JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi) • Vol. 6, No. 1, Hal: 46-65 • Juni 2021
Belanja Oportunistik Pemerintah Daerah pada Masa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Non-Jawa)
Ar Rozi Abdullah 1,* , Payamta Payamta 2 Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
* (arroziabdullah@student.uns.ac.id)

## ABSTRAK
Artikel  ini  menganalisa  perilaku  oportunistik  belanja pemerintah  daerah  pada  masa  pemilihan  kepala  daerah non-Jawa  di  Indonesia  yang  memiliki  variabilitas  kinerja keuangan  daerah.  Studi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa perilaku oportunistik belanja daerah berkaitan erat dengan dilaksanakannya  pemilihan  kepala  daerah  dan  keberadaan petahana  yang  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan. Pengujian  pengaruh  pemilihan  dan  keberadaaan  petahana dalam  pemilihan  terhadap  belanja  pemerintah  daerah menggunakan seperangkat data panel selama periode 2015- 2018.  Sebanyak  858  unit  observasi  diuji,  yang  terdiri  dari faktor  politik  dan  keuangan  setahun  sebelum  pemilihan, tahun pemilihan, dan setahun pasca pemilihan dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengujian  regresi ditemukan  bukti  bahwa  belanja  pemerintah  daerah  non- Jawa oportunistik seputar pemilihan kepala daerah. Kondisi tersebut  ditunjukkan  dengan  peningkatan  pada  Belanja Hibah  dan  Bantuan  Keuangan  yang  merupakan  belanja diskresioner.  Bukti  ini  mengonfirmasi  beberapa  penelitian sebelumnya  tentang  perilaku  belanja  yang  oportunistik seputar pemilihan kepala daerah.

## ABSTRACT
This  article  analyses  opportunistic  behaviour  of  local government spending in period the elections for non-Javanese local  heads  in  Indoensia  which  have  variability  in  financial performance.  Previous  studies  have  shown  that  the opportunistic behaviour of regional spending is closely related to  the  holding  of  local  head  elections  and  the  presence  of incumbents running for reelections. The effect of election and the  existence  of  incumbents  in  elections  on local  government spending  is  tested  using  a  set  of  panel  data  for  the  2015- 2018  period.  A  total  of  858  observation  units  were  tested, consisting of political and financial factors in the pre-election year,  election  year,  and  post-election  year.  Based  on  the results of regression testing, it is found that evidence of non- Javanese local  government  spending  is  opportunistic  around local  head  elections.  This  condition  is  indicated  by  the increase  in  Grant  and  Financial  Assistance  Expenditures, which  are  discretionary  spending.  This  evidence  confirms some  previous  research on opportunistic  spending  behaviour around local head elections.

## Riwayat Artikel:
Tanggal diajukan: 19 Desember 2020
Tanggal diterima: 5 Mei 2021
Tanggal dipublikasi daring:
25 Juni 2021
Kata kunci: belanja oportunistik; pemilihan kepala daerah; petahana Pengutipan:
Abdullah, Ar Rozi & Payamta, Payamta. (2021). Belanja Oportunistik Pemerintah  Daerah  pada Masa  Pemilihan  Kepala Daerah di Indonesia (Studi pada Pemilihan Kepala  Daerah  Non-Jawa). JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), Vol.  6,  No.  1, Hal: 46-65.
Keywords : head  region elections;
incumbents; opportunistic spending

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Undang-undang  (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah  daerah  (pemda)  dan  UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  memulai  peran  yang  lebih besar  dari  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan keuangan. Pemda mendapatkan otonomi untuk menentukan nasibnya berkaitan
dengan  tata  kelola  pemerintahan,  tak terkecuali pengelolaan keuangan daerah.  Otonomi  yang  diberikan kepada  daerah  menjadi  angin  segar bagi  masyarakat  yang  ingin  lebih didengar aspirasinya, sekaligus
tantangan bagi pemda untuk mengoptimalkan potensi sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Entitas publik di daerah merupakan  objek  yang  mendapat banyak  sorotan  dan  menarik  untuk diteliti.  Hal  ini  tak  lepas  dari  peran entitas  publik  yang  berkaitan  dengan banyak  stake  holder.  Salah  satu  isu yang menjadi perhatian yakni Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Terdapat  beberapa unsur  yang  ada  dalam  APBD,  seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penelitian  ini  fokus  pada  belanja pemda.  Belanja  pemerintah  menjadi isu  yang  penting  untuk  dilakukan pengkajian,  kontrol  dan  evaluasi
berkaitan  dengan  efektivitas  dan efisiensi penggunaanya.
Penelitian mengenai belanja pemda sering dikaitkan dengan peristiwa tertentu. Salah satu peristiwa yang dikaitkan dalam
penelitian  mengenai  belanja  yaitu pemilihan kepala daerah. Bukti
empiris  dari  beberapa  penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor  politik  memiliki  keterkaitan dengan  meningkatnya  belanja  pemda di  Indonesia  (Winoto  &  Falikhatun, 2015).
Politisi juga dianggap memanfaatkan APBD dalam
pencalonan  menjadi  kepala  daerah (Ritonga  &  Alam,  2010),  bahkan terjadi  siklus  peningkatan  anggaran seputar  pemilihan  kepala  daerah (Arifin  &  Purnomowati,  2017;  Priyono &  Wagner,  2018;  Setiawan  &  Rizkiah,
2017; Sjahrir et al., 2013). Peningkatan belanja pemda ditemukan pada beberapa jenis belanja  yang  bersifat  diskresioner. Bukti  empiris  serupa  juga  ditemukan pada  penelitian  anggaran  dan  belanja di  beberapa  negara,  seperti  Spanyol (Benito  et  al.,  2017),  Itali  (Repetto, 2018),  dan  di  Brazil  (Sakurai  & Menezes-Filho, 2011).
Berdasarkan  beberapa  bukti  di atas,  anggaran  dan  belanja  menjadi nampak oportunistik. Perilaku oportunistik politisi merupakan sebuah moral hazard karena
dilakukan semata-mata demi keuntungan  pribadi.  Politisi  dianggap mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi dengan
kedudukannya  sebagai  penguasa  di daerah.  Perilaku  tersebut  terjadi seputar  kontestasi  pemilihan  kepala daerah yang dilaksanakan lima tahunan,  terutama  dilakukan  oleh petahana. Fenomena ini sudah dijelaskan  oleh  Nordhaus  (1975) bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya dan
berusaha membuat  citra  baik  pemerintahan dengan  kebijakannya  demi  mendapat keuntungan  elektoral.  Petahana  juga memanfaatkan kondisi informasi
asimetri  untuk  menutupi  informasi yang merugikan dan hanya mempublikasi informasi yang
menguntungkan  (Rogoff  &  Sibert, 1986).
Penelitian  ini  menggunakan  data seputar  pemilihan  kepala  daerah tingkat II di Indonesia. Pemilihan yang digunakan merupakan pemilihan serentak  dimulai  tahun  2015  dengan berlakunya  UU  No.  8  Tahun  2015 tentang  pemilihan  gubernur,  bupati, dan walikota. Penelitian ini menggunakan  seperangkat  data  panel seputar  pemilihan  kepala  daerah secara  serentak.  Momen  pemilihan kepala daerah secara serentak digunakan  agar  dapat  menangkap fenomena  dalam  satu  periode  waktu
tertentu  dengan  lebih  banyak  objek yang  diteliti  dan  diharapkan  akan memberikan hasil yang lebih reliabel.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji  apakah  terdapat  pengaruh pemilihan  dan  eksistensi  petahana terhadap pengeluaran belanja pemerintah  daerah  di  Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian  sebelumnya  yang  hanya memperhitungkan eksistensi petahana bupati/walikota.  Eksistensi  petahana wakil bupati/walikota yang jumlahnya cukup banyak perlu untuk diperhitungkan.  Fakta  lapangan  yang berhasil  dikumpulkan  menunjukkan pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2015  tercatat  ada  105  dari  260 pemilihan yang terdapat keikutsertaan wakil  bupati/  walikota,  sedangkan kandidat  petahana  bupati/walikota dalam  pemilihan sebanyak  148.
Penelitian  ini  juga  menggunakan  data terbaru  pada  seputaran  pemilihan kepala  daerah  serentak  2015  dan 2017. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menggunakan tahun pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah (Priyono  &  Sastiono,  2019;  Priyono  & Wagner,  2018;  Winoto  &  Falikhatun, 2015)  atau  pada  tahun  pemilihan dengan tambahan satu atau beberapa periode sebelum pemilihan
dilaksanakan  (Arifin  &  Purnomowati, 2017;  Setiawan  &  Rizkiah,  2017; Sjahrir et al., 2013).
Selain  beberapa  perbedaan  di atas,  penelitian  ini  juga  mencoba melihat fenomena belanja oportunistik dari  sudut  pandang  berbeda  dengan menggunakan  sampel  pemda  non- Jawa.  Pengambilan  sampel  non-Jawa memperhitungkan  perolehan  opini audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik  Indonesia  (BPK-RI)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  Masih  banyak  pemda  di  luar
Pulau Jawa yang
laporan keuangannya  belum  mendapat  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), sedangkan  mayoritas  pemda  di  Jawa memperoleh  opini  WTP  (lihat  pada Tabel  3).  Tujuan  pengambilan  sampel dengan  kriteria  tersebut  yaitu  untuk melihat  pengaruh  pemilihan  dan eksistensi
petahana terhadap
pengeluaran  belanja  pemda  pada daerah yang memiliki kinerja
pengelolaan  keuangan  daerah  yang heterogen. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS Belanja Oportunistik Belanja  berarti  segala  kewajiban yang
diakui mengurangi nilai kekayaan  bersih  pada  suatu  periode anggaran pemerintah
daerah (Pemerintah  Indonesia,  2019:  3). Belanja  merupakan  salah  satu  unsur penyusun laporan keuangan di pemerintah,  selain  pendapatan  dan
pembiayaan.
Belanja
daerah ditetapkan dalam  APBD  yang disusun dan  diajukan  oleh  eksekutif  lalu dibahas dan disahkan bersama legislatif  untuk  satu  periode.  Belanja dalam  APBD  menunjukkan  rencana pengeluaran selama satu periode.
Setiap  pemda  dapat  memiliki program kerja yang berbeda, sehingga jenis  dan  besaran  pengeluaran  dapat bervariasi  antara  satu  dengan  yang lainnya  sesuai  dengan  potensi  dan kebutuhan  daerah.  Ini    merupakan realisasi  dari  asas  otonomi  daerah yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar  1945  (Republik  Indonesia, 1945:
18). Pemasukan dan
pengeluaran  pemda  selama  satu periode  anggaran  dilaporkan  dalam LKPD.  Realisasi  pengeluaran  pemda selama satu periode anggaran tercantum  dalam  Laporan  Realisasi
Anggaran (LRA) pada LKPD. Beberapa  penelitian  di  Indonesia menemukan bukti pengeluaran belanja pemda antar periode membentuk  suatu  pola.  Pola  belanja pemda  terbukti  opportunistik  pada seputar  periode  pemilihan  kepala daerah  (Setiawan  &  Rizkiah,  2017; Sjahrir  et  al.,  2013).  Winoto  & Falikhatun  (2015)  juga  menemukan gejala  serupa  mengenai  keterkaitan faktor  politik.  Pengujian  dilakukan dengan  mengategorikan  keberadaan petahana          terhadap          belanja

## Tabel 1. Literatur Belanja Oportunistik
No. Nama Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Temuan 1. Sjahrir  et  al. (2013) Political  Budget  Cycles in  Indonesia  at  The District Level Pemilihan  berpengaruh  positif  dan signifikan pada belanja kategori lain-lain pada pemilihan langsung; Pengaruh  pemilihan  lebih  kuat  jika terdapat  petahana  yang  mencalonkan diri dalam pemilihan. 2. Winoto & Falikhatun (2015) Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015 Tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan antara  proporsi  belanja  hibah  dan bantuan  sosial  sebelum  dan  menjelang Pemilukada 2015;
Kemampuan keuangan daerah berpengaruh  signifikan  pada  proporsi alokasi  Discretionary  Fund  (Belanja Hibah  dan  Bantuan  Sosial)  menjelang Pemilukada 2015; Faktor  politik  (petahana/non-petahana) berpengaruh  signifikan  pada  proporsi alokasi  Discretionary  Fund  (Belanja Hibah  dan  Bantuan  Sosial)  menjelang Pemilukada 2015. 3. Setiawan & Rizkiah (2017) Political  Budget  Cycles in Municipalities: Evidence from Indonesia Pemilihan  berpengaruh  negatif  dan signifikan pada neraca anggaran;
Pemilihan  berpengaruh  positif  dan signifikan  pada  Belanja  Total,  Hibah, dan Bantuan Keuangan; Pemilihan  berpengaruh  negatif  dan signifikan pada Belanja Bantuan Sosial; Lama menjabat berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Total. 4. Arifin & Purnomowati (2017) Government Expenditure, Political Cycle & Rent-Seeking Pada  tahun-tahun  menjelang  pemilihan terjadi  peningkatan  signifikan  Belanja Hibah  dan  Bantuan  Sosial  pada pemerintah daerah si Indonesia. 5. Priyono & Wagner (2018) Political  Budget  Cycles at  Subnational  Level: Evidence from The Indonesian Simultaneous  Regional Election in 2015 Pemilihan  berpengaruh  positif  dan signifikan  pada  belanja  pemerintah daerah,  terutama  kategori  Belanja Diskresioner;
Petahana  berpengaruh  positif  dan signifikan pada Belanja Hibah; Belanja  Total,  Belanja  Investasi,  dan Belanja  Diskresioner  (agregat  Belanja Hibah,  Bantuan  Sosial,  dan  Bantuan Keuangan) mengalami peningkatan menjelang dan pada tahun pemilihan; 6. Sakurai & Menezes-Filho (2011) Opportunistic and Partisan  Election  Cycles in  Brazil:  New  Evidence at The Municipal Level Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemilihan terhadap pengeluaran belanja pemerintah daerah di Brazil. 7. Castro &  Are There Political  Pada tahun pemilihan terjadi
No. Nama Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Temuan Martins (2016) Cycles  Hidden  inside Government Expenditures? peningkatan  yang  signifikan  pada  jenis pengeluaran  belanja  umum  publik  dan kesehatan  dibandingkan  jenis  belanja lain  pada  pemerintah  daerah  di Portugal. 8. Benito  et  al. (2017) The  Electoral  Budget Cycle on Municipal Waste Collection Expenditure Terjadi  peningkatan  belanja  kebersihan kota  pada  tahun  sebelum  pelaksanaan pemilihan  pada  pemerintah  daerah  di Spanyol. diskresioner pemerintah daerah menjelang pemilihan. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa keberadaan  petahana  mempengaruhi besaran  alokasi  belanja  diskresioner menjelang  pemilihan  di  tahun  2015. Hasil tersebut senada dengan penelitian  yang  lebih  lama  bahwa petahana  memanfaatkan  APBD  dalam rangka  pencalonan  menjadi  kepala daerah (Ritonga & Alam, 2010).
Kecenderungan pola peningkatan terjadi  pada  beberapa  pos  belanja, terutama  yang  bersifat  diskresioner pada  periode  seputar  pemilihan. Beberapa penelitian menemukan bahwa  pemilihan  berpengaruh  positif dan  signifikan  pada  realisasi  total belanja  pemda  dan  pada  belanja kategori  diskresioner,  seperti  Hibah dan  Bantuan  Keuangan  (Priyono  & Wagner,  2018;  Setiawan  &  Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).
Bukti mengenai perilaku oportunis  politisi  seputar  periode pemilihan  tidak  hanya  ditemukan  di Indonesia.  Di  beberapa  negara  Eropa dan  Amerika  juga  ditemukan  bukti empiris  terjadinya  perilaku  oportunis politisi. Di Portugal,  Castro  &  Martins (2016)  menemukan  bukti  terjadinya peningkatan pengeluaran belanja umum publik dan kesehatan. Meningkatnya beberapa jenis
pengeluaran  tersebut  terkait  dengan pelaksanaan pemilihan.
Benito  et  al.,  (2017)  meneliti tentang  belanja  oportunistik  yang berkaitan dengan pengeluaran belanja kebersihan kota-kota di Spanyol. Hasil pengujian terhadap data yang diperoleh  menunjukkan  terjadinya peningkatan  belanja  kebersihan  kota pada  tahun  sebelum  pelaksanaan pemilihan.  Sebaliknya,  pada  tahun pemilihan  dan  setahun  setelahnya jenis  belanja  tersebut  berkurang.  Hal
ini  diduga  kuat  dilakukan  oleh petahana untuk
meningkatkan
elektabilitas dengan membentuk pandangan  publik  tentang  kepala daerah yang peduli lingkungan.
Sakurai  &  Menezes-Filho  (2011)  juga menemukan  pengaruh  positif  dan signifikan  pemilihan  pada  belanja pemerintah daerah di Brazil.
Pemilihan ( Elections )
Di  Indonesia,  pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  dimulai  sejak terbitnya  UU  No.  32  tahun  2004 tentang  pemerintah  daerah  setelah selama  25  tahun  pemberlakuan  UU No.  5  Tahun  1974.  Pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  oleh  rakyat sempat  akan  dihapuskan  melalui  UU No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah malalui DPRD. Perubahan tersebut menyulut berbagai  penolakan  dan  memaksa pemerintah  pada  saat  itu  untuk menerbitkan Perppu.
Sejak berlakunya  UU  No.  8  Tahun  2015, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara  serentak.  Pemilihan  kepala daerah  serentak  mulai  dilaksanakan tahun 2015.
Winoto & Falikhatun (2015) tidak menemukan bukti empiris atas dugaan  terjadinya  penyalahgunaan penggunaan belanja diskresioner dalam  rangka  pemilihan.  Berbeda dengan  temuan  tersebut,  studi  lain
pada  seputaran  pemilihan  ditemukan beberapa  bukti  terjadinya  perilaku oportunistik  dalam  APBD  dan  terjadi defisit  anggaran  (Chortareas  et  al., 2016; Sakurai & Menezes-Filho, 2011;
Setiawan & Rizkiah, 2017). Kecenderungan  peningkatan  belanja ditemukan  pada  periode  prapemilihan (Benito et al., 2017), periode pelaksanaan  pemilihan  (Ritonga  & Alam, 2010; Sakurai & Menezes-Filho, 2011),  atau  pada  keduanya  (Arifin  & Purnomowati, 2017; Habibi &
Suswanta,  2019;  Setiawan  &  Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).
Penelitian  ini  menguji  pengaruh pemilihan  pada  belanja  pemerintah daerah  dengan  mengamati  periode seputar pelaksanaan pemilihan.
Periode  pengamatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  pada prapemilihan  (t-1),  saat  pemilihan  (t), dan  pascapemilihan  (t+1)  seperti  yang digunakan  oleh  Benito  et  al.,  (2017) dan Foucault et al., (2008).
Pada studi lain, periode pengamatan  yang  digunakan  hanya pada  tahun  pelaksanaan  saja  (t) (Castro  &  Martins,  2016;  Priyono  & Wagner,  2018),  tahun  pemilihan  (t) dan setahun sebelumnya (t-1) (Veiga & Veiga, 2007), dan ada yang menggunakan tahun pemilihan (t) dan dua tahun sebelumnya (t-1, t-2) (Arifin &  Purnomowati,  2017;  Priyono  &
Sastiono,  2019;  Setiawan  &  Rizkiah, 2017; Sjahrir et al., 2013).
Berdasarkan  beberapa  bukti  di atas, hipotesis yang diajukan yaitu: H 1 :  Pemilihan  berpengaruh  positif dan  signifikan  pada  belanja pemerintah daerah
Petahana ( Incumbents )
Beberapa pemilihan kepala daerah  di  Indonesia  diikuti  kandidat petahana. Bupati/walikota yang menjabat  dapat  ikut  serta  dalam pemilihan untuk dipilih sebagai kepala daerah  yang  sama  pada  kesempatan kedua  (Pemerintah  Indonesia,  2016: 1).  Bupati/walikota  petahana  yang maju  kembali  dalam  pemilihan  tahun 2015  dan  2017  (lihat  pada  Tabel  2) masing-masing  sejumlah  148  dan  60 orang.  Jumlah  tersebut  melebihi separuh  dari  pelaksanaan  pemilihan pada masing-masing tahun.
Eksistensi petahana dalam perebutan  jabatan  nomor  satu  di daerah  menjadikan  pemilihan  kepala daerah  semakin  menarik.  Persaingan antara  petahana  dan  kandidat  baru bupati/walikota tidak berimbang.
Petahana dianggap
memiliki keunggulan dengan sebab keberadaan mereka  dalam  struktural  pemerintah daerah,  meskipun  dalam  praktiknya petahana  yang  mencalonkan  diri harus  mengambil  cuti  menjelang pemilihan. Petahana jelas lebih
dikenal
masyarakat dibanding kandidat  kepala  daerah  yang  baru. Mereka  dapat  menjalankan  program kerja  yang  bertujuan  mendapatkan image baik dalam rangka
meningkatkan  kemungkinan  terpilih kembali dalam pemilihan.
Selain bupati/walikota petahana,
terdapat  pula  wakil  bupati/walikota petahana  yang  ikut  meramaikan pemilihan kepala daerah. Wakil bupati/walikota  petahana  ada  yang maju bersama bupati/walikotanya dan ada  pula  yang  maju  bersama  calon lain.  Pada Tabel  2  disajikan  jumlah wakil bupati/walikota yang maju tidak bersama  bupati  walikota  petahana. Diantara  mereka  ada  yang  maju kembali  sebagai  wakil  atau  ada  pula sebagai bupati/walikota. Keikutsertaan wakil petahana menjadikan persaingan dalam
pemilihan  kepala  daerah  semakin ketat  karena  bisa  terdapat  dua petahana,  bupati/walikota  dengan wakilnya,  dalam  suatu  pemilihan meskipun  terkadang  ada  kandidat non-petahana.  Pada  penelitian  ini akan  dibahas  pula  pengaruh  wakil petahana  terhadap  belanja  pemda pada seputar pemilihan kepala daerah.
Petahana  yang  mencalonkan  diri pada  pemilihan  untuk  kedua  kalinya dianggap          penyebab          belanja
Tabel 2. Jumlah Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 dan 2017 2015 2017 Jumlah Pilkada Petahana Jumlah Pilkada Petahana Bupati/walikota 260 148 94 60 Wakil bupati/walikota* 260 105 94 36 Sumber: data diolah dari berbagai sumber *Wakil bupati petahana maju dalam pilkada tidak bersama bupati petahana pemerintah daerah menjadi oportunistik. Petahana dianggap memanfaatkan APBD dengan melakukan  belanja  yang  lebih  besar terutama  pada  tahun  pemilihan
(Habibi & Suswanta, 2019; Ritonga & Alam, 2010).
Berdasarkan bukti-bukti tersebut,  terdapat  dua  hipotesis  yang diajukan  tentang  pengaruh  petahana pada belanja. Hipotesis yang diajukan yaitu:
H 2a :  Petahana bupati/walikota berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah. H 2b :  Petahana  wakil  bupati/walikota berpengaruh positif dan signifikan pada belanja pemerintah daerah.

## METODE

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  kuat  kaitannya dengan  faktor  politik  dan  keuangan pemerintah  daerah  di  Indonesia. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  pemerintah  daerah  tingkat  II di Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu  pemerintah  daerah  tingkat  II
non-jawa.  Pemerintah  daerah  di  luar jawa  banyak  yang  belum  mendapat opini  audit  WTP  atas  LKPD  (lihat Tabel  3).  Perolehan  opini  WTP merefleksikan  entitas  sektor  publik yang  besih  dari  korupsi  (Rahayu  & Fidiana,  2018).  Hal  ini  juga  dapat diartikan  jika  perolehan  opini  audit selain  WTP  dapat  merefleksikan, paling  tidak  terdapat  ketidakpatuhan terhadap  peraturan  yang  berlaku sehingga  mempengaruhi  penyajian laporan  keuangan  sampai  indikasi terjadinya  korupsi.  Oleh  karena  itu penelitian  ini  menggunakan  sampel pada  daerah  non-Jawa  yang  masih memiliki  variasi  opini  non-WTP  yang cukup banyak untuk melihat perilaku belanja pemda oportunistik.
Data dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah yang bersumber  dari  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  Kementerian Keuangan  RI. Selain  data  berupa pengeluaran belanja pemerintah daerah,
penelitian ini juga menggunakan  data  penyelenggaraan pemilihan  dan  keberadaan  calon petahana  pada  pemilihan  kepala daerah yang didapatkan dari berbagai
Tabel 3. Perolehan Opini Audit BPK Pemda Jawa dan Non-Jawa Pemerintah Daerah Opini 2014 2015 2016 2017 2018 Jawa WTP 20 78 96 104 106 non_WTP 93 35 17 9 7 Non-Jawa WTP 123 204 249 273 304 non_WTP 269 191 146 122 91
Sumber: data diolah dari IHPS BPK RI
sumber,  seperti  website  resmi  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD), pemerintah daerah, serta sumber lain yang  relevan.  Pengamatan  dilakukan selama  tiga  tahun  selama  periode 2014-2018  pada  284  pemerintah daerah non-Jawa yang melaksanakan pilkada  serentak  2015  dan  2017. Pada  tahun  2015  sejumlah  206 pemerintah daerah yang melaksanakan  pemilukada  serentak, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 78 pemerintah daerah. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel  pada  penelitian  ini menggunakan beberapa jenis
pengeluaran pemerintah sebagai proksi  dalam  mendeteksi  eksistensi belanja  oportunistik.  Pengeluaran pemerintah  yang  digunakan  yaitu beberapa  jenis  belanja,  yaitu  belanja total,  belanja  hibah,  belanja  bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Belanja pemerintah daerah adalah  semua  pengeluaran  dari rekening  kas  daerah  yang  tidak diperoleh  kembali  pembayarannya, serta  mengurangi  saldo  anggaran
lebih pada periode anggaran terjadinya  belanja  (PP  No.  71  Tahun
2010). Devinisi atas beberapa macam belanja tersebut sebagai berikut:
1) Belanja Total (Total Expenditure) merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran  yang  dilakukan pemerintah daerah dalam
rangka  pemenuhan  kebutuhan operasi, investasi, transfer, dan kebutuhan  tak  terduga  dalam rangka  tugasnya  melakukan pelayanan  kepada  masyarakat.
Belanja Total dinyatakan dalam Logaritma Natural (ln). 2) Belanja Hibah (Grant Expenditure) merupakan  salah satu  elemen  dari  Belanja  Total yang berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dalam rangka mendukung  penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan  (PP  No.  12 Tahun  2019:  48).  Belanja hibah
diberikan kepada pemerintah  pusat,  pemerintah
daerah  lain,  BUMN/BUMD, badan/lembaga, serta organisasi  berbadan  hukum. Belanja hibah dinyatakan dalam Logaritma Natural (ln). 3) Belanja  Bantuan  Sosial  (Social Assistance Expenditure) merupakan belanja yang ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko  sosial  pada  individu, keluarga,  kelompok  dan/atau masyarakat  yang  diberikan secara  selektif  (PP  No.  12 Tahun  2019:  48).  Penyajian Belanja  Bantuan  Sosial  dalam Natural Logaritma (ln).
4) Belanja  Bantuan  Keuangan
(Financial Assistance Expenditure) berdasarkan  PP No.  12  Tahun  2019  dapat diberikan  kepada  pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya (kabupaten/kota- provinsi),  sesama  pemerintah daerah setingkat (antar kabupaten/kota, antar provinsi), maupun tingkat lebih rendah  (provinsi  -  kabupaten/ kota,  kabupaten/kota  -  desa). Peruntukan bantuan keuangan dapat ditentukan sesuai kepentingan pemberi atau sesuai  kebutuhan  penerima.
Belanja  Bantuan  Keuangan
disajikan dalam Logaritma Natural (ln). Variabel independen yang
digunakan  dalam  penenilitian  ini yaitu:
1) Tahun  Pemilihan  (Elections).
Tahun  pemilihan  dikodekan menggunakan variabel dummy. Pada  tahun  dimana  pemilihan kepala  daerah  dilaksanakan diberi  nilai  satu  dan  nilai  nol untuk tahun yang tidak melaksanakan pemilihan kepala  daerah.  Sjahrir  et  al. (2013)  dan  Setiawan  Rizkiah (2017) menambahkan dua tahun prapemilihan dalam pengujian untuk melihat fenomena  belanja  oportunistik. Penelitian  ini  menambahkan satu  tahun  prapemilihan  dan pascapemilihan  untuk  melihat pengaruh pemilihan  dalam anggaran pemerintah daerah. 2) Petahana (Incumbent) yaitu kepala  daerah  yang  masih menjabat.  Kepala  daerah  yang baru  menjabat  satu  periode dapat  mencalonkan  kembali untuk  menjadi  kepala  daerah pada periode kedua. Keberadaan  petahana  pada pemilihan kepala daerah dikodekan dengan variabel dummy  yang  bernilai  satu  jika
terdapat  kandidat  petahana dan nilai nol jika tidak terdapat kandidat  petahana.  Terdapat dua  varabel  petahana  dalam peneilitan ini  yaitu  petahana  1 (bupati/walikota;  inc1)  dan petahana 2 (wakil bupati/walikota; inc2). Pembagian ini dilakukan mempertimbangkan jumlah wakil bupati/walikota petahana  yang  maju  dalam pemilihan tidak bersama bupati/walikota petahana, bahkan bersaing dengan bupati/walikotanya. Variabel kontrol dalam
penelitian  ini  yaitu  pendapatan  total. Pendapatan  merupakan  hak  yang diterima  melalui  rekening  kas  umum daerah  dalam  bentuk  uang  atau penerimaan  lain  yang  tidak  perlu dibayar  kembali  oleh  pemerintah daerah dan diakui menjadi penambah ekuitas  (PP  No.  12  Tahun  2019). Sjahrir  et  al.  (2013)  menggunakan pendapatan sebagai salah satu variabel  kontrol  dengan  penyajian logaritma natural (ln) pendapatan toal per
kapita.
Penyajian
dalam penelitian  ini  tidak  perkapita  seperti Sjahrir et al. (2013), namun disajikan dalam bentuk logaritma natural (ln).

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan seperangkat data  panel  dengan pemerintah daerah sebagai unit cross section.  Pengamatan  selama  3  tahun tiap  unit observasi,  yaitu pada  tahun saat  dilaksanakan,  tahun  sebelum, dan sesudah pemilihan kepala daerah,  dalam  rentang  tahun  2014- 2018. Penelitian Setiawan dan Rizkiah  (2017)  dan  Sjahrir  at  al. (2013)  menangkap  fenomena  belanja oportunistik  dengan  memasukkan dua  tahun  prapemilihan  kepala daerah.  Berbeda  dengan  penelitian keduanya, penelitian ini menggunakan  satu  tahun  sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah untuk  melihat  fenomena  belanja oportunistik  seperti  yang  dilakukan oleh  Foucault  et  al.,  (2008).  Model yang digunakan sebagai berikut:
y ijt = α + γ elect i(t-1) + γ elect it + γ inc1 it + γ inc2 it + δ X it + e ijt
Model  di  atas  menunjukkan variabel
dependen y ijt yang menunjukkan variabel j pada pemda i dan tahun t . Empat macam pengeluaran belanja pemda digunakan  sebagai  proksi  untuk mendeteksi belanja oportunistik, yaitu  Belanja  Total,  Belanja  Hibah, Belanja  Bantuan  Sosial,  dan  Belanja Bantuan  Keuangan.  Variabel  dummy elect memiliki  tiga  kategori,  yaitu
pemilihan  (t),  sebelum  (t-1),  dan sesudah  pemilihan  (t+1).  Jumlah variabel  dummy  yang  digunakan adalah  jumlah  kategori  dikurangi  1 (k-1),  sehingga  variabel  dummy elect berjumlah  2  ( elect t-1 dan elect t )  dan elect t+1 menjadi  excluded  group.
Variabel elect merupakan  dummy yang
menunjukkan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah
pada pemda i pada tahun t . Variabel elect i(t-1) pemda i pada  tahun t- 1 (setahun sebelum pemilihan).
Faktor  petahana  dibagi  menjadi tiga  kategori  dummy,  yaitu  petahana kepala  daerah,  wakil  kepala  daerah, dan  ketiadaan  petahana.  Ketiadaan kepala  daerah  yang  ikut  serta  dalam pemilihan  menjadi  exclude  group. Variebel inc1 it menunjukkan keikutsertaan petahana pada pemda i di  tahun t .  Keikutsertaan  petahana wakil  kepala  daerah i di  tahun t disimbolkan  dengan  variabel  inc2 it .
Pendapatan total disimbolkan dengan X it merupakan kontrol yang menunjukkan  pendapatan  pemda i pada tahun t .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan satu set  data  panel  yang  diambil  pada periode 2014-2018. Beberapa variabel keuangan  yang  digunakan  dalam penelitian ini disajikan dalam logaritma
natural, diantaranya
belanja  total,  belanja  hibah,  belanja bantuan  sosial,  belanja  bantuan keuangan,  dan  pendapatan  total. Variabel politik tentang pemilihan dan petahana  disajikan  dalam  variabel dummy.  Deskripsi  858  unit  yang diobservasi  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.
Variabel belanja total (TE) pemda non-Jawa  memiliki  rata-rata  27.630 dengan  skor  minimal  25.426  dan maksimal 29.544. Belanja hibah (GE) memiliki  rata-rata  23.348  dengan skor  minimal  0.000  dan  maksimal 26.465.  Rata-rata  belanja  bantuan sosial  (SAE)  menunjukkan  skor 18.958,  skor  minimal  0.000  dan maksimal  26.689.  Variabel  dependen terakhir,  belanja  bantuan  keuangan (FAE)  memiliki  rata-rata  22.746 dengan  skor  minimal  0.000  dan maksimal  27.746.  Variabel  GE,  SAE, dan  FAE  terdapat  skor  0.000  pada nilai  minimal  menunjukkan  bahwa terdapat pemda yang tidak merealisasikan belanja. Tidak terjadinya  realisasi  belanja  dapat terjadi karena pemda tidak melakukan belanja pada pos tersebut atau  dapat  juga  karena  tidak dianggarkan dalam proses penyusunan APBD. Tahun pemilihan (elect),
petahana  1  (inc1),  dan  petahana  2
(inc2),  ketiganya  merupakan variabel
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Rata-rata Standard Dev. Minimal Maksimal Belanja Total* TE 27.630 0.459 25.426 29.544 Belanja Hibah* GE 23.348 3.310 0.000 26.465 Belanja Bantuan Sosial* SAE 18.958 7.629 0.000 26.689 Belanja Bantuan Keuangan* FAE 22.746 6.315 0.000 27.279 Tahun Pemilihan** elect 0.333 0.472 0 1 Petahana 1** inc1 0.190 0.393 0 1 Petahana 2** inc2 0.135 0.342 0 1 Pendapatan Total* tr 27.634 0.438 25.560 29.496 Catatan: Jumlah observasi 858 unit; *dalam logaritma natural (ln) **dummy. dummy  memiliki  nilai  minimal  0 dan maksimal 1. Tahun pemilihan memiliki  rata-rata  0.333  artinya terdapat 33% pemilihan yang dilaksanakan  dari  858  unit  observasi selama  periode  2014-2018.  Petahana 1  memiliki  rata-rata  0.190  artinya dari  858  unit observasi  terdapat 19% petahana bupati/walikota dalam pemilihan  yang  dilaksanakan  antara 2014-2018. Rata-rata variabel petahana 2 sebesar 0.135 menunjukkan  terdapat  14%  unit observasi yang
melaksanakan pemilihan  antara  tahun  2014-2018 yang  terdapat  calon  petahana  wakil bupati/walikota. Variabel pendapatan total  (TR)  memiliki  rata-rata  27.634 dengan  skor  minimal  25.560  dan maksimal 29.496.
Hasil  pengujian  regresi  pada data panel ditunjukkan pada Tabel 5. Dari  hasil  uji  regresi  yang  dilakukan dengan metode Fixed Effect, pengaruh
signifikan  variabel  elect-1  dan  elect terjadi  pada  semua  variabel  belanja, baik pada belanja total maupun pada masing-masing jenis belanja.
Koefisien  regresi  menunjukkan terjadi tren peningkatan belanja pada periode pemilihan dibandingkan setahun  sebelumnya.  Peningkatan belanja  terjadi  pada  belanja  total, hibah, dan bantuan keuangan.
Belanja  total  mengalami  peningkatan dari  -0.015  menjadi  0.022,  belanja hibah  meningkat  dari  0.484  menjadi 1.524, dan belanja bantuan keuangan meningkat  dari  -1.387  menjadi  - 0.272.  Berbeda  dengan  ketiga  jenis belanja  tersebut,  bantuan  sosial menunjukkan  koefisien  yang  lebih tinggi pada periode sebelum
pemilihan  dengan  nilai  koefisien
1.884  menjadi  0.916  pada  tahun pemilihan.

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Metode Fixed Effect
Belanja Total  Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan (TE) (GE) (SAE) (FAE) c -0.269 (0.197)  -64.033 (0.000)  30.236 (0.000) -53.922 (0.000) elect-1 -0.015 (0.000)  0.484 (0.000)  1.884 (0.000)  -1.387 (0.000) elect 0.022 (0.000)  1.524 (0.000)  0.916 (0.000)  -0.272 (0.018) inc1 -0.009 (0.000)  -0.582 (0.000) 0.047 (0.748)  -0.109 (0.351) inc2 -0.019 (0.000) -0.056 (0.329) -0.550 (0.000) -0.116 (0.324) Tr 1.010 (0.000)  3.142 (0.000)  -0.440 (0.090)  2.796 (0.000) Jml. Observasi 858 858 858 858 R-squared 0.999 0.927 0.958 0.924 Adj. R-squared 0.998 0.890 0.936 0.884 Prob(F-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000
Catatan:  variabel  TE,  GE,  SAE,  &  FAE  dalam  logaritma  natural;  elect-1=setahun  sebelum pemilihan  (dummy:  1=setahun  sebelum  pemilihan  &  0=lainnya)  dan  elect=tahun  pemilihan (dummy:  1=tahun  pemilihan  &  0=lainnya);  inc1=petahana  bupati/walikota  dan  inc2=petahana wakil  bupati/walikota  (dummy:  1=petahana  &  0=lainnya);  tr=pendapatan  total  (dalam  logaritma natural)
Berdasarkan hasil tersebut, dapat  menjadi  bukti  bahwa  belanja pemda pada sekitaran tahun pemilihan  oportunistik.  Peningkatan beberapa  jenis  belanja  signifikan
terjadi pada masa pemilihan dibandingkan  tahun  sebelumnya. Meskipun
secara total tidak meningkat drastis, namun dalam dua variabel  lain  (Belanja  Hibah  dan Belanja Bantuan Keuangan) peningkatan cukup signifikan. Peningkatan  pada  keduanya  yang tergolong belanja diskresioner mengonfirmasi  penelitian  terdahulu
yang menemukan bukti bahwa kategori  belanja  ini  oportunistik seputar pemilihan (Setiawan &
Rizkiah,  2017;  Sjahrir  et  al.,  2013).
Beberapa bukti tersebut juga menunjukkan bahwa politisi cenderung mengambil strategi alokasi anggaran kepada
kelompok sosial/unit  vertikal  dibanding  pribadi dan  kelompok  yang  diseleksi.  Hal  ini diduga  untuk  mendapatkan  efek elektoral  yang  lebih  luas  dan  dapat dirasakan banyak orang dibandingkan  dengan  pengeluaran pada  Belanja  Bantuan  Sosial  yang penerimanya diseleksi ketat.
Kedua variabel petahana (Inc1 & Inc2)  menunjukkan  pengaruh  yang signifikan pada Belanja Total, namun koefisien  menunjukkan  arah  yang negatif.  Variabel  inc1  berpengaruh negatif  dan  signifikan  pada  Belanja Total  dan  Belanja Hibah dengan  nilai
koefisien masing-masing -0.009 dan - 0.582.  Variabel  inc1  tidak  signifikan mempengaruhi Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan. Serupa  dengan  hasil  yang  didapat
inc1, inc2 juga menunjukkan pengaruh  negatif  dan  signifikan. Variabel  inc2  mempengaruhi  Belanja Total  dan  Belanja  Bantuan  Sosial dengan  nilai koefisien  masing-masing -0.019 dan -0.550. Belanja Hibah dan
Bantuan Keuangan tidak dipengaruhi oleh Variabel inc2.
Variabel petahana tidak menunjukkan  pengaruh  yang  positif. Meskipun
tidak menunjukkan pengaruh  positif,  koefisien  Inc1 cenderung lebih besar dibanding Inc2 pada  Belanja  Total,  Bantuan  Sosial, dan  Bantuan  Keuangan.  Bukti  ini menunjukkan  bahwa  kepala  daerah (bupati/walikota) adalah pemilik diskresi  sebagai  kuasa  pengguna anggaran
di daerah. Dalam penggunaan anggaran, kepala daerah dapat  melakukan  diskresinya  pada beberapa jenis belanja bahkan sampai  terjadi  defisit  anggaran. Dalam beberapa penelitian
penggunaan anggaran, terdapat temuan  bukti  terjadinya  peningkatan defisit seputar pemilihan  (Setiawan & Rizkiah,  2017;  Veiga  &  Veiga,  2007). Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kepala daerah memanfaatkan belanja daerah demi kepentingan elektoral.
Variabel Pendapatan Total sebagai kontrol menunjukkan pengaruh yang signifikan pada seluruh  jenis  pengeluaran,  baik secara  total  maupun  pada  masing- masing  jenis  pengeluaran.  Pengaruh positif  dan  signifikan  Pendapatan Total  terjadi  pada  Variabel  Belanja Total, Hibah, dan Bantuan Keuangan. Hal ini berarti peningkatan
penerimaan  oleh  pemda  akan  diikuti peningkatan pengeluaran belanja.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Studi ini dilakukan pada pemda non-Jawa yang memiliki karakteristik perolehan  opini  LKPD  dari  BPK  yang memiliki  variasi  dibanding  pemda  di Jawa.  Pengujian  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  dua  faktor politik, pemilihan dan petahana, pada besaran  belanja  pemda.  Pengujian dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana  kedua  faktor  politik  tersebut mempengaruhi  besaran  pengeluaran belanja pemda.
Hasil  uji  regresi  data  panel menunjukkan  kecenderungan  terjadi peningkatan belanja pemda menjelang tahun pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah.  Temuan  ini konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh pemilihan pada pengeluaran belanja pemerintah
(Arifin & Purnomowati, 2017; Setiawan & Rizkiah, 2017).
Berdasarkan  hasil  tersebut,  belanja pemda  dapat  dikatakan  oportunistik terkait  pemilihan  karena  terjadi peningkatan  seputar  pelaksanaan pemilihan.
Selama tahun pemilihan, pengeluaran belanja cenderung dialokasikan  pada  kelompok  atau unit  vertikal  pemerintahan,  dengan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan untuk mendapat keuntungan elektoral lebih luas. Hasil ini senada dengan Arifin & Purnomowati (2017) yang menemukan  bukti  bahwa  politisi menggunakan strategi alokasi
anggaran  di  sekitaran  pemilihan kepala  daerah.  Hal  tersebut  diduga dilakukan agar tidak terjadi tingginya defisit anggaran pada tahun pelaksanaan pemilihan akibat
masifnya belanja.
Berdasarkan  pengujian,  faktor petahana  yang  menjadi  kandidat dalam  pemilihan  tidak  signifikan pengaruhnya  pada  belanja.  Kedua kategori  petahana  yang  diuji  tidak ada yang menunjukkan bukti
pengaruh positif pada besaran belanja pemda.  Penelitian  ini  memberi  bukti yang  berbeda dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan  bahwa  petahana  yang bertarung dalam
pemilihan
berpengaruh pada pengeluaran belanja  pemda  (Sjahrir  et  al.,  2013).
Petahana  memang  tidak  signifikan berpengaruhnya pada belanja, namun efek petahana kepala daerah ditemukan  lebih  besar  dibanding wakilnya.  Hal  ini  membuktikan bahwa meski wakil merupakan pembantu kepala daerah, bupati/walikota  tetaplah  pemegang kuasa  pengguna  anggaran  pemda. Bupati/walikota  memiliki  diskresi untuk mempengaruhi alokasi anggaran  di  pemerintahan  daerah. Diskresi ini bahkan terkadang dipaksakan meskipun kondisi
keuangan  daerah  dalam  keadaaan tidak  sehat  (Habibi  &  Suswanta,
2019).
Penelitian  ini  memiliki  implikasi tentang  kinerja  keuangan  di  pemda. Kinerja  pemda  di  luar  Jawa  masih bervariasi.  Masih  terdapat  pemda yang  memiliki  kinerja  yang  kurang baik.  Ini  dapat  dilihat  salah  satunya dengan  indikator  kinerja  keuangan pemda  yaitu  perolehan  opini  dari Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Selain perolehan  opini  yang  masih  belum baik,  ternyata  masih  ada  masalah lain yaitu kesewenang-wenangan kepala  daerah  yang  memanfaatkan diskresinya  pada  anggaran  pemda untuk kepentingan elektoral. Ini perlu menjadi  perhatian  pihak  berwenang supaya mengawal penggunaan
anggaran  di  pemda  secara  intensif untuk  menghindari  penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Selain  bagi  pihak  berwenang, masyarakat sebagai stakeholder utama  seharusnya  kritis  terhadap segala janji dan pemberian pemangku jabatan  yang  memiliki  kepentingan dalam  pemilihan.  Pemangku  jabatan yang berkepentingan terkadang memanfaatkan  belanja  pemda  dalam rangka pemenangan pemilihan.
Pemilihan kepala
daerah serentak  antara  tahun  2014-2018 menjadi  perhatian  dalam  penelitian ini.  Pelaksanaan  pemilihan  serentak dalam  rentang  tahun  2014-2018  di Indonesia terjadi dalam tiga gelombang,  yaitu  tahun  2015,  2017, dan 2018. Tahun 2018 tidak digunakan  sebagai  sampel  karena penelitian  ini  menggunakan  data pada  tahun  pemilihan,  sebelum,  dan sesudah  pemilihan.  Data  keuangan tahun  2019  (pasca  pemilihan  2018) belum memungkinakan untuk dikumpulkan  pada  saat  pengambilan data,  salah  satunya  dikarenakan LKPD  belum  diaudit  BPK.  Penelitian ini berkaitan sekali dengan perolehan opini audit pemda, khususnya pemda non-Jawa  yang  menjadi  sampel penelitian.
Pengujian  pengaruh  pemilihan pada  pengeluaran  belanja  pemda tidak memperhitungkan kapan
pemilihan  dilaksanakan.  Pada  tahun 2016  pemilihan  terjadi  pada  akhir tahun atau tepatnya Bulan
Desember.  Tahun  2017  pemilihan kepada  daerah  dilaksanakan  di  awal tahun,  Bulan  Februari.  Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan berakhirnya periode
pelaporan  keuangan  pemda.  Hal  ini mengakibatkan ketidakkonsistenan antara  pemda  yang  melaksanakan pemilihan  di  awal  dan  akhir  periode berkaitan  dengan  penerapan  periode pemilihan, pra, dan pasca pemilihan.
Saran  yang  dapat  dilakukan untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu melakukan pengujian dengan mempertimbangkan  cut-off  periode APBD  sesuai  waktu  penyelenggaraan pemilihan  kepala  daerah  untuk melihat  kondisi  sebenarnya.  Jika kurang  memungkinkan,  penerapan cut-off  yang  seragam  di  awal  atau akhir tahun anggaran untuk mendapat  hasil  yang  lebih  valid  dan reliabel.

## REFERENSI
Arifin,  T.,  &  Purnomowati,  N.  H. (2017).  Government  expenditure, political  cycle  &  rent-seeking. International  Journal  of  Business and Society , 18 (3), 461–468.
Benito,  B., Guillamón,  M. D.,  &  Ríos,
A. M. (2017). The electoral budget cycle on municipal waste collection  expenditure. Applied Economics , 49 (41),  4161–4179.
https://doi.org/10.1080/000368 46.2016.1276278
Castro,  V.,  &  Martins,  R.  (2016).  Are there  political  cycles  hidden inside  government  expenditures? Applied  Economics  Letters , 23 (1),
34–37.
https://doi.org/10.1080/135048 51.2015.1047084 Chortareas,  G.,  Logothetis,  V.,  & Papandreou, A. A. (2016). Political budget cycles and reelection  prospects  in  Greece’s municipalities. European  Journal of  Political  Economy , 43 ,  1–13. https://doi.org/10.1016/j.ejpolec o.2016.02.001
Foucault,  M.,  Madies,  T.,  &  Paty,  S.
(2008). Public spending interactions  and  local  politics. Empirical  evidence  from  French municipalities. Public Choice , 137 (1–2), 57–80. https://doi.org/10.1007/s11127- 008-9312-z Habibi,  M.,  &  Suswanta,  S.  (2019). Politics Discretionary Fund Budget  of  Regional  Income  and Expenditure  Before  and  Election in  2015  in  Samarinda  City. Journal  of  Governance  and  Public
Policy , 6 (1). https://doi.org/10.18196/jgpp.6 1106
Nordhaus,  W.  D.  (1975).  The  Political Business  Cycle. The  Review  of Economic  Studies , 42 (2),  169. https://doi.org/10.2307/229652 8 Pemerintah Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi UMKM. NKRI . Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12
Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. NKRI .
Priyono,  S.  H.,  &  Sastiono,  P.  (2019). Re-running  Eligibility  on  Fiscal Spending Behavior: Evidence from  Indonesian  Municipalities. Jurnal Perencanaan Pembangunan:  The  Indonesian Journal  of  Development  Planning , 3 (1), 143–163. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i 1.62 Priyono,  S.  H.,  &  Wagner,  N.  (2018). Political Budget Cycles At Subnational Level: Evidence From The  Indonesian  Simultaneous Regional Election In 2015. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The Indonesian Journal of Development  Planning , 2 (3),  203– 218. https://doi.org/10.36574/jpp.v2i
3.38 Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma , 9 (2), 267–279. https://doi.org/10.18202/jamal. 2018.04.9016
Repetto,  L.  (2018).  Political  Budget Cycles  with  Informed  Voters: Evidence  from  Italy. Economic Journal , 128 (616),  3320–3353. https://doi.org/10.1111/ecoj.12
570
Republik  Indonesia.  (1945).  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. NKRI . Ritonga,  I.  T.,  &  Alam,  M.  I.  (2010). Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
(APBD) untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto , 4 , 1–25.
Rogoff,  K.,  &  Sibert,  A.  (1986).
Elections and Maroeconomic
Policy  Cycles. NBER  Working Paper Series 1838 , 1–42.
Sakurai,  S.  N.,  &  Menezes-Filho,  N.
(2011). Opportunistic and partisan  election  cycles in  Brazil: New  evidence  at  the  municipal level. Public  Choice , 148 (1–2), 233–247.
https://doi.org/10.1007/s11127- 010-9654-1 Setiawan,  D.,  &  Rizkiah,  F.  (2017). Political budget cycles in municipalities:  Evidence  from
Indonesia. International Journal of Business and Society , 18 (3), 533– 546.
Sjahrir,  B.  S.,  Kis-Katos,  K.,  & Schulze,  G.  G.  (2013).  Political
budget cycles in Indonesia at the district  level. Economics  Letters , 120 (2), 342–345. https://doi.org/10.1016/j.econle
t.2013.05.007
Veiga,  L.  G.,  &  Veiga,  F.  J.  (2007). Political  business  cycles  at  the municipal  level. Public  Choice ,
131 (1–2), 45–64. https://doi.org/10.1007/s11127- 006-9104-2 Winoto,  A.  H.,  &  Falikhatun,  F. (2015).  Indikasi  Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , vol  11(1) ,  pp  75–91. https://doi.org/https://doi.org/1
0.21002/jaki.2015.05