How to cite: Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (tahun terbit) Perlindungan Hukum Konsumen (Lessee) atas Penarikan Paksa Kendaraan, (06) 04,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN (LESSEE) ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN
Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: yuwonop@fh.untar.ac.id, nadya205220055@stu.untar.ac.id, cevin.205220017@stu.untar.ac.id christopher.205220013@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Kehadiran  leasing  sebagai  alternatif  pendanaan  kendaraan  bermotor  telah menjadikannya  kebutuhan  primer  bagi  banyak  individu  dan  perusahaan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  mengulas  peran  leasing  dalam  skema  pembiayaan  kendaraan bermotor  serta  tantangan  yang  dihadapi,  terutama  terkait  penarikan  paksa  oleh  debt collector.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum represif bagi konsumen (lessee) diperlukan untuk memberikan rasa aman  dan  kepastian  hukum  terhadap  kendaraan  yang  dibiayai.  Peraturan-peraturan seperti  Peraturan  KAPOLRI  No.  8  Tahun  2011  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI Nomor 130/PMK 010/2012 telah diterbitkan untuk melindungi konsumen dalam skema leasing. Namun, penarikan paksa oleh debt collector masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Pengaturan hukum yang jelas terkait jaminan fidusia  dan  tindakan  debt  collector  diperlukan  untuk  menghindari  pelanggaran  hukum dan  memastikan  perlindungan  hak  konsumen.  Leasing  perlu  memastikan  bahwa prosedur  penarikan  paksa  dilakukan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  dan  jika  terjadi sengketa,  penyelesaiannya  harus  melalui  jalur  hukum  yang  sesuai.  Kesimpulannya, perlindungan  hukum  yang  efektif  bagi  konsumen  dalam  skema  leasing  kendaraan bermotor  merupakan  hal  yang  penting  untuk  menjamin  keadilan  dan  keamanan  dalam transaksi bisnis ini
Kata  kunci :  Leasing;Penarikan  Paksa;Perlindungan  Hukum;Konsumen;Kendaraan Bermotor

## Abstract
The  presence  of  leasing  as  an  alternative  to  motor  vehicle  funding  has  made  it  a primary  need  for  many  individuals  and  companies.  The  purpose  of  this  study  is  to review the role of leasing in motor vehicle financing schemes and the challenges faced, especially  related  to  forced  withdrawals  by  debt  collectors.  This  research  uses normative legal methods with a qualitative approach to describe the phenomenon under study.  The  results  showed  that  repressive  legal  protection  for  consumers  (lessee)  is needed  to  provide  a  sense  of  security  and  legal  certainty  for  financed  vehicles. Regulations  such  as  KAPOLRI  Regulation  No.  8  of  2011  and  Minister  of  Finance
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
Regulation  No.  130/PMK  010/2012  have  been  issued  to  protect  consumers  in  leasing schemes.  However,  forced  withdrawals  by  debt  collectors  are  still  a  serious  problem that  requires  proper  handling.  Clear  legal  arrangements  regarding  fiduciary guarantees and debt collector actions are necessary to avoid violations of the law and ensure  the  protection  of  consumer  rights.  Leasing  needs  to  ensure  that  the  forced withdrawal procedure is carried out in accordance with applicable regulations, and in the  event  of  a  dispute,  its  resolution  must  go  through  appropriate  legal  channels.  In conclusion, effective legal protection for consumers in motor vehicle leasing schemes is important to ensure fairness and security in these business transactions
Keywords: Leasing;Forced Withdrawal;Legal Protection;Consumers;Motorized Vehicles

## PENDAHULUAN
Kendaraan  bermotor  bukan  lagi  menjadi  kebutuhan  tersier,  melainkan  sudah menjadi  kebutuhan  primer.  Banyak  cara  ditempuh  leasing  untuk  mengupayakan kesinambungan  usahanya  Pratiwi,  (2018),  diantaranya  memberikan  kemudahan  dalam proses  juga  persyaratan  kepada  calon  konsumen  yang  ingin  melakukan  kredit  atau membeli barang secara diangsur , beragam kemudahan yang ditempuh tergantung pada pilihan  yang  ditentukan  oleh  pimpinan  tertinggi  suatu  perusahaan  yang implementasinya dipengaruhi oleh pemahaman dan posisi tawar pelanggan.
Ada empat pihak yang berperan dalam skema leasing, yaitu lessor sebagai leasing yang  menyediakan  jasa  pendanaan,  lessee  yaitu  individu  atau  perusahaan  yang menggunakan jasa leasing baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi, supplier seperti dealer  dimana  pihak  yang  menyediakan  unit,  bank  atau  kreditor,  bank  tidak  ikut  serta dalam  kontrak  leasing,  bank  yang  menyediakan  dana  kepada  lessor  untuk  mendanai kebutuhan lessee, pendanaan lessor yang sumber dana dari kredit bank (Luthfi, Zakiah, & Korneliya, 2022).
Lessor  memberikan  kemudahan  dalam  persyaratan  dan  proses  pengajuan pembiayaan . Dengan adanya kemudahan administrasi, proses cepat untuk mendapatkan unit atau dana,  bahkan minimal dp, promo menarik seperti undian  karena kemudahan tersebut  masyarakat  lebih  memilih  perusahaan  leasing  didanai  baik  untuk  pengusaha dan  individu  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  menjalankan  usaha  mereka.  Sejak  tahun 1974  leasing  sudah  ada  di  Indonesia  melalui  Surat  Ketetapan  No.  Kep- 122/MK/IV/2/1974,  No.  32/M/SK/2/1974,  dan  No.  30/Kpb/I/1974  Tanggal  7  Februari 1974,  leasing  adalah  kegiataan  pendanaan  yang  menyediakan  barang  dan  dana  dalam waktu yang telah ditentukan yang pembayarannya dibayar secara diangsur oleh lessee, disertai hak opsi atau tanpa hak opsi. hak opsi seperti pendanaan mobil sedangkan tanpa hak  opsi  seperti  alat-alat  berat,  kontraktor,  mesin-mesin  dan  hak  opsi  ini  pihak  lessor yang bertanggung jawab atas perawatan alat-alat atau mesin–mesin tersebut. Dalam hal ini  ada  persyaratan  penggunaan  asuransi  bagi  lessee  (Husen,  2020;  Istiarto  &  Sudana, 2016).
Leasing  bekerja  sama  dengan  dealer,  dealer  memanfaatkan  penawaran  leasing untuk  menjual  unitnya  secara  di  angsur  dengan  DP  ringan  yang  telah  ditentukan  .
Pastinya  disini  pihak  leasing  juga  harus  memilih  calon  lessee  yang  memenuhi  syarat administratif  dan  memenuhi  5C.  Pada  proses  ini  adanya  suatu  perjanjian  bahwa  jika lessee menyetujui perjanjian tersebut biasanya hanya dengan tanda tangan di form  serta membayar  uang  muka  (DP)  namun  jika  lessee  (pembeli)  tidak  menyetujui  klausula dimaksud  dapat  mengurungkan  niatnya.  Jika  menyetujui  lessor  akan  membayar  secara tunai di dealer.
Pada  realitanya  tidak  semua  lessee  dapat    membayar  angsuran  yang  sudah  jatuh tempo dengan lancer (Prayoga, 2023). Beragam alasan kebutuhan bahkan dana terpakai. Lessor  tidak mau rugi, dengan menghindari adanya penggelapan, dari denda , surat sp, dalam  hal  ini  jika  lessee  tidak  mampu  membayar  lagi  maka  lessor  berupaya mengeksekusi, dalam hal ini debt collector yang akan mengeksekusi unit tersebut, kerap kali proses eksekusi tersebut adanya penarikan paksa atau cekcok antara lessee dan debt collector.
Salah  satu    kasus  penarikan  paksa  debt  collector,  yaitu  kejadian  di  Jalan  Tole Iskandar,  Sukmajaya,  Depok,  Jumat  4  Maret  2022,  dimana  lima  orang  debt  collector menarik paksa mobil dari lessee yang tidak membayar cicilan 3 bulan. Tidak ada kontak fisik  tapi  hanya  kata-kata  kasar  yang  dikeluarkan  oleh  debt  collector.  Akibat  beradu argumen ke lima debt collector diamankan di Polres Metro Depok. Tarik Paksa Mobil di Jalanan.
Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mencatat  kasus  tindakan  debt  collector meningkat sangat drastis dari tahun ke tahun. Aduan masyarakat meningkat 22 kali lipat dari 2017-2021.  Pada 2018 aduan sebanyak 8.771 kasus. Sementara, pada Tahun 2020 aduan  ke  OJK  naik  hingga  245.083  kasus,  dan  pada  2021  aduan  mencapai  595.521 aduan.  Debt  collector  adalah  pekerja  untuk  pihak  PUJK,  sehingga  dengan  ini  PUJK bertanggung  jawab  atas  tindakan  debt  collector  yang  berakibat  terhadap  hukum  (Ferry Saputra,  2923).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengulas  peran  leasing  dalam  skema pembiayaan  kendaraan  bermotor  serta  tantangan  yang  dihadapi,  terutama  terkait penarikan paksa oleh debt collector.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  data sekunder  sumber  utama  ada  (bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier)  (Jonaedi Efendi,  Johnny  Ibrahim,  &  Se,  2018).  Melalui  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami gejala-gejala,  bersifat  deskriptif  dengan  menggambarkan  berbagai  fenomena  yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang selanjutnya diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan  menggunakan  logika  deduktif  melalui  tahapan seleksi, klasifikasi, dan interpretasi atas dasar analisis isi (Diantha & Sh, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  secara  konseptual  kata  perlindungan hukum  mengandung  makna  memberikan  rasa  aman  kepada  korban  dalam  bentuk
pelayanan,  memberikan  pengayoman,  jaminan  kepastian  hak.  Perlindungan  hukum tersebut bisa bersifat preventif juga represif.
Berkenaan  dengan  topik  pembahasan  artikel  ini  maka  yang  lebih  dibutuhkan adalah perlindungan hukum  yang bersifat  represif berupa pelayanan yang memberikan rasa  aman  kepada  korban  karena  adanya  jaminan  kepastian  hak  atas  perkara/kasus tertentu,  dalam  hal  ini  penarikan  kendaraan  secara  paksa  oleh  debt  collector  akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas kewajibannya membayar cicilan.
Atas  kejadian  penarikan  secara  paksa  oleh  debt  collector  diterbitkan  peraturan KAPOLRI Nomor 8 tahun 2011, disusul dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK 010/2012 sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum kepada  warga  masyarakat  melakukan  pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  skema leasing.
Lembaga  pembiayaan  membuat  suatu  perjanjian  yang  terdapat  klausula-klausula dibuat  secara  sepihak  guna  melindungi  usaha  kepentingan  pelaku  usaha  tersebut meskipun  tidak  di  larang  tapi  harus  mengacu  pada  UU  8/1999  Pasal  6  dimana  hak pelaku  usaha  menerima  pembayaran,  mendapatkan  perlindungan  konsumen  yang beritikad  baik,  mendapatkan  pembelaan  dalam  permasalahan  lessee,  hak  perbaikan nama baik, hak-hak lainnya yang terdapat pada undang-undang (Ruslan, 2016).
Lessee  yang  tidak  lancar  membayar  angsuran,  akan  berdampak  dan  membawa kerugian  terhadap  leasing.  Jaminan  fidusia  memberikan  hak  eksekusi  kepada  leasing untuk  megamankan  asetnya  jika  terjadi  wanprestasi  oleh  lessee  (Yuliawati,  Septarina Budiwati, & Darsono, 2015).  Selama angsuran dibayar lessee tetap dapat menggunakan kendaraan  meskipun  ada  jaminan  fidusia.  Kontrak  standar  yang  dibuat  leasing,  tetap menjamin  hak-hak  Lessee  yang  terdapat  di  Pasal  4  UU  8/1999  tentang  perlindungan konsumen.
Hak  –  hak  ini  seharusnya  diketahui  lessee  sebelum  mengajukan  kredit  ,  guna adanya  keselarasan  perjanjian  yang  di  buat  secara  sepihak  oleh  leasing  .Tindakan leasing yang melibatkan debt collector merampas kendaraan yang  merupakan tindakan yang  menyalahi  hukum  meskipun  konsumen  itu  mengalami  gagal  bayar  atau wanprestasi.
Seperti diketahui bersama bahwa sebagai seorang lessee, warga masyarakat yang terikat  dalam  kontrak  leasing  kendaraan  bermotor  telah  dijamin  kepentingannya  oleh berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  maupun  peraturan  kebijakan  seperti UUPK,  UUJF  No.  42  Tahun  1999,  Peraturan  KAPOLRI  No.  8  Tahun  2011, No.130/PMK.  010/2012,  Keputusan  MK  18/2019  dan  sebagainya.  Namun  demikian berbagai  peraturan  perundangan-undangan  kebijakan  tersebut  diatas  masih  merupakan aturan yang pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aparatur pemerintah agar aturan- aturan  tersebut  dapat  diimplementasikan.  Secara  teoritik,  norma-norma  yang  memuat aturan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  pihak  lessee  relatif  sudah  cukup memadai  dan  berbagai  peraturan  tersebut  dalam  literatur  dikategorikan  sebagai perlindungan  hukum  preventif  sementara  realitanya  pihak  lessee  juga  sangat memerlukan perlindungan hukum yang sangat represif yang implementasinya dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti aparat polisi (Damara, 2022)v.
Pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh pihak debt collector yang mewakili perusahaan  leasing  dapat  dikategorikan  sebagai  kesewenang-wenangan  pihak pengusaha kepada  customer nya yang dalam dunia bisnis seharusnya pihak pengusaha tetap  menjaga  hubungan  baik  sedemikan  rupa  dengan  customer  sehingga  lessee memiliki  loyalitas  kepada  perusahaan  yang  bersangkutan  karena  telah  diperlakukan
secara manusiawi walapun yang bersangkutan terindikasi wanprestasi membayar cicilan tak kala terjadi situasi financial yang kurang menguntukan kepada yang bersangkutan . Dalam  konteks  bisnis,  seorang  pengusaha  leasing  tidak  hanya  berusaha  memberikan kepuasan  kepada  pelanggan  tapi  arus  berusaha  semaksimal  mungkin  membangun loyalitas  lessee  sebagai  pelanggan  yang    dengan  itu  kemudian  bisa  memberikan informasi yang baik kepada teman, rekan, dan saudara untuk mau melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan (Burhanuddin, 2020).
Kesewenang-wenangan  dalam  wujud  penggunaan  kekerasan  oleh  pihak  debt collector  semata-mata  berdasarkan  pada  pertimbangan  praktis  (jangka  pendek)  tapi tidak mementingkan kepentingan perusaahaan dalam jangka panjang. Ada banyak kasus yang  bisa  diceritakan  tentang  pentingnya  loyalitas  pihak  debitur  atau  kreditur  dalam suatu  kegiatan  bisnis  dimana  seorang  debitur  yang  menderita  sakit  sehingga  yang bersangkutan  melakukan  wanprestasi  karena  situasi  yang  sulit.  Berkenaan  dengan  itu pihak  debitur  memberikan  semacam  kebijakan  penundaan  pembayaran  kepada  debitur sampai  yang  bersangkutan  boleh  kembali  dan  bisa  melakukan  usahanya  sehingga mampu melunasi pinjamannya kepada kreditur.
Bagaimanapun  statusnya  seorang  pengusaha  termasuk  diantaranya  pengusaha leasing  harus  mengedepankan  long  life  relationship  sehinggga  terbangun  rasa  saling percaya antara kreditur dengan debitur maka itu akan menghasilkan benefit mutualisme.
Sebuah keniscayaan, kalaupun pihak perusahaan leasing tetap memanfaatkan debt collector  dalam  upaya  pelunasan  cicilan  kendaraan  bermotor  kepada  mereka  perlu diberikan pembekalan agar senantiasa bertindak secara manusiawi tidak mengedepankan  kekerasan  namun  mengutamakan  tindak-tindakan  yang  bersifat persuasif  yang  diwarnai  oleh  empati  yang  mendalam.  Jika  tidak  fakta-fakta  sudah menunjukkan  bagaimana  kemudian  masyarakat  main  hakim  sendiri  kepada  debt collector  yang  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam  pengambilan  paksa  kendaraan bermotor.  Setidaknya  kasus  amuk  massa  di  Kembangan,  Jakarta  Barat  tahun  2021  , maupun  ditempat-tempat  lain  perlu  menjadi  pertimbangan  yang  serius  bagi  pengusaha leasing  yang  menggunakan  jasa  debt  collector  dengan  pola-pola  pendekatan  yang represif  karena  pada  akhirnya  tindakan-tindakan  tersebut  dianggap  oleh  masyarakat telah  melampaui  batas  toleransi  sehingga  secara  spontan  anggota  masyaraakat melakukan pengadilan jalanan.
Tidak  dipungkuri  bahwa  ada  saja  pihak  lessee  yang  nakal  atau  culas  dimana  dia mengadaikan  atau  menjual  kendaraan  bermotor  yang  dikuasai  secara  leasing  kepada mereka tentunya bisa dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

## Pengaturan  hukum  atas  leasing  dan  debt  collector  yang  melakukan  penarikan paksa.
Dalam  kontrak,  antara  perjanjian  pokok  wajib  ada  kontrak  jaminan  fidusia, sebagai  jaminan  tambahan  hal  ini  mengacu  pada  pengaturan  No.  1169/KMK.01/1991. Perjanjian  fidusia  adalah  perjanjian  hutang  piutang  atau  jaminan  antara  (lessee  dan lessor) dalam hal ini lessor tidak perlu kuatir ketika lessee mengalami wanprestas.
Wanprestasi  dimana  lessee  terlambat  atau  menunggak  pembayaran  angsuran sesuai jatuh tempo  (Ratumbanua, 2017). Biasanya dalam hal ini lessor memerintahkan debt collector untuk menagih, jika lessee tidak mampu membayar angsuran maka upaya paksa  harus  dilakukan  debt  collector.  Penagihan  Debt  collector  dianggap  meresahkan lessee.  Sehingga  dalam  penagihan  maupun  proses  eksekusi  sering  terjadi  keributan
(Sushanty, 2020). Debt collector harus bertindak sesuai prosedur tahapan eksekusi, dari menunjukkan identitas, menunjukkan history payment, menunjukan sertifikat.
Mengacu  pada  peraturan  PMK  No  130/PMK.010/2012  dimana  lessee  harus  tahu bahwa  dalam  hal  eksekusi  jaminan  fidusia  sudah  harus  diaktakan  oleh  notaris  dan terdaftar  di  kantor  pendaftran  fidusia  jika  belum  maka  fidusia  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki hak eksekutorial dianggap penarikan secara paksa melanggar  Pasal  368,369  ayat  1,  365KUHP,  jika    hal  ini  tetap  terjadi  lessee  bisa melapor ke OJK dengan disertakan bukti, selain itu juga bisa melalui BPSK, melapor ke Kepolisian,  mengajukan  gugatan  ke  PN  atas  penarikan  paksa.  Leasing  yang  tidak mendaftarkan  jaminan  fidusia  tidak  akan  memiliki  hak  preferent.  Leasing  juga  di kenakan peringatan, hingga pencabutan izin usaha (Bakar & No, 2022).
Mengacu pada Pasal 4 UUPK dimana konsumen (lessee) mengenai hak konsumen salah  satu  nya  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  hak  untuk  diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,  KAPOLRI mengeluarkan No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011, tujuannya untuk  menciptakan rasa aman  ,  tertib,  dapat  dipertanggungjawabkan  melindungi  lessee  dan  leasing  atau  debt collector, dan atau masyarakat dari hal –hal yang merugikan baik harta dan jiwa.
Akan tetapi jika lessee tidak mau menyerahkan unit, upaya yang ditempuh leasing wajib mengajukan permohonan eksekusi  melalui persidangan di pengadilan negeri hal ini  mengacu  pada  Putusan  MK  No.  18/PUU-XVII-2019.  Setelah  eksekusi  unit kemudian  pelelangan.  Pelelangan  ini  melalui  pelelangan  umum  dan  adapula  melalui penjualan  di  bawah  tangan  yang  hasilkan  akan  menutupi  hutang  lessee,    jika  ada kelebihan maka sisa uang tersebut di kembalikan kepada lessee

## KESIMPULAN
Konsumen  (lessee)  membutuhkan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  represif yang  berupa  pelayanan  yang  memberikan  lessee  rasa  aman  karena  adanya  jaminan kepastian  hal  atas  kasus/perkara  tersebut.  Menurut  UUPK  No.  8  Tahun  1999  yang menjamin  kepentingan-kepentingan  konsumen  (lessee)  dan  pada  Pasal  2  memberikan rasa aman bagi konsumen (lessee).
Upaya  leasing  untuk  menarik  keandraan  haruslah  sesuai  prosedur  dan  ketentuan yang  ditetapkan,  debt  collector  harus  menujukkan  sertifikat  fidusia,  menunjukan payment  schedule,  identitas,  dan  ketentuan  lainnya.  Guna  menghindari  bentrok  antara lessee dan debt collector harus didampingi kepolisian. Sertifikat juga harus di daftarkan karena  kalau  tidak  diaktakan  dan  di  daftarkan  maka  pihak  sertifikat  fidusia  tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

## BIBLIOGRAFI
Bakar,  Umar  Syeh  Abu,  &  No,  Jl  Karimata.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Lessee  Terkait  Penarikan  Kendaraan  Bermotor  Oleh  Debt  Collector.  Tesis. Jember: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
Burhanuddin, Harni Eka Putri. (2020). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Perusahaan Pembiayaan. Universitas Hasanuddin.
Damara,  Immaculata.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan Terkait  Objek  Leasing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/Puu- Xvii/2019. Uns (Sebelas Maret University).
Diantha,  I.  Made  Pasek,  &  Sh,  M.  S.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
Ferry  Saputra.  (2923).  Ojk  Menyebut  Permasalahan  Debt  Collector  Jadi  Yang  Paling Sering Diadukan Masyarakat. Retrieved From Https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Ojk-Menyebut-Permasalahan-Debt- Collector-Jadi-Yang-Paling-Sering-Diadukan-Masyarakat
Husen,  Fathurrohman.  (2020).  Leasing  Dalam  Perspektif  Fatwa  Dewan  Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 1(1), 1–10.
Istiarto,  Istiarto,  &  Sudana,  I.  Made.  (2016).  Alternatif  Pembiayaan  Barang  Modal Dengan Leasing. Valid: Jurnal Ilmiah, 13(4), 390–395.
Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. Prenada Media.
Luthfi,  Ahmad,  Zakiah,  Nur,  &  Korneliya,  Arbainah  Vina.  (2022).  Analisis  Mengenai Kredit Motor Melalui  Leasing  (Studi  Kasus Di  Kota Kuala Tungkal). Al-A’mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(1).
Pratiwi,  Risda.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Usaha  Rengginang  Pulut  Dengan Metode  Analisis  Swot  (Studi  Kasus  Usaha  Rengginang  Pulut  Cv.  Uul  Jaya  Di Desa  Kebun  Lada  Kecamatan  Hinai  Kabupaten  Langkat).  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara Meddan.
Prayoga,  Teddy.  (2023).  Rekonstruksi  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perbankan  Dan Pembeli  Rumah  Susun  Dalam  Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  Susun  Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Ratumbanua,  Marco  I.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Leasing  Dalam  Hal Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi). Lex Privatum, 5(1).
Ruslan,  Milawartati  T.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Perjanjian  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Katalogis, 4(10). Sushanty,  Vera  Rimbawani.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Debt  Collector  Dan Leasing  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/Puu-Xvii/2019. Gorontalo Law Review, 3(1), 59–75.
Yuliawati,  Yuli,  Septarina  Budiwati,  S.  H.,  &  Darsono,  S.  H.  (2015).  Aspek  Hukum Pendaftaran  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Mobil  Perspesktif  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Peraturan Menteri Hukum  Dan  Ham  N0  10  Tahun  2013  (Studi  Pada  Pt.  First  Indonesia  Amerika Leasing Solo). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## Copyright holder:
Yuwono Prianto, Nadya Faradiba, Cevin Christian Alexsander, Christopher Andrew Winata (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: