KAJIAN HAK WARGA KAMPUNG POJOK JAKARTA AKAN AKSES TRANSPORTASI
Ika Rosantiningsih1, Lin Yola2 Pascasarjana Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia1,2 Email: ika.rosantiningsih@ui.ac.id 1 , Email lin.yola@ui.ac.id 2

## Abstract
Muara Baru is situated at the North Coast of Jakarta that is densely populated and slum. Muara Baru area includes Kampung Pojok, Kampung Rumah Pompa and Rusunawa Waduk Pluit. The current issues are the lack of adequate access to the nearest main road, the pedestrian paths, and public transportation. This study  aims  to  examine  how  dwellers  of  Muara  Baru  obtain  their  accessibility rights as citizens of the city to reach other areas in DKI Jakarta, how do dwellers of Muara Baru access transportation to the city center and how is it appropriate. The research approach uses descriptive qualitative methods  in the form of case studies, field observation, and analysis using google maps and jakartasatu maps. The results of this study emphasize that in accessing public transportation to the city center, currently dwellers of coastal Muara Baru need a change of mode with a distance of up to 2 hours and a distance of around 14 KM. The transportation provided  by  the  government  is  inadequate  because  the  route  coverage  and quantity of Transjakarta bus is still limited, and also not served by JAKLINGKO to  connect  to  other  public  places,  the  current  issue  is  lacking  of  accessibility presents the poor access rights for residents to the city. The government needs to further  review  public  needs  of  access  and  activities  accommodation  for  more comfortable and affordable.
Keywords: Kampung Pojok, Transportation access, The right of city residents

## Abstrak
Kawasan  Muara  Baru  merupakan  sebuah  kawasan  di  pesisir  utara  Jakarta yang dihuni padat penduduk dan cenderung kumuh, mereka terdiri atas warga Kampung Pojok, warga Kampung Rumah Pompa serta warga Rusunawa Waduk Pluit. Permasalahan yang terjadi adalah belum terpenuhinya akses yang layak untuk menuju jalan raya terdekat, tidak adanya jalur pedestrian, hingga minim akses transportasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak warga Muara Baru dalam memperoleh aksesibilitas menjangkau wilayah lain di DKI Jakarta,  akses  transportasi  ke  pusat  kota  dan  kelayakannya.  Pendekatan penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  berupa  studi  kasus, pengamatan langsung, observasi dan analisis menggunakan google maps dan peta  jakartasatu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akses  transportasi publik warga pesisir Muara Baru ke pusat kota memerlukan penggantian moda dengan  jarak  tempuh  hingga  2  jam  serta  jarak  tempuh  sekitar  14  KM. Transportasi  yang  disediakan  pemerintah  belum  memadai  karena  masih minimnya jangkauan rute serta armada bus Transjakarta, dan belum terlayani oleh  jaklingko  sebagai  penghubung  ke  tempat  publik  lainnya,  minimnya aksesibilitas yang dimiliki saat ini yang membuat warga belum memperoleh hak

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
aksesibilitasnya   sebagai  warga  kota.  Pemerintah  perlu  mengkaji  kembali kebutuhan  akses  publik  serta  kegiatan  yang  diakomodir  didalamnya  agar kawasan tersebut dapat lebih terjangkau.
Kata kunci: Kampung Pojok, akses transportasi, hak warga kota.

## PENDAHULUAN
Kawasan Muara Baru merupakan sebuah kawasan di pesisir utara Jakarta  yang  dihuni  oleh  banyak  penduduk,  mereka  tinggal  pada hunian  yang  padat  dan  cenderung  kumuh,  jauh  dari  kata  layak. Masyarakat yang tinggal disana terdiri atas 3 lokasi hunian, antara lain : 1) warga penghuni Rusunawa Waduk Pluit yang merupakan relokasi dari sebagian warga tepian Waduk Pluit dan warga Kampung Akuarium; 2)  warga  Kampung  Pojok;  3)  serta  warga  Kampung  Rumah  Pompa. Sebagian  besar  dari  mereka  merupakan  warga  asli  kawasan  tersebut yang  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan  tradisional  yang memarkirkan  kapal  mereka  di  perairan  tanggul National  Capital Integrated  Coastal  Development (NCICD) serta  pelabuhan  perikanan Nizam  Zachman,  sedangkan  sebagian  lainnya  merupakan  pendatang yang  bekerja  sebagai  pekerja  pabrik  industri  dan  pergudangan  di pelabuhan perikanan samudera Nizam Zachman (PPS Nizam Zachman) dan sebagian lainnya berdagang di pasar ikan dan pasar Muara Baru.
Wilayah  hunian  Rusunawa  Waduk  Pluit  dan  Kampung  Rumah Pompa berada di daratan tepi tanggul, namun Kampung Pojok berdiri diatas perairan teluk Jakarta, berada di sisi antar tanggul pertama dan tanggul kedua NCICD . Rusunawa Waduk Pluit walaupun dibangun oleh pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  namun  kondisi  saat  ini  terlihat kumuh,  begitu  juga  dengan  Kampung  Rumah  Pompa  sangat  kumuh, terlihat dari kerapatan antar bangunan, bentuk bangunan yang tidak beraturan  dan  tidak  terawat,  serta  akses  yang  tergenang  air  dan

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Kajian Hak Kampung Pojok Jakarta Akan Akses Transportasi|546
dipenuhi  sampah.  Terlebih  lagi  pada  area  Kampung  Pojok  yang merupakan  area  liar  dan  kumuh,  kekumuhan  dapat  dilihat  pada banyaknya  sampah  disekeliling  rumah  mereka,  material  bangunan yang  tidak  permanen,  kerapatan  bangunan,  juga  akses  jalan  yang hanya  seadanya  terbuat  dari  bambu-kayu-triplek-seng,  Kampung Rumah Pompa ini dapat di akses melalui jalan dari Kampung Rumah Pompa, dari jalan tembus Rusunawa Waduk Pluit, serta dari parkiran bus karyawan PPS Nizam Zachman.
Gambar 1. Area Lahan Kampung Pojok Muara Baru (kawasan kajian bertanda garis kuning) yang berada pada perairan teluk Jakarta
Sumber: website jakartasatu.jakarta.go.id (2022)
Permasalahan  yang  terjadi  adalah  bagi  warga  yang  tinggal dilingkungan  baik  Rusunawa  Waduk  Pluit,  Kampung  Rumah  Pompa, Kampung  Pojok,  mereka  belum  mendapat  akses  yang  layak,  mereka dihuni oleh banyak penduduk, namun akses jalan dari hunian mereka ke  jalan  raya  terdekat  (Jl.  Muara  Muara  Baru  ujung  gedung  pompa) cukup  jauh  dan  jalan  penghubung  tersebut  tergenang  air,  hanya berupa  jalan  tanah,  dan  dipenuhi  sampah,  terlebih  lagi  bila  menuju

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
jalan  utama  yaitu  Jl.  Muara  Baru,  mereka  perlu  menempuh  dengan berjalan kaki tanpa adanya jalur untuk mereka berjalan seperti trotoar. Di  Jl.  Muara  Baru  tersebut  beberapa  rute  kendaraan  umum  dapat diakses. Akses terdekat dapat diperoleh dengan bus Transjakarta yang hanya berupa 1 rute yaitu Rusunawa Waduk Pluit-Rusunawa Marunda, itupun  hanya  diakses  setiap  2  jam  setiap  harinya,  tanpa  ada  rute lainnya.  Semestinya  mereka  juga  sebagai  warga  kota  Jakarta  berhak untuk memperoleh akses yang lebih layak dan terjangkau.
Definisi  aksesibilitas dari  Kamus  besar bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah hal dapat dijadikan akses; keterkaitan. Lebih lanjut oleh (Pinky, 2018)  dijelaskan  bahwa  aksesibilitas  adalah  suatu  ukuran  atau kemudahan orang mencapai tujuan dalam perjalanannya, aksesibilitas akan  menentukan  karakter  sistem  transportasi  juga  mempengaruhi lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Sedangkan hak  menurut KBBI adalah  kekuasan  yang  benar  atas  sesuatu  atau  untuk  menuntuk sesuatu.  Hak  atas  kota  hanya  dapat  dibentuk  sebagai  hak  untuk mengubah dan memperbarui kehidupan perkotaan (Lefebvre, 1996).
Dijelaskan  dalam  (Kadarisman  et  al.,  2015)  bahwa  berdasarkan UU  No  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  diatur  mengenai standar hidup layak, yang diatur lebih rinci pada Keputusan menteri tenaga  kerja  No.13  Tahun  2012  tentang  perubahan  penghitungan kebutuhan  hidup  layak.  Salah  satu  komponen  yang  termasuk  dalam standar  kebutuhan  hidup  layak  adalah  transportasi  yaitu  berupa transportasi  kerja  dengan  angkutan  umum,  sehingga  dalam pemenuhan  kehidupan  sehari-harinya  dalam  mencari  nafkah  maka perlu didukung oleh kemudahan mengakses transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah.
Menurut Chris Butler (Butler, 2012) Lefebvre juga membahas teori tentang  ruang  dan  sejarah  spasial  dalam  memberikan  penjelasan

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
mengenai hubungan sosial kontemporer dan pembentukan pemikiran institusional  yang  mengarah  pada  abstraksi  yang  dibingkai  dan diperparah  oleh  logika  visualisasi.  Dalam  hal  ini  bagaimana  institusi yang memiliki otoritas melihat kepentingan visual yang berada di pusat dan  pinggiran,  di  mana  Kampung  Pojok  berada  di  pinggiran  Kota Jakarta. Jika melihat pada kondisi perumahan rakyat di masa kolonial, Abidin Kusno (Kusno 2012)  secara singkat menyimpulkan dari  kajian Frederik  Colombijn  tentang  perumahan  bagi  rakyat  kelas  bawah, pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  enggan  membangunnya  sebab, "perumahan  umum  kolonial  terlalu  mahal  untuk  masyarakat berpenghasilan rendah, terlalu kecil untuk memberikan dampak yang besar,  dan  dengan  desain  yang  tidak  praktis  untuk  masyarakat berpenghasilan  rendah.”  Hal  ini  bisa  juga  menjadi  sudut  pandang pemerintah  kota  dalam  mengurangi  beban  pembiayaan  perkotaan sehingga  mengabaikan  hak  kelompok  marjinal  perkotaan  dalam memperoleh akses yang layak.
Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana  cara  warga  Kampung  Pojok, Kampung  Rumah  Pompa,  dan  Rusunawa  Waduk  Pluit  yang  kumuh- padat dan terletak di kawasan pesisir area Muara Baru, Penjaringan, Jakarta  Utara  dalam  upayanya  memperoleh  hak  aksesibilitas  yang layak bagi  warga  kota  kelompok  marjinal  untuk  menjangkau  wilayah lain di DKI Jakarta.
Kami  harap  manfaat  penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  rujukan dalam  kebijakan  pengelolaan  kota,  khususnya  untuk  kelompok masyarakat  marjinal  agar  mendapatkan  penyediaan  akses  yang  layak sebagai hak dasar bagi warganya.

## METODE PENELITIAN

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif berupa  studi  kasus,  berusaha  menjelaskan  gambaran  aksesibilitas warga pesisir Muara Baru dalam menjalankan aktivitas kesehariannya untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi,  beraktivitas  sosial,  serta berekreasi. Pengumpulan data menggunakan 3 teknik yaitu observasi lapangan dengan turun langsung ke lokasi penelitian pada 5 Oktober 2022  dan  3  Desember  2022  dan  melakukan    wawancara  terhadap  2 orang  informan  yang  merupakan  warga  pada  lokasi  penelitian  untuk memperoleh data primer. Kemudian penelitian juga ditunjang oleh data sekunder  yang  diperoleh  dari  tinjauan  literatur  berbagai  teori  dan pengkajian  aksesibilitas  dengan  menggunakan  beberapa  peta  dari google maps dan peta Jakartasatu pada portal jakartasatu.jakarta.go.id yang  merupakan  peta  integrasi  berbagai  data  yang  disediakan  oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

## TINJAUAN LITERATUR
Kota bisa menjadi objek, kota juga bisa menjadi kata benda, kota bisa juga menjadi  suatu  wilayah  administrative  (Kuswartojo,  2019). Kota  adalah  pusat dari  kegiatan  ekonomi,  pemerintahan,  politik,  dan  sosial  sehingga membuat perkembangan di segala bidang seperti pembangunan fisik kota, yaitu  bangunan-bangunan  yang  mempunyai  fungsi-fungsi  tertentu  dan juga  pembangunan  manusianya  yang  tinggal  di  kota  maupun  yang beraktivitas  dengan  keahlian  maupun  kemakmuran  (Koestoer,  2011). Menurut  Freeman  (1974)  dalam  (Koestoer,  2011)  kota  memiliki  4  hal utama antara lain : 1) Menyediakan fasilitas perdagangan; 2) Menyediakan lahan usaha; 3) Membuka kemungkinan usaha jasa; 4) Memiliki kegiatan industri.  Keempat  hal  tersebut  membuat  kota  menarik  bagi  penduduk lokal dan pendatang.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat berbagai aktivitas seperti ekonomi, perdagangan, jasa, industri, pendidikan menarik bagi penduduk asli Jakarta maupun para pendatang. Arus urbanisasi terus meningkat dari  tahun  ke  tahun  sehingga  Jakarta  menjadi  sangat  padat  oleh penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk berhubungan dengan meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan fasilitas kota, yang secara otomatis mempengaruhi perkembangan  kota  (Rutz,  1987). Pertambahan  penduduk  menyebabkan meningkatnya  keperluan  pada  sumberdaya  tanah  (Koestoer,  2007). Pertambahan permukiman penduduk menyebar ke berbagai arah hingga ke tepian kota, Bagi masyarakat marjinal kebutuhan akan hunian juga dirasakan oleh mereka, sehingga tercipta permukiman padat penduduk, yang bukan hanya kumuh namun juga banyak permukiman liar.
Permukiman dalam buku Ekistics dapat diartikan sebagai “Human Settlements”  yang  merupakan  hunian  untuk  manusia  yang  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  untuk  berkehidupan. Ekistics merupakan ilmu tentang permukiman yang tidak hanya terbatas membahas  manusia,  namun  juga  alam,  lindungan,  masyarakat,  serta jaringan (Doxiadis, 1967).
Sebagai  kota  yang  padat,  Jakarta  juga  memerlukan  akses  yang layak  bagi  seluruh  warganya.  Aksesibilitas  mengacu  pada  kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam atau kegiatan yang diinginkan untuk kesejahteraan umat manusia. Sehingga perlu gagasan untuk membangun kota  yang  mudah  diakses  sebagai  bagian  dari  pembangunan  SDG’s membangun  kota inklusif  dan  berkontribusi  pada keberlanjutan  sosial. Selain itu, kota yang mudah diakses harus memiliki infrastruktur sosial infrastruktur  sosial  yang  memungkinkan  kesetaraan  sosial  (termasuk keterjangkauan)  dan  institusi  formal  dan  informal  bagi  individu  untuk

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
berkembang,  serta  sistem  kekuasaan  dan  serta  sistem  kekuasaan  dan keadilan untuk membuatnya dapat diakses (Waters, 2016).
Pada penelitian berjudul “Entitas Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir”  menjelaskan  bagaimana  kondisi  permukiman  kumuh,  dari  segi sosial-ekonomi  dan  lingkungan  fisik,  dimana  sebagian  besar  bermata pencaharian sebagai nelayan (Christiawan et al., 2017). Sebagai nelayan, mereka  menggantungkan  kehidupan  pada  sumber  daya  laut,  sehingga kehidupan  mereka  kurang  sejahtera,  bahkan  cenderung  miskin. Kemiskinan  nelayan  tidak  hanya  terlepas  dari  individu  masing-masing nelayan namun juga dipengaruhi lingkungan sekitar (Retnowati, 2011).
Sarosa  dalam  bukunya  “Kota  untuk  semua”  (Sarosa,  2020) menjadi  tolak  ukur  dari  penelitian  ini.  Dalam  buku  tersebut  dibahas bahwa  setiap  warga  memiliki  hak  atas  kota  dimana  mereka  memiliki hak dan peluang yang sama untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di kota serta memiliki hak yang sama untuk mengambil manfaat dari keberadaan kota beserta fungsinya, berkaitan dengan penelitian ini mengacu  pada  salah  satu  karakteristik  “kota  untuk  semua”  yaitu ramah  terhadap  kaum  miskin,  karena  masyarakat  yang  tinggal  di pesisir  Muara  Baru  pada  hunian  padat  dan  kumuh  dapat  termasuk dalam kategori miskin. Pada buku ini pun dibahas mengenai Kota yang menerapkan Sustainable  Development  Goal’s (SDG’s),  salah  satunya SDG’s-11  Kota  dan  Permukiman  yang  berkelanjutan,  diantaranya membahas  mengenai  diperlukannya  transportasi  umum  yang  layak, terjangkau dan  terkoneksi serta  tata ruang dan rancang kota berupa ramah terhadap pedestrian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”

## A. KONDISI EKSISTING PESISIR MUARA BARU
Kampung Pojok, Kampung Rumah Pompa, dan juga Rusunawa Waduk Pluit berada dalam 1 kawasan yang sama yaitu di pesisir Muara Baru dengan lokasi di pesisir utara Jakarta. Karena karakteristik lokasi dan  mata  pencaharian  masyarakatnya,  maka  memiliki  pola transportasi  yang  berbeda  dengan  daerah  lainnya  di  daratan.  Bukan hanya  membutuhkan  akses  transportasi  darat,  mereka  juga memerlukan  transportasi  laut  untuk  menjangkau  lokasi  parkir  kapal sebagai  alat  mata  pencaharian  mereka.    Pada  artikel  ini  akan difokuskan pada akses dari Kampung Pojok.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  yang  merupakan warga  Kampung  Pojok  yaitu  Bu  “N”  [wawancara  tatap  muka  (atau wawancara  pribadi),  sabtu  /  3  Desember  2022]  yang  merupakan  ibu rumah tangga berusia sekitar 50 tahun dan telah menempati kampung Pojok selama lebih dari 20 tahun dengan anaknya bekerja di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, serta mba “R”  [wawancara tatap muka (atau wawancara pribadi), sabtu / 3 Desember 2022] yang merupakan  mahasiswi  berusia  awal  20  tahunan  dan  tinggal  di Kampung Pojok selama belasan tahun, memiliki  keluarga yang tinggal di Rusunawa Waduk Pluit. Menurut informasi dari mereka bahwa mata pencaharian penduduk asli bagi sebagian besar warga Kampung Pojok merupakan nelayan, lainnya bekerja di PPS Nizam Zachman, selain itu pendatang yang tinggal di lokasi ini merupakan pekerja di PPS Nizam Zachman maupun bekerja di Pasar Ikan Muara Baru.
Pada  lokasi  ini,  semula  terdapat  jembatan  penghubung  dari daratan  ke  tanggul National  Capital  Integrated  Coastal  Development (NCICD), namun karena banjir rob menghancurkan jembatan tersebut sehingga  akses  terputus,  sehingga  mereka  hanya  mengandalkan

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
perahu  sebagai  alat  transportasinya  karena  jarak  tempuh  yang  lebih dekat dibandingkan akses darat yang perlu memutar. Secara spesifik, akses  transportasi  darat  untuk  Kampung  Rumah  Pompa,  Rusunawa Waduk  Pluit  dan  juga  Kampung  Pojok  Muara  Baru  ke  jalan  raya  (Jl. Muara Baru) dapat diakses menggunakan beberapa rute seperti terlihat pada  gambar  (2),  akses  yang  paling  sering  digunakan  yaitu  melalui Rusunawa waduk pluit walau hanya berupa 1 akses kecil yang hanya dapat  dilalui  pejalan  kaki.  Warga  Kampung  Pojok  menggunakan fasilitas alamat Rusunawa Waduk Pluit untuk pemesanan kendaraan online,  pengantaran  barang,  maupun  untuk  mengakses  transportasi publik berupa bus Transjakarta yang melayani rute Rusunawa Waduk Pluit – Rusunawa Marunda.
Gambar 2. Semua Akses Kampung Pojok Muara

## Sumber: Citra satelit dari google maps (2022)
Area  garis  kuning  menunjukkan  lokasi  Kampung  Pojok  Muara Baru. Tanda panah merah menunjukkan arah akses menuju Kampung Pojok  Muara  Baru.  A.  Menunjukkan  akses  dari  kawasan  PPS  Nizam Zachman;  B.  Menunjukkan  akses  dari  Rusunawa  Waduk  Pluit;  C. Menunjukkan  akses  dari  Kampung  Rumah  Pompa.;  D.  Menunjukkan
Kawasan pantai mutiara Rusunawa Waduk Pluit Kawasan PPS Nizam Zachman Teluk Jakarta Kampung Rumah Pompa Pelelangan Ikan ikan D A C B

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Kajian Hak Kampung Pojok Jakarta Akan Akses Transportasi|554
akses dari tanggul NCICD berupa jembatan yang saat ini sudah rusak diterjang banjir rob.
Gambar 3. Akses masuk menuju Kampung Pojok Muara Baru dari kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2022)
Gambar 4. Akses menggunakan perahu bagi nelayan yang tinggal di Kampung Pojok menuju kapal yang berada di seberang tanggul NCICD. Akses jembatan sudah rusak diterjang ombak banjir rob.
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2022)
Gambar 5. Akses keluar masuk Kampung Pojok Muara Baru dari sisi jalan Kampung Rumah Pompa

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2022)
Walaupun warga Kampung Pojok Muara Baru termasuk kategori masyarakat  marjinal,  namun  mereka  juga  bisa  memiliki  kendaraan pribadi,  yang  diparkirkan  menumpang  di  Rusunawa  Waduk  Pluit, maupun  di  parkiran  kawasan  Nizam  Zachman.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan dua orang informan yaitu berinisial Bu “N” dan Mba “R”, diketahui bahwa mereka dapat dengan mudah mengakses belanja online  maupun  memesan  transportasi  online  dengan  menumpang alamat pada  warga  Rusunawa  Waduk Pluit  bagi warga  yang  memiliki sanak keluarga dan tetangga yang tinggal di Rusunawa tersebut, namun akan kesulitan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga yang tinggal di Rusunawa Waduk Pluit dikarenakan ketidakmudahan akses. Mereka mengeluhkan agar Pemerintah dapat memberikan tempat tinggal yang lebih layak untuk mereka seperti yang dilakukan pemerintah beberapa tahun  silam  sehingga  mereka  dapat  memperoleh  hak  sebagai  warga Jakarta  untuk  hidup  dengan  layak  dan  nyaman.  Apapun  kondisi mereka, dengan mereka tinggal di DKI Jakarta, selama memiliki KTP DKI Jakarta  maka  mereka  diakui  sebagai  penduduk  DKI  Jakarta  yang memiliki hak sama seperti warga kota lainnya, salah satunya  berupa kemudahan-keterjangkauan dalam memperoleh pelayanan transportasi publik.
Situasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kota  merupakan  tempat munculnya  inovasi  untuk  mengatasi  permasalahan  sosial  warganya sebagai  tempat  lahirnya  inovasi  yang  untuk  memberikan  solusi alternatif  dalam  mengatasi  masalah  seperti  perubahan  iklim,  polusi

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Kajian Hak Kampung Pojok Jakarta Akan Akses Transportasi|556
udara  dan  suara,  energi  yang  tidak  berkelanjutan,  dan  mobilitas (Holscher, 2018).
Gambar 6. Akses berupa gang didalam Kampung Pojok Muara Baru
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis (2022)

## B. AKSES TERHADAP TRANSPORTASI PUBLIK
Dalam mengakses transportasi publik, saat ini warga pesisir Muara Baru seperti warga Kampung Rumah Pompa, warga Kampung Pojok  dan  warga  Rusunawa  Waduk  Pluit  masih  cukup  kesulitan, karena  sebagai  contoh  untuk  dapat  mengakses  ke  tengah  kota seperti  Stasiun  Sudirman  maupun  Monas,  warga  perlu menjangkaunya  dengan  berganti  beberapa  moda  transportasi, diselingi juga dengan berjalan kaki untuk menuju perpindahan moda transportasi tersebut. Jarak yang ditempuh pun sangat jauh sekitar 12-14  KM,  dengan  waktu  tempuh  sekitar  30  menit  hingga  2  jam tergantung  moda  transportasi  yang  digunakan  dengan  mengacu pada aplikasi rute perjalanan menggunakan google maps. Sehingga selama  ini  mereka  paling  sering  mengandalkan  kendaraan  pribadi seperti  motor.  Bagi  warga  yang  tinggal  di  Kampung  Pojok,  mereka

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
biasanya  menumpang  kepada  tetangga  atau  kerabat  mereka  di Rusunawa Wduk Pluit untuk faktor keamanan.
Gambar 7. Berbagai alternatif mode perjalanan dengan waktu tempuh dan jarak tempuh dari Muara Baru ke tengah kota sebagai contoh Stasiun Sudirman
Sumber: aplikasi google maps (2022)
Warga Kampung Pojok dan sekitarnya belum memperoleh hak yang sama seperti warga kota Jakarta di wilayah lain. Sebagai contoh fasilitas bus Transjakarta yang semestinya berfungsi secara optimal pada kenyataannya belum memadai karena 1) jumlah armada bus hanya  sedikit;  2)  rute  pun  sebatas  Rusunawa  Waduk  Pluit  - Rusunawa Marunda; 3) jadwal pemberangkatan hanya setiap 2 jam sekali  dalam  sehari,  dan  akan  lebih  lama  saat  sabtu  dan  minggu.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Selain itu jaklingko sebagai kendaraan penghubung atas rute yang tidak  dilalui  bus  Transjakarta  pun  belum  ada.  Warga  harus menempuh  dengan  berjalan  kaki  sekitar  1  KM  untuk  memperoleh angkutan  umum  lainnya  yang  hanya  tersedia  di  jalan  besar  (Jl. Muara  Baru).  Dan  juga  akses  pejalan  kaki  tidak  ada,  baik  di  Jl. Muara  Muara  Baru  ujung  gedung  pompa  maupun  di  jalan  raya utama  (Jl.  Muara  Baru), pejalan kaki  harus  berbagi  ruang  dengan kendaraan  bermotor  yang  dapat  membahayakan  keselamatan mereka dan memberikan ketidaknyamanan dalam berkegiatan jalan kaki, hanya terdapat saluran air tanpa adanya trotoar untuk pejalan kaki.
Sebagai  warga  kota  yang  sebagian  besar  merupakan masyarakat  marjinal,  maka  dengan  minimnya  aksesibilitas  yang dimiliki  saat  ini  membuat  seolah-olah  mereka  belum  memperoleh haknya sebagai warga kota. Sedangkan di sisi lain Jakarta, sebagai contoh  di kawasan Pantai  Indah  Kapuk  yang  rata-rata dihuni  oleh masyarakat berpenghasilan menengah keatas justru disediakan rute bus  Transjakarta  langsung  yang  tepat  menuju  tengah  kota  yaitu Monas.  Sebagai  warga  kota  Jakarta,  masyarakat  kawasan  Muara Baru juga turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian DKI Jakarta dari segi tenaga kerja, serta dari sektor perdagangan walau mungkin tidak sebesar kawasan lain di DKI Jakarta sehingga mereka juga berhak untuk lebih diperhatikan oleh Pemerintah.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menekankan masih terdapatnya ketimpangan sosial aksesibilitas dalam transportasi yang belum diperoleh secara merata oleh warga pesisir  Muara  Baru.  Walau  saat  ini  sudah  terdapat  upaya  yang

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA” UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
dilakukan  pemerintah  seperti  penyediaan  bus  Transjakarta,  namun dinilai masih belum memadai. Banyaknya penduduk yang tinggal pada kawasan  tersebut,  ditambah  juga  dengan  banyaknya  aktivitas  di  PPS Nizam  Zachman  dan  pasar  ikan  Muara  Baru,  maka  perlu  pemerintah melakukan  kajian  ulang  atas  kebutuhan  akses  publik  dengan mempertimbangkan  jumlah  warga  yang  dilayani  dan  kegiatan perekonomian  di  wilayah  tersebut,  sehingga  tidak  hanya  bergantung pada  transportasi  lokal  seperti  mikrolet  dan  bemo.  Apabila  dilakukan peningkatan  layanan  transportasi  maka  pemerintah  kota  telah mengupayakan  pemberian  hak  kota  untuk  masyarakat  Muara  Baru, dengan baiknya layanan transportasi pada akhirnya akan meningkatkan keterjangkauan  dan  integrasi  antar  wilayah,  sehingga  daerah  Muara Baru  akan  lebih  berkembang  dan  perekonomian  lebih  meningkat. Potensi untuk menarik pendatang dari luar kawasan Muara Baru untuk berwisata kuliner ataupun berbisnis baik di pasar ikan maupun di PPS Nizam Zachman juga secara tidak langsung akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Butler, Chris. 2012. Henri Lefebvre: Spatial politics, everyday life and the right to the city . New York: Routledge.
Christiawan,  P.  I.,  Budiarta,  G.,  Survei,  J.,  &  Pemetaan,  D.  (2017).  ENTITAS
PERMUKIMAN  KUMUH  DI  WILAYAH  PESISIR. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan
Humaniora , 6 (2), 2303–2898.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/125 12/8161 Doxiadis,  C.  A.  (1967). Ekistics :  An  Introduction  to  The  Science  of  Human
Settlements . Oxford University Press.
Holscher,  Katharina.  (2018).  “So  What?  Transition  Management  as  a Transformative  Approach  to  Support”,  dalam  Niki  Frantzeskaki, et.  al.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Kajian Hak Kampung Pojok Jakarta Akan Akses Transportasi|560
(eds), Governance  Capacities  in  Cities  Co-creating  Sustainable  Urban Futures  A  Primer on  Applying  Transition  Management  in  Cities. Springer:
Cham, Swiss.
Kadarisman,  M.,  Gunawan,  A.,  &  Trisakti,  S.  (2015).  Implementasi  Kebijakan Sistem Transportasi Darat dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial di Jakarta Policy Implementatation Of Land Transportation System and Its Impact Towards Social Welfare In Jakarta. Jurnal Manajemen Transportasi
& Logistik (JMTransLog) , 02 (01).
Koestoer, R. . H. (2007). Perspektif lingkungan desa-kota : teori dan kasus . UI- Press. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20317089 Koestoer, R. H. (2011). Dimensi keruangan kota : teori dan kasus (R. H. Koestoer, R.  Tambunan,  H.  T.  Budianto,  &  Sobirin,  Eds.).  UI-Press. https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=137903
Kuswartojo,  T.  (2019). Kaca  Benggala :  Perkembangan  Habitat  Manusia  di Indonesia (1st ed.). Ukara Lawang Buana.
Lefebvre, Henri. 1996. “The Right to the City” . Dalam Writings in Cities . Oxford :
Blackwell Publishers Pinky, R. K. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Bagi Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Batam (Studi Kasus Di Disdukcapil Dan Bpj Batam) . http://repository.uib.ac.id/id/eprint/1138
Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural
(Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). Perspektif , 16 (3), 149–159.
Rutz, W. (1987). Cities and Towns in Indonesia . Gebruder Borntraeger.
Sarosa, W. (2020). Kota untuk semua: hunian yang selaras dengan sustainable development goals dan new urban agenda . Expose.
Waters,  James.  2016.  “Accessible  Cities:  From  Urban  Density  To Multidimensional  Accessibility”,  dalam  David  Simon  ( ed. ), Rethinking Sustainable Cities . Bristol University: Policy Press.