## DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU
Dede Sri Kartini
Departemen Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjajaran dedekartini@yahoo.com
Abstract: The  Implementation  of  democracy  is  easily  known  as    a  one  of  the involvement of the people in determining their leader through the election. But the implementation  of  elections  without  supervision  is  impossible  to  produce  free elections,  confidential,  honest  and  fair.  Electoral  supervision  theoretically  still use management concepts that certainly need discourse to find concepts and even the definition of appropriate electoral supervision. This literature study intends to discuss the definition of electoral supervision, the scope of electoral supervision, the  types  of  election  violations,  and  then  link  it  with  democracy.  The  history  of electoral  supervision  will  also  be  presented  as  an  opening  of  this  paper.  To oversee  democracy,  it  is  necessary  to  control  elections  that  are  structurally implemented from the BAWASLU to the PANWASLU in the Villages, as well as participatory oversight by involving volunteers from the community.
Keywords : Democracy, Electoral Supervision, Election Offenses
Pendahuluan Demokrasi mensyaratkan adanya suksesi kepemimpinan melalui pemilu secara reguler, selain itu pemilu juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan  memilih  anggota  legislatif. Dengan memandang pemilu merupakan  kesempatan  bagi  rakyat untuk  memilih  pejabat  politik,  maka diperlukan pengawasan untuk memastikan  jalanya  pemilu  secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan hidupnya demokrasi
lokal juga merupakan tahapan dalam proses desentralisasi. Pemilihan langsung  juga  telah  membuka  lebar untuk  memelihara  demokrasi  lokal yang  telah  tertunda  selama  Seoharto berkuasa  (Sulistiyanto  dan  Maribeth Erb, 2009 : 3).
Meskipun  Indonesia  sudah memiliki  lembaga  yang  khusus mengawasi  pemilu  yaitu  Bawaslu, tapi  Bawaslu  belum  memiliki  bank data  tentang  pelanggaran  pemilu, misalnya  Bawaslu  belum  dapat membandingkan  jumlah  pelanggaran
dalam  pilkada  serentak  2015  dan
2017. Hal ini menunjukkan kurangnya  tenaga  dan  dana  untuk pengawasan  pemilu  atau  manajemen pemilu  dari  sisi  pengawasan  yang belum  terbentuk,  sehingga  Bawaslu belum berani mempublikasikan jumlah  pelanggaran  pemilu  yang valid.  Usaha  Bawaslu  yang  telah mengidentifikasi  8  (delapan)  ruang lingkup pengawasan pemilu (https://idonesiana.tempo.com/read/1 08926/2017/03/09/Potret-  Pelangga- ran- Pilkada -2017) patut kita hargai. Kedelapan  jenis  pelanggaran  pemilu
tersebut adalah :
1. Pengawasan  penyusunan  daftar
pemilih
2. Pengawasan tahapan pencalonan
3. Pengawasan tahapan kampanye
4. Pengawasan dana kampanye
5. Pengawasan logistik
6. Pengawasan  pemungutan  dan penghitungan suara
7. Pengawasan rekapitulasi penghi- tungan suara
8. Pengawasan  netralitas  ASN (Aparat Sipil Negara) Pemilu  yang  baik  menurut
Ozbudun seperti yang dikutip Sayed dalam    Amalia  (2016  :  16)  dari
Weiner,  tergantung  tiga  hal  yaitu  : Pertama,  adanya  hak  pilih  universal bagi  orang  dewasa (universal  adult suffrage) tanpa  membedakan  jenis kelamin,  suku,  agama,  ras  dan semacamnya.  Kedua,  adanya  proses pemilu yang adil (firness of voting), keadilan  dalam  hal  ini  meliputi adanya  jaminan  kerahasiaan  dalam proses  pemilu (secret  ballot), adanya  jaminan  bahwa  prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka  ( open  counting), tidak  ada kecurigaan  dalam  proses  pemilu mulai  dari  pendaftaran  hingga penghitungan  suara,  tidak  ada kekerasan  politik  yang  dilakukan  – baik  oleh  aparat,  partai  politik, maupun  pemilih  – (absence  of violence), dan  tidak  ada  intimidasi (absence  of  intimidation). Ketiga, adanya hak untuk mengorganisir dan mengajukan  calon  (khuusnya  partai politik sebagai peserta pemilu.
Lengkapnya organ-organ
pengawasan  dari  pusat  sampai daerah (mulai Bawasalu dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Panwas  sampai  Kecamatan)  tiada lain  untuk  menjamin  pemilu  yang baik  seperti  yang  diuraikan  di  atas.
Agar  pemilu  dapat  dilaksanakan dalam  situasi  yang  demokratis, maka  perlu  ada  lembaga  yang menjalankan  pengawasan  pemilu dari Pusat sampai daerah.

## Pembahasan
Melalaui  websitenya,  Bawas- lu  mengeluarkan  uraian  singkat tentang  sejarah  pengawasan  pemilu
(http://www.bawaslu.go.id/id/profil/s ejarah-pengawasan-pemilu)  di  Indo- nesia. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan  Pemilu  1982,  dengan nama  Panitia  Pengawas  Pelaksanaan Pemilu  (Panwaslak  Pemilu).  Pada saat  itu  sudah  mulai  muncul distrust terhadap  pelaksanaan  Pemilu  yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa.  Pembentukan  Panwaslak
Pemilu  pada  Pemilu  1982  dilatari oleh  protes-protes  atas  banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan  suara  yang  dilakukan oleh  para  petugas  pemilu  pada Pemilu  1971.  Karena  palanggaran
dan  kecurangan  pemilu  yang  terjadi pada  Pemilu  1977  jauh  lebih  masif. Protes-protes  ini  lantas  direspon
pemerintah dan DPR yang didominasi  Golkar  dan  ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki  undang-undang  yang bertujuan  meningkatkan  'kualitas'
Pemilu  1982.  Demi  memenuhi tuntutan  PPP  dan  PDI,  pemerintah setuju  untuk  menempatkan  wakil peserta  pemilu  ke  dalam  kepanitiaan pemilu.  Selain  itu,  pemerintah  juga mengintroduksi  adanya  badan  baru yang  akan  terlibat  dalam  urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).
Pada  era  reformasi,  tuntutan pembentukan  penyelenggara  Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk  itulah  dibentuk  sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).
Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan
penguasa  dalam  pelaksanaan  Pemilu mengingat  penyelenggara  Pemilu sebelumnya,  yakni  LPU,  merupakan bagian  dari  Kementerian  Dalam Negeri  (sebelumnya  Departemen Dalam  Negeri).  Di  sisi  lain  lembaga pengawas  pemilu  juga  berubah nomenklatur  dari  Panwaslak  Pemilu
menjadi  Panitia  Pengawas  Pemilu
(Panwaslu). Perubahan  mendasar  terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu  baru  dilakukan  melalui Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2003.  Menurut  UU  ini  dalam pelaksanaan  pengawasan  Pemilu dibentuk  sebuah  lembaga adhoc
terlepas  dari  struktur  KPU  yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia  Pengawas  Pemilu  Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya  kelembagaan  pengawas Pemilu  dikuatkan  melalui  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun  aparatur  Bawaslu  dalam pelaksanaan  pengawasan  berada sampai  dengan  tingkat  kelurahan atau  desa  dengan  urutan  Panitia Pengawas  Pemilu  Provinsi,  Panitia Pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan,  dan  Pengawas  Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat
kelurahan/desa.  Berdasarkan  keten- tuan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007,  sebagian  kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu  merupakan  kewenangan  dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan  Keputusan  Mahkamah
Konstitusi  terhadap judicial  review yang  dilakukan  oleh  Bawaslu terhadap  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2007,  rekrutmen  pengawas
Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan  utama  dari  Pengawas
Pemilu  menurut  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi  pelaksanaan  tahapan pemilu,  menerima  pengaduan,  serta menangani  kasus-kasus  pelanggaran administrasi,  pelanggaran  pidana pemilu, serta kode etik.
Dinamika
kelembagaan pengawas  Pemilu  ternyata  masih berjalan  dengan  terbitnya  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu  dikuatkan  kembali  dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu  di  tingkat  provinsi  dengan nama  Badan  Pengawas  Pemilu
Provinsi  (Bawaslu  Provinsi).  Selain itu  pada  bagian  kesekretariatan Bawaslu  juga  didukung  oleh  unit kesekretariatan  eselon  I  dengan nomenklatur  Sekretariat  Jenderal Bawaslu.  Selain  itu  pada  konteks kewenangan,  selain  kewenangan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  22  Tahun  2007, Bawaslu berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Ajaran klasik tentang demokrasi menyatakan bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, sehingga  kalau  perlu  kedaulatan tersebut  tidak  perlu  diserahkan kepada orang lain. Namun, kompleksnya  kehidupan  saat  ini tidak  mungkin  menerapkan  ide
Aristoteles atau Rouseau tersebut.
Rakyat  seharusnya  berdaulat.
Rakyat seharusnya memerintah diri sendiri tanpa menyerahkan kekuasaannya  kepada  instansi lain manapun. Begitulah himbauan  yang  melekat  di dalam  ajaran  klasik  tentang demokrasi.  Akan  tetapi  pada saat teori klasik ini dirumuskan, masyarakat belum sekompleks  sekarang.  Polis Yunani kuno, tempat Aristoteles  hidup,  atau  kanton Swiss  yang  menjadi  acuan Rousseau  dalam  dalam  ajaran demokrasinya bukanlah masyarakat-masyarakat  dengan populasi giantis seperti negara- negara modern dengan metropolis-metropolis dalam era  globalisasi  dewasa  ini. Untuk memahami himbauan ini sesuai dengan perubahan zaman,  orang  harus  memper- hitungkan fakta pluralis didalam masyarakat- masyarakat  kompleks  yang terglobalisasi dewasa ini. (Hardiman, 1992 : 125) Beragamnya  kehendak  masya- rakat  untuk  memilih  atau  dipilih, memerlukan mekanisme yang terstruktur untuk terwujudnya demokrasi. Demokrasi memang
menekankan  kesamaan  akan  hak untuk  berkuasa  bagi  siapapun,  tapi kehendak  untuk  berkuasa  tersebut disalurkan  melalui  momen  tertentu yaitu  pemilu.  Pemilu  ini  pula  yang sekaligus  menjadi  salah  satu  syarat demokrasi  berjalan.  Adanya  jaminan hak  pilih  dalam  pemilu  yang  bebas diwujudkan  dalam  partisipasi  orang dewasa  dalam  memilih.  Powell  Jr., secara lengkap mengemukakan kriteria negara demokratis yaitu :
1. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya;
2. Klaim  itu  berdasarkan  pada adanya  pemilihan  kompetisi secara  berkala  antara  calon alternatif 3. Partisipasi orang dewasa sebagai
pemilih dan calon dipilih
4. Pemilihan bebas
5. Warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan  berbicara,  kebebasan pers,  kebebasan  berkumpul  dan berorganisasi  serta  membentuk partai  politik.  (Tim  ICE  UIN Jakarta, 2005)
Pemilu  merupakan  ekspresi
formal  pemilih  yang  diatur  untuk kemudian  diakumulasikan  apakah terjadi  pemindahan  kekuasaan  atau tidak, Harrop dan Miller menyatakan secara lengkap “pemilu adalah  sebuah  preferensi  ekspresi formal  yang  diatur  untuk  kemudian ditampung  dan  ditransformasikan kedalam sebuah keputusan kelompok  tentang siapa yang  akan memerintah – apakah ada pergantian dalam  kepemimpinan  pemerintahan atau  tidak”.  (Harrop  dan  Miller, 1987  :  2).  Sedangkan  Heywood menyatakan  “Pemilu  menyediakan bagi  masyarakat  kesempatan  formal
yang paling jelas untuk memengaruhi  proses  politik,  dan juga membantu secara langsung atau tidak  langsung,  untuk  menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan”. (Heywood, 2014 : 372-373). Sehubungan pemilu adalah aktivitas formal  yang  dibiayai  negara,  maka lembaga-lembaga  yang  terlibat  juga formal,  untuk  Indonesia,  lembaga pelaksana adalah KPU dan lembaga pengawas adalah Bawaslu.
Menurut  Heywood,  terdapat dua  pandangan  berbeda  tentang fungsi  pemilu,  yaitu  pandangan konvensional yang menyatakan bahwa  pemilu  merupakan  sebuah mekanisme  dimana  para  politisi dapat dituntut untuk memperhitungkan dan dipaksa untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang  mencerminkan  opini  publik. Pendekatan  seperti  ini  menenkankan bottom-up dari pemilu yaitu rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan, pemberian  pengaruh  pada  kebijakan dan sebagainya. Disisi lain, pandangan yang radikal dikemukakan  oleh  Ginsberg  (1982),
menggambarkan  pemilu  sebagai sarana elit politik melakukan kontrol atas  rakyatnya,  menjadikan  mereka lebih tenang, lebih lunak dan tetunya lebih  mudah  diatur.  Pandangan  ini lebih  menekankan  fungsi top-down
dari pemilu : pembagunan legitimasi,
pembentukan opini pulik dan penguatan posisi elit. Pemilu menurut  Heywood  tidak  hanya memiliki  karakter  tunggal,  pemilu bukan sekedar mewujudkan akuntabilitas publik ataupun melakukan  kontrol  atas  rakyat,  tapi sebagaimana  komunikasi  politik, pemilu memiliki jalur dua arah yang menyediakan  bagi  pemerintahan  dan rakyat,  para  elit  dan  masyarakat, kesempatan untuk saling mempengaruhi satu sama lain .
Fungsi  utama  dari    pendekatan bottom-up dan top down adalah :
a. Rekrutmen para politisi
Di negara-negara demokratis, pemilu  merupakan  sumber  utama rekrutmen  politik,  juga  merupakan proses dimana partai politik mencalonkan kandidatnya. Para politisi biasanya memiliki daya pikat untuk  dipilih,  seperti  karisma, keterampilan berorasi dan
penampilan  yang  baik.  Namun, mereka  tidak  perlu  memiliki  bakat untuk  melaksanakan  tugas-tugas konstituensi,  atau  terampil  dalam menjalankan tugas kementrian. Pemilu  memang  tidak  diajdikan sarana utama untuk mengisi jabatan- jabatan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan
khusus.
b. Pembentukan pemerintahan.
Tergantung sistem pemerinta- han  yang  dipakai,  bila  sistem pemerintahan  parlementer  yang diapaki  maka  parlemen  berperan membentuk pemerintahan, bila pemilihan langsung terhadap presiden yang dipakai maka rakyatlah yang berperan membentuk pemerintahan.
c. Menyediakan perwakilan Ketika  pemilu  berlangsung
jujur dan kompetitif, pemilu merupakan  sarana  dimana  tuntutan rakyat disalurkan kepada pemerintah. Kalau penggunaan inisiatif  dan recall tidak  ada,  maka pemilih  tidak  memiliki  sarana  yang efektif  untuk  menjamin  bahwa mandat mereka dialaksanakan,
dengan  kemampuan  masyarakat
untuk  mengevaluasi,  pemilih  dapat memebri  hukuman  pada  pemilu berikutnya.
d. Memengaruhi kebijakan Pemilu  dapat  menghindari pemerintahan yang akan menjalankan  kebijakan  radikal  dan sangat  tidak  populer.  Hanya  dalam kasus-kasus  yang  luar  biasa,  isu tunggal  mendominasi  kampanye akan  berpengaruh  pada  kebiijakan publik.  Dapat  pula  dikatakan kebijakan  politik  yang  digariskan dalam  pemilu  .  memiliki  sedikit pengaruh pada kebijakan. Kebijakan pemerintahan,  bagaimanapun  lebih dibentuk  pada  keadaan  kondisi  riil, misalnya keadaan ekonomi daripada pertimbngn sektoral.
e. Mendidik para pemilih
Kampanye  dapat  dijadikan sarana  bagi  para  pemilih  untuk menseleksi beragam informasi, partai politik,  kandidat,  kebijakan,  berita- berita  teetang  petahana  yang  terkini, dan  sebagainya.  Namun,  semua  hal tersebut  akan  menjadi  pendidikan para  pemilih  jika  informasi  yang disediakan dan bagaimana diediakan, memunculkan  ketertarikan  masya- rakat  sehingga  dapat  memunculkan
diskusi  dan  debat,  bukan  sebaliknya mendorong  pati  dan  alienasi.  Ketika kandidat  dan  partai  politik,  sekedar melakukan pendekatan kepada pemilih, seperti memberikan informasi  yang  tidak  lengkap  dan tidak  benar,  maka  ini  berarti  partai dan  kandidat  tidak  memberikan pendidikan  pemilih.  Dalam  hal  ini partai  politik  dan  kandidat  memberi sumbangan  kesalahan  yang  besar dalam mengisi pemikiran pemilih.
f. Membangun legitimasi Alasan  rezim  otoriter  selalu melakukan pemilu, meskipun pemilu tersebut tidak kompetitif, ini dikarenakan pemilu turut membantu memperkuat  legitimasi.  Melalui pemilu  suatu  rezim  memperoleh pembenaran  bagi  sebuah  sistem kekuasaan.
Bagaimanapun
kampanye  dapat  dijadikan  sarana untuk  memperkuat  status  calon  dan pengaruh  seremonial  pada  kandidat. Hal  yang  terpenting  dari  pemilu adalah  dapat  mendorong  warga untuk  berpartisipasi  dalam  politik, meskipun  hanya  sekedar  memilih.
Pemilu bagaimanapun dapat
menggalang  kesepakatan  aktif  dari pemilih.

## g. Memperkuat para elit
Pemilu  juga  dapat  menjadi
sarana  bagi  para  elit  untuk memanipulasi  dan  mengendalikan masyarakat.  Ketidakpuasan  dan penentangan politik dapat dinetralkan  oleh  pemilu  yang menyalurkan ketidakpuasan tersebut ke  dalam  sebuah  konstitusi,  dan memungkinkan  pemerintahan  untuk datang  dan  pergi  sementara  rezim itu  tetap  bertahan.  Pada  saat  yang sama,  elit  dapat  memberikan  pada warga  bahwa  rakyat  memiliki kekuasaan atas pemerintahan. (Heywood, 2014 : 362-364) Indonesia  menyelenggarakan pemilu dengan menggunakan pendekatan bottom-up, sehingga
fungsi pemilu sebagai berikut :
a. Rekrutmen para politisi
Pemilu  merupakan  sumber utama  rekrutmen  politik,  dari  mulai jabatan  tertinggi  kutuk    menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden dan jabatan  legislatif  tertinggi  Ketua DPR/DPD/MPR, juga jabatan Kepala  daerah  terendah  yaitu Walikota-Wakil Walikota/Bupati- Wakil  Bupati  beserta  anggota
DPRD.
b. Pembentukan pemerintahan
Dengan  sistem  pemilihan langsung  terhadap  presiden,  maka rakyat Indonesia berperan membentuk pemerintahan. Terpilihnya  Presiden  hasil  pilihan rakyat,  otomatis  Presiden  memilih Menteri-Menteri  untuk  membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. c. Menyediakan perwakilan Ketika  pemilu  berlangsung jujur dan kompetitif, pemilu merupakan  sarana  dimana  tuntutan rakyat  dapat  disalurkan  kepada pemerintah dan  DPR/DPRD. Ketika tuntutan rakyat tidak dapat diakomodir  baik  oleh  eksekutif maupun  legislatif,  maka  rakyat dapat  menghukunya  dengan  tidak memilih  mereka  kembali  di  pemilu berikutnya.
d. Mempengaruhi kebijakan Pemilu  dapat  menghindari pemerintahan yang akan menjalankan  kebijakan  radikal  dan sangat  tidak  populer.  Melalui kampanye,  rakyat  dapat  menyeleksi kebijakan mana saja yang dibutuhkan  oleh  rakyat,  sehingga apabila  kandidat  mengemukakan
kebijakan  yang  kontroversi,  maka rakyat tidak perlu memilihnya.
e. Mendidik para pemilih
Beragam  informasi  yang muncul  pada  saat  kampanye,  akan membawa  rakyat  ke  dalam  diskusi di  lingkungan  kerja,  diskusi  publik, perbincangan  santai  dan  sebagainy. Rakyat  diberi  kesempatan  untuk menseelkasi  mana  informasi  yang benar  dan  tidak.  Pemilih  yang  aktif akan  mencari,  membandingkan, menseleksi,  membandingkan  semua informasi  kemudian  menentukan pilihan.  Hal  ini  merupakan  bagian dari  pendidikan  politik,  sehingga pemilih tak sembarangan menentukan pilihan. f. Membangun legitimasi
Sahnya suatu kekuasaan salah satunya  dapat  diperoleh  melalui pemilu.  Meskipun  rakyat  hanya sekedar  memilih,  setidaknya  pemilu telah  mendorong  rakyat  untuk berpartisispasi dalam politik. tingginya partisipasi memilih, menunjukkan  derajat  legitimasi yang diperoleh sebua rezim.
g. Memperkuat para elit
Pemilu  dapat  menetralkan kelompok-kelompok  yang  tidak puas  terhadap  pemerintahan,  atau kelompok-kelompok  yang  ingin berkuasa. Ketidakpuasan dan keinginan  tersebut,  dapat  disalurkan secara konstitusional melalui
pemilu.  Kelompok  ini  dapat  ikut serta  dalam  pemilu  dengan  cara memberi alternatif kebijakan kepada pemilih.
Tujuan pemilu pada dasarnya untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat, disamping terpilihnya pejabat  politik  secara  sah  dan damai,  sedangkan  pengawasan adalah  untuk  melihat  kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan sehingga tujuan tercapai.  Dengan  demikian,  pemilu yang merupakan salah satu indikator  demokrasi  perlu  diawasi agar  tujuan  pemilu  tercapai. Dengan  pengawasan  diharapkan dapat  memberi  masukan  pada pengambil  keputusan  untuk  :  (1) menghentikan  atau  meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambat  dan  ketidakadilan;  (2) mencegah  terulangnya  kembali
kealahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,
hambatan  dan  ketidakadilan;  dan (3)  mendapatkan  cara-cara  yang lebih baik atau membina yang telah baik  untuk  mencapai  tujuan  dalam melaksanakan  tugas  pokok  fungsi organisasi dan pencapaian visi misi organisasi  dalam  penyelenggaraan pemilu –karena konteksnya pemilu- .(Suryanto, 2008 : 143-144)
Menurut  Stoner  dan  Freeman (1989  :  556)  yang  dikutip  oleh Wasistiono  dan  Yonatan  (2009  : 143),  dikatakan  bahwa  pengawasan merupakan  proses  untuk  menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.  Sedangkan  Koontz  (1994  :
578) berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan  tindakan  atas  kinerja  yang berguna untuk meyakinkan organisasi  secara  obyektif  dan merencnakan  suatu  cara  dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya  secara  sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai  dengan  lancar  tanpa  ada penyimpangan atau segala usaha dan
kegiatan  untuk  mengetahui  dan menilai  kenyataan  yang  sebenarnya mengenai  pelaksanaan  tugas  dan kegiatan  apakah  yang  sesuai  dengan semestinya atau tidak.
Menurut Griffin (1997 : 607) dalam  Wasistiono  (2009  ;  143) bahwa  proses  pengawasan  memiliki empat dasar tahapan yaitu :
a). Establish  standards, dengan menetapkn  kembali  target  atau program  yang  berikut  untuk perbandingan  yang  membawa kinerja terukur, standar pengawasan inipun selalu konsisten terhadap tujuan organisasi. b). Measurement performance,
ukuran kinerja yang tetap, kegiatan yang terus menerus pada sebagain  besar  organisasi,  untuk suatu  pengawasan  yang  efektif ukuran  kinerja  harus  benar  atau sah,  harian,  mingguan  atau bulanan, penampilan ukuran pelayanan  dari  suit  Post,  kualitas produk dan jumlahnya, penampilan  pekerja  sering  diukur antara  mutu  dan  jumlah  terhadap hasil.
c). Compare  performance  Grains standar, membandingkn  kembali kinerja  dengan  standar,  mungkin kinerja  lebih  tinggi,  atau  lebih rendah atau sama dengan standar.
d). Consider  corrective  action,
keputusan untuk mengambil tindakan  yang  berat,  manajer memerlukan analisis dan keahlian diagnostik, meneliti tingkat penyimpangan atau merubah standar atau ukuran atau norma. Pengawasan  pemilu  diusulkan  oleh Panwaslu Kabupaten Sumbawa untuk  didefinisikan  sebagai “proses pengamatan  pelaksanaan  seluruh
kegiatan  pemilu  untuk  menjamin agar  semua  pekerjaan  yang  sedang dilakukan  dalam  pemilu  berjalan sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditentukan”
(http://panwaslukabsumbawa.blogsp ot.co.id/2013/07/pengawasan-pemilu -sebuah-definisi.html) . Berkaitan
dengan  pengawasan  pemilu  yang menjadi  pokok  pembahasan  dalam tulisan  ini  maka  UU  No.  15/2011 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti  “pengawasan  pemilu”  sebagai “kegiatan  mengamati,  mengkaji, memeriksa,  dan  menilai  proses
penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan”. Secara lebih rinci, pengertian pengawasan  pemilu  sebagaimana disebutkan  di  atas  dapat  diuraikan sebagaimana di bawah ini.
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengamati Seluruh Proses  Penyelenggaraan  Tahapan Pemilu. UU No. 15/2011 telah mengamanatkan  bahwa  Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN bertugas melakukan  pengawasan  terhadap seluruh  tahapan  penyelenggaraan pemilu. Kegiatan pengawasan dimaksud berupa pengamatan terhadap  seluruh  proses  dalam tahapan  penyelenggaraan  pemilu, yakni: (a) pemutakhiran data pemilih;  (b)  pencalonan  anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil  Presiden,  serta  calon  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah; (c)  proses  penetapan  calon  anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil  Presiden,  serta  calon  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah;
(d)  pelaksanaan  kampanye;  (e) pengadaan  logistik  Pemilu  dan pendistribusiannya;  (f)  pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara, dan penghitungan suara hasil Pemilu; (g)  pengawasan  seluruh  proses penghitungan  suara  di  wilayah kerjanya;  (h)  proses  rekapitulasi suara;  (i)  pelaksanaan  penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan,  dan  Pemilu  susulan;  serta, (j)  proses  penetapan  hasil  Pemilu anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD, Presiden  dan  Wakil  Presiden,  serta
Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Mengkaji Prospek- Prospek  Tertentu  yang  Diduga Berpotensi Terjadinya Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan praktek penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama  ini,  penyelenggaraan  pemilu kerap memunculkan masalah- masalah  penegakan  hukum.  Situasi ini  disebabkan  tidak  lain  karena peluang untuk terjadinya pelanggaran  sangat  terbuka, baik pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penyelenggara pemilu,
peserta
pemilu  (partai  politik,  pasangan calon,  maupun  perseorangan),  tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat  umum. Oleh  karenanya, pengawasan  pemilu  juga  dilakukan melalui  kegiatan  mengkaji  prospek- prospek tertentu yang diduga berpotensi  terjadinya  pelanggaran pemilu.  Prospek-prospek  dimaksud sebagaimana disebutkan dalam
Perbawaslu  No.  13/2012  tentang
Tata Cara Pengawasan Pemilu. Di  dalam  Perbawaslu  No. 13/2012  ditekankan  perlunya  kajian dalam bentuk analisis guna mengidentifikasi  dan  memetakan potensi rawan pelanggaran pemilu, di setiap  tahapan,  ataupun  aspek lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu.  Hal  ini  dimaksudkan  agar diketahui:
1) perintah  atau  larangan  yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2) ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  jelas  dan tidak  tegas  sehingga  berpotensi menimbulkan multitafsir;
3) adanya  perbedaan  penafsiran antar  pemangku  kepentingan
dalam  memahami  ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran; dan wilayah pengawasan dengan mempertimbangan  tinggi  rendahnya tingkat  kerawanan  dan  besarnya potensi  pelanggaran  pada  wilayah tertentu  berdasarkan  pengalaman pemilu sebelumnya.
Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Memeriksa Laporan dan Bukti-Bukti yang Diperoleh
sebagai  Indikasi  Awal  Dugaan Pelanggaran Pemilu.
Pengawasan  pemilu  sebagai kegiatan  memeriksa,  dapat  diartikan pula  sebagai  kegiatan  “melihat, mencermati, dan memperoleh” laporan  atau  bukti-bukti  yang
menjadi  indikasi  awal  dugaan pelanggaran  pemilu.  Dalam  konteks ini,  pengawasan  pemilu  harus bersifat fact finding, yakni menemukan fakta-fakta yang menjadi  indikasi  awal  dugaan pelanggaran  pemilu  melalui  teknik pengawasan langsung, dengan cara:
1) Pengawas  pemilu  secara  aktif mendapatkan informasi dan data yang  dibutuhkan  dari  KPU  dan jajarannya,  serta  dari  pihak- pihak terkait lainnya;
2) Pengawas  pemilu  memastikan kelengkapan,
kebenaran, keakuratan  serta  keabsahan  data dan  dokumen  yang  menjadi objek pengawasan pada masing- masing tahapan pemilu;
3) Pengawas  pemilu  melakukan konfirmasi  kepada  para  pihak terkait  dalam  hal  terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
4) Pengawas  pemilu  melakukan kegiatan  atau  langkah-langkah lain  yang  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan.
Sebagai  tindak  lanjut  dari hasil  pengawasan  di  atas,  pengawas pemilu memperoleh hasil
pengawasan,  berupa:  informasi  awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan  pelanggaran;  serta  laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak  langsung  (dimana  laporan  ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu).
Atas informasi awal potensi pelanggaran berupa data dan dokumen  yang  menjadi  objek pengawasan  pada  masing-masing tahapan  pemilu,  pengawas  pemilu melakukan  pencermatan  terhadap kelengkapan,  kebenaran,  keakuratan serta  keabsahan  data  dan  dokumen dimaksud. Jika informasi awal potensi  pelanggaran  itu  berupa laporan masyarakat yang disampaikan  secara  tidak  langsung, pengawas  pemilu  dapat  melakukan
konfirmasi kepada para pihak terkait atas  laporan  dimaksud.  Dan,  apabila potensi  pelanggaran  tersebut  adalah temuan  dugaan  pelanggaran,  berupa bukti awal dugaan pelanggaran yang diperoleh  dari:  keterangan  saksi, surat  atau  dokumen,  rekaman  foto atau video, dokumen elektronik, atau alat  peraga, pengawas  pemilu  dapat mengkaji  bukti-bukti  awal  tersebut guna  menindaklanjuti  atau  tidak menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dimaksud. Pengawasan Pemilu sebagai Kegiatan Menilai Proses Penyelenggaraan Pemilu. Dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu kegiatan pengawasan  pemilu  secara  final bertujuan untuk menilai proses dalam seluruh  tahapan  penyelenggaraan pemilu. Tujuan sebagaimana dimaksud guna: 1. Memastikan terselenggaranya pemilu secara LUBER, JURDIL, dan Berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan  mengenai pemilu secara menyeluruh; 2. Mewujudkan pemilu yang demokratis; dan 3. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Penilaian  terhadap  proses dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana  dimaksud  di  atas dilakukan  melalui  laporan  hasil pengawasan pemilu yang disampaikan  oleh  pengawas  pemilu pada  setiap  tahapan  dan  seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara berjenjang  dari  pengawas  pemilu  di
tingkat  bawah  kepada  pengawas pemilu di tingkat atasnya. Sedangkan penulis mengusulkan bahwa definisi pengawasan pemilu adalah kegiatan- kegiatan yang dilakukan bauk secara struktural  maupun  non  struktural untuk  mencapai  tujuan  pemilu. Definisi tersebut dikemukakan dengan argumentasi sebagai berikut : 1. Kegiatan  pengawasan  pemilu
meliputi kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas. 2. Secara  struktural  dan  non
struktural, secara struktural pengawasan dilakukan oleh Bawaslu  di  tingkat  Nasonal  dan Propinsi, Panwaslu untuk tingkat
Kota/Kabupatens  dan  Panwas untuk  tingkat  Kecamatan  dan Desa/Kelurahan, sedangkan nun- struktural,  pengawasan  pemilu dilakukan oleh para relawan dan individu.
3. Tujuan  pemilu  untuk  rekrutmen pejabat politik dengan cara yang sah dan damai.

## Penutup
Pemilu  yang  merupakan  salah  satu pilar  demokrasi,  telah  memberi kesempatan  kepada  rakyat  secara
langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun pemilu  juga  bisa  dipandang  baik secara bottom-up maupun top-down.
Indonesia  yang  mengunakan  pemilu secara bottom-up, memiliki  tujuan pemilu  yaitu  untuk  merekrut  pejabat politik  secara  sah  dan  damai.  Untuk mencapai  tujuan  itulah  diperlukan pengawasan  pemilu,  agar  tujuanya tercapai.  Setelah  melakukan  kajian pustaka, penulis mengusulkan definisi  pengawasan  pemilu  sebagai kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan bauk  secara  struktural  maupun  non struktural  untuk  mencapai  tujuan pemilu. Pengawasan
pemilu diperlukan  agar  demokrasi  berjalan dengan  penuh  keadilan,  dan  pemilu dilaksankan secara jujur.

## Daftar Pustaka
Fahrul,  Sayed.  (2017). Dinamika
Rekruitmen Penyelengara Pemilu  Dalam  Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Aceh (Studi  Kasus  Rekruitmen Anggota  Komisi  Independen
Pemilihan  (KIP)  Kabupaten Aceh  Barat  Daya  Periode 2013-2018). Tesis.  FISIP UNPAD
Hardiman, F. Budi. (1992). Demokrasi Deliberatif : Menimbang  ‘Negara  Hukum’ dan  ‘Ruang  Publik’  dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta.
Harrop,  Martin  dan  William  L.
Miller.  (1987). Election  and
Voters  :  A  Comparative Introduction, MacMillan,
London.
Heywood,  Andrew.  (2014). Politik . Penerjemah : Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Sulistiyono, Priyambudi and Maribet Erb.  (2009).  “Indonesia  And The  Quest  For  “Democracy” in Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyono (eds). Deepening  Democracy  In Indonesia?  Direct  Elections for  Local  Leaders  (Pilkada). Singapore : ISEAS Publishing Suryanto, Adi (ed). (2008). Manajemen Pemerintahan
Daerah. Jakarta  :  PKKOD- LAN Tim  ICCE  UIN  Jakarta.  (2005). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani. Jakarta : Prenada
Media.
Wasisitiono, Sadu dan Yonatan
Wiyoso. (2009).
Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bandung : Fokus Media

## Website
http://panwaslukabsumbawa.blogspo t.co.id/2013/07/pengawasan- pemilu-sebuah-definisi.html tanggal 24 Feb 2017 pukul 22.44 http://www.bawaslu.go.id/id/profil/se jarah-pengawasan-pemilu tanggal 24 Februari 2017 jam 22.27
https://indonesiana.tempo.com/read/1 08926/2017/03/09/Potret- Pelanggaran- Pilkada -2017. Diakses tanggal 24 Maret
2017 pukul 11.19