## SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA HOME INDUSTRIPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## M. Mabruri Faozi dan Putri Inggi Rahmiyanti
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl.Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon E-mail: mabrurifaozi@gmail.com

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu  mengenai  bagaimana sistem  pengupahan  tenaga  kerja  di  Home  Industri  Konveksi  ABR  dan  Bagaimana  sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi  ABR  dan  untuk  mengetahui  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  di  Home  Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan    pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dari  hasil  penelitian,  sistem  pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah  hasil  produksi  dikalikan  dengan  jumlah  upah  yang  ditetapkan,  ditambah  upah lembur,  tunjangan  makan,  dan  tunjangan  THR.  Jumlah  upah  yang  diperoleh  tidak  sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan  jabatan  pekerjaan.  Secara  aplikasinya  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  Home  Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam.
Kata kunci: Ekonomi Islam, Pengupahan, Tenaga Kerja

## ABSTRACT
The problems raised in this research is about how the system of wage labor in Home Industry  Convection  ABR  and  How  the  wage  system  of  labor  at  Home  Industry  Convection ABR Islamic economic perspective. The purpose of this study is to determine the wage system of labor at Home Industry Convection ABR and to know the system of wage labor in Home Industry Convection ABR Islamic economic perspective. The method used in this research is using  qualitative  descriptive  approach.  From  the  research,  the  system  of  wage  labor  Home Industry  Convection  ABR  uses  a  system  of  wage  contract,  combined  with  the  wage  system according  to  the  results,  the  amount  of  labor  associated  with  the  number  of  production multiplied by the amount of wages that are set, plus overtime, meal allowance, and benefits THR,  Total  wages  earned  are  not  the  same  because  of  differences  in  job  performance,  job type, job risks, responsibilities and job titles. In the application of labor remuneration system Home Industry Convection ABR accordance with Islamic economics.
Keywords: Islamic Economics, Wages, Labor

## PENDAHULUAN
Upah  menurut  Peraturan  Pemerintah Undang-Undang  Nomor  78  Tahun  2015 Tentang  pengupahan,  upah  adalah  hak pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan dalam  bentuk  uang    sebagai  imbalan  dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan,  atau    peraturan  perundang- undangan,  termasuk    tunjangan    bagi pekerja/buruh  dan    keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Sering  kali  permasalahan  upah  muncul karena  kurang  terpenuhinya  hak  para  tenaga kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan  dan  hak  upah  yang  layak  oleh majikan  atau  si  pemberi  kerja. 1 Selain  hak upah  yang  layak,  tentunya  pendapatan  upah harus  bersifat  adil  dan  sesuai  dengan  waktu dan  jenis  pekerjaan.  Jika  tenaga  kerja  tidak mendapatkan  upah  yang  sesuai,  hal  ini  akan mempengaruhi  tidak  hanya  pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.
Seperti yang terjadi di Home IndustriKonveksi ABR di Kelurahan
Perbutulan  Kecamatan  Sumber  Kabupaten Cirebon yaitu menggunakan sistem pembayaran  upah  dengan  sistem  upah borongan. Sistem upah borongan merupakan jenis  program  insentif  yang  paling  tua  dan cara  yang  paling  umum  digunakan,  di  mana perolehan  dikaitkan  secara  langsung  dengan jumlah  yang  dihasilkan  pekerja  dengan membayar  tenaga  kerja  yang  bersangkutan suatu  upah  per-potong  bagi  setiap  unit  yang dihasilkannya, 2 dan  juga  dibutuhkan  tingkat keterampilan  baik  dari  kerapihan  dan kecepatan hasil pekerjaan. Hal ini menyebabkan  para  pekerja  mendapatkan upah yang tidak stabil terkadang mendapatkan  upah  lebih  besar  kadang  pula lebih  kecil  dari  UMK.  Jika  melihat rendahnya  tingkat  upah  yang  didapatkan,
1 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum
Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,
2012), 155 2 Gary Dessler, Manajemen Personalia, (Jakarta : Erlangga, 1993),  414
seringkali  para  pekerja  menunda  waktu pembayaran.
Namun  pada  hakikatnya  tidak  sesuai, karena  mereka  merasa  apa  yang  mereka hasilkan  jumlahnya  kecil  dan  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk mengerjakan  pekerjaan  tersebut,  akhirnya mereka memilih untuk meminta pembayaran upah  setiap  dua  minggu  sekali  bahkan  satu bulan  sekali.  Meskipun  upah  yang  mereka dapatkan  masih  dibawah  Upah  Minimum Kabupaten Cirebon
Dalam  teori  ekonomi  umum  atau ekonomi  Islam,  setiap  upah  yang  diberikan kepada para tenaga kerja sebaiknya disesuaikan  dengan  tingkat  kemampuan  dan hasil  pekerjaannya.  Seharusnya  perusahaan dapat  menyalurkan  upah  secara  adil  kepada semua  pekerjanya.  Dalam  fiqh  muamalah, upah sering disebut dengan al-ijarah. Tujuan disyariatkan alijarah adalah untuk memberikan  keringanan  kepada  umat  dalam pergaulan hidup. 3 Berkaitan dengan penggambaran  proses  penyewaan  untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan  tertentu  melalui  akad  ijarah dengan  pembayaran  upah  (ujrah/fee)  yang telah  atau  akan  dilakukan  atau  dinilai  dalam bentuk  uang  ditetapkan  atas  dasar  suatu persetujuan  atau  perundang-undangan  serta dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja antara  pengusaha  dengan  tenaga  kerja  itu sendiri maupun untuk keluarganya.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan.  Penulis  tertarik  mengangkat penelitian tentang konsep upah pekerja pada perusahaan, karena luasnya wilayah Perbutulan  yang  hampir  semua  warganya memiliki dan bekerja di Home Industrikonveksi,  maka  untuk  membatasi obyek penelitian, penyusun hanya mengambil sample dari Home
IndustriKonveksi ABR
Muslim di Perbutulan. Dengan mengambil judul penelitian  tentang “Sistem  Pengupahan Tenaga  Kerja    Home  Industri  Konveksi ABR  Perspektif    Ekonomi  Islam” studi
3 Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2008), 278
kasus  pada  Home  Industri  Konveksi  ABR Kelurahan  PerbutulanKecamatan  Sumber Kabupaten Cirebon.
Dari  beberapa tahapan  di  atas,  maka dapat  diperoleh  rumusan  masalah  dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana  sistem  pengupahan  tenaga kerja di Home IndustriKonveksi ABR ?
b. Bagaimana  sistem  pengupahan  tenaga kerja  di  Home  Industri  Konveksi  ABR perspektif ekonomi Islam ?
Pengertian Upah a. Menurut  Peraturan  Undang – Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Perlindungan  Upah.  Upah  adalah  suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha  kepada  buruh  untuk  sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk  uang  yang  ditetapkan  menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang – undangan,  dan  dibayarkan atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara pengusaha  dengan  buruh,  termasuk tunjangan  baik  untuk  buruh  sendiri maupun keluarganya.
b. Menurut  Dewan  Penelitian  Pengupahan Nasional,  upah  adalah  sebagai  suatu penerimaan  imbalan  dari  pemberi  kerja kepada  penerima  kerja  untuk  suatu pekerjaan/jasa  yang  telah  dan  akan dilakukan  serta  fungsi  sebagai  jaminan kelangsungan  kehidupan  yang  layak bagi kemanusiaan dan produksi. 4

## Fungsi Dan Tujuan Upah
Pemberian  upah  di  dalam  suatu  organisasi memiliki  fungsi  yang  erat  kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut : c. Pengalokasian  sumber  daya  manusia secara efisien.
d. Pengumuman  sumber  daya  manusia secara lebih efisien dan efektif.
4 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber
Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah,
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 248
e. Mendorong  stabilitas  dan  pertumbuhan ekonomi. 5
Menurut  Edy  Sutrisno  dalam  Notoadmodjo ada  beberapa  tujuan  dari  upah  yang  perlu diperhatikan, yaitu :
a.Menghargai Prestasi Kerja
b. Menjamin Keadilan
c. Mempertahankan Karyawan
d. Memperoleh Karyawan Yang Bermutu
e. Pengendalian Biaya
f. Memenuhi Peraturan-Peraturan 6 Macam – macam Upah
Pada  dasarnya  upah  yang  diterima  oleh karyawan dibagi atas dua macam, yaitu :
a. Upah Finansial
Upah Finansial adalah sesuatu yang diterima oleh  karyawan  dalam  bentuk  seperti  gaji, upah,  bonus,  premi,  tunjangan  hari  raya, tunjangan  hari  tua,  pengobatan  atau  jaminan kesehatan asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayarkan oleh organisasi.
b. Upah Non-finansial
Upah  non-finansial  adalah  sesuatu  yang diterima  oleh  karyawan  dalam  bentuk  selain uang. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan  karyawan  dalam  jangka panjang. 7

## Asas-asas Upah
a. Asas Adil
Besarnya upah  yang diberikan kepada setiap pekerja  harus  disesuaikan  dengan  prestasi kerja,  jenis  pekerjaan,  risiko  pekerjaan, tanggung  jawab,  jabatan    pekerja,  dan memenuhi  persyaratan  internal  konsistensi. Maka,  adil  bukan  berarti  setiap  karyawan mendapatkan  upah  yang  sama  besarnya. Asas  adil  harus  menjadi  dasar  penilaian, perlakuan,  dan  pemberian  hadiah  atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil  akan  tercipta  suasana  kerja  sama  yang
5 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah …,241
6 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Kencana, 2009), 188
7 Danang Sunyoto, Penelitian Sumber Daya Manusia,  (Yogyakarta  :  CAPS (Center  of Academic Publishing Service), 2015), 28
baik,  semangat  kerja,  disiplin,  loyalitas,  dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik. 8
b. Layak dan Wajar Upah yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif,  penetapan  besarnya  upah  upah didasarkan  atas  upah  minimal  pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. 9
Langkah-langkah dalam Menentukan Upah a. Lakukanlah survei gaji terhadap beberapa
perusahaan  lain  mengenai  besarnya  upah untuk pekerjaan yang sebanding.
b. Tentukan nilai dari masing-masing pekerjaan melalui evaluasi jabatan. c. Kelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke dalam tingkat upah.
d. Tetapkan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan
menggunakan kurva upah.
e. Tentukan tarif upah. 10

## Struktur Upah
Struktur upah Menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang  Nomer13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan  memperhatikan  golongan,  jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 11
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

## Besaran Upah
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  besarnya upah antara lain sebagai berikut : a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja b. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan c. Organisasi Karyawan d. Produktivitas Kerja Karyawan
8 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen

## Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi
Aksara), 2008, 122 9 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia… ,123
10 Burhanuddin  Yusuf, Manajemen  Sumber
Daya  Manusia Di  Lembaga  Keuangan Syariah …, 250 11 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013
Tentang Ketenagakerjaan BAB X Tentang Perlindungan, Pengupahan,
dan Kesejahteraan. Bagian kedua tentang Pengupahan Pasal 92 Ayat 1
e. Pemerintah  dengan  Undang-undang  dan Keppres
f. Biaya Hidup/Cost of Living g. Posisi Jabatan Karyawan h. Pendidikan dan pengalaman kerja i. Kondisi Perekonomian Nasional j. Jenis dan Sifat Pekerjaan 12 f. Metode Pembayaran Upah Menurut  Malayu  S.P.  Hasibuan,  sistem pembayaran  upah  yang  umum  digunakan adalah :
a. Sistem Upah Menurut Waktu Sistem  waktu  biasanya  ditetapkan  jika prestasi  kerja  sulit  diukur  per  unitnya  dan bagi  karyawan  tetap  kompensasinya  dibayar atas  sistem  waktu  secara  periodik  setiap bulannya. 13 Besarnya  upah  sistem  waktu hanya  didasarkan  kepada  lamanya  bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya. 14 b. Sistem upah menurut hasil (Output) Besarnya  kompensasi/upah  ditetapkan  atas kesatuan  unit  yang  dihasilkan  pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah  yang  dibayarkan  selalu  didasarkan kepada  banyaknya  hasil  yang  dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.
c. Sistem Upah Borongan
Sistem  borongan  merupakan  kombinasi  dari upah  waktu  dan  upah  potongan.  Sistem  ini menetapkan  pekerjaan  tertentu  yang  harus diselesaikan  dalam  jangka  waktu  tertentu. Jika  selesai  tepat  pada  waktunya  ditetapkan upah sekian  rupiah.  Selain  itu,  sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara  pengupahan  yang  penetapan  besarnya jasa  didasarkan  atas  volume  pekerjaan  dan lama mengerjakannya.

## Pengertian Home Industri
Pengertian Home Industri menurut istilah yaitu dari kata Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedang Industry, dapat diartikan sebagai kerajinan,
12 Burhanuddin  Yusuf, Manajemen  Sumber Daya  Manusia Di  Lembaga  Keuangan Syariah …, 249
13 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen
Sumber Daya Manusia… ,124
14 Burhanuddin  Yusuf, Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Di  Lembaga  Keuangan Syariah …, 249
usaha produk barang dan ataupun perusahaan.
Singkatnya,  Home  Industry  (atau  biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah  usaha  produk  barang  atau  juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan  kecil  karena  jenis  kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. 15
Sedangkan  menurut  terminologi  pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No.  9  Tahun  1995,  yang  menyebutkan bahwa  usaha  kecil  adalah  usaha  dengan kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp200  juta (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 16

## Upah Perspektif Ekonomi Islam
Pada  dasarnya  upah  dalam ekonomi  Islam dikategorikan pada konsep ijarah. Sedangkan ijarah memiliki  kecenderungan membahas  tentang  sewa  menyewa  yang mana  di  dalamnya  terkandung  imbalan sebagai pengganti dari adanya manfaat  yang diterima oleh kedua belah pihak  yang saling mendapatkan  keuntungan  atau  manfaat. Ijarah diartikan  sebagai  transaksi  terhadap jasa  tertentu  dengan  disertai  imbalan (kompensasi).  Dalam  hal  ini  seorang ajir (orang  yang  dikontrak  tenaganya)  akan memberikan  jasanya  (tenaga  atau  keahlian) kepada  seorang musta ‟jir (orang  yang mengontrak  tenaga)  yang  akan  memberikan sejumlah imbalan tertentu kepada pihak ajir. Dalam  Al- Qur’an  surat  At -Thalaq  (65)  ayat 6 :
“…Jika  mereka  menyusukan  (anak -anak)mu untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya…”. (QS. Ath-Talaq, 65:6) 17
Selain  dari  ayat  yang  telah  dikemukakan, keabsahan  dan  kebolehan  mengambil  upah
15 https://arumdyankhumalasari.wordpress.co m/2011/04/16/home-industri/ Diakses  pada tanggal 16 Mei 2016 16 http://www.hukumonline.com/pusatdata/d ownload/fl19846/node/457 Diakses pada tanggal 16 Mei 2016 17 Azyumardi  Azra, Kajian  Tematik  Al- Qur ‟an Tentang
Kemasyarakatan, (Bandung : Angkasa Bandung, 2008), 89
dari  adanya  praktek ijarah ini  juga  diambil dari hadits Nabi saw, antara lain :
"Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  Berikanlah  upah  kepada  pekerja sebelum  kering keringatnya.” (H.R.  Ibnu Majah) 18
Rukun dan Syarat Upah a. Ajir dan musta ‟jir , yaitu orang atau kedua belah  pihak  yang  melakukan  transaksi dengan menggunakan akad upah mengupah.
b. Shighat,  yaitu ijab dan qabul antara ajir dan musta ‟jir .
c. Ujrah (uang sewa atau upah).
d. Ma ‟qud  „Alaih ,  yaitu  barang  yang menjadi objek akad bermanfaat dan jelas.
Bentuk – Bentuk Upah
Upah  dapat  diklasifikasikan  dalam  dua bentuk, yaitu :
a. Ajrun  Musammá,  yaitu  upah  yang  telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan,  ketika  disebutkan  adanya kerelaan  dari  kedua  belah  pihak  dengan upah  yang  telah  ditetapkan  dan  tidak  ada unsur paksaan.
b. Ajrun  Mitsli,  yaitu  upah  yang  sepadan dengan  kerjanya  dan  sepadan  dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan  jasa  kerja  maupun  sepadan dengan pekerjaannya saja. 19

## Prinsip-Prinsip Upah
Prinsip-prinsip  upah  perspektif  ekonomi Islam pada hakikatnya ialah untuk menciptakan  keadilan  ekonomi  bagi  seluruh umat  baik  tenaga  kerja  (buruh)  maupun majikan.  Berdasarkan  filsafat  ekonomi  yang ada,  dapat  diturunkan tujuan-tujuan  yang hendak  dicapai  misalnya  tujuan  kegiatan
18 Lidwa  Pusaka  i-Software  Kitab  9  Imam, Ibnu  Majah, Kitab  Hukum-Hukum  Bab Balasan Bagi Penyewa, No. Hadits 2434 19 Nurul Huda, Hadi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dkk,Ekonomi Makro Islam,
(Jakarta  :  Kencana,  2007),  230  Lihat    pula, Cucun, 2015 “Pengupahan dalam Tinjauan Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  pada  UD. Tape  Ketan  Pamella  Desa  Tarikolot Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, 2015)”, (Skripsi, Fakultas
Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon ), 42
ekonomi distribusi. 20 Berikut adalah prinsip- prinsip  mengenai  upah  perspektif  ekonomi Islam.
a. Prinsip Keadilan Prinsip  keadilan,  upah  dalam  masyarakat Islam  akan ditetapkan  melalui  negosiasi antara pekerja dan majikan berupa penetapan akad  transaksi,  dan  Negara  yang  tercantum dalam peraturan pemerintah. 21 b. Prinsip Kebebasan Prinsip  kebebasan  atau  prinsip al-hurriyah ialah  kebebasan  atau  kemerdekaan  secara umum,  baik  kebebasan  individual  maupun kelompok. 22 c. Prinsip Pemerataan Prinsip pemerataan dalam hal upah- mengupah  merupakan  usaha  yang  dilakukan oleh majikan agar upah yang diterima tenaga kerja  terbagi  semerata  mungkin  diantara pekerja-pekerjanya.  Prinsip  pemerataan  ini tidak berarti semua tenaga kerja memperoleh upah  yang  dibuat  sama,  tetapi  kesempatan yang  sama  bagi  setiap  pekerja  untuk memperoleh  upah.  Tujuannya  adalah  agar tidak terjadi ketimpangan upah pada seluruh tenaga  kerja  sehingga  dapat  menimbulkan keserakahan  dan  kecemburuan  sosial  yang pada  akhirnya  dapat  mengganggu  aktivitas produksi di dalam usaha.

## Pembayaran Upah
Jika  upah  dalam  akad  ijarah  pada  suatu pekerjaan,  maka  kewajiban  pembayaran upahnya  pada  waktu  berakhirnya  pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran  dan  tidak  ada  ketentuan penangguhannya,  menurut  Abu  Hanifah wajib  diserahkan  upahnya  secara  berangsur
20 Veithzal  Rivai,  Amiur  Nuruddin,  Faisar Ananda Arfa, Islamic Business And Economic  Ethics, (Jakarta  :  Bumi  Aksara,
2012), 50
21 Peraturan  Pemerintah  :  Salinan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  78 Tahun  2015  Tentang  Pengupahan.  Lihat pula, Surat Edaran Bupati  Cirebon Nomor : 560/3214/Disnakertrans/2015 Tentang Upah Minimum  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2016 22 Juhaya  S.  Praja, Tafsir  Hikmah  Seputar Ibadah,  Muamalah,  Jin  Dan  Manusia, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 119
sesuai  dengan  manfaat yang  diterimanya. Ajir berhak  menerima  bayarannya  karena musta ‟jir sudah  menerima  kegunaan  atau manfaat  dari ajir. 22 Jika  dalam  akad  tidak terdapat  kesepakatan  mempercepat  atau menangguhkan,  sekiranya  upah  itu  bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi. 23
Penelitian Terdahulu a. Rochmad Hariyadi (2010) 24
Skripsi  pada  tahun  2010  yang  ditulis  oleh Rochmad  Hariyadi  seorang  mahasiswa
Fakultas Syariah Jurusan Muamalat, Universitas Islam
Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  yang berjudul “Tinjauan  Huku m  Islam  Terhadap Sistem  Pengupahan  Bagi  Pekerja  Pengrajin Gerabah  (Studi  Kasus  di  Home  Industri Waluyo  Rotan  di  Kasongan,  Bangunjiwo, Kasihan,  Bantul).  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  sistem  pengupahan    di Home  IndustriWaluyo  Rotan  yang  sering terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaran upah kepada para pekerjanya.  Home IndustriWaluyo  Rotan  tidak  bisa  disalahkan apabila  peristiwa  keterlambatan  tersebut terjadi,  karena  telah  ada  kepastian  antara kedua  belah  pihak.  Dan  dari  pihak  pekerja pun tidak pernah menuntut dengan apa  yang terjadi,  karena  mereka  sudah  yakin  dengan upah  yang  pastinya  akan  diterima  juga. Adanya  kerelaan  antara  pemilik  usaha  dan pekerjanya dalam pembagian upah, walaupun tidak ada perjanjian kontrak antara kedua  pihak  tersebut.  Selain itu,  sistem pengupahan  yang  diterapkan  oleh  Home IndustriWaluyo  Rotan  sudah  menjadi  adat kebiasaan.  Di  mana  bahwa  suatu  adat kebiasaan dapat dijadikan hukum yang sama kedudukannya  dengan  nash  menurut  ruang
22 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 121
23 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : PT Alma’arif Bandung, 1993), 26
24 Rochmad  Hariyadi,  “ Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Sistem  Pengupahan  Bagi Pekerja Pengrajin Gerabah (Studi Kasus di Home  Industri  Waluyo  Rotan  di  Kasongan, Bangunjiwo,  Kasihan,  Bantul)” ,  (Skripsi, Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2010), Abstrak
dan  waktunya,  sebagaimana  kaidah  Ushul Fiqh  “Kebi asaan  (adat)  bisa  dijadikan Hukum”.
b. Cucun (2015) 25
Skripsi  pada  tahun  2015  yang  ditulis  oleh Cucun  seorang  mahasiswi  Fakultas  Syariah Jurusan  Muamalat,  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Pengupahan  dalam  Tinjauan  Ekono mi Islam  (Studi  Kasus  pada  UD.  Tape  Ketan Pamella Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum
Kabupaten Kuningan)” . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui penguapan pada UD. Tape Ketan Pamella di Desa  Tarikolot,  untuk  mengetahui  upah pekerja  UD.  Tape  Ketan  Pamella  sudah dibayar  sesuai  standar  UMK  atau  tidak  dan untuk  mengetahui  upah  pekerja  UD.  Tape Ketan  Pamella  sudah  sesuai  atau  tidak dengan  pengupahan  dalam  ekonomi  islam. Pengupahan  UD.  Tape  Ketan  Pamella berdasarkan pada asas adil, layak dan wajar. Pembayarannya  menggunakan  sistem  upah borongan  dan  per  hari  dibayar  sebesar  Rp. 45.000,- per  orang  per  25  Kg  beras. Perusahaan  UD.  Tape  Ketan  Pamella  dalam hal penetapan upah sudah memenuhi kriteria pemerintah  yaitu  sesuai  dengan  Upah Minimum  Kabupaten  Kuningan.  Perusahaan membayar  lebih  besar  dari  UMK  Kuningan yaitu  sebesar  Rp.  1.350.000,- selisis  Rp. 204.000,- dengan  UMK  tahun  2015.  Upah pekerja  UD.  Tape  Ketan  Pamella  yang berdasarkan  keadilan,  kelayakan  dan  wajar serta kesesuaian dengan UMK yang ditetapkan  oleh  pemerintah  sehingga  secara aplikasinya  telah  sesuai  dengan  ekonomi islam.
c. Muhammad Mustofa (2009) 26
25 Cucun  , “Pengupahan  dalam  Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UD. Tape Ketan  Pamella  Desa  Tarikolot  Kecamatan Cibeureum  Kabupaten  Kuningan,  2015)”, (Skripsi ,  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon, 2015), Abstrak 26 Muhammad Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Penentuan  Upah  Minimum Pasal  (1)  dan  (2)  dalam  Permenakertrans Nomor : PER-17/MEN/VIII/200 5”, (Skripsi,
Skripsi  pada  tahun  2009  yang  ditulis  oleh Muhammad  Mustofa  seorang  mahasiswa
Fakultas Syariah Jurusan Muamalat,
Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam  Terhadap  Penentuan  Upah  Minimum Pasal  (1)  dan  (2)  dalam  Permenakertrans Nomor : PER- 17/MEN/VIII/2005”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis, menjelaskan  dan  menyimpulkan  tentang perspektif hukum islam terhadap pencapaian kebutuhan  hidup  layak  bagi  pekerja/buruh serta  mekanisme  wewenang  penetapan  upah minimum. Sistem  islam memperhatikan  hal- hal  yang  menjadi  tuntutan  individu  dan masyarakat  dalam  merealisasikan  jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.  Berkaitan  dengan  pemenuhan kebutuhan  hidup  rakyat,  islam  mewajibkan Negara menjalankan kebijakan makro dengan  menjalankan  apa  yang  disebut dengan  politik  ekonomi  islam.  Politik ekonomi  islam  adalah  penerapan  berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan  semua  kebutuhan  jaminan  yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

## Metodologi Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  kualititatif  dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber  data  primer  berupa  hasil  wawancara dengan  subjek  penelitian  dan  sumber sekunder  sebagai  data  tambahan  untuk memperkuat  data  primer  sehingga  keaslian datanya benar-benar valid.
Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis data non-statistik dengan proses analisis data yaitu  reduksi  data,  paparan  data,  dan penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data, dan  uji  keabsahan  data  penelitian  kualitatif adalah dengan melalukan triangulasi.
Hasil Penelitian

## Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009) ”, Abstrak
1. Sistem  Pengupahan  Tenaga  Kerja  Home Industri Konveksi ABR
Sistem  pengupahan  yang  digunakan  oleh Home  Industri  Konveksi  ABR  Kelurahan Perbutulan  Kecamatan  Sumber  Kabupaten Cirebon,  menggunakan sistem  pengupahan borongan  yang  dikombinasi  dengan  sistem pengupahan  berdasarkan  hasil.  Dengan  cara perhitungan  upah,  berdasarkan  jumlah  hasil barang  yang  diproduksi  oleh  tenaga  kerja kemudian  dikalikan  dengan  jumlah  upah yang sudah ditetapkan oleh majikan berdasarkan persetujuan tenaga kerja. Kemudian  ditambahkan  dengan  jumlah tunjangan  makan  yang  akan  dikalikan dengan  masa  hari  kerja.  Jumlah  upah  yang akan  diberikan  akan  dikalkulasikan  dengan upah  yang  diperoleh  dan  jumlah  tunjangan makan.  Jumlah  upah  yang  diterima  oleh tenaga  kerja  jumlah  tidak  stabil,  hal  ini dikarenakan setiap tenaga kerja bekerja pada divisi  yang  berbeda.  Oleh  sebab  itu,  tingkat upah yang diberikan pun jumlahnya berbeda sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, tanggung  jawab  pekerjaan  dan  resiko  yang dihadapi  oleh  seluruh  tenaga  kerja  yang  ada di Home Industri Konveksi ABR.
Berdasarkan  dugaan  diawal,  bahwa  ketika tenaga  kerja  merasa  upah  yang  mereka hasilkan  jumlahnya  relatif  kecil  dan  tidak sesuai  dengan  banyaknya  waktu  yang dikeluarkan, akhirnya memicu adanya pembayaran  upah  setiap  dua  minggu  sekali bahkan  satu  bulan  sekali.  Hal  tersebut dibenarkan  oleh  para  tenaga  kerja  yang bekerja  di  Home  Industri  Konveksi  ABR, yang  menyebutkan  ketidakstabilan  jumlah upah  yang  diperoleh  disebabkan  karena adanya  perbedaan  divisi  yang  menyebabkan perbedaan  prestasi  kerja,  jenis  pekerjaan, tanggung  jawab  pekerjaan  dan  resiko pekerjaan  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja. Sehingga  para  tenaga  kerja  melakukan pembayaran  selama  satu  minggu  sekali,  dua minggu sekali dan satu bulan sekali. Menurut Ibu  Ayu  tenaga  kerja  pada  divisi  pembuat lubang  dan  penempel  kancing,  mereka membenarkan  adanya  pembayaran  upah setiap  dua  minggu  sekali  atau  satu  bulan sekali.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah perolehan  pekerjaan  dan  upah  yang  didapat jumlahnya  sedikit,  tenaga  kerja  memilih
untuk  mengakumulasikan  jumlah  upahnya setiap  dua  minggu  sekali  atau  satu  bulan sekali  agar  terlihat  lebih  banyak  dan  cukup untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan keluarganya.  Adapun  tenaga  kerja  yang memilih untuk memperoleh pembayaran satu minggu  sekali,  keputusan  adanya  perbedaan dalam  cara  pembayaran  semuanya  hasil  dari kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yaitu majikan  dan  tenaga  kerja.  Oleh  sebab  itu, ketika  terjadi  ketidakstabilan  jumlah  upah yang diperoleh per-minggunya sudah menjadi  hal  yang  wajar  berdasarkan  risiko pekerjaan,  kesepakatan  antara  majikan  dan tenaga kerja, keterampilan serta kemampuan yang dimiliki tenaga kerja tersebut.
Menurut  penulis,  secara  praktiknya  Home Industri  Konveksi  ABR  telah  menerapkan aturan pemerintah sebagai dasar pertimbangan  dalam  penentuan  pemberian upah kepada tenaga kerja sehingga menerapkan  asas-asas  adil,  layak  dan  wajar demi tercapainya kesejahteraan antara kedua belah  pihak  yang  memiliki  hubungan  kerja dan menolak pernyataan serta dugaan diawal yang mengatakan bahwa perusahaan membayar upah tenaga kerja/buruh di bawah UMK  sehingga  menyebabkan  pendapatan upah  yang  tidak  stabil  yaitu  terkadang mendapatkan  upah  lebih  besar  kadang  pula lebih  kecil  dari  UMK. Namun,  tidak  semua Home  Industri  Konveksi  di  Kelurahan Perbutulan  memperhatikan  standar  upah yang  ditetapkan  pemerintah.  Ada  yang memperhatikan  pemberian  upah  dengan pertimbangan standar upah dan adapula yang tidak  memperhatikan  standar  upah  yang ditentukan pemerintah.
Untuk  tunjangan  kesehatan,  Home  Industri Konveksi  ABR  tidak  bekerja  sama  dengan lembaga kesehatan manapun dalam menangani  tenaga  kerjanya  ketika  mereka mengalami  kondisi  tidak  sehat  ataupun terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesetiaan  para  tenaga  kerja  yang  bekerja  di Home  Industri  tersebut,  yang  menyulitkan majikan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya agar    mendapatkan  jaminan  kesehatan  baik milik Negara maupun swasta. Oleh sebab itu, majikan dalam hal tunjangan kesehatan lebih
memilih  tunjangan  kesehatan  yang  bersifat kekeluargaan.
2. Sistem  Pengupahan  Tenaga  Kerja  Home Industri Konveksi ABR Perspektif Ekonomi Islam Pada  ekonomi  Islam  ada  beberapa  hal  yang menjadi  perhatian  dalam  konsep  sistem pengupahan  untuk  dianalisis,  seperti  rukun dan  syarat  upah  yang  menjadi  pertimbangan adanya  akad  atau  kontrak  kerja.  Adanya rukun dan syarat bertujuan untuk memberikan sebuah kejelasan dalam mempekerjakan  seseorang  dalam  sebuah usaha, hal ini sudah menjadi kewajiban yang harus  diterapkan  pada  berbagai  macam bentuk usaha.
Adanya  akad  sangat  diperlukan  dalam ekonomi  Islam  untuk  menentukan  ke  mana arah  serta  jalannya  mekanisme  pengupahan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang menjalin hubungan kerja, baik majikan ataupun tenaga kerja.
Untuk  pemenuhan  adanya  rukun  dan  syarat ijarah antara Musta ‟jir  dan  Ajir pada  akad ijarah menjadi  sah,  yaitu  dengan  adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi kerjasama baik Musta ‟jir ataupun Ajir. Pada kerjasama  antara  Home  Industri  Konveksi ABR,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan diawal yang bertindak sebagai pemilik Home Industri  Konveksi  ABR  disebut Musta ‟jir . Sedangkan  tenaga  kerja  yang  bekerja  di perusahaan  tersebut  dengan  menerima  upah disebut Ajir.  Bentuk  upah tersebut  termasuk ke  dalam  upah Ajrun  Musammá,  yaitu  upah yang  telah  disebutkan  dalam  perjanjian  dan dipersyaratkan,  ketika  disebutkan  adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang  telah  ditetapkan  dan  tidak  ada  unsur paksaan.
Besaran  minimal  upah  memang  tidak dijelaskan secara lengkap dan tidak ditentukan  secara  terperinci  di  dalam  Al- Quran,  tetapi  Allah  SWT  secara  tegas mewajibkan  kepada  pemilik  usaha  untuk membayar  upah  para  tenaga  kerjanya. Sedangkan  besaran  upah  yang  dibayarkan dalam  Islam harus  ditetapkan  melalui kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yakni pemilik  Home  Industri  Konveksi  ABR  dan tenaga kerjanya berdasarkan prinsip keadilan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  prinsip-
prinsip  upah  perspektif  ekonomi  Islam  yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya dengan majikan  dan  tenaga  kerja  yang  memiliki hubungan  kerja.  Prinsip  adil  di  dalam  Islam tentunya  menjamin  bahwa  upah  yang diterima  oleh  tenaga  kerja  harus  layak  dan sesuai  dengan  apa  yang  dihasilkan  oleh tenaga  kerja  itu  sendiri  terhadap  perusahaan dalam  menjalin  kerjasama.  Maka,  harus dibayar  secara  adil  tidak  terlalu  rendah sehingga  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan pokok  tenaga  kerjanya  dan  upah  juga  tidak boleh  dibayarkan  terlalu  tinggi  sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut. Selain  itu  ada  prinsip  kebebasan  bahwa tenaga  kerja  berhak  menentukan  sesuatu  hal yang  dianggap  baik  dan  tidak  boleh  dipaksa untuk  melakukan  tindakan  yang  berlawanan dengan  tujuan  dari  perusahaan  karena dianggap  tidak  baik  atau  mungkin  baik menurut perusahaan. Seperti halnya perolehan  upah,  ketika  tenaga  kerja  hanya sanggup mengerjakan suatu pekerjaan dalam jumlah sedikit pemilik usaha tidak memaksakan  hal  tersebut  karena  antara pemilik  usaha  dan  tenaga  kerja  sudah  saling mengerti  dan  bersepakat  diawal  kontrak kerja  tentunya  dengan  alasan  yang  dapat dimaklumi oleh sang majikan.
Selain  prinsip  keadilan  dan  kebebasan,  ada pula  prinsip  pemerataan.  Prinsip  pemerataan dalam  hal  ini  yaitu  pemerataan  dalam memperoleh  kesempatan  kerja  yang  sama antara tenaga kerja satu dengan yang lainnya untuk  memperoleh  upah.  Pada  Home Industri  Konveksi  ABR  telah  sesuai  dengan prinsip  pemerataan,  karena  tenaga  kerja mendapatkan upah dengan semerata mungkin  berdasarkan  jenis  pekerjaan  yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Di dalam Home  Industri  Konveksi  ABR  terdapat delapan  divisi  kerja  yang  secara  berurutan dengan  jumlah  upah  yang  berbeda-beda,  hal ini  disebabkan  karena  jenis  pekerjaan, tanggung  jawab  dan  jenis risiko  yang berbeda pula.
Kesimpulan
1.Sistem  pengupahan  tenaga  kerja  Home
Industri  Konveksi  ABR  menggunakan sistem pengupahan borongan yang
dikombinasi  dengan  sistem  upah  menurut hasil,  jumlah  perolehan  upah  tenaga  kerja dikaitkan  dengan  jumlah  hasil  produksi konveksi.  Upah  yang  diperoleh  akan dikalikan dengan jumlah hasil produksi dan upah  yang  telah  disepakati  oleh  majikan dan  tenaga  kerja. Maka,  akan  diperoleh upah  pokok,  tunjangan  makan  dan  upah lembur. Jumlah upah yang diperoleh tenaga kerja  tidak  sama  dan  tidak  tetap  setiap divisinya,  karena  perbedaan  prestasi  kerja, jenis  pekerjaan,  risiko  pekerjaan,  tanggung jawab  dan  jabatan  pekerjaan. Dengan  jam kerja upah menurut pasal 77 ayat 1 UU No. 13/2003 tentang mewajibkan setiap pengusaha  untuk  melaksanakan  ketentuan jam  kerja  yaitu  7  jam  kerja  dalam  1  hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari  kerja  dalam  1  minggu.  Ketika  jam kerja  melebihi  waktu  yang  ditentukan, maka akan dihitung ke dalam upah lembur. Dengan begitu, tenaga kerja dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  secara  adil, layak, dan wajar.
2.Sistem  pengupahan  tenaga  kerja  Home Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam,  sudah  sejalan  dengan  terpenuhi rukun  dan  syarat  upah  yang  menjadi ketentuan ekonomi Islam. Sistem
pengupahan  tenaga  kerja  Home  Industri Konveksi  ABR  menggunakan  akad  ijarah (sewa  menyewa)  dan  upah  mengupah, seorang Musta ‟jir (menyewa) Mu ‟ajir (orang  yang  menyewakan)  manfaat  tenaga dan  pikirannya.  Sedangkan  imbalan  atas manfaat  yang  diterima  oleh Musta ‟jir disebut Ajran atau Ujrah, upah diberitahukan  diawal  perjanjian,  jumlah upah  berdasarkan  hasil,  jenis,  dan  risiko pekerjaan, pembayarannya sesuai kesepakatan  antara majikan  dan  tenaga kerja. Selain itu jumlah upah yang diterima dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  penentu upah,  seperti  kemampuan  dan  kesediaan perusahaan, organisasi karyawan, produktivitas  kerja  karyawan,  adanya pemerintah  dengan  Undang-Undang  dan Kepres,  biaya  hidup,  posisi  jabatan karyawan,  pengalaman  kerja  kerja,  kondisi perekonomian  Nasional  dan  jenis  dan  sifat pekerjaan.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan perspektif ekonomi Islam, serta upah harus
disertai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan, kebebasan  dan  pemerataan,  agar  tenaga kerja tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.
Daftar Pustaka
Azra  Azyumardi, 2008, Kajian Tematik Al- Qur’an Tentang
Kemasyarakatan,
Bandung : Angkasa Bandung
Lubis  K.  Suhrawardi,  Wajdi  Farid,  2012,
Hukum  Ekonomi  Islam, Jakarta :  Sinar Grafika Dessler Gary, 1993, Manajemen Personalia, Jakarta : Erlangga
Ghazaly  Rahman  Abdul,  Gufron  Ihsan,  dan Sapiudin  Shidiq,  2010,    Fiqih  Muamalat,
Jakarta : Kencana
Yusuf  Burhanuddin,  2015,  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Di  Lembaga Keuangan  Syariah,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada
Sutrisno  Edy,  2009,  Manajemen  Sumber Daya Manusia, Jakarta : Kencana Sunyoto  Danang,  2015,  Penelitian  Sumber Daya  Manusia,  Yogyakarta  :  CAPS (Center of Academic Publishing Service)
Hasibuan  S.P.  Malayu,  2008, Manajemen Sumber  Daya  Manusia,  Jakarta  :  Bumi Aksara
Nasution Edwin Mustafa,  Idris Risza Handi,
Huda  Nurul, dkk, 2007, Ekonomi  Makro
Islam, Jakarta : Kencana
Rivai Veithzal, Nuruddin Amiur, Arfa Faisar Ananda,  2012,  Islamic  Business  And Economic Ethics, Jakarta : Bumi Aksara
Praja    S.  Juhaya,  2000,  Tafsir  Hikmah Seputar  Ibadah,  Muamalah,  Jin  Dan Manusia, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Suhendi  Hendi,  2013,  Fiqh  Muamalah,
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Sabiq Sayyid, 1993, Fikih Sunnah, Bandung : PT A lma’arif Bandung Cucun, 2015
“Pengupahan  dalam  Tinjauan  Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UD. Tape Ketan Pamella  Desa  Tarikolot  Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, 2015)”,
(Skripsi ,  Fakultas  Syari’ah  IAIN  Syekh Nurjati Cirebon), Abstrak Hariyadi  Rochmad ,  2010,  “ Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja  Pengrajin  Gerabah  (Studi  Kasus di  Home  Industri  Waluyo  Rotan  di
Kasongan,
Bangunjiwo,
Kasihan,
Bantul)” , (Skripsi , Fakultas Syari’ah UIN Sunan  Kalijaga  Yogyakarta),  Abstrak. Mustofa  Muhammad,  2009, “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penentuan
Upah  Minimum  Pasal  (1)  dan  (2)  dalam
Permenakertrans Nomor : PER17/MEN/VIII/2005”, (Skripsi, Fakultas  Syari’ah  UIN  Sunan  Kalijaga
Yogyakarta) ”, Abstrak Lidwa  Pusaka  i-Software  Kitab  9  Imam, Ibnu  Majah, Kitab  Hukum-Hukum  Bab Balasan Bagi Penyewa, No. Hadits 2434 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2013 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  78  Tahun  2015 Tentang Pengupahan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1981
Tentang Perlindungan Upah Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  78    Tahun  2015  Tentang Pengupahan.  Lihat  pula,  Surat  Edaran  Bupati Cirebon Nomor : 560/3214/Disnakertrans/2015  Tentang  Upah Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2016
https://arumdyankhumalasari.wordpress.com /2011/04/16/home-industri/ Diakses  pada tanggal 16 Mei 2016 http://www.hukumonline.com/pusatdata/dow nload/fl19846/node/457 Diakses pada tanggal 16 Mei 2016