Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol.  2,  No.  1 – April  2021,  Hal.  126-131|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3080.126-131

## TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH TERPIDANA YANG MENINGGAL DUNIA
Putu Aditya Witanaya Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang  sangat serius karena merugikan keuangan Negara. Oleh karena  itu  diperlukan  beberapa  tindakan  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  dengan  cara melakukan  pembayaran  uang  pengganti  kerugian  aset  Negara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tanggung  jawab  ahli  waris  dalam  pengembalian  aset  Negara  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh orang  tuanya  yang  telah  meninggal  dunia  dan  menganalisis  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti pengembalian  aset  negara  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normative dengan  pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  tanggung  jawab  ahli  waris  dalam pengembalian aset negara, tergantung pembuktian putusan pengadilan dan mekanisme mengenai uang pengganti dalam pengembalian aset negara sesuai dengan jumlah harta kekayaan terpidana korupsi. Kemudian, mekanisme uang  pengganti  pengembalian  aset  negara  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi menjelaskan  terpidana  korupsi  wajib  membayar  jumlah  uang  pengganti  sesuai  hasil  yang  dikorupsikan  oleh terpidana.  Kesimpulan  bahwa  kerugian  keuangan  negara  yang  disebabkan  oleh  terpidana  korupsi  yang  sudah meninggal dunia dilimpahkan ke ahli warisnya sesuai pembuktian dalam putusan pengadilan.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tanggung Jawab, Pengembalian Uang Pengganti

## Abstract
Corruption is a very serious problem because it is detrimental to State finances. Therefore, several actions are needed to recover state financial losses by paying compensation for state assets. This study aims to determine the responsibility of the heirs in returning state assets from corruption committed by their deceased parents and to  analyze  the  payment  mechanism  for  the  return  of  state  assets  resulting  from  corruption.  This  study  uses normative  research  with  a  statutory  approach.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  responsibility  of  the heirs  in  returning  state  assets  depends  on  the  evidence  of  court  decisions  and  the  mechanism  regarding replacement money in returning state assets in accordance with the amount of assets convicted of corruption. Then,  the  replacement  money  mechanism  for  returning  state  assets  from  the  proceeds  of  corruption  in  Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law  Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication explains that  corruption  convicts  are  required  to  pay  the  amount  of  replacement  money  according  to  the  results corrupted by the convict. The conclusion is that state financial losses caused by corruption convicts who have passed away are transferred to their heirs according to evidence in court decisions.
Keywords: Corruption, Responsibility, Refunds

## I. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crimes),  karena selain  merugikan  keuangan  negara  juga  merusak  moralitas  dan  bangsa.  Pengembalian  kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti tidak menghapus dipidananya terpidana tipikor (tindak pidana korupsi). Mengenai tanggung jawab pengembalian aset negara dapat diajukan gugatan perdata, dimana gugatan tersebut dibuat apabila masih belum cukupnya pembuktian atau bukti-bukti terhadap tipikor (tindak pidana korupsi) oleh terpidana. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang  extra  ordinary  crimes,  maka  dari  itulah  dibutuhkan  pula  upaya-upaya  yang  luar  biasa  dalam melalukan  pengembaliannya,  hal  itu  dilakukan  dengan  memberlakukan  undang-undang  nomor  31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Untuk  menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  sering  terjadi  pada  lembaga  negara  demi peyelenggaraan  negara  yang  bersih  dan  bebas  dari  unsur  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  maka diperlukan  adanya  suatu  institusi  kelembagaan  yang  mampu  meyelesaikan  masalah  secara  tidak
memihak  yang  berlaku  dengan  objektif.  Untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  tersebut diperlukan  suatu  institusi  peradilan  yang  lengkap  yang  disertai  dengan  aturan-aturan  prosedural  dan juga  jabatan–jabatan  yang  memiliki  keterkaitan  misalnya  polisi,  jaksa,  lembaga  permasyarakatan, advokat, dan hakim ( Rasjidi & Lili, 2001 ). Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crimes.
Pemerintah  maupun  aparatur  penegak  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  sebagai instrumen  hukum,  telah  memberikan  suatu  ancaman  hukuman  yang  berat  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi,  sehingga  dapat  menimbulkan  suatu  efek  jera  terhadap  pelaku  maupun  setiap  orang yang  melawan  hukum  yang  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  ataupun  orang  lain  atau suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara maupun dari segi perekonomian Negara. Salah satu  hal  yang  dapat  memberikan  efek  jera  ialah  dengan  cara  mengharuskan  si  pelaku  tindak  pidana korupsi  membayar  denda  dan  mengharuskannya  menjalani  pidana  kurungan  penjara.  Untuk memperoleh  suatu  hasil  yang  maksimal  dengan  adanya  upaya  pengembalian  kerugian  uang  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  juga  dapat  dikenai  hukuman  tambahan  yaitu  berupa pembayaran  uang  pengganti  sebesar  yang  dikorupsikan  oleh  si  terpidana  tindak  pidana  korupsi. Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, maka penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian Aset Negara hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan  oleh  orang  tuanya  yang  telah  meninggal  dunia  dan  menganalisis  mekanisme  pembayaran uang pengganti pengembalian Aset Negara hasil dari Tindak Pidana Korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menilai suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan ( Fajar & dkk, 2010 ). Menurut ( Marzuki, 2010 ), metode pendekatan penelitian hukum terdiri atas pendekatan perundang- undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Kasus. Namun  pada  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan, artinya  suatu  permasalahan  akan  dilihat  dari  segi  aspek  hukumnya  dan  juga  dengan  menelaah peraturan  perundang-  undangan  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas, mengenai tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi yang  di  lakukan  oleh  terpidana  yang  meninggal  dunia.  Di  samping  itu,  sumber  bahan  hukum  yang digunakan pada penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan sekunder dimana menurut ( Soekanto & Mamudji, 2006 ) bahwa terdapat tiga sumber bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  Jawab  Ahli  Waris  Dalam  Pengembalian  Aset  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Orang Tuanya Yang Telah Meninggal Dunia
Gugatan  perdata  terhadap  ahli  waris  dilihat  dari  hal  tersangkanya  yang  meninggal  dunia  pada  saat dilakukannya  penyidikan,  sedangkan  secara  nyatanya  telah  terjadi  kerugian  pada  keuangan  negara, maka dari itu penyidik segera menyerahkan berkas-berkas perkara hasil dari penyidikan kepada jaksa pengacara negara ataupun diserahkannya juga kepada instansi yang dirugikan guna dilakukan gugatan perdata  terhadap  ahli  warisnya.  Gugatan  perdata  terhadap  terpidana  maupun  dengan  ahli  warisnya dilakukan bilamana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menurut Dewi,  Priyanto,  &  Wiryawan  (2017) bahwa  pertanggung  jawaban  perdata  ahli  waris  pelaku  tindak korupsi diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 32, 33, 34 UU nomor  31  tahun  1999  jo  UU  nomor  20  tahun  2001  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang menegaskan bahwa, dilihat dalam hal apabila terdakwa telah meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, sedangkan telah adanya suatu kerugian pada keuangan negara, maka dari itu penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa  pengacara  negara  atau  juga  dapat  diserahkan  kepada  instansi  yang  talah  dirugikan  agar dilakukannya  suatu  gugatan  perdata  kepada  ahli  waris  dari  si  terpidana.  Dalam  hal  terpidana  yang meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan pada kenyataanya terdapat  kerugian  keuangan  negara  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata kepada ahli warisnya ( Komisi Pemberantasn Korupsi, 2006 ).
KUHperdata memberikan beberapa sikap yang dapat diambil oleh ahli waris pada saat si pewaris telah  meninggal  dunia,  saat  warisan  yang  ditentukan  pada  ahli  waris  maka  ahli  waris  dapat menentukan apakah ia akan menerima ataupun menolak warisan tersebut atau ia akan menerima tetapi dengan  ketentuan  ia  tidak  akan  diwajibkan  membayar  hutang-hutang  serta  kewajiban  pewaris  yang melebihi  bagaian  dalam  warisan  itu  ( Subekti,  2001 ).  Bahwa  yang  dapat  memiliki  hak  menjadi  ahli waris  ialah  keluarga sedarah,  baik  itu yang sah menurut  undang-undang  ataupun  diluar  perkawinan, dan  juga  suami  maupun  istri  yang  hidup  selama  menurut  peraturan-peraturan  berikut  ini.  Bila keluarga  dari  suami  atau  istri  yang  hidup  selama  tidak  ada,  maka  harta  peninggalan  akan  menjadi milik negara, sedangkan yang wajib melunasi hutang-hutang dari orang yang telah meninggal, selama harga  harta  peninggalannya  mencukupi.  Dilihat  pada  pasal  34  UU  nomor  31  tahun  1999  jo  UU Nomor 20 tahun 2001 menegaskan apabila secara nyata terdapat kerugian pada keuangan negara yang diakibatkan  oleh  terdakwa  dari  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  sekalipun  terdakwa  tersebut  telah meninggal dunia  pada  saat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, maka  kerugian terhadap  negara  dapat dikembalikan ke kas negara melalui gugatan perdata.
Dalam hal ini, negara memiliki hak/berhak untuk melakukan suatu gugatan perdata kepada ahli waris  dari  terdakwa  terhadap  benda-benda  atau  aset  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanggung jawab hukum kepada ahli  waris  terpidana  terhadap  penjatuhan  pidana  mengenai  uang  pengganti  dalam  kerugian  negara yakni  bisa  dibebankan  kepada  ahli  waris  apabila  dari  harta  benda  maupun  aset  kekayaan  yang digunakan  oleh  ahli  waris  itu  dicurigai  diperoleh  dari  tindak  pidana  korupsi,  maka  ahli  waris diharuskan  mengembalikan  harta  benda  maupun  aset  kekayaan  yang  secara  berupa  nyata  diperoleh dari  tindak  pidana  korupsi.  Harta  benda  atau  aset  kekayaan  tersebut  dapat  berupa  tanah,  rumah, deposito, tabungan maupun mobil. Apabila ahli waris terpidana tidak mampu untuk membayar uang pengganti  dalam  kerugian  negara  dari  terpidana  tindak  pidana  korupsi  maka  upaya  pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat tercapai dengan baik. Bahwa tidak adanya konsekuensi hukum kepada  ahli  waris  terpidana  perkara  korupsi  yang  tidak  bisa  membayar  uang  pengganti  dalam kerugian negara terkecuali adanya suatu pembuktian atau bukti-bukti. Dimana dengan adanya bukti- bukti bahwa harta benda yang digunakan oleh ahli warisnya secara nyata diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Mengenai konsekuensinya, apabila bukti-bukti tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang  melawan  hukum  maka  terdakwa  harus  dibebaskan  dari  hukuman  ( Raghib  &  Airman,  2015 ). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konsekuensi hukum kepada ahli waris terpidana yang tidak bisa membayar uang pengganti dalam kerugian negara dari terpidana tindak pidana korupsi terkecuali jika  terdapat  suatu  pembuktian  dari  harta  kekayaan  yang  dicurigai  diperoleh  dari  tindak  pidana korupsi.  Hal  ini  dikarenakan  tindak  pidana  korupsi  tersebut  dilakukan  oleh  terpidana  yang  telah meninggal sehingga hakim maupun jaksa pidana tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap ahli waris dari si terpidana tipikor. Akan tetapi, apabila terdapat harta benda atau aset kekayaan yang digunakan oleh ahli waris terpidana yang telah dicurigai berasal atau diperoleh dari suatu tindak  pidana korupsi dan apabila terbukti bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi maka jaksa pengacara  negara  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  ahli  waris  terpidana  agar  harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana  korupsi tersebut dapat dikembalikan ke negara atau kas negara sebagai pendapatan negara. Jika aset negara tersebut terbukti dari hasil tindak pidana korupsi maka konsekuensinya setelah menerima hasil putusan dari hakim maka:
a. Terpidana haruslah membayar hasil tindak pidana korupsi (Tipikor).
b. Apabila terpidana tidak bisa mengembalikannya maka dialihkan kepada ahli waris dari terpidana.
c. Jika ahli waris dari terpidana tidak bisa membayar uang pengganti pada pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi maka tidak ada konsekuensi hukum terhadap ahli waris dari terpidana.
2. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi
Aset dapat diartikan sebagai setiap keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana ( Haswandi, 2017 ). Oleh karena itu, untuk memberantas dan mencegah Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)  mengenai  pengembalian  aset  negara  memuat  ketentuan  pidana  yang  berbeda  dengan
undang- undang yang mengatur mengenai masalah korupsi lainnya. Dalam pasal 17 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 21 tahun 2001 menyatakan bahwa perkara korupsi dapat dikenai dengan  pidana  tambahan  dalam  bentuk  pembayaran  uang  pengganti.  Pidana  tambahan  berupa  uang pengganti  memiliki  tujuan  untuk  mengganti  dan  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  yang diakibatkan dari terdakwa yang melakukan perkara tipikor. Pidana tambahan berupa uang pengganti dapat  memberikan  rasa  jera  kepada  terdakwa  tipikor  yang  nantinya  agar  tidak  mengulangi perbuatannya  tersebut  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  dalam  jumlah  besar  dan  pidana tambahan  uang  pengganti  wajib  dilaksanakan  oleh  terdakwa  perkara  tipikor  karena  uang  pengganti merupakan  suatu  bentuk  hukuman  tambahan  dalam  suatu  perkara  korupsi.  Dalam  peraturan perundang-undangan  memberikan  penekanan  khusus  terhadap  banyaknya  uang  pengganti  dalam perkara  tipikor  yakni  sebanyak-banyaknya  sama  dengan  harta  benda  yang  didapatkan  dari  hasil perkara  tipikor.  Penjatuhan  uang  pengganti  sebagai  pidana  tambahan  dalam  perkara  tipikor  diatur pada pasal 18 ayat (1) hurup b tentatang pemberantasan tipikor menjelaskan bahwa terpidana perkara tipikor  diwajibkan  membayar  jumlah  uang  pengganti  sebanyak  yang  terpidana  peroleh  dari  tindak pidana korupsi, sedangkan pada pasal 18 ayat (2) menjelaskan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti sesuai yang dijelaskan dalam ayat (1) hurup b dengan batas waktu selama 1 bulan sesudah memperoleh  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  maka  aset  yang  dimiliki  terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa demi menutupi uang pengganti tersebut. Dalam pasal 18 ayat (3) dijelaskan  juga  apabila  terpidana  tidak memiliki  aset  yang mampu  untuk membayar  uang  pengganti maka  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lama  waktunya  tidak  melebihi  dari  ancaman maksimum pidana pokok yang sudah ditentukan dalam putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU pemberantasan tipikor.
Mengenai penuntutan pidana uang pengganti kepada terpidana perkara tipikor, jaksa berpedoman pada  pasal  18  ayat  (1)  hurup  b  UU  pemberantasan  tipikor.  Dapat  dikatakan  seorang  hakim  maupun jaksa  dalam  hal  melakukan  penuntutan  maupun  penjatuhan  mengenai  pembayaran  uang  pengganti kepada  terpidana  tipikor  selalu  berdasarkan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  undang-undang mengenai  pemberantasan  tipikor.  Dalam  pasal  38  c  UU  pemberantasan  tipikor  menjelaskan  apabila sesudah  putusan  pengadilan  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  diketahui  masih  adanya  aset kekayaan  yang  dimiliki  oleh  terpidana  yang  diduga  diperoleh  dari  hasil  tindak  korupsi  yang  belum terkena  perampasan  untuk  negara  sesuai  ketentuan  pada  pasal  38  b  ayat  (2)  memuat  penjelasan apabila  terpidana  tidak  mampu  memberi  pembuktian  bahwa  aset  kekayaan  yang  dimilikinya  tidak didapatkan dari hasil tipikor, maka negara berhak melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan ahli  warisnya  terhadap  aset  kekayaan  yang  didapatkan  sebelum  putusan  dari  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap.
Mengenai  mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  dalam  perkara  tipikor  diawali  dengan dibuatkannya  suatu  berita  acara  mengenai  pembayaran  uang  pengganti  berupa  kwitansi  tanda penerimaan/terima  dari  terpidana  tipikor.  Mengenai  pembayaran  uang  pengganti  dimana  seorang jaksa sebagai eksekutor yang membuat berita acara tersebut tanpa mendaftarkan berita acara tersebut ke  kejaksaan  negeri.  Selanjutnya  terpidana  menerima  putusan  yang  sudah  dijatuhi  pidana,  yang selanjutnya terpidana menjalankan  ketentuan  pidana  sesuai  yang  dijatuhkan  dalam  putusan tersebut. Apabila terpidana tidak dapat melakukan pembayaran seluruh maupun setengah dari uang pengganti dalam  kurun  waktu  selama  1  bulan  setelah  diperolehnya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap, maka  jaksa  sebagai  eksekutor  berhak  melakukan  pelelangan  maupun  penyitaan  dari  aset  kekayaan terpidana tipikor dengan tujuan menutupi pembayaran uang pengganti apabila terpidana tipikor tidak mampu membayarnya dan terpidana tipikor dapat dijatuhi maupun menjalani pidana tambahan berupa pidana  penjara  yang  lama  waktunya  tidak  melebihi  dari  ancaman  pidana  pokok  yang  sesuai  dengan ketentuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan perkara tipikor.
Adapun  tata  cara  mengenai  pengembalian  aset  negara  berupa  uang  pengganti  dalam  perkara tipikor haruslah melalui tahapan-tahapan yang sebagaimana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  disebutkan  sebagai  berikut:  Tahap  pertama  yaitu  melakukan penyidikan yang merupakan suatu tindakan untuk mencari maupun mengumpulkan bukti-bukti yang ada  dan  terjadi  agar menemukan  pelakunya,  Tahap  kedua  adalah  penuntutan  yang  merupakan  suatu tindakan  penuntut  umum  melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  yang  berwenang  agar dimaksudkannya pelimpahan penuntutan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus,
dan  Tahap  ketiga  adalah  eksekusi  (dimana  eksekusi  dilakukan  apabila  putusan  telah  berkekuatan hukum tetap) ( Husin & Husin, 2016 ).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Tanggung  jawab  ahli  waris  dalam  pengembalian  aset  negara  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  terpidana  yang  sudah  meninggal  dunia,  apabila  ahli  waris  terpidana  tidak  mampu untuk  membayar  uang  pengganti  dalam  kerugian  negara  dari  terpidana,  maka  upaya  pengembalian kerugian negara tidak dapat dicapai dengan baik. Selain itu untuk memenuhi agar hal tersebut dapat berjalan baik, pihak berwenang melakukan penyitaan barang- barang yang positif diperoleh dari hasil tindak  pidana  korupsi  dan  apabila  belum  mencukupi,  kejaksaan  setempat  juga  akan  mengadakan lelang atas hasil kekayaan tersebut agar dapat memperkecil hasil pengembalian aset negara tersebut. Mengenai  adanya  konsekuensi  hukum  pada  ahli  waris  yang  tidak  mampu  untuk  membayar  uang pengganti  dalam  kerugian  negara  dari  terpidana  tindak  pidana  korupsi,  dilihat  dari  adanya  aset kekayaan yang dilimpahkan terpidana ke ahli warisnya dengan terbukti atau tidaknya dari hasil tindak pidana korupsi.
Mekanisme  pembayaran  uang  pengganti  pengembalian  aset  negara  hasil  dari  tindak  pidana korupsi,  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001, pada Pasal 18 ayat (1) hurup b menjelaskan bahwa terpidana perkara korupsi wajib membayar jumlah uang  pengganti  sebanyak  yang  terpidana  nikmati  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi,  pada  ayat  (2) dijelaskan  jika  terpidana  tidak  membayar  uang  pengganti  paling  lama  satu  bulan  sesudah  putusan pengadilan maka harta benda terpidana dapat disita dan di lelang dan pada ayat (3) ancaman mengenai tindak  penjaranya  tidak  melebihi  dari  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya  dan  juga  sesuai dengan  putusan  pengadilan.  Adapun  Mekanisme  mengenai  eksekusi  uang  pengganti  yakni  melalui berita  acara  uang  pengganti  kwitansi  tanda  terima  dari  terdakwa  kasus  tindak  pidana  korupsi,  yang selanjutnya oleh Jaksa disetorkan ke kas Negara sebagai upaya pengembalian kerugian Negara.

## 2. Saran
Agar  didalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  disarankan  kepada  Legislator  hendaknya  untuk menambahkan  pasal-pasal yang secra  jelas  berkaitan mengenai mekanisme  eksekusi  uang  pengganti atau  tata  cara  pengembalian  kerugian  negara  berupa  uang  pengganti  ke  dalam  ketentuan  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Agar  disarankan  kepada  ahli  waris  terpidana  tindak  pidana  korupsi  untuk  dapat  melaksanakan tanggung  jawab  hukumnya  yakni  untuk  mengembalikan  harta  kekayaan  yang  digunakan  oleh  ahli waris terpidana tindak pidana korupsi, dimana apabila harta kekayaan tersebut diperoleh atau berasal dari  tindak  pidana  korupsi  serta  didalam  hal  penyelidikan  terhadap  harta  kekayaan  yang  digunakan oleh ahli waris terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Diharapkan agar lembaga- lembaga penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana korupsi seperti Polisi, Jaksa, KPK serta lembaga  lainnya  yang  berwenang  dapat  meningkatkan  koordinasi  Antara  setiap  lembaga-lembaga agar upaya pengembalian kerugian Negara dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, N. M. D. J. P., Priyanto, I. M. D., & Wiryawan, I. W. (2017). Pertanggungjawaban Perdata Ahli Waris Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Mengembalikan  Kerugian  Negara. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum , 5 (1). Fajar, M., & Dkk. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Haswandi.  (2017).  Pengembalian  Aset  Tindak  Pidana  Korupsi  Pelaku  dan  Ahli  Warisnya  Menurut  Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (1). Husin, B. R., & Husin, K. (2016). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (I). Jakarta: Sinar Grafika. Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  K.  P.  (2006). Memahami  Untuk  Membasmi .  Jakarta:  Komisi  Pemberantasan Korupsi.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (VI). Jakarta: Predana Media Group. Raghib, F., & Airman, R. (2015). Hukum Pidana . Malang: Setara Press. Rasjidi, I. T., & Lili, R. (2001). Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum . Bandung: PT. Citra Bakti.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.