Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua:

## Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua
Cahyo Pamungkas 1 , Irin Oktafiani 2 ,  Leonardus Imbhiri 3
1 Jaringan Damai Papua (JDP), Indonesia cahyopamungkas@gmail.com
2 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia irin.oktafiani@gmail.com
3 Dewan Adat Papua (DAP), Indonesia imbirijerry@gmail.com

## ABSTRACT
Development in Papua is the keyword of all the policies of the Government of Indonesia in this land as a strategy to coping with the conflict of separatism. However, although a number of policies have been implemented, such as  Special  Autonomy  and  various  Presidential  Instructions  or  Presidential  Decrees  on  the  Acceleration  of Development in the Provinces of Papua and West Papua, the human development index in these two provinces is the  lowest  in  Indonesia.  Many  studies  have  been  conducted  on  the  socio-cultural  impact  of  development  on indigenous  Papuans.  For  example,  Tania  Li  (1999),  who  focuses  on  the  impact  of  development  on  the marginalization and loss of OAP identity. In addition, Elmslie and Web-Ganon (2010) also narrated the slow- motion  genocide  as  a  result  of  the  depopulation  of  indigenous  Papuans.  The  latest  study  conducted  by  LIPI (2019) shows that development does not reach the target for the indigenous Papuan and has not accommodated the cultural traditions of the Papuan people. Therefore, this article aims to explore the meaning of development for indigenous Papuans, especially how marginalization is conceptualized by Papuans and how marginalization plays a role in the depopulation of Papuans.
Keywords : Development, Indigenous Papuans, Marginalization, Depopulation

## ABSTRAK
Pembangunan di Tanah Papua merupakan kata kunci dari segala kebijakan Pemerintah Indonesia di daerah ini sebagai strategi untuk mengatasi konflik separatisme. Namun, meskipun sejumlah kebijakan telah dilaksanakan seperti Otonomi Khusus dan berbagai Inpres atau Kepres tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan  Papua  Barat,  namun  indeks  pembangunan  manusia  di  kedua  provinsi  ini  menempati  angka  yang  paling rendah di Indonesia. Penelitian mengenai dampak sosial budaya pembangunan terhadap orang asli Papua telah banyak  dilakukan.  Misalnya,  Tania  Li  (1999),  yang  memfokuskan  pada  dampak  pembangunan  terhadap peminggiran  dan  hilangya  identitas  OAP.  Selain  itu,  juga  Elmslie  dan  Web-Ganon  (2010)  yang  menarasikan mengenai slow motion genocide sebagai akibat dari depopulasi orang asli Papua. Studi terbaru dilakukan oleh LIPI  (2019)  menunjukkan  bahwa  pembangunan  tidak  mencapai  sasaran  pada  orang  asli  Papua  dan  belum mengakomodasi tradisi kebudayaan orang Papua. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menggali makna pembangunan  bagi  orang asli Papua, terutama Bagaimanakah marginalisasi dikonseptualisasikan oleh  orang Papua dan Bagaimanakah marginalisasi berperan terhadap depopulasi orang Papua.
Kata Kunci : Pembangunan, Orang Asli Papua, Marginalisasi, Depopulasi

## Pendahuluan
Makna  pembangunan  seringkali  erat  dengan  keadaan  ekonomi  dan  dianggap  sebagai  cara untuk  memperbaiki  keadaan  ke  arah  yang  lebih  baik,  misalnya  perbaikan  kualitas  hidup,  perubahan ekonomi status, dan lain-lain. 1 Akan tetapi pembangunan seharusnya dilihat lebih dari sekadar keadaan ekonomi  dalam  suatu  negara.  Meminjam  pemikiran  Amartya  Sen  (Sen,  2000,  p.  3)  dalam  melihat pembangunan,  Ia  melihat  bahwa  pembangunan  sejatinya  adalah  sebuah  proses  mengusahakan kebebasan  secara  terus-menerus  untuk  membuat  masyarakat  berada  dalam  keadaan  nyaman,  yang intinya  memanusiakan  masyarakat  secara  menyeluruh. 2 Sayangnya,  dalam  upaya  mengusahakan kebebasan  dan  memanusiakan  masyarakat  secara  menyeluruh  seringkali  ada  pihak-pihak  yang termarginalisasi.
Marginalisasi seringkali muncul dalam studi terkait globalisasi dan urban development untuk menggambarkan ketidakberuntungan dan keberadaan kelompok-kelompok atau komunitas yang tidak mampu  menjangkau  atau  malah  terpinggirkan  dari  proses  tersebut.  Ditambah  lagi,  marginalisasi seringkali  terjadi  karena  sulitnya  menghadapi  eksistensi  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  diantaranya, negara  dan  korporasi.  Sebagai  contoh,  Tanasaldy  mencoba  melihat  adanya  marginalisasi  terhadap orang  Dayak  terkait  dengan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 3 Posisi  orang  Dayak malah menjadi terpinggirkan mengatasnamakan pembangunan.
Tulisan  ini  bermula  dari  ketertarikan  penulis  pada  saat  mempelajari  indeks  pembangunan manusia (IPM) pada dua provinsi Papua dan Papua Barat dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. IPM  merupakan  salah  satu  indikator  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan. Indikator ini berisikan tiga faktor yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Apabila dilihat dari 2010 sampai 2018, IPM Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami kenaikan tetapi masih  jauh  di  bawah  rata-rata  IPM  nasional.  Sebagai  catatan,  di  kabupaten-kabupaten  yang  masih didominasi penduduknya oleh orang asli papua (OAP), nilai rata-rata IPM-nya cukup rendah, misalnya Kabupaten Nduga, Kabupaten Tambrauw, dan Pegunungan Arfak memiliki angka IPM 56 pada 2018. Sebaliknya,  di  kota  atau  kabupaten  yang  penduduknya  terdapat  pendatang  dalam  jumlah  yang dominan  atau  signifikan,  angka  IPM-nya  rata-rata  tinggi  seperti  Kota  Sorong  dan  Kota  Jayapura. Berikut  data  lengkap  IPM  Papua  dan  Papua  Barat.  Perlu  dicatat  bahwa  kabupaten-kabupaten  yang memiliki  IPM  rendah  dan  tingkat  kemiskinan  tinggi  biasanya  terjadi  pada  kabupaten  pemekaran. Daerah-daerah tersebut masih mencari model pembangunan  yang tepat dan memiliki kapasitas  yang terbatas  dalam  memberikan  layanan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan.  Sedangkan,  IPM  di kabupaten  induk  yang  pada  umumnya  memiliki  jumlah  pendatang  secara  signifikan  memiliki  IPM lebih tinggi.

## Tabel  1 Indeks Pembangunan Manusia di Papua dan Papua Barat
IPM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Papua 59,6 59,9 60,30  60,91  61,28  61,73  62,21  62,99  63,74 Papua Barat 54,45  55,01  55,55  56,25  56,75  57,25  58,05  59,09  60,06 Indonesia 66,53  67,70  67,70  68,31  68,90  69,55  70,18  70,81  71,30
Sumber: BPS Papua Dalam Angka (2010-2018), Papua Barat dalam Angka (2010-2018)
1 Deb,  D.  (2009). Beyond  developmentality:  Constructing  inclusive  freedom  and  sustainability .  London  &  Sterling  VA: Earthscan.  Lihat  juga:  Oktafiani,  I.,  Suyadnya,  I.  W.,  &  Triyono.  (2019).  Pembangunan  dan  strategi  bertahan  hidup masyarakat Kepulauan Kecil Terluar di Papua, Indonesia. Masyarakat Indonesia , 45 (2), 139–157.
2 Sen, A. (2000). Development as freedom . Oxford: Alfred A. Knopf, Inc.
3 Ibid.
Melalui angka-angka IPM  ini, penulis melihat bahwa orang asli Papua (OAP) berada dalam kondisi  marginal.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  penulis  mencoba  menangkap  makna  pembangunan dari  perspektif  orang  asli  papua  (OAP)  melalui  proses  kebebasan  dan  memanusiakan  masyarakat Papua yang sampai saat ini malah berada dalam kondisi marginal. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan untuk  menjawab  pertanyaan  sebagai  berikut:  (i)  bagaimanakah  kajian-kajian  sebelumnya  terhadap marginalisasi  orang  Papua;  (ii)  Bagaimanakah  marginalisasi  dikonseptualisasikan  oleh  orang  Papua dan  (iii)  Bagaimanakah  marginalisasi  berperan  terhadap  depopulasi  orang  Papua.  Kajian-kajian terhadap  marginalisasi  dan  depopulasi  di  Tanah  Papua  sudah  banyak  dilakukan  oleh  para  sarjana Barat.  Misalnya  Tania  Li  (1999),  yang  memfokuskan  pada  dampak  pembangunan  terhadap peminggiran  dan  hilangya  identitas  OAP.  Selain  itu,  juga  Elmslie  dan  Web-Ganon  (2010)  yang menarasikan mengenai slow motion genocide sebagai akibat dari depopulasi. Studi terbaru dilakukan oleh  LIPI  (2019)  mengenai  tingkat  kemiskinan  yang  lebih  tinggi  dan  OPM  yang  lebih  rendah  pada kabupaten  yang  penduduknya  didominasi  oleh  OAP.  Dengan  demikian,  studi  ini  bertujuan  untuk melakukan update terhadap situasi OAP dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

## Tinjauan Pustaka
Marginalisasi dalam tulisan ini berupa proses-proses sosial OAP menjadi terpinggirkan dalam pembangunan  sosial  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Juga  termasuk  semakin  terbatasnya ruang partisipasi OAP baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk menikmati sumber-sumber  ekonomi  dan  sosial-  budaya.  Beberapa  kajian  mengenai  persoalan  ini  sudah  banyak ditulis,  misalnya  oleh  Tania  Li  yang  menuliskan  bahwa  strategi  pembangunan  Indonesia  seringkali melanjutkan  kebijakan  Belanda  yaitu  memindahkan  OAP  dari  daerah  terpencil  atau  terisolasi  ke daerah  yang  dapat  dikontrol  oleh  Pemerintah.  Kebijakan  ini  memunculkan  kritik  karena  telah melemahkan  kultur  komunitas  etnis  yang  menjadi  target  dan  memindahkan  mereka  dari  tanah leluhurnya  dan  tempat  bekerjanya  ke  dalam  suatu  tempat  baru.  Kampung  baru  tersebut  dalam perkembangannya  ditandai  dengan  kemiskinan,  pelayanan  kesehatan  yang  kurang,  kekurangan  gizi, dislokasi budaya, ketergantungan dan keputusasaan. 4
Aspek  lain  yang  banyak  dikaji  dari  pembangunan  di  Tanah  Papua  disampaikan  oleh  Jim Elmslie  pada  2010,  bahwa  salah  satu  dampak  pembangunan  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah depopulasi  OAP. 5 Elmslie  memprediksikan  bahwa  pada  2050,  penduduk  Tanah  Papua  akan  lebih didominasi oleh pendatang dari luar Papua daripada orang asli, yakni sebanyak 60%. Bahkan, dalam artikel lainnya, Elmslie dan Webb-Ganon mengatakan bahwa fenomena depopulasi ini dapat disebut sebagai slow motion genocide terhadap OAP. 6 Terlepas kita tidak sepakat dengan pandangan ini, perlu kajian  yang  lebih  mendalam  apakah  benar  ada  depopulasi  OAP  pada  masa  kini.  Salah  satu  kajian terbaru,  mengenai  perubahan  sosial  demografi  dilaksanakan  oleh  Tim  Penelitian  Prioritas  Nasional Papua LIPI, dengan bersumber dari Sensus Penduduk 2010, mengambil kasus Provinsi Papua Barat, menunjukkan  bahwa sekitar  51%  penduduk  Papua  Barat  memiliki  ayah  atau  ibu  atau  kedua-duanya yang  berasal  dari  luar  Papua. 7 Artinya  di  daerah  ini  proporsi  OAP  yang  kedua  orang  tuanya  benar- benar dari rumpun ras Melanesia hanya mencapai 49%.
4 T. M. Li, “Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia,” Cultural Anthropology , 14 (3), (1999): 295- 322.
5 Jim Elmslie, “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” Or Not?” Centre for Peace and Conflict Studies , working paper no. 11/1 (2010).
6 Jim Elmslie dan Camellia  Webb-Gannon,  "A  slow-motion  genocide: Indonesian rule in West Papua," Griffith Journal of Law & Human Dignity 1, no. 2 (2014).
7 Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk OAP di Papua Barat (Jakarta: Kedeputian IPSK-LIPI, 2019).
Penelitian  terbaru  Tim  Peneliti  Prioritas  Nasional  Papua  menggambarkan  kondisi  kesehatan  ibu  dan anak di Papua Barat pada periode 2012-2018 sebagai berikut. 8 Angka kematian bayi di Provinsi Papua Barat mencapai 74 per 1000 kelahiran pada 2012, sedangkan angka kematian balita mencapai 109 per 1000  jiwa  pada  tahun  yang  sama.  Angka  kematian  bayi  tersebut  jauh  tinggi  dari  angka  nasional sebesar 34 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita lebih tinggi dari angka nasional 43 per 1000 jiwa pada tahun yang sama. Gambaran lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

## Tabel 2 Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua Barat
Gambaran Kesehatan Ibu dan Anak Papua Barat Indonesia Angka Kematian Bayi 74/1000 kelahiran (2012) 34/1000 kelahiran (2012) Angka Kematian Balita 109/1000 (2012) 43/1000 (2012) Angka Kematian Ibu 233/100.000 (2017) 305/100.000 (2015) Prevalensi Balita dan Gizi Buruk dan kurang 19,2% (2018) 17,7% (2018) Prevalensi Balita Stunting 27,8% (2018) 30,8% (2018).
Sumber: BPS, BKKBN, Kemenkes & ICF (2013), Kemenkes RI (2019), Dinas Kesehatan Papua Barat (2018).
Hasil  penelitian  tersebut, menyebutkan  beberapa  catatan  yang  menunjukkan  masih  kentalnya  tradisi budaya dalam kesehatan yang dianggap belum sesuai dengan perilaku kesehatan modern. 9 Misalnya, perempuan asli Papua, yang menetap di daerah terpencil dan terisolir atau yang belum memiliki akses ke  pelayanan  kesehatan,  ketika  melahirkan  anaknya  cenderung  meminta  tolong  ke  dukun  karena tenaga  kesehatan  dianggap  sebagai  orang  luar.  Hal  ini  terkait  dengan  masih  adanya  pantangan membuka  bagian  tubuh  yang  sensitif  di  hadapan  orang  yang  tidak  dikenal  kecuali  anggota  keluarga atau dukun yang sudah dikenal, sehingga tenaga kesehatan menjadi alternatif jika sudah tidak ada lagi dukun. Sebagai catatan bahwa deskripsi ini tidak menggambarkan kondisi kesehatan di Tanah Papua secara  umum  karena  ditemukan  di  Tambrauw,  daerah  pemekaran  Kabupaten  Sorong.  Kondisi  ini berbeda tentunya dengan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang relatif lebih maju dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.
Kemudian  terkait  dengan  pendidikan,  pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas  dengan memperhitungkan kondisi kesulitan geografis, demografi, sosial budaya OAP belum dilaksanakan. Hal ini  diperlihatkan  oleh  ketidakhadiran  guru,  sulitnya  akses  ke  sekolah,  kurikulum  yang  belum  sesuai dengan  kondisi  sosial  budaya,  kualitas  pembelajaran  yang  tidak  memadai,  manajemen  sekolah  yang buruk.  Selain  itu  ada  kalanya  sekolah  dan  pendidikan  tidak  dianggap  sebagai  hal  penting  di  dalam masyarakat ditambah lagi belum sesuainya pendidikan yang diajarkan dengan kesempatan pasar kerja serta kehidupan siswa sehari-hari (lihat Afriansyah, dkk 2019; Oktafiani dkk., 2019).
Namun,  di  daerah  perkotaan,  OAP  sudah  mengalami  perubahan  dalam  kepedulian  terhadap pendidikan  anak  sebagaimana  dilakukan  oleh  pendatang.  Sejak  Otonomi  Khusus  diberlakukan, Pemerintah  Papua  telah  memberikan  berbagai  skema  beasiswa  anak-anak  Papua  untuk  menempuh pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi  di  kota-kota  di  luar  Papua,  seperti  Makassar,  Manado, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Juga untuk menempuh pendidikan magister di luar negeri seperti di negara-negara Eropa, Amerika, dan Republik Rakyat Tiongkok. Salah satu hasil pendidikan ini misalnya, Gracia Billy Mambrasar, lulusan Harvard University, diangkat menjadi salah
8 Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, Policy Paper Strategi Peningkatan.
9 Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI, Policy Paper Strategi Peningkatan, 22-23.
satu  staf  khusus  Presiden  Jokowi  pada  2019.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  nama  seperti  Samuel Tabuni,  direktur  Papua  Language  Institute,  dan  George  Saa  yang  merupakan  generasi  muda  Papua lulusan pendidikan luar negeri. Sekarang ini, sudah banyak generasi muda Papua terdidik yang bekerja profesional  dan  masuk  ke  dalam  berbagai  sektor  pemerintahan  baik  sipil  maupun  militer.  Kuota rekrutmen  polisi  dan  tentara  juga  dilakukan  terhadap  OAP  dengan  pertimbangan  mereka  lebih mengerti kultur Papua dibandingkan mereka yang dari luar Papua.
Marginalisasi  dan  depopulasi  yang  dijelaskan  oleh  hasil  penelitian  di  muka  terjadi  sebelum 2010,  tulisan  ini  akan  melakukan update ,  apakah  marginalisasi  OAP  tersebut  sudah  mengalami perbaikan  berubah  mengingat  Pemerintah  terutama  pada  masa  Pemerintahan  Presiden  Jokowi  sudah banyak melakukan pembangunan baik di Papua maupun Papua Barat.

## Marginalisasi OAP dalam Pembangunan
Pembangunan  secara  historis  telah  berjalan  di  Papua  sejak  masa  pemerintahan  kolonial Belanda yang kemudian diteruskan setelah integrasi dengan Indonesia. Pada masa Gubernur Jenderal J. Van Baal (1952-1957), yang juga seorang antropolog Pemerintah Belanda, melalui Dinas Kesehatan melakukan  kunjungan  ke  kampung-kampung  untuk  mengidentifikasi  penyakit-penyakit  yang berkembang  dan  memberikan  pengobatan.  Setelah  itu,  Pemerintah  membangun  rumah  sakit  khusus untuk penderita Malaria di Abepura. 10 Pada waktu itu, ekspor sagu ke luar negeri dilakukan dari NNG atau West Papua . 11 Pada 1960, Belanda sudah memulai kebijakan papuanisasi, untuk mempersiapkan sumber  daya  OAP  dalam  birokrasi,  politik,  dan  militer. 12 Jauh  sebelum  Perang  Dunia  II  dimulai, Pemerintah  Belanda  mengirimkan  berbagai  ekspedisi  penelitian  dan  mengawal  ekspedisi  misionaris sebelum membentuk pos-pos pemerintahan di daerah-daerah yang pada waktu itu belum terbuka untuk dunia luar. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Belanda didahului oleh penelitian antropologi dan  banyak  bekerja  sama  dengan  para  misionaris,  sehingga  pembangunan  dilaksanakan  pada  skala terbatas tetapi tepat sasaran pada OAP.
Salah  seorang  dosen  di  Universitas  Cendrawasih  (PR)  mengemukakan  bahwa  dari  1969 sampai  dengan  2001,  akses  terhadap  pembangunan  tidak  pernah  diberikan  pada  OAP  karena  yang terjadi pada masa tersebut adalah transmigrasi, pembangunan infrastruktur, dan operasi militer. 13 Masa orde  baru  ia  sebut  sebagai  periode  yang  hilang,  yang  seharusnya  digunakan  untuk  membangun manusia  Papua.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  lebih  berorientasi  pada  pendatang  sehingga kehilangan kepercayaan dari OAP. Sebaliknya, Pemerintah menuding bahwa masyarakat adat sebagai penghalang  dari  pembangunan  karena  persoalan  ganti  rugi  hak  ulayat  dan  memberikan  stigma separatis terhadap mereka yang melawan kebijakan Pemerintah.
Pembangunan pada masa Indonesia memang telah dilaksanakan dengan lebih intensif dengan mendatangkan  tenaga  kerja  dari  luar Papua  dalam  skala  besar  ketika OAP  belum  disiapkan.  Hal ini menjadikan  ketimpangan  sosial  yang  cukup  tajam  dan  perampasan  tanah  adat  atas  nama pembangunan.  Setelah  Reformasi  1998,  pembangunan  lebih  bersifat  kapitalistik  dan  masif  dari sebelumnya,  seperti  sejumlah  pusat  perbelanjaan  modern,  ratusan  ruko,  restoran  mewah.  Kota Jayapura, Sorong dan Sentani, misalnya memiliki penampakan yang hampir sama dengan kota-kota di Jawa,  lengkap  dengan  sarana  dan  prasarana  serta  pemukiman  modern.  Mereka  yang  bekerja  dan membeli  di  pusat-pusat  perbelanjaan,  kebanyakan  ialah  warga  dari  komunitas  pendatang  daripada OAP. OAP memang memiliki uang dari skema Dana Otsus dan Dana Kampung tetapi karena tidak ada
10 Bernard  Lagowan,  “Upaya  Belanda  Membangun  Kesehatan  Papua,” Suara  Papua, 25  Oktober  2017. https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/  dan  Cahyo  Pamungkas,  "Building  Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective," Kapata Arkeologi 14, no. 1. (2018): 111-122.
11 Wawancara P di Jayapura 15 Januari 2020
12 Chauvel, Constructing Papuan Nationalism.
13 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.
tata  kelola  keuangan  yang  baik,  tidak  didampingi  oleh  pihak  yang  kompeten,  hingga  akhirnya membelanjakan dana tersebut untuk konsumsi daripada kegiatan produktif. 14
Diakui  bahwa  Pemerintah  sudah  banyak  melakukan  pembangunan  ekonomi  di  Papua  dalam konsep ekonomi kapitalistik, seperti membuka daerah terisolasi, membangun infrastruktur transportasi, rumah  sakit,  sekolah,  pasar,  perumahan,  energi,  dan  telekomunikasi.  Pemerintah  juga  telah  menarik investasi  swasta  dalam  perkebunan  kelapa  sawit,  perikanan,  pertambangan,  dan  perhutanan.  Jika dilihat secara statistik, pertumbuhan ekonomi di Papua lebih banyak mengalami kenaikan sejak 2015 sampai 2018 yakni antara 2,79% sampai 7,17% dan Papua Barat antara 1,51% dan 3,74%. 15 Namun, pertanyaannya  adalah  untuk  siapa  pembangunan  tersebut  dilaksanakan  dan  apa  konsekuensinya terhadap kehidupan dan penghidupan OAP termasuk keberlanjutan habitat ekologi mereka. Pertanyaan ini menjadi pokok persoalan dalam melihat masa depan OAP pada masa kini yang berhimpitan dengan persoalan konflik kekerasan pada sisi lain.
Jika  kita  telusuri  model-model  pembangunan  sejak  masa  Orde  Baru  sampai  sekarang,  pola dasar yang digunakan tidak jauh berbeda dengan pola pembangunan nasional, yaitu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan politik penyeragaman tanpa memberi ciri khusus untuk OAP. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal pengembangan pertanian padi dan budaya konsumsi beras, transmigrasi, dan sejenisnya. Strategi pembangunan di Tanah Papua ini, menurut McGibbon, telah meminggirkan OAP karena  menciptakan kesenjangan  ekonomi. 16 Terutama  kebijakan transmigrasi yang telah mengambil tanah-tanah ulayat OAP secara paksa. Daerah-daerah transmigrasi, seperti Merauke, Sorong, Keerom, Nimbongkrang,  dan  lain-lain,  kemudian  berkembang  pesat  secara  bertahap  sebagai  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Papua. Sedangkan di perkotaan, sektor-sektor bisnis dikuasai oleh etnis-etnis dari luar Papua yang lebih siap dengan kapital, sumber daya manusia, dan menguasai kultur ekonomi modern. Pengalaman marginalisasi pada masa Orde Baru, ditambah dengan kekerasan politik, justru memperkuat identitas kepapuaan setelah berintegrasi dengan Indonesia.
Setelah rezim Orde Baru jatuh, meskipun Pemerintah telah menerapkan Otonomi khusus sejak 2002 dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, namun peraturan ini tidak mengubah pola-pola  dasar  pembangunan  sebelumnya.  Hal  ini  menjadikan  pembangunan  belum  menyentuh kebutuhan  OAP. 17 Pada  2017,  Bappenas  mulai  memasukkan  rencana  pembangunan  berbasis  pada tujuh  wilayah  adat,  namun  sampai  saat  ini  tidak  diikuti  oleh  program  riil  yang  sungguh-sungguh memperkuat  masyarakat  adat  karena  yang  terjadi  adalah  pembangunan  yang  berbasis  pada  formasi kapitalisme, berakibat pada dekulturasi dan rekulturasi budaya OAP atau disebut sebagai ethnocide . 18 Pembangunan  berbasis  budaya  sebenarnya  dapat  dipelajari  dari  praktik-praktik  kultural  masyarakat adat yang sampai kini masih hidup, terutama di pegunungan. Sayang sekali, konsep ini belum diadopsi Pemerintah sehingga OAP menjadi tersisih dari pembangunan terutama yang ada di perkotaan, mereka menjual tanahnya dan hidup di daerah yang lebih jauh dari perkotaan. Selain itu, pembangunan juga berdampak pada pola hidup OAP yang semakin konsumtif dengan memanfaatkan skema Dana Respek atau Dana Desa.
Menurut  salah  seorang  akademisi  dari  Uncen  (ER),  pembangunan  di  Tanah  Papua  memiliki dua wajah. 19 Pada satu sisi terdapat kemajuan yang bersifat fisik seperti membangun jalan, pelabuhan,
14 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
15 BPS. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2011–2018 (BPS, 2018). https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/964
16 Rodd  McGibbon, Pitfalls  of  Papua:  Understanding  the  Conflict  and  its  Place  in  Australia–Indonesia  Relations (New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2006).
17 Wawancara dengan PK, 16 Januari 2020
18 J. D. Eller, Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives (New York and London: Routledge, 2009) dan lihat juga G. Clarke, “From Ethnocide to Ethnodevelopment? Ethnic Minorities and Indigenous Peoples in Southeast Asia,” Third World Quarterly 22.3 (2001): 413-436.
19 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
dan infrastruktur yang megah; namun di sisi lain terjadi marginalisasi OAP di atas tanahnya sendiri. Menurutnya, merujuk pada observasi terhadap masyarakat adat di Depapre, sejak 1970-an setiap jalan selesai  dibangun  oleh  Pemerintah,  kelompok  pendatang  dari  luar  Papua  datang  untuk  berbisnis  dan memanfaatkan  jalan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  pembangunan  seperti  jalan  memunculkan  paradoks bagi  OAP  dalam  hal  manfaat.  Pada  satu  sisi  mempermudah  akses  ke  dunia  luar  dari  keterisolasian geografis yang selama ini menjadi penghambat bagi pembangunan, namun pada sisi lain jalan tersebut juga akan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pendatang daripada OAP.
Selain  pada  aspek  manfaat,  pembangunan  juga  memunculkan  masalah  yang  terus  menerus belum  dapat  diselesaikan  hingga  kini,  yakni  persoalan  hak  ulayat,  terutama  ganti  rugi  lahan  yang dibebaskan  untuk  pembangunan.  Dengan  demikian,  selain  marginalisasi  secara  sosial  ekonomi, pembangunan  juga  mendatangkan  pelanggaran  hak-hak  ulayat  dalam  bentuk  perampasan  tanah  adat seperti dalam kasus lahan transmigrasi dan penambangan. Hal ini menjadikan wajah pembangunan di Papua  adalah  marginalisasi  dalam  bentuk  peminggiran  OAP  oleh  komunitas  pendatang,  terutama  di daerah transmigrasi dan kawasan perkotaan. 20 Pandangan ini didukung oleh salah seorang tokoh DAP (FA), yang menyampaikan pada tim peneliti bahwa pembangunan di Tanah Papua telah menampilkan wajah  buruk  yaitu  marginalisasi  dan  diskriminasi  di  segala  bidang  termasuk  dalam  penanganan hukum. 21
Untuk  menghindari  marginalisasi  dan  ketimpangan,  seharusnya,  Pemerintah  memperhatikan narasi-narasi  tentang  pembangunan  berbasis  kebudayaan  atau  masyarakat  adat.  Menurut  salah  satu tokoh  pemerintahan  adat  Papua,  FA,  strategi  pembangunan  sebaiknya  disesuaikan  dengan  tingkat perkembangan  kebudayaan  masing-masing  kelompok  etnis. 22 Secara  kultural,  OAP  bukanlah  suatu entitas  yang  bersifat  tunggal,  namun  terdiri  dari  lebih  dari  253  etnis.  Kategori  lain  yang  dapat digunakan  untuk  melihat  keragaman  etnis  adalah  kedudukan  geografis,  yakni  masyarakat  yang mendiami  pantai,  rawa-rawa,  lembah,  dan  pegunungan. 23 Pembangunan  untuk  kelompok  masyarakat yang  tinggal  di  gunung  mungkin  saja  berbeda  dengan  untuk  etnis  yang  tinggal  di  pantai.  FA menceritakan pada penulis bahwa OAP  yang berasal dan tinggal di pegunungan tengah  belum  lama berinteraksi dengan dunia luar. Komunitas ini pertama kali bertemu dengan para misionaris dari Eropa yang  tinggal  dan  hidup  bersama  mereka.  Para  misionaris  mempelajari  bahasa  mereka  sambil mengenalkan  pendidikan,  kesehatan,  serta  agama  Kristiani.  OAP  di  pegunungan  merasa  sangat dihargai dan dimanusiawikan oleh para misionaris ini yang bersedia hidup bersama  mereka. Namun tidak lama kemudian, integrasi dengan Indonesia membawa perubahan yang mendasar. Operasi militer pada 1970-an di wilayah ini menjadikan kehidupan mereka mengalami lompatan dari relasi damai ke siklus kekerasan.
Fenomena  ini  membentuk memoria  passionis ,  ingatan  kolektif  OAP  yang  tidak  tertulis mengenai sejarah penderitaan dan kekerasan yang mereka alami. Sebagian ingatan ini tertuliskan dan sebagian lainnya tidak tertuliskan. Misalnya, ‘di bawah pohon ini, saudara saya disiksa sampai mati dan  badannya  digantung  oleh  aparat,  di  pantai  itu  saudara  perempuan  saya  diperkosa  aparat.’ 24 Pengalaman dan ingatan tentang kekerasan ini ikut mempengaruhi cara pandangan orang pegunungan dalam  melihat  Indonesia,  termasuk  persepsi  terhadap  etnis  dan  agama  dari  luar  Papua.  Misalnya, ketika mereka melihat sebagian besar pasukan Indonesia orang Melayu dan beragama Islam, mereka
20 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
21 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.
22 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.
23 Mansoben, “Sistem Politik Tradisional.”
24 Arnold Belau dan Yosef Rumaseb, “Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua,” Suara Papua, 17 Februari 2018. https://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan- uskup-muninghoff-dalam-advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/
menganggap  semua  orang  Islam  dan  ras  Melayu  memiliki  perilaku  yang  sama  seperti  yang  dibawa oleh tentara. 25
DAP,  sebagaimana  disampaikan  oleh  FA,  mengatakan  bahwa  pembangunan  bukan  sesuatu yang baru, OAP dari dahulu menyadari bahwa dunia terus berkembang, perubahan ke arah kehidupan yang  lebih  baik  merupakan  keniscayaan. 26 Namun  demikian,  mereka  menghendaki  bahwa pembangunan  tersebut  harus  tumbuh  pada  manusia  yang  utama  atau  manusia  Papua  sebagai  subjek pembangunan  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti  tujuan  dari  berbagai  kebijakan  dan  program  pembangunan harus mengarah pada penghargaan dan keberpihakan pada manusia. Dalam realitasnya, pembangunan justru menjadikan manusia Papua sebagai objek sehingga mereka terasing, tergusur dan terpinggirkan dari  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Sebagai  contohnya  adalah pembangunan Jalan Trans-Papua yang dipacu oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. OAP menyambut baik pembangunan jalan tersebut dan menyadari bahwa mereka membutuhkan jalan. Akan tetapi kalau yang membangun jalan adalah TNI, maka mereka tidak akan bertanya pada masyarakat: jalan harus melalui jalur mana, dimana tempat-tempat keramat, masyarakat adat mana yang dilalui jalan ini.
Pertanyaan  kalangan  DAP  adalah  pembangunan  ini  untuk  siapa.  Mereka  membutuhkan pembangunan, namun ia harus diletakkan pada manusia Papua  yang utama. Menarik investasi asing sebagaimana ditulis dalam RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan wilayah Papua adalah suatu yang kontradiktif.  OAP  sudah  kehilangan  tanah,  budaya,  dan  bahkan  jiwanya  karena  pembangunan. Pembangunan  tidak  boleh  merampas  tanah,  menghancurkan  tradisi  kebudayaan  bahkan menghilangkan nyawa manusia Papua. Sebaliknya, pembangunan berdasarkan kebudayaan ialah harus bertumpu  pada  kemanusiaan.  OAP  tidak  menolak  pembangunan  karena  mereka  menyadari membutuhkan  sekolah  dan  rumah  sakit,  namun  mereka  harus  dijaga  harkat  dan  martabat kemanusiaannya.
Untuk  mencegah  marginalisasi  OAP,  Pemerintah  seharusnya  melakukan  analisis  siapa  yang akan menerima manfaat pembangunan di Tanah Papua. Salah seorang aktivis kemanusiaan di Jayapura (YL) 27 memaparkan pandangan OAP di Depapre terkait jalan yang mereka butuhkan sebagai berikut:
Pemerintah bangun jalan raya tapi yang mereka butuhkan jalan yang mampu mengangkut hasil hutan, ladang, kebun ke pasar agar mampu memperbaiki ekonomi keluarganya. Juga jalan yang dapat  mempermudah  anak-anak  pergi  ke  sekolah.  Masyarakat  merindukan  jalan  raya  dan listrik,  ada  kesadaran  agar  mereka  gampang  pergi  ke  kota.  Gereja  melihat  betapa  polosnya masyarakat  di  kampung,  tidak  memiliki  gambaran  bahwa  jalan  memudahkan  migran  masuk dan membawa barang-barang yang dijualnya. Mereka yang memiliki kesadaran akan eksistensi orang  Papua  mungkin  hanya  0,000%,  hanya  satu  atau  dua  orang  yang  akan  bicara,  nanti pendatang  masuk  bikin  kios,  kita  kasih  tahu  dampaknya.  Seharusnya  sebelum  ada  jalan, kapasitas mereka OAP kita tingkatkan, dengan cara duduk dan berita-cerita.
Dari  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jalan  yang  dibutuhkan  OAP  bukanlah  jalan  dalam skala  besar  tetapi  jalan  dalam  skala  terbatas  yang  mampu  memudahkan  perjalanan  mereka  dari kampungnya  ke  pasar  di  ibu  kota  distrik  atau  ibu  kota  kabupaten.  Jalan  dalam  skala  terbatas  yang memudahkan  anak-anak  Papua  pergi  ke  sekolah  dengan  mudah.  Dengan  kata  lain  jalan  yang dibutuhkan lebih pada jalan dari kampung ke kota-kota yang selama ini masih terisolasi, dan bukan jalan yang menghubungkan antara pegunungan dan pantai seperti sekarang. Walaupun jalan tersebut
25 C.  E.  Farhadian, Christianity,  Islam,  and  Nationalism  in  Indonesia (London:  Routledge,  2005);  dan  Cahyo  Pamungkas, “Papua  Islam  dan  Otonomi  Khusus:  Kontestasi  Identitas  di  Kalangan  Orang  Papua,”  Tesis  Magister  Sosiologi  FISIP  UI, Depok, 2008.
26 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.
27 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020
juga diperlukan tetapi kalau manusia Papua belum siap sumber dayanya justru akan membuat mereka terancam karena memicu persaingan dengan kelompok-kelompok pendatang dari luar Papua. Dengan jalan semakin bagus, maka kelompok pendatang akan semakin mudah menjual komoditasnya dari kota ke kampung-kampung atau membeli kayu dan hewan buruan dari kampung dibawa ke kota.
Sayangnya kesadaran seperti ini masih belum kuat untuk sebagian masyarakat di pantai karena mereka  akan  percaya  sesudah melihat  dampaknya  terjadi  di  depan  mata.  Hal  yang  sering  dilupakan sebelum  membangun  infrastruktur  adalah  penyiapan  sumber  daya  manusia  sehingga  mereka  siap dalam menyambut perubahan sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan OAP di daerah  pesisir,  OAP  di  pegunungan  terutama  orang  Mee  dan  Hubula  bersikap  lebih  kritis  dalam menyambut Jalan Trans-Papua. Mereka sejak awal menyatakan bahwa Jalan Trans-Papua merupakan salah satu  ancaman  bagi  keberlangsungan  hidup  masyarakat  adat  karena  mereka  belum  siap  dengan membanjirnya  berbagai  komoditas  yang  membawa  dampak  negatif  seperti  miras  dan  narkoba,  atau komoditas  yang  menyaingi  seperti  babi  ternak. 28 Pengalaman  menunjukkan  bahwa  ketika pembangunan jalan trans, tenaga kerja yang digunakan lebih banyak orang dari luar Papua termasuk kontraktornya, meskipun beberapa OAP juga terlibat.
Menurut YL, senada dengan VT, bahwa desain pembangunan yang dipraktikkan Indonesia di Tanah Papua selama ini telah melebarkan kesenjangan. 29 Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah pendatang ke Tanah Papua. Logika yang dibangun adalah OAP memerlukan waktu  sesaat  untuk  memberikan  kesempatan  pada  mereka  menjadi  pelaku,  pemilik,  dan  penerima manfaat dari pembangunan. OAP menyadari bahwa pembangunan tidak bisa ditolak, atau orang akan meninggal jika tidak ada rumah sakit yang berkualitas di sekitarnya, atau jika tidak ada transportasi yang memudahkan mereka berobat, atau jika tidak tersedia obat-obatan yang dibutuhkan. Pemerintah berkewajiban  untuk  menyediakan  layanan  kesehatan,  pendidikan  termasuk  membangun  jalan.  Jika diserahkan pada swasta, maka pihak perusahaan cenderung memiliki motif penguasaan sumber daya OAP.  Sebagai  contoh  kasus  di  Arso,  pihak  perkebunan  bersedia  membangun  jalan  2,5  km  di  Arso Kota tetapi meminta lahan OAP untuk kelapa sawit seluas 18.339 Ha sebagai kompensasinya.
Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah membangun jalan tidak sampai ke pemukiman OAP hanya  sampai  ke  Satuan  Pemukiman  Transmigran.  Perusahaan  sawit  tersebut  kemudian  meminta masyarakat untuk menjual tanahnya dengan harga yang sangat rendah. Kemungkinan eksploitasi ada di setiap pembangunan, maka pembatasan pendatang menjadi suatu kebutuhan. Kalaupun tidak dapat, langkah lain adalah melarang penjualan tanah pada pendatang cukup hak guna saja. Strategi ini pernah dicoba  oleh  MRP,  dengan  mengusulkan  Perdasi  pembatasan  pendatang  tetapi  gagal  disahkan  oleh Pemerintah  Papua  karena  menuai  kontroversi  dan  juga  tekanan  dari  Jakarta  karena  Papua  sebagai bagian dari Indonesia maka Pemerintah tidak boleh membatasi  kebebasan bergerak warga Indonesia dari luar Papua ke Tanah Papua.
Pengendalian  penduduk,  terutama  penduduk  dari  luar  Papua  yang  masuk  ke  Tanah  Papua, perlu  dilakukan  sehingga  mereka  yang  datang  ke  Papua  harus  memiliki  tujuan  dan  kontribusi  yang jelas untuk OAP serta diberi waktu berapa lama tinggal. Hal ini dilakukan agar pendatang di daerah ini tidak  menjadi  beban  pembangunan  yang  semakin  berat.  Sejumlah  Perdasus  terkait  pembatasan penduduk  dari  luar  dapat  diimplementasikan  setelah  didiskusikan  dengan  berbagai  pihak  termasuk Pemerintah Pusat dengan pertimbangan perlunya jeda sesaat memberikan kesempatan agar OAP dapat berkembang dan mengembangkan dirinya.
Pembangunan  yang  dibutuhkan  OAP  adalah  pembangunan  yang  mampu  memperkuat  posisi masyarakat adat menjadi tuan di tanahnya sendiri. Salah seorang tokoh dan pendiri DAP menyebutkan
28 Pamungkas, "Building Social Resilience.”
29 Cahyo  Pamungkas  &  Nyoman  Sudira,  wawancara  dengan  YL,  Aktivis  HAM,  di  Jayapura, 18 Januari  2020; dan  Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
bahwa  indikator  pembangunan  bagi  OAP  seharusnya  diukur  dari  sejauh  mana  mereka  merasakan perdamaian  dan  kebebasan  sehingga  menikmati  kehidupan  secara  layak.  Secara  komunal  ialah, masyarakat  adat  harus  menjadi  sentral  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penerima  manfaat  dari pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang melekat pada mereka, terutama di kampung- kampung.  Sebagai  contoh,  setiap  kampung  di  Papua  memiliki  sejumlah  cerita  rakyat,  sumber  alam, dan  potensi  ekonomi,  apakah  Pemerintah  telah  mengakui  pembangunan  yang  dijalankan  telah memberi ruang untuk pengembangan berbasis masyarakat adat, atau apakah telah memberikan ruang bagi  hak  kepemilikan  masyarakat  adat  yang  semakin  kuat.  Pada  praktiknya  justru  pembangunan menyebabkan  masyarakat  adat  kehilangan  hak  atas  tanah  atau  tanah  secara  paksa  atau  sukarela diberikan oleh masyarakat adat pada pihak lain yang tidak dapat bertanggung jawab dan memberikan dampak  negatif.  Pembangunan  dimanipulasikan  sehingga  tidak  memberikan  tempat  yang  layak  bagi masyarakat adat. 30 Informan ini kemudian mengatakan sebagai berikut:
Pada tahun 2005, ketika saya pulang [ke Serui], saya menikmati suasana masa kecil yang indah seperti pergi ke laut bersama om saya untuk memancing Inilah satu suasana yang luar biasa. Kami mendapatkan banyak sekali ikan kakap. Saya membayangkan kalau ikan ini dijual pasti harganya  100,000-250,000  per  ekor.  Tapi  saya  tidak  berpikir  untuk  itu  dijual.  Saya  mau menikmati hasil pancingan saya yang segar itu. Ketika saya membutuhkan ubi sudah tersedia di depan rumah. Karena berkecukupan dengan ikan kakap dan ubi yang segar dan sehat. Ada satu ubi yang ditanam yang cukup besar yang dapat dimakan oleh satu keluarga. Ketika saya tidur di hotel berbintang lima, saya tidak merasakan makanan yang enak seperti ketika saya di Kampung  dan  mengalami  suasana  cuaca  dan  udara  yang  segar.  Nilai  kehidupan  seperti  ini tidak pernah dihargai, dalam proses pembangunan karena dollar menjadi standar penilaian dan pusat-pusat  ekonomi  membawa  persaingan  dan  memotong  cara  hidup  masyarakat  adat. Pembangunan cenderung merusak alam, dampak dari proses pembangunan yang berdasarkan nilai dolar. Dari PTFI negara menggusur masyarakat adat karena itu pembangunan mendorong marginalisasi masyarakat adat.
Informan  ini  mengilustrasikan  bahwa  pembangunan  seharusnya  menciptakan  suasana kedamaian seperti yang dialami oleh masyarakat adat tidak hanya menekankan pada dimensi ekonomi semata.  Suasana  damai  seperti  anak-anak  kecil  yang  berbaring  di  perahu  pada  intinya  ialah  tujuan pembangunan  yakni  mencapai  kebahagiaan,  yang  dilakukan  dengan  tanpa  menggusur  tanah  ulayat atau  memindahkan  tempat  hidup  mereka  atau  memaksa  perubahan  cara  hidup  mereka.  Juga  terkait dengan  ketahanan  pangan,  pembangunan  tidak  boleh  melakukan  standardisasi  dan  penyeragaman dalam  konsumsi.  Kalau  OAP  memilih  memakan  sagu,  patatas,  keladi,  dan  sejenisnya,  tidak  perlu dipaksa  untuk  menjadikan  beras  sebagai  makanan  pokok.  Aspek  terakhir  yang  paling  penting  ialah pembangunan di Papua tidak boleh merusak habitat ekologis, karena alam tersebut merupakan tempat hidup  manusia  Papua.  OAP  hidup  tergantung  dengan  alam,  mencerabut  mereka  dari  habitatnya ekologisnya  seperti  yang  dialami  oleh  Suku  Amungme  di  Mimika  berarti  merendahkan  harkat  dan martabat mereka sebagai manusia Papua. 31
Penyeragaman  adalah  kata  kunci  dalam  pembangunan  di  Indonesia,  pembangunan  ekonomi dan sosial-budaya tidak dilakukan dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya masyarakat setiap provinsi. Leonard Imbiri menceritakan bahwa ketika dirinya berkunjung ke negara-negara Melanesia
30 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
31 Harry Surjadi & Angel Manembu, “Arti Tanah bagi Orang Papua,” Kompas, 25 September 1995. Dimuat kembali dalam http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi-suku-amungme.html
seperti Solomon dan Vanuatu, ia melihat nuansa yang berbeda. 32 Misalnya konsep transportasi, bukan berarti  infrastruktur  yang  mewah  tetapi  sarana  transportasi  tersedia  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah. Begitu ada orang tenggelam di lepas pantai, tim patroli penjaga  pantai  dengan  cepat  memberikan  pertolongan.  Pembangunan  di  Melanesia  berarti  bukan mengejar sesuatu melampaui kapasitasnya. Kondisi di Papua cukup berbeda, banyak Puskesmas atau rumah sakit dibangun dengan mewah tetapi hanya ada satu atau dua dokter yang menangani pasien; jalan  dibangun  dimana-mana  tetapi  OAP  tidak  dapat  lewat  karena  biayanya  mahal  karena  harus menyewa  mobil  double  gardan.  Pembangunan  hanya  menyenangkan  imajinasi  tetapi  belum menyentuh persoalan yang nyata dihadapi oleh masyarakat adat Papua.
Menurut Leonard Imbiri, pembangunan Jalan Trans-Papua ini cenderung akan memarginalkan masyarakat  adat  Papua. 33 Menurut  pengamatannya  di  sepanjang  Trans-Papua  di  Jayapura,  ia mengamati  ada  100  kendaraan  roda  empat  dimana  92%  dikemudikan  oleh  pendatang  dan  sisanya orang  asli.  Juga  terdapat  100  sepeda  motor  yang  dikemudikan  oleh  pendatang  50%  dan  orang  asli 50%. Kalau dilihat dari jenis motornya, motor yang  dikendarai OAP rata-rata lebih baik, sedangkan motor  yang  dikendarai  pendatang  digunakan  untuk  mengangkut  barang  dagangan.  Informan  dari Uncen ( PR) mengatakan bahwa tidak semua OAP setuju dengan Jalan Trans-Papua karena penerima manfaatnya  lebih  banyak  pendatang. 34 Pengguna  jalan  trans  akan  membayar  Rp15  juta  per  mobil double gardan untuk membawa barang-barang industri dan berjalan beriringan antara 5 atau 6 mobil dari  Jayapura  ke  Wamena.  Masyarakat  menganggap  jalan  ini  untuk  menguasai  sumber  daya  OAP, memperlancar aktivitas ilegal, dan memfasilitasi pendatang untuk menembus dan menguasai ekonomi pelosok-pelosok Papua dengan mudah.
Pembangunan  Trans-Papua,  ketika  melalui  daerah  pemekaran  belum  ada  penyiapan  sosial masyarakat  yang  dilalui  jalan  ini.  Sebagai  akibatnya,  partisipasi  masyarakat  adat  di  sepanjang  Jalan Trans-Papua  masih  minim  kecuali  hanya  jualan  pinang  dan  bensin  dalam  skala  kecil  dan  terbatas. Seharusnya  Pemerintah  Pusat  mengadakan  dialog  dengan  gubernur,  bupati,  dan  masyarakat  adat sebelum  membangun  jalan  trans  ini  untuk  menyusun  perencanaan.  Masyarakat  adat  membutuhkan jalan dalam skala ke cil  karena  jalan  dengan  skala  besar  dibangun  dengan  kerangka  kepentingan pemodal  besar  untuk  membawa  logistik  dengan  kendaraan-kendaraan  besar.  Hal  ini  mengakibatkan para  pemodal  yang  menjadi  penerima  manfaat  terbesar  dari  Jalan  Trans-Papua.  Pandangan  Leonard Imbiri diperkuat oleh SW, salah seorang aktivis Gereja dari Timika: 35
Soalnya saya lihat dan alami bahwa semua infrastruktur yang dibangun tidak pernah menjawab kepentin gan OAP. Kalau mau bilang suatu pembangunan itu berhasil maka juga harus membangun  orang  asli  daerah  tersebut,  pemanfaatannya  dirasakan  juga  oleh  orang  asli. Orientasi  pembangunan  di  Papua  yang  terpusat  di  daerah  transmigrasi  telah  memangkas pertumbuhan  kampung  dan  warga  asli.  Jika  orientasi  ini  tidak  diubah,  maka  selalu  akan menjadi pembangunan orang Bugis di Papua, orang Jawa di Papua, orang Batak di Papua, dan lain-lain.  Lantas  dimana  posisi  OAP?  Kami  ada  di  tempat  yang  tidak  terjamah  oleh pembangunan.
Strategi  pembangunan  yang  belum  berpusat  pada  manusia  dan  kebudayaan  ini  telah mengasingkan OAP dari pembangunan itu sendiri. Menurut Leonard Imbiri, sebagian OAP mengalami disorientasi  identitas  sebagai  akibat  dari  disorientasi  pembangunan. 36 Kalau  dulu  mereka  bekerja  di
32 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
33 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
34 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.
35 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan SW, Aktivis Gereja di Timika, 30 Januari 2020.
36 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
kebun  sekarang  memilih  membuat  proposal  dan  meminta  dana  ke  Pemerintah  Daerah  atau  menjual tanahnya  pada  pendatang.  Contoh  lainnya  adalah  menjual  pisang  mentah  untuk  membeli  pisang goreng atau menjual ikan segar untuk membeli ikan sarden. Disorientasi budaya ialah pembangunan telah mencabut masyarakat adat dari akar-akar budayanya, sehingga menjadikan mereka kebingungan antara  meninggalkan  nilai  yang  lama  atau  menganut  nilai  baru  yang  belum  ada  pegangannya. 37 Fenomena  yang  paling  sering  terjadi  masa  kini  ialah  pemekaran  kampung  tanpa  melalui  penyiapan sosial sehingga tidak semua kampung mampu berkembang walaupun berada di sepanjang Jalan Trans- Papua.

## Depopulasi OAP dan Akibatnya
Marginalisasi yang berkelanjutan terhadap OAP di atas tanahnya sendiri menjadikan mereka secara berkala ter-depopulasi oleh pendatang di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan. Namun jika  ditelusuri  lebih  jauh,  persoalan  pendatang  di  Papua  pada  masa  kini  merupakan  masalah  yang diwariskan  oleh  Orde  Baru.  Pada  1971 terdapat  5.000  orang  yang  bertransmigrasi,  kemudian  terjadi peningkatan di 1972 yang mencapai 10.000 orang. 38 Data menunjukan hingga 1979, total transmigran mencapai  560.000  orang.  Kebijakan  transmigrasi  terus  dilaksanakan  sampai  2000  ketika  aspirasi Papua merdeka meluas dalam ruang publik. Selain transmigrasi, migrasi spontan juga terjadi di Papua, terutama dari masyarakat Bugis, Buton, dan Makassar (BBM).
Baik transmigrasi dan migrasi spontan telah mengubah komposisi penduduk Papua. Jika tahun 1971  jumlah  pendatang  mencapai  4%  dari  total  penduduk,  maka  pada  2000  mencapai  35%  dari seluruh  penduduk  di  Tanah  Papua.  Pada  1980,  total jumlah  pendatang  dibandingkan  dengan  jumlah penduduk  kota-kota  di  Papua  telah  mencapai  30%  dan meningkat  menjadi  66% pada 2000.  Elmslie menyebutkan bahwa penduduk Papua pada 1971 sebanyak 887,000 jiwa meningkat menjadi 1,505,405 pada 2000 atau rata-rata pertumbuhan 1.84% per tahun. 39 Sedangkan penduduk pendatang meningkat dari 36,000 jiwa pada 1971 menjadi 708,425 pada 2000 atau tumbuh 10,82% rata-rata per tahun. Pada tahun  yang  sama,  jumlah  penduduk  Papua  asli  menempati  posisi  minoritas  pada  kota-kota  besar terutama di Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Biak Numfor. 40 Pada tahun ini juga, mayoritas (sekitar 86%)  OAP  menetap  di  daerah  pedesaan  dan  pegunungan-pegunungan.  Michael  Rumbiak,  seorang peneliti  dari  Papua  yang  tinggal  di  Australia,  sebagaimana  dikutip  mengatakan  bahwa  kebijakan transmigrasi oleh Orde Baru bertujuan untuk ” depopulation ” OAP. 41
Meningkatnya jumlah pendatang dapat dilihat dari tempat ibadah seperti masjid dan mushola yang menjamur di kota-kota besar di Tanah Papua. Juga  banyaknya denominasi gereja yang berasal dari  luar  Papua.  Salah  seorang  informan  mengatakan  jumlah  pendatang  dapat  dilihat  pada  jemaah gereja-gereja di Kota Jayapura yang hampir 80% merupakan warga pendatang. Selain itu juga dapat dilihat  dari  penghuni  perumahan-perumahan  yang  dibangun  seperti  di  Sentani  yang  sebagian  besar dimiliki dan ditempati pendatang. 42
Berdasarkan  penelitian  Ananta  dkk.  pada  2016  mengenai  tingkat  fraksionalisasi  dan  tingkat polaritas penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat diidentifikasi bahwa tingkat heterogenitas etnis (EFI) di Provinsi Papua sangat tinggi (0,91), namun tingkat polaritas etnis (EPOI) masih cukup rendah  (0,29). 43 Etnis  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di  provinsi  ini  adalah  Dani  (23,32%)  dan proporsi OAP di tingkat provinsi masih cukup besar (76,31%). Proporsi pendatang yang lebih besar
37 R. K. Merton, Social Theory and Social Structure (New York: Free Press, 1968).
38 McGibbon, Plural Society in Peril, 20.
39 Elmslie, “West Papuan Demographic Transition.”
40 Elmslie, “West Papuan Demographic Transition,” 26.
41 McGibb on, Pitfalls of Papua: Understanding, 19.
42 Wawancara dengan P, Jayapura 15 Januari 2020
43 A. Ananta, D. R. W. W. Utami, dan N. B. Handayani, “Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia,” Asia & the Pacific Policy Studies , 3(3), (2016): 458-474.
dari  OAP  dapat  ditemukan  di  Kabupaten  Merauke,  Nabire,  Mimika,  Keerom,  dan  Kota  Jayapura. Sedangkan  di  kabupaten  lain  rata-rata  proporsi  OAP  masih  cukup  tinggi  seperti  di  wilayah  adat  La Pago,  Saireri,  Anim  Ha  kecuali  Merauke,  Mee  Pago  (kecuali  Nabire  dan  Mimika).  Sedangkan sejumlah  kabupaten  di  wilayah  adat  Pegunungan  Tengah  atau  La  Pago,  rata-rata  memiliki  tingkat homogenitas etnis yang cukup tinggi atau heterogenitas yang cukup rendah, dengan angka EFI yang di bawah  0,33  seperti  Kabupaten  Jayawijaya,  Puncak  Jaya,  Tolikara,  Nduga,  Lanny  Jaya,  dan Memberamo Tengah.
Tabel 3.3 EFI dan EPOI Provinsi Papua hasil Sensus Penduduk 2010
No. Provinsi/Kab/Kota EFI EPOI Etnis Terbesar % OAP % Provinsi Papua 0,91 0,29 Dani 23,32 76,31 1. Merauke 0,84 0,46 Jawa 34,32 37,27 2. Jayawijaya 0,32 0,49 Dani 82,02 90,79 3. Jayapura 0,92 0,27 Sentani 18,15 61,48 4. Nabire 0,89 0,36 Jawa 22,21 47,54 5. Kepulauan Yapen 0,74 0,58 Yapen 47,86 78,09 6. Biak Numfor 0,50 0,62 Biak Numfor 69.89 73,82 7. Paniai 0,11 0,20 Auwye 94,50 97,58 8. Puncak Jaya 0,11 0,20 Dani 94,31 98,24 9. Mimika 0,93 0,24 Mimika 12,95 42,51 10. Boven Digul 0,88 0,41 Mandobo 21,48 66,95 11. Mappi 0,65 0,74 Asmat 53,58 88,62 12. Asmat 0,29 0,45 Asmat 84,26 89,59 13. Yahukimo 0,71 0,66 Ngalik 48,60 98,58 14.  Pegunungan Bintang 0,66 0,81 Ngalum 42,61 95,31 15. Tolikara 0,03 0,07 Dani 98.31 99,05 16. Sarmi 0,94 0,22 Biga 14,56 70,25 17. Keerom 0,85 0,42 Jawa 34,34 41,33 18. Waropen 0,71 0,62 Waropen 51,32 79,59 19. Supiori 0,11 0,20 Dauwa 94,55 96,48 20. Memberamo Jaya 0,86 0,42 Dani 31,74 93,07 21. Nduga 0,04 0,08 Dani 97,90 99,16 22. Lanny Jaya 0,05 0,09 Ngalik 97,62 99,90 23.  Memberamo Tengah 0,34 0,63 Dani 78,98 99,47 24. Yalimo 0,07 0,13 Ngalik 96,55 99,20 25. Puncak 0,52 0,74 Dani 65,99 99,26 26. Dogiyai 0,03 0,06 Auwye 98,35 99,01 27. Intan Jaya 0,42 0,66 Moni 74,29 99,81 28. Deiyai 0,04 0,08 Auwye 97,83 98,94 29. Kota Jayapura 0,93 0,24 Jawa 19,17 34,91 Sumber: Aris Ananta dkk. (2016).
Pada  tingkat  provinsi,  Penduduk  Papua  Barat  tampak  sangat  heterogen  (EFI=0,95)  tetapi  tidak terpolarisasi ke dalam dua atau tiga kelompok etnis, atau dapat dikatakan sangat terfragmentasi (EPOI 0,19).  Kelompok  etnis  terbesar  di  provinsi  ini  adalah  Jawa  (14,76%)  dan  proporsi  penduduk  non-
Papua  adalah  51,49%  di  Papua  Barat.  Kabupaten/Kota  yang  memiliki  tingkat  heterogenitas  etnis sangat  tinggi,  lebih  dari  0,90  adalah  Kaimana,  Teluk  Bintuni,  dan  Kota  Sorong.  Dari  ketiga  daerah tersebut proporsi OAP yang paling besar adalah di Bintuni, yakni kelompok etnis Aikwakai (20,33%) lebih  tinggi  dari  Irarutu  di  Kaimana  (15,50%).  Sedangkan  kelompok  etnis  terbesar  di  Kota  Sorong ialah Jawa (13,79%). Namun, kehadiran pendatang di Fak-fak, Kaimana, dan Raja Ampat merupakan kasus lain karena mereka telah berinteraksi dengan OAP sejak  abad ke-17 melalui perdagangan dan ekspedisi Sultan Tidore. 44 Etnis terbesar di Kota maupun Kabupaten Sorong ialah Jawa. Hal ini karena Kabupaten Sorong merupakan penerima transmigrasi terbesar di Papua Barat, sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Bintuni merupakan pusat industri yang menarik tenaga kerja dari luar Papua.
Tabel 3.4 Derajat Fraksionalisasi dan Polarisasi Etnis di Provinsi Papua Barat
Hasil Sensus Penduduk 2010 No. Provinsi/Kab/Kota EFI EPOI Etnis terbesar % OAP % Papua Barat 0,95 0,19 Jawa 14,76 51,49 1. Fak-fak 0,86 0,41 Baham 32,39 47,61 2. Kaimana 0,94 0,23 Irarutu 15,50 51,56 3. Teluk Wondama 0,85 0,44 Wandamen 34,22 73,57 4. Teluk Bintuni 0,91 0,30 Aikwakai 20,33 52,97 5. Manokwari 0,86 0,44 Arfak 29,90 56,59 6. Sorong Selatan 0,85 0,46 Tehid 30,87 83,08 7. Sorong 0,80 0,52 Jawa 41,46 36,07 8. Raja Ampat 0,79 0,52 Biak-Numfor 42,49 73,4 9. Tambrauw 0,43 0,70 Karon 73,19 94,99 10.  Maybrat 0,41 0,71 Ayfat 74,05 95,4 11.  Kota Sorong 0,94 0,22 Jawa 13,79 29,93 Sumber: Aris Ananta dkk. (2016)
Depopulasi juga disebabkan karena OAP belum dapat efektif memanfaatkan hasi-hasil pembangunan. Menurut  informasi  dari  salah  seorang  akademisi  Uncen  (ER),  pendatang  lebih  siap  dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan karena masih ada kebijakan yang bersifat diskriminatif yang mengutamakan atau memprioritaskan kelompok migran seperti dalam penerimaan PNS dan dukungan politik  terhadap  anggota  DPRD  terutama  di  Kabupaten  Keerom. 45 Wilayah  ini  menyerupai  sebuah kabupaten Jawa di Tanah Papua, dimana sebagian besar penduduknya merupakan bekas transmigran. Sedangkan  Kota  Jayapura  yang  perlahan-lahan  didominasi  oleh  pendatang  terutama  Bugis,  Buton, Makassar, Jawa, dan Sumatera, juga mengalami pengalaman yang sama. Banyak rekruitmen PNS dan calon-calon  anggota  DPRD  diisi  oleh  pendatang.  Hal  ini  salah  satunya  karena  mereka  memiliki jaringan dan sumber daya yang cukup kuat.
Faktor lainnya  ialah  proses  adaptasi  masyarakat  pendatang  terhadap  perubahan  cukup  pesat, sedangkan orang asli tidak siap dengan dampak investasi dan pembangunan skala besar yang masuk ke wilayah  masyarakat  adat.  Di  hampir  seluruh  pelosok  Papua,  komunitas  pendatang  dari  luar  Papua terkenal memiliki kelebihan dalam modal dan SDM sehingga mampu menguasai sektor ekonomi. Pada umumnya mama-mama Papua, sebagai pelaku ekonomi di grass root , belum memiliki orientasi profit sehingga  tidak  cocok  dengan  ekonomi  pasar.  Mereka  lebih  memiliki  orientasi  nilai  sosial  budaya
44 M.  S.  Widjojo,  “Cross-Cultural Alliance-Making  and  Local  Resistance  in  Maluku  during  the  Revolt  of  Prince  Nuku c. 1780-1810,” Disertasi Doktoral TANAP (Towards A New Age of Partnership), IGEER, Department of History, Faculty of Arts, Leiden University, 2007.; lihat juga Pamungkas, “Papua Islam dan Otonomi.”
45 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan ER, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
karena harus menanggung kebutuhan anggota klannya seperti membiayai sekolah, berobat ke rumah sakit, acara-acara adat, dan lain sebagainya.
Pasca  kerusuhan  rasial  di Jayapura 2019,  muncul  sedikit  ketegangan  antara komunitas  OAP terutama  yang  berasal  dari  pegunungan  dengan  komunitas  pendatang  yang  tergabung  dalam Paguyuban  Nusantara.  Kelompok  ini  terdiri  dari  berbagai  suku,  termasuk  Jawa,  Sumatra,  Bugis, Buton,  Makassar,  juga  Maluku,  Timor,  Minahasa,  Toraja  dan  Batak.  Orang  Thabi,  yang  merupakan penduduk asli Kota Jayapura misalnya justru terdesak dalam konflik antara kedua kelompok ini. Pasca kerusuhan  rasial,  identitas  OAP  baik  gunung  dan  pantai  mulai  menguat  melalui  ekspresi  simbol- simbol budaya untuk membedakan dengan pendatang. Misalnya simbol Bintang Kejora, slogan ‘spirit Melanesia,’ memakai noken, berambut gimbal, lagu reggae atau musik hip-hop, dan sejenisnya. OAP membutuhkan  sebuah  identitas  kolektif  yang  berfungsi  menjadi  daya hidup  atau  memberikan  energi dan  mengarahkan  agar  komunitas  besar  OAP  dapat  berjalan  melangkah  ke  depan.  Pada  masa  lalu Arnold  Ap  berusaha  mengumpulkan  lagu-lagu  OAP  dan  membentuk  grup  musik  Mambesak  yang sering  pentas  di  RRI  Jayapura.  Namun  kemudian  Arnold  Ap  dibunuh  oleh  TNI  pada  1982  karena dugaan  menjadi  anggota  kelompok  OPM.  Pada  1999-2000,  Theys  H.  Eluay  memobilisasi  simbol- simbol Papua dengan menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Kongres II Rakyat Papua pada 2000. Namun  ia  juga  dibunuh  oleh  anggota  Kopassus  pada  2002.  Setelah  Theys  terbunuh,  nasionalisme Papua  tidak  hilang  tetapi  bertransformasi  menjadi  kebudayaan  yang  menyebar  ke  seluruh  Papua terutama di kalangan generasi muda.
Menurut keterangan dari salah satu dosen Uncen (VT), dari segi SDM, komunitas pendatang memiliki sifat bekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan fokus pada bisnis, serta dapat bertahan hidup di mana saja. 46 Sebagai contoh, setelah kerusuhan rasial dimana ruko mereka dibakar, pendatang segera membuka kembali bisnisnya dan tidak menyerah pada situasi, bahkan mereka menerima ganti rugi  walaupun  tidak  besar.  Hal  ini  berbeda  dengan  OAP  yang  mengalami  trauma  pasca  kerusuhan. Orang  asli  mengalami  kesulitan  untuk  mencontoh  semangat  pendatang  dalam  kerja  keras  karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama , OAP terbiasa hidup relatif lebih enak pada masa Belanda yang menyediakan keju, mentega, dan kebutuhan lain dengan gratis setiap minggu; sehingga mereka tidak perlu bekerja keras. Kedua , alam yang menyediakan OAP bergantung hidupnya seperti hewan buruan dan sagu. Namun, pada masa  Orde Baru dengan alih fungsi lahan, OAP menjadi tergusur perlahan- lahan dari habitatnya. Dengan demikian, OAP belum  siap menghadapi perubahan yang sangat cepat ini karena sudah terbiasa hidup bergantung pada alam.
Kondisi OAP yang ‘termarjinalkan secara ekonomi oleh pembangunan modern’ menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Salah seorang informan dari Uncen (PR) menceritakan OAP semakin lama  semakin  terpinggirkan  dalam  kehidupan  modern. 47 Tanah  yang  seharusnya  menjadi  hak  ulayat dan bersifat komunal kini dibagi-bagi per keluarga dan dijual ke pendatang. Misalnya tanah di sekitar jembatan  hotel  kamp,  dijual  satu  petak:  8x12  meter  dengan  harga  Rp12  juta.  Sebaliknya  pendatang hampir  di  semua  tempat  di  Papua  memiliki  daya  tahan  yang  cukup  tinggi,  sedangkan  orang  asli cenderung menjual tanahnya kepada mereka. Penjualan tanah dimungkinkan jika ada persetujuan dari pemilik  tanah  dan  kepala  suku.  Selain  itu,  terdapat  pelepasan  adat  ditandatangani  oleh  kepala lingkungan dan kepala kampung serta Kepala Kantor BPN setempat.
Menurut  YL,  seorang  aktivis  HAM  di  Sentani,  perlawanan  terhadap  dominasi  ekonomi  pendatang telah  muncul  di  Manokwari  dan  Jayapura 48 Misalnya  mama-mama  asli  Papua  memprotes  pendatang dan  minta  proteksi  Pemerintah  Daerah,  yaitu  pendatang  tidak  boleh  menjual  komoditas  khas  OAP: noken,  pinang/sirih,  serta  sagu.  Menurut  keterangan  dosen  Uncen  (VT),  mama-mama  Papua
46 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
47 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan PR, Dosen Uncen, di Jayapura, 17 Januari 2020.
48 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020
sebetulnya  adalah  pelaku  perekonomian  OAP  yang  riil  dalam  kehidupan  sehari-hari. 49 Mereka membuat  noken  karena  hanya  memiliki  uang  yang  terbatas  untuk  modal  membeli  benang.  Sayang sekali Pemerintah belum memberdayakan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan modal yang  terbatas  mereka  hanya  mampu  menjual  pinang  atau  membeli  benang  noken.  Mereka  memiliki beban  ganda  baik  bekerja  di  kebun,  membuat  noken,  atau  menjual  pinang  sambil  tetap  melakukan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, noken, pinang/sirih, dan sagu harus dijual oleh OAP sebagai bagian dari proteksi ekonomi paling mendasar. Pengamatan penulis juga menunjukkan bahwa protes mama-mama  Papua  seperti  ini  terdapat  di  Kota  Sorong,  Kabupaten  Sorong,  dan  Saosapor,  ibu  kota Kabupaten Tambrauw pada bulan Juli 2019.
Selain itu, terdapat gerakan dari anak-anak muda yang kembali dari kota ke kampung. Mereka melakukan  refleksi  dan  mengakui  adanya  krisis  identitas  OAP  yang  mulai  tercerabut  dari  akar kebudayaannya.  Mereka  tidak  menolak,  bahkan  ikut  pembangunan  karena  ingin  hidup  lebih  sehat, menginginkan  agar  angka  harapan  hidup  tinggi,  dan  dapat  bekerja  kebun  walaupun  jarak  ke  kebun cukup jauh. Seusai sekolah, sebagai anak-anak muda sudah banyak  yang kembali kampung. Mereka membuat  media  film  dan  diskusi-diskusi  dengan  komunitas  di  Papua  dan  Papua  Barat.  Mereka mengadakan  festival  film untuk  mengembalikan  manusia Papua  yang  memiliki akar  kebudayaannya seperti  orang  Hubula  di  lembah  Baliem.  Salah  seorang  aktivis  Fransiskan  Papua,  BK  mengatakan “ Kami   sebagai pendatang walau kerja di SKPKC, saya ini pendatang, suatu saat akan pulang, jadi kamu  yang  teruskan,  jadi  masing-masing  harus  aktif,  kita  harus  berjuang  ruang  ini  harus  direbut, ruang  ini  harus  kamu  rebut  kembali,  jangan  biarkan  perampasan  lahan  oleh  orang  dari  luar .” 50 Gerakan ini juga membangun kesadaran bahwa anak-anak muda setelah selesai sekolah di kota harus kembali  ke  kampungnya  masing-masing  membangun  daerahnya  dengan  memanfaatkan  SDM  dan SDA yang ada serta mengelola tanah agar tidak dijual ke pendatang atau projek-projek pembangunan lainnya. Hal ini penting karena tanpa tanah, OAP akan semakin terpinggirkan dan tidak akan memiliki masa depan di Papua.
Menurut  YL,  pendatang  menggunakan  strategi  budaya  untuk  mendekati  OAP  sehingga mereka  dapat  dipengaruhi  secara  ekonomi  atau  politik. 51 Misalnya,  mereka  sering  mengantar  bahan makanan dan minuman seperti beras, gula, kopi, indomie, dan sarden. Setelah itu, mereka minta untuk menyewa tanahnya dibangun ruko dengan dibayar sesuai harga yang berlaku. Setelah beberapa tahun karena  hutang  budi  pada  pendatang  tersebut,  pemilik  tanah  sering  kali  menjual  tanah  yang  dipakai ruko pada pendatang. Cerita lain mengisahkan seorang pendatang yang menang dalam Pemilu DPR di Kabupaten Jayapura pada 2019, sebagai berikut:
Seorang  calon  anggota  DPR  RI  dari  pendatang  menang  di  Sentani,  Ibu  Kota  kabupaten Jayapura. Ia kalau ada duka selalu melayat dan membantu yang sedang duka, kalau ada hajatan selalu datang, kasih sumbangan, kita ini susah bilang ke orang kampung, bahwa mereka sedang dieksploitasi  untuk  kepentingan  politik.  Orang  kampung  tulus,  kalau  ada  yang  sakit  dikasih uang,  dibantu  mobil  ambulans,  dibayarin  rumah  sakitnya.  Kemudian,  mereka  dieksploitasi habis-habisan tanahnya dibeli dan suaranya juga dibeli.
Pendatang lebih siap dengan pembangunan, menurut informasi pimpinan DAP, Leonard Imbiri, karena konsep pembangunan adalah konsep pendatang. 52 OAP tidak memiliki pikiran untuk bertempat tinggal di ruko, akan tetapi tinggal di rumah bersama keluarga. Sedangkan pendatang terbiasa tinggal di ruko, tempat hidup sekaligus tempat berdagang. Fenomena seperti ini, untuk menghindari marginalisasi dan
49 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan VT, Dosen Uncen, di Jayapura, 15 Januari 2020.
50 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara BK, pada 17 Januari 2020.
51 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020
52 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan Leonard Imbiri, tokoh adat, di Jayapura, 18 Januari 2020.
depopulasi, perlu penyiapan sosial OAP dengan menggunakan konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat adat. Leonard Imbiri dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut.
Contoh lagi, anda datang  ke sini bangun jalan, coba suruh OAP kerja jalan, OAP tidak akan kerja,  malah  akan  meminta  ganti  rugi  atas  tanah  yang  dibuat  untuk  jalan.  OAP  memiliki pandangan  yang  berbeda.  Kalau  Pemerintah  ingin  bangun  lapangan  terbang,  maka  jadikan lapangan terbang itu milik mereka, sehingga mereka akan ikut kerja dan merelakan tanahnya. Kalau jalan itu milik Pemerintah, kau harus bayar kitorang punya tanah. Hari ini Pemerintah bangun  jalan  Pemerintah,  gedung,  kau  bayar  saja.  Jadi  kalau  mau  membangun  jalan,  jangan jalan negara tetapi jalan milik masyarakat. Pemerintah mengawasi saja, bagaimana mekanisme kerjanya serahkan pada masyarakat, mereka akan jaga, intinya adalah bagaimana menciptakan masyarakat  setempat  menjadi  bagian  dari  proses  pembangunan,  mereka  disiapkan  untuk memasuki pembangunan, siap interaksi dengan pihak lain.
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan selama ini tidak menempatkan OAP sebagai pemilik pembangunan. Argumentasinya, semua tanah di Papua adalah milik OAP secara komunal,  sehingga  apapun  proyek  infrastruktur  Pemerintah,  baik  jalan,  bandara,  maupun  pelabuhan harus  menempatkan  OAP  seolah-olah  sebagai  proyeknya  dan  miliknya,  bukan  projek  negara.  Kalau dikatakan, semuanya adalah projek negara dan dilaksanakan oleh orang non-Papua, maka OAP akan menuntut  pembebasan  tanah  sebelum  pembangunan  dilaksanakan.  Sebaliknya,  kalau  dikatakan  ini adalah projek untuk masyarakat atau OAP dan dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari OAP  di  dalamnya,  maka  mereka  akan  memberikan  tanahnya  secara  sukarela.  Inti  dari  sejumlah pernyataan  di  atas  adalah  Pemerintah  dan  pihak  swasta  yang  terlibat  dalam  pembangunan  di  Tanah Papua harus  melibatkan orang  asli sebagai bagian dari proses pembangunan dan memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang asli. Bahkan kalau perlu menyiapkan mereka, termasuk melatih SDM mereka agar dapat bekerja dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
Mengapa tanah tersebut nilainya sangat penting bagi OAP? Karena tanpa tanah dan sumber daya alam di dalamnya atau di atasnya, OAP tidak akan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan. Misalnya masyarakat asli di Merauke tidak semuanya dapat belajar pada transmigran untuk menanam padi,  meskipun  sebagian  mereka  dapat  beradaptasi.  Orang  Marind  terbiasa  hidup  dari  berburu  dan mengkonsumsi  sagu, perlu waktu untuk penyiapan  sosial yang cukup lama untuk mengubah mereka jadi  petani  seperti  para  transmigran.  Demikian  juga  dengan  proyek Merauke  Integrated  Food  and Estate (MIFE),  orang  Marind  tidak  dapat  dipaksa  untuk  bekerja  di  perkebunan  sawit.  Sebagai akibatnya,  transmigrasi  dan  MIFE  membuat  orang  Marind  semakin  terasing  dari  tanahnya  sendiri, sebagian terpaksa menyerahkan tanah yang merupakan tempat hidup dan berburu, kemudian mereka tinggal ke tempat yang lebih jauh.
Pengambilalihan tanah dari OAP baik secara legal maupun ilegal oleh  perusahaan perkebunan sawit merupakan fenomena yang sekarang ini berlangsung di sejumlah tempat di Papua termasuk Merauke, Boven Digul, Nabire, dan Teluk Wondama. 53 Bahkan di Jayapura, pembangunan pelabuhan kargo di Depapre  juga  sedang  bermasalah  terkait  dengan  hak  ulayat  perairan  yang  belum  diatur  ketentuan perundang-undangannya.  Sedangkan  penguasaan  tanah  adat  Papua  oleh  TNI  terjadi  di  Biak  oleh Angkatan Udara, di Manokwari oleh angkatan Darat, dan sejumlah tempat lainnya. Berbagai bentuk
53 Pusaka, Setahun Moratorium: Mendesak Negara, Memulihkan Hak Masyarakat, Laporan Pusaka 2019 (Jakarta: Yayasan Pusaka, 2019).
land  grabbing ,  depopulasi,  dan  kerusuhan  rasial  menjadikan  kerangka  penentuan  nasib  sendiri menguat dalam konteks perjuangan untuk bertahan hidup OAP di kalangan aktivis politik Papua.
OAP yang jumlahnya semakin sedikit dan berada di pinggiran dalam perekonomian ekonomi juga mengalami marginalisasi dalam nilai adat karena lembaga adat telah dilemahkan oleh Pemerintah. Sebagai  contoh  Pemerintah  hanya  mengakui  LMA  dan  memberikan  stigma  terhadap  DAP  yang dibentuk  dari  bawah.    LMA  dibentuk  oleh  Pemerintah  pada  masa  Orde  Baru,  pertama  kali  diketuai oleh Theys H Eluay. Kemudian pada 2000, pasca Kongres II Rakyat Papua, Theys Hiyo Eluay sebagai Ketua  LMA  menerbitkan  SK  Panitia  KBMAP  pada  tahun  2001.  SK  ini  dikeluarkan  karena  ada kesadaran bahwa LMA hanya menjadi bantal stempel pembangunan dank arena itu perlu dibentuk satu kelembagaan yang mendapat mandate rakyat. KBMAP I baru dilaksanakan pada 2002 setelah Theys terbunuh.  Pada  2011,  dilaksanakan  KBMAP  II  di  Gor  Cenderawasih  Jayapura,  di  mana  Forkorus Yaboisembut, S.Pd terpilih menjadi Ketua DAP. DAP di bawah kepemimpinan Forkorus Yaboisembut cenderung  menjadi  salah  satu  faksi  politik  dengan  mendeklarasikan  diri  menjadi  Negara  Republik Federal  Papua  Barat  (NRFPB),  dimana  Forkorus  sebagai  Presiden  dan  Edison  Waromi  menjadi Perdana  Menteri.  Forkorus  kemudian  memecat  beberapa  tokoh  DAP  yang  dianggap  tidak  sejalan, seperti  Leonard  Imbiri,  Fadhal  Al-Hamid,  dan  Jakob  Kasimat.  Mereka  yang  dipecat  berpandangan bahwa DAP bukan sebuah gerakan politik seperti Presidium Dewan Papua (Papua) tetapi harus fokus pada perjuangan hak-hak dasar OAP terutama hak atas SDA dan kebudayaan. Selanjutnya pada 2015, dilakukan  KBMAP  III  di  Biak  dan  memilih  Mananwir  (ketua  suku)  Yan  Pieter  Yarangga  sebagai ketua  DAP  dan  Leonard  Imbhiri  sebagai  Sekretaris  Umum  DAP.  Persoalan  yang  muncul  adalah sebagian pendukung Forkorus terutama dari DAP La Pago tidak mengakui kepemimpinan Yarangga dan mendeklarasikan diri sebagai DAP di bawah Dominikus Surabut. Kelompok ini juga menyatakan sebagai DAP La Pago. Perpecahan internal dan kurangnya rekognisi terhadap DAP menjadikan upaya pelestarian  dan  perlindungan  nilai  adat  menjadi  kurang  efektif,  sehingga  tidak  ada  upaya  sistematis untuk  melakukan  revitalisasi  nilai  adat  OAP.  Bahkan,  nilai  tersebut  sengaja  dilemahkan  karena dianggap sebagai penghambat pembangunan. 54
Namun  demikian,  tidak  semua  lembaga  pemerintah  bersikap  antipati  terhadap  DAP  yang merupakan representasi gerakan kebudayaan OAP. Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada masa Yohanna Yembise, meminta masukan DAP untuk memberdayakan perempuan asli Papua. Kemudian, DAP membentuk Kelompok Kerja Perempuan Adat dan membantu program kementerian ini di tujuh wilayah  adat  seperti:  Jayapura,  Manokwari,  Wamena,  Biak,  Kaimana,  Dogiyai,  dan  Merauke.  Pokja Perempuan  membantu  program  ini  dengan  dialog  dengan  mama-mama  asli  Papua  yang  bekerja  di pasar,  program  apa  yang  mereka  inginkan  dari  Pemerintah.  Kemudian  hasil  dialog  tersebut direkomendasikan  pada  Kementerian  dan  ditindaklanjuti  seperti  penanganan  pasar  mama-mama, dukungan bagi kerajinan noken, dan pembuatan kelompok kerja perempuan adat.
Identitas  kesukuan  di  Papua  masih  cukup  kuat  dimana  setiap  suku  memiliki  sistem pemerintahan adat, bahasa, dan wilayah serta tradisi kebudayaannya. Hak kepemilikan sumber daya di wilayahnya ada pada setiap suku. Program-program pembangunan Pemerintah seharusnya dibicarakan oleh Pemerintah dengan setiap suku yang menjadi lokasi program tersebut. Putusan MK No 35/2018 mengatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Oleh karena itu, prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) harus dipraktikkan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Kepala suku dan komunitasnya harus diinformasikan dan dimintai izin atau persetujuan dan diberikan hak-haknya. Menurut  FA,  seorang  tokoh  DAP,  Pemerintah  dan/  pihak  swasta  harus  berbicara  dengan  para  pihak atau  tokoh  yang  representatif  dari  suku  tersebut  sebelum  pembangunan  dimulai.  Kemudian  sebelum
54 Bahkan,  selain  lembaga  adat,  pengaruh  gereja  juga  dilemahkan  sehingga  masyarakat  tidak  memiliki  panduan  nilai kebudayaan dan agama karena beberapa pimpinan denominasi gereja telah menyatakan sikap kritis terhadap ketidakadilan di Papua terutama  Gereja Kingmi,  Gereja Baptis, Gereja Injili di  Indonesia (GIDI),  dan Gereja Kristen Injili  di  Tanah Papua (GKIT).
projek  dijalankan  harus  dilakukan  penataan  masyarakat  adat  terlebih  dahulu,  misalnya  dengan pemetaan  partisipatif  untuk  mengidentifikasi  siapa  pemilik  lahan  dan  sampai  mana  batasnya,  serta siapa  saja  yang  berhak  menerima  kompensasi.  Wilayah-wilayah  hak  ulayat  dan  pemiliknya  harus dipetakan  jelas  baru  program  pembangunan  dilaksanakan.  Namun,  persoalan  juga  muncul  dari kalangan internal masyarakat asli di Papua. Misalnya ketika tanah dalam bentuk hutan biasanya OAP tidak akan membicarakannya atau menuntut klaim, tetapi begitu ada pemukiman berkembang di suatu wilayah adat, mereka baru berebut klaim atas nilai tanah tersebut.
Menurut  FA,  strategi  lain  untuk  mencegah  marginalisasi  dan  depopulasi  OAP  sekaligus mendorong  pembangunan  berbasis  masyarakat  adat  adalah  mengkonfirmasi  kebutuhan  masyarakat adat. 55 Memang harus diakui masih ada beberapa praktik adat yang menghambat pembangunan tetapi secara perlahan akan dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat seperti memotong jari tangan  satu ruas  ketika  saudaranya  meninggal,  atau  tradisi  mas  kawin  yang  mahal,  serta  pengekangan  terhadap perempuan.  Sekarang  ini  banyak  perempuan  dari  pegunungan  yang  menjadi  anggota  DPRD,  DPRP, dan  DPR  RI.  Perempuan  dari  pegunungan  yang  dulu  masih  sedikit  menempuh  pendidikan  tinggi sekarang  sudah  banyak  yang  sekolah  lanjut  seperti  halnya  orang  pesisir.  Program-program pembangunan semua harus terkonfirmasi dengan adat istiadat. Contoh lain adalah pengalaman Steven Abraham,  seorang  pengusaha  dari  Merauke  yang  membangun  jalan  di  Nduga  sebelum  PT  Istaka Karya.  Pengusaha  ini  telah  membangun  jalan  di  Nduga  selama  sepuluh  tahun  sejak  pemekaran. Setelah memenangkan tender, dia pergi menemui ketua-ketua suku Nduga dan membuat kesepakatan bahwa  tidak  ada  tentara  yang  dilibatkan  dalam  proyek  konstruksi  jalan  tersebut.  Kemudian,  ia mengadakan  upacara  bakar  batu  sebagai  tanda  masuk  dengan  mengundang  masyarakat  pemilik  hak ulayat di lokasi yang akan dibangun. Selama pembangunan berjalan, ia menyediakan dua dapur umum untuk melayani konsumsi karyawannya dan juga masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun.

## Makna Pembangunan, Marginalisasi dan Depopulasi OAP
Marginalisasi  dan  depopulasi  beserta  dampaknya  merupakan  persoalan  besar  yang  dialami oleh  OAP  pada  masa  kini  selain  kekerasan  politik.  Keduanya  bersumber  dari  konsep  pembangunan yang  tidak  mengangkat  harkat  dan  martabat  manusia  Papua  dan  tidak  memberikan  tempat  pada kebudayaan OAP. Pater Neles Tebay dalam ceramahnya di LIPI pada 2014 menjelaskan relasi antara praktik  pembangunan  dan  kebudayaan  sebagai  berikut. Pertama ,  OAP  dipandang  sebagai  makhluk primitif,  belum  maju,  masih  berada  pada  taraf  awal  perkembangan  manusia.  Semua  kehidupan berlangsung menurut hukum adat. Segala permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan diselesaikan menurut  praktek  dan  tradisi  kebudayaan.  Pandangan  ini  diperkuat  dengan  minimnya  pendidikan formal  di  tengah  OAP.  OAP  masih  terbelakang  karena  tidak  memiliki  pengetahuan  modern. Pandangan di atas terungkap jelas ketika orang non-Papua melihat OAP yang menggunakan koteka. Koteka dipandang sebagai simbol keterbelakangan dan keprimitifan yang memalukan bagi Pemerintah Indonesia.  Pemerintah  mengira  bahwa  orang  masih  mengenakan  koteka  karena  tidak  mempunyai pakaian, maka diluncurkan operasi koteka dimana pakaian dibagikan secara gratis agar dipakai. Jadi koteka tidak dipandang sebagai hasil dari local genius tetapi simbol keterbelakangan dan kemiskinan, OAP  yang  mengenakan  koteka  dipandang  sebagai  primitif,  terbelakang,  dan  belum  tahu  banyak tentang modernitas.
Kedua , ketika semua unsur kebudayaan Papua dipandang bercorak primitif dan terus-menerus mendengarkan  pernyataan  tentang  keprimitifan  kebudayaan  ini,  maka  salah  satu  akibatnya  adalah OAP  sendiri  tidak  menghargai  nilai  kebudayaannya  sendiri.  Sebagai  akibatnya  mereka  merasa malu menggunakan bahasa daerahnya, terutama di hadapan orang dari luar sukunya karena takut dipandang
55 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan FA, tokoh adat, di Jayapura, 16 Januari 2020.
sebagai  primitif  atau  masih  kuno.  Anak-anak  muda  kini  lebih  lincah  berbahasa  Indonesia  daripada berbahasa daerah karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar di rumahnya.
Ketiga ,  sebagai  konsekuensi  dari  pandangan,  maka  kebudayaan  Papua  dipandang  sebagai penghambat pembangunan. OAP belum bisa berkembang karena hidupnya masih terikat kuat dengan tradisi kebudayaannya. Tim peneliti biasa mendengar kalimat seperti ini, “orang di sini masih terikat pada adat sehingga sulit maju.” Pandangan ini melahirkan suatu stereotip bahwa “OAP tidak mampu atau tidak bisa.” Dengan demikian tradisi kebudayaannya pun tidak diperhitungkan sama sekali dalam membuat kebijakan pembangunan di Papua. Bagi Pemerintah Indonesia, tidak ada hal menarik yang dapat dipelajari dari kebudayaan tradisional Papua. Maka bisa dimengerti apabila tidak banyak orang Indonesia  yang  melakukan  penelitian  terhadap  kebudayaan  Papua.  Keengganan  orang  Indonesia mempelajari kebudayaan Papua dapat dipahami karena orang biasanya ingin mempelajari sesuatu yang baru,  bukan  sesuatu  yang  primitif.  Studi  tentang  budaya  Papua  tidak  ada  gunanya  karena  tidak  ada yang bisa dipelajari untuk hidup dan mengembangkan diri. Kebudayaan Papua tidak diperlukan demi kemajuan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Oleh karena itu kebudayaan Papua tidak diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di Tanah Papua.
Oleh  karena  itu,  dapat  dimengerti  apabila  kebudayaan  Papua,  selain  ukiran  Asmat  dan sejumlah lagu Papua, kurang dipromosikan dan karena itu pula tidak dikenal di Indonesia. Akibatnya, Pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  tidak  mengenal  karakter  OAP  serta  nilai  fundamental  yang menopang hidup OAP sejak dahulu hingga kini. Ketika kebudayaan Papua dipandang primitif, maka OAP  pun  dilihat  sebagai  orang  yang  masih  primitif.  Ketika  kebudayaan  Papua  dipahami  sebagai penghambat  kemajuan  dan  pembangunan,  maka  para  penganut  kebudayaannya  masih  dipandang sebagai  “orang  yang  tidak  bisa  atau  mampu”  dan  karena  itu  tidak  dapat  dilibatkan  dalam pembangunan.
Pada  tingkatan  praktis,  praktik-praktik  ekonomi  di  Papua  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari kebudayaan  OAP.  Perekonomian  di  Papua  tidak  hanya  meliputi  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi tetapi juga mencakup rangkaian tradisi kultural seperti perkawinan, duka, pertukaran barang berharga, dan  lain-lain.  Sebagaimana  ekonomi  etnis  Melanesia,  OAP  melihat  perekonomian  yang  baik mencakup  relasi  harmoni  dengan  leluhur,  alam,  dan  sesama.  Misalnya  usaha  membuka  kebun  akan berjalan  dengan  baik  jika  dikaitkan  dengan  leluhur,  alam,  dan  sesama  manusia  berlangsung  dengan baik. Pandangan ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menekankan pada individualisme dan  keuntungan  sebesar-besarnya.  Perbedaan  lain  ialah  ekonomi  Papua  lebih  ditunjukkan  pada kesempatan dan kemampuan untuk menghasilkan makanan seperti ubi, petatas, keladi, dan lain-lain. Hasil kebun yang melimpah akan meningkatkan kedudukan seseorang dalam komunitas kulturalnya. 56 Kita  juga  harus  memahami  bahwa nilai  akhir  dari  ekonomi  Papua  bukanlah  akumulasi  kapital  atau komoditas,  akan  tetapi  hidup  baik  dengan  kerabat  dan  leluhur,  sehingga  tercipta  relasi  harmonis dengan  keluarga  inti  dan  klan  sesuai  dengan  norma.  Misalnya  hasil  kebun  atau  hasil  buruan  tidak hanya dimakan oleh keluarganya sendiri tetapi dibagi pada keluarga yang lain, sehingga antar keluarga saling  memberi  dan  menerima.  Produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  selalu  bersifat  komunal.  Relasi kekerabatan baik di dalam klan maupun antar klan jauh lebih penting daripada menyimpan hasil kebun untuk  dikonsumsi  sendiri.  Dengan  demikian,  asas  resiprositas  merupakan  inti  dari  perekonomian Papua yang berciri khas komunal. 57
Selain  melakukan  revitalisasi  kebudayaan  OAP,  kita  harus  lebih  memperhatikan  upaya memperbaiki  sumber  daya  manusia  OAP.  Marginalisasi  dan  depopulasi  yang  terjadi  dimungkinkan karena  rendahnya  sumber  daya  manusia  Papua.  Bagian  ini  akan  memaparkan  sedikit  kondisi
56 SKPKC,  “Rekam  Jejak,  Perjuangan  Mama-Mama  Pedagang  Asli  Papua  untuk  Mendapatkan  Pasar  di  Tengah  Kota Jayapura,” SKPKC, Seri Memoria Passionis No. 23 (2011), hlm. 71.
57 SKPKC, “Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama,” 73.
pembangunan pendidikan di Kota Jayapura yang paling maju di Provinsi Papua. Pendidikan di Tanah Papua  dapat  dibedakan  antara  di  daerah  kota,  pesisir,  terisolasi,  dan  terpencil.  Misalnya  kegiatan belajar  mengajar  dapat  berjalan  setiap  hari  di  daerah  kota  dan  sebagian  pesisir.  Contoh  di  daerah perkotaan,  misalnya  Kota  Jayapura,  Sentani,  Kota  Sorong,  dan  Manokwari.  OAP  yang  tinggal  di kawasan  perkotaan  dapat  dikatakan  sudah  memiliki  tradisi  pendidikan  modern.  Namun,  kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan setiap hari di daerah terpencil. Sedangkan di daerah yang masih terisolasi yang berjalan adalah pendidikan adat yang hanya diterima oleh laki-laki.  Di daerah terpencil seperti Wamena, tingkat kehadiran guru masih menjadi persoalan. 58
Hasil  penelitian  Afriansyah  merekomendasikan  perlunya  pendekatan    pendidikan  di  Tanah Papua  berbasis  geografis,  sosial  budaya,  dan  demografi. 59 Diharapkan  sistem  pendidikan  yang  khas Papua  mampu  membentuk  karakter  OAP  yang  mampu  menggerakkan  birokrasi  ekonomi,  sistem politik,  dan  budaya,  sehingga  mampu  menjadi  tuan  di  atas  tanahnya  sendiri.  Selain  itu,  relevansi pendidikan adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang pada masa lalu menjadi sangat penting untuk menjaga  keberlanjutan  nilai  budaya  OAP  pada  masa  kini  sehingga  tetap  memiliki  pegangan  dalam perubahan sosial yang berjalan dengan cepat. Di daerah yang didominasi pendatang, sistem pendidikan perlu menyiapkan anak Papua untuk dapat bertahan hidup ketika mereka terhubung dengan dunia luar. Di wilayah yang didominasi OAP, pendidikan harus lebih didesain pada upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

## Kesimpulan
Sebagaimana  telah  disampaikan  dalam  paparan  di  muka,  sejak  delapan  belas  tahun implementasi Otonomi Khusus Papua, tahun 2002, pembangunan di Tanah Papua menghasilkan masih rendahnya  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  tingginya  tingkat  kemiskinan  di  kabupaten-kabupaten yang jumlah penduduknya didominasi oleh orang asli Papua. Selain itu, sentra-sentra perkembangan ekonomi lebih banyak di kota-kota yang didominasi oleh komunitas pendatang maupun daerah yang menjadi lokasi transmigrasi. Kondisi ini memperkuat hasil-hasil kajian sebelumnya yang menguraikan mengenai marginalisasi orang asli papua dalam pembangunan Indonesia.
Marginalisasi  tersebut  dapat  dipahami  dalam  dua  perspektif. Pertama ,  konsep  dan  strategi pembangunan  Indonesia  yang  berbasis  pada  pertumbuhan  dan  ideologi  kapitalisme,  tidak  sesuai dengan  sistem  kebudayaan  dan  nilai-nilai  tradisi  orang  asli  Papua,  sehingga  wajar  jika  komunitas pendatang  menerima  manfaat  pembangunan  lebih  banyak.  Sistem  kebudayaan  Melanesia  yang berbasis pada komunalitas, pertukaran dan keseimbangan antara alam, manusia dan kekuatan penguasa alam semesta belum dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan Indonesia. Kedua , orang asli Papua  belum  dipersiapkan  secara  sungguh-sungguh  agar  dapat    terlibat  dalam  pembangunan  atau mampu  memanfaatkan  hasil-hasil  pembangunan.  Sebagai  akibatnya,  dalam  perubahan  sosial  yang disebabkan  oleh  migrasi,  perkembangan  teknologi,  dan  percepatan  pembangunan,  maka  orang  asli papua hanya menjadi objek, bahkan korban dalam pembangunan.
Marginalisasi orang asli Papua yang berkelanjutan di atas Tanah nya sendiri secara bertahap menyebabkan  pertumbuhan  orang  asli  Papua  lebih  lambat  dibandingkan  komunitas-komunitas pendatang.  Walaupun terus mengalami pertumbuhan  yang relatif stabil, namun pertumbuhan jumlah penduduk dari komunitas pendatang lebih besar daripada orang asli Papua. Fenomena ini menjadikan orang  asli  Papua  dalam  kurun  waktu  1971-2000  relatif  ter-depopulasi.  Setelah  reformasi  1998  yang dilanjutkan  dengan  dengan  Otonomi  Khusus  Papua,  marginalisasi  dan  depopulasi  terus disampaikan secara  akademik  baik  pada  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Namun,  demikian,  belum  ada upaya-upaya  yang  serius  dari  Pemerintah  pusat  maupun  Pemerintah  Papua  atau  Papua  Barat  untuk
58 Cahyo Pamungkas & Nyoman Sudira, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.
59 Afriansyah, et.al., Policy Paper: Alternatif Pendidikan , 15.
menyelesaikan  kedua  persoalan  ini.  Salah  satu  strategi  yang  tepat,  penulis  kira,  adalah  dengan melaksanakan pembangunan berbasis kebudayaan Melanesia yang tepat sesuai dengan sistem nilai dan praktik-praktik kebudayaan orang asli Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriansyah, Anggi., Kusumaningrum, Dini D., Baskoro, Andhika A., dan Prasojo Ari, P.S. (2019). Policy  Paper  Alternatif  Pendidikan  Bagi  Orang  Asli  di  Provinsi  Papua  Barat .  Jakarta: Kedeputian IPSK-LIPI.
Badan Pusat Statistik. (2010). Sensus Penduduk 2010.
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9100000000 dan
https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=9400000000
Chauvel, Richard. (2004). "Constructing Papuan nationalism: History, ethnicity, and adaptation."
(2004).
Deb, D. (2009). Beyond developmentality: Constructing inclusive freedom and sustainability . London & Sterling VA: Earthscan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua. (2018). Profil kesehatan Provinsi Papua 2017. Jayapura: Dinas kesehatan Provinsi Papua.
Elmslie, Jim, and Camellia Webb-Gannon. "A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua."
Griffith Journal of Law & Human Dignity 1, no. 2 (2014). Elmslie, Jim. West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census:" slow Motion Genocide" Or Not? . Centre for Peace and Conflict Studies, 2010. Farhadian, C.E. (2005). Christianity, Islam, and nationalism in Indonesia. London: Routledge. Lagowan,  Bernard.  (2017,  November  7).  Upaya  Belanda  membangun  kesehatan  Papua.
Didownload dari: https://suarapapua.com/2017/10/25/upaya-belanda-membangun-kesehatan-papua/ Li, T. M. (1999). Compromising power: Development, culture, and rule in Indonesia. Cultural anthropology , 14 (3), 295-322.
Mansoben, Johszua Robert. "Sistem politik tradisional di Irian Jaya, Indonesia: studi perbandingan."
PhD diss., 1994.
McGibbon, Rodd. 2004. “Plural Society in Peril: Migraton, Economic Change, and the Papua
Conflict.”  Policy  studies  13  di  East-West  Center-Wasington.  www.eastwest.org.  Diakses  24 Oktober 2007.
McGibbon, Rodd. 2006. “Pitfalls of Papua Understanding the Conflict and its Place in Australia– Indonesia  Relations,”Lowy  Institute  Paper  13.  New  South  Wales:  Lowy  Institute  for International Policy.
Oktafiani, I., Suyadnya, I. W., & Triyono. (2019). PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP  MASYARAKAT  KEPULAUAN  KECIL  TERLUAR  DI  PAPUA,  INDONESIA. Masyarakat Indonesia , 45 (2), 139–157. LIPI & TAF. (2019). Jalan untuk Komunitas: Membangun Infrastruktur Konektivitas Jalan untuk Penghidupan Orang Asli Papua dan lingkungan hidup . Jakarta: LIPI & TAF.
Pamungkas, Cahyo (2008). Papua Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi identitas di kalangan orang Papua, Tesis pada Magister Sosiologi FISIP UI, Depok.
Pamungkas, Cahyo. (2018). "Building Social Resilience on Asmat People: Social and Cultural Perspective." Kapata Arkeologi 14, no. 1 (2018): 111-122.
Pamungkas, Cahyo (2018b). Can infrastructure bring peace to West Papua, makalah dipresentasikan di International Peace Research Association Conference tanggal 14-18 November 2018 di
Ahmedabad, Hyderabad India. Pusaka. (2019). Setahun Moratorium: mendesak negara, memulihkan hak masyarakat, Laporan Pusaka 2019. Jakarta: Yayasan Pusaka
Rumaseb, Josep & Belau, Arnold. (2018, 12 Februari). Saya Siap Mati: Revitalisasi Perjuangan Uskup Muninghoff dalam Advokasi HAM di Tanah Papua (Bagian Pertama)" . ttps://suarapapua.com/2018/02/17/saya-siap-mati-untuk-papua-perjuangan-uskup-muninghoff-dalam- advokasi-ham-di-tanah-papua-bagian-kedua-habis/
Sen, A. (2000). Development as freedom . Oxford: Alfred A. Knopf, Inc. Surjadi, Harry & Manembu, Angel. (1995). Arti Tanah bagi Orang Papua. Harian Kompas 25
September 1995, dimuat kembali dalam http://www.sastrapapua.com/2017/02/arti-tanah-bagi- suku-amungme.html
Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKP-KC). (2011). Rekam Jejak, Perjuangan Mama-Mama Pedagang Asli Papua untuk Mendapatkan pasar di Tengah Kota Jayapura . Seri Memoria Passionis No. 23. Jayapura: SKPKC-FP. Tanasaldy, T. (2012). REGIME CHANGE AND ETHNIC POLITICS IN INDONESIA: Dayak politics of West Kalimantan KITLV Press Leiden . Leiden: KITLV Press.
Tebay, Neles. (2014). Makna Integrasi dengan Indonesia Menurut Orang Papua: Sebuah Perspektif Antropologi  Kebudayaan.  Makalah  dalam  Seminar  Integrasi  Sosial  ekonomi,  sosial  budaya dan sosial politik, oleh Tim Kajian Ppaua LIPI tanggal 14 Desember 2014.
Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI. (2019). Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk Orang Asli Papua di Papua Barat . Jakarta: Kedeputian IPSK-LIPI. Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura (Tim SKP Jayapura). (2008). Sehat itu Sa Pu Hak , Pemetaan Sistem Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua . Laporan penelitian lapangan, Jayapura: SKP Jayapura.
Data Wawancara :
Pamungkas,  Cahyo  &  Sudira,  Nyoman,  wawancara  dengan  PR,  Dosen  Uncend,  di  Jayapura,  17 Januari 2020.
Pamungkas,  Cahyo  &  Sudira,  Nyoman,  wawancara  dengan  VT,  Dosen  Uncend,  di  Jayapura,  15 Januari 2020.
Pamungkas,  Cahyo  &  Sudira,  Nyoman,  wawancara  dengan  ER,  Dosen  Uncend,  di  Jayapura,  15 Januari 2020.
Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan AK, Guru SMA, di Jayapura, 17 Januari 2020.
Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan YL, Aktivis HAM, di Jayapura, 18 Januari 2020.
Pamungkas,  Cahyo  &  Sudira,  Nyoman,  wawancara  dengan  FA,  tokoh  adat,  di  Jayapura,  16  Januari 2020.
Pamungkas,  Cahyo  &  Sudira,  Nyoman,  wawancara  dengan  LI,  tokoh  adat,  di  Jayapura,  18  Januari 2020.
Pamungkas, Cahyo & Sudira, Nyoman, wawancara dengan PK, mantan anggota DPR RO, di Jayapura, 17 Januari 2020