Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination
1 Bambang Sukarjono, 2 Meirza Aulia Chairani, 3 Angga Pramodya Prdhana, 4 Lusi Ardiani
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133 Email: bambangsukrajono@unmer-madiun.ac.id 2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133 Email: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id 3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133 Email: angga@unmer-madiun.ac.id 3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79 Madiun, 63133 Email: lusiardiani99@gmail.com
Abstract-The purpose of this study was to analyze the role of the crown witness in the  premeditated murder case of  Brigadier  Joshua  associated  with  the  principle  of  non-self-incrimination  and  the  obstacles  to  using  a  crown witness  in  the  premeditated  murder  case  of  Brigadier  Joshua  associated  with  the  principle  of  non-self- incrimination.  This  writing  research  method  uses  a  normative  juridical  method  with  three  approaches,  namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach).  The  results  of  the  research  on  the  role  of  the  crown  witness  in  the  premeditated  murder  case  of Brigadier  Joshua  were  linked  to  the  principle  of  non-self-incrimination,  there  were  five  defendants  who  were used  as  crown  witnesses  against  the  other  defendants  namely  Ferdy  Sambo,  Putri  Candrawathi,  Bripka  Ricky Rizal, Strong Ma'ruf and Bharada E However, there were two defendants who refused to be the crown witness for the other defendant, namely Ferdy Sambo who refused to be a witness for Putri Candrawathi, and vice versa Putri  Candrawathi  refused  to  be  a  witness  for  Ferdy  Sambo.  With  this  in  mind,  there  are  obstacles  that  come from obstacles to the defendant, obstacles to evidence, and obstacles to the trial judge. Based on this study, the use of crown witnesses in court proceedings is common. Aims to open the veil of crime from the defendant who was used as a  witness. However, the  use of crown witnesses must  still pay attention to the human rights of the accused.  In  criminal  law  theory,  this  provision  is  referred  to as  the  principle of  non-self-incrimination,  namely the  defendant  has  the  right  not  to  provide  information  that  incriminates  himself  (privilege  against  self- incrimination), which in practice the attitude of silence and not admitting to the accused is used as an excuse or circumstance that can be aggravating for punishing the accused.
Keywords: Crown Witness, Premeditated Murder, The Principle of Non-Self Incrimination.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## I. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  memiki  berbagai  macam  kepentingan  yang  berbeda.  Dalam  hukum  berisi mengenai  yang  mana  yang  harus  dilakukan  dan  yang  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  yang bersifat  mengikat,  memaksa  dan  berisi  sanksi  yang  tegas.  Salah  satu  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  yang  mengatur  tentang  perbuatan  yang  melanggar  norma  dan  kejahatan  terhadap kepentingan  umum  adalah  hukum  pidana.  Istilah  hukum  pidana  merupakan  terjemahan  dari istilah bahasa Belanda “ strafrecht ”, straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Kata “pidana” sama  dengan  derita  atau  siksaan  yang  berarti  hal  yang  “dipidanakan”  yaitu  instansi  yang berkuasa  dilimpahkan  kepada  seseorang  oknum  sebagai  hal  yang  tidak  enak  dirasakannya  dan sebagai  suatu  penderitaan,  tetapi  harus  dengan  alasan  tertentu  untuk  melimpahkan  pidana  ini. 1 Secara  prinsip  penggolongan  berbagai  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) didasarkan pada kepentingan umum yang hendak dilindungi, seperti yang telah termuat  dalam  Pasal  338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Tentang  Kejahatan Terhadap  Nyawa  merupakan  penyerangan  terhadap  nyawa  seseorang.  Kepentingan  yang dimaksud  dalam  hal  hendak  dilindungi  dan  yang  merupakan  objek  kejahatan  ini  adalah  nyawa manusia maka setiap manusia yang dinyatakan melanggar norma akan dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi administratif yang akan di proses melalui lembaga peradilan.
Bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi dalam kehidupan masyarakat yakni tindak  pidana  pembunuhan.  Jika  perbuatan  tersebut  dilakukan,  maka  dapat  dikatakan  telah melanggar  aturan  Undang-Undang  dan  dapat  dikenai  sanksi  atau  hukuman  pidana. Timbulnya akibat  terkait  hilangnya  nyawa  orang  atau  matinya  orang  dalam  tindak  pidana  pembunuhan merupakan syarat mutlak. Pembunuhan dalam hukum pidana disebut dengan kejahatan terhadap jiwa  seseorang  yang  telah  diatur  dalam  Bab  XIX  Pasal  338  KUHP  Buku  II  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: 2
1 Ayu Efritadewi, 2020, Modul Hukum Pidana , Umrah Press, Tanjungpinang, hal. 1
2 Soenarto R, 2018 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP , Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hal. 210
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Perbuatan  pembunuhan  terdapat  pembunuhan  yang  dikatakan  pembunuhan  berencana. Pembunuhan  berencana  telah  diatur  dalam  Bab  XIX  Pasal  340  Buku  II  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain, diancam  karena  pembunuhan  dengan  rencana,  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” 3
Pembunuhan berencana  atau moord merupakan salah satu  bentuk  dari kejahatan terhadap nyawa yang telah diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berita pembunuhan  berencana  yang  akhir  ini  sedang  menjadi trending  topic yaitu  kasus  pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang dibunuh oleh rekannya sendiri yakni Bharada Richard Eliezer  Pudihang  Lumiu  alias  Bharada  E  atas  perintah  atasannya  yakni  Irjen  Pol  Ferdy  Sambo yang  menjabat  sebagai  Kadiv  propam  Polri.  Peristiwa  pembunuhan  berencana  bermula  pada tanggal  8  Juli  tahun  2022  dimana  Brigadir  Joshua  yang  merupakan  korban  pembunuhan berencana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  utama  yakni  Ferdy  Sambo,  Brigadir  Joshua  dikabarkan tewas  akibat  baku  tembak  dengan  Bharada  E  alias  Richard  Eliezer  Pudihang  Lumiu  yang merupakan anggota Brimob Polri di kediaman rumah dinas Irjen Polri Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus tersebut baru dapat diungkap setelah 3 hari berselang yakni pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Terdapat skenario awal yang diceritakan yakni Brigadir Joshua di dapati masuk ke  dalam  kamar  istri  Irjen  Polri  Ferdy  Sambo  yakni  ibu  Putri  Candrawathi  dan  ketahuan melakukan  aksi  pelecehan  seksual  terhadap  istri  Irjen  Polri  Ferdy  Sambo.  Belum  dapat menjawab  secara  pasti  terkait  penyebab  atau  motif  pembunuhan  berencana  yang  menewaskan Brigadir Joshua, karena terdapat pernyataan yang dianggap tembus ke hal-hal yang berbau tabu dan dewasa sehingga menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof.
3 Ibid. hal. 210
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. pada saat konferensi pers di Kemenko Polhukam dinilai tidak pantas menjadi konsumsi publik. 4
Dibalik pembunuhan berencana yang terjadi, pasti akan terdapat peranan seseorang untuk menyatakan  kebenaran  atas  suatu  peristiwa  yang  terjadi,  sehingga  salah  satu  cara  untuk membuktikan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  tersebut  bersalah  atau  tidak bersalah  ialah  dengan  menggunakan  saksi.  Saksi  merupakan  seseorang  yang  menyampaikan laporan  dan  atau  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  dalam  proses  penyelesaian  tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  pengetahuan  tertentu  guna  kepentingan  penyelesaian tindak  pidana. 5 Sebagaimana  dalam  Pasal  1  butir  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP).
Sistem peradilan pidana di Indonesi dalam hal tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksiannya terhadap tersangka atau terdakwa lain ialah saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara  yang  sama  yang  disebut  dengan  saksi  mahkota.  Istilah  saksi  mahkota  memang  tidak ditemukan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  khususnya  dalam  hukum  acara  pidana  di Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Walaupun demikian istilah dari saksi mahkota ini sering ditemui dalam praktek hukum  acara pidana, namun  tidak dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan seperti pada  permasalahan  yang  diteliti  oleh  penulis  bahwasanya  terdapat  penggunaan  saksi  mahkota terkait tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yakni Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias  Bharada E, Bripka Ricky Rizal, Ku’at Ma’ruf, dan Putri Candrawathi.  Menurut  Andi  Hamzah, 6 saksi  mahkota  merupakan  seorang  terdakwa  yang dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota atau seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi  terdakwa  lainnya  yang  kedudukannya  sebagai  terdakwa  dilepaskan.  Agar  tersangka  atau
4 Anggrainy  Cynthia,  2022  ,  “Mahfud  dicecar  anggota  DPR  soal  motif  pembunuhan  Brigadir  J  menjijikkan”, Detik News, https://news.detik.com/berita/d 6247017/mahfud-dicecar-anggota-dpr-soal-motif-pembunuhan- brigadir-j-menjijikkan, Diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 09.43 WIB
5 Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana , Kencana, Jakarta, hal. 235
6 Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 323-328
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
terdakwa  dapat  menjadi  saksi  mahkota  maka  diperlukan  mekanisme splitsing atau  pemisahan berkas  perkara  guna  memudahkan  pembuktian  di  persidangan  karena  dengan  adanya splitsing masing-masing  terdakwa  dapat  menjadi  saksi  satu  sama  lain. 7 Tujuan  dari  pemisahan  berkas perkara  pidana  adalah  apabila  ada  sesuatu  berkas  pidana  yang  mengenai  perkara  pidana perbuatan  melanggar  hukum  pidana  dilakukan  lebih  dari  seorang  dan  tidak  memenuhi  syarat- syarat  tersebut  mengenai  keharusan  menggabungkan  beberapa  perkara  yakni  menjadi  beberapa berkas  perkara  serta  harus  membuat  surat  tuduhan  terhadap  masing-masing  berkas  perkara ( splitsing ).  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  istilah  mengenai saksi  mahkota sudah dikenal  dan lazim digunakan sebagai  alat bukti.  Mahkamah Agung dalam Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2347/K/Pid.Sus/2011,  juga  memberikan  definisi  mengenai saksi mahkota, yaitu:
“Saksi  yang  berasal  atau  diambil  dari  salah  seorang  tersangka  atau  terdakwa lainnya  yang  bersama-sama  melakukan  perbuatan  pidana,  dan  dalam  hal  mana  kepada  saksi tersebut  diberikan  mahkota.  Adapun  mahkota  yang  diberikan  kepada  saksi  yang  berstatus terdakwa  tersebut  adalah  dalam  bentuk  ditidakan  penuntutan  terhadap  perkaranya  atau diberikannya  suatu  tuntutan  yang  sangat  ringan  apabila  perkaranya  dilimpahkan  ke  Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.
Penggunaan  terkait  saksi  mahkota  memang  dipandang  sangat  mempunyai  daya  potensial dalam  membuka  tabir  kejahatan  khususnya  kejahatan  yang  melibatkan  beberapa  pelaku  yang telah  mengembangkan  ikatan  yang  kuat  satu  sama  lain  yang  bersifat  tertutup,  baik  melalui koneksi  pribadi  ataupun  melalui  perkumpulan  profesi  seperti  halnya  pada  tindak  pidana  kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir  Joshua,  dijelaskan  terkait  penggunaan  saksi  mahkota  terhadap  lima  terdakwa,  namun terdapat dua terdakwa yang menolak menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lain yakni Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi mahkota satu sama lain.
Penggunaan  saksi  mahkota,  kerap  terjadi  suatu  hambatan  terhadap  penggunaan  saksi mahkota. Hambatan-hambatan yang terjadi bisa saja berasal dari aparat penegak hukum maupun
7 Ibid . hal.76
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
terdakwa  yang  dijadikan  sebagai  saksi  mahkota  itu  sendiri.  Salah  satu  hambatan  yang  sering terjadi dalam penggunaan saksi mahkota ialah terdakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi mahkota tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang mana dalam hal  ini pihak  yang berwenang tidak  mendapatkan kejelasan dan titik terang terkait perkara  yang  sedang  didalami.  Sesuai  dengan  tujuan  penggunaan  saksi  mahkota  ialah  untuk mendapatkan  keterangan  yang  jelas  dari  terdakwa  yang  ikut  serta  dalam  suatu  tindak  pidana, maka  keterangan-keterangan  terdakwa  yang  dijadikan  saksi  mahkota  tersebut  harus  menjadi suatu keterangan yang valid, sehingga nantinya dapat menjadi pandangan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  dalam  membuat  surat  dakwaan  maupun  surat  tuntutan  untuk  diajukan  dalam  sidang  di pengadilan.
Penggunaan saksi mahkota selain memberikan keuntungan pada saat proses penyelesaian perkara,    ditemukan  beberapa  pertentangan  dari  beberapa  ahli  hukum  diantaranya  dari  mantan Hakim  Agung  Republik  Indonesia,  Adi  Andojo  Soetjipto  yang  Menyatakan  bahwa  cara pembuktian  dengan  menggunakan  saksi  mahkota  tidaklah  dibenarkan  dan  dilarang  berdasarkan Ilmu  Pengetahuan  Hukum. 8 Indriyanto  Seno  Adji  dalam  makalahnya  juga  mengemukakan bahwasannya  pengajuan  saksi  mahkota  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM), khususnya  berkaitan  dengan  hak-hak  terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana  yakni  melanggar asas “ non  self  incrimination ”  yang secara implisit disebutkan melalui Pasal  189 ayat  (3) Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  yang  berbunyi  “keterangan  terdakwa  hanya dapat  dipergunakan  terhadap  dirinya  sendiri”.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  tersangka  atau terdakwa  mempunyai  hak  untuk  tidak  mempersalahkan  dirinya  sendiri  sejak  proses  penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan. 9
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan  saksi  mahkota  dalam  perkara  tindak  pidana  kasus  pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas non self incrimination ?
8 Hadi, Ilman. 2012, ”Definisi Saksi Mahkota”, Hukum Online,  http://www.hukumonline.com/,Diakses pada 08 Oktober 2022 pukul 11.08 WIB
9 Dwinanto  Agung  Wibowo,  2011,  Peranan  Saksi  Mahkota  Dalam  Peradilan  Pidana  di  Indonesia, Tesis  Tidak Diterbitkan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Depok, hal. 5

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
2. Bagaimana  hambatan  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  perkara  tindak  pidana  kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas non self incrimination ?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif ( Normative  legal  research )  dan  penelitian  yuridis  empiris  ( Empirical  legal  research ). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang- undangan (Statute  Approach) dan  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ),  dan  Studi kasus  ( case  study ).  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif, artinya  mempunyai  otoritas.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim. 10 Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  semua  publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks, kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar. 11 Pada  penelitian  ini  yaitu buku-buku terkait tentang Hukum pidana, hukum acara perdata, keterangan saksi.

## III. PEMBAHASAN
a. Peranan  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Kasus    Pembunuhan  Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination
Terdapat  beberapa  saksi  mahkota  untuk  menjadi  saksi  bagi  terdakwa  lain  dalam  perkara tindak  pidana  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  yang  telah  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu:
a. Terdakwa Ferdy Sambo
b. Terdakwa Putri Candrawathi
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), PT. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta,2015, h. 181
11 Ibid., h.182
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
c. Terdakwa Bripka Ricky Rizal
d. Terdakwa Kuat Ma’ruf
e. Terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E
Jeratan Pasal dari masing-masing terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua disebut berbeda-beda seperti pada terdakwa Ferdy Sambo  yang dijerat dengan Pasal  340 juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdakwa Putri Candrawathi yang dijerat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), terdakwa  Bripka  Ricky  Rizal  yang  dijerat  dengan  Pasal  340  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terdakwa  Kuat  Ma’ruf  yang  dijerat  dengan  Pasal  340  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  Pasal  56  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  telah  di  konfirmasi  oleh TimSus  Polri  karena  sebelumnya  hanya  dijerat  dengan  Pasal  Pasal  338  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  pembunuhan  juncto  Pasal  55  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan jeratan Pasal  dari  masin-masing  terdakwa  tersebut  berdasarkan  pada  peran  masing-masing  terdakwa pada  saat  peristiwa  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  terjadi,  seperti  Ferdy  Sambo  yang berperan sebagai pelaku utama atau otak dari pembunuhan berencana Brigadir Joshua selain itu Ferdy  Sambo  disebut  sebagai  penembak  kedua  setelah  Bharada  E,  Putri  Candrawathi  yang berperan  sebagai  pembantu  yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  menjadi  perencanaan
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
pembunuhan  Brigadir  Joshua,  Bripka  Ricky  Rizal  yang  berperan  sebagai  yang  mengetahui rencana  pembunuhan  Brigadir  Joshua  namun  tidak  melaporkan  rencana  pembunuhan  tersebut padahal  Bripka  Ricky  Rizal  seorang  anggota  Kepolisian  dengan  pangkat  Brigadir  Kepala  yang seharusnya  lebih  tegas  dalam  melihat  perbuatan  pidana  yang  menghilangkan  nyawa  seseorang selain  itu  Bripka  Ricky  Rizal  ikut  hadir  serta  membiarkan  penembakan  tersebut  terjadi,  Kuat Ma’ruf  yang berperan sebagai  yang membantu dan menyaksikan penembakan Brigadir Joshua, dan Bharada E yang berperan sebagai penembak pertama atau eksekutor.
Penggunaan  saksi  mahkota  dalam  kasus  tersebut  mendapat  penolakan  penyematan  status saksi  bagi  terdakwa  lain  dari  dua  terdakwa  yakni  Ferdy  Sambo  yang  menolak  menjadi  saksi mahkota bagi istrinya yakni Putri Candrawathi dan sebaliknya Putri Candrawathi yang menolak menjadi  saksi  bagi  suaminya  yakni  Ferdy  Sambo.  Kedua  terdakwa  memberikan  keterangan bahwa status saksi terhadap suami atau istrinya disebut tidak perlu.
Syarat  penggunaan  status  terhadap  lima  saksi  mahkota  kepada  lima  terdakwa  lain  dalam kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  dinilai  memenuhi  syarat,  maka  Jaksa  Penuntut Umum (JPU) mengajukan penggunaan saksi mahkota terhadap terdakwa lain. Di dasari dengan masih  terdapat  kurangnya  alat  bukti  sehingga  proses  penyelesaian  perkara  hingga  saat  ini berjalan  dengan  lambat,  berkas  perkara  kepada  masing-masing  terdakwa  diminta  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  untuk  dilakukan  secara  terpisah  dari  masing-masing  terdakwa  karena berkas perkara masing-masing terdakwa tidak termasuk perkara yang harus digabungkan dengan alasan  bahwa  beberapa  terdakwa  dalam  peristiwa  pidana  tersebut  mempunyai  peranan  yang berdiri  sendiri.  Hal  tersebut  yang  mendasari  lima  terdakwa  memenuhi  prinsip-prinsip  sebagai saksi mahkota yakni:
a. Dalam  perkara  delik  pernyertaan,  disebutkan  pada  Pasal  55  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b. Terdapat kekurangan alat bukti;
c. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara ( splitsing ).
Kesaksian  dan  tanggapan  saat  persidangan  dari  masing-masing  saksi  mahkota  terhadap terdakwa lain kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua terdapat tambahan keterangan yang
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
sama  dari  masing-masing  terdakwa,  diketahui  keterangan  tersebut  sebelumnya  tidak  diberikan pada saat  penyidikan terdakwa Kuat  Ma’ruf, terdakwa  Bharada E, dan terdakwa  Bripka Ricky Rizal  terkait  dijanjikan  nya  oleh  Ferdy  Sambo  dan  Putri  Candrawathi  sejumlah  uang  serta handphone merk  iPhone  yang  akan  diberikan  ketika  peristiwa  penembakan  di  Duren  Tiga tersebut  sudah  selesai.  Selain  itu  Kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  tersebut  juga terdapat peran Bharada E sebagai justice collaborator yang telah diterima oleh pihak LPSK dan dalam  kesediaannya  tersebutlah  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  kepada  penegak hukum tentang fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua.
Justice  Collaborator (JC)  merupakan  status  yang  disematkan  kepada  seseorang  saksi sekaligus tersangka yang memiliki inisiatif untuk memberikan keterangan atau informasi terkait tindak  pidana  yang  berasal  dari  dalam  diri  pelaku  yang  dengan  kesadarannya  mengakui perbuatan yang dilakukannya, kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan  yang berhubungan dengan suatu tindak pidana  yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana tersebut, dengan adanya justice collaborator aparat  penegak  hukum  mendapat  keuntungan  dengan  kerja  sama  tersebut  yaitu  dibongkarnya kejahatan serius. 12
Penggunaan justice collaborator dan saksi mahkota ini berbeda, karena pada penerapannya saksi  mahkota  dinilai  melanggar  hak  asasi  manusia  sedangkan justice  collaborator justru diberikan  dalam  rangka  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  proses  peradilan  pidana sebagaimana  dianjurkan  dalam  sebuah  Konvensi  Internasional  yang  dibuat  oleh  PBB.  Tujuan dari penggunaan justice collaborator dengan saksi mahkota hampir sama yakni seseorang  yang disebut  sebagai  pelaku  namun  bukan  pelaku  utama  sama-sama  memberikan  fakta-fakta  terkait tindak  pidana  yang  terjadi  guna  mengungkap  sebuah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  menjadi justice  collaborator maupun  saksi  mahkota  dalam  tindak  pidana tersebut.  Dari  diberikannya  beberapa  fakta-fakta  dari  keterangan  seseorang  yang  berstatus
12 Bachruddin  Machmud,  Muhammad  Junaidi,  Amri  Panahatan  Sihotang,  Kukuh  Sudarmanto,  “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal USM Law Review , Vol. 4 No.1 Tahun 2021, hal. 373

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
sebagai justice  collaborator maupun  saksi  mahkota,  nantinya  hal  tersebutlah  yang  dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Terdapat  pertentangan  dari  adanya  penggunaan  saksi  mahkota  yakni  Asas non  self incrimination yang  merupakan  salah  satu  indikator fair  trial yang  melahirkan  konsekuensi bahwa  pengajuan  saksi  mahkotaa  merupakan  hal  yang  sangat  bertentangan  dengan  prinsip peradilan  yang  baik,  adil  dan  tidak  memihak  serta  termasuk  pelanggaran  terhadap  kaidah  hak asasi manusia (HAM). Hal ini memiliki arti bahwa seseorang diberi hak untuk tidak memberikan kesaksian  atau  keterangan  yang  memberatkan  dirinya  sendiri  dalam  pemeriksaan  di  muka persidangan termasuk hak untuk bebas dari paksaan mengaku bersalah. Proses pembuktian pada tingkat  penyidikan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dapat  diarahkan,  digiring  ataupun dipaksakan  untuk  mengakui  bahwa  dirinya  telah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana. Bahkan jika tersangka atau terdakwa diam sekalipun atau justru membantah apa yang dituduhkan padanya sehingga memunculkan kesan tersangka atau terdakwa tersebut berbelit-belit serta bisa saja  mempersulit  jalannya  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Hal  tersebut  tetap  tidak  dapat dipersalahkan  kepadanya  karena  terdakwa  diberikan  hak  oleh  hukum  untuk  tidak mempersalahkan serta memberatkan dirinya sendiri dalam suatu perkara yang dituduhkan.
Namun  apabila  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua,  Jaksa  Penuntut Umum (JPU) mengajukan penggunaan saksi mahkota dalam persidangan dan secara terang tidak ada  keberatan  dari  pihak  penasehat  hukum  terdakwa  yang  mengetahui  peraturan  hukum mengenai saksi mahkota. Seperti pada persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang  menyebutkan  bahwa  kelima  terdakwa  tersebut  bisa  disebut  sebagai  “saksi  mahkota” terhadap  terdakwa  lainnya  karena  keterangan  dan  kesaksian  masing-masing  terdakwa  tersebut dapat  menjadi  pandangan  dan  pertimbangan  oleh  Majelis  Hakim. 13 Berdasarkan  pertimbangan Majelis  Hakim  yang  turut  memperbolehkan  adanya  penggunaan  saksi  mahkota  guna mendapatkan  titik  terang  dari  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  yang  belum terungkap,  maka  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir
13 Tim Detik News, Loc cit
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Joshua bisa diajukan dengan adanya kesepakatan secara jelas dan resmi dari beberapa pihak yang bersangkutan dan pihak yang berwenang.
b. Hambatan  Penggunaan  Saksi  Mahkota  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination
Analisis  hambatan  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  perkara  tindak  pidana  kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas non self incrimination :
a. Hambatan pada terdakwa:
1) Tidak  bersedianya  terdakwa  menjadi  saksi  mahkota  terhadap  terdakwa  lain  seperti  pada dua  terdakwa  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  yakni  Ferdy  Sambo yang  menolak  menjadi  saksi  mahkota  untuk  istrinya  yaitu  Putri  Candrawathi,  dan sebaliknya Putri Candrawathi yang menolak menjadi saksi mahkota untuk suaminya yaitu Ferdy Sambo.
b. Hambatan pada alat bukti:
1) Adanya upaya menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo bersama dengan anggota Polisi liannya  yakni  dengan melakukan perusakan barang bukti berupa handphone dan menghilangkan serta memberikan pernyataan bahwa closed-circuit television (CCTV) rusak akibat tersambar petir. 14 Tujuan dari upaya tersebut  yaitu untuk mengaburkan  peristiwa  pidana  yang  berujung  pada  upaya  menghalang-halangi  proses penyidikan.
2) Merekayasa  peristiwa  pidana  yang  seolah-olah  terjadi  aksi  tembak  menembak  antara Brigadir  Joshua  dengan  Bharada  E,  namun  rekayasa  tersebut  akhirnya  terungkap  jika hanya sebuah skenario dan bukan fakta asli dari peristiwa pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua tersebut.
c. Hambatan pada Hakim Pengadilan:
14 Tim Detik News, Loc cit
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Hambatan  pada  Hakim  dalam  persidangan  lanjutan  dengan  penggunaan  saksi  mahkota kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua ialah sebagai berikut:
1) Penggunaan  saksi  mahkota  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua, menyulitkan  atau  mempengaruhi  serta  kurang  adil  nya  putusan  hakim.  Hal  tersebut  bisa saja terjadi dengan dasar saksi mahkota merupakan tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai saksi bagi terdakwa lainnya, dalam hal ini terdakwa memiliki hak untuk diam atau bahkan tidak memberikan keterangan nya atau bahkan memberikan jawaban yang bersifat bohong atau ingkar seperti hal nya terdakwa Kuat Ma’ruf yang secara terang ia melakukan sebuah  kebohongan  dan  memberikan  keterangan  palsu  pada  saat  di  periksa  di  Provos Mabes Polri. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang selalu melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah dalam memberikan suatu keterangan.
2) Keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota dapatlah berisi kebohongan yang bertujuan untuk  menyelamatkan  perbuatan  atau  tindakan  dari  terdakwa  lain  seperti  pada  terdakwa Kuat  Ma’ruf  yang  menyebut  bahwa  dirinya  enggan  berkhianat  kepada  atasannya  yakni Ferdy  Sambo. 15 Dalam  hal  penggunaan  status  saksi  mahkota  kepada  terdakwa  Kuat Ma’ruf sudah jelas tidak dikenakan kewajiban untuk  mengucapkan sumpah dengan kata lain terdakwa bebas tanpa ada unsur paksaan untuk memberikan keterangan pada saat di persidangan.
Hambatan lainnya yang sangat erat kaitannya dengan penggunaan saksi mahkota ialah asas non  self  incrimination ,  dimana  seorang  terdakwa  tidak  dapat  dituntut  secara  pidana  atas  dasar keterangan  yang  diberikannya  atau  dokumen  yang  ditunjukkannya  atau  berhak  untuk  tidak memberikan keterangan pada saat di muka persidangan. Dalam hal ini terdapat hak dari terdakwa yang  seperti  di  kebiri  apabila  ia  dijadikan  saksi  mahkota  dalam  perkaranya  sendiri.  Salah  satu sisi sebagai terdakwa memiliki hak untuk ingkar, namun disisi lain terdakwa sebagai saksi terkait sumpah sesuai ketentuan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tersangka  atau  terdakwa  diwajibkan  untuk  memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya karena  jikalau  diketahui  keterangan  tersebut  palsu  akan  diancam  dengan  pidana  sumpah  palsu
15 Tim CNN Indonesia, Loc cit.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dan  keterangan  palsu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  242  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hal  ini memiliki  arti  bahwa seseorang diberi  hak untuk  tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang memberatkan dirinya sendiri dalam pemeriksaan di muka persidangan termasuk hak  untuk  bebas  dari  paksaan  mengaku  bersalah.  Berdasarkan  teori  keadilan  Aristoteles, pemaksaan  terhadap  seorang  tersangka  atau  terdakwa  untuk  mengakui  kesalahannya  tersebut sudah bertentangan dengan cita-cita hukum yakni untuk terciptanya sebuah keadilan.
Ditinjau dari kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua yang dinilai cukup  janggal  oleh  masyarakat,  maka  pengajuan  untuk  penggunaan  saksi  mahkota  dinilai  akan efektif  karena  terdapat  lima  terdakwa  yang  tahu  persis  akan  peristiwa  yang  terjadi,  mulai  dari perencanaan  atau  skenario  awal  pembunuhan  berencana  terjadi,  tempat  atau  posisi  yang  dinilai cukup  aman  untuk  dilakukan  penembakan,  hingga  penggunaan  senjata  yang  menggunakan senjata  api.  Maka  dalam  hal  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  kasus  pembunuhan  Brigadir Joshua  harus  benar-benar  seorang  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  keterangan  yang  ia sampaikan, karena jikalau ia tidak dapat mempertanggungjawabkan keterangannya sendiri maka dapat  dipidana  dan  dijerat  Pasal  242  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.
Hambatan  penggunaan  saksi  mahkota  dalam  kasus  pembunuhan  berencana  yang menewaskan  Brigadir  Joshua  dikaitkan  dengan  asas non  self  incrimination akan  berdasar  pada pemaparan sebelumnya serta pertimbangan Majelis Hakim dimana dalam pertimbangan tersebut terdapat esensi makna mahkota yang tidak serta merta dapat digunakan mengingat mahkota yang diberikan  kepada  saksi  tersebut  bukan  sembarang  mahkota  walaupun  dalam  penggunaan  saksi mahkota ditunjuk langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 16 . Jika penggunaan saksi mahkota dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dapat menunjukkan titik terang serta tidak adanya  keberatan  dari  beberapa  pihak  seperti  penasehat  hukum  dari  terdakwa  dalam  kasus tersebut,  serta  terpenuhi  nya  syarat-syarat  terdakwa  untuk  menjadi  saksi  mahkota,  maka  dapat dikatakan  penggunaan  status  saksi  mahkota  kepada  lima  terdakwa  yakni  Ferdy  Sambo,  Putri
16 Tim Detik News, Loc cit
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Bharada E dapat dipergunakan karena sudah memenuhi  syarat-syarat  sebagai  saksi  mahkota  dan  telah  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait penelitian diatas dapat di simpulkan bebrapa hal sebagai berikut:
1. Peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan  asas non self incrimination , dapat  disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota terhadap lima terdakwa yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma’ruf, dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dianggap dapat  memenuhi  syarat  karena  dari  lima  terdakwa  tersebut  telah  memberikan  tambahan keterangannya  yang  sebelumnya  pihak  yang  berwenang  tidak  mengetahui.  Namun  terdapat dua  terdakwa  yang  menolak  menjadi  saksi  mahkota  terhadap  terdakwa  lain  yakni  Ferdy Sambo  yang  menolak  menjadi  saksi  mahkota  bagi  istrinya  yakni  Putri  Candrawathi,  dan sebaliknya  Putri  Candrawathi  yang  menolak  menjadi  saksi  mahkota  bagi  suaminya  yakni Ferdy Sambo.
2. Hambatan  penggunaan  saksi  mahkota  terhadap  lima  terdakwa  yakni  Ferdy  Sambo,  Putri Candrawathi,  Bripka  Ricky  Rizal,  Kuat  Ma’ruf,  dan  Bharada  Richard  Eliezer  Pudihang Lumiu alias Bharada E  dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua  dikaitkan  dengan  asas non  self  incrimination ,  terdapat  tiga  hambatan  yang menghambat  terkait  kesaksian  saksi  mahkota,  dimana  hambatan  tersebut  ialah  hambatan pada terdakwa, hambatan pada alat bukti dan hambatan pada hakim pengadilan.

## Saran
1. Berdasarkan pada pembahasan simpulan terkait peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  dikaitkan  dengan  asas non  self incrimination, penulis  memberikan  saran-saran  yang  berkaitan  dengan  masalah  terkait
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
keberadaan  saksi  mahkota.  Dikarenakan  dari  segi  kegunaan  saksi  mahkota  dianggap  alat yang penting untuk mengungkap dan membuat terang sebuah kasus perbuatan pidana, maka legalitas  atas  saksi  mahkota  amatlah  sangat  diperlukan.  Oleh  karena  itu  saat  ini  belum terdapat petunjuk serta aturan jelas dalam KUHAP, maka diharapkan agar dapat dibuat suatu aturan  perundang-undangan  khusus  terkait  saksi  mahkota  di  kemudian  hari  serta  agar  tidak bertentangan dengan asas non self incrimination .
2. Berdasarkan pada pembahasan simpulan terkait hambatan penggunaan saksi mahkota dalam perkara  tindak  pidana  kasus  pembunuhan  berencana  Brigadir  Joshua  dikaitkan  dengan  asas non  self  incrimination, penulis  memberikan  saran-saran  yang  berkaitan  dengan  masalah terkait hambatan penggunaan saksi mahkota. Pandangan dari hambatan khususnya pada diri terdakwa yang melakukan hambatan dalam penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir Joshua, sangatlah  dapat  menjadi  pertimbangan  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara tersebut.  Hakim  sebagai  penentu  akhir  dari  sebuah  putusan  peradilan  memutuskan  bersalah tidaknya  seorang  terdakwa  dalam  suatu  perkara  dimana  dapat  dilihat  dari  peran  serta hambatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  itu  sendiri,  Hakim  diharuskan  memiliki  sikap  adil dan bijaksana agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Andi Hamzah, 2015, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua , Sinar Grafika, Jakarta.
Andi Muhammad Sofyan, 2014, Hukum Acara Pidana , Kencana, Jakarta.
Ayu Efritadewi, 2020, Modul Hukum Pidana , Umrah Press, Tanjungpinang.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum  (Edisi  Revisi), PT.  Adhitya  Andrebina  Agung, Jakarta
Soenarto R, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## JURNAL
Bachruddin Machmud, Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal USM Law Review , 2021.
Dwinanto Agung Wibowo , Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis Tidak Diterbitkan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2011.

## WEBSITE
https://news.detik.com/berita/d  6247017/mahfud-dicecar-anggota-dpr-soal-motif-pembunuhan- brigadir-j-menjijikkan

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)