## PERAN PEMERINTAH, KAPITALIS, DAN NETTERS DALAM MENGONTROL MEDIA
(ANALISIS TERHADAP STUDI MEDIA DI LIPI)
THE ROLE OF GOVERNMENT, CAPITALISTS,

## AND NETTERS IN CONTROLLING MEDIA
(ANALYSIS OF LIPI’S MEDIA RESEARCH)
Nina Widyawati Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI widyawati11@yahoo.com

## Abstrak
Studi  media  di  LIPI  berjalan  seiring  dengan  isu-isu  yang  hangat  di  jamannya.  Dimulai  tahun  1976  ketika pemerintah  Orde  Baru  ingin  menggunakan  televisi  sebagai  alat  pembangunan.  Pemerintah  memutuskan  untuk memiliki  Sistem  Komunikasi  Satelit  Domestik  agar  siaran  televisi  bisa  diakses  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.  Akses  televisi  yang  luas  dirancang  untuk  mempertahankan  status  quo  dengan  cara  menyiarkan keberhasilan pemerintah. Kenyataannya televisi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Oleh  karena itu, sejak akhir pemerintahan Orde Baru sampai awal runtuhnya  Orde Baru, LIPI banyak  melakukan  studi  media  effect  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Setelah  Orde  Baru  runtuh,  sistem pemerintahan  juga  berubah  dari  sentralistis  menjadi  desentralistis.  Media  juga  tumbuh  menjadi  institusi  yang lebih  demokratis.  Pada  saat  yang  sama,  kapitalisasi  media  berkembang  pesat.  Industri  media  dikusasi  oleh kapitalis dan hal ini kemudian berpengaruh kepada kebijakan dalam menentukan konten. Berkembanglah studi- studi  kritis  seperti  ekonomi  politik  media  dan  analisis  wacana  kritis.  Ketika  TIK  berkembang,  peran  kapitalis dalam  mengontrol  konten  mulai  digeser  oleh  netters.    Pada  era  ini,  LIPI  melakukan  studi  tentang  masyarakat jaringan. Dengan demikian,  pola  perkembangan studi media di  LIPI tidak  jauh  berbeda  dengan  yang terjadi di Amerika  dan  Eropa.  Perubahan  suatu  rezim  berpengaruh  terhadap  peran  media  yang  pada  akhirnya mempengaruhi tema studi. Bedanya, studi di  LIPI lebih lambat antara  10-20 tahun dari perkembangan studi di Amerika dan Eropa.
Kata kunci: studi media, kontrol, pemerintah, kapitalis, netters

## Abstract
Research about Media at LIPI goes hand in hand with the important issues of the era. Started in 1976 when the New  Order  Government  wanted  to  use  television  for  development  tools.  The  government  built  Sistem Komunikasi  Satelit  Domestik  (Domestic  Satellite  Communications  System)  for  television  to  be  able  to  be accessed  by  all  Indonesian.  On  the  one  hand,  television  access  is  designed  to  maintain  the  status  quo  by broadcasting the success of the government, but on the other hand, there are negative impact. Therefore, started from the end of the New Order Government until the beginning of the fall, LIPI conducted media effect studies with  quantitative  approach.  The  fall  of  New  Order  has  changed  the  system  from  centralized  to  decentralized, consequently,  the  media  has  also  grown  into  a  more  democratic  one.    At  that  time,  capitalization  of  media industry begins to flourish, as an effect the media industry is exploited by the capitalist which able to influence the policy by determining the content. This era, media research at  LIPI employs critical approach  such as the political  economy  of  media  and  critical  discourse  analysis.  When  ICT  develops  the  role  of  capitalist  in controlling  content,  began  to  be  shifted  by  netters,  LIPI  conducts  studies  about  network  society.  Thus,  the pattern  of  media  research  in  Indonesia  is  not  much  different  from  that  occurred  in  America  and  Europe.  The change of a regime influences the role of the media that ultimately affects the theme of the study. The difference of media study in LIPI is 10 to 20 years slower in comparison with similar study in America and Europe.
Keywords: media research, government, controlled, capitalists, netters
Pendahuluan
Dalam penelitian sosial, teori diperlukan untuk  menjelaskan  sebuah  fenomena.  Teori digunakan bagai sebuah peta dalam dunia sosial
untuk  melihat  kompleksitas  dunia.  Teori  juga digunakan  untuk  menjelaskan  mengapa  hal tersebut  terjadi  (Neuman,  2006:  50),  sedangkan realitas dalam ilmu sosial merupakan konstruksi sosial  yang  memiliki  dimensi  historis  terkait
dengan  konteks  sosialnya.  Oleh  karena  itu, perkembangan  ilmu  sosial  mengikuti  tradisi tertentu  yang  terkait  dengan  konteks  historis (Hidayat,  2008:  156).  Ilmu  komunikasi  merupakan salah  satu  disiplin  dalam  ilmu  sosial  yang perkembangannya  tidak  bisa  dilepaskan  dari relasi tersebut.
Konteks  sosial  di  antaranya  adalah adanya perang, situasi kerusuhan, dan pergantian suatu  rezim.  Ilmu  komunikasi  merupakan  salah satu  disiplin  ilmu  yang  awal  perkembangnnya banyak  diwarnai  oleh  konteks  sosial  terkait dengan  perang.  Salah  satu  contoh  adalah  Teori Hovland  tentang  persuasi  dan  perubahan  sikap lahir  dalam  konteks  perang,  yaitu  adanya keinginan  untuk  mempelajari  propaganda  Nazi pada  Perang  Dunia  II.  Penelitian  Hovland menarik karena dananya berasal dari pemerintah Amerika.    Pendekatan  yang  dilakukan  adalah kuantitatif  dengan  metode  eskperimen.  Dalam konteks seperti inilah penelitian sosial kuantitatif disebut  sebagai  bebas  nilai  atau  value  free (Rogers, 1997: 356-357).
Konteks  sosial  lain  yang  berpengaruh dalam  perkembangan  disiplin  ilmu  komunikasi, terutama  komunikasi  massa,  adalah  perkembangan teknologi.  Perkembangan  teknologi  di  bidang transportasi  dan  komunikasi  berakibat  pada globalisasi. Perkembangan teknologi juga membuat media  menjadi  konvergen.  Hal  tersebut  membuat ilmu  komunikasi  mengalami  perkembangan pesat  dan  membuat  ilmu  komunikasi  menjadi multidisiplin.  Untuk  menganalisis  fenomena  sosial terkait  dengan komunikasi  massa perlu sumbangan disiplin  lain.  Pada  awal  perkembangananya, pengaruh  disiplin  psikologi  sangat  kuat.  Pada perkembangan  selanjutnya,  berbagai  disipin ilmu  ikut  mempengaruhi,  di  antaranya  adalah sosiologi, politik, bahasa, dan sastra.
Konteks  sosial  juga  membuat  ilmu sosial,  termasuk  ilmu  komunikasi  tumbuh  menjadi muliti-paradigm  science.  Paradigma  Struktural Fungsional  mencapai  kejayaanya  pada  tahun 1970-1980an.  Pada  saat  itu,  ilmu  komunikasi digunakan  sebagai  alat  pembangunan.  Era  ini merupakan  era  kejayaan  studi  kuantitatif  yang memiliki sifat bebas nilai. Kegagalan paradigma struktural  fungsional  sebagai  alat  pembangunan membuat  studi-studi  dengan  paradigma  kritis berkembang.  Namun  demikian,  pascakegagalan sistem sosialis di Eropa Timur, paradigma kritis mulai  menurun  popularitasnya.  Pemikiran  kritis dimulai  ketika  pengaruh  kekuatan  sosial  baru
lahir pascarevolusi industri. Pada saat  itu terjadi relasi  baru  dalam  konteks  kekuasaan,  di antaranya  adalah  kekuasaan  kapitalis.  Kondisi ini  membuat  ilmu  sosial  merasa  perlu  adanya value  judgement.  Maka  tumbuhlah  ilmu  sosial paradigma kritis yang diperlukan untuk penyadaran dan pemihakan pada kaum tertindas.
Perkembangan  ilmu  sosial  kritis  dan konstruktivis  diikuti  oleh  berkembang  pesatnya berbagai  varian  dalam  metode  penelitian kualitatif.  Teknologi  juga  berpengaruh  terhadap kehidupan  manusia.  Awalnya,  teknologi  diimpikan sebagai  entitas  yang  netral  dan  obyektif. Kenyataannya  teknologi  tidak  bisa  dipisahkan dalam relasi sosial tersebut (Hidayat, 2008: 158- 162).  Oleh  karena  itu,  studi-studi  media  terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi baik yang  menggunakan  perspektif  determinisme teknologi  atau  yang  tidak  mempercayai  adanya determinisme  teknologi  berkembang  sangat pesat.
Tulisan  ini  merupakan  refleksi  dari rangkaian  perjalanan  penelitian  media  yang pernah dilakukan oleh  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI).  Penelitian  media  diawali  oleh penelitian  tentang  dampak  Sistem  Komunikasi Satelit Domestik (SKSD Palapa) yang dilakukan oleh  Lembaga  Ekonomi  dan  Kemasyarakatan Nasional  –  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (LEKNAS-LIPI).    Setelah  reorganisasi  LIPI  pada tahun  2000,  studi  media  dilakukan  oleh  Pusat Penelitian  Kemasyarakatan  dan  Kebudayaan yang  disingkat  menjadi  PMB  (Tahun  2014 diubah  menjadi  P2KK).  Penelitian-penelitian tersebut dianalisis kembali dan diletakkan dalam konteks  sosial  yang  mempengaruhi  dilakukannya studi, yaitu:
(1) Perkembangan  sosial  politik  yang  terjadi  di Indonesia,  dalam  hal  ini  adalah  sistem politik  yang  dianut  Negara  tempat  media tersebut  berada.  Penelitian  yang  dilakukan pada  era  Orde  Baru  dikaitkan  dengan konteks  politik  sentralistik  yang  mengacu pada sistem pers (media) yang memiliki ciri- ciri  mirip  dengan  sistem  pers  otoritarian. Sementara itu,konteks sosial yang digunakan pada  penelitian-penelitian  pasca  Orde  Baru adalah  sistem  pers  yang  memilki  ciri  mirip dengan  sistem  pers  libertarian.  Konteks sosial  pascaOrde  Baru  dikaitkan  dengan demokratisasi  pers  terjadi  setelah  adanya peristiwa penting yaitu deregulasi pers di era pemerintahan  Habibie  dengan  dicabutnya
Permenpen  No.  01/Per/Menpen/1984  tentang ketentuan  Surat  Ijin  Usaha  Penerbitan  sebagai dasar hukum pembredelan.  Kebebasan pers dan  kapitalisasi  media  memunculkan  isu baru  yaitu  adanya  pers  partisan,  konglomerasi media, dan homogenisasi isi media. Pada era ini terjadilah pergeseran dari state regulation menjadi  market  regulation  (Hidayat,  dkk., 2000: 451-452);
(2) Pengaruh  perkembangan  ilmu  di  Amerika dan  Eropa  terhadap  perkembangan  studi media di LIPI;
(3) Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi.  Perkembangan  fenomena sosial akibat teknologi berpengaruh terhadap pilihan tema studi.
Tulisan  ini  berasal  dari  penelitian dengan  menggunakan  desk  research.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  hasil penelitian Leknas dan P2KK-LIPI dalam bidang komunikasi, khususnya media.  Data yang dikumpulkan adalah  hasil  penelitian  media  mulai  tahun  1976 sampai  2017.  Penelitian  ini  juga  dilengkapi dengan wawancara terhadap peneliti.
Studi  Media  di  LIPI  dalam  Konteks  Historis dan Perkembangan Teori
 Cikal Bakal
Penelitian  media  di  LIPI  dimulai  ketika pemerintah  Orde  Baru  membuat  keputusan penting,  yaitu  memiliki  alat  komunikasi  baru yang  diberi  nama  Sistem  Komunikasi  Satelit Domestik  (SKSD)  Palapa.  Peluncuran  generasi pertama  SKSD  Palapa  dilakukan  pada    8  Juni 1976.  Dengan adanya satelit yang bisa menjangkau seluruh  wilayah  tanah  air,  maka  televisi  akan menjangkau  seluruh  wilayah  Indonesia.  Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  persepsi masyarakat jika jaringan satelit palapa menjangkau  wilayahnya.  Lokasi  penelitian  di wilayah  perdesaan  Kalimantan  Barat,  Bali,  Aceh, Sulawesi  Utara,  dan  Sulawesi  Selatan.  Pendekatan yang  digunakan  adalah  kuantitatif.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  tidak bisa membayangkan apa itu teknologi satelit 1 .
Penelitian dampak SKSD Palapa dilengkapi dengan  analisis  mengenai  konten  Televisi Republik  Indonesia  (TVRI).  Alfian,  koordinator tim  peneliti  mengungkapkan  bahwa  salah  satu hal yang banyak mendapat perhatian adalah efek
1 Wawancara  dengan  RS  salah  seorang anggota tim peneliti, 27 Oktober 2017.
dari  siaran  iklan  TVRI.  Siaran  iklan  bisa meningkatkan  minat  konsumsi  masyarakat. Alfian  juga  mengatakan  bahwa  sifat  konsumtif tidak  hanya  diakibatkan  oleh  iklan  saja  tetapi seluruh  acara  televisi  karena  seluruh  isi  televisi merupakan  promosi  gaya  hidup.  Analisis tersebut  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa media  massa  dapat  meningkatkan  the  raising  of expectations  di  masyarakat.  Di  lain  pihak,  jika keinginan  tidak  terpenuhi  dikhawatirkan  akan menjadi  the  raising  of  frustration  (Armando, 2011:  84-85).    Dengan  demikian,    cikal  bakal penelitian media di LIPI adalah Dampak Sistem Komunikasi  Satelit  Domestik  (SKSD)  Palapa yang  dilakukan  pada  tahun  1976  oleh  Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional - Lembaga Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LEKNAS–LIPI) bekerjasama  dengan  East-West  Center  sebagai penyandang dana.
Salah satu tujuan diluncurkannya SKSD Palapa  adalah  menyebarkan  kebijakan  pemerintah melalui  televisi.  Diharapkan  televisi  membuka akses  informasi  sehingga  konten      yang  lebih banyak  bermuatan  kebijakan  pemerintah  Orde Baru  bisa  dikonsumsi  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia  (Alfian  et.al.,    1981  dalam    Muchtar, 1996:2). Lebih lanjut, Alfian mengatakan bahwa tujuan penyiaran adalah sebagai berikut.
(a) Untuk  meningkatkan  kesadaran  persatuan dan kesatuan bangsa;
(b) Untuk mempromosikan pembangunan nasional;
(c) Untuk menjaga kestabilan politik.
Cara  berpikir  pemerintah  Orde  Baru adalah  asumsi  bahwa  media  powerful.  Teori- teori  komunikasi  masa  yang  mengatakan  bahwa pengaruh  media  powerful  berkembang  di Amerika    pada  tahun  1930-an.  Ketika  itu,  di Eropa  terjadi  sebuah  gerakan  politik  yang menggunakan  media  massa  untuk  mempertahankan kekuasaan. Salah satu kasus yang paling banyak dijadikan contoh dalam berbagai referensi adalah propaganda  menggunakan  kekuatan  teknologi media  massa  seperti  motion  picture  dan  radio oleh NAZI.  Melalui  teknologi  media  elit  politik dengan mudah memanipulasi sikap dan kepercayaan  masyarakat.  Media  massa  mengantar pemimpin  totalitarian,  seperti  Hitler,  Stalin,  dan Mussolini, meningkat  kekuasaannya. Perkembangan teori  komunikasi  massa  pada  era  ini  disebut sebagai  awal  dari  era  masyarakat  massa  (mass society).  Pada  masyarakat  massa  pengaruh media  dianggap  powerful  dan  rezim  totalitarian mengontrol media untuk mempromosikan ideologi
(Baran dan Davis, 2000: 12-13). Kerangka teori yang digunakan oleh rezim totalitarian berdasarkan  pada  pemikiran  bahwa  pengaruh media powerful  adalah  teori  magic bullet.  Teori ini  disebut  juga  dengan  teori  jarum  suntik, artinya  sekali  pesan  media  dilontarkan  maka pengaruhnya sangat cepat dan menyeluruh.

##  Media Effect
Di  akhir  era  pemerintahan  Orde  Baru, yaitu  tahun  1995-1998,  LIPI  melakukan  studi tentang “Dampak Media Transnasional terhadap Masyarakat  Indonesia”.  Setelah  penelitian  dampak SKSD Palapa pada tahun 1976, penelitian media baru  dilakukan  pada  tahun  1995.  Peluncuran SKSD    Palapa  yang  semula  digagas  untuk menyiarkan program pemerintah melalui televisi ternyata  tidak  hanya  memiliki  dampak  positif tetapi  juga  memiliki  dampak  negatif.  Di  akhir kekuasaan  pemerintah  Orde  Baru,  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  cukup  tinggi.  Oleh  karena itu, kepemilikan televisi angkanya cukup  tinggi. Pemerintah juga menyediakan televisi yang bisa diakses  publik  yang  ditempatkan  di  kelurahan. Dengan  demikian,  exposure  terhadap  televisi cukup tinggi. Pada saat itu konten hiburan, yaitu film  serial  televisi,  pada  umumnya  berasal Negara-negara Barat, terutama  Amerika.  Era ini merupakan era kejayaan konten asing di televisi swasta Indonesia.
Fokus  penelitian  tiap  tahunnya  berbeda. Judul  penelitian  tahun  1995  adalah  “Pengaruh Film  Asing  di  Televisi  terhadap  Orang  Muda”. Penelitian  dilakukan  di  kota  Surabaya,  Medan, dan  Ujung  Pandang  dengan  responden  remaja usia 15-24 tahun. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  mayoritas responden (47,5%) merupakan penonton  berat  atau  heavy  viewers  yang menonton  televsi  diatas  3  jam  per  hari.  Mayoritas responden  (54%)  mengalokasi  waktu  untuk menonton film asing  diatas 2 jam per hari. Fakta empiris  menunjukkan  bahwa    film  asing  asal Amerika  seperti  Renegade,  Melrose  Place, Beverly  Hills  90210,  dan  MacGiver    paling banyak ditonton (Muchtar, 1995: 44-47).
Penelitian tahun 1996 berjudul ‘Dampak Media  Transnasional  terhadap  Masyarakat Indonesia:  Pengaruh  Film  Asing  di  Televisi terhadap  Gaya  Hidup’.  Lokasi  penelitian  adalah Surabaya,  Medan,  dan  Ujung  Pandang.    Sama seperti  penelitian  tahun  1995,  responden penelitian  adalah  remaja  berusia  15-24  tahun. Hasilnya  menunjukkan  bahwa    kota    berpengaruh
terhadap  penilaian  tentang  pergaulan  yang dilihat  di  film  televisi.  Responden  yang mengatakan  bahwa  pergaulan  tokoh  film  asing di  televisi    kurang  baik  paling  banyak  berasal dari  Ujung  Pandang.  Angka  ini  disusul  oleh Surabaya,  kemudian  Medan.  Responden  yang menganggap  cara  bergaul  tokoh    kurang  baik cukup  banyak  yaitu  50%.  Walaupun  50% sisanya tidak menganggap pergaulan tokoh tidak buruk,  tetapi  responden  yang    ingin    meniru pergaulan tokoh  hanya 29,7%. Tokoh film yang menjadi  idola  umumnya  bintang  Hollywood. Alasan  responden  menyukai  tokoh  adalah  cara berpikirnya rasional. Penilaian tersebut diberikan  oleh  71%  responden.  Kekaguman tesebut  membuat  responden  ingin  memiliki karakter  seperti  tokoh.  Temuan  tahun  1996 sudah  menunjukkan  kecenderungan  masyarakat yang diteliti menyukai makanan asing. Sebanyak 34%  responden lebih menyukai  makanan asing, 32% lebih menyukai makanan Indonesia, dan 34 %  responden  mengatakan  bahwa  mereka menyukai baik makanan asing maupun makanan Indonesia (Muchtar, 1996: 48-65).
Judul  penelitian  tahun  1997  adalah “Dampak  Media  Transnasional  terhadap  Masyarakat Indonesia:  Pengaruh  Film  Asing  di  Televisi terhadap Integrasi Nasional”.  Peluncuran SKSD Palapa  oleh  pemerintah  Orde  Baru  ditujukan untuk  mempersatukan  Nusantara,  sesuai  dengan namanya. Dengan mengetahui keragaman atribut sosial  budaya  di  seluruh  Nusantara,  diharapkan dapat  membantu  menguatkan  identitas  kebangsaan (sense  of  unity).  Di  lain  pihak,  diluncurkannya SKSD  Palapa  membuat  sentuhan  terhadap globalisasi  semakin  besar.  Komunikasi  yang dilakukan    melewati  batas  negara  dan  batas budaya.  Maraknya    konten  asing  saat  itu dikhawatirkan  berpotensi  mengganggu  integrasi nasional.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  mayoritas  responden  setuju  dengan penggambaran film televisi tentang persahabatan antarsuku,  agama,  dan  status  sosial  ekonomi. Kecintaan  responden  pada  produk  budaya Indonesia,  yaitu  musik  dan  tarian,  masih  tinggi. Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  mayoritas responden  kurang  setuju  dengan  gaya  hidup hedonis  sebagaimana  digambarkan  dalam  film televisi  (Widyawati,  1997:  54-61).  Penelitian  ini dilakukan  di  Surabaya,  Medan,  dan  Ujung Pandang.  Responden  penelitian  adalah  pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).
Judul  penelitian  tahun  terakhir  (1998) adalah “Dampak Media Transnasional  terhadap
Masyarakat  Indonesia:  Pengaruh  Film  Asing  di Televisi  terhadap  Kenakalan  Remaja”.  Latar belakang  dilakukannya  penelitian  ini  adalah banyaknya  kekerasan  pada  remaja.  Berita mengenai  tawuran  pelajar  yang  berujung  pada kematian  menghiasi  berbagai  surat  kabar. Kadang  penyebab  tawuran  hanya  hal  sepele, yaitu  saling  mengejek.  Beberapa  kelompok masyarakat menuduh televisi sebagai penyebabnya. Konten  televisi  (termasuk  film  asing)  pada  era tersebut memang sarat dengan kekerasan.
Tuduhan  bahwa  televisi  sebagai  salah satu  penyebab  tingkah  laku  kekerasan  bukanlah hal yang baru dalam penelitian komunikasi, juga bukan hanya di Indonesia. Di Amerika tudingan yang sama juga terjadi. Hal itu membuat seorang akademisi  Amerika,  yaitu  Gerbner,  melakukan serangkaian studi mengenai media dan agresivitas  untuk  menjawab  pertanyaan  peran media  dalam  masyarakat.  Hasilnya  adalah  teori budaya  yang  sifatnya  hibrid  antara  mikroskopis dan  makroskopis  yang  disebut  dengan  teori kultivasi.  Televisi  mengkultivasi  atau  menciptakan world  view  yang  mungkin  kurang  akurat  tetapi bisa menjadi realitas karena dipercaya.
Studi  Gerbner  menunjukkan  adanya korelasi    antara  banyaknya  menonton  televisi dengan  prevalensi  kekerasan.  Gerbner  pernah menggunakan kontrol variabel  pendidikan, jenis kelamin,  umur,  dan  ras.  Pada  studi  yang berbeda,  digunakan  kontrol  variabel  lain,  yaitu jenis  kelamin,  umur,  membaca  koran,  pendidikan ayah,  dan  IQ.  Kontrol  variabel  lain  yang  juga dicoba adalah umur,  Status Ekonomi dan Sosial (SES),  achievement,  dan  pengalaman  sebagai korban. Hasilnya sama, yaitu terdapat bias antara gambaran  di  televisi  dengan  kenyataan  yang akan  terjadi.  Gambaran  di  televisi    berlebihan. Media  membentuk  apa  yang  kita  pikirkan tentang  hakikat  dunia.  Media  mempengaruhi pembentukan realitas  yang  mengacu pada orientasi individu  tentang  dunia  dan  bias  pengalaman masa  lalu  dan  pengalaman  aktual.  Gerbner  juga mengembangkan  konsep  mainstreaming  dan resonance.  Mainstreaming  adalah  kesamaan pandangan kelompok penonton berat. Resonance adalah  kondisi  ketika  penonton  berat  yang memiliki  pengalaman  yang  sama  dengan  media akan kuat pengaruhnya (Baran dan Davis, 2000: 309-318).
Hasil  penelitian  tahun  LIPI  tahun  1997 menunjukkan bahwa variabel lingkungan pengaruhnya paling  besar.  Lingkungan  dalam  hal  ini  adalah
lingkungan  tempat  tinggal  responden  yang pernah  terjadi  konflik  sosial.    Lingkungan  sosial merupakan  pengalaman  aktual  dan  pengalaman masa lalu. Temuan lain menunjukkan bahwa film asing tidak berpengaruh pada jenis-jenis kenakalan yang terjadi di sekolah. Kenakalan di sekolah  adalah  jenis  kenakalan  yang  tingkat agresivitasnya  rendah.  Film  asing  televisi  juga tidak  berpengaruh  terhadap  kekerasan  yang agresivitasnya  tinggi.  Namun,  film  asing berpengaruh pada perubahan perilaku kenakalan terhadap  teman,  kenakalan  di  luar  sekolah,  dan kenakalan terhadap keluarga. Hasil penelitian ini juga  menunjukkan  bahwa  responden  laki-laki lebih  mudah  terpengaruh  dibanding  dengan responden  perempuan  (Widyawati,  1998:  60- 84).
Krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 1997 dan diikuti oleh jatuhnya rezim Orde Baru.  Kondisi  ini  membuat  konten  televisi swasta  di  Indonesia  berubah.  Menguatnya  mata uang dollar Amerika dan terdepresiasinya rupiah membuat  konten  televisi  swasta  bergeser  pada konten  lokal.  Namun  sayang,  konten  lokal  yang berkembang  kurang  sejalan  dengan  cita-cita Orde  Baru  ketika  meluncurkan  SKSD  Palapa yaitu untuk menyiarkan keberhasilan pembangunan. Konten lokal televisi swasta pada awal kejatuhan Orde  Baru  banyak  yang  tidak  mendidik  dan irasional,  yaitu  pornografi,  mistik,  dan  kekerasan. Minat  untuk  menonton  tayangan  tersebut  cukup tinggi.  Berangkat  dari  keprihatinan  melihat situasi  tersebut,  maka  LIPI  kembali  melakukan penelitian  media  effect  yang  fokusnya  berbeda dengan  penelitian  tahun  1995-1998.  Penelitian kali  ini  bertujuan  untuk  melihat  dampak  konten lokal. Judul penelitian tahun 2005 adalah “Persepsi Masyarakat  terhadap  Tayangan  Pornografi, Kekerasan,  dan  Mistik  di  Televisi”  dengan pendekatan  kuantitatif  yang  dilengkapi  dengan penelitian  kualitatif.  Penelitian  tahun  2006 berjudul “Dampak Tayangan Pornografi, Kekerasan, dan Mistik di Televisi’.
Hasil penelitian tahun 2005 menunjukkaan bahwa  penetrasi  televisi  sangat  besar,  sebanyak 90%  responden  adalah  penonton  televisi. Penetrasi  televisi  paling  besar  di  antara  media massa lainnya seperti koran, radio, dan majalah. Akses  internet  kala  itu  masih  terbatas  di perkotaan. Hasil penelitian tahun 2005 menunjukkan bahwa:
(a) Terjadi proses sosialisasi pornografi, kekerasan, dan mistik;
(b) Persepsi  atas  tayangan  pornografi,  kekerasan, dan  mistik  berkaitan  dengan  latar  belakang budaya pemirsa;
(c) Terjadi  proses  penumpulan  kepekaan  akibat terpaan yang berlebihan;
(d) Terjadi  proses  imitasi.  Sebagian  kecil responden  merupakan  dominant  reading terhadap konten pornografi;
(e) Terjadi  proses  resistensi.  Remaja  kelompok elit  cenderung  sebagai  oppositional  reading terhadap  konten  kekerasan,  mistik,  dan pornografi;  sedangkan  reponden  non-elit cenderung menjadi dominant reading. Responden  usia  tua  cenderung  menjadi negotiated reading;
(f) Terjadi  perubahan  perilaku  tetapi  angkanya kecil;
(g) Terjadi  dominasi  kekuatan  media  (Hanim, 2005: 175-184).
Hasil  penelitian  2006  menunjukkan bahwa pajanan terhadap tayangan pornografi dan kekerasan  cukup  tinggi.  Untuk  konten  mistik responden  di  kota  Palembang  eksposurnya cukup tinggi yaitu hampir 50%. Responden yang tingkat  keterpajanan  terhadap  konten  mistik tinggi  cenderung  melakukan  hal-hal  yang sifatnya supranatural dalam kehiduan sehari-hari. Sementara  itu,  tingkat  keterpajanan  responden  di Semarang  terhadap  tayangan  mistik  angkanya rendah yaitu 26%  (Hanim, 2006: 249-256).
Hasil  penelitian  tahun  2005  dan  2006, menjadi  dasar  peneliti  LIPI  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Media  Literacy Sebagai  Upaya  Mengatasi  Dampak  Negatif Media  Televisi”  yang  dilakukan  pada  tahun 2007.  Tujuan  penelitian  adalah  melihat  variabel apa  saja  yang  membuat  seorang  individu memiliki  literasi  media.  Media  literasi  sudah lama  dikampanyekan  tetapi  belum  banyak pengaruhnya.  Masyarakat,  khususnya  remaja, belum  menyadari  pentingnya  media  literasi. Latar belakang aktivitas khalayak dalam bergaul di  ruang  publik  berpengaruh  terhadap  literasi media.  Semakin  tinggi  aktivitasnya,  maka semakin  tinggi  literasinya.  Beberapa  responden sudah  memiliki  kesadaran  media  literasi  dan mengetahui  cara  kerja  media.  Keterampilan literasi  media  mengurangi  dampak  negatif. Media  literasi  bukan  melarang  akses  terhadap media,  tetapi  mendidik  masyarakat  menjadi audience yang aktif dan juga kritis. Penelitian ini dilakukan  di  Medan  dan  Yogyakarta.  Hasilnya menunjukkan bahwa literasi media di Yogyakarta lebih baik daripada Medan.
Keterlibatan bebagai institusi seperti Masyarakat Peduli  Media  (MPM),  Pusat  Kajian  Media  dan Budaya Populer (PKMBP), serta Badan Informasi  Daerah  mampu  meningkatkan  literasi media  pada  masyarakat  Yogyakarta  (Hanim, 2007: 140 -142).
Metodologi  yang  digunakan  untuk penelitian media effect adalah survei. Penggunaan  pendekatan  kuantitatif,  yaitu  survei dan  eksperimen,  dalam  penelitian  komunikasi dikembangkan  oleh  Lazarsfeld  di  Bureau  for Applied  Social  Research,  Columbia  University. Lazarsfeld banyak melakukan penelitian pengaruh  media  pada  masyarakat.  Salah  satu penelitiannya  adalah  pengaruh  propaganda politik. Ternyata hasilnya  media tidak powerful seperti    yang  dibayangkan  semula.  Terdapat manusia yang resisten terhadap pengaruh media. Penelitian Lazarsfeld yang menggunakan metode  kuantitatif    merupakan  awal  lahirnya perspektif  limited effects. Beberapa teori disebut administrative  theories  karena  digunakan  untuk mengambilan  kebijakan  praktis  (Baran  dan Davis, 2000: 122-126).
Di  era  mass  society  media    merupakan simbol dari kehidupan kota. Media merepresentasikan baik dan buruknya  kehidupan  modern.  Pada  era ini,  kritik  terhadap  media  cukup  tajam.  Media dianggap  bertanggung  jawab  atas  menurunnya selera  masyarakat.  Dalam  bidang  politik,  media juga dianggap sebagai penebar kerusuhan karena mengubah  nilai-nilai  budaya  yang  disebabkan lahirnya  penny  press.  Penny  press  adalah  surat kabar  yang  dijual  dengan  harga  sangat  rendah (satu  penny).  Surat  kabar  memperoleh  keuntungan dari  penjualan  (Baran  dan  Davis,  2000:  12-13). Begitulah cara kerja media memperoleh keuntungan.  Untuk  surat  kabar,  produsen  menjual surat kabar kepada pembaca, kemudian produsen juga menjual pembaca pembaca kepada pemasang  iklan  (Smythe  dalam  Barret,  2000: 222-228).
Era  limited  affect  merupakan  periode akhir  dari  era  mass  society.  Perspektif  limited effect memandang media memperkuat kecenderungan sosial yang ada dan memperkuat statusquo.  Awalnya  perspektif  limited  effect kurang diterima, terutama  di  saat  Perang Dunia. Masyarakat  waktu  itu  masih  mempercayai bahwa  efek  dari  media  powerful.  Limited  effect baru  diterima  oleh  kalangan  akademisi  pasca Perang  Dunia  II.    Studi  Lazarsfeld  dan  Elihu Katz  yang  diterbitkan  dalam  buku  Personal
Influence  berpengaruh  terhadap  diterimanya paradigma  limited  effect  di  kalangan  akademisi. Buku  ini  menjelaskan  bagaimana  manusia menggunakan media. Efek media memang tidak langsung  kepada  audience  tetapi  terdapat  pihak yang  mengantarai  proses  penerimaan  pesan komunikasi.  Pihak  yang  mengantarai  adalah tokoh  masyarakat  yang  oleh  Lazarsfeld  diberi nama  Opinion  Leader.  Cara  kerja  media  seperti ini  disebut  dengan  two  step  flow  theory  (Baran dan Davis, 2000: 126-130).
Pandangan bahwa pengaruh media tidak langsung  diperkuat  oleh  studi  Hovland.  Pada tahun  1953  Hovland  melakukan  studi  tentang komunikasi  dan  persuasi  serta  pengaruhnya terhadap  perubahan  sikap.  Menurut  Hovland, kredibilitas komunikator (trustworthiness, expertness)  sangat  menentukan  keberhasilan komunikasi  dan  mediasi.  Setelah  diterimanya paradigma  limited  effect,  studi  tentang  persuasi dan  pengaruh  media  banyak  dilakukan  sekitar tahun  1950-1990an.  Studi  yang  dilakukan Dewey  juga  mengukuhkan    paradigma  limited effect    melalui  penolakan  Dewey  terhadap  teori magic  bullet  atau  teori  jarum  suntik.  Dasar pennolakan  Dewey  adalah  manusia  itu  rasional (Baran dan Davis, 2000: 77 dan 132-136).
Pada era limited effect studi yang banyak dilakukan  adalah  kekerasan  dan  anak.  Media dianggap  berpengaruh  buruk  terhadap  anak- anak.  Terdapat  korelasi  antara  potret  kekerasan di  televisi  dan  perilaku    kekerasan.  Salah  satu studi    tentang  kekerasan  yang banyak  mendapat perhatian  adalah  studi  Gerbner.  Menurut Gerbner  (dalam  Baran  dan  Davis,  2000:  315- 316) penonton  berat  atau  heavy  viewers  lebih agresif  dibanding  dengan  light  viewer.  Studi pengenai  pengaruh  media  yang  dilakukan  oleh LIPI dengan judul Dampak Media Transnasional
Terhadap  Masyarakat  Indonesia  merupakan bentuk dari studi pengaruh media (media effect). Ketika  penelitian  tersebut  dilakukan,  studi tersebut  menggunakan  teori  yang  masih  dianggap state of the art dari studi media effect.
Studi  media  effect  di  LIPI  juga menggunakan teori tentang pembentukan realitas sosial yang dikemukakan oleh Adoni dan Mane. Realitas sosial dibagi dalam 3 bentuk, yaitu:
(a) Realitas  sosial  objektif,  yaitu  gejala-gejala sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari- hari  dan  sering  dihadapi  oleh  individu sebagai fakta;
(b) Realitas sosial simbolis, yaitu bentuk-bentuk simbolis  dari  realitas  sosial  objektif  yang biasanya diketahui dalam bentuk karya seni. Di  sini  realitas  yang  sudah  dibentuk sedemikian rupa;
(c) Realitas sosial subjektif, yaitu realitas sosial yang  terbentuk  pada  diri  khalayak  yang berasal  dari  realitas  sosial  objektif  dan realitas  sosial  simbolik  (Adoni  dan  Mane dalam Muchtar, 1996: 7).
Salah  satu  studi  mengenai  media  effect yang  dilakukan  oleh  LIPI  yaitu  “Dampak Tayangan  Pornografi,  Kekerasan,  dan  Mistik  di Televisi”  dilengkapi  dengan  pendekatan  kualitatif. Kegagalan studi-studi kuantitatif dalam memetakan dampak  pembangunan  memunculkan  sikap skeptis  di  beberapa  kalangan.  Pada  akademisi umumnya di Eropa mengembangkan pendekatan baru  yang  memiliki  asumsi  audience  aktif. Pendekatan  yang  dikembangkan  berasal  dari paradigma  kritis.  Salah  satu  tokoh  yang mengembangkan  adalah  Stuart  Hall.  Dalam studinya  Hall  mengembangkan  3  (tiga)  tipe audience, yaitu sebagai berikut.
(a) Prefered  reading.  Disebut  juga  dengan dominant  reading.  Konten  yang  diproduksi mengandung nilai-nilai tertentu untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. Audience menginterpretasikan  konten  tersebut  sesuai dengan yang diinginkan produser;
(b) Negotiated  reading.  Audience  menginterpretasikan konten  secara  berbeda  dengan  dominant reading.  Terjadi  negosiasi  antara  nilai  yang ditawarkan media dengan nilai yang diyakini audience;
(c) Oppositional  reading.  Audience  melakukan interpretasi  berlawanan  dengan  dominant reading (Hall dalam During, 1993: 90-103).
 Ekonomi Politik
Ekonomi  politik  media  merupakan subdisiplin  dalam  ilmu  komunikasi  yang mempelajari  produksi,  distribusi  dan  konsumsi media  (Mosco,  2009:  2).  Setelah  Orde  Baru runtuh,  demokrasi  media  pada  umumnya,  usaha penerbitan  pada  khususnya,    mulai  terbuka. Deregulasi di bidang usaha penerbitan membuat pertumbuhan  penerbitan  pers  nasional  sangat pesat.  Pada  masa  Orde  Baru  tercatat  jumlah SIUPP  hanya  321  buah.  Pada  bulan  April  1999 telah  terbit  SIUPP  sebanyak  852  buah. Kemudian  pada  bulan  Juli  1999  jumlah penerbitan pers menjadi 1.427 buah ( Widyawati,
2000:  81). Pesatnya  pertumbuhan  penerbitan pers  di  Indonesia  disebabkan  oleh  adanya penyertaan  modal  yang  besar.  Pada  era  ini  pers tumbuh  sebagai  industri  komersial.  Sifat  komersial ini mendorong industri pers melakukan diversifikasi  usaha.  Akibatnya  adalah  menurunnya industri pers tunggal menuju bentuk industri pers jaringan.  Kondisi  ini    memunculkan  4  kerajaan pers berjaringan, yaitu:
(a) Kompas - Gramedia Group;
(b) Sinar Kasih Group;
(c) Tempo-Grafiti/ Jawa Pos Group; dan
(d) Media  Indonesia/  Surya  Persindo  Group (Hill, dalam Widyawati, 2000: 7).
Terjadi  pembagian  wilayah  demografis  dalam penerbitan pers. Wilayah Indonesia bagian barat dikuasai oleh Kompas-Gramedia Group, sedangkan  wilayah  Indonesia  Bagian  Timur dikuasai oleh Tempo-Grafiti/ Jawa Pos Group.
Pada  saat  yang  hampir  bersamaan,
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  disahkan.  Melalui  Undang- undang  ini  beberapa  kewenangan  pemerintah pusat  berpindah  menjadi  kewenangan  pemerintah daerah.  Legislatif  di  daerah pada  era Orde Baru hanyalah mitra bagi pimpinan daerah, kini peran DPRD  meningkat.  Berbagai  isu  terkait  politik lokal  seperti  politik  uang  pada  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  dan  rendahnya kualitas  DPRD  mulai  mencuat.  Oleh  karena  itu, perlu adanya instrumen penyeimbang, yaitu pers daerah.  Pertanyaannya  adalah,  apakah  pers daerah  bisa  dijamin  indipendensinya?  Dalam perusahaan  pers,  berbagai  kekuatan  sosial seringkali  berpengaruh  dalam  proses  produksi teks.  Intervensi  pemilik  modal  terhadap  proses produksi  seringkali  terjadi  (Mosco,  2009:  24). Masalah  lainnya  adalah  apakah  informasi  yang diberikan  pers  di  daerah  bersifat  lokal?  Selama ini  pers  daerah  lebih  banyak  memuat  berita nasional,  termasuk  politik  nasional.  Beberapa pers  daerah  merupakan  surat  kabar  nasional yang terbit di daerah. Bentuk industri pers seperti ini  disebut  dengan    surat  kabar  berjaringan  (chain newspaper).  Pada  surat  kabar  berjaringan, koordinasi informasi berada pada level nasional. Iklan  juga  didapat  dari  group  perusahaan induknya.  Situasi  ini  membuat  LIPI  ikut berpartisipasi  menyumbangkan  pemikirannya melalui  penelitian  “Pers  Daerah  Menyongsong Otonomi  dan  Desentralisasi”  yang  dilaksanakan pada tahun 2000.
Penelitian  ini  melihat  industri  surat kabar  dari  sisi  production  approach  yang dilakukan  di  Jakarta,  Bandung,  Semarang,  dan Surabaya.  Hasilnya  adalah  konglomerasi  media tidak hanya dilakukan oleh surat kabar nasional. Surat  kabar  regional  juga  melakukan konglomerasi media.  Di  beberapa  daerah  muncul  pers  daerah (community  newspaper).  Akan  tetapi,  pers daerah  yang  berbentuk  surat  kabar  tunggal  sulit bertahan  berhadapan  dengan  pers  daerah  yang merupakan  bagian  dari  industri  surat  kabar berjaringan.  Jaringan  awal  pers  daerah  berupa suplemen tetapi kemudian tumbuh menjadi surat kabar  tersendiri.  Surat  kabar  jaringan  bisa bertahan karena biaya produksinya lebih rendah. Surat  kabar  atau  pers  daerah  berjaringan umumnya mendapat subsidi dalam bentuk berita dari perusahaan  induknya. Beberapa  perusahaan induk  memiliki  kantor  berita  sendiri  seperti Jawa Post News Network (JPNN).
Alasan  kenapa pers daerah sulit tumbuh di antaranya adalah hambatan iklan karena 70% uang  beredar  di  Jakarta.  Kebijakan  pemasangan iklan biasanya dilakukan oleh perusahaan induk. Sebenarnya  pers  daerah  bisa  berkembang  kalau ada  local  empowerment.  Salah  satu  bentuknya adalah  mengangkat  isu  daerah.  Subsidi  berita dari  perusahaan  induk  membuat  isi  pers  daerah seringkali  seragam.  Akibatnya  adalah  adanya monopoly of news. Kondisi ini tidak menguntungkan untuk kontrol sosial karena tidak ada diferensiasi opini  yang  berakibat  pada  kurang  berkembangnya iklim  demokrasi (Widyawati, 2000: 84-93).
Dalam  pandangan  ekonomi  politik, institusi  media  memiliki  peran  sentral  dalam masyarakat. Analisis dilakukan terhadap institusi media  karena  produksi  konten  dilakukan  oleh institusi  tersebut.  Ekonomi  politik  media merupakan  studi  yang  sifatnya  macroscopic, yaitu  teori  struktural,  yang  melihat  bagaimana elit  menggunakan  kekuatan  ekonomi  untuk mengontrol  dan  mengeksploitasi  media  dengan cara  hegemoni.  Proses  hegemoni  dilakukan melalui  kontrol  terhadap  kesadaran  yang akhirnya  membentuk  tatanan  sosial  (Mosco, 2009: 206-209).

##  Framing dan Realitas Sosial
Demokratisasi pers yang dilakukan sejak era  pemerintahan  Habibie  membuat  pers  makin mengokohkan  fungsinya  sebagai  pilar  ke-4 demokrasi.  Pada  saat  yang  sama  demokrasi  di Indonesia  berkembang  pesat.  Sejak  tahun  2004
presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tentu saja rakyat  berhak  memilih  wakilnya,  baik  wakil rakyat tingkat kabupaten/kota, propinsi, maupun tingkat  pusat.  Surat  kabar  juga  ikut  serta  dalam proses  demokrasi  melalui  liputan-liputannya terkait  proses  pelaksanaan  pilkada  dan  pemilu dengan menyajikan berbagai kegiatan partai atau kandidat.  Pemberitaan  surat  kabar  tentang aktivitas  politik  ini  berbeda  antara  media  yang satu  dengan  yang  media  lain.  Hal  ini mengukuhkan  teori  yang  menyebutkan  bahwa media  tidaklah  netral.  Media  menyajikan  frame sesuai  dengan  kepentingannya.  LIPI  pada  tahun 2009  melakukan  penelitian  dengan  judul “Analisis  Framing  terhadap  Political  Talk  di Media  Massa  pada  Pemilihan  Umum  Legislatif 2009”.
Tahun  2009  merupakan  tahun  politik karena pada tahun ini digelar pesta demokrasi 5 tahunan.  Peran  media  dalam  komunikasi  politik menjembatani  kandidat  dengan  konstituen. Dalam  proses  komunikasi  tersebut  media memiliki  agenda  melalui  pembentukan  realitas yang  dihadirkan  media  melalui  frame.  Aktor politik juga menyajikan frame untuk kepentingannya. Oleh  karena  itu,  frame  sering  dituduh  sebagai kampanye  tersembunyi.  Media  melakukan framing  sesuai  dengan  ideologi  media.  Proses framing dihadirkan melalui gate keeping. Proses gate  keeping  dilakukan  dengan  cara  menyeleksi konten  yang  sesuai  dengan  frame  yang  dipilih media.  Konten  yang  diperoleh  redaksi  baik berupa  liputan  atau  opini  yang  tidak  sesuai dengan  frame  akan  dibuang  ke  tempat  sampah. Penelitian  ini  melihat  pemetaan  frame  yang ditawarkan  partai  politik  maupun  legislatif  dan melihat  peta  hubungan  frame  antar  media dengan kekuatan politik ekonomi.
Studi  ini  merupakan  subdisiplin  komunikasi politik.  Dalam  komunikasi  politik  media menampilkan  realitas  politik  sesuai  dengan frame  yang  dipilihnya.  Mc  Nair  (2003:  12-13) menyebut bahwa realitas politik adalah:
(a) Realitas  politik  objektif,  yaitu  peristiwa politik yang objektif atau apa adanya;
(b) Realitas  politik  subjektif,  yaitu  peristiwa politik  sebagaimana  dirasakan  aktor  dan warga negara;
(c) Realitas yang dikonstruksi, makna peristiwa sebagaimana yang diberitakan media.
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan media  sangat  berperan  menghadirkan  realitas politik  melalui  frame  yang  dipilihnya.  Dari  6
surat kabar yang diteliti, yaitu Media Indonesia, Waspada,  Jawa  Pos,  Koran  Tempo,  Sindo,  dan Kompas, menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang  sama.  Partai  besar  yaitu  Demokrat, Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  mendapat  porsi besar dalam pemberitaan. Kesamaan lain  adalah skema  berita  banyak  lebih  menonjolkan  figur (skema  person)    dibanding  skema  peristiwa: antartokoh politik saling melempar kritik, sedangkan program kerja partai kurang terekspos.
Dilihat dari isinya, surat kabar Waspada dan    Sindo  memberi  frame  positif  pada  Partai Demokrat.  Waspada  bahkan  mempersonifikasikan dirinya  sebagai  bagian  dari  Partai  Demokrat. Sindo  mengambil  frame  Partai  Demokrat merupakan  partai  yang  pro-rakyat  melalui program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  dan penurunan  harga  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM). Hal  ini  berbeda  dengan  frame  yang  diambil Media Indonesia, Jawa  Pos, dan Kompas. Surat kabar  tersebut  mengambil  frame  Partai  Demokrat kurang  positif.  Pemberitaan  mengenai  Partai Demokrat  lebih  banyak  seputar  masalah pelanggaran  yang dilakukan partai.
Media  Indonesia  mengambil  frame positif  untuk  Partai  Golongan  Karya  (Golkar). Dalam subuah pemberitaannya Media Indonesia menyebut:  “Golkar  sebagai  partai  politik  yang kuat  dan  terbukti  mampu  mempertahankan eksistensinya”;  “berjuang  untuk  kesejahteraan rakyat”;  dan  “menguatkan  rasa  kebangsaan”. Pilihan  menampilkan  frame  positif  untuk  partai Golkar  merupakan  kebijakan  redaksi.  Tidak tertutup kemungkinan dalam pengambilan kebijakan  redaksi  terjadi  intervensi  dari  pemilik modal.  Hal  ini  disebabkan  karena  pemilik  modal, yaitu  Surya  Paloh,  merupakan  fungsionaris Partai Golkar.
Waspada    juga  mengambil  frame  yang cukup  baik  terhadap  Partai  Golkar.  Namun, dalam beberapa pemberitaan Waspada melontarkan sindiran  terhadap  Partai  Golkar  yang  dibungkus dalam  metafora  bahasa.  Jawa  Pos  juga  mengambil frame positif terhadap Partai Gokar. Skema yang diambil  adalah  skema  person.  Jusuf  Kalla  (JK) merupakan  tokoh  yang  digambarkan  dekat dengan rakyat.
Frame  yang  diambil  oleh  6  surat  kabar yang  diteliti  semua  memberikan  penggambaran kurang positif kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, terdapat 2 surat  kabar  yang  mengambil  frame  cukup  baik
terhadap  PDIP.  Surat  kabar  tersebut  adalah Sindo  dan  Media  Indonesia.  Skema  yang diambil  adalah  skema  tokoh.  Disini  Megawati digambarkan  sebagai  tokoh  yang  dekat  dengan rakyat.
Terdapat  2  faktor  yang  mempengaruhi frame  media.  Pertama,  adalah  ideologi  pasar. Media  yang  mengambil  frame  sesuai  dengan ideologi  pasar  dengan  menyajikan  apa  yang diinginkan  publik.  Pada  tahun  2009  Presiden Indonesia,  yaitu  Susilo  Bambang  Yudhoyono, merupakan  pendiri  Partai  Demokrat.  Oleh karena  itu,  publik  menginginkan  pemberitaan yang  baik  terhadap  partai  yang  dipimpin  oleh penguasa.  Waspada  dan  Sindo  tampaknya  juga mengambil  ideologi  pasar  dalam  kebijakan redaksionalnya.  Kedua,  adalah  ideologi  organisasi media  yang  terkait  dengan  kepemilikan.  Frame seperti  ini  diambil  oleh  Media  Indonesia. Sementara  itu,  Jawa  Pos  dan  Kompas  yang mengambil  frame  kurang  positif  terhadap  Partai Demokrat  tampaknya  ingin  mengambil  pasar masyarakat yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu. Oleh karena itu, 2 surat kabar tersebut memberi ruang pada pemberitaan- pemberitaan  PDIP  yang  positif  (Widyawati, 2009: 159-164).
 TIK dan Era Baru Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa iklim baru demokrasi di  Indonesia.  TIK  menjanjikan  adanya  transparansi. Oleh  karena  itu,  TIK  banyak  digunakan  untuk keperluan  pelayanan  dan  kepentingan  politik. Rasa  ingin  tahu  kegunaan  TIK  dalam  untuk kepentingan  politik  membawa  LIPI  melakukan penelitian berjudul “Cyber Demokrasi Perkembangan Kontemporer  Demokrasi  di  Indonesia,  Kasus Pemilu 2009”. Penelitian tahun 2009 merupakan preliminary  study.  Hasilnya  menunjukan  bahwa penggunaan  TIK  untuk  keperluan  Pemilihan Umum 2009 mencakup:
(a) Menghubungkan antara partai/kandidat dengan  konstituten.  Pada  pemilu  2009  hampir semua partai besar memiliki website. Hanya Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang hanya  menggunakan  blog.  Partai  Golkar memiliki website yang link dengan anggotanya. Sementara  itu,  Partai  Demokrat  memiliki website yang informasinya lebih banyak soal ketua  partai  dan  tokoh  partai  lain.  Partai Amanat  Nasional  (PAN)  memiliki  website yang  link  dengan  ketua  partai  dan  anggota
partai  yang  dikenal  sebagai  selebritis  atau vote gather (Widyawati, 2009: 84);
(b) Transparansi  pelayanan.  KPUD  Propinsi Yogyakarta  dan  Jawa  Barat  menggunakan TIK untuk pelayanan. Pelayanan ini termasuk sosialisasi  mengenai  tata  cara  memilih, memperkenalkan  calon  legislatif,  dialog interaktif,  dan  agenda  pemilu  (Widyawati, 2009:  32 dan 40-41);
(c) Pengawasan. Panwaslu Yogyakarta  menggunakan TIK  untuk  pengawasan.  Salah  satu  di antaranya  adalah  melacak  informasi  tentang akurasi data  calon  legislatif.  Sifat  TIK  yang interaktif memudahkan Panwaslu melakukan tugas  pengawasan.  Kadang  masyarakat melaporkan  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  calon  legislatif  melalui  blog.  Adapula calon  legislatif  yang  melakukan  konsultasi apakah  yang  dilakukan  merupakan  pelanggaran. Banyak calon legislatif yang gamang apakah yang  dilakukan  merupakan  pelanggaran yang  sifatnya  white  lies  (Widyawati,  2009: 32-35).
Tahun  2010    judul  penelitian  adalah “Cyber Demokrasi Wacana Emansipatoris dalam Pemilihan  Presiden  2009”.  Penelitian  ini  ingin melihat wacana kekuasaan dalam berbagai  situs politik  terkait  dengan  Pemilihan  Umum  2009. Demokrasi  cyber  memiliki  sifat  yang  interaktif. Asumsinya, wacana yang disajikan lebih egaliter dibanding  media  konvensional.  Oleh  karena  itu, judul  penelitian  menggunakan  terminologi “wacana  emansipatoris”.    Media  baru,  yaitu  media yang menggunakan internet, menyajikan elemen penting  yaitu  sarana  berpartisipasi  dalam mengekspresikan  pemikiran  politik.  Media  baru memunculkan  komunitas baru  yang disebut dengan Netters,  yaitu  komunitas  yang  mengembangkan sosial  media  sebagai  tempat  diskusi.  Inilah  era demokrasi  cyber  tempat  para  aktor  politik  dan konstituen  saling  mengekspresikan  dirinya secara terbuka.
Hasil  penelitian  tahun  2010  menunjukkan bahwa  dengan  adanya  demokrasi  cyber,  sumber informasi  semakin  banyak.  Partai,  tokoh  partai, dan  masyarakat  bisa  melakukan  produksi  pesan melalui sosial media. Pada era ini, platform yang banyak digunakan adalah facebook. Konten yang digarap  adalah  ada  pihak  yang  pro  dengan kandidat  presiden  tertentu,  tetapi  ada  juga  yang kontra.  Eskspresi  netters  dibagi  dalam  kelas, ras/etnisitas, dan gender. Dalam situs-situs yang dibuat  masyarakat,  reaksi  terhadap  Megawati paling  dominan  adalah  isu  gender  dan  politik
generasi.  Isu  tersebut  banyak  dibicarakan melalui  situs  ‘Say  No  to  Megawati’.  Situs  lain yang  kontennya  lebih  banyak  kotra  adalah  ‘Say No  to  JK’.    Wacana  yang  dikembangkan  lebih banyak seputar etnisitas. Sementara itu, ‘Say No to  SBY’  menyorot  kebijakan  yang  tidak  pro rakyat seperti kenaikan BBM. Program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  banyak  disorot  karena dianggap menyogok kelas akar rumput.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Yogyakarta dan  Bandung.  Temuan  lapangan  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  alasan  menjamurnya situs  yang  mendeskreditkan  kandidat,  di  antaranya adalah:
(a) Merupakan  resonansi  kekecewaan  terhadap kandidat;
(b) Ekspresi ketakutan kandidat tersebut menang;
(c) Black campaign.
Temuan  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  digital immigrant  banyak  yang  mencurigai  kejujuran ekspresi  demokrasi  melalui  internet.  Sementara itu,  digital  native  mempercaya  ekspresi  politik melalaui  dunia  maya  bersifat  jujur.  Identitas netters boleh tidak jujur  tapi ekspresi politiknya bisa jujur.
Kini  kampanye  melalui  internet  mulai menjadi  rujukan  media  lain.  Agenda  media mulai  berubah  dari  media  baru  ke  media  lama, kemudian  mempengaruhi  agenda  masyarakat. Dulu,  media  lama  mempengaruhi  agenda masyarakat.  Kini,  media  baru  memunculkan fenomena  baru  yang  disebut  sebagai  citizen journalism. Gerakan netters dan citizen journalism  memunculkan  gerakan  masyarakat madani di internet (Widyawati, 2010: 133 -140).
Penelitian  tahun  2011  adalah    “Cyber Demokrasi,  Wacana  Korupsi,  Kasus  Cicak  dan Buaya”. Aktivisme internet (atau aktivisme klik) dengan  judul  “Gerakan  1.000.000  Facebookers Dukung  Bibit-Chandra”  atau  dikenal  Cicak versus  Buaya  merupakan  penelitian  tentang aktivisme  di  internet  yang  paling  banyak menyita  perhatian  masyarakat.  Aktivisme  ini merupakan  pembelaan  terhadap  dua  pimpinan KPK,  yaitu  Bibit  Samad  Riyanto  dan  Chandra Hamzah,  yang  dikriminalisasi  oleh  Keposian Republik  Indonesia  (Polri).  Cicak  merupakan simbol  dari  KPK,  sedangkan  Buaya  merupakan simbol  dari  Polri.  Visualisasi  ini  pertama diucapkan  oleh  Susno  Duaji.  Cicak  vs  Buaya mengandung  arti  cicak  yang  kecil  (simbol  dari
KPK)  melawan  Buaya  yang  besar  (simbol  dari Polri).
Rasa  simpati  masyarakat  terhadap  KPK memunculkan  gerakan  netters  yang  mendukungnya melalui facebook. Muncullah Gerakan 1.000.000 facebookers  dukung  Bibit  Chandra  yang diinisiasi  oleh  seorang  akademisi.    Gerakan 1.000.000    facebookers  dukung  Bibit-Chandra mengekspresikan pandangan yang tidak diperhatikan  di  dunia  politik  nyata.  Gerakan  ini mematahkan  kendala  ruang  karena  inisiatornya tinggal di Sumatera. Gerakan ini mengusung isu ketidakadilan. Dalam perkembangannya, ekspresi di ruang  maya  berkembang  ke  ruang  nyata  yaitu adanya  demonstrasi.  Gerakan  ini  ternyata mampu  menekan  kekuasaan  untuk  melepas Bibit-Chandra  dari  tahanan.  Aktivisme  internet atau  aktivisme  klik  merupakan  bentuk  politik baru  ketika  ekspresi  ruang  maya  dilanjutkan  ke ruang  nyata  menghasilkan  keputusan  politik. Gerakan 1.000.000 facebookers mendapat tandingan dari Gerakan 2.000.000  tanda tangan mendukung  Susno  Duaji.  Dalam  gerakan  ini, Susno  Duaji  digambarkan  sebagai  pahlawan. Pengembangan  wacana  seperti  ini  disebut dengan  counter  discourse.  Tetapi  karena merupakan  buble  issue  maka  gerakan  tersebut tidak  mendapat  respon  masyarakat  (Santoso, 2011: 135-147).
 TIK dan Pembangunan
Penggunaan  media  untuk  pembangunan bukanlah  hal  yang  baru.  Pada  era  media  lama televisi  banyak  digunakan  untuk  keperluan pembangunan. Penggunaan TIK untuk pembangunan mulai  banyak  dibicarakan  karena  merupakan salah  satu  bagian  dari  program  World    Summit on  the  Information  Society  (WSIS)  yang  telah disepakati pada pertemuan di Jenewa pada tahun 2003  dan  di  Tunisia  tahun  2005.  Indonesia menandatangani  kesepakatan  WSIS,  konsekuensinya Indonesia  harus    mengaplikasikan  kesepakatan tersebut.  Salah  satu  kesepakatan  WSIS  adalah tahun  2015  sebanyak  50%  penduduk  dunia (termasuk  penduduk  Indonesia)  terkoneksi internet.  Pertemuan  tersebut  juga  menyepakati bahwa  untuk  mencapai  sasaran  Milenium Development  Goals  (MDG’s)  diharapkan  TIK meningkatkan  perannya  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Program  tersebut  diberi  nama Information  and  Communications  Technologies (ICTs)  for  Poverty  Reduction.  United  Nations Development  Program  (UNDP)  melihat  adanya keterkaitan  anatara  berbagai  indikator  TIK
dengan  pendapatan  dan  dengan  indeks  yang terkait  dengan  pengembangan  SDM.  Laporan UNCTAD  menyebut  bahwa  TIK  memiliki potensi  mengurangi  kemiskinan  kemiskinan karena:
(a) Memberikan akses informasi dan pengetahuan;
(b) Akselerasi  produktivitas,  kesehatan  dan pendidikan;
(c) Akses menyampaikan pendapat.
Program TIK untuk pengentasan kemiskinan  yang  dicanangkan  UNDP  oleh Bappenas  diterjemahkan  dalam  bentuk  telecenter. Pemberdayaan  masyarakat  dalam  telecenter diberikan  oleh  info  mobilizer  yaitu    individu yang  mengajarkan  masyarakat  tentang  penggunaan internet. Penelitian tentang TIK untuk pembangunan dilakukan tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  TIK  menjembatani keterisolasian  dari  informasi  global.  Kasus  di Jawa Timur seorang tokoh desa memberdayakan komunitasnya  untuk  keluar  dari  kemiskinan dengan menggunakan TIK yang diakses melalui telecenter.  TIK  mengatasi  masalah  eksklusi sosial.  Melaui  TIK  posisi  tawar  komoditas  di pasar pertanian menjadi lebih baik.
Telecenter  memiliki  fungsi  pemberdayaan dan fungsi sosial. Akses informasi yang diberikan telecenter  tujuannya  adalah  pengembangan  UMKM dan  pengembangan  produk  pertanian.  Masyarakat sebenarnya  sudah  mengetahui  potensi  desanya, telecenter  berperan  membantu  dengan  memberi akses  informasi.  Pada  saat  penelitian  dilakukan, penggunaan  e-commerce  belum  berkembang. Beberapa  UMKM  berusaha  memasarkan  produknya melalui  e-commerce  tetapi  kesiapan  masyarakat dalam stadarisasi produk dan kesiapan melakukan produksi dalam jumlah banyak masih kurang.  Di  sisi  lain,  telecenter  harus  mandiri secara  ekonomi  agar  bisa  menutup  biaya operasional.  Telecenter  merupakan  program pusat  pemerintah,  oleh  karena  itu  pemerintah kabupaten  kurang  memberi  dukungan  sehingga pengurus  harus  berjuang  mencari  sponsor. Kemajuan  telecenter  tergantung  visi  pengelolanya (Santoso, 2009: 231-246).
 Masyarakat Jaringan
Runtuhnya  Orde  Baru  memiliki  makna bergesernya  sistem  pemerintahan  yang  sentralistis menuju sistem pemerintahan yang desentralistis. Peristiwa  lain  yang  membuat  pola  komunikasi masyarakat  berubah  adalah  perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat.
Selain  itu,  teknologi  telepon  pintar  telah mengakselerasi  masyarakat  Indonesia  menjadi masyarakat  jaringan. Melalui  teelpon pintar kini dunia  ada  dalam  genggaman.  Perubahan- perubahan  ini  mengubah  pola  komunikasi masyarakat  terutama  generasi  muda  lebih banyak  mengkonsumsi  pesan  melalui  media baru. Latar belakang tersebut menginspirasi LIPI untuk  melakukan  penelitian  5  tahun  dengan judul “Media Baru dan Perubahan Masyarakat di Indonesia  PascaOrde  Baru”.  Penelitian  ini  tiap tahun fokus kajiannya berbeda.
Penelitian Tahun 2015 berjudul  “Media Baru  dan  Perubahan  Masyarakat  di  Indonesia PascaOrde  Baru:    Studi  Kasus  Adopsi  dan  Pola Penggunaan  Telepon  Pintar”.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menunjukkan bahwa lingkungan sosial  berperan  dalam  penggunaan  telepon pintar.  Responden  yang  merupakan  siswa Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas  (SLTA)  tidak terlalu  memprioritaskan  nilai  guna  teknologi. Dalam  proses  adopsi  setiap  generasi  memiliki preferensi terhadap platform yang dipilih. Untuk instant  messaging  generasi  baby  boomers  dan generasi X lebih menyukai WhatsApp, sementara generasi  Y  lebih  menyukai  Line.  Pilihan  sosial media  generasi  baby  boomers  dan  generasi  X adalah  Facebook,  sedangkan  generasi  Y  lebih suka platform lain.
Penelitian  Tahun  2016  berjudul  “Media Baru  dan  Perubahan  Masyarakat  di  Indonesia PascaOrde  Baru:  Media  Baru  dan  Konstruksi Identitas”.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  media  sosial  meningkatkan  ikatan primordial. Sentimen primordial banyak  digunakan untuk  kegiatan  revitalisasi  budaya.  Dalam beberapa  kasus,  sosial  media  digunakan  untuk gerakan politik identitas.
Penelitian  Tahun  2017  berjudul  “Media Baru  dan  Perubahan  Masyarakat  di  Indonesia PascaOrde    Baru:  Politik  Sirkulasi  Budaya Populer dan Media Baru PascaOrde Baru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  produksi dan sirkulasi  budaya  popular  bisa  dilakukan  oleh masyarakat,  yaitu  pengguna  sosial  media.  Kini individu  tanpa  didukung  kapital  besar  bisa memproduksi  budaya  popular.  Hal  ini  berbeda dengan  era  media  lama  ketika  produksi  budaya populer  hanya  bisa  dilakukan  oleh  kapitalis media.  Kemudahan proses produksi memunculkan adanya “budaya tandingan” atau counter culture terhadap  budaya  popular  mainstream.  Akan
tetapi, dalam hal produksi masal, kapitalis media masa lampau masih berpengaruh dalam produksi dan sirkulasi budaya popular.
Diskusi dan Simpulan
 Diskusi
Studi  yang  dilakukan  oleh  LIPI  sejak tahun  1976  sampai  2017  berbicara  tentang konteks  sosial  yang  mempengaruhi  kontrol terhadap  media.  Pada  era  Orde  Baru,  kontrol terhadap  media  baik  cetak  maupun  televisi berada  di  tangan  pemerintah.  Adanya  aturan mengenai pembredelan membuat pers  Indonesia tidak  bisa  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial. Konten  dari  pers  harus  mencerminkan  sikap pemerintah.  Bagi  pers  yang  berseberangan  akan menerima  pembredelan.  Di  sini  pers  digunakan untuk melanggengkan status quo.
Bagi media televisi atau media penyiaran,  pada  era  Orde  Baru  kepemilikannya berada  di  bawah  kontrol  pemerintah.  Pada  awal sampai  pertengahan  pemerintahan  Orde  Baru, pemerintah  Indonesia hanya  memiliki  satu buah stasiun televisi, yaitu Televisi Republik Indonesia.  Pada  tahun  1989  lahirlah  televisi swasta  pertama.  Pemilik  stasiun  televisi  swasta tidak  lain  adalah  kroni  dari  pemerintah  Orde Baru.  Pemberitaan  media  penyiaran  tidak berbeda  dengan  media  cetak,  yaitu  dikontrol oleh pemerintah. Detik-detik  terakhir  menjelang kejatuhan  Orde  Baru,  ketika  demonstrasi  besar- besaran  meminta  Soeharto  mundur,  barulah beberapa  stasiun  televisi  berani  menyiarkan berita yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Maraknya konten asing di televisi di era Orde Baru tidak hanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi  tetapi  juga  terkait  dengan  politik media.  Di  jaman  pemerintahan  Orde  Baru, Indonesia  banyak  mendapat  bantuan  luar  negeri dari Negara-negara Barat. Sebagaimana dijelaskan  di  atas  era  kejayaannya,  televisi merupakan  ciri  masyarakat  modern  atau masyarakat industri. Pada era ini produk industri berlimpah.  Pemberi  bantuan  menginginkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  sejalan  dengan pertumbuhan konsumsi agar masyarakat membeli  produk  industri  dari  negara  barat. Sebagaimana  dinyatakan  di  atas,  televisi  adalah etalase gaya hidup, sedangkan gaya hidup terkait dengan  konsumsi.  Oleh  karena  itu,  paket bantuan  negara  maju  termasuk  teknologi  media beserta  kontennya.  Artinya,  selain  pemerintah
Orde  Baru,  kontrol  media  di  Indonesia  juga dilakukan dalam skala global.
Ketika Orde Baru runtuh, pers Indonesia menunjukkan  keinginannya  menjalankan  fungsi sosial  kontrol  dengan  cara  menampilkan pemberitaan  yang  tidak  selalu  sejalan  dengan pandangan pemerintah. Fungsi kontrol sosial ini di  Indonesia  menjadi  tuntutan  sejak  pemerintahan Orde  Baru  yang  memiliki  ciri  mirip  dengan rezim  otoritarian  jatuh.  Tuntutan  menjalankan fungsi  kontrol  secara  akademik  berkembang pada  tahun  1940-an.  Tuntutan  ini  merupakan respon atas kontrol media oleh rezim otoritarian di  Barat.  Akademisi  memberi  nama  normative theory atau social responsibility theory.
Alih-alih  menjalankan  fungsi  tanggung jawab  sosial,  dalam  menjalankan  peran  ini  pers Indonesia  mendapatkan  tekanan  dari  penguasa kapital.  Setelah  Orde  Baru  runtuh,  kapitalisasi dalam  industri  media  cetak  berkembang  luar biasa,  hasilnya  adalah  adanya  konglomerasi media. Konglomerasi media cetak membuat pers berbicara  atas  nama  pasar  atau  pemilik  kapital. Studi  “Pers  Daerah  Menyongsong  Otonomi  dan Desentralisasi” dan “Analisis Framing Terhadap Political  Talk  di  Media  Massa  pada  Pemilihan
Umum  Legislatif  2009”  menguatkan  proposisi tersebut.  Kedua  studi  tersebut  menunjukkan kaitan antara kepemilikan kapital dengan kontrol terhadap  media.    Hal  ini  sangat  menarik  untuk untuk  dipelajari.  Adanya  kontrol  terhadap konten  media  oleh  kapitalis  menyiratkan  bahwa tatanan sosial didekte kapitalis.
Di era teknologi Informasi dan komunikasi  mulai  berkembang,  kekuasaan negara  dan  kapitalis  media  mulai  berkurang. Terdapat  kekuatan  lain  yang  memiliki  akses kontrol terhadap media, yaitu komunitas netters. Data empiris yang didapat dari penelitian “Cyber Demokrasi”  dan  “Media  Baru  dan  Perubahan Masyarakat  di  Indonesia  PascaOrde  Baru” menunjukkan hal  tersebut. Dalam  kaus  Gerakan 1.000.000  Facebokers  Dukung  Bibit-Chandra, kekuatan  netters  dalam  mengontrol  konten  luar biasa.  Hal  ini  berpengaruh  peda  kebijakan pemerintah, yaitu melepaskan Bibit- Chandra.
Studi  mengenai  “Media  Baru  dan Perubahan Masyarakat  di Indonesia  PascaOrde Baru:  Politik  Sirkulasi  Budaya  Populer  dan Media  Baru  Pasca  Orde  Baru”  menunjukkan kecenderungan  yang  sama.  Produksi  dan konsumsi  budaya  baru  kini  bukan  lagi ditentukan oleh kapitalis. Sosial media
memunculkan  bentuk  masyarakat  baru  yaitu masyarakat  prosumer  (produser  dan  konsumer). Netters bisa melakukan produksi konten maupun konsumsi.  Dalam  melakukan  konsumsi,  netters bisa  memberikan  rekomendasi  kepada  komunitas jaringannya. Pada era ini, tumbuh bentuk-bentuk baru  budaya  popular  di  daerah  sebagai  budaya tandingan  yang  berbeda  dengan  budaya  popular yang mainstream.
Pola perkembangan studi  media  di  LIPI mirip dengan yang terjadi di Barat. Di Indonesia, studi media mulai berkembang di era Orde Baru yang  sentralistis.  Teori  yang  digunakan  pada umumnya media effect. Studi kritis yang akarnya neo-marxian pada saat Orde Baru sulit dilakukan karena  referensinya  terbatas  dan  adanya  kontrol yang  ketat  dari  otoritas  terhadap  studi  yang dianggap  kekiri-kirian.  Sebenarnya  para  akademisi dan aktivis sudah banyak yang secara sembunyi- sembunyi  melakukan  disksusi  buku.  Barulah pada  saat  Orde  Baru  runtuh  kajan  kritis  sangat marak.  Euforia  tersebut  mulai  menurun  seiring dengan kesadaran bahwa tidak semua permasalahan penelitian selalu cocok menggunakan paradigma kritis  dan  melemahnya  studi  kritis  di  Barat. Selain  itu,  pergeseran  pengguaan  dari  media lama  ke  media  baru  mengubah  tema-tema  studi di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  LIPI. Perbedaannya,  studi  di  LIPI  lebih  lambat  10-20 tahun  dari  perkembangan  studi  di  Amerika  dan Eropa. Keterlambatan ini terkait dengan konteks historis terjadinya fenomena sosial.
 Simpulan
Data  empiris  yang  diperoleh  selama penelitian  dari  tahun  1976  sampai  2017 menunjukkan  bahwa  konteks  sosial  politik berpengaruh  terhadap  tema  studi  dan  penggunaan teori.  Di  Era  Orde  Baru,  fungsi  media  adalah memberi  informasi,  mendidik,  dan  menghibur. Fungsi  sebagai  pengawasan  lingkungan  kurang berkembang  karena  media  berada  di  bawah kontrol pemerintah. Pandangan struktural fungsional melekat pada era tersebut. Tema-tema penelitian mengarah  pada  peran  media  sebagai  alat pembangunan,  di  antaranya  adalah  Dampak SKSD  Palapa  dan  pengaruh  konten  asing terhadap  integrasi  nasional.  Persoalan-persoalan masyarakat akibat pengaruh media juga merupakan  fokus  studi,  di  antaranya  adalah masalah gaya hidup, pornografi, dan kekerasan.
Perubahan  rezim  berpengaruh  pada berubahnya  konteks  sosial  politik  yang  pada
akhirnya  berpengaruh  pada  perubahan  fungsi media.  Perubahan  dari  sistem  pemerintahan sentralistis  ke  sistem  pemerintahan  yang demokratis  membuat  fungsi  media  berubah. Fungsi  media  sebagai  kontrol  sosial  mulai berkembang. Kondisi ini berpengaruh pada tema studi.  Berkembangnya  media  sebagai  pilar  ke-4 demokrasi  menjadikan  studi  komunikasi  politik sebagai isu yang menarik.
Selain  itu,  munculnya  kekuatan  baru yaitu  kapitalis  media  dalam  melakukan  kontrol terhadap  konten  menjadi  isu  yang  hangat. Fenomena tentang perkembangan industri media yang  mengarah  pada  konglomerasi  menjadi fokus kajian yang menarik. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa konglomerasi media menghambat  fungsi  media  sebagai  pilar  ke-4 demokrasi  karena  adanya  keseragaman  konten. Temuan  lain  yang  menunjukkan  bahwa  adanya kontrol terhadap konten oleh pemilik modal juga merupakan  penghambat  terwujudnya  fungsi media  sebagai  kontrol  sosial.  Perubahan  fungsi media  juga  berakibat  pada  pendekatan  yang dipilih.  Pada  awal  runtuhnya  Orde  Baru,  studi yang  dilakukan  lebih  banyak  menggunakan paradigma  konstruktivis  dan  kritis.  Paradigma kritis  mempercayai  bahwa  pengaruh  media powerful.  Cara  berpikirnya  adalah  media berpengaruh  secara  makro  terhadap  budaya, kemudian budaya  mempengaruhi  individu. Cara berpikir  seperti  ini  memang  berbeda  dengan media effect tempat media berpengaruh langsung pada individu.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  mengubah pola komunnikasi masyarakat dari  one  to  many  yang  dihasilkan  oleh  media massa  pada  era  masyarakat  massa  menjadi  one to  one,  one  to  man,y  dan  many  to  many. Perkembangan TIK membuat isu yang berkembang  bukan  lagi  pengetahuan  dan informasi,  tetapi  aplikasi  dari  pengetahuan  dan informasi  ke  peningkatan  pengetahuan  dan proses  informasi.  Disini  users  dan  doers merupakan  orang  yang  sama,  jadi  users  bisa mengontrol teknologi (Castells, 2010:31). Fenomena  ini  bisa  dilihat  dari  penelitian mengenai cyber demokrasi dan media baru serta perubahan masyarakat pasca Orde Baru.
Perubahan rezim mengubah pula pandangan  tentang  posisi  audience.  Perubahan padangan bahwa media kuat dan audience lemah biasanya  digunakan  oleh  pemerintah  yang memiliki  ciri-ciri  mirip  dengan  sistem  otoritarian.
Oleh  karena  itu,  teori  yang  banyak  digunakan pada studi di era Orde Baru berdasarkan asumsi media  kuat  audience  lemah.  Perspektif  ini berubah  ketika  rezim  berganti.  Fungsi  media sebagai kontrol sosial berdasarkan pada pandangan  bahwa  audience  aktif.  Perspektif tersebut berkembang luar biasa di era TIK yang ditandai oleh berkembangnya masyarakat jaringan.  Kini  audience  tidak  sekedar  aktif bahkan  mampu  melakukan  kontrol  terhadap konten.

## Daftar Pustaka
Armando,  Ade.  (2011).  Televisi  Jakarta  Diatas Indonesia, Kisah Kegagalan  Sistem Televisi Berjaringan  di  Indonesia.  Yogyakarta: Bentang Pustaka.
Baran,  Stanley  dan  Davis,  Dennis  K.  (2000).
Mass Communication Theory. Foundations, Ferment, and Future.  Ontario:  Wadsworth
Thomson Learning.
Castells,  Manuel.  (2010a).  The  Rise  of  the Network  Society  Second  Edition  with  a New  Preface.  West  Sussex:  Wiley-
Blackwell.
Hall,  Stuart.  (1993).  Encoding,  Decoding dalam During,  Simon(ed)  The Cultural Studies Reader. London: Routledge.
Hanim, Masayu (ed). (2005). Persepsi  Masyarakat Terhadap  Tayangan  Pornografi,  Kekerasan
& Mistik di Televisi. Jakarta: LIPI Press.
Hanim, Masayu (ed). (2006). Dampak Tayangan Pornografi,  Kekerasan  &  Mistik  di Televisi. Jakarta:  LIPI Press.
Hanim,  Masayu  (ed).  (2007).  Media  Literacy Sebagai  Upaya  Mengatasi  Dampak Negatif  Media  Televisi.  Jakarta:  PMB- LIPI.
Hidayat,  Dedy  N.  (2000).  Pers  Dalam  Kontradiksi Kapitalisme  Orde  Baru  dalam  Hidayat, Dedy  N,  Gazali,  Effendi,  Suwardi, Harsono,  S.K.  Ishadi  (eds.)  Pers  dalam “Revolusi  Mei”  Runtuhnya  Sebuah Hegemoni.  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Hidayat,  Dedy  N.  (2008).  Perkembangan  Ilmu dan Ilmuwan Komunikasi dalam Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia. Jakarta: PT. Kompas  Media Nusantara.
Mc Nair, Brian. (2003). Introduction to Political Communication. London: Routledge.
Mosco, Vincent. (2009).  The  Political  Economy of Media. London: Sage.
Muchtar,  Rusdi    (Ed).  (1995).  Dampak  Media Transnasional  Terhadap  Masyarakat:
Pengaruh  Film Asing Televisi Terhadap Orang Muda.Jakarta: PMB-LIPI.
Muchtar,  Rusdi  (ed).(1996).    Dampak  Media Transnasional  Terhadap  Masyarakat  di Indonesia:  Pengaruh  Film  Asing  di Televisi  Terhadap  Gaya  Hidup  di  Medan, Surabaya  dan  Ujung  Pandang.  Jakarta:
PMB-LIPI.
Neuman,  Lawrence W. (2006). Social Research
Methods. Quantitative Approaches. Boston:
Pearson International Edition.
Rogers,  Everett,  M.  (1994).  A  History  of
Communication  Study.A  Biographical Approach. New York: The Free Press.
Santoso,  Widjajanti,  M.(ed).  (2009).  Internet  & Kemiskinan,  Pergerakan  Telecenter  di Jawa. Jakarta: LIPI Press.
Santoso, Widjajanti, M.(ed). (2010). Suara Kita, Internet  Masuk  Desa  Tantangan  & Harapan.Jakarta: LIPI Press.
Santoso, Widjajanti, M (ed). (2011). Cyberdemokrasi,
Wacana    Korupsi:  Kasus  Cicak  &  Buaya.
Jakarta: LIPI Press.
Smythe,  Dallas.  (1995).  On  the  Audience Commodity  and  Its  Work  dalam  Barret,
Oliver  Boyd  and  Newbold,  Christ  (eds) Approaches  to  Media,  A  Reader.  London: Arnold.
Widyawati,  Nina  (ed).  (1997).  Dampak  Media Transnasional  Terhadap  Masyarakat  di Indonesia:  Pengaruh  Film  Televisi Terhadap  Integrasi  Nasional.  Jakarta:
PMB-LIPI.
Widyawati,  Nina  (ed).  (1998).  Dampak  Media Transnasional  Terhadap  Masyarakat  di Indonesia:  Pengaruh  Film  Asing  Televisi Terhadap  Kenakalan  Remaja.  Jakarta: PMB-LIPI.
Widyawati,  Nina  (ed).  (2000).  Pers  Daerah Menyongsong  Otonomi  &  Desentralisasi. Jakarta: PMB-LIPI.
Widyawati, Nina (ed). (2009). Analisis Framing Terhadap Political Talk di Media Massa pada  Pemilihan  Umum  Legialatif  2009. Jakarta: LIPI Press.
Widyawati,  Nina  (ed).  (2009).  Cyberdemocracy Perkembangan  Kontemporer Demokrasi
di  Indonesia,  Kasus  Pemilu  2009.  Jakarta: LIPI.
Widyawati,  Nina  (ed).  (2010).  Cyber  Demokrasi, Wacana  Emansipatoris  dalam  Pemilihan Presiden 2009. Jakarta: P2KK-LIPI.