Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kebijakan Keamanan Siber dan Kedaulatan Data: Suatu Kunci Dalam Mewujudkan Digitalisasi Pemilu di Indonesia
Dede Suprayitno 1* , Jerry Indrawan 2 , Hartanto 3 , Putrawan Yuliandri 4
1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Indonesia

## Abstract
Technological  advances  require  Indonesia  to  transform.  In  elections,  technological  advances seem to demand promising changes. Indonesia has also implemented digitalization of elections in  stages,  starting  with  the  Voter  Data Information  System  (SIDALIH)  and  the  Vote  Counting System  (SITUNG).  This  study  is  peeled  through  a  qualitative  approach  with  a  descriptive method. This technique is used to parse research topics and create descriptions in a systematic, factual  and  accurate  manner  based  on  literary  sources.  The  results  of  the  study  state  that Indonesia  has  started  digitizing  elections  and  has  made  developments  from  time  to  time.  The digitization  of  elections  is  also  an  urgent  need  to  improve  the  quality  of  democracy  in  the country and economic efficiency. To support this, it is necessary to strengthen the digitization of elections. Among them are strong cyber security policy regulations to support data sovereignty, strengthening information technology infrastructure that is evenly distributed and the readiness of human resources which is realized by increasing digital literacy.
Keywords: cyber security, data sovereignty, democracy, digitalization of elections, Indonesia

## Abstrak
Kemajuan  teknologi  menuntut  Indonesia  untuk  bertransformasi.  Dalam  pemilihan  umum, kemajuan teknologi terasa menuntut berbagai perubahan yang menjanjikan. Indonesia pun telah menerapkan digitalisasi pemilu secara bertahap, dimulai dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG). Kajian ini dikupas melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mengurai topik penelitian dan membuat  deskripsi  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  berbasis  sumber  pustaka.  Hasil penelitian  menyebutkan  Indonesia  telah  memulai  digitalisasi  pemilu  dan  melakukan pengembangan  dari  waktu  ke  waktu.  Digitalisasi  pemilu  juga  menjadi  kebutuhan  mendesak demi  meningkatkan  kualitas  demokrasi  di  tanah  air  dan  efisiensi  ekonomi.  Untuk menunjangnya,  diperlukan  penguatan  digitalisasi  pemilu.  Diantaranya  regulasi  kebijakan keamanan siber yang kuat untuk menunjang kedaulatan data, penguatan infrastruktur teknologi informasi  yang  merata  dan  kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  diwujudkan  dengan peningkatan literasi digital.
Kata kunci: demokrasi, digitalisasi pemilu, Indonesia, keamanan siber, kedaulatan data
* dedesuprayitno@upnvj.ac.id
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Digitalisasi  pemilihan  umum  di Indonesia  menjadi  suatu  langkah  yang strategis.  Berkaca  dari  Pilpres  2019, terdapat  beberapa  korban  berjatuhan akibat  panitia  pemilu  yang  kelelahan karena menyelenggarakan pemilu secara fisik  di  lapangan.  Selain  itu,  pemilu fisik  di  lapangan  juga  berpotensi membuat  ongkos  pemilu  membengkak, misalnya  seperti  rusaknya  kotak  suara, atau  hilangnya  perangkat  penunjang lainnya.
Atas adanya masalah-masalah
tersebut, wacana
digitalisasi mengemuka.  Digitalisasi  juga  membuat arus  informasi  menjadi  semakin  pesat. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat  saat  ini,  yang  telah  masuk dalam era masyarakat informasi.
William  J.  Martin  (1995)  menyebut masyarakat  informasi  adalah  suatu keadaan  masyarakat  dimana  kualitas hidup,  prospek  untuk  perubahan  sosial dan  pembangunan  ekonomi  bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya.
Dunia telah mengalami dan merasakan  adanya  revolusi  digital dimana  terdapat  perubahan  teknologi yang  sifatnya  elektronik  serta  mekanik menuju  teknologi  yang  lebih  tinggi yakni  teknologi  digital.  Revolusi  dalam
bidang  teknologi  tersebut  ditandai dengan  adanya  produksi  massal  dan penyebaran penggunaan komputer, telepon  selular,  internet  serta  perangkat lainnya  kemudian  membawa  dampak pada  perubahan  pola  hubungan  dan interaksi sosial diantara warga masyarakat,  pebisnis  juga  pemerintah (Hartanto, 2016).
Masyarakat  informasi  merupakan sebuah  hasil  dari  revolusi  digital  yang masih berlanjut hingga saat ini.
Masyarakat informasi sering diidentifikasi  sebagai  masyarakat  pasca industri (Bell, 1976), masyarakat postmodern (Giddens, 1990),
masyarakat  jaringan  (Castells,  1997) dan  yang  terakhir  menurut  Hague  & Loader  (1999),  Alexander&Pal  (1998) serta  Hacker  &  Dijk  (2000)  adalah digital democracy (demokrasi digital).
Era informasi membawa perubahan  yang  sangat  signifikan  pada pola  komunikasi  antar  manusia  dan perubahan  yang  luas  pada landscape politik.  Dalam  dunia  yang  sudah terkoneksi  atau  dalam  istilah  asingnya wired  world pengumpulan  secara  luas individu-individu yang memiliki kepentingan bersama  atau  perhatian yang  sama  terhadap  suatu  isu  sosial dapat  dengan cepat  terbentuk  dan membuat sebuah suara atau opini publik secara  kolektif. Model  seperti  ini
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tentunya mustahil terjadi pada beberapa dekade yang lalu dimana perkembangan teknologi  yang  ada  belum  mendukung dan memadai. Kondisi ini pun
berpengaruh pada
penggunaan teknologi  informasi  dan komunikasi oleh  partai  politik  maupun  para  politisi dalam  bentuk  yang  belum terpikirkan sebelumnya dan tentunya akan memiliki dampak yang besar pada demokrasi dan lembaga  perwakilan  (Alexander  dan Pal, 1998).
Era informasi membawa perubahan  yang  sangat  signifikan  pada pola  komunikasi  antar  manusia  dan perubahan  yang  luas  pada  landscape politik.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  semakin  canggih. Teknologi  ini  memungkinkan  individu- individu  yang  memiliki  kepentingan bersama  atau  perhatian  yang  sama terhadap  suatu  isu  sosial  untuk  dapat dengan cepat terhubung dan membentuk suara atau opini publik secara kolektif.
Model seperti ini tentunya mustahil  terjadi  pada  beberapa  dekade yang lalu, dimana perkembangan teknologi  yang  ada  belum  mendukung dan memadai. Kondisi ini pun berpengaruh pada penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi oleh  partai  politik  maupun  para  politisi dalam  bentuk  yang  belum  terpikirkan
sebelumnya.
Kebijakan  keamanan  siber  dan kedaulatan  data  menjadi  penting  dalam era  informasi  ini.  Kebijakan  keamanan siber bertujuan untuk melindungi sistem informasi  dan  data  dari  serangan  siber, sedangkan  kedaulatan  data  bertujuan untuk  menjaga  agar  data  yang  dimiliki oleh  suatu  negara  tidak  diakses  oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Kebijakan  keamanan  siber  dan kedaulatan  data  memiliki  hubungan yang  erat  dengan  perubahan  pola komunikasi antar manusia dan landscape  politik  di  era  informasi. Kebijakan  keamanan  siber  yang  kuat dapat  membantu  melindungi  kebebasan berekspresi  dan  hak-hak  asasi  manusia di  ruang  digital.  Hal  ini  penting  karena ruang digital telah menjadi tempat yang penting  bagi  individu-individu  untuk berekspresi, berkumpul, dan berpartisipasi  dalam  proses  demokrasi (Ahmad, 2012).
Kebijakan  kedaulatan  data  juga penting  untuk  melindungi  demokrasi  di era  informasi.  Data  yang  dimiliki  oleh individu-individu dapat digunakan untuk  memanipulasi  opini  publik  dan mempengaruhi  hasil  pemilihan  umum. Kedaulatan data dapat membantu melindungi data individu dari penyalahgunaan  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Menilik  hal  tersebut,  Pemerintah mendorong digitalisasi sebagai alternatif untuk
meningkatkan pelayanan  masyarakat,  karena  dinilai lebih efektif, efisien dan cepat. Presiden Indonesia  Joko  Widodo  berujar  bahwa pelayanan  publik  adalah  wajah  konkret kehadiran  negara  dalam  kehidupan masyarakat  sehari-hari.  Kepala  negara juga  mendorong  perlunya  adaptasi dengan perkembangan teknologi,
termasuk  dalam  memberikan  layanan yang prima.
Pemerintah telah meminta penyelenggara  layanan  telekomunikasi seluler  dan  penyedia  jaringan  internet, untuk menambah kapasitas dan infrastruktur  tambahan.  Dalam  survei yang  dilakukan  Asosiasi  Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Q2-2020 menyebutkan,  penetrasi  internet  di Indonesia  sudah  mencapai  73,7%  atau 196,71  juta  pengguna.  Dari  survei  juga tercatat,  29,3%  responden  memakai internet untuk berkomunikasi.
Kemudian untuk bermedia sosial sebesar  24,7%,  mengakses  hiburan 9,7%,  mengakses  layanan  publik  7,6% dan 4,8% berbelanja online.
Besarnya penetrasi internet itu, membuka kesadaran bahwa transofrmasi  digital  di  Indonesia  terus terjadi.  Masyarakat  mulai  terbiasa dengan  menggunakan  internet,  dan
menggantungkan  sebagian  pekerjaan sehari-sehari  dengan  basis  internet. Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan  akses  internet  yang baik, juga dilaksanakan melalui pembangunan jaringan tulang punggung ( backbone )  kabel  optik.  Salah  satu proyek jaringan infrastruktur internet itu adalah  Palapa  Ring  yang  juga  disebut sebagai tol langit.
Gelora  era  transformasi  digital kian terasa pada tahun politik.
Termasuk  langkah  digitalisasi  dalam pemilihan  umum.  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  periode  2019-2023, Johnny  G.  Plate  mengklaim  digitalisasi pemilu  dapat  mewujudkan  efektivitas dan  efisiensi  dalam  proses  kontestasi politik.  Efisiensi  itu  bahkan  bisa  terjadi sejak  dalam  tahapan  pemilih,  verifikasi identitas  pemilih,  pemungutan  suara, penghitungan suara hingga transisi serta tabulasi hasil pemilu.
Kebijakan  keamanan  data  siber sebenarnya sudah dibuat oleh Pemerintah  namun  cenderung  terpisah- pisah. Dalam hal teknis terkait gangguan jaringan dan peretasan, pemerintah  membuat  Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-undang Administrasi  Kependudukan,  Peraturan Pemerintah  Tentang  Badan  Sandi  dan Siber  Nasional.  Adapun  pemangku kepentingan dalam hal ini adalah BSSN,
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Kementerian Komunikasi
dan
Informasi, dan Sektor Swasta.
Terkait  dengan  kejahatan  siber, regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah antara  lain  Undang-Undang  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  dan  Undang-Undang  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemangku kepentingan Kepolisian,  Kementerian  Komunikasi dan Informatika, serta Kejaksaan.
Dalam  hal  keamanan  sipil  terkait dengan  infrastruktur  penting  termasuk juga tindakan terorisme siber, pemerintah  membuat  regulasi  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme,  Undang-Undang  Intelijen Negara,  Keputusan  Presiden  tentang Objek Vital Strategis. Pemangku kepentingan  terkait  dengan  pelaksana aturan tersebut, yakni Kepolisian,
Kejaksaan, dan Badan  Intelijen Negara. Terakhir, terkait dengan konteks militer ancaman yang muncul berkaitan dengan kekacauan akibat serang terhadap inftrastruktur  penting,  cyberespionage, dan  serangan  siber  dari  negara  lain. Dalam konteks ini pemerintah membuat Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Intelijen
Negara, pemangku  kepentingan  dari  regulasi tersebut yakni,
Kementerian Pertahanan,  Tentara  Nasional  Republik Indonesia,  dan  Badan  Intelijen  Negara
(Elsam Multimedia, 2019).
Plate  berkeyakinan  digitalisasi pemilu  sangat  mungkin  dilakukan, sebab  sudah  banyak  negara  yang menerapkan e-voting . Salah satu negara yang  cukup  maju  dalam  pemilu  digital adalah  Estonia.  Berkaca  dari  negara  di Eropa Utara ini, penyelenggaran pemilu berbasis digital dilakukan secara bertahap.  Bermula  dari  pelaksanaan lewat  internet,  kemudian  mulai  2011 pemilu sudah dilakukan dengan ponsel.
Sayangnya,  wacana  digitalisasi pemilu  menghadapi  tantangan  besar berupa  isu  kedaulatan  data.  Seberapa besar  data  masyarakat  atau  pemilih yang  tersedia,  Apakah  bisa  digunakan dengan baik selama pelaksanaan pemilihan  umum,  Apakah  ada  jaminan bahwa data pemilih itu tidak disalahgunakan.  Sejumlah  pertanyaan itu  mengemuka,  manakala  pembahasan digitalisasi  pemilu  mulai  didorong  oleh pemerintah.
Beberapa penelitian terdahulu menemukan  urgensi  keamanan  data siber  khususnya  dalam  Pemilu  menjadi isu  yang  penting  dan  mendesak  untuk diurai secara komprehensif. Riset Salabi (2020) dari rumahpemilu.org menemukan  bahwa  pada  daftar  pemilih tetap  yang  diupload  pada  sistem informasi  data  pemilih  (SIDALIH) milik  KPU  mendapatkan  serang  siber
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Distributed  Denial  of  Services (DDoS) pada  juli  2020  lalu.  Selain  itu  forum online “Breached Forums” memposting akun  yang  bernama  Bjorka.  Di  mana Bjorka  membagikan  data  NIK  (Nomor Induk  Kependudukan),  nomor  KK (Kartu Keluarga), nama lengkap, alamat domisi, hingga status disabilitas pemilih di  Indonesia  sebanyak  105  juta  data penduduk  milik  KPU  (Hardiansyah, 2022).
Pada  artikel  ini  penulis  akan memfokuskan  pada  bagaimana  kondisi Keamanan  Siber  dan  Kedaulatan  Data di  Indonesia  serta  apakah  Digitalisasi Pemilu,  Ancam  Kedaulatan  Data? Artikel  ini  akan  memulai  analisis  dari
kondisi Keamanan Siber
dan Kedaulatan  Data  serta  Digitalisasi Pemilu, dan Ancaman Kedaulatan Data, kemudian ditutup dengan simpulan.

## METODE
Metode penelitian merupakan jalan  dan  tahapan  bagi  para  peneliti untuk mengurai suatu penelitian ilmiah. Metodologi  penelitian  disusun  dengan cara  terstruktur  dan  bertanggungjawab, sehingga  mampu  menghasilkan  ilmu atau pemahaman baru. Metode penelitian  didasari  secara  rasional, sistematis dan empiris.
Kajian dalam penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  metode untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna  —oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang—  dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Proses  penelitian  kualitatif  melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data yang  spesifik  dari  para  partisipan, menganalisis  data  secara  induktif  mulai dari  tema-tema  yang  khusus,  ke  tema- tema  umum  dan  menafsirkan  makna data (Creswell, 2010).
Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  interpretif  dimana  peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan. Keterlibatan ini
memunculkan serangkaian isu-isu strategis,  etis  dan  personal  dalam penelitian  kualitatif  (Creswell,  2010). Peneliti  menggali  sedalam-dalamnya permasalahan dalam topik penelitian.
Sementara itu, peneliti menggunakan  metode  deskriptif  untuk menguraikan topik penelitian. Penelitian jenis  deskriptif  bertujuan  membuat deskripsi  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu
(Kriyantono, 2014). Tujuan dari penelitian deskriptif yakni
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) mengembangkan konsep dan menghimpun fakta-fakta, bukan menguji  hipotesis.  Penelitian  deskriptif berusaha  menemukan  pola  sederhana yang  didasarkan  pada  konsep  tertentu (Bajari, 2015).
Peneliti  menggunakan  metode deskriptif  seiring  fokus  utama  peneliti dalam  mengkaji  atau  menggunakan sumber pustaka tanpa melakukan kajian lapangan  langsung.  Sumber  pustaka yang digunakan terkait dengan perkembangan  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia  dan  penggunaan  teknologi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.  Penggalian  dilakukan  pada jurnal,  buku,  dan  referensi  digital. Sehingga  peneliti  menjelaskan  secara umum,  dan  melakukan  kajian  lebih dalam  pada  topik  penelitian.  Penelitian ini  diharapkan  mampu  menyajikan informasi  yang  komprehensif  pada suatu objek maupun isu.
Jenis  data  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  referensi yang berasal dari jurnal dan buku, yang menjelaskan  perkembangan  digitalisasi pemilu  di  Indonesia  dan  kaitannya dengan  keamanan  data.  Sementara  itu, data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian berupa pemberitaan- pemberitaan  di  media  massa  yang menjelaskan tentang perkembangan digitalisasi  pemilu  dan  keamanan  data.
Penelitian  dilakukan  selama  dalam rentang  waktu  Juli  hingga  Desember 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wacana  digitalisasi  pemilu  di Indonesia menunai pro dan kontra. Ada sisi positif yang bisa didapatkan melalui transformasi  digital.  Seperti  halnya transformasi digital pada sektor ekonomi maupun pendidikan. Meskipun nyatanya  mendisrupsi, go  digital telah membawa  manfaat  berupa  kemudahan, efektivitas, hingga efisiensi.
Transformasi juga merambah sistem  politik.  Wacana  digitalisasi pemilu,  memicu  perdebatan  mengenai keamanan siber dan isu kedaulatan data. Kedua  hal  tersebut  menjadi  topik menarik  untuk  dikaji.  Sebab  bila Indonesia mampu mentransformasi proses  pemilu  melalui  digital,  dapat memberi  perubahan  signifikan  bagi iklim demokrasi di tanah air.

## Proses Digitalisasi Pemilu
Pemilihan  umum  menjadi  salah satu bentuk kegiatan kehidupan bernegara  yang  demokratis.  Dalam Undang-Undang  No.  12  tahun  2003, pemilu  didefinisikan  sebagai  sarana untuk  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
dan  Undang-Undang  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sementara  pada Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2008 tentang  pemilihan  umum  anggota  DPR, DPD, dan DPRD mendefinisikan pemilu  sebagai  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam  konteks  global,  pemilihan umum  merupakan  padanan  dari  kata bahasa inggris yaitu “ general election” . Menurut  Black’s  Law  Dictionary definisi dari kata “ election ” yang paling relevan  adalah:  “T he  process of selecting  a  person  to  occupy  an  office (usually  a  public  office),  membership, award,  or  other  title  or  status ” (Bisariyadi  dkk,  2012).  Pemilu  menjadi agenda  rutin  yang  diselenggarakan, dengan dasar undang-undang.
Dalam  sistem  pemilihan  umum yang  dipilih  oleh  rakyat  semua  jabatan politik  seperti  jabatan  presiden  dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah,  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  jabatan gubernur  dan  wakilnya,  dan  jabatan bupati  dan  wakilnya  serta  walikota  dan wakilnya, dipilih oleh rakyat. Pemilihan jabatan  politik  itu,  ada  yang  dilakukan
secara  serentak  ada  yang  tidak  serentak (Thoha, 2014).
Seiring dengan berjalannya waktu,  proses  pesta  demokrasi  itu diselenggarakan secara serentak. Hal ini untuk menekan pengeluaran operasional selama pemilu berlangsung, yang banyak didanai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Selain  menghemat  biaya, pemilu serentak juga mengurangi pemborosan  waktu  dan  mengurangi konflik  atau  gesekan  horizontal  di masyarakat  (Prasetyoningsih,  2014). Sebab semakin panjang periode pelaksanaan  pemilu,  maka  polarisasi  di masyarakat  semakin  berlangsung  lama. Hal ini berisiko menimbulkan
perpecahan yang membahayakan
persatuan di masyarakat. Tahapan penyelenggaraan pemilihan  umum  di  Indonesia,  telah diatur oleh undang-undang. Pada pemilu  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD telah diatur tahapannya dalam UU No. 8 tahun  2012.  Lalu  pemilu  presiden  dan wakil  presiden,  telah  diatur  dalam  UU No. 42 tahun 2008. Pemilihan gubernur dan  wakil  gubernur,  bupati  dan  wakil bupati serta walikota dan wakil walikota,  juga  telah  diatur  dalam  UU No.  8  tahun  2015.  Secara  garis  waktu, ada tiga besar pembagian tahapan, yakni pra-pemilu,  pemilu  dan  pascapemilu.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Mulai  dari  pemutakhiran  data  pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu,  pengambilan  suara,  penetepan hasil suara, hingga pengucapan sumpah/ janji.
Dengan kemajuan teknologi, proses  pemilu  beranjak  sedikit  demi sedikit  dengan  mengadopsi  teknologi digital.  Indonesia  telah  belajar  secara bertahap, untuk mempersiapkan transformasi pemilu digital. Penggunaan teknologi  pemilu  di  Indonesia  sudah mulai  diterapkan  sejak  1999  untuk memudahkan  tugas  KPU.  Penggunaan teknologi  ini  berada  pada  tahapan pemilu,  rekapitulasi  dan  pungut  hitung (Pratama  &  Salabi,  2019).  Kemudian mulai  dikembangkan  secara  intensif pada  pemilu  2004  hingga  pemilu  2014. Sedangkan untuk penggunaan teknologi dalam penyusunan daftar pemilih, mulai digunakan  pascapemilu  2009,  karena pada  tahun  tersebut  muncul  persoalan pada  data  pemilih  yang  menarik perhatian  publik  (Cahyaningsih,  dkk., 2019).
Pada 2014 telah menjadi momentum  penting  dalam  perluasan penggunaan  teknologi  dalam  pemilu. Hal  ini  terjadi  setelah  penggunaan aplikasi  SIDALIH  (sistem  informasi data  pemilih).  Sebelumnya  aplikasi  ini dikembangkan pada 2011 untuk menjawab permasalahan pendaftar
pemilih  pada  pemilu  legislatif  dan pemilu presiden 2009. Pasalnya, pascapemilu  2009,  KPU  tidak  memiliki basis  data  tunggal  yang  terpusat  dan terintegrasi (Cahyaningsih, dkk., 2019).
Dengan  adanya  SIDALIH,  KPU mampu  menjelaskan  jumlah  dan  angka besaran  daftar  pemilih.  Sehingga  yang selama  ini  tidak  pasti,  menjadi  lebih pasti  dengan  menggunakan  SIDALIH untuk  pembersihan  data-data  hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  dan/  atau  Pemerintah  Daerah (pemrov, pemkab/kota). Dengan aplikasi SIDALIH,  diketahui pula permasalahan  seperti  pemilih  yang memiliki  hak  suara,  namun  rupanya belum memiliki NIK. Hal tersebut dapat menghambat jalannya proses administrasi  pemilu.  Sistem  SIDALIH juga  bersifat  terbuka  atau open  data/ open  source. Sehingga  bisa  diakses secara online oleh masyarakat.
Kemudian  pemanfaatan  teknologi
berikutnya yakni
dengan dikembangkannya software  e-recap , dimana  hasil  rekapitulasi  pemilu  dapat terdata usai pemilihan dilakukan. Sistem  ini  terbagi  dalam  dua  proses, yaitu  proses  pengumpulan  dan  proses penyajian data hasil pilkada dari seluruh TPS dengan cepat, akurat dan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
transparan. SITUNG (Sistem
Penghitungan  Suara)  menjadi  elemen substansial dalam rangkaian pilkada.
Hanya  saja  dalam  praktiknya, pemanfaatan software SITUNG  pada pemilu  2019,  sempat  menimbulkan inkonsistensi  data.  Berdasarkan  hasil temuan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu),  setidaknya  terdapat 7.300  kesalahan input SITUNG  yang dilakukan  petugas  KPU.  Hal  ini  tentu sangat  sensitif,  karena  alat  yang ditujukan meminimalisasi praktik kecurangan,  namun  hasil  penghitungan datanya  justru  tidak  konsisten.  Opini tersebut  beredar  di  masyarakat,  yang berujung  pada  turunnya  kepercayaan pemilih  pada  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).
Dalam kasus inkonsistensi SITUNG  2019,  mengakibatkan  adanya demonstrasi  dan  kerusuhan  massa selama  rekapitulasi  suara  berlangsung. Hal  ini  disebabkan  adanya  kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara  pemilu  dalam  proses input  data  ke  SITUNG  sehingga memicu  kecurigaan  publik.  Momentum kekisruhan  ini  dimanfaatkan  oleh  calon kandidat  dan  elit  politik  yang  kalah dalam  pemilu,  untuk  memobilisasi massa  agar  tercipta public  distrust. Sehingga berujung pada upaya
mendelegitimasi hasil pemilu.
(Mahpudin,  2019).  Kecurigaan  publik akhirnya  berdampak  pada  menurunnya kepercayaan  pemilih  terhadap  Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara
pemilu (Djuyandi, dkk, 2019).
Sementara  itu,  tahapan  lain  yang tak kalah penting dalam proses digitalisasi  pemilu  adalah  pemungutan suara  secara online .  Pada  titik  ini menjadi  tahapan  yang  paling  krusial dalam  pelaksanaan  pemilu. Sebab tahapan  ini  menjadi  momentum  untuk menentukan  suara  rakyat  atas  calon pemimpin  masa  depan.  Di  tahapan  ini, ada  interaksi  langsung  antara  pemilih dengan media penyaluran suara.
Dalam praktiknya, Indonesia masih  belum  memasuki  tahap e-voting . Pengambilan  suara  di  Indonesia,  masih identik  dengan  cara  melubangi  surat suara maupun melakukan tanda centang pada  tokoh  yang  dipilih.  Namun, Indonesia berusaha melaksanakan pemilu elektronik secara bertahap, yang dibuktikan dengan
penggunaan teknologi digital pada tahapan sebelumnya.
Sementara  untuk  pelaksanaan e- voting tidak terlepas dari aspek pembiayaan,  sumber  daya  manusia  dan perangkat  lunak,  kesadaran  masyarakat di  daerah  yang  bersangkutan,  serta persyaratan  lain  yang  diperlukan  untuk
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mewujudukan  pemilu  yang  demokratis dan  konstitusional  (Ali  &  Widjaja, 2020).
Aspek  kepercayaan  publik  juga menjadi  salah  satu  hal  yang  patut dipertimbangkan,  sebelum  pemerintah memutuskan  untuk  secara  total  beralih pada  pemilu  digital.  Pasalnya  pemilu yang  kompleks  memerlukan  waktu  dan pelaksanaan yang detail, agar kepercayaan  masyarakat  tidak  turun. Pemerintah juga harus menjamin, pemilu  bisa  dilakukan  dengan  asas langsung,  umum  bebas,  rahasia,  jujur dan  adil.  Selain  itu,  kesiapan  akan kebutuhan  teknologi  informasi  menjadi hal  paling  utama  agar  bisa  menopang pemilu digital berjalan dengan baik.
Pengembangan digitalisasi pemilu juga memerlukan kekuatan sumber daya manusia  yang  lebih  cakap.  Berbagai upaya  untuk  meningkatakan  kapasitas dilakukan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Namun efektivitas kegiatan pelatihan kerap menjadi tantangan  serius,  misalnya  yang  terjadi di  KPU  Kabupaten  Pasaman,  Sumatera Barat  (Husna,  dkk,  2021).  Pelaksanaan diklat  memiliki  waktu  yang  pendek, sementara  materi  yang  harus  dikuasai cukup  banyak.  Sehingga  perlu  ada evaluasi  perbaikan  diklat,  agar  kualitas pelaksanaan digitalisasi  pemilu  menjadi lebih siap.
Perbaikan  kualitas  pemilu  juga dapat  dilakukan  dengan  menguatkan peran  KPU  dan  Bawaslu.  Sebab, menurut  Saniarjuna  &  Fitriati  (2023) jaringan  tata  kelola  antara  Bawaslu  dan KPU dalam penerapan sanksi diskualifikasi  peserta  Pemilu  tidak berjalan  efektif.  Ada  hubungan  yang tidak  seimbang,  antara  KPU  dan Bawaslu.  Sebab,  berdasar  UU  Nomor 10 tahun 2016 tidak mengatur kewajiban  KPU  untuk  melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Akibatnya, banyak  rekomendasi  Bawaslu  yang tidak  dilaksanakan,  meskipun  beberapa diantaranya telah terbukti bersalah.

## Keamanan  Siber  dan  Kedaulatan
Data
Seiring dengan kemajuan teknologi  informasi,  dunia  menjadi lebih  terbuka  lebar.  Bukan  dalam  arti geografi  fisik,  namun  telah  tercipta sebuah  ruang  yang  tanpa  batas.  Ruang ini memungkinkan interaksi lebih intens,  tanpa  batas-batas  fisik  sehingga menciptakan  sebuah  ruang  besar  yang disebut  sebagai  ruang  siber  ( cyber space ).
Internet Society mencatat
pertumbuhan yang menakjubkan komunikasi  berbasis  komputer,  dari sistem  berbasis  empat host atau  server pada  tahun  1969  menjadi  200  juta  host
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
pada 2002 (Lister dkk, 2009). Pengguna internet  kini  juga  terus  bertambah. Bahkan  diprediksi  pada  2023,  jumlah pengguna  internet  mencapai  5,3  miliar (Cisco,  2020).  Angka  itu  mengalami kenaikan  yang  cukup  signifikan,  bila dibandingkan pada 2018, dengan jumlah  pengguna  sebanyak  3,9  miliar. Dalam  kurun  waktu  2018  hingga  2023 itu, kenaikan rata-rata pengguna internet mencapai 6%. Prediksi jumlah pengguna  internet  pada  2023  itu,  setara dengan  66%  jumah  populasi  penduduk dunia.
Besarnya  pengguna  internet  yang terus  bertambah,  membuka  peluang jaringan  yang  kian  besar.  Dengan  kata lain  pertukaran  informasi  menjadi  lebih masif. Bahkan saat ini pun sudah sangat terasa,  banyak  sekali  aktivitas  yang terhubung melalui jaringan internet atau digital.  Proses  digitalisasi  ini  pun  terus berlangsung,  bahkan  kian  cepat  tatkala panduduk  dunia  dilanda  krisis  pandemi Covid-19.  Hal  itu  bisa  disaksikan penerapannya  dalam  sektor  pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, dan beberapa sektor lainnya.
Kehadiran  internet  tak  dipungkiri memberikan  manfaat.  Namun  disisi lain,  terselip  pula  risiko  yang  bisa menjadi ancaman. Dalam konteks ruang siber, ancaman itu bisa berupa pembobolan kerahasiaan informasi,
merusak  sistem  informasi  dan  berbagai perbuatan  melanggar  hukum  lainnya. Hal  tersebut  memunculkan  sebuah kebutuhan  akan  keamanan  dalam  ruang siber.  Secara  khusus,  pemerintah  pun menerbitkan Peraturan Menteri Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor 82  Tahun  2014  tentang  pedoman pertahanan siber.
Dalam peraturan menteri tersebut, ada 8 fungsi pertahanan siber. Diantaranya:  1)  menjamin  tercapainya sinergi  kebijakan  pertahanan  siber;  2) membangun  organisasi  dan  tata  kelola sistem  penanganan  keamanan  siber;  3) membangun  sistem  yang  menjamin ketersediaan  informasi  dalam  konteks pertahanan siber; 4) membangun sistem penangkalan, penindakan dan pemulihan  terhadap  serangan  siber;  5) mewujudkan kesadaran keamanan siber; 6) meningkatkan keamanan sistem siber sektor  pertahanan;  7)  mewujudkan  riset dan  pengembangan  untuk  mendukung pembinaan dan pengembangan
kemampuan Pertahanan Siber; 8)
menyelenggarakan  kerjasama  nasional dan  internasional  guna  pembinaan  dan pengembangan  kemampuan  Pertahanan Siber.
Secara institusi, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia  memiliki  dua  kepentingan dalam  pertahanan  siber.  Yakni  untuk
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) mengamankan  semua  sistem  elektronik dan jaringan informasi di lingkungannya serta mendukung koordinasi  pengamanan  siber  di  sektor- sektor  lainnya  sesuai  kebutuhan.  Ada  4 hal  pokok  yang  menjadi  kebutuhan untuk  menghadirkan  pertahanan  siber. Diantaranya  kebijakan,  kelembagaan, teknologi  dan  infrastruktur  pendukung, serta sumber daya manusia.
Hal  terkait  keamanan  siber,  turut berhubungan dengan upaya-upaya untuk  menjaga  kedaulatan  data.  Secara etimologi, kedaulatan merupakan kekuasaan  tertinggi  dan  diambil  dari bahasa  Arab,  yang  berarti daulah dengan  arti  kekuasaan.  Sementara dalam  bahasa  Latin  disebut supremus dengan  arti  tertinggi.  Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedaulatan  juga  berarti  kekuasaan tertinggi  atas  pemerintahan,  daerah  dan sebagainya.  Kedaulatan  dalam  negara, dimaknai  sebagai  wewenang  tertinggi negara dalam suatu tatanan politik.
Berkaca  dari  amandemen  ketiga UUD NRI 1945 yang dilaksanakan pada 2021,  ketentuan  pasal  1  ayat  (2) diamandemen  menjadi:  “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini bermakna kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  oleh lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya, ditetapkan dalam Undang-Undang  Dasar.  Pasal  ini  juga menunjukkan  bahwa  rakyatlah  yang berkuasa menurut  undang-undang dasar (Sutoyo, 2016).
Kedaulatan  akan  memiliki  makna yang  berbeda-beda  bila  disandingkan dengan  konteks  atau  latar  belakang tertentu.  Misalnya  saja  dalam  konteks ekonomi,  kedaulatan  ekonomi  dapat dimaknai  dengan  kemandirian  dalam ekonomi  dan  tidak  bergantung  dengan negara  lain.  Dalam  kedaulatan  hukum, bisa juga dimaknai dengan kewenangan hukum  untuk  penegakan  yang  adil  dan tidak  tebang  pilih.  Hal  yang  sama  juga berlaku  pada  definisi  kedaulatan  data, yang setara dengan kedaulatan bangsa.
Pasalnya hal ini akan menyangkut perlindungan  data  pribadi,  kepastian hukum,  hak-hak  dalam  dunia  digital termasuk diantaranya dalam bisnis yang bersinggungan dengan kelancaran akses para  pelanggan.  Dalam  tulisan  ini, peneliti memfokuskan pada data pribadi dan  hak  konstituen  dalam  pemilu. Dimana  kedaulatan  data  akan  menjadi hal  penting  dalam  pemilu.  Data  harus terjaga  agar  tidak  terjadi  penggunaan data pemilih secara ganda.
Kedaulatan  data  dalam  pemilihan umum, akan mengusung isu-isu penting yang mencakup identitas digital, identifikasi  secara  digital,  tanda  tangan
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
digital, perlindungan data, penyimpanan data dan sertifikasi serta peraturan audit (Idea,  2011).  Pembahasan  mengenai kedaulatan digital pada dasarnya mendiskusikan  pengaturan  negara  atas ruang  siber  (Yuniarti  dan  Herawati, 2020). Oleh karenannya negara memiliki  tugas  besar,  untuk  menjamin terselenggaranya kedaulatan digital. Dalam  konteks  pemilu,  negara  harus mampu  menjamin  pemilu  bisa  berjalan dengan  baik,  dan  mengurangi  gesekan yang  mungkin  terjadi  di  lapangan. Sebab,  aktivitas  pemilihan  umum  di suatu negara, kerap menimbulkan polarisasi  akibat  perbedaan  pandangan politik.
Sesuai  dengan roadmap TIK 2016-2045,  kedaulatan  negara  dalam bentuk  kedaulatan  siber.  Kedaulatan siber  ditempatkan  dalam  perspektif negara  harus  memiliki  kekuasaan  dan kemampuan  untuk  mengatur  serta mengawasi  lalu lintas internet  domestik maupun  global  (Badan  Litbang  SDM Kominfo, 2016). Output yang diharapkan  dari  adanya  roadmap  TIK tersebut, diantaranya terbentuknya cyber  teritory Indonesia,  sumber  daya manusia sebagai penjaga teritori, mnufaktur  infrastruktur  dan  perangkat, gerbang  internet  indonesia  dan  politik luar  negeri/  globalisasi  online  (Badan Litbang SDM Kominfo, 2016).
Dari  segi  infrastruktur,  untuk membangun kedaulatan siber di Indonesia,  pemerintah  mematok  target pembangunan  intranet  Indonesia, cloud pemerintah  dan  layanan  publik.  Selain itu juga membangun intranet pemerintah  dan data  center lokal, internet  masyarakat via  gateway ,  serta
c) pemerintah dan masyarakat menggunakan  internet  (global)  dengan layanan  publik  menerapkan  National Single  Identity  Number  (NSID).  Bila hal ini bisa terwujud, kedaulatan digital Indonesia semakin kuat.
Sejumlah data  center strategis yang menghimpun banyak data masyarakat,  saat  ini  masih  ada  yang berada  di  luar  negeri.  Artinya  data-data tersebut, berada di negara lain.
Pemerintah sempat mewajibkan lokalisasi data dan kewajiban menggunakan data  center lokal  untuk menyimpan data. Hal ini tertuang dalam Peraturan  Pemerintah  No  82  tahun 2012.  Hal  ini  guna  mendorong  nilai investasi di tanah air. Namun pemerintah merevisinya  pada kemudian hari  dan  menggantinya  dengan  PP  No.
71 tahun 2019. Kebijakan ini memungkinkan  pelaku  usaha  memiliki data  center di  luar  negeri.  Sehingga mendorong lalu lintas data antar negara. Hal ini sempat menimbulkan kebingungan,  terutama  pada  pelaku
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
usaha (Handoyo, 2018).
Digitalisasi Pemilu, Ancam Kedaulatan Data? Digitalisasi  pemilu  dinilai  akan
membawa dampak positif bagi keberlangsungan  iklim  demokrasi  di tanah  air.  Digitalisasi  memungkinkan proses  pemungutan  suara  dilakukan secara  lebih  efisien  dan  efektif.  Bukan hanya  itu,  lewat  digital  implementasi asas  pemilu  langsung,  umum,  bebas rahasia, jujur dan adil dapat ditingkatkan  kualitasnya.  Ada  banyak hal  yang  akan  berubah  dengan  adanya digitalisasi pemilu.
Namun, apakah digitalisasi pemilu tidak membawa dampak negatif?  Bagaimana  halnya  dengan ancaman kedaulatan data? Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  ada  sejumlah faktor yang mesti diperhatikan.
Pertama,  sejauh  mana  dan  sekuat  apa regulasi  pemerintah  telah  menjadi tulang  punggung  dalam  pelaksanaan aktivitas  di  ruang  siber.  Kedua,  seperti apa  kesiapan  infrastruktur  digital  yang menopang aktivitas siber di dunia maya. Ketiga,  faktor  sumber  daya  manusia yang telah siap.
Terkait  regulasi  yang  menjadi dasar  atau  pijakan  pertahanan  siber, diantaranya  Undang-Undang  Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No.
11/2008; aturan  ini  diturunkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Penyelenggara Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP PSTE)  No.  82/2012;  Undang-Undang No.  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan Negara;  dan  Peraturan  Menhan  Nomor 16  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kemhan.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah merilis  Undang-Undang  Perlindungan Data  Pribadi  (UU  PDP).  Regulasi perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia tersebar  pada  berbagai  macam  sektor, seperti keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perbankan,  perdagangan  dan  lain-lain. UU  PDP  dinilai  memberi  landasan hukum  bagi  Indonesia  untuk  menjaga kedaulatan  negara,  keamanan  negara dan  perlindungan  terhadap  data  pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada.
Diantara  pembahasannya  terkait dengan  pemrosesan  data  pribadi  harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan  yang  sah  sesuai  tujuan penggunaan data, bahkan ada pula yang berdasar  perjanjian  atau  kontrak.  Serta pengendali data wajib menjaga kerahasiaan  data  pribadi.  Pemilik  data pribadi  juga  berhak  untuk  mengakhiri pemrosesan, menghapus dan atau memusnahkan data pribadi miliknya.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Pusat  operasi  keamanan  siber nasional  BSSN  mencatat,  sepanjang periode  Januari  hingga  Agustus  2020, terdapat  190  juta  serangan  siber  dan 36.771  akun  data  yang  tercuri  pada sejumlah sektor, termasuk sektor keuangan. Serangan ini tercatat meningkat  5  kali  lipat  dari  tahun  2019. Tahun  2021,  serangan  siber  juga meningkat.
Menurut perusahaan keamanan siber Kapersky, mengungkapkan  40%  konsumen  dari
Asia Pasifik menghadapi insiden kebocoran  data  pribadi  yang  diakses
orang lain tanpa persetujuan
pemiliknya. Guna menghindari adanya serangan siber, perlu adanya penegakan negara  dalam  ruang  digital.  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan
Informatika,  Semuel  A.  Pangerapan menyatakan  tiga  model  pendekatan  dan penegakan  kedaulatan  negara,  yaitu:  1) Data  localization  policies (data  tidak bisa dipertukarkan dan hanya boleh ada di dalam negeri); 2) Efektivitas pengawasan  dan  penegakan  hukum (data  bisa  berada  di  luar  negeri,  tetapi disaat dibutuhkan pemegang data pribadi harus memberikan);
3)
Keseteraan  hukum  pelindungan  data pribadi  (selama  negara  lain  memiliki aturan  terkait  PDP  yang  setara  dengan
Indonesia, maka data bisa dipertukarkan).
Tantangan  lainnya  datang  dari kesiapan infrastruktur digital di Indonesia.  Proses  digitalisasi  pemilu akan  membutuhkan  akses  internet  yang tinggi.  Bukan  hanya  soal  kecepatan, namun juga soal cakupan luas jangkauan akan menentukan kesuksesan dalam  digitalisasi.  Salah  satu  penopang atau  tulang  punggung  jaringan  internet di  tanah  air  adalah  melalui  kabel  optik. Kemenkominfo  menyatakan  Indonesia telah  memiliki  jaringan  nasional  kabel serat optik sepanjang 369 ribu kilometer,  yang  melintasi  daratan  dan lautan.  Sistem  Komunikasi  Kabel  Laut (SKKL)  Indonesia  saat  ini  sepanjang 115  ribu  kilometer,  termasuk  yang berada  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif sepanjang
55 ribu kilometer (Kemenkominfo, 2022).
Pemerataan akses digital di Indonesia  juga  perlu  ditingkatkan.  Hal ini  akan  berdampak  pada  tantangan ketiga,  berupa  kesiapan  sumber  daya manusia  dalam  hal  ini  terwujud  dari literasi  digital.  Akses  digital  yang  baik akan  meningkatkan  literasi  digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei  Status  literasi  Digital  Indonesia 2021  yang  dilakukan  Katadata  Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  indeks
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
literasi  digital  Indonesia  berada  pada angka  3,49.  Angka  ini  menempati Indonesia  dalam  posisi  sedang,  dengan skor indeks 0 sampai 5 (Husna, 2022).
Responden  di  daerah  perkotaan memiliki  indeks  literasi  digital  tinggi sebesar  52,5%.  Sementara  porsi  literasi digital  untuk  masyarakat  desa  sebesar 49,8%.  Literasi  digital  tersebut  diukur merujuk  kepada  pilar digital  skills, digital  ethics,  digital  safety, dan digital culture .  Selisih  yang  relatif  tipis  di antara  porsi  masyarakat  yang  melek digital  di  perkotaan  dan  perdesaan menunjukkan semakin merata perkembangan  daya  saing  digital  di Indonesia (Humaira, 2022).
Kemenkominfo memiliki program untuk  meningkatkan  literasi  digital masyarakat  dengan  nama  Program Indonesia  Cakap  Digital.  Targetnya  10 juta  orang  bisa  teredukasi  setiap tahunnya.  Pada  2024,  target  literasi digital  minimal  bisa  mencapai  50  juta orang (Haryanto, 2022).

## KESIMPULAN
Kebijakan  keamanan  siber  dan kedaulatan data menjadi elemen penting dalam  mewujudukan  proses  pemilihan umum  yang  terdigitalisasi.  Hal  ini menjadi  penting,  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan data yang bisa berujung  pada  misinformasi.  Dalam
proses  politik  pemilu,  misinformasi menjadi  hal  yang  sangat  menganggu dan berisiko.
Proses  digitalisasi  pemilu  yang menjunjung  tinggi  kedaulatan  data, setidaknya  memerlukan  tiga  elemen penting.  Diantaranya  yakni  kekuatan regulasi  yang  menjadi  landasan  hukum pemerintah dalam  pelaksanaan  aktivitas di  ruang  siber.  Kedua,  seperti  apa kesiapan  infrastruktur  digital  yang menopang aktivitas siber di dunia maya. Ketiga,  faktor  sumber  daya  manusia yang telah siap. Seluruh  tahapan proses ini  sedang  berjalan.  Misalnya  dalam infrastruktur digital, pemerintah mendorong  perluasan  kabel  optik  agar daya  jangkau  internet  kian  luas  hingga pelosok tanah air.
Digitalisasi  pemilu  di  Indonesia memberikan harapan untuk menghidupkan iklim demokrasi di tanah air. Dengan digitalisasi, terbuka peluang untuk  menghitung  suara  masyarakat seluas-luasnya dan sejauh-jauhnya.
Sehingga diharapkan bisa menumbuhkankembangkan iklim
demokrasi yang sehat. Bukan hanya itu, berkaca  pada  negara  yang  sudah menerapkan digitalisasi pemilu, keputusan  tersebut  terbukti  berdampak positif  pada  efisiensi  anggaran.  Dimana setiap  periodenya,  pemilu  konvensional selalu  menyerap  dana  APBN  yang
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
begitu besar.
Digitalisasi pemilu memiliki manfaat  yang  besar,  namun  kebijakan itu memerlukan pertimbangan- pertimbangan khusus, sebelum akhirnya benar-benar  diterapkan,  antara  lain sebagai berikut:
Pemerintah  pusat  dan  daerah harus  memastikan  kondisi  infrastruktur di  lapangan  hingga  pelosok.  Terutama adalah  fasilitas  internet  dan  listrik. Dimana kedua hal itu, menjadi backbone bagi terlaksananya digitalisasi di  Indonesia;  Pemerintah  pusat  harus memperkuat  kebijakan  keamanan  siber guna menjaga dunia siber dari serangan- serangan  hacker,  yang  ingin  merusak ekosistem  digital  Indonesia.  Keamanan dari serangan siber harus menjadi  pusat perhatian pemerintah sebelum mendirikan ekosistem digital;
Pemerintah  pusat  dan  daerah  harus mengedepankan  unsur  kedaulatan  data, sebagai  bentuk  pertanggungjawaban atas data inidvdu yang dimiliki masyarakat. Sehingga data pribadi tetap aman,  dan  masyarakat  semakin  percaya dengan  layanan  yang  serba  digital; Penguatan awal pada kebijakan keamanan  siber  dan  kedaulatan  data, dapat  dilakukan  dengan  memperkuat regulasi  yang  telah  ada.  Kemudian, kepolisian  berwenang  untuk  menilai siapa  saja  yang  berpotensi  melanggar,
dan  memastikan  proses  hukum  berjalan kondusif.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah membantu  dalam  penulisan  artikel. Jajaran  Dekanat  FISIP,  UPN  Veteran Jakarta dan pengelola jurnal Kolaborasi, Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Makassar.

## REFERENSI
Ahmad,  A.  (2012).  Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi:  akar  revolusi  dan berbagai standarnya. Jurnal Dakwah  Tabligh , 13 (1),  pp.  137-
149.
Alexander,  C.  J.,  &  Pal,  L.A.  (eds.).
(1998). Digital Democracy: Policy  and  Politics  in  the  Wired
World . Oxford: Oxford University Press Ali,  M.  M.,  &  Widjaja,  A.  H.  (2020). Electronic Voting: Towards Indonesian Democratic Constitutional Election. 2nd International Conference on Law, Governance  and  Social  Justice (ICOLGAS  2020),  499 ,  pp.  160- 16. Bajari,  A.  (2015). Metode  Penelitian Komunikasi  Prosedur,  Tren,  dan Etika. Bandung: Simbiosa
Rekatama Media.
Bell,  D.  (1976). The  Coming  of  Post- Industrial  Society .  New  York:
Basic Book.
Bisariyadi,  dkk.  (2012).  Komparasi
Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Pemilu  di  Beberapa
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , April 2024, Volume 10, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Negara Penganut Paham Demokrasi  Konstitusional. Jurnal Konstitusi 9(3) . Brubaker, R. (2020). Digital Hyperconnectivity  and  The  Self . Berlin: Springer Nature.
Cahyaningsing, A. dkk. (2019). Penetrasi  Teknologi  Informasi dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Serentak  2018. Jurnal  PolGov I (1), pp. 1-34.
Castells,  M.  (1997). The  Rise  of  the
Network  Society,  volume  2 :  The
Power of Identity. Oxford: Blackwell. Chotimah,  H.C.  (2019).  Tata  Kelola Keamanan  Siber  dan  Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan  Badan  Siber  dan Sandi  Negara. Jurnal  Politica , 10(2), pp. 113-128, https://doi.org/10.22212/jp.v10i2. 1447
Cisco.  (2020).  Cisco  Annual  Internet Report  (2018-2023)  White  Paper [Online]. Dari
https://www.cisco.com/c/en/us/sol utions/collateral/executive- perspectives/annual-internet- report/white-paper-c11- 741490.html [Diakses: 26 Agustus 2022]. Creswell, J.W. (2010). Research
Design,  Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Djuyandi, Y., Herdiansah, A.G., Yulita,
I.N.,  &  Sudirman,  S.  (2019). Using  Vote  E-Recapitulation  As A  Means  To  Anticipate  Public Disorders  In  Election  Security  In Indonesia. Humanities  &  Social Sciences  Reviews 7(5),  pp.  111- 122.
Multimedia,  Elsam.  (2019). Bagaimana Peta  Kebijakan  Keamanan  dan Kejahatan  Siber  di  Indonesia?
ELSAM. https://multimedia.elsam.or.id/inf ografis-bagaimana-peta-
kebijakan-keamanan-siber-di- indonesia/
Giddens,  A.  (1990). The  Consequences of  Modernity .  Cambridge:  Polity
Press.
Habibah,  A.  F.  &  Irwansyah.  (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak  Media  Baru. Jurnal  Teknologi dan  Informasi  Bisnis 3(2),  hal 350-363. https://doi.org/10.47233/jteksis.v3
i2.255
Hacker,  K.  L.  &  Dijk,  I.  (eds.)  (2000).
Digital  Democracy:  Issues  of Theory  and  Practice .  London: Sage Publication.
Hague,  B.  N.,  &  Loader,  B.  (1999). Digital  Democracy:  Discourse and  Decision  Making  in  The
Information Age . London: Routledge. Handoyo. (2018). idEA Berharap
Aturan Data Center Segera Diputuskan [Online]. Dari https://industri.kontan.co.id/news/ idea-berharap-aturan-data-center-
segera-diputuskan?page=all [Diakses: 4 September 2022].
Hardiansyah,  Z.  (2022). 105  Juta  Data KPU  Diduga  Bocor  dan  Dijual Online,  Pengamat  Sebut  Datanya
Valid . Kompas.Com. https://tekno.kompas.com/read/20
22/09/07/10150097/105-juta-data- kpu-diduga-bocor-dan-dijual- online-pengamat-sebut-datanya- valid?debug=1&lgn_method=goo gle&google_btn=onetap
Hartanto.  (2016).  Demokrasi  Digital Sebuah  Tren  Baru  Globalisasi Sosial  Budaya  di Indoensia.
Jurnal  Ilmu  dan  Budaya ,  40(51), pp. 5851-5866.
Haryanto,  A.T.  (2022).  Literasi  Digital Bantu  Publik  Waspada  Ancaman Kebocoran  Data  [Online].  Dari https://inet.detik.com/law-and- policy/d-6253949/literasi-digital- bantu-publik-waspada-ancaman-
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
kebocoran-data/1 [Diakses: 5 September 2022]
Herdiana,  Y.,  Munawar,  Z.,  &  Indah Putri, N. (2021). Mitigasi Ancaman Resiko Keamanan Siber Di Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal ICT: Information Communication & Technology . Humaira,  F.R.  (2022).  Indeks  Literasi Digital  Berdasarkan  Wilayah  di Indonesia [Online]. Dari https://databoks.katadata.co.id/dat apublish/2022/07/12/indeks-
literasi-digital-berdasarkan- wilayah-di- indonesia#:~:text=Adapun%2C% 20berdasarkan%20laporan%20Sta tus%20Literasi,2020%20yang%2 0sebesar%203%2C46  [Diakses:  5
September 2022] Husna,  H.T.  (2022).  Indeks  Literasi Digital  Indonesia  3.49,  Ini  yang Bisa Dilakukan Pemerintah [Online]. Dari https://aptika.kominfo.go.id/2022/ 03/indeks-literasi-digital-
indonesia-3-49-ini-yang-bisa- dilakukan-pemerintah/ [Diakses: 5 September 2022]
Husna, M. J., Putera, R. E., & Miko, A. (2021).  Analisis  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Pasaman. Kolaborasi:
Jurnal  Administrasi  Publik , 7 (3),
pp. 360–375.
https://doi.org/https://doi.org/10.2 6618/kjap.v7i3.6135 Idea,  I.  (2011). Introducing  Electronic Voting :  PolicyPaper.  In  Idea (Issue  December) .  Stockholm: International IDEA.
Inilah.  (2008).  Pemilu  Lewat  Ponsel Pertama  di  Estonia  [Online].  Dari https://www.inilah.com/pemilu- lewat-ponsel-pertama-di-estonia
[Diakses: 26 Agustus 2022] Kemenko PMK. (tanpa tahun). Pembatasan Sosial Berskala Besar [Online]. Dari
https://www.kemenkopmk.go.id/p embatasan-sosial-berskala-besar [Diakses: 30 Agustus 2022] Kementerian Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia. (2020). Terjadi Pergeseran Penggunaan Internet Selama Masa Pandemi [Online]. Dari https://www.kominfo.go.id/conten t/detail/26060/terjadi-pergeseran- penggunaan-internet-selama- masa-pandemi/0/berita_satker [Diakses: 26 Agustus 2022]. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Pedoman Pertahanan Siber. Jakarta. Kriyantono,  R.  (2014). Teknik  Praktis Riset Komunikasi . Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.
Lister,  M,  dkk.  (2009). New  Media:  A Critical  Introduction. New  York: Routledge.
Mahpudin, M. (2019). Teknologi Pemilu,  Trust  dan  Post  Truth Politics:  Polemik  Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan  Suara)  pada  Pilpres 2019. Jurnal PolGov 1(2), p. 157. Martin, W. J. (1995). Global Information Society . London:
Aslib Gower.
Prasetyani, Y.M. (2021). Internet Sudah Jadi  Nafas  Baru  Kehidupan  di Tengah  Pandemi [Online] . Dari https://nasional.kompas.com/read/ 2021/04/04/09020061/internet- sudah-jadi-napas-baru-kehidupan- di-tengah-pandemi  [Diakses:  26 Agustus 2022]
Prasetyoningsih,  N.  (2014).  Dampak Pemilihan  Umum  Serentak  Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. Jurnal  Media  Hukum,
21(2).
Pratama.  H.M  &  Salabi,  N.A.  (2019).
Panduan  Penerapan  Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu . Swedia: Internasional IDEA.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Ramitha,  V.  (2008).  Canggih,  Estonia
Pemilu  Lewat  Ponsel [Online] . Dari https://www.inilah.com/canggih- estonia-pemilu-via-ponsel [Diakses: 26 Agustus 2022].
Rizkinaswara, L. (2020). UU PDP akan Pastikan Kedaulatan Negara terhadap  Data  [Online].  Dari https://aptika.kominfo.go.id/2020/
09/uu-pdp-akan-pastikan- kedaulatan-negara-terhadap-data/ [Diakses: 5 September 2022] Salabi,  A.  (2020). Jika  Sidalih  Diretas, Data Pemilih Tetap Aman . Rumahpemilu.Org.
https://rumahpemilu.org/jika- sidalih-diretas-data-pemilih-tetap- aman/
Saniarjuna, M. H., & Fitriati, R. (2023).
Analisis  Governance  Networks Dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi  Peserta  Pilkada  Di Indonesia. Kolaborasi:  Jurnal
Administrasi Publik , 9 (1), pp. 35– 54. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1 .10516 Sekar,  H.  R.,  dkk  (ed).  (2016).
Penyusunan Roadmap Pembangunan  Sektor  TIK  Jangka Panjang  s.d.  2045  Menuju  100 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta:  Badan  Litbang  SDM Kominfo. Sekretariat  Kabinet.  (2021).  Presiden: Pelayanan  Publik  Wajah  Konkret Kehadiran Negara Dalam Kehidupan  Masyarakat  [Online]. Dari
https://setkab.go.id/presiden- pelayanan-publik-wajah-konkret- kehadiran-negara-dalam- kehidupan-masyarakat/  [Diakses: 30 Agustus 2022]
Suryo, A. (2022). Apple Petisi Pegawai yang Ogah Kerja dari Kantor Lagi [Online]. Dari https://inet.detik.com/cyberlife/d-
6248736/apple-dipetisi-pegawai-
yang-ogah-kerja-dari-kantor-lagi
[Diakses: 26 Agustus 2022] Sutoyo. (2016). Focus Group Discussion  Konsep  Kedaulatan Rakyat  Dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945.
Thoha, M. (2014). Birokrasi Politik dan
Pemilihan  Umum  di  Indonesia .
Jakarta: Kencana.
Wijaya, J. H., dkk. (2019).
Implementasi  Sistem  E-Voting untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi  di  Indonesia .  Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
(JPK) 1(1), pp. 51-59. Yuniarti,  S.,  &  Herawati,  E.  (2020). Analisis Hukum Kedaulatan
Digital Indonesia. Pandecta 15 (2), pp. 154-166.