## Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Chrisma Angellicca Rivera 1 , Siti Khoirina 2 , Dewi Silvia 3
1,2,3 Universitas Mitra Indonesia E-mail: angelliccar0712@gmail.com 1 , sitikhoirina@umitra.ac.id 2
Article History: Received: 16 Juli 2024 Revised: 06 Agustus 2024
Accepted: 08 Agustus 2024
Abstract:  The  method  used  in  this  research  is quantitative descriptive where the data processing is carried  out  statistically  and  then  the  data  used  is primary  data  in  the  form  of  a  questionnaire.  The population  in  this  study  were  village  officials  and village communities in Purwosari, Natar District and the  sampling  technique  used  a  saturated  sampling method  with  a  sample  size  of  35  respondents consisting  of  18  village  officials  and  17  Purwosari village residents. data testing using SPSS version 25. The results of the analysis showed that Transparency has a significant effect on the management of village funds with the acquisition of a t count of 2,915 with a significance  value  of  0,007  less  than  0,05. Accountability  had  no  significance  effect  on  village fund  management  with  a  t  count  of  0,675  with  a significance  value  of  0,505  greater  than  0,05. Community  participation  has  a  significant  effect  on management of village funds with the acquisition of a t count of 3,631 with a significance value of 0,001, less than 0,05.
Keywords: Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management

## PENDAHULUAN
Penerapan  otonomi  oleh  pemerintah  pusat  pada  pemerindah  teritorial  diharapkan  dapat meningkatkan program pembangunan yang berkeadilan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pedesaan  yang  merupakan  fokus  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo.  Presiden  Joko  Widodo memiliki sembilan rencana kebutuhan, termasuk membangun Indonesia dari pinggiran, dalam hal ini perkotaan, partisipasi dan keterpaduan para kepala kota dan masyarakat sekitar sangat penting untuk mencapai kemajuan di setiap kota. Dengan cara ini, pemerintah kota dan daerah setempat harus saling mendukung, pemerintah daerah bertindak menjadi pendorong kontribusi, dan daerah setempat sebagai anggota yang berfungsi dalam berbagai upaya perbaikan kota. (Putri & Sudiana, 2021).
Persoalan mendasar yang saat ini menjadi perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi hambatan besar bagi kemajuan Indonesia dalam mencapai status negara maju. Untuk mencapai status negara maju, Indonesia harus melakukan upaya-upaya penting yang mengarah pada pengurangan kemiskinan, peningkatan penerimaan terhadap pelatihan dan administrasi bantuan pemerintah, meningkatkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
komunikasi  dan  membedakan  sektor  keuangan.  Informasi  yang  diperoleh  dari  BPS  (Badan Pengukuran Fokus) memperlihatkan jika tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan melebihi angka kemiskinan di wilayah metropolitan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti eksperimen pada September 2022 yang memperlihatkan jika angka kemiskinan di wilayah suatu negara berada pada angka  12,36%  atau  setara  dengan  14,38  juta  jiwa.  Sebaliknya,  angka  kemiskinan  di  wilayah metropolitan  tercatat  yakni  7,53%  atau  setara  dengan  11,98  juta  jiwa.  Tingginya  tingkat kemiskinan  di  wilayah  provinsi  lebih  tinggi  yaitu  yakni  96,36%  yang  memperlihatkan  adanya kesenjangan angka kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.(Shagita & Indriani, 2024).
Di  masa  pemerintahan  saat  ini,  pengurus  toko  kota  telah  menjadi  isu  panas  yang  sering dibahas,  karena  selalu  pemerintah  pusat  memberikan  dana  khusus  kepada  aset  kota  untuk membiayai kegiatan perbaikan kota. Pedoman Pengelolaan Rumah Tangga Nomor 20 Tahun 2018 mencirikan  pengurus  toko  kota  sebagai  suatu  rangkaian  siklus  yang  tersusun  dan  terkoordinasi yang dimulai dari satu tahap kemudian berlanjut ke tahap berikutnya. Pemendagri nomor 20 tahun 2018  merupakan  Pedoman  Pastoral  yang  memuat  tentang  dana  kota  yang  baru  diatur  dalam Pemendagri nomor 114 tahun 2014 tentang tata cara pengawasan dana kota. (Fahisa & Afriyenti, 2023).
Mengingat  Peraturan  No.  32  Tahun  2004  terkait  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  hak istimewa,  wewenang  dan  komitmen  daerah  mandiri  guna  mengkoordinasikan  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan serta keperluan daerah setempat menurut pedoman hukum merupakan makna  kemerdekaan  wilayah.  Pengembangan  pedoman  kemandirian  lokal  mengharapkan  kota memiliki  pilihan  untuk  mengelola  administrasi  mereka  dan  mengelola  aset  yang  mereka  miliki dengan  cara  yang  terkoordinasi  dan  produktif  untuk  mewujudkan  kawasan  kota  yang  sejahtera (Pahlevi et al., 2022).
Sesuai Peraturan no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Kota adalah kesatuan  wilayah  setempat  yang  sah  dengan  batas  wilayah  yang  dapat  mengendalikan  dan mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan,  kepentingan  jaringan  lingkungan  dalam  rangka penggerakan  wilayah  setempat,  dan  keistimewaan  adat  yang  dipersepsikan  dan  dihargai  dalam kerangka  kewenangan  publik.  termasuk  yang  berkaitan  dengan  administrasi  keuangan  dan  Aset Kota Peruntukan (ADD), pengangkatan kepala kota (kades), dan kemajuan kota. Sejalan dengan itu,  kota-kota  diberikan  panduan  sebagai  arahan  khusus  untuk  persiapan  keuangan  dan  para eksekutif (Andriani, 2019).
Total  pembiayaan  daerah  pada  tahun  2022  yang  bisa  diteruskan  ke  74.961  kota  di  434 daerah  dan  perkotaan  di  Indonesia  ditentukan  yakni  68  triliun  rupiah.  Daripada  town  store  roof tahun sebelumnya, jumlah ini lebih rendah yakni Rp 4 triliun. Mulai sekitar tahun 2015, cadangan kota  yang  beredar  berjumlah  400,1  triliun  rupiah.  Kerangka  kota  dibangun  memaka9  cadangan kota,  antara  lain  jalan,  danau,  kerangka  tata  air,  jembatan,  pasar,  kantor  air  bersih,  kerangka rembesan, sumur dan pondasi lainnya (DJPb, 2022).
Sebagian besar gaji kota berasal dari cadangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke kota-kota. Dipercaya jika bantuan pemerintah daerah kota akan meningkat dengan bantuan gaji ini. Pemerintah kota seharusnya dapat menangani subsidi kota ini selaras pada batasan hukum karena kehadiran aset kota tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru dalam organisasi. Dewan juga harus  fokus  pada  kepentingan  daerah  setempat  dan  bersikap  terbuka  serta  bertanggung  jawab (Ferina & Lubis, 2016).
Menurut penuturan salah seorang warga desa Purwosari Kecamatan Natar, Masih banyak masyarakat  yang  belum memahami  krusialnya  tanggung  jawab  pada  penanganan aset  kota,  dan kerjasama  daerah  masih  minim  karena  daerah  tidak  sepenuhnya  terlibat  dalam  pengelolaan
cadangan kota sejak mereka masih kecil. dianggap tidak memahami metodologi pengawasan cagar kota.  Hal  ini  penting  untuk  dilaksanakan  sehingga  pemerintah  kota  dapat  mempercayakan peningkatan cara memperkenalkan lembar data yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat dapat mengetahui pengelolaan keuangan kota tersebut. Sementara yang terjadi di Kota Purwosari, Lokal Natar, ada pemuatan data namun hanya sekedar konvensi dan data yang disampaikan merupakan informasi lama dan tidak disegarkan.
Hasil  penelitian  Nor  Hasanah  (2022),  Moudiana  Fahisa  dan  Mayar  Afriyenti  (2023)  dan Riady  Al  Fajri  (2022),  mendapati  jika  keterusterangan  mempengaruhi  administrasi  cagar  alam kota.  Sementara  itu,  hasil  penelitian  Sukmawati  (2019)  mendapati  jika  keterusterangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan kota.
Hasil penelitian Nor Hasanah (2022),  Arik Susbiyani, dkk (2023), Moudiana Fahisa dan Mayar (2023) dan Alzahra Berlian Nurfitri dan Dyah Ratnawati (2023), mendapati jika tanggung jawab  berdampak  pada  administrasi cagar  kota.  Kemudian lagi,  hasil  pemeriksaan  Fahri  (2020) mendapati jika tanggung jawab berdampak pada pengurus toko kota.
Hasil  penelitian  Asmaul  Husnah  dan  Sri  Rahayu  (2023),  Alya  Fitri  Shagita  dan  Rini Indriani (2024) dan Nabilla dan Desitama (2023), mendapati jika investasi area lokal berdampak pada dewan toko kota. Kemudian lagi (Ultafiah, 2017), mendapati jika dukungan daerah setempat sangat mempengaruhi para eksekutif toko kota.
Mengingat akibat survei eksplorasi masa lalu di atas, terlihat adanya lubang pemeriksaan akibat  hasil  pemeriksaan  yang  bertentangan.  Jika  pengelolaan  aset  publik  umumnya  tidak dipengaruhi  oleh  keterusterangan,  tanggung  jawab,  dan  kerja  sama  daerah.  Maka  darinya,  para ilmuwan  tertarik  untuk  mengarahkan  eksplorasi  kembali  terhadap  pengelola  toko  kota  di  Kota Purwosari,  Daerah  Natar,  Rezim  Lampung  Selatan  yang  bertajuk  “Pengaruh  Transparansi, Akuntabilitas  dan Kontribusi Warga Terhadap Penanganan Biaya Desa (Studi Kasus pada Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Transparansi
Transparansi adalah upaya terarah yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yang sepenuhnya berniat bekerja sama dengan masyarakat dalam hal data, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, keterusterangan memainkan peranan penting dengan menjamin akses yang layak atas data yang bisa diandalkan. Hal ini memungkinkan masyarakat pada umumnya  guna  menguraikan  langkah-langkah  yang  diprakarsai  oleh  yayasan,  kemudian bekerja  dengan  pemahaman  yang  jelas  tentang  masalah  ini  dan  benar-benar  melihat kebenarannya (Purwanti. U, 2021).
2. Indikator Transparansi
Dalam  menjalankan  keterbukaan  ini,  maknanya  pemerintah  wajib  menyampaikan semua  data  penanganan  biaya  kota  ke  daerah  secara  transparan.  Petunjuk  untuk memperkirakan keterusterangan adalah (Napitupulu et al., 2020):
a. Tersedia untuk proses pelanggaran publik.
b. Teknik dan pedoman bantuan langsung yang mudah dipahami klien.
c. Bantuan langsung untuk mempermudah mendapatkan data.
3. Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas (Accountability) ialah komitmen guna menyampaikan tanggung jawab atau balasan, dan mengartikan pameran dan kegiatan yang merupakan substansi, perintis atau perkumpulan yang halal kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kuasa untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
meminta  data  atau  tanggung  jawab  (Syamsuddin  et  al.,  2022).  Akuntaabilitas  yakni komitmen pemegang amanah memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkap  berbagai  kegiatan  dan  kegiatan  yang  menjadi  komitmennya  kepada  pihak yang memungkinkan amanah yang meminta kewajiban tersebut. (Lilis & Cecep, 2020).
4. Pengertian Kontribusi warga
Secara  fonetis  minat  berasal  dari  bahasa  Inggris  khususnya  (kerja  sama)  yang mengandung arti mendukung. Sedangkan dari segi pengertian dukungan adalah kerja atau kerja  sama  daerah  setempat,  lebih  spesifiknya  sumbangan  atau  kepentingan  daerah setempat  yang  sedang  dikembangkan,  mengingat  latihan-latihan  penyusunan  dan pelaksanaan  program-program  latihan  yang  dilakukan  oleh  daerah  setempat  (Solekhan  , 2012).

## 5. Indikator Keberhasilan Partisipasi
Ada  beberapa  penanda  yang  dipakai  guna    mengukur  komitmen  penghuni  dalam menangani biaya kota, antara lain (Sugista, 2017):
a. Kontribusi daerah dalam mengantisipasi penanganan biaya kota.
b. Perkumpulan daerah dalam pelaksanaan pengurusan biaya kota.
c. Asosiasi daerah dalam mengamati dan menilai hasil.
d. Asosiasi daerah setempat dalam pengakuan program dan penggunaan hasilnya.

## 6. Pengertian Pengelolaan Dana
Mengurus  anggaran  daerah  merupakan  bagian  pengelolaan  keuangan  daerah  yang tidak bisa dibedakan dalam APBDes. Mengurus biaya kota merupakan suatu gerakan umum yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengorganisasian,  perincian  dan  kewajiban keuangan kota. Pasal 1 Undang-undang tidak resmi Nomor 60 Tahun 2014 terkait cadangan kota  yang  diperoleh  dari  APBN  mengatur  jika  cadangan  kota  adalah  cadangan  yang diperoleh  dari  APBN  yang  direncanakan  untuk  kota  yang  dipindahkan  melalui  APBD daerah  atau  kota  dan  dipakai  guna    mendanai  organisasi  pemerintahan,  pelaksanaan perbaikan, daerah setempat. kemajuan dan penguatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Data
Data kuantitatif yakni informasi kajian dalam pandangan penalaran post positivisme, dipakai  guna    mengeksplorasi  kondisi  butir  normal,  (bukan  tes)  dimana  analis  yakni instrumen kuncinya, metode penghimpunan data dilengkapi dengan triangulasi (campuran), (Sugiyono,  2018).  Pemeriksaan  informasi  bersifat  kuantitatif,  dan  hasil  eksplorasi kuantitatif menekankan makna, bukan spekulasi.  Jenis informasi yang digunakan bersifat kuantitatif.
2. Sumber Data
Yakni subjek yang menjadi asal eksplorasi ini diperoleh dari anggapan, cara pandang, perjumpaan  dan  kualitas  para  saksi  yang  menjadi  subjek  pemeriksaan  (V.  Wiratna Sujarweni, 2018).
Informasi yang dipakai pada kajian ini merupakan data krusial sebagai jajak pendapat dalam menghimpun data, sumber data adalah informan, khususnya orang yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan,  baik  tertulis  maupun  lisan  kepada  setiap  saksi  melalui  survei dengan sumber.

## 3. Populasi dan Sampel
Populasi ialah suatu perkumpulan, peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat  tertentu.  Populasi  yang  dimanfaatkan  dalam  eksplorasi  ini  yakni  semua perangkat,  pejabat  tim  penanganan  biaya  desa  dan  beberapa  masyarakat  Desa  Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 35 orang dan sampel penelitian ini sebesar 35 orang.
4. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  menyiratkan  pengujian  apakah  dalam  model  berulang,  faktor- faktor  yang  membingungkan  atau  elemen-elemen  lainnya  mempunyai  penyebaran yang  lazim.  Sebagaimana  diketahui,  uji  t  dan  uji  f  mengantisipasi  kelebihan  skor harus  mengikuti  standar  yang  ditetapkan.  Uji  kewajaran  yang  akan  diselesaikan dalam eksplorasi ini menggunakan pengujian faktual.
b. Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinieritas  intinya  adalah  guna  menilai  jika  model  relaps  melacak kaitan pada faktor bebasnya. Guna menilai multikolinearitas dengan melihat nilai VIF setiap  elemen  bebas.  Untuk  melihat  adanya  multikolinearitas  pada  model  relaps cenderung dilihat dari nilai Fluktuation Expansion Factor (VIF). Harga Perlawanan menimbang fluktuasi variabel otonom yang dipilih yang tidak dapat dipahami oleh faktor bebas lainnya (Ghozali, 2018).
c. Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas berencana menguji jika pada model relaps ada disparitas perbandingan antara sisa persepsi yang satu dengan persepsi yang lain. Akibat dari adanya  heteroskedastisitas  pada  model  relaps  adalah  penilai  relaps  yang  diperoleh menjadi  mubazir,  baik  pada  contoh  yang  kecil  maupun  yang  begitu  besar.  Contoh cara yang bisa dipakai guna  melihat apakah terdapat efek samping heteroskedastisitas adalah dengan melihat diagram Disipasi Plot (Ghozali, 2018).
5. Uji Validitas
Validitas yaitu skala yang tujuan akhirnya dibuat dilandasi skor sesuai angka yang pantas.  Uji  legitimasi  ini  memakai All  out  Connection  (Adjusted  Thing), pengujian  ini dengan mengasosiasikan setiap skor benda dengan skor mutlak dan merevisi nilai koefisien hubungan yang salah menilai. Pengujian tersebut memanfaatkan sisi yang berbeda dengan tingkat kepentingan 0,05.
6. Uji Reliabilitas
Pengujian ini memkai teknik pengukuran Cronbach Alpha pada skor 0,06. Apabila Cronbach Alpha suatu faktor ≥0,6 maka pertanyaan pada instrumen ujian bisa diandalkan, sebaliknya bila skor Cronbach Alpha < 0,6 jadi pertanyaan tersebut tidak solid.

## 7. Analisis Regresi Linier Berganda
Eksplorasi ini menggunakan pengujian straight relapse yang berbeda karena unsur- unsur otonom dalam eksplorasi ini terdiri dari beberapa faktor. Resep pemeriksaan kambuh langsung yang digunakan adalah:
𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒 Dimana:
a : Konstanta
β : Koefisien regresi
e : Error estimated
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Y : Penanganan biaya desa
X1 : Transparansi X2 : Akuntabilitas X3 : Kontribusi warga
Besarnya nilai konsisten pada model relaps ini tercermin pada α, sementara besarnya koefisien  relaps  setiap  variabel  diperlihatkan  oleh  β1,  β2,  β3.  Sebelum  menguji kemungkinan  model  relaps  ini,  sebaiknya  pemeriksaannya  melakukan  tes  anggapan tradisional  terlebih  dahulu.  Seperti  yang  telah  dipahami,  uji  anggapan  gaya  lama  pada eksplorasi  ini  diselesaikan  memakai  uji  biasanitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heteroskedastisitas.
8. Uji t (Uji Parsial)
Uji t dipakai guna melihat apakah faktor bebas (X) berdampak nyata terhadap faktor dependen  (Y).  Pengujian  selesai  dengan  tingkat  kepentingan  0,025.  Apabila  nilai kepentingannya  <0,025  maka  asumsi  yang  diajukan  dalam  eksplorasi  ini  diakui  atau  Ha diakui dan H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai kepentingannya > 0,025 maka spekulasi yang diajukan pada pengujian ini ditolak atau pada akhirnya Ha ditolak dan H0 diakui.
9. Uji F
Uji F dipakai guna melihat apakah setiap faktor bebas (X) pada saat yang sama secara esensial mempengaruhi faktor dependen (Y). Pengujian selesai dengan tingkat kepentingan 0,05. Apabila nilai kepentingannya <0,05 jadi spekulasi yang diajukan pada eksplorasi ini diakui atau Ha diakui seluruhnya dan H0 ditolak.
10. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
Koefisien determinasi dipakai guna meninjau seberapa faktor gabungan faktor-faktor bebas dapat memberikan klarifikasi terhadap faktor dependen dimana skor r2 berubah dari 0 menjadi 1 (0 ≤ R2≤1). Semakin menonjol skor r2, jadi makin menonjol pula variasi faktor dependen yang dapat dipahami dari variasi faktor bebas. Selain itu, dengan asumsi R2 kecil, jadi makin kecil variasi dalam faktor dependen yang bisa dipahami oleh faktor bebas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Data Penelitian
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji  asumsi klasik,  uji  regresi  linier  berganda  dan  uji  hipotesis.  Adapun  hasil  analisis  data  adalah  sebagai berikut:
1. Hasil Uji Validitas
Tabel 1. Uji Validitas
Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan N=20 N=35 N=20 N=35 Transparansi (X1) Item 1 0,944 0,873 0,422 0,324 Akurat Item2 0,853 0,809 0,422 0,324 Akurat Item 3 0,970 0,714 0,422 0,324 Akurat Item 4 0,810 0,777 0,422 0,324 Akurat Item 5 0,755 0,457 0,422 0,324 Akurat Akuntabilitas (X2) Item 1 0,597 0,805 0,422 0,324 Akurat
Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan N=20 N=35 N=20 N=35 Item 2 0,803 0,714 0,422 0,324 Akurat Item 3 0,619 0,777 0,422 0,324 Akurat Item 4 0,803 0,392 0,422 0,324 Akurat Item 5 0,769 0,647 0,422 0,324 Akurat Kontribusi warga (X3) Item 1 0,797 0,811 0,422 0,324 Akurat Item 2 0,686 0,519 0,422 0,324 Akurat Item 3 0,768 0,694 0,422 0,324 Akurat Item 4 0,831 0,747 0,422 0,324 Akurat Item 5 0,485 0,564 0,422 0,324 Akurat Penanganan biaya desa (Y) Item 1 0,873 0,724 0,422 0,324 Akurat Item 2 0,870 0,652 0,422 0,324 Akurat Item 3 0,857 0,778 0,422 0,324 Akurat Item 4 0,818 0,493 0,422 0,324 Akurat Item 5 0,688 0,473 0,422 0,324 Akurat
Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25
Melihat  tabel  1,  bisa  diinterprestasikan  jika  seluruh  pertanyaan  yang  dipakai  guna menilai  faktor  Transparansi  (X1), Akuntabilitas  (X2),  Kontribusi  warga  (X3)  dan Penanganan biaya desa (Y) pada desa Purwosari Kecamatan Natar dapat dikatakan valid atau sah dikarenakan skor r hitung > r tabel . 2. Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel Rhitung Cronbach's alpha  Keterangan N=20  N=35 Transparansi (X1) 0,917  0,785 0,60 Realiable Akuntabilitas (X2) 0,697  0,697 0,60 Realiable Kontribusi warga (X3) 0,765  0,690 0,60 Realiable Penanganan biaya desa (Y)  0,877  0,626 0,60 Realiable
Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25
Melihat tabel 2, maka bisa diungkpkan jika hasil uji kualitas tetap terhadap insentif Cronbach’s alpha untuk  tiap faktor memperlihatkan angka > 0,60, hingganya cenderung diasumsikan jika setiap variabel dinyatakan telah selesai penilaian ketergantungannya atau dapat diandalkan.
3. Hasil Uji Normalitas

## Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Transparansi  Akuntabilitas Kontribusi warga PengelolaanDana Desa N 35 35 35 35
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Transparansi  Akuntabilitas Kontribusi warga PengelolaanDana Desa Normal Parameters a,b Mean 82.9714 82.1714 84.9143 86.8571 Std. Deviation 10.32839 11.73603 10.13257 10.38422 Most Extreme Differences Absolute .140 .113 .134 .147 Positive .104 .086 .099 .103 Negative -.140 -.113 -.134 -.147 Test Statistic .140 .113 .134 .147 Asymp. Sig. (2-tailed) .082 c .200 c,d .115 c .054 c
a. Test distributiont is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefos Significanc Corrections. d. This is a lowyer bound of the true significanc.
Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25
Dari data diatas diketahui variabel transparansi dengan  skor Asymp. Sig. (2-tailed) 0,082  >  0,05 hingganya  data  tersalurkan  wajarl.  Variable akuntabilitas 0,200  >  0,05. Variabel kontribusi warga 0,115 > 0,05 dan faktor penanganan biaya desa 0,054 > 0,050 maka variabel tersebut tersalurkan wajar.
4. Hasil Uji Multikolinieritas
Tabel 4. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Transparansi .339 2.950 Akuntabilitas .679 1.472 Partisipasi_Masyarakat .317 3.154
Sumber: Hasil olah data IBM SPSS 25
Tolerance guna faktor keterusterangan yakni0,339, tanggung jawab yakni0,679, dan komitmen warga yakni0,317 sehingga hasilnya > 0,10. Untuk sementara VIF dan insentif pada  variabel  Keterusterangan  yakni2,950,  Tanggung  Jawab  yakni1,472,  dan  Komitmen Penduduk  yakni3,154  sehingga  hasilnya  <10.  Sehingga  sangat  beralasan  jika  pada  uji multikolinearitas tidak terdapat efek samping multikolinearitas pada model relapse.

## 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot
Tidak ada fokus yang menyusun contoh umum tertentu, dan fokus pada diagram sebar di atas tersebar sembarangan di atas atau di bawah angka 0 pada y-hub. Hal ini bertujuan agar tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas.
6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.942 7.433 .665  .511 Transparansi .397 .136 .395  2.915  .007 Akuntabilitas .057 .085 .065 .675  .505 Kontribusi warga .521 .144 .509  3.631  .001 a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa
Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25
Melihat tabel di atas di dapati koefisien bagi fakroe bebas X1 = 0,397 , X2 = 0,057, X3  =  0,521  dan  a menjadi  konstanta  yakni  4,942  hingganya  model  regresi  yang  didapat yakni:
𝑌 = 4,942 + 0,397X1 + 0,057X2 + 0,521X3
Dari sekian banyak kondisi kambuh langsung di atas, pilihan berikut bisa diuraikan dan diambil:
a. Konstanta yakni 4,942 menyebutkan jika faktor independen nilainya adalah 0 (nol), jadi Penanganan biaya desa 4,942.
b. Koefisien  regresi  Transparansi  (X1)  yakni  0,397  menyebutkan  jika  variabel Transparansi  terjadi  peningkatan  yakni  1%  maka  Penanganan  biaya  desa  bisa  naik yakni 0,397.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
c. Koefisien  regresi  Akuntabilitas  (X2)  yakni  0,057  menyebutkan  jika  variabel Akuntabilitas terjadi peningkatan yakni 1% maka Penanganan biaya desa akan naik yakni 0,057.
d. Koefisien  regresi  Kontribusi  warga  (X3)  yakni  0,521  menyebutkan  jika  variabel Kontribusi  warga  terjadi  peningkatan  yakni  1%  maka  Penanganan  biaya  desa  bisa naik yakni 0,521.
7. Hasil Uji t (Parsial)
Tabel 6. Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 4.942 7.433 .665  .511 Transparansi .397 .136 .395  2.915  .007 Akuntabilitas .057 .085 .065  .675  .505 Kontribusi warga .521 .144 .509  3.631  .001
a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa
Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25
Dari  tabel  6,  alasan  adanya  arah  independen  adalah  konsekuensi  dari  uji  t, khususnya dengan membedakan kualitas t dan t tabel yang ditentukan. T tabel tersebut bisa dicari dengan mencari tingkat peluang (df= n-k-1) = 35-4-1 = 30. Jadi skor t tabel adalah 2,042. Tingkat kepentingan yang dipakai pada eksplorasi ini ialah 0,025. Melihat tabel di atas terlihat jika pengaruh setengah variabel otonom terhadap variabel dependen yakni:
a. Skor  t  yang  ditentukan  insentif  untuk  variabel  keterusterangan  (X1)  adalah  yakni 2,915. Skor t determinasi > t tabel yakni 2,915 > 2,042 dan skor kepentingan yakni 0,007 < 0,025. Hal ini memperlihatkan jika variabel keterusterangan (X1) berdampak pada variabel dependen atau biaya kota.
b. Skor  t  yang  ditentukan  insentif  pada  variabel  tanggung  jawab  (X2)  adalah  yakni 0,675. Skor t determinasi < t tabel yakni 0,675 < 2,042 dan nilai kepentingan yakni 0,505  >  0,025.  Hal  ini  memperlihatkan  jika  variabel  tanggung  jawab  (X2)  tidak berdampak pada variabel dependen atau biaya kota.
c. Skor  t  yang  ditentukan  insentif  pada  variabel  kerjasama  daerah  (X3)  yakni  3,631. Skor t determinasi > t tabel yakni 3,631 > 2,042 dan nilai kepentingan yakni 0,001 < 0,025. Hal ini memperlihatkan jika variabel minat daerah setempat (X3) berdampak pada variabel dependen atau biaya mengurus kota.
8. Hasil Uji F (Simultan)
Tabel 7. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 2958.841 3 986.280 43.219  .000 b Residual 707.444  31 22.821 Total 3666.286  34 a. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa b. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi
Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25
Skor F hitung yakni 43,219 F tabel = 2,911 ( 43,219 > 2,911 ) pada skor kepentingan 0,000 <0,05. Maka darinya, model relaps dapat dipakai guna  meramalkan biaya pengobatan kota. Secara keseluruhan, Tanggung Jawab, Keterusterangan, dan Dukungan Daerah bersama- sama  mempengaruhi  penanganan  biaya  kota.  Dengan  tingkat  kepastian  95%  bisa diungkpkan jika dengan asumsi H0 ditolak dan terbukti jika secara bersama-sama faktor- faktor  bebas  pada  dasarnya  mempengaruhi  variabel  dependen  sehingga terdapat  dampak sinkron dari keterusterangan (X1), tanggung jawab (X2) dan kepentingan daerah setempat (X3) terhadap biaya mengurus kota (Y ).
9. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8. Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .898 a .807 .788 4.77711 a. Predictors: (Constant), Partisipasi_Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi b. Dependent Variable: Pengelolaan_Dana_Desa
Sumber : Hasil olah data IBM SPSS 25
Dari  tabel  8  diketahui  jika  besar  koefisien  korelasi  ialah  yakni  0.807.  Koefisien determinasi R Square transparansi, akuntabilitas, kontribusi warga dalam menjelaskan atau memprediksi  penanganan  biaya  desa  yakni  80%.  Sementara  itu,  sisanya  (-  80%  =  20%) dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  di  luar  kondisi  relaps  atau  faktor-faktor  yang  tidak dianalisis dalam pemeriksaan ini.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Transparansi  (X1)  pada  Penanganan  biaya  desa  (Y)  di  Desa  Purwosari Kecamatan Natar
Pengajuan hipotesis pertama (H 1 ) diadakan dalam pemeriksaan ini, keterusterangan (X1) dianggap penting bagi para eksekutif Aset Kota. Berdasarkan hasil pengujian dari uji T,  ternyata  skor  thitung  yakni  2,915  dan  Ttabel  2,042,  nilai  ini  memperlihatkan  jika spekulasi dalam ulasan ini adalah OK, karena skor thitung lebih menonjol daripada Ttabel. bernilai.  Selain  itu,  besarnya  nilai  keterusterangan  adalah  0,007  <  0,025,  artinya  nilai penting suatu faktor tidak bisa > 0,025. Dari pengujian di atas, dari tinjauan memperlihatkan jika  keterusterangan  ialah  suatu  keharusan  yang  mesti  diadakan  pemerintah  kota  dalam mengawasi  kawasan  cagar  alam  kota.  Hal  ini  diperkuat  dengan  banyaknya  tanggapan informan yang menjawab setuju dan tegas menyetujui setiap alamat yang diberikan.
2. Pengaruh  Akuntabilitas  (X2)  pada  Penanganan  biaya  desa  (Y)  di  Desa  Purwosari Kecamatan Natar
Mengingat pengujian dan pengujian spekulasi di atas, variabel Tanggung Jawab tidak penting bagi Dewan Aset Kota. Berdasarkan uji spekulasi diperoleh Thitung yakni 0,675 dan Ttabel yakni 2,042. Nilai ini memperlihatkan jika spekulasi dalam riset ini  tidak dapat disangkal,  karena  skor  thitung  lebih  kecil  daripada  skor  ttabel.  Selain  itu,  nilai  kritis tanggung jawab yakni 0,505 > 0,025, artinya nilai yang sangat besar ini tidak bisa diakui sebab skor pentingnya suatu variabel tidak boleh > 0,025.
3. Pengaruh Kontribusi Warga (X3) pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar
Pengajuan hipotesis pertama (H1) Apa yang dilakukan dalam eksplorasi ini adalah
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
jika  Dukungan  Wilayah  Lokal  diperkirakan  berdampak  pada  Dewan  Aset  Kota. Berdasarkan hasil pengujian uji T, ternyata skor thitung yakni 3,631 dan Ttabel 2,042, nilai ini memperlihatkan jika spekulasi dalam eksplorasi ini cukup baik, karena skor thitung lebih menonjol daripada Ttabel. bernilai. Selain itu besarnya nilai investasi daerah adalah 0,001 < 0,025 yang berarti nilai kepentingannya cukup baik karena nilai kepentingan suatu faktor tidak boleh lebih dari 0,025.
4. Pengaruh  Transparansi  (X1),  Akuntabilitas  (X2),  dan  Kontribusi  warga  (X3)  pada Penanganan biaya desa (Y) di Desa Purwosari Kecamatan Natar
Mengingat  konsekuensi  dari  uji  spekulasi  keempat,  hal  ini  memperlihatkan  jika keterusterangan, tanggung  jawab  dan  dukungan  daerah  mempengaruhi  dewan toko  kota, dan itu berarti jika H4 diakui dan H0 diberhentikan. Pembuktiannya terlihat dari kondisi garis  relaps  yakni  :  Y  =  4,942  +  0,397X1  +  0,057X2  +  0,521X3  yang  berarti  faktor Keterusterangan (X1), Tanggung Jawab (X2) dan Kepentingan Daerah (X3) mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar.  sekaligus  pada  variabel  Administrasi  Aset  Kota  (Y). Berdasarkan akibat dari kondisi relaps, cenderung terlihat jika kaitan pada Keterusterangan (X1), Tanggung Jawab (X2), Dukungan Kelompok Masyarakat (X3), dan Aset Kota Dewan (Y) merupakan ikatan yang baik atau semuanya dalam semua kaitan searah. Dari hasil yang didapat Uji F Sinkron, khususnya nilai efek samping 0,000 < 0,05, maka darinya spekulasi keempat  diakui.  Jadi  bisa  beralasan  jika  H4  diakui  dan  H0  ditolak,  dan  itu  berarti  jika tanggung  jawab,  keterusterangan,  dan  kerjasama  daerah  mempengaruhi  Aset  Kota  Para eksekutif.

## KESIMPULAN
Mengingat  dampak  eksplorasi  yang  sudah  dipaparkan  pada  bagian  terdahulu,  khususnya sehubungan dengan Dampak Keterusterangan, Tanggung Jawab dan Kerjasama Daerah terhadap Aset Kota Dewan di Kota Purwosari, Kawasan Natar, cenderung beralasan jika:
1. Konsekuensi uji pecahan (uji t) memperlihatkan jika variabel keterusterangan berdampak pada dewan toko kota. Hal ini diperlihatkan pada skor yang sangat besar yaitu 0,007 < 0,025 dan skor thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2,915 > 2,042.
2. Konsekuensi  uji  tidak  lengkap  (uji  t)  memperlihatkan  jika  variabel  tanggung  jawab berpengaruh  buruk  terhadap  eksekutif  toko  kota.  Hal  ini  diperlihatkan  pada  skor  yang sangat besar yaitu 0,505 > 0,025 dan skor thitung lebih kecil daripada ttabel yaitu 0,675 < 2,042.
3. Konsekuensi  uji  tidak  lengkap  (uji  t)  memperlihatkan  jika  variabel  kerjasama  area  lokal berdampak pada dewan toko kota. Hal ini diperlihatkan pada skor kritis yakni 0,001 < 0,025 dan skor thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3,631 > 2,042.

## DAFTAR REFERENSI
DJPb, R. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022. DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI .
Fahisa,  M.,  &  Afriyenti,  M.  (2023).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi Masyarakat  terhadap Pengelolaan Dana  Desa:  Studi  Empiris  pada  Nagari  di  Kabupaten Tanah Datar.
JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI , 5 (2), 745–757. https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694
Ferina,  I.  S.,  &  Lubis,  H.  (2016).  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  Dalam  Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya 14 .
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lilis,  S.  N.,  &  Cecep,  T.  (2020).  Model  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Prinsip  Akuntabilitas Publik  Dan  Transparansi  Di  Kabupaten  Bandung. JRAK  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Bisnis) , 6 (2).
Napitupulu,  D.,  Lubis,  M.  R.,  Revida,  E.,  Hendra,  S.,  Putra,  S.  S.,  Edi  Surya  Negara,  A.,  & Simarmata, J. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi Dan Inovasi . Yayasan Kita Menulis.
Pahlevi, M. I., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Influence, Transparency, Accountability, and Community Participation on Village Fund Allocation Management (Case Study in the Village in Nganjuk District, Nganjuk District). COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting , 6 (1), 678–688. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572
Purwanti.  U.  (2021).  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa  Melilian  Kecamatan Gelumbang  Kabupaten  Muara  Enim. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Dan  Studi  Kebijakan (JIASK) , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35
Shagita, A. F., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten  Kaur  Provinsi  Bengkulu). Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi  ,  Keuangan  &  Bisnis Syariah , 6 (2), 2547–2562. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i Solekhan,  M.  (2012). Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa:  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas .
Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa  Terhadap  Pembangunan  Desa. Skripsi:  (Bandar Lampung:Universitas Lampung) . Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta . Syamsuddin, I., Muhammad, P. N.,  dan, & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. YUME: Journal of Management , 5 (2). V.  Wiratna  Sujarweni.  (2018). Metode  Penelitian:  Lengkap,  Praktis  Dan  Mudah  Dipahami . Pustaka Baru Press.