How to cite: Sahad Pardamaian, Khairul, Hurip Pratomo (2022) Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  Untuk  Mendorong  Minat  Masyarakat  Mengurus  Izin Mendirikan Bangunan, (7) 09. Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i9.13362 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 09, September 2022

## STRATEGI  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN  PELAYANAN  TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK MENDORONG  MINAT  MASYARAKAT  MENGURUS  IZIN  MENDIRIKAN BANGUNAN

## Sahad Pardamaian, Khairul, Hurip Pratomo
Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia Prodi  Administrasi Publik, STISIP Imam Bonjol, Indonesia Email: sahadsagurung@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk menjelaskan  strategi  Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitattif. Pengumpulan data melalui wawancara dari informan sebanyak 22 orang informan  dari  unsur  pemerintah  dan  masyarakat.  Triangulasi  dilakukan  untuk menguji  keabsahan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi . Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  masih  memiliki  pengetahuan  yang rendah tentang manfaat izin mendirikan bangunan sehingga strategi pemda adalah dengan insentif, disinssentif dan penegakan perda memalui  pemasangan  spanduk dan  baliho  di  sepanjang  jalan  koridor.  Strategi  dalam  rangka  meningkatkan kesadaran  masyarakat  dalam  mengurus  IMB  adalah  dengan  banyak  melakukan sosialisasi  sampai  ketingkat  kecamatan,  serta  menempatkan  kantor-kantor pembantu pelayanan di kecamatan. Strategi berikutnya adalah dengan peningkatan kualitas  pelayanan  pemberian  IMB  dengan  pelatihan  kepada  petugas  secara periodik. Penelitian ini merekomendasikan perlu mengevaluasi sistem penegakan IMB,  memperhatikan  pemahaman  undang-undang  sebagai  dasar  penerapan  IMB dan  mendorong  kesadaran  masyarakat  dalam  mengurus  IMB  serta  perlunya perluasan layanan sebagai dampak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kata Kunci: Strategi,  Izin Mendirikan Bangunan, Analisis SWOT.

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  strategy  of  the  Investment  Office  and  One-Stop Integrated  Services  of  Mentawai  Islands  Regency  and  analyze  the  factors  that contribute to increasing public awareness to manage IMB. The approach used in
this  study  is  a  qualitative  approach.  Data  collection  through  interviews  from informants as many as 22 informants from government and community elements. Triangulation was performed to test the validity of data obtained from interviews and observations. The results showed that the community still has low knowledge about the benefits of building permits so that the local government's strategy is to incentive, disincentive and enforcement of local regulations through the installation of banners and billboards along the corridor road. The strategy in order to increase public awareness in managing IMB is to conduct a lot of socialization to the sub- district  level,  and  place  service  auxiliary  offices  in  the  sub-district.  The  next strategy  is  to  improve  the  quality  of  IMB  delivery  services  by  training  officers periodically.  This  study  recommends  the  need  to  evaluate  the  IMB  enforcement system, pay attention to the understanding of the law as the basis for implementing IMB and encourage public awareness in managing IMB and the need for service expansion as a geographical impact of Mentawai Islands Regency.
Keywords: strategy, building permit, SWOT analysis.

## Pendahuluan
Mendirikan bangunan adalah aktivitas biasa masyarakat terutama yang  bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pokok primer akan perumahan. Selain itu  bangunan yang didirikan untuk kegiatan lain seperti perkantoran, pergudangan, rumah sakit, sekolahan, pertokoan  dan  lain  sebagainya.  Pendirian  bangunan  sudah  dianggap  sebagai  rutinitas dalam  masyarakat,  sehingga    sering  dilakukan  tanpa  izin  pemerintah.  Pembangunan sebuah konstruksi seringkali izin bangunan dianggap sebagai salah satu indikator negara mengatur  peruntukan  lahan  dan  mengatur  kehidupan  bertetangga  dalam  ranah  public (World Bank, 2019).
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  belum menjadi  fokus  perhatian  pemerintah  maupun  masyarakat.  Masyarakat  mendirikan bangunan  di  daerahnya  tidak  meminta  izin  kepada  pemerintah,  sedangkan  pemerintah tidak mengambil sikap atas tindakan masyarakat. Sering terjadi konflik antar masyarakat karena pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Bangunan tersebut pada akhirnya akan saling mengganggu satu sama lain dan pada akhirnya akan menjadi konflik berkepanjangan  bila  bangunan  tersebut  tetap  didirikan.  Tujuan  dari  IMB  adalah  untuk melegalkan  bangunan  sesuai  dengan  tata  ruang  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah (Refandy et al., 2019).
Pemerintah menerbitkan izin mendirikan bangunan  untuk  dapat  memantau dan mengatur  proses  perizinannya  sehingga  lahan  yang  dibangun  lebih  tertata,  tidak mengganggu dan membahayakan masyarakat. Tujuan dan manfaat dikeluarkannya IMB oleh pejabat yang berwenang antara lain: (a) untuk menata bangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota (b) untuk menjamin keselamatan masyarakat (c) untuk tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan (d) untuk pengaturan dan penertiban
atas pelaksanaan mendirikan, menggunakan dan merobohkan bangunan (Kumara et al., 2022).
Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB  masih kurang, kecuali masyarakat yang bergerak di bidang kontraktor, sebagai persyaratan pengurusan izin lainnya untuk memenuhi  syarat  ikut  tender  maupun  swakelola.  Di  sisi  lain,  IMB  dalam  lingkungan pemerintahan kabupaten belum menjadi prioritas. Hal ini dapat dibuktikan dari 21.153 rumah tangga hanya 1.323 dari tahun 2010 sampai dengan 2020  atau sekitar 6%  yang mengajukan izin mendirikan bangunan (Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 2023).
Masyarakat  yang  tidak  mengurus  izinnya,  akan  mengakibatkan  masalah  sebagai berikut:  (1)  lahan  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya,  (2)  aktivitas  dalam  lokasi bangunannya  akan  mengganggu  ketertiban  masyarakat,  (3)  bangunan  yang  akan mengambil bahu jalan karena tidak sesuai dengan koefisien dasar bangunan, (4) tempat parkir  yang  tidak  memadai.  (5)  tidak  tertatanya  bangunan  sehingga  tidak  memenuhi estetikanya.  Efridawati  &  Nasution  (2013)  menemukan  bukti  bahwa  masyarakat  yang mengurus izin bangunannya akan terhindar dari pembongkaran.
Penelitian  ini  untuk  menganalisis  strategi  DPMPTSP  untuk  mendorong  minat masyarakat  untuk  mengurus  IMB.  Bagaimana  strategi  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB dan analisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB.

## Kajian Pustaka
A. Konsep tentang Strategi
Mintzberg (1987) menyatakan bahwa strategi merupakan upaya sadar dalam melakukan serangkaian kegiatan dan merupakan panduan dalam menghadapi sebuah situasi.  Chaffee (1985) membagi strategi menjadi tiga model yaitu:
1. Model  linier  yang  berfokus  pada  strategi  terdiri  dari  keputusan,  tindakan,  atau rencana yang terintegrasi yang akan menetapkan dan mencapai tujuan organisasi yang layak.
2. Model adaptif yaitu perhatian pada pengembangan kelayakan antara peluang dan risiko  yang  ada  di  lingkungan  eksternal  dan  sumber  daya  organisasi  untuk mengeksploitasi peluang.
3. Model interpretatif didasarkan pada kontrak social dalam pandangan organisme atau biologis organisasi yang cocok dengan adaptif.
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pelayanan Publik
Pelayanan IMB merupakan bentuk pelayanan publik, oleh aparatur pemerintah daerah/kota,  yaitu  bagaimana  mereka  memberikan  pelayanan  di  bidang  IMB. Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  telah  membuka  aksesnya  untuk memberikan  pelayanan  publik  berupa  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP). Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  berusaha  menetapkan  strategi  unntuk meningkatkan pelayanan pengurusan IMB. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2015 pasal 153 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan interpretasi dari Undang-undang nomor 41 tahun 2009.  Penellitian ini  menggunakan  acuan  perda  dan  Undang  undang  tersebut  untuk  menentukan kerangka pikir penelitian dijelaskan pada gambar 1 berikut ini.:

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## Metode Penelitian
Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis. Moustakas  (1994)  membahas  prinsip-prinsip  filosofis  dan  prosedur  metode fenomenologis  dimana  beliau  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa metode  kualitatif  untuk penelitian  fenomenologi  sering  disebut  sebagai  paradigma  interpretif  (interpretive paradigm).
Informan penelitian ini adalah orang orang yang dianggap mengetahui secara pasti tentang IMB di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informan tersebut adalah Kepala Dinas DPMPTSP dan staf yang membidanginya, masyarakat/badan usaha yang mengurus IMB dimaksud  dan  Kepala  Satpol-PP  dan  perangkatnya  yang    melaksanakan    penegakkan Perda yang berhubungan dengan IMB.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  wawancara  untuk  mendapatkan informasi dari informan yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan  dianalisis  dengan  merujuk  penjelasan  pada  tahapan  analisis  fenomenologis (Moustakas, 1994) dan (Huyler & McGill, 2019)
Analisis data menggunakan tahapan analisis fenomenologis yang  dilakukan oleh Creswell  &  Poth,  (2017)  yaitu  peneliti  menuliskan  hasil  wawancara,  menemukan pernyataan,  mengelompokkan  ke  dalam  unit-unit  bermakna,  mengkonstruksikan bagaimana gejala, melakukan konstruksi makna,  mengungkapkan temuan dan merangkai deskripsi temuan menjadi laporan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  merupakan  lembaga  teknis  daerah  yang  mempunyai tugas  pokok  melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang

## Peningkatan Jumlah IMB
penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu,  yang  meliputi  pelaksanaan  koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
Penelitian menganalisis strategi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu  pintu  kabupaten  kepulauan  mentawai  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam  mengurus  IMB  dan  mendiskripsikan  faktor-faktor  yang  berkontribusi  dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus  IMB.    Strategi  pemerintah Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk mengurus IMB. Strategi yang digunakan untuk menyadarkan masyarakat agar mengurus IMB yaitu : 1). Dengan strategi Insentif
2). Dengan strategi Disinsentif, dan 3). Dengan cara strategi Penegakan Hukum.

## A. Aspek Strategi Insentif
Mintszberg dan Quinn (1991) menyatakan bahwa strategi merupakan sebuah rencana atau pola yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama.  DPMPTSP mencapai tujuan  erat  kaitannya  dengan    minat  masyarakat  dalam  mengurus  izin.  Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus IMB  dibutuhkan berbagai cara baik dengan strategi Insentif, Disinsentif dan Penegakan perda.
Strategi Insentif adalah merupakan sebuah cara atau jalan yang dilakukan oleh pemerintah  Kabupaten  kepulauan  Mentawai,  dengan  usaha  yang  insentif  dalam memperbaiki  suatu  syarat  yang  kompetitif  untuk  mencapai  sebuah  tujuan,  startegi insentif  ini  dapat  dilihat  dengan  tetap  memberikan  izin  kepada  masyarakat  yang memiliki rumah walaupun sudah dibangun sebelum peraturan wajib mengurus IMB sebelum  membangun,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Pemutihan,  tapi  tetap harus memenuhi persyaratan dalam mengurus IMB, misalnya jarak bangunan dengan sepadan jalan dan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Strategi selanjunya agar masyarakat mau mengurus IMB dibutuhkan bantuan dari  Pemerintah  seperti  Subsidi  dalam  pengurusan  IMB.  Hasil  penelitian mengungkapkan  terkait  strategi  Insentif  yang  dibutuhkan  masyarakat  saat  ini  untuk pengurusan  IMB  adalah  adanya  Subsidi  dari  Pemerintah  atau  dengan  pembiayaan gratis.

## B. Aspek Strategi Disinsentif
Strategi Disinsentif, merupakan suatu strategi dalam mencegah atau membatasi pertumbuhan, atau dalam mengurangi kegiatan yang bertentangan dengan tata ruang, atau  bertentangan  dengan  strategi  insentif,  sebagai  contoh  menghubungkan  hak dengan  kewajiban  masyarakat,  seperti  masyarakat  tidak  akan  menerima  BLT  jika belum mengurus atau memiliki IMB dan hak-hak lain yang berhubungan dengan hak yang akan diterima tapi kewajiban mengurus IMB belum dilakukan.
Hasil  penelitian  mengungkapkan  hal  berbeda    bahwa  tidak  hanya  bantuan sosial  yang  bisa  dikaitkan  dengan  pengurusan  IMB  seperti  pengurusan  Dokumen Kependudukan  bisa  dikaitkan  dengan  IMB.  Bagi  PNS  dokumen  kepangkatan  bisa dikaitkan  dengan  IMB.  Artinya  banyak  cara  untuk  menstimulus  orang  agar  mau mengurus IMB.
C. Aspek Strategi Penegakkan Perda
Strategi  Penegakan  Perda,  sebuah  strategi  dalam  mensukseskan  dan menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  sehingga  tidak  akan  ada  yang  kehilangan haknya, dan yang menegakkan perda ini adalah satuan polisi pamong praja, ini bisa dilihat di pasal 255 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kita tahu bahwa tujuan adanya peraturan daerah adalah kepastian hukum jelas, termasuk  menciptakan,  serta  memelihara  ketentraman  dan    menciptakan  ketertiban hukum, dan kalau ada masyarakat yang sudah membangun tapi belum mengurus izin, harus diberhentikan dulu sampai telah memiliki izin, kalau bangunan yang dibuat tidak sesuai  dengan izin yang dimiliki harus dilakukan pembongkaran.
Secara umum strategi yang harus dilakukan sebagai berikut:
1. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap IMB, tingkat pendidikan, keadaan sosial  ekonomi  dan  latar  belakang  budaya  telah  menimbulkan  rendahnya kesadaran. Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi sesuai dengan hasil penelitian (Sadewa & Astuti, 2018).
2. Terbatasnya  SDM  pelayanan  pun  menjadi  salah  satu  faktor  penghambat  dalam pelayanan  perizinan.  Strategi  yang  dilakukan  Kantor  Bagian  Admnistrasi Pembangunan  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  menambah kuantitas  petugas  agar  dapat  memberi  pelayanan  sepenuhnya.  Sejalan  dengan penelitian  Kharisma  dan  Yuningsih  (2017)    bahwa  keterbatasan  SDM  dalam layanan akan menghambat proses pelayanan yang terjun ke lapangan.
3. Strategi  berikutnya  adalah  dengan  peningkatan  kualitas  pelayanan  pemberian IMB  bagi  Masyarakat  dengan  memberikan  pelatihan  kepada  petugas  secara periodik.
4. Faktor  geografis  Kepulauan  Mentawai  yang  terdiri  dari  berbagai  pulau menyebabkan  Pemda  Kabupaten  kepulauan  Mentawai  sulit  melakukan pengawasan  pelanggaran  IMB.  Strategi  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB dengan menempatkan kantor-kantor pembantu pelayanan di kecamatan yang ada di beberapa pulau seperti Sipora, Siberut dan Sikakap. Penelitian ini juga memperkuat apa yang pernah dilakukan Situmorang (2020) bahwa kondisi/letak geografis dapat mempengaruhi masyarakat datang ke tempat pelayanan.
5. Strategi  selanjutnya  peningkatan  Sarana  dan  Prasarana  Penunjang  agar  fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai  dapat  lebih optimal dalam memberikan  pelayanan  IMB  maka  berbagai  macam  sarana  dan  prasarana penunjangnya  harus  tersedia  dengan  baik  dan  layak  khususnya  sarana  dan prasarana administratif seperti Petunjuk Teknis (Juknis) kemudian komputer, dan lain-lain  masih  terbatas.  Penelitian  ini  turut  memperkuat  studi  yang  dilakukan Kaseger  et  al.,  (2021)  bahwa  faktor  sarana  dan  prasarana  akan  mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pemerintah.
D. Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Untuk Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Dalam Mengurus IMB
Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat mengetahui pentingnya IMB dan  dampaknya,  namun  sejauh  ini  mereka  belum  mengubah  perilakunya  mulai  dari manifestasi  sikap  maupun  perubahan  perilakunya,  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Tue, 2019).
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Perda adalah faktor Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  atau  Sikap  Pelaksana  dan  Struktur  Birokrasi. Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian    (Mustafa,  2015)  menemukan  fakta  bahwa berbagai  strategi  yang  dilakukan  yaitu  strategi  inti,  strategi  konsekuensi,  strategi pelanggan,  strategi pengawasan dan strategi budaya.
Selanjunya  hambatan dalam melakukan pelayanan disebabkan oleh pelayanan izin  mendirikan  bangunan  ini  masih  dilakukan  secara  manual,  banyak  berkas  yang harus  dilengkapi  dan  melibatkan  dua  dinas  terkait  sehingga  berdampak  pada  waktu pengurusan yang cukup lama (Amelia, 2023). .
Rekomendeasi tersebut antara lain agar strategi yang dilaksanakan benar-benar dapat  dilaksanakan dengan baik,  benar-benar menempatkan dirinya sebagai  pelayan publik, harus bersabar dalam memberikan pelayanannya. Perlunya sosialisasi bahwa pengurusan  IMB  dapat  dilakukan  secara  online  serta  meningkatkan  pelayanan pengurusan  IMB  melalui  mobil  keliling  sehingga  masyarakat  umum  yang  belum terjangkau dapat dijangkau melalui mobil keliling.

## Conclusion
Kesimpulan  penelitian  ini  berupa  strategi  yang  dilakukan  DPMPTSP  untuk mendorong minat masyarakat  mengurus IMB yaitu strategi insentif, strategi disinsentif dan strategi  penegakan perda.      Strategi  pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat pengurusan IMB berupa pemutihan dan pembiayaan subsidi atau  gratis.  Strategi  kedua  melakukan  sosialisasi  serta  menempatkan  kantor-kantor pembantu pelayanan di kecamatan untuk memberikan informasi dn dikitka denan BLT dan kenaikan pangkat PNS. Ketiga strategi penegakan perda untuk mengevaluasi sistem penegakkan IMB dan  memperhatikan pemahaman UU berkaitan IMB.
Saran  penelitian  adalah  mengembangkan  penelitian  masadeepan  dengan  faktor yang  berkontribusi  terhadap  minat  masyarakat  dalam  pengurusan  IMB.  Faktor  faktor yang berkontribusi berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menuntut perluasan layanan. Selain itu  rekomendasi   penelitian ini  penegakkan perda oleh Satpol PP belum berjalan di Mentawai, sehingga penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan penegakkan Perda IMB oleh Satpol PP dan pengawsan IMB ini di dukung oleh instansi terkait.

## BIBLIOGRAFI
Amelia,  S.  (2023).  Efektivitas  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Dalam  Rangka Mewujudkan Penertiban  Pembangunan Di Kota Medan. Jurnal Ilmiah  Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL] , 3 (1), 1–13. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15340
Chaffee, E. E. (1985). Three Models of Strategy. The Academy of Management Review ,
10 (1), 89–98. https://doi.org/10.2307/258215
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches (FOURTH EDI). SAGE Publications, Inc.
Efridawati,  &  Nasution,  M.  A.  (2013).  Studi  Kebijakan  Pelayanan  Izin  Mendirikan Bangunan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 27–37.
Huyler,  D.,  &  McGill,  C.  M.  (2019).  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed  Methods  Approaches,  by  John  Creswell  and  J.  David  Creswell.  Thousand Oaks, CA: Sage Publication, Inc. 275 pages, $67.00 (Paperback). New Horizons in Adult Education and Human Resource Development, 31(3), 75–77. https://doi.org/10.1002/nha3.20258
Kaseger, E., Akbar, H., Amir, H., Astuti, W., & Ningsih, S. R. (2021). Analisis Faktor Kualitas Pelayanan Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Dalam Pelayanan Rawat Jalan Di Wilayah Kerja Puskesmas X. Jurnal Aplikasi Fakultas Teknik, 3(1), 23–34.
Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  (TDUP)  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 6(2),
11. https://www.mendeley.com/catalogue/6e6d9758-be99-3ac2-8623-
771f2eb618ac/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.5&utm_campaign=open_ catalog&userDocumentId=%7Bda453a5c-1ed9-4b0d-be83-7ee91d218a98%7D
Kumara,  I.  N.  I.,  Jaya,  N.  M.,  &  Adnyana,  I.  B.  P.  (2022).  Upaya  Dan  Strategi Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Pada  Pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Di Kabupaten Badung. Jurnal Spektran, 10(2), 127. https://doi.org/10.24843/spektran.2022.v10.i02.p09
Mintzberg,  H.  (1987).  The  strategy  concept  I.  California  Management  Review;  Fall,
30(1), 11. http://courses.ce.metu.edu.tr/ce726/wp- content/uploads/sites/62/2016/10/Mintzberg-5Ps-for-Strategy.pdf Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods.
https://doi.org/10.4135/9781412995658
Mustafa,  D.  U.  (2015).  Tanggung  Jawab  dan  Responsivitas  Birokrasi  Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar).
Refandy, R., Subarkah, S., & Suparnyo, S. (2019). Kebijakan Peningkatan Pemungutan Ijin  Mendirikan  Bangunan  (Imb)  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli
Daerah (Pad) Di Kabupaten Kudus. Jurnal Suara Keadilan, 19(2). https://doi.org/10.24176/sk.v19i2.3232
Sadewa, H., & Astuti, P. (2018). Analisis Proses Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan Di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Semarang. Journal of Politic and Government Studies, 7(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20241
Situmorang,  H.  (2020).  Persepsi  Perawat  Tentang  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan Dengan  Pelayanan  Kesehatan  Neonatal  di  Pedalaman  Papua.  Jurnal  Keperawatan Tropis Papua, 3, 120–126. https://doi.org/10.47539/jktp.v3i1.96
Tue,  N.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  36  Tahun  2011  Tentang  Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Al-Buhuts , 15 , 65–83. https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1105

## Copyright holder:
Sahad Pardamaian, Khairul, Hurip Pratomo   (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: