## MEKANISME PENANGANAN ANAK PELANGGAR QANUN JINAYAT TENTANG KHALWAT DAN IKHTILATH
( Studi Kasus Di  Kabupaten Aceh Selatan)
Khairani khairani.uinar@gmail.com

## Abstrak
Perbuatan khalwat,dan ikhtilath dalam Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dimana  pelakukanya  adalah  anaka-anak/belum  baligh  dikenakan  hukuman  Uqubat  paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan  kepada  orang  tuanya/walinya  atau  ditempatkan  ditempat  yang  disediakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  yang  telah  dewasa  secara  Undang-Undang atau dalam Islam disebut telah baligh. Namun berbeda halnya yang terjadi di Masyarakat Kecamatan  Trumon  Tengah  Kabupaten  Aceh  Selatan  dimana  anak  dibawah  umur/belum baligh  tetap  diberikan  sanksi  bayar  denda  oleh  keluarganya  kepada  Adat  dan menikahkannya.  Sedangkan    di  dalam  Undang-Undang/Islam  anak  dibawa  umur  belum dewasa/baligh    sehingga  tidak  bisa  dibebankan  hukum.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian yang  dilakukan bersifat deskriptif dan hasil penelitiannya adalah Mekanisme penanganan anak yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tentang khalwat dan ikhtilath.
Kata Kunci: Mekanisme, Penanganan anak, Pelanggar, Khalwat dan  Ikhtilath.

## A. Pendahuluan
Pada  tanggal  22  Oktober  2014  Gubenur  Aceh  telah  mengesahkan  Qanun  Aceh Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat.  Qanun  ini  mengandung  asas Keislamanan, legalitas , keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan asas pembelajaran kepada masyarakat. 1
Hukum  Jinayah  adalah  hukum  yang  mengatur    tentang  jarimah  dan  „Uqubat. Jarimah  adalah  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh    Syari‟at  Islam  yang  dalam Qanun ini diancam dengan  „Uqubat Hudud dan /atau Ta‟zir. Sedangkan U‟qubat adalah  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku  jarimah. Hudud adalah jenis „Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam
1 Dinas Syari‟at Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat , (Banda Aceh: Dinas Syari‟at Islam Aceh, 2015), hlm. XV.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
qanun  secara  tegas  dan ta’zir adalah  jenis ‘uqubat yang  telah  ditentukan  dalam qanun  yang  bentuknya  bersifat  pilihan  dan  besarannya  dalam  batas  tertinggi dan/atau terendah. 2
Dari  perbuatan yang dapat terkena jarimah dan „uqubat alam Qanun  Aceh Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Jinayat  yang  menjadi  pembahasan  penelitian  ini  adalah terhadap pebuatan Khalwat dan  ikhtilath. Khalwat yang dimaksud dalam qanun tersebut  adalah  perbuatan  berada  pada  tempat  tertutup  atau  tersembunyi  antara dua (2) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah perbauatan zina. Sedangkan  ikhtilath  adalah  perbuatan  bermesraan  seperti  bercumbu,  bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami  isteri  dengan  kerelaan  kedua  belah  pihak  baik  pada  tempat  tertutup  atau terbuka. 3
Mengenai  „uqubat  khalwat  diatur    dalam  Qanun  Nomor  6  tahun  2014  Tentang Hukum  Jinayat    pasal  23  ayat  (1)  “Bagi  pelaku  khalwat  dikenakan  ta‟zir  dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali / denda 100 (setarus) gram emas, atau penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  bulan”.  Sedangkan  sanksi  perbuatan  Ikhtilath terdapat  dalam  Pasal  25  ayat  (1):  Setiap  orang  yang  dengan  segaja    melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan „Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali  atau  denda  paling  banyak  300  (tiga  ratus)  gram  emas  murni  atau  penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
Dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sanksi yang diberikan tersebut  adalah  kepada  pelaku  yang  telah  mencapai  dewasa  secara  Undang- Undang  atau  dalam  Islam  tersebut  telah baligh .  Sedangkan    seseorang  yang  di dalam Undang-Undang belum masuk pada  umur dewasa atau baligh itu disebut anak-anak atau orang yang belum cukup umur melakukan perbuatan hukum atau yang dibebankan hukum.
Dalam  Islam  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  batasan  baligh.  Baligh menurut jumhur ulama ditandai dengan datangnya haid bagi perempuan dan bagi laki-laki telah mengalami mimpi basah. 4 Di sisi lain dalam hukum nasional  dalam
2 Dinas Syari‟at Islam, Hukum Jinayat dan..., hlm. 7.
3 Dinas Syari‟at Islam, Hukum Jinayat dan ..., hlm. 7-8.
4 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, cet.II, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 317.
hal ini Undang-Undang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah yang berusia  di  bawah  18  tahun  termasuk  yang  masih  dalam  kandungan.  Sementara baligh atau dewasa dalam hukum islam bisa jadi belum berusia 18 tahun.
Dalam hukum jinayah pelaku perbuatan yang dapat terkena jarimah dan „Uqubat akan  terhapus  apabila  anak  tersebut  berada  pada  anak  dibawah  umur.  Maksud anak  di  bawah  umur  adalah  anak  yang  dipandang  belum  dibebani  hukum  atau tidak  termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak  ada kewajiban hukuman atasnya dan  tidak  ada  pertagung  jawaban    atas  perbuatanya  sehingga  dia  mencapai dewasa. 5
Pada  kenyataannya  khalwat  dan  ihktilat  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  yang telah baligh, namun juga ada dilakukan oleh orang  yang belum dewasa. Dimana pada  akhir-akhir  ini  khalwat  dan  ikhtilath  dilakukan  oleh  anak-anak  karena pengaruh pergaulan bebas. Khususnya dalam masalah pergaulan yang dilakukan anak yang masih dalam usia sekolah di tingkat SLTP atau SLTA. Hal ini menjadi fenomena  yang  tidak  asing  lagi  dan  cukup  meresahkan  masyarakat  khususnya para  orang  tua.  Apalagi  dalam  penanganan  kasus  anak  sebagai  pelaku  jarimah belum begitu jelas dalam aturan qanun jinayat.
Mengenai  mekanisme  penanganan  anak  pelaku  jarimah,  proses  hukum  acaranya disebutkan  dalam    Qabun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Jinayat  pada  Bab  VI, dimana Jarimah dan „Uqubat bagi Anak-Anak terdapat pada Pasal 66 disebutkan bahwa  apabila  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun melakukan  atau  diduga  melakukan  jarimah,  maka  terhadap  anak  tersebut dilakukan  pemeriksaan    berpedoman  kepada  peraturan  perundang-undangan mengenai  peradilan anak. Sedangkan  dalam Pasal 67 disebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (duabelas) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas Tahun)  atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak  tersebut  dapat  dikenakan  „Uqubat  paling  banyak  1/3  (satu  pertiga)  dari „Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang  tuanya/walinya  atau  ditempatkan  ditempat  yang  disediakan  oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota. 6
Dengan  demikian  terlihat  bahwa  hukum  acara  yang  dipakai  dalam  mekanisme
5 Menurut  Mustofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam:  Fiqh  Jinayah ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.
6 Dinas Syari‟at Islam, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, hlm. 43.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
pengangan anak pelaku jinayah dipakai peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak. Bagaimana aplikasi mekanisme penanganan anak yang demikian, apakah  sesuai  dengan  hukum  Islam  masih  menjadi  tanda  tanya.  Karena  qanun jinayat  masih  memberlakukan  bagi  pelaku  jarimah  anak  dengan  hukum  acara pidana yang berlaku di Indonesia.
Fenomena  di  atas  dapat  terlihat    dimana  para  petugas  penegak  syariat    (WH) menahan  anak-anak  yang  berusia  di  bawah  umur,    sekitar  15-17  tahun  karena melakukan  khalwat  dan  ikhtilath.    Media-media  di  Aceh  juga  memberitakan  hal yang sama. 7
Begitu juganya yang terjadi Kabupaten Aceh Selatan seperti di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan  ada beberapa kasus pelanggaran pelaku jarimah khalwat  dah  ikhtilat.  Dimana  kasus  yang  pelaku  khalwat  dan  ikhtilat  dilakukan oleh anak-anak. Dalam hal ini para aparat gampong memberikan sanksi hukuman dengan menikahkan pasangan tersebut.
Berdasarkan uraian kasus diatas, tidak adanya kepastian hukum yang jelas dalam tata  hukum  Nasional,  Hukum  adat  dan  perumusan  hukum  Islam  terhadap  anak dibawah umur yang melakukan perbuatan jarimah khalwat dan ikhtilat.

## B. Pembahasan
1. Definisi Anak dan Batasan Usia Anak serta Kecakapan Hukum
Anak  dalam  Pasal  1  UU    Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak didefinisikan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Dalam  Pasal  1  Konvensi  Hak  Anak  (KHA);  Anak  adalah  setiap  manusia  yang berusia  di  bawah    18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi  kepentingannya. Pasal  1  (5)  Undang-Undang  39  Tahun  1999  tentaang  Hak  asasi  Manusia  (HAM).
7 Pelanggaran-pelanggaran Lain: Tes Keperawanan dan Penerapan Hukum tentang Khalwat terhadap Anak-anak,
dikutip
dari
file:///C:/Users/AdministratorII/Downloads/Pelanggaran%20dalam%20Penerapan%20Syariah%20di%20Ac eh,%20Indonesia%20_%20HRW.html , pada tanggal 25 maret 2017.

## Khairani
Seorang  anak  berarti  setiap  manusia  di  bawah  delapan  belas  tahun,  kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.
Batas  usia  anak  adalah  pengelompokkan  usia  maksimun  anak  yang  dilihat  dari kemampuan  anak  di  dalam  status  hukum,  sehingga  status  usia  anak  tersebut beralih dari usia anak-anak menjadi usia dewasa.
Usia  seorang  anak  yang  beralih  status  menjadi  usia  dewasa,  kedudukannya dilingkungan hukum juga statusnya beralih menjadi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Periodesasi perkembangan:
 Periode dalam kandungan
 Periode Bawah Tiga Tahun (Batita)
 Peride bawah Lima Tahun (Balita)
 Masa Sekolah  6-13 tahun
 Masa remaja (10-11 bagi perempuan dan 13-15 bagi laki-laki).
Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan 2 kategori yaitu ghairu mumayyiz dan  mumayyiz.  Dalam  penetapan  hukum    Islam  penetapan  kecakapan  hukum lebih  dipakai  dengan  istilah  baligh,  daripada  penetapan  umur.  Sedangkan  dalam perundang-undangan  lebih  mengutamakan  umur,    sehingga  agak  sulit  untuk menyatukan dua paradigma yang berbeda dalam penetapan batas usia anak. Dalam  hukum  Islam  baligh  ditandai  dengan  tanda-tanda  fisik  yaitu  haidl  bagi perempuan dan ihtilam bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri  seseorang  maka  penetapan  usia  balighnya  baru  diukur  dengan  umur/usia. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan  umur  bagi  orang yang dianggap baligh.
Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :
 Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila  telah  menginjak usia 15 tahun .
 Ulama  Hanafiyyah  menetapkan  usia  seseorang  dianggap   baligh  sebagai berikut :

## Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
 Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan  17  tahun  bagi  anak perempuan .
Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :
 Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan  9  tahun  bagi  anak perempuan .
Dengan  demikian  pertanggungjawaban  hukum  dikenakan  kepada  yang  sudah baligh.  Namun  demikian  selain  baligh  Islam  mengenal  istilah rusyd (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelola harta  sendiri,  selain  baligh  harus  sudah rusyd (cerdas).  Selain  itu  menurut  ulama untuk menetukan usia balighnya seorang anak tergantung dari ‘urf daerah masing- masing.
Di  Indonesia  awal  pembahasan  undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA)  tentang  perubahan  UU  Peradilan  anak;  usia  pertanggng  jawaban kriminal  di  Indonesia  adalah  8  tahun,  artinya  tidak  ada  seorang  anakpun  yang berusia di bawah  8 tahun dapat secara legal dianggap melakukan kejahatan, dan tidak  dapat  diproses.  Anak  yang  masih  terlalu  muda  tidak  mampu  membangun `tujuan  kriminal`.  Jika  ada  yang  berhadapan  dengan  polisi,  maka  orangtuanya yang harus menangani masalah tersebut.  Kalau ada anak yang di bawah 8 tahun yang  terus  menerus  berhadapan  dengan  polisi,  maka  ada  masalah  yang  sangat serius, jadi perlu dirujuk pada jasa pelayanan sosial atau LSM terkait.
Anak  yang  berusia  antara  8-12  tahun  dapat  diproses  hukum  atas  suatu  kondisi tertentu tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, diversi harus menjadi pertimbangan pertama dan bukan proses pidana.
Anak  di  atas  usia  12  tahun  dapat  diproses  pidana  tetapi  diversi  harus  menjadi pertimbangan  pertama  untuk  melihat  apakah  sebuah  pelanggaran  hukum  dapat diatasi dengan baik tanpa penuntutan.
Akhirnya dalam UU SPPA, disimpulkan  pertanggungjawaban pidana:
1) Usia pertanggungjawaban pidana 12-18 tahun.
2) Batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun).
Dalam hukum Islam  cakap bertindak dikenal dengan istilah ahliyah . Ahliyah ada

## Khairani
dua macam yaaitu:
a. Ahliyah Wujub
Ahliyah  Wujub  adalah  kelayakan  seseorang  manusia  untuk  ditetapkan  padanya hak dan kewajiban. Atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi  haknya,  tetapi  belum  cakap  untuk  dibebani  seluruh  kewajiban  dan diberikan  kekhususan.  Kekhususan  ini  oleh  fuqaha  disebut  dengan dzimmah (tanggungan). Dzimmah adalah  suatu  sifat  alami  kemanusiaan  yang  menetapkan hak  bagi  manusia  pada  orang  lain  dan  mewajibkan  berbagai  kewajiban  padanya untuk orang lain. 8
Ahli Ushul Fiqh membagi Ahliyah Al-Wujub kepada dua bentuk lagi, yaitu:
1. Ahliyah al-wujub an-naqishah
Ahliyah al-wujub an-naqishah adalah kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan  seorang  manusia  untuk  menerima  hak,  akan  tetapi  tidak  menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.  Contoh bayi atau janin yang  ada dalam kandungan  ibunya, itu telah berhak menerima  hak  kebendaan  seperti  warisan  dan  wasiat,  meskipun  ia  belum  lahir. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara jelas ia belum bernama manusia. 9
2. Ahliyah al-wujub al-kamilah
Ahliyah  al-wujub  al-kamilah adalah  kecakapan  dikenai  hukum  secara  sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Adanya  sifat  sempurna  dalam  bentuk  ini  karena  kepantasan  yang  berlaku untuknya sekaligus. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas. Contohnya adalah anak yang  baru lahir, di samping ia berhak menerima secara pasti warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta. 10
b. Ahliyah Al-Ada‟
Ahliyah  Al-Ada’ adalah  sifat  kecakapan  bertindak  hukum  seseorang  yang  telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik
8 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, cet.II, (Jakarta: Amzah,2009), , hlm.
3
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm. 146 10 Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm.147

## Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
yang  bersifat  positif  maupun  negatif.  Apabila  ia  mengerjakan  perbuatan  yang dituntut syara’ maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. 11
Manusia ditinjau dari hubungannya dengan ahliyah ada’, mempunyai tiga keadaan sebagai berikut: 12
a. Terkadang  ia  sama  sekali  tidak  mempunyai ahliyah  ada’, atau  sama  sekali sepi  daripadanya.  Inilah  anak  kecil  pada  masa  kanak-kanaknya  dan  orang gila dalam usia berapapun.
b. Adakalanya ia adalah kurang ahliyah ada’nya, yaitu orang yang telah pintar tapi  belum  baligh.  Ini  berkenaan  dengan  anak  kecil  pada  periode tamyiz (pandai  membedakan  antara  baik  dan  buruk)  sebelum  baligh,  dan berkenaan  pula  pada  orang  yang  kurang  waras  otaknya,  karena sesungguhnya  orang  yang  kurang  waras  otaknya  adalah  orang  yang  cacat akalnya,  bukan  tidak  berakal.  Ia  hanyalah  lemah  akal,  kurang  sempurna akalnya. Jadi, hukumnya sama dengan anak kecil yang mumayyiz .
Adakalanya  ia  mempunyai ahliyah  ada’ berkenaan  dengan  akal  saja,  akan  tetapi dikaitkan  dengan  baligh,  karena  keadaan  baligh  merupakan  tempat  dugaan ( muzhinnah) keberakalan.
Sedangkan kecakapan  bertindak secara hukum dapat dibagi menjadi tiga tingkat sebagai berikut:
a. ‘Adim al-ahliyah
‘Adim  al-ahliyah adalah  tidak  cakap  sama  sekali,  yaitu  manusia  semenjak  lahir sampai  mencapai  umur tamyiz sekitar  umur  7  tahun.  Dalam  batas  umur  ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal. 13
b. Ahliyah al-ada’ al-naqishah
Ahliyah  al-ada’  al-naqishah adalah  cakap  berbuat  hukum  secara  lemah,  yaitu manusia  yang  telah  mencapai  umur tamyiz (kira-kira  7  tahun)  sampai  batas dewasa. Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan  belum  sempurna.  Mereka  juga  belum  dipandang  mukallaf.  Sedangkan  taklif
11 Totok  Jumantoro  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih, cet.II,  (Jakarta:  Amzah,  2009), hlm.2 12 Abdul Wahab Khlmlaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet.I, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm.203 13 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99

## Khairani
berlaku  pada  akal  yang  sempurna. 14 Demikian  juga  semua  perbuatan  yang  pasti menguntungkan  baginya  dipandang  sah,  meskipun  tanpa  persetujuan  dari walinya,  semua  perbuatan  yang  pasti  merugikan  baginya,  dipandang  batal  demi hukum. 15
c. Ahliyah al-ada’ al-kamilah
Ahliyah  al-ada’  al-kamilah adalah  cakap  berbuat  hukum  secara  sempurna,  yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. 16
Dengan  demikian  dalam  hukum  Islam  anak-anak  tidak  dapat  dikenakan  sanksi pidana. Namun demikian anehnya anak-anak sudah melakukan perbuatan jarimah yang sebenarnya perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa/mukallaf dalam hal ini khalwat dan ikhtilat,  ini adalah perbuatan orang  dewasa. Mungkin agak  berbeda  dengan  penetapan  hukum  Islam  dalam  teori.  Dengan  demikian bagaimana hukumnya bila anak-anak melakukan pelanggaran jarimah, khususnya jarimah khalwat dan ikhtilat perlu dipikirkan penanganannya secara khusus.
2. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistim Perundang-Undangan  dan Hukum Islam
Terminologi  hukum  yang  digunakan  untuk  menyebut  anak  yang  melakukan pelanggaran  hukum  adalah  “Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum”  (ABH). Sejak    disadari  bahwa  anak  juga  melakukan  pelanggaran  hukum,  perdebatan tentang  bagaimana  cara  terbaik  untuk  menghadapinya,  terus  menerus berlangsung.
Anak  ABH  bukan  saja  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  atau  anak  akal sebagimana  dalam  UU  Peradilan  anak  yang  sudah  diganti.  Definisi  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum  (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak
14 Amir Syarifuddin, Ushul..., hlm.148 15 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, cet.III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.99
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hlm.149
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
pidana.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidanan Anak (UUSPPA). 17
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Angka 3 UUSPPA.
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun    yang  mengalami penderitaan  fisisk,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh tindak pidana. Pasal 1 Angka 4 UU SPPA.
Anak  yang  menjadi  saksi  Tindak  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak  saksi aadalah  anak  yang  belum  berumur    18  (delapan  belas)  tahun    yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pasal 1 Angka 5 UUSPPA.
Proses  peradilan bagi  Anak Pelaku selama selama ini dapat menjadi keadaan yang menakutkan untuk anak karena:
1. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal, dan tidak biasa bagi anak.
2. Alasan anak dimasukkan dalam proses peradilan sering tidak jelas,
3. Sistem  peradialn  dibuat  untuk  dan  dilaksanakan  oleh  orang  dewasa,  tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak “Ramah Anak”.
4. Proses peradilan menimbulkan stres dan trauma pada anak,
Demikian pula dalam sistem peradilan Pidana Anak Korban dan Saksi  selama ini saat  korban  atau  saksi    tindak  melaporkan  kejadian  yaang  dialaminya  kepada pihak  kepolisian,  masih  ditemukan  banyak  hambatan,  antara  lain  penolakan  dari pihak  kepolisian  karena  identitas  dan  lamat  tersangka  tidak  lengkap.  Seringkalai proses  yang  diasakan  korban  sangat  lambat.  Masih  banyak  Aparat  Penegak Hukum  (APH)  yang  kurang  peka  terhadap  kondisi  psikologis  Anak  Korban maupun  saksi.  Selain  itu  sarana  dan  prasarana  untuk  penanganan  anak  belum
17 Modul Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait, Banda Aceh: Polda Aceh, 2017.
memadai  sehingga  selamam  proses  pemeriksaan  anak  merasa  tidak  nyaman bahkan  tak  jarang  pemeriksaan  yang  memakan    waktu  lama  sehingga  korban menjadi sangat tertekan.
Pada saat persidangan masih ditemukan anak Korban/saksi yang harus menjalaani proses peradilan tanpa didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) maupun psikolog. Pemeriksaan korban/saksi yang harus berhadapan dengan pelaku  dan mendapat pertanyaan  dari  hakim  yang  tidak  berperspektif  anak  cenderung  menimbulkan trauma pada anak.
Setelah  menjalani  proses  persidangan,  Anak  Korban  dan  Saksi  juga  jarang mendapatkan  rehabilitasi  terkait  pengalaman  yang  dihadapinya,  baik  rehabilitasi psikologi, sosial, vokasional  maupun rehabilitasi medis.
Oleh  karena  itu  dalam  hal  penanganan  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum diatur dalam UU SPPA, ABH ditangani dengan diversi dan pendekatan restoratif. Hal ini sudah menjadi komitmen di dunia internasional.
Hal  ini  tidak  terlepas  dari  tujuan  perlindungan  anak  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-undang  Perlindungan  Anak  menyatakan:  “perlindungan  anaka  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak dan hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan diskriminasi”.
Perlindungan  ABH  merupakan  hal  yang  kompleks  karena  berurusan  dan  saling bergantunag  dengan  berbagai  aspek  kehidupan  sehingga  penangannnya memerlukan  tindakan  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Pada  pendekatan perlindungan anak bergeser kepada pendekatan berbasis sistem, yang menekankan pada pencegahan, koordinasi antar sektor dan tindakan terpadu yang ramah anak. Perlindungan  ABH  adalah  upaya  untuk  mencegah  dan  menangani  kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Hal ini menegaskan bahwa  semua  anak  mempunyai  resiko  mengalami  kekerasan,  eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
Hak  Anak    sebagai  pelaku  tindak  pidana  untuk  mendapatkan  Perlindungan Khusus dalam UU Perlindungan Anak pasal 59:
Pemerintah,    dan  masyarakat  dan  keluarga  dan  orang  tua,  dalam  pasal  59 menyebutkan:  Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  dalam situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi  secarA  ekonomi  dan/atau  seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi koraban penyelahgunana narkoba, alkohol,  psikottropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan, penjualan dan perdagangan, anak koraban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
1) Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai dengan umurnya;
2) Dipisahkan dari orang dewasa;
3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secra efektif;
4) Melakukan kegiatan rekreasional;
5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6) Tidak diajtuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8) Memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang  objektif  untuk  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9) Tidak dipuplikasikan identitasnya;
10) Memperoleh  pendampinagn  orang  tua/wali  dan  orang  yang  dipercaya anak;
11) Memperoleh advokasi sosial;
12) Memperoleh kehidupan pribadi;
13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14) Memperoleh pendidikan;
15) Emperoleh pelayanan kesehatan; dan
16) Memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Khairani
3. Penanganan  Anak  Pelaku  Pelanggaran  Qanun  Jinayat  tentang  Khalwat dan Ikhtilath di Aceh Selatan
Secara  geografis  Kabupaten  Aceh  Selatan  merupakan  salah  satu  Kabupaten  di Provinsi  Aceh  yang  terletak  di  wilayah  pantai  Barat  –  Selatan  dengan  Ibukota Kabupaten  adalah  Tapaktuan.  Terkait  dengan  lokasi  penelitian,  Trumon  Tengah adalah  kecamatan.  Kecamatan  ini  merupakan  kecamatan  pemekaran  melalui Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  4  Tahun  2010.  Kecamatan  ini  memiliki 10 gampong (desa). Yaitu Gampong Cot Bayu, Gampong Teungoh, Gunong Kapo, Ie Jeureuneh,  Jambo  Papeun,  Krueng  Batee,  Ladang  Rimba,  Lhok  Raya,  Naca  dan Gampong  Pulo  Paya. 18 Letak  kecamatan  tersebut  berbatasan  dengan  Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah Utara dan Kecamatan Trumon di sebelah Barat. Sebagai sebuah  kecamatan,  Tumon  Tengah  memiliki  jajaran  aparat  untuk  membantu memudahkan pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik.
Dalam penegakan dan penyelesaian suatu masalah hukum, biasanya dikembalikan pada  kontruksi  hukum  yang  ada  dalam  suatu  daerah.  Khusus  pada  masyarakat Trumon  Tengah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  keseluruhan  masalah  hukum  biasanya diselesaikan  menurut  hukum  adat. 19 Telah  menjadi  suatu  ketetapan  bahwa perbuatan  khalwat  merupakan  bagian  dari  bentuk  perbuatan  pidana,  yang perbuatan  tersebut  harus  dikenakan  sanksi  hukum  yang  tegas.Dalam  hal  ini, penyelesaiannya harus dikembalikan pada suatu aturan hukum pidana, terkhusus di  Aceh  telah  dimuat  dalam  Qanun  No  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat. Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  proses  penyelesaian  hukum mengenai perbuatan khalwat ini dilakukan berdasarkan hukum adat seperti yang terjadi di Kecamatan Trumon Tengah.
Terkait  dengan  kasus  khalwat,  proses  hukum  yang  dilakukan  oleh  tokoh  adat gampong  khususnya  Trumon  Tengah  adalah  dengan  menggunakan  resam gampong  yang  sudah  menjadi  adat  /  kebiasaan  masyarakat  setempat  mengenai kasus  tersebut.  Adapun  resam  yang  digunakan  oleh  tokoh  adat  gampong  terkait kasus khalwat tersebut ialah sebagai berikut:
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah,_Aceh_Selatan ,  diakses  pada  tanggal  2  Agustus 2016.
19 Keterangan  tersebut  di  atas  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  Suhaili,  Geuchik  Gunung KaphoKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
a. Setiap pasangan yang melakukan khalwat akan dibawa ke kantor Keuciek dan kemudian langsung dinikahkan dengan dihadirkan pihak keluarga.
b. Mahar bagi pelaku khalwat tersebut satu (1) manyam emas dan uang lima ratus ribu (500.000).
c. Pasangan yang kedapatan melakukan khalwat/mesum akan dikenakan sanksi berupa dua (2) atau satu (1) ekor kambing jantan serta bahan selengkapnya, seperti beras, kelapa serta bahan-bahan lainnya dan denda sejumlah uang tunai yaitu satu juta lima ratus ribu (1.500.000).
Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus  mengenai masalah khalwat. Dari hasil wawancara  yang  diperoleh  bahwa  setiap  orang  yang  telah  terbukti  berbuat khalwat, maka pelaku akan dibawa ke Kantor Geuchik. Dalam hal ini, para tokoh adat akan melakukan sidang dengan menghadirkan pihak keluarga masing-masing pelaku. 20 Sebagaimana  dijelaskan oleh Muhibbuddin ketika  lagi  duduk diwarung kopi  selesai  shalat  tarawih,  bahwa  kedua  pelaku  harus  menjalani  proses  hukum adat  yang  berlaku  di  daerah  setempat.  Adapun  keterangannya  adalah  sebagai berikut:
“Jika seseorang telah terbukti melakukan khalwat, orang tersebut harus menempuh proses  hukum  sebagaimana  proses  hukum  yang  terdapat  di  daerah  ini,  yaitu dengan hukum adat. Kami dari kalangan tokoh adat akan mengundang  keluarga pelaku  yang  kemudian  dihadirkan  dalam  proses  sidang  adat.  Dalam  keputusan sidang  tersebut,  biasanya  pelaku  diberikan  hukuman  berupa  sejumlah  uang  atau barang  lainnya  yang  bersifat  memberatkan  pelaku.Pembayaran  denda  adat tersebut berlaku sejak hasil sidang dibacakan.Selanjutnya pihak pelaku kemudian diberikan  bimbingan,  serta  kemudian  dilakukan  musyawarah  pelaksanaan pernikahan kedua pasangan khalwat”. 21
Selain  keterangan  di  atas,  penjelasan  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  Fakhrul ketika  berkunjung  kerumahnya,  beliau  adalah  salah  seorang  anggota  Tuha  Peut Gampong  Jambo  Papeun,  dimana  pihak  pelaku  yang  didapati  telah  melakukan meusun atau khalwat akan disidangkan dalam suatu majelis adat gampong.Pihak keluarga pelaku juga diundang dengan tujuan salah satunya yaitu penentuan hari
20 Wawancara Dengan Suhaili, Geuchik Gampong Gunong Kapho Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.
21 Wawancara  dengan  Muhibbuddin,  Tuha  Peut  Gampong  Gunong  Kapho  Kecamatan  Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.

## Khairani
pernikahan  pelaku  khalwat. 22 proses  hukum  tersebut  dilakukan  berdasarkan penyelesaian-penyelesaian  kasus  terdahulu  yang  sebelumnya  juga  pernah dilakukan.
Terkait dengan penanganan kasus khalwat, T. Munir menerangkan bahwa terdapat kasus  khalwat  yang  dilakukan  oleh  yang  berinisial  A  dan  M  warga  Gampong Jambo Papeun. Dalam hal ini, kedua pelaku diadili melalui proses hukum, dimana tokoh  adat  melalukan  musyawarah  adat  untuk  menetapkan  sanksi.  Masih  dalam keterangan yang sama, bahwa kedua pihak dikenakan denda adat dalam kategori pembayaran denda adat sebanyak dua ekor kambing jantan. Disamping itu, dalam hasil  musyawarah  adat,  kedua  pihak  harus  dinikahkan  mengingat  terdapat kemungkinan mereka telah melakukan hubungan yang dilarang (zina), meskipun bukti untuk menetapkan keduanya tidak sampai pada putusan perzinaan. 23
Dari keterangan di atas, diperoleh juga pernyataan dari salah seorang warga bahwa mereka dinikahkan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Gampong Jambo Papeun, yang sebelumnya mereka terlebih dahulu membayar denda adat sebanyak dua  ekor  kambing.Kasus  tersebut  terjadi  pada  tanggal  4Desember  2015.Kedua orang  tua,  baik  dipihak  laki-laki  maupun  dari  pihak  keluarga  perempuan  ikut dalam musyawarah adat tersebut. 24
Berkaitan dengan hal di atas, diperoleh ketarangan dari pelaku khalwat, antara D dan  S  di  Gampong  Ie  Jeureuneh,  menjelaskan  hukuman  yang  telah  diberikan kepada mereka berdua, telah dilaksanakan berupa denda adat dua ekor kambing, selain  itu  dinikahkan.  Padahal    waktu  itu  betul-betul  mereka  belum  melakukan hubungan  suami  isteri.  Walaupun  demikian,  hukuman  seperti  ini  tetap  diterima karena  ini  merupakan  keputusan  dari  tokoh  adat  dan  merupakan  ketentuan hukum di Gampong ini sendiri, dan memang waktu itu si laki-laki merasa memang siap untuk menikah . 25
Secara  umum,  penyelesaian  hukum  adat  terkait  dengan  kasus  khalwat  biasanya tidak terlepas dari pembebanan hukuman untuk diberi denda. Namun, mengenai
22 Wawancara dengan Fakrul, Tuha Peut Gampong Jambo Papeun Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.
23 Katerangan  tersebut  diperoleh  dari  T.  Munir,  Geuchik  Gampong  Jambo  PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.
24 Hasil wawancara dengan Alfian, Pelaku khalwat di Gampong Jambo PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.
25 Hasil  wawancara  dengan  Dirman,  Pelaku  Khalwat  di  Ie  JeureunehKecamatan  Trumon  Tengah, pada tanggal 5 Juli 2017.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
masalah  perkawinan  ini,  tergantung  pada  konstruksi  hukum  di  daerah tertentu.Untuk  daerah  Trumon  Tengah  khususnya,  proses  mengawinkan  pihak pelaku  juga  menjadi  bagian  dari  bentuk  sanksi  hukum  adat.  Keterangan  ini sebagaimana  disampaikan  oleh  Marzawan,  bahwa  disetiap  daerah  tentunya memiliki  perbedaan  dalam  menangani  suatu  masalah  hukum.  Khusus  dalam masalah khalwat, di Kecamatan Trumon Tengah secara umum melakukan proses menikahkan  pihak  pelaku  khalwat  yang  diawali  dengan  musyawarah  adat mengenai penentuan hari, penentuan mahar atau mas kawin dan lain sebagainya. 26 Berkaitan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat 6 (enam ) kasus khalwat yang diselesaikan melalui hukum adat yang ada di Kecamatan Trumon Tengah. 2 (dua) diantaranya  kasus  yang  terjadi  di  Ladang  Rimba,  kemudian  1  (satu)  kasus  yang terjadi di Gunong Kapho, serta tiga lainnya yang terjadi di Jambo Papeun. 27 Salah satu kasus yang terjadi di Ladang Rimba yang ditangkap oleh pemuda. Dalam hal ini, kedua pasangan di sidangkan dalam suatu majelis adat.
Di  desa  Ladang  Rimba,    salah  satunya  kasus  yang  dilakukan  penangkapan terhadap  pelaku  oleh  para  pemuda.  Perangkat  desa  setempat  mengambil  sebuah kebijakan  dengan  cara  memberlakukan  hukum  adat  desa  setempat  yaitu sebelumnya  mereka  dimandikan  dimenasah  Gampong  Ladang  Rimba.  Padahal usia  mereka  masih  dikategorikan  remaja  yaitu  masih  duduk  di  bangku  Sekolah Menengah  Pertama  yang  perempuan  dan  yang  laki-laki  masih  duduk  di  bangku sekolah  menengah  atas.Mereka  dikenai  hukuman  denda  dengan  membayar  dua ekor  kambing  jantan  berikut  dengan  mengawinkan  pihak  pelaku,  karena diragukan telah melakukan perbuatan zina. Dengan pertimbangan tersebut, proses perkawinan menurut tokoh adat semestinya dilakukan.” 28
Kemudian  kasus  selanjutnya  terjadi  pada  satu  pasangan  di  desa  Gunong Kapho, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang responden  dimana dinikahkan karena kedapatan tengah berduaan di tempat sunyi malam hari dan oleh pemuda setempat  memukuli  pelaku,  karena  sesuai  peraturan  gampong  tersebut,  bahwa sepasang  pasangan  yang  belum  menikah  tidak  boleh  berduaan  di  tempat
26 Wawancara  dengan  Marzawan,  Teungku  Imum  Gampong  Krueng  Batee  Kecamatan  Trumon Tengah, pada tanggal 4 Juli 2017.
27 Katerangan  tersebut  diperoleh  dari  T.  Munir,  Geuchik  Gampong  Jambo  PapeunKecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 2 Juli 2017.
28 Wawancara  dengan  Bahari,  warga  masyarakat  Ladang  RimbaKecamatan  Trumon  Tengah,  pada Tanggal 5 Juli 2017

## Khairani
sepi.Kemudian,pelaku  dibawa  kemenasah  serta  sesuai  kesepakatan  harus membayar denda satu kambing serta keduanya dinikahkan. 29
Kejadian  di  Gampong  Jambo  Papen  agak  berbeda  penanganannya,  menurut Geucik  selama  ia  menjabat  sebagai  gecik  Jambo  Papen  ada  dua  kasus  anak  di bawah umur melakukan pelanggaran khalwat dan ikhtilath, dimana pelanggaran qanun khalwat dan ikhtilath biasanya bersamaan dilakukan, dimana anak dibawah umur,  apabila  telah  menjurus  ke  ihtilat,  dipanggil  orang  tuanya,  kemudian dibuatkan rapat adat dengan perangkat Gampong, seperti Tuha peut, Tuha lapan, Gecik,  dan  beberapa  masyarakat  yang  ikut.  Setelah  dilakukan  rapat  kemudian, dilakukan  sidang  Gampong  untuk  mengatahui/  pembelaan  dari  anak  di  bawah umur terhadap pelaku khalwat dan ikhtilath. Hal ini dilakukan agar sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat dan ikhtilath anak dibawah umur ini sesuai adat yang berlaku. 30
Apabila anak di bawha umur pelaku khalwat dan ikhtilath yang ada di Gampong Jambo  Papen  itu  melakukan  perbuatan  tersebut  sudah  melakukan  perbuatan ikhtilath,  amak  ditanyakan  kepada  walinya  apakah  di  bawah  umur  dapat dinikahkan  berdasarkan  hukum  adat  di  daerah  ini  karena  suadah  melanggar perbuatan tersebut. Namun sebelum kedua pasangan dinikahkan, terlebih dahulu masing-masing  pihak  harus  membayar  denda  adat,  baik  berupa  uang,  hewan ternak  dan  lainnya.Denda  ini  disesuaikan  dengan  hasil  keputusan  musyawarah adat.  Setelah  itu,  kedua  pasangan  dinikahkan  oleh  pihak  keluarga,  yang  dalam prosesnya dihadiri oleh tokoh adat, tengku imum dan perangkat desa lainnya”. 31
Namun  apabila  hanya  sebatas  pada  pelanggaran  khalwat,  maka  apabila  tidak perlu  dinikahkan,  maka  cukup  para  orang  tua/  wali  hanya  membayarkan membayar  denda  adat,  baik  berupa  uang,  hewan  ternak  dan  lainnya.Denda  ini disesuaikan  dengan  hasil  keputusan  musyawarah  adat.  Tapi  apabila  kelurga bersikeras  tidak  mau  dinikahkan,  maka  akan  diberikan  perigatan,  apabila  pelaku
29 Wawancara  Dengan  pelaku  khalwat,  Ladang  RimbaKecamatan  Trumon  Tengah,  salman  Pada Tanggal 5 Juli 2017
30 Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papen Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.
31 Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papen Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
tersebut terulang kembali, maka wajib untuk nikahkan, apabila menlanggar maka, sanksinya  akan  diusir  dari  kampong,  hal  ini  dilakukan,  agar  perbuatan  yang dilarang agama tersebut jagan terulang kembali dilakukan di kampong itu. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat hina. 32
Sedangkan  di  Gampong  Ladang  Rimba  bahwa  memang  apabila  anak  di  bawah umur secara Undang-Undang melakukan pelanggaran ihtilat, memang benar harus dinikahkan,  setelah  persetujuan  dari  perangkat  gampong,  bahwa  keluarga keduabelah pihak juga menyerahkan kepada pangkuan adat, kalau memang  kata perang adat harus dinikahkan, maka keluarga akan menikahkan, apabila keluarga tidak mau menikahkan, amak gampong yang akan menikahkan. Pernikahan yang dilakukan  untuk  pelaku  ikhtilat    di  gampong  Ladang  Rimba  harus  memenuhi sanksi adat walaupun sipelaku khalwat masih di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun,  tetapi  diberikan  sanksi  untuk  dinikahkan,  karena  di  daerah  Kecamatan Trumon  Tengah  Kabupaten  Aceh  Selatan,  khususnya  di  Gampong  ladang  rimba, bagi  siapa  saja  yang  kedapatan  melakukan  perzinaan  atau  khalwat  akan dinikahkan sesuai dengan adat setempat. 33
Menurut  Tuhan  Peut  Gampong  Ladang  Rimba  menyebutkan  bahwa,  mengapa sanksinya  pernikahan,  karena  melakukan  perbuatan  itu,  hanya  bisa  nikahkan, apabila  diberikan  sanksi  yang  lain,  ditakutkan  mereka  akan  mengulang  kembali perbuatan  tersebut,  namun  ketika  telah  dinikahkan,  maka  perbuatan  yang dilakukan  telah  sah  menurut  Agama  Islam  dan  meksnisme  penyelesain  yang dilakukan  dengan  cara  menikahkan  dan  membayar  denda  adat  yang  telah ditentukan oleh pemangku adat yang ada di ladang Rimba. 34
Terkait telah adanya qanun jinayat, sanksi  menikahkan yang telah ada Kecamatan Trumon  Tegah,  khususnya    Gampong  ladang    rimba  sudah  sejak  lama  telah dilakukan,  dan  tidak  bisa  diigat  kembali  kepan  sejarah  dimulainya  memberikan sanksi perbuatan sanksi hukum bagi anak dibawah umur yang menurut Undang-
32 Hasil wawancara dengan T. Munir, Geuchik Gampong Jambo Papen Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal 6-7 September 2017.
33 Wawancara  dengan  Usman,  Gecik  Gampong  Ladang  Rimba    Kecamatan  Trumon  Tengah,  pada tanggal  8 September 2017
34 Wawancara  dengan  Muslih,  Tuha  Peut  Gampong  Ladang  Rimba    Kecamatan  Trumon  Tengah, pada tanggal  8 September 2017.

## Khairani
Undang tersebut tersebut. Karena menurut Bapak shaleh, dalam agama Islam ini, apabila anak telah baligh itu tidak ada pengharaman untuk dinikahkan. 35
Terkait untuk melaporkan perbuatan pelanggar qanun ihtilat dan khalwat  anak di bawah umur, belum pernah dilaporkan kepada lembaga Wilayatul Hisbah, karena sudah  sejak  lama  kasus-kasuh  seperti  ini  diselesaikan  tingkat  Gampong,  sampai kasus perzinahan dan perselingkuhan juga telah ada sejak lama telah diselesaikan tingkat Gampong, dan tidak pernah  dilaporkan kepada lembaga wilatul Hisbah.
Adapun  penangan  kasus  anak  sebagai  pelaku  khlawat  dan  jinayat  dikemukakan oleh bapak Marwan. Menurut bapak Marwan untuk kasus  jinayat tentang khalwat dan  ikhtilath  di  Aceh  Selatan  sudah  dijalankan  sesuai  dengan  Qanun    Jinayat, namun  pada  kasus-kasus  khalwat  dan  ikhtilath  yang  saat  ini  terjadi  di  Aceh Selatan  akan  di  proses  di  wilayatul  hisbah,  dimana  pasangan  khalwat  dan ikhtilath  yang  ditangkap  diberikan  hukuman  yang  sesuai  dengan  Qanun Namun apabila  pelaku pelanggar qanun jinayah tentang khalwat dan ikhtilath itu  anak  di  bawah  umur,  di  lihat  terlebih  dahulu  umur  yang  melakukan pelanggar khalwat dan ikhtilath, biasanya apabila wanitanya masih di bawah umur,  sedangkan  prianya  sudah  di  atas  umur  menurut  Undang-Undang  dan Qanun. Maka untuk anak-ank yang di bawah umur apabila perbuatan tersebut belum  menjurus  pada  perbuatan  zina  seperti  (bercium-ciumanan  atau perbuatan yang tidak senonoh), memang belum ada yang di bawa kasusunya sampai kepada penyidikan, dan selama beliau menjabat, untuk anak dibawah umur belum diberlakukan cambuk. 36
Tapi dilakukan adalah dipanggil wali atau orang tuanya, hal ini dilakukan karena  mengingat  anak  tersebut  masih  di  bawah  umur,  setelah  orang  tua walinya  di  panggil,  maka  diberitahukan  kepada  walinya  bahwa  anak pelanggar  qanun  jinayat  tentang  khalwat  dan  ikhtilath  ini  adalah  akan diberikannya  bibingan  tentang  hukum-hukum  agama  Islam  yang  akan dilakukan di wilayutl hisbah, dengan cara bimbingan seperti sekolah, biasanya sampai  pada  waktu  seminggu atau  paling  sedikit  selama tiga  hari,  dan  itu  di
35 Wawancara dengan Muslih, Tuha Peut Gampong Ladang Rimba  Kecamatan Trumon Tengah, pada tanggal  8 September 2017.
36 Wawancara  dengan    Kabid Aceh  Wilayatul  Hisbah  Aceh  Selatan,  bapak  Marwan  pada Tanggal 8 September 2017.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath
bawah  pengawasan  orang  tuanya/  wali  dalam  masa  bimbingan,  dan  setelah masa  bimbingan  anak    dibawah  umur  tersebut  pelaku  khalwat  dan  ikhtilath tersebut dalam waktu sampai satu bulan  bahkan dua bulan, tergantung sejauh mana perbuatan pelanggar khalwat dan ikhtilath telah dilakukan. 37
Terkait  dengan  mekanisme penyelesaian pelanggaran qanun ihtilat dan khalwat    bagi  anak  dibawah  umur  yang  ada  di  Gampong-gampong  Aceh Selatan  dengan  penyelesaian  harus  dinikahkan  di  Kampung-kampung  yang ada  di  Aceh  Selatan,  seacara  hukum,  memang  tidak  bisa  dilasungkan pernikahan,  karena  menginga  perbuatan  tersebut  melanggar  Undang-Undang. Ketika Wilayatul Hisbah menangkap pasangan pelaku khalwat dan ikhtilath pada anak di bawah umur, tidak pernah ada rekomendasi untuk hal menikahkan, karena ketika  telah  dipanggil  orang  tua/walinya,  maka  masalah  pernikahan  dan  lain sebagainya dikembalikan kepada orang tuanya. 38

## C. Kesimpulan
Mekanisme  penanganan  anak  yang  melakukan  pelanggaran  qanun  jinayat tentang  khalwat  dan  ikhtilath  di  dalam  qanun  digunakan  hukum  acara peradilan  anak.  Dalam  aplikasinya  penegak  qanun  syariat  telah  melakukan penanganan  dengan  cara  diversi  dan  restoratif  justice.  Di  Aceh  Selatan  di aparat  penegak  qanun  menerapkan  sistem  diversi  dan  restoratif  meski  belum sempurna, namun di gampong-gampong mekanisme penanganan anak pelaku khalwat  dan  ikhtilath  dilakukan  dengan  menerapkan  hukum  adat  yaitu dikenakan  sanksi  adat  berupa  denda  dan  bahkan  dinikahkan.  Bila  ditinjau menutut  hukum  Islam  maka  penanganan  ini  kurang  tepat  karena  anak dianggap  masih  belum  dewasa  dan  belum  mampu  melaksanakan kelangsungan pernikahan dan rentan akan membawa kemudharatan.
Dengan demikian masyarakat harus punya mekanisme yang jelas dalam penanganan  anak  pelanggar    qanun  jinayat  khususnya  khalwat  dan  ikhtilath
37 Wawancara  dengan    Kabid Aceh  Wilayatul  Hisbah  Aceh  Selatan,  bapak  Marwan  pada Tanggal 8 September 2017.
38 Wawancara  dengan    Kabid Aceh  Wilayatul  Hisbah  Aceh  Selatan,  bapak  Marwan  pada Tanggal 8 September 2017.
paling  tidak  mengikuti  hukum  acara  peradilan  anak  khususnya  dalam menerapkan  diversi  dengan  pendekatan  restoratif,  demi  menjamin perlindungan dan kelangsungan hidup anak yang lebih baik dan lebih sejahtera.
Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat tentang Khalwat dan Ikhtilath

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet.I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, cet.III, Jakarta: Amzah, 2014. Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  Jilid  1, cet.III,  Jakarta:  Kencana  Prenamedia Group, 2008.
Dinas  Syari‟at  Islam, Hukum  Jinayat  dan  Hukum  Acara  Jinayat ,  Banda  Aceh: Dinas Syari‟at Islam Aceh, 2015.
Totok  Jumantoro  dan  Samsul  Munir  Amin, Kamus  Ilmu  Ushul  Fikih, cet.II, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 317.
Marshall, Tony F, Restorative Justice: An Overview. (London (UK): Center for Restorative Justice and Mediation, 1998).
Mustofa  Hasan  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam:  Fiqh  Jinayah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
Modul  Panduan  Pelatihan  Terpadu  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bagi Aparat  Penegak  Hukum  dan  Petugas  Instansi  Terkait,  Banda  Aceh: Polda Aceh, 2017.
Pelanggaran-pelanggaran  Lain:  Tes  Keperawanan  dan  Penerapan  Hukum tentang Khalwat terhadap Anak-anak, dikutip dari file:///C:/Users/AdministratorII/Downloads/Pelanggaran%20dala m%20Penerapan%20Syariah%20di%20Aceh,%20Indonesia%20_%20H RW.html , pada tanggal 25 maret 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Trumon_Tengah,_Aceh_Selatan , diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.
http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.ac ehselatan/BAB%20II%20%20Gambaran%20Umum%20Kab.%20Aceh %20Selatan.doc
Statistik  Daerah  Kecamatan  Trumon  Tengah  2015 ,  dimuat  dalam: https ://acehselatankab.bps.go.id/  websiteV2/  pdf  publikasi  /Statistik- Daerah-  Kecamatan-  Trumon-Tengah-2015.pdf ,  diakses  pada  tanggal 2 Agustus 2017.