RESIPROKAL Vol. 2 No. 1 (75-88) Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614
Ecocracy dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata
Erma Ariyani 1 , Priskadini April Insani, Trysilvana Azwari

## Universitas Lambung Mangkurat

## Abstract
In a democratic country, it certainly puts forward the principles of democracy. In this time, the tourism industry in Indonesia has great potential in the Indonesian economy. Along with its  development,  government  policies  in  developing  tourism  destinations  that  have  the potential  to  increase  foreign  exchange  are  expected  to  be  sustainable  development. Especially  in  terms  of  the  environment  where  the  concept  of  ecocracy  itself  is  a  form  of recognition  of  nature.  In  this  article  use  literature  studies.  The  results  obtained  are addressing all government policies relating to the tourism sector without disrupting existing ecosystems. So that there needs to be steps that must be carried out by the government and there needs to be steps that must be taken for  businesses  in the tourism industry.  Without harming people's rights around the tourism destination that will be developed.
Keywords : Democratic, Tourism, Ecocracy, Environment

## Abstrak
Dalam sebuah negara yang demokrasi, pastinya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Saat ini industri pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar dalam perekonomian bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan destinasi  pariwisata  yang  berpotensi  bagi  peningkatan  devisa  negara  diharapkan pengembangannya  juga  berkelanjutan.  Terutama  dari  segi  lingkungan  dimana  konsep ecocracy itu  sendiri  merupakan  bentuk  pengakuan  terhadap  alam.  Dalam  artikel  ini menggunakan  studi  literatur . Hasil  yang  didapatkan  ialah  menyikapi  segala  kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pariwisata tanpa mengganggu ekosistem yang ada. Sehingga perlu adanya langkah-langkah  yang  wajib dilakukan oleh pemerintah serta perlu adanya  langkah  yang  harus  dilakukan  bagi  pelaku  usaha  di  industri  pariwisata.  Tanpa merugikan  hak-hak  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  destinasi  pariwisata  yang  akan dikembangkan.
Kata Kunci : Demokrasi, Pariwisata, Ecocracy , Lingkungan
1 Erma.ariyani@ulm.ac.id

## Pendahuluan
Industri  pariwisata  di  Indonesia  begitu  menjajikan  dan  sangat  berpotensi besar dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendatangkan devisa bagi  negara.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Pariwisata  dalam  Rencana Strategis  Pengembangan  Destinasi  dan  Industri  Pariwisata  tahun  2015-2019 menyatakan  bahwa  sektor  pariwisata  masuk  dalam  peringkat  ke  empat  nasional setelah gas, batu bara, dan kelapa sawit serta mampu menyerap tenaga kerja  dalam jumlah  yang  fantastis.  Tidak  hanya  itu  saja  sektor  pariwisata  juga  mampu mendatangkan  seseorang  dari  belahan  dunia  manapun  untuk  mengunjungi Indonesia.  Tak  hanya  wisatawan  dari  luar  negeri  bahkan  wisatawan  dalam negeripun juga suka berwisata di era masa kini. Sehingga devisa negara mengalami banyaak  peningkatan.  Kelebihan  inilah  yang  menjadi  sangat  menarik  untuk  dikaji lebih mendalam dalam konteks akademis.
Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia yang begitu pesat  perlu  ada  langkah-langkah  konkrit  dalam  mewujudkannya.  Salah  satunya ialah  dengan  pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  ada  di  Indonesia. Kementerian  Pariwisata  melihat  fenomena  tersebut  dalam  jangka  panjang  melalui Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Destinasi  Pariwisata  (Ditjen  PDP)  dengan mengembangkan  program  utama  Direktorat  Jenderal).  Hal  tersebut  didukung dengan  visi:  “Mengembangkan  Destinasi  dan  Industri  PariwisataBerkelas  Dunia, Berdaya  Saing,  dan  Berkelanjutan  serta  Mampu  Mendorong  Pembangunan Daerah”, yang kemudian diklasifikasikan menjadi 3 misi utama, yaitu:
1. Peningkatan  kontribusi  ekonomi  kepariwisataan  melalui  pengembangan destinasi;
2. Peningkatan  daya  saing  kepariwisataan  Indonesia  melalui  pengembangan destinasi; dan
3. Menciptakan tata pemerintahan Ditjen PDP yang responsif, transparan dan akuntabel. (Ditjen PDP)
Data  yang  diperoleh  dari  Ditjen  PDP  dalam  pengembangan  destinasi pariwisata  yang  telah  tercapai  di  tahun  2010-2014  sesuai  dengan  masterplan diantaranya  adalah:  adanya  Kawasan  Ekonomi  Khusus  diantara  ada  KEK
Mandalika di NTB, KEK Tanjung Lesung di Banten; sehubungan dengan PP no. 50 tahun  2011  tentang  Ripparnas  telah  disusun  Rencana  Detail  Kawasan  Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) diantaranya ada KSPN Toba, KSPN Komodo, KSPN Sanur  Nusa  Dua  Kuta,  KSPN  Bromo  Tengger  Semeru,  KSPN  Toraja,  KSPN Kepulauan  Seribu;  penerapan  program  tata  kelola  destinasi  pariwisata;  serta penyusunan profil investasi dan promosi investasi sektor pariwisata.
Semakin  berkembangnya  industri  pariwisata  ini  maka  juga  harus dipertimbangkan  dampak-dampak  terhadap  lingkungan.  Oleh  sebab  itu  dalam pengembangan  destinasi  pariwisata  diharapkan  dapat  mewujudkan  sinergi  yang baik  terhadap  lingkungan,  melalui  pembangunan  yang  berkelanjutan  ( sustainable development ). Dalam artikel ini akan mengkritisi bagaimana suatu demokrasi dapat menanggapi  sebuah  krisis  yang  dihadapai  oleh  lingkungan  melalui  sektor pariwisata?

## Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  tujuan  untuk menggali  informasi  yang  mendalam  melalui  identifikasi  permasalah  dari  berbagai sumber  yang  berkaitan  melalui  pengumpulan  bebagai  jurnal  maupun  buku-buku yang  relevan.  Dengan  digunakannya  berbagai  macam  literatur  ini  agar  dapat mendesain  solusi  yang  dapat  diimplementasikan  dalam  pembahasan ecocracy di sektor pariwisata.

## Hasil dan Pembahasan
Apabila  berbicara  tentang ecocracy maka  harus  dipahami  terlebih  dahulu makna  dari ecocracy tersebut.  Kata  tersebut  berasal  dari  kata  yaitu  ekologi  dan demokrasi.  Dimana  makna  ekologi  adalah  suatu  integritas  ekosistem  yang  saling mendukung dalam siklus kehidupan melalui proses-proses biologi (Triana, 7:2014). Sedangkan  demokrasi  berasal  dari  dua  suku  kata  yaitu  demos  dan  kratos.  Demos yang  berarti  warga  atau  warga  negara,  sedangkan  kratos  berarti  kekuasaan  untuk mengatur atau memberlakukan sebuah aturan. Sehingga pengertian dari demokrasi
bermakna  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada  kedaulatan  rakyat  dalam mewujudkan masa depan sebuah bangsa (Mathews, 26:71)
Sehingga  konsep ecocracy itu  sendiri  merupakan  bentuk  pengakuan terhadap alam, oleh sebab itu perlu adanya sebuah pemahaman tentang keterbatasan dari  sebuah  lingkungan  yang  harus  diperhatikan  dengan  tidak  merusak  tatanan sistem  suatu  ekologi  dan  tidak  bertindak  secara  eksploitatif  demi  kepentingan pribadi  serta  tidak  mengesampingkan  kondisi  alam.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya pengaturan yang concern terhadap lingkungan.
Lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas telah dijamin dalam peraturan pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini sesuai dengan penjelasan pada Pasal 3 bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  itu  bertujuan  untuk:  (a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;  (c)  menjamin  kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  dan  kelestarian ekosistem;  (d)  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup;  (e)  mencapai keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup;  (f)  menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; (g) menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  hak  ataslingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  hak asasi manusia; (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan (j) mengantisipasi isu lingkungan global.
Secara  sederhana ecocracy ini  berpedoman  pada  ekologi  berdasarkan demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan atau dalam hal ini disebut sustainable development . Hal ini agar tatanan kehidupan yang ada di alam  dapat  berguna  dalam  jangka  panjang.  Perlu  menjadi  sebuah  perhatian  bagi private  sector maupun public  sector yang  akan  melakukan  pengembangan  dalam destinasi  pariwisata  ini  agar  keberadaannya  tidak  merugikan  lingkungan  maupun masyarakatnya.
Menurut  ahli  teori  ekonomi  lingkungan  (Daly,1990  dalam  Castro,  2004) membagi  2  kelompok  dalam  memaknai sustainable  development ini  yaitu:  (1) strong sustainability , yang menyatakan bahwa sumber daya alam wajib dilindungi sedangkan  (2) weak  sustainability ,  bahwa  sumber  daya  dibuat  oleh  manusia  dan disediakan  oleh  alam.  Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Zusmelia (2007:8) mengatakan bahwa
“ Gagasan sustainable development dalam artian yang sesungguhnya masih jauh dari kenyataan. Selagi adanya upaya untuk mengaitkan negara pinggiran ke negara  maju  oleh  pasar,  dan  memperkenalkan  pasar  sebagai  suatu  solusi  untuk kemiskinan  dan  keberlanjutan  lingkungan,  selama  itulah  pembangunan berkelanjutan semakin jauh dari pemikiran baru kaum ekologi lingkungan ”.
Sebuah  kritik  dari  pemikiran  Faucault  dalam  aliran  post-strukturalis mendukung negara berkembang sebagai objek pembangunan yang  kemudian akan melahirkan  kaum environmentalist yang concern pada indigenous  knowledge .
Dalam hal ini pemikiran Faulcault termasuk dalam strong development . Sedangkan kaum  Marxisme  (neo-Marxist)  telah  mendefinisikan  bahwa  pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kapitalis. Dalam hal ini, Marxisme tergolong weak sustainability . (Castro, 2004 dalam Zusmelia (2007:8).
Konstitusi  dalam  tataran  global yang  mengatur  tentang  perlindungan terhadap  lingkungan,  salah  satunya  melalui Charter of  Fundamental  Rights  of the European Union dalam Pasal 37, telah disebutkan sebagai berikut:
“A  high  level  of  environmental  protection  and  the  improvement  of  the quality  of  the  environment  must  be  integrated  into  the  policies  of  the  Union  and ensured in accordance with the principle of sustainable development”.
Fenomena yang terjadi di Indonesia seperti kasus yang ada dalam artikel ini telah dimuat dalam berita online kompas bahwa pariwisata di Indonesia mengusung konsep ecotourism dimana  hal  tersebut  dapat  menjanjikan  peningkatan perekonomian  masyarakat.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Ditjen  PDP memang  kawasan  wisata  Mandalika  masuk  dalam  program  masterplan  dari Kementerian Pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata dimana kawasan wisata Mandalika termasuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal tersebut
Vol.2 No.1 Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 80
didukung oleh pemerintah baik dari segi infrastruktur dasar dengan dana sekitar 1,8 triliun.
Dapat  dideskripsikan  bahwa  kasus  yang  terjadi  di  Labuan  Bajo  yang bersumber  dari  berita  online  www.kpa.or.id  bahwa  pemerintah  optimis  untuk melakukan  pengembangan  destinasi  pariwisata  melalui  Konservasi  Labuan  Bajo- Komodo. Fenomena alam yang menarik diharapkan dapat mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke destinasi tersebut. Hal tersebut berdampak  positif  bagi  pertumbuhan  PAD  di  salah  satu  Kabupaten  di  Nusa Tenggara  serta  dapat  mengangkat  derajad  hidup  dari  segi  perekonomian  warga masyarakatnya.  Akan  tetapi  dampak  negatifpun  juga  akan  ditimbulkan  dari pengembangan  destinasi  yang  ada  di  wilayah  Labuan  Bajo-Komodo,  bahwa berkurangnya  hak  masyarakat  dalam  pengelolaan  atas  tanah  dari  jual  beli  pulau, berkurangnya  akses  melaut  bagi  nelayan  karena  penetapan  batas  konservasi Komodo sehingga nelayan lebih jauh berlayar dan membutuhkan biaya operasional lebih besar, keterbatasan pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal sebagai sumber kehidupan dalam penggunaan kayu dan air bersih dan akses pendidikan yang sulit bagi  sekolah  di  wilayah  konservasi  komodo  sehingga  bukan  berinduk  di  wilayah Dinas  Pendidikan  NTT  akan  tetapi  di  Dinas  Pendidikan  NTB.  Sehingga  dari beberapa  polemik  ini  banyak  menimbulkan  aksi  protes  bagi  masyarakat  lokal. Terkadang  juga  merusak  habitat  laut  serta  membuang  sampah  sembarangan. Bagaimana  habitat  komodo  tidak  terganggu  bila  dalam  jangka  panjang  tidak diperhatikan ekosistemnya. Padahal komodo adalah salah satu binatang yang langka dan  hanya  dimiliki  oleh  Indonesia.  Sehingga  kasus  dari Konservasi  Labuan Bajo- Komodo ini perlu diperhatiakan agar dapat memberikan jalan keluar yang baik bagi masyarakat lokal agar tidak dirugikan akibat adanya konservasi ini serta berdampak baik  bagi  habitat  komodo.    Perlu  diketahui  pula,  bila  Kawasan  pariwisata  dan konservasi  Labuan  Bajo-Komodo  merupakan  salah  satu  Kawasan  Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Oleh Sebab itu perlu ada langkah-langkah yang startegis agar pembangunan destinasi  pariwisata  dapat  berjalan sustainable .  (1)  Demokrasi  dalam  krisis lingkungan , pemerintah Indonesia  dalam  hal  ini  sangat  memperhatikan  terkait
dengan  isu  global  terhadap  lingkungan.  Beberapa  langkah  yang  memang diperhatikan  agar  keberlangsungan  lingkungan  dapat  bekelanjutan.  Masyarakat menjadi  waspada,  yang  dimaksud  terkhusus  pada  individu  terlebih  dahulu  mulai mengubah mindset dalam  skala  kecil  seperti  mengubah  pola  konsumsi.  Pola konsumsi ini diharapkan agar ramah lingkungan. Konsumsi yang dimaksud lebih ke sektor  pariwisata  yang  berpekspektif  terhadap  lingkungan.  Misalnya,  para wisatawan berhak menggunakan destinasi pariwisata secara leluasa akan tetapi tidak boleh  merusak  ekosistem  lingkungannya.  Seperti  membuang  sampah  pada tempatnya serta adanya pemilahan sampah baik plastik, kertas, maupun dedaunan. Serta hasil keluaran tersebut juga berupa limbah baik padat maupun cair. Antisipasi pemerintah, selain dari pola pikir dari masyarakat terlebih dahulu, pemerintah juga menegakkan peraturan-peraturan hukum bagi pelaku di dunia pariwisata serta tidak melalaikan  keberlanjutan  lingkungan.  (2)  Kepentingan  pribadi  terhadap perlindungan  alam,  Indonesia  adalah  sebuah  negara  yang  demokratis  yang  telah menjamin masyarakatnya dalam perlindungan hukum. Apabila setiap investor yang ingin berinvestasi di Indonesiapun juga tidak lepas dari peraturan pemerintah yang mendasarinya,  mulai  dari  adanya  IMB,  AMDAL,  uji  air  dan  limbah,  adanya dokumen  UKP-UPL  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  sehingga keberlangsungannyapun  dapat  dipertanggungjawabkan.  Agar  tidak  hanya pembangunan destinasi pariwisata saja tetapi juga melakukan konservasi alam. (3) Skenario politik dalam reformasi lingkungan, fakta di Indonesia telah menyebutkan adanya  perencanaan  10  Kawasan  Ekonomi  Khusus  yang  ada  di  Indonesia  untuk mendukung  pengembangan  destinasi  pariwisata  ( Heilbroner,  1974;  Ophuls,  1977 dalam Mathew, 2005: 57). Secara teori, Filosofi politik telah menunjukkan bahwa pembagian  antara  publik  maupun  privat  adalah  salah  satu  sarana  utama  yang membatasi  keterbatasan  demokrasi.  Hal  ini  juga  penting  bagi  sarana  demokrasi yang  terbatas  pada  area  sempit  kehidupan  politik  publik  sehingga  mudah dikendalikan  oleh  para  elit  yang  mendapat  manfaat  dari  kerusakan  lingkungan. Adanya  kontrol  demokratis  dari  para  pemangku  kebijakan  dan  mencegah realisasinya dimana politik sebagai subjek sosial (Okin, 1991; Pateman, 1989 dalam Mathew, 2005: 149).
Selanjutnya peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  yaitu: “Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”. Kemudian juga  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yaitu: “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat” .  Serta  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  yaitu:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan  ekonomi  nasional” .  Bahwa  dipastikan  setiap  masyarakat  mendapatkan lingkungan  yang  layak  tanpa  adanya  pencemaran  yang  berasal  dari  lingkungan mulai  dari  limbah,  sampah,  polusi  udara  dsb.  Serta  adanya  pengharapan  dari perekonomian  nasional  melalui  sektor  pariwisata  dapat  memajukan  perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan lingkungan.
Agar  destinasi  pariwisata  dapat  berkelanjutan  dengan  mengedepankan prinsip ecocracy maka hal yang harus diperhatikan antara lain:
1) pro  ekonomi  kesejahteraan adalah  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian bagi seluruh masyarakat,
2) pro  lingkungan  berkelanjutan adalah  dapat  menjaga  keseimbangan lingkungan hidup,
3) pro keadilan sosial adalah masyarakat dapat mendapatkan keadilan dalam mengakses sumber daya alam yang tersedia,
4) pro  lingkungan  hidup yaitu  memperhatikan  kondisi  lingkungan  agar ekosistemnya  tidak  terganggu  akibat  pencemaran  lingkungan,  Sutisna
(2006:9).
Banyak  tantangan  yang  terkait  dengan  pengembangan  destinasi pariwisata  mulai  dari  polemik  bagi  masyarakat  yang  akan  timbul  kemudian terhadap  dampak  lingkungan  di  masa  depan.  Adapun  langkah-langkah  yang  harus diperhatikan bagi pemerintah (Weaver, 2006:120) antara lain:
No  Langkah-Langkah Keterangan 1. Adanya visi dan tujuan Penilaian  kemajuan  menuju  pembangunan berkelanjutan harus dipandu oleh visi  yang jelas  tentang  pembangunan  berkelanjutan dan tujuan yang menentukan visi tersebut. 2.   Perspektif holistik ●  mempertimbangkan  kesejahteraan  sub- sistem  sosial,  ekologi  dan  ekonomi,  dan interaksi antar bagian ●  mempertimbangkan  konsekuensi  positif dan  negatif  dari  aktivitas  manusia,  dengan cara yang mencerminkan biaya dan manfaat untuk manusia dan ekologi 3. Memperhatikan  elemen- elemen penting ●  mempertimbangkan  kesetaraan  dan disparitas  dalam  populasi  saat  ini  antara generasi sekarang dan mendatang, memperhatikan  penggunaan  sumber  daya, konsumsi berlebihan dan kemiskinan, serta hak asasi manusia ● mempertimbangkan kondisi ekologi yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan ● mempertimbangkan perkembangan ekonomi  dan  kegiatan  non-pasar  lainnya yang  berkontribusi  terhadap  kesejahteraan manusia/ sosial 4.   Ruang lingkup yang memadai ●  mengadopsi  horison  waktu  yang  cukup panjang  untuk  menangkap  skala  waktu manusia dan ekosistem sehingga menanggapi arus kebutuhan dalam pengambilan keputusan jangka pendek serta generasi masa depan ●  menentukan  ruang  belajar  yang  cukup luas  untuk  tidak  hanya  mencakup  dampak lokal tetapi juga jarak jauh pada masyarakat dan ekosistem ●  memperhatikan  kondisi  historis  dan  saat ini  untuk  mengantisipasi  kondisi  di  masa depan
Vol.2 No.1 Juni 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 84
5. Fokus praktis ●  menghubungkan  visi  dan  tujuan  ke indikator dan penilaian kriteria ● sejumlah masalah penting untuk analisis ●standardisasi pengukuran sedapat mungkin  untuk  mengetahui  target,  nilai referensi,  rentang,  ambang  batas,  atau  arah tren, yang sesuai 6. Keterbukaan ●  membuat  metode  dan  data  yang digunakan dapat diakses oleh semua orang 7. Komunikasi yang efektif ●  dirancang  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat ● bertujuan, dari awal, untuk kesederhanaan dalam struktur dan penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana 8. Partisipasi luas ● mendapatkan perwakilan luas dari semua golongan,  termasuk  pemuda,  wanita  dan masyarakat adat untuk memastikan pengakuan  nilai-nilai  yang  beragam  dan berubah ●  memastikan  partisipasi  pengambil keputusan untuk ke kebijakan 9. Penilaian berkelanjutan ●  bersifat  berulang,  adaptif,  dan  responsif terhadap  perubahan  dan  ketidakpastian karena  sistem  bersifat  kompleks  dan seringnya berubah ●  menyesuaikan  sasaran,  kerangka  kerja, dan indikator saat wawasan baru diperoleh 10.  Kapasitas kelembagaan ●  menetapkan  tanggung  jawab secara jelas dan  memberikan  dukungan  berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan ●  menyediakan  kapasitas  kelembagaan untuk pengumpulan data, pemeliharaan, dan dokumentasi
Indonesia  juga  harus  mematuhi  aturan  global  tentang  pengembangan destinasi  pariwisata  ini  sehingga  para  investor  maupun  pelaku  industri  pariwisata juga  mempunyai  perhatian  khusus  terhadap  lingkungan  tidak  hanya  menghasilkan benefit dari segi finansial saja. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:
No  Upaya-Upaya Keterangan 1. Melestarikan lingkungan alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati ●  berkontribusi  terhadap  konservasi  setiap habitat  flora  dan  fauna  akibat  dipengaruhinya oleh kegiatan pariwisata ●  mendorong  otoritas  yang  relevan  untuk mengidentifikasi  area  yang  layak  untuk konservasi  dan  untuk  menentukan  level pengembangan pariwisata
●  peningkatan  dan  tindakan  korektif  di  sektor pariwisata  untuk  melestarikan  margasatwa  dan ekosistem alam. 2. Menghormati dan mendukung tradisi, budaya, dan komunitas setempat ●  memastikan  bahwa  sikap  masyarakat,  adat istiadat  setempat  dan  nilai-nilai  budaya  serta peran  perempuan  dan  anak-anak  terkait pariwisata
●  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  yang lebih  luas  untuk  mengambil  bagian  dalam diskusi tentang masalah perencanaan pariwisata di  mana  ini  mempengaruhi  industri  pariwisata dan masyarakat ●  mendorong  otoritas  yang  relevan  untuk mengidentifikasi  warisan  budaya  yang  layak untuk  konservasi  dan  untuk  menentukan pengembangan pariwisata ●  berkontribusi  terhadap  identitas  dan kebanggaan masyarakat lokal melalui penyediaan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas  serta  peka  terhadap  komunitas tersebut 3. Mempertahankan sistem manajemen lingkungan ●  memastikan  bahwa  penilaian  lingkungan merupakan langkah integral dalam perencanaan proyek pariwisata ●  mendorong  audit  praktik  lingkungan  secara teratur  di  seluruh  industri  pariwisata  dan mempromosikannya ●  menetapkan  kebijakan  dan  indikator lingkungan  dan/  atau  pedoman  rinci  untuk berbagai sektor pariwisata industri ●  menggabungkan  desain  dan  konstruksi terhadap  lingkungan  di  setiap  bangunan  pada sektor pariwisata. 4. Menghemat dan mengurangi energi, limbah, dan polutan ●  menumbuhkan  rasa  yang  bertanggung  jawab terhadap lingkungan untuk:
- Mengurangi polutan dan gas rumah kaca
- Melestarikan air dan melindungi kualitas air
- Mengelola limbah dan energi secara efisien - Mengendalikan tingkat kebisingan dan
- Mempromosikan penggunaan bahan yang bisa didaur ulang dan yang bisa terurai. 5. Mendorong  komitmen pariwisata terhadap lingkungan dan budaya ●  mendorong  mereka  yang  terlibat  dalam pariwisata untuk mematuhi kebijakan perencanaan  lokal,  regional  dan  nasional  dan untukberpartisipasi dalam proses perencanaan
●  membantu  perkembangan  yang  berperan dalam kegiatan pariwisata serta kesadaran akan lingkungan dannilai-nilai budaya ●  mendorong  semua  pihak  yang  memberikan layanan  kepada  perusahaan  pariwisata  untuk berpartisipasi  melalui  lingkungan  dantindakan yang bertanggung jawab secara sosial ● mendukung kesadaran lingkungan dan budaya melalui pemasaran pariwisata. 6. Mendidik dan memberi  tahu  orang lain tentang lingkungan dan budaya setempat ● mendukung penyertaan nilai-nilai lingkungan dan  budaya  dalam  pendidikan,  pelatihan  dan perencanaan kepariwisataan ● meningkatkan apresiasi dan pemahaman oleh wisatawan  tentang  lingkungan  alam  dan kepekaan budaya melalui penyediaan informasi yang akurat dan interpretasi yang tepat
●  mendorong  dan  mendukung  penelitian tentang  dampak  lingkungan  dan  budaya pariwisata. 7. Bekerja  sama  dengan yang lain untuk mempertahankan lingkungan dan budaya ● bekerja sama dengan individu dan organisasi lain  untuk  memajukan  perbaikan  lingkungan dan berkelanjutan ●  mematuhi  semua  konvensi  internasional  dan hukum nasional, negara bagian dan lokal untuk menjaga alam lingkungan dan kepekaan budaya
Oleh  sebab  itu,  dalam  pengembangan  destinasi  pariwisata  hendaknya jangan hanya dilihat sebagai alat memancing dolar turis belaka, melainkan sebagai wahana  untuk  memperkokoh  dan  mengembangkan  kebudayaan  setempat,  sambil memperluas kesempatan kerja dan mengatasi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## Kesimpulan
Bila  berdasarkan  kasus  dan  analisa  dari  teori  Faucault  dalam  aliran  post- strukturalis,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep ecocracy yang  diterapkan  lebih cenderung weak  sustainability daripada strong  sustainability. Hal  ini  dapat diidentifikasi  dari  kurang  memperhatikannya  kesejahteraan  ekonomi  bagi masyarakat, adanya oknum yang masih kurang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan  lingkungan,  serta  kurangnya  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dimana masih  terbatasnya  hak  dalam  pengelolaan  sumber daya  alam,  akses  air  bersih dan terbatasnya  jangkauan  pendidikan.  Sehingga,  perlu  adanya  sinergi  antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata harus mempunyai komitmen yang  sama  dalam  pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  pro  terhadap lingkungan.  Sehingga  hak  masyarakat  dalam  menerima  jaminan  lingkungan  yang layak  dapat  dirasakan  tanpa  merasakan  pencemaran  lingkungan.  Pemerintah  tetap mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya dengan program yang strategis agar dapat  mewujudkan  peningkatan  devisa  negara.  Sedangkan  para  pelaku  usaha pariwisata  tetap  memperhatikan  keseimbangan  lingkungan  dan  melengkapi dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  dalam  pengendalian  lingkungan.  Agar meminimalisir  terjadinya  kerusakan  lingkungan  yang  berakibat  fatal  terhadap kehidupan ekosistem.

## Daftar Pustaka
Asdhiana, Made. 2015. Pariwisata Ekologi Jadi Andalan melalui https://travel.kompas.com/read/2015/04/12/120700427/Pariwisata.Ekologi.
Jadi.Andalan diakses  pada  tanggal  26  November  2018  pada  pukul  09.00 WIB
Castro, C.J. 2004. Sustainable Development: Mainstream and Critical Perspectives . London and New Delhi: Sage Publication Charter of Fundamental Right of The European Union Pasal 37 Ditjen  PDP.  2015.  Rencana  Strategis  Pengembangan  Destinasi  dan  Industri

## Pariwisata Tahun 2015-2019. Jakarta
Komisi  Pembaruan  Agraria  (2018)  Pariwisata  dan  Konservasi  Labuan  Bajo-
Komodo vs Hak hidup Masyarakat melalui
http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-arc-dan-ssp-pariwisata-dan-
konservasi-labuan-bajo-komodo-menghalangi-hak-hidup-masyarakat-lokal diakses pada tanggal 26 November 2018 pada pukul 09.00 WIB
Mathew, Freya. 2005. Ecology and Democracy . London: Frank Cass Mathews, David. 2014. Ekologi Demokrasi . Jakarta: Kettering Foundation Press Sutisna, N. 2006. Enam Tolok Ukur Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta: Regional Development Institute
Triana,  Nita.  2014. Pendekatan  Ekoregion  Dalam  Sistem  Hukum  Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai di Era Otonomi Daerah . Purwokerto: Pandecta Undang-Undang 1945 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (4)
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Weaver,  David.  2006. Sustainable  Tourism,  Theory  and  Practice .  Burlington: Elsevier
Zusmelia. 2007. Mengkaji Ulang Perspektif Desentralisasi Demokrasi Sumberdaya Alam: Sebuah Langkah Menuju Cita-Cita Sustainable Development. Jurnal Sodality:  Jurnal  Transdisiplin  Sosiologi,  Komunikasi,  dan  Ekologi Manusia . Vol. 01(01)