ELEKTRONIK PEMILIHAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh: Anton Mardoni 1

## ABSTRAKSI
Tujuan  penelitian  mengetahui  legalitas  penyelenggaraan  pemilu  atau  Pilkades  dengan menggunakan  metode  elektronik,  tinjauan  hukum  secara  komprehensif  tentang  pemilu atau pilkades yang diselenggarakan dengan  menggunakan  metode  elektronik, dan sistem Pemilu elektronik serta penanganan proses sengketa pada Pilkades elektronik berdasarkan pengalaman di Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian menggunakan pendekatan/penghampiran  masalah  terkait  dengan  kebutuhan  penelitian  dan  metodologi untuk  menyelesaikan  masalah  terkait  dengan  penelitian  ini  adalah  metodologi  Survei, telaah  Undang-undang  dan  peraturan  yang  sudah  berlaku  pada  pemilihan  menggunakan peralatan  elektronik,  wawancara,  dan  penggambaran/deskriptif  dan  analisa  kebutuhan serta  strategi  pencapaian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Pilkades  e- voting  di  Kabupaten  Musi  Rawas  tidak  terdapat  sengketa  perhituhan  perolehan  suara yang  cukup  alasan,  dapat  diselesaikan  ditingkat  BPMPD  Kabupaten  Musi  Rawas. Pilkades  dengan  metode  e-voting  dapat  mengurangi  sengketa/konplik  perhitungan perolehan  suara,  tingkat  partisipasi  pemilih  tinggi/kepercayaan  pemilih  tercapai,  dan masyarakat  perdesaan  dapat  dengan  baik  memahami/menggunakan  e-voting  dalam pelaksanaan Pilkades.
Kata Kunci: e-Voting, Pilkades, Musi Rawas
1 Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Musi Rawas
Volume 6 No. 3
A. Pendahuluan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan  dengan  azas  pemilu  yakni langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dapat menghasilkan  pemerintahan  negara  yang demokratis  dan  konstitusional.  Pemilu  di
Indonesia yang kita kenal ada 4 macam yaitu Pemilu  Presiden  (Pilpres),  Pemilu  Legislatif (Pileg),  Pemilu  kepala  daerah  (Pilkada)  dan Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades).  Namun untuk  Pilkades  merupakan  ruang  lingkup penyelenggaraannya berada di ranah pemerintah Kabupaten atau Kota, sedangkan penyelenggaraan  untuk  Pilpres,  Pileg,  dan Pilkada  merupakan  ranah  pemerintah  pusat dalam  hal  ini  diselenggarakan  sepenuhnya oleh  penyelenggara  pemilu,  dalam  hal  ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi  pada  saat  ini,  maka  pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) dalam  mendukung  proses  penyelenggaraan Pemilu  merupakan  suatu  kebijakan  yang harus  dipertimbangkan  oleh  pemerintah sebagai  satu  alternatif  dalam  membangun sistem  penyelenggaraan  pemilu  dimasa depan yang lebih maju dan lebih baik dalam konsep  demokrasi  konstitusional.  Pemikiran ini  berdasarkan  pada  kerangka  berfikir bahwa  pemanfaatan  TIK  akan  dapat memberikan  kontribusi  positif  dalam  proses penyelenggaraan  Pemilu,  dalam  bentuk peningkatan efisiensi, efektivitas,
transparansi serta akuntabilitas hasil Pemilu.
Namun  pemanfaatan  TIK  dalam  Pemilu atau  dapat  dikatakan  elektronik  pemilu  (e- Pemilu)  merupakan  suatu  kebijakan  yang patut  untuk  kita  laksanakan  dimasa  yang akan datang. Oleh karena itu, sesuai dengan perkembangan peraturan
perundang- undangan  di  negara  kita  pada  saat  ini, pertama dapat kita temukan landasan hukum bagi  pelaksanaan  e-Pemilu  yaitu  Undang Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik,  dimana Undang  Undang  ini  bermaksud  agar “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  dengan tujuan  untuk  memberikan  rasa  aman, keadilan, dan kepastian  hukum bagi pengguna  dan  penyelenggara  teknologi informasi”.
Kemudian  landasan  hukum  yang  kedua adalah  Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
No.  147/PUU-VII/2009  tanggal  30  Maret 2010, memutuskan bahwa ”Mencoblos/mencentang  dapat  diartikan pula  menggunakan  metode  e-voting  (sentuh panel  komputer/peralatan  elektronik  voting) dengan  syarat  kumulatif  sebagai  berikut  : “Tidak  melanggar  asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil;  Daerah  yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi  teknologi,  pembiayaan,  sumber  daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapanmasyarakat di daerah yang
bersangkutan,  sertapersyaratan  lain  yang diperlukan”.
Landasan  hukum  yang  ketiga,  dalam perkembangan  perundang-undangan  pada saat  ini  adalah  Undang  Undang  Nomor  1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota,  kemudian  telah disempurnakan  menjadi  Undang  Undang
Nomor  8  tahun  2015,  dimana  Undang Undang  ini  merupakan  penetapan  dari Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.
Kondisi  keberadaan  aspek  hukum  dari pelaksanaan  pilkades  dengan  menggunakan metode  evoting  masih  menjadi  perdebatan dan  kajian  lebih  lanjut,  namun  Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  terus mengupayakan  untuk  dipergunakannya  e- Pemilu  pada  tingkat  pemilihan  Kepala  Desa atau  Pilkades.  Dengan  posisi  kepala  desa yang  menjadi  sangat  strategis  saat  ini  sejak diberlakukannya  Undang  Undang  Nomor  6 tahun  2014,  dimana  jabatan  tersebut  lebih diperebutkan  oleh  masyarakat  sehingga iklim  demokrasi  sangat  semarak  dalam pilkades.  Oleh  karena  itu,  pemilihan elektronik  atau  e-Voting  dalam  pilkades diharapkan  turut  meningkatkan  kualitas demokrasi di Indonesia.
Pemilu  elektronik  atau  e-voting  pada pilkades  sejak  2013  sampai  dengan  Juni 2015 sudah dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas  sebanyak  97  desa.  Berdasarkan pengalaman tersebut perlu dilakukan evaluasi kebijakan peraturan daerah dan atau Peraturan  Bupati  yang  memayungi  proses sengketa  pada  pemilu  elektronik  atau  e- voting.

## B. Kajian Teoritis
1. Pemilu Secara  Elektronik
Pelaksanaan pemilu secara elektronik telah  dapat  diselenggarakan  setelah ditetapkannya  Amar  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010
”Mencoblos/Mencentang” dapat diartikan  pula  menggunakan  metode  e- voting dengan syarat kumulatif,
sebagaiberikut:  “Tidak  melanggar  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan adil.Daerah yang menerapkan metode  e-voting  sudah  siap  dari  sisi teknologi,  pembiayaan,  sumber  daya manusia  maupun  perangkat  lunaknya, kesiapan  masyarakat  di  daerah  yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.
Pusutan  Mahkamah  Konstitusi  di atas,  dan  merujuk  pada  pasal  5  ayat  (1 dan 2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum yang  sah.  Merupakan perluasan  dari  alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik  di  lingkungan  Publik  dapat diselenggarakan  dengan  ketentuan  : “Penyelenggara  Transakasi  Elektronik dapat  dilakukan  dalam  lingkup  publik ataupun privat.Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan interaksi  dan/atau  pertukaran  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama  transaksi  berlangsung.Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan Peraturan  Pemerintah,  (pasal  17  ayat  2 dan 3 UU No.11 Tahun 2008)”. Penyelesaian sengketa terkait penggunaan  sistem  informasi  elektronik, seseorang  dapat  mengajukan  gugatan kepada  pihak  penyelenggara  Sistem Elektronik: “Setiap orang dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunkan Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan kerugian.Masyarakat  dapat  mengajukan gugatan  secara  perwakilan  terhadap pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi  Informasi  yang  berakibat merugikan  masyarakat,  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan,  (Pasal  38  ayat  1  dan  2  UU No.11 Tahun 2008)”. 2. Pemilihan  Kepala  Desa  dengan e- Voting
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi  Rawas  dengan  metode  e-voting diselenggarakan  berdasarkan  Ketentuan Umum  Pasal  1  Peraturan  Bupati  Musi Rawas  Nomor  35  Tahun  2013  tentang Petuntuk  Teknis  Tata  Cara  Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemerhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas: a. Tim  Pengawas  e-Voting  Pemilih Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Tim  Pengawas  adalah  Tim  yang dibentuk  oleh  Bupati  dalam  rangka untuk  mengawasi  penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah  Kabupaten  Musi  Rawas  agar berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
b. Tim  Teknis  e-Voting  selanjutnya disebut  Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan  oleh  Bupati  dalam  rangka membantu  tugas  panitia  pemilihan Kepala  Desa  yang  menggunakan  e- Voting.
c. Teknologi  informasi  adalah  suatu tekik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi. d. Elektronik  Voting  atau  pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya  disebut  dengan  e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik  guna  mengolah  informasi digital  untuk  membuat  surat  suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan  suara,  memelihara  dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

## D.  Pembahasan
1. Perspektif  Hukum  Pemilihan  Kepala Desa (Pilkades)
Dalam  pelaksanaan  konstitusi  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  telah  kita  ketahui  bersama bahwa  ada  beberapa  landasan  philosofis dalam  pelaksanaan  konstitusi,  yaitu:
Landasan Idiil, Landasan Formil,
Landasan  Operasional,  dan  Landasan Teknis.  Oleh  karena  itu  penyelenggara negara  harus  memahami  filosofis  dasar ini  agar  pelaksanaan  konstitusi  dapat
berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan  dan  cita-cita  berdirinya  NKRI. Secara  umum  dalam  konstitusi  kita landasan idiil adalah Pancasila dan UUD 1945,  dan  untuk  landasan  formil  adalah UUD  1945,  Undang-undang  (UU), Peraturan  Pemerintah  pengganti  UU (Perpu) dan Peraturan Pemerintah (PP).
Biasanya landasan idiil dan formil ini bersifat universal dalam mengatur seluruh  sendi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  Indonesia.  Sedangkan  untuk landasan operasional dan teknis merupakan  landasan  filosofis  hukum untuk pelaksanaan dari landasan idiil dan formil tersebut, jadi maksudnya landasan operasional  dan  landasan  teknis  tidak boleh bertentangan dengan landasan idiil dan  formil  tersebut,  ditinjau  dari  tujuan, asas,  manfaat  dari  aturan  yang  telah diaturnya; sehingga cita-cita yang terkandung  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut tidak menjadi bias.
Disini  untuk  landasan  operasional adalah Peraturan Menteri (internal pemerintah)  dan  Peraturan  Daerah; sedangkan  untuk  landasan  teknis  adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Peraturan-peraturan  teknis  lainnya  yang ditetapkan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menjadi  penting  untuk  kami  uraikan disini agar kita dapat menganalisis secara cermat  dalam  melakukan  kajian  hukum e-voting dalam pemilu/pilkades.
Secara  mekanistis  konstitusi  bahwa pelaksanaan  Pilkades  saat  ini  diatur berdasarkan  UUD  1945,  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  112  Tahun  2014  tentang  Pilkades,
Peraturan  Daerah  tentang  Pilkades, Peraturan  Bupati  tentang  Pilkades,  dan Peraturan teknis lainnya. Namun mengenai pengaturan tentang penggunaan  e-voting  pada  Pilkades masih  belum  diatur  secara  mekanistis konstitusi, sebab dalam UU No. 6 Tahun 2014,  PP  No.  43  Tahun  2014  dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 belum secara  eksplisit  mengatur  hal  tersebut, artinya  landasan  formil  yang  mekanistis belum  mengatur  secara  jelas  tentang Pilkades dengan e-voting. Dalam  hal  ini  apakah  pilkades dengan e-voting yang telah diselenggarakan dibeberapa daerah merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap
konstitusi.  Apabila  ditinjau  berdasarkan landasan formil secara mekanistis terdapat  pelanggaran,  namun  bila  kita lihat  secara  mendalam  bahwa  landasan formil ini ada juga peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  dapat  dijadikan pedoman,walaupun  tidak  selaras  dengan peraturan perundang-undangan mekanisnya (pokok). Disini dalam mengatur  tentang  tata  cara  pemungutan suara  pada  pemilu  telah  diputuskan  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dengan Amar  Putusan  MK  No.  147/PUU- VII/2009, yang berbunyi: ”Mencoblos/Mencentang  dapat  diartikan pula  menggunakan  metode  e-voting dengan syarat kumulatif, sebagaiberikut:
Tidak  melanggar  asas  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Daerah  yang  menerapkan  metode  e- voting  sudah  siap  dari  sisi  teknologi, pembiayaan,  sumber  daya  manusia maupun  perangkat  lunaknya,  kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.
Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  tersebut telah  dikeluarkan  sejak  tahun  2009, namun  tidak  dijadikan  rujukan  dalam perbaikan peraturan perundang- undangan  selanjutnya,  padahal  seluruh putusan  MK  adalah  sama  derajatnya dengan  Undang-undang,  tetapi  hal  ini tidak diimplementasikan dalam pembuatan peraturan perundang- undangan  tentang  desa  tahun  2014. Landasan formil lainnya yang memperkuat  keberadaan  putusan  Mk tersebut  adalah  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  khususnya  pada pasal  5  ayat  (1)  dan  (2),  sehingga penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah walaupun aturan mekanisnya tidak mengatur secara eksplisit. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor  1 Tahun  2015 tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  pada pasal  85  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  telah mengatur  tentang  tata  cara  pemungutan suara secara elektronik (e-voting). Mengingat  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  2015  ini  merupakan  aturan  yang mengatur tentang pemilu di daerah maka hal  ini  juga  merupakan  rujukan  bagi pemerintah  daerah  dalam  membuat
Volume 6 No. 3
aturan  yang  mengatur  tentang  Pilkades. Artinya,  walaupun  landasan  formil  yang mekanistis tidak mengatur secara eksplisit  tentang  penggunaan  e-voting pada  pilkades,  namun  landasan  formil lainnya  seperti  putusan  MK,  Undang- undang tentang ITE, dan Undang-undang tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  telah mengatur  secara  eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pemilu termasuk Pilkades. Selanjutnya  analisis  ini  menjadi logis,  ditinjau  dari  perspektif  sistem pemerintahan daerah, disini Desa merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota, sehingga peraturan dalam pemerintahan daerah juga mengatur  hubungan  dan  mekanisme pemerintahan  desa  dan  pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan propinsi; artinya  pemerintahan desa  atau desa  tidak  terpisah  (mandiri)  dari pemerintahan daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah dan pemerintah  pusat,  dimana  pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintahan  pusat,  dan  hubungan  dan mekanisme  tata  pemerintahannya  diatur dalam peraturan perundang-undang. Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat kami  simpulkan  bahwa  penerapan  e- voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan  landasan  operasional  dan  teknis seperti  Permendagri,  Peraturan  Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan  teknis  lainnya  yang  telah mengatur secara eksplisit tentang Pilkades  dengan  e-voting.Namun  disini masih terjadi kendala dengan Permendagri  yang  juga  belum  mengatur secara  eksplisit  tentang  penggunaan  e- voting  dalam  Pilkades,  sehingga  hal  ini membuat  pemerintah  daerah  tidak  dapat mengatur mekanisme operasional penyelenggaraan  Pilkades  dengan  e- voting  melalui  pendanaan  yang  diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah lebih  menggunakan  prinsip  “kearifan lokal” dalam menyelenggarakan Pilkades dengan  e-voting;  dimana  tata  peraturan perundang-undangan masih belum sinergi  secara  mekanistis,  mulai  dari landasan formil dengan landasan operasional maupun landasan teknis. Hal inilah  yang  menurut  hemat  kami,  yang
harus  diperbaiki  atau  disempurnakan dikemuadian  hari,  sehingga  pelaksanaan Pilkades dengan e-voting yang berlandaskan  prinsip-prinsip  demokrasi dan  asas-asas  pemilu  (langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil)  dapat terwujud  dalam  kehidupan  masyarakat desa.
Daerah Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan  pilkades  dengan  e-voting mulai  bulan  Desember  tahun  2013 sampai dengan awal tahun 2015 sebanyak  97  desa  secara  bertahap  sesuai masa  kepemimpinan  setiap  desa  di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menjadi menarik disebabkan ada yang diselenggarakan  secara  bertahap dan ada yang  diselenggarakan  secara  serentak. Bila  ditinjau  dari  aspek  hukum  maka pelaksanaan  di  Kabupaten  Musi  Rawas masih
menggunakan
peraturan perundang-undangan  yang  lama  yaitu Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (belum ada Undang-undang tentang Desa) dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa.
2. Pemilihan  Kepala  Desa  dengan e-
Voting Hal-hal  yang  sangat  strategis  di Pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Pilkades merupakan perwujudan demokrasi  yang  sangat  dekat  dengan masyarakat  karena  memilih  kepala  desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan  teknologi tepat  guna  dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan  pelaksanaan  e-Voting melalui  peraturan  daerah,  dan  otonomi per  Kabupaten.  Azas  efektifitas  dan Efisiensi  dalam  pilkades  dapat  terwujud melalui e-Voting.
Adapun  manfaat  e-voting  Pilkades yaitu  guna  mewujudkan  sistem  Pemilu yang Jujur, Cepat dan Akurat, Aman dan Mudah  adalah  Hasil  pemilu  akurat  dan cepat  sehingga  mengurangi  keresahan masyarakat  jika  perhitungan  lama  dan sering terjadi kesalahan hitung. Hasilnya jujur  karena  tidak  dapat  dimanipulasi menggunakan  Perangkat  elektronik  yang memenuhi  aspek  Luber  Jurdil  dan Keamanan  sistem  serta  mudah  karena hanya  2  kali  sentuh  papan  elektronik  di bilik suara.
3. Pemilihan  Kepala  Desa  dengan e-
Voting di Kabupaten Musi Rawas
Adapun  di  wilayah  pemerintahan Kabupaten  Musi  Rawas  memiliki  14 Kecamatan  yang  terdiri  dari  185  desa dan 8 kelurahan. Dasar hukum pelaksanaan  Pilkades  dengan  metode  e- voting di Kabupaten Musi Rawas adalah:
a. Undang-Undang  Nomor    6  Tahun 2014 Desa
b. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014,
Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6 Tahun 2014 Tentang Desa. c. 3. PP 72 tahun 2005 Sedangkan secara operasioanal pelaksanaan pilkades di Kabupaten Musi Rawas  berpedoman  pada  Peraturan Bupati  Musi  Rawas  Nomor  35  Tahun 2013  Tentang    Petunjuk  Teknis  Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala  Desa dan Standar Operasional  Prosedur  Pemilihan  Kepala Desa Dengan Metode e-Voting. Pelaksanaan  Pilkades  di  Kabupaten
Musi  Rawas  dilaksanakan  mulai  dari  5 Desember  2013  s/d  24  Desember  2014, sebagai berikut:
Tabel 1. Pilkades dengan Metode e-Voting di Kabupaten Musi Rawas dari tanggal 5
Desember 2013 s/d 24 Desember 2014 No Kecamatan Jumlah Desa 1 Selangit 6 2 Purwodadi 3 3 Sukakarya 2 4 Muara Kelingi 8 5 Muara Lakitan 1 6 Tiang Pumpung Kepungut 1 7 STL Ulu Terawas 8 8 Sumber Harta 2 9 Megang Sakti 4 Jumlah 35 Sumber: BPMPD Kabupaten Musi Rawas, Tahun 2014 Dari sisi tingkat pendidikan masyarakat  Kabupaten  Musi  Rawas cukup  maju,  kemajuan  teknologi  sudah masuk ke perdesaan. Peningkatan partisipasi pemilih dalam menyampaikan hak pilihnya dengan pelaksanaan pilkades  Desa  Taba  Rena  Kecamatan Selangit sebesar 91,95%. Seorang pemilih  (Mba  Prapto  Waluyo)  warga desa  Taba  Rena  yang  lanjut  usia  tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan hak suaranya 4. Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades) e-Voting di Kabupaten Musi Rawas
Sengketa yang terjadi dalam Pilkades e-Voting  di  Kabupaten  Musi  Rawas berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa penyelesaian  sengketa  perolehan  suara Pilkades, calon Kepala Desa menyampaikan  surat  sanggahan  yang disampaikan kepada BPMPD Kabupeten Musi Rawas. Seperti suar sanggahan dari calon  Kepala  Desa  dari  desa  Mandiaur dengan  isi  sanggahan  tidak  percaya
dengan  hasil  perhitungan  dengan  alat  e- voting.
Penyelesaian sengketa di atas, BPMPD Kabupaten Musi Rawas memberikan penjelasan bahwa rekapitulasi  perolehan  suara  dengan metode e-voting tidak dapat dimanipulasi  dan  dijamin  validitas  data pemilih  yang  telah  menyampaikan  hak suaranya. Setelah mendengarkan penjelasan  di  atas,  calon  Kepala  Desa menerima dengan baik. Selanjutnya  sengketa  Pilkades  e- voting di Kabupaten Musi Rawas terkait dengan  perhitungan  perolehan  suara, calon Kepala Desa Petran Jaya mengajuhkan  sanggahan  dengan  alasan calon  independen  bisa  kalah.  Desa Muara Nilau, masyarakat percaya dengan  alat  e-voting  tetapi  calon  kades tidak percaya dengan alat e-voting. Desa
Trianggun  Jaya,  calon  kades  meminta buka  kotak  audit,  setelah  perhitungan kotak audit jumlah sama dengan rekapitulasi perolehan suara”.
Ada 2 tingkatan penyelesaian sengketa Pilkades e-voting di Kabupaten Musi  Rawas,  diselesaikan  ditingkat BPMPD  dan  Kabupaten  Musi  Rawas (Bupati). Gugatan sengketa penghitungan  perolehan  suara  Pilkades e-voting  pada  dasarnya  materi  gugatan tidak  menyentuh  penggunaan  alat  e- voting.  Partisipasi  masyarakat  pemilih rata-rata  86%  yang  artinya  tingginya tingkat  kepercayaan  pemilih  dengan penggunaan e-voting dalam Pilkades. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten  Musi  Rawas  Nomor  35 Tahun  2013  Tentang    Petunjuk  Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  Kepala  Desa,  calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan  kepada  Bupati  terhadap  hasil penghitungan  suara  paling  lambat  3 (tiga)  hari  setelah  pelaksanaan.  Apabila keberatan  dipandang  sangat  beralasan panitia dapat menghitung hasil pemilihan secara  manual  dengan  disaksikan  oleh tim  pengendali  tingkat  kabupaten  dan tim pemantau tingkat kecamatan.
Dari pembahasan di atas, pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten  Musi  Rawas  tidak  terdapat sengketa  yang  cukup  alasan,  terbukti dapat  diselesaikan  ditingkat  BPMPD Kabupaten Musi Rawas. Pilkades dengan metode  e-voting  dapat  mengurangi sengketa/konplik  dibandingkan  Pilkades secara manual/surat suara.
F. Penutup Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten  Musi  Rawas  tidak  terdapat sengketa  perhituhan  perolehan  suara  yang cukup  alasan,  dapat  diselesaikan  ditingkat
BPMPD  Kabupaten  Musi  Rawas.  Pilkades dengan  metode  e-voting  dapat  mengurangi sengketa/konplik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara. Pilkades e-voting tingkat partisipasi pemilih tinggi/kepercayaan pemilih  terhadap  e-voting  dapat  tercapai. Masyarakat  perdesaan  dapat  dengan  baik memahami/menggunakan  e-voting  dalam pelaksanaan  Pilkades,  tentunya  masyarakat perkotaan lebih
mudah memahami/menggunakan  e-voting  karena sudah  terbiasa  dengan  penggunaan  alat teknologi.
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan
Walikota sudah mengatur tentang penggunaan  peralatan  e-voting,    pemberian suara  untuk  pemilihan  dapat  dilakukan dengan cara memberi suara melalui peralatan  pemilihan  suara  secara  elektronik. Pemberian  tanda  satu  kali  dilakukan berdasarkan  prinsip  memudahkan  Pemilih, akurasi  dalam  penghitungan  suara,  dan efisiensi  dalam  penyelenggaraan  pemilihan, sedangkan  tata  cara  pemberian  suara menggunakan e-voting diatur dengan Peraturan KPU. Rekomendasi  yang  diperlukan  untuk peningkatkan kepercayaan masyarakat pemilih  dalam  Pilkades  dengan  metode  e- voting, yaitu: a. Dibutuhkan  penyempurnaan  alat  e- voting, sumber listrik tidak menggunakan  Aki  tetapi  power  bank yang mampu bertahan lama (alat e-voting yang standar).
b. Diperlukan  adanya  tahapan  sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih.
c. Diperlukan penyelesaian/pemutahiran
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT),  agar  data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik dengan alat e-voting.
d. Diperlukan  Tim  Pengamanan  terhadap sistem/alat  e-voting  agar  terjaminnya keamanan penyelenggaraannya.
e. Di  dalam  program  e-voting  tidak  perlu adanya  pilihan  “tidak  memilih”  untuk menjaga  kepastian  hasil  perhitungan jumlah  suara  sah  dengan  jumlah  pemilih yang  terdaftar  di  DPT,  karena  dapat menimbulkan ketidak percayaan pemilih.
f. Dibutuhkan  Sumber  daya  manusia  yang handal untuk mendampingi proses
Pilkades  karena  dibutuhkan  SDM  yang mampu  mengoperasikan  sistem  e-voting pada  saat  pelaksanaan  Pilkades  e-voting. Diperlukan  Tim  Teknis  yang  ahli, apabila  terjadi  masalah  terhadap  alat voting dapat teratasi.
g. Penyelenggaraan  Pilkada  serentak  selain diatur  dalam  PKPU  juga  dibutuhkan dasar  hukum  yang  mengatur  secara operasional  penggunaan  e-voting;  Perda dan  prosedur  penggunaan  e-voting  pada Pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur/Bupati/Walikota
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tentang
Desa  Penjelasan  UU  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  pemerintah  pelaksanaannya  yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2012  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  Penjelasan  UU  Nomor  6 Tahun
2015 Tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Nomor.  112/2014  tentang
Pemilihan Kepala Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas Nomor  9  Tahun 2010 tentang Tata  Cara Pencalonan,  Pemilihan,  Pengangkatan, Pelantikan,  dan  Pemberhentian  Kepala Desa Peraturan  Bupati  Musi  Rawas  Nomor  35
Tahun  2013  tentang  Petuntuk  Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemerhentian Kepala Desa Dalam
Kabupaten Musi Rawas
Standar  Operasional  Prosedur  Pemilihan Kepala  Desa  Dengan  Metode  E-Voting, BPPT Jakarta, 2015