INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3099-3110 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kinerja Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung
Ricky Dwipayana 1 ✉ , Kadek Wiwin Dwi Wismayanti 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email: payanaricky@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualititatif. Metode analisis data yang digunakan  yaitu  analisis  deskriptif  kualitatif  melalui  observasi  di  lapangan,  wawancara  dan  studi dokumentasi  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Menurut  hasil  analisis  data  yang  didapatkan menunjukkan bahwa: (1) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah  menyiapkan  materi  dan  bahan  rapat  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  hal  ini menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah baik (2) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah memfasilitasi kegiatan rapat – rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung secara memadai sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya sehingga kinerja yang dihasilkan pegawai Bagian Hukum dan Risalah dapat dikatakan baik (3) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyusun dokumen  hasil  atau  risalah  rapat  DPRD  Kabupaten  Badung  sesuai  dengan  tupoksi  yang  berlaku. Memandang hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik (4) Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung telah menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD secara memadai sehingga DPRD dapat menjalankan fungsinya  dengan  lancar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  telah memiliki kinerja yang baik.
Kata Kunci : Bagian Hukum dan Risalah, Kinerja Pegawai

## Abstract
This study aims to determine the performance of employees of the Legal and Minutes Section of the Badung  Regency  Regional  Secretariat.  This  type  of  research  is  descriptive  qualitative.  The  data analysis method used is descriptive qualitative analysis through field observations, interviews and documentation studies as data collection techniques. According to the results of the analysis of the data obtained, it shows that (1) Employees of the Legal and Minutes Section of the Badung Regency DPRD  Secretariat  have  prepared  DPRD  meeting  materials  and  materials  in  accordance  with applicable  regulations,  this  shows  that  the  performance  of  employees  of  the  Legal  and  Minutes Section  is  good  (2)  Employees  of  the Legal  Division  and Minutes  of the  Badung  Regency  DPRD Secretariat have adequately facilitated plenary meetings of the Badung Regency DPRD in accordance with a pre-arranged schedule so that the performance produced by employees of the Legal and Minutes Section can be said to be good (3) Employees of the Legal Department and DPRD Secretariat Minutes Badung Regency has compiled the outcome documents or minutes of Badung Regency DPRD meetings in accordance with the applicable duties and functions. In view of this, it can be proven that employees of the Legal and Minutes Section have had good performance (4) Staff of the Legal and Minutes Section of the Badung Regency DPRD Secretariat have adequately prepared the administration of DPRD work visits so that the DPRD can carry out its functions smoothly. This shows that employees of the Legal and Minutes Section have had a good performance.
Keywords: Legal Section and Minutes, Employee Performance

## PENDAHULUAN
Pegawai adalah penggerak operasi di suatu organisasi. Kinerja organisasi akan mengalami peningkatan  apabila  kinerja  pegawainya  juga  meningkat.  Kinerja  atau  performance  memiliki  arti sebagai gambaran terkait tingkat tercapainya penyelenggaraan sebuah aktivitas pekerjaan untuk terwujudnya  tujuan  organisasi  yang  dimasukkan  dalam  sebuah  rancangan  strategis  organisasi (Moeheriono 2012:95). Kinerja pegawai memiliki peranan penting bagi sebuah organisasi karena dengan  terdapatnya  kinerja  pegawai  suatu  organisasi  dapat  mengetahui  kemampuan  pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai memiliki pengaruh terhadap berhasil  tidaknya  suatu  kinerja  pegawai  tersebut.  Indonesia  dalam  melawan  tekanan  persaingan yang  berat  telah  melakukan  usaha  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  aparatur  atau  pegawai sepuluh tahun yang lalu. Maksud dari tindakan tersebut mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten mampu menjadikan senjata untuk bersaing dalam mendapatkan manfaat dari era  globalisasi.  Apabila  organisasi  mengharapkan  kinerja  yang  tinggi  dari  SDM  yang  dimiliki pegawai,  suatu  organisasi  dapat  mewujudkannya  dengan  cara  memberikan  beberapa  upaya pengembangan SDM seperti pengembangan pelatihan dan bimbingan secara teknis untuk SDM yang bersangkutan. Komitmen yang tinggi dan kerja keras harus dimiliki
setiap  pegawai  dalam  kinerjanya.  Organisasi  tentu  memiliki  keingininan  untuk  maju  dengan mengaitkan  anggotanya  agar  meningkatkan  kapabilitasnya.  Menurut  Siagan  (2002)  seorang pegawai mempunyai hasil kerja yang baik dapat dilihat dari pertama, memiliki pandangan yang positif terhadap hasil atau output kerjanya, kedua memandang pekerjaan sebagai sebuah hal yang dianggap  segalanya  untuk  eksistensi  pegawai  tersebut,  ketiga  memiliki  perasaan  sebuah  kerja sebagai aktivitas yang bermakna untuk organisasi, keempat keseriusan diperlukan dalam berkerja demi  tercapainya tujuan  organisasi,  terakhir  kerja  dianggap  seperti beribadah  yang  memiliki  sisi religi  dan  moral.  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Badung merupakan  sebuah  intansi  pemerintahan  yang  bertugas  untuk  terselenggaranya  administrasi keuangan dan kesekreriatan, membantu terlaksananya fungsi dari DPRD Kabupaten Badung serta menyiapkan dan melakukan kordinasi apapun yang dibutuhkan DPRD Kabupaten Badung. Sekretaris dewan  (Sekwan)  merupakan  pemimpin  dari  Sekretariat  DPRD  Badung,  adapun  kedudukannya berdasarkan teknis operasional Sekwan dibawah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekwan memiliki tanggung jawab kepada Bupati berdasarkan administratif. Sekretariat DPRD Kabupaten Badung untuk menunjang jalannya sebuah organisasi agar dapat berjalan dengan lancar  memiliki  beberapa  bagian.  Adapun  beberapa  bagian  tersebut  meliputi  pertama,  Bagian Umum dan Keuangan yang terdapat Sub Bagian Tata Usaha dan Kepagawaian, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Kebijakan didalamnya. Kedua, Bagian Hukum dan Risalah yang terdapat Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif, Pranata Hubungan Masyarakat dan Perancang Peraturan  Perundangan – undangan  didalamnya.  Terakhir,  Bagian  Fasilitasi  Pengawasan  dan Penganggaran yang terdapat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di dalamnya. Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung memiliki penting dalam memberikan bantuan terhadap tugas  dan  fungsi  yang  dimiliki  oleh  DPRD  Kabupaten  Badung.  Adapun  beberapa  tugas  yang dikerjakan Bagian tersebut yaitu sebagai berikut:
a.  Menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD.
b.  Memfasilitasi rapat DPRd.
c.  Menyiapkan notulensi, risalah dan catatan rapat DPRD.
d.  Menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD.
Mengacu  pada  tugas  yang  harus  dikerjakan  Bagian  Hukum  dan  Risalah,  diperlukannya pegawai  yang  dapat  melakukan  pekerjaanya  dengan  bagus  dalam  artian  pegawai  harus berkompeten agar terciptanya kinerja yang tinggi sehingga tugas – tugas dari bagian tersebut dapat selesai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun jumlah pegawai Bagian Hukum dan Risalah pada tahun 2023 sebanyak 18 pegawai dengan jumlah pegawai ASN sebanyak 7 orang dan Non ASN/Tenaga  Kontrak  sebanyak  11  orang.  Berdasarkan  observasi  pengamatan  penulis,  masih terdapatnya beberapai pegawai Bagian Hukum dan Risalah DPRD Kabupaten Badung yang datang terlambat  sehingga  mempengaruhi  kinerja  yang  dihasilkan.  Kemudian  berdasarkan  studi dokumentasi yang dilakukan penulis, Menurut (Ningsih, 2020) tingkat absensi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Badung menunjukkan tingkat rata – rata absensi sebesar 3,95% pada tahun 2019
yang memiliki arti tingkat absensi tersebut cukup tinggi untuk batas toleransi perusahaan karena tingkat  absensi  dari  2-3%  dalam  sebulan  masih  dapat  ditolerir  namun  absensi  yang  mencapai dengan  tingkat  3%  keatas  memperlihatkan  bahwa  kurangnya  disiplin  kerja  yang  ada  dalam perusahaan. Berdasarkan pemaparan tentang pentingnya kinerja pegawai dalam Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dan terdapatnya beberapa permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :”Kinerja Pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung”.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis  menggunakan  deskriptif  kualitatif  dikarenakan  penulis  ingin  memberikan gambaran terperinci perihal masalah yang ada dan tidak memalsukan apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengertian kualitatif yang memiliki arti sebagai sebuah penelitian yang  membuktikan  kondisi  sosial  dengan  menjelaskan  sesuai  dengan  apa  yang  terjadi dilapangan  yang  disusun  melalui  kata – kata  dengan  dasar  teknik  pengumpulan  dan analisis data yang dianggap sesuai dengan perolehan dari kondisi yang alamiah (Satori & Komariah 2014:2 5).
Teknik  pengumpulan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  observasi dilapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, informan yang dipilih penulis yakni Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagai informan kunci dan  Pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  sebagai informan utama. Penulis memilih Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif sebagai informan kunci dikarenakan informan tersebut mengetahui terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian  kemudian,  Pegawai  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  dipilih  sebagai informan  utama  dikarenakan  informan  utama  tersebut  memiliki  keikutsertaan  atau partisipasi dalam hubungan sosial yang diteliti dilapangan (Suyanto & Sutinah 2015).
Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum dan mengkolektifkan  data  yang  didapat  dengan  memfokuskan  hal – hal  yang  dianggap penting  dalam  penelitian.  Tahap  setelah  reduksi  data  yaitu  penyajian  data  dengan berbagai  bentuk  seperti  kata – kata  atau  teks,  diagram,  grafik  tabel  dan  lainnya  yang berguna  untuk  mempermudah  pemahaman  makna  dari  data  yang  telah  didapatkan. Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan, pada dasarnya dalam penelitian kesimpulan telah  diperoleh  diawal  namun  bersifat  sementara.  Kesimpulan  awal  bersifat  sementara tersebut  dapat  ditinjau  dari  data – data  hasil  reduksi  yang  diperoleh  dari  hasil pengumpulan data dalam penelitian (Miles & Huberman 1984).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Fokus dari penelitian ini yaitu melakukan analisis terhadap kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah yang dilihat dari kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu. Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

## A. Kualitas Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah
Dari hasil penelitian yang telah  dilakukan, kualtas hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan dengan baik. Kualitas kerja tersebut dapat dilihat dari pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  dalam menyiapkan  materi  dan  bahan  rapat  DPRD,  melaksanakan  rapat  Paripurna  DPRD, menyiapkan  notulensi  risalah  dan  catatan  rapat  DPRD  dan  menyiapkan  administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan lancar.

## 1. Kualitas Materi dan Bahan Rapat DPRD
Menurut output penelitian yang telah diperoleh, kualitas materi dan bahan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung telah terlaksana secara memadai oleh pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Materi dan bahan rapat yang telah  disajikan  oleh  pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  yaitu  materi  dan  bahan  rapat dalam bentuk dokumen yang memiliki kaitan dengan tema rapat yang akan dilakukan. Adapun contoh dari materi dan bahan rapat DPRD ini yaitu seperti kalender kegiatan DPRD yang dibahas dalam rapat Badan Musyawarah setiap bulannya, permohonan persutujuan DPRD  terkait  permohonan  hibah  tanah  yang  dibahas  dalam  rapat  dan  rapat  sidang paripurna pembahasan LKPJ Bupati Kabupaten Badung tahun 2021 yang meliputi (1) Kata sambutan  dari  DPRD  Kabupaten  Badung,  (2)  Kata  sambutan  dari  Bupati  Kabupaten Badung dan (3) Materi LKPJ Bupati Kabupaten Badung. Materi – materi dan bahan rapat ini dilakukan pengandaan atau fotocopy sejumlah peranggotaan DPRD yang terdapat di Kabupaten  Badung  dan  telah  berada  di  bangku – bangku  para  pemimpin  beserta peranggotaan  DPRD  Pra-rapat  atau  sebelum  jalannya  rapat.  Berdasarkan  penjelasan diatas, dapat dimengerti bahwa materi dan bahan rapat memiliki peranan penting yang diharuskan terdapat dalam penyelenggaraan berbagai rapat DPRD di Kabupaten Badung. Selama pelaksanaan rapat baik rapat sidang paripurna maupun rapat Badan Musyawarah (Banmus)  pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  telah  melakukan  penyiapan  materi  dan bahan rapat dengan sangat baik hal ini menyebabkan rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Berdasakan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan membuktikan  bahwa  hasil  kerja  pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  dalam  melakukan
persiapan  terkait  materi  dan  bahan  rapat  paripurna  DPRD  Kabupaten  Badung  telah memiliki kualitas yang baik dengan bukti kelancaran jalannya rapat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Badung.

## 2. Kualitas Pelaksanaan Rapat Paripurna
Kualitas Rapat Paripurna menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan rapat  paripurna  DPRD  Kabupaten  Badung  berjalan  dengan  sukses  selaras  dengan  apa yang ada di rencana kegiatan beserta jadwal rapat yang telah tersusun. Kesuksesan rapat Paripurna yang digelar tentunya berkat kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah yang memfasilitasi rapat tersebut dengan baik sehingga dapat disimpulkan Bagian Hukum dan Risalah  telah  baik  dari  segi  kualitas  dalam  memfasilitasi  rapat  DPRD.  Rapat  paripurna memiliki  arti  sebagai  rapat  DPRD  yang  dipimpin  oleh  pimpinan  DPRD  yang  bertindak sebagai forum paling tinggi dalam melakukan tanggung jawab beserta tugas DPRD yang meliputi  persetujuan  RAPERDA  menjadi  PERDA  dan  melakukan  penetapan  keputusan DPRD.  Kehadiran  rapat  peripurna  meliputi  kehadiran  dari  pimpinan  DPRD  beserta setengah dari jumlah para anggota DPRD yang terselenggara atas dasar undangan dari pimpinan DPRD melalui jadwal rapat yang telah diputuskan oleh Banmus. Bagian Hukum dan Risalah memfasilitasi rapat paripurna biasa maupun istimewa. Adapun rapat paripurna Istimewa yang telah difasilitasi oleh Bagian Hukum dan Risalah berdsarkan hasil penelitian yaitu penyelenggaraan rapat Paripurna yang membahas Penyampaian Penjelasan Bupati Badung terhadap Laporan Keterangan PertanggungJawaban Bupati Badung Tahun 2021 (Masa  Sidang  I).  Penyelenggaraan  rapat  dilakukan  pada  hari  Senin,  28  Maret  2022 berlokasi di Ruang Rapat Kerta Gosana DPRD Kabupaten Badung pada pukul 10.00 WITA. Rapat dihadiri dan dipimpin oleh pimpinan DPRD beserta pimpinan pemerintah Daerah Kabupaten  Badung.  Rapat  paripurna  ini  juga  dihadiri  oleh  anggota – anggota  DPRD beserta Camat, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga pemerintah maupun non pemerintah beserta para wartawan. Sementara pada rapat paripurna biasa, Bagian Hukum dan Risalah telah  memfasilitasi  setiap  bulan  agenda  rapat  paripurna.  Rapat  paripurna  biasa  ini diagendakan  sesuai  dengan  hari,  tanggal  dan  waktu  pelaksanaan  berdasarkan  agenda Banmus. Kehadiran rapat paripurna tersebut dihadiri dan dipimpin oleh pimpinan DPRD dan  undangan  beserta  anggota  DPRD.  Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa dalam memfasilitasi rapat paripurna DPRD baik biasa maupun istimewa, Bagian Hukum dan  Risalah  telah  menyiapkan  semua  hal  berkenaan  dengan  penyelenggaraan  rapat paripurna
anggota DPRD tersebut. Adapun hal yang dilakukan dalam memfasilitasi tersebut yaitu, menyiapkan dan melakukan penyampaian undagan rapat kepada anggota DPRD
dan  pemangku  kepentingan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  rapat  paripurna, menyiapkan ruangan rapat, menyiapkan konsumsi untuk para hadirin rapat, menyiapkan materi dan bahan rapat dan melakukan pemesanan terkait apa – apa saja yang dibutuhkan dalam rapat. Maksud dari hal tersebut agar terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik dan lancar sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi pelaksanaan rapat DPRD memiliki kualitas yang baik.

## 3. Kualitas Risalah Rapat Paripurna DPRD
Risalah rapat memiliki arti sebagai pembuktian dari fakta yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD. Isi dari risalah rapat dilakukan penjabaran alur kegiatan pelaksanaan rapat mulai dari awal hingga rapat selesai dan tentunya terdapat keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Kemudian isi dari risalah terdapat juga inti dari bahasan, waktu rapat yang memuat hari tanggal dan jam, jumlah hadirin rapat yang terbukti dalam absensi peserta rapat, pemimpin rapat, catatan – catatan dan berita acara rapat. Administrasi dan dokumentasi risalah rapat dari Bagian Hukum dan Risalah telah berlajan  dengan  baik.  Berdasarkan  studi  dokumentasi  yang  dilakukan  penulis  melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil  kerja  dalam  mengumpulkan,  menyusun,  membuat  kesimpulan  dan  menyerahkan kesimpulan notulen rapat sesuai dengan ketentuan yang ada telah dilakukan dengan baik. Dari studi dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam menyiapkan notulensi, risalah dan catatan rapat DPRD memiliki kualitas yang baik.

## 4. Kualitas Administrasi Kunjungan Kerja DPRD
Kunjungan kerja adalah salah satu kegiatan dari anggota DPRD, kunjungan kerja ini memiliki  manfaat  agar  para  anggota  DPRD  dapat  mengetahui  dan  melakukan  proses pembelajaran  dalam  proses membuat sebuah  kebijakan yang telah  diselenggarakan di daerah  lain.  Anggota  DPRD  Kabupaten  Badung  sendiri  telah  melaksanakan  kerja  ke berbagai daerah seperti mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan  dan  kantor  DPRD  lainnya.  Untuk  melaksanakan  kunjungan  kerja  ini  DPRD Kabupaten  Badung  dibantu  oleh  Bagian  Hukum  dan  Risalah  dalam pengadministrasiannya.  Berdasarkan  hasil  studi  dokumentasi  yang  dilakukan  penulis melalui Satuan Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi (1) Menyusun bahan untuk mengkordinasikan dengan stakeholder dalam persiapan dan pelaporan perjalanan dinas, (2) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat pekerjaan objek kerja selaras dengan ketetapan yang ada, (3) Mengerjakan laporan serta rincian biaya perjalanan dinas, (4) Mempersiapkan
dan  membuat  surat  tugas,  surat  ijin  dan  surat  perintah  perjalanan  dinas,  keseluruhan rencana hasil kerja tersebut telah terleasisasi dengan baik. Dari studi dokumentasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Bagian Hukum dan Risalah dalam administrasi kunjungan kerja DPRD memiliki kualitas yang baik.

## B. Kuantitas Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kuantitas hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD telah berjalan dengan baik. Buktinya dapat dipandang dari pegawai Bagian Hukum dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dalam banyaknya materi dan bahan rapat DPRD, banyaknya dokumen rapat Paripurna DPRD, banyaknya notulensi risalah  dan  catatan  rapat DPRD dan banyaknya  dokumen  administrasi kunjungan kerja DPRD.

## 1. Kuantitas Materi dan Bahan Rapat DPRD
Materi dan bahan rapat memiliki perenanan penting dalam jalannya rapat paripurna DPRD.  Pada  tahun  2022  rapat  paripurna  DPRD  Kabupaten  Badung  telah menyelenggarakan rapat paripurna sebanyak 31 rapat paripurna yang dibagi menjadi tiga kali masa sidang, kemudian Bagian Hukum dan Risalah berhasil mempersiapkan materi dan bahan rapat dengan baik. Materi – materi beserta bahan rapat ini memiliki jenis yang berbeda – beda,  perbedaan  ini  karena  berpacu  dengan  pokok  pembahasan  selaras dengan rapat yang dilakukan. Materi dan bahan rapat ini telah tersampai dan tersebar ke semua hadirin rapat sehingga penyelenggaraan rapat berjalan dengan semestinya. Melihat hal tersebut dapat dibuktikan bahwa kinerja Bagian Hukum dan Risalah dalam menyiapkan materi dan bahan rapat telah berhasil sesuai dengan kuantitas kerja dan rencana hasil kerja yang ada. Adapun materi dan bahan rapat yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah  yaitu  (1)  Sambutan – sambutan,  (2)  Jadwal  Kegiatan  DPRD,  (3)  Permohonan perstujuan  DPRD  dan  lain – lain.  Untuk  kebutuhan  rapat,  pegawai  di  Bagian  Sub Persidangan dan Risalah menggandakan materi dan bahan rapat tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta rapat. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 3 kali masa  sidang  anggota  DPRD  Kabupaten  Badung,  Bagian  Hukum  dan  Risalah  telah melakukan kerjanya  dengan baik  perihal melakukan persiapan materi dan bahan rapat DPRD Kabupaten Badung.
2. Kuantitas Pelaksanaan Rapat Paripurna
Berdasarkan output  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  penyelenggaraan  rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 DPRD
Kabupaten Badung telah melakukan sebanyak 31 rapat paripurna yang terbagi dalam 3 kali  masa  sidang.  Adapun  agenda  rapat  paripurna  tersebut  yaitu  pada  Masa  Sidang  I terdapat 9 kali rapat paripurna, pada Masa Sidang II terdapat 15 kali rapat paripurna dan pada Masa Sidang III terdapat 7 kali rapat paripurna yang dimana keseluruhan dari rapat tersebut telah terselenggara dengan baik. Bagian Hukum dan Risalah  dalam memenuhi kebutuhan rapat DPRD dalam mempersiapkan dan melaksanakan rapat paripurna DPRD yang  terbagi  selama  tiga  kali  masa  sidang  telah  melakukan  pekerjaannya  dengan  baik sesuai ketentuan yang ada. Melihat hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam melakukan tugasnya  Bagian  Hukum  dan  Risalah  telah  menghasilkan  kinerja  yang  baik  dalam memfasilitasi rapat – rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung.

## 3. Kuantitas Risalah Rapat Paripurna DPRD
Administrasi dan dokumentasi hasil rapat yang dapat disebut risalah rapat yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah Kabupaten Badung pada tahun 2022 sejauh ini dapat dikatakan baik. Bukti dari hal ini dapat dibuktikan pada Tahun 2022, terdapatnya dokumen risalah rapat dalam tiga kali masa sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan jumlah 31 dokumen risalah rapat telah didokumentasikan dan dijadikan menjadi tiga buku.

## 4. Kuantitas Administrasi Kunjungan Kerja DPRD
Berdasarkan  studi  dokumentasi  yang  telah  dilakukan  melalui  Satuan  Kinerja Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi
(1) Mempersiapkan dan membuat surat tugas, surat ijin dan surat  perintah perjalanan dinas, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 dokumen.
(2) Membuat Laporan dan Rincian biaya Perjalanan Dinas, kuantitas kinerja yang telah dilakukan sejumlah 12 laporan.
(3) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat pekerjaan objek kerja selaras  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  kuantitas  kinerja  yang  telah  dilakukan sejumlah 12 jadwal laporan.
(4) Menyusun bahan untuk mengkordinasikan dengan stakeholder dalam persiapan dan pelaporan  perjalanan  dinas,  kuantitas  kinerja  yang  telah  dilakukan  sejumlah  12 kegiatan.  Melihat  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kuantitas  administrasi kunjungan kerja DPRD Kabupaten Badung yang telah disiapkan oleh Bagian Hukum dan Risalah telah terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.

## C. Ketepatan Waktu Hasil Kerja Bagian Hukum dan Risalah
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketepatan hasil kerja Bagian Hukum dan Risalah dalam memfasilitasi rapat – rapat Paripurna DPRD dan menyiapkan administrasi kunjungan  kerja  DPRD  telah  berjalan  dengan  tepat  waktu.  Ketepatan  waktu  hasil  kerja tersebut  dapat  dilihat  dari  pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD Kabupaten Badung dalam ketepatan waktu menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD, ketepatan  waktu  dalam  menyiapkan  rapat  Paripurna  DPRD,  ketepatan  waktu  dalam melakukan  notulensi  risalah  dan  catatan  rapat  DPRD  dan  keteapatan  waktu  dalam menyiapkan dokumen administrasi kunjungan kerja DPRD.

## 1. Ketepatan Waktu Materi dan Bahan Rapat DPRD
Materi dan Bahan Rapat DPRD Kabupaten Badung telah disiapkan sesuai dengan waktu yang telah dintetukan oleh Bagian Hukum dan Risalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Materi dan Bahan rapat ini telah disampaikan dan disebarkan oleh Bagian Hukum dan Risalah kepada seluruh peserta rapat sebelum jalannya rapat sehingga penyelenggaraan  rapat  dapat  berjalan  dengan  semestinya.  Melihat  situasi  ini  dapat disimpulkan bahwa dalam menyiapkan materi dan bahan rapat, Bagian Hukum dan Risalah telah menyiapkan perihal tersebut sesuai dengan standar ketepatan waktu yang berlaku.

## 2. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Rapat DPRD
Berdasarkan tiga kali masa  sidang DPRD Kabupaten Badung Tahun 2022 dalam setahun telah terdapatnya sebanyak 31 rapat paripurna. Adapun agenda rapat paripurna tersebut yaitu pada Masa Sidang I terdapat 9 kali rapat paripurna, pada Masa Sidang II terdapat 15 kali rapat paripurna dan pada Masa Sidang III terdapat 7 kali rapat paripurna. Berdasarkan  pengamatan  yang  telah  dilakukan,  Bagian  Hukum  dan  Risalah  telah menyiapkan  dan  melaksanakan  penyelenggaraan  rapat  paripurna  DPRD  dengan  tepat waktu hal ini dapat dibuktikan dengan telah terlaksananya seluruh rapat dengan baik.

## 3. Ketepatan Waktu Risalah Rapat Paripurna DPRD
Administrasi dan dokumentasi hasil rapat atau risalah rapat yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Risalah Kabupaten Badung Pada Tahun 2022 telah dilakukan dengan tepat waktu selaras dengan waktu rapat yang terselenggara. Hal ini dapat dilihat dengan terdapatnya sebanyak 31 dokumen  risalah rapat untuk tiga kali masa  sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung tahun 2022 dan telah dijadikan menjadi tiga buku. Berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  ketepatan  waktu  kinerja  pegawai  dalam menyusun notulen dan risalah rapat dapat dikatakan baik.
4. Ketepatan Waktu Administrasi Kunjungan Kerja DPRD
Berdasarkan  studi  dokumentasi  yang  telah  dilakukan  melalui  Satuan  Kinerja
Pegawai (SKP) Bagian Hukum dan Risalah Tahun 2022, menurut rencana hasil kerja yang meliputi
(1) Mempersiapkan  dan  membuat  surat  tugas,  surat  ijin  dan  surat  perintah  perjalanan dinas.
(2) Membuat Laporan dan Rincian biaya Perjalanan Dinas (3) Menyusun daftar dan jadwal kegiatan perjalanan dinas serta alat  pekerjaan  objek kerja selaras  dengan ketentuan yang berlaku (4) Menyusun bahan untuk mengkordinasikan dengan stakeholder dalam persiapan  dan  pelaporan  perjalanan  dinas.  Keseluruhan  hasil  rencana  hasil  kerja tersebut  telah  terlaksana  atau  dikerjakan  dengan  tepat  waktu  oleh  pegawai  Bagian Hukum dan Risalah. Melihat hal ini dapat dibuktikan bahwa ketepatan waktu pegawai dalam menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD dapat dikatakan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil yang diperoleh dapat ditarik beberapa kesimpulan yang yaitu sebagai berikut:
1. Pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  telah menyiapkan materi dan bahan rapat DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dimiliki pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah baik.
2. Pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  telah memfasilitasi  kegiatan  rapat – rapat  paripurna  DPRD  Kabupaten  Badung  secara memadai  sehingga  kinerja  yang  dihasilkan  pegawai  Sub  Bagian  dan  Risalah  dapat dikatakan baik.
3. Pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  telah menyusun dokumen hasil atau risalah rapat DPRD Kabupaten Badung sesuai dengan tupoksi  yang  berlaku.  Memandang  hal  tersebut,  dapat  dibuktikan  bahwa  pegawai Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik.
4. Pegawai  Bagian  Hukum  dan  Risalah  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Badung  telah menyiapkan administrasi kunjungan kerja DPRD secara memadai sehingga DPRD dapat menjalankan  fungsinya  dengan  lancar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pegawai  Bagian Hukum dan Risalah telah memiliki kinerja yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, T. D. (2018). Kinerja Dprd Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural “AGIL”  Tentang  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Grobogan  Periode  2016  Bidang  Legislasi, Anggaran  dan  Pengawasan  dalam  Mewujudkan  Good  Governance. Journal  of Development and Social Change, 65-75.
Dewi,  N.  P.  (2019).  139  Jurnal  Widya  Publika.  Vol.7,  No.2  Desember  2019  Pengaruh Kepemimpinan,  Motivasi  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Disiplin  Kerja  Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dprd Kabupaten Badung. Widya Publika, 139-160.
Djam'an Satori, A. K. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Dr. Tun Huseno, S. M. (2016). Kinerja Pegawai Tinjauan Dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja . Malang: Media Nusa Creative.
Maharani, P. P. (2022). Strategi Humas, Protokol Dan  Publikasi Dprd Kabupaten Badung Dalam Mewujudkan Good. OJS UNUD, 1-8.
Ningsih, N. K. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Komitmen Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kab. Badung. Jurnal EMAS, 114-123.
Sulastri, E. (2018). Kinerja Pegawai Subbagian Persidangan Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Kepahiang. JURNAL  GOVERNANCE  DAN ADMINISTRASI PUBLIK, 30-48.
Sunu,  I.  B.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Dalam  Struktur  Organisasi  Sekretariatan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. OJS UNUD, 1-12.
Uguy, C. (2017). Pengaruh Stres, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai : Studi Pada Pegawai Non Medis di RS Bhayangkara Manado. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 369-378.