## KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI
Oleh : Juhari Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Kebijakan  kriminal  merupakan  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat  untuk mencegah  kejahatan  dan  mengadakan  reaksi  terhadap  kejahatan  Kebijakan  kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua adalah kebijakan  penegakan  hukum  (reaktif  formal)  setelah  tindak  pidana  terjadi.  Untuk mewujudkan harapan bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi dapat  menciptakan  iklim  yang  akomodatif  bagi  kegiatan  usaha,  maka  hukum seyogiyanya  ditekankan  pada  fungsinya  untuk  menyelesaikan  konflik-konflik  yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi.
Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, tindak pidana, ekonomi

## ABSTRACT
Criminal policy is a rational effort from the community to prevent crime and to react to crime.  Criminal  policies  against  economic  crime  can  basically  be  divided  into  two stages. First is the prevention policy before the occurrence of a crime. Second is the law enforcement  policy  (formal  reactive)  after  a  crime  has  taken  place.  In  order  to  realize the  hope  that  the  criminal  policy  of  combating  economic  crime  can  create  an accommodative  climate  for  business  activities,  the  law  should  be  emphasized  on  its function to resolve conflicts that arise in society on a regular basis, called the integration function.
Keywords: Criminal Policy, economic, crime

## A. Pendahuluan.
Sesungguhnya
Indonesia memiliki  potensi  kekayaan  alam  yang kaya  raya,  tak  aneh  bila  Indonesia dijuluki  sebagai  zamrud  khatulistiwa. Potensi kekayaan alam Indonesia antara lain,  kekayaan  hutan,  perkebunan, kelautan,  bahan  bakar  minyak,  emas dan barang-barang tambang lainnya. 1
1 ://ilhamibrahiim.blogspot.com/2015/02/ mengaplikasikan-kebijakan-ekonomi-
Dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  kegiatan memenuhi kebutuhan
dan mempertahankan hidup merupakan bagian  penting  dari  upaya  manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan.  Kenyataannya,  upaya manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  mempertahankan  hidup  terkendala
umar.html,  diakses  pada  tanggal  3  September 2018
oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah  mencatat  bahwa  ribuan  tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi  sebagai Westia,  Tropica , dan Egalia telah  berusaha  melakukan pertukaran  komoditas  untuk  mencukupi kebutuhan  masing-masing. 2 Perbedaan kondisi  geografis mengakibatkan ketiga kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan  dalam  bidang  tertentu  dan kekurangan pada bidang lainnya.
Pada komunitas Westia misalnya,  dengan  kondisi  iklim  yang ekstrim  berakibat  sumber  daya  alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan  tersebut  justru  mendorong masyarakatnya  untuk  lebih  mandiri  dan berusaha  keras  mencukupi  kebutuhan hidupnya.  Kondisi  tersebut  berbeda dengan  yang  terjadi  pada  komunitas Tropica  yang  memiliki  sumber  daya alam  berlimpah  namun  kurang  mampu mengelolanya sehingga sebagian
masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin pesat. Perkembangan ini secara faktual  tidak  bisa  dipisahkan  dari
2 Ralph  H.  Folsom,  et.  al, International Business  Transactions  A  Problem-Oriented Coursebook  Fourth  Edition ,  West  Group Publishing, St. Paul Minn, 1999, hlm. 2-11.
perkembangan  ekonomi,  karena  kedua perkembangan  ini  saling  mendukung satu  sama  lain.  Jika  dilihat  dari  aspek hukum,  khususnya  di  bidang  hukum pidana ekonomi, perkembangan teknologi dan perekonomian justru turut menentukan  perkembangan  kejahatan ekonomi itu sendiri.
Menghadapi  era  keterbukaan dalam  bidang  perekonomian  yang dipengaruhi  oleh  kebebasan  pasar  yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di bidang perekonomian,  kiranya  perlu  dipikirkan perlindungan  atas  perekonomian  di Indonesia.  Ketika  terjadi  gejolak  dalam perekonomian, sering orang berpendapat hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam  mengambil  kebijakan  di  bidang perekonomian. 2
Sebagai  contoh  para  nasabah bank yang menjadi korban dilakukannya  likuidasi  beberapa  bank, menganggap  Pemerintah  yang  menjadi penyebabnya,  ini  dipergunakan  oleh pimpinan  bank  bersangkutan  untuk mencari  kambing  hitamnya,  Iklan  yang menyesatkan dll.
2 Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana  Di  bidang  Perekonomian ,  Datacom, Jakarta, 2001, hlm. 1.
Penegakan hukum
pidana ekonomi  pada  hakekatnya  merupakan pencampuran  dua  nilai,  yaitu  tujuan hukum  pidana  dan  tujuan  penciptaan kondisi  perekonomian  yang  kondusif, untuk  itu  hukum  pidana  harus  dapat menyeimbangkan  dan  menyerasikan kedua  nilai  tersebut  serta  sekaligus bertindak sebagai ultimum remedium .
Atas  dasar  pemikiran  tersebut, selain  diperlukan  adanya  kajian  dari perspektif  ekonomi  tentang  keadaan perekonomian  berikut  gejolaknya,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  bidang  hukum harus  ikut  pula  melakukan  analisis yuridis terhadap perekonomian di Indonesia. Berkembangnya tindak pidana perekonomian, menuntut
keberadaan  kebijakan  kriminal  dari pemerintah  untuk  menciptakan  kondisi atau situasi perekonomian yang akomodatif.

## B. Perumusan Masalah.
Dengan
memperhatikan pengaruh  dan  dampak  negatif  dari kejahatan ekonomi, maka wajar pulalah perhatian dipusatkan pada upaya penanggulangannya.  Salah  satu  upaya penanggulangan kejahatan ekonomi yang  masih  sering  dipermasalahkan adalah  dengan  menggunakan  sarana
hukum  pidana.  Dengan  mendasarkan hal  di  atas  maka  segala  aspek  yang menyangkut  fungsional  hukum  pidana dalam penanggulangan kejahatan ekonomi  penting  untuk  dikaji  secara mendalam.
Adapun permasalahan yang akan dibahas  adalah  bagaimana    Kebijakan Kriminal Penanggulangan
Tindak Pidana Ekonomi ?

## C. Pembahasan.
Tindak  Pidana  Ekonomi  Berawal dari Pelanggaran Etika Bisnis
Tindak  pidana  ekonomi  apabila dilihat secara substantif pada hakekatnya  merupakan  suatu  bentuk pelanggaran  terhadap  etika  dan  hukum. Bidang  cakupan  kedua  disiplin  tersebut sebenarnya  saling  jalin-menjalin  dan tidak tumpang tindih. Hukum menemukan batas-batasnya dalam wujud  potensi  pemberdayaan  pada tingkat  praktis  dan  seberapa  jauh  fakta dapat  diverifikasi.  Karena  itu,  hukum hanya  dapat  diejawantahkan  melalui proses  hukum  acara  yang  formal. Sementara  etika  (tertib  moral)  pada dasarnya merupakan infrastruktur hukum.
Suatu negara yang
mengkontraskan  tertib  hukum  dengan etika  sosial  akan  mengalami  stagnasi
karena hukum juga memerlukan landasan  etika  sosial.  Oleh  karena  itu, banyak  disaksikan  ketentuan  pidana merupakan  prinsipprinsip  etis  yang diangkat  ke  tataran  sosial  dengan dilandaskan pada norma-norma (moralitas).
Tindak  pidana  ekonomi  pada dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang secara  professional  menjadi  bagian  dari kegiatan  ekonomi  (produksi,  distribusi, konsumsi  dll),  namun  pelaksanaannya dengan  cara  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan ekonomi membutuhkan keberadaan  berbagai  profesi,  seperti pengusaha,  buruh/karyawan,  konsultan, distributor  dan  masih  banyak  lagi profesi terkait dengan kegiatan ekonomi.
Dalam  praktik  perdagangan,  para pengusaha sejak ratusan tahun lalu telah memperkenalkan
etika dalam berdagang.  Adapun  etika  perdagangan tersebut antara lain: 4
a.  Jujur  :  Tidak  berbohong,  tidak mcngadagada fakta, tidak bekhianat,  serta  tidak  pernah ingkar  janji  merupakan  bentuk
4 Muhammad  Said, Etika  Masyarakat Indonesia ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1960, hlm. 93.
perbuatan  yang  harus  dilakukan oleh pengusaha muslim.
b.  Tanggung  jawab  :  Tanggung jawab  di  sini  artinya,  mau  dan mampu menjaga amanah (kepercayaan)  masyarakat  yang memang  secara  otomatis  terbeban di pundaknya.
c.  Tidak  Menipu;  kepada  para pedagang  untuk  tidak  mengobral janji  atau  berpromosi  secara berlebihan yang cenderung mengada  ada,  semata-mata  agar barang dagangannya laris terjual.
d. Menepati Janji; Seorang pedagang
juga dituntut untuk selalu menepati  janjinya,  baik  kepada para  pembeli  maupun  di  antara sesama  pedagang,  terlebih  lagi tentu  saja,  harus  dapat  menepati janjinya kepada Allah SWT.
e.  Murah  Hati;  agar  para  pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan  jual  beli.  Murah hati  dalam  pengertian;  ramah tamah,  sopan  santun, murah senyum,  suka  mengalah,  namun tetap penuh tanggungjawab.
Selanjutnya menyadari kedudukannya sebagai wadah pengusaha  Indonesia  yang  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  rakyat
dan  masyarakat  Indonesia,  maka  guna mewujudkan  peran  sertanya  dalam mewujudkan  kehidupan  ekonomi  dan dunia  usaha  yang  sehat  dan  tertib, KADIN  menetapkan  Etika  Bisnis  yang merupakan tuntunan moral dan pedoman  perilaku  bagi  jajarannya  dan anggota  KADIN  di  dalam  menghayati tugas  dan  kewajiban  masing-masing, sebagai berikut:
1. Kegiatan  usaha/bisnis  memiliki harkat  dan  martabat  terhormat yang  senantiasa  harus  dipelihara dan dijaga.
2. Senantiasa berikhtiar meningkatkan profesionalisme
untuk  meningkatan  mutu  dan kemampuan  serta  mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.
3.  Berprinsip  satu  kata  dengan perbuatan serta bersikap jujur dan dapat dipercaya.
4. Membina hubungan usaha berlandaskan itikat baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan
dan/atau perbedaan pendapat secara musyawarah dengan berlandaskan keadilan.
5. Memiliki kesadaran nasional yang tinggi dengan senantiasa
melaksanakan
tanggungjawab sosial  kepada  masyarakat  serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Menghindarkan diri dari perbuatan  tercela  dan  tindakan yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.
7. Tidak  melakukan  praktik-praktik suap,  yaitu  tidak  meminta,  tidak menawarkan,  tidak  menjanjikan, tidak memberi, dan tidak menerima suap.
8. Menghormati kepentingan
bersama  dan  saling  menjaga  diri dari  perilaku  dan/atau  tindakan yang  tidak  etis  dengan  saling mengingatkan.
Berdasarkan  uraian  tentang etika bisnis di  atas, dapat  diambil suatu pembelajaran bahwa dalam
menjalankan profesinya, seorang pengusaha  paling  tidak  harus  memiliki sifat  jujur,  amanah,  tidak  menipu, menepati janji dan murah hati, memiliki itikat baik, dan selalu mentaati peraturan  perundang-undangan  dalam menjalankan usahanya. Saat ini Pemerintah telah mengundangkan beberapa undang-undang untuk
menjamin  agar  kegiatan  ekonomi  dapat
berjalan  dengan  baik  dan  stabil. Substansi  dari beberapa  undang-undang tersebut  telah memuat  ketentuan pidana sehingga  pelanggaran  atas  ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana ekonomi.
Undang-undang  pidana  khusus di  bidang  perekonomian  tersebut diantaranya adalah:
a. Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan;
b.  Undang-Undang  di  bidang  Hak Atas  Kekayaan  Intelektual  yang meliputi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  30  Tahun
2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  31  Tahun 2000 tentang Desain Industri.
6. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  32  Tahun 2000  tentang  Desain  Tata Letak Sirkuit Terpadu. c. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor
25 Tahun 2003;
d. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan; e. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas;
f. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 tentang larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha
Tidak Sehat;
g. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen;
h. Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik;
i. Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian;
j. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal;
k. Undang-Undang
Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  1995 tentang Pasar Modal; dll.
Pada  dasarnya  undang-undang
yang  berkaitan  dengan  praktik  bisnis selain mempidanakan perbuatan seseorang karena adanya mens rea (niat jahat),  juga  bertujuan  untuk  menata bisnis  dan  perekonomian  dari  suatu negara.  Pada  kondisi  ini,  peran  negara sebagai  regulator  dikedepankan  guna menciptakan  suasana  bisnis  atau  iklim bisnis  yang  sehat.  Suasana  bisnis  yang kondusif  diharapkan  dapat  merangsang terciptanya  situasi  yang  kompetitif  dan menguntungkan  konsumen  serta  lebih jauh  lagi  menciptakan  kondisi  bisnis dan ekonomi yang competitive advantage . 5
5 Conpetitive Advantage merupakan teori persaingan  usaha  yang  saat  ini  sedang berkembang  yang  menititikberatkan  kepada faktor-faktor ekonomi berupa kualitas pelayanan  purna  jual  dan  nilai  tambah,
Kebijakan Kriminal  Penanggulangan Tindak Pidana
Ekonomi di
Indonesia.
Kebijakan  kriminal  merupakan usaha  yang  rasional  dari  masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan  reaksi  terhadap  kejahatan. Usaha  yang  rasional  itu  merupakan konsekuensi  logis,  sebagai  masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan  hukum  pidana  sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena  pada  hakikatnya  dalam  masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya  merupakan  bagian  integral dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence )  dan  upaya  mencapai kesejahtreraan masyarakat ( social welfare ).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  akhir  atau tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal adalah  perlindungan  masyarakat  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat.
bandingkan  dengan comparative  advantage yang  menititikberatkan  kepada  faktor-faktor ekonomi berupa upah buruh dan sumber daya
Dengan  demikian  dapat  dikatakan,
bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya  juga  merupakan  bagian integral dari kebijakan publik. 6
Kebijakan kriminal sebagai
bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam  proses  kebijakan  publik.  Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP) yang merupakan representasi dari negara.  Selain  itu,  kebijakan  kriminal juga  lebih  dipahami  sebagai  upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya  masalah  kejahatan,  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP)  tidak  lagi  dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam  kebijakan  kriminal.  Khususnya dalam  upaya  pencegahan  kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang
difungsikan untuk melakukan pencegahan  kejahatan  harus  melakukan kolaborasi  yang  terlembagakan  dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.
6 Yound  dan  Quinn  mengutip  pendapat Anderson  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  sebagai  “ a  purposive  course  of  action followed by an actor or set of actors in dealing with  a  problem  of  matter  of  concern ”,  dalam Suharto,  Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan Praktis  Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan Sosial, ALFABETA, Bandung, 2005, hlm. 44.
Selain  sebagai  sebuah  proses kebijakan  kolaboratif, governance juga merupakan  sebuah  upaya  mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan  dalam governance adalah melakukan  reorganisasi  hingga  ke  level terbawah  masyarakat  negara.  Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah.  Prinsip desentralisasi  sangat  memungkinkan pengambilan  kebijakan  yang  efektif karena  pengambil  kebijakan  sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut  masalah-masalah  yang  mereka hadapi.
Dalam konteks kebijakan kriminal penanggulangan tindak  pidana ekonomi sebagai  bentuk  kebijakan  publik  untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian,  praktek  selama  ini belum  mengikutsertakan  secara  integral aktor-aktor non Sistem Peradilan Pidana (SPP).
Kebijakan
kriminal
penanggulangan tindak  pidana ekonomi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana. Kedua adalah kebijakan penegakan  hukum  (reaktif  formal) setelah  tindak  pidana  terjadi.  Ranah
kebijakan  kriminal  kedua  memang menjadi  kewenangan  penuh  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP).  Hanya  Sistem Peradilan  Pidana  (SPP)  yang  dapat melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan  memberikan  pidana  kepada  pelaku kejahatan.  Selain  adanya  aturan  hukum formal  yang  mendasari  kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat  dalam  reaksi  formal  sangat berpotensi memunculkan anarki.
Namun demikian, dalam kebijakan  kriminal  pencegahan  tindak pidana ekonomi, lembaga-lembaga negara  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (SPP)  tidak  dapat  lagi  mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan.
Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas tindak pidana ekonomi karena masalah tersebut merupakan  bagian  dari  kehidupannya, meskipun  kadang  masyarakat  kurang menyadari  bahwa  suatu  perbuatan ekonomi
tertentu
sebenarnya merupakan tindak pidana ekonomi.
Oleh sebab itu, perlu dirumuskan  suatu  pendekatan  untuk menentukan  kategorisasi  perbuatan- perbuatan  apa  di  bidang  perekonomian yang  dapat  diancam  dengan  pidana.
Dengan perkataan lain kapankah hukum pidana  dapat  “masuk”  dalam  ketentuan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, harus diketahui terlebih dahulu sifat dari hukum  pidana.  Perlu  dipahami  bahwa hukum pidana mempunyai sifat “derita”, oleh karena pidana merupakan suatu  tindakan  yang  menyebabkan  rasa derita  bagi  mereka  yang  dijatuhinya. Selain  itu,  harus  ditentukan  apakah hukum  pidana  masih  dianggap  sebagai “ultimum  remedium” ,  ataukah  harus digunakan sebagai “premum remedium”.
Persoalan  utama  lainnya  adalah penentuan  prioritas  aspek-aspek  apa  di bidang  perekonomian  yang  mutlak harus  diberikan  perlindungan  dengan pengenaan  sanksi pidana.  Dengan perkataan  lain,  kaedah  apa  dalam perekonomian  yang  tidak  bisa  tidak harus dilindungi melalui hukum pidana. Ukuran  yang mungkin  dapat  diutarakan adalah perlindungan terhadap keselamatan bangsa ( nation ). Dalam arti sempit  barangkali  dapat  dianalogkan dengan  kepentingan  umum.  Apabila keselamatan  umum  akan  terancam, maka  seyogyanya  ancaman  sanksi pidana  dijatuhkan.  Hanya  saja  akan timbul  permasalahan,  apakah  yang dimaksud  dengan  kepentingan  umum
itu.  Untuk  menentukan  kriteria  dari kepentingan  umum  ini  tentunya  perlu suatu ketegasan pengertian
“kepentingan umum”.
Penentuan karakteristik yang khusus  tentang  tindak  pidana  ekonomi tidak  dapat  terlepas  dari  penentuan kaidah  dalam  bidang  perekonomian  itu sendiri. Dalam perumusannya dibutuhkan  pihak-pihak  yang  amat mendalami  kaedah-kaedah  di  bidang perekonomian,  yaitu  mereka  yang berkecimpung  di  bidang  perekonomian. Selain  itu  diperlukan  juga  landasan pemikiran  yang  dapat  diterima  secara universal  sehingga  tidak  terkesan  ada kepentingan subjektif.
Namun,  harus  disadari  bahwa materi kandungan suatu undang-undang akan  sangat  di  pengaruhi  oleh  politik hukum  dari  kekuatan  politik  yang berkuasa.  Politik  hukum  merupakan legal  policy tentang  hukum  yang  akan diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan untuk  mencapai  tujuan  negara.  Di  sini hukum  diposisikan  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunarjati Hartono pernah mengemukakan tentang “hukum
sebagai  alat”  sehingga  secara  praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat
digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan  sistem  hukum  nasional guna  mencapai  cita-cita  bangsa  dan tujuan negara. 7
Dengan  demikian  aspek-aspek socio-legal yang perlu dipertimbangkan dan  mendapat  perhatian  serius  dari Pemerintah  dalam  rangka  Pembaruan Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan Tindak  Pidana  Ekonomi  di  Indonesia Pendekatan  sistem  sebagai  bagian  dari teori manajemen, ketika
dikonstruksikan ke dalam suatu pencapaian  ide  atau  tujuan  dirasakan sangat relevan dalam upaya menerangkan  proses  konsepsi  ilmu secara  menyeluruh.  Pendekatan  sistem sebagai  suatu  bentuk  telaah  manajerial secara  umum  juga  dapat  dimanfaatkan untuk menerangkan permasalahan hukum,  baik  ditingkat  teori  maupun dalam implementasinya. Dalam kerangka  teori  pendekatan  sistem, secara  mudah  dapat  dicerna  melalui teori  yang  dikemukakan  oleh  Roscoe Pound  yaitu  bahwa  hukum  adalah sebagai  alat  rekayasa  sosial  (social engineering),  yaitu  penggunaan  hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau  keadaan  masyarakat  sebagaimana
7 Sunarjati  Hartono, Politik  Hukum Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.
dicita-citakan  atau  untuk  melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. 8
Fakta  timbulnya  tindak  pidana ekonomi  merupakan  kontribusi  dari kondisi  struktur,  kultur,  dan  substansi yang  kurang  sehat  menjadi  tidak terbantahkan. Sebagai ilustrasi, maraknya  penggunaan  piranti  bajakan di lingkungan adalah karena masyarakat begitu  permisif  dengan  produk  bajakan tersebut.  Sebagian  masyarakat  mungkin mengetahui  bahwa  hak  intelektual  atas produk-produk  asli  dilindungi  oleh undang-undang,  namun  karena  kultur masyarakat kita yang enggan berperkara,  maka  mereka  acuh  melihat disekitarnya  beredar  piranti  bajakan.  Di samping  itu  kondisi  struktur  hukum yang tidak sehat seperti masih tingginya ego  sektoral  antar  aparat  penegak hukum,  koordinasi  yang  lemah,  sumber daya  manusia  yang  kurang  profesional serta  dukungan  logistik  yang  tidak memadai  juga  turut  berkontribusi  bagi timbulnya  tindak  pidana  ekonomi. Situasi  seperti  itu  kadang  diperkeruh dengan  kualitas  substansi  undang- undang  yang  tidak  dapat  diterapkan (notapplicable) akibat adanya
8 Satjipto Rahardjo, Hukum dan
Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di
Indonesia , Cetakan  Ketiga,  Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2009, hlm. 128-129 .
transplantasi hukum ( legal
transplantation ).
Untuk  mewujudkan  harapan
bahwa kebijakan kriminal penanggulangan tindak  pidana ekonomi dapat menciptakan iklim yang akomodatif  bagi  kegiatan  usaha,  maka hukum  seyogiyanya  ditekankan  pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik- konflik  yang  timbul  dalam  masyarakat secara  teratur,  yang  dinamakan  fungsi integrasi.
Sebagai  mekanisme  pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain, berupa  pemberian  masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran- keluaran.  Masukan-masukan  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 9
1. Masukan  di  bidang  ekonomi. Fungsi adaptif atau proses ekonomi memberikan bahan informasi kepada hukum mengenai bagaimana
penyelesaian  sengketa  itu  dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan  kerjasama  yang produktif.
2. Masukan  bidang  politik.  Proses politik  ini  menggarap  masalah penentuan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan
9 Satjipto Rahardjo, Op. Cit ., hlm. 28-29
negara serta bagaimana mengorganisasi  dan  memobilisasi sumber-sumber  daya  yang  ada untuk mencapainya.
3. Ketiga,  masukan  bidang  budaya.
Pertukaran  yang  terjadi  di  sini bisa  dikatakan sebagai yang terjadi  antara  proses  sosialisasi dengan hukum.

## D. Penutup.

## 1. Kesimpulan
Kebijakan kriminal penanggulangan tindak  pidana ekonomi sebagai  bentuk  kebijakan  publik  untuk menanggulangi masalah kejahatan perekonomian,  masih  menitik  beratkan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum oleh Sistem Peradilan  Pidana  (SPP).  Aktor-aktor non  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP) belum  diberdayakan  secara  maksimal dalam  penanggulangan  tindak  pidana ekonomi  melalui  upaya  pencegahan. Pembaruan kebijakan kriminal
penanggulangan tindak  pidana ekonomi membutuhkan mekanisme  yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan
dalam masyarakat yang meliputi kekuatan ekonomi, politik dan kebudayaan,
sehingga dapat
menciptakan  suatu  proses  kerjasama yang produktif. Kekuatan-kekuatan dalam  masyarakat  tersebut  selanjutnya diperinci  dalam  beberapa  aspek socio- legal seperti Kebijakan sosial kebijakan social  walfare/prosperity ,  Kebijakan social defence/security , Kebijakan hukum, Kebijakan hukum pidana ekonomi,  dan  Kebijakan  hukum  yang integral.
2. Saran.
- Perlunya  menciptakan  hukum pidana  ekonomi  yang  dapat mengakomodasi kepentingan
hukum di satu sisi dan kepentingan perekonomian.
- Perlunya  suatu  kajian  yang menyeluruh dan terintegrasi secara  sistemik  dalam  suatu rumusan hukum pidana ekonomi yang  dapat  diimplementasikan dalam  suatu  bentuk  kebijakan hukum yang integral.

## DAFTAR PUSTAKA
Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana  Di  bidang  Perekonomian , Datacom, Jakarta, 2001
Muhammad  Said, Etika  Masyarakat
Indonesia , Pradnya Paramita,
Jakarta, 1960.
Ralph  H.  Folsom,  et.  al, International Business Transactions A Problem-
Oriented
Coursebook Fourth
Edition ,  West  Group  Publishing,
St. Paul Minn, 1999
Satjipto
Rahardjo,
Hukum dan Perubahan  Sosial  Suatu  Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman- Pengalaman Di Indonesia ,
Cetakan Ketiga, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009.
Sunarjati Hartono, Politik Hukum
Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Alumni, Bandung, 1991 Suharto,  Analisis  Kebijakan  Publik Panduan
Praktis
Mengkaji
Masalah  dan  Kebijakan  Sosial,
ALFABETA, Bandung, 2005.
ilhamibrahiim.blogspot.com/2015/02/m engaplikasikan-kebijakan- ekonomi-umar.html,  diakses  pada tanggal 3 September 2018