## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PEMBATALAN AKTA IKRAR WAKAF TERHADAP OBYEK TANAH WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 456K/AG/2007)

## THE CANCELLATION OF THE DEED OF WAQF ON AN INHERITED LAND (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER
456K/AG/2007)
Rizky Rizaldi Magister Kenotariatan Universitas Mataram Email : rizkyrizaldi182@gmail.com

## Salim HS.
Universitas Mataram Email : salimhs@unram.com

## Aris Munandar
Universitas Mataram Email : arismunandar@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hokum positif di Indonesia, untukmenganalisispertimbangan hakim dan akibat hokum dalam pembatalan wakaf oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007 dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang- undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/ AG/2007. Dengan manfaat untuk pengembangan dan memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum di Indonesia dan menambah wawasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan lebih lanjut mengenai wakaf juga dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan hakim dan akibat hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor : 456 K/AG/2007 terhadap pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada nazhir yaitu menolak permohonan kasasi dan mengakibatkan status tanah ladang tersebut tetap menjadi tanah wakaf. Kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007 dalam hal ini tidak sesuai, karena syarat menjadi seorang wakif yang terdapat Pasal 8 ayat (1) poin ke 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf.

## Kata Kunci : Pembatalan, Wakaf, Tanah, Waris, Putusan

## Abstract
This research aims to explain the regulation and cancellation of waqf according to positive law in Indonesia, to analyze the judge’s considerations and legal consequences in waqf cancellation based on the Supreme Court’s Cassation Decision 456K/AG/2007, and to analyze the conformity of the judge’s considerations with the waqf regulations in issuing the Supreme Court’s Cassation Decision 456K/AG/2007. The benefits of this research are to contribute to the development and
provide additional insights into the knowledge of law in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research. Based on the results of this study, it is known that the regulation and cancellation of waqf according to positive law in Indonesia are governed by Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and further regulations on waqf can also be found in its implementing regulations. The judge’s considerations and legal consequences in the case number 456K/AG/2007 regarding the cancellation of waqf land by the heirs to the nazir were that the cassation request was rejected, resulting in the land remaining waqf property. However, the conformity of the judge’s considerations with the waqf regulations in issuing the Supreme Court’s Cassation Decision 456K/AG/2007 is not in accordance, as the requirements to be a wakif as stated in Article 8 paragraph (1) point 4 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf stipulate that an individual wakif as referred to in Article 7 letter a can only make a waqf if they are the rightful owner of the waqf property.
Keywords: Cancellation, Waqf, Land, Inheritance, Decision.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan dan pengaturan wakaf sudah cukup lama berlaku bagi umat Islam di Indonesia. Ada berbagai pengaturan tentang perintah wakaf, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria,  yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik. Pengaturan wakaf juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pelaksanaannya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun regulasi tersebut belum cukup memenuhi pengaturan isu-isu tentang wakaf mengingat isu wakaf telah berkembang. Selain itu, masyarakat membutuhkan pengaturan wakaf yang komprehensif, meliputi wakaf tunai, wakaf bergerak dan wakaf produktif lainnya, namun selama ini belum diatur secara detail atau secara rinci dalam perundang- undangan di Indonesia.
Wakaf dalam Islam sudah dikenal sejak era kenabian Muhammad SAW. yang ditandai dengan pembangunan mesjid Kuba, kemudian disusul dengan pembangunan mesjid Nabawi yang dibangun diatas tanah  anak yatim Bani Najjar yang telah dibeli oleh Rasulullah Saw, Rasulullah telah berwakaf untuk pembangunan mesjid dan para sahabat memberi dukungan untuk menyelesaikan konstruksi 1 .
Mengenai sejarah munculnya wakaf, memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. Karena dalam buku-buku fiqih tidak ditemui sumber yang menyebutkan secara tegas. Tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum islam lahir, belum dikenal istilah wakaf. Begitu juga halnya orang-orang jahiliyah belum pernah mengetahui dan mengenal tentang wakaf. Sejalan dengan itu Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa di zaman jahiliyah tidak ditemukan suatu indikasi yang menunjukan bahwa mereka  pernah melakukannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnya ataupun tanahnya yang saya ketahui, kata Imam Syafi’i. Sesungguhnya wakaf itu hanya milik orang islam 2 .
Wakaf dalam bahasa Arab waqf , yang artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh wakif (pihak yang mewaqafkan) untuk menyerahkan sebahagian atau keseluruhan harta benda yang dimiliki oleh waqif untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat islam untuk selama- lamanya 3 . Sebagai makhluk sosial, berwakaf dapat membentuk  kepribadian yang baik bagi seorang muslim yang memberikan sebagian
1 Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi. 2016. Hukum Wakaf Tunai .  PT  Citra  Aditya   Bakti. hlm 1.
2 H. Abdul Halim. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia .  Ciputat: Ciputat  Press. hlm 12.
3 Tim El-Madani, 2014. Tata cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf .  Pustaka Yustisia.  hlm.  101.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 442~462
atau keseluruhan hartanya untuk kepentingan umum. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk amal sholeh dan tergolong ke dalam berbuat kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam.
Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf sehingga menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik yang mewakafkan sendiri, maupun ahli warisnya. Di antaranya, semakin sulit tanah, semakin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama dan bisa juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.
Salah satunya dalam putusan dari Pengadilan Agama Selong tentang pembatalan wakaf dengan alasan penggugat selaku pemilik tanah sengketa tidak mengetahui adanya perbuatan dan tindakan pewakafan  tanah sengketa milik para Penggugat tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) itu dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan jika ada yang dibuat oleh pejabat diluar yang ditunjuk oleh Menteri Agama, maka Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak sah. Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang ditunjuk untuk wakaf.
Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau  ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf 4 . Berdasarkan informasi hukum yang diterima, terdapat  variasi sengketa wakaf, yaitu sebagai berikut: 5
1. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun untuk kepentingan meunasah, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
2.  Dakwaan adanya penukaran tanah wakaf oleh pihak tertentu.
3. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak nadzir pada hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf.
4.  Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.
Perlu diketahui, pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan rumah susun) hendaklah pihak  yang akan berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU
4 Ahmad Purwohadi. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro . Jurnal Fakultas Syari- ah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. hlm. 3-4.
5 Hayatun Nafsi Ridho NST. (2017) Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Pengadilan Agama Medan ,  Jurnal  Fakultas  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 4.
No. 41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi: “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”.
Tetapi dalam kenyataannya dalam masyarakat masih ada saja terdapat perwakafan yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya, seperti masih ada yang mengakui tanah wakaf sebagai  tanah milik ahli waris dan tidak tahu menahu bahwa tanah waris miliknya tersebut ternyata tela diwakafkan oleh orang lain yang ternyata bukanlah pemilik sah atas tanah yang diwakafkan tersebut.
Terkait hal tersebut penulis menemukan sebuah fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 456 K/AG/2007 yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai harta waris  yang  diikut  sertakan dalam perwakafan tanah oleh orang lain.
Berdasarkan pokok perkara tersebut Inaq Nursih, Inaq Jembar, keduanya bertempat tinggal di Padamara, Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, keduanya adalah para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding. Melawan, Haji Muhsan, Amaq Abd. Rahman, keduanya bertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Mamiq Suhud, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding.
Kepemilkan tanah bermula sejak tahun 1933 oleh Amaq Nurtasih (kakek para Penggugat) meninggal dunia, tanah tersebut diwarisi oleh Amaq Nursih, setelah meninggal dunia diwarisi oleh para Penggugat,  tanah tersebut dimiliki, dikuasai oleh para penggugat. Pada sekitar bulan Maret 2006, para Penggugat diperintahkan oleh mereka yang menamakan dirinya tim koordinasi perkuburan tanah renteng Desa Pringgabaya memaksa para penggugat untuk meninggalkan dan meyerahkan tanah sengketa kepada Desa Pringgabaya dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah perkuburan Desa Pringgabaya karena tanah tersebut diikut sertakan dalam perwakafan tanah oleh orang lain, yakni almarhum H. Mukhtar sewaktu ia masih hidup kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan atau dipergunakan sebagai tanah perkuburan Desa dengan penerima wakaf atau nazhir:
a.  Nursiah sebagai Ketua (telah meninggal dunia); b.  H. Mukhsan sebagai Skretaris (Tergugat I);
c.  H. Abd. Rehan alias H. Abd. Rahman sebagai Bendahara (Tergugat II); d.  Mamiq Suhud sebagai anggota (Tergugat III);
e.  H. Mukhtar sebagai anggota (telah meninggal dunia).
Tanah hak milik para Penggugat tersebut ternyata diwakafkan oleh tim koordinasi perkuburan tanah renteng Desa Pringgabaya dengan unsur paksaan sampai sahnya Akta Ikrar Wakaf dan keluarnya sertipikat tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya tidak memenuhi rasa keadilan bagi ahli warisnya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.
Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam pembatalan wakaf oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007 dan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 444~462
bagaimanakah kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang- undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/ AG/2007.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini   adalah untuk menjelaskan tentang pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hukum positif di Indonesia, untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam pembatalan wakaf oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007 dan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang- undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/ AG/2007.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum Normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian Normatif juga menelaah data sekunder 6 . Pada penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma,asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian  hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif  dengan bangunan logika 7 .
Dalam penyusunan tesis ini, metode pendekatan yang digunakan adalah a). Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach). Yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Perautan PerUndang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. b)  Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ).  Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. c) Pendekatan Kasus ( Case Approach ). Pendekatan kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Dan Pembatalan Wakaf  Menurut Hukum Positif    Di Indonesia
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  tidak  menjelaskan  masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah taidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya 8 .
6 Zainal Asikin dan Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo  Persada. Hlm. 133.
7 E.Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, halaman 5.
8 Riza Resitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Har- ta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Sema- rang. hlm. 35-36.
Di dalam hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW  mengibaratkan: Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT. 9
Dalam hal ini seorang wakif harus mempertimbangkan secara matang sebelum beliau mewakafkan harta bendanya. Termasuk dalam meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian  hari tidak timbul “penyesalan” akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai perbuatan yang murni mengharapkan ridha Allah SWT, hendaknya dilakukan setelah semua syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, harta  benda yang diwakafkan itu sempurna adalah milik diri sendiri, dan dalam melakukan tindakannya itu benar-benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu keterlibatan saksi dan petugas yang bertugas untuk mewujudkan adanya ketertiban hukum dan administrasi disamping itu fungsi mereka untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut.
Perlu juga diperhatikan bahwa penarikan kembali berarti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya  dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat terhadap pemanfaatan benda wakaf, jika hal tersebut ternyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang telah ditentukan, wakif yang menarik kembali  untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, namun disini penarikan kembali bukan dimiliki untuk millik pribadi melainkan mewakafkannya kembali agar terpainya tujuan utama wakaf.
Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al- Qur’an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan, dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan manusia. 10 Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur ‟ an antara lain: 11 a.  Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 77:
“berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan”.
Memerintah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya agar tunduk kepada Allah SWT dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan
9 Ibid 10 Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 239.
11 H. Suparman Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia . Jakarta: Darul Ulum Press. 1999. Hlm. 28.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 446~462
dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda  yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat. 12 b.  Al- Qur’an Surah Ali Imron ayat 92:
“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelim kamu me- nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”.
Allah SWT menetapkan tanda keimanan dan indikasi yang benar ialah berinfak di jalan Allah SWT dengan harta yang disayanginya secara ikhlas dan disertai niat yang baik. Bahkan, Allah SWT lebih tegas menyatakan kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan mendapatkan ridha-Nya serta mendapatkan kemurahan rahmat sehingga memperoleh pahala dan masuk surga serta dihindarkan siksaan Allah SWT dari diri mereka, kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu senangi, yakni harta yang kalian muliakan. Sebagian ahli mendefinisikan infak adalah pemberian harta tanpa kompensasi apapun. Pelaksanaan infak yang dianjurkan dalam ayat ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui wakaf, baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, seperti uang, mobil, dan lain-lain 13 c.  Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan har- tanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganja- ran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki.Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”.
Menentukan tentang jenis harta yang akan diinfakkan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. Infak dengan harta yang paling baik tersebut, di antaranya dapat dilakukan oleh seseorang dengan mewakafkan tanah yang dimilikinya, seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab 14 . Hadis Riwayat Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’i, dan Abu Daud dari Abu Hurairah r.a. mengatakan:
“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”.
Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar r.a, mengatakan:
“Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengu- rus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak
12 Abdul Ghofur Anshori. 2005. Hukum dan Praktek Perwakafan, Yogyakarta: Nuansa Askara,. Hlm. 19.
13 Ibid. hlm. 19-20.
14 Ibid. hlm. 21-23.
bermaksud menumpuk harta”.
Hadis riwayat An-Nasa’i dan Ibnu Majah: Bahwa Umar r.a telah berkata kepada Nabi SAW:
“Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mem- punyai harta yang lebih saya cintai daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud hen- dak menyedekahkannya”, Jawab Nabi SAW, “Engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahkan buahnya”
Wakaf sudah cukup lama diatur dan dilatih keberadaannya pada umat Islam di Indonesia. Ada berbagai pengaturan tentang perintah wakaf, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang dibuntuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik. Wakaf juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pelaksanaannya ada pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun regulasi tersebut belum siap untuk memenuhi atau membahas isu-isu tentang wakaf mengingat isu wakaf telah berkembang. Selain  itu,  masyarakat membutuhkan  pengaturan  wakaf  yang komprehensif, meliputi wakaf tunai, wakaf bergerak dan wakaf produktif lainnya, namun selama ini belum diatur secara detail atau secara rinci dalam perundang-undangan di Indonesia.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 sesuai dengan Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan ketentuan MPR Nomor IV/MPR/1999, menetapkan bahwa perlunya arah kebijakan menuju bidang hukum, maka lahirnya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini merupakan hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum nasional yang berjalan saat ini. Dalam PROPENAS 2000-2004 dikendalikan bahwa, seperangkat undang-undang umum yang akan dibuat terkoordinasi dan lengkap dalam budaya Indonesia. Adanya Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, kemajuan wakaf nantinya akan menumbuhkan payung hukum yang solid agar wakaf tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan baik semua pihak, yang pada intinya seiring berjalannya zaman mempunyai kepastian hukum pada Nazir, Wakif, serta kegunaan wakaf 15 .
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:
a.  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf b.  Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:
“Hak milik tanah Badanbadan Keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan terse- but dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”
Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa soal-soal pertanahan (keagrariaan) yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang salah satunya adalah masalah perwakafan tanah, di dalam sistem hukum agraria nasional mendapatkan perhatian sebagaimana  mestinya 16 .
15 Abdul Manan. Op. Cit., hlm. 254-255.
16 Taufiq Hamami. 2003. Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Tata Nusa. Hlm. 5.

## 448~462
1)  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi  tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.
2) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif. Dengan adanya undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang tata cara perwakafan serta pembatalannya, maka kedepannya kegiatan perwakafan akan semakin terjamin keberadaannya di indonesia dan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pelaku perwakafan, baik itu pemberi wakaf maupun penerima wakaf. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum, yaitu salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, stabilitas, dan konsistensi dalam hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan  dapat  diprediksi oleh individu dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum.
2. Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Pembatalan Wakaf Oleh Putu- san Kasasi Mahkamah Agung 456K/AG/2007
a.  Pertimbangan Hakim Kasasi Dalam Pembatalan Wakaf Oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007.
Penyelesaian perselisihan wakaf termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:
1) Perkawinan;
2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi syari’ah”
Menurut Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perselisihan benda wakaf menyebutkan:
“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan  Agama setempat sesuai dengan ketentuan peratu- ran perundang- undangangan yang berlaku.”
Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut wakaf berdasarkan syari’at Islam, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Dalam penyelesaian perselisihan wakaf tanah milik tersebut, Pengadilan Agama tetap berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama. Menurut ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah  wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari’at Islam, yang menyatakan:
1) Wakaf, wakif, nazhir, ikrar dan saksi;
2) Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);
3) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. 17
Majelis Hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat Kasasi terdiri dari 3 (tiga) orang, Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., sebagai Hakim Anggota. Majelis Hakim melalui rapat  permusyawaratan majelis hakim telah mengambil keputusan untuk perkara perdata agama ini yang dituangkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung pada hari  Rabu  tanggal 12 Maret 2008, Reg. NO: 456 K/AG/2007. Secara ringkas Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. INAQ NURSIH, 2. INAQ JEMBAR tersebut;
Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:
1) Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkan pu- tusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No. 130/ Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasi- tas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang secara nyata dan jelas salah penerapan hukum  acara perdata sebab sangat jelas para Pemohon Kasasi sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh perbuatan atas perwakafan tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh orang yang bu- kan pemiliknya (H. Mukhtar) sedangkan tanah sengketa merupakan hak mi- lik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam mempertahank- an haknya selaku pemilik atas tanah sengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut;
2) Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam  pertimbangan hukumnya yang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyai
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 450~462
hubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR) adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyata bahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006 No. 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL.;
3) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putu- sannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya: menimbang bahwa terbukti dari 4 orang saksi yang diajukan oleh para Peng- gugat hanya seorang saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketa sedang- kan keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan azas unus testis nulus testis adalah pertimbangan yang tidak menerap- kan dan melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebab ket- erangan antara 4 orang saksi para Penggugat saling mendukung dan ber- sesuaian  antara yang satu dan yang lainnya bahkan kesemua saksi para Tergugat juga mendukung kebenaran keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengacu pada azas unus testis nulus testis adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga dalam hal ini telah salah menerapkan hukum pem- buktian. Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat dalam perkara ini telah dipertim- bangkan secara saksama, cermat, tepat dan benar serta adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006, No. 130/ Pdt.G/2006/PA.SEL., oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini;
4) Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakan hu- kum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum- nya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok gugatan (materi pokok) gu- gatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah  sengketa maka dengan tidak dipertimbangkannya ma- salah  sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum;
Menurut Hakim Kasasi Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan  hukum, adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa  putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: INAQ NURSIH dan kawan tersebut harus ditolak dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perun- dang-undangan lain yang bersangkutan.
b. Akibat Hukum Dalam Pembatalan Wakaf Oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007.
Sahnya suatu pelaksanaan wakaf menandakan adanya  suatu keadaan dimana perbuatan wakaf telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu UU Wakaf. Sehubungan dengan pelaksanaan wakaf dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila  pelaksanaan wakaf tersebut telah memenuhi unsur dan syarat ketentuan yang berlaku 18 .
Sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
1) Wakif;
2) Nazhir;
3) Harta benda wakaf;
4) Ikrar wakaf;
5) Peruntukan harta benda wakaf;
6) Jangka waktu wakaf.
Ulama berpendapat bahwa dalam wakaf tidak mensyaratkan penggunaan harta yang diwakafkan, maka pewakaf diperbolehkan hanya berkata “Saya wakafkan harta ini karena Allah SWT” tanpa menyebutkan fungsi dari wakaf tersebut 19 .
Selain itu dalam Pasal 218 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa pihak mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurangnya 2 (dua) orang saksi.
Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 17 UU Wakaf menyatakan bahwa:
1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
18 Ria Kurniawati, Nunung Rodliyah, Selvia Oktaviana, (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/Pa.Ju. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No. 03, , hlm. 806.
19 Siah Khosyi’ah. 2010. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia . Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm. 36.

## 452~462
2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.
Berdasarkan pasal tersebut pernyataan wakaf harus dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW. Dalam hal ini pelaksanaan wakaf dianggap sah tidak hanya dilihat dari unsur dan syaratnya saja melainkan pelaksanaan wakaf tersebut juga harus dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf. menurut Penulis apabila ingin membuat Akta Ikrar Wakaf maka unsur dan syarat wakaf sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang- undangan harus terpenuhi dahulu. Artinya, unsur dan syarat  wakaf  sangat berperan penting terhadap suatu pelaksanaan wakaf. Selain itu, unsur dan syarat wakaf ini pula menentukan sah atau tidaknya suatu  pelaksanaan wakaf tersebut.
Sebagaimana dalam Pasal 15 UU Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Menurut Penulis apabila pelaksanaan tersebut tidak memenuhi unsur serta syarat yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai wakaf, maka pelaksanaan wakaf tersebut tidak sah, batal atau dianggap tidak pernah ada.
Pembatalan tanah wakaf yaitu berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan, kecuali tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf. Karena pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi unsur dan syarat wakaf, sebagaimana dalam Pasal 6 UU Wakaf.
Pasal 6 UU Wakaf menyebutkan bahwa Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
a) Wakif;
b) Nazhir;
c) Harta Benda Wakaf;
d) Ikrar Wakaf;
e) peruntukan harta benda wakaf;
f)  jangka waktu wakaf.
Apabila pelaksanaan wakaf tersebut tidak memenuhi unsur  dan syarat wakaf, maka pelaksanaan wakaf tersebut dianggap tidak sah, batal atau tidak pernah ada. Putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007 mengakibatkan status tanah ladang tersebut tetap menjadi tanah wakaf yang selanjutnya akan digunakan sebagai tanah pekuburan desa Pringgabaya dan Nazhir atas tanah tersebut  berkewajiban  menjaga, mengembangkan, memberdayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat tanah yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, serta Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi putusan pasti atau tetap dan putusan itu mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Di dalam bahasa  latin  dikatakan  “Res  judicata  pro veritate  habetur”  (putusan  yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan yang mengikat) artinya “apa yang diputuskan oleh hakim, adalah dianggap benar”.
3. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim Dengan Peraturan Perundang-Undan- gan Perwakafan Dalam Menjatuhkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung 456K/ AG/2007
a.  Regulasi tentang Pembatalan Wakaf di Indonesia
Mengenai pembatalan wakaf, apakah boleh dilakukan atau tidak keterangan tersebut terdapat dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan sebagai berikut: wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Dalam penjelasan hukum Islam melalui pendapat  yang dikeluarkan oleh madzhab Syafi’i, bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. 20
Mengenai perselisihan wakaf termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama, yaitu sepanjang sah atau tidaknya perbuatan perwakafan tersebut keterangan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan, ekonomi syari’ah. 21
Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
“Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf maka nadzir berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dalam menyelesaikan persoalan perwakafan tanah milik tersebut, Pengadilan Agama tetap berpedoman terhadap tata cara  penyelesaian perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama menurut ketentun Pasal 117 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam. 22 Maka yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. penjelasan ini terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan di Pengadilan Negeri 23 .
Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, penyelesaian sengketa perwakafan menjadi kompetensi Peradilan Umum dan bukan kompetensi Pengadilan Agama. penjelasan ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1963 tertanggal 22 Mei 1963 yang menganggap soal wakaf berasal dari hukum Islam. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1877, maka menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 24 .
Menurut ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan
20 Sarwedi Pulungan. 2020. Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Tinggi Ag- ama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA. Smg) , Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 31.
21 Ibid
22 Atok Naimullah. (2013). Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember. hlm. 4.
23 Suparman  Usman.  1999. Hukum Perwakafan di Indonesia , Jakarta: Darul Ulum Press. Hlm. 88.
24 Rahcmadi Usman, Op. Cit., hlm. 97.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 454~462
menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam, yang antara lain mengenai: wakaf,   wakif,   nadzir,   ikrar   dan   saksi,   bayyinah   (alat   bukti administrasi tanah wakaf), pengelolaan dan pemanfaatan  hasil wakaf. Pada umumnya perwakafan tanah terjadi di daerah-daerah tingkat Kecamatan. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang tertib, baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Selain itu, cara pengawasan perwakafan tanah milik tersebut dilakukan jalur timbal balik. Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah milik harus senantiasa dilakukan oleh unit-unit organisasi dari Departemen Agama secara hierarkhis 25 .
Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 26
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah dicantumkan secara jelas dan tegas bahwa wakaf yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan masalah penarikan kembali harta wakaf. Terkecuali hibah, dimana hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (Pasal 22 KHI). 27
Di dalam hadis sahih Muslim, tidak diketahui penjelasan diperbolehkannya penarikan kembali wakaf. Terlebih-lebih dalam wakaf dimana mayoritas ulama berpendapat kepemilikan wakaf menjadi gugur dan beralih menjadi milik Allah SWT kemudian diperkuat dalam hadis Umar Ibnu Al- khattab tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjual belikan, tidak bisa diwariskan dan tidak bisa pula dihibahkan. Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Muslim meriwayatkan hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan : Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang  muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim). Oleh karena itu dengan mengiyaskan tindakan wakaf dengan hibah, dapat diambil pemahaman bahwa menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Hal ini karena harta benda yang sudah diwakafkan, tidak lagi menjadi haknya, tetapi menjadi hak milik mutlak Allah SWT. 28
Dalam hal ini seorang wakif harus mempertimbangkan secara masak sebelum mewakafkan harta bendanya. Termasuk didalam meminta pertimbangan kepada ahli waris agar kelak dikemudian hari tidak timbul “penyesalan” akibat tindakannya itu. Wakaf sebagai amalan yang murni mengharapkan ridha Allah SWT, hendaknya dilakukan setelah syarat-syarat terpenuhi, seperti telah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan  hukum, harta benda yang diwakafkan itu milik sempurna, dan dalam melakukan tindakannya itu benar- benar atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, selain itu keterlibatan saksi dan petugas yang diserahi tugas untuk mewujudkan adanya tertib hukum dan administrasi disamping itu fungsi
25 Ibid
26 Maliki, Muh. Bahrudin al. 2013. Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/PA/SBY Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf . Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm. 69.
27 Riza Resitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Wari- san (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg) . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hlm. 36.
28 Ibid
mereka secara substansi untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan wakaf tersebut. 29
Dalam hal ini yang perlu juga diperhatikan yaitu penarikan kembali dalam arti apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nadzir misalnya dapat dilakukan apabila wakif telah menentukan syarat   terhadap pemanfaatan benda wakaf, jika hal tersebut ternyata menyimpang dari tujuan dan syarat yang telah ditentukan, wakif yang menarik kembali untuk kemudian diwakafkan kembali guna tercapainya tujuan utama wakaf, namun disini penarikan kembali bukan dimilikinya untuk millik pribadi. Dimana dalam  Hadis Rasulullah SAW diatas telah diisyaratkan sangat tegas menunnjukkan tindakan-tindakan tidak terpujinya tindakan wakif menarik kembali wakafnya. 30
b.  Perbandingan pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan 456K/AG/2007.
Dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sikap hakim sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam putusan-putusannya, karena sikap hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. 31 Kemudian hakim bersifat independen bebas dari intreperatasi orang lain dalam memutus suatu perkara, dan hakim diwajibkan memutus suatu perkara berdasarkan dengan ketentuan hukum baik hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan agar tercipta rasa keadilan. 32
Dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 456K/AG/2007 tentang pembatalan harta benda wakaf, maka penulis menguraikan pertimbangan Majelis Hakim, diantaranya sebagai berikut:
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pemohon dan para termohon agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Ketua Majelis teah memerintahkan para pemohon dan para termohon untuk melakukan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil didamaikan.
Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah para pemohonan mengajukan permohonan pembatalan wakaf disebabkan karena para pemohon yaitu inaq Nursih dan Inaq Jembar tidak mengetahui bahwa tanah warisan mereka telah diwakafkan kepada para termohon yaitu Haji Muhsan, Amaq Abdur Rahman alias Haji Abdur Rahman, dan Mamiq Suhud oleh seseorang yang bukan pemilik tanah wakaf tersebut yaitu Haji Mukhtar yang telah meninggal dunia pada saat kasus ini diajukan. Tanah yang diwakafkan kepada para termohon tersebut jelas merupakan harta warisan dari almarhum pewaris yakni Amaq Nursih yang merupakan orang tua dari para pemohon yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu para pemohon. Selanjutnya penulis akan menjelaskan secara rinci tentang kronologi perkara tersebut.
Tanah ladang sengketa tersebut para Penggugat dapatkan sebagai warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama AMAQ NURSIH (telah meninggal dunia) dan almarhum AMAQ NURSIH (ayah para Penggugat) yang mendapatkan tanah ladang
29 Ibid
30 Ibid
31 Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Ed. 2. Hlm. 98.
32 Jonaedi Effendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat . Depok: Prenadamedia Group.Ed. 1. Cet. 1. Hlm. 261.

## 456~462
sengketa warisan dari orang tuanya (kakek para Penggugat) yang bernama AMAQ NURTASIH (telah meninggal dunia), AMAQ NURTASIH (kakek para Penggugat) sudah memiliki dan menguasai tanah ladang sengketa tersebut sejak zaman Belanda yaitu kira-kira sejak tahun 1933;
Kepemilikan tanah ladang (sejak tahun 1933) dan setelah AMAQ NURTASIH (kakek para Penggugat) meninggal dunia, tanah ladang sengketa jatuh waris (diwarisi) oleh AMAQ NURSIH, setelah meninggal dunia, tanah ladang jatuh waris (diwarisi) oleh para Penggugat sampai saat sekarang ini tanah ladang sengketa tersebut dimiliki, dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat, tanpa gangguan dari siapapun selama ini; Secara tiba-tiba pada sekitar bulan Maret 2006, para Penggugat diperintahkan oleh mereka yang menamakan dirinya tim  koordinasi pekuburan tanah renteng Desa Pringgabaya memaksa para Penggugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah ladang sengketa kepada Desa Pringgabaya dengan alasan bahwa tanah ladang sengketa tersebut adalah tanah pekuburan Desa Pringgabaya karena tanah ladang sengketa tersebut telah diwakafkan oleh almarhum H. Mukhtar sewaktu ia masih hidup kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan atau dipergunakan sebagai tanah pekuburan Desa dengan penerima wakaf atau Nazir adalah:
1) Nursiah sebagai Ketua (telah meninggal dunia);
2) H. Mukhsan sebagai Sekretaris (Tergugat I);
3) A. Abd. Rehan alias H. Abd. Rahman sebagai Bendahara (Tergugat II);
4) Mamiq Suhud sebagai anggota (Tergugat III);
5) H. Mukhtar sebagai anggota (telah meningal dunia);
Pewakafan tanah ladang sengketa oleh almarhum H. Mukhtar sewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K-3/06/1993 dan telah dibuatkan atau diterbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November 2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur.
Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa merasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakan pewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan oleh almarhum Haji Mukhtar tersebut. Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut.
Pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan dengan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah 4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut.
Perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnya yang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikan tanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum karena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketa yang diwakafkannya tersebut.
Oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yang mewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum
maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yang mewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar atas pewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau haruslah dibatalkan.
Begitu juga dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 Nomor W.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat kepada para Penggugat atas tanah ladang sengketa.
Perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai nazir (penerima wakaf) sepanjang mengenai tanah ladang sengketa  haruslah  dinyatakan tidak sah menurut hukum karena orang yang mewakafkan tanah ladang sengketa/bukan pemiliknya.
Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan almarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik para Penggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat tersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:
1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk selururuhnya.
2) Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan  tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum.
3) Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum .
4) Membatalkan perwakafan tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut antara almarkum Haji Mukhtar sebagai wakif dengan para Tergugat sebagai Nazir (penerima wakaf) atas tanah ladang sengketa.
5) Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan akta ikrar wakaf tanggal 1 Mei 1993, Nomor W.2/K-9/06/1993 sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para Penggugat terhadap tanah ladang sengketa.
6) Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Timur sepanjang mengenai tanah ladang sengketa milik para Penggugat tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para Penggugat atas tanah ladang sengketa .
7) Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.
8) Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa’dah 1427 H. yang amarnya sebagai berikut:
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh Haji Mukhtar dengan akta ikrar wakaf tanggal 18 Mei 1993 tidak sah dan tidak mengikat para Penggugat;

## 458~462
3) Menyatakan sertifikat akta ikrar wakaf Nomor 22 tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum atas para Penggugat;
4) Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
5) Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Kemudian putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan  putusannya  Nomor: 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR.  tanggal  24  Mei  2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut:
1) Menyatakan bahwa permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
2) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL, tanggal 20 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa’dah 1427 H. dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
a) Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
b) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat per- tama sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
c) Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).
Setelah putusan terakhir tersebut, kemudian para terbanding yaitu Inaq Nursih dan Inaq Jembar mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2007. Para pemohon kasasi tersebut mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah:
1) judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam  putusannya tanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No. 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa para Penggugat/para Terbanding/ para Pemohon Kasasi tidak memiliki kapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang secara nyata dan jelas salah penerapan hukum  acara perdata sebab sangat jelas para Pemohon Kasasi sangat berkepentingan dan sangat dirugikan oleh perbuatan atas perwakafan tanah sengketa tersebut yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya (H. Mukhtar) sedangkan tanah sengketa merupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan para Penggugat/ para Pemohon Kasasi oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanah sengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut.
2) Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR) adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyata bahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum  yang jelas atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006 No. 130/Pdt.G/2006/ PA.SEL.
3)  pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR yang bunyinya: menimbang bahwa terbukti dari 4 orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat hanya seorang saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketa sedangkan keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan azas unus testis nulus testis adalah pertimbangan yang tidak menerapkan dan melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, sebab keterangan antara 4 orang saksi para Penggugat saling mendukung dan bersesuaian  antara yang satu dan yang lainnya bahkan kesemua saksi para Tergugat juga mendukung kebenaran keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengacu pada azas unus testis nulus testis adalah tidak tepat dan tidak benar sehingga dalam hal ini telah salah menerapkan hukum pembuktian. Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara saksama, cermat, tepat dan benar serta adil oleh Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 20 Desember 2006, No. 130/Pdt.G/2006/PA.SEL., oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini.
4) Judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannya tanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakan hukum  sebagaimana mestinya  hal  ini  dapat dilihat  dalam  pertimbangan hukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa para Penggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokok gugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi adalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah  sengketa maka dengan tidak dipertimbangkannya masalah  sah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya atau salah menerapkan hukum.
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
1) Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang  dimaksud  dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.
2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram  dalam perkara ini tidak

## 460~462
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: INAQ NURSIH dan kawan tersebut harus ditolak.
3) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.
Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun  1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hal ini  sesuai dengan teori kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dimana kepastian hukum merupakan  pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

## D. KESIMPULAN
Pengaturan dan pembatalan wakaf menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengaturan lebih lanjut mengenai wakaf juga dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik. Sedangkan pengaturan tentang pembatalan wakaf di Indonesia tidak diatur secara langsung di dalam Undang-Undang, hanya saja apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait maka yang berwenang memriksa, memutus, dan menyelesaikan  sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49.
Pertimbangan hakim dan akibat hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor : 456 K/AG/2007 terhadap pembatalan tanah wakaf oleh ahli waris kepada nazhir yaitu menolak permohonan kasasi dalam hal  ini tidak tepat karena permohonan kasasi yang dilakukan oleh para pemohon kasasi jelas terlihat memenuhi syarat formil dan syarat materiil dikabulkannya permohonan kasasi serta Inaq Nursih dan Inaq Jembar merupakan ahli waris yang sah dan merupakan pihak yang dirugikan dalam perwakafan tersebut. Selanjutnya akibat hukum dari pembatalan tanah wakaf yaitu berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan, kecuali tidak memenuhi unsur dan syarat wakaf.
Kesesuaian pertimbangan majelis hakim dengan peraturan perundang- undangan perwakafan dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Agung Nomor 456K/AG/2007 dalam hal ini tidak sesuai, karena syarat menjadi seorang wakif yang terdapat Pasal 8 ayat (1) poin ke 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf. Sedangkan harta benda wakaf tersebut bukan merupakan milik wakif melainkan merupakan harta dari orang tua pemohon yaitu Amaq Nursih dan pemohon selaku ahli waris yaitu Inaq Nursih dan Inaq Jembar atas tanah tersebut tetapi wakif dalam kegiatan perwakafan
ini mengikutsertakan tanah ladang milik Amaq Nursih untuk di wakafkan tanpa sepengetahuan pemilik tanah ladang sengketa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdul Ghofur Anshori. 2005. Hukum dan Praktek Perwakafan, Yogyakarta: Nuansa
Askara.
Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
Ahmad Purwohadi. (2018). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro . Jurnal Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Atok Naimullah. (2013). Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember..
E.Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung.
H. Abdul Halim. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia . Ciputat: Ciputat  Press.
H. Suparman Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia . Jakarta: Darul Ulum Press. 1999.
Hayatun Nafsi Ridho NST. (2017) Proses Penyelesaian Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Melalui Pengadilan Agama Medan , Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Jonaedi Effendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai- Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat . Depok: Prenadamedia Group.Ed. 1. Cet. 1.
Maliki, Muh. Bahrudin al. 2013. Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/PA/SBY Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf . Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Ria Kurniawati, Nunung Rodliyah, Selvia Oktaviana, (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Tanah Wakaf Pada Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/ Pa . Ju . Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No. 03,.
Riza Resitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/ PA.Smg). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Riza Resitasari. Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/ PA.Smg) . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Sarwedi Pulungan. 2020. Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg) , Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Siah Khosyi’ah. 2010. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia . Bandung: CV. Pustaka Setia.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 462~462
Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi. 2016. Hukum Wakaf Tunai .  PT  Citra  Aditya Bakti.
Suparman Usman. 1999. Hukum Perwakafan di Indonesia , Jakarta: Darul Ulum Press.
Taufiq Hamami. 2003. Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Tata Nusa.
Tim El-Madani, 2014. Tata cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf . Pustaka Yustisia.
Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hakim , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Ed. 2.
Zainal Asikin dan Amirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo  Persada.