MODEL IJTIHAD SAINTIFIK DALAM PENENTUAN WAKTU IBADAH

## Zaenul Arifin
IAIN Jember Email: zaenul_arifin@gmail.com

## Abstrak
Corak  dalam  membaca  teks  idealnya  melalui  tiga  tahapan  yaitu  qira‟ah  salafiyyah,  qira‟ah ta‟wiliyyah, dan qira‟ah maqashidiyyah. Sementara dalam wilayah al-waqi‟ (kenyataan) ada beberapa disiplin ilmu yang digunakan dalam memahami fenomena sosial, politik, dan sains. Dengan  demikian  ketika  melakukan  pembacaan  teks  kemudian  dikontekkan  pada  fenomena sains  seharusnya  tidak  boleh  meninggalkan  disiplin  ilmu  yang  ada  pada  wilayah  al-waqi‟. Jika tidak maka pemahaman atas teks tersebut akan out of date, sehingga tidak aplicable. Oleh karenanya  ijtihad  harus  selalu  digelorakan  dan  pintu  ijtihad  tidak  pernah  ditutup.  Dalam kontek menggelorakan ijtihad,  ilmu ushul  fiqh merupakan perangkat metodologi baku yang telah  dibuktikan  perannya  oleh  para  pemikir  Islam  semisal  Imam  mazhab  dalam  menggali hukum Islam dari sumber aslinya (al-qur‟an dan as-Sunnah). Namun dewasa ini fiqh Islam dianggap mandul karena peran kerangka teoritik ilmu ushul fiqh dirasa kurang relevan lagi untuk  menjawab  problem  kontemporer.  Oleh  karenanya,  banyak  tawaran  model  ijtihad dengan  metodologi baru dari para pakar Islam kontemporer dalam usaha menggali hukum Islam  dari  sumber  aslinya  untuk  disesuaikan  dengan  dinamika  kemajuan  zaman,  salah satunya  model  ijtihad  saintifik  dalam  penentuan  waktu  ibadah  shalat.  Hal  ini  merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (self image of Islam) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang. Di Indonesia pada  dasawarsa  terakhir  telah  muncul  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam  yang disesuaikan  dengan  kondisi  riil  kehidupan  di  Indonesia.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh kesadaran bahwa fiqh klasik dengan perangkat metodologinya sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, sehingga perlu sebuah model ijtihad saintifik.
Kata kunci : Ijtihad, waktu, shalat, mahkum fih, mahkum alaih

## Abstract
The style of reading text is ideally through three stages, they are “qira'ah salafiyya”, “qira'ah ta'wiliyyah”, and “qira'ah maqashidiyyah”. While in the area of “al-waqi'” (the fact) there are  several  disciplines  of  knowledge  that  are  used  in  understanding  social  phenomena, politics,  and  science.  Therefore,  when  we  are  reading  the  text  that  will be  focus  on  science phenomenon, the context should be interrelated to the existing disciplines of knowledge in the area of “ al-waqi'”. If we do not apply it, the understanding of the text will be out of date, so it is not aplicable. Therefore the “ijtihad” must be always inflamed and the door of “ijtihad” will never be closed. In the context of inflaming “ijtihad”, the knowledge of “usul fiqh” is known as  a  set  of  standard methodology  that  its  role  has  been  proven  by  Islamic  thinkers  such  as Imam madzhab in digging an Islamic law from its original source (al-Qur'an and Sunnah). But today, the “fiqh” of Islam is considered barren because the role of theoretical framework of “usul fiqh” is less relevant to answer the contemporary problems. Therefore, there are many models of “ijtihad” with a new methodology from contemporary Islamic experts in an attempt to dig Islamic law from its original source to suit the dynamics of the progress of time, one of the models of “ijtihad” scientific is timing of prayers. This is a big job to be done in order to establish Islamic ideals themselves (self image of Islam) in the midst of modern life that it is constantly changing and evolving. In Indonesia, the last decade has emerged the development of Islamic law which is adapted to the real conditions of life in Indonesia. This is motivated by
the realization that the classical “fiqh” with its methodology device are not able to answer  the contemporary issues, so we need a scintific model of “ijtihad”.
Keywords : Ijtihad, time, prayer, mahkum fih, mahkum alaih

## Pendahuluan
Setiap  agama  mempunyai  ritualnya  masing-masing.  Islam  memiliki beberapa  ritual  yang  berskala  harian  (seperti  shalat  lima  waktu),  mingguan (seperti  shalat  jum‟at),  bulanan  (puasa  wajib  Ramadhan),  atau  bahkan tahunan  (seperti  ibadah  haji  yang  kewajibannya  sekali  seumur  hidup). Kesemuanya  berlaku  universal  bagi  umat  Islam  di  mana  pun  berada  dan terkait dengan waktu.
Pada dasarnya, perintah ini diperintahkan oleh Allah SWT agar selalu mengingatNya  setiap  saat.  Pada  mulanya,  perintah  ini  tidak  menimbulkan masalah, karena Nabi saw. sendiri ketika itu sebagai “penafsir tunggal” nya. Namun,  seketika  wafatnya  beliau,  perintah  ritual  ini  kontan  memunculkan penafsiran-penafsiran  di  kalangan  sahabat,  bahkan  hingga  kini  polemic- polemik ini tidak kunjung tuntas.
Persoalan  klasik  soal  ragam  penafsiran  ini  sesungguhnya  memiliki dualisme kemashlahatan. Pertama ,  umat  Islam  bertambah  dewasa  dalam memahami  perintah-perintah  Allah  SWT,  dengan  munculnya  dinamika pemikiran  atas  penafsiran  teks-teks  suci  (al-Qur`an  dan  Hadits)  yang  tidak hanya  sekedar  men- qiyâs -kan,  bahkan  menelusuri  makna  terdalamnya dengan berbagai pendekatan.  Tak terkecuali pendekatan sains dan teknologi. Kedua ,  dengan  banyaknya  penemuan  hasil  ijtihad,  umat  Islam  “merasa” kebingungan  bahkan  tidak  jarang  yang  menginginkan  keseragaman  waktu pelaksanaannya.  Hal  ini,  sedikit-banyak  tentu  akan  memberangus independensi seseorang atau sekelompok orang dalam berijtihad.
Tulisan  ini  memfokuskan  kajian  pada  pada  ijtihad  seputar  ibadah mahdhah . Dalam hal ini, penulis akan mengkaji hukum ijtihad. Kapan ijtihad menjadi fardhu „ain , dan ketika bagaimana menjadi fardhu kifayah ?. Setelah itu, penulis  akan  mendeskripsikan  hasil  ijtihad  para  pemikir  Islam  untuk kemudian,  penulis  menganalisis  temuan-temuan  hasil  ijtihad  para  pakar sebagai ending nya.

## Pembahasan
Definisi  menjadi  penting  untuk  dijelaskan  untuk  merumuskan persoalan yang akan dikaji.  Dalam kamus al-Munjîd , j-h-d memiliki dua arti,
“ jahd” berarti badzl  wus‟ahu ,  dan  “ juhd” berarti thâqah  wa  al-istithâ‟ah . 1 Badzl wus‟ahu dalam  kamus  al-Munawir  diartikan  dengan  mencurahkan  segala kemampuan  dan thâqah  wa  al-istithâ‟ah diartikan  dengan  keuatan  dan kemampuan. 2 Dalam  al-Qur`an  sendiri  menggunakan  kata  “ jahd” dalam beberapa ayatNya. Seperti dalam Qs. al-Nahl [16]: 38
1 Al-Munjid fi al-Lughat , (Beirut: Dâr al-Masyriq), 1986,  h.105-106.
2 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Arab-Indonesia  Al-Munawir, (Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997),  h. 217.
                      
   
           
                                                         
                         

“ Mereka  bersumpah  dengan  nama  Allah  dengan  sumpahnya  yang sungguh-sungguh:  "Allah  tidak  akan  akan  membangkitkan  orang  yang mati". (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu  janji  yang  benar  dari  Allah,  akan  tetapi  kebanyakan  manusia  tiada mengetahui.”
Qs. Al-Nur [24]: 53
                                                                                                           
                          
“D an  mereka  bersumpah  dengan  nama  Allah  sekuat-kuat  sumpah,  jika kamu  suruh  mereka  berperang,  pastilah  mereka  akan  pergi.  Katakanlah: "Janganlah kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Qs. Al-Fathir [35]: 42.
                                                                                                
                 
          
 
              
 
“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya  jika  datang  kepada  mereka  seorang  pemberi  peringatan, niscaya  mereka  akan  lebih  mendapat  petunjuk  dari  salah  satu  umat-umat (yang  lain).  tatkala  datang  kepada  mereka  pemberi  peringatan,  Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).”
Secara  terminologi,  terdapat  dua  pendekatan  yang  dilakukan  ulama dalam mendefinisikan ijtihad. Pertama , pendekatan lafdziyyah dengan melihat kalimat  ijtihad  sebagai mashdar yang  menunjukkan  aktifitas  atau  perbuatan. Kedua, pendekatan ma'nawî dengan melihat ijtihad sebagai sifat yang melekat pada diri mujtahid. 3
Ulama  ushul  sendiri  melihat  ijtihad  sebagai  aktivitas  nalar  yang berkaitan dengan masalah fiqih. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa upaya  memahami  masalah-masalah  teologi,  filsafat  dan  tasawuf  dari  nash tidak  dinamakan  sebagai  aktivitas  ijtihad. 4 Rumusan  definisi  ijtihad  yang
3 M. Musa Tiwana, Al-Ijtihâd Wa  Mâdzâ Hâjâtinâ Ilaihi Fî Hâdzâ al-'Ashrî , (Kairo: Dâr al- Kutub al-Haditsati, tt), h. 98.
4 Ibid. , h.106.
digagas ushûliyûn berbeda  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  namun  secara substansial sama. Perbedan yang mendasar dari definisi-definisi yang mereka rumuskan dapat dilihat dari dua sudut pandang.
Pertama ,  dari  segi  pemakaian  kata,  terdapat  dua  bentuk  titik  tekan yang  berbeda.  Kelompok  pertama,  memandang  ijtihad  dengan  lebih menitikberatkan  pada  perbuatan  mujtahid.  Hal  ini  terlihat  dari  pemakaian kata “ badzl dan istifrâgh ” (pencurahan), atau kata yang semakna dengannya. Dalam pemakaiannya, ada yang  memilih  salahsatunya,  dan  kelompok yang kedua, menggabungkan keduanya.
Al-Ghazali  sendiri  memakai  kata  “ badzl ”.  Menurutnya  ijtihad  dalam terminologi fuqaha adalah:
لذب دهتجملا هعسو ىف بلط نلعلا ماكحلااب
ةيعرشلا
“ Pencurahan  segala  kemampuan  oleh  seorang  mujtahid  untuk  mencari pengetahuan tentang hukum-hukum syara‟ . 5
Pemakaian  kata  “ badzl ”  yang  digunakan  al-Ghazali,  diikuti  oleh ushûliyûn lainnya. Seperti, Ibnu Qudamah, al-Zarkasyi, al-Kamal Ibn Humam, Muhibbullah Ibn „Abd al-Syakur, „Abd al-Hamid Ibn Muhammad „Ali Quds, Abi  „Abdillah  Muhammad  Ibn  Muhammad  al-Ra‟ini,  dan  lainnya. 6 Sedangkan,  yang  menggunakan  kata  “ istifrâgh ”,  al-Razi 7 ,  al-Amidi 8 ,  al- Baydlawi 9 . Jika al-Ghazali dengan para pendukungnya memakai kata “ badzl ”, dan  al-Razi  beserta  pendukungnya  menggunakan  kata  “ istifragh ”,  maka  al- Syirazi memilih menggabungkan keduanya. Sementara Ibnu Hazm memilih kata  “ istinfâd ”  dan  “ bulûgh ”.  Adapun  kelompok  kedua  memandang  ijtihad bukan sebagai perbuatan mujtahid, melainkan sebagai suatu “ malakah ” (sifat yang  melekat  dalam  jiwa  mujtahid).  Pemahaman  terhadap  definisi  ijtihad semacam ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadits dan golongan Syi‟ah. Mereka  mendefinisikan  ijtihad  dengan  “suatu malakah yang  dapat menghasilkan hujjah untuk menggali hukum-hukum syara‟ atau tugas-tugas yang bersifat praktis, baik yang berhubungan dengan syara‟ secara langsung atau hanya bersifat amaliyah belaka”. 10
Kedua ,  dilihat  ada  dan  tidaknya qayyid (batasan),  maka  dapat ditemukan  beberapa  model  definisi.  Di  antaranya,  ada  yang  mengaitkan dengan  pelakunya  seperti  kata  “ mujtahîd ”  dan  “ fâqih ”.  Dan,  ada  pula  yang tidak  menghubungkan  dengan  pelakunya.  Dari  sisi  tujuan  pelaksanaan ijtihad, ada yang mengaitkannya dengan “ ‟ilm ”, “ zhann ”, dan ada yang tidak mengaitkan keduanya serta ada yang mengaitkan keduanya.
5 Al-Ghazalî, Abû Hamid Muhammad Ibn Muhammad, Al-Mustasyfâ min ‘Ilm al-Ushûl,  Juz. II , (Beirut: Dâr al-Fikr,  t.t),  h.350.
6 Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam , Yogyakarta: Gama Media, 2002,  h. 179.
7 Al-Râzî, Al-Mahshûl fî Ushûl al-Fiqh , juz.II, (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmiyah, tt),  h. 489.
8 Al-Âmidî, Al-Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm, Cet.  II,  Juz  IV,  Tahqiq  Muhammad  al-Jamili, (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Arabi, 19860, h.169.
9 Al-Baidhâwî, Minhâj  al-Wushûl  ilâ  ‘Ilm  al-Ushûl ,  Cet.  I.  Juz.  III,  (Beirut:  Dâr  al-Kutub ‘Ilmiyah, 1995), h.246.
10 Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, h.180.
Berdasarkan  definisi-definisi  di  atas,  Beni  Ahmad  Saebani  mencoba menyimpulkan bahwa ijtihad adalah:
1. Pengerahan akal fikiran para fuqaha atau ushûliyûn.
2. Menggunakan  akalnya  dengan  sungguh-sungguh  karena  adanya  dalil- dalil yang dzhanni dari al-Qur`an dan Hadits.
3. Berkaitan dengan hukum syar‟i yang amaliyah.
4. Menggali  kandungan  hukum  syar‟i  dengan  berbagai  usaha  dan pendekatan.
5. Dalil-dalil  yang  ada  dirinci  sedemikian  rupa  sehingga  hilang kezhaniyannya.
6. Hasil ijtihad berbentuk fiqih sehingga mudah diamalkan. 11

## Hukum Ijtihad
Ijtihad  yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini  dilihat  dari  sudut  pandang fiqh. Dalam terminologi fiqih, yang dimaksud ijtihad adalah usaha sungguh- sungguh  para  ulama  dengan  menggunakan  akalnya  untuk  menetapkan hukum sesuatu yang  belum ditetapkan secara qath‟i (pasti) dalam al-Qur`an dan Sunnah.
Menurut  Wahbah  al-Zuhaili  dalam  kitabnya Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmî , beberapa  ulama,  seperti  al-Syathibi,  al-Amidi,  menetapkan  empat  hukum ijtihad.
1. Fardlu „Ain
Apabila seorang mujtahid dihadapkan kepada peristiwa baru dan ia tidak mengetahui  hukumnya,  atau  apabila  ia  ditanyakan  mengenai  suatu peristiwa  yang  terjadi  dan  tidak  ada  mujtahid  lain  selain  dia.  Kewajiban dimaksud  harus  dilaksanakan  secepatnya  jika  khawatir  akan  berlalunya perisiwa tersebut tanpa menurut jalur yang dikehendaki syara‟.

## 2. Fardlu Kifayah
Jika  disuatu  tempat  terdapat  lebih  dari  seorang  mujtahid  dan  tidak khawatir  akan  berlalunya  peristiwa  hukum.  Apabila  sebagian  mujtahid telah  menentukan  hukumnya  maka  tuntutan  untuk  berijtihad  pada  yang lainya  menjadi  gugur.  Dan  jika  mereka  tidak  bersedia  berfatwa  padahal mereka mampu memberi jawabanya maka seluruhya dosa.
3. Sunnah
Ijtihad  menjadi  sunnah  dengan  melihat  peristiwa-peristiwa  yang  belum pernah terjadi tetapi boleh jadi ia terjadi dalam waktu dekat.
4. Haram
Ijtihad menjadi haram apabila ia bertentangan dengan nash al-Qur`an dan hadis ataupun ijma‟ ulama‟. Namun ada pula yang membolehkannya. 12 Secara  tegas,  Fazlur  Rahman  mengatakan  bahwa  ijtihad  masih  harus selalu dilakukan. Pintu Ijtihad masih terbuka. Ijtihad tidak hanya dilakukan oleh  orang  pada  umumnya,  atau  orang  biasa,  bahkan  Ijtihad  adalah  suatu
11 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam , (Bandung: Pustaka Setia, tt), h.198.
12 Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islami , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998), h.1083.
keharusan  ( a  necessity )  untuk  atau  bagi  Nabi  sekalipun. 13 Dari  sini,  bisa dipahami mengenai tujuan dan fungsi ijtihad, sebagaimana hadits Nabi saw.
ِ َّ نا َّ َّهالل ََّّهب َّهع َّهثَّ ن َّ ي َّ َّ م َّهع َّ ل َّ ع اَّ َّ م َّهي َّ س َّ ر اَّ و ََّّهل َّ م ََّّهي َّ ب َّهع َّ ثَّ ن َّ ي َّ َّ م َّهع َّ نَّ ت اَّ
“ Sesungguhnya  Allah  mengutus  saya  sebagai  guru  dan  pemberi kemudahan dan tidak mengutus saya sebagai pembuat kesukaran”. 14
Ijtihad  bukan  untuk  mempersulit  melainkan  mempermudah  dalam melaksanakan  perintah  Allah  swt,  dalam  hal  ini  ritual  ibadah mahdhah . Karenanya,  terkait  dengan  beberapa  persyaratan    ijtihad  yang  dirumuskan oleh  para  ulama  terdahulu  (abad  ke-3  M)  kiranya  perlu  di- ijtihad -i  kembali. Oleh karena sekarang perangkat-perangkat ijtihad sangat mudah didapat dan difungsikan  oleh  semua  orang.  Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy sendiri berijtihad bahwa persyaratan untuk menjadi mujtahid itu cukup dua saja. Pertama , mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Kedua , mengetahui masalah-masalah yang telah diijma‟kan oleh para ahlinya.
Ijtihad dalam Waktu Pelaksanakan Ibadah Mahdhah oleh Para Pakar Islam Waktu  pelaksanaan  ibadah  itu  pada  prinsipnya  bersifat  lokal.  Baik shalat,  puasa  atau  pun  haji.  Karena  Nabi  saw.  dalam  menjelaskan  waktu pelaksanaan  ibadah mahdhah ini  tidak  memerinci  definisi  per  definisinya, 15 maka kewajiban ijtihad dalam hal ini mutlak diperlukan karena beberapa hal :
1. Perintah berpuasa berlaku atas semua orang yang melihat hilal , dan tidak berlaku atas orang yang tidak melihatnya
2. Melihat di sini melalui mata. Karenanya, ia tidak berlaku atas orang buta (matanya tidak berfungsi)
3. Melihat  ( rukyat )  secara  ilmu  bernilai  mutawatir  dan  merupakan  berita dari orang yang adil
4. Mengandung  makna zhann sehingga  mencakup  ramalan  dalam nujum (astronomi)
5. Ada  tuntutan  puasa  secara  kontinu  jika  terhalang  pandangan  atas hilal manakala sudah ada kepastian hilal sudah dapat dilihat
6. Ada  kemungkinan hilal sudah  wujud  sehingga  wajib  puasa,  walaupun menurut ahli astronomi belum ada kemungkinan hilal dapat dilihat
7. Perintah itu ditujukan kepada kaum muslim secara menyeluruh. Namun pelaksanaan  rukyat  tidak  diwajibkan  kepada  seluruhnya  bahkan mungkin hanya perseorangan
8. Mengandung makna berbuka puasa
13 Fazlur  Rahman, Islamic  Methodology  in  History ,  (Delhi:  Adam  Publishers  &  Distributor, 1994), h.156.
14 Yusuf Qaradhawi, Hisab Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar’I tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h.60
15 Lihat  Abû  Husein  Muslim  bin  al-Hajjâj, Shâhih  Muslim, (Kairo:  Dâr  al-Fikr,  tt),  h.  481. bandingkan  Muhammad  bin  Ismail  al-Bukhâri, Matan  al-Bukhârî, (Mesir:  Dâr  al-Ihyâ  al-‘Arabiyah, t.t), h. 327. Bandingkan juga Muhammad Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Authâr, (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t), Jilid IV: 262.
9. Rukyat itu berlaku terhadap hilal Ramadhan dalam kewajiban berpuasa, tidak untuk ifthar- nya (berbuka)
10. Menutup  pandangan  ditentukan  hanya  oleh  mendung  bukan selainnya. 16
Fiqih,  sesuai  dengan  status  dan  karakternya  yang zhanni (kebenaran relatif)  ini  tidak  mengikat. 17 Karenanya,  perbedaan  hasil  ijtihad  merupakan sesuatu  yang  niscaya  adanya.  Dalam  kitab-kitab  fiqih  terkait  dengan pelaksanaan ibadah, fuqaha berbeda pendapat, namun seiring perkembangan zaman  dimana  teknologi  menjadi  pusat  informasi,  maka  persoalannya menjadi kompleks. Dua madzhab besar, hisab dan rukyat, perlu dikaji lebih lanjut.  Oleh  karena  umat  membutuhkan  keputusan-keputusan  hukum  yang sesuai  kebutuhannya  dalam  pelaksanaan  ibadah,  karena  itu  ijtihad  menjadi sangat penting keberadaannya. 18
Berikut penulis paparkan upaya ijtihad dalam menentukan awal bulan oleh para pakar yang berbeda latar belakang keilmuannya dan berbeda pula hasil ijtihadnya.

## 1. Awal dan akhir Waktu Puasa Ramadhan
Perbedaan yang terjadi semata-mata bukan perbedaan antara hisab dan rukyat saja. Justru terjadinya perbedaan itu karena adanya perbedaan di  kalangan  ahli  hisab  sendiri,  atau  perbedaan  di  kalangan  ahli  rukyat sendiri,  atau  perbedaan  lain  di  luar  teknis  hisab  dan  rukyat,  seperti karena  adanya  informasi  dari  Saudi  Arabia. 19 Terlepas  dari  sumber kemungkinan-kemungkinan  terjadinya  perbedaan  tersebut,  Ibrahim Hosen  sendiri  sangat  memerlukan  perhitungan  hisab  falaki  sebab berkaitan  erat  dengan  posisi  hilal. 20 Di  sinilah,  lahan  ijtihad  yang senantiasa  dilakukan  koreksi-koreksi  terutama  bagi  yang  menghendaki penyatuan  hari  raya  dengan  merumuskan  visibilitas  hilal,  terutama Kemenag RI sebagai perwakilan dari pemerintah.
2. Waktu Shalat
Anjuran  shalat  (wajib)  lima  waktu  dalam  nash  al-Qur`an  secara tegas terkait dengan waktu.
       َّ           َّ            َّ              َّ     َّ        َّ           َّ         َّ            َّ  َّ        َّ
               َّ            َّ            َّ  َّ     َّ            َّ        َّ      َّ               َّ         َّ           َّ 21 ََّّ
“ Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu  berdiri,  di  waktu  duduk  dan  di  waktu  berbaring.  kemudian
16 Syihâbuddîn  al-Qalyubî, Hasyiyah  Minhâj  al-Thâlibîn, (Kairo:  Mustâfâ  al-Bâb  al-Halabi, 1956), h. 45.
17 Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat:Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007) , h.60.
18 Mohd. Taqi Amini, Fundamentals of Ijtehad, (Delhi: Qasimjan Street, 2009), h. 6.
19 Wahyu  Widiana, Penentuan  Awal  Bulan  Qamariyah  dan  Permasalahannya  di  Indonesia , (Jakarta: Proyek bersama Depag,  2004), h. 4-5.
20 Ibrahim Hosen, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan  Dzulhijah dalam  Selayang  Pandang  Hisab  Rukyat,  (Jakarta:  Proyek  Bersama  Depag  RI,  2004), h.139.
21 Qs. An-Nisa [4]:  103.
apabila  kamu  telah  merasa  aman,  Maka  dirikanlah  shalat  itu (sebagaimana  biasa).  Sesungguhnya  shalat  itu  adalah  fardhu  yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” 22
Konsekuensi logis dari ayat ini shalat (wajib) lima waktu tidak bisa dilakukan  dalam  sembarang  waktu,  tetapi  harus  mengikuti  atau berdasarkan  dalil-dalil  baik  dari  al-Qur`an  atau  al-Hadits. 23 Bagi  orang yang  tinggal  di  daerah  kutub  atau  daerah  abnormal  (istilah Basit  Wahid ) akan  mengalami  keajaiban  alam,  terutama  berkait  dengan  waktu  terbit dan  terbenamnya  matahari.  Dalam  kondisi  seperti  ini  ada  tiga kemungkinan, pertama ,  ada  wilayah  yang  pada  bulan-bulan  tertentu mengalami siang selama 24 jam sehari atau sebaliknya mengalami malam selama  24  jam  sehari, kedua ,  ada  wilayah  yang  pada  bulan  tidak mengalami  hilangnya  mega  merah  ( syafaqul ahmar )  sampai  datangnya waktu  Subuh.  Sehingga  tidak  bias  dibedakan  antara  mega  merah  saat Maghrib dan mega merah saat Subuh, dan ketiga , ada wilayah yang masih mengalami  pergantian  malam  dan  siang  dalam  satu  hari,  meski  panjang siang sangat singkat sekali atau sebaliknya. 24
Untuk  menentukan  waktu-waktu  shalat  di  daerah  yang  telah disebutkan  di  atas  para  sarjana  muslim  dan  ulama  menjelaskannya sebagai berikut;
1. Saadoe‟ddin Djambek
Menurut  Saadoe‟ddin  Djambek  menerangkan  untuk  shalat  di  daerah kutub dengan uraian sebagai berikut:
“Perobahan syafak merah di langit bagian Barat menjadi fajar di langit  bagian  Timur,  berlaku  secara  tiba-tiba,  boleh  dikatakan tanpa  suasana  peralihan,  jadi  tanpa  disadari.  Keadaannya  boleh diumpamakan  seperti  hal  seorang,  yang  tidur  di  waktu  subuh. Atau  seorang  yang  pingsan  di  waktu  maghrib  setelah menunaikan  shalat  dan  siuman  kembali  ke  waktu  subuh, sehingga  adanya  waktu  isya,  tidak  disadarinya.  Ilmu  fiqh mengajarkan,  bahwa  dalam  keadaan  yang  demikian  orang  yang bersangkutan,  setelah  bangun  atau  sadar  kembali,  wajib  segera melaksanakan shalat isya, sesudah itu shalat subuh. 25
Jadi jumlah shalat yang lima sehari semalam tetap dilakukan lima kali dalam  sehari,  tidak  mungkin  dikurangi  hingga  menjadi  empat,  dua, atau  tiga  kali,  karena  perintah  shalat  fardlu  yang  lima  itu  diterima Nabi  langsung  dari  Allah  pada  waktu  Beliau  melakukan  Isra‟  dan Mi‟raj.
2. Hamidullah
22 Semua  terjemahan  ayat  al-Qur’ān  merujuk  pada  Departemen  Agama  RI. Al-Qur'ān  dan Terjemahnya , (Semarang: CV. Toha Putra, tt).
23 Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), h.73.
24 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, h. 65. Lihat di www.eramuslim.com. Diakses tanggal 5 November 2009.
25 Saadoe’ddin Djambek, Shalat dan Puasa di Daerah Kutub , h. 10.
Hamidullah  berpendapat  bahwa  penentuan  waktu  shalat  di  daerah yang  lintangnya  melebihi  45°  Utara  dan  Selatan  dapat  menggunakan daerah  yang  memiliki  lintang  45°  saja  dan  bujurnya  tidak  berubah. Contohnya Bandar Oslo di Norway. 26
3. Majelis Syari‟ah Rabitah al-„Alam al-Islamiy (1982) Majelis ini berpendapat bagi kawasan yang pada bulan-bulan tertentu mengalami  siang  selama  24  jam  sehari  atau  sebaliknya,  maka  jadwal shalat  disesuaikan  dengan  kawasan  yang  terdekat.  Kawasan  yang tidak  mengalami  hilangnya  mega  merah  maka  untuk  menentukan waktu Isya dan Subuh berdasarkan waktu (musim) sebelumnya yang dapat  membedakan  mega  merah  saat  Maghrib  dan  mega  merah  saat Subuh.  Sementara  itu  kawasan  yang  mengalami  pergantian  malam dan siang dalam  satu  hari,  meski panjang  siang  sangat singkat sekali atau sebaliknya, maka waktu shalat tetap sesuai dengan aturan buku dalam syari‟at Islam. 27
4. Seminar Islam di Islamic Culture Center, London (Mei 1984) Setelah  melakukan  kajian  dari  aspek  syari‟ah  dan  sains,  seminar  ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;
a. Bagi wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang secara jelas, waktu shalat didasarkan sesuai ketentuan syara‟.
b. Kawasan  yang  tidak  mengalami  hilangnya  mega  merah  ( syafaqul ahmar )  maka  untuk  menentukan  waktu  Isya  dan  Subuh berdasarkan lintang 48° Utara atau 48° Selatan.
c. Bagi  mereka  yang  kesulitan  menunggu  waktu  Isya  karena  tidak mengalami hilangnya mega merah dapat melakukan jamak taqdim atau shalat Maghrib dan Isya. 28
5. Majelis Fatwa al-Azhar asy-Syarif
a. Pada daerah-daerah yang tidak teratur masa siang dan malamnya, dilakukan  dengan  cara  menyesuaikan/  menyamakan  dengan daerah  di  mana  batas  waktu  siang  dan  malam  setiap  tahunnya tidak jauh berbeda (teratur). Misalnya mengikuti Saudi Arabia.
b. Daerah  yang  sama  sekali  tidak  diketahui  waktu  fajar  dan maghribnya  seperti  daerah  kutub  (utara  dan  selatan),  maka shalatnya menyesuaikan dengan daerah lain. 29
Fatwa  ini  didasarkan  pada  hadits  Nabi  saw.  ketika  menanggapi pertanyaan  sahabat  tentang  kewajiban  shalat  di  daerah-daerah  yang harinya  menyamai  seminggu  atau  sebulan  bahkan  setahun. Wahai rasulullah,  “bagaimana  dengan  daerah  yang  satu  harinya  (sehari-semalam) sama  dengan  satu  tahun,  apa  cukup  dengan  sekali  shalat  saja”,  Rasulullah menjawab; “tidak”…… tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya (pada hari- hari  biasa) .  (HR.  Muslim) 30 .  Sebenarnya,  masih  ada  pendekatan-
26 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, hal. 71. Lihat www.jakim.go.my diakses tanggal 5 November 2009
27 Ibid . 28 Ibid.
29 Ibid ., h. 72. 30 Ibid .
pendekatan  lain.  Paling  tidak,  dari  perbedaan-perbedaan  hasil  ijtihad di atas dapat dipahami untuk kemudian di- ijtihad -i kembali.
3. Waktu Wuquf di Arafah
Ijtihad  terhadap  masalah  ibadah  haji  ini,  terutama  sekali  saat wuquf. Hal ini karena terkait dengan keharaman puasa di hari raya, idul adha.  Seperti  perbedaan  yang  disebabkan  oleh  rukyat  (lokal)  pada  17 Maret  1999.  Ketika  pemerintah  Arab  Saudi  menggunakan rukyatul  hilal yang  berdasar  hanya  keimanan  dan  kejujuran  semata  (baca;  sumpah), tanpa  ada  koreksi,  berbeda  hasil  (keputusannya)  dengan  menggunakan data-data astronomi. Menururt Prof. Thomas Djamaluddin, sumpah saja belum cukup. Alasannya, tidak semua orang mampu melihat atau belum memahami  hilal.  Gangguan  polusi  di  ufuk  barat  bisa  menyulitkan,  dan objek terang pada arah pandang saat ini juga beragam. Walaupun secara syar‟i  itu  sah,  karena  Nabi  saw.  pernah  menerima  kesaksian  seseorang yang  menyatakan  melihat  hilal  hanya  dengan  menguji  keimanannya. Tetapi pada zaman Nabi mungkin semua orang faham betul tentang hilal, karena  itulah  satu-satunya  alat  penentu  tanggal.  Belum  ada  jam  dan belum ada pengetahuan tentang hisab astronomis.
Untuk saat ini, walaupun keimanan dan kejujuran pengamat hilal tersebut tidak diragukan, tetapi dari segi kebenaran objek yang dilihatnya apakah  benar-benar  hilal  atau  objek  terang  lainnya,  kita  masih bolehmeragukannya  sebelum  ada  bukti  ilmiah  yang  meyakinkannya. Bukti ilmiah yang bisa menguatkan kesaksian akan rukyatul hilal antara lain posisi hilal, bentuknya, serta waktu mulai teramati dan terbenamnya. Bukti  ilmiah  itu  bisa  diuji  kebenarannya  dengan  rukyat  hari-hari berikutnya.
Bagi  kalangan  yang  mempercayai  rukyat  terpandu  hisab,  bukti ilmiah itu bisa ditambah dengan hasil hisabnya. Hasil rukyat rukyat bisa segera  dicocokan  dengan  hasil  hisabnya.  Dengan  kriteria  hisabnya, kalangan  ini  bisa  menolak  kesaksian  hilal  bila  dianggap  meragukan. Misalnya, bulan semestinya (menurut hisab akurat) telah terbenam tidak mungkin bisa dirukyat. 31

## Simpulan
Ijtihad  harus  dipahami  sebagai  usaha  untuk  kemashlahatan  di  dunia dan akhirat.
Karenanya, hasil dari ijtihad harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara syar‟i. Adapun keinginan  pemerintah  untuk  menyatukan  perbedaan  hasil  ijtihad,  itu dipahami dalam rangka ijtihad kolektif, di mana para pakar bertemu untuk menyatukan persepsi tanpa mengeliminir salah satu pendapat.

## Daftar Pustaka
31 Thomas Djamaluddin, Menggagas Fiqh Astronomi , h.19-20
Al-Amidi, Al-Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm. Cet. II,  Tahqiq  Muhammad  al-Jamili, (Beirut: Dâr al-Kutub „Arabi, 1986)
Amini, Mohd, Fundamentals of Ijtehad, (Delhi: Qasimjan Street, 2009) Azhari, Susiknan, Ilmu Falak: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001) Al-Baidhâwî, Minhâj al-Wushûl ilâ „Ilm al-Ushûl, Cet. I. Juz. III, (Beirut: Dâr al- Kutub „Ilmiyah, 1995)
Al-Bukhârî, Muhammad bin Ismail, Matan al-Bukhâri, (Mesir: Dâr al-Ihyâ al-
„Arabiyah, t.t.)
Departemen Agama RI. Al-Qur'ān dan Terjemahnya , (Semarang: CV. Toha Putra, tt.)
Djamaluddin, Thomas, Menggagas Fiqh Astronomi ,  (Bandung: Kaki Langit, 2005)
Fauzi,  M  dan  Supena,  Ilyas, Dekonstruksi  dan  Rekonstruksi  Hukum  Islam ,
(Yogyakarta: Gama Media, 2002)
Al-Ghazalî, Abû Hamid Muhammad Ibn Muhammad, Al-Mustasyf â min „Ilm al- Ushûl , Juz.II, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.)
Hosen,  Ibrahim. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Penetapan  Awal  Bulan Ramadhan , Syawal dan Dzulhijah dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat , (Jakarta: Proyek Bersama Depag RI, 2004)
Izzuddin, Ahmad, Fiqih Hisab Rukyat:Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007)
Kamus, Al-Munjîd fî al-Lughât , (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) Munawwir,  Ahmad  Warson Kamus  Arab-Indonesia  Al-Munawir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997)
Muslim, Abû Husein bin al-Hajjâj, Shahîh Muslim, (Kairo: Dar al-Fikr. tt.) Al-Qalyubi, Syihabuddin, Hâsyiyah Minhâj al-Thâlibîn, Jilid II, Kairo: Musthâfâ al-Bâb al-Halabî, 1956)
Qarâdhâwî,  Yûsûf, Hisab  Bulan  Kamariyah:  Tinjauan  Syar‟i  tentang  Penetapan Awal  Bulan  Ramadan,  Syawal,  dan  Zulhijah, (Yogyakarta:  Suara Muhammadiyah, 2009)
Rahman, Fazlur, Islamic Methodology in History, edisi pertama,  (Delhi: Adam Publishers & Distributor, 1994) Al-Râzî, Al-Mahshûl fî Ushûl al-Fiqh , juz.II, (Beirut: Dâr al-Kutub „Ilmiyah, tt.) Saebani, Beni Ahmad, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Al-Syaukânî, Muhammad Alî bin Muhammad, Nail al-Authâr, Jilid IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t)
Tiwana,  M.  Musa, Al-Ijtihâd  Wa  Madzâ  Hâjâtinâ  Ilaihî  Fî  Hâdzâ  al-'Ashrî,
(Kairo: Dâr al-Kutub al-Haditsati, tt.)
Widiana,  Wahyu, Penentuan  Awal  Bulan  Qamariyah  dan  Permasalahannya  di Indonesia,  (Jakarta:  Proyek  bersama  Depag  dalam Hisab  Rukyat  dan Perbedaanya, 2004)
Al-Zuhailî, Wahbah, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1998) www.eramuslim.com, diakses tanggal 21 April 2015 www.jakim.go.my, diakses tanggal 21 April 2015