PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MANDIRI ( SELF DECLARE ) PADA UMKM KABUPATEN MANDAILING NATAL

## Ade Khadijatul Z Hrp, Sari Fitri, Yenni Batubara
Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email : adekhadijatul@stain-madina.ac.id , sarifitri@stain-madina.ac.id , yennibatubara@gmail.com

## Abstract
To guarantee the halalness of a product that is produced, MSMEs need halal certification. Not only is it a guarantee of halal products, but this halal certificate is also something that MSMEs must have to improve the  quality  of  their  competitiveness.  However,  currently  there  are  still  many  MSMEs  that  do  not  have halal  certificates,  especially  in  Mandailing  Natal  Regency.  Because  this  service  was  carried  out  in Mandailing  Natal  Regency,  it  was  carried  out  with  partners,  namely  the  Mandailing  Natal  Regency Cooperatives and SMEs Service, MUI Mandailing Natal Regency, Ministry of Religion Mandailing Natal Regency and PPH. Meanwhile, there are 25 MSMEs assisted by micro and small business actors who do not  yet  have  a  halal  certificate  with  an  implementation  time  of  30  days  (1  month),  namely  in  October 2025. The implementation of this service is carried out by providing outreach to SMEs about independent halal  certification  (self  declare)  in  the  form  of  an  FGD,  then  providing  halal  certification  registration assistance to SMEs who are accompanied by partners. The results of this service show that it is important to  provide  understanding  or  education  to  SMEs  about  halal  guarantees  for  the  products  they  produce, because  there  are  still  many  SMEs  who  still  experience  limitations  in  developing  NIBs,  limitations  in mastering  and  processing  technology  in  using  halal  product  guarantee  system  applications/websites (halal), so SMEs need intensive assistance.
Keywords: Halal Certificate, Self Declare, MSME

## Abstrak
Menjamin kehalalan suatu produk yang di produksi, UMKM memerlukan sertifikasi halal. Tidak hanya untuk penjaminan kehalal produk namun sertifikat halal ini juga merupakan suau yang harus dimiliki oleh UMKM  untuk  meningkatkan  kualitas  daya  saing.  Namun  saat  ini  masih  banyak  ditemui  UMKM  yang belum  memiliki  sertifikat  halal  hususnya  di  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Oleh  karena  pengabdian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  yang  dilaksanakan  bersama  mitra  yaitu  Dinas  Koperasi  dan UKM Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing  Natal  serta  PPH.  Sementara  UMKM  yang  didamping  sebanyak  25  pelaku  usaha  mikro  dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal dengan waktu pelaksanaan 30 hari (1 bulan) yaitu pada bulan Oktober tahun 2025. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan  memberikan sosialisasi pada pelaku UKM  tentang  sertifikasi  halal  mandiri  ( self  declare )  dalam  bentuk  FGD,  kemudian  melakukan pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal  kepada  pelaku  UKM  yang  didampingi  oleh  mitra.  Hasil pengabdian  ini  menunjukkan  bahwa  pentingnya  memberikan  pemahaman  atau  edukasi  kepada  pelaku UKM tentang penjaminan halal produk yang diproduksinya, karena masih banyak dari pelaku UKM yang masih  mengalami  keterbatasan  dalam  penerbinan  NIB,  keterbatasan  terhadap  penguasaan  dan pemerosesan  teknologi  dalam  menggunakan  aplikasi/website  sistem  jaminan  produk  halal  (sihalal), sehingga pelaku UKM memerlukan pendampingan yang intensif.
Kata kunci: Sertifikat Halal, Self Declare, UMKM

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten  Mandailing  Natal  merupakan  salah  satu  daerah  yang  terletak  di  Provinsi Sumatera Utara yang memiliki sistem ekonomi kearifan lokal berbasis syariah. Dimana diketahui bahwasanya perusahaan ataupun badan usaha Cina ( Prancheise ) tidak diizinkan masuk ke daerah Kabupaten  Mandailing  Natal.  Kebijakan  ini  merupakan  suatu  kebijakan  masyarakat  yang didukung  oleh  pemerintah  setempat  meskipun  tidak  ada  regulasi  yang  secara  jelas  melarang masuknya  usaha  Cina  ke  dalam  daerah  ini.  Namun  tindakan  pemerintah  yang  tidak  menolak perilaku  masyarakat  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  persetujuan  ataupun  dukungan  secara tidak langsung yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal.
Sistem ekonomi kearifan lokal yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal Mendorong tingginya pertumbuhan usaha-usaha lokal, seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berdasarkan data yang tercatat dalam catatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal  tercatat  bahwa  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  ada  di  Kabupaten Mandailing  Natal  pada  tahun  2021  ada  sebanyak  5.768  UMKM.  Berdasarkan  jumlah  tersebut 45% diantaranya berada di Kecamatan Panyabungan yaitu sebanyak 2.860 UMKM. Namun dari sejumlah UMKM tersebut 90% di antaranya belum tersertifikasi halal.
Kabupaten  Mandailing  Natal  yang  dikenal  sebagai  serambi  mekahnya  Sumatera  Utara dengan masyarakat  yang agamis  seharusnya memperhatikan hal  ini dalam  kegiatan usaha  yang dilakukan. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat,  kosmetika  dan  produk  lainnya  dilakukan  untuk  memberikan  kepastian  status kehalalan,  sehingga  dapat  menenteramkan  batin  konsumen  dalam  mengkonsumsinya. Kesinambungan  proses  produksi  halal  dijamin  oleh  produsen  dengan  cara  menerapkan  Sistem Jaminan Halal. Sertifikasi halal ini seharusnya menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM di Kabupaten  Mandailing  Natal,  karena  sistem  ekonomi  yang  dianut  oleh  masyarakat  adalah ekonomi kearifan lokal berbasis syariah.
Sistem  ekonomi  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  salah  satunya  adalah  menjamin kehalalan dari produk atau jasa yang diperjual belikan. Serifikat halal yang seharusnya menjadi perhatian  utama  bagi  masyarakat  Kabupaten  Mandailing  Natal  menjadi  terabaikan dilatarbelakangi oleh masyarakat itu sendiri. Dimana mereka meyakini bahwasanya masyarakat Kabupaten  Mandailing  Natal  sebagai  masyarakat  yang  mayoritas  muslim  menjadi  patokan bahwasanya produk yang diproduksi sudah pasti halal.
Kewajiban  memiliki  sertifikasi  halal  oleh  BPJPH  berlaku  mulai  17  Oktober  2019.  Pada tahap awal, kewajiban ini meliputi jasa dan barang terkait penyembelihan serta produk makanan dan  minuman.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal yang mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah  Indonesia  harus  bersertifikat  halal,  hal  ini  sekaligus  menandai  dimulainya  era  baru sertifikasi halal di Indonesia. Tahap kedua, persyaratan sertifikasi halal akan mulai berlaku untuk barang  konsumen,  obat-obatan,  dan  farmasi  pada  tahap  kedua.  Sebagaimana  disyaratkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan
Produk  Halal,  hal  itu  dilakukan.  Mulai  17  Oktober  2021  hingga  paling  dekat  berikutnya  17 Oktober  2026,  tahap  kedua  ini  akan  berlaku.  Tahapan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa persyaratan  produk  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  oleh aturan  dilakukan  dengan  benar  dan  menghilangkan  potensi  tantangan,  terutama  bagi  pelaku usaha  dalam  mempertahankan  kelangsungan  dan  perluasan  perusahaannya  (Pemerintahan Agama Republik Indonesia, 2022).
Program  wajib sertifikat  halal masih terus mengalami penyempurnaan, salah satu  upaya yang dilakukan adalah program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Program Sehati merupakan salah satu bentuk pendampingan dan dukungan pemerintah kepada  UMK  berupa  bantuan  pembiayaan  sertifikasi  halal.  Bantuan  ini  bisa  berasal  dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta yang semuanya memiliki  komitmen  untuk  memfasilitasi  ketersediaan  produk  halal  baik  untuk  pasar  domestik maupun internasional.
Program  sertifikasi  halal  gratis  (Sehati)  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  telah disosialisasikan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  Melalui  sosial  media  (Sosmed).  Namun demikian, dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing  Natal  tersebut  belum  memberikan  efek  positif  pada  perkembangan  produk bersertifikat  halal  di  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Dengan  demikian  diperlukan  upaya  baru dalam  mewujudkan  sistem  ekonomi  kearifal  lokal  Kabupaten  Mandailing  Natal  dengan  produk dan  jasa  yang  tersertifikasi  halal.  Kemudian  untuk  mendukung  perwujudan  tersebut  pengabdi dan stakeholder (mitra)  mengambil  peran penting sebagai  agen untuk  memberikan pemahaman dan  arahan  kepada  para  pelaku  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  untuk  mengurus  serta mendapatkan  sertifikat  halal  melalui  program  Sehati  yang  diadakan  oleh  pemerintah penyelenggara sertifikat halal.
Urgensitas  pengabdian  ini  juga  didukung  berdasarkan  banyaknya  kegiatan  pengabdian masyarakat yang berhasil membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui progran  Sehati  (Sertifikat  Halal  Gratis)  dengan  jalur self  declare ,  di  antaranya:  (Irwanto  2023) yang menyatakan dalam hasil pengabdiannya bahwa  (1) masyarakat  Desa Cileles mendapatkan informasi  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  UMK;  (2)  masyarakat  pelaku  UMK diberikan  informasi  tentang  sertifikasi  halal  gratis  (Sehati),  manfaat,  persyaratan,  dokumen pendukung,  dan  tata  cara  pengajuan;  dan  (3)  Pelaku  UMK  diberikan  informasi  tentang mekanisme dan tutorial  sertifikasi  halal  gratis melalui  http://ptsp.halal.go.id.  (Ulfin et  al.  2022) menyatakan  bahwa  berdasarkan  kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  produksi  halal  dapat ditingkatkan, dan dapat dipermudah untuk mengajukan sertifikasi dan jaminan halal, memastikan bahwa  praktik  halal  digunakan  tidak  hanya  dalam  penggunaan  bahan  baku  tetapi  juga  dalam proses produksi dan pemasaran. Tim pengabdi juga menghimbau kepada peserta UMKM untuk meningkatkan  kesadaran  untuk  menjamin  kualitas  halal  barang  yang  diproduksi.  (Savitri  and Putra  2022)  dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan  meliputi  pelatihan  kader  halal,  memberikan sosialisasi mengenai konsep halal hingga Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pendampingan dalam implementasi  proses  halal.  Program-program  ini  diharapkan  dapat  memberikan  UMKM,
khususnya,  keterampilan  dan  informasi  yang  mereka  butuhkan  untuk  menyelesaikan  prosedur sertifikasi  halal  untuk  produk  mereka  dan  membantu  UMKM  dalam  kesiapan  menghadapi transformasi digital.
Kemudian  pernyataan-pernyataan  yang  sama  juga  dinyatakan  dalam  hasil  pengabidan yang lain seperti: (Asyik et al. 2023) yang menyatakan bahwa kegiatan ABDIMAS menunjukkan mitra  UMKM  dalam  mengikuti  sosialisasi  cukup  antusias  menanyakan  perihal  yang  terkait dengan  produk  halal,  keuntungan  produk  berlabel  halal,  prosedur  sertifikasi  halal,  dan  jaminan produk  halal.  Dengan  demikian  diharapkan  UMKM  makanan  dan  minuman  binaan  DMI Kabupaten  Gresik  dapat  melakukan  pengurusan  sertifikasi  halal  baik  melalui  jalur  regular maupun self declare sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan. (Haryono et al. 2022) yang menyatakan  bahwa  Dari  kegiatan  tersebut,  unit  usaha  UMKM  di  Desa  Sumberdem  menyadari bahwa  mereka  harus  menggunakan  sistem  jaminan  halal  untuk  operasionalnya,  dan  telah mendaftarkan unit usahanya ke LPPOM MUI untuk prosedur sertifikasi halal. (Mukroji, Fathoni, and  Zahro  2019;  Akim  et  al.  2019)  yang  menyatakan  dalam  temuannya  bahwa  pelaku  usaha UMK  terdorong  mengajukan  sertifikasi  halal  mandiri  karena  faktor  religiusitas  dan  insentif pemerintah.  Temuan  selanjutnya  adalah  terdapat  transformasi  sosial  berupa  pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku UMK dalam pengurusan sertifikasi halal. UMKM di Jatinangor masih  memiliki  kesadaran  yang  terbatas  terhadap  sertifikasi  halal.  Ketersediaan  pangan  halal yang  dipastikan  dengan  kepemilikan  sertifikasi  halal  oleh  UMKM  sebagai  penyedia  pangan  di Jatinangor  tidak  sesuai  dengan  pangsa  pasar  pangan  di  daerah  tersebut.  Penyebab  utama  dari situasi ini antara lain kurangnya pemahaman, kesadaran, dan sosialisasi tentang proses sertifikasi halal  itu  sendiri,  serta  masalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  pelaksanaan  prosedur pendaftaran sertifikasi halal.

## 2. METODE  PELAKSANAAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatitif  dengan  Metode  pendekatan  PKM Participatory  Action  Research (PAR),  yang  merupakan  suatu  pendekatan  yang  prosesnya bertujuan  untuk pembelajaran  dalam  mengatasi  masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan praktis masyarakat,  serta  produksi  ilmu  pengetahuan,  dan  proses perubahan  sosial  keagamaan . Pendekatan  ini  digunakan  karena  kegiatan  Pengabdian  ini  bersifat  transformatif,  sehingga pendekatan  PKM  PAR  adalah  pendekatan  yang  tepat  untuk  digunakan,  hal  ini  karena  PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM transformatif yang proses risetnya berorientasi pada pemberdayaan  dan  perubahan,  serta  dengan  proses  riset  dilaksanakan  dengan  upaya  sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan transformasi sosial.
Pelaksanaan  Pengabdian  ini  di  lakukan  di  Kabupaten  Mandailing  yaitu  pada  pelaku UMKM  yang  belum  memiliki  sertifikat  halal.  Upaya  pendampingan  merupakan  bagian  dari pengabdian  partisipasi  yang  lebih  memposisikan  masyarakat  atau  pelaku  UMKM  Kabupaten Mandailing Natal sebagai pelaku perubahan ekonomi sosial  yang diharapkan. Pengabdi sebagai fasilitator  berperan  sebagai  pengembangan  pemahaman  masyarakat/pelaku  UMKM  Kabupaten Mandailing  Natal  untuk  membangun  kemandirian  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang
berhubungan  dengan  kegiatan  usaha  khususnya  sertifikasi  halal  produk.  Untuk  tercapainya tujuan  dalam  pengabdian  ini,  maka  strategi  yang  digunakan  oleh  pengabdi  meliputi:  pemetaan UMKM yang belum tersertifikasi halal, melakukan kegian FGD ( Fokus Group Discussion ) yang terdiri dari pengabdi, mitra dan pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini terdiri dari  kegiatan  sosialisasi  sertifikasi  halal  kepada  pelaku  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal, dan  kegiatan  pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal  mandiri  ( self  declare ) kepada  pelaku UMKM Kabupaten Mandailing Natal.
Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal
Kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal self  declare pada  pelaku  UKM  Kabupaten Mandailing  Natal dilakukan dengan beberapa tahap,  yakni  yang terdiri dari kegiatan sosialisasi sertifikasi  halal,  sosialisasi  kelengkapan  berkas,  pengisisan  berkas  dan  pendaftaran  sertifikasi halal online, serta pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Kegiatan ini dikemas dalam satu bentuk  bentuk  kegiatan  yaitu focus  Grroup  Discussion (FGD)  dengan  mengundang  mitra pendampingan yaitu dinas Koperasi dan PPH, serta mengundang para pelaku UKM yang belum memiliki sertifikat halal dan siap untuk melakukan setifikasi halal.
Kegiatan  sosialisasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  menjelaskan  urgensi  sertifikasi  halal bagi  UMKM  khususnya  untuk  produk  makanan  dan  minuman.  Dalam  kegiatan  sosialisasi  ini disampaikan  bagaimana  pentingnya  sertifikasi  halal  bagi  pelaku  usaha  mikro  kecil  dalam
Pendampingan
Awal Pelaksanaan Pendampingan Evaluasi dan
Kebrlanjutan Pengabdi berkordinasi dengan
MUI dan Dinas Koperasi dan UKM Mandailing Natal
Kordinasi tim pusat kajian halal dengan tim pengabdi Tim pengabdi melakukan kegiatan sosialisasi penerapan sistem jaminan halal kepada pelaku UMKM
Penjelasan tentang produk halal dalam pandangan Islam Penjelasan mengenai system produksi dan penjaminan halal
Penjelasan mekanisme pengajuan sertifikat halal sesuai dengan peraturan MUI Tim pengabdi melakukan kontrol kepada pelaku UMKM Tim pengabdi melakukan pendampingan untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal Diskusi akhir dengan UMKM mengenai kendala dan hambatan dalam menjamin produk halal Tim pengabdi melakukan pemantauan perkembangan proses sertifikasi halal yang dilakukan pelaku UMKM
meningkatkan mutu produk  yang diproduksi.  Selain  itu disampaikan juga  beberapa keuntungan yang  dihasilkan  apabila  telah  memeproleh  sertifikasi  halal,  seperti  peningkatan  daya  saing  dan jangkauan pasar  yang lebih luas. Selain itu  dalam  kegiatan sosialisasi  ini juga dilakukan kurasi teradap  produk  pelaku  usaha  mikro  kecil.  Kurasi  ini  merupakan  suatu  kegiatan  penilaian terhadap  produk  pelaku  usaha  mikro  kecil  yang  meliputi  aspek  legalitas,  kualitas,  pengemasan produk  dan  lain  sebagainya.  Kegiatan  kurasi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  melihat  dan memastikan  bahwa  produk  yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  mikro  kecil  telah  memenuhi standar.  Beberapa  pesyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM  untuk  dapat  mengurus sertifikasi halal melalui jalur self declare melitputi: produk yang diproduksi tidak menimbulkan risiko,  menggunakan  bahan-bahan  yang  halal  (telah  bersertifikat  halal),  proses  pembutan  atau produksi  yang  sesuai  standar  (sesuai  dengan  pembuatan  bersertifikasi  halal),  serta  proses produksi yang sederhana (Ilham 2022).
Selanjutnya  dalam  kegiatan  pendampinga  pendaftaran  sertifikasi  halal  dilakukan pendampingan  dalam  pemenuhan  pesyaratan  pendaftaran,  seperti  pendampingan  untuk memperoleh  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB).  Dan  apabila  semua  persyaratan  telah  terpenuhi selanjutnya  akan  dilakukan  pendampingan  dalam  pembuatan  akun  serta  pengisian  SJPH. Pendampingan  sertifikasi  halal  ini  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  wewenang  dalam pendampingan sertifikasi halal yaitu Pendamping PPH sebagai mitra pengabdi. Pendamping PPH merupakan  orang  yang  telah  memiliki  sertifikat  pendamping  proses  produk  halal  (PPH).  Oleh karena itu pendampingan sertifikasi halal gratis melalui self declare dapat didampingi oleh orang perorangan yang bersertifikat PPH.
Kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal self  declare pada  UMKM  Kabupaten Mandailing  Natal,  tim  pengabdi  bekerjasama  dengan  Pendamping  PPH  yang  telah  memiliki sertifikat  pendamping  dari  BPJPH  kementerian  Agama  RI  dan  Walisongo  Halal  Center  UIN Walisongo  Semarang.  Dalam  kegiatan  pendampingan  ini  pelaku  UMKM  dibantu  oleh pendamping PPH dalam membuat  akun serta memperbaharui data lengkap pelaku usaha dalam websitw http://ptsp.halal.go.id ,  selanjutnya  pelaku  UMKM  juga  didampingi  dalam  pengisian SJPH  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Keputusan  Kepala  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal tahun 2022.  Kemudian pendamping PPH  juga  mendapingi  UMKM  dalam  melakuka  verifikasi  dan  validasi  terdapa  usaha  yang dilakukan.  Setelah  melakukan  pendaftaran  secara  online,  selanjutnya  pelaku  UMKM  akan menerima  STTD  apabila  dinyatakan  lolos  verifikasi,  dan  LPH  selanjutnya  akan  melakukan pemeriksaan  produk  berdasarkan  STTD.  Kemudian  MUI  akan  mengkaji  kehalalan  produk, apabila  telah  memenuhi  syarat  seara  keseluruhan  maka  kemudian  akan  menetapkan  ehalaln produk  dengan  mengeluarkan  ketetapan  halal  (sertifikat  halal  produk).  Namun  apabila  tidak sesuai dengan standar kehalalan maka pengajuan sertifikasi halal tersebut akan ditolak.
Hasil Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare UMKM Kabupaten Mandailing Natal
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur secara tegas penggunaan produk halal di Indonesia. Menurut UU JPH, sertifikasi halal diartikan sebagai pengakuan  BPJPH  atas  status  kehalalan  suatu  produk  berdasarkan  fatwa  tertulis  yang
dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (UU  No.  33  Tahun  2014).  Ketika  suatu  produk mendapat sertifikat halal, maka produk tersebut diberi wewenang untuk menggunakan label halal pada kemasan produk
Sertifikasi  halal  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  konsumen  untuk memberikan perlindungan, informasi serta jaminan bahwa produk  yang dikonsumsi  merupakan suatu  produk  yang  halal,  selai  itu  srtifikasi  halal  adalah  salah  satu  bagian  penting  dalam  etika bisnis,  khususnya  dalam  etika  bisnis  Islam.  Semenetara  bagi  pelaku  usaha,  sertifikasi  halal memiliki  manfaat  sebagai  sarana  dalam  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  bahwa  produk yang  diproduksi  merupakan  produk  yang  memiki  mutu  dan  kehalalan  untuk  di  konsumsi. Kemudian  sertifikasi  halal  juga  membantu  pelaku  usaha  untuk  dapat  menjangkau  pasar  yang lebih luas (global) (Warto and Samsuri 2020).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja  2022) mengatur  tentang  pengaturan  sertifikasi  halal  bagi  usaha  mikro  dan  kecil  (UMKM).  Undang- undang  ini  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  wajib  mengajukan  pengecualian terhadap  kewajiban  sertifikasi  halal.  ditawarkan  tanpa  dipungut  biaya  kepada  UMKM  sebagai bentuk  jaminan  dan  pembelaan  (UU  Cipta  Kerja,  2022).  BPJPH  kemudian  menggunakan sertifikasi  halal  yang  dideklarasikan  sendiri  untuk  melaksanakan  sertifikasi  halal  gratis. Pernyataan  mandiri  mengenai  status  kehalalan  suatu  produk  yang  dilakukan  oleh  Usaha  Mikro Kecil  (UMK)  dikenal  dengan  istilah  self-declaration  atau  pernyataan  mandiri.  Pelaku  ekonomi atau  pelaku  usaha  dapat  menunjukkan  apakah  mereka  memenuhi  standar  tertentu,  seperti  telah menerima  pelatihan  atau  dukungan  dari  mitra  Pengolahan  Produk  Halal  (PPH)  yang  terdaftar (Dewi, 2022). Program sertifikasi halal self declare oleh UMKM harus memenuhi kriteria yaitu menggunakan bahan baku no risk dan bahan pendukung  yang sudah pasti kehalalannya. Selain itu,  proses  produksi  yang  sederhana  yang  dijalankan  oleh  pelaku  usaha  UMK  juga  harus memenuhi aspek kehalalan.
Kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal self  declare ini  menyasar  pada  UMKM Kabupaten  Mandailing  Natal.  Pendampingan  ini  dilakukan  denngan  memanfaatkan  layanan sertifikasi  halal  gratis  atau  yang  disebut  dengan  program  SEHATI  melalui  jalur self  declare (sertifikasi  halal  mandiri).  Kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal  ini  meliputi  sosialisasi  dan pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal  melalui  website  sihalal.  Adapun  hasil  dari  kegiatan pendampingan sertifikasi halal mandiri ( self declare ) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:
Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri ( self declare)
1 Kordinasi dengan mitra (Dinas Koperasi dan UKM, Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, dan Pendamping PPH)
Hasil yang dicapai:
 Pemetaan  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  yang  telah tersertifikasi  halal,  yang  telah  mendaftar  dan  yang  belum  memiliki sertifikasi halal serta belum mendaftar sertifikasi halal
 Pemetaan  UMKM  yang  telah  memenuhi  syarat  pendaftaran sertifikasi halal
2 Sosialisasi sertifikasi halal mandiri ( self declare ) Hasil yang dicapai:
 Sebanyak  25  UMKM  Kabupaten  Mandaailing  Natal  mengetahu pentingnya  melakukan  serttifikasi  halal  untuk  produk  yang diproduksi dan untuk peningkatan kualitas dan daya saingnya.
 Sebanyak  25  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  mendapatkan informasi  ttentang  sertifikasi  halal  mandiri  ( self  declare )  melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)
 Teridentifikasi  kondisi  produk  UMKM  berdasarkan  segi  standar mutu dan kelayakan untukk konsumsi
 Teridentifikasi bahwa beberapa UMKM belum memilili NIB sebagai salah satu syarat pendaftaran sertifikasi halal
3 Pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal  melalui  jalur self declare
Hasil yang dicapai:
 Sebanyak  25  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  mengetahu program  sertifikasi  halal  gratis  (SEHATI)  dan  tata  cara  sertifikasi halal melalui jalur self declare (sertifikasi halal mandiri)
 Pelaku UMKM memahami dan dapat membuat akun atau mendaftar sertifikasi halal di aplikasi Sihalal
 UMKM  yang  telah  memenuhi  syarat  dapat  mengisi  manual  SJPH (sistem jaminan produk halal)
 Pendampingan Lanjutan
4 Evaluasi Hasil yang dicapai:
 Sebanyak  10  UMKM  telah  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal melalui jalur self declare pada aplikasi sihalal
 Sebanyak  2  UMKM  telahberhasil  terverifikasi  ditantai  dengan  surat tanda terima domumen (STTD)
 Sementara 8 UMKM sedang menunggu verifikasi domunen
 Sedangkan  15  UMKM  lainya  sedang  melengkapi  pesyaratan pendaftaran srtifikasi halal termasuk mengurus NIB dan kelengkapan lainnya.
Terlaksananya  kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal  mandiri  ( self  declare )  melalui program  Sertifiikasi  Halal  Gratis  (SEHATI)  didukung  dengan  bantuan  mitra  yaitu  Dinas Koperasi dan UKM, Kemenag Kabupaten Mandailing Natal, MUI Kabupaten Mandailing Natal, dan  Pendamping  PPH.  Peran  penting  PPH  dalam  pelasanaan  pendampingan  sertifikasi  halal mandiri  ( self  declare )  dalam  program  Sertifikasi  Halal  Gratis  (SEHATI)  sangatlah  penting. Karena PPH adalah orang yang diberiakan wewenang untuk mewakili lembaga pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data-data persyaratan pelaku usaha mikri kecil. Oleh karena itu PPH merupakan orang yang telah memenuhi syarata dan mengetahui tentang dunia UMKM serta telah lulus sebagai pendamping PPH.
Oleh  karena  itu  dalam  proses  pendampingan  sertifikasi  halal  pada  UMKM  Kabupaten Mandailing Natal, tim pengabdi bekerjasama secara khusus dengan beberapa Pendamping PPH.
Dimana  dalam  pendampingan  ini  ditemukan  bahwah  beberapa  pelaku  usaka  mikro  kecil membutuhkan  pendampingan  intensif,  yang  dimulai  dari  pengurusan  Nomor  Induk  Berusaha (NIB). Selain itu karena adanya keterbatasan dalam penggunaan teknologi, pelaku usaha mikro kecil  juga  membutuhkan  bantuan  serta  pendampingan  dalam  pengisisan  pendaftaran  sertifikasi halal  melalui  aplikasi  Sihalal.  Demikian  halnya  dengan  pengisian  manual  SJPH,  karena  pelaku usaha mikro kecil masih banyak yang bingung dama pengisiannya.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Pendampingan  sertifikasi  halal  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  dengan mendampingi  25  pelaku  UMKM.  Kegiatan  pendampingan  dilakukan  dalam  bentuk fcus  group discussion (FGD)  dengan  rangkaian  kegiatan  sosialisasi  sertifikasi  halal  mandiri  ( self  declare ) dan  pendampingan  pendaftaran  sertifikasi  halal.  Berdasarkan  kegiatan  pendampingan  ini  dapat diambil  kesimpulan  bawasanya  sangat  penting  untuk  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada pelaku  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  sebagai  bentuk  pemberian  edukasi  terkait pentingnya sertifikasi  halal atau jaminan produk  halal.  Selain itu masih  banyak di antar pelaku UMKM  yang  tidak  mengetahu  perosedur  serta  pesyaratan-persyaratan  pendaftaran  sertifikasi halal  mandiri  ( self  declare ),  beberapa  pelaku  usaha  juga  belum  memiliki  NIB  dan  masih mengalami  kendala  dan  keterbatasan  dalam  penerbitannya.  Kemudian  pendaftaran  sertifikasi halal  mandiri  ( self  declare )  bagi  pelaku  UMKM  Kabupaten  Mandailing  Natal  membutuhkan pendampingan yang intensif, karena penguasaan tegnologi  yang masih kurang, sehingga pelaku UMKM memutuhkan pendampingan dalam pengisian Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Peran  aktif  pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  di  daerah  Kabupaten  Mandailing Natal  perlu  ditingkatkan  agar  dapat  menjangkau  lebih  banyak  pelaku  UMKM  dan  dapat mengoptimalkan  intensifitas  pendampingan  pada  pelau  UMKM.  Selain  itu  jumlah  pendamping PPH harus ditingkatkan untuk jangkaun  yang lebih luas. Kemudian dibutuhkan kerjasama serta dukungan  dari  semua  pihak  yang  berperan  dalam  pendampingan  sertifikasi  halal  bagi  UMKM, agar  UMKM  yang  mendapatkan  sertifikat  halal  dapat  dioptimalkan  selama  program  SEHATI (Sertifikat  Halal  Geratis)  ini  berlangsung  serta  dapat  selangkah  lebih  maju  untuk  UMKM Kabupaten Mandailing Natal Naik Kelas.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama, and Monita Hizma Adilla. 2019. “Pemahaman Usaha Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Di  Jatinangor  Terhadap  Kewajiban  Sertifikasi Halal  Pada  Produk  Makanan.” Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1 (1): 31. https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258.
Asyik, Nur Fadjrih, Maswar Patuh, Wimba Respatia, Triyonowati, and Yahya. 2023. “Sosialisasi Sertifikasi  Halal  Dan  Jaminan  Halal  Pada  Umkm  Makanan  Dan  Minuman  Di Kabupaten  Gresik.” … :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  … 4  (2):  91–101. http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/abdimasnusantara/article/view/2483.
Haryono,  Norman  Yosi,  Retno  Wulandari,  Evi  Susanti,  Ratna  Juwita,  and  Ilham  Dwi  Susilo. 2022. “Sosialisasi  Sistem Jaminan Halal Dan Pendampingan Sertifikasi  Halal UMKM Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.” Prosiding Seminar … , no.
September. http://conference.um.ac.id/index.php/sinapmas/article/view/3238.
Ilham,  Bahrul  Ulum.  2022.  “Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Self  Declare  Pada  Usaha  Mikto Dan  Kecil  Binaan  Layanan  Usaha  Terpadu  Sulawesi  Selatan.” Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat  Universitas  Al-Azhar  Indonesia 5  (1):  20–25.  https://doi.org/DOI http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753.
Indonesia,  Pemerintahan  Agama  Republik.  2022.  “Obat,  Kosmetik  Dan  Barang  Guna  Wajib Bersertifikat  Halal.”  2022.  https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang- gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2.
Irwanto.  2023.  “Sosialisasi  Dan  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Pada  Pelaku  UMK  Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten” 1 (1): 64–77.
Mukroji, Mochamad Fathoni, and Umi Chabibatus Zahro. 2019. “Sosialisasi Dan Implementasi Program Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self-Declare) BagiPelaku UMKM Di Desa  Laren,  Brebes  Terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Usaha.” Concept  and Communication null (23): 301–16. https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Savitri,  Niken  Anggraini,  and  Rizki  Revianto  Putra.  2022.  “Sosialisasi  Sistem  Jaminan  Halal Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM).” Sewagati 6  (2). https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217.
Ulfin,  Ita,  Lienggar  Rahadiantino,  Harmami  Harmami,  Yatim  Lailun  Ni’mah,  and  Hendro Juwono.  2022.  “Sosialisasi  Halal  Dan  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Untuk  UMKM Kelurahan Simokerto.” Sewagati 6 (1): 10–17. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14.
Warto,  and  Samsuri.  2020.  “Sertifikasi  Halal  Dan  Implikasinya  Bagi  Bisnis  Produk  Halal  Di Indonesia.” Al-Maal:  Jurnal  of  Islamic  Economics  and  Bangking 2  (1):  98–112. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803.