## EFEKTIVITAS PASAL 28 AYAT (1) UU ITE TENTANG PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
Oleh :
Firda Laily Mufid Email : firdalaily25@gmail.com Universitas Islam Jember
Tioma Roniuli Hariandja Email : Tiomahariandja@uij.ac.id Universitas Islam Jember

## Abstrak
Kehadiran  internet  dapat  memudahkan  manusia  dalam  memperoleh,  mengolah  dan menyajikan informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusan-urusannya di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  misalnya  dalam  hal  pendidikan,  kebudayaan, kekerabatan,  teknologi,  kesenian,  perdagangan,  perbankan,  dan  pemerintahan.  Salah  satu kejahatan  yang  dapat  dilakukan  secara  on  line  adalah  penyebaran  berita  bohong  (hoax). Hoax  bertujuan  membuat  opini  publik,  menggiring  opini,  membentuk  persepsi,  juga  untuk having  fun  yang menguji kecerdasan  dan kecermatan  pengguna internet dan media  sosial. . Kasus  Hoax  terjadi  dan  begitu  pesat  penyebarannya  dikarenakan  faktor  masyarakat  yang mudah percaya. Sehingga penyebaran informasi mudah tersebar dari mulut ke mulut baik itu tersebar melalui media oline seperti whatsapp dan facebook. Dan salah satu desa yang akan diteliti oleh peneliti adalah Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Kata Kunci: internet, kejahatan internet, Hoax

## Abstract
The  presence  of  the  internet  can  make  it  easier  for  humans  to  obtain,  process  and  present information so that humans are very smooth in carrying out their affairs at the national and international  levels,  for  example  in  terms  of  education,  culture,  kinship,  technology,  art, commerce,  banking,  and  government.  One  of  the  crimes  that  can  be  placed  on  line  is  the dissemination of false news (hoaxes). Hoax aims to create public opinion, lead opinion, form perceptions,  also  to  have  fun  that  tests  the  intelligence  and  accuracy  of  internet  and  social media  users.  .  The  Hoax  case  occurred  and  the  spread  was  so  rapid  because  of  the  people who easily believed. So that the dissemination of information easier to spread good word of mouth  that  spread  through  the  media  oline  like  whatsapp  and  facebook.  And  one  of  the villages  that  will  be  studied  by  the  researchers  is  Desa  Sanenrejo,  Kecamatan  Tempurejo, Jember
Keywords : internet, internet crime, hoax

## PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Perkembangan  ilmu,  pengetahuan, teknologi  dan  seni  mengantarkan  manusia memasuki “era digital” melahirkan internet sebagai  sebuah  jaringan,  dan  juga  sebuah “lambang  eksklusivitas”.  Sebagai  sebuah jaringan,  internet  mampu  meng-koneksi- kan  antar  subsistem  jaringan  menjadi  satu jaringan  super  besar  yang  terhubung ( online )  seluruh  dunia.  Bahkan  teknologi internet mampu meng-konvergensi-kan data,  informasi,  audio,  visual  yang  dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.
Bersamaan  perkembangan  teknologi telematika  yang  semakin  canggih  sudah semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan  manusia  di  tengah  hembusan arus  globalisasi  dunia  maka  keberadaan masyarakat  maya-pun  semakin  meluas. Bahkan  sebagai  imitasi  dari  masyarakat nyata  ( real  community ),  masyarakat  maya telah  membangun  sistem  kemasyarakatan sebagaimana  model  dalam  segi  kehidupan masyarakat  nyata,  seperti  :  interaksi  sosial, stratifikasi  sosial,  kebudayaan,  pranata sosial, kekuasaan dan juga sistem kejahatan.
Kehadiran  internet  dapat  memudah- kan manusia dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi sehingga manusia  sangat  lancar  dalam  menjalankan urusan-urusannya di tingkat nasional
maupun  internasional,  misalnya  dalam  hal pendidikan,  kebudayaan,  kekerabatan,  tek- nologi,  kesenian,  perdagangan,  perbankan, dan pemerintahan. Bahkan, saat ini internet sudah  dapat  membantu  manusia  dalam sejumlah  urusan,  termasuk  dalam  bidang kesehatan,  transportasi,  dan  pengembangan hukum dan politik.
Selain  dampak  positif  tesebut,  ada juga dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya internet tersebut.  Internet membuat  kejahatan  yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet, beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara on line oleh individu  maupun  kelompok  dengan  resiko tertangkap  yang sangat  kecil dengan akibat kerugian  yang  lebih  besar  baik  untuk masyarakat maupun negara.
Salah  satu  kejahatan  yang  dapat dilakukan secara on line adalah penyebaran berita  bohong (hoax). Hoax bertujuan membuat  opini  publik,  menggiring  opini, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang  menguji  kecerdasan  dan  kecermatan pengguna  internet  dan  media  sosial. Hoax merupakan ekses negatif kebebasan berbicara  dan  berpendapat  di  internet,  kata hoax berasal  dari  Amerika  dan  awalnya merupakan  sebuah  judul  film  yakni  “ The Hoax ”. Hoax terkategori  sebagai  perbuatan
melawan  hukum.  Saat  ini  perbuatan melawan hukum di  dunia maya merupakan fenomena  yang  sangat  mengkhawatirkan, mengingat  tindakan carding,  hacking, penipuan,  terorisme, hoax, telah  menjadi aktifitas  pelaku  kejahatan  di  dunia  maya, hal  ini  masih  sangat  kontras  dengan kurangnya  regulasi  yang  mengatur  pe- manfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.
Ancaman  pidana  bagi  penyebar hoax diatur  dalam  UU  No.  19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  antara  lain:  Pasal  28  Ayat  (1) UU  ITE  berisi  “Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik”,  Pasal  28  Ayat  (2) UU  ITE  berisi  “Setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan  individu  dan/atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  suku, agama,  ras,  dan  antar  golongan  (SARA). Ketentuan  pidana  pada  UU  ITE  tercantum rincian  ancaman  pidana  bagi  penyebar hoax ,  Pasal  45  UU  ITE  berbunyi  “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud  dalam  Pasal  28  Ayat  (1)  dan  (2) maka  dipidana  penjara  paling  lama  enam tahun  dan  atau  denda  paling  banyak  Rp  1 Milyar”.
Penyebar  berita  bohong  atau hoax dapat  dijerat  dengan  2  (dua)  Pasal  dalam KUHP,  yakni  Pasal  14  Ayat  (1)  Barang siapa,  dengan  menyiarkan  berita  bohong, dengan  sengaja  menerbitkan  keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan  yang  dapat  menerbitkan keonaran  di  kalangan  rakyat,  sedangkan  ia patut  dapat  menyangka  bahwa  berita  atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan  penjara  setinggi-tingginya  tiga tahun.
Pasal 15 berisi “Barangsiapa menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau kabar  yang  berkelebihan  atau  yang  tidak lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  setidak- tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya dua tahun”.
Seperti  yang  dipantau  oleh  Relawan TIK  Jember.  Di  Kabupaten  Jember,  sudah ada  8  kejadian  tentang  berita  palsu  atau hoax. Tentu masih banyak lagi  yang belum terpantau  oleh  relawan  TIK  Jember  karena memang kurangnya sumberdaya dari relawan sendiri. Dan juga kurangnya literasi digital  kepada  masyarakat  jember.  Kasus Hoax terjadi dan begitu pesat penyebarannya dikarenakan faktor
masyarakat  yang  mudah  percaya.  Sehingga penyebaran  informasi  mudah  tersebar  dari mulut  ke  mulut  baik  itu  tersebar  melalui media oline seperti whatsapp dan facebook .
Dan  salah  satu  desa  yang  akan  diteliti  oleh peneliti adalah Desa Sanenrejo,  Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar yang telah  disebutkan  diatas,  permasalahan  yang ingin  diketahui  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagaimana berikut : 1. Bagaiamana efektivitas pasal 28 ayat (1) UU  ITE  tentang  penyebaran  berita bohong  (hoax)  di  Desa  Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten
Jember?
2. Apa hambatan pemerintah desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten  Jember  untuk  mengurangi tindakan  penyebaran  berita  bohong (hoax)?

## TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.Tinjauan Tentang Hoax
a. Definisi Hoax
Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut  dengan  hoaks  yang  artinya  berita bohong.  Hoax  merupakan  ekses  negatif kebebasan  berbicara  dan  berpendapat  di internet.  Khususnya  media  sosial  dan  blog.
Sedangkan menurut wikipedia, hoax adalah usaha  untuk  menipu  atau  mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta  berita  palsu  tersebut  tahu  bahwa berita tersebut adalah palsu. Hoax bertujuan membuat  opini  publik,  menggiring  opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang- senang  yang  menguji  kecerdasan  dan kecermatan  pengguna  internet  dan  media sosial.
b. Muncul dan Berkembangnya Hoax
Hoax dibuat seseorang atau kelompok  dengan  beragam  tujuan,  mulai dari  sekedar  main-main,  hingga  tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/  pembentukan  opini  publik) atau  agitasi  (hasutan).  Hoax  biasanya muncul  ketika  sebuah  isu  mencuat  ke permukaan,  namun  banyak  hal  yang  belum terungkap atau menjadi tanda tanya.
Di  Indonesia,  hoax  marak  sejak pemilihan  presiden  2014  sebagai  dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia  maraknya  hoax  juga  karena adanya  krisis  kepercayaan  terhadap  media mainstream  sehingga  publik  menjatuhkan ke  media  abal-abal.  Menurut  Yosep  Adi Prasetyo  selaku  Ketua  Dewan  Pers  hoax merupakakan  dampak  berubahnya  fungsi media  sosial  dari  media  pertemanan  dan
berbagi  sarana  menyampaikan  pendapat politik  dan  mengomentari  pendirian  orang lain.
c. Ciri-Ciri Berita Hoax
a. Didistribusikan  via  email  atau  media sosial karena efeknya lebih besar
b. Berisi  pesan  yang  membuat  cemas, panik para pembacanya
c. Diakhiri  dengan  himbauan  agar  si pembaca segera memforwardkan warning  tersebut  ke  forum  yang  lebih luas.  Hoax  memanfaatkan  iktikad  baik si  pembaca,  sehingga  pembaca  email ini  tanpa  meneliti  terlebih  dahulu kebenaran  beritanya,  langsung  segera menyebarkannya  ke  forum  yang  lebih luas.  Akibarnya  lalu  lintas  peredaran data  di  internet  makin  padat  dengan berita yang tidak benar.
d. Biasanya  pengirim  awal  hoax  ini  tidak diketahui identitasnya.

## 2.2. Tinjauan Media Sosial

## a. Konsep Media Sosial
Media  Sosial  adalah  sebuah  media untuk  bersosialisasi  satu  sama  lain  dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Menurut Andreas Kaplan dan Michael  Haenlein  mendefinisikan  media sosial  sebagai  sebuah  kelompok  aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi  dan  teknologi  Web  2.0,  dan
memungkinkan  penciptaan  dan  pertukaran user-generated  content.  Web  2.0  menjadi platform  dasar  media  sosial.  Media  sosial ada dalam ada dalam berbagai bentuk  yang berbeda,  termasuk  social  network,  forum internet,  weblogs,  social  blogs,  micro blogging,  wikis,  podcasts,  gambar,  video, rating,  dan  bookmark  sosial.  Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter),  komunitas  konten  (misalnya, youtube),  situs  jaringan  sosial  (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya  world  of  warcraft),  dan  virtual social (misalnya, second life).

## b. Jenis Media Sosial
Dari  berbagai  sosial  media  yang aktif  sekarang,  ada  beberapa  sosial  media yang  mempunyai  pengguna  aktif  sukup besar dan biasa digunakan untuk membagikan banyak berita. Beberapa sosial media tersebut antara lain :
1. Facebook
Facebook  merupakan  salah  satu  layanan jejaring  sosial  yang  sangat  populer  di kehidupan  masyarakat  di  dunia  saat  ini. Seperti  jejaring  sosial  lainnya  facebook dapat  menghubungkan  individu  dari berbagai  belahan  dunia  dan  sebagai  alat komunikasi  dan  berinteraksi  walaupun jaraknya begitu jauh. Facebook berkembang  sangat  pesat.  Hal  ini  buka tanpa  alasan,  mengingat  penggunaannya
terbilang mudah serta mempunyai layanan-layanan  yang  lengkap  seperti berbagi  foto,  vidio,  tautan  (berita), chatting  (berkirim  pesan),  dll.  Layanan- layanan  tersebut  membuat  pengguga dimanjakan  dan  membuat  pengguna semakin menikmati facebook) 2. Instagram Instagram  merupakan salah satu  jejaring sosial  populer  saat  ini.  Instagram  adalah suatu  jejaring  sosial  yang  di  dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama  instagram  terdiri  dari  dua  kata yaitu  "insta"  dan  "gram".  Insta  berasal dari  kata  instan,  yang  dapat  diartikan dengan  kemudahan  dalam  mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram,  yang  dapat  diartikan  dengan mengirimkan sesuatu(foto) kepada orang lain.  Dalam  instagram  pengguna  dapat membagikan  foto  kepada  teman-teman yang  terhubung  serta  kepada  pengguna instagran secara umum. Dalam membagikan foto pengguna dapat menuliskan  sebuah  keterangan  untuk menyertai foto tersebut.
3. Twitter
Twitter  merupakan  sebuah  situs  web yang  dimiliki  dan  dioperasikan  oleh Twitter,inc  dan  merupakan  salah  satu layanan  jejaring  sosial  dan  microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan  membaca  pesan  berbasis  teks  yang
jumlah karakternya mencapai 140 karakter,  yang  dikenal  dengan  sebutan kicauan  (tweet).  Twitter  adalah  salah satu jejaring sosial yang banyak diminati oleh  penduduk  dunia.  Sebagian  besar penduduk  dunia  menganggap  bahwa twitter  adalah  salah  satu  jejaring  sosial yang  mudah  digunakan  dan  efisien. Maka  dari  itu,  pengguna  Twitter  dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis 4. BlackBarry Massenger (BBM Merupakan  aplikasi  pengirim  pesan instan  yang  di  sediakan  untuk  para pengguna perangkat BlackBarry, aplikasi  ini  mengadopsi  kemampuan fictur  atau  aktifotas  yang  popular  di gunakan di kalangan pengguna perangkat  telepon  gemgam.  Contohmya fictur  aplikasi  Google  Maps  atau  Yahoo Masangger  hingga  aktifitas  dengan Facebook  atau  Twetter,  semua  di dapatkan dengan para pengguna perangkat BlackBarry aplikasi ini merupakan  salah  satu  ke  unggulan  dari penggunanya  selain  pelayanan  Push Mail.  Layanan  Masangger  ini  di  buat khusus  bagi  pemilik  BlackBarry  dan  di rancang  khusus  untuk  berkomunikasi antar penggunanya.
5. Whatsapp  Merupakan  aplikasi  pesan untuk  smartphone  dengan  basic  mirip BlackBarry Masangger, Whatsapp Masangger  merupakan  aplikasi  pesan lintas platform yang memungkinkan kita
bertukar  pesan  tanpa  biaya  sms,  karena Whatsapp Masangger menggunakan paket  data  internet  yang  sama  untuk email,  brosing  website,  dan  lainya. Aplikasi whatsaap masangger menggunakan  koneksi  3G  atau  wifi untuk komunikasi data, dengan menggunakan  whatsapp,  kita  dapat melakukan  obrolan  online,  berbagi  file, bertukar foto dan yang lainya
Semua  pihak  yang  peduli  merasa yakin  bahwa  jaringan  kerja  sama  sangat menentukan  keberhasilan  tugas  untuk melindungi  anak  korban  kekerasan  seksual sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya.  Adapun  Institusi  yang  terkait dengan  masalah  kekerasan  terhadap  anak  : Instansi  Pemerintah  dan  Instansi  atau Lembaga Non Pemerintah.

## PEMBAHASAN

## 3.1.Penerapan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE
Tentang  Penyebaran  Berita  Bohong (Hoax) di Desa Sanenrejo
Hoax atau informasi bohong menjadi  fenomena  di  Indonesia  yang sengaja  disamarkan  agar  terlihat  benar,  hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia  yang  banyak  menggunakan media  sosial.  Dengan  demikian  setiap harinya masyarakat menerima berita maupun  informasi  dengan  cepat  melalui perangkat  media  sosial.  Pemerintah  sudah
seharusnya  mulai  serius  untuk  menangani penyebaran berita hoax seperti ini, Pemerintah  indonesia  membuat  peraturan perundangan  mengenai  penyebaran  kabar bohong  yang  sengaja  disebarkan  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  yang dijatuhkan.
Hingga saat ini pengguna aktif ponsel di  Indonesia  telah  mencapai  281,9  juta masyarakat  berserta  SIM  cardnya.  Dengan demikian,  mereka  bisa  berbagi  informasi dengan  cepat.  Media  sosial  dan  aplikasi pengirim  pesat  cepat  ( chat  apps )  menjadi media favorit (Rudiantara Menteri Komunikasi  dan  Rudiantara,  dikutip  dari kompas.com).  Sementara  Guru  besar  Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung,  Deddy  Mulyana,  menyebut  ada faktor  utama  yang  menyebabkan  informasi palsu (hoax) mudah tersebarnya di Indonesia.  Faktor  itu  yakni  karakter  asli masyarakat.
Banyak  berita  dan  Informasi  yang  di produski  secara  tidak  bertanggung  jawab tak  terbendung  mengalir  via  internet  ke media sosial di komputer maupun smartphone.  Akibat  terjadinya  tingkat kepercayaan yang rendah terhadap wartawan dan media, masyarakat terkadang berasumsi  sendiri  tentang  berita  yang didapat  dari oknum  penyebar hoax padahal berita tersebut belum benar dan belum bisa dipercaya  biasa.  Menurut  Faizal  Rahman selaku  jurnalis  Gerakan  Anti  Hoax  Kaltim
Pembuat berita hoax biasa dilakukan secara individual  yang  artinya  dibuat  oleh  akun- akun personal, di media sosial sendiri biasa dilakukannya  penyebaran  berita  melalui grup-grup  yang  ada  di  media  sosial  seperti facebook,  whatsap,  twitter.  Banyaknya informasi  yang  masuk  di  media  sosial  dan di  group-grup  akun  personal  tanpa  disadari Berita palsu mudah di share atau dibagikan. Dan  berita  palsu  ini  memberikan  dampak negatif  kepada  para  khalayak  khususnya kepada  para  khalayak  yang  menerima informasi tersebut.
Beberapa contoh kasus diatas mengindikasikan  bahwa  berita  hoax  sudah semakin  marak  terjadi  di  media  sosial maupun isu/gosip  yang  dibuat oknum  yang tidak  bertanggung  jawab,  hal  ini  banyak membawa pengaruh negatif dalam kehidupan  di  masyarakat.  Hal  ini  pun tentunya  harus  menjadi  perhatian  khusus pemerintah  untuk  menangani  tersebarnya isu-isu  hoax.  Kini  pemerintah  dan  Jurnalis, juga  Polisi  memantau  media-media  online pembuat dan penyebar hoax. Penyebar hoax itu  menjalankan  pola  “hit  and  run” (melempar  isu,  tutup  lalu  pergi)  ini  benar- benar membuat repot para Pemerintah yang ingin memberantas hoax.
Indonesia  yang  dinilai  tidak  terbiasa berbeda pendapat  atau berdemokrasi secara sehat.  Kondisi  itu  merupakan  salah  satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax yang disebarkan secara sengaja. “Sejak dulu
orang  Indonesia  suka  berkumpul  dan bercerita. Sayangnya, apa  yang dibicarakan belum tentu benar. Sebab budaya kolektivisme  ini  tidak  diiringi  dengan kemampuan  mengolah  data,"  kata  Deddy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/2/2017).  Menurut  Deddy,  kebanyakan masyarakat  tidak  terbiasa  mencatat  dan menyimpan  data  sehingga  sering  berbicara tanpa  data.  Di  sisi  lain,  ia  menyebut masyarakat  lebih  senang  membahas  aspek- aspek  yang  berkaitan  dengan  kekerasan, sensualitas,  drama,  intrik  dan  misteri. “Politik  adalah  bidang  yang  memiliki aspek-aspek tersebut. Sehingga hoax sering sekali terjadi pada tema  politik. Khususnya saat  terjadi  perebutan  kekuasaan  yang menjatuhkan  lawan  seperti  pilpres  tahun 2019 saat ini.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  Atik  Astrini  (2017)  dalam  jurnal Transformasi  no.32  tahun  2017  “hoax  dan Banalitas Kejahatan” mengemukakan bahwa penyebaran hoax dimedia social dan media  online  tidaklah  terjadi  begitu  saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan dibaliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industry  dan  bisnis  hoax),  ideologis, sentiment  pribadi  dan  iseng.  Selanjutya berdasarkan  hasil  riset  yang  dilakukan Mastel  (Masyarakat  Telematika  Indonesia), hasilnya  menunjukkan  isu  politik  dan SARA  merupakan  hal  yang  paling  sering
diangkat menjadi materi untuk konten hoax. Isu  sensitif  soal  sosial,  politik,  lalu  suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan  para  penyebar  hoax  untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima  konten  hoax  tentang  sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan.  Tidak  beda  jauh  dengan sosial  politik,  isu  SARA  berada  di  posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten hoax yang paling banyak diterima responden  adalah  teks  sebanyak  62,1%, sementara  sisanya  dalam  bentuk  gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4  responden  menyatakan  mendapatkan konten  hoax  melalui  media  sosial,  media sosial  tersebut  adalah  Facebook,  Twitter, Instagram,  dan  Path.  Angka  ini  cukup  jauh jika  dibandingkan  dengan  situs  web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email  (3,1%),  dan  radio  (1,2%).  Hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  menyukai hal-hal yang menghebohkandan pada dasarnya  sangat  berbahaya,  karena  hal  ini bisa  menjadi  perilaku.  Pengguna  media sosial  bisa  memproduksi  hoax  agar  bisa menimbulkan kehebohan.
Undang-undang  ITE  pasal  28  ayat  2 menyebutkan  “dengan  sengaja  dan  tanpa hak menyebarkan informasi  yang ditujukan untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individudan  atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasasrkan  suku,
agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA)". Peran  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi pada undang-undang ITE yaitu sebagai ahli saksi,memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  penggunaan  komputer dan smartphone dalam berhati-hati memposting  /share  kepada  teman  dengan kata-kata  yang  tidak  baik,  ancaman, pornografi,  kebohongan.  Undang-undang ITE  ini  memberikan  batasan  dimana masyarakat tidak boleh sembarang membuat  berita  atau  informasi,  baik berkaitan  dengan  hoax  pembohongan, transaksi  yang  tidak  benar  sehingga merugikan  bagi  semua  pihak,  itu  bisa dikenakan  saksi  undang-undang  ITE  pasal 27 dan pasal 28 dan itu berlaku bagi semua masyarakat siapa saja yang membuat berita hoax  pada  pasal  45  akan  dikenakan  denda sebesar  1  miliar  dan  kurungan  6  tahun penjara.
Berita  hoax  adalah  berita  bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan ole siapapun bahkan  oleh  pembuatnya  sendiri.  Berikut, alasan
mengapa  konten  hoax  tersebar  luas  di jejaring sosial:
1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki carasendiri  untuk  membuat  dirinya merasa  senang.  Dengan  kecanggihan teknologi  zaman  sekarang,  orang  bisa melakukan  hal-hal  yang  aneh,  langka
dan  tidak  logis.  Namun  menimbulkan decak  kagum  yang  lucu  dan  penuh fantasi.
2. Ini  hanyalah  usaha  untuk  mencari sensasi  di  internet  dan  media  sosial.
Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak  user,  pemilik  website  dengan sengaja  memberikan  konten  lebay sekedar untuk mencari perhatian publik..
3. Beberapa  memang  menggunakannya (menyebarkan hoax) demi  untuk  men- dapat  lebih  banyak  uang  dengan bekerjasama  dengan  oknum.  (Kasus Saracen)
4. Hanya  untuk  ikut-ikutan  agar  terlihat lebih  seru.  Ini  juga  merupakan  salah satu  strategi  internet  marketing  dengan menyuguhkan  berita  yang  lebay  maka akan  semakin  banyak  komentar  dan like  kesana  sehingga  kelihatan  lebih hidup dan lebih ramai.
5. Untuk  menyudutkan  pihak  tertentu ( black  campaign ).  Keadaan  ini  sering terjadi  saat  sedang  berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah  manusia  saat  hawa  nafsunya tinggi  untuk  memiliki  jabatan  alhasil segala  cara  akan  ditempuhnya  alias menghalalkan segala cara.
6. Sengaja  menimbulkan  keresahan.  Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar maka muncullah  kekuatiran  di  dalam  masya- rakat.  Beberapa  orang  memanfaatkan
keresahan  ini  untuk  meraup  untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah  "memancing  di  air  keruh"  dan "memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan".
7. Niatan  untuk  mengadu  domba.  Inilah yang  sering  terjadi  pada  saat  ini  yaitu ada  oknum  yang  tidak  bertanggung- jawab  melakukan  penyebaran  hoax hanya  untuk  mengadu  domba  tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan  kedua  lawan.  Dengan contoh  politik  yang  ada  saat  ini  lebih kepada politik adu domba.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ruri
Rosmalinda (2017) penyebab munculnya adalah karena beberapa factor diantaranya :
1. Kemudahan  bagi  masayarakat  dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan  murah,  dalam  hal  ini  adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat  mudah  terpengaruh  oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi  atau  mengkonfirmasi kebenaran  informasi/berita  tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan share informasi  yang  belum  jelas kebenarannya.
3. Kurangnya  minat  membaca,  sehingga ada  kecenderungan  membahas  berita tidak  berdasarkan  data  akurat,  hanya
mengandalkan  daya  ingat  atau  sumber yang tidak jelas.
3.2.Hambatan Pemerintah Desa Sanenrejo  Kecamatan  Tempurejo Kabupaten Jember
untuk
Mengurangi  Tindakan  Penyebaran Berita Bohong (hoax)
Berdasarkan  15  kuisioner  yang peneliti  sebarkan,  terdapat  12  responden yang  menyatakan  bahwa  pernah  ada  berita hoax  yag  tersebar  di  Desa  Sanenrejo, Kecamatan  Tempurejo,  Kabupaten  Jember. Berita hoax  yng disebarkan tersebut  adalah mengenai  virus  tanaman  sengon,  sehingga peduduk  menjual  tanaman  sengonnya sebelum  waktunya  dijual.  Selain  itu, terdapat beberapa hambatan untuk mencegah  penyebaran  berita  hoax  tersebut. Penegakan  hukum  mengalami  beberapa kendala  atau  hambatan  yang  dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Antara lain: a. Substansi hukum yang akan ditegakan;
b. Struktur para penegak hukum; dan
c. Kultur masyarakat.
Pokok  penegakan  hukum  sebenar- nya  terletak  pada  faktor-faktor  lain  yang mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor tersebut  mempunyai  arti  yang  netral, sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut. Faktor-faktor  tersebut  adalah,  sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum, juga  merupakan  tolak  ukur  daripada efektivitas  penegakan  hukum.  Kelima faktor  tersebut  akan  dibahas  lebih  lanjut sebagai berikut:
1. Undang-undang
Undang-undang  dalam  arti  material adalah  peraturan  tertulis  yang  berlaku umum  dan  dibuat  oleh  Penguasa  Pusat maupun  Daerah  yang  sah.  Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat  beberapa  asas  yang  tujuannya adalah  agar  undang-undang  tersebut mempunyai  dampak  yang  positif.  Asas- asas tersebut antara lain.
1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang  yng  dibuat  oleh penguasa yang lebih tinggi;
Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada  keseluruhan  hukum  yang  berlaku di  suatu  negara,  yang  mengadakan  dasar- dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau sangsi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi bagi  siapa  yang  melarang  larangan tersebut;
2. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan atau  dijatuhi  pidana  sebagai  mana  yang diancamkan;
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila  ada  orang  yang  disangka  telah melanggar larangan tersebut.
Fungsi  utama  hukum  pidana  adalah kejahatan  sebagai  suatu  gejala  masyarakat. Tujuan  hukum  pidana  ada  dua  macam, antara lain:
1. Untuk  menakut-nakuti  setiap  orang  agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif); dan
2. Untuk  mendidik  orang  yang  telah melakukan  perbuatan  yang  tergolong perbuatan  pidana  agar  mereka  menjadi orang  yang  baik  dan  dapat  diterima kembali dalam masyarakat (fungsi reprensif).
1. Penegak Hukum Penegak hukum merupakan golongan  panutan  dalam  masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan  tertentu  sesuai dengan  aspirasi  masyarakat.  Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat  pengertian  dari  golongan sasaran,  disamping  mampu  menjalankan atau  membawakan  peranan  yang  dapat diterima  oleh  mereka.  Ada  beberapa halangan  yang  mungkin  dijumpai  pada penerapan peranan  yang seharusnya dari golongan  sasaran  atau  penegak  hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah: 1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan  diri  dalam  peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat  aspirasi  yang  relatif  belum tinggi;
3. Kegairahan  yang  sangat  terbatas untuk  memikirkan  masa  depan, sehingga  sulit  sekali  untuk  membuat proyeksi;
4. Belum ada kemampuan untuk menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan
membiasakan  diri  dengan  sikap- sikap, sebagai berikut:
a. Sikap  yang  terbuka  terhadap pengalaman  maupun  penemuan baru;
b. Senantiasa  siap  untuk  menerima perubahan setelah menilai kekurangan  yang  ada  pada  saat itu;
c. Peka  terhadap  masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya;
d. Senantiasa  mempunyai  informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
e. Orientasi  ke  masa  kini  dan  masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
f. Menyadari  akan  potensi  yang  ada dalam dirinya;
g. Berpegang pada suatu perencanaan  dan  tidak  pasrah pada nasib;
h. Percaya  pada  kemampuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
i. Menyadari  dan  menghormati  hak, kewajiban,  maupun  kehormatan diri sendiri dan pihak lain;
j. Berpegang teguh pada keputusan- keputusan yang diambil atas dasar penalaran  dan  perhitingan  yang mantap. Faktor ini meliputi pihak- pihak  yang  membentuk  maupun
menerapkan  hukum  atau  law enforcement, adalah aparatur penegak  hukum  yang  mampu memberikan  kepastian,  keadilan, dan  kemanfaatan  hukum  secara proporsional.  Aparatur  penegak hukum  menyangkut  pengertian mengenai institusi penegak hukum  dan  aparat  (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan,  kehakiman,  penasehat hukum  dan  petugas  sipir  lembaga pemasyarakatan. Aparat dan aparatur  diberikan  kewenangan dalam  melaksanakan  tugasnya masing-masing,  yang  meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan  vonis  dan  pemberian sanksi,  serta  upaya  pembinaan kembali terpidana.
Sistem peradilan  pidana  harus merupakan  kesatuan  terpadu  dari usaha-usaha untuk menangulangi kejahatan  yang  sesungguhnya  terjadi dalam  masyarakat.  Sistem  peradilan pidana  akan  dinilai  berdasarkan jumlah  kejahatan  yang  sampai  alat penegak  hukum.  Secara  sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai  kedudukan  (status)  dan
peranan  (role).  Kedudukan  (sosial) merupakan  posisi  tertentu  di  dalam struktur  kemasyarakatan.  Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh  karena  itu  seseorang  yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya  mempunyai  peranan.  Suatu hak  merupakan  wewenang  untuk berbuat  dan  tidak  berbuat,  sedangkan kewajiban  adalah  beban  atau  tugas. Suatu  peranan  tertentu  dapat  di jabarkan  dalam  unsur-  unsur  sebagai berikut:
1. Peranan yang ideal / ideal role;
2. Peranan  yang  seharusnya  /  expected role;
3. Peranan  yang  dianggap  oleh  diri sendiri / perceived role; dan
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role.
Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:
1. Kepolisian,  kekuasaan  polisi/polri
adalah merupakan sebagai perwujudan istilah
yang mengambarkan  penjelmaan  tugas, status, organisasi,wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian RI;
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi  dan  tugas  kepolisian  diatur
dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
3. Kehakiman, Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Lembaga  Permasyarakatan,  Secara umum  kedudukan,  fungsi  dan  tugas kepolisian  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Permasyarakatan.
Ada  tiga  elemen  penting  yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat  dan  aparatur  penegak  hukum,  antara lain:
1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya  kerja  yang  terkait  dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat  peraturan  yang  mendukung baik  kinerja  kelembagaanya  maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum materilnya maupun hukum acaranya.
2. Faktor Sarana atau Fasilitas
Fasilitas  pendukung  secara  sederhana dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk mencapai  tujuan.  Ruang  lingkupnya terutama  adalah  sarana  fisik  yang berfungsi  sebagai  faktor  pendukung.
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum  akan  berjalan  dengan  lancar. Sarana atau fasilitas  tersebut  antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup,  dan  seterusnya. Sarana  atau  fasilitas  mempunyai  peran yang  sangat  penting  dalam  penegakan hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau fasilitas  tersebut,  tidak  akan  mungkin penegak  hukum  menyerasikan  peranan yang  seharusnya  dengan  peranan  yang aktual.  Khususnya  untuk  sarana  atau fasilitas  tesebut,  sebaiknya  dianut  jalan pikiran, sebagai berikut:
1. Yang  tidak  ada-diadakan  yang  baru betul;
2. Yang  rusak  atau  salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
4. Yang  mundur  atau  merosot-dimajukan atau  ditingkatkan.  Faktor  ketiga  yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu  penegakan  hukum,  menurut Soerjono  Soekanto  sendiri  menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan  berlangsung  dengan  lancar  tanpa adanya  sarana  atau  fasilitas  yang memadai.  Akan  tetapi  hal  itu  bukanlah segala-galanya  kalau  aparatnya  sendiri masih  buruk,  karena  sebaik  apapun
sarana  atau  fasilitas  yang  membantu penegakkan  hukum  tanpa  adanya  aparat penegak  hukum  yang  baik  hal  itu  hanya akan terasa sia-sia.
5. Faktor  Masyarakat  Penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat,  dan  bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai  kecendrungan  yang  besar untuk  mengartikan  hukum  dan  bahkan mengidentifikasikannya  dengan  petugas (dalam  hal  ini  penegak  hukum  sebagai pribadi).  Akibatnya  adalah,  bahwa  baik buruknya  hukum  senantiasa  dikaitkan dengan  pola  prilaku  penegak  hukum tersebut. Masyarakat
Indonesia mempunyai  pendapat  mengenai  hukum sangat berfareasi antara lain:
1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum  diartikan  sebagai  disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan  perilaku pantas yang diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. Hukum  diartikan  sebagai  petugas atau pejabat;
6. Hukum  diartikan  sebagai  keputusan pejabat atau penguasa;
7. Hukum  diartikan  sebagai  proses pemerintahan;
8. Hukum  diartikan  sebagai  perilaku teratur dan unik;
9. Hukum  diartikan  sebagai  jalinan nilai;
10. Hukum  diartikan  sebagai  seni.  Salah satu  akibatnya  adalah  bahwa  baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan  dengan  pola  perilaku penegak  hukum  itu  sendiri  yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga  dapat  memberikan  pengaruh baik,  yakni  bahwa  penegak  hukum akan  merasa  bahwa  perilakunya senantiasa  mendapat  perhatian  dari masyarakat.  Permasalahan  lain  yang timbul  sebagai  akibat  anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada / berlaku.
6. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai- nilai  yang  merupakan  konsepsi  abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan apa  yang dianggap buruk. Pasangan nilai yang  berperan  dalam  hukum,  adalah sebagai berikut :
1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai  jasmani/kebendaan  dan  nilai rohani/keakhlakan;
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
Di  Indonesia  masih  berlaku  hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan  yang  berlaku  dalam  masyarakat. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan,  karena  didalam  pembahasannya diketengahkan  masalah  sistem  nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau  non  material.  Hal  ini  dibedakan  sebab menurut  Lawrence  M.  Friedman  yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai  suatu  sistem  (atau  subsistem  dari sistem  kemasyarakatan),  maka  hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan.  Struktur  menyangkut  wadah atau  bentuk  dari  sistem  tersebut  yang umpamanya, menyangkup tatanan lembaga- lembaga  hukum  formal,  hukum  antara lembagalembaga  tersebut,  hak-hak  dan kewajiban-kewajibanya,  dan  seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup  nilai-nilai  yang  mendasari hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan  apa yang  dianggap  buruk.  Nilai-nilai  tersebut, lazimnya  merupakan  pasangan  nilai-nilai yang  mencerminkan  dua  keadaan  estrim
yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan  dalam  hukum  menurut  Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
2. Nilai  jasmaniah/kebendaan  dan  nilai rohaniah/keakhlakan;
3. Nilai  kelanggengan/konservatisme  dan nilai kebaruan/inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan  terjalin  hubungan  timbal balik  antara  hukum  adap  dan  hukum positif  di  Indonesia,  dengan  demikian ketentuan  dalam  pasal-pasal  hukum tertulis  dapat  mencerminkan  nilai-nilai yang  menjadi  dasar  dari  hukum  adat supaya  hukum  perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  dapat  diperoleh  kesimpulan sebagai berikut :
1. Peristiwa  penyebaran  berita hoax yang sedang  marak  terjadi  di  Indonesia menyebabkan  keresahan  di  masyarakat. Hal  ini  dapat  di  sikapi  oleh  para pengguna  media  sosial  agar  menjadi netter yang  cerdas  dan  lebih  selektif serta berhati-hati akan segala berita atau pun informasi yang tersebar. Diharapkan pula  untuk  tidak  langsung  percaya  dari berita atau informasi yang diterima. Cari
tahu darimana sumber berita tersebut dan menggali informasi lebih jauh dari berita atau  informasi  yang  didapat.  Jangan mudah terprovokasi dengan menyebarluaskan  kembali  berita  atau informasi  yang  belum  jelas  benar  atau tidaknya.  Jadilah  pengguna  media  sosial serta  masyarakat  Indonesia  yang  cerdas. Pemerintah  diharapkan  lebih  cepat  lagi merespon hoax yang beredar dimasyarakat sehingga dapat meminimalisasi kegaduhan atau keresahan  yang  terjadi  dimasyrakat  dan Pemerintah harus lebih giat lagi mensosialisasikan UU ITE agar masyarakat  lebih  paham  lagi  cara menggunakan  media  sosial  dan  internet dengan  cerdas  dan  bijaksana  dan  kiraya media  sosail  dan  internet  digunakan untuk  kebaikan  hidup  dan  membaikkan kehidupan.  Dan  masih  diperlukakan penelitian  yang  lebih  lanjut  mengenai penelitian ini.
2. Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam penanggulangan  berita  bohong  (hoax), antara  lain  Faktor  aparat  penegak hukum,  yaitu  secara  kuantitas  masih terbatasnya  jumlah  penyidik  dan  secara kualitas  sumber  daya  manusia  yang masih  belum  menguasai  tentang  ITE, Faktor  sarana  dan  prasarana,    Faktor masyarakat,  yaitu  rendahnya  pendidikan dan  pemahaman  masyarakat  terhadap
informasi,  sehingga  hoax  atau  berita bohong gampang tersebar.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Andi  Hamzah  1991, Asas-Asas  Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. Burhan Bungi, 2003, Pornomedia: Konstruksi Sosial Telematika   dan Perayaan Seks   di Media Massa, Jakarta : Prenada Media Danrivanto  Budhijanto,  2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Tekhnologi Informasi; regulasi dan  Konvergensi ,  Bandung:  Refika Aditama
Mahrus  Ali,  2011, Dasar-Dasar  Hukum
Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
Siswanto  Sunarso,  2009, Hukum  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (Studi Kasus; Prita Mulyasari), Jakarta,Rineka cipta Widodo, Hukum Pidana di Bidang
Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah   Teoritik  dan  Bedah Kasus (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

## Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946
Tentang Peraturan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  R.I  Nomor  19  Tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik

## Lain-lain
Gusti  Ngurah  Aditya  Lesmana,  Tesis
(Program Magister
Manajemen,
Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia) KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id ,  diakses
tanggal 3 April 2019.
Petrus  Reinhard  Golose, Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya  di  Indonesia  Oleh Polri , Makalah pada Seminar Nasional tentang “Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu”,
diselenggarakan oleh
Deplu,  BI,  dan  Depkominfo,  Jakarta, 10 Agustus 2006.
Ricky Nurdiana, “ Mengenal  Social  Media ” http://www.unpas.ac.id ,  diakses  pada 23 Maret 2019

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Firda  Laily  Mufid, adalah  Dosen  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Jember. Menyelesaikan  pendidikan  Sarjana  pada Fakultas  Hukum  Universitas  Jember  dan Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Jember.
Tioma  R.  Hariandja, adalah  Dosen  Tetap pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Menyelesaikan  pendidikan  Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga  dan  Magister  Ilmu  Hukum
Fakultas Hukum Airlangga.