## PELAKSANAAN ADAT SELAM AIR DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

## Ramlah
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi Email: ramlahsyariah@yahoo.com
Abstract: This study aims to see the implementation of the settlement of disputes through trial property in the Village Water Diving Seling who reviewed studies Procedural Law of Religious Courts. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation, and techniques used in data analysis that argues prescriptive on the research results and provide an assessment of the false or true according to the law to the facts on the ground. Results of the study were achieved: this study when viewed from the aspect of Religious Court/Legal Events Religion Court partially draft Procedural Law Religious Courts in accordance with the purpose of dispute settlement practice Diving Air, and partly at odds with the concept of Religious Courts Procedural Law. However practice Indigenous Water Diving since time immemorial to this day there are no restrictions on the scholars' local, and this is based on the rule "something that no command and prohibition means is permissible".
Keywords: Justice Religion/Religious Courts Procedural Law and Dispute Diving Water.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penyelesaian sengketa harta melalui sidang Selam Air di Desa Seling ditiinjau dari kajian Hukum Acara Peradilan Agama. Teknik pengumpulan data mengguna- kan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis datanya menggunakan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian  serta memberi penilaian mengenai salah atau benarnya menurut hukum terhadap fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang dicapai: penelitian ini bila ditinjau dari aspek Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan Agama sebagian konsep Hukum Acara Peradilan Agama sesuai den- gan tujuan Praktek penyelesaian Sengketa Selam Air, dan sebagian bertentangan dengan konsep Hukum Acara Peradilan Agama. Namun peraktek Adat Selam Air ini sejak dahulu kala sampai saat ini tidak ada larangan dari para ulama’ setempat, dan ini berpatokan pada kaidah “sesuatu yang tidak ada perintah dan larangan berarti hukumnya boleh”.
Kata Kunci: Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan Agama dan Sengketa Selam Air.

## Pendahuluan
Keberadaan suatu masyarakat tidak terlepas dari adanya lembaga peradilan 1 yang berfung-
1  Timur Kuran, “The Rule of Law in Islamic
si untuk menerima, memeriksa dan memutus- kan ketetapan hukum antara para pihak yang
Thought and Practice: A Historical Perspective,” article was presented at the World Justice Forum in Vienna, Juli 2-5, (2008): 3-5.
berperkara, dengan putusan itu dapat menghi- langkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan tetap mempertimbang- kan dalil Syara’. 2 Keberadaan peradilan tidak saja terdapat dalam peradaban Islam tapi juga terhadap bangsa lain selain Islam sejak dahulu kala, tanpa adanya peradilan dapat membuat suatu masyarakat menjadi tidak teratur dan terus terjadi pertikaian karena tidak ada lem- baga yang menyelesaikannya. 3
Di Indonesia sebelum datangnya agama Islam, telah ada terdapat peradilan yang berkembang di tengah masyarakat yaitu pera- dilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata berwenang menyelesaikan sengketa yang menjadi urusan raja, sedangkan pera- dilan Padu berwenang menyelesaikan seng- keta yang tidak menjadi urusan raja 4 .  Setelah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pedagang Arab pada abad pertama Hij- riah atau abad ke tujuh/kedepan Masehi, maka lahirlah peradilan Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa  peradilan Islam lahir sejak agama Islam masuk ke Indonesia. 5 Menurut
2  Suud bin Saad Ali Duraib, Al-Tanzim al-qadla-‘i fi Mamlakah al-Arabiyah , (Riyadh: Universitas Ibnu Saud, 1983), hlm. 37-39.
3  Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha fi al-Is- lam, alih bahasa Imron AM, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 31. 4 Mr. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (Jakarta: Pradya Paramita, 1978), hlm. 14.
5  Berdasarkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, menunjukan bahwa Islam masuk ke indonesia pada abad pertama hijriah atau abad ke tujuh/kedelapan Masehi, yang mula-mula masuk ke daerah Pasi- sir sumatera dengan pembentukan Islam pertama di daerah Peureulak Aceh Timur dan kerajaan Is- lam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Lihat Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Taufik Abdullah dan Shaton Shiddieque (ed.) Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara , (Ja-
J.C van Leur, diperkirakan sejak tahun 674 M ada koloni-koloni Arab di Barat Laut Su- matera, yaitu Barus, daerah penghasil kapur yang terkenal. Dari berita Cina bisa diketa- hui bahwa di masa Dinasti Tang (abad 9-10 M) orang-orang Ta-Shih sudah ada di Kanton dan Sumatera. Ta-Shih adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia, ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Perkembangan pela- yaran dan perdagangan yang bersifat inter- nasional antara negeri-negeri di Asia bagian Barat dan Timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Um- ayyah di bagian Barat dan kekaisaran Cina za- man Dinasti Tang, serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. 6
Dengan masuknya agama Islam di In- donesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam dapat menggantikan hukum Hindu yang berben- tuk hukum perdata, walaupun hukum aslinya menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah masuk dan dapat diterima di ka- langan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga. Hal ini berpengaruh terh- adap proses pertumbuhan dan pengembangan Peradilan Agama 7 . Maka hukum Islam seba- gaimana tertuang di dalam fi gh  dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dalam masalah peradilan di- laksanakan dalam bentuk tahkim, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela meny- erahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama baik faqih, ulama atau muballigh untuk
karta : LP3ES, 1989), hlm. 208. 6 Badri Yatim, Sejarah Peradilan Islam Dirasah Islamiyah II, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 193.
7 Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di In- donesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta anggota IKA- PI, 2007), hlm. 7 dan 8.
diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama tersebut. Biasanya perkara yang di -tahkim ini adalah perkara perdata. Pada tempat lain tahkim ini melembaga sebagai Peradilan Syara’ yang berdampingan dengan peraturan raja yang pada umumnya bersumber dari adat. Periode tahkim ini dapat diduga sebagai awal perkem- bangan PA di Indonesia. 8
Periode selanjutnya disebut dengan peri- ode Tauliyah Ahl al –Halli wa al Aqd . Periode ini dapat dilihat ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian we- wenang peradilan kepada sulthan-shultan sep- erti pada kerajaan Samudera Pasai dll. Periode berikutnya disebut dengan periode Tauliyah dari Imam. Periode ini dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh raja-raja seperti pada kerajaan mataram. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan ini, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh sulthan imam atau Wali al Amr . Pada periode ini ham- pir semua Swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan den- gan jabatan pemerintahan umum. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut Kaum, Kayim, Modin, Amil. Di tingkat ke- camatan ada yang disebut dengan Penghulu Naib. Di tingkat kabupaten ada Penghulu
8 http://www.uin-alauddin.ac.id/download-2.Be- landa%20-jamal%20jamil%2084-96.pdf--Judul, M. Jamal Jamil. “Hukum Peradilan Agama di Indonesia”, al-Risalah, Vol. 2013, 1. Zaini ah- mad Noeh, Sejarah Peradlan Agama, dalam lapo- ran Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan 1983, 26. Dikutip oleh  Wahiduddin Adam dkk., Peradilan Agama di Indonesia Se- jarah Perkembangan Lembaga dan Proses pem- bentukan Undang-undangnya , (Jakarta: DEPAG
RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Pera- dilan Agama Islam, 2001), hlm. 2.
Seda dan di tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang berfungsi sebagai hakim atau qhadi yang dibantu oleh beberapa penasehat yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Surambi 9 . Apabila terjadi kasus yang berada di kewenangan yurisdiksi pradata dan kasus lainnya diselesaikan di pengadilan penghulu di serambi Masjid Agung. 10 Wewenang Pera- dilan Agama pada masa ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam yang mencakup hukum perdata dan pidana Islam. 11
Pada masa kolonial Belanda, Belanda berhasil membagi wilayah Peradilan Agama menjadi tiga daerah yurisdiksi, pertama Per- adilan Agama untuk daerah Jawa-Madura, Peradilan Agama untuk daerah sebagian Ka- limatan Selatan dan ketiga Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan Sebagian daerah Kalimantan Selatan, tapi untuk daer- ah ini tidak sempat diatur oleh pemerintahan Kolonial Belanda tapi dimasukkan ke dalam peraturan Peradilan Adat. Bila diperhati ke- beradaan Peradilan Agama pada masa Be- landa, di Jambi sudah terdapat badan Pera- dilan Agama yang berbentuk peradilan adat. Karena pada masa ini Belanda belum sempat mendirikan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal-sel. Mak- sud dan tujuan Kolonial Belanda mencampuri urusan Peradilan Agama di Indonesia adalah
9 Wahiduddin Adam dkk., Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses pembentukan Undang-undangnya , (Ja- karta: DEPAG RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembi- naan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 2 dan 3.
10 Mason C. Hoadley, Islam dalam Tradisi Hukum Jawa & Hukum Kolonial (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 308.
11 Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di In- donesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7 dan 8.
untuk melumpuhkan keberadaan hukum Is- lam di Indonesia, salah satunya melalui Pera- dilan Agama karena hukum Islam yang diatur dalam sistem pemerintahan adalah masalah peradilan. Peradilan Agama yang dibentuk di daerah Jawa-Madura tersebut, wewenang- nya tidak diatur oleh Belanda, tapi ditentukan sendiri oleh umat Islam yang meliputi hukum perdata Islam. 12 Di daerah Jawa-Madura sebe- lum lahirnya Stabl. 1882 No. 152 Peradilan Agama terdiri dari seorang hakim tunggal, tetapi dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa orang termasuk penghulu. Un- tuk perkara sederhana ditangani oleh penghulu dan orang bawahannya, tetapi jika perkaranya sulit, diminta bantuan kepada guru agama (ki- yai) atau disebut juga dengan mufti sebagai pe- nasehat, dan pelaksanaan sidang dilaksanakan di Surambi dan selalu bersifat musyawarah. Namun setelah keluarnya Stabl. 1882 tersebut terjadi perubahan, dimana peran penghulu se- bagai hakim sangat bergantung pada bupati, karena bupati yang menunjuknya untuk men- jabat hakim di Peradilan Agama. 13
Pada masa Kolonial Belanda keadaan Peradilan Agama di daerah Sumatera meru- juk kepada peraturan Peradilan Swapraja : 14
1. Untuk daerah Riau dan Sumatera Timur berdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja. 2.Untuk daerah lainnya  di Sumatera (selain
12 Muhammad  Alim, “Beberapa Perlakuan Dis- kriminatif Terhadap Peradilan Agama” Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XXIX No. 335 Ok- tober 2013, hlm. 38.
13 C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften (Gesammelte schriften) (Kurt SchroederBonn dan Leipzig, 1924). alih bahasa Soedarso Soeka- rno, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje VIII (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 29-31.
14 Laporan Bagian Projek Penelitian Jurisprudensi Peradilan Agama , Projek Peningkatan Pene- litian/Survei keagamaan Departemen Agama RI, 1970-1971 (Djakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1971), hlm. 30.
no. 1) dilakukan berdasarkan pasal.12  Stabl. 1932 no. 80 atau salah satu reglemen Pera- turan pengadilan regional.
Setelah proklamasi kemerdekaan In- donesia, pada tanngal 3 Januari 1946 No. 1/ SD. Berdirilah Departemen Agama, dan ter- jadilah penyerahan masalah Peradilan Agama dari Kementrian Kehakiman ke Kementrian Agama pada tanggal 25 Maret 1946 No. 5/ SD. Selanjutnya pada tahun 1951 keluar lagi Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menyatakan Peradilan Swapraja dan Peradi- lan Adat dihapus. Akibatnya Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kalimantan Selatan tidak mempunyai lan- dasan hukum yang kuat, maka muncul per- tanyaan bagaimana pelaksanaan kelanjutan Peradilan Agama untuk daerah tersebut ? yang seolah-olah terjadi kepakuman hukum dalam hal lembaga peradilan menjelang kelu- arnya Peraturan Pemerintah Tahun 1957. Un- tuk mengatasi ini pemerintah membentuk PP. No. 22 Tahun 1957, tapi khusus pembentukan Mahkamah Syari’ah Aceh, PP. Ini tidak jadi dijalankan, karena  tidak menjangkau secara menyeluruh untuk daerah luar Jawa-Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan, akhirnya dikeluarkan lagi PP No. 45 Tahun 1957 se- bagai landasan Peradilan Agama untuk daerah luar Jawa-Madura dan sebagian Kal- Sel. 15 Dan  kemudian pada tahun 1979 keluar Peraturan tentang Pemerintahan  Desa yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sejak lahirnya undang- undang ini masalah adat-istiadat mulai pudar, karena peran adat sudah beralih kepada badan pemerintahan yang susunannya yaitu di atas
15 Laporan Bagian Projek Penelitian Jurisprudensi Peradilan Agama , Projek Peningkatan Pene- litian/Survei keagamaan Departemen Agama RI, 1970-1971 (Djakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1971), hlm. 30 dan 31.
kepala desa adalah camat. Sebelum lahirnya undang-undang ini di atas kepala desa disebut Margo yang dikepalai oleh pasirah. Margo pada masa itu memegang ico dengan pakai “ Makan nan mengambih minum nan menger- ing di wilayahnya, bejalan dulu selangkah bakato dulu sepatah ”. 16 Ini menunjukkan adat sangat berperan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, apa lagi dalam menyelesaikan perkara.
Berdasarkan paparan historis keberadaan Peradilan Agama di atas, walaupun secara umum bentuk pembahasannya, namun dapat difahami bahwa pelaksanaan peradilan tetap ada di berbagai tempat dan kurun waktu. Walaupun secara administrasi aspek admin- strasi secara tertulis mengenai hukum acaran- ya tidak begitu terlihat, tapi secara prakteknya yang dijalankan di tengah masyarakat Indone- sia sudah dijalankan dengan baik.
Hukum Acara Peradilan Agama baru ter- lihat secara tertulis yaitu setelah Indonesia merdeka yaitu memakai hukum Acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, dan Hukum Acara Peradilan Agama di samping memakai hukum Acara perdata yang berlaku di Peradi- lan Umum tersebut juga memakai Hukum Ac- ara yang berlaku di Peradilan Agama. Ruang lingkup  Hukum Acara Peradilan Agama me- liputi cara-cara seseorang mempertahankan haknya di depan sidang, tata cata mengaju- kan gugatan dan proses pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama yang semuanya ini meng- gunakan hukum materiil baik yang bersumber dari hukum acara perdata maupun hukum Is- lam.
Berdasarkan keterangan di atas, di bumi Nusantara tidak terlepas dari keberadaan ba- dan-badan peradilan yang berfungsi sebagai
16 Tim Penyusun, Dinamika Adat Jambi dalam Era Globalisasi (Jambi: CV. Lazuardi Indah, 2003), hlm. 45 dan 46.
penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Selain badan-badan peradilan ini, juga terdapat pranata adat yang ikut mengatur berbagai proses penyelesaian sengketa di da- lam masyarakat. Bentuk penyelesaian sengke- ta secara adat ini terdapat di berbagai belahan bumi Nusantara di antaranya di Provinsi Jam- bi, yaitu di Desa Seling terletak di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di samping hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan, terdapat juga hukum adat yang secara turun–temurun sampai seka- rang juga tetap dilaksanakan oleh penduduk desa ini. Di antara adat tersebut yaitu adat Se- lam Air yaitu tradisi dimana  terjadi sengketa harta antara si A dan si B baik dalam hal waris atau bukan, maka untuk penyelesaiannya di- adakan penyelaman ke dalam Sungai Tabir oleh dua orang, dan di permukaan air (dalam perahu) terdapat ulama’/tokoh masyarakat yang membaca Surah Yasin. Orang yang ce- pat timbul ke permukaan air dan merasa tidak tahan diserbu oleh pasir pertanda orang terse- but bukan pemilik harta yang disengketakan, sedangkan lawannya sebaliknya yaitu lambat timbul ke permukaan dan merasa aman di da- lam air, maka orang tersebutlah yang berhak memiliki barang sengketa tersebut.
Keadaan seperti ini sudah berlaku sejak dahulu kala oleh masyarakat Desa Seling, dan prakteknya sampai saat ini tidak ada laran- gan dari para ulama setempat yang dianggap sebagai suatu tradisi yang dilarang dan ber- tentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian bila ditinjau dari aspek proses Pera- dilan Agama di Indonesia dapat merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip-prin- sip Peradilan Islam. Peradilan Islam sudah ada sejak turunnya al-Qur’an, dan dilengkapi dengan hadits-hadits. Di antara hadits tentang peradilan adalah sabda Rasulullah SAW yang
artinya: “Saya ini adalah manusia biasa, ka- lian mengajukan gugatan pada saya, dan se- bagian kamu sangat lihai dalam mengemuka- kan alat-alat bukti, sehingga saya memutuskan hukum sesuai dengan alat bukti tersebut. Jika putusan saya itu membuat hak-hak orang lain terambil/termakan, maka sesungguhnya yang terambil termakan itu merupakan sepotong api neraka”.

## Pro fi l Desa Seling
Desa Seling berdiri pada tahun 1912 yang dip- impin oleh seorang rio bernama Rio H. Saman (Ntah Rioh). Desa Seling merupakan desa non-transmigrasi, masyarakat, masyarakat yang mendiaminya adalah penduduk pribumi yang berada di wilayah Kecamatan Tabir. Pada awal berdirinya Desa Seling hanya terdiri dari 1 dusun, dan saat ini sudah dimekarkan men- jadi 3 dusun dan rukun tetangga (Rt), yaitu 1) Dusun Bungkuh berada di Rt. 3, Dusun ten- gah berada di Rt. 3 dan 4, 3) Dusun Genting berada di Rt. 4 dan 3. 17
Populasi Desa Seling terdiri dari 580 KK. Sebagian besar penduduk Desa Seling bekerja di sektor perkebunan karet dan petani sawah irigasi Sembilang Seling. Dari awal berdiri hingga saat ini Desa Seling sudah berganti rio/kepala Desa sebanyak 15 kali yang 1 dian- taranya adalah pejabat sementara. Pergantian nama rio menjadi kepala desa berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

## Letak Geografis Desa Seling
Desa Seling terletak di wilayah Kecamatan Ta- bir Kabupaten Merangin. Luas wilayah Desa : 20.Ha ( Pada tahun 1982 pemekaran Koto Baru sampai tahun 2012 luas desa berubah
17 Dokumen kantor Desa Seling tahun 2015.
menjadi : 16.500 a ). Lahan sawah : 360 Ha, Lahan pertanian lainnya : 450 Ha, dan pemu- kiman : 34 Ha.  Batas Desa Seling : Sebelah Utara berbatas dengan  Desa Kandang Keca- matan Tabir. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Koto Baru (Seling 2) Kecamatan Tabir Lintas. Sebelah Timur berbatas dengan Kelu- rahan Mampun Kecamatan Tabir. Sebelah Ba- rat berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu. Jarak dari ibu kota Kecamatan + 5
Km., dan jarak dengan ibu Kota Kabupaten + 31, 5 km. Jumlah KK 578 KK dan pada tahun 2015 menjadi 588 KK. Dan jumlah penduduk
2.205 jiwa, laki-laki : 1.087 jiwa pada th 2015
s/d : 1142 jiwa. Dan perempuan 1.118 jiwa, pada 2015 menjadi 1147 jiwa dan 2289 jiwa.

## Keadaan Agama, Adat-istiadat, dan Pedidi- kan
Penduduk Desa Seling beragama Islam se- muanya sejak dahulu kala, hal ini dapat dili- hat dari kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari, terdapatnya rumah ibadah, madrasah, dan bahkan pada zaman dahulu Desa Seling terke- nal tempat pengajian tidak saja penduduk asli tapi juga pendatang dari daerah sekitarnya yang giat menuntut ilmu agama Islam. Hal ini dijalankan banyak penduduk setempat yang pergi menuntut ilmu ke luar daerah seperti Nurul Iman Kota Jambi, Jawa dan bahkan ke macanegara seperti Malaysia, Arab Saudi set- elah tamat para penuntut ilmu mengembang- kan ilmunya di kampung sendiri.
Adat-istiadat penduduk Desa Seling juga melambangkan simbol-simbol keagamaan seperti dalam hal pakaian laki-laki pakai kain sarung, peci, sedangkan wanitanya pakai kain sarung, dan pakai jilbab. Tentang jilbab ini su- dah lama membudaya di Desa Seling yaitu ki- ra-kira tahun 1977 bagi siswi Madrasah Nurul Falah dan bagi orang dewasa tetap memakai
salendang. Dan juga dapat dilihat dari adat perkawinan yang tidak begitu bermewah-me- wah dan sampai sekarang musik organ tunggal atau Bent dilarang masuk ke kampung ini.
Kemudian terdapat adat kenduri yang se- lalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Seling apalagi dalam masa menyambut Bulan Puasa Ramadhan, masa hari raya idil Fitri, hari raya idul Adhha’, turun baumu yaitu menanam padi dan mau panen dengan menggunakan barzanji. Hal ini dilakukan agar buah padinya berkah dan berhasil yang dapat memenuhi ke- butuhan hidup paling tidak untuk satu tahun. Adapun serana ibadah desa ini terdiri dari 2 buah mesjid, 5 mushalla. 18
Sejak zaman dahulu penduduk Desa Sel- ing sudah banyak yang berpendidikan teru- tama dalam hal pendidikan madrasah dan non formal (seperti tempat pengajian yang di sebutkan di atas), walaupun penduduk desa ini tidak begitu banyak yang berkiprah di bidang ilmu umum dan berkiprah di Instansi pemer- intah, tapi tidak ketinggalan dari desa-desa di sekitarnya. Serana pendidikan terdiri dari : SD 2 buah, MIS 2 buah, MTS, SMP terbuka 1 buah,TK 1 buah, Pesantren 1 buah, Lem- baga Penghafal al-Qur’an dan bahasa Arab 1 buah. 19 . Sedangkan Tingkat Pendidikan Pen- duduk Desa Seling 20 : Tamat SD: 326; Tamat SLTP: 80; Tamat SLTA: 200; Tamat Diploma: 15; Tamat S1: 20; Tamat S2: 8; Tamat S3: 3; dan Guru Besar: 1 orang yaitu Prof. Dr. Ha fi s Aima.
Desa seling termasuk desa terdekat dari pusat ibu kota Kecamatan Tabir Induk yaitu Pasar Rantau Panjang yang berjarak + 5 Km,
18 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.
19 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.
20 Dokumentasi kantor kepala desa seling tahun 2015.
dan + 3 Km dari Lintas Sumatera. Mengin- gat dekatnya arus transformasi ke pusat kota, menunjukkan desa ini tidak termasuk desa tertinggal, tapi termasuk desa penghasil beras di wilayah Kecamatan Tabir sekitar. Meng- ingat dekatnya jarak desa ke pusat ibu kota pemerintahan, maka penduduk yang berulang sekolah banyak sekali karena letak SLTP dan SLTA berada di Pusat Kecamatan. Di Samp- ing itu, Desa Seling ini mempunyai lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darul Fiqhi yang berlokasi di Desa Seling II (Koto Baru). Wilayah pesantren ini masih dalam lingkup wilayah Desa Seling. Dan santrinya berasal dari penduduk Desa Seling dan dari wilayah lain di kabupaten Merangin. Kemudian terda- pat juga Lembaga Pendidikan Penghafal al- Qur’an dan bahasa Arab, santrinya tidak saja berasal dari wilayah Desa Seling tapi juga dari provinsi lain seperti Jawa, Sulawesi, NTB dan lain-lain. Lembaga ini baru didirikan khusus mempelajari Bahasa Arab dan menghafal al- Qur’an.

## Penyelesaian Sengketa Melalui Sidang Selam Air
Pelaksanaan Selam Air sebagai penyelesa- ian sengketa di Desa Seling merupakan tra- disi lama yang turun temurun dari leluhurnya. Bekemungkinan hal ini terjadi disebabkan zaman dahulu sulitnya jangkauan transpor- tasi ke pusat pemerintahan tempat kebedaraan pengadilan, mungkin juga disebabkan kondisi zaman bila kembali ke fakta sejarah Peradlan Agama di Indonesia zaman dahulu, pada masa kesultanan Islam di Jambi  Peradilan mempu- nyai tingkatan. Pada masa kesulthanan Mel- ayu Jambi peradilan terdiri dari: 21
1.  Rapat Suku, anggotanya terdiri dari Rio,
21 Naskah Raden Syarif tentang Undang-undang Jambi.
Kepala Adat, Pegawai Shara’, Cerdik Pandai dan Ketua Suku Tengganai.
2.  Rapat Penghulu anggotanya terdiri dari: Kepala Adat, Pegawai Shara’, Cerdik Pandai, tengganai dan Penghulu. Adapun wewenangnya menyelesaikan perkara ke- jahatan yang melanggar Undang-undang Nan Delapan dan sanksinya 2 2/2 ameh mas.
3.  Pengadilan Rapat Batin terdiri dari Men- ti Batin. Wewenangnya menyelesaikan kejahatan yang tunduk dengan undang- undang sebagian dan boleh menghukum. Sanksi bagi pelanggarnya dikenakan ¼ tahil mas atau 3 ½ tahil mas.
4.  Pengadilan Tinggi/Pengadilan Raja, han- ya seorang Menti yang bergelar Pangeran. Anggotanya terdiri dari: a. Pangeran; 2.
Ngeby; 3. Alim Ulama’; 4. Cerdik Pan- dai; 5. Menti Raja Penuntut Umum. Wewenang Pengadilan Raja ini menye- lesaikan kejahatan  atau perkara besar seba- gaimana yang tertuang dalam Undanga-un- dang Nan XII, Undang-undang Nan Delapan, Undang-undang Samun, Undang-undang Dago. Bagi pelanggarnya dikenakan sanksi sebanyak 10 mas ditambah 2 2/2 mas jika perlu, atau 3 ½ tahil mas sampai ke hukum mati, hukum seumur hidup, dan dikeluarkan dari negeri. Dengan demikian sumber rujukan yang dipakai Undang-undang nan Delapan, Undang-undang nan XII, Undang-undang Samun, dan Undang-undang Perdata. Ini mennjukkan bahawa pada masa pemerintahan kesulthanan Jambi sudah ada badan Peradilan Islam.
Pada masa  Kolonial Belanda, Peradilan Adat ini diatur dalam Stabl. 1932 No. 80 Sub. III dan Stabl. 1933 No. 33 yaitu antara rapat asli yang masih berpengadilan sendiri Gow- est Djambi di Luar Kota. Pada masa ini juga terdapat Mahkamah Shari’ah yang bertempat
di Kampung Gedang, yang wewenangnya menyesaikan perkara thalak, rujuk, nikah, dan warisan. Dan anggota pegawainya terdiri dari: 1. Qadi (mufti Habib Usman), 2. Alim Ulama, 3. Orang Grif fi ernya (ahli Hukum Islam). Di samping Mahkamah Shari’ah terdapat juga Peradilan Adat yang terdiri dari: 1. Peradilan Rapat Besar; 2. Peradilan Rapat Ketjll; 3. Per- adilan Rapat Distrik; 4. Peradilan Dusun; dan 5. Peradilan Suku, Tuo Tengganai.
Pada masa kolonial Belanda, tidak semua wilayah Indonesia terdapat Peradilan Agama, daerah yang ada Peradilan Agamanya adalah daerah Jawa-Madura, dan daerah sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara untuk daerah luar Jawa-Madura yang luas  berlaku Peradilan Adat. Pada masa Kolonial Belanda, Peradilan Adat ini diatur dalam Stabl. 1932 No. 80 Sub. III dan Stabl. 1933 No. 33 yaitu antara rapat asli yang masih berpengadilan sendiri Gowest Djambi di Luar Kota. Pada masa ini juga  terdapat Mahkamah Shari’ah yang bertempat di Kampung Gedang, yang wewenangnya menyesaikan perkara thalak, rujuk, nikah, dan warisan. Dan anggota pegawainya terdiri dari: 1. Qadi (mufti Habib Usman), 2. Alim Ulama, 3. Orang Grif fi ernya (ahli Hukum Islam). Di samping Mahkamah Shari’ah terdapat juga Peradilan Adat yang terdiri dari: 1. Peradilan Rapat Besar; 2. Pera- dilan Rapat Ketjll; 3. Peradilan Rapat Distrik; 4. Peradilan Dusun; dan 5. Peradilan Suku, Tuo Tengganai.
Bila dicermati fakta sejarah Peradilan Agama di atas, dapat difahami  bahwa bila terjadi sengketa di tengah masyarakat disele- saikan secara Peradilan Adat yang terdiri dari Peradilan Rapat Besar, Peradilan Rapat Ketjil, Peradilan Rapat Distrik, Peradilan Dusun, Peradilan Suku, Tuo Tengganai. Tidak menu- tup kemungkinan bahwa penyelesaian seng- keta  Selam Air ini tergolong kepada Peradi-
lan Adat yang menyangkut Peradilan Dusun dan Peradilan Suku, Tuo Tengganai dan ini berlanjut sampai sekarang.
Kasus-kasus  yang diselesaikan oleh Per- adilan Adat/Dusun di Desa Seling ini beru- pa kasus harta benda atau kasus lain seperti tuduh-menuduh terhadap pelaku sengketa. Kasus tersebut antara lain:
1.  Kasus kebakaran kebun karet di musim kemarau/kabut asap Bulan Oktober ta- hun 2015. Pemilik kebun karet bernama Ibu Fatimah berlokasi di pinggir Sungai Tabir, di samping kebun karet ini terdapat ladang Ibu Ni Lubuk dan ladang Ibu Hap- sah. Pada saat kejadian kebakaran pada hari itu Ibu Fatimah tidak pergi ke kebun- nya. Sementara yang pergi ke kebun ada- lah Ibu Ni Lubuk dan Ibu Hapsah yang mendulang emas di Sungai Tabir tersebut dekat kebun Ibu Fatimah sambil beristi- rahat di situ. Pada sore harinya kedua ibu ini pulang ke rumah masing-masing da- lam keadaan tidak serempak satu duluan dan yang satu belakangan. Sepeningggal mereka pulang, kebun karet itu terbakar, akhirnya terjadi pertengkaran dan saling tuduh-menuduh diantara keduanya. Un- tuk membuktikan siapa yang membakar kebun karet tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Selam Air, dari pihak Ibu Ni Lubuk bernama Abu Bakar dan dari pihak Ibu Hapsah anaknya. Setelah diadakan Selam Air ternyata yang menang adalah Ibu Ni Lubuk, berarti dia bukan pelaku pembakaran kebun karet, berarti ibu Hapsah yang membakarnya dan ia dikenakan sanksi membayar keru- gian kebakaran kebun karet tersebut.
2.  Kasus kehilangan barang. Saling tuduh- menuduh anatara bapak Ibnu, Atar, dan Kartubi teradap barang yang hilang, mas- ing-masing tidak mau mengaku. Akhirnya
diputuskan ketiganya untuk mengadakan Selam Air. Dalam kasus ini penyelam tidak diwakilkan kepada orang lain, tapi orang yang saling tuduh-menuduh itu langsung menjadi pelaku penyelam di Sungai Ta- bir. Setelah diadakan sidang Selam Air ternyata pihak yang menang adalah ba- pak Atar (sampai dia merasa seolah-olah dia tertidur di dalam air lebih kurang satu jam, sementara bapak Ibnu cepat timbul dan disusul oleh Kartubi., berarti mereka berdua yang kalah atau bersalah.

## Pengajuan Sengketa Selam Air ke Pihak yang Berwenang
Melihat keberadaan lembaga pengadilan Adat Selam Air di Desa Seling tidak terwujud seba- gaimana lembaga peradilan pada masa seka- rang., maka pengajuan sengketa Selam Air diajukan sesuai dengan kasus yang terjadi dan berdasarkan kesepakatan, sebagaimana di un- gkapkan oleh Bapak M. Yahya: “Pengajuan sengketa Selam Air dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara ke Balai Desa Seling atau kepada alim ulama’/tokoh masyarakat di desa ini”. 22 Namun terdapat juga kasus yang terlebih dahulu di adakan di sidang balai Adat Desa Seling dengan menghadirkan kepala desa beserta aparatnya dan para alim ulama / toko masyarakat setempat untuk menyelesai- kan kasus tersebut. Bila kasus tersebut dapat diselesaikan melalui sidang Balai Adat Desa dengan cara damai, berarti tidak perlu lagi se- lam air. Bila tidak mencapai kesepakatan be- rarti memerlukan sidang Selam Air.
Kasus yang diajukan ke Balai Desa dia- jukan oleh penggugat atau tergugat sesuai dengan bukti yang ada secara lisan, demikian juga sengketa yang tidak memerlukan sidang
22 Wawancara dengan Yahya, tokoh masyarakat desa seling, 25 Nopember 2015
balai Adat Desa diajukan kepada alim ‘ulama’ atau tokoh masyarakat untuk menentukan kesepakatan pelaksanaan Selam Air juga dia- jukan secara lisan., kenapa diajukan kepada alim ulama, kerena sewaktu pelaksanaan Se- lam Air di Sungai Tabir yang membaca Surah Yasiin di dalam perahu di atas orang yang me- nyelam tersebut adalah alaim ulama’ tersebut.

## Pelaksanaan Putusan Sengketa Selam Air
Setelah adanya pengajuan Selam Air yang dimohonkan oleh pihak tergugat dan peng- gugat kepada para alim ulama atau tokoh masyarakat dan disepakati pelaksanaannya, maka diadakanlah Selam Air, waktu pelaksa- naannya diadakan di Hari Jum’at setelah sho- lat Jum’at, hal ini dilakukan agar memperoleh putusan yang sebenar-benarnya mudah-mu- dahan berkah, karena Hari Jum’at merupakan hari mulia, alasannya juga karena pada hari tersebut mudah menghubungkan dan meng- umpulkan orang-orang yang hendak melaku- kan Selam Air karena berkumpul di masjid.
Para penyelam bisa orang yang berseng- keta yang bersangkutan atau bisa juga  ditun- jukkan orang lain sebagai kuasanya. Tempat penyelaman dilaksanakan di Sungai Tabir, para penyelam mulai menyelam dan berpe- gang kepada galah yang dipancangkan dalam sungai dan di atas para penyelam dalam pera- hu terdapat para alim ‘ulama’ membaca Surah Yasin. Bagi pihak yang merasa dimenangkan sangat terasa oleh para penyelam merasa nya- man di dalam air dan tahan beberapa jam. Se- baliknya, bagi pihak yang dirugikan dalam air para penyelam merasa tubuhnya lelah tidak tahan menyelam berlama-lama karena dis- erang oleh pasir. Jadi untuk menentukan me- nang atau kalah siapa di antara para penyelam itu yang duluan timbul ke permukaan air, be- rarti dialah pihak yang kalah, dan sebaliknya
orang yang lambat timbul ke permukaan air berarti dialah yang menang.
Setelah diadakan Selam Air, tidak ada lagi terdapat sengketa atau istilah jenjang peradi- lan di Indonesia adalah naik banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan sidang Se- lam Air hanya dilakukan satu kali untuk satu kasus, karena satu kali pelaksanaannya sudah tahu kalah-menangnya. Para pihak yang ber- perkara tetap mematuhi putusan sidang Se- lam Air dan tidak ada lagi gugat-menggugat antara para pihak yang berperkara. Dan tidak memerlukan alat bukti, buktinya cukup siapa yang duluan timbul berarti berada di pihak yang kalah atau sebaliknya.

## Adat Selam Air ditinjau dari Aspek Hu- kum Acara Peradilan Agama
Untuk meninjau bagaimana pelaksanaan Se- lam Air ditinjau dari aspek Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, penulis dapat menghubungkannya dengan dengan poin-poin berikut ini:

## 1. Proses Pengajuan Sengketa ke Pengadi- lan Agama
Untuk mengajukan gugatan/ persengketaan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dilihat wilayah hukumnya suatu peradilan. 23 Wilayah
23 Wilayah hukum peradilan terbagi dua, pertama, kekuasaan relatif yaitu yang berhubungan den- gan daerah hukum suatu pengadilan baik penga- dilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Kedua , kekuasaan  absolut berhubun- gan dengan jenis perkara yang mencakup hukum perdata Islam yaitu perkawinan, kewarisan, hib- bah, washi’at, infaq, shadaqah, wakaf. Lihat Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 203-207. Terkait dengan jenis perkara ini ter- himpun dalam pasal 49 UU No. 3  Tahun 2006 terdapat penambahan yaitu di bidang ekonomi syari’ah, pengangkatan anak, pengakuan anak
hukum pengajuan sengketa Selam Air hanya dalam wilayah Desa Seling, sesuai dengan ha- sil wawancara peneliti dengan Bapak Hasim yang mengatakan: “ Pelaksanaan Selam Air hanya berlaku bagi masyarakat Desa Seling saja, karena ini  merupakan adat budaya dari leluhur nenek moyang kita” . 24 Artinya orang yang bukan penduduk yang berdomicili di desa inilah yang boleh melaksanakan  adat Selam Air. Bila dilihat dari wilayah hukum Selam Air ini sudah sesuai dengan konsep wilayah kekuasaan Peradilan Agama.
Agar suatu sengketa dapat diterima di Pengadilan Agama memerlukan syarat antara lain: adanya dasar hukum tentang perkara yang dipersengketakan, adanya kepentingan hukum, ada sengketa, ada penggugat dan ter- gugat dan gugatan yang jelas., memahami hu- kum formal dan materil. Dasar hukum tentang masalah yang disengketakan sangatlah pent- ing untuk dijadikan patokan dalam menyele- saikan masalah baik itu berdasarkan dari hu- kum Islam, perundang-undangan dan doktrin.
Dasar hukum penyelesaian sengketa Se- lam Air tidak didasarkan pada hukum Islam, perundang-undang dan doktrin, tapi berdasar- kan pada keyakinan masyarakat yaitu bila dibacakan Surah Yasin di atas orang yang menyelam berarti merupakan keputusan yang benar, karena Surah Yasin merupakan bagian dari ayat Al-Qur’an sebagai pedoman dan pe- tunjuk bagi umat Islam.
Tentang adanya kepentingan hukum, penggugat harus melalui kepentingan hukum yang cukup dan memiliki hubungan hukum
dan istbat hisab rukyah. Dalam Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006, (sejarah, kedudukan dan Kewenangan ), (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 135 dan 136.
24 Wawancara dengan sekdes dsa seling, tgl 20 Nopember 2015.
langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memilki kepentingan dalam seng- keta disebut kuasa hukum. 25 Selam Air mem- punyai kepentingan hukum yaitu para pihak yang berperkara mempunyai tuntutan hukum yaitu para pihak yang berprkara  mempunyai tuntutan hak masing-masing, dan di dalam pelaksanaan  Selam air juga menggunakn kuasa hukumnya yaitu yang bertindak seba- gai penyelam, tapi tidak ikut campur tentang mempermasalahkan masalah yang disengke- takan.
Suatu persidangan harus ada sengketa atau permasalahan berupa perdata atau pidana. Penyelesaian sengketa Selam Air jelas terli- hat adanya sengketa yang harus diselesaikan, baik itu kasus perdata maupun pidana. Dan para pihak mempunyai tekad dengan adanya penyelenggaraan Selam Air ini tuntutannya tercapai kedua belah pihak. Karena itu, da- lam pengajuan Sengketa Air ini yang mengaju kedua belah pihak penggugat dan tergugat kalau hanya sepihak Selam Air tidak bisa di- laksananakan, sesuai dengan apa yang diung- kapkan oleh Bapak Thahir: “Selam Air diaju- kan oleh si penggugat dan tergugat ke pihak yang berwenang (ulama’/tokoh masyarakat) atas persetujuan bersama, dan tidak bisa sepi- hak, bila diadakan sepihak  tidak bisa dapat mengetahui kala-menangnya”. 26 Berbeda den- gan konsep hukum Acara Peradilan Agama dimana persengketaan diajukan oleh peng- gugat berdasarkan alat bukti untuk menggu- gat si tergugat, dan diajukan secara lisan atau tulisan dengan menggunakan surat gugatan berisi tentang identitas  para pihak, posita, dan petitum. 27
25 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fig al-Qadha , (Jakarta: Raja Wali Press), hlm. 5.
26 Wawancara dengan Thahir, 20 Nopember 2015.
27 Darmawai, Kewenangan Peradilan Agama,

## 2. Asas Peradilan Agama
Penyelesaian sengketa Selam Air sesuai den- gan asas Personalitas Keislaman yaitu penye- lesaian perkara warisan, wakaf di kalangan umat Islam, dimana para pihak yang berperka- ra dan ulama’/tokoh masyarakat dalam sidang Selam Air terdiri dari orang yang beragama Islam menyelesaikan harta yang menyang- kut harta warisan maupun wakaf. Penyelesa- ian Selam Air bisa juga dihubungkan dengan asas sedehana, cepat, dan biaya ringan . Da- lam pelaksanaan penyelesaian sengketa Se- lam Air tidak dipungut biaya,, kalaupun ada itu anya keikhlasan penggugat dan tergugat untuk membayar para penyelam dan ulama’/ tokoh masyarakat yang membaca Surah Yasin tersebut. Kebanyakan masyarakat Desa Seling lebih senang memilih penyelesaian sengketa harta melalui sidang Selam Air, ketimbang beracara/pergi ke Pengadilan Agama, karena mengingat biaya dan proses administrasi yang dapat menyusahkan mereka.
Bila dikaitkan dengan asas persamaan hak dan asas sidang terbuka untuk umum, maka penyelesaian sengketa Selam Air ini terbuka untuk umum siapa saja boleh menon- ton di sa’at dilaksanakan sidang Selam Air tidak membedakan kelas sosial kaya miskin dan lain-lain sama di depan sidang Selam Air berada di pihak yang kalah sebaliknya yang belakangan timbul berada di pihak yang me- nang.

## 3. Alat Bukti dalam Sidang Sengketa Selam Air
Alat bukti merupakan hal yang urgen dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan, tampa alat bukti gugatan bisa gugur. Dalam
(Jambi: Sultan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2010), hlm. 24-27. Lihat Chatib Rasyid., Op, Cit., hal. 64 dan 65.
proses penyelesaian sengketa Selam Air terda- pat saksi yang secara otomatis siapa saja yang melihat proses Selam Air waktu timbulnya para penyelam ke permukaan air mana yang duluan dan kemudian berarti dapat menduga kalah-menangnya dalam sidang. Lagi pula tidak ditentukan secara khusus oleh ulama’/to- koh masyarakat siapa sebagai saksi bagi para pihak, dan bahkan ulama’/tokoh masyarakat itu sendiri juga bisa menjadi saksi.
Bila memperhatikan konsep alat bukti dalam hukum acara Peradilan Agama, saksi itu harus mengandung unsur lima unsur yang harus dipenuhi dalam kesaksian: (1) Adanya suatu peristiwa; (2) Dalam objek tersebut ter- dapat hak yang harus ditegakkan.(3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut, secara apa adanya tanpa komentar.(4) Orang yang memberi tahu itu betul-betul mengeta- hui objek tersebut; (5) Pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada orang yang brwenang atau menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.
Alat bukti berupa kesaksian ini paling banyak digunakan di pengadilan, karena ma- jelis hakim belum bisa memutuskan perkara tanpa adanya alat bukti saksi, kecuali si tergu- gat sendiri telah menyatakan pengakuannya sebelum didatangkan saksi oleh penggugat. Syarat-syarat saksi: adil, Islam, balig, berakal, dapat bicara, kuat ingatan, tidak ada tuhmah.

## 4. Kekuatan Putusan Selam Air
Dalam konsep hukum acara Peradilan Agama bila si penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang sampai dua kali pemanggi- lan, maka gugatan dianggap gugur, dan peng- gugat dihukum untuk membayar biaya perka- ra dan dapat mengajukan gugatan sekali lagi. Jika si tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut, maka guga-
tannya diterima dengan putusan “ Verstek ”. 28
Beda dengan penyelesaian sengketa Selam Air, kedua penggugat dan tergugat/kuasa hu- kumnya harus hadir dalam persidangan, bila sudah diputuskan sidang Selam Air dianggap sudah muthlak sahnya, dan tidak boleh lagi diajukan untuk kedua kalinya.
Sifat putusan Selam Air diputuskan se- cara lisan dan tidak pakai proses administrasi, tapi kekuatan hukumnya mengikat, artinya para pihak yang berperkara mentaati hasil pu- tusan tersebut, dan tidak digannggu gugat lagi dikemudian hari terhadap harta yang diseng- ketakan dan sudah sah menjadi hak miliknya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ismail yang mengatakan:
Putusan sidang Selam Air hanya sekali dilaku- kan bila sudah diputuskan tidak bisa lagi di- ganggu-gugat di kemudian hari, dan para pihak yang berperkara sudah merasa puas dengan adanya putusan tersebut”. 29
Di samping itu, duduk perkara dalam penyelenggaraan sidang Selam Air sudah jelas tapi tidak ditampilkan posita hukum (posita dalil yang kongkrit) berdasarkan ayat al-Qur’an, Hadits, dan peraturan perundang- undangan. Namun yang ditampilkan ada- lah posita vakta yakni bagaimana kejadian persengketaan di lapangan. Begitu juga tidak terdapat pertimbangan hukum (oleh ulama/to- koh masyarakat, yang dikaitkan dengan posi- ta, petitum, dan bantahan tergugat-penggugat kedua belah pihak. Dalam arti kata, pertim- bangan hukum sidang Selam Air langsung memvoniskan penyelam yang duluan timbul ke permukaan air divonnis kalah dan yang be-
28 Darmawati, Kewenangan Peradilan Agama , (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2010), hlm.  37.
29 Wawancara dengan Ismail tokoh masyarakat dan mantan PPN desa seling wilayah kecamatan ta- bir, 23 Desember 2015,
lakangan timbul divonnis menang.
Dalam hukum acara Peradilan Agama terdapat adanya upaya hukum yakni band- ing, kasasi, dan peninjauan kembali. Artinya suatu putusan itu masih bisa dicari jalan un- tuk menuju keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan konsep “ ﺔﻟ ﺎﺳﺭ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ” dustur hakim yang dibuat oleh Umar bin Khattab ra.melalui suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari ketika beliau menjadi guber- nur dan hakim di Basrah, salah satu isi surat tersebut membahas upaya hukum:
Janganlah engkau halangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan pada hari ini, ke- mudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditujuki pada kebenaran untuk kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan. 30
Teks ini memberi petunjuk bagi hakim, terhadap putusan perlu adanya upaya hukum untuk tercapainya keadilan dan suatu putusan itu boleh ditinjau kembali, mengingat berke- mungkinan di kemudian hari terdapat alat bukti lain yang sangat mengguatkan tuntutan para pihak yang berperkara.

## Penutup
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa Selam Air di Desa Seling merupakan warisan dari budaya leluhur nenek-moyang secara tu- run-menurun yang berlaku sampai sekarang. Yang melatarbelakanginya kebelangsung tersebut disebabkan bila terjadi suatu seng- keta cepat diselesaikan tampa memerlukan biaya yang banyak dan proses administrasi yang menyusahkan, serta kemali kepada fakta
30 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelengga- raan Peradilan Suatu Kajian dalam Sitem Pera- dilan Islam, (Jakarta : Kencana, 2007), 94.
sejarah Peradilan Islam dan  Peradilan Adat di Provinsi Jambi.
Kekuatan hukum putusan penyelesaian sengketa melalui sidang Selam Air dipatuhi oleh masyarakat Desa Seling dan hanya dilak- sanakan satu kali penyelenggaran untuk satu kasus dan sudah dianggap putusan yang adil dan kemudian hari tidak ada lagi saling gugat- menggugat dan harta yang disengketakan su- dah sah menjadi milik si pemenang perkara.
Sejak zaman dahulu penyelenggaraan sengketa melalui sidang Selam Air ini sampai sekarang tidak ada larangan dari ulama set- empat yang menganggap itu apa bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, sesuai den- gan ungkapan: Sesuatu yang tidak ada perin- tah dan larangan berarti hukumnya boleh”. Dan bila dihubungkan dengan kaidah Ushul Figh: “ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﺓﺩ ﺎﻌﻟﺍ ” artinya adat itu bisa dijadi- kan hukum. Ini menurut hemat penulis belum sampai ke derajat pembentukan suatu hukum.

## Bibliography

## Literatur
Wahiduddin Adam, dkk., Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lem- baga dan Proses pembentukan Undang- undangnya, Jakarta: Depag RI, Direk- torat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat pembinaan ba- dan Peradilan Agama Islam, 2001. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Si- nar Gra fi ka, 2014.
Muhammad Alim, “Beberapa Perlakuan Dis- kriminatif Terhadap Peradilan Agama” Majalah Hukum Varia Peradilan tahun XXIX No. 335 Oktober 2013.
Tim Penyusun: Lembaga Adat Provinsi Jambi,
Dinamika Adat Jambi dalam Era Global- isasi , Jambi: CV. Lazuardi Indah, 2003
Tim Penyusun: Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006) , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2006.
Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan), Yogyakarta: UII Press Yo- gyakarta anggota IKAPI, 2007.
Roihan Rasyid A, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada,
2002.
Jaenal Ari fi n, Peradilan Agama dalam Bing- kai Reformasi Hukum di Indonesia, Ja- karta: Kencana, 2008.
Hasbi As-Siddieqy , Peradilan  dan Hukum Peradilan Islam , Yogyakarta: Lajnah Ta’lif, alih bahasa Nasyr, 1964. Samir Aliyah, Alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari, Sistem Pemerintahan, Per- adilan dan Adat dalam Islam ,  Jakarta: Khalifa, 2004.
Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fig al-Qadha , Jakarta:
Raja Wali Press. Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indo- nesia , Jakarta: Raja Gra fi ndo Persada, 1996.
Mason C. Hoadley, Islam dalam Tradisi Hu- kum Jawa & Hukum Kolonial, Yogyakar- ta : Graha Ilmu, 2009.
Darmawati, Kewenangan Peradialan Agama ,
Jambi : Sulthan Thaha Press STS Jambi,
2010.
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pus- taka Pelajar, 2010.
Tau fi q Hamami, Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di  In- donesia , Bandung: Alumni, 2003.
Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan, dan Kekuasaan Peradilan Agama Un-
dang-undang No. 7 Tahun 1989, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1993. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften (Gesammelte schriften) (Kurt Schroeder Bonn dan Leipzig, 1924)., alih bahasa
Soedarso Soekarno, Kumpulan Karan- gan Snouck Hurgronje VIII , Jakarta:
INIS, 1993. Madkur, Muhammad Salam, al-Qadha fi l Is- lam , terjemahan Imron AM dengan judul
Peradilan Dalam Islam , Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
Muammad Salam Madkur, al-Qadhul fi l Is- lam, al-Qahira , Darun Nahdhatul: Arabi- yah, 1964.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Per- data di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada Media, 2005.
, Etika Hakim dalam Penyeleng- garaan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Jakarta: Ken- cana, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Jakarta: Kencana, 2010. Sudikno Metrokusumo, Hukum Acara Perda- ta Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982. Lexy  J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda- karya, 2000.
Mr. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad , Jakarta: Pradya Paramita, 1978.
M. Fauzan , Pokok-pokok Hukum Acara Per-
data Peradilan Agama dan Mahkama Syari’a Di Indonesia, Jakarta: Kencana,
2005.
Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian , Ja- karta: Bumi Aksara, 1997
Hadri Nawawi, Metode Penelitian Sosial , Yo- gyakarta: Gajah Mada University Press,
2007.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata
di Indonesia , Bandung: Sumur, 1982.
Chatib Rasyid dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama, Yogyakarta: ULL Press, 2009.
Sayyid Sabiq, Fiqhus  Sunnah , Bairut : Darul Kutub al-Araby, 1971.
Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha fi al- Islam, terj. Imron AM, Peradilan Dalam Islam, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993. Subekti, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Ba- dan Pembinaan Hukum Nasional Depar- temen Kehakiman RI, Cet. Ke-3. 1989.
Bambang Sugiono, Metode Peneliian Hukum,
Jakarta: Raja Gra fi nd Persada, 2010. Gatot Supramono , Hukum Pembuktian di Per- adilan Agama , Jakarta: Alumni, 1993.
Suud bin Saad Ali Duraib, Al-Tanzim al-qad- la-‘i fi Mamlakah al-Arabiyah , Riyadh: Universitas Ibnu Saud, 1983.
Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
Tau fi k Abdullah dan Shaton Shiddieque (ed.) Tradisi dan Kebangkitan Islam di   Asia Tenggara , Jakarta: LP3ES, 1989.
Badri Yatim, Sejarah Peradilan Islam Dira- sah Islamiyah II, Jakarta: PT. Gra fi ndo Persada, 2003.
Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004.

## Artikel
Timur Kuran, “The Rule of Law in Islam- ic Thought and Practice: A Historical Perspective,” article was presented at the World Justice Forum in Vienna , July 2-5,
(2008).
http://www.uin-alauddin.ac.id/download-2. Belanda%20-jamal%20jamil%2084-96.
pdf--Judul, M. Jamal Jamil. “Hukum
Peradilan Agama di Indonesia”, al-Ri- salah, 2013.
Dokumen
Dokumentasi Kantor Kepala Desa Seling Ta- hun 2015
Naskah Raden Syarif tentang Undang-undang Jambi