## PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

## Muhammad Darwis
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  serta memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  rakyat  Indonesia  merupakan  keniscayaan  yang penting  dilakukan,  Islam  mengajarkan  tentang  perdamaian  dan  kelestarian  lingkungan hidup  yang  dimanfaatkan  manusia,  termasuk  laut.  Faktor  kemiskinan  dan  lingkungan hidup  adalah dua  hal  yang penting  dan harus  disinergikan  menjadi  satu  kesatuan  yang berhubungan satu dengan lainnya.

## Abstract
Protect  the  entire  Indonesian  nation  and  the  entire  homeland  of  Indonesia,  and  to promote the general  welfare of the Indonesian people is a necessity  that is important, it teaches  about  peace  and  environmental  sustainability  human  uses,  including  marine. Poverty  and  the  environment  are  two  important  things  and  be  dovetailed  into  a  single entity that is related to each other.
Kata Kunci : Hukum Islam; Perdata; Laut

## Pendahuluan
Perkembangan  aspek  perikanan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  konsep Indonesia  sebagai  negara  maritim,  konsep  ini  menciptakan  perkembangan  sektor maritim  dan  kelautan  menjadi  sangat  strategis,  baik  dari  aspek  ekonomi, lingkungan,  sosial,  budaya,  hukum  dan  keamanan.  Begitu  juga  lingkup  hukum yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum nasional tetapi acapkali bersentuhan dengan  hukum  internasional.  Meskipun  demikian,  selama  ini  sektor  tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.
Upaya  membangun  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  maritim  yang  kuat dan  tangguh  harus  dilaksanakan  dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  hukum sebagaimana  diamanahkan  dalam  UUD  1945. 1 Hal  ini  berarti  bahwa  upaya  ke arah  pembangunan  negara  maritim  harus  didukung  dan  didasarkan  pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan kepada semua masyarakat Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4 tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  didirikan  adalah: (1)  Melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  (2)  Memajukan kesejahteraan  umum,  (3)  Mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  (4)  Ikut melaksanakan  perdamaian  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan . 2
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)
2 Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada bagian lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005  – 2025 ditetapkan bahwa visi pembangunan Indonesia  pada  kurun  waktu  2005  –  2025  adalah  Indonesia  yang  mandiri,  maju, adil  dan  makmur.  Untuk  mewujudkan  visi  tersebut  telah  ditetapkan  8  (delapan) misi  pembangunan  nasional.  Misi  ke-tujuh  dari  pembangunan  nasional  2005– 2025  adalah “mewujudkan  Indonesia  sebagai  Negara  Kepulauan  yang  mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional” . 3
Makna  misi  ini  adalah  menumbuhkan  wawasan  bahari  bagi  masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;  meningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan pengetahuan  dan  teknologi  kelautan;  mengelola  wilayah  laut  nasional  untuk mepertahankan  kedaulatan  dan  kemakmuran;  dan  membangun  ekonomi  kelautan secara  terpadu  dengan  mengoptimalkan  nelayan  dalam  pemanfaatan  sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 4
Dalam  UUD  tahun  1945  pasal  27  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  tiap-tiap warga  negera  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. 5 Dari  pasal  tersebut  dapat  diambil  penafsiran  bahwa  negara berkewajiban  menciptakan  dan  menyediakan  pekerjaan  dan  memberikan perlindungan  terhadap  kehidupan  yang  baik  bagi  seluruh  warga  negaranya. Tujuan  ini  sesuai  dengan  tujuan  pendirian  negara  Republik  Indonesia  yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Nelayan  adalah  pekerjaan  yang  melakukan  tugas  menangkap  ikan  dan mengumpulkan  berbagai  jenis  biota  air  dalam  upaya  memperoleh  makanan, perlindungan  dan  menambah  pendapatan  mereka  sendiri  dan  rumah  tangga mereka. 6

## Hukum Laut Indonesia
Aspek legalitas pertama yang diperjuangkan konsep negara maritim adalah mengenai  status  wilayah  nasional  sebagai  Negara  Kepulauan,  hal  ini  tercantum dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai dengan saat ini perkembangan sektor kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang  cukup  pesat  seiring  dengan  proses  dinamika  kebangsaan  dan  juga dipengaruhi  oleh  perkembangan  lingkungan  strategis  baik  regional  maupun global.
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  kepulauan  ( archipelagic  state )  sejak tahun  1982  pada  UNCLOS  III,  setelah  perjuangan  panjang  Ir.  Raden  Haji
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan lampiran
4 Ibid.
5 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)
6 Badan Pusat Statistik. Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Di Indonesia (Jakarta: BPS 2002). h. 168
Djoeanda  Kartawidjaja (ejaan  baru: Juanda  Kartawijaya)  mencetuskan  Deklarasi Djuanda  pada  tanggal  13  Desember  1957, 7 “Bahwa  Indonesia  menyatakan sebagai  negara  kepulauan  yang  mempunyai  corak  tersendiri;   Bahwa  sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; Ketentuan ordonansi  1939  tentang  Ordonansi,  dapat  memecah  belah  keutuhan  wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan (a).
Untuk mewujudkan bentuk  wilayah  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  utuh  dan bulat.  (b).  Untuk  menentukan  batas-batas  wilayah  NKRI,  sesuai  dengan  azas negara  Kepulauan.  (c). Untuk  mengatur  lalu  lintas  damai  pelayaran  yang  lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI” 8
Deklarasi  Djuanda  ini  merupakan  tonggak  sejarah  perjuangan  negara Indonesia,  dalam  menciptakan  suasana  wawasan  nusantara  dengan  hidup  dalam persatuan dan persaudaraan, gagasan ini juga pernah dikembangankan oleh Gajah Mada  dengan  sumpah  palapa,    yang  menyatakan  perjuangan  untuk mempersatukan nusantara dalam satu ikatan kerajaan Majahapit. 9
Keduanya  adalah  karya  besar  tokoh  bangsa,  yang  bertekad  menciptakan persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam  satu  ikatan  negara  kesatuan  yang  bersifat kepulauan Indonesia ( archipelagic state ).
Kata Archipelago dan Archipelagic berasal  dari  kata  Italia  Archipelagos. Akar  katanya  adalah ‘archi’ yang  berarti  terpenting,  terutama,  dan ‘pelagos’ berarti  laut  atau  wilayah  lautan.  Jadi,  ‘ Archipelago ’  berarti  lautan  terpenting. Istilah ‘ Archipelago ’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. Arti ini  kemudian  menjadi  pulau-pulau  saja  tanpa  menyebut  unsur  lautnya  sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga Archipelago selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau atau dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “nusantara”.
Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada  Ordonansi  Hindia  Belanda  1939,  yaitu Teritoriale  Zeeën  en  Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) Staatsblad 1939 No. 442. Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun 1939 dalam pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagi pulau yang merupakan bagian dari wilayah  daratan  dari  Indonesia,  dirasakan  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali. 10
7 Deklarasi Djuanda 1957
8 Pada  tahun  1999,  Presiden Abdurrahman  Wahid mencanangkan  tanggal  13  Desember sebagai Hari  Nusantara.  Penetapan  hari  ini  dipertegas  oleh  Presiden Megawati dengan menerbitkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  126  Tahun  2001  tentang  Hari  Nusantara,  sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.
9 Sumpah  Palapa  berbunyi,  “ Sira  Gajah  Madapatih  Amangkubhumi  tan  ayun  amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa ".
10 Penjelasaan  Umum  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.
Hukum  Belanda  ini  telah  menjadi  dinding  pemisah  antara  pulau-pulau yang  ada  di  Indonesia,  Sumatera  dan  Jawa  terpisah  oleh  Selat  Sunda,  Jawa  dan Kalimantan  terpisah  oleh  Selat  Jawa,  Kalimantan  dan  Sulawesi  terpisah  dengan Selat Makasar, dan lain sebagainya, hanya menyisakan 3 mil diantara pulau-pulau yang  ada.  Dengan  diakuinya  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan,  Indonesia memiliki  laut  yang  luas  dan  garis  pantai  yang  panjang,  yang  terdiri  dari  17.504 pulau  lebih  dengan  13.466  pulau  telah  diberi  nama.  Sebanyak  92  pulau  terluar sebagai  garis  pangkal  wilayah  perairan  Indonesia  ke  arah  laut  lepas  telah didaftarkan  ke  Perserikatan  Bangsa  Bangsa.  Indonesia  memiliki  garis  pantai sepanjang 95.181 km 2 dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan  Australia  serta  Samudera  Hindia  dan  Pasifik.  Luas  daratan  mencapai  sekitar 2.012.402 km 2 dan laut sekitar 5,8 juta km 2 (75,7%),  yang terdiri 2.012.392 km 2
Perairan Pedalaman, 0,3 juta km 2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km 2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). 11
United Nations Convention on the Law of the Sea menetapkan perbatasan wilayah  negara  pantai  dengan  negara  tetangga  sesuai  dengan  zona  yang  diatur dalam UNCLOS III, dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 1985  oleh  Indonesia,    Adapun  batas-batas  wilayah  laut  dengan  negara-negara tetangga meliputi:
1. Batas  laut  teritorial.  Laut  teritorial  adalah  wilayah  kedaulatan  suatu  negara pantai  yang  meliputi  ruang  udara  dan  laut  serta  tanah  dibawahnya  tidak melebih 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. 12
2. Batas zona tambahan. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke  batas  12  mil  laut  di  luar  laut  teritorial  atau  24  mil  laut  diukur  dari  garis pangkal. Zona tambah merupakan wilayah rejim pengawasan negara pantai. 13
3. Batas  perairan  Zona  Ekonomi  Eksklusif.  ZEE  adalah  suatu  wilayah  perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari  200  mil  laut  dari  garis  pangkal,  Negara  pantai  ( coastal  state )  memiliki hak  berdaulat  untuk  eksplorasi,  konservasi,  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam. 14
4. Batas  landas  kontinen.  Landas  kontinen  meliputi  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari dasar laut teritorial negara pantai tidak melebih 200 mil. 15
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:
1. Di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
11 Forum rektor, Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan.
12 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 2-16
13 Ibid, Article 33
14 Ibid, Article 55-75
15 Ibid, Article 76-85
2. Di laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan  angkasa  luar  ditetapkan  berdasarkan  perkembangan  hukum internasional. 16
Perkembangan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  terbesar  di  dunia, menjadikan  sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi  Indonesia, baik  dari  aspek  ekonomi  dan  lingkungan,  sosial-budaya,  hukum  dan  keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.
Upaya  membangun  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  maritim  yang  kuat dan  tangguh  harus  dilaksanakan  dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  hukum (rechtstaat)  sebagaimana  diamanahkan  dalam  UUD  1945.  Hal  ini  berarti  bahwa upaya ke arah pembangunan Negara Maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan legitimasi yang kuat kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing.
Pasal  25A  Undang-Undang  Dasar  1945  amandemen  ke-IV,  menyatakan bahwa “ Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebuah  Negara  Kepulauan yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  dan  batas-batas  dan  hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang ”. 17
Dengan  demikian,  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  harus digunakan  sebagai  modal  kekayaan  pemberian  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  untuk tujuan  sebagaimana  diamanahkan  oleh  Alinea  ke-4  dari  Pembukaan  UUD  1945. Dengan  kata  lain  pembangunan  kemaritiman  sekurang-kurangnya  memenuhi  4 (empat)  tujuan  yakni:  tujuan  pertahanan  keamanan;  kesejahteraan  umum; pendidikan; dan tujuan perdamaian internasional.
Konsep  kemaritiman  dan  kelautan merupakan  konsep  yang  multidimensi, yang  meliputi  dimensi  pertahanan  keamanan,  dimensi  ekonomi  dan  lingkungan, dan  dimensi  sosial  budaya.  Begitu  juga  lingkup  hukum  yang  mengaturnya  tidak saja  meliputi  hukum  nasional,  tetapi  acapkali  bersentuhan  dengan  hukum internasional dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat.  Oleh  karena  itu,  landasan  hukum  dalam  pengembangan  hukum  dan kebijakan  kemaritiman  dan  kelautan  harus  dapat  bergerak  seiring  dengan percepatan perubahan peta regulasi global sedemikian sekaligus dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional dan daerah.
Sebagai  negara  yang  telah  memperjuangkan  aspek  legal  status  wilayah nasionalnya  sebagai  Negara  Kepulauan  sejak  Deklarasi  Djuanda  tahun  1957, sampai  dengan  saat  ini  perkembangan  yuridis  sebagai  dasar  diberdayakannya potensi  kemaritiman  dan  kelautan  Indonesia  terus  berjalan  dan  mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan
16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 6
17 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A
dipengaruhi  oleh  perkembangan  lingkungan  strategis  baik  regional  maupun global.
Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan yang merevisi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1996  tentang  Perairan  Indonesia  setidaknya  penyelenggaraan kelautan  Indonesia  diarahkan  pada  aspek  (1)  Wilayah  laut;  (2)  Pembangunan kelautan; (3) Pengelolaan kelautan; (4) Pengembangan Kelautan; (5) Pengelolaan Ruang  dan  perlindungan  laut;  (6)  Pertahanan,  keamanan,  penegakan  hukum  dan keselamatan di laut serta tata kelola kelembagaan.

## Konsep laut dalam al-Quran
Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah-Nya di planet bumi. Oleh karena  itu,  manusia  menduduki  posisi  sentral  dalam  mengelola  dan  mengatur bumi  beserta  segala  isinya  secara  baik  dan  benar  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  demi  mencapai  kemaslahatan  (kesejahteraan).  Sebaliknya,  kesalahan dalam  pengelolahan  bumi  dan  segala  isinya  tidak  saja  akan  mengancam kelangsungan  dan  kelestarian  bumi,  tetapi  juga  dapat  berakibat  fatal  bagi kehancuran umat manusia itu sendiri.
Laut  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  wilayah  bumi,  manusia memiliki  hak  dan  sekaligus  kewajiban  untuk  menguasai  dan  mengelola  wilayah tersebut.  Namun  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah  laut  merupakan  karunia Tuhan  yang  diperuntukkan  bagi  umat  manusia,  yang  dengannya  manusia  tidak saja berhak untuk melakukan eksplorasi guna mengambil manfaat darinya, tetapi juga  menanggung  kewajiban  untuk  melestarikannya  bagi  generasi  berikutnya yang juga memiliki hak yang sama terhadap karunia ini.
Al  quran  sendiri  secara  berulang-ulang  telah  menyinggung  masalah  laut dengan terma رحب. Lebih lanjut, kata رحب dan semua bentuk derivasinya disebutkan dalam Alquran sebanyak 41 kali. Secara umum kata tersebut terdistribusi sebagai berikut:  (1)  Bentuk  رحب  (mufrad/  tunggal)  sebanyak  33  kali  tersebar  dalam  21 surah. (2) Bentuk نارحب atau نيرحب (bentuk ta£niyyah/dual) masing-masing sebuah dan  empat  buah,  tersebar  dalam  lima  surah.  (3)  Bentuk  راحب  atau  راحبأ  (bentuk jama’/plural) tiga buah.  Kaidah tafsir menjelaskan bahwa penyebutan suatu kata tertentu  dalam  Alquran  secara  berulang-ulang  (banyak)  berfungsi  mengokohkan suatu  permasalahan  dalam  hati  masyarakat,  serta  menunjukkan  pentingnya permasalahan yang tersembunyi di balik kata tersebut agar mendapatkan perhatian ( li al-tawkid wa al-tanbih ).
Demikian  pula  kata  رحب  dan  semua  bentuk  derivasinya  ini.  Kata  رحب  yang berarti  “laut”  ini  merupakan  salah  suatu  gagasan  Alquran  yang  disampaikan— secara  berulang-ulang—kepada  masyarakat,  sehingga  dengan  begitu  gagasan tersebut  mendapatkan  tempat  yang  kokoh  dalam  pikiran  dan  hati  mereka  untuk direnungkan  serta  penting  untuk  diperhatikan  secara  seksama.  Salah  satu  bukti
bahwa  laut  perlu  dikaji  secara  mendalam  ditunjukkan  oleh  luasnya  wilayah  laut itu sendiri dibanding wilayah darat bila dilihat dari permukaan planet bumi. 18

## Problematika Masyarakat Pengelola Laut
Problematika  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  beberapa  problem  sejauh yang  dapat  diidentifikasikan  dari  dalam  Alquran.  Selanjutnya  terhadap problematika ini akan dicarikan upaya untuk menanganinya yang bersumber pada isyarat-isyarat yang ditangkap dari ayat-ayat Alquran. Upaya penanganan tersebut akan  disampaikan  setelah  uraian  mengenai  problematika  masyarakat  pengelola laut :
a. Kemiskinan. Keutamaan hamba Allah yang saleh dengan kedalaman ilmunya akan memperoleh anugerah dari sisi Allah berupa rahmat, ilmu secara khusus dan langsung tanpa melalui upaya pencapaian (kasbi). Tekad yang kuat untuk meraih ilmu yang telah  diajarkan Allah menjadi petunjuk menuju kebenaran. Kata kunci yang dapat dijadikan acuan berkaitan dengan problem kemiskinan yang  dialami  masyarakat  pengelola  laut  di  sini  adalah  frasa  (orang-orang miskin  yang  bekerja  di  laut).  Allah  mengisyaratkan  bahwa  masyarakat pengelola laut identik dengan kesan keadaan memprihatinkan, yang kerap kali secara riil memang kebanyakan mereka (baca; nelayan) hidup di bawah garis kemiskinan.  Demikian  pula  dalam  konteks  keindonesiaan,  keadaan masyarakat  nelayan  secara  umum  memprihatinkan.  Sebagian  besar  nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang  belum  begitu  kondusif  untuk  suatu  kemajuan.  Oleh  karena  standar kehidupan  mereka  secara  ekonomi  relatif  rendah  dan  masih  jauh  dari kesejahteraan  akibat  kemiskinan.  Kemiskinan  yang  dialami  orang-orang miskin  tidak  hanya  meliputi  kemiskinan  material,  tetapi  juga  kemiskinan pengetahuan dan keterampilan.
b. Moralitas.  Hari  Sabtu  merupakan  hari  suci  bagi  orang-orang  Yahudi  yang wajib  dihormati  dengan  melakukan  ibadah  di  dalamnya,  kemudian,  mereka melanggar  ketentuan  Allah  dengan  menangkap  ikan  pada  hari  Sabtu,  karena tergiur  oleh  ikan-ikan  yang  muncul  di  permukaan  laut  setiap  hari  tersebut. Mereka  menangkap  ikan  dengan  cara  yang  licik;  mereka  tidak  mengailnya, tetapi  membuat  bendungan  dengan  cara  menggali  kolam  agar  air  bersama ikannya masuk ke dalam kolam tersebut. Kemudian setelah hari Sabtu berlalu, mereka  baru  mengailnya.  Dengan  demikian,  mereka  berbuat  rekayasa terhadap  Allah.  Mereka  tidak  bersabar  atas  ujian  Allah.  Akibatnya  mereka melupakan-Nya  dan  mendapat  azab  keras.  Pelanggaran  orang-orang  Yahudi terhadap  ketentuan  Allah  untuk  tidak  melakukan  aktifitas  apapun  selain beribadah  pada  hari  Sabtu  terdapat  dalam  QS.  al-Baqarah  (2/87):65  30.  Dan
18 Ahmad  Yusam  Thobroni, Laut  Dan  Pengelolaannya  Dalam  Perspektif  Alquran (Disertasi:  Program  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta) 2005
sesungguhnya  telah  kamu  ketahui  orang-orang  yang  melanggar  di  antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".  Dengan  demikian,  peristiwa  yang  terjadi  pada  Bani  Israil  yang pembangkang  tersebut  hendaknya  menjadi  pelajaran  bagi  mereka  yang  tidak ditimpakan  sanksi  oleh  Allah  swt.,  baik  yang  hidup  saat  itu  maupun  kini,  di samping  pula  menjadi  pelajaran  bagi  orang-orang  yang  bertakwa.  Bahwa moralitas  dan  cara  berpikir  Bani  Israil  tidak  lurus  dan  sejalan  dengan  risalah Tuhan  yang  menghendaki  umat-Nya  agar  mereka  selalu  berada  dalam  jalur yang benar demi kebahagian hidup mereka sendiri di dunia dan akhirat kelak. Problem  moralitas  ini  (ketidakpatuhan  kepada  risalah  Tuhan)  harus  sedikit demi sedikit disembuhkan dari lubuk hati masyarakat bahari dalam kaitan ini. Mereka  dalam  menjalankan  aktifitas  sehari-hari  sebagai  nelayan  hendaknya berada  di  jalan  yang  benar;  menghindarkan  dari  praktek  klenik,  khurafat; berjudi;  tidak  melupakan  kewajiban  beribadah  meskipun  mereka  berada  di tengah  lautan.  Problem  moralitas  ini  pada  hakikatnya  dapat  menghambat kemajuan  dan  kebahagian  kehidupan  mereka  khususnya  dan  umat  manusia umumnya. 19

## Pembinaan terhadap Masyarakat Pengelola Laut.
Dalam kaitan ini akan ditelusuri informasi mengenai pembangunan sumber daya  manusia  secara  umum  dengan  cara memperhatikan  ayat-ayat  Alquran  yang terkait.
1. Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia.  Manusia  adalah  ciptaan  Ilahi  yang mempunyai  kedudukan  sangat  tinggi,  bahkan  malaikat  pun  diperintahkan untuk  bersujud  (menghormat)  kepadanya.  Melalui  informasi  yang  diajarkan oleh Allah kepada Adam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum  alam,  dan  melalui  penundukan  Allah  terhadap  alam  raya, manusia  dapat  memanfaatkan  seluruh  jagat  raya.  Semua  ini  bertujuan  untuk menyukseskan  tugas  kekhalifahan  manusia  di  bumi  dalam  rangka pengabdiannya  kepada  Allah  swt.,  karena  Dia  tidak  menciptakan  jin  dan manusia  kecuali  untuk  menyembah  kepada-Nya.  Dengan  demikian,  dalam rangka  pengembangan  sumber  daya  manusia  (SDM),  perlu  dihindarkan kecenderungan  mereduksi  dimensi  manusia  atau  sekedar  hanya  bertujuan mengejar target peningkatan produksi (pembangunan ekonomi). Bahkan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengembangan SDM haruslah mencakup diri manusia  sebagai  hamba  Allah  yang  memiliki  nilai-nilai  etika,  estetika  dan logika  yang  selanjutnya  harus  didayagunakan  sebagai  sumber  daya pembangunan dalam berbagai aspeknya.
2. Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan. Kajian difokuskan pada informasi yang  dapat  digali  dari  QS.  al-Isra  ayat  84  Katakanlah:  "Tiap-tiap  orang
19 Ibid.
berbuat  menurut  keadaannya  masing-masing".  Maka  Tuhanmu  lebih mengetahui  siapa  yang  lebih  benar  jalannya.  Kata  ةَل ِكاش    dalam  ayat  di  atas pada mulanya digunakan untuk “cabang pada suatu jalan”. Memahami kata ini dengan  makna  “jalan”  atau  “kebiasaan”  yang  dilakukan  oleh  seseorang. Sayyid Qutub memahaminya dalam arti “cara” dan “kecenderungan”. Maksud makna  ini  benar.  Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  manusia  mempunyai kecenderungan,  potensi,  dan  pembawaan  yang  menjadi  pendorong aktivitasnya.  Lebih  lanjut,  ada  enpat  tipe  manusia.  Ada  yang  memiliki kecenderungan  beribadah,  ada  lagi  yang  senang  meneliti  dan  tekun  belajar. Yang  ketiga  ada  yang  pekerja  keras,  dan  yang  keempat  ada  yang  seniman. Semua  berbeda  penekanannya.  Di  sisi  lain  ada  manusia  yang  pemberani  dan ada  yang  penakut.  Ada  yang  dermawan  dan  ada  pula  yang  kikir.  Ada  yang pandai  berterima  kasih,  ada  juga  yang  mengingkari  jasa.  Dua  makna  di  atas (yang  mempunyai  nilai  positif  dan  negatif)  dapat  ditampung  oleh  kata  ةَل ِكاش Manusia  masing-masing  melakukan  apa  yang  dianggapnya  baik.  Allah  dan Rasul-Nya  tidak  akan  memaksa.  Allah  hanya  mengingatkan  bahwa  Ia  lebih mengetahui  siapa  yang  berbuat  baik  dan siapa  pula  yang  sesat.  Dia  memberi masing-masing  balasan  yang  sesuai.  Relasi  antara  kualitas  pengetahuan  dan ketrampilan manusia yang mendayagunakan ilmunya dengan kerusakan  yang terjadi  pada  lingkungan  laut.  Ini  berarti  kemajuan  yang  diperoleh  manusia sebagaimana  terlihat  dewasa  ini  tergantung  pada  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  mereka  miliki.  Langkah  yang  harus  dipertimbangkan  adalah meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  pengelola  laut  guna  memacu  prestasi mereka dalam mengolah lingkungan.
3. Pemberian  Bantuan.  pentingnya  kerja  sama  dan  pemberian  bantuan  kepada pihak-pihak  yang  membutuhkan.  Melihat  kehidupan  masyarakat  bahari  yang secara umum memang belum menggembirakan, bahkan masih jauh di bawah garis  kemiskinan,  maka  berdasar  kenyataan  tersebut  berarti  mereka memerlukan  dukungan  materiil  melalui  bantuan  atau  kerja  sama,  yang memungkinkan  pelaksanaan  pembangunan  terhadap  masyarakat  bahari  mulai dari  level  bawah.  Bantuan  dan  kerja  sama  sesungguhnya  telah  banyak dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  tertentu,  baik  organisasi  sosial  maupun keagamaan,  bahkan  secara  individual.  Akan  tetapi  tentu  saja  hal  ini  belum memadai  terutama  jika  bantuan  dan  kerja  sama  tersebut tidak  disusun  secara terencana dan terkordinasi dengan baik. Lebih-lebih lagi jika pelaksanaannya ditumpangi  oleh  kepentingan  pihak-pihak  tertentu  untuk  mencari  keuntungan pribadi.  Sebagai  ilustrasi,  masyarakat  pesisir  dan  pulau-pulau  masih membutuhkan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  baik.  Demikian  pula modal kerja bagi para nelayan, di samping ketrampilan pengolahan laut. Tentu tidak ada salahnya kalau program yang dilakukan terhadap masyarakat daratan diperlakukan pula terhadap masyarakat pesisir. Misalnya dengan sistem orang
tua angkat (orang tua asuh), terutama dari kalangan masyarakat Muslim secara terorganisir. 20

## Penutup
Pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pemanfaatan potensi  menjadi  penting  untuk  dapat  dilakukan  perlindungan  dan  pemberdayaan hal ini pokok dari ajaran Islam, yang memandang manusia adalah khalifah fil ardi, namun hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian laut sebagai sarana penghidupan bagi manusia. Sikap arif dan bijaksana penting dalam pengelolaan laut karena merupakan warisan kekayaan untuk anak cucu.
Indonesia  perlu  menata  peraturan  perundang-undangan  laut  yang bernuansa  Islami  dengan  mengedapkan  aspek  transendental  ilahiyah  dalam pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Yusam  Thobroni, Laut  Dan  Pengelolaannya  Dalam  Perspektif  Alquran (Disertasi:  Program  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Syarif Hidayatullah Jakarta) 2005
Akhmad  Solihin. Politik  Hukum  Kelautan  Dan  Perikanan. Bandung:  Nuansa Aulia, 2010.
Arif Satria. Ekologi Politik Nelayan. Jakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2009.
Bagong Suyanto. Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya . Surabaya In- Trans Publishing, 2013.
Bono  Budi Priambodo. Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Mengenai Pembangunan  Perikanan  Nasional  Indonesia ,  Jakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
Didik  Mohamad  Sodik, Hukum  Laut  Isnternasional  Dan  Pengaturannya  Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014. Djaka Marwasta, Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson  Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di  Kawasan  Perbatasan, Indonesian  Journal  of  Community  Engagement Vol.  01,  No.  02,  Maret 2016.
Forum Rektor. Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan .
I  Wayan  Parthiana. Hukum  Laut  Internasional  Dan  Hukum  Laut  Indonesia . Bandung: Yrama Widya, 2014.
Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan. Malang: Setara Press, 2016. Jazim  Hamidi  dan  Kemilau  Mutik, Legislative  Drafting. Yogyakarta:  Total Media, 2011.
Jimly  Asshiddiqie. Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Jakarta: Kosntitusi Press, 2006.
20 Ibid.
Konvensi  ILO  Nomor  188  Tahun  2007  tentang  Pengaturan  Bekerja  di  Bidang Perikanan
L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, Makalah . Maria  Farida  Indrati  Soeprapto. Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar-Dasar  Dan Pembentukannya . Yogyakarta: Kanisius, 1998. Muhammad Darwis. Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia. Pekanbaru: UIN Suska Press, 2015.
Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
Mulyadi. S. Ekonomi Kelautan . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005. Najmu  Laila. Pengakuan  Terhadap  Hak  Penangkapan  Ikan  Tradisional (Traditional  Fishing  Rights)  Menurut  Hukum  Laut  Internasional. Universitas  Indonesia  :  Fakultas  Hukum  Program  Kekhususan  Hukum Tentang Hubungan Transnasional, 2012.
Ni’matul  Huda  dan  R  Nazriyah. Teori  Dan  Pengujian  Peraturan  Perundang- Undangan. Bandung: Nusa Media, 2011.
Penjelasaan  Umum  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.
Purwito  Martosubroto. Kajian  Usulan  Pembentukan  Lembaga  Pengelola Perikanan  Tuna  Yang  Berkelanjutan  Dan  Bertanggungjawab. Jakarta: WWF Indonesia, 2012.
Ramlan. Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan . Malang: Setara Press, 2015. Smith dalam Iwan Setiawan. Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil , Bogor : Institut Pertanian Bogor,  2008.
Sudjito  Atmoeredjo. Ideologi  Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:  Lingkar  Media Yogyakarta, 2016.
Tim  Pengkajian  di  bawah  pimpinan  Arif  Satria,  2012,  Perlindungan  Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur
Tim  Redaksi. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2013.
Undang-undang Dasar 1945
Undang-Undang  No.  45  tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
United Nations Convention on the Law of the Sea.
Wirjono  Prodjodikoro. Hukum  Laut  Bagi  Indonesia .  Bandung:  Sumur  Bandung, 1984.