P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
ASAS LEGALITAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA
Alfredo Risano, S.H.,M.H. 1
1 Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
1 alfredo.risano@gmail.com

## Abstract
Legal consequences of the legality principle if it is related to narcotics that are not regulated in  law.  About  New  Psychoactive  Subtances , Through  extensive  interpretation,  the  judge expands  the  meaning  of  special  provisions  into  general  provisions  in  accordance  with grammatical  rules,  so  the  judge  must  make  legal  findings  in  adjudicating  narcotics  crime cases  new  types,  this  is  done  because  new  types  of  narcotics  are  not  included  in  the attachment to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

## Key Word: Legality Principle, New Psychoactive Subtances, Legal Interpretation

## 1. PENDAHULUAN
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  narkotika  adalah  sejenis  zat  yang  dapat menimbulkan pengaruh atau efek tertentu bagi orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara  memasukannya  kedalam  tubuh.  Istilah  narkotika  yang  digunakan  disini  bukanlah narcotics pada farmacologie (farmasi),  melainkan  sama  artinya  dengan drug ,  yaitu  sejenis zat  yang  apabila  dipergunakan  dan  masuk  kedalam  tubuh  seseorang  akan  membawa  efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, antara lain dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, dan pengaruh-pengaruh  tersebut  dapat  berupa:  penenang,  stimulant,  menimbulkan  halusinasi (pemakainya  tidak  mampu  membedakan  antara  khayalan  dan  kenyataan,  kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat). 1
Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. 2 Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekusor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.
1 Soedjono Dirjosisworo, Segi Hukum Tentang Narkotika, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1986, h.
14
2 Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pusataka, Jakarta, 2006, h.1
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: ³
“Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun  semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” .
Pada  saat  ini  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  mulai bermunculan  narkotika  jenis  baru.  Dalam  hal  ini,  narkotika  jenis  baru  yang  dimaksudkan adalah  narkotika  yang  jenis  atau  kandungannya  belum  diklasifikasikan  di  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tahun  2019  di  Indonesia  terdapat  108  peraturan  mengenai  narkotika,  jumlah  ini merupakan  jumlah  terbesar  yang  pernah  di  buat  sepanjang  sejarah  pembuatan  peraturan tentang  narkotika  menurut  informasi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN). 3 Data  ini menunjukkan  bahwa  Indonesia  sudah  mulai  sadar  akan  pentingnya  keberadaan  narkotika yang  dapat  merusak  para  penerus  bangsa  Indonesia.  Tahun  ini  telah  beredar  74  jenis narkotika baru yang masuk di Indonesia, menurut informasi yang disampaikan oleh BNN,  8 (delapan)  diantaranya  belum  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  terdapat kekosongan  hukum  yang  dapat  digunakan  sebagai  celah  oleh  pihak-pihak  untuk mengedarkan  jenis  narkotika  yang  belum  termuat  tersebut.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  antar  lain  yaitu  Bagaimana  pengaturan  narkotika  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia dan bagaimana keabsahan penyalahgunaan narkotika yang belum termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bila dikaitkan dengan asas legalitas.

## 2. METODE PENELITIAN
Melalui penelitian yuridis normatif,  untuk itu akan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum seta peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan ( statute approach) , dan Pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 4
Pendekatan  perundangan-undangan  ( statute  approach )  diperlukan  guna  mengkaji lebih  lanjut  mengenai  dasar  hukum.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum. Pendekatan  perundang-undangan  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait. 5

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia
Sebelum  berlakunya  Undang-undang  Nomor  9  tahun  1976,  istilah  narkotika  belum dikenal  di  Indonesia.  Peraturan  yang  berlaku  sebelum  ini  adalah Verdovende  Middelen Ordonnantie (Staatsblad  1929  Nomor  278  jo  Nomor  536)  yang  diubah  tahun  1949 (Lembaran  Negara  1949  Nomor  337),  tidak  menggunakan  istilah  “narkotika”  tetapi  “obat
3 Badan  Narkotika  Nasional,  ―Jaringan  Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  Badan  Narkotika Nasional‖, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1.
4 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta 2005 , h.1.
5 Ibid., h.15
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang  membiuskan”  ( Verdovende  middelen )  dan  peraturan  ini  dikenal  sebagai  Ordonansi Obat  Bius. 6 Ketentuan-ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut, berhubungan  dengan  perkembangan  lalu-lintas  dan  adanya  alat-alat  perhubungan  dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke  Indonesia,  ditambah  pula  dengan  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  dalam  bidang pembuatan  obat-obatan,  ternyata  tidak  cukup  memadai  untuk  dapat  mencapai  hasil  yang diharapkan.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan  narkotika,  yang  di  dalam  peraturan  itu  dikenal  dengan  istilah Verdoovende Middelen atau  obat  bius,  sedangkan  pemberian  pelayanan  kesehatan  untuk  usaha penyembuhan  pecandunya  tidak  diatur.  Sejak  dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970,  istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”. 7
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  9  tahun  1976  tentang  Narkotika (Lembaran  Negara  1976  Nomor  37),  maka  istilah  narkotika  secara  resmi  digunakan,  dan sekarang sudah diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih  menyempurnakan  Undang-undang  Nomor  9  tahun  1976.  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  tentang  Narkotika  mengatur  upaya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.  Disamping  itu,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  juga  mengatur  mengenai pemanfaatan  Narkotika  untuk  kepentingan  pengobatan  dan  kesehatan  serta  mengatur tentang  rehabilitasi  medis  dan  sosial  dan  juga  mencakup  pengaturan  mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan  narkotika  sebelum  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, perpanjangan  jangka  waktu  penangkapan,  penyadapan  telepon,  teknik  penyidikan penyerahan  yang  diawasi  dan  pembelian  terselubung  dan  pemufakatan  jahat  untuk melakukan tindak pidana narkotika. 8
Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang  sangat  merugikan  dan  membahayakan  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara, pada  Sidang  Umum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Tahun  2002 melalui  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor VI/MPR/2002  telah  merekomendasikan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  dan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.  Pemerintah  menilai  Undang-Undang  No.  22  tahun  1997  tidak  dapat  mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk  kejahatannya  yang  terorganisir.  Undang-undang  No.  35  tahun  2009  menekankan pada  ketentuan  kewajiban  rehabilitasi,  penggunaan  pidana  yang  berlebihan,  dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. 9
6 Andi  Hamzah,  RM.  Surachman,  Kejahatan  Narkotika  dan  Psikotropika,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1994, h. 13
7 Inpres, 1971 : 18 tentang Narkotika
8 Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
9 Aris Irawan, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dikaji dari Politik Hukum Penerapannya, http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden Nomor  83  Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi,  dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non  struktural  yang  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Presiden,  yang  hanya  mempunyai  tugas  dan  fungsi  melakukan  koordinasi.  DalamUndang- undang  ini,  Badan  Narkotika  Nasional  tersebut  ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.  Badan  Narkotika  Nasional  berkedudukan  di  bawah  Presiden  dan  bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  sebagai  instansi  vertikal,  yakni  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten/kota.  Undang-Undang  No.  35 tahun  2009  diatur  juga  mengenai  Prekursor  Narkotika  karena  Prekursor  Narkotika merupakan  zat  atau  bahan  pemula  atau  bahan  kimia  yang  dapat  digunakan  dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan  Narkotika.  Dalam  Undang-Undang  ini  diatur  juga peran  serta  masyarakat  dalam  usaha  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  termasuk  pemberian  penghargaan  bagi  anggota masyarakat  yang  berjasa  dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## 3.2 Asas Legalitas
Asas  legalitas  telah  diatur  dalam  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS).  Asas  legalitas  ini pada dasarnya menghendaki: 10
1) Perbuatan  yang  dilarang  harus  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan;
2) Peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.
Tetapi adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali sebagaimana yang  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  1  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana,  yakni  :  Tidak seorangpun  dapat  dipidana  atau  dikenakan  tindakan,  kecuali  perbuatan  yang  dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. 11 Asas legalitas atau nullum crimen sine lege dan nulla poena  sine  lege .  Asas  ini  lebih  cocok  untuk  hukum  pidana  tertulis.  Asas  legalitas  tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang  tertulis  yang  telah  menetapkan  adanya  sanksi  pidana.  Pertanyaanya  sekarang  ialah bagaimana  terhadap  suatu  sikap  perilaku  yang  dampaknya  dirasakan  telah  mengganggu kaidah-kaidah  ketertiban  sosial  namun  tidak  terumuskan  dalam  kaidah-kaidah  hukum. Berdasarkan hal ini maka ada prinsip dengan suatu penerapan analogis. 12
10 Siswanto,  Politik  Hukum  dalam  UndangUndang  Narkotika  (Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 187.
11 Ibid.,
12 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, h. 35.

## 3.3  Kekosongan  Hukum  Terhadap  Pengaturan  Narkotika  dan  Zat  Adiktif  Yang  Tidak Terdaftar Dalam Peraturan Perundang-undangan
Dalam  masalah  penyalahgunaan  narkotika,  ketentuan  hukum  belum  menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:
a) Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika
b) Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika
c) Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar.
d) Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika.
Jenis-jenis  narkotika  di  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  pada  BAB  III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat 15 , menegaskan bahwa narkotika di golongkan menjadi:
a) Narkotika golongan I;
b) Narkotika golongan II; dan
c) Narkotika golongan III.
Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:  Narkotika  golongan  I,  adalah  narkotika  yang  hanya  dapat  digunakan  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta  mempunyai potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan  Narkotika  golongan  II,  adalah narkotika  berkhasiat  pengobatan  digunakan  sebagai  pilihan  terakhir  dan  dapat  digunakan dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai potensi  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan  Narkotika  golongan  III,  adalah  narkotika berkhasiat  pengobatan  dan  banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  ringan  mengakibatkan ketergantungan.  Ketentuan  mengenai  perubahan  penggolongan  narkotika  diatur  dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri  Kesehatan.  Untuk  itu  perubahan  yang  berlaku  saat  ini  mengenai  penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes 50/2018).
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  44  Tahun  2019  tentang  Perubahan Penggolongan  Narkotika  yang  mengatur  tentang  perubahan  isi  daftar  golongan  narkotika yang  telah  ada  di  Indonesia  telah  menyatakan  74  jenis  narkotika  baru.  Namun,  dalam penjabaran dalam Permenkes tersebut tidak semua jenis narkotika disebutkan, masih ada 8 jenis narkotika yang tidak di jelaskan di dalam permenkes tersebut. Hal tersebut disebabkan karena  adanya  sebuah  kondisi  dimana  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  terganjal  sebuah kondisi  yaitu  adanya  pembatasan  gerak  dari  BNN  sendiri  untuk  melaksanakan  penyidikan terhadap  narkotika  jenis  baru.  Oleh  karena  dalam  penyidikan  diperlukan  adanya  sebuah pelaporan  terlebih  dahulu  sebelum  diadakan  proses  lebih  lanjut  juga  mendalam. Sebagaimana  di  jelaskan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  83  Tahun  2007;  yang  menjelaskan tentang  fungsi  dan  kedudukan  BNN  dalam  upaya  pemutusan  jaringan  peredaran  gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas (Perpres No. 83 Tahun 2007 Pasal 3 huruf e).
Apabila  diakitkan  dengan  asas  legalitas,  pengguna  zat  yang  tidak  terdaftar  dalam lampiran  I  maupun  lampiran  II  ini  tak  dapat  dijerat  oleh  ancaman  pidana.  Mengenai  asas
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
legalitas, Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: 13
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
Pengenaan  pidana  denda  diberlakukan  bagi  semua  golongan  narkotika,  dengan denda  minimal  400  juta  rupiah  dan  maksima  8  (delapan)  miliar  rupiah.  Untuk  jenis-jenis pelanggaran  terhadap  narkotika  dengan  unsur  pemberatan  maka  penerapan  denda maksimum  dari  tap-tiap  pasal  yang  dilanggar  ditambah  dengan  1/3  (satu  pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undangundang ini bersifat kumulatif, yakni  pidana  penjara  dan  pidana  denda. 14 Asas  legalitas  adalah  asas  yang  menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih  dahulu  dalam  peraturan  perundang-undangan. 15 Di  Indonesia,  tindak  pidana Narkotika diatur dalam UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana proses penegakan  hukum  didasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang Narkotika tersebut.
Asas  legalitas  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  yang    berbunyi”  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana,  jika  ini ditentukan  lebih  dulu  dalam  suatu  ketentuan  perundang-undangan”.  Menurut  Wirjono Prodjodikoro,  dalam  bukunya  yang  berjudul  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali ” tiada hukuman pidana  tanpa  undangundang  hukum  pidana  terlebih  dahulu).45  Maka  dari  uraian  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ada  kelemahan  dalam  penerapan  sanksi  dalam  tindak pidana  narkotika  jenis  baru  ini.  Salah  satu  kelemahan  yang  sangat  fatal  adalah  adanya kekosongan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum ( rechtsvacuum ). Kekosongan  hukum  sendiri  dikatakan  fatal  karena  dapat  menimbulkan  ketidakpastian hukum  ( rechtsonzekerheid )  atau  ketidakpastian  peraturan  perundang-undangan  di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum ( rechtsverwarring ). Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam sistem hukum ini  sumber  hukum  yang  utama  adalah  Perundang-undangan.  Sehingga  segala  hal  yang berhubungan dengan perundangundangan lebih diutamakan eksistensi serta pelaksanaannya.  Hal  yang  berhubungan  dengan  perundangundangan  yang  akan  dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai penafsiran hukum, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu sebagaimana menurut Bagir manan. kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara positif
13 Moeljatno, Op. Cit , h. 25
14 Ibid.,
15 M. Rasyid Ariman Kontroversi Asas Legalitas, , Jurnal Equality, Vol. 11, hlm. 37 (2006)
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sudah  seharusnya  dapat  diaritikan  dan  dipahami  secara  jelas  mempertimbangkan  dasar filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya. 16
Dalam  hal  ini  penafsiran  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  sebagai  salah  satu penegak  hukum,  harus  dilandasi  dengan  pertimbangan  dari  asas-asas  penerapan  hukum positif, yang dilakukan dalam rangka: 17
1) Melaksanakan  hukum  sebagai  suatu  fungsi  pelayanan  atau  pengawasan terhadap kegiatan masyarakat;
2) Mempertahankan  hukum  akibat  terjadi  pelanggaran  atas  suatu  aturan  hukum seperti yang dilakukan oleh badan peradilan.
Dalam  hal  ini  penafsiran  hukum  adalah  tugas  dari  badan  peradilan  yang  pada hakekatnya  merupakan  tugas  dan  wewenang  seorang  hakim  untuk  dapat  memutus  suatu perkara  dengan  pertimbanganpertimbangan  yang  ada.  Interpretasi  atau  penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai  teks  undang-undang  agar  ruang  lingkup  kaedah  dapat  ditetapkan  sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. 18
Metode penemuan hukum (rechtsvinding ) yang paling sering digunakan hakim yaitu metode interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan  tegas  tidaklah  boleh  menyimpang  dari  maksud  pembentuk  undang-undang. 19 Hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum terhadap pasal dalam undangundang  yang  digunakan  apabila  isi  pasal  yang  digunakan  tidak  jelas  atau  kurang lengkap.  Penafsiran  secara  analogis  di  dalam  lapangan  hukum  pidana  adalah  terlarang sejauh ia membuat suatu rumusan delik itu menjadi diperluas. 20 Penafsiran secara analogi diizinkan apabila digunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undangundang karena belum diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Penafsiran secara  analogi  dibatasi  sebagai  suatu  pengecualian  terhadap  isi  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP selama tidak memperluas ketentuan tersebut sampai keluar dari rumusan yang ada.
Setelah  hakim  menentukan  hukum  yang  digunakan  atas  perkara  yang  diajukan kepadanya,  baik  menggunakan  ketetuan  hukum  yang  sudah  ada  maupun  melalui penafsiran,  maka  hakim  akan  menjatuhkan  putusan  atas  perkara  tersebut.  Hukum  atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam  rangka  menegakkan  hukum  yang  telah  dilanggar.  Hal  itu  dikarenakan  Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah n ullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali . Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu “Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum  terlebih  dahulu  dinyatakan  dalam  suatu  aturan  undang-undang.  Kedua,  dalam
16 http://hukumonline.penafsiranhukum.com,
17 Ibid.,
18 http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=29 24&file=/Penafsiran-Hukum.html
19 P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 1.
20 Ibid., h. 4
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ketiga, aturanaturan hukum pidana tidak berlaku surut. 21
Prinsip  “legality”  tidak  saja  meliputi  “material  legality”  yang  menghendaki  bahwa penetrapan  hukum  melalui  putusan-putusan  Pengadilan  dan  lain-lain  menurut  isinya  “in their  content”  harus  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  hukum  yang  bersangkutan, melainkan  juga  ia  mengandung  di  dalamnya  suatu  “formal  legality”,  yang  memperhatikan hierarkhi  dari  perundang-undangan  yang  ada,  Undang-Undang  Dasar,  undang-undang  dan peraturan-peraturan  hukum  lainnya. 22 Hal  itu  berarti  bahwa  putusan  hakim  harus  sesuai dengan  hukum  yang  bersangkutan  sehingga  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  undang- undang  yang  digunakan  selama  ketentuan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 maupun undang-undang atau peraturan hukum lain.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  segala  bentuk  tindak  pidana  narkotika  yang bertentangan  dengan  UU  No.  35  Tahun  2009  akan  menimbulkan  pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan  yang  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Penjatuhan  pidana oleh  hakim  berbeda-beda  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan yang  akan  dicantumkan  dalam  pertimbangan  hakim,  tetapi  kebebasan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terbatas  pada  ketentuan  minimum  maupun  maksimum  yang  telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yang digunakan.
Kekuasaan  Kehakiman  Terhadap  Kasus  yang  Jenis  Narkotikanya  Tidak  Terdaftar dalam Peraturan Perundang-undangan Sebuah kekosongan hukum dapat saja terjadi dalam proses persidangan, terutama dalam menangani kasus perkara penyalah gunaan narkotika. Karena,  apabila  di  tinjau  melalui  peraturan  perundang-undangan  tidak  semua  jenis narkotika termuat di dalamnya. Seperti yang kami sampaikan  pada  bagian Latar Belakang, bahwasanya  terdapat  800  jenis  narkotika  yang  ada  di  dunia,  sedangkan  yang  telah  diatur dalam perundangan Indonesia hanya kurang dari sepertiga dari jenis yang ada. Sesuai pada UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  50  ayat  (1)  bahwa  Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili. 23
Fungsi  Asas  Legalitas  menjadi  perhatian  Schaaffmeister  dan  kawankawan  yang menyatakan,  berlakunya  Asas  Legalitas  bertujuan  agar  undangundang  pidana  melindungi rakyat dari  pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini yang dinamakan fungsi  melindungi  dari  undang-undang  pidana.  Di  samping  fungsi  melindungi,  undang- undang  pidana  juga  mempunyai  fungsi  instrumental  yaitu  pelaksanaan  kekuasaan pemerintah  tegas-tegas  diperbolehkan  dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. 24 Fungsi  perlindungan  hanya  ditujukan  untuk  kepentingan  pelaku.  Pelaku  tidak akan  dituntut  selama  perbuatan  mereka  bukanlah  “Mala  Prohibita”  (perbuatan  yang
21 Eddy O. S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009, h. 26
22 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 22
23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1)
24 D.  Schaffmeister  (etal),  Hukum  Pidana,  diedit  oleh  JE.  Sahetapy,  Konsorsium  Ilmu  Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004, h. 4
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dilarang  undang-undang).  Fungsi  pembatasan  juga  hanya  ditujukan  untuk  kepentingan pelaku,  karena  penguasa  tidak  dapat  menuntut  pelaku  yang  melakukan  “crimina  extra ordinaria”  walaupun  menimbulkan  kerugian  yang  luar  biasa  bagi  korban. 25 Bahwa berdasarkan  Asas  Legalitas  ini  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika New  Psychoactive Subtances tidak  dapat  dijerat  dengan  UndangUndang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dikarenakan  jenis  narkotika  yang  digunakan  belum  masuk  ke  dalam  Lampiran Golongan  Narkotika  Undang.  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  hanya  bisa  dijerat  apabila narkotika  yang  disalahgunakan  tersebut  telah  masuk  ke  dalam  lampiran  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Namun  peluang  untuk  menjerat  pelaku  Tindak Pidana  Narkotika New  Psychoactive  Subtances dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang Narkotika tetap ada dikarenakan dalam prinsip Asas Legalitas yang keempat yaitu  prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta yang  dilarang  adalah  analogi sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.
Dalam hukum pidana sesuai dengan prinsip asas legalitas yang keempat yaitu prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta yang  artinya  bahwa  ketentuan  pidana  harus ditafsirkan  secara  ketat  sehingga  tidak  menimbulkan  perbuatan  pidana  baru  sehingga analogi  tidak  diperbolehkan.  Berbeda  dengan  analogi,  penafsiran  ekstensif  dalam  hukum pidana  diperbolehkan  walaupun  tidak  semua  ahli  hukum  sepakat  dengan  penggunaan penafsiran ekstensif. Hal inilah yang membedakan antara van Bemmelen dan van Hattum di satu sisi dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno dalam hal analogi sependapat dengan van  Bemmelen  dan  van  Hattum  karena  bertentangan  dengan  asas  legalitas.  Sementara perbedaan  anatara  Moeljatno  dengan  van  Bemmelen  dan  van  Hattum  adalah  masalah penafsiran  ekstensif.  Moeljatno  berpendapat  penafsiran  ekstensif  dapat  digunakan  dalam hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan van Hattum tidak bisa menerima penggunaan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana. 26
Melalui  penafsiran  ekstensif,  hakim  melakukan  perluasan  makna  dari  ketentuan khusus  menjadi  ketentuan  umum  sesuai  kaidah  tata  bahasanya,  maka  penemuan  hukum harus  dilakukan  hakim  dalam  mengadili  kasus  tindak  pidana  narkotika  jenis  baru,  hal  ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Maka  yang  pertama  kali  harus  dipastikan  oleh  hakim  adalah  untuk  mengetahui eksistensi dan kebahayaan yang terkadung dalam barang atau obat-obatan yang digunakan oleh  terdakwa,  perlu  menggunakan  interpretasi  teleologis  atau  sosiologis  selain  metode interpretasi  sistemasis  dan  futuristis.  Interpretasi  teleologis  atau  sosiologis  lebih menafsirkan  undang-undang  sesuai  dengan  tujuan  pembentuk  undang-undang  daripada bunyi  kata-kata  dari  undang-undang  tersebut. 27 Untuk  mengetahui  hal  tersebut  Hakim, Penasehat  Hukum  dan/atau  Penuntut  Umum  harus  melakukan  penyidikan  lebih  lanjut dengan seorang ahli Narkotika atau dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Apabila kedua badan tersebut
25 Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, 2014, h. 6
26 Moeljatno,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  dalam  Hukum  Pidana,  Pidato  diucapkan pada  peringatan  Dies  Natalis  ke  VI  Universitas  Gadjah  Mada,  di  Sitihinggil  Yogyakarta  pada  tanggal  19 Desember 1955.
27 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar),  Edisi  Ke-3 (Yogyakarta:  Liberty, 1991).
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menyatakan  barang  yang  di  salah  gunakan  tidak  berbahaya  maka  terdakwa  dinyatakan bebas, tetapi apabila salah satu badan atau keduanya telah menyatakan berbahaya. Maka terdakwa tidak berhasil lolos dalam persidangan dan dapat dijatuhi hukuman pidana.

## 4. SIMPULAN
Dalam hukum pidana sesuai dengan prinsip asas legalitas yang keempat yaitu prinsip nullum  crimen,  noela  poena  sine  lege  stricta yang  artinya  bahwa  ketentuan  pidana  harus ditafsirkan  secara  ketat  sehingga  tidak  menimbulkan  perbuatan  pidana  baru  sehingga analogi  tidak  diperbolehkan.  Berbeda  dengan  analogi,  penafsiran  ekstensif  dalam  hukum pidana  diperbolehkan  walaupun  tidak  semua  ahli  hukum  sepakat  dengan  penggunaan penafsiran ekstensif. Hal inilah yang membedakan antara van Bemmelen dan van Hattum di satu sisi dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno dalam hal analogi sependapat dengan van  Bemmelen  dan  van  Hattum  karena  bertentangan  dengan  asas  legalitas.  Sementara perbedaan  anatara  Moeljatno  dengan  van  Bemmelen  dan  van  Hattum  adalah  masalah penafsiran  ekstensif.  Moeljatno  berpendapat  penafsiran  ekstensif  dapat  digunakan  dalam hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan van Hattum tidak bisa menerima penggunaan interpretasi  ekstensif  dalam  hukum  pidana. 28 Melalui  penafsiran  ekstensif,  hakim melakukan perluasan makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai kaidah tata  bahasanya,  maka  penemuan  hukum  harus  dilakukan  hakim  dalam  mengadili  kasus tindak pidana narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Andi Hamzah, RM. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika,
1994.
Deni  Setyo  Bagus  Yuherawan,  Dekontruksi  Asas  Legalitas  Hukum  Pidana:  Sejarah  Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Setara Press, 2014.
D.  Schaffmeister  (etal),  Hukum  Pidana,  diedit  oleh  JE.  Sahetapy,  Konsorsium  Ilmu  Hukum Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  bekerjasama  dengan  Liberty, Yogyakarta, cetakan ke-3, September 2004.
Lydia Harlina Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pusataka, Jakarta, 2006.
Moeljatno,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  dalam  Hukum  Pidana,  Pidato diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955.
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1985.
P. A. F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum. Kencana, Jakarta, 2005.
RE.  Baringbing,  Catur  Wangsa  Simpul  Mewujudkan  Supremasi  Hukum,  Pusat  Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
28 Moeljatno,  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  dalam  Hukum  Pidana,  Pidato  diucapkan pada  peringatan  Dies  Natalis  ke  VI  Universitas  Gadjah  Mada,  di  Sitihinggil  Yogyakarta  pada  tanggal  19 Desember 1955.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Siswanto, Politik Hukum dalam UndangUndang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ke-3 ,Liberty, Yogyakarta 1991.
Soedjono  Dirjosisworo,  Segi  Hukum  Tentang  Narkotika,  PT.  Karya  Nusantara,  Bandung, 1986.
Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

## Website :
Aris  Irawan,  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  bila  dikaji  dari  Politik Hukum  Penerapannya,  http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177Badan  Narkotika Nasional, ―Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Narkotika Nasional‖, jdih.bnn.go.id/tahunprodukbnn/2019/?page=1.