Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
POLITIK HUKUM DIUNDANGKANNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH (LKS) DI PROVINSI ACEH
1 Rachmatika Lestari
2 Eza Aulia
3 Dara Quthni Effida
Study Program in Law, Faculty of Social and Political Sciences, Teuku Umar University 1 rachmatikalestari@utu.ac.id
2 ezaaulia@utu.ac.id
3 daraquthnieffida@utu.ac.id

## ABSTRACT
In the section weighing Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions (LKS) states that the juridical reason of the establishment of Qanun LKS is a follow-up to the  implementation  of  Article  21  Qanun  Aceh  Number  8  of  2014  on  the  Principals  of Islamic Shari'ah. After the promulging of Qanun LKS, many Conventional Bank Financial Institutions in Aceh decided to close their business in Aceh, so that if people still want to use conventional bank services, then the transaction must be done outside Aceh. In fact, almost all business actors in Aceh's economic activities  are connected to outside areas, while in outside areas many business actors, especially corporations, have not fully used the Shari'ah banking system. The formulation of the problems discussed in this study is: "Is the legal politics promulgated Qanun Aceh Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions has been able to improve the economy in Aceh?". The research method used in this research is normative-empirical research on the implementation of normative law provisions (laws) in action on any particular legal event that occurs in a society with a Live Case Study approach, which is an approach to a legal event  whose process is still ongoing  or  has  not  ended.  The  results  showed  that  in  practice  Aceh's  economic independence  is  still  very  low,  in  the  case  of  business  actors,  many  obstacles  are experienced in the services of Islamic banks, including difficulty making transactions with partners  from  outside  Aceh  who  generally  use  conventional  bank  accounts.  The  advice given in this study is that conventional financial institutions that have been established in Aceh in facilitating the transactions of business people in Aceh and to succeed financial institutions  based  on  islamic  sharia  principles  only  need  to  open  Sharia  business  units from their conventional financial institutions that have been formed, this is in accordance with  the  mandate  of  Article  21  Qanun  Aceh  Number  8  of  2014  on  The  Principals  of Islamic Shari'ah which is the basis or juridical reason of the establishment of Qanun LKS so  that  for  business  actors  who  transact  with  business  actors  outside  Aceh  who predominantly  have  not  used  shari'ah  financial  institutions  can  be  facilitated  in conducting business transactions, so that this will have an final impact on improving the economy in Aceh.
Keywords: Political Law, Qanun Aceh, Shari'ah Financial Institution
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHLUAN
Jika dilihat dari sejarah penerapannya, terdapat tiga sumber hukum di Indonesia antara lain sumber hukum barat, hukum islam, dan hukum adat. 1 Sebagai negara hukum, dalam menetapkan melaksanakan pemerintahan, terdapat aturan hukum yang disusun berdasarkan  hirarki  perundang-undangan.  Hirarki  perundang-undangan  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Perundang- Undangan, yang terdiri dari:
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d.  Peraturan Pemerintah;
e.  Peraturan Presiden;
f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  mendapatkan  keistimewaan  yang diberikan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan, kebebasan dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. 2 Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Sebagai Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  kemudian  Undang-Undang  ini  telah  diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Negara telah memberikan wewenang yang luas kepada Aceh untuk menjalankan pemerintahannya  secara  mandiri  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun  2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa  “Undang-Undang  ini  mengatur  dengan  tegas  bahwa  pemerintahan  Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan undang-undang ini merupakan  subsistem  dalam  sistem  pemerintahan  secara  nasional.  Dengan  demikian, otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekadar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan  kewajiban  konstitusional  untuk  memanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan  di  Aceh.  Oleh  karena  itu,  pengaturan  dalam  Qanun  yang  banyak diamanatkan dalam undang-undang ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban  konstitusional  tersebut  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  Aceh  dan kabupaten/kota,  dan  merupakan  acuan  yang  bermartabat  untuk  mengelola  urusan
1 Kamarusdiana,  K.  2016. Qânûn  Jinâyat  Aceh  dalam  Perspektif  Negara  Hukum  Indonesia .  AHKAM:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah, 16(2), hlm. 151.
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari  wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Salah  satu  keistimewaan  Aceh  adalah  dapat  menjalankan  syariat  Islam  dengan sempurna  yang  diatur  melalui  Qanun.  Qanun  merupakan  salah  satu  peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat sama  dengan peraturan  daerah. Beberapa Qanun  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penegakan  syariat Islam, diantaranya adalah Qanun tentang tata cara pembentukan Qanun, Qanun tentang baitul  mal,  Qanun  tentang  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat,  Qanun  tentang  lembaga adat, Qanun tentang hukum acara jinayat, Qanun hukum jinayat, Qanun tentang pokok- pokok  syariat  Islam,  Qanun  tentang  pembentukan  bank  Aceh  syari’ah,  dan  Qanun tentang lembaga keuangan syari’ah. 3
Pelaksanaan Qanun dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan hukum Islam secara penuh yang didasari pada 3 (tiga) argumentasi, yaitu:
1.  Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh.
2.  Syariat  pernah  diterapkan  di  Aceh  pada  masa  kesultanan,  jadi  ada  preseden historis dalam hal ini, dan
3.  Penerapan syariat telah menjadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa  penjajahan.  Penolakan  untuk  memberikan  hak  menerapkan  syariat kepada  rakyat  Aceh  akan  memicu  pemberontakan  di  Aceh  yang  akan  terus berlanjut. 4
Pada  tanggal  4  Januari  2019,  Pemerintah  Aceh  telah  mengundangkan  Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (untuk selanjutnya disebut “Qanun  LKS”),  dan  lembaga  keuangan  yang  beroperasi  di  Aceh  wajib  menyesuaikan dengan  Qanun  ini  paling  lama  3  (tiga)  tahun  sejak  Qanun  ini  diundangkan.  Dalam pelaksanaannya  semua  lembaga  keuangan,  baik  itu  bank  maupun  nonbank  harus menggunakan  prinsip  syari’ah.  Melalui  Qanun  ini  pemerintah  mengharapkan  agar penegakan  syariat  Islam  dilaksanakan  secara  kaffah  serta  dapat  membantu perekonomian  masyarakat  melalui  peningkatan  dan  pemerataan  pendapatan masyarakat antara golongan yang mampu dan tidak mampu dapat teratasi.
Aceh  merupakan  provinsi  di  Indonesia  yang  telah  memberlakukan  konversi terhadap bank konvensional ke bank syari’ah. Tanggal 23 September 2019  pada acara diskusi  “Kesiapan  Perbankan  Terhadap  Pemberlakuan  Qanun  Lembaga  Keuangan Syari’ah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Tempo, Amrizal J Prang selaku  Kepala  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Aceh  mewakili  Plt  Gubernur  Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh, antara lain:
3 Zulfahmi,  2021.  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syari’ah “Eksistensi  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syari’ah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syari’ah ”, Volume 05, Nomor 01, Juni 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
4 Manan, H. T. A. 2018. Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional . Kencana. Jakarta: Kencana, hlm. 172.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
1.  Pertama  secara  filosofis,  qanun  berpedoman  pada  Al-Qur’an  dan  Hadist  yang telah  menjadi  keyakinan  serta  pegangan  hidup  bagi  masyarakat  Aceh  dalam pelaksanaan syariat Islam.
2.  Kedua secara sosiologis, dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam salah satunya memerlukan jasa lembaga keuangan syari’ah.
3.  Ketiga  secara  yuridis,  aceh  diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah  untuk mengembangkan  dan  mengatur  pelaksanaan  syariat  Islam,  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga qanun tersebut sangat memungkinkan untuk diundangkan. 5
Pada  bagian  menimbang  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan Syari’ah menyatakan bahwa alasan yuridis dari  pembentukan Qanun LKS  ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun  2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam yang menyatakan bahwa:
(1) Lembaga  keuangan  yang  akan  beroperasi  di  Aceh  harus  berdasarkan  prinsip Syari’ah;
(2) Lembaga  keuangan  konvensional  yang  sudah  beroperasi  di  Aceh  harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS), transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan  Kabupaten/Kota  wajib  menggunakan  prinsip  syari’ah  dan/atau melalui proses lembaga keuangan Syari’ah; serta
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  diatur  dalam Qanun Aceh.
Selain  itu,  pada  bagian  penjelasan  Qanun  LKS  disebutkan  bahwa  tujuan  dari dibentuknya  qanun  ini  adalah  untuk  melegitimasi  operasional  LKS  yang  dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari’ah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami, dan  mendorong  pertumbuhan  pendapatan  asli  Aceh  dan  pendapatan  asli kabupaten/kota.  Akan  tetapi,  dalam  praktiknya  banyak  Lembaga  Keuangan  Bank Konvensional, seperti PT. BRI yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50%  di Aceh telah mengalihkan  seluruh  kantor  dan  e-channelnya  ke  Bank  Syari’ah  Indonesia  (BSI),  per Maret 2021, PT Bank Mandiri telah mengalihkan 34 dari 47 Kantor Cabangnya ke BSI, per April  2021,  PT  BNI  juga  telah  mengalihkan  26  dari  30-unit  kerjanya  ke  BSI,  serta  Bank Panin  memutuskan  untuk  menutup  bisnisnya  di  Aceh  dan  melayani  masyarakat  dari Bank Panin Kanwil Medan. 6 Apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar Aceh. Sedangkan
5 Amrizal J  Prang  dalam Tempo.co, Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah untuk Memajukan Ekonomi Aceh , diakses dari  situs https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syari’ah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok , pada 27 Oktober 2021, pukul 14.23 WIB.
6 Rahmatullah,  Sudah  Kenal  dengan  Qanun  No.  11  Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah?  diakses  dari  situs https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari’ah.html, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
pelaku usaha di Aceh hampir semua aktifitas ekonominya terkoneksi dengan daerah luar, sementara  di  daerah  luar  banyak  pelaku  usaha  terutama  pihak  korporasi  belum sepenuhnya menggunakan sistem perbankan Syari’ah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang  tersebut  maka  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah: Apakah  politik  hukum  diundangkannya  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang Lembaga Keuangan Syari’ah telah dapat meningkatkan perekonomian di Aceh?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  nomatif, yaitu  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan  hukum  yang  terjadi  dalam  hal  politik  hukum diundangkannya  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah dikaitkan dengan peningkatan perekonomian di Aceh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1 Lembaga Keuangan Syari’ah
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang utama kekayaannya berbentuk aset keuangan (financial  asset) atau  tagihan (claims) seperti  saham  dan  obligasi.  Dalam pengertian lain dapat diartikan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan ekonomi. 7
Dengan  berkembangnya  aktivitas  perekonomian  masyarakat  menyebabkan masyarakat  memerlukan  institusi  yang  bertugas  mengelola  uang  yang  mereka  miliki, 8 sehingga  hal  inilah  yang  menyebabkan  lahirnya  lembaga  keuangan.  Pada  umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan  ke dalam  2 (dua) bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana  masing-masing  berperan  sebagai  perantara  antara  pihak  yang  surplus  dana kepada pihak yang membutuhkan dana, atau dengan kata lain lembaga ini mempunyai kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  pihak  yang membutuhkan. 9
Lembaga  keuangan  syari’ah  adalah  lembaga  keuangan  yang  berlandaskan  pada hukum islam. Lembaga keuangan Syari’ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan  penerapan  prinsip-prinsip  islam,  syari’ah,  dan  tradisinya  ke  dalam transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  yang  terkait.  Adapun  yang  dimaksud dengan  prinsip  syari’ah  adalah  prinsip  hukum  islam  dalam  kegiatan  perbankan  dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syari’ah.  Prinsip  syari’ah  yang  dianut  oleh  lembaga
7 Sumar’in, 2012. Konsep Lembaga Bank Syari’ah, Cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.33.
8 Nur Rianto Al Arif, 2012. Lembaga Keuangan Syari’ah, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.79.
9 Ibid, hlm. 80.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
keuangan  syari’ah  dilandasi  oleh  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin) . 10
Nilai  keadilan  tercermin  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan  margin  keuntungan  yang  disepakati  bersama  antara  lembaga  keuangan syari’ah dan nasabah. Nilai kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syari’ah bagi pengembangan ekonomi nasional di samping aktivitas sosial yang diperankannya. Nilai keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha  yang  berbagi  keuntungan  dan  risiko  secara  berimbang.  Sedangkan  nilai keuniversalan  tercermin  dari  dukungan  bank  syari’ah  yang  tidak  membeda-bedakan suku,  agama,  ras,  golongan  agama  dalam  masyarakat  dengan  prinsip  islam  sebagai rahmatan lil ‘alamin.
Prinsip  utama  yang  dianut  oleh  lembaga  keuangan  syari’ah  dalam  menjalankan kegiatan usahanya adalah:
1. Bebas “Maghrib”
1) Maysir (spekulasi);  secara  bahasa  artinya  judi.  Secara  umum  maknanya adalah mengundi nasib dari setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata maysir dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al- Qur’an,  diantaranya  pada  QS.  Al-Baqarah/2:219,  dan  Al-Maidah/5:90-91. Dalam  sejarahnya  praktik maysir sudah  sangat  mengakar  dalam  tradisi masyarakat dan sulit untuk dihilangkan. Maysir memang membawa manfaat material yaitu berupa perolehan keuntungan besar dan harta secara mudah, namun  kerusakan  yang  ditimbulkannya  baik  bersifat  materi  maupun immateri jauh lebih besar. Maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti  dan  bersifat  untung-untungan. Secara ekonomi, perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberi dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.
2) Gharar; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar adalah  sesuatu  yang  memperdayakan  manusia  dalam  bentuk  harta, kemegahan,  jabatan,  syahwat  (keinginan),  dan  lainnya.  Dalam  Al-Qur’an, kata gharar dan  derivasinya  disebut  27  kali  antara  lain  dalam  QS.  Ali Imran/3:185  dan  QS.  Al-Anfal/8:49.  Al-Qur’an  menyebut gharar ini merupakan  perbuatan  tercela. Gharar berarti  menjalankan  suatu  usaha secara  buta  tanpa  memiliki  pengetahuan  yang  cukup,  atau  menjalankan suatu  transaksi  yang  resikonya  berlebihan  tanpa  mengetahui  dengan  pasti apa akibatnya atau tanpa memikirkan konsekuensinya. Gharar dapat terjadi pada  transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki,  tidak  diketahui
10 Andi Soemitra, 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , Jakarta: Prenada Media, hlm. 36.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
keberadaannya,  atau  tidak  dapat  diserahkan  pada saat transaksi  dilakukan kecuali  diatur  lain  dalam  syari’ah  secara  ekonomi.  Pelarangan gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.
3)  Haram;  secara  bahasa  berarti  larangan  dan  penegasan.  Haram  bisa  timbul karena  beberapa  kemungkinan,  yaitu  dilarang  oleh  Tuhan  dan  bisa  juga karena  adanya  pertimbangan  akal.  Kata  haram  dengan  segala  derivasinya disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Qur’an, antara lain QS. Al-Baqarah/2:173, QS. An-Nahl/16:115 dan QS. Al-Maidah/5:3. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, bagi dari segi  cara  memperolehnya,  cara  mengolahnya,  maupun  dari  segi  zatnya. Secara  ekonomi,  pelarangan  yang  haram  akan  menjamin  investasi  hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemashlahatan manusia.
4)  Riba;  secara  bahasa  berarti  bertambah  dan  tumbuh.  Kata  riba  dengan berbagai  bentuknya  disebutkan  20  kali  dalam  Al-Qur’an,  antara  lain  dalam QS.  Ali-Imran/3:130,  QS.  An-Nisa’/4:  160-161,  dan  QS.  Al-Baqarah/2:270- 280. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat  dalam  tradisi  masyarakat  dan  sangat  sulit  untuk  dihilangkan  sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah ( batil ) baik itu  dalam  transaksi  pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak  sama  kualitas, kuantitas, waktu penyerahan ( fadhl) , atau dalam transaksi pinjam meminjam yang  mempersyaratkan  nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu ( nasi’ah ). Secara  ekonomi,  pelarangan  riba  membuat  arus  investasi  lancar  dan  tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.
5) Batil ;  secara  bahasa  artinya  batal,  atau  tidak sah. Dalam  aktivitas  jual  beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana  tersebut  dalam  QS.  AL-Baqarah/2:188.  Dalam  aktivitas ekonomi,  segala  tindakan  tidak  boleh  dilakukan  dengan  jalan  yang batil seperti  mengurangi  timbangan,  mencampurkan  barang  rusak  di  antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang,  menipu  atau  memaksa.  Secara  ekonomi,  pelarangan batil ini  akan semakin mendorongnya berkurangnya penyimpangan moral (moral hazard) dalam  berekonomi  yang  terbukti  telah  banyak  memakan  korban  dan merugikan banyak pihak.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 2.  Menjalankan  Bisnis  dan  Aktivitas  Perdagangan  yang  Berbasis  pada  Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syari’ah
Semua  transaksi  harus  didasarkan  pada  akad  yang  diakui  oleh  syari’ah.  Akad merupakan  perjanjian  tertulis  yang  memuat ijab (penawaran)  dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan  prinsip  syari’ah.  Akad  dinyatakan  sah  apabila  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya. Rukun akad ada 3  (tiga), yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila ta’alluq dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.
Jenis  akad  ada  2  (dua),  yaitu  akad tabarru’ dan  akad tijari. Akad tabarru’ merupakan  perjanjian/kontrak  yang  tidak  mencari  keuntungan  materiil,  hanya  bersifat kebajikan  murni  seperti qard  al-hasan ,  infaq,  wakaf,  dan  infaq.  Sedangkan  akad tijari merupakan perjanjian/kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti:
- akad  yang  mengacu  pada  konsep  jual  beli  yaitu  akad  murabahah,  salam , istisna’ ;
- akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah;
- akad  yang  mengacu  pada  konsep  sewa  yaitu ijarah dan ijarah  muntahiyah bittamlik ; dan
- akad yang mengacu pada konsep titipan yaitu wadi’ah yad ad-dhamanah dan wadi’ah yad al-amanah.
Semua  transaksi  ekonomi  yang  menghendaki  keuntungan,  wajib  diikuti  oleh adanya ‘iwadh berupa resiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada ‘iwadh , maka transaksi tersebut dikategorikan riba. 11
3.  Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah
Lembaga  Keuangan  Syari’ah  mempunya  2  (dua)  peran  sekaligus,  yaitu  sebagai badan  usaha  dan  badan  sosial.  Sebagai  badan  usaha,  lembaga  keuangan  syari’ah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga  keuangan  syari’ah  berfungsi  sebagai  pengelola  dana  sosial  untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam perspektif kolektif dan  ekonomi,  zakat  akan  melipatgandakan  harta  masyarakat  karena  zakat  dapat meningkatkan  permintaan  dan  penawaran  di  pasar  yang  kemudian  mendorong pertumbuhan  ekonomi  secara  makro  dan  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi.  Dari  sisi  permintaan,  distribusi  zakat  pada  golongan  kurang mampu akan membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan  desinsentif  bagi  penumpukan  harta  diam  (tidak  diusahakan)  dengan
11 M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah , Cet. I Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 101. dalam  M  Nadratuzzaman  Hosen  dan  AM.  Hasan  Ali,  Kamus  Populer  Keuangan  dan  Ekonomi  Syari’ah,  Jakarta:  Pusat  Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES) Publishing, Versi e-book edisi Agustus 2008, hlm.15.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.
Tabel 1.  Perbandingan  Sistem  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  dan  Lembaga
Keuangan Konvensional No  Variabel Lembaga Keuangan Syari’ah Lembaga Keuangan Konvensional 1 Investasi Investasi  hanya  untuk proyek  dan  produk  yang halal serta menguntungkan Investasi, tidak mempertimbangkan  halal atau  haram  proyek  yang  di biayai menguntungkan 2 Return Return yang dibayar dan/atau diterima berasal  dari  bagi  hasil atau  pendapatan  lainnya berdasarkan prinsip syari’ah Return baik  yang  dibayar kepada nasabah penyimpan dana  dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga 3 Perjanjian Perjanjian  dibuat  dalam bentuk akad sesuai dengan syari’ah Islam Perjanjian menggunakan hukum positif 4 Orientasi pembiayaan Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan  akan  tetapi falah oriented , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh kentungan  atas  dana  yang dipinjamkan. 5 Hubungan antara  nasabah dan bank Hubungan antara nasabah dan bank adalah mitra Hubungan  antara  bank  dan nasabah  adalah  kreditur dan debitur 6 Pengawasan Dewan  pengawas  terdiri dari  BI,  OJK,  Bapepam, Komisaris, Dewan Syari’ah  Nasional  dan Dewan Pengawas Syari’ah Dewan  pengawas  terdiri dari  BI,  Bapepam,  dan Komisaris 7 Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiaannya  secara Penyelesaian sengketa diupayakan penyelesaiaannya secara
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
musyawarah antara bank dan  nasabah  melalui Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional  dan  Peradilan Agama musyawarah  antara  bank dan  nasabah  melalui  Badan Arbitrase  Syari’ah  Nasional dan Peradilan Agama
Sumber: Disadur dari Ismail, Perbankan Syari’ah 12
Untuk lembaga keuangan syari’ah yang berada di provinsi aceh, maka memiliki payung hukum tersendiri secara hukum positif. Karena Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan. Secara deskriptif tidak ada perbedaan antara lembaga keuangan di aceh dan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu masih sama berasaskan hukum islam dan meniadakan riba atau bunga.

## 3.2. Politik Hukum Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qanun dikenal dengan nama Kanun yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. 13 Sedangkan  menurut  kamus  Bahasa  Arab,  pengertian  Qanun  adalah:  undang-undang, kebiasaan  atau  adat. 14 Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  dari  Qanun  adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah, dalam  hal  ini  Provinsi  Aceh.  Qanun  merupakan  suatu  peraturan  perundang-undangan yang diberlakukan di Provinsi Aceh, dimana isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Provinsi Aceh itu sendiri.
Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  (LKS) merupakan dasar hukum pelaksanaan perbankan sistem  syari’ah di Aceh. Pada bagian menimbang  Qanun  LKS  huruf  b  yang  menyatakan  bahwa  pertimbangan  penyusunan Qanun  LKS  ini  adalah  dalam  rangka  melaksanakan  Nota  Kesepahaman  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam Nota Kesepahaman tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak, serta bertekad untuk menciptakan kondisi daerah Aceh yang kondusif, sehingga Pemerintahan Aceh  dapat  diwujudkan  melalui  suatu  proses  yang  demokratis  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15
12 Ismail. 2011. Perbankan Syari’ah. Cet-I. Jakarta. Prenada Media Group dalam Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syari’ah Dan Lembaga Keuangan Konvensional , Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hlm. 23-24.
13 Pusat  Pembinaan  Dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,  2018. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 442.
14 Mahmud Yunus, 1989. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, hlm. 357
15 Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Selain itu yang menjadi pertimbangan pembentukan Qanun LKS ini adalah dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syri’at  Islam,  sehingga  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  dibutuhkan  jasa  lembaga keuangan  syari’ah  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  huruf  c  bagian  menimbang aturan Qanun ini. Pada bagian meninmbang huruf d juga disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat  Aceh  akan  lembaga  keuangan  syari’ah  menjadi  salah  satu  instrumen  yang penting  dalam  pelaksanaan  ekonomi  syari’ah  di  Aceh. 16 Dalam  Pasal  3  Qanun  LKS dijelaskan bahwa pelaksanaan lembaga keuangan syari’ah harus berasaskan pada:
a.  keadilan (‘adalah);
b.  amanah;
c.  persaudaraan (ukhuwah);
d.  keuntungan; e.  transparansi; f.  kemandirian; g.  kerjasama; h.  kemudahan; i.  keterbukaan;
j.  keberlanjutan; dan
k.  universal.
Selanjutnya  diundangkannya  Qanun  LKS  ini  dimaksudkan  untuk  memperkuat implementasi  pembangunan  ekonomi  di  Aceh. 17 Selain  itu,  tujuan  dari  Qanun  LKS sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Qanun LKS antara lain:
a.  mewujudkan perekonomian Aceh yang islami;
b.  menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
c.  menghimpun  dan/atau  memberikan  dukungan  pendanaan  serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari’ah;
d.  menjalankan  fungsi  sosial  lainnya  termasuk  memanfaatkan  harta  agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari’ah;
e.  mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
f.  meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat.
g.  membantu  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi  dan  produktivitas masyarakat; dan
h.  membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 18
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  bagian  penjelasan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah pada bagian umum dijelaskan bahwa bersama
16 Bagian Menimbang huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
17 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
18 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pemerintah  Kabupaten/Kota  perlu  mendirikan  LKS  yang  berasaskan  Al-Qur’an  dan  Al- Hadist. 19
Selain yang telah disebutkan di atas, pembentukan Qanun LKS ini juga merupakan amanat  dari  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh,  Pasal  125,  Pasal  126, Pasal  127,  dan  Pasal  154  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah Aceh yang memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh sebagaimana yang diuraikan dalam bagian  menimbang  huruf  e  Qanun  LKS.    Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  21  Qanun  Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam juga dijelaskan bahwa lembaga keuangan  dan  traksaksi  syari’ah  di  Aceh  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  kemudian  ditetapkan  dengan  Qanun,  hal  ini merupakan  pertimbangan  Qanun  LKS  diundangkan  yang  terdapat  pada  bagian menimbang huruf f Qanun LKS. 20
Pasal  42  ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  (untuk  selanjutnya  disebut  UUPA)  menegaskan  bahwa  gubernur atau  bupati/walikota  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  melaksanakan  dan mengoordinasikan  penerapan  Syariat  Islam  secara  menyeluruh.  Sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  125  ayat  (1)    UUPA,  syariat  islam  yang  dilaksanakan  di  Aceh meliputi aqidah, syar’iyah, dan akhlak. Kemudian dijabarkan pada ayat (2) syari’at islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
a.  ibadah,
b.  ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), c.  muamalah (hukum perdata), d.  jinayah (hukum pidana), e.  qadha’ (peradilan), f.  tarbiyah (pendidikan), g.  dakwah, h.  syiar, dan i.  pembelaan Islam. 21
Di  antara  kesembilan  bidang-bidang  syariat  islam  sebagaimana  yang  tersebut  di atas, agar pelaksanaannya lebih implementatif maka harus diatur kembali melalui qanun tersendiri,  salah  satunya  adalah  pembentukan  qanun  bidang  muamalah  (hukum perdata)  yang  merupakan  amanah  dari  UUPA.  Awalnya  hal  tersebut  telah  disambut dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pokok-Pokok  Syariat  Islam  ini
19 Bagian Umum Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
20 Bagian menimbang huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
21 Pasal 125 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
merupakan qanun pokok yang harus ditindaklanjuti kembali aturannya ke dalam qanun turunannya sesuai dengan sembilan bidang pelaksanaan Syariat Islam di atas.
Mengenai  bidang  muamalah  (hukum  perdata)  dalam  hal  lembaga  keuangan syari’ah  telah  disebutkan  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Pokok-Pokok  Syariat  Islam  bahwa  Lembaga  Keuangan  yang  akan  beroperasi  di  Aceh harus berdasarkan prinsip syari’ah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS), dan  ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  transaksi  keuangan  Pemerintahan  Aceh  dan Pemerintahan  Kabupaten/Kota  wajib  menggunakan  prinsip  syari’ah  dan/atau  melalui proses Lembaga Keuangan  Syari’ah, serta di ayat (4) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syari’ah diatur dalam Qanun Aceh.
Berdasarkan  Pasal  21  ayat  (4)  UU  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pokok-Pokok Syariat Islam di atas, dapat kita lihat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan  Syari’ah  (LKS)  diatur  melalui  Qanun  Aceh.  Pemerintah  Aceh  bersama  DPRA diwajibkan untuk merumuskan kembali pengaturan tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (4) tersebut maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah pada 4 Januari 2019.
Aceh merupakan daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur, dimana kesatuan  masyarakat  hukumnya  bersifat  istimewa  serta  diberi  kewenangan  khusus untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 22
Dalam  Pasal  1  angka  7  disebutkan  bahwa  lembaga  adalah  institusi  atau  pranata yang  di  dalamnya  terdapat  seperangkat  norma-norma,  nilai-nilai,  dan  keyakinan- keyakinan  yang  bersentuhan  dengan  berbagai  kebutuhan  sosial,  ekonomi  dan/atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 dijelaskan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  yang  disingkat  LKS  adalah  lembaga  yang melaksanakan  kegiatan  di  sektor  perbankan,  sektor  keuangan  syari’ah  non  perbankan dan sektor keuangan lainnya berdasarkan prinsip syari’ah.
Awalnya, dalam perjalanan pembentukan Qanun LKS ini tidaklah berlangsung lama karena  terdapat  penolakan  dari  ulama  dan  masyarakat  yang  meminta  kepada Pemerintah  Aceh  agar  hanya  menjalankan  perbankan  yang  bersistem  syari’ah  saja. Mereka  meminta  agar  Bank  Aceh  (konvensional)  dibubarkan  dan  kemudian  diganti dengan  Bank  Aceh  Syari’ah  dengan  cara  mengkonversi  bukan  dengan  cara  pemisahan (spin  off). Pada  saat  itu,  Pemerintah  Aceh  dan  DPRA  langsung  merespon  agar keberadaan  Bank  Aceh  (konvensional)  segera  diakhiri  dengan  mencabut  Qanun  Aceh
22 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Bank  Aceh  Syari’ah  dengan  beberapa alasan:
- Pertama, dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil,  dan sejahtera  dalam  naungan  Syari’at  Islam,  maka  diperlukan  jasa  perbankan Syari’ah;
- Kedua,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  (RUPS-LB)  Bank  Aceh tanggal  25  Mei  Tahun  2015  memutuskan  untuk  mengubah  seluruh  kegiatan usaha (konversi) PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syari’ah. 23
Selanjutnya  perihal  perubahan  ini  Bank  Aceh  (konvensional)  menjadi  Bank  Aceh Syari’ah  dikonsultasikan  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  guna  memperlancar perubahan  kegiatan  usaha  (konversi)  PT.  Bank  Aceh  dari  sistem  konvensional  menjadi sistem  Syari’ah.  Pada  peristiwa  ini  terlihat  bahwa  kehendak  pembentukan  lembaga keuangan syari’ah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
Menurut  ketentuan  Pasal  21  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pokok-
Pokok  Syariat  Islam.  Pada  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  lembaga  keuangan  yang  akan beroperasi  di  Aceh  harus  berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Dalam  frasa  ‘yang  akan beroperasi’ pada ayat (1) tersebut dapat dimaknai bahwa perusahaan yang belum ada atau  akan  menjalakan  kegiatan  ekonominya  di  Aceh  diharuskan  untuk  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  Syari’ah.  Sedangkan  pada  ayat  (2)  dijelaskan bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS). Dalam frasa ‘yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS)’ dapat dimaknai bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah  beroperasi  di  Aceh  tidak  diharuskan  tutup  atau  keluar  dari  Aceh  sepanjang perusahaan tersebut mau membuka unit usaha syari’ahnya.
Berdasarkan Pasal 6 Qanun LKS huruf a dan huruf b menyatakan bahwa Qanun ini berlaku untuk:
a.  Setiap  orang  beragama  Islam  yang  bertempat  tinggal  di  Aceh  atau  badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
b.  Setiap  orang  yang  beragama  bukan  Islam  melakukan  transaksi  di  Aceh  dapat menundukan diri pada Qanun ini.
Dari ketentuan Pasal 6 huruf a dan b di atas dapatlah dipahami bahwa qanun ini mewajibkan  setiap  pemeluk  agama  Islam  di  Aceh  untuk  menggunakan  transaksi keuangan melalui LKS, artinya kekuatan hukum mengikat qanun ini hanya bagi pemeluk agama Islam di Aceh. Sedangkan untuk yang non-muslim, Qanun LKS ini tidak memaksa mereka  untuk  bertransaksi  melalui  LKS,  tetapi  diberikan  peluang  bagi  mereka  untuk menundukkan diri sesuai dengan kerelaannya.
23 Redaksi, Opini: Politik Hukum Pembentukan Qanun LKS, diakses dari situs https://www.readers.id/read/opini-politik-hukum- pembentukan-qanun-lks/, pada 30 Oktober 2021, pukul 18.52 WIB.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Berdasarkan  politik  hukum  pembentukan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  maka  dapat  diketahui  bahwa  alasan  yuridis  dari pembentukan Qanun LKS ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam yang menyatakan bahwa: (1) Lembaga  keuangan  yang  akan  beroperasi  di  Aceh  harus  berdasarkan  prinsip Syari’ah;
(2) Lembaga  keuangan  konvensional  yang  sudah  beroperasi  di  Aceh  harus membuka Unit Usaha Syari’ah (UUS), transaksi keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan  Kabupaten/Kota  wajib  menggunakan  prinsip  syari’ah  dan/atau melalui proses lembaga keuangan Syari’ah; serta
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  diatur  dalam Qanun Aceh.
Selain  itu,  tujuan  dari  dibentuknya  qanun  ini  adalah  untuk  melegitimasi operasional  LKS  yang  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  Syari’ah,  mendorong terwujudnya  perekonomian  Aceh  yang  islami,  dan  mendorong  pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.
Dapat  dilihat  dalam  Pasal  21  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2014  tentang  Pokok- pokok Syari’at Islam yang merupakan dasar atau alasan yuridis dari pembentukan Qanun LKS ini menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah beroperasi di Aceh  harus  membuka  Unit  Usaha  Syari’ah,  yang  artinya  bagi  Lembaga  keuangan konvensional  yang  sudah  berdiri  di  Aceh  dalam  mempermudah  transaksi  masyarakat pelaku  usaha  di  Aceh  dan  untuk  menyukseskan  Lembaga  keuangan  yang  berdasarkan prinsip  syari’at  Islam  hanya  perlu  membuka  Unit  Usaha  Syari’ah  (UUS)  dari  Lembaga keuangan konvensionalnya yang sudah terbentuk. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak Lembaga Keuangan Bank Konvensional, seperti PT. BRI yang memiliki pangsa pasar lebih dari 50% di Aceh telah mengalihkan seluruh kantor dan e-channelnya ke Bank Syari’ah Indonesia (BSI), per Maret 2021, PT Bank Mandiri telah mengalihkan 34 dari 47 Kantor Cabangnya ke BSI, per April 2021, PT BNI juga telah mengalihkan 26 dari 30-unit kerjanya ke BSI, serta Bank Panin memutuskan untuk menutup bisnisnya di Aceh dan melayani masyarakat  dari  Bank  Panin  Kanwil  Medan. 24 Apabila  masyarakat  tetap  berkeinginan untuk menggunakan layanan bank konvensional, maka transaksinya harus dilakukan di luar  Aceh.  Sedangkan  pelaku  usaha  di  Aceh  hampir  semua  aktifitas  ekonominya terkoneksi dengan daerah luar, sementara di daerah luar banyak pelaku usaha terutama pihak  korporasi  belum  sepenuhnya  menggunakan  sistem  perbankan  Syari’ah.  Seperti yang  diketahui  dalam  praktik  di  lapangan,  kemandirian  ekonomi  Aceh  masih  sangat rendah, hampir semua aktifitas ekonomi Aceh terkoneksi dengan daerah luar, sementara di  daerah  luar  banyak  pelaku  usaha  terutama  pihak  korporasi  belum  sepenuhnya
24 Rahmatullah,  Sudah  Kenal  dengan  Qanun  No.  11  Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah?  diakses  dari  situs https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari’ah.html, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menggunakan  sistem  perbankan  Syari’ah,  sehingga  banyak  kendala  dialami  dalam pelayanan bank syari’ah, di antaranya sulit transaksi dengan mitra dari luar Aceh yang umumnya  menggunakan  rekening  bank  konvensional.  Oleh  karena  itu  hal  ini  perlu diperhatikan oleh Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan perekonomian di Aceh agar  jangan  sampai  dengan  diundangkannya  Qanun  LKS  malah  menyebabkan  ruang gerak bisnis dan jangkauan pengusaha terutama pengusaha lokal menjadi terbatas, dan transaksi ekonomi menjadi sulit di sistem perekonomian yang terbuka seperti sekarang ini.

## 4. SIMPULAN
Penerapan qanun LKS telah memberi dampak bagi perekonomian di Aceh, salah satunya  dengan  mengalihkan  seluruh  aktivitas,  produk,  dan  lembaga  keuangan, termasuk  perbankan,  pada  syariat  Islam.  Saran  yang  diberikan  dalam  penelitian  ini adalah  Lembaga  keuangan  konvensional  yang  sudah  berdiri  di  Aceh  dalam mempermudah  transaksi  masyarakat  pelaku  usaha  di  Aceh  dan  untuk  menyukseskan Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syari’at Islam hanya perlu membuka unit Usaha Syari’ah dari Lembaga keuangan konvensionalnya yang sudah terbentuk, sehingga bagi pelaku usaha yang bertransaksi dengan pelaku usaha di luar Aceh yang dominannya belum menggunakan Lembaga keuangan syari’ah dapat dipermudah dalam melakukan transaksi  usahanya,  sehingga  hal  ini  akan  berdampak  akhirnya  pada  peningkatan perekonomian  di  Aceh.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya  jangan  sampai  LKS  hanya lebelnya saja syari’ah tetapi praktiknya sama saja dengan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional  karena  pembentukan  Qanun  LKS  ini  harapannya  adalah  untuk  dapat memberikan pertumbuhan ekonomi Aceh khususnya masyarakat aceh bisa merasakan kesejahteraan.

## 5. REFERENSI
Buku: Andi Soemitra, 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah , Jakarta: Prenada Media. Ismail.  2011. Perbankan  Syari’ah.  Cet-I. Jakarta.  Prenada  Media  Group  dalam  Roifatus Syauqoti  dan  Mohammad  Ghozali,  Analisis  Sistem  Lembaga  Keuangan  Syari’ah Dan  Lembaga  Keuangan  Konvensional,  Jurnal  Iqtishoduna  Vol.  14  No.  1  Tahun 2018.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah, Cet. I , Jakarta: Rajawali Pers, 2003 dalam M Nadratuzzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, Kamus Populer  Keuangan  dan  Ekonomi  Syari’ah,  Jakarta:  Pusat  Komunikasi  Ekonomi Syari’ah (PKES) Publishing, Versi e-book edisi Agustus 2008.
Mahmud Yunus, 1989. Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung.
Manan, H. T. A. 2018. Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional . Kencana. Jakarta: Kencana.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Nur Rianto Al Arif,  2012. Lembaga Keuangan Syari’ah, Cet. Ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia.
Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,
2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Sumar’in, 2012. Konsep Lembaga Bank Syari’ah, Cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jurnal:
Kamarusdiana, K. 2016. Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia . AHKAM: Jurnal Ilmu Syari’ah, 16(2A).
Zulfahmi, 2021. Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang  Lembaga  Keuangan  Syari’ah  terhadap  Konversi  Bank  Konvensional menjadi  Bank  Syari’ah ”,  Volume  05,  Nomor  01,  Juni  2021,  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari’at Islam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari’ah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah
Sumber Internet:
Amrizal J Prang dalam Tempo.co, Qanun Lembaga Keuangan Syari’ah untuk Memajukan Ekonomi Aceh , diakses dari situs https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syari’ah- untuk-memajukan-ekonomi-aceh/full&view=ok,  pada  27  Oktober  2021,  pukul 14.23 WIB. Rahmatullah,  Sudah  Kenal  dengan  Qanun  No.  11  Tahun  2018  Tentang  Lembaga Keuangan Syari’ah? diakses dari situs https://www.rahmatullah.id/2021/07/qanun-lembaga-keuangan-syari’ah.html, pada 28 Oktober 2021, pukul 21.56 WIB.
Redaksi, Opini:  Politik  Hukum  Pembentukan  Qanun  LKS, diakses  dari  situs https://www.readers.id/read/opini-politik-hukum-pembentukan-qanun-lks/, pada 30 Oktober 2021, pukul 18.52 WIB.