## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693

## Hak Imunitas Advokat terhadap Pembelaan Klien
Nur Dalilah Harahap 1 , Nabila Yasmine Al Khanis 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera  Utara dalilah.nurharahap@gmail.com 1 ,  nabilayasmine06@icloud.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Advocates  are  professionals  who  provide  legal  services  both  on  and  off  the  court  as required by the provisions by this law.  Pasal 16 about Law of Advocat stipulates of a lawyer can't to forcessed because he is doing his job, namely defending his client  during the judicial process. If there is bad faith from the Advocate, then the Advocate's right to immunity or legal immunity does not apply. In other words, Advocates' right of immunity is not given absolutely. This is because the Advocate profession is not only  law  enforcement, but also a  legal  profession  that provides  legal services  and  services  based  on  legal  skills.  Problems  between  individuals  and  groups  are  often unavoidable  in  people's  lives,  problems  that  often  occur  and  cannot  be  avoided  include  legal disputes.  These  legal  disputes  sometimes  cannot  be  resolved by  the  parties  themselves  through deliberation  to  reach  a  consensus  so  that  in  the  end  they  have  to  be  processed  through  legal channels (court  proceedings).  If a  dispute  must  be  resolved  legally, all  circles  need professional services in  the  legal  field  to help  resolve  the  legal  dispute.  According  to    the  description  of  the background problem, Many problems can be formulated and solved scientifically in this research . Some of these among the several conflicts, namely: 1. How about application of advocate immunity rights in Indonesia? 2. What obstacle do advocates experience in implementing rights? immunity in Indonesia and how to solve it?
Keywords : immunity, advocate, client defense.
ABSTRAK Advokat  adalah  tenaga  profesional  yang  berjasa  di  bidang  hukum  baik  itu  di  dalam pengadilan  dan  di luar  pengadilan  sama  halnya  disyaratkan oleh  ketentuan  hukumnya. Dalam UU  Advokat  pada  Pasal  16    menetapkan  bahwasanya  pengacara  tak  bisa  dituduh  karena melakukan  pekerjaan  profesionalnya  demi  membela  keperluan  dari  kliennya  selama  proses peradilan.  Apabila  ada  niat  kurang  baik  dari  pengacara,  oleh  karena  itu  kekebalan  hukum Advokat  ataupun  hak  imunitas  atau  tak  bisa  dipakai  (tak  berlaku).  Dengan  istilah  lain,  hak imunitas  Advokat  tak  diberikan  dengan  pasti.  Penyebabnya  karena  pekerjaan  Advokat  tidak hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi suatu pekerjaan dalam hukum yang menyediakan jasa dan  pelayanan  hukum sesuai  dengan  ilmu  keterampilan hukum.  Permasalahan  dari  beberapa orang  ataupun  koloni  tak  bisa  dielakkan  pada  lingkungan  bermasyarakat,  permasalahan- permasalahan  yang  cenderung  ada  dan  tak  bisa  dielakkan  antara  lain  adalah  permasalahan hukum. Permasalahan hukum itu terkadang tak bisa di selesaikan secara pribadi oleh semua sisi secara  bermusyawarah  untuk  mendapatkan  mufakat  hingga  pada  akhirnya  mesti  diproses secara hukum (dengan pengadilan). Saat persoalan itu mesti mendapatkan jalan keluar dengan jalur hukum maka semua pihak memerlukan jasa para ahli dalam lingkup hukum guna menolong mengakhiri  persoalan  hukum  itu.  Sesuai  dengan  paparan  latar  belakang  masalah,  banyak masalah yang dapat dirumuskan dan dipecahkan secara ilmiah dalam penelitian ini.  Beberapa masalah  itu  diantaranya  adalah  :  1.Bagaimanakah  penerapan  hak  imunitasi  pengacara  di Indonesia?  2.  Apakah  tantangan  pengacara  ketika  mengaplikasikan  hak  imunitasnya  di Indonesia serta bagaimanakah solusinya?
Kata kunci : hak imunitas, advokat, pembelaan klien.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  UU  atau  hukum,  advokat  merupakan  individu  yang  berhak menyediakan bantuan hukum selama di pengadilan ataupun tidak.  Layanannya dimiliki oleh  pengacara;    Yaitu:  nasihat  hukum;    bantuan  hukum;    penggunaan  kekuasaan; Perwakilan  Mendukung  Pembelaan serta perbuatan hukum yang lain demi keperluan sah kliennya.  Pengacara menyediakan seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka atau  untuk  mempertahankan  semua  hak  manusia  yang  dicabut  ataupun  memberi mereka nasihat saja.  Syariah Islam berurusan dengan penyelesaian masalah hukum dan Status  dan  kewenangan  otoritas  atau  perwakilan  juga  sangat  penting.    delegasi Mendelegasikan  atau  mendelegasikan  berarti mendelegasikan  antara  sebuah  pihak  ke pihak  lainnya  selama halnya  dapat diganti.   Islam  mewajibkan  wakalah  karena  wajib bagi umat manusia.
Peran advokat dalam bantuan hukum sangatlah berguna sebagai profesi hukum sosial  juga  nasional,  sebagai  profesi  tak  terikat,  otonom  juga  bisa  dipercaya  atas supremasi  hukum.    Kecuali  badan  hukum  serta  lembaga  yang  menegakkan  UU contohnya pihak polisi dan jaksa.
Pengacara telah menjalankan tugas profesional dalam mencari keadilan untuk kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  hukum  yang  dikeluarkan  untuk  menjamin keadilan  berdasarkan  hukum.    Dalam  Rule  of  Law  pada  peradilan  pidana,  pengacara adalah  suatu  tonggak  ketika  mempertahankan  Supremasi  hukum/Rule  of  Law  juga HAM.
Jaminan  persamaan  di  depan  hukum  secara  konseptual  termaktub  pada  UUD 1945 di Pasal 27 Ayat 1 : “Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam hukum  dan  pemerintahan  tanpa  ada  kecualinya”.    Jadi,  bantuan  hukum  (legal  aid) merupakan kegiatan yang dijamin secara konstitusional sekaligus merupakan hak asasi manusia  bagi  mereka  yang  membutuhkan.    Selain  itu,  merupakan  dasar  paling  perlu sebab individu yang dirugikan karena sebuah persoalan pantas atas pertolongan hukum (principle  of  legal  aid),  sehingga  tugas  advokat  berada  dalam  yurisdiksi  peradilan. Bantuan hukum sangat berarti bagi masyarakat.

## TINJAUAN LITERATUR

## 1. Advokat
Pengacara  atau  konsultan  hukum  merupakan  masyarakat  negara  Indonesia yang  takwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.    Mereka  tulus  menjaga  keadilan  dan kebenaran  berdasarkan  akhlak  mulia  dan  setia  pada  pandangan  hidum  dalam  5  Sila dasar  negara  dan  UUD  1945.    Pengacara  pun  sangat  berguna  demi  mewujudkan konsistensi hukum dalam bermasyarakat.  Sebab UU 18 RI Tahun 2003 tentang aturan agama merupakan salah satu aturan sosial dalam masyarakat, selain aturan Martabat.

## 2.  Hak Imunitas Advokat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
Pada  dasarnya,  Kata  kekebalan  asalnya  dari  bahasa  Latiin;    berasal  dari kekebalan;    Artinya,  objek  atau  kondisi  tersebut  kebal  atau  kebal.    Dalam  UU No.  18 Pasal  16    Tahun  2003  menyatakan  bahwasanya  pengacara  tak  bisa  dipaksa  dengan perdata ataupun pidana karena melakukan pekerjaannya secara itikad bagus dan itikad baik dalam membela kliennya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum  UU No. 18 Tahun 2003  yang  membahas  Pengacara  dan  Pengamanan  Hukum  dan  Hak  Kekebalan Pengacara ketika membela kliennya.  Pada saat penulisan jurnal ini, jenis penelitian ini didasarkan  pada  materi  formal;    Prosedur  sekunder  dan  prosedur  lanjutan,  seperti prosedur  dasar;    Dilakukan  sebagai  penelitian  kepustakaan  dengan  menggunakan bahan  dinas  sekunderr  juga  bahan  dinas  lanjutan.    Kajian  ini  didasarkan  pada  kajian literatur dan artinya peraturan hukum yang ada akan dianalisis lebih lanjut.  Menurut hasil kajian Hukum Pengacara tahun 2003, no.  18 Undang-undang memberi pengacara posisi  penegakan  hukum  yang  kuat  untuk  menjalankan  profesinya.    Paralegal menyediakan  layanan  hukum  dan  bekerja  di  bidang  selain  paralegal.    Berdasarkan penjelasan  umum  UU  No.  18  Tahun  2003  mengenai  Advokat,  yang  digambarkan menjadi bagian sistem hukum terpenting di dunia dan sebagai pondadi berdirinya HAM di Indonesia.  Selama melakukan tugasnya, Pembela HAM tak dapat memisahkan peran juga tanggung jawabnya. Langkah-langkah mengenai hak imunitas advokat teratur pada Pasal 14 Bab 4 UU No. 19 Tahun 2003.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dengan jelas dinyatakan bahwa Indonesia  merupakan  sebuah  negara  hukum.    Ketetapan  ini merupakan  maksud  dari pemerintahan dan bangsanya ataupun wilayah itu agar sesuai dengan hukum.  Semua perilaku  dan  tindakan  harus  benar  atau  sesuai  hukum[1]  Pengacara;    WNI  pun  juga wajib  mematuhi  aturan.    Tertulis  dalam  Pasal  (1)  UU  RI  tentang  Pengacara  No.  18 Tahun 2003, berbunyi sebagai berikut.
“Pengacara  adalah  seorang  profesional  yang  menyediakan  jasa  dibidang hukum baik selama proses pengadilan ataupun tidak, dan dapat melakukannya sejalan dengan ketetapan UU ini.”
Terdakwa,  sebaliknya,  memiliki  keistimewaan  khusus  berupa  pembelaan; Artinya, pelindung tidak dapat digugat.  Pasal 16 UU Advokat yang bunyinya : “Advokat  tak  boleh  dituduh  baik  secara  perdata  ataupun  pidana  selama  melakukan pekerjaannya  selama  niatnya  benar  demi  keperluan  dalam  membela  kliennya  pada sidang pengadilan.”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
Semua  itu  lebih  dijelaskan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwasanya Pasal 16 UU Advokat memiliki integritas hukum memaksa yang berarti :
“Advokat  tak  boleh  dituduh  baik  secara  perdata  ataupun  pidana  selama  melakukan pekerjaannya selama niatnya benar demi keperluan dalam membela kliennya pada  saat sidang pengadilan ataupun tidak”.
Dalam  ketentuan  ini  yang  maksud  dari  niat  yang  benar  yaitu  memenuhi kewajiban profesi berdasarkan hukum, membela klien, memenuhi keadilan.  Pada saat yang  sama,  Pengadilan  berarti  semua jenjang  pengadilan  di  seluruh bidang peradilan. Oleh  karenanya,  jika  seorang  pengacara  beritikad  buruk,  kekebalan  pengacara  atau kekebalan  undang-undang  tidak  akan  berlaku.    misalnya,  pengacara  memerintahkan klien  untuk  menceritakan  apa  yang  terjadi  di  persidangan  yang  tidak  sesuai  dengan fakta.    Dengan  demikian,  sebagai  pembela,  hak  imunitas  ataupun  kekebalan  hukum seorang pengacara tak sah.  Atau, jika pengacara memberi arahan pada kliennya secara benar, makanya imunitas ataupun impunitas advokat menjadi sah.
Hak imunitas Advokat tak mereka dapatkan tanpa syarat. Advokat tak berada di atas  hukum,  jadi  mereka  masih  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban.  Imunitas (kekebalan)  seorang  advokat  adalah  sebuah  kekebasan  dengan  rasa  nyaman  sebagai tujuannya    serti mandiri  saat mengerjakan  tugasnya  atau pekerjaannya,  namun tetap dibatasi dengan akal sehat. Hal ini tentu saja karena bekerja sebagai Advokat tidak saja sebagai  penegak hukum,  tetapi  juga  pekerjaan  hukumnya  menyediakan  bantuan  juga pelayanan hukum sejalan dengan pandangan juga kecakapan hukum serta berdasarkan pada etikaa propesi hukum serta tugas seluruh pengukuh aturan menurut aturan dalam Undang-Undang.
Advokat didefenisikan dalam UU RI No. 18 pada Tahun 2003 dalam Pasal 1 ayat 1  membahas  Pengacara dikatakan bahwasanya  pengacara merupakan  seseorang  yang pekerjaannya menyediakan layanan bantuan di bidang hukum, meskipun selama proses pengadilan  ataupun  tidak  dengan  syarat-syarat  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undanggan.

## A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Imunitas  Advokat  Dalam  Melakukan Pembelaan  Terhadap Klien
Sesuai dengan kemajuan hubungan sosial yang bertambah luas antara cakupan interaksi  dengan  masyarakt  ataupun  interaksi  dengan  bangsa,  menyebabkan  adanya perluasan  dan  perkembangan  kebutuhan  hukum.  Pada  usaha  pemenuhan  kebutuhan hukum setiap individu terkhusus hak atas pengakuan;  asuransi, Peran seorang advokat sangat  penting  dalam  berusaha  memahami  dan  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat, terutama dalam hal penjagaan juga keamanan hukum, juga dalam hal posisi serupa di depan hukum.  Manfaat peradilan dan lembaga peneguh aturan lainnya;  Pada

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
lembaga peradilan, advokat adalah contoh dari tonggak negara sebagai penegak aturan serta HAM.
Sehubungan  juga  posisi  pengacara  selaku  penjunjung  aturan,  pengacara memiliki  kewajiban  dari  masyarakat  juga  negara  yang  dia  emban.    Umumnya  tugas seorang  advokat  dalam  kaitannya  dengan  upaya  penegakan  hukum  ada  dua  yaitu, kewajibab untuk  membela  kliennya  termasuk  kepentingannya juga dalam pengadilan juga  menyediakan  bantuan  juga  mendukung  opininya  lewat  argumen  hukum  serta menjadi  seorang  penasihat  bagi  masyarakatt.  Pengesahan  UU  No  18  Tahun  2003 mengenai pengacara tlah memberikan rasa aman kepada pengacara selama melakukan pekerjaannya,  sama  juga  dengan  para  penegak  hukum  yang  lain.  Satu  contoh  jenis perlindungan  yang  telah  diatur  oleh  UU  No  18  Thn  2003  Mengenai  bahwasanya Pengacara  merupakan  hak  kekebalan  dan  familiarnya    sering  disebut  sebagai  hak immunitas.
Pada dasarnya, kata kekebalan (imuniitas)  dalam Bahasa latin yakni immuniteit dimana  artinya merupakan  kekuatan  ataupun  sesuatu  kondisi  juga  seseuatu  yang  tak bisa ditentang. Apabila menyangkut dengan hak kekebalan pada pekerjaan pengacara, maka  bisa  dikatakan  sebagai  hak  imunitas  yang  advokat  miliki  ketika  melakukan pekerjaannya  demi  membantu  keperluan  klien  nya.  Hak  ini  dipaparkan  cukup  rinci pada UU No 18 Pasal 16  Tahun 2003 mengenai Advokatt yang mengatur bahwasanya advokaat/pengacara tak bisa dituduh melalui perdata ataupun pidana saat melakukan kewajibab  pekerjaannya  dengan  niat  yang  baik  demi  kepentingan  dalam  membela kliennya.  Hak  imunitas  bagi  pengacara  tak  bisa  dipahami  dengan  luas,  sebab  bisa menyebabkan  kesalahpahaman  dan  berimplikasi  secara  sosial.  Masyarakat  mungkin berasumsi  bahwasanya  para  pengacara  itu adalah  seorang bangsa  dalam negara  yang mempungai hak istimewa yang tak bisa ditentang secara hukum.

## B.    Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Hak  Imunitas  Advokat  Dalam  Pembelaan Klien
Menurut pandangan  Islam  Advokat dikatakan adalah wakaalah di mana dalam etimologi  artinya al-hifdz,  al-damaan dan tafwiid (Penyerahan,  Pendelegasian  juga Pemberian  Mandat).  Menurut  terminologi wakalaah merupakan  memberikan wewenang/kekuasaan  pada  pihak  lainnya  atas  perihal  yang  mesti  ditanganinya  juga yang mendapat wewenang menggantikan yang memberikan wewenang tersebut dalam periode yg sudah ditetapkan. Wakaalah yaitu kesepakatan kekuasaan (pemberi kuasa) terhadap  pihak  lain  guna  melakukan  tugas  tertentu  demi  kepentingan  bagi  pihak pertama.
Advokat  memiliki  banyak  tanggung  jawab  seperti  menasehati  klien  dalam mencari jalan keluar untuk konfliknya, menjaga hak pihak-pihak yang direbut hak nya serta  cuma memberi  nasihat  saja.  Islam  memberi perhatian  lebih terkait akan  konflik hukum, demikian juga bagi kedudukan dan kekuasaan. Penyerahan, pendelegasian dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
pemberian mandat merupakan pengalihan  kewenangan  dari  satu pihak  kepada  pihak lainnya terkait perihal yang bisa diamanatkan.
Menurut  Hukum  Islam  posisi  manusia  yaitu  serupa  dimata  hukum  ( Equalityy before the Laws )  serta  berhak  atas  keadilan.  Dari  perspektif  ini,  untuk memenuhi  hak serta  kewajiban dalam hukum membentuk pendapat terkait  adanya manfaat  keadilan tersebut. Namun, kewenangan pembuat Undang-Undang sepenuhnya berada di tangan Allah  SWT. Walaupun hamba-Nya  berkuasa  dan masyarakat  itu  diberi  kewajiban  saja untuk  mengurus  dunia  nya  sendiri  yang  sumbernya  dari  Firman  Allah    dan  sisanya ditetapkan oleh mereka (manusia) dengan interpretasi (ijtihad) bermusyawarah.

## C.   Pengaturan  Hak Imunitas  Dalam Hukum Positif
Dalam  UU  Hukum  Pidana  (KUHP)  Pasal  50  KUHP    yang  mana  pasal  tersebut menjelaskan  mengenai  pengecualian  hukum.  Pasal  ini  menetapkan  bahwa  pada umumnya sesorang yang mengerjakan sesuatu sekalipun itu suatu perbuatan kejahatan tindak  pidana  tapi  sebab  dibuat  menurut  aturan  perundang-undangan  maka  yang nelakukannya tidak dapat di pidana. Sepanjang tindakan yang di kerjakan tersebut tidak dilakukan untuk keperluan sendiri (pribadi) tetapi untuk keperluan orang banyak. Tetapi hak imunitas itu ditentukan berdasarkan Pasal 74 KUHP, yang mana pada Pasal 70  (2) (3) (4) serta Pasal 71 membahas mengenai dikuranginya kebebasan relasi diantara  terdakwa  dengan  penasehat  hukum,  Salinan  surat  tersebut  dijelaskan  pada terdakwa  atau  konsultannya,  juga  seluruh  pihak  lainnya  yang  terlibat  selama  prosses tersebut, setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili oleh penuntutt umum.
Pasal  16  UU  Hak  imunitas  Pengacara  mengenai  yang  pada  dasarnya memapaparkan bahwasanya advokat tak bisa dituntut, dengan perdata ataupun pidana ketika  melakukan  pekerjaannya  dengan  niat  yang  benar  dalam  membela  klien.  Hak imunitas  Pengacara  dipakai  saat  mengerjakan  tugasnya  selama  proses  pengadilan ataupun tidak dalam proses sidang dengan niat yang benar, selalu mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) serta selalu mematuhi semua UU yang berkaitan. UU No 18 Pasal 16  Tahun 2003  yang membahas Advokat dijelaskan bahwasanya :
“Advokat  tak  bisa  dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  dalam  melakukan pekerjaannya  selama  dengan  niat  yang  benar  demu  keperluan  saat  membela  klien selama sidang pengadilan”.
UU No 18 Pasal 6 Tahun 2003 mengenai Pengacara, dikatakan bahwasanya mereka bisa diberi tindakan apabila :
1. Melalaikan dan tidak memedulikan keperluan kliennya.
2. Berlaku  buruk  atau  bersikap  tidak  baik  yang  tak  sewajarnya  kepada  sesama teman kerjanya
3. Berperilaku, berbudi pekerti, perkataan  ataupun memberikan  ungkapan yang memperlihatkan perilaku tak sopan dalam  hukum ataupun pengadilan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
4. Melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan yang seharusnya, kehormatan, ataupun derajat pekerjaannya
5. Melakukan hala-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta perilaku tidak baik
6. Tidak menjalankan sumpah/janji Advokat ataupun Kode Etik Profesi Advokat.
Apabila  pengacara  tidak  menjalankan  peraturan  sebagaiman  yang  dijelaskan pada Pasal 6 tadi maka berikutnya bisa diperhatikan juga dalam UU No 18 Pasal 7 ayat Tahun 2003 yang membahas Advokat, dijelaskan bahwasanya bentuk sanksi yang tepat terhadap Advokat bisa seseperti
1. Sanksi lisan
2. Sanksi tulisan
3. PHK  sebentar melalui pekerjaannya mulai  dari  periode  tiga  bulan  hingga  dua belas bulan
4. Diberhentikan selamanya dari pekerjaannya.

## D. Hak Imunitas  Advokat Dalam Menangani  Perkara
Hukum  hak  imunitas  Advokat  pada  penyelesaian  perkara  dan  demi  untuk memahami  dan  menguraikan  hak  imunitas  advokat  dilihat  melalui  hukum  positif  di negara  Indonesia.  Metodologie penelitiannya  yang dipakai  pada  kajian  tersebut  yaitu penelitian yuridis normatif pada perihal penyelesaian perkara hak imunitas advokat sah baik itu saat persidangan ataupun tidak dalam proses sidang. Hak imunitas terpapar di Pasal 16 UU Advokat serta dikuatkan juga melalui ketetapan dari Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Memiliki pekerjaan bada bidang hukum di Indonesia itu bukanlah fenoma yang baru,  sebab  itu  adalah  komponen  dari  integritas  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Sejalan dengan  ketetapan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  yang  dipakai  juga  oleh International  Bar  Association  di  New  York.  September  1990,  merupakan    dasar kebebasan bagi  orang  yang bekerja  di bidang hukum,  dihubungkan  dengan  bebasnya pekerjaan  advokat  serta HAM  perlilu  diperhatikan  dan  itu disebutkan  pada Nomor  8 yang  membahas  pekerjaan  advokat  serta  Nomor  7,  “seorang  advokat  tak  bisa diserupakan  ataupun  diklaim  serupa  dengan  klien  ataupun  sesuatu  yang  di  inginkan klien, meskipun hal tersebut terkenal ataupun tak terkenal.”
Dalam Pasal 14, 15 juga 16 UU Advokat No. 18 Thn 2003 juga sudah memekai integritas dimana di dalam nya terdapat bentuk perhatian penuh terhadap HAM secara garis  besar,  dalam  Pasal  16”  Pengacara  tak  dapat  dituduh  melalui  perdata  ataupun pidana  saat  melakukan  tugasnya  atau  pekerjaannya  selama  dengan  niat  yang  benar demi keperluan dalam membela Klien pada sidang pengadilan.”

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
Penjelasannya  yang  cukup  rinci  dijelaskan  oleh  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi disertai  ditambahkannya  kata-kata  diluar  Pengadilan,  oleh  sebab  itu  wujud  dari  niat yang  benar  selama  melakuan  semua  tugasnya  dalam  pekerjaannya  dimaksudkan sebagai berikut :
1. Advokat bisa diserupakan beserta Kliennnya.
2. Advokat  tak  bisa  dituntut  Perdata  ataupun  Pidana  selama  melakukan pekerjaannya.
3. Menurut  pendapat  Nisbi,  para  Pengacara  bisa  mengungkapkan  rahasia jabatannya  dan  itu  sesuai  dengan  keadaan  yang  diperhitungkan  sesuai dengan perbandingan niat yang baik.
4. Cakupan dari hak melanggar adalah wajib bagi hukum pada profesi Advokat, mereka  akan  angkat  tangan  apabila  UU  mendatangkannya  demi  suatu kepentingan untuk dimintai penjelasan dalam Pengadilan.
5. Sehubungan dengan kasus penyidikan pada Pekerjaan Advokat dibuat suatu panggilan lewat  organisasi Peradilan setempat.

## Saran
 Disebabkan  UU  No.  18  Tahun  2003    membahas  Pengacara  di  masa  yang sekarang  dan  yang akan datang  kami berharap bisa  membawa  banyak  arahan bagi semua Advokat selama melakukan semua pekerjaannya  serta manfaatnya selama dalam menegakkan hukum dan di masa depan semiga UU tersebut mesti diadakan  perubahan  guna  megeratkan    kekuasaan  Advokat  sebagaimana Advokat merupakan wujud dari ditegakkannya hukum di negara Indonesia ini.
 UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Pengacara yang membahas hak imunitas pada semua  Advokatt  di  Indonesia  selama  menjalankan  pekerjaannya  serta manfaatnya  ketika  membela  kliennya  meskipun  begitu  kami  berharap  UU  ini dapat    mempertegas  lagi  penjelasan  mengenai  hak  imunitas  bagi  seluruh Advokat di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Syahfiqti Nugrahen, UIN Raden Intan Lampung, 2019
Sardinata Sardinata, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei, Journal of Lex Generalis (JLG) 2
(3), 1074-1086, 2021
Khambali,  Muhammad, Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia ,
Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3-Nomor 1, 2014, halaman 2.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    437-445  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2693
Barda  Nawawi  Arief, Masalah  penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penaggulangan Kejahatan ,  Makalah  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
Sistem  Pemidanaan  Dalam  Ketentuan  Umum  Buku  I  RUU  KUHP  2004,  “Makalah”, disajikan  pada  acara  Silaturahmi  Akademik,  Sekolah  Tinggi  Hukum  Bandung, Bandung 12 Juli 2005.
Denny  Kailimang, Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme  Advokat Sebagai Penegak Hukum  dan  Profesi  Terhormat ,  Makalah,  disampaikan  pada  Rakernas  XII  AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007.
Advokat  dan  Mahkamah  Konstitusi,  Makalah,  disampaikan  pada  seminar  Nasional Peranan  dan  Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Menunjang  Sistem Hukum dan Demkrasi di Indonesia, Bandung, 2004.
Muhammad  Abdulkadir,  2004, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Cet.  1,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Pandu  Yudha,  2002, Klien dan Penasehat Hukum Perspektif Masa  Kini ,  PT.  Abadi  Jaya, Jakarta.
Rosyadi Rahmat.,  Hartini  Sri,  2003, Advokat dalam Perspektif Islam dan  Hukum Positif,
Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Winarta Frans Hendra, 1995, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan , Sinar
Harapan, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.