Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung
Sahrul Ari Irawan*, Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K Rangga, Tubagus Hasanuddin, Yuniar Aviati Syarief Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia *arisahrul2@gmail.com

## Abstract
Coexisting  activities  between  companies  in  the  community  do  not  necessarily provide  a  positive  relationship  with  the  community.    Conflict  is  something  that  occurs between  communities  and  companies,  especially  in  this  area  conflicts  have  occurred chronically from the 1980s to 2022.  The importance of the role of local governments to resolve existing conflicts. Resolving protracted agrarian conflicts requires joint efforts from  all  parties  involved,  as  well  as  a  commitment  to  finding  just  and  sustainable solutions. This study aims to determine the role of local governments in the process of resolving conflicts between indigenous peoples and companies and find out what ways certain parties can do outside of the role of local governments in helping to resolve social conflicts in Tulang Bawang Barat Regency, Lampung Province. This research is with a qualitative descriptive approach, with interviews, FGDs, and documentation.  The results showed  that  the  government  has  played  a  good  role  in  the  existing  conflict  resolution process, the government has carried out a mediation and facilitator in efforts to dialogue and  negotiation  between  the  two  parties  in  reaching  conflict  resolution.  On  the  other hand, the recommendation efforts that arise from the existence of FGD to resolve conflicts are the improvement of human resources of both parties, the optimization of the role of stakeholders, especially the role of local governments, and the legal realm of the role of the judiciary is the end of all existing conflict resolution processes. The conclusion in this study  is  that  mediators  and  facilitators  are  roles  that  have  been  given  by  local governments  to  resolve  conflicts  that  occur.    The  FGD  activities  carried  out  provide recommendations  for  conflict  resolution  strategies  that  will  be  submitted  to  the community and companies.

## Keywords: Conflict; Conflict Resolution; Community; Company; Local Government

## Abstrak
Kegiatan  yang  berdampingan  antara  perusahaan  yang  berada  di  lingkungan masyarakat  tidak  semerta-merta  memberikan  hubungan  positif  dengan  masyarakat. Konflik adalah hal yang terjadi diantara masyarakat dan perusahaan, terkhusus di daerah ini konflik sudah terjadi menahun dari 1980an hingga 2022. Pentingya peran pemerintah daerah  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ada.  Penyelesaian  konflik  agraria  yang berlarut-larut memerlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat, serta komitmen untuk  mencari  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  peran  pemerintah  daerah  dalam  proses  penyelesaiam  konflik  antara masyarakat  adat  dan  perusahaan  dan  mengetahui  cara-cara  apa  yang  dapat  dilakukan pihak-pihak tertentu diluar dari peran pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan konflik  sosial  yang  ada  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat,  Provinsi  Lampung. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan media wawancara, FGD, dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  sudah  berperan
dengan  baik  dalam  proses  penyelesaian  konflik  yang  ada,  pemerintah  sudah melaksanakan  sebuah  mediasi  dan  fasilitator  dalam  upaya  dialog  dan  negosiasi  antara kedua pihak dalam mencapai pada penyelesaian konflik.  Disisi lain upaya rekomendasi yang muncul dari adanya FGD untuk menyelesaikan konflik adalah adanya pembenahan sumber daya manusia kedua pihak, adanya pengoptimalan peran stakeholders terkhusus peran  pemerintah  daerah,  dan  ranah  hukum  peran  peradilan  adalah  akhir  dari  segala proses penyelesaian konflik yang ada. Simpulan dalam penelitian ini adalah mediator dan fasilitator  adalah  peran  yang  sudah  diberikan  pemerintah  daerah  untuk  menyelesaikan konflik  yang  terjadi.    Kegiatan  FGD  yang  dilakukan  memberikan  upaya  rekomendasi strategi penyelesaian konflik yang nantinya diajukan kepada masyarakat dan perusahaan.

## Kata Kunci: Konflik; Penyelesaian Konflik; Masyarakat; Perusahaan; Pemerintah Daerah

## Pendahuluan
Pemanfaatan  lahan  yang  dimanfaatkan  oleh  sumber  daya  manusia,  kian meningkat  seiring  dengan  bertambahnya  keinginan  manusia  untuk  mendapatkan pendapatan  sebanyak-banyaknya  dari  memanfaatkan  lahan  tersebut  (Amiruddin  Idris, 2016).    Hubungan  antara  manusia  dan  lahan  atau  tanah  sangatlah  erat  dan  kompleks. Pemanfaatan lahan oleh manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem dan  kehidupan  manusia  itu  sendiri  (Sitanala  Arsyad,  2008).    Beberapa  poin  penting tentang  hubungan  ini  seperti:  Pemanfaatan  lahan  untuk  kehidupan  yaitu  sumber  daya yang  penting  bagi  kehidupan  manusia.    Manusia  menggunakan  lahan  untuk  berbagai keperluan  seperti  tempat  tinggal,  pertanian,  industri,  dan  rekreasi.    Lahan  juga menyediakan  habitat  bagi  berbagai  jenis  makhluk  hidup.    Ada  juga  hubungan  seperti adanya dampak ekosistem, dimana pemanfaatan lahan dapat memiliki dampak signifikan pada ekosistem.  Deforestasi, konversi lahan hutan menjadi pertanian atau pemukiman, dan  urbanisasi  dapat  mengganggu  ekosistem  alami  dan  menyebabkan  hilangnya keanekaragaman hayati.  Ketahanan pangan juga menjadi poin hubungan antara manusia dengan lahan.  Pertanian adalah salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang sangat penting (Roidah,  2014).  Tanah  yang  subur  dan  produktif  diperlukan  untuk  menghasilkan makanan bagi populasi manusia yang terus bertambah.  Pengelolaan lahan pertanian yang baik  sangat  penting  untuk  mencapai  ketahanan  pangan.    Point  penting  lainnya  seperti konservasi  lahan,  perubahan  iklim,  kehidupan  yang  berkelanjutan  dan  lain  sebagainya (Taek et al., 2022).
Point penting yang tak kalah baik adalah adanya sebuah keterlibatan masyarakat secara penuh dalam memanfaatkan lahan tersebut.  Masyarakat juga memainkan peran penting  dalam  pemanfaatan  lahan  yang  berkelanjutan  (Lubis,  2012).    Pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  lahan  mereka  sendiri  dapat  membantu  menghasilkan kebijakan  yang  lebih  baik  dan  memastikan  keberlanjutan  ekosistem  (Siregar,  2023). Dengan kesadaran akan pentingnya hubungan antara manusia dan lahan serta tanggung jawab  untuk  mengelolanya  secara  berkelanjutan,  kita  dapat  berupaya  menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa lahan akan tetap mendukung kehidupan manusia di masa depan (Bahri, 2019).
Adanya pemanfaatan lahan di bidang pertanian salah satunya adalah pemanfaatan lahan  yang  dimanfaatkan  secara  besar-besaran  melalui  kegiatan  dibawah  perusahaan yaitu  kegiatan  pertanian  perkebunan  (Latifah  &  Krisnaningsih,  2021).  Kegiatan  yang sudah  jelas  berdampingan  langsung  dengan  masyarakat  setempat  (Wardhiani,  2019). Proses  berdampingnya  perusahaan  di  tengah  masyarakat,  tentu  menimbulkan  pro  dan kontra akan kedudukan perusahaan di tengah masyarakat, terlebih jika perusahaan tidak
mengimplementasikan  dengan  baik  pemberdayaan  sosial  kepada  masyarakat.  Sudah dapat  dipastikan  tidak  adanya  hubungan  yang  baik  antara  perusahaan  dan  masyarakat, khususnya masyarakat adat pribumi (Nur & Zulkifli Makmur, 2020).
Pemanfaatan lahan dalam kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sumber kontroversi dan konflik, terutama jika tidak ada implementasi yang baik dalam hal pemberdayaan sosial kepada masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat pribumi. Masalah ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta menimbulkan berbagai masalah (Hutami et al., 2020).  Konflik  Lahan  adalah  masalah  yang  sering  terjadi  antara  perusahaan  dan masyarakat adat setempat.  Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan sering kali berdampak pada pemindahan masyarakat setempat dari tanah mereka atau penggunaan tanah yang konflik dengan hak-hak tanah tradisional.  Hal ini dapat memicu konflik lahan yang  serius  (Ritonga  et  al.,  2022).  Jika  kita  fokus  kepada  permasalahan  konflik  antara perusahaan  dan  masyarakat.    Konflik  sosial  masyarakat  dalam  kaitannya  agraria  di Provinsi Lampung sendiri tiada hentinya.  Menurut informasi LBH Bandar Lampung di Tahun  2022,  konflik  sosial  agraria  khususnya  di  Lampung  tidak  pernah  tuntas,  dan konflik  ini  sudah  terjadi  berlangsung  puluhan  tahun  (LBH  Bandar  Lampung,  2022). Seperti di daerah Kabupaten Lampung Selatan, Mesuji, dan beberapa kabupaten lainnya di Lampung tidak kecuali konflik masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang  Barat.    Konflik  ini  sudah  terjadi  menahun  dari  tahun  1980an  hingga  terakhir terjadi di Tahun 2022 sampai menimbulkan huru-hara bahkan korban luka-luka hingga mendekam di dalam jeruji besi penjara.  Konflik yang menahun tentu karena selain ada perpindahan  kekuasaan  adanya  bentuk  ganti  rugi  yang  sudah  lama  terjadi  tetap  selalu diungkit, hingga muncul pada tahap adanya Tanah Ulayat bukan Tanah HGU.
Adanya  juga  indikasi  perusahaan  harus  mampu  memberikan  pemberdayaan khusus  kepada  masyarakat,  namun  speertinya  tidak  terjadi  sebagai  contoh  penerapan pelaksanaan  CSR,  pemberdayaan  semacam  CSR  sudah  tidak  terimplementasi  dengan baik,  tentu  perusahaan  melakukan  hal  ini  dengan  alasan  tertentu.    Bagaimanapun, perusahaan  harus  tetap  mengupayakan  pelaksanaan  pemberdayaan  tidak  hanya  CSR tetapi  pemberdayaan  yang  sejenis  bisa  juga  berupa  kegiatan  kepedulian  sosial. Permasalahan  ini  pemberdayaan  dari  perusahaan  yang  tidak  sesuai  kepada  masyarakat mengindikasi  terjadinya  konflik  antara  masyarakat  dan  perusahaan.    Pemberdayaan masyarakat  adalah  aspek  penting  dalam  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR)  dan hubungan  antara  perusahaan  dengan  masyarakatnya.  Konflik  dapat  muncul  jika perusahaan  tidak  memenuhi  kewajiban  sosialnya  dengan  baik  atau  jika  tindakan  CSR mereka tidak efektif. Dalam situasi di mana perusahaan tidak menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan baik, penting untuk memicu dialog dan keterlibatan antara perusahaan dan masyarakat  setempat. Konflik harus dihindari sebisa mungkin, dan solusi  bersama yang  menguntungkan  semua  pihak  harus  dicari.  Hal  ini  juga  dapat  melibatkan  peran pemerintah  dalam  mengawasi  dan  mengatur  pelaksanaan  CSR  perusahaan  agar  sesuai dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Konflik  agraria  yang  berlarut-larut,  seperti  itu  di  Provinsi  Lampung,  adalah masalah  serius  yang  dapat  mengakibatkan  dampak  sosial,  ekonomi,  dan  bahkan keamanan yang signifikan. Konflik semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang  saling  terkait,  dan  penyelesaiannya  sering  kali  rumit  (Chamdani  et  al.,  2019). Beberapa  faktor  selain  lemahnya  pemberdayaan  perusahaan  kepada  masyarakat  yang menjadi penyebab konflik agraria yang berkepanjangan di Lampung dan wilayah lainnya meliputi: hak tanah dan pemilikan, perubahan kepemilikan dan ganti rugi, ketidaksetaraan sosial  dan  ekonomi  dan  lainnya.    Penyelesaian  konflik  agraria  yang  berlarut-larut memerlukan  upaya  bersama  dari  semua  pihak  yang  terlibat,  serta  komitmen  untuk
mencari  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Itu  tidak  hanya  akan  menguntungkan masyarakat  setempat,  tetapi  juga  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  stabil  untuk investasi  dan  perkembangan  wilayah.    Hal  ini  tentu  mendorong  pihak-pihak  tertentu untuk  dapat  membantu  dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.  Salah satunya adalah  yang  berada  di  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.    Banyak  pihak  yang  sudah membantu  dari segi  manapun stakeholder  tersebut.   Mengenai  masalah sosial tersebut, mengarahkan kepada peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini, dengan tujuan mengetahui  peran  pemerintah  daerah  dalam  proses  penyelesaiam  konflik  antara masyarakat  adat  dan  perusahaan  dan  mengetahui  cara-cara  apa  yang  dapat  dilakukan pihak-pihak tertentu diluar dari peran pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan konflik sosial yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan studi kasus.  Penelitian ini dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.    Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  (hasil  wawancara  dan  FGD)  dan  data  sekunder.  Informan  dalam  penelitian  ini ditentukan  dengan purposive  sampling sejumlah 18  informan  diluar  dari  pemerintahan daerah  setempat,  artinya  hanya  terdiri  dari  kalangan  masyarakat,  perusahaan, stakeholders ,  LSM,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  lainnya  yang ditentukan berdasarkan pemahaman dan posisi  informan tersebut  sebagai  pihak tengah diantara kedua pihak. Penelitian ini berfokus kepada peran pemerintah daerah dan upaya apa  yang  dapat  diberikan  sebagai  rekomendasi  penyelesaian  konflik. Focus  Group Discussion dan  wawancara  langsung  kepada  pihak-pihak  tertentu  adalah  hal  yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dilengkapi dengan studi literatur dan dokumentasi.  Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan Miles dan Huberman.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Karakteristik Informan
Karakteristik informan dalam sebuah penelitian merujuk pada atribut atau sifat- sifat khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data  kepada  peneliti  dalam  konteks  penelitian  tertentu.  Karakteristik  ini  membantu peneliti untuk memahami latar belakang, perspektif, dan konteks informan, sehingga data yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan benar.
a. Umur
Umur  informan  dalam  sebuah  penelitian  merujuk  pada  rentang  usia  atau kelompok usia dari individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian  tersebut  (Ilyas,  2017).    Umur  informan  adalah  salah  satu  karakteristik demografi yang dapat memengaruhi cara penelitian dilakukan dan hasil yang diperoleh. Penting untuk memahami umur informan karena pengalaman, pandangan, dan tanggapan individu  terhadap  topik penelitian  dapat  bervariasi  secara  signifikan  berdasarkan  umur mereka.  Di sisi lain, dalam penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan populasi dewasa,  umur  informan  mungkin  menjadi  faktor  yang  memengaruhi  perspektif  atau pengalaman  mereka.  Misalnya,  ketika  mengeksplorasi  pandangan  tentang  kebijakan pensiun,  informan  yang  lebih  muda  mungkin  memiliki  pandangan  yang  berbeda dibandingkan  dengan  informan  yang  lebih  tua,  karena  mereka  mungkin  memiliki kepentingan yang berbeda dalam topik tersebut.  Jadi, umur informan adalah salah satu faktor  demografi  yang  relevan  dalam  penelitian,  dan  peneliti  seringkali mempertimbangkan  beragam  kelompok  usia  informan  untuk  menggali  berbagai perspektif  dan  pengalaman  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian.    Umur  informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.
Gambar 1.  Sebaran Umum Informan dalam Penelitian Sumber: Data diolah
Mayoritas  Informan  dalam  Usia  Produktif,  sebagian  besar  informan  dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori usia produktif.  Usia produktif biasanya merujuk pada  rentang  usia  di  mana  seseorang  cenderung  aktif  secara  sosial  dan  ekonomi,  yang sering  kali  berkisar  antara  usia  18  hingga  60-an.    Usia  Rata-Rata  Informan  adalah  50 tahun.  Ini  menunjukkan  bahwa  sampel  informan  ini  memiliki  tingkat  usia  yang  relatif tinggi.    Usia  rata-rata  ini  bisa  memberikan  perspektif  dan  pengalaman  yang  berbeda dalam penelitian ini, tergantung pada topik penelitian.  Jumlah Informan Lansia, dari 18 informan, hanya ada 1 informan yang berusia lansia, yaitu 70 tahun.  Informan lansia ini mungkin memiliki pengalaman dan perspektif yang unik terkait dengan topik penelitian ini, terutama jika topiknya berkaitan dengan masalah yang relevan dengan lansia.  Sejalan dengan  penelitian  (Tatik  Ariyanti,  2007),  perbedaan  usia  seseorang  akan  memberikan keberagaman informasi dan tumbuh kembangnya seorang individu itu sendiri.
b. Pendidikan Informan
Pendidikan  informan  dalam  sebuah  penelitian  sosial  adalah  tingkat  pendidikan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi subjek  atau  sumber  data  dalam  penelitian  tersebut  (Subiyakto  &  Mutiani,  2019). Informasi  mengenai  tingkat  pendidikan  informan  adalah  salah  satu  dari  beberapa karakteristik  demografi  yang  biasanya  dicatat  dalam  penelitian  sosial.    Tingkat pendidikan  informan  dapat  memengaruhi  pemahaman,  pengetahuan,  pandangan,  dan perilaku mereka terkait dengan topik penelitian. Tingkat pendidikan informan biasanya dinyatakan dalam bentuk kategori, seperti:
1) Tidak Sekolah: Informan tidak memiliki pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar.
2) Sekolah Dasar: Informan telah menyelesaikan tingkat pendidikan dasar atau setara.
3) Sekolah  Menengah  Pertama:  Informan  telah  menyelesaikan  tingkat  pendidikan menengah pertama atau setara.
4) Sekolah  Menengah  Atas:  Informan  telah  menyelesaikan  tingkat  pendidikan menengah atas atau setara.
5) Perguruan  Tinggi  atau  Universitas:  Informan  memiliki  pendidikan  tinggi,  seperti diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3).
6) Pendidikan Lanjutan: Informan memiliki tingkat pendidikan di atas tingkat perguruan tinggi atau universitas, seperti pelatihan khusus atau sertifikasi tertentu.
Pendidikan informan adalah faktor penting dalam penelitian sosial karena dapat memengaruhi perspektif, pengetahuan, dan pandangan mereka terhadap topik penelitian. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  topik  tertentu,  sementara  mereka  yang  memiliki  tingkat pendidikan  yang  lebih  rendah  mungkin  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  yang berbeda.
Belum Produktif 0% Produktif 94% Non- Produktif 6%
Dalam analisis data penelitian sosial, peneliti sering mempertimbangkan tingkat pendidikan  informan  sebagai  salah  satu  variabel  yang  dapat  memengaruhi  hasil penelitian. Ini membantu dalam memahami perbedaan dalam pemahaman dan perilaku yang  mungkin  terkait  dengan  tingkat  pendidikan  yang  berbeda  di  antara  informan. Sebaran pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2.  Sebaran Pendidikan Informan Sumber: Data diolah Berdasarkan informasi yang ada bahwa terdapat 1 informan yang berpendidikan SD, SMP tidak ada satupun 11 orang informan berpendidikan SLTA, 3 orang S1 dan 3 orang  lainnya  adalah  S2,  secara  tidak  langsung  dari  total  18  informan  hampir  dari keseluruhan  informan  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda-beda.    Informan  dalam penelitian  ini  memiliki  berbagai  tingkat  pendidikan  yang  berbeda-beda.  Ini  adalah  hal yang  positif  karena  keragaman  latar  belakang  pendidikan  dapat  membawa  berbagai perspektif  dan  wawasan  yang  berbeda  terhadap  topik  penelitian  ini.  Informan  dengan pendidikan  tinggi  seperti  S1  dan  S2  mungkin  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih mendalam dan analisis yang lebih kompleks, sementara informan dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah seperti SD dan SMP mungkin dapat memberikan perspektif yang  lebih  berdasarkan  pengalaman  dan  pandangan  dari  lapangan.    Sejalan  dengan penelitian (Hamdan et al., 2017), perbedaan jenjang pendidikan memberikan pandangan dan persepsi yang berbeda-beda.
c. Pekerjaan Informan
Pekerjaan informan dalam sebuah penelitian sosial adalah pekerjaan atau profesi yang dijalani atau ditekuni oleh individu atau kelompok yang menjadi subjek atau sumber data dalam penelitian tersebut. Informasi mengenai pekerjaan informan adalah salah satu aspek demografi yang biasanya dicatat dalam penelitian sosial. Pekerjaan informan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi mereka serta memengaruhi pandangan, pengalaman, dan tindakan mereka terkait dengan topik penelitian (Halik, 2018).
Informasi mengenai pekerjaan informan adalah penting dalam pemahaman yang lebih  mendalam  tentang  latar  belakang  dan  perspektif  mereka,  serta  dalam  membantu peneliti menggali data yang relevan dan bermanfaat untuk penelitian sosial.  Sebaran jenis pekerjaan dari informan di penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.
SD 7% SMP 13% SLTA 20% S1 27% S2 33%
Gambar 3. Sebaran Jenis Pekerjaan Sumber: Data diolah
Gambar  3  memberikan  informasi  yaitu,  terdapat  variasi  yang  signifikan  dalam jenis pekerjaan yang dimiliki oleh informan, dari PNS, wiraswasta, petani, dosen, hingga guru.  Kombinasi  beragam  pekerjaan  ini  sangat  berharga  dalam  menggali  data  yang beragam  dan  mendalam  tentang  topik  penelitian  ini.    Sebagian  besar  informan  yang bekerja sebagai petani (sekitar 39 persen), ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya  tentang  masalah  yang  berkaitan  dengan  pertanian  atau  sektor  pertanian  dalam konteks penelitia. Sebaliknya, memiliki informan yang bekerja sebagai PNS dan dosen (sekitar 5-6 persen) dapat memberikan wawasan yang berbeda tentang peran pemerintah dan pendidikan dalam konteks yang lebih luas. Ketidakseimbangan dalam  representasi pekerjaan  informan  juga  dapat  memberikan  perspektif  yang  unik  terhadap  topik penelitian ini. Informan dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan masalah yang ada untuk diteliti.  Sejalan dalam penelitian dan bukunya (Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019), menunjukkan bahwa latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda-beda akan memberikan informasi yang berbeda dan beragam juga.

## 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Adat dan Perusahaan.
Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik merujuk pada tindakan dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah setempat atau otoritas pemerintah tingkat daerah dalam upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi di wilayahnya  (Azizah Raja, 2019).  Peran ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian yang  berkelanjutan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.    Pemerintah  daerah memiliki  peran  kunci  dalam  mengatasi  konflik  yang  terjadi  di  wilayah  mereka  karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang dinamika lokal dan otoritas untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian dan keadilan (Nuraini, 2022).    Dengan  pendekatan  yang  hati-hati  dan  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan, mereka dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dalam menangani konflik yang menahun antara masyarakat adat dan  perusahaan  perkebunan  karet  di  Provinsi  Lampung,  khususnya  Kabupaten  Tulang Bawang Barat, sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan dan adil. Dalam  konteks  ini,  peran  pemerintah  daerah  dapat  mencakup  beberapa  aspek  penting, seperti  yang  melakukan  beberapa  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  pemerintah  daerah tersebut.
5% 39% 39% 6% 11% PNS Wiraswasta Petani Dosen Guru
a. Mediasi
Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik ini. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga netral mencoba membantu kedua pihak yang terlibat untuk  mencapai  kesepakatan  atau  solusi  yang  dapat  diterima  oleh  semua  (Kurniati  & Fakhriah,  2017).    Pemerintah  daerah  dapat  memfasilitasi  dialog  dan  negosiasi  antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan, mencoba mencapai titik tengah yang dapat mengakhiri konflik.
b. Fasilitasi dan Koordinasi
Pemerintah  daerah  dapat  bertindak  sebagai  fasilitator  yang  mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk masyarakat, perusahaan, LSM, dan pihak  terkait  lainnya.  Ini  termasuk  mengumpulkan  seluruh  pemangku  kepentingan, seperti  kampung  yang  terlibat,  untuk  mendengarkan  pandangan  dan  kekhawatiran mereka.    Fasilitas  ini  adalah  bagian  dari  peran  pemerintah  daerah  sebagai  fasilitator (Pendong et al., 2020).
c. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi adalah langkah penting dalam penyelesaian konflik yang melibatkan pemulihan  hubungan  dan  kepercayaan  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa. Pemerintah  daerah  dapat  mempromosikan  rekonsiliasi  antara  masyarakat  adat  dan perusahaan  perkebunan,  memfasilitasi  dialog  jujur  dan  terbuka  serta  upaya  untuk memahami pandangan dan kepentingan masing-masing pihak.  Rekonsiliasi adalah hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu para pihak yang menjadi korban dari permasalahan yang ada (Tamarasari, 2002).
d. Transformasi Publik
Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam menciptakan transformasi publik yang  positif.  Ini  melibatkan  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak-hak mereka,  proses  hukum,  dan  tindakan  yang  dapat  mereka  ambil  untuk  melindungi kepentingan  mereka.  Pemerintah  daerah  dapat  membantu  masyarakat  untuk  lebih memahami dampak konflik dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam solusi yang berkelanjutan.    Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wadah  dan  pelaksanaan sebuah perdamaian diantara pihak yang berkonflik (Damayantie, 2022).
e. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini  termasuk  memastikan  bahwa  perusahaan  perkebunan  mematuhi  regulasi  dan persyaratan yang berlaku.
Dalam  penanganan  konflik  sosial  yang  kompleks  seperti  ini,  penting  bagi pemerintah daerah untuk bertindak netral, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan. Selain  itu,  kolaborasi  dengan  pihak  lain,  seperti  LSM,  dapat  membantu  memperkuat upaya  penyelesaian  konflik  dan  memastikan  bahwa  solusi  yang  dicapai  memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Adanya  konflik  yang  menahun  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan perkebunan  karet  di  Provinsi  Lampung,  khususnya  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat memberikan tangggapan dan peran khusus dari sebuah pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik yang sudah mehanun tersebut.  Konflik sosial yang ada pemerintah sudah  melakukan  mediasi  kepada  kedua  pihak  untuk  menyelesaikan  konflik,  lalu pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator untuk berbagai pihak yang ada salah satunya seperti mengumpulkan seluruh kepada kampung  yang ada di  wilayah perusahaan yang masyarakatnya terlibat dalam konflik.  Peran pemerintah daerah lainnya terhadap konflik yaitu adanya rekonsiliasi dan menciptakan transformasi publik.
Konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta peran khusus yang  diemban  oleh  pemerintah  daerah  dalam  upaya  penyelesaian  konflik  ini.  "Adanya konflik  yang  menahun  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan  perkebunan  karet  di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat..." Roskon (tokoh adat), 2 September 2023
Ini  mengindikasikan  bahwa  konflik  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan perkebunan  karet  telah  berlangsung  untuk  waktu  yang  lama  dan  belum  terselesaikan. Konflik semacam ini dapat melibatkan berbagai masalah, seperti konflik atas lahan, hak- hak tradisional masyarakat, atau dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan.
Pemerintah daerah telah merespons situasi konflik ini dan memainkan peran yang spesifik  dalam  upaya  penyelesaiannya.  Ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung  lama  ini.  "Konflik  sosial  yang  ada  pemerintah  sudah  melakukan  mediasi kepada  kedua  pihak  untuk  menyelesaikan  konflik..."Anwar  (Kepala  Kampung  Tiyuh Bandar Dewa), 5 Agustus 2023.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mencoba untuk menghubungkan kedua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  (yaitu  masyarakat  adat  dan  perusahaan perkebunan) melalui proses mediasi. Mediasi adalah upaya untuk membantu pihak yang bersengketa  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  diterima  oleh  keduanya,  dan  ini  bisa menjadi  langkah  awal  dalam  menyelesaikan  konflik.  "...lalu  pemerintah  daerah  hanya sebatas  fasilitator  untuk  berbagai  pihak  yang  ada  salah  satunya  seperti  mengumpulkan seluruh kepada kampung yang ada di  wilayah perusahaan yang masyarakatnya terlibat dalam konflik." Wirhanuddin, S.H. (LSM Suara Rakyat Indonesia), 20 Agustus 2023
Setelah upaya mediasi, pemerintah daerah kemudian berperan sebagai fasilitator. Mereka membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang  terlibat  dalam  konflik,  termasuk  kampung-kampung  yang  terlibat.  Pengumpulan seluruh  kampung  ini  bertujuan  untuk  mendengarkan  pandangan,  kekhawatiran,  dan aspirasi  masyarakat  yang terlibat  dalam konflik, sehingga solusi  yang lebih  baik  dapat dicapai.  Sejalan dengan penelitian (Makhfiroh, 2017), upaya media memberikan wadah dalam  menciptakan  musyawarah  di  dalam  menentukan  hasil  yang  baik  untuk menyelesaikan suatu masalah.
Dengan cara ini, pemerintah daerah mencoba untuk menciptakan lingkungan yang mendukung  penyelesaian  konflik  yang  berkelanjutan  dan  adil  bagi  semua  pihak  yang terlibat dalam konflik tersebut. Peran pemerintah daerah ini penting untuk memastikan bahwa  masalah  konflik  tersebut  dapat  diselesaikan  secara  damai  dan  sesuai  dengan hukum.
3. Rekomendasi  Cara-Cara  Penyelesaian  Konflik  Masyarakat  Adat  dan Perusahaan  melalui  FGD  dengan  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Adat,  dan Stakeholders terkait.
Penyelesaian  konflik  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan  perkebunan  karet melalui  FGD  ( Focus  Group  Discussion )  dengan  melibatkan  tokoh  masyarakat,  tokoh adat,  dan stakeholders terkait  bisa  menjadi  langkah  yang  efektif  untuk  mencapai kesepakatan  yang  adil  dan  berkelanjutan  (Handoyo,  2015).  Berikut  adalah  beberapa rekomendasi cara-cara untuk mengarahkan FGD tersebut:
a. Pendekatan Inklusif: Pastikan bahwa semua pihak yang relevan terlibat dalam FGD, termasuk  masyarakat  adat,  perusahaan  perkebunan,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat, dan stakeholders terkait seperti LSM, akademisi, dan perwakilan pemerintah. Ini akan memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan diwakili dalam diskusi.
b. Definisikan Tujuan yang Jelas: Tentukan tujuan dari FGD dengan jelas. Apakah itu untuk  mencapai  kesepakatan  tertentu,  mengidentifikasi  masalah  yang  ada,  atau sekadar  membangun  pemahaman  bersama.  Memiliki  tujuan  yang  jelas  akan membantu memandu diskusi.
c. Fasilitator yang Kompeten: Pilih fasilitator yang kompeten dan netral untuk memandu FGD.  Fasilitator  harus  mampu  menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  terbuka  di mana semua peserta merasa nyaman berbicara.
d. Agenda Terstruktur: Buat agenda terstruktur yang mencakup topik-topik yang akan dibahas selama FGD. Ini dapat mencakup masalah lahan, hak-hak masyarakat adat, dampak lingkungan, keberlanjutan, dll.
e. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia: Pastikan bahwa pembicaraan dalam FGD memperhatikan  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak-hak  masyarakat  adat.  Diskusikan bagaimana  aktivitas  perusahaan  dan  hak  masyarakat  dapat  sejalan  dengan  prinsip- prinsip hak asasi manusia.
f. Analisis  Dampak:  Selidiki  dampak  aktivitas  perusahaan  pada  masyarakat  adat  dan lingkungan. Gunakan data dan penelitian terbaru untuk mendukung diskusi.
g. Keterlibatan  Tokoh  Masyarakat  dan  Tokoh  Adat:  Libatkan  tokoh  masyarakat  dan tokoh  adat  dalam  pembicaraan,  karena  mereka  memiliki  pengaruh  yang  signifikan dalam  komunitas.  Mereka  dapat  berperan  sebagai  perantara  atau  mediator  dalam mencapai kesepakatan.
h. Ruang  untuk  Ekspresi:  Berikan  ruang  bagi  semua  peserta  untuk  mengungkapkan pandangan mereka tanpa takut mendapat tekanan. Dukung diskusi terbuka dan jujur.
i. Membangun Kepercayaan: FGD harus menciptakan kepercayaan antara pihak yang bersengketa.  Ini  dapat  melibatkan  pembangunan  hubungan  yang  lebih  baik  antara masyarakat adat dan perusahaan.
j. Pencapaian Kesepakatan Bersama: Upaya FGD harus diarahkan menuju pencapaian kesepakatan  bersama  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Kesepakatan  ini  harus didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat.
k. Langkah-langkah  Tindak  Lanjut:  Setelah  FGD,  tentukan  langkah-langkah  tindak lanjut yang konkret. Ini bisa mencakup pembentukan komite pemantauan, perubahan dalam praktik perusahaan, atau komitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi.
l. Monitoring dan Evaluasi: Tentukan mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi  kesepakatan  yang  dicapai.  Ini  akan  memastikan  bahwa  semua  pihak mematuhi komitmen mereka.
m. Transparansi dan Informasi: Pastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam FGD.
n. Dukungan  Eksternal:  Libatkan  pihak  eksternal,  seperti  LSM  yang  berpengalaman dalam penyelesaian konflik, untuk memberikan pandangan independen dan dukungan teknis.
o. Edukasi dan Kesadaran: Selain FGD, lakukan program edukasi dan kesadaran untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan peran mereka dalam penyelesaian konflik.
Dengan mengikuti rekomendasi ini dan dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat, diharapkan FGD dapat menjadi langkah penting menuju penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan karet  (Handoyo,  2015).  Penyelesaian  konflik  sosial  antara  masyarakat  adat  dan perusahaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  konflik  semacam  ini  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  dan  kesejahteraan  semua
pihak  yang  terlibat  (Suharko,  2017).    Berikut  adalah  beberapa  alasan  mengapa penyelesaian konflik sosial masyarakat adat dengan perusahaan penting:
a. Hak Asasi Manusia: Konflik semacam ini seringkali terkait dengan hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, sumber daya  alam,  dan  budaya  mereka  yang  harus  dihormati  dan  dilindungi.  Penyelesaian konflik adalah cara untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati.
b. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Konflik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat  adat,  termasuk  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  alam  dan  mata pencaharian  tradisional.  Penyelesaian  konflik  dapat  membantu  memulihkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
c. Perlindungan  Lingkungan:  Konflik  ini  seringkali  berkaitan  dengan  dampak lingkungan  dari  aktivitas  perusahaan.  Penyelesaian  konflik  dapat  menciptakan kesepakatan yang memperhatikan perlindungan lingkungan alam dan ekosistem yang vital bagi masyarakat adat.
d. Kemungkinan Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Penyelesaian konflik dapat menciptakan  kondisi  yang  lebih  stabil  dan  memungkinkan  perusahaan  untuk berinvestasi  dengan  percaya  diri  di  wilayah  tersebut.  Ini  dapat  membantu  dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
e. Kepemimpinan  dan  Perdamaian  Lokal:  Penyelesaian  konflik  dapat  memajukan pemimpin lokal dan rekonsiliasi antara masyarakat adat dan perusahaan. Hal ini dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
f. Pemberdayaan  Masyarakat:  Melalui  proses  penyelesaian  konflik  yang  partisipatif, masyarakat  adat  dapat  merasa  lebih  diberdayakan  dan  memiliki  kendali  atas  nasib mereka  sendiri.  Ini  penting  dalam  menjaga  martabat  dan  kemandirian  masyarakat adat.
g. Kepentingan  Bersama:  Konflik  sering  mengakibatkan  kerugian  bagi  semua  pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dapat menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk mengidentifikasi kepentingan bersama dan cara untuk mencapainya.
h. Pertumbuhan  Ekonomi:  Penyelesaian  konflik  dapat  menciptakan  stabilitas  yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat adat maupun perusahaan.
i. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Penyelesaian konflik yang berkelanjutan dapat  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  termasuk perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat.
j. Keharmonisan  dan  Kedamaian:  Penyelesaian  konflik  dapat  menciptakan keharmonisan dan perdamaian di wilayah yang terkena dampak konflik. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan kehidupan yang damai bagi masyarakat setempat.
Dengan  demikian,  penyelesaian  konflik  sosial  antara  masyarakat  adat  dan perusahaan bukan hanya penting untuk keadilan dan hak-hak asasi manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.  Ini merupakan investasi  dalam  perdamaian,  pembangunan,  dan  keberlanjutan  bagi  semua  pihak  yang terlibat.
Hasil dari FGD ( Focus Group Discussion ) mengungkapkan rekomendasi penting dalam penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan. Rekomendasi ini  datang  dari  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  beberapa  pihak stakeholders yang terlibat dalam diskusi. Berikut adalah deskripsi lebih mendalam mengenai rekomendasi tersebut:
a. Pembenahan Manajemen SDM Perusahaan dan Masyarakat:
1) Rekomendasi ini menyoroti perlunya pembenahan dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) baik dari perusahaan maupun masyarakat adat.
2) Dalam konteks perusahaan, ini mungkin mencakup pelatihan untuk staf perusahaan dalam hal  berinteraksi  dengan masyarakat  adat  dengan penuh rasa hormat,  serta pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan hak-hak masyarakat adat.
3) Dari sisi masyarakat adat, pembenahan dalam manajemen SDM dapat mencakup pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam bernegosiasi dan melindungi hak-hak mereka.  Sejalan dengan penelitian (Rokhmiyati, 2018), jika  suatu  kelembagaan  SDM  masih  dalam  keadaan  tidak  tertata  upaya pembenahan manajemen SDM adalah langkah baik yang perlu dilaksanakan.
b. Optimalisasi Peran Stakeholders , Khususnya Pemerintah Daerah:
1) Rekomendasi  ini  menekankan  peran  penting  pemerintah  daerah  dalam menyelesaikan konflik sosial.
2) Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  menjadi  mediator  yang  efektif  antara masyarakat adat dan perusahaan.
3) Mereka  juga  dapat  berperan  dalam  mengawasi  dan  mengatur  pelaksanaan perjanjian  atau  kesepakatan  antara  kedua  pihak  serta  memastikan  kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.
4) Optimalisasi  peran  pemerintah  daerah  juga  termasuk  dalam  menciptakan  dialog dan  kerja  sama  yang  berkelanjutan  antara  semua  pihak  yang  terlibat.    Sejalan dengan  penelitian  (Hidayat,  2017),  resolusi  dari  peran  pemerintah  daerah diharapkan optimal agar wujud dari konflik dapat terselesaikan.
c. Peran Peradilan dan Ranah Hukum:
1) Rekomendasi  ini menyoroti pentingnya menggunakan ranah hukum  sebagai  alat untuk menyelesaikan konflik jika diperlukan.
2) Hal ini mencakup upaya untuk menjalani proses hukum yang adil dan transparan jika negosiasi damai tidak membuahkan hasil.
3) Dalam konteks ini, peradilan dapat memainkan peran penting dalam menentukan hak-hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
4) Penggunaan ranah hukum juga harus mencakup penghormatan terhadap hak-hak hukum  masyarakat  adat  dan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia.    Sejalan  dengan penelitian (Oldy Rosy et al., 2021), ranah hukum terkhususnya peradilan terlebih mampu menjadi salah satu bagian penunjang proses media kedua belah pihak. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik  untuk  penyelesaian  konflik  sosial  antara  masyarakat  adat  dan  perusahaan. Pembenahan manajemen SDM, optimalisasi peran stakeholders , khususnya pemerintah daerah,  dan  penggunaan  ranah  hukum  yang  tepat  dapat  membantu  menciptakan  solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.  Selain itu, kerja sama yang kuat dan komitmen untuk melaksanakan rekomendasi ini akan menjadi langkah penting menuju perdamaian dan keberlanjutan.
.

## Kesimpulan
Peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik melalui mediasi dan pemerintah  daerah  kemudian  berperan  sebagai  fasilitator.  Mereka  membantu memfasilitasi pertemuan, dialog, atau negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk kampung-kampung yang terlibat. Pengumpulan seluruh kampung ini bertujuan untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat yang terlibat dalam konflik, sehingga solusi yang lebih baik dapat dicapai.  Dengan cara ini, pemerintah  daerah  mencoba  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.
Hasil dari FGD ( Focus Group Discussion ) mengungkapkan rekomendasi penting dalam penyelesaian konflik sosial antara masyarakat adat dan perusahaan. Rekomendasi ini  datang  dari  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  beberapa  pihak stakeholder s  yang terlibat dalam diskusi. Usulan strategi yang menjadi rekomendasi saat hasil FGD untuk penyelesain  konflik  adalah  adanya  pembenahan  manajemen  SDM  kedua  pihak, meningkatkan dan mengoptimalkan peran stakeholders terkhusus pemerintah daerah, dan memberikan  peran  peradilan  hukum  yaitu  ranah  hukum  untuk  membantu  proses penyelesaian konflik yang ada antara masyarakat adat dengan perusahaan

## Daftar Pustaka
Amiruddin Idris. (2016). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia . Deepublish.
Azizah Raja, N. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 12 (1), 53–66. Bahri, E. S. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan . FAM Publishing. Chamdani, M. C., Halim, S., Jannah, W., Setyawan, D., & ... (2019). Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat .
Damayantie, A. (2022). Pendekatan Sistemik Untuk Analisis Dan Transformasi Konflik : Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Balinuraga. Sosiologi : Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya , 24 (1), 108–125. Halik, A. (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi. Tabligh , 19 (2), 162–178. Hamdan, H., Achmad, A., & Mahbub, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Status Kawasan  Suaka  Margasatwa  Ko’mara  Kabupaten  Takalar. Jurnal  Hutan  Dan Masyarakat , 9 (2), 105.
Handoyo.  (2015).  Resolusi  konflik  di  Taman  Nasional  Tesso  Nilo  Riau,  Indonesia: tinjauan  relasi  pemangku  kepentingan. Jurnal  Analisis  Kebijakan  Kehutanan , 12 (2), 89–103.
Hidayat, T. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Antar Warga di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Of Government , 3 (1), 241–265. Hutami, M. F. H., Ahmad, S., Ridwan, R., Fikri, M., Kurniawan, Y., Damayanti, E. K., & Ridwansyah, M. (2020). Peluang dan strategi pengurangan emisi di Kawasan Delta  Mahakam,  Kalimantan  Timur. E-Jurnal  Ekonomi  Sumberdaya  Dan Lingkungan , 9 (3), 181–192.
Ilyas,  A.  N.  K.  (2017).  Peran  Posyandu  Lansia  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Lanjut  Usia  Di  Posyandu  Lansia  Sejahtera  Kelurahan  Pasirmuncang. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus) , 2 (2).
Kurniati,  N.,  &  Fakhriah,  E.  L.  (2017).  Bpn  Sebagai  Mediator  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Di  Indonesia  Pasca  Perkaban  No.  11  Tahun  2016. Sosiohumaniora , 19 (2), 95–105.
Latifah, F. F., &  Krisnaningsih, F. N. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif  Memulihkan  Perekonomian  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (03), 1761–1773. LBH  Bandar  Lampung.  (2022). LBH  Bandar  Lampung:  Konflik  Agraria  di  Lampung Berlangsung  Puluhan  Tahun .  https://m.lampost.co/berita-lbh-bandar-lampung- konflik-agraria-di-lampung-berlangsung-puluhan-tahun.html
Lubis,  E.  E.  (2012).  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  ekosistem  rawa gambut secara berkelanjutan. Jurnal Kebijakan Publik , 9 (2), 89–96. Makhfiroh,  I.  (2017). Efektivitas  Mediasi  Non  Litigasi  Dalam  Penyelesaian Permasalahan Keluarga . IAIN Raden Intan Lampung.
Nur,  A.,  &  Zulkifli  Makmur.  (2020).  Indonesian  Discourse  Implementation  of  Islamic Student  Association ;  Implementasi  Gagasan  Keindonesiaan  Himpunan Mahasiswa  Islam ;  Mewujudkan  Konsep  Masyarakat  Madani  Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association ; Realizing Civil Soc. Jural Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora , December .
Nuraini, A. (2022). Mencari titik temu antara pendidikan ham dan transformasi konflik: refleksi  pengalaman  dari  lapangan  defining  trajectories  between  human  rights education  and  conflict  transformation:  field  experience  reflection. Jurnal  Hak Asasi Manusia , 15 (1), 20–43.
Oldy  Rosy,  K.,  Sudika Mangku,  D.  G.,  &  Rai  Yuliartini,  N.  P.  (2021). Peran  Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 155–166.
Pendong,  A.,  Singkoh,  F.,  &  Pangemanan,  F.  (2020).  Peranan  Pemerintah  Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 2 (5), 1–11.
Ritonga,  M.  A.  P.,  Fedryansyah,  M.,  &  Nulhakim,  S.  A.  (2022).  Konflik  Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa  Launch,  Simalingkar  a,  Kecamatan  Pancur  Batu,  Langkat). Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 4 (2), 124. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993 Roidah,  I.  S.  (2014).  Pemanfaatan  Lahan  Dengan  Menggunakan  Sistem  Hidroponik.
Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO , 1 (2), 43–50.
Rokhmiyati,  S.  (2018).  KONSEP  MANAJEMEN  SUMBER  DAYA  MANUSIA  Sri Rokhmiyati. INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) , 3 (2), 231 Siregar, M.  A. R. (2023). Peran Pertanian Organik Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Lingkungan  Dan  Kesehatan  Masyarakat. Lingkungan  Dan  Kesehatan Masyarakat , 1–11.
Sitanala Arsyad, E. R. (2008). Penyelamatan Tanah, Air, Dan Lingkungan . Creast Pent Press.
Subiyakto,  B.,  &  Mutiani,  M.  (2019).  Internalisasi  Nilai  Pendidikan  Melalui  Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora , 17 (1), 137.
Suharko,  S.  (2017).  Masyarakat  Adat  versus  Korporasi:  Konflik  Sosial  Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 20 (2), 97.
Taek, P. A. G., Supriadi, D., & Taek, S. M. (2022). Upaya Pemberdayaan Petani Lahan Kering  Untuk  Mewujudkan  Pertanian  Berkelanjutan  Dan  Ketahanan  Pangan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 6 (1), 2345–2359.
Tamarasari,  D.  (2002).  Pendekatan  Hukum  Adat  Dalam  Menyelesaikan  Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. Jurnal Kriminologi Indonesia , 2 (I), 37–47.
Tatik Ariyanti. (2007). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Tumbuh Kembang Anak The Importance Of Childhood Education For Child Development. Journal of Experimental Psychology: General , 136 (1), 23–42.
Trisna,  A.,  &  Muluk,  M.  R.  K.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Penyelesaian Konflik  antara  Transportasi  Konvensional  dan  Transportasi  Online  (Studi  pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 4 (2), 155 Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). Wardhiani,  W.  F.  (2019).  Peran  Politik  Pertanian  dalam  Pembangunan  Pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (2), 83–94.