## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALURAN OBAT KERAS DAFTAR G OLEH BADAN POM DI MAKASSAR
Andi Suriangka Universitas Kutai Kartanegara Email : angka_andi@yahoo.co.id

## Abstract
The form of legal protection against consumers conducted by Balai Badan POM in Makassar has been in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.  Then  the  distribution  of  medicines  has  been  regulated  in  the Regulation  of  the  Head  of  POM  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  40  Year 2013  on  Management  Guidance  of  Pharmaceutical  Precursor  and  Drugs Containing Precursors. The role of POM in Makassar is in accordance with the vision  and  mission  of  BPOM's  mission  in  protecting  the  public  from  drug  and food products that endanger health is poured in full spectrum surveillance system from  pre-market  to  post-market  control  accompanied  by  law  enforcement  and community empowerment efforts.

## Keywords: Consumer Protection, Hard Medication

## Abstrak
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dilakukan  oleh Balai  Badan  POM  di  Makassar  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.kemudian  penyaluran  obat  obatan telah  diatur  dalam  peraturan  kepala  badan  POM  Republik  Indonesia  Nomor  40 Tahun  2013  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Prekursor  Farmasi  dan  Obat Mengandung  Prekursor.Peranan  Balai  Besar  POM  di  Makassar  sudah  sesuai dengan  visi  dan  misi  yaitu,  Misi  BPOM  dalam  melindungi  masyarakat  dari produk  obat  dan  makanan  yang  membahayakan  kesehatan  dituangkan  dalam sistem  pengawasan full  spectrum mulai  dari  pre-market  hingga post-market control yang  disertai  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan  pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ).
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras

## LATAR BELAKANG MASALAH
erlindungan  konsumen  adalah  bagian  dari  hukum  yang  memuat  asas-asas atau  kaidah  kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung  sifat yang  melindungi  kepentingan  konsumen.  Adapun  hukum  konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain  yang  berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. 1
Konsumen  menjadi  sasaran  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan, serta  penerapan  perjanjian  standar  yang  terkadang  merugikan  konsumen.  Faktor utama yang  menjadi  kelemahan  konsumen,  adalah  tingkat  kesadaran  konsumen akan  haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya pendidikan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  dimaksudkan  menjadi  landasan  hukum  yang kuat  bagi  konsumen  dan  para  pelaku  usaha  akan  hak  dan  kewajibannya,  serta menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  pula  bagi  pemerintah  dan  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  untuk  melakukan  upaya pemberdayaan  konsumen melalui  pembinaan  dan  pendidikan  konsumen.  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, menyatakan  bahwa  konsumen  memilki  hak.  Salah  satu  hak  dari  konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan atau jasa.
Dalam  mengedarkan  obat,  obat  harus  memiliki  izin  edar  karena  pada kenyataannya masih banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin  edar  atau  tidak  terdaftar  di  BPOM.  Contohnya  pada  kasus  yang  terjadi  di beberapa  daerah  di  Indonesia,  salahsatunya  yang  pernah  dipersidangkan  di Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  menangani  perkara  tindak  pidana  pengedaran sediaan  farmasi  atau alat  kesehatan  tanpa  izin  edar,  dan juga  kasus  yang  pernah ditangani oleh aparat Polrestabes Makassar meringkus pengedar hampir di semua kecamatan  di  Kota  Makassar.  Dari  tangan  para  pengedar,  pihaknya  menyita 11.222 butir obat daftar G. Obat daftar G yang disita dari tangan tersangka, yakni jenis  Tramadol  tablet  3075butir,  Tramadol  kapsul  83  butir,  Somadril  4593  butir, THD (Y)  105  butir,  THD  (segitiga)  190  butir,  THD  (LL)  545  butir,  THD  631 butir,  dan  Dextro  2.000  butir.  Dan  bahkan  baru-baru  ini  Apotik  Sehat  yang terletak  di  jalan  Gunung  merapi  kota  makassar  ini  di  gerebek  unit  Narkoba
1 AZ.Nasution, Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995 ), h. 64-65
P
Polrestabes  Makassar  dan  Polsek  Ujungpandang,  sabtu,  07  oktober  2017.hingga dilakukan  penangkapan  dan  penggeledahan  narkoba  (Obat  daftar  G).  Adapun Barang  Bukti  yang  berhasil  diamankan  seperti,  Somadril  masih  dalam  kemasan, Tramadol  sudah  berbentuk  Paket.  terdiri  dari  obat  daftar  G,  jenis  Karnopen  165 paket,  Somadril  577  butir,  tramadol  200  butir,  Pirex/THD  125  butir.  (Barang Bukti  di  temukan  di  bawah  meja  Kasir)  Atas  kejadian  ini  tersangka  dan  barang bukti digalandang ke Mapolrestabes
Makassar guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. 2
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:168

## إ
Terjemahnya:
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah syeitan  karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu”. 3
Ayat tersebut dengan jelas memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengkonsumsi  makanan  dan  Obat  yang  halal.  Kemudian  ditutup  dengan peringatan  agar  manusia  tidak  mengikuti  jejak  langkah  setan  yang  sudah  di pastikan akan menjerumuskan pada lembah kesesatan. 4
Konsumen  Indonesia  secara  khusus  konsumen  obat-obatan  juga mempunyai  hak  atas  informasi  terhadap  obat-obatan  yang  mereka  beli  dan konsumsi.  Hak-hak  tersebut  termasuk  hak  mengenai  informasi  tentang  obat tersebut,  mulai  dari  komposisi,  indikasi,  kontra  indikasi,  nama  generik,  harga eceran  tertinggi  (HET),  aturan  pakai,  batas  kadaluarsa  dan  deskripsi  obat. Peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  hal  ini  telah  banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai informasi obat- obatan  di  dalam  label  obat.  Tetapi,  dalam  kenyataannya,  aturan-aturan  ini  tidak ditaati oleh banyak pelaku usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi
2 https://infomakassar.co.id/2017/10/07/polrestabes-makassar
3 3 Kementrian Agama RI , Al- Qur’an danTerjemahanya ( Jakarta: PT, Sinar Pustaka Indonesia, 2012), h. 20.
4 Thobieb Al-Asyhar , Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani ( Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 79.
merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar produsen obat.
Dengan  demikian,  dapat  dirumuskan  sekurang-kurangnya  ada  empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi :
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  tujuan  pembangunan  nasional menurut  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun1945;
2. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menghindarkan  konsumen  dari dampak negative penggunaan tekhnologi;
3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku- pelaku pembangunan;dan
4. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  menjamin  sumber  daya pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen. 5
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 166  Tahun  2000  dan  Keputusan Presiden  Nomor  103  Tahun  2001,  dibentuklah  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BPOM),  yang  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  di  bidang pengawasan  obat  dan  makanan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku, dengan kewenangannya antara lain, pemberian ijin dan pengawasan peredaran  obat  serta  pengawasan  industri  farmasi  dan  pengujian  obat  Hal  ini dilandasi  untuk  kepentingan  konsumen.  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BPOM)  meyiapkan  sebuah  Unit  Pelayanan  Pengaduan  Konsumen  (ULPK). Melalui  ULPK  masyarakat  biasa  mendap  atkan  informasi  dan  mengadukan berbagai  kasus  yang  berhubungan  dengan  obat,  makanan  dan  minuman  yang beredar  di  pasaran.  Bila  kasus  yang  diadukan  memerlukan  analisis  yang mendalam,  petugas  akan  menyampaikan  keluhan  konsumen  kepada  unit  teknis Badan POM yang siap menindaklanjuti dan memberikan jawaban dalam tempo 24 jam.  Kalau  ternyata  hasil  analisis  menunjukan  bahwa  kasus  yang  dilaporkan konsumen merugikan orang banyak, Badan POM selaku instansi yang berwenang tidak  segan  untuk  memberikan  peringatan  keras  kepada  pelaku  usaha  yang bersangkutan  bahkan  hingga  di  lanjutkan  ke  tingkat  projustia.  Aturan-aturan tersebut  diatas  sering  sekali  dilanggar  atau  tidak  dilaksanakan  secara  konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran- peredaran  obat  keras  tertentu  yang  sering  di  salah  gunakan  tampa  resep  dokter yang berdampak terhadap kesehatan manusia , maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan konsumen.
5 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h.152

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  lapangan.Selain  itu,  juga  melakukan  penelitian  deskriptif  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  terhadap  objek  yang  menjadi  pokok  permasalahan.  Adapun  lokasi penelitian  adalah  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan(BBPOM)  Kota Makassar.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  (hukum  positif), pendekatan  yang  meninjau  dan  menganalisa  masalah  dengan  menggunakan prinsip-prinsip  dan  berdasarkan  data  kepustakaan  melalui  library  research, Pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  pengamatan  lapangan,  dokumen perorangan,  memorandum  dan  dokumen  resmi  mengenai  peranan  BBPOM Sulawesi Selatan dalam mengawasi peredaran produk obat yang tidak memenuhi persyaratan  mutu,  keamanan  dan  khasiat  di  Kota  Makassar  sehingga  dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peranan  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  atas Pengawasan  yang  Dilakukan  Tehadap  Obat  Daftar  G  yang  sering  di Salah gunakan di Wilayah Kerja Badan POM di Makassar
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  Badan  POM  di  Makassar terhadap  penyaluran  obat  daftar  G  di  pasaran  adalah  dengan  merujuk  kepada Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam Pasal  102  ayat  1  UU  Kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  kesehatan berbubunyi “ Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  resep  dokter  atau  dokter  gigi  dan  dilarang untuk  disalahgunakan”  dan  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  merumuskan  bahwa  perlindungan  konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.
Secara umum penyaluran obat obatan telah diatur dalam peraturan kepala badan  POM  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2013  tentang  pedoman pengelolaan  prekursor  farmasi  dan  obat  mengandung  prekursor  pada  pasal  2 Pengaturan  Prekursor  Farmasi  dan/atau  Obat  mengandung  Prekursor  Farmasi.
Pola  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Balai  Besar  POM  adalah  melakukan pengawasan  ditingkat  penyaluran  yaitu  pengawasan  dilakukan  pada  toko – toko obat,  Rumah  Sakit,  dan  Puskesmas  maupun  sarana  kesehatan  atau  disebut  juga dengan  sarana  penyaluran  kalau  dalam  pengawasan  terhadap  sarana  penyaluran ditemukan  obat  keras  yang  disalah  gunakan  tanpa  indikasi  medis  maka  pelaku, pemilik  toko  maupun  sarana  kesehatan  lainnya  di  tegur  dan  diberi  peringatan. Adapun sanksi apabila terjadi pelanggaran, ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu apabila ditemukan ditemukan kasus penyaluran  obat  keras  daftar  G  yang  disalah  gunakan  oleh  masyarakat  maka sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 6 dalam Perka BPOM nomor 40 tahun 2013  berbunyi  “ Industri  Farmasi,  Pedagang  Besar  Farmasi,  Instalasi Farmasi Rumah  Sakit,Apotek,  dan  Toko  Obat  Berizin  yang  tidak  melaksanakan pengelolaan  Prekursor  Farmasi  dan/atau  Obat  mengandung  Prekursor  Farmasi sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  ini  dapat  dikenai  sanksi  administrative berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. rekomendasi pencabutan izin
Kategori pelanggarannya itu masih saja berulang dengan pihak yang sama maka pihak Balai Besar POM melakukan pembinaan kemudian pemanggilan dan setelah  itu  diberikan  peringatan  sampai  peringatan  pra,  sedangkan  sanksi  pidana yaitu  apabila  pelanggaran  terhadap  obat  keras  daftar  G  masih  ditemukan  di masyarakat  dan  penyaluran  obat  tersebut  tanpa  adanya  resep  dari  dokter  maka dikembalikan ke peraturan peundang-undangan yang dilanggar Pasal 197 :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau  mengedarkan sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak  memiliki  izin  edar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. dan pasal 198 berbunyi “Setiap  orang  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk melakukan  praktik  kefarmasian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108 dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus juta rupiah)”.
Berkaitan  dengan  adanya  penyalahgunaan  obat  keras  sangat jelas  sangksi hukuman bagi penyalur obat keras daftar G yang disalah gunakan maupun pelaku yang  tertuang  dalam  pasal  197  dan  198  UU  RI  No.36  Tahun  2009  tentang kesehatan.
Dalam  Pengawasan  Obat  dan  makanan  seperti  yang  diharapkan  telah melakukan  fungsinya  dalam  melakukan  pengawasan  terhadapa  obat  obat  keras daftar G, yakni pada tahun 2014 s/d 2017. Adapun uraian sebagai berikut:

## Kasus Obat Keras Daftar G
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar
Tahun Non PJ PJ Jumlah kasus 2014 4 4 8 2015 1 2 3 2016 1 1 2 s/d Maret 2017 0 0 0 Total 6 7 13
Ket.PJ : Pro Justicia
Dari  13  total  jumlah  kasus  di  atas  telah mengalami  penurunan  kasus  dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2017 belum ditemukan kasus hal ini membuktikan bahwa  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  POM  di  Makassar  sudah  cukup efisien  karena  dari  tahun  ke  tahun  telah  mengalami  penurunan  mengenai penyaluran  obat keras  daftar  G  yang  sering  disalahgunakan,  di  buktikan  dengan tidak ditemukan kasus penyalahgunaan  obat  daftar  G  yang  ditemukan  beredar di  masyarakat  maupun dipasaran/toko obat di tahun 2017. 6
6 Muhammad  Faisal,  S.Farm,SH,Apt,  MH,  (35  tahun),  Staf  Bidang  Penyidikan  Balai Besar POM, wawancara, Makassar,08 agustus 2017.
POM  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen,  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan  Obat  dan  Makanan.  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  merupakan bagian  integral  dari  upaya  pembangunan  kesehatan  di  Indonesia.  Misi  BPOM dalam  melindungi  masyarakat  dari  produk  obat  dan  makanan  yang membahayakan  kesehatan  dituangkan  dalam  sistem  pengawasan full  spectrum mulai  dari  pre-market  hingga post-market  control yang  disertai dengan  upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat ( community empowerment ).
Balai  Besar  POM  di  Makassar  adalah  salah  satu  Unit  Pelaksana  Teknik (UPT)  Badan  POM  yang  mempunyai  kegiatan  utama  adalah:  melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotopika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan  berbahaya.  Untuk  mengetahui  peran  Balai  Besar  POM  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  khususnya  terkait  dengan  penyaluran obat daftar G yang disalahgunakan di Kota Makassar.
Menurut  Dr.  Andi  Muliyati,  Apt.,  Mengatakan  bahwa  peranan  Badan POM  terhadap  penyaluran  obat  yang  mengandung  zat  berbahaya  yang  tergolong dalam  obat  keras  daftar  G  maka  akan  diberi  surat  peringatan  keras  kepada penyalur obat tersebut apabila ditemukan obat keras daftar G  yang terjual bebas, khususnya Obat – Obat tertentu yang diberikan dengan tanpa resep dokter. 7
Berdasarkan  fungsi  BPOM  tersebut,  maka  Kepala  BPOM  juga mengeluarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  2013  Tentang  Standar  Pelayanan  Publik  Di Lingkungan  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan.  Dengan  demikian  sudah  jelas aturan-aturan  peranan  BPOM  terhadap  pengawasan  penyaluran  obat  keras  daftar G di dalam masyarakat.
Berdasarkan wawancara oleh Bapak. Muhammad
Faisal,S.Farm.SH.,Apt.,MH.,  Mengatakan  bahwa  pemeriksaan  Toko  Obat diprioritaskan  pada  Toko  Obat  yang  sebelumnya  belum  pernah  diperiksa  sama sekali,  Toko  Obat  baru,  dan  Toko  Obat  yang  pada  pemeriksaan  sebelumnya bermasalah.  Bila  dalam  pemeriksaan  tersebut  ditemukan  adanya  pelanggaran,
7 Dr. Andi Muliyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 08 Agustus 2017
sesuai  dengan  prosedur  yang  ada  di  BPOM  di  kota  Makassar  akan  melaporkan hasil  temuannya  pada  Pemerintah  kota  melalui  Dinas  Kesehatan  atau  Dinas Perizinan untuk selanjutnya ditindak lanjut atau diberi sanksi. 8
B. Upaya  Yang  Dilakukan  Badan  POM  Terhadap  Peredaran  Obat Keras Daftar G di Wilayah Kerja Badan POM di Makassar
Penanggulangan  penyaluran   Obat  Keras  yang  disalah  gunakan  yakni dilakukan dengan    adanya    sistim    hukum,    Undang-Undang    yang    melarang dilakukan  perbuatan  tersebut  dan  adanya  penegak  hukum  yang  bertugas menjalankan  Undang-Undang  yang  telah  dibuat  tersebut.  Upaya  yang  dilakukan oleh  Badan  POM  Kota  Makassar  dalam  menanggulangi  penyalahgunaan  Obat  - Keras daftar G meliputi

## 1. Upaya preventif
Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan serta  Dinas  Kesehatan  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan obat keras daftar G adalah:
a. Memberikan  sosialisasi  peraturan  tentang  bagaimana  alur  pembelian dan  penjualan  obat  yang  sesuai  aturan.  Sosialisasi  tersebut  berupa pembagian  brosur  agar  pihak  pemilik  Toko  Obat  dapat  mengerti bagaimana dalam menjalankan usahanya agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan sosialisasi ini biasa juga dilakukan di kantor Badan
Pengawas Obat dan Makanan sendiri dengan cara memanggil pemilik
Toko Obat.
b. Adanya  pengumuman  oleh  BPOM  bahwa  telah  dilakukan  tahap penyidikan  oleh  aparat  sampai  tahap  pemeriksaan  di  Pengadilan  dan pengumuman  Putusan  Hakim  terhadap  kejahatan  tersebut.  Hal  ini bertujuan  agar  pemilik  Toko  Obat  yang  lain  mengetahui  bahwa adanya  penegakan  hukum  terhadap  penjualan  Obat  Keras  sehingga dapat  membuat  mereka  takut  untuk  melakukannya.  Dengan  adanya pemberitaan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa    pembelian    Obat    Keras    di    Toko    Obat    adalah    dilarang.
Sehingga dapat mencegah keinginan masyarakat untuk membelinya.
c. Mencari informasi atau menerima laporan yang berhubungan dengan penjualan Obat Keras yang tidak sesuai dengan peraturan.
8 Muhammad Faisal, S.Farm,SH,Apt, MH, (35 tahun), Staf Bidang Penyidikan Balai Besar POM, wawancara, Makassar,08 agustus 2017
d. Melakukan  razia  rutin  ke  Toko  Obat  secara  mendadak    yang  tidak diketahui oleh pelaku, untuk mengetahui kejadian di lapangan dengan sebenarnya , apakah terjadi penjualan Obat Keras atau tidak.
Upaya  yang  dilakukan  diatas  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan serta  Dinas  Kesehatan  Kota  makassar  adalah  merupakan  upaya  pencegahan, namun  upaya  pencegahan  ini  tidak  akan  memberikan  hasil  yang  kita  harapkan tanpa didukung oleh upaya represif.

## 2. Upaya Represif
Upaya  represif  yang  dilakukan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di Makassar  menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Penyidik  BPOM  di Makassar,  pada  waktu  diadakan  razia  atau  pemeriksaan  rutin  dan  operasi rahasia  aparat  menemukan  penyalahgunaan  Obat  Keras  maka  pihak  Badan BPOM akan mengadakan tindakan penyidikan seperti :
a. Penyitaan terhadap barang / Obat Keras tersebut .
Penyitaan  dilakukan  berdasarkan  surat  tugas,  dan  barang  yang  disita dilakukan  pencatatan  dan  dibuat  berita  acara  penyitaan  dengan  ditanda tangani:
1). Minimal dua orang saksi.
2). Pemilik  Toko  Obat  tersebut  atau  orang  yang  melihat  kejadian penyitaan dalam hal ini saksi
b.   dilakukan tindakan pemanggilan pelaku dan saksi. Tahap  ini  adalah  merupakan  tahap  yang  dilakukan  apabila  pada pemeriksaan  dilapangan  telah  ditemukan  adanya  perbuatan  yang melanggar peraturan  yaitu apabila telah ditemukan penjualan Obat Keras daftar  G  di  Toko  Obat.  Tahap  penyidikan  ini  dilakukan  peyidik  pegawai negeri  sipil  setelah  tahap  penyelidikan.  Pada  tahap  ini  yang  berwenang melakukan penyidikan adalah mereka yang sesuai dengan KUHAP Pasal 6 yaitu yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang.  Penyidik  dalam  bidang Kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009  tentang  Kesehatan  Pasal  189  Ayat  (1)  dan  (2),  penyidik  adalah  : Selain  Penyidik  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  juga  terdapat Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  Departemen  Kesehatan  diberi wewenang  khusus  sebagai  Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk
melakukan  penyidikan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang.
c. Melakukan pemusnahan terhadap barang atau Obat Keras tersebut. Terhadap  Obat  Keras  yang  pelakunya  telah  menjalani  hukuman dengan  putusan  yang  tetap  dari  pengadilan.  Dan  dengan  dibuat berita  acara  pemusnahan  yang  juga  ditanda-tangani  oleh  minimal dua orang saksi dan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan.
2. Setelah Penyidik Badan POM dan Dinas Kesehatan melakukan penyitaan, mengumpulkan  barang  bukti  dan tersangka,  mengumpulkan  keterangan  dan  hal- hal yang dianggap perlu untuk penyidikan maka dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang  jika  telah  selesai  maka  perkara  ini  kemudian  dilimpahkan  ke  Kejaksaan untuk diserahkan pada Penuntut Umum lalu disidangkan. 9

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penyusun  mengenai perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  penyaluran  obat  keras  diwilayah  kerja Balai  Besar  POM  di  Makassar  penyusun  memiliki  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Peranan  Balai  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BBPOM)  atas Pengawasan yang Dilakukan Tehadap Obat Daftar G yang sering di Salah gunakan di Wilayah  Kerja Badan POM di Makassar sudah sesuai dengan visi dan misi yaitu, Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan.
2. Upaya  Yang  Diambil  Oleh  Balai  Badan  POM  terhadap  Peredaran  Obat Keras Daftar G Yang Sering Di Salahgunakan yakni Upaya Preventif yang BPOM  dan  dinas  kesehatan  dalam  rangka  untuk  mencegah penyalahgunaan  Obat  Daftar  G  dan  upaya  represif  yaitu  upaya  BPOM pada tingkat penyidikan dan razia.
3. Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  atas  penyaluran  obat keras daftar G yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar merujuk pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.,  diatur  dalam  peraturan  kepala  badan  POM  Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan obat mengandung prekursor.
9 Dra. Nunu Sugianta, Apt, Mkes. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM, wawancara, Makassar,08 agustus 2017

## B. Saran
Sesuai  pengamatan  penyusun  mengenai  bentuk  perlindungan  dan  peran yang  dilakukan  Balai  Besar  POM  di  Makassar,  agar  konsumen  mendapatkan perlindungan  secara  optimal  maka  penyusun  memberikan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Meningkatkan  kerja  sama  dengan  lintas  sector  dan  aparat  penegak  hukum lainnya  dalam  rangka  pengawasan  dan  penegakan  hukum  tindak  pidana terhadap penyaluran obat keras daftar G tanpa resep dokter.
2. Balai Besar POM di Makassar seharusnya menambah sumber daya manusia (SDM)  sebagai  sarana  penunjang  melancarkan  proses  pengawasan  di lapangan agar tidak terjadi lagi kecurang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
3. Diperlukan  juga  upaya  aktif  dari  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  upaya pencegahan beredarnya obat keras daftar G yang dikomsumsi tampa adanya anjuran dari dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asyhar Thobieb, Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan
Kesucian Rohani. Jakarta:PT. Al-Mawardi Prima, 2003
Data Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Makassar.
Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya (semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al- Qur’an 1967),h.37.
Halim Abdul Barkatullah, Hak-Hak Konsumen. Jakarta: Nusamedia, 2010.
Kristayanti Celina Tri Siwi, Hukum perlindungan konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Miru Ahmad dan yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Nugroho Adi Susanti , Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta. 2011 Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015 – 2019.
Rajagukguk Erman. Hukum Perlindungan Konsumen,
Mandar , Bandung, 2007
Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo, 2004 Siahaan N.H.T, Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Jakarta: Panta Rei, 2005.
Sidabalok  janus, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .Medan.Citra Aditya Bakti.2014.