## VALUE OF PANAI’ ON SOCIAL CAPITAL CONCEPT CULTURAL STUDY IN SOUTH SULAWESI
SILVIYANA USMAN 1,2

## TENRIWARU UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  to  determine  the  value  of  panai'  in  the Bugis-Makassar  ethnic  community  in  South  Sulawesi.  This  study  uses  a qualitative  method  with  an  ethnographic  approach  with  narrative  analysis techniques.  The  ethnographic  approach  is  a  qualitative  research  strategy  in which  the  researcher  investigates  culture  in  the  natural  environment  for  a sufficiently  long  period  of  time  to  collect  data.  The  data  of  this  study  were obtained from primary and secondary data. The results showed that to determine the amount of panai' there were several factors, namely social status, education level, physical factors of the prospective bride, food prices and social capital. The position of the panai' money is very burdensome for the men if the panai' money requested  is  too  expensive.  Panai  money  should  be  a  form  of  positive  attitude shown by men who have to work hard to provide panai money in order to woo the desired lover. In accounting, transparency and accountability of  panai' money is very  necessary  for  both  candidates  to  maintain  trust  because  the  amount  of money  given  must  be known  by  the  nuclear family  of  the  prospective bride  and groom and in its management it must be used according to its function
. Keywords: Ethnographic Approach, Panai’, Social Capital.
1 Correspondence Author
2 E-mail: silviyanausman12@gmail.com
Article Info: Received 16 January 2022 │ Revised 04 March 2022│ Accepted 01 April 2022

## NILAI UANG PANAI’ DALAM KONSEP MODAL SOSIAL STUDI BUDAYA DI SULAWESI SELATAN

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  cara penetapan  nilai  uang  panai’ pada  masyarakat  suku  Bugis-Makassar  di  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi  dengan  teknik analisis  naratif.  Pendekatan  etnografi  merupakan  strategi  penelitian  kualitatif yang  mana  peneliti  menyelidiki  kebudayaan  di  lingkungan  alamiah  dengan periode  waktu  yang  cukup  lama  guna  mengumpulkan  data.  Data  penelitian  ini diperoleh  dari  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa untuk  menentukan  jumlah  uang  panai’  terdapat  beberapa  faktor  yaitu  status sosial,  tingkat  pendidikan,  faktor  fisik  calon  mempelai  wanita,  harga  bahan makanan dan modal sosial. K edudukan uang panai’ sangat memberatkan pihak laki- laki  jika  uang  panai’  yang  diminta  terlalu  mahal.  Seharusnya  uang  panai’ adalah  bentuk  sikap  positif  yang  ditunjukkan  oleh  pihak  laki-laki  yang  harus bekerja  keras  untuk  mengadakan  uang  panai’  guna  meminang  kekasih  yang diinginkan.  Dalam  akuntansi,  transparansi  dan  akuntabilitas  uang  panai’  sangat diperlukan  bagi  kedua  calon  untuk  menjaga  kepercayaan  karena  jumlah  uang yang  diberikan  harus  diketahui  oleh  keluarga  inti  calon  mempelai  dan  dalam pengelolaannya harus digunakan sebagaimana fungsinya.
Kata-kata Kunci: Uang Panai’, Pendekatan Etnografi, Modal Sosial.

## 1.  PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena terdiri atas berbagai suku  bangsa,  adat  istiadat,  bahasa  daerah,  serta  agama  yang  berbeda-beda. Keanekaragaman  tersebut  terdapat  di  berbagai  wilayah  yang  tersebar  dari Sabang sampai Merauke. Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah  kekayaan  suku  bangsa,  dari  sekian  banyak  suku  bangsa  yang  ada  di Indonesia  salah  satunya  ialah  suku  Bugis-Makassar  yang  ada  di  Sulawesi Selatan. Salah satu budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat suku Bugis- Makassar yaitu adat perkawinan.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam kehidupan manusia. Proses pernikahan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang  sangat  menarik  dibahas,  baik  dari  segi  latar  belakang  budaya  pernikahan tersebut,  maupun  dari  segi  kompleksitas  pernikahan  itu  sendiri  karena  dalam berlangsungnya  sebuah  pernikahan  bukan  hanya  sekedar  menyatukan  dua insan yang saling mencintai.
Bagi  masyarakat  Bugis-Makassar  hingga  saat  ini  masih  menjunjung  tinggi budaya  yang  diwariskan  oleh  leluhur.  Pernikahan  adat  yang  ada  di  Sulawesi Selatan  salah  satunya  adalah  pernikahan  adat  suku  Bugis-Makassar,  dimana dalam  suku  Bugis-Makassar  disebut  dengan p a’buttingan.  Pa’buttingan merupakan  ritual  yang  sangat  sakral  dimana  ritual  tersebut  harus  dijalani  oleh semua  orang.  Seorang  gadis  yang  telah  menginjak  usia  dewasa  seharusnya sudah  menikah.  Jika  tidak  demikian  maka  akan  menjadi  bahan  pembicaraan  di kalangan  masyarakat  luas,  sehingga  terkadang  orang  tua  mendesak  si  gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka (Moh. Ikbal, 2016).
Pernikahan  Bugis-Makassar  awal  mulanya  berasal  dari  tradisi  para  leluhur terutama kalangan bangsawan namun dengan seiringnya waktu tradisi ini dianut oleh  masyarakat  Bugis-Makassar  umum.  Jika  seorang  laki-laki  ingin  menikahi seorang wanita yang ia sukai, maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan ma’balocici (secara diam-diam mendatangi pihak perempuan). Setelah mendapat persetujuan  dari  pihak  perempuan  maka  langkah  selanjutnya  adalah mamanu- manu atau bisa disebut dengan dikirimnya utusan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk membicarakan mengenai uang pana i’ , tanggal pernikahan, dan tempat  pernikahan,  setelah  acara mammanu-manu kemudian  diformalkan dengan  acara ma’duta .  Acara ma’duta dilakukan  dengan  cara  memanggil  pihak keluarga  dan  kerabat  lainnya  untuk  menyaksikan  acara ma’duta dengan penyerahan uang  pan ai’ yang  telah  disepakati  bersama  sebelumnya. Uang panai’ yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar.
Uang panai’ atau uang belanja yang sudah dikenal di kalangan suku Bugis- Makassar maupun kalangan suku lain menjadi persyaratan yang sangat penting untuk menuju ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan dimana uang panai’ harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  dari  pihak  perempuan  dan  memberitahukan kepada  pihak  laki-laki  apakah  setuju  dengan  kesepakatan  bersama  agar  bisa melaksanakan  pernikahan  yang  sesuai  kesepakatan  bersama.  Budaya p anai’ merupakan  proses  penentuan  jumlah  uang  belanja  pesta  perkawinan  yang berasal  dari  daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Budaya  ini  juga  masih  kuat dipertahankan  oleh  sebagian  besar  orang  Bugis-Makassar  perantauan.  Bahkan hal  persyaratan  utamanya  atau  yang  menjadi  pembahasan  pertama  pada  saat pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang panai .
Uang  panai’ adalah  pemberian  pihak  laki-laki  untuk  memperlihatkan  harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan wujud uang panai’ yang diinginkan oleh perempuan  dan  juga  sebagai  bentuk  eksistensi  kemartabatannya.  Jadi uang panai’ itu  sebenarnya  adalah  bentuk  sikap  positif  yang  ditunjukkan  oleh  pihak laki-laki  yang  harus  bekerja  keras  untuk  mengadakan uang  panai’ untuk meminang kekasih yang diinginkan karena apa yang diberikan itu juga nantinya akan  menggambarkan  wujud  dari  pemberian  laki-laki  (Sehe,  2019).  Di  zaman sekarang  ini,  besaran uang  panai’ dipengaruhi  oleh  status  sosial  yang  melekat pada  orang  yang  akan  melaksanakan  pernikahan  baik  dari  pihak  laki-laki maupun  pihak  perempuan  mulai  tingkat  pendidikan,  strata  sosial,  faktor kekayaan, faktor popularitas dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru,  semakin tinggi derajat semua status maka akan semakin tinggi pula  permintaan uang  panai’ nya,  tidak  jarang  banyak  lamaran  yang  akhirnya dibatalkan/ditolak karena tidak dipenuhinya permintaan uan g panai’ tersebut. Jika  dilihat  dari  aspek  akuntansinya,  penetapan bride  pricing atau uang panai’ yang  menjadi  adat  pernikahan  suku  Bugis-Makassar  adalah  sebuah realitas  sosial  yang  memunculkan  banyak  perdebatan.  Beberapa  pendapat mengatakan bahwa  bride  pricing adalah  harga  pengganti  produktivitas  wanita (Goody dan Tambiah 1973).
Jika  melihat  realitas  yang  ada,  arti uang  panai’ juga  sudah  bergeser  dari maksud  sebenarnya, uang  panai’ sudah  menjadi  ajang  gengsi  untuk memperlihatkan  kemampuan  ekonomi  secara  berlebihan,  tak  jarang  untuk memenuhi  permintaan uang  panai’ tersebut  maka  calon  mempelai  pria  harus berutang,  karena  apabila  prasyarat uang  panai’ tersebut  tidak  memenuhi  akan dianggap  sebagai  rasa  malu  atau “siri” (rasa  malu  atau  merasa  harga  diri dipermalukan). (Agustar, 2018:3).
Pemberian uang  panai’ dalam  proses  pernikahan  suku  Bugis-Makassar menjadi  sebuah  persaingan  sosial,  besaran uang  panai’ sering  juga  menjadi standar  kemakmuran  mempelai  pria  dan  juga  kualitas  mempelai  wanita. Sehingga  ketika  seorang  wanita  dinikahi  oleh  seorang  pria  dengan uang  panai’ yang  kecil  dapat  membuatnya  malu  dengan  teman  atau  keluarganya  yang mendapat uang  panai’ yang  lebih  besar.  Seperti  itulah  persepsi  dari  sebagian besar masyarakat Suku Bugis-Makassar.

## 2.  LANDASAN TEORI
Uang P anai’ dalam adat Bugis-Makassar-Makassar
Uang panai’ adalah  sejumlah  uang  yang  harus  diserahkan  oleh  pihak  pria kepada  keluarga  calon  pengantin  wanita  untuk  melaksanakan  resepsi pernikahan. Uang panai’ tersebut  ditujukan  untuk  belanja  kebutuhan  pesta pernikahan. Uang panai’ memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan  merupakan salah satu rukun dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar. Pemberian uang panai’ adalah  salah  satu  kewajiban  yang  tidak  bisa  diabaikan. Uang panai’ ini tidak  terhitung  sebagai  mahar  pernikahan  melainkan  sebagai  uang  adat  namun terbilang  wajib  dengan  jumlah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  atau keluarga.
Penentuan  besarnya uang  panai’ atau  uang  belanja  itu  tidak  sama  halnya dengan  pemberian  uang  mahar,  yakni  sesuai  dengan  kerelaan  pihak  keluarga laki-laki  dan  berdasarkan  strata  sosial  kedua  belah  pihak.  Mahar  diberikan  oleh keluarga  pihak  laki-laki  kepada  calon  pengantin  perempuan  sebagai  milik
pribadinya,  maka uang  panai’ diberikan  kepada  pihak  keluarga  perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan.
Besarnya uang  p anai’ tidak  selalu  dianggap  memiliki  nilai  rupiah  saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan prestise di  mata  masyarakat,  sebab  semakin  besar  mendapatkan  uang  belanja dari  pihak  laki-laki,  berarti  pula  baik  yang  bersangkutan  maupun  segenap keluarga dan kerabatnya yang lain akan merasa prestisenya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.
Adapun penyebab tingginya jumlah uang panai’ tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antara, yaitu: a.  status ekonomi keluarga calon istri, b.  jenjang pendidikan calon istri, c.  status ekonomi,
d.  kondisi fisik,
e.  keturunan bangsawan, dan
f. pekerjaan.
Pada  umumnya uang  panai’ dalam  perkawinan  itu  tujuannya  adalah  untuk memakai  uang  tersebut  dalam  rangka  melaksanakan  suatu  perkawinan  yang dimulai  dari  persiapan  sampai  dilangsungkannya  perkawinan  itu.  Jadi, uang panai’ itu  digunakan  untuk  memenuhi  segala  biaya-biaya  pihak  keluarga perempuan  yang  melaksanakan  pesta  perkawinan. Dui’  menre’ ( uang  panai’ ) bertujuan  untuk  membiayai  pesta  pernikahan  mempelai  perempuan.  Menurut beberapa informan bahwa indikator besar kecilnya uang panai’ dapat dilihat dari kemewahan  pesta  pernikahan,  semakin  tinggi  uang  belanjanya  semakin  meriah pula pesta pernikahannya.
Asal  muasal uang  panai’ adalah  apa  yang  terjadi  pada  zaman  penjajahan belanda  dahulu,  pemuda  belanda  seenaknya  menikahi  perempuan  Bugis- Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan  meninggalkan  istrinya  itu  karena  melihat  perempuan  lain  yang  lebih  cantik daripada  istrinya.  Namun  budaya  itu  berubah  sejak  seorang  pemuda  mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tertentu saja  menolak  karena  mereka  beranggapan  bahwa  laki-laki  itu  merendahkan mereka  karena  melamar  anak  mereka  tanpa  keseriusan  sama  sekali.  Mereka khawatir  nasib  anak mereka  akan  sama  dengan nasib  perempuan  yang  lainnya sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada pemuda atas niatannya datang melamar. Jadi pada saat itu orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang  pemuda  kalau  ia  ingin  menikahi  anak  gadisnya  ia  harus  menyediakan mahar yang telah ditentukan. Adanya persyaratan yang diajukan memberikannya sebuah pelajaran yakni menghargai wanita karena wanita memang sangat mahal untuk  disakiti  apalagi  sang  pemuda  itu  mendapatkan  istrinya  dari  penghasilan jerih payahnya sendiri itulah sebabnya ia menyayangi istrinya.

## Modal Sosial (Social Capital)
Menurut  pakar  sosiologi  yaitu  Coleman,  modal  sosial  merupakan  aspek- aspek  dari  struktur  hubungan  antar  individu  yang  memungkinkan  mereka menciptakan  nilai-nilai  baru.  Sedangkan  menurut  Piere  Bourdieu,  modal  sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait  dengan  kepemilikan  jaringan  hubungan  kelembagaan  yang  tetap
didasarkan  pada  saling  kenal  dan  saling  mengakui.  Dari  beberapa  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  model  sosial  adalah  suatu  serangkaian  nilai atau  norma-norma  informal  yang  dimiliki  bersama  di  antara  para  anggota  suatu kelompok  masyarakat  yang  saling  terkait  koma  yang  didasarkan  pada  nilai kepercayaan  norma  norma  dan  jaringan  sosial.  Modal  sosial  mempunyai  tiga unsur dan komponen sebagai berikut:
a.  Aspek kepercayaan
Menurut  Fukuyama  (1995),  uraian  adalah  yang  tumbuh  di  dalam  sebuah masyarakat  yang  ditunjukkan  oleh  adanya  perilaku  jujur  teratur  koma  dan kerjasama berdasarkan norma norma yang dianut bersama. b.  Aspek nilai dan norma
Setiadi  dan  kolip  (2011)  nilai  adalah  bagian  penting  dari  kebudayaan,  yang dianggap  sah  apabila  adanya  harmonis  dan  selaras  yang  disepakati  dan dijunjung oleh masyarakat. Norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang  mengandung  sanksi,  cara  moral  maupun  fisik  apabila  sekelompok  orang lakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial.
c.  Jaringan sosial
Jaringan  sosial  merupakan  ikatan  orang  atau  kelompok  yang  dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama, dan lain-lain.
Modal sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu:
1.  Dimensi  kognitif/  kultural,  berkaitan  dengan  nilai-nilai  sikap  dan  keyakinan yang  memengaruhi  kepercayaan,  solidaritas,  resiprositas  yang  mendorong ke  arah  terciptanya  kerjasama  dalam  masyarakat  guna  mencapai  tujuan bersama.
2.  Dimensi  struktural,  berupa  susunan  ruang  lingkup  organisasi  dan  lembaga masyarakat  pada  tingkat  lokal  yang  mewadahi  dan  mendorong  terjadinya kegiatan kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat.

## Nilai Ekonomi Uang P anai’
Nilai  adalah  alat  yang  menunjukkan  alasan  dasar  bahwa  cara  pelaksanaan atau  keadaan  akhir  tertentu  lebih  disukai  secara  sosial  dibandingkan  dengan pelaksanaan  atau  keadaan  akhir  yang  berlawanan.  Nilai  membuat  elemen pertimbangan  yang  membawa  ide-ide  seorang  individu  mengenai  hal-hal  yang benar,  baik  atau  diinginkan.  Nilai  dalam  kamus  adalah  daya tukar  suatu barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan  jumlah  suatu  barang  atau  uang  (Tim  Panca  Aksara,  2017).  Sedangkan menurut  Sprenger,  nilai ekonomi adalah  nilai  yang terkait  dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan suatu bagi manusia.
Konsep  nilai  kesederhanaan  berlaku  berlaku  dalam  tingkah  laku  ekonomi, terutama  dalam  menjauhi  konsumerisme  dan  menjauhi  pemborosan  berlaku tidak hanya pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan yang berlebihan.  Islam  menekankan  keselarasan  antara  lahir  dan  batin,  individu  dan masyarakat,  Oleh  sebab  itu,  sumber  daya  ekonomi  harus  diarahkan  untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut.
Nilai  dasar  ekonomi  Islam  adalah  seperangkat  nilai  yang  telah  diyakini dengan  segenap  keimanan,  dimana  ia  akan  menjadi  landasan  paradigma ekonomi  Islam.  Dengan  mengakses  kepada  aturan  Ilahiyah  (ketuhanan),  setiap perbuatan  manusia  mempunyai  unsur  moral,  etika,  dan  ibadah.  Nilai  ekonomi
Islam  meliputi  berbagai  sisi  perilaku  ekonomi  manusia.  Kepatutan  moral,  etika dan  keharusan  produksi  sebagai  kegiatan  ekonomi  dihubungkan  oleh  realitas fisik  sebagai  fenomena  ekonomi  dan  keharusan  wujud  metafisik  yang  menjadi landasan ontologis setiap kegiatan ekonomi (Azhari, 2014).
Ekonomi  Islam  mempelajari  perilaku  individu  yang  dituntun  oleh  nilai-nilai islami,  mulai  dari  penentuan  tujuan  hidup,  cara  memandang  dan  menganalisis masalah  ekonomi,  serta  prinsip-prinsip  yang  harus  dipegang  untuk  mencapai tujuan  tersebut.  Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa  sistem  ekonomi  Islam mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.
Apabila  dalam  sistem  ekonomi  yang  positif  hanya  terfokus  pada  azas material, dan azas itu yang membentuk hubungan antara individu-individu, maka dalam  ekonomi  Islam  tidak  demikian,  asasnya  adalah  ketaqwaan  kepada  Allah SWT,  harapan  akan  mendapat  ridho-Nya,  dan  menjalankan  ajaran-ajaran-Nya. Hal yang demikian itulah yang membentuk hubungan di antara individu-individu.

## Perkawinan adat Bugis-Makassar
Adapun tahapan prosesi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar dibagi atas 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:
1.  Tahapan pranikah
a. Madduta Massuro (Melamar);
1) Mammanu- manu‟ (Merencanakan ingin melamar),
2) Madduta (Melamar),
3) Mappettu Ada (Menyepakati persetujuan yang telah ditentukan), dan
4) Mappaisseng atau (memberi kabar).
b. Mattampa / Mappalettu Selleng (Mengundang);
c. Mappatettong Sarapo /Baruga (Menegakkan Tenda Pernikahan); dan
d. Mappacci / Tudampenni (Malam Berinai).
2.  Tahapan Nikah
a. Mappenre Botting (Mengantar pengantin);
b. Madduppa Botting (menjemput kedatangan mempelai laki-laki); dan c.  Akad Nikah.
3.  Tahapan Sesudah Akad Nikah
a. Mapparola (Kunjungan balasan pihak mempelai perempuan);
b.  Marola Wekka Dua; dan
c.  Ziarah Kubur
Penelitian Terdahulu Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 1. Hardianti (2015) Adat Pernikahan Bugis-Bone Desa TujuTuju Kecamatan Kajura Kabupaten Bone dalam perspektif Budaya Islam Suku Bugis-Makassar adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.
2. Andi Asyraf (2015) Mahar dan Paenre‟ dalam Adat Bugis- Makassar Strata sosial tidak hanya berarti berasal dari keturunan bangsawan tetapi bisa juga karena seseorang telah memiliki jabatan yang tinggi, pekerjaan yang layak, atau karena jenjang pendidikan yang dilalui 3. Reski Kamal (2016) Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar Uang panai’ dalam persepsi masyarakat Bugis-Makassar menilai sebagai tolok ukur dari derajat suatu keluarga sehingga ketokohan status sosial, ekonomi, pendidikan, kecantikan ataupun kesempurnaan fisik perempuan ataupun kehormatan lainnya menjadi penentu tinggi rendahnya uang panai ’ di kelurahan pattalassang 4. Imam Azhari (2016) Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis-Makassar di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Yang terkandung dalam dalam mahar adat tersebut adalah pertaruhan sosial pada status keluarga atau individu dari pihak perempuan yang pertaruhan status sosial dari keluarga dan pihak perempuan terletak pada seberapa luas mahar adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan 5. Herman (2019) Nilai ekonomi uang panai dalam adat suku Bugis- Makassar (studi kasus kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau) Dalam pandangan ekonomi Islam, uang panai ’ yang tinggi boleh-
boleh saja diberikan apabila pihak laki-laki sanggup memberikan dan tidak menyusahkan pihak laki-laki. Sedangkan, kedudukan uang panai ’ dalam perkawinan adat Bugis-Makassar adalah sebagai salah satu pra syarat, karena apabila uang panai’ tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah uang panai’ adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan.
Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

## Kerangka Berpikir
Di  Indonesia  terdapat  beberapa  hukum  yang  mengatur  tentang  sistem perkawinan, Selain hukum Islam dan UU, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Hukum  adat  adalah  aturan  kebiasaan  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat. Kebiasaan  masyarakat  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lambat  laun menjadikan  adat  itu  sebagai  sesuatu  yang  seharusnya  berlaku  bagi  semua anggota  masyarakat.  Norma  dan  aturan  kebiasaan  yang  berlaku  di  suatu masyarakat  tidak  terlepas  dari  pengaruh  budaya  dan  lingkungan  dimana masyarakat  itu  berada  serta  pergaulan  masyarakat.  Ia  dipengaruhi  oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat.
Salah  satu  adat  yang masih  dilestarikan  dan  dipertahankan  sampai  saat  ini adalah  seperti  yang  terjadi  dalam  perkawinan  adat  suku  Bugis-Makassar.  Yang mana  dalam  perkawinan  adat  suku  Bugis-Makassar  ini  calon  mempelai  pria diwajibkan untuk membayar uang panai’ kepada keluarga calon mempelai wanita dan  jumlahnya  tidak  sedikit.  Ini  merupakan  tradisi  atau  budaya  turun  temurun yang  wajib  dilaksanakan,  karena  jika  tidak  ada uang  panai’ ini  maka  tidak  ada perkawinan  juga.  Sebenarnya  dalam  perkawinan  hukum  Islam  tidak  ada pembayaran selain mahar. Namun dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar yang  mana  terdapat  kewajiban  untuk  membayar uang  panai’ yang  berasal  dan berkembang  suatu  kebiasaan  dalam  masyarakat,  dan  bersumber  dari  hukum tidak tertulis.

## 3.  METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yaitu data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dengan  informan.  Adapun  sumber  data yang digunakan yaitu data primer untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Serta  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh peneliti berdasarkan buku, jurnal dan artikel yang berkaitan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi teknik  analisis  data  naratif,  dimana  analisis  data  naratif  yaitu  mengumpulkan deskriptif  peristiwa  atau  kejadian  lalu  menyusunnya  sedangkan  pendekatan etnografi  merupakan  salah  salah  satu  strategi  penelitian  kualitatif  yang  di dalamnya  peneliti  menyelidiki  suatu  kebudayaan  di  lingkungan  alamiah  dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan  data  wawancara.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan etnografi karena etnografi berperan untuk memberikan informasi mengenai teori- teori ikatan budaya. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan etnografi dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menjabarkan  pengalaman-pengalaman  dalam berpartisipasi  di  suatu  acara  pernikahan  dalam  konteks  tradisi uang  panai’ dan adat-istiadat  pernikahan  Bugis-Makassar  sehingga  nantinya  diperoleh  data-data mengenai perspektif mereka mengenai pemaknaan uang panai’.
Adapun tahapan-tahapan untuk menguraikan data tersebut yaitu:
1.  Peneliti  melakukan  pengumpulan  data-data  yang  dibutuhkan  dengan wawancara,  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Tahap  ini  akan  berhenti apabila  data-data  yang  diterima  atau  diperoleh  peneliti  telah  memadai  dan tidak ada data yang dianggap baru.
2.  Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data proses penyempurnaan  data  atau  informasi  yang  sudah  diperoleh  peneliti.  Dimana data-data  tersebut  akan  mengalami  pengurangan  atau  pun  penambahan.
Pengurangan  ini  akan  terjadi  apabila  terdapat  data  atau  informasi  yang kurang  perlu  dan  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Terdapat  34 penambahan  data  apabila  masih  terdapat  kekurangan  data  atau  informasi yang dibutuhkan.
3.  Setelah  dilakukan  tahap  reduksi  data,  kemudian  data  diolah  dengan menghitung  data-data  yang  berbentuk  kuantitatif  (angka-angka),  tahap selanjutnya  adalah  tahap  penyajian  data.  Data,  pengumpulan  data,  reduksi data,  penarikan  kesimpulan  direduksi  dan  diolah  kemudian  disajikan  ke dalam format tabel ataupun grafik sehingga mudah untuk dipahami.
4.  Tahap  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  ini didapat  setelah  dilakukannya  interpretasi  data  terhadap  data  yang  sudah disajikan  sebelumnya.  Interpretasi  data  merupakan  proses  penafsiran  atau pemahaman makna dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dan  diungkapkan  dalam  bentuk  teks  atau  narasi.  Interpretasi  data dikemukakan  secara  obyektif  sesuai  dengan  data  atau  fakta  yang  ada, sehingga  hasil  penelitian  dapat  ditemukan  dan  dapat  dilakukan  penarikan kesimpulan.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Pengertian Uang Panai’ dalam Pernikahan Suku Bugis-Makassar
Pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan  masyarakat  Bugis-Makassar.  Salah  satu  tradisi  yang  masih dipertahankan  di  masyarakat  Bugis-Makassar  yaitu  adanya  kewajiban memberikan uang  panai’ dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  sebagai syarat terlaksananya pernikahan.
Masyarakat suku Bugis-Makassar menganggap  bahwa  pemberian uang  panai’ dalam  pernikahan  adat  mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai’ berarti tidak ada pernikahan.
Uang  panai’ menurut  beberapa  masyarakat  umum  mengakui  bahwa, uang panai’ merupakan  tradisi  yang  telah  ada  sejak  dahulu.  Tradisi uang  panai’ merupakan  salah  satu  persyaratan  yang  wajib  dilakukan  sebelum  kedua  belah pihak  calon  pengantin  melanjutkan  pembicaraan  lebih  jauh  mengenai pernikahan.
Dalam  adat  perkawinan  Makassar,  terdapat  perbedaan  istilah  yaitu uang panai’ dan sompa (mahar). Uang panai’ adalah “uang antaran” atau uang belanja yang  harus  diserahkan  oleh  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  untuk membiayai  prosesi  pernikahan.  Sedangkan sompa (mahar)  adalah  pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ajaran Islam (Samsuni, 2016).
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  ada,  bahwa uang  panai’ mengandung  tiga makna, yaitu:
1.  Dilihat  dari  kedudukannya uang  p anai’ merupakan  rukun  perkawinan  di kalangan masyarakat Makassar.
2.  Dari  segi  fungsinya, uang  panai’ merupakan  pemberian  hadiah  bagi  pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun-menurun mengikuti adat-istiadat.
3.  Dari  segi  tujuannya  pemberian uang  panai’ adalah  memberikan  prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika uang panai’ yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.
Penetapan Jumlah Uang Panai’ pada Masyarakat Bugis-Makassar Uang panai’ yang  diberikan  oleh  mempelai  laki-laki  jumlahnya  lebih  banyak dari  Mahar.  Hal  ini  dapat  dilihat  ketika  proses  negosiasi  yang  dilakukan  oleh utusan  pihak  keluarga  laki-laki  dan  pihak  keluarga  perempuan  dalam menentukan  kesanggupan  pihak  laki-laki  untuk  memberikan  atau  membayar sejumlah  uang  panai’  yang  ditentukan  oleh  pihak  keluarga  perempuan  (Reski, 2016).
Dari  penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  untuk  penentuan  jumlah standar minimum uang panai’ yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki  kepada  pihak  keluarga  mempelai  perempuan  tergantung  dari  tingkat ekonomi  kedua  belah  pihak.  Dapat  dijelaskan  bahwa  jika  seorang  perempuan akan  dilamar  oleh  laki-laki  maka,  penentuan  standar  minimum  jumlah uang panai’ tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Tinggi  rendahnya uang  panai’ merupakan  pembahasan  yang  paling mendapatkan perhatian dalam adat pernikahan Suku Bugis-Makassar. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Dalam penetapan jumlah uang panai’ yang akan diberikan oleh pihak calon  mempelai  laki-laki  kepada  pihak  calon  mempelai  perempuan  ditinjau  dari status  sosial,  pendidikan,  kondisi  fisik  calon  mempelai  perempuan,  pekerjaan, harga bahan makan dan modal sosial yang dimiliki calon mempelai perempuan.
Kedudukan Nilai Uang Panai’ dalam Pernikahan Adat Suku Bugis-Makassar Dalam  pernikahan  suku  Bugis-Makassar  ada  beberapa  kedudukan  nilai uang panai, yaitu:
1. Uang Panai’ : Bentuk Penghormatan/penghargaan. Uang  panai’ merupakan  bukti  dan  wujud  penghargaan  seorang  laki-laki kepada  wanita  yang  akan  dipinangnya.  Selain  itu,  juga  sebagai  pemacu motivasi  bagi  dirinya  untuk  mencukupi  uang  panai’  tersebut  untuk menunjukkan  kepada  wanita  yang  akan  dipinangnya  agar  wanita  tersebut dapat  melihat  keseriusan  laki-laki  yang  akan  meminangnya  (Sehe,  2019). Jadi uang panai’ itu sebenarnya adalah bentuk sikap positif yang ditunjukkan oleh pihak laki-laki yang harus bekerja keras untuk mengadakan uang panai’ untuk meminang kekasih yang diinginkan karena apa yang diberikan itu juga nantinya akan menggambarkan wujud dari pemberian laki-laki.
2. Uang panai’ : Gengsi Sosial.
U ang  panai’ sebagai  gengsi  sosial  karena  status  sosial  calon  mempelai perempuan  menentukan  besar  kecilnya uang  panai’ .  Status  sosial  ini meliputi  jenjang  pendidikan  dan  pekerjaannya.  Selain  itu  status  sosial, indikator  besar  kecilnya uang  panai’ bisa  dilihat  dari  kemewahan  pesta pernikahan. (Rafael, Fernando. 2012). Fenomena yang terjadi sekarang ini mengenai uang panai’ ialah merupakan tradisi  untuk  menunjukkan  gengsi  sosial  bahwa  yang  tinggi  nominal  uang panai’  yang  diberikan  maka  akan  merasa  bangga  untuk  keluarganya.  Hal tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  tingginya  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Dari sinilah  dapat  terlihat  jelas  bahwa uang  panai’ sangat  dijadikan  sebagai
momok  penting  untuk mengangkat  citra suatu  keluarga  dan  sebagai  gengsi sosial dalam kehidupan mereka.
3. Uang Panai’ : Tekanan Sosial.
Uang  panai’ sangat  memberatkan  pihak  laki-laki,  keluarga  laki-laki  harus menjual  sawah  yang  notabenenya  merupakan  sumber  pencaharian utamanya  dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  harga uang panai’ yang tinggi. Sebuah  ketidakmampuan  pihak  laki-laki  untuk  memenuhi  permintaan uang panai´ dari  pihak  perempuan  menyebabkan  tidak  terjadinya  sebuah pernikahan.

## PEMBAHASAN

## Uang Panai’ dalam Pernikahan Suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan
Dalam  adat  pernikahan  Bugis-Makassar  terdapat  beberapa  tahapan  untuk melangsungkan  pernikahan  dan  salah  satunya  adalah  penyerahan uang panai’ . Adapun proses pemberian uang panai’ tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pihak  keluarga  laki-laki  mengirimkan  utusan  kepada  pihak  keluarga perempuan  untuk membicarakan perihal  jumlah nominal  uang  panai’.  Pada umumnya yang menjadi utusan adalah tomatoa (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat seperti ayah, kakek, paman, dan kakak tertua.
2. Setelah utusan pihak keluarga laki-laki sampai di rumah tujuan. Selanjutnya pihak  keluarga  perempuan  mengutus  orang  yang  dituakan  dalam  garis keluarganya  untuk  menemui  utusan  dari  pihak  laki-laki.  Setelah  berkumpul maka  pihak  keluarga  perempuan  menyebutkan  harga  uang  panai’  yang dipatok.  Jika  pihak  keluarga  calon  suami  menyanggupi  maka  selesailah proses tersebut. Akan tetapi jika merasa terlalu mahal, maka terjadilah tawar menawar berapa nominal yang disepakati antara kedua belah pihak.
3. Setelah  terjadi  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  maka  tahap selanjutnya  adalah  membicarakan  tanggal  kedatangan  pihak  keluarga  laki- laki untuk menyerahkan sejumlah uang panai’ yang telah disepakati.
4. Selanjutnya adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah pihak keluarga perempuan pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan menyerahkan uang panai’ tersebut.
5. Setelah uang  panai’ diserahkan,  tahap  selanjutnya  adalah  pembahasan mahar  apa  yang  akan  diberikan  kepada  calon  istri  nantinya.  Adapun masalah  mahar  tidak  serumit  proses uang  panai’. Mahar  pada  umumnya disesuaikan pada kesanggupan calon suami yang akan langsung disebutkan saat  itu  juga.  Dalam  perkawinan  suku  Bugis-Makassar  Makassar  pada  era sekarang ini umumnya mahar tidak berupa uang, akan tetapi berupa barang seperti tanah, rumah atau perhiasan.
Penetapan Jumlah Uang panai’ di Masyarakat Bugis-Makassar
Adapun  penyebab  tingginya  jumlah uang  panai’ di  kalangan  masyarakat Bugis-Makassar disebabkan karena beberapa faktor di antaranya:
1.  Status Sosial
Dalam proses lamaran, paman tertua dari pihak ayah calon pengantin wanita biasanya memiliki peran penting. Dalam pernikahan mereka menganut pedoman memilih  jodoh  yang sitongko’ atau sikapu (artinya  sepadan),  terutama  status sosialnya.  Jodoh  yang  dianggap  ideal  apabila  berasal  dari  status  sosial  yang sama dan masih memiliki hubungan darah seperti sepupu satu kali atau dua kali (Soeroto 2003). Uang panai’ mengandung nilai sosial yang sangat memerhatikan
derajat  sosial  atau  strata  sosial  seseorang,  sebagai  tolok  ukur  dari uang  panai’ (Hajra, dkk. 2016).
Seseorang  yang  memiliki  status  sosial  yang  tinggi  akan  sangat memerhatikan  pandangan  orang  karena  memiliki  rasa siri’ yang  tinggi  sehingga tinggi rendahnya uang panai’ tergantung pada keluarga pihak perempuan.  Pada umumnya seseorang yang akan menikah akan mencari pasangan yang memiliki status  sosial  yang  sama  karena  sesuai  dengan  kemampuan uang  panai’ yang disanggupi oleh pihak laki-laki.
2.  Jenjang Pendidikan Calon Istri
Jika perempuannya hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang panai’ nya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki  suatu  jabatan  misalnya  di  suatu  instansi  pemerintah  atau  swasta, maka uang  panai’ nya  pun  akan  tinggi.  Sehingga  peneliti  menyimpulkan  bahwa besar  kecilnya  jumlah  nominal uang  panai’ sangat  dipengaruhi  oleh  jenjang pendidikan  dan  kedudukan  calon  mempelai  perempuan.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan  seorang  perempuan,  maka  semakin  banyak  pula uang  panai’ yang harus  diberikan  dan  jika  tidak  mem berikan  uang  panai’  dalam  jumlah  yang banyak,  maka  akan  mendapatkan  hinaan  atau  akan  menjadi  buah  bibir  di masyarakat.
3.  Kondisi Fisik dan Calon Istri
Semakin  sempurna  kondisi  fisik  perempuan  yang  akan  dilamar  maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai’ yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud  seperti  paras  yang  cantik,  tinggi  dan  kulit  putih.  Jadi,  walaupun perempuan  tersebut  tidak  memiliki  status  sosial  yang  bagus  atau  tidak  memiliki jenjang  pendidikan  yang  tinggi  maka  kondisi  fisiknya  yang  yang  dapat menyebabkan uang panai’ nya tinggi.
Begitupun  sebaliknya,  walaupun  perempuan  tersebut  tidak  memiliki  kondisi fisik  yang  sempurna  atau  bahkan  memiliki  fisik  yang  jelek,  akan  tetapi  dia memiliki  status  sosial  yang  bagus  seperti  keturunan  bangsawan,  jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu akan menjadi  tolok  ukur  tingginya  jumlah uang  panai’ yang  akan  dipatok  pihak keluarga perempuan.
4.  Harga Bahan makanan
Faktor  lain  yang  memengaruhi  tinggi  rendahnya uang  panai ’ yang  harus dikeluarkan  adalah  tinggi  rendahnya  bahan  makanan  yang  akan  dihidangkan oleh  calon  mempelai  perempuan.  Dalam  melakukan  sebuah  pernikahan  akan dilangsungkan  dengan  acara  besar-besaran  yang  memakan  banyak  biaya, terkadang  untuk  membeli  persiapan  perlengkapan  rumah  tangga  kedua mempelai membutuhkan banyak biaya belum lagi lauk-pauknya yang harus dan bahkan  sudah  wajib  memotong  sapi  setiap  pesta  pernikahan.  Jadi,  tidak  heran jika harga memengaruhi tinggi rendahnya uang panai’ .
5. Modal sosial
Modal  sosial  juga  menjadi  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  penetapan jumlah uang  panai’ dalam  pernikahan  Bugis-Makassar.  Modal  sosial  yang  kuat, akan  sangat  ditentukan  oleh  konfigurasi  nilai  yang  tercipta  pada  masyarakat. Kualitas  masyarakat  yang  modal  sosialnya  tinggi  diwarnai  oleh  adanya  konsep, kompetensi,  koneksi,  kredibilitas  (kejujuran)  dan  kepedulian.  Beberapa  upaya penting  untuk  meningkatkan  modal  sosial  yaitu  melalui  pelatihan  dalam  setting kelompok,  pendidikan  karakter,  silaturahmi,  pendidikan  sekolah  dan  keluarga (Djamaluddin, 2003).
Fukuyama (1997) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai  atau  norma-norma  informal  yang  dimiliki  bersama  di  antara  para anggota  suatu  kelompok  masyarakat  yang  memungkinkan  terjalinnya  kerja sama.  Dalam  hal  ini,  nilai  yang  terkandung  dalam uang  panai’ ada  beberapa aspek  nilai.  Berikut  ini  hasil  dari  wawancara  peneliti  dan  informan  terkait  nilai dalam pernikahan:
a.  Nilai Sosial
Uang  panai’ (uang  belanja)  mengandung  nilai  sosial  yang  sangat memerhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolok ukur dari uang  panai’ (uang  belanja).  Nilai  derajat  sosial  seseorang  sangat  memengaruhi tinggi  rendahnya uang  panai (uang  belanja).  Karena  nilai  sosial  tersebut  maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan.
b.  Nilai Kepribadian
Uang  panai’ (uang  belanja)  memiliki  nilai  atau  pandangan  pribadi masyarakat  yang  menurut  sebagian  besar  masyarakat  adalah  sebagai  bentuk bersatunya  dua  insan  dalam  pernikahan  yang  mewah.  Ada  kepuasan  tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang panai’ (uang belanja) yang tinggi, seperti  bagi  pihak  laki-laki  tidak  akan  menjadi  beban  sebab  semuanya  dapat terpenuhi,dan  bagi  pihak  perempuan  tidak  akan  mengalami  kesusahan  dalam pernikahan  semuanya  berjalan  lancar  serta  dapat  mengundang  keluarga  besar jika uang panai’ (uang belanja) mencukupi persiapan pernikahan tersebut.
c.  Nilai Pengetahuan
Pengetahuan  dari uang  panai’ (uang  belanja)  tersebut  dapat  menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki- laki sebab makna sesungguhnya dari uang panai’ (uang belanja)  adalah  bentuk  penghargaan  pihak  laki-laki  terhadap  pihak  perempuan dengan  usaha  dan  kerja  keras.  Sebagai  pelajaran  dalam  mengambil  keputusan yang  tidak  hanya  memandang  dari  strata  sosial  masyarakat  namun  dari  usaha dan  kerja  keras  laki-laki  tersebut.  Hal  tersebut  juga  dapat  dijadikan  sebagai pelajaran  di  masa  sekolah  sebagai  bentuk  pengenalan  budaya  yang  memiliki sudut pandang dan nilai-nilai yang sangat beragam.
d.  Nilai Religi
Uang panai’ (uang belanja) bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama tetapi merupakan sebuah budaya.  Sebagai sebuah budaya, uang panai’ (uang belanja) memiliki dampak yang ditimbulkan, dilihat dari segi positif adanya uang panai’ (uang belanja) yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang panai ’ (uang belanja) pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain  sehingga  salah  satu  sunnah  Rasulullah  dapat  dilaksanakan  karena  bernilai ibadah.

## Konsep Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dalam Pengelolaan Uang Panai’ Penerapan  prinsip  transparansi  dalam uang  panai ’ bertujuan  untuk membangun  kepercayaan  semua  pihak  keluarga  yang  terlibat  dalam  rencana kegiatan  dalam  tahapan  pernikahan  masyarakat  Bugis-Makassar  yang  dimana dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi biaya yang relevan yaitu, arus kas.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  terbukanya  informasi  mengenai  dana  serta memberikan  kesempatan  kepada  keluarga  dari  kedua  mempelai  untuk
menentukan  anggaran  primer  dan sekunder  dalam  proses  pernikahan  sehingga transparansi  informasi  mengenai  dana uang  panai’ dengan  mudah  dapat diketahui karena pihak keluarga inti telah mempublikasikan meski hanya melalui proses pelaporan lisan kepada pihak keluarga inti kedua mempelai.
Akuntabilitas dalam Penggunaan Uang Panai’
Prinsip  akuntabilitas  sangat  penting  dalam  pengelolaan  dana uang  panai’ . Akuntabilitas  dibutuhkan  untuk  menjadikan  laporan  pengelolaan  keuangan menjadi  berkualitas  dan  dapat  dipercaya.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  di dalam penelitian ini berarti pertangungjawaban terhadap penggunaan dana yang dilaporkan oleh pihak keluarga inti kepada pihak keluarga yang lain.
Akuntabilitas  terkait  erat  dengan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol  terutama dalam  hal  pencapaian  hasil  pada  pelayanan  dan  menyampaikan  secara transparan  kepada  masyarakat  (Gede  Apri,  2019).  Dalam  hal  ini,  pencapaian hasil  pada  pelayanannya  yaitu  dimana uang  panai’ yang  diberikan  digunakan semestinya  sesuai  dengan  fungsinya  yaitu  untuk  membiayai  pesta  pernikahan. Dengan  bentuk  pelayanan  dalam  pesta  pernikahan,  dapat  dilihat  tingkat keberhasilannya dalam menggelar sebuah pernikahan dan tentunya secara tidak langsung  sudah  memperlihatkan  transparannya  dalam  mengelola uang panai’ yang diberikan.
Hak mutlak pemegang uang panai’ adalah orang tua si calon istri. Orang tua mempunyai  kekuasaan  penuh  terhadap  uang  tersebut  dan  begitupun penggunaanya.  Penggunaan  yang  dimaksud  adalah  membelanjakan  untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan gedung atau tenda, menyewa grup musik  atau  masyarakat  setempat  menyebutnya electone ,  membeli  kebutuhan konsumsi dan semua yang berkaitan dengan jalannya resepsi pernikahan (Reski. 2016). Berbicara mengenai uang panai’ dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas  perlu  dipertimbangkan  dimana  menerapkan  konsep  transparansi  dan akuntabilitas uang panai’ yang dimana penggunaannya sebaiknya sesuai dengan real  cost yang  dikorbankan  sehingga  dapat  diterima  oleh  calon  pengantin  pria. Menurut perspektif ini, uang panai’ pernikahan adat Bugis-Makassar seharusnya tetap harus dilaporkan penggunaannya kepada kedua belah pihak keluarga baik itu secara lisan maupun tulisan.

## 5.  KESIMPULAN
Setelah  melakukan  pembahasan  dan  analisis  dengan  memperhatikan pokok-pokok  permasalahan  yang  diangkat  dengan  judul  Nilai  Ekonomi Uang Panai’ di  Sulawesi  Selatan  dalam  Suku  Adat  Bugis-Makassar  (Studi  Kasus Kecamatan Panca Rijang, Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan), maka peneliti dapat menarik kesimpulan:
1. Uang panai’ adalah  pemberian  sejumlah  uang  dari  calon  mempelai  laki-laki kepada  calon  mempelai  perempuan  yang  akan  digunakan  untuk  keperluan mengadakan resepsi, belanja pernikahan dan sosialisasi.
2. Dalam  penetapan  jumlah uang  panai’ di  pengaruhi  beberapa  faktor  yaitu: status  sosial  (strata  sosial  dan  status  ekonomi),  tingkat  pendidikan,  faktor fisik calon mempelai wanita, faktor harga bahan makanan dan modal sosial
3. Kedudukan uang  panai’ dalam  pernikahan  adat  Bugis-Makassar  adalah sebagai  salah  satu  bentuk  penghormatan  atau  penghargaan  dari  calon suami  kepada  calon  istri,  selain  itu  juga  sebagai  bentuk  gengsi  sosial  dan tekanan sosial.
4. Dalam  akuntansi,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  uang  panai’  sangat diperlukan  bagi  kedua  calon  mempelai  untuk  menjaga  kepercayaan  karena jumlah  uang  yang  diberikan  harus  diketahui  oleh  keluarga  inti  calon mempelai  dan  pengelolaan  uang  tersebut  harus  digunakan  sebagaimana fungsi yaitu untuk membiayai pesta pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
(P3EI), P. P. (2012). Ekonomi Islam. Jakarta: Grafindo Persada.
Agustar.  (2018).  Tradisi  Uang  Panai'  dalam  Perkawinan  Suku  Bugis-Makasar pada  Masyarakat  Desa  Sanggar  Kec.  Rete  Kab.  Indragiri  Hilir. Jurnal  Jom Fisip, 5 (1).
Ahsani,  &  dkk.  (2018).  Uang  Panai'  dan  Tantangan  Bagi  Pemuda  Bugis  di Perantauan  (Studi  Kasus  di  Desa  Wonggoloko  Kec.  Ladomi  Kab.  Kolaka Timur). Jurnal Neo Societal, 3 (3), 541-546.
Aksara, T. (2017). Kamus Lengkap Istilah Ekonomi. Yogyakarta: Indoliterasi.
Ali, & Abdullah, H. (1994). Pernikahan. Surabaya: Pustaka Progressif.
Ancok, D. (2003). Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat.
Anggraini,  R.  Y.  (2017).  Masuknya  Paradigma  Interpretif  Pada  Kajian  Ilmu Akuntansi. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 1 (1).
Arifiyanto,  D.  F.,  &  Kurrohman,  T.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa di Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2 (3), 473-485.
Ashari,  I.  (2016). Makna  Mahar  Adat  dan  Status  Sosial  Perempuan  dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Asyraf, A. (2015). Mahar dan Penre' dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan).
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi  (LPA). 31 ,  pp.  1-27.  Semarang:  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro.
Dagun, S. M. (1992). Pengantar Filsafat Ekonomi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Darussalam, M. F. (2020). Dampak Psikologis Laki-laki terhadap Tingginya Uang Panai  (Belanja  Pernikahan)  di  Kecamatan  Mattirobulu  Kabupaten  Pinrang. Parepare: IAIN.
Elvira. (2011). Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Fatchan, A. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan  Konstruksi  dan  Fenomenologi (1  ed.).  Malang:  Universitas Negeri Malang.
Fremaldin,  M.  (2012,  Januari  16). Fenomena  Uang  Panaik  dalam  Perkawinan Bugis-Makassar. Jakarta: Grafindo.
Fukuyama,  F.  (1995). Trust  The  Social  Virtues  and  The  Creation  of  Prosperity. New York: A Free Press Paperbacks Book.
Fukuyama,  F.  (1997).  Social  Capital  and  The  Modern  Capitalist  Economy: Creating a High Trust Workplace. Stern Business Magazine, 4 (1).
Hajra,  Y.,  Basuki,  Y.,  &  Perkasa,  W.  A.  (2017).  Uang  Panai'  dan  Status  Sosial Perempuan  dalam  Perspektif  Budaya  Siri'  pada  Perkawinan  Suku  Bugis Makassar. Jurnal Pena, 3 (2), 524-535.
Hardianti.  (2015). Adat  Pernikahan  Bugis  Bone  Desa  Tuju-Tuju  Kecamatan Kajuara  Kabupaten  Bone  dalam  Perspektif  Budaya  Islam. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
Harun, M., & Fauziah. (2014). Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis). Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 14 (2), 13- 25.
Herman, E., Pangiuk, A., & Habibah, A. (2019). Nilai Ekonomi Uang Panai' dalam Adat  Suku  Bugis  (Studi  Kasus  Kecamatan  Reteh  Kabupaten  Indragiri  Hilir Provinsi Riau). Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
Ikbal,  M.  (2016).  Uang  Panaik  dalam  Perkawinan  Adat  Bugis  Makassar. Al- hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 6 (1).
Ikbal, M., & Enrekang, P. R. (2016). Uang Panai' Dalam  Perkawinan Adat Suku Bugis  Makassar. The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Familiy  Law,  6 (1),  192- 215.
Juwaini,  M.  (2018). Nilai-nilai  dalam  Moral  dalam  Ritual  Adat  Pernikahan Masyarakat  Bugis-Makasar  dan  Relevansi  dengan  Nilai-nilai  Pendidikan Islam  Kec.  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidrap. Yogyakarta:  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Kamal,  R.  (2016). Persepsi  Masyarakat  terhadap  Uang  Panai;  di  Kelurahan Pattalassang  Kecamatan  Pattalassang  Kabupaten  Takalar. Makassar: Universitas Negeri Alauddin Makassar.
Lestari,  R.  E.  (2015). Mitos  dalam  Upacara  Uang  Panai  Masyarakat  Bugis Makassar. Jember: Universitas Jember.
Mulyana, R. (2004). Mengakulturasikan Pendidikan Niat. Bandung: Alfabeta.
Nadiyah,  L.  (2021).  Tradisi  Uang  Panai  dalam  Adat  Pernikahan  Suku  Bugis  di Kota Bontang Kalimantan Timur Menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.
Nugraha,  A.  (2001). Adat  Istiadat  Pernikahan  Masyarakat  Bugis. Makassar:  CV Telaga Zamzam.
Rafael, F. (2012). Gengsi Sosial. Retrieved from http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/29/Gengsi-Sosial-453619.html
Rahayu,  S.,  &  Yudi.  (2015).  Uang  Nai':  Antara  Cinta  dan  Gengsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6 (2), 224-236.
RI, K. A. (2016). Al-Qur'an dan Terjemahan. PT Sinergi Pusaka Indonesia.
Rismawati.  (2019). Eksistensi  Uang  Panai  (Uang  Belanja)  dalam  Pernikahan  di Masyarakat. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
Robbin, S. P. (2007). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
Sari,  H.,  Nurfadilla,  AP,  S.  A.,  &  Risma,  A.  (2019). Uang  Panai':  Fenomena Pernikahan  Adat  Bugis  (Dulu  dan  Kini). Palopo:  Lembaga  Penerbitan  dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo.
Selatan,  D.  K.  (2006). Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Daerah  Sulawesi  Selatan (3 ed.). Makassar.
Setiadi, & Kolip. (2011). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana.
St. Muttia,  A. H. (2012). Proses Dalam  Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa  Pakkasalo  Kecamatan  Sibulue  Kabupaten  Bone. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Tambiah,  J.  G.  (1973). Bridewealth  and  Dowry. Cambridge:  Cambridge University Press.
Tarigan, A. A. (2014). Tafsir Ayat Ekonomi. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
Usman, Y. (2009). Nilai Ekonomi Islam. Jakarta: Bina Rena Paricara.
Widagdo,  A.  (2021,  Juli  25). Penerapan  Modal  Sosial  (Social  Capital)  dalam Pelayanan  pada  Pengadilan. Retrieved  from  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Pengadilan  Agama  Serui:  https://pa-serui.go.id/penerapan-modal- sosial-social-capital-dalam-pelayanan-pada-pengadilan/
Yansa,  H.,  Basuki,  Y.,  K.,  M.  Y.,  &  Perkasa,  W.  A.  (2017).  Uang  Panai'  dan Status  Sosial  Perempuan  dalam  Perspektif  Budaya  Siri'  pada  Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Jurnal PENA , 524-535.