## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 22 Desember 2023 ,   Diperbaiki: 29 Maret 2024, Diterbitkan: 26 Mei 2024

## TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA MADANI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Anthon Sattu Pabesak 1 dan Yoseph Pasolang 2
1), 2) Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo
Email : anthonpabesak842@gmail.com 1 , yoseph.pasolanglawyer@gmail.com 2

## Corresponding Author: anthonpabesak842@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  understand  the  roles  and  functions  of  village  heads  in  managing  the finances of Madani Village and the factors influencing them. The village, as the lowest administrative unit, plays a strategic role in development and public service provision as stipulated by Law No. 6 of 2014.  Public  accountability  is  the  main  foundation  in  village  governance.  This  research  uses  a descriptive  analytical  method  with  normative  and  empirical  legal  approaches.  Data  were  collected through interviews and documentation studies at the Madani Village Office, Wotu District, East Luwu Regency. The results show that village heads hold significant positions in carrying out governance, development,  and  community  guidance.  Financial  management  in  the  village  faces  several  issues such as delayed payments and asset management. Improvement efforts are made through monitoring, evaluation,  and  enhancing  financial  management  practices.  Implementing  public  accountability principles is necessary to improve transparency and the performance of village governance.
Keywords: Financial  management,  public  accountability,  village  governance,  transparency, performance improvement
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan  Desa  Madani  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Desa  sebagai  satuan pemerintahan  terendah  memiliki  peran  strategis  dalam  pembangunan  dan  pelayanan  publik  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014.  Akuntabilitas  publik  menjadi  landasan  utama  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  hukum  normatif  dan  empiris.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  studi dokumentasi  di  Kantor  Desa  Madani,  Kecamatan  Wotu,  Kabupaten  Luwu  Timur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kepala  desa  memiliki  kedudukan  penting  dalam  menjalankan  tugas pemerintahan,  pembangunan,  dan  pembinaan  masyarakat.  Pengelolaan  keuangan  desa  menghadapi beberapa permasalahan seperti penangguhan pembayaran dan pengelolaan aset desa. Upaya perbaikan dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan peningkatan manajemen keuangan. Implementasi prinsip akuntabilitas publik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pemerintahan desa.
Kata Kunci: Manajemen keuangan, akuntabilitas publik, tata kelola desa, transparansi, peningkatan kinerja

## PENDAHULUAN
Pemerintah  desa  merupakan  lembaga  perpanjangan  pemerintah  pusat  yang  memiliki peran  strategis  untuk  mengatur  masyarakat  yang  ada  di  pedesaan  demi  mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa  yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan  berjalan  dengan  optimal.  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  sangat memberikan  peluang  bagi  pemerintah  di  desa  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan kapasitas  desa  dengan  mengedepankan  kepentingan  masyarakat  melalui  kepentingan pelayanan  publik  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Implementasi  dari paradigma  tersebut  juga  mensyaratkan  perlunya  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan  urusan  desentralisasi,  tugas  pembantuan  dan  tugas  umum  pemerintahan lainnya.
Akuntabilitas  publik  merupakan  landasan  bagi  proses  penyelenggaraan  pemerintahan, yang diperlukan karena aparatur pemerintahan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya.  Negara  Indonesia  yang  lahir  17  Agustus  1945  adalah  Negara  Kesatuan  yang berbentuk  Republik,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahannya  daerah  Indonesia  terdiri  atas beberapa daerah kabupaten.
Selanjutnya dalam tiap daerah terdapat satuan pemerintahan terendah disebut desa dan kelurahan.  Dengan  demikian,  desa  dan  keluarahan  adalah  satuan  pemerintahan  terendah dibawah  pemerintahan  kabupaten.  Desa  dan  kelurahan  adalah  dua  satuan  pemerintahan terendah  dengan  status  berbeda.  Desa  adalah  satuan  pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi adat  sehingga  merupakan  badan  hukum.  Sedangkan  kelurahan  adalah  satuan  pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.
Jadi kelurahan bukan badan hukum melainkan sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan  dari  pemerintah  diwilayah  keluraham  setempat.  Sedangkan  desa  adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.  Desa adalah suatu  wilayah  yang  ditinggali  oleh  sejumlah  orang  yang  saling  mengenal,  hidup  bergotong royong, memiliki  adat  istiadatnya  yang  relatif sama dan mempunyai  tata  cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.
Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan pada desa daratannya sebagian  besar  penduduknya  mencari  penghidupan  sebagai  petani  baik  sawah  atau  kebun, sedangkan  pada  desa  pesisir  sebagian  besar  penduduknya  mencari  penghidupan  sebagai nelayan. Desa dihuni oleh masyarakat  yang hidup dalam satu budaya  yang relatif homogen. Masyarakat  desa  terikat  oleh  kesamaan  dan  kesatuan  sistim  nilai  sosial  budayanya.  Mereka bermasyarakat  secara  rukun  karena  itu  mereka  disebut  masyarakat  paguyuban.  Dilihat  dari ciri geografis, demografis dan sosiologisnya, desa mempunyai  ciri-ciri perdesaan sedangkan kelurahan berciri perkotaan.
Wilayah  pedesaan  ialah  wilayah  yang  jauh  dari  pusat  ibukota  kecamatan  atau kabupaten.  Penduduk  desa  umumnya  berasal  dari  satu  keturunan  (genologis)  sehingga mempunyai sistim kekerabatan yang erat. Mata pencaharian penduduknya dibidang pertanian dan perikanan. Adapun wilayah perkotaan adalah wilayah yang berada di Ibukota Kecamatan
dan  sekitarnya.  Penduduknya  umumnya  imigran,  mata  pencaharian  penduduknya  dibidang pertanian, pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual jasa dan professional.
Disamping  itu,  karena  sebagian  besar  pendatang  penduduknya  tidak  terikat  dengan nilai-nilai asli setempat, seperti gotong royong se desa, selamatan desa, upacara adat desa dan lain-lain. Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan  saling  mengenal,  bahu  membahu,  gotong  royong  dalam  memecahkan  masalah bersama dan menghormati nilai  kebersamaan. Masyarakat  dengan  ciri-ciri  demikian disebut sebagai  kesatuan  masyarakat  maksudnya  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  terikat  oleh  tata cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.
Berbeda  dengan  masyarakat  desa,  masyarakat  kelurahan  relative  mandiri  dalam  arti tidak  terlalu  terikat  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku  sebagaimana  diikuti  oleh  masyarakat desa  pada  umumnya.  Anggota  masyarakatnya  tidak  terikat  oleh  sistim  nilai  budaya  yang relative homogen seperti di desa, mereka hidup secara otonomi tidak seperti orang desa yang merasa satu ikatan persaudaraan dengan orang sedesa, orang kota merasa satu ikatan dengan anggota perkumpulannya, seprofesinya, sekepentingan dan seaviliasi.
Umumnya  mereka  menjadi  anggota  perkumpulan  formal  seperti  organisasi  profesi, olahraga,  hobby,  seni  dan  lain-lain.  Jenis  pekerjaannyapun  beragam  ada  pedagang,  PNS, TNI/Polri,  buruh,  dokter,  pengacara,  pengusaha  dan  lain-lain.  Mereka  memiliki  mobilitas yang  tinggi,  suka  pergi  kemana-mana,  kehidupan  masyarakat  itu  disebut  masyarakat paterbayan.  Dilihat  dari  sejarahnya  desa  sudah  dikenal  sejak  zaman-zaman  kerajaan nusantara sebelum kedatangan belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang mandiri di bawah taklukan kerajaan pusat.
Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, kerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa,  sedangkan  bagaimana  desa  menyelenggarakan  pemerintahan,  kerajaan  pusat  tidak mengatur  melainkan  menyerahkan  kedalam  desa  yang  bersangkutan  untuk  mengatur  dan mengurusnya  sesuai  dengan  adat  istiadat  dan  tata  caranya  sendiri.  Sebenarnya  dalam sejarahnya  yang  sangat  panjang,  ratusan  atau  bahkan  ribuan  tahun  desa  telah  mengalami pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  dinamis  dan  lentur.  Dengan  perkembangannya  yang dinamis dan lentur inilah yang membuat desa tetap eksis sampai hari ini.
Jika dinamika pertumbuhan dan perkembangannya dipahami sebagai autoaktivitas dan kreativitas  warganya  dan  pihak  luar  memandangnya  kearah  rasionalitas  dengan  nilia  yang jujur,  niscaya  nasib  desa  tidak  seperti  sekarang.  Desa  pada  permulaannya  telah  mampu mengambangkan  diri  dengan  kelembagaan  yang  lengkap  dibidang  politik,  ekonomi,  social, budaya  dan  pertahanan  keamanan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri  mulai  kehilangan otonominya ketika hadir otoritas yang lebih besar diluar dirinya. Gagasan untuk memajukan desa  secara  rasional  dan  modernisasi  dapat  dilacak  dari  pikiran  Muh.  Yamin  dan  Soepomo yang  dilontarkan  dalam  siding-sidang  BPUPKI  sebelum  proklamasi  kemerdekaan.  Tujuan penelitian adalah untuk memahami tugas dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa madani; dan  mengetahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi pengelolaan keuangan desa madani.

## METODE PENELITIAN

## Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  artinya  dari  data  penelitian  yang  dianalisis dapat menggambarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah memakai penedekatan penelitian hukum normatif dan penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  normatid  (yuridis  normatif)  adalah  metode penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Sedangkan  penelitian  hukum  empiris  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk mendapat data primer,  yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak tertentu yakni  yang berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Berdasarkan  judul  skripsi  yang  telah  penulis  pilih,  adapun  lokasi  penelitian  ini  akan dilaksanakan  di  Kantor  Desa  Madani,  Kecamatan  Wotu  Kabupaten  Luwu  Timur.  Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena sumber data  yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat  di  peroleh  di  lokasi  tersebut.  Waktu  perencanaan  penelitian  dilaksanakan  4  (Empat) pekan.

## Tekhnik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode observasi  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Pada  penelitian  ini  sumber  data  berasal  dari hasil  wawancara  dengan  responden  sebagai  data  sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh desa madani.

## Tekhnik Pengolahan Data dan Penyajian Data
Teknik  pengolahan  data  dan  penyajian  data  kualitatif  yang  dilakukan  oleh  penulis sebagai berikut :
1. Teknik Pengolahan Data
Teknik  Pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah  Reduksi  Data  ( Data  Reduction ) merupakan  tahap  pertama,  dimana  tahap  ini  difokuskan  pada  proses  pemilihan, penyerdehanaan  data  pada  hal-hal  yang  penting  sehingga  data  yang  dihasilkan  dari proses  pengumpulan  data  akan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  fokus  tujuan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran  yang lebih  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya.
2. Teknik Penyajian Data
Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  telah  tersusun  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian data  dapat  berbentuk  tabel,  grafik,  program  dan  sejenisnya  yang  tersusun  secara sistematis.  Dalam  penelitian  kualitatif,  penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori yang bersifat narasi.

## Tekhnik Analisis Data
Dalam  mengolah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  penulis  menggunakan  metode analisis dengan data secara kualitatif yang selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tugas dan Fungsi Kepala Desa Madani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Strategi  penyelenggaraan  dalam  program  Desa  Madani  selalu  diawali  dengan musyawarah  desa  yang  menghadirkan  tokoh-tokoh  masyarakat,  lembaga  desa  BPD  dalam rangka  menggali  suatu  wawasan  sehingga  dapat  diketahui  permasalahan  yang  ada  di  desa yang  dapat  dikumpulkan.  Permasalahan  kebutuhan  apa  saja  yang  dibutuhkan  masyarakat sehingga  tugas  dan  fungsi  Kepala  Desa  Madani  harus  sesuai  dengan  amanah  Undang- Undang.
Kedudukan, Tugas dan fungsi kepala desa adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan Kepala Desa :
a. Alat pemerintah
b. Alat pemerintah daerah
c. Alat pemerintah desa
2. Tugas Kepala Desa :
a. Menjalankan urusan rumah tangganya.
b. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
c. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong.
3. Fungsi Kepala Desa :
a. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
b. Menggerakkan partisipasi masyarakat
c. Melaksanakan tugas dan pemerintah diatasnya
d. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah diatasnya
Dalam  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang  diinginkan  pada  akhir  periode penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa.  Desa  Madani  merupakan gambaran  kesuksesan  yang  ingin  dicapai  dalan  jangka  waktu  6  (enam)  tahun  kedepan  yang disusun  dengan  memperhatikan  visi  RPUPD  Kabupaten  Luwu  Timur,  dinamika  lingkungan strategis,  aspirasi  masyarakat  dan  pemerintah  desa  Madani  serta  visi  dan  misi  Kepala  Desa terpilih.
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2014  sangat  memberikan  peluang  bagi  pemerintah di  Desa  untuk  mengembangkan  dan  meningkatkan  kapasitas  desa  dengan  mengedepankan kepentingan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan  publik  dalam  wadah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Implementasi  dari  paradigma  tersebut  juga  mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintah lainnya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi  proses  penyelenggaraan  pemerintahan,  yang  diperlukan  karena  aparatur  pemerintah harus  mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  pekerjaannya,  baik  kepada  publik  maupun
kepada  lembaga  dimana  dia  bekerja.  Dengan  akuntabilitas  publik  setiap  aparat  harus  dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh  masyarakat,  instansi  kerjanya,  kelompok  pengguna  pelayanannya  maupun  porfesinya. Tujuannya  adalah  untuk  menjelaskan  bagaimanakah  pertanggungjawaban  hendak dilaksanakan  dan  bagaimana  realitas  pelaksanannya  dan  apa  dampakmya.  Oleh  karenanya, sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas, sekaligus pelaksanaan prinsip tata pemerintahan yang  baik,  maka  Kepala  Desa  wajib  melaporkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, termasuk  kepada  pemerintah  yang  lebih  tinggi  melalui  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
Adapun  tujuan  pengelolaan  anggaran  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPD) Desa Madani, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
1. Sebagai  bentuk  pelaksanaan  amanah  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa  yakni  Pasal  27  huruf  (b)  tentang  kewajiban  Kepala  Desa  menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
2. Bentuk  pelaksanaan  implementasi  Permendagri  46  Tahun  2016  Pasal  3  tentang Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  (LPPD)  Akhir  Tahun  Anggaran disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati/walikota  melalui  camat  secara  tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
3. Sebagai  salah  satu  bentuk  perwujudan  azas  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pelaksanaan prinsip tata pemerintahan desa yang baik.
4. Sebagai alat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun pemerintahan.
Berikut  ini  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  terangkum  dalam  program  kerja penyelenggaraan pemerintah Desa Madani Tahun Anggaran 2020/2021 :
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penyediaan  penghasilan  tetap  dan  Tunjangan  Kepala  Desa  meliputi  penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Penyediaan  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  perangkat  desa  meliputi  penghasilan tetap dan tunjangan untuk perangkat desa (Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Unsur Staf Perangkat Desa)
3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa Jaminan  sosial  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  kesejahteraan  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa
4. Penyediaan  Operasional  Pemerintah  Desa  (ATK,  Honor  PKPKD  dan  PPKD, Perlengkapan)
Operasional  pemerintahan  desa  adalah  belanja  yang  dipeuntukkan  untuk kelancaran  kegiatan  operasional  dikantor,  Belanja  Operasional  Pemerintah  Desa meliputi  Belanja  Listrik,  Air,  Telepon,  Fax/Internet,  Belanja  Alat  Tulis  Kantor, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Foto Copy cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum, belanja perjalanan dinas dan belanja jasa sewa sarana mobilitas, belanja pemeliharaan sarana asset tetap.
5. Penyediaan Tunjangan BPD
Penyediaan  tunjangan  BPD  adalah  belanja  yang  diperuntukkan  untuk  tunjangan BPD.
6. Penyediaan  Operasional  BPD  (Rapat,  ATK,  Makan  Minum,  Perlengkapan Perkantoran, Pakaian.
Operasional  BPD  terdiri  atas  belanja  Alat  Tulis  Kantor,  Belanja  Perlengkapan Alat-Alat  Listrik,  Belanja  Barang  Cetak  dan  Penggandaan,  Belanja  Makan  dan Minum, Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut dan Belanja Perjalanan Dinas.
7. Penyediaan Honorarium Untuk Staf Desa Penyediaan  Honorarium  Urusan  Staf  Desa  meliputi  penghasilan  tetap  dan tunjangan untuk Unsur Staf Peranglat.
8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja  sarana  asset  tetap  adalah  belanja  yang  diperuntukkan  agar  dapat menunjang  kinerja  aparat  desa,  penyediaan  sarana  asset  terdiri  atas  pengadaan Printer, AC dan Televisi
9. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa Pemeliharaan  gedung/prasarana  kantor  desa  adalah  diperuntukkan  untuk meningkatkan  kenyamanan  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan,  serta mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan.
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Desa  (RPJMDesa/RKPDesa  dan  lain-lain adalah  belanja  yang  diperuntukkan  guna  memfasilitasi  penyusunan  sebuah dokumen  perencanaan  selama  satu  tahun,  dimana  dalam  penyusunan  dokumen tersebut terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Foto copy cetak dan penggandaan, Makan dan Minum, honorarium tim panitia dan belanja perjalanan dinas.
11. Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi bagi masyarakat. Penyusunan  laporan  kepala  desa,  LPPDesa  dan  informasi  bagi  masyarakat  adalah belanja  yang  diperuntukkan  guna  memfasilitasi  penyusunan  sebuah  dokumen laporan  realisasi  pelaksanaan  pendapatan  dan  belanja  desa  selama  satu  tahun, dimana  dalam  penyusunan  dokumen  tersebut  terdiri  dari  belanja  alat  tulis  kantor, foto copy cetak dan penggandaan, Makan dan Minum.
12. Dukungan  pelaksanaan  dan  sosialisasi  pilkades,  penyaringan  dan  penjaringan perangkat desa.
Dukungan  pelaksanaan  dan  sosialisasi  pilkades,  penyaringan  dan  penjaringan perangkat  desa  adalah  belanja  yang  diperuntukkan  guna  memfasilitasi  kepanitaan dalam melaksanakan kegiatan, dimana dalam penyusunan dokumen tersebut terdiri dari  Belanja  Alat  Tulis  Kantor,  Foto  Copy  cetak  dan  penggandaan,  Makan  dan Minum, Honorarium Tim Panitia.

## Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa Madani
Permasalahan  yang  dihadapi  pada  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  yaitu penangguhan  pembayaran  untuk  belanja  pegawai,  kasbon  untuk  belanja  operasional perkantoran  dan  belanja  modal  sehingga  harga  barang  terkadang  lebih  mahal  karena pembayaran  dilakukan  terakhir.  Selain  hal  tersebut  diatas  permasalahan  lainnya  yang dihadapi yaitu kurang tertibnya dalam mengelola Aset Desa.
Upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang telah disebutkan diatas adalah dengan  memberikan  penjelasan  terkait  prosedur  dan  tahap  pencairan  dana  dalam pemerrintahan  desa  serta  meminta  kebijaksanaan  kepada  pihak  terkait  atas  hal  tersebut. Upaya lain yang ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan dalam bidang pelaksanaan pemerintahan desa yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan Aset Desa.
Upaya  yang  ditempuh  dalam  menghadapi  suatu  permasalahan  dalam  bidang pelaksanaaan pembangunan desa yaitu dengan mencari bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi  dan  Pemerintah  Pusat  untuk  menutupi  kekurangan  dana  tersebut.  Selain  itu  untuk mengatasi  masalah  lainnya  dengan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa pentingnya membaca agar dapat mengetahui informasi yang ada dan tidak serta merta selalu menyalahkan  Pemerintah  Desa  apabila  ada  hal  yang  tidak  sesuai.  Kebijakan  umum pengelolaan  pendapatan  desa  adalah  meningkatkan  efektivitas  dan  optimalisasi  sumber- sumber pendapatan desa melalui :
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
2. Peningkatan  kesadaran  dan  ketaatan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan asset-aset desa yang potensial.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
6. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa
8. Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa
9. Arah Kebijakan Belanja Desa
a. Jenis belanja desa
1) Belanja Langsung
a) Belanja Program sarana dan prasarana
b) Belanja Program Sosial Budaya
c) Belanja Program Pemerintahan
d) Belanja Bidang Ekonomi
2) Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Hibah
c) Belanja Bantuan Sosial
d) Belanja Tak terduga
b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa
Kebijakan  dan  proyeksi  belanja  desa  adalah  kebijakan  mengenai  pengalokasian belanja  pada  bidang,  fungsi  dan  sektor,  serta  proyeksi  besaran  anggaran  bidang, fungsi  dan  sektor  dalam  jangka  waktu  lima  tahun.  Berdasarkan  masalah  yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan, maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :
1) Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung
2) Memperbesar  alokasi  belanja  langsung  dan  belanja  bantuan  sosial  dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Kegiatan yang dibiayai :
a) APBD/APBN,  meliputi  APBD  Kabupaten,  APBD  Propinsi  dan  APBN apabila kegiatan tersebut didasarkan kepada hal sebagai berikut :
1. Bukan Kewenangan Desa
2. Biayanya terlalu besar/tidak mampu di biayai desa
3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
b) APBDesa apabila kegiatan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Kewenangan desa
(2) Biayanya terjangkau oleh anggaran desa
(3) Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya
Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa meliputi:
1. Nilai-nilai Sosial
Desa  Madani  Kabupaten  Luwu  Timur  masih  kuat  memelihara  tradisi  tolong menolong.  Pada  dasarnya,  tradisi  ini  adalah  bagian  dari  manifestasi  nilai kemanusiaan masyarakat desa. Madani untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan-kegiatan adat istiadat maupun kegiatan- kegiatan  yang  diagendakan  Pemerintah  Desa  berupa  perbaikan  jalan  dan  lain sebagianya.  Dalam  tradisi  ini,  antara  sesame  masyarakat  Desa  saling  mendukung dengan  menyumbangkan  tenaga  maupun  biaya  kepada  pihak-pihak  yang memerlukan  bantuannya.  Nilai-nilai  sosial  berupa  tradisi-tradisi  yang  demikian  itu, memungkinkan desa bertenaga sosial.
Secara empirik, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi, masarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai  penyangga  pentingnya  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan.  Swadaya  dan  gotong  royong  telah  terbukti  sebagai  penyangga utama  “otonomi  asli”  Desa.  Ketika  kapasitas  Negara  tidak  sanggup  menjangkau sampai  level  desa,  swadaya  dan  gotong  royong  merupakan  sebuah  alternatif permanen  yang  memungkinkan  berbagai  proyek  pembangunan  prasarana  desa tercukupi.
Nilai-nilai  sosial  itu  pada  gilirannya  akan  sangat  membantu  di  dalam penyelenggaraan  pembangunan  desa  yang  menekankan  pembiayaan  keuangan. Karena  masyarakat  Desa  telah  memiliki  semangat  sosial  yang  tinggi,  maka sumbangan  biaya  dan  tenaga  darinya  sangat  dibutuhkan  guna  memajukan pembangunan  bagi  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Dengan  modal  sosial  berupa  nilai- nilai  sosial  dan  tradisi  yang  berkembang  di  Desa  Madani  ini,  maka  sudah  tentu proses-proses pembangunan sebenarnya telah memiliki pijakan yang kokoh. Karena itu yang diperlukan ialah menjaga keberlangsungan tradisi ini.
2. Partisipasi Masyarakat
Pada  prinsipnya  pengelolaan  keuangan  desa  menghendaki  penyelenggaraan anggaran yang partisipatif . sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga  di  lingkungan  masyarakat  desa.  Karena  itu  harus  ada  usaha  untuk  melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat
desa ini bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa.
Desa  mempunyai  perencanaan  pembangunan  desa  dan  strategi  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  mencakup  potensi,  rencana  strategis,  perencanaan  ruang, perencanaan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dan  strategis  aksi  yang  menjadi  dasar dalam mengembangkan pembangunan desa itu sendiri.
Desa Madani pada kenyataannya bahwa partisipasi masyarakat cukup tersedia untuk menopang  seluruh  usaha  pembangunan  desa  itu  sendiri.  Sumbangan  tenaga  dan pikiran  oleh  masyarakat  Desa  Madani  misalnya  di  dalam  perbaikan  jalan  dan program-program  lainnya  sangat  membantu  bagi  pemanfaatan  anggaran  secara efisien.  Di  sisi  yang  lain  akan  mendorong  pemberdayaan  masyarakat  desa  itu  ke dalam  pembangunan  desa.  Sebab  pembangunan  desa  tidak  akan  berhasil  tanpa pemberdayaan masyarakatnya.
Pada  dasarnya  bahwa  dengan  menggunakan  mekanisme  penyusunan  APBDesa yang  partisipatif,  diharapkan  hasil  penyusunan  APBDesa  tersebut  mewakili kebutuhan  seluruh  lapisan  masyarakat  yang  akhirnya  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun  meski  secara  administratif  urusan pelaksanaan  perencanaan  dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  tidak selamanya  kualitas  rumusan  APBDesa  yang  dihasilkan  sesuai  dengan  kebutuhan dan  kondisi  desa  tersebut.  Sehingga  diperlukan  mekanisme  yang  transparan  dan akuntabel  sehingga  keputusan  sesuai  kebutuhan  dan  bebas  konflik  kepentingan sekelompok  orang.  Dengan  demikian,  yang  dibutuhkan  adalah  transparansi  antara aparatur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  desa  bagi  pembangunan  desa, sedangkan Desa Madani belum memiliki itu.
Transparansi  ini  memungkinkan  pengelolaan  anggaran  yang  disiplin,  efisien  dan partisipatif.  Akibatnya,  pembiayaan  atau  pemanfaatan  anggarannya  bisa  diketahui  oleh masyarakat  banyak  dan    pembangunan  di  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Benar bahwa  sejauh  ini,  sebagaimana  yang  penulis  amati  bahwa  pelaksanaan  APBDesa  di  Desa Madani belum sesuai dengan mekanisme yang seharusnya karena belum sanggup memenuhi tuntutan  riil  bagi  masyarakatnya  secara  luas.  Selain  itu,  kenyataannya  bahwa  juga  kadang terjadi  keterlambatan  didalam  pencairan  dana  dari  Kabupaten.  Hal  ini  tentu  saja  akan menghambat pelaksnaaan rencana pembangunan berdasarkan target waktunya.

## KESIMPULAN

## Simpulan
Dalam uraian penutup ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Fungsi  Kepala  Desa  dalma  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa  Madani  Kabupaten Luwu  Timur  yaitu  masih  perlu  ditingkatkan  lagi  dapat  dilihat  dari  kurangnya pengetahuan  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa,  baik  itu  dari  segi  aturan pelaksanaannya maupun dana yang masuk dan dana yang keluar.
2. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan  keuangan  Desa  di  Desa  Madani Kabupaten  Luwu  Timur  yaitu  tidak  memiliki  transparansi  kepada  masyarakat  serta
kadang  terjadi  keterlambatan  dana  yang  masuk  ke  desa  sehingga  pembangunan  di desa juga terlambat dan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

## Saran
Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Seluruh  Aparatur  Desa  agar  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  pengelolaan keuangan yang ada di desanya.
2. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Madani maka perencanaan keuangan harus disusun dengan baik bersama beberapa perwakilan masyarakat dari setiap RT, RW yang dianggap dapat mewakili masyarakat tersebut.

## REFERENSI
Ahmad Ali, (2015). Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Bambang  Triantono  Soemantri,  (2011). Pedoman  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa , Fokus Media, Bandung.
Burhan Asshofa, (2007). Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta.
Sugiono,  (2012). Metode  Penelitian  Pendidikan  “Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif ,  Dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Hanif Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013). Bitra Indonesia, Medan.
Widjaja HAW, (2003). Pemerintahan DEsa/Marga . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rahardjo Adisasmita, (2014). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah . Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Ridwan HR, (2003). Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta.
Riduan Syahrini. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Salim, (2010). Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
Syahruddin  Nawi,  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris , UMI Toha Grafika, Makassar.
Yusran  Lapananda,  (2016). Hukum  Pengelolaan  Keuangan  Desa ,  PT.  Wahana  Semesta Intermedia, Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .