Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala

## Banda Aceh
Sakdiah 1 , Zamzami 1
1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.
* Email korespondensi : sakdiah_abulyatama@yahoo.com 1 , zamzamirahman@gmail.com 2
Diterima Agustus 2017; Disetujui Desember 2017; Dipublikasi 31 Januari 2018
Abstract: The problems of school-based management in terms of improving the quality of education that has  not  been  solved  at  this  time  is  one  of  them  related  to  the  empowerment  of  the  school  committee. Ideally  the  school  committee  should  be  a  parallel  partner  for  the  principal  and  teachers  in  adopting policies  for  improving  the  quality  of  education.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the empowerment  of  school  committees  in  improving  the  quality  of  education  at  Syiah  Kuala  State Elementary  School  in  Banda  Aceh.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method  with qualitative  approach.  Technique  research  data  of  this  research  is  interview,  observation,  and documentation.  The  subjects  of  this  research  are  principals,  school  committees,  and  teachers  of  Syiah Kuala State elementary school in Banda Aceh. The conclusion of the research shows that the effort done by the school in empowering the school committee is to make regular meetings every three months, and to make a meeting at the end of each semester. It was at this meeting that the principal and the school committee  discussed  important  matters  concerning  improving  the  quality  of  education  quality improvement and other matters deemed necessary. The involvement of school committees in formulating work programs generally can be said to run well. In every work program preparation, the school always involves  school  committees  and  teachers  so  that  each  work  program  is  really  known  by  the  school committee. The authority of the school committee is not the same as the principal, including in managing school  finances.  School  committees  have  limited  authority  to  provide  certain  inputs  or  considerations regarding school programs. Thus, the authority of the school committee is not yet optimal, especially in financial management..

## Keywords : Empowerment, school committees, and education quality
Abstrak: Permasalahan manajemen berbasis sekolah dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang belum terpecahkan saat ini salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan komite sekolah. Idealnya komite sekolah  menjadi  mitra sejajar bagi kepala  sekolah  dan guru dalam  mengambil  kebijakan untuk peningkatan  mutu  pendidikan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pemberdayaan  komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Teknik  penelitian  data  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan guru-guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah  Kuala  Banda  Aceh.  Kesimpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  usaha  yang  dilakukan  sekolah dalam  memberdayakan  komite  sekolah  adalah  dengan  membuat  rapat  rutin  setiap  tiga  bulan,  dan membuat  rapat  pada  setiap  akhir  semester.  Pada  rapat  kerja  itulah  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah membahas hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang  dipandang  perlu.  Keterlibatan  komite  sekolah  dalam  menyusun  program  kerja  umumnya  dapat
Available online at http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi ISSN 2548-8848 (Online)

## Universitas Abulyatama

## Jurnal Dedikasi Pendidikan
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
dikatakan  berjalan  dengan  baik.  Dalam  setiap  penyusunan  program  kerja,  pihak  sekolah  senantiasa melibatkan komite sekolah dan guru-guru sehingga setiap program kerja itu benar-benar diketahui oleh komite  sekolah.  Wewenang  komite  sekolah  tidak  sama  dengan  kepala  sekolah,  termasuk  dalam mengelola  keuangan  sekolah.  Komite  sekolah  wewenangnya  hanya  sebatas  memberikan  masukan- masukan atau pertimbangan tertentu berkenaan dengan program sekolah. Dengan demikian, wewenang komite sekolah memang belum optimal, terutama dalam pengelolaan keuangan..
Kata kunci : pemberdayaan, komite sekolah, dan mutu pendidikan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi telah  membawa  perubahan  di  semua  aspek kehidupan manusia sehingga berbagai permasalahan  dapat  dipecahkan  dengan  upaya penguasaan  dan  peningkatan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi.  Selain  manfaat  bagi  kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang  semakin  ketat  sehingga  bangsa  Indonesia perlu  terus  mengembangkan  dan  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusianya.  Peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah,  intensif, efektif,  dan  efisien  dalam  proses pembangunan  sehingga  bangsa  Indonesia  tidak kalah bersaing dalam era globalisasi.
Berbicara  mengenai  kualitas  sumber  daya manusia,  pendidikan  memegang  yang  sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya  manusia.  Peningkatan  kualitas  pendidikan merupakan  suatu  proses  yang  terintegrasi  dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu  sendiri.  Menyadari  pentingnya  proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah  bersama  kalangan  swasta  sama-sama terus  berupaya  mewujudkan  amanat  tersebut melalui pembangunan sarana lembaga pendidikan yang  baik,  pengembangan  dan  perbaikan kurikulum  dan  sistem  evaluasi,  perbaikan  media pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi
ajar,  serta  pelatihan  bagi  guru  dan  tenaga kependidikan lainnya.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 (Pasal  1  ayat  6)  menegaskan  bahwa  “Pendidik adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara,  tutor,  instruktur,  fasilitator, dan  sebutan  lain  yang  sesuai  dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”
Kenyataannya  upaya  pemerintah  tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kekurangberhasilan  ini  ditunjukkan  antara  lain dengan  Ujian Akhir  Nasional  (UAN)  siswa  yang tidak  memperlihatkan  kenaikan  yang  berarti, bahkan  boleh  dikatakan  konstan  dari  tahun  ke tahun,  kecuali  beberapa  sekolah  dengan  jumlah yang relatif kecil.
Ada  dua  faktor  yang  dapat  dijelaskan mengapa  upaya  perbaikan  mutu  pendidikan selama  ini  kurang  atau  tidak  berhasil.  Pertama, strategi pembangunan pendidikan yang selama ini lebih  bersifat  input-oriented.  Strategi  ini  lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila semua input pendidikan  telah  dipenuhi,  seperti  penyediaan buku-buku  dan  alat  belajar  lainnya,  penyediaan sarana  pendidikan,  pelatihan  guru  dan  tenaga kependidikan  lainnya,  maka  secara  otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan menghasilkan
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
output  yang  bermutu  sebagaimana  yang diharapkan.  Ternyata,  strategi  input-output  tidak berfungsi  sepenuhnya  di  lembaga  pendidikan, tetapi  hanya  terjadi  dalam  institusi  ekonomi  dan industri. Kedua,pengelolaan pendidikan selama ini bersifat  macro-oriented,  diatur  oleh  jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang  diproyeksikan  di  tingkat  pusat  tidak  terjadi atau  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  di tingkat sekolah. Dengan kata lain, kompleksitasnya cakupan  masalah  pendidikan,  kondisi  lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar,  aspirasi  masyarakat  dalam  pendidikan, sering  tidak  dapat  terpikirkan  secara  utuh  dan akurat  oleh  birokrasi  pusat.  Dengan  demikian, kajian tentang efektivitas pendidikan harus dilihat secara sistematis, mulai dari masalah input, proses, output, dan outcome dengan indikator yang tidak hanya  kuantitatif,  tetapi  juga  kualitatif  (Mulyasa, 2002).
Ada  dua  tugas  dan  tanggung  jawab  kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik dan administrator. Sebagai  pendidik,  kepala  sekolah  dasar  berperan juga sebagai guru. Sebagai seorang administrator, kepala  sekolah  harus  mengelola:  “Program sekolah, murid, personil, kantor sekolah, keuangan sekolah, pelayanan bantuan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.” (Sutisna, 1998).
Kepala  sekolah  yang  baik  merupakan  salah satu  kunci  untuk  dapat  menciptakan  hubungan yang  baik  antara  sekolah  dan  masyarakat  secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah  dituntut  untuk  senantiasa  membina  dan
meningkatkan  hubungan  kerja  sama  yang  baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien (Mulyasa, 2004). Kondisi  sekolah  yang  baik  harus  didukung  oleh sumber daya atau komponen-komponen yang baik pula, baik komponen guru, murid, maupun sarana dan prasarana.
Pelaksanaan pengelolaan pendidikan (khususnya  sekolah)  sangat  rumit  dan  unik, terutama  karena  terbatasnya  sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan  pendidikan  yang  ideal.  Hal  ini memaksa  para  kepala  sekolah  selaku  manajer pendidikan  di  sekolah  dituntut  untuk  berusaha keras  mencari,  mempelajari,  dan  menerapkan konsep-konsep,  prinsip,  metode,  dan  teknik perencanaan  dengan  melibatkan  komite  sekolah guna  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Namun kenyataannya,  pada  sekolah-sekolah,  khususnya sekolah dasar di Kecamatan Syiah Kuala, komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah belum diberdayakan sebagaimana yang diharapkan.
Berpijak  pada  latar  belakang  di  atas,  dapat disebutkan  bahwa  pembentukan  komite  sekolah merupakan  suatu  keniscayaan  dalam  rangka peningkatan  mutu  lembaga  pendidikan.  Komite sekolah  merupakan  suatu  lembaga  yang  perlu dibentuk  dalam  rangka  pelaksanaan  MBS.  Pada hakikatnya  komite  sekolah  ini  dibentuk  untuk membantu  menyukseskan  kelancaran  program sekolah.  Dengan  demikian,  pembentukan  komite sekolah,  terutama  dalam  kaitannya  dengan masalah  relevansi  pendidikan  yang  akan diwujudkan  melalui  MBS  agar  apa  yang  akan dilaksanakan di sekolah senantiasa sejalan dengan
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat.  Bila dikaitkan  dengan  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS),  eksistensi  komite  sekolah  dapat mendukung terwujudnya transparansi penggunaan biaya  pendidikan  pada  suatu  sekolah.  Biaya pendidikan  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu bentuk  investasi  sumber  daya  manusia  jangka panjang,  di  mana  biaya  pendidikan  yang  telah dikeluarkan  untuk  penyelenggaraan  pendidikan tidak  akan  tampak  hasilnya  secara  nyata  dalam waktu  relatif  singkat,  tetapi  tetap  berpengaruh positif di masa depan. Atas dasar itulah, dana atau kebijakan  lainnya  yang  mengarah  kepada peningkatan  mutu,  idealnya  melibatkan  komite sekolah.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian  Pemberdayaan  dan  Komite Sekolah
Secara etimologi, kata pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, lalu dilekati awalan pe- dan akhiran –kan, yang berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan  sesuatu  (Depdiknas,  2005). Dalam  konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS),  pemberdayaan  berarti  peningkatan efisiensi,  mengurangi  kemampuan  pemerintah dalam mendanai pendidikan serta mengefektifkan peran  serta  masyarakat  dalam  proses  pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
MBS  merupakan  suatu  bentuk  pengelolaan sekolah  yang  memberdayakan  masyarakat  untuk ikut terlibat langsung dalam  pengelolaan sekolah. Fattah  (2004)  mengatakan  bahwa  MBS  adalah suatu  pendekatan  politik  yang  bertujuan memberikan  kekuasaan  dan  meningkatkan
partisipasi  sekolah  dalam  upaya  perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua, dan  masyarakat.  MBS  memodifikasi  struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan  keputusan  ke  setiap  berkepentingan di tingkat lokal.
Model  MBS  yang  sedang  diterapkan  dalam kaitan  dengan  pemberdayaan  komite  sekolah merupakan  salah  satu  alternatif  yang  dapat diterapkan  dalam  rangka  otonomi  pengelolaan pendidikan.  Konsep  MBS  mengedepankan kolaborasi  antara  sekolah,  masyarakat  (pengguna jasa  pendidikan)  dan  pemerintah  dikembangkan untuk  memberikan  kemandirian  kepada  sekolah (persatuan  pendidikan  dalam  mengelola  sumber daya sekolah yang ada guna mencapai pendidikan berdasarkan  tolok  ukur  yang  disepakati  (Umaedi, 1999).
Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga  nonpolitis  dan  nonprofit,  dibentuk berdasarkan  musyawarah  yang  demokratis  oleh para  stakeholders  pendidikan  di  tingkat  sekolah sebagai  representasi  dari  berbagai  unsur  yang bertanggung  jawab  terhadap  peningkatan  kualitas proses dan hasil pendidikan.
Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur orang tua  siswa,  wakil  siswa,  wakil  guru-guru,  kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan cendekia pemerhati pendidikan),  wakil  masyarakat  berinstitusi  (lurah, camat,  dan  pejabat  lainnya  yang  ada  di  wilayah sekolah)  dan  utusan  pejabat  pendidikan  (Dinas Pendidikan).  Dasar  diubahnya  BP3  menjadi Komite Sekolah adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Daerah;
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun 1992  tentang  Peran  Serta  Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2000  tentang  Pembagian  Kewenangan Pemerintah  dan  Provinsi  sebagai  daerah otonom.
Dalam hubungannya dengan MBS, keberadaan  komite  sekolah  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dengan MBS. Keberadaan komite  sekolah  merupakan  suatu  kepatutan  yang mutlak  perlu  dalam  MBS.  Demikian  juga  unsur BP3  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan dengan komite sekolah. Artinya, secara substantif  peran  BP3  melebur  ke  dalam  komite sekolah  karena  dalam  kadar  tertentu  peran  BP3 diyakini  masih  relevan  dan  signifikan  dalam menunjang  garapan  pendidikan,  termasuk  dalam implementasi model MBS (Umaedi, 1999).
Komite  sekolah  merupakan  suatu  forum resmi  untuk  mengakomodasi  dan  membahas  hal- hal  yang  menyangkut  kepentingan  lembaga sekolah  serta  berfungsi  sebagai  wadah  bagi  para stakeholder  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk membantu  sekolah.  Bantuan  yang  diberikan tersebut  bersasaran  untuk  meningkatkan  kinerja bagi  terwujudnya  layanan  pendidikan  dan  hasil belajar yang bermutu (Umaedi, 1999).
Komite  sekolah  pada  tingkat  strategik berhubungan  dengan  hal-hal  merumuskan kebijakan  sekolah,  memonitor  pelaksanaan kebijakan sekolah dan meminta
pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan proporsional dan terbuka. Pada tingkat operasional yaitu  merencanakan  program kerja  dan mengevaluasi program kerja sekolah.

## Kewenangan  dan  Tugas  Pokok  Komite Sekolah
Komite sekolah yang dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah, dalam posisinya sebagai mitra kerja sekolah mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Menetapkan  anggaran  dasar  dan  anggaran rumah tangga;
2. Bersama-sama  sekolah  menetapkan  rencana strategik pengembangan sekolah.
3. Bersama-sama  sekolah  menetapkan  standar pelayanan sekolah.
4. Bersama-sama  sekolah  membahas  bentuk kesejahteraan personil sekolah.
5. Bersama sekolah menetapkan RAPBS.
6. Mengkaji  pertanggungjawaban  program sekolah dan implementasinya.
7. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.
8. Mendorong sekolah untuk melakukan internal Monitoring  dan  melaporkan  hasilnya  untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
9. Merekomendasikan  guru  dan  kepala  sekolah untuk dipromosikan.
10. Menerima  kepala  sekolah  dan  guru  yang dipromosikan untuk bekerjasama.
11. Merekomendasikan bagi kepala sekolah atau guru  yang  melanggar  etika  kepada  pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  044/4/2002,  komite  sekolah
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
sesuai  dengan  kewenangannya  mempunyai  tugas pokok di antara sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan  rapat-rapat  dewan  sesuai dengan program yang ditetapkan;
2. Bersama-sama  sekolah  merumuskan  dan menetapkan visi dan misi;
3. Bersama-sama  sekolah  menyusun  standar pelayanan pembelajaran di sekolah;
4. Bersama-sama  sekolah  membahas  hasil  tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu serta  memelihara  kondisi  pembelajaran sekolah  sesuai  dengan  standar  kompetensi siswa.

## Peran dan Fungsi Komite Sekolah
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional  Nomor  044/4/2002,  peran  komite sekolah di antaranya adalah sebagai (1) mendorong tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang bermutu;  (2)  melakukan  kerja  sama  dengan masyarakat (perseorangan/organisasi/dunia usaha/dunia  industri)  dan  pemerintah  berkenaan dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang bermutu.  Adapun  fungsinya  di  antaranya  adalah (1)  pemberi  pertimbangan  dalam  penentuan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  satuan pendidikan;  (2)  pendukung,  baik  yang  berwujud final pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  ini  dipilih  sebab  sesuai dengan  masalah  penelitiannya,  yaitu  menyangkut dengan  perilaku  manusia,  yaitu  pemberdayaan komite  sekolah  dan  meningkatkan  mutu pendidikan.

## Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri  di  Kecamatan  Syiah  Kuala,  Kota  Banda Aceh.  Lokasi  penelitian  dipilih  secara  acak berjumlah  5  unit  Sekolah  Dasar  Negeri  di Kecamatan Syiah Kuala, di antara 1) SD Negeri 57 Banda Aceh; 2) SD Negeri 83 Banda Aceh; 3) SD Negeri  82  Banda Aceh;  3)  SD  Negeri  69  Banda Aceh; dan 5) SD Negeri 106 Banda Aceh. Waktu pelaksanaan  penelitian  untuk  pengumpulan  data lapangan, dimulai sejak 25 Juni 2016 s.d. 25 Juli 2016.  Tahap-tahap  penelitian  ini  adalah  tahapan orientasi,  kegiatan  eksploitasi,  dan  (3)  tahap member check.

## Subjek Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  subjek  yang berkaitan  dengan  cara  pengumpulan  data,  yakni subjek ditentukan berdasarkan tingkat penguasaannya  terhadap  informasi  yang  akan diungkapkan informan yang mempunyai informasi lengkap  dan  cermat  diutamakan  menjadi  subjek. Subjek penelitian ini adalah 5 orang kepala sekolah dan  lima  orang  ketua  komite  pada  SD  Negeri tersebut.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  pedoman  observasi  (check list) dan pedoman wawancara.
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi

## Uji Kredibilitas
Uji kredibilitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang ditampilkan benar-benar kredibel dan  valid  sehingga  tidak  diragukan  lagi  tingkat kebenarannya. Langkah ini ditempuh dengan cara mengumpulkan  sejumlah  data  kualitatif  (hasil wawancara)  antara  subjek  yang  satu  dengan lainnya  dibandingkan,  lalu  dianalisis  serta disesuaikan dengan data dokumenter, dan akhirnya disimpulkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ada  tiga,  yaitu  observasi, wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Observasi dilakukan dengan pengamatan kegiatan pembelajaran,  pemberdayaan  komite  sekolah, rapat  pengurus  komite  sekolah  partisipasi  komite sekolah,  keaktifan  komite  sekolah,  dan  peran komite  sekolah.  Wawancara  dilakukan  dengan tanya  jawab  atau  konfirmasi  kepada  subjek penelitian.  Studi  dokumentasi  dilakukan  dengan mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan  pemberdayaan  komite  sekolah  yang dilakukan  kepala  sekolah  dasar  negeri  di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  tiga  langkah,  yaitu  (1)  reduksi  data,  (2) display, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha  yang  Dilakukan  Kepala  Sekolah  dalam Memberdayakan Komite Sekolah Dasar
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
Kepala  sekolah  sebagai top  manager harus
benar-benar memahami dan mempunyai
kemampuan manajerial dalam mengelola sekolah. Menyangkut  hubungan  sekolah  dan  masyarakat, tentu  saja  kepala  sekolah  harus  memberdayakan komite  sekolah.  Usaha  yang  dilakukan  kepala sekolah dalam masyarakat dalam memberdayakan Komite  Sekolah  Dasar,  Kecamatan  Syiah  Kuala Banda Aceh  adalah  dengan  membuat  rapat  rutin setiap  tiga  bulan  dan  membuat  rapat  pada  setiap akhir  semester.  Pada  rapat  kerja  itulah  kepala sekolah  dan  komite  sekolah  membahasa  hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
Materi  yang  disampaikan  dalam  pertemuan dengan  komite  sekolah  berkaitan  dengan pengalihan bentuk tanggung jawab (akuntabilitas) BP3 menjadi komite sekolah dan dibahas masalah tugas serta fungsi komite sekolah dalam kaitannya dengan pelaksanaan MBS di lingkungan sekolah. Adapun  bentuk  implementasi  komite  sekolah tersebut  tergantung  pada  tiap-tiap  sekolah  untuk memformulasikannya  sesuai  dengan  kondisi, karakteristik,  potensi,  masalah,dan  peluang  yang dimiliki oleh sekolah itu.
Menyikapi  bahwa  masing-masing  memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dalam sosialisasi komite  sekolah  tersebut  dibahas  pula  mengenai teknik-teknik  analisis  kebutuhan  dan  analisis potensi  yang  perlu  dimiliki  oleh  setiap  kepala sekolah.  Dikatakan  oleh  kepala  sekolah  dasar bahwa  pembentukan  komite  sekolah  pada  setiap sekolah  harus  berangkat  dari  analisis  lingkungan pendidikan  (sekolah),  yang  antara  lain  analisis lingkungan  sekolah  dan  analisis  potensi lingkungan pendidikan.
Aspek lain yang disampaikan Kepala Sekolah
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
Dasar  Negeri  83  Banda  Aceh,  bahwa  dalam menyosialisasikan  komite  sekolah  dalam  konsep MBS  adalah  memberikan  pemahaman  kepada tokoh  masyarakat,  orang  tua  murid,  serta  para komite sekolah tentang konsep akuntabilitas (baik kepada  pemerintah  maupun  kepada  masyarakat) dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pendidikan  melalui  peningkatan  kualitas  proses belajar  mengajar  yang  dilakukan  oleh  guru  dan murid.  Dikatakan  oleh  Kepala  SD  Negeri  57 bahwa dalam implementasi MBS, komite sekolah perlu  mendapatkan  laporan  pertanggungjawaban hasil  kinerja  sekolah  untuk  diketahui  oleh  publik (terutama  orang  tua  murid)  di  samping  kepada pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.
Pemberdayaan  komite  sekolah  dimaksud adalah  untuk  mendukung  penyelenggaraan  dan pelaksanaan  program-program  unggulan  sekolah secara  maksimal.  Hal  tersebut  dimaksudkan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi kekurangan  dan  pendidikan  yang  bersumber  dari pemerintah.  Kerja  sama  sekolah  dan  pihak stakeholder dapat dilakukan dengan mengembangkan  berbagai  program  unggulan sekolah,  baik  melalui  pelaksanaan  kurikulum muatan  lokal  maupun  kegiatan  ekstrakurikuler. Keterlibatan stakeholder dalam  penyelenggaraan pendidikan,  umumnya  dimanifestasikan  dalam bentuk  pemberian  dana  untuk  penyelenggaraan program  unggulan  sekolah.  Dalam  posisi  seperti ini dikatakan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 83 bahwa  guna  mendukung  pelaksanaan  komite sekolah,  kepala  sekolah  perlu  mendukung pelaksanaan MBS. Di samping itu, kepala sekolah
perlu  memiliki  keterampilan  dalam  melakukan interaksi dengan berbagai pihak.
Keterlibatan Komite Sekolah dalam

## Menyusun Program Kerja
Hasil  pembinaan  dan  penyusunan  program kerja kepala sekolah, belum semua sekolah dasar yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh siap melaksanakan MBS secara penuh. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi siap tidaknya untuk  melaksanakan  MBS  tersebut.  Penyusunan program  kerja  sekolah  dilakukan  oleh  kepala sekolah dan guru-guru pada sekolah dasar tersebut. Untuk  melaksanakan  proses  tersebut,  kepala sekolah  tidak  melibatkan  komite  sekolah  karena menyangkut program intern sekolah. Menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan komite sekolah.
Hasil  wawancara  dengan  informan  bahwa peluang  yang  dimiliki  sekolah  dasar  dalam pembentukan komite sekolah sangat baik. Hal ini terbukti  bahwa  dengan  adanya  komite  sekolah, kepala  sekolah  dan  guru-guru  tidak  mengalami kesulitan  dalam  berhubungan  dengan  masyarakat (orang  tua  murid)  sebab  kepala  sekolah  cukup mengundang  komite  sekolah,  kemudian  duduk bersama  memecahkan  berbagai  masalah  yang berkaitan  dengan  sekolah.  Dengan  sendirinya konsep MBS sudah terlaksana dalam pengelolaan sekolah dasar sesuai dengan program pemerintah.
Keterlibatan kalangan pengusaha di lingkungan  pendidikan  sangat  diperlukan  dalam melaksanakan  MBS.  Hasil  pengamatan  peneliti pada sejumlah sekolah di Kecamatan Syiah Kuala, kalangan pengusaha terlibat dalam komite sekolah.
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
Hal  ini  dapat  dibuktikan  berdasarkan  struktur organisasi  Sekolah  Dasar  Negeri  82  dan  struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 69. Di sekolah ini ada  beberapa  pengusaha  yang  ikut  memikirkan pendidikan di kecamatan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  keterlibatan  komite  sekolah  dalam menyusun  program  kerja  di  Sekolah  Dasar Kecamatan  Syiah  Kuala  Banda  pada  umumnya dapat  dikategorikan  berjalan  dengan  baik.  Setiap penyusunan  program  kerja,  pihak  sekolah  sudah melibatkan komite sekolah dan guru-guru sehingga setiap  program  kerja  tersebut  benar-benar diketahui oleh komite sekolah.
Peranan
Komite Sekolah dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Dilihat dari Segi Kewenangan
MBS yang Diterapkan  di  Sekolah  Dasar,  Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh
Komite  sekolah  pada  level  strategik berhubungan  dengan  hal-hal  merumuskan kebijakan sekolah, menetapkan kebijakan sekolah, melaksanakan  kebijakan  sekolah,  memonitor pelaksanaan  kebijakan  sekolah  dan  meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan proporsional  dan  terbuka.  Pada  level  operasional adalah  merencanakan  program  kerja  dan mengevaluasi  program  kerja  sekolah.  Atas  dasar itulah,  pemberdayaan  komite  sekolah  memegang peranan  yang  sangat  penting  dilihat  dari  segi kewenangan dan konteks MBS.
Berdasarkan  wawancara  dengan  sekolah  di Sekolah  Dasar  Kecamatan  Syiah  Kuala  Banda Aceh,  dapat  disebutkan  bahwa  perhatian  komite sekolah  terhadap  usaha  peningkatan  mutu
pendidikan  dewasa  ini  mengalami  peningkatan. Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Kepala Sekolah  SDN  106  bahwa  kepala  sekolah  telah berupaya menyediakan kotak saran bagi orang tua murid pada setiap Minggunya. Hasil telaah tentang saran-saran  dari  orang  tua  murid,  pada  dasarnya menghendaki adanya penyelenggaraan pendidikan yang  lebih  bermutu.  Bentuk  perhatian  orang  tua tersebut juga sering disampaikan secara langsung, baik kepada kepala sekolah maupun kepada guru- guru  yang  mengadakan  konsultasi  dan  diskusi mengenai bentuk bantuan atau partisipasi orang tua murid dalam pendukung prestasi belajar anak.
Di samping pengadaan kotak saran, kegiatan rutin  yang  dilakukan  oleh  komite  sekolah  adalah melakukan  pertemuan  dengan  para  orang  tua murid  menjelang  pembagian  rapot.  Dalam kegiatan  tersebut,  kepala  sekolah  menampung berbagai  harapan  dan  pikiran  inovatif  orang  tua murid  tentang  penyelenggaraan  pendidikan  anak- anaknya  di  sekolah.  Manfaat  yang  dirasakan  dari kegiatan  tersebut  sangat  membantu  untuk merumuskan program kegiatan sekolah pada tahun berikutnya  atau  apabila  dipandang  penting  dan mendesak serta memungkinkan untuk dilaksanakan.  Masukan  dari  orang  tua  murid tersebut  dapat  dijadikan  bahan  dalam  menyusun program pembelajaran untuk semester berikutnya.
Karakteristik  lain  yang  dapat  mendukung terwujudnya kreativitas komite sekolah di Sekolah Dasar  Negeri  106  adalah  adanya  usaha  kepala sekolah untuk memperoleh dana dari NGO asing. Menurut  kepala  sekolah  tersebut,  bantuan  dari NGO dapat digunakan untuk membangun kembali gedung  sekolah  mereka  yang  luluh  lantak  oleh
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi

## tsunami.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah Dasar Negeri 57 dikemukakan bahwa budaya kerja dan  mental  kerja  komite  sekolah  yang  bersifat menunggu  perintah  atau  ajakan  dari  pihak  luar merupakan  faktor  penghambat  lainnya  dalam melaksanakan  konsep  MBS  di  sekolah  yang dikelolanya.  Prinsip  utama  MBS  sebenarnya terletak  pada  kemandirian  dan  kreativitas  para pengurus/anggota komite sekolah untuk mengambil  berbagai  kebijakan  strategis  dalam rangka  peningkatan  layanan  proses  pembelajaran di lingkungan sekolahnya.
Berdasarkan  data  telaah  dokumentasi, disajikan  penilaian  kinerja  komite  sekolah  pada Sekolah  Dasar  Negeri  57  sudah  berjalan  dengan baik.  Sekolah  ini  tidak  terkena  tsunami,  tetapi dampaknya  sangat  besar.  Hal  ini  juga menyebabkan sekolah ini mendapat perhatian dan bantuan dari NGO asing. Program komite sekolah berjalan sebagaimana mestinya.
Melalui  hasil  wawancara  dengan  kepala sekolah  juga  diketahui  bahwa  langkah-langkah penting  yang  dilakukan  dalam  memberdayakan komite sekolah adalah melalui sosialisasi. Langkah ini dilakukan oleh kepala sekolah dasar, guru, dan orang  tua  murid.  Langkah  ini  diikuti  oleh  semua kepala  sekolah  dan  diketahui  oleh  Dinas Pendidikan  Kota  Banda.  Aspek  lainnya  yang disampaikan  oleh  informan  yang  diwawancarai bahwa  menyosialisasikan  komite  sekolah  dalam konteks  MBS  adalah  memberikan  pemahaman kepada sekolah tentang konsep akuntabilitas (baik kepada  pemerintah  maupun  kepada  masyarakat) dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan  mutu
pendidikan  melalui  peningkatan  kualitas  proses belajar  mengajar  yang  dilakukan  oleh  guru  dan murid.
Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu  pendidikan  dilihat  dari  segi  kewenangan berdasarkan  MBS  yang  diterapkan  di  Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala. Wewenang komite sekolah  tidak  sama  kepala  sekolah,  termasuk dalam  mengelola  keuangan  sekolah.  Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan  atau  pertimbangan  tertentu berkenaan  dengan  program  sekolah.  Dengan demikian,  wewenang  komite  sekolah  memang belum optimal, khususnya pengelolaan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam masyarakat  dalam  memberdayakan  Komite Sekolah  Dasar,  Kecamatan  Syiah  Kuala  Banda Aceh  adalah  dengan  membuat  rapat  rutin  setiap tiga  bulan  dan  membuat  rapat  pada  setiap  akhir semester.  Pada  rapat  kerja  itulah  kepala  sekolah dan  komite  sekolah  membahasa  hal-hal  penting menyangkut  peningkatan  mutu  pendidikan  dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
Keterlibatan komite sekolah dalam menyusun program kerja di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda pada umumnya dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Setiap penyusunan program kerja,  pihak  sekolah  sudah  melibatkan  komite sekolah  dan  guru-guru  sehingga  setiap  program kerja  tersebut  benar-benar  diketahui  oleh  komite sekolah.
Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu  pendidikan  dilihat  dari  segi  kewenangan
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
berdasarkan  MBS  yang  diterapkan  di  Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala. Wewenang komite sekolah  tidak  sama  kepala  sekolah,  termasuk dalam  mengelola  keuangan  sekolah.  Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan  atau  pertimbangan  tertentu berkenaan  dengan  program  sekolah.  Dengan demikian,  wewenang  komite  sekolah  memang belum optimal, khususnya pengelolaan keuangan..

## Saran
Diharapkan  Kepala  Sekolah  Dasar  di Kecamatan  Syiah  Kuala  Kota  Banda  Aceh melakukan  upaya  pemberdayaan  komite  sekolah dengan  lebih  optimal.  Di  samping  itu,  komite sekolah yang benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya  dengan  baik  diupayakan  pemberian penghargaan  dari  pihak  sekolah  terhadap  kinerja mereka.
Diharapkan  kepada  tokoh-tokoh  masyarakat yang terlibat dalam komite sekolah di Kecamatan Syiah  Kuala  agar  lebih  meningkatkan  perhatian dan  kepeduliannya  terhadap  peningkatan  mutu sekolah.  Upaya  ini  dapat  ditempuh  dengan senantiasa  memikirkan  program  atau  kebijakan strategis  untuk  peningkatan  mutu  pendidikan sekolah.
Diharapkan  kepada  pemerintah,  khususnya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, memberikan perhatian  yang  besar  terhadap  pemberdayaan komite sekolah. Upaya ini dapat ditempuh dengan pengadaan  penataran  atau  diskusi  ilmiah  untuk meningkatkan kinerja komite sekolah..

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  S.  (1998). Kebijakan  dan  Keputusan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Anwar, M. I. (2003). Administrasi Pendidikan dan  Manajemen  Biaya  Pendidikan Teori,  Konsep,  dan  Isu. Bandung: Alfabeta.
Brison,  J.  M.  (2000). Perencanaan  Strategis bagi  Organisasi  Sosial. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Darmaningtyas.  (1999). Pendidikan  pada  dan Setelah  Krisis. Jakarta:  LPIST  dan Pustaka Pelajar.
Daryanto, M. (2005). Administrasi Pendidikan.
Jakarta: Rineka Cipta.
Depdiknas. (2003) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas.  (2005). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Djatmiko,  Y.  H.  (2002). Perilaku  Organisasi.
Bandung: Alfabeta.
Fakry,  E.  (1992). Konsep  Mutu  dalam Pengelolaan Pendidikan. Bandung: FIP- IKIP Bandung.
Fatah,  N.  (1996). Produktivitas  Lembaga Pendidikan: Suatu Tinjauan Konsep dan Implementasinya. Jakarta: Depdikbud. Fatah,  N.  (1999). Landasan  Manajemen Pendidikan.
Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Fatah, N. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS)  dan  Dewan  Sekolah. Bandung: Pustaka Bany Quraisy.
Furqon.  (2000). Pengembangan  Sekolah
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
Efektif. Bandung: UPI.
Gaffar, M. F. (2000). Pembiayaan Pendidikan:
Aspek  Penting  dalam  Pengelolaan
Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
Handayaningrat,  S.  (2000). Pengantar  Studi
Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen.
Jakarta: Gunung Agung.
Hidayat,  S.  (2000). Antisipasi  Pengembangan
Pendidikan  dalam  Rangka  Otonomi
Daerah. Bandung: UPI.
Idrus,  J.  (2005). Suatu  Pengantar  Manajemen Sekolah . Banda Aceh: Ar-Raniry.
Jalal,  F.,  &  Supriadi,  D.  (2001). Reformasi Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi Daerah. Yogyakarta:  Adicipta  Karya Nusa.
Khairiah.  (2006). Kerja  Sama  Guru  dan
Komite  Sekolah  dalam  Peningkatan
Komite Sekolah. Tesis tidak
dipublikasikan.  Banda  Aceh:  Program
Studi  Magister  Manajemen  Pendidikan
Unsyiah.
Mckenna, E. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan:  Totok  Budi Santoso. Yogyakarta: Andi.
Moleong,  J.  L.  (2001). Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Muhammad.  (2005). Manajemen  Pembiayaan dalam  Pengelolaan  Pendidikan  pada SMP  di  Kota  Sigli. Tesis  tidak dipublikasikan.  Banda  Aceh:  Program Studi  Magister  Manajemen  Pendidikan Unsyiah.
Mulyasa,  E.  (2002). Manajemen  Berbasis
Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nasution,  S.  (1992). Metodologi  Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. Nawawi,  H.  (2003) Manajeman  Strategik Organisasi Nonprofit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.
Pidarta,  M.  (1995). Peranan  Kepala  Sekolah pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan. Jakarta:
Grasindo.
Pidarta,  M.  (2000). Landasan  Kependidikan.
Jakarta: Rineka Cipta.
Robbin,  S.  (2003). Perilaku  Organisasi. Edisi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Rosihan,  B.  (2003). Paradigma  Baru Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Yogyakarta: Amara Books.
Ruki, A. S. (2003). Berkualitas Mengubah Visi Menjadi  Realitas. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Sanusi,  A.  (1998). Pendidikan  Alternatif.
Bandung: Grafindo Media Utama. Satori,  D.  (1999). Analisis  Kebijakan  dalam Konteks  Desentralisasi  dan  Otonomi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Satori, D.  (2000). Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bandung: UPI.
Satori,  D.  (2001). Konsep  Dasar  MBS  dan Dewan  Sekolah,  Modul  Manajemen Berbasis  Sekolah. Bandung:  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Jurnal Dedikasi Pendidikan, Vol. 2, No. 1, Januari 2018 : 29-41 http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi
Soedijarto. (1999). Pendidikan sebagai Sarana
Reformasi Mental dalam Upaya
Pembangunan  Bangsa. Jakarta:  Balai
Pustaka.
Sucipto,  B. W.,  dkk.  (2002). Paradigma  Baru
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Yogyakarta: Amara Books.
 How to cite this paper :
Sakdiah,  S.,  &  Zamzami,  Z.  (2018).
Pemberdayaan  Komite  Sekolah  dalam
Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala  Banda  Aceh. Jurnal  Dedikasi
Pendidikan , 2 (1), 29–41.