## AKIBAT HUKUM AKUISISI PERUSAHAAN TERHADAP LISENSI MEREK
Sudjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran email: sdjana@yahoo.com disampaikan 12/01/2022 – di -review 28/02/2022 – diterima 16/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5523

## Abstract
This study aims to obtain information regarding the legal consequences in the event of an Acquisition of ownership of rights to a Mark and to determine the legal protection of the Brand Licensee against cancellation by the Acquirer. The type of legal research used is normative using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the company's acquisition does not have a legal effect on the transfer of ownership of the rights to the Mark because the meaning of the Acquisition contained in the Company Law is the Acquisition of Shares, so that the Acquired party remains the owner of the rights to the Mark. Whereas in Asset Acquisition if the Acquired company transfers the Assets including ownership of the rights to the Mark to the Acquirer, there will be a change in the parties in the Mark Licensing  agreement,  resulting  in  legal  consequences  for  the  fulfillment  of  achievements  or  royalty payments. In the event of the cancellation of the Mark License Agreement by the Acquirer, the Mark Licensee  shall  receive  protection  under  the  Law  of  the  Agreement  by  filing  a  breach  of  contract according  to  Article  1243  of  the  Civil  Code  because  Law  of  Mark  and  geographical  indication  only protects the Licensee against the deletion of the registered mark but the Licensee must agree in writing unless agreed otherwise.
Keywords: legal consequences; acquisition; mark license

## Abstrak
Tulisan ini menelaah akibat hukum yang muncul dalam hal terjadi akuisisi kepemilikan hak merek dan apa upaya hukum yang tersedia bagi penerima lisensi merek berhadapan dengan pembatalan merek  oleh  pihak  yang  mengakuisisi.  Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative terungkap  bahwa  akuisisi  perusahaan  tidak  berakibat  hukum  terhadap  pengalihan  hak  merek. Alasannya adalah karena di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, akuisisi perusahan sama dengan akuisisi saham dengan akibat pemilik merek tetap pihak terakuisisi. Sebaliknya dalam hal akuisisi asset, di mana seluruh hak milik atas asset perusahaan, termasuk hak merek, dialihkan pada pengakuisisi, sekaligus terjadi perubahan pihak dalam perjanjian lisensi merek. Ini berdampak pada pemenuhan prestasi atau pembayaran royalti. Apabila kemudian juga terjadi pembatalan perjanjian lisensi  merek  oleh  pemilik  baru  (pengakuisisi),  penerima  lisensi  merek  dapat  melawan  dengan mengajukan gugatan wanprestasi (Pasal 1243 BW]
Kata Kunci: akibat hukum; akuisisi; lisensi merek

## Pendahuluan
Memajukan  kesejahteraan  umum  merupakan  salah  satu  tujuan  dalam Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (UUD)  1945  bagian Pembukaan Alinea IV, karena itu upaya pembangunan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan partisipasi
pelaku  usaha  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan  untuk  menerapkan  konsep negara  hukum  tercapai.  Negara  hukum  dalam  arti  formal,  menempatkan  negara dalam posisi pasif terhadap kepentingan warganya sehingga peran negara hanya untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban.  Sedangkan  pada  negara  hukum  dalam arti  materil  (Negara  kesejahteraan),  Negara  berperan  aktif  untuk  mengatur kebijakannya  dalam  upaya  meningkatkan  taraf  kehidupan  rakyat  melalui perubahan kearah yang lebih baik yaitu pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pembangunan  sosial dan ekonomi.
Pembangunan  sosial  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  sedangkan  pembangunan  ekonomi  (nasional) diselenggarakan dengan mengikutsertakan peran aktif badan usaha yang memiliki prinsip-prinsip manajemen yang handal perlu dikembangkan agar dapat menjamin iklim  usaha  yang  kondusif,  efektif  dan      mengurangi  risiko  yang  kemungkinan timbul  pada  saat  perusahaan  tersebut  berjalan.  Pembangunan  hukum  (disektor bisnis) dari sisi substansi hukum bertujuan untuk mencapai nilai dasar dari hukum, yaitu  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan  terkait  aktivitas  bisnis.  Salah satu bentuk badan usaha yang bergerak di sektor bisnis adalah Perseroan Terbatas berlandaskan  pada  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor    40  Tahun  2007 (selanjutnya  disebut  UUPT)  yang  melakukan  aktivitasnya  untuk  produk  tertentu baik di bidang jasa atau barang.  Bentuk perusahaan ini menggunakan simbol atau tanda sebagai identitas terhadap produk yang dikeluarkannya untuk membedakan dengan  produk  perusahaan  lainnya.  Simbol  atau  tanda  tersebut  mendapat perlindungan  hukum  sebagai  merek  sebagaimana  tercantum  dalam  UU  No.  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG).
Merek  sebagai  sarana  promosi  sehingga  merupakan  faktor  penting  bagi suatu  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  PT)  dalam  pengembangan bisnisnya,  karena  itu  untuk  mendapatkan  pelindungan  dalam  bentuk  hak  merek seyogianya  harus  terdaftar  sesuai  dengan  prinsip  konstitutif  yaitu  prinsip  yang mewajibkan adanya pendaftaran sebagai syarat timbulnya hak.   Hak Merek yang dimiliki suatu PT dapat dimanfaatkan oleh PT lain diberikan kepada PT lain untuk
menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomis melalui pemberian izin kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian lisensi.
Pada saat menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta terjadinya pandemic covid  19,  pelaku  usaha  berbentuk  PT  mengalami  kesulitan  untuk mengembangkan  bisnisnya  bahkan  menghentikan  aktivitasnya  karena  kondisi ekonomi  dan  ketatnya  persaingan  sehingga  mengalami  kerugian  materil.    Untuk mengurangi  kerugian  tersebut  dan  agar  PT  itu  tetap  berjalan  meskipun kepemilikannya  dialihkan  kepada  pihak  lain  maka  dapat  dilakukan  penjualan saham perusahaan /aset dari PT yang bersangkutan.
Di satu sisi, Pengambilalihan atau akuisisi PT bagi pihak terakuisisi sebagai upaya  meminimalisasi  beban  biaya  tenaga  kerja,  sarana  ekspansi  pasar  penting untuk  mengurangi  kompetitor  dan  mempercepat  penerapan  teknologi  sehingga terbuka kesempatan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam mengembangkan bisnisnya melalui bidang usaha lainnya yang masih ada. Sedangkan bagi pengakuisi, pengambilalihan  merupakan  upaya  untuk  memperluas  jangkauan  bisnis, melakukan diversifikasi usaha, dan meningkatkan keuntungan perusahaan.
Akuisisi kemungkinan berakibat pada perjanjian yang dibuat sebelumnya, misal pihak Terakuisisi telah melakukan perjanjian lisensi merek dengan pihak lain, sehingga  terjadinya  pengambilalihan  perusahaan  oleh  pengakusisi  menimbulkan masalah berkaitan dengan perlindungan bagi penerima lisensi tersebut yang telah mengadakan hubungan dengan terakuisisi.
Tulisan berbentuk artikel jurnal yang mirip dengan kajian ini, yaitu: Febrina, “ Proses  Akuisisi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang-Undang  No  40  Tahun  2007
Tentang Perseroan Terbatas ” Kajian ini merumuskan masalahnya sebagai berikut:
(1). Bagaimana Proses Akuisisi Menurut UU Perseerotan Tertbatas. (2). Mengapa Keputusan  untuk  Akuisisi  tidak  perlu  menunggu  KEMENHUMKAM? 1 ;  Rizki Istigfariana  Achmadi, “ Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  Terjadinya  Akuisisi Perusahaan ” .  Kajian  ini  bertujuan  untuk  (1).  Menganalisis  Perlindungan  hukum
1 Febrina,  “Proses  Akuisisi  Perusahaan  Berdasarkan  Undang -Undang  No  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm 167 .
Pekerja setelah Akuisisi Perusahaan dan (2). Menganalisis Pertanggunganjawaban Perusahaan terhadap Pekerja setelah Akuisisi Perusahaan. 2
Kajian  ini  merumuskan  permasalahan:  (1).  Bagaimana  akibat  hukum terhadap kepemilikan hak merek jika terjadi akuisisi perusahaan dalam perspektif Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dan  UUPT?,  dan    (2). Bagaimana  pelindungan  terhadap  penerima  lisensi  apabila  terjadi  pembatalan perjanjian oleh pihak pengakusisi berdasarkan hukum perjanjian dan UUMIG?.
Perbedaan  artikel  penulis  dengan  kedua  artikel  tersebut,  artikel  Febrina hanya  membahas  proses  akuisisi  berdasarkan  UUPT  sedangkan  artikel  Achmadi menjelaskan perlindungan hukum bagi pekerja pasca akuisisi perusahaan. Kedua artikel tersebut tidak membahas tentang lisensi merek dan akibat hukum akuisisi perusahaan terhadap lisensi merek, sehingga  kajian penulis memiliki originalitas, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Pembahasan
Akibat  Hukum  Terhadap  Kepemilikan  Hak  Merek  jika  Terjadi  Akuisisi Perusahaan Dalam Perspektif KUHPerdata dan UUPT?
Istilah “Perjanjian”  atau  “Persetujuan”  berasal  dari  Bahasa  B elanda “overeekomst” ,  sehingga  kedua  istilah  tersebut  mempunyai  makna  yang  sama sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  1313  KUPerdata.  Makna  perbuatan  dalam pasal tersebut harus ditafsirkan secara sempit yaitu perbuatan hukum (perbuatan yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum)  dari  pihak-pihak  yang  sepakat  untuk mengikatkan dirinya. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian paling sedikit ada 2 (dua) pihak untuk melakukan kesepakatan 3 tentang hak dan kewajiban yang diperjanjikan 4 dalam hubungan hukum tersebut.
2 Rizki  Istigfariana  Achmadi,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  Terjadinya  Akuisisi Perusahaan”, Jurnal Yuris Dicton, 2019, hlm 1457-1459.
3 Ery Agus Priyono, “ Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba” , Vol. 4 No. 1 Jurnal Law Reform, 2018, hlm 22
4 Muskibahdan Lili Naili Hidayah, “ Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia ” , Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2,  2020, hlm  178.
Dalam kaitan ini, terdapat hubungan hukum antara pemberi izin atau lisensi sebagai  pemegang  hak  merek  dengan  pihak  lain  yaitu  penerima  izin      serta perusahaan  atau  perseorangan  yang  mengakusisi  (pengakuisisi)  dengan perusahaan lain atau pihak terakuisisi. Perikatan tersebut merupakan kesepakatan yang  dilakukan  oleh  para  pihak  untuk  melakukan      prestasi  yaitu  memberikan sesuatu  artinya  pemberi  lisensi  merek  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan sesuatu  kepada  penerima  lisensi  merek.  Bentuk  perjanjiannya  dilakukan  secara tertulis,  sehingga  sifat  perjanjian  lisensi  merek  adalah  perjanjian  formal,  yaitu perjanjian  lahir  yang  tidak  hanya  kata  sepakat  saja,  tetapi  harus  dibuat  secara formal melalui akta baik akta otektik atau dibawah tangan. Dari sisi pengaturannya, perjanjian lisensi merek merupakan perjanjian khusus atau perjanjian innominat yang diatur di luar KUHPerdata, tetapi prinsip-prinsip umum dalam KUHPerdata tetap berlaku.
Merek berupa:
a. Gambar;
b. Logo;
c. Nama;
d. Kata;
e. Huruf;
f. Angka;
g. Susunan warna 2 dan/atau 3 dimensi;
h. Suara;
i. Hologram;
j. Kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut diatas.
Syarat yang harus dipenuhi dari bentuk-bentuk tanda tersebut di atas agar mendapat  perlindungan  hukum  berdasarkan  UUMIG  adalah  memiliki  aspek pembeda  atas  produk  yang  dihasilkan  oleh  badan  usaha  dibidang  perdagangan, sehingga  tidak  membingungkan  konsumen.  Fungsi  pembeda  meliputi  (1). pembedaan secara alami, yaitu tanda yang dapat dilihat dari penampilannya yang berbeda  dengan  simbol  produk  lain;  (2).pembedaan  secara  penggunaan,  apabila
mempunyai perbedaan dalam pemakaiannya. 5 Ketiadaan fungsi pembeda terhadap merek  yang  diajukan  pendaftarannya  menyebabkan  merek  tersebut  tidak  dapat didaftar 6 , sedangkan permohonan merek ditolak apabila diajukan oleh pihak yang beriktikad  tidak  baik. 7 Makna  beriktikad  tidak  baik  dapat  berarti  meniru  merek lain, seolah- olah “asli” sehingga membingungkan konsumen.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  UUMIG  adalah  pemberian  hak  atas merek yang terdiri dari (1). Hak eksklusif yaitu hak untuk memakai merek sesuai waktu tertentu menurut UU dan melarang pihak lain untuk memanfaatkan tanpa izin pemilik merek. (2).Hak ekonomi yaitu hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi  dari  penggunaan  merek  yang  dilakukan  sendiri  atau  mendapatkan imbalan  berupa  royalti  karena  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk memanfaatkannya.
Akuisisi atau “acquisition” (dalam bahasa Inggris) bermakna “pengambilalihan” .  Istilah  atau  kata “pengambilalihan”  atau “acquisitio” (dalam bahasa Latin) berasal dari “acquirere” . Hubungan hukum antara perusahaan atau perseorangan  yang  mengambilalih  (pengakuisisi)  dengan  perusahaan  lain  yang diambilalih  (terakuisisi)  juga  termasuk  obyek  perikatan “ memberikan  sesuatu ” karena  akuisisi  merupakan  tindakan  perseorangan  atau  perusahaan  untuk mengalihkan  kontrol  atau  suatu  perusahaan  kepada  pihak  melalui  pembelian kepemilikan  (saham)  perseroan.    Perjanjian  tersebut  pada  hakekatnya  adalah perjanjian jual beli kebendaan immateril (tak bertubuh) yang tunduk pada Pasal 613 KUHPerdata dan ketentuan yang diatur tersendiri dalam UUPT.
Berikut  ini  proses  akuisisi  suatu  perusahaan  oleh  perusahaan  lain  dapat dilihat dari bagan 1:
5 Indra  Maasawet, “ Perlindungan  Merek  Berbasis  Daya  pembeda  Di  Indonesia ” ,  Jurnal  Ilmu Hukum Alethea, Vol.1 No.1, 55-77 2017, hlm 60.
6 Undang-Undang  R.I,  UU  No.  20  Tahun  2016,  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  L.N.R.I,  Tahun 2016, No. 252, Pasal 20 huruf e.
7 Id, Pasal 21 ayat (3).
PT A
PT B
Berdasarkan hal itu beberapa unsur yuridis pada akuisisi antara lain sebagai berikut: 8
a. Akusisi  oleh  PT  B  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  dalam  rezim  hukum kontrak antara terakuisi dan pengakusisi.
b. Pengakusisi  memiliki  kewenangan  dalam  menyusun  kontrak  akusisi sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  yaitu  badan  hukum  atau  orang perseorangan sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak terakusisi.
c. Jumlah  pengambilalihan  dari  kepemilikian  perusahaan  saham  tidak  dapat dilakukan  seluruhnya  tetapi  apabila  dialihkan  semuanya  dilarang  melanggar ketentuan yang berbunyi pemilik saham minimal 2 orang.
Berdasarkan transaksi pengambilalihan, maka pengambilalihan dibedakan yang  terdiri  dari  akuisisi  saham  dan  pengambilalihan  aset.  Pada  akuisisi  saham, dilaksanakan  melalui  akuisisi  kepemilikan  diberikan  perusahaan  baik  dengan perantaraan direksi maupun dari pemilik saham. Akuisisi yang dilaksanakan oleh suatu  perusahaan      memiliki  akibat  hukum  pada  pengalihan  kontrol  atas perusahaan.  Apabila  akuisisi  dilaksanakan  oleh  perusahaan  perseroan,  maka pimpinan  atau  direksi  memberitahukan  terlebih  dahulu  kepada  rapat  umum pemegang  saham  untuk  mendapat  keputusan  berdasarkan  kuorum  dari  anggota sebagai  pemilik  perusahaan  dan  aturan  terkait  syarat-syarat  untuk  pengambilan keputusan.
Apabila  akuisisi  dilaksanakan  oleh  pimpinan  perusahaan  (direksi),  maka pihak  pengakuisi  menjelaskan  tujuan  melakukan  akuisisi  kepada  perusahaan terakuisisi.  Pimpinan  atau  direksi  perusahaan  yang  diakuisisi  dan  perusahaan pengakuisisi setelah akuisisi disetujui komisaris wajib membuat usulan rancangan akuisisi,  tetapi  hal  itu  tidak  berlaku  untuk  pengambilalihan  yang  dilaksanakan secara otomatis dari pemilik saham tetapi harus melihat ketentuan yang ada dari perusahaan yang diakuisisi terkait pengalihan kepemilikan saham dan kesepakatan yang sudah dilakukan perusahaan tersebut dengan pihak ketiga.
8 Rizki  Istighfariana  Achmadi, “ Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  Terjadinya  Akuisisi Perusahaan ” Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4,, 2019, hlm 1461
Pengambilalihan saham wajib mempunyai nilai transaksi 51%, atau minimal sesudah transaksi pengambilalihan ini selesai perusahaan pengambilalih memiliki paling minimal 51% saham perusahaan sasaran pengambilalihan. Ketentuan yang mengatur  tentang  persyaratan  pengambilalihan  saham  ini  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  tahun  1998  terkait  merger  (penggabungan), konsolidasi  (peleburan),  dan  akuisisi  (pengambialihan)  menjelaskan  akuisisi merupakan  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebagian besar saham perusahaan  sehingga  menyebabkan  beralihnya  kontrol  terhadap  perusahaan tersebut. 9
Dengan  demikian,  dapat  ditafsirkan  bahwa  pada  akuisisi  saham  terjadi pengambilalihan  kepemilikan  sehingga  tidak  termasuk  perbuatan  hukum  untuk mengadakan  perjanjian  dengan  pihak  lain  misalnya  lisensi  merek.  Pada  saat  PT diambilalih oleh pihak lain, tidak termasuk pengalihan lisensi merek, artinya tidak ada  akibat  pada  penerima  izin  menggunakan  merek.  Perjanjian  izin  untuk menggunakan hak merek tetap melekat atau tidak berubah sebagai tindakan yang dilakukan oleh terakuisisi dengan penerima lisensi, karena itu, pihak pengakuisisi harus tetap mengakui keberadaan perjanjian lisensi merek yang dibuat oleh pihak terakuisisi dengan penerima lisensi merek.
Pada  pengambilalihan  aset  yang  diambialih  adalah aset perusahaan  baik tidak atau untuk semua kewajiban melalui akusisi secara keseluruhan atau hanya sebagian perusahaan sasaran terhadap perjanjian dengan pihak lain. Tidak sama dengan  pengambilalihan  saham,  pengambilalihan  aset      tidak  mencakup  pada pemilik saham yang mempunyai hak untuk berpendapat dalam RUPS, tetapi hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap aset perusahaan yang digunakan pada saat perusahaan  itu  menjalanakan  aktivitasnya.    Pengawasan  terhadap  aset  yang diambilalih  sebagai  akibat  dari  adanya  kesepakatan  pihak  pengambilalihan  dan
9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, tahun 1998, No. 40, Pasal 1 angka (3).
perusahaan  target,  agar  perusahaan  target  tetap  dapat  menjalankan  tugasnya melalui aset yang telah diambilalih pihak pengambilalih. 10
Akuisisi aset berdasarkan aspek kepemilikannya terdiri dari 2 bentuk 11
1. Pihak  terakusisi  berdasarkan  kontrak  kerja  sama  tetap  menjadi  pengelola bisnis,  sehingga  perusahaan  tetap  berjalan  hanya  penguasaan  aset  beralih kepada pihak pengakuisisi.
2. Manajemennya  dijalankan  oleh  oleh  pengakuisisi,  sehingga  pihak  terakuisisi tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan karena pengelolaan aset sudah berpindah kepada pihak pengakuisisi.
Untuk lebih jelasnya dilihat dari bagan 2 sebagai berikut: 12
Pengalihan  perjanjian  lisensi  dari  pihak  terakuisisi  kepada  pihak pengakuisisi  karena  terjadinya  akuisisi  aset  perlu  memperhatikan  aturan  yang
10 https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/Akuisisi-aset/diakses  25  Nov 2021.
11 Id.
tercantum dalam KUHPerdata yang berbunyi 13 “penyerahan akan piutang -piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah  akta  autentik  atau  akta  di  bawah  tangan,  dengan  mana  hak-hak  atas kebendaan  itu  dilimpahkan  kepada  orang  lain”. Cessie merupakan  pengalihan piutang atas nama,  yang berakibat terjadinya penggantian orang berpiutang lama 14 kepada kreditur baru yang melibatkan adanya hubungan hukum  yaitu terakuisisi sebagai pihak berpiutang lama dengan penerima lisensi merek yang berkedudukan sebagai  debitur,  hubungan  terakuisisi  dengan  pengakusisi  terkait  royalti  yang merupakan  obyek  piutang,  serta  pembayaran  royalti  (baru)    antara  pihak pengakusisi dengan penerima lisensi. 15
Terkait  perubahan  nama  pemberi  lisensi  dari  terakuisisi  kepada pengakuisisi  menurut  Pasal  18  ayat  (3)  Peraturan  Pemeritah  Nomor  36  Tahun 2018, pemberi (terakuisisi) atau penerima pengambilalihan (pengakuisisi) harus melakukan  permohonan  yang  baru  untuk  mencatatkan  perubahan  subyek  atau obyek  perjanjian  lisensi.  Lebih  lanjut,  Pasal  18  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah tersebut menjelaskan dalam hal penggantian persetujuan untuk memberikan izin selain  perubahan  subyek  atau  obyek  perjanjian,  penerima  izin  (lisensi)    dengan membayar biaya memberitahukan perubahan perjanjian lisensi yang tercatat dan sudah diumumkan tersebut.
Hak  merek  termasuk  kebendaan  tak  bertubuh  (immateril)  karena  itu pengalihannya melalu akta yang disebut cessie . Agar pemindahan berlaku terhadap debitur (penerima lisensi), maka akta pengalihan itu wajib diinformasikan secara resmi  agar  diketahui  sehingga  berakibat  hukum  terhadap  penerima  lisensi 16 , namun tagihan tersebut sudah beralih saat akta pengalihan itu selesai.
Pengambilalih  sebagai  pihak  yang  berpiutang  baru  menggantikan kedudukan berpiutang lama sebagai akibat pengalihan piutang atas nama meliputi
13 Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata
14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 75-76
15 Anggun  Lestari  Suryamizon  &  Syuryani, “ Pengalihan    Cessie  Kepada  Pihak  Ketiga  dalam Pemberian Kredit Bank ” , Pagaruyuang Law journal, Vol.4 No. 4, 2020, hlm 116.
16 Hassanayin Haikal, “ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang diakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi ” . Dialogia Juridica, Vol.10 Nomor 1, 2018, hlm 42.
juga semua yang menjadi kewajiban dan hak pihak berpiutang lama kepada pihak lain  yang  menjadi  pihak  yang  berpiutang  baru.  Oleh  karena Cessie sebagai pengalihan  piutang  atas  nama  tidak  menyebabkan  perikatan  yang  timbul  dari hubungan  pihak  yang  berpiutang  dengan  pihak  yang  mempunyai  kewajiban berakhir.  Perjanjian  utang-piutang  dalam  perjanjian  peminjaman  uang  tetap berlaku  terhadap  perjanjian  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  sehingga  tidak  ada perikatan  yang  baru  dalam  arti  arti  perikatan  lama  berjalan  sesuai  dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur (terakuisisi) berdasarkan perjanjian lisensi merek yang telah ada beralih kepada  pihak  pengakuisisi  yang  kemudian  berkedudukan  sebagai  pihak  yang berpiutang baru. 17
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Lisensi  Merek  Apabila  terjadi Pembatalan  Perjanjian  Oleh  Pengakuisisi  Berdasarkan  Hukum  Perjanjian dan UUMIG.
Perlindungan dapat diartikan  sebagai upaya untuk melindungi    hak bagi setiap  orang  (perorangan  dan  badan  hukum) 18 ,  terhadap  tindakan  pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan. Pentingnya perlindungan terhadap kebendaan  imateril  seperti  merek  mencakup  perlindungan  secara  preventif  dan represif terhadap kemungkinan pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak. 19 Hal ini mengingat  simbol  dari  produk  ini  mempunyai  fungsi  untuk  memberi  tanda pengenal  barang,  membedakan  barang  dengan  barang  lainnya,  serta  jaminan kualitas,  promosi  guna  mencari  meluaskan  pasaran. 20 Pelindungan  hukum terhadap  suatu  merek  diberikan  apabila  didaftarkan,  sesuai  dengan  prinsip konstitutif  yang  mewajibkan  pendaftaran,  karena  itu    pendaftaran  agar  menjadi
17 Klau Victor Apryantho, Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie https://indonesianbankersclub. wordpress.com/2016/09/21/diakses 7 Desember 2021.
18 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 92.
19 Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, 2019, hlm 20
20 Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1,2020, hlm. 51-52.
“merek terdaftar” menjadi urgen untuk menjamin kepastian hak  bagi pemegang atau atau pemilik merek yang bersangkutan. 21 Namun jaminan hak yang diberikan oleh hukum tidak hanya bagi pemegang hak atas merek tetapi terhadap penerima lisensi apabila merek tersebut dilisensikan melalui perjanjian.
Lisensi … “ The permission by competent authority to do an act which, without such  permission  would  be  illegal,  a  trespass,  a  tort,  or  otherwise  would  not allowable” 22 . Lisensi  adalah …“Izin yang  diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang,  tanpa  izin  tersebut  akan  menjadi  ilegal, pelanggaran, perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya tidak akan diizinkan.
Dalam  kaitan  dengan  merek,  maka  lisensi  memiliki  unsur-unsur  sebagai berikut: 23
a. Izin melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan;
b. Pemilik merek terdaftar sebagai pemberi izin ;
c. Adanya pihak lain yang menerima izin tersebut;
d. Perjanjian secara tertulis (bersifat perjanjian formal)
e. Untuk menggunakan merek terdaftar.
Pemegang  hak  merek  dan  pihak  lain  dapat  membuat  kesepakatan  dalam bentuk perjanjian tertulis (lisensi) untuk  memperoleh keuntungan ekonomi atas penggunaan  merek  yang  terdaftar.  Kedua  belah pihak memperoleh manfaat  dari perjanjian  tersebut,  pihak  penerima  izin  dapat  melakukan  aktivitas  bisnisnya dengan  menggunakan  simbol  pihak  lain  tanpa  harus  dibebani  dengan  biaya promosi,  sedangkan  pemberi  izin  akan  memperoleh  sejumlah  imbalan  berupa royalti.  Kesepakatan  untuk  menggunakan  izin  penggunaan  merek  hanya  untuk penerima  izin  yang  pertama  saja  (eksklusif),  sehingga  pemberi  izin  tidak  dapat memberikan  lisensi  lagi  kepada  pihak  lain  bahkan  pemberi  izin  tidak  memiliki kewenangan lagi untuk melakukan hak atau pemberi izin masih dapat memberikan lisensi  kepada  pihak  ketiga  (non  eksklusif).    Sedangkan  pada  lisensi  tunggal,
21 Bandingkan dengan Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama), 39 - 40 (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017).
22 Garner Bryan A et.al (ed), Black’s Law Dictionary, Eight Edition 683 Thomson West , 2004, hlm 756.
23 Supra No. 5.
pemegang  merek  memberikan  haknya  kepada  pihak  lain  atau  penerima  lisensi, pemberi  lisensi  (pemegang  Merek)  masih  dapat  menjalankan  haknya  sebagai pemegang merek.
Jangka  waktu  pelindungan  merek  selama  10  tahun  sejak  ada  keputusan merek  tersebut  diterima,  tetapi  apabila  pemilik  merek  menghendaki  adanya perpanjangan  maka  pelindungan  terhadap  merek  dapat  diajukan  kembali  baik melalui elektronik atau manual selama 10 tahun juga. Karena itu, perjanjian lisensi juga  berlaku  10  tahun  sesuai  dengan  jangka  waktu  pelindungan  merek,  tetapi apabila merek tersebut diperpanjang berarti jangka waktu Lisensi juga dapat lebih lama. Perpanjangan itu untuk memastikan bahwa merek yang melekat pada produk itu  masih  digunakan  dalam  aktivitas  perdagangan,  sehingga  merek  yang bersangkutan  tidak  semata-mata  hanya  terdaftar  tetapi  juga  dalam  praktek memang dipakai sebagai identitas dari produk.
PP  Nomor  36  Tahun  2018  mewajibkan  permintaan  pencatatan  bagi perjanjian lisensi yang diajukan sendiri oleh penerima atau pemberi lisensi secara tertulis  atau  kuasa  dan  selanjutnya  diumumkan  agar  masyarakat  mengetahui keberadaan  merek  yang  dilisensikan.  Perjanjian  lisensi  secara  umum    minimal berisi: 24 waktu  terjadinya  lisensi  mencakup  tanggal,  bulan,  tahun,  dan  tempat perjanjian lisensi ditandatangani;  Identitas nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima  lisensi;  Objek  perjanjian  lisensi  yang  berupa  produk  barang  atau  jasa; Ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif, non-eksklusif atau tunggal, termasuk sublisensi  yaitu  kewenangan    penerima  lisensi  untuk  memberikan  izin  kepada pihak lain yang diperkenankan dalam perjanjian; lamanya jangka waktu perjanjian lisensi ; dan Teritorial  wilayah berlakunya perjanjian lisensi (di Indonesia  dan atau diluar Indonesia).
Pencatatan perjanjian lisensi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak bagi pemilik yang sah, 25 dan berfungsi
24 Peraturan Pemerintah, No.36 Tahun 2018, Pencatatan Perjanjian Lisensi, 2018, L.N.R.I, No. 115, Pasal 7 ayat (2).
25 Bandingkan  dengan  R.  Tony  Prayogo,  Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  dan  dalam  Peraturan
sebagai  bukti  pemberian  hak 26 untuk  penerima  lisensi.  Di  lain  pihak,  biaya pencatatan yang masuk ke kas negara merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  dalam melakukan perbaikan fasilitas pendukung dan peningkatan pelayanan.
Pencatatan  perjanjian  lisensi  penting  apabila  karena  berkaitan  dengan akibat  hukum  berupa  daya  mengikat  bagi  pihak ketiga.  Konsekuensinya,  apabila tidak dicatakan dan tidak diumumkan maka hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, 27 sehingga  tidak  memiliki  akibat  hukum  bagi  pihak  ketiga,  artinya pihak ketiga tidak terikat adanya perjanjian lisensi yang telah dibuat, sehingga jika merasa dirugikan berhak mengajukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan (niaga).  Dengan  demikian,  lisensi  sebagai  perjanjian  yang  telah  dibuat  secara hukum tetap berlaku, hanya daya ikatnya tidak untuk pihak ketiga, melainkan bagi pihak-pihak yang melakukan kesepakatan saja.
Penerima  lisensi  merek  tidak  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap akuisisi perusahaan, hanya direksi dan kreditor. 28 Apabila direksi yang mengajukan keberatan  maka  wajib  mengajukan  secara  tertulis  dalam  kurun  waktu  30  hari sebelum dilaksanakan RUPS. Pihak yang berpiutang maksimal 7 hari sebelum RUPS untuk  mengajukan  kepada  perusahaan  tentang  alasan  keberatannya.  Sedangkan penerima  lisensi  tidak  memiliki  kualifikasi  sebagai  kreditur  karena  hubungan hukum  antara  penerima  lisensi  dan  pemberi  lisensi  (pemegang hak  atas  merek) adalah kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan Merek dalam dalam  kurun  waktu  dan  klausula  yang  ditentukan  dalam  perjanjian.  Sedangkan kualifikasi kreditur timbul karena adanya hak atas suatu prestasi dari pihak lain (debitur)  yang  memiliki  kewajiban  untuk  berprestasi  sesuai  Pasal  1234 KUHPerdata.
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legisalsi Indonesia, Vol. 13 No. 02, 191, 202 (2016).
26 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 219, (2014).
27 https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatatkan- bolehkah/diakses 5 Januari 2022.
28 Supra No.5 pada Pasal 3.
Pelindungan terhadap penerima lisensi jika terjadi akusisi aset oleh pemberi lisensi adalah pengakuisisi tidak dapat membatalkan perjanjian lisensi yang dibuat oleh pihak  terakuisisi dengan  penerima  lisensi  karena  telah  diperjanjikan  sesuai dengan  asas  kebebasan  berkontrak    yaitu  adanya  keinginan  untuk  melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, 29 sebagai  kebebasan  dari  pernyataan  kehendak  yang  disetujui  terkait  penawaran dari pihak terakusisi dan penerimaan penawaran oleh pengakuisisi. 30
Sistem  hukum  eropah  kontinental  yang  mendasarkan  pada  kodifikasi hukum (tertulis) berbeda dengan   sistem hukum anglo saxon yang yang sumber utamanya  adalah  yurisprudensi  atau  putusan  hakim  sebelumnya  yang  bersifat mengikat. Namun terkait perkembangan filsafat “kebebasan”, kedua sistem hukum ini mempunyai pandangan yang sama yaitu memberikan kedudukan penting bagi individu  dan  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  karena  adanya  masyarakat diabdikan bagi upaya mencapai kepentingan perseorangan. Hal ini berakibat pada praktek  pengadilan  yang  putusannya pada  saat  filsafat  “kebebasan” itu  sedang mengalami  masa  jayanya  lebih  mengutamakan  kebebasan  individu  dalam melakukan  perjanjian  daripada  mewujudkan  kemanfaatan  dan  mengabaikan keadilan. 31 Pada saat ini asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata merupakan prinsip pokok yang dipegang teguh dalam membuat suatu perjanjian.
Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang berbunyi” Semua perjanjian yang  dibuat  sesuai  dengan  syarat  sahnya  perjanjian  bersifat  mengikat  bagi  para pihak ”. Sahnya perjanjian dalam pasal tersebut mengacu pada pada ketentuan yang mensyaratkan adanya 4 unsur: 32
1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian;
2. Kewenangan para pihak dalam melakukan hubungan hukum;
3. Obyeknya dapat ditentukan; dan
29 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan,  FH UII Press 2013, hlm 37.
30 Fatmawati, “ Kajian  Yuridis  Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah  Terkait Syarat Subjektif ” , jurnal.uns.ac.id › repertorium › article , 8, 2019, hlm 6.
31 I  Gusti  Bagus  Arya  Anggara  Paramarta, “ Akibat  hukum  Perjanjian  Lisensi  terhadap  Pihak Ketiga ” , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas, Vo. 1, 72017, hlm 75-77
4. Tidak  bertentangan  dengan  perundang-undangan,  kesusilaan,  kepatutan  dan ketertiban.
Unsur  ke-  1  dan  ke-2  berkaitan  dengan  subyek  yang  melakukan  kontrak karena itu, dilanggarnya unsur unsur tersebut misalnya cacat kehendak dau para pihak  tidak  cakap  dalam  melakukan  perbuatan  hukum 33 ,  mengakibatkan pembatalan  perjanjian.  Sedangkan,  persyaratan  yang  ke-3  dan  ke-4  merupakan unsur  obyektif,  sehingga  tidak  terpenuhinya  hal  itu  mengakibatkan  perjanjian secara otomatis batal.
Apabila  terjadi  pembatalan  dalam  perjanjian  lisensi  merek  oleh pengakuisisi, maka persyaratannya adalah: 34
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus dimintakan kepada Pengadilan.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas  permintaan  tergugat,  leluasa  memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk memenuhi  kewajiban,  tetapi  jangka  waktu  itu  tidak  boleh  lebih  dan  satu bulan.”
Dalam praktik ketentuan pasal tersebut sering dikesampingkan, sehingga untuk melakukan batalnya suatu perjanjian tidak perlu melalui proses permohonan batal ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu  sendiri. Lebih  lanjut,  ketentuan  Pasal  1267  KUHPerdata  “ Pihak  yang  tidak dipenuhi  perikatannya  dapat  memaksa  pihak  yang  lain  untuk  memenuhi  isi perjanjian  atau  menuntut  pembatalan  perjanjian  tersebut  ke  pengadilan  dengan membebankan penggantian biaya, kerugian dan bunga .”
33 Tami  Rusli, “ Asas  Kebebasan  Berkontrak  Sebagai  Dasar  Perkembangan  Perjanjian  di Indonesia. ” Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2015, hlm 28. Muskibah dan Lili Naili Hidayah , “ Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesi a ” . Vol. 4 No. 2, Jurnal Refleksi Hukum, 2020, hlm 180.
Teori  hukum  tentang  pembatalan  perjanjian  secara  sepihak  adalah Repudiasi  yang  terdiri  dari  repudiasi anticepatory dan  repudiasi ordinary. 35 repudiasi anticepatory yaitu tidak dapat memenuhi klausula tentang kesepakatan yang telah yang diperjanjikan dan klausula tersebut harus diberitahukan sebelum kesepakatan dilaksanakan. 36 Pembatalan perjanjian lisensi merek oleh pengakusisi termasuk repudiasi ordinary karena perjanjian tersebut telah berlangsung sebelum terjadi akuisisi oleh pihak pengambilalih.
Berkaitan  dengan  akuisisi  aset  dengan  mengambilalih  seluruh  kewajiban terhadap  pihak  ketiga  (penerima  lisensi  merek),  maka  berlaku  ketentuan  yang sebagai berikut “Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang  lain,  mengandung  syarat  semacam  itu.  Siapa  pun  yang  telah  menentukan suatu  syarat,  tidak  boleh  menariknya  kembali  (membatalkan),  jika  pihak  ketiga telah  menyatakan  akan  mempergunakan  syarat  itu”.  Selanjutnya,  “Persetujuan hanya  berlaku  antara  pihak-pihak  yang  membuatnya.  Persetujuan  tidak  dapat merugikan  pihak  ketiga;  persetujuan  tidak  dapat  memberi  keuntungan  kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 (KUHPerdata) ”. Karena itu, pada saat terjadi akuisisi aset, pihak Terakusisi perlu memberitahukan kepada Pengakuisisi bahwa perusahaan yang dialihkan tersebut dibebani dengan perjanjian  lisensi  merek.  Pihak  pengakuisisi  tidak  dapat  membatalkan  jika penerima  lisensi  merek  telah  mengatakan  akan  menggunakan  hak-haknya  yang timbul dari perjanjian lisensi merek.
Pembatalan  perjanjian  lisensi  merek  oleh  pihak  pengakuisisi  aset merupakan  wanprestasi atau  ingkar  janji      karena  tidak  terpenuhi  atau dilanggarnya  klausula  yang  ditentukan  dalam  perjanjian. 37 Pelindungan  yang diberikan hukum perdata akibat wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang
35 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut pandang Hukum Bisnis, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 105.
36 Id.
37 Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016, hlm 75. e
dirugikan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi (pihak pengakuisisi). 38
Penerima  lisensi  merek  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan mencakup: 39
a. Pemenuhan prestasi;
b. Penggantian ganti kerugian;
c. Tindakan untuk melakukan Pembubaran, pemutusan atau pembatalan;
d. Pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian pelengkap;
e. Perbuatan hukum yang berwujud pembubaran dan ganti kerugian pelengkap. UUMIG  tidak  memberikan  pelindungan  tersebut,  tetapi  mengatur pelindungan  bagi  penerima  lisensi  merek  berkaitan  dengan  penghapusan  merek terdaftar,  yang  berbunyi :  “ Dalam  hal  merek  masih  terikat  perjanjian  lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima  lisensi ”. 40 Lebih  lanjut” Pengecualian  atas  persetujuan  hanya dimungkinkan  jika  dalam  perjanjian  lisensi,  penerima  lisensi  dengan  tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut ” . 41
John  Austin  seorang  tokoh  mazhab  formalitas  (positivisme)  berpendapat bahwa  perlindungan  semata-mata  hanya  untuk  menjamin  kepastian  hukum ( rechtssicherkeit ), 42 karena  hukum  merupakan  sistem  yang  tertutup,  logis  dan bersifat tetap serta harus dipisahkan dengan keadilan. Gustav Radbruch mengkritik dan  melengkapi  pendapat  tersebut  dengan  mengemukakan  3  nilai  dasar  hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 43
38 Supra No. 9
39 Agus  Yudha  Hernoko, “ Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak  Komersil Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 263. Sudjana, Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang, Veritas et Justitia, Vol.5 No.
2, 2019, hlm 388.
40 Supra No.3, hlm 23.
41 Id
42 Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm 82-83.
43 M. Muslih, “ Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) ” , Vol. IV. No.1 Legalitas, 2013, hlm. 135
Kepastian hukum dalam rezim hukum merek adalah memberikan kepastian hak  terhadap  pihak  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  mendapat  perlindungan hukum,  sehingga  dapat  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  pihak-pihak  yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin.  Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap penerima  lisensi  merek  terkait  pembatalan  oleh  pengakuisisi  bertujuan  untuk menciptakan  kepastian  hukum,  yaitu  memastikan  hukum  (perjanjian  lisensi merek) dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  disepakati  ( Pacta  Sunt Servanda ),  sehingga  dapat  memahami  tindakan  yang  boleh  atau  tidak  boleh dilakukan. 44
Keadilan  ( gerechtigkeit )  yang      secara  filosofis  adalah  perlakuan  sama berdasarkan  hati  nurani  sehingga  berhubungan  dengan  rasa  batin  yang  paling dalam 45 pada  diri  individu  karena  itu  keadilan  bersifat  relatif  sebagaimana ungkapan “keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi . ” 46 Menurut John Rawls, untuk mewujudkan keadilan harus memenuhi 2 asas keadilan: 47
(1) Memperhatikan  kesempatan  dan  hak  yang  sama  untuk  memberikan kebebasan atas dasar perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif. Misalnya seseorang  tanpa  kecuali,  yang  ingin  mendapatkan  perlindungan  menurut rezim hukum Merek wajib melakukan pendaftaran;
(2) Menghilangkan  ketidakharmonisan  atau  ketidakselarasan  dalam  pergaulan hidup  masyarakat  agar  tercipta  hubungan  yang  serasi  sehingga  masing- masing  pihak saling  memperoleh  benefit.  Misalnya  dalam  perjanjian  lisensi merek, penerima lisensi ( licensee ) mendapatkan izin untuk mengembangkan bisnis dengan menggunakan Merek pihak lain dan pemberi lisensi ( licensor ) mendapatkan imbalan (royalti) atas pemberian izin tersebut.
44 Id, hlm 137.
45 https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan- mashab-positivisme-di-indonesia/diakses 22 November 2021.
46 Peter  Mahmud  Marzuki,  Pengantar  Ilmu  Hukum  (Edisi  Revisi),  Kencana  Prenanda  Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 139
47 Rawls, John. A Theory of Justice, London: Oxford University press, , terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 157.
Kepastian hukum dan kedua asas keadilan memberikan manfaat terhadap hubungan  hukum  dalam  suatu  perjanjian  yaitu  adanya  prinsip  perjanjian  tidak boleh merugikan pihak ketiga merupakan ketegasan atau kepastian bahwa   prinsip tersebut  bermanfaat  pihak  ketiga  karena  tidak  menanggung  kerugian  atas perjanjian  yang  tidak  dibuat  oleh  dirinya.  Selanjutnya  prinsip  kebebasan berkontrak,  keseimbangan  serta  itikad  baik  bagi  para  pihak  menyiratkan penghargaan  terhadap  manusia  sebagai  makhluk  pribadi  yang  mempunyai kebebasan atas dasar perlakuan yang sama dan dipercaya memiliki niat yang jujur dalam melakukan hubungan hukum.
Ketiga  nilai  dasar  dari  hukum  sebagai  cita  hukum  berkaitan  erat  dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia. Kepastian hukum merupakan aspek penting bagi upaya mewujudkan kesejahteraan publik, karena sektor-sektor yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  dapat  berjalan  lancar melalui  dukungan  perundang-undangan  yang  jelas  dan  tegas  (tidak  multi  tafsir) serta  logis  dan  sistematis  artinya  tidak  ada  pertentangan  (konflik)  norma  baik secara  vertikal  (dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi),  maupun  horizontal  (antar peraturan yang sederajat).
Keadilan  pada  konsep  negara  kesejahteraan  adalah  memberikan  hak  dan kewajiban  bagi  setiap  warga  negara  yaitu  adanya  kesetaraan  memperoleh kesempatan  yang  sama,  pemerataan  dalam  distribusi  ekonomi,  dan  masyarakat menggunakan hak yang telah diberikan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab publik. 48 Hal itu mencerminkan keseimbangan (proporsional) antara sesuatu yang harus didapatkan dan hal yang perlu dilakukan baik di sektor publik maupun privat.
Sifat  pragmatis  dalam  mewujudkan  konsep  negara  kesejahteraan  yaitu setiap  tindakan  negara  termasuk  kebijakan  legislasi  yang  dibuat  harus memperhatikan  aspek  kemanfaatan  (secara  sosiologis)  bagi  kehidupan  warga negara yang bersangkutan (pelaku usaha), sehingga pengaturan tentang  peraturan
48 www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-negara- kesejahteraan/ diakses 10 Maret 2022.
terkait  bisnis  dalam  perundang-undangan  terkait,  berfungsi  untuk  melancarkan transaksi bisnis.
Penganut utilitarianisme dengan tokoh utamanya Bentham mengemukakan hukum  (dalam  hal  ini  adalah  KUHPerdata,  UUPT,  UUMIG  dan  peraturan  terkait lainnya)  bertujuan  untuk  memberikan  kemanfaatan  ( zweckmasigkeit ),  sehingga pada  dasarnya  hukum  memiliki  goal  (tujuan) untuk  mencapai  kebahagiaan  yang terbesar  untuk  kelompok  mayoritas  ( the  greatest  happiness  of  the  greatest number ). 49 Namun, dalam perspektif Pancasila sebagai landasan idiil bangsa dan negara,  khususnya  sila  ke  5  dan  penerapan  konsep  negara  kesejahteraan seyogianya  dalam  pembangunan  (sosial  dan  ekonomi),  tujuan  hukum  tersebut bukan untuk kelompok (diktator) mayoritas tetapi kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penutup
Akuisisi  perusahaan  tidak  berakibat  hukum  terhadap  pengalihan kepemilikan  hak  atas  merek  karena  makna  Akuisisi  yang  tercantum  ketentuan UUPT adalah akuisisi saham, sehingga pihak terakuisisi tetap sebagai Pemilik hak atas merek tersebut. Sedangkan pada akuisisi aset dalam hal perusahaan terakuisisi mengalihkan  asetnya  termasuk  kepemilikan  hak  atas  merek  kepada  pihak pengakuisisi,  maka  terjadi  perubahan  para  pihak  dalam  perjanjian  lisensi  merek yang  semula  antara  pihak  terakuisisi  dengan  penerima  lisensi  menjadi  pihak pengakuisisi  dengan  penerima  lisensi  merek  yang  berakibat  hukum  pada pengalihan hak dalam pemenuhan prestasi atau pembayaran royalti.
Apabila  terjadi  pembatalan  perjanjian  lisensi  Merek  oleh  pengakuisisi, penerima  lisensi  merek  mendapat  pelindungan  berdasarkan  hukum  perjanjian dengan  melakukan  tindakan  hukum  yaitu  gugatan  secara  perdata  berdasarkan wanprestasi vide Pasal  1243  KUHPerdata  karena  rezim  Hukum  Merek  tidak melindungi pembatalan ini. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) UUMIG hanya melindungi
49 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi revisi Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm 80.
penerima  lisensi  terhadap  penghapusan  merek  terdaftar  tetapi  harus  mendapat persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain.
UUPT  hanya  mengatur  pengambilalihan  Saham,  padahal  dalam  praktik dapat  terjadi  suatu  perusahaan  mengalihkan  aset  perusahaannya  termasuk  Hak atas  merek  karena  itu  demi  kepastian  hukum,  UUPT  tersebut  perlu  mengatur tentang  akuisisi  aset.  Lebih  lanjut,  agar  pelindungan  hukum  lebih  komprehensif, maka  UUMIG  atau  derivatif  (turunan)  dari  ketentuan  itu  perlu  mengatur pelindungan  bagi  penerima  lisensi  merek      terhadap  pembatalan  oleh  pihak pengakuisisi aset.

## Daftar Pustaka

## Buku:
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Agus  Yudha  Hernoko,  Hukum  Perjanjian  Asas  Proposionalitas  Dalam  Kontrak Komersil, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
Garner  Bryan  A  et.al  ( ed),  Black’s  Law Dictionary,  Eight  Edition,  Thomson  West, 2004.
Lukman  Santoso  AZ,  Hukum  Perikatan  (Teori  Hukum  dan  Teknis  Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis), Setara Press, Malang, 2016.
Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Refika Aditama,
Bandung, 2007.
Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogjakarta, 2013.
Rawls, John. A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, terjemahan dalam  Bahasa  Indonesia  oleh  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi,  Liberty,
Yogyakarta, 2013.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2003. Tommy  Hendra  Purwaka,  “Perlind ungan  Merek ”,  (Cetakan  Pertama), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
Jurnal: Anggun Lestari Suryamizon & Syuryani, “ Pengalihan  Cessie Kepada Pihak Ketiga dalam Pemberian Kredit Bank, Pagaruyuang ”, Law journal, Vol.4 No. 4, 2020, hlm 106-118.
Ery Agus Priyono, “ Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia [Kajian Pada Perjanjian Waralaba] ” , Vol. 4 No. 1 Jurnal Law Reform, 2018, hlm 15-26 Fatmawati, “ Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif ” , jurnal.uns.ac .id › repertorium › article, 8 2019 , hlm 1-13.
Febrina, “Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang -Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm 161-176 Hassanayin Haikal, “ Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang diakukan  Oleh  BPR  Tanpa  Ijin  Debitur Sebelum  Terjadinya  Likuidasi,” Dialogia Juridica, Vol.10 Nomor 1, 2018, hlm 38-43.
I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, “ Akibat hukum Perjanjian Lisensi terhadap Pihak Ketiga ” , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas, Vo.1, 2017, hlm 75-83.
Indra  Maasawet, “ Perlindungan  Merek  Berbasis  Daya  pembeda  Di  Indonesia ” , Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol.1 No.1, 2017, hlm 55-77. Muskibah dan Lili Naili Hidayah, “ Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak  Standar  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Di  Indonesia ” , Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm  175-188.
Muslih, “ Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) ” , Vol. IV. No.1 Legalitas, 2013, hlm 130-152. Nourma  Dewi,  Tunjung  Baskoro,  “Kasus  Sengketa Merek  Prada  S.A  Dengan  PT. Manggala  Putra Perkasa  Dalam  Hukum  Perdata  Internasional”,  Jurnal  Iu s Constituendum Vol 4 No 1, 20 2019, hlm 18-26.
R. Tony Prayogo, “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ” , Jurnal Legisalsi Indonesia,   Vol. 13 No. 02, 191, 2016, hlm 191- 202.
Rizki  Istigfariana  Achmadi,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  Terjadinya Akuisisi Perusahaan” , Jurnal Yuris Dicton, 2019, hlm 1457-1477.
Sudjana, “ Akibat  Hukum  Wanprestasi  dan  Tanggung  Jawab  Para  Pihak  dalam Transaksi Anjak Piutang ” , Veritas et Justitia, 2019, hlm  374-398. Tami Rusli, “ Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia ” , Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No. 1, 2015, hlm 24-33.
Tata  Wijayanta, “ Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam kaitannya  dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga ” ,  Jurnal  Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 2014, hlm  216-226.
Rizki  Istighfariana  Achmadi, “ Perlindungan  Hukum  Pekerja  Pasca  Terjadinya Akuisisi Perusahaan ” , Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4, 2019, hlm 1461-1477. Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “ Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol.5 No. 1,  2020, hlm 48-54 .
Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang R.I No. 40 Tahun 2007, L.N.R.I Tahun 2007, No.106. Undang-Undang R.I, No. 20 Tahun 2016, Merek dan Indikasi Geografis, L.N.R.I, Tahun 2016, No. 252.
Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  1998,  Penggabungan,  Peleburan,  dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Tahun 1998, No. 40.
Peraturan  Pemerintah  R.I  No.  36  Tahun  2018,  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi Kekayaan Intelektual, L.N.R.I, Tahun 2018, No. 115.
Internet:
Klau  Victor  Apryantho,  Analisis  Pengalihan  Piutang  Secara  Cessie  https:// indonesian  bankersclub.    wordpress.com/2016/09/21/  diakses  7 Desember 2021.
https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch dan-mashab-positivisme-di- indonesia/ diakses 22 November 2021. https://hukumbisnisindonesia.wordpress.com/2017/11/13/Akuisisi-aset/
diakses 25 November 2021.
https://smartlegal.id/hki/Merek/2021/12/28/perjanjian-Lisensi-tidak-dicatat- kan - bolehkah/diakses 5 Januari 2022.
www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/153013269/apa-itu-konsep-nega- ra-kesejahteraan/ diakses10 Maret 2022.