E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022
EFEKTIVITAS  KINERJA  PENYIDIK  PROFESI  DAN  PENGAMANAN (PROPAM)  DALAM  UPAYA  PENEGAKAN  DISIPLIN  POLRI  DI  POLDA MALUKU UTARA
Muhammad Nasir Said, Faissal Malik, Rusdin Alauddin Universitas Khairun.Ternate, Indonesia Email: muhnasirsaid@gmail.com, faissalmalik10gmail.com, alauddinrusdin@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) efektivitas kinerja Penyidik Propam dalam  penegakan  disiplin  anggota  Polri,  (2)  Faktor-faktor  apakah  yang mempengaruhi  kinerja  penyidik  propam  dalam  upaya  penegakan  disiplin  anggota Polri di Polda Maluku Utara, (3) upaya penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota  Polri  di  Polda  Maluku  Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  empiris.  Tipe  penelitian  ini  sering  disebut  sebagai  Empirical  Legal Research.  Pada  penelitian  hukum  empiris,  yang  diteliti  pada  awalnya  ialah  data sekunder  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di lapangan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Efektivitas  penyidik  propam dalam  penegakan  disiplin  anggota  Polri  adalah  berdasarkan  pasal  2  peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Disiplin anggota Polri  adalah  kehormatan  sebagai  anggota  Polri  yang  menunjukan  kredibilitas  dan komitmen  sebagai  anggota  Polri,  Dalam  rangka  pemeliharaan  disiplin  dan penegakan hukum disiplin dilingkungan Polri, sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, penyidik propam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.  Lalu  menindak  lanjuti  anggota  Polri  yang melanggar. Bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidik propam dalam  upaya  penegakan  disiplin  anggota  polri  di  polda  Malut  adalah  faktor peraturan  tentang  kode  etik  profesi  Polri  tidak  tersedia  penjelasan  yang  memadai, seringnya  terjadi  perubahan  aturan  hukum  internal  dalam  tubuh  Polri,  sulit memperoleh  keterangan  dari  saksi  dari  masyarakat  dan  tidak  ada  sangksi  hukum bagi  saksi  bila  tidak  memenuhi  panggilan,  selain  itu  permasalahan  yang  terjadi dalam penegakan hukum anggota Polri yang dilakukan oleh penyidik propam polda malut
Kata Kunci : efektivitas penyidik propam; kode etik profesi; penegakan disiplin

## Abstract
This  study  aims  to  analyze:  (1)  the  effectiveness  of  the  performance  of  Propam Investigators in enforcing the discipline of Polri members, (2) What are the factors that  influence  the  performance  of  Propam  Investigators  in  efforts  to  enforce discipline for Polri members at the North Maluku Police, (3) the efforts of Propam Investigators  in  enforcing  the  discipline of  members  of  the  National  Police  at  the
North Maluku Regional Police. The method used in empirical legal research. This type  of  research  is  often  referred  to  as  Empirical  Legal  Research.  In  empirical legal research, what is studied initially is secondary data which is then continued with research on primary data in the field. The results of this study indicate that the effectiveness of Propam investigators in enforcing the discipline of Polri members is  based  on  Article  2  of  government  regulation  No.  2  of  2003  concerning  Police Discipline Regulations. disciplinary law enforcement within the Police, disciplinary sanctions imposed must be in accordance with disciplinary violations committed by members  of  the  Police.  Therefore,  propam  investigators  must  first  examine carefully members of the National Police who commit disciplinary violations. Then follow up on members of the Police who violate. Whereas the factors that affect the effectiveness of propam investigators in efforts to enforce discipline for members of the  police  at  the  North  Maluku  Regional  Police  are  regulatory  factors  regarding the  police  professional  code  of  ethics,  there  is  no  adequate  explanation,  frequent changes to internal legal rules within the police, it is difficult to obtain information from witnesses from the public and there are no legal sanctions for witnesses if they do  not  comply  with  the  summons,  in  addition  to  the  problems  that  occur  in  law enforcement for members of the National Police carried out by investigators from the Maluku Regional Police Propam
Keywords:  effectiveness  of  propam  investigators;  professional  code  of  ethics;

## enforcement of discipline

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum,  hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum (Simamora, 2014) .  Sebagai  negara  hukum  memiliki  tujuan  suntuk  menciptakan  ketertiban, keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  warga  negara,  sehingga  hukum  itu  dapat mengikat  bagi  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  setiap  warga  negara.  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
Polri  merupakan  institusi  negara  yang  berperan  dalam  penegakan  hukum  dan norma  yang  hidup  di  masyarakat  ( police  as  an  enforment  officer ),  kondisi  demikian membuat  Polri  dapat  memaksakan  berlakunya  hukum.  Manakala  hukum  dilanggar terutama  karena  sebab  kejahatan,  diperlukan  peran  anggota  Polri  untuk  memulihkan keadaan ( restitutio in intreguman ) pemaksa agar pelanggar hukum menanggung akibat dari  perbuatannya.  Sehingga  untuk  melihat  bagaimana  hukum  ditegakkan  tidak  harus dilihat  dari  institusi  lain  seperti  Kejaksaan  dan  Pengadilan,  tetapi  dapat  dilihat  dari perilaku anggota Polri dalam menjalankan profesinya.
Perubahan fundamental berdampak pada terjadinya perubahan budaya di kalangan penegak  hukum  yang  ada  di  lapangan.  Hal  ini  menuntut  adanya  usaha  besar  untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, serta kelihaian semua aparatur penegak hukum dan  dilaksanakan  secara  berkesinambungan.  Penyidik  yang  berkedudukan  di  garda
depan  selama  peroses  pelaksanaan  penegakkan  hukum  selalu  diperlukan  untuk memperhitungkan  munculnya  masalah-masalah  yang  harus  dihadapi  selama  hukum acara berlangsung. KUHAP adalah hukum nasional yang bersumber pada dasar negara dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memiliki  sifat unifikasi dan kodifikasi. Adapun tujuan dari KUHAP adalah kepentingan nasional.
Kegiatan  penyelidikan  dan  penyidikan  dilandaskan  pada  Herzien  Inlandsch Reglement atau yang lazim disebut dengan HIR. Hal itu terjadi pra dibentuknya Kitab Hukum  Acara  Pidana.  HIR  itu  sendiri  merupakan  tata  cara  memperlakukan  seseorang yang  terduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Selama  proses  pencarian  bukti  digunakan kekerasan  dan  menyiksa  individu  yang  mengalami  kriminalisasi.  Kegiatan  tersebut digunakan untuk mendapatkan pengakuan dan tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah. Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  dapat  berakibat  pada  terjadinya  kecacatan,  baik kecacatan  secara  fisik  maupun  pshikologi  pada  tersangka,  penyelewengan  kekuasaan maupun penyelewengan HAM.
Kegiatan penyalahgunaan wewenang adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Hal  ini  termaktub  di  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  (Lembaran  Negara  Tahun  1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3885), Pasal 1 ayat ke 6 yang  berbunyi:  Pelanggaran  HAM  merupakan  segala  aktivitas  individu  maupun kelompok yang tergolong ke dalam aparatur negara yang disengaja atau tidak. kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan yang melanggar hukum dan HAM orang lain yang telah  dijamin  oleh  Undang-Undang.  Keadaan  tersebut  dikhawatirkan  tidak  akan diselesaikan di mata hukum dengan cara yang adil yang didasarkan pada aturan hukum yang ada (Nomor, 39AD) .
Para  Aparat  penegak  hukum  tidak  diperkenankan  untuk  melakukan  pelanggaran HAM  selama  proses  penegakkan  hukum  (Siahaan  &  Setyadi,  2021).  Minimnya pengetahuan  tentang  hukum  yang  terjadi  di  kalangan  para  penegak  hukum  menjadi faktor banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Selain itu, Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang norma-norma dari setiap bidang hukum. Hal tersebut dikarenakan setiap bidang hukum memiliki arti penormaan yang berbeda- beda.  Tidak  paham  yang  terjadi  membuka  peluang  besar  terjadinya  kegiatan pemanfaatan  yang  dilakukan  oleh  para  pencari  keadilan  yang  bertujuan  untuk mendapatkan prestasi dalam waktu singkat dengan cara membuat laporan kepada pihak kepolisian (Indonesia, 2002) .
Adapun tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  Pasal  13  pada  yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam  Lembaran  Negara  Nomor  4168,  yang  menyatakan  bahwa  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  wajib  untuk  memeilihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, pelakukan penegakan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat.
Aparat  penegak  hukum  diharapkan  mampu  menyelesaikan  setiap  permasalahan yang  ada  di  kalangan  masyarakat.  Banyak  permasalahan  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat  disebabkan  karena  adanya  pelanggaran  terhadap  norma-norma  larangan
(dwingend recht). Pelanggaran-pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh banyak sebab, di antaranya adalah lingkungan, ekonomi, keamanan dan ciri khas dari suatu masyarakat. Selain  itu,  perkembangan  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  juga  mengakibatkan bertambahnya kejahatan yang terjadi. Salah satunya terjadi pada  institusi kepolisian.
Institusi  Polri  merupakan  elemen  yang  bertugas  menjalankan  penyidikan, sehingga  dengan  demikian  sangat  penting  bagi  masyarakat  untuk  mengetahui mekanisme  menjalankan  tugas,  khusus  di  bagian  Propam  (Profesi  Dan  Pengamanan). Penyidik  Propam  selalu  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  menginterogasi permasalahan  oknum  anggota  Polri  yang  melanggar  aturan  di  Propam  Polisi  Daerah Maluku Utara (Polda Malut). Padahal dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dituntut agar  melaksanakannya  secara  profesional.  Misalnya  mampu  mengidentifikasi  masalah dan memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh oknum anggota Polri. Penyidik idealnya  juga  harus  mampu  mengkomunikasikan  hal-hal  yang  menyangkut permasalahan  yang  sedang  diselidikinya  dan  selanjutnya  memberikan  solusinya.  Jika tidak,  maka  yang  terjadi  adalah  kesalah  pahaman  antara  oknum  anggota  Polri  yang bermasalah dengan pihak penyidik.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  penegakan  hukum  Anggota  Polri  yang dilakukan  oleh  Penyidik  Propam  Polda  Malut  adalah  sering  mengedepankan subjektifitas  kepada  anggota  Polri  yang  diperiksa  (Terduga  Pelanggaran),  arogansi kewenangan  sering  terjadi,  sering  tebang  pilih  dalam  mengambil  keputusan,  kadang tidak  mau  mentaati  aturan  yang  lain  misalnya  saran  hukum  yang  dibuat  oleh  bidang hukum  padahal  saran  hukum  adalah  dasar  dalam  mengambil  keputusan  dalam persidangan, serta tidak adanya satuan kerja yang tugasnya melakukan penelitian berkas perkara  sehingga  semua  perkara  bisa  di  sidangkan  walaupun  perkara  itu  tidak memenuhi unsur formil dan materil.
Penyidik  dalam  menghadapi  permasalahan  oknum  polisi  yang  melakukan pelanggaran  di  Polda  Malut.  Pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  tersangka merupakan  cara  untuk  mengumpulkan  bukti (Yulihastin,  2008) .  Berdasarkan pengamatan, kasus-kasus pelanggaran anggota Polri yang diselidiki oleh Propam Polda Malut sangat bervariasi, sehingga strategi yang diterapkanpun berbeda-beda. Penerapan strategi yang bervariasi adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Propam sebagai penyidik yang diharapkan dapat memastikan tegaknya supremasi hukum, sehingga tidak ada anggapan imunitas hukum, karena yang disidik dan yang menyidik adalah sesama anggota Polri.
Penyidik propam yang tugas utamannya adalah sebagai interogator permasalahan yang  terjadi  di  kalangan  anggota  Polri.  Idealnya  sebagai  pelaksana  tugas  atau interogator  persoalan  pada  oknum  Polri,  personil  Propam  dituntut  harus  mampu menyelesaikan  masalah  anggota  polri  dengan  seadil-adilnya.  Karena  yang  diperiksa Propam  adalah  sesama  anggota  Polri  yang  melanggar  aturan,  tentu  tingkat emosionalnya  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  ketika  menginterogasi  masyarakat  biasa. Itulah sebabnya, kemampuan penyidik propam sangat harus ditunjukan, sehingga tidak terjadi konflik psikis maupun fisik. Serta mampu menindak dengan sebaik-baiknya.
Bila ditelusuri kasus-kasus pelanggaran anggota Polri Polda Malut yang ditangani oleh  Propam,  tergolong  sangat  variatif.  Disinyalir  bahwa  pelanggaran  tersebut disebabkan karena pola kehidupan yang dipengaruhi oleh pergaulan, lingkungan sosial, perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat.  Sebagai  pelaksana  tugas  utama  untuk melakukan  interogasi  terhadap  oknum  personil  Polri  yang  melanggar  peraturan,  Maka penyidik  propam  diharapkan  mampu  secara  adil  dan  sesuai  dengan  aturan  dalam menyelesaikan  permasalahan  anggota  Polri  yang  ada.  Oleh  sebab  itu,  dalam  rangka melakukan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas kinerja penyidik Propam dalam upaya penegakan disiplin anggota Polri di Polda Malut yang melanggar aturan menjadi menarik  dilakukan.  Kinerja  penyidik  Propam  dalam  upaya  penegakan  disiplin anggota Polri ini menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.
Berangkat  dari  pembahasan  diatas,  peneliti  sangat  tertarik  mengkaji  lebih  lanjut tentang “Efektivitas Kinerja Penyidik Propam (Profesi Dan Pengamanan) dalam Upaya Penegakan  Disiplin  Anggota  Polri  di  Polda  Maluku  Utara”.  Tujuan  Penelitian  untuk menganalisis  efektivitas  kinerja  penyidik  Propam  dalam  penegakan  disiplin  anggota Polri,  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  penyidik  propam dalam  upaya  penegakan  disiplin  anggota  polri  di  Polda  Maluku  Utara  dan  untuk mengkaji  upaya  penyidik  propam  dalam  penegakan  disiplin  anggota  polri  di  Polda Maluku Utara.

## Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe penelitian ini  sering  disebut  sebagai  Empirical  Legal  Research.  Pada  penelitian  hukum  empiris, yang  diteliti  pada  awalnya  ialah  data  sekunder  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan.  Sedangkan  penelitian  deskriptif  yaitu dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  keadaan  atau gejala-gejala lainnya. Penelitian hukum empiris adalah untuk mengkaji tentang keadaan hukum pada lingkungan atau fakta yang didapat dalam kehidupan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
A. Efektivitas Penyidik Propam dalam Penegakan Disiplin Anggota Polri

## Pertanggungjawaban Profesi Lembaga Propam
Propam  adalah  salah  satu  fungsi  pada  Kepolisian  yang  bertugas  membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan  disiplin  dan  ketertiban  di  lingkungan  Polda.  Pertanggungjawaban profesi Propam terdiri dari masing-masing bidang yakni sebagai berikut:
1) Subbidwabprof (Sub Bidang Pertanggung jawaban Profesi Bertugas  menyelenggarakan  fungsi  pembinaan  pertanggung  jawaban profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi, pembinaan dan penegakkan etika  profesi  termasuk  audit  investigasi  serta  penyelenggaraan  kesekretariatan Komisi  Kode  Etik  Polri  dan  melaksanakan  rehabilitasi  terhadap  anggota  dan PNS polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2) Subbidpaminal (Sub Bidang Pengamanan Internal)
Bertugas  membina  dan  menyelenggarakan  pengamanan  internal  yang meliputi  personel,  materil  logistik,  kegiatan  dan  bahan  keterangan.  Dalam melaksanakan tugasnya subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:
1) Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan polda dan jajaran.
2) Pengamanan internal terhadap personel, materil logistik kegiatan dan bahan keterangan.
3) Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS polri
4) Penelitian, pencatatan, pendokumentasian dan kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  akan  menguraikan  data  penyelesaian perkara disiplin anggota Polri dan kode etik anggota Polri pada Polda Maluku Utara Utara pada tahun 2021 sebagai berikut:

## Tabel 1
Data Penyelesaian Perkara/Selra, Disiplin Bidang Propam Pada Polda Maluku
Utara Tahun 2021 NO Satket Jumlah Perkara Yang Ditangani Jumlah Perkara Yang Selesai Presentase Selra Sisa Laporan KET 1 Polda 15 12 80% 3 3 Menunggu Sidang Berkas Sudah Dikirim Ke Ankum 2 Brimob 9 9 100% 0 3 Polair 3 3 100% 0 4 Spn 0 0 0% 0 5 Ternate 22 22 100% 0 6 Tidore 6 6 100% 0 7 Halbar 3 3 100% 0 8 Halteng 4 3 75% 1 1 Siap Sidang 9 Halsel 9 9 100% 0 10 Haltim 6 6 100% 0 11 Halut 18 18 100% 0 12 Kep. Sula 17 17 100% 0 13 Morotai 4 4 100% 0 Jumlah 116 112 97% 4
Sumber: Data Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Maluku Utara Tahun 2021
Dari  data  tersebut  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  jumlah perkara  disiplin  anggota  Polri  yang  ditangani  oleh  Polda  Maluku  Utara sebanyak 15 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 12 dengan persentase 80 persen  dan  sisa  laporan  3  perkara  yang  sementara  menunggu  sidang,  satuan Brimob  jumlah  perkara  yang  ditangani  sebanyak  9  perkara  dan  9  perkara tersebut sudah diselesaikan dengan persentase 100 persen, satuan Polair jumlah
perkara  yang  ditangani  sebanyak  3  perkara  dan  3  perkara  tersebut  sudah diselesaikan  dengan  persentase  100  persen,  SPN  perkara  yang  di  tangani  0 persen,  Polres  Ternate  sebanyak  22  perkara  dan  sudah  diselesaikan  sebanyak 22 dengan persentase 100 persen, Polres Tidore sebanyak 6 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 6 dengan persentase 100 persen, Polres Halbar sebanyak 3  perkara  dan  sudah  diselesaikan  sebanyak  3  dengan  persentase  100  persen, Polres Halteng sebanyak 4 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 3 dengan persentase 75 persen, Polres Halsel sebanyak 9 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak  9  dengan  persentase  100  persen,  Polres  Haltim  sebanyak  6  perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 6 dengan persentase 100 persen, Polres Halut sebanyak  18  perkara  dan  sudah  diselesaikan  sebanyak  18  dengan  persentase 100  persen,  Polres  Kep.  Sula  sebanyak  17  perkara  dan  sudah  diselesaikan sebanyak 17 dengan persentase 100 persen, Polres Morotai sebanyak 4 perkara dan sudah diselesaikan sebanyak 4 dengan persentase 100 persen.
Dari  uraian  diatas  secara  umum  penyelesaian  perkara  disiplin  anggota Polri  pada  satuan  kerja  hampir  semua  sudah  100  persen  di  selesaikan  hanya tingkat  penyelesaian  perkara  di  bawah  100  persen  yaitu  Polda  Maluku  Utara dengan  persentase  hanya  80  persen  dan  Polres  Halteng  75  persen  dengan persentase  keseluruhan  sebesar  97  persen.  Dengan  kondisi  peneliti  harapkan agar penyelesaian perkara disiplin anggota Polri pada Polda Maluku Utara dan Polres  Halteng  diharapkan  agar  segera  di  selesaikan  sehingga  memiliki persentase 100 persen seperti satuan kerja yang lain.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  anggota  Polri  yang  banyak melanggar  Kode  Etik  yaitu  pada  Polda  Maluku  Utara  dengan  persentase penyelesaian perkara sebanyak 85 persen, kemudian Polres Halsel dengan persentase penyelesaian perkara sebanyak 56 persen dan selanjutnya Polres Halteng dan Polres Kep. Sula dengan penyelesaian perkara sebanyak 50 persen.
“Penyidik  Propam  dalam  kinerjanya  selalu  profesional  tanpa  melihat  latar belakang  anggota  Polri  dalam  membina  dan  menyelenggarakan  fungsi  pertanggung jawaban profesi, pengamanan intenal dan penegakan disiplin anggota Polri”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Penyidik Propam  dalam  kinerjanya  selalu  profesional  tanpa  melihat  latar  belakang  anggota Polri  dalam  membina  dan  menyelenggarakan  fungsi  pertanggung  jawaban  profesi, pengamanan  intenal  dan  penegakan  disiplin  anggota  Polri.  Selain  itu  hasil wawancara  dengan    Briptu  Ahmed  Syaifuddin  Penyidik  Pembantu  Disiplin  Bidang Propam Polda Maluku Utara.
“Bahwa  pada  prinsipnya  Penyidik  Propam  dalam  kinerjanya  selalu  mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan tanpa melihat pangkat dan jabatan anggota Polri serta tidak memihak kepada siapapun”.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  pada prinsipnya  Penyidik  Propam  dalam  kinerjanya  selalu  mengacu  pada  aturan  yang
sudah  ditetapkan  tanpa  melihat  pangkat  dan  jabatan  anggota  Polri  serta  tidak memihak  kepada  siapapun.  Selain  itu  menurut  Briptu  Muh.  Jaharuddin  Penyidik Pembantu Disiplin Bidang Propam Polda Maluku Utara. Menyatakan :
“Bahwa kami selaku Penyidik Propam dalam kinerjanya selalu berpegang pada sumpah  jabatan  dan  menjaga  integritas  dan  moralitas  dalam  penyelesaian  masalah anggota Polri tanpa di pengaruhi oleh siapapun”
Dari  uraian  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  Penyidik  Propam  dalam kinerjanya  selalu  berpegang  pada  sumpah  jabatan  dan  menjaga  integritas,  moralitas dalam  penyelesaian  masalah  anggota  Polri  tanpa  di  pengaruhi  oleh  siapapun. Profesionalitas  Polri  menjadi  dambaan  bukan  saja  oleh  anggota  Polri  tetapi  seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengfayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua ikut tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri.

## B. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Penyidik  Propam  dalam  Upaya Penegakan Disiplin Anggota Polri
1. Faktor Hukumnya (Peraturan Kode Etik)
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Polri,  disiplin  adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  sunguh- sungguh  terhadap  peraturan  disiplin anggota  Polri.  Disiplin anggota  Polri  adalah kehormatan  sebagai  anggota  Polri  yang  menunjukan  kredibilitas  dan  komitmen sebagai  anggota  Polri,  karenanya  adanya  peraturan  disiplin  bertujuan  untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini  kredibilitas  dan  komitmen  anggota  Polri  adalah  sebagai  pejabat  negara  yang diberi  tugas  dan  kewenangan  selaku  pelindung,  pengayom,  dan  pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.
Berdasarkan  uraian  data  tersebut  diatas  peneliti  melakukan  wawancara dengan IPDA Eksan Tuo  Penyidik Disiplin Bidang Propam Polda Maluku Utara pada tanggal 25 Oktober 2021.
“Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  peniyidik  terkait  dengan  kurangnya pemahaman  anggota  penyidik  terkait  dengan  perkembangan  regulasi  yang mengatur  tentang  Kode  Etik  Profesi  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun 2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian,  karena  sebelumnya  sudah  ada  dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol:  KEP/32/VII/2003  dan  Peraturan  Kapolri  Peraturan  Kapolri  Nomor  7 Tahun 2006.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa Faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  peniyidik  terkait  anggota  Polri  yaitu kurangnya  pemahaman  anggota  penyidik  terkait  dengan  perkembangan  regulasi yang  mengatur  tentang  Kode  Etik  Profesi  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, karena sebelumnya sudah ada dua  Peraturan  Kapolri  yang  mengatur  tentang  hal  yang  sama,  yaitu  Keputusan
Kapolri  No.Pol:  KEP/32/VII/2003  dan  Peraturan  Kapolri  Peraturan  Kapolri Nomor 7 Tahun 2006.
Selain  itu  hasil  wawancara  dengan  BRIPTU  AHMED  SYAIFUDDIN Penyidik  Pembantu  Disiplin  Bidang  Propam  Polda  Maluku  Utara  tanggal  25 Oktober 2021.
“Bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  proses  penyelesaian  anggota  Polri yaitu  dengan  laporan  masyarakat  setelah  diproses  oleh  penyidik  pelapor  dan saksi  sulit  di  dihubungi  dan  tidak  berada  ditempat  dan  kadang  tidak  mau memberikan keterangan.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor yang  mempengaruhi  proses  penyelesaian  anggota  Polri  yaitu  dengan  laporan masyarakat  setelah  diproses  oleh  penyidik,  kemudian  pelapor  dan  saksi  sulit dihubungi  dan  tidak  berada  ditempat  dan  kadang  tidak  mau  memberikan keterangan.
Selain  itu  menurut  BRIPTU  MUH.  JAHARUDDIN  Penyidik  Pembantu Disiplin Bidang Propam Polda Maluku Utara tanggal 25 Oktober 2021 :
“Bahwa  kami  selaku  Penyidik  Propam  dalam  kinerjanya  selalu berpegang  pada  sumpah  jabatan  dan  menjaga  integritas  dan  moralitas  dalam penyelesaian masalah anggota Polri tanpa di pengaruhi oleh siapapun”.
Dari  uraian  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  Penyidik  Propam  dalam kinerjanya  selalu  berpegang  pada  sumpah  jabatan  dan  menjaga  integritas, moralitas  dalam  penyelesaian  masalah  anggota  Polri  tanpa  di  pengaruhi  oleh siapapun.
2. Faktor Penegak Hukum (Pihak yang Menerapkan)
Kepolisian  merupakan  sebuah  Lembaga  Pemerintah  yang  bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian tugas Kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Tugas  Tersebut  tentunya  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik  apabila  tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri.
Penyidik Propam Dalam Upaya Penegakan Disiplin Anggota Polri terdapat kendala  dalam  penegakan  disiplin  anggota  Polri  bagi  yang  melakukan  Tindak Pidana yakni:
a. Peraturan  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  tidak  tersedia  penjelasan  yang memadai,  sehingga  mengakibatkan  peraturan  yang  multitafsir,  maka  perlu
adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
b. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum internal dalam tubuh Polri.
c. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.
3. Faktor Sarana/ Fasilitas (tools yang Mendukung)
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  dalam  pelaksanaan  tugasnya,
Propam  selaku  unsur  pelaksana  utama  dalam  bidang  pengawasan  anggota kepolisian  menghadapi  hambatan  terkait  dengan  masalah  sarana  dan  prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran, sehingga bagi mereka hal tersebut sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari seperti terbatas kendaraan roda dua dan roda empat untuk operasional dalam hal kegiatan penyelidikan  dan  penyidikan  bagi  anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran disiplin serta terbatasnya anggaran operasional bagi anggota Propam terkait proses penyelesaian perkara anggota polri.
4. Sulitnya meminta keterangan dari masyarakat
Anggota Polri sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi
Polri  cukup  mempengaruhi  keberhasilan  dari  penerapan  kode  etik  profesi kepolisian.  Beragam  latar  belakang  dan  karakteristik  pribadi  yang  dimiliki  para anggota  polisi,  turut  mempengaruhi  tingkat  kualitas  kinerja  masing-masing,  ada yang  tinggi  dan  ada  yang  rendah,yang  pada  akhirnya  sebagai  akumulasi  akan mempengaruhi  tingkat  kualitas  kinerja,  baik  latar  belakang  pendidikan,  adat istiadat  yang  dianut,  termasuk  beragamnya  karakter  kualitas  emosional  dan intelejensia setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga  sangat  beragam,  belum  meratanya  tingkat  profesionalisme  anggota  polisi dalam  segala  tingkatan  mengakibatnya  terjadinya  pelanggaran  yang  mengarah pada sanksi disiplin dan kode etik.
Kompleksitas  tantangan  tugas  Kepolisian  pada  era  reformasi  dalam perjalanannya  selain  telah  memberi  manfaat  bagi  Kepolisian  dengan  berbagai kemajuan  yang  signifikan  baik  di  bidang  pembangunan  kekuatan,  pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari  penyelenggaraan  tugas  pokoknya  berupa  penyimpangan  perilaku  anggota Kepolisian,  seperti  penyalahgunaan  kekuasaan/wewenang  (abuse  of  power), kualitas  penyajian  layanan  yang  tercela  dari  sudut  moral  dan  hukum  antaralain diskriminasi,  permintaan  layanan/penegakan  hukum  alasan  kepentingan  pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan dan perilaku negatif.  Bahkan  beberapa  waktu  yang  lalu  terdapat  suatu  statement  dari  sebuah LSM yang mengatakan Kepolisian sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia.
Menurut hemat peneliti, permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum anggota Polri yang dilakukan oleh penyidik Propam Polda Malut adalah:
a. Penyidik  propam  sering  mengedepankan  subjektif  kepada  anggota  Polri  yang diperiksa  (terduga  pelanggaran)  artinya  bahwa  dalam  proses  penyelesaian perkara  anggota  Polri  kadang  kala  penyidik  memiliki  perasaan  pribadi  terkait dengan anggota yang diperiksa.
b. Arogansi  kewenangan  sering  terjadi  artinya  kesombongan  dan  keangkuhan masih  sering  terjadi  dikalangan  anggota  Propam  terkait  dengan  luasnya kewengan yang dimiliki.
c. Tidak  adil  dalam  mengambil  keputusan  (faktor  tebang  pilih)  artinya  kadang kala perkaranya yang sama namun sanksi yang diberikan tidak sama sehingga menghilangkan  rasa  kepercayaan  dari  anggota  yang  diperiksa  maupun  tidak diperiksa.
Penyidik  Propam  Dalam  Penegakan  Disiplin  Anggota  Polri  Di  Polda Maluku Utara.
5. Pertanggung jawaban
Nomenklatur institusi kepolisian diintrodusir dalam Pasal 30 ayat 4 Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) dengan disebutkan:
“Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.
Tekait  dengan  penegakan  disiplin  anggota  Polri  menurut  IPDA  EKSAN TUO Penyidik Disiplin Bidang Propam Polda Maluku Utara menyatakan :
“Bahwa  penegakan  disiplin  anggota  Polri  penyidik  Propam  selalu berupaya  menyelesaikan  masalah  secara  profesional  dan  proporsional  dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia”.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penegakan  disiplin anggota  Polri  penyidik  Propam  selalu  berupaya  menyelesaikan  masalah  secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Demikian  pula  pada  profesi  kepolisian,  mempunyai  disiplin  dan  kode  etik yang  berlaku  bagi  seluruh  anggota  kepolisian  dan  pemegang  fungsi  kepolisian. Disiplin  dan  kode  etik  tidak  hanya  didasarkan  pada  kebutuhan  profesionalisme, tetapi  juga  telah  diatur  secara  normatif  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun 2002  tentang  Kepolisian  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian  dan
Peraturan Kapolri (Perkap) No. Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.  Sehingga  Kode  Etik  Profesi  Polri  berlaku  mengikat  bagi  setiap  anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Pengamanan
Aturan yang mengikat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana antara lain:
a. Pelanggaran  Berkaitan  dengan  perkara  pidana  bagi  anggota  kepolisian diselesaikan  melalui  peradilan  umum,  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  29 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri.
b. Sengketa  administrasi  diselesaikan  di  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Sengketa yang  dimaksud  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  dikeluarkannya keputusan oleh Pejabat kepolisian selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
c. Berkaitan  dengan  pelanggaran  disiplin  melalui  sidang  disiplin  berdasar Peraturan  pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Polri.
d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Apabila  telah  dijatuhi  vonis  hukuman,  maka  bagi  anggota  Polri  tersebut mendapatkan  sanksi  yang  sama  pula  dengan  masyarakat  sipil  lainnya,  karena Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum,  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  29  ayat  1  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Jika  perbuatan  pidana  tersebut  dianggap sebagai  pelanggaran  dan  anggota  Polri  tersebut  masih  dapat  dipertahankan statusnya  sebagai  anggota  Polri  maka  dikenakan  sidang  Disiplin,  namun  apabila anggota  Polri  tersebut  dianggap  sebagai  tindak  pidana  dan  telah  membuat  buruk nama  institusi  Polri  maka  Ankum  yang  berwenang  akan  memberikan  hukuman melalui sidang Kode Etik.
Penjatuhan sanksi bagi pelanggar disiplin berdasarkan PP No 2 Tahun 2003, yakni Pasal 9 menyebutkan:
1) Hukuman disiplin berupa:
2) Teguran tertulis;
3) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
4) Penundaan kenaikan gaji berkala;
5) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
6) Mutasi yang bersifat demosi;
7) Pembebasan dari jabatan;
8) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dijatuhi  hukuman disiplin  lebih  dari  3  (tiga)  kali  dan  dianggap  tidak  patut  lagi  dipertahankan statusnya  sebagai  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dapat
diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat  dari  dinas  Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Penjatuhan  sanksi  disiplin  dan/atau  sanksi  atas pelanggaran  kode  Etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana  terhadap  Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011. Oleh karena itu, Polisi yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  tetap  akan  diproses  secara  pidana  walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi Pelanggaran Kode Etik.
Bahwa inti dan arti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dalam  sikap  dan  tindak  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Maka penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan indikator bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  disiplin  anggota  Polri haruslah dengan kondisi sebagai berikut :
1) Aturan Hukum.
2) Aparat Penegak Hukum Disiplin
3) Sarana dan Fasilitas.
4) Anggota Polri
5) Faktor Budaya.
6) Pelaksanaan Penyidikan.
7) Pelaksanaan Sidang dan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin.
Berdasarkan  pada  alasan-alasan  tersebutlah,  upaya-upaya  yang  dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya Anggota Polisi di Polda Malut yang  melanggar  kedisplinan  Polri  yaitu, Selain  Aturan  yang  mengikat,  Pimpinan Polisi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  sering  memberi  arahan  dan penekanan terhadap anggota Kepolisian di Polda Malut agar tidak melakukan hal- hal  yang  menyimpang  yang  bisa  merusak  martabat  sebagai  anggota  Polri  serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, sesuai dengan aturan yang berlaku.

## C. Pengawasan
Kondisi  melemahnya  disiplin  dan  profesionalisme  anggota  Polri  yang  terjadi pada  saat  ini  mulai  sering  menjadi  pembicaraan  masyarakat  luas.  Dengan  sering diberitakannya  di  berbagai  media  massa  mengenai  tindakan  indisipliner  yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya keterlibatan anggota Polri yang terlibat dalam tindak  pidana,  tindakan  sewenang-wenang  anggota  Polri,  dan  masih  banyak  kasus lain  yang  menggambarkan  kurang  disiplinnya  anggota  Polri,  menjadikan keprihatinan  sendiri  bagi  masyarakat  terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  Polri yaitu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Bertitik  tolak  dari  kondisi  tersebut  di  atas,  maka  Provos  Polri  harus  mampu mewujudkan  peran  sebagai  ujung  tombak  perubahan,  transformasi  profesionalisme dan  kinerja  Polri  dan  benteng  terakhir  fungsi  pengawasan  serta  pengendalian  mutu kinerja  Jajaran.  Provos  Polri  harus  mampu    mengawal  pengendalian  mutu  kinerja jajaran  dan  mengamankan  pelaksanaan  tugas  pada  umumnya  agar  dapat  berjalan sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Satu  hal  yang  perlu  dipahami  adalah bahwa  anggota  kepolisian  merupakan  bagian  dari  masyarakat  dan  juga  produk  dari masyarakat,  tidak  dapat  terpisahkan  dengan  semua  dinamika  yang  terjadi  di  dalam masyarakat.  Masukan,  saran  dan  kritik  yang  positif  dari  masyarakat  juga  akan menjadi  bagian  penting  untuk  melakukan  pencegahan  dalam  rangka  peningkatan pengawasan terhadap kinerja anggota Kepolisian di Polda Maluku Utara.

## Kesimpulan
Setelah  melalui  rangkaian  pembahasan  tentang  efektivitas  kinerja  penyidik propam  (profesi  dan  pengamanan)  dalam  upaya  penegakan  disiplin  anggota  polri  di polda maluku utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Efektivitas  penyidik  propam  dalam  penegakan  disiplin  anggota  Polri  adalah berdasarkan  pasal  2  peraturan  pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin  Polri,  Disiplin  anggota  Polri  adalah  kehormatan  sebagai  anggota  Polri  yang menunjukan  kredibilitas  dan  komitmen  sebagai  anggota  Polri,  Dalam  rangka pemeliharaan disiplin dan penegakan hukum disiplin dilingkungan Polri, sanksi disiplin yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh karena itu, penyidik propam wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota  Polri  yang  melakukan  pelanggaran  disiplin.  Selain  itu,  juga  harus mempertimbangkan  suasana  lingkungan  dan  emosional  anggota  Polri  yang  melangar peraturan  disiplin  yang  dampaknya  akan  merusak  kredibilitas  Polri.  dan  menindak lanjuti anggota Polri yang melanggar.
Upaya penyidik propam dalam penegakan disiplin anggota Polri Di Polda Malut adalah  melalui  penerimaan  laporan/pengaduan  yang  dapat  melalui  Dir  Reskrim  atau melalui  Sub  Bagian  Provos,  Pemeriksaan,  penyelidikan  dan  penyidikan  sampai  pada persidangan  dan  tahap  putusan,  Apabila  telah  dijatuhi  vonis  hukuman,  maka  bagi anggota  Polri  tersebut  mendapatkan  sanksi  yang  sama  pula  dengan  masyarakat  sipil lainnya.  Sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  1  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Jika  perbuatan  pidana  tersebut  dianggap  sebagai pelanggaran  dan  anggota  Polri  tersebut  masih  dapat  dipertahankan  statusnya  sebagai anggota  Polri  maka  dikenakan  sidang  Disiplin,  namun  apabila  anggota  Polri  tersebut dianggap  sebagai  tindak  pidana  dan  telah  membuat  buruk  nama  institusi  Polri  maka Ankum  yang  berwenang  akan  memberikan  hukuman  melalui  sidang  Kode  Etik. Penjatuhan sanksi disiplin dan/atau sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana, hal ini di atur dalam pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) PerKapolri 14/2011.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia,  Republik.  (2002). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak .  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan, Republik Indonesia. Google Scholar
Nomor,  Undang  Undang.  (39AD). Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia . Google Scholar
Siahaan,  Hendrikson,  &  Setyadi,  Yusuf.  (2021).  Eksistensi  Komnas  Ham  Dalam Penanganan  Pelanggaran  Ham  Oleh  Aparat  Penegak  Hukum. Journal  Of  Islamic And Law Studies , 5 (2). Google Scholar
Simamora,  Janpatar.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547–561. Google Scholar
Yulihastin,  Erma.  (2008). Bekerja  sebagai  polisi .  PT  Penerbit  Erlangga  Mahameru. Google Scholar

## Copyright holder:
Muhammad Nasir Said, Faissal Malik, Rusdin Alauddin (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: