## MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM

## Muhammad Edrian 1
Abstrak: Ide Poros Maritim Dunia yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama dua tahun pada kenyataanya belum menaungi aspek keamanan maritim sebagai prioritas dimana hal tersebut  harus  dibarengi  dengan  pembangunan  kekuatan  Angkatan  Laut  sebagai  elemen pendukung  utama.  Mengingat  adanya  keterkaitan  antara  isu  keamanan  maritim  dengan  upaya menciptakan good  maritime  governance ,  sudah  selayaknya  pemerintah  Indonesia  menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Mengingat dalam prakteknya  Indonesia  belum  memilikiacuan  yang  jelas  dalam  membuat  kebijakan  maritim, pemerintah  perlu  menyusun  suatu  doktrin  yang  berfungsi  sebagai  pegangan  dalam  setiap pembuatan  kebijakan  maritim.  Selanjutnya,  pemerintah  harus  membangun Maritime  Domain Awareness (MDA)  sebagai  wawasan  agar  mampu  meningkatkan  kepedulian  seluruh  instrumen negara  dalam  berbagai  sektor  dalam  isu  maritim.  Terakhir,  pemerintah  baru  bisa  menaruh perhatian  dalam  pembangunan sea  power dimana  pembangunan  kekuatan  Angkatan  Laut merupakan salah satu agenda utama.
Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga elemen yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah  Indonesia  dalam  ide  Poros  Maritim  Dunia  agar  dapat  menghadapi  isu  keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun MDA sebagai wawasan bagi  setiap  elemen  negara  agar  bersinergi  mendukung  pemerintah.  Terakhir,  setelah  kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun sea power sebagai instrumen dala menghadapi isu keamanan maritim..
Kata Kunci : Keamanan Maritim, Doktrin Maritim, Maritime Domain Awareness, Sea Power

## 1. PENDAHULUAN 1
Setelah resmi dilantik sebagai presiden Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  (Jokowi) menegaskan niatnya untuk mewujudkan pemerintahan  yang  berorientasi  pada  bidang maritim  dan  menjadikan  Indonesia  sebagai negara maritim terkemuka dunia (FKP Maritim, 2014).  Ide  yang  kemudian  dikenal  sebagai “Poros  Maritim  Dunia”  ini  terdiri  dari  lima elemen  yang  terdiri  dari  (i)  pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, (ii) menjaga  dan  mengelola  sumber  daya  laut dengan  fokus  membangun  kedaulatan  laut melalui pengembangan  industri perikanan,  (iii) mendorong  pengembangan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim  dengan  membangun  tol laut 2 ,  pelabuhan  laut  dalam,  logistik  dan
1 Pemerhati  pertahanan  yang  dapat  dihubungi  di muhammadedrian93@yahoo.com
2  .  Yang  dimaksud  dengan  Tol  Laut  adalah  sistem  pengiriman barang  menggunakan  kapal-kapal  kargo  yang  menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
industri  perkapalan,  serta  pariwisata  maritim, (iv) melakukan diplomasi maritim yang bertujuan  menghilangkan  berbagai  sumber konflik  di  laut,  dan  (v)  membangun  kekuatan dan  pertahanan  maritim  untuk  menjaga kedaulatan  dan  kekayaan  maritim  serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim (Antara News, 2014).
Dalam  praktiknya,  ide  Poros  Maritim Dunia  memang  lebih  banyak  membahas  sisi pembangunan  ekonomi  berbasis  maritim 3 . Tetapi,  ide  Poros  Maritim  Dunia  yang diusung oleh  Jokowi  sebenarnya  harus  memiliki cakupan  yang  lebih  luas  dari  sisi  ekonomi. Salah  satu  sisi  yang  kurang  dan  seharusnya menjadi  perhatian  dalam  ide  tersebut  adalah keamanan  maritim  dimana  hal  tersebut merupakan  tanggung  jawab  yang  harus diperhatikan  dan  diemban  oleh  Indonesia
3.Yang  dimaksud  dengan  pembangunan  ekonomi  berbasis maritim bisa mengandung berbagai interpretasi, tetapi esensinya adalah  menjadikan  laut  sebagai  sumber,  media,  dan  orientasi dalam
dengan  cara  melibatkan  kekuatan  militer dalam  hal  ini  Angkatan  Laut  (TNI  AL). Padahal, keamanan maritim adalah parameter kunci  dari  keberhasilan  sebuah  pemerintah dalam menjalankan good maritime governance dimana  negara  mampu  meminimalisir  resiko, menangani  permasalahan,  serta  melindungi warganya  dan  kepentingan  nasionalnya  dari segala ancaman dalam bidang maritim (Jurnal Maritim, 2014).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam ide Poros  Maritim  Dunia  sehingga  berpotensi menjadikan  keamanan  maritim  sebagai  isu yang kontra-produktif. Pertama, ketidakseimbangan  dalam  ide  Poros  Maritim Dunia yang terlalu menekankan pada pendekatan  kedalam  ( inward  looking ),  yang sering  diasosiasikan  sebagai  pembangunan ekonomi berbasis maritim, sehingga cenderung kurang memperhatikan pendekatan keluar ( outward looking ), yang sering diasosiasikan  sebagai  upaya  pembangunan sea  power .  Selanjutnya  adalah  kurangnya penglibatan  dan  pemahaman  unsur Maritime Domain  Awareness (MDA)  sebagai  wawasan dan  pengetahuan  sehingga  menimbulkan ketidakjelasan, baik dala teori maupun aplikasi,  dalam  ide  Poros  Maritim  Dunia mengingat  aspek  maritim  memiliki  cakupan yang  sangat  luas.  Terakhir,  belum  adanya doktrin  yang  berfungsi  sebagai  pakem  dasar bagi para pembuat kebijakan. Selain berfungsi sebagai  inti  yang  menggerakan para  pembuat kebijakan,  doktrin  juga  berfungsi  sebagai  alat bantu  dalam  menghadapi  kompleksitas  yang selalu dihadapi para pembuat kebijakan dalam proses pengambilan keputusan.

## 2. PENELITIAN
Pendekatan penelitian  yang  digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  yang  digunakan  dengan tujuan  untuk  memahami  fenomena  yang menjadi  objek  penelitian  untuk  kemudian disajikan  secara  deskriptif.  Secara  umum, penelitian  kualitatif  terdiri  dari  tiga  tahap. Tahap  pertama adalah  dimulai  dengan langkah mengumpulkan, menelaah, dan
mereduksi  seluruh  data  yang  tersedia  dan didapatkan  dari  berbagai  sumber  untuk kemudian  dianalisis.  Tahap  kedua  adalah penyajian  data  dimana  data  yang  sudah direduksi  dan  dianalisis  agar  dapat  menjadi dasar  bagi  langkah  selanjutnya  yang  akan diambil  apakah  melanjutkan  analisis  atau membuat kesimpulan. Tahap ketiga merupakan  pengambilan  kesimpulan  (Idrus, 2007).
Tipe penelitian kualitatif yang digunakan  didalam  tulisan  ini  adalah  studi kasus  yang  berfokus  pada  menjelaskan  suatu kasus  atau  fenomena.  Selain  itu,  tulisan  ini juga menggunakan teknik analisis data bertipe eksplanatif dimana tulisan ini bermaksud untuk membuat    penjelasan  secara  sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  suatu  masalah atau fenomena tertentu dengan mengumpulkan  data  yang  sesuai  dengan keadaan  yang  sebenarnya  dan  menyajikan serta  menganalisis  data  tersebut  untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  berupa gambaran  jelas  dan  komprehensif  mengapa suatu  fenomena  terjadi    dan  membuat  suatu rekomendasi  jika  diperlukan  (Suryabrata, 2003).

## 3. PEMBAHASAN
Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan tiga unsur yang menjadi kelemahan dalam ide Poros  Maritim  Dunia  dimana  ketiga  unsur tersebut  merupakan  elemen  esensial  bagi negara  dalam  menghadapi  isu  keamanan maritim sebagai bagian dari kebijakan maritim, terutama jika sebuah negara ingin membangun  perekonomian  berbasis  maritim seperti  Indonesia.  Secara  bertahap,  sebuah negara harus memiliki doktrin maritim sebagai kerangka pembuatan kebijakan sekaligus cara pandang  negara  dalam  keamanan  maritim. Lalu, sebuah negara harus memiliki pemahaman  komprehensif  mengenai  seluruh aspek isu keamanan maritim dan menyebarkannya kepada para pembuat kebijakan  dan  pemangku  kepentingan  dalam keamanan  maritim.  Terakhir,  barulah  negara dapat  membangun sea  power sebagai bentuk pengimplementasian dari dua unsur tersebut.
3.1. DOKTRIN MARITIM SEBAGAI

## KONSESUS
Ketika
Jokowi pertama kali membicarakan  ide  Poros  Maritim  Dunia dihadapan  para  pemimpin  negara  lain  yang hadir  dalam  KTT  Asia  Timur  ( East  Asia Summit / EAS )  di  Naypitaw,  Myanmar,  pada bulan  November  2014,  banyak  pihak  yang menganggap bahwa Jokowi telah melontarkan penjabaran tentang Doktrin Maritim Indonesia. Hal  ini  tidak  tepat  karena  sebenarnya  yang dijabarkan oleh Jokowi di EAS baru merupakan  gambaran  mengenai  lima  misi yang  diusung  oleh  Jokowi  yang  bermuara kepada  visi  menjadikan  Indonesia  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  yang  terkemuka dalam  bidang  maritim.  Dengan  demikian, diperlukan  penjelasan  mengenai  apa  disebut dengan Doktrin Maritim dan kaitannya dengan keamanan maritim.
Secara  harfiah,  doktrin  dapat  diartikan sebagai  kepercayaan  atau  pemikiran  yang diterima sebagai  pengatur dan  dengan demikian berfungsi sebagai penyedia kerangka  berpikir  yang  menuntun  kelompok yang  meyakininya. Sementara yang  dimaksud dengan  maritim  adalah  hal  yang  berkaitan dengan  laut  serta  segala  aktifitas  yang behubungan erat dengannya dan menggambarkan  segala  objek  mengenai  laut. Dari  dua  pengertian  tersebut,  bisa  ditarik bahwa  doktrin  maritim  merupakan  "Pemikiran mengenai  cara  terbaik  dalam  menyelesaikan suatu masalah yang menuntun para penganutnya  dalam  menghadapi  masalah maritim  dan  instrumen  marim  didalamnya". Doktrin maritim sendiri berisikan prinsip-prinsip dimana  suatu  negara  kekuatan  mengarahkan tindakan-tindakannya untuk mendukung kepentingan  nasional  dalam  bidang  maritim dimana  prinsip-prinsip  tersebut  diambil  dari pengalaman  suatu  negara  pada  isu  maritim
dalam  kancah  nasional  maupun  internasional (Salim, 2014).
Doktrin  merupakan  suatu  pedoman yang bersifat mendasar yang diyakini kebenarannya  untuk  menghadapi  sesuatu masalah  yang  aplikasinya  tergantung  dari situasi  yang  berlaku  pada  saat  itu.  Sebuah doktrin akan terbentuk melalui proses penalaran  dengan  dipengaruhi  oleh  beberapa konsepnya.  Konsep  dalam  doktrin  sendiri berasal  dari  kesimpulan  terhadap  suatu  fakta atau fenomena yang dihadapi secara langsung. Dalam praktiknya, doktrin kemudian diajarkan serta disebarluaskan dimana pelaksanaannya harus didasarkan pada pemahaman  yang  memadai  mengenai  kondisi yang berlangsung pada saat itu (Salim, 2014). Dan  karena  doktrin  merupakan  cara  berpikir dalam  menghadapi  masalah  alih-alih  cara dalam menyelesaikan masalah, doktrin merupakan  sesuatu  yang  fleksibel  dan  dapat berganti  kapan  saja  tergantung  dari  dinamika kondisi  dan  situasi  pada  tempat  dimana penganutnya berada (Indian Navy, 2016).
Berkali-kali  telah  didengungkan  bahwa Indonesia adalah negara maritim namun tanpa sebuah implementasi yang jelas. Implementasi tersebut  memerlukan  kesamaan  visi  dari seluruh  komponen  bangsa  dimana  visi  yang sama  dapat  terbangun  jika  terjadi  perubahan paradigma secara fundamental. Perubahan ini dapat  mulai  dilakukan  dengan  merumuskan sebuah doktrin maritim yang berperan sebagai pedoman dalam penyamaan visi maritim. Para pembuat  kebijakan  harus  memahami  dan menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan sebuah  negara  maritim  baik  dilihat  dari konteks  geografis  maupun  historis 4 .  Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  secara  umum bangsa  Indonesia  harus  lebih  dulu  berubah menjadi  bangsa  yang  berwawasan  maritim. Disamping  itu,  secara  khusus  mutlak  untuk disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan  pembangunan sea  power dengan armada  Angkatan  Laut  (TNI  AL)  yang  kuat sebagai  elemen  utama,  serta  adanya  suatu
4.  Pemahaman  dalam  konteks  geografis  berorientasi  pada wujud  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  wilayahnya didominasi oleh laut dan terletak diantara perairan yang memiliki nilai  strategis  bagi  banyak  pihak  yaitu  Samudra  Pasifik, Samudra  Hindia,  dan  Laut  Tiongkok  Selatan,  sedangkan pemahaman  dalam  konteks  historis  berorientasi  pada  sejarah masa  lalu  Indonesia  yang  pernah  menjadi  sebuah  negara maritim  yang  kuat  pada  masa  Kerajaan  Sriwijaya  dan  Kerajaan Majapahit.
Gambar 1. Ilustrasi mengenai kerangka kebijakan maritim suatu negara
kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan maritim dalamisu maritim.
Jika  nanti  terwujud,  Doktrin  Maritim Indonesia  harus  memuat  penjelasan  dan gambaran komprehensif mengenai bagaimana Indonesia  seharusnya  menyiapkan  diri  dalam masa  damai  maupun  perang,  khususnya dalam  isu  keamanan  maritim.  Doktrin  ini  akan menjelaskan  posisi  TNI  AL  sebagai  garda terdepan  dalam  menghadapi  isu  keamanan maritim  serta  perannya  dalam  kebijakan maritimpemerintah guna mensinergikan lembaga  kemaritiman 5 lain  yang  ada.  Doktrin ini  juga  akan  menggariskan  bagaimana  peran dan  kontribusi  TNI  AL  dalam  negara  secara menyeluruh  dan  bersama-sama  elemen  lain dalam melindungi kepentingan nasional Indonesia.  Disamping  itu  doktrin  maritim  juga menjelaskan  bentuk  peran  aktif  TNI  AL  serta lembaga  kemaritiman  lain  dalam  membangun kekuatan  maritim  di  Indonesia  menuju  negara maritim yang besar.

## 3.2. MEMAHAMI LAUT MELALUI MDA
“Control of the seas means security. Control of the  seas  means  peace.  Control  of  the  seas can  mean  victory.  The  United  States  must control the sea if it is to protect our security.”
(John F. Kennedy)
Konsep Maritime  Domain  Awareness (MDA)  pada  intinya  merupakan  pemahaman secara  komprehensif  mengenai  aspek-aspek yang  berhubungan  dengan  maritim  dan mempengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi,  atau  lingkungan,  dan  juga  akan menjadi  kunci  dalam  menyusun  kebijakan kelautan di dunia serta menjamin keselamatan perdagangan  maritim  (Marsetio, 2013).  Dalam rangka menjamin keamanan maritim, diperlukan  kemampuan  dan  kekuatan  negara yang cukup memadai untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mengganggu kestabilan keamanan  maritim.  Dan  hal  itu  dapat  diawali dengan  baik  jika  negara  memiliki  pemahaman yang  baik  mengenai  laut  dan  membangun orientasi  dalam  isu  keamanan  maritim  dari skala internasional.
Menurut  Geoffrey  Till,  laut  memiliki empat  fungsi  utama  yang  dapat  memberikan
5.  Yang  dimaksud  dengan  lembaga  kemaritiman  adalah lembaga  yang  murni  berfokus  pada  kemaritiman  atau  lembaga yang  sejatinya  tidak  berfokus  pada  kemaritiman  tetapi  ikut dilibatkan dalam proses pembentukkan kebijakan maritim.
keuntungan  bagi  negara  pada  masa  damai maupun  perang  (Till  dalam  Ho  &  Bateman, 2012).  Pertama,  laut  sebagai  sumber  daya dimana  laut  merupakan  tempat  berkumpulnya sumber daya, baik hayati maupun energi, yang berperan  penting  bagi  negara  seperti  biota laut,  minyak  bumi,  dan  gas  alam.  Kedua,  laut sebagai  jalur  transportasi  dan  perdagangan yang berarti laut merupakan unsur penghubung utama dari aktivitas perdagangan yang  merupakan  bagian  dari  globalisasi  serta dianggap  dapat  meningkatkan  perdamaian dan  kemakmuran  dalam  skala  global.  Ketiga, laut  sebagai  media  informasi  dan  penyebaran ide. Meningkatnya arus aliran barang seringkali  diikuti  dengan  pertukaran  informasi atau  ilmu  pengetahuan  baru  dari  berbagai belahan  dunia  meskipun  saat  ini  fungsi tersebut  telah  tergerus  oleh  perkembangan teknologi  informasi.  Keempat,  laut  sebagai atribut kekuasaan dimana negara menggunakan  laut  sebagai  instrumen  dalam upaya memenuhi kepentingan nasional mereka.
Sejak dahulu, domain maritim, terutama  yang  berkaitan  dengan  wilayah perairan  internasional,  dikenal  sebagai  hal yang bersifat anarki dimana terdapat berbagai kepentingan negara dan lemahnya pengawasan  terhadap  segala  aktivitas  yang dilakukan  di  laut.  Oleh  karena  itu,  aspek ancaman  yang  diperhatikan  dalam  keamanan maritim masih merupakan ancaman tradisional seperti  sengketa  batas  teritorial  (Raymond  & Morriën  dalam  Herbert-Burns,  Bateman,  & Lehr, 2009). Tetapi sejak peristiwa penyerangan terhadap kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat USS Cole dan 11  September 6 ,  aspek  ancaman  dalam keamanan  maritim  bergeser  kepada ancaman kontemporer  yang  melibatkan  aktor  non- negara seperti pembajakan dan penyelundupan.  Hal  ini  disebabkan  karena anarki  di  laut  telah  menciptakan  vulnerabilitas yang  pada  perkembangannya  dimanfaatkan oleh  para  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan kejahatan  melalui  laut  seperti  pembajakan atau  terorisme  (Raymond  &  Morriën  dalam Herbert-Burns, Bateman, & Lehr, 2009).
6 . Peristiwa  yang juga dikenal  dengan  kependekan 9/11 ketika menara World  Trade  Centre dan  gedung  Pentagon  di  Amerika Serikat ditabrak oleh pesawat yang sebelumnya telah dibajak.
Di  kawasan  Asia,  keamanan  maritim merupakan isu  yang muncul sebagai tuntutan perkembangan  kawasan  tersebut  sebagai episentrum  dari  perdagangan  dunia  yang ditandai  dengan  tiga  fenomena  yaitu;  (i) meningkatnya  volume  perdagangan  antar negara, (ii) permintaan sumber daya laut yang semakin  meningkat,  (iii)  meningkatnya  jumlah armada kapal dagang (Ho & Raymond, 2005). Kondisi  tersebut  membuat  laut  menjadi instrumen paling krusial dan paling diandalkan negara-negara  di  kawasan  Asia  sebagai  jalur perdagangan,  media  transportasi  kapal,  dan media  pemanfaatan  sumber  daya  laut.  Hal  ini masih  ditambah  dengan  adanya  tekanan berupa konsesus dari masyarakat internasional  terhadap  negara-negara  Asia untuk  selalu  berupaya  menjaga  keteraturan dan  keamanan  dari  wilayah  laut  mereka  dari berbagai  ancaman  yang  dapat  mengganggu segala  aktivitas  di  wilayah  laut  kawasan tersebut (Ho & Raymond, 2005).
Bagi  Indonesia,  keamanan  maritim menjadi isu penting untuk  diperhatikan mengingat nilai strategis yang dimiliki Indonesia  melihat  posisi  geografis  Indonesia yang  terletak  diantara  dua  benua  yaitu  Asia dan  Australia.  Nilai  strategis  tersebut  bukan hanya  terletak  pada  aspek  perdagangan, tetapi  juga  terletak  pada  aspek  pelayaran mengingat International  Maritime  Organization (IMO) 7 telah mengakui wilayah laut Indonesia, yang  terbagi  kedalam  tiga  bagian  yang dinamakan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia
7.  IMO  adalah  badan  khusus  dari  PBB  yang menangani  tentang  hal  yang  berkaitan  dengan aturan  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran  kapal di seluruh dunia.
(ALKI) 8 ,  sebagai  jalur  pelayaran  bagi  kapal- kapal  asing  dimana  hal  tersebut  juga  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 9 (Djalal  dalam  Ho  &  Bateman,  2012). Lebih  lanjut,  Indonesia  juga  wajib  menjaga wilayah lautnya dari segala ancaman mengingat  status  Indonesia  sebagai  negara yang  keamanan  wilayah  lautnya  merupakan katalisator  bagi  kestabilan  maritim  di  kawasan Asia Tenggara (Suwarto, 2013).
Pada pengaplikasiannya, MDA merupakan  hal  yang  agak  berbeda  dengan doktrin maritim yang hanya eksklusif dipahami oleh  para  pembuat  kebijakan  maritim.  Selain harus  dipahami  oleh  para  pembuat  kebijakan, MDA  ini  nantinya  merupakan  wawasan  yang juga  harus  diketahui  dan  dipahami  oleh masyarakat  sebagai  sebuah  kesadaran  agar masyarakat dapat ikut bahu membahu bersama  dengan  para  pembuat  kebijakan dalam mendukung kebijakan maritim. Partisipasi dan dukungan masyarakat merupakan  hal  yang  penting  karena  hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan maritim yang diambil oleh pemerintah bukanlah  sebuah  produk  dari  kepentingan pemerintah  semata  melainkan  kepentingan seluruh  elemen  negara  termasuk  masyarakat sehingga kebijakan maritim yang diambil akan menciptakan  sinergi  antara  pemerintah  dan masyarakat alih-alih menimbulkan antipati atau kebingungan dalam masyarakat.

## 3.3. MEMBANGUN  SEA  POWER  MULAI DARI MILITER
“Control of the sea by maritime commerce and naval supremacy means predominance influence  in  the  world  and  is  the  chief  among the merely material elements in the power and prosperity of nations.”
8.  ALKI  memiliki  tiga  jalur  yaitu  ALKI  I  yang melintasi  Laut  Natuna,  Selat  Karimata,  Laut  Jawa, dan  Selat  Sunda,  ALKI  II  yang  melintasi  Selat Makassar,  Laut  Flores,  dan  Selat  Lombok,  serta ALKI III yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
9. Peraturan Pemerintah tersebut membahas tentang hak  dan  kewajiban  kapal  dan  pesawat  udara  asing dalam  melaksanakan  hak  lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan.
Gambar 2. Matriks Keamanan Maritim (Buerger, 2015:5)

## (Alfred Thayer Mahan)
Istilah sea  power dipopulerkan  oleh seorang  laksamana  terkemuka  Angkatan  Laut Amerika  Serikat  (AS)  pada  era  Perang Saudara  Amerika  bernama  Alfred  Thayer Mahan.  Mahan  mendeskripsikan sea  power sebagai  kemampuan  negara  untuk  melindung kepentingan  politik,  ekonomi,  dan  militernya dengan  menggunakan  laut.  Lebih  lanjut, Mahan  juga  menyebutkan  empat  prinsip  yang terkandung  didalam sea  power yaitu naval power , ocean  science , ocean  industry ,  and ocean  commerce .  Sedangkan  menurut  Sir Julian  Corbett, sea  power bukan  hanya membahas  mengenai  apa  yang  bisa  negara lakukan  di  laut,  tetapi  juga  mencakup seberapa efektif tindakan  suatu  negara  di  laut dapat  berdampak  bagi  aspek  daratan.  (Till, 2004). Corbett mengatakan:
“Since  men  live  upon  the  land  and  not  upon the  sea,  great  issues  between  nations  at  war have  always  been  decided –  except  in  the rarest cases – either by what your army can do against your enemy’s territory and national life, or  else  by  fear  of  what  the  fleet  makes  it possible for your army to do”
(Till, 2004).
Berdasarkan  penjelasan  dari  Mahan dan Corbett, sea power tidak melulu membahas  mengenai  kekuatan  militer  di  laut melainkan juga mencakup aspek-aspek seperti persaingan  perdagangan,  persaingan  militer, dan diplomasi. Meskipun aspek-aspek tersebut saling berkaitan dan bersifat saling melengkapi,  kekuatan  militer  tetap  merupakan dasar dari sea power karena militer merupakan  elemen  pelindung  kepentingan nasional  negara  dalam  hal  apapun  (Rubel, 2012).  Sebagai  contoh  adalah  Tiongkok  yang sebelum  mendeklarasikan  keinginannya  untuk membangun  ekonomi  berbasis  maritim  sudah lebih  dulu  membangun  kekuatan  militernya, terutama Angkatan Laut, secara bertahap.
Menurut Mahan, ada enam syarat yang harus  dipenuhi  oleh  suatu  negara  jika  negara tersebut ingin membangun sea power . Keenam  syarat  itu  adalah  posisi  geografis, atribut  fisik  pendukung  (kekayaan  alam, panjang  garis  pantai),  luas  wilayah,  jumlah penduduk,  karakter  bangsa  yang  selaras dengan  kelautan,  dan  karakter  pemerintah yang  berorientasi  ke  laut.  Ketika  enam  syarat tersebut  terpenuhi,  barulah  negara  dapat berfokus membangun kekuatan militer sebagai
elemen  kunci  dari sea  power (Mahan,  2014). Jika  mengacu  pada  AS,  nilai  kegunaan sea power sangat  besar  hingga  sebuah  negara mampu  mengontrol  sikap  negara  lain  pada masa perang maupun damai. Sea power yang dimiliki  AS,  dengan  Angkatan  Laut  sebagai ujung  tombaknya,  telah  lama  memberi  AS keistimewaan  tersebut.  Pada  masa  perang, kekuatan  Angkatan  Laut  AS  yang  tersebar  di seluruh jalur perdagangan dunia  dapat menutup  jalur  distribusi  yang  menentukan kelangsungan  hidup  negara  musuh.  Hal  ini membuat  AS  mampu  melakukan  tekanan militer  langsung  terhadap  musuh  sekaligus menghalangi musuh untuk melakukan tekanan yang sama terhadap kepentingan nasional AS. Pada  masa  damai,  kekuatan  tersebut  mampu mendikte  sistem  perdagangan  internasional sekaligus menjamin keberlangsungannya. Belum  lagi  jangkauan  yang  dimiliki  oleh Angkatan  Laut  AS  hingga  dapat  menangani berbagai  kasus  kejahatan  yang  terjadi  di perairan internasional seperti pembajakan.
Melihat  peran  krusial  militer  dalam upaya  pembangunan sea  power, terasa  aneh jika melihat keinginan Indonesia untuk membangun sea  power lewat  ide  Poros
Maritim  Dunia  tetapi  di  sisi  lain  justru  kurang memperhatikan pembangunan kekuatan militer. Padahal, militer memegang peran yang sangat penting karena mustahil untuk mengembangkan perekonomian dan mempertahankan kedaulatan serta melindungi kepentingan  nasional  dalam  bidang  maritim jika tidak memiliki unsur militer yang kuat yang berfungsi melindungi, mengontrol, dan mengawasi  keamanan  negara  di  bidang maritim.  Oleh  karena  itu,  jika  berkaca  dari Tiongkok, Indonesia harus lebih dulu membangun militernya untuk kemudian menjadikannya  sebagai  pendukung  sekaligus pelindung  dari  setiap  kebijakan  maritim  dan kepentingan nasional.
Amerika Serikat Tiongkok  Indonesia Kapal Induk 10 1 0 Kapal Fregat 8 57 12 Kapal Perusak 62 21 0 Kapal Korvet 0 27 20 Kapal Selam 68 57 2 Kapal  Penyapu Ranjau Laut 11 40 8
Tabel 1. Perbandingan Kekuatan Angkatan Laut Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok 10 (IISS The Military balance, 2017)

## 4. PENUTUP
Penanganan  keamanan  maritim  dalam ide  Poros  Maritim  Dunia  masih  belum  dapat dikatakan ideal karena Jokowi terlalu memperhatikan  aspek  ekonomi  dan  masih belum  lengkapnya  elemen-elemen pendukung kebijakan maritim Indonesia. Mengingat keamanan maritim sebagai parameter keberhasilan dari sebuah pemerintahan negara  yang  berorientasi  pada  maritim,  maka sudah  sepatutnya  Jokowi  lebih  menekankan fokus  Poros  Maritim  Dunia  kepada  isu keamanan  maritim  yang  dapat  dimulai  secara bertahap mulai dari penetapan sebuah Doktrin Maritim, pembentukan MDA, dan pembangunan kekuatan militer.
Jalan  dan  proses  Indonesia  menuju negara  maritim  yang  kuat  dan  terpandang memang  tidak  mudah,  tetapi  hal  tersebut dapat  dilalui  jika  Indonesia  dapat  menjaga stabilitas  keamanan  perairannya  dan  wilayah perairan  di  sekitarnya  dimana  hal  tersebut didukung oleh kebijakan maritim yang strategis
10 Alasan  dipilihnya  perbandingan  kekuatan Angkatan  Laut  dengan  Tiongkok  dan  Amerika Serikat  (AS)  adalah  karena  Tiongkok  merupakan negara paling dominan di regional Asia dan sedang dalam proses membangun sea power , sementara AS merupakan negara yang
mampu
mengimplementasikan sea  power yang  mereka miliki  dan  menguasai  domain  maritim  dalam  skala global  yang  ditandai  dengan  kehadiran  armada  AL mereka di seluruh wilayah laut di dunia.
dan  peran  militer  yang  kuat  didalamnya. Keterlibatan  militer  adalah  hal  yang  sangat penting karena mustahil untuk mengembangkan perekonomian dan
mempertahankan kedaulatan serta kepentingan  nasional  dalam  bidang  maritim jika tidak memiliki unsur militer yang kuat yang berfungsi melindungi, mengontrol, dan mengawasi  keamanan  negara  di  bidang maritim

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  News.  (2014). Di  EAS,  Jokowi Beberkan  Lima  Pilar  Poros  Maritim
Dunia .
Dalam
http://www.antaranews.com/berita/4640
97/di-eas-jokowi-beberkan-lima-pilar- poros-maritim-dunia.
Buerger,  Christian.  (2015).  What  Is  Maritime Security. Forthcoming in Marine
Policy , pp. 3.
Djalal,  Hasjim.  (2012).  Indonesia’s  Maritime
Challenges and Priorities. Dalam Joshua  H.  Ho  &  Sam  Bateman.  (eds.),
Maritime  Challenges  and  Priorities  in Asia: Implications for Regional
Security (pp.  61-71).  New  York: Routledge.
FKP  Maritim.  (2014). Peran  Poros  Maritim Dunia  Dalam  Meningkatkan  Pengaruh Indonesia  di  Tingkat  Internasional .  Di http://www.fkpmaritim.org/peran- poros-maritim-dunia-dalam- meningkatkan-peran-indonesia-di- tingkat-internasional/.
International  Institute  for  Strategic  Studies.
(2017). The Military Balance.
http://www.iiss.org/en/publications/mili tary%20balance/issues/the-military- balance-2017-b47b
Jurnal  Maritim.  (2014). Maritime  Security, Tolak Ukur Pencapaian Good Maritime Governance.
http://jurnalmaritim.com/2014/11/mariti me-security-tolok-ukur-pencapaian- good-maritime-governance/.
Marsetio. (2013). Membangun Maritime Domain  Awareness  Guna  Mendukung Keamanan  Maritim  dalam  Perspektif
TNI Angkatan Laut. Jurnal Pertahanan Desember 2013 . 3 (3): pp. 4-6.
Ho, Joshua & Catherine Zara Raymond (Eds.).
(2005). The Best of Times, The Worst of Times:  Maritime  Security  in  the  Asia- Pacific . Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies
Indian Navy. (2016). Indian Maritime Doctrine .
Rubel, Robert. C. (2012). Naval and Economic Prosperity:  The  New  Logic  of  Sea
Power . London. The Corbett Centre for Maritime Policy Studies.
Salim.  (2013). Konsep  Doktrin  Maritim  dan
Strategi Maritim Militer Indonesia . Suryabrata, Sumadi. (2003). Metode Penelitian .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada. Suwarto, Bambang. (2013). Kolaborasi Keamanan  Maritim  Dalam  Menjaga Stabilitas  Nasional. Jurnal  Pertahanan
Desember 2013 . 3 (3): pp. 1-2.
Till,  Geoffrey.  (2004). Seapower:  A  Guide  for Twenty-First  Century .  New  York.
Routledge.
Till,  Geoffrey.  (2012).  The  Historic
Attributes of  the  Sea  and  Maritime Developments in Asia-Pacific. Dalam Joshua H. Ho & Sam
Bateman.  (eds.), Maritime  Challenges and Priorities in  Asia:  Implications for
Regional Security (pp.
34-42).
New York: Routledge.