Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)

## KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI
Aris Maulana 1 , Fibria Indriati 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2 E-mail: aris.maulana02@ui.ac.id

## ABSTRAK
Makalah ini membahas fenomena privatisasi pendidikan di tengah era globalisasi. Dengan  studi  literatur  yang  sistematis,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji suatu perdebatan kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik di  lapangan.  Penelitian  ini  melihat  bahwa  pendidikan  yang  dapat  dikategorikan sebagai barang publik (public goods) kini mulai bergeser sifatnya menjadi barang privat  (privat  goods)  yang  dimungkinkan  oleh  globalisasi.  Pemerintah  dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi pada era ini dengan cepat. Privatisasi pendidikan juga membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan hal-hal terkait  privatisasi  pendidikan  berdasarkan  jenis-jenis  kegiatannya  menurut  para ahli.  Privatisasi  pendidikan  juga  dibahas  dari  berbagai  sudut  pandang  yang menjelaskan  alasan  mengapa  privatisasi  perlu  dilakukan.  Hal  tersebut memunculkan pendapat bahwa privatisasi sengaja dirancang dan didesain, bukan karena kebetulan dan serampangan, dan bahwa implementasinya telah dilakukan dengan  sengaja,  serius  dan  penuh  semangat  di  seluruh  dunia  untuk  mencapai tujuan globalisasi modal (kapitalisme).
Kata Kunci : Globalisasi, Kebijakan Publik, Privatisasi Pendidikan, Sekolah

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  phenomenon  of  educational  privatization  in  the  era  of globalization. With a systematic study of the literature, this research is conducted to  examine  a  controversial  policy  debate  and/or  to  support  practice  in  the  field. This study sees that education which can be categorized as a public good is now starting to shift its character into a private good made possible by globalization. Governments and educational institutions are required to be able to adapt in this era quickly. Privatization of education also helps overcome various challenges in the world of education in the era of globalization. Then, this research also explains matters  related  to  the  privatization  of  education  based  on  the  types  of  activities according to the experts. Privatization of education is also discussed from various points of view explaining the reasons why privatization is necessary. This gives rise to  the  opinion  that  privatization  is  deliberately  designed  and  designed,  not  by chance  and  haphazard,  and  that  its  implementation  has  been  carried  out deliberately, seriously and enthusiastically around the world to achieve the goal of capitalism globalization.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
Keywords : Globalization, Public Policy, Privatization of Education, Schools

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  di  bidang informasi  membuat  banyak  perubahan yang  signifikan  bagi  masyarakat  di seluruh  dunia.  Hal  ini  membuat penduduk dunia masuk dalam era yang disebut  dengan  globalisasi.  Globalisasi mengubah struktur ekonomi dunia yang didominasi oleh perusahaan multinasional dengan kekuatan finansial, politik, organisasi yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, pemerintahan demokratis, dan administrasi  publik  di  seluruh  dunia
(Farazmand, 1994;  1999a;  Mander dan Goldsmith,  1996,  Farazmand,  2002). Globalisasi  menyebabkan  karakter  dan peran  negara  menjadi  berubah,  baik secara  militer  maupun  ekonomi,  untuk memfasilitasi  proses  globalisasi  modal (Graycar,  1983;  Lipsky,  1984;  Cerny, 1995; Strange, 1996; Farazmand, 1997).
Begitu juga dalam dunia pendidikan, globalisasi memiliki pengaruh  besar  pada  pendidikan  di seluruh  dunia.  Salah  satu  manifestasi dari  hal  itu  adalah  apa  yang  disebut sebagai Global  Education  Reform
Movement (GERM)  (Pasi  Sahlberg,
2011; Sears 2006). Sahlberg berpendapat,  mempekerjakan  model manajemen  dari  dunia  bisnis,  seperti akuntabilitas  berbasis  tes,  gaji  berbasis prestasi  dan  administrasi  berbasis  data (2011: 99; Sears 2006) untuk membawa pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan  kepentingan  bisnis  global,
dan  telah  menyebar  seperti  virus  ke negara-negara di seluruh dunia.
Kapitalisme global membutuhkan negara  untuk  merestrukturisasi  dan kemudian memungkinkan operasi menguntungkan  dan  ekspansi  lintas batas.  Inilah  yang  disebut  oleh  Jessop (2002)  disebut  sebagai  ' competition state '. Negara bertindak sebagai ' commodifiying agent ' yang memberikan  pendidikan  ke  dalam bentuk komoditas, kontrak, dan
' recalibrating  institutions '  dalam  upaya menjadikannya  sesuai  dengan  proses ' market  form '  sehingga  menciptakan tambahan  kebutuhan  ekonomi  dalam sektor  publik  di  mana  bisnis  dapat beroperasi.  Landasan  ideologis  inilah yang  mendorong  para optimists dan idealists untuk membeli konsep korporasi  dari  pasar  sebagai  kekuatan utama  untuk  menjalankan  masyarakat dan  mengatur  lembaga-lembaga  yang ada  (Fazmand,  2002),    termasuk pendidikan.
Berangkat  dari  latar  belakang tersebut, peneliti akan berupaya memberikan gambaran mengenai privatisasi  pendidikan  sebagai  dampak dari globalisasi dari berbagai perspektif teori yang ada.

## KAJIAN PUSTAKA
Barang Publik ( Public Goods )
Barang  publik,  seperti  yang didefinisikan oleh teori ekonomi adalah barang  yang  setelah  diproduksi  dapat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
dikonsumsi  oleh  konsumen  tambahan tanpa  biaya  tambahan  (Holcombe,  R.
G., 1997). Para ekonom juga mendefinisikan  barang  publik  sebagai barang  yang  memiliki  salah  satu  atau kedua  karakteristik Nonexcludability dan jointness . Nonexcludability berarti sulit untuk mencegah orang mengkonsumsi barang setelah diproduksi, dan jointness dalam
konsumsi  berarti  setelah  diproduksi untuk  satu  orang,  konsumen  tambahan dapat  mengkonsumsi  tanpa  biaya tambahan.  Barang-barang  konsumsi bersama  disebut  juga  barang  konsumsi kolektif atau barang konsumsi nonrival. Barang  dengan  karakteristik  tersebut akan  kurang  diproduksi  di  sektor swasta,  atau  mungkin  tidak  diproduksi sama  sekali,  mengikuti  kebijaksanaan konvensional, sehingga efisiensi
ekonomi  mengharuskan  pemerintah memaksa  orang  untuk  berkontribusi pada  produksi  barang  publik,  dan kemudian  mengizinkan  semua  warga negara  untuk  mengkonsumsi  barang publik  tersebut.  Holcombe  (1997) mengamati    dua  masalah  dalam penerapan  teori  barang  publik  sebagai pembenaran untuk produksi pemerintah.  Pertama,  banyak  barang publik  yang  berhasil  diproduksi  di sektor swasta, sehingga produksi pemerintah  tidak  diperlukan.  Kedua, banyak barang yang sebenarnya diproduksi oleh pemerintah tidak sesuai dengan definisi ekonom tentang barang publik,  sehingga  teori  tersebut  tidak menjelaskan  peran  aktual  pemerintah dalam perekonomian. Holcombe (1997)
juga  menjelaskan  bahwa  tidak  ada alasan  untuk  percaya  bahwa  barang publik dapat diproduksi lebih efisien di sektor publik daripada di sektor swasta. Secara  teoritis,  ada  banyak  alasan mengapa  produksi  barang  publik  oleh sektor  swasta  memiliki  keunggulan efisiensi  dibandingkan  produksi  sektor publik,  termasuk  kemampuan  untuk mengungkapkan  preferensi  konsumen terhadap  barang  tersebut,  penghapusan kelebihan beban perpajakan, dan adanya motif keuntungan bagi produsen sektor swasta.  Secara  empiris,  Holcombe mengamati  banyak  barang  publik  yang berhasil  diproduksi  di  sektor  swasta, mulai  dari  siaran  televisi  dan  radio perangkat lunak mikrokomputer.

## Globalisasi
Velho  (1997)  telah  berbicara tentang  globalisasi  sebagai  objek, perspektif,  dan  cakrawala.  Pendekatan objek melibatkan pemikiran globalisasi sebagai proses tunggal, seolah-olah 'itu' sedang  ditangani  dari  sudut  pandang Archimedean.  Ini  tidak  sepenuhnya mungkin,  tetapi  meskipun  demikian dengan  reflektifitas  yang  memadai, seseorang  dapat  terus  membidik  fokus pada  objek  tertentu  'secara  objektif', yang  berarti  bahwa  ada  tingkat  inter- subjektivitas  yang  luas.  Sejauh  posisi perspektif  yang  bersangkutan,  Velho sendiri  berpendapat  bahwa,  dari  dalam 'komunitas'  para  ahli  dan  pengamat proses  global,  dunia  mengambil  corak yang  berbeda  jika  dilihat  dalam  istilah global.  Ini,  memang  merupakan  salah satu tujuan utama dari bidang pendidikan  global  yang  berkembang.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
Akhirnya,  dalam  paradigma  Velho, globalisasi dapat dipahami sebagai arah di mana dunia dianggap secara keseluruhan  bergerak.  Sinopsis  singkat dari  diskusi  Velho  ini  menunjukkan kisaran pengandaian yang harus disadari oleh setiap kontributor perdebatan.  Harus  ditambahkan  bahwa ada  juga  praanggapan  yang  berbeda yang  dihasilkan  dari  sudut  pandang disiplin  (Robertson  dan  Khondker 1998). Memang, studi tentang globalisasi  ditandai  oleh  percampuran besar orientasi disiplin, dan perdebatan yang  dihasilkan  telah  dan  masih dilakukan di situs mutasi disiplin utama, sehingga mungkin disebut perkembangan transdisipliner. Globalisasi  telah dibahas dalam
sosiologi  dan  antropologi,  serta  dalam studi  agama,  sejak  akhir  1970-an  dan awal  1980an.  Namun,  seperti  yang semakin  nyata  dalam  beberapa  tahun terakhir,  perhatian  terhadap  globalisasi sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad  yang  lalu.  Kita  harus mengakui  dengan  jelas  bahwa  gagasan globalisasi tidak sepenuhnya memasuki wacana  akademis,  apalagi  politik  dan intelektual yang lebih luas, hingga akhir 1980-an  atau  awal  1990-an.  Faktanya, menurut Robertson, R., & White, K. E. (2007)  penggunaan  istilah  ini  secara luas  di  seluruh  dunia  dimulai  hanya setelah  runtuhnya  Tembok  Berlin  pada tahun 1989 dan runtuhnya komunisme. Perpecahan,    karena  memang  begitu adanya, antara mereka yang mengambil posisi ekonomi utama pada globalisasi, mengacu  pada  akhir  kapitalisme,  dan
mereka yang telah mengadopsi pandangan  yang  lebih  luas,  adalah karakteristik kuat dari konsep tersebut.
Kebutuhan  untuk  mengenali keduanya,  awalnya  sangat  terpisah tetapi  sekarang  menyatu,  penggunaan istilah  globalisasi dapat  dikenali secara sederhana dalam contoh berikut. Selama akhir  1990-an  muncul  apa  yang  secara populer disebut gerakan antiglobalisasi, yang  terutama  terletak  tetapi  tentu  saja tidak  secara  eksklusif  di  masyarakat Barat.  Seiring  berkembangnya  gerakan ini, melalui demonstrasi yang seringkali besar-besaran, terkadang disertai kekerasan,  pada  pertemuan  organisasi seperti  Organisasi  Perdagangan  Dunia (WTO),  Dana  Moneter  Internasional
(IMF) dan majelis G7/8, sebagian besar melalui  penggunaan  Internet  yang semakin instrumental dalam
memfasilitasi  gerakan  global  semacam itu,  demikian  pula  perkembangan kesadaran  global  tentang  apa  yang dianggap sebagai ketidaksetaraan besar yang dihasilkan oleh globalisasi, terutama  dalam  pengertian  ekonomi.
Ketika  protes  terhadap  globalisasi kapitalistik
berkembang pesat, demikian pula perasaan bahwa gerakan itu  sendiri  adalah  bagian  dari  proses globalisasi.  Oleh  karena  itu,  perbedaan yang muncul pada awal 2000-an antara pengertian  globalisasi  dari  atas  ( the ' enemy ') dan globalisasi dari bawah ( the ' good  guy ).  Sementara  itu,  sejak  awal
1990-an  memang  telah  dikembangkan sebuah  kebijakan,  yang  dipromosikan terutama oleh negara-negara yang lebih makmur,  yang  mendukung  keinginan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
pasar  terbuka,  perdagangan  bebas, deregulasi dan privatisasi. Mendampingi advokasi kebijakan semacam itu (yang biasanya diberi label neoliberalisme) telah tumbuh signifikan dalam kehidupan ekonomi dunia sebagai keseluruhan perusahaan transnasional  (TNCs).  Memang,  yang terakhir  inilah  yang  sering  menjadi perwakilan paling ikonik dari apa yang dianggap  banyak  orang  sebagai  sisi 'jahat' globalisasi. Dalam konsentrasi pada konsepsi kapitalistik globalisasi sejumlah  faktor  ilmiah  sosial  yang penting sangat diabaikan. Jenis pendekatan  yang  dikembangkan  pada akhir  1970-an  dan  awal  1980-an terhadap  fenomena  tersebut  telah  dan masih jauh lebih multidimensi
(Robertson, R., & White, K. E., 2007). Sejak  awal,  mereka  yang  mengadopsi pendekatan  yang  lebih  multidimensi, sebagai lawan dari pendekatan unidimensional (ekonomi), untuk diskusi  dan  studi  tentang  globalisasi menggunakan seperangkat sumber daya intelektual  yang  lebih  luas  dan  di hadapannya tidak begitu jelas ideologisnya bagi mereka yang mengadopsi postur ekonomi. Pandangan globalisasi yang lebih umum ini  berakar  pada  seperangkat  premis yang berbeda. Latar belakang munculnya  teori  globalisasi  adalah pengamatan  yang  relatif  sederhana bahwa  dunia  semakin  menjadi  'tempat tunggal'. Penekanan pada dunia sebagai menjadi tunggal (seperti yang dicirikan oleh Robertson, 1992) memiliki
konsekuensi penting dalam pengembangan  berbagai  ilmu  sosial. Dalam  satu  atau  lain  cara  itu  telah sangat mempengaruhi
lintasan intelektual  disiplin  sosiologi,  ilmu politik  dan  antropologi.  Misalnya, gagasan  tentang  dunia  sebagai  satu tempat  telah  menimbulkan  pertanyaan besar tentang kecenderungan sosiologis untuk memahami unit dasar dan terbesar sosiologi  sebagai  masyarakat  (Mann 1986,  1993;  Urry  2000;  bandingkan Outhwaithe  2006).  Dalam  ilmu  politik dan hubungan internasional, pertumbuhan  pesat  minat  globalisasi telah menyebabkan meningkatnya pertanyaan tentang tema sentral  seperti kedaulatan  dan  wilayah.  Dan  dalam antropologi,  perhatian  agak  cepat dialihkan dari studi masyarakat, khususnya  yang  disebut  masyarakat primitif,  seolah-olah  mereka  kurang lebih  sepenuhnya  terisolasi,  ke  arah pandangan  yang  lebih  inklusif  tentang berbagai jenis masyarakat yang berbeda dan khususnya dari transendensi  batas- batas  masyarakat  oleh  berbagai  proses globalisasi, seperti migrasi dan hibridisasi. Privatisasi Beberapa dekade terakhir, privatisasi  usaha  pemerintah  telah melanda  dunia.  Ribuan  perusahaan negara  dari  Afrika,  Asia,  Amerika Latin,  Eropa  Barat  dan  Timur  telah menjadi perusahaan swasta (Kikeri et al. 1992).  Faktor  penting  di  balik  langkah menuju  privatisasi  ini  adalah  kinerja buruk perusahaan publik yang terdokumentasi  dengan  baik.  Donahue
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
(1989)  menyurvei  beberapa  studi  yang menunjukkan  biaya  publik  yang  jauh lebih  tinggi  dibandingkan  penyediaan layanan  kotamadya  swasta  di  Amerika Serikat.  Lopez  de  Silanes  (1993) mendokumentasikan rendahnya profitabilitas negara dibandingkan dengan  perusahaan  swasta  di  Meksiko pada  1980-an.  Mueller  (1989)  dan Vining dan Boardman (1992) mensurvei lusinan studi tentang perusahaan publik dan swasta di seluruh dunia, yang sebagian besar menunjukkan bahwa perusahaan swasta lebih efisien. Studi lainnya menunjukkan bahwa efisiensi meningkat setelah privatisasi (Megginson et al., 1994). Privatisasi merupakan kombinasi  dari  dua  perubahan  yang dilakukan oleh seorang reformis
(Boycko & Vishny, R. W., 1996). Yang pertama  adalah  pergantian  kendali  dari politisi  pembelanja  ke  manajer,  yang sering  disebut  sebagai  korporatisasi. Pergantian seperti itu dapat dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi yang kuat yang secara efektif menekan  kementerian  dan  birokrasi. Atau,  pergantian  semacam  itu  bisa terjadi  lebih  spontan,  karena  kekuatan birokrasi untuk melindungi hak kontrolnya berkurang. Perubahan kedua yang  biasanya  menjadi  bagian  dari sebagian besar privatisasi adalah pengurangan kepemilikan arus kas oleh
Bagian  Keuangan  (pemerintah)  dan peningkatan  kepemilikan  arus  kas manajer  dan  pemegang  saham  luar. Pemerintah  dapat  menjual  sahamnya
secara tunai, atau dapat memberikannya melalui  voucher  atau  skema  alokasi lainnya. Model dari Boycko & Vishny, R.  W.  (1996)  menunjukkan  bagaimana realokasi  hak  kontrol  dan  peningkatan hak arus kas swasta berkontribusi pada restrukturisasi.
Privatisasi juga digunakan sebagai  instrumen  strategis  globalisasi (Farazmand,  A.,  2002).  Privatisasi berfungsi  dalam  banyak  cara  untuk mempromosikan  globalisasi  modal. Menurut  Farazmand  (2002)  fungsi tersebut meliputi:
1. Perluasan sektor bisnis-korporasi Privatisasi  dapat  menghilangkan bidang pemerintahan dan mengubahnya menjadi ranah eksklusif  bagi  kapitalis  korporat yang mengglobal. Privatisasi dapat  membuat  suatu  perusahaan menjadi di luar kendali pemerintah dan menjadi komoditas untuk dipertukarkan di pasar global.
2. Penciptaan 'tentara industri' Privatisasi  berkontribusi  pada penciptaan  'tentara  industri'  baru di seluruh dunia dengan memberhentikan pekerja, karyawan,
menghilangkan tunjangan  mereka,  dan  membuat mereka tersedia untuk instansi dan perusahaan  yang  diprivatisasi sebagai  pekerja  dan  karyawan sementara dan murah.
3. Degradasi manusia
Privatisasi  mengurangi  pekerja dan  karyawan  menjadi  penerima upah  harian  dan  memotong  upah
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
dan  tunjangan  mereka  di  sektor publik maupun swasta. 4. Kasta terendah Privatisasi  lebih  jauh  mendorong mayoritas  absolut  populasi  dunia ke dalam kasta terendah yang jauh lebih  buruk  daripada  sistem perbudakan abad pertengahan dan perbudakan  negara  kuno  serta modern  atau  buruh  bayaran.  Di masa  lalu  'tuan'  pemilik  budak diwajibkan  untuk  menyediakan tempat  tinggal/ perumahan dasar, makanan  minimum  pada  tingkat subsisten dan perlindungan terhadap serangan eksternal untuk para  petani,  pelayan,  dan  budak. Dengan  privatisasi  yang  meluas, baik  negara  kapitalis  modern maupun  perusahaan-perusahaan global  telah  mencuci  tangan mereka  dan  sekarang  menolak untuk  menyediakan  kebutuhan dasar ini kepada warga pekerja.
5. Kontrol sosial
Dengan  privatisasi  yang  meluas, peran  negara  direduksi  menjadi peran menjaga hukum dan ketertiban  yang  represif  dan penyediaan  kontrol  sosial  atas segmen populasi  yang berpotensi meledak  dan  dirugikan  secara ekonomi, sosial dan politik.
6. Ideologi budaya individualistis Privatisasi “mempromosikan” budaya  ideologis  individualisme, konsumerisme,  dan  preferensi pasar  yang  mereduksi  tubuh  dan jiwa  warga  menjadi  komoditas pasar untuk dijual dan direbut.
7.
'Agensi' dan 'subsidiaritas'
Subsidiaritas  juga  bisa  berarti keagenan  dari  struktur  otoritas horizontal,  sebagai  perwakilan dari organisasi lain dalam bentuk kemitraan untuk mencari keuntungan dan menguasai domain pasar.
8. Elit politik sebagai agen globalisasi Privatisasi cenderung mempromosikan  jaringan  baru elit politik dan pemerintahan yang berasal  dari  elit  bisnis  dan didukung  oleh  mereka,  dan mereka  beroperasi  sebagai  agen modal perusahaan dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mendukung proses privatisasi dan globalisasi. 9. Kehilangan aset publik Dengan privatisasi,  warga negara dan masyarakat berpotensi kehilangan  aset  nasional  mereka yang paling berharga dan pemerintah dan negara menghadapi  risiko  manipulasi,
penyalahgunaan,  dan  dikte  oleh elit  perusahaan  global,  sebuah fenomena  yang  kemungkinan akan membawa negara-negara ini ke  potensi  kebangkrutan  dan perbudakan
10. Tumbuhnya  budaya  meminta- minta Dengan meluasnya privatisasi dan hilangnya  aset  nasional,  budaya mengemis  dan  ketergantungan berkembang  untuk  mendukung elit  perusahaan  global,  karena
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
orang  dan  organisasi  dipaksa untuk meminta dana dari perusahaan bisnis monopoli yang memberikan uang dengan kondisi yang  mempromosikan  budaya globalisasi  modal  dan  tujuannya untuk  akumulasi  surplus  yang cepat.
11. Menyusutkan 'ruang publik'
Dengan menyusutnya 'ruang publik', ruang pribadi perusahaan besar dan pemimpin bisnis meluas, yang pada gilirannya berkontribusi
pada globalisasi kapital lebih lanjut.

## METODE
Studi ini merupakan studi literatur yang
menggunakan pendekatan sistematis  karena  dianggap  sebagai pendekatan  yang  paling  cocok  untuk mengkaji  perdebatan  suatu  kebijakan yang  kontroversial  dan/atau  untuk mendukung praktik (Hagen-Zanker dan Mallet,  2013;  Petticrew  dan  Roberts, 2006).  Pendekatan  ini  dirancang  untuk mengumpulkan, mensintesis, dan meringkas  bukti  yang  diidentifikasi dengan fokus pada kebijakan privatisasi pendidikan di era globalisasi. Rankaian pencarian ditulis berdasarkan kata kunci dan  istilah  pencarian  untuk  studi  yang relevan.  Sumber-sumber  yang  relevan diidentifikasi melalui tiga jalur terpisah, yaitu pencarian literatur akademik, yang dikumpulkan  dari database jurnal elektronik; snowballing , yang
melibatkan pencarian saran yang relevan dari pakar kunci baik dari pakar kebijakan  maupun  akademik  melalui data sekunder di buku; dan menangkap
literatur  abu-abu,  yang  melibatkan pencarian dari berbagai situs web/laman institusional terpilih yang menyediakan informasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan sebagai Barang Publik ( Public Goods )
Barang  publik  seharusnya  dapat digunakan oleh masyarakat tanpa biaya karena semua bersumber dan disediakan oleh  negara.  Namun,  dalam  praktiknya arti barang publik tersebut bergeser dari arti  yang  seharusnya,  terutama  terlihat pada  negara-negara  berkembang  yang mengandalkan  sumber  pendapatan  dari pajak.  Barang  publik  sangat  terkait dengan  konsep  eksternalitas,  yang merujuk  pada  manfaat  yang  bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk  yang  diproduksi  dan  dibeli  di pasaran  (Berg,  2011).  Barang  publik dapat diidentifikasi
melalui karakteristiknya,  tidak  bersaing  ( non- rival )  dan  tidak  eksklusif  ( non- excludable ) (Varian, 1992). Jika merujuk  pada  Undang-undang  dasar 1945,  Pada  Pasal  31  ayat  1  disebutkan “Setiap warga negara berhak mendapatkan  pendidikan,  dan  ayat  2 disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib  membiayainya”, maka,  pendidikan  termasuk  dalam kategori  barang  publik.  Namun  dalam praktinya,  di  Indonesia,  pendidikan sudah  tidak  lagi  murni  menjadi  barang publik karena sebagian sudah diprivatisasi  oleh  pemerintah,  sehingga masyarakat tidak lagi dapat
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
memperolehnya  secara  gratis.  Dapat dilihat  dari  banyaknya  sekolah  swasta bukan  hanya  yang  berasal  dari  lokal, namun internasional banyak didirikan di Indonesia,  dan  juga  terjadi  di  berbagai negara.  Dalam  tulisan  ini,  peneliti membatasi  bahasannya  hanya  pada pengaruh globalisasi terhadap kebijakan privatisasi pendidikan.

## Globalisasi Pendidikan
Sebelum  era  globalisasi,  sekolah
menyiapkan peserta didik untuk berbagai  peluang  dan  tantangan  masa depan  yang  relatif  dapat  diprediksi. Dalam  era  globalisasi  seperti  sekarang ini,  sekolah  menghadapi  tantangan sosial  baru  yang  diarahkan  dalam pembangunan  yang  tidak  terduga  dan sifat pekerjaan yang berubah. Tantangan-tantangan ini menuntut perolehan pengetahuan baru, keterampilan,  dan  pola  pikir  baru  oleh orang-orang  yang  bekerja  di  lembaga pendidikan  saat  ini,  baik  di  tingkat sekolah maupun di lembaga pendidikan tinggi  (Moloi,  2009).    Pengembangan kurikulum  telah  menjadi  proses  yang berkelanjutan,  yang  harus  ditinjau  dan direvisi  untuk  memastikan  bahwa penekanan pada pengembangan
keterampilan  dan  pengetahuan  dalam kurikulum akan memungkinkan lulusan sekolah  untuk  berpartisipasi  dalam konteks  global  yang  terus  berubah. Tenaga kerja komunitas global di masa depan  akan  membutuhkan  serangkaian kompetensi  yang  berbeda  yang  akan meningkatkan kemampuan peserta didik  untuk  mengakses,  mengadopsi dan  menerapkan  pengetahuan  dan
keterampilan  baru  dalam  lingkungan kerja yang berubah. Orang-orang muda yang  ingin  memasuki  dunia  kerja  akan diminta  untuk  berpikir  secara  mandiri, untuk  melakukan  penilaian  yang  tepat dan  untuk  berkolaborasi  dengan  orang lain  untuk  memahami  kebutuhan  dan tuntutan  global  yang  baru  (Global Information Infrastructure Commission, 2005;  Moloi,  2009).  Lebih  jauh  lagi, akumulasi  pengetahuan  dan  akumulasi keterampilan  yang  diperlukan  dan relevan juga akan semakin terjadi di luar lembaga pendidikan formal dan pembelajaran  di  tempat  kerja  akan menjadi semakin penting untuk memberikan keunggulan yang kompetitif.  Penerapan  konsep  dan prinsip-prinsip  ' learning  organizations ' — terkadang melalui kolaborasi secara global  maupun  secara  lokal  —  akan menjadi  hal  biasa  bagi  lembaga pendidikan  manapun  yang  benar-benar ingin  memberikan  keuntungan  yang substansial  dan  berbeda  bagi  siswa (Subramaniam dan Venkatraman, 1999: 1; Moloi, 2009).
Dalam  era  Globalisasi,  teknologi informasi dan komunikasi menyediakan infrastruktur  untuk  baru  untuk  model ekonomi  dunia.  Seperti  disebutkan sebelumnya,  teknologi  informasi  telah menghilangkan  jarak  dan  waktu  juga menghasilkan  sumber  kekayaan  baru dalam bentuk pengetahuan yang diterapkan  untuk  menciptakan  nilai.
Untuk  institusi  pendidikan  di  semua tingkatan, kesuksesan saat ini didasarkan  pada  pengembangan  dan penerapan  ide-ide  dan  informasi  baru
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
yang  relevan  untuk  membuat  dunia kerja  lebih  efisien  (Petrash,  2002;
Moloi, 2009). Pengetahuan yang dihasilkan  oleh  lembaga-lembaga  ini adalah kunci untuk berpartisipasi dalam ekonomi  global,  kewirausahaan,  usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM),  dan dalam pelayanan publik.
Menurut  Moloi  (2009),  untuk
mengatasi tantangan dalam era globalisasi,  dibutuhkan  tindakan  di berbagai tingkatan yaitu 1. Institusi pendidikan harus bekerja secara berbeda dengan membangun sistem, infrastruktur, dan mekanisme yang akan memungkinkan peserta didik menjadi  lebih  akrab  dan  nyaman dengan konsep-konsep dan situasi yang tidak pasti. 2. Kompleksitas globalisasi mengharuskan  mata  pelajaran  / bidang pembelajaran yang diajarkan di lembaga-lembaga ini harus  diseimbangkan  sedemikian rupa  sehingga  secara  akademis mampu mengakomodasi keterampilan kewirausahaan yang diperlukan  agar  peserta  didik dapat  berperan  dalam  ekonomi global.
Peserta  didik  harus  didorong untuk bekerja dalam tim sejak usia dini, karena  dalam  lingkungan  global  yang kompetitif,  kemitraan  dan  kolaborasi strategis sangat penting untuk
keberhasilan. Physical  teams dan globally networked virtual teams menjadi kunci untuk sukses.
Pelajar/pembelajar juga perlu mempelajari  dan  menguasai  tentang literasi  global  (Bigelow  dan  Peterson, 2002)  yaitu  kemampuan  untuk  dapat mengenali  dan  menilai  secara  kritis dampak  globalisasi  pada  manusia  dan budaya  di  seluruh  dunia.  Selain  itu, lembaga  pendidikan  perlu  memenuhi fungsi-fungsi penting antara lain
1. untuk menyadari dan menerapkan strategi dalam mengatasi kekurangan  yang  dibawa  anak- anak miskin ke lingkungan sekolah;
2. untuk memberikan perhatian khusus  yang  diperlukan  kepada anak  perempuan,  anak  jalanan, dan  anak-anak  yang  terkena dampak  HIV  dan  AIDS  dalam rangka  memastikan  keberhasilan mereka;
3. untuk  mengintegrasikan  kegiatan sekolah dengan kegiatan ekonomi;
4. untuk  terlibat  dalam  semacam program  literasi  yang  harus dimiliki oleh orang dewasa; dan
5. untuk  memasukkan  semua  hal  di atas dalam kebijakan dan prosedur resmi  mereka  secara  tertulis,  dan diwujudkan  dalam  visi  dan  misi mereka  dan  dengan  demikian, menunjukkan  komitmen  mereka terhadap  keadilan  sosial  untuk terlibat dalam pemberantasan masalah  yang  terkait  dengan ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
Dinamika  yang  terjadi  dalam  era globalisasi  membuat  pemerintah  di suatu  negara  harus  lebih  cepat  dan dinamis  menyesuaikan  seperti  yang telah  dijelaskan  tersebut.  Dengan membangun  komunitas  belajar  yang berisikan  pendidik  dengan  motivasi tinggi  (Senge  1996,  2;  Gravett,  2009), diharapkan  dapat  membantu  peran pemerintah  dalam  mengatasi  tantangan tersebut.  Di  Indonesia,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sejak  era kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo,
kerja sama dengan komunitas pendidikan gencar dibangun. Semangat gotong-royong membangun pendidikan,  merupakan  misi  yang dilakukan  untuk  mewujudkan  visi menjadikan sumber daya manusia yang unggul . Kemudaian melalui manajemen pengetahuan yang efektif, sekolah akan dapat  membangun  kemampuan  jangka panjang  (Fahy  et  al.,  2004;  Gravett, 2009).  Pengetahuan  yang  diperoleh melalui  pembelajaran  berkelanjutan akan  diterapkan  untuk  menciptakan nilai  di  sekolah  (Wheatley,  2002; Ohmae, 2005).
Privatisasi dalam Pendidikan Privatisasi  layanan  pendidikan telah  menjadi  konsep  yang  mudah berubah  secara  politis,  membangkitkan reaksi  keras  dari  sayap  kiri  dan  kanan (Bulkley,  2011).  Perdebatan  muncul ketika  privatisasi  dianggap  menjadi strategi kunci dalam reformasi pendidikan dan reformasi negara, tetapi tidak  selalu  merupakan  tujuan  itu sendiri, melainkan bagian dari
' judicious  mix '  dari  strategi  politik  dan
perubahan  keseimbangan  hubungan  di antara berbagai jenis institusi, aparatur, dan lembaga (Jessop 2002, 50). Di sisi yang lain, Inggris menunjukan institusional  outsourcing  market di bidang pendidikannya hampir mati suri saat ini (Ball, 2009). Bisnis pendidikan di  Inggris  terlihat  pesimis  dengan kemauan politik dalam mengembangkan  bidang  ini.  Artinya, tidak semua percobaan dalam privatisasi  berhasil  atau  berkelanjutan. Meskipun  demikian,  penting  untuk memperhatikan  semakin  beragamnya 'peluang  bisnis',  termasuk  bentuk- bentuk  baru outsourcing ,  yang  dimana semakin  meningkatnya  pendidikan  di suatu  negara  yang  didivestasi  dan 'diprivatisasi'.  Kecenderungan  dalam setiap  bentuk  privatisasi  berbeda  dan perlu  dipertimbangkan  secara  terpisah dan  bersama-sama.  Ball  menjelaskan setidaknya  ada tiga bentuk  keterlibatan swasta dalam sektor pendidikan yaitu
(1) Organisational recalibration, ‘selling’  improvement  and  mediating policy (2) The colonisation of the infrastructures of policy
(3)  The  global  reach  of  education business

## Organisational recalibration, ‘selling’
improvement and mediating policy
Bentuk  privatisasi  ini  hanya mendapat sedikit perhatian, terlepas dari kenyataan  bahwa  bisnis  pendidikan yang  semakin  meningkat  merupakan bagian  integral  dari  proses  kebijakan pendidikan ketika kebijakan diberlakukan  di  dalam  dunia  sekolah,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
kampus,  dan  universitas  yang  biasa, adalah  menjual  solusi  kebijakan  dan 'peningkatan'  kepada  sekolah.  Jenis kegiatan ini termasuk penjualan pengembangan profesional berkelanjutan,  konsultasi,  pelatihan, dukungan, dan layanan program langsung  ke  sekolah  (juga  perguruan tinggi  dan universitas)  yaitu, penjualan kebijakan  sebagai  komoditas  (Ball, 2007). Para peneliti harus memperhatikan dampak privatisasi pendidikan  tersebut  pada  tata  kelola sekolah lokal. Peneliti perlu mengungkap bagaimana privatisasi pendidikan  dapat  membuka  pintu  bagi vendor luar untuk menggunakan pengaruh  politik  atas  desain  dan administrasi dari reformasi akuntabilitas lokal. (Burch 2006)
The colonisation of the infrastructures of policy
Privatisasi  ini  disebut  sebagai 'privatisasi kebijakan',  dan  apa  yang dimaksud  di  sini  adalah  produksi  serta konsultasi  mengenai gagasan kebijakan oleh  perusahaan  bidang  pendidikan  di dalam suatu negara; ekspor ‘ statework ’ ke penyedia swasta dan ‘lembaga’; dan pembentukan  dan  penyebaran  wacana kebijakan  baru  yang  timbul  dari partisipasi  perusahaan-perusahaan  ini dalam  penulisan  laporan,  evaluasi, saran,  konsultasi  dan  rekomendasi (Mahony,  Menter,  dan  Hextall  2004). Dengan kata lain, perwakilan dari sektor swasta beroperasi di dalam
pemerintahan  dan  merupakan  bagian dari  'komunitas  pembuat  kebijakan' (Mahony,  Menter,  dan  Hextall  2004).
Ini  terjadi  di  semua  tingkatan  dan bentuk  kebijakan. Bisnis  pendidikan dan  konsultasi  tertanam  kuat  dalam jaringan yang kompleks, irisan/pembagian antara pembuatan dan penyampaian  kebijakan  dan  berbagai jenis  transaksi  (broker  dan  penulisan kontrak)  -  sebagian  besar  tersembunyi dari  pandangan.  ' Statework '  dilakukan melalui berbagai hubungan dan
tanggung  jawab  di  dalam,  dan  dalam kaitannya dengan tata kelola pendidikan –  bisnis  yang  bertindak  sebagai penasihat,  evaluator,  pemberi  layanan, dermawan,  peneliti,  pengulas,  broker, ‘mitra’,  anggota  komite,  dan  sebagai konsultan dan auditor.
The global reach of education business Semakin banyak bisnis pendidikan yang berusaha untuk melakukan diversifikasi dan internasionalisasi  untuk  terus  mencari peluang  pasar  baru.  Caves  (1974) mengatakan  bahwa  perusahaan  tidak menjadi perusahaan multinasional kecuali  mereka  pandai  melakukan sesuatu.  Pasar  layanan  pendidikan  di Inggris merupakan contoh ajang pembuktian untuk pengembangan keahlian dan kredibilitas layanan pendidikan, yang awalnya bekerja sama dengan terikat kontrak pemerintah, yang kemudian  dapat  diekspor.  Hal  tersebut memungkinkan  lembaga  pendidikan untuk menerapkan
sistem pendidikannya  ke  banyak  negara. Contoh,  reputasi dan keahlian lembaga pendidikan Nord Anglia dengan pendidikan  Inggris  memberikannya kesempatan untuk memanfaatkan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
permintaan  di  pasar  luar  negeri  untuk peningkatan kualitas dalam penyediaan pendidikan (Laporan Tahunan Perusahaan  2006,  8;  ball  2006).  Dari contoh tersebut terlihat privatisasi tidak hanya  di  tingkat  daerah  atau  nasional, melainkan  sampai  ke  mancanegara karena dampak globalisasi. Dampak dari globalisasi mewajibkan pemerintah untuk melakukan  banyak  penyesuaian  sitem pendidikan di berbagai negara. Menurut Andrew (2015), reformasi sektor publik adalah  hal  biasa  di  negara-negara berkembang. Kebijakan Privatisasi merupakan  salah  satu  upaya  atau langkah  pemerintah  untuk  menjawab tantangan  globalisasi.  Di  Indonesia privatisasi pendidikan di lakukan untuk membantu pemerintah mengatasi kekurangan  lembaga  pendidikan  di suatu daerah. Namun demikian, dengan adanya  pengaruh  dari  globalisasi, sekolah  bertaraf  internasional  makin ‘mewabah’.  Contohnya  adalah  British International  School  dan  Cambridge School  yang  melebarkan  sayapnya sampai ke Indonesia. Tentunya privatisasi jenis ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat yang mampu membayar layanan dan fasilitas pendidikan  yang  jauh  di  atas  rata-rata dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia.
Privatisasi di Indonesia cenderung membuat kesenjangan di sektor pendidikan di wilayah Indonesia (Digdowiseiso, 2020). Kita lihat contohnya di pendidikan tinggi.
Menurut  UU  No.  20/2003  tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional,  sistem pendidikan  tinggi  di  Indonesia  terdiri dari:  (1).  Akademi;  (2)  Politeknik;  (3) Sekolah  lanjutan;  (4)  Institut;  dan  (5).
Universitas. Akademi hanya menyediakan satu disiplin ilmu tertentu, baik sains, teknik, atau seni. Politeknik fokus  pada  pendidikan  terapan  atau pengetahuan  khusus.  Sementara  itu, sekolah lanjutan, mirip dengan akademi,  lebih  menekankan  pada  satu pengetahuan  khusus.  Institut  memberi perhatian  khusus  pada  satu  disiplin ilmu. Sementara
universitas berkonsentrasi  pada  pelatihan  dan pendidikan  tinggi  di  berbagai  disiplin ilmu.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa institusi  swasta  mendominasi  sebagian besar  pendidikan  tinggi  di  Indonesia. Namun, hanya 3,5 persen yang dikelola oleh pemerintah. Menurut Nizam dalam Digdowiseiso  (2020),  ada  peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendaftaran pendidikan tinggi di Indonesia  dari  sekitar  3  persen  pada 2005 menjadi lebih dari 13 persen pada 2014. Ada dua faktor yang berkontribusi  terhadap  fenomena  ini, yaitu: (1). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Indonesia;  dan  (2).  Permintaan  pasar kerja saat ini.
Tabel 1 Jenis Pendidikan di Indonesia No Bentuk Negeri Swasta 1 Akademi - 715 2 Politeknik 25 89 3 Sekolah Lanjutan - 1043 4 Institut 10 43 5 Universitas 46 345 Total 81 2235
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
Sumber: DGHE, 2018; Digdowiseiso 2020 Eksistensi privatisasi pendidikan tentunya juga didorong oleh keinginan pasar yang ingin mendapatkan  pendidikan  yang  lebih dari  standar.  Pendidikan  merupakan investasi bagi manusia dalam menghadapi  masa  depan  (Widiyono , 2020).  Investasi  sumber  daya  manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dengan  tujuan  memiliki  peluang  untuk mendapatkan penghasilan selama proses investasi. Investasi dalam sumber  daya  manusia  di  bidang pendidikan memiliki tujuan menghasilkan pendapatan dan kebahagiaan  setelah  proses  investasi selesai (Widiyono , 2020). Sudut pandang ini juga membuat sektor privat dalam  bidang  pendidikan  tetap  eksis. Namun tidak dipungkiri bahwa sekolah negeri  juga  masih  menjadi  favorit  bagi sebagian  besar  masyarakat  Indonesia karena biayanya yang jauh lebih murah.

## KESIMPULAN
Globalisasi membuat sektor pendidikan  yang  merupakan  barang publik  mengarah  ke  barang  privat. Dampak positif dan negatif dapat dilihat dalam  penerapannya.  Contoh  dampak positif  privatisasi  pendidikan  bagi kebijakan  publik  antara  lain:  pertama, dapat  memberikan  peluang  ekonomi pada  masyarakat  selaku  penyelenggara pendidikan swasta. Dengan menyerahkan  masalah  ini  ke  pihak swasta, negara dapat terhubung langsung kepada masyarakat dan
lembaga di luar pemerintahan dalam hal bisnis  dan  komunikasi  kebijakan. Kedua,  profesi  administrator  publik, secara  umum,  dan  analis  kebijakan publik,  khususnya,  diwajibkan  untuk dapat  beradaptasi  dengan  lingkungan global yang terus berubah. Hal tersebut menuntut  mereka  untuk  memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka berfungsi lebih efisien dan lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, dalam  proses  manajerial  dan  dalam kinerja. Ketiga, terbentuknya pola pikir global  dengan  mengaitkan  dengan permasalahan  lokal  atau  sebaliknya. Membangun kesadaran global semacam itu  penting  dan  membantu  dalam mencerahkan
pemikir bidang administrasi  publik  yang  berpikiran sempit  di  seluruh  dunia,  terutama  di Indonesia.  Ini  adalah  poin  positif  yang patut mendapat perhatian dalam pendidikan  Ilmu  Administrasi  dan Kebijakan  Publik.  Tentunya  dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat belajar dan berbagi praktik terbaik terbaru  untuk  melayani  kepentingan publik yang lebih luas.
Kemudian  ada  juga  efek  negatif yang  perlu  menjadi  perhatian  seperti ancaman  kedaulatan  negara  dengan munculnya kapitalisasi global; ancaman monopoli dan oligopolistik yang meluas;  sektor  privat  terlihat  lebih superior  dari  sektor  publik;  peluang konflik  kepentingan,  korupsi,  akses  ke informasi  sensitif  dan  menguntungkan di pemerintahan, nepotisme, penyuapan, dan pelanggaran
akuntabilitas  akan  meningkat  secara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
signifikan;    dan  lain  sebagainya  yang menarik untuk dijadikan bahasan dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews, M. (2015). Explaining positive deviance in public sector reforms  in  development .  World Development, 74, 197-208.
doi:10.1016/j.worlddev.2015.04.0 17 Ball, S. J. (2009). Privatising education, privatising education policy, privatising  educational  research:
Network  governance  and  the
'competition  state' .  Journal  of Education  Policy,  24(1),  83-99. doi:10.1080/02680930802419474
Bigelow,  B.  and  Peterson,  B.  (eds)
(2002) Rethinking  Globalization. Teaching for Justice in an Unjust World .  Wisconsin:  Rethinking
Schools.
Boycko, M., Shleifer, A., & Vishny, R.
W. (1996). A theory of
privatisation . The Economic
Journal, 106(435), 309-319. Bulkley, K. E., & Burch, P. (2011). The changing nature of private engagement  in  public  education: For-profit and nonprofit organizations  and  educational reform . Peabody Journal of
Education,  86(3),  236-251.  doi: 10.1080/0161956X.2011.578963 Digdowiseiso, K. (2020). The development  of  higher  education in indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research , 9(2), 1381-
1385. Retrieved from www.scopus.com Donahue, John D. (1989). The Privatization Process . New York: Basic Books.
Farazmand,  A.  (1999). Globalization and public administrarion . Public Administration  Review,  59(6), 509-522. doi:10.2307/3110299 Farazmand,  A.  (2002). Privatization and  globalization:  A  critical analysis  with  implications  for public management education and training .  International  Review  of
Administrative  Sciences,  68(3), 355-371. doi: 10.1177/0020852302683004
Hagen-Zanker,  J.  and  Mallett,  R.
(2013). How  to  do  a  rigorous, evidencefocused  literature  review in  international development :  A Guidance Note. London: ODI
Holcombe, R. G. (1997). A theory of the theory  of  public  goods .  The Review  of  Austrian  Economics, 10(1), 1-22.
Kikeri, Sunita, Nellis, John and Shirley,
Mary  (1992). Privatization:  The Lessons of Experience . Washington,  DC:  The  World
Bank.
Lopez  de  Silanes,  Florencio  (1994).
Determinants of privatization prices . Harvard (mimeo).
Mann, M. (1986). The Sources of Social Power , vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
Mann, M. (1993). The Sources of Social Power , vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 2 February 2022, Reviewed 9 February 2022, Publish 28 February 2022 (page155-170)
Megginson, William L, Nash, Robert C. and  van  Randenborgh,  Mathias (1994). The financial and operating  performance  of  newly privatized firms . Journal of
Finance, vol. 49, pp. 403-5.
Moloi, K. C., Gravett, S. J., & Petersen, N. F. (2009). Globalization and its impact on education with specific reference  to  education  in  South Africa .  Educational  Management
Administration  &  Leadership,
37(2), 278-297.
Mueller,  Dennis  C.  (1989). Public
Choice.  Cambridge :  Cambridge
University Press. Ohmae,  K.  (2005). The  Next  Global Stage: Challenges and Opportunities in Borderless World. Bergen County, NJ: Wharton School Publishing.
Outhwaithe,  W.  (2006). The  Future  of Society . Oxford: Blackwell. Robertson,  R.  (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture .
London: Sage. Robertson,  R.  and  Khondker,  H.H. (1998). Discourses of globalization: Preliminary considerations , International Sociology, 13 (1), 25–40.
Robertson,  R.,  &  White,  K.  E.  (2007).
What is globalization . The Blackwell companion to globalization, 54-66. Sears,  A.  (2016). Learning  from  each
other:  The  positive  face  of
globalization in education . Citizenship Teaching and Learning, 11(2), 117-120. doi:10.1386/ctl.11.2.117_2. Urry,  J.  (2000). Sociology  beyond
Societies . London: Routledge. Van den Berg, R. D. (2011). Evaluation in  the  context  of  global  public goods .  Evaluation,  17(4),  405- 415. doi: 10.1177/1356389011420210 Varian,  H.  R.  (1992). Microeconomic analysis  (3 rd ed.) .  New  York:
W.W Norton & Company, Inc.
Velho, O. (1997). Globalization:
Object,  perspective,  horizon .  In
L.E. Soares (ed.), Cultural Pluralism, Identity, and Globalization,  98–125.  Rio  de Janiero:  UNESCO  and  Candido Mendes University. Vining, Aiden and Boardman, Anthony (1992). Ownership vs. competition:  efficiency  in  public enterprise . Public Choice, vol. 73, pp. 205-39.
Widiyono,  D.,  Mujiyanto,  Kardoyo,
Surono,  &  Kuswati,  E.  (2020). Analysis of the implementation of the  education  cost  in  private buddhist  higher  education  in indonesia . International Journal of Scientific and Technology Research, 9(1), 142-148. Retrieved from www.scopus.com