## ABORSI DALAM PERPEKTIF  AGAMA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Email:  hartanto.yogya@gmail.com
Abstrak : Aborsi Dan Agama Dari Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia". Aborsi  adalah  sebuah  fenomena  yang  ada  di  masyarakat,  tetapi  solusi  dari hukum dan agama masih meninggalkan perdebatan, dari hal paling sederhana mengenai  definisi  aborsi,  aborsi  dapat  dipenuhi  jika  janin  sudah  dinyatakan, maka  unsur-unsur  kehidupan  ini  pun  waktu  dapat  ditentukan  mulai.  Jadi  dari sudut  pandang  melibatkan  agama  dan  hukum  positif.  Menulis  bermasalah didasarkan  pada  aborsi  khususnya  ulasan  agama  dan  hukum  yang  positif  di Indonesia.  Memahami  aborsi,  menjadi  pedoman  bagi  kita  untuk  berperilaku, atau  bahkan  menjadi  melakukan  aborsi  hukum  dan  mendorong  pembentukan positif  dan  mengakomodasi  norma  agama.  Fakta  tentang  realitas  aborsi menunjukkan bahwa terus terjadi di sekitar kita dikaitkan dengan dasar-dasar / teori.  Pada  kesimpulannya dalam  pikiran  bahwa  aborsi adalah  tindakan  jahat, namun  perasaan  seorang  ibu  sebagai  subjek  hukum  patut  dipertimbangkan untuk  memilah  bahwa  tidak  semua  aborsi  ilegal,  dan  harus  terus dikembangkan  untuk  memenuhi  realitas  realitas  rasa  keadilan  dalam masyarakat.
Kata kunci: Aborsi, Agama, Hukum Positif
Abstract  : Abortion  And  Religion  from  the  standpoint  of  Positive  Law  in Indonesia".  Abortion  is  a phenomenon  which  exists  in  the  community,  but  the solution  of  the  law  and  religion  still  leave  debate,  from  the  simplest  thing regarding  the  definition  of  abortion,  the  abortion  can  be  fulfilled  if  the  fetus  is already stated, then these life elements at any time can be determined start. So from the point of view of involving religion and positive law. Problematic writing is  based  on  abortion  in  particular  religious  and  legal  reviews  are  positive  in Indonesia.  Understanding  abortion,  became  a  guideline  for  us  to  behave,  or even  being  to  hold  a  legal  abortion  and  encouraged  the  formation  of  positive and accommodate the norm of religion. Facts about abortion reality shows that kept  happening  around  us  is  associated  with  the  basics/theory.    At  its conclusion in mind that abortion is an act of evil, yet the feeling a mother as a subject  of  law  worth  considering  to  sort  out  that  not  all  abortion  illegal,  and must  continue  to  be  developed  to  meet  the  legal  reality  sense  of  Justice  in society.
Keywords: Abortion, Religion, Positive Law

## PENDAHULUAN
Persoalan aborsi atau pengguguran secara sengaja
merupakan persoalan yang terdapat  dalam  sepanjang  sejarah manusia.  Seiring  perkembangan teknologi  yang  pesat,  memicu  pula aborsi  berkembang  dengan  pesat. Kita  semua  tahu  bahwa  ledakan pertumbuhan penduduk dunia menjadi  masalah  yang  dihadapi seluruh  umat  di  bumi  ini.  Apalagi Indonesia, dengan kwalitas penduduk  yang  tergolong  rendah, penduduk  Indonesia  diperkirakan mencapai  300  juta  jiwa  pada  tahun 2012  ini,  hal  tersebut  sudah termasuk upaya Keluarga Berencana yang menghambat 80% kelahiran,  menurut  pendapat  Prof. Sri  Moertiningsih  yang  dikutip  Dr. Sumarjati  Arjoso,  SKM  (Kepala BKKBN).    Jumlah  penduduk  kita berarti  peringkat  ketiga  setelah China dan India.
Badan  Pusat  Statistik  tahun 2016  yang  menunjukkan  bahwa terdapat  69,4  juta  perempuan  usia 15-49  tahun,  maka  di  tahun  yang sama terdapat setidaknya
1.526.800  perempuan  Indonesia yang diestimasikan melakukan aborsi  tidak  aman.  Perkiraan  ini cukup  tinggi  bila  dibandingkan dengan  negara-negara  lain  di  Asia
yang dalam skala regional diestimasikan  sebesar  17  aborsi terjadi untuk setiap 1,000
perempuan usia reproduksi [1]
Hasil  Survei  Demografi  dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017,  terutama  yang  terkait  degan kesehatan reproduksi remaja menunjukkan perilaku pacaran menjadi  titik  masuk  pada  praktik perilaku  berisiko  yang  menjadikan remaja rentan mengalami kehamilan di usia dini, kehamilan di luar nikah, kehamilan tidak diinginkan,  dan  terinfeksi  penyakit menular  seksual  hingga  aborsi yang  tidak  aman.  Survei  tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar  remaja  wanita  (81%)  dan remaja pria (84%) telah
berpacaran.  Empat  puluh  lima persen  remaja  wanita  dan  44 persen remaja pria mulai berpacaran  pada  umur  15-17.
Sebagian  besar  remaja  wanita  dan remaja pria mengaku saat berpacaran  melakukan  aktivitas berpegangan  tangan  (64%  wanita dan  75%  pria),  berpelukan  (17% wanita  dan  33%  pria),  cium  bibir (30%  wanita  dan  50%  pria)  dan meraba/diraba (5% wanita dan 22% pria).  Meskipun  99  persen  persen wanita dan 98 persen pria berpendapat  keperawanan  perlu
dipertahankan, namun terdapat delapan  persen  pria  dan  2  persen wanita  yang  melaporkan  telah melakukan hubungan seksual, dengan  alasan  antara  lain:  47 persen  saling mencintai,  30  persen penasaran/ingin  tahu,  16  persen terjadi  begitu  saja,  masing-masing 3  persen  karena  dipaksa  dan terpengaruh teman. Di antara wanita dan pria yang telah melakukan  hubungan  seksual  pra nikah,  59  persen  wanita  dan  74 persen  pria  melaporkan  mulai berhubungan  seksual  pertama  kali pada  umur  15-19.  Di  antara  wanita dan pria, 12 persen kehamilan tidak diinginkan  dilaporkan  oleh  wanita dan  7  persen  dilaporkan  oleh  pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan  tidak  diinginkan.  Dua puluh  tiga  persen  wanita  dan  19 persen  pria  mengetahui  seseorang teman  yang  mereka  kenal  yang melakukan  aborsi,  satu  persen  di antara mereka menemani /
mempengaruhi  teman  /  seseorang untuk menggugurkan kandungannya.[2] Aborsi
secara  umum  ditolak  oleh  seluruh lapisan  masyarakat  dan  seluruh pemeluk  agama  apapun,  namun dalam  hal  ini  penulis  merumuskan permasalahan  untuk  meneliti  dan/ mengetahui  lebih  dalam,  varian
perspektif berdasarkan latar belakang  pandangan  agama  dan hukum  positif  di  Indonesia  dewasa ini.

## RUMUSAN MASALAH
Dari  beberapa  uraian  diatas, maka  rumusan  masalah  yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  Aborsi  menurut perpektif filosofi, Aborsi
Menurut Hukum Positif, menurut Perspektif Viktimologi  dan  Kriminologi,
dari  Sudut  Pandang  Islam,
Konferensi Wali Gereja Indonesia ( Katholik ), Agama Kristen,  menurut Pernyataan
Bersama Gabungan  Agama-agama, dan juga dari sisi Medis ?

## PEMBAHASAN
1.  Aborsi Menurut Perspektif Filosofis Secara umum agama manapun melarang tindakan aborsi karena melanggar perikemanusiaan  dan  memberikan dasar  pemahaman  bahwa  nyawa manusia adalah menjadi hak penciptanya,  dikarenakan  Dialah yang  memberi  dan  Dialah  yang
akan  menentukan  kapan  akan dipanggil  kembali  menghadapNya. Aborsi dipersamakan dengan melakukan  tindakan  melanggar hak  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Kontribusi  cabang  ilmu  filsafat dalam  memahami  aborsi  adalah mendefiniskan adanya unsur terpenting  dalam  debat  aborsi, yaitu pemahaman
“kesucian kehidupan”.  Frase  ini  adalah  cara singkat  untuk  menunjukkan  nilai kehidupan serta harkat yang melekat  padanya.  Pemahaman nilai  kehidupan  ini  dapat  dipahami sebagai  eksternal  yaitu  kehidupan adalah  pemberian  Tuhan,  atau pemahaman nilai kehidupan sebagai  internal  sejauh  persona mempunyai  nilai  sendiri.  Paham kesucian hidup ini adalah sederhana  dalam  perumusannya, namun  menjadi  kompleks  juga  jika kita mencoba menjelaskannya, seperti  yang  diungkapkan  oleh Bonaventura yang mengaskan bahwa jejak Tuhan Pencipta membekas  pada  ciptaan-Nya.  Apa yan  diciptakan  itu  mencerminkan Perbuatannya dan karenanya harus dianggap berharga. Jika kita melakukan aborsi maka kita sudah turut  campur  dalam  kehendak Tuhan  atau  proses  penciptaan- Nya. Teilhard
de Chardin
mengatakan bahwa kehidupan personal  adalah  ciptaan  yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Ciri-ciri  manusiawi  yang  khas adalah  akal  budi  dan  kehendak, mencerminkan  apa  yang  secara tradisional  disebut  citra  ilahi  yang masuk  ke  dalam  persona,  artinya kemampuan untuk memahami dan memilih  itu  mencerminkan  sifat- sifat ilahi yang diberikan ketika kita diciptakan, dan martabat seperti itu hadir dalam setiap anggota spesies manusia dari saat pertama keberadaannya.
Perdebatan
mengenai problematik aborsi sebenarnya sudah bukan hal baru, sejak jaman kuno sudah ada dasar-dasar aborsi yang  juga  diperdebatkan,  sebagai contoh  pendapat  Aristoteles  dalam buku History of Anima l menerangkan,  jiwa  masuk  badan janin  ( ensoulment )  laki-laki  pada hari  ke-40,  dan  90  hari  untuk  janin perempuan  (sumber:  mirifica.net) pendapat  ini  mempengaruhi  filsuf, agamawan, dan orang umum hingga  kini.  Pendapat  mengenai aborsi  yang  dilakukan  sebelum berumur  40  hari  tidaklah  berdosa, karena  pada  waktu  itu  janin  belum memiliki  jiwa/ruh,  salah  satunya didasari  oleh  pendapat  Aristoteles.
Lebih dalam diurai mengenai
embrio pendapat Aristoteles: Embriologi Aristotelian , pendapat Aristoteles
ini berdasarkan  pada  embriologi  saat itu,  dalam  buku  Generation  of Animals, menerangkan faktor-faktor keturunan  menusia  diturunkan  dari generasi  ke  generasi  lain  melalui semen.  Yang  mempunyai  semen hanya laki-laki, sedangkan perempuan punya darah menstruasi yang merupakan materi yang  akan  dihidupkan  oleh  semen.
Semen tumbuh dalam rahim.
Pertama-tama  dalam  fase  vegetatif yang mempunyai nutritive soul , lalu menuju  tahap sensitive  soul ,  tahap binatang,  menyusul  rational  soul yang menjadikannya manusia, semua  tahap  perkembangan  itu perlu  waktu.  Menurut  Aristoteles, badan  janin  itu  berasal  dari  ibu, sedangkan jiwa dari bapak. Mengingat jiwa lebih tinggi daripada badan,  maka  dalam  perhitungan generasi, yang dihitung hanya garis keturunan  bapak,  dan  bukan  ibu. Pendapat  ini  berdampak  besar dalam keputusan moral soal aborsi. Banyak  tokoh  masyarakat  dan agamawan  berpendapat,,  aborsi yang  dilakukan  sebelum  berumur 40  hari  tidaklah  berdosa,  sebab waktu  itu  janin  belum  jiwa.  Aborsi
hanya  dilarang  atau  berdosa  jika dilakukan  setelah  janin  berumur  40 hari.
Embriologi  Modern , paham ini menentang embriologi Aristitelian. Embriologi modern dengan  kepastian  tinggi  menolak pendapat, hanya bapak yang punya andil bagi anaknya. Ayah-ibu masing-masing menyumbangkan separuh  dari  keseluruhan  faktor genetis anaknya, yakni 23 kromosom  yang  dibawa ovum dan sperma. Penahapan perkembangan embri o  Aristotelian juga  ditolak,  dalam  tahapan  ini terjadi  lompatan  kualitas  amat besar, yakni yang semula tidak ada tiba-tiba  ada.  Misalnya  pada  hari ke-40  terjadi  lompatan revolusioner karena  tiba-tiba  jiwa  masuk  ke dalam  badan.  Embriologi  modern menolak  keras  penahapan  dan lompatan kualitas ini sebab perkembangan embrio terjadi secara  kontinu  tanpa  penahapan dan tidak terjadi peningkatan “martabat” .
Pengertian  mengenai  aborsi menurut Fact  About  Abortion,  Info Kit  on  Women`s  Health  oleh institute  for  Social.  Studies  dan Action ,  Maret  1991,  dalam  istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebegai penghentian setelah
tertanamnya  sel  telur  ( ovum )  yang telah  dibuahi  dalam  rahim  ( uterus ), sebelum usia janin ( fetus )
mencapai 20 minggu. Pengertian aborsi di Indonesia  menurut  Kamus  Umum Bahasa Indonesia, “abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena  tidak  menginginkan  bakal bayi  yang  dikandung  itu).  Secara umum diartikan pengguguran kandungan,  yaitu  dikeluarkannya janin  sebelum  waktunya,  baik  itu secara  sengaja  maupun  tidak. Biasanya  dilakuakn  saat  janin berusia muda.
Para  pejuang  aborsi  sering menggunakan  dasar  yang  sama yaitu  hak  asasi  manusia,  yaitu  hak asasi manusia sang ibu dilain pihak hak  asasi  manusia  dari  janin. Berarti  dalam  tinjauan  filsafat  hak asasi manusia sebenarnya tergantung sudut
pandang/cakrawala.  Jika  kita  tinjau mengenai  dua  pemahaman  diatas mengingatkan  bahwa  hak  asasi manusia  juga  selalu  berkembang, misalnya  pada  abad  17-18,  Marx mengkritik tentang HAM yang berkembang masa itu. Kritik tersebut  ditulis  dalam  sebuah  esai
yang  berjudul On  the  Jewish Question (1844)  .  Ia  menolak dengan membuat pernyataan, “bahwa  apa  yang  disebut  dengan HAM  …  itu  tidak  ada  apa-apanya. Kecuali  hak  asasi  manusia  yang egois,  yaitu  manusia  yang  terpisah dari  manusia  lainnya  atau  dari komunitasnya.”
Larangan terhadap aborsi merupakan  pelanggaran  terhadap hak asasi sang ibu untuk menentukan  kemerdekaan  masa depannya,  namun  berlaku  pula sebaliknya karena janin yang ada di rahim  seorang  ibu  juga  memiliki hak asasi untuk hidup dan dilahirkan  secara  layak,  dengan kata  lain  dilakukan  diskriminasi terhadap  ibu  atau  janin.  Tujuan hukum  yang  berlandaskan  pada hak  asasi  manusia  ini  merupakan tujuan hukum berdasarkan padanngan  John  Locke,  “manusia dalam  kondisi  alami  adalah  baik, hanya mengkonsumsi sesuai kebutuhannya.  Supaya  manusia tertib  kehidupannya  maka  hak-hak asasinya  harus  dilindungi  oleh hukum”[3]

## 2.  Aborsi Menurut Hukum Positif
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia
Aborsi adalah
Pengguguran  kandungan.  Dalam
kamus  ini  diterangkan  ada  2 macam  tindakah  aborsi,  yaitu  yang bersifat  kriminal,  yaitu  aborsi  yang dilakukan  dengan  sengaja  karena suatu  alasan  dan  bertentangan dengan  undang-undangan  yang berlaku.  Dan  aborsi  yang  sifatnya legal,  yaitu  aborsi  yang  dilakukan dengan  sepengetahuan  pihak  yang berwenang.
Menurut  hukum-hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  aborsi  atau pengguguran janin termasuk kejahatan,  yang  dikenal  dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis”
Beberapa pasal dalam KUHP yang terkait adalah:
Pasal 229:
1.  Barang  siapa  dengan  sengaja mengobati  seorang  wanita  atau menyuruhnya   supaya  diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena
pengobatan  itu  hamilnya  dapat digugurkan,  diancam  dengan pidana  penjara  paling   lama empat  tahun  atau  denda  paling banyak tiga ribu rupiah.
2.  Jika  yang  bersalah,  berbuat demikian untuk mencari keuntungan,  atau  menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian  atau  kebiasaan,  atau jika  dia  seorang  tabib,  bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3.  Jika  yang  bersalah,  melakukan kejahatan tersebut, dalam
menjalani
pencarian
maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
Pasal 341 :
Seorang ibu yang dengan sengaja  menghilangkan  jiwa anaknya  pada  ketika  dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan,  karena  takut  akan ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum,
karena  maker  mati  terhadap anak  (kinderdoodslag),  dengan hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun. (KUHP 37,
308, 338, 342s 350, 487).
Pasal 342 :
Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan  karena  takut  akan ketahuan bahwa akan
melahirkan  anak,  pada  saat anak  dilahirkan  atau  tidak  lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan  pembunuhan  anak sendiri dengan rencana, dengan pidana  penjara  paling  lama sembilan tahun.
Pasal 343 :
Kejahatan yang diterangkan dalam  pasal  341  dan  342 dipandang, bagi orang lain yang turut  serta  melakukan,  sebagai pembunuhan  atau  pembunuhan dengan rencana.
Pasal 346:
Seorang  wanita  yang  sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungannya  atau  menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
Pasal 347:
1.   Barangsiapa  dengan  sengaja menggugurkan  atau  mematikan
kandungan seorang wanita
tanpa  persetujuannya,  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama dua belas tahun. 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan  matinya  wanita tersebut, dikenakan pidana penjara  paling  lama  lima  belas tahun.
Pasal 348:
1.   Barangsiapa  dengan  sengaja
menggugurkan  atau  mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling  lama  lima  tahun  enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan  matinya  wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349:
Jika  seorang  tabib,  bidan  atau juru  obat  membantu  melakukan kejahatan  yang  tersebut  pasal 346,  ataupun  melakukan  atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan  dalam  pasal  347 dan  348,  maka  pidana  yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah  dengan  sepertiga  dan dapat dicabut hak untuk menjalankan  pencarian  dalam mana kejahatan dilakukan Yang dapat dikenai sangsi hukuman adalah: 1. Ibu yang melakukan aborsi. 2. Dokter  atau  bidan  atau  dukun yang membantu melakukan
aborsi
3.  Orang-orang  yang  mendukung
atau  mengetahui  terlaksananya aborsi. Aborsi Menurut Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  No.  39 tahun  1999,  hak  asasi  manusia diartikan  sebagai  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakekat  dan keberadaan manusia sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan merupakan anugerah-Nya yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap orang  demi  kehormatan  serta perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.
Mengutip  pendapat  Suryono,
St.  Harum  dan  G.  Widiartana dalam bukunya “Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan  Perspektif  Viktimologi, Kriminologi  dan  Hukum  Pidana” yang menyatakan bahwa, logikanya  suatu  hak  dibebankan kepada  manusia  yang  mampu menyandangnya.  Menurut  ketiga penulis,  manusia  yang  mampu menyandang  hak  dan  kewajiban adalah manusia yang hidup. Manusia yang hidup berarti ia telah dilahirkan didunia. Hak asasi manusia berfungsi sebagai pelindung  bagi  manusia  untuk tetap  bisa  eksis  di  dunia,  tidak
kehilangan  sifat  dan  martabatnya. Oleh  karena  itu,  ketiga  penulis tetap mempertahankan argumentasi  bahwa  hak  asasi manusia  adalah  hak  yang  paling hakiki,  berasal  dari  Allah  Yang Maha  Esa  sebagai  wujud  kasih- Nya kepada manusia, yang melekat  pada  manusia  sejak  ia lahir  didunia.  Embrio  atau  janin dalam kandungan bukanlah penyandang  hak  dan  kewajiban,
kecuali jika kepentingannya
menghendaki.  Embrio  dan  janin dikatakan bukan
sebagai penyandang  hak  dan  kewajiban karena  mereka  belum  lahir  di dunia.  Adapun  pern yataan  “jika
kepentingannya menghendaki” berlaku  apabila  janin  yang  ada dalam kandungan tersebut membutuhkan keberadaannya
sebagaimana  manusia  dewasa. Namun  menurut  hukum,  ia  hanya akan menyandang hak dan kewajiban jika lahir hidup. Sedangkan selama dalam kandungan, embrio belum bernyawa  (usia  kehamilan  sampai dengan trisemester pertama), maka  embrio  ini  dianggap  tidak memiliki  hak  hidup  karena  belum bernyawa.  Peneliti  berpendapat berbeda  dengan  ketiga  penulis diatas,  karena  peneliti  mengambil
contoh hukum perdata, yang mengatur  bahwa  sejak  dalam kandungan  seorang  bayi  sudah memiliki  hak  keperdataan,  artinya meski  masih  dalam  bentuk  embrio atau janin, hak-haknya sudah ada, dan  bukan  mempermasalahkan “kepentingannya menghendaki atau  tidak ”.  Peneliti  juga  tidak setuju  dengan  pendapat  bahwa janin/embrio dianggap hidup setelah memasuki trisemester pertama, tentunya berdasar pendapat  agama,  filsafat  dan perlindungan  khusus  bagi  kaum wanita  baik  dalam  hal  pekerjaan, kesehatan, maupun hak reproduksi sesuai  pasal  49  Undang-Undang No.  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
Kaedah hukum berisi kenyataan  normatif  (apa  yang seyogyanya dilakukan) disebut juga das  Sollen ,  bukan  berisi kenyataan  alamiah  atau  peristiwa konkrit  disebut  juga das  Sein .[4]. Aborsi melanggar kaedah kesusilaan  maupun  agama, das Sein aborsi  di  Indonesia  2,3  juta [5].  Namun hukum  kadang-kadang membolehkan  apa  yang  dilarang kesusilaan (dengan pengecualian), walaupun  hukum  sebagian  besar merupakan  peraturan  kesusilaan yang  yang  oleh  penguasa  diberi
sanksi hukum ( heteronom ),
kaedah  hukum  dapat  berubah- ubah, sekalipun Undang- undangnya tetap.
Asas  hukum/pikiran  dasar, pada umumnya berubah mengikuti kaedah  hukumnya,  ada  lima  asas yang  berlaku universal menurut P.Scholten  yang  [6],  yaitu:  asas kepribadian, persekutuan, kesamaan, kewibawaaan, pemisahan  antara  baik  dan  buruk. Perempuan yang melakukan aborsi dapat ditinjau berdasar asas kepribadian karena setiap perempuan memiliki hak dan kewajiban  sama  dengan  wanita lain  atau  laki-  laki,  sedang  dalam asas  kesamaan  berlaku equality before  the  law .  Dari  kedua  asas tersebut  kita  amati  dalam  KUHP atau  Undang-undang  Kesehatan, nampak  hanya  perempuan,  tubuh perempuan,  lebih  khusus  lagi fungsi/hak  reproduksi  perempuan yang menjadi sorotan/diatur.
Bagaimana  dengan  laki-laki  yang memperkosa perempuan  sehingga timbul  kehamilan  dan  berakhir dengan  aborsi,  atau  suami  yang menyuruh istrinya aborsi, kenyataannya  hal  tersebut  hanya diatur  dalam  beberapa  KUHP. Pasal-pasal  dalam  KUHP  tentang aborsi:
Pasal  346, ”seorang  wanita yang  sengaja  menggugurkan  atau mematikan  kandungannya  atau menuruh  orang  lain  untuk  itu, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama empat tahun”
Pasal  347, (1)  “barangsiapa dengan  sengaja  menggugurkan atau mematikan kandungan sesorang wanita tanpa persetujuannya,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua belas  tahun”.    (2)  “jika  perbuatan itu  mengakibatkan  matinya  wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun ”.
Pasal  348 ,  (1)  “jika  seorang tabib, bidan atau juru obat membantu  melakukan  kejahatan yang tersebut pasal 346, 347, 348, …  maka  pidana  yang  ditentukan dalam pasal itu ditambah sepertiga dan  dicabut  hak  …”  (2)  “jika mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun”.
Undang-Undang Hak Asasi
Manusia,  pasal  53  ayat  1(1):
Setiap anak sejak dalam kandungan  berhak  untuk  hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya. Undang-undang tentang
Penghapusan Kekedarasan Dalam Rumah  Tangga,  Pasal  5:  Setiap
orang dilarang melakukan kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  orang  dalam  lingkup rumahtangganya dengan cara:
a. Kekerasan fisik b. Kekerasan psikis c. Kekerasan seksual d. Penelantaran rumah tangga
Aborsi  tidak  ditegaskan  dalam
Undang-undang  nomor  23  Tahun 1992 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia  tahun  1992  nomor  100. Namun pada Pasal 15 (1) dianggap  masyarakat  merupakan dasar/ legalisasi untuk  melakukan aborsi,  “ dalam  keadaan  darurat
sebagai upaya
untuk menyelamatkan  jiwa  ibu  hamil  dan atau  janinnya,  dapat  dilakukan tindakan medis tertentu ”, namun di ayat  (2)  tidak  disebutkan  bentuk dari tindakan  medis tersebut, hanya  disebut  indikasi  medis, tenaga medis, persetujuan ibu dan suami/keluarga,  sarana  medis.  (3) Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan  antara  lain  mengenai keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya,  tenaga  kesehatan  yang mempunyai
keahlian &
kewenangan  bentuk  persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk.
Penafsiran  ini  memang  rancu dan  sengaja  dirancukan  pihak- pihak  tidak  bertanggung  jawab yang  melakukan  praktik  aborsi, sedangkan  menurut  penulis  ini merupakan penghormatan terhadap hak wanita jika
mengalami kehamilan yang membahayakan  secara  medis  dan atau  kehamilan  karena  diperkosa. Setidaknya dalam penjelasan pasal, ditetapkan mengenai batasan  tindakan  medis  misalnya dilakukan  aborsi  aman.  Undang- undang  Kesehatan  sebenarnya nampak memberi pelunakan terhadap kerasnya ancaman sanksi yang ditetapkan KUHP.
Menurut  penulis  Pasal-pasal dalam  KUHP  maupun  Undang- undang  Kesehatan  harus  direvisi, agar  memenuhi  asas  kepribadian, kesamaan  (tidak  bias gender ), keadilan,  dll.  Dalam  pasal-pasal kedua Undang-undang diatas, tampak bahwa:
a. Wanita  hamil  berkurang  haknya sebagai  subyek  hukum,  karena pembatasan dan ancaman sanksi-sanksi.
b. Lebih  spesifik  mengenai  hak reproduksi, upaya untuk menentukan  yang  terbaik  bagi
kehidupan atau masa depannya terbatasi.
KUHP ini tidak memuat pengecualian terhadap pelaku aborsi  sehingga  bersifat  larangan mutlak,  berbeda  dengan  Undang- Undang tentang Kesehatan, karena  memberi  pengecualian  jika bertujuan  untuk  menyelamatkan nyawa ibu dan keadaan darurat.
Aborsi  di  Indonesia  didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 61 tahun  2014  yang  menyatakan bahwa  aborsi  dapat  dilakukan dengan  dua  syarat:  Pertama, terdapat indikasi kedaruratan medis yang membahayakan
keadaan  sang  ibu.  Kedua,  jika kehamilan disebabkan tindak pemerkosaan.  Syarat  kedaruratan medis pun harus memenuhi
indikator  bahwa  nyawa  ibu  berada di ujung tanduk atau membahayakan kondisi
kesehatannya.  Selain  itu,  tindakan aborsi  hanya  bisa  dilakukan  pada korban  pemerkosaan  apabila  usia kehamilan  paling  lama  berusia  40 (empat  puluh)  hari  dihitung  sejak hari pertama haid terakhir.
3.  Aborsi Dalam
Perspektif

## Viktimologi dan Kriminologi
Victimology (bahasa  Inggris) berasal  dari  kata victima (bahasa
latin),  yang  berarti  korban;  dan logos yang berarti ilmu pengetahuan  atau  studi.  Menurut arief  Gosita,  viktimologi  adalah suatu studi tentang masalah korban,  yang  merupakan  suatu masalah  manusia  sebagai  suatu kenyataan  sosial  [7]  Kriminologi secara  umum  berasal  dari  kata crimen yang berarti kejahatan, dan logos yang  berarti  pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.  Pengertian  kriminologi seperti  itu  merupakan  pengertian sempit. Secara lebih luas kriminologi  dapat  diartikan  setiap tindakan  atau  perbuatan  tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Dengan demikian untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan,  suatu  perbuatan  tidak perlu  terlebih  dahulu  dirumuskan dalam  peraturan  hukum  pidana. Jadi setiap perbuatan yang bersifat anti  sosial,  membuat  tidak  senang /  nyaman  orang  lain,  terlebih  lagi membahayakan secara kriminologis  dapat  dikategorikan sebagai kejahatan.

## 4. Aborsi Dari Sudut Pandang Islam
Mengutip  ayat  dan/  pendapat- pendapat  yang  ada  dalam  “Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4 Tahun 2005 tentang Aborsi”
1. Qs. Al-Isra (17):31 ,  “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.  Kamilah  yang  akan memberi  rezeki  kepada  mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh
mereka adalah dosa besar.”
2.  Hadits  riwayat  Imam al-Bukhari dari  Abdullah ,  “Seseorang  dari kamu ditempatkan penciptaanya di  dalam  perut  ibunya  dalam selama empat puluh hari,
kemudian menj adi ‘alaqah selama  itu  pula  (40  hari), kemudian  menjadi mudhghah selama  itu  pula  (40  hari);
kemudian Allah mengutus seorang Malaikat lalu diperintahkan empat kalimat
(hal)  dan  dikatakan  kepadanya: Tulisalah amal, rizki dan ajalnya,
serta celaka atau bahagia-(nya);
kemudian ditiupkan ruh padanya.” 3.  Imam  al-Ghazali  dari  kalangan
mazhab  Syafi, “  jika  nutfah
(sperma) elah bercampur
( ikhtilah ) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima
kehidupan,  maka  merusaknya dipandang sebagai tindak pidana ( jinayah ).
4.  Syaikh (Ketua Komisi Fatwa Al- Azhar ), “ Jika kehamilan
(kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi`i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan)  di  mana  (si  wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan  harga  diri  dan tidak  (lagi)  malu  melakukan hubungan  seksual  yang  haram (zina), maka penulis
berpendapat bahwa aborsi
(terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram),  karena  hal  itu  dapat mendorong
terjadinya kerusakan (perzinaan).
Ketentuan  Hukum  Fatwa tentang Aborsi:
Aborsi  dibolehkan  karena adanya uzur ,  baik  yang  bersifat darurat ataupun        hajat . a. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang
dapat  membolehkan  aborsi adalah:
1).  Janin  yang  dikandung
dideteksi  menderita  cacat genetik  yang  kalau  lahir kelak sulit disembuhkan. 2) Kehamilan akibat perkosaan yagn ditetapkan oleh  Tim  yang  berwenang yang  didalamnya  terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
b.  Kebolehan  aborsi  sebagaimana
dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

## 5. Aborsi  menurut  Konferensi  Wali
Gereja Indonesia ( Katholik ) Pastor Ignatius Jajasewaya, Vikep yogyakarta, bagian keuskupan Agung Semarang, menjelaskan gereja Katholik
melarang  aborsi  jauh  sebelum kelompok-kelompok  pro-life  (lintas agama)  muncul  untuk  menentang praktek aborsi .  “Penulis,  baik selaku wakil uskup maupun pribadi, mendukung gerakan ini serta mendoakannya  semoga  berhasil” kata  pastor  Jajasewaya. Hukuman ekskomunikasi otomatis
( excommunicatio  latae  sententiae ), tak  peduli  dengan  cara  apa  dan kapan dilaksanakan [8]
Menurut uskup Anton Pain Ratu
SVD  menyebutkan  masalah  aborsi telah  menjadi  sorotan  masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung  dengan  Timor  Leste  itu. “Sebagai  pimpinan  gereja  Katholik wilayah ini, kami telah
mengeluarkan surat keputusan nomor 550/92 yang isinya menyatakan  bahwa  umat  Katholik yang  secara  sengaja  melakukan aborsi akan dikucilkan dari lingkungan  gereja  atau  disebut ekskomunikasi  otomatis  dengan menerima segala resiko”.
Dalam  sebuah  konferensi  anti- abosi  di  Vatikan,  Sabtu,  25  Mei 2019, Paus Franciskus
mengatakan tidak boleh ada alasan untuk  mengambil  nyawa  seorang manusia,  bahkan  untuk  kasus ketika nyawa itu masih berupa janin yang  secara medis  lemah  dan  bisa meninggal  saat  dilahirkan  atau  tak lama setelah dia lahir.[9]

## 6.  Aborsi Dari Sudut Agama Kristen
Menurut Pendeta Eka Darmaputera,  harus  diingat  bahwa aborsi tidak
samadengan membunuh  jika  ditinjau  dari  sudut etika.  Dalam  prakteknya  aborsi telah menjadi pertengkaran ideologi antara ideoligi konservatif fundamentalis dan liberalis. Substansi permasalahan sudah
tertutup  dengan  label-label  atau cap-cap.  Misalnya:  pemberitaan- pemberitaan media massa menyudutkan pelaku aborsi dianggap sebagai pembunuh berdarah  dingin,  atau  membunuh secara  sederhana.  Mereka  adalah korban keadaan.
“Penulis  tidak  yakin  kalau  boleh memilih, ia pasti tidak akan melakukan aborsi.
Namun
masalahnya, kalau hamil dan melahirkan, masyarakat juga mengutuk, sedangkan kalau melakukan aborsi, masyarakat pasti  mengutuk  juga.  Jadi  yang aborsi siapa ?”
Antara  dua  kutub  yang anti dan pro tidak  ada  titik  temu.  Namun kedua  belah  pihak  pada  dasarnya tidak  setuju  aborsi,  tetapi  ada kasus-kasus  atau  situasi  yang dianggap  perkecualian.  Memang ada perbedaan di antara dua kutub.
1. Perbedaan pandangan menegnai relasi atau hubungan  antara  ibu  dengan janin yang dikandung. Bilamana janin itu sepenuhnya  bagian  tubuh sang  ibu  maka  yang  “ anti ” aborsi  menganggap  aborsi melanggar  hak-hak  ibu.  Atau sebaliknya  kalau  sang  ibu  itu hanya  alat/instrumental  saja
selama 9 bulan 10 hari, maka ibu  tidak  mempunyai  hak. Namun  yang  pasti  secara teologis  semuanya  adalah hak Allah.
2. Perbedaan  paham  mengenai kapan  dimulainya  kehidupan manusia.  Pembuahan  terjadi di rahim, di situlah kehidupan dimulai.  Tapi  belum  menjadi manusia.  Jadi  mempunyai potensi  menjadi  calon  siapa. Kapan  terjadi  manusia,  ada beberapa hipotesa, yaitu: a.  Minggu  ke-12,  karena setelah  bulan  ke  tujuh telah terbentuk kortek yang akan menjadi manusia
b.  Hari  yang  ke-12,  karena sebelum  hari  ke-12  belum terjadi individu alisasi.
c. Hari ke-6 atau ke-7 setelah haid  terakhir  sel  tersebut berkembang menjadi janin
d.  Sejauh  pembuahan  sudah berkembang menjadi
manusia. Kesimpulan dari keempat hipotesa tersebut disimpulkan bahwa,  semakin  tua  usia  janin semakin  komplek  masalahnya  bila melakukan  aborsi.  Bahwa  benar atau salah yang pasti salah. Dalam kehidupan  kita  yang  dipengaruhi oleh dosa, kita tidak jarang
didorong atau dipaksa untuk melakukan perbuatan yang
salah/dosa.  Tetapi  dalam  alasan- alasan  yang  positif  dan  dapat dipertanggungjawabkan aborsi dapat dilakukan.
Menurut  Mulia,  aktivis pro-life yang di motori umat Kristen, aborsi mengingkari  ajaran  dasar  agama- agama  bahwa  “anak  adalah anugerah dan titipan Tuhan”.
7.  Aborsi menurut Pernyataan Bersama Gabungan Agama- agama
Menurut  pernyataan  sikap Majelis-majelis  Keagamaan  yang disebarkan  melalui  sms  pada tanggal  17  Agustus  2006,  dan didapat  dari  internet  melalui website  mirifica pada  tangal  26 Agustus 2005.
Penyataan  sikap  Majelis-Majelis Keagamaan Tentang Aborsi
1.  Semua  agama  menjunjung tinggi  kehidupan  sejak  awal pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma.
2.  Hak  hidup  adalah  hak  asasi
manusia yang paling
mendasar.
3.  Hidup janin dalam kandungan
perlu mendapat perlindungan.
4.  Membunuh  manusia  yang tidak  bersalah  secara  sengaja
adalah salah  dan  dilarang oleh agama dan moral.
5.  Aborsi yang disengaja adalah pembunuhan.
Dengan  memperhatikan  hal di  atas  maka  kami  sepakat menentukan sikap :
Menolak  dengan  tegas  praktek aborsi dan upaya-upaya legaliasasi aborsi. Mengajak semua  komponen  masyarakat untuk melindungi kehidupan sejak  pembuahan.  Mendorong upaya-upaya  untuk  mencegah terjadinya  kehamilan  yang  tidak diinginkan (KTD). Senantiasa menjaga  dan  menjunjung  tinggi nilai-nilai  luhur  perkawinan  dan keluarga.
Penyataan
ini ditandatangani:  Prof.  K.H  Umar Shihab  (Ketua  MUI),  Pdt.  Dr. Batan  Setiabudi  (Ketua  Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia),  R.P.M.J  Notoseputro (Ketua  Umum  Parisada  Hindu Dharma  ndonesia  Pusat),  Drs. Oka  Diputera  (Ketua  Perwakilan Budha Indonesia).

## 8.  Aborsi Menurut Medis
Menurut batasan atau
definisi, aborsi adalah
pengeluaran buah kehamilan dimana  buah  kehamilan  itu  tidak
mempunyai  kemungkinan  hidup di  luar  kandungan,.  Sedangkan dunia  kedokteran  berpendapat bahwa  janin  yang  lahir  dengan berat  badan  yang  sama  atau kurang  dari  500  gram  tidak mungkin hidup di luar kandungan. Karena janin dengan berat badan 500  gram  sama  dengan  usia kehamilan  20  minggu,  maka kelahiran janin dibawah 20 minggu  tersebut  sebagai  aborsi. Di  Negara  kita  kematian  janin dibawah  1000  gram  tidak  perlu dilaporkan  dan  dapat  dikuburkan di luar tempat pemakaman umum
(TPU) [10] WHO memperbaharui definisi Aborsi yakni Aborsi adalah terhentinya kehidupan buah  kehamilan  di  bawah  28 minggu  atau  berat  janin  kurang dari  1000  gram.  Aborsi  juga diartikan mengeluarkaan atau
membuang baik embrio atau fetus secara prematur (sebelum waktunya) [11] 9.Analisa Penulis Tentang Aborsi
Definisi  aborsi  menurut  kamus kriminologi (Soekanto) adalah penghentian kehamilan secara melawan hukum. Aborsi samadengan pengguguran kandungan, ketika
menyebut
pengguran  kandungan,  tentu  berarti kandungan yang hidup (janin hidup), maka  kita  harus  menelaah  kapan janin  hidup,  berdasar  pendapat pemuka-pemuka agama diatas maupun  medis.  Saat  sependapat bahwa  ketika zigote bertemu  sel telur tentu sudah terjadi pembuahan saat  itu,  karena  kalau  tidak  terjadi pembuahan  mana  mungkin zigote menembus sel telur, namun adanya kehidupan/nyawa, sangat sulit ditafsir  secara  medis,  analoginya bagaimana mungkin ilmu kedokteran mempu memahami kapan kedatangan nyawa dan berbentuk  apa.  Penulis  lebih  setuju jika diambil jalan tengah,
nyawa/kehidupan ada tidak bertepatan  saat zigote bertemu  sel telur  dalam  rahim,  tetapi  beberapa saat kemudian dengan ditafsir melalui tinjauan agama dan medis Penulis mencoba melakukan interpretasi,  proses  interpretasi  itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman  yang  disebut  lingkaran hermeneutik ( hermeneutische zirkel ),  yakni  gerakan  bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur Berdasar  latar  belakang  dan pembahasan  diatas,  disimpulkan bahwa  tidak  ada  agama  maupun kelompok  manapun  yang  setuju aborsi, termasuk pemerintah,
sekalipun produknya berupa Undang-undang  Kesehatan  yang memiliki kelemahan, yaitu diijinkannya  aborsi  dengan  indikasi medis  dilengkapi  dengan  syarat- syarat.
Penulis berpendapat bahwa aborsi  sebaiknya  diijinkan  dengan memperhatikan perkembangan masyarakat  seperti  diuraikan  dalam data-data pada bagian pendahuluan diatas,  mengenai  angka  kematian ibu  (AKI),  remaja  yang  melakukan aborsi,  merebaknya  seks  bebas, undang  yang  ada  banyak  dilanggar oleh  masyarakat,  dll.  Aborsi  sering dilakukan dengan sembunyi- sembunyi  dan  pada  kenyataannya itu  justru  tidak  aman,  umumnya disebabkan karena tidak
tersedianya layanan kesehatan yang memadai.
Dari  pembahasan  yang  ada berdasar  fakta  dilapangan  dapat pula  kita  simpulkan  bahwa  kaum wanita  yang  mengalami  kehamilan tidak  dikehendaki,  secara  khusus jika  menjadi  korban  perkosaan,
dapat dikesampingkan dari ancaman hukuman pidana,
mengacu  pada  pendapat  Moeljanto yang  membagi  daya  paksa  menjadi dua, yaitu dalam arti sempit (overmacht)  dan  keadaan  darurat
(noodtoestand), noodtoestand terdiri dari tiga kemungkinan, yakni:
1.  Orang terjepit antara dua kepentingan,  dalam  hal  ini  ada konflik antara 2 (dua)
kepentingan.
2.  Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban
3.  Orang  terjepit  antara  2  (dua) kewajiban
Kita dapat ambil contoh bahwa hukum belum mampu mengakomodir masalah aborsi, misal pada  peristiwa  “Kerusuhan Mei 1998” dimana banyak
perkosaan  sehingga  secara  fisik, batin,  masa  depannya  hancur  dan mengalami trauma yang berkepanjangan  untuk  diri  mereka maupun keluarganya, apakah calon- calon  ibu  ini  dapat  dengan  kasih penulisng merawat kandungannnya, atau secara umum berlaku sebaliknya.
Menurut  surat  kabar  (Harian Jawa  Pos,  11  Januari  1995:5)  yang dikutip  [12]  seorang  perempuan menjadi  korban  perkosaaan  setiap enam jam sekali di negeri ini.
Penulis  menyarakan  kepada kaum  wanita,  bahwa  aborsi  bukan merupakan  solusi  namun  justru kejahatan  yang  akan  menimbulkan traumu/penyesalan di kemudian
hari. Meski masih didalam
kandungan,  seorang  bayi  telah memiliki  hak  asasi  dari  Tuhan, bahkan  hak  keperdataan  pula.  Jika saudara/saudari tetap tidak
menginginkan  kelahiran  seorang bayi  ini,  sebaiknya  berkonsultasi kepada orang tua, keluarga,
sahabat,  organisasi  keagamaan, ataupun  organisasi  social  (panti asuhan).
Suryono,
Harum dan Widiartana  menyarankan  jika  terjadi kehamilan  tidak  dikehendaki  (KTD) khususnya  karena  perkosaan  dapat ditanggulangi  dengan  salah  satu cara yaitu mengkonsumsi pil kontrasepsi  darurat  / Emergency
Contraceptive Pills (ECP). Pil tersebut akan efektif untuk mencegah  kehamilan  yang  tidak dikehendaki  jika  dimakan  tidak kurang  dari  72  jam  segera  setelah perkosaan.  Namun  yang  harus diperhatikan  sebagian  besar  korban tidak mengetahui hal tersebut, sedangkan  pihak  yang  diharapkan peduli  atau dapat  memberikan solusi  seringkali  bersikap  pasif, dengan  berlindung  dinalik  etika medis
Berdasar
analisis-analisis
diatas,  maka  penulis  berpendapat tentang cita-cita hukum yang mewakili perkembangan rasa keadilan masyarakat, yaitu :
A .  Aborsi  dapat  dikategorikan  ke dalam dua kelompok
berdasarkan penyebabnya: 1. Aborsi
karena terjadi kehamilan atas hubungan
badan tanpa unsur paksaan. 2. Aborsi karena terjadi kehamilan  atas  paksaan  dari luar (orang lain) Menurut penulis point A.1
dilarang  melakukan  aborsi  kecuali kehamilan tersebut dapat membahayakan  nyawa  ibu  dan/ janin. Sedangkan point A.2 diijinkan aborsi  demi  pertimbangan  beban moral sang Ibu selama menanggung dan  jika  ternyata  hingga  melahirkan akan selalu terbayang “trauma” atas masa lalunya dan dapat
mempengaruhi
kesehatan
jiwa/psikologi/sosial  sang  ibu  yang akhirnya  akan  berdampak  pada pertumbuhan/masa depan janin/anak.
B . Aborsi dapat dikategorikan ke dalam dua  kelompok  berdasarkan  status perkawinan :
1). Aborsi dalam ikatan perkawinan
2). Aborsi diluar ikatan perkawinan
Menurut penulis  point B.1 aborsi  dilarang,  kecuali  dengan alasan  kehamilan  tersebut  dapat membahayakan  nyawa  ibu  dan/ janin,  pengecualian  dapat  diijinkan jika  disepakati  oleh  kedua  belah
pihak  dan  orang  tua  kedua  belah pihak  di  hadapan  penegak  hukum dan  janin  berusia  dibawah  40  hari dibuktikan dengan keterangan dokter  yang  ditunjuk.  Point B.2 diijinkan  aborsi  jika  ada  unsur paksaan yang mengakibatkan terjadinya  kehamilan  (dari  orang lain),  jika  tidak  ada  unsur  paksaan maka tetap dilarang.
Peneliti  berpendapat  40  hari bukan semata-mata karena mengacu  hukum  Islam/ketetapan MUI  tapi  lebih  karena  mencoba mengakomodir tafsir agama dalam menentukan adanya kehidupan/nyawa  pada  janin,  jadi jika  ada  agama  yang  menafsirkan lebih pendek/kecil dari 40 hari (<40 hari) penulis juga akan memilihnya, mengacu pada
pendapat  Sidharta  dalam  kuliah pasca  sarjana  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 8 Desember 2006, “Hukum adat/agama sebaiknya
tidak
dijadikan hukum positif kaedahnya, tetapi  cukup  nilai-nilainya  yang diadopsi da lam hukum nasional”.
Peneliti menggunakan cakrawala  pandang  bahwa  aborsi harus ditelaah kapan janin diinterpretasikan  hidup,  mengingat medis belum dapat jelas mendefinisikan. Maka
kemungkinan  besar  janin  hidup beberapa saat setalah bertemunya sperma  dengan  sel  telur,  tidak mungkin bertemu langusung hidup. Sehingga wanita masih ada kesempatan/tenggang waktu untuk berupaya mengeluarkan calon janin  tersebut  dengan  cara  medis, jika  dibawah  40  hari/lebih  pendek dari  itu/sebelum  ada  tanda-tanda kehidupan.  Tenggang  waktu  yang diberikan ini dianggap kesempatan/penghargaan terhadap  seorang  wanita  untuk melindungi  hak  asasinya  dalam menentukan  reproduksi  /  masa depannya, serta masa depan calon janin (janin yang belum seutuhnya) tersebut, yang berarti pula penghargaan terhadap masa depan  calon  manusia.  Aborsi diatas  diprioritaskan  untuk  korban perkosaan/paksaan  diluar  ikatan perkawinan.  Pendapat  penulis  ini untuk mengembangkan ilmu hukum  nasional  Indonesia,  yang didalamnya terdapat tujuan : [13]
1).  Menggiatkan  studi  Pancasila  dan penelitian  lapangan  di  bidang hukum  adat,  antropologi  hukum, dan sosiologi hukum.
2).    Pengembangan  studi  khusus tentang teori argumentasi yuridis.
3). Menghidupkan Fora Dialogia
Iuridika lewat jurnal dan
pertemuan ilmiah.
4).  Meningkatkan  penerbitan  jurnal ilmu  hukum  yang  selain  memuat artikel  juga  memuat  putusan hakim (sedapat mungkin
Gurubesar) bidang terkait.
5). Pembinaan pendidikan tinggi hukum.

## Kesimpulan
Sebagai  penutup,  pemahaman aborsi  ini  seperti  halnya  ketika  kita membahas/atau justru mempertentangkan peristiwa yang merupakan  dilemma,  yaitu  tentang euthanasia , maka kita harus menelaah secara komprehensif dari sudut agama,  hukum,  hak  asasi  manusia, dan  lebih  dalam  lagi  dari  cakrawala filsafat. Eutanasia adalah  tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk  yang  sakit  berat  atau  luka parah  dengan  kematian  yang  tenang dan mudah atas dasar
perikemanusiaan [14]
Budaya  yang  terbangun  selama ini,  menempatkan  kesalahan  aborsi pada perempuan, terkait status pernikahan  ataupun  belum  berstatus. Bahkan dengan ukuran ukuran normatif, masyarakat berkuasa melakukan  penghakiman  atas  dasar tatanilai  dirinya  sendiri.  Konstruksi  ini telah  mempengaruhi  keputusan  para petugas kesehatan dalam memposisikan  kasus  kasus  kehamilan tidak  diinginkan  yang  terjadi  pada kaum  perempuan.  Alasan  agama dijadikan dasar kuat atas budaya yang berlaku,  dimana  sebenarnya  telah terjadi penafsiran yang kembali ditafsirkan  lagi  hingga  tafsir  yang kesekian kali tanpa tersadari memberikan  pemahaman  yang  kurang pas.
Persoalan aborsi bukanlah permasalahan  individu  semata,  akan tetapi permasalahan sistem yang telah menciptakan  dan  mendorong  dalam multi  perspektif  sehingga  tidak  hanya perspektif  kesehatan, gender ,  maupun hukum,  namun  masih  harus  ditambah dengan kebijaksanaan.
Penulis berpendapat dengan selesainya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
(RUU-PKS),  maka  seyogianya  segera disahkan menjadi Undang- Undang.
Referensi
[1]  Data dari Department of Reproductive Health and Research, pada tahun 2011.
[2] Kesehatan
Reproduksi Dan Penikahan Di Usia Dini www.bkkbn.go.id/detailpost/kese hatan-reproduksi-dan-nikah-dini ) pada  hari  jumat  5  september 2019 pukul 11:00 wib
[3] Sidharta.  A.,  2006, Hand  Out Filsafat Hukum , UAJY
[4] Mertokusomo,  1991, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta , hlm 16
[5] Kompas,  berita harian mengenai aborsi  pada  tanggal  3  Maret
2000)
[6] Mertokusomo,  1991, Mengenal Hukum ,  Liberty,  Yogyakarta  hlm
35
[7] Suryono. Harum. Widiartana. 2001,
Abortus  Provocatus  Bagi  Korban Perkosaan , Andi Offset, Yogyakarta, hlm 176.
[8] Interpretasi
Otentik Dewan Kepausan  pada  23  Mei  1998 kajian mengenai
aborsi,
mirifica.net/wmview.php?ArtID=3 096,  download  18  Desember
2018
[9] Paus  Fransiskus  Tak  Boleh  Ada
Alsan  Mengambil  Nyawa  Orang, https://dunia.tempo.co/read/1209
428/aborsi-paus-fransiskus-tak- boleh-ada-alasan-mengambil- nyawa/full&view=ok)  pada  hari jumat  5  september  2019  pukul 14:00 wib
[10] website BPK  Penabur,    pada  hari jumat  5  september  2019  pukul 19:00 wib [11] Topik Indonesia , http://topikindonesiasaumimansa ud.blogspot.com/2005/06/aborsi. html,  diakses  pada  hari  jumat  5 september 2019 pukul 13:00 wib [12]  Wahid dan
Irfan, 2001,
Perlindungan  Terhadap  Korban
Kekerasan  Seksual ,  PT.  Refika
Aditama, Bandung, hlm 13
[13] Sidharta, B.A., 2002, Struktur Ilmu Hukum ,  Mandar  Maju,  Bandung  , hlm 220
[14]  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia edisi  revisi, 2005, hlm 1 36.