## MADRASAH: ANTARA TRADISI DAN TUNTUTAN PERUBAHAN
Zaedun Na’im STAI Ma’had Aly Al Hikam Malang zaidun_naim@yahoo.com

## Abstrak
The situation of progress of development in various sectors  of  life,  urged  the  madrasa  to  improve  the quality  of  education  are  developed.  The  programs intelligently  based  on  contemporary  needs, demands  to  be  realized,  so  that  the  existence  of madrassas  can  be  functional  in  answering  daily reality,  both  in  the  context  of  developing  science and  technology,  create  jobs  or  in  an  attempt  to foster  a  critical  attitude,  dynamic  and  be autonomous  Madrasah    need  to  be  developed  to meet  three  demands  minimal  in  improving  the quality  of  madrasah,  namely:  (1)  how  to  make  the madrassa  as  a  vehicle  for  fostering  the  spirit  or practice  of  Islamic  life,  (2)  how  to  strengthen  the presence of the madrassa so equally with the school system,  (3)  how  the  madrassa  able  to  respond  to future demands science and technology in order to anticipate  future  developments  and  globalisasi Madrasah  era  in  the  context  of  preparing  learners face  of  changing  global  age,  it  becomes  important role.  Madrasah  success  in  preparing  students  to face  future  challenges  more  complex  will  produce graduates  with  a  competitive  advantage  and became  the leader of the nation's  leaders  that  will determine the direction of the development of this nation Keywords ; Madrasah, tradisi, tuntutan perubahan

## Pendahuluan
Madrasah  merupakan  salah  satu  lembaga  pendikan  Islam  Indonesia yang biasanya dibangun disamping  masjid  dan  pesantren.  Madrasah  pernah berkembang pada abad  11 dan  12,  atau  periode  pertengahan  sejarah  Islam khususnya  di  wilayah  Bagdad  seperti  madrasah  Nizamiyah.  Madrasah
berkembang di Indonesia merupakan fenomena modern pada awal abad 20. Zaenuddin labai dapat disebut sebagai tokoh pertama yang pada  tanggal 10 oktober 1915 mendirikan lembaga pendidikan madrasah di padang panjang, sebelum  lembaga  serupa  berkembang  di  berbagai  daerah.  Madrasah  di Indoneisa bukan merupakan kelanjutan atau adopsi langsung dari madrasah abad pertengahan 1
Sebagai sebuah institusi pendidikan, madrasah merupakan bagian dari proses penentu nasib bangsa di masa depan. Oleh karena pendidikan adalah aset untuk mencapai cita-cita di masa mendatang, maka madrasah pun harus memperoleh  posisi yang strategis dalam  kehidupan  anak  bangsa.  Madrasah yang dimaksud untuk saat ini adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh departemen Agama 2
Berkenaan  kemajuan  pembangunan  di  berbagai  sektor  kehidupan menuntut  adanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas.  Sifat  selektif masyarakat  terhadap  lulusan  pendidikan  makin  ketat.  Hal  ini  diikuti  dengan perubahan  sikap  masyarakat  yang  semakin  selektif  pula  dalam  memilih lembaga pendidikan.
Bagi  madrasah  dalam  situasi  ini  tak  memberi  pilihan  lain  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  dikembangkannya.  Madrasah dituntut  menawarkan  program-programnya  secara  cerdas  berdasarkan kebutuhan  kekinian,  sehingga  keberadaan  madrasah  secara  fungsional mampu menjawab realitas keseharian, baik dalam konteks mengembangkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  menciptakan  lapangan  kerja  atau  dalam upaya membina sikap hidup yang kritis, dinamis dan mandiri
Agak  disesalkan,  sistem  pendidikan  madrasah  terbelit  aktivitas  rutin yang kurang cermat, ditandai dengan praktek pendidikan formal yang kurang menumbuhkan  kreativitas  dan  tanggungjawab,  bahkan  cenderung menanamkan  sifat  ketergantungan.  Kemandirian,  kepekaan  dan  kepedulian sosial  peserta  didik  kurang  digali.  Akibatnya  proses  pendidikan  madrasah gagal  untuk  melahirkan  lulusan  yang  kreatif,  bermutu  dan  berdaya  saing. Padahal mereka pun tak semuanya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3
1 Maksum, Madrasah  Sejarah  dan  perkembangannya (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.
2 Khozin, et.al . Manajemen Pemberdayaan Madrasah (Malang: UMM press, 2006), 25.
3 DEPAG. Desain  Pengembangan  Madrasah (Jakarta:  Direktorat  jenderal kelembagaan Agama Islam, 2005), iii.
Tulisan  ini  bermaksud  mengajak  kita,  agar  mencermati  kondisi  dan persoalan  yang  dihadapi  madrasah,  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan  yang  mampu  mewujudkan  effective  school  or  good  school (sekolah  yang  efektif  atau  sekolah  yang  baik),  sehingga  suatu    ketika madrasah akan menjadi pilihan utama.

## Sejarah Lahir dan Berkembangnya Madrasah
Sejauh  ini  tampaknya  belum  ada  data  yang  pasti  kapan  istilah madrasah, yang mempunyai pengertian sebagai lembaga pendidikan, mulai digunakan  di  Indonesia.  Para  peneliti  sejarah  pendidikan  Islam  pun  pada umumnya  lebih  tertarik  membicarakan  sistem  pendidikan  atau  pengajaran tradisional  Islam  yang  digunakan  baik  di  masjid,  surau  (Minangkabau), pesantren (Jawa), dan lain-lain, daripada membicarakan madrasah. Dalam  beberapa  hal,  penyebutan  istilah madrasah di  Indonesia  juga seringkali  menimbulkan  konotasi  "ketidakaslian",  dibandingkan  dengan sistem  pendidikan  Islam  yang  dikembangkan  di  masjid,  dayah  (Aceh),  surau (Minangkabau),  atau  pesantren  (Jawa),  yang  dianggap  asli  Indonesia. Berkembangnya madrasah di  Indonesia  di  awal  abad  ke-20M,  memang merupakan wujud dari upaya pembaharuan pendidikan Islam yang dilakukan para  cendikiawan  Muslim  Indonesia,  yang  melihat  bahwa  lembaga pendidikan  Islam  "asli"  (tradisional)  tersebut  dalam  beberapa  hal  tidak  lagi sesuai  dengan  tuntutan  dan  perkembangan  zaman.  Di  samping  itu, kedekatan  sistem  belajar-mengajar  ala madrasah dengan  sistem  belajar- mengajar  ala  sekolah  yang  ketika  madarash  mulai  bermunculan,  memang sudah  banyak  dikembangkan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda.  Sehingga banyak  orang  berpandangan  bahwa madrasah sebenarnya  merupakan bentuk lain dari sekolah, hanya saja diberi muatan dan corak keIslaman 4
Pandangan  ini  diperkuat  oleh  kenyataan  bahwa  masuknya  Islam  ke bumi Nusantara ini, baik pada gelombang pertama (abad  ke-7  M)  maupun gelombang  ke-2  (abad  ke-13) 5 tidak  diikuti  oleh  muncul  atau  berdirinya
4 Penjelasan lebih jauh mengenai ini, lihat, Maksum, Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya (Jakarta: Logos, 1999), 81
5 Tentang  masuknya  Islam  ke  Nusantara  pada  abad  ke-7  Masehi  memang masih  menjadi  bahan  perdebatan,  tetapi  data  mengenai  itu  bukannya  tidak  ada, salah  satunya  adalah  yang  ditulis  oleh  Groeneveldt  dalam Historical  Notes  on Indonesia  and  Malaya (Bhratara,  1960).  Namun  para  peneliti  sejarah  tampaknya sepakat  bahwa Islam  masuk  ke  Nusantara  pada abad  ke-13  M,  dari  temuan  filologi berupa  batu  nisan  Sultan  Malik  al-Salih,  1297,  yang  dianggap  sebagai  bukti  akan adanya  suatu  kerajaan  bercorak  Islam  di  Sumatera.  Mengenai  ini  lihat,  Harjati Soebadio,  "Agama  sebagai  Sasaran  Penelitian  Filologi",  dalam  Parsudi  Suparlan
madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan  alasan  itu  pula  pesantren  secara  historis  seringkali  disebut  tidak hanya  identik  dengan  makna  keislaman,  tetapi  juga  mengandung  makna keaslian  Indonesia  ( indigenous ). 6 Karena  itu  membicarakan madrasah di Indonesia  dalam  kaitannya  dengan  sejarah  munculnya  lembaga-lembaga pendidikan tradisional Islam seringkali tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai  pesantren  sebagai  cikalbakalnya.  Dengan  kata  lain, madrasah merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  dari  pesantren.  Karena  itu  menjadi penting  untuk  mengamati  proses  historis  sebagai  mata  rantai  yang menghubungkan  perkembangan  pesantren  di  masa  lalu  dengan  munculnya madrasah di kemudian hari.
Kehadiran  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam,  setidak- tidaknya  karena  beberapa  alasan:  a)  sebagai  manifestasi  pembaruan  sistem pendidikan Islam, b) penyempurnaan sistem pesantren, c) keinginan sebagian kalangan  santri  terhadap  model  pendidikan  barat,  dan  d)  sebagai  sintesa sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. 7
Sedangkan  pendapat  lain  seperti  dikemukakan  oleh  Maksum,  bahwa kelahiran  madrasah  di  Indonesia  disebabkan  dua  faktor 8 .  Dua  faktor  yang dimaksud  adalah pertama, karena  pembaharuan  Islam,  kemunculan madrasah    tidak  bisa  dilepaskan  dari  gerakan  pembaruan  Islam,  yang dimotori  sejumlah  intelektual  Islam  dan  organisasi  keagamaan  Islam. Agaknya  kaum  intelektual  dan  aktivis  gerakan  Islam  memandang,  bahwa pendidikan  adalah  medan  yang  sangat  strategis  dalam  membentuk pandangan  keislaman  masyarakat.  Bahkan  pendidikan  dapat  dijadikan sebagai instrument pengelan  ideology keagamaan,  seperti  yang  dianut  para aktivis  organiasasi  keagamaan. Kedua ,  sebagai  respon  terhadap  politik pendidikan  Hindia  Belanda.  Madrasah  dalam  beberapa  hal  dapat  dikatakan sebagai  lembaga  persekolahan  ala  belanda  yang  diberi  muatan  keagamaan. Sistem  pendidikan  yang  diperkenalkan  pemerintah  kolonial,  adalah  sebagai jawaban  terhadap  kenyataan  sistem  pendidikan  pribumi  yang  tidak  layak
(peny.), Pengetahuan  Budaya,  Ilmuilmu  Sosial  dan  Pengkajian  Masalah-masalah Agama (Jakarta: Balitbang Depag RI, 198 1/1982), 32.
6 Nurcholish  Madjid, Bilik-Bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan (Jakarta: Parama-dina, 1997), 3.
7 Muhaimin  dan  Abdul  mujib,  Pemikiran  pendidikan  islam,  kajian  filosofis dan kerangka dasar operasionalnya (Bandung: Trigenda karya, 1993), 305.
8 Maksum, Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya.., 82-89
untuk  diperbaharuhi,  karena  kebiasaaan-kebiasaan  yang  cukup  jelek,  baik dari segi kelembagaan, kurikulum maupun metode pengajarannya.
Menulusuri  sejarah  pertumbuhan  madrasah,  banyak  dijumpai  aspek- aspek historis yang menarik. Seperti apa yang telah disinggung diatas, bahwa Zaman  Belanda, pendidikan  Islam  berada  dalam  fase  awal,  yaitu  melakukan eksperimen  materi  dan  metodologi  pembelajarannya.  Sedangkan  pada zaman jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus. Pemerintah Jepang  membuat relasi-positif dengan  kiai  dan  ustadz,  yang  kemudian membuat  kantor  urusan  agama  ( shumubu ).  Setelah  tahun  1945-tepatnya tanggal 3 Januari 1946 - kantor tersebut menjadi kementrian agama. Dalam tahun-tahun  pertama,  kementrian  agama  membuat  divisi  khusus  yang menangani  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  dan  pendidikan  agama  di sekolah agama (madrasah dan pesantren).
Terminologi “ modernisasi madrasah” tampaknya mulai menguat saat orde  baru  melancarkan  manuver-menuver  politik  pendidikannya.  Baik melalui  jalan  strukturisasi-yaitu  penjenjangan  madrasah  dengan  mengacu pada aturan departemen pendidikan nasional termasuk desain kurikulumnya 9
Setelah kekuasaan orde baru berjalan satu periode, pada tahun 1975, dikeluarkan  SKB  tiga  menteri  yang  mencoba  meregulasi  madrasah  secara integral-komprehensif .  Inilah  era  baru  madrasah  yang  ditandai  dengan efektifnya  pembenahan  madrasah  di  tahun-tahun  berikutnya.  Akan  tetapi, sebagai  “sekolah  umum  plus  pendidikan  agama”  (kurikulum,70%:30%), menjadikan  madrasah  terbebani  dalam  mengejar  kualitas  sekolah  pada umumnya. Selama lima pelita berikutnya, kualitas madrasah bisa dipukul rata menghasilkan  lulusan  yang  lemah basic  competence agamanya,  demikian juga lemah penguasaan ilmu umumnya.
Dengan  demikian,  sampai  reformasi  politik  meletus  tahun  1988,  dan terjadi transisi pemerintahan dengan berganti-gantinya kepala Negara, dunia pendidikan  bukan  tidak  terkena  dampaknya.  Spectrum  reformasi  politik tersebut  memancar  ke  mana-mana,  termasuk  wilayah  pendidikan keagamaan. Madrasah justru mulai memikirkan posisinya,  nilai kehadirannya ( bargaining  position )  dan  menyadari  hak-haknya,  yang  selama  orde  baru nasibnya  dimarjinalkan  secara  tidak  adil  (diskriminatif).  Prestasi  penting  era reformasi  adalah  disahkannya  UU  Sisdiknas  no.20  tahun  2003,  yang menempatkan  madrasah ekuivalen dengan  sekolah  umum  termasuk  dalam perlakuan anggarannya 10
9 DEPAG, Desain .., 6. 10 Ibid.., 7.
Salah satu ciri penting dari madrasah-madrasah periode pertumbuhan adalah  bahwa  eksistensinya  antara  satu  sama  lain  masih  terpisah-pisah. Usaha  mendirikan  madrasah  masih  bersifat  pribadi  atau  organisasi  dalam pengertian  sempit.  Madrasah-madrasah di padang  tidak  memiliki  hubungan langsung maupun tidak langsung dengan madrasah-madrasah di jawa. Tidak ada  pengaturan  yang  bersifat  umum  dan  mengikat  mengenai  bentuk kelembagaan,  struktur  managemen,  dan  kurikulumnya.  Seperti  diisyaratkan oleh  Steenbrink,  usaha  pendirian  madrasah  itu  bertolak  dari  motif-motif masing-masing,  namun  semuanya  mengarah  pada  peningkatan  peran  umat Islam.  Dengan  demikian  uniformitas  pada  madrasah-madrasah  itu  hanya dapat  dilihat  dalam  sistem  pendidikannya  yang  berkelas  dan  isi pendidikannya memberi perhatian pada ilmu-ilmu agama saja. 11
Di  antaram  ulama  yang  berjasa  dalam  perkembangan  madrasah  di Indonesia antara lain: syaikh Amrullah Ahmad (1907) di padang, KH. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Wahab Hasullah bersama KH. Mas Mansyur (1914)  di  Surabaya.  Rangkayo  Rahmah  al-Yunusi  (1915)  di  padang  panjang, KH.  Hasyim  Asyari  (1919)  mendirikan  Madrasah  Salafiyah  di  Tebuireng Jombang.
Organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan banyak mendirikan  madrasah  dan  juga  sekolah-sekolah  umum  dengan  nama,  jenis dan tingkatan yang bermacam-macam, antara lain:
1. Muhammadiyah  (1912)  mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah,  Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballigin/Muballighat dan Madrasah Diniyah
2. Al-irsyad  (19130,  mendirikan  Madrasah  Awaliyah,  Madrasah  Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis.
3. Matlul  Anwar  di  Menes  banten  mendirikan  Madrasah  Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah
4. Perhimpunan  Umat  Islam  (PUI)  (1977)  mendirikan  Madrasah  Diniyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Pertanian.
5. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1928) mendirikan madrasah dengan berbagai  nama,  diantaranya  Madrasah  Tarbiyah  Islamiyah,  Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyah Syariah
6. Nahdlatul  Ulama  (1926)  mendirikan  Madrasah  Awaliyah,  Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya 12
11 Maksum, Madrasah:Sejarah dan Perkembangannya.., 99.
12 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan pendidikan anak bangsa (Jakarta: PT RajaGrafindo Persaa, 2004).,20.
Dengan  demikian  sejarah  lahirnya  madrasah  bisa  diartikan  tindak lanjut  dari  model  pendidikan  pesantren  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan berkembangnya madrasah tidak lepas dari suatu gerakan pembaharuan pada pendidikan Islam itu sendiri.

## Karakteristik Madrasah
Ciri  khas  madrasah  lebih  dari  hanya  sekedar  penyajian  mata pelajaran  agama.  Artinya,  ciri  khas  tersebut  bukan  hanya  sekedar menyajikan mata pelajaran agama Islam di dalam lembaga madrasah tetapi yang  lebih  penting  ialah  perwujudan  dari  nilai-nilai  keislaman  di  dalam totalitas  kehidupan  madrasah.  Suasana  lembaga  madrasah  yang melahirkan  ciri  khas  tersebut  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut:  (1)  Perwujudan  nilai-nilai  keislaman  di  dalam  keseluruhan kehidupan lembaga madrasah; (2) Kedidupan moral  yang beraktuaisasi, dan (3) Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat 13
Secara harfiah madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis kedua nya memiliki  kesamaan,  yaitu  sebagai  tempat  berlangsungnya proses  belajar-mengajar  secara  formal.  Namun  demikian  Karel  Steenbrink membedakan madrasah dan  sekolah  karena kedua nya mempunyai karakteristik  atau  ciri  khas  yang  berbeda. 14 Madrasah memiliki  kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah. Meskipun mengajarkan  ilmu  pengetahuan  umum  sebagaimana  yang  diajarkan  di sekolah, madrasah memiliki  karakter  tersendiri,  yaitu  sangat  menonjolkan nilai  religiusitas  masyarakatnya.  Sementara  itu  sekolah  merupakan  lembaga pendidikan  umum  dengan  pelajaran  universal  dan  terpengaruh  iklim pencerahan Barat.
Perbedaan  karakter antara madrasah dengan  sekolah  itu  dipengaruhi oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis. Tujuan dari pendirian madrasah ketika  untuk  pertama  kalinya  diadopsi  di  Indonesia  ialah  untuk mentransmisikan  nilai-nilai  Islam,  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan modernisasi  pendidikan, 15 sebagai  jawaban  atau  respon  dalam  menghadapi
13 Tilaar, Pradigma  Baru  Pendidikan  Nasional (Jakarta:  PT  Rineka Cipta2004),179.
14 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern (Jakarta : LP3ES, 1986).
15 Hanun  Asrohah, Sejarah  Pendidikan  Islam (Jakarta:  Logos,  1999),  192- 193.
kolonialisme  dan  Kristen, 16 di  samping  untuk  mencegah  memudarnya semangat  keagamaan  penduduk  akibat  meluasnya  lembaga  pendidikan Belanda
Sekolah  untuk  pertama  kalinya  diperkenalkan  oleh  pemerintah Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan calon pegawai  pemerintah  kolonial, 17 dengan  maksud  untuk  melestarikan penjajahan. 18 Dalam  lembaga  pendidikan  yang  didirikan  Kolonial  Belanda tidak  diberikan  pelajaran  agama  sama  sekali.  Karena  itu  tidak  heran  jika  di kalangan kaum pribumi, khususnya di Jawa, ketika itu muncul resistensi yang kuat  terhadap  sekolah,  yang  mereka  pandang  sebagai  bagian  integral  dari rencana  pemerintah  kolonial  Belanda  untuk  "membelandakan"  anak-anak mereka. 19
Dalam  penyelenggaraan  pendidikan  Pesantren  memiliki  tujuan  yang lain  lagi.  Menurut  Mahmud  Junus,  Djumhur,  dan  Steenbrink,  pesantren didirikan untuk menjadi basis perjuangan rakyat dalam melawan penjajah. 20
Pesantren  merupakan  upaya  kalangan  pribumi  untuk  mengembangkan sistem  pendidikan  sendiri  yang  sesuai  dengan  tuntunan  agama  dan kebudayaan  daerah  untuk  melindungi  diri  dari  pengaruh  sistem  pendidikan kolonial  (Belanda)  saat  itu,  melalui  "politik  balas  budi",  atau  yang  lebih dikenal dengan sebutan "politik etis".
Namun,  meskipun  pesantren  berperan  lebih  dahulu  dalam membendung  pengaruh  pendidikan  kolonial,  dibandingkan  dengan madrasah, para  pembaharu  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tampaknya mengakui bahwa dalam banyak hal, lembaga pendidikan Islam tradisional ini mengandung  banyak  kelemahan,  sementara  pada  sisi  lain  lembaga pendidikan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda harus diakui memiliki banyak  kelebihan. Madrasah yang,  seperti  kebanyakan  lembaga  modern lainnya,  masuk  pada  sistem  pendidikan  di  Indonesia  pada  awal  abad  ke-20, ini  dimaksudkan  sebagai  upaya  menggabungkan  hal-hal  yang  positif  dari pendidikan  pesantren  dan  sekolah  belanda.  Lembaga  pendidikan madrasah
16 Azyumardi  Azra, "Pesantren:  Kontinuitas  dan  Perubahan  ", Kata Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid.., xiv.
17 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta: LP3ES, 1985), 47. 18 Ibid. ., 49.
19 Azyumardi Azra, Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan .., xii.
20 Untuk lebih jelas mengenai uraian mereka, lihat beberapa aspek pemikiran mereka tentang Pendidikan  Islam  dalam  beberapa  bukunya  antara  lain,  Karel A,.Steenbrink, Pesantren.; Jumhur, Sejarah Pendidikan Indonesia; dan Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.
ini  secara  berangsur-angsur  diterima  sebagai  salah  satu  institusi  pendidikan Islam  yang  juga  berperan  dalam  perkembangan  peningkatan  mutu pendidikan di Indonesia. 21
Telah  disinggung  bahwa madrasah berbeda  pengertiannya  antara masa klasik Islam dengan masa ketika lembaga pendidikan tersebut masuk ke Indonesia  pada  sekitar  awal  abad  ke-20. Madrasah di  Indonesia  merujuk pada pendidikan dasar sampai menengah, sementara pada masa klasik Islam madrasah merujuk pada lembaga pendidikan tinggi ( the institution of higher learning "). 22 Perbedaan  tersebut  pada  gilirannya  bukan  hanya  merupakan masalah  perbedaan  definisi, tapi juga menunjukkan  perbedaan  karakteristik antara kedua nya. Merujuk  pada  penjelasan  Nakosteen, 23 motif  pendirian madrasah pada  masa  klasik  Islam  ialah  untuk  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  pendidikan  umum  (sekuler),  yang  dianggap  kurang memadai  jika  dilakukan  di  dalam  masjid,  sebab  masjid  merupakan  tempat ibadah.
Namun,  upaya  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan pendidikan  umum  itu  di madrasah sejak  awal  perkembangannya  telah mengalami kegagalan. Sebab, penekanan pada ilmu-ilmu agama (al-'ulum al- dmiyyah)  terutama  pada  bidang  fikih,  tafsir,  dan  hadits  lebih  dominan. Sehingga ilmu-ilmu  non-agama  khususnya  ilmu-ilmu  alam  dan  eksakta,  tetap berada dalam posisi marjinal. 24 Berbeda dengan madrasah di Indonesia yang sejak  awal  pertumbuhannya  telah  menjatuhkan  pilihan  pada  (a) madrasah yang  didirikan  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  semata-mata  untuk mendalami agama ( li tafaqquh fiddin ), yang  biasa disebut madrasah diniyah salafiyah;  dan  (b) madrasah yang  didirikan  tidak  hanya  untuk  mengajarkan ilmu  pengetahuan  dan  nilai-nilai  Islam.  Tapi  juga  memasukkan  pelajaran- pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah-sekolah  yang  diselenggarakan
21 Karel  A.  Steenbrink, Beberapa  Aspek  Tentang  Islam  Di  Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, cet I, 1982), 160.
22 Menurut Azyumardi Azra, madrasah sebagai lembaga pendidikan tinggi ini tidak bisa disamakan artinya dengan universitas dalam arti lembaga pendidikan tinggi yang  mengembangkan  penyelidikan  bebas  berdasarkan  nalar.  Dalam  tradisi pendidikan  Islam,  lembaga  pendidikan  tinggi  lebih  dikenal  dengan  nama  aljami'ah, yang secara historis dan kelembagaan berkaitan  dengan masjid jami'—masjid  besar tempat berkumpul jama'ah  untuk menunaikan shalat Jum'at. Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Milenium  Baru (Jakarta:  Logos, 1999),  viii.
23 Mehdi Nakosteen, Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat: Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia (Surabaya: Risalah Gusti: 1996), . 24 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam.., ix.
pemerintah  Hindia  Belanda;  seperti madrasah Adabiyah  di  Sumatera  Barat, dan madrasah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di Majalengka. 25
Dari  keterangan  di  atas  menarik  untuk  dicatat  bahwa  salah  satu karakteristik madrasah yang  cukup  penting  di  Indonesia  pada  awal pertumbuhannya tidak ada konflik atau upaya mempertentangkan ilmu-ilmu agama  dengan  ilmu-ilmu  umum.  Konflik  (lebih  tepat  disebut  perselisihan pendapat),  biasanya  terjadi  antara  satu  organisasi  keagamaan  dengan organisasi  keagamaan  lain  yang  memiliki  faham  keagamaan  yang  berbeda, dan mereka sama-sama mendirikan madrasah. Misalnya NU, Muhammadiyah,  Persis,  Al-Irsyad,  Tarbiyah  Islamiyah,  yang  memiliki madrasah nya sendiri-sendiri  untuk  mensosialisasikan  dan  mengembangkan faham keagamaan masing-masing.
Madrasah di  Indonesia  secara  historis  memiliki  karakter  yang  sangat merakyat,  berbeda  dengan madrasah pada  masa  klasik  Islam.  Sebagai lembaga pendidikan tinggi madrasah pada masa klasik Islam terlahir sebagai gejala  urban  atau  kota. Madrasah  pertama kali didirikan  oleh  Dinasti Samaniyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur kota yang kemudian dikenal sebagai  daerah  kelahiran madrasah 26 . Daerah  Naisapur  mencakup  sebagian Iran, dan sebagian Afghanistan serta bekas Uni-Sovyet antara laut Kaspia dan laut Aral. Dengan inisiatif yang datang dari penguasa ketika itu, maka praktis madrasah tidak  kesulitan  menyerap  hampir  segenap  unsur  dan  fasilitas modern,  seperti  bangunan  yang  permanen,  kurikulum  yang  tertata  rapi, pergantian  jenjang  pendidikan,  dan  tentu  saja  anggaran  atau  dana  yang dikucurkan oleh pemerintah.
Hal ini berbeda dengan madrasah di Indonesia. Kebanyakan madrasah di Indonesia pada mulanya berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang peduli,  terutama  para  ulama  yang  membawa  gagasan  pembaharuan pendidikan.  Setelah  mereka  kembali  dari  menuntut  ilmu  di  Timur  Tengah. Dana  pembangunan  dan  pendidikannya  pun  berasal  dari  swadaya masyarakat.  Karena  inisiatif  dan  dananya  didukung  oleh  masyarakat,  maka
25 H.A.  Malik  Fadjar, Visi  Pembaruan  Pendidikan  Islam (Jakarta:  LP3NI, 1998), 116.
26 Adam  Mez, The  Renaissance  ofhlam,  Ted  S.  Khuda  Buksh  dan  DS Margoliuth, (NY:  AMS  Press  1975),  179;  Builiet, The  Patrician  of  Nisyapur , (Cambridge: Mass. Harvard Univ. Press, 1972), 249-255.
masyarakat diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah dengan biaya ringan. 27
Sebagai lembaga pendidikan swadaya, madrasah menampung aspirasi sosialbudaya-agama  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pedesaan.  Tumbuh dan  berkembangnya madrasah di  pedesaan  itu  menjadi  petunjuk  bahwa masyarakat  Indonesia  ternyata  memiliki  komitmen  yang  sangat  tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka. Dari sudut pandang lain, hal itu juga berarti ikut meringankan beban pemerintah di bidang pendidikan. Dalam hal ini  patut  dicatat  bahwa  dari  36.000  jumlah madrasah yang  ada  (yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum), 96 persen di antaranya dikelola oleh masyarakat secara swadaya, atau madrasah swasta. Sementara itu madrasah yang  mengkhususkan  diri  pada  mata  pelajaran  agama,  yaitu madrasah diniyah  yang  dikelola  masyarakat,  jumlahnya  telah  mencapai 22.000. 28
Kini madrasah dipahami  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang berada  di  bawah  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  berada  di  bawah pembinaan  Departemen  Agama.  Lembaga  pendidikan madrasah ini  telah berkembang  sehingga  menjadi  bagian  dari  budaya  Indonesia,  karena  ia tumbuh  dan  berproses  bersama  dengan  seluruh  perubahan  yang  terjadi  di masyarakat.  Kurun waktu  cukup  panjang  yang  dilaluinya,  yakni  kurang  lebih satu abad, membuktikan bahwa lembaga pendidikan madrasah telah mampu bertahan  dengan  karakternya  sendiri,  yakni  sebagai  lembaga  pendidikan untuk  membina  jiwa  agama  dan  akhlak  anak  didik.  Karakter  itulah  yang membedakan madrasah dengan  sekolah  umum.  Sehingga  dalam  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  1989, madrasah didefinsikan sebagai  "sekolah  umum  dengan  ciri  khas  Islam”  sebuah  pengakuan  atau sebutan yang cukup simpatik.

## Tradisi dan Tuntutan Perubahan Madrasah
Pada  awal  pertumbuhannya,  madrasah  berperan  sebagai  lembaga pendidikan  yang  mengajarkan  ilmu-ilmu    murni,  sebagai  perpanjangan  dari madrasah diniyah yang telah ada sejak abad pertama sejarah Islam di timur tengah.  Sementara  di  pihak  lain,  sekolah-sekolah  yang  mengajarkan  ilmu- ilmu  umum  telah  ada  sebelum  adanya  madrasah.  Dengan  demikian,  awal pembaharuan  Islam  di nusantara  terdapat  dualitas  model  pendidikan;  yakni
27 Karel A. Steenbrink, Beberapa ..., 163.
28 H.A. Malik Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam.., 119.
84 | MADRASAH: ANTARA TRADISI DAN TUNTUTAN PERUBAHAN
pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum. 29 Kondisi  ini  selanjutnya berkembang  menjadi  praktik  pendidikan  dan  pengembangan  ilmu  yang bernuansa  dikotomik,  sekolah  agama  yang  berkolaborasi  dengan  keilmuan umum.
Namun  iklim  dikotomik  ini  secara  perlahan  tereduksi  dan  bahkan hilang  sama  sekali,  terutama  ketika  ditetapkannya  udang-undang  nomor  2 tahun  1989  tentang  sistem  pendidikan  nasional,  peraturan  pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan menengah, serta diberlakukannya kurikulum 1994, dimana status madrasah sebagai madrasah diniyah  berubah  menjadi sekolah  berciri khas  Islam.  Dengan  perkataan  lain, kedudukan  madrasah  sudah  berbanding  lurus  dengan  sekolah-sekolah umum 30
Reposisi  madrasah  secara  konstitusi,  agaknya  menjadi  spirit  utama dalam  gerakan  kolaborasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sekaligus memberikan  legitimasi  teologis  perubahan  kurikulum  madrasah  yang integratif, sehingga kemudian muncul istilah madrasah terpadu.
Perkembangan  ini  membawa  implikasi  yang  cukup  mendasar  bagi eksistensi  madrasah  yang  semula  dipandang  sebagai  institusi  keagamaan namun, kemudian mengalami pengkayaan peran dan fungsi. Oleh karena itu, madrasah  kemudian  mendapat  beban  yang  cukup  berat,  yaitu  kewajiban untuk  memberikan  materi-materi  dari  dua  perspketif  sekaligus.  Dan  dari sinilah dilema dan bibit permasalahan mulai muncul 31
Menurut  Mulkhan  dalam  bukunya  ‘Nalar  Spiritual  Pendidikan”,  sejak perubahan situasi ini madrasah terus menghadapi pilihan yang sulit, yaitu di antara  kebutuhan  ukhrowi  dan  kebutuhan  duniawi.  Di  satu  sisi,  madrasah dituntut  bisa  berfungsi  meningkatkan  pemahaman  ilmu-ilmu  agama  dan kemampuan  mengamalkan  ajaran  Islam.  Sementara  di  sisi  lain,  lembaga  ini dituntut  berfungsi  menumbuhkan  kemampuan  peserta  didik  dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama. 32
Selain  posisi madrasah  yang berada antara  dua  kutub  tersebut,  posisi eksternal  masih  belum  banyak  menunjang  dalam  pembinaan  madrasah
29 Khozin, Jejak-jejak  pendidikan  islam  di  Indonesia (Malang:  UMM  Press, 2006), 129.
30 Azyumardi  Azra. Paradigma  baru  pendidikan  nasional,  rekonstruksi  dan demokratisasi (Jakarta: kompas media Nusantara, 2002), 71.
31 Khozin. Jejek jejak pendidikan islam di Indonesia.., 129.
32 Ibid.., 130.
secara  optimal.  Kondisi  tersebut  antara  lain  tidak  memadainya  dana  yang diperlukan,  kurangnya  tenaga  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  yang memenuhi  persyaratan,  kurangnya  tenaga  administrasi  dan  perencanaan pendidikan yang memiliki kemampuan serta kendala-kendala lain.
Dalam  kondisi  yang  demikian  para  pemegang  kebijaksanaan, perencana dan pengelola madrasah dituntut untuk mampu memiliki strategi pengelolaan  madrasah  yang  tepat  dan  operasional  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  khususnya  pada  era  desentralisasi  dan otonomi  daerah  yang  secara  formal  telah  diberlakukan  tanggal  1  januari 2001 33
Munculnya  kebijakan  tentang  desentralisasi  pendidikan,  sebagai implikasi  dari  pemberlakuakn  undang-undang  republik  Indonesia  nomor  22 tahun  1999  tentang  pemerintahan  daerah  dan  peraturan  pemerintah  dan kewenangan provinsi sebagai daerah  otonom, sebanarnya merupakan angin segar  bagi  kehidupan  madrasah,  karena  kebijakan  tersebut  berarti mengembalikan madrasah kepada habitatnya. Pergeseran pola sentralisasi ke desentralisasi  dalam  pengelolaan  pendidikan  ini  merupakan  upaya pemberdayaan  madrasah  dalam  peningkatan  mutu  pendidikan  secara berkelanjutan,  terarah,  dan  menyeluruh.  Karena  itu,  departemen  agama perlu  membuat  kebijakan  yang  jelas  mengenai  status  madrasah  dalam konteks otonomi daerah 34 .
Dengan demikian madrasah perlu dikembangkan untuk memenuhi tiga tuntutan  dalam  peningkatan  kualitas  madrasah,  yaitu:  (1)  bagaimana menjadikan  madrasah  sebagai  wahana  untuk  membina  ruh    atau  praktik hidup  ke-islaman,  (2)  bagaimana  memperkokoh  keberadaan  madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah, (3) bagaimana madrasah  mampu merespons tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi. 35
Sedangkan  arah  pengembangan  pendidikan  di  madrasah  bertujuan untuk  dapat  “mengantarkan  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertakwa,  berakhlak  mulia,  berkepribadian,  menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  mampu  mengaktualisasikan  diri  dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” 36
33 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan pendidikan anak bangsa .., 127 34 Muhaimin. Pengembangan  Kurikulum  pendidikan  Agama  Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 187.
35 Ibid .., 211 36 DEPAG, Desain .., 18.
Madrasah,  dalam  konteks  mempersiapkan  peserta  didik menghadapi  perubahan  zaman  akibat  globalisasi  saat  ini  memiliki  peran sangat  penting.  Keberhasilan  madrasah  dalam  menyiapkan  peserta didik  dalam  menghadapai  tantangan  masa  depan  yang  lebih  kompleks akan  menghasilkan  lulusan  yang  yang  memiliki  keunggulan  kompetitif dan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa.
Dalam  kaitannya  dengan  era  globalisasi  dan  perdagangan  bebas yang  penuh  dengan  persaingan,  madrasah  juga  harus  mempersiapkan peserta  didiknya  untuk  siap  bersaing.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  lulusan madrasah  tidak  terpinggirkan  oleh  lulusan  sekolah  umum  dalam kompetisi  dan  peran  dalam  gerakan  pembangunan  bangsa.  Terbukanya peluang  untuk  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi  umum  harus dimanfaatkan  oleh  madrasah  sebaik  mungkin  dan  harus  meningkatkan kualitas Madrasah harus mendorong peserta didiknya untuk mau bekerja di  bidang  ekonomi,  teknik,  dan  ilmu  eksakta  murni  agar  bidang  tersebut tidak  hanya  dikuasai  oleh  lulusan  nonmadrasah  yang  belum  tentu memiliki mental keagamaan yang kuat. 37
Oleh  karena  itu  kepala  madrasah  mempunyai  peranan  yang  tidak ringan  dalam  rangka  untuk  menghadapi era  globalisasi  ini.  Dalam  kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan  Islam seorang kepala madrasah harus  mempunyai  peran  mengupayakan  pembenahan  lembaga  pendidikan yang  sekarang  ini  masih  pada  dataran  lemah,  agar  mutu  pendidikan  Islam yang diharapkan masyarakat luas memuaskan setidak-tidaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain:
a. Program  lembaga  pendidikan  supaya  lebih  terarah  kepada  penguasaan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  pengembangan  keterampilan dengan  meningkatkan  kemampuan  untuk  menggunakan  berbagai peralatan elektronik.
b. Reorganisasi dan konsolidasi terhadap pengajaran, kurikulum, silabus dan fasilitas belajar mengajar dan materi pembelajaran
c. Peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia  agar  yang  mengelola lembaga pendidikan bersikap lebih terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  diperlukan  manajemen  bidang  pendidikan supaya lebih profesional.
37 Ma’arif  Syamsul. Revitalisasi  Pendidikan  Islam (Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu2007), 173.
d. Menciptakan  kondisi  dan  situasi  lingkungan  madrasah  menjadi  lebih “madrasah idaman” sehingga fisik dan penampilan madrasah merupakan fokus utama untuk meningkatkan mutu pendidikan
e. Kerjasama  antar  lembaga  pendidikan  dan  lembaga-lembaga  ilmu pengetahuan supaya lebih ditingkatkan dan diperjelas maknanya 38 .
Bisa  dikatakan  bahwasanya  madrasah  dituntut  untuk  lebih meningkatkan pola penyelanggaraaanya dalam menghadapi tuntutan zaman dengan tetap mengedepankan nilai-nilai islami dalam proses pembelajarannya  sebagai  karakteristik  madrasah  tersebut.  Oleh  karenanya untuk  merealisasikan  tuntutan    tersebut  perlu  dukungan  dan  kerjasama semua komponen  pendidikan  yang ada di  madrasah  yang  mencakup  kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan lain sebagainya.

## Kesimpulan
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa:  Lahirnya  madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, setidak-tidaknya karena beberapa alasan diantaranya:  a)  sebagai  manifestasi  pembaruan  sistem  pendidikan  Islam,  b) penyempurnaan  sistem  pesantren,  c)  keinginan  sebagian  kalangan  santri terhadap  model pendidikan  barat, dan  d)  sebagai  sintesa  sistem  pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat.
Karakteristik  madrasah  bukan  hanya  sekedar  menyajikan  mata pelajaran  agama  Islam  di  dalam  lembaga  madrasah  tetapi  yang  lebih penting  ialah  perwujudan  dari  nilai-nilai  keislaman  di  dalam  totalitas kehidupan  madrasah.  Suasana  lembaga  madrasah  yang  melahirkan  ciri khas  tersebut  mengandung  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1) Perwujudan  nilai-nilai  keislaman  di  dalam  keseluruhan  kehidupan lembaga  madrasah;  (2)  Kedidupan  moral  yang  beraktuaisasi,  dan  (3) Manajemen  yang  profesional,  terbuka,  dan  berperan  aktif  dalam masyarakat.
Dalam memenuhi tuntutan zaman madrasah terus menghadapi pilihan yang sulit, yaitu di antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu  sisi, madrasah  dituntut bisa berfungsi meningkatkan  pemahaman  ilmu- ilmu  agama  dan  kemampuan  mengamalkan  ajaran  Islam.  Sementara  di  sisi lain, lembaga ini dituntut berfungsi menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  tidak  seluruhnya  bisa  dipecahkan dengan ilmu agama.
38 DEPAG, Rekonstruksi  sejarah  pendidikan  islam  di  Indonesia (Jakarta: direktorat jenderal kelembagaan agama Islam, 2005), 177-178
Dan  pada  masa  otonomi  daerah  ini,  madrasah  perlu  dikembangkan untuk  memenuhi  tiga  tuntutan  minimal  dalam  peningkatan  kualitas madrasah, yaitu: (1) bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina  ruh    atau  praktik  hidup  keislaman,  (2)  bagaimana  memperkokoh keberadaan  madrasah  sehingga  sederajat  dengan  sistem  sekolah,  (3) bagaimana  madrasah  mampu  merespons  tuntutan  masa  depan  guna mengantisipasi perkembangan ipteks dan era globalisasi
Disamping itu pada masa globalisasi ini, madrasah dalam konteks mempersiapkan  peserta  didik  menghadapi  perubahan  zaman,  memiliki peran  yang  amat  penting.  Keberhasilan  madrasah  dalam  menyiapkan peserta  didik  dalam  menghadapai  tantangan  masa  depan  yang  lebih kompleks  akan  menghasilkan  lulusan  yang  yang  memiliki  keunggulan kompetitif  dan  menjadi  pemimpin  umat  pemimpin  bangsa  yang  ikut menentukan arah perkembangan bangsa ini.

## Daftar Rujukan
Adam  Mez, The  Renaissance  ofhlam,  Ted  S.  Khuda  Buksh  dan  DS Margoliuth, NY: AMS Press, 1975.
Asrohah Hanun, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999.
Azra, Azyumardi, "Pesantren: Kontinuitas dan  Perubahan  ", Kata  Pengantar untuk buku Nurcholish Madjid, Jakarta: Paramadina, 1997.
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos, 1999.
Azra,  Azyumardi,  Paradigma  baru  pendidikan  nasional,  rekonstruksi  dan demokratisasi, Jakarta: kompas media Nusantara, 2002.
DEPAG, Desain  Pengembangan  Madrasah, Jakarta:  Direktorat  jenderal kelembagaan Agama Islam, 2005.
DEPAG, Rekonstruksi  sejarah  pendidikan  islam  di  Indonesia ,  Jakarta:
direktorat Jenderal kelembagaan agama Islam, 2005.
Khozin, et.al . Manajemen  Pemberdayaan  Madrasah. Malang:  UMM  press,
2006.
Khozin, Jejak-jejak pendidikan islam di Indonesia , Malang: UMM Press, 2006.
Ma’arif,  Syamsul, Revitalisasi  Pendidikan  Islam, Yogyakarta:  Penerbit Graha Ilmu, 2007.
Madjid, Nurcholish, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997.
Maksum, Madrasah  Sejarah  dan  perkembangannya, Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999.
Malik, A. Fadjar, Visi Pembaruan Pendidikan Islam, Jakarta: LP3NI, 1998.
Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran pendidikan islam, kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalnya , Bandung: Trigenda karya, 1993.
Muhaimin, Pengembangan  Kurikulum  pendidikan  Agama  Islam ,  Jakarta:  PT rajaGrafindo Persada, 2010.
Nakosteen,  Mehdi, Kontribusi  Islam  atas  Dunia  Intelektual  Barat:  Deskripsi Analisis Abad Keemasan Islam Edisi Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti,
1996.
Rachman, Abdul Shaleh, Madrasah dan pendidikan anak bangsa, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004.
Suparlan,  Parsudi, Pengetahuan  Budaya,  Ilmuilmu  Sosial  dan  Pengkajian
Masalah-masalah Agama, Jakarta: Balitbang Depag RI, 1982.
Steenbrink ,Karel A, Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia, Jakarta: Bulan
Bintang, 1982.
Steenbrink,  Karel  A,  P esantren,  Madrasah  dan  Sekolah;  Pendidikan  Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, 1986.
Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda, Jakarta: LP3ES, 1985.
Tilaar, Pradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.