## Abstract
Sad Adz-Dzariah is a breakthrough method produced by the scholars of Usul Fikih to protecting and keeping the human being as Mukallaf falling or rubbing on damage or mafsadah by closing and blocking all means, tools and wasilah that will be used for some action. But as a result of the development of life, there is another aspect that should be of concern as opposed also to avoiding damage or Mafsadah, namely the realization of the benefit or Jalbu al-Maslahah, by opening and allowing to use the means, tools and or wasilah that will be used for some action, by another method of ijtihad Fath Adz-Dzariah. So that the next concern is on the logical link or ‘Illat Law must also be seen again for use, so then the transition from the Sad Adz-Dzariah Method to the Fath Adz-Dzariah Method can be done.
Sad Adz-Dzariah merupakan satu trobosan metode yang dihasilkan oleh para ulama Usul Fikih terdahulu dalam upaya proteksi dan menjaga jangan sampai manusia sebagai Mukallaf jatuh atau terprosok pada kerusakan atau Mafsadah, dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah yang akan digunakan untuk suatu perbuatan. Namun dalam perkembangannya sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan, ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian sebagai kebalikan dari menghindari kerusakan atau Mafsadah, yaitu realisasi kemaslahatan atau Jalbu al-Maslahah

## METAMORFOSIS “ILLAT HUKUM” DALAM SAD ADZ-DZARI’AH DAN FATH ADZ-DZARIAH (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)

## Nurdhin Baroroh
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: nurdhinbaroroh@yahoo.com.au
dengan cara membuka dan memperbolehkan penggunaan sarana, alat dan atau wasilah yang akan digunakan untuk satu perbuatan lewat metode ijtihad lain yaitu Fath Adz-Dzariah. Karena itulah perhatian selanjutnya adalah pada tautan logis atau ‘Illat Hukum juga harus dibuka kembali untuk dipergunakan, sehingga kemudian peralihan dari Metode Ijtihad Sad Adz-Dzariah ke Metode Ijtihad Fath Adz- Dzariah bisa dilakukan.
Kata Kunci: Sad Adz-Dzariah, Fath Adz-Dzariah, sarana, alat dan wasilah

## A. Pendahuluan
Memahami aturan yang telah disyari‘atkan Allah SWT harus disertai dengan upaya pemahaman terhadap alasan-alasan yang melatarbelakangi penetapan aturan-aturan hukum tersebut. Persoalan yang disebut terakhir ini merupakan suatu hal yang  penting dan harus dilakukan agar bersinergi antara pemberlakuan ketentuan – hukum – dengan nilai dibalik ketentuan tersebut.Berdasarkan pertimbangan akal sehat, bahwa ada hubungan antara faktor pendorong atau tautan logis dengan ketentuan- ketentuan hukum yang telah ditetapkan, karena dengan adanya hubungan diantara keduanya akan bisa diketahui hikmah ataupun juga maqashid syari’ah dibalik pemberlakuan suatu ketentuan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah pasti terkait dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya dan pasti ada tujuan yang hendak dicapai. 1
Untuk memahami factor pendorong atau tautan logis dari semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan itu, maka dalam ilmu usulfikihterdapat satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu ketentuan hukum – baca: perintah dan larangan – dengan alasan yang yang mendasari turunnya ketentuan hukum tersebut, yang dikenal dengan nama ‘illat Hukum. 2
1 Hal ini tidak saja dikarenakan objeknya adalah manusia, akan tetapi Allah SWT sebagai Syaari’ tidak akan memisahkan ketentuan hukum dengan alasan dan nilai dibalik pemberlakuan ketentuan hukum tersebut / Tasyri’ al-Hukmi.
2 Kata ‘Illat tidak bisa diartikan dengan alasan, sebab, dan atau hikmah. Dan
Secara bahasa ‘illat berarti sakit, penyakit, sebab dan alasan, 3 sementara dalam pengertian bahasa yang lain dia juga bermakna penyakit yang menyusahkan. 4 Terkait dengan ketersinggungannya dengan dunia hukum Islam, kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam juga memberikan definisi sebagai berikut, ‘illat merupakan sesuatu hal yang dengan keberadaannya bisa menyebabkan keberadaan sesuatu yang lain dan dia merupakan aspek eksternal yang berpengaruh Kharijan Muastiran terkait dengan penyebab keberadaan sesuatu tersebut. 5 Sehingga tidak heran kemudian penjelasan itu dilanjutkan dengan uraian kata-kata ‘Illat asy-Syai Huwa Sababuhu (factor pendorong atau tautan logis itulah yang menyebabkan kemunculan sesuatu yang lain). 6
Illat merupakan sebuah sifat dasar yang dikarenakan atas keberadaan sifat dasar tersebut dapat diketahui adanya sebuah ketentuan hukum, seperti memabukkan menjadi sifat dasar pelarangan khamer, munculnya rasa permusuhan menjadi sifat dasar terhadap pelarangan penjualan barang yang sudah ditawar oleh orang lain dan serta terhadap pelarangan memberikan manfaat layanan jasa kepada orang lain dikarenakan pada saat yang sama ada orang lain yang sudah berakad untuk memanfaatkannya terlebih dahulu. 7
Wahbah Zauhaili mengistilahkan ‘illat  dengan defisini sebagai berikut, apa faktor yang mendasari pelaksanaan sebuah ketentuan hukum dalam rangka pencapaian kemaslahatan, dan dia adalah tautan yang menunjukkan kepada satu ketentuan hukum, dan merupakansebuah keharusan, bahwasanya ‘illat harus mencakup dan mengandung memang belum ada padanannya dalan Bahasa Indonesia, oleh karena itu, untuk penyebutan selanjutnya dalam tulisan ini akan tetap ditulis atau dibaca dengan sebutan ‘Illat. Hal ini dimaksudkan agar tidak bergeser dari arti dasarnya. Dalam kajian ilmu usul fikih kata ‘Illat diartikan dengan sesuatu yang menjadi pautan hukum, artinya suatu ketetapan hukum dari Allah SWT terpaut dengan ‘Illat atau hal yang melatarbelakanginya. Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri‘ al-Islami fi Ma La Nasha Fihi (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), hlm. 49.
3 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidayah Agung Jakarta:
1990), hlm. 276.
4 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 523.
5 Ibid. 6 Ibid.
7 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al Fiqh (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), hlm. 63.
perwujudan nilah hikmah yang menjadi pendorong disyariatkannya hukum, dalam rangka reaslisasi kemaslahatan ataukah menghindari sebuah kerusakan. 8
Penjelasan lain dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwasanya ‘Illat merupakan satu hal bersifat jelas dan pasti yang dikaitkan serta ditautkan oleh pembuat hukum – baca: Syari’ – kepada ketentuan hukum yang dibangunnya, hal ini dikarenakan tujuan pembuat hukum ketika mengkaitkan dan mentautkan (aspek kejelasan dan kepastian) adalah untuk perwujudan hikmah hukum. 9 . Satu kesimpulan yang bisa dimunculkan bahwasanya ‘illat merupakan aspek dhahir, jelas dan pasti yang dikaitkan dan ditautkan dengan pemberlakuan hukum, sementara hikmah adalah tujuan dibalik pengkaitan dan pentautan dengan hukum. 10 Dalam hal ini penulis tidak akan menjelaskan perbedaan di antara ‘ illat, hikmah dan sebabsebagai tiga hal yang tidak bisa dikaitkan dalam penetapan hukum Islam, yang jelas ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Atas dasar kerangka pemikiran ini, maka ulama usulfikih
8 Wahbah Zauhaili, Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), hlm.
70.
9 Dari definisi tersebut bisa difahami bahwasanya ‘Illat memiliki aspek kejelasan dan kepastian, yang dikarenakan oleh kejelasan dan kepastiannya itulah dia menjadi sarana dan cara perwujudan sebuah hikmah dalam penetapan hukum yang dilakukan pembuat hukum – baca: Syari’. Sebagai contoh pembeda diantara ‘Illat dan hikmah, bisa dibaca contoh berikut ini:
a. Hikmah diperbolehkannya berbuka ketika puasa Ramadhan bagi orang yang sedang sakit dan atau dalam bepergian adalah untuk menghilangkan aspek kesulitan yang mereka hadapi. Dalam hal ini menghilangkan aspek kesulitan adalah hikmah, dan sedangkan keadaan sakit serta bepergian adalah ‘Illat.
b. Hikmah didahulukannya hak untuk mengambil dan memiliki dengan cara membayar atau membeli bagi pemilik Hak Syuf’ah baik itu saudara/tetangga/sekutu/ serikat adalah untuk menghindari bahaya (permusuhan di antara saudara/tetangga/ sekutu/serikat). Dalam hal ini menghindari bahaya adalah hikmahnya, sedangkan kepemilikan Hak Syuf’ah adalah ‘Illat hukum. c. Hikmah dari pelaksanaan sanksi qisas dalam kasus pembunuhan berrencana
Qatl al-‘Amdi adalah menjaga jiwa dan nyawa. Dalam hal ini menjaga jiwa dan nyawa adalah hikmah, sedangkan pembunuhan berrencana Qatl al-‘Amdi adalah ‘Illat dari pelaksanaan sanksi qisas itu sendiri.
10 Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri‘ al-Islami fi Ma La Nasha Fihi… hlm. 49-50.
mendeduksikan suatu pandangan terkait dengan keberadaan ‘illat tersebut dalam sebuah rumusan bahwa setiap ketentuan hukum akan terpaut dengan “ ada dan  tidak adanya “illat”, artinya ‘Illat-lah yang menjadi pautan hukum. 11 Dalam hubungan ini Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, bahwasanya hukum-hukum syara‘ itu (ada atau tidaknya) dilatarbelakangi  oleh ada dan tidak adanya ‘illat, bukan oleh hikmahnya. 12
Pandangan ini semakin mempertegas dan memperjelas eksistensi, posisi dan fungsi ‘illat dalam hubungannya dengan pensyari‘atan atau pembentukan ketentuan hukum. Karena itu ‘illat menjadi kata kunci yang sangat menentukan dalam upaya untuk memahami apa yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum syara‘ tersebut.
Kedudukan ‘illat  dalam proses ijtihad sangatlah penting, pada awalnya keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam metode Qiyas. Dalam hal ini urgensitas keberadaannya adalah berfungsi sebagai sebuah barometer khusus untuk mengetahui mengapa suatu hukum itu ditetapkan sehingga bisa dan dapat dipergunakan dengan sebuah perbandingan terhadap kasus lain yang serupa tapi baru. 13 Pembahasan “ Illat dalam hal ini tidaklah sama dengan penjelasan rukun ketiga dalam metode Qiyas tersebut, karena rukun ketiga dalam metode ini sudah ada dan melekat pada rukun pertamanya, yaitu al-Asl– baca: kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash yang akan digunakan sebagai pertimbangan keputusan hukum pada al-Far’u (rukun kedua) apabila memiliki kesamaan ‘Illatdengan rukun pertama.

## B.  Metode Penetapan Hukum Sad adz-Dzari’ah

## 1.  Pengertian Metode Sad Dzariah
Secara bahasa kata Sad Adz-Dzari’ah ( ) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Sad ( ) dan Adz-Dzari’ah ( ) . Kata yang pertama berasal dari kata kerja Sadda – Yasuddu, yang berarti kebalikan dari membuka, 14
11 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah – Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm 261 dan 425.
12 Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul Fiqh…hlm. 50. 13 Ali  Sodiqin, Fikih Sains; Elaborasi Konsep ‘Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual, Jurnal Al-Mazahib, Vol 1 Nomer 1, Juni 2012, hlm. 5.
14 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam…hlm. 326.
sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. 15
Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzari’ah  dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk ( Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah), dikarenakan apabila dikatikan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari’ah, maka kata Adz-Dzari’ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu: 16
a.  Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana – baca: Adz-Dzari’ah– adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan Sad Adz- Dzari’ah.
b.  Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana – baca: Adz-Dzari’ah – adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath Adz-Dzari’ah.
Ibn Asyur menjelaskan Sad Adz-Dzari’ah sebagai sebuah istilah atau Laqob  yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan- perbuatan yang dita’wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati – baca: Mu’tabar  – pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau Mafsadah. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Sad Adz-Dzari’ahadalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan. 17
Metode Sad Adz-Dzari’ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam
15 Ibid., hlm. 234.
16 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Iskami, Juz II (Beirut: Dar al-Fikri al- Muasir, 1986), hlm. 173.
17 Muhammad Thahir Ibn Asyur, Maqasid Syari’ah al-Islamiyyah (Petaling Jaya
Malaysia: Dar An-Nafais, 2001), hlm. 365.
hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku– baca: perbuatan yang mengandung aspek hukum –yang belum dilakukanmanusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganyaagar tidak terjatuhke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan . Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan,maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk – baca: kerusakan – yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.
Kaidah dasar terkait dengan metode ini adalah: 18
“Setiap hal/urusan/perkara – baca: apabila dalam pelaksanaannya – menggunakan sarana dan atau wasilah yang dilarang (dalam penggunaannya), maka hal/urusan/perkara tersebut juga merupakan sesuatu yang dilarang”
Kaidah tersebut berangkat dari prinsip Dar’u al-Mafasid fi at-Tasyri’ al-Hukmi. Dan juga sekaligus merupakan kebalikan dari kaidah berikut ini:
“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”
Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara- perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. 19
18 Ali Ahmad An-Nadwi, Al-Qawa’id al-Fikihiyyah – Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 106.
19 Wahbah Zauhaili, Al-Wajiz fi Usul Fiqh…hlm. 108.

## 2.  Macam-macam Contoh
Beberapa contoh yang bisa dimunculkan terkait dengan metode ijtihad ini adalah sebagai berikut:
a.  Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya Mafsadah yaitu tergelincir dan jatuhnya orang lain.
b.  Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamer dikarenakan adanya Mafsadah yaitu dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan.
c.  Ketidakbolehan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya Mafsadah yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi. 20
d.  Ketidakbolehan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan kaum musyrik, dikarenakan adanya mafsadah  yaitu munculnya aksi pembalasan pencelaan terhadap Tuhan kaum muslim/mu’min itu sendiri. 21
e.  Ketidakbolehan melakukan praktek nikah tahalli, dikarenakan adanya mafsadah yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan agar bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.
f.  Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya adalah daerah konflik, dikarenakan adanya mafsadah yaitu memperluas dan memunculkan suasana yang tidak bisa kondusif, yaitu pertumpahan darah dan permusuhan.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya acuan utama terkait dengan ‘Illat hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan mafsadah dari setiap contoh, karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad Sad Adz-Dzari’ah tersebut,dan menghindari mafsadah merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari’ah itu sendiri.

## C.  Metode Penetapan Hukum Fath Dzari’ah

## 1.  Pengertian Metode Fath Dzari’ah
Secara bahasa kata Fath Ad-Dzari’ah merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu Fathdan
20 Q.S. An-Nur (24): 31.
21 Q.S. Al-An’am (6): 108.
Ad-Dzari’ah. Kata Fath merupakan bentuk kata jadian dari kata kerja yang berarti membuka, sedangkan penjelasan untuk kata kedua bisa dilihat dalam penjelasan kata kedua metode Sad Adz-Dzari’ah di atas. Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatanitu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Demikianlah konsep sederhana dari metode Fath Adz-Dzari’ah.
Fath Adz-Dzari’ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep Sad Ad-Dzari’ah,dia bermakna sarana, alatdan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alatdan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatanmerupakan bagian dari Maqasid asy-Syari’ah itu sendiri. 22
Kaidah dasar dari metode ijtihad ini adalah
“Apabila (pelaksanaan) suatu kewajiban tidak bisa sempurna tanpa disertai adanya keberadaan suatu hal yang lain, maka hal yang lain itu pun (menjadi) wajib untuk diadakan”
“Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan wasilah terkait pelaksanaan perintah tersebut”

## 2.  Macam-macam Contoh
a.  Kebolehan menggali sumur tidak di tempat umum yang sering dilalui oleh orang yang berjala dan atau diberi tanda khusus bahwa itu adalah sumur, dikarenakan adanya Maslahah yaitu untuk pasokan air bersih dan kebutuhan sehari-hari.
22 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Iskami,…hlm. 173.
b.  Kebolehan menjual buah anggur dan hasil buah-buahan di pasar umum, dan tidak secara khusus kepada pembuat khamer, dikarenakan adanya maslahah  yaitu terlaksananya hubungan perdagangan, keuntungan bagi penjual – baca: Hifz al-Mal dan tersuplainya
kebutuhan buah-buahan.
c.  Kebolehan untuk memproduksi dan memperjualbelikan senjata pada saat kondisi damai, dengan aspek maslahah yaitu penambahan aspek fiskal negara – baca: Hifz al-Mal wa Ziyadatu Amwal ad-Daulah.
d.  Kebolehan untuk untuk memproduksi dan memperjualbelikan alat- alat senjata tajam terkait dengan dunia pertanian dan perkebunan, dengan aspek maslahah yaitu kemudahan dalam penyelesaian pekerjaan bagi petani dan juga keuntungan bagi penjual – baca: Hifz al-Mal.
e.  Jika pelaksanaan shalat jum’at itu wajib, maka segala sarana terkait seruan itu juga wajib, dikarenakan adanya aspek maslahah yaitu terlaksananya pelaksaan shalat jumat dan itu bagian dari Hifz ad-Din.
f.  Kebolehan menikahi perempuan yang sudah 3 kali dicerai hanya oleh satu suaminya (bersuamikan satu, dan satu suami tersebut telah mentalaknya dengan 3 kali), dikarenakan adanya aspek maslahah yaitu ikatan lahir batin, menjaga keturunan dan lain-lain.

## D. Analisis ‘Illat Dalam Penggunaan Kedua Metode
Kedua metode tersebut merupakan hasil ijtihad yang berimplikasi pada aspek diterima (bermakna disetujui dan dipakai dalam berijtihad) dan juga tidak diterima (bermakna tidak disetujui dan tidak dipakai dalam berijtihad). Namun dalam hal ini penulis tidak akan melakukan pembahasan pada kedua aspek tersebut diterima dan tidak diterima sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan ‘illat hukum yang melandasi pemakaian kedua metode itu, yakni Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah, karena pengaplikasian dari kedua metode tersebut juga kembali kepada ‘Illat yang menjadi tautan logis utamanya, serta kedua metode ijtihad tersebut bersifat kasuistik sehingga tidak bisa berlaku general, meski contohnya adalah sama.
Kata Adz-Dzari’ah sebagaimana disebutkan di atas bermakna sarana, alat dan wasilah yang kemudian dalam kelanjutan penjelasannya berimplikasi pada dua macam:
1.  Ketidakbolehan untuk menggunakannya karena adanya unsur kerusakan atau mafsadah  yang dalam ranah metode ijtihad
menghasilkan metode Sad Adz-Dzari’ah.
2.  Kebolehan untuk menggunakannya karena adanya unsur kebaikan atau maslahah yang dalam ranah metode ijtihad menghasilkan metode
ijtihad Fath Adz-Dzari’ah.
Guna menentukan apakah sarana, alat dan atau wasilah (Adz- Dzariah) bisa dipergunakan atau tidak karena keberadaannya menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan untuk dilakukan, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu : 23
1.  Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan.
Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan sebagai sarana, alat dan atau wasilahnya itu harus dicegah, karenatujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara’ yaitu demi membina keluarga yang langgeng. Contoh yang lain, adalah ketika seorang pelaku usaha penjualan motor/mobil pada sebuah dealer kendaraan bermotor, menggunakan mekanisme pembayaran kredit sebagai sarana, alat dan wasilah perdagangannya dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah, menolong dan membantu pembeli yang tidak memiliki kecukupan finansial secara tunai, maka mekanisme tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang karena adanya maslahah yang dimunculkannya, yaitu ta’awun meskipun terdapat keniscayaan terkait dengan selisih harga antara mekanisme pembayaran secara tunai dan kredit.
2.  Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah. Sebaliknya jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang mendatangkan maslahah  maka perbuatan itu boleh untuk dilanjutkan.
23 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Iskami,…hlm. 178-179.
Berdasar uraian di atas, sejatinya ada pergerakan dari realita kehidupan yang tidak bisa terelakkan di satu sisi, dengan keberadaan hukum di sisi yang lain. Pergerakan ini menunjukkan adanya kedinamisan hidup manusia sebagai mukallaf. Sebagai Al-Mukhatab bi Al-Hukm, manusia idealnya dipertuankan oleh hukum, bukan sebaliknya. Namun realitasnya, hukum dipahami sebagai suatu produk pemikiran yang statis, untouchable dan final. Paham ini dapat menyebabkan hukum tidak dinamis, tidak adaptif dan tidak responsif terhadap berbagai persoalan manusia yang senantiasa berkembang. 24
Hal ini pulalah yang terjadi terkait dengan kedua metode tersebut, terkadang Sad Adz-Dzari’ah harus diposisikan sebagai metode ijtihad yang dipakai, sementara Fath Adz-Dzari’ah dikesampingkan. Namun dalam kondisi yang berbeda yang terjadi juga harus sebaliknya, keduanya berdasar pada adanya kemungkinan-kemungkinan yang bersifat kasuistik.
Terkait dengan hal tersebut Jasser Audah mengilustrasikannya dengan sebuah gambar atau tabel yang menjelaskan terjadinya 4 kemungkinan kerusakan atau mafsadah dari sebuah sarana, alat dan atau wasilah 25 yang digunakan untuk melakukan sebuah aksi legal – baca: perbuatan legal yang pada dasarnya boleh dilakukan. 26
24 Maulidi, “Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah:Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif ”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Volume 49, No 1 Bulan Juni, 2015, hlm. 294.
25 Dalam bukunya Jasser Audah menggunakan istilah 4 kemungkinan terjadinya aksi illegal, untuk lebih mudah dalam pemahaman dengan tidak mengubah maksud, penulis dalam hal ini menggantinya dengan kata-kata 4 kemungkinan terjadinya kerusakan atau Mafsadah. Lihat dalam Jasser Audah, Al-Maqasid Untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 95.
26 Penjelasan lebih lanjut disertai dengan contoh bisa dilihat dalam Jasser Audah,
Al-Maqasid Untuk Pemula, hlm. 96-97.
KEMUNGKINAN TERJADINYA AKSI ILEGAL

## AKIBAT AKSI LEGAL
PASTI
KEMUNGKINAN BESAR MUNGKIN JARANG
Empat kemungkinan di atas merupakan pergerakan dari adanya alasan yang berbeda dalam mensikapi digunakannya sarana,alat dan atau wasilah dalam sebuah perbuatan. Maka tidaklah lantas kemudian metode ijtihad Sad Adz-Dzari’ah digunakan sebagai satu-satunya metode untuk semua 4 kemungkinan tersebut.Di sini inilah letak urgensitas konseptualisasi ‘illat menjadi penting, hal ini dikarenakan kemunculan 4 kemungkinan itu juga didasarkan pada keberbedaan konseptualisasi ‘ illat pada masing-masingnya.
Lebih lanjut Jasser menjelaskan pada dasarnya metode Sad Adz- Dzari’ah adalah metode ijtihad yang penggunaannya bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya, dalam artian hanya digunakan apabila akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut mengarah pada kerusakan atau negative saja, sehingga tidak bisa bersifat mutlak digunakan secara terus menerus. Dia melanjutkan bahwasanya kemungkinan untuk melihat aspek positif dari digunakannya sarana, alat dan wasilah atas satu perbuatan juga perlu dikaji dan dilihat sebagai satu kemungkinan yang bisa digunakan untuk mewujudkan Maqashid Syari’ah yang lain, yaitu mewujudkan kemaslahatan – baca: Jalbu al-Masalih. 27
Sebagai kelanjutan dari boleh tidaknya keberalihan dan menutup atau membuka sarana, alat dan atau wasilah tersebut, Jasser menjelaskannya dalam tiga tingkat standardisasi berikut ini:
1.  Tingkat Kejelekan Tujuan. Dalam hal ini maka yang terjadi adalah pemblokiran terhadap seluruh sarana, alat dan atau wasilah atas satu perbuatan.
2.  Tujuan Netral. Dalam hal ini maka yang terjadi adalah sarana, alat dan atau wasilah atas satu perbuatan boleh dibuka atau digunakan.
3.  Tingkat Kebaikan Tujuan. Dalam hal ini sarana, alat dan atau wasilah atas satu perbuatan tidak saja boleh akan tetapi wajib untuk dibuka atau digunakan.
Berikut ini akan penulis munculkan contoh sederhana terkait dengan tiga kategori standardisasi tersebut, dalam hal menonton tayangan-tayangan atau “film biru”:
1.  Larangan menonton tayangan-tayangan dan atau “film biru” dengan tujuan hanya untuk kesenangan dan fantasi saja, khusu bagi mereka yang belum memiliki pasangan yang sah.
27 Ibid., hlm. 98-100.
2.  Kebolehan untuk menonton tayangan-tayangan dan atau “film biru” bagi mereka yang sudah memiliki pasangan yang syah, dan tidak memiliki “kebutuhan khusus” terkait dengan “film biru” tersebut.
3.  Keharusan untuk menonton tayangan-tayangan dan atau “film biru” bagi mereka yang sudah memiliki pasangan yang syah, dan memiliki “kebutuhan khusus” terkait dengan “film biru” tersebut. Biasanya dilakukan untuk memancing ereksitas kelaki-lakian serta upaya memancing keluarnya sperma, yang kemudian akan dilihat dan diteliti tingkat kesuburan laki-laki “berkebutuhan khusus” tersebut.
Dalam contoh yang lainterkait dengan tiga kategori standardisasi tersebut, dalam hal penjualan komoditi perkebunan, misalkan anggur:
1.  Larangan untuk menjual buah anggur secara khusus hanya kepada produsen minum-minuman keras, karena perasan dari buah anggur tersebut bisa difermentasikan untuk produksi minuman yang memabukkan.
2.  Kebolehan untuk memperjualbelikan buah anggur di pasar-pasar umum, sebagai suatu perdagangan saja, tanpa adanya motif khusus seperti contoh pertama, hanya untuk konsumsi sekedarnya.
3.  Keharusan untuk menanam buah anggur dengan disertai adanya satu peraturan-peraturan lokal yang bersifat khusus, seperti peraturan desa dan peraturan daerah atau yang sejenis (mulai dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasyaran) sebagai bentuk hifdz al-mal dan pengejawantahan Maqasid asy-Syari’ah bagi para petani lokal.
Dari ilustrasi kedua contoh sederhana tersebut bisa penulis sampaikan, bahwasanya antara teori ijtihad Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah memiliki hubungan yang bersifat fleksibel yang tergantung pada metamorfosis ‘ illat yang mengitari kedua metode ijtihad tersebut.
Peralihan dan perubahan ‘ illat dari setiap contoh, mulai dari nomer 1, 2 dan 3 merupakan peralihan yang bersifat dhahir, dhabit dan ma’qulatul ma’na, sebagaimana syarat serta ciri khas ‘illat itu sendiri, 28 terlebih lagi
28 maka ketika muncul hukum pelarangan akan bisa dimunculkan ‘ Illat hukumnya, ketika muncul hukum kebolehan akan bisa dimunculkan ‘ Illat hukumnya dan bahkan ketika berhukumkan keharusan juga akan bisa dimunculkan ‘ Illat hukumnya sendiri.
apabila dikaitkan dengan teori hikmah  dan  sabab  maka peralihan dari nomer 1, 2 dan 3 juga memiliki ketiga-tiganya, yakni masing-masing memiliki ‘ illat, hikmah dan sabab.

## E. Penutup
Metode ijtihad Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah merupakan satu kekayaan intelektual yang telah diwariskan oleh para ulama Usul Fikih terdahulu, keberadaan keduanya bersifat preventif dan solutif, tidak bersifat kaku akan tetapi bersifat fleksibel sehingga pemaksaan kepada hanya salah satu saja dari keduanya bukanlah satu hal yang arif. Peran ta’lil ahkam yang kemudian menghasilkan tautan logis berupa ‘ illat harus selalu adabtabel, akuntabel, dan faktual sehingga penetapan hukum “tasyri’ al-hukm” bisa selalu dilakukan dengan tidak berpola pada satu metode ijtihad saja. Dengan adanya metamorfosis tautan logis dari setiap kasus, maka juga harus disikapi dengan model penetapan hukum “tasyri’ al-hukm” yang berbeda pula. Ketika bermuara pada kerusakan atau mafsadah maka bentuk penyikapannya adalah dengan metode ijtihad Sad Adz-Dzari’ah dan ketika bermuara pada realisasi kemaslahatan dan kebaikan maka bentuk penyikapannya adalah dengan metode ijtihad Fath Adz-Dzari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
An-Nadwi, Ali Ahmad, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah – Mafhumuha, Nasy’atuha, Tathawwuruha, Dirasatu Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Wajiz fi Usul Fiqh, Beirut: Dar al-Fikri, 1994.
_______, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir,
1986
Ibn Asyur, Muhammad Thahir, Maqasid Syari’ah al-Islamiyyah, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
Jasser Audah, Al-Maqasid Untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im,
Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
Khallaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul Fiqh, Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942.
_______, Mashadir al-Tasyri‘ al-Islami fi Ma La Nasha Fihi, Kuwait: Dar al-Qolam,1972
Ma’luf, Louis, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam, Beirut: Dar al-
Masyriq, 1986.
Maulidi, “Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah:Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif ”, dalam Jurnal Asy-Syir’ah, Volume 49, No 1 bulan Juni, 2015.
Sodiqin, Ali, “Fikih Sains; Elaborasi Konsep ‘Illat Menuju Pembentukan Hukum Islam yang Aktual”, Jurnal Al-Mazahib, Vol 1 Nomer 1,
Juni 2012.
Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidayah Agung Jakarta:
1990