JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99

## ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL

## Mallia Hartani
Departemen Sosiologi FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: mallia.hartani95@gmail.com

## Soni Akhmad Nulhaqim
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: soni.nulhaqim@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Di  Indonesia  konflik  antar  umat  beragama  masih  sering  terjadi,  salah  satu  yang  sering  menjadi  permasalahan adalah  hal  yang  berkaiatan  dengan  izin  pendirian  rumah  ibadah.  Meskipun  telah  ditetapkannya  UU  tentang pendirian  rumah  ibadah  tetapi  hal  ini  masih  menimbulkan  pro  kontra  dikalangan  masyarakat.  Di  Aceh  izin mendirikan rumah ibadah tidak semudah di tempat-tempat lain di Indonesia. Oleh sebab itu, terjadi konflik antar agama di Aceh Singkil terkait izin pendirian rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi terjadinya  konflik  dan  hubungan  umat  beragama  di  Aceh  Singkil.  Metode  yang  digunakan  metode  penelitian library research. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil terjadi kekecewaan umat islam atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.
Kata Kunci: UU, Konflik, Agama, Aceh Singkil

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  majemuk dilihat  dari  banyaknya  perbedaan  yang dimiliki seperti keberagaman bahasa, etnis, suku bangsa dan keyakinan beragama. Hal ini  merupakan  modal  kekayaan  yang dimiliki  Indonesia.  Namun  di  samping  itu kemajemukan  atau  keanekaragaman  juga dapat  mengandung  kerawanan-kerawanan yang  dapat  memunculkan  kepentingan antar  kelmpok  yag  berbeda-beda  tersebut sehingga menimbulkan perpecahan. Rahardjo (2005:1) dalam Christiany
Juditha (2016) mengatakan bahwa pluralitas kultural  seringkali dijadikan alat untuk  memicu  munculnya  konflik  suku, agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA). Meski  jika  diperhatikan  lebih  mendalam sebenarnya  faktor-faktor  penyebab  dari pertikaian  tersebut  kebanyakan  berawal dari persoalan-persoalan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik.
Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan  agama  di  Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu  masalah  yang  sering  mengusik kerukunan  antarumat  beragama  adalah masalah  terkait  pendirian  rumah  ibadah.
Hal  ini  terjadi  karena  perbedaan  tipis antara  hak  beribadah  dengan  mendirikan rumah  ibadah,  sehingga  tidak  jarang sekelompok  penganut  agama  menganggap sama,  bahwa  mendirikan  rumah  ibadah juga  sebagai  hak  pribadi  yang  tidak  bisa dikurangi.    Padahal  urusan  mendirikan rumah  ibadah  berada  di  luar  hak  pribadi, karena  sudah  berada  di  ranah  sosial. Pendirian  rumah  ibadah  di  suatu  tempat atau  lingkungan  sosial  yang  kurang  tepat dapat mengundang rasa tidak nyaman atau gangguan  dari  pihak  lain.  Rasa  tidak nyaman  yang  berlarut-larut  sehingga menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah  diatur  dalam  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9  dan  No.  8  Tahun  2006  dan  di  Aceh telah  diatur  melalui  Peraturan  Gubernur Aceh  Nomor  25  Tahun  2007.  Namun  hal ini  masih  menimbulkan  pro  kontra dikalangan  masyarakat,  bagi  kalangan yang  mendukung  beranggapan  bahwa adanya  peraturan  ini  merupakan  langkah konkrit sebagai jawaban dari keistimewaan Aceh  dalam  bidang  pelaksanaan  syariat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
Islam  sebagai  agama  mayoritas  di  Aceh. Sebaliknya,  bagi  golongan  yang  kontra menganggap bahwa peraturan ini mempersempit  peluang  minoritas  dalam mendirikan rumah ibadah di Aceh. Meskipun
telah dikeluarkannya peraturan  pemerintah  tentang  pendirian rumah  ibadah,  namun  hingga  saat  ini proses  pendirian  rumah  ibadah  masih sering menyebabkan konflik. Izin pendirian rumah ibadah menjadikan sebagian  kalangan  minoritas  kesulitan mendapatkan  akses  beribadah  dengan aman dan nyaman. Seperti halnya di Aceh Singkil,  terjadi  konflik  antar  agama  yaitu pembakaran  gereja  oleh  massa  karena diangap tidak memilki izin.
Dengan  menggunakan  teori  konflik Simon  Fisher  dan  Dekha  Ibrahim  Abdi dkk  dan  berdasarkan  hasil  penelusuran literature  atau  wacana  tulisan  ini  ingin menguraikan  analisis  konflik  antar  agama di  Aceh  Singkil.  Pertanyaan  penelitian yang  akan  dijawab  dalam  tulisan  ini  yaitu “Apa pemicu terjadinya konflik antar umat beragama  di  Aceh  Singkil  dan  bagaimana hubungan  antar  umat  beragama  di  Aceh Singkil?”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitan kepustakaan (library  research), yaitu serangkaian  penelitian  yang  berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau  penelitian  yang  obyek  penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan  (buku,  ensiklopedi,  jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen).  Penelitian  sebagai  landasan mendasar bagi peneliti unutk merumuskan realitas permasalahan, artikel-artikel virtual,  studi  literature  dan  data  vadilitas yang  jelas  keberadaanya.    Adapun  sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif,  yakni  penguraian  secara  teratur data  yang  telah  diperoleh,  kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  mengabtraksi  beberapa
hasil  temuan  yang  dikelompokkan  dengan dibantu  menggunakan  teknik  analisa pemetaan konflik dari Simon Fisher dkk.

## PEMBAHASAN Profil singkat Aceh Singkil
Dilihat dari letak geografis, Kabupaten Aceh  Singkil  merupkan  kabupaten  terjauh dari  pusat  pemerintahan  Provinsi  Aceh. Letak  wilayah  kabupaten  ini  berada  di dekat  garis  perbatasan  Provinsi  Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya wilayah bagian selatan
Kabupaten Aceh Singkil berbatasan denganKabupaten  Pakpak  Barat,  Tapanuli Tengah,  dan  Dairi,  Sumatera  Utara  (BPS Kabupaten  Aceh  Singkil,  2014).    Oleh karena  itu,  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari  masyarakat  Aceh  Singkil  lebih banyak berhubungan dengan masyarakat/pasar  di  Sumut  dari  pada masyarakat/pasar di Aceh.
Kabupaten  Aceh  Singkil  merupakan satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin di Provinsi Aceh yang ditetapkan  Presiden  Joko  Widodo  melalui Peraturan  Presiden  Nomor  131  Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun  2015  –  2019.    Sekalipun  Singkil tertinggal tetapi memiliki potensi pertanian,  khususnya  perkebunan  kelapa sawit  (Lubis,  13  Desember  2016).    Oleh karena  itu,  wilayah  Kabupaten  Aceh Singkil sangat menarik bagi para pendatang, khususnya dari daerah perbatasan di bagian selatan, terutama dari Pakpak Barat, Dairi dan Tapanuli Tengah. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa.  Berdasarkan  agama  yang  dianut, mereka  terdiri  dari  penganut  agama  Islam 90.508  jiwa  (88,47%),  penganut  Kristen 10.  715  jiwa  (10,47%),  Katolik  816  jiwa (079%),  lain-lain  260  jiwa  (0,25%)  (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014).

## Hubungan  Antar  Umat  Beragama  di Aceh Singkil
Pada  awal  kedatangan  agama  Kristen, hubungan  antara  umat  Islam  dan  Kristen cukup  baik  dan  harmonis.    Hal  itu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tercermin antara lain pada waktu pembangunan  gereja  pertama  di  Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulu terbuat  dari  kayu,  gereja-gereja  tersebut merupakan  hasil  karya  seorang  haji  yang ahli  pertukangan.  Selain  itu,  dari  Lipat Kajang,  desa  terdekat  yang  berpenduduk Muslim,  dengan  Kuta  Kerangan  tempat pemukiman  orang-orang  Kristen,  ada seorang  raja,  yaitu  Raja  Dayo.  Sang  Raja setiap  tahun  baru  selalu  mengunjungi gereja  dan  menyampaikan  salam  kepada orang-orang Kristen agar hidup  rukun dan kerja keras.
Kearifan  lokal  yang  di  Aceh  Singkil seperti  perkawinan  menjadikan  adanya crosslink  antar  marga  dan  agama,  yang mana crosslink antar marga dan agama itu menjadi  modal sosial  untuk  menjembatani umat  islam  dan  Kristen.  Hal  tersebut menjadikan  hubungan  antara  umat  Islam dan  Kristen  di  Kabupaten  Singkil  sejak zaman  awal  kedatangan  Kristen  hingga sekarang  pada  dasarnya  cukup  baik.    Al Fairusy mengatakan bahwa ikatan clan dan identitas sesama “Orang Singkil” berfungsi  untuk  merajut  kesadaran  dan keberlangsungan  aktivitas  sosial  dalam bingkai  damai,  sebagaimana  ungkapan yang  berkembang  di  masyarakat,  “Kami berdamai  karena  klan  dan  marga  kami” (Al Fairusy, 2015:43).
Binsar  (2017)  mengatakan  bahwa hubungan umat  beragama di  Aceh Singkil sangat harmonis. Masyarakat saling mengharga  dan  menghormati  antar  kedua pemeluk  agama  Islam  dan  Kristen, masyarakat juga telah mewujudkan kehidupan beragama yang tertib, aman dan rukun.  Dalam  hal  ini  masyarakat  dituntut untuk  menghidari  sikap  egois,  iri,  dengki dan  sikap  yang  membawa  pengaruh negatif  bagi  kelangsungan  umat  beragama di  tempat  tersebut.  Di  beberapa  waktu pernah  terjadi  konflik  terkait  agama, namun  konflik  tersebut  sudah  selesai  dan masyarakat  kembali  hidup  rukun  bahkan penduduk  di  sini  saling  menjaga  dan mentaati  aturan  yang  ditetapkan  oleh kepala desa.

## Jejak Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil
Masuknya  penganut  Kristen  di  Aceh Singkil  diawali  oleh  usaha  kolonial Belanda  mendatangkan  sekitar  100  kepala keluarga  non  muslim  pada  tahun  1933 untuk melatih masyarakat setempat kegiatan  pertanian  dan  bercocok  tanam lainnya.  Meski  dianggap  sinis  oleh masyarakat  karena  mereka  menganggap pekerjaan  tersebut  sudah  turun  temurun dilakukan  dan  mereka  merasa  tidak  ada permasalahan  yang terjadi  terkait keahlian dalam  pertanian  masyarakat  di  Aceh Singkil tersebut.
Konflik  Aceh  Singkil  bermula  pada tahun 1979, yaitu adanya rencana pembangunan  Gereja  Tuhan  Indonesia (GTI) dan isu kristenisasi di Aceh Singkil. Menurut Andi Tambunan dalam (Muhammad  Sahlan  2016),  pada  tahun 1979  seorang  penginjil  dari  Gereja  Tuhan Indonesia  (GTI)  Sumatera  Utara  datang untuk  mendirikan  gereja  di  Gunung Meriah.  Kejadian  ini  memicu  protes  dari umat  muslim  di  Aceh  Singkil  sehingga terjadi  pertikaian  antar  umat  muslim  dan umat kristiani. Konflik tersebut diselesaikan  secara  musyawarah  yang melibatkan  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  penandatatangan  perundingan oleh  delapan  ulama  dan  delapan  pengurus gereja  dan  diakhiri  dengan  diadakannya Ikrar Kerukunan Bersama pada tanggal 13 Oktober 1979.
Pada tahun 1995 terjadi pembakaran di gereja GKPPD tetapi berkat bantuan warga gereja  diselamatakan,  kemudian  pada tahun  1998  gereja  kembali  dibakar  oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 2001 terjadi  gejolak  lagi  karena  umat  Kristen memknta  pendirian  tambahan  padahal umat  islam  telah  memberikan  toleransi untuk  mendirikan  tempat  ibadah  sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.  Pembakaran  gereja  kembali terjadi pada tahun 2006 karena warga tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah.
Pada  30  April  2012  kembali  muncul riak-riak  konflik yaitu  adanya  aksi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
demonstrasi  oleh  umat  muslim  yang memaksa  pemerintah  untuk  menertibkan pembangunan rumah ibadah  gereja karena maraknya  pembangunan  ilegal  di  tujuh kecamatan  di  Aceh  Singkil.  Sebanyak  27 gereja  tersebar di tujuh kecamatan tersebut.  Saat  itu  berdasarkan  keputusan pemerintah,  izin  pendirian  gereja  hanya dikeluarkan  untuk  lima  unit  yang  terletak di  kecamatan  Simpang  Kanan,  Suro, Danau Paris, dan Gunung Meriah. Sehingga  gereja-gereja  selain  ditempat yang  telah  ditentukan  diperintahkan  untuk dibongkar.
Pada  Juni  2012,  kondisi  di  Aceh Singkil kembali memanas karena
beredarnya  buku  tanpa  penerbit  yang dianggap  menghina  Islam.  Umat  Islam yang mempersoalkan permasalahan tersebut  malah  dianggap  memperkeruh toleransi  dalam kehidupan umat beragama di  Aceh  Singkil.  Hal  tersebut  terus memendan  dan  memunculkan  kembali konflik baru pada tahun 2015.
Pada  13  Oktober  2015  kondisi  umat beragama  di  Aceh  Singkil  memanas sehingga  terjadi  lagi  konflik  dengan membakar  satu  unit  gereja  di  Desa  Suka Makmur  Kecamatan  Gunung  Meriah. Kejadian  ini  dipicu  oleh  ketidakpuasan umat muslim terhadap penjadwalan pembongkaran  gereja  oleh  pemerintah kabupaten  yang  rencananya  dilakukan pecan  depan.  Akibat  kejadian  ini  banyak korban  yang  mengungsi  ke  Sumatera Utara. Dalam surat kabar juga memberitakan  kondisi  mencekam  di  Aceh Singkil  terjadi  hingga  tengah  malam bahkan  salah  satu  wartawan  menjadi sasaran amukan massa.

## Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil
Untuk  memahami  latar  belakang  dan sejarah suatu situasi, memahami kenyataan konflik  dari  berbagai  sudut  pandang, mengindentifikasi  kelompok  yang  terlibat dan  mengidentifkasi  faktor-faktor  yang mendasari terjadinya konflik perlu dilakukan analisis. Tulisan ini
menggunakan salah satu alat bantu analisis yang  dikemukan  oleh  Simon  Fisher  dan Dekha  Ibrahim  Abdi  dkk,  adapun  alat bantu  analisis  yang  di  pakai  yaitu  alat bantu  analisis  penahapan  konflik.  Alat bantu ini berupaya menunjukkan peningkatan  dan  penurunan  intensitas konflik  yang  digambar  dalam  skala  waktu tertentu.  Alat  bantu  analisis  ini  bertujuan ini  untuk  melihat  thapa-tahap  dan  sikuls peningkatan  dan  penuruanan  konflik, membahas ditahap mana situasi yag terjadi sekarang  dan  berusaha  meramal  pola-pola intensitas  konflik  dimasa  depan  dengan tujuan untuk menghindari pola-pola tersebut terjadi.
Analisis  ini  terdiri  dari  lima  tahap. Adapaun tahap-tahap analisis ini adalah:
PRAKONFLIK:  Tahap  ini  merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian  anatar  dua  pihak  atau lebih  sehingga  menimbulkan  konflik. Dilihat  dari  konflik  agama  di  Aceh Singkil,  awal  konflik  ini  terjadi  karena maraknya  pendirian  rumah  ibadah  gereja yang  tidak  sesuai  dengan  keputusan pemerintah  yaitu  izin  pendirian  gereja hanya  dikeluarkan  untuk  lima  unit  yang terletak  di  kecamatan  Simpang  Kanan, Suro,  Danau  Paris,  dan  Gunung  Meriah. Kemudian beredarnya buku tanpa penerbit yang dianggap menghina agama Islam.
KONFRONTASI:  Pada  tahap  ini konflik  semakin  terbuka,  dimana  terjadi aksi  demonstrasi  atau  prilaku  konfrontatif lainnya.  Pada  konflik  agama  di  Aceh Singkil terjadi aksi  demonstrasi  oleh umat muslim  yang  memaksa  pemerintah  untuk menertibkan  pembangunan  rumah  ibadah gereja  karena  maraknya  pembangunan ilegal di tujuh kecamatan di Aceh Singkil. Sebanyak  27  gereja  tersebar  di  tujuh kecamatan tersebut.
KRISIS:  Tahap  ini  merupakan  pucak konflik terjadinya ketegangan dan kekerasan antar pihak. Pada konflik agama di Aceh Singkil terjadi pembakaran gereja yang  terjadi  mulai  tahun  1995-  2015 karena  masalah  izin  pendirian  rumah ibadah.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
AKIBAT:  Tahap  ini  merupakan  tahap yang terjadi akibat tahap krisis yaitu setiap krisis  selalu  menimbulkan  akibat.  Akibat dari konflik agama di Aceh Singkil korban harus  mengungsi  ke  Sumatera  Utara  dan dalam  surat  kabar  juga  memberitakan kondisi  mencekam  di  Aceh Singkil terjadi hingga  tengah  malam  bahkan  salah  satu wartawan menjadi sasaran amukan massa.
PASCAKONFLIK:  Tahap  ini  adalah tahap akhir yang mana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang  hubungan  antar  dua  pihak mengarah  kea  rah  yang  lebih  normal. Namun  jika  isu-isu  dan  masalah  yang timbul  saling  bertentangan,  tahap  ini sering kembali menjadi ke situasi prakonflik.  Dilihat  di  konflik  Aceh
Singkil,  hubungan  kedua  belah  pihak mulai  normal.  Walaupun  sering  terjadi konflik  agama  di  Aceh  Singkil  hubungan masyarakat  selalu  harmonis.  Hubungan masyarakat memanas ketika konflik sedang berlangsung saja. Tetapi permasalahan tentang izin pendirian rumah ibadah  selesai  hingga  saat  ini.  Hal  ini ditakutkan  memicu  kembali  kembalinya konflik  karena  masih  adanya  dendam  dan sebagainya.  Yang  mana  hal  ini  kembali terjadi ke situasi prakonflik.
Adapun alat bantu analisis lain yang di pakai  yaitu  alat  bantu  analisis  urutan kejadian. Alat bantu ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Alat bantu ini digunakan  agar  dapat  lebih  memahami konflik yang terjadi.

## Urutan kejadian
1979 Pembangunan Gereja Gunung Meriah Diprotes oleh umat muslim dan melahirkan perjanjinan 11 juli dan ikrar bersama 13 oktober 1979 1995 Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Terjadi pembakaran gerja tetapi berkat bantuan warga api bias dipadamkan 1998 Kristen GKPPD Sebagian dinding gereja dibakar oleh orang yang tidak dikenal 2001 Sepuluh gereja ditutup Warga tidak setuju pendirian gereja 2006 Gereja Kristen Gereja dibakar oleh warga karena tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah 2015 Gereja GKPPD Satu unit gereja dibakar habis
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
Dengan  melihat  beberapa  literature tentang  hubungan  antar  umat  beragama  di
Aceh Singkil dan melihat analisis menggunakan alat analisis urutan kejadian diatas, konflik ini sering terjadi karena rasa kekecewaan  umat  islam  terhadap  umat Kristen  karena  melanggar  perjanjian  yang telah  dibuat  dalam  hal  izin  pendirian rumah  ibadah.  Padahal  umat  islam  telah memberi  toleransi  tetapi  umat  Kristen masih  mendirikan  rumah  ibadah  melebihi batas yang sudah disepakati.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  perlu memberi  kebijakan  yang  sesuai  dan disepakati  oleh  masyarakat  dan  antara masyarakat juga perlu dilakukannya negosiasi  agar  kehidupan  antar  umat beragama  di  Aceh  Singkil  sejahtera  dan jauh  dari  konflik  yang  mengatas  namakan agama.

## KESIMPULAN
Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan  agama  di  Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu  masalah  yang  sering  mengusik kerukunan  antarumat  beragama  adalah masalah  terkait  pendirian  rumah  ibadah. Meskipun  pemerintah  telah  mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah  diatur  dalam  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9  dan  No.  8  Tahun  2006  dan  di  Aceh telah  diatur  melalui  Peraturan  Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, hal ini masih menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat.
Dari kronologi konflik di Aceh Singkil yang  telah  terjadi  sejak  tahun  1979-2015 tentang  pendirian  rumah  ibadah,  melihat hubungan  antar  umat  beragama  yang harmonis  dan sesuai  dengan norma-norma yang sudah disepakati didalam masyarakat dengan  melihat  alat  analisis  penahapan konflik  dan    urutan  kejadian,  konflik agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh singkil disebabkan oleh kekecewaan umat  muslim  atas  umat  Kristen  karena melanggar perjanjian yang telah disepakati
dan  keputusan  pemerintah  tentang  izin pendirian rumah ibadah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayumi, Amindoni, 2019. “Api dalam sekam' konflik Aceh Singkil: 'Kita umat Kristen di sini merasa terombang-ambing” (https://www.bbc.com/indonesia/indon esia-50471436) diakses pada tgl 1 april 2020 Ahmad,  A,  Haidlor,  20016.  “Resolusi
Konflik  Agama  Di  Aceh  Singkil Dalam  Perspektif  Budaya  Dominan”, Puslitbang Kehidupan Keagamaan (https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/inde x.php/harmoni/article/view/43/29) di akses pada tgl 31 maret 2020
Akbar  Ali,  dan  Zainal  Abidin,  2018.
“Kontradiktif  Kebijakan  Pemerintah
Kabupaten  Aceh  Singkil  Tentang  Izin Pendirian  Gereja”  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  FISIP  Unsyiah  Volume  3, Nomor  3      :    Agustus  2018 (www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP) diakses pada tgl 31 april 2020
Al  Fairusy,  Muhajir,  “Model  Konsensus dan  Rekonsiliasi  Konflik  Antar-umat Beragama  di  Aceh  Singkil”,  Al- Ijtima’i, Vol.  1, No.  1, Oktober 2015.
Binsal,  2017.  “Kerukunan  Antar  Umat Beragama  Di  Aceh  Singkil”  Fakuktas Ushuluddin  dan  Filsafat,  UIN  Ar-
Raniry, Banda Aceh Bisril, Hadi, 2017. “Problematika Pendirian  Rumah  Ibadah  Di  Aceh” Fakultas Filsafat, UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta
Juditha,  Christiany,  2016.  “Jurnalisme
Damai  Dalam  Berita  Konflik  Agama Tolikara  Di  Tempo.Co”  Puslitbang
Aplikasi  Informatika  dan  Informasi Komunikasi
Publik,
(https://www.neliti.com/id/publications /123559/peace-journalism-in-news- tolikara-religion-conflict-in-tempoco- jurnalisme-damai)  diakses  pada  tgl  1 april 2020
Kritian,  Erdianto,  2016.  "Tidak  Ada
Intoleransi di Aceh Singkil...",
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 2 NOMOR 2 HALAMAN 93-99
https://nasional.kompas.com/read/2016 /04/23/04330051/Tidak.Ada.Intolerans i.di.Aceh.Singkil.. diakses pada tgl 1 april 2020 M. Nur, Rochmi, 2015. “Kronologi pembakaran gereja di Aceh Singkil” (https://beritagar.id/artikel/berita/krono logi-pembakaran-gereja-di-singkil- aceh) dikases pada tgl 1 april 2020 Sahlan,  M,  2016,  “FKUB  dalam  Bayang-
Bayang  Konflik  Singkil, Fakuktas
Ushuluddin  dan  Filsafat,  UIN  Ar-
Raniry, Banda Aceh Simon  Fisher  dan  Dekha  I.  Abdi  dkk, 2000. “Mengelola Konflik Keterampilan dan strategi untuk
Bertindak” The British, Jakarta.