## PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DENGAN POLA (BOT) BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL (Studi
Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo)
Ikka Puspitasari 1 , Budi Santoso 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 ikkapuspitasari@gmail.com

## ABSTRACT
The procurement of infrastructure required huge funds. Over time, a cooperative agreement between the  government  and  the  private  sector  is  required, namely  the  Build  Operate  Transfer  (BOT)  is  a concept, whereby the project is built at full cost from private companies, some private companies, or cooperation with SOEs. This research uses empirical juridical approach method. The Juridical Empirical approach method aims to describe systematically against the object of research which shows how about government cooperation agreement with private. Based on research conducted that the agreement of government and private cooperation in the pattern of build operate and transfer (BOT). Government in this case done by Toll Road Enterprises has done the obligation by providing facilities in the form of land while the party in this case PT. Trans Marga Jateng is a Toll Road Concession Company based on Toll Road Concession Agreement (PPJT) of PT. Trans Marga Jateng performs its obligations in the form of build  and  performs  Funding  Planning,  Technical  Planning,  Technical  Implementation,  Construction Implementation, Operation, And Maintenance of Toll Road for economic value (operation). End of the agreement for 45 years, then the land and the building is returned to the Government.

## Keywords : Agreement; Cooperation; Toll Road Concession

## ABSTRAK
Pengadaan  infrastruktur  itu  dibutuhkan  dana  yang  sangat  besar. Seiring  dengan  berjalannya  waktu perlu  diadakan  perjanjian  kerjasama  antara  pemerintah  dengan  swasta,  yakni  dengan  melakukan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) merupakan suatu konsep, dimana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya  dari  perusahaan  swasta,  beberapa  perusahaan  swasta,  ataupun  kerjasama  dengan BUMN.Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  empiris.  Metode pendekatan  Yuridis  Empiris  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  sistematik  terhadap  objek penelitian yang menunjukkan bagaimana tentang perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Perjanjian kerja sama pemerintah dan swasta dalam pola build operate and transfer (BOT). Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Usaha Pengusahaan Jalan  Tol  telah  melakukan  kewajiban  dengan  menyediakan  fasilitas  berupa  lahan  sedangkan pihak dalam hal ini PT. Trans Marga Jateng adalah sebagai Perusahaan Pengusahaan Jalan Tol berdasarkan Perjanjian Penguasahaan Jalan Tol (PPJT) PT. Trans Marga Jateng melakukan kewajibannya berupa
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
pembangunan  (build)  dan  melakukan  Perencanaan  Pendanaan,  Perencanaan  Teknik,  Pelaksanaan Teknik,  Pelaksanaan  Kontruksi,  Pengoperasian,  Dan  Pemeliharaan  Jalan  Tol  agar  bernilai  ekonomi (operation). Berakhir  perjanjian  selama  45  tahun,  maka  tanah  dan  gedungnya  dikembalikan  kepada Pemerintah.

## Kata Kunci: Perjanjian; Kerja sama; Pengusahaan Jalan tol
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Meningkatnya proses modernisasi sebagai akibat ditemukannya alat-alat komunikasi,  transportasi  dan  informatika  telah memberikan  makna  yang  cukup  besar  bagi negara-negara  di  dunia (Susilowati, 2007, 1). Pembangunan  mempunyai  banyak  aspek  dan dimensi,  seperti  politik,  ekonomi,  sosial,  hukum, dan  budaya,  dan  pertahanan  keamanan (Sidabalok, 2012 : 34). Indonesia sebagai negara yang  berkembang,  mempunyai  keinginan  yang kuat untuk melakukan pembangunan ekonominya.  Indonesia  sebagai  suatu  negara berkembang  perlu  adanya  suatu  pembangunan sarana  dan  prasarana  untuk  kepentingan  umum (infrastruktur) dari berbagai aspek kehidupan.
Pengadaan  infrastruktur  itu  dibutuhkan dana yang sangat besar, yang akan terasa berat apabila  hanya  dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Daerah (APBN  dan  APBD).  Partisipasi  swasta  dalam pengadaan proyek infrastruktur tersebut tentunya merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia  (Vita Justisia, 2015 : 74). Pola-pola seperti penerbitan obligasi  daerah,  BOT  (Build  Operate  Transfer),
BOO  (Build  Operate  Own),  BROT  (Build  Rent Operate Transfer), KSO (Kerjasama Operasi atau Joint  Operation),  usaha  patungan, ruislag merupakan  fenomena  baru  tidak  saja  bagi kalangan  akademis,  tetapi  juga  para  praktisi, instansi  pemerintah, lawyer, kalangan  lembaga keuangan, notaris dan lain-lain (Prabawa, 2013 : 2).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu  perlu diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan  swasta,  yakni  dengan  melakukan perjanjian Build  Operate  Transfer (BOT) merupakan  suatu  konsep  dimana  proyek dibangun atas biaya sepenuhnya dari perusahaan swasta,  beberapa  perusahaan  swasta,  ataupun kerjasama  dengan  BUMN (Adha,  2011 : 549). Setelah  dibangun,  dioperasikan  oleh  kontraktor dan  setelah  tahapan  pengoperasian  selesai sebagaimana  ditentukan  dalam  perjanjian Build Operate  Transfer (BOT),  kemudian  dilakukan pengalihan  proyek  kepada  pemerintah  selaku pemilik proyek.
Bagi  para  pihak  yang  membuat kerjasama, baik pemerintah daerah maupun pihak investor  atau  pemodal,  mekanisme  kerjasama Build Operate Transfer (BOT) yang dipilih sangat
sejalan  dan  ideal  oleh  karena  sangat  banyak potensi  lahan-lahan  strategis  yang  belum diberdayakan  secara  optimal  yang  dapat dikembangkan  dalam  bentuk  kerja  sama investasi.  Kerja  sama  melalui  mekanisme Build Operate  Transfer (BOT)  berdasarkan  penilaian Pemerintah  adalah  solusi  paling  tepat  untuk mendapatkan kesepakatan saling menguntungkan  karena  sebagai  pemilik  modal, investor  tidak  memiliki  lahan  yang  berada  di daerah-daerah  strategis  yang  merupakan  salah satu  faktor  penting  pengembangan  usaha mereka.
Salah  satu  alternatif  yang  sering digunakan adalah dengan Perjanjian yang dibuat dalam Build  Operate  Transfer (BOT)  merupakan suatu  pengikat  antara  para  pihak  untuk melakukan  kerja  sama  yang  menimbulkan hubungan hukum (Bakri,Khaderi, & Sukor, 2009 : 2-3). Isi perjanjian Build Operate Transfer (BOT) terdapat  prestasi  yang  telah  disepakati,  yang dimana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Thamrin, 2017 : 117).
Keppres  No.7  tahun  1998  dan  Keppres No.  81  tahun  2001  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  kerjasama  pemerintah  dengan  badan usaha  swasta  ditindaklanjuti  dengan  perjanjian- perjanjian  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan karakternya (Simamora, 2009 : 58).
Pelaksanaannya  kontrak  merupakan  bagian
fundamental dalam sebuah kerjasama. kerjasama itu melibatkan kepentingan umum yang dalam hal ini melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara  dan  swasta  sebagai  investor  dalam menyediakan  jasa  khususnya  pembangunan infrastruktur  yang  dibangun  berdasarkan perjanjian  kerja  sama  dengan  menggunakan khususnya  pola Build  Operate  Transfer (BOT) (Kamilah, 2014 : 4).

## 2. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji, yaitu:
1) Bagaimana  tahapan-tahapan  yang  terjadi dalam  perjanjian  kerjasama  pemerintah  dan swasta  dengan  pola  (BOT)  Build  Operate Transfer  dalam  pembangunan  jalan  tol Semarang–Solo?
2) Apakah pemerintah  dapat  digugat  apabila terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah dalam  perjanjian  kerjasama pemerintah  dan  swasta  dengan  pola  (BOT)
Build Operate Transfer dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo?

## 3. Tujuan Penulisan
Perumusan  tujuan  penelitian  merupakan pencerminan  arah  dan  penjabaran  strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan. Berdasarkan  permasalahan  yang  menjadi  fokus kajian  penelitian  ini,  maka tujuan  yang  ingin dicapai adalah :
1) Mengerti  tahapan-tahapan  yang  terjadi dalam perjanjian kerjasama pemerintah dan swasta  dengan  pola  (BOT)  Build  Operate Transfer  dalam  pembangunan  jalan  tol Semarang-Solo.
2) Mengerti apakah pemerintah  dapat  digugat apabila  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan oleh pemerintah dalam perjanjian kerjasama pemerintah  dan  swasta  dengan  pola  (BOT) Build Operate Transfer dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial yang  riil  dan  fungsional  dalam sistem  kehidupan yang  mempol. Metode  pendekatan  Yuridis Empiris  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara sistematik  terhadap  objek  penelitian  yang menunjukkan  bagaimana  tentang  perjanjian kerjasama pemerintah dengan swasta.
Pendekatan  secara  yuridis  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  dari  segi  peraturan perundang-undangan  dan  norma-norma  hukum yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada, sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisa hukum  bukan  sebagai  seperangkat  aturan perundang-undangan yang bersifat empiris, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat,
selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan aspek seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Pendekatan  empiris  lebih  menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan  empiris  dengan  jalan  melihat langsung  ke  objeknya. Metode  penelitian  yang akan  digunakan  adalah  mengunakan  metode deskriptif  analitif  berdasarkan  kondisi  eksisting dan  perangkat  kebijakan  maupun  peraturan perundang-undangan  dan  hukum  mengenai perjanjian.

## B. PEMBAHASAN
1. Tahapan-Tahapan  Pelaksanaan  Kontrak Kerjasama  dengan  Sistem  Bangun  Guna Serah  /  Build  Operate  Transfer  (BOT) dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan Tol Semarang- Solo.
a. Gambaran  Umum  PT.  Jasa  Marga menjadi PT. Trans Marga Jateng Pada  tahun  2005  PT  Jasa  Marga (persero)  Tbk.  mendapatkan  Hak  Pengusahaan Jalan  Tol  Semarang  Solo  dari  Badan  Pengatur Jalan Tol (BPJT). PT Jasa Marga (persero) Tbk. bersama dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah  (PT  SPJT)  yang  merupakan  BUMD Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah  membentuk perusahaan  gabungan  yang  bernama  PT  Trans Marga  Jateng  yang  merupakan  perusahaan swasta untuk  melaksanakan  pengelolaan  Jalan Tol  Semarang-Solo  yang  berdiri  tanggal  7  Juli 2007.  Sahamnya  dimiliki  oleh  PT  Jasa  Marga
(Persero)  Tbk.  sebesar  58,91%,  PT  Astratel Nusantara  (ASTRA  Infra)  sebesar  40%,  dan  PT Sarana  Pembargunan  Jawa  Tengah  (PT  SPJT) sebesar  1,09%. PT  SPJT  merupakan  Badan Usaha  Milik  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah, sedangkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan  perusahaan  publik  yang  telah berpengalaman  dalam  mengelola  ratusan kilometer  Jalan  Tol  di  Indonesia  dan  di  Luar Negeri.  PT  Trans  Marga  Jateng  Terbentuk, kemudian Hak Pengusahaan Jalan Tol Semarang Solo yang semula dipegang oleh PT Jasa Marga kemudian  dialihkan  kepada  PT.  Trans  Marga Jateng Pengelolaan  Jalan  Tol  meliputi perencanaan,  pelaksanaan  konstruksi  dan pengoperasian jalan tol, sedangkan pembebasan tanah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh  Departemen  Pekerjaan  Umum  yang kemudian  membentuk  Tim  Pengadaan  Tanah (TPT).
(http://www.transmargajateng.co.id/sejarah.php).
b. Gambaran  umum  Badan  Pengatur
Jalan Tol (BPJT)
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan  yang  berwenang  untuk  melaksanakan sebagian  penyelenggaraan  jalan  tol  meliputi pengaturan,  pengusahaan  dan  pengawasan Badan  Usaha  Jalan  Tol.  Keberadaan  BPJT diamanatkan  oleh  Undang-undang  No.  38  tahun 2004  tentang  Jalan,  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol
dan  ditetapkan  melalui  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.295/PRT/M/2005  tentang Badan  Pengatur  Jalan  Tol.  Terkait  dengan wewenang  pengusahaan,  BPJT  berusaha mendorong  keterlibatan  Badan  Usaha  dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan jalan tol
( http://bpjt.pu.go.id/konten/bpjt/sekilas-bpjt ).
Mulai  tahun  1987  swasta  mulai  ikut berpartisipasi  dalam  investasi  jalan  tol  sebagai operator  jalan  tol  dengan  menanda  tangani perjanjian kuasa pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga. Tahun 2007, 553 km jalan tol telah dibangun  dan  dioperasikan  di  Indonesia. Total panjang  tersebut  418  km  jalan  tol  dioperasikan oleh  PT  Jasa  Marga  dan  135  km  sisanya dioperasikan oleh swasta lain.
Pada  periode  1995  hingga  1997 dilakukan  upaya  percepatan  pembangunan  jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Upaya  ini  terhenti  akibat  adanya  krisis moneter  pada  Juli  1997  yang  mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan  jalan  tol  dengan  dikeluarkannya Keputusan  Presiden  No.  39  Tahun  1997.  Akibat penundaan  tersebut  pembangunan  jalan  tol  di Indonesia  mengalami  stagnansi,  terbukti  dengan hanya  terbangunnya  13,30  km  jalan  tol  pada periode 1997-2001. Pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.7/1998
tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Infrastruktur.
Tahun  2002  Pemerintah  mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur.
Pemerintah  juga  melakukan  evaluasi  dan penerusan  terhadap  pengusahaan  proyel-proyek jalan  tol  yang  tertunda.  Mulai  dari  tahun  2001 sampai  dengan  tahun  2004  terbangun  4  ruas jalan dengan panjang total 41,80 km.
Pada  tahun  2004  diterbitkan  Undang- Undang  No.38  tahun  2004  tentang  Jalan  yang mengamanatkan  pembentukan  BPJT  sebagai pengganti  peran  regulator  yang  selama  ini dipegang  oleh  PT  Jasa  Marga.  Proses pembangunan  jalan  tol  kembali  memasuki  fase percepatan mulai tahun 2005. Pada 29 Juni 2005 dibentuk  Badan  Pengatur  Jalan  Tol  sebagai regulator  jalan  tol  di  Indonesia. Penerusan terhadap  19  proyek  jalan  tol  yang pembangunannya  ditunda  pada  tahun  1997 kembali dilakukan.
Di  masa  yang  akan  datang  pemerintah akan  mendanai  pembangunan  jalan  tol  dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerja sama swasta- publik  (Public  Private  Partnership/PPP)  serta pembiayaan  pembangunan  oleh  Pemerintah dengan  operasi-pemeliharaan  oleh  swasta (http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah).

## c. Tahapan-Tahapan  Pengusahaan  Jalan Tol
Pengembangan  jaringan  jalan  tol  tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya,  yaitu  dengan  melaksanakan pembangunan jalan tol sebagian atau seluruhnya yang pengoperasiannya dilakukan oleh swasta Penyelenggaraan  pembangunan  jalan tol  hak  pengelolaan  jalan  tol  sebelumnya dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk dengan  bekerjasama  dengan  BPJT  sebagai regulator  dan  penyelenggara  jalan  tol  tersebut dilakukan. Hak  Pengusahaan  Jalan  Tol Semarang-Solo  yang  semula  dipegang  oleh  PT Jasa  Marga  (Persero)  Tbk,  yang  kemudian dialihkan kepada PT. Trans Marga Jateng (TMJ). Pengelolaan  Jalan  Tol  meliputi  perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol,  sejak  dibentuknya  tahun  2005  dan ditugaskannya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) oleh  pemerintah  pada  tahun  2005  sebagai regulator  dalam  penyelenggaraan  pelayanan Jalan Tol di Indonesia.
Kewenangan  Badan  Pengatur  Jalan  Tol (BPJT)  sebagai  regulator  penyelenggaraan pelayanan jalan tol di Indonesia juga berpengaruh pada  pembangunan  Jalan  Tol  Semarang –Solo, karena  pihak  swasta  dalam  Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  (PPJT)  Jalan  Tol Semarang-Solo yang telah disepakati
sebelumnya,  mengalami  beberapa  perubahan pada isi perjanjiannya. Perubahan tersebut salah satunya  yaitu  perubahan  pihak  swasta  dalam kemitraan  pemerintahdan  swasta,  yang sebelumnya  hanya  oleh  PT.  Jasa  Marga (Persero)  Tbk  diganti  melalui  penunjukkan  oleh pemerintah  menjadi  PT.  Trans  Marga  Jateng sebagai  pihak  swasta  dalam  kemitraan pemerintah  dan  swasta  tersebut.  Penunjukan kepada  PT.  Trans  Marga  Jateng  sebagai  pihak swasta  dalam  kemitraan  ini  merupakan perusahaan  patungan  antara  BUMN  yaitu  PT. Jasa Marga (persero) Tbk. dan BUMD yaitu PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
Perubahan pihak swasta dalam kemitraan pemerintah dan swasta tersebut disepakati pada tahun  2012  melalui  penandatangan  oleh  kedua belah  pihak  dalam  kemitraan  pemerintah  dan swasta  pada  Perjanjian  Pengalihan  Jalan  Tol (PPJT)  Pengalihan  Jalan  Tol  Semarang – Solo yang  mengalami  beberapa  perubahan  isi  dalam PPJT,  salah  satunya  penggantian  pihak  swasta dalam kemitraan pemerintah dan swasta yaitu PT. Trans  Marga  Jateng  (TMJ)  serta  perubahan  PT. Trans Marga Jateng (TMJ) sebagai badan usaha pengelola dan pengoperasi Jalan Tol Semarang– Solo. Sebelumnya  diatur  dalam  akta  Pendirian Perseroan  Terbatas  PT.  Trans  Marga  Jateng pada  Tanggal  07-07-2007  (Tujuh  Juli  Dua  Ribu Tujuh) Nomor 27.
Berrdasarkan  perjanjian  pengusahaan jalan  tol  ruas  Semarang-Solo  Nomor: 269/PPJT/XII/Mn/2006  pada  tanggal  15 Desember  2006  yang  berdasarkan  Undang- Undang  No.  38  Tahun  2004  tentang  Jalan  Tol, Pengusahaan  Jalan  Tol  mengadakan  perjanjian dengan  Pemerintah  dan  Peraturan  Pemerintah No.15  Tahun  2005  Tentang  Jalan  Tol,  Menteri atas  nama  berwenang  mengadakan  perjanjian dengan pengusahaan jalan tol. PT. Trans Marga Jateng  memperoleh  hak  pengelolaan  jalan  tol Semarang-Solo  dari  pemerintah  melalui  Badan Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT)  oleh  Depertemen Pekerjaan  Umum  selama  masa  konsensi  45 tahun. Hak  pengelolaan  Jalan  Tol  tersebut diperoleh melalui pengalihan hak dari Jasa Marga (Persero) pada tanggal 3 Desember 2008 nomor 4. Pengalihan  hak  pengelolaan  tersebut  diikuti dengan  adanya  beberapa  perubahan  PPJT dengan  Amandemen  I  sebagaimana  tertuang dalam  akta  tanggal  14-11-2008  (empat  belas November  dua  ribu  delapan)  No.  9  bahwa berdasarkan  akta  tanggal  3  Desember  2008 nomor  4,  PT.  Jasa  Marga  (Persero),  Tbk.  Telah mengalihkan Pengusahaan Jalan Tol Semarang- Solo  kepada  PT.  Trans  Marga  Jateng.  PPJT diubah dengan Amandemen II sebagaimana yang tertuang  dalam  akta  tanggal  03-12-2008  (tiga desember  dua  ribu  delapan)  Nomor  6  dan kemudian  diubah  pada  Amandemen  III sebagaimana tertuang dalam dalam akta tanggal
11-09-2009  (sebelas  September  dua  ribu sembilan)  nomor  15,  serta  terakhir  dengan amandemen IV sebagaimana tertuang dalam akta tanggal  20-10-2010  (dua  puluh  oktober  dua  ribu sepuluh) nomor 17.
Berdasarkan pengelolaan  pengusahaan jalan  tol  tersebut,  dalam  hal  pengalihan  hak pertanggung  jawaban  PT.  Jasa  Marga  (Persero) Tbk, juga ikut berpindah kepada PT. Trans Marga Jateng  yang  kemudian  berkedudukan  sebagai Badan  Usaha  Jalan  Tol  bedasarkan Pengusahaan Jalan Tol. Adanya pengalihan hak pengelolaan  jalan  tol  tersebut,  berdasarkan Peraturan  Presiden  No.  13  Tahun  2010  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  67 tahun  2005  tentang  Kerjasama  Pemerintah dengan  badan  usaha  dalam  penyediaan infrastruktur,  Jalan  Tol  Semarang-Solo  perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Evaluasi Penerusan  Pengusahaan  Jalan  Tol,  Jalan  Tol Semarang-Solo  telah  dievaluasi  dengan  hasil sebagaimana  tercantum  dalam  Beriata  Acara Hasil Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol Ruas Semarang-Solo Nomor BA.139/BPJT/pt/Hk.2.13/2012 tanggal 29-02-2012 (dua puluh Sembilan februari dua ribu dua belas), perihal  penerusan  pengusahaan  jalan  tol  ruas Semarang-Solo. Berdasarkan  Berita  Acara Kesepakatan  tentang  Penerusan  Pengusahaan
Jalan  Tol  Ruas  Semarang-Solo  Nomor BA.142/BPJT/P/Hk  02.03.2012 tanggal  01-03- 2012  tentang  evaluasi  ulang  syarat-syarat  dan ketentuan-ketentuan  dalam  perjanjian  pertama sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  pertama dan  setuju  untuk  mengubah  dan  menyatakan kembali  Perjanjian  pertama  sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini. Para pihak sepakat untuk  mengubah  secara  keseluruhan  dan menyatakan kembali sesuai dengan kesepakatan dalam  perjanjian  ini. Para  pihak  sepakat yang sepakat dengan  ini melangsungkan  perjanjian sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol tersebut.
Pasal 2.2  Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol  yang  dalam  hal  ini  Lingkup  Pengusahaan Jalan  Tol  harus  bertanggung  jawab  untuk pengusahaan jalan tol, yang meliputi Pendanaan, Perencana Tehnik, Kontruksi, Pengoperasian dan Pemeliharaan  sesuai  pada  ketentuan  dalam Perjanjian  dan  Peraturan  Perundang-undangan diuraikan sebagai berikut :
a. Pendanaan
Pendanaan  terdapat  dalam Pasal  5  pada  PPJT yang berisi sebagai berikut:
5.1. Perusahaan  Jalan  Tol  wajib  mencapai Financial  Close dalam  jangka  waktu  selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif. Perusahaan Jalan Tol harus menyerahkan salinan
Perjanjian  Peminjaman  yang  sah  kepada Pemerintah  tanpa  mengenakan  biaya  kepada Pemerintah,  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari sejak tercapainya Financial Close.
5.2. sepengetahuan  pemerintah,  Perusahaan Jalan Tol dan pemberi pinjaman dapat membuka rekening  khusus  untuk  menyimpan  dana,  yang diperoleh  dari  modal  Perusahaan  Jalan  Tol dan/atau  dari  pinjaman  dan  penugasan  pihak ketiga  untuk  menjadi  pemeriksa  teknis independen  (Independent  Checking  Engineer) yang  berwenang  untuk  memeriksa  penggunaan dana dalam rekening tersebut untuk Kontruksi. b. Perencanaan Teknik
Pada  PPJT  tertuang  perencanaan  teknik yang diatur dalam pasal 6 yaitu :
6.1. Perencanaan Teknik Akhir 6.1.1.Perusahaan  Jalan  tol  harus  memiliki Perencanaan  Teknik  pada  saat  Pengadaan Tanah dimulai. Kecuali jika Perusahaan Jalan Tol menerima  penolakan  tertulis  dari  BPJT  dalam Jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  buktii penyerahan  Rencana  Teknik  Akhir,  maka Rencana  teknik  Akhir  dapat  dianggap  telah disetujui. BPJT mempunyai waktu 30 (tiga puluh) hari  untuk  menolak  setiap  penyerahan  kembali Rencana  Teknik  Akhir.  Tanpa  pengecualian, Perusahaan  Jalan  Tol  harus menyelesaikan Rencana  Teknik  Akhir  dalam  jangka  waktu  12 (dua  belas)  bulan  sejak  Perencanaan  Teknik dimulai dengan rencana Bisnis.
6.1.2.  Rencana  Teknik  Akhir  disusun  dengan melakukan optimalisasi dan toleransi pada kriteria desain  dengan  ketentuan  tetap  layak  sebagai jalan Tol.
6.1.3. Perusahaan Jalan Tol diperbolehkan untuk menyampaikan kepada BPJT usulan tertulis yang (menurut  pendapatan Perusahaan  Jalan  Tol) akan, jika dipergunakan, mempercepat penyelesaian atau memperbaiki suatu kesalahan pada  rencana  teknik  atau  dilain  pihak  dapat menguntungkan Pemerintah.
c. Kontruksi Jalan Tol
Pada  PPJT  tertuang  Kontruksi  Jalan  Tol  yang diatur dalam pasal 7 yaitu :
7.1  Permulaan  Dan  Penyelesaian  Pelaksanaan Kontruksi BPJT akan memberikan SPMK kepada Perusahaan  Jalan  Tol  dalam  jangka  waktu  7 (tujuh) hari setelah Pengadaan Tanah suatu seksi atau Jalan Tol selesai dan siserahterimakan oleh BPJT kepada Perusahaan Jalan Tol. Perusahaan Jalan Tol wajib memulai Kontruksi paling lambat 30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterbitkannya  SPMK baik  untuk  suatu  seksi  atau  Jalan  Tol  dan menyelesaikan  kontruksi  tersebut  sesuai  dengan jadwal. Diperlukan percepatan pembangunan Tol ruas  Bawen-Solo,  pemerintah  mempunyai  hak untuk memerintahkan Perusahaan jalan tol Ruas Bawen-Solo  kepada  Perusahaan  Jalan  tol  akan diberikan kompensasi.
d. Pengoperasian Jalan Tol
Dalam  PPJT  tertuang  Pengoperasian Jalan Tol yang diatur dalam pasal 10 yaitu : 10. 1 Awal Pengoperasian
Perusahaan  Jalan  Tol  dapat  memulai Pengoperasian suatu Seksi atau Jalan Tol setiap saat  setelah  diterbitkannya  Sertifkat  Laik Operasi.Pengoperasian  Seksi  atau  Jalan  Tol tersebut  harus  dibebaskan  dari  Tol  sampai dengan  Menteri  mengeluarkan  Penetapan Pengoperasian.Menteri harus menerbitkan Penetapan  Pengoperasian  dalam  jangka  waktu 30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi.
PT.  Trans  Marga  Jateng  adalah  selaku Badan Usaha Pengelolaan Jalan tol yang dalam hal ini bertanggung jawab kepada pemerintah yan berdasarkan  pasal  3  ayat  1  dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang jalan yang menyebutkan dimana kewenangan penyelenggaran  jalan  tol  berada  ditangan pemerintah  dan  Kementerian  Pekerjaan  Umum selaku  Badan  Pengatur  Jalan  Tol.  Sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  45  ayat  4  Undang- undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang  jalan  tol dimana Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk oleh Menteri,  berada  dibawah  dan  bertanggung jawaban kepada Menteri. berdasarkan Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  didalamnya  juga mengatur  bagaimana  tanggung  jawab  PT.Trans Marga Jateng yang berperan sebagai perusahaan
operator  dimana  hanya  menghubungkan  antara Badan Pengatur Jalan Tol yang berada diatas PT. Trans  Marga  Jateng  (BUJT)  dengan  kontraktor utama  Pemenang  tender  yang  dalam  hal  ini pemenang  tender  adalah  PT.  Jasa  Marga (Persero) melalui pelelangan dalam pengusahaan Jalan  Tol  tersebut  sebagaimana  disebutkan dalam pasal 22 ayat 2 Jo. Pasal 55-57 Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005.  Kontraktor tersebut yang hampir sebagian besar melakukan pengerjaan dalam pembangunan jalan tol selama dalam  waktu  konsesi  yaitu  jangka  waktu pengusahaan jalan tol sesuai dengan berita acara terhitung  sejak  tanggak  penerbitan  surat Pemerintah Mulai Kerja.
Dalam  tahap  penyerahan  kembali  Batas waktu perjanjian build operate and transfer (BOT) tidak ditentukan secara baku di dalam ketentuan Undang-undang.  Setelah  masa  konsesi  berakhir yakni selama 45 Tahun Jalan Tol Semarang–Solo yang  hal  ini  terdapat  pada  Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
Selama  masa  konsesi,  BPJT  berhak untuk melakukan pengawasan dan pengusahaan jalan  tol  yang  antara  lain  meliputi  aspek  teknis dan pengoperasian.
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PT. Trans Marga Jateng yang  bertanggung  jawab  penuh  dalam pengelolaan  pengusahaan  jalan  tol  yang
berdasarkan  dengan  ketentuan  perundang- undangan dalam Pasal 8 bagian kelima Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 dan ketentuan yang berlaku berdasarkan pasal 10 Ayat 2 point 1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.
Di Indonesia belum ada peraturan khusus tentang  perjanjian  Build  Operate  Transfer  yang dalam  hal  ini  diatur  dalam  Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  Semarang-Solo begitupun  yang  mengatur  tentang  kerja  sama pihak  swasta  dengan  Pemerintah  khusus  dalam pembangunan  konstruksi.    Hanya  ada  dalam Undang-Undang  No.  38  Tahun  2004  dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2015 dan beberapa  ketentuan  hukum  lainnya  yang menyinggung sedikit tentang perjanjian Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ini. Sesuai dengan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak sebagai  acuan  lahirnya  perjanjian  pada tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi  obyek  perjanjian,  dan  sepakat  adalah segala  sesuatu  hal  yang  harus  berdasarkan persesuaian kehendak dari kedua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga dikehendaki  oleh  pihak  lain,  meskipun  secara sejurusan  tetapi  secara  timbal  balik,  kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain.
Perjanjian pengusahaan jalan tol tersebut disebutkan bahwa PT. Trans Marga Jateng selaku perusahaan  pengengelolaan  jalan  tol  hanya
memiliki  hubungan  hukum  dengan  pemberi konsesi  yang  dalam  hal  ini  Kementerian Pekerjaan  Umum  dengan  kontraktor  pemegang tender  yang  penetapannya  telah  disepakati bersama  sebelum  proyek  pengusahaan  jalan  tol ini dilakukan.
2. Hak  gugat  Pemerintah  apabila  terjadi wanprestasi  dalam  perjanjian  kerjasama pemerintah  dan  swasta  dengan  pola (BOT)  Build  Operate  Transfer  dalam pembangunan jalan tol Kontraktualisasi membawa  implikasi kontrak  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai kontrak publik. Kontrak publik merupakan kontrak yang  didalamnya  terkandung  hukum  publik karena  salah  satu  pihak  bertindak  sebagai penguasa  (pemerintah). Perikatan  akan menimbulkan  hak  dan kewajiban. Demikian  pula dalam  perikatan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah seperti dalam  kontrak  BOT  akan timbul  hak  dan kewajiban.
Alasan  mengapa  kontrak  pemerintah disebut didalam  Perjanjian  Pengusahaan  Jalan Tol wanprestasi atau cidera janji atau para pihak tidak  melaksanakan  prestasinya  dinyatakan wanprestasi  yaitu  apabila  ternyata  pihak  kedua dalam  waktu  90  (sembilan  puluh)  atau  jangka waktu tambahan  lainnya sebagaimana ditentukan pemerintah, maka pemerintah berhak setiap saat mengakhiri  perjanjian  setelah  menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan Jalan Tol.
Wanpretasi  atau  cidera  diatur  dalam perjanjian  Kesepakatan  yang  diatur  dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol adalah sebagai berikut Apabila :
a. Perusahaan  jalan  tol  mengalihkan  atau memberikan  seluruh  atau  sebagian  haknya dalam  perjanjian  ini  terkecuali  sehubungan dengan  pengalihan  atau  pemberian  hak berdasarkan perjanjian ini.
b. Perusahaan  jalan  tol  dinyatakan  bubar berdasarkan  keputusan  rapat  umum pemegang saham perusahaan jalan atau
c. Perusahaan  jalan  tol dinyatakan  pailit  atau insolven, atau
d. Perusahaan jalan tol mengajukan permohonan pailit atau insolven atau
e. Perusahaan jalan tol mengubah maksud dan tujuannya dalam anggaran dasar peruahaan jalan  tol  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud diberikannyan pengusahaan jalan tol
f. Perusahaan  jalan  tol  melanggara  suatu pernyataan  dan  jaminannya  sesuai  dengan perjanjian  ini  atau  pernyataan  dan  jaminan lain  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan
g. Terdapat  perubahan  dalam  pemegang saham  dan  susunan  pemegang  saham perusahaan  jalan  tol  kecuali  sebagaimana ditetapkan lain berdaarkan perjanjian ini h. Perusahaan  jalan  tol  melaksanakan  suatu kegiatan  atau  kegiatan  usaha  diluar  dari
pengusahaan  jalan  tol  tanpa  persetujuan tertulis pemerintah terlebih dahulu.
Terjadinya wanprestasi  atau  ingkar  janji tersebut  diatas  maka  pemerintah  dapat mengambil  tindakan  yang  telah  diatur  dalam PPJT  pada  pasal  13.4.3  Tindak  lanjut pengakhiran yakni mengambilalih dan meneruskan  Pengusahaan  Jalan  Tol  dan melakukan  lelang  atas  Jalan  tol  yang  bertujuan untuk  Kontruksi,  Pemeliharaan,  dan/atau pengoperasian, dan BPJT berhak mengambil alih Pengusahaan  Jalan  Tol  sementara  sebelum perusahan jalan tol baru ditetapkan.
Hubungannya  hukum  PT.  Trans Marga Jateng selaku perusahaan yang mengoperasikan dalam  Pengusahaan  Jalan  Tol  tersebut  hanya mempunyai  wewenang  pengoperasian  kepada kontraktor utama pemenang tender.
PT.  Trans  Marga  Jateng  hanya bertanggung jawab terhadap kontraktor kontruksi saja  dalam  hal  ini  ditegaskan  didalam  pasal  7 tentang Kontruksi Jalan Tol yang pada Perjanjian Pengusahaan  Jalan  Tol  bukan  merupakan wewenang PT. Trans Marga Jateng termasuk sub kontraktor yang berada dibawah kontraktor utama sekalipun.
Pasal  7.10  Perjanjian  Pengelolaan  jalan Tol  tentang  kewajiban  dan  tanggung  jawab Perusahaan  Jalan  Tol  yang  harus  bertanggung jawab  untuk  setiap  pelanggaran  dari  kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat tindakan
dan  kegagalan  dari  setiap  Kontraktor  Kontruksi atau perencanaan atau Perencanaan Teknik Ahli yang  ditunjuk.  Maka  dalam pasal  tersebut menegaskan  BUJT  hanya  bertanggung  jawab terhadap kontraktor kuntruksi.
Secara umum dalam upaya penyelesaian perselisihan  dan/atau  perbedaaan  dalam  bentuk apapun  yang  timbul  antara  Pemerintah  dan Perusahaan  Jalan  Tol. PT.  Trans  Marga  Jateng sehubungan dengan dan/atau sebagai akibat dari perjanjian.
Perselisihan  atau  sengketa  dalam perjanjiannya  pemerintah  dapat  digugat. Pemerintah  memberikan  hak  pada  pihak  yang merasa dirugikan untuk menyelesaikanya melalui jalur  litigasi  maupun  non  litigasi tergantung kesepakatan  para  pihak.  Jadi  pemerintah  pada dasarnya  melepaskan  hak  kekebalanya.  Artinya dengan demikian pemerintah dapat digugat.
Penyelesaian  perselisihan  dan  atau perbedaan  tesebut  dalam  tingkat  pertama  akan diselesaikan dalam 60 (enam Puluh) hari melalui musyawarah  diantara  para  pihak  sesuai  dengan asas yang dianut dalam perjanjian kerja sama ini yang  terdapat  dalam  pasal  22  .1  Penyelesaian Perselisihan.
Pasal  22.2  apabila  tidak  dapat  selesai dalam waktu 60 hari jalur musyawarah maka para pihak  sepakat  menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  proses  arbitrase  BANI  (Badan  Arbitrase
Nasional  Indonesia)  sesuai  ketentuan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 22.2 Perjanjian Pengusahaan Jalaan tol ini Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersifat final dan mengikat para pihak.
Kedua belah pihak dengan kedua upaya yang dilakukan tidak berhasil diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum  dengan  domisili  hukum  yang  tetap  dan tidak  berubah  yaitu  sesuai  dengan  yang tercantum  pada  klausula  yang  diatur  dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dalam hal  ini  pada  pasal  22.2.3  para  pihak  sepakat dalam  proses  arbitrase  sesuai  ketentuan  pasal 22.1. akan dilaksanakan di Jakarta.
Perselisihan sengketa yang terjadi secara umum  biasanya  banyak  diselesaikan  dengan lembaga arbitrase.Lembaga arbitrase mempunyai kelebihan  dibandingkan  dengan  lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut ( Ade Maman Suherman, 2002 : 58) :
a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif.
c. Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan,  pengalaman,  serta  latar belakang  yang  cukup  mengenai  masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk  menyelesaikan  masalahnya  serta proses  dan  tempat  penyelenggaraaan arbitrase.
e. Putusan  arbiter  merupakan  putusan  yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara  (prosedur)  sederhana  saja  ataupun langsung dapat diselesaikan.
Pasal 21.3 Perjanjian Pengusahaan jalan Tol  (PPJT)  untuk  tujuan  penyelesaian  sengketa atau pengakhiran Perjanjian, baik yang dilakukan oleh  pemerintah  atau  oleh  Badan  Usaha  Jalan Tol,  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Jalan  Tol dengan  ini  secara  tegas  melepaskan  ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  dan  karenanya  untuk  penyelesaiaan sengketa atau pengakhiran perjanjian diberlakukan  sebagaimana tercantum  dalam perjanjian  ini  tanpa  perlu  mendapat  putusan pengadilan.
C. PENUTUP
a. Simpulan
Berdasarkan pembahasan makalah sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bab pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Sesuai  dengan  Sistem  Perjanjian  Build Operate  and  Transfer  (BOT).  Pemerintah dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Badan  Usaha Pengusahaan  Jalan  Tol  telah  melakukan kewajiban  dengan  menyediakan  fasilitas
berupa  lahan  sedangkan  Pihak  PT.  Trans Marga  Jateng  adalah  sebagai  Perusahaan Pengusahaan  Jalan  Tol  berdasarkan Perjanjian  Penguasahaan  Jalan  Tol  (PPJT) dan  peraturan  perundang-undangan  dan ketentuan  yang  berlaku,  yang  meliputi Kegiatan  Pendanaan,  Perencanaan  Teknik,
Pelaksanaan Teknik, Pelaksanaan Kontruksi,
Pengoperasian, Dan Pemeliharaan Jalan Tol dapat  memberikan  hak  dan  pengelolaan jalan  tol  Semarang–Solo.  PT.  Trans  Marga Jateng  melakukan  kewajibannya  berupa pembangunan  (build)  dan  melakukan Perencanaan  Pendanaan,  Perencanaan Teknik,  Pelaksanaan  Teknik,  Pelaksanaan Kontruksi, Pengoperasian, Dan Pemeliharaan  Jalan  Tol  agar  bernilai ekonomi  (operation). Berakhir  perjanjian selama  45  tahun,  maka  tanah  dan gedungnya dikembalikan kepada Pemerintah yakni  Badan  Usaha  Pengelolaan  Jalan  Tol (BUJT).  Pelaksanaan  perjanjian  ini  telah sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati kedua  belah  pihak  yang  tuangkan  dalam Perjanjian  Pengusahaan  Jalan  Tol  (PPJT) Semarang-Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol berjalan lancar begitupun dengan pelaksanaannya.  Tahap  akhir  yaitu  proses penyerahan  (transfer)  dapat  disimpulkan belum  dapat  dilaksanakan.  Dikarenakan
masih dalam proses pembangunan Jalan Tol Tahap II.
2) Wanprestasi  atau  penyelesaian  sengeta dalam  perjanjiannya  pemerintah  dapat digugat secara umum pemerintah.
Pemerintah pada dasarnya melepaskan hak kekebalanya.  Artinya  dengan  demikian pemerintah dapat digugat. Upaya penyelesaian  perselisihan  dan  atau perbedaan  tesebut  dalam  tingkat  pertama akan  diselesaikan  dalam  60  (enam  puluh  ) hari melalui musyawarah diantara para pihak sesuai  dengan  asas  yang  dianut  dalam perjanjian  kerja  sama,  namun  apabila  tidak dapat  selesai  dalam  waktu  60  hari  jalur musyawarah  maka  para  pihak  sepakat menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui proses  arbitrase  BANI  (Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia)  sesuai  ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Perjanjian  Pengusahaan  Jalaan tol  ini  Keputusan  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  bersifat  Final  dan  mengikat  para pihak.  Dalam  Perjanjian  Pengusahaan  jalan Tol  (PPJT)  untuk  tujuan  penyelesaian sengketa  atau  pengakhiran  Perjanjian,  baik yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau  oleh Badan  Usaha  Jalan  Tol,  Pemerintah  dan Badan  Usaha  Jalan  Tol  dengan  ini  secara tegas  melepaskan  ketentuan  dalam  Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan  karenanya  untuk  penyelesaiaan sengketa  atau  pengakhiran  perjanjian diberlakukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini tanpa perlu mendapat putusan pengadilan.
b. Saran
1) Melakukan  review  dan  memberikan standarisasi  dalam  membuat  perjanjian kerjasama  sehingga    memiliki  pengaturan yang  lebih  jelas  tentang  kerja  sama  Build Operate  And  Transfer  (BOT)  ke  dalam Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih konkret, oleh karena peraturan yang ada kini belum  merinci  tentang  kerja  sama  Build Operate And  Transfer  (BOT)  ini,  sehingga dapat menimbulkan kendala dikemudian hari karena tiadak terdapat acuan yang pasti dan hanya  ada  pengaturan  yang  dituangkan dalam  PPJT  yang  ditandatangai  oleh  para pihak  yaitu  antara  Badan  Usaha  Jalan  Tol sebagai  pemerintah dan  PT.  Trans  Marga Jateng  Sebagai  pihak  swasta  dalam Pengusahaan  Jalan  Tol  yang  berdasarkan dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2015 dan beberapa ketentuan hukum lainnya yang menyinggung  sedikit  tentang  perjanjian Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ini.
2) Melakukan  review  terhadap  alternatif penyelesaiaan  sengketa  diluar  pengadilan
sehingga
mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Jurnal
Adha,  Lalu  Hadi.  (2011).  Kontrak Build Operate

## Transfer Sebagai  Perjanjian  Kebijakan
Pemerintah  Dengan  Pihak  Swasta. Jurnal Dinamika  Hukum,  Vol.  11  (No.  3, September), p. 549.
Bakri, Anis Sazira, Shamsida Saidan Khaderi, dan
Ani  saifuza  Abd.  Shukor.  (2009). Risk Management  In Build  Operate  Transfer (BOT)  For  Roads  And  Highway  Project  In Malaysia. Built Environment Journal, Vol. 6
(No. 1), pp. 2-3.
Justisia,  Vita.  (2015).  Perjanjian  Bangun  Guna Serah  (Build Operate  Transfer)  Antara Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan Dengan Pihak Swasta. Jurnal Nurani, Vol.
15 (No. 1, Juni), p. 74.
Kamilah,  Anita.  (2014).  Bangun  Guna  Serah
Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah.
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 (No. 1), p. 4.
Prabawa,  I  Gede  Abdhi.  (2013).  Kajian  Hukum Terhadap Perjanjian Build Operate Transfer (BOT)  Untuk  Melindungi  Hak  Milik  Atas Tanah  Dalam  Rangka  Menunjang  Sektor Pariwisata. Jurnal Hukum Student Journal,
p. 2.
Thamrin,  Husni.  (2017).  Kajian Build Operate
Transfer Dalam  Hukum  Perjanjian  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum  The  Juris, Vol. 1 (No. 2, Desember), p. 117.

## B. Buku
Suherman,  A.M. (2002). Aspek  Hukum  Dalam Ekonomi  Global. Jakarta  : Ghalia
Indonesia.
Sidabalok, J. (2012). Hukum Perusahaan Analisis Terhadap  Pengaturan  Peran  Perusahaan Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Di Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia.
Simamora, Y.S. (2013). Hukum Kontrak : Kontrak
Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintah Di Indonesia. Jakarta : Laksbang Justisia.
Susilowati,  E. (2007). Kontrak  Alih  Tehnologi Pada  Industri  Manufaktur. Yogyakarta:

## Genta Press

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  tentang Jalan
Undang-undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang
Penanaman Modal
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
Tahun  1967  Tentang  Penanaman  Modal Asing
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6
Tahun  1968  Tentang  Penanaman  Modal
Dalam Negeri
Undang-undang  No  1  tahun  2004  tentang
Perbendaharaan Negara
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun  2006
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara dan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1990
tentang Jalan Tol
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005 tentang Jalan
Keppres  No.  15  tahun  2001  tentang  Komite Kebijakan  Percepatan  Pembangunan Infrastruktur

## D. Website
Kementrian PUPR, BPJT. (2018), Sekilas BPJT. Retrieved from http://bpjt.pu.go.id/konten/bpjt/sekilas-bpjt
Kementrian PUPR, BPJT. (2018), Prinsip Penyelenggaraan. Retrieved from http://bpjt.pu.go.id/konten/investasi/prinsip- penyelengaraan
Trans Marga Jateng. (2018). Sejarah Perusahaan. Retrieved from http://www.transmargajateng.co.id/sejarah. php
Kementrian PUPR, BPJT. (2018). Sejarah. Retrieved from http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah.