## KESADARAN  HUKUM  PELAKU  USAHA  MIKRO  KECIL MENEGAH  (UMKM)  DALAM  PERLINDUNGAN  KEKAYAAN INTELEKTUAL

## Inayah
Universitas Muhammadiyah Surakarta ina168@ums.ac.id
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942

## Submission
Track: Received:
1 Oktober 2019
Final Revision: 4 November 2019
Available online: 10 November 2019 Corresponding Author: Inayah Ina168@ums.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  kesadaran  hokum pelaku  UMKM  dalam  perlindungan  merk  dan  desain industry  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  normative  dengan pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  dari  pembahasan didapatkan  bahwa  Kekayaan  intelektual  merupakan  salah satu  unsur  penting  dalam  perdagangan  sehingga  bagi pelaku  usaha  pemahaman  tentang  kekayaan  intelektual menjadi  keharusan.  Kekayaan  intelektual  yang  perlu diperhatikan  oleh  pelaku  usaha,  utamanya  UMKM  adalah merek  dan  desain  industri,  karena  dapat  meningkatkan pendapatan  bagi  UMKM.  Namun,  dari  hasil  penelitian didapatkan  bahwa  kesadaran  hukum  pelaku  UMKM  dalam pendaftaran merk dan desain industry masih sangat kurang sehingga  peningkatan  kualitas  UMKM  di  Indonesia  masih terbilang cukup rendah.
Kata Kunci: UMKM, Perlindungan Hukum, HAKI

## A. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  karena  kelompok  usaha  tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan usaha besar, walaupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rendah. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam  pembangunan  ekonomi  nasional,  karena  selain  berperan  dalam  pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  juga  berperan  dalam  pendistribusian  hasil-hasil pembangunan. Saat krisis ekonomi yang terjadi  di negara kita beberapa waktu yang lalu, dimana  banyak  usaha  berskala  besar  yang  mengalami  stagnasi  bahkan  berhenti
aktifitasnya,  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  terbukti  lebih  tangguh  dalam menghadapi  krisis.  Pemerintah  perlu  meningkatkan  perannya  dalam  memberdayakan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
UMKM  mempunyai  potensi  dalam  menggerakkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat, dan  sekaligus  menjadi  tumpuan  sumber  pendapatan  sebagian  besar  masyarakat  dalam meningkatkan  kesejahteraan.  Data  Statistik  di  Kementrian  Usaha  Kecil  dan  Menengah menunjukkan eksistensi dan peran UMKM menunjukkan jumlah mencapai 51,26 juta unit usaha. Ini berarti 99,99 persen dan pelaku usaha nasional. Demikian pula jika dilihat dari kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)  Nasional,  devisa  nasional  dan  investasi  nasional.  Sebagai  pelaku  usaha  sudah sewajarnya  apabila  UMKM  perlu  memperhatikan  kekayaan  intelektual  dari  produk  yang dihasilkannya, untuk itu pemerintah berusaha memberikan kemudahan dalam pengurusan pendaftaran  kekayaan  intelektual  terutama  untuk  merek,  hak  cipta  dan  desain  industri. Meskipun  demikian  tidak  semua  UMKN  tertarik  dan  tergerak  untuk  memperoleh perlindungan  hukum  atas  produk  yang  dihasilkannya,  sebagaimana  beberapa  UMKN  di wilayah  Surakarta.  Dari  beberapa  penelusuran  sebagian  besar  UMKM  belum  tertarik untuk  mendaftarkan  produk  yang  dihasilkan  –  dalam  hal  ini  merek  –  meskipun  mereka sudah  memberi  label  (istilah  mereka  untuk  merek)  pada  produk  yang  dihasilkan,  bagi mereka hal yang penting adalah jumlah penjualan dari produk, apalagi desain dari produk yang mereka hasilkan.
Seperti kita ketahui merek merupakan tanda yang dapat membedakan barang atau jasa  dari  suatu  perusahaan  dengan  perusahaan  lainnya,  sedangkan  menurut  pasal    1 Undang-Undang  No.  15  Tahun  2001,  merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau jasa.  Jadi  apa  yang  bisa  dikenal  sebagai  merek  adalah  tanda  pembeda  yang  digunakan suatu  badan  usaha  sebagai  penanda  identitasnya  dan  produk  barang  atau  jasa  yang dihasilkan  kepada  konsumen,  sekaligus  untuk  membedakannya  dari  badan  usaha  lain. Secara  konvensional,  merek  dapat  berupa  nama,  kata,  frasa,  logo,  lambang,  desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Di Indonesia, hak merek dilindungi
melalui  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001. 1 Undang-undang  tersebut  hanya berhubungan  dengan  merek  konvensional,  sedangkan  undang-undang  yang  berlaku  saat ini adalah Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memperluas merek yang akan didaftarkan, meliputi penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
Merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada instansi yang berwenang.  Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Nomor  20  Tahun  2016,  pendaftaran  dapat  diajukan  pada  Kementrian  Hukum dan  HAM  secara  elektronik  atau  non-elektronik  dalam  Bahasa  Indonesia.  Adapun  tata cara  dan  prosedur  untuk  mengajukan  permintaan  pendaftaran  merek  di  Indonesia  telah diatur  dalam  Pasal  4  sampai  Pasal  7  UU  No.  20  tahun  2016  tentang  merek  dan  indikasi geografis.
Pengaturan  merek  juga  dimaksudkan  sebagai  perlindungan  kepada  masyarakat terutama para konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan suatu barang yang kualitasnya  dibawah  mute  dari  barang  ash.  Selain  itu  juga  dimaksudkan  sebagai  upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  normative  dan  merupakan  bentuk studi  kepustakaan  yang  didasarkan  kepada  data-data  normative  yang  didapatkan  dalam bahan  hukum  berkaitan  dengan  UMKM  dan  Hak  kekayaan  intelektual.  Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha  Kecil  Mikro  Menengah  (selanjutnya  disebut  UMKM)  merupakan industri  yang  berkembang dengan  sangat  cepat  dan  besar  di  Indonesia.  Industri UMKM  menjadi  salah  satu  pilar  perekonomian  yang menggerakkan  roda perekonomian  di  Indonesia.    Hal  tersebut  didukung  dengan  fakta  yang  didapatkan dalam  kajian  dari  kementerian  perindustrian  di  mana  sektor  UMKM  mengambil
1 Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang,  2011, Mengenal  HAKI-Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:  Erlangga, hal. 50.
konstribusi  sebesar 60,34%  terhadap  produk  domestik  bruto  di  Indonesia  pada  tahun 2016.  Fakta  lain  yang  didapatkan adalah  sektor  UMKM  dalam  periode  yang  sama menyerap 97,22% tenaga kerja di Indonesia. 2
UMKM  diatur  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah.  Adapun  UMKM  tersebut  terbagi  menjadi  tiga bagian  usaha  yaitu  usaha  mikro,  usaha  kecil,  dan  usaha  menengah.  Usaha  Mikro adalah usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan  /  atau  badan  usaha  perorangan yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro.  Usaha  Kecil  adalah usaha  ekonomi  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil.  Selanjutnya,  Usaha  Menengah adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau  menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil penjualan tahunan.
Bidang  Usaha  UMKM  tersebut  dibagi  beradasarkan  kriteria-kriteria  tertentu yaitu sebagai berikut:
a. Usaha Mikro
Usaha  Mikro  sebagaimana  dimaksud  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yaitu usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1) Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat  diubah  sesuai  dengan  perkembangan  perekonomian  yang  diatur  oleh Peraturan Presiden)
2 Andrew  Betlehn  &  Prisca  Oktaviani  Samosir.  2018.  Upaya  perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Industri UMKM Di Indonesia Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018. Hal 3.
b. Usaha Kecil
Definisi  usaha  kecil  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20 Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yaitu  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  yang dilakukan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  balk  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
1) Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50.000.000,00  sampai  dengan paling  banyak  Rp  500.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha; atau
2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling  banyak  Rp  2.500.000.000,00  (ket.:  nilai  nominal  dapat  diubah  sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).
c. Usaha Menengah
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  adalah usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang. Adapun kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak  Rp  10.000.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha; atau
2) Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,00  sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai  dengan  perkembangan  perekonomian  yang  diatur  oleh  Peraturan Presiden).
Ciri-ciri usaha menengah, antara lain:
1) Pada  umumnya  telah  memiliki  manajemen  dan  organisasi  yang  lebih  baik, lebih  teratur  bahkan  lebih  modern,  dengan  pembagian  tugas  yang  jelas  antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2) Telah  melakukan  manajemen  keuangan  dengan  menerapkan  sistem  akuntansi dengan  teratur,  sehingga  memudahkan  untuk  auditing  dan  penilaian  atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dli;
4) Sudah  memiliki  segala  persyaratan  legalitas  antara  lain  izin  tetangga,  izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; dan
6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

## 2. Merek
Merek  adalah  suatu  tanda  ( sign )  untuk  membedakan  barang-barang  yang sejenis  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan  seseorang  atau  kelompok  orang  atau badan  hokum  dengan  barang-barang  yang  sejenis  yang  dihasilkan  oleh  orang  lain, yang  memiliki  Jaya  pembeda  maupun  sebagai  jaminan  atas  mutunya  dan  digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 3
Perlindungan  merek  di  Indonesia  menganut  asas  konstitutif  (pendaftaran) dengan  prinsip first  to file .  Artinya,  Merek  hanya  mendapatkan  perlindungan  apabila Merek tersebut didaftarkan ke  pemerintah  melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam  hal  ini  terdapat  di  Direktorat  Kekayaan  Intelektual.  Apabila  UMKM  memiliki produk  baik  berupa  barang  maupun  jasa  dengan  menggunakan  suatu  merek  namun tidak  didaftarkan,  maka  pelaku  usaha  UMKM  tersebut  kehilangan  perlindungan hukum atas mereknya. 4
UMKM  sebagai  suatu  industri  berskala  kecil  masih  menganggap  bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan  dengan  masih  minimnya  pendaftaran  Merek  UMKM  di  Ditjen  Kekayaan Intelektual.  Data  statistik  pendaftaran  Ditjen  KI  menunjukkan  bahwa  selama  periode
3 OK. Saidin. 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 264.
4 Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, 2017, hlm. 54.
2016-April  2018  pendaftaran  Merek  Non  UMKM  mendominasi  sebesar  91,45% sedangkan untuk  merek UMKM hanya sebesar 8.55%.  Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh  kembang  inovasi    dan    kreativitas    atas    produk.    Namun,    sayangnya kesadaran    pengusaha  UMKM    akan    pentingnya    pemanfaatan    Hak    Kekayaan Intelektual  untuk mendukung  kegiatan  usaha  mereka  masih  rendah. 5

## A. Jenis Merek
Jenis  merek  sendiri  terdapat  pada  Pasal  1  Ayat  (2-4)  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, sebagai berikut :
a. Merek  Dagang  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
b. Merek  Jasa  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan  jasa  sejenis lainnya.
c. Merek  Kolektif  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan karakteristik  yang  sama  mengenai  sifat,  ciri  umum,  dan  mute  barang  atau  jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum  secara  bersama-sama  untuk  membedakan  dengan  barang  dan/atau  jasa sejenis lainnya.
Khusus  untuk  merek  kolektif  sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  jenis merek  yang  baru  oleh  karena  merek  kolektif  ini  sebenarnya  juga  terdiri  dari  merek dagang  dan  jasa.  Hanya  saja  merek  kolektif  ini  pemakaiannya  digunakan  secara kolektif.

## B. Prosedur Pendaftaran Merek
Prosedur  pendaftaran  merek  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  pengajuan merek  oleh  pemohon  langsung  dan  melalui  proses  verifikasi  yang  dilakukan  oleh Ditjen  HKI.  Pemohon  akan  mengisi  formulir  pendaftaran  merek  dengan  berbagai
5 Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir. 2018. Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018. Hal 7.
syarat  lainnya  yang  harus  dipenuhi  seperti  surat  keterangan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah (UMKM), etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek,  dan  bukti  penerimaan  permintaan  pendaftaran  merek.  Setelah  ini  Ditjen  HKI akan memeriksa pendaftaran tersebut, hingga akhirnya terbit sertifikat merek.
Gambar 1. Prosedur Pendaftaran Merek
Sumber  :  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI ( https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek )

## 3. Desain Industri
Desain  industri  berdasarkan  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2000  tentang  Desain  Industri  adalah  suatu  kreasi  tentang  bentuk,  atau  komposisi  garis atau  warna  atau  garis  dan  warna,  atau  gabungan  dari  padanya  yang  berbentuk  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis  dan  dapat  diwujudkan  dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas  industri, atau kerajinan tangan. Menurut WIPO, dalam publikasinya dijelaskan bahwa:
a. Dari peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual, desain industri hanya mengacu pada
aspek ornament dan estetika dari suatu produk. Dengan kata lain, desain industri hanya mengacu pada tampilan (bentuk luar) misalnya, sebuah kursi. Walaupun desain suatu produk  memiliki  litur-fitur  teknis  dan  fungsional  tertentu,  desain  industri  sebagai bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual  hanya  mengacu  pada  nilai  estetika  dari  produk yang  sudah  jadi,  dan  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  aspek  teknis  dan fungsionalnya.
b. Desain  industri  berkaitan  dengan  beragam  produk  industri,  produk  mode  dan  produk kerajinan tangan,  mulai dari alat-alat teknik dan medik hingga jam tangan, perhiasan dan  barang-barang  mewah  lainnya;  atau  mulai  dari  produk-produk  rumah  tangga, mainan,  perabotan,  peralatan  elektronika  hingga  mobil  dan  struktur  arsitektur;  mulai dari desain tekstil hingga peralatan olahraga. Desain industri juga merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan kemasan, tempat atau wadah dan penampilan atau bentuk luar dari suatu produk.
c. Secara umum desain industri dapat berupa:
1) Fitur tiga dimensi, seperti bentuk dari sebuah produk;
2) Fitur dua dimensi, seperti ornament, pola, garis dan warna dari suatu produk
3) Kombinasi dari satu atau lebih litur tersebut. 6
Desain industri adalah bidang yang sangat banyak berkaitan dengan kehidupan manusia  terutama  dalam  sektor  perindustrian.  Adapun  cakupan  objek  desain  industri meliputi atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat masal terutama di suatu pabrik atau industri. 7

## A. Elemen Pokok Desain Industri
Arti dari kata bentuk (shape) dan konfigurasi (confiration) hampir sama yaitu merujuk pada kreasi dengan kategori 3 dimensi. Sedangkan komposisi garis dan warna lebih  bersifat  2  dimensi.  Dengan  demikian  ada  tiga  kemungkinan  yang  dapat dikategorikan  sebagi  desain  industri  berdasarkan  definisi  pasal  1  tersebut  yaitu  tiga dimensi  apabila  terdiri  dari  bentuk  dan  konfigurasi;  dua  (2)  dimensi  apabila    terdiri dari garis, warna serta garis dan warna, kombinasi dari keduanya yaitu konfigurasi dan
6 Publikasi  WIPO  Nomor  498,  2008. Tampil  Menarik  Pengantar  Desain  Industri  Untuk  Usaha  Kecil  dan Menengah , Terjemahan Kadin Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 5.
7 Ibid.
komposisi, bentuk dan komposisi serta bentuk, konfigurasi dan komposisi. 8
Karya  atau  produk  desain  industri  yang  mendapatkan  perlindungan  hukum sebagaimana  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  31  Tabun  2000  tentang Desain  Idustri  rnenyebutkan  bahwa  pendesain  atau  pihak  yang  telah  memohonkan permohonan  desain  industrinya  maka  pihak  tersebut  akan  memperoleh  hak  desain industri. Hak desain industri tersebut diberikan kepada para pihak atas desain industri yang  baru,  apahila  desain  industri  yang  dimohonkan  permohonan  pendaftaran merupakan  desain  indsutri  lama  maka  pihak  pemohon  tersebut  tidak  akan mendapatkan hak desain. Pengertian dari desain industri yang baru tersebut ialah tidak adanya  kesamaan  tanggal  penerimaan  atas  desain  industri  yang  dimohonkan pendaftarannya  dengan  tanggal  penerimaan  desain  industri  yang  telah  ada  atau  telah diungkapkan sebelumnya.

## B. Lingkup Perlindungan Hak Desain industri
Menurut  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang  desain industri adalah:
"(1) pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak  desain  industri  yang  dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  yang tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor dan mengedarkan parang yang diberi hak desain industri.
(2)  Dikecualikan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  adalah  pemakaian  desain industri  untuk  kepentingan  penelitian  dan  pendidikan  sepanjang  tidak merugikan kepentingan ya ng wajar".
Guna  lebih memahami ruang lingkup desain industri ini ada pandangan suatu ahli yang sangat baik untuk membawa kita sehingga dapat lebih mampu melihat ruang lingkup  desain  industri  ini,  yaitu  pandangan  Misha  Black  yang  termuat  dalam laporannya  kepada United  Nations  Industrial  Development  Organization yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, terdiri dari:
a. Aspek  kegunaan,  mengacu  kepada  interaksi  langsung  antara  manusia  dan  produk dengan  dilandasi  pertimbangan-pertimbangan  seperti  kenyamanan,  kepraktisan,
8 Tomi  Suryo  Utomo2009. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian  Kontemporer , Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 225-228.
keselamatan,  kemudahan,  perawatan,  perbaikan,  termasuk  juga  faktor-faktor ergonomi dan anthropometri.
b. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dan desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan Baku, tats cara kerja, perakitan,tingkat  keterampilan  tenaga  kerja,  efisiensi,  penghematan  biaya, toleransi,kelayakan, standarnisasi dan lain-lain.
c. Aspek  pemasaran,  berorientasi  pada  kebutuhan  konsumen  yang  dilandasi pertimbangan  akan  kebutuhan  dan  keinginan,  kebijakan  produk,  diversifikasi produk, Skala prioritas harga, jaringan distribusi, dan lain-lain.
d. Aspek  nilai  estetis  dan  penampilan  suatu  produk,  mengacu  pada  nilai  visual  dan psikologis  dari  desain  yang  dilandasi  oleh  pertimbangan  seperti  bentuk keseluruhan,  unsur  penampilan,  pembuatan  detil,  proporsi  tekstur,  warna,  grafis dan penyelesaian akhir. 9
Desain  Industri  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual. Perlindungan  mengenai  desain  industri  atas  dasar  konsep  pemikiran  bahwa  lahirnya desain  industri  tidak  terlepas  dari  adanya  kemampuan  kreativitas  dari  cipta,  rasa  dan karsa yang dimiliki oleh setiap manusia. 10 Banyak yang mengatakan bahwa antara hak cipta  di  bidang  seni  lukis  atau  seni  grafika  dengan  desain  industri  itu  memiliki kesamaan,  namun  ada  juga  perbedaan  diantara  yang  dapat  terlihat  pada  saat  desain industri  tersebut  memiliki  wujud  yang  lebih  mengarah  pada  paten.  Wujud  desain industri  dalam  bentuk  lukisan,  karikatur,  gambar  atau  grafika  maka  dapat  diklaim sebagai  hak  cipta,  akan  tetapi  apabila  desain  industri  tersebut  disusun  dalam  bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk  materiil  dan  dapat  diterapkan  dalam  aktivitas  industri,  maka  dalam  wujud itulah yang nantinya akan disebut sebagai desain industri. 11
Dua  (2)  pendekatan  filosofis  yang  mengatakan  bahwa  desain  industri  adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual:
a. Pendekatan Hak Cipta yaitu hak yang berpangkal di negara-negara  Eropa dengan
9 John Hesketx, 1968. Desain Industri. Terjemahan Chantra Johan, Jakarta: Rajawali, hal. 5.
10 Tim  Lindsley,  Eddy  Damian  Simon  Butt  dan  Tomi  Suryo  Utomo.  2006. Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu Pengatar , Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerjasama dengan PT. Alumni, hal. 467.
11 Ibid.
melihat bahwa Hak Desain Industri itu sebagai karya, cipta dan karsa (budaya).
b. Pendekatan  Hak  Paten  yaitu  pendekatan  yang  berpangkal  di  Negara  Jepang  dan Amerika  dengan  melihat  Desain  Industri  sebagai  produk  yang  memiliki  nilai bisnis. 12

## C. Proses Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Seorang pendesain dalam melakukan kegitannya sebagai pendesain pasti akan menghasilkan  suatu  karya  atau  produk.  Karya  atau  produk  yang  dihasilkan  tersebui pasti  akan  memiliki  ciri  khas  tersendiri  baik  itu  dari  ukiran,  bentuk  maupun  warna yang kemudian disebut dengan desain. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya atau produk yang dihasilkan tersebut, maka pendesain harus mendaftarkan karya desain ukiran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Dalam  meeaksanakan  permohonan  pendaftaran  desain  industri  pastinya pendesain akan melalui langkah-langkah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tabun 2000 tentang Desain Industri yaitu pada pasal 10-15 dimana Hak  desain  industri  akan  diberikan  kepada  pemegang  hak  desain  berdasarkan permohonan  yang  dimohonan  telah  dikabulkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual.
(1)  Permohanan  desain  industri  dibuat  secara  tertulis  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia.
(2)  ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya,  setelah  itu  diajukan  kepada Direktorat  Jenderal  dengan  membayar  sejumlah  biaya  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang. Permohonan tersebut harus memuat:
a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
e. Nama  negara  dan  tanggal  penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali,  dalam  hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
Permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan
12 OK Saidin, 2006. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 469.
a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang diohonkan pendaftarannya
b. Surat kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
c. Surat pernyatuan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
Apabila permohonan dimohonkan oleh dari satu pemohon atau bersama-sama maka  yang  menandatangani  permohonan  tersebut  hanya  satu  pemohon  saja  sebagai perwakilan  dengan  melampirkan  persetujuan  tertulis  dari  para  pemohon.  Pihak  yang pertama  kali  mengajukan  permohonan  pendaftaran  desain  industri  dianggap  sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika ada perjanjian lain.
Setiap permohanan yang dimohonkan hanya dapat diajukan untuk :
a. Satu desain industri.
b. Beberapa desain indsutri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.
Setelah  permohonan  pendaftaran  desain  industri  telah  memenuhi  segala persyaratan  yang  telah  ditentukan,  maka  permohonan  pendaftaran  desain  industri tersebut  akan  diumumkan  kepada  masyarakat  umum  oleh  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual.  Tata  cara  mengumumkannya  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Pengumurnan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  menempatkannnya  pada  sarana yang dapat dilihat dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat umum, dengan jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  penerimaan  perrnohonan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  berikut  adalah  data-data  yang  harus  dicantumkan  dalam  pengumuman pendaftaran desain industri:
a. Nama dan alamat lengkap pemohon.
b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan.
d. Nama  negara  dan  tanggal  penerimaan  permohonan  yang  pertama  kali  apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
e. Judul desain industri.
f. Gambar atau foto desain industri.

## 4. Kesadaran Hukum UMKM dalam Pendaftaran Merek dan Desain Industri
Kesadaran  hukum  merupakan  interdepedensi  mental  dan  moral  yang  masing- masing  tergantung  pada  ego  manusia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Widjaya mengemukakan  bahwa  Kesadaran  hukum  merupakan  keadaan  dimana  tidak  terdapatnya benturan-benturan  hidup  dalam  masyarakat.  Masyarakat  dalam  kehidupan  seimbang, serasi  dan  selaras.  Kesadaran  hukum  diterima  sebagai  kesadaran  bukan  diterima  sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan. 13
Di  samping  itu  juga,  Purbacaraka  dan  Soekanto  mengartikan  kesadaran  hukum sebagai  "keyakinan/kesadaran  akan  kedamaian  pergaulan  hidup  yang  menjadi  landasan regel  mating (keajegan)  maupun beslissigen (keputusan)  itu  dapat  dikatakan  sebagai wadahnya  jalinan  hukurn  yang  mengendap  dalam  sanubari  manusia". 14 Kedua  batasan tersebut,  dengan  jelas  menunjukkan  bahwa,  kesadaran  hukuni  itu  merupakan  kepatuhan untuk  melaksanakan  ketentuan  hukurn  tidak  saja  tergantung  pada  pengertian  dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu  bentuk  perilaku  yang  sadar  hukum.  Lebih  jelas  Paul  Scholten  menjelaskan  bahwa kesadaran  hukum  yaitu  kesadaran  yang  ada  pada  setiap  manusia  tentang  apa  hukum  itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori  tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak di lakukan. 15
Kesadaran  hukum  dapat  diartikan  sebagai  persepsi  individu  atau  masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku, hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan  demikian  hukum  di  sini  meliputi  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun  kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk  formal  (tertulis)  dalam  lingkup  hukum  nasional,  akan  tetapi  hukum  tersebut
13 Widjaya, 1984, Kesadaran hukum Manusia dan Manusia Pancasila , Jakarta: Era Swasta, hal. 18.
14 Purbacaraka dan Soekanto. 1985. Renungan Filsafat Hukum. Jakarta: Alumni, hal. 9.
15 Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rajawali Press, hal. 2.
seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  suatu  masyarakat,  dengan demikian  masyarakat  mentaati  hukum  bukan  karena  paksaan,  melainkan  karena  hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri.
Di kalangan UMKM pemahaman mereka terhadap merek sudah ada meskipun ada beberapa yang memakai istilah label yaitu tanda untuk membedakan produk yang sejenis, mekipun  demikian  ada  beberapa  UMKM  yang  tidak  memperdulikan  pemakaian  merek karena:
1. Kualitas barang merupakan faktor terpenting dalam penjualan produk yang dihasilkan, hal  ini  disebabkan  para  pelaku  UMKM  berkedudukan  sebagai  pabrikan  (produsen) sehingga  produk  mereka  dibeli  dalam  jumlah  banyak  (sebagai  tempat  kulakan), kemudian para pembeli ini akan memberi merek sesuai merek yang mereka miliki.
2. Persepsi mereka bahwa proses pendaftaran merek dianggap “ribet” dan mahal. Hal ini menyebabkan beberapa UMKM sudah memberi merek, untuk produk yang dihasilkan tetapi tidak melakukan pendaftaran.
Sedangkan untuk desain industry, desain dari produk pelaku UMKM sebagaimana berasal dari pihak pemesan, sebagian kreasi sendiri (dengan catatan  meniru produk  yang sedang  laku  atau  baru)  produk  lama  saja  diberi  tambahan  berupa  ornament  sehingga pendaftaran desain dianggap tidak perlu mengingat unsur “baru” tidak terpenuhi.
Menurut  Soerjono  Soekanto  terdapat  empat  indikator  untuk  menilai  kesadaran hukum  yaitu  pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  hukum  dan  pola  perilaku hukum.  Dari  empat  indikator  tersebut,  sebagian  besar  UMKM  sudah  memenuhi  tiga indikator yaitu:
1. Pengetahuan  hukum  mereka  mengerti  ada  Undang-Undang  Merek  dan  Undang- Undang Desain Industri.
2. Pemahaman  hukum,  khususnya  tentang  merek  mereka  (UMKM)  sudah  menyadari pentingnya  perlindungan  merek  untuk  produk  mereka,  sedangkan  untuk  Desain Industri  karena  sebagian  produk  pesanan  dan  desain  yang  sudah  dikenal  luas  maka tidak diperlukan pendaftaran.
3. Sikap  hukum  sudah  terpenuhi,  hanya  karena  pelaksanannya  dianggap  berbelit-belit
menjadi alasan untuk tidak melakukan pendaftaran. 16
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  pada  dasarnya  UMKM  sudah mengetahui  pentingnya  pendaftaran  merek  maupun  desain  industry  aga  produk  yang dihasilkan memperoleh perlindungan hukum, hanya saja meskipun demikian ada beberapa alasan  yang  menjadi  kendala  untuk  melakukan  pendaftaran  merk  dan  desain  industry. Untuk  itu  perlu  peran  serta  pemerintah    maupun  kalangan  masyarakat  tertentu,  misalnya perguruan tinggi dan Komunitas-komunitas pengusaha untuk melakukan sosialisasi secara intensif.

## D. PENUTUP
Kesadaran  hukum  masyarakat  erat  hubungannya  dengan  pengetahuan  hukum, dalam  hal  ini  adalah  UMKM.  Hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  adalah  adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait baik perusahaan, perguruan tinggi atau pemerhati HKI untuk  menjadi  agenda  utama  dalam  peningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat. Sosialisasi  yang  massif  dan  tersurktur  merupakan  model  pendidikan  masyarakat khususnya  pelaku  usaha  UMKM  agar  memiliki  kesadaran  hukum  untuk  melindungi produknya  dengan  mendaftarkan  merek  dan  desain  industry.  Dengan  terdaftarnya  merk dan  design  industry  dari  produk  UMKM  diharapkan  kualitas  produk  dan  penjualan UMKM dapat meningkat serta dapat bersaing di perdagangan lintas Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djumhana,  Muhammad,  2003, Hak  Milik  Intelektual  Sejarah  Teori  dan  Prakteknya  di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hesketx, John. 1968. Desain Industri. Terjemahan Chantra Johan , Jakarta: Rajawali.
Indriyanto,  Agung  &  Irnie  Mela  Yusnita,  2017. Aspek  Hukum  Pendaftaran  Merek .  Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Setara Press, Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta, Rajawali Press.
Munandar,  Haris  dan  Sally  Sitanggang,  2011, Mengenal  HAKI-Hak  Kekayaan  Intelektual , Jakarta: Erlangga.
Publikasi WIPO Nomor 498, 2008. Tampil Menarik Pengantar Desain Industri Untuk Usaha Kecil dan Menengah, Terjemahan Kadin Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, hal. 5. Purbacaraka dan Soekanto. 1985. Renungan Filsafat Hukum. Jakarta. Saidin, OK. 2006. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
16 Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, CV. Rajawali, hal. 9.
Soekanto, Soerjono, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum , Jakarta, CV. Rajawali.
Tim  Lindsley,  Eddy  Damian  Simon  Butt  dan  Tomi  Suryo  Utomo.  2006. Hak  Kekayaan Intelektual Suatu Pengatar . Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerjasama dengan PT. Alumni.
Utomo,  Tomi  Suryo.  2009. Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Global:  Sebuah  Kajian Kontemporer , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Widjaya, 1984, Kesadaran hukum Manusia dan Manusia Pancasila , Jakarta, Era Swasta.

## Jurnal
Andrew  Betlehn  &  Prisca  Oktaviani  Samosir.  2018.  Upaya  perlindungan  Hukum  Terhadap Merek  Industri  UMKM  Di  Indonesia  Jurnal  Law  and  Justice.  Volume  3,  Nomor  1, April 2018

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Desain Industri
PP  No.  28  Tahun  2019  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bulan  Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.