## Ekonomi Bisnis

## JEB
Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota
Payakumbuh

## Yonna Anggayu Putri
Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang yonna.anggayu@gmail.com
Silfia Riski
Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang silfia.riski@yahoo.com DOI: https://doi.org/10.33592/jeb.v26i2.1058

## Abstract
Devotion  to  The  Community  aims  to  know  the  understanding  of  small  and  medium-sized  micro enterprises (MSMEs) regarding Government Regulation No. 23 of 2018 at a rate of 0.5% previously 1% and awareness in carrying out tax obligations. This research uses a  descriptive approach, the object of the research is micro small and medium enterprises in Payakumbuh City. This research instrument uses capacity building and workshop by comparing pretest and posttest scores. The pretest score was 31.33% while  the  posttest  score  scored  70%,  the  comparison  of  pretest  and  posttest  scores  above  shows  that capacity building and  workshop  can improve understanding of Government  Regulation No. 23 of 2018. With increasing understanding taxpayers are expected to also raise awareness and compliance with tax obligations.
Keywords : Understanding PP No. 23 year 2018, Tax Awareness, Taxpayer Compliance

## Abstrak
Pengabdian  Kepada  Masyrakat  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pemahaman  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM)  mengenai  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  dengan  tarif  0.5%  yang sebelumnya  1%,  serta  kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajak.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deskriptif  dengan  objek  penelitian  adalah  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah di Kota Payakumbuh. Instrumen penelitian ini menggunakan capacity building dan workshop dengan  membandingkan  hasil  skor pre  test  dan  post  test .  Hasil  dari pre  test mendapatkan  skor  sebesar 31,33% sedangkan hasil  skor post test mendapatkan skor sebesar 70%, hasil perbandingan skor pre test dan post test diatas menunjukkan bahwa capacity building dan workshop dapat meningkatkan pemahaman terhadap  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018.  Dengan  meningkatnya  pemahaman  wajib  pajak diharapkan juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melakukan kewajiban perpajakan.
Kata Kunci : Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, Kesadaran Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## A. Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan (Resmi, 2013). Pajak
berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga  Pajak  memiliki  peranan  yang sangat  penting  dalam  pembangunan  suatu

## Ekonomi Bisnis

## JEB
negara,  hal  ini  terlihat  nyata  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (Dr. Waluyo, M.Sc., 2014).
Berbagai  upaya  telah  ditempuh  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk menarik  partisipasi  wajib  pajak  seperti dengan  adanya  amnesti  pajak  dan  yang terbaru adalah dengan melakukan penurunan tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi  0,5%.  Ketentuan  tersebut  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu.  Pemangkasan tarif  PPh  Final  dari  1%  menjadi  0,5% dengan  tujuan  membantu  bisnis  UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya  ( cash  flow )  sehingga  dapat digunakan  untuk    tambahan  modal  usaha. Dengan  begitu,  membayar  pajak  tidak  lagi dianggap rumit dan menyusahkan (Pemerintah, 2018).
Penerimaan Pajak yang masih kecil dari sektor UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi  kemauan  membayar  pajak yakni pengetahuan dan pemahaman perpajakan,  persepsi  sistim  perpajakan  dan kualitas  pelayanan  fiskus  (Kristiana  &
Agung, 2018). Penelitian diatas mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  dan pemahaman  merupakan  pondasi  awal  dari terwujudnya kesadaran dan kepatuhan membayar  pajak  sehingga  perlunya  literasi perpajakan bagi pelaku UMKM (Kristiana & Agung, 2018). Namun DJP belum maksimal melakukan  implementasi  dan  sosialisasi Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018 terhadap pelaku UMKM (-, 2018). Pengaruh kesadaran    wajib    pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  menunjukkan        hasil berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  (Arisandy,  2017),  maka      dari itu      kesadaran      wajib  pajak          mengenai perpajakan      sangatlah  diperlukan    guna meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
Salah satu sentra UMKM di provinsi Sumatera Barat terdapat di kota Payakumbuh,  dimana  Kota  Payakumbuh memiliki  jumlah  UMKM  dengan  jumlah terbanyak  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Berdasarkan  data  dari  Dinas  Koperasi  dan UMKM  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun 2016. Kota Payakumbuh memiliki sebanyak 54,810  UMKM  sehingga  tim  pengusul memilih  Kota  Payakumbuh  sebagai  daerah pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM).  Secara  ringkas  data  UMKM Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2016 diuraikan pada tabel dibawah ini:

## Ekonomi Bisnis

## JEB

## Tabel 1
Data UMKM Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016
Dengan
melihat
urgensi permasalahan  diatas,  maka  tim  pengusul menyakini bahwa dibutuhkan ”Implementasi Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018 Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah (UMKM) Sebagai Upaya
Peningkatan  Kesadaran  dan  Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan.”

## B. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif.    Penelitian  deskriptif  dilakukan untuk mengetahui dan  mampu menjelaskan karakteristik  variabel  yang  diteliti  dalam suatu  situasi  (Sekaran  &  Bougie,  2011)  . Penelitian ini akan mengidentifikasi
kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kesadaran dan kepatuhan terhapat kewajiban pajak.

## Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  pelaku UMKM  dan    yang  menjadi  peserta  PKM “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kesadaran  dan  Kepatuhan Terhadap  Kewajiban  Perpajakan”.  Objek dalam  penelitian  ini  berjumlah  30  UMKM. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  UMKM  Kota Payakumbuh  dan  penelitian  ini  berlangsung selama  6  hari  yakni  8-13  Juni  2020  secara door  to  door atau  langsung  mengunjungi peserta.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam  kegiatan ini terdiri dari:
1. Capacity Building
Kegiatan  ini  berupa  penyampaian  materi terkait  dengan  konsep-konsep  Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Penyajian materi  dalam  kegiatan Capacity  Building dilakukan  dengan  menggunakan  metode ceramah  dengan  bantuan  media  power point.
2. Workshop
Kegiatan workshop meliputi cara menghitung  pajak  berdasarkan  ketentuan

## Ekonomi Bisnis

## JEB
yang  berlaku,  cara  membayar  pajak menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP) atau ebilling dan  cara  melaporkannya.
Karena  pelaksanaan  kegiatan  di  dalam masa  pandemi  covid  19  maka workshop dilakukan door to door artinya pelaksana langsung mengunjungi peserta.

## Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif. Analisis  untuk  kesiapan  pelaku  UMKM dilakukan  dengan  melihat  kecendrungan jawaban  dari  partisipan  dalam  penelitian ini.  Sedangkan  untuk  melihat  pengaruh capacity  building dan workshop dengan membandingkan  skor pre  test dengan post test partisipan.
A. Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Objek Penelitian Berikut adalah gambaran umum objek dalam kegiatan  ini  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia, pendididikan  terakhir,  NPWP  dan  kewajiban pajak :
a. Jenis Kelamin
Tabel 2 Jenis Kelamin Peserta Jenis Kelamin  Jumlah % Laki-laki 8 26.6% Perempuan 22 73.4% Total 30 100
Berdasarkan  data  jenis  kelamin  terlihat bahwa  mayoritas  peserta  adalah  perempuan
yakni  sebanyak  22  orang  atau  73.4%  dari keseluruhan peserta sedangkan jumlah peserta  dengan  jenis  kelamin  laki-laki sebanyak  8  orang  atau  26.6%  dari  total peserta.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa mayoritas  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah di kota payakumbuh yang dikunjungi  ini berjenis kelamin perempuan.
b. Usia
Tabel 3 Usia Peserta Rentang Usia Jumlah % 25-30  tahun 2 6.6% >30-35 tahun 3 10% >36-40 tahun 8 26.9% >41-45 tahun 7 23.3% >46-50 tahun 6 20% >51-55 tahun 2 6.6% >56-60 tahun 2 6.6% Total 30 100 % Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa  peserta  yang  mengikuti pelatihan  ini  terdiri  dari  berbagai  rentang usia,  namun  didominasi  oleh  pelaku  UMKM yang  memiliki  rentang  usia  36-40  tahun. Rincian  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa hanya  2  orang  atau  6.6%  peserta  berada dalam  rentang  usia  25-30  tahun,  begitu  juga halnya dengan rentang usia 30-35 tahun hanya 3  orang  atau  10%.  Peserta  didominasi  dalam rentang  usia  36-40  tahun  sebanyak  8  orang atau  26.9%  dan  rentang  usia  41-45  tahun

## Ekonomi Bisnis

## JEB
sebanyak  7  orang  atau  23.3%.  Sedangkan sisanya  6  orang  atau  20%  berada  dalam rentang  46-50  tahun,  2  orang  atau  6.6% berada  dalam  rentang  51-55  tahun  dan  1 orang  atau  6.6%  berada  dalam  rentang  usia 55-60 tahun.
c. Pendidikan Terakhir
Tabel 4 Pendidikan Terakhir Peserta Pendidikan Terakhir Jumlah % SMA kebawah 26 86, 8 % Diploma III 1 3,3 % Strata I 3 9,9 % Srata II - - Jumlah 30 100%
Berdasarkan  tabel  diatas,  terlihat  bahwa pelaku  UMKM  yang  berpendidikan  Strata  I sebanyak  3  orang  atau  9,9%.  Kemudian pelaku UMKM yang berpendidikan Diploma III  sebanyak  1  orang  atau  3,3%.  Selanjutnya pelaku UMKM yang berpendidikan  Sekolah Menengah Atas kebawah (Sekolah Menengah Pertama,  dan  Sekolah  Dasar)    sebanyak 86.8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir pelaku UMKM adalah  SMA  kebawah  sehingga  kurangnya pemahaman  terhadap  pentingnya  kewajiban perpajakan.
d. NPWP dan Kewajiban Pajak

## Tabel 5 NPWP dan Kewajiban Pajak
Uraian Ada Tidak Ada Jumla h % Jumla h % NPWP 21 70 % 9 30 % Melaporka n SPT Pajak 8 26,67 % 22 73,33 %
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa pelaku  UMKM  yang  telah  memiliki  NPWP sebanyak  21  orang  atau    70%,  sedangkan yang  belum  memiliki  NPWP  hanya  9  atau 30  %.  Dari  21  orang  yang  telah  memiliki NPWP,  hanya  8  orang  yang  melaksanakan kewajiban  perpajakan.  Selanjutnya  masih terdapat  13  orang  yang  memiliki  NPWP namun  belum  melaksanakan  kewajiban perpajakan.    Setelah  berdiskusi  dengan  13 orang  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa kurangnya  pengetahuan  dan  sosialisasi tentang  teknis  melaksanakan  kewajiban perpajakan.
Capacity  Building  dan  Workshop untuk mengingkatan pemahaman pelaku

## UMKM
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan capacity  building dan workshop sebagai upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Penelitian ini mempunyai  pola  30% capacity  building dan

## Ekonomi Bisnis
P-ISSN: 1411 - 545X | E ISSN: 2715-1662

## JEB
70% workshop .  Berikut  ini  gambaran  materi yang  diberikan  dalam  proses capacity building terdiri dari 2 topik utama:
1. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 beserta penjelasannya
2. Cara  Menghitung,  membeyaran  dan melaporkan pajak UMKM Berikut  ini  adalah  perbandingan  skor pre  test dan post  test sebelum  dan  setelah diberikan capacity  building dan workshop tentang  materi  Peraturan  Pemerintah  No  23 Tahun 2018:
Tabel 6
Skor Pre test dan Post test Pre Test Post Test Terendah 20 60 Tertinggi 40 80 Rata-rata 31,33 70,00 % 31,33% 70 % N 30 30
Hasil perbandingan skor pre test dan post test menunjukkan bahwa kegiatan PKM yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kesadaran  dan  Kepatuhan Terhadap  Kewajiban  Perpajakan  di  Kota Payakumbuh”  telah  berhasil  meningkatkan pemahaman  peserta  terkait  materi  pajak UMKM  ini  terlihat  pada  saat pre  test skor terendah  adalah  20,  namun post  test menunjukkan  kenaikan  yang  cukup  besar
menjadi 60. Begitu juga dengan perbandingan skor tertinggi pre test yang awalnya hanya 40 menjadi  80  pada  saat  dilakukanya post  test, walaupun  secara  range  tidak  terlalu  besar namun  rata-rata  skor  peserta  pada  saat post test berkisar  di  skor  60  -  80  point.  Secara rata-rata  pada  saat post  test peserta  telah mendapatkan skor 70 point atau 70%. Hal ini menunjukkan bahwa luaran pertama kegiatan ini  telah  tercapai  yakni  peserta  dapat memahami 70% materi yang diberikan dalam PKM  “Implementasi  Peraturan  Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kesadaran  dan Kepatuhan Terhadap  Kewajiban  Perpajakan  di  Kota Payakumbuh”.
Hasil perbandingan skor pre test dan post test diatas menunjukkan bahwa capacity building dan workshop telah  dapat  meningkatkan pemahaman terhadap materi Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018.  Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari dkk (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman sebelum dan sesudah dilakukannya  metode capacity  building dan workshop terhadap materi Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018.  Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  dkk (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  metode

## Ekonomi Bisnis

## JEB
capacity  building dan workshop sebagai upaya  dalam  meningkatkan  pengetahuan  dan kemampuan pelaku UMKM
D. Simpulan
Berdasarkan  pelaksanaan  program PKM dengan judul “Implementasi Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018 bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Sebagai  Upaya  Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan di Kota
Payakumbuh” dapat diketahui bahwa pelaku UMKM  masih  sangat  minim  pengetahuannya mengenai  pajak  khususnya  tentang  Peraturan Pemerintah  No  23  Tahun  2018  yang  baru dikeluarkan, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban  perpajakan  Pada  akhir  kegiatan PKM  “Implementasi  Peraturan  Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil  Menengah  (UMKM)  Sebagai  Upaya Peningkatan  Kesadaran  dan  Kepatuhan Terhadap  Kewajiban  Perpajakan  di  Kota Payakumbuh” terlihat peningkatan kemampuan  peserta  dari  skor post  test .
Peserta  diharapkan  dapat  mengaplikasikan Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018 bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  yang  pada akhirnya dapat meningkatkan    kesadaran  dan  kepatuhan
terhadap  kewajiban  perpajakan  di  Kota Payakumbuh.
E.Daftar Pustaka Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online  di  Pekanbaru.  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Riau. Vol 14 No 1: (62-71)
Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Provinsi Sumatera  Barat.  (2016).  Data  Koperasi Dan  UMKM  Provinsi  Sumatera  Barat Semester II 2016.
Hendri.  (2018).  Implementasi  Sosialisasi
Peraturan Pemerintah No.23 Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah  (UMKM).  Jurnal  Vokasi Indonesia Vol.6, No.2 Kristiana, Ida  dan  R.Ery  Wibowo  Agung  S. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak  Wajib  Pajak  UKM.  Jurnal Maksimum Vol.8, No.1. Republik Indonesia. (2008). Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan
Republik Indonesia. (2008).  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008,  tentang  Usaha
Mikro Kecil dan Menengah. Republik Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah  No  23  tahun  2018  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  atas usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  broto tertentu,
Resmi,  Siti.  (2013). Perpajakan  ;  Teori  an Kasus. Salemba Empat. Jakarta
Sekaran,  Uma,  &  R,Bougie.  (2011).
Business  Research  Methods. John Wiley & Sons

## Ekonomi Bisnis

## JEB
Waluyo  (2014).Perpajakan  Indonesia.Edisi 11. Salemba Empat: Jakarta