Received  1 Januari 2017, Published 30 Januari 2017
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional . Diterbitkan Oleh : http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus Fokus Konseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling

## PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH DASAR DI PROVINSI LAMPUNG

## Tri Yuni Hendrowati
STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung email: yunisyajono@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  aims  to  know  parents  perception  toward  the  implemetation  of  inclusive education  of  elementary  school  in  Lampung.  This  study  used  survey  method. 411.005  parents  who  speread  into  5900  elementary  school    in  2016  were  taken apart as population of the research. The research sample were 399 parents in eight regency/  city  in  Lampung.  In  collecting    the  data,  the  researcher  employed  open- ended  questionnaire.    The  data  were  analysed  using  percentage  formula.  The research  finding  shows  that  74%  parents  agree  to  the  application  of  inclusive education in elementary school, whereas 26% parents disagree with performance of inclusive  education  in  elementary  school.  The  most  reason  agree  on  the implementation  of  inclusive  education  states  that  every  child  has  the  same  rights, while the most reason that disagree with the implementation due to fear of negative impact when their children mixed with  special needs children.
Keywords: parents perception, inclusive education,elementary school.

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  secara hukum  baik  secara  internasional  maupun nasional. Dalam skala internasional perlindungan terhadap pelaksanaan pendidikan  sudah  tercetuskan  pada  tahun 1948  dalam  deklarasi  universal  hak  asasi manusia.  Begitu  pula  dalam  skala nasional, UUD 1945 pasal 31 menegaskan “Setiap warga negara mempunyai
kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan”. Hal ini mengandung  arti  bahwa  tidak  ada diskriminasi  bagi  setiap  warga  Negara Indonesia  untuk  memperoleh  pendidikan. Selanjutnya hak untuk memperoleh pendidikan  ini  ditindaklanjuti  melalui adanya  ketentuan  tentang  wajib  belajar yang  merupakan  suatu  program  yang perlu diwujudkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal ini dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  serta  dalam  Permendiknas  No. 70 tahun 2009 tentang tentang pendidikan inklusif  bagi  peserta  didik  yang  memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa.  Secara  legal dapat dilihat bahwa pelaksanaan pendidikan memiliki keinginan  yang kuat untuk  dapat  dilaksanakan  secara  adil  dan menyeluruh tanpa adanya pengelompokan yang berdasarkan kekurangan yang dimilikinya.
Semangat  kebersamaan  inilah  yang kemudian melahirkan sebuah pola pendidikan  yang  yang  mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik,  intelektual,  sosial,  emosi,  bahasa atau  kondisi-kondisi  lain,  termasuk  anak- anak  penyandang  cacat,  anak  ( gifted children ),  pekerja  anak  dan  anak  jalanan, anak  di  daerah  terpencil,  anak  kelompok etnis  dan  bahasa  minoritas,  anak  yang tidak  beruntung  dan  terpinggirkan  dari kelompok masyarakat (Riska, 2010:71).
Pendidikan inklusif merupakan sauatu pendekatan pendidikan yang inovatif  dan  strategis  untuk  memperluas akses  pendidikan  bagi  semua  anak berkebutuhan  khusus  termasuk  anak penyandang  cacat.  Dalam  konteks  yang lebih  luas,  pendidikan  inklusif  juga  dapat dimaknai  sebagi  satu  bentuk  reformasi
pendidikan  yang  menekankan  sikap  anti diskriminasi,  perjuangan  persamaan  hak dan  kesempatan,  keadilan,  dan  perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan  mutu  pendidikan,  upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar,  serta  upaya  merubah  sikap masyarakat  terhadap  anak  berkebutuhan khusus (Sunaryo, 2009:1).
Di  Indonesia  pendidikan  inklusif telah  mulai  dilaksanakan  di  sekolah tertentu.  Hal  ini  sesuai  dengan  adanya Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen  no 380/C.66/MN/  2003  tentang  pendirian pendidikan  inklusi  di  tingkat  kabupaten/ kota. Meskipun definsi tentang pendidikan  inklusif  itu  bersifat  progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung  didalamnya,  karena  banyak orang  menganggap  bahwa  pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB ( special education ).
Konsep  yang  mendasari  pendidian inklusif  sangat  berbeda  dengan  konsep yang mendasari pendikan khusus  ( special education ). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan  khusus.  Konsep  pendidikan inklusif  mempunyai  banyak  kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan  untuk  semua  ( education  for
all ) dan konsep tentang perbaikan sekolah ( schools improvement ).
Unesco  (2005:13)  mendefinisikan pendidikan  inklusif  bagian  program pendidikan  untuk  semua  ( education  for all ),  dinyatakan  bahwa  Inklusi  dipandang sebagai  proses  menangani  dan  merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui  peningkatan  partisipasi  dalam belajar,  budaya  dan  masyarakat,  serta mengurangi  pengucilan  dalam  dan  dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur  dan  strategi,  dengan  visi  yang sama  mencakup  semua  anak  dari  rentang usia  yang  tepat  dan  dengan  keyakinan bahwa  itu  adalah  tanggung  jawab  semua untuk mendidik anak.
Di  Indonesia  pedidikan  inklusi didefinisikan  sebagai  sistem  layanan pendidikan  yang  mengikutsertakan  anak berkebutuhan  khusus  belajar  bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang  terdekat  dengan  tempat  tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian  baik  dari  segi  kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem  pembelajaran  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  individu  peserta  didik (Direktorat PSLB, 2004).
Namun  pemahaman  tentang  seting pola  pendidikan  inklusi  itu  tampaknya belum  bisa  dijadikan  patokan,  karena pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara keseluruhan  tentang  konsep  pendidikan inklusi..  Sehingga  peneliti  merasa  perlu untuk  meneliti  seberapa  besar  persepsi positif ataupun negatif orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.
Sarwono menjelaskan bahwa (2010:93)  persepsi  berasal  dari  bahasa Latin  perceptio;  dari  percipere,  yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi  merupakan  proses  mengetahui atau  mengenali  objek  dan  kejadian objektif  dengan  bantuan  alat  indera. persepsi  terkait  dengan  alat-alat  indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran (Chaplin, 2011:358). Persepsi  dapat  diartikan  cara  pandang seseorang  terhadap  suatu  objek  dan bagaimana ia mengartikan atau memaknai objek  tersebut.  persepsi  orang  tua  siswa terhadap pendidikan inklusif akan menjadikan pelaksaan pendidikan berjalan  baik  atau  tidak  baik,  mengingat orang  tua  merupakan  stakeholder  yang sangat  penting  dalam  pengembangan sekolah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengunakan  metode  survey  deskriptif dengan pendekatan kuantitatif  yaitu suatu penelitian  yang  mendeskripsikan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.
Adapun langkah-langkah dalam suatu penelitian survey deskriptif menurut Cohen  et,el.  (2007:  209).),  yaitu:  a). Definisikan  tujuan.  b).  Tentukan  jenis survei  yang  diperlukan.  c).  Merumuskan pertanyaan  penelitian  atau  hipotesis.  d). Tentukan isu-isu yang fokus. e). Tentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi  persoalan  ini.  f).  Putuskan sampling diperlukan. g). Putuskan instrumentasi  dan  buat  metric.  h).  Buat instrumen pengumpulan data.g). Tentukan bagaimana data akan dikumpulkan. h). uji coba  instrumen.  i).  Proses  Pengambilan data.  j).  Kumpulkan  data.  k).  Analisis data. l). Laporkan hasil.

## Tabel 1. Jumlah Populasi
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 411.005 orang tua yang tersebar kedalam 5900 Sekolah Dasar. Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  tekhnik Simple Random Sampling . Untuk menentukan  jumlah  sampel  yang  akan digunakan, maka dipakai rumus dari Taro Yamane (Riduwan, 2006:65).
No Kabupaten /
Kota Siswa Sekolah 1. Lampung Barat 9246 264 2. Lampung Selatan 71556 714 3. Lampung Tengah 82534 871 4. Lampung Timur 69439 723 5. Lampung Utara 37232 565 6. Mesuji 7722 129 7. Pesawaran 21694 429 8. Pringsewu 21317 323 9. Tanggamus 18182 527 10. Tulang Bawang 13344 257 11. T. Bawang Barat 8210 194 12. Way Kanan 20581 373 13. Bandar Lampung 22490 328 14. Metro 2493 69 Jumlah 411005 5900
Berdasarkan penggunaan rumus tersebut,  maka  diperoleh  jumlah  sampel sebanyak 399 orang tua pada 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.
Teknik  Penggumpulan  data  pada penelitian  ini  menggunakan  angket.  Data yang  telah  terkumpul  akan  dianalisis dengan  cara  deskripsi  data  tentang persepsi  orang  tua  terhadap  pendidikan inklusi  pada  orang  tua  siswa  SD  di Lampung dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian    mengenai  persepsi orang  tua  terhadap  pendidikan  inklusi dipaparkan pada taberl 2.

## Tabel 1. Hasil Persepsi Orang Tua Tentang Pendidikan Inklusi
NO Kabupaten / Kota Setuju Tidak Setuju 1 Tulang Bawang 86 % 14 % 2 Way Kanan 42 % 58 % 3 Lampung Barat 68 % 32 % 4 Pesawaran 84 % 16 % 5 Pringsewu 62 % 38 % 6 Tanggamus 74 % 26 % 7 Metro 86 % 14 % 8 Lampung Tengah 88 % 12 % Total 74 % 26 % Berdasarkan Tabel
2 dapat diketahui bahwa sebanyak 74 % orang tua setuju  terhadap  pelaksanaan  pendidikan inklusi  di  SD,  sedangkan  26  %  tidak setuju  terhadap  pelaksanaan  pendidikan inklusi  di  SD.  Kabupaten  yang  paling
banyak  mensetujui  adanya  pendidikan inklusi  di  SD  adalah  Lampung  Tengah dengan  88%  orang  tua  siswa  dan Kabupaten  yang  paling  banyak  tidak setuju  adanya  pendidikan  inklusi  adalah kabupaten  Way  Kanan  sebanyak  58% tidak setuju terhadap pendidikan inklusi.
Didapatkan  hasil  bahwa  alasan setuju  terhadap  pelaksanaan  pendidikan inklusi terbanyak menyatakan setiap anak memiliki  hak  yang  sama,  sedangkan alasan  tidak  setuju  terhadap  pelaksanaan pendidikan inklusi terbanyak dikarenakan takut anak mereka berdampak negatif jika dicampurkan  dengan  anak  berkebutuhan khusus.
Kenyataan menunjukkan bahwa perspekstif  secara  umum  masyarakat terhadap  pendidikan inklusif  baik,  namun pendidikan inklusif belum dapat diterapkan  secara  menyeluruh.  Sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan langkah-langkah  konkrit  untuk  dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pada sekolah di Indonesai.
Hal  pertama  yang  perlu  dibenahi adalah permasalahan sumber daya manusia  (SDM)  guru.  Sebagaimana dikemukakan  dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  70  Tahun 2009  tentang  Pendidikan  Inklusif  yang
mewajibkan  pemerintah  kabupaten/kota menyediakan  paling  sedikit  satu  GPK pada  satuan  pendidikan  yang  ditunjuk. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi  di  bidang  pendidikan  khusus bagi  pendidik  dan  tenaga  kependidikan pada satuan pendidikan serta penyelenggara  pendidikan  inklusif,  dan dalam  hal  ini  pemerintah  provinsi  wajib membantu tugas-tugas tersebut (Pasal 10). Dalam  implementasinya,  masih  terdapat kekurangan  guru,  terutama  GPK.  Inilah yang  menjadi  masalah  utama  penerapan pendidikan  inklusif  (Handayani  dan Rahadian, 2013: 41).
Selain itu kurikulum merupakan hal yang  harus  dibenahi  juga,  pendidikan inklusif  mempunyai  kurikulum  yang relative  fleksibel.  Akan  tetapi  dalam realitasnya  selama  ini  terdapat  kurikulum yang  tersusun  kaku  dan  kurang  tanggap terhadap  kebutuhan  anak  yang  berbeda. Meskipun pendidikan inklusif tidak mensyaratkan  kurikulum  yang  terpisah, antar  siswa  namun  kurikulum  pendidikan inklusif  harus  masuk  dalam  kurikulum arus  utama  dengan  sifat  yang  lebih fleksibel (Handayani dan Rahadian, 2013: 42).

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  didapatkan hasil  bahwa  perspekstif  orang  tua  siswa terhadap  pendidikan  inklusif  baik,  alasan setuju  terhadap  pelaksanaan  pendidikan inklusi terbanyak menyatakan setiap anak memiliki  hak  yang  sama,  sedangkan alasan  tidak  setuju  terhadap  pelaksanaan pendidikan inklusi  terbanyak dikarenakan takut anak mereka berdampak negatif jika dicampurkan  dengan  anak  berkebutuhan khusus.  Pendidikan  inklusif  belum  dapat diterapkan  secara  menyeluruh.  Sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan langkah-langkah  konkrit  untuk  dapat mengimplementasikan secara menyeluruh pada sekolah di Indonesai.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Chaplin  J.P.  (2011).  Kamus  Lengkap Psikologi.  Terjemahan  oleh  Kartini Kartono.  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Cohen et,el. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge.
Direktorat PSLB. (2004). Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif  (Buku  Paket).  Jakarta: Direktorat PSLB. Handayani,  Titik  dan  Rahadian,  Angga Sisca. (2013). Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif. Jurnal Masyarakat  Indonesia,  Volume  39, No. 1.
Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang tentang  pendidikan  inklusif  bagi peserta didik yang memiliki
kelainan  dan  memiliki  potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Riduwan.  2006.  Metode  dan  Teknik Menyususn Tesis. Bandung:
Alfabeta.
Riska  Ahmad.  (2010).  Memaknai  Dan Mengembangkan
Keberagaman
Peserta  Didik  Melalui  Pendidikan
Inklusif. Pedagogi:  Jurnal  ilmiah ilmu pendidikan . Vol. X No. 2. Hal.
70-75.
Sarwono, Sarlito Wirawan. (2010). Pengantar Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Press. Sunaryo.  (2009).  Menejemen  pendidian inklusif. Repostoru UPI. Tersedia di
. http://a-research.upi.edu/ (diakses tanggal 15 Desember 2014).
Surat  Edaran  Dirjen  Dikdasmen  no 380/C.66/MN/
2003
tentang pendirian  pendidikan  inklusi  di tingkat kabupaten/ kota.
Undang- undang Dasar 1945.
Undang-  undang  No.  23  tahun  2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion:  Ensuring  Access  to Education  for  All.  Paris:  United
Nations Educational, Scientiﬁ c and Cultural Organization.