## INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK
(TINJAUAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIS)

## Ahmad Sururi
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten Email : ahmadbroer@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  inovasi  kebijakan  publik  dalam  perspektif konseptual  dan  empiris  disertai  dengan  berbagai  contoh  penerapan  kebijakan  publik  yang  berbasis inovatif dari berbagai daerah. Inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif  akan  memberikan  penguatan  dalam  merespon  dan  menyelesaikan  problematika  kebijakan publik  yang  berlangsung  di  tengah  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan kebijakan publik guna  memperoleh  konsep-konsep  yang  relevan  dengan  kajian  inovasi  kebijakan  publik.  Sedangkan pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelusuran  berbagai  sumber  baik  dari  dokumen  pemerintah maupun pemberitaan media massa cetak dan elektronik sebagai data sekunder yang kemudian diolah dan dideskripsikan  dalam  bentuk  narasi  sesuai  dengan  kebutuhan  data.  Kemudian  dilakukan  analisis  data berdasarkan teori dan konsep kebijakan publik serta selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data. Hasil yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  upaya-upaya  inovasi  kebijakan  publik  yang berdimensi  kebaruan  dan  kemanfaatan  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  pada  upaya yang  lebih  kongkrit  dan  membangun  partisipasi  masyarakat  secara  berkesinambungan.  Inovasi diterapkan  bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi  kebijakan  publik  akan  tetapi  diterapkan  sejak  awal perencanaan kebijakan publik, implementasi dan evaluasi kebijakan publik.
Keyword : Inovasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik.

## A. Pendahuluan
Paradigma kebijakan publik yang responsif dan memberikan ruang bagi berkembangnya masyarakat secara mandiri dalam proses  formulasi,  implementasi  maupun  evaluasi kebijakan  akan  memberikan  dampak  pada peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  secara berkelanjutan.  Dengan  demikian  dibutuhkan interaksi,  proses  dan  aktivitas  antara  masyarakat dan  pemerintah  secara simbiosis  mutalisme sehingga  diharapkan  akan  mampu  menjawab dinamika,  tuntutan  dan  kepentingan  publik. Kebijakan  publik  di  sisi  lain  adalah  produk  yang memperjuangkan kepentingan publik yang
filosofinya  adalah  mensyaratkan  pelibatan  publik sejak  awal  hingga  akhir 1 .  Publik  sebagai  aktor utama  kebijakan  adalah  sub  stakeholder  yang secara  persis  mengetahui  apa  dan  bagaimana kebutuhan  dan  kepentingannya.  Hal  tersebut mensyaratkan pergeseran peran pemerintah bukan lagi  sebagai  provider  akan  tetapi  sebagai fasilitator  dan  regulator  suatu  kebijakan.  Peran pemerintah  tersebut  akan  berjalan  efektif  apabila output kebijakan  publik  mampu  beradaptasi  dan berinovasi  terhadap  berbagai  perubahan  guna
1 Riant  Nugroho,  2014,  Public  Policy,  Teori, Manajemen,  Dinamika,  Analisis,  Konvergensi  dan Kimia Kebijakan (Ikapi Jakarta) Halaman 43
mendorong sinergitas antara berbagai kepentingan.
Kata  inovasi  sudah  sering  kita  dengar dalam  berbagai  aspek  kehidupan  dan  merupakan salah  satu  faktor  yang  berperan  penting  dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan baik menyangkut individu, masyarakat, organisasi dan negara. Dalam konteks relasi negara dan publik, negara  berperan sebagai aktor  fasilitator  dan  regulator  kebijakan  publik sedangkan  inovasi  sebagai keyword strategis manakala output dan outcome dalam  kebijakan sudah  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan  dan dinamika perkembangan masyarakat yang semakin  global.  Pada  titik  ini,  maka  inovasi diperlukan  untuk  memberikan  penguatan  pada sektor-sektor kebijakan publik dengan spektrumnya  yang  lebih  luas.  Perubahan  strategis kebijakan  publik  sebagai  bentuk  nyata  dari inovasi  hendaknya  dimaknai  sebagai  salah  satu preferensi agar kebijakan publik mempunyai nilai kebaruan  dan  kebermanfaatan  bagi  masyarakat secara luas.
Harapan  yang  besar  terhadap  kebijakan publik  yang  berkualitas  merupakan  salah  satu faktor  pendorong  lahirnya  kebijakan  publik  yang berdimensi  kepublikan  dan  tidak  hanya  terbatas pada  persoalan  isu-isu  dan  agenda  kebijakan. Dengan  demikian  kebijakan  publik  tidak  berada dalam  area  eksklusif  dan  melakukan  pembatasan terhadap  pertanyaan-pertanyaan  kritis  publik, akan tetapi kebijakan publik dapat bergerak secara simultan  dan  berada  dalam  garis  kontinum beriringan dengan publik. Dalam hal ini kebijakan publik  berfungsi  sama  dengan  otak  pada  tubuh manusia,  karena  melalui  instrumen  ini  segala
aktivitas  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat mulai  dilakukan  oleh  birokrasi  plus  pihak  swasta dan  masyarakat 2 .  Oleh  sebab  itu  dalam  konteks memahami  kebijakan  publik  yang  mampu memberikan impact dan benefit , maka diperlukan inovasi kebijakan publik sebagai bentuk dorongan yang  lebih  luas  yaitu  berupa  ekspansi  dan modifikasi  kebijakan  yang  bersifat  kebaruan  dan kebermanfaatan  baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan.
Perhatian  terhadap  semakin  pentingnya inovasi  kebijakan  dikemukakan  oleh  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro  dengan  mengajak  dan  meminta kepada  kepala  daerah  untuk  mengedepankan beragam inovasi kebijakan dalam masa kepemimpinannya. “Selain kerapihan administrasi,  inovasi  kebijakan  dan  program  juga tidak kalah pentingnya” (www. id.beritasatu.com, 23  Februari  2017).  Dalam  konteks  ini  kapasitas inovator menjadi semakin penting dalam melakukan sebuah inovasi karena akan memberikan  banyak  manfaat.  Inovasi  bertujuan untuk merevitalisasi administrasi publik, membuatnya  lebih  pro  aktif,  efisien,  akuntabel dan  lebih  berorientasi  pada  pelayanan 3 .  Oleh sebab  itu  kemampuan  pejabat  publik  dalam melakukan  inovasi  akan  menjadi  peran  yang menentukan  dan  diharuskan  memiliki  prasyarat keterampilan  dan  pengetahuan  memadai.  Untuk menginisasi,  menjalankan, dan  mengelola inovasi administrasi  negara,  maka  para  inovator  harus menyadari  bahwa  pemahaman  dan  penguasaan
2 Deddy  Mulyadi,  2015,  Studi  Kebijakan  Publik  dan Pelayanan Publik  (Bandung Alfabeta ), hal 1
3 United Nations, 2006 : 2 dalam  Innovation Discusion Paper, Tri Widodo Wahyu Utomo, 2016:8
yang  mumpuni  akan  ragam  keterampilan  dan pengetahuan  menjadi  prasyarat 4 .  Maka  dengan prasyarat tersebut inovasi kebijakan akan memberikan dampak yang bersifat strategis.
Sejalan  dengan  diberlakukannya  otonomi daerah  yang  memberikan  kewenangan  bagi pemerintah  daerah  untuk  menyusun  kebijakan, maka  peran  pejabat  publik  di  daerah  dalam melakukan inovasi kebijakan publik akan semakin meningkat  dan  memberikan  dampak  yang  positif bagi  kualitas  kebijakan  atau  peraturan  yang  akan disusun dan telah dihasilkan. Kualitas peraturan daerah menjadi indikator penting kinerja tata pemerintahan di daerah 5 . Akan tetapi faktanya, hampir semua pembuat kebijakan masih dominan
mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan parsial serta belum mengedepankan  budaya  inovasi  sehingga mengakibatkan terjadinya stagnasi kebijakan publik  dan  kinerja  tata  pemerintahan  belum berjalan secara optimal.
Persoalan rendahnya kemampuan berinovasi  ( ability  to  innovate )  dan  kemauan berinovasi  ( willingnes  to  inovate )  menjadi  salah satu  tantangan  bagi  kalangan  pejabat  publik  di instansi pemerintah baik di daerah maupun pusat. Di  sisi  lain  kebijakan  publik  sebagai  instrumen yang  berfungsi  menyatukan  pemerintah  dan masyarakat belum berjalan secara optimal, hal ini
4 Pusat  Invovasi  Tata  Pemerintahan  Deputi  Inovasi Administrasi  Negara,  2014,  Handbook  Administrasi Negara,  (Lembaga  Administrasi  Negara  Pusat  Intan  – Dian – LAN), hal 16
5 Agus  Dwijanto et.  al,  Kinerja  Tata  Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta: Pusat Studi
Kependudukan  dan  Kebijakan    Universitas  Gajah Mada  (PSKK UGM)- Kemitraan, 2007, hlm.  10
disebabkan karena masih terdapat tumpang tindih kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pembuat kebijakan  yang  berbeda.  Contoh  dari  kegagalan kebijakan  pelayanan  publik  di  Indonesia  dalam wujud adanya diskonektivitas dari output kegiatan Kementerian  dan  Lembaga  Non-Kementerian, sebagai  misal,  beberapa  waduk  yang  sudah dibangun  oleh  pemerintah  tidak  dapat  berfungsi karena  tidak  ada  saluran  irigasi,  pelabuhan  tidak dapat  beroperasi  secara  wajar  karena  tidak  ada jalan  yang  menghubungkannya  dengan  kawasan industri 6 .  Untuk  menghindari  terminasi  kebijakan tersebut, maka  perlu adanya reorientasi kebijakan yang lebih terfokus baik dalam hal proses, metode maupun  produk  setiap  kebijakan  publik  yang dihasilkan.
Inovasi  kebijakan  publik  sebagai  sebuah keniscayaan  secara  prinsip  dan  substantif  akan memberikan  penguatan  dalam  merespon  dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Persoalan-persoalan seperti disparitas pembangunan  karena  kurang  tepatnya  analisis kebijakan,  perilaku  koruptif  para  pejabat  publik, ketahanan  pangan,  persoalan  kemiskinan  dan pengangguran  dan  pendidikan  yang  rendah merupakan  beberapa  contoh  kegagalan  kebijakan publik dalam memecahkan permasalahan tersebut. Inovasi  menjadi  salah  satu  alternatif  terbaik dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan  masa  yang  akan  datang.  Tulisan  ini dimaksudkan  untuk  mengkaji  inovasi  kebijakan publik  dalam  perspektif  konseptual  dan  empiris disertai  dengan  berbagai  contoh  penerapan
6 Agus  Dwiyanto  (2015)  dalam  Tri  Widodo  Wahyu Utomo, 2016, Inovasi sebagai keniscayaan baru dalam Ilmu  dan  Praktek  Administrasi  Publik    di  Indonesia, Laskar Inovasi Deputi Inovasi Administrasi Negara
kebijakan  publik  yang  berbasis  inovatif  dari berbagai daerah.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah survei literatur akademis di bidang keilmuan  kebijakan  publik  guna  memperoleh konsep-konsep  yang  relevan  dengan  kajian inovasi kebijakan publik. Sedangkan pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelusuran berbagai  sumber  baik  dari  dokumen  pemerintah maupun  pemberitaan  media  massa  cetak  dan elektronik  sebagai  data  sekunder  yang  kemudian diolah  dan  dideskripsikan  dalam  bentuk  narasi sesuai dengan kebutuhan data. Kemudian dilakukan  analisis  data  berdasarkan  teori  dan konsep  kebijakan  publik  serta  selanjutnya dilakukan proses intreprtasi data.

## C. Hasil Analisis dan Diskusi
C.1. Stagnasi Inovasi Kebijakan Publik
Prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah  terwujudnya  gagasan  dan  ide  dari  pejabat publik  sebagai entry  point diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan.
Gagasan  dan  ide  dapat  terealisasikan  apabila organisasi sektor publik sebagai locus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap  perkembangan  yang  terjadi  di  luar organisasi.  Mekanisme  sistem  organisasi  sektor publik  yang  melibatkan  lingkungan  organisasi sebagai  input  dan  proses  organisasi  menjadi bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  dari  setiap perumusan kebijakan publik. Persoalannya kemudian  masih  banyak  kebijakan  publik  yang sudah tidak up to date dan dianggap menghambat
investasi  pembangunan.  Fakta  menunjukkan bahwa  banyak  peraturan  di  daerah  yang  dicabut dikarenakan  tidak  memberikan  manfaat  bagi kepentingan  masyarakat.  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah   secepatnya  akan  mencabut   3.266 perda   yang  dinilai  menghambat  masuknya investasi.  Tjahjo  menjelaskan,  kategori  perda bermasalah adalah menghambat investasi, perizinan,  dan  retribusi  yang  tidak  perlu. Misalnya,  orang  yang  ingin  buka  usaha  harus diminta  izin  prinsip,  izin  usaha,  izin  mendirikan bangunan  (IMB). (www.jawaPos.com,  13  Juni 2016).
Terhambatnya kebijakan publik melakukan  perubahan  disebabkan  oleh  banyak faktor,  diantaranya  seperti  rendahnya  kapasitas pejabat  publik,  budaya  birokrasi  yang  antipati terhadap  perubahan  dan  struktur  birokrasi  yang cenderung  kaku  dan  kurang  fleksibel.  Dalam kasus  tertentu,  banyak  terjadi  orientasi  kebijakan publik yang berbeda antara pemerintah dan publik terutama  dalam  proses  formulasi  kebijakan sehingga  menyebabkan  ketidakharmonisan  pada tataran  implementasi.  Pemerintah  berorientasi kepada  bagaimana  membelanjakan  anggaran supaya terserap dan dapat dipertanggungjawabkan,  sehingga  kerap  kali  lalai terhadap  program  yang  bersentuhan  langsung dengan  kepentingan  publik 7 .  Kondisi  tersebut memaksa  publik  untuk  tetap  patuh  terhadap kebijakan dari pemerintah yang tidak memberikan dampak dan manfaat kepentingan publik.
7 Dede  Mariana,  2010,  Otonomi  Daerah  dan  Inovasi Kebijakan Publik, Jurnal Governance Vol. 1 No.1
Salah satu persoalan yang masih menyebabkan terjadinya stagnasi inovasi kebijakan publik adalah masih dominannya peran leader  atau  pemimpin,  ketergantungan  bawahan terhadap  leader  membuat  seluruh  sistem  tidak berjalan  seperti  yang  diharapkan,  bawahan cenderung  pasif  dan  kurang  melakukan  inisiatif dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan.  Kajian  akademis  tentang  inovasi mensyaratkan  adanya  peran  leader  sebagai administrator There  is  no  innovation  without leadership 8 . Padahal  integrasi  budaya  inovasi dalam  kebijakan  publik  harus  berjalan  dalam sebuah  sistem  yang  terstruktur  dan  akomodatif terhadap  berbagai  kepentingan  masyarakat.  Hal ini diperlukan karena masih terdapatnya disparitas antara  ekspektasi  masyarakat  dengan  kebijakan publik  dan  menghindari  terjadinya  stagnasi kebijakan publik, akan tetapi di sisi lain kesadaran inovasi  di  birokrasi  sifatnya  masih  sporadis, stagnan  dan  cenderung  tidak  jelas 9 .  Persoalan bahwa  inovasi  tergantung  sepenuhnya  kepada leader  menjadi  tantangan  bagi  birokrasi  untuk menciptakan  inovasi  kebijakan  publik  melalui mekanisme  sistem  birokrasi.  Pendapat  bahwa inovasi  kebijakan  publik  masih  sangat  terbatas adalah fakta yang terjadi pada saat ini di birokrasi. Inovasi  kebijakan  dan  kreativitas  yang  digagas oleh pemimpin adalah penting akan tetapi sebuah sistem  pelayanan  publik  yang  baik  tidak bergantung  pada  siapa  yang  memimpin.  Saat masyarakat  mengadu  atau  melapor,  secara
8 Morris (2006) dalam Irwan Noor (2016) Jurnal Ilmiah Administrasi  Publik    Universitas  Brawijaya  Malang, Determinasi  Pelayanan  Publik  Pemerintahan  Daerah  : Paradoks di Era Desentralisasi, hal 132
9 Tri Widodo, 10 November 2016, http://lan.go.id/id
sistemik pula bisa segera direspon oleh pemerintah 10 .  Oleh  sebab  itu  sebuah  inovasi kebijakan  tidak  hanya  tergantung  kepada  seorang leader  akan  tetapi  pada  mekanisme  sistem  yang bekerja berdasarkan nilai-nilai organisasi publik.
C.2. Inovasi Kebijakan Publik dalam perspektif konseptual
Inovasi  diartikan  sebagai  suatu  ide,  produk, informasi  teknologi,  kelembagaan,  perilaku,  nilai- nilai, dan praktek-praktek baru atau objek-objek yang dapat  dirasakan  sebagai  sesuatu  yang  baru  oleh individu atau masyarakat 11 . Aspek sesuatu yang baru tersebut  dapat  terbentuk  melalui  sebuah  proses modifikasi.  Dan  kebijakan  publik  diartikan  sebagai suatu  program  yang  diproyeksikan  dengan  tujuan- tujuan  tertentu,  nilai-nilai  tertentu  dan  praktek- praktek  tertentu  ( a  projected  program  of  goals, values,  and  practices 12 ).  Secara  konseptual,  inovasi kebijakan  publik  terbagi  menjadi  a). Policy innovation:  new  policy  direction  and  initiatives yaitu  inovasi  kebijakan  yang  dimaksud  adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan  bahwa  setiap  kebijakan  publik  yang dikeluarkan  pada  prinsipnya  harus  dapat  memuat sesuatu  yang  baru.  b). Innovation  in  the  policy making  process. Pada  peranan  ini,  yang  menjadi fokus  adalah  inovasi  yang  dapat  memengaruhi proses  pembuatan  atau  perumusan  kebijakan.
10 Agus  Heruanto  Hadna,  Kepala  Pusat  Studi Kependudukan  dan  Kebijakan  Universitas  Gadjah Mada, 12 November 2016, http://cpps.ugm.ac.id 11 Rogers(1995)  dalam  Lydia  Wijayanti  (2012)  Jurnal Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,  Implementasi Kebijakan  Pembangunan  berkelanjutan  di  Kota Surakarta  :  Relokasi  PKL  di  Taman  Monumen Banjarsari ke pasar Klitikan Notoharjo, hal 129
12 Harlod  Laswell  dan  Abraham  Kaplan  (1970:71) dalam  Riant  Nugroho,  2014,  Public  Policy,  PT.  Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta hal 125
Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah  memfasilitasi  peran  serta  warga  masyarakat atau  stakeholders  terkait. c). Policy  to  foster innovation and its diffusion, yaitu kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan  untuk  mendorong,  mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor 13
Terkait  erat  dengan  kebijakan  publik secara  konseptual,  maka  peneliti  mengemukakan definisi  inovasi  Administrasi  Negara  sebagai sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan  publik  yang  original,  penting,  dan berdampak. 14 . Apabila dikaitkan dengan paradigma  administrasi  negara  yaitu  paradigma Old  Public  Administration  (OPA),  New  Public Administration  (NPA),  New  Public  Manajement (NPM)  dan  New  Public  Services  (NPS) ,  maka paradigma New  Public  Services adalah  yang paling  tepat  menerapkan  prinsip-prinsip  inovasi. Melalui  NPS,  publik  dipandang  secara  utuh  dan humanis,  tidak  direduksi  sebagai  pelanggan  yang berciri  ekonomistis-egoistis  maupun  sebagai pihak  luar  yang  menjadi  sasaran  mekanis birokrasi 15 . Selanjutnya disebutkan bahwa paradigma  NPS  juga  menaruh  perhatian  yang besar  terhadap  inovasi  dan  bersifat  integral  serta komprehensif karena NPS merupakan pendekatan yang  memberikan  nilai  tinggi  pada  kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen organisasi.  Hal  ini  berbeda  dengan  paradigma
13 Albury (2003) dalam Handbook Inovasi Administrasi Negara (2014:18).
14 Handbook Inovasi Administrasi Negara, 2014, Pusat
Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara hal 17
15 Ibid, hal 14
lainnya  yang  cenderung  memandang  inovasi secara terbatas dan parsial 16 .
Berikut akan penulis deskripsikan perbedaan  paradgima  administrasi  negara  dalam memandang inovasi.
Sumber  :  Handbook  Administrasi  Negara  –  Pusat Inovasi  Tata  Pemerintahan  Deputi  Administrasi Negara, 2014
Inovasi kebijakan publik konseptual didefinisikan  sebagai  perubahan  cara  pandang  atau masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atau masalah.  Ruang  lingkup  inovasi  konseptual  adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan 17 .
Paradigma  inovasi  kebijakan  publik  telah menjadi  diskursus  dan  praktek  dalam  birokrasi pemerintahan.  Dalam  konteks  paradigma  atau  cara pandang tersebut, kebijakan publik dapat dipandang sebagai  suatu  proses  yang  berkesinambungan  dan saling  terkait  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bersama stakeholder dalam mengatur, mengelola dan
16 Ibid hal 14
17 Direktori  Administrasi  Negara,  2014,  Pusat  Inovasi Layanan  Publik  Kedeputian  Inovasi  Administrasi Negara LAN – RI
OPA NPA NPM NPS Arti Penting Inovasi Kurang penting Penting Penting Sangat penting Ranah inovasi Integral organisasi Praktik- praktik administrasi publik  yang lebih adil dan mampu menyelesaik an  masalah publik Hubungan organisasi publik- pelanggan Holistik dan integral Tujuan inovasi Menjalankan sistem dan aturan  secara efektif Menjalankan sistem administrasi yang sadar akan nilai dan norma Meningkat kan produktivi tas dan efisiensi kerja Memenuhi kepentinga n publik
menyelesaikan  urusan  publik,  masalah  publik  dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama 18 .
Salah  satu  daya  saing  inovasi  dapat  dilahirkan melalui  pemikiran  dan  terobosan  baru  melalui strategi  kebijakan.  Kebijakan  publik  adalah  fakta strategis  daripada  fakta  politis  ataupun  fakta  teknis. Sebagai  sebuah  strategi  maka  di  dalam  kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari  para  aktor  yang  teribat  di  dalam  proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan 19
Inovasi telah menjadi bagian penting dari kebijakan  publik. These    questions  about  the nature of innovation and the  dynamics that drive it  are  not  new.  Innovation  has    long  been identified  in  the    founda-  tion  texts  of  the    social sciences as a major source of social development . 20 Inovasi  kebijakan  publik  dibuat untuk  kepentingan  publik  dan  bukan  kepentingan privat  maupun  kelompok,  kebijakan  publik  akan bermanfaat apabila dalam penerapannya berdasarkan kriteria-kriteria dan nilai-nilai normatif  standar  kebijakan.  Dalam  penelitiannya, Mark  Considine,  Jenny  M.  Lewis  and  Damon Alexander  mengemukakan  lima  posisi  normatif dalam inovasi

## The Five Normative Postions on Innovation
Institutional Innovation relies on organizational factors Structural
Innovation is about large external change Sceptical
Uncertain  if  government  has  a
18 Deddy Mulyadi, Loc. Cit
19 Riant Nugroho, 2014, Public Policy, PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta, hal 130 20  Mark  Considine,    Jenny  M.  Lewis  and  Damon Alexander,  2009,  Networks,  Innovation  and  Public Policy
Politicians,  Bureaucrats  and  the  Pathways  to  Change inside Government, Palgrave Macmillan, hal 3
role in innovation Incremental Innovation is about small, planned improvements Adaptive
Innovation means adapting things from elsewhere
Sumber : Mark Considine,  Jenny M. Lewis and Damon Alexander, 2009
Kriteria penentuan  dalam inovasi konseptual adalah sebagai berikut 21 :
1. Inovasi  ini  lahir  dari  perubahan  cara  pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan;
2. Penilaian  atas  kesuksesan  ini  dapat  dilihat dengan  membandingkannya  dengan  kebijakan sebelumnya  yang  dilandasi  oleh  cara  pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih  baik,  maka  inovasi  kebijakan  konseptual dapat dikatakan berhasil;
3. Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan  dengan  melihat  suatu  isu  dengan perspektif  yang  lebih  positif  atau  dengan melakukan paradgima.
Dalam  perspektif  konseptual,  inovasi kebijakan  akan  terkait  dengan  perubahan  cara pandang  terhadap  permasalahan  sedang  terjadi. Kemampuan  melihat  permasalah  dengan  sudut pandang  yang  mutlti  paradigma  akan  melahirkan pemikiran  yang  lebih  konseptual.  Kemudian membandingkan  kebijakan  lama  dan  kebijakan baru  dapat  dilihat  sebagai  ukuran  keberhasilan sebuah inovasi kebijakan, apabila kinerja kebijakan  baru  yang  telah  dilakukan  inovasi berhasil,  maka  dapat  disimpulkan  kebijakan tersebut  berhasil.  Selanjutnya  inovasi  kebijakan dapat  dianalisis  dengan  melihat  isu  yang  sedang terjadi  melalui  perspektif  positif.  Perubahan
21 Handbook Inovasi Administrasi Negara, op.cit hal 26
perspektif  positif  dengen  pembaruan  paradigma tersebut  dapat  terjadi  apabila  semua  stakeholder yang terlibat dalam inovasi kebijakan mempunyai paradigma yang mengutamakan sinergitas.
C.3. Inovasi Kebijakan Publik dalam perspektif empiris
Terdapat beberapa jenis inovasi kebijakan publik 22 ,  yaitu  jenis  inovasi  proses  yang  terdiri dari  standar  operasional  prosedur,  tata  laksana, sistem  dan  prosedur.  Kemudian  jenis  inovasi metode  yang  terdiri  dari  strategi,  cara  dan  teknik baru.  Dan  jenis  inovasi  produk  yang  terdiri  dari fisik  (barang)  maupun  non  fisik  atau  imaterial (jasa). Pada tataran empiris, manfaat inovasi dapat diidentifikasikan  dalam  beberapa  manifestasi, antara lain: percepatan proses atau prosedur kerja, peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam penggunaan sumber-sumber daya, pengintegrasian  beberapa  jenis  layanan  menjadi terpadu,  perluasan  pilihan  publik (public  choice) terhadap  barang-barang  publik  (public  goods), penguatan public engagement dalam pengambilan keputusan  atau  kebijakan  publik,  pengurangan beban  masyarakat  atas  layanan  pemerintah,  serta model- model manfaat lain yang terus berkembang sesuai dinamika kebutuhan
organisasi publik dan kalangan stakeholder-nya 23
Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan  proses  lebih  menekankan  pada
22 Direktori Administrasi Inovasi Administrasi Negara, 2014,  Pusat  Inovasi  Pelayanan  Publik  Kedeputian Inovasi  Administrasi  Negara,  Lembaga  Administrasi Negara, Cet 1 Jakarta PIPP-LAN
23 Tri  Widodo  Wahyu  Utomo,  2016,  Innovation Discussion  Paper,  Inovasi  sebagai  keniscayaan  baru dalam  ilmu  dan  praktek    Administrasi  Publik  di Indonesia,  Deputi  Administrasi  Negara,  Lembaga Administrasi Negara
kualitas  proses  kerja  baik  eksternal  maupun internal  agar  lebih  sederhana  dan  efisien.  Berikut adalah  contoh-contoh  dari  penerapan  produk inovasi kebijakan.
Produk  Inovasi  :  Perubahan  Pelayanan Penertiban  Paspor,  Jenis  Inovasi  :  Proses, Unit  Pelaksana  :  Kantor  Imigrasi  Kelas  1 khusus Jakarta Selatan, Penggagas : Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sistem  Pelayanan  Penerbitan  Paspor  Terpadu (SPPT)  /  Sistem One  Stop  Service (OSS) merupakan terobosan Direktorat Jendral Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan    HAM berupa  penyederhanaan  atas  prosedur  birokrasi yang panjang yang  sebelumnya harus  mengantri 4  kali  menjadi  mengantri  1  kali  dalam mendapatkan  pelayanan  paspor.  Terobosan  ini dinilai  sangat  sesuai  dengan  moto  Dirjen Imigrasi  yakni  "  menuju  pelayanan  yang  lebih aman,  mudah,  transparan,  serta  memberikan kepastian  dengan    pemanfaatan  teknologi informasi”. Harapannya adalah untuk meningkatkan  kepuasan masyarakat  ketika mengajukan  permohonan  penerbitan  paspor  di setiap kantor Imigrasi. Teroboson ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi  oleh  Dirjen  Imigrasi
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Fakta  empiris  inovasi  metode  lebih ditujukan dalam menerapkan sebuah cara, strategi dan  teknik  baru  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih baik.
Produk  Inovasi  :  Pelayanan  Pertanahan Jemput  Bola,  Jenis  Inovasi  :  Metode,  Unit Pelaksana  :  Kantor  Pertanahan,  Penggagas  :

## Badan Pertanahan Nasional RI
Layanan  Jemput  Bola  “LARASITA”    merupakan layanan    pertanahan  bergerak  ( mobile  land service )  yang  bersifat  pro aktif  dengan "hadirnya"  petugas  BPN  RI  ke  tengah-tengah masyarakat.  Secara  praktis,  kegiatan  yang dilaksanakan oleh LARASITA sudah menegaskan  perbedaannya dengan  loket  Kantor Pertanahan. Kemampuannya menyentuh dimensi sosial dari pengelolaan pertanahan pada prosesnya  akan  memberikan  kesempatan  lebih besar untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan  pertanahan, dimana  seringkali tugas-tugas tersebut tidak mampu dijangkau oleh interface  Loket  Kantor  Pertanahan  karena formalitasnya. Dengan  kemampuannya itu  pula, LARASITA  diharapkan  mampu  menjembatani BPN    RI    dengan    masyarakat  pemangku kepentingan pertanahan,  yaitu  masyarakat  yang mempergunakan tanah sebagai basis sumberdaya untuk penghidupannya Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Prodok Inovasi : Metode Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Jenis Inovasi : Metode, Unit Pelaksana : Kabupaten Buton Utara
Kampo Waraka merupakan upaya yang dikembangkan  pemerintah  Kabupaten  Buton Utara  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan pembangunan bidang
kesehatan  sekaligus  mendukung  pemerintah daerah  menyusun  dokumen  perencanaan  dan penganggaran  daerah  berbasis  web  mutakhir. Upaya  ini    diterapkan  akibat  adanya  banyak temuan data tentang gizi buruk, kekurangan gizi, lumpuh  layu,  kaki  gajah  dan  kematian  ibu bersalin. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan yang  terdapat  di  daerah  tersebut  karena pembangunan  fasilitas  kesehatan  tersebut  belum selesai. Pelaksanaan Kampo Waraka dilaksanakan  melalui  penerapan  upaya  antara lain    1)    mengembangkan  kemitraan    bidan, dukun  dan  kader posyandu 2) mengembangkan insentif  bagi  ibu  hamil  resiko  tinggi  dari keluarga  miskin  3)  mendorong  akselerasi pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Produk  Inovasi  :  Distribusi  Guru  PNS Proporsional,  Jenis  Inovasi  :  Metode,  Unit Pelaksana  :  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Luwu Utara
Distribusi Guru PNS Proporsional DGP merupakan  pemindahan  guru  PNS  antar  satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan,  antar  kecamatan,  antar  kabupaten, dan  antar  provinsi  dalam  rangka  peningkatan mutu  pendidikan.  Selain  itu  juga  untuk  menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan  komposisi  guru  PNS  sesuai  dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Tujuan  DGP  antara    lain    :    1)    tuntutan masyarakat  untuk    mendapatkan  pelayanan Pendidikan  yang  berkualitas,  akuntabel  dan transparan, 2) peningkatan SPM Pendidikan dan
perbaikan  layanan  melalui  PBM  berkualitas secara  kontinu  dan  berkelanjutan,  dan  3) mendorong  partisipasi  publik  melalui  FMS    dan Warung  Demokrasi  dari    tahap    perencanaan hingga monev. Program DGP ini dilatarbelakangi  ada  kesenjangan  besar  dalam distribusi.  kelas  dan  guru  mata  pelajaran.  Data menunjukkan  bahwa  hanya  47%  dari  259 sekolah  dasar  di  Kabupaten  Luwu  Utara  yang memiliki  cukup  guru  kelas  PNS.  Melihat kenyataan  seperti  itu  dibutuhkan  suatu  upaya untuk membantu mengurangi kesenjangan pendidikan  antara  desa  dan  kota  dan  akan meningkatkan  kualitas  pendidikan  bagi  anak  - anak  di  daerah  terpencil  yaitu  dengan  Distribusi Guru PNS Proporsional (GDP). Strategi pelaksanaan  DGP,  antara  lain  :  penguatan organisasi  masyarakat  sipil,  pembentukan  dan penguatan  Forum  Multi  Stakeholder  (FMS), Pembentukan  tim  teknis  di  lingkungan  Pemda, advokasi  kebijakan  oleh  tim  teknis  dan pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan oleh FMS.
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Inovasi produk ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut.
Produk Inovasi : Pelayanan Pembuatan SIM, Jenis  Inovasi  :  Produk,  Unit  Pelaksana  : Satuan  Pelaksana  Administrasi  (Satpas)  SIM Polda Metro Jaya.
Mendekatkan  Pelayanan  Pembuatan  SIM  pada Masyarakat  merupakan  terobosan  pelayanan
yang  dilakukan  oleh  Satpas  SIM  untuk membuat pelayanan semakin baik dan mendekatkan  pelayanan  SIM  pada  Masyarakat. Terobosan  ini  dilatar  belakangi  oleh  waktu pembuatan  SIM  yang  relatif  lama,  pemusatan pelayanan,  juga  terjadinya  pratek  percaloan pembuatan  SIM.    Inovasi  ini    dilakukan  untuk memberikan  kemudahan  masyarakat  dalam mengakses  lokasi    dan    menurunkan  waktu proses  pembuatan  SIM,  serta  menghilangkan praktek percaloan pembuatan SIM. Strategi  yang dilakukan  adalah  dengan   membuka  pelayanan pembuatan  SIM    di    lima    wilayah    DKI Jakarta,  menyediakan  fasilitas  SIM  keliling  di lima  wilayah  DKI    Jakarta,  Gerai  SIM, standarisasi  waktu  pelayanan  pembuatan  SIM, SIM  komunitas, banking system, online  system, komputerisasi  ujian  SIM,  penggunaan  access card, program bimbingan, dan aplikasi komputer  database.  Selain  strategi  tersebut Satpas SIM membuat  lingkungan  kantor senyaman  mungkin  seperti  menyediakan  ruang pengaduan,  ruang  bermain,  ruang  menyusui, ruang  perpustakaan,  fasilitas  ibadah,  tempat parkir kendaraan yang luas
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Produk Inovasi : Modernisasi KIA dan sistem relasi  Catatan  Kelahiran,  Jenis  Inovasi  : produk, Unit Pelaksana : Disdukcapil bagian bidang data dan statistik Surakarta
Kartu  Insentif  Anak atau  KIA  merupakan kartu yang  diberikan  kepada  anak-anak  di  Surakarta yang berumur 0-18  tahun dengan bentuk seperti KTP.  Kartu  ini  sebagai  bentuk  solusi  bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan  publik
terbaik  sesuai  dengan  yang  dimandatkan  oleh norma  internasional  (Konvensi  Hak  Anak PBB)  dan  Nasional  (UU  No.23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak).  Selama  ini    hak anak  sebagaimana  diamanatkan    konvensi PBB      dan      UU      No.      23      Tahun      2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan  Tujuan  KIA  adalah  1)  memberikan fasilitas  tertentu  pada  berbagai  bidang  sesuai kebutuhan  anak,    2)    untuk  meningkatkan kesadaran  orang  tua  dalam  membuatkan  akta kelahiran  bagi  anaknya,  3)  untuk  memberikan jaminan kesejahteraan,  perlindungan  dan fasilitas bagi  anak.  KIA  memberikan  kemudahan  dan layanan  bagi  anak  anak  di  kota  Surakarta  di bidang  kesehatan,  pendidikan,  hiburan,  olah raga,  transportasi.  Setiap  anak  yang  memiliki KIA  dapat  memperoleh  potongan  harga  pada sejumlah  fasilitas    yang    telah    bekerjasama dengan  pemerintah  kota  Surakarta.  Penerapan KIA diintegrasikan dengan pelayanan penerbitan  akta  kelahiran  anak  di  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  (DKC)  Kota Surakarta  sebagai  bagian  dari  penerapan  kota layak anak.
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Produk Inovasi : Sistem Pengolahan sampah plastik,  jenis  Inovasi  :  produk,  Unit Pelaksana : Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Badung.
Gerakan  Berkelanjutan  Anti  Sampah  Plastik (Gelatik) merupakan program unggulan mengurangi sampah  plastik,  juga  mengubahnya menjadi  energi  terbarukan.  Adapun  tujuan pembentukan Program Gelatik tersebut
bertujuan  untuk  menanggulangi sampah  plastik dan membuatnya menghasilkan manfaat- manfaat ekonomis  melalui  pelibatan  partisipasi masyarakat. Program Gelatik ini dilaterbelakangi  oleh pengelolaan  sampah plastik  selama  ini  belum  dilakukan  secara optimal  dan  belum  dapat    menghasilkan produk-produk  baru    yang  memilki  nilai ekonomis  tinggi  Hingga    saat    ini    program Gelatik    telah    menghasilkan  sebuah    reaktor pirolisis  yang  mampu mengolah sampah  plastik menjadi  sumber  energi  alternatif  terbarukan, dimana  manfaat  gelatik  power  projek  tahap  I telah  menghasilkan  BBM,  selain  itu  sampah plastik  juga  didaur  ulang  menjadi  tas.  “Guna mendukung    program    ini,  tahun    2014 Pemkab    Badung    menggarkan  dana  sebesar Rp.  5,4 M  untuk pembangunan  16 TPST. Agar program Gelatik mampu mengoptimalkan penanganan  sampah  plastik,  maka  Pemkab Badung  melakukan strategi  dengan  melibatkan partisipasi    masyarakat  mulai    dari    sekolah- sekolah, pasar tradisional,    kelompok masyarakat maupun PKK. Beberapa komponen  pendukung  gelatik  terdiri  dari    118 sekolah,  132  unit  pasar, kelompok masyarakat 24  unit,  6  kelompok  PKK  serta  dukungan TPST  (tempat  pengolahan  sampah  terpadu)  3R (Reduce, Reuse, Reecycle).
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Inovasi  kebijakan  berbasis  teknologi ditujukan  untuk  penciptaan  atau  penggunaan  dari teknologi  baru  yang  lebh  efektif  dan  mampu memecahkan masalah.
Produk  Inovasi  :  Pengelolaan  layanan  online data  kepegawaian  berbasis  WEB,  Jenis Inovasi  :  Teknologi,  Unit  Pelaksana  :  Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP SISPEDAP merupakan sebuah sistem pengelolaan  data  pegawai  berbasis  web  (online) sehingga  dapat  terhubung  langsung  dengan pegawai  dan  unit  kerja  di  seluruh  Indonesia  di manapun  dan  kapanpun  sepanjang  terhubung dengan internet. Permasalahan dalam pengelolaan    data    pegawai    dengan    jumlah pegawai  yang  cukup  besar  dan  tersebar  di seluruh wilayah Indonesia memunculkan dorongan untuk menciptakan sistem pengelolaan kepegawaian.  Sistem  ini  tidak  serta  merta  dapat diterima langsung oleh seluruh instansi pemerintah,  mengingat  hampir  seluruh  instansi pemerintah menciptakan sistem kepegawaiannya sendiri. Pegawai dan unit kerja dapat mengakses dan  memutakhirkan  data  pegawai  secara langsung (real time) dan setiap saat Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Inovasi Kebijakan berbasis struktur organisasi  ditujukan  untuk  pengadopsian  model organisasi  baru  yang  menggantikan  model  lama dan tidak sesuai dengan perkembangan organisasi.
Produk  Inovasi  :  Badan  Pengelola  Program Pemberdayaan  Masyarakat,  Jenis  Inovasi  : Struktur  Organisasi,  Unit  Pelaksana  :  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari. BLUD  kredit  mikro  Kota  Kendari  merupakan unit  kerja  dari  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  (BPKD)  Kota  Kendari  yang  mengelola program  bantuan  kredit  mikro  bagi  masyarakat
miskin  yang  kesulitan  memperoleh  dana  bagi penguatan  modal  usahanya.  Pada  periode  tahun 2007  sampai  2012  diindikasi    bahwa    masalah kemiskinan  merupakan    masalah    mendesak untuk  ditangani.  Salah  satu  penyumbang  angka kemiskinan  terbesar  adalah  keadaan  pedagang informal  di  Kendari  yang  sangat  menyedihkan. Melihat  kondisi  tersebut,  Walikota  Kendari meluncurkan  bantuan  permodalan  dalam  bentuk kredit  mikro  kepada  para  pedagang  keliling  dan usaha  kecil.  Pemerintah  Kota  Kendari  melihat perlunya  upaya  strategis  melalui  program- program    pemberdayaan    masyarakat    yang sebenarnya  memiliki  usaha jualan, diantaranya melalui  Program  Bantuan  Kredit  Mikro  yang dikelola  oleh  Badan  Layanan  Umum  Daerah (BLUD).  BLUD  Mikro  Kota  Kendari  bertujuan untuk  memberikan  layanan  peminjaman  modal usaha.  BLUD  diarahkan  untuk  mengatasi kemiskinan  struktural  dengan  memotong  mata rantai  rentenir  serta  menyediakan  modal  usaha sebagai  bagian  dari  pemenuhan  hak  asasi masyarakat.  Secara  makro  konsep  BLUD mengadopsi Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad  Yunus.    Teknis    Pengelolaan Layanan  Umum  Daerah    berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Dalam  NegeriNo.  61  Tahun 2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  dan Penetapan  Standar  Pelayanan  Minimal.  Dalam peraturan  tersebut,  BLUD  diberikan  keleluasaan untuk  mengelola  seluruh  pendapatannya  pada pasal  62  dan  dibuatkan  rekening  khusus.  BLUD Harum  Kendari  sendiri  dalam  pengelolaan keuangan,  termasuk  bagi  hasil  dan  pendapatan lainnya memiliki rekening di Bank Pembangunan  Daerah  Kota  Kendari  atas  nama
Kantor Badan Layanan Umum Daerah.
Sumber : Direktorat Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Pelayanan Publik, 2014
Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan  proses  lebih  menekankan  pada kualitas  proses  kerja  baik  eksternal  maupun internal  agar  lebih  sederhana  dan  efisien. Beberapa contoh produk inovasi seperti perubahan  pelayanan  penertiban  paspor  yang digagas  oleh  Direktorat  Jendral  Imigrasi  melalui Sistem  Pelayanan  Penerbitan  Paspor  Terpadu (SPPT)  /  Sistem  One  Stop  Service  (OSS) merupakan  terobosan  Direktorat  Jendral  Imigrasi Kementerian  Hukum  dan    HAM  berupa penyederhanaan  atas  prosedur  birokrasi  yang panjang  yang  sebelumnya  harus  mengantri  4  kali menjadi mengantri 1 (satu) kali dalam mendapatkan  pelayanan  paspor,  contoh  lainnya adalah  produk  inovasi  pelayanan  pertanahan jemput  bola  yang  bertujuan  lebih  mendekatkan kepada masyarakat, pendekatan tersebut diharapkan  menyentuh  dimensi  sosial  dari pengelolaan  pertanahan  pada  prosesnya  akan memberikan  kesempatan  lebih    besar    untuk melakukan  tugas-tugas    pengelolaan  pertanahan, dimana  seringkali  tugas-tugas  tersebut  tidak mampu  dijangkau  oleh  interface  loket  kantor pertanahan karena formalitasnya.
Dalam  menerapkan  sebuah  inovasi  yang bersifat  empiris,  penekanan  pada  inovasi  metode, strategi  dan  teknik  menjadi  sesuatu  yang  penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan  penerapan  inovasi  produk  yang  ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk  meningkatkan  kualitas,  citra,  fungsi  dan sebagainya  dari  barang  atau  jasa  tersebut.  Dalam
hal  ini  perangkat  infastruktur  berbasis  teknologi diperlukan  agar  pelayanan  yang  dilakukan  lebih efektif  dan  efisien  serta  mampu  memecahkan masalah selain inovasi berbasis struktur organisasi yang  bertujuan  mengadopsi  model  organisasi yang fleksibel dan mampu mengadaptasi perkembangan organisasi.

## D. Penutup
Inovasi  dan  kebijakan  publik  ibarat  dua sisi  dari  keping  mata  uang  yang  sama.  Inovasi berkontribusi  dalam  memberikan  pengetahuan- pengetahuan  baru  dan  bermanfaat  bagi  kebijakan publik  sedangkan  kebijakan  publik  memberikan suplemen  teori,  pedoman  dan  metodologi  yang dapat  memperkuat  inovasi  kebijakan  publik. Upaya-upaya  inovasi  kebijakan  publik  yang berdimensi kebaruan dan kebermanfaatan sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  dampak pada  upaya  yang  lebih  kongkrit  dan  membangun partisipasi  masyarakat  secara  berkesinambungan. Inovasi  diterapkan  bukan  hanya  pada  tahap evaluasi  kebijakan  publik  akan  tetapi  diterapkan sejak awal perencanaan kebijakan publik, implementasi  dan  evaluasi  kebijakan  publik. Inovasi  kebijakan  publik  muncul  bukan  karena faktor  leadership  atau  karena  faktor  terjadinya krisis  yang  memaksa  organisasi  untuk  ikut melakukan  perubahan,  inovasi  harus  muncul  dari sebuah  sistem  dan  efek public  manajemen knowledge yang dikembangkan oleh organisasi.
Keberhasilan inovasi diukur dari sejauhmana  kinerja  kebijakan  publik  mampu menjadi best solution bagi masyarakat. Sinergitas antara  tataran  konseptual  dan  empiris  merupakan garis  kontinum  dalam  upaya  merekonstruksi
inovasi  kebijakan  publik  yang  berkelanjutan. Framework  struktur,  kultur,  teknologi  dan kepemimpinan 24 dapat  menjadi  tawaran  konsep yang  menarik  dan  perlu  dipertimbangkan  dalam membangun  komitmen  dan  kesadaran  inovasi kebijakan publik. Di sisi lain proses, dinamika dan praktek  inovasi  harus  bersifat  adaptif  dan replikatif,  hal  ini  penting  karena  beragamnya permasalahan  dan  karakteristik  organisasi  dan masyarakat. Salam Inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Considine,  Mark  :  Lewis    Jenny  M  and Alexander,  Damon,  2009,  Networks, Innovation and Public Policy
Direktori  Administrasi  Negara,  2014 , Pusat Inovasi  Layanan  Publik  Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN – RI
Dwijanto,  Agus  et.  al,  2007, Kinerja    Tata Pemerintahan di Indonesia , Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas  Gajah Mada (PSKK UGM)- Kemitraan. Handbook  Inovasi  Administrasi  Negara ,  2014, Pusat Inovasi Layanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara LAN – RI Heruanto, Agus, 2006, Pusat Studi Kependudukan dan  Kebijakan  Universitas  Gadjah
Mada,  http://cpps.ugm.ac.id
Lydia  Wijayanti,  2012,  Jurnal  Pembangunan Wilayah dan Kota, Implementasi
Kebijakan  Pembangunan  berkelanjutan di  Kota  Surakarta  :  Relokasi  PKL  di
Taman  Monumen  Banjarsari  ke  pasar Klitikan Notoharjo
24 Dasgupta  dan  Gupta,  2009  dalam  Antonius  Galih Prasetyo,2016    Innovation  Discussion  Paper,  Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI hal 6
Mariana,  Dede,  2010, Otonomi  Daerah  dan
Inovasi Kebijakan Publik , Jurnal Governance Vol. 1 No.1 Mulyadi,  Deddy,  2015, Studi  Kebijakan  Publik dan Pelayanan Publik , Bandung,
Alfabeta
Noor,  Irwan,  2016,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi
Publik    Universitas  Brawijaya  Malang, Determinasi Pelayanan Publik Pemerintahan  Daerah  :  Paradoks  di Era Desentralisasi Nugroho,  Riant  2014, Public  Policy,  Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi  dan  Kimia  Kebijakan (Ikapi Jakarta)
____________,  2014, Public  Policy ,  PT.  Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta
Pusat Invovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi
Administrasi  Negara,  2014,  Handbook Administrasi Negara, (Lembaga Administrasi Negara Pusat Intan  – Dian – LAN) Prasetyo,  Antonius,  Galih,  2016 Innovation Discussion Paper , Deputi Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Widodo  Tri  Wahyu,  2016, Inovasi  sebagai keniscayaan  baru  dalam  Ilmu  dan
Praktek Administrasi Publik di
Indonesia , Laskar Inovasi Deputi
Inovasi Administrasi Negara