Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan

## Mujahid Assagaf
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: mujahidassagaf3198@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine the  decision of  the  marriage dispensation  at  the  Tutuyan Religious Court  in  completing  the  application  for  marriage  dispensation  and  to  find  out  the  judge's considerations in deciding the case. The type of this research is field research (field research) with an empirical normative approach. The study results show that in considering the determination of the marriage dispensation, the Tutuyan Religious Court Judge is very concerned about the interests of the child for whom the marriage dispensation will be requested. As for the judge's considerations before  deciding  on  a  marriage  dispensation  case,  the  judge  must  listen  to  information  from  the applicant and the prospective partner for whom the dispensation is requested. After that, the judge will consider the data to determine whether the marriage can occur. As for Islam, the dispensation of marriage related to the age of marriage is based on the period of puberty for someone. It doesn't matter  how  old  someone  gets  married.  Scholars  argue  that  this  does  not  reduce  the  glory  and purpose of the marriage contract.
Keywords: Judge's Consideration; Marriage; Marriage Dispensation.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tutuyan dalam  menyelesaikan permohonan dispensasi nikah  serta  mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan  perkara  tersebut.  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research )  dengan  pendekatan  normatif  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam mempertimbangkan  penetapan  dispensasi  nikah  Hakim  Pengadilan  Agama  Tutuyan  sangat memperhatikan  kepentingan  dari  anak  yang  akan  dimintakan  dispensasi  nikah.  Adapun pertimbangan  hakim  sebelum  memutuskan  perkara  dispensasi  nikah,  yaitu  hakim  harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Setelah itu,  hakim  akan  mempertimbangkan  keterangan  tersebut  untuk  menentukan  apakah  pernikahan dapat  dilangsungkan.  Adapun  dalam  Islam,  dispensasi  nikah  yang  berkaitan  dengan  umur pernikahan berdasarkan masa baligh seseorang, bukan masalah usia seseorang akan menikah. Ulama berpendapat bahwa hal ini tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.
Kata kunci: Pertimbangan Hakim; Perkawinan; Dispensasi Nikah.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Menikah adalah sunnah, sunnah rasul dan yang dianjurkan oleh Nabi saw. Maksud  pernikahan  adalah  perlu  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia,  harmonis, tenteram dan damai (Ali, 2016). Dalam melangsungkan perkawinan akan muncul kewajiban antara suami isteri, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan  bakal  keturunannya  sedangkan  isteri  berkewajiban  mengurus  rumah  tangga agar keluarganya tidak terlantar (Nasrullah, 2022). Hak serta kewajiban supaya bisa berjalan dengan baik, suami serta isteri wajib saling menyokong pada memelihara tempat tinggal.
Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang,  hak  sipil  dan  hak  kebebasan,  hak  pengasuhan  dan  perawatan,  hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Sehubungan dengan konsekuensi perkawinan hal yang sangat penting itu, maka satu bangsa dan pemerintahannya, seperti Indonesia perlu mempunyai hukum nasional  tentang  perkawinan  yang  sekaligus  menghormati  asas-asas  dan memberikan  hibah  tanah  hukum  bagi  pernikahan  itu  sampai  saat  itu  telah  yang masih ada mitranya berbagai suku bangsa Indonesia (Syahbana, 2022). Indonesia memiliki  Undang-Undang  pernikahan  itu  berlaku  efektif  yang  diatur  dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan.  UU  perkawinan  juga  memuat  unsur-unsur  dan  peraturan-peraturan hukum agama serta keyakinan dan asas tentang perkawinan sinkron menggunakan kebutuhan dan perkembangan zaman (Zainuddin & Zulfiani, 2022).
Undang-undang Perkawinan berisi peraturan terkait usia yang harus diikuti oleh semua warga negara. UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 pada Pasal  7 Ayat  1 UU Perkawinan  yang berbunyi  :  “Perkawinan sah hanya  apabila pihak  laki-laki  telah  mencapai  umur  19  tahun  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak perempuan mencapai usia 19 tahun” .Adanya Pasal 7 ayat (1)  Undang  - Undang Perkawinan  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tahun  2019  tadi  warga dibutuhkan dapat melakukan perkawinan sinkron menggunakan kedua suara Pasal tersebut.
Pada  perkembangan  kehidupan  insan  seperti  kini  lunturnya  nilai  -  nilai akhlak dengan ditunjukkannya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja yang menuju pada perbuatan zina, mirip terjadinya hamil diluar nikah. Jika telah terjadi hamil  diluar  nikah  poly  remaja  yang  kebingungan  mencari  jalan  keluarnya.  Para orang  tua  mencari  solusi  supaya  menutupi  aib  tersebut  dengan  cara  menikahkan anaknya  meskipun  anaknya  belum  cukup  umur  (Fitriana,  2019),  dan  Undang- Undang  Perkawinan  sendiri  menyampaikan  peluang  buat  melakukan  perkawinan dibawah umur yaitu tertuang pada Pasal 7 ayat (dua) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi  pada  Pengadilan  atau  Pejabat  lain  yang  ditunjuk  sang  ke  2  orang  tua pihak  laki-laki  juga  pihak  wanita”.  pada  Pasal  7  ayat  (dua)  Undang-Undang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Perkawinan ini menyampaikan kesempatan bagi warga negara yang dibawah umur yang akan melakukan perkawinan.
Permohonan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan serta sebelum mengajukan izin ke Pengadilan agama wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing buat melangsungkan perkawinan. izin dari orang tua atau wali bertujuan  bukan  buat  mempersulit  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  sesesorang yang  belum  berumur  21  tahun,  namun  hanya  memberikan  gambaran  kehidupan selanjutnya  sehabis  melangsungkan  perkawinan  itu  tidaklah  simpel  mirip  yang dibayangkan oleh anak  yang belum dewasa  (Jamilah & Stiawan, 2018;  Wafiq & Santoso,  2017).  Pengajuan  ijin  dispensasi  hanya  boleh  dilakukan  sang  orang  tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya di bawah ketentuan Undang- Undang Perkawinan (Zulkifli, 2019).
Permohonan  pengecualian  perkawinan  di  bawah  umur  pada  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak  pengecualian  nikah  tadi  karena  pengabulan  permohonan  dispensasi perkawinan sang hakim ditinjau dari alasan mengajukan pengecualian perkawinan serta  dasar  pertimbangan  hakim  sinkron  menggunakan  Undang-Undang Perkawinan  serta  peraturan  lain  yang  membatasi  usia  perkawinan.  Hakim  pada mengabulkan  permohonan  pengecualian  perkawinan  memiliki  beberapa pertimbangan  sebab  disatu  sisi  hakim  menjadi  forum  yudikatif  yang  wajib menegakkan  aturan  demi  keadilan,  disisi  yang  lain  hakim  mau  tak  mau  wajib mengabulkan permohonan tadi sebab telah terlanjur hamil.
Jadi data perkara yang mengajukan dispensasi nikah sebanyak 27 perkara sedangkan  dispensasi  yang  tidak  dikabulkan  (di  cabut  3  perkara  dan  tidak  dapat diterima 2 perkara).sedangkan dispensasi yang di kabulkan oleh hakim pengadilan Agama Tutuyan sebanyak 22 perkara sedangkan data yang mengajukan dispenasi nikah yang sudah hamil sebanyak 8 orang. Dispensasi yang tidak dikabulkan oleh Hakim  sekitaran  umur  16  sampai  dengan  18  tahun  untuk  perempuan  sedangkan untuk laki-laki berumur 21 tahun sampai dengan 22 tahun sedangkan yang diterima tidak  jauh  berbeda  dengan  usia  yang  ditolak  oleh  Hakim  sedangkan  Hakim memberikan dispensasi kepada orang-orang yang dikabulkan dengan alasan-alasan serta bukti-bukti tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  jenis  lapangan  ( Field  research )  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  jenis  normatif  empiris  (Irwansyah,  2020). Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Agama Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow  Timur.  Sumber  data  utama  adalah  wawancara  terstruktur  dengan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dan beberapa panitera. Data dianalisis melalui pemikiran  induktif  yang  didasari  pada  tiga  tahapan  (reduksi,  penyajian  dan penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2017).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah adalah perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan dengan  tujuan  mendapatkan  penetapan  Pengadilan  untuk  memberikan  izin  bagi para  pemohon  menikahkan  anaknya  yang  masih  dibawah  umur  (Ardila,  2014). Dispensasi  nikah  merupakan  solusi  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  bagi mereka yang ingin menikah tapi belum mencukupi umur yang ditentukan Undang- undang (Syahbana, 2022). Dengan adanya dispensasi nikah, membuktikan bahwa tidak  semua  aturan  itu  diberlakukan  secara  mutlak,  sebagaimana  yang  telah diajarkan oleh salah satu asas hukum  yang berbunyi summum ius summa iniuria yang berarti aturan yang terlalu mutlak adalah ketidakadilan tertinggi.
Pemeriksaan dispensasi  nikah oleh Pengadilan merujuk pada Perma No 5 Tahun  2019  tentang  pedoman  mengadili  perkara  permohonan  dispensasi  nikah. Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  menetapkan  dispensasi  nikah  tidak  serta  merta menerima permohonan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Hakim  dalam  memberikan  penetapan  dispensasi  nikah  apakah  mengizinkan  atau tidak  mengizinkan  dilangsungkannya  pernikahan.  Dalam  mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, mula-mula Hakim harus mendengarkan keterangan dari  pemohon  dan  anak  pemohon  yaitu  calon  suami  atau  isteri  yang  dimintakn dispensasi  nikah  dan  setelah  itu  Hakim  wajib  mempertimbangkan  keterangan tersebut. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya,  pendidikan,  kesehatan  dan  ekonomi  dari  pemohon  dan  anak  pemohon. Aspek lain yang menjadi pertimbangan Hakim adalah ada tidaknya unsur paksaan terhadap anak yang dimintakan dispensasi nikah, alasan Hakim mempetimbangkan ada  tidaknya  unsur  paksaan  karena  biasanya  ada  orang  tua  yang  memaksa menikahkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit (Oktoviona et  al., 2023; Safira et al., 2021).
Dari  beberapa  pertimbangan  diatas,  ada  aspek  terpenting  yang  harus dipertimbangkan oleh Hakim, yaitu mengenai kepentingan anak yang dimintakan dispensasi  nikah.  Hakim  dalam  menetapkan  permohonan  dispensasi  nikah  tidak melihat kepentingan yang dimiliki pemohon melainkan melihat kepentingan anak pemohon  yang  dimintakan  dispensasi  nikah.  Dalam  pertimbangan  itu  biasanya Hakim  menanyakan  alasan  anak  pemohon  untuk  menikah  dan  perbedaan  umur antara  dia  dan  calon  pasangannya.  Dan  pertimbangan  terakhir  adalah  mengenai keadaan mendesak yang menjadi alasan pernikahan harus segera dilangsungkan.
Sikap Hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan permohonan  dispensasi  nikah  yang  diajukan,  adalah  implementasi  dari  Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. Tindakan  Hakim  yang  mempertimbangkan  hal-hal  di  atas  adalah  untuk  mencari tahu apa yang menjadi dan bisa memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Dalam  pemeriksaan  dispensasi  nikah  ada  perma  no  5  tahun  2019  tentang pedoman  mengadili  perkara  permohonan  dispensasi  nikah.  Untuk pertimbangan sendiri  sudah dijelaskan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang pertama itu harus mendengarkan keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami atau isteri yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami atau isteri. Setelah mendengarkan keterangan, Hakim wajib dan harus mempertimbangkan keterangannya.kalau misalnya tidak dipertimbangkan  tidak  ada  dalam  pertimbangan,  dapat  memberikan pertimbangan  berdasarkan  hukum.  Setelah  itu  juga  mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari  anak  dan  para  pemohon  selaku  orang  tuanya.  Jadi  itu  juga  harus dipertimbangkan  mengenai  kondisinya  dalam  menetapkan  apakah  diberi dispensasi  atau  tidak.  Selain  itu,  ada  juga  yang  ketiga,  mengenai  ada tidaknya unsur paksaan, biasanya kami Tanya apakah ini dipaksa atau tidak, atau  misalnya  karena  ekonomi  sehingga  orang  tua  berpikir  sebaiknya dinikahkan saja supaya anaknya ada yang membiayai (Wawancara dengan ibu Jasni Manoso,  Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, 12 Oktober 2022).
Hakim  juga  mempertimbangkan  itu  misalnya  ekonomi  orang  tua  dan anaknya.  Selanjutnya  yang  paling  penting  dalam  menetapkan  itu  kita  bukan menetapkan  berdasarkan  kepentingan  para  pemohon  tapi  kepentingan  anak kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan dispensasi .dalam pertimbangan itu kita biasanya bertanya alasannya latar belakang kenapa sampai dia mau menikah, kemudian  ada  tidak  halangan  perkawinan,  karena  itu  termasuk  syarat  menikah. Kemudian  perbedaan  usia  anak  dengan  calon  suami  atau  isteri.  Kemudian  yang masih berkaitan dengan yang tadi pertimbangan kepentingan terbaik anak itu hak- hak  anak,  perlindungan  anak  jangan  sampai  dia  menikah  terus  hak-haknya terabaikan. Dan yang terakhir itu alasan mendesak, alasan mendesak ini maksudnya apa alasan sampai harus segera menikah.
Pertimbangan  Hakim  dalam  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah untuk  anak  yang  masih  di  bawah  umur  harus  dilakukan  dengan  bijaksana  dan melihat  dari  sisi  kepentingan  anak  yang  diantaranya  adalah  mengenai  alasan mendesak yang menjadi faktor utama mengapa anak tersebut harus segera menikah. Selain  itu  ada  juga  pertimbangan  dari  segi  moral,  norma  sosial  atau  adat  di masyarakat beserta hukum-hukum yang tidak tertulis. Ketiga hal itu juga menjadi faktor  timbulnya  alasan  mendesak  yang  mengharuskan  anak  harus  segera dinikahkan.
Hakim  ketika  akan  mengabulkan  untuk  menetapkan  seorang  anak diperbolehkan  menikah  di  bawah  umur  diantaranya  mempertimbangkan  yang pertama  adalah  alasan  mendesak  ,  apa  alasan  mendesak  sehingga  anak  itu  harus dikabulkan  untuk  menikah  maksudnya  mengabulkan  permohonannya  untuk menikah.  Kemudian  yang  kedua  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  kalau penjabarannya sendiri masih banyak pertimbangan hakim ketika membuat putusan, diantaranya  pertimbangan  moral,  pertimbangan  norma  sosial  atau  adat  di
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
masyarakat  yang dalam hal ini mempengaruhi atau menjadi faktor alasan mendesak untuk dikabulkan. Selanjutnya, selain itu Hakim juga mempertimbangkan hukum- hukum  yang  tidak  tertulis,  contohnya  hukum  adat  atau  hukum  yang  ada  di masyarakat yang memenuhi rasa keadilan.
Kemudian konvensi atau perjanjian internasional contohnya cedaw, isinya adalah  komitmen  internasional    dalam  rangka  upaya  memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan. Jadi hakim juga mempertimbangkan  kondisi  psikologis  sosiologis  dan  pendidikan  anak tersebut.  Misalnya  dengan  adanya  pernikahan  ini  dengan  dia  menikah apakah  anak  tersebut  pendidikannya  terganggu  atau  tidak.  Selanjutnya kondisi  kesehatan,  jangan-jangan  dengan  menikah  menyebabkan kesehatannya  drop  karena  reproduksinya  tidak  bagus  atau  dan  lain sebagainya.  Dalam  hal  ini  Hakim  boleh  menggunakan  rekomendasi  dari dokter  misalnya  dokter  spesialis  kandungan.  Kemudian  dari  kondisi psikologis  anak  ini  masih  labil  atau  sudah  siap  menikah  itu  bisa  didapat Hakim  dari  rekomendasi  psikolog  dengan  melampirkan  surat  hasil pemeriksaan  psikolog  apabila  ada.  Selanjutnya  Hakim  juga    bisa mempertimbangkan rekomendasi dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, jadi disitu dia melapor kesana kemudian dia mendapat surat rekomendasi bahwa anak ini siap menikah. Kemudian hakim  juga  harus  mempertimbangkan  nasehat  yang  sudah  disampaikan ketika persidangan kepada pemohon, kepada anak, kepada calon anak dan orang  tua  calon  anak.  Selanjutnya  hakim  mempertimbangkan  tentang hukum syara ada dalil  yang menjadi landasan hakim untuk mengabulkan, yaitu  dalil  menolak  kemafsadatan  adalah  lebih  utama  daripada  menarik kemaslahatan  (Wawancara  dengan  Fitroh  Nur’Aini  Layly,  selaku  Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, 12 Oktober 2022).
Pada  umumnya,  faktor  terjadinya  nikah  dibawah  umur  yang  mendorong pemohon  harus  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah  adalah  faktor  Agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

## Norma Agama
Kepercayaan  tidak  mengharamkan  atau  menentang  pernikahan  di  bawah umur serta tak terdapat kriminalisasi terbatasan Pernikahan di bawah umur, bahkan pada pandangan Islam “Nikah” merupakan Fitrah insan serta sangat dianjurkan bagi umat Islam, sebab menikah adalah gharizah insaniyah (insting kemanusiaan) yang harus dipenuhi menggunakan jalan yang legal supaya tak mencari jalan yang sesat atau  jalan  yang  menjerumuskan  pada  korelasi  zina.  serta  pernikahan  usia  belia artinya suatu antisipasi asal orang tua buat mencegah dampak-dampak Negatif yang dapat  mencemarkan  nama  baik  dan  merusak  martabat  orang  tua  serta  famili.36 Perintah  serta  anjuran  melakukan  pernikahan,  tak  menyampaikan  batasan  umur seorang buat melakukan pernikahan (Perdana, 2019), tetapi di tekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan buat Mencegah kemudharatan atau hal-hal  jelek.  Hal  ini  sangat  relevan  menggunakan  aturan  positif  pada  Indonesia
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
serta  Undang-undang  lainnya  yang  saling  berkaitan  wacana  pernikahan  dibawah umur,  bahwasannya  tak  terdapat  hukum  aturan  yang  Menegaskan  menggunakan berupa  menyampaikan  hukuman  aturan  terhadap  para  pelaku  Atau  orang-orang yang  terkait  pada  pernikahan  dibawah  umur.  Walaupun  pada  pasal  26  Undang- undang  angka  23  tahun  2002  mewajibkan  orang  tua  serta  famili  buat  mencegah terjadinya  perkawinan  di  usia  anak-anak,  tetapi  pernikahan  di  bawah  umur  tidak dan  merta  dilihat  menjadi  Tindakan  kriminal  dari  aturan.  serta  Undang-undang Perkawinan  yang menyampaikan pengecualian pada kedua pasangan  yang belum relatif  usianya  buat  mampu  melakukan  pernikahan.  menggunakan  banyak  sekali karena atas pertimbangan aturan di muka persidangan (Jamilah & Stiawan, 2018; Bilalu et al., 2022).

## Budaya
Budaya atau tradisi yang masih menempel di beberapa warga pada wilayah Indonesia  serta  sebagian  menduga  bahwa  perkawinan  dibawah  umur  artinya tindakan  yang  biasa.  pada  Luar  Jakarta  khususnya  yang  umumnya  memiliki  tata cara atau norma yang masih menempel di masyarakat, tak terdapat embargo nikah dibawah umur sebab adanya kepercayaan bahwa “seorang anak wanita yang telah dilamar wajib Diterima, jika tak diterima mampu menjadikan si anak tak laris (tak bisa  Jodoh).  sementara  pada  wilayah  lain  yang  umumnya  menikahkan  anaknya diusia Dini buat menghindari terjadinya rekaan bagi kedua pasangan yang sedang Berpacaran,  hal  yang  sama  pula  terjadi  pada  desa  atau  wilayah  lain  yang  masih Berwilayah  pada  Indonesia  yang  tata  cara  kebiasaannya  terkenal  menggunakan pernikahan  Sirri  (misteri),  supaya  tak  terdapat  stigma  berasal  ikatan  pernikahan dikemudian  hari.  Alasan  yang  seringkali  muncul  saat  hakim  mengabulkan  surat permohonan  buat  menikah  di  usia  dini  dikarenakan  kondisi  yang  sinkron menggunakan  hukum  aturan  Islam  telah  dipenuhi,  serta  pada  hal  ini  Pengadilan kepercayaan tak (Jamilah & Stiawan, 2018; Oktoviona et al., 2023; Zulkifli, 2019).

## Sosial
Asal  segi  sosial  pada  pada  warga  atau  norma  yang  telah  biasa  di  satuan terkecil (famili) yang mendorong perilaku pro atau perilaku Mendukung yang telah biasa  terbatasan  pernikahan  usia  dini.  Lebih-lebih  sebab  faktor  rendahnya pendidikan serta taraf minimnya perekonomian dan perilaku atau pandangan rakyat yang  umumnya  meremehkan  dilema  Pergaulan  bebas  yang  mengakibatkan pernikahan  dini  tersebut.  serta  umumnya  ketidaktahuan  warga  terbatasan  imbas jelek yang dialami seorang yang Menikah dini baik asal kesehatan juga psikologis, sebagai alasan bagi para Pihak yang terkait, baik famili ataupun warga lebih kurang. Disamping itu, kerangka berpikir atau pandangan sebagian warga  yang menduga bahwa Adanya sebuah pernikahan akan mengangkat masalah atau duduk perkara ekonomi  yang  dibatasi,  yang  di  kenyataannya  artinya  kebalikannya  (Jamilah  & Stiawan, 2018).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Hukum
Hukum/aturan  sangat  mengambil  kiprah  terbatas  sebuah  penyelesaian  di beberapa dilema yang muncul dalam sebuah Pernikahan, khususnya di pernikahan dibawah umur. yang jika hukum aturan ihwal batasan nikah terdapat serta kentara serta berjalan menggunakan baik maka akibat yang akan muncul yakni setiap tahun pernikahan usia dini akan Berkurang. dampak asal pernikahan dibawah umur ada sebab  beberapa  Faktor  yang  menyebabkan  pernikahan  dini  mirip  kesamaan pergaulan  Bebas  yang  tak  dibatasi  atau  dibataskan  sang  famili  atau  pihak-pihak yang Terkait, ataupun supervisi yang kurang ketat asal orang-orang lebih kurang, sehingga  saat  asa  yakni  para  remaja  yang  seharusnya  mempunyai  perilaku Bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta mengikuti hukum aturan yang lumrah telah  sangat  jauh  diperhitungkan,  lebih-lebih  di  zaman  terkini  mirip  Ini  yang korelasi  sex  pra-nikah  bahkan  sex  bebas  ataupun  nikah  dibawah  Umur  sebagai suatu  endemi  yang  telah  sangat  biasa  serta  disebut  lumrah.  Pernikahan  dibawah umur mirip penerangan yang dipaparkan di atas, ialah insiden yang disebut lumrah, serta  jarang  sekali  rakyat  menduga  krusial  persoalan  ini,  tetapi  saat  kasus  atau problem ini timbul pada media massa atau sebagai topik yang krusial dibahas dalam banyak sekali kalangan, barulah perkara ini disebut baru serta direspon krusial sang Publik, model yang sangat baru serta sangat populer merupakan masalah Syekh Puji menggunakan  Lutfiana  ulfah  yang  masih  berumur  12  tahun,  walaupun  pada Kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tak bersalah serta hakim Menyatakan bahwa tuntutan asal jaksa penuntut umum dibatalkan sebab Tuntutan asal jaksa tak kentara. pada hal ini jauh sebelum masalah Syekh Puji ada masih banyak masalah pernikahan  dini  yang  lainnya,  yang  umumnya  seringkali  muncul  di  Luar  Jakarta atau  kota-kota  kecil,  beda  hal  pada  kota-kota  besar  (Jamilah  &  Stiawan,  2018; Syahbana, 2022).
Alasan  para  pemohon  mengajukan  permohonan  dispensasi  nikah kebanyakan  karena  anak  para  pemohon  itu  sudah  berhubungan  dekat.  Sudah menjalani hubungan dekat dan erat dengan calon suami atau calon istri, alasannya ingin segera menikahkan untuk menghindari anak mereka jangan sampai melanggar norma agama, norma hukum. Atau ada juga alasannya karena sudah berhubungan sampai  anak  para  pemohon  atau  calon  isteri  sudah  sampai  hamil.  Maka  mereka ingin segera menikahkan supaya tidak lagi berhubungan badan diluar pernikahan (Zulkifli, 2019).
Nikah  di  bawah  umur  yang  menjadi  alasan  diajukannya  permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hubungan asmara yang dilakukan dengan cara pacaran sudah sangat dekat dan lama. Pada umumnya hubungan asmara seperti ini sudah sulit untuk dipisahkan, akibat yang timbul dari hubungan asmara (pacaran) yang sudah sangat dekat adalah hamil di luar nikah, yang menjadi alasan mendesak yang  mendorong  harus  diajukannya  permohonan  dispensasi  nikah  ke  Pengadilan Agama. Alasan  yang banyak ditemui di Pengadilan Agama Tutuyan adalah anak pemohon sudah memiliki hubungan asmara yang sangat dekat (pacaran) dan sudah lama dan sudah tidak dapat dipisahkan, orang tua sudah berusaha menasehati anak
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
tapi sudah tidak dapat dipisahkan dan karena hubungan itu sudah sangat erat dan adakalanya sudah sampai pada kondisi anak hamil. Ada juga yang lain tidak dalam kondisi  hamil,  tetapi  hubungan  antara  anak  tidak  dapat  dipisahkan.  Akan  tetapi meskipun dalam kondisi hamil atau tidak, tetap ditakutkan melanggar norma agama atau norma adat jika hubungan tersebut dibiarkan terus menerus. Sehingga menurut orang tua, itu alasan mendesak sehingga mereka harus segera dinikahkan.
Sosialisasi mengenai akibat menikah di bawah umur bukanlah tupoksi dari Pengadilan  Agama  khususnya  Hakim,  melainkan  adalah  tugas  dari  pemerintah sebagai  lembaga  eksekutif  yang  tugasnya  adalah  melaksanakan  undang-undang. Meskipun begitu, seorang Hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki kapasitas dalam  perkara  nikah  di  bawah  umur  dapat  memberikan  sosialisasi  secara  tidak langsung melalui acara-acara tertentu dimana mereka diundang seperti sekolah dan lain-lain. Pengadilan adalah lembaga yudikatif yang bertugas mengawasi jalannya penerapan undang-undang, sehingga tidak punya wewenang untuk mensosialisasikan undang-undang kepada masyarakat.
Upaya  sosialisasi  lain  yang  bisa  ditempuh  hakim  adalah  dengan menuangkan pertimbangan hukum yang dibuatnya ke dalam putusan perkara yang bersangkutan, dengan demikian putusan yang telah inkracht tersebut dapat diakses oleh masyarakat di direktori putusan Mahkamah Agung.
Kalau sosialisasi langsung dari Pengadilan Agama Tutuyan belum pernah, cuman  setau  saya  pak  Ketua  Pengadilan  pernah  diundang  untuk  sosialisasi mengenai itu di sekolah. Kemudian pernah menghadiri acara atau pertemuan untuk pembahasan  kabupaten  layak  anak.  Kalau  mengenai  meminimalisir,  setahu  saya sejak tahun 2020 sampai sekarang memang ada penurunan pengajuan permohonan dispensasi nikah kalau tahun 2020 ada sekitar 50-an perkara dan di tahun 2021 tidak sampai  20-an  perkara  dan  untuk  tahun  ini  baru  17  perkara.  Jadi  memang  ada penurunan pengajuan permohonan dispensasi nikah.
Kalau  tugas  dari  Pengadilan  sendiri  sebagai  lembaga  yudikatif,  tidak  ada tugas melakukan sosialisasi. Itu adalah tugas pemerintah yaitu lembaga eksekutif yaitu  melaksanakan  undang-undang.  Jadi  tugas  sosialisasi  itu  adalah  tugasnya pemerintah  biasanya  oleh  lembaga  yang  berwenang  seperti  perlindungan perempuan dan anak. Sehingga Hakim apabila diminta untuk menjadi narasumber, diundang  dalam  acara  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  atau  lembaga  lain dalam  hal  sosialisasi  Hakim  bisa  memberikan  sosialisasi.  Tapi  dalam  rangka diminta  oleh  pihak  lain,  jadi  tidak  ada  kewajiban  bagi  Pengadilan  untuk memberikan  sosialisasi.  Kemudian  untuk  Pengadilan  sosialisasinya  itu  dalam bentuk putusan dan penetapan yang telah bisa diakses dalam direktori putusan. Jadi disitulah Hakim menuangkan pertimbangannya, menuangkan isi putusannya yang bisa dibaca oleh masyarakat, disitu bentuk sosialisasinya.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Nikah
Undang-undang Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah Swt.. (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw mengenai tingkah laku mukallaf yang  diakui  dan  diyakini  serta  mengikat  seluruh  penganut  agama Islam.  Dalam  pandangan  Islam,  perkahwinan  merupakan  salah  satu  Sunnah Kauliyah yang tidak dapat dielakkan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang diutamakan oleh Allah Swt., berbanding makhluk lain  (Rany  &  Muliya,  2021;  Syahbana,  2022).  Allah  Swt..,  telah  menetapkan peraturan mengenai perkawinan bagi manusia.Dengan peraturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh bertindak sesuka hati, seperti hewan kawin dengan lawan jenis atau seperti tumbuhan kawin melalui perantara angin.
Makhluk hidup dicipta pada global ini buat saling mengenali, memerlukan antara satu sama lain, hidup berdampingan dan saling menyayangi. menggunakan demikian, bisa dikatakan bahwa pernikahan ialah sunnatullah umum, yang berlaku buat  seluruh  makhluk  Allah,  pada  insan  serta  tumbuh-tanaman.  Perkataan  nikah asal daripada bahasa Arab yaitu masdar atau berasal istilah kerja, sinonimnya lalu diterjemahkan  ke  pada  bahasa  Indonesia  yaitu  kawin.  berdasarkan  syara’,  nikah adalah  akad  yang  mengandungi  peruntukan  undang-undang  tentang  kebolehan melakukan  korelasi  kelamin  menggunakan  lafaz  nikah  atau  menggunakan  lafaz yang sinonim dengannya. dari syariat, perkawinan pula bermakna akad. sang itu, secara  sosial  perkataan  perkawinan  dipergunakan  pada  banyak  sekali  majlis perkawinan.
Perspektif  undang-undang  Islam  mengenai  perkawinan  di  bawah  umur menurut  Zainal  Farid,  selaku  hakim  dan  wakil  ketua  Pengadilan  Agama  Maros, bahwa hukum  Islam tidak mengatur batas umur seseorang untuk menikah, hanya menyebutkan  tanda-tanda  kedewasaan  bagi  seseorang  yang  bermimpi  basah.  dia lelaki dan pernah mengalami haid bagi perempuan. Adapun pada zaman Rasulullah saw menikahi Aisyah ra yang ketika itu berumur 9 tahun (Kalsum et al., 2023). Dari sini kita harus menarik benang merah bahwa dalam ajaran Islam perkawinan adalah ibadah, kerana dengan kawin, sempurnalah iman seseorang.
Muh.  Arief  Ridha  selaku  hakim  Pengadilan  kepercayaan  Maros mengatakan, Nabi Muhammad ialah uswatun hasanah atau teladan yang baik pada semua umat Islam, di mana tingkah laris, perbuatan serta sejarah hidupnya sentiasa dijadikan acum serta keteladanan. namun sekali lagi, pada konteks mengawini gadis bawah umur, umat  Islam menggunakan pilihan  yang duduk perkara. Kerana lagi dominan  umat  Islam  tak  akan  pernah  terfikir,  apalagi  mengambil  tindakan mengawinkan anak wanita mereka yang baru berusia 6 atau 9 tahun menggunakan lelaki dewasa yang lebih sinkron buat sebagai bapa atau pun kakek. Bila terdapat bunda bapa yang bersetuju menggunakan perkawinan sebegitu, kebanyakan orang walaupun tak seluruh akan mencemuh serta memandang sinis, lebih-lebih lagi pada orang tua yang terdapat hati buat mengawini anaknya yang dibawah umur kecuali pada keadaan darurat (Kalsum et al., 2023).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Menurut  Irham  Riad,  selaku  hakim  di  Mahkamah  Agama  Maros,  beliau berkata, Allah  Swt.., mentakdirkan perkawinan kepada manusia dan menetapkan ketentuan untuk memperkukuh bangunan itu, di samping memperindahnya dengan ajaran  etika  dan  pedoman  akhlak.  Allah  Swt..,  telah  menjadikan  Rasul-Nya, Muhammad saw, seorang uswatun hasanah yang patut dicontohi, di mana tercatat dalam lembaran sejarah mengahwini anak dara dan janda dan juga telah berkahwin dengan  wanita  muda  (shagirah)  dan  tua  (Kabirah).  Semua  isterinya  dipilih berdasarkan pertimbangan ilahi jauh dari perhitungan fizikal dan material (Kalsum et al., 2023).
Begitu juga sahabat karib Urwah bin Zubair mengawinkan anak saudaranya dengan  anak  saudara  lelaki  yang  lain  sedangkan  dua  anak  saudaranya  masih  di bawah  umur.  Wujudnya  kesamaran  mengenai  batasan  umur  juga  ditekankan dengan  ketiadaan  nas  dalam  Al-Quran  dan  as-Sunnah  yang  menjelaskan  batasan umur  perkawinan.  Nas  hanya  menjelaskan  secara  global  tentang  keharusan kedewasaan bagi kedua-dua pihak yang bakal melangsungkan perkawinan.
Adapun yang perlu digariskan di sini, kesimpulannya, kekurangan kejelasan nas tidak bermakna hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan ini. Seperti  yang  dinyatakan  dalam  penjelasan  sebelum  ini  bahwa  untuk  merapatkan perkawinan bawah umur yang terus berkembang, perlu dilakukan usaha berterusan untuk mendalami syariat Islam yang dinamakan Ijtihad.
Ijtihad  yang  dimaksud  adalah  suatu  usaha  yang  sungguh-sungguh,  yang sebenarnya  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  yang  telah  berusaha  menuntut  ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibicarakan dalam al-Qur’an atau batasanis dengan syarat menggunakan akal dan pertimbangan yang matang. Namun, dalam perkembangan seterusnya, ijtihad perlu diputuskan oleh pakar agama Islam.
Merujuk  kepada  berbagai  alasan  yang  diungkapkan  dalam  permohonan dispensasi  nikah,  yaitu  hubungan  antara  calon  pengantin  yang  sangat  erat,  oleh karena itu tidak mungkin lagi untuk menangguhkan pernikahan yang dilaksanakan, bahkan keduanya sudah melangsungkan pernikahan. keluar dari hubungan suami- isteri di luar perkawinan. Justeru, ibu bapa takut anak-anak mereka lebih terjerumus ke dalam tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
Apabila  Mahkamah  Agama  memberikan  keadilan  kepada  perkara permohonan  dispensasi  perkahwinan,  terdapat  banyak  pertimbangan  dua keburukan,  keburukan  di  sini  adalah  disebabkan  oleh  perkawinan  awal (perkahwinan  pada  usia  anak-anak)  dan  keburukan  yang  mungkin  wujud  jika penolakan.  dispensasi  perkawinan  ini  dilaksanakan.  Majelis  Hakim  banyak melakukan  penerimaan  permohonan  dispensasi  perkawinan  karena  melihat kemudaratan  yang  akan  timbul  sekiranya  penolakan  dispensasi  perkawinan melebihi kemudaratan yang timbul akibat perkawinan awal yang berkemungkinan besar  akan  mengalami  kerusakan  kehormatan.  (al-'irdl)  dan  zuriat  (al-nasl)  dari pada  dua  bakal  pengantin  itu.  Pertimbangan  undang-undang  (penalaran  undang- undang/tasbib  al-ahkam)  yang  didendahkan  oleh  Majelis  Hakim  semasa
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
menentukan  perkara  permohonan  dispensasi  perkawinan  dijelaskan  berdasarkan fakta  undang-undang  yang  dibuktikan  dalam  perbicaraan.  Fakta  undang-undang saat ini berdasarkan penjelasan ibu bapa, dua bakal pengantin, serta beberapa saksi yang batasanir pada perbicaraan.
Sebaliknya, apabila dilihat dari pada Ius Constitutum yang dikuat kuasakan di  Indonesia,  diharapkan  perkawinan  tidak  terjalin  pada  usia  anak-anak.  Hal  ini dapat  dilihat  dengan  jelas  dalam  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  huruf  (c)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menjelaskan bahwa  di  antara  kewajiban  dan  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  adalah mencegah perkawinan yang terjadi di usia muda.usaha mencegah perkahwinan di usia muda diketahui melalui Keputusan Mahkamah Perlembagaan Nomor 22/PUU- XV/2017, 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batasan umur perkawinan  bagi  wanita  dan  lelaki  yaitu  19  tahun.  (sembilan  belas)  tahun (Perlembagaan Mahkamah, 2021).
Mahkamah  Perlembagaan,  dalam  pertimbangan  undang-undangnya, menyatakan  bawah  perkawinan  anak-anak  akan  melanggar  hak  anak-anak  yang sepatutnya  mendapat  perlindungan  dan  boleh  menyebabkan  kemudaratan.  Hak anak-anak  adalah  sebahagian  daripada  hak  asasi  manusia  yang  memerlukan perlindungan  dan  jaminan  dari  pada  daerah  tempat,negeri,  keluarga,  masyarakat, serta  ibu  bapa.  Jika  perkawinan  anak-anak  terus  berlaku,  meninjau  data  tentang tahap  perkawinan  anak-anak  yang  tersebar  selama  ini  di  berbagai  pelosok Indonesia, besar kemungkinan Indonesia mengenai perkawinan anak-anak darurat yang  pastinya  boleh  menjadi  penghalang  cita-cita  menjadi  sebuah  negara sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah konstitusi 2017).
Perkawinan anak-anak adalah masalah yang kompleks, bukan hanya dilihat dari  satu  aspek  saja.  Namun,  berkaitan maqashid  al-shariah (maslahah  syariat Islam),  sekurang-kurangnya  terdapat  tiga  perkara  paling  asas  yang  perlu  diambil kira  dalam  realiti  perkawinan  anak-anak,  termasuk  keselamatan  jiwa  anak  yang berkaitan dengan maslahat menjaga jiwa ( hifzhu al-nafs ), keselamatan zuriat yang berkaitan  dengan  matlamat  ialah  perlindungan  zuriat  ( hifzhu  al-nasl )  dan kesinambungan  pendidikan  anak-anak  yang  berkaitan  dengan  matlamat  menjaga akal  ( hifzhu  al-aql ).  Selaras  dengan  dasar  undang-undang  yang  membentuk undang-undang  di  Indonesia  yang  menghalang  perkawinan  anak-anak,  penulis mengemukakan  pendapat  bahwa  pada  prinsipnya  undang-undang  Islam  tidak merestui  perkahwinan  anak-anak  dilakukan  dengan  mudah  dalam  keadaan  yang ideal.  Sehingga  perkawinan  anak  merupakan  alternatif  terakhir  ( ultimum remedium ),  sehingga  untuk  melaksanakan  perkawinan  anak  dari  pengadilan diperlukan dispensasi perkawinan (Ardila, 2014; Zulkifli, 2019).
Islam  tidak  mengiktiraf  umur  perkawinan,  setiap  orang  yang berkemampuan  untuk  kawin  tidak  melihat  usia  dibolehkan  kawin.  Usia  tertentu yang  ditetapkan  sebagai  ukuran  umur  perkawinan  dilihat  bertentangan  dengan sunnatullah, mendahului kekuasaan Allah Swt., dan sudah tentu boleh membawa
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
kepada peningkatan tingkah laku seks bebas di kalangan masyarakat, ini bukanlah satu benda asing lagi. Walaupun terdapat pihak yang tidak bersetuju dengan dasar penentuan  umur  perkawinan,  secara  umumnya  terdapat  pendapat  umum  bahwa seseorang hanya dibenarkan kawin jika telah setuju dengannya. Di satu pihak, kita mungkin  beranggapan  bahawa  kemampuan  untuk  melangsungkan  perkawinan adalah pemberian Allah Swt., tetapi sebaliknya ungkapan yang mengatakan dasar penentuan  umur  perkawinan  adalah  bertentangan  dengan  hukum  Allah,  tentunya juga memerlukan. pemeriksaan yang mendalam.
Merujuk  kepada  ayat-ayat  yang  dikemukakan,  dapat  disimpulkan  bahwa syariat Islam bukanlah sekedar tuntutan syariat yang memudahkan dilangsungkannya perkawinan bagi semua orang dengan tidak memperhatikan usia yang  sesuai  untuk  kawin.  Pada  awalnya  kemampuan  individu  untuk  melakukan tindakan  hukum  dalam  Islam  dapat  ditunjukkan  berdasarkan  umur  yang  dimiliki (usia  kawin),  kemudian  diikuti  dengan  kelayakan  kompetensi  ketika  melakukan tindakan  hukum  (rushd).  Sekiranya  seseorang  individu  itu  memenuhi  kriteria dewasa dan berkemampuan untuk mengambil tindakan undang-undang, maka dia boleh digolongkan sebagai pakar yaitu al-ada’ al-kamilah (orang yang berwibawa dalam undang-undang).

## KESIMPULAN
Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah tidak serta merta  menerima  permohonan.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  hal  yang  harus dipertimbangkan  Hakim  dalam  memberikan  penetapan  dispensasi  nikah  apakah mengiinkan  atau  tidak  mengizinkan  dilangsungkannya  pernikahan.  Dalam mempertimbangkan  permohonan  dispensasi  nikah,  mula-mula  Hakim  harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan anak pemohon yaitu calon suami atau isteri  yang  dimintakan  dispensasi  nikah  dan  setelah  itu  Hakim  wajib mempertimbangkan  keterangan  tersebut.  pada  dasarnya  boleh  memasuki  ikatan perkawinan.  Sebagaimana  Nabi  Muhammad,  sendiri  mengahwini  Aisyah  r.a., ketika berumur 6 tahun dan hanya  campur tangan dan hidup  bersama Rasulullah saw,  ketika  berumur  9  tahun.  Mengenai  batasan  umur  minimum  pasangan pengantin,  al-Quran  maupun  batasan  tidak  mempersoalkannya,  kerana  itu  tidak mengurangkan kemuliaan dan tujuan akad nikah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada dosen pembimbing dan penguji skripsi atas ilmu dan pengarahan sehingga data  yang dikumpulkan dapat  disusun dalam bentuk artikel dengan baik.

## REFERENCES
Ali,  M. (2016). Hukum  Nikah Mut’ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga  Sakinah  (Studi  Keluarga  Sakinah  Model  Kementerian  Agama). Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 3 (1), 30–41.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Ardila,  A.  (2014).  Penolakan  Dispensasi  Nikah  bagi  Pasangan  Nikah  Sirri  Di Bawah Umur. Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 4 (2), 325–353.
Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law  as  Judge’s  Consideration  at  a  Religious  Court  in  North  Sulawesi, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 6 (2), 1–23. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/12441/7391

## Fitriana,  D.  (2019). FENOMENA  PERNIKAHAN  USIA  ANAK  DITINJAU  DARI PEMAHAMAN KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN PEREMPUAN . Universitas Airlangga.
Irwansyah,  I.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan Artikel . Mirra Buana Media.
Jamilah, I., & Stiawan, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Gresik  Tahun  2012. Maqasid:  Jurnal  Studi Hukum Islam , 5 (2), 1–20.
Kalsum,  N.  U.,  Sultan,  L.,  &  Fajri,  M.  (2023).  PERMOHONAN  DISPENSASI NIKAH  DI  PENGADILAN  AGAMA  MAROS  KELAS  1B  PERSPEKTIF HUKUM  ISLAM. Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam , 4 (2), 337–353.
Nasrullah,  A.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Dampak  Psikologis Perkawinan  Anak. Al-Qadha:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Perundang- Undangan , 9 (1), 175–190.
Oktoviona,  D.  M.,  Yaswirman,  Y.,  &  Yasniwati,  Y.  (2023).  PELAKSANAAN DISPENSASI  KAWIN  DI  BAWAH  UMUR  PASCA  BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  1974
TENTANG  PERKAWINAN  DI  PENGADILAN  AGAMA  KELAS  IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. UNES Law Review , 5 (4), 1410–1425.
Perdana,  Y.  N.  (2019). Dampak  Pernikahan  Dibawah  Umur  Terhadap Kesejahteraan  Rumah  Tangga  (Studi  Kasus  Masyarakat  Kecamatan  Palu Barat) . IAIN Palu.
Rany,  L.  M.,  &  Muliya,  L.  S.  (2021).  Implementasi  Dispensasi  Nikah  terhadap Anak  di  Bawah  Umur  di  Kota  Baturaja  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu Provinsi  Sumatera  Selatan  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 1 (2), 74–79.
Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 36-50 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Anak  Yang  Melakukan  Perkawinan  Bawah  Umur  Tanpa  Dispensasi  Kawin Dari  Pengadilan. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan , 4 (2), 210–225.
Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Alfabeta.
Syahbana, T. R. F. (2022). Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia . umsu press.
Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama  Dalam  Pencegahan  Pernikahan  Usia  Dini. Ulumuddin:  Jurnal  Ilmu- Ilmu KeIslaman , 7 (1), 17–30.
Zainuddin,  &  Zulfiani.  (2022). Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  Dan Permasalahannya  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan . Deepublish.
Zulkifli, S. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi  Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (2), 1–10.