Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569

## MODEL PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA
(Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)
Joko Suwandi, Budi Sutrisno Dosen Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-mail: js171@ums.ac.id

## ABTRACT
he  research  aimed  to  describe  the  model  of  PKL  coaching  held  by Surakarta  City  Government  in  the  shape  of  arranging  coaching (empowerment)  model  with  several  programmed  and  sustainable approaches, so that it could assure people economic activity settlement and support city development program, including Creative City Action Program. This  study  explored  and  described  PKL  coaching  clinic  held  by  Surakarta City  Government,  and  the  result  would  be  a  material  for  appropriate coaching  model  development.  The  data  collection  methods  were documentation and in-depth interview with key source person, after that the data to be analyzed with SWOT and critical analysis.  The results revealed: 1) coaching and counseling in the shape of PKL is currently not effective; 2) the program cannot fully assist to get capital loan. 3) The City Government provides shelter, chart, tent, and umbrella as free facilities; 4) The SIP will be  issued  soon;  5)  administer  events  that  involving  PKL  such  as  night selling  centre  GALABO,  Night  market  in  Ngarsopuro,  Car  Free  Day  in Slamet Riyadi and Pucangsawit street, Sunday Market in Manahan Stadium.
Keywords: Creative Economy, Empowerment, Coaching, Cadger (PKL)

## PENDAHULUAN
Kota  Surakarta  telah  menetapkan tahun 2015 sebagai tahun awal pengembangan  ekonomi  kreatif,  dengan dilabeli  ‘Program  Aksi  Kota  Kreatif’. Tujuan utama program adalah meningkatkan  kehidupan  sosial,  iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan pembangunan citra kawasan. Kota Surakarta  yang  terkenal  dengan  sebutan ‘KOTA  SOLO’  memiliki  potensi  besar untuk  mengembangkan  ekonomi  kreatif, hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal, daya kreativitas masyarakat yang tinggi, dukungan pemerintah dalam pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan,  dan juga  tersedianya  jaringan  pemasaran  yang memadai. Strategi
pengembangan
ekonomi  kreatif  di  Kota  Surakarta  juga memanfaatkan landmark kota  yang  telah dikenal  di  seluruh  nusantara  bahkan  luar negeri,  yaitu  sebagai  kota  batik,  kota budaya,  kota  wisata,  kota  kuliner,  kota olahraga dan kota ramah PKL.
Beberapa kriteria dari konsep ekonomi  kreatif menurut The  United Nations  Conference  on  Trade  and Development/UNCTAD (2010)  meliputi; 1)  Ekonomi  kreatif  sebagai  sumber penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempromosikan keterbukaan  sosial  dan  pembangunan kebudayaan dan manusia di suatu kota; 2)
Ekonomi  kreatif  mampu  menumbuhkan jalinan  interaksi  antara  aspek  ekonomi- sosial-budaya dengan teknologi dan kekayaan  intelektual;  3)  Ekonomi  kreatif

## T
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
merupakan  penerapan  aktivitas  ekonomi yang  didasari  oleh  ilmu  pengetahuan ( knowledge-based  economy );  4)  Ekonomi kreatif  menjadi  tempat  berkembangnya inovasi dan aktivitas pengambilan keputusan yang bersifat multidimensional; dan  5)  Jantung  dari  ekonomi  kreatif adalah industri kreatif ( creative industries ). Apakah usaha PKL dapat dikembangkan  sebagai  usaha  ekonomi kreatif  ?  Dari  fakta  sejarah  bahwa  usaha PKL  memiliki  potensi  untuk  dijadikan sebagai  usaha  yang  dapat  mendukung Program  Ekonomi  Kreatif,  terutama bidang  kuliner  dan  pemasaran  barang- barang klithikan dan antik. Tidak dipungkiri,  bahwa  beberapa usaha  kuliner unggulan  yang  menjadi  ‘ ikon  kuliner ’ Kota  Solo  merupakan  usaha  PKL,  antara lain;  Tengkleng  Bu  Edy  Pasar  Klewer, Gudeg Ceker Bu Kasno Margoyudan, Mie
Toprak Yu Nani Kartopuran, Sate kere Yu
Rebi  Sriwedari,  Susu  si  Jack,  Gempol Pleret  yu  Yami    dan  pusat  jajan  Galabo (Gladag Langen Bogan), Markobar, Bestik  Harjo,  Wedangan  Mbah  Wir,  Es Kobar dan  sebagainya.  Memang  beberapa dari  mereka  setelah  berkembang  besar berpindah  ketempat usaha  yang  lebih luas dan  permanen,  tetapi  cikal  bakal  mereka dari usaha PKL.
Hasil penelitian Sutrisno dan Suwandi  (2006)  menunjukkan  bahwa bahwa  usaha  PKL  dapat  memenuhi kriteria dari konsep  ekonomi  kreatif  itu, yaitu  menjadi    sumber  penghidupan pelaku  dan  katup  pengaman  sosial  dan penyumbang  PAD  kota.  Oleh  sebab  itu usaha  PKL  memiliki  potensi  besar menjadi  kekuatan  ekonomi  masyarakat kota  asal  dibina  secara  kelanjutan (Sutrisno dan Suwandi, 2014). Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  selain menata, Pemkot Surakarta harus membina  dan  memberdayakan  secara terprogram  dan  berkelanjutan,  agar  PKL menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, dapat mendukung pembangunan kota dan
tidak  lagi  menjadi  parasit  kota.  Apalagi usaha  ini  saat  tidak  lagi  menjadi  usaha rakyat  kecil  untuk  bertahan  hidup  saja ( subsisten )  tetapi  telah  menjadi  usaha ‘orang  bermodal’  untuk  meningkatkan kesejahteraan/ welfare (Suwandi dan Muhibbin, 2012). Secara normatif, keberhasilan pengelolaan  PKL  tidak  hanya  akan berhenti  pada  keberhasilan  menata  atau merelokasi  PKL  ke  tempat-tempat  yang ditentukan Pemkot, tetapi harus dilanjutkan sampai pada tingkat pemberdayaan  melalui  pembinaan  yang berkelanjutan,  sehingga  kejadian  usaha PKL mati setelah direlokasi bisa diminimir.  Dapat  dianalogkan  seperti seseorang  memindah  tanaman  dari  satu tempat  ketempat  lain.  Apabila  dipindah dan  tidak  dibantu  merawat  niscaya kemungkinan  mati  dan  tidak  tumbuh sangat  besar,  tetapi  berbeda  kalau  setelah dipindah  dilakukan  perawatan    secara seksama,  seperti;  dibantu  penyiraman, dipupuk, dijaga dari hama dan sebagainya, niscaya  tanaman  itu  akan  tumbuh  subur dan menghasilkan.
Pembinaan dan pemberdayaan menjadi  kata  kunci  bagi  pengembangan PKL.  Ramadhan  (2015)  menyatakan bahwa  pembinaan  yang  diberikan  oleh penguasa daerah terbukti sangat membantu dalam cara atau langkah dalam pengembangan  usaha  PKL.  Hal  ini dperkuat  oleh  Indriyanti  (2014),  yang mengatakan  bahwa  pembinaan  yang  tepat akan  mampu  memandirikan  PKL  dan sekaligus  meningkatkan  perekonomian masyarakat  serta  dapat  menciptakan ketertiban umum.
Pembinaan  berarti  usaha,  tindakan dan  kegiatan  yang  digunakan  secara berdayaguna  dan  berhasil  guna  untuk memperoleh  hasil  yang  baik  (Badudu, 2008:316).  Secara  konseptual,  pembinaan sering juga disebut  dengan istilah pemberdayaan ( empowerment ), yang secara harfiah mengandung arti memberikan  atau  mendapatkan  kekuatan
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
( power ).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Friedmann  (1992),  bahwa  pembinaan kepada  kelompok  atau  secara  kolektif (seperti  PKL),  selalu  terkait  dengan memberikan  kemampuan  kepada  mereka yang  biasanya  tidak  berdaya,  untuk mendapatkan  akses  ke  sumber-sumber daya  yang  menjadi  dasar  dari  kekuasaan dalam suatu usahanya.
Bentuk pembinaan mencakup kegiatan  pemberian  pengarahan  dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan,  sikap,  kecakapan  dibidang usaha,    ekonomi,  sosial,  kemasyarakatan dan  lainnya.  Hasil  penelitian  Qasanova dan   Khairani (2013) menunjukkan  bahwa pembinaan  PKL  harus    menekankan pada  pendekatan  praktis,  pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan  dilakukan  secara  bertahap untuk  mencapai  status  kemandirian,  yaitu melalui tahap penyadaran dan pembentukan  perilaku  menuju  perilaku sadar  dan  peduli,  tahap  transformasi kemampuan  berupa  perluasan  wawasan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan  dasar  untuk  bisa  berperan dalam  pembangunan;  dan  terakhir  tahap peningkatan kemampuan
intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan  inovatif  untuk  mengantarkan kepada kemandirian. Strategi  dan  prinsip  Pembinaan menurut  Rapp,  C.  A.,  Saleebey,  D.  dan
Sullivan,  W.  P.  (2005)  meliputi;  1) pembinaan sebagai sebuah proses kolaboratif,  2)  dalam  proses  pembinaan menempatkan  yang  terbina  sebagai  aktor subjek yang berkompenten, 3) kompetensi subjek pembinaan diperoleh atau dipertajam  melalui  pengalaman  hidup,  4) solusi  harus  yang  berasal  dari  situasi khusus,  5)  jaringan-jaringan  informasi sosial  sebagai  sumber  dukungan,  6) masyarakat  harus  berpartisipasi  dalam pembinaan,  dan  7)  proses  pembinaan harus  bersifat  dinamis,  sinergis  dan evolutif.
Keberhasilan pembinaan harus dapat diukur  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif.  Schuler,  Hasmaeni  dan  Riley (dalam Mimin Rochayati. 2014) mengembangkan indikator indeks pembinaan  ( empowerment  Index ),  yang mencakup  keberhasilan  dalam  bentuk;  1) keberdayaan dalam ekonomi, 2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 3) kemampuan kultural politis.  Ketiga  indikator  tersebut  akan dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan,  yaitu  kekuatan  di  dalam ( power  with  in ),  kekuasaan  untuk  ( power to ),  kekuatan  atas  ( power  over ),  dan kekuatan dengan ( power within ).
Ada  dua  kecenderungan  proses pembinaan  PKL  di  suatu  kota,  yaitu kecenderungan  primer  dan  sekunder (Sedarmayanti.  2009:79).  Kecenderungan primer,  yaitu  menekankan  pada  proses memberikan  atau  mengalihkan  sebagian kekuasaan,  kekuatan  atau  kemampuan kepada  masyarakat  agar  menjadi  usaha yang  lebih  berdaya,  sebagian  dengan membangun asset material guna mendukung  pembangunan  kemandirian mereka  melalui  organisasi.  Sementara kecenderungan sekunder menekankan pada  proses  menstimulasi,  mendorong atau  memotivasi  agar  PKL  mampu menentukan  apa  yang  menjadi  pilihan usahanya melalui proses dialog.
Sedangkan  pendekatannya  menggunakan tiga  bentuk,  yaitu  pendekatan  sosial budaya, pendekatan ekonomi dan pendekatan  normatif.  Pendekatan  budaya menyangkut bentuk pembinaan yang lebih mengedepankan  sikap  toleransi  tinggi dengan istilah ‘ nguwongke uwong ’,
sedangkan pendekatan ekonomi menekankan  kepada  segala  upaya  yang berhubungan dengan pengembangan usaha, dan pendekatan normatif menyangkut  perihal  kepatuhan  terhadap peraturan-peraturan  daerah.

## METODE PENELITIAN
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif jenis deskriptif analitik (Sukmadinata, 2012:67), yaitu mengeksplorasi dan mendeskripsikan pola kegiatan pembinaan yang dilakukan Pemkot  Surakarta  dalam  melaksanakan program  pengelolaan  PKL.    Terutama mewujudkan PKL yang mandiri, memiliki daya  tarik,  berdaya  saing  usaha,  bersih, tertib  hukum  dan  mampu  berinteraksi sosial dengan masyarakat,
serta penyumbang PAD kota. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada para informan  kunci  (kalangan  PKL),  pejabat dan  pimpinan  organisasi  yang  memiliki kaitan  dengan  program  pengelolaan  PKL di  Kota  Surakarta.  Validitas  data  dijaga dengan melakukan pemeriksaan triangulasi    sumber,  metode,  penyelidik dan teori, sedangkan analisis data menggunakan  analisis  SWOT,  untuk menganalisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif Kota Surakarta
diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan  Kota  Surakarta  seperti tertuang  dalam  Perda  Kota  Surakarta nomor  2 Tahun  2010  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD)  Kota  Surakarta  Tahun  2005  – 2025.  Visi  Kota  Surakarta  dalam  2 dasawarsa,  tahun  2005–  2025  adalah: “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”., sedangkan  visi  pengembangan  ekonomi kreatif  adalah  “TERWUJUDNYA  KOTA SURAKARTA SEBAGAI KOTA KREATIF  BERBASIS  BUDAYA  DAN EKOLOGI “.
Misi ekonomi kreatif Kota Surakarta menekankan  pada  upaya    pengembangan b i d a n g   produksi,    promosi,    akses
ekonomi  kreatif  dan  partisipasi  seluruh stakeholder ,  antara  lain,  1)  meningkatkan daya  saing    industri  kreatif  Kota Surakarta,  2)  meningkatkan  nilai  tambah bahan  baku  lokal  yang  berorentasi  pada penghematan sumberdaya alam dan ramah lingkungan,  3)  meningkatkan      kontribusi industri      kreatif            terhadap      Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kota Surakarta,  4)  mengembangkan    inovasi yang    berlandaskan    kearifan    dan warisan budaya
local, 5) menumbuhkembangkan kawasan-kawasan kreatif  di  wilayah  Kota  Surakarta,  dan  6) menguatkan    citra    kreatif    pada produk/jasa    sebagai    upaya    pencitraan kota.
Pengembangan  ekonomi  kreatif  di Kota  Surakarta  bertujuan  untuk;  1) meningkatan  daya  saing  ekonomi  kreatif Kota  Surakarta;  2)  peningkatan  apresiasi terhadap  pelaku  dan  karya  kreatif  yang menggunakan bahan  baku    lokal    dengan orentasi  pada   penghematan  sumberdaya alam    dan  ramah  lingkungan;  3) peningkatan      kontribusi      ekonomi industri      kreatif      terhadap      PDRB Kota  Surakarta;  4)  penciptaan  inovasi  di sektor ekonomi kreatif;  5)  pengembangan zona –zona ekonomi kreatif Kota Surakarta;  dan  6)  peningkatan    citra kreatif    produk/jasa    dari    Kota Surakarta   di   mata   dunia internasional.
Model Pengembangan program ekonomi  kreatif  di  Kota  Surakarta melibatkan  berbagai  pihak,  antara  lain;
Pemkot (khususnya dinas yang berhubungan  dengan  dunia  industri  dan perdagangan), Lembaga Keuangan, Lembaga  Pendidikan  Ketrampilan,  Mass Media, dan Agen Wisata. Secara skematik pengembangan ekonomi kreatif digambarkan dalam Blue Print Pengembangan Ekonomi Kreatif (2014):
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Gambar 1 Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta Penilaian Pemkot terhadap keberadaan  PKL  sangat  positif,    PKL dinilai sebagai bagian dari sektor kegiatan ekonomi  yang  mampu  menyerap  tenaga kerja  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat,  untuk  itu  perlu  dilindungi, dibina  dan  dikembangkan  lebih  efisien agar  kehidupan  para  PKL  semakin sejahtera  dan  secara  optimal  dapat memberikan  hasil  guna  dan  daya  guna bagi  perwujudan  tujuan  pembangunan daerah Kota Surakarta. Mengingat pertumbuhan PKL sedikit banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan  pusat-pusat  keramaian  serta penggunaan  tempat-tempat  umum  antara lain  tepi-tepi jalan  umum, trotoar, lapangan  olahraga  digunakan  sebagai tempat usaha PKL, maka keberadaan PKL perlu untuk ditata, dibina, dan ditertibkan. Bahwa  usaha  pembinaan,  penataan  dan penertiban  PKL  tidak  bertujuan  untuk memarjinalkan peran dan kehidupan PKL, namun  ditujukan  untuk  meningkatkan taraf  dan  kualitas  hidupnya  dengan memberikan kepastian tempat dan usaha.
Namun  disisi  lain  karena  PKL menggunakan  tempat-tempat  umum  yang mempunyai  yang telah  mempunyai  fungsi tersendiri  sebagaimana  diatur  dalam Rencana  Umum  Tata  Ruang  Kota (RUTRK), maka perlu diadakan
pengaturan dalam hal pemanfaatan tempat umum  tersebut,  sehingga  tetap  terjaga ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan,  kesehatan  lingkungan,  dan keamanan  serta  tetap  dapat  berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya.
Melalui  kegiatan  penataan  yang meliputi  perlindungan,  pembinaan  dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL sehingga  memiliki  kemmapuan  untuk meningkatkan  usahanya,  memiliki  daya tarik  dan  daya  saing  usaha  serta  tidak menjadi  salah  satu  sumber  timbulnya permasalahan perkotaan, termasuk
ketertiban masyarakat. Visi Pengelolaan PKL adalah ‘terciptanya kemitraan PKL dengan
Pemkot dalam pembangunan Kota Surakarta’, sedangkan Misi ditetap sebagai berikut :
a. Mewujudkan PKL yang  mandiri, memiliki  daya  tarik,  berdaya  saing usaha,  bersih,  tertib  hukum  serta mampu  berinteraksi  sosial  dengan masyarakat.
b. Mewujudkan  PKL  yang  tertata  sesuai dengan jenis dagangan dan infrastruktur  pendukungnya  sebagai salah satu daya tarik wisata. c. Mewujudkan  kawasan  dan  lokasi  PKL yang sesuai dengan Peraturan
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA LEMBAGA KEUANGAN PKL PAKET PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF N

## EKONOMI KREATIF
MASS MEDIA AGEN WISATA LEMBAGA PENDIDIKAN PAGUYUBAN
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan  penetapan  visi  dan  misi adalah  sebagai  arah  penyelenggaraan penataan  dan  pembinaan  PKL,  antara  lain adalah ;
a. Mewujudkan  PKL  yang  tertib  dan tertata sesuai peraturan yang berlaku.
b. Mewujudkan  PKL  yang  tertata  dengan dasaran knock down.
c. Mewujudkan  PKL  yang  memahami dan  melaksanakan  peraturan  yang berlaku.
d. Mewujudkan perubahan perilaku
PKL yang paham dan peduli lingkungannya. Bagaimana  usaha  PKL  mendukung program pengembangan ekonomi kreatif ? Usaha  PKL  sebagai  usaha  perdagangan sedikit  banyak  memerlukan  sentuhan kreativitas  tinggi  agar  dapat  memiliki daya  tarik  sebagai  destinasi  kuliner  dan daya  tarik  kunjungan  wisatawan.  Untuk itu  pemberdayaan  merupakan  harga  mati yang  harus  sinkron  dengan  program- program  pembangunan  kota.  Khususnya mendukung program kota kreatif dibidang perekonomian  dan  pariwisata.  Pembinaan atau  pemberdayaan  di  atur  dalam  Bab  V Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan  PKL,  di  dalam  tersebut disebutkan bahwa; 1) Untuk pengembangan usaha PKL, Walikota atau Pemkot berkewajiban memberikan pemberdayaan  berupa:  a)  bimbingan  dan penyuluhan manajemen usaha; b) pengembangan  usaha  melalui   kemitraan dengan    pelaku    ekonomi  yang  lain;  c) bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan d)
peningkatan sarana dan prasarana PKL; 2) Pemberdayaan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pejabat yang    ditunjuk   dengan    memperhatikan pertimbangan    dari  Instansi  terkait  dan aspirasi  masyarakat  sekitar  lokasi  usaha PKL;  3)  Untuk  melaksanakan  kewajiban tersebut ayat (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
Pembinaan  PKL  di  Kota  Surakarta dibawah  koordinasi  Dinas  Pengelolaan Pasar,  cq.  Bidang  Pengelolaan  PKL bersama Dinas Perdagangan, Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan,  Dinas  Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang,  Dinas  Pariwisata  dan Satpol PP. Secara terintegrasi dilaksanakan  secara  bersama-sama  dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, fasilitasi  keperluan  pengembangan  usaha dan penertiban. Adapun secara lebih rinci, pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  mencakup hal-hal sebagai berikut;
a.   Bimbingan  teknis  untuk  meningkatkan keterampilan usaha PKL, mencakup;
 Bimbingan teknis berdagang melibatkan  bagian  Pemberdayaan
PKL dibantu Dinas Perdagangan;  Bimbingan  teknis  akses  perolehan sumber-sumber bahan baku melibatkan  akademisi  perguruan tinggi;
 Bimbingan  teknis  akses  sumber- sumber  modal  dan  pemanfaatan permodalan melibatkan dunia
perbankan; dan
 Pendampingan bagi para pedagang menggunakan paguyuban dan
akademisi.
b.  Penyuluhan teknis untuk meningkatkan keterampilan usaha, meliputi;
 Penyuluhan teknis berdagang yang benar melibatkan Dinas Perdagangan dan praktisi pelaku usaha yang sukses;
 Penyuluhan teknis akses sumber- sumber bahan baku yang mudah dan murah dengan melibatkan Super Market Luwes Grup; dan
 Penyuluhan teknis  akses  dan pemanfaatan permodalan yang berdaya  guna  dan  berhasilguna
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
melibatkan  Bank  Indonesia,  Bank Jateng dan Bank Solo. c.  Mendorong pemberdayaan PKL.
 Membantu  pendirian  koperasi  di setiap  sentra  PKL,  antara  lain bekerjasama dengan Dinas Koperasi untuk membantu pendirian Koperasi di PKL Komplek Manahan, Pasar Nitiharjo, pasar Alpabes  dan sebagainya;
 Membantu peningkatan akses pasar  dan  pangsa  pasar  dengan menyelenggarakan acara yang melibatkan PKl, seperti; Car Frree Day di sepanjang Jl. Slamet Riyadi dan  Pucang  sawit  setiap  hari Minggu  jam  05.00  s.d  09.00. Penyelenggaraan Sunday  Market di  Komplek  Stadion  Manahan setiap  hari  Minggu  pagi, Night Market di  Ngarsopuro  pada  saat tertentu.
 Membantu peningkatan akses permodalan  dan  sumber-sumber permodalan  dengan  bekerjasama dengan  Bank  Solo  dan  Bank
Jateng.
 Membantu peningkatan akses teknologi tepat guna;
 Membantu peningkatan akses kemitraan  dengan  Supermarket
Luwes Grup berkait dengan pembelian  bahan  baku  oleh  PKL,
dengan  Dinas  Perdagangan,  dan Dinas Perindustrian.  Membantu peningkatan manajemen dan organisasi kelompok (paguyuban);  Membantu peningkatan manajemen pengelolaan lokasi bekerjasama dengan Dinas pertamanan dan Satpol PP. Kota  Surakarta  memiliki  potensi besar  sebagai  tempat  berkembangnya usaha  PKL,  khususnya  bidang  kuliner. Apabila  dirinci  terdapat  4  potensi  yang menonjol,  antara  lain:  1)  Potensi  Pasar, dimana  Kota  Surakarta  sudah  terkenal  di
seantero  bumi  nusantara,  sebagai  kota wisata,  kota  budaya,  kota  batik,  pusat perdagangan  barang  kuno  (antik),  dan kota destinasi kuliner. Banyak orang  yang dulu  pernah  berkunjung  atau  berasal  dari kota Surakarta dan merantau didaerah lain menjadi  promotor  bagi  berbagai  jenis makanan  khas  kota  Surakarta  yang terkenal itu, antara lain : Srabi, Tengkleng, Soto, Martabak, Mie
Ketoprak,  Gudeg  Ceker,    dan  sebagainya. Juga  sebagai  pusat  perdagangan  barang- barang  pusaka,  seperti;  keris  dan  akik.  2) Potensi      PKL    Kreatif.  Semasa  krisis ekonomi melanda Indonesia (tahun 1998), masyarakat  Kota  Surakarta  menunjukkan daya  kreatifnya  dengan  berdagang  di sektor  kakilima,  sehingga  PKL  menjamur di  seluruh  pojok  kota.  Khusunya  di wilayah  Monumen  45  Banjarsari  yang terkenal  dengan  sebutan  Monjari.  Mereka menjual  barang  ‘klitikan’,  antara  lain; elektronik  second,  onderdil  kendaraan second    dan  segala  macam.  Di  beberapa wilayah  strategis  berdiri  warung  makan yang  saat  sekarang  menjadi  warung makan  yang  kreatif.    3)  Potensi    industri dan    budaya,  Kota  ini  terkenal  sebagai kota  Budaya.  Sehingga  banyak  usaha- usaha  kerajinan  yang  ditekuni  oleh masyarakat  kota,  antara  lain;  ukiran, kerajinan  rotan,  ukiran  kaca,  lukis  kulit hewan  ,  kerajinan  keris,  dan  batik.  4) Potensi    Perkembangan    Teknologi Informasi    dan    Komunikasi.    Sedikit banyak perkembangan
TI ini mempengaruhi  pemasaran  bagi  usaha- usaha  yang  memerlukan  promosi  secara luas.
Bagaimana  para  PKL  menanggapi program  pembinaan  dan  pemberdayaan yang  telah  dilakukan  oleh  Pemkot  ?  Dari sejumlah  PKL  (35%),  menanggapi  bahwa usaha pembinaan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemkot  bersifat  insidental tak  terprogram  dengan  sasaran  terbatas. Baru-baru  ini  memang  dilaksanakan ‘Pelatihan
Pengolahan
Penyajian Makanan  bagi  PKL’  di  Kusuma  Sahid
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Prince  Hotel  yang  diikuti  100  orang  PKL kuliner,  dengan  materi;  pemilihan  bahan,
penyajian dan pelayanan, tetapi menurutnya  sering  tidak ada  tindak  lanjut monitoring  dan  keberlanjutannya.  PKL Galabo  adalah  yang  sering  mendapat pembinaan  dan  bimbingan-penyuluhan, selebihnya  hanya  mendapat  bimbingan dan  penyuluhan    yang  berhubungan dengan penegakan peraturan dan ketertiban,  seperti  misalnya;  ketertiban penggunaan  lapak,  kebersihan,  rencana penataan,  relokasi  dan  yang  berhubungan dengan pemberian bantuan berupa gerobak,  tenda,  payung  dan  sebagainya. Jadi  pada  prinsipnya  pembinaan  belum menyentuh  keinginan  dan  tuntutan  para PKL, khususnya yang berhubungan dengan  pengembangan  usahanya,  seperti; permodalan, pengelolaan usaha dan penerbitan  Surat  Ijin  Penempatan  (SIP) yang tertunda-tunda.
Para  PKL  menginginkan  Pemkot dapat  membantu  dalam  bernegosiasi dengan  Lembaga  Keuangan  Bank  dalam hal  jaminan  kredit  dan  bunga.  Pemkot sebenarnya telah mewacanakan pemberian
Surat Ijin Penempatan (SIP) yang nantinya dapat dijadikan jaminan kredit ke perbankan,  tetapi  sampai  saat  ini  masih dalam  proses.  Selain  itu  telah  diadakan pendekatan  kepada  Bank  Solo  dan  Bank Jateng  untuk  memberikan  kredit  dengan bunga  rendah  kepada  PKL.  Tetapi  karena posisi  PKL  sendiri  yang  tidak  memiliki jaminan  dan  kepastian  pengembalian kredit,  maka  perbankan  tidak  berani melangkah.
Keinginan lain yang menjadi tuntutan PKL adalah kepastian penempatan usaha  yang tidak lagi digusur atau  dipindah  ketempat  lain  yang  kurang potensial,  seperti  pemindahan  PKL  yang menjual  bukan  ‘barang  pasar’  ke  pasar
tradisional,  pemindahan  PKL  dari City Wal k  ke  tempat  Parkir  Stadion  Manahan yang sepi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pemkot Surakarta telah melakukan pembinaan dan pemberdayaan PKL sesuai tuntutan  Perda  No.  3  tahun  2008  tentang Pengelolaan PKL, antara lain; 1)
Pembimbingan  dan  penyuluhan  dalam rangka  pemberdayaan  Pedagang  Kaki Lima  oleh  Pemkot  sudah  dilaksanakan, tetapi  belum  maksimal,  belum  terprogram secara  baik dan kurang konsisten,
sehingga tidak dapat dirasakan kemanfaatannya oleh para PKL; 2) Belum sepenuhnya  dapat  membantu  kemudahan para  PKL  untuk  memperoleh  akses pinjaman  modal  yang  sangat  dibutuhkan dari dunia perbankan; 3) Bantuan fasilitas usaha  berupa  Selter,  Gerobak  Dagang, Tenda, dan Payung diberikan secara gratis di  beberapa  lokasi;  4)  Akan  segera menerbitkan  SIP  yang  sampai  saat  ini masih dalam proses; 5) Menyelenggarakan  beberapa event yang melibatkan  PKL,  antara  lain;  mendirikan pusat  jajan  malam  permanen  ‘GALABO’ di  dekat  PGS, Night  Market di  Pasar Ngarsopuro, Car  Free  Day di  Jl.  Slamet Riyadi  dan  Pucangsawit  setiap  hari Minggu  jam  05.00-09.00,  dan Sunday Market di  Komplek  Stadion  Manahan setiap  hari  Minggu  pagi  dari  jam  05.00- 09.00.
Disarankan  agar  Pemkot  segera menyusun model pembinaan yang terprogram  dan  berkelanjutan,  agar  dapat mewujudkan usaha PKL yang mandiri dan berdayaguna  bagi  pelaku  dan  pemerintah kota.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569

## DAFTAR PUSTAKA
Badudu,  Yus  dan  Zain,  Sutan  Muhammad.  2008. Kamus  Umuum  Bahasa  Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Friedmann,    John.  1992. Empowerment:  The  Politics  of  Alternative  Development.
Minnesota: Wiley.
Howkins,  John.,(2001) The  Creative  Economy:  How  People  Make  Money fromIdeas . England, New York: Clay Ltd. Amazon.co.uk.
http://www.jakarta.go.id/jakv1/produkhukum/search/0/0/all/90/all/75
Indrianti,  Weny.  2014. Perbandingan  kebijakan  dan  Upaya  pemerintah  Dalam Penertiban  PKL  antara  Kabupaten  Berau  Dengan  Tanah  Abang  Jakarta. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume  2, Nomor  4,  2014: 3288-3301
Mimin  Rochayati.  2014. Pelaksanaan  Pembinaan  PKL  oleh  Dinas  Pariwisata Perindagkop  dan  UMKM  di  Pasar  Pananjung  Kecamatan  Pangandaran Kabupaten Pangandaran . Jurnal Ilmiah Mahasiswa ILMU
Moleong,  Lexy  J.  2000. Metode  penelitian  Kualitatif (Edisi  Revisi).  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya PEMERINTAHAN Vol. 1, No 1 (2014)
Qasanova,  Elmina  Dianti  dan Khairani, Tuti.  2013. Evaluasi  Penataan  dan  Pembinaan Pedagang . Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 1, November 2013, hlm. 1-114.
Kurniawati, Juni. 2016. Analisis Kebijakan Strategi Pemberdayaan PKL oleh Pemkot Surakarta . Seminar Nasional  Call For Paper.  Vol 1, No 1 (2016)
Ramadhan,  Adam.  2015. Model  Zonanisasi  Penataan  PKL  di  Kota  Bandung .  Unnes Law Journal 4 (1) (2015)
Rapp,  C.  A.,  Saleebey,  D.,    Sullivan,  W.  P.  (2005). The  future  of  strengths-based social work . Advances in Social Work, 6 (1), 79-90.
Sedarmayanti.  2011. Tata  Kerja dan  Produktivitas  Kerja:  Suatau Tinjauan dari  Aspek ekonomi. Bandung: CV Mandar Maju
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2012. Metode  Penelitian  Pendidikan .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Sutrisno, Budi  Suwandi, Joko. 2006. Pola Penataan Pedagang  Kakilima  (PKL) di Kota Surakarta: Berdasar Pada Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kot a. Laporan Penelitian. DP2M- Dikti.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , Vol 27, No.2, Desember 2017, p-ISSN: 1412-3835; e-ISSN: 2541-4569
Suwandi, Joko,  Muhibbin, Achmad. 2011. Penataan PKL Dengan Pendekatan Sambung Rasa Berbasis Budaya Lokal di Kota Surakarta . Laporan Penelitian LP2M –UMS.
-------------------------. 2012. Perubahan Orientasi Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pasca Krisis Moneter di Kota Surakarta : Koreksi Anggapan Bazaar Economy, Order dan Regulation Theory. Laporan Penelitian Penelitian Fundamental, DP2M, Dirjen Dikti.
Toffler , Alvin. 1980. The Third Wave . New York: William Morrow
UNCTAD. 2010. Creative Economy: A Feasible Development Option. Geneva: UNCTAD .
.   2014. Blue Print Pengembangan   Ekonomi   Kreatif   Kota   Surakarta 2015-2025 .   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.