Volume 6 Nomor 3 (2024)  1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062
1590 | Volume 6 Nomor 3 2024
Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. Asia Prima Packaging
Kawaiko Hana Jovita, Amiludin, Ulil Albab Universitas Muhammadiyah Tangerang kawaiko050202@gmail.com kangulil26@gmail.com

## ABSTRACT
Embezzlement in office is a crime that often occurs in Indonesia, both in government and corporate companies. The crime of embezzlement in this position can be influenced by many factors. One of the embezzlement acts discussed in this research was at PT. Asia Prima Packaging, where one of the company officials who was entrusted with managing the company's finances took advantage of the trust given by the company by embezzling company money and creating fake official travel and goods delivery documents. The aim of this research is to determine the factors that cause criminal acts of embezzlement in office, legal regulations regarding criminal acts of embezzlement in office, and resolve cases of embezzlement in office at PT. Asia Prima Packaging. This research uses normative juridical research methods by relying on literature as the main basis for data collection.
Keywords: Embezzlement, Embezzlement in Office, Criminal Offense

## ABSTRAK
Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu tindak pidana yang sudah sering terjadi  di  Indonesia,  baik  itu  di  lingkup  pemerintahan  maupun  perusahaan  korporasi. Perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu tindakan penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini adalah di PT. Asia Prima Packaging,  dimana  salah  satu  petinggi  perusahaan  yang  telah  dipercaya  untuk  mengelola keuangan perusahaan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan menggelapkan  uang  perusahaan  dan  membuat  dokumen  palsu  perjalanan  dinas  maupun pengiriman barang. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta menyelesaikan kasus penggelapan jabatan di PT. Asia Prima Packaging. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan mengandalkan kepustakaan sebagai landasan utama pengumpulan data.
Kata kunci: Penggelapan, Penggelapan dalam Jabatan, Tindak Pidana

## PENDAHULUAN
Masyarakat  dan  pemerintah  Indonesia  tidak  biasa  mendengar  tentang penggelapan jabatan. Percobaan menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  telah  terjadi  di  hampir  setiap  perusahaan,  dari perusahaan publik hingga swasta.
Pelanggaran  penggelapan  yang  dilakukan  anggota  pejabat  publik  dapat digolongkan  sebagai  penggelapan  dalam  menjalankan  tugas,  merupakan  tindak pidana penggelapan yang berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 KUHP. Secara spesifik,  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  20  Tahun
2001 juga mengatur tindak pidana penggelapan jabatan. Penyalahgunaan kekuasaan biasanya dikaitkan dengan korupsi. Korupsi dan penggelapan tidak memiliki unsur yang sama.
Sebenarnya, korupsi dan penggelapan jabatan berbeda. Per Pasal 1 Ayat (1) Huruf  A  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  menyatakan  bahwa  korupsi  adalah  “perbuatan  dengan  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau  orang lain, atau  suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negar a”. Namun, pasal 374 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menetapkan  bahwa  Tindak  Pidana Penggelapan  dalam  Jabatan  adalah “ penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. ”
Kejahatan  penggelapan  jabatan  publik  terjadi  di  berbagai  sektor,  baik pemerintahan maupun swasta. “ Perbedaan mendasarnya adalah apakah merugikan keuangan negara atau  perekonomian nasional. Meskipun tindak pidana penggelapan jabatan di perusahaan swasta saat ini banyak terjadi di perusahaan swasta dan tidak berdampak  buruk  terhadap  keuangan  negara  maupun  perekonomian  nasional, namun hal tersebut bukan merupakan salah satu komponen tindak pidana korupsi. Tindak  pidana  penggelapan    jabatan  publik  diatur  secara  khusus  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penegakan  hukum “ terhadap  kerugian  ekonomi  yang  diderita  oleh perusahaan-perusahaan  swasta  tentulah  harus  ditegakkan  untuk  memberikan kepastian  hukum  walaupun  hal  tersebut  tidak  merugikan  keuangan  negara  dan perekonomian  negara,  karena  negara  harus  menjamin  hak-hak  setiap  warga negaranya sebagai subjek hukum baik dalam perseorangan maupun badan hukum Perilaku penggelapan barang, uang, maupun surat-surat berharga yang berada dalam wewenang  seseorang  atau  yang  dipercayakan  kepadanya  dikenal  dengan  istilah penggelapan.  Di  Indonesia  terdapat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang penggelapan dalam jabatan yang terkandung dalam pasal 327 hingga pasal 377 yang berlaku bagi masyarakat biasa. ”
Berdasarkan  pasal  372  sampai  dengan  377  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana (KUHP), berbagai jenis tindak pidana penggelapan termasuk:
1. Penggelapan Biasa
Pasal  372  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengatur penggelapan  yang  disebut  sebagai  penggelapan  biasa  berbunyi  :  “Barang siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  mengaku  sebagai  milik  sendiri (Zich  Toeegenen)  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam  kekuasaannya  bukan  karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun”.
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062
2. Penggelapan Ringan
Pasal  373  KUHP  diatur  mengenai  penggelapanringan,  yang  mana berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa penggelapan ringan adalah  “ penggelapan  yang  apabila  yang  digelapkan  bukan  ternak  dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. ”
3. Penggelapan Dengan Pemberatan
Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang mana  penggelapan  dengan  pemberatan  yaitu “p enggelapan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  memegang  barang  itu  berhubungan  dengan  pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah .”
4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga
Untuk penggelapan dalam lingkungan keluarga ini diatur dalam Pasal
375 KUHP, yang mana dalam tersebut mengatur bahwa penggelapan dalam lingkungan  keluarga  adalah  “ penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang karena  terpaksa  diberi  barang  untuk  disimpan,  atau  oleh  wali,  pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. ”
Masalah moral dan keyakinan terhadap integritas pribadi membentuk tindak pidana penggelapan jabatan publik. Oleh karena itu, tindak pidana dalam kapasitas ini pada awalnya didasarkan pada kepercayaan satu pihak kepada pihak yang lain, terutama  karena  penggelapan  biasanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki barang  di  rumah  mereka  sendiri,  yang  mengakibatkan  ketidakjujuran  pelaku. Hubungan antara kepribadian seseorang dan pekerjaan atau posisi mereka Namun, kasus penggelapan dapat diselesaikan melalui mediasi, atau kebijakan non-punitive , jika  pelaku  berniat  untuk  mengubah  dan  menyelesaikan  kasus.  Namun,  untuk menyelesaikan kasus ini, penerapan hukum pidana adalah langkah yang sangat tepat untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.
Selain itu, para pekerja pabrik tentunya mengalami penderitaan yang sama. Karena  itu, perusahaan yang seharusnya  dapat memberikan kesejahteraan kepada pekerjanya justru menghabiskan uang yang seharusnya dapat dihemat. Dalam kasus ini, direksi perusahaan bertindak sebagai pihak yang paling dekat dengan buruh dan seharusnya lebih memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi hal ini berdampak negatif baik  pada  buruh  maupun  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  direksi  perusahaan  yang menyesatkan dana simpanannya dalam lelang tanah harus dipertanggungjawabkan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tindak pidana penggelapan jabatan pasti dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak seperti perusahaan, “ hal ini disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal pelaku, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, dan  faktor  eksternal  dapat  disebabkan  atau  dipengaruhi.  Yaitu  faktor-faktor  yang berasal  dari  luar    pelaku  tindak  pidana,  seperti  dalam  kasus  tindak  pidana penggelapan dalam menjalankan tugas di PT. Asia Prima Packaging.” Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  hal  inilah  yang  menarik  perhatian  penulis untuk membahasnya dalam bentuk tesis. Setelah penelitian tersebut selesai, penulis
kemudian  tertarik  untuk  mempelajari  "Strategi  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di PT. ASIA Prima Packaging".

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif, “ di mana penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan  dokumen  tertulis  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi.  Metode penelitian  ini  bertujuan  untuk  bisa  memastikan  jika  penerapan  hukum  pada peristiwa  hukum in  concreto sesuai  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan yang  berlaku  atau  apakah  ketentuan  telah  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya. Metode yuridis normatif mengandalkan data primer maupun sekunder. Penggunaan data primer dalam penelitian ini adalah mewawancarai karyawan perusahaan terkait guna  mendapatkan  informasi  dan  keabsahan  data.  Sedangkan  penggunaan  data sekunder  dalam  penelitian  ini  dengan  studi  kepustakaan  yang  mana  menganalisis dari literasi seperti jurnal, artikel, buku, undang-undang, dan literatur lainnya yang menunjang  permasalahan  penelitian  yang  diteliti.  Dalam  proses  penulisan, pengumpulan  data  sekunder  memegang  peranan  penting  dan  mencangkup  materi yang  sudah  tersedia  dan  tidak  dihasilkan  secara  langsung  oleh  penulis.  Hal  ini memungkinkan analisis yang lebih luas melalui studi dokumen yang relevan dengan topik  penelitian.  Penelaahan  terhadap  asas-asas  hukum,  norma,  dan  kaidah  yang diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundangan  dilakukan  untuk  membangun argumentasi  dan  kesimpulan  penulisan.  Topik  dan  tujuan  penulisan  dirumuskan dengan jelas untuk memastikan sesuai dengan kerangka ilmiah yang dikehendaki. ”

## HASIL DAN PEMBAHASAN Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  374  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP), tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang mempunyai jabatan dapat digolongkan sebagai perbuatan penggelapan dana dalam jabatan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penggelapan jabatan adalah: Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan adalah pola pikir para  pekerja.  Pegawai  yang  mentalnya  lemah  lebih  rentan  dibujuk  untuk  bekerja dengan cara yang merendahkan martabatnya sebagai pejabat. Sebaliknya, karyawan yang bermental kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh peluang atau peluang yang berkaitan dengan pencurian. Ketika ada kesempatan, karyawan yang mendasarkan perilakunya  pada  dedikasi  tidak  akan  mencuri  karena  mereka  percaya  bahwa pekerjaannya adalah suatu keharusan.
Keluarga  memberikan tekanan  satu sama  lain untuk memenuhi kebutuhan hidup,  yang  berdampak  pada  mendorong  masyarakat  untuk  membelanjakan  lebih dari  kemampuan  mereka  dalam  anggaran  mereka.  Hal  ini  merupakan  salah  satu faktor terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang.
Peluang dan niat. Berkembangnya perbuatan melawan hukum penggelapan yang  disepakati  oleh  sebagian  informan  sebagai  subjek  penyidikan,  didorong  oleh
niat dan peluang. Tidak peduli seberapa kuat tujuannya, tindak pidana penggelapan tidak  dapat  dilakukan  jika  tidak ada  peluang.  Sebaliknya,  penggelapan  tidak  dapat dilakukan meskipun tidak ada niat untuk melakukannya karena sikap yang baik.
Karena  keserakahan  adalah  sifat  alami  manusia,  kemungkinan  seseorang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena mereka miskin atau memiliki penghasilan  yang  tidak  mencukupi;  orang  tersebut  mungkin  kaya  tetapi  tetap memiliki keinginan untuk memperkaya dirinya. Dia bertanggung jawab atas unsur- unsur yang menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum penggelapan tersebut terjadi.

## Aturan Hukum/Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Pasal 372, 373, 374, dan 375 KUHP mengatur delik penggelapan. “ Pasal 376 tentang penggelapan dalam keluarga berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (tindak pidana pencurian). Pasal 377 KUHP tentang pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim dan pencabutan hak dikenakan karena mengelak dari Pasal 372, Pasal 374,  dan  Pasal  375  KUHP.  Apabila  pencurian  itu  dilakukan  sebagai  suatu  profesi, maka hak untuk melaksanakan pekerjaan (suatu profesi) dapat dicabut.
Penyalahgunaan kepercayaan adalah dasar dari tindak pidana penggelapan, menurut Cleiren. Hal ini selalu melibatkan penitipan barang ilegal kepada orang yang menggelapkannya.  Salah  satu  perbedaan  paling  umum  antara  pencurian  dan penggelapan adalah bahwa pencuri "mengambil" suatu barang yang belum menjadi miliknya,  sedangkan  penggelapan  adalah  mengambil  barang  yang  sudah  dimiliki. Delik melakukan (gedragsdelicten) atau komisi adalah dua jenis delik penggelapan. Waktu dan tempat penggelapan adalah waktu dan tempat wasiat yang sebenarnya dilaksanakan.
Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP, selain itu kategori yang termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan dalam bentuk pokoknya, yang dikenal sebagai  penggelapan  biasa. “ Merupakan  tindak  pidana  yang  hampir  sama  dengan pencurian pada pasal 362, yang membedakan hanya pada kasus pencurian, barang yang  diambil  alih  belum  berada  dalam  genggaman  pelaku,  sedangkan  pada  tindak pidana penggelapan, barang tersebut sudah berada di tangan pelaku. yang diambil untuk dimiliki sudah berada di tangan pelakunya, bukan karena tindak pidana atau dititipkan kepadanya.
Unsur yang terkandung dalam Pasal 372 ada dua, “ yaitu unsur obyektif dan unsur  subyektif.  Unsur  obyektif  yaitu:  mempunyai;  barang  yang  seluruhnya  atau sebagiannya  milik  orang  lain;  barang  itu  berada  dalam  penguasaannya  atau dikuasainya,  bukan  karena  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan  unsur  subjektif  yaitu dengan sengaja; melawan hukum. Niat memiliki adalah setiap perbuatan menguasai barang  atau  keinginan  untuk  menguasai  barang  berdasarkan  kekuasaannya  yang sebenarnya  dan  merupakan  perbuatan  sebagai  pemilik  barang,  yang  tidak memberikan  kesempatan  kepada  pemiliknya  untuk  memintanya  kembali,  bahkan
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062
menolak untuk mengembalikannya. atau menyembunyikan atau menyangkal bahwa barang  yang  diterima  dan  dikuasai  telah  diperoleh.  dinyatakan  sebagai  suatu tindakan kepemilikan.
Ketika  pelaku  mendapatkan  barang  yang  dimilikinya,  ia  tidak  mau mengembalikannya, dan dia menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum atau kemauan  pemiliknya. “ Barang  yang  dikuasai  semata-mata  ditujukan  terhadap barang-barang  yang  seluruhnya  atau  sebagiannya  adalah  milik  orang  lain,  dan menyadari  bahwa  barang  yang  dikuasai  itu  bukan  karena  suatu  tindak  pidana, melainkan merupakan barang-barang yang dikuasainya. Penguasaan barang untuk kepentingan pribadi.
Salah satu perbedaan utama antara penggelapan dan pencurian adalah bahwa yang pertama mengambil barang dari pemiliknya tanpa izin, sedangkan yang kedua diambil  dari  orang  yang  bersalah,  bukan  karena  suatu  tindak  pidana  (misalnya,
barang yang dititipkan atau dititipkan kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan,  atau  barang  yang  dikuasainya  disalahgunakan  untuk kepentingan buruk).
Menurut  R.  Soesilo,  penggelapan  jabatan  adalah  tindak  pidana  dengan pemberatan,  yang  mana  pemberatan  tersebut  adalah: “ 1)  Terdakwa  diserahi menyimpan  barang  yang  digelapkan  itu  karena  hubungan  pekerjaan  (persoonlijke diensbetekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh; 2) Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki; 3) Karena mendapatkan upah (bukan  upah  yang  berupa  barang),  misalnya  pekerja  stasiun  yang  membawakan barang  seorang  penumpang  dengan  upah  uang,  barang  yang  dibawakan  tersebut kemudian digelapkannya.

## Kronologi  dan  Penyelesaian  Kasus  Penggelapan  Dalam  Jabatan  di  PT.  Asia Prima Packaging
Kebanyakan para karyawan cenderung mengabaikan pertimbangan etis dan hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri dalam bisnis. Memenangkan tender dan meningkatkan keuntungan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum juga merupakan hal yang  wajar, dan mereka  cenderung terjebak dalam praktik-praktik tersebut,  yang  pada  akhirnya  tampak  normal.  Selain  itu,  mereka  membenarkan praktik penggelapan dengan jabatannya yang tinggi sebagai strategi bertahan hidup, dan secara  pragmatis menyimpangkan pertimbangan etis. Oleh karena itu, banyak perusahaan  yang  petingginya  melakukan  tindak  pidana  penggelapan  dengan  dalih kepercayaan yang telah diberikan oleh perusahaan atas jabatannya.
Karena  penafsiran  pragmatis  mengenai  penggelapan  dan  rasionalitas ekonomi  yang  mulai  tidak  memperdulikan  penggelapan,  banyak  perusahaan  di Indonesia  cenderung  menciptakan  dan  mempertahankan  norma-norma  yang memaksa pegawainya untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian, para anggota percaya  bahwa  praktik  penggelapan  akan  menjamin  keuntungan  mereka  di
Indonesia. Dalam situasi ini, banyak anggota korporasi Indonesia yang terpaksa harus mematuhi norma-norma yang ada, meskipun mereka sadar bahwa tindakannya tidak etis.  Akibatnya,  hampir  mustahil  bagi  perusahaan-perusahaan  Indonesia  untuk menolak  berbisnis  dengan  perusahaan-perusahaan  karena  para  praktisi  percaya bahwa semua divisi lain terlibat dalam praktik bisnis serupa. Dalam miopia kolektif, malpraktek terus terjadi dalam divisi yang sama dan juga dalam sektor ekonomi yang sama. Praktik penggelapan dalam jabatan ini sudah banyak dilakukan di Indonesia oleh  para  petinggi  perusahaan  demi  keuntungannya,  yang  mana  menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dan pekerja lainnya. Jabatan yang dimiliki oleh pelaku seringnya merupakan atasan, sehingga para staf banyak yang tidak berani mengambil Tindakan pelaporan karena ancaman pemecatan.
Lebih  lanjut,  praktik  penggelapan  dalam  jabatan  ini  dilakukan  demi keuntungan  individu.  Praktik  penggelapan  ini  bisa  menyerempet  kebanyak  pihak dengan  memberikan  uang  tutup  mulut  atau  suap  kepada  mereka  yang mengetahuinya.  Akibatnya,  praktik  penggelapan  tersebut  tidak  dilaporkan  kepada pihak  yang  berwajib.  Penerima  suap  oleh  pelaku  ini  juga  dipengaruhi  oleh  faktor ekonomi penerima suap. Gaji tetap mungkin tidak cukup untuk bertahan hidup dan memenuhi  kebutuhan  seseorang,  dan  penghasilan  tambahan  mungkin  diperlukan untuk menafkahi keluarga atau kendaraan mewah. Di sisi lain, pemberi suap bisa saja memperoleh  bonus  atau  promosi.  Karyawan  berkolaborasi  dengan  rekan  kerja mereka untuk mencapai tujuan dan meningkatkan keuntungan bagi mereka. Dengan cara  ini,  gaji  dan  suap  merupakan  sumber  pendapatan  bagi  anggota.  Akibatnya, mereka tidak bisa lagi menilai praktik suap yang mereka lakukan sebagai tindakan yang  salah  dan  tidak  etis.  Kami  juga menemukan  bahwa  beberapa  karyawan  yang tidak  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  kemungkinan  besar  akan  menerima  suap perusahaan.  Mereka  cenderung  pendatang  baru.  Dengan  melihat  diterimanya praktik-praktik  tidak  etis  di  tempat  kerja  mereka,  mereka  secara  langsung melanggengkan korupsi di dalam perusahaan. Sebagai pendatang baru di perusahaan, mereka  diharapkan  setia  dan  terlibat  atau,  setidaknya,  tetap  diam  terhadap penyuapan. Kondisi ini  merupakan dampak dari tradisi oligarki budaya  Indonesia. Dalam  situasi  ini,  mengurangi  sentralisasi  kekuasaan  yang  dipegang  oleh  pegawai senior  yang  memaksa  pegawai  yang  lebih  muda  akan  menjadi  petunjuk  untuk mengubah norma-norma dan tidak melakukan pelaporan.
Kasus penggelapan dalam jabatan di PT. Asia Prima Packaging ini dilakukan sejak  tahun  2013  hingga  tahun  2020.  Awal  mula  kejadian  yaitu  pelaku  yang merupakan  karyawan  di  PT.  Prima  Asia  Packaging  yang  memiliki  tugas  pokok mengelola keuangan perusahaan dan tugas lainnya melakukan perjalanan dinas dan penawaran terhadap barang produksi dengan klien. Pelaku memanfaatkan jabatan yang  dimilikinya  untuk  menggelapkan  uang  perusahaan.  Di  mana  kronologi  awal terjadinya  kasus  penggelapan  dalam  jabatan  adalah  PT.  Prima  Asia  Packaging memiliki utang sebanyak Rp13.000.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) di salah satu bank, sejak tahun 2013 hutang tersebut rutin dibayarkan hingga utang tersebut sisa Rp3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062
Perusahaan  memberikan  kepercayaan  kepada  pelakusecara  penuh  untuk mengelola uang yang digunakan untuk membayar utang PT. Asia Prima Packaging. Kepercayaan  tersebut  menjadi  perkara  kejahatan  karena  pelaku  menggunakan kepercayaan  tersebut  untuk  memuaskan  keserakahannya.  Uang  yang  seharusnya digunakan untuk membayarkan utang kepada bank, namun uang tersebut tidak lagi dibayarkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pelaku tersebut menggelapkan  uang  perusahaan  yang  mengakibatkan  kerugian  serius  terhadap perusahaan. Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tersebut salah satunya membuat perusahaan tidak lagi dapat membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo.
Perbuatan penggelapan dalam jabatan termasuk ke dalam perbuatan pidana. Modus  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  dalam  kasus  PT.  Asia  Prima Packaging ini dimulai ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan membuat dokumen perjalanan dinas palsu hingga pengiriman ke Gudang palsu. Penggelapan uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk melakukan pembayaran utang kepada  bank  diambil  alih  oleh  pelaku  dan  tidak  dibayarkan  ke  bank  melainkan dipakai untuk kepentingan pribadinya.
Pelaku juga membuat dokumen palsu berupa surat perjalanan dinas hingga pemalsuan dokumen pengiriman barang. Di mana barang yang seharusnya dikirim di Gudang milik PT. Asia Prima Packaging tidak dikirim dan dialihkan ke Gudang pribadi milik pelaku di Kabupaten Tegal. Pelaku juga melakukan pemalsuan dokumen dengan membuat  laporan  tidak  nyata  berdasarkan  situasi  yang  semestinya  dialami perusahaan tempat pelaku bekerja.
Perbuatan  pelaku  ini  memanfaatkan  kepercayaan  perusahaan,  yang  mana mendorong  pelaku  untuk  berbuat  suatu  hal  yang  akan  menguntungkan  dirinya. Kepercayaan  perusahaan  menyebabkan  pelaku  lebih  leluasa  dan  bebas  untuk bertindak sesuai dengan niat tidak baiknya. Karena pemberian kepercayaan kepada pelaku tindak pidana penggelapan jabatan ini membuat pelaku lebih leluasa untuk melaksanakan tindakannya dan bisa dengan mudah mengelabui karyawan PT. Asia Prima Packaging.
Bahkan  pelaku  penggelapan  dalam  jabatan  tersebut  dapat  mendirikan perusahaan  sendiri  hasil  dari  korupsi  uang  yang  dipercayakan  kepada  pelaku. Akibatnya,  perusahaan  mengalami  kerugian  akibat  utang  yang  telah  jatuh  tempo tersebut  membuat  Bank  selaku  kreditur mengajukan  eksekusi  lelang  terhadap  PT. Asia Prima Packaging.
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  PT.  Asia  Prima  Packaging terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  tersebut  dilakukan melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan mediasi di mana para pihak sepakat bahwa pelaku penggelapan dalam jabatan membayar sejumlah kewajiban  yang  harus  dibayarkan  sebesar  Rp3.000.000.000.000,00  (tiga  miliar rupiah)  dengan  cara  mencicil  atau  mengangsur  dengan  tempo  pembayaran  setiap tanggal 1 (satu) tiap bulannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan dalam jabatan  merupakan  tindak  pidana  yang  diatur.  Faktor-faktor  yang  menyebabkan penggelapan dalam jabatan ini termasuk cara para pekerja berpikir, lingkungan yang memberikan tekanan untuk gaya hidupnya, peluang dan niat, serta keserakahan yang merupakan sifat alamiah manusia. Salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yang terjadi  adalah  di  PT.  Asia  Prima  Packaging,  di  mana  pelaku  selaku  yang  diberi kepercayaan untuk mengelola uang yang digunakan untuk membayar utang PT. Asia Prima Packaging menggelapkan uang tersebut dan membuat dokumen palsu berupa surat dinas dan pengiriman barang ke Gudang pribadinya. Tindakan pelaku tersebut telah  memberikan  kerugian  yang  fatal  terhadap  perusahaan,  di  mana  kerugian tersebut  adalah  utang  PT.  Asia  Prima  Packaging  telah  jatuh  tempo  dan  belum dibayarkan  sehingga  pihak  kreditur  melakukan  pelelangan  perusahaan.  Untuk penyelesaiannya,  para  pihak  sepakat  melakukan  penyelesaian  dengan  jalur  non- litigasi atau menggunakan mediasi. Di mana para pihak sepakat bahwa pelaku harus membayarkan  sejumlah  uang  yang  telah  diambilnya  dengan  cara  mencicil  atau mengangsur dengan waktu jatuh tempo setiap tanggal 1.
Volume 6 Nomor 3 (2024)  1590 - 1600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7062

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Rodliyah.  (2017). Hukum  Pidana  Khusus  (Unsur  dan  Sanksi  Pidananya). Jakarta: Rajawali Press.

## Jurnal
Abrahams, D., Amiq, B., Prawesthi, W., & Khoidin, M. (2023). The Implementation of Material Criminal Law Against Criminal Act of Embezzlement in Office. YURIS (Journal of Court and Justice), 2 (1), 66-64. doi:https://doi.org/10.56943/jcj.v2i1.263 Andryanto, C. (2018). Law Enforcement Against Fraud and/or Emblezzement (Study of KSP Intidana Central Java, Indonesia). Journal of Indonesian Legal Studies,
3 (1), 47-74. doi:https://doi.org/10.15294/jils.v3i01.23205
Budiman,  M.  (2023).  Criminal  acts  eradication  of  corruption  in  corporation  in Indonesia. JPPI  (Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Indonesia),  9 (1),  157-164. doi:https://doi.org/10.29210/020222114
Dewi,  E.  K.  (2019).  Liability  of  Corporation  For  Embezzlement  of  Venture  Capital Funds  (Case  Study:  embezzlement  of  Venture  Capital  Funds  in  PT.  Tata Wiratama). Legal Standing, 3 (2), 171-184. doi:http://dx.doi.org/10.24269/ls.v3i2.2223
Diezo,  F.,  &  Wahida,  P.  (2022).  Penerapan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penggelapan  Dalam  Jabatan  Pada  Perseroan  Terbatas. JSELR:  Jurnal  Sakato Ekasakti Law Review, 1 (3), 115-124. doi:https://doi.org/10.31933/jselr.v1i3 Drobac,  J.  A.  (2022).  The  Misappropriation,  Emblezzement,  Theft,  and  Waste  of Corporate  Human  and  Financial  Assets:  Sexual  Harashment  reconceived. Journal of Labor & Employment Law, 3 , 425-477.
Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in Organizations: Ethical  Climate  and  Individual  Motives. Administrative  sciences,  8 (4),  1-19. doi:http://dx.doi.org/10.3390/admsci8010004
Gumbir,  S.,  &  Nurhayati,  R.  (2016).  An  Overview  On  The  Abuse  Of  Power  In  The Perspective  Of  Corruption  Law  and  Government  Administration  Law  In Indonesia  Based  On  The  Criminal  Justice  System  And  The  State Administration  Of  The  Hustice  System. Yustisia,  5 (3),  581-606. doi:https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8798
Hasibuan, A., & Laia, H. (2023). Criminal Resposibility In The Crime Of Embezzation In  office  (Study  Of  Supreme  Court  Ruling  Number  1741K/PID/2012). Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa International Conference , 3 , 214- 230.
Hengki, I. G.  (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) di Indonesia. Jurnal Advokasi, 8 (2), 265-279. Ismail, H. (2023). The  Crima of Embezzlement in Criminal Studies. Estudiante Law
Journal, 5 (3), 630-645. doi:https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i3.18336
Ismawan,  R. R. (2023). Tindak Pidana  Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Perusahaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, 7 (3), 420-429.
Kartiko, N. D. (2024). Juridical Analysis of Interim Decisions in Case of Embezzlement in Office: Case Study of Decision Number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA), 3 (1), 73-88.
doi:https://doi.org/10.55927/jlca.v3i1.8112
Pakpahan, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid.B/2017/PN.Mdn). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, 1 (2), 61-76. doi:https://doi.org/10.55357/is.v1i2.32 Pivarski, B., Gruboi, B., Radivojevic, G., & Vasic, A. (2021). Theft and Embezzlement - Problems Of successful Business Operations Of Hospitality Facilities. Research Reviews  of  the  Department  of  Geography,  Tourism  and  Hotel  management, 50 (2), 132-140. doi:https://doi.org/10.5937/ZbDght2102132K Putra,  A.  (2022).  Pertanggungjawaban  Hukum  Tindak  Pidana  Penggelapan  Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana, 6 (1), 1-19.
Salama,  N.,  &  Chikudate,  N.  (2022).  Unpacking  the  lived  experiences  of  corporate bribery:  a  phenomenological  analysis  of  the  common  sense  Indonesia business world. Social responsibility Journal, 19 (3), 446-459. doi:http://dx.doi.org/10.1108/SRJ-06-2021-0232
Saputra,  F.,  Yusrizal,  &  Budi  Bahreisy.  (2023).  Pertanggungjawaban  Direksi Perusahaan  yang  Diduga  Melakukan  Penggelapan  Dalam  Jabatan  Uang Perusahaan. Locus  Journal  of  Academic  Literature  Review,  2 (9),  733-741. doi:https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i9.224
Septian,  J.  J.,  &  Hutabarat,  R.  (2022).  Analysis  of  Legal  Certainty  of  the  Indictment Against  Corporation  That  Commited  Criminal  Acts  in  the  Sector  of  Social Security in Criminal Justice on the Decision of the Sumedang District Court Number 109/PID.SUS/2017/PN.SMD). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 5 , 505-511. doi:https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.080 Sitompul, N. (2023). Legal Analysis Of Embezzlement Of Rental Four Wheeled Motor Vohicles In Criminal Law Perspective. International Asia Of Law and Money
Laundering, 2 (1), 20-24. doi:https://doi.org/10.59712/iaml.v2i1.55 Thezar, M., & Nurjannah. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. ALDEV Alauddin Law Development Journal, 2 (3), 328-338. doi:https://translate.google.com/website?sl=id&tl=en&hl=en&prev=search &u=https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230.