## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Anak  Korban  Pencabulan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak

## ARTICLE INFO
Keyword :
Child  Victims  of  Abuse,
Women and Children Empowerment

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN

## THE ROLE OF THE INTEGRATED CENTER OF EMPOWERMENT OF WOMEN AND CHILDREN (P2TP2A) ON CHILD OF VICTIMS REVOCATION

## Fadesha Lucia Martina
Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto e-mail: fadesha_im04@yahoo.com

## Wirna Rosmelly
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti e-mail: dillaayuna@yahoo.com

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  tidak  hanya  terjadi  di  kota-kota  besar,  namun sudah sampai ke pelosok atau daerah pedesaan. Artinya fenomena ini sudah menjadi masalah sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Penegakan hukum  terhadap  pelakunya  perlu  diperhatikan.  Kota  Sawahlunto  telah  terjadi pencabulan  terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh  anak.Kondisi  ini  jelas  sangat memprihatinkan  di  tengah  upaya  pemerintah  memerangi  tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap anak. Dengan fakta tersebut, maka peran serta masyarakat semakin penting  dan  mendasar  sebagai  tempat  pendampingan  terhadap  anak-anak  dan perempuan  yang  mengalami  permasalahan  sosial  utamanya  mengenai  pelanggaran hak asasi atau  kekerasan seksual  sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  6  Tahun  2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## ABSTRACT
Sexual violence against children is not only happening in big cities, but has reached the  remote  or  rural  areas. This  means  that  this  phenomenon  has  become  a  social and legal problem that needs to get special attention. Law enforcement against the perpetrators need to be considered. Sawahlunto has occurred sexual abuse against children  by  children. This  condition  is  clearly  very  apprehensive amid  the  government's  efforts  to  combat  the  crime  of  sexual  violence  against children. With  these  facts,  community  participation  is  increasingly  important  and fundamental as a place of assistance to children and women who experience major social  problems  concerning  violations  of  human  rights  or  sexual  violence  as mandated by the State Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 6 of 2015 on the System Women's Empowerment and Child Protection.

## A. Pendahuluan
Perlindungan  hukum  terhadap  anak sebagai korban tindak pidana sangat diperlukan  untuk  melindungi  hak  dan  masa depan anak, namun seringkali justru masyarakat  mengabaikan  hak  secara  hukum
dalam  melakukan  perlindungan  terhadap anak  korban  tindak  pidana,  terlalu  fokusnya perlindungan  secara  sosial  terhadap  anak korban tindak pidana justru membuat adanya lubang  perlndungan  hukum  yang  kurang dilindungi  oleh  pemerintah,  hal  ini  sangat bertentangan  dengan  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Isu  permasalahan  kekerasan  seksual pada  anak  di  Indonesia  semakin  hari mengalami  peningkatan,  tidak  hanya  di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan.  Aspek  dan  faktor  peningkatan kekerasan seksual anak antara lain: kemajuan teknologi  yang  negatif  dengan  membawa kemudahan  akses  pornografi  dan  rendahnya kualitas  perilaku  sosial  masyarakat  menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak.  Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di  Indonesia  dan  di  luar  negeri  itu mempunyai  pola  yang  sama,  yakni  orang- orang yang terlibat dalam tindakan
kejahatan/kekerasan  itu  baik  pelaku  maupun korbannya  memiliki  latar  belakang  ekonomi kelas  menengah  ke  bawah.  (Loekman Soetrisno, 1997 : 118)
Guna lebih komprehenshif dan terintegrasinya  serta  untuk  meningkatkan
kualitas  hidup  perempuan  dan  anak  serta untuk  memberikan  perlindungan  kepada perempuan  dan  anak  maka  Kementerian Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  Kemen- terian  Kesehatan,  Kementerian  Sosial  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),  membentuk  lembaga  khusus  untuk memberi  pelayanan  kepada  perempuan  dan anak, yaitu  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A).
Pasal  1  butir  2  UU  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  menyebut- kan secara jelas bahwa:
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan  untuk  menjamin  dan  melin- dungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusia- an,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka sebagai  golongan  rentan  seharusnya  anak- anak  lebih  dilindungi  di  dalam  masyarakat namun  yang terjadi mereka dijadikan korban produktif  bagi  para  pelaku  penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang- orang  di  sekitar  korban  karena  peluangnya sangat tinggi. (Seto Mulyadi, 2016 )
Dalam  perkembangannya,  persoalan kekerasan  seksual  tidaklah  bersifat  personal dan  berdiri  sendiri,  melainkan  merupakan masalah  sosial  yang  mempunyai  banyak aspek dan faktor yang melingkupinya. (Anna Marie Wattie . 2002 : 4).

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
Tindak pidana pelecehan dan pencabulan  seksual  terhadap  anak  juga terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Sawahlunto,  dimana  seorang  perempuan dilaporkan  ke  Polres  Sawahlunto  atas tuduhan  telah  melakukan  pelecehan  seksual terhadap  anak  laki-laki  yang  berumur  15 tahun.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran di atas, maka penelitian ini mengkaji :
1. Bagaimanakah mekanisme pelaporan anak korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  sebagai
upaya perlindungan anak di Kota
Sawahlunto?
2. Bagaimanakah  peranan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Anak  (P2TP2A)  dalam  upaya  melindungi
anak korban pencabulan di Kota
Sawahlunto?
3. Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Sawahlunto  dalam  upaya  perlindungan terhadap  anak  korban  pencabulan  dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang mekanisme pelaporan anak korban pencabulan  dan  peranan  serta  kendala  yang
dihadapi
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)  dalam  upaya    perlindungan  anak di  Kota  Sawahlunto.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan  utama  dan  didukung  dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah  melalui  penelitian  hukum  dengan melihat  norma  hukum  yang  berlaku  dan menghubungkan  dengan  fakta  yang  ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006 : 133).

## C. Mekanisme  Pelaporan  Anak  Korban Pencabulan  Kepada  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan
dan Anak (P2TP2A)
Istilah  anak  dalam  kehidupan  sehari- hari  masih  terdapat  kerancuan,  sebenarnya perbedaan  istilah  dan  pengertian  ini  tidak lah  menjadi  suatu  hal  yang  sangat prinsipil.Seperti  halnya  pengertian  anak menurut  Kamus  Umum  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  anak  mengandung  arti keturunan kedua. (W.J.S Poerwa Darminta. 1999 :  20).  Untuk melakukan perlindungan terhadap  anak, maka perlu  diketahui  secara persis  siapakah  yang  termasuk  golongan anak.  pengertian  anak  dapat  dilihat  dalam dari segi  yuridis dan psikologis.  Pengertian anak secara yuridis, dapat dilihat dari:
1. Pasal  45  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  yaitu:  “Penuntutan
pidana dapat dilakukan terhadap seseorang yang belumdewasa atau sebelum usia 16 (enam belas) tahun jika melakukan suatu tindak pidana”.
2. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  (KUHPerdata),  yaitu:  “orang yang belum dewasa adalah mereka  yang belum  mencapai  umur  genap  21  (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.  Batas  usia  anak  yaitu  belum berumur  21  tahun.  Disebutkan  bukan pengertian  anak  akan  tetapi  ukuran kedewasaan seseorang”.
3. Pasal  1  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor 4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak,  menyebutkan  bahwa:  “anak adalah  seseorang  yang  belum  mencapai umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan belum pernah kawin”.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan  bahwa:  “Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18
(delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang ada dalam kandungan”.
5. Pasal  1  angka  4  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak (korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Pasal  1  ayat  (5)  Undang-undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  menyebutkan  bahwa: “Anak  adalah  setiap  yang  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut adalah demi kepentingan”
7. Pasal  1  Konvensi  Hak-Hak  Anak menyatakan bahwa: “Anak adalah setiap manusia  yang  berusia  di  bawah  18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan  yang  berlaku  bagi  anak tersebut  ditentukan  bahwa  usia  anak dicapai lebih awal”.
8. Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa:  “Anak  adalah setiap  orang  yang  berumur  di  bawah  18
(delapan belas) tahun.
Sedangkan  pengertian  anak  bila ditinjau dari segi psikologi dapat dikemukakan  pendapat  dari  para  sarjana, antara lain sebagai berikut: (Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, 1997 : 187)
1. Yulia  D.  Gunarso,  yang  menjelaskan dalam mengemukakan pendapatnya tentang  batas  usia  anak,  remaja  dan dewasa,  bertitik  tolak  pada  batas  usia remaja yang dinyatakan bahwa: “Remaja merupakan  masa  peralihan  antara  masa anak  dan  masa  dewasa  yakni  antara  12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun”.
2. Zakiah Daradjat, memberikan pendapatnya  mengenai  batas  usia  anak- anak,  remaja  dan  dewasa  dengan mendasarkan  pada  usia  remaja,  dengan menyatakan bahwa:“Masa 9 tahun,antara 13  tahun  dan  21  tahun  sebagai  masa remaja,  merupakan  masa  peralihan antara  masa  anak-anak  dan  dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan  mereka  belum  lagi  anak-anak  baik bentuk  badan,  sikap,  cara  berpikir  dan bertindak,  tetapi  bukan  pula  orang dewasa”.\
Kekerasan  seksual  merupakan  istilah yang  menunjuk  pada  perilaku  seksual deviatif  atau  hubungan  seksual  yang menyimpang,  merugikan  pihak  korban  dan merusak  kedamaian  ditengah  masyarakat. Adanya  kekerasan  seksual  yang  terjadi, maka  penderitaan  dari  korbannya  telah menjadi  akibat  serius  yang  membutuhkan perhatian  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  antara  pelaku  dengan  korban terdapat  hubugan  sugnifikan.  Artinya, hubungan  antara  korban  dengan  pelaku lebih  banyak  sebagai  bangunan  hubungan
yang  cukup  dekat.  Kedekatan  hubungan dapat menjadi fakor yang cukup
mempengaruhi terjadinya
kejahatan
perkosaan.  Disaat  interaksi  pelaku  dengan korban  demikian  dekat,  pihak  perempuan kehilangan  kontrol  atau  daya  pengawasan untuk  membentengi  diri,  sedangkan  pihak pelaku
Menurut  Komisi  Nasional  Hak  Asasi
Manusia (Komnas) Perempuan jenis kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan
anak yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013, yaitu:
1. Perkosaan  adalah  sebagai  serangan dalam  bentuk  pemaksaan  hubungan seksual.  Dalam  serangan  seksual  itu ada  upaya  paksa,  kekerasan,  tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan  adalah  istilah  lain  dari perkosaan  yang  dikenal  dalam  sistem hukum Indonesia dan dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun.
2. Percobaan  Perkosaan  adalah  tindakan yang  menyerang  seksualitas  untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan  psikis  pada  korban.  Bisa disampaikan  langsung  atau  melalui pesan singkat. Ancaman atau
percobaan perkosaan termasuk kategori ini.
3. Pelecehan  Seksual  adalah  tindakan seksual  lewat  sentuhan  fisik  atau nonfisik  dengan  sasaran  organ  seksual korban.  Seperti  siulan,  main  mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan  materi  pornografi  ke dalam kategori ini
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan  Perempuan  untuk  Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan  perkawinan,  termasuk  cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual;
14. Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang membahayakan  atau  mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif  beralasan  moralitas  dan agama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis lakukan berkaitan dengan mekanisme pelaporan anak korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan
Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Anak (P2TP2A)
sebagai upaya
perlindungan  anak  di  Kota  Sawahlunto diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang berfungsi  untuk  melindungi  kepentingan perempuan  dan  anak  dari  tindak  pidana ataupun  kekerasan,  mempunyai  Standar Pelayanan  Publik  (SPP)  Perlindungan Perempuan  danAnak  Korban  Kekerasan sebagai dasar untuk memberikan pelayanan pengaduan  dan  rujukan  perempuan  dan anak korban kekerasan”.
Adapun mekanisme penanganan pelaporan  dan  atau  pengaduan  berdasarkan Standar Operational Proedure (SOP) Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Sawahlunt dapat dilakukan dengan cara:
1. Pelapor melapor secara langsung.
2. Pelapor melapor melalui telefon
3. Pelapor melapor melalui surat
4. Pelapor  dirujuk  oleh  lembaga-lembaga,
masyarakat ataupun media massa.
5. Pelapor  datang  dengan  cara  dijangkau oleh petugas.
Kasus  yang  penulis  teliti  adalah tindak  pidana  “membujuk  anak  melakukan perbuatan  cabul”  dengan  terdakwa  anak bernama  Riskal  Ramadani  Pgl.  Riskal sebagaimana  diputus  oleh  Pengadilan Negeri  Sawahlunto  dalam  Perkara  Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Swl. Berdasarkan hasil  wawancara  penulis  dengan  Divisi
Data dan Informasi P2TP2A Kota
Sawahlunto diperoleh penjelasan bahwa:
Pada  kasus  tindak  pidana  “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” yang pelaku  dan  korbannya  anak,  Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Sawahlunto  telah  menerima  pelaporan dari  orang  tua  korban.  Orang  tua korban datang secara langsung melaporkan pelaku anak Riskal Ramadani  Panggilan  Riskal,  pelaku tindak pidana “membujuk anak melakukan  perbuatan  cabul”  ke P2TP2A Kota Sawahlunto. Selanjutnya laporan  dan  pengaduan  yang  telah diterima  oleh  Petugas  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) KotaSawahlunto ditindaklanjuti”. Tahap  selanjutnya  setelah  semua
mekanisme sebagaimana yang telah
dijelaskan  di  atas  dilaksanakan,  maka terhadap  seluruh  dokumen  yang  ada dilakukan  pencatatan  dan  pelaporan  kasus, yang  tujuannya  adalah selain  untuk kepentingan  penanganan  kasus,  data  kasus yang  lengkap  sangat  dipentingkan  untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa:
Pencatatan kasus ini  setidaknya meliputi:  identitas  korban  (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas
pelaku  (nama,  jenis  kelamin,  usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan  antara  korban  dan  pelaku dan  tempat  kejadian,  waktu/tanggal kejadian,  jenis  kekerasan  dan  narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan. Pencatatan kasus sedapat  mungkin  tidak  dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa
tertekan,  karenanya  bila  ada  rujukan, data korban juga harus disertakan”.
D. Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Dalam  Upaya  Melindungi Anak  Korban  Pencabulan  Di  Kota Sawahlunto.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa
peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)  dalam  upaya  melindungi  anak korban pencabulan di Kota Sawahlunto ada 4 (empat) aspek peranannya, yaitu:
1. Peranan dari Aspek Yuridis. Dari  aspek  yuridis  adalah  memfasilitasi dengan  menyediakan lawyer sebagai pendampingan  bagi  korban,  baik  dalam proses  hukum  maupun  di  luar  proses hukum,  yang  bertujuan  untuk  membela kepentingan hukum bagi korban.
2. Peranan dari Aspek Psikologis Dari  aspek  psikologis  bertujuan  untuk mencegah dan membantu korban sehingga tidak  mengalami  penyimpangan  perilaku akibat  trauma  misal  depresi,  trauma, pemurung,tidak  mau  bergaul  dengan

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
teman  sebaya,  sehingga  dilakukan  obser- vasi psikologi.
3. Peranan dari Aspek Medis Dari  aspek  medis  baru  dilakukan  apabila ada  pengaduan  dari  korban.  Aspek  medis kadang  dilakukan  dengan  visum  untuk mengetahui  rusak  atau  tidaknya  alat  vital korban,  hasil  visum  dari  rumah  sakit digunakan  sebagai  alat  bukti  oleh  polisi dalam melakukan penyidikan.
4. Peranan dari Aspek Pendampingan Dalam Program Kuratif dan Rehabilitatif Dimana  program  kinerja  tersebut  khusus diberikan  kepada  anak-anak  yang  sudah menjadi  korban  kekerasan  seksual.  Pada inti  program  ini  adalah  melakukan pendampingan baik  secara morill  maupun materiil  kepada  anak  hingga  sang  anak mendapatkan  keadilan  dan  kesejahteraan sehingga  dapat  berdaya  di  kemudian  hari ketika dewasa. Utamanya menyembuhkan trauma anak..
Pada  kasus  yang  penulis  teliti,  yaitu tindak  pidana  “membujuk  anak  melakukan perbuatan  cabul”  dengan  terdakwa  anak bernama Riskal  Ramadani  Pgl.  Riskal,  Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)Kota
Sawahlunto meneruskan laporan yang diterimanya  dengan  mekanisme  sebagai berikut:
1. Melaporkan  ke  Unit  PPA  Satreskrim Polres Sawahlunto Laporan  disampaikan  secara  tertulis  oleh P2TP2A  dan  dilakukan  pendampingan sekaligus  permintaan  untuk  melindungi korban.  Selanjutnya  laporan  tersebut diberi  register  laporan  Model  A  dengan Laporan  Polisi  No:LP/01/K/PPA/2015/ Satreskrim  Sawahlunto  tanggal  7  Januari 2015 dan dilakukan proses penyidikan dan pelimpahan  perkara  ke  Kejaksaan  Negeri Sawahlunto.  Pada  saat  berlangsungnya penyidikan,  terhadap  tersangka  tidak dilakukan penahanan.
2. Pemeriksaan Berkas Perkara oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Pada saat perkara tindak pidana membujuk  anak  melakukan  perbuatan cabul  dinyatakan  lengkap  oleh  Penuntut Umum  dimana  dalam  tingkat  penuntutan terdakwa  juga  tidak  dilakukan  penahanan dan perkaranya dilimpahkan ke
Pengadilan  Negeri  Sawahlunto  dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 01/N.3.14/Ep.3/07/2015  tanggal  2  Juli 2015.
3. Pemeriksaan  Perkara  di  Sidang  Pengadil- an
Putusan hakim dibacakan pada tanggal 15
September  2015,  dimana  dalam  amar putusannya  menyatakan  bahwa  anak/ terdakwa  Riskal  Ramadani  Panggilan Riskal  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana “membujuk  anak  melakukan perbuatan  cabul”  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak juncto Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  Tanjung  Pati, Kabupaten  50  (Lima  Puluh)  Kota  dan melakukan  Latihan  Kerja  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Tanjung Pati, Kabupaten 50 (Lima Puluh) Kota  selama  3  (tiga)  bulan  serta membebani anak/terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
E. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota Sawahlunto Dalam Upaya Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban Pencabulan Dan Upaya Untuk

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 44-54

## Mengatasinya.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pember- dayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) dalam menjalankan upaya melindungi  anak korban  pencabulan  di  Kota  Sawahlunto, terdapat  kendala-kendala  yang  ditemui.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis lakukan  diperoleh  penjelasan  bahwa  ada  2 (dua)  kendala,  yaitu pertama, kendala internal,  adalah  kendala  yang  berasal  dari dalam  institusi  P2TP2A  Kota  Sawahlunto dan kedua, kendala  eksternal,  adalah kendala  yang  berasal  dari  luar  institusi P2TP2A Kota Sawahlunto.
Kendala internal yang ditemui
P2TP2A  Kota  Sawahlunto  dalam  upaya memberikan  perlindungan  kepada  anak korban pencabulan antara lain:
1. Sumber Dana
2. Sumber Daya Manusia
3. Belum Tersedianya Konselor dan Pendamping Hukum Adapun kendala eksternal yang
ditemui  P2TP2A  Kota  Sawahlunto  dalam upaya  memberikan  perlindungan  kepada anak korban pencabulan antara lain:
1. Adanya masyarakat yang kurang mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.
2. Adanya  sikap  yang  datang  dari  korban dan keluarga korban yang meliputi:
a) Korban  atau  keluarga  korban  tidak terbuka dalam memberikan keterangan. b) Korban atau keluarga korban
bertindak  di  luar  pertimbangan  dan izin P2TP2A.
c) Korban  atau  keluarga  korban  tidak
proaktif;.
d) Korban  atau  keluarga  korban  tidak konsekuen  dengan  keputusan  yang diambil.
e) Korban  yang  tiba-tiba  menghilang tanpa kabar yang jelas.
3. Adanya  persepsi  dari  keluarga  korban bahwa  apabila  perkara  pencabulan  yang menimpa  keluarganya  dikeahui  banyak orang dianggap sebagai aib keluarga.
Untuk  mengatasi    kendala-kendala sebagaimana  tersebut  di  atas  berdasarkan hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan diperoleh  penjelasan  bahwa  upaya  yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sawahlunto dalam
mengatasi  kendala-kendala  yang  dihadapi dalam  memberikan  perlindungan  terhadap anak korban pencabulan antara lain:
a. Terhadap Kendala Internal
1) Keterbatasan Sumber Dana Dengan memanfaatkan dana
operasional  selain  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kota  Sawahlunto.  Selain  itu P2TP2A  Kota  Sawahlunto  berupaya melakukan  langkah-langkah  dengan menjalin  kerja  sama  untuk  mendapat kan  pembiayaan  dari  para  donatur diantaranya,  P2TP2A  Kota  Sawah- lunto  pernah  meminta  bantuan  dari Bazis  dan  Kemenag,  Kementerian Pemberdayaan Perempuan   Pemerin- tah  Provinsi  Sumatera  Barat,  serta donatur  lembaga  atau  perorangan lainya.
2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dengan cara meminta bantuan personil  tambahan  dan  mengirimkan personil  P2TP2A  untuk  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang perlindungan anak. Dalam hal perekrutan personil tambahanP2TP2A Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Dinas  Sosial  Kota  Sawahlunto  yakni

## P-ISSN 2579-4701, E-ISSN 2579-4919
dengan memperbantukan sumber daya manusia yang berkompeten yang ada  dari  Dinas  Sosial  Kota  Sawah- lunto  tersebut,  sehingga  diharapkan bisa  menjadi  personil  yang  memang benar-benar  terlatih  dan  profesional dalam melaksanakan tugasnya.
3) Belum  Tersedianya  Konselor  dan Pendamping Hukum Dengan cara merekrut sebagai personil tetap Psikholog dan Advokat yang  ada  di  Kota  Sawahlunto. Dengan adanya psikholog dan advokat  yang  dimiliki  tersebut  maka diharapkan  peran  sebagai  pendam- ping  dan  penegakan  hukum  akan tercapai optimal.
b. Terhadap Kendala Eksternal
1) Adanya  masyarakat  yang  kurang  mengerti dan memahami tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.
Melakukan  kegiatan  sosialisasi.  Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan  agar  masyarakat  mengetahui  harus kemana  apabila  terjadi  kasus  kekerasan. Sosialisasi  yang  diberikan  oleh  petugas P2TP2A  Kota  Sawahlunto  berisi  mengenai keberadaan  lembaga  tersebut,  mengenai kekerasan dan cara pencegahannya. Sosialisasi  diberikan  kepada  masyarakat  di lingkungan  tempat  tinggal  korban  dan pelaku  serta  masyarakat  di  lingkungan tempat tinggal korban dan pelaku. Selain itu sosialisasi  juga  dilakukan  di  sekolah dimana  korban  maupun  pelaku  bersekolah. Sosialisasi  dilakukan  dengan  bekerjasama dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  di Kota  Sawahlunto.  Selain  itu  juga  P2TP2A Kota  Sawahlunto  membagikan  selebaran ( leaflet ) dan stiker.
2) Adanya  sikap  yang  datang  dari  korban  dan keluarga korban.
Memberi  masukan  kepadakorban  atau keluarga korban. Selain itu untuk memberikan  pemahaman  kepada  korban dan keluarga korban, Petugas P2TP2A Kota Sawahlunto  seringkali  menemui  langsung para korban dan keluarga korban, memberikan pemahaman mengenai penerapan  prinsip  perlindungan  terhadap anak,  prinsip  nondiskriminasi,  prinsip  yang terbaik  bagi  anak,  prinsip  hak  hidup,
kelangsungan  hidup  dan  perkembangan anak,  dan  prinsip  menghargai  pandangan anak.
3) Adanya  persepsi  dari  keluarga  korban bahwa  apabila  perkara  pencabulan  yang menimpa  keluarganya  dikeahui  banyak orang dianggap sebagai aib keluarga
Memberikan layanan advokasi dan pendampingan kepada korban dan keluarga korban  serta  memberikan  pemahaman kepada  keluarga  korban  bahwa  apa  yang menjadi  hak-hak  anak  akan  tetap  terjaga dan  terlindungi  karena  sudah  dijamin  dan diatur oleh undang-undang.

## F. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis serta pembahasan sebagaimana  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Mekanisme  pelaporan  anak  korban pencabulan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  sebagai  upaya  perlindungan  anak di  Kota  Sawahlunto  dilakukan  melalui  5 (lima)  mekanisme,  yaitu:  (1)  mekanisme penanganan  pelaporan  dan  atau  pengaduan (2)  mekanisme  pelayanan  setelah  adanya pelaporan  atau  pengaduan  dengan  cara pelayanan  advokasi  dan  rujukan  kepada korban,(3) mekanisme pemeriksaan persyara- an administrasi korban dan orang tua korban (pelapor/pengadu), (4) mekanisme pelayanan pendampingan  korban  dengan  cara  merujuk ke  rumah  sakit  dan  meminta visum  et repertum ,  (5)  mekanisme  pencatatan  dan pelaporan kasus.
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)  dalam  upaya  melindungi  anak
korban pencabulan di Kota Sawahluntoada 4
(empat)  aspek,  yaitu:  (1)  peranan  dari  aspek yuridis, (2) peranan dari aspek psikologis, (3) peranan  dari  aspek  medis,  (4)  peranan  dari aspek  pendampingan  dalam  program  kuratif dan rehabilitatif.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota
Sawahlunto dalam upaya perlindungan terhadap  anak  korban  pencabulan  ada  2 (dua),  yaitu:  (1)  kendala  internal,  meliputi sumber  dana,  sumber  daya  manusia,  belum tersedianya konselor dan pendamping hukum,  (2)  kendala  eksternal,  meliputi: masyarakat yang kurang memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, sikap dari  korban  dan  keluarga  korban,  persepsi dari  keluarga  korban.  Adapun  upaya  untuk mengatasinya  adalah:  (1)  terhadap  kendala internal,  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara menjalin kerjasama untukmendapatkan pembiayaan  dari  paradonator,  meminta
bantuan personil tambahan dan mengirimkan personil P2TP2A untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan anak, merekrut sebagai personil tetap  Psikholog  dan  Advokat  yang  ada  di Kota  Sawahlunto,  (2)  terhadap  kendala eksternal  upaya  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan sosialisasi dan penyebaran leaflet dan  stiker,  Petugas  menemui  langsung
korbandan keluarga korban untuk
memberikan  pemahaman  mengenai  prinsip perlindungan  terhadap  anak,  memberikan layanan  advokasi  dan  pendampingan  kepada
korban dan keluarga korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  Seksual  Advokasi  atas  Hak Asasi  Perempuan ,  PT.  Rafika  Aditama,
Bandung, 2011
Adhi  Wibowo, Perlindungan  Hukum  Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Vikimologi , Thafa Media Yogyakarta, 2013
Ahmad  Kamil, Hukum  Perlindungan  dan Pengangkatan Anak di Indonesia ,
Rajawali Perss, Jakarta, 2008
Anna  Marie  Wattie .  Kekerasan  Terhadap
Perempuan  di  Ruang  Publik;  Fakta, Penanganan danRekomendasi ,
Yogyakarta,  PPK  dan  Ford  Foundation, 2002
Djoko  Prakoso  dan  B.Simanjuntak, Lembaga Bimbingan  Kenakalan  Remaja  (Etiologi Juvenile  Deliquency) ,  Alumni,  Bandung,
1997
Irma  Setyowati  Soemitro, Aspek  Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta,1990 Koesparmono  Irsan, Hukum  Perlindungan Anak , Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta, 2007 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap
Kesusilaan  Dan  Masalah  Prevensinya, Cet 2 , Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana Kriminologi Dan Victimologi. Djambatan,
Jakarta, 2003
Loekman Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan  & Pemberdayaan ,  Yogyakarta,  Kanisius,

## 1997
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1982
Suparman  Marzuki  (Ed.) Pelecehan  Seksual Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 1995

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor  31 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan
Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor
23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  01  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pedoman
Penanganan Anak Korban Kekerasan.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/
Sdeops  Tanggal  14  Desember  2009 tentang Penanganan Kasus Melalui
Alternative Dispute Resolution (ADR).