How to cite:
Winata, T. P., & Kansil, C. S. T . (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10779
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KARYA  SENI  DIGITAL  NON- FUNGIBLE  TOKEN  (NFT)  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Tasya Patricia Winata , Christine S.T. Kansil Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: tasyapatricia25@gmail.com, christinek@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perkembangan teknologi digitalisasi telah melahirkan teknologi baru yaitu blockchain yang  mendorong  kemunculan  aset  digital  baru  berbentuk  karya  seni  digital  yang dapat  diperdagangkan  pada  galeri  seni  digital,  dengan  dicetaknya  suatu  kode  unik yang  mewakili  kepemilikan  karya  seni  digital  disebut  sebagai  non-fungible  token (NFT). Sebagai teknologi baru NFT di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas,  namun  bentuk  yang  diwakili  NFT  adalah  karya  seni,  maka  terdapat  hak  cipta yang  pengaturannya  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak  Cipta  (UU  HC).  NFT  memiliki  keunggulan  yang  dapat  membantu  dalam melindungi  hak  cipta  suatu  karya  terutama  dari  segi  pembuktian,  namun  terdapat kelemahan  karena  belum  adanya  skema penyaringan  originalitas  karya  yang  dicetak NFT memungkinkan karya yang dicetak NFT adalah karya miliki pencipta lain yang diambil  secara  tidak  sah  menyebakan  pelanggaran  hak  cipta.  Dengan  adanya  hal tersebut menjadi permasalahan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan UU HC  pada  suatu  karya  seni  digital  NFT.  Metode  penelitian  yang  digunakan  jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan studi kepustakaan. Hasil pembahasan didapatkan NFT secara umum diatur UU HC, namun adanya  kekosongan  regulasi  khusus  dari  NFT  dan  belum  ada  sistem  penyaringan serta  kebijakan  dari  marketplace  NFT  yang  minim  membuat  pelanggaran  hak  cipta masih terjadi.
Kata Kunci : Non-Fungible Token, Hak Cipta, Karya Seni Digital.

## Abstract
The  development  of  digitization  technology  has  given  birth  to  a  new  technology, namely blockchain which encourages the emergence of new digital assets in the form of  digital  artworks  that  can  be  traded  at  digital  art  galleries,  by  minting  a  unique code that represents the ownership of digital artworks known as non-fungible tokens (NFT).  As  a  new  technology,  Indonesia  does  not  yet  have  a  specific  regulation  on NFT, but the form represented by NFT is artwork, whose regulation is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UU HC). NFT has the advantage of
being able to help protect the copyright of a work, especially in terms of proof, Still there  are  weaknesses  because  there is  no  mechanism  for  filtering  the  originality  of minted  works.  NFT  allows  works  minted  by  NFT  belonging  to  other  authors  that were stolen illegally causing copyright infringement. Bearing in mind, it becomes a problem to what extent the legal protection given by UU HC to digital artwork NFT. The  research  method  used  is  normative  juridical  research  with  a  statute  approach and literature study materials. The discussion results found that NFTs are generally regulated by UU HC, but there is a void in specific regulations from NFTs and there is no filtering system and policies from the NFT marketplace that are limited making copyright infringement still occur.
Keywords : Non-Fungible Token, Copyright, Digital Artwork

## Pendahuluan
Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, hal ini berkaitan dengan  kedudukan  hukum  sendiri  yang  ditunjukan  untuk  menjadi  pengendali  sosial  di masyarakat  sehingga  terdapat  kontrol  akan  tingkah  laku  masyarakat  agar  terhindar  dari segala penyimpangan beserta dampak yang dihasilkannya dalam bentuk tuntutan, larangan, sanksi,  ataupun  ganti  rugi.  Suatu  keniscayaan  bahwa  hukum  harus terus  berkembang  dan mengikuti perubahan di masyarakat itu sendiri, semata-mata agar terciptanya perlindungan hukum  yang  berdasarkan  Satjipto  Rahardjo  sebagai  upaya  untuk  melindungi  kepentingan yang  terdapat  dalam  diri  seseorang  dengan  menempatkann  hak  asasi  masusia  yang  ada dalam kekuasaanya untuk bertindak memenuhi kepentingan tersebut (Rosana, 2014).
Manusia sebagai pemeran utama dalam kehidupan dianugerahi kemampuan berpikir dan intelektual termasuk kemampuan untuk mewujudkannya yang dituangkan dalam suatu karya  pada  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni  dan  sastra  ataupun  lainnya  untuk mendukung kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Bahwa karya tersebut  sifatnya tidak hanya terbatas pada kebutuhan fungsional, tetapi atas inovasi, kreatifitas, waktu, tenaga dan biaya  yang  dikeluarkan  telah  menjadi  aset  yang  bernilai  dan  bermanfaat  secara  ekonomi. Atas dasar pemikiran tersebut munculnya hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif, bentuk pemberian apresiasi dan perlindungan bagi seorang inventor atau penemu yang telah mengahasilkan karya temuan dan salah satu  pembagian dari hak kekayaan intelektual itu adalah hak cipta (Disemadi et al., 2021; Hidayah, 2017)
Sejalan dengan perkembangan globalisasi terutama pada kemajuan bidang teknologi dan informasi telah memberi dampak massif bagi kehidupan manusia (Santoso et al., 2020). Digitalisasi  menjadi  sesuatu  yang  paling  utama  pada  masa  ini  produk  konvensional  yang sebelumnya berbentuk fisik telah bertransformasi menjadi benda-benda digital begitu pula lahirnya  aset  digital  (Savitri,  2019).  Dengan  kemunculan  teknologi  baru  yang  dinamakan blockchain  layaknya  buku  besar  yang  berisikan  kumpulan  data  dari  segala  pertukaran informasi  dan  transaksi.  Dari  penamaanya  blockchain  terbagi  menjadi  2  (dua)  kata  yaitu
block dan chain (rantai), sistem ini berjalan dengan memanfaatkan blok-blok tersebut yang berisikan  data  berhubungan  satu  dengan  lainya  membentuk  suatu  rantai  (Fadhillah  et  al., 2022).  Dalam  pemanfaatan  blockchain  timbul  suatu  aset  digital  dalam  bentuk  karya  seni digital yang diperdagangkan pada galeri seni digital di blockchain Ethereum, perdagangan karya  seni  digital  ini  dimungkinkan  karena  adanya  kode  unik  yaitu  non-fungible  token (NFT) (Alexander et al., 2022). Singkatnya NFT sebagai kode unik atau juga sertifkat yang mewakili  kepemilikan  suatu  aset  digital  terutama  dalam  bentuk  karya  seni,  musik, fotografi, video maupun lainnya dan diperjualbelikan pada platform marketplace NFT yang dibayarkan dengan cryptocurrency melalui smart contract (Andryanto et al., 2022). Contoh dari  marketplace  NFT  yang  sering  digunakan  yaitu  seperti  OpenSea,  Rarible,  Known Origin,  bahkan  di  Indonesia  sendiri  terdapat  marketplace  NFT  yaitu  Enevti,  Tokomall, Baliola, dan lainnya (Mayana et al., 2022).
Safitri (2022) kehadiran NFT memiliki daya tarik sendiri serta menjadi media dalam memberdayakan para seniman terutama dengan mengubah karya seni milik mereka menjadi NFT  maka  seniman  dapat  mengontrol  karya  tersebut  serta  menjadi  aset  digital  dan  juga investasi jangka Panjang yang dapat mereka perdagangkan untuk memperoleh keuntungan secara langsung mengingat harga dari suatu NFT tidak dapat ditentukan, puncak fenomena NFT dapat kita lihat pada tengah tahun 2021 dimana penjualan dari NFT itu sendiri telah mencapai  2,5  miliar  US  dollar  selain  itu  terdapat  juga  seniman  NFT  layaknya  Beeple desainer grafis yang menjual karya NFT nya “Everydays: The First 5000 Days” senilai 69 juta US dollar dan bahkan di Indonesia sendiri NFT menjadi terkenal sejak penjualan foto selfie  berbentuk  NFT  oleh  Ghozali  Everyday  pada  OpenSea  salah  satu  marketplace  NFT (Safe’i  et  al.,  2022).  Gagasan  awal  daripada  penciptaan  NFT  adalah  sebagai  bentuk apresiasi kepada para seniman dan juga menjadi masa depan HKI dalam hal memberikan perlindungan  dari  adanya  pelanggaran  HKI  selama  ini  mengingat  NFT  dibangun  di  atas sistem blockchain memiliki tingkat keamanan yang kuat (Mayana et al., 2022).
Gidete  et  al.  (2022)  Suatu  karya  seni  digital  agar  tercatat  NFT  secara  kriptografis dalam sistem blockchain harus melakukan tokenisasi atau pencetakan NFT terlebih dahulu. Dengan  terbitnya  NFT  tersebut  seniman  dapat  menjual  karyanya  secara  peer  to  peer, memperoleh  royalti,  sekaligus  mempertahankan  haknya  sebagai  pencipta,  hal  ini dikarenakan  sifat  dari  sistem  blockchain  sendiri  yang  mencatat  orang  pertama  yang mencetak  NFT  selamanya  dikenal  sebagai  pencipta,  namun  pemilik  NFT  dapat  berganti karena hal ini dapat dialihkan melalui smart contract (Lestari & Torbeni, 2022). Kehadiran NFT  dari  perspektif  hak  cipta  merupakan  suatu  sistem  masa  depan  yang  memberikan perlindungan bagi karya seni digital mengingat hak cipta sendiri sebagai hak eksklusif yang timbul  ketika  suatu  karya  diwujudkan  bukan  karena  pencatatan.  Dengan  suatu  karya  seni digital NFT dapat menjadi suatu  bentuk pengumuman sekaligus pembuktian dari hak cipta yang  terkandung  didalamnya  dengan  bantuan  sistem  blockchain  yang  menyimpan selamanya  dari  bukti  jejak  kepemilikan  dan  transaksi  dari  karya  seni  digital    itu  sendiri,
namun dalam segala hal kita harus melihat 2 (dua) sisi yaitu dalam kaitannya dengan karya terutama  karya  seni  digital  yang  sifatnya  lebih  publik  akan  selalu  bersinggungan  dengan adanya itikad buruk dari pihak lain untuk memanfaatkan karya seni digital tersebut secara tidak sah yang menimbulkan pelanggaran baik dari segi moral maupun ekonomi dalam hak cipta.
Sangat  baik  ketika  pencipta  asli  dari  karya  seni  yang  mencetak  NFT  itu  sendiri karena  akan  menjadi  bukti  kuat  mengingat  sistem  pengakuan  pencipta  dan  keaslian  dari NFT  adalah  orang  pertama  yang  mencetak  NFT,  berbeda  halnya  jika  NFT  yang  dicetak tersebut bukan merupakan karya pencipta asli namun merupakan karya milik pencipta lain yang akan  menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pencipta asli (Sutopo, 2022). Hal ini  pula  dapat  dilihat  dari  pernyataan  OpenSea  sebagai  marketplace  NFT  pada  twitternya dimana 80% barang NFT yang dicetak pada platformnya adalah hasil plagiarisme,  koleksi palsu  dan  juga  spam.  Dalam  hal  terjadi  perbuatan  sedemikian  maka  ditinjau  dari  sudut pandang pengaturan akan hak cipta dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif yang dilindungi hak cipta terhadap suatu karya seni walaupun bentuknya adalah karya seni digital baik berupa gambar,  musik,  video,  animasi  maupun  koleksi  lain  yang  telah  menjadi    NFT,  namun  di Indonesia  sendiri  masih  minim  akan  penindakan  kasus-kasus  terhadap  pelanggaran  hak cipta pada karya seni, apalagi dengan adanya NFT yang belum memiliki kedudukan pasti dan masih terjadi kekosongan hukum yang mengaturnya (Permana et al., 2018).
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dalam  penulisan  ini  akan dibahas  permasalahan  mengenai:  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  karya  seni digital  non-fungible  token  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak Cipta?

## Metode Penelitian
Adapun dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifatnya deskriptif analistis untuk menggambarkan dan menggali fakta hukum dan regulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang akan dibahas terkait  konteks  plagiarisme  karya  seni  gambar  yang  di  didalamnya  terkandung  hak  cipta serta  teknologi  dari  NFT  itu  sendiri  (Efendi  &  Ibrahim,  2016).  Selain  itu  pendekatan penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  perundang-undangan  (statute  approach),  dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan  perundang-undangan  terkait  yang  terutama  adalah  UU  HC,  dan  bahan  hukum sekunder berupa buku hukum, artikel maupun jurnal publikasi.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Karya  Seni  Digital  Non-Fungible  Token  (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Segala sesuatu yang lahir dari intelektual dan pengetahuan manusia baik  berupa karya  di  bidang  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  sastra  serta  lainnya  yang diwujudkan  menjadi  nyata  lewat  kerja  keras,  waktu,  daya  cipta,  gagasan,  dan  bahkan biaya  telah  dianggap  sebagai  suatu  aset  tersendiri  berupa  kekayaan  intelektual. Kekayaan intelektual ini menyangkut hak  yang bentuknya privat dan eksklusif sebagai bentuk  perlindungan  dan  apresiasi  diberikan  oleh  negara  kepada  para  inovator  dan pencipta  ini.  Hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  pada  umumnya  terbagi  kedalam  2  hak utama  yang  diatur  yaitu  hak  cipta  serta  hak  kekayaan  industri  yang  didalamnya mencakup  merek,  paten,  desain  industri,  varietas  tanaman,  rahasia  dagang,  dan  juga desain  tata  letak  sirkuit,.  Salah  satu  HKI  yang  paling  banyak  bersinggungan  dengan fenomena yang terjadi di dunia saat ini adalah hak cipta.
Sejak terjadinya era disrupsi digital dan teknologi hal-hal lama telah tergantikan dengan hal yang baru dan lebih praktis serta efisien, begitupula dalam dunia seni dimana karya seni yang dulunya ditemukan dalam bentuk media kanvas, kayu, batu dan lainnya telah dikonversi menjadi suatu karya seni digital yang sejatinya memiliki kesamaan akan adanya nilai terkandung dari seni tersebut baik bagi penciptanya maupun para kolektor dan penikmat seni. NFT dalam hal ini telah menjadi teknologi yang mewakili aset digital berupa karya seni digital. NFT sendiri belum memiliki regulasi spesifik yang diatur di Indonesia begitupun pada beberapa negara lain di dunia, telah menjadi hal yang lumrah terhadap suatu inovasi yang baru belum memiliki pengaturan pada suatu negara hal ini dikarenakan  pemerintah  harus  menilai  lebih  jauh  seberapa  besar  dampak  dan ancaman yang  ditimbulkan  pada  masyarakat  sehingga  nantinya  dapat  diperoleh  produk  hukum yang utuh dan menjangkau segala aspek perlindungannya.
Dengan tidak adanya regulasi spesifik bukan diartikan sebagai kebebasan untuk melanggar  hak  orang  lain  di  dalamnya,  jika  dilihat  dari  bentuk  NFT  itu  sendiri  yang berada pada sistem elektronik maka merujuk Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  ditegaskan  bahwa  setiap  informasi  dan dokumen  yang  berbentuk  elektronik  digital  yang  dibentuk  dan  terkadung  kekayaan intelektual  didalamnya  dilindungi  oleh  hak  kekayaan  intelektual.  Begitu  pula  dengan NFT  yang  sebenarnya  hanya  merupakan  kode  unik  mewakili  karya  seni  digital  maka karya  seni  digital  merupakan  inti  dari  NFT  sendiri  adalah  suatu  hasil  kekayaan intelektual  dan  dengan  jelas  memiliki  hubungan  erat  dengan  segala  sesuatu  yang dilindungi dalam UU HC, sebagai contoh NFT yang dijual sering kali berupa karya seni rupa  berbentuk  gambar  maka  telah  sepatutnya  NFT  berbentuk  gambar  tersebut  sesuai dengan karya yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Huruf F UU HC begitu pula untuk
menentukan  karya  lainnya  yang  dilindungi  lainnya  dapat  dilihat  pada  pasal  a  quo  UU HC.
Untuk  melihat  kelebihan  dan  celah  dari  NFT  itu  sendiri  dalam  perspektif kekayan  intelektual  yang  ada  di  dalamnya  maka  perlu  untuk  diketahui  lebih  lanjut bahasan  hak  cipta  yang  diatur  dalam  UU  HC.    Hak  cipta  dalam  pengertian  yang diberikan  UU  HC  merupakan  hak  ekslusif  dari  sang  pencipta  yang  diperoleh  dengan otomatis  dan  adanya  prinsip  deklaratif  ketika  suatu  karya  dimanifestasikan  menjadi bentuk  yang  nyata  sepanjang  mengikuti  ketentuan  pada  peratuan  perundang-undangan termasuk  pembatasan  di  dalamnya.  Hak  eksklusif  itu  sendiri  dibagi  lagi  menjadi  hak moral diatur dalam Pasal 5 UU HC yang abadi menempel pada pencipta untuk dikenali dan mempertahankan kehormatannya untuk diakui sebagai seorang pencipta dalam hal terjadinya mutilasi, distorsi maupun modifikasi terhadap ciptaanya sebagaimana hak ini tidak  dapat  dialihkan,  dan  juga  hak  ekonomi  diatur  dalam  Pasal  9  UU  HC  yang memberikan seorang pencipta hak untuk memanfaatkan karya ciptaanya  tersebut dalam memperoleh keuntungan secara ekonomi, termasuk untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan,  mendistribusikan,  mengumumkan,  menunjukan,  mengomunikasikan, menyewakan,  mengadaptasi,  mengaransemen  dan  mentransformasi  suatu    dimana  hak ini  dapat  dialihkan  kepada  pihak  lain  lewat  suatu  perjanjian  berbentuk  tertulis  yang biasanya  disebut  sebagai  lisensi  dari  pencipta  kepada  pemegang  hak  cipta  untuk menngunakan atau memiliki karya tersebut berdasarkan izin pencipta dan memanfaatkan hak  ekonomi  nantinya.  Izin  dari  pencipta  untuk  menggunakan  karya  ciptan  menjadi sesuatu  yang  esensial  untuk  dapat  terhindar  dari  adanya  pelanggaran  hak  cipta  itu sendiri.
Dengan  diperolehnya  hak  cipta  secara  otomatis  ketika  suatu  karya  telah  selesai dimanifestasi  menjadi  nyata  maka  NFT  dan  karya  seni  digital  yang  telah  dicetak  NFT memang dilindungi oleh hak cipta namun yang menyebabkan hak cipta itu timbul adalah karena adanya  karya  asli  yang  menjadi asal  (prior art)  karya  seni  digital  NFT  tersebut baik bentuknya dari karya seni fisik maupun  yang langsung dibuat secara digital. NFT dalam  hal  ini  hanyalah  sebuah  perwakilan  dari  karya  asli,  serta  dapat  menjadi  bukti kepemilikan  karya  dan  untuk  memepermudah  memperoleh  keuntungan  dengan memperdagangakannya,  hal  ini  mengandung  konsekuensi  dengan  seseorang  sebagai pencipta NFT bukan berarti Ia adalah pencipta dari karya tersebut, namun pencipta asli yang diakui oleh hak cipta adalah pencipta dari prior art.
Konsep  NFT  yang  memikat  para  pengguna  adalah  karena  keunggulan karakteristiknya yaitu: sifatnya yang unik dan tidak terpisahkan mengingat non-fungible sebagai  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipertukarkan  karena  nilainya  yang  tidak  sama menjadikan  NFT  juga  tidak  dapat  didenominasi  dan  mempertahankan  keutuhannya; NFT  juga  dapat  diverifikasi  dan  dilacak mengingat  sistem  blockchain  mencatat  segala aktivitas termasuk waktu yang terjadi di dalamnya mulai dari pencetakan NFT pertama
kali,  pencipta,  kepemilikan,  pengalihan,  sumber,  termasuk  segala  transaksi  yang  ada, data  tersebut  sifatnya  transparan;  dan  terakhir  NFT  dapat  diauntentikasikan  karena tersimpan  pada  blockchain  yang  sistemnya  terdesentralisasi membuat  NFT  tidak dapat dipalsukan,  dihapus,  diubah,  dihancurkan,  ataupun  diduplikasi.  NFT  hanya  mengenali satu  orang  pencipta  sebagai  orang  pertama  yang  melakukan  pencetakan  NFT  dan  hal tersebut  akan  tidak  dapat  diubah  serta  tercatat  selamanya  dalam  sistem  blockchain. Dengan  penggunaan  NFT  menjadi  sesuatu  yang  menguntungkan  bagi  pencipta berhubungan dengan pengendalian dari hak moral dimana Ia selamanya dikenal sebagai pencipta dan juga hak ekonomi yang didapatkan dari penjualan karya marketplace NFT termasuk royalti.
Keunggulan  yang  dimiliki  NFT  tersebut  dapat  membantu  sebagai  pembuktian dalam  menegakan  dan  melindungi  hak  cipta,  namun  keunggulan  tersebut  juga  dapat menjadi  celah  ekploitasi  atas  karya  secara  tidak  sah  dan  bentuk  pelanggaran  dari  hak cipta mengingat  prior art dari karya seni yang dijadikan NFT dapat saja diciptakan oleh pencipta  yang  berbeda  yang  tanpa  seizinnya  diambil  dan  dicetak  NFT  serta  dijual  di marketplace NFT oleh pihak lain mengingat sistem dari NFT yang tidak memiliki skema penilaian  juga  penyaringan  akan  originalitas  dan  kepemilikan  hak  cipta  dari  karya, sehingga  siapapun  dapat  mencetak  NFT  serta  apapun  dapat  dicetak  NFT.  Maraknya pelanggaran  hak  cipta  dalam  dunia  NFT  telah  terjadi  di  berbagai  belahan  dunia, beberapa contoh kasusnya seperti Derek Laufman seorang seniman dan  illustrator yang menceritakan  di  Twitternya  bahwa  terdapat  pihak  lain  yang  meniru  identitasnya  serta ditemukan  karyanya  yang  tanpa  izin  dicetak  menjadi  NFT  oleh  pihak  lain  dan  dijual pada  platform  marketplace  NFT.  Selain  itu,  penulis  dari  Tales  From  The  Loop  yaitu Simon  Stalenhag  mengalami  hal  serupa  dengan  menemukan  NFT  atas  karya  seninya pada  marketplace  Marble  Cards.  Di  Indonesia  sendiri  kasus  serupa  terjadi  kepada Kendra  Ahimsa  atau  Ardneks  yang  mengalami  plagiarisme  dengan  pengambilan beberapa  elemen  dari  karyanya  oleh  Twisted  Vacancy  yang  dimasukan  dalam  karya NFT nya dan dijual.
Menilik kasus-kasus yang terjadi tersebut telah jelas bahwa terjadinya pencurian karya  seni  digital  (digital  arth  theft)  oleh  pihak  lain  termasuk  bentuknya  plagiarisme besar    bersinggungan  dengan  pelanggaran  hak  moral  dan  pelanggaran  hak  ekonomi terhadap  hak  cipta  yang  dimiliki  pencipta  asli  sebagai  pelanggaran  hak  cipta  dan daripadanya  dapat  menimbulkan  sanksi  hukum.    Secara  implisit  pelanggaran  tersebut diatur  dalam  Pasal  44  UU  HC  akan  pembatasan  dari  penggunaan,  pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan dari suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan  atau  sebagian  yang  substansial  tidak  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak cipta  selama  sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap,  namun  tidak untuk  kepentingan  komersil.  Pada  kasus-kasus  sebelumnya  terdapat  peniruan  identitas, tidak  menyebutkan  sumber,  membuat  suatu  karya  milik  pencipta  lain  seolah-olah
menjadi miliknya menjadi suatu pelanggaran hak moral dari kehormatan pencipta untuk diakui  sebagai  pencipta,  selain  itu  telah  terjadi  juga  pelanggaran  ekonomi  yang menimbulkan  kerugian  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bagi  pencipta dengan pihak lain melakukan komersialisasi karya yang dicetak NFT tanpa izin pencipta tersebut pada platform marketplace NFT.
Pelanggaran  yang  diatur  dalam  UUHC  bentuknya  adalah  delik  aduan  yang berarti perlu adanya aduan dari pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut baru  dapat  dilakukan  tindakan  hukum.  Tindakan  hukum  atas  pelanggaran  hakcipta khususnya  pada  hak  ekonomi  ini  dalam  UU  HC  dapat  dilakukan  secara  keperdataan lewat  pengajuan  gugatan  ganti  rugi  ataupun  secara  pidana  sesuai  dengan  ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 113 UU HC bagi mereka yang tanpa izin dari pencipta maupun pemegang dari hak cipta melakukan komersialisasi karya dapat diancam pidana penjara dan /atau pidana berupa denda. Adapun penyelesaian sengketa pada hal-hal yang bersinggungan dengan hak cipta dapat dilakukan melalui 2 mengacu pada Pasal 95 UU HC yaitu melalu jalan litigasi yaitu lewat pengadilan dimana untuk masalah terkait hak cipta  maka  menjadi  kewenangan  pengadilan  niaga,  serta  terdapat  jalan  non  litigasi dengan  menempuh  arbitrase  maupun  cara  lainnya  yang  terdapat  daam  alternatif penyelesaian sengketa layaknya mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan hal lainnya.
Mengingat untuk menentukan terjadinya suatu pelanggaran hak cipta maka perlu juga  ditentukan  pihak  yang  memiliki  andil  dan  tanggung  jawab,  dengan  adanya pelanggaran hak cipta pada NFT maka tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh pelaku sebagai  pihak  yang  melakukan  tetapi  pihak  dari  marketplace  NFT  juga  memiliki tanggung jawab. Dimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 10 UU HC, bahwa pihak marketplace  NFT  sebagai  pengelola  dari tempat  perdagangan  karya  seni  tersebut tidak boleh  mengabaikan  penjualan  maupun  penggandaan  karya  hasil  dari  perbuatan pelanggarn  hak  cipta.  Dengan  ditariknya  pihak  pengelola  tempat  perdagangan  yaitu platform  marketplace  NFT  sebagai  pihak  yang  ikut  bertanggungjawab  dalam pelanggaran  hak  cipta  maka  sejatinya  mereka  menyediakan  kebijakan-kebijakan  pada platformnya  masing-masing  sebagai  bentuk  pencegahan  dan  penindakan  yang mendukung  perlindungan  dari  hak cipta karya  seni  digital  di  dalamnya,  namun  hal  ini pun  masih  sulit  di  praktikan  karena  kebijakan  berbeda  dari  tiap  marketplace  yang pembuatan  kebijakannya  belum  memiliki  regulasi  hukum  khusus  yang  mengatur  di negara  Indonesia  apalagi  marketplace  NFT  mencakup  pasar  internasional,  termasuk masih tidak adanya skema yang melakukan penilaian originalitas karya saat melakukan pencetakan  NFT  serta  sistem  blockchain  yang  sifatnya  terdesentralisasi  dan  pelacakan mudah dilakukan tetapi banyaknya pengguna anonim menyebabkan tidak terdeteksinya pihak asli yang bertanggungjawab.

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## Kesimpulan
NFT  sebagai  suatu  fenomena  baru  yang  mewakili  kepemilikan  suatu  karya  seni digital melalui pencetakan token yang sifatnya unik pada sistem blockchain memungkinkan seorang  seniman  untuk  memperoleh  keuntungan  dengan  memperdagangkan  karya  seni digital  pada  suatu  marketplace  NFT  secara  langsung.  Keberadaan  NFT  dan  karya  seni digital  yang  telah  dicetak  NFT  merupakan  sesuatu  yang  dilindungi  oleh  hak  cipta  yang secara umum diatur dalam UU HC, namun hak cipta yang diperoleh adalah pada karya asli yang  menjadi  asal  (prior  art)  karya  seni  digital  NFT  dan  juga  sistem  NFT  mencatat  dan mengakui seorang pencipta selamanya terekam dalam blockchain yaitu pihak pertama yang melakukan pencetakan NFT. Jika pihak pertama yang mencetak NFT adalah pencipta asli suatu  karya  maka  NFT  akan  menjadi  suatu  sistem  yang  sangat  baik  dalam  membantu perlindungan  terhadap  hak  cipta  serta  memungkinkan  pencipta  mengendalikan  hak  moral dan  hak  ekonomi  yang  dimilikinya.  Berbeda  halnya  ketika  prior art adalah  milik seorang pencipta  yang  tanpa  izin  dicetak  NFT  oleh  pihak  lain,  hal  ini  menimbulkan  pelanggaran hak  cipta  itu  sendiri  berupa  pelangagran  hak  moral  yang  menghilangkan  kehormatan pencipta untuk diaui sebagai pencipta atas karyanya, dan juga pelanggaran ekonomi sebagai bentuk  kerugian  yang  diderita  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  pencipta  atas komersialisasi penjualan karyany dalam marketplace NFT. Selain itu NFT masih terkendala dengan  tidak  adanya  skema  atas  penilaian  originalitas  karya  yang  dicetak  NFT  sehingga siapapun  dapat  mencetak  NFT  baik  karyanya  milik  mereka  sendiri  ataupun  milik  orang lain,  selain  itu  penggunanya  yang  seringkali  anonim  menjadi  sulit  untuk  dimintai pertanggungjawaban  serta  kekosongan  hukum  yang  terjadi  untuk  mengatur  NFT  secara khusus  menjadi  celah  dan  kesulitan  bagi  marketplace  NFT  untuk  menentukan  arah kebijakan  pencegahan  dan  perlindungan  dari  karya  seni  digital  yang  diperdagangkan didalamnya.
Berdasarkan  bahasan  yang  telah  di  uraikan  sebelumnya  terkait  permasalahan  yang ditimbulkan NFT dan perlindungan hukum yang diberikan didalamnya berdasarkan UU HC masih  belum  memadai  karena  pengaturannya  yang  masih  bersifat  umum,  maka  terdapat saran  lebih  lanjut  untuk  menjadi  solusi  dari  permasalahan  ini  yaitu  dengan  membentuk produk  hukum  yang  menegaskan  kedudukan  hukum  dari  NFT  itu  sendiri  di  negara Indonesia termasuk kedudukannya sebagai karya seni digital yang diwakili token tersebut di  dalam  UUHC,  pemerintah  juga  harus  membuat  peraturan  khusus  yang  mengatur kewajiban-kewajiban  dari  platform  marketplace  NFT  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran hak cipta, termasuk mekanisme pencantuman data diri dalam pembuatan akun sehingga  tidak  ada  lagi  kendala  terhadap  penindakan  hukum  akun-akun  anonim  dan platform  marketplace  NFT  sendiri  diharapkan  untuk  membuat  suatu  sistem  penyaringan untuk  menilai  keaslian  karya-karya  seni  digital  yang  dicetak  NFT  didalamnya    dan  juga menyediakan  kebijakan  penindakan  pelanggaran  hak  cipta  ketika  ditemukan  seperti takedown, freeze account, dan lainnya.

## BIBLIOGRAFI
Alexander,  S.,  Muhammad,  Y.  M.,  &  Falahuddin,  M.  J.  (2022). NFT  &  Metaverse: Blockchain,  Dunia  Virtual  &  Regulasi (Vol.  1).  Indonesian  Legal  Study  for  Crypto Asset and Blockchain.
Andryanto,  A.,  Mustika,  N.,  Puteri,  A.  N.,  Rahmelina,  L.,  Firdian,  F.,  Siregar,  M.  N.  H., Jamaludin, J., Indarta, Y., Rismayani, R., & Arni, S. (2022). Teknologi Metaverse dan NFT . Yayasan Kita Menulis.
Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan  Digital  Painting  Dalam  Tatanan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indoensia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4 (1), 41–52.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris (Pertama). Prenadamedia Group.
Fadhillah, Y., Samosir, K., Angriawan, R., Jamaludin, J., Ardiana, D. P. Y., Parewe, A. M. A.  K.,  Yuswardi,  Y.,  Simarmata,  J.,  Pakpahan,  A.  F.,  &  Multazam,  M.  T.  (2022). Teknologi Blockchain dan Implementasinya . Yayasan Kita Menulis.
Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. Jurnal Fundamental Justice , 3 (1), 1–18.
Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Setara Press.
Lestari, N. P. E. B., & Torbeni, W. (2022). Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital. SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi) , 5 , 342–357.
Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development  &  Komersialisasi  Non-Fungible  Token  (NFT):  Peluang,  Tantangan  dan Problematika  Hukum  Dalam  Praktik. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 5 (2), 202–220.
Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang- Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program  Komputer  (Software)  Di  Pertokoan  Rimo  Denpasar. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 55–65.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61–84.
Safe’i, A. P., Mayasari, M., & Ramdhani, M. (2022).  Framing Pemberitaan Non-Fungible
Token  Ghozali  Everyday  Di  Cnnindonesia.  Com  Dan  Merdeka.  Com. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (9), 3610–3616.
Safitri, A. (2022). Perlindungan Hukum  Bagi Pemilik Konten NFT (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Universitas Jambi.
Santoso,  M.  B.,  Irfan,  M.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Transformasi  Praktik  Pekerjaan  Sosial Menuju  Masyarakat  5.0. Sosio  Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha Kesejahteraan Sosial , 6 (2), 170–183.
Savitri,  A.  (2019). Revolusi  industri  4.0:  mengubah  tantangan  menjadi  peluang  di  era disrupsi 4.0 . Penerbit Genesis.
Sutopo, A. H. (2022). Membangun NFT Gallery berbasis Metaverse . Topazart.

## Copyright holder:
Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansil (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: