suatu  benda dibawah hukum benda tuhab yang maha  kuasa sehingga hal pemilikan dari wakaf
berakhir dan perpindahan kepada tuhan yang maha mahakuasa untuk suatu tujuan , yang hasil nya dipergunakan untuk manfaat mahluknya ( fyzeel, 1966:83 ) 4
3. Imam syafii, wakaf adalah suatu ibadah yang disyaratkan . wakaf itu berlaku syah , bilamana orang yang berwakaf ( wakif ) telah menyatakan dengan perkataan ,” saya telah mewakafkan ( waqaftu )”, sekalipun tanpa diputus oleh hakim.
4. Mazhab  maliki,  menurut  sayid  alfikri  dalam  al-muamalat  al-madiyah  waadabiha, pendapat  golongan  maliki  tentang  wakaf  adalah  menjadikan  manfaat  benda  yang dimilikinya  ,  baik  berupa  sewa    maupun  hasilnya  untuk  diserahkan  kepada  orang yang  berhak,  dengan  bentuk  penyerahan  berjangka  waktu  sesuai  dengan  yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya ( haq dan anam, 1993 : 2 )
5. Mazhab  syafi‟I  ada  beberapa  pendapat  dari  para  ulama  mazhab  syafi‟I  mengenai wakaf.muhammad  khatib  syarbini  dalam  mughni  muhtaj  mengartikan  wakaf sebagai  menahan  harta  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  tetap  utuh barangnya,  dan  barang  itu  lepas  dari  penguasaan  waqif  serta  dimanfaatkan  pada suatu yang dibolehkan agama ( haq dan anam,1993:2 )
6. Menurut mohammad daud ali dalam buku system ekonomi islam, zakat dan wakaf, merupakan menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran islam. 5
7. Menurut  Dr.  Munzir  Qahaf    buku  manajemen  wakaf  produktif,  wakaf  adalah menahan  harta  baik  secara  abadi maupun  sementara  untuk  dimanfaatkan langsung atau  tidak  langsung,  dan  diambil  manfaat  hasilnya  secara  berulang-ulang  dijalan kebaikan, umum mapun khusus. 6
Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus ( shadaqah jariyah ) selama  pokoknya  masih  ada  dan  terus  dimanfaatkan  .  Wakaf  menurut  hukum  Islam dapat  juga  berarti  menyerahkan  suatu  hak  milik  yang  tahan  lama  zatnya  kepada seseorang  atau  nadzir  (penjaga  wakaf)  baik  berupa  perorangan  maupun  berupa  badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari‟at Islam (M. Zein, 2004:425).
Wakaf  produktif  adalah  sebuah  skema  pengelolaan  donasi  wakaf  dari  umat, yaitu  dengan  memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga  mampu  menghasilkan  surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia,  maupun  benda  tidak  bergerak,  seperti  tanah  dan  bangunan.  Surplus  wakaf produktif  inilah  yang  menjadi  sumber  dana  abadi  bagi  pembiayaan  kebutuhan  umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 7

## Dasar Hukum Wakaf
Telah  menjadi  kesepakatan  para  ulama  bahwa  wakaf  termasuk  salah  satu  dari sekian banyak ajaran islam .wakaf  salah satu corak social ekonomi yang sudah berurat dan  berakar  ditengah-tengah  masyarakat  islam  diberbagai  Negara  sehingga  ajaran  dan tradisi  yang  telah  disyari‟atkan  ,  masalah  wakaf  yang  mempunyai  dasar  hukum,  baik dari alqu‟an maupun as-sunah serta ijma.
Di  dalam  alqur‟an  memang  tidak  terdapat  ayat  yang  secara  eksplisit  tentang wakaf . walaupun demikian , bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat  yang dapat
4 Siah khosyi‟ah, Wakaf dan hibah persfektif ulama fiqh dan perkembangan di Indonesia, h.18
5 Ibid. , h. 19
6 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif , h.52-53
7 www.kajianpustaka.com/2013/09/ pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf -html
dipahami dan mengacu pada hal tersebut. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lainfirman allah sebagai berikut : 8
ميِلَع ۦِهِب َ َّللَّٱ َّنِإَف  ٖء ۡيَش هِم ْاىُقِفىُت اَم َو  ََۚنىُّب ِحُت اَّمِم ْاىُقِفىُت  ًَّٰتَح  َّسِبۡلٱ ْاىُلاَىَت هَل ٢٩
“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Qs. Ali „Imran:92) 9
ِّلُك يِف  َلِباَىَس  َع ۡبَس  ۡتَتَبۢوَأ  ٍةَّبَح  ِلَثَمَك ِ َّللَّٱ  ِليِبَس يِف  ۡمُهَل َٰى ۡمَأ  َنىُقِفىُي  َهيِرَّلٱ  ُلَثَّم ِل  ُفِع َٰضُي ُ َّللَّٱ َو ٖٖۗةَّبَح ُةَئْاِّم  ٖةَلُبۢىُس ٌميِلَع ٌعِس َٰو ُ َّللَّٱ َو  َُۚءٓاَشَي هَم ٩٦٢ ۡمُهَّل  يّٗذَأ  ٓ َلَ َو  اّّٗىَم  ْاىُقَفوَأ ٓاَم  َنىُعِبۡتُي  َلَ  َّمُث  ِ َّللَّٱ  ِليِبَس  يِف  ۡمُهَل َٰى ۡمَأ  َنىُقِفىُي  َهيِرَّلٱ َنىُو َز ۡحَي ۡمُه  َلَ َو  ۡمِهۡيَلَع  ٌف ۡىَخ  َلَ َو  ۡمِهِّب َز َدىِع  ۡمُه ُس ۡجَأ ٩٦٩
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang  menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir,  pada  tiap-tiap  bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah,  Kemudian  mereka  tidak mengiringi  apa  yang  dinafkahkannya  itu  dengan  menyebut-nyebut  pemberiannya  dan dengan  tidak  menyakiti  (perasaan  si  penerima),  mereka  memperoleh  pahala  di  sisi Tuhan  mereka.  tidak  ada  kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka bersedih hati. (surat al-baqarah: 261-262)
Disamping  mengemukakan  dalil  atau  dasar  hukum  dari  alqur‟an  ,  para  fuqaha yang menyandarkan masalah wakaf pada hadis atau sunah nabi.banyak hadist rasulullah SAW.yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf   Diantaranya  yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah:
“ dari abu hurairah , nabi SAW. Bersabda ,‟ apabila manusia telah meninggal dunia maka  terputuslah  semua  amal  perbuatannya  kecuali  tiga  perkara,  yaitu  sedekah amal jariyah, atau ilmu yang bermanfaat ,atau anak yang saleh mendoakan untuknya.” 10
Riwayat  Al-bukhari  dan  muslim  serta teman-temannya  dalam  kitab “ as-sunah “:  dari  umar  bin  al  khatab  radhiyallahuanhu  ia  berkata,  saya  mendapatkan  tanah dikhaibar kemudian saya mendatangi rasulullah salallahhu alaihi wassalam, maka saya katakana  kepadanya  ,  “  saya  mendapatkan  tanah,  dan  sebelumnya  saya tidak  pernah mendapatkan  sesuatu  yang  lebih  saya  sukai  dan  lebih  berharga  dari  tanah  itu,  maka apa yang bisa engkau perintahkan kepada saya? Beliau bersabda “ apabila kamu mau kamu  bisa  mewakafkan  pokok  nya  dan  menyedekahkannya.”maka  umarpun mewakafkan  tanah  itu,  yang  tidak  untuk  dijual  atau  diberikan  melainkan  hasilnya dibagikan  kepada  fakir  miskin  ,  kerabat,  para  tamu  dan  orang-orang  yang  dalam perjalanan  .  tidak  berdosa  bagi  yang  mengelolanya  untuk  memakan  darinya  dengan
8 Siah  Khosyi‟ah, Wakaf  dan  Hibah,  Persfektif  ulama  fiqh  dan  perkembangannya  di Indonesia ,h.23
9 Ibid ., h. 25 10 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf ,h.81
cara  yang  baik,  bukan  untuk  menumpuk  harta  dan  memberi  makan.  Menurut  riwayat ibnu umar, tanah ini terletak dikhaibar. 11

## SYARAT-SYARAT WAKAF
Adapun syarat-syarat sahnya makna wakaf , diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Wakaf  tidak  dibatasi  dengan  waktu  tertentu  ,  sebab  amalan  wakaf  berlaku  untuk selamanya,  tidak  untuk  waktu  tertentu.  Dengan  demikian,  bila  seseorang mewakafkan  tanah  untuk  pasar  dibatasi  waktu  selama  lima  tahun,  wakafnya dipandang tidak sah.
2. Tujuan  wakaf  harus  jelas.  Jika  seorang  mewakafkan  tanah  tanpa  menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif ( pewakaf ), tanpa digantungkan pada terjadi nya peristiwa yang akan dating, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah waqif menyatakan wakafnya.
4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat khiyar ( membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan ) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itudan untuk selamanya ( Azhar basyir, 1987:11-12).

## RUKUN WAKAF
Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi‟i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:
1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf „alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Mauquf (harta yang diwakafkan)
4. Sighat  (pernyataan  wakif  sebagai  suatu  kehendak  untuk  mewakafkan  harta bendanya ). 12

## MACAM-MACAM WAKAF
Dari  tujuannya  tersebut  diatas,  wakaf  dapat  dibedakan  menjadi  wakaf  keluarga atau  wakaf  ahli    yang  disebut  juga  wakaf  khususnya  dan  wakaf  umum  atau  wakaf Khairi.  Yang  dimaksud  dengan  wakaf  keluarga  atau  wakaf  ahli  (disebut  juga  wakaf khusus)  adalah  wakaf  yang  khusus  diperuntukkan  bagi  orang-orang  tertentu,  seorang atau lebih,baik ia keluarga wakif maupun orang lain.
Dibeberapa  Negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  islam,  seperti dinegara-negara  Timur  Tengah  misalnya,  wakaf  ahli  ini,  setelah  berlangsung  puluhan tahun lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik kepada orang lain  dalam  rangka  pelaksanaannya  amal  kebijakan  menurut  agama  islam.  Namun, kemudian terjadilah penyalahgunaan itu misalnya  : (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai  alat  untuk  menghindari  pembagian  atau  pemecahan  harta  kekayaan  pada  ahli waris  yang  berhak  menerimanya,  setelah  wakif  meninggal  dunia  ;  dan  (2)  wakaf
11 Mundzir qahaf, manajemen wakaf produktif , h.76
12 Siah  khosyi’ah, Wakaf  dan  Hibah,  Persfektif  ulama  fiqh  dan  perkembangannya  di Indonesia ,h.40
keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang  dibuat  oleh  seseorang,  sebelum  ia  mewakafkan  tanahnya  itu.  Oleh  karena  itu,  di bebarapa Negara, kerana penyalahgunaan tersebut, wakaf keluarga ini kemudia dibatasi dan  bahkan  dihapuskan  (di  Mesir  misalnya,  pada  tahun  1952),  sebab  praktek-praktek menyimpang  yang  demikian  tidak  sesuai  dengan  ajaran  islam  (Nazaroedin  Rachmat  ; 1964 : 60).
Dalam  hubungan  dengan  wakaf  keluarga  ini  perlu  dicatat  bahwa  harta  pusaka tinggi  di  Minangkabau  misalnya,  mempunyai  ciri-ciri  yang  sama  dengan  wakaf keluarga.  Ia  merupakan  harta  keluarga  yang  dipertahankan  tidak  dibagi-bagi  atau diwariskan  kepada  keturunan  secara  individual,  kerana  ia  telah  diperuntukkan  bagi kepentingan  keluarga,  memenuhi  kebutuhan  baik  dalam  keadaan  biasa  apalagi  dalam keadaan yang tidak disangka-sangka (darurat). 13
Yang  dimaksud  dengan  wakaf  khairi  atau  wakaf  umum  adalah  wakaf  yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai  lembaga  keagamaan  dan  lembaga  sosial  dalam  bentuk  mesjid,  madrasah, pesantren,  asrama,  rumah  sakit,  rumah  yatim-piatu,  tanah  perkuburan  dan  sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan  pada  orang  yang  mempunyai  harta  untuk  melakukannya  guna  memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia,  selama  wakaf  itu  masih  dapat  diambil  manfaatnya.  Dari  bentuk-bentuknya tersebut diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapt dinikmati manfaatnya  oleh  masyarakat  dan  merupakan  salah  satu  sarana  penyelenggaraan kesejahteraan  masyarakat  baik  dalam  bidang  keagamaan  maupun  dalam  bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan (A.A. Basyir, 1977 : 15). 14

## HUKUM WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
Membicarakan  masalah  permasalahan  perwakafan  pada  umunya  dari perwakafan  tanah  di  Indonesia,  pada  dasarnya  adalah  membicarakan  sebuah  pranata hukum yang unik dan rumit. Oleh karena itu di Indonesia tidak ada pranata hukum yang dalam  waktu  bersamaan  diatur  oleh  berbagai  ketentuan  hukum  yang  berasal  dari berbagai sub sistem hukum, sebagaimana halnya dengan pranata wakaf ini.  Akibatnya, keberadaannya  perlu  dilihat  sedemikian  rupa  dan  dapat  mengundang  perbedaan pendapat yang cukup tajam, bergantung dari sudut mana kita memandangnya.
Di  negara-negara  islam    seperti  Mesir  dan  Saudi  Arabia,  pranata  wakaf  telah didayangkan  dan  memegang  peranan  yang  sangat  besar  dalam  menunjang  dan mengembangkan  berbagai  aspek  kehidupan  umat  islam.  Dalam  hal  ini,  cendikiawan muslim  Sayeed  Amer  Ali  menyatakan  bahwa  hukum  wakaf  merupakan  cabang    yang terpenting  dalam  hukum  islam,  sebab  ia terjalinke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian kaum muslim (Abdurrahman,1994:2). 15
Eksistensi wakaf dapat mewujudkan suatu interaksi yang luwes(Extra Ordinarie Souplesse)  antara  bermacam-macam  manifestasi  dalam  kehidupan  kemasyarakatan. Beberapa  situasi  politik  membutuhkan  finansilan  adanya  perwakafan  (disamping
13 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wak af,h.89, h.90
14 Ibid .h.91
sedekah  dan  infak),  yang  sebaliknya  dapat  dipergunakan  oleh  masyarakat  untuk menghiasi  beberapa  keputusan  yang  dapat  sebagai  jalan  keluar  menghadapi  masalah politik. Dari segi lain, masalah perwakafan dapat membawa pemerintah untuk mengatur masalah administratif.
Dalam bidang ekonomi, wakaf memegang peranan semacam Perschock Breaker dalam  mengembangkan  kehidupan  masyarakat,  dapat  menutupi  kebutuhan  masyakarat yang vital. Pribadi-pribadi muslim akan terpacu untuk memberikan sedekah, infak atau wakaf,  apabila  masyakat  membutuhkan  tempat  ibadah,  poliknik,  rumah  yatim  piatu, sekolah atau pesantren dan lainnya (Rahmat Djatnika 1982 : 78-79).
Diantara  banyak  title  perolehan  atau  peralihan  hak  yang  dikenal  dalam  hukum islam,  ternyata  wakaf  merupakan  tempat  pengaturan  secara  khusus  diantara  perangkat perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  berbentuk  peralihan pemerintah. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum islam yang mempunyai titik temu secara konkret dengan peraturan yang  berlaku di Indonesia. Oleh karena  itu,  sangat  menarik  untuk  menelaah  masalah  ini  lebih  lanjut  dengan  mencoba menelusuri kenyataan atau praktik yang terjadi (Adijani Al-Alaby, 1989 : 4).
Di  Indonesia  pada  umunya  harta  wakaf  berupa  barang-barang  pakai,  bukan barang-barang  yang  menghasilkan.  Misalnya  barupa  masjid,  rumah,  sekolah,  rumah sakit  dan  lain  sebagainya.  Untuk  memelihara  harta  wakaf  yang  berupa  barang-barang pakai,
Sering  menghadapi  kesulitan  memperoleh  sumber  tetap.  Berbeda  halnya  di beberapa negera, yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama. Harta wakaf  tidak  hanya  terbatas  berupa  barang-barang  pakai,  tetapi  juga  barang-barang menghasilkan.  Dengan  demikian,  untuk  membiayai  pemerliharaan  harta  wakaf  yang berupa  barang-barang  pakai  di  peroleh  sumber-sumber  tetap  dari  harta  wakaf  yang berupa  barang-barang  menghasilkan,  bahkan  hasil  harta  wakaf  dapat  dipergunakan untuk  membiayai  berbagai  macam  kegiatan  keagamaan,  ilmiah  dan  amalan-amalan sosial pada umunya (Azhar Basyir, 1987 : 21).

## BATASAN WAKTU DALAM WAKAF
Pentingnya  batasan  waktu  dalam  wakaf  juga  tidak  kalah  penting  dari  prinsip keabadian  dalam  wakaf.  Kerana  batasan  waktu  dalam  berwakaf  dapat  menjaring sebanyak-banyak peminat untuk berbuat baik dan mengeluarkan shadaqah jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian. Maka dalam masyarakat sangat diperlukan adanya pokok wakaf  produktif  yang  bersifatkan  abadi  untuk  memberikan  pelayanan  bagi  berbagai tujuan  sosial  dan  ekonomi,  disamping  adanya  wakaf  sementara  yang  juga  punya  andil dalam  memberikan  berbagai  macam  kemudahan  bagi  masyarakat,  sehingga  dapat terciptanya  image  bahwa  setiap  orang  yang  berminat  melakukan  kebaikan  dapat memperluaskan manfaatnya bagi masyarakat umum dan generasi yang akan datang.
Ulama  fikih  sepakat  untuk  menerima  wakaf  sementara  sebagai  bagian  dari wakaf  Islam,  tanpa  harus  menyebutnya  sebagai  wakaf  sementara,  akan  tetapi memasukkan ke dalam wakaf abadi. Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan  tabiat  bendanya  tidak  kekal  akan  tetapi  bisa  rusak  pada  suatu  saat  nanti, seperti wakaf bangunan, pohon, kuda, budak dan buku. Sedangkan wakaf abadi adalah yang  tidak  bisa  rusak  dan  tidak  berakhir  berdasarkan  tabiat  bendanya.  Sebenarnya, wakaf  abadi  selamnya  tidak  pernah  mungkin  ada  pada  wakaf  barang  bergerak  dan
bangunan, karena wakaf adalah suatu perkara yang berkenaan dengan hajat bangsa dan umat  secara  keseluruhan.  Maka  tidak  bisa  disebut  abadi  selama  masih  bisa  dibatasi waktu  misalnya  kuda  hingga  akhir  hajatnya,  atau  peralatan  perang  yang  manfaatnya hanya ketika terjadi perang atau buku yang justru daya tahannya sangat sebentar apabila tidak dijaga dengan baik.

## SYARAT-SYARAT WAKIF
Wahab  az-zuhaili  (  IX  1999  :  176-177  )  mengemukakan  bahwa  syarat  bagi pewakaf adalah sebagai berikut:
1. Orang  yang  berwakaf  harus  merdeka  dan  pemilik  penuh  dari  harta  yang diwakafkan.  Tidak  sah  mewakafkan  harta  milik  orang  lain  atau  hasil  mencuri. Diharuskan  bagi  pewakaf  ketika mewakafkan  harta  bendanya  harus  milik  pribadi( tetap ).
2. Orang  yang  berwakaf  harus  berakal  sempurna,tidak  wakaf  nya  bagi  orang  gila, orang  yang  lemah  akalnya  disebabkan  sakit  atau  lanjut  usia,  dan  wakafnya  orang dungu karena kurang sempurna.
3. Orang  yang berawakaf harus cukup umur ( baligh ).jadi anak kecil tidak tidak sah wakafnya  .  orang  yang  sudah  baligh  dipandang  sudah  sempurna  akalnya.  Baligh dalam  persfektif  fiqh  ialah  adanya  tanda-tanda  pada  dirinya  seperti  mimpi bersenggama atau sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun ( menurut abu hanifah ). Ukuran  baligh  dalam  undang-undang  mesir  dalam  umur  21  tahun  dan  disuriah ukuran baligh adalah 18 tahun.
4. Orang  yang  berwakaf  harus  jernih  pikirannya  dan  tidak  tertekan.  Tidak  sah wakafnya  bagi  orang  yang  idiot  atau  sedang  bangkrut  atau  sedang  lupa  (  menurut jumhur  ulama  ).  Menurut  ulama  hanafiyah,  orang  yang  mewakafkan  itu  mesti mempunyai  kelebihan  harta  ditinjau  dari keduniaan.  Demikian,  empat  syarat  yang harus dipenuhi oleh pewakaf dalam upaya menuju sahnya wakaf  ( ahmad shalabi, 1957 : 49-50 )
Syarat – syarat wakif menurut DR.mundzir qahaf dalam buku manajemen wakaf produktif,  kebanyakan  hukum  fiqh  yang  diterapkan  dalam  wakaf  merupakan  hasil ijtihad  ,  yang  menurut  syeikh  Mustafa  az-zarqa  dalam  hal  tersebut  akal  mempunyai peran  penting.  Sebab  umat  islam  hanya  sepakat  pada  satu  hal  tentang  wakaf,  yaitu wajibnya  syarat  pada  wakaf  yang  bertujuan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  allah subhanallahu  wa  ta‟ala  .  karena  itu,  pengembangan  ide-ide  tentang  wakaf  sebenarnya bisa  sangat  luas,  termasuk  bagi  wakif  dalam  menetapkan  syarat-syaratnya  yang dianggap  sesuai  dengan  tujuan  wakafnya  yang  secara  garis  besar  harus  dalam  rangka mendekatkan diri kepada allah .
Dengan  demikian  maka  undang-undang  wakaf  islam  diharafkan  dapat memberikan kebebasan yang sebesar mungkin kepada wakif untuk memilih syarat yang sesuai  dengan  wakafnya  dan  menyediakan  kesempatan  yang  besar  bagi  wakif  untuk merealisasikan semua tujuan yang diinginkannya dalam berwakaf selama masih dalam batas  yang  dibenarkan  oleh  hukum  syari‟at  yang  didasarkan  pada  nash  dan  rumusan administrasi yang bisa diterima oleh akal. 16

## BADAN WAKAF DAN KEPEMILKAN WAKAF
Badan  wakaf  atau  badan  hukum  merpukana  istilah  baru  yang  diciptakan  oleh undang-undang  modern  dan  lahir  di  barat  bersamaan  dengan  munculnya  perusahaan- perusahaan  modern.  Pengertian  badan  hukum  (corporation)  muncul  di  Inggris  dan Amerika,  dan  berkembang  selama  tiga  abad,  hingga  mengalami  kematangan  pada seperempat  terakhir  adad  ke  19.  Dengan  berkembangnya  pengertian  badan  hukum  ini, yayasan  mempunyai  kekuatan  hukum  tersendiri  dan  terpisah  secara  hukum  dari pemiliknya dan para pengelola sehingga  muncul pula perbedaan antara badan lembaga dengan badan hukum pribadi. 17
Karakteristik  badan  hukum ini tidak  saja terbatas  pada adanya  beban  keuangan yang  indenpenden,  akan  tetapi  juga  pada  hak  pengadilan  dan  bertindak,  sehingga muncul  pendapat  yang  secara  hukum  boleh  mengadukan  suatu  badan  hukum  dalam kasus pidana, kemudian dijatuhkan saknsi hukum berupa pemantauan yang ketat, denda atau pencabulan surat izin operasi. 18

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977
Peraturan  pemerintah  tentang  perwakafan  tanah  milik ini terdiri  dari  tujuh  bab, delapan  belas  pasal,  dengan  susunan  sebagai  berikut  :  Bab  I  ketentuan  umum  yang berisi  definisi  tentang  wakaf,  wakif,  ikrar  dan  nadzir.  Bab  II  berjudul  fungsi  wakaf terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama memuat rumusan tentang fungsi wakaf, bagian kedua  unsur-unsur  dan  syarat-syarat  wakaf,  bagian  ketiga  kewajiban  dan  hak-hak nadzir.  Bab  III  tentang  tata  cara  mewakafkan  dan  pendaftarannya,  terdiri  dari  dua bagian.  Bagian  pertama  mengenai  tata  cara  perwakafan  tanah  milik,  bagian  kedua tentang  pendaftaran  tanah  milik.  Bab  IV  tentang  perubahan,  penyelesaian  perselisihan dan  pengawasan  perwakafan tanah  milik.  Bab  ini  terdiri  dari  dari  tiga    bagian.  Bagian pertama  perubahan  perwakafan  tanah  milik,  bagian  kedua  penyelesaian  perselisihan perwakafan  tanah  milik,  dan  bagian  ketiga  mengenai  pengawasan  perwakafan  tanah milik.  Bab  V  tentang  ketentuan  pidana.  Bab  VI  ketentuan  peralihan  dan  Bab  VII ketentuan penutup.

## PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 1978
Peraturan  Menteri  Agama  tentang  pelaksanaanya  Peraturan  Pemerintah mengenai  perwakafan  tanah  milik  ini  terdiri  dari  sepuluh  bab,  dua  puluh  pasal. Susunannya adalah sebagai berikut : Bab I ketentuan umum  memuat rumusan berbagai istilah  dalam  perwakafan.  Bab  II  mengenai  ikrar  wakaf  dan  aktanya.  Bab  III  tentang pejabat  pembuat  akta  ikrar  wakaf  yaitu  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  dan  Tugasnya sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf.  Bab  IV  tentang  nadzir,  kewajiban  dan haknya.  Bab  V  perubahan  perwakafan  tanah  milik,  Bab  VI  tentang  pengawasan  dan bimbingan,  Bab  VII  tata  cara  pendaftaran  wakaf  yang  terjadi  sebelum  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  TAhun  1977  diundangkan,  Bab  VIII  tentang  penyelesaian perselisihan perwakafan, Bab IX biaya dan Bab X ketentuan penutup.
17 Siah Khosyi‟ah, Wakaf dan Hibah persfektif ulama fiqh dan perkembangannya di indonesia
18 Mundzir qahaf, Manajemen wakaf produktif , h.116,h.120,h.122

## HUKUM  FIKIH  ISLAM  TRADISIONAL  DAN  PERATURAN  PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977
Yang dimaksud dengan hukum fikih islam tradisional adalah pendapat para ahli hukum  fikih  islam  yang  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  islam  dalam  berbagai mazhab dari masa ke masa, terutama dalam mazhab syafi‟I. untuk selanjutnya pendapat ahli hukum fikih islam tradisional ini disebut fikih tradisional saja.
Fikih  tradisional  itu,  nampaknya,  dalam  pengaturan  wakaf  di  Indonesia,di anggap belum memadai. Oleh karena itu perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan khusus di tanah ait kita. Kalau dalam fikih tradisional wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan melalui pelepasan  hak  tanpa  imbalan  materi  (tabarru‟)  dan  tanpa  kaitan  administratif.  Maka wakaf di Indonesia, selain dari iut, dihubungkan juga dengan pendaftaran tanah dalam rangka  pelaksanaan  undang-undang  pokok  agrarian.  Penataan  masalah  tanah, nampaknya,  mendapatkan  perhatian  utama  :  karena  itu  tidaklah  mengherankan  kalau peraturan mengenai wakaf di Indonesia baru tentang perwakafan tanah saja.

## KEPENGURUSAN WAKAF
1. Kepengurusan  wakaf  terdiri  dari  nazhir  dan  dewan    pengurus  serta  badan  wakaf sesuai kondisi.
2. Wakif hendaknya menentukan nazhir dan honor  atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya  sebagai  nazhir  sepanjang  hidupnya  kalau  mau.  Ia  juga  bisa  menetapkan cara-cara  memilih  nazhir,  sebagai  mana  ia  berhak  untuk  menggantinya,  sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf.
3. Kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dan badan wakaf dalam kondisi berikut :
a) Apabil wakif belum menentukan nazhir dan cara pemilihannya.
b) Apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya.
4. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibetuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdiannya.
5. Syarat-syarat nazhir dan masa kerjanya.
a) Nazhir  adalah  pemimpin  umum  dalam  wakaf.  Kerana  itu,  nazhir  arus  berakhir mulia,  amanah,  bekelakuan  baik,  berpengalaman,  menguasai  ilmu  administrasi dan  keuangan  yang  dianggap  perlu  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya  sesuai dengan jenis wakaf  dan tujuannya.
b) Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf dan  sesuai  dengan  keputusan  organisasi  sosial  dan  dewan  pengurus.  Nazhir mengerjakan  tugas  harian  yang  menurutnya  baik,  dan  menentukan  petugas- petugasnya, serta komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatnya dan penyaluran manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun di depan mahkamah.
c) Nazhir  harus  tunduk    kepada  pengawasan  kementrian  wakaf,  dan  memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperampat tahun, paling tidak tentang wakaf dan kegiatannya kepada kementrian wakaf.
d) Nazhir  bertanggung  jawab  secara  pribadi,  atau  meminta  toleransi  kepad  dewan pengurus atas setiap kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf. 19

## FUNGSI DAN TUJUAN WAKAF
Fungsi  wakaf  menurut  peraturan  pemerintah  no.28  tahun  1977    adalah mengekalkan  manfaat  benda  wakaf  ,  sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yakni  untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya . agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka perlembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.
Fungsi  wakaf  juga  mengekalkan  manfaat  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan wakaf  (  pasal  2)  .  tujuan  ini  dipertegas  karena  dimasyarakat  sering  terjadi  beberapa penyimpangan.  Sebenarnya  penyimpangan  karena  keadaan  tertentu  dari  tujuan  wakaf yang dibolehkan dan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari menteri agama ( pasal 5 ayat 2 ).

## Fungsi Wakaf
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf  adalah  mewujudkan  potensi  dan  manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf  untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:
1. Fungsi  Ekonomi.  Salah  satu  aspek  yang  terpenting  dari  wakaf  adalah  keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
2. Fungsi  Sosial.  Apabila  wakaf  diurus  dan  dilaksanakan  dengan  baik,  berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
3. Fungsi  Ibadah.  Wakaf  merupakan  satu  bagian  ibadah  dalam  pelaksanaan  perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
4. Fungsi  Akhlaq.  Wakaf  akan  menumbuhkan  ahlak  yang  baik,  dimana  setiap  orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya 20

## Tujuan wakaf
Dalam tujuan wakaf disyaratkan beberapa hal berikut :
A. Untuk tujuan kebaikan, seperti :
1) Membantu  yayasan  pendidikan  umum  atau  khusus  ,  kelompok  profesi,yayasan islam, perpustakaan umum atau khusus.
2) Membantu pelajar dan mahasiswa untuk belajar didalam dan luar negeri.
3) Membantu yayasan riset islam.
4) Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang lemah.
5) Memelihara  orang  tua  jompo  dan  membantu  yayasan  yang  memberi  pelayanan kepada mereka.
6) Melindungi anak-anak, ibu-ibu dan keluarga lemah.
7) Membantu fakir miskin dan semua keluarga yang berpenghasilan pas-pasan.
19 Mundzir qahaf, Manajemen wakaf produktif , h.171,h.172
20 Pengertian  rukun  dan  fungsi  wakaf ,  www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan- fungsi-wakaf-html
8) Memberikan  pelatihan  teknis  dan  workshop  bagi  yang  membutuhkan  untuk meningkatkan pendapatan mereka.
9) Memberikan  pelayanan  umum  berupa  air  dan  listrik,  pelayanan  kesehatan  , penyeberangan dan lainnya baik dikota maupun didesa tempat tinggal.
10) Membantu penerangan jalan dan gang-gang yang dilewati orang dan kendaraan .
11) Memberi  bantuan  keuangan  dengan  syarat  yang  ringan  kepada  pengusaha  kecil yang memerlukan tamabahan modal.
12) Membantu imam-imam masjid, khotib dan orang-orang yang menjaga masjid.
13) Membangun  masjid  dan  memberi  perlengkapannya,  serta  mengisinya  dengan mushaf al-qur‟an dan kitab-kitab, juga berinfak untuk keperluan masjid.
14) Membantu proyek pembangunan kesehatan dan orang-orang sakit.
15) Memberi  bantuan  materil  kepada  wakif  atau  keluarganya  atau  tetangganya  dan semua  orang  yang  berada  dibawah  tanggung  jawabnya,  sekalipun  mereka  tidak membutuhkan.
16) Membantu pemeliharaan binatang dan lingkungan serta kebersihan umum.
17) Membantu pendanaan untuk membrantas kejahatan .
18) Memperbaiki  jalan-jalan  baik  dikota  maupun  didesa,  terutama  yang  belum menjadi proyek pemerintah.
19) Membantu segala usaha yang mengarah pada pembelaan Negara dan masyarakat.
20) Membantu mendanai dakwah baik didalam dan luar negeri.
21) Atau  yang  lain  dari  berbagai  bentuk  amal  kebaikan,  baik  umum  maupun khusus. 21
Tujuan  wakaf  menurut  PP  tujuan  perwakafan  tanah  milik  adalah  untuk kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran  agama islam.  Yang  perlu  adalah  melestarikan  tujuan  tersebut  dengan  pengelolaan  yang  baik yang dilakukan oleh nadzir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan  dan  pengurusan  benda-benda  wakaf  agar  manfaatnya  dapat  kekal dinikmati oleh masyarakat.

## SEBAB-SEBAB TERJADINYA SENGKETA WAKAF
Sebelum  membahas  tentang  sebab-sebab  terjadinya  sengketa  wakaf,  terlebih dahulu  akan  disampaikan  mengenai  pengertian  dan  pengaturan  wakaf  di Indonesia.Wakaf  dalam  perspektif  fikih  didefinisikan  sebagai  perbuatan  hukum menahan  benda  yang  dapat  diambil  manfaatnya  tanpa  menghabiskan  bendanya  untuk digunakan  di  jalan  kebaikan.Hak  milik  berupa  materi  yang  telah  diwakafkan  dianggap sebagai  milik  Allah  yang  harus  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat  sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu,menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang  J.  Mangkuto,  wakaf  adalah  melepaskan  kepemilikan  individu  atas  suatu  harta (properti),  menyerahkannya  secara  permanenkepada  Allah  SWT,  dan  mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.
Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  definisi  wakaf  melalui  Pasal  215  yang menyebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  seseorang,  atau  kelompok  orang atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah  atau  keperluan
umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran  Islam.Selanjutnya  dalam  Pasal  1  butir  1  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dinyatakan  bahwa  wakaf  adalah perbuatan  hukum  wakif  untuk  memi¬sahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah.Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, yaitu:
a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
b) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
c) Harta  yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.
Dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagairiwayat/hadist  yang  menceritakan  masalah  wakaf  ini  adalah  mengenai  tanah, tapi  berbagai  ulama  memahami  bahwa  wakaf  non  tanahpun  boleh  saja  asal  bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.
Hal tersebut di atas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dimana  dicantumkan  dalam  Pasal  16  yang  menyebutkan  bahwa  harta  benda  wakaf terdiri dari bendabergerak dan benda tidak bergerak. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak membatasi bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah saja, tetapi juga benda bergerak. Namun dalam praktik yang terjadi di Indonesia, pada umumnya kalau berbicara tentang wakaf, maka akan dikaitkan dengan tanah.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 mengatur  wakaf  secara  umum,  artinya Undang-UndangNomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah  hak  milik,  sehingga  pelaksanaan  wakaf  tanah  hak  milik  yang  banyak  terjadi  di Indonesia  tetap  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang Perwakafan Tanah Milik.
Di  sinilah  letak  kekurangan  dari  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004, walaupun  tujuan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  untuk memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf, namun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri tidak mengatur secara khusus tentang  wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan wakaf benda bergerak.
Adanya  perkembangan  lembaga  perwakafan  tanah  milik  yang  berkembang  di Indonesia  mengilhami  pembuat/perancang  UUPA  memasukkan  salah  satu  pasal  dalam UUPA  yangmengatur  khusus  mengenai  Perwakafan  Tanah  Milik  ini,  yaitu  Pasal  49 yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi;
(2)  Badan-badan  tersebut  dijamin  pula  akan  memperoleh  tanah  yang  cukup untuk  bangunan  dan  usahanya  dalam  bidang  keagamaan  dan  sosial.  Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai; (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mengacu  pada  ketentuan  yang  termaktub  dalam  Pasal  49  UUPA  di  atas,  maka ini merupakanpengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh
negara sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lainnya, misalnya  Hak  Milik,  Hak  GunaUsaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai.  Namun demikian, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih  17  tahun,  ketika  setelah  pada  tahun  1977  pemerintah  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya,  yaitu untuk  kemaslahatan  umat,  namun  secara  khusus  Undang-  Undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  mengatur  bahwa  peruntukan  tanah  wakaf  adalah  tergantung  pada ikrar wakaf yang dibuat.
Ikrar  wakaf  merupakan  pengucapan  suci  yang  diucapkan  secara  ikhlas  untuk menyerahkanhartanya  yang  akan  dipergunakan  di  jalan  Allah.  Oleh  karena  itu  pihak yang akan memanfaatkantanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut.
Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 1977, yaitu sebagai berikut:
”Dalam  melaksanakan  ikrar  seperti  dimaksud  ayat  (1),  pihak  yang  mewakafkan  tanah diharuskan  membawa  serta  dan  menyerahkan  kepada  pejabat  tersebut  surat-surat berikut: (a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya, (b) surat keterangan dari  kepala  desa  yang  diperkuat  oleh  kepala  kecamatan  setempat  yang  menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara, (c) surat keterangan pendaftaran  tanah,  (d)  izin  dari  bupati/walikota  madya  kepala  daerah  c.q.  Kepala Subdirektorat Agraria setempat”.
Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28  Tahun  1977  berikut  penjelasannya  di  atas,  tersirat  bahwa  Akta  Ikrar  Wakaf merupakan  akta  otentik  yangdapat  dipergunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  yang mungkin timbul dikemudian haritentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.
Hal  pokok  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  perwakafan  dalam  praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf.Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara  agamis  atau  mendasarkan  pada  rasa  saling  percaya.  Kondisi  ini  pada  akhirnya menjadikan  tanah  yang  diwakafkan  tidak  memiliki  dasar  hukum,  sehingga  apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  mengenai  kepemilikan  tanah  wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.
Hal  lain  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  dalam  praktik  wakaf  di Indonesia  adalah  dimintanya  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli  waris  wakif  dan  tanah wakaf  dikuasai  secara  turun  temurun  oleh  Nadzir  yang  penggunaannya  menyimpang dari akad wakaf.
Dalam  praktik  sering  didengar  dan  dilihat  adanya  tanah  wakaf  yang  diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya  bukanlah  masalah  yang  serius,  karena  apabila  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  wakaf  dapat  dilakukan  untuk  waktu  tertentu,  sehingga apabila  waktu  yang  ditentukan  telah  terlampaui,  wakaf  dikembalikan  lagi  kepada  ahli waris  wakif.  Namun  khusus  untuk  wakaf  tanah,ketentuan  pembuatan  akta  ikrar  wakaf
telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.
Selanjutnya  mengenai  dikuasainya  tanah  wakaf  oleh  Nadzir  secara  turun temurun  dan  penggunaannya  yang  tidak  sesuai  dengan  ikrar  wakaf,  hal  ini  dikarekan kurangnya  pengawasan  dari  instansi  yang  terkait.  Ahli  waris  atau  keturunan  Nadzir beranggapan bahwa tanah tersebut milik Nadzir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris Nadzir.
Mendasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan atau penyebab  terjadinya  sengketa  wakaf  adalah  belum  tertampungnya  pengaturan  tentang tanah  wakaf  yang  banyak  terjadi  di  Indonesia  pada  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar  wakaf,  dimintanya  kembali  tanah  wakaf  oleh  ahli  waris  wakif  dan  tanah  wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir. 22

## C. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan: (1) Akuntansi Pengelolaan wakaf produktif lembaga nazir wakaf (LNW) Ibadurrahman Duri  dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  Hukum  Fikih  Islam  Tradisional  Dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  wakaf  namun  dalam  hal pengelolaan  wakaf  produktif  masih  kurang  maksimal.  Dalam  pengelolaan  harta  benda wakaf produktif  yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA  Kecamatan tidak pernah  ikut  campur  semua  urusan  pengelolaan  sepenuhnya  diserahkan  kepada  nadzir yang  telah  ditunjuk  sendiri  oleh  wakifnya.  Wakaf  produktif  yang  ada    lembaga  nazir wakaf  (LNW)  Ibadurrahman  Duri  ini        tergolong  ke  dalam  praktek  wakaf  mutlaq, nazhir  melakukan  upaya-upaya  produktif  sehingga  harta  wakaf  bisa  berhasil  lebih maksimal  dengan  cara  yang  banyak  ditempuh  adalah  dengan  jalan  mempersewakan harta wakaf.
(2)  Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lembaga  nazir  wakaf  (LNW)  Ibadurrahman  Duri  adalah  Ada  sebagian  anggapan  dari masyarakat bahwa wakaf itu tidak perlu diketahui orang banyak jadi terkadang jika ada yang  diwakafkan  hanya  internal  keluarga  saja  yang  mengetahuinya,  Masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  tata  cara  atau  prosedur  mewakafkan  harta  benda yang  telah  diwakafkan,  data  wakaf  yang  produktif  itu  masih  minim  artinya  masih kurang  masyarakat  yang  mau  mewakafkan  wakaf  produktif,  kurangnya  dana  dalam proses  sertifikasi  sehingga  banyak  wakaf  yang  belum  diterbitkan  sertifikatnya  dan kekurangan dana juga terjadi dalam proses pengembangan wakaf untuk menjadikannya produktif,  di  samping  masalah  pendanaan,  masih  belum  memanfaatkan  sistem manajemen yang baik sehingga wakaf belum banyak dikembangkan dengan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
Qahaf Mundzir. 2005. Manajemen Wakaf Produktif ; penerjemah:  Muhyidin Mas Rida; penyunting; Abdurahman Kasdi; cet.1.-jakarta; khalifa,2004
Khosyi‟ah Siah, 2010. Wakaf dan Hibah, Persfektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia ; diterbitkan oleh: CV PUSTAKA SETIA Bandung
22 Wakaf makalah/azis ali cht, www.academia.edu/4862073/wakaf-makalah
Mohammad  ali  daud.1988. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf;  cet-1.-jakarta: penerbit universitas Indonesia ( UI-Press ),1988. Hery,  Cara Mudah  Memahami  Akuntansi,Intisari  Konsep  Dasar  Akuntansi ,  Jakarta: prenada,2012.Ed.1.cet.1
Http//:carapedia.com/ pengertian-definisi-pegelolaan- pengertian dan definisi pengelolaan , info2163,html Http//:  mimildha.blogspot.com/2013/II/ sifat-produktif  -  pengertian  wakaf  produktif, 23,html
Http//: kamusbahasaindonesia.org/ usaha/mirip definisiperkebunan , Http//:wilkpediabahasaindonesia;ensiklopedia.id.wikipedia.org/wiki/ perkebunan  wakaf produktif.
Http//:  muharramwahyu.blogspot.com/2013/II/ wakaf-produktif  wakaf  produktif  dalam persfektif ekonomi islam
Http//:www.academia.edu/ wakaf-produktif-dalam-persfektif-ekonomi-islam  pengertian rukun dan fungsi wakaf
Http//: www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-html undang-undang RI No:41 tahun 2004 Http//:  kemenag.go.id/  file/dokumen/UU4104 Sengketa  wakaf  dan  solusi  sengketa wakaf