## Ketepatan Pengodean Kasus Persalinan Pasien BPJS Kesehatan di RSIA Malebu Husada Makassar
Deasy Rosmala Dewi 1 , Tita Ardianti 2 1 Program Studi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
2 Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
Jalan Arjuna Utara No. 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510
Korespondensi E-mail: deasy.rosmala@esaunggul.ac.id
Submitted : 17 November 2023, Revised: 26 Desember 2023, Accepted: 30 Desember 2023

## Abstract
The diagnostic coding process as a medical record data processing activity must be precise and correct according to the patient's condition and coding regulations. Coding accuracy is crucial so pain information is relevant and the resulting data can be calculated. The research aims to describe the workflow for determining diagnosis codes and evaluating coding accuracy in BPJS-Kesehatan birth case patients at RSIA Malebu Husada Makassar. This research method uses descriptive quantitative with the population being medical records of patients in childbirth cases for the period November-December 2021. The sample size of 105 was calculated using the Slovin formula. The sampling technique is random sampling. As a result of this research, there is an SOP regarding  the workflow for determining diagnosis codes. However, coders have not fully implemented the instructions in the diagnostic coding SOP. Apart from that, the coder did not comply with coding the diagnosis of childbirth cases according to ICD-10 rules. From 105 childbirth cases studied, 90 coders with the primary diagnosis were correct (86%), and 15 were incorrect (14%). Meanwhile, in coding secondary diagnosis, 96 secondary diagnosis codes were correct (91%), and nine were incorrect (9%). Hospitals should revise the resume form for writing primary and secondary diagnoses, coders should coordinate with doctors if there is an unclear diagnosis, and to increase the accuracy of coding diagnoses, coding audits should be carried out, and staff workload evaluations should be carried out so that staff can carry out their work effectively.
Keywords: Childbirth Cases, Coding Accuracy, Medical Records, ICD-10

## Abstrak
Proses pengodean diagnosis sebagai kegiatan pengolahan data rekam medis harus memiliki presisi, tepat dan benar sesuai  kondisi  pasien  dan  peraturan  pengodean.  Ketepatan  pengodean  sangat  penting  agar  informasi  kesakitan relevan  dan  data  yang  dihasilkan  dapat  diperhitungkan.  Tujuan  penelitian  untuk  menggambarkan  alur  kerja penetapan kode diagnosis, mendeskripsikan dan mengevaluasi ketepatan pengodean pada pasien kasus persalinan BPJS-Kesehatan  di  RSIA  Malebu  Husada  Makassar.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kuantitatif dengan  populasinya  adalah  rekam  medis  pasien  kasus  persalinan  periode  November-  Desember  2021.  Jumlah sampel 105 dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel dengan random sampling. Hasil penelitian ini sudah terdapat SPO tentang alur kerja untuk penetapan kode diagnosis. Namun instruksi pada SPO  pengodean  diagnosis  belum  sepenuhnya  diterapkan  oleh  koder.  Selain  itu  koder  tidak  patuh  melakukan pengodean diagnosis kasus persalinan sesuai dengan aturan ICD-10. Dari total 105 sampel kasus persalinan yang diteliti,  terdapat  90  pengoden  diagnosis  utama  yang  tepat  (86%)  dan  15  tidak  tepat  (14%).  Sedangkan  pada pengodean diagnosis sekunder terdapat 96 kode diagnosis sekunder yang tepat (91%) dan 9 yang tidak tepat (9%). Rumah  sakit  sebaiknya  melakukan  revisi  form  resume  untuk  penulisan  diagnosis  utama  dan  sekunder,  koder melakukan  koordinasi  dengan  dokter  apabila  terdapat  diagnosis  yang  kurang  jelas  dan  untuk  meningkatkan ketepatan pengodean diagnosis sebaiknya dilakukan audit pengodean serta evaluasi beban kerja petugas agar petugas dapat melakukan pekerjaan secara efektif.
Kata Kunci : Kasus Persalinan, Ketepatan Koding, Rekam Medis, ICD-10

## Pendahuluan
Dalam rangka pelaksanaan JKN penetapan tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan metode pembiayaan Indonesian Case Base Groups (INA- CBG’s). Dasar grouping dalam INACBG’s menggunakan sistem kodefikasi dari diagnose akhir dan tindakan/prosedur yang menjadi luaran pelayanan dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9-CM untuk tindakan/prosedur (1).
ICD-10 tahun 2010 merupakan dasar dalam pengodean diagnosis utama dan sekunder pada INA- CBG’s serta menggunakan ICD-9-CM untuk pengodean tindakan/prosedur. Sumber data untuk melakukan pengodean berasal dari rekam medis yaitu data diagnosis dan tindakan/prosedur yang terdapat pada rekam medis pasien. Ketepatan dalam pengodean diagnosis sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam aplikasi INA- CBG’s (1). Kegiatan penginputan kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan  hasil  diagnosis  dan  tindakan  yang  ditulis  oleh  tenaga  kesehatan  pemberi  pelayanan kesehatan sesuai dengan rekam medis(2).
Ketepatan pengodean diagnosis sebagai proses pengelohan rekam medis yang harus memiliki presisi, tepat dan benar sesuai kondisi pasien dan sesuai peraturan pengodean yang ditetapkan. Ketepatan kode  sangat  diperlukan  agar  informasi  kesakitan  relevan,  dan  data  dapat  dipertanggungjawabkan memaparkan pelayanan yang telah terjadi (3). Dampak kesalahan kode diagnosis suatu fasyankes dapat merugi secara finansial akibat keluaran hasil komitmen yang palsu. Pembayaran kembali kelebihan biaya tagihan,  hukuman  terhadap  penyelenggaraan  perundang-undangan  pelayanan  kesehatan,  denda  yang besar, yang semuanya bergantung kepada peringkat kesalahan kode yang dihasilkan (4).
Apabila  dalam  pengodean  diagnosis  atau  tindakan/prosedur  koder  menemukan  kesulitan maupun  ketidaksesuaian  dengan  aturan  umum  pengodean,  maka  koder  harus  melakukan  klarifikasi dengan dokter. Apabila klarifikasi gagal maka koder dapat menggunakan aturan MB 1 hingga MB 5 untuk memilih kembali kode diagnosis utama (reseleksi) (5). Selain pentingnya aturan morbiditas untuk penentuan kode diagnosis utama, perlu juga diperhatikan aturan penentuan kode diagnosis sekunder pada  kasus  persalinan.  Persalinan  adalah  suatu  proses  dimana  seorang  wanita  melahirkan  bayi  yang diawali dengan kontraksi uterus yang teratur dan memuncak pada saat pengeluaran bayi sampai dengan pengeluaran plasenta dan selaputnya dimana proses persalinan ini akan berlangsung selama 12 sampai 14 jam(6). Penggunaan kode O80-O84 untuk kondisi utama pada kasus ketika informasi yang tercatat hanya pernyataan mengenai kelahiran atau cara kelahiran dan juga bisa digunakan sebagai kode tambahan untuk menunjukkan cara atau jenis kelahiran kalau tidak ada data lain atau klasifikasi prosedur digunakan untuk kasus tersebut (7).
Berdasarkan observasi pendahuluan di RSIA Malebu Husada Makassar, penulis mengambil 10  sampel  rekam  medis  yang  dipilih  secara  acak  pengodean  kasus  persalinan.  Hasil  observasi  awal sebanyak 10 rekam medis ditemukan 60% kode tepat dan masih ada 40% kode tidak tepat. Dari 4 rekam medis yang tidak tepat diantaranya kasus ibu melahirkan dengan diagnosis utama dituliskan G1P0A0 Lahir SC dengan LTP, makrosomia. Koder melakukan kodefikasi dengan kode diagnosis utama O82.1 dan diagnosis sekunder O33.5 dan Z37.0 dimana pada kasus tersebut dokter tidak menuliskan secara spesifik diagnosis utama dan diagnosis sekunder, petugas koder tidak mengkonfirmasi ke dokter dan melakukan pengodean diagnosis tidak sesuai aturan kasus persalinan sehingga menyebabkan kesalahan penentuan kode diagnosis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penetapan kode diagnosis, menggambarkan  dan  mengevaluasi  ketepatan  pengodean  pasien  BPJS  kasus  persalinan  dengan menggunakan aturan rule MB.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  untuk memperoleh  data  dan  informasi  secara  langsung  pelaksanaan  pengodean  diagnosis  kasus  persalinan dengan menggunakan ICD 10 revisi tahun 2010. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan  telaah  dokumen.  Populasi  yang  digunakan  rekam  medis  kasus  persalinan  bulan  oktober  2021. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin didapat 105 rekam medis. Penelitian dilakukan bulan November-Desember 2021. Kriteria dalam menentukan diagnosis kasus persalinan yang meliputi (8):
a. Kondisi ibu/janin meliputi O30.0 – O75.9
b. Metode Persalinan meliputi O80.0 – O84.9
c. Outcome Delivery meliputi Z37.0 – Z37.9
d. Jika  ada  keadaan  tertentu  misal  terkait  kondisi  ibu  atau  janin  tidak  ada  indikasi  maka  metode persalinan bisa dijadikan sebagai kondisi utama atau diagnosis utama.

## Hasil dan Pembahasan
Alur Pengodean Kasus Persalinan Pasien BPJS-Kesehatan di RSIA Malebu Husada Makassar Alur pengodean dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu gunakan lead term kata kunci pada indeks alfabetik, ikuti petunjuk catatan yang muncul di bawah lead term, setelah dipilih lead term cari di dalam ICD-10 Volume 3 dan lihat kode penyakitnya, kroscek kode penyakit yang diperoleh ke ICD-10 Volume 1, tulis kode penyakit yang diperoleh ke dalam rekam medis ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala rekam medis dan petugas rekam medis di bagian koding bahwa RSIA Malebu Husada sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang menjelaskan tentang instruksi kerja untuk pembuatan  kode  diagnosis  baik  pengodean  rawat  inap  dan  rawat  jalan.  Namun  instruksi  pada  SPO pengodean diagnosis belum sepenuhnya diterapkan oleh petugas koding. Pada SPO tersebut terdapat instruksi  bahwa  setelah  mencari  diagnosa  di  buku  ICD-10  Volume  3,  selanjutnya  melihat  kembali kebenaran kode pada buku ICD Volume 1. Namun pada kenyataannya petugas koding hanya melihat pada buku ICD-10 Volume 3 atau menggunakan catatan buku pintar dan mencari kode diagnosis melalui google,  hal  ini  dapat  menjadi  penyebab  ketidakakuratan  kode.  Menurut  Kasim  dan  Erkadius,  dalam memberikan  kode  agar  kode  yang  dipilih  akurat  maka  harus  mencari leadterm pada  volume  3  dan membaca  secara  seksama  serta  mengikuti  petunjuk  dan  catatan  yang  muncul,  kemudian  setelah mendapatkan kode dari volume 3 harus melihat daftar tabulasi pada volume 1 untuk mencari kode yang paling tepat, mengikuti pedoman inclusion dan exclusion, kemudian langkah terakhir yaitu menentukan kode(9).

## Ketepatan  Pengodean  Diagnosis  Kasus  Persalinan  Pasien  BPJS-Kesehatan  di  RSIA  Malebu Husada Makassar
Tabel 1 adalah tabel jumlah dan persentase ketepatan kode diagnosis kasus persalinan pasien BPJS- Kesehatan di RSIA Malebu Husada Makassar periode November-Desember 2021.

## Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Ketepatan Kode Diagnosis Kasus Persalinan Pasien BPJS-Kesehatan di RSIA Malebu Husada No Ketepatan Kode Diagnosis Jumlah Persentase Diagnosis utama Diagnosis sekunder Diagnosis utama Diagnosis sekunder 1 Tepat 90 96 86% 91% 2 Tidak tepat 15 9 14% 9% Total 105 105 100% 100%
Dari 105 rekam medis kasus persalinan pada diagnosis utama terdapat 90 kode diagnosis utama yang tepat (86%) dan 15 kode diagnosis utama tidak tepat (14%). Sedangkan pada diagnosis sekunder terdapat 96 kode diagnosis sekunder yang tepat (91%) dan 9 kode diagnosis sekunder yang tidak tepat (9%). Dalam pedoman penggunaan ICD 10 terdapat aturan rule MB untuk menetapkan kode penyakit, sehingga dapat menjadi panduan bagi koder untuk mereseleksi sesuai aturan rule MB bila ditemukan ketidaktepatan pada pemilihan kode diagnosis utama.
Berdasarkan Tabel 1, ketidaktepatan pengodean tersebut karena tidak sesuai dengan aturan rule MB yaitu MB1 sebanyak  11 rekam medis, MB2 sebanyak 1 rekam medis dan MB 4 sebanyak 3 rekam medis. Aturan pada MB 1 kondisi minor tercatat sebagai ‘kondisi utama’ , sedangkan kondisi yang lebih berarti dicatat sebagai ‘kondisi lain’, pada kasus diagnosa Post SC Emergency, hamil aterm, Kala I, HbsAG +, DU yang ditetapkan RS O80.0 yang merupakan kode metode persalinan dimana berdasarkan
ICD-10 Volume 2 aturan persalinan yang menjadi kode DU adalah yang menjadi penyulit persalinan, dan O63.0 merupakan penyulit persalinan sehingga ditetapkan sebagai kondisi utama. Selanjutnya aturan MB2 beberapa kondisi dicatat sebagai kondisi utama pada diagnosis SC Elektif, TB, Obesitas, DU yang ditetapkan RS E66.9 Obesity, unspecified.
Setelah  dilakukan  reseleksi  kode  diagnosis  pada  kasus  tersebut  pasien  dilakukan  SC  dengan indikasi  obesitas  sehingga  dapat  diberikan  kode  diagnosis  utama  O99.2  Endocrine,  nutritional  and metabolic  disease  complicating  pregnancy,  childbirth  and  the  puerperium.  Kode  diagnosa  sekunder E66.9 Obesity dan A16.9 TB. Aturan MB 4 spesifikan diantaranya diagnosis post SC elektif, disproporsi kepala panggul. DU yang ditetapkan RS O65.4 yang merupakan komplikasi persalinan disebabkan oleh abnormal pelvic dimana pada kasus tersebut disproporsi kepala panggul sehingga kode yang tepat adalah O33.9. Diagnosis sekunder juga tidak tepat karena pada penambahan kode metode persalinan pasien SC elektif tetapi koder memberikan kode diagnosis O82.9 Delivery by caesarean section, unspecified seharusnya O82.0 Delivery by elective caesarean section.
Ketidaktepatan pengodean disebabkan koder tidak mengecek ulang pada daftar tabulasi Hal ini sejalan  dalam  jurnal  Seruni dan  Sugiarsi,  2015  “bahwa  salah  satu  kelemahan terkait  keakuratan  kode diagnosis  kasus  obstetri  adalah  petugas  yang  tidak  mengecek  kembali  pada  ICD-10  volume  1  dan ketidaksesuaian SOP dengan aturan koding” (11). Oleh karena itu, koder harus membaca rekam medis dengan teliti dalam melakukan pengodean diagnosis sesuai aturan kode persalinan sehingga penetapan kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder tepat. Begitupun dengan dokter yang harus memahami penetapan diagnosis utama dan diagnosa sekunder untuk kasus persalinan.

## Penyebab  Kesalahan  Pengodean  Kasus  Persalinan  Pasien  BPJS-Kesehatan  di  RSIA  Malebu Husada Makassar
Penyebab kesalahan pengodean kasus persalinan yaitu petugas koder masih belum patuh mengikuti aturan pengodean persalinan sesuai dengan aturan ICD-10. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Rekam Medis dan petugas rekam medis bagian koding, penyebab tidak tepatnya pengodean diagnosis kasus persalinan adalah: Pertama adalah dokter tidak membedakan penulisan diagnosis utama dan  diagnosis  sekunder.  Penulisan  diagnosis  utama  dan  diagnosis  sekunder  yang  tidak  spesifik menyebabkan  pengodean  diagnosis  tidak  tepat.  Hal  ini  sejalan  dengan  jurnal  (12)  dijelaskan  bahwa ketepatan  diagnosis  bergantung  pada  dokter  penanggung  jawab  pasien  (DPJP)  sebagai  penentu diagnosis. DPJP juga bertanggung jawab atas atas pengobatan pasien, serta harus memilih kondisi utama dan kondisi lain yang sesuai dalam periode perawatan. Sebaiknya rumah sakit sosialisasi kepada dokter terkait  pentingnya  ketepatan  penulisan  diagnosis  utama  dan  diagnosis sekunder,  selain  itu  perlu  juga direvisi  formulir  resume  medis  dimana  terdapat  isian  yang  membedakan  antara  diagnosis  utama  dan sekunder.
Kedua adalah petugas koder tidak mengkonfirmasi ke dokter untuk penentuan kode diagnose utama dan diagnose sekunder. Penetapan kode diagnosis utama dan diagnosis sekunder sangat berpengaruh terhadap  pengklaiman  dan  pelaporan  rumah  sakit  sehingga  koder  sangat  berperan  dalam  melakukan penentuan  kode  diagnosis.  Hal  ini  sesuai  dengan  kode  etik clinical  coder yang  bertanggung  jawab  atas ketepatan kode dari diagnosis yang ditetapkan oleh dokter. Apabila ada hal yang kurang jelas, perekam medis mempunyai hak dan kewajiban menanyakan atau berkomunikasi dengan dokter DPJP(13). Oleh karena itu, hal yang kurang jelas atau tidak tepat dan tidak lengkap sebelum menetapkan kode diagnosis, dikomunikasikan terlebih dahulu kepada DPJP untuk lebih meningkatkan informasi dalam rekam medis. Ketiga, Petugas koder tidak patuh melakukan pengodean diagnosis sesuai aturan kasus persalinan sehingga  menyebabkan  kesalahan  penentuan  kode  diagnosis.  Petugas  koder  harus memahami  aturan pengodean diagnosis sesuai dengan ICD-10 khususnya pada pengodean kasus persalinan berdasarkan fakta  dan  teori  koder  harus  mempunyai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  baik  tentang  cara mengkoding diagnosis penyakit sesuai dengan aturan morbiditas yang telah ditentukan(8). Berdasarkan hal tersebut di rumah sakit melakukan sosialisasi atau pelatihan koding agar petugas dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengodean diagnosis.
Keempat, belum adanya evaluasi atau audit pengodean diagnosis evaluasi/audit pengodean diagnosis di RSIA Malebu Husada belum dilakukan. Menurut penelitian (14) audit koding klinis adalah analisis atau pemeriksaan yang sistematis terhadap proses dan hasil penentuan kode diagnosis utama, sekunder dan prosedur terhadap pasien sesuai dengan standar nasional yang berlaku secara resmi. Audit koding
klinis tidak hanya dilaksanakan sebagai pemeriksaan koding klinis untuk kepentingan klaim selain dari itu audit koding klinis dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas koding klinis, pengembangan clinical koder dan memastikan pelaksanaan koding sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jadi sebaiknya rumah sakit melakukan evaluasi/audit pengodean diagnosis.
Kelima adalah faktor beban kerja, petugas rekam medis di bagian koding berjumlah dua orang dan petugas tersebut juga melakukan analisis dan assembling. Hal ini sejalan dengan penelitian (15) yang menerangkan  bahwa  bahwa  beban  kerja  coder  sangat  berpengaruh  dengan  keakuratan    kode,    dan dengan  adanya  pembagian uraian  kerja  petugas  koding  akan  meningkatkan beban  kerja  petugas coding,    sehingga    semakin  memudahkan    petugas    dalam    berkonsentrasi    untuk  menentukan ketidakakuratan  kode  berdasarkan ICD-10.
Kesimpulan
RSIA Malebu Husada sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) yang menjelaskan tentang alur kerja untuk penetapan kode diagnosis. Namun instruksi pada SPO pengodean diagnosis belum sepenuhnya diterapkan oleh petugas koding. Sampel kasus persalinan yang diteliti pada diagnosis utama terdapat 90 kode diagnosis utama yang tepat (86%) dan 15 kode diagnosis utama tidak tepat (14%). Sedangkan pada diagnosis sekunder terdapat 96 kode diagnosis sekunder yang tepat (96%) dan 9 kode diagnosis sekunder yang tidak tepat (9%). Penyebab tidak tepatnya pengodean diagnosis kasus persalinan karena dokter tidak membedakan penulisan diagnosis utama dan diagnosis sekunder, petugas koder tidak mengkonfirmasi ke dokter untuk penetapan diagnosis utama dan diagnosis sekunder, petugas tidak patuh melakukan  pengodean  diagnosis  dengan  melakukan  seleksi  sesuai  aturan  kasus  persalinan  sehingga menyebabkan  kesalahan  penentuan  kode  diagnosis,  belum  adanya  evaluasi  atau  audit  pengodean diagnosis  dan  faktor  beban  kerja  petugas  koder. Saran  perlu  didesain  ulang  format  resume  untuk membedakan diagnosis utama dan sekunder dan sosialisasi pengisian resume kepada dokter agar klaim pembiayaan berjalan lancar sesuai aturan pengodean, koder melakukan koordinasi dengan dokter apabila terdapat diagnosis yang kurang jelas dan untuk meningkatkan ketepatan pengodean diagnosis sebaiknya dilakukan audit pengodean serta evaluasi beban kerja petugas agar petugas dapat melakukan pekerjaan secara efektif.

## Daftar Pustaka
1. Menteri Kesehatan. Permenkes No 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. Permenkes 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan. 2021;1 – 56.
2. Menteri Kesehatan. KMK 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. 2022;(8.5.2017):2003 – 5.
3. Mayang Anggraini Naga. Audit Coding, Morbiditas & Mortalitas, Pengontrol Manajemen Resiko. Jakarta: Universitas Esa Unggul; 2013.
4. Hatta G. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Edisi Revisi 2. Jakarta; 2013.
5. (WHO) WHO. International Statistical Classification of Diseases And Related Health Problem Volume 2. Geneva; 2010. 131 p.
6. Kurniarum A. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kementrian Kesehatan; 2016.
7. Associations IF of HIM. Education Module for Health Record Practice, Module 6 - Health Classification Systems - ICD-10 Morbidity Coding. 2012. 69 p.
8. WHO. International Statistical Classification of Diseases And Related Health Problem Volume 1. 2010. 643 p.
9. Kasim F dan E. Sistem Klasifikasi Utama Morbiditas dan Mortalitas yang Digunakan di Indonesia. Dalam Hatta Gemala R (ed.), Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Edisi Review 3. 2014.
10. Kemenkes RI. Berita Acara Kesepakatan Bersama Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA-CBG tahun 2019. 2020.
11. Ningtyas NK, Sugiarsi S, Wariyanti AS. Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Utama Kasus
Persalinan Sebelum dan Sesudah Verifikasi pada Pasien BPJS di Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. J Kesehat Vokasional. 2019;4(1):1.
12. Karimah RN, Setiawan D, Nurmalia PS. Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Gastroenteritis Acute Berdasarkan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Balung Jember. J Agromedicine Med Sci. 1970;2(2):12.
13. PORMIKI. Standar Etik Clinical Coder. 2018.
14. Siki AM, Dewi DR, Putra DH, Fannya P. Analisis Ketepatan Kode Diagnosis pada Kasus Persalinan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Patria Ikkt Tahun 2022. SEHATMAS (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat) [Internet]. 2023;2(2):468 – 79. Available from: https://journal.literasisains.id/index.php/SEHATMAS
15. Octaria H, . W, Kristijono A, . S. Hubungan  Beban Kerja Coder Dengan Keakuratan Kode Diagnosis Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. J Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. 2017;5(1):92.