## Wajah Hukum

## Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm
Ryan Aditama 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: ryan.aditama@unbari.ac.id
Abstrak .  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  tidak  menggunakan  helm  di  Polsek  Tanjung  Jabung  Barat  semakin  meningkat.  Polres Tanjung  Jabung  Barat  telah  melakukan  tindakan  penanggulangan  salah  satunya  dengan  penegakan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Oleh  karena  itu,  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris, dilakukan langsung di lapangan dan sumber datanya adalah penelitian dan kepustakaan sehingga pendekatannya yaitu pendekatan sosiologi  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  analisis  data  serta  dilakukan  secara  kualitatif dilakukan. Hasil penelitian yaitu upaya Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi dampak yang diakibatkan tidak menggunakan helm dalam  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Upaya preventif barupa sosialisasi yang dilakukan langsung ke masyarakat, sekolahan serta di instansi pegawai. Selain itu, menggunakan media  massa  seperti  radio,  koran  dan  spanduk.  Sementara  itu,  upaya  represif  berupa  melakukan  razia  rutin  setiap  hari  untuk mengetahui penggunaan helm standar dan kendala yang dihadapi seperti tidak ada kesadaran masyarakat akan penggunaan sepeda motor dan masih ada jalan alternatif sehingga pelanggar sepeda motor tersebut dapat melewati razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat.
Kata Kunci : Upaya, Polisi Lalu Lintas, Restorasi
Abstract. Traffic violations that do not use helmets at the Tanjung Jabung Barat Police are increasing. The West Tanjung Jabung Police  have  taken  countermeasures,  one  of  which  is  the  enforcement  of  Law  No.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation.  Therefore,  this  type  of  research  is  empirical  juridical  research,  carried  out  directly  in  the  field  and  the  data sources  are  research  and  literature  so  that  the  approach  is  a  sociology  of  law  approach.  Data  collection  techniques  used interviews and data analysis and  were carried out  qualitatively. The results of the  study are the efforts of the Traffic Police in reducing  the  impact  caused  by  not  using  helmets  in  traffic  accidents  in  the  jurisdiction  of  the  Tanjung  Jabung  Barat  Police, namely  preventive  and  repressive  efforts.  Preventive  efforts  are  just  socialization  that  is  carried  out  directly  to  the  community, schools  and  employee  agencies.  In  addition,  using  mass  media  such  as  radio,  newspapers  and  banners.  Meanwhile,  repressive efforts are in the form of conducting routine raids every day to find out the use of standard helmets and the obstacles faced such as there is no public awareness of the use of motorbikes and there are still alternative roads so that motorbike violators can pass through the raids conducted by the Tanjung Jabung Traffic Police.

## Keywords: Effort, Traffic Police, Restoration

## PENDAHULUAN
Transportasi diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai sarana menuju ke suatu tempat dengan cepat, amaan dan nyaman. Transportasi digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas seperti tempat-tempat tertentu yang menjadi  tujuan  manusia  itu  sendiri.  Dengan  banyaknya  orang  yang  menggunakan  transportasi  sekarang  ini,  maka sangat diperlukan adanya hukum yang mengatur orang tersebut dalam berlalu lintas.
Salah  satu  tujuan  dari  hukum  adalah  untuk  mencegah  agar  seseorang  dalam  masyarakat  tidak  melakukan perbuatan  yang  melanggar  atau  melawan  hukum.  Hukum  yang  telah  diundangkan  bertujuan  untuk  melindungi  dan memberikan  kesejahteraan  terhadap  masyarakat  terutama  pada  kepentingan  individu  dalam  masyarakat.  Hukum  di buat bukan hanya untuk menjadi aturan belaka, akan tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Hukum  dan  manusia  merupakan  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya  karena  hukum berfungsi  mengatur  manusia  dalam  bersikap  tindak  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tidak  ada  hukum  kalau  tidak  ada masyarakat  dan  tidak  ada  masyarakat  tanpa  adanya  hukum  ( ubi  societas  ibi  ius ). 1 Oleh  karena  itu,  manusia  dalam kehidupan  bermasyarakat  membutuhkan  peraturan-peraturan  yang  biasanya  disebut  dengan  hukum  karena  manusia dalam melakukan hubungan tertentu dengan manusia lain tentu ada aturan dalam hubungan tersebut sebab apabila ada yang melanggar hubungan tersebut, maka hukum yang bertindak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sekarang ini  telah banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia, terutama  perbuatan yang tidak menggunakan helm dalam menggunakan sepeda motor. Hal ini terbukti karena tidak hanya anak muda saja yang tidak menggunakan  helm  standar,  melainkan  orang  yang  lebih  tua  juga  banyak  yang  sukar  untuk  menggunakan  helm
1 Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal , (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016), halaman 48.
standar.  Padahal  helm  memang  dirancang  untuk  melindungi  kepala  agar  tidak  terbentur  atau  terkena  sesuatu  yang dapat membahayakan kepala. Akan tetapi persepsi masyarakat terkadang berbeda-beda, ada yang menganggap bahwa menggunakan helm hanya membuat kepala menjadi berat dan ada juga yang menganggap bahwa tidak ada polisi yang melakukan razia jadi tidak perlu pakai helm dalam berkendara sepeda motor.
Mengingat  jenis  pelanggaran  lalu  lintas  yang  tidak  mengunakan  helm  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  terus meningkat  dan  akibatnya  yang  akan  membahayakan  diri  pengendara  apabila  tidak  menggunakan  helm,  maka  Polres Tanjung Jabung Barat melakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini diundangkan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan keteraturan lalu lintas.
Tugas  polisi  adalah  melakukan  tindakan  preventif  dan  represif.  Fungsi  preventif  adalah  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sedangkan  fungsi  represif  dalam  rangka  penegakan hukum. 2 Fungsi  preventif  dilakukan  sebelum  kegiatan  yang  biasanya  dari  sekolah  dasar  (SD)  hingga  Perguruan Tinggi,  melaksanakan  sosialisasi  baik  di  lingkungan  sekolah  maupun  di  lingkungan  masyarakat.  Sedangkan  fungsi represif dilakukan setelah perbuatan itu terjadi seperti melakukan razia terhadap pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak memiliki SIM, tidak memakai helm dan tidak memiliki STNK. Upaya ini biasanya hanya berlangsung pada hari-hari tertentu.
Selain  upaya  yang  dilakukan  kepolisian  dalam  menanggulangi  tingginya  pelanggaran  lalu  lintas,  diperlukan pula  peran  serta  masyaraka  karena  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  harus  sadar  akan  pentingnya  menggunakan  helm standar dan menaati aturan lalu lintas demi keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat telah sadar, maka tingkat  pelanggaran  lalu  lintas  secara  otomatis  akan  turun  dan  akan  terjalin  keamanan  dan  ketertiban  dalam  berlalu lintas di dalam masyarakat.
Standar  penggunaan  helm  standar  diatur  dalam  undang-undang  tentang  penggunaan  helm  standar,  yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini telah ditetapkan oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  menjamin  keselamatan  dan  memberikan  rasa  nyaman  kepada  pengguna  atau pengendara  sepeda  motor  sehingga  pengguna  atau  pengendara  sepeda  motor  dapat  sampai  di  tempat  tujuan  dengan selamat.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, standar perlengkapan helm  dalam  Pasal  57  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  perlengkapan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk  sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Selain Pasal 57 ayat (2), Pasal 106 ayat (8) juga mengatur penggunaan helm berstandar nasional Indonesia bagi setiap penumpang sepeda motor dan pengendara sepeda motor. Pasal ini jelas mewajibkan  setiap  pengendara  sepeda  motor,  baik  pengemudi  maupun  penumpang,  memakai  helm  sesuai  standar nasional Indonesia.
Jika  pengendara  sepeda  motor  dan  penumpangnya  tidak  memakai  helm  sesuai  standar  nasional  Indonesia, pengendara  sepeda  motor  dan  penumpang  sepeda  motor  akan  ditindak.  Ancaman  pidana  dalam  Pasal  291  ayat  (1) adalah  setiap  orang  yang  mengendarai  sepeda  motor  dan  tidak  memakai  helm  standar  nasional  Indonesia  sesuai dengan Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pasal 291 ayat (1) mengatur dua hukuman yaitu penjara dan denda. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia karena demi keselamatan, kenyamanan dan keselamatan jalan.
Walaupun  peraturan  perundang-undangan  telah  diundang-undangkan,  masih  banyak  pengendara  sepeda  motor yang tidak menggunakan helm  berstandar nasional  Indonesia. Padahal sosialisasi sudah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas  untuk  menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya  memakai  helm  saat  mengendarai  sepeda  motor.  Tidak  hanya sosialisasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, polisi lalu lintas juga melakukan razia terhadap pengguna kendaraan terutama  penggunaan  helm  standar  nasional  Indonesia  dalam  mengendarai  motor.  Namun,  operasi  polisi  lalu  lintas belum menghentikan pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, itu masih lebih buruk karena lebih banyak orang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.
Banyak alasan yang diungkapkan oleh pengguna kendaraan motor roda dua ketika terkena razia oleh polisi lalu linta. Alasan yang biasa diungkapkan oleh pengguna motor tersebut seperti menggunakan helm akan membuat kepala mereka sakit, menggunakan helm identik dengan orang yang ketinggalan zaman (tidak modern) dan tidak punya uang untuk membeli  helm karena  helm yang sudah ada telah pecah akibat terjauh. Selain alasan tersebut, ada alasan  yang tidak mengherankan lagi  yaitu alasan tidak menggunakan helm karena tidak ada polisi yang melihat atau melakukan razia. Hal yang demikian ini menganggap bahwa helm digunakan apabila ada polisi melakukan razia.
Mengingat  alasan  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  maka  dapat  dilihat  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat akan  keselamatan  berlalu  lintas.  Padahal  apabila  terjadi  kecelakaan,  maka  helm  standar  yang  digunakan  oleh pengguna  kendaraan  bermotor  tersebut  akan  menyelamatkan  kepala  pengguna  motor  dari  kerasnya  benturan  yang
2 Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian  Kemandirian,  Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri ,  (Surabaya  :  Laksbang  Grafika, 2014), halaman 3.
terjadi  pada  saat  kecelakaan.  Kondisi  seperti  ini  sangat  disayangkan  karena  tanpa  disadari  mereka  (pengguna kendaraan  bermotor)  selain  melanggar  hukum  yang  berlaku,  mereka  juga  telah  mengantarkan  diri  mereka  kepada bahaya yang mengancam mereka sendiri.
Pengguna motor yang tidak menggunakan helm standar tidak hanya terdapat di perkotaan saja, di pedesaan juga banyak yang pengguna motor tidak menggunakan helm standar. Hal seperti ini juga terjadi di wilayah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana pengendara motor lebih senang tidak menggunakan helm standar daripada menggunakan helm standar dalam berkendara sepeda motor. Dengan demikian, sangat disayangkan karena lemahnya kesadaran masyarakat Kuala Tungkal akan keselamatan pada dirinya sendiri.
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  hal  ini  lebih jauh  dan  menuangkannya  ke  dalam  penelitian  dengan  judul  “Upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat Dalam  Restorasi  Fungsi  Helm”.  Dengan  demikian,  berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  penulis  memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm?
2. Apa saja kendala-kendala upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm?

## METODE Tipe Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  melalui  kajian  data  primer. 3 Data  primer  adalah informasi  yang  diperoleh  dari  masyarakat  dan/atau  individu  yang  terlibat  langsung  dalam  masalah  yang  diteliti. 4 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  jenis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  upaya  polisi  lalu  lintas  dalam menangani pengguna sepeda yang tidak menggunakan helm standar di Polsek Tanjung Jabung Barat.

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  (penelitian  deskriptif).  Penelitian  deskriptif  ( descriptive research )  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hal-hal  dalam  bidang  tertentu  dan  pada  waktu tertentu. Biasanya peneliti mengkaji masalah dalam bentuk data primer. 5 Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan  gambaran  yang  tepat  tentang  variabel-variabel  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti.  Penelitian  ini memberikan  gambaran  tentang  upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  restorasi  fungsi  helm, yang disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan kategori tertentu.

## Sumber Data
Penelitian  tentang  upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  restorasi  fungsi  helm sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Penelitian  lapangan  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang berasal dari data lapangan. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden.  Responden  adalah  individu  atau  kelompok  masyarakat  yang  menjawab  pertanyaan  peneliti. 6 Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.  Penelitian  lapangan  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  akan  berguna  di  dalam pembahasan.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Dalam  penelitian  ini,  selain  bahan  hukum  utama  yang  digunakan,  juga  digunakan  bahan  hukum  sekunder. Ketentuan  hukum  sekunder  adalah  ketentuan  hukum  yang  menafsirkan  ketentuan  hukum  primer. 7 Penelitian  ini dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku  yang  ditulis  oleh  para  ahli,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.  Hasil  telaah  buku  dll  berguna  sebagai  data  sekunder untuk mengembangkan dan menyusun teori ini.
3 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 20.
4 Ibid . 5 Ibid , hal 9.
6 Ibid , hal 24.
7 Ibid , hal 16.

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  yuridis  empiris,  maka  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan hukum-sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi dalam berfungsinya sistem norma dalam masyarakat. 8
Istilah penelitian hukum empiris disebut penelitian hukum sosial (social legal research). Ia menekankan bahwa penelitian hukum sosial menempatkan hukum hanya sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, hukum hanya dilihat dari luar. Oleh karena itu, dalam kajian hak sosialis, hukum selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Kajian-kajian tersebut  adalah  kajian-kajian  yang  menitikberatkan  pada  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan hukum. 9
Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dalam  kaitannya  dengan  pengaturan  penggunaan  helm, kemudian mencoba mengkaji sejauh mana peraturan tersebut diterapkan di masyarakat. terutama terkait upaya polisi lalu lintas Tanjung Polres Jabung Barat untuk mengembalikan fungsi helm.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  primer  di  lapangan  dilakukan  dengan  cara  wawancara.  Wawancara  dilakukan secara  tidak  terstruktur,  sedangkan  penelitian  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara,  yang  digunakan  hanya berupa  mendeskripsikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  responden  dari  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung Jabung Barat .
Wawancara  yang  dilakukan  secara  tidak  terstruktur,  di  mana  penelitian  tidak  menggunakan  pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dari Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat.
2. Studi Dokumen
Studi  dokumen  mencari  informasi  tentang  masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian  dalam  bentuk catatan, transkrip, buku, jurnal, jurnal, tulisan, risalah, rapat, jurnal dan lain-lain. 10 Dalam penelitian ini, dokumen berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan terkait masalah pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Polsek Tanjung Jabung Barat Polres Tanjung Jabung Barat, dapat ditampilkan secara resmi.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  empiris  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka-angka,  tetapi  memberikan  gambaran  atau  gambaran  dengan  kata-kata hasil, dan oleh karena itu lebih mengutamakan kualitas atau kualitas data daripada kuantitas. 11
Data primer yang diperoleh dari kerja lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam  bagian-bagian  tertentu  untuk  dianalisis  lebih  lanjut.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan mendeskripsikan masalah berupa kalimat deskriptif yang dipisahkan dengan klasifikasi.

## HASIL

## Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  sering  menyalahkan  suatu  tindakan  yang  dianggap  menyimpang,  dengan mengatakan  bahwa  perilaku  tersebut  melanggar  adat  atau  tradisi  atau  bahkan  aturan. 12 Dari  sini  dapat  disimpulkan bahwa si pelanggar tersebut harus dikuasai oleh aturan yang dilanggar tersebut sehingga memberikan efek terhadap si pelanggar itu sendiri.
Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm telah melanggar aturan hukum yaitu Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun isi dari Pasal 57 ayat (1) dan (2) tersebut sebagai berikut :
(1) Setiap  Kendaraan  Bermotor  yang  dioperasikan  di  Jalan wajib  dilengkapi  dengan  perlengkapan  Kendaraan Bermotor.
(2) Perlengkapan    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    bagi  Sepeda  Motor  berupa  helm  standar  nasional Indonesia.
8 Ibid , halaman 23.
9 Ibid , halaman 21.
10 Ibid , halaman 16.
11 Ibid , halaman 19.
12 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana , (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), halaman 40.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  apabila  tidak  menggunakan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  ketika berkendara sepeda motor di jalan telah melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu melanggar Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas khususnya penggunaan helm, masih  ada saja masyarakat yang tidak  memakai helm saat mengendarai  sepeda motor dengan berbagai  alasan. Padahal  jika  kita  tidak  memakai  helm  saat  mengendarai  sepeda  motor  di  jalan  raya  sangat  berbahaya.  Hal  tersebut juga dikemukakan oleh AKBP Muharman Arta, S.IK yang menyatakan bahwa apalagi kita tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor, akibatnya akan menjadi fatal karena kepala akan terbentur dan bisa menyebabkan gangguan pada kepala seperti gegar otak bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia. 13
Permasalahan tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor sampai saat ini tidak kunjung selesai. Hal yang  demikian  tidak  hanya  terjadi  di  pelosok-pelosok  pedesaan  saja,  di  perkotaan  juga  masih  banyak  pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor dengan alasan tidak ada Polisi Lalu Lintas yang berjaga.
Untuk  itu,  Agustina  Wijayanti  berpendapat  bahwa  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang tidak menggunakan helm melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat  yaitu dengan mendatangi masyarakat yang  sedang berkumpul baik di pasar dan  di  jalan  bahkan  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  juga  melakukan  sosialosasi  kepada  tukang  ojek dan beberapa  travel. Kemudian tidak  hanya itu saja, pihak Kepolisian Resort  Tanjung Jabung Barat juga melakukan kegiatan  sosialisasi  di  tingkat  sekolah  baik  SD,  SMP,  SMA  maupun  Perguruan  Tinggi  terkait  dengan  lalu  lintas. Selain itu, untuk tingkat pegawai pihak Kepolisian Resort  Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan instansi yang terkait  apabila  ada  kegiatan  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  dapat  menyesuaikan  untuk  memberikan beberapa  materi  lalu  lintas  dan  memberikan  pemahaman  terkait  tentang  lalu  lintas  terutama  tentang  pentingnya penggunaan helm dalam berkendara sepeda motor. 14
Upaya  pencegahan  kejahatan  dengan  menghilangkan  faktor-faktor  penyebab  di  luar  hukum  pidana. 15 Oleh karena  itu,  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  harus  melakukan  upaya  preventif  berupa  sosialisasi  di masyarakat  guna  mencegah  agar  tidak  terjadi  peningkatan  korban  jiwa  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  akibat  tidak menggunakan  helm  pada  saat  berkendara  sepeda  motor  di  jalan  raya.  Upaya  preventif  secara  sosial  dilakukan  oleh Polres  Tanjung  Jabung  Barat  karena  masih  banyak  orang  tua  dan  remaja  yang  tidak  menggunakan  helm  Standar Nasional  Indonesia (SNI) saat  mengendarai sepeda motor di jalan. Hal  ini menjadi perhatian besar karena orang tua harus  memberi  contoh  kepada  generasi  muda  untuk  mengendarai  sepeda  motor  dengan  helm  Standar  Nasional Indonesia (SNI).
Selain  upaya  preventif  yang  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  langsung  ke  masyarakat,  menurut  Agustina Wijayanti  upaya  preventif  lainnya  juga  dilakukan  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  seperti  memasang beberapa  spanduk  yang  mengajak  masyarakat  untuk  menyadari  pentingnya  penggunaan  helm  dalam  berkendara sepeda motor di beberapa titik di pusat keramaian dan terkadang pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan  sosialisasi  melalui  radio  dan  koran  untuk  memberikan  himbauan  tentang  lalu  lintas  terutama  tentang pentingnya penggunaan helm dalam berkendara sepeda motor. 16
Dengan  demikian,  Penyuluhan  hukum  tidak  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  disuruh,  melainkan  melalui media  atau  perantara,  misalnya  menggunakan  media  cetak  (buku,  brosur,  liflet,  selebaran,  poster  dan  lain sebagainya). 17 Jadi,  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  memberikan  sosialosasi  tidak  hanya langsung ke masyarakat saja akan tetapi juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik.
Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat  tidak hanya di sekolah dan di instansi pegawai saja, melainkan juga harus melakukan sosialisasi di masyarakat juga dan selain itu, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat melakukan sosialisasi dengan menggunakan media massa seperti radio dan koran.
Selain tindakan preventif, Polres Tanjung Jabung Barat juga menggunakan tindakan preventif untuk menangani kecelakaan  lalu  lintas,  terutama  bagi  kendaraan  yang  tidak  menggunakan  helm  saat  mengendarai  sepeda  motor  di jalan.  Tindakan  dari  kepolisian  Tanjung  Jabung  Barat  terhadap  kecelakaan  yang  tidak  memakai  helm  telah  yaitu melakukan  rutin.  Razia  rutin  dilakukan  oleh  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  termasuk  juga  orang  yang  tidak  memakai helm saat mengendarai sepeda motor.
13 AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, wawancara , tanggal 24 Agustus 2022.
14 AKP.  Iwan  Wahyudi,  SH.,  MH,  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat, wawancara , tanggal 22 Agustus 2022.
15 Fathul Achmadi Abby, Op.Cit , halaman 51.
16 AKP.  Iwan  Wahyudi,  SH.,  MH,  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat, wawancara , tanggal 22 Agustus 2022.
17 Abintoro Prakoso, Op.Cit , halaman 184.
Di samping upaya preventif, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga menggunakan upaya represif dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas terutama kepada pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara  sepeda  motor  di  jalan.  Upaya  represif  yang  dilakukan  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  dalam mengurangi dampak kecelakaan yang diakibatkan tidak menggunakan helm adalah melakukan razia. Razia dilakukan secara  rutin  oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat.  Razia  dilakukan  terhadap  masyarakat  yang  tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor.
Oleh  karena itu, jika ditemukan masyarakat  yang tidak menggunakan  helm  saat  mengendarai sepeda motor di jalan saat terjadi razia, Polres Tanjung Jabung Barat akan menindak berupa tilang. Sanksi biasanya bersifat preventif terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  tindakan  sanksi  adalah  untuk  membantu  si pelanggar  berubah.  Jelas  bahwa  pemidanaan  atas  perbuatan  tersebut  berasal  dari  ide  dasar  untuk  melindungi masyarakat dan memajukan kreativitas. 18
Sehubungan  dengan  tindakan  tilang,  dilakukan  dengan  membayar  denda  tilang  diharapkan  pengendara  sepeda motor  tersebut  tidak  akan  lagi  mengulangi  perbuatannya. 19 Dengan  demikian,  tujuan  tindakan  berupa  tilang  yaitu memberikan  efek  jera  kepada  si  pelanggar  lalu  lintas  agar  si  pelanggar  tersebut  menggunakan  helm  pada  saat berkendara sepeda motor di jalan.
Selain  itu  juga,  tindakan  berupa  tilang  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat merupakan  salah  satu  prosedur  hukum  yang  harus  diterapkan  oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas di jalan.
Upaya  polisi  lalu  lintas  dalam  mengurangi  dampak  yang  diakibatkan  tidak  menggunakan  helm  dalam kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  adalah  upaya  preventif  dan  upaya  represif. Dimana  upaya  preventif  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  terkait  masalah  pelanggaran  lalu  lintas  terutama pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm standar Indonesia pada saat berkendara sepeda motor di jalan, baik di sekolah dan di instansi tertentu. Selain itu, Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi menggunakan  media  massa  seperti  radio,  koran  dan  spanduk.  Tidak  hanya  upaya  preventif  saja,  upaya  represif  juga dilakukan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Upaya represif tersebut yaitu melakukan razia dan tindakan penilangan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan.

## Kendala-Kendala Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm
Di  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  aparat  penegak  hukum  tentu  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung  Jabung  Barat  dalam  menjalankan  tugasnya.  Namun,  yang  menjadi  kendala  adalah  kurang  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  menggunakan  helm  dalam  berlalu  lintas  di  jalan. 20 Padahal  dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah diatur tentang penggunaan helm dan sanksi bagi yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan.
Kesadaran  hukum  masyarakat  adalah  nilai-nilai  yang  dimiliki  suatu  masyarakat  tentang  hukum,  meliputi pengetahuan  hukum,  pemahaman,  penghayatan,  kepatuhan/ketaatan  terhadap  hukum. 21 Oleh  karena  itu,  kalau berbicara  tentang  kesadaran  masyarakat  berarti  harus  melakukan  pemahaman  hukum  yang  di  mulai  dari  sejak  dini untuk merubah pola pikir masyarakat. 22 Kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm memang harus ditamankan sejak dini guna untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan dalam berkendara sepeda motor di jalan apabila terjadi kecelakaan.
Untuk  itu,  dalam  melakukan  pemahaman  hukum  sejak  dini,  pihak  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat melakukan  program  seperti police  goes  to  school (polisi  sahabat  anak)  yang  bertujuan  untuk  mendidik  dan mengajarkan serta menanamkan kepada anak-anak dari sejak dini akan pentingnya tertib berlalu lintas termasuk dalam hal ini penggunaan helm standar dalam berkendara sepeda motor karena dahulu pernah ada masyarakat menggunakan helm  yang  tidak  standar  seperti  helm  proyek  istilahnya.  Padahal  helm  proyek  tersebut  tidak  ada  gunanya  ketika mengalami kecelakaan bahkan justru akan memperburuk keadaan si korban apabila bagian kepalanya yang terbentur benda keras. 23
Mengingat  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  penggunaan  helm  dalam  berkendara  di  jalan,  maka untuk  menyadarkan  masyarakat  akan  pentingnya  menggunakan  helm  bukan  hanya  tanggung  jawab  polisi  saja,  akan
18 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika , (Jakarta Rineka : Cipta, 2012), halaman 240.
19 AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, wawancara , tanggal 24 Agustus 2022.
20 AKP.  Iwan  Wahyudi,  SH.,  MH,  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat, wawancara , tanggal 22 Agustus 2022.
21 Abintoro Prakoso, Op.Cit , halaman 211.
22 AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, wawancara , tanggal 24 Agustus 2022.
23 AKP.  Iwan  Wahyudi,  SH.,  MH,  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat, wawancara , tanggal 22 Agustus 2022.
tetapi  semua  pihak  termasuk  pemerintah  harus  bertanggung  jawab  untuk  mengubah  pola  pikir  masyarakat  yang tadinya penggunaan helm merupakan hal yang tidak penting menjadi penting dalam berlalu lintas di jalan.
Selain kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan. Ada pula kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat yaitu masih banyak terdapat jalan alternatif (jalan tembusan) seperti gang, lorong dan jalan setapak yang dapat dilalui oleh pelanggar sepeda motor yang tidak menggunakan helm.
Dengan adanya jalan alternatif tersebut, maka Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat tidak dapat memantau si pelanggar  yang  tidak  menggunakan  helm  tersebut  sehingga  pelanggar  helm  tersebut  dapat  dengan  mudah  melarikan diri dari razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat. Akibatnya penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor tidak merata dan tidak memberikan efek jera  karena pelanggar helm tersebut dapat melarikan diri dari  razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu  Lintas Tanjung Jabung Barat.

## SIMPULAN
1. Upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  restorasi  fungsi  helm  yaitu  adalah  upaya  preventif dan  upaya  represif.  Upaya  preventif  oleh  polisi  lalu  lintas  untuk  mengurangi  dampak  sosial  akibat  tidak menggunakan  helm  pada  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat.  Sosialisasi berlangsung  di  masyarakat,  di  tingkat  sekolah  sampai  Perguruan  Tinggi.  Selain  itu,  sosialisasi  juga  dilakukan melalui media massa seperti radio, koran dan spanduk.  Sementara  itu,  upaya represif oleh  polisi lalu lintas  untuk mengurangi dampak kegagalan penggunaan helm pada kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat razia harian  untuk  melakukan  pemeriksaan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  bagi  pengendara  sepeda  motor  di Indonesia.
2. Kendala-kendala  upaya  Polisi  Lalu  Lintas  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  restorasi  fungsi  helm  adalah kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  penggunaan  helm  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  masih  rendah  dan masih  banyak  alternatif  jalur  (melalui  jalan  raya)  seperti  lorong  dan  trotoar  yang  dilintasi  oleh  pelanggar  sepeda motor  yang  tidak  memakai  helm  sehingga  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  tidak  bisa  menertibkan  pelanggar  yang tidak memakai helm karena pelanggar helm bisa dengan mudah kabur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fathul Achmadi Abby, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal , Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016 H.  Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi ,  Jakarta  :  PT. Raja Grafindo Persada, 2013 Mardjono  Reksodiputro, Kriminologi  Dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum, 2007 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri ,  Surabaya  : Laksbang Grafika, 2014 Siswanto S, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika , Jakarta : Rineka Cipta, 2012

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan