ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, PARTICIPATION IN BUDGETING, AND BUDGETING OF THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM THROUGH BMPD SOUTH CENTRAL TIMOR

## ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, DAN PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI BMPD TIMOR TENGAH SELATAN
1 Dedy Raidons Se’u dedyseu@gmail.com
2 Jofret Umbu Soru Peku
Djawang
jofretdjawang89@gmail.com
1,2 Prodi. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana

## Abstract
Research is focused to analyze the influence of human resources, participation in the preparation of the budget, and the preparation of the budget Toward Financial Management Accounting Management system of village in South Central Timor Regency, East Nusa Tenggara province. This research was conducted because the village Government  apparatus in  the  financial  management  of  the  village has  not  been in  accordance  with  the applicable  provisions. This  research is  expected  to  be beneficial  to  the Government  of the  village  of  South Central  Timor  Regency  province  of  East  Nusa  Tenggara (NTT) in  an  attempt  to  improve  the financial management of the village is effectively and efficiently in order to improve the performance of the apparatus of Government  village  in  South  Central  Timor  Regency.  Research conducted in six villages that  existed  in  South Central  Timor  Regency  implementing  financial  management  as  the  location  of  the  village. Data  sources  are some  of  the  apparatus  of  Government,  composed  of  the  head  of  the  village,  the  village  Secretary,  Financial Development, Kasie Kaur, and Kasie Kesra. Research done by disseminating a questionnaire in  the form of  a statement for the content and manner of doing observations about the financial management of the village. The results showed that for the planning and execution of the financial management of the village, already revealed the  existence  of  a  Village  financial  management  accountable  and  transparent,  but  the  Administration  is  still required the  existence  of  a  coaching  more,  because not  yet  fully  comply  with  the  provisions. The  main obstacle is not  yet  effectively  coaching  apparatus  of  Government  and  the  competence  of  human  resources  are adequate, so still need coaching  and mentoring from BPMPD as local government  authorities on  an ongoing basis.
Keywords: Human Resources, BudgetIng, Financial, Accounting Management System.

## Abstrak
Penelitian difokuskan untuk  menganalisis Pengaruh Sumber Daya  Manusia, Partisipasi Penyusunan  Anggaran, dan Penyusunan Anggaran Terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  aparatur  Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  Pemerintahan  Desa  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur (NTT)  dalam  upaya  meningkatkan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  secara  efektif  serta  efisien  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  aparatur  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan. Penelitian  dilakukan pada enam desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lokasi pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. Sumber data merupakan beberapa aparatur pemerintahan, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur  Keuangan,  Kasie  Pembangunan,  dan  Kasie  Kesra.  Penelitian  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner berupa pernyataan untuk di isi dan dengan cara melakukan observasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  untuk  perencanaan  dan  pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  sudah menampakkan adanya Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan  lebih  lanjut, karena  belum  sepenuhnya  sesuai dengan ketentuan.  Kendala utama adalah belum efektifnya pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang  memadai,  sehingga  masih  memerlukan  pembinaan  serta  pendampingan  dari  BPMPD  selaku  aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Anggaran, Keuangan, Sistem Manajemen Akuntansi.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  beserta  peraturan  pelaksanaannya  telah mengamanatkan  pemerintah  desa  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola  pemerintahan  dan berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  didalamnya  pengelolaan  keuangan  dan kekayaan milik desa. Dalam APBN  2015 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang  ada saat ini sesuai Permendagri  Nomor  39  Tahun  2015  sebanyak  74.093  desa.  Selain  Dana  Desa,  sesuai Undang-undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pendapatan transfer  berupa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dalam  hal  keuangan  desa,  pemerintah  desa  wajib  menyusun  Laporan  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa. Laporan  ini  dihasilkan  dari  suatu  siklus  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  di  mulai  dari tahapan  perencanaan  dan  penganggaran;  pelaksanaan  dan  penatausahaan;  hingga  pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Dalam  tahap  perencanaan  dan  penganggaran,  pemerintah  desa  harus  melibatkan masyarakat  desa  yang  direpresentasikan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), sehingga program  kerja  dan  kegiatan  yang  disusun  dapat  mengakomodir  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah  desa  harus  bisa  menyelenggarakan  pencatatan  atau  minimal  melakukan pembukuan  atas  transaksi  keuangannya  sebagai  wujud  pertanggungjawaban  keuangan  yang dilakukannya.
Peran  dan  tanggung  jawab  yang  diterima  oleh  desa  belum  diimbangi  dengan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas.  Kendala umum  lainnya  yaitu  desa  belum  memiliki  prosedur  serta  dukungan  sarana  dan  prasarana dalam  penyusunan  anggaran  serta  belum  adanya  partisipasi  yang  besar  dalam  pengelolaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Besarnya  dana  yang  harus  dikelola  oleh  pemerintah desa  memiliki  risiko  yang  cukup  tinggi  dalam  pengelolaannya,  khusus  bagi  aparatur pemerintah  desa.  Fenomena  pejabat  daerah  yang  tersangkut  kasus  hukum  jangan  sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa  yang  direpresentasikan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  harus  memiliki pemahaman  atas  peraturan  perundang-undangan  dan  ketentuan  lainnya,  serta  memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah  Selatan  selaku  pelaksana  tugas  desentralisasi  Bupati,  khususnya  dalam  bidang pengelolaan  pendapatan  dan  kekayaan  desa  harus  dapat  menjalankan  Sistem  Manajemen Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  secara  komprehensif  dan  terintegrasi  dalam  strategi pembangunan  termasuk  pada  tahap  perencanaan  dan  pelaksanaannya.  Sistem  pengeloalaan keuangan  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Sistem Manajemen Akuntansi  Pengeloaan  Keuangan Desa adalah sistem terpadu yang menggabungkan  prosedur  manual  dengan  proses  elektronik  dalam  pengambilan  data pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, asset , utang, dan ekuitas seluruh entitas pemerintah desa dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Organisasi  pemerintah  bukan  semata-mata  organisasi  sosial  yang non-profit  oriented .
Banyak yang menganggap organisasi pemerintah pasti non-profit . Anggapan ini kurang tepat, karena  organisasi  pemerintah  ada  yang  bertipe quasi  non-profit yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  motif surplus (laba)  agar  terjadi keberlangsungan  organisasi  dan  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  negara  atau daerah,  misalnya  BUMN  dan  BUMD.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  administrasi pemerintahan  di  desa  perlu  memahami  akuntansi.  Mereka  juga  harus  memahami  pelaporan akuntansi dan juga memahami bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan, pembuatan  keputusan,  dan  pengendalian.  Menurut  Carmen  (2012)  “ Accounting  is  a communication  and  dialogue  between  the  internal  and  external-actorsll,  which  imposes  a permanent education and training ”. Yang mana akuntansi merupakan alat komunikasi yang mendukung  komunikasi  dan  dialog  antara  internal  dan  eksternal  aktor  yang  menetapkan pendidikan permanen dan pelatihan.
Hal  ini  terbukti  bahwa  akuntansi  menjadi  lebih  diperlukan  saat  ini,  untuk  menjalin komunikasi antara pihak eksternal dan internal dari sebuah organisasi. Dengan adanya sistem akuntansi  maka  informasi  dari  sebuah  organisasi  tersedia  dan  dapat  digunakan  untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal maupun internal. Menurut Widyaningsih (2011), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi  bagi  pengelolaan  kegiatan  usaha  baru  dan  untuk  memperbaiki  informasi  yang dihasilkan  oleh  sistem  yang  sudah  ada,  baik  mengenai  mutu,  ketepatan  penyajian,  maupun struktur informasinya. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara pemerintah desa  dengan stakeholder diperlukan  suatu  mediasi  untuk  mengkomunikasikan  program pemerintah.  Salah  satu  media  yang  dipandang  relevan  dalam  mengkomunikasikan  dan dijadikan sebagai alat untuk mengawasi  program-program pemerintah yang tercermin dalam APBD adalah sistem akuntansi daerah.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  pengelola  keuangan  pemerintah  desa  wajib meningkatkan  kualitas.  Sesuai  dengan  UU  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp 1 Miliar harus dikelola dengan profesional , agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan  penyimpangan  yang  dilakukan  aparatur  pemerintah  desa. Pengetahuan  tentang  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  wajib dimiliki  aparatur  pemerintah  desa  di  daerah,  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  desa terlaksana  dengan  baik  dan  tertib  administrasi.  Dengan  adanya  aturan  tersebut,  maka Pemprov  terus  berupaya  memberikan  pembinaan  terhadap  aparatur  pemerintah  desa,  yaitu dengan  melakukan  bimbingan  teknik  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  bagi  aparatur pemerintah  desa.  Dengan  demikian,  pengelolaan  keuangan  desa  serta  Sistem  Manajemen Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  sistem  dan  prosedur pengelolaan keuangan desa dengan baik serta tertib administrasi.
Melalui  UU  Nomor  6  tahun  2014,  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa  akan  bekerja lebih professional dalam  mengelola  administrasi  keuangan  desa,  sehingga  penyelenggaraan pemerintahan  desa  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  berkesinambungan.  Termasuk  mengenai pelaksanaan  proyek  pembangunan  di  desa,  diharapkan  pengelolaannya  dapat  dilaksanakan sesuai  aturan  yang  ditetapkan  pemerintah.  Pemerintah  desa  juga  diharapkan  harus  lebih memahami  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  benar. Diharapkan  dengan  adanya  bantuan  keuangan  desa  dari  Pemprov  dapat  dimanfaatkan pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  kualitas  SDM  aparatur  desa,  sehingga  Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa tertib aturan dan sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  maka  terjadi  perubahan  mendasar  dalam  sistem
Pemerintahan  Indonesia  yang  semula  sangat  sentralistik  menjadi  desentralistik.  Sebagai Daerah Otonomi, daerah mempunyai kewenangan  yang luas dan tanggungjawab  yang besar untuk  melaksanakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip-prinsip  keterbukaan, partisipasi aparatur desa, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih  dapat  diartikan  bahwa  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  harus  bebas  dari unsur penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana atau anggaran yang dikumpulkan dari  rakyat  dalam  kaitannya  untuk  mencapai  tujuan  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip efisiensi,  kejujuran  dan  kehati-hatian  (Arsyiati,  dkk:  2008).  Dengan  adanya  pemberian pelayanan yang baik, dan adanya tata kelola keuangan pemerintah yang baik serta adanya niat dari  pemerintah  untuk  bersedia  mempertanggungjawabkan  dana  atau  anggaran  yang terkumpul adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah yang digunakan  sebagai  dasar  dari  penerapan  sistem  tata  kelola  pemerintahan  dalam  rangka mewujudkan good governance .
Pada  hakekatnya  melalui  penyelenggaraan  otonomi  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah.  Hal  ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah dituntut untuk  meningkatkan  kinerjanya  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat, terutama yang ada di desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Timor Tengah  Selatan  sesuai  dengan  ketentuan dan  perundang-undangan  yang  berlaku  merupakan unsur  pelaksana  pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  yang  berada  dibawah  dan bertanggungjawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah  mempunyai  tugas  membantu Bupati  dalam  menyelenggarakan  sebagian  urusan  pemerintahan  daerah  Kabupaten  Timor Tengah Selatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Pentingnya  mendukung  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  desa  menuntut  BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk terus meningkatkan Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabilitas serta transparan agar keinginan dan harapan pemerintah  di  desa  dapat  tercapai  guna  kelangsungan  hidup  masyarakat  desa  Kabupaten Timor Tengah Selatan ke arah  yang lebih baik sesuai keinginan pemerintahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## Sistem Manajemen Akuntansi
Sistem  Manajemen  Akuntansi  menghasilkan  informasi  untuk  pengguna  internal, seperti  manajer, eksekutif ,  dan  pekerja.  Secara  spesifik,  Manajemen  Akuntansi mengidentifikasi,  mengumpulkan,  mengukur,  mengklasifikasi,  dan  melaporkan  informasi yang  bermanfaat  bagi  pengguna  internal  dalam  merencanakan,  mengendalikan,  dan membuat  keputusan.  Dalam  menghasilkan  suatu  informasi,  Sistem  Manajemen  Akuntansi meliputi serangkaian proses manajemen (Hansen, 2009: 7), antara lain :
- Perencanaan adalah  formulasi  terinci  dari  kegiatan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  akhir tertentu. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut.
- Pengendalian adalah kegiatan memonitor pelaksanaan rencana dan tindakan korektif sesuai kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana semestinya.
- Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan diantara berbagai alternatif. Peran utama dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  adalah  menyediakan  informasi  yang memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan.
Penyusunan Anggaran
Proses  penyusunan  anggaran  merupakan  kegiatan  yang  penting  dan  melibatkan berbagai  pihak,  baik  manajer  tingkat  atas  maupun  manajer  tingkat  bawah  yang  akan memainkan peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari sasaran anggaran  (Keni:  2008).  Peran  manajer  baik  manajer  bawah,  manajer  menengah  dan  atas dalam penyusunan anggaran akan memberikan manfaat antara lain mengurangi ketimpangan informasi  dalam  perusahaan  dan  menimbulkan  komitmen  yang  lebih  besar  kepada  para manajer  dalam  melaksanakan  dan  memenuhi  anggaran  (Keni:  2008).  Oleh  karenanya, penyusunan  anggaran  partisipatif  diharapkan  akan  meningkatkan  kinerja  para  manajer,  di mana  ketika  suatu  tujuan  dirancang  dan  secara  partisipasi  disetujui,  maka  karyawan  akan menginternalisasi  tujuan  yang  ditetapkan,  dan  memiliki  rasa  tanggung  jawab  pribadi  untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Menurut Halim (2007) bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan partisipasi aparat  pemerintah  daerah  dalam  proses  penganggaran  pemerintah  daerah  mengarah  pada seberapa  besar  tingkat  keterlibatan  aparat  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  anggaran serta  pelaksanaannya  untuk  mencapai  target  anggaran.  Penyusunan  Anggaran  merupakan suatu  proses  yang  berbeda  antara  sektor  swasta  dengan  sektor  pemerintah,  termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan  yang  tertutup  untuk  publik,  namun  sebaliknya  pada  sektor  pemerintahan  justru harus  diinformasikan  kepada  publik  untuk  dikritik  dan  didiskusikan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  masukan.  Anggaran  sektor  publik  merupakan  rencana  terinci  tentang pemerolehan  dan  sumber  daya  keuangan  serta  sumber  daya  lainnya  selama  suatu  periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan  yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal (Widjaya, 2009:1).

## Sumber Daya Manusia
Menurut Sofyandi (2009: 6), manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan sebagai suatu  strategi  dalam  menerapkan  fungsi-fungsi  manajemen  yaitu planning , organizing , leading and  controlling .  Dalam  setiap  aktivitas  atau  fungsi  operasional  Sumber  Daya Manusia  mulai  dari  proses  penarikan,  seleksi,  pelatihan  dan  pengembangan,  penempatan yang  meliputi  promosi,  demosi,  dan  transfer,  penilaian  kinerja,  pemberian  kompensasi, hubungan  industrial,  hingga  pemutusan  hubungan  kerja,  yang  ditujukan  bagi  peningkatan kontribusi  produktif  dari  Sumber  Daya  Manusia  organisasi  terhadap  pencapaian  tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  di  susun  kerangka  konseptual  yang mengambarkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dipenden sebagai berikut: a)  adanya  pengaruh  variabel  sumber  daya  manusia  terhadap  sistem  manajemen  akuntansi. Dengan  adanya  proses  penarikan,  seleksi,  pelatihan  dan  pengembangan  serta  penempatan yang  meliputi  promosi,  demosi,  dan  transfer  dapat  mempengaruhi  sistem  manajemen akuntansi  pengelolaan  keuangan  desa;  b)  adanya  pengaruh  variabel  partisipasi  penyusunan anggaran terhadap variabel sistem manajemen akuntansi. Dengan adanya keterlibatan aparat pemerintah  daerah  dalam menyusun  anggaran  serta  pelaksanaannya  untuk  mencapai  target anggaran  dapat  mempengaruhi  sistem  manajemen  akuntansi  pengelolaan  desa;  c)  adanya pengaruh  penyusunan  anggaran  terhadap  sistem  manajemen  akuntansi  pengelolaan keuangan  desa.  Dengan  adanya  penyusunan  anggaran  partisipatif  diharapkan  akan meningkatkan kinerja para perangkat desa, di mana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi  disetujui,  maka  karyawan  akan  menginternalisasi  tujuan  yang  ditetapkan,  dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Variabel-variabel  tersebut  akan  dianalisis  dalam  penelitian  sehingga  diketahui seberapa  besar  pengaruh  masing-masing  variabel  independen  (Sumber  Daya  Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran) tersebut dapat mempengaruhi variabel  dependen  (Sistem  Manajemen  Akuntansi),  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Sistem
Manajemen Akuntansi
H 2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi.
H 3 : Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi. H 4 :Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Penyusunan Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Sistem Manajemen Akuntansi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survey , yaitu  penelitian  yang  mengambil  sampel dari  suatu  populasi  serta  menggunakan kuesioner sebagai  alat  pengumpul  data  yang  utama.  Penelitian  ini  berusaha  menjelaskan  hubungan antara  variabel-variabel  penelitian  dan  menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan sebelumnya.  Walaupun  penjelasannya  mengandung  deskripsi,  namun  sebagai  penelitian relasional fokusnya terletak  pada penjelasan hubungan antar variabel (Singarimbun: 2006). Dalam  penelitian  ini,  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  Pemerintahan  Desa  Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## PEMBAHASAN

## 1. Analisis Deskriptif
Analisis  yang  dilakukan  terhadap  16  jawaban  responden  yang  memenuhi  kriteria untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut. Data yang diolah merupakan hasil rata-rata jawaban  responden  dari  setiap  faktor  individu  yang  terdiri  dari  Sumber  Daya  Manusia, Patisipasi  Penyusunan  Anggaran,  Penyusunan  Anggaran,  dan  Sistem  Manajemen Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  desa  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  yang  menjadi variabel  dalam  penelitian  ini.  Statistik  deskriptif  variabel  penelitian  dapat  dilihat  pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 Descriptive Statistics Mean Std. Deviation  N Sistem Manajemen Akuntansi 4.00 .656 80 SDM 3.79 .964 80 Partisipasi Penyusunan Anggaran 3.84 1.061 80 Penyusunan Anggaran 4.11 .746 80
Sumber: Data Olahan manual SPSS, 2017
Sistem Manajemen Akuntansi (Y)
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2)

## Sumber Daya Manusia (X1)
Penyusunan Anggaran (X3)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Sistem  Manajemen  Akuntansi Pengelolaan  Keuangan  Desa  mempunyai  nilai  rata-rata  sebesar  4,00  dengan  standar  deviasi 0,656, Sumber Daya Manusia mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,79 dengan standar deviasi 0,964,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  mempunyai  nilai  rata-rata  3,84  dengan  standar deviasi  1,061,  dan  Penyusunan  Anggaran  mempunyai  nilai  rata-rata  sebesar  4,11  dengan standar  deviasi  0,746.  Artinya  dari  Variabel  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan  Anggaran, dan Penyusunan Anggaran tidak ada yang berpengaruh signifikan yaitu signifikansi>0,05.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil  analisis  dari  pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  (X1),  Partisipasi  Penyusunan Anggaran  (X2),  dan  Penyusunan  Anggaran  (X3)  terhadap  Sistem  Manajemen  Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients (B) t Sig. Ket. Constant 4.238 Sumber Daya Manusia (X1) -0.069 -0.856 0.395 Tdk Sig Partisipasi Penyusunan Anggaran (X2) 0.078 1.077 0.285 Tdk Sig Penyusunan Anggaran (X3) -.068 -0.668 0.506 Tdk Sig R 0.160 R Square 0.026 F hitung 0.666 F tabel 2.729 Sig.F 0,576 Α 0,05
Sumber: Output manual SPSS

## Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah
Y= 4.238 + -0.069X1 + 0.078X2 + -0.068X3 + ɛ Persamaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  angka  yang  signifikan  pada  Variabel Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  diwakili  oleh  Sumber Daya  Manusia  (X1),  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  (X2),  dan  Penyusunan  Anggaran (X3).  Artinya  diantara  variabel  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, dan  Penyusunan  Anggaran  tidak  ada  yang  berpengaruh  paling  dominan  antara  variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya.

## 3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Auto Korelasi
Tabel 3
Uji Auto Korelasi Model R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 .160 a .026 -.013 .660 1.866
a. Predictors: (Constant), Penyusunan Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, SDM.
b. Dependent Variable: Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa.

## Sumber : data diolah manual, 2017
Berdasarkan  output  tabel  SPSS  diketahui  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1.866.  nilai  ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, yaitu jumlah sampel sebanyak 80 (N) dan jumlah variabel independent 3 (K=3) = 3.80, sehingga diperoleh nilai du sebesar 1.715. Nilai  Durbin-Watson  sebesar  1.866  lebih  besar  dari  batas  atas  (du)  yakni  1.715  dan  kurang dari  (4-du)  4-1.715=2.285  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi. Artinya  antara  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan Anggaran tidak terdapat autokorelasi yang sempurna.
b. Uji Multikolinearitas
Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Model Perhitungan Keterangan Tolerance VIF Sumber Daya Manusia 0.915 1.093 Tdk. trjadi. Multikolinearitas Partisipasi Penyusunan Anggaran 0.925 1.082 Tdk. trjadi. Multikolinearitas Penyusunan Anggaran 0.969 1.032 Tdk. trjadi. Multikolinearitas
Sumber: Data diolah manual, 2017
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  semua  variabel  bebas  mempunyai  nilai Tolerance ≥  0,10  dan  nilai  VIF  ≤  10.  Dengan  demikian,  dapat  di  simpulkan  bahwa  seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas.
c. Uji Heterokedastisitas
Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Sig. Keterangan Sumber Daya Manusia 0.395 Tidak terjadi Heterokedastisitas Partisipasi Penyusunan Anggaran 0.285 Tidak terjadi Heterokedastisitas Penyusunan Anggaran 0.506 Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sumber: data diolah manual, 2017
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas mempunyai nilai probabilitas  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  demikian,  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa tidak terjadi Heterokedastisitas dalam model regresi.
4. Uji Hipotesis
a. Uji Hipotesis Pertama
Tabel 6 Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis Alternatif (H a) Nilai Keterangan Terdapat pengaruh yang signifikan dari Sumber Daya Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan Penyusunan  Anggaran  terhadap  Sistem  Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa F hitung = 0.666 Sig. F = 0.576 F tabel = 2.729 H a diterima

## Sumber : data diolah manual, 2017
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  Variabel  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan  Anggaran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  desa.  Pada  pengujian  ini  H 0 ditolak yang  ditunjuk  dengan  besarnya  F tabel sebesar  2.729.  Nilai  ini  lebih  besar  dari  F hitung (0.666<2.729).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang  cukup  signifikan dari  variabel  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan Anggaran  terhadap  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Kabupaten
Timor Tengah Selatan.
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan untuk menguji  2  variabel,  yaitu:  variabel  independent  yang  terdiri  dari  Sumber  Daya  Manusia, Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan  Anggaran  terhadap  variabel  dependent yaitu  Sistem  Manajemen  Akuntansi  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  merupakan  model  yang  tidak  tepat  ( fit ).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang  dipengaruhi  oleh  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan Penyusunan  Anggaran  tidak  berpengaruh  secara  bersamaan  terhadap  Sistem  Manajemen Akuntansi  pengelolaan  keuangan  desa  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  Hal  ini  tidak terbukti  bahwa  Sumber  Daya  Manusia,  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan Anggaran  tidak  menghasilkan  pengaruh  yang  cukup  kuat  terhadap  Sistem  Manajemen Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  karena  semakin  tidak  baik  Sumber  Daya  Manusia, Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan  Anggaran  dari  Pemerintahan  Desa Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  maka  semakin  tidak  baik  Sistem  Manajemen  Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  ditindaklanjuti  dengan  telaah  kualitatif  maka ditemukan  bahwa  setelah  alokasi  dana  diterima  oleh  masing-masing  desa,  setiap  tahun anggaran  Kepala  Desa  harus  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  (LPJ)  Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  kepada  Bupati  melalui  BPMPD  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan. Hal  ini  masih  terkendala  faktor  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  oleh  aparatur pemerintahan  desa  di  Kabupaten Timor Tengah  Selatan.  Sebagian  besar  aparatur desa  yang dimiliki  di  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  hanya  menempuh jenjang  sampai  SMA/SMU, bahkan  aparatur  pemerintahan  desanya  tidak  ada  yang  duduk  sampai  dibangku  perkuliahan (sarjana)  kecuali  beberapa  Kepala  desa.  Hal  tersebut  yang  mengakibatkan  pengelolaan keuangan  desa  tidak  tepat  ( fit ).  Untuk  faktor  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  dan Penyusunan  Anggaran  tidak  menemui  kendala  oleh  karena  masyarakat  desa  di  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  masih  menganut  sistem  gotong-royong  bahkan  sampai  pada pemerintahan  desa  sekalipun.  Sistem  pengelolaan  dana  desa  yang  dijalankan  pemerintahan desa  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  selalu  dikerjakan  bersama-sama.  Hal  ini  yang membuat  Partisipasi  dalam  Penyusunan  Anggaran  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  besar. Hal ini juga berlaku pada Penyusunan Anggaran, yang sistemnya sesuai dengan sistem yang ada  di  Pemerintahan  daerah,  sehingga  aparatur  pemerintahan  di  desa  tidak  mengalami kesulitan  dalam  menyusun  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Sistem  Penyusunan  Anggaran  tersebut  juga  telah  di  atur  dalam  Peraturan  Bupati  Timor Tengah  Selatan  Nomor  27  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Sehingga  melalui  tahapan  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Sumber  Daya  Manusia, Partisipasi  Penyusunan  Anggaran,  dan  Penyusunan  Anggaran  terhadap  Sistem  Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa tidak tepat ( fit ).
b. Uji Hipotesis Kedua Secara Parsial (uji t) Dan Telaah Kualitatif
Tabel 7 Pengujian Hipotesis Kedua Hipotesis Alternatif (H a) t Keterangan Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  signifikan  secara parsial terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa -0.856 H a ditolak Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  berpengaruh  signifikan secara  parsial  terhadap  Sistem  Manajemen  Akuntansi pengelolaan keuangan desa 1.077 H a diterima
Penyusunan  Anggaran  berpengaruh  signifikan  secara parsial terhadap Sistem Manajemen Akuntansi pengelolaan keuangan desa -0.668 H a ditolak

## Sumber: data diolah manual, 2017
Secara  parsial  hanya  variabel  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  yang  berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar 1.077, sedangkan  Variabel  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penyusunan  Anggaran  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu masing- masing  sebesar  -0.856  dan  -0.668.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  dalam  mengelola keuangan  desa  pada  pemerintahan  desa  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  maka  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa dianggap baik.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  secara  parsial  (uji  t)  seperti  yang  dikemukakan  diatas menunjukkan  bahwa  Variabel  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penyusunan  Anggaran  pada  uji statistik  (uji  t)  tidak  berpengaruh  terhadap  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan Keuangan  Desa,  ternyata  pada  telaah  kualitatif  tidak  terbukti.  Penyusunan  Anggaran  juga berpengaruh  terhadap  Sistem  Manajeman  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  aparatur  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  masih  menggunakan  Penyusunan  Anggaran  yang  ada  pada  pemerintah  di daerah,    sehingga  keterlibatan  serta  keikutsertaan  seluruh  pemerintahan  desa  dalam  Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa sangat signifikan. Hal ini berbeda dengan Variabel  Sumber  Daya  Manusia,  Variabel  Sumber  Daya  Manusia  masih  dikatakan  tidak signifikan terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut dikarenakan  masih  banyaknya  aparatur  pemerintahan  desa  yang  belum  memahami  Sistem Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dengan  baik  dan  benar.  Sebagian  besar aparatur  Pemerintahan  Desa  hanya  menempuh  jenjang  pendidikan  sampai  SMA/SMU, sehingga  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  dikelola  tidak benar-benar  transparan  dan akuntabel .  Sistem  yang  digunakan  dalam  pengelolaan keuangan desa juga telah diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga pemerintahan desa  secara autodidak mudah  menggunakan  serta  mengaudit  dana  desa  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Berdasarkan  pengukuran  data  diatas,  berikut  peneliti  sajikan  tabel  rekapitulasi  untuk Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Panyusunan Anggaran, dan Sistem Manajemen Akuntansi.
Tabel 8 Tabel Rekapitulasi Variabel Sumber Daya Manusia No Pernyataan Jawaban Total Rata- rata STS TS N S SS 1. Saya  memiliki  kemampuan  akademik  yang sesuai antara pendidikan dengan pekerjaan. 0 0 5 8 3 16 S 2. Menurut  saya,  diperlukan  kesesuaian  antara keahlian  dengan  pekerjaan  yang  dimiliki sekarang ini. 1 0 0 8 7 16 S 3. Dalam pembagian tugas diperlukan penataan uraian  jabatan  yang  telah  ada  sesuai  dengan keahlian masing-masing. 0 0 1 11 4 16 S
4. Saya bersedia untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam tugas-tugas jabatan dengan  menerima  risiko  atas  pelaksanaan tugas jabatan tersebut. 0 0 1 12 2 15 S
5. Saya mempunyai
keahlian dalam 2 1 6 6 1 16 S
melaksanakan  tugas  yang  menggunakan teknologi.
6. Saya  memiliki  teknis  untuk  meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 0 4 2 6 3 15 S
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  semua  responden  menjawab  pernyataan  tentang Variabel  Sumber  Daya  Manusia  adalah  setuju,  artinya  semua  aparatur  pemerintahan  desa mempunyai  Sumber  Daya  Manusia  yang  tinggi.  Dengan  demikian,  banyak  aparatur pemerintahan  desa  yang  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  yang  tinggi,  akan  tetapi  kurang adanya  pembinaan  maupun  pelatihan-pelatihan  yang  di  adakan  oleh  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Tabel 9 Tabel Rekapitulasi Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran No Pernyataan Jawaban Total Rata- rata STS TS N S SS 1. Dalam  menyusun  anggaran,  program,  dan kegiatan, semua pihak ikut dilibatkan. 0 0 0 2 14 16 SS 2. Saya  diberikan  banyak  kesempatan  untuk ikut dalam penyusunan anggaran. 0 0 1 9 6 16 S 3. Saya  memberikan  banyak  informasi  dalam pelaksanaan anggaran. 0 0 1 9 6 16 S 4. Kontribusi  semua  pihak  terhadap  partisipasi anggaran sangat besar. 0 1 2 8 5 16 S 5. Saya  memiliki pengaruh  yang kuat terhadap proses penyusunan rencana anggaran. 0 2 6 4 2 14 N 6. Pendapat  saya  jarang  diterima  ketika menetapkan perencanaan anggaran di satuan unit kerja. 2 6 6 2 0 16 N
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  responden  menjawab  pernyataan tentang  Variabel  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  adalah  setuju,  artinya  semua  aparatur pemerintahan  desa  mempunyai  Partisipasi  yang  tinggi  dalam  Penyusunan  Anggaran  tentang Alokasi Dana Desa. Artinya aparatur pemerintahan yang ada di desa memiliki partisipasi atau keikutsertaan  dalam  menyusun  anggaran  Keuangan  Desa,  sehingga  perlu  adanya  perhatian dari Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan yang berhubungan dengan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  dimiliki  oleh  setiap  aparatur  pemerintahan  yang ada di desa Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Tabel 10 Tabel Rekapitulasi Variabel Penyusunan Anggaran No Pernyataan Jawaban Total Rata -rata STS TS N S SS 1. Saya  mengerti  cara  penyusunan  anggaran secara jelas dan komprehensif. 0 0 5 10 1 16 S
2. Saya menyadari bahwa penyusunan anggaran  merupakan  hal  yang  penting  dan perlu diprioritaskan. 0 0 0 3 13 16 SS 3. Penyusunan  anggaran  secara  umum  cukup jelas dan tidak membingungkan. 0 0 5 9 2 16 S
4. Saya memahami sepenuhnya cara penyusunan anggaran.
0 0 8 6 2 16 N 5. Penyusunan  anggaran  disesuaikan  dengan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah. 0 0 0 7 9 16 SS
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kebanyakan  responden  menjawab  pernyataan tentang  Variabel  Penyusunan  Anggaran  adalah  setuju  dan  sangat  setuju,  artinya  semua aparatur  pemerintahan  desa  memahami  Sistem  Penyusunan  Anggaran  yang  ada.  Dengan
demikian,  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Pemerintah Daerah dengan transparan serta akuntabel . Tabel 11
Tabel Rekapitulasi Variabel Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan desa No Pernyataan Jawaban Total Rata- rata STS TS N S SS 1. Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan Keuangan  Desa  yang  diterapkan  sesuai dengan prosedur. 0 0 0 11 5 16 S 2. Manajemen  Akuntansi  yang  digunakan selama ini efektif dan efisien. 0 0 4 9 3 16 S 3. Manajemen  Akuntansi  yang dilakukan telah relevan dengan fakta atau keadaan keuangan yang ada. 0 0 0 12 4 16 S 4. Manajemen  Akuntansi  yang  diterapkan menimbulkan  dampak  yang  baik  bagi instansi. 0 0 0 11 5 16 S 5. Dalam  pencatatan  akuntansi  dilakukan identifikasi/pengklasifikasian. 0 0 1 11 4 16 S 6. Penjurnalan  dan  posting  yang  dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. 0 0 1 11 4 16 S 7. Sering terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan. 0 4 8 4 0 16 N
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  lebih  banyak  responden  menjawab  pernyataan tentang  Variabel  Sistem  Manajemen  Akuntansi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  setuju, artinya  semua  aparatur  pemerintahan  desa  menyetujui  Sistem  Manajemen  Akuntansi Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  ada  di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan.  Dengan  demikian,  aparatur  Pemerintahan  Desa  mengerti  serta  memahami  Sistem Manajemen Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  diambil  simpulan  bahwa Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap  Sistem  Manajemen  Akuntansi pengelolaan keuangan desa sebesar 1.077, sedangkan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan  Anggaran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Sistem  Manajemen Akuntansi  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  masing-masing  sebesar  -0.856  dan  -0.668. Artinya Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan perlu meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia  yang  ada  pada aparatur  pemerintahan  di  desa  Kabupaten  Timor Tengah Selatan, agar  mereka  dapat  mengerti  maupun  memahami  tentang  penerapan  Sistem  Manajemen Akuntansi  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sehingga  pertanggungjawaban  yang  dibuat benar-benar  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  baik  dan  benar.  Mengenai  Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Anggaran itu sendiri telah di pahami dengan baik, karena  aparatur  pemerintahan  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  masih menganut  sistem  kekeluargaan  sehingga  sifat  gotong-royong  masih  diterapkan  sampai sekarang. Sedangkan mengenai Penyusunan Anggaran, Sistem Penyusunan Anggaran yang ada  pada  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten  Timor  Tengah,  juga  diterapkan  pada  seluruh desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. hal tersebut yang membuat Partisipasi Penyusunan  Anggaran  dan  Penyusunan  Anggaran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa  yang ada di Kabupaten Timor
Tengah Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyiati, 2008, “ Strategi Memimpin Dalam Pusaran Praktik Korupsi: Mengatasi Masalah Dengan Cara Menyempurnakan Masalah Dari Hulu Sampai Ke Hilir ”, 2011. Bastian,  2006, “PENGARUH  KEPEMIMPINAN,  PELATIHAN,  DAN  KOMPETENSI APARATUR TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS
KINERJA    SKPD  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH  PROVINSI  SUMATERA BARAT”, 2014. Carmen,  2012, “Pemahaman  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah” , Forum Diskusi DPPKAD Kab. Banjarnegara, 2016.
Fathoni, 2006, “Pengertian dan Peranan Sumber Daya Manusia” , 2013. Giri,  2014, “Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran  Pada  Kinerja  Manajerial  Dengan Keadilan  Distributif,  Keadilan  Prosedural,  Dan  Komitmen  Tujuan  Anggaran Sebagai  Variabel  Pemediasi”, Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Udayana, Bali.
Hansen, 2009, “Peran, Sejarah, dan Tujuan Akuntansi Manajemen”, 2012. Haruman, 2009, “Pengganggaran Perusahaan”, 2015, Surabaya. Himawan,  2010, “Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Gaya  Kepemimpinan  Dan  Job Relevant  Information  (JRI)  Terhadap  Hubungan  Antara  Partisipasi  Anggaran Dan Kinerja Manajerial (STUDI Empiris Pada BPR di Kota Semarang)”, Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Semarang.
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-00112-MN%20Bab2001.pdf http://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/ http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/631/1/92665-
PENGARUH%20KARAKTERISTIK%20GAYA%20PENYUSUNAN%20ANGGARAN %20TERHADAP%20KINERJA%20MANAJERIAL.pdf http://www.academia.edu/5335122/KEPEMIMPINAN_KOMUNIKASI_DAN_MOTIVASI_DA LAM_ORGANISASI_Oleh_FX._SUPRIYONO
Irvan Nur Iva, 2013, “Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (R-APBD)”, Skripsi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Jurusan  Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin, Makassar.
Iskandar, 2008, “Kajian Teori, Kerangka Konseptual dan Hipotesis”, 2010. Keni, 2008, “Penyusunan  Anggaran  Dalam Matkul  Sistem Pengendalian Manajemen”,
2011.
Nordiawan,  2006, “Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  Dengan  Variabel  Intervening  Motivasi  Dan  Kepuasan  Kerja  Pada SETDAKAB Aceh Utara”, Aceh. Parron, 2008, “Jurnal Manajemen Bisnis”, Volume 1, 2008. Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengertian Keuangan Negara.
Peraturan  Bupati  Timor  Tengah  Selatan  Nomor  27  Tahun  2015  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  1975  Tentang Cara  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan  Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007. Prawironegoro, 2008, “Pengertian Akuntansi”, Irodikromo, 2013. Purwanto, 2007, “Pengertian Hipotesis Menurut Para Ahli”, 2015. Robbins, 2008, “Makalah Motivasi Belajar” , 2014.

## Saraswati, 2015, “PENGARUH  PARTISIPASI  PENYUSUNAN  ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN JOB RELEVANT
INFORMATION  SEBAGAI  VARIABEL  MODERATING  (Studi  pada  Dinas Pemerintah  Kota  Yogyakarta)”, Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Yogyakarta, Yogyakarta.
Sari,  2013, “Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Perannya  Dalam  Operasional Perusahaan”, Sistem Informasi Manajemen .
Sofyandi, 2009, “Aneka Pengertian Manajemen” , 2015. Solihin,  2014, “Hubungan  Berbagai  Variabel  Dalam  Penelitian”, VISI  UNIVERSAL PENDIDIKAN , 2015. Sugiyanto,  2005, ”Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial: Komitmen  Tujuan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empiris  Pada  Rumah Sakit  Tipe  A,  B,  Dan  C,  Di  Jawa  Tengah  Dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)”, Yogyakarta.
Tilaar,  2009, “Perencanaan  Pembangunan  Menggunakan  Konsep  Buttom  Up  dan  Top Down”, Kumpulan Makalah Ekonomi , 2014.
Thorndike, 2011, “Teknik Pengumpulan Data”, Teknologi Pendidikan . Undang-undang Desa Pasal 72 Tentang Keuangan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Widjaya, 2009, Jurnal Riset Akuntansi Going Concert , Volume 9 Tahun 2014. Widyaningsih, 2011, “Faktor-faktor Pemilihan Profesi Akuntan”, 2013