## PELANGGARAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS
Fira Adhisa Rivanda
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: firaadhisa@yahoo.com
Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : isyana_notary@hotmail.com

## ABSTRACT
The Notary Code of Conducts as a guide for Notaries to maintain their dignity in carrying out  their  positions  as  a  Notary.  Enforcement  of  the  Notary  Code  of  Conducts  must  be enforced so that Notaries do not experience deviations in carrying out their duties, but in real life the notary o do not pay attention to the provisions as regulated in the Notary code of  conduct,  especially  regarding  the  installation  of  Notary  signboards  regulated  in  the Notary  Code  of  Conducts  tend  to  be ignored  and  cause  Notaries  to  experience  problems code of Ethics. The purpose of this study was to analyze the arrangement of the installation of the notary's nameplate based on the Notary code of Conducts and the effort to impose sanctions on the notary who violated the code of Conducts against the installation of the notary's  nameplate.  This  research  uses  normative  juridical  using  written  legal  materials. The results of a different study are that the arrangement for the installation of the Notary's nameplate  has  been  regulated  in  the  Notary's  code  of  ethics  and  the  supervision  for notaries  is  carried  out  by  two  institutions,  namely  the  Notary  Supervisory  Council externally and the Notary Honorary Council internally.
Keywords: The Notary Code of Conducts, Notary Nameplate, Notary Code of Conducts Violation.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  terjadi  interaksi  antar  manusia.  Interaksi  ini mengakibatkan  adanya  kesepakatan  untuk  melakukan  tindakan  hukum  yang menimbulkan  adanya  hubungan  hak  dan  kewajiban  diantara  mereka,  sehingga kebutuhan alat bukti sangat tinggi. Kebutuhan akan alat bukti juga dibutuhkan apabila terjadi  peristiwa  hukum  seperti  kematian  yang  nantinya  akan  terkait  dengan perwarisan.  Alat  bukti  dijelaskan  dalam  Pasal  164  HIR,  Pasal  284  RBG  dan  Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) antara lain surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti surat terdiri dari akta dan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bukan akta. Kemudian alat bukti akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  akta  adalah  surat  yang  diberi  tanda  tangan, yang  memuat  peristiwa-peristiwa  hukum,  yang  menjadi  dasar  dari  suatu  hak  atau perikatan,  yang  dibuat  sejak  semula  untuk  tujuan  pembuktian. 1 Pasal  1868 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  “akta  autentik  adalah  akta  yang  bentuknya  telah ditentukan  oleh  undang-undang  dan  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum yang berwenang.” 2 Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah notaris. Berdasarkan   Pasal   1   angka   1   Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 tentang    Perubahan  Atas      Undang-Undang      Nomor      30      Tahun      2004  tentang Jabatan        Notaris        (selanjutnya        disebut  UUJN  PERUBAHAN”,    Notaris didefinisikan  sebagai  “pejabat umum   yang   berwenang   untuk   membuat   akta otentik    dan    memiliki    kewenangan    lainnya sebagaimana   dimaksud   dalam Undang-Undang ini   atau   berdasarkan   Undang-Undang   lainnya” 3 Pasal tersebut menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum sehingga ada proses yang harus dilalui untuk menjadi notaris salah satunya adalah pengangkatan yg merupakan proses terakhir untuk secara resmi menjadi notaris. Sebelum menjalankan jabatannya notaris disumpah  untuk  menjalankan  jabatannya  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Notaris diangkat  oleh  negara  berdasarkan  undang-undang.  Walaupun  diangkat  oleh  negara notaris tidak mendapatkan gaji dari pemerintah layaknya pegawai negeri sipil. 4
Profesi  hukum  yang  diberi  wewenang  untuk  mengurus  sebagian  persoalan keperdataan salah satu diantaranya adalah profesi notaris. 5 Notaris merupakan profesi hukum  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  pembuatan  akta  autentik.  Akta  autentik merupakan  alat  bukti  yang  kuat  dan  apabila  terjadi  suatu  kasus  atau  sengketa  di Pengadilan,  karenanya  akta  Notaris  dan  PPAT  memberikan  suatu  pembuktian  yang sempurna  seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  1870  KUHPerdata. 6 Akta  yang
1 Naja,Daeng. Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.1.
2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgelijk  Wetboek], (selanjutnya  KUHPerdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 1868.
3 Indonesia, Undang-Undang  atas  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris, (selanjutnya  UUJN),  UU  No.  2 Tahun  2014,  LN  No.3  Tahun  2014,  TLN  No.5491,  Ps.  1 angka (1).
4 Suryani,Anik.  “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, Repertorium 3, No.2 2016, hlm. 17-26.
5 Jamil,  M.  “Sanksi  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Oleh  Majelis  Pengawas  Daerah”,  Supremasi Hukum 7, No. 2, 2018, hlm. 1-18.
6 Nurlete,  Maimunah.  Winanto Wiryomartani dan  Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK),” Indonesian Notary 2, No.3 2020, hlm. 378-401.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dibuat  oleh  notaris  dapat  menjadi  alas  hukum  atas  status  harta  benda,  hak  dan kewajiban  seseorang. 7 Kebutuhan  akta  autentik  tidak  hanya  dibutuhkan  oleh  subjek hukum manusia, melainkan juga subjek hukum lainnya seperti badan usaha. Lembaga Notariat  adalah  Lembaga  kemasyarakatan  yang  timbul  dari  kebutuhan  dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu  yang  membutuhkan  suatu  alat  bukti  diantara  mereka.  Para  pengabdi  dari Lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk membuat alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian autentik. 8
Profesi  Notaris  merupakan  profesi  hukum  bekerja  secara  profesional  dan fungsional dituntut sesuai dengan etika profesi yang berlaku padanya. Adapun ciri-ciri suatu profesi meliputi unsur-unsur berikut:
a. Adanya organisasi atau asosiasi profesi ( profesional association )
b. Berbasis pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu ( cognitive base ) c. Didukung  oleh  sistem  pelatihan  yang  terlembagakan  ( institutionalized training )
d. Adanya unsur lisensi resmi dari lembaga pemerintahan ( licensing )
e. Memiliki unsur kemandirian atau otonomi dalam bekerja ( work autonomy ) f. Tersedianya  mekanisme  pengendalian  oleh  teman  sejawat  ( colleague control )
g. Berlakunya  kode  etika  dan  standar  perilaku  ( code  of  ethics  and  code  of conduct ) 9
Etika  merupakan  sistem  nilai-nilai  dan  norma-norma  moral  yang  menjadi  pedoman bagi individu atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 10 Profesi Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  notaris  harus  tunduk  pada  Kode  Etik  Notaris.  Tujuan dari  Kode  Etik  adalah  supaya  notaris  menjalankan  jabatannya  dengan  moral  atau martabat,  motivasi  dan  orientasi  pada  keterampilan  intelektual  serta  dapat berargumentasi    secara    rasional    dan    kritis    serta  menjunjung  tinggi  nilai-nilai
7 Yustica, Anugrah. Ngadino, Novira Maharani Sukma, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, Notarius 13, No. 1 2020, hlm. 60-71.
8 Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 3.
9 Ummulmadinah,  Aulia.  “Implementasi  Kode  Etik  Notaris  tentang  Pemasangan  Papan  Nama  dan Papan Tanda Petunjuk Jalan Notaris (Studi di Kota Medan)”, Bisman Info 7, No. 3, 2020, hlm 107-114.
10 Supriyanta, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Yustisia 2, No.3, 2013, hlm. 137-144.
norma. 11 Dalam  Kode  Etik  Notaris  (Kongres  Luar  Biasa  Ikatan  Notaris  Indoneia Banten  tanggal  29-30  Mei  2015)  dijelaskan  bahwa  kode  etik  adalah  “kaidah  moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “perkumpulan”  berdasarkan  keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan  /atau  yang ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan  dan  semua  orang  yang  menjalankan tugas  sebagai  Notaris, termasuk  di dalamnya  para  Pejabat  Sementara  Notaris,  Notaris  Pengganti  pada  saat  menjalankan jabatan.” 12
Pentingnya peran notaris untuk membuat akta autentik, mengaruskan notaris memiliki kewajiban  untuk  memasang  papan  nama di  depan atau  di  lingkungan  kantornya.  Hal ini  bukan  bertujuan  untuk  saran  promosi  melainkan  agar  masyarakat  mengetahui adanya  notaris  di  lingkungan  tersebut,  karena  tugas  notaris  adalah  melayani masyarakat.  Sehingga  kebutuhan  masyarakat  akan  akta  autentik  dapat  terpenuhi. Namun, pemasangan papan nama tidak boleh melanggar dari ketentuan Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris bahwa:
“Memasang  1  (satu)  buah  papan  nama  didepan  atau    dilingkungan    kantornya dengan  pilihan ukurannya,  yaitu  100  cm  x  40  cm,  150  cm  x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
(a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
(b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
(c) Tempat Kedudukan;
(d)  Alamat  kantor  dan  Nomor  telepon  atau fax.
Dasar  papan  nama  berwarna  putih  dengan huruf  berwarna  hitam  dan  tulisan di  papan  nama harus     jelas     dan     mudah     dibaca,     kecuali dilingkungan kantor    tersebut    tidak    dimungkinkan  untuk  pemasangan  papan  nama  dimaksud.” Pemasangan  papan  nama  Notaris  didepan  kantor  Notaris  mempunyai  tujuan  agar mempermudah  masyarakat  untuk  menggunakan  pelayanan  hukum  atau  jasa  seorang Notaris  dalam  mengeluarkan  suatu  produk  akta  autentik  dan  lain  sebagainya. Pengaturan mengenai pemasangan papan nama sendiri diatur dalam Kode etik Notaris
11 Andika  Prayojana,  Dwi.  “Pelaksanaan  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar”, Acta Comitas 2, No.2, 2017, hlm 213-218.
12 Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015), Pasal 1 angka 2.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dimana, Notaris dalam membuat suatu papan nama wajib menyesuaikan dengan kode etik notaris agar tidak terjadinya suatu pelanggaran kode etik Notaris. Namun, dalam praktiknya  banyak  sekali  ukuran  papan  nama  dengan  berbagai  model  yang menggambarkan  ciri  khas  dari  Notaris  tersebut  sehingga  mudah  dikenal  oleh masyarakat,  selain  itu  terdapat  beberapa Notaris  yang  melakukan  pemasangan  papan nama  lebih  dari  satu  papan  nama  yang  letaknya  tidak  hanya  didepan  kantornya  saja melainkan  diluar  wilayah  lingkungan  kantornya.  Mengenai  hal  tesebut  dapat  di simpulkan  bahwa  pengaturan  pemasangan  papan  Nama  tidak  dihiraukan  bagi  para Notaris  dan  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  Notaris  mengenai pengaturan pemasangan papan nama sebagai akibatnya Notaris harus menerima segala konsekuensi terhadap suatu perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk jurnal sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian terhadap hukum positif tertulis. Pada penelitian hukum jenis ini hukum merupakan apa yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  merupakan  kaidah atau  norma  yang  mengacu  pada  perilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 13 Dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundangan- undangan  diantaranya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris.  Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal hukum, serta tulisan resmi atau laporan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan pemasangan papan nama Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris
Pengaturan  mengenai  pemasangan  papan  nama  Notaris  sudah  ditegakan  dalam kode  etik  Notaris,  Namun,  banyak  Notaris  yang  masih  tidak  peduli  dengan pengaturan  mengenai  papan  Notaris,  pemasangan  papan  nama  dilakukan
13 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sewenang-wenang  seolah  tidak  ada  peraturan  yang  mengaturnya.  Pengaturan mengenai pemasangan papan nama tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  melainkan  termaktub  dalam  Kode  Etik Notaris dalam Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris yang berbunyi: 14
“Memasang  1  (satu)  buah  papan  nama  didepan  atau    dilingkungan    kantornya dengan  pilihan ukurannya,  yaitu  100  cm  x  40  cm,  150  cm  x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
(a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
(b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
(c) Tempat Kedudukan;
(d)  Alamat  kantor  dan  Nomor  telepon  atau fax.
Dasar  papan  nama  berwarna  putih  dengan huruf  berwarna  hitam  dan  tulisan di  papan  nama harus     jelas     dan     mudah     dibaca,     kecuali dilingkungan kantor  tersebut  tidak  dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.”
Berdasarkan  uraian  kasus  Notaris  AB  tersebut  diatas  dimana  ia  mendirikan lebih  dari  satu  papan  nama  yang  letaknya  berjauhan  dengan  kantor  Notaris  AB dengan  jarak  sekitar  200    (dua  ratus)  meter  dari  kantor  Notaris  AB  atau  wilayah tempat  kedudukannya.  Hal  tersebut  tentunya  tidak  dibenarkan  karena  tidak  sesuai dengan  pengaturan  pemasangan  papan  nama  Notaris  Pasal  3  ayat  9  Kode  Etik Notaris dimana seharusnya Notaris AB hanya dapat melakukan pemasangan papan nama  di  depan  lingkungan  kantornya  saja  dengan  memperhatikan  ketentuan- ketentuan Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris. Selain itu Notaris AB juga melakukan pemasangan  papan  nama  diluar  lingkungan  kantor  yang  berjarak  200  (dua  ratus) meter  dari  lingkungan  kantor  dimana  dalam  papan  nama  tersebut  terdapat  tulisan “Notaris/ kantor Notaris” hal tersebut tentunya  melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Kode  Etik  Notaris  yang  berbunyi  “  Memasang  papan  nama  dan/atau  tulisan  yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.” 15
Namun Pengecualian terhadap pemasangan papan nama terdapat dalam Pasal 5 ayat 3 Kode Etik Notaris yang berbunyi: 16
14 Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris , Ps. 3 ayat 9.
15 Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris , Ps. 4 ayat 2.
16 Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris , Ps. 5 ayat 3.
“ Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50  cm,  dasar  berwarna  putih,  huruf  berwarna  hitam,  tanpa  mencantumkan  nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.”
Jika  dikaitkan  dengan  kasus  Notaris  AB  kembali  dengan  memasang  papan nama  Notaris  lebih  dari  satu  papan  nama  dengan  jarak  melebihi  batas  yaitu  200 (duar  atus)  meter  dengan  mencantumkan  nama  serta  jabatan  Notaris  AB,  maka perbuatan  Notaris  AB  tersebut  tidak  dapat  diindahkan  dan  dapat  dikatakan termasuk  kedalam  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  sebab  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Notaris  AB  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  5  ayat  3  Kode  Etik Notaris  yang  intinya  memuat  pengecualian  pemasangan  papan  nama  Notaris, dimana  perbuatan  Notaris  AB.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Notaris  AB  maka  dapat  dikenakan  pelanggaran  kode  etik  dan penjatuhan sanksi kepada Notaris AB sehingga Notaris AB wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang lakukannya. Pemasangan papan nama yang dilakukan Notaris AB dengan berjarak 200 (dua ratus) meter hal tersebut termasuk kedalam promosi diri dan terjadinya suatupenyimpangan karena fungsi dari papan nama tersendiri adalah sebagai petunjuk atas penggunaaan jasa Notaris AB.
2. Upaya  Pengawasan  dan  Penjatuhan  Sanksi  terhadap  Notaris  yang melakukan  pelanggaran  pemasangan  papan  nama  Notaris  yang  tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris
Sebagai  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  sudah  seharusnya mempertahankan  harkat  dan  martabat  untuk  menjunjung  tinggi  jabatan  Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Pada praktiknya, Notaris dalam jabatannya wajib bersikap netral tidak boleh memihak siapa pun dan wajib mematuhi norma- norma yang ada serta etika agar mengarahkan notaris  lebih baik dalam melakukan jabatannya. Dimana norma-norma serta etika yang menjadi suatu pedoman Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya tertuang dalam kode etik notaris. Dalam kode etik  Notaris  ini  mengatur  segala  karakteristik  tertentu  yang  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  suatu  karakteristik  tersebut  wajib  dipatuhi  oleh Notaris  itu  sendiri  agar  tidak  terjadinya  suatu  pelanggaran  kode  etik,  selain  itu perihal  kode  etik  Notaris  sudah  sepatutnya  notaris  mengerti  terkait  apa  yang dituangkan  dalam  kode  etik  notaris  karena  sebelum  disumpah  sebagai  notaris,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
notaris  telah  mengikuti  ujian  kode  etik  notaris  yang  telah  diselenggarakan  oleh Ikatan  Notaris  Indonesia  terlebih  dahulu  jadi  tidak  ada  alasan  lagi  bahwa  Notaris tidak  mengetahui  isi  dari  kode  etik  notaris  sehingga  menimbulkan  suatu pelanggaran dikemudian hari.
Pengaturan  dalam  kode  etik  Notaris  salah  satunya  memuat  mengenai pengaturan  papan  nama  Notaris,  dimana  dalam  prakteknya  notaris  masih  banyak melakukan  pelanggaran  dengan  tidak  memperdulikan  adanya  pengaturan  papan nama  notaris  sebagaimana  dituangkan  dalam  kode  etik  Notaris.  Pengawasan  bagi Notaris  yang  melanggar  suatu  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris dan  Kode  etik  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  (MPN)  dan  Dewan Kehormatan Notaris. Ruang lingkup pemeriksaan terhadap notaris dapat dilakukan karena  adanya  dugaan  pelanggaran  terhadap  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan jabatan  notaris,  yang  di  dalamnya  terindikasi  ada  pelanggaran  terhadap  kode  etik Notaris  dan  peraturan  terhadap  undang-undang  jabatan  notaris. 17 Dewan Kehormatan  Notaris  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  notaris  yang melakukan pelanggaran kode etik, pengawasannya bersifat internal karena dibawah naungan Ikatan Notaris Indonesia, sementara Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  kode  etik berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris tersebut.
Peran  Dewan  Kehormatan  sangat  dibutuhkan  dalam  kasus  Notaris  AB  karena terjadinya  suatu  penyimpangan  dan  melanggar  kode  etik  sebagaimana  ternyata dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi: 18
“Dewan  Kehormatan  Daerah/Dewan  Kehormatan  Wilayah/  Dewan  Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari  anggota  atau  orang  lain  disertai  bukti-bukti  yang  meyakinkan  bahwa  telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan”
Dewan  Kehormatan  Daerah  mempunyai  wewenang  dengan  menyampaikan suatu  usul,  saran  yang  mempunyai  hubungan  dengan  adanya  pelanggaran  suatu kode  etik  dan  memberikan  penjatuhan  sanksi  berupa  teguran  lisan  atau  pun langsung  kepada  Notaris  yang  bersangkutan  berdasarkan  bukti  serta  fakta-fakta
17 Sjaifurrachman  dan  Abshoril  Fithry,  “Peranan  Majelis  Pengawas  Notaris  Terhadap  Pelanggaran Jabatan dan Perilaku Notaris”, Jendela Hukum 8, No. 1, 2021, hlm. 63-83.
18 Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris , Ps. 8 ayat 1
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang  ada.  Sementara  itu  peran  Dewan  Kehormatan  Wilayah  memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan serta penegakan kode etik notaris dimasing- masing  wilayah  dan  memiliki  wewenang  yang  sama  dengan  Dewan  Kehormatan Daerah  dengan  memberitahukan  terjadinya  suatu  pelanggaran  kode  etik  notaris kepada  Dewan  Kehormatan  Pusat  dan  dapat  mengusulkan  kepada  Dewan Kehormatan  pusat  untuk  melakukan  pemberhentian  sementara  untuk  notaris  yang melakukan  pelanggaran  kode  etik  yang  cukup  berat.  Untuk  Dewan  Kehormatan Pusat  mencari  fakta  atas  apa  yang  ia  temui  atau  laporan-laporan  dari  anggota perkumpulan,  putusan  Dewan  Kehormatan  Notaris  pada  tingkat  banding  tidak dapat diganggu gugat.
Notaris  AB  telah  melakukan  penyimpangan  dalam  kode  etik  Notaris,  oleh karena  itu  Ikatan  Notaris  Indonesia  wajib  menegakan  ketentuan  dalam  Kode  Etik Notaris. Penjatuhan sanksi kepada Notaris AB dinilai tergolong dalam sanksi yang ringan  sebagaimana  ternyata  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Kode  Etik  Notaris,  yaitu berupa: “teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian  dengan  hormat  dari  anggota  perkumpulan,  dan  pemberhentian dengan  tidak  hormat  dari  anggota  perkumpulan.” 19 Penegakkan  sanksi  kepada Notaris  AB  diberikan  berdasarkan  fakta-fakta  atau  laporan-laporan  yang  telah didapat  dan  sudah  dipikirkan  matang-matang  terlebih  dahulu,  karena  pelanggaran yang dilakukan Notaris   AB  dikategorikan dalam pelanggaran ringan maka sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan peringatan baik secara lisan atau tulisan tidak  sampai  kepada  penjatuhan  sanksi  pemberhentian  sementara,  pemberhentian tidak  hormat  dan  pemberhentian  dengan  yang  tergolong  penjatuhan  sanksi  yang berat.
Sementara  itu  peran  Majelis  Pengawas  Notaris  Terdiri  dari  Majelis  Pengawas Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  yang  tentunya memiliki  kewenangan  masing-masing  dalam  menjalankan  jabatannya.    Majelis Pengawas  Notaris  memiliki  peran  untuk  melakukan  sidang  untuk  memeriksa adanya  dugaan  kode  etik  Notaris  atau  pelanggaran  dalam  undang-undang  jabatan Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 70  UUJN PERUBAHAN .
19 Ikatan Notaris Indonesia, Kode etik Notaris Ps. 6 ayat 1.

## “Pengawas Wilayah memiliki kewenangan: 20
a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah
b. Memeriksa  dan  memutus  atas  keputusan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
c. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris keapda Majelis Pengawas Pusat berupa;
1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau;
2) Pemberhentian dengan tidak hormat.”
Majelis  Pengawas  Pusat  juga  berwenang: 21 “Menyelenggarakan  sidang  untuk memeriksa  dan  mengambil  keputusan  dalam  tingkat  banding  terhadap  penjatuhan sanksi  dan  penolakan  cuti,  Memanggil  Notaris  terlapor  untuk  dilakukan pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  Menjatuhkan  sanksi pemberhentian  sementara  Mengusulkan  pemberian  sanksi  berupa  pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”
Berdasarkan  kasus  pelanggaran  terhadap Notaris  AB  perlu  dilaporkan  kepada Majelis  Pengawas  Notaris,  bermula  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  sebagaimana ternyata  dalam  Pasal  70  huruf  a  UUJN  PERUBAHAN  dengan  menyelenggarakan sidang yang bertujuan untuk memeriksa atas ada dugaan pelanggaran kode etik dan wajib  menerima  laporan  dari  masyarakat  atas  adanya  dugaan  dugaan  pelanggaran kode  etik,  kemudian  seetelah  melakukan  pemeriksaan  selama  30  (tiga  puluh) haridan hal tersebut benar adanya terjadi dugaan suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris AB bedasarkan laporan dan fakta masyarakat maka Majelis Pengawas Daerah Kabupaten B****** wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelias Pengawas Wilayah sebagaimana ternyata dalam Pasal 70 huruf H UUJN  PERUBAHAN.  Sementara  peran  dari  Majelis  Pengawas  Wilayah  terhadap Notaris  AB  hanya  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  dan  mengambil keputusan  atas  pelaporan  masyarakat  terkait  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh
20 Finizzka,  Widya  dan  Widodo  Suryondono,  “ETIKA  PEMASANGAN  PAPAN  NAMA NOTARIS  DITINJAU  DARI  KODE  ETIK  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA”,  Notary  UI  1,  No.  003 (2019): 1-20.
21 Ibid.
Maleo Law Journal Volume 5 Issue 2, Oktober 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Notaris AB  yang dimuat dalam Pasal 73 huruf a UUJN PERUBAHAN, kemudian Majelis Pengawas Wilayah berhak untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris AB serta memberiksan penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis. Notaris AB  mendapatkan  sanksi  hanya  berupa  teguran  lisan  atau  secara  tertulis  karena hanya  melakukan  pelanggaran  ringan  sehingga  tidak  wajib  diusulkan  kepada Majelis Pengawas Pusat untuk menindak lanjuti kasus pelanggaran Notaris AB.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Kode  etik  notaris  merupakan  sebagai  pedoman  bagi  seorang  Notaris  dengan menaati  norma-norma  yang  ada  sebagaimana  ketentuan  Kode  etik  notaris.  Namun dalam  kenyataannya  masih  banyak  Notaris  yang  tidak  mementingkan  ketentuan  Kode etik  Notaris,  terutama  mengenai  pemasangan  papan  Nama.  Banyak  notaris  yang melakukan  pemasangan  papan  nama  dengan  tidak  menghiraukan  pengaturan  yang  di muat  dalam  kode  etik.  Sudah  tidak  alasan  lagi  perihal  Notaris  tidak  mengetahui pengaturan  pemasangan  papan  nama  sebab  Notaris  telah  melakukan  ujian  kode  etik Notaris  terlebih  dahulu  sudah  sepatutnya  Notaris  menguasai  mengenai  ketentuan yang dibuat dalam kode etik. Pelanggaran yang dilakukan Notaris AB terhadap pemasangan dua  papan  nama  dengan  jarak  200  (dua  ratus)  meter  dari  lingkungan  kantor  dan didalamnya  memuat  nama  serta  jabatan  Notaris  AB  tentunya  melanggar  kode  etik notaris  perihal  pengaturan  papan  nama,  Sebagai  Notaris  yang  sudah  melakukan penyimpangan  terhadap  kode  etik  sudah  seharusnya  mendapatkan  ganjaran  berupa penjatuhan  sanksi,  karena  pelanggaran  Notaris  AB  termasuk  kedalam  pelanggaran ringan  maka  penjatuhan  sanksi  hanya  sebatas  teguran  secara  lisan  dan  tulisan  yang diberikan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  dan  Dewan  Kehormatan  Daerah  selaku lembaga  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris  yang  melakukan  suatu pelanggaran Kode etik Notaris.

## 2. Saran
Sebagai  seorang  notaris  seharusnya  tidak  melanggar  ketentuan  kode  etik  notaris karena  sudah  mengikuti  ujian  kode  etik  terlebih  dahulu  dan  sudah  sepatutnya  notaris paham  terhadap  ketentuan  mengenai  kode  etik  notaris  yang  merupakan  norma  bagi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
notaris  serta  patokan  bermoral  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya,  serta  untuk pengawasan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  notaris  seharusnya  perlu  ditegakan  dan diperketat  lagi  dan  bagi  notaris  yang  melanggar  diberikan  efek  jera  sehingga  notaris tidak akan melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2006).
Naja,Daeng. Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996).

## JURNAL ILMIAH:
Andika  Prayojana,  Dwi.  “Pelaksanaan  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar”, Acta Comitas No.2, 2017.
Finizzka,  Widya  dan  Widodo  Suryondono,  “ETIKA  PEMASANGAN  PAPAN  NAMA NOTARIS  DITINJAU  DARI  KODE  ETIK  IKATAN  NOTARIS  INDONESIA”, Notary UI 1 , No. 003 (2019).
Jamil,  M.  “Sanksi  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Oleh  Majelis  Pengawas  Daerah”, Supremasi Hukum No. 2, 2018.
Nurlete,  Maimunah.  Winanto  Wiryomartani  dan  Widodo  Suryandono,  “Tanggung Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Palsu  Berdasarkan  Pelanggaran  Jenis  Norma  dan  Sanksinya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK),” Indonesian Notary No.3 (2020).
Supriyanta, Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris, Yustisia No.3, (2013).
Suryani,Anik. “Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik”, Repertorium No.2 (2016).
Ummulmadinah,  Aulia.  “Implementasi  Kode  Etik  Notaris  tentang  Pemasangan  Papan Nama dan Papan Tanda Petunjuk Jalan Notaris (Studi di Kota Medan)”, Bisman Info , (2020).
Yustica,  Anugrah.  Ngadino,  Novira  Maharani  Sukma,  “Peran  Etika  Profesi  Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, Notarius No. 1 (2020).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2004. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [Burgerlijk  Wetboek]. Diterjemahakan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
Ikatan  Notaris  Indonesia,  Perubahan  Kode  Etik  Notaris,  (selanjutnya  disebut  Kode  Etik Profesi Notaris) Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 28 – 30 Mei 2015.