(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No 1, Maret 2108, Hlmn. 37-48

## Bumi dan corporate social responsibility
Nur Alim Bahri
a UIN Alauddin Makassar, Indonesia 92113
1 * alimbahrinur.713@gmail.com
doi: 10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  seharusnya peran  CSR  dalam  penanggulangan  kerusakan  bumi  Indonesia. Paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  kritis. Hasil Penelitian menunjukkan masih adanya kesalahan persepsi dalam penanggulangan  kerusakan  bumi  Indonesia,  pihak  yang  terkait masih  hanya  memikirkan  materi.  Tidak  hanya  itu  adanya kolaborasi  dari  berbagai  pihak  juga  sangat  menentukan keberhasilan dalam menjaga dan melindungi keadaan bumi yang ada. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula, tidak  hanya  menjadi  perenungan  semata.  Poin  penting  juga adalah  regulasi,  hal  tersebut  diharapkan  bisa  lebih  mengikat oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Akuntansi lingkungan; Kerja Sama; Regulasi.

## Abstract
This article aims to understand how the role of CSR should be in overcoming  damage  to  Indonesia's  earth.  The  paradigm  used  is the critical paradigm. The results of the study show that there are still  misperceptions  in  overcoming  damage  to  the  Indonesian earth,  the  parties  involved  are  still  only  thinking  about  the material.  Not  only  that  collaboration  from  various  parties  also determines  success  in  maintaining  and  protecting  the  existing state of the earth. Good cooperation will produce good things too, not just mere reflection. An important point is also regulation, it is hoped that it can be more binding on irresponsible individuals.
Keywords: Responsible; Environmental Accounting; Cooperation; Regulation.
Artikel masuk: 11 Januari 2018 Artikel diterima: 14 Maretl 2018
Karena Tuhan akan senantiasa bersama dengan hambanya yang terus “berjuang di jalan-Nya...”
Bumi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia): Planet tempat manusia hidup; dunia; jagat.
Bumi menurut Oxford Dictionary : (n) The planet on which we live; the world.
Dari  kedua  pengertian  di  atas  jelaslah  bumi  secara  terminolgi  dan  pandangan tata  bahasa  manusia  adalah  sesuatu  yang  menjadi  tempat  tumpuan  umat  manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Tempat manusia mencari makan, berkembang biak dan sebagainya. Dalam Oxford Dictionary dinyatakan bahwa bumi adalah sebagai benda yang dinyatakan oleh kelas katanya (n) yang berarti noun atau dalam bahasa Indonesianya  ialah  benda,  lalu  jika  berbicara  tentang  benda  maka  pastilah  memiliki umur  atau  masa  pemakaian.  Selain  masa  pakai,  benda  juga  memiliki  sifat  dapat rusak  atau  berubah  bentuk  dan  pada  kebanyakan  benda  jika  sudah  rusak  maka akan  sulit  untuk  kembali  ke  bentuk  awal  diciptakannya.  Jadi  untuk  menghambat kerusakan  yang  fatal  bagi  “si  benda”  maka  manusia  sebagai  pemakainya  harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tapi bumi yang hakikatnya sebagai benda yang  dapat  rusak  jika  digunakan  terus  tanpa  dirawat  telah  banyak  dilupakan  oleh manusia hari ini, manusia hari ini hanya berpikir untuk mengeksploitasi bumi untuk memuaskan  nafsu  kebendaannya  semata.  Terkadang  mereka  lupa  mengenai  benda apa yang paling penting untuk hidupnya. Jika eksploitasi besar besaran terus terjadi, ekosistem  alam  mulai  rusak,  tumbuhan  tak  dapat  tumbuh  lagi,  hewan  hewan  pun tak dapat hidup lama, sumber makanan pun tak ada lagi, kekeringan dimana mana dan  bumi  menjadi  tempat  yang  tak  layak  huni  lagi  bagi  umat  manusia,  barulah mungkin mereka dapat tersadarkan bahwa materi yang selama ini mereka cari tidak untuk dapat dimakan.
Keadaan bumi hari ini telah berada pada masa yang memprihatinkan. Data dari lembaga  PBB  yang  dikutip  dari  laman  resminya  yaitu  un.org  (2017)  menyatakan bahwa  pada  abad  21  ini  suhu  permukaan  bumi  telah  meningkat  dan  diprediksi melebihi  3  derajat  celcius.  Hal  tersebut  jika  dibiarkan  secara  terus  menerus  akan berdampak pada perubahan iklim yang tidak dapat dikendalikan lagi. Jika perubahan iklim sudah tak dapat dikendalikan dan diprediksi lagi akan berdampak pada sumber pangan  umat  manusia,  yaitu  hewan  dan  tumbuhan.  Tumbuhan  yang  tak  dapat tumbuh semestinya dikarenakan adanya kenaikan suhu yang tidak biasa dan hewan yang  membutuhkan  tumbuhan  sebagai  makanannya  juga  tak  dapat  berkembang dengan  baik  dikarenakan  keadaan  tumbuhan  yang  tidak  telah  tercemar.  Akhirnya kedua permasalahan tersebut akan berdampak pada perkembangan manusia sebagai puncak rantai makan di bumi ini.
Perubahan  iklim  merupakan  tantangan  global  yang  mempengaruhi  semua penduduk di seluruh dunia. Perubahan iklim mengakibatkan perubahan pola cuaca, naiknya permukaan air laut, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya. Hal tersebut dapat mengganggu  ekonomi  nasional,  mempengaruhi  kehidupan  umat  manusia,  bahkan menelan korban jiwa.
Dewasa  ini  isu  lingkungan  menjadi  komoditas  global  yang  berkaitan  dengan eksploitasi ekonomi, masyarakat dunia mulai peduli terhadap lingkungan mereka dan melakukan  berbagai  cara  untuk  memperbaiki  kerusakan  alam.  Proses  perubahan lingkungan  telah  terjadi  dan  akan  terus  berlangsung,  yang  saat  ini  telah mengakibatkan  perubahan  lingkungan  baik  secara  kualitatif  dan  kuantitatif. Setiowati  (2010)  memberikan  lima  perbedaan  perubahan  lingkungan  masa  lalu  dan masa  kini,  yaitu:  1)  Perubahan  lingkungan  masa  lalu  berjalan  sangat  lambat;  2) Kerusakan  lingkungan  akhir-akhir  ini  bersifat  global,  melewati  batas  negara;  3) Kerusakan  lingkungan  masa  kini  telah  menjangkau  batas-batas  generasi  dan merugikan  generasi  mendatang;  4)  Banyak  kerusakan  lingkungan  sekarang  bersifat tidak  dapat  dipulihkan  kembali;  dan  5)  Masalah  lingkungan  tidak  lagi  terbatas masalah ekologi yang ditangani secara ilmiah belaka.

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 37-48
Setiowati  (2010)  menyatakan  bahwa  perhatian  para stakeholders terhadap kinerja  lingkungan  perusahaan  semakin  meningkat,  yang  disebabkan  oleh  isu pemanasan  global  yang  semakin  populer.  Haque  dan  Islam  (2012)  dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  sejak  tahun  2009  isu  yang  menjadi  perhatian stakeholders terkait  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  isu  perubahan iklim  akibat  pemanasan  global  oleh  gas  rumah  kaca.  Aktivitas  ekonomi  secara langsung maupun tidak telah menjadi faktor penyebab terjadinya pemanasan global, dengan perusahaan sebagai penyumbang terbesar gas rumah kaca dikarenakan oleh berbagai  proses  produksi  perusahaan  (Shodiq  dan  Febri,  2015).  Sehingga  saat  ini stakeholders menuntut masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan harus  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan,  bukan  tanggung  jawab  masyarakat (Setiowati, 2010).
Emisi  gas  rumah  kaca  dan  penggunaan  berbagai  material  yang  mengandung Bahan  Perusak  Ozon  (BPO)  dari  kegiatan  manusia  merupakan  faktor  pendorong terjadinya  perubahan  iklim.  Emisi  gas  rumah  kaca  adalah  pelepasan  karbon  ke atmosfer, terkait gas rumah kaca yang khususnya CO2 (gas terbesar yang dihasilkan oleh  aktivitas  manusia),  yang  terkait  dengan  proses  produksi  maupun  penyediaan barang  dan  jasa  perusahaan  (Linggarsari,  2015).  Pada  2014,  menurut  Purba et  al., (2017) total emisi gas rumah kaca Indonesia mencapai 1.808 juta ton CO2. Angka ini, secara  konsisten  mengindikasikan  adanya  kenaikan  emisi  dari  tahun  2000-2013 sebesar  3,5  persen  per  tahun.  Diantara  lima  sektor  tersebut,  sektor  AFOLU (kehutanan, sektor pertanian dan lahan gambut) menjadi penyumbang emisi terbesar dengan  kontribusi  60,44  persen,  disusul  sektor  energi  kedua  dengan  kontribusi sebesar  31,93  persen.  Sektor  kehutanan  dan  lahan  gambut,  terutama  kebakaran hutan, adalah penghasil CO2 tertinggi sementara emisi sektor energi bergantung pada penggunaan konsumsi energi, terutama energi fosil. Dan jika telisik secara mendalam penyumbang  emisi  karbon  terbesar  menurut  Shodiq  dan  Kartikasari  (2009)  adalah aktivitas  operasional  dari  perusahaan,  yang  dimana  perusahaan  saat  ini  masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya.
Indonesia  memiliki  peranan  penting  di  dunia,  karena  merupakan  salah  satu negara  dengan  hutan  terluas  di  dunia.  Hutan  hujan  tropis  Indonesia  menempati peringkat ketiga (sesudah Brazil dan Zaire) dalam kekayaan keanekaragaman hayati, sekaligus  merupakan  hutan  hujan  terluas  di  Asia.  Hutan  Indonesia    diandalkan sebagai paru-paru dunia, serta diharapkan mampu menyumbang pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
Luas  hutan  Indonesia  mencapai  95  juta  hektar  atau  sekitar  50,6  persen  luas wilayah Indonesia (Purba et al., 2017). Masing-masing kawasan memiliki fungsi dalam mendukung  ekosistem  dan  ekonomi.  Fungsi  ekonomi  hutan  sebagai  bahan  baku industri, perdagangan luar negeri, dan konsumsi penduduk untuk makanan, bahan, dan  energi  telah  memberi  tekanan  besar  pada  hutan.  Total  deforestasi  di  Indonesia pada 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektar (KLHK, 2017). Deforestasi menurut KLHK (2015)  merupakan  perubahan  kondisi  penutupan  lahan  dari  hutan  menjadi  bukan hutan (termasuk perubahan untuk perkebunan, permukiman, kawasan industri, dan lain-lain). Deforestasi menurut KLHK (2017) terluas terjadi di Pulau Sumatera, yaitu 519,0 ribu hektar atau 47,5 persen dari total deforestasi, kemudian pulau Kalimantan sebesar  34,3  persen.  Salah  satu  penyebab  tingginya  deforestasi  di  2015  karena kebakaran  hutan  seluas  250,9  ribu  hektar.  Hampir  75  persen  area  deforestasi dibiarkan  menjadi  lahan  terbuka,  lalu  9,5  persen  menjadi  semak  belukar.  Area deforestasi  berasal  dari  hutan  tanaman  seluas  441,9  ribu  hektar  (36,1  persen)  dan hutan rawa sekunder seluas 267,9 ribu hektar (21,9 persen).
Menurut laporan Greenpeace (2018) sektor perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas  merupakan  pemicu  tunggal  terbesar  penggundulan  hutan  di  Indonesia  dan Malaysia.  Menurut  angka-angka  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK,  2017)  Republik  Indonesia,  sekitar  24  juta  hektar  (ha) hutan  hujan  negara  ini  dihancurkan  antara  tahun  1990  dan  2015,  sebuah  wilayah yang hampir seluas negara Inggris, dengan kehilangan 1,6 juta ha lebih antara tahun 2015  dan  2017.  Sekitar  seperlima  (19%)  dari  deforestasi  Indonesia  antara  tahun 2015–2017 terjadi di konsesi kelapa sawit.
Dari data di atas jelas bahwasanya secara langsung perusahaan besar berskala internasional yang memiliki usaha di negeri telah berjasa besar dalam meningkatkan emisi  gas  rumah  kaca  di  Indonesia.  Hal  tersebutlah  yang  mengakibatkan  keadaan iklim dunia hari ini terkhususnya di Indonesia menjadi sudah tidak dapat diprediksi lagi, bencana banjir terjadi hampir di setiap daerah, kekeringan pun semakin menjadi jadi dan kematian satwa pun tak dapat terhindarkan dari kegiatan deforestasi ini. Hal  di  atas  menerangkan  sekaligus  memberikan  dugaan  bahwasanya  regulasi pemerintah  hari  ini  mengenai  perlindungan  alam  dan  perseroan  terbatas  sebagai pengelola sumber daya alam di Indonesia baik bagi perusahaan asing maupun Badan Usaha  Milik  Negara  masih  patut  untuk  diperbincangkan  bersama  mengenai kelangsungan  alam  Indonesia  yang  berada  pada  titik  kritisnya.  Hal  tersebut dikarenakan  kian  hari  perusakan  alam  di  negeri  ini  tidak  menemui  perbaikan  sama sekali, bahkan dirasa semakin bertambah parah.

## METODE
Paradigma  kritis  pada  dasarnya  adalah  paradigma  ilmu  pengetahuan  yang meletakkan  epistemologi  kritik  Marxisme  dalam  seluruh  metodologi  penelitiannya (Irwanto,  2013).  Fakta  menyatakan  bahwa  paradigma  kritis  yang  diinspirasikan  dari teori  kritis  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  warisan  Marxisme  dalam  seluruh  filosofi pengetahuannya.  Pengaruh  ide  Marxisme-Neo  Marxisme  dan  teori  kritis mempengaruhi  filsafat  pengetahuan  dari  paradigma  kritis.  Paradigma  ini  berasumsi realitas suatu hal yang tidak netral namun terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik  dan  sosial.  Sebab  itu,  paradigma  kritis  mengedepankan  pembebasan  nilai dominasi  dari  kelompok  yang  ditindas.  Paradigma  ini  lebih  dipahami  sebagai  proses katalisasi  untuk  membebaskan  manusia  dari  segenap  ketidakadilan  (Rozi,  2014). Prinsipnya sudah tidak lagi bebas nilai, dan melihat realitas sosial menurut perspektif kesejarahan (historisitas). Paradigma ini menempatkan rakyat atau manusia sebagai subyek utama yang perlu dicermati dan diperjuangkan.
Menurut Tilling dan Carol (2013) tindakan kritis merupakan sebuah perpecahan yang  telah  melahirkan  suatu  konsep  yang  bertujuan  untuk  melestarikan  budaya manusia  dan  nilai-nilai  transedental  tertentu,  untuk  menghidupkan  kembali moralitas  manusia  dan  digunakan  dalam  mengembangkan,  mengeksplorasi  dan mendukung  berbagai  perspektif  dalam  literature  akuntansi.  Asumsi  dasar  dalam paradigma  kritis  berkaitan  dengan  keyakinan  bahwa  ada  kekuatan  laten  dalam masyarakat  yang  begitu  berkuasa  mengontrol  proses  komunikasi  masyarakat.  Ini berarti  paradigma  kritis  melihat  adanya  “realitas”  di  balik  kontrol  komunikasi masyarakat Paradigma  kritikal  melihat  bahwa  pengkonstruksian  suatu  realitas  itu dipengaruhi oleh faktor kesejarahan dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan media yang bersangkutan. Hal-hal kritis hadir untuk memecahkan suatu masalah atau situasi yang menimbulkan tanda tanya dan memerlukan upaya untuk mencari  jawabannya  serta  penetapan  fokus  atau  masalah  dalam  suatu  riset  yang bersifat  kualitatif  yang  akan  dipastikan  sewaktu  peneliti  berada  pada  fenomena akuntansi yang diriset (Sukoharsono, 2014). Paradigma  kritis  berangkat  dari  cara  melihat  realitas  dengan  mengasumsikan bahwa  selalu  saja  ada  struktur  sosial  yang  tidak  adil.  Paradigma  kritis  ( critical paradigm )  mempunyai  maksud  dan  implikasi  praktis  dan  berpengaruh  terhadap perubahan  sosial.  Paradigma  ini  tidak  sekedar  melakukan  kritik  terhadap ketidakadilan sistem yang dominan yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil  (Yasir, 2012).
Dalam  penelitian  paradigma  kritis  tujuannya  ialah  melihat  bahwa  objek  atau realitas  sosial  yang  diamati  merupakan  penampakan  realitas  semu (virtual  reality) atau  sekedar  ekspresi  kesadaran  palsu (false  consciousness) yang  dimiliki  manusia, bukan  merupakan  suatu  realitas  objektif,  atau  realitas  yang  sesuai  dengan  esensi sebenarnya yang diyakini seharusnya dimiliki manusia dan dunianya (Hidayat, 2002). Tujuannya antara lain untuk memperoleh temuan yang memiliki signifikansi sosial.
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 37-48

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemanfaatan  Alam  dan  Deforestasi  dalam  Kaca  Mata  Ekonomi. Pada  tingkat nasional, hutan berperan penting sebagai modal pembangunan nasional dan memiliki manfaat  yang  nyata  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik manfaat  ekologi,  sosial  budaya  maupun  ekonomi  secara  seimbang  dan  dinamis. Hutan  mendukung  siklus  hidrologi  yang  menentukan  daya  dukung  dan  daya tampung  daerah  aliran  sungai,  karena  secara  tidak  langsung  menahan  bencana banjir dan tanah longsor. Sebagai ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati berupa beragam jenis hewan dan tumbuhan, hutan berperan dalam penyediaan jasa lingkungan dan tempat bergantung masyarakat yang hidup di sekitarnya. Peran hutan bagi Indonesia semakin penting karena separuh wilayah Indonesia ditutupi  hutan.  Menurut  data  luas  tutupan  lahan  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2015) lahan berhutan di Indonesia seluas 95 juta hektar, atau sekitar 50,6 persen dari wilayah Indonesia. Masing-masing kawasan hutan mempunyai fungsi dalam mendukung ekosistem maupun  ekonomi.  Produksi  hasil  hutan  penting  bagi  pemenuhan  konsumsi masyarakat,  industri  dan  pemenuhan  ekspor.  Dalam  mendukung  fungsi  ekonomi hutan,  eksploitasi  dapat  dilakukan  sesuai  daya  dukung  hutan  dengan mempertimbangkan  kelestarian  kawasan  hutan.  Pemerintah  khususnya  KLHK mengeluarkan  berbagai  izin  yang  terkait  fungsi  hutan  dalam  mendukung perekonomian, di antaranya izin usaha pemanfaatan kayu, izin industri primer hasil hutan,  izin  pinjam  pakai  kawasan  hutan  untuk  usaha  pertambangan,  sampai  izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Fungsi  hutan  dalam  mendukung  perekonomian  khususnya  industri  dalam negeri  diharapkan  mampu  menghasilkan  nilai  tambah  dan  menciptakan  lapangan pekerjaan.  Berikut  ini  beberapa  aktivitas  produksi  ekonomi  yang  terkait  dengan kawasan  hutan  (Prabu et  al .,2017),  yaitu:  1)  Industri  perkayuan.  Dalam  industri perkayuan hutan berperan sebagai penyedia utama. Dalam satu dasawarsa terakhir, industri  bubur  kertas  dan  industri  produk  perkayuan  semakin  meningkat.  Bukan hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  domestik,  namun  juga  memenuhi  pasar luar  negeri  sehingga  meningkatkan  pendapatan  negara  dan  memberikan  kontribusi positif terhadap perekonomian bangsa. Untuk total jenis produk kayu gergajian, kayu lapis,  papan  tipis,  serpih  kayu  dan  bubur  kertas    pada  tahun  2016  menghasilkan 4,06 miliar US$. Ekspor dari komoditi kayu lapis saja menghasilkan 2,24 miliar US$, dan  bubur  kertas  sebesar  1,62  milliar  US$;  2)  Perkebunan.  Salah  satu  sub  sektor pertanian  yang  cukup  besar  potensinya  adalah  sub  sektor  perkebunan.  Kontribusi sub  sektor  perkebunan  dalam  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)    yaitu  sekitar  3,57 persen  pada  tahun  2015  atau  merupakan  urutan  pertama  di  Sektor  Pertanian, Peternakan,  Perburuan  dan  Jasa  Pertanian.  Produksi  perkebunan  terbesar  di Indonesia  adalah  kelapa  sawit,  dan  Indonesia  merupakan  eksportir  kelapa  sawit terbesar  dunia.  Produksi  kelapa  sawit  tahun  2015  mencapai  31,28  juta    ton  atau meningkat 35,45 persen dari tahun 2011 atau rata-rata meningkat 7,92 persen setiap tahunnya.
Selanjutnya  3)  Pertambangan  dan  energi.  Permintaan  dan  konsumsi  bahan tambang  terutama  sebagai  sumber  energi  sangat  terkait  dengan  aktivitas  ekonomi, karena  penggerak    perekonomian  terutama  aktivitas  produksi  adalah  energi.  Sektor pertambangan  dan  penggalian  memberikan  peran  10,5  persen  dari  total  PDB Indonesia tahun 2014, tetapi angka ini menunjukkan tren yang cenderung menurun; 4)  Pertanian  dan  tanaman  pangan.  Peran  hutan  yang  dirasa  cukup  besar pengaruhnya sampai ke akar rumput adalah sebagai penyedia lahan untuk pertanian terutama  pertanian  tanaman  pangan.  Kebutuhan  ini  semakin  meningkat  seiring meningkatnya  jumlah  penduduk.  Di  Indonesia,  tanaman  pangan  dengan  jumlah produksi  terbesar  tahun  2016  adalah  padi  sebagai  makanan  pokok  mayoritas penduduk Indonesia yaitu 79,2 juta ton, dan jagung sebesar 23,2 juta ton.
Keadaan  Alam  Indonesia  Hari  Ini. Dari  penjelasan  di  atas  tentulah pengeksploitasian  alam  sebagai  sumber  mata  pencaharian  menjadi  sangat menggiurkan. Terlebih lagi lingkungan alam Indonesia yang terkenal akan kekayaan dan keanekaragaman biotanya. Hal tersebut juga dibarengi dengan kesuburan tanah Indonesia  yang  begitu  mengagumkan.  Di  tanah  ini  boleh  dikata  apapun  dapat tumbuh walaupun tanpa adanya bantuan formula formula kimiawi seperti pupuk dan sebagainya.  Maka  dari  hal  tersebutlah  tanah  Indonesia  menjadi  komoditi  favorit perusahaan multinasional untuk dijadikan ladang usaha mereka.
Tapi sayangnya semakin banyak pembukaan usaha di tanah Indonesia ini tidak dibarengi  dengan  regulasi  yang  memadai  untuk  setidaknya  menjaga  kelangsungan hidup  keanekaragaman  hayati  di  negeri  ini.  Banyaknya  pemberitaan  dimana  mana yang menghiasi media cetak dan komunikasi terkait pengrusakan alam telah banyak menjadi  pemberitaan  yang  dapat  dinikmati  setiap  harinya  di  negeri  ini.  Lumpur Sidoarjo,  pembakaran  perkebunan  kelapa  sawit  di  Sumatera  dan  Kalimantan  serta penggundulan  hutan  menjadi  hal  yang  lumrah  bagi  telinga  masyarakat  Indonesia hari  ini.  Hal  tersebut  mengisyaratkan  tentang  kurangnya  pemerintah  dalam menyikapi hal tersebut.
Menurut laporan Greenpeace (2018) sektor perkebunan kelapa sawit dan bubur kertas  merupakan  pemicu  tunggal  terbesar  penggundulan  hutan  di  Indonesia  dan Malaysia.  Menurut  angka-angka  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK,  2017)  Republik  Indonesia,  sekitar  24  juta  hektar  (ha) hutan  hujan  negara  ini  dihancurkan  antara  tahun  1990  dan  2015,  sebuah  wilayah yang hampir seluas negara Inggris, dengan kehilangan 1,6 juta ha lebih antara tahun 2015  dan  2017.  Sekitar  seperlima  (19%)  dari  deforestasi  Indonesia  antara  tahun 2015–2017 terjadi di konsesi kelapa sawit.
Pengrusakan hutan hujan Indonesia adalah salah satu krisis global. Deforestasi dan  pengrusakan  lahan  gambut  adalah  sumber  utama  emisi  gas  rumah  kaca; pengrusakan  hutan  hujan  telah  menempatkan  Indonesia  menjadi  salah  satu penghasil emisi global terbesar, di samping Amerika Serikat dan Cina. Pengembangan  perkebunan  merupakan  akar  penyebab  kebakaran  hutan  dan lahan  gambut  di  Indonesia,  di  mana  banyak  kebakaran  merupakan  kegiatan disengaja  untuk  membersihkan  lahan  sebelum  penanaman.  Pada  bulan  Juli  2015, kebakaran hutan dan lahan gambut yang menghancurkan, meluas di banyak wilayah Sumatra, Kalimantan dan Papua menghentikan operasi penerbangan serta memaksa penutupan sekolah dan kantor di seluruh  wilayah tersebut. Selama bulan September dan  Oktober    2015,  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  harian  dari  kebakaran  hutan  di Indonesia  menyumbang  sebanyak  1,62  miliar  metrik  ton  karbon  dioksida  ke  langit (Harris et  al., 2015  dalam  Greenpeace,  2018).  Kebakaran-kebakaran  ini  juga menghasilkan  kabut  asap  yang  merugikan  jutaan  orang  di  Asia  Tenggara,  para peneliti di Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan, bahwa 100.000 orang mengalami kematian dini akibat penyakit pernapasan yang terkait dengan kabut asap tahun 2015dan bank dunia menghitung biaya kerugian akibat bencana ini mencapai US$ 16 miliar (Koplizt et al ., 2016).
Deforestasi  untuk  perkebunan  bubur  kertas  dan  kelapa  sawit  telah menghancurkan  hutan-hutan  dataran  rendah  di  Sumatra  dan  Kalimantan, menghancurkan  habitat  penting  untuk  harimau,  gajah,  badak,  orang  utan  dan spesies terancam punah lainnya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa hanya tersisa dua populasi kembang biak yang layak dari harimau Sumatra di alam liar (Luskin et al., 2017).  Jumlah  orang  utan  Borneo  mengalami  penurunan  lebih  dari  50%  antara tahun  1999  dan  2015,  dengan  tidak  lebih  dari  70.000–100.000  ekor  yang  tersisa (Voight et  al., 2018).  Pada  tahun  2015–2017,  lebih  dari  seperempat  (28%)  dari hilangnya  habitat  orang  utan  Borneo  di  hutan  Indonesia  terjadi  di  konsesi  kelapa sawit.  Lebih  dari  69%  habitat  potensial  untuk  gajah  Sumatra  telah  dihancurkan hanya dalam satu generasi. Badak Sumatera dikatakan dalam kondisi kritis, dengan kurang dari 100 ekor yang tersisa di alam liar (Greenpeace, 2018). Krisis di Indonesia berisiko  kembali  terjadi  karena  industri  kelapa  sawit  meluas  ke  negara-negara  dan wilayah-wilayah  baru:  menurut  Lembaga    konservasi  dunia, International  Union  for Conservation of Nature (IUCN), kawasan yang belum dikembangkan dan cocok untuk
produksi  minyak  sawit  merupakan  tempat  tinggal  bagi  setengah  dari  mamalia terancam  di  dunia,  dan  hampir  dua  pertiga  dari  semua  burung  yang  terancam (Meijaard et al., 2018).
Peran  Pemerintah  dalam  Melawan  Perusahaan  Perusak  Alam. Dari  data  di  atas cukuplah  untuk  dapat  menggambarkan  bagaimana  kerusakan  lingkungan  alam Indonesia  hari  ini  yang  diakibatkan  oleh  banyaknya  pembukaan  lahan  oleh perusahaan  perusahaan  perkebunan  maupun  pertambangan.  Jika  dikaji  lebih mendalam  pengrusakan  alam  yang  digambarkan  di  atas  barulah  berasal  dari  dua jenis  pengelolaan  alam  saja  tetapi  dampaknya  sudah  sangat  teramat  menyedihkan. Hal  tersebut  secara  tidak  langsung  menampar  wajah  pemerintah  masa  ini  akan bagaimana kinerjanya dalam melindungi alam Indonesia hari ini.
Jika mengukur kinerja suatu pemerintahan dari seberapa banyak regulasi yang telah  mereka  susun  sebenarnya  untuk  menghakimi  pemerintahan  hari  ini  terkait kerusakan  alam  yang  terjadi  maka  dapat  dikatakan  pemerintah  periode  ini  tidak sepenuhnya  gagal  dalam  menjalankan  kinerjanya  terkait  perlindungan  terhadap kerusakan alam. Hal tersebut dikarenakan menurut Prabu et al., (2017) bahwa sejauh ini  pemerintah  telah  menyusun  regulasi  atau  landasan  hukum  untuk  melindungi lingkungan  alam  Indonesia,  regulasi  tersebut  berupa  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  presiden,  maupun  peraturan  menteri.  Sejauh  ini  terdapat  3 peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 2 peraturan di bidang  pengelolaan  sampah,  16  peraturan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan air,  7  peraturan  di  bidang  pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3),  16 peraturan  di  bidang  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (LB3),  6 peraturan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  keanekaragaman  hayati,  3 peraturan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  tutupan  lahan,  3  peraturan  di bidang  pelestarian  fungsi  atmosfer,  9  peraturan    mengenai  Instrumen  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  2  peraturan  kapasitas  sumber  daya  manusia, dan  6  perjanjian  internasional . Peraturan  tentang  pengelolaan  polutan  dibagi  dua, yaitu  pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  berjumlah  7  peraturan,  dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) berjumlah 16 peraturan. Namun  disisi  lain  jika  ditelaah  lebih  mendalam  mengenai  berbagai  regulasi  di atas  maka  tidak  dapat  ditemukan  satupun  regulasi  yang  mengatur  secara  jelas mengenai  standarisasi  format  yang  harus  digunakan  dalam  pelaksanaan  regulasi terkait perlindungan alam dan pertanggung jawaban sosial perusahaan di lapangan. Hal  tersebut  juga  dijelaskan  oleh  Muallidin  dan  Suryono  (2015)  bahwa    Pengaturan pengelolaan  program  CSR  menimbulkan  berbagai  persoalan  praktis  di  lapangan. Misalnya, dari sisi format yang tidak sama, bentuk perundangan, serta isi ketentuan yang  berbeda.  Seperti  tidak  adanya  kelembagaan  daerah  yang  jelas  yang  menjadi pengawas  pelaksanaan  program  tersebut,  munculnya  bermacam  tafsir  terhadap penggunaan  dana  CSR,  ketidakjelasan  hak  dan  kewajiban  perusahaan  pemerintah maupun  masyarakat  penerima  program,  dan  sistem  evaluasi  pelaksanaan  CSR  yang rancu.  Ketidakharmonisan  muncul  juga  karena  tidak  adanya  standar  acuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengatur pengelolaan  program  CSR.  Standard  acuan  tersebut  tentunya  harus  dirumuskan dalam bentuk model kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah, perusahaan  dan  masyarakat,  tanpa  menyampingkan  kaidah–kaidah  hukum perundangan  yang  berlaku.  Sehingga  harmonisasi  ini  dapat  mengurangi  hambatan dan menjaga efektivitas bekerjanya peraturan perundang-undangan bagi pemerintah daerah.
Tetapi  terlepas  dari  pertentangan  di  atas  sebenarnya,  hadirnya  Negara  sebagai penyelenggara  Pemerintahan  yang  menggunakan  organ-organ  untuk  menjalankan fungsinya, khususnya dalam pelaksanaan CSR yang telah menjadi kewajiban hukum ialah  sebagai  badan  yang  berkomitmen  untuk  menjaga  keharmonisan  masyarakat dan perseroan untuk tetap berinteraksi sosial seraya tunduk dalam pengaturan dan pengawasan aturan perundangan yang berlaku.
Sebenarnya  yang  menjadi  titik  fokus  yang  menjadi  harapan  pemerintah  bagi perseroan  yang  menjalankan  usahanya  di  Indonesia,  baik  itu  yang  sumber  daya
utamanya berasal dari alam Indonesia maupun yang tidak, harus berpedoman pada tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut dijabarkan oleh Elvinaro et  al .,  (2011)  ialah,  1) Profit .  Perusahaan  harus  tetap  berorientasi  untuk  mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang;
2) People .  Perusahaan  harus  tetap  memiliki  kepedulian  terhadap  kesejahteraan manusia.  Beberapa  perusahaan  telah  mengembangkan  program  tanggung  jawab sosial,  seperti  pemberian  beasiswa  bagi  pelajar  di  sekitar  perusahaan,  pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan lain-lain.
3) Planet .  Perusahaan  harus  peduli  terhadap  lingkungan  hidup  dan  berkelanjutan keragaman  hayati.  Bebarapa  program  tanggung  jawab  sosial  yang  berpijak  pada prinsip  ini  biasanya  penghijauan  lingkungan  hidup,  penyediaan  sarana  air  sehat, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata.
Peran  IAI  dalam  Perlindungan  Lingkungan  Alam  Indonesia. Dewasa  ini  selain dihadapkan  dengan  permasalahan  peningkatan  profitabilitas,  perusahaan  juga dituntut  untuk  peka  terhadap  permasalahan  lingkungan  akibat  dari  pengoperasian usahanya. Selain dari itu sebuah perusahaan juga harus mampu mengontrol potensi finansial  maupun  potensi  non  finansial  di  dalam  meningkatkan  nilai  perusahaan untuk eksistensi perusahaan dalam jangka panjang (Munawaroh, 2014). Hal tersebut mengindikasikan bahwa nama baik suatu perusahaan dimata shareholder tidak boleh luput  dari  tujuan  perusahaan  demi  menjaga  keberlanjutan  usahanya.  Sedangkan disisi lain pengendalian atas eksploitasi alam yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengoperasian  usahanya  dirasa  sangat  perlu  untuk  dimintai  pertanggungjawaban akan hal tersebut. Kebutuhan akan keharusan agar diadakannya suatu pertanggung jawaban  sosial  atas  dampak  pengeksploitasian  alam  bertujuan  untuk  mengetahui sejauh  mana  peran  perusahaan  pada  lingkungannya,  baik  itu  yang  berdampak  baik dan buruk.
Secara  umum  konsep  pertanggung  jawaban  sosial  perusahaan  masa  kini  atau yang  biasa  dikenal  sebagai  CSR  sebenarnya  bertumpu  pada  suatu  kesamaan pemahaman  yaitu  tentang  bagaimana  perusahaan  menjalin  relasi  yang  baik  dengan lingkungannya  sebagai  pembantu  pemerintah  dengan  ikut  andil  dalam menyejahterakan  masyarakat,  menjaga  kelestarian  alam  dan  secara  tidak  langsung menaikkan  nilai  perusahaannya  sendiri  di  mata  masyarakat  (Kotler  dan  Lee,  2005; Wibisono,  2007;  Lindawati  dan  Puspita,  2015).  Lalu  jika  menelisik  pada  UU  No.  40 tahun  2007  dan  UU  No.  25  tahun  2007  pemahaman  mengenai  CSR  yang  telah dijelaskan sebelumnya tidaklah terlalu jauh dari maksud peraturan ini.
Corporate  Social  Responsibility jika  diperhadapkan  dengan  ilmu  akuntansi tentulah memiliki suatu keterikatan yang begitu erat. Hal tersebut dikarenakan baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  CSR  dapat  mempengaruhi  arus  keuangan perusahaan.  Hal  tersebut  tercermin  dalam  setiap  laporan  keuangan  suatu  entitas bisnis mengenai jumlah biaya CSR yang dikeluarkan setiap tahunnya. Namun  hal  tersebut  belum  dibarengi  dengan  adanya  suatu  standar  pelaporan keuangan  yang  dapat  menaungi  pertanggung  jawaban  sosial  perusahaan  secara komprehensif.  Hal  ini  mungkin  belum  memiliki  daya  tarik  bagi  IAI  sebagai kompartemen  yang  menaungi  dunia  akuntansi  Indonesia  untuk  segera  menyusun suatu  regulasi  terkait  hal  ini.  Menurut  Fatwatie  (2015)  PSAK  yang  disusun  oleh  IAI belum  sama  sekali  mengatur  secara  tegas  mengenai  sesuatu  yang  mengharuskan perusahaan  untuk  melaporkan  tanggung  jawab  sosial  mereka.  Pengelompokan, pengukuran dan pelaporan juga belum diatur, jadi untuk pelaporan tanggung jawab sosial  diserahkan  pada  masing-masing  perusahaan.  Akibatnya  terdapat  multitafsir dalam  menyikapi  PSAK  No.  1,  sehingga  kemungkinan  akan  berdampak  pada  tidak seriusnya  perusahaan  dalam  mengungkapkan  tanggung  jawab  sosialnya  yang berakibat pula pada berbedanya tingkat pengungkapan sosial antar perusahaan. Terlepas  dari  ada  atau  tidaknya  mengenai  regulasi  akuntansi  tentang pertanggung  jawaban  sosial  ini  akuntansi  tidak  bisa  lepas  dari  berbagai pengeksploitasian lingkungan alam oleh perusahaan. Maka boleh dikata secara tidak langsung  IAI  memiliki  peran  atas  kerusakan  alam  di  negeri  ini.  Hal  tersebut dikarenakan  IAI  sebenarnya  memiliki  kekuatan  yang  dapat  mempengaruhi  seluruh

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 37-48
kegiatan  perusahaan  untuk  mengikuti  kehendaknya  karena  telah  beroperasi  di Indonesia. Kekuatan tersebut berupa kuasa dalam menentukan penyajian akun akun yang  harus  ada  pada  laporan  keuangan  suatu  perusahaan.  Terlebih  lagi  kuasa tersebut  diperbolehkan  selama  tidak  bertentangan  dengan  IFRS.  Apalagi permasalahan  ini  berdampak  pada  lingkungan  alam  yang  notabene  telah  menjadi fokus utama bangsa bangsa di dunia selain dari kelaparan dan kesejahteraan.
Peran  Sosial  Perusahaan  terhadap  Pengelolaan  Alam. Pada  masa  sekarang perusahaan  diperhadapkan  pada  bagaimana  mereka  memenuhi  kepentingan  benyak pihak.Pihak-pihak  ini  disebut  juga  sebagai  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ), yaitu pihak yang memengaruhi atau akan dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan (Clarkson, 2011).Hal tersebut digambarkan Triyuwono (2015) mengenai  konsep  perusahaan  dan  pengoperasiannya  yang  didasarkan  atas  tujuan untuk  memaksimalkan  keuntungan  untuk  memenuhi  kepentingan  para homo economicus ( stakeholders ). Menurut Thaler (2000); Sigmund (2010); Xin dan Li (2013) inti  dari homo  economicus ialah  untuk  memaksimalkan  kepentingan  diri  untuk semakin meningkatkan kekayaannya. Selain dari homo economicus , menurut Jensen & Meckeling (1994) dalam karakteristik alamiah manusia terdapat pula karakteristik homo  sociologicus yang  dimana homo  sociologicus ini  tidak  terlalu  memiliki kepentingan  akan  pendapatan  yang  akan  ia  terima,  tetapi  hanya  memiliki  perhatian pada  lingkungan  sosialnya,  sifat  psikologi  apa  yang  dibutuhkan  oleh  manusia  dan nama baiknya di mata orang lain. Maka  berangkat  dari  hal  tersebutlah  perusahaan  sekarang  ini  tidaklah  dapat lepas  dari  bagaimana  keadaan  alam  sekitarnya.  Perusahaan  mau  tidak  mau  pasti memiliki  dampak  terhadap  perubahan  lingkungan  alam  sekitarnya,  baik  itu  oleh perusahaan  yang  sumber  daya  utamanya  langsung  bersumber  dari  alam  maupun yang  tidak.  Meskipun  sumber  daya  utama  suatu  perusahaan  tidak  langsung berhubungan dengan alam tetapi pasti setiap perusahaan memiliki limbah dari hasil pengoperasiannya,  maka  dari  hal  tersebutlah  yang  langsung  bersinggungan  dengan alam.  Sedangkan  jika  hal  tersebut  tidak  ditanggulangi  secara  komprehensif  maka kerusakan  alam  tidaklah  dapat  terhindarkan  lagi,  misalnya  saja  lumpur  Lapindo  di Sidoarjo yang hingga hari ini tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda untuk dapat dikembalikan pada bentuk asalnya.
Maka  dari  hal  tersebutlah  dibutuhkannya  peran  perusahaan  dalam perlindungan  alam  di  setiap  negara  dunia.  Sebenarnya  ada  tiga  tujuan  akuntansi pertanggung  jawaban  sosial  yaitu  (Usmansyah,  1989):  1)Untuk  mengidentifikasikan dan  mengukur  sumbangan  sosial    netto  periodik  dari  suatu  perusahaan,  yang meliputi  bukan  hanya  biaya  dan  manfaat  yang  diinternalisasikan  ke  dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian- bagian  sosial  yang  berbeda;  2)  Untuk  membantu  menentukan  apakah  praktik  dan strategi  perusahaan  yang  secara  langsung  mempengaruhi  sumber    daya  relatif  dan keadaan  sosial  adalah  konsisten  dengan  prioritas-prioritas  sosial  pada  satu  sisi  dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya; 3) Untuk menyediakan dengan cara yang optimal  bagi  semua  kelompok  sosial,  informasi  yang  relevan  mengenai  tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial. Sebenarnya Corporate  Social  Responsibility tidak  hanya  menambah  biaya namun  dapat  berguna  sebagai  alat marketing bagi  perusahaan  apabila  CSR dilaksanakan berkesinambungan (Amanda, 2016).Maka dari hal tersebut sebenarnya biaya CSR ini bisa dikatakan selain dari aspek pengeluaran yang wajib dilakukan oleh perusahaan  CSR  ini  pun  menjadi  alat  investasi  yang  menjanjikan  bagi keberlangsungan perusahaan kedepannya. Investasi ini merupakan sesuatu yang tak dapat  diukur  oleh  nilai  uang  tetapi  dapat  menghasilkan  kenaikan  nilai  pendapatan perusahaan  secara  tidak  langsung.  Substansi  CSR  sendiri  bukan  pada  aspek penghimpunan  dana  dan  pembangunan  infrastruktur  semata,  tapi  bagaimana perusahaan  mampu  mengintegrasikan  perhatian  terhadap  aspek  sosial  dan lingkungan  dalam  operasi  bisnis  mereka  dan  dalam  interaksinya  dengan  para pemangku  kepentingan (stakeholders )  berdasarkan  prinsip  kesukarelaan  pada awalnya (Suprapto, 2012). Dan disisi lain secara tidak langsung peningkatan reputasi
perusahaan  dapat  terwujud  apabila  perusahaan  dapat  menyesuaikan  diri  dengan kepentingan  para stakeholder nya  (Dickinson etal., 2010).  Adapun  beberapa  metode pengukuran  akuntansi  sosial,  menurut  Harahap  (2002)  yaitu:  1)  Menggunakan Opportunity  Cost  Approach ,  misalnya  atas  pembuangan  limbah  suatu  perusahaan, dapat  dihitung social  cost dengan  cara  menghitung  kerusakan  wilayah  rekreasi sebagai  akibat  pembuangan  limbah  tersebut,  kerugian  manusia  dalam  hidupnya, berapa  berkurang  kekayaannya;  2)  Menggunakan  daftar  kuesioner, survey ,  lelang, dimana mereka yang merasa dirugikan  ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya  atau  berapa  biaya  yang  harus  dibayar  kepada  mereka  sebagai kompensasi  kerugian  yang  dideritanya;  3)  Menggunakan  hubungan  antara  kerugian massal  dengan  permintaan  untuk  barang  perorangan  dalam  menghitung  jumlah kerugian  masyarakat;  4)  Menggunakan  reaksi  pasar  dalam  menentukan  harga. Misalnya  vonis  hakim  akibat  pengaduan  masyarakat  akan  kerusakan  lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  kepedulian  perusahaan  terhadap kepentingan  pihak-pihak  lain  secara  lebih  luas  daripada  sekedar  terhadap kepentingan  perusahaan  belaka.  Maka  dari  berbagai  penjabaran  sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari pengelolaan Corporate Social Responsibility hari ini yang terjadi di Indonesia masih ditemukan berbagai macam kekurangan yang terjadi. Secara  tidak  langsung  kekurangan  tersebut  jika  ditelaah  secara  kritis  merupakan sesuatu yang sangat penting untuk segera diwujudkan dan tak dapat menunggu lagi karena kerusakan alam yang terjadi semakin menjadi jadi.
Kerja sama di antara berbagai pihak selayaknya dilakukan untuk menjaga dan melindungi keadaan alam yang ada. Selain dari kerja sama ini, suatu kesadaran akan pentingnya  menjaga  keharmonisan  alam  yang  ada  merupakan  sesuatu  yang  patut direnungkan bersama. Regulasi yang ketat pun sangat dibutuhkan untuk melindungi alam  dari  oknum-oknum  nakal  yang  hanya  memikirkan  ego  memperkaya  dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitarnya.
Dari  penjabaran  di  atas  maka  tidaklah  mengherankan  jika  setiap  perusahaan sekarang ini diwajibkan untuk melaksanakan pertanggung jawaban sosialnya. Karena setiap  perusahaan  pasti  memiliki  dampak  terhadap  lingkungan  sekitarnya. Pengelolaan  CSR  diperlukan  hati  nurani  setiap  individu  dalam  perusahaan  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  ini.  Tentu  saja  hal  ini  akan  bermanfaat  bagi kehidupan  perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Karena  tentunya  masyarakat  akan mendukung  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  perusahaan  asalkan  tidak  merugikan yang  ada  di  sekitarnya  dan  secara  tidak  langsung  akan  menambahkan  kepercayaan dan  nama  baik  suatu  perusahaan  dimata  masyarakat  akan  usaha  dan  produk  yang dihasilkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda, Ramantha & Wirakusuma.(2016). Dampak Moderasi Profitabilitas Terhadap Pengaruh  Corporate  Social  Responsibility  Pada  Nilai  Perusahaan Manufaktur. E-jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana .
Clarkson,  M.  (1995).  A  Stakeholder  Framework  for  Analyzing  and  Evaluating Corporate  Social  Performance. Academy  of  Management  Review. 20(1),  92- 117.
Dickinson, S. D. M. Beverland & A  Lindgreen. (2010). Building Corporate Reputation with Stakeholders. EuropeanJournal of Marketing . 44 (11), 1856 – 1874. Elvinaro  &  Dindin  M.  (2011). Efek  kedermawanan  dan  CSR .Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Fatmawatie,  Naning.  (2015).  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR) dalam  Akuntansi  Sosial  Ekonomi  Ditinjau  dari  Syariah. Jurnal  Ekonomi Syariah. 3 (2), 221- 237. Greenpeace.(2018). Hitung Mundur Terakhir . Belanda: Greanpeace International.
Harahap,  Sofyan  Syafri.  (2002). Teori  Akuntansi .  Edisi  Revisi.Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 1, Maret 2018, Hlmn. 37-48
Haque,  Shamima  &  Muhammad  Azizul  Islam.  (2012).  Stakeholder  Pressures  and Climate  Change  Disclosure:  Australian  Evidence. Open  Confrence  Proceeding AFAANZ Melbourne . Jensen,  M.C.  &  Meckling  W.  H.  (1994).  The  Nature  of  Man. Journal  of  Applied Corporate Finance . 7, 4-19. KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014 . Jakarta. KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). (2017). Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015 . Jakarta. Kotler,  P  dan  N  Lee.(2005). Corporate  Social  Responsibility:  Doing  the  Most  Good  for Your Company and Your Cause. New Jersey: John Wiley and Sons.
Koplitz,  Shannon  N.,  Loretta  J  Mickley,  Miriam  E  Marlier  &  Jonathan  J  Buonocore. (2016).  Public  health  impacts  of  the  severe  haze  in  Equatorial  Asia  in September–October  2015:  demonstration  of  a  new  framework  for  informing fire  management  strategies  to  reduce  downwind  smoke  exposure. Environment Research Letters. 11 (2016) 094023.
Lindawati,  Ang  Swat  Lin  &  Marsella  Eka  Puspita.  (2015).  Corporate  Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy GAP dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. 6(1), 157-174. Linggasari,  Elsa.  (2015).  Pengaruh  Karakteristik  Perusahaan  Terhadap  Carbon Emission  Disclosure  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2011-2013). Diponegoro Journal of Accounting . 1-18.
Luskin, M.S., Wido Rizki Albert & Mathias W. Tobler. (2017). Sumatran Tiger Survival Threatened  by  Deforestation  Despite  Increasing  Densities  in  Parks. Nature Communication. 8(1). Meijaard,  E.,  Garcia-Ulloa,  J.,  Sheil,  D.,  Wich,  S.A.,  Carlson,  K.M.,  Juffe-Bignoli,  D., and Brooks, T.M. (2018). Oil palm and biodiversity. A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force . Switzerland: IUCN Oil Palm Task Force. Muallidin,  Isnaini  &Leli  Joko  Suryono.  (2015).  Model  Kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam  Pengelolaan  Program  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  Berbasis Regulasi Daerah. Jurnal Media Hukum . 22 (1), 128-139.
Munawaroh,  Aisyatul.  (2014).  Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Nilai  Perusahaan Dengan  Corporate  Social  ResponsibiltySebagai  Variabel  Moderating. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. 3 (4). Setiowati,  Ardhy  Pratiwi.(2010).  Analisis  Hubungan  Kinerja  Lingkungan  dan  Kinerja Keuangan  Perusahaan  Pertambangan. Economic  Review  Journal  Universitas Indonesia. 1-27. Shodiq,  M.  Ja’far  &  Lisa  Kartikasari.  (2009).  Carbonaccounting:  Implikasi  Strategis Perekayasaan  Akuntansi  Manajemen. Simposium  Nasional  Akuntansi  XII, Palembang.
Shodiq, M. Ja’far & Yogi Trisita Febri. (2015). Sistem Akuntansi dan Pelaporan Emisi Karbon:  Dasar  Pengembangan  Standar  Akuntansi  Karbon  (Studi  ekplorasi pada  perusahaan  manufaktur  di  BEI). Simposium  Nasional  Akuntansi  XVII Medan.
Sigmund, K. (2010). The Calculus of Selfishness . Princeton: Princeton University Press. Suprapto.  (2012).  Kewenangan  Pengelolaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (CSR) Pada Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum . 7 (2). Thaler,  R.  H.  (2000).  From  Homo  Economicus  to  Homo  Sapiens. The  Journal  of Economic Perspectives. 14, 133-141. Triyuwono, Iwan. (2015). Awakening The Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 172, 254 – 261. United Nations. (2017). Goal 13 : Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts. http://www.un.org/  sustainable  development/  climatechange-2/. Diakses pada tanggal 15 Des 2018.
Usmansyah.  (1989).  Telaah  Alternatif  Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban Sosial Di Indonesia. Akutansi . (10)
Purba,  Winda  Sartika,  Pramudya  Ajeng  Safitri  dan  Riski  Andianti.  (2017). Statistik Lingkungan  Hidup  Indonesia  2017 .  Jakarta:  Badan  Pusat  Statistik Indonesia/BPS.
Voight, Maria, Serge A. Wich, Marc Ancrenaz, et al. (2018). Global Demand for Natural Resources  Eliminated  More  Than  100,000  Bornean  Orangutans. Current Biology . 28(5): 761-769 Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR . Gresik: Fascho Publishing. Xin, Z. & Liu, G. (2013). Homo Economicus Belief Inhibits Trust. PLoS ONE. 8 (10).