## AKUNTABILITAS DANA DESA DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
Umi Nurhanipah 1 , Ruly Priantilianingtiasari 2
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 1,2 uminurhanifah10@gmail.com 1 , rulypriantilia@uinsatu.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  infrastruktur  desa  (Studi  Di  Desa Bangoan  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten  Tulungagung).  Metode  yang  digunakan pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan  memperoleh  data  primer melalui  formulir  kuesioner.  Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  aparatur  desa  dan masyarakat  setempat  di  Desa  Bangoan  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten Tulungagung.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak  98  responden. Analisis  data  menggunakan  regresi  linier  berganda  dengan  pengujian  data  pada penelitian ini menggunakan alat SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan, v ariabel akuntabilitas  dana  desa  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  secara  parsial  berpengaruh terhadap  variabel  pembangunan  infrastruktur  desa.  Adapun  secara  simultan, akuntabilitas  dana  desa  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap pembangunan infrastruktur desa.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Pembangunan Infrastruktur, Tingkat Partisipasi

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  village  fund  accountability  and  the  level  of community  participation  on  village  infrastructure  development  (Study  in  Bangoan Village,  Kedungwaru  District,  Tulungagung  District).  The  method  used  in  this  study uses  a  quantitative  method  by  obtaining  primary  data  through  a  questionnaire  form. The  population  of  this  research  is  the  village  apparatus  and  the  local  community  in Bangoan  Village,  Kedungwaru  District,  Tulungagung  Regency.  In  this  study  using  a sample  of  98  respondents.  Data  analysis  used  multiple  linear  regression  with  data testing  in  this  study  using  SPSS  version  26.  The  results  showed  that  village  fund accountability  variables  and  community  participation  levels  partially  affected  village infrastructure  development  variables.  Simultaneously,  the  accountability  of  village funds  and  the  level  of  community  participation  influence  village  infrastructure development.
Keywords : Accountability, Infrastructure Development, Participation Level

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  pelaksanaan pembangunan  nasional  agar  proses  pembangunan  daerah  dan  laju  pembangunan  desa maupun  kota  semakin  konsisten  dan  seimbang.  Namun,  pelaksanaan  pembangunan nasional masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan seperti pembangunan
yang tidak merata antara desa maupun kota di  Indonesia. Ketimpangan  pembangunan terjadi  karena  banyak  faktor  yang  mempengaruhinya,  sehingga  pembangunan  di Indonesia  tidak  terdistribusi  dengan  baik  sehingga  menyebabkan  kemiskinan  di Indonesia  semakin  meningkat.  Menanggapi  masalah  tersebut,  kebijakan  pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan mewujudkan pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan perdesaan dengan menggunakan dana desa. (Putra et al., 2018).
Dana  desa  merupakan  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  daerah yang  bersumber  dari  berbagai  pajak  daerah  dan  perimbangan  dana  dari  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  yang  diterima  dari  daerah.  Penjelasan  ini  didukung  oleh Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  37  Tahun  2007,  tentang  pengelolaan  keuangan desa  pada  pasal  18,  yang  menjelaskan  bahwa  dana  desa  berasal  dari  pemerintah  atau APBD  kabupaten  maupun  kota  dengan  minimal  10%  (Dewi  et  al.,  2019).  Dalam mewujudkan kemandirian yang diberikan kepada desa dengan pengoperasian desa perlu adanya pembiayaan-pembiayaan yang ada ikatannya dengan dana desa, yang kemudian disalurkan  oleh  pemda  daerah  kepada  seluruh  desa.  Dana  desa  digunakan  untuk mendanai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  sistem  pendukung masyarakat. Jumlah yang dibagikan ke setiap desa akan berbeda-beda, tergantung letak geografis  desa,  jumlah  penduduk  dan  jumlah  kematian.  Distribusi  pendapatan  daerah semakin  nyata  dengan  keterlibatan  pemerintah  pusat  dalam  proses  pembangunan  desa (Dewi et al., 2019).
Pengelolaan  dana  desa  dikatakan  akuntabel  jika  pengelolaan  keuangan  dapat dipertanggungjawabkan  melalui  perencanaan,  pelaksanaan,  pengelolaan  kegiatan,  dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama reformasi sektor publik adalah akuntabilitas. Secara  umum  akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  keberhasilan  atau  kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa lalu yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).
Pada  saat  ini,  pembangunan  infrastruktur  harus  lebih  ditingkatkan  karena pembangunan  infrastruktur  yang  dibangun  di  desa  masih  banyak  kekurangan  sehingga masih  belum  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kemudian  disisi  lain  pembangunan infrastruktur  perlu  adanya  pendampingan  seperti  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  infrastruktur  sebagai  pengguna  fasilitas  secara  langsung  maupun  tidak
langsung.  Partisipasi  masyarakat  merupakan  prinsip  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh masyarakat  karena  pembangunan  memerlukan  kontribusi  yang  baik  bagi  masyarakat dari berbagai pihak untuk merencanakan program, agar mereka yang mengetahui bahwa apa  yang  mereka  lakukan  sangat  penting  bagi  pembangunan  (Sukarman  &  Rohim, 2022).
Agar terwujudnya akuntabilitas yang efektif maka perlu adanya penyampaian informasi yang dapat difahami. Akuntabilitas dimaksud untuk memastikan kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  desa  serata  menjembatani  kesenjangan  antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heitman, 2000). Selain itu akuntabilitas juga dimanfaatkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan perilaku etis. Akuntabilitas tidak hanya sebagai  pertanggungjawaban  keuangan  serta  formal  suatu  organisasi  tetapi  merupakan pertanggungjawaban  yang  meliputi  kepatuhan  pada  peraturan,  lingkungan  organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).
Pembangunan desa harus diarahkan agar terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang masyarakatnya memiliki semangat pembangunan yang besar, yang memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah desanya. Menyusun rencana untuk memecahkan suatu  permasalahan  secara  efektif  dan  efisien  mungkin,  dengan  terlebih  dahulu mengandalkan  sumber  daya  dan  dana  dari  masyarakat,  serta  dapat  melanjutkan  proses pembangunan (Dewi, 2017).
Tabel 1.
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulungagung 2021
Kecamatan Banyaknya Alokasi (Rp) Rincian Dana Desa Per Bidang (Rp) Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pen. Bencana, Kegiatan Darurat & Mendesak Jumlah Kedungwaru 8.411.184.000 16.623.534.000 4.794.748.355 11.544.875.039 8.199.060.550 24.538.683.944 Boyolangu 7.838.178.000 14.514.008.000 7.903.758.044 905.147.475 5.802.236.481 14.611.142.000 Sumbergempol 8.357.179.000 14.080.586.000 12.455.499.826 1.956.755.030 5.789.278.950 20.201.533.806 Ngunut 7.271.653.080 15.205.291.999 7.799.052.874 7.376.039.325 6.712.492.775 21.887.584.974 Rejotangan 7.347.863.000 14.483.389.000 6.347.488.950 781.390.400 7.351.512.150 14.480.391.500
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 2021
Pada tabel di atas menunjukkan alokasi dana desa yang telah diterima di setiap Kecamatan  di  Kabupaten  Tulungagung  sejak  tahun  2021.  Besaran  dana  desa  yang diterima  setiap  Kecamatan  berbeda-beda  sesuai  dengan  banyaknya  alokasi  dana  desa
yang  dikeluarkan  oleh  desa.  Pada  penelitian  ini  mengkaji  dana  desa  dan  alokasi  dana desa di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Permasalahan yang  terjadi  karena  yang  kurang  keterbukaan  pemerintah  desa  dengan  masyarakat mengenai  pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  banyak  yang  tidak mengerti  tentang  pengelolaan  dana  desa  tersebut.  Selanjutnya,  masalah  program  yang belum terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Kondisi  ini  yang  menyebabkan  masyarakat  tidak  puas  dan  kurang  percaya dengan pelayanan yang ada di pemerintahan desa. Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang  kurang  difahami  oleh  berbagai  pihak  seperti  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan pembangunan  di  desa  harus  dikelola  dengan  baik  agar  perencanaan  dan  pengelolaan pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Jika  desa  menerapkan  sikap  yang  terbuka dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  maka  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur desa  pada  pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses pengelolaan alokasi dana desa serta program pemerintah desa perlu adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.
Penelitian terdahulu  yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  desa.  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi, akuntabilitas,  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa Balapulang Wetan.
Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Sukarman  (2022)  yang  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  akuntabilitas  dan  transparansi  pemerintah  desa  terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Pondokrejo  Kecamatan  Tempurejo  Kabupaten Jember.  Hasil  penelitian.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  Zulfadzal  (2020)  yang bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan partisipasi  masyarakat  terhadap  pembangunan  infrastruktur  Desa  Lampeudeu  Baroh. Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  dan
partisipasi  masyarakat  berpengaruh  signifikan  terhadap  pembangunan  infrastruktur Desa Lampeudeu Baroh.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  peneliti  mengambil  judul  penelitian “Pengaruh  Akuntabilitas  Dana  Desa  Dan  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Peningkatan  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  (Studi  Di  Desa  Bangoan  Kecamatan Kedungwaru  Kabupaten  Tulungagung)”  Dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh akuntabilitas  dana  desa  terhadap  peningkatan  pembangunan  infrastruktur,  untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta  untuk  mengetahui  pengaruh  akuntabilitas  dana  desa  dan  tingkat  partisipasi masyarakat  terhadap  peningkatan  pembangunan  infrastruktur  desa  (Studi  Di  Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

## KAJIAN TEORI

## Akuntabilitas
Istilah  akuntabilitas  berasal  dari  istilah  dalam  Bahasa  inggris accountability yang  berarti  pertanggungjawaban  atau  keadaan  untuk  diminta  pertanggungjawaban, konsep  pertanggungjawaban  ini  sendiri  dapat  dijelaskan  dari  adanya  wewenang  dan kekuasaan  yang  sah.  Akuntabilitas  yaitu  pertanggungjawaban  terhadap  atasan, responsivitas  terhadap  masyarakat  serta  komitmen  terhadap  nilai  dan  standar  moral yang  lebih  tinggi  (Raba,  2020).  Akuntabilitas  adalah  sikap  dan  perilaku  seseorang maupun organisasi yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu yang  telah  direncanakan  atas  dasar  persetujuan  bersama.  Dalam  pemerintahan  desa dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan  suatu  pengelolaan  keuangan  yang  meliputi  yaitu  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Raba, 2020). Indikator Akuntabilitas dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  pasal  20-38,  meliputi:  (1)  Perencanaan,  (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban.

## Dana Desa
Dana desa  (DD) merupakan dana  yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBD).  Dana  desa  diharapkan  bisa  mensejahterakan  dan  dapat
memeratakan pembangunan bagi masyarakat desa. Dana desa juga dapat meningkatkan partisipasi  masyarakat  desa,  dapat  mengurangi  kemiskinan,  dan  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Hanafie et al., 2019).
Tujuan  dana  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pemerataan dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  melalui  peningkatan  pembangunan  publik  di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa dalam pembangunan desa (Hanafie et al., 2019).
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  maupun  kebebasan  untuk setiap  orang  untuk  memperoleh  data  mengenai  kebijakan,  proses  pembuatan  serta penerapan  dan  hasil-hasil  yang  dipakai  (Ultafiah,  2018).  Transparansi  merupakan penyampaian informasi tentang pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa yang  dilakukan  dengan  jujur  dan  mengutamakan  keterbukaan  terhadap  masyarakat (Yalti, 2020).

## Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  keikutsertaan  seseorang  dalam  suatu kelompok  sosial  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan  masyarakat  yang  di  di  luar pekerjaannya  (Putri  et  al.,  2016).  Partisipasi  masyarakat  juga  mengandung  makna keikutsertaan  pembangunan,  mulai  dari  melakukan  analisis  masalah,  memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi  masalah  yang  dihadapi  (Idajati  et  al.,  2016).  Partisipasi  masyarakat  juga digunakan oleh negara maju sebagai pendekatan yang efektif pada pelaksanaan program dalam pengambilan suatu keputusan (Xie et al., 2017).
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  dibutuhkan  di  setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan suatu program pembangunan bukan berdasarkan kemampuan pemerintah,  akan  tetapi  berkaitan  dengan  partisipasi  masyarakat  juga.  Namun, permasalahan yang muncul di masyarakat salah satunya yaitu sering dikecewakan oleh program  pembangunan  yang  sebelumnya  belum  terselesaikan  dengan  baik,  sehingga muncul rasa curiga pada proses pembangunan selanjutnya (Nasdian, 2014).
Jadi partisipasi masyarakat adalah kesediaan orang atau beberapa orang dalam memanfaatkan  kekuatan  yang  ada  pada  dirinya  secara  sukarela  untuk  ikut  aktif  dan
inisiatif  dalam  suatu  kegiatan  yang  ada  dilingkungan  masyarakat  untuk  mencapai kehidupan masa mendatang  yang lebih  baik  tanpa mengorbankan kepentingan  pribadi. Indikator  partisipasi  masyarakat  menurut  Marschall  (2006),  meliputi  a)  adanya  forum untuk  menampung  partisipasi  masyarakat;  b)  kemampuan  masyarakat  terlibat  dalam suatu proses; c) adanya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan; d) kemampuan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  perencanaan;  e)  keterlibatan  masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.

## Pembangunan Infrastruktur
Secara  umum  pembangunan  infrastruktur  merupakan  semua  struktur  serta fasilitas  dasar,  baik  fisik  maupun  sosial  misalnya  bangunan,  jalan,  jembatan,  sekolah dan  masih  banyak  lagi.  Infrastruktur  merupakan  suatu  usaha  pertumbuhan  yang dilaksanakan  mulai  dari  perencanaan  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  untuk menunjang  pelaksanaan  proses  pembangunan.  Infrastruktur  adalah  fasilitas  fisik  yang dikembangkan  salah  satunya  penyediaan  air,  tenaga  listrik,  pembuangan  limbah,  dan pelayanan  untuk  memfasilitasi  tujuan  dari  ekonomi  dan  sosial.  Pembangunan infrastruktur  desa  perlu  diperhatikan  antara  lain:  jalan,  jembatan  penghubung, pembuatan  tampungan  air,  dan  pembuatan  sumur  bor.  Dengan  adanya  dana  desa masyarakat sangat diuntungkan sehingga masyarakat lebih sejahtera (Kodatie, 2009).
Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan  sehingga  perlu  adanya  skala  prioritas  pembangunan.  Ada  yang  hanya dilakukan  sekali  dengan  perawatan  yang  berkelanjutan,  namun  juga  ada  yang  sifatnya berkembang.  Dalam  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  tidak  lepas  begitu  saja terhadap  infrastruktur  yang  sudah  ada  sehingga  perlu  dibuat  Rencana  Umum  Tata Ruang  (RUTR).  RUTR  adalah  acuan  yang  harus  dipahami  dan  secara  konsisten  harus dilaksanakan sesuai dengan  yang telah ditetapkan. Manfaat pembangunan infrastruktur adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tolak  ukur  keberhasilan pembangunan  infrastruktur  dapat  dilihat  dari  pemanfaatan  dan  dampak  dinamika pembangunan  ekonomi  masyarakat  yang  semakin  meningkat  (Zulfadzal,  2020). Indikator pembangunan infrastruktur menurut Zulfadzal (2020) meliputi, a) pemenuhan kebutuhan  dasar;  b)  pembinaan  dan  pengelolaan  bidang  pendidikan;  c)  pembangunan
dan pemeliharaan tempat ibadah; d) pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, dan tanggul; e) pembangunan sarana olahraga.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang  diukur  dalam  suatu skala  numeric (angka).  Data  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  hasil  pengisian  kuesioner.  Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini adalah 6.321 yang diperoleh dari data penduduk yang ada di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat setempat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Jumlah sampel pada penelitian  ini  adalah  98  responden  yang  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  slovin. Pada  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  kuesioner  dalam  bentuk form .  Dan  disebar  secara  online sehingga tidak memerlukan paperless serta dapat dijangkau responden.
Dalam  penelitian  ini  skala  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan skala  likert dengan  menggunakan  5  point  skala  likert untuk  mengungkapkan  jawaban  responden  dengan  memilih  lima  alternatif  jawaban yaitu  sangat  setuju  (ST),  setuju  (S),  cukup  setuju  (CS),  tidak  setuju  (TS),  dan  sangat tidak setuju (STS)  Instrumen penelitian sebelum  disebarkan pada responden dilakukan uji  validitas,  uji  asumsi  data,  dan  uji  hipotesis,  dengan  menggunakan  alat  ukur  SPSS versi 26.

## HASIL PENELITIAN
Uji Hipotesis

## Uji T
Hasil uji hipotesis yaitu uji T ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Uji T Coefficient Model T Sig. 1 (Constant) 2.053 .043 Akuntabilitas Dana Desa 2.460 .016 Tingkat Partisipasi Masyarakat 4.126 .000

## a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur
Dari  Tabel  7.  mengenai  analisis  Uji  T  dapat  diketahui  sebagai  berikut,  a) variabel  akuntabilitas  dana  desa  mempunyai  nilai  t hitung 2.460  dan  nilai  sig  .016  Dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung tidak berada dalam rentang –t tabel sampai +t tabel ( 2.460 di luar  rentang  -1.98447  sampai  +1.98447)  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0.016<0.05. Dengan hipotesis uji H 0 ditolak dan H 1 diterima maka, bisa disimpulkan artinya variabel akuntabilitas  dana  desa  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  pembangunan infrastruktur  desa  pada  Desa  Bangoan  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten Tulungagung; b) Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat mempunyai nilai t hitung 4.126 dan  nilai  sig  .000.  Dapat  disimpulkan  bahwa  nilai t hitung tidak  berada  dalam  rentang  – t tabel sampai  +t tabel ( 4.126 di  luar  rentang  -1.98447  sampai  +1.98447)  dan  nilai signifikansi sebesar 0 .000 <0.05. Dengan hipotesis uji H 0 ditolak dan H 1 diterima maka, bisa disimpulkan artinya variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh signifikan  terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  pada  Desa  Bangoan  Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## Uji F
Hasil uji hipotesis yaitu uji F ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut:
Tabel 8.
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 191.507 2 95.754 24.579 .000 b Residual 370.095 95 3.896 Total 561.602 97 a. Dependent Variable: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
b. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas Dana Desa
Dari  data  pada  tabel  8.  diketahui  bahwa  nilai  Fhitung  sebesar 24.579 dengan Sig. sebesar ,000. Sedangkan nilai Ftabel untuk α = 0,05; df1 = 2 dan df2 = 95 sebesar 3.09.  Karena  nilai  Fhitung  >  Ftabel  ( 24.579 >  3.09)  dan  Sig.  <  α  (0,000  <  0,05). Artinya,  model  regresi  yang  terbentuk  memenuhi goodness  of  fit  model atau  model regresi  yang  terbentuk  layak  dan  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  bahwa  variabel penelitian  akuntabilitas  dana  desa  dan  tingkat  partisipasi  masyarakat  mempunyai
pengaruh secara simultan terhadap Pembangunan infrastruktur desa pada Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
Uji Koefisien Determinan (Adjusted R 2 )
Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada table 9 sebagai berikut:
Tabel 9.

## Hasil Uji Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .584 a .341 .327 1.974
a. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas Dana Desa
Dari  tabel  9.  diperoleh  angka  R  square  sebesar  .341 atau  34.1%  hal  ini menunjukkan  persentase  variabel  penelitian  Akuntabilitas  dana  desa  dan  Tingkat partisipasi  masyarakat  mempunyai  pengaruh  terhadap  pembangunan  infrastruktur  desa sebesar 34.1% sedangkan 65.9% dipengaruhi oleh variabel lain. Dimungkinkan variabel lain  yang  mempengaruhi  adalah  variabel  transparansi,  efektivitas  pengelolaan  dana desa,  dan  kepemimpinan  pemerintah  desa  atau  variabel  lain  yang  tidak  peneliti  teliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  akuntabilitas  dana desa  menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan infrastruktur  desa.  Menurut  teori  Supadmi  &  Suputra  (2018)  bahwa  akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk pengelolaan dana desa, yang  berdasarkan  pada  tata  cara,  praktik,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  oleh  Sukarman  & Rohim  (2022)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  signifikan  terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan fakta dilapangan akuntabilitas di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik. Dari segi pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur yang ada di Desa  Bangoan  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten  Tulungagung  semakin  meningkat.
Proses  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan yang  telah  disepakati  bersama.  Salah  satunya  tersedianya  pengembangan  dan pengelolaan  di  bidang  kesehatan,  tersedianya  pembangunan  dan  pemeliharaan  tempat ibadah,  tersedianya  pembangunan  dan  pemeliharaan  fasilitas  umum  yang  memadai, serta tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan infrastruktur  desa.  Menurut  teori  Soemanto  (2005)  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  adalah  suatu  dimana  warga  negara  sebagai  individu  dan  kelompok  sosial serta  organisasi  berpartisipasi  dan  mempengaruhi  proses  perencanaan  dan  pemantauan tindakan secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  sebelumnya  oleh Zulfadzal  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Sesuai fakta dilapangan partisipasi masyarakat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sangat tinggi.  Pemerintah  desa  memberikan  akses  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan pendapat  saat  pengambilan  keputusan  dan  masyarakat  antusias  terlibat  dalam  proses perencanaan  yang  meliputi  pengidentifikasian  masalah  dalam  perencanaan  dalam pembangunan.  Salah  satunya  ikut  serta  dalam  proses  pengelolaan  dan  pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa.

## Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa
Berdasarkan  pengujian  secara  simultan  bahwa  akuntabilitas  dan  tingkat partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pembangunan infrastruktur desa. Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai F hitung > nilai F tabel (24.547 > 3.09) serta nilai sig < 0.05.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  tentang  Pengaruh  Akuntabilitas Dana  Desa  Dan  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat    Terhadap  Peningkatan  Pembangunan Infrastruktur  Desa  (Studi  di  Desa  Bangoan  Kecamatan  Kedungwaru  Kabupaten Tulungagung),  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu:  Akuntabilitas  Dana  Desa  berpengaruh signifikan  terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di  Desa  Bangoan  Kecamatan Kedungwaru  Kabupaten  Tulungagung.  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh signifikan  terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  Desa  di  Desa  Bangoan  Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA
Aucoin, P., & Heitman, R. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. Internasional Review of Administrative Sciences , 66 (1), 45-55. https://doi.org/10.1177/0020852300661005
Dewi, C. K., Abdullah, M. I., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan Momunu Kabupaten Boul. Jurnal Pembangunan Daerah , 1 (2), 57-64.
Dewi,  R.  (2017).  Pembangunan  Pedesaan  dan  Kemandirian  Lokal. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 3 (2), 39-49. https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis/article/view/5 Hanafie,  H.,  Nugraha,  A.,  &  Huda,  M.  (2019).  Akuntabilitas  Dana  Desa  (Kajian Tentang  Akuntabilitas  Dana  Desa  di  Kecamatan  Masalembu  Kabupaten Sumenep). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 39-46.
https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/94
Idajati,  H.,  Pamungkas,  A.,  &  Vely,  K.  S.  (2016).  The  Level  of  Participation  in Mangrove  Ecotouristm  Development,  Wonorejo  Surabaya. Procedia  –  Social and Behavioral Sciences, 227 , 515-520. 10.1016/j.sbspro.2016.06.109 Kodatie,  R.  J.  (2009). Infastruktur  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana  Desa  dalam  Konteks  Budaya  Tri  Hita  Karana. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi dan Bisnis, 12 (2), 129-144. https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i02.p07 Marcschall,  M.  J.  (2006).  Parent  Involvement  an  Education  Outcomes  for  Latino
Students. Review of Policy Research , 23 (5), 1053-1076.
https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2006.00249.x
Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal , 1 (1), 1-6. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/%20view/299
Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi  pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan Singosari  Kabupaten  Malang). Jurnal  Administrasi  Publik , 1 (6),  1203-1212. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193
Putri,  R.  A.,  Astuti,  W.,  &  Rahayu,  M.  J.  (2016).  Community  Capacity  in  Prividing Neighborhood  Unit-scale  Social  Infastructure  in  Supporting  Surakarta  Child Friendly. Procedia  –  Social  and  Behavioral  Science , 227 ,  536-544. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816307984
Raba,  M.  (2020).  Akuntabilitas  Konsep  dan  Implementasi. Skripsi .  Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
Sukarman,  S.,  &  Rohim,  R.  (2022).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi
Pemerintah  Desa  terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan Infastruktur  di  Desa  Pondokrejo  Kecamatan  Tempurejo  Kabupaten  Jember. Majalah Ilmiah “CAHAYA ILMU”, 4 (1), 27-40. http://jurnal.stiapembangunanjember.ac.id/index.php/cahayailmu/article/viewFil
e/281/268
Supadmi, N. L., & Suputra, I. D. G. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabiltas Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kota  Denpasar. Jurnal  Ekonomi  dan  Pariwisata ,
13 (2),
132-140. https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383
Ultafiah,  W.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi  Terhadap
Pengelolaan  Dana  Desa  untuk  Mewujudkan  Good  Governace  pada  Desa  di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Skripsi . Universitas Muhammadiyah, Palembang
Xie, L., Xia, B., Hu, Y., Shan, M., Le, Y., & Chan, A. P. C. (2017). Public Partisipation Performance  in  Public  Construction  Projects  of  South  China:  A  Study  of  the Guangzhou . Journal of Project Management , 35 (7), 1391-1401.
Yalti,  M.  E.  (2020).  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Kampung  Arul  Putih Kecamatan Silih Nara Kabuapaten Aceh Tengah. Skripsi. UIN Ar-Raniry, Aceh Zulfadzal,  Z.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dana  Desa  dan  Tingkat  Partisipasi Masyarakat  dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Infastruktur  Desa  (Studi  di Kecamatan  Gampong  Lampeudeu  Baroh  Kecamatan  Pidie  Kabupaten  Pidie). Skripsi . UIN Ar-Raniry, Aceh