## INSIDER TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA
(STUDI HUKUM TERHADAP KASUS PENJUALAN SAHAM PT. BANK CENTRAL ASIA TBK)

## Yunial Laily Mutiari, Irsan, Muhammad Syahri Ramadhan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Email : simangunsongsyahri@gmail.com

## Abstrak
Insider trading merupakan kegiatan corporate insiders atau praktek orang dalam korporasi yang  melaksanakan  transaksi  kegiatan  sekuritas  atau trading dengan  memanfaatkan informasi  yang eksklusif  yang  mereka  miliki atau inside nonpublic information atau yang dikenal dengan istilah informasi orang dalam.  Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang  kasus  besar  mengenai  adanya  laporan  indikasi insider  trading dan  manipulasi pasar  dalam  penjualan  saham  PT  Bank  Central  Asia  Tbk.  Bahwa  terdapat  indikasi terjadinya kegiatan insider trading pada pembentukan harga saham PT. BCA. Sanksi yang dapat  diberikan  terhadap  pelaku insider  trading adalah  berdasarkan  Pasal  104  UU  No. 8/1995 tentang Pasar Modal.
Kata Kunci : Insider Trading , Hukum Pasar Modal, PT. BCA.

## Abstract
Insider  trading  is  or  private  practice  of  people  in  the  state  over  the  company  or implementation  of  the  proposed  corporate  the  insiders  ,  of  the  proposed  acquisition securities or trading by using information being exclusive that their right hands possess or inside nonpublic on information or that which known by these terms insider information. In 2001  ago,  the  world  capital  market  shaken  cases  mostly  about  a  report  on  an  indication insider trading  and manipulation of  the market  in the sale of  PT. Bank Central Asia Tbk. hat  there  is  an  indication  the  activities  insider  trading  on  establishing  stock  prices  PT. BCA.  Sanctions  imposed  against  the  regime  can  be  given  is  guilty  of insider  trading  are based on the Article 104 law no. 8 / 1995 on Capital Market.
Keywords : Insider Trading, capital market law, PT. BCA

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Insider  trading merupakan  kegiatan corporate  insiders atau  praktek  orang  dalam korporasi  yang  melaksanakan  transaksi  kegiatan  sekuritas  atau trading dengan memanfaatkan  informasi  yang  eksklusif  yang  mereka  miliki  atau inside  nonpublic information atau  yang  dikenal  dengan  istilah  informasi  orang  dalam. 1 Insider  Trading adalah  salah  satu  jenis  kejahatan  pasar  modal  yang  secara  yuridis  dapat  dikategorikan sebagai white collour crime atau kejahatan kerah putih, artinya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan  oleh  orang–orang  berdasi  yang  pandai,  berpengalaman,  berkemampuan  dalam banyak  hal  dan  biasanya  canggih  pula  dalam  membuat  modus  operandi  kejahatan  yang akan dilakukannya. 2
Pada Tahun 2001 silam, dunia pasar modal diguncang kasus besar  mengenai adanya laporan  indikasi insider  trading dan  manipulasi  pasar  dalam  penjualan  saham  PT  Bank Central  Asia  Tbk.  (selanjutnya  disingkat  PT.  BCA)  yang  baru  melakukan stocksplit (pemecahan  nilai  nominal  saham).  Merujuk  kepada  laporan  yang  dibuat  PT  Bursa  Efek Jakarta,  jika  dilihat  dari  pola  transaksi  dan  pola  ordernya,  sangat  kuat  dugaan  adanya manipulasi  pasar  maupun  praktek insider  trading yang  bertedensi  kepada  pembentukan harga  saham  PT.  BCA  pada  harga  tertentu. 3 Timbulnya  kenaikan  harga  saham  PT.  BCA setelah  stocksplit  diperkirakan  karena  dipicu  oleh  dominasi  beli  dari  beberapa  anggota bursa ( buyer initiator ) selama periode 15 Mei-12 Juni 2001. Penurunan harga saham yang
1 Nindyo Pramono, Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013, hlm. 330.
2 Ibid , hlm. 250.
3 Tempo interaktif, PT Danareksa Sekuritas akan diperiksa Bapepam, Kamis, 19 Juli 2001, Pukul 13.26 WIB, http:// tempo.co.id/ hg/ ekbis/ 2001/ 07/ 19/ brk,20010719-24,id.html , diakses    pada 16 Mei 2016.
diperkirakan  dipicu  oleh  dominasi  jual  dari  beberapa  anggota  bursa  ( sell  initiator ),  yang dimana  terjadi  dari  13  -29  Juni  2001  tersebut,juga  diduga  sebagai  upaya  pembentukan harga saham PT. BCA. 4
Sehubungan  dengan  adanya  isu  yang  berkembang  di  kalangan  investor  mengenai dugaan insider  trading dan  manipulasi  pasar  dalam  perdagangan  saham  PT.  BCA,  maka Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (Bapepam)  membentuk  Tim  Pemeriksa  untuk  memeriksa terlebih dahulu empat Perusahaan yang paling banyak melakukan transaksi dan mempunyai nominal  transaksi  yang  paling  besar  dari  keseluruhan  20  Perusahaan  yang  diduga  terlibat dalam  kasus  ini  yaitu  PT  Lippo  Investment  Management  yang  melaksanakan  pembelian lembar saham dengan total 7.500.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.979,88) dan  penjualan  lembar  saham  dengan  total  17.920.000  lembar  saham  (harga  rata-rata  per saham  Rp.994,35),  PT  Danareksa  yang  melaksanakan  pembelian  lembar  saham  dengan total  22.393.000  lembar  saham  (rata-rata  harga  per  saham  Rp.1.062,56)  dan  penjualan lembar  saham  dengan  total  29.010.000  lembar  saham  (rata-rata  harga  per  saham Rp.1.066,95),  PT  Jamsostek  yang  melaksanakan  pembelian  lembar  saham  dengan  total 104.710.000  lembar  saham  (rata-rata  harga  per  saham  yaitu  Rp.1.142,68)  dan  penjualan lembar  saham  dengan  total  33.540.000  lembar  saham  (rata-rata  harga  per  saham  yaitu Rp.1.078,24)  dan  PT  Bahana  yang  melaksanakan  pembelian  lembar  saham  dengan  total 4.525.000  lembar  saham  (rata-rata  harga  per  saham  Rp.1.047,89)  dan  penjualan  lembar saham dengan total 18.975.000 lembar saham (harga rata-rata per saham Rp.966,51). 5
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa bersama PT Bursa Efek Jakarta untuk mencari bukti adanya pelanggaran tersebut. Upaya atau  langkah-langkah yang telah dilaksanakan tersebut antara lain yaitu:
4 Ibid.
5 Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001.
https://www.academia.edu/7320574/PENJELASAN_BAPEPAM_ATAS_HASIL_PEMERIKSAAN_KASUS _TRANSAKSI_PERDAGANGAN_SAHAM_BPT. BCA Senin 16 Mei 2016 ,    diakses Pada 16 Mei 2016.
a. Dokumen  terkait  kegiatan  transaksi  perdagangan  Efek  yang  dikumpulkan  mulai  dari tanggal 1 Mei 2001 sampai dengan 13 Juli 2001, dan
b. Analisa data atas kegiatan transaksi saham PT. BCA.
Pada  kenyataannya,  Tim  Pemeriksa  kesulitan  untuk  membuktikan  adanya  suatu insider  trading karena  dugaan  awal  belumlah  cukup  untuk  menyatakan  bahwa  suatu perbuatan  itu  dikatakan insider  trading atau  bukan.  Oleh  karena  itu  maka  menarik  untuk dikaji mengenai dugaan kegiatan insider trading pada PT. BCA.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  Bapepam  dalam  memeriksa  indikasi  praktik Insider Trading dalam perdaganan saham PT. BCA. Bagaimana penerapan hukum terhadap indikasi praktik insider trading yang terjadi dalam Kasus PT. BCA dan bagaimana sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku insider trading .

## B. Pembahasan

## 1. Upaya  yang  dilakukan  Bapepam  dalam  Pemeriksaan  Indikasi  Insider  Trading PT. BCA
Bapepam  dengan  merujuk kepada  kasus  transaksi saham PT. BCA  pada periode 15 Mei  sampai  dengan  29  juni  2001  yang  lalu,  telah  melakukan  serangkaian  pemeriksaan secara intensif sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pasar  Modal  (UU  8/1995)  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Bapepam untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  pasar  modal  dan  atau  peraturan pelaksanaannya.  Dalam  rangka  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  di  atas,  berdasarkan
Pasal 100 ayat (2) UU 8/1995, Bapepam mempunyai wewenang untuk:
a. Meminta  keterangan  dan  atau  konfirmasi  dari  Pihak  yang  diduga  melakukan  atau terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  Undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
b. Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang  ini  dan  atau  peraturan  pelaksanaannya  untuk  melakukan  atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
c. Memeriksa  dan  atau  membuat  salinan  terhadap  catatan,  pembukuan,  dan  atau dokumen  lain,  baik  milik  Pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau;
d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang  ini  dan atau peraturan pelaksanaannya untuk  melakukan  tindakan  tertentu  yang  diperlukan  dalam  rangka  penyelesaian kerugian yang timbul.
Selain  kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan,  Bapepam  juga  diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan di bidang Pasar Modal dapat adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang diperlukan sehingga diharapkan dapat membuat terang dan jelas tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal  yang  terjadi,  menemukan  tersangka,  serta  mengetahui  besarnya  kerugian  yang ditimbulkannya. 6 Berdasarkan  Pasal  101  ayat  (1)  UU  8/1995, Dalam  hal  Bapepam berpendapat pelanggaran  terhadap  Undang-undang ini  dan  atau  peraturan  pelaksanaannya mengakibatkan  kerugian  bagi  kepentingan  Pasar  Modal  dan  atau  membahayakan kepentingan  pemodal  atau  masyarakat,  Bapepam  menetapkan  dimulainya  tindakan
6 Penjelasan Pasal 101 ayat (2) UU 8/1995.
penyidikan.
Adapun Kewenangan penyidik    tersebut dapat berupa 7 :
a. menerima  laporan,  pemberitahuan,  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
b. melakukan  penelitian  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  berkenaan  dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
c. melakukan  penelitian  terhadap  Pihak  yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari  setiap Pihak yang  disangka  melakukan,  atau  sebagai  saksi  dalam  tindak  pidana  di  bidang  Pasar Modal;
e. melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan,  catatan,  dan  dokumen  lain  berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
f. melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;
g. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
h. meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan  tindak  pidana  di bidang Pasar Modal; dan
i. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
7 Lihat Pasal 101 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Merujuk kepada kewenangan di atas, Bapepam melakukan upaya pemeriksaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. 20 Perusahaan Efek yang telah diperiksa setempat.
b. Pemeriksaan transaksi saham PT. BCA  yang dikaitkan dengan permintaan dokumen pada periode  transaksi  bisnis  mulai dari 15 Mei  2001 sampai dengan  29 Juni 2001, kepada  152  Perusahaan  Efek,  PT  Bursa  Efek  Jakarta  dan  SRO  lainnya;  dan  data perusahaan yang berhubungan dengan transaksi saham PT. BCA dan IPO II kepada:
1) BPPN,
2) PT Bank Central Asia Tbk,
3) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
4) Penjamin Emisi Efek,
5) Agen Penjual,
6) PT Bursa Efek Jakarta,
7) Biro Administrasi Efek,
8) PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia,
9) PT Bank Niaga (sebagai Kustodian) 8
c. Penelitian dan Analisa, yang meliputi 9 :
1) Mekanisme pembentukan nilai  harga saham dan mekanisme pembagian saham dalam rangka IPO II atas saham PT. BCA.
2) Pola dan sistem perdagangan yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa terkait;
3) Peninjauan kepada penanam modal yang melaksanakan transaksi;
8 Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. Op. Cit .
9 Ibid
4) Pola dan sistem perdagangan yang dilaksanakan para nasabah; dan
d. Pemanggilan dan pemeriksaan kepada 70 Pihak yang terdiri dari 10 :
1) 63 perusahaan Efek,
2) Direksi PT BCA,
3) Direksi PT Danareksa, dan
4) BPPN, dan
5) Investor.
Hal–hal di atas dilakukan oleh bapepam guna menindaklanjuti dan memproses terkait adanya kejahatan insider trading dan manipulasi pasar dalam penjualan saham PT. BCA.

## 2. Penerapan  Hukum  terhadap  Indikasi  Kejahatan  Insider  Trading  yang  terjadi dalam Kasus PT. BCA
Dalam  kasus  ini,  sebenarnya  terdapat  dua  kejahatan  yang  dilakukan,  yang  pertama adalah  mengenai  kejahatan insider  trading dan  yang  kedua  adalah  mengenai  kejahatan manipulasi pasar. Namun penulis  hanya  fokus  membahas  mengenai kasus insider trading dalam  kasus  PT.  BCA.  Dalam  Pasal  95  UU  8/1995  ditentukan  bahwa  orang  dalam  dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian  atau  penjualan  atas  efek  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  dimaksud  atau perusahaan  lain  yang  melakukan  transaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang bersangkutan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  96  UU  8/1995  ditentukan  bahwa  orang  dalam dilarang  memengaruhi  pihak  lain  untuk  melakukan  pembelian  atau  penjualan  atas  efek dimaksud  atau  memberi  informasi  orang  dalam  kepada  pihak  mana  pun  yang  patut diduganya  dapat  menggunakan  informasi  dimaksud  untuk  melakukan  pembelian  atau penjualan atas efek.
Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Bapepam, bahwa telah didapatkan
10 Ibid.
fakta fakta sebagai berikut:
a. Orang Dalam: PT Danareksa Sekuritas sebagai Penasehat Keuangan pada secondary public  offering atau  IPO  II  maupun  sebagai  Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek ( Underwriter ) dan Strategic Sale terhadap saham yang ada dalam PT. BCA;
b. Informasi  Orang  Dalam:  diduga  kuat  terdapat  informasi  orang  dalam,  hal  ini dikarenakan terjadi pembelian saham besar besaran oleh empat Perusahaan yaitu PT Jamsostek,  PT  Danareksa  Sekuritas,  PT  Bahana,  dan  PT  Lippo  investment management dalam rentang waktu yang berdekatan.
c. Transaksi: Adanya transaksi besar besaran pada rentang waktu mulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 29 Juni 2001. 11
Berdasarkan hasil pemeriksaan awal tersebut maka indikasi kejahatan insider trading yang terjadi adalah:
a. Adanya  Transaksi  beli  dan  jual  dengan  intensitas  tinggi  dalam  kurun  waktu berdekatan  (15  Mei  sampai  dengan  29  Juni  2001)  yang  dilakukan  oleh  empat Perusahaan;
b. Transaksi  yang  dilakukan  oleh  keempat  perusahaan  tadi  dikategorikan  sebagai transaksi yang diduga kuat dipengaruhi oleh adanya informasi orang dalam;
c. Adanya  informasi orang dalam yang melakukan transaksi atas saham PT. BCA pada masa  waktu  transaksi  saham  antara  tanggal  15  Mei  -  29  Juni  2001,  terindikasi dilakukan oleh PT Danareksa selaku penjamin pelaksana emisi efek. 12
11 Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. Op. Cit .
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Bapepam  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa memang benar praktek insider trading atau perdagangan orang dalam, telah terjadi setelah melihat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh para Pihak tersebut.
Penggunaan  informasi  orang  dalam  terhadap  transaksi  perdagangan  dimungkinkan dapat terjadi dengan cara mendeteksi dari antara lain:
a. ada  atau  tidaknya  orang  dalam  yang  melaksanakan  transaksi  perdagangan  atas  efek korporasi;
b. adanya  kenaikan  volume  dan  harga  transaksi  perdagangan  efek  sebelum  diumumkan informasi material terhadap publik;
c. timbulnya  kenaikan  atau  penurunan  volume  dan  harga  transaksi  perdagangan  yang tidak wajar. 13
Perdagangan orang dalam atau insider trading mempunyai beberapa elemen, yakni: terdapat  transaksi  perdagangan  efek,  dilaksanakan  oleh  orang-orang  dalam  emiten  atau perusahaan publik,  terdapat inside information , informasi tersebut  belum diumumkan dan terbuka  untuk  umum,  transaksi  dagang  tersebut  dimotivasi  akibat  adanya  informasi tersebut, bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. 14
Perdagangan efek dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan insider trading apabila tiga unsur minimalnya sudah terpenuhi, yakni:
a. Adanya orang dalam;
b. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum disclose;
c. Melaksanakan transaksi dagang karena informasi material. 15
13 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 269.
14 Ibid.
15 Najib A. Gisymar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
Dengan demikian jika tiga unsur di atas dikorelasikan dengan kasus insider trading PT. BCA maka dapat dijelaskan antara lain :

## a. Adanya orang dalam
Orang dalam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 95 UU 8/1995 tersebut aadalah :
i. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten;
ii. Pemegang saham utama emiten;
iii. Orang perseorangan yang karena profesinya atau kedudukan atau karena relasi bisnisnya  terhadap  emiten  atau  Perusahaan  Publik  memungkinkan  orang tersebut mendapatkan informasi; atau
iv. Pihak  yang  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir  tidak  lagi  menjadi  Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, atau huruf c di atas.
Dalam penjelasan huruf c, kata “kedudukan” adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan Pemerintah.  “Relasi  Bisnis”  yang dimaksud dalam penjelasan  huruf c tersebut adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur.
Jika  merujuk  kepada  penjelasan  Pasal  95  huruf  c  UU  No  8/1995  tentang  Pasar Modal  terhadap  fakta  hasil  pemeriksaan  awal  Bapepam,  maka  dapat  dinyatakan  PT Danareksa Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek dan    penasehat keuangan pada secondary public offering atau IPO II dan Strategic Sale atas saham PT. BCA adalah orang dalam sesuai dengan yang dijelaskan  dalam Pasal 95 huruf c UU No 8/1995, yakni orang tersebut  dimungkinkan  mendapatkan  informasi  orang  dalam  dikarenakan  faktor  orang
1999, hlm. 34.
perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan  usahanya dengan emiten atau perusahaan publik (dalam hal ini PT. BCA).
b. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum disclose .
Informasi atau fakta material merupakan fakta penting atau informasi dan sebanding terkait kasus atau peristiwa, fakta yang dapat memberi pengaruh harga efek pada bursa efek dan atau keputusan calon pemodal, pemodal, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan atas  fakta  atau  informasi  tersebut. 16 Adapun  contoh–contoh  informasi  atau  fakta  material tersebut  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Surat  Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  KEP- 86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik, yaitu antara lain:
1) Pengumuman pembayaran efek atau pembelian kembali yang bersifat utang;
2) Penjualan  tambahan  efek  kepada  masyarakat  atau  secara  terbatas  yang  material jumlahnya;
3) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material;
4) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
5) Tuntutan hukum yang penting terhadap korporasi dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
6) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
7) Penggantian akutan yang melakukan audit perusahaan;
8) Penggantian wali amanat;
9) Perubahan tahun fiskal. 17
16 Pasal 1 angka 7 UU 8/1995.
17 Contoh – contoh fakta material sebagaimana tersebut pada huruf a-g Penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Pasar Modal, adalah sama dengan SK Ketua Bapepam, tetapi SK Ketua Bapepam lebih
Informasi  tersebut  merupakan  contoh  dari  informasi  atau  fakta  material  yang  ada, artinya  masih  ada  fakta  material  lainnya  yaitu,  apabila  perusahaan  mengambil loan (pinjaman),  atau  kehilangan  aset  dalam  jumlah  material  seperti  kebakaran,  kecurian  atau kalah dalan permainan valas. 18
Dalam  kasus  terkait  PT.  BCA  ini,  disinyalir  adanya  informasi  orang  dalam  yang dimiliki  oleh  PT Danareksa  mulai dari periode 15 Mei  2001  sampai  dengan  periode  29 Juni  2001  terkait  dengan  harga  penjualan  divestasi  saham  PT.  BCA  oleh  BPPN  dengan jumlah  senilai  Rp.900,-  (sembilan  ratus  rupiah).  Adapun  pada  saat  penandatanganan perjanjian  penjaminan  emisi  saham  PT.  BCA  pada  tanggal  29  Juni  2001,  informasi orang dalam tersebut  diatas  sudah  tidak  dapat  diklasifikasikan sebagai informasi orang dalam atau sudah dikategorikan sebagai informasi publik ( public information) . 19
Adapun  penghitungan  kisaran  harga  penjualan  sebesar  RP.  900,-  (sembilan  ratus rupiah)  dilakukan  atas  dasar  pola Price  to  Book  Value (P/BV)  tahun  2000  oleh  PT Danareksa  Sekuritas  sebagaimana  dimaksud    pada    Memorandum    Evaluasi Resiko    (MER)    yang  ditetapkan  oleh  PT  Danareksa  Sekuritas  pada  tanggal  27  Juni 2001. Akan tetapi, penulis menganggap bukti–bukti yang dipaparkan oleh Bapepam terkait adanya  informasi  orang  dalam  belum  begitu  kuat.  Hal  ini  dikarenakan  pada  periode  29 Juni  2001  telah  ada  kegiatan  tanda  tangan  perjanjian  penjaminan  e misi  saham  P T . B C A  sehingga informasi orang dalam terkait harga penjualan divestasi saham PT. BCA senilai  RP.  900,-  (sembilan  ratus  rupiah)  tersebut  sudah tidak b i s a d i k l a s i f i k a s i k a n   sebagai informasi orang dalam atau dianggap sebagai informasi publik  ( public  information) .  Namun,  di  sisi  lain  Bapepam  membenarkan  tentang  fakta empat perusahaan yaitu PT Jamsostek, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana, dan PT Lippo
memberikan banyak contoh.    Dikutip dalam Najib A. Gisymar, op. Cit, hlm.36.
18 Ibid .
19 Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. Op. Cit .
Investment Management dalam rentang waktu yang berdekatan yaitu di antara tanggal 15 Mei sampai dengan 29 Juni. Jadi, sebelum adanya penandatanganan perjanjian penjaminan emisi    saham    PT.  BCA  pada  tanggal  29  Juni,  informasi  harga  saham  tersebut  masih bersifat IOD dan dapat disinyalir dari tanggal 15 mei sampai dengan 29 juni tersebut telah terjadi kejahatan insider trading .
c.

## Melakukan Transaksi karena Informasi Material
Timbulnya  perubahan  harga  sekuritas  harus  didasari  dari  informasi  material  yang didapatkan itu sendiri. 20 Kategori informasi material dianggap tidak terpenuhi apabila tidak adanya  perubahan  terhadap  harga  saham. 21 Jadi,  fakta  memperlihatkan  bahwa  informasi yang tersedia merupakan penentu dari pembentukan harga sekuritas tersebut. Jika informasi terkait  emiten  atau  perusahaan  adalah  positif,  misalnya  emiten  mendapatkan  laba  atau keuntungan yang begitu besar, maka harga sahamnya akan naik, demikian pula sebaliknya apabila informasi negatif yang terjadi. 22
Pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Bapepam merupakan salah satu wujud dari implementasi  sasaran  UU  8/1995  yaitu  meningkatkan  transaparansi  dan  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  investor. 23 Keterbukaan  informasi  atau full  disclouse tidak saja diwajibkan pada waktu Emiten menawarkan efeknya kepada masyarakat di pasar perdana, akan tetapi juga selama efek tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 24 Setiap pelanggaran atas ketentuan full disclouse ini yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pemodal,  maka  Emiten  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh
20 Donald C. Langervoot, Insider Trading Regulation , Clark Boardman Co. Ltd, Nashville,
Tennessee, 1989, hlm. 4. Dikutip dalam Najib A. Gisymar, op. cit. , hlm. 38.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Nindyo Pramono, op. Cit . Hlm. 224.
24 Ibid.
masyarakat pemodal. 25
Terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh PT. Danareksa Sekuritas, berdasarkan hasil  laporan  Bapepam  menyatakan  tidak  terdapat  transaksi  yang  dilakukan  oleh  orang dalam guna kepentingan orang dalam. PT  Danareksa Sekuritas melakukan transaksi untuk kepentingan  nasabahnya  yang  dimana  jumlah  total  Nasabah  PT  Danareksa  yang melakukan transaksi atas  saham  BPT. BCA  tersebut  sebanyak 202  nasabah. Berdasarkan Pasal  98  UU  8/1995,  Perusahaan  Efek  yang  memiliki  informasi  orang  dalam  mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi efek Emiten atau Perusahaan Publik  tersebut,  kecuali  apabila  transaksi  tersebut  dilakukan  bukan  atas  tanggungannya sendiri,  tetapi  atas  perintah  nasabahnya;  dan  perusahaan  efek  tersebut  tidak  memberikan rekomendasi  kepada  nasabahnya  mengenai  efek  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu, transaksi  yang dilakukan PT. Danareksa atas perintah  nasabahnya dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1995.
Salah satu dasar doktrin hukum yang bisa digunakan untuk mengecualikan tindakan PT.  Danareksa  adalah  apa  yang  dikenal  dalam  praktek  perdagangan  efek  di  pasar  modal sebagai  doktrin Fiduciary  Duty  Theory, yang  didasarkan  kepada  doktrin  hukum common law yang  menegaskan bahwa setiap orang  yang mempunyai fiduciary duty atau hubungan lain  yang  berdasarkan  kepercayaan  ( trust  or  confidence )  dengan  perusahaan  atau  dibayar oleh  perusahaan  untuk  melaksanakan  tugas  yang  diberikan,  maka  dia  mempunyai duty kepada  perusahaan  untuk  menjalankan  tugas  tersebut  sebaik–baiknya  ( due  diligence ) dengan  ukuran  etis  dan  ekonomis  yang  tinggi.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  yang bersangkutan  tidak  boleh  mengambil  manfaat  bahkan  harus  mengorbankan  kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan. 26
Jadi,  apabila  seseorang  memperoleh  “tip”  informasi  dari  orang  dalam  dan  yang
25 I bid .
26 Ibid, hlm. 40. .
bersangkutan  tidak  melanggar fiduciary  duty –  nya  kepada  perusahaan,  maka  tidak  ada larangan  bagi  penerima  “tip”  tersebut  untuk  melakukan  trading. 27 Jika  mengkorelasikan doktrin  ini  dengan  hasil  pemeriksaan  Bapepam,  bahwa  PT.    Danareksa  Sekuritas  tidak mempunyai  bukti  melaksanakan  transaksi  saham  untuk  kepentingan  sendiri (tanggungannya  sendiri)  melainkan  transaksi  untuk  kepentingan  202  (dua  ratus  dua) nasabahnya. Maka tindakan dari PT. Danareksa ini masih dalam pengecualian sebagaimana diatur  dalam  Pasal  98  UU  8/1995.  Meskipun  di  sisi  lain,  ada  salah  satu  poin  hasil pemeriksaan  Bapepam  yang  masih  dianggap  kabur  karena  tidak  ada  bukti  terkait  adanya pihak  yang  mengetahui  informasi  orang  dalam  yang  melakukan  transaksi  atas  saham  PT. BCA pada periode transaksi antara tanggal 15 Mei 2001 - 29 Juni 2001 sehingga fakta telah terjadi kegiatan insider trading tidak terbukti pula. 28

## 3. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Insider Trading
Kejahatan insider  trading merupakan  kejahatan  yang  sangat  merugikan  bagi investor,  dan  kejahatan  tersebut  juga  membawa  dampak  yang  buruk  bagi  pekembangan pasar  modal  yang  fair  dan  efisien.  Oleh  karena  itu  UU  8/1995  memberikan  pengaturan mengenai  sanksi-sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pihak-pihak  yang  melakukan kegiatan insider trading khususnya dalam kasus ini pelanggaran terhadap Pasal 95 dan 96 UU 8/1995 yang mengatur mengenai kejahatan insider trading .
Sanksi terhadap kejahatan insider trading sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU 8/1995  yang  menentukan  bahwa: “Setiap  Pihak  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1),  dan  Pasal  98  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
27 Ibid . Hlm. 41
28 Penjelasan BAPEPAM atas Hasil Pemeriksaan Kasus Transaksi Perdagangan Saham PT. BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. Op. Cit .
Ketentuan  Pasal  104  ini  dapat  dikenakan  apabila  pihak-pihak  yang  diduga melakukan  kejahatan insider  trading dan  manipulasi  pasar  dalam  kasus  PT.  BCA  telah terbukti  dan  dinyatakan  bersalah  melalui  suatu  Keputusan  Pengadilan.  Namun,  terlebih dahulu harus diketahui ialah persoalan mengenai subjek hukum pelaku insider trading . Jika merujuk  pada  Pasal  95  UU  8/1995  yang  menyatakan  orang  dalam  dari  Emiten  atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau  penjualan  atas  Efek  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  dimaksud  atau  perusahaan  lain yang  melakukan  transaksi  dengan  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  bersangkutan. Pasal  ini  lebih  menekankan  kepada  subjek  hukum  pelaku  orang  perseorangan  ( naturlijk persoon )  yang  melakukan insider  trading, sehingga  orang  perseorangan  yang  termasuk orang dalam akan dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Namun, Bapepam belum cukup bukti untuk menjerat subjek hukum orang perseorangan sebagai orang dalam yang karena kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan  usaha  dengan  PT.  BCA  atau  PT. Danareksa Sekuritas memungkinkan untuk memperoleh IOD.
Selain  orang  dalam  yang  memiliki  IOD  sebagai  subjek  pelaku  kejahatan insider trading ,  perusahaan  efek  yang  memiliki  IOD  untuk  melakukan  transaksi  efek  atau memengaruhi untuk melakukan transaksi juga merupakan subjek hukum pelaku kejahatan insider  trading .  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  98  UU  8/1995  menyatakan  Perusahaan  Efek yang  memiliki  informasi  orang  dalam  mengenai  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan Perusahaan      Efek      tersebut      tidak      memberikan  rekomendasi  kepada  nasabahnya mengenai  Efek  yang  bersangkutan.  Pasal  98  UU  8/1995  ini  lebih  menekankan  kepada korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana insider  trading maka  akan  dikenakan  sanksi pidana penjara dan denda, kecuali tindakan tersebut masih dibenarkan sesuai Pasal 98 UU 8/1995    tersebut.

## C. Kesimpulan
Bahwa  terdapat  indikasi  timbulnya  kenaikan  harga  saham  PT.  BCA  setelah stocksplit diperkirakan karena dipicu oleh dominasi beli dari beberapa anggota bursa ( buyer initiator ) selama periode 15 Mei-12 Juni 2001. Penurunan harga saham yang diperkirakan dipicu oleh dominasi jual dari beberapa anggota bursa ( sell initiator ), yang dimana terjadi dari 13  -29 Juni 2001 tersebut, juga diduga sebagai upaya  pembentukan harga saham PT. BCA.    Atas  indikasi  adanya  kegiatan insider  trading tersebut,  Bapepam  telah melaksanakan proses pemeriksaan dan penyidikan secara intensif sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  100  dan  101  UU  8/1995,  berdasarkan  kewenangan  tersebut  Bapepam melakukan upaya-upaya:
a. Pemeriksaan setempat kepada 20 Perusahaan Efek.
b. Permintaan dokumen yang berkaitan dengan transaksi saham PT. BCA pada periode perdagangan  15  Mei–29  Juni  2001,  kepada  152  Perusahaan  Efek,  PT  Bursa  Efek Jakarta dan SRO lainnya; dan Dokumen berkaitan dengan transaksi saham PT. BCA dan IPO II
c. Analisa dan Penelitian
d. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 70 Pihak.
Penerapan hukum PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penasehat Keuangan pada IPO II dan Strategic Sale atas saham PT. BCA  merupakan orang  dalam  sebagaimana  dimaksud  dalam  penjelasan  Pasal  95  huruf  c  UU  No  8/1995, yaitu  orang  perseorangan  yang  karena  kedudukan  atau  profesinya  atau  karena  hubungan usahanya  dengan  emiten  atau  perusahaan  publik  memungkinkan  orang  tersebut memperoleh informasi orang dalam.
Namun  informasi  orang  dalam  yang  diduga  diketahui  PT.  Danareksa  tersebut sudah tidak dapat disebut sebagai informasi orang dalam karena pada periode 29 Juni 2001 telah ada kegiatan tanda tangan perjanjian penjaminan  e misi saham P T .   B C A  sehingga informasi orang dalam  terkait harga penjualan divestasi saham  PT. BCA  senilai  RP. 900,-
(sembilan  ratus  rupiah)  tersebut  sudah  tidak  b i s a   d i k l a s i f i k a s i k a n   sebagai informasi  orang  dalam  atau  dianggap  sebagai  informasi  publik  ( public  information) .  PT.
Danareksa  Sekuritas  juga  tidak  terbukti  melakukan  transaksi  untuk  kepentingan  sendiri (tanggungannya  sendiri)  melainkan  transaksi  untuk  kepentingan  202  (dua  ratus  dua) nasabahnya. Maka tindakan dari PT. Danareksa ini masih dalam pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU 8/1995
Transaksi  yang  dilakukan  PT.  Danareksa  atas  perintah  nasabahnya  dapat dikecualikan dari ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UU 8/1995 jika sesuai dengan Pasal 98 UU/8/1995 Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan  Publik  dilarang  melakukan  transaksi  efek  Emiten  atau  Perusahaan  Publik tersebut,  kecuali  apabila  transaksi  tersebut  dilakukan  bukan  atas  tanggungannya  sendiri, tetapi  atas  perintah  nasabahnya;  dan  perusahaan  efek  tersebut  tidak  memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.
Sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap  pelaku insider  trading adalah  berdasarkan Pasal  104  UU  8/1995  yang  menentukan  bahwa:  “Setiap  Pihak  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  90,  Pasal  91,  Pasal  92,  Pasal  93,  Pasal  95,  Pasal  96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan  pidana penjara paling  lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Penerapan sanksi kejahatan insider trading tersebut harus didasarkan Pasal 95 UU 8/1995 yang lebih menekankan kepada subjek hukum pelaku orang perseorangan ( naturlijk persoon )  yang  melakukan  insider  trading,  sehingga  orang  perseorangan  yang  termasuk orang dalam akan dikenai sanksi pidana penjara dan denda. Sementara dalam Pasal 98 UU 8 8 /1995 lebih menekankan kepada perusahaan  yang melaksanakan tindak pidana insider trading maka akan dijatuhkan sanksi pidana penjara dan denda.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Darmaji, Tjiptono dan Hendy Fakhrudin M. Pasar Modal Di Indonesia. Jakarta: Salemba, 2011.
Gisymar,  A.  Najib. Insider  Trading  Dalam  Transaksi  Efek .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 1999.
Nasarudin, Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2004.
Pramono, Nindyo. Hukum PT. Go Public dan Pasar Modal. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.

## Non Buku
Tempo  interaktif. PT Danareksa Sekuritas akan diperiksa Bapepam.  Kamis, 19 Juli 2001, Pukul  13.26  WIB.  http://  tempo.co.id/  hg/  ekbis/  2001/  07/  19/  brk,20010719- 24,id.html. Diakses pada 16 Mei 2016
Penjelasan  BAPEPAM  atas  Hasil  Pemeriksaan  Kasus  Transaksi  Perdagangan  Saham  PT.
BCA Tbk. Senin 1 Oktober 2001. https:// www.academia.edu/
7320574/penjelasan_bapepam_atas_hasil_pemeriksaan_kasus_transaksi_perdaganga n_saham_bpt.bca. Senin 16 Mei 2016. Diakses Pada 16 Mei 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64.
Keputusan  Ketua  Bapepam  No.  KEP-86/PM/1996  tentang  Keterbukaan  Informasi  yang harus segera diumumkan kepada Publik