## Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum

## Novi Edyanto
Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK. Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail: noviedyanto@gmail.com

## Abstract
Progressive law does not see laws as the final product, but a product that is constantly to be built (law in the making). Progressive lawmakers can make changes by making creative interpretation of existing rules, without having to wait for change of law (changing the law). Poor regulation should not be an obstacle for progressive lawmakers to bring justice to the people and seekers of justice as they can make a new interpretation every time against a rule. In order for the law to be more beneficial, it takes the services of creative lawmakers to translate the law in the social interests that it must serve.
Keywords: Law, Child, Victim, Performer

## Abstrak
Hukum progresif tidak melihat hukum-hukum sebagai produk final, melainkan produk yang secara terus-menerus masih harus dibangun (law in the making). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.
Kata Kunci : Hukum, Anak, Korban, Pelaku

## Latar Belakang
Dewasa ini, sistem pemidanaan sedang serius  mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus Pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan Anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritiual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 1
Indonesia sebagai Negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan ( the sentencing system ) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan 2 . Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi- sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi- sanksi yang diatur dalam hukum lain. Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap
1  Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta
2  Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia ,
Yogyakarta, Graha Ilmu
“hati nurani bersama” atau collective conscience . Hukum pidana yang merupakan the punitive style of social control dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.
Pemidanaan tidak lagi hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita- citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan terhadap dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan dan tahapan- tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya peran penegak hukum dalamnya. 3
Perkembangan tata hukum yang ada di Indonesia membahas permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menghadirkan konsep diversi sebagai perwujudan dari restoratif justice. Kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai anak sendiri dimulai dari konvensi-konvensi internasional hingga kepada peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Perlindungan untuk anak berupa peraturan perundang- undangan nasional dapat dilihat dari lahirnya Pasal 330 BW yang memberikan batasan orang belum dewasa, pasal 45, 46, 47, 72 KUHP, Pasal 153 secara eksplisit disebutkan oleh KUHAP, UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor
3  Hadi Soepeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa   Pemidanaan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

## 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ratifikasi Konvensi Hak Anak dalam Keppres nomor 36 tahun 1990 dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan perundang-undangan di atas masih belum mumpuni dalam menyelesaikan penanganan anak salah satu kelemahannya adalah tidak adanya pengaturan secara tegas terhadap kewajiban aparat penegak hukum mencegah anak secara dini masuk ke dalam peradilan formal.
Oleh karena itu Satjipto Rahardjo memberikan sebuah gagasan baru model penegakan hukum Indonesia dengan model hukum progresif. 4 Progresif berasal dari kata dalam bahasa inggris progress yang berarti kemajuan. Ide hukum progresif bermula dari hukum responsif, hal ini dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 1980-an yang telah mengadopsi buku yang ditulis oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick pada tahun 1978. Dari sinilah dapat dikatakan awal mula masuknya konsepsi hukum responsif yang disampaikan Nonet dan Selznick ke Indonesia dengan berlatar belakang kondisi Amerika saat itu di era 1970an yang kemudian mulai dikembangkan di Indonesia melalui pemikiran yang dibawa oleh Satjipto Rahardjo lewat gagasan hukum progresifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu; hukum progresif. Akan tetapi secara tegas beliau juga menyampaikan, bahwa hukum progresif memiliki tipe responsive .

## Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan tulisan ini adalah bagaimana konsep restorative justice dalam bentuk diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?
4 Atmasasmita Romli, 2010, Teori Hukum Integratif, Genta Publising,Yogyakarta

## Pembahasan

## A.   Sejarah dan Definisi Restorative Justice
Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional. 5
Keadilan restoratif  adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. (Marshall, 1999). Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum
5  Albert Eglash, 1977, Beyonde Restitution: Creative Restitution, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif
tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah restorative justice yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa restorative justice adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif 6 .
Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan restorative justice . Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan restorative justice yaitu Victim Offender Mediation (VOM), Family Group Conferencing (FGC), Circles, Restorative Board. 7 Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah :
1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2.  Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3.  Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah;
5.  menetapkan hubungan langsung dan nyata
6 Ibid ., hal 95 7  Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. , Refika Aditama, Bandung
antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal. (Unicef, 2004 : 357)
Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep restorative justice dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum lahirnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri 8 . Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari- hari.

## B. Diversi
Diversi atau diversion pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia ( President Crime Commission ) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak ( children’s courts ) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan ( police cautioning ) 9 . Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. (Unicef, 204: 330). Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang
8   JCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 9  Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Resotative Justice , USU Press, Medan
berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

## 1.   Peraturan Internasional
a.  Convenion on the Rights of The Child
(Konvensi Hak-Hak Anak)
b.  The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice–the Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk
Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
c.  The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty
(Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)

## 2. Peraturan Nasional
a.  Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
b.  Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
c.  Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
d.  Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
e.  TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian
Ide diversi dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi ( diversion ) tercantum dalam Rule 11,1, 11.2 dan Rule 17.4 yang terkandung pernyataan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non-
pemerintah. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam penerapan suatu diversi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana 10 . Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya.
Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegaskan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana. Tujuan Diversi dalam Undang- undang Sistem Peradilan Pidana, adalah untuk:
1.  Mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku
2.  Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4.  Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan
10 Robert & Keith Haley, 2002, Introduction Criminal Justice , Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA

## pendekatan kekeluargaan telah ditempuh.
Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus- kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman. 11
Proses restorative justice pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari keadilan restoratif ini adalah anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah anak dan peka gender dan oleh masyarakat. Berdasarkan perundang-undangan yang diuraikan dan situasi kondisi (fakta) yang terjadi selama ini, maka upaya penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi dan keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
Pelaksanaan restorative justice metode yang
11 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America : A n Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System ) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003
dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi ( discretionary power ). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan ( diversion ) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

## C. Pelaksanaan Diversi
Beijing Rules mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa
penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Dan menurut Butir 13.2 dinyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah- langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.
Ketentuan ini dititahkan oleh Konvensi Hak Anak Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang- undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian mempunyai kewenangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan apakah kasus anak tersebut dapat diselesaikan melalui pengalihan atau tidak seperti kasus pencabulan dan narkoba yang biasanya diteruskan ke penuntutan. Apabila diversi berhasil dilakukan, maka akan dilakukan pemulihan. Namun jika diversi tidak berhasil atau kepolisian berdasarkan kewenangannya menyatakan bahwa kasus tersebut harus diteruskan maka proses akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun terkadang dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bahkan tidak menawarkan diversi dan restorative justice . Selain itu pihak keluarga korban juga tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan diatas materai yang meminta pelaku dihukum seberat- beratnya. Adapun beberapa kriteria tindak
pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:
1.  Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
2.  Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
3.  Hasil penelitian dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
4. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. 12
12  Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Bandung, Refika Aditama

## Kesimpulan
Diversi dan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara. Di Indonesia sendiri telah dimulai dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dipraktekkan secara lama dalam hukum adat masyarakat. Keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Penerapan diversi dan non-pemenjaraan sejalan dengan keadilan bagi anak sebagaimana tertuang dalam instrumen internasional, dalam rangka pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

## Rekomendasi
Keadilan restoratif ( restorative justice ) dapat menjadi salah satu upaya untuk penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum, namun dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan aparat penegak hukum, keluarga, lingkungan sekolah maupun tokoh masyarakat di samping itu perlu adanya sosialisasi bagi penegak hukum agar pelaksanaan restorative justice menjadi lebih efektif.

## Daftar Pustaka
Albert, Eglash, 1977. Beyonde Restitution: Creative Restitution , Lexington, Massachusset- USA, hlm 95, yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif
Atmasasmita, Romli, 2010. Teori Hukum Integratif , Genta Publising,Yogyakarta
Hadi Soepeno, 2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikan Peradilan Anak Tanpa    Pemidanaan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
JCT Simorangkir dkk, 2008. Kamus Hukum, Sinar Grafika , Jakarta Marlina, 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice ., Refika Aditama, Bandung Nandang Sambas, 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia , Yogyakarta, Graha Ilmu
Nashriana, 2011. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta
Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Cliffford E. Simmonsen, dalam Correction in America: An Introduction , Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003
Robert & Keith Haley, 2002. Introduction Criminal Justice , Glencoe McGraw Hill, Callifornia-USA