Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104 Vol. 12, No. 1, January-June 2023 DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.16660
║ Published: April 13, 2023 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi  1

## Pendekatan White Collar Crime: Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum
Datuk Abdul Azizul Hakim Departement of Law, Pancabudi University, Medan Sumarno Departement of Law, Pancabudi University, Medan Email: adatukabdul@gmail.com
Abstract: The criminal act of paying wages below the minimum wage is not distinct from the criminal aspect of white collar crime, that is a criminal offense committed by a person with a high socioeconomic status and a respectable commission of a crime in the interest of  his  work.  The  corporate  criminal  acts  frequently  include  white  collar  crimes.  The company's  activities  give  a  possibility  for  white-collar  criminality  to  occur.  The  study investigates  the  legal  resolution  of  crimes  involving  wages  below  the  minimum  wage using  the  white  collar  crime  approach.  This  is  a  juridico-normative  study  employing qualitative  data  analysis.  The  juris-normative  method  is  employed  to  analyze  data through a library study on specialized secondary data discussing the norms contained in the provincial minimum wage provisions. Juridic-normative method refers to research that leads to the origins of white-collar crime, specifically in relation to the origins of good faith, with  the intention of establishing justice. The results indicate that  there are still numerous business owners who do not comply with the regulations. This practice has a significant impact on the well-being of victims of crime earning below the minimum wage. The  efficacy  of  efforts  to  prevent  criminals  from  receiving  below-minimum  payments must  consider  the  causes  of  the  crime.  The  examination  of  this  research  found criminological  factors  in  the  criminal  act  of  paying  wages  below  the  minimum,  white collar crime characteristics, and preventive and repressive efforts in the management of white collar crime.
Keywords: Criminology, White Collar Crime, Minimum Wage
Abstrak: Tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum tidak terlepas dari aspek kriminologis  white  collar  crime  yaitu  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang mempunyai  status  sosial  ekonomi  tinggi  dan  terhormat  melakukan  kejahatan  demi kepentingan  pekerjaannya.  White  collar  crime  seringkali  terjadi  dalam  tindak  pidana korporasi. Adanya kesempatan dalam aktivitas perusahaan membuka peluang maraknya terjadi  kejahatan  white  collar  crime.  Studi  ini  mengkaji  penyelesaian  hukum penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dengan pendekatan white collar crime. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan analisis data bersifat  kualitatif.  Metode  yuridis-normatif  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan cara  studi  kepustakaan  pada  data  sekunder  khusus  membahas  mengenai  norma-norma yang  terkandung  dalam  ketentuan  upah  minimum  provinsi.  Metode  yuridis-normatif mengacu  pada  penelitian  yang  mengarah  pada  dasar  white  collar  crime  khususnya berkaitan dengan landasan asas itikad baik dengan tujuan menciptakan suatu keadilan. Hasil kajian  menunjukkan bahwa  implementasinya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi  aturan  tersebut.  Praktek  ini  berdampak  massive  bagi  kesejahteraan  korban pidana pembayaran upah dibawah minimum. Efektivitas upaya penanggulangan pidana pembayaran  upah  dibawah  minimum  perlu  mempertimbangkan  faktor-faktor  penyebab kejahatan.  Hasil  analisis  studi  ini  ditemukan  faktor  kriminologis  dalam  tindak  pidana pembayaran upah dibawah minimum, karakteristik white collar crime serta terdapat upaya preventif dan represif dalam penanggulangan white collar crime.
Keywords: Kriminologi, White Collar Crime, Tindak Pidana, Upah dibawah Minimum

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  pembayaran  upah  dibawah  minimum  menjadi  polemik dilingkungan korporasi. Akibatnya memberi dampak bagi kesejahteraan dan kehidupan pekerja. Hak-hak dasar yang seharusnya menyatu dengan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Upah minimum kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal  ini  Gubernur/Bupati/Walikota.  Penetapan  pengupahan  di  Indonesia  dilaksanakan dengan  skema  pengupahan  yaitu  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  dan  Upah  Minimum Kabupaten  (UMK).  Pasal  1  angka  30  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh  yang diterima dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,  dan  peraturan  perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pengusaha  wajib  membayar  upah  kepada  pekerja/buruh  sesuai  dengan kesepakatan.  Pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan  atas  kesepakatan  antara pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh  lebih rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-
undangan.  Kesepakatan  tersebut  lebih  rendah  atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan, kesepakatan dapat batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Edwin  H.  Sutherland, white  collar  crime merupakan  kejahatan  yang dilakukan oleh seseorang yang  sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya.  Tindakan  kejahatan  ini  dapat  terjadi  di  dalam  perusahaan,  kalangan professional, perdagangan maupun kehidupan politik.
Sutherland memandang “ crime is relative from the legal ponit of view and also from the  sosial  point  of  view ”  yang  ditambahkan  oleh  Reclekss  “ the  sosial values  assigned  to different kinds of behavior every in time and place and this is true that becomes defamed as criminal  in  our  criminal  lawas ” ,  bahwasanya  kejahatan  akan  selalu  ada  di  dalam masyarakat manapun. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin beragam, canggih dan semakin rumit pula kejahatan yang terjadi pada masyarakat suatu bangsa. 1 White collar crime didasari dengan tidak adanya kesadaran dari para pelaku white collar crime terutama pelaku kejahatan korporasi. Mereka selalu saja berdalih bahwa apa yang mereka kerjakan bukan suatu perbuatan yang illegal dan unethical dan harus dapat dimaklumi. 2
Sanksi pidana dapat dikenakan kepada korporasi yaitu pemilik dan pengurus yang bertangungjawab  dalam  penetapan  aturan  perusahaan  terkait  pengupahan.  Lamanya sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan  Pasal  160  ayat(4)  dan  ayat  (7),  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah.
Namun aktivitas pidana pembayaran upah dibawah minimum sulit untuk dilihat ( low visibility ) karena biasanya tertutupi oleh aktivitas pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks. Faktor penyebab aktivitas  perusahaan  yang  tidak  sehat  disebabkan  orientasi  perusahaan  yang menginginkan untung yang sebesar besarnya dengan mengenyampingkan hak pekerja akan upah yang layak dan peraturan perundang undangan yang ada. Di samping itu juga penanggulangan  yang  belum  optimal  menjadikan  alasan  penelitian  ini  diakji  kembali dengan  pendekatan  normatif-yuridis. 3 Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi kepustakaan.  Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dilakukan  penarikan
1 J. E. Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi (Bandung: Alumni, 1979).
2 Sheley, Joseph F., Exploring Crime: Reading in Criminolog and Criminal Justice (Belmont California: Wadswoth PublishingCompany, 1987).
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13; M. Fajar dan Ahmad Y, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
kesimpulan. Adapaun tujuan penelitian dengan pendekatan white collar crime khususnya berkaitan dengan landasan asas itikad baik untuk menciptakan suatu keadilan.

## B. Faktor  Kriminologis  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pembayaran  Upah  Dibawah Minimum
1. Legalitas  pembayaran  upah  dibawah  minimum  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Netralization  theory  ( teori  netralisasi )  berpandangan  bahwa  aktivitas  manusia selalu dikendalikan oleh pemikirannya. Setiap manusia berpotensi melakukan kekhilafan, terutama  bagi  orang-orang  yang  memiliki  jabatan  mengarah  pada  sikap  keserakahan. Sikap ini menjadi salah satu sifat alamiah manusia, sehingga mendorong terjadinya white collar  crime .  Orientasi  utama  penyebab  kejahatan  adalah  kebutuhan  hidup.  Disaat kebutuhan hidup terasa cukup, seseorang akan berhenti melakukan kejahatan. Namun berbeda  dengan white  collar  crime ,  orientasinya  adalah  faktor  keserakahan. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempertinggi  produktivitas  kerja  dalam lingkungan  kerja  yang  aman  dan  sehat. 4 Hak-hak  dasar  yang  menyatu  dengan  pekerja harus dipenuhi, seperti upah yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 20 Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja.  Upah  minimum  kemudian  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  -dalam  hal  ini- Gubernur/Bupati/Walikota.  Penetapan  pengupahan  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan skema  pengupahan  yaitu  UMP  dan  UMK.  Pasal  1  angka  30  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  upah  adalah  hak pekerja/buruh  ang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari pengusaha atau  pemberi kerja kepada  pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  dan  peraturan  perundang  undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Pengaturan  mengenai  larangan  sekaligus  ancaman  pembayaran  upah  dibawah minimum bagi pelaku usaha sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta dengan pengaturan pelaksanaannya. Hanya saja di dalam implementasinya, penegakan hukum pembayaran upah dibawah minimum sebagaimana diatur  di  dalam  undang  undang  ketenagakerjaan  Pasal  90  ayat  1  Pengusaha  dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur letak garis pertanggungjawaban pidana  korporasi  yaitu  kepada  pengusaha  dan  pengurusnya.  Dalam  hal  tindak  pidana dilakukan oleh korporasi dan penuntutan dilakukan terhadap pengurus korporasi, maka
4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
korporasi bertanggungjawab dan dapat dijatuhi pidana penjara dan denda. 5 Dalam hal tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi  dan  penuntutan  dilakukan  pemberatan  3  kali pidana perseorangan.
Lamanya sanksi pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 185  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  ditegaskan  barang  siapa  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat(4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 6
Kegiatan pembayaran upah dibawah minimum seperti yang telah diuraikan di atas bukanlah  persoalan  baru  terjadi  di  kalangan  perusahaan  dan  pekerja.  Dalam  hal kejahatan  pembayaran  upah  dibawah  minimum  pengurus  korporasi  sebagai pembuat, maka  penguruslah  memikul  tangungjawab,  kepada  pengurus  korporasi  dibebankan kewajiban-kewajiban  tertentu.  Kewajiban  tertentu  yang  dibebankan  adalah  kewajiban dari korporasi, pengurus yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Argumen  ini  didasrkan  pada  alasan  logis  dimana  korporasi  itu  sendiri  tidak  dapat  di pertangungjawabkan  terhadap  suatu  pelanggaran,  melainkan  pengurusnya  yang melakukan delik, sehingga sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengurus korporasi.

## 2. Legalitas Pembayaran Upah dibawah Minimum dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022
Pengaturan  mengenai  upah  minimum  diatur  setiap  tahunnya.  PERMENAKER Nomor  18  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Upah  Minimum  Tahun  2022  difungsikan sebagai  aturan  lebih  lanjut.  Dalam  pelaksanaan  penetapan  upah  yang  ditetapkan  oleh kepala  daerah  melalui  diskusi  dengan  dewan  pengupahan  menjelaskan  bahwa  upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan upah minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan aturan tersebut sudah mutlak bagi pengusaha untuk  menjalankan  aturan  tanpa  mengurangi  penetapan  upah  minimum.  Berdasarkan PERMENAKER Nomor 18 tahun 2022 perhitungan mengenai upah minimum didasarkan dengan  mempertimbangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  Variabel  paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah dan indeks tertentu.
Menurut  Dewan  Penelitian  Pengupahan,  upah  merupakan  suatu  penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau
5 Reksodiutro,  Mardjono ,  Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Kejahatan (Jakarta:  Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994).
6 Purgito, “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Telaah Bedasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ” . Surya Kencana Satu 52 (2018). Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1175/942.
jasa yang telah dan/atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  produksi.  Upah  dinyatakan  atau  dinilai dalam bentuk uang, yang telah  ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan  peraturan-peraturan  yang  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara pemberi kerja dan penerima kerja. 7
Adapun hak dan kewajiban pemberi kerja, adalah:
a. Hak pemberi kerja, yaitu mendapatkan hasil produksi yang lebih baik; memberikan perintah yang layak; menempatkan dan memindahkan pada posisi yang diinginkan; hak penolakan atas tuntutan tenaga kerja.
b. Kewajiban pemberi kerja, yaitu wajib lapor ketenagakerjaan; menyediakan pekerjaan; memberikan upah yang layak; meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja; melaporkan kejadian kecelakaan kerja; dan memberikan uang pesangon.
Terkait hak dan kewajiban ini seluruh perjanjian kerja yang disepakati oleh pihak pengusaha maupun pekerja harus sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan. Namun pada implementasinya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi aturan tersebut. Hal ini berdampak massive bagi kesejahteraan korban pidana pembayaran upah dibawah minimum yang saling terkait dengan faktor white collar crime.
3. Perspektif Kriminologis dalam Tindak Pidana Pembayaran Upah Dibawah Minimum Kajian white collar crime mulai dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939, saat berbicara di depan pertemuan tahunan American Sociological Society ke-34 di Philadelphia tanggal 27 Desember. Dia menamakan white collar crime sebagai perbuatan kejahatan  oleh  orang  yang  terhormat  dan  memiliki  status  tinggi  serta  berhubungan dengan pekerjaannya.
Dalam w hite collar crime kejahatan korporasi terkait pembayaran upah dibawah minimum  selalu  dilakukan  tanpa  kekerasan  tetapi  dilakukan  dengan  kecurangan, penyesatan,  penyembunyian  kenyataan,  manipulasi,  pelanggaran  kepercayaan  dan penyangkalan  terhadap  peraturan.  Oleh  karena  itu  pengungkapan  serta  penegakan hukum terhadap white collar crime selalu sulit 8 .
Sutherland  memberikan  pengertian white  collar  crime adalah  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  mempunyai  status  sosial  ekonomi  yang  lebih  tinggi  dan terhormat dan melakukan kejahatan tersebut dalam kaitan pekerjaannya. Berdasarkan pandangan  tersebut  Sutherland  memiliki  perspektif  tentang  perilaku  kriminal  yang sudah  stereotip  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  kejahatan  hanya  berasal  dari  kelas ekonomi dan social yang rendah. 9 Sutherland ingin menunjukkan bahwa kejahatan dapat dilakukan  oleh  kelas  ekonomi  manapun.  Bahkan white  collar  crime memiliki  dampak
7 Kartasapoetra,  G.  A.G.  Kartasapoetra,  dan  R.G.  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia Berdasarkan Pancasila (Jakarta: Bina Aksara, 1986).
8 Politik Kriminal terhadap White Collar Crime “, Jumal Hukum I, No. 2 (1994).
9 Edi Setiadi, Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
terhadap  perekonomian  yang  massive.  Kejahatan  korporasi  terkait  pembayaran  upah dibawah  minimum  memiliki  dampak  besar  bagi  kesejahteraan  dan  kelayakan  hidup pekerja. 10
Di  Indonesia white  collar  crime juga  terjadi,  tetapi  tidak  nampak  karena terselubung.  Mereka  adalah  orang-orang  terkemuka  ( very  important  person ),  secara terang-terangan melakukan kejahatan. Mereka sering menganggap dirinya kebal hukum, karena  kemampuan  materi  dan  kekuasaan  yang  mereka  miliki.  Itulah  sebabnya, white collar  crime adalah  sebuah  konsep  “sosiokriminologi”  (bukan  konsep  juridis) sebagaimana  sebutan  kata  “penjahat”  (criminal)  yang  kerap  kali  digunakan  sebagai panggilan atau cap bagi mereka yang melakukan perbuatan tertentu dan di kualifikasi sebagai perbuatan jahat atau kejahatan. 11
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Ketenagakerjaan  menjelaskan bahwa skala gaji karyawan harus berdasarkan ketentuan UMP/UMK yang mana harus diterapkan dalam sistem gaji di setiap perusahaan. Dengan kata lain, dalam menentukan upah,  pengusaha  harus  memperhatikan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  mengenai  Upah Minimum Provinsi/Kota di daerah tempat kerja itu beroperasi. 12
Upah  merupakan  faktor  utama  bagi  tenaga  kerja,  digunakan  untuk  membiayai kehidupan tenaga kerja beserta keluarganya. Upah berfungsi untuk:
a. Mewujudan keadilan sosial dalam rangka memanusiakan manusia;
b. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  minimal  bagi  tenaga  kerja  pada  tingkat  dimana hidup layak dari hasil pekerjaan yang dilakukan;
c. Pendorong peningkatan disiplin dan produktivitas kerja. 13
Namun  sering  kali  suatu  upah  yang  sudah  ditentukan  dalam  kesepakatan  atau perjanjian kerja, perhitungan untuk upah pegawainya masih dibawah upah minimum. Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan perjanjian kerja hanya dilakukan oleh satu pihak, yaitu pihak pengusaha saja. 14 Adapun karakteristik 15 white collar crime adalah:
a. Kejahatan tersebut sulit dilihat ( low visibility ) karena biasanya tertutupi oleh aktivitas pekerjaan  yang  normal  dan  rutin,  melibatkan  keahlian  professional  dan  system organisasi yang kompleks
b. Kejahatan  tersebut  sangat  kompleks  ( complexity )  karena  selalu  berkaitan  dengan kebohongan,  penipuan,  pencurian,  serta  seringkali  berkaitan  dengan  sesuatu  ang
10 Sutherland, Edwin H., “ White Collar Criminality ”, American Sociological Review 5, No. 1 , (1940), 1-12.
11 G.W. Bawengan, Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminil (Jakarta: Pradnya Paramita,1974).
12 Mukhidin , Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (T.p: Cermin,
2010).
13 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab , Cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
14 Munir Fuady, Bisnis Kotor (Bandung: Citra Aditya, 2004).
15 Munir Fuady.
ilmiah, teknologis, finansial, legal,  terorganisir, melibatkan banyak orang yang telah berlangsung bertahun tahun.
c. Terjadi  penyebaran  tanggung  jawab  yang  semakin  meluas  akibat  kompleksitas organisasi ( diffusion of responsibility )
d. Penyebaran korban yang luas ( Diffusion of Victimization ) seperti penipuan
e. Hambatan dalam pendeteksian akibat kurang profesionalnya aparat.
Teori netralisasi memberikan  penjelasan  bahwa  ketika  pelaku  berpikir  untuk melakukan  tindak  kejahatan,  mereka  menggunakan  dalih  pembenaran  untuk menetralisir rasa bersalah karena melakukan kejahatan tersebut. Karena hal itu, mereka dapat  melakukan  kejahatan  tanpa  ada  rasa  bersalah  dalam  dirinya.  Secara  sederhana, teori  netralisasi  memberikan  penjelasan  di  mana,  ketika  terdapat  pelaku  yang menetralisir  perilaku  melanggar  nilai  dan  normanya  dengan  menggunakan  dalih pembenaran  seperti  "Aku  tidak  bermaksud  melakukannya",  "Aku  tidak  benar-benar melukai siapapun" dan “Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri”. Alasan -alasan tersebut yang kemudian menjadikan pelaku melakukan kejahatan tanpa merasa bersalah atau bahkan pelaku tidak merasa bahwa dirinya terlibat dalam kejahatan itu sendiri. 16 Aktivitas tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum tentunya korporasi memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk kepentingan korporasi dengan menggunakan ataupun melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks. Dalam hal pembayaran upah dibawah minimum korporasi  pemilik  dan/atau  pengurus  perusahaan  harus  bertanggungjawab  atas kejahatan  yang  telah  dilakukan,  dengan  pengenaan  sanksi  pidana  sebagai  premium remedium dengan tetap memegang kehati- hatian dan kecermatan mengingat dampak yang sangat besar terhadap masyarakat.
C. Upaya Penanggulangan White Collar Crime dan Peran PPNS terkait Pembayaran Upah dibawah Minimum
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Ketenagakerjaan  yang  selanjutnya  disebut  PPNS Ketenagakerjaan adalah pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakakerjaan terkait pembayaran upah dibawah minimum merupakan kewajiban  pemerintah  dalam  hubungan  industrial  yang  sehat.  Hal  ini  bertujuan  agar terciptanya perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Disinilah peran pemerintah dan penyidik pegawai negeri sipil dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan layak. Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  disebutkan “setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan layak bagi kemanusiaan. ” Dalam mereal isasikan kesejahteraan serta penghidupan yang pantas untuk tiap warga negaranya, pemerintah
16 Cullen,  F.T  &  Wilcox  Pamela,  Sykes,  Gresham  M.,  and  David  Matza:  Techniques  of Neutralization. Encyclopedia of Criminological Theory, (2010).
sudah menetapkan tentang kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, perlindungan pengupahan, serta penentuan upah minimal. 17
Secara  khusus,  Kewenangan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) Ketenagakerjaan adalah melakukan penyidikan dibidang ketenagakerjaan, sama dengan kewenangan  dari  penyidik  Polri  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  182  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu:
1. Selain  penyidik  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  juga  kepada  pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
(a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
(b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
(c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
(d) melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
(e) melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
(f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
(g) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
3. Kewenangan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal-pasal yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa telah diatur secara jelas mengenai peran penyidik pegawai negeri sipil yang berperan sebagai tokoh  utama  yang  berkewajiban  dalam  pengawasan  dan  penegakan  hukum ketenagakerjaan  sehingga  tercipta  hubungan  industrial  yang  harmonis  antara perusahaan  dengan  karyawan  khususnya  terkait  sistem  pengupahan  yang  seharusnya dapat memberikan kelayakan hidup bagi pekerja itu sendiri.

## D. Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah Minimum
Penanggulangan  tindak  pidana  pembayaran  upah  dibawah  minimum  dilakukan melalui  upaya  atau  pendekatan  persuasif          edukatif  dengan  mengedepankan  sosialisasi serta  informasi  tentang  peraturan  dan  perundang-undangan  bidang  ketenagakerjaan.
17 Zulkarnain  Ibrahim,  “Eksistensi  Hukum  Pengupahan  yang  Layak  Berdasarkan  Keadilan Subtantif,” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013).
Tahap awal, pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan sosialisasi  kepada  perusahaan-perusahaan  dan  pekerja/buruh  supaya  dapat melaksanakan aturan-aturan  ketenagakerjaan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  32  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  Pengawasan Ketenagakerjaan adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan  pelaksanaan   peraturan  perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh  pegawai pengawas ketenagakerjaan yang  mempunyai  kompetensi  dan  bersifat  independen  guna menjamin  pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan diantaranya:
a. Tahap preventif edukatif
Kegiatan  pembinaan sebagai  upaya  pencegahan  melalui  penyebarluasan  norma ketenagakerjaan,     penasehatan teknis, dan  pendampingan;
b. Tahap represif non yustisial
Upaya  paksa  di  luar  lembaga  pengadilan  untuk  memenuhi  ketentuan  Peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan  dalam  bentuk  nota  pemeriksaan  sebagai peringatan;
c. Tahap represif yustisial
Upaya  paksa  melalui  lembaga  pengadilan  dengan         melakukan  proses  penyidikan. Dalam  hal  ini  pengawas  ketenagakerjaan     diberikan  wewenang sebagai  penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan.
Lawrence M. Friedman   menjelaskan tentang suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.  Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem  tersebut. 18
Efektivitas strategi penanggulangan pidana pembayaran upah dibawah minimum perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Pertimbangan situasi dan kondisi  tertentu  secara  konsisten  dapat  dihubungkan  dengan  kejahatan.  Pencegahan kejahatan  memerlukan  perbaikan  kondisi-kondisi  tertentu,  tanpa  mampu  mendeteksi penyebab  kejahatan terjadi.  Kondisi-kondisi  kriminologis  tersebut  perlu dikomunikasikan  oleh  pihak  pemerintah,  yaitu  dinas  ketenagakerjaan  kepada  pihak korporasi dan pekerja agar menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
18 Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspective , terj. M.Khozim, (Bandung: Nusa  Pedia,  2013).  Penggunaan  operasional  teori  sistem  dapat  ditelusuri  artikel  Dedy  Sumardi,  Ratno Lukito dan Moch Nur. Ichwan, “ Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia ,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 11, no. 1 (2021), 426- 449.
Usaha  penanggulangan  masalah  kejahatan  telah  banyak  dilakukan  dengan berbagai  cara,  namun  hasilnya  belum  memuaskan.  Habiburrahman  Khan  dalam tulisannya berjudul Prevention of Crime-it is Society Which Needs The Treatmen and Not The Criminal , mengatakn salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana pembayaran upah dibawah minimum dari sisi teori white collar crime dapat dijadikan dasar penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.

## E. Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Pembayaran Upah dibawah Minimum
Fahril  Budi  selaku  Kasigakum  DISNAKER  Provinsi  Sumatera  Utara mengemukakan faktor-faktor penghambat pengawasan dalam pelaksanaan pengupahan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga kerja Provinisi sebagai berikut:
a. Kendala kurangnya personil PPNS
Hambatan  ini  disebabkan  karena  terbatasnya  jumlah  kuantitas  karena  terbatasnya personil  ppns  menyebabkan  upaya  pencegahan  tidak  Dapat  dilakukan  secara maksimal,  mengingat  banyaknya  kasus  yang  diadukan  tidak  sebanding  dengan personil ppns yang dimiliki.
b. Anggaran yang terbatas
Anggaran  yang  terbatas  menyebabkan  kendala  dalam  upaya  preventif  edukatif  ke perusahaan  perusahaan  terkait  pengawasan  perusahaan  yang  disetujui  dan dianggarkan  dari  jumlah  pengajuan.  Kondisi  ini  menyebabkan  terbatasnya  proses pengawasan  yang  dilakukan  dilapangan,  sehingga  masih  banyak  perusahaan  yang belum tersentuh proses pengawasan oleh DISNAKER Provinsi Sumatera Utara.
c. Proses pembinaan dan pemeriksaan minim perencanaan Minimnya perencanaan dapat menyebabkan terlambatnya deteksi dini terhadap suatu perusahaan  yang  sedang  mengalami  permasalahan.  Sehingga  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  PPNS  DISNAKER  mayoritas  setelah  terjadinya  kasus  maupun permasalahan di perusahaan. Idealnya dalam konsep perencanaan pengawasan akan diawali  dengan  deteksi  dini,  selanjutnya  akan  dibuat  peta  kerawanan  untuk membedakan perusahaan yang sudah berada di zona merah maupun perusahaan yang harus segera diberikan pembinaan intensif.

## F. Kesimpulan
Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat  buruh  tidak  boleh  lebih  rendah  dari ketentuan pengupahan  yang ditetapkan dalam  peraturan perundang-undangan. Dalam hal kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan,  kesepakatan  tersebut  batal  demi  hukum  dan  pengaturan  pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Aktivitas tindak pidana white collar crime pembayaran upah dibawah minimum dalam hal ini korporasi
tentunya  memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut.  Dengan menggunakan  ataupun  melibatkan  keahlian  professional  dan  system  organisasi  yang kompleks. Dalam hal pembayaran upah dibawah minimum korporasi pemilik dan/atau pengurus  perusahaan  harus  bertanggungjawab  atas  kejahatan  yang  telah  dilakukan, dengan pengenaan sanksi pidana sebagai premium remedium dengan tetap memegang kehati  hatian  dan  kecermatan  mengingat  dampak  yang  sangat  besar  terhadap masyarakat.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  pembayaran  upah  dibawah  minimum dilakukan  melalui  upaya  atau  pendekatan  persuasif  edukatif  dengan  mengedepankan sosialisasi  serta  informasi  tentang  peraturan  dan  perundang-  undangan  bidang ketenagakerjaan. Efektivitas strategi penanggulangan pidana pembayaran upah dibawah minimum  perlu  mempertimbangkan  factor  faktor  penyebab  kejahatan.  Kapan  kondisi kondisi  tertentu  secara  konsisten  dapat  dihubungkan  dengan  kejahatan.  Pencegahan kejahatan  memerlukan  perbaikan  kondisi  kondisi  tertentu,  karena  banyak  penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi. Kondisi-kondisi kriminologis white collar crime tersebut  perlu  dikomunikasikan  oleh  pihak  pemerintah  yaitu  dinas  ketenagakerjaan kepada pihak korporasi dan pekerja agar menjalankan perusahaan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

## Daftar Kepustakaan
Cullen,  F.T  &  Wilcox  Pamela,  Sykes,  Gresham  M.,  and  David  Matza:  Techniques  of Neutralization. Encyclopedia of Criminological Theory, (2010).
Fajar,  M.,  &  Ahmad,  Y. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Emfiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
G.W.  Bawengan. Teknik  Pemeriksaan  dan  Kasus-Kasus  Kriminil. Jakarta:  Pradnya Paramita,1974.
Halim, Ridwan. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab , Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
Ibrahim, Zulkarnain. “Eksistensi Hukum Pengupahan yang Layak Berdasarkan Keadilan Subtantif. ” Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 3 (2013).
Kartasapoetra,  G.  A.G.  dan  R.G.  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia Berdasarkan Pancasila .Jakarta: Bina Aksara, 1986.
M  Friedman,  Lawrence. The  Legal  System  A  Social  Science  Perspective ,  terj.  M.Khozim. Bandung: Nusa Pedia, 2013.
Mukhidin .  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perjanjian  Baku. T.p: Cermin, 2010.
Munir Fuady. Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
Munir Fuady. Bisnis Kotor . Bandung: Citra Aditya, 2004).
Politik Kriminal terhadap White Collar Crime. “ Jumal Hukum I, No. 2 (1994).
Purgito. “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu Telaah  Bedasar  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. ” Surya  Kencana  Satu 52  (2018).  Retrieved  from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/1175/942.
Reksodiutro, Mardjono . Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan . Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994.
Sahetapy, J. E. Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Alumni, 1979.
Setiadi, Edi., Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Sheley, Joseph  F. Exploring  Crime: Reading in Criminolog and Criminal Justice. Belmont California: Wadswoth PublishingCompany, 1987.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mahmudji. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sumardi, Dedy., Ratno Lukito dan Moch Nur. Ichwan. “ Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia . ” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 11, no. 1 (2021), 426-449.
Sutherland, Edwin H., “White Collar Criminality . ” American Sociological Review 5, No. 1 , (1940), 1-12.
Website: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/39133/19624 diakses pada 29 November 2022 pukul 20.00 WIB.
https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448/345  diakses  pada  29 November 2022 pukul 21.00 WIB.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/960/netralisasi-pelaku-pasif-  diakses  pada 1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4994/4427/8334  diakses  pada  1 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/346/305 diakses pada 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perlindungan Upah
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan

## PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

## Wawancara
Fahril Budi, SH. Kasigakum DISNAKER