Konstruksi Klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Di Bidang Sumber Daya Alam
Nayu Triska Wulan Dari e-mail: nayutriska10@gmail.com
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Abstract
Article 74 of the Limited Partnership Act obliges entities that carry out business activities in the  field  and/or  related  to  natural  resources  to  carry  out  Social  Responsibility  for  the Environment,  where  such  obligations  are  estimated  and  accounted  for  as  expenses  of  the Association,  taking  into  account  consistency  and  liability.  The  remuneration  is  based  on the company's  work  plan  in  the  annual  report  in  the  General  Meeting  of  Shareholders,  further, Article  1  paragraph  (3)  of  the  UUPT  states  that  TJSL is  the  commitment  of  the  company  to participate in the sustainable economic development that is useful to improve the quality of life and the environment that is beneficial for all stakeholders. As such a commitment should the  association  have  the  desire  to  include  the wrong  clause  about  TJSL is  one  of  the acts  of change of the basic budget of the corporation, although in Article 15 UUPT does not regulate the existence of the component of social responsibility for the environment. The legal issue of this  writing  is  a  conflict  of  norms  on  the  UUPT  which  states  an  obligation  and  forms  a commitment,  but  is  not  a  component  in  the  basic  budget  of  the  association.  The  question  is why the TJSL clause is important to be loaded into the act, and how the construction of such a callus, with the aim of knowing the importance and the impact of the callus if loaded in the act of  change  of  the  budget  of  the  association.  This  type  of  research  leads  to  normative jurisprudence, using legislative approaches, conceptual approaches through primary, skunder, and tertiary legal  materials. The results of this research with the loading of the TJSL clause can provide legal certainty in the implementation of obligations, as a reminder (alarm) for the association,  and  created  a  legal  order,  the  consequences  of  TJ  SL  either  incorporated in  the matter of earning profits or in a separate article against the act of change of the basic budget either through the party act (the parties) or the Act of Relaas (official report meeting) Keywords: Environmental Social Responsibility; Basic Budget Changes Act

## Abstrak
Pasal  74  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  mewajibkan  bagi  perseroan  yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan,  yang  mana  kewajiban  tersebut dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  dengan  memperhatikan kepatutan  dan  kewajaran.  Penganggaran  mana  dilakukan  berdasarkan  rencana  kerja perseroan  yang  dilaporkan  pada  laporan  tahunan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham, selanjutnya,  Pasal  1  ayat  (3)  UUPT  menyatakan  TJSL  adalah  komitmen  dari  perseroan untuk  turut  serta  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  berguna meningkatkan  kualitas  hidup  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  seluruh  stakeholder.
Sebagaimana komitmen tersebut seharusnya perseroan memiliki keinginan memuat salah klausul  tentang  TJSL  salah  satunya  dalam  akta  perubahan  anggaran  dasar  perseroan, walaupun dalam Pasal 15 UUPT tidak mengatur adanya komponen tanggung jawab sosial lingkungan.  Isu  hukum  terhadap  tulisan  ini  adalah  konflik  norma  pada  UUPT  yang menyatakan sebuah kewajiban dan berbentuk komitmen, namun tidak menjadi komponen dalam anggaran dasar perseroan. Masalah yang diteliti mengapa klausul TJSL penting untuk dimuat  dalam  akta,  dan  bagaimana  konstruksi  kalusul  tersebut,  dengan  tujuan  untuk mengetahui  pentingnya  dan  bentukan  kalsul  jika  dimuat  dalam  akta perubahan  anggaran perseroan.  Tipe  penelitian  ini  mengarah  pada  yuridis  normative,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  melalui  bahan  hukum  primer, skunder,  dan  tersier.  Hasil  dari  penelitian  ini  dengan  dimuatnya  klausul  TJSL  dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban, sebagai pengingat (alarm) bagi  perseroan,  dan  terciptanya  tertib  hukum,  kalusul  TJSL  baik  tergabung  dalam  pasal perolehan laba atau dalam pasal tersendiri terhadap akta perubahan anggaran dasar baik melalui akta Partij (para pihak) atau akta Relaas (berita acara rapat) Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Lingkungan; Akta Perubahan Anggaran Dasar.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable  development)  merupakan  hubungan yang  harmonis  atas  pengembangan  program  yang  peduli  terhadap  masyarakat  sekitar perusahaan,  program  tersebut  dapat  berbentuk  tanggung  jawab  sosial  lingkungan perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial lingkungan (selanjutnya akan di singkat dengan TJSL)  diatur  dalam  Pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  (selanjutnya  disebut  sebagai  UUPT)  yakni  wajib  bagi  perusahaan  yang menjalankan  usaha  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  untuk  melakukan  TJSL, sedangkan untuk perseroan yang tidak menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber  daya  alam  maka  TJSL  dapat  dilaksanakan  sebagai  pelengkap  yang  bertujuan kemaslahatan,  kepentingan,  dan  eksistesi  bagi  perseroan  itu  sendiri  sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta peraturan lainya yang berkaitan tentang TJSL.
Perseroan  terbatas  “dituntut  untuk  mampu  menyeimbangkan  pencapaian  kinerja ekonomi  (profit),  kinerja  sosial  (people),  dan  kinerja  lingkungan  (planet),  atau  disebut tripel  bottom-line  performance” 1 .  Laporan  perseroan  juga  dibuat  sesuai  dengan  tripple bottom  line,  selain  poin  keuangan  perseroan  yang  dilaporkan  poin  kepedulian  sosial lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan turut dilaporkan juga.
Pasal 1 angka (3) UUPT, menyatakan bahwa TJSL adalah bentuk komitmen dari suatu perseroan  untuk  berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  mana berfungsi  sebagai  peningkatan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  bagi  masyarakat.  Pasal ini  secara  tegas  mengatur  bahwa  TJSL  adalah  bentuk  komitmen  yang  harus  dilakukan, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nancy Silviana Haliwela menunjukkan bahwa ketentuan yuridis TJSL di Indonesia secara spesifik belum ada, namun secara implisit telah diatur pada beberapa ketentuan perundang-undangan.
Sebagaimana  Dalam  Penelitian  Fauziah  dan  Marissan  pada  tahun  2014  dan  Isyanto pada  tahun  yang  sama kegiatan  TJSL  sangat  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap pertumbuhan  laba  perseroan,  yang  mana  pada  salah  satu  Perseroan  terkemuka  di Indonesia  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  perkebunan,  yang  berkaitan  langsung terhadap sumber daya alam telah melaksanakan kewajibannya terhadap pelaksanaan TJSL.
Pelaksanaan  TJSL  biasanya  dilakukan  setelah  adanya  perolehan  laba  yang  mereka dapat pada periode  tahun kerja, yang mana  Perseroan itu akan menganggarkan sekaligus melaporkan  hasil  kegiatan  TJSL-nya  tersebut  melalui  mata  acara  dalam  RUPS  dengan persetujuan  dan  kesepakatan  oleh  seluruh  pemegang  saham.  Pasal  1  ayat  (2)  UUPT menyatakan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi
1 Yahya Harahap, Hukum Perseroan terbatas, Sinar Gerafik, Jakarta, 2016, hal. 298.
dan  Dewan  Komisaris.  RUPS  adalah  Organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT.
Ketiga organ Perseroan Terbatas tersebut bekerja  dan menjalankan seluruh kegiatan dari  Perseroan  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  anggaran  dasar  yang  berkaitan  dengan pendirian Perseroan. Anggaran dasar merupakan komponen penting yang harus ada dalam Akta Perseroan Terbatas, baik itu Akta pendirian maupun Akta perubahan anggaran dasar Perseroan  Terbatas.  Anggaran  dasar  yang  dimaksud  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  Anggaran  dasar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UUPT  memuat sekurang-kurangnya :
a.  nama, dan tempat kedudukan Perseroan; b.  maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c.  jangka waktu berdirinya Perseroan;
d.  besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e.  jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap kalsifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f.  nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g.  penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h.  tata  cara  pengangkatan,  penggantian,  pemberhentian  anggota  Direksi  dan  Dewan Komisaris;
i.  tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Perubahan  Anggran  dasar  perseroan  ditetapkan  oleh  RUPS.  Yang  mana  terhadap perubahan anggaran dasr sebuah perseroan ada kalasifikasinya yakni perubahan anggaran dasar  yang  harus  memperoleh  persetujuan  Menteri,  atau  peruahan  anggaran  dasar perseroan  yang  hanya  cukup  diberitahukan  saja  kepada  Menteri.  Terhadap  perubahan anggaran  dasar  perseroan  dimuat  atau  dinyatakan  dalam  akta  notaris  dalam  bahas Indonesia. Bilamana perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat
yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
Pasal 78 UUPT membagi RUPS menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunan yang mana wajib  untuk  dilaksankan  selmbat-lambatnya  6  (enam)  bulan  setelah  berakhirnya  buku tahunan,  RUPS  lainnya  merupakan  RUPS  yang  dilaksanakan  karena  kebutuhan  dan kepentingan dari perseroan. Bahwa setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta  RUPS.  Dalam  pealaksanaan  RUPS  agenda  yang  dibacakan  merupakan  bentuk laporan tahunan perseroan sekaligus rencana kerja perseroan. Terhadap laporan tahunan perseroan  salah  satunya  memuat  laporan  atas  pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Lingkungan.
“Setiap penyelenggaraan RUPS, “wajib” dibuat risalah rapatnya. RUPS yang tidak dibuat risalahnya,  tidak  sah  dan  dianggap  tidak  pernah  ada  (never  existea).  Akibatnya,  hal-hal yang  diputuskan  ditetapkan  dalam  RUPS  tidak  dapat  dilaksanakan” 2 .  Akta  notaris  yang dibuat dari hasil RUPS dapat berupa akta relaas (Akta Berita Acara Rapat), atau akta Partij (Akta  Pernyataan  Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham).  Adapun  risalah  RUPS  atas perubahan anggaran dasar terhadap Akta Notaris dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :
1.  Dibuat  oleh  Notaris  akan  tetapi  Notaris  tidak  ikut  secara  langsung  menyaksikan berjalannya RUPS, melainkan salah seorang penerima kuasa datang berhadapan dengan Notaris  di  istilahkan  Akta  Pihak  atau  Akta  Partij,  dikenal  sebagai  akta  Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) artinya salah seorang yang hadir dalam rapat tersebut diberikan kuasa untuk membuat dan menyatakan kembali isi dari risalah rapat atau notulen rapat
2 Yahya Harahap, Op.Cit , hal.. 340.
di  hadapan  Notaris.  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  90  ayat  (1)  setiap penyelenggaraan  RUPS  wajib  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  ketua  rapat  dan  paling sedikit  1  (satu)  orang  pemegang  saham  yang  ditunjuk  dari  dan  oleh  peserta  RUPS. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  21  ayat  (5)  UUPT,  yaitu  “Perubahan  anggaran dasar  yang  tidak  dimuat  dalam  akta  berita  acara  rapat  yang  dibuat  notaris  harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS”.
2.  Dibuat  langsung  oleh  Notaris  dalam  bentuk  Berita  Acara  Rapat,  biasa  disebut  dengan istilah  Akta  Relaas,  dimana  dalam  pembuatan  Berita  Acara  Rapat  Notaris  wajib  hadir, ikut secara langsung proses berjalannya RUPS tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, yaitu “Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dimuat  atau  dinyatakan  dalam  akta  notaris  dalam  bahasa Indonesia”.  Sehingga  dalam  ketentuan  Pasal  90  ayat  (2)  UUPT,  menyatakan  Tanda tangan  sebagaimana  ayat  (1)  orang  pemegang  saham  yang  ditunjuk  dari  dan  oleh peserta RUPS.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemegang  saham  adalah  kewenangan  ekslusif, yang  artinya  “kewenangan  yang  tidak  dapat  diserahkan  kepada  organ  lain  yang  telah ditetapkan  dalam  UUPT  dan  Anggaran  Dasar” 3 .  Pada  prinsipnya  “sebagai  badan  hukum, sudah  seharusnya  dan  selayaknya  bilamana  Perseroan  Terbatas  melaksanakan  RUPS  di
3 Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 78.
wilayah negara Republik Indonesia” 4 . Prakteknya hasil RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris.
Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuatkan  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diminta  oleh  pihak yang  bersangkutan  sesuai  peraturan,  Notaris  diberikan  kewenangan  dalam  Pasal  15  ayat (1)  UUJN  yaitu  notaris  berwenang  membuat  Akta  Autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuannya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. Kewenangan yang lainya juga turut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Kewenagan  yang  berikan  oleh  undang-undang  kepada  seorang  Notaris  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  salah satunya  adalah  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan  Terbatas,  Akta  yang  dibuat berisikan  seluruh  keinginan  dari  para  penghadap  dengan  tidak  mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan Akta.
Sehingga  dalam  keadaanya  seorang  Notaris  yang  paham  akan  aturan  hukum  ada baiknya  melakukan  sebuah  penyuluhan  hukum    terhadap  klien  yang  datang  kepadanya, salah satunya dengan memperkenalkan peraturan TJSL yang mana memang secara aturan dalam UUPT yakni TJSL bukan merupakan anggaran dasar dari sebuah perseroan, namun secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial
4 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hal. 158.
lingkungan  perseroan  terbatas  Pasal  4  meyatakan  TJSL  dilaksanakan  oleh  direksi berdasarkan  rencana  kerja  tahunan  Perseroan  setelah  memperoleh  persetujuan  dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggran dasar Perseroan, sehingga bila dalam sebuah RUPS  menyatakan  kesepakatan  adanya  pelaksanaan  TJSL  dari  Perseroan  mengapa  hal tersbut  tidak  dituangkan  atau  dimuat  dalam  akta  perubhanan  anggaran  dasar  perseroan terbatas.  Sehingga  atas  dasar  penyuluhan  hukum  terhadap  perseroan  tersebut  ia  dengan sendirinya memiliki keingian dan keyakinan untuk memuat penjelasan terhadap  kegiatan TJSL Perseroan sesuai yang dianggrakan
Pasal 74 UUPT  menyatakan  bahwa  kewajiban  TJSL  bagi  perseroan  yang  menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang dianggarkan dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran.  Sehingga  dengan  demikian  kegiatan  TJSL  sebenarnya  dilakuakan  juga  dengan menggunakan  biaya  perolehan  laba  perseroan  yang  pelaksaanannya  disesuaikan  dengan anggran.    Kata  anggaran  itu  menyatakan  unttuk  turut  dimuatnya  dalam  sebuah  kalusul dalam  akta  perseroan,  salah  satunya  akta  perubahan  anggaran  dasar.  Mengapa  demikian karena bila mana ketentuan TJSL dimuat dalam akta pendirian alibi dari perseroan adalah keraguannya  atas  keuntungan    yang  diperoleh  perseroan  tersebut,  kemudian  dikaitkan dengan  pengertian  TJSL  dalam  UUPT  yang  menyatakan  bahwa  sebuah  bentuk  komitmen, artinya alangkah baiknya bila komitmen itu dibuat secara tertulis atau dapat dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan.

## PERMASALAHAN
1. Mengapa Klausul TJSL penting untuk dimuat dalam akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas berkaitan sumber daya alam?
2. Bagaimana  konstruksi  Klausul  TJSL  yang  dimuat  dalam  akta  perubahan  anggaran dasar perseroan terbatas berkaitan sumber daya alam?

## METODE PENELITIAN
Menurut  pendapat  Van  Peursen  yang  dikutip  oleh  Bahder  Johan  Nasution mendefinisikan  “metode  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  menurut  cara  tertentu dengan  urutan-urutan  yang  terarah  dan  sistematis” 5 .  Yang  mana  Penelitian  Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menyatakan:
…..suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi.  ….. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori  atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi….. 6
Adapun  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berangkat  dari  adanya konflik  norma,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji,  mempelajari  dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku serta ditambah dengan beberpa literatur, buku-buku  hukum  dan  pendapat  dari  para  ahli  atau  para  sarjana  yang  dianggap  sangat berkompeten  untuk  membantu  dalam  proses  penulisan  penelitian  ini.  Dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## PEMBAHASAN
Pentingnya  Klausul  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  sebagai  Bentuk  Kepastian Hukum
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, cetakan ke-1, 2008, hal. 10.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2005, hal. 41
Pengaturan  dan  pengembangan  terhadap  aturan  hukum  tersebut  dimaksudkan  guna terwujudnya  negara  hukum  sebagaimana  bunyi  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang menegaskan  bahwa  segala  aspek  kehidupan  dalam  bermasyarakat,  bernegaraan  dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum, yang mana dengan adanya pengaturan tersebut akan memperoleh ketertiban dan keseragaman. Pengaturan terhadap perusahaan tertuang dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan tersebut  ada  sebagai  rambu-rambu,  pengingat  dan  sebagai  alarm  bagi  seseorang  dalam bertindak.
Pasal  74  ayat  (1)  UUPT  “  Perseroan  yang  menjalanakan  kegiatan  usahanya  dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan”. Sehingga seyogyanya kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dilakukan dengan  hal-hal  yang  baik,  dan  bermanfaat  sehingga  seluruh  yang  terkait  di  dalamnya memperoleh  nilai  positif,  baik  bagi  Perseroan,  Masyarakat  sekitar  Perseroan,  dan pemerintah. Dampak kewajiban TJSL sebuah perseroan dapat membawa akibat tambahan biaya bagi perusahaan, 7 sehingga dengan sendirinya Direksi Perseroan memiliki keinginan sendiri  tanpa  ada  paksaan  untuk  mau  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan tersebut secara konkrit dan secara terus menerus, sebagaiaman dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPT.
Secara terminologi kata Komitmen berasal dari  bahasa Latin, yaitu “commiter” artinya menyatukan,mengerjakan, menggabungkan, dan mempercayai. Dalam tulisan Rofiana Fika Sari,  mengutip  pendapat  dari  Steers  dan  Poter  Komitmen  adalah  suatu  keadaan  dimana
7 Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kedua, Jakarta, 2013, hal. 207.
individumenjadi  terikat  oleh  tindakannya  sehingga  akan  menimbulkan  keyakinan  yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya 8 .
Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  merupakan  kewajiban  perseroan  untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya  yang  bertujuan  membantu  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perseroan, komunitas  setempat,  dan  masyarakat.    dengan  diaturnya  TJSL  dalam  UUPT  dan  Undang- undang  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  yang  keseluruhannya  bersifat mengatur  (regelend  recht)  dan  peraturannya  yang  bersifat  memaksa  (dwingend  recht). Pada  peraturan  yang  bersifat  memaksa  diberikan  otoritas  atau  kewenangan  kepada pembuat  undang-undang.  Sedangkan  peraturan  yang  bersifat  mengatur  akan  diterapkan dan diberlakukan dalam arti negatif, bersifat memaksa dalam arti positif.
Sebagaimana  beberapa  pendapat  dari  para  ahli  di  antaranya,  menurut  pendapat Scholten  bahwa:  kedua  jenis  peraturan  tersebut  “melayani”  keadilan  hukum,  sedangkan kepastian  hukum  mempunyai  peraturan  sekunder.  Sebenarnya  perbedaan  kedua  jenis peraturan  tersebut  adalah  untuk  kepastian  hukum  dengan  pembedanya  hanya  terdapat pada  ukurannya,  sedang  Apeldoorn  berpendapat  tujuan  dari  peraturan  yang  bersifat mengatur bukan pada keadilan hukum melainkan demi kepastian hukum 9 .

## Konstruksi Klusul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
Ketentuan  Pasal  74  UUPT,  menyatakan  bahwa  perseroan  yang  diwajibkan  untuk melakukan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  adalah  perseroan  yang  bergerak  dalam
8 https://www.idpengertian.com/pengertian-komitmen/ di akses pada tanggal 20 Juni 2019.
9 Herlien Budiono, Op.Cit , hal. 214.
bidang pengelolaan sumber daya alam dan atau perseroan yang berkaitan dengan sumber daya  alam,  artinya  perseroan  tersebut  tidak  menjalankan  kegiatan  yang  berbentuk mengelola  serta  memanfaatkan  sumber  daya  alam  tersebut,  melainkan  kegiatan  usaha tersebut  berdampak  pada  sumber  daya  alam.  Terhadap  perubahan  anggaran  suatu perseroan memiliki proses dan  tahapan yang terlebih dahulu yang  wajib dilakukan,  Pasal 19  ayat  (1)  UUPT  menyatakan  bahwa  Perubahan  anggaran  dasar  perseroan  ditetapakan oleh RUPS.
Pasal  78  UUPT  membagi  RUPS  menjadi  2  (dua)  jenis,  yakni  pertama  RUPS  Tahunan yang  mana  pelaksanaannya  dilakukan  dalam jangka  waktu  paling  lambat  6  (enam)  bulan setelah tahun buku berakhir, kedua RUPS lainnya merupakan RUPS yang diselenggarakan berdasarkan  keinginan  Direksi  tanpa  ketentuan  waktu,  dapat  diadakan  sesuai  kebutuhan guna  kepentingan  perseroan.  Dalam  setiap  diadakannya  RUPS  haruslah  dibuatkan  risalah rapat yang kemudian dituangkan dalam akta Notaris.
G.H.S. Lumban Tobing berpendapat:
Akta yang dibuat oleh (door) notaris dalam praktek notaris disebut Akta Relaas atau Akta Berita  Acara  yang  berisi  uraian  notaris  yang  dilihat  dan  disaksikan  notaris  sendiri  atas permintaan  para  pihak,  agar  tindakan  atau  perbuatan  para  pihak  yang  dilakukan dituangkan  kedalam  betuk  akta  notaris.  Akta  yang  dibuat  dihadapan  (ten  overstaan) notaris,  dalam  praktek  disebut  Akta  Pihak,  yang  berisikan  uraian  atau  keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk Akta notaris. 10 Sebagaimana  penjelasan  berikut,  maka  berdasarkan  perubahan  anggaran  dasar  persroan ada dua macam akta yang dapat menjadi pilihan untuk dibuat, dengan konstruksi klausul sebagai berikut:
a. Konstruksi Klausul TJSL dalam akta Relaas (Berita Acara Rapat)
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. …………………….
Nomor:     .-
10 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Refika Aditama, Bandung, 2015, hal.10.
-----AWAL AKTA------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT.    , berkedudukan di Jambi,--- yang anggaran  dasarnya  dimuat  dalam  akta  tertanggal        (        ),  Nomor:    yang---  dibuat dihadapan                          ,Sarjana  Hukum,  Magister  Kenotariatan,  Notaris  di--Jambi kemudian anggaran dasar Perseroan tersebut dirubah dengan akta------- tertanggal (        ),Nomor:    yang dibuat dihadapan saya, pada saat itu---- notaris di Kabupaten Muaro  Jambi,  akta  pendirian  dan  akta  perubahan----------  perseroan  tersebut  telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan--- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya------------ tertanggal  ( ) Nomor HT.01.01.TH.,- ----------------------------------------- selanjutnya disingkat "Perseroan";---------------------- ------------------------------- -Berada di Kantor Perseroan,  ;--------------------------------------------------------- -Guna  memenuhi  permintaan  Direksi  Perseroan  tersebut  untuk  membuat------- Berita Acara Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat---- Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Perseroan  yang  diadakan-------------------  pada  hari, tanggal, tempat dan jam seperti tersebu diatas.-------------------------- -Maka  telah  hadir  didalam  Rapat  tersebut  dan  olehn  karena  itu  telah------------ menghadap dihadapan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang------ sama yaitu :------------------------------------------------------------------------------- ------------ IDENTITAS--------- -----PEMEGANG SAHAM----- -bahwa  Rapat  ini  telah  dihadiri  seluruh  pemegang  saham  Perseroan  yaitu------ sebanyak              (  )  saham  yang  merupakan  keseluruhan  saham  hingga  saat  ini---- dikeluarkan oleh Perseroan telah terwakili dalam Rapat ini.----------------------- -bahwa  dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  pasal  9  ayat  4  dari  anggaran-- dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah jika semua pemegang saham dengan----- hak suara  yang  sah  hadir  atau  diwakili  dalam  rapat,  maka  pemberitahuan------- sebelumnya  tidak  diharuskan  dan  rapat  ini  sah  dan  berhak  untuk  mengambil--- keputusan yang mengikat tentang segala hal.---------------------------------------- -bahwa atas keterangan Ketua Rapat, surat-surat saham belum dicetak dan----- buku daftar  saham  juga  tidak  dibawa  dalam  Rapat  ini,  sehingga  tidak  dapat---- diperlihatkan  kepada  saya,  notaris,  akan  tetapi  Ketua  Rapat  menjamin  serta---- bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas dan dikuatkan pula------ oleh para peserta Rapat.----------------------------------------------------------------- -Selanjutnya  Ketua  Rapat  memberitahukan  kepada  peserta  Rapat  bahwa------- agenda Rapat Perseroan adalah;-------------------------------------------------------- 1.  Persetujuan rencana kerja dalam Perseroan;--------------------------------------
2.  Persetujuan  penggunaan  laba  dan  pembagian  deviden  Perseroan  untuk------- dikeluarkan sebagai biaya Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;--------------
3.  persetujuan  untuk  melakukan  kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial---------------- Lingkungan berupa:------------------------------------------------------------------
Interen Perusahaan:----------------------------------------------------------------------
- Melaksanakan  program-program  yang  bertujuan  membangun  keakraban,----- kepedulian, dan persahabatan, kekeluargaan;---------------------------------------
- Melaksanakan program-program koperasi karyawan;-----------------------------
- Melakasanakan program-program kesehatan;--------------------------------------
- Melaksanakan program-program pemberian beasiswa bagi anak karyawan--- yang berprestasi;------------------------------------------------------------------------
b.Eksteren perseroan dapat berupa :---------------------------------------------------
1.Dalam bidang Sosial;------------------------------------------------------------------
- Membangun pusat kesehatan masyarakat;---------------------------------------- - Membangun atau melakukan renovasi terhadap tempat ibadah;--------------- - Mendiriakan sanggar, industri rumah tangga, dan sejenisnya.-----------------
2.Dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi;------------------------------------------- - Memberikan  pelatihan  Sumber  Daya  Masyarakat  dan  memberikan  bantuan usaha;-----------------------------------------------------------------------------------
- Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bergabung bekerja;- - mengadakan  pembimbingan  terhadap  masyarakat  untuk  memperoleh-------- penghasilan.---------------------------------------------------------------------------
3. Dalam bidang Lingkungan-----------------------------------------------------------
-Membangun saluran air;------------------------------------------------------------ -Membangun kawasan Peduli bersih;---------------------------------------------- -Mengadakan Reboisasi (penghijauan).------------------------------------------- -Oleh  karena  acara  Rapat  telah  diketahui  oleh  para  peserta  Rapat,  Ketua--------- mengusulkan dan Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut;------ 1.  Menyetujui  perubahan  anggaran  dasar  dari  rencana  kerja,  tahun  buku  dan--- laporan  tahunan  perseroan  Pasal  19  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  PT.,-- sehingga untuk selanjutnya pasal 19 memiliki penambahan yakni ayat (5)------ yang berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------- Direksi  Perseroan  akan  menyusun  dan  menyampaikan  seluruh  rencana  kerja-- sesuai  anggaran  tahunan  perseroan  mana  atas  persetujuan  Dewan  Komisaris,-- sebelum tahun buku dimulai. Salah satu Rencana kerja perseroan tersebut------ialah pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan,  anggaran  mana  ini-----  akan diperoleh dari laba tahunan perseroan. Ketentuan mana tentang------------ Tanggung Jawab Sosial Lingkunga akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20.--- 2.  Menyetujui  perubahan  dalam  anggaran  dasar  Penggunaan  Laba  dan---------- Pembagian  Deviden  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  anggaran  dasar  ini  berubah-------- menjadi :----------------------------------------------------------------------------------- Laba  bersih  perseroan  dalam  suatu  tahun  buku  seperti  tercantum  dalam--------- neraca  dan  perhitungan  laba  rugi  yang  telah  disahkan  oleh  Rapat  Umum------- Pemegang  Saham  Taunan  dan  merupakan  saldo  laba  yang  positif,  dibagi------- menurut  cara  penggunaannya  yang  ditentukan  oleh  Rapat  Umum  Pemegang--- Saham  Tersebut.  Dalam  hal  perseroan  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial- Lingkungan  akan  dikeluarkan  berdasarkan  perolehan  keuntungan  sebesar  %--- (Persen)  minimal  1  (satu)  Kali  dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  berjalan---- Perseroan disesuaikan dengan kondisi Perseroan terlebih  dahulu.--------------- -Selanjutnya karena tidak ada persoalan yang dibicarakan lagi, maka Ketua---- Rapat segera menutup Rapat ini pada jam  (  ) Waktu Indonesia Barat.---------- -dari  segala  sesuatu  yang  tersebut  diatas,  maka  dibuatlah  oleh  saya,  notaris,---- Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana perlu.------------------- -Para penghadap saya, notaris kenal.--------------------------------------------------
--DEMIKIANLAH AKTA INI- ------ IDENTITAS SAKSI------
--------PENUTUP AKTA-------

## b. Konstruksi Klausul TJSL dalam akta Partij (Para Pihak)
Terhadap akta para pihak adalah merupakan akta yang dibuat oleh salah seorang penerima  kuasa  dari  RUPS  yang  tertuang  dalam  Notulen  atau  Risalah  Rapat  yang menyatakan  dirinya  berhak  dan  memeiliki  kuasa  untuk  mdatang  mewakili  dan menandatangani  akta  dihdapan  Notaris.  Berikut  Notulen  yang  terlebih  dahulu dibawanya.
NOTULENSI RAPAT
Rapat Umum Pemegang Saham
PT. ………………………… Hari/Tanggal : Waktu : Tempat :
Peserta Rapat  : Pemegang saham Rapat  mana  dibuka  dan  dipimpin  oleh    selaku  Direktur  Perseroan  sekaligus  selaku Ketua rapat. Ketua rapat terlebuh dahulu menjelaskan :
Bahwa  sebelum  rapat  diadakan  terlebih  dahulu  telah  panggilan  melalui  surat  kepada para pemegang saham atau ahli waris;
I.  Pemimpin rapat (Direktur) menyampaikan Agenda sebagai berikut:
a.  Penambahan  Rencana  Kerja  Perseroan  terhadap  pelaksanaan  Tanggung  Jawab Sosial Lingkungan dari PT...............................
b.  Penyisihan  terhadap  perolehan  laba  bersih  setelah  terpenuhinya  dana candangan sebanyak ……………% yang akan dipergunakan oleh perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
c.  Penyusunan ruang lingkup kegiatan dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. II. Peserta Rapat telah menyampaikan pendapat dalam kegiatan rapat dan menyetujui Hasil rapat yang telah di agendakan;
III. Pimpinan rapat telah menyampaikan isi dan kesimpulan rapat yang telah di sepakati tersebut;
IV.  Peserta rapat telah menyetujui isi dan tujuan dari rapat yang telah diagendakan.
V.   Pemimpin rapat telah melakukan kesepakatan hasil rapat dan susunan direksi dan saham direksi yang telah disepakati dengan kesimpulan sebagai berikut :
1.  Penambahan  Rencana  Kerja  perseroan  mengenai  rencana  pelaksaan  TJSL  dari perseroan yang anggarannya akan diperoleh dari hasil laba tahunan Perseroan, serta tata pelaksanaan TJSL.
2.  Penyisihan  terhadap  perolehan  laba  bersih  setelah  terpenuhinya  dana candangan sebanyak ……………% yang akan dipergunakan oleh perseroan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
3. Memuat tambahan klausul TJSL, antara lain:
- Maksud dari TJSL PT.
- Terdapat pembagian antara internal dan eksternal, dengan bidang sosial, Pendidikan, ekonomi, dan lingkungan Program-Program
4. Menunjuk Tuan selaku penerima Kuasa Substitusi mewakili Direksi menuangkan membuat  dan/atau  menyuruh  buat,  menandatangani  semua  akta-akta  yang diperlukan.
Rapat  selanjunya  memberi  tugas  kepada  para  pemegang  saham  untuk  menuangkan perubahan ini dalam suatu akta Notaris .
Rapat ditutup pada jam     WIB.
Sehingga akta yang dibuat oleh Notaris berupa akta :
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. … Nomor:.-
-------------AWAL AKTA-------------- -Berhadapan dengan saya,    , Sarjana Hukum, Magister----------------------------------- Kenotariatan,Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,----- Notaris kenal dan akan, disebut dibagian akhir akta ini.------------------------------------ ----------------- IDENTITAS------------------------- -PARA PENGHADAP---------------------------------------------------------------------------
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas,menerangkan terlebih--------- dahulu:----------------------------------------------------------------------------------------------
A.  bahwa pada tanggal (  ), telah diambil Keputusan oleh seluruh Pemegang Saham-- Diluar Rapat tersebut,-------------------------------------------------------------------------sebagai pengganti Rapat -Umum Pemegang Saham PT. ,tersebut;---------------------
B. bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat-----Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ,telah ditandatangani oleh seluruh --------pemegang saham Perseroan yaitu;----------------------------------------------------------
C.  bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat---- Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ,telah ditandatangani oleh seluruh--------- pemegang saham Perseroan yaitu;----------------------------------------------------------
----------------- IDENTITAS----------
--------PARA PEMEGANG SAHAM----- -bahwa dalam pengambilan Keputusan oleh Para Pemegang Saham Perseroan--------- tersebut telah mewakili seluruh pemegang saham Perseroan yang hingga kini telah --- dikeluarkan oleh Perseroan yakni berjumlah ( ) saham;-------------------------------------
bahwa Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Keputusan Rapat--------- Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1-----Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan------------ keputusan yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham------ Perseroan dan bertalian dengan hal tersebut hendak dinyatakan dalam akta ini;---------
D.bahwa berdasarkan keterangan-keterangasebagaimana tersebut diatas, maka--------- penghadap yang bertindak sebagai mana tersebut menerangkan bahwa seluruh----- Pemegang Saham Perseroan tersebut telah mengambil Keputusan Diluar Rapat----- Umum Pemegang Saham yakni sebagai berikut :----------------------------------------- 1.Menyetujui penambahan Anggaran Dasar terkait Rencana Kerja, Tahun Buku--- dan Laporan Tahuanan Perseroan Pasal 19 terhadap Anggaran Dasar Perseroan--- Terbatas PT. , sehingga untuk selanjutnya Pasal 19 ayat (5) Anggaran Dasar ini-- berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------
--------RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN------- --------------------Pasal 19-----------------
Direksi Perseroan akan menyusun dan menyampaikan seluruh rencana kerja------ sesuai anggaran tahunan perseroan mana atas persetujuan Dewan Komisaris,------ sebelum tahun buku dimulai. Salah satu Rencana kerja perseroan tersebut ialah--- pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, anggaran mana ini akan-------- diperoleh dari laba tahunan perseroan. Ketentuan mana tentang TJSL akan-------- diatur lebih lanjut dalam Pasal 20.---------------------------------------------------------
2.Menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar terkait Penggunaan Laba dan-------- Pembagian Deviden terhadap Pasal 20 ayat 1 terhadap Anggaran Dasar------------ Perseroan Terbatas PT. ,sehingga untuk selanjutnya Pasal20 Ayat (1)Anggaran--- Dasar ini berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------------------------
---PENGGUNAAN LABA DAN----- ------PEMABAGIAN DEVIDEN----- ------------------- Pasal 20 ----------------
2.  Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca----- dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang--------Saham Taunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara--------- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut.---- Dalam hal perseroan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan akan------ dikeluarkan berdasarkan perolehan keuntungan sebesar  %(Persen)minimal 1------- (satu) Kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berjalan Perseroan disesuaikan------ dengan kondisi Perseroan terlebih  dahulu.------------------------------------------------
3.  Menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar terkait Pelaksanaan Tanggung--------- Jawab Sosial Lingkungan terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas------------- PT.,sehingga untuk selanjutnya penambahan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21---------- sehingga Anggaran Dasar ini berbunyi sebagai berikut:---------------------------------
--TANGGUNG JAWAB SOSIAL--- ------------- LINGKUNGAN------------- -------------------Pasal 21------------------
1.  Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perseroan merupakan sebuah sikap perseroan- secara sukarela membantu dan turut peduli terhadap lingkungan sekitar perseroan-baik secara internal maupun eksternal perseroan.-----------------------------------------
2.  Perseroan dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan------ berdasarkan anggaran yang dibuat dalam jangka waktu 5 tahun laporan dari--------- perolehan Laba Perseroan. yang mana dalam jangka waktu tersebut minimal-------- Perseroan telah melakukan 1 (satu) kali kegiatan Tanggung Jawab Sosial------------ Lingkungan Perseroan.------------------------------------------------------------------------
3.  Adapun bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang dilakukan-- oleh perseroan antara lain dapat berupa:---------------------------------------------------
a.Internal Perseroan--------------------------------------------------------------------------- - Melaksanakan program-program yang bertujuan membangun keakraban,------- kepedulian, dan persahabatan, kekeluargaan;----------------------------------------
- Melaksanakan program-program koperasi karyawan;------------------------------ - Melakasanakan program-program kesehatan;----------------------------------------
- Melaksanakan program-program pemberian beasiswa bagi anak karyawan----- yang berprestasi;--------------------------------------------------------------------------
b.  Eksteren perseroan dapat berupa:--------------------------------------------------------
1.Dalam bidang Sosial;--------------------------------------------------------------------
-   Membangun pusat kesehatan masyarakat;---------------------------------------- -  Membangun atau melakukan renovasi terhadap tempat ibadah;--------------- - Mendiriakan sanggar, industri rumah tangga, dan sejenisnya.----------------
2.Dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi;------------------------------------------- -  Memberikan pelatihan Sumber Daya Masyarakat dan memberikan--------- bantuan usaha------------------------------------------------------------------------
-  Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bergabung---------- bekerja--------------------------------------------------------------------------------
-  Mengadakan pembimbingan terhadap masyarakat untuk memperoleh------ penghasilan.--------------------------------------------------------------------------
3.Dalam bidang Lingkungan------------------------------------------------------------ - Membangun saluran air;-----------------------------------------------------------
- Membangun kawasan Peduli bersih;---------------------------------------------
- Mengadakan Reboisasi (penghijauan);-------------------------------------------
------DEMIKIANLAH AKTA INI-----
---------- IDENTITAS SAKSI-----------
------------PENUTUP AKTA------------

## KESIMPULAN
Komitmen yang dilakukan secara tertulis dalam sebuah akta  peruabahan anggaran dasar    perseroan  secara  autentik  juga  diharapakan  dapat  memberikan  kepastian  hukum, landasan sebuah akta autetik adalah dapat memberikan kepastian hukum, melindungi para pihak  yang  terkait  dalam  akta,  serta  terlaksananya  tertib  hukum  dalam  sebuah  akta.
Keautentikan  sebuah  akta  dengan  dibuatnya  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  salah satunya  Notaris,  yang  mana  sebuah  akta  autentik  menjadi  alat  bukti  yang  sah  di  muka pengadilan. Selain dari pada bertujuan memberikan kepastian hukum, diharapkan dengan dicantumkannya kalusul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dapat menjadi sebuah alarm, pengingat bagi seluruh stackholder dalam sebuah perseroan bahwa mereka berkewajiban untuk  melakukan  kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  sesuai  dengan  rencana kegiatan  perseoran  yang  tertuang  dalam  Laporan  Tahunan  Perseroan  berdasarakan rancangan Direksi Perseroan yang di telaah oleh Dewan Komisaris, dan sampaikan dalam RUPS Perseroan guna memperoleh persetujuan.
Konstruksi klausul Tanggung Jawab Sosial Lingkungan bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  yang tertuang dalam akta perubahan anggaran dasar dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yang mana  kategori  tersebut  diperoleh  bedasarakan  sifat  dari  dibuatnya  sebuah  akta  autentik tersebut,  sebuah  akta  perubahan  anggaran  dasar  perseroan  dalam  kurun  waktu  30  hari wajib  untuk  dibuat  dalam  bentuk  autentik  dihadapan  Notaris,  sehingga  akta  perubahan anggaran  dasar  perseroan  dapat  dibuat  berdasrkan  berita  acara  rapat  (akta  Relaas)  atau akta para pihak (akta Partij).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani,  Gunawan  Widjaja,  2006, Seri  Hukum  Bisnis  Perseroan  Terbatas ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Bahder  Johan  Nasution,  2008, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju,  cetakan  ke-1
Bandung.
Binoto  Nadapdap,  2018, Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40 Tahun 2007 , Jala Permata Aksara, Jakarta.
Habib Adjie, 2015, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Refika Aditama, Bandung.
Herlin Budiono, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kedua, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Pernada Media Grup, Jakarta.
Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan terbatas, Sinar Gerafik, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan,Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanman Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. https://www.idpengertian.com/pengertian-komitmen/ di akses pada tanggal 20 Juni 2019.