EVALUASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT
Cucu Kartini 1 Rita Myrna 2 , Slamet Usman Ismanto 3
1,2,3 Departement of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
cucu20001@mail.unpad.ac.id 1 ;myrna@unpad.ac.id 2 ;slamet.ismanto@unpad.ac.id 3
Submitted: 22-07-2023; Accepted: 26-08-2023: Published : 26-08-2023

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk   melakukan evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan menggunakan model CIPP ( Context, Input, Proses dan Output ) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.  Peneliti memilih model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena secara komprehensif dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk  mengembangkan Kompetensi Peserta dalam memenuhi standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sudah terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 4 (empat) aspek model evaluasi yang dipilih oleh peneliti ada salah satu yang belum berhasil dalam penyelenggaran pelatihannya, yaitu pada aspek proses. Dalam evaluasi proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, baik itu dalam hal mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Dari aspek Hasil atau produk, seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas mendapatkan hasil kelulusan 100% dengan rata-rata predikat “memuaskan”.
Kata kunci : Evaluasi, Pelatihan, Model evaluasi

## ABSTRACT
This study aims to evaluate Supervisory Leadership Training using the CIPP model (Context, Input, Process and Output) at the Human Resource Development Board of West Java Province. The researcher  chose the evaluation model developed by Stufflebeam because it can comprehensively answer the research problem formulation. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. Implementation of Supervisory Leadership Training (PKP) aims to develop Participant Competence in meeting the Managerial Competency standards of Supervisory Positions.
The results of the research show that the implementation of the Supervisory Leadership Training has been carried out according to the expected target. Of the 4 (four) aspects of the evaluation model chosen by the researcher, there was one that had not been successful in organizing the training, namely the process aspect. In evaluating the Supervisory Leadership Training process, it is still not in accordance with the expected targets, both in terms of implementation mechanisms, monitoring and evaluation carried out and reporting on program implementation. From the aspect of results or products, all supervisory leadership training participants get 100% passing results with an average rating of "satisfactory".
Key word: Evaluation, Training, Evaluation model

## PENDAHULUAN
Penelitian ini membahas cara pandang administrasi publik terhadap evaluasi program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan ilmu administrasi publik, pengembangan sumber daya manusia menjadi pokok perhatian saat ini, khususnya dalam pengembangan kepemimpinan struktural. Kepemimpinan bukanlah  hal  baru,  tetapi  tetap  relevan  dan penting untuk ditinjau oleh ahli  teori,  praktisi, politisi, dan  masyarakat umum. Kepemimpinan mendapat perhatian yang cukup besar karena perannya yang strategis dalam struktur organisasi pemerintahan, bisnis dan organisasi sosial. Dalam konteks sistem ketatanegaraan, orientasi aparatur negara sangat penting, dikatakan untuk menentukan arah perjalanan pemerintahan.
Perubahan yang terjadi di segala bidang kehidupan  multidimensi  berjalan    melalui tahapan dan proses  administrasi  publik.  Oleh karena itu, sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab  intelektual  dan  moral  para  ahli  teori  dan pengelola  semua  organisasi  untuk  menjawab semua permasalahan serta tuntutan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah.
Kemajuan teknologi di jaman modern telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pemerintahan. Pemerintahan yang birokratis harus mampu menyuguhkan pelayanan prima (service excellent ). Pelayanan tersebut harus inovatif, kolaboratif dan dapat beradaptasi dengan perubahan menyeluruh.
Kualitas  pegawai negeri sipil sangat mempengaruhi  kualitas pemerintahan.  Pegawai negeri sipil  memegang  tugas  penting  di  dalam pelaksanaan  pemerintahan  serta  perwujudan tujuan  pemerintahan itu sendiri.  Peningkatan mutu pegawai negeri sipil merupakan hal utama dari perubahan sistem pelayanan publik, karena kunci  efektivitas  pelaksanaan pelayanan publik bergantung  kepada kapasitas,  mutu,  serta efisiensi pegawai negeri sipil.
Kualitas sumber  daya  manusia  yang  belum sesuai dengan  harapan  merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi pemerintah saat ini.  Kondisi  pegawai negeri sipil menunjukan kurangnya pengalaman, rendahnya kompetensi,    praktik Korupsi, Kolusi,  dan
Nepotisme (KKN) serta rendahnya kreativitas dan inovasi.
Reformasi administrasi selama ini hanya terfokus pada masalah kepegawaian, aparatur, kelembagaan serta tatakelola belum memberikan kontribusi  yang signifikan. Jenis berorientasi pada sistem serta bidang teknis pelayanan dengan sasaran para petugas pelayanan pun tidak membuahkan dampak yang baik. Hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap perubahan pada aspek kepemimpinan aparatur negara.
Tantangan birokrasi di Indonesia saat ini menghadapi situasi yang berubah dengan cepat  dalam  berbagai aspek dan tuntutan dari masyarakat, membuat mereka  semakin  sensitif dan  responsif  terhadap  pedoman resmi  yang dikeluarkan.  Birokrasi  harus  lebih  efisien, efektif,  responsif  dan  akuntabel.  Reformasi yang  ditujukan  untuk  menyelesaikan  masalah negara  yang  ada  belum  membawa  hasil  yang diinginkan.
Reformasi birokrasi sudah memberikan ciri bagi  peningkatan  tata  kelola pemerintahan serta  penempatan fungsi pegawai negeri sipil selaku public service . Dengan demikian, untuk memperoleh aparatur yang kompeten, professional,  berintegritas,  akuntabel,  dan berkinerja  baik,  sangat  diperlukan  adanya pengelolaan sumber daya aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik  yang  baik. Sehubungan dengan itu,  aparatur  sipil negara mempunyai kedudukan dan peran utama  dalam pengelolaan  kebijakan  serta  pelayanan  publik, dan  sangat  menentukan  efektifitas  dan  kualitas pelayanan  yang  diberikan  kepada  publik,  serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, pengelolaan  dan  pengembangan  pelayanan publik.
Satu  hal  yang  tidak  bisa  dipungkiri dalam  reformasi  birokrasi  pemerintahan  adalah peran kepemimpinan dalam mesin pemerintahan.  Upaya  mewujudkan  birokrasi yang  bersih,  akuntabel,  dan  transparan  hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki tata kelola birokrasi  yang  baik  untuk  meningkatkan pelayanan  publik.  Dalam hal manajemen modern  lamban  dan  tidak  imajinatif/inovatif berbeda  dengan  praktik  manajemen  tradisional yang tampaknya mengikuti hierarki. Manajemen  sekarang  diharapkan  menjadi
kreatif,  imajinatif  dan  tanggap  terhadap kebutuhan layanan. Artinya, diperlukan tindakan  yang  kreatif,  inovatif,  dan  responsif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Konsekuensinya,  pelatihan  kepemimpinan  di sektor  publik  berpindah  dari  pola  lama pendidikan kepemimpinan ke pola baru. Secara keseluruhan, kurikulum pengembangan kepemimpinan  untuk  kebijakan  ini  berbeda secara signifikan dengan kurikulum pengembangan  kepemimpinan  sebelumnya. Pelatihan ini berfungsi untuk melatih pemimpin perubahan sesuai tingkat jabatannya.
Untuk  itu  upaya  membentuk  kompetensi kepemimpinan sektor publik                              telah mengalami perubahan dari pola Diklat Kepemimpinan pola lama ke pola  baru. Secara umum kurikulum Diklat Kepemimpinan dalam kebijakaan tersebut  sangat  berbeda  dengan  kurikulum dalam kebijakan-kebijakan diklat kepemimpinan  sebelumnya,  dimana  kurikulum dirancang untuk menciptakan pemimpin perubahan sesuai tingkat jabatannya.
Kompetensi Aparatur yang rendah menyebabkan Kinerja Aparatur Sipil  Negara tidak sesuai dengan harapan, baik di lingkungan Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  maupun Kota. Oleh  karena itu perlu diambil tindakan untuk mengembangkan kualifikasi  terkait  kompetensi yang diperlukan agar pegawai bisa menjalankan peran  terbaiknya  di  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah melalui kegiatan diklat.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai perubahan untuk meningkatkan
kewenangannya sebagai pemegang  kewenangan  pemerintahan  dalam mengembangkan sumber daya lembaga nasional,
penjaminan mutu, serta
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Untuk
mengoptimalkan konsep tersebut,  maka  dikeluarkan  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6  Tahun  2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi  Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, yang dalam pelaksanaan kurikulum diklat kepemimpinan saat  ini ditujukan lebih berorientasi pada hasil, berupa
proyek perubahan bukan pada  rencana  tindak ( action plan ). Dalam pola lama, rencana tindak itu  sendiri  dikemas  dalam  bentuk  Kertas Rencana Kerja Perorangan. Dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan pola baru ini, komponen baru  dihadirkan  untuk  mendukung  peserta dengan proyek perubahannya yaitu pembimbingan di  tempat kerja  ( Coaching) , pengkonsultasian di tempat kerja ( Counselling ), serta  adanya tenaga kediklatan yang berupa Coach dan Mentor. Artinya dalam diklat pola baru ini keterlibatan dalam diklat tidak hanya peserta,  atasan  peserta,  bawahan  maupun stakeholder peserta  terlibat  dalam  kegiatan kediklatan.
Latar  belakang  adanya  Perubahan Diklat  Kepemimpinan  Tingkat  IV  menjadi
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diantaranya adalah terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan juga  Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi jabatan, kedua  bahwa dibutuhkan pemenuhan kompetensi sesuai akuntabilitas jabatan dan profil  jabatan  dalam  bentuk  pemenuhan kompetensi  manajerial,  dan  terakhir  yaitu kebutuhan  pemenuhan  kompetensi  manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan  terkait  NKRI  dan  integritas. Perubahan  tersebut  berdampak  juga  pada adanya  tuntutan  proyek  perubahan yang harus dihasilkan oleh masing-masing peserta sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  di  instansinya, hal  ini  disebabkan  oleh  inovasi  yang  dulu dihasilkan  oleh  Peserta  Diklat  Kepemimpinan Tingkat  IV  tidak  aplikatif.  Sedangkan  tuntutan saat  ini  sangat  berat  bagi  Pejabat  Pengawas untuk  terus  mengembangkan  inovasi  yang dapat diaplikasikan sesuai target yang diharapkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Visi yaitu Terwujudnya Jawa  Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Salah satu bentuk inovasi  dan kolaborasi adalah pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, yang menuntut peserta untuk dapat menciptakan inovasi baru melalui proyek perubahan. Pada masa Pandemi Covid  19  ,  peserta  pelatihan  khususnya  dan ASN  pada  umumnya     dituntut  untuk  dapat mengaplikasikan  perubahan  tersebut  dengan
cepat.
Kemajuan teknologi era Industri 4.0 mengubah semua aspek kehidupan  manusia, termasuk pemerintahan. Pemerintahan birokrasi harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Pelayanan tersebut harus inovatif, kolaboratif  dan  dapat  beradaptasi  dengan perubahan global yang cepat. Kualitas Pemerintahan sangat  dipengaruhi oleh kualitas Aparatur Sipil Negara. Aparatur sipil Negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan tujuan  pembangunan  nasional.  Peningkatan kualitas  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan bagian  penting  dari  reformasi  birokrasi,  karena kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi sangat bergantung pada kapasitas,  kualitas,  dan  efisiensi  Aparatur Sipil  Negara.  Masalah utama yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah kualitas sumber daya manusia yang masih jauh dari harapan. Kondisi Sumber daya aparatur saat ini                             menunjukan minimnya
pengalaman, rendahnya profesionalisme,  banyaknya  praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta rendahnya kreativitas dan inovasi.
Reformasi birokrasi telah memberikan ciri baru bagi  perkembangan tata  kelola pemerintahan dan penempatan fungsi aparatur pemerintah sebagai public  service .  Dengan demikian,  untuk  memperoleh  aparatur  yang kompeten, professional, berintegritas, akuntabel, dan berkinerja baik, sangat diperlukan  adanya pengelolaan sumber daya aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik yang  baik.  Kompetensi Aparatur yang rendah menyebabkan Kinerja Aparatur Sipil  Negara tidak  optimal, baik  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun       kota. Oleh Karena itu perlu diambil tindakan untuk mengembangkan kualifikasi  terkait  kompetensi yang  dibutuhkan  agar Aparatur  Sipil  Negara dapat  menjalankan  peran  terbaiknya  dalam penyelenggraaan  pemerintahan.  Salah  satunya adalah  melalui  kegiatan  Pendidikan  dan Pelatihan.
Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu wujud investasi dalam Bidang  Sumber Daya Aparatur, yang sangat memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Pendidikan dan Pelatihan ini
diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih meningkatkan keahlian, pengetahuan, keterampilan dan juga sikap dalam melaksanakan  pekerjaan  secara  baik  dan professional.  Keberadaan PNS  di era  reformasi dan penyelengaraan otonomi daerah  sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung  kepada kompetensi yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  PNS  Dalam upaya meningkatkan kompetensi PNS khususnya  para  pejabat  struktural,  Undang- undang  Nomor  43  Tahun  1999  (UU  43/199) tentang  Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam Pasal 17 ayat  2  mengatur  pengangkatan  PNS  dalam suatu  jabatan  dilaksanakan  berdasarkan prinsip profesionalisme  sesuai dengan  kompetensi, prestasi kerja,  dan  jenjang  pangkat  yang ditetapkan untuk  jabatan  itu  serta  syarat objektif  lainnya  tanpa  membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
BPSDM  Provinsi Jawa  Barat telah melaksanakan kegiatan diklat  khususnya  diklat Kepemimpinan  Pengawas  dari tahun 2020 hingga Tahun 2022, sebagaimana keterangan tabel di bawah ini:
Tabel 1. Daftar Alumni Diklat PKP Prov. Jawa Barat Tahun 2020 s/d 2022 N o Nama Diklat Waktu Sumber Anggara n Ket. 1 Diklat PKP Angkata n III 08  Juli s/d 23 Oktober 2020 APBD Lulu s 2 Diklat PKP Angkata n IV 08 Juli s/d 23 Oktobe r 2020 APBD Lulu s 3 Diklat PKP Angkata n VI 08 Juli s/d 23 Oktobe r 2020 APBD Lulu s 4 Diklat PKP Angkata n V 08 Juli s/d 23 Oktobe r 2020 APBD Lulu s
5 Diklat PKP Angkata n IV 13 Mei s/d 14 September 2021 APBD Lulu s 6 Diklat PKP Angkata n I 10 Agustus s/d 7 Desember 2022 APBD Lulu s 7 Diklat PKP Angkata n II 10 Agustus s/d 7 Desember 2022 APBD Lulu s 8 Diklat PKP Angkata n III 23 Agustus s/d 16 Desember 2022 APBD Lulu s 9 Diklat PKP Angkata n IV 23 Agustus s/d 16 Desember 2022 APBD Lulu s 10 Diklat PKP Angkata n V 23 Agustus s/d 16 Desember 2022 APBD Lulu s
Dari Tabel tersebut dijelaskan BPSDM telah melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 360 alumni peserta. Dengan konsep proyek perubahan yang dihasilkan oleh setiap peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dapat dijelaskan dengan jumlah alumni sebanyak 360 orang maka ada 360 jenis inovasi baru yang telah dihasilkan oleh peserta diklat dalam usaha memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Dari hasil berbagai penelitan di atas tergambar bahwa penelitian yang telah dilakukan menyangkut berbagai aspek dan pada berbagai level. Permasalahannya adalah pelaksanaan penyelenggaraan diklat  yang belum  sesuai dengan  yang diharapkan untuk masing-masing jenis diklatnya. Masalah- masalah penelitian tersebut menurut peneliti perlu diteliti lebih mendalam, di antaranya adalah :
1. Adanya perubahan kebijakan terkait kurikulum Pelatihan yang menjadi permasalahan dan juga tantangan baik untuk pihak penyelenggara maupun peserta pelatihan.
2. Sistem Pembelajaran yang dilaksanakan
secara daring pada pelatihan yang diselenggarakan di masa pandemi covid 19, hal tersebut menjadikan salah satu permasalahan pula karena penyelenggara harus menyiapkan satu sistem pembelajaran untuk pelaksanaan pelatihan ini.
3. Seleksi peserta yang dianggap masih lemah dikarenakan ada perubahan kebijakan untuk menentukan peserta pelatihan yang akan diikutsertakan pada setiap angkatan.
4. Keterbatasan persiapan penyelenggara dalam menyediakan media pembelajaran disesuaikan dengan kondisi pandemi saat itu. Sehingga merupakan salah satu permasalahan yang harus segera ditangani.
5. Penilaian program belum terfokus pada capaian program, evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat formatif dan hanya menekankan pada aspek-aspek administrasi keuangan, sebagai akibat belum fokusnya evaluasi program maka evaluasi yang dilakukan selama ini tidak dapat menangkap kondisi para penerima atau pemanfaat dari masing-masing Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang “Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat” menggunakan metode penelitian kualitatif ( Qualitative Research ). Qualitative Research merupakan pendekatan dalam suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan secara purposive sampling ,  yaitu dengan cara menentukan informan yang dianggap paling memahami informasi yang diperlukan oleh penulis.  Informan dalan penelitian ini  diantaranya  Sekretaris  BPSDM, Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial; Widyaiswara; serta peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan
menggunakan model analisis data melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
1. Evaluasi Konteks ( context )
Pada Penelitian ini, hasil evaluasi konteks digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan kepemimpinan Pengawas (PKP) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, yang berhubungan dengan tujuan serta landasan diselenggarakannya Pelatihan Kepeimimpina Pengawas (PKP). Berdasarkan data-data yang ada, dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yaitu diantaranya : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara  nomor 6 tahun 2022 tentang  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Tujuan dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini adalah untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas. Kompetensi yang dikembangkan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) adalah Kompetensi kepemimpinan melayani, dalam pengertian kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya Akuntabilitas Jabatan Pengawas. Akuntabilitas Jabatan Pengawas  adalah kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan operasional prosedur.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumen yang ada, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2016, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis substantif, pengembangan kompetensi umum serta pengembangan kompetensi manajerial yang menjadi
kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Adapun fungsi BPSDM adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan administrasi BPSDM, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sejauh ini dorongan serta dukungan sekretariat BPSDM Provinsi Jawa Barat khususnya dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat umumnya sudah baik. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kompetensi ASN dan juga peningkatan pelayanan publik.
Kabid Manajerial dan juga Koordinator Widyaiswara mengatakan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Badan Pengembangan Manusia Provinsi Jawa Barat tak lepas dari hambatan dan tantangan yang dihadapi. Ada beberapa kendala yang dialami pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini, terutama pada saat pandemi covid 19 masih melanda seluruh dunia. Salah satu kendalanya adalah pada jaringan internet yang belum optimal, komunikasi yang terjalin antara Peserta pelatihan dan juga Widyaiswara serta penyelenggaran menjadi terbatas, dengan dilaksanakan pelatihan secara online ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tabel ini menggambarkan secara jelas hasil penelitian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas berdasarkan evaluasi konteks sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Evaluasi Konteks No. Evaluasi Konteks (indikator) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1 Peluang a. Lembaga Administrasi Negara sebagai pembuat kebijakan sangat
terbuka dan jelas memberikan informasi b. Koordinasi dan Komunikasi terkalin baik dan terbuka antar semua unsur terkait 2 Kebutuhan a. Narasumber/ Widyaiswara yang kompeten b. Fasilitas Sarana dan Prasarana terkait sistem jaringan 3 Kekuatan a. Program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat b. Anggaran Pelatihan sudah teralokasikan di dalam APBD c. Koordinasi dan Integrasi Tim fasilitator 4 Kelemahan / Hambatan Permasalahan teknis dalam pemanfaatan media pembelajaran daring, kurangnya kegiatan pemantauan terhadap proses belajar mengajar maupun bimbingan, serta kurangnya koordinasi antara penyelenggara dan widyaiswara. 5 Prioritas kegiatan untuk dilaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Monitoring Evaluasi 6 Program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi
Sumber : diolah penulis, 2022
Peneliti dalam hal ini dapat menarik kesimpulan  bahwa Evaluasi konteks Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat telah mencapai hasil yang cukup optimal, sesuai kriteria keberhasilan evaluasi konteks yaitu terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan latar belakang program dan terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan penerima program. Hal ini berdasarkan komponen evaluasi yaitu latar belakang; visi, misi, tujuan; kekuatan dan kelemahan; serta lingkungan tempat program tersebut dilaksanakan.
2. Evaluasi Masukan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) angkatan, yaitu angkatan I dan angkatan II. Peserta pelatihan merupakan ASN yang telah menduduki Jabatan Pengawas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Barat juga Kabupaten/Kota.
Widyaiswara yang ada di BPSDM Provinsi Jawa Barat berjumlah 39 orang, terdiri dari 18 Widyaiswara Ahli Utama, 20 orang Widyaiswara Ahli Madya, 1 orang Wdyaiswara Ahli Muda. Apabila melihat jumlah Widyaiswara disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dalam mengisi jumlah jam pelajaran, sudah sesuai antara jumlah Widyaiswara dengan kebutuhan Pelaksanaan PKP tersebut.
Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan yang melayani struktur Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) terdiri dari 4 agenda pembelajaran, diantaranya adalah Agneda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Agenda Kepemimpinan Pelayanan, Agenda Pengendalian Pekerjaan dan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan. Dalam pelayanan fasilitasi pelatihan yang ada pada BPSDM Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada sangat memadai untuk
menunjang keberhasilan pelaksanaan pelatihan ini seperti Asrama setingkat hotel bintang 3, aula yang sangat besar, ruang lab bahasa dan jaringan internet yang memadai. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2022.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tabel ini menggambarkan secara jelas hasil penelitian evaluasi Pelatihan Kepemimpinn Pengawas berdasarkan evaluasi input:
Tabel 3. Hasil Evaluasi Input No Evaluasi Input Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1 Sumber Daya Manusia Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  sudah ada 2 Sumber Daya Anggaran Anggaran Berasal dari APBD 3 Sarana dan Prasarana yang digunakan Asrama, aula, ruang perpustakaan, Lab Bahasa, sarana olahraga sudah tersedia di BPSDM Jabar ini 4 Input Program Kegiatan Program PKP berjalan dengan lancar dikarenakan BPSDM telah memiliki tools/alat untuk mencapai tujuan melalui Corporate University Sumber : diolah penulis, 2022 Dapat disimpulkan bahwa program Pelatihan Kepemimpina Pengawas (PKP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinnsi Jawa Barat berdasarkan evaluasi input mencapai target yang dharapkan karena sudah mencapai kriteria keberhasilan yaitu: memiliki pedoman pelaksanaan yang dapat dipahami dan diaplikasikan, terdapat SDM yang memadai, terdapat prosedur dan
mekanisme pembagian kerja serta sarana dan prasarana pelatihan memadai.
3. Evaluasi Proses
Pada Dasarnya Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas telah sesuai dengan perencanaan program yang dibuat. BPSDM mengharapkan kualitas dan kuantitas dari kompetensi peserta pelatihan harus sudah bagus. Kompetensi pelayanan nya pun harus berubah di instansi tenpat bekerjanya masing- masing.sehingga dapat mweujudkan Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LAN membuat sistem penilaian yang sangat mendukung terhadap capaian pelaksanaan pelatihan. Sosiometrik digunakan untuk penilaian antar peserta sudah melalui sistem semuanya. Dalam pola baru, metode yang digunakan adalah blended learning , yang merupakan gabungan antara klasikal dan online. media yang digunakan oleh widyaiswara adalah zoom. Dengan posisi peserta bisa di tempat kerja masing-masing. PKP itu membentuk kepemimpinan pelayanan sebagai ujung tombak, dimana dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dengan kebijakan baru dan peraturan baru dari Kepala Lembaga Administrasi negara RI, maka diatur proses pembelajarannya, dengan pola tatap muka langsung ( synchronous ) dan pola tidak langsung ( asynchronous ). ketika pertemuan langsung dengan Widyaiswara, dari 40 peserta di PKP, BPSDM menyediakan 4 (empat) orang Widyaiswara, dimana 1 (satu) orang Widyaiswara  mengampu 10 orang peserta pelatihan.  Yang digunakan adalah 1(satu) layar, jadi kegiatan pembelajaran akan terkontrol dan termonitor dengan baik. Membangun komitmen bersama adalah mengarahkan proyek perubahan atau inovasi mendukung pada reformasi birokrasi. Setelah itu masuk ke dalam klasikal tahap I, dalam hal ini  dituntut kepiawaian Widyaiswara dalam mengembangkan metode pembelajaran di kelas. Kemudian untuk STULA mengadopsi pada instansi yang sudah bagus. IKU perangkat daerah menendang kinerja reformasi birokrasi di level pelayanan. 3 hari STULA lalu dipertanggungjawabkan pada seminar. Sebelum seminar rancangan dilaksanakan diskusi
berbagi pengalaman dan kemudian dilakukan bimbingan untuk membuat rancangan dengan durasi waktu yang diberikan adalah 1 hari. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa  telah terpenuhinya proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) tersebut. Berdasarkan kriteria keberhasilan evaluasi proses yaitu telah tersosialisasikannya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) ini sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang melakukan evaluasi terhadap evaluator dan informan penelitian lainnya dalam menilai aktivitas dan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
4. Evaluasi Produk Hasil evaluasi pada aspek Produk difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu hasil penilaian terhadap peserta pelatihan, hasil penilaian Widyaiswara dan juga hasil kinerja dari penyelenggaran.
Ditinjau dari hasil evaluasi peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2020 dinyatakan lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan sebanyak 3 (tiga) orang, kualifikasi memuaskan sebanyak 26 orang. Sedangkan 1 orang peserta dinyatakan tidak lulus dengan kualifikasi tidak memuaskan karena tidak mampu untuk menyelesaikan Aksi Perubahan yang direncanakan. Evaluasi tenaga pelatihan dilaksanakan untuk menilai kemampuan Penceramah dan Pengajar. Berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas anak lampiran 14 mengenai penilaian penceramah dan anak lampiran 15A, mengenai penilaian pengampu materi.
Adapun evaluasi untuk peserta pelatihan, tenaga pelatihan, dan penyeenggaran pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Ditinjau dari hasil evaluasi dari 30 (tiga puluh) orang pserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2020 dinyatakan lulus dengan kualifikasi memuaskan sebanyak 30 orang. Evaluasi tenaga pelatihan
dilaksanakan untuk menilai kemampuan Penceramah dan Pengajar. Untuk evaluasi tenaga pelatihan berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara, semua memperoleh nilai rata-rata baik sekali dengan kualifikasi sangat memuaskan.
Evaluasi penyelenggara dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelatihan kepemimpinan Pengawas (PKP) Berdasarkan Keputusan kepala Lembaga Administrasi negara Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelatihan kepemimpinan Pengawas anak lampiran 19 mengenai evaluasi terhadap pengelola dan penyelenggara. Hasil penilaian evaluasi untuk penyelenggara memperoleh nilai 90,26 dengan kualifikasi sangat memuaskan yang dinilai langsung oleh para peserta Pelatihan Kepemimpinan angkatan II tahun 2020.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan yaitu mengenai Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, penulis dapat menarik kesimpulan dari keempat evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Evaluasi Konteks, Evaluasi Input, Evaluasi Proses dan evaluasi Produk dari Daniel L. Stufflebeam (2002) bahwa pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) sudah memenuhi kriteria keberhasilan pada aspek konteks, input/masukan, proses dan produk. Evaluasi konteks pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah mencapai target yang diharapkan berdasarkan kriteria keberhasilan evaluasi konteks yaitu terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan latar belakang program dan terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan kebutuhan penerima program. Hal ini berdasarkan komponen evaluasi yaitu latar belakang; visi, misi, tujuan; kekuatan dan kelemahan; serta lingkungan program tersebut dilaksanakan. Untuk evaluasi input, dapat disimpulkan bahwa program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mencapai target yang diharapkan karena sudah memenuhi kriteria keberhasilan yaitu: memiliki
pedoman pelaksanaan yang dapat dipahami dan diaplikasikan,  terdapat SDM yang memadai, terdapat prosedur dan mekanisme pembagian kerja serta sarana dan prasarana layanan yang memadai. Telah terpenuhinya evaluasi proses dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) tersebut. Berdasarkan kriteria keberhasilan evaluasi  proses yaitu telah tersosialisasikannya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini secara efekteif, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Berdasarkan evaluasi produk, peneliti menarik kesimpulan bahwa telah terpenuhinya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Jawa Barat, karena hasil yang diharapkan yaitu telah tercapainya kriteria keberhasilan berupa ketepatan sasaran kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini. Komponen evaluasi yang digunakan berupa ketepatan sasaran, hasil dari program, kebutuhan yang telah terpenuhi dan pencapaian tujuan dapat memutuskan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  ini dapat diteruskan atau difokuskan kembali program tersebut sesuai kebutuhan, tujuan, dan biaya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal dan Artikel
Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Agustino,  Leo.  2014. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Arikunto, S. (2009) Evaluasi Program Pendidikan , Jakarta:PT Bina Aksara.
Arikunto, S., & Jabar, C.S.A. (2008). Evaluasi program  pendidikan .  Jakarta:  Bumi
Aksara. Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kualitatif: komunikasi,  ekonomi,  Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial  lainnya. Jakarta: Putra Grafika. Creswell,  J.  W.  2013. Research  Desain Pendidikan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pusaka Pelajar Creswell, J. 2015. Penelitian Kualitatif dan
Desain Riset : Memilih di Antara Lima
Pendekatan (Vol. 3). Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Dye,  R.  Thomas,  2005. Understanding  Public Policy .  United  States  of  America. Prentice-Hall. Dunn,  W.  N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press Farida  Yusuf.  2000. Evaluasi  Program . Jakarta: PT. Rineka Cipta Hill, Michael dan Peter Hupe. 2002. Implementing Public Policy:
Governance  in Theory  and  in  Practice.
London-Thousand Oak-New Delhi : Sage Publication Hogwood,  Brian  W,  and  Lewis  A.  Gunn. 1986. Policy  Analysis  for  the  Real World , Oxford University Press Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja        Rosdakarya Offset. Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi
Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy  J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Nawawi,  Hadari  dan  M.  Martini  Hadari.
(2006). Instrumen  Penelitian  Bidang Sosial. Yogyakarta: GadjahMada University Press
Nazir,  M.  2003. Metode  Penelitian. Jakarta:
Salemba Empat
Nugroho,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi .Jakarta: Gramedia
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo. Nugroho,  Riant,  2012. Public  Policy .  Jakarta: Elex Media Komputindo Rusli,  Budiman (2015). Isu-isu  krusial Administrasi Publik Kontemporer. Bandung. Lepsindo. Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan
Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Syafiie,  Inu  Kencana.  2010. Ilmu  Administrasi Publik . Jakarta: PT Rineka Cipta. Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan
Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar Suharto, Edi, 2006. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo Stufflebeam,  D.L.  2003. The  CIPP  Model  for Evaluation.  The  article  presented  at the 2003 annual  conference  of  the Oregn  Program  Evaluator  Network
(OPEN) 3 Oktober 2019 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suprayogo,  Imam dan Tobroni. 2001. Metode
Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi .Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: PT Rineka Cipta.Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Stufflebeam, D.L. 2003. The CIPP Model for Evaluation. The article presented at the
2003 annual conference of the Oregn Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2019 Sutardi, Agustinus. 2022. Implementasi Kebijakan Tentang Formulir dan Buku Yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Manggarai . Responsive : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, volume 5 Nomor 2 Bulan Agustus Tahun 2022:89-101
Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program . Jakarta: PT. Rineka Cipta Winarno Surachmad, (2002). Evaluasi Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Winarno,  Budi,  (2004). Teori  dan  Proses
Kebijakan Publik , Edisi/Cetakan Kedua. Jogjakarta: Media Pressindo. Winarno,  B.  2007. Kebijakan  Publik  Teori dan Proses . Yogyakarta: Media
Pressindo.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus . Jakarta :
CAPS. PT. Buku Seru.
Wirawan.(2012). Evaluasi,Teori,Model,Standar,
Aplikasi dan Profesi . Jakarta : Rajawali Prses. Wahab,  Solichin,  2012. Analisis  Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan  Publik . Jakarta:  Bumi Aksara
Widodo, Joko. 2007. Analisa Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media Publishing Tayibnapis, Wahab, Solichin, 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara Widodo, Joko. 2007. Analisa Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media Publishing
Tesis dan Disertasi : Eka Nurcahya. Evaluasi Badan Usaha Milik Desa Di desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir, 2020.
Hari Nugraha. Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Pada Pusat Kajian dan Pendidkan dan Pelatihan Aparatur 1 Lembaga Administrasi Negara, 2020.
Bambang Budhianto. ( 2020). “Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Di Kementerian Pertanian Berdasarkan Level 1 dan  Level 2 Kirkpatrick’s Evaluation Model” . Pusat
Pelatihan Manajemen dan Kemimpinan Pertanian. Jurnal Agriwidya Volume 1 No. 3
Arius Joanata Perankila.(2020). “Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Dalam Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Di Pemerintah Kabupaten Lahat” Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik.
Sari, D. N. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat  IV  Dalam  Kebijakan  Pengembangan Kompetensi  ASN  Di  Pemerintah  Kabupaten Lahat . Jurnal Caraka Prabu
Abdul Kholik.  (2021). Evaluasi  Pelatihan Kepemimpinan  Pengawas  secara  E-Learning Di BPSDM Pemerintah Provinsi DKI                                         Jakarta . Jurnal Muara Pendidikan Vol. 6 No. 2

## Website
1. Website. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi  Jawa Barat
Tahun 2022.
2. Website. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

## Peraturan
1. Undang-Undang  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI  Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
5. Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 1005 K.1 PDP 07 2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan PKP;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 1006 K.1 PDP 07 2019 tentang kurukulum PKP.
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 28 Juni  2011  tentang  Pedoman  Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.