https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171
Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
Andry Indrady 1
1 Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

## ABSTRAK
Sejak penerapan  kebijakan bebas visa wisata di Indonesia pada tahun 1983 sampai dengan tahun 2017 terlihat dominasi sektor kepariwisataan ( tourism ) di dalam proses pengambilan keputusan kebijakan bebas visa. Rasional utama  desakan  adanya  kebijakan  ini  belakangan  terlihat  adanya  unsur  pengaruh the  Travel  and  Tourism Competitive  Index  (TTCI) yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  dunia  the World  Economic  Forum  (WEF) dan  the United  Nations  World  Tourism  Organisation  (UNWTO) .  Salah  satu  komponen  dari  alat  ukur  persaingan kompetisi internasional tersebut adalah international  openness, dengan  penilaian  bahwa  semakin banyak  suatu negara menghilangkan restriksi untuk memasuki suatu negara maka semakin tinggi komponen penilaian TTCI . Tulisan ini secara kritis menilai bahwa perluasan  kebijakan bebas visa, sudah bergeser dari titik keseimbangan kebijakan  selektif  keimigrasian  Indonesia.  Meskipun  diakui  bahwa  ada  kontribusi  dari  kebijakan  bebas  ini, namun secara makro menggiring ke dalam perangkap instrumen internasional yang akan merugikan kepentingan Indonesia.  Bahkan  analisis  di  dalam  tulisan  ini  ditemukan  bahwa  tidak  ada  korelasi  yang  signifikan  antara komponen international  openness dengan  peningkatan  daya  saing  pariwisata  secara  agregat.  Oleh  karena  itu, dengan  menggunakan  beberapa  pendekatan  neoliberalisme,  dan  teori  pembangunan  internasional,  tulisan  ini melakukan studi kritis terhadap eksistensi pengaruh instrumen TTCI terhadap kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia, serta langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan segera oleh Pemerintah Indonesia.
Kata kunci: Keimigrasian, Visa, TCCI, Pariwisata, Neoliberalisme

## ABSTRACT
Since the adoption of the free visa policy for tourism in Indonesia in early 1983 until its development in 2017, the tourism sector has been dominating the visa policy making process. The rationale behind the policy had been arguably derived from the influence of the global Travel and Tourism Competitive Index (TTCI) issued by the world’s  tourism  organisation  UNWTO  and  one  of  the  world’s  prominent  international  economy  non- governmental  organizations,  the  World  Economic  Forum  (WEF)  to  boost  the  Indonesian  tourism  rank  index. One of parameters used to value the index is the pillar of international openness. The rule of thumb is the more a country reduces its border restrictions for other nations, the higher points a country earns. This article critically assesses  the  impact  of  the  free  visa  policy vis  a  vis the  modern  states’  selective  policy  principle.  Although tourism in general generates the national wealth however, the policy also attributes serious downfalls in macro policy  context  created  by  internationals  instruments  traps.  In  fact,  as  the  article  later  argues  that  there  is  no significant positive correlation between the level of international openness and the tourism competitive index in aggregate. Therefore, by utilizing the neoliberalism perspective and International Development (ID) approaches, the  article  summarizes  arguments  upon  the  debate  between  international  interventions  under  the  umbrella  of neoliberalism against the national immigration selective policy complimented with recommended Government’s actions to mitigate such tensions.
Keywords: Immigration, Visa, TTCI, Tourism, Neoliberalism

## PENDAHULUAN
Dalam ringkasan sejarah keimigrasian di Indonesia, setelah penyerahan tugas dan fungsi keimigrasian  dari  pemerintah  Hindia  Belanda kepada putra dan putri Indonesia pada tanggal 26  Januari  1950,  telah  terjadi  pergeseran politik keimigrasian. Sebelumnya keimigrasian dijadikan alat untuk mempertahankan kolonialisme dengan politik keimigrasian pintu terbuka  ( opendoor  politiek )  namun  setelah penyerahan  tugas  dan  fungsi  keimigrasian kepada Indonesia, politik keimigrasian bergeser menjadi kebijakan keimigrasian  yang selektif  ( selective  immigration  policy ) 1 . Kebijakan  selektif  dalam  hal  ini  mengandung makna  bahwa  hanya  orang  asing  yang bermanfaat  diperbolehkan  untuk  masuk  dan berada di wilayah Indonesia.
Secara  tradisional  sejak  awal  abad  19,
pemerintah Hindia Belanda sudah
memperkenalkan  beberapa arsenal untuk melakukan exercise  of  immigration  control terhadap  arus  lalu  lintas  keimigrasian  di wilayah  jajahan  Hindia  Belanda,  yang  salah satunya menggunakan mekanisme visa.
Secara umum, konsep visa diperkenalkan  pertama  kalinya  oleh  beberapa negara-negara  barat,  seperti  Inggris  dan Amerika  Serikat  untuk  melakukan  filterisasi terhadap  orang-orang  yang  ingin  masuk  ke wilayah negara-negara tersebut 2 . Konsep yang selanjutnya  dikenal  dengan  nama remote control 3 ini merupakan metode yang pada saat ini dinilai efektif untuk menangkal orang  asing
1 M.  Iman  Santoso  et.al,  Lintas  Sejarah  Imigrasi Indonesia  (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Imigrasi
Departemen Hukum dan HAM RI, 2005).
2 Adam McKeown,  Melancholy Order: Asian Migration and  the  Globalization  of  Borders,  Columbia  Studies  in International  and  Global  History  (Columbia  USA: Columbia University Press, 2008).
3 Aristide  R.  Zolberg, A  Nation  by  Design:  Immigration Policy  in  the  Fashioning  of  America (Massachusets: Russel  Sage  Foundation  Books  at  Harvard  University Press, 2008).
yang  tidak  diinginkan  sebelum  menginjak wilayah suatu negara. Hal ini dikarenakan visa secara  definisi  awalnya  adalah  bentuk persetujuan yang diberikan orang otoritas suatu negara kepada orang asing sebagai persyaratan utama  ( prerequisite )  sebelum  memasuki sebuah negara 4 . Namun sejak meluasnya paham neoliberalisme yang berawal sejak berakhirnya perang  dunia  kedua,  dan  dianggap  fungsi pemerintah sebagai salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, maka hal- hal  yang  dianggap  menjadi  penghambat ( obstacle )  dalam  perekonomian  dan  dunia usaha  harus  disingkirkan 5 .  Oleh  karena  itu peranan  kebijakan  pemerintah  menurut  kaum neoklasikal,  seharusnya  dirancang  seminimal mungkin.
Perubahan  peta  politik  dunia  yang dipengaruhi  oleh  pemikiran  neoliberal  inilah yang  juga  berimbas  kepada  beberapa  produk kebijakan  keimigrasian  di  beberapa  negara. Bagi  kaum  neoliberal,  restriksi  atau  hambatan kebijakan keimigrasian  bagi orang-orang  yang ingin  masuk  ke  negara  lain  harus  dikurangi bahkan  dihapuskan,  jika  sebuah  negara  ingin meningkatkan
laju pertumbuhan perekonomiannya 6 . Bagi  Indonesia,  sejak  tahun  1983, dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden (Keppres)  Nomor  15  Tahun  1983  tentang Kebijakan  Pengembangan  Kepariwisataan, yaitu pemberian fasilitas bebas visa bagi orang asing  tertentu  untuk  berwisata  di  Indonesia selama  60  (enam  puluh)  hari,  telah  dimulai babak baru dalam pengaturan rezim bebas visa di Indonesia khusus untuk tujuan wisata 7 . Lalu
4 Zolberg.
5 Robert  Gilpin, The  Political  Economy  of  International Relations , The  Political  Economy  of  International Relations (New Jersey USA: Princeton University Press, 1987).
6 Andry Indrady, Dinamika Isu Keimigrasian Dalam
Lensa Global (Cinere Depok: Politeknik Imigrasi, 2019).
7 Santoso et.al, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia .
dilanjutkan  dalam  kurun  waktu  2011  sampai dengan  2016,  kebijakan  bebas  visa  untuk wisata  ini  telah  diperluas  kuantitas  jumlahnya sehingga  menjadi  169  (Seratus  Enam  Puluh Sembilan)  negara  melalui  Peraturan  Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
Kementerian  Pariwisata 8 ,  sebagai leading  sector kebijakan  bebas  visa  ini mengklaim bahwa dengan adanya penambahan jumlah  negara  yang  menerima  fasilitas  bebas visa  tersebut  secara  signifikan  meningkatkan peringkat  Indonesia  dalam the  Travel  and Tourism  Competitive  Index  (TTCI) yang dikeluarkan oleh badan dunia UNWTO (United Nations  World  Tourism  Organisation). Lebih spesifik Kementerian Pariwisata mengungkapkan bahwa dengan menghilangkan hambatan visa kepada wisatawan asing secara linier akan meningkatkan  skor international  openness, satu diantara 14 (empat belas) pilar komponen penentu  peringkat  dalam TTCI 9 . Disinilah perhatian  utama  yang  akan  diangkat  di  dalam tulisan  ini.  Komponen international  openness dijadikan  sebagai  parameter  utama  untuk meningkatkan skor TTCI bagi Indonesia dalam berkompetisi dengan negara-negara lainnya.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan mengangkat  rumusan  masalah  sejauh  mana korelasi antara international openness di dalam the  Travel  and  Tourism  Competitive  Index (TTCI) dengan kebijakan selektif keimigrasian Indonesia  dalam  hal  penerapan  kebijakan rezim  bebas  visa,  khususnya  untuk  tujuan wisata.
Sedangkan  tujuan  penelitian  ini  adalah memberikan  pemahaman  yang  utuh  tentang komponen international openness yang
8 Kemenpar,  “Kajian  Dampak  Kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  Terhadap  Perekonomian  Dan  Peningkatan Jumlah  Kunjungan  Mancanegara,”  in FGD  Evaluasi Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan, Direktorat Jenderal Imigrasi  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  RI (Jakarta, 2018).
9 Kemenpar.
merupakan  salah  satu  pilar  penting  di  dalam TTCI dan  pengaruhnya  terhadap  kebijakan keimigrasian.  Hal  ini  dikarenakan  unsur international  openness sebagai  salah  satu instrumen  internasional  yang  memiliki  irisan yang sangat kuat dengan parameter aksesibilitas  mobilitas  manusia  antar  negara khususnya  untuk  tujuan  pariwisata.  Oleh karena  itu,  tulisan  ini  diharapkan  memberikan sumbangsih  dalam  literatur  keimigrasian  dan hubungan internasional yang berkaitan dengan pengaruh  neoliberalisme  terhadap  kebijakan keimigrasian  di  suatu  negara,  terutama  bagi Indonesia.

## KERANGKA ANALISIS
Dalam melakukan proses analisa, tulisan ini menggunakan pendekatan dampak neoliberalisme  dan  kebijakan  keimigrasian 10
dari perspektif
neoliberaslime dan
pembangunan internasional ( international development ).  Hipotesis  yang  disajikan  adalah sebagai berikut.
Pertama, dengan menggunakan perspektif  neoliberalisme.  2  (dua)  konsep utama  yang  digunakan  adalah  konsep interdependence dan konsep rezim internasional. Perspektif neoliberaslime digunakan  untuk  mengobservasi  sejauh  mana pengaruh  kedua  konsep  tersebut  dalam  proses pembuatan  kebijakan  bebas  visa  di  Indonesia yang lebih terbuka ( non restrictionist) , dengan mengurangi  hambatan-hambatan  pengaturan keimigrasian kepada orang asing.
Kedua, menggunakan pendekatan pembangunan  internasional  berbasis  hasil survey kualitatif terhadap
strategi pembangunan dari beberapa negara berkembang oleh beberapa pakar dari  Harvard
10 Indrady, Dinamika Isu Keimigrasian Dalam Lensa Global .
156 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
University 11 . Dijelaskan bahwa ada kebiasaan dari  negara-negara emerging  economies untuk meniru best  practices yang  dilakukan  oleh negara  lainnya  atau  organisasi  internasional dalam  bentuk  standar/indeks  persaingan dengan harapan agar studi tiru yang dilakukan dapat  memberikan impact yang  signifikan dalam pembangunan negara berkembang.
Tren  yang  disebut  sebagai isomorphic mimicry ini  merupakan  gejala  yang  sering muncul di beberapa negara berkembang dalam menyikapi  persoalan  pembangunan  yang    ada di  negaranya.  Namun  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh pakar tersebut justru memperingatkan bahaya “latah” kebijakan atau standar  internasional  yang  dilakukan  oleh negara-negara  berkembang  bagi  keberlanjutan program  pembangunan  di  suatu  negara 12 secara makro. Sebagai alternatif, negara-negara emerging  economies sebaiknya  bersikap  hati- hati dalam membuat kebijakan yang berdampak terhadap sendi-sendi kearifan lokal, tanpa  harus  bersandar  sepenuhnya  terhadap kebijakan  ataupun  standar  internasional  yang berdimensi simetris.
Dan ketiga, tulisan ini tidak berkeberatan terhadap inisiatif kebijakan bebas visa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Namun yang  harus  menjadi  perhatian  adalah,  setiap kebijakan apapun yang berdimensi keimigrasian  tetap  harus  berporos  kepada politik selective  immigration  policy .  Orientasi pemberian  kebijakan  bebas  visa  dalam  hal  ini jangan  terpaku  kepada  standar  indeks international openness saja, namun juga harus memperhatikan  titik  keseimbangan  dengan memperhatikan  juga  kepentingan  nasional yang lebih makro.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah deduktif dengan melakukan analisa terhadap data- data  sekunder  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah maupun lembaga internasional yang disandingkan dengan  beberapa  teori  yaitu  teori  neoliberalime, teori pembangunan internasional dan teori migrasi internasional  agar  mengerucut  kepada  pokok masalah penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  mengumpulkan  data  primer  observasi partisipan  berupa  pengalaman  penulis  sebagai Pejabat  Imigrasi  Indonesia  serta  data  sekunder yang  dianalisa  secara  kualitatif,  dan  juga dilengkapi  dengan  dukungan  data-data  kuantitatif untuk memperkuat argumentasi.

## PEMBAHASAN Rezim Visa dan Perkembangannya
Dalam  konteks  keimigrasian,  visa merupakan salah satu produk nation state yang berfungsi  sebagai  alat  dalam  mekanisme pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang  hendak  memasuki  suatu  negara.  John Torpey 13 menyebutkan  bahwa  visa  adalah salah satu legitimate means of movement yang dikeluarkan  oleh  negara  untuk  memberikan validasi terhadap subyek manusia yang berlalu- lintas  antar-negara.  Untuk  mengupas  konsep visa  dan  perkembangannya,  tulisan  ini  akan menggunakan  perspektif  historis,  praktik  dan institusional dalam pembahasannya.
Dari  sisi  historis,  secara  umum  tidak mudah  untuk  menemukan  secara  pasti  sejarah ditemukannya  konsep  visa.  Namun  jika mempelajari  penelitian  yang  dilakukan  oleh beberapa pakar keimigrasian 14 , dalam perspektif historis keimigrasian internasional,
11 Matt  Andrews,  Lant.  Pritchett,  and  Michael  J.  V. Woolcock, Building  State  Capability :  Evidence, Analysis,  Action (London:  Cambridge  University  Press, 2017).
12 Andrews, Pritchett, and Woolcock.
13 John  Torpey, The  Invention  of  the  Passport:
Surveillance,  Citizenship  and  the  State , Cambridge Studies  in  Law  and  Society (London:  Cambridge University Press, 2000).
14 Lihat  misalnya  Zolberg, A  Nation  by  Design: Immigration  Policy  in  the  Fashioning  of  America ; McKeown, Melancholy  Order: Asian  Migration  and  the Globalization of Borders .
157 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
dapat  diuraikan  beberapa  penjelasan  sebagai berikut.
Pertama,  Aristide  Zolberg 15 melakukan penelitian tentang terbentuknya negara
Amerika Serikat dan perkembangan
keimigrasian  internasional  yang  mewarnai perubahan  kebijakan  keimigrasian  di  negeri Paman Sam tersebut. Dalam sejarah pembentukan  sebagai  sebuah  entitas nation state, Kongres Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret  1819  menetapkan Passenger  Act
(Undang-Undang tentang Penumpang). Dengan  demikian,  untuk  pertama  kalinya, Amerika  Serikat  menerapkan  kebijakan restriksi  keimigrasian  dengan  mengharuskan operator kapal laut yang akan membawa orang asing  dan  memasuki  wilayah  negara  tersebut untuk  mendaftarkan  identitas  penumpang dengan  lengkap  melalui  Perwakilan  negara Amerika  Serikat  di  luar  negeri.  Kebijakan  ini pada  awalnya  ditujukan  bagi  para  Imigran yang  berasal  dari  negara-negara  di  Eropa, terutama untuk  membatasi pendatang  asing yang berasal  dari  golongan  miskin  dan  tidak diinginkan  baik  dari  segi  politik,  budaya maupun ekonomi 16 .
Zolberg  lebih  lanjut  memberikan  sebuah istilah terhadap mekanisme kebijakan restriksi ini dengan  sebutan  “ remote  control” dianggap metode  yang  efektif  untuk  melakukan  kontrol dalam  proses  seleksi  terhadap  penumpang- penumpang  asing  yang  menggunakan  moda transportasi  kapal  laut  untuk  masuk  ke  wilayah negeri Paman Sam tersebut. Sistem ini digunakan untuk  melakukan screening terhadap  orang  asing di negaranya sendiri sebelum memasuki Amerika Serikat.  Dengan  demikian,  mekanisme remote control ini  merupakan  bagian  dari  proses  seleksi keimigrasian yang dilakukan di luar wilayah suatu negara agar dapat dilakukan deteksi dini terhadap proses kedatangan orang asing.
Kedua, terkait dengan penggunaan mekanisme  visa  sebagai  alat  kontrol  untuk membatasi  pergerakan  orang  asing  untuk  masuk ke  suatu  negara,  dalam  hal  ini  McKeown 17 memberikan perspektif visa sebagai bentuk politik identitas  yang  akhirnya  diterapkan  oleh  beberapa negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa Kontinental. Dalam hal ini, McKeown  memberikan  deskripsi  yang  cukup detail  dalam  memberikan  penjelasan  mekanisme kontrol  keimigrasian  untuk  membatasi  masuknya warga  negara  Cina  untuk  memasuki  negara- negara  seperti  Inggris,  Amerika  Serikat  dan negara-negara  Eropa  Kontinental.  Menurut McKeown,  penerapan  kebijakan  keimigrasian dengan mekanisme visa atau “remote control” ini akhirnya  menjelma  menjadi  kebijakan  yang  di replikasi  secara  global  oleh  beberapa  negara lainnya, bahkan dikloning secara langsung dengan adanya  perluasan  kolonialisme  yang  dilakukan oleh  beberapa  negara  yang  menjadi pioneer dari kebijakan visa itu sendiri 18 .
Dari  sisi  praktik,  visa  bermakna  dalam Bahasa  Inggris  sebagai “has  been  seen” atau sudah  diperiksa  dan  diberikan  persetujuan  untuk melakukan  perjalanan  ke  suatu  negara.  Secara umum,  visa  bertujuan  sebagai:  a.  alat  kontrol pengawasan keimigrasian; b. melindungi traveller dan c. penerimaan negara dari biaya visa.
Bentuk  visa  pada  awalnya    berbentuk kertas,  cap  maupun  stiker  yang  ditempelkan  di dokumen perjalanan seseorang yang berisi catatan identitas  pemegang  paspor  tersebut,  dan persetujuan  terhadap  tujuan  seseorang  untuk memasuki  suatu  negara  serta  dilengkapi  dengan durasi  izin  tinggal  keimigrasiannya.  Dalam perkembangannya sistem visa telah dikembangkan  dengan  metode  elektronik,  yaitu menggantikan penggunaan cap atau stiker dengan metode  data  elektronik  yang  tersimpan  di  dalam database  keimigrasian  suatu  negara  yang  dapat terbaca  pada  saat  orang  asing  memasuki  wilayah negaranya.
15 Zolberg, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America .
16 Zolberg.
17 McKeown, Melancholy Order: Asian Migration and the Globalization of Borders . 18 McKeown.
Pada  tataran  praktik  berikutnya  bahwa dalam  sistem  pengamanan  perbatasan  suatu negara ( border control management), visa adalah lapisan  pertama  dalam  lapisan  sistem  kontrol perbatasan  negara  secara  menyeluruh  ( layered border control management). Dalam hal ini, visa is  authorisation  to  travel  to  the  country bukan authorization to enter 19 . Artinya ketika seseorang telah memiliki visa, tidak serta-merta memberikan jaminan  penuh  yang  bersangkutan  dapat memasuki  suatu  negara  sebelum  diberikan  izin masuk  ( entry  permit )  oleh  Pejabat  Imigrasi ( Immigration Officer ) di Immigration Checkpoints negara  yang  dikunjungi.  Lapisan  pemeriksaan keimigrasian  ini  merupakan layer kedua  dalam layered border control management 20 .
Dalam
perkembangannya,
secara
institusional  pengaturan  spesifikasi  dan  fitur pengamanan  visa  ( security  feature) yang sebelumnya  diatur  secara  mandiri  oleh nation state telah  beralih  menjadi  rezim  internasional dengan  diatur  oleh  sebuah  lembaga  Internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa -  Bangsa (PBB)  yaitu  Organisasi  Penerbangan  Sipil Internasional ( International Civil  Aviation Organisation/ICAO) .  Organisasi  internasional  ini memiliki mandat untuk memberikan rekomendasi internasional  pengaturan  fitur  dan  pengamanan paspor  dan  visa  kepada  para  negara  anggota ICAO.  Dengan  adanya  rekomendasi  praktik tersebut,  maka  diharapkan  akan  meminimalisir terjadinya kejahatan pemalsuan visa.
Dengan  diikuti  dengan  kemajuan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK),  maka sistem  pengawasan  keimigrasian  juga  mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sistem visa yang  sebelumnya  berbentuk  kertas,  cap  maupun stiker  yang  ditempelkan  di  dokumen  perjalanan, saat ini berevolusi menjadi visa elektronik  (eVisa)
19 Andry  Indrady,  “Beyond  Belconnen  and  Kuningan:  A Study of Bilateral Immigration Cooperation Between the Australian  Department  of  Immigration  and  Citizenship Australia  and  the  Indonesian  Directorate  General  of Immigration,  2001-2009”  (Flinders  University  Adelaide Australia,
Ph.D Dissertation, 2011), https://trove.nla.gov.au/version/177764732.
20 Indrady.
yang  berbasis  digital.  Dengan  adanya  inovasi tersebut,  maka  orang  asing  yang  akan  memasuki suatu  negara  yang  mengharuskan  memiliki  visa tidak  perlu  lagi  melakukan  prosedur  pengajuan dan  pembayaran  visa  secara  konvensional  (tatap muka) melainkan dapat dilakukan secara online.

## Rezim Bebas Visa
Perlu  digarisbawahi  bahwa  secara  umum kebijakan keimigrasian di seluruh negara di dunia berpegang  kepada  prinsip  selektif  karena keberadaan  hukum  keimigrasian  adalah  sebagai produk  dari  lahirnya  konsep nation  state yang merupakan  manifestasi  kedaulatan  dari  suatu negara 21 .  Dengan  demikian, the  default  line dalam  penyusunan  kebijakan  keimigrasian  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  mengutamakan prinsip selective policy 22 .
Dalam  perkembangannya,  telah  terjadi beberapa  pemikiran  baru  terkait dengan modifikasi kebijakan keimigrasian yang diterapkan  oleh  beberapa  negara,  terutama kebijakan  visa.  Salah  satu  modifikasi  tersebut adalah dengan adanya kebijakan untuk menghilangkan  kewajiban  untuk  memiliki  visa dari  suatu  negara  kepada  negara  lain  yang dikehendakinya  ( visa  waiver  programme ). Menurut  James  Hollifield 23 ,  pemberian  fasilitas bebas visa merupakan salah satu instrumen politik luar  negeri  suatu  negara  untuk  memberikan fasilitas  khusus  kepada  negara-negara  tertentu dalam  rangka  menjaga  dan  meningkatkan hubungan  diplomatik  maupun  kepentingan nasional lainnya dengan negara lain, baik yang
21 Indrady, Dinamika  Isu  Keimigrasian  Dalam  Lensa Global .
22 James. F Hollifield and Tom. K Wong, “The Politics of International  Migration:  How  Can  We  Bring  the  State Back  In,”  in Migration  Theory:  Talking  Across Disciplines ,  ed.  Caroline  B  Brettell  and  James  F. Hollifield (New York USA: Routledge, 2000).
23 James  F.  Hollifield,  “Migration  and  International Relations,”  in Oxford  Handbook  of  the  Politics  of International  Migration (London:  Oxford  University Press, 2012), https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195337228.013.00 15.
159 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
dilakukan  secara  unilateral,  bilateral,  maupun regional.
Dalam  hal  ini,  negara  dapat  menerapkan kebijakan  bebas  visa  tanpa  meminta  secara resiprokal kepada negara lain untuk memperlakukan  warga  negaranya  di  negara  lain dengan  konsep  unilateral.  Disisi  yang  lain,  suatu negara  juga  dapat  membangun  kerjasama  secara resiprokal dalam bingkai kerjasama bilateral untuk memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara kedua negara tersebut. Maupun sebuah kelompok negara  yang  berada  dalam  1  (satu)  kawasan ( region) dapat bekerja sama secara regional untuk memberikan  kebijakan  bebas  visa  kepada beberapa negara untuk masuk ke kawasan tersebut 24 . Dalam  konteks  unilateral, Indonesia sebagai  negara emerging  economies sejak  awal telah  secara  progresif  menerapkan  kebijakan bebas  visa  wisata  sejak  tahun  1983  melalui Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  15  Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan
Kepariwisataan. Basis utama penerapan kebijakan ini  berporos  pada  kebijakan  pariwisata  yang memberikan  26  (dua  puluh  enam)  negara  untuk menikmati  kebijakan  bebas  visa  untuk  tujuan wisata  meskipun  negara-negara  yang  diberikan fasilitas  bebas  visa  wisata  tidak  secara  resiprokal memberikan  fasilitas  yang  sama  kepada Indonesia.
Dalam  konteks bilateral, salah  satu  contoh negara  lainnya  yang  memiliki  kebijakan  bebas visa  adalah  Amerika  Serikat  yang  mulai memperkenalkan  kebijakan  yang  dinamakan visa waiver  program pada  tahun  1986  untuk memberikan  kemudahan  fasilitas  bebas  visa kepada  beberapa  negara  tertentu  secara  bilateral- resiprokal dalam rangka bisnis dan wisata selama 90  (sembilan  puluh)  hari 25 .  Secara  konseptual,
Amerika  Serikat  sebagai  negara advanced economies menerapkan kebijakan bebas visa  ini
melalui  mekanisme risk-based  and  multi-layered approach yaitu  sebuah  mekanisme  asessmen reguler yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap  kondisi  suatu  negara  dari  semua  aspek yang  akan  menentukan  daftar  negara  yang  akan diberikan  fasilitas  bebas  visa  tersebut 26 .  Dalam kenyataannya daftar negara penerima fasilitas visa waiver  program juga  mengalami  fluktuasi  sesuai dengan  hasil  asessmen  yang  dilakukan  oleh otoritas  keimigrasian  serta  lintas  Kementerian  di Amerika  Serikat 27 .  Dan  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  kebijakan  tersebut  berbasis resiprokal,  sehingga  Amerika  Serikat  tidak  akan memberikan  fasilitas  bebas  visa  jika  tidak memiliki  muatan  kepentingan  yang  saling menguntungkan dengan negara partner . Sehingga, secara  tidak  langsung  kebijakan  bebas  visa Amerika  Serikat  yang  popular  ini  juga  beririsan dengan kebijakan luar negerinya 28 . Dalam  konteks  kawasan  (regional), beberapa negara berdasarkan asas institusionalisasi  penyatuan  kawasan  dalam bidang  ekonomi,  politik  dan  sosial  budaya  telah menerapkan  kebijakan  bebas  visa  maupun kemudahan  dalam  fasilitas  keimigrasian  bagi negara-negara  yang  berada  dalam  satu  kawasan, seperti Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN),  Association  of  Pacific  Economy Cooperation  (APEC)  dan  the  European  Union (EU) dan  beberapa  organisasi  di  kawasan- kawasan di belahan dunia lainnya 29 .

## Neksus Pariwisata dan Rezim Bebas Visa
Sektor kepariwisataan ( tourism) merupakan salah satu komoditas yang sangat diandalkan oleh banyak  negara  sejak  bangkitnya  perekonomian dunia  paska  Perang  Dunia  kedua.  Ditambah  lagi dengan  makin  tingginya  volume  migrasi  antar negara  yang  didukung  oleh  perkembangan teknologi  informasi  dan  transportasi  sebagai katalisator peningkatan perhatian negara-negara di dunia terhadap pengembangan sektor pariwisata.
24 Vincent  Chetail, International  Migration  Law ,  1st  ed.
(Oxford  United  Kingdom:  Oxford  University  Press, 2019).
25 DHS, “Visa Waiver Program,” 2019, https://www.dhs.gov/visa-waiver-program. 26 DHS.
27 DHS.
28 DHS.
29 Chetail, International Migration Law .
160 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
Secara  institusional, the  United  Nations World  Tourism  Organisation  (UNWTO) yang dibentuk  pada  tahun  2003,  merupakan  sebuah lembaga  dunia  khusus  ( specialized  agencies) di bawah naungan PBB yang menjadi leading sector pengembangan  standar  internasional  di  bidang kepariwisataan. Lebih lanjut UNWTO mempromosikan  pariwisata  sebagai  motor penggerak pertumbuhan pembangunan
internasional secara inklusif dan berkelanjutan 30 . Dengan  memiliki  158 state  members ,  6 associate  members dan  500 affiliate  members yang berasal dari sektor bisnis pariwisata, institusi pendidikan  dan  beberapa  asosiasi  dan  otoritas kepariwisataan  di  seluruh  dunia,  UNWTO merupakan  sebuah  organisasi  internasional  yang sangat  berpengaruh  dalam  kebijakan  standar- standar  pengembangan  kepariwisataan  dalam tataran domestik negara-negara anggotanya 31 . Dalam  hal  ini,  peranan  UNWTO  sebagai lembaga  sentral  dunia  di  bidang  kepariwisataan sangat  vokal dalam memberikan konsepsi neksus antara  pariwisata  dengan  kebijakan  bebas  visa dengan argumen sebagai berikut 32 : “Visa  policies  are  among  the  most important governmental formalities influencing  international  tourism.  The development  of  policies  and  procedures for visas, as  well as for other important travel  documents  such  as  passports,  is closely  linked  to  the  development  of tourism… Especially noteworthy are the multilateral  agreements  that  mutually exempt  all  or  certain  categories  of travelers  from  the  visa  requirement. However, despite the progress made,
30 Lucy Ferguson, “The United Nations World Tourism
Organisation,” New Political Economy 12, no. 4 (2007): 557–68,
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/135634607016615 87. 31 UNWTO, “Who We Are,” 2019, http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0.
32 UNWTO, Visa  Facilitation:Stimulating  Economic Growth  and  Development  through  Tourism ,  3rd  ed. (Madrid Spain: World Tourism Organisation (UNWTO), 2013).
current  visa  policies  are  still  regularly mentioned  as  inadequate  and  inefficient and  are  thus  acknowledged  to  be  an obstacle to tourism growth.”
Dengan  demikian,  menurut  UNWTO dengan  masih  minimnya  penerapan  kebijakan bebas  visa  di  beberapa  negara  sangat berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  sektor pariwisata global.
Sebagai  aktor  non  negara  ( non  state actor ), UNWTO telah melakukan upaya-upaya untuk  mempengaruhi  negara-negara  di  dunia untuk  merubah  kebijakan  visanya  yang mendorong  ke  arah  yang  lebih open terhadap parawisata.  Sebagaimana  sebuah  studi  yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan Epistemic Community and International Policy Coordination 33 membuktikan peranan
dominan UNWTO terhadap perubahan kebijakan  visa  negara  yang  lebih  liberal  ke arah  kebijakan  bebas  visa  ( visa  exemption policy) dengan  metode  pendekatan  ke  negara- negara  anggota  melalui  pertemuan  forum internasional dan proses lobi-lobi politik 34 . Dengan demikian, dari sisi teori institusi 35 ,  sektor  kepariwisataan  dalam  tataran internasional  telah  terinstitusionalisasi  dengan keberadaan
UNWTO yang mampu “mempengaruhi” nation state untuk menyesuaikan kepentingan negaranya dengan
33 Peter.  M  Haas,  “Introduction:  Epistemic  Communities and  International  Policy  Coordination,” International Organization 46, no. 1 (1992): 1–35,
https://doi.org/10.1017/S0020818300001442.
34 Ebru  Tekin Bilbil, “The Role  of the UNWTO in  Visa Facilitation:  The  Diverse  Impacts  on  Tourism  Industries of  China,  Russia  and  Turkey,” International  Journal  of Tourism and Hospitality Management in the Digital Age
1, no. 1 (2017),
https://doi.org/10.4018/ijthmda.2017010102.
35 Aristide  R.  Zolberg,  “International  Migrations  in Political  Perspective,” International  Migration  Review 15, no. 1 Spplementary (1981): 3–27, https://doi.org/10.1177/019791838101501s03.
kepentingan  UNWTO  dalam  penerapan kebijakan bebas visa 36 .
Disamping  UNWTO,  terdapat  sebuah Lembaga  Non  Pemerintah  Internasional  yang bernama the  World  Economic  Forum  (WEF) bermarkas  di  Jenewa  Swiss.  Lembaga  ini merupakan sebuah non state actor yang cukup berpengaruh di dunia dengan kegiatan-kegiatan yang  berhubungan  dengan  kajian,  maupun forum  diskusi  bertaraf  internasional  dengan tajuk  ekonomi  global.  Lembaga  ini  didirikan oleh  Klaus  Schwab,  seorang  Guru  Besar  pada Universitas  Jenewa  yang  menjadi  pelopor  isu global revolusi industri 4.0.
Dari  sisi  kepariwisataan,  lembaga  ini telah memiliki reputasi berkaliber internasional dalam  menyusun  sebuah  standar  internasional yang  sudah  menjadi  rujukan  dalam  hal penetapan  rangking  persaingan  negara-negara di  bidang  pariwisata  yaitu The  Travel  and Tourism  Index  (TTCI) yang  diterbitkan  setiap dua tahun sekali ( bienial). TTCI memiliki  14  (empat  belas)  pilar yang menjadi komponen penilaian terhadap  daya saing  suatu  negara  dalam  hal  kepariwisataan. Dengan pilar-pilar tersebut masing-masing negara berpacu  untuk  meningkatkan  poin  daya  saingnya agar rangking  mereka dapat mengalahkan negara lainnya dan  persepsi kepariwisataan di  negaranya dapat dinilai positif oleh masyarakat internasional.
Tabel 14 (empat belas) pilar TTCI 37
Sumber: The World Economic Forum 2019
Sesuai dengan rumusan masalah maka pembahasan ini  akan  lebih  memfokuskan kepada aspek  pilar international  openness yang  menjadi bagian dari komponen Tour and Travel Enabling Conditions dan  pengaruhnya  terhadap  kebijakan bebas visa di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pilar international  openness berhubungan  erat dengan  aspek  mobilitas  manusia  antar  negara yang bertujuan untuk melakukan kegiatan wisata. Sehingga komponen international openness dapat dijadikan  variabel  analisis  untuk  melakukan evaluasi terkait dengan penerapan kebijakan bebas visa di Indonesia.
Dalam  hal  ini  komponen international openness memiliki beberapa sub-komponen yaitu: visa  requirements,  openness  in  bilateral  air service agreements dan number of bilateral trade agreements  in  force. Dengan  demikian  secara umum komponen international openness
memberikan  persepsi  bahwa  yang  menjadi the rule  of  thumb adalah  semakin  terbuka  sebuah negara  terhadap  negara  lain  dalam  aspek  aturan bebas visa, akses penerbangan sipil dan perjanjian perdagangan maka semakin tinggi  komponen
36 Ferguson, “The United Nations World Tourism Organisation.”
37 World  Economic  Forum, The  Travel  &  Tourism Competitiveness  Report  2019 , World  Economic  Forum (Geneva  Switzerland:  World  Economic  Forum,  2019), https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.12.019.
162 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
penilaian TTCI-nya. Dan sebaliknya menurut The World Economic Forum 38 : “Restrictive policies
such as cumbersome visa requirements diminish tourists’  willingness  to  visit  a  country, and  indirectly  reduce  the  availability  of key services.”
Oleh  karena  itu,  menurut  standar  TTCI semakin  ketat  aturan  visa  di  suatu  negara,  akan berpengaruh  signifikan  terhadap  berkurangnya jumlah turis yang akan datang ke negara tersebut. Dengan  demikian, platform yang  menjadi best practices bagi  negara-negara  di  dunia  dalam  hal kepariwisataan  menurut  standar TTCI adalah harus menerapkan rezim visa yang mencerminkan pendekatan non restrictionist atau dengan kata lain menerapkan rezim bebas visa.
Indonesia dan TTCI Sebagai  salah  satu  negara  anggota UNWTO, terkait dengan pengembangan kepariwisataan,  Indonesia  sejak  tahun  1980an telah  menerapkan  kebijakan  bebas  visa  yang cukup progresif, meskipun rezim bebas visa sudah diterapkan  sejak  tahun  1967  sebagai  upaya integrasi kawasan Asia Tenggara di dalam wadah ASEAN 39 .
Sumber: 40
Dari gambaran di atas, dalam perkembangannya,  kebijakan  bebas  visa  di Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  yang sangat  agresif.  Terlihat  bahwa  Indonesia  sejak tahun 2011 terus melakukan liberalisasi penerapan kebijakan  bebas  visa  yang  difokuskan  kepada peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia. Dan titik  terakhir  penambahan  jumlah  negara  yang diberikan  fasilitas  bebas  visa  berada  di  tahun 2016,  dimana  169  negara  menikmati  fasilitas bebas visa untuk berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, kunjungan sosial budaya dan bisnis.
Dalam  perspektif TTCI ,  dikatakan bahwa  pemberian  fasilitas  bebas  visa  bagi wisman  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  suatu  negara.  Dan  bagi  Indonesia, dari sisi penerimaan negara, tidak dapat dipungkiri bahwa  sektor  pariwisata  dapat  meningkatkan penerimaan  negara  khususnya  dari  sektor  jasa transportasi, jasa dan usaha-usaha mikro.
38 World Economic Forum.
39 Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1967 tentang  Fasilitas  Bebas  Visa  ASEAN,  Indonesia  telah memberikan fasilitas bebas visa kepada negara-negara anggota
ASEAN  yang  saat  ini  berlaku  untuk  jangka  waktu  30  (tiga puluh) hari.
40 Kemenpar,  “Kajian  Dampak  Kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  Terhadap  Perekonomian  Dan  Peningkatan
Jumlah Kunjungan Mancanegara.”
Menurut  data  dari  Kementerian Pariwisata, 41 menunjukkan  bahwa  secara gradual  sejak  tahun  2004  terjadi  fluktuasi jumlah  penerimaan  negara.  Tren  rata-rata peningkatan  jumlah  wisman  dari  tahun  2005 sd. Tahun 2017. Meskipun di tahun 2008-2009 terjadi  penurunan  wisman  dan  yang  menarik adalah  angka spending yang  dikeluarkan wisman drop dari tahun-tahun sebelumnya dan juga terjadi hal yang sama di tahun 2015-2017 terkait jumlah spending yang dikeluarkan oleh wisman  walaupun  terjadi  penambahan  jumlah negara yang diberikan kebijakan bebas visa.
Perlu  diketahui  bahwa  meskipun komponen international openness memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan perekonomian di suatu negara, namun menurut WEF, 13  (tiga  belas)  komponen  lainnya  juga tidak kalah pentingnya. Bahkan menurut WEF, dijelaskan bahwa pilar yang paling memberikan  efek  korelasi  yang  signifikan dengan  jumlah  wisman  yang  datang  ke  suatu negara berada di komponen tourism infrastructure (infrastruktur  kepariwisataan) dan natural  resources (obyek  wisata/sumber daya alam pariwisata).
Menurut  data  dari WEF 42 , dijelaskan bahwa  komponen  infrastruktur  pariwisata  dan komponen  sumber  daya  alam  pariwisata  lebih dominan  memiliki  korelasi  dengan  jumlah wisman  yang  datang  ke  suatu  negara dibandingkan  dengan  pilar  lainnya,  termasuk pilar international  openness .  Ditambah  lagi oleh WEF ,  bahwa  menurut  laporan  terhadap efektivitas indikator komponen TTCI dijelaskan  bahwa  pilar international  openness tidak  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan dibanding dengan pilar-pilar lainnya 43
Meskipun tidak memberikan efek yang signifikan dalam peningkatan jumlah wisman
dan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  mengapa beberapa  negara  masih  mengandalkan  pilar international openness di dalam meningkatkan rangking daya saing TTCI? Data dari UNWTO menunjukkan bahwa tren penerapan kebijakan bebas  visa  dari  negara-negara  dalam  kategori emerging  economies dan  negara-negara  dalam kategori advanced economies terdapat perbedaan  yang  signifikan 44 .  Tren  secara global ( world average)
mengalami peningkatan  jumlah  negara  yang  memberikan kebijakan  bebas  visa,  begitu  pun  dengan  tren yang  dialami  oleh  negara-negara  dari kelompok emerging economies (negara berkembang). Lain halnya dengan negara maju ( advanced  economies) ,  yang  tidak  mengalami perubahan  yang  signifikan  dalam  hal pemberian fasilitas kebijakan bebas visa.
Menurut UNWTO, salah satu alasan negara emerging economies, termasuk Indonesia  mengadopsi  alternatif  pilihan kebijakan  bebas  visa  sebagai arsenal untuk meningkatkan  jumlah  wisman  dikarenakan, komponen  pilar  ini  adalah shortcut untuk meningkatkan  rangking  daya  saing  TTCI negaranya 45 :
“Therefore, many lower-income economies  that  have  an  abundance  of natural assets would do well to consider investing  in  efforts  to  drive  economic development  through  the  vehicle  of  a thriving  travel  and  tourism  sector, especially  given  that  they  may  lack  the foundations  necessary  to  pursue  other emerging  economic  pathways  such  as advanced  manufacturing.  An  example from  Africa  is  the  marked  increase  in visa  openness  that  is  in  large  part  a response  to  the  need  to  drive  T&T  on the continent but has the obvious benefit of stimulating trade and development on a larger scale.”
41 Kemenpar.
42 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 . 43 World Economic Forum.
44 UNWTO, 2019 Visa Openness Report for Africa (Madrid Spain: UNWTO, 2019).
45 UNWTO.
164 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
Ditambahkan 46 bahwa ketika Indonesia  memutuskan  untuk  menambahkan daftar  negara  dalam  kebijakan  bebas  negara pada  tahun  2016,  beberapa  rasional  kebijakan melatarbelakanginya.  Pertama,  didasari  atas target  jumlah  wisatawan  sebanyak  20  (dua puluh)  juta  di  tahun  2019.  Dan  kedua,  yang paling  berpengaruh  adalah  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  UNWTO  dan The  World Travel  and  Tourism  Council  (WTTC) 47 pada saat  pertemuan T20  Ministers  Meeting 48 ke-4 pada tahun 2012 yang salah satu rekomendasinya  adalah  dengan  membuka kebijakan  bebas  visa  seluas-luasnya  akan berdampak  kepada  kenaikan  jumlah  wisman rata-rata  5%  -  25%  per  tahun  dalam  waktu  3 tahun.
Meskipun UNWTO membenarkan
bahwa  ada  indikasi  korelasi  positif  kenaikan jumlah  wisman  dengan  penerapan  kebijakan bebas visa, di Indonesia  namun pada saat  yang sama juga mengingatkan bahwa pilar international openness jangan dijadikan komponen  yang  paling  dominan  dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan 49 :
“However, as this 169-country visa free policy  became  fully  operational  only  a year  ago,  there  is  insufficient  data  to evaluate  the  overall  effectiveness of  the visa  policy  and  to  determine  fully  if there is a causal relationship between the introduction  of  visa-free  travel  and  the nearly  20%  year  on  year  growth. Nonetheless, early indications suggest
46 UNWTO,  “Indonesia  Opens  Its  Doors  to  169 Countries,”  2018,  http://www2.unwto.org/news/2018-03- 01/indonesia-opens-its-doors-169-countries.
47 WWTC  adalah  sebuah  organisasi  internasional  non pemerintah  yang  menjadi  wadah  perusahaan  bisnis pariwisata dalam skala global.
48 T20 meeting adalah pertemuan reguler level Menteri di bidang pariwisata yang tergabung di dalam negara-negara G20 untuk  meningkatkan pertumbuhan pariwisata dalam skala global.
49 UNWTO,  “Indonesia  Opens  Its  Doors  to  169 Countries.”
that  the  policy  is  indeed  increasing visitor demand to Indonesia.”
Lebih lanjut UNWTO juga menekankan bahwa kebijakan bebas visa hanya  merupakan salah  satu  instrumen  dari  keseluruhan perangkat  kebijakan  pariwisata  secara  makro untuk  meningkatkan  pertumbuhan  pariwisata di suatu negara 50 :
” Research over the years has underlined the  importance  of  visa  free  policies  to successful national tourism development strategies. However, a visa free policy in isolation  is  no  guarantee  for  tourism growth.  Rather,  such  policies  should  be seen  as  part  of  an  overall  national effort.”

## Neksus  Neoliberalisme  dan  Kebijakan Keimigrasian
Secara  umum,  Robert  Gilpin 51 memberikan  pemahaman  yang  jelas  bahwa bagi kaum neoliberal, batas-batas politik yang diciptakan  negara  yang  akan  menghambat segala  aktivitas  perekonomian  global  harus disingkirkan.
Kebebasan
perdagangan internasional  dalam  bentuk  apapun  harus difasilitasi oleh nation state , agar pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara  dapat berkompetisi dengan negara lainnya.
Untuk  menakar  neksus  antara  konsep neoliberalisme dengan kebijakan keimigrasian, maka tulisan ini akan menggunakan pemikiran Robert Keohane dan Joseph Nye terkait dengan konsep ketergantungan internasional ( interdependence ) dan konsep rezim internasional  ( international  regime )  atau institusi
internasional ( international institutions ) dalam tataran politik internasional
50 UNWTO.
51 Gilpin, The Political Economy of International
Relations .
165 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
52 .  Penggunaan  kedua  konsep  tersebut  akan membantu  dalam  menganalisis  irisan  antara kebijakan bebas visa dengan rezim internasional.
Pertama,  dari  aspek interdependence . Dalam hal ini kaum neoliberal, berpandangan bahwa  terdapat  situasi  dimana  terjadi hubungan  yang  saling  ketergantungan  dan menguntungkan  secara  resiprokal  di  dalam tatanan politik internasional 53 . Jika asumsi ini ditarik  dalam  konteks  migrasi  internasional, maka  wisatawan  asing  yang  akan  berkunjung ke  suatu  negara  merupakan  hubungan  yang diterjemahkan  seperti  konsep  ketergantungan. Para  wisatawan mengharapkan adanya kemudahan    akses  untuk  memasuki  suatu negara dalam rangka tujuan wisata. Disisi lain, negara-negara  yang  membutuhkan  wisatawan membuka  akses  negaranya  agar  memberikan kontribusi  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi di negaranya.
Menurut      kajian      yang      dilakukan terhadap  kebijakan  keimigrasian  di  negara- negara berkembang telah teridentifikasi bahwa pengaruh globalisasi telah mempengaruhi pola kebijakan keimigrasian yang neoliberal dalam pengertian negara mengurangi tingkat restriksi akses  mobilitas  orang  asing  untuk  masuk  ke suatu negara dengan rasional ekonomi sebagai prioritas  utama 54 .  Dalam  pandangan
Neoliberal,  proses  migrasi  atau  masuknya orang  asing  ke  suatu  negara  diasumsikan sebagai  sebuah  sebuah market yang  dapat diberdayakan   untuk   keuntungan   bagi suatu
52 Robert  O  Keohane  and  Joseph  Nye, Power  and Interdependence:  World  Politics  in  Transition ,  1st  ed. (New York USA: Harper Collins, 1977).
53 Keohane and Nye.
54 Fiona.  B  Adamson  and  Gerasimos  Tsourapas,  “The Migration  State  in  the  Global  South:  Nationalizing, Developmental,  and  Neoliberal  Models  of  Migration Management,” International Migration Review 1,  no.  30 (2019);  James.  F  Hollifield,  “Migration,  Trade  and Economic  Development:  The  Risks  and  Rewards  of Openness,”  in Proceedings  of  the  2006  Conference  on Migration,  Trade,  and  Development ,  ed.  James  F. Hollifield,  Pia  M.  Orrenius,  and  Thomas Osang  (Dallas, Texas: Federal Reserve Bank USA, 2006), 249–84.
negara.  Dengan  demikian,  realitas  pandangan neoliberal  secara  riil  juga  dihadapi  oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di dalam  negeri  melalui  penerapan  kebijakan keimigrasian yang lebih terbuka.
Lebih lanjut, pemikiran neoliberal yang menggunakan paradigma rasional dan mengutamakan argumen yang didasarkan oleh data-data dan statistik. Dalam hal ini, data dan statistik jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa dipercaya  membantu dalam proses meningkatkan  jumlah  wisatawan  yang  akan datang  ke  Indonesia  dan  secara  agregat  akan berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara. Memperhatikan latar belakang dari diterapkannya  kebijakan  progresif  bebas  visa sejak  tahun  1983  sampai  dengan  2016,  maka dapat  dilihat  pengaruh  internasional  yang cenderung  sangat  liberal  yang  secara  riil berbentuk  penambahan  jumlah  negara  bebas visa.
Kedua,  dari  aspek  rezim  internasional atau  institusi  internasional.  Dalam  hal  ini, kepentingan  nasional  suatu  negara  ( national interest )  diterjemahkan  oleh  kaum  neoliberal sebagai  kombinasi  antara  kepentingan  negara dan  kepentingan  aktor  non  negara  ( non  state actor ) 55 .  Dengan  demikian,  kepentingan nasional  diterjemahkan  sebagai  hasil  dari dinamika  pertarungan  kepentingan  untuk menjadi  produk  kepentingan  nasional  suatu negara. Adapun komponen lainnya yang dapat diderivasi  dari  konsep  ini  adalah  adanya institusi  internasional  yang  menjadi leading sector dalam mengelola isu internasional yang dihadapi oleh
negara-negara yang berkepentingan 56 . Dengan demikian, konsep
55 Keohane and Nye, Power and Interdependence: World Politics in Transition .
56 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (Princeton New Jersey  USA:  Princeton  University  Press,  1984), https://doi.org/10.2307/40202461.
166 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
ini  memperkuat  posisi  lembaga  internasional sebagai non state actor yang dapat membantu negara-negara  dalam  mencapai  kepentingan nasional dan juga kepentingan bersama.
Dalam  kaitannya  dengan  kebijakan keimigrasian, dari pengalaman penulis sebagai Pejabat  Imigrasi  yang  sering  mengikuti  rapat bersama  antar  Kementerian/Lembaga  terkait dengan  kebijakan  bebas  visa,  Kementerian Pariwisata  didukung  oleh  perusahaan  biro wisata  baik  lokal  maupun  multi-nasional sangat  vokal  dalam  menyuarakan  pemberian fasilitas  bebas  visa  bagi  wisatawan  asing. Argumentasi  yang  digunakan  adalah  dengan menggunakan  keberadaan  Indonesian  sebagai negara  anggota  UNWTO  yang  secara  aktif memberikan policy  advice kepada  negara- negara  anggotanya  untuk  meningkatkan kualitas kebijakan nasional
untuk meningkatkan  daya  saing  dalam  sektor kepariwisataan internasional.
Keberadaan  UNWTO  yang  dijadikan point  of  reference bagi  Kementerian
Pariwisata  secara  riil  merupakan  wujud konkrit aktualisasi konsep institusi
internasional dalam pemikiran neoliberal yang akan membantu nation states dalam mencapai kepetingan  nasionalnya.  Dalam  hal  ini,  TTCI yang  merupakan  rujukan  komponen  daya saing  yang  digunakan  oleh  Kementerian Pariwisata dan aktor-aktor non negara lainnya untuk  mempengaruhi  penambahan  jumlah negara  yang  diberikan  fasilitas  bebas  visa. Meskipun  telah  bahwa  justru  kinerja  global dari  komponen  pilar international  openness ini tidak berdampak signifikan 57 , dibandingkan  dengan  pilar-pilar  lainnya namun secara de facto kebijakan bebas visa di Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  yang cukup agresif sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
Kebijakan  bebas  visa  yang  telah diterapkan Indonesia perlu dikaji dari berbagai aspek  terutama  untuk  melihat  sejauh  mana dampaknya terhadap
pertumbuhan perekonomian  yang  dihasilkan  dari  sektor kepariwisataan.  Dalam  hal  ini,  penambahan jumlah  negara  yang  dimasukkan  ke  dalam daftar  negara  penerima  fasilitas  bebas  visa perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat memberikan  manfaat  bagi  kepentingan nasional.
Dalam  hal  neksus  antara  konsep neoliberalisme dengan kebijakan keimigrasian ada  beberapa  parameter  yang  dapat  disajikan untuk  melakukan  evaluasi  implementasi kebijakan  selektif  keimigrasian  dikaitkan dengan pemberian bebas visa kepada beberapa negara.  Parameter  pertama  yaitu  pendekatan teori pembangunan internasional – yaitu untuk menganalisis  sejauh  mana  kebijakan  bebas visa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan parameter kedua menggunakan pendekatan resiprokalitas –  yang  menggunakan  pemetaan  sejauh  mana negara-negara  lain  juga  memberikan  fasilitas bebas  visa  yang  sama  terhadap  Indonesia. Dalam  hal  ini  prinsip  resiprokalitas  juga merupakan turunan dari konsep
interdependence yang diusung paham neoliberalis.
Pertama,  kebijakan  bebas  visa  yang secara progresif diterapkan oleh Indonesia dari perspektif  teori  pembangunan  internasional merupakan  bagian  dari  gejala isomorphic mimicry 58 ,  dimana  sebuah    negara menerapkan  standar  internasional    maupun best  practices yang  telah  diterapkan  oleh negara  lain  maupun  organisasi  internasional untuk  mendapatkan  hasil  yang  “dianggap” maksimal  sesuai  dengan  “resep”  yang ditawarkan.  Dalam  hal  ini,  penggunaan instrumen international  openness yang dilakukan oleh Indonesia dengan  penambahan
57 World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 .
58 Andrews, Pritchett, and Woolcock, Building State Capability : Evidence, Analysis, Action .
negara  yang  menikmati  fasilitas  bebas  visa dilakukan  agar  sesuai  dengan  rekomendasi dan  standar  internasioal  yang  ditetapkan  oleh UNWTO  dengan  tujuan  agar  jumlah  wisman yang  datang  ke  Indonesia  dapat  mencapai target  yang  diinginkan.  Sebenarnya  hal  ini biasanya  sangat  umum  dilakukan  oleh beberapa  negara developing  countries untuk mengejar  ketertinggalannya  dari  negara- negara  maju dengan metode shortcut 59 . Oleh karena itu, para ahli pembangunan internasional  berpendapat  bahwa  sebaiknya metode  ini  dihindari  dan  mengutamakan pembuatan  kebijakan  yang  dilandasi problem solving  learning dengan  menggunakan komponen-komponen  varian  karakteristik lokal  serta  kepentingan  nasional  negara  yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan  global
60 .
Oleh  karena  itu  untuk  menyikapi kebijakan  bebas  visa  yang  telah  diterapkan  di Indonesia,  dipandang  perlu  untuk  melakukan evaluasi  terutama  yang  terkait  dengan  negara- negara yang telah diberikan fasilitas kebijakan ini.  Terutama  untuk  lebih  mengoptimalkan parameter kebijakan selektif keimigrasian yang seolah-olah  telah  di fait  accompli dengan parameter  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi internasional.  Ada  beberapa  hal  yang  patut menjadi  perhatian  di  dalam  melakukan evaluasi  dari  sisi  kebijakan selective  policy sebagai berikut.
Pertama,  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan,  terutama  Pasal  6  disebutkan bahwa:
“Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan  keamanan  negara  dan  kesehatan masyarakat, Menteri dapat
menghentikan  sementara  bebas  visa kunjungan  untuk  negara,  pemerintah wilayah administratif khusus suatu
negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).”
Dengan  demikian,  Peraturan  Presiden tersebut  memberikan  amanat  bahwa  dalam konteks “keamanan” dan “kesehatan masyarakat”,  maka  Menteri  (baca:  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia)  dapat menghentikan  sementara  pemberian  fasilitas bebas visa kunjungan.
Atas  dasar  amanat  tersebut,  evaluasi secara  kualitatif  terhadap  negara-negara  yang telah diberikan fasilitas bebas visa dapat segera dilakukan dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dan unsur-unsur organisasi  non  pemerintah  untuk  memberikan masukan  terkait  dengan  profil  masing-masing negara dari semua aspek dengan menggunakan risk-based analysis .
Kedua,  dari  sisi  asas  resiprokal, Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 Pasal 2 Ayat (1) juga menekankan bahwa:
“Bebas  Visa  kunjungan  diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat”
Dengan  demikian,  evaluasi  kebijakan visa  juga  harus  berpijak  dari  perspektif resiprokal  dan  asas  manfaat.  Dalam  hal  ini sebagaimana  diketahui  sebelumnya  bahwa pemberian fasilitas bebas visa merupakan salah satu  instrumen  politik  luar  negeri  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  kepentingan  Indonesia lainnya yang lebih strategis. Memberikan suatu negara  fasilitas  bebas  visa  artinya  Indonesia secara  resiprokal  juga  berhak  meminta persamaan perlakuan dari negara lainnya.
Untuk  melihat  konteks  ini  dalam kacamata  asas  timbal  balik,  perlu  melihat sejauh  mana  kekuatan  paspor  Indonesia  untuk dapat  menembus  masuk  wilayah  negara  lain tanpa menggunakan visa.
Dengan menggunakan parameter yang dikeluarkan dari Henley and Partners 61 62 , Indonesia menempati
59 UNWTO, 2019 Visa Openness Report for Africa .
60 Andrews, Pritchett, and Woolcock, Building State Capability : Evidence, Analysis, Action .
61 Indeks  Paspor  versi  Henley  and  Partners  ini  sudah digunakan  sebagai  rujukan  kekuatan  paspor  negara- negara di dunia sejak awal tahun 1990an. Henley and
posisi ke-75 dengan kekuatan paspor Indonesia yang hanya bisa menembus ke 69 negara tanpa menggunakan  visa.  Disisi  lain,  tetangga  dekat Indonesia,  seperti  Malaysia  berada  di  urutan ke-13  dengan  kekuatan  paspornya  dapat menembus  ke  176  negara  dan  selanjutnya Singapura di tataran global saat ini menempati posisi pertama bersama dengan Jepang dengan kekuatan  paspornya  dapat  menembus  ke  189 negara.
Oleh  karena  itu,  dengan  kekuatan paspor  Indonesia  yang  hanya  berjumlah  69 negara  yang  tidak  berbanding  lurus  dengan jumlah  negara  yang  diberikan  fasilitas  bebas visa  kepada  Indonesia  sebanyak  169  negara, maka  diperlukan  kalkulasi  ulang  kebijakan yang lebih memberikan Indonesia posisi tawar yang  kuat  terhadap  negara-negara  lainnya terutama  dalam  memberikan  fasilitas  bebas visa  yang  resiprokal  bagi  Warga  Negara Indonesia (WNI).
Dan  yang  ketiga  adalah,  lebih mengoptimalkan pilar-pilar lainnya selain pilar international  openness di  dalam  Indeks  Daya Saing TTCI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia  dari  sektor pariwisata.  Hal yang  menggembirakan  setelah  pelantikan Presiden  Jokowi  dan  Wakil  Presiden  KH. Ma’ruf  Amin  bahwa  pemerintah  telah menetapkan  4  (empat)  destinasi  wisata  (pilar natural resources ) sebagai prioritas pemerintah dari  10  (sepuluh)  destinasi  baru  yang  telah ditetapkan sejak tahun 2017 bagi pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia 63 . Lebih lanjut, dengan adanya
Partners  adalah  sebuah  firma  hukum  berskala internasional  berbasis  di  Singapura  yang  membidangi masalah-masalah  kewarganegaraan  dan  keimigrasian. Untuk  lebih  informasi  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada laman www.henleypassportindex.com 62 Henley Partners, “The Henley Passport Index Q3 July 2019,” The Henley Passport Power Index, 2019, https://www.henleypassportindex.com/assets/2019/Q3/H PI Report 190701.pdf.
63 Silvita  Agmasari,  “Apa  Itu  10  Destinasi  Wisata Prioritas?  Tugas  Lama  Untuk  Wishnutama,”  Kompas
Travel News, 2019,
perbaikan  infrastruktur  yang  mendukung kepariwisataan  (pilar tourism  infrastructure ) yang  telah  dilakukan  sejak  pemerintahan Jokowi  Jilid  I,  serta  akan  terus  dilanjutkan  di pemerintah  Jokowi  Jilid  II,  maka  sudah saatnya  pilar international  openness tidak menjadi  fokus  utama  pertimbangan  untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah wisman ke Indonesia ke depannya.
Dan  alternatif  terakhir,  dari  sisi  asas manfaat  dalam  prinsip  kebijakan  selektif keimigrasian,  perlu  juga  dilakukan  kajian segmentasi
pemasaran ( marketing segmentation )  terhadap  negara-negara  yang “loyal”  terhadap  pemilihan  Indonesia  sebagai destinasi  wisata  mereka  dan  juga  secara kualitatif  banyak  melakukan spending selama berwisata. Negara-negara yang dalam kategori “menguntungkan” untuk Indonesia itulah yang dapat  ditetapkan  sebagai  negara-negara  yang dapat  diberikan  fasilitas  bebas  visa  sesuai dengan kepentingan Indonesia.

## SIMPULAN
Tulisan ini telah melakukan studi kritis terhadap korelasi antara komponen international  openness di  dalam TTCI yang dikeluarkan  oleh  WEF  dan  UNWTO  dengan kebijakan bebas visa di Indonesia.
Dengan  menggunakan  pendekatan neoliberalisme dan teori pembangunan internasional  tulisan  ini  telah  menjelaskan adanya  korelasi  yang  positif  antara  komponen international  openness sebagai  instrumen internasional  dalam  mempengaruhi  kebijakan selektif  keimigrasian  di  Indonesia.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  sebagai berikut.
Pertama,  dari  sisi  ekonomi  politik internasional,  keberadaan  beberapa  organisasi internasional  yang  bergerak  dalam  bidang pariwisata, UNWTO dan WEF secara
https://travel.kompas.com/read/2019/10/23/104726127/ap a-itu-10-destinasi-wisata-prioritas-tugas-lama-untuk- wishnutama?page=all.
169 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
institusional berpengaruh dalam proses penambahan  jumlah  negara  bebas  visa  di Indonesia.  Kedua  organisasi  internasional tersebut  telah  memberikan  persepsi  dan rekomendasi  melalui  standar  dan  indeks internasional  wisata  global  bahwa  dalam rangka  meningkatkan  jumlah  wisman  ke Indonesia  diperlukan  perluasan  kebijakan bebas  visa.  Sebagai  negara  anggota  UNWTO, kebijakan  bebas  visa  di  Indonesia  secara progresif  terus  meningkat  dan  mengalami the peak  point pada  periode  2011  sampai  dengan 2016 dengan telah diberikannya fasilitas bebas visa  kunjungan  kepada  sebanyak  169  (seratus enam  puluh  sembilan)  negara.  Namun demikian,  pemahaman  konsep  keimigrasian liberal  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  dalam memperluas  kebijakan  bebas  visa  secara unilateral  tersebut  sayangnya  tidak  resiprokal dengan  akses  bebas  visa  bagi  WNI  untuk masuk  ke  negara  lainnya  dan  tidak  didasari oleh kebijakan keimigrasian yang selektif.
Kedua,  dari  perspektif  pembangunan internasional,  ada  kemiripan  tren  global  untuk memperluas kebijakan bebas visa oleh negara- negara emerging countries, termasuk Indonesia yang  menggunakan  komponen international openness, salah  satu  dari  pilar TTCI untuk meningkatkan jumlah wisman. Namun tren ini sangat  bertolak  belakang  dengan  yang  terjadi di  negara advanced  economies yang  tidak menggunakan  pilar international  openness sebagai parameter untuk meningkatkan ranking TTCI . Bahkan negara-negara advanced economies  cenderung menggunakan  pilar infrastruktur parwisata ( tourism infrastructure ) dan  pengembangan  obyek  wisata  ( tourism natural  resource )  sebagai  modal  dasar  untuk pengembangan pariwisatanya di negaranya. Adanya  perbedaan  pola  pembangunan pariwisata  yang  diambil  oleh emerging economies dengan advanced  economies salah satunya disebabkan karena minimnya kapasitas negara emerging economies dalam mengembangkan  kedua  pilar  yang  dilakukan oleh advanced economies, dan oleh karena itu menggunakan komponen pilar international
openness adalah shortcut yang dapat ditempuh untuk  meningkatkan  pertumbuhan  pariwisata di  negara emerging  economies disamping memperbaiki  rangking TTCI di  mata  dunia internasional.
Meskipun  demikian,  untuk  menatap masa  depan  yang  lebih  baik,  dengan  visi  dan misi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden  Ma’ruf  Amin  di  Kabinet  Indonesia Maju, dalam membangun destinasi wisata yang baru  dilengkapi  dengan  infrakstruktur  yang mendukung ke arah pengembangan pariwisata, maka  kebijakan  bebas  visa  Indonesia  dapat dievaluasi  kembali.  Sehingga  yang  diperlukan adalah suatu immigration control management yang  terukur,  holistik  dan  partisipatoris sehingga  negara  dapat  mendapatkan  manfaat yang  sebesar-besarnya  dari  sektor  pariwisata melalui  kebijakan  bebas  visa  yang  lebih selektif,  memberikan  manfaat  yang  optimal dan tentunya berbasis asas resiprokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adamson, Fiona. B, and Gerasimos Tsourapas. “The  Migration  State  in  the  Global South:  Nationalizing,    Developmental, and  Neoliberal  Models  of  Migration Management.” International  Migration Review 1, no. 30 (2019).
Agmasari,  Silvita.  “Apa  Itu  10  Destinasi Wisata  Prioritas?  Tugas  Lama  Untuk Wishnutama.”  Kompas  Travel  News, 2019. https://travel.kompas.com/read/2019/10/2 3/104726127/apa-itu-10-destinasi-wisata- prioritas-tugas-lama-untuk- wishnutama?page=all.
Andrews, Matt, Lant. Pritchett, and Michael J.
V.  Woolcock. Building  State  Capability : Evidence,  Analysis,  Action .  London: Cambridge University Press, 2017.
Bilbil, Ebru Tekin. “The Role of the UNWTO in Visa Facilitation: The Diverse Impacts on  Tourism  Industries  of  China,  Russia and Turkey.” International Journal of
Tourism  and  Hospitality  Management  in the  Digital  Age 1,  no.  1  (2017). https://doi.org/10.4018/ijthmda.20170101 02.
Chetail, Vincent. International Migration Law . 1st  ed.  Oxford  United  Kingdom:  Oxford University Press, 2019.
DHS.  “Visa  Waiver  Program,”  2019. https://www.dhs.gov/visa-waiver- program.
Ferguson,  Lucy.  “The  United  Nations  World Tourism  Organisation.” New  Political Economy 12, no. 4 (2007): 557–68.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13
563460701661587.
Gilpin,  Robert. The  Political  Economy  of International  Relations . The  Political Economy of International Relations . New Jersey  USA:  Princeton  University  Press, 1987.
Haas,  Peter.    M.    “Introduction:  Epistemic
Communities and International Policy Coordination.” International Organization 46, no. 1 (1992): 1–35. https://doi.org/10.1017/S0020818300001
442.
Hollifield,  James.  F.  “Migration,  Trade  and Economic  Development:  The  Risks  and Rewards of Openness.” In Proceedings of the  2006  Conference  on  Migration, Trade, and Development , edited by James F.  Hollifield,  Pia  M.  Orrenius,  and Thomas  Osang,  249–84.  Dallas,  Texas: Federal Reserve Bank USA, 2006.
Hollifield, James. F, and Tom. K Wong. “The Politics  of  International  Migration:  How Can  We  Bring  the  State  Back  In.”  In Migration  Theory:  Talking  Across Disciplines , edited by Caroline B Brettell and James F. Hollifield. New York USA: Routledge, 2000.
Hollifield, James F. “Migration and International  Relations.”  In Oxford Handbook of the Politics of International
Migration . London: Oxford University
Press, 2012. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/978019 5337228.013.0015.
Indrady,  Andry.  “Beyond  Belconnen  and Kuningan:  A  Study  of  Bilateral Immigration  Cooperation  Between  the Australian  Department  of  Immigration and  Citizenship  Australia  and  the Indonesian  Directorate  General  of Immigration, 2001-2009.” Flinders University  Adelaide  Australia,  Ph.D Dissertation, 2011. https://trove.nla.gov.au/version/17776473 2.
———. Dinamika  Isu  Keimigrasian  Dalam Lensa  Global .  Cinere  Depok:  Politeknik Imigrasi, 2019.
Kemenpar.  “Kajian  Dampak  Kebijakan  Bebas Visa Kunjungan Terhadap Perekonomian Dan  Peningkatan  Jumlah  Kunjungan
Mancanegara.” In FGD Evaluasi Pelaksanaan  Bebas  Visa  Kunjungan, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian  Hukum  Dan  HAM  RI .
Jakarta, 2018.
Keohane,  Robert  O. After  Hegemony: Cooperation  and  Discord  in  the  World Political Economy . Princeton New Jersey USA:  Princeton  University  Press,  1984. https://doi.org/10.2307/40202461.
Keohane,  Robert  O,  and  Joseph  Nye. Power and  Interdependence:  World  Politics  in Transition .  1st  ed.  New  York  USA: Harper Collins, 1977.
McKeown,  Adam. Melancholy  Order:  Asian Migration  and  the  Globalization  of Borders . Columbia Studies in
International  and  Global  History . Columbia  USA:  Columbia  University Press, 2008.
Partners,  Henley.  “The Henley  Passport  Index Q3  July  2019.”  The  Henley  Passport Power Index, 2019. https://www.henleypassportindex.com/as sets/2019/Q3/HPI Report 190701.pdf.
171 Andry Indrady | Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen “International Openness” dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia
Santoso  et.al,  M.  Iman. Lintas  Sejarah Imigrasi  Indonesia .  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Imigrasi  Departemen  Hukum dan HAM RI, 2005.
Torpey,  John. The  Invention  of  the  Passport: Surveillance,  Citizenship  and  the  State . Cambridge  Studies  in  Law  and  Society . London:  Cambridge  University  Press, 2000.
UNWTO. 2019 Visa Openness Report for
Africa . Madrid Spain: UNWTO, 2019.
———. “Indonesia Opens Its Doors to 169
Countries,” 2018.
http://www2.unwto.org/news/2018-03- 01/indonesia-opens-its-doors-169- countries.
———. Visa Facilitation:Stimulating Economic  Growth  and  Development through  Tourism .  3rd  ed.  Madrid  Spain: World  Tourism  Organisation  (UNWTO), 2013.
———. “Who We Are,” 2019.
http://www2.unwto.org/content/who-we- are-0.
World  Economic  Forum. The  Travel  & Tourism  Competitiveness  Report  2019 .
World Economic Forum . Geneva
Switzerland:  World  Economic  Forum, 2019. https://doi.org/10.1016/j.annals.2003.12.0 19.
Zolberg,  Aristide  R. A  Nation  by  Design: Immigration  Policy  in  the  Fashioning  of America .  Massachusets:  Russel  Sage Foundation  Books  at  Harvard  University Press, 2008.
———.  “International  Migrations  in  Political Perspective.” International  Migration Review 15, no. 1 Spplementary (1981): 3–27. https://doi.org/10.1177/01979183810150 1s03.