## PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT JAWA TERHADAP MASYARAKAT CINA TAHUN 1812

## Arif Permana Putra
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Abstrak : Sikap anti Cina pada masyarakat Jawa berkembang akibat eksploitasi dan  manipulasi  sumber-sumber  ekonomi.  Orang-orang  Cina  mampu  menjadi middlemen ,  yaitu perantara perdagangan  antara VOC dan orang-orang pribumi. Dalam keadaan gawat atau krisis tertentu, masyarakat Cina dan  masyarakat Jawa bekerja sama untuk melawan  Belanda. Akan tetapi, orang-orang Cina bersekutu dengan Belanda  untuk  melawan orang Jawa. Kegelisahan  masyarakat Jawa ter- hadap masyarakat Cina telah menandai garis pemisah. Konflik etnis muncul aki- bat setting kolonial Belanda.
Kata-kata kunci : persepsi, masyarakat Jawa, Cina
Abstract : the attitude of anti-Chinese in Javanese society developed because the exploitation and the manipulation of economic sources. The Chinese became the middle class that was the bridge between VOC and the indigenous people. In the state of a crisis, Chinese and Javanese cooperated to against the Dutch. Howev- er, the Chinese allied with the Dutch to against the Javanese. The anxiety of Ja- vanese  for  the  Chinese  had  signed  the  separated  line.  The  clash  of  ethnic  ap- peared because of the setting of the colonial Dutch.
Keywords : perception, Javanese society, Chinese
Interaksi masyarakat Cina dan Jawa sudah berlangsung berabad-abad yang lalu lewat perdagangan. Pada masa kejayaan Majapahit  (abad  ke-14),  para  bangsawan kerajaan  terbiasa  dengan  barang  mewah yang diimpor dari Cina, seperti kain sutera dan porselin (Carey, 1985:15). Masyarakat Cina melakukan aktivitas  perdagangan  di  sekitar  pesisir pantai utara Jawa. Masyarakat Cina mulai menetap  dan  terjadi  interaksi  mutual dengan  penduduk  pribumi.  Dalam  waktu bersamaan  berlangsung  perkawinan  antar masyarakat Cina dengan masyarakat Jawa. Dalam perjalanan waktu, kebanyakan dari orang-orang  Cina peranakan yang  lahir dari  perkawinan  antar  etnis  banyak  yang memeluk islam (Rustopo, 2007:54).
Integrasi landasan teori dan konsep- tual  kultural  antara  Cina,  Muslim,  dan pribumi  adalah  yang  memungkinkan
beberapa kota pelabuhan di Jawa menjadi pusat  aktivitas  perdagangan.  Masyarakat Cina  memainkan  peranan  penting  dalam kehidupan  sosial  ekonomi  di  daerah pedalaman  pada  masa  pemerintahan  raja- raja  Islam  di  Jawa.  Perdagangan  di  kota- kota  pelabuhan  Pantai  Utara  Jawa  meru- pakan  sumber  pendapatan  tahunan  yang sangat  penting  bagi  Kerajaan  Mataram abad ke-17 (Carey, 1985:16-17). Kelihatannya  masyarakat  Cina  berhasil menguasai  perdagangan  ekspor  beras  dan kayu  jati.  Hal  ini  dikarenakan  satu  sebab bahwa  orang-orang  Cina  ini  mampu menjadi middlemen ,  yaitu  perantara perdagangan antara VOC (sebagai
pengumpul  barang-barang  pribumi)  dan orang-orang  pribumi  (sebagai  produser barang-barang tersebut) (Kwartanada,
2008:xii).

## 2 SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan , Nomor 1, Juni 2015
Baik  penguasa  Hindia  Belanda maupun  raja-raja  jawa,  membutuhkan orang-orang Cina dalam bidang perdagangan.  Kebutuhan  akan  peranan mereka  dicerminkan  di  dalam  kedudukan administrasi  dan  hukum  yang  istimewa. Pada  setiap  kota  pelabuhan  yang  utama atau  kota-kota  dagang  di  pinggir  sungai, ditunjuk syahbandar (mandor  tol  dan  bea cukai)  yang  berasal  dari  pedagang  Cina (Carey, 1985:17).
Pada  akhir  abad-17  terjadi  pening- katan  jumlah  penduduk  masyarakat  Cina di  pedalaman.  Peningkatan  ini  sebagai akibat masuknya imigran baru dari daratan Cina ke Jawa. Selain  merapat ke Batavia, banyak para imigran baru itu menemukan jalannya  sendiri  ke  kota-kota  pelabuhan lainnya  di  pantai  utara  dan  pedalaman. Oleh  karena  jumlahnya  semakin  banyak, maka  VOC  menyerahkan  mereka  kepada seorang Kapitan (kapitan  peranakan)  un- tuk  mengawasi  kelompok  masyarakat  ini. Akan tetapi, meskipun VOC telah berupa- ya  memisahkan  mereka  dengan  masyara- kat  pribumi,  perkawinan  campuran  tetap berlangsung dan makin meluas. Demikian juga percampuran kultur Jawa-Islam telah menjadi  norma  di  kalangan  masyarakat Cina  peranakan  yang  tinggal  di  Pulau  Ja- wa.  Pengangkatan  seorang  Kapiten  Cina untuk mengurus dan melayani masyarakat ini  sama  artinya  dengan  pengakuan  resmi atas  proses  percampuran  tersebut  (Carey, 1985:19-21).
Dalam  keadaan  gawat  atau  krisis tertentu, masyarakat Cina dan  masyarakat Jawa  bekerja  sama  untuk  melawan  Bel- anda.  Akan  tetapi  juga  sebaliknya,  yaitu orang-orang  Cina  bersekutu  dengan  Bel- anda  untuk  melawan  orang  Jawa.  Dalam keadaan  damai,  kendati  sesekali  timbul perselisihan  mengenai  pajak  gerbang  tol, hubungan  orang  Cina  dan  Jawa,  terutama
daerah-daerah  pantai  utara,  berlangsung dalam suasana persahabatan dan keramahtamahan.
Interaksi di antara orang-orang Cina dengan  kalangan  keraton  berjalan  baik. Bagi  kalangan  keraton,  orang-orang  Cina dibutuhkan  sebagai  penyedia  uang  pin- jaman,  ahli  perdagangan,  dan  pengelola keuangan  yang  terampil.  Terdapat  petun- juk,  bahwa  sejumlah  perkawinan  campur telah  berlangsung  di  antara  golongan pri- yayi Jawa  dengan  orang-orang  Cina.  Ka-
dang-kadang bangsawan keraton mengambil  perempuan  Cina  peranakan sebagai istri kedua. Waktu itu orang Cina merasakan  bahwa  ikatan  ini  merupakan syarat bagi suksesnya usaha dagang mere- ka.  Oleh  karena  itu,  mereka  selalu  be- rusaha untuk lebih memperkuat lagi ikatan keluarga  melalui  perkawinan  serta  hub- ungan pribadi yang lebih baik. Sedangkan, larangan untuk berhubungan dengan orang
Cina dikeluarkan oleh Pangeran
Diponegoro,  setelah  pasukannya  men- galami  kekalahan  dalam  pertempuran  di Gowok  pada  15  Oktober  1826.  Larangan itu,  yaitu  larangan  berhubungan  (seks) dengan  perempuan-perempuan  Cina,  ber- laku  bagi  para  komandan  dan  pengikut Diponegoro  hingga  perang  berakhir (Carey, 1985:26). Bagaimana pun Diponegoro telah menanamkan benih anti Cina dalam perasaan orang Jawa. Sikap  anti  Cina  yang  berkembang karena eksploitasi sumber-sumber ekonomi serta akumulasi perasaan marah, takut, dan tidak adil terhadap orang-orang Cina yang memanipulasi pajak gerbang tol juga  terhadap  orang-orang  Cina  penyewa tanah yang semakin angkuh terhadap para demang (pamong  desa),  para bekel (pengumpul pajak), dan para petani.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di  atas  maka  dapat  dirumuskan  beberapa
permasalahan  yang  menjadi  objek  penu- lisan  ini.  Adapun  permasalahan  sebagai berikut : (1) Bagaimanakah masyarakat di
Kerajaan  Jawa  sebelum  tahun  1812?  (2) Bagaimanakah perubahan persepsi masyarakat  Jawa  terhadap  masyarakat
Cina di Kerajaan Jawa tahun 1812?

## KONDISI MASYARAKAT DI KERAJAAN JAWA SEBELUM TAHUN 1812
Sejak  tahun  1808  masyarakat  Cina yang menetap di sekitar keraton Kasunanan  dan  Kasultanan  akrab  dengan cara-cara kehidupan masyarakat Jawa dan mempergunakan  bahasa  Melayu  ( lingua franca –bahasa  pengantar  di  daerah  yang dikuasai  Belanda)  serta  sedikit  bahasa Jawa.  Data  statistik  memperlihatkan jumlah lelaki dewasa Cina terdapat sekitar 1.282 orang berada di Kasunanan dan 758 orang di Kasultanan (Carey, 1985: 36).
Di Kerajaan Mataram Islam, masyarakat  Cina  mendapat  perlakuan hukum  khusus,  dengan  terbitnya  undang- undang  yang  menetapkan  denda  ( diyat ) yang dijatuhkan atas pembunuhan seorang Cina  adalah  dua  kali  lipat  lebih  besar  da- ripada denda yang dibayar atas pembunu- han terhadap orang Jawa (Carey,
1985:17).  Ketergantungan  terhadap  orang Cina oleh penguasa Belanda maupun raja- raja  Jawa  dalam  bidang  perdagangan  ka- rena orang Cina mampu bekerja keras dan memiliki  akal  yang  cerdik  menunjukkan pula  tidak  semua  masyarakat  Cina  yang menetap  di  Jawapunya  minat  dan  bekerja di  sector  perdagangan.  Mereka  ada  yang menjadi petani, mengurus usaha pertanian bangsawan Jawa, menjadi pachter (pengu- saha tanah) pemerintah Belanda (Rustopo, 2007:59).
Di Kasultanan terdapat dua Kapitan Cina (Tan Jin Sing : Yogyakarta, dan Tan Tin  Sing:  pusat  pasar  di  Paduresa “Temanggung”).  Sebelum  tahun  1812 banyak orang Cina yang bertempat tinggal di  dalam  wilayah  kekuasaan  kerajaan dengan menyewa tanah dari keraton untuk menanam sayur dan buah yang akan dijual di  pasar,  dengan  luas  yang  terbatas  ini tidak  memberikan  pengaruh  terhadap struktur  pemilikan  pada  desa-desa  orang Jawa  yang  berdekatan  (Carey,  1985:  39). Dalam lingkungan keraton hubungan baik antara  orang  Jawa  dari  kalangan  atas  dan kelompok masyarakat Cina dipertahankan. Banyak  dari  pangeran  Jawa  harus mengakui  keberadaan  orang  Cina  sebagai orang  yang  dapat  meminjamkan  uang, sebagai  pembayar  pajak  tetap,  dalal-dalal beras serta sebagai pengusaha.
Sunan  maupun  Kepala  Rumah Mangkunegaran di Surakarta, mempunyai kontrak-kontrak  baik  dengan  orang  Cina maupun  dengan  Residen  Belanda  untuk menjual  beras  dari  pembayaran  upeti  ( in natura ) dari daerah kekuasaannya. Kerabat  keraton  juga  tergantung  dengan meminjam  uang  untuk  mengeluarkan mereka  dari  kesulitan  ekonomi  yang mereka alami. Akibat borosnya pemerintahan  Pakubuwono  IV  (1788- 1820) ketergantungan ini menjadi masalah sehingga  secara  periodik  pemerintah kolonial  harus  ikut  campur  dalam membayar hutang keraton.
Pada masa Pemerintahan
Hamengkubuwono  I  (1749-1792)  dan Hamengkubuwono  II  (1792-1810  /  1811- 1812 / 1826-1828) keadaan ekonomi lebih baik  dengan  dibarengi  pertumbuhan penduduk yang berarti (Lombard, 2008:47).  Namun  di  sisi  lain  para pengusaha yang memerintah di Yogyakarta  tetap  bergantung  kepada
orang-orang  Cina  dalam  pelaksanaan pajak  tetap  atas  gerbang-gerbang  tol  serta pasar.
Kontak  yang  berlangsung  antara orang  Cina  di  lingkungan  keraton  tidak hanya terbatas masalah kegiatan perdagangan serta keuangan. Di Surakarta,
adik  lelaki  Pakubuwono  IV  “Pangeran Mangkubumi”  bekerja  sama  dengan Kapitan  Cina “Si  Ting  Ho”.  Pangeran Mangkubumi  memperlihatkan  minat  dan perhatian  khusus  pada  pesta  perayaan masyarakat Cina serta bangsawan keraton ikut  bergaul  secara  sosial  dalam  per- mainan  judi  (Carey,  1985:41).  Keadaan serta  kejadian  yang  sama  berlangsung  di
Yogyakarta, misalnya Sultan Hamengkubuwono  II  mengangkat  ahli pengobatan sebagai dokter pribadinya dan salah satu seorang selirnya yaitu Mas Ayu Sumarsonawati  adalah  seorang  keturunan
Cina.
Pada  masa  Perang  Cina  (1741- 1742)  peran  masyarakat  Cina  terhadap keraton dianggap potensial untuk menghadapi  bangsa  Belanda.  Kebencian keraton  karena  peran  bangsa  Belanda menekan  masalah  perdagangan  terutama kayu  (Kartodirdjo,  1999:301).  Pemberon- takan Raden Rangga Prawiradirdja III pa- da bulan November 1810, merupakan ker- jasama  dengan  kelompok  masyarakat Cina.  Ia  menyatakan  dirinya  sebagai pelindung  orang  Jawa  dan  Orang  Cina yang  telah  diperlakukan  semena-mena oleh pemerintah Eropa (Carey, 1985: 43). Dalam  perkembangan  puncaknya  pada perang  Jawa  kerjasama  berubah  menjadi sebuah pertikaian.

## PERUBAHAN PERSEPSI MASYARAKAT JAWA TERHADAP MASYARAKAT CINA DI
KERAJAAN JAWA TAHUN 1812
Mulai periode pemerintahan bangsa Inggris di pulau Jawa terjadi pertikaian an- tara  masyarakat  Cina  dengan  Masyarakat Jawa. Bulan Juni 1812 di Yogyakarta ter- jadi penghancuran gerbang  tol dan rumah masyarakat  Cina  oleh  masyarakat  Jawa (Carey,  1985:49).  Penghancuran  gerbang tol  dapat  dipandang  sebagai  suatu  usaha untuk  merintangi  penarikan  pajak  serta menghadapi tekanan dari tentara Inggris.
Peran  seorang Kapitan  Cina se- bagai  perantara  antara  pegawai  bangsa Eropa dan keraton semakin penting. Bulan September  1803,  diangkatlah  Tan  Ji  Sing sebagai Kapitan di  Yogyakarta  diberikan tanggung jawab untuk menyewakan kem- bali  gerbang-gerbang  tol  serta  pasar. Kedudukan  dan  kekuasaan  yang  dimili- kinya  telah  memberikan  keuntungan  keu- angan  serta  kedudukan  istimewa  di  kera- ton  (Carey,  1985:55).  Kehadiran  kepent- ingan  perdagangan Kapitan  Cina yang terdapat dimana-mana telah menimbulkan keresahan  pada  kelompok  golongan  atas masyarakat Jawa.
Tan  Ji  Sing  memiliki  peran  dalam penyerbuan  keraton  pada  tanggal  19-20 Juni  1812,  dengan  menjamin  keperluan pasukan  Inggris-India.  Begitu  keraton jatuh ketangan pasukan Inggris serta putra mahkota  (kelak  menjadi–Sultan  Hameng- kubuwana III) dibawah pengawasan pihak Inggris. Tan Ji Sing juga memberikan per- lindungan  kepada  para  pengawal  pribadi putra mahkota.
Tan  Ji  Sing  diangkat  menjadi  Bu- pati  dengan  gelar  Raden  Tumenggung Secadiningrat  oleh  Sultan  Hamengkubu- wana III merupakan bentuk balas budi atas
jasanya sebagai utusan dalam perundingan dengan  orang  Inggris  yang  memberikan jaminan  untuk  dapat  naik  tahta  kerajaan serta  adanya  tekanan  dari  orang-orang Inggris.  Tidak  lama  setelah  pengang- katannya,  Tan  Ji  Sing  menjadi  seorang Muslim  (Carey,  1985:56).  Kenaikan seorang  Cina  ke  dalam  kedudukan  tinggi di birokrasi Jawa membangkitkan kekesa- lan  dan  kemarahan  pada  beberapa  ke- lompok  karena  dianggap  sebagai  “orang luar”.
Kedudukan bermakna ganda Tan Ji Sing  sebagai  “ Tumenggung ”  Cina,  serta hubungan  yang  erat  dengan  para  Residen di  Yogyakarta.  Kemudian  kedekatan dengan  Patih  Danurejo  IV  (keturunan  Ja- wa Timur dan Bali) yang dianggap “orang luar” di kalangan atas, menjadikan Tan Ji Sing  sebagai  tokoh  yang  semakin  diiso- lasikan  serta  tidak  disenangi  dan  dijauhi. Kedudukan politik Tan Ji Sing  yang unik telah  membuatnya  terkatung-katung  dian- tara tiga dunia yaitu “ Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung ” (bukan lagi Cina, belum  lagi  menjadi  Belanda  dan  menjadi Jawa masih tanggung). Tan Ji Sing berada di kehidupan kultural aneh yang tidak me- nyenangkan  serta  terasing  (Carey,  1985: 59-60).  Dengan  penuh  kehinaan  ditolak oleh  orang  senegerinya  akibat  pe- nolakannya atas adat, kemudian di curigai oleh  kebanyakan  orang  Jawa  dari  ka- langan  atas  sebagai  seorang  kaya  baru yang  penuh  ambisi,  serta  untuk  kepent- ingannya sendiri dipergunakan orang Ero- pa  yang  membutuhkan  jasa  sebagai  in- forman  politik  tetapi  tidak  dapat  mena- warkan keamanan dan jaminan hukum.
Keterlibatan  Tan  Ji  Sing  ke  dalam politik  keraton  telah  menandai  sebuah pemisah  hubungan  masyarakat  Cina  dan masyarakat  Jawa.  Hubungan  yang  saling menguntungkan berubah mulai hancur dan
rusak  karena  perasaan  saling  tidak  mem- percayai  kemudian  menjadi  benih  perse- lisihan.
Perjanjian  antara  keraton  dengan militer Inggris mengenai pengambil alihan semua  gerbang  tol  dan  pasar,  kemudian disewakan kepada orang-orang Cina telah membuka  jalan  kepada  pengeksploitasian sistem pajak tetap yang berkembang pada pemerintahan  kolonial  Belanda.  Kemudi- an  perluasan  perdagangan  candu  oleh Inggris  dari  Bengal  dengan  orang-orang Cina sebagai pengecer. Candu merupakan hiburan  bagi  orang-orang  kaya  dan  bagi rakyat  sebagai  petaka.  Candu  telah  mem- berikan kesempatan untuk melepaskan diri dari  penderitaan  yang  membelenggu rakyat  secara  semu.  Ketergantungan  akan candu memberikan keuntungan bagi orang Cina (Carey, 1985:65).
Sistem  gerbang-gerbang  tol  ter- dapat  di  negara  Mataram  pada  awalnya didirikan  sebagai  tempat  pemberhentian dalam  perjalanan  perekonomian  ke  pusat kerajaan.  Gerbang  tol  berkembang  men- jadi  desa.  Dalam  pemberhentian  di gerbang tol dikenakan “bea cukai”. Dalam teorinya  pedagang  Cina  dikenakan  3  kali lebih banyak bea cukai atas pedagang Ja- wa  tetapi  dalam  pelaksanaannya  gerbang tol  yang  dikuasai  orang-orang  Cina  lebih menguntungkan  pedagang  Cina  (Carey, 1985:  72).  Penguasaan  gerbang  tol  oleh Cina  mengakibatkan  kerugian  bagi  petani Jawa  karena  tidak  ada  ketentuan  yang tetap  mengenai  pajak  yang  harus  dibayar kemudian  tindakan  penjaga  gerbang  tol yang kaku dan keras.
Penarikan  beban  pajak  yang  tinggi terhadap petani yang melakukan perdagangan  melalui  gerbang  tol  men- galami  diskriminasi  dengan  lebih  menda- hulukan  pedagang  Cina  dan  petani  Jawa disuruh menunggu selama berjam-jam. Ji-
ka penarikan bea cukai di tolak oleh petani Jawa  akibat  tidak  mampu  membayar  bea cukai  maka  barang  bawaannya  di  sita. Selama  waktu  menunggu  bongkar  barang di gerbang tol petani mendapat godaan un- tuk mempergunakan candu, kemudian ka- lau harus menginap harus menghadapi go- daan ronggeng serta  perjudian  (Carey, 1985:73).
Permohonan  serta  pengaduan  yang disampaikan  kepada  para  pegawai  Jawa tentang  penyalahgunaan  kekuasaan  yang dilakukan  oleh  penjaga  gerbang  tol  tidak memperoleh  hasil,  karena  pegawai  itu sendiri  telah  menerima uang  pelicin agar mereka  menutup  mata  atas  praktek- praktek pemerasan oleh orang Cina penja- ga  gerbang  tol  serta  pengaduan  ke  hada- pan  para  penguasa  biasanya  diluar  ke- mampuan  serta  jangkauan  petani.  Petani membalas tindakan para penjaga gerbang- gerbang tol dengan menyewa bandit untuk menghacurkan  gerbang  tol.  Tindakan petani  mengakibatkan  bencana  bagi penduduk  desa  yang  berdekatan  dengan gerbang  tol,  yang  berdasarkan  Undang- Undang  Pidana  Jawa  berkewajiban  untuk membayar  ganti  rugi  (Carey,1985:  72). Karena  senantiasa  menghadapi  akan mendapat serangan, para penjaga gerbang- gerbang tol mengorganisasi pasukan tenta- ra pribadi dengan menjadikan orang-orang
Jawa sebagai pengawal sehingga  menam- bah alur spiral kekerasan.
Pemerintah Eropa menyadari pengaruh  buruk  oleh  gerbang-gerbang  tol yang  dikuasai  orang  Cina,  pemerintah Eropa  kemudian  membatasi  pengaruh mereka dengan menghapus bandar-bandar di sepanjang Sungai Sala pada tahun 1814 oleh  pemerintah  Inggris,  dan  pada  masa pemerintahan  Belanda  tahun  1824  di Kedu.  Cara  kerja  gerbang  tol  yang melakukan  pemerasan  dan  penindasan terhadap  orang  Jawa  menjadi  benih pertikaian besar (Carey, 1985:77).
Keadaan  perekonomian  di  Jawa Tengah  bagian  Selatan  menurun  sebagai akibat  musim  kemarau  dan  kering  serta kegagalan panen yang terjadi tahun 1821-
1825 mempengaruhi kegiatan perdagangan di pasar menjadi hancur. Peranan orang Cina sebagai penyewa tanah di wilayah kekuasaan kera- jaan  telah  menimbulkan  kegelisahan rakyat dan para pegawai keraton. Tingkah laku orang Cina yang angkuh serta keingi- nan orang Cina untuk mendapat penghor- matan. Pajak-pajak yang di bebankan pada rakyat  yang  begitu  besar  kemudian gesekan  dengan  orang  Jawa  yang berkedudukan  tinggi  menjadikan  alasan rakyat  untuk  orang  Cina  sebagai  sasaran kebencian rakyat.

## PENUTUP
Dengan adanya migrasi oleh orang- orang  Cina  ke  Pulau  Jawa,  hubungan Cina-Jawa  semakin  intensif.  Masyarakat Cina banyak yang menetap di pusat kera- jaan.
Di  daerah  Kesultanan  Yogyakarta perpaduan  antara  pajak-pajak  tetap  per- sewaan tanah yang dilaksanakan oleh para penguasa  serta  peranan  unik  Tan  Ji  Sing dalam  permasalahan  dan  pertistiwa  yang
terjadi  di  keraton  tahun  1811-1812  telah menimbulkan  ketegangan  istimewa.  Per- sewaan  pajak  tetap  yang  menyiksa  yang dilaksanakan  pemerintah  Eropa  mencip- takan  suasana  terpecah  dan  eksplosif  di wilayah kerajaan.
Kegelisahan  masyarakat  Jawa  ter- hadap  masyarakat  Cina  telah  menandai garis  pemisah.  Konflik  etnis  muncul akibat  setting  kolonial  Belanda,  golongan Cina  dimanfaatkan  sebagai  ”perantara” oleh  penguasa  kolonial.  Pada  dasarnya,
Belanda  tidak  mampu  bergerak  dalam wilayah ekonomi dagang, Belanda
berperan  dalam  kontrol  keamanan  dan pemerintahan. Karena itu, dengan keterbatasan sumber daya manusia, Belanda mengangkat Cina sebagai perantara antara  mereka dengan  golongan masyarakat  Jawa.  Cina  ditempatkan sebagai ”perisai” atau ”kambing hitam” di saat  terjadinya  kerusuhan  menentang penguasa atau ketika terjadinya
kevakuman pemerintah.
Belanda  menjual  berbagai  macam pacth (hak  pengelolaan)  bagi  jalan  tol, candu,  rumah  gadai,  kepada  pengusaha Cina.  Para  pengusaha  ini  berani  membeli pacht dengan  harga  tinggi  karena  mereka tahu  bahwa  keuntungan  yang  didapatkan akan  berlipat  ganda.  Dengan  dukungan penguasa,  para pachter tersebut  memeras rakyat dan menjadi kaya karena posisinya. Itulah awal muncul tuduhan, Cina sebagai kambing hitam atas kemiskinan rakyat.

## DAFTAR RUJUKAN
Lombard,  D.  2008.  Nusa  Jawa:  Silang
Budaya, Kajian Sejarah Terpadu  Bagian  III:  Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka
Kwartanada, D. 2008. Perang Jawa (1825- 1830)  Dan  Implikasinya  Pa- da  Hubungan  Cina-Jawa.
Depok: Komunitas Bambu.
Carey,  P.  1986.  Orang  Jawa  Dan
Masyarakat Cina (1755-
1825). Jakarta: Pustaka Azet. Rustopo.  2007.  Menjadi  Jawa  :  Orang-
Orang  Tionghoa  Dan  Ke- budayaan  Jawa  Di  Surakarta
1895-1998.
Yogyakarta:
Penerbit Ombak.
Kartodirdjo,  S.  1999.  Pengantar  Sejarah Indonesia  Baru  1500-1900 Dari  Emporium  Sampai  Im- perium  Jilid  I.  Jakarta  : Gramedia Pustaka.