237

## MENOLAK PORNOGRAFI: MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN
Siti Musdah Mulia *
__________________________________________________

## Abstract
When  people  listen  to  the  word  pornography,  what  they  have  in  their imagination  is  a  sexy  woman  that  can  arouse  sexual  desire.  Some  people perceive  pornography  and  women  are  interrelated  and  unseparable.  If pernography is then correlated with moral degradation, consequently women are claimed to be the axis of demoralization. Thus, the problem is how to prevent the women from moral degradation, if needed by limiting their rights through constitution. To support the idea they use religious teachings based on  the  interpretation  of  Islamic  scholars.  Normatively,  by  intensive observation,  it  is  found  out  that  Quranic  verses  and  the  tradition  of  the Prophet are on the side of women
Therefore, pornography cannot be stopped merely by discriminating and limiting  the  rights  of  the  women.  What  has  to  be  done  is  providing  the women with knowledge and awareness of sex by strengthening the function of family and giving sex education responsibly.
Keywords: Pornografi,  RUU  APP,  Diskriminasi  Perempuan, Pendidikan Keluarga, Pendidikan Seks.
______________
S ALAH satu  isu  penting  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  di  era reformasi  ini  adalah  merebaknya  kasus-kasus  pornografi  pada semua  elemen  masyarakat,  mulai  dari  perkotaan  sampai pedesaan,  dari  kalangan  elit  sampai  kalangan  “akar  rumput”. Sejumlah  kajian  menyimpulkan  bahwa  kondisi  krusial  tersebut sesungguhnya  merupakan  akumulasi  dari  beberapa  faktor.
* Penulis  adalah  Ahli  Peneliti  Utama  bidang  lektur  agama,  dan Dosen
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta. email: m-mulia@indo.net.id
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
238 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Pertama ,  lumpuhnya  sistem  hukum  di  negeri  ini  dan  salah  satu indikasinya adalah tidak tegaknya sejumlah peraturan perundang- undangan  yang  ada  berkaitan  dengan  penghapusan  pornografi. Kedua , kurang berfungsinya lembaga keluarga dalam memainkan peran  edukatif  mendidik  anggota  mereka. Ketiga ,  gagalnya institusi pendidikan, termasuk lembaga pendidikan agama dalam menanamkan  moralitas  dan  nilai-nilai  etika  kepada  anak  didik. Keempat ,  masih  kentalnya  budaya  patriarki  di  masyarakat  yang memandang  perempuan  sebagai  subordinat  laki-laki  dan memposisikan  perempuan  hanya  sebagai  obyek  seksual. Akibatnya,  media  cetak  dan  elektronik  penuh  dengan  gambar tubuh perempuan yang erotis. Kelima , kuatnya interpretasi agama yang  bias  jender  dan  tidak  akomodatif  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan perempuan sebagai  penggoda  dan  sumber  fitnah,  serta  tidak  memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Keenam , pengaruh globalisasi yang  menyebarkan  pola  hidup  kapitalistik,  hedonistik,  dan materialistik.
Akan  tetapi,  faktor-faktor  penyebab  pornografi  yang disinggung  di  atas  tidak  banyak  dibahas  dalam  mencari  solusi. Ironisnya,  faktor  penyebab  utama  yang  sering  dijadikan “kambing  hitam”  bagi  maraknya  pornografi  adalah  ulah  dan kebebasan  kaum  perempuan,  terutama  kebebasan  dalam berbusana  dan  berekspresi,  serta  kebebasan  dalam  pergaulan. Umumnya  masyarakat  menuding  perempuan  sebagai  sumber masalah: perempuan mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya yang sensual sehingga kasus-kasus pornografi tumbuh bak jamur di  musim  hujan.  Dengan  asumsi  dasar  seperti  ini  maka  solusi yang  ditawarkan  mudah  ditebak,  yaitu  mengontrol  tubuh perempuan;  membatasi  kebebasannya,  dan  yang  paling mengemuka  akhir-akhir  ini  adalah  menyodorkan  Rancangan Undang-undang  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU  APP) yang isinya sungguh-sungguh menempatkan perempuan sebagai obyek hukum.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
239
Apa  itu  pornografi?  Betulkah  perempuan  penyebab meningkatnya  kasus-kasus  pornografi  di  negeri  ini?  Betulkah upaya  mengeliminasi  pornografi  harus  dilakukan  melalui undang-undang  yang  diskriminatif  terhadap  perempuan? Mengapa  dalam  banyak  isu,  perempuan  selalu  diposisikan sebagai  obyek?  Bagaimana  Islam  memandang  pornografi? Dan apa  solusi  yang  ditawarkan  Islam  dalam  upaya  mengeliminasi pornografi?  Pertanyaan-pertanyaan  kritis  inilah  yang akan dijawab dalam tulisan berikut.

## Pornografi: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Istilah  pornografi  berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno porne , maksudnya  adalah  budak  seks  perempuan,  dan graphos yang berarti  penulisan  atau  penggambaran  mengenai  tindak-tanduk tersebut.  Analisis  semantik  terhadap  akar  kata  pornografi membawa kepada kesimpulan dasar bahwa inti utama pornografi adalah eksploitasi tubuh perempuan, pengebirian hak-hak dasar perempuan,  serta  penyalahgunaan  tujuan  seksualitas  terhadap perempuan.
Menurut  kamus  Webster,  “pornografi  adalah  tulisan  atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang  yang  melihat  atau  membacanya.”  Definisi  senada dinyatakan  oleh  H.  B.  Jassin,  budayawan  terkemuka  bahwa pornografi  menciptakan  fantasi  pembaca  atau  penonton  ke daerah-daerah  seputar kelamin,  fantasi itu kemudian membakar berahi.  Makin  lama  seseorang  terekspos  pada  materi  porno, besar  kemungkinan  makin  intens  rangsangan  seksual  yang ditimbulkannya.” 1 H. B. Yassin menekankan pornografi sebagai karya manusia dalam bentuk cerita, gambar, film, tarian atau pun lagu  yang  diciptakan  semata-mata  dengan  maksud  membakar nafsu berahi orang lain sehingga merangsang syahwat serta dapat menimbulkan pikiran-pikiran jorok di benaknya.”
1 Majalah Pantau , Nomor 21 Januari 2002.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
240 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Catharine  A.  MacKinnon  menawarkan  definisi  legal pornografi sebagai penggambaran tegas perendahan perempuan secara seksual melalui gambar dan atau perkataan, dan termasuk di  dalamnya  perempuan  yang  didehumanisasi  serta  diobjekkan, sebagai  seseorang  sedang  menikmati  kesakitan,  perendahan martabat,  maupun  perkosaan  dalam  konteks  yang  membuat kondisi-kondisi ini menjadi seksual. 2
Dari  ragam  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun  pornografi  sudah  menjadi  endemik  di  tengah  kita, namun hingga saat ini belum ditemukan satu rumusan yang jelas dan  disepakati  bersama  mengenai  pengertian  pornografi. Namun,  tidak  salah  jika  dirumuskan  bahwa  pornografi  adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, video,  terawang,  tayangan  atau  media  komunikasi  lainnya  yang sengaja  dibuat  untuk  memperlihatkan  secara  terang-terangan atau  tersamar  kepada  publik  alat  vital  dan  bagian-bagian  tubuh serta  gerakan-gerakan  erotis  yang  menonjolkan  sensualitas  dan atau  seksualitas,  serta  segala  bentuk  perilaku  seksual  dan hubungan  seks  manusia  yang  patut  diduga  menimbulkan ransangan nafsu berahi pada orang lain. Pornografi adalah upaya menimbulkan rangsangan syahwat pada seseorang, baik laki-laki maupun  perempuan.  Artinya,  segala  bentuk  ekspresi  yang sensual dan erotis serta merangsang, baik dilakukan oleh laki-laki atau perempuan masuk dalam kategori pornografi dan karenanya harus dihilangkan.
Pornografi  jelas  merugikan  dan  merendahkan  martabat kemanusiaan  perempuan  karena  mereka  menjadi  obyek pelecehan  dan  eksploitasi  karena  tubuh  perempuan dikelompokkan  dan  dijual  sebagai  bahan  hiburan.  Itulah mengapa  dalam Ensiklopedia  Feminisme yang  diusung  kelompok feminis merumuskan pornografi sebagai penggambaran material
2 Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of The State (Harvard: Harvard University Press, t.th.).
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
241
seksual  yang  mendorong  pelecehan  seksual  dengan  kekerasan dan  pemaksaan.  Kaum  feminis  cenderung  melihat  pornografi dan pornoaksi sebagai bentuk perilaku kekerasan dan pemaksaan terhadap perempuan.

## Cara Memandang Tubuh Perempuan
Persepsi  seseorang  terhadap  pornografi  sangat  dipengaruhi oleh  cara  pandang  mereka  terhadap  tubuh  perempuan. Pertanyaannya,  apakah  tubuh  perempuan  merupakan  sumber dosa?  Lalu  mengapa  Tuhan  menciptakan  makhluk  berjenis kelamin perempuan? Apakah pornografi dapat dieliminasi hanya dengan  menutup  rapat  tubuh  perempuan  sebagaimana  terjadi dalam  budaya  Arab?  Mengapa  tubuh  perempuan  rentan mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan?
Perbedaan  interpretasi  mengenai  pornografi  sangat dipengaruhi  oleh  pandangan  tentang  entitas  perempuan. Kelompok  yang  memandang  perempuan  hanyalah  seonggok daging, tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani, dan tidak punya potensi, pasti berkeyakinan bahwa pornografi itu muncul karena  ulah  perempuan,  karena  mereka  mengumbar  tubuhnya sedemikian  rupa.  Sebaliknya,  mereka  yang  memposisikan perempuan sebagai  manusia utuh,  mulia, dan  bermartabat pasti tiba  pada  kesimpulan  bahwa  pornografi  adalah  kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai  kemanusiaan,  ramah  perempuan  dan rahmah  li  al- ‘âlamîn , Islam datang menggugat semua bentuk pornografi yang rentan mengeksploitasi tubuh perempuan.
Pandangan  yang  mengemuka  di  masyarakat  adalah  bahwa pornografi  dapat  dituntaskan  hanya  jika  tubuh  perempuan ditutup rapat dan perempuan dikontrol sedemikian rupa, seperti: dilarang  keluar  malam;  harus  menutup  rapat  seluruh  tubuh; dilarang mengekspresikan tubuh dengan mengumbar sensualitasnya.  Bahkan  tidak  sedikit  tokoh  masyarakat berpandangan  sebagai  berikut:  “untuk  menghindari  anak-anak
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
242 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
dari  perkosaan  dari  bahaya  pornografi  maka  di  dalam  rumah anak-anak harus menutup tubuhnya rapat-rapat.”
Logika semacam ini dijumpai pula dalam kebijakan otonomi daerah.  Dalam  salah  satu  Perda  Syariat  tertulis;  “Untuk menghindari  perempuan  dari  perbuatan  maksiat,  dosa  dan  dari tindakan  perkosaan,  maka  perempuan  dilarang  keluar  malam.” 3 Menggelikan,  perempuan  sebagai  korban  justru  dilarang  dan dibatasi, sementara pelaku maksiat dan pemerkosanya yang nota bene  adalah  laki-laki  malah  dilepaskan  dan  bebas  berkeliaran. Mengapa  bukan  para  penjahat  tersebut  yang  ditangkap  dan dipenjarakan  sehingga  terbangun  rasa  aman  dan  tenteram  di masyarakat  yang  menjadi  prasyarat  bagi  pembangunan kesejahteraan  masyarakat.  Artinya,  yang  perlu  diawasi  dan dikontrol  adalah  para  pelaku  kejahatan  di  masyarakat,  bukan para korban atau mereka yang berpotensi menjadi korban. Cara ini  mungkin  efektif  dalam  membangun  kestabilan  dan kesejahteraan masyarakat.
Masih  disangsikan,  apakah  betul  logika  penutupan  atau pengharusan  jilbab  bagi  perempuan  serta  pembatasan  dan pengekangan  tubuh  perempuan  akan  berdampak  positif  bagi upaya  mengeliminasi  perkosaan  dan  pornografi?  Sayangnya dalam  realitas  sosiologis  di  masyarakat  tidak  seperti  itu,  dalam kehidupan  nyata  justru  lebih  kerap  terjadi  makin  hipokrit masyarakat maka makin tinggi angka kekerasan dan pelanggaran hak-hak  perempuan.  Buktinya,  negara  Saudi  Arabia  yang pemerintahnya memperlakukan kebijakan ketat berupa menutup rapat tubuh perempuan ternyata memiliki angka perkosaan dan kasus pelecehan seksual yang sangat tinggi.
Pertanyaannya,  bagaimana  paradigma  yang  tidak  adil  itu terbentuk  dalam  masyarakat?  Jawabnya  simpel  saja.  Berabad- abad lamanya konstruksi sosial, termasuk di dalamnya konstruksi
3 Siti Musdah Mulia, “Perda Syariat dan Peminggiran Perempuan”, Jurnal Perempuan , No. 49 (2006).
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
243
nilai-nilai etika yang selama ini ada dalam masyarakat merupakan pantulan  dari  nilai-nilai  moral  yang  dideskripsikan  oleh  kaum laki-laki  berdasarkan  cara  pandang  mereka.  Selama  ini  kaum perempuan  didikte  dan  dipinggirkan  oleh  kekuasaan  kultur patrialkal,  termasuk  di  bidang  moralitas.  Penilaian  moralitas dalam masyarakat yang timpang sejak zaman dahulu kala dalam mitos-mitos  menghasilkan  setumpuk  stereotip  negatif,  seperti perempuan  dianggap  sebagai  penggoda,  perusak  kesucian  laki- laki, pembawa bencana, dan lainnya. 45
Akibatnya kebijakan dan hukum yang dibuat pun cenderung berpihak  pada  laki-laki  dan  merugikan  pihak  perempuan, termasuk  kebijakan  anti  aborsi  dan  kebijakan  anti  pornografi. Kebijakan  anti  pornografi  misalnya,  melulu  hanya  dilihat  dari perspektif moralnya saja, padahal ada masalah yang lebih penting yang  seharusnya  menjadi  fokus  perhatian  yakni  pornografi berpotensi  menjadikan  perempuan  sebagai  objek.  Dalam rekomendasi  umum  No.  19  yang  dikeluarkan  Komite  PBB tahun  1992  tentang  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi terhadap perempuan dinyatakan secara tegas tentang sikap-sikap tradisional  di  mana  perempuan  dianggap  subordinasi  laki-laki. Sikap-sikap  ini  juga  mengakibatkan  berkembangnya  pornografi, penggambaran dan eksploitasi komersial lainnya atas perempuan sebagai objek seksual daripada sebagai individu-individu. Semua ini memberikan dorongan pada kekerasan berbasis gender.
Kesimpulannya,  kelompok  feminis  melihat  pornografi sebagai  bentuk  perilaku  kekerasan  dan  pemaksaan  terhadap perempuan. Pornografi mempunyai andil yang sangat signifikan dalam  mempromosikan  perempuan  sebagai  obyek  seks. Fatalnya, di masyarakat lalu tertanam anggapan bahwa 'kekuatan' utama  perempuan  adalah  tubuhnya,  bukan  faktor-faktor  lain seperti: keunggulan intelektual, kepribadian, keluasaan wawasan,
4 Ulasan  yang  lebih  dalam  soal  ini  lihat  Siti  Musdah  Mulia  dan  Anik Farida, Perempuan dan Politik (Jakarta: Gramedia, 2005).
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
244 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
kecakapan  dan  keuletannya  bekerja.  Tidak  mengherankan  jika pada  umumnya laki-laki  menganggap perempuan  hanyalah sebagai  pemuas  syahwat.  Sebuah  penelitian  misalnya menunjukkan  bahwa  sekelompok  laki-laki  yang  disuguhi  film yang sarat dengan adegan seks, kemudian bertemu dan berbicara dengan  perempuan  yang  berpenampilan  seksi,  ternyata perhatiannya lebih tertuju pada tubuh perempuan itu ketimbang apa yang dikatakannya.
Konsekuensinya,  karena  perempuan  dianggap  sebagai sekedar  makhluk  yang  keunggulan  utamanya  adalah  daya  tarik seksual,  maka  laki-laki  tidak  merasa  bersalah  untuk memperlakukannya  sekadar  sebagai  'alat  permainan  seks'  atau sekedar  seonggok  daging.  Perempuan  tidak  lagi  dilihat  sebagai manusia  yang  berjiwa  dan punya  perasaan.  Cara  pandang  ini, pada gilirannya mendorong laki-laki melihat dan memperlakukan perempuan sebagai kaum yang derajatnya lebih rendah dan lebih pinggiran.  Pandangan  subordinatif  tersebut  menjadi  akar terjadinya  berbagai  praktek  pelecehan  seksual  terhadap perempuan  seperti  terlihat  dalam  berbagai  bentuk  pornografi. Tambahan  lagi  karena  pornografi  sendiri  lazim  memuat  unsur- unsur  yang  mengandung  pembenaran  terhadap  kekerasan seksual  terhadap  perempuan.  Misalnya  saja  banyak  film  porno yang  memuat  adegan  perkosaan,  baik  secara  sendiri-sendiri maupun  beramai-ramai  terhadap  perempuan.  Akibat  kuatnya tertanam  cara  pandang  semacam  itu,  kita  bisa  meramalkan bahwa  pelecehan,  penindasan,  dan  eksploitasi  terhadap perempuan akan terus bertahan dan media pornografi memberi justifikasi terhadap perendahan martabat perempuan
tersebut. Karena itu, harus ada upaya sistemik dan terorganisasi untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari jebakan kekerasan dan pemaksaan melalui berbagai cara.
Terlebih  lagi,  sering  digambarkan  bahwa  perempuan,  yang menjadi korban, juga “menikmati” pemerkosaan tersebut. Begitu juga  dengan  beragam  aktivitas  seksual  tidak  manusiawi  lainnya,
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
245
seperti  aktivitas  seksual  dengan  cara-cara  yang  sadis,  aktivitas seksual  dengan  binatang.  Gambaran-gambaran  semacam  ini membangun  pandangan  yang  salah  mengenai  aktivitas  seksual yang  sebenarnya  membuat  perempuan  menderita.  Tidak  salah jika  disimpulkan  bahwa  pornografi  adalah  produk  yang  sangat tidak  bersahabat  dengan  perempuan  dan  merupakan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Oleh  karena  itu,  amat  penting  diakui  realitas  sosiologis  di masyarakat yang menunjukkan bahwa pornografi dilakukan oleh laki-laki  dan  perempuan. Penekanan  pelaku  pornografi  kepada laki-laki  dan  perempuan  di  sini  menjadi  sangat  penting mengingat selama ini yang paling sering dituding sebagai pelaku pornografi hanya perempuan dan mengabaikan pelaku laki-laki. Penekanan  laki-laki  sebagai  pelaku  pornografi  sangat  penting mengingat  dalam  banyak  kasus  pornografi,  perempuan sesungguhnya  hanyalah  objek  kekerasan  dan  korban  eksploitasi seksual yang tidak punya kemampuan untuk menolak.
Dalam  konteks  pornografi,  pada  umumnya  perempuan terjebak  dalam  kondisi  tidak  punya  pilihan  lain  akibat ketidakmandirian dalam bidang ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketidakmandirian  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  dari pola asuh yang bernuansa patriarki dan sistem pendidikan  yang tidak  membebaskan  perempuan.  Sejak  kecil  perempuan dikondisikan  dan  disosialisasikan  untuk  menjadi  manusia penurut,  pelayan,  lembut,  harus  mengalah,  tidak  ambisi,  tidak responsif, tidak kritis, dan tidak berani mengutarakan pendapat.

## RUU APP: Diskriminasi terhadap Kemanusiaan Perempuan
RUU  Anti  Pornografi  dan  Pornoaksi  (RUU  APP)  adalah sebuah  rancangan  undang-undang  yang  dirumuskan  dan diusulkan DPR pada tahun 2004 dan dimaksudkan sebagai solusi bagi  maraknya  kasus-kasus  pornografi  di  negeri  ini.  Dalam pendahuluan  rancangan  tersebut  disebutkan  bahwa  RUU  APP
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
246 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang bermoral,  beretika,  dan  beragama. RUU  APP  dibangun  di  atas landasan  asumsi  bahwa  bobroknya  moral  bangsa  Indonesia disebabkan  oleh  perilaku-perilaku  tidak  bermoral  yang  dipicu oleh  maraknya  gambar-gambar  dan  aksi-aksi  yang  bersifat porno.  Padahal  sebagaimana  disinggung  di  awal  tulisan  ini,  ada sejumlah faktor yang menyebabkan bobroknya moral bangsa, di antaranya,  kelumpuhan  sistem  hukum,  kegagalan  sistem pendidikan, kegagalan pemuka agama,
kemiskinan, pengangguran, korupsi yang sudah demikian akut, ketidakmampuan  pemerintah  mengelola  sumber-sumber  alam secara optimal.
Membaca  dan  mencermati  isi  RUU  APP,  memperlihatkan bahwa  RUU  ini  masih  mengandung  sejumlah  persoalan  yang justru  bertentangan  dengan  tujuannya  sendiri.  Bahkan,  sangat berpotensi melahirkan diskriminasi, penderitaan dan mengkriminalisasi  pihak-pihak  yang  tidak  bersalah,  serta melegitimasi tindakan kriminal yang berkedok agama.
RUU APP memuat kata-kata dan istilah-istilah yang ambigu, tidak  jelas,  bahkan  tidak  bisa dirumuskan  secara  pasti,  yang menjadi  sebuah  keharusan  dalam  undang-undang.  Misalnya definisi dan penjelasan yang ngawur tentang eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan  seksual,  gerakan  yang  menyerupai  masturbasi  dan sejenisnya. Penjelasan yang tertera dalam teks RUU tidak dapat menjelaskan  secara  baik,  bahkan  tidak  dapat  dijelaskan  dengan pengertian tunggal. Banyaknya istilah-istilah yang sangat abstrak justru  akan  menjadikan  RUU  tersebut  sebagai  peraturan  yang bersifat  “karet”,  yakni  sangat  longgar  dan  sangat interpretable . Implementasinya  di  lapangan  nanti  akan  tergantung  siapa  yang membaca aturan tersebut.
Sedikitnya ada lima alasan yang dapat dikemukakan mengapa RUU  APP  harus  ditolak: Pertama , RUU  APP  bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, terutama pasal 28F: “setiap orang
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
247
berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Kedua ,  RUU  APP  tidak  perlu  karena  aturan  mengenai penghapusan  pornografi  telah  termuat  dalam  berbagai  aturan perundang-undangan  yang  tersedia,  seperti  KUHP,  UU  Pers, UU Penyiaran, UU Perlindungan Anak, UU KDRT, Kode Etik Jurnalistik, UU Perfilman, dan sebagainya. Yang perlu ditelusuri adalah mengapa sejumlah aturan dan perundang-undangan yang sudah  tersedia  itu  tidak  berfungsi  secara  optimal.  Artinya,  ada problem  dalam law  inforcement nya.  Lalu,  untuk  apa  membuat undang-undang baru dengan biaya yang pasti amat mahal kalau nasibnya akan serupa dengan undang-undang lama?
Ketiga ,  RUU  APP  tidak  menghormati  keanekaragaman budaya  bangsa  Indonesia,  tidak  menghargai  dan  bahkan mempersempit ruang bagi manusia Indonesia untuk berekspresi dan  berkreativitas  terutama  kaum  perempuan.  RUU  itu  juga sangat berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.
Keempat ,  sangat  tidak  benar  menjadikan  kasus  pornografi sebagai  satu-satunya  faktor  penyebab  bobroknya  moral  bangsa. Kebobrokan moral bangsa disebabkan oleh begitu banyak faktor yang  saling  berkelindan  satu  sama  lain,  di  antaranya  korupsi, ketidakadilan, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  penegakkan  hukum dan  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warganya, kegagalan  sistem  pendidikan,  termasuk  pendidikan  agama,  dan ketidakmampuan  para  tokoh  agama  memberi  contoh  teladan penegakan moral bagi para pengikutnya masing-masing.
Kelima,  RUU  APP  sangat  potensial  menjadi  alat  legitimasi bagi  pihak-pihak  tertentu  yang  merasa  “paling  bermoral, beretika,  beragama”  untuk  menjadi  “polisi  moral”  dan melakukan  tindakan  kriminal  dan  anarkis.  Sejumlah  aksi  main
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
248 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
hakim  sendiri  atas  nama  agama  oleh  kelompok  radikal  telah menjadi  fenomena  umum  di  masyarakat.  Hal  itu  terjadi  karena kurang  berfungsinya  lembaga  penegakan  hukum  dan  tidak tegasnya  pemerintah  mengambil  tindakan  terhadap  kelompok anarkis, serta kurang bersikap tegas terhadap “preman berjubah” atau premanisme berkedok agama.
Kelompok  perempuan  dan  kelompok  pro  demokrasi  yang tidak setuju RUU tersebut menuntut kepada pemerintah hal-hal berikut: Pertama , tidak  melakukan  pembiaran  terhadap  pro  dan kontra  terhadap  RUU  APP  yang  mengarah  pada  disintegrasi bangsa. Kedua , tidak  memanfaatkan  pro  dan  kontra  RUU  APP untuk  pengalihan  dari  isu-isu  yang  lebih  penting,  seperti pemberantasan  korupsi,  penegakkan  hukum  dan  HAM, penyelesaian  utang  dalam  dan  luar  negeri,  ketenagakerjaan, pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Ketiga , memberikan sanksi hukum kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan  dengan  dalih  menegakkan  moral,  etika  dan  agama. Keempat , memaksimalkan  UU  yang  ada  (KUHP,  UU  Pers, Penyiaran,  Perlindungan  Anak,  KDRT)  sebagai  upaya pencegahan  terhadap  berbagai  bentuk  kejahatan  seksual terutama  terhadap  perempuan  dan  anak-anak,  dalam  kerangka menciptakan  kehidupan  yang  bermoral. Kelima , menerapkan sistem regulasi dan kontrol yang jelas terhadap peredaran media cetak  maupun  elektronik  yang  dikhususkan  bagi  pasar  orang dewasa dengan tidak mencampuri ruang privat warga negaranya.

## Islam Akomodatif Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Tujuan akhir dari semua ajaran Islam adalah memanusiakan manusia,  yakni  terwujudnya  manusia  yang  pasrah  dan  tunduk kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesamanya makhluk. Karena  itu  seluruh  ibadah  dalam  Islam  diarahkan  untuk membangun  manusia  yang  bermoral,  salat  misalnya  tujuan akhirnya  adalah tanhâ  ‘an  al-fahsya'  wa  al-munkar (mencegah
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
249
manusia dari berbuat yang amoral dan tidak senonoh), demikian pula dengan ibadah mahdlah lainnya: puasa, zakat dan haji. Oleh  karena  itu,  hasil  akhir  dari  keberagamaan  seseorang adalah  menjadi  manusia  yang  berakhlak  mulia,  manusia  yang dapat  menimbulkan  rasa  nyaman,  tenteram  dan  damai  bagi sesamanya.  Indikasi  utama  dari  berakhlak  karimah  itu  adalah menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral ( fahsyah ), termasuk di dalamnya semua bentuk pornografi. Islam mengutuk pornografi, sebab ia  mendorong seseorang, laki-laki  dan  perempuan,  kepada  perbuatan  amoral  ( fahsyah ); perbuatan  amoral  adalah  dosa.  Titik  tolak  untuk  memahami pornografi  dalam  Islam  adalah  firman  Allah  swt: ”Katakanlah kepada  laki-laki  yang  beriman,  hendaklah  mereka  menahan pandangannya  dan  menjaga  organ  reproduksinya.  Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha  Mengetahui  apa  yang  mereka  perbuat.  Katakan  pula kepada  perempuan  yang beriman,  hendaklah  mereka  menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Dan janganlah mereka  menampakkan  perhiasannya, kecuali  yang biasa  tampak padanya”(Qs. al-Nûr [34]: 30-1).
Dari ayat di atas terlihat betapa Islam mengambil sikap yang lebih  hati-hati,  yakni  mengedepankan  tindakan  preventif ketimbang  kuratif.  Dan  tindakan  preventif  dimaksud  adalah dalam  bentuk  membatasi  pandangan  mata  dan  menjaga  organ- organ  reproduksi.  Artinya,  mencegah  jauh  lebih  efektif  dan efisien ketimbang mengobati. Mencegah dapat dilakukan dengan membatasi  secara  ketat  semua  aspek  yang  dapat  membawa kepada pornografi, di  antaranya,  mengawasi  secara  ketat  semua hal  yang  membawa  kepada  perdagangan  perempuan  dan  anak perempuan; mengawasi secara  ketat pembuatan iklan,  film,  dan sinetron yang mengeksploitasi birahi seksual.
Selain  itu,  menarik  dikaji  mengapa  perintah  untuk mengontrol pandangan mata dan organ seksual hanya ditujukan kepada  kelompok  tertentu,  yakni  orang-orang  yang  beriman,
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
250 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
tanpa  membedakan  laki-laki  dan  perempuan,  bukan  kepada semua manusia, bahkan juga bukan kepada semua yang mengaku muslim.  Mengapa  perintah  Tuhan  itu  hanya  ditujukan  pada orang  beriman?  Sebab,  hanya  orang  beriman  yang  dapat mematuhi dan melaksanakan perintah Tuhan. Perintah itu tidak ditujukan  kepada  mereka  yang  tidak  beriman  karena  hasilnya akan  sia-sia  saja.  Mereka  pasti  tidak  akan  mematuhinya  karena motivasi  seseorang  untuk  memenuhi  perintah  Tuhan  dan menjauhi  larangan-Nya  sangat  terkait  dengan  tingkat  keimanan seseorang. Semakin tinggi  tingkat keimanan seseorang, semakin kuat  pula  motivasi  untuk  mematuhi  perintah  dan  menjauhi larangan-Nya  demikian  sebaliknya.  Kepatuhan  seseorang memenuhi  perintah  Tuhan  sangat  tergantung  pada  tingkat kualitas imannya, demikian sebaliknya. Karena itu, perintah dan larangan  Tuhan  hanya  ditujukan  kepada  hambanya  yang beriman,  bukan  kepada  selainnya.  Dalam  konteks  ini  masing- masing kita perlu  melakukan introspeksi  diri apakah kita  masih tergolong orang  beriman atau bukan. Sebab, yang  tahu tentang keimanan  kita  hanya  diri  kita  sendiri  dan  Tuhan  tentunya. Terhadap mereka yang  tidak beriman;  tidak mematuhi perintah Tuhan,  termasuk  perintah  untuk  mengontrol  pandangan  dan organ  seksual,  harus  diatur  dengan  aturan  manusia.  Di  sinilah perlunya negara membuat regulasi yang jelas dan tegas.
Hal  lain  yang  perlu  dicermati  dari  ayat  di  atas,  adalah penekanan  perintah  pada  laki-laki  dan  perempuan.  Keduanya harus  sama-sama  mampu  mengontrol  mata  dan  organ  seksual mereka. Ayat itu jelas sekali menunjukkan adanya kesetaraan dan keadilan  gender.  Di  hadapan  Tuhan  laki-laki  dan  perempuan adalah  sama  (Qs.  al-Hûjurât  [49]:  13),  keduanya  diperintahkan untuk  menahan  diri  dari  berbagai  hal  yang  dapat  menodai kesucian  diri  mereka  dan  bertanggungjawab  atas  semua pelanggaran yang mereka lakukan.
Akan tetapi, ajaran Islam yang demikian luhur menempatkan laki-laki  dan  perempuan  itu  dalam  posisi  yang  setara,  ternyata
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
251
implementasinya  di  ruang  sosial  mengalami  distorsi.  Di masyarakat, perempuan selalu dituding sebagai pembawa fitnah dan  bencana,  penggoda,  khususnya  dalam  isu  pornografi. Buktinya,  setiap  kali  muncul  kasus  pornografi  yang  disalahkan pasti pelaku perempuan dan membiarkan pelaku laki-laki. Selain sebagai  pelaku,  tidak  jarang  justru  laki-laki  yang  menjadi  otak atau  dalangnya.  Pada  banyak  kejahatan  pornografi  ditemukan pimpinan mafianya adalah laki-laki.
Kebiasaan masyarakat untuk selalu menyalahkan perempuan berangkat  dari  pandangan  stereotip  bahwa  perempuan  adalah makhluk  penggoda  dan  ironisnya  pandangan  ini  mendapatkan legitimasi dari ajaran Islam, terutama ajaran tentang perempuan sebagai penyangga moral. Umumnya masyarakat selalu menuntut perempuan  menjadi  penyangga  moral.  Sikap  tersebut  mungkin dilhami  oleh  ajaran  agama,  seperti  bunyi  hadis  yang  banyak disosialisasikan:  “Perempuan  adalah  tiang  negara,  jika perempuan  itu  baik  maka  baiklah  bangsa  itu  secara keseluruhannya.  Namun,  jika  perempuan  itu  rusak  maka  rusak pula negaranya” . Makna tekstual dari hadis tersebut adalah baik buruk  suatu  negara  tergantung  kepada  kondisi  perempuannya, jika  mereka  baik,  maka  negarapun  menjadi  baik,  demikian  pula sebaliknya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, hadis di atas selalu dipakai  sebagai  dalil  untuk  mendiskreditkan  perempuan  dan memberi  stigma  perempuan  sebagai  penyebab  kehancuran sebuah  negara.  Sebaliknya,  laki-laki  selalu dikenang  sebagai pembela  negara,  meskipun  dalam  realitasnya  merekalah  yang paling sering membuat onar yang tidak sedikit membawa kepada kehancuran negara.
Berbeda  dengan  perempuan,  laki-laki  kurang  ditekankan untuk  bertanggungjawab  menyangga  moral  masyarakat. Perspektif  yang  bias  gender  ini  membawa  kepada  penanganan masalah  penghapusan  pornografi  menjadi  tidak  efektif,  untuk tidak  menyebutnya  sia-sia.  Konsekuensinya,  yang  dituduh sebagai  pelaku  pornografi  dan  harus  dihukum  hanyalah
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
252 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
perempuan  karena  dialah  yang  harus  menyangga  moral,  bukan laki-laki.  Padahal,  Islam  secara  simpatik  tetapi  sangat  tegas mengingatkan  manusia:  laki-laki  dan  perempuan  agar  mampu mengontrol  diri,  terutama  mengontrol  syahwat  sehingga  tidak menimbulkan keonaran di masyarakat betapapun kecilnya. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal dosa dan pahala.

## Cara Efektif Memerangi Pornografi

## Penguatan Institusi Keluarga
Upaya  untuk  mencegah  meluasnya  tindakan  pornografi  dari perspektif agama haruslah dimulai dari keluarga. Bukan hal yang kebetulan  jika  dalam  al-Qur`an  dijumpai  sekitar  70  ayat  yang berbicara mengenai pentingnya institusi keluarga. Keluarga harus menjadi  tonggak  awal  dalam  membangun  masyarakat  dan selanjutnya bangsa yang bermoral. Nilai-nilai moral yang sangat ditekankan  dalam  setiap  agama  harus  dimulai  pelaksanaannya dalam  kehidupan  keluarga.  Keluarga  adalah  unit  terkecil  di masyarakat yang memiliki banyak fungsi, dan di antara fungsinya yang  sangat  strategis  adalah  fungsi  edukatif  dan  fungsi  religius. Pendidikan  agama  harus  dimulai  dari  keluarga.  Pendidikan agama  di  luar  keluarga  hanyalah  bersifat  komplementer, melengkapi nilai-nilai yang sudah ditanamkan di keluarga.
Pendidikan  agama  yang  hendak  ditanamkan  kepada  anak- anak sejak dini adalah pendidikan agama yang mengajarkan nilai- nilai  kemanusiaan  sehingga  mereka  terdorong  menjadi  manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi sesamanya. Bukankah hadis Nabi  saw. mengatakan: ”Sebaik-baik manusia adalah yang paling  berguna  bagi  sesamanya”?  Dari  hadis  tersebut  dipahami bahwa  sejahat-jahat  manusia  adalah  yang  mengeksploitasi sesamanya.  Karena  itu,  yang  dikehendaki  bukanlah  pendidikan agama  yang  hanya  menekankan  pada  hal-hal  yang  bersifat  legal formal  belaka,  melainkan  pendidikan  agama  yang  menekankan
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
253
pada tiga aspek penting dalam diri manusia, kognisi, afeksi, dan psikomotorik sehingga dapat membangun moralitas yang kokoh dalam diri seseorang.
Persoalannya,  tidak  semua  keluarga  memiliki  fondasi  yang kuat  untuk  membimbing  anggota-anggotanya.  Bagaimana seorang  ayah  dan  ibu  dapat  diharapkan  mampu  menurunkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, sementara mereka sendiri tidak  menghayati  nilai-nilai  tersebut  apalagi  mengimplementasi- kannya  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari?  Contoh  apa  yang dapat  dipetik  anak-anak  dari  orang  tua  semacam  itu.  Bahkan, tidak  sedikit  diberitakan  para  ayah  itu  sendiri  yang  mencabuli anak  perempuannya.  Akhirnya,  menjadi  tugas  kita  bersama, terutama  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  keagamaan, bagaimana  menjadikan  setiap  keluarga  itu  berkualitas  dan mampu  menjalankan  fungsinya  dengan  optimal.  Kita  harus merumuskan  langkah-langkah  konkret  mempersiapkan  calon- calon  ayah  dan  ibu  yang  berakhlak  karimah,  seperti  diingatkan oleh  sahabat  Nabi,  Ali  ibn  Abi  Thalib  ra.:  “Didiklah  anak- anakmu  dua  puluh  tahun  sebelum  ia  lahir”.  Maksudnya, pendidikan  anak  haruslah  dimulai  dari  pendidikan  terhadap kedua  calon  orang  tuanya.  Untuk  mendapatkan  anak  yang berkualitas perlu mempersiapkan terlebih dahulu orang tua yang berkualitas.  Sebab,  dampak  dari  suatu  pendidikan  baru  terlihat setelah kurun waktu 20 tahun, karena itu  pendidikan, termasuk di  dalamnya  pendidikan  seks  yang  bertanggungjawab  perlu dipersiapkan sejak awal terhadap suatu generasi.

## Mengelola Pendidikan Seks yang Bertanggungjawab
Yang paling mendesak dilakukan dalam lingkungan keluarga adalah memberikan pendidikan seks ( sexual education ). Tentu yang dimaksudkan  di  sini  dengan  pendidikan  seks  bukanlah  tentang hubungan  seksual  yang  bersifat  biologis.  Sebab,  secara  biologis setiap  orang,  seperti  halnya  makhluk  Tuhan  lainnya,  bisa melakukan  hubungan  seksual  tanpa  diajari  sekalipun.  Tetapi,
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
254 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
tidak  semua  orang  mengetahui  bentuk  hubungan  seksual  yang aman, nyaman dan bertanggungjawab. 56
Setiap  anak:  laki-laki  dan  perempuan,  sejak  usia  dini hendaknya sudah diperkenalkan tentang organ-organ reproduksi manusia  serta  fungsi-fungsinya  dengan  menekankan  pada bagaimana  menggunakan  organ-organ  tersebut  secara bertanggungjawab.  Jadi  titik  penekanannya  di  sini  adalah tanggungjawab ( responsibility ), yang konteks agama adalah sebagai khalîfah fi al-ardh (pengelola bumi).
Dalam  rangka  mengemban  tugas  sebagai  khalifah  itu manusia  harus  menjaga  kesucian  diri  dan  keturunan,  termasuk menjaga  diri  dari  perbuatan  zina  karena  zina  adalah  perbuatan yang paling keji dan jalan yang sesat (Qs. al-Isrâ [17]: 32). Zina memberikan dampak  yang  sangat  buruk  bukan  hanya  kepada sipelaku itu sendiri, melainkan juga kepada anak-anak yang lahir akibat perbuatan zina tersebut. Dalam konteks zina, ajaran Islam sangat  menekankan  pada  unsur  preventif  (pencegahan):  “Dan janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya  zina  itu  adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk” (Qs. al-Isrâ [17]: 32).
Sejumlah  mufassir  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud mendekati  zina  adalah  seperangkat  niat,  perkataan,  dan perbuatan  yang  mendorong  ke  arah  zina.  Termasuk  dalam kategori mendekati zina adalah sengaja berduaan antara laki-laki dan  perempuan  untuk  tujuan  memuaskan  syahwat; mengucapkan  ungkapan-ungkapan  yang  merangsang,  baik  oleh laki-laki  maupun  perempuan; mempertontonkan  bagian-bagian tubuh  yang  merangsang  (laki  dan  perempuan),  baik  secara langsung  maupun  melalui  gambar-gambar  porno  yang merangsang  berahi.  Sesuai  dengan  kaidah  fiqh, li  al-wasâil  hukm al-maqâshid (hukum dari semua kegiatan  perantara sama dengan
5 Penjelasan lebih luas soal pendidikan seks ini lihat Siti Musdah Mulia,
Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005).
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
255
hukum  dari  perbuatan  yang  menjadi  tujuan).  Artinya,  semua aktivitas  prolog  yang  dilakukan  sebelum  sampai  kepada  zina adalah haram sebagaimana haramnya zina itu sendiri.
Ajaran  Islam  sangat  kaya  akan  materi  pendidikan  seks. Misalnya, ajaran yang mengatakan bahwa hubungan seks antara suami-istri  harus  dilakukan  di  tempat  tertutup,  jauh  dari penglihatan orang lain, termasuk anak-anak yang belum dewasa atau mumayyiz .  Penting  sekali  menjelaskan  tentang  larangan melakukan  aktivitas  seksual  di  hadapan  anak-anak.  Karena walaupun saat itu mereka belum memahami apa yang dilihatnya, tetapi hal itu akan menempel dalam ingatannya dan akan muncul sewaktu-waktu.  Tidak  mustahil  mereka  akan  menceritakan  apa yang dilihatnya itu kepada orang lain, atau memberikan pengaruh negatif  lainnya  pada  dirinya.  Selanjutnya,  anak  yang  mumayyiz dan sudah balig tidak dibolehkan melihat aktivitas seksual karena dikhawatirkan  membawa  pengaruh  yang  besar  pada kepribadiannya di masa depan.
Syari„at  Islam  melarang  seorang  suami  atau  isteri menceritakan  segala apa yang berkaitan dengan pasangannya  di tempat tidur kepada orang lain, seperti tertera dalam hadis-hadis Nabi sebagai berikut: “ Barang siapa yang menceritakan hubungan seks dengan istrinya kepada orang lain, sesungguhnya ia adalah setan .” 6 Nabi juga  memberikan  sejumlah  pedoman  etik  dalam  hubungan seksualitas  suami-isteri,  misalnya  dengan  menutup  pintu  dan gorden: “ Jika  seorang  laki-laki  mendatangi  istrinya,  tutuplah  pintunya dan tutuplah gordennya .” Hadis  lainnya  menyebutkan  agar  hubungan  seksualitas  itu tidak terlihat oleh anak-anak:
“Jauhilah  olehmu  bersetubuh  di  tempat  yang  dapat  dilihat  oleh  anak- anak sehingga mereka menceritakan keadaanmu itu.” 7
“Seorang  laki-laki  yang  menyetubuhi  istrinya  di  tempat  yang  dapat dilihat anak-anak, akan mendorong mereka berbut zina.” 8
6 Fathi Yakun, Al-Islâm wa al-Jins (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1975), 39.
7 Ibid , 115.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
256 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
“Seorang  laki-laki  yang  menyetubuhi  istrinya  di  tempat  yang  dapat dilihat anak-anak dan dapat didengar perkataan dan desah napasnya, ia tidak akan beruntung selama-lamanya.” 9
Selain  itu,  ada  larangan  tegas  bagi  pasangan  suami-isteri melakukan hubungan intim di tempat terbuka:
“Janganlah menyetubuhi istrimu di bawah pohon yang berbuah atau di bawah  sinar  matahari  kecuali  memberi  pelindung  agar  tidak  terlihat orang  lain. 10 Jangan  pula  dilakukan  di  atas  atap  bangunan, 11 di  dalam perahu,  dan  jangan  dilakukan  dengan  menghadap  kiblat  atau membelakanginya” 12
“Barang  siapa  menyetubuhi  istrinya  di  bawah  langit  (di  lapangan terbuka)  atau  di  jalan  yang  dilewati  orang,  ia  akan  dilaknat  Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya.” 13
Dengan  demikian,  hubungan  seksual  yang  dilakukan  di tempat yang terbuka tidak dibolehkan secara mutlak karena akan menimbulkan  rangsangan  yang  membawa  kepada  perbuatan haram.  Ali  ibn  Abi  Thalib  bahkan  menganggap  hubungan seksual  yang  dilakukan  secara  terang-terangan  merupakan perbuatan amoral yang harus dijauhi, dan seorang muslim tidak boleh melihat perbuatan
tersebut, apalagi
ikut
mempraktekkannya.
Bukan  hanya  itu,  demi  mengontrol  mata  dan  syahwat, seseorang  bahkan  dilarang  melihat  dan  menonton  hewan  yang sedang  melakukan  hubungan  seks.  Al-Sukûní  menyebutkan bahwa:
“Imam  Ali  pernah  melewati  hewan  yang  sedang  bersetubuh  di  tengah jalan,  ia  kemudian  memalingkan  wajahnya.  Seseorang  bertanya, “Mengapa  Anda  melakukan  hal  itu,  wahai  Amirul  Mukminin?”  Ia
8 Hadi Al-Madrîsî, Al- ‘Alâqah al-Zaujiyah (Beirut: Dar al-Zahra, t.th.), 75.
9 Ibid . 10 Al-Thabrâsyî, Makarim  al-Akhlak (Beirut:  Mansyurat  al-Muassasah  al Alami li al-Mathbuat, 1982), 210.
11 Ibid ., 211.
12 Ibid., 212.
13 Al-Madrîsî, Al- ‘Alâqah... , 114.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006 257
menjawab, “Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak boleh ditiru karena termasuk  perbuatan  tidak  bermoral,  kecuali  jika  terjadi  di  tempat tertutup sehingga tidak terlihat oleh laki-laki atau perempuan.” 14
Ajaran-ajaran  tersebut  mengandung  nilai-nilai  akhlak  bagi manusia.  Manusia  tidak  layak  mencontoh  perilaku  binatang dalam  melakukan  hubungan  seks.  Binatang  memenuhi kebutuhan  seksnya  dengan  membangkitkan  instingnya  yang tidak  ada  hubungannya  dengan  akal,  tetapi  manusia  yang dimuliakan derajatnya dengan akal budi tidak pantas melakukan perbuatan seperti binatang. Dengan adanya akal, manusia harus membedakan  dirinya  dengan  binatang  dan  menjadikan  perilaku seksualnya  sebagai  perilaku  yang  diridhai  Allah  swt.  Berada  di tempat  yang  tertutup  ketika  melakukan  hubungan  seks merupakan  bagian  dari  etika  yang  menjadikan  hubungan  seks sebagai  perbuatan  ibadah.  Keindahan  hubungan  seks  adalah justru  berada  di  tempat  yang  tertutup,  sehingga  perbuatan tersebut menjadi rahasia dan terjaga dari penglihatan orang lain.
Selain  itu,  sejak  kecil  anak-anak  harus  diajarkan  rasa  malu. Malu  mempertontonkan  hal-hal  yang  tidak  senonoh  dan sebaliknya  juga  malu  menonton  orang  lain  melakukan  hal-hal yang  tidak  senonoh.  Bagi  orang  yang  memiliki  rasa  malu  yang tinggi  tentu  tidak  akan  tergoda  membaca  bahan  bacaan  yang bersifat  porno  atau  menonton  atau  melihat  tayangan  atau tontonan yang mesum dan porno. Sebab, rasa malu inilah salah satu  faktor  penentu  yang  dapat  mencegah  seseorang  dari perbuatan  maksiat.  Itulah  sebabnya  dinyatakan  dalam  hadis: al- haya'u min al-îmân (rasa malu adalah sebagian dari iman). Demikian  nilai-nilai  pendidikan  seks  yang  harus  diajarkan kepada  anak  sejak  dini.  Bahkan  yang  menarik,  dalam  al-Qur'an dinyatakan  secara  jelas  bahwa  salah  satu  ciri  orang  beriman adalah mampu mengelola organ-organ seksualnya, seperti tertera
14 Al-  Shâdûq, Man  La  Yadhuruhu  al-Faqih (Teheran:  Dar  al-Kitab  al- Islamiyah, 1970), 304.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
258 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
dalam  ayat  berikut:  “ Sesungguhnya  beruntunglah  orang-orang  yang beriman,  yaitu:  mereka yang  khusyu'  dalam  salatnya;  mereka  yang menjauhkan  diri  dari  hal-hal  yang  tidak  berguna;  dan  mereka  yang menjaga organ-organ reproduksinya ” (Qs. al-Mukminûn [23]: 5). Tidak  keliru  kalau  disimpulkan  bahwa  dalam  upaya menghindari pornografi, Islam menawarkan solusi dalam bentuk kemampuan  mengontrol  diri,  khususnya  dalam  mengelola organ-organ  reproduksi,  atau  saya  sebut  dengan  istilah mengelola  syahwat.  Tampaknya,  upaya  mengelola  syahwat sangat  penting,  bahkan  mungkin  lebih  penting  daripada mengelola qalbu. Mungkin sudah waktunya kita mengemas suatu bentuk  pendidikan  yang  enaknya  diberi  nama  “pelatihan menejemen  syahwat”  melengkapi  pendidikan  atau  pelatihan menejemen  qalbu  yang  akhir-akhir  ini  semakin  banyak ditawarkan di masyarakat.

## Catatan Akhir
Harus ada upaya sistemik dan terorganisasi untuk melindungi masyarakat,  khususnya  anak-anak  dan  kaum  perempuan  dari jebakan  pola  hidup  kapitalistik,  hedonistik  dan  materialistik melalui  berbagai  cara  yang  efektif  dan  berkesinambungan. Upaya-upaya  dimaksud,  di  antaranya  mengubah  pandangan budaya  masyarakat  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  budaya patriarki,  budaya  yang  menempatkan  perempuan  hanya  sebagai pendamping,  pelengkap,  dan  obyek;  mengusahakan  adanya perundang-undangan dan peraturan yang melindungi masyarakat,  khususnya  perempuan  dan  anak  sembari  merevisi aturan-aturan  lama  yang  sudah  tidak  kondusif  lagi;  dan merekonstruksi  interpretasi  atau  pemahaman  keagamaan, khususnya  pandangan  fiqh  tradisional  yang  seringkali  tidak sensitif  gender  dan  menempatkan  perempuan  sebagai  objek seksual belaka.
Rekonstruksi  budaya  dilakukan  melalui  jalur  pendidikan dalam  arti  seluas-luasnya,  termasuk  pendidikan  seksual  dalam
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
259
keluarga. Di samping keluarga, lembaga lain yang harus dibenahi adalah  lembaga  pendidikan  formal.  Setiap  lembaga  pendidikan hendaknya secara bertanggungjawab memberlakukan aturan dan kontrol  yang  ketat  terhadap  semua  bentuk  pornografi,  tetapi dengan  cara  yang  arif  bijaksana.  Aturan  yang  ketat  itu  bukan hanya  ditujukan  kepada  peserta  didik an  sich ,  melainkan  juga terhadap  seluruh  civitas  pendidikan,  para  guru,  para  staf,  dan para  pengurus  yayasan  atau  lembaga  bersangkutan.  Selain  itu, sudah  waktunya  mengubah  kurikulum  pendidikan  agama  pada semua  tingkatan.  Terbukti,  pendidikan  agama  yang  diberikan selama  ini  terlalu  banyak  menekankan  pada  aspek  kognisi sehingga  tercipta  individu-individu  yang  mengerti  ilmu  agama, tetapi tidak mampu menginternalisasi ajaran agamanya itu dalam wujud  perilaku  sehari-hari.  Agama  harus  dipahami  lebih  pada tataran  yang  bersifat  substantif,  bukan  hanya  pada  tataran simbolistik.  Agama  harus  diajarkan  secara  kritis  dan  rasional, bukan melulu dogmatis. Sebab, hanya dengan cara demikian kita dapat  membangun  kesadaran  kemanusiaan  yang  hakiki  yang menghargai manusia tanpa diskriminasi gender.
Hal  lain  yang  tidak  kurang  pentingnya  adalah  membenahi lembaga  hukum.  Peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku juga harus tegas mengatur soal pelarangan pornografi di semua sektor, mulai dari tahap produksi, distribusi, pengemasan barang, penjualan, dan seterusnya. Demikian pula dengan aparat hukumnya.  Mereka  harus  mampu  menegakkan  hukum  secara adil,  tanpa  pandang  bulu.  Keadilan  hanya  akan  terwujud manakala  ada  supremasi  hukum,  dan  supremasi  hukum  hanya dapat dibangun manakala disertai keadilan, yakni
memperlakukan semua orang secara sama dan sederajat di depan hukum.
Terakhir, seluruh elemen masyarakat harus bersatu-padu dan bergandeng  tangan  membangun  kinerja  yang  kuat  dan  jaringan kerja  yang  solid  untuk  memerangi  semua  bentuk  pornografi.
Siti Musdah Mulia, Menolak Pornografi: Memberdayakan Perempuan ___________________________________________________________
260 Ulumuna , Volume X Nomor 2 Juli-Desember 2006
Sebab,  taruhannya  adalah  kelangsungan  peradaban  manusia  di masa depan.
Wa al-Lâh a‘lam bi al-shawâb. ●

## Daftar Pustaka
Catharine  A.  MacKinnon, Toward  A  Feminist  Theory  of  The  State (Harvard: Harvard University Press, t.th.). Fathi  Yakun, Al-Islâm  wa  al-Jins (Beirut:  Muassasah  al-Risalah,
1975). Hadi  al-Madrîsî, Al-'Alâqah  al-Zaujiyah (Beirut:  Dâr  al- Zahra, t.th.).
Majalah Pantau , Nomor 21 Januari 2002.
Al- Shâdûq, Man Lâ Yadhurru al-Fâqih (Teheran: Dâr al-Kitâb al- Islâmiyyah, 1970).
Siti  Musdah  Mulia,  “Perda  Syariat  dan  Peminggiran Perempuan”, Jurnal  Perempuan ,  No.  49  (Jakarta:  Yayasan Jurnal Perempuan, 2006).
___________, Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaru  Keagamaan (Bandung: Mizan, 2005).
Siti  Musdah  Mulia  dan  Anik  Farida, Perempuan  dan  Politik , (Jakarta: Gramedia, 2005).
Al-Thabrâsyî, Makârim  al-Akhlâq (Beirut:  Mansyûrât  al- Muassasah al-„Âlami li al-Mathbû„ah, 1982).