Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
IMPLEMENTASI PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA 5 PERMEN ATR/KBPN RI NOMOR 16 TAHUN 2021 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA KETERANGAN WARIS
Yustisia Setiarini Simarmata 1 , Winanto Wiryomartani 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia yustisia.setiarini@gmail.com 1
Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 2 Desember 2021; disetujui: 26 Desember 2021

## ABSTRACT
A certificate of inheritance is a document of proof from the heirs about the truth that they are the right people and have the right to inherit from the heir. Certificate of Inheritance is required when heirs wish to transfer rights from the heirs. For registration of transfer of land  rights or Ownership  Rights  to  Flat  Units,  based  on  the  Regulation  of  the  State  Minister  of  Agrarian Affairs/Head  of  the  National  Land  Agency  Number  3  of  1997  concerning  Provisions  for  the Implementation  of  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration, for Indonesian citizens of Chinese descent: deed of title statement inherited from a Notary. This is in line with Article 15 UUJN, the authority of a Notary to make a deed.
Article  111  paragraph  (1)  Regulation  of  the  Minister  of  ATR/BPN  Number  16  of  2021 concerning  the  Third  Amendment  to  the  Regulation  of  the  Minister  of  State  for  Agrarian Affairs/Head  of  the  National  Land  Agency  Number  3  of  1997  concerning  Provisions  for  the Implementation  of  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land  Registration states the application for registration of the transfer of rights to land rights. Land or Ownership Right to the Flat Unit is submitted by the heirs or their proxies by attaching one of them in point (c)  a  letter  of  proof  as  an  heir,  one  of  which  in  point  (5)  can  be  in  the  form  of  a  deed  of inheritance rights from a Notary domiciled at the heir's residence. at the time of death. The basic difference between the two regulations is the position of a Notary who is authorized to  make  a  Certificate  of  Inheritance  for  the  deceased.  Based  on  this  rule,  specifically  for  the object of land rights or Flat Ownership Units, a Certificate of Inheritance can only be made by a  Notary  who  is  domiciled  at  the  place  of  residence  of  the  heir  at  the  time  of  death.  This research uses normative juridical law studies, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law.
Keywords: certificate of inheritance, transfer of rights, notary
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: yustisia.setiarini@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Hukum  Waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  para  ahli  warisnya. 1 Waris  lahir untuk  kepentingan  para  ahli  waris.  Pasal  830  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyebutkan  “Pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian.”  Jadi  dengan  adanya  peristiwa hukum  kematian  seseorang,  berimplikasi  pada  terbukanya  harta  peninggalan  orang  yang meninggal (selanjutnya  disebut  Pewaris)  baik  berwujud  kebendaan  maupun tidak,  baik  berupa hutang maupun piutang yang dibagi menjadi hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.
Tanpa kematian, maka mustahil akan ada pembagian waris. Pewarisan baru akan terjadi Jika terpenuhi unsur-unsur, yaitu: 2
1. Adanya  orang  yang  meninggal  dunia  ( erflater ),  yang  meninggalkan  harta  warisan  yang disebut pewaris.
2. Adanya  orang  yang  masih  hidup  ( erfgenaam ),  yaitu  orang  yang  menurut  Undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
3. Adanya  benda  yang  ditinggalkan  ( erfenis  tialatemchap ),  yaitu  segala  sesuatu  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  pada  saat  ia  meninggal  dunia  yang  disebut  harta  warisan,  bisa berbentuk aktiva atau passiva.
Benda  yang  ditinggalkan  biasa  dimaknai  dengan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan pewaris  berupa  aktiva  dan  pasiva  yang  ditinggalkan  oleh  si  pewaris  setelah  dikurangi  dengan semua  utangnya.  Ketika  seseorang  meninggal  dunia,  maka  pada  saat  itu  juga  segala  hak  dan kewajibannya  beralih  kepada  para  ahli  warisnya,  artinya  ahli  warisnya  tersebut  yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam hal yang menyangkut harta kekayaan. 3
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua acara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:
a. Secara  ab  intestato,  sebagaimana  dimuat  dalam  pasal  832  Menurut  undang-undang,  yang berhak  menjadi  ahli  waris ialah  keluarga  sedarah,  baik  yang  sah menurut  undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama prinsip pewarisan adalah adanya hubungan darah (dan perkawinan) antara Pewaris dengan yang berhak mewaris sehingga dikenal pembagian ahli waris menjadi 4 (empat) golongan besar, yaitu:
1. Golongan  I:  suami/isteri  yang  hidup  terlama  dan  anak/keturunannya  (Pasal  852  KUH Perdata);
2. Golongan II: orangtua atau saudara kandung pewaris;
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah Bapak dan Ibu dari Pewaris;
4. Golongan  IV:  Paman  dan  Bibi  dari  Pewaris  baik  dari  Pihak  Bapak  maupun  Ibu  yaitu, keturunan  Paman  dan  Bibi  sampai  dengan  derajat  keenam  dihitung  dari  Pewaris  atau saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai dengan derajat keenam dihitung dari Pewaris;
dengan  prinsip  bahwa “golongan ahli waris terdekat menutup  golongan  ahli waris yang lebih jauh.” Artinya, jika Pewaris meninggalkan seorang isteri sah saja maupun seorang isteri  dan  anak-anak  sah, maka  menutup jatuhnya  hak mewaris  bagi  golongan berikutnya.
b. Secara  testamentair,  yaitu  ahli  waris  karena  ditunjuk  dalam  surat  wasiat  atau  testamen, sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  899.  Dalam  hal  ini  pemilik  kekayaan,  atau  pewaris semasa  hidupnya  telah  membuat  wasiat  untuk  seseorang  atau  lebih  yang  ditunjuk  untuk memiliki atau mengurus harta kekayaannya manakala dia meninggal.
1 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Depok : Rajagrafindo Persada), hlm. 3
2 Karel Wowor, Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum Vol. VII/No. 6/Jul-Sep/2019, hlm 102
3 Oktavia Milayani, Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling Menurut Burgerlijk Wetboek, AI’Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm 408
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Walau  secara  undang-undang,  telah  dijelaskan  siapa  yang  menjadi  ahli  waris,  namun dalam  untuk  dapat  menjadi  ahli  waris,  diperlukan  suatu  bukti.  Bukti  bahwa  seseorang  atau sekelompok orang adalah ahli waris yang sah dari Pewaris berupa suatu surat tanda bukti, yang mana  Negara  hanya  mengakui  dan  mengunci  empat  bukti  surat  sebagai  tanda penetapan/penegasan para ahli waris yang sah : 1. Wasiat dari Pewaris;
2. Putusan Pengadilan;
3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan;
4. Surat Keterangan Waris;
1. Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk Asli: Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa: Akta Surat Keterangan Waris dari Notaris;
3. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya Surat Keterangan Waris dari  Balai  Harta  Peninggalan  (Pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  angka  4  Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  Ketentuan  Pertahanan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah). 4
Bukti  sebagai  ahli  waris  tersebut  menjadi  dasar  bagi  para  ahli  waris  untuk  dapat mengurus  dan  memiliki  harta  kekayaan  peninggalan  pewaris.  Salah  satu  bukti  yang  telah disampaikan  di  atas  adalah  Akta  Surat  Keterangan  Waris  dari  Notaris.  Akta  Surat  Keterangan Waris sendiri di masyarakat dikenal dengan nama Surat Keterangan Waris.
Surat  keterangan  waris  adalah  suatu  dokumen  pembuktian  dari  ahli  waris  tentang kebenaran  bahwa  mereka  adalah  orang  yang  tepat  dan  berhak  mewarisi  dari  pewaris. 5 Surat Keterangan Waris berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, proses  pewarisan  mengenai  kematian,  perkawinan,  perjanjian  kawin,  kelahiran  anak  atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan  jumlah  bagiannya  dalam  harta  peninggalan  dengan  dasar  hukumnya,  dan  dengan keterangan  wasiat  yang  dikeluarkan  oleh  Daftar  Pusat  Wasiat  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. 6
Sejarah pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, berdasarkan peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860 Nomor 3, dimana pada saat ini di Indonesia berlaku asas konkordansi yaitu  asas  yang  melandasi  diberlakukannya  hukum  Eropa  atau  hukum  di  negeri  Belanda  pada masa  itu  untuk  diberlakukan  juga  kepada  Golongan  Eropa  yang  ada  di  Hindia  Belanda (Indonesia  pada  masa  itu).  Salah  satu  aturan  yang  berlaku  pada  masa  itu  misalnya  ketika  ada seorang pensiunan meninggal, maka ahli warisnya harus membuat surat keterangan untuk dapat menerima uang pensiunan.
Selanjutnya  peraturan  di  Belanda  yang  juga  diberlakukan  di  Indonesia,  yaitu  adanya penggolongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan Tionghoa, dan golongan lain.
Surat keterangan waris merupakan suatu alat bukti bagi para ahli waris bahwa mereka memiliki  hak  dan  dasar hukum  untuk melakukan perbuatan  hukum tertentu atas  harta  warisan yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  yang  belum  dibagi.  Salah  satu  perbuatan  hukum  yang  dapat
4 Pasal 111 Peraturan Menteri Angraria Nomor 3 Tahun 1997
5 R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana1 , Suhariningsih2 , Abdul Rachmad Boediono, ANALISIS YURIDIS SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI ALAT BUKTI.
6 Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017) Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riskapanggita@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilakukan  oleh  para  ahli  waris  adalah  proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  oleh  ahli waris 7
Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,  berdasarkan  pasal  111  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah,  para  ahli  waris atau  kuasanya mengajukan permohonan dengan melampirkan :
(1) Permohonan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris,  atau,  apabila  mengenai  tanah  yang  belum  terdaftar,  bukti  pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
b. surat  kematian  atas  nama  pemegang  hak  yang  tercantum  dalam  sertipikat  yang bersangkutan  dari  Kepala  Desa/Lurah  tempat  tinggal  pewaris  waktu  meninggal  dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yang berwenang;
c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
1) wasiat dari pewaris, atau
2) putusan Pengadilan, atau
3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala  Desa/Kelurahan  dan  Camat  tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu  meninggal dunia;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
-  bagi  warganegara  Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya:  surat  keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
d. surat  kuasa  tertulis  dari  ahli  waris  apabila  yang  mengajukan  permohonan  pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
e. bukti identitas ahli waris;
Surat  keterangan  waris  yang  dibuat  Notaris  bagi  warga  negara  Indonesia  keturunan Tionghoa  sejalan  dengan  tugas  dan  wewenang  Notaris  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN No. 2 Tahun 2014), terkhusus Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN No. 2 Tahun 2014, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyebutkan : “Notaris berwenang membuat akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta otentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang  lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Dalam menjalankan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga dipagari dengan  kode  etik,  yang  salah  satunya  menyebutkan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  wajib memberikan  pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan  sebaik- baiknya.  Kode  etik  tersebut  tidak  bisa  sepenuhnya  dilakukan  Notaris  dalam hal membuat akta keterangan  waris,  dimana  pasal  111  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  16  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  menyebutkan  Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh
7 KEABSAHAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DALAM PEMBUATANNYA MENGGUNAKAN DOKUMEN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 577/PDT.G/2020/PN SBY) Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan, Winanto Wiryomartani.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ahli  waris  atau  kuasanya  dengan  melampirkan  salah  satunya  dalam  poin  (c)  surat  tanda  bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia . Bunyi  ayat  tersebut  memiliki  perbedaan  dengan  peraturan  terdahulu  dalam  pasal  111 ayat  (1)  butir  c  poin  (4)  yang  menyebutkan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris  yang  bagi warganegara  Indonesia  keturunan  Tionghoa:  akta  keterangan  hak  mewaris  dari  Notaris,  tanpa embel-embel kedudukan Notaris.
Perbedaan  mendasar  dari  kedua  aturan  tersebut  adalah  kedudukan  Notaris  yang berwenang  membuat  Surat  Keterangan  Waris  bagi  yang  meninggal.  Berdasarkan  aturan  ini, khusus  untuk  objek  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Satuan  Rumah  Susun,  Surat  Keterangan Waris  hanya  dapat  dibuat  oleh  Notaris  yang  berkedudukan  di  letak  tempat  tinggal  pewaris waktu meninggal dunia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN  RI  Nomor  16  Tahun  2021  terhadap  kewenangan  Notaris  membuat  Akta Keterangan Waris.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  menggunakan  kajian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 8 Penelitian hukum yuridis normatif biasa juga disebut dengan nama penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis di dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 9 Penelitian dilakukan dengan  cara  menganalisis  suatu  dokumen  guna  mendapatkan  makna  yang  terdapat  dalam dokumen tersebut. Pengumpulan data antara lain dilakukan dengan penelusuran bahan pustaka, sehingga  data-data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder.  Penelusuran  kepustakaan terhadap  buku-buku  teks  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  jabatan Notaris, karya-karya ilmiah seperti jurnal, tesis, serta artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akta Keterangan Waris ( Verklaring van Erfpacht ) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah  Akta  keterangan  yang  dibuat  oleh  Notaris  yang  memuat  ketentuan  siapa yang  menurut hukum  merupakan  ahli  waris  yang  sah  dari  seseorang  yang  meninggal  dunia.  Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut “Akta Keterangan Waris” dengan Akta Keterangan Hak Waris”  dan  istilah Verklaring  van  Erfpacht dengan  “Certificaat  van  Erfpacht.” 10 Masyarakat umum mengenal akta keterangan waris ini dengna nama Surat Keterangan Waris.
Surat Keterangan Waris umumnya memuat hal-hal berupa :
1.  Bentuk deskriptif dari perhitungan pembagian Harta Peninggalan Pewaris.
2.  Perhitungan  pembagian  harta  peninggalan  pewaris  dibuat  sesuai  dengan  kasusnya  dan dihitung berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHPerdata.
3.  Setelah notaris selesai membuat perhitungan pembagan harta peninggalan pewaris tersebut, maka  angka-angka  perhitungan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  yang  disajikan secara sistematis, dan merupakan isi/materi dari akta keterangan hak mewaris.
4.  Perhitungan  pembagian  harta  peninggalan  yang  merupakan  isi/materi  dari  akta  keterangan hak mewaris,  rumusan-rumusan kalimatnya  harus disusun  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat
8 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Normatif , Edisi Revisi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.
9 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum : Doktrinal dan Non-Doktrinal,
(Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), hlm. 47.
10 ANALISIS KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS UNTUK GOLONGAN TIONGHOA I Dewa Gede Wirasatya Purnama Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memberikan  informasi  secara  jelas  mengenai  jalannya  perhitungan  pembagian  harta peninggalan  sampai  dengan  diperolehnya  hasil  akhir  berupa  jumlah  pembagian  harta peninggalan dari masing-masing ahli waris. 11
Sebelum  membuat  Surat  Keterangan  Waris,  Notaris  diharuskan  meminta  kepada  ahli waris untuk membuat Permohonan dan Pernyataan. Permohonan dan Pernyataan dari ahli waris ini  dapat  dilakukan  oleh  satu  orang  ahli  waris  berdasarkan  kuasa  dari  ahli  waris  lainnya  atau seluruh ahli waris. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik yang biasa  disebut  Akta  Pernyataan  Ahli  Waris.  Akta  tersebut  digunakan  sebagai  alat  bukti  apabila pada suatu waktu ada pernyataan dari para penghadap atau ahli waris yang ternyata tidak benar. Pernyataan  yang  tidak  benar  tersebut  dapat  mengakibatkan  adanya  pihak  yang  dirugikan, sehingga yang bertanggungjawab adalah penghadap yang memberikan keterangan palsu.
Setelah  akta  pernyataan  ahli  waris,  Notaris  akan  membuat  Surat  Keterangan  Waris berdasarkan  keyakinan  Notaris  atas  Pernyataan  yang  diberikan  oleh  ahli  waris  dan  Notaris melakukan  verifikasi  terkait  dokumen  yang  telah  disampaikan  oleh  ahli  waris  apakah  sesuai dengan  keterangan  yang  diberkan  atau  tidak.  Perbedaan  antara  akta  pernyataan  dengan  surat keterangan  waris terletak  pada  isinya.  Dimana akta  pernyataan  hanya  berisi  tentang  siapa  saja yang  berhak  menjadi  ahli  waris  terhadap  harta  peninggalan  pewaris.  Sedangkan  surat keterangan waris berisi tentang besaran pembagian harta peninggalan untuk masing-masing ahli waris berdasarkan KUHPerdata.
Surat Keterangan Waris berfungsi sebagai dasar untuk menuntut hak tertentu atas benda atau  hak  kebendaan  yang  melekat  pada  objek  waris.  Surat  Keterangan  Waris  dibuat  agar masyarakat  mengetahui  dengan  tepat  dan  pasti  siapa  saja  yang  berhak  atas  harta  yang ditinggalkan  oleh  Pewaris  meliputi  benda  bergerak  dan  tidak  bergerak,  berwujud  dan  tidak berwujud 12 . Harta bergerak seperti kendaraan, uang tunai, deposito, emas, saham, sementara itu harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan.
Surat  keterangan  waris  memiliki  peranan  penting,  terutama  dalam  hal  permohonan peralihan hak atas tanah dari pewaris ke ahli waris. Surat Keterangan Waris dijadikan bukti dan sebagai keterangan dalam kaitan untuk proses setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak  atas tanah, memberikan  sesuatu  hak  baru  atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan  suatu akta yg dibuat oleh  dan  dihadapan  PPAT  terjadi  akibat  adanya  warisan 13 Oleh  karena  itu,  terhadap  peralihan hak  atas  tanah  karena  mewaris,  Surat  Keterangan  Waris  berfungsi  untuk  menjamin  kepastian hukum atas ahli waris yang sah dari orang yang namanya tercantum didalam sertipikat-sertipikat tanda bukti hak atas tanah.
Di Indonesia pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris berlangsung hingga saat telah  berlakunya  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris ditentukan  sejumlah  kewenangan  Notaris  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  yang mengatur  kewenangan  sebagai  berikut  :  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse akta,  Salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-aka  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang- Undang.
11 I Gede Purwaka (a), Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris,(Depok:FHUI.,1999), hlm.220
12 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Karya Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 291.
13 Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E. 2015. “Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Menurut Hukum Positif”. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat Volume.4. Nomor. 1. Bandung : Universitas Padjadjaran.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Salah  satu  kode  etik  Notaris  mewajibkan  Notaris  selaku  pejabat  umum  memberikan pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan  sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya masyarakat yang membutuhkan akta keterangan waris. Dalam pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  menyebutkan  Permohonan  pendaftaran  peralihan  Hak  Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta  keterangan  hak  mewaris  dari  Notaris  yang  berkedudukan  di  tempat  tinggal  pewaris  pada waktu meninggal dunia.
Keberadaan  pasal  ini  memberi  dampak  kepada  Notaris  tidak  dapat  menjalankan  tugas dan  wewenang  serta  kode  etik  manakala  terbentur  dengan  tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu meninggal  dunia.  Hal  mana  pasal  tersebut  juga  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Jabatan Notaris, yang mengatur tentang Notaris. Secara hukum ketentuan ini sudah tidak tepat, karena berdasarkan UUJN, kewenangan Notaris mencakup wilayah Provinsi, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan  bahwa  suatu  Undang-Undang  hanya  dapat  diubah  dengan  Undang-Undang  tidak boleh dengan Peraturan Menteri, berarti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak tepat, karena memberi batasan tentang siapa yang berhak membuat Surat Keterangan Waris.
Surat  Keterangan  Waris  merupakan  surat  dibawah  tangan  yang  dibuat  dengan kewenangan  Notaris  berdasarkan  peraturan  Perundang-undangan.  Undang-undang  dan peraturan Perundang-undangan merupakan dua hal yang berbeda, menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  (selanjutnya  di  sebut  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan)  definisi  Peraturan  Perundang-undangan  adalah peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan Undang-undang adalah Peraturan Perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Pada  Pasal  8  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  menyatakan  bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan. Sehingga  dapat  disimpulkan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  merupakan  peraturan  undang-undang  yang  diakui  dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  dan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  juga  tunduk pada aturan tersebut.
Sehingga untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas  Tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  yang  diajukan  oleh  ahli  waris  atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan  di  tempat  tinggal  pewaris  pada  waktu  meninggal  dunia,  sementara  itu  Akta Keterangan Waris yang tidak berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun  dapat  dibuat  oleh  Notaris  dimana  saja,  sepanjang  masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.
Ketentuan  pembuatan  surat  keterangan  waris  di  Negara  Indonesia  didasarkan  pada pembagian  golongan  penduduk  yang  merupakan  politik  Belanda  untuk  penduduk  di  wilayah jajahannya  yaitu  Hindia-Belanda.  Pembagian  dilakukan  secara  sistematis,  terstruktur  oleh Belanda.  Pada  saat  itu  penduduk  dibedakan  menjadi  beberapa  golongan  seperti  dalam  Pasal Pasal  163  Indische  Staatsregeling  (IS)  juncto  Pasal  109  Regerings  Reglement  (RR),  yaitu golongan Eropa, golongan Bumi Putera/Pribumi, dan golongan Timur Asing. Pembedaan pada golongan  penduduk  ini  membawa  pula  perbedaan  dalam  hukum  keperdataan  masing-masing
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
golongan tersebut yang diatur dalam Pasal 131  IS juncto 73 RR. Penggolongan penduduk dan hukum  yang  berlaku  untuk  setiap  golongan  itu  merupakan  politik  hukum  dari  pemerintah kolonial  untuk  mengawasi  penduduk  yang  berada  di  daerah  jajahannya  dengan  politik pembodohan  dan  politik  devide  et  impera  (politik  adu  domba)  untuk  penduduk  di  wilayah Hindia-Belanda pada saat itu. 14
Pemisahan  penduduk  Indonesia  yang  sesuai  etnis  serta  golongan  mencuat  setelah penjajahan kolonial Belanda melakukan invansinya keIndonesia. Golongan penduduk Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 163 IS (Indische Staatregeling) yang menggantikan Pasal 109  RR (Regerings Reglement). Penduduk atau rakyat Indonesia dibedakan atau dibagi pada golongan- golongan  antara  lain:  1.  Golongan  Indonesia  Asli  (Bumiputera/Inlander);  2.  Golongan  Eropa; dan 3. Golongan Timur asing, yang dibedakan lagi dalam timur asing tionghoa serta timur asing lainnya.  Penggolongan  penduduk  serta  hukum  yang  ada  untuk  setiap  golongan  penduduk  itu merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda guna mengawasi penduduk yang berada didaerah jajahannya serta dalam upaya pembodohan serta politik memecah belah (devide et impera-politik adu domba) guna penduduk di wilayah Hindia Belanda saat itu 15
Pembuatan akta keterangan hak mewaris dibedakan berdasarkan golongan seperti dalam permenatr 3/97 yang membagi surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagai berikut :
- bagi  warganegara  Indonesia  penduduk  asli:  surat  keterangan  ahli  waris  yang dibuat  oleh  para  ahli  waris  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi  dan  dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
- bagi  warganegara  Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya:  surat  keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terdapat  nuansa  diskriminasi  dalam  pemberian pelayanan  surat  tanda  bukti  sebagai  ahli  waris.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-undang No.  40  tahun  2008  tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis,  diskriminasi  ialah  suatu bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan,  ataupun  pemilihan  yang  didasarkan  sesuai  ras serta  etnis,  yang  menyebabkan  pencabutan  serta  pengurangan  pengakuan,  perolehan,  atau pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  dan  kebebasan  atas  dasar  suatu  kesetaraan  pada  bidang  sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka tidak boleh lagi ada penggolongan penduduk.
Peraturan  Menteri  Nomor  16  Tahun  2021  lahir  dalam  rangka  perubahan  ketiga Peraturan  Menteri  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997,  secara nyata telah menghilangkan penggolongan dalam rangka membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggolongan berdasarkan etnis masyarakat tidak lagi disebutkan. Dengan tidak adanya lagi penggolongan etnis, sehingga akta keterangan hak mewaris dari Notaris tidak hanya untuk warganegara  Indonesia  keturunan  Tionghoa  melainkan  menjadi  pilihan  hukum  bagi  semua penduduk  berkewarganegaraan  Indonesia.  Akta  keterangan  waris  dari  Notaris  dapat  menjadi pilihan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dengan demikian Notaris dapat memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat pembedaan golongan. Notaris dapat mengimplementasikan wewenang Notaris  sebagai  Pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  bukti  ahli  waris  untuk  semua masyarakat  Indonesia,  tidak  berdasarkan  etnis,  golongan,  dan  agama  apapun,  namun berdasarkan  kewenangan  Notaris  yang  tersebut  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta.
14 Sonny Tobelo Manyawa, 2011, Warisan dan Wasiat (online), http://sonny- tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html ,  diakses pada tanggal 1 November 2021
15 Penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis pembuatan surat keterangan waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk Fadilla Dwi Lailawati, Penggolongan Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KESIMPULAN
Implementasi  pasal  111  ayat  (1)  huruf  c  angka  5  Permen  ATR/KBPN  RI  Nomor  16 Tahun  2021,  sepanjang  urusan  pertanahan,  maka  masyarakat  yang  membutuhkan  Surat Keterangan Waris dari Notaris, harus membuat di Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris  pada  waktu meninggal  dunia, selain  dari  urusan  pertanahan dapat merujuk  pada pasal 15 UUJN terkait kewenangan Notaris dalam membuat akta.
Adanya perubahan dalam pasal pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 juga mengakibatkan bahwa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau yang biasa  dikenal  di  masyarakat  sebagai  Surat  Keterangan  Waris  yang  dibuat  oleh  Notaris,  tidak hanya berlaku bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia.

## REFERENSI
BUKU Anggita,  R.  P.  (2020).  Kedudukan  Akta  Keterangan  Hak  Mewaris  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris Berdasarkan  Keterangan  Sebagian  Ahli  Waris  (Studi  kasus  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). Indonesian Notary , 2 (3).
Fikricinta,  N.,  Pulungan,  M.  S.,  &  Wiryomartani,  W.  (2021).  Keabsahan  Surat  Keterangan Waris  Yang  Dalam  Pembuatannya  Menggunakan  Dokumen  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan Nomor 577/Pdt. G/2020/Pn Sby). Indonesian Notary , 3 (2).
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Edisi  Revisi.  Cetakan Kedua.
Lailawati,  F.  D.  (2020).  Penghapusan  diskriminasi,  ras,  dan  etnis  pembuatan  surat  keterangan waris  yang  didasarkan  pada  penggolongan  penduduk. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 11 (1),
12-20.
Milayani,  O.  (2014).  Kedudukan  Hukum  Ahli  Waris  yang  Mewaris  dengan  Cara  Mengganti atau  Ahli  Waris  “Bij  Plaatsvervulling”  Menurut  Burgerlijk  Wetboek. Al-Adl , 9 (3),  405- 434. Perangin, E. (2013). Hukum Waris. PERATURAN  MENTERI  NEGARA  AGRARIA/  KEPALA  BADAN  PERTANAHAN NASIONAL  NOMOR  3  TAHUN  1997  TENTANG  KETENTUAN  PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
Pramana, R. M. (2014). Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Alat Bukti. Kumpulan
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
Purnama,  I.  D.  G.  W.  (2013).  Analisis  Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk Golongan Tionghoa. ERT , 2012 , 55. Purwaka,  I.  G.  (1999). Keterangan  hak  mewaris  yang  dibuat  oleh  notaris  berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) . Program Spesialis Notariat dan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Sonny Tobelo  Manyawa,  2011,  “Warisan  dan  Wasiat”  (online), http://sonny- tobelo.blogspot.com/2011/11/warisan-wasiat.html ,
Thong  Kie,  T.  (2000).  Studi  Notariat  Dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris,  Buku  II. Ichtiar  Baru Van Hoeve: Jakarta . Qamar,  N.,  &  Rezah,  F.  S.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum:  Doktrinal  dan  Non-Doktrinal . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Utarie,  F.,  &  Sandra,  E.  (2015).  PENYULUHAN  PENINGKATAN  PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN

## WARIS DI DESA BLENDUNG
DAN DESA KORANJI,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KECAMATAN  PURWADADI,  KABUPATEN  SUBANG,  PROVINSI  JAWA  BARAT MENURUT HUKUM POSITIF. Dharmakarya , 4 (1). Wowor,  K.  (2019).  HUKUM  HARTA  WARISAN  ATAS  TANAH  MENURUT  HUKUM PERDATA. LEX PRIVATUM , 7 (6).