Hal 241-255 Disetujui: 12 Oktober 2022

## ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN: RENCANA OPERASIONALISASI SENTRA BISNIS PERIKANAN TERPADU NUMANA KABUPATEN WAKATOBI
Stakeholder Analysis: Operating Plan for Numana Integrated Fisheries Business Center Wakatobi Regency
Oleh: Zahirudin 1 , Iin Solihin 2 * , Tri Wiji Nurani 2 , Ronny Irawan Wahju 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, IPB University, Bogor, Indonesia
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University, Bogor,
Indonesia
* Korespondensi penulis: iin_solihin@apps.ipb.ac.id

## ABSTRAK
Pemerintah  Kabupaten  Wakatobi  berupaya  membangun  Sentra  Bisnis  Perikanan  Terpadu (SBPT) pada kawasan taman nasional. Wilayah dengan banyak kepentingan dalam penggunaannya (proyek  infrastruktur,  konservasi  laut,  dan  pemanfaatan  sumberdaya  ikan)  melibatkan  berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemangku kepentingan di wilayah pembangunan  SBPT  Numana  dan  memberikan  solusi  terhadap  kendala  pembangunan  dan pengoperasian  SBPT  Numana  berdasarkan  pengaruh  dan  kepentingan  dari  pemangku  kepentingan. Data  yang  dikumpulkan  adalah  pemangku  kepentingan  yang  terlibat,  pengaruh  dan  kepentingan, harapan,  dan  kendala  para  pemangku  kepentingan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  pemangku kepentingan  melalui  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dan  analisis  deskriptif-kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat 22 pemangku kepentingan yang dipetakan menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat pengaruh-kepentingan yang berbeda-beda yaitu kelompok key players, context setters, subjects, dan crowds. Rekomendasi yang diusulkan adalah menyelesaikan dokumen Amdal dan WKOPP SBPT Numana, meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan komitmen perjanjian kerja sama, dan berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana.
Kata kunci: kepentingan,  pemangku  kepentingan,  pengaruh,  rekomendasi,  Sentra  Bisnis  Perikanan Terpadu Numana

## ABSTRACT
Wakatobi  Regency  Government  is  trying  to  build  an  Integrated  Fisheries  Business  Center (SBPT) in the national park area. Areas with multiple interests in use (infrastructure projects, marine conservation,  and  utilization  of  fish  resources)  involve  multiple  stakeholders.  This  study  aims  to identify stakeholders in the construction area of  SBPT Numana and provide solutions to the constraints on the construction and operation of SBPT Numana based to the influence and interests of stakeholders. The  data  collected  are  the  stakeholders  involved,  the  influence  and  interest,  expectations,  and constraints of stakeholders. Data analysis uses stakeholder analysis through qualitative and quantitative approaches and descriptive-qualitative analysis. The results showed that there are 22 stakeholders who are mapped into four groups based on different levels of influence and interests, namely key players, context setters, subjects, and crowds. The recommendations proposed solution is completing the Amdal and WKOPP documents for SBPT Numana, increasing the involvement of DKP Southeast Sulawesi
Province, implementing the commitments of the cooperation agreement, and sharing responsibilities with stakeholders who have influence and interest in SBPT Numana.
Key words: influence,  interest,  Numana  Integrated  Fisheries  Business  Center,  recommendation, stakeholders

## PENDAHULUAN
Perairan  Kabupaten  Wakatobi  merupakan  bagian  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, yakni Laut Banda, memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar dan  belum  dimanfaatkan  secara  optimal.  Produksi perikanan  tangkap  Kabupaten  Wakatobi  sebesar 20.390 ton/tahun, baru 1,97% dari total estimasi potensi sumberdaya ikan sebesar 1.033.979 ton di WPPNRI 714. (DKP Kab. Wakatobi 2021; KEPMEN-KP No. 19 Tahun 2022).
Pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Wakatobi memerlukan infrastruktur pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan dimaksudkan menjadi sentra produksi dan perdagangan perikanan yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian di suatu kawasan (Soumokil 2021). Pelabuhan perikanan berperan sebagai basis utama kegiatan industri perikanan, pusat interaksi nelayan dengan pemerintah daerah, dan sebagai pendorong aktivitas usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan (Tahir et al. 2020).
Saat  ini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wakatobi  berupaya  menyelesaikan  pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang diberi nama Sentra Bisnis Perikanan Terpadu (SBPT). Lokasi pelabuhan perikanan adalah di Desa Numana Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, ditetapkan melalui KEPMEN–KP No. 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
Pembangunan SBPT Numana berada pada kawasan taman nasional dengan status cagar biosfer dunia  (Firmansyah et  al.  2017)  yang  menjadikannya  kawasan  konservasi  laut.  Hal  ini  dapat memengaruhi  upaya  pembangunan  dan  pengoperasian  SBPT  Numana,  di  mana  tujuannya  adalah eksploitasi/pemanfaatan  sumberdaya  perikanan.  Pembangunan  dan  pengoperasian  SBPT  Numana merupakan  proyek  infrastruktur  besar.  Kondisi-kondisi  tersebut  melibatkan  banyak  pemangku kepentingan. Berdasarkan hal ini, pemangku kepentingan yang terlibat perlu diperhatikan agar proses keberlanjutan pembangunan dan upaya pengoperasian SBPT Numana dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan  konflik.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan:  1)  mengidentifikasi  pemangku kepentingan di wilayah pembangunan SBPT Numana yang dapat mempengaruhi keberadaan SBPT Numana,  dan  2)  memberikan  rekomendasi  penyelesaian  kendala  pembangunan  dan  pengoperasian SBPT Numana berdasarkan pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan.

## METODE PENELITIAN
Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten  Wakatobi  sebagai  lokasi  pembangunan  SBPT  Numana.  Data  yang  dikumpulkan  pada penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara menggunakan  kuesioner.  Kuesioner  berisikan  identitas  responden  kunci,  pertanyaan  mengenai pengaruh, kepentingan, harapan, dan kendala pemangku kepentingan terhadap SBPT Numana. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan SBPT Numana, dan studi literatur.
Responden kunci penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi (Kepala Dinas, Kepala Bidang Usaha Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Pembenihan Ikan, dan Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan) sebagai pemrakarsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi (Kepala Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Wakatobi  (Kepala  Bidang  Perencanaan  Makro).  Pemilihan  responden  kunci  menggunakan  teknik purposive  sampling  dan  snowball  sampling.  Responden  kunci  dipilih  berdasarkan  kriteria  yakni orang/instansi  yang  menjadi  tim  perencana  pembangunan  SBPT  Numana,  terlibat  langsung  dalam kegiatan, dan mengetahui seluk beluk perencanaan dan pembangunan SBPT Numana.
Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan sangat bervariasi dan dikategorikan menjadi metode identifikasi pemangku kepentingan, metode  pengumpulan  data,  dan  metode  interpretasi  data  (Bendtsen et  al.  2021).  Tahapan  analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan dua tahap pendekatan (Atashbahar et al. 2021).
Tahap  pertama  adalah  pendekatan  kualitatif  melalui  wawancara  dengan  seluruh  responden kunci. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, mengeksplorasi pengaruh, kepentingan, harapan, dan hambatan/kendala masing-masing pemangku kepentingan dalam perencanaan,  pembangunan,  dan  upaya  pengoperasian  SBPT  Numana.  Setelah  itu,  menyatukan penjelasan tiap-tiap responden kunci mengenai pengaruh, kepentingan, harapan, dan kendala pada masing-masing pemangku kepentingan yang menjadi obyek.
Tahap  kedua  adalah  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Masing-masing  responden  kunci melakukan penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan menggunakan scoring method dengan skala 1-4 (Fedora dan Hudiyono 2019).
Tabel 1. Skor penilaian tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh
Skor Tingkat Kepentingan Tingkat Pengaruh 1 Kurang berkepentingan Kurang berpengaruh 2 Cukup berkepentingan Cukup berpengaruh 3 Berkepentingan Berpengaruh 4 Sangat berkepentingan Sangat berpengaruh
Nilai  tingkat  kepentingan  dan  tingkat  pengaruh  masing-masing  pemangku  kepentingan dijumlahkan kemudian dirata-ratakan menggunakan persamaan (1) sehingga diperoleh nilai Y ̅ dan X ̅ pada masing-masing pemangku kepentingan. Persamaan (1) digunakan karena terdapat lebih dari satu responden kunci yang menilai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Langkah selanjutnya adalah hasil perhitungan persamaan (1) dijumlahkan kemudian dirata-ratakan menggunakan persamaan (2) sehingga diperoleh nilai Y ̿ dan X ̿ . Hasil persamaan (2) berupa nilai Y ̿ dan X ̿ digunakan sebagai batas kuadran pada diagram kartesius.
𝑋" = ∑"# $ ; 𝑌" = ∑%# $ (1)
𝑋% = ∑"& ''' ( ; 𝑌% = ∑%& ''' (
(2)
Keterangan: X i = Nilai tingkat pengaruh ke-i Y i = Nilai tingkat kepentingan ke-i
𝑋" = Nilai rata-rata tingkat pengaruh;
𝑌" = Nilai rata-rata tingkat kepentingan;
𝑋% = rata-rata dari nilai rata-rata tingkat pengaruh;
𝑌% = rata-rata dari nilai rata-rata tingkat kepentingan; n = Jumlah responden kunci; k = Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat.
Tabel 2. Pengaruh, kepentingan, dan penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan
Pemangku Kepentingan Pengaruh  Kepentingan Nilai Tingkat Pengaruh Nilai Tingkat Kepentingan X 1 X 2 X i 𝑋" Y 1
Y 2 Y i 𝑌" 1. …. …. …. …  …  … … … …  … …. 2. …. …. …. …  …  … … … …  … …. K 𝑋% 𝑌%
Setelah memperoleh nilai 𝑌% dan 𝑋% sebagai batas kuadran pada diagram kartesius, selanjutnya nilai tingkat kepentingan (Y i ) dan nilai tingkat pengaruh (X i ) masing-masing pemangku kepentingan diplotkan  ke  dalam  matriks  pengaruh-kepentingan  (Gambar  1).  Matriks  pengaruh-kepentingan menggambarkan  posisi  dan  peranan  masing-masing  pemangku  kepentingan  melalui  pembagian kuadran, di mana sumbu x merupakan sumbu yang mewakili pengaruh sedangkan sumbu y mewakili kepentingan (Widodo et al. 2018). Pemangku kepentingan dibagi menjadi empat kelompok yaitu key players (kuadran I), context setters (kuadran II), subjects (kuadran III), dan crowds (kuadran IV). Key players memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi, context setters memiliki kepentingan rendah tapi pengaruhnya  tinggi,  s ubjects  memiliki  kepentingan  tinggi  tapi  pengaruhnya  rendah,  dan  crowds memiliki kepentingan dan pengaruh rendah.
Gambar 1. Matriks pengaruh-kepentingan stakeholders
Langkah  selanjutnya  adalah  menyusun  rekomendasi  penyelesaian  kendala.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif-kualitatif  didukung  dengan  studi  literatur.  Penyusunan rekomendasi  didasarkan  pada:  (1)  kendala  yang  dapat  menghambat  proses  pembangunan  dan pengoperasian SBPT Numana dan (2) harapan/aspirasi pemangku kepentingan (Tabel 3).
Kendala  dan  harapan  pemangku  kepentingan  yang  menjadi  perhatian  adalah  kelompok dengan tingkat pengaruh dan/atau tingkat kepentingan tinggi, yaitu kelompok key players, context setters,  dan  subjects.  Menurut  Hidayat  et  al.  (2020),  kelompok  pemangku  kepentingan  dengan pengaruh  tinggi  dapat  memainkan  peran  sebagai  pihak  yang  mengintervensi  tahap  perumusan  dan implementasi  kebijakan.  Tingkat  kepentingan  dan  pengaruh  pemangku  kepentingan  harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi masalah yang dapat terjadi (Bryson 2004).
Tabel 3. Usulan rekomendasi penyelesaian kendala para pemangku kepentingan Pemangku Kepentingan Harapan Kendala Rekomendasi Kelompok … 1. …
2. ….

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kunci, diketahui pemangku kepentingan yang terlibat, status keterlibatan, dan peran dalam upaya pengoperasian SBPT Numana. Penjabarannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Crowds Kuadran IV Subjects Kuadran III Key Players Kuadran I Context Setters Kuadran II Pengaruh K epe nt ing an Tinggi Tinggi Rendah
Tabel 4. Pemangku kepentingan, status keterlibatan, dan perannya No Pemangku Kepentingan Status Keterlibatan Peran/Fungsi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi Pra konstruksi; Konstruksi; Pasca konstruksi Menyiapkan regulasi, administrasi, monitoring, dan evaluasi SBPT Numana. 2 Kelompok Nelayan/Nelayan Pasca konstruksi Basis data dokumen perizinan SBPT 3 PLN Rayon Wangi-Wangi Konstruksi; Pasca konstruksi Persetujuan pemasangan instalasi listrik dan pasokan listrik. 4 PDAM Wangi-Wangi Konstruksi; Pasca konstruksi Persetujuan pemasangan instalasi air bersih dan pasokan air. 5 Koperasi Nelayan Pasca konstruksi Memfasilitasi nelayan mendapatkan bantuan bidang perikanan; sebagai Lembaga keuangan. 6 Pertamina Pasca konstruksi Menyuplai bahan bakar minyak. 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan Pra konstruksi; Pasca konstruksi Penetapan SBPT Numana sebagai calon pelabuhan perikanan; persetujuan pemanfaatan ruang laut. 8 Pengusaha Bidang Perikanan  Pasca konstruksi Investasi bidang perikanan. 9 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Pra konstruksi; Konstruksi; Pasca konstruksi Rekomendasi lokasi SBPT Numana pada RIPPN dan RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara; perizinan kapal; monitoring dan evaluasi SBPT. 10  BKIPM Bau-Bau Wilayah Kerja Wakatobi Pasca konstruksi Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, sistem jaminan mutu, keamanan hasil perikanan. 11  Kepala Desa Numana Pra konstruksi; Pasca konstruksi Pembebasan lahan akses masuk SBPT; pengawasan lingkungan. 12  Balai Taman Nasional Wakatobi Pra konstruksi; Pasca konstruksi Menetapkan bentuk kerjasama pembangunan SBPT Numana pada kawasan konservasi. 13  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi Pra konstruksi Menetapkan rencana pembangunan SBPT Numana dalam RPJMD 14  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi Pasca konstruksi Penyiapan jaringan komunikasi dan informatika bagi SBPT Numana. 15  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Pra konstruksi; Pasca konstruksi Penetapan izin lingkungan pembangunan SBPT Numana. 16  Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi Pra konstruksi; Konstruksi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk SBPT Numana. 17  DLH Kabupaten Wakatobi Pra konstruksi; Pasca konstruksi Berpartisipasi dalam penyusunan analisis dampak lingkungan SBPT Numana; pemantauan dan evaluasi lingkungan SBPT Numana 18 Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi Pra konstruksi; Pasca konstruksi Menentukan jalur pelayaran. 19 DPMPTSP Kabupaten Wakatobi Pasca konstruksi Pemberian izin usaha; menarik investor.
No Pemangku Kepentingan Status Keterlibatan Peran/Fungsi 20 Yayasan Konservasi Alam Nusantara Pra konstruksi; Pasca konstruksi Pelatihan dan/atau penyuluhan kepada nelayan. 21 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci Pasca konstruksi Penerbitan dokumen kelengkapan berlayar. 22 Perbankan Pasca konstruksi Penyedia modal berusaha bagi nelayan.
Status keterlibatan pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga yaitu pada saat pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi SBPT Numana. Selama pra konstruksi, pemangku kepentingan terlibat dalam  pengurusan  perizinan  dan  sosialisasi  tentang  SBPT  Numana.  Perizinan  menjadi  landasan diperbolehkannya  konstruksi  dan  aktivitas  pasca  konstruksi.  Pemangku  kepentingan  yang  terlibat dalam  proses  perizinan  adalah  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Wakatobi,  Balai  Taman Nasional  Wakatobi,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  Kepala  Desa  Numana,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Wakatobi,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Wakatobi,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Wakatobi,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Kabupaten  Wakatobi,  dan  NGO  (Yayasan  Konservasi  Alam  Nusantara).  Konstruksi dimaksudkan  sebagai  aktivitas  membangun  sarana  dan  prasarana  SBPT  Numana.  Setelah  itu,  pasca konstruksi akan diupayakan agar SBPT Numana dapat segera beroperasi.
Hasil analisis menggunakan persamaan (1), diperoleh nilai rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut dihitung menggunakan persamaan (2) untuk memperoleh nilai pembatas dalam diagram kartesius (2.7;2.9). Setelah itu, dilakukan pemetaan kelompok pemangku kepentingan pada matriks pengaruh-kepentingan (Tabel 5 dan Gambar 2).
Tabel 5 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat 22 pemangku kepentingan pada rencana pembangunan  dan  upaya  pengoperasian  SBPT  Numana.  Pemangku  kepentingan  tersebut  dibagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok key players, context setters, subjects, dan crowds.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kunci, diketahui pengaruh dan kepentingan para  pemangku  kepentingan  tersebut  terhadap  SBPT  Numana.  Berikut  penjabaran  pengaruh  dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.
Kelompok key players adalah kelompok yang dinilai memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap SBPT Numana. Kelompok ini terdiri dari DKP Kabupaten Wakatobi, KKP, nelayan/kelompok nelayan,  pengusaha  bidang  perikanan,  PLN  Rayon  Wangi-Wangi,  PDAM  Wangi-Wangi,  koperasi nelayan, dan Pertamina.
Kelompok subjects adalah kelompok yang dinilai memiliki kepentingan tinggi tapi pengaruhnya rendah.  Pengaruh  dan  kepentingan  pemangku  kepentingan  kelompok subjects  yaitu:  (1)  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara merekomendasikan lokasi SBPT Numana sebagai calon pelabuhan pada RIPPN. Kepentingannya adalah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila SBPT  Numana  telah  beroperasi;  (2)  BKIPM  Bau-Bau  Wilayah  Kerja  Wakatobi  berperan  dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Kepentingannya adalah mengetahui komoditas perikanan yang keluar dari Kabupaten Wakatobi serta Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Kepala Desa Numana berupaya memperoleh persetujuan dan dukungan sosial masyarakat Desa Numana untuk pembangunan SBPT Numana. Kepentingannya adalah tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Numana.

## Tabel 5. Kelompok pemangku kepentingan yang mempengaruhi SBPT Numana
No Pemangku Kepentingan Nilai Tingkat Pengaruh (X) Nilai Tingkat Kepentingan (Y) Kategori Kelompo k x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 ( 𝑋" ) y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 ( 𝑌" ) 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi 4  4  3  4  3  4  3,7  4  4  4  3  3  4  3,7  Key Players 2 Kelompok Nelayan/Nelayan 4  4  3  3  4  3  3,5  4  4  3  3  4  4  3,7  Key Players 3 PLN Rayon Wangi-Wangi 4  4  2  3  4  4  3,5  4  4  2  3  3  2  3,0  Key Players 4 PDAM Wangi-Wangi 4  4  3  3  4  4  3,7  4  4  3  3  3  2  3,2  Key Players 5 Koperasi Nelayan 1  4  3  3  4  3  3,0  3  4  3  3  4  3  3,4  Key Players 6 Pertamina 3  4  3  4  4  4  3,7  3  4  2  3  4  3  3,2  Key Players 7 KKP 4  4  4  4  4  4  4,0  3  2  3  3  4  4  3,2  Key Players 8 Pengusaha Bidang Perikanan 3  3  2  3  3  4  3,0  3  4  3  3  4  4  3,5  Key Players 9 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara 2  2  2  2  2  4  2,3  2  3  3  3  2  4  2,8 Subjects 10  BKIPM Bau-Bau Wilayah Kerja Wakatobi 2  1  3  2  3  3  2,3  3  3  3  3  3  3  3,0 Subjects 11  Kepala Desa Numana 3  3  2  3  2  2  2,5  3  4  2  3  2  3  2,8 Subjects 12 Balai Taman Nasional Wakatobi 3  4  2  4  4  4  3,5  3  3  2  2  3  3  2,7  Context setters 13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wakatobi 4  3  3  4  4  3  3,5  4  1  2  2  4  2  2,5  Context setters 14 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi 4  4  2  3  3  2  3,0  4  1  1  1  1  2  1,7  Context setters 15 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara 4  3  3  2  3  3  3,0  3  2  2  3  2  3  2,5  Context setters 16  Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi 3  3  3  3  3  3  3,0  3  1  2  1  1  2  1,7  Context setters 17  DLH Kabupaten Wakatobi 3  1  3  1  3  2  2,2  3  1  2  2  2  3  2,2 Crowds 18  Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi 2  3  3  2  2  3  2,5  2  1  2  1  1  3  1,7 Crowds 19 DPMPTSP Kabupaten Wakatobi 2  3  2  3  3  3  2,6  3  3  2  3  3  2  2,6 Crowds 20  Yayasan Konservasi Alam Nusantara 2  2  1  2  2  3  2,0  2  3  2  2  2  2  2,2 Crowds 21  Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci 2  1  2  2  2  3  2,0  2  2  1  3  2  2  2,0 Crowds 22  Perbankan 3  3  2  2  4  3  2,8  3  3  2  2  4  2  2,7 Crowds k Jumlah 65,3              59,8 Rata-Rata 𝑋% = 2,9 𝑌% = 2,7
Gambar 2. Matriks kategori kelompok pemangku kepentingan Kelompok context  setters  adalah  kelompok  yang  dinilai  memiliki  pengaruh  tinggi  tapi kepentingannya rendah. Pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan kelompok context setters yaitu:  (1)  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  berperan  mengawasi  pembangunan  SBPT  Numana, mengawasi  biota  laut  yang  dilindungi,  dan  melakukan  perjanjian  kerja  sama  pembangunan  SBPT Numana  dengan  DKP  Kabupaten  Wakatobi.  Kepentingannya  terletak  pada  perlindungan, pengamanan, dan pelestarian kawasan Taman Nasional Wakatobi; (2) BAPPEDA Kabupaten Wakatobi berperan menetapkan program pembangunan SBPT Numana ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi;  (3)  Diskominfo  Kabupaten  Wakatobi  menyiapkan  jaringan  komunikasi  dan  informatika yang  baik  untuk  mendukung  operasionalisasi  SBPT  Numana;  (4)  DLH  Provinsi  Sulawesi  Tenggara berperan  pada  penerbitan  izin  lingkungan  sebagai  syarat  pembangunan  SBPT  Numana. Kepentingannya adalah evaluasi lingkungan hidup pada SBPT Numana; (5) Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (Nomor 640/18/2021 Tanggal 04 Agustus 2021) Tentang SBPT Numana telah terintegrasi dengan RTRW Kabupaten Wakatobi dan bolehnya melakukan  pembangunan.  Kepentingannya  adalah  adanya  pemberian  akses  oleh  SBPT  terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum dan menganalisis kualitas pembangunan infrastruktur SBPT Numana.
Kelompok crowds adalah kelompok yang dinilai memiliki kepentingan dan pengaruh rendah. Pengaruh  dan  kepentingan  pemangku  kepentingan  kelompok crowds  yaitu:  (1)  DLH  Kabupaten Wakatobi berkontribusi dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan SBPT Numana; (2) Dinas Perhubungan  Kabupaten  Wakatobi  turut  menentukan  jalur  pelayaran  dan  melakukan  pengaturan WKOPP  secara  bersama-sama  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Kepentingannya  adalah terhadap  mobilitas  kapal  laut  di  wilayah  pelabuhan;  (3)  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wakatobi berperan dalam memberi izin usaha kepada para pengusaha perikanan,  menarik  investor  untuk  berinvestasi,  dan  melakukan  pengukuran  iklim  investasi  sektor perikanan.  Kepentingannya  adalah  PAD;  (4)  Yayasan  Konservasi  Alam  Nusantara  memberikan saran/masukkan mengenai keberlanjutan/dampak lingkungan pembangunan SBPT Numana; (5) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Wanci saat ini berperan dalam penerbitan dokumen kepemilikan kapal, surat  tanda  kebangsaan  kapal,  dan  dokumen  kelengkapan  berlayar;  (6)  Perbankan  dapat  menjadi penyedia modal bagi nelayan. Kepentingannya adalah keuntungan melalui aktivitas pinjaman modal oleh nelayan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  kunci,  diketahui  harapan  dan  kendala  para pemangku kepentingan pada perencanaan pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana. Harapan dan kendala para pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 7.
DKP Kab Kepala Desa BTNW Dishub DLH kab Bappeda PUPR BKIPM DKP Prov Nelayan PLN
Pertamina
Koperasi PDAM P… YKAN KKP Kominfo Pengusaha DLHK Prov KUPP 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Ke pe nt in ga n Pengaruh Pemangku Kepentingan Key Players Tinggi Tinggi Rendah Perbankan Subjects Context setters Crowds
Tabel 6. Pengaruh dan kepentingan kelompok key players Pengaruh Kepentingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi (1) Menyiapkan regulasi dan administrasi yang berkaitan dengan SBPT (penganggaran, perencanaan, pembangunan, dan operasional); (2) Monitoring dan evaluasi SBPT Numana. (1) Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan; (2) Pemberdayaan nelayan; (3) Pengelolaan TPI; (4) Pengendalian stok ikan di wilayah Kab. Wakatobi; dan (5) PAD. Kementerian Kelautan dan Perikanan (1) Penetapan Numana sebagai lokasi calon pelabuhan perikanan; (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor B.574/MEN-KP/XI/2021 guna pembangunan SBPT Numana. (1) Pemulihan ekonomi khususnya masyarakat perikanan; (2) Kebutuhan data produksi perikanan dan target pencapaian jumlah produksi ikan; (3) Pemberdayaan masyarakat nelayan. Nelayan/kelompok nelayan (1) Basis data penyusunan dokumen perizinan SBPT Numana (2) Menentukan pilihan lokasi SBPT; (3) Penyuplai ikan ke SBPT apabila telah beroperasi. (1) Memanfaatkan akses fasilitas rantai dingin pada SBPT; (2) Mengakses BBM bersubsidi; (3) Jaminan pasar dengan harga yang lebih baik. Pengusaha bidang perikanan Investasi usaha pada SBPT Numana. Kemudahan mendapatkan stok ikan. PLN Rayon Wangi-Wangi Menyuplai dan memenuhi kebutuhan listrik pelanggan sektor perikanan laut di SBPT Numana Pendapatan negara PDAM Wangi-Wangi Menyuplai air bersih ke SBPT Numana dan pelanggan sektor perikanan laut seperti nelayan dan industri perikanan lainnya. perolehan pendapatan asli daerah. Koperasi Nelayan (1) Menjembatani nelayan mendapatkan bantuan fasilitas perikanan; (2) Berperan sebagai lembaga keuangan dan saluran pemberdayaan bagi nelayan Memanfaatkan sarana berusaha yang disediakan pada lokasi SBPT dan sebagai wadah simpan pinjam nelayan. Pertamina Menyuplai bahan bakar minyak kepada nelayan Pendapatan negara
Berdasarkan  Tabel  7,  diketahui  bahwa  terdapat  tiga  pemangku  kepentingan  yang  memiliki kendala terhadap SBPT Numana yaitu DKP Kabupaten Wakatobi, DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Balai Taman Nasional Wakatobi. Harapan para pemangku kepentingan dapat menjadi landasan dalam menyusun rekomendasi penyelesaian kendala para pemangku kepentingan.
Tabel 7. Harapan dan kendala para pemangku kepentingan Harapan Kendala Rekomendasi DKP Kabupaten Wakatobi Mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah daerah Kab. Wakatobi (Merdeka Emas) berupa pembangunan SBPT Numana. (1) Dokumen Amdal belum tersedia; (2) Sumber daya manusia pada kelembagaan pengelola SBPT belum terencana/tersedia (3) Belum ada penetapan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan. (1) Menyelesaikan dokumen Amdal; (2) Menyusun dokumen Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan (WKOPP) SBPT Numana; (3) Meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara; (4) Melaksanakan komitmen Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Wakatobi bersama DKP Kabupaten Wakatobi; (5) Berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana untuk menjamin keberhasilan program SPBT Numana Kelompok Nelayan/Nelayan Tidak terjadi illegal fishing, pengaturan pemasangan rumpon, dan peningkatan pendapatan nelayan. - Pengusaha Bidang Perikanan Mengembangkan /peluang usaha baru. - DKP Provinsi Sulawesi Tenggara Pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana program kerja Kurangnya partisipasi pada perencanaan dan pembangunan SBPT Numana BKIPM Bau-Bau Wilker Wakatobi Pemantauan lalulintas komoditas perikanan Kab. Wakatobi terpusat. - Kepala Desa Numana Sinkronisasi pembangunan desa dengan SBPT untuk peluang usaha. - Balai Taman Nasional Wakatobi SBPT Numana diarahkan dapat mendukung penyelenggaraan Taman Nasional Wakatobi. ±97% wilayah pembangunan SBPT Numana menjadi wewenang Balai TN Wakatobi. DLH Provinsi Sulawesi Tenggara SBPT perlu melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala. - Dinas PUPR Kabupaten Wakatobi Perencanaan pembangunan selaras dengan aktualisasi di lapangan. -

## Pemangku Kepentingan yang Terlibat pada SBPT Numana
Berdasarkan hasil penelitian, pemangku kepentingan pada kelompok key players memiliki peran berbeda-beda.  DKP  Kabupaten  Wakatobi  dan  KKP  menjadi  regulator  dan  evaluator  perencanaan, pembangunan,  dan  pengoperasian  SBPT  Numana.  DKP  Kabupaten  Wakatobi  juga  menyiapkan
berbagai administrasi mulai penganggaran hingga monitoring pembangunan dan pengoperasian SBPT. PLN  Rayon  Wangi-Wangi,  PDAM  Wangi-Wangi,  dan  Pertamina  menjadi  fasilitator  yaitu  masing- masing sebagai penyedia jasa kelistrikan untuk sarana perkantoran dan gedung lainnya, penyedia air bersih untuk keperluan SBPT, dan penyedia bahan bakar minyak untuk nelayan. Menurut Syukhriani et al. (2018), pemerintah daerah berperan mengawasi, mengatur, fasilitator, dan mewujudkan   program pemerintah pusat. Nelayan dan pengusaha perikanan menjadi implementator pada pengoperasian SBPT Numana. Nelayan berperan sebagai penyedia ikan hasil tangkapan dan pengusaha perikanan seperti pengumpul  memberikan  modal  melaut  untuk  nelayan  dan  menambah  pemasukan  bagi  daerah. Kelompok key players harus kooperatif dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program pembangunan (Nugroho et al. 2021).
Kelompok subjects menjadi implementator dan dipengaruhi oleh keberadaan SBPT Numana. kelompok subjects bersifat suportif, memiliki sedikit kapasitas untuk mengubah situasi tetapi dapat mempengaruhi orang/organisasi jika membuat aliansi, dan sebaliknya mereka dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lain (Bibin et al. 2018). Pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan adalah DKP  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  yang  dinilai  memiliki  pengaruh  rendah  terhadap  SBPT  Numana karena  kurangnya  partisipasi  dalam  perencanaan  pembangunan  SBPT  Numana.  Kewenangan pengelolaan laut provinsi (0-12 mil) mengharuskan SBPT Numana menjadi wilayah pengelolaan DKP Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (UU  No.  23  Tahun  2014).  Kepala  Desa  Numana  dan  BKIPM  Wilker Wakatobi berfungsi sebagai regulator karena rencana pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana dilaksanakan  pada  wilayah  pengelolaannya.  Kelompok subjects dapat berperan sebagai regulator di tingkat  lokal  untuk  hal-hal  yang  bersifat  teknis  (Nurfatriani et  al.  2015).  Kepala  Desa  Numana memfasilitasi proses pembebasan lahan akses masuk SBPT Numana dan BKIPM Wilker Wakatobi akan membantu proses pemantauan, pendataan, dan evaluasi kualitas komoditas perikanan yang keluar dari SBPT  Numana.  Tingkat  kepentingan  yang  tinggi  membuat  kelompok subjects  berupaya  menjaga kawasan dan sumberdaya tetap lestari (Husain et al. 2019).
Kelompok context setters berperan sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator perencanaan dan pembangunan SBPT Numana. Perbedaan kelompok ini dengan kelompok key players yakni ketiadaan peran implementator  dan  tidak  ada  kepentingan  ekonomi  terhadap  pengoperasian  SBPT  Numana. Kelompok context setters diharapkan responsif dalam perencanaan kebijakan ekonomi (Maani et al. 2021). Peran kelompok context setters paling utama adalah pada tahap perencanaan SBPT Numana. Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  bersama  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Wakatobi  menetapkan Perjanjian Kerja sama Pembangunan SBPT Numana pada wilayah taman nasional. Bappeda Kabupaten Wakatobi  menyetujui  program  pembangunan  SBPT  Numana  sehingga  program  tersebut  tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wakatobi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang mengeluarkan  izin  lingkungan.  Dinas  PUPR  Kabupaten  Wakatobi  mengeluarkan  rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang bagi SBPT Numana. Oleh karena itu, persetujuan kelompok context setters  menjadi  syarat  utama  SBPT  Numana  dapat  dibangun  dan  dioperasikan.  Kelompok  context setters sangat mungkin menjadi opposan atau minimal selalu mengintervensi (Purnama dan Sulastri 2014).  Kelompok  ini  perlu  diberikan  informasi  terkait  program/proyek  selama  pembangunan  dan pengoperasian SBPT Numana oleh penanggung jawab, sebagai konsekuensi persetujuan berbagai syarat yang disetujui bersama pada tahap perencanaan SBPT Numana. Hubungan baik perlu dibina dengan kelompok context setters agar dapat berperan aktif mencapai tujuan (Husain et al. 2019).
Kelompok crowds  perlu  dilibatkan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  bersama  untuk mencegah konflik atau krisis manajemen sehingga pengelolaan program dapat berjalan bersama-sama (Freeman et  al.  2018).  Dari  enam  (6)  pemangku  kepentingan  pada  kelompok  crowds,  Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi perlu diperhatikan karena ada pelabuhan umum di dekat lokasi SBPT  Numana.  Kondisi  ini  memungkinkan  adanya  benturan  kepentingan  seperti  alur  dan  kolam pelabuhan  yang  berpotensi  menghambat  pengoperasian  SBPT  Numana.  Tingkat  kepentingan
kelompok crowds dapat berubah bergantung lokasi, proses pembangunan, dan upaya pengoperasian SBPT Numana karena matriks pengaruh-kepentingan bersifat dinamis (Reed et al. 2009).

## Solusi terhadap Kendala Pemangku Kepentingan
Pembangunan SBPT Numana hingga saat ini belum dilanjutkan. Penyebab utamanya adalah ketersediaan  dokumen  perencanaan  sebagai  syarat  pembangunan  belum  dilengkapi  seperti  izin lingkungan. Selain itu, DKP Kabupaten Wakatobi perlu menyelesaikan dokumen studi kelayakan SBPT Numana  karena  merupakan  bagian  dari  pengajuan  izin  lingkungan  dan  bertujuan  meminimalkan resiko  pada  saat  pembangunan  maupun  pengoperasian  SBPT  Numana.  Hal  penting  lainnya  adalah mengenai  peran  DKP  Kabupaten  Wakatobi  yang  bertanggung  jawab  dalam  perencanaan  dan penganggaran pembangunan SBPT Numana. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  penetapan  lokasi  dan  pengelolaan  pelabuhan  perikanan  tipe  D, termasuk SBPT Numana merupakan tanggung jawab DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan DKP Kabupaten Wakatobi hanya dapat mengelola Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan hal ini, maka perlu komunikasi  antara  DKP  Kabupaten  Wakatobi  dengan  DKP  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk membahas  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  demi  kelancaran  pembangunan  dan pengoperasian SBPT Numana.
Mengacu pada Tabel 7, terdapat beberapa kendala pemangku kepentingan dalam pembangunan dan  upaya  pengoperasian  SBPT  Numana.  Perlu  pendekatan  penyelesaian  kendala  berdasarkan harapan/aspirasi pemangku kepentingan, yaitu:
Pertama:  Menyelesaikan  dokumen  Amdal.  DKP  Kabupaten  Wakatobi  sebagai  pemrakarsa bekerja sama dengan pihak penyedia jasa konsultan (pelaksana) melalui swakelola tipe III sehingga penyusunan  dokumen  Amdal  dapat  segera  dilaksanakan.  Hal  ini  dilakukan  karena  keterbatasan personil  dan  bidang  keahlian  yang  tersedia.  Swakelola  tipe  ini  bertujuan  membantu  pemerintah meningkatkan kualitas, jangkauan layanan, dan kemampuan teknis SDM (Efendi et al. 2019). Pada proses pengawasan, pemrakarsa sebaiknya bekerja sama dengan DLH Kabupaten Wakatobi, bersama- sama  mengawal  dan  memastikan  kesesuaian  pelaksanaan  penyusunan  dokumen  Amdal  hingga mendapatkan  pengesahan  dari  komisi  Amdal  yang  berwenang  (DLH  Provinsi  Sulawesi  Tenggara) sampai  diterbitkannya  izin  lingkungan.  Amdal  dibutuhkan  bagi  proses  pengambilan  keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan berkelanjutan (Mumpuni 2021).
Kedua: Menyusun dokumen WKOPP SBPT Numana. Penetapan WKOPP merupakan strategi prioritas  pengembangan  pelabuhan  perikanan  (Muammar et  al.  2020).  Pertimbangan  penyusunan dokumen  WKOPP  adalah  jarak  yang  dekat  antara  SBPT  Numana  dengan  Dermaga  Patinggu  yang dikelola oleh Dishub Kabupaten Wakatobi (± 250 m) dan batas luas perairan laut yang ditetapkan oleh Balai  TN  Wakatobi.  Balai  TN  Wakatobi,  DKP,  Dishub  Kabupaten  Wakatobi,  Kades  Numana  dan instansi yang berkepentingan perlu menyusun dokumen WKOPP, sehingga alur transportasi terutama di wilayah laut dapat ditetapkan. Koordinasi dimaksudkan untuk mencapai peran maksimal pemangku kepentingan (Hidayat et al. 2020).
Ketiga: Meningkatkan keterlibatan DKP Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). DKP Kabupaten Wakatobi  segera  menjalin  komunikasi  intens  dengan  DKP  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk mempersiapkan pembentukan kelembagaan pengelola SBPT Numana, termasuk ketersediaan sumber daya  manusia,  minimal  sesuai  standar  struktur  organisasi  PPI.  Penataan  kelembagaan  pelabuhan perikanan  dilakukan  dengan  cara  inventarisasi  aspirasi stakeholder  serta  harmonisasi  pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan pelabuhan perikanan (Biasane 2014). Keterlibatan penting lainnya yakni pengalokasian anggaran program SBPT Numana oleh DKP Provinsi Sultra. Rencana anggaran program pengadaan sarana dan prasarana minimal mengacu pada kebutuhan nelayan yang belum masuk rencana pelaksanaan program/kegiatan DKP Kabupaten Wakatobi bersama Balai TN Wakatobi Tahun 2022-2031, seperti balai pertemuan dan tempat istirahat nelayan, fasilitas pemadam  kebakaran,  fasilitas  komunikasi, coldbox,  dan  TPS.  Keterlibatan  pemangku  kepentingan
memberikan manfaat berupa penyelesaian masalah, tumbuhnya kepercayaan terhadap organisasi, dan meningkatkan citra organisasi dimata publik (Prasetyo 2020).
Keempat: Melaksanakan komitmen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Wakatobi  bersama  DKP  Kabupaten  Wakatobi  yakni  pelaksanaan  program  yang  mendukung penyelenggaraan  Taman  Nasional  Wakatobi.  Kedua  Pemangku  kepentingan  perlu  memperkuat komitmen dengan menyusun regulasi dan koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan kawasan konservasi dengan rencana pengelolaan perikanan tangkap. Regulasi dipandang sebagai keharusan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan secara luas di wilayah pesisir dan laut  (Dimitrovski et  al.  2021).  Penetapan  regulasi  tersebut  diharapkan  meminimalisir  konflik kepemilikan sumberdaya yang bersifat open access menjadi state property dan konflik pengelolaan sumberdaya yang memuat tujuan konservasi dan pemanfaatan/eksploitasi (Mahmud et al. 2016).
Kelima: Berbagi tanggung jawab dengan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana untuk menjamin keberhasilan program SPBT Numana. Saat ini, penanggung  jawab  SBPT  Numana  adalah  DKP  Kabupaten  Wakatobi,  di  mana  OPD  ini  telah merencanakan,  menganggarkan,  dan  membangun  fasilitas  dasar  SBPT  Numana.  Mengacu  pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penanggung jawab seharusnya adalah DKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi ini dapat menghambat upaya pengoperasian SBPT Numana, karena adanya ketidaksesuaian peran dan tanggung jawab oleh kedua pemangku kepentingan. Langkah krusial yang dapat ditempuh adalah kolaborasi pengelolaan SBPT Numana. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kedua pihak adalah melakukan Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), baik kerja sama wajib ataupun sukarela. Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain yang dilakukan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya, harus melakukan koordinasi teknis di tingkat nasional, di mana hasil pembahasan disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama (PP No. 28 Tahun 2018). Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh aturan yang dibuat, disepakati bersama, dan pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewajiban (Zubayr et al. 2014).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 22 pemangku kepentingan yang terlibat pada rencana pembangunan dan pengoperasian SBPT Numana yang dipetakan menjadi empat kelompok yaitu key players, subjects, context setters, dan crowds. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan yang paling tinggi adalah DKP Kabupaten Wakatobi, kelompok nelayan/nelayan, PLN Rayon  Wangi-Wangi,  PDAM  Wangi-Wangi,  koperasi  nelayan,  Pertamina,  KKP,  dan  pengusaha perikanan.  Pendekatan  penyelesaian  kendala  berdasarkan  harapan/aspirasi  pemangku  kepentingan adalah  menyusun  dokumen  Amdal  dan  WKOPP  SBPT  Numana,  meningkatkan  keterlibatan  DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan komitmen PKS antara Balai TN Wakatobi bersama DKP Kabupaten  Wakatobi,  dan  berbagi  tanggung  jawab  dengan  pemangku  kepentingan  yang  memiliki pengaruh dan kepentingan terhadap SBPT Numana.
Perencanaan,  pembangunan,  dan  upaya  pengoperasian  SBPT  Numana  perlu mempertimbangkan aspirasi pemangku kepentingan.
Pengambil kebijakan dapat mengimplementasikan  rekomendasi  penyelesaian  kendala  yang  diusulkan  berdasarkan  tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan pemangku kepentingan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai penyedia  Beasiswa  Pendidikan  Indonesia.  Terima  kasih  juga  kami  ucapkan  kepada  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi atas kerja sama dalam menyediakan data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Atashbahar O, Sari AA, Takian A, Olyaeemanesh A, Mohamadi E, Barakati SH. 2021. Integrated Early Childhood Development Policy in Iran: a Stakeholder Analysis. BMC Health Services Research. 21(1): 1-10.
Bendtsen  EB,  Clausen  LPW,  Hansen  SF.  2021.  A  Review  of  the  State-of-the-Art  for  Stakeholder Analysis with Regard to Environmental Management and Regulation. Journal of Environmental Management. 279: 111773.
Biasane DI. 2014. Kelembagaan Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan di Kendari. Jurnal Penelitian Transportasi Laut. 16(2): 69-80.
Bibin M, Vitner Y, Imran Z. 2018. Analysis of Stakeholder in the Development of Labombo Beach Sustainable Town in Palopo City. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. 31(1): 62-71.
Bryson JM. 2004. What to Do When Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review. 6(1): 21-53.
Dimitrovski D, Lemmetyinen A, Nieminen L, Pohjola T. 2021. Understanding Coastal And Marine Tourism  Sustainability  -  A  Multi-Stakeholder  Analysis. Jurnal  of  Destination  Marketing  & Management. 19: 100554. (doi: org/10.1016/j.jdmm.2021.100554)
[DKP-Kab. Wakatobi] Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi. 2021. Kajian Data Base Perikanan. Wakatobi: DKP-Kab. Wakatobi.
Efendi R, Martini S, Sadoko I, Muslim A. 2019. Swakelola Tipe III: Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah  dan  Organisasi  Kemasyarakatan  untuk  Inovasi  Pembangunan  dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bandung: AKATIGA Pusat Analisis Sosial.
Fedora SD, Hudiyono RF. 2019. Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Unit Hubungan Masyarakat  (Humas)  dan  Kesekretariatan  PT.  Semen  Padang. Jurnal  Administrasi  Bisnis Terapan. 2(1): 38-46.
Freeman  ER,  Civera  C,  Cortese  D,  Fiandrino  S.  2018.  Strategising  Stakeholder  Empowerment  for Effective  Co-Management  Within  Fishery-Based  Commons. British  Food  Journal.  120(11): 2631–2644.
Firmansyah  F,  Mustofa  A,  Estradivari,  Damora  A,  Handayani  C,  Ahmadia  G,  Harris  J.  2017.  Satu Dekade Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi: Keberhasilan dan Tantangan Konservasi Laut. Jakarta: WWF-ID. https://www.researchgate.net/publication/322853835.
Hidayat  NC,  Setijaningrum  E,  Asmorowati  S.  2020.  Analisis  Pemangku  Kepentingan  Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 19(2): 188-201.
Husain A, Satria A, Kusmana C, Eriyatno. 2019. Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Kota Gorontalo. Journal of Natural Resources and Environmental Management. 9(4): 1041-1052.
[Kepmen]  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  No.  109  Tahun  2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. 2021.
[Kepmen]  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2022 Tentang  Estimasi  Potensi  Sumber  Daya  Ikan,  Jumlah  Tangkapan  yang  Diperbolehkan,  dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolan Perikanan Negara Republik Indonesia. 2022.
Maani KD, Fajri H, Wahyuni N, Malau H. 2021. Collaborative Governance sebagai Solusi dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. Sosio Informa. 7(2):73-88.
Mahmud A, Satria A, Kinseng RA. 2016. Teritorialisasi dan Konflik Nelayan di Taman Nasional Bali Barat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan. 11(1):45-54.
Muammar  R,  Boesono  H,  Purnomo  PW.  2020.  Analysis  of  Bajomulyo  Coastal  Fishing  Harbor Development  in  Pati  Regency,  Central  Java,  Indonesia. International  Journal  of  Oceans  and Oceanography. 14(1): 17-32.
Mumpuni,  NWR.  2021.  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development. Amnesti: Jurnal Hukum. 3(2):71-86.
Nugroho IA, Darwo, Yuniarti D. 2021. Stakeholders’ Mapping and Strategy for Restoring Peatland Forest in West Tanjung Jabung Jambi, Indonesia. Indonesian Journal of Forestry Research. 8 (1): 37-57.
Nurfatriani F, Darusman D, Nurrochmat DR, Yustika AE. 2015. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 12 (2): 105-124.
Purnama  R,  Sulastri.  2014.  Analisis  Model  Kekuatan  Stakeholder  dalam  Desain  dan  Implementasi Kebijakan UPI. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. 5(2): 85-96.
Prasetyo, E. 2020. Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Konteks Keterlibatan Pemangku  Kepentingan  (Stakeholder  Engagement):  Studi  Kasus  Program  Revaluasi  Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. 10(2): 1-16.
Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Huback K, Morris J, Stringer LC. 2009. Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resources Management . Journal of Environmental Management. 90 (5):1933-1949.
Soumokil RP. 2021. Strategy to Improve the Class of Ambon Archipelago Fisheries Port into an Ocean Fishery Port Using Swot Analysis. Arika. 15(1): 1-14.
Syukhriani S, Nurani TW, Haluan J. 2018. Model Konseptual Pengembangan Perikanan Tongkol dan Cakalang yang Didaratkan di Kota Bengkulu. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 9(1): 1- 11.
Tahir M, Alimina N, Haya LOMY. 2020. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Pangkalan  Pendaratan  Ikan  Torobulu,  Kabupaten  Konawe  Selatan. Jurnal  Sains  dan  Inovasi Perikanan. 4(2): 63-73.
[UU]  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. 2014.
Widodo ML, Soekmadi R, Arifin HS. 2018. Analisis Stakeholders dalam Pengembangan Ekowisata di Taman  Nasional  Betung  Kerihung  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 8(1):55-61.
Zubayr M, Darusman D, Nugroho B, Nurrohmat DR. 2014. Peranan Para Pihak dalam Implementasi Kebijakan  Penggunaan  Kawasan  Hutan  untuk  Pertambangan. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan. 11(3): 239-259.