Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 222-227| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DI PALSUKAN (STUDI KASUS: PT. BPR. ULATIDANA RAHAYU)
Ni Made Sintia Tarisa, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki  akibat hukum  atas  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pembuatnya.  Perjanjian  melibatkan  sedikitnya  2  orang  atau  lebih. Selain  orang  perorangan,  para  pihak  dalam  perjanjian  bisa  juga  terdiri  dari  badan  hukum.  Perseroan  Terbatas (PT)  merupakan  badan  hukum  yang  menjadi  salah  satu  pihak  atau  keduanya  dalam  perjanjian.  Kedua-duanya merupakan  subjek  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  pihak-pihak  yang mengemban  hak  dan  kewajiban.  Mengacu  pada  permasalahan  di  atas  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur bank dalam pemberian kredit dengan benda jaminan  fidusia  yang  dipalsukan  dan  bagaimanakah  akibat  hukum  jika  debitur  melakukan  tindak  pidana pemalsuan  BPKB  jaminan  kredit.  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  empiris. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  bank  dalam  pemberian  kredit dengan  benda  jaminan  fidusia  yang  dipalsukan  diatur  dalam  pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata.  Perlindungan hukum  lain  yang  diberikan  kepada  kreditur  adalah  perlindungan  hukum  secara  preventif  yang  merupakan perlindungan  hukum  pencegahan  terjadinya  sengketa  dan  dalam  hal  ini  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban kreditur.  Hasil  lain  dari  penelitian  ini  adalah  debitur  yang  memalsukan  objek  jaminan  atau  BPKB  kendaraan yang  digunakan  untuk  jaminan  kredit  di  kenakan  pasal  263  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  pidana  penjara paling  enam  tahun.  Jadi,  perlindungan  hukum  maupun  sanksi  kepada  kreditur  dan  debitur  jika  terjadi permasalahan sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Kata kunci: Jaminan Fidusia, Kredit Macet, Pemalsuan, Perlindungan Hukum

## Abstract
An  agreement  is  a  legal action  carried  out  by  two or  more  people  who  have  legal  consequences  for  the  rights  and obligations of the makers. The agreement involves at least 2 or more people. In addition to individuals, the parties to the  agreement  may also  consist  of  legal entities.  Limited  Liability  Company  (PT)  is  a  legal entity  that  is  one of  the parties or both of them in the agreement. Both are legal subjects who can carry out legal actions and carry out their rights and obligations. Referring to the above problems, this study was conducted with the aim of describing how the legal  protection  of  bank  creditors  in  granting  credit  with  fiduciary  collateral  objects  falsified  and  how  the  legal consequences if the debtor commits the fraud of the BPKB (certificate of ownership of motor vehicles) credit guarantee. This research was designed using an empirical research approach. The results of this study indicated that the legal protection of bank creditors in falsifying collateral loans with fiduciary collateral objects is regulated in articles 1131 and  1132  of  the  Civil  Code.  Other  legal  protection  given  to  creditors  is  preventive  legal  protection  which  is  legal protection to prevent disputes and in this case concerning the rights and obligations of creditors. Another result of this research is the debtor who falsified the collateral object or the BPKB of the vehicle that was used for credit guarantees was  used  in  article  263  of  the  Criminal  Code  with  the  threat  of  a  maximum  prison  sentence  of  six  years.  So,  legal protection and sanctions to creditors and debtors, if a problem occurs is regulated in statutory regulation.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Bad Credit, Counterfeiting, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mecapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  945.  Pembangunan  ekonomi  dalam  hal  ini  sangat  diperlukan  untuk  terus meningkatkan  dan  menciptakan  stabilitas  perekonomian  yang  lebih  baik,  sehingga  diperlukan  suatu kerja  sama  yang  baik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan  hukum. Suatu kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat tentunya memerlukan Dana yang
besar agar terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh melalui perjanjian pinjam meminjam kredit.
Salah satu pelayanan jasa pihak perbankan terhadap masyarakat, yaitu perbankan memfasilitasi peminjaman  dengan  peminjaman  kredit  menggunakan  jaminan  benda  begerak  maupun  benda  tidak bergerak.  Berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga.  Berdasarkan  undang- undang NRI 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang Negara Republik Indonesia 7 tahun 1997 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 11.
Perjanjian  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang memiliki  akibat  hukum  atas  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pembuatnya  ( Haryanto,  2010 ; Sinaga, 2018 ). Dalam suatu perjanjian meliputi kegiatan (prestasi). Perjanjian melibatkan sedikitnya 2 pihak yang  saling  memberikan  kesepakatan  mereka.  Dalam  perjanjian  kredit  di  bank  pihak  yang berkewajiban  memenuhi  isi  perjanjian  disebut  debitur,  sedangkan  pihak  lain  yang  berhak  atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.
Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah/debitur dilakukan secara berkesinambungan untuk mengumpulkan  keuntungan  maupun  membiayai  seluruh  kegiatan  oprasional.  Pelepasan  kredit  oleh pihak  bank  juga  didasari  pertimbangan  unsur  prestasi.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  setiap kesepakatan yang terjadi antara pihak bank (kreditur) oleh debitur, mengenai suatu perjanjian kredit, maka pada saat itu juga terjadinya suatu prestasi atau kontrak prestasi ( Gozali, 2007 ).
Dalam  praktek  perbankan  terutama  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  sebagian  besar nasabahnya Usaha Menengah Kebawah atau menengah kebawah, jaminan yang dianggap paling aman dan paling ideal untuk mencegah risiko adalah jaminan kebendaan. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda  bergerak  (gadai  dan  fidusia)  maupun  benda  tetap  (hak  tanggungan).  Bank  memberikan  kredit dengan  jaminan  materiil  menggunakan  jaminan  fidusia  untuk  angunan  benda  bergerak  dan  jaminan hak  tanggungan  untuk  jaminan  benda  tidak  bergerak.  Karena  debitur  meminjam  kredit  dengan pinjaman yang tidak terlalu besar, sehingga jaminan yang lebih dominan yaitu benda bergerak dengan menggunakan lembaga fidusia.
Jaminan benda bergerak yaitu fidusia. Pengaturan jaminan fidusia dapat dilihat dalam UU NRI 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan perikatan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris.  Jaminan  Fidusia  merupakan  jaminan  kebendaan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud maupun  tidak  berwujud  sehubungan  dengan  hutang-piutang  antara  debitur  dan  kreditur.  Jaminan fidusia  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  untuk  menjamin  pelunasan  hutangnya.  Fidusia memberikan  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda ( Kumaladewi, 2015 ; Setiono, 2018 ).
Perjanjian  fidusia  dilakukan  antara  kreditur  dengan  debitur  yang  menjaminkan  suatu  jaminan berupa  benda  bergerak  kepada  kreditur.  Jika  dalam  proses  pembayaran  terjadinya  wanprestasi  oleh debitur  terhadap  kreditur,  maka  Eksekusi  jaminan  fidusia  dapat  dilakukan  jika  debitur  (pemberi fidusia) cidera janji atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, walaupun telah diberikan somasi.
Dalam melakukan perjanjian selain memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320  KUHP,  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  harus  berdasarkan  itikad  baik  sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Dalam unsur itikad baik  yang  paling  utama  yaitu  kejujuran.  Kejujuran  dari  keduabelah  pihak  dalam  melakukan perjanjian. Karena ketidak jujuran dalam melakukan perjanjian dari salah satu pihak dapat merugikan pihak satunya. Sama halnya dalam kasus yang terjadi di PT. BPR.Ulatidana Rahayu yang mana salah satu  pihak  yaitu  debitur  yang  melanggar  syarat  sahnya  perjanjian  karena  tidak  melaksanakan prestasinya dan selain itu debitur ini melakukan pemalsuan BPKB yang dijadikan objek jaminan.
Mengacu  pada  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur bank dalam pemberian kredit dengan  benda  jaminan  fidusia  yang  dipalsukan  dan  bagaimanakah  akibat  hukum  jika  debitur melakukan tindak pidana pemalsuan BPKB jaminan kredit.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan penelitian empiris yaitu bertumpu pada sifat hukum yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  hidup  di  masyarakat.  Pendekatan  sosiologis  hukum
merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi  sosial didalam  masyarakat,  dan  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan  mengklarifikasi temuan bahan hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Data dalam penulisan skripsi ini  diperoleh  dari  dua  sumber,  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  yang dinamakan  data  primer  dan  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  dinamakan  data  sekunder.  Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 ( dua ) sumber data. Data primer yaitu data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  objeknya,  guna  mendapat  data  lapangan.  Data  primer dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  informan.  Sedangkan  data  sekunder  Data  sekunder  adalah Data  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan  maupun  pendapat-pendapat  para  sarjana hukum dan buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini yang  dilakukan  di  PT.  BPR.  ULATIDANA  RAHAYU  yang  beralamat  di  Jl.  Prof.  Dr.  Ib.  Mantra No.77x  Sukawati,  Gianyar.  Setelah  seluruh  data  terkumpul,  adapun  langkah  selanjutnya,  yaitu melakukan  pengklarifikasian  secara  cermat  dan  dianalisis  secara  deskriftif  kualitatif,  dan  pada akhirnya disajikan secara sistematis berupa deskripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Kreditur  Bank  dalam  Pemberian  Kredit  dengan Benda Jaminan Fidusia yang Dipalsukan
Kredit  macet  merupakan  kredit  bermasalah.  Kredit  bank  yang  bermasalah  mengakibatkan  bank tersebut  menghadapi  risiko  usaha  bank.  Jenis  risiko  kredit  (default  risk)  yaitu  risiko  akibat  ketidak mampuan  debitur  mengembalikan  pinjaman  yang  diterimanya  dari  bank  beserta  bunganya  sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank  karena  bank  tidak  mungkin  menghindari  adanya  kredit  bermasalah.  Bank  harus  berusaha menekan  seminimal  mungkin  besarnya  kredit  bermasalah  agar  tidak  melebihi  ketentuan  Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan ( Sutarno, 2005 ).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Suarja selaku Direktur Utama di PT. BPR. Ulatidana  Rahayu,  yang  menerangkan  bahwa  sesuai  regulasi  yang  mengatur  yaitu  Paket  kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia ada dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana yang dikatakan kredit bermasalah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Kredit kurang lancar
2. Kredit diragukan
3. Kredit macet.
Golongan  kredit  macet  merupakan  risiko  yang  paling  dikhawatirkan  oleh  bank  karena  dapat mengganggu  kondisi  keuangan  bank,  bahkan  dapat  mengakibatkan  berhentinya  usaha  bank.  Upaya atau  langlah-langkah  yang  dilakukan  untuk  menangani  kredit  macet  atau  bermasalah,  adapun  tiga langkah  yang  harus  dilaksanakan  yang  pertama  pembinaan,  yang  ke  dua  Nonlitigasi  (ADR),  dan Litigasi.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  di  atas  dan  kredit  dapat  kembali  sesuai  dengan perjanjiannya.  Maka  proses  pencairan  kredit  harus  memperhatikan  tahapan-  tahapan  yang  disebut dengan  siklus  manajement  perkreditan  antara  lain.  Penanggulangan  risiko  diawali  sejak  identifikasi subjek hukum dari permohonan kredit, tujuan kredit, jaminan kredit dan lainnya.
Proses  kredit  merupakan  proses  yang  dinamis  dan  dilakukan  secara  end  to  end.  Proses  kredit secara  umum  yang  terdiri  dari  tahapan  inisiasi  kredit,  verifikasi,  analisis,  dokumentasi,  monitoring, dan  penyelesaian  kredit.  Dalam  pelaksanaanya  harus  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian  dan karakteristik masing-masing segmen kredit ( Ikatan Bankir Indonesia (IBIS), 2014 ).
Proses  pemberian  kredit  di  PT.BPR.Ulatidana  Rahayu  sesuai  wawancara  dengan  Ibu  Ni  Luh Gede  Padma  Wati  selaku  direktur  PT.BPR.  Ulatidana  Rahayu,  mengatakan  bahwa  mengenai  tahap- tahap pemberian kredit:
1. Permohonan kredit
2. Analisa Kredit
3. Keputusan kredit/Komite
4. Administrasi Kredit
5. Pemantauan dan Pembinaan Kredit
6. Penanganan Kredit Bermasalah
Proses  pengeluaran  kredit  secara  umum  maupun  di  PT.BPR  Ulatidana  Rahayu  tidak  berbeda. Yang  membuat  berbeda  adalah  kebijakannya  karena  kebijakan  di  setiap  bank  berbeda-beda.  Di  PT. BPR  Ulatidana  Rahayu  dengan  BPR  lain  mengenai  kebijakan  presentase  bunga  sampai  kebijakan jangka waktu pembayaran dan cara pelayanan nasabahnya memiliki perbedaan.
Memperhatikan  besarnya  risiko  pemberian  kredit  kepada  debitur.  Pihak  kreditur  juga  harus merangkai  atau  melandasi  setiap  proses  pemberian  kredit  agar  aman  dan  mempunyai  dasar  hukum yang  jelas  mengingat  tidak  ada  Undang-Undang  kusus  yang  mengatur  perlindungan  kreditur.  Maka dari itu pihak kreditur harus mendasari kegiatanya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Perlindungan  hukum  dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  perlindungan  hukum  internal  dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal yaitu dimana perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dalam hal ini antara debitur dan kreditur. Disamping  itu  pengertian  perlindungan  hukum  eksternal,  dimana  perlindungan  yang  dibuat  oleh penguasa yaitu kreditur melalui regulasi atau pengaturan bagi kepentingan pihak yang lemah. Dengan demikian  hukum  sesuai  hakikat  aturan  perundang-undangan  yang  tidak  bersifat  memihak.  Sehingga secara  proposional  juga  wajib  diberikan  perlindungan  hukum  yang  seimbang  ( Semadiartha,  2019 ). Selain  faktor  eksternal  maupun  internal  diupayakan  juga  perlindungan  preventif  merupakan pencegahan  terjadinya  sengketa  dan  perlindungan  represif  merupakan  penyelesaian  masalah  dengan pemberian sanksi.
Dalam  melakukan  perjanjian  kredit  seorang  debitur  harus  memenuhi  persyaratan  dari  pihak bank.  Salah  satu  persyaratannya  yaitu  memberikan  jaminan  sebagai  objek  perjanjian.  Hal  ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank agar kredit yang diberikan kepada pihak debitur  dapat  diterima  kembali  sesuai  dengan  syart-syarat  perjanjian  yang  disepakati  antara  kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur.
Perlindungan  hukum  secara  preventif  yaitu  perlindungan  hukum  pencegahan  terjadinya sengketa  dan  dalam  hal  ini  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  kreditur.  Suatu  perikatan  dapat melahirkan  hak  dan  kewajiban  dalam  sebuah  perjanjian.  Dalam  suatu  perjanjian  kredit  yang  diatur dalam  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata  secara  tegas  diatur  tentang  perlindungan  hukum  terhapap kredit.  Pasal  1131  ini  bahwa  pihak  bank  akan  mendapat  perlindungan  hukum  bilamana  debitur wanprestasi  dan  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  maka  segala  harta bendanya  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  di  kemudian  hari  terlebih  yang  dijadikan jaminan kredit dapat dibebankan eksekusi untuk dilelang dan dari hasil penjualan akan dipakai untuk membayar  tunggakan  maupun  kewajiban  debitur.  Pasal  1132  ini  secara  sepesifik  disebutkan  bahwa benda  yang  dijadikan  jaminan  kredit  akan  diutamakan  hasil  eksekusinya  untuk  yang  memegang jaminan secara prioritas dan atau diutamakan.
Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan sengketa dengan  memberi  sanksi.  Jika  pihak  debitur  melanggar  perjanjian  atau  wanprestasi,  harus  ada  ganti rugi sebagia sanksi terhadap debitur. Jika debitur melakukan pemalsuan BPKB, maka debitur akan di jatuhi  hukuman  yang  diatur  dalam  pasal  263  KUHP.  Jika  debitur  melakukan  pemalsuan  objek jaminan  maka  pihak  bank  dapat  menuntut  secara  perdata  dan  selanjutnya  secara  pidana.  Karena pemalsuan termasuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP.
Selain  penyelesaian  kredit  macet,  pihak  kreditur  atau  pihak  bank  perlu  perlindungan  hukum guna melindungi hak-hak pihak kreditur jika terbukti bahwa pihak debitur yang melakukan kesalahan. Sebaliknya,  jika  pihak  kreditur  yang  melakukan  kesalahan  atau  ingkar  janji,  maka  pihak  debiturlah yang  dilindungi  oleh  undang-undang  perlingdungan  konsumen  yang  diatur  dalam  UU  NRI  8  tahun 1999  karena  debitur  merupakan  seorang  konsumen  yang  harus  mendapat  perlindungan  jika  merasa dirugikan oleh pihak produsen atau bank.

## Akibat Hukum jika Debitur Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB Jaminan Kredit
Proses  verifikasi  sangatlah  penting  karena  verifikasi  itu  merupakan  suatu  langkah  yang  dilakukan untuk  meyakinkan  apakah  suatu  objek  itu  benar  asli,  atau  mencocokan  kembali  secara  fisik  dengan dokumen yang ada, dan dokumen yang ada di cocokan  keabsahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Nyoman  Parta  selaku  Kepala  Bagian Kredit  di  PT.  BPR  Ulatidana  Rahayu  pada  hari kamis tanggal 12 Desember 2019, mengatakan bahwa proses identifikasi dan verifikasi data jaminan dan  fisik  jaminan  yang  akan  dipakai  anggunan  atau  jaminan  kredit  adapun  uraian  tugasnya  sebagai berikut:
1. Berawal dari menerima blangko permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil SLIK calon nasabah baik itu permohonan, penanggungan dan penjaminan.
3. Melakukan ceking atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, yang meliputi:
a. Identitas debitur maupun identitas penjamin
b. Tempat tinggal dan atau status tempat tinggal
c. Tempat dan jenis usaha calon debitur
d. Sumber-sumber penghasilan yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang di terima.
e. Karakter calon debitur
4. Melakukan  analisa  atas  ceking  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  5c  dengan menggunakan  pendekatan repayment  capasity  approach,  character  approach,  collateral approach, capital, condition of economy .
5. Mengadakan pemeriksaan langsung (fisik) terhadap barang jaminan,
6. Mengecek keabsahan surat-surat barang jaminan,
7. Mencocokan fotocopy jaminan kredit dengan aslinya,
Jika  semua  dokumen  tersebut  telah  klir  atau  bersih  dari  semua  pembebanan  barulah  bisa dipertimbangkan sebagai jaminan kridit di bank.
Selain verifikasi terhadap bukti kepemilikan jaminan / BPKB juga dilakukan verifikasi terhadap: a. Faktur kendaraan
b. Kwitansi kosong dan kwitansi jual-beli atas nama kendaraan
c. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama pemilik kendaraan
d. Foto jaminan sebagai bukti melengkapi data verifikasi
Masih  berkaitan  dengan  jaminan  kredit  benda  bergerak  bank  juga  harus  melakukan  taksasi  nilai jaminan  tersebut  untuk  bisa  dipertimbangkan  mengenai  maksimal  besaran  kredit  yang  layak  bisa dibantu.
Pentingnya  proses  verifikasi  di  dalam  pengeluaran  kredit  untuk  mencegah  atau  memitigasi risiko-risiko  yang  akan  muncul  nantinya.  Risiko  yang  dapat  menghambat  atau  merugikan  salah  satu pihak  debitur  maupun  pihak  kreditur.  Timbulnya  kredit  bermasalah  tidak  semata-mata  disebabkan karena  ketidakmampuan  debitur  melaksankan  kewajibannya  melainkan  juga  disebabkan  karena ketidak mauan debitur untuk membayar utangnya. Ketidakmauan tersebut diakibatkan karena didasari oleh karakter nasabah yang tidak mau membayar utang dan memang ada niat yang sengaja dikemas untuk  melakukan  penipuan.  Akhir-akhir  ini  sering  marak  terjadi  kejatan  di  sektor  perbankan  yang dapat  merugikan  bank  dan  mengurangi  kepercayaan  terhadap  masyarakat  luas.  Selain  kasus wanprestasi  yang  sering  kali  terjadi  adapun  kasus  lain  yang  akhir-akhir  ini  timbul  yaitu  kasus pemalsuan  dokumen  yang  dilakukan  oleh  debitur.  Selain  itu  niat jahat  yang  bisa  saja  timbul  karena terdesak atau merasa kepepet, debitur bisa saja melakukan pemalsuan dokumen jaminan atau BPKB sebgai objek jaminan.
Perbuatan  pemalsuan  merupakan  suatu  tindakan  seseorang  yang  memberikan  gambaran  atas suatu barang atau Surat seolah-olah asli atau benar. Perbuatan ini bisa juga dikatakan sebagai tindakan menipu atau memperdaya orang lain dengan sebisa mungkin mengkondisikan suatu yang tidak benar atau tidak asli, sehingga orang lain percaya dan terpedaya ( Wibawa, 2002 ).
Tindak pidana pemalsuan sebagai mana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 263  sampai  pasal  276  KUHP.  Semua  tindakan  atau  langkah  yang  dilakukan  oleh  pelaku  perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk menyamarkan atau membuat atau sebagai mirip seperti bentuk aslinya, semuanya itu diawali dengan niat jahat seorang pelaku atau disebut mens rea .
Unsur  melawan  hukum  dan  kesalahan  bentuk  sengaja  merupakan  unsur  mutlak  yang  bisa ada secara terselubung, tidak dengan mengenai unsur objek tindak pidana.  Hal ini selalu dicantumkan di dalam  rumusan.  Perbuatan  selalu  dikaitkan  dengan  objek  tindak  pidana  yang  sekaligus  merupakan objek  perbuatan.  Karena  perbuatan  selalu  diarahkan  pada  objek.  Kedua  unsur  ini  tidak  dapat dipisahkan,  bahkan  sering  menyatu.  Objek  diletakkan  dibelakang  unsur  tingkah  laku  ( Chazawi  & Ferdian, 2014 ).
Pada kasus yang terjadi di PT. BPR Ulatidana Rahayu debitur yang menggunakan BPKB palsu sebagai  objek  jaminan  dalam  peminjaman  kredit.  Pelaku  yang  awalnya  teridentifikasi  pada  saat debitur  ini  tidak  melaksanakan  kewajibannya.  Setelah  dilakukan  verifikasi  terhadap  dokumen
jaminan, pihak kepolisian atau pihak berwajib menyatakan bahwa dokumen itu palsu sehingga pihak bank  memberikan  kesempatan  terhadap  debitur  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  secara nonlitigasi,  akan  tetapi  tenggang  waktu  tersebut  tidak  dimanfaatkan  oleh  debitur.  Oleh  karena  itu, pihak bank melakukan proses litigasi dengan melakukan pelaporan kepihak yang berwajib. Setelah itu debitur ditetapkan sebagai terpidana atas tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menyebabkan pihak bank mengalami kerugian.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, Perlindungan hukum terhadap kreditur bank dalam pemberian kredit dengan benda jaminan fidusia  yang  dipalsukan,  bank  telah  melaksanakan  prisnsip  kehati-hatian  dalam  pemberian  kredit. Namun  tidak  semua  debitur  jujur  dalam  memberikan  informasi  yang  sebenarnya,  sehingga  dapat menimbulkan  kasus  dalam  perjanjian  kredit  yang  akhirnya  dapat  menyebabkan  kerugian  terhadap pihak  bank.  Oleh  karena  itu,  agar  kreditur  atau  pihak  bank  mendapat  perlindungan  hukum,  maka setiap  membuat  perjanjian  haruslah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  dimana  syarat  sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, akibat hukum jika debitur melakukan tindak pidana  pemalsuan  BPKB jaminan  kredit  adalah  akan  di  kenakan  pasal  263  KUHP  dengan  ancaman hukuman pidana penjara paling enam tahun.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  disampaikan  penulis  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  bagi  pemerintah, diperlukan  adanya  regulasi  untuk  pembentukan  aturan  oleh  pemerintah  terkait  tentang  perlindungan hukum terhadap pihak kreditur demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pihak kreditur,  kedua  masyarakat,  khususnya  pihak  bank  sebagai  pemberi  kredit  dapat  menerima  atau menolak nasabah kredit baru sehubungan dengan hasil prediksi prilaku nasabah (treck Records).

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi,  A.,  &  Ferdian,  A.  (2014). Tindak  Pidana  Pemalsuan:  Tindak  Pidana  yang  Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan . Jakarta: PT Rajawali Pers.
Gozali, I. (2007). Manaje Risiko Perbankan . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro . Haryanto,  T.  D.  (2010).  Hubungan  Hukum  yang  Menimbulkan  Hak  dan  Kewajiban  dalam  Kontrak Bisnis. Wacana Hukum , IX (1), 85–97.
Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBIS).  (2014). Mengelola  Kredit  Secara  Sehat .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama .
Kumaladewi, N. A. (2015). Eksekusi Kendaraan Bermotor sebagai Jaminan Fidusia yang Berada pada Pihak Ketiga. Jurnal Repertorium , II (2).
Semadiartha,  I.  N.  (2019). Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  (Eksekusi  Hak  Tanggungan  Secara Online Bank Perkreditan Rakyat) . Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
Setiono,  G.  C.  (2018).  Jaminan  Kebendaan  dalam  Proses  Perjanjian  Kredit  Perbankan  (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). Transparansi Hukum , 1 (1), 1–18. Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  dalam  Mewujudkan  Tujuan  Perjanjian.
Binamulia Hukum , 7 (2), 107–120. Sutarno. (2005). Aspek-aspek HukumPerkreditan pada Bank . Jakarta: Alfabeta. Wibawa,  H.  K.  (2002). Verifikasi  Dokumen  dan  Tanda  Tangan  Pencegahan  dan  Penindakan Kejahatan Perbankan dan Keuangan (I). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama .