## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI
Bagus Widyatmoko
Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang Email : denbagus100689@gmail.com

## Abstrak
Tindakan  krimininalitas  tidak  hanya  mengganggu  ketentraman  dan  kenyaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegera, tetapi  lebih dari itu kejahatan juga dapat  menimbulkan  kegelisahan  dan  rasa  ketakutan  yang  lebih  terhadap masyarakat  secara  umum.  Terlebih  dalam  belakangan  ini  kasus-kasus  kehajatan terus  terjadi  dan  banyak  mengalami  peningkatan  baik  dari  segi  jumlah  kasus ataupun  dari  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku,  salah  satunya adalah kasus  pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat  korban hal  ini tentu  tergolong  dalam  kejahatan  yang  sangat  sadis  dan  tidak  manusiawi. Memutilasi  mayat  korban  pembunuhan  tentunya  berbeda  dengan  pembunuhan biasa sehingga dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pelaku mutilasi rata-rata dilatarbelakangi  oleh  karakter  atau  sifat  bawaan  manusia  yang  masuk  dalam ketegori  psikopat.  Dengan  demikian  dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  para pelaku  dapat  disadarkan  sebelum  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  yang disertai  dengan  mutilasi  dengan  cara  memberikan  penjatuhan  pidana  yang  berat terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  yang  disertai  dengan  memutilasi mayat korban.
Kata kunci: Tindak Pidana, Mutilasi, Hukum dan Kriminologi.

## Abstract
Acts of criminality not only disturb peace and comfort in the life of the nation and  haste,  but  more  than  that  crime  can  also  cause  more  anxiety  and  fear  of society in general. Especially in recent times cases of corruption have continued to  occur  and  have  experienced  an  increase  in  both  the  number  of  cases  and  the types  of  criminal  acts  committed  by  the  perpetrators,  one  of  which  is  a  murder case  accompanied  by  mutilating  the  victim's  corpse,  this  is  certainly  a  very sadistic crime. and inhuman. Mutilating the corpse of a murder victim is certainly different  from  ordinary  murder  so  that  in  this  study  it  is  argued  that  the perpetrators  of  mutilation  are  on  average  motivated  by  human  characters  or traits  that  fall  into  the  category  of  psychopaths.  Thus,  from  the  results  of  this study, it is  hoped that the perpetrators  can be made aware of  before committing the crime of murder which is accompanied by mutilation by giving the imposition of  a  serious  punishment  against  the  perpetrator  of  the  crime  of  murder accompanied by mutilating the body of the victim.
Keywords: Crime, Mutilation, Law and Criminology

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan salah satu pertistiwa atau kejadian yang terjadi dan menguji  masyarakat  atau  bangsa  setua  umur  kehidupan  manusia.  Tidak  ada masyarakat yang tidak diuji dengan kejahatan. Kalau kita mendatangi atau hidup di  masyarakat  mesti  akan  berhubungan  dengan  berbagai  bentuk  perilaku  yang merugikan,  yang  salah  satunya  dikenal  dengan  kejahatan. 1 Tindak  pidana  atau kejahatan mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ada sedikit  perbuatan yang dinilai merugikan seperti menggangu dan merugikan sesama  manusia  sudah  disebut  sebagai  tindak kejahatan.  Masyarakat  akhirnya gampang  memberikan  julukan  pada  seseorang yang  sering  berbuat  onar  dan menggangu orang lain dengan sebutan sebagai “orang jahat”. Kejahatan menjadi realitas  yang  mengiringi  keragaman perkembangan  atau  kepentingan  di  tengah masyarakat. 2
Kejahatan  dapat  diartikan  secara  kriminologis  dan  yuridis.  Kejahatan dalam  arti  kriminologis  yaitu  perbuatan  manusia  yang  menodai  norma-norma dasar  dari  masyarakat.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  perbuatan  unsur  yang menyalahi  aturan-aturan  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat.  Kejahatan yuridis  yaitu  perilaku  jahat  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti  hukum  pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.
Salah satu perstiwa kriminalitas atau tindak pidana adalah mutilasi. Kasus seperti  mutilasi  ini  juga  disebut  sebagai  kejahatan  yang  menggmparkan,  karena ada  seseorang  yang  menjadi  korbannya.  Kasus  mutilasi  menjadi  salah  satu peristiwa  kriminalitas  yang  membuat  masyarakat  ketakutan,  apalagi  kalau  ada diantara  keluarganya  sudah  lama  tidak  ada  kabarnya,  mereka  mencoba  mencari kabarkabar  kepada  pihak  aparat  kepolisian  yang  dikaitkan  dengan  mutilasi  yang tidak atau belum teridentifikasi.
Belum  lama  ini  kasus  mutilasi  juga  menggemparkan  di  Malang  Jawa Timur. Salah satu kasus mutilasi ternyata membuat masyarakat, khususnya aparat harus bekerja keras membongkarnya
Beberapa  tahun  lalu  juga  terjadi.  Sebagai  contoh  kasus:  saat  masih menjabat  Kepala  Bidang  Kedokteran  Kesehatan  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur Komisaris Besar Rudy Herdisampurno telah memastikan identitas lima dari enam jenazah  korban  pembunuhan  Verry  Idham  Henyansah  alias  Ryan.  Kepastian  itu didapat  setelah  Laboratorium  DNA  Bidang  Kedokteran  Kepolisian  dan  Pusat Kedokteran  Kesehatan  Mabes  Polri  telah  menyelesaikan  uji  DNA  atas  lima jenasah tersebut. Hasil uji DNA itu dikirimkan ke Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Jatim. Kelima korban itu sama persis dengan yang diperkirakan selama ini, yaitu  Silvia  Ramadhani  Puteri,  Nanik  Hidayati  (ibu  Silvia),  Agustinus  Fitri Setiawan,  M.  Achsoni  dan  M.  Zainul  Abidin.  Selain  dari  DNA  keluarganya, identifikasi jenazah juga dilakukan berdasarkan temuan properti di tubuh korban, analisa gigi dan data antem mortem.
Properti  yang  ditemukan  diantaranya  bandul kalung  di  leher  Silvia  dan kuitansi  pembelian  cincin  di  Toko  Emas  Ramayana, Mojokerto  di  saku  baju jenasah Achsoni. Sedangkan terhadap jenasah Mister X, Rudy mengaku kesulitan mengidentifikasi karena data properti yang ditemukan sudah hampir hancur. Data
1 Suharianto, Perkembangan Kejahatan di Indoneia, Taman Baca Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 6
2 Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 3.
properti yang masih dikenali hanya asesoris kalung kayu dan gelang karet di tubuh jenasah.  Diantaranya  adalah  berjenis  kelamin  lakilaki,  berusia  20-30  tahun, berasal  dari  ras  Mongoloid  dan  keadaan  giginya lengkap  Jenasah  enam  orang korban itu digali polisi dari belakang rumah Ryan di
Jatiwates, Jombang pada 28 Juli lalu. Silvia dan Nanik diperkirakan dibunuh pada April  2008,  Agustinus  pada  Agustus  2007,  Zainul  pada  Januari  2008,  Achsoni pada November 2007 dan Mister X pada akhir 2006. 3
Kasus  tersebut  menggambarkan  tentang  seriusnya  kasus  mutilasi. Kejahatan  akhirnya  seperti  mutilasi  mulai  menjadi  kata  yang  tidak  asing  dalam kehidupan  suatu  masyarakat.  Ketika  kejahatan  ini  awal  terbongkar,  maka masyarakat langsung  memberikan  reaksi  luar  biasa  terhadap  pelaku.  Kejahatan- kejahatan  yang  bersifat  atau berpola  sangat  mengerikan,  mestilah  mengundang reaksi  publik  yang  bersifat  cepat karena  sebenarnya  hal  ini  sebagai  bentuk kutukan sosial. 4
Kondisi ini terus berkembang. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan  manusia  di  dalam  proses  interaksi  sosial.  Kalau  tidak  melalui  suatu interaksi,  barangkali  kejahatan  mutilasi  tidak  akan  pernah  terjadi  atau  menimpa seseorang atau beberapa orang.
Kejahatan  terus  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  peradaban manusia,  dengan  kualitas  dan  kuantitasnya  kompleks  dengan  variasi  modus operandinya.  JE  Sahetapy  telah  menyatakan  dalam  tulisanya,  kejahatan  erat kaitanya  dan  bahkan  menjadi  sebagian  dari  hasil  budaya  itu  sendiri.  Ini  berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaanya. 5
Gambaran itu menunjukkan, bahwa dunia kejahatan bukanlah dunia yang asing  bagi  kehidupan  manusia  dan  masyarakat,  tetapi  sebagai  dunia  yang  dekat hubungannya  dengan  perkembangan  masyarakat.  Semakin  berkembang  suatu masyarakat,  ada  kecenderungan  semakin  berkembang  pula  kejahatan. Perkembangan  kejahatan  dalam  suatu  masyarakat,  adalah  cermin  dari  kenyataan kehidupan masyarakat.
Kriminalitas  merupakan  kenyataan  yang  terjadi  di  setiap  masyarakat  dan bangsa. Dimana ada masyarakat  di  situ ada kejahatan. Kejahatan  adalah sisi lain dari  wajah  atau  potret  masyarakat.  Membahas  kejahatan  berarti  membahas  sisi lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Suatu  realitas yang tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu  problem  yang mengakibatkan  kehidupan  masyarakat  tidak  tenang,  tidak  harmonis,  tidak nyaman,  dan  terjadi  banyak  kerugian  baik  harta  maupun  nyawa  adalah  problem kejahatan. Mutilasi  merupakan  problem  kejahatan  yang  membuat  masyarakat mengalami ketakutan dan penderitaan psikologis. Karean siapapun tidak akan ada seserang yang mau menjadi korban demikian.
Mutilasi  telah  hadir  menjadi  bagian  dari  kehidupan  riil  masyarakat,  atau dimana  ada  masyarakat  atau  manusia  di  situ  ada  kejahatan,  atau  mutilasi
3 Ahsin Ghaffar, Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21, Sanggar Baca, Surabaya, 2015, hlm. 45.
4 Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 23
5 Marwan Hamid, Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan , LPPKS, Jakarta, 2009. hlm.7.
merupakan  bagian  nyata  dari  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  seperti  pepatah hukum  yang menyebutkan dimana ada masyarakat  di  situ ada hukum.  Eksistensi kejahatan  menjadi  cermin  kehidupan  masyarakat.  Kejahatan  tidak  akan  mungkin ada  tanpa  adanya  masyarakat.  Kejahatan  mutilasi  tidak  akan  pernah  ada  kalau tidak ada masyarakat.
Di  tengah  masyarakat  itulah  kejahatan  menunjukkan  bentuk  nyata  dan ragamnya  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri.  Masyarakat memang  tidak  menginginkan  kehidupannya  serba  tidak  nyaman  dan  tidak harmonis,  akan  tetapi  masyarakat  juga  seringkali  tidak  mampu  mencegah  atau menanggulangi  kriminalitas  yang  berdampak  buruk  terhadap  dirinya,  karena lahirnya atau terjadinya dan maraknya kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial yang mendorong  terjadinya tindak  kejahatan.  Kejahatan  atau  tindak  pidana  mutilasi  juga  merupakan  bagian dari resiko  pergaulan hidup di  masyarakat.  Kejahatan mutilasi  tidak akan pernah terjadi  kalau  di  masyarakat  tidak  terbentuk  berbagai  model  pergaulan  hidup. 6 Pergaulan  hidup  yang  bersfat  khusus  atau  jalinan  tertentu  yang  bersifat  lebih tetutup bisa membuka rang terjadinya kejahatan tertentu pula. 7

## PEMBAHASAN
Kajian  Hukum  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dengan Cara Memotong-Motong Mayat Korban
Tindak  Pidana  mutilasi  sampai  saat  ini,  baik  dalam  KUHP  maupun peraturan  perundang-undangan  lainnya,  diasumsikan  masih  belum  terdapat ketentuan  yang  mengatur  secara  tegas  dan  jelas  mengenai  hal  tersebut,  untuk menjawab  perihal  pasal-pasal  KUHP  yang  dikaitkan  dengan  tindak  pidana mutilasi,  sehingga  dapat  dicapai  tujuan  dari  asas  legalitas,  yakni  menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang wenangan penguasa. 8
Dalam  KUHP  perbuatan  mutilasi  merujuk  pada  pembunuhan  berencana (Pasal  340  KUHP)  atau  pembunuhan  yang  diikuti,  disertai,  atau  didahului  oleh suatu  perbuatan  pidana  (Pasal  339  KUHP).  Bisa  juga  hanya  merujuk  pada pembunuhan  biasa  (Pasal  338).  Dalam  dua  putusan  Mahkamah  Agung  yang disertai kekerasan memutilasi bagian-bagian tubuh korban, hakim sama sekali tak menyinggung istilah mutilasi.
Masih  bersumber  dari  artikel  yang  sama,  dalam  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 24 PK/Pid/2003, hakim hanya menyatakan terdakwa Siswanto alias Robot  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana.  Dalam kasus mutilasi yang lebih sadis, yakni perkara pembunuhan korban Soleh bin Zaidan di Musi  Banyuasin  Sumatera  Selatan  (terakhir  dengan  Putusan  Mahkamah Agung (MA)  Nomor  108  PK/Pid/2007),  terdakwa  Ibrahim  bin  Ujang  dihukum  karena secara  bersama-sama  melakukan  pembunuhan  berencana.  Padahal  para  pelaku telah  melakukan  mutilasi  terhadap  tubuh  korban  dan  menguburkan  korban  tanpa bagian kepala.
Kalau  bagaimana  hukumnya  jika  perbuatan  mutilasi  itu  tidak  diawali dengan membunuh korban, tapi hanya memotong-motong mayat? Bisakah dijerat
6 Marwan Hamid, Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan , LPPKS, Jakarta, 2009. Hlm. 27
7 Kusnanto, Op.Cit , hlm. 40 8 Teguh Prasetyo, Op.Cit , hlm. 38
dengan  pasal  pengrusakan  benda?  Atau  pasal  soal  pencurian  benda?  R.  Soesilo dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ( hal 150) menjelaskan antara lain  bahwa mayat  bukanlah  suatu  harta  benda  atau  barang  milik  orang.  Oleh karena  itu,  pasal tentang  “pencurian”  (Pasal  362  KUHP)  atau  pasal  tentang “merusak barang” (Pasal 406 KUHP) dan sebagainya tidak berlaku dalam hal ini.
Namun,  pendapat berbeda  diungkapkan  oleh  Is  Heru  Permana,  Ketua  LBH
Kosgoro Kabupaten Banyumas dalam artikel Curi Mayat Bisa Dihukum 7 Tahun yang kami akses dari laman Suara Merdeka, media berita Perekat Komunitas Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa dalam hukum pidana mayat manusia itu milik ahli warisnya, sehingga orang yang mengambil mayat manusia secara melawan hukum berarti mengambil  mayat  itu  dari  pemiliknya,  yaitu  ahli  warisnya.  Berarti  ia melakukan pencurian  mayat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP (Sudikno,  1999: 118,  Putusan  HR  tanggal  25  Juni  1946  dalam  Algra, Rechtsingang, hal 69). Jadi ada kemungkinan, pelaku bisa dijerat pasal pencurian. Kemungkinan  lain,  jika  perbuatan  memutilasi  mayat  tersebut  didahului dengan perbuatan mengeluarkan mayat  dari kuburan dengan melawan hak (tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tersebut); dapat diancam dengan Pasal 180  KUHP: “Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  melawan  hak mengeluarkan  mayat  dari  kuburan  atau  mengambil  atau  memindahkan  atau mengangkat mayat yang sudah dikeluarkan itu, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500. 9
Kasus mutilasi di Indonesia seperti tiada henti di negeri ini. Belum hilang dari  ingatan  mutilasi  yang  dilakukan  oleh  Ryan  beberapa  tahun  yang  lalu,  kini khalayak  dikejutkan  lagi  oleh  kasus  serupa  yang  lebih  dahsyat,  termasuk  yang terjadi Malang
Peristiwa  yang  diantaranya  pernah  menggemparkan  di  Indonesia  dengan tersangka pelaku, Baekuni alias Babe, diduga membunuh tujuh  anak jalanan usia di bawah 12 tahun, yang empat di antaranya dimutilasi. Yang menambah seram, si Babe,  gay  usia  tengah  baya  ini,  pengidap  paedofilia  dan  nekrofilia,  suka berhubungan seks dengan mayat. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan makin lama kian sadistis.
Kejahatan  mutilasi  merupakan  bentuk  tindak  pidana  yang  berhubungan dengan  masalah  nyawa  dan  badan.  tindak  pidana  terhadap  nyawa  dan  badan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tindak pidana yang akibatnya berkaitan dengan  nyawa  (hilangnya  nyawa),  badan,  kehormatan  atau  nama  baik  atau  yang berkaitan dengan kesulitan. 65 Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan: Barang siapa sengaja  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan,  dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 10
Menurut  Sunardi  dan  Fanny  Tanuwijaya  (2001:  2),  bahwa  Pasal  338 KUHP sering  dikatakan  sebagai  pembunuhan  biasa  atau  pembunuhan  dalam bentuk pokok.  Yang  dimaksud  ialah  bahwa  pasal  338  merupakan  bentuk  dasar dari  tindak pidana  pembunuhan  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana.  Sedangkan tindak  pidana pembunuhan  selain  dari  yang  diatur  dalam  pasal  338  merupakan bentuk pembunuhan  yang  diperingan  atau  diperberat  kalau  kita  lihat  dari  berat
9 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt567ac0977c701/jerat-pidana- pelakumutilasi-dan-pemerkosa-mayat/, akses 15 Oktober 2019
10 Sunardi dan Fnny Tanuwijaya, Op.cit, hlm. 1
ringan ancaman  pidananya.  Oleh  sebab  itu,  apabila  ada  tindakan  pidana  pembunuhan, 11 maka  makna  atau  arti  dari  pembunuhan  dimaksud  haruslah  sesuai  dengan sebagaimana yang diatur (dimaksud) dalam Pasal 338 KUHP.
Kalau  kita  simak  bunyi  pasal  338  KUHP,  maka  inti  dari  tindak  pidana pembunuhan  itu  adalah  “sengaja  menghilangkan  atau  merampas  nyawa  orang lain’’.  Sengaja  yang  di  dimaksud  ialah  hilangnya  nyawa,  merupakan  hal  yang dituju,  dikehendaki,  dimaksud  atau  dapat  dibayangkan  oleh  pelaku.  Pengertian kesengajaan  itu  bisa  dilihat  dari wills  teori dan voorstilling  teori sedangkan bentuknya  bisa  kesengajaan  sebagai  maksud,  kesengajaan  dengan  sadar  akan kepastian  atau  kesengajaan  dengan  sadar  akan  kemugkinan.  Tidak  ada pembunuhan bila matinya (meinggalnya) korban bukan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki, atau dapat dibayangkan oleh pelaku.
Uraian  diatas  menunjukkan,  bahwa  sesuai  dengan  kajian  hukum  di Indonesia,  tindak  pidana  atau  kejahatan  mutilasi  telah  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP (Kitab Undangundang Hukum  Pidana),  mutilasi  sudah  diatur  di  dalamnya,  yang  beberapa  pasal yang digunakan  menjerat  pelakunya  diantaranya  pasal  338,  340  KUHP  (ketentuan tentang  tindak  pidana  pembunuhan).  Sedangkan  norma  hukum  lain  yang mengaturnya  diantaranya  bisa  UU  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Penangggulangan  Tindak  Pidana  Terorisme  (sekarang  memang  sudah diperbarui,tetapi untuk ketentuan ini tidak ada perubahan) yang berkenaan dengan masalah pembunuhan  (mutilasi)  yang  ditujukan  untuk  menciptakan  dan menyebarkan ketakutan  di  masyarakat,  dan  Pasal  8  UU  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan  HAM,  khususnya  yang  mengatur  masalah  tindak  pidana pembunuhan yang  di  dasari  oleh  motif  penghancuran  etnis,  menghabisi sekelompok  masyarakat, atau  adanya  dugaan  kalau  kejahatan  pembunuhan  yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang merupakan bagian dari rencana yang sistematik dan adanya modus memperluas ketakutan di masyarakat.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  tindak  pidana  atau  kejahatan  mutilasi merupakan kejahatan  yang  serius,  sehingga  diharapkan  bagi  aparat  penegak hukum  untuk meningkatkan  profesionalisme  dalam  menangani  masalah  atau kasus-kasus kejahatan  mutilasi,  sehingga  masyarakat  bisa  lebih  cepat  atau  lebih mudah mendapatkan  informasi  mengenai  hasil  kerjanya  yang  memperjelas kedudukan pelaku atau korbannya. Peran penegak hukum akan menentukan hasil pemeriksaan  tindak  pidana  atau  kejahatan  pembunuhan  dengan  cara  memutilasi atau memotong-motong mayat korban.
Apapun  alasannya  yang  dikembangkan  mengenai  pembunuhan  dengan cara memutilasi atau memotong-motong mayat korban, seharusnya pelaku tindak pidana ini dijerat dengan hukuman mati layaknya apa yang diatur dalam Pasal 340
KUHP (tentang pembunuhan  berencana),  aparat  penegak  hukum  diharapkan  dapat  menafsirkan dan  mempersamakan  kejahatan  ini  dengan  kejahatan  pembunuhan  berencana walaupun  dalam  melakukannya  setelah  si  korban  mati  duluan. mengingat  bahwa pengaturan  dan  batasan  pengertian  tentang  kejahatan  ini  tidak  dijelaskan  secara spesifik dan tegas di dalam Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, atau belum
11 Ibid ,
adanya  aturan  yang  menyebutnya  secara  tegas  terkait  dengan  kasus  mutilasi korban tersebut.
Tindak  Pidana  Pembunuhan  dengan  Mutilasi  korban  dalam  perspektif Kriminologi
Kejahatan  terhadap  jiwa  seseorang  menimbulkan  akibat  mati,  akibat matinya seseorang  ini  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang.  Istilah tindak  pidana  dalam  bahasa  Belanda  dapat  disebut  sebagai
“ strafbaarfeit ” yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian  tindak pidana  adalah  perbuatan  atau  tindakan  melawan  hukum  yang berlaku,  baik  itu pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dapat  dituntut  dengan  hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
Berbicara  mengenai  kejahatan  khususnya  pembunuhan,  dahulu  orang membunuh  dengan  cara  yang  sederhana  sehingga  kasus  pembunuhan  mudah terungkap  oleh  aparat  kepolisian  namun,  seiring  dengan  perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, tindak kejahatan pembunuhan pun mengalami perkembangan  yang  diikuti  dengan  cara  yang  beragam  mulai  dari  cara  yang sederhana  sampai  dengan  cara  yang  sadis  dengan  berbagai  motif  yang  berbeda- beda.  Terkadang  pembunuhan  juga  dilakukan  dengan  cara  yang  keji  seperti disiksa  lebih  dahulu,  dibakar  dan  bahkan  di  mutilasi.  Adrianus  Meliala,  yang merupakan  kriminolog  Universitas  Indonesia  (UI)  berpendapat  dari  sisi kriminologi,  secara  definitif  yang  dimaksud  dengan  mutilasi  adalah  terpisahnya anggota  tubuh  yang  satu  dari  anggota  tubuh  yang  lain  oleh  sebab  yang  tidak wajar. 13
Mutilasi  merupakan  wujud  dari  tidak  kekejaman  atau  kekerasan  yang dilakukan  manusia  yang  satu  terhadap  manusia  lainnya.  Oleh  karena  itu,  kajian awal  secara  kriminologis,  mutilasi  dapat  dianalisis  dari  sudut  tindak  kekerasan lebih dulu.
Berdasarkan  bentuknya,  kekerasan  dapat  digolongkan  menjadi  kekerasan fisik, psikologis, dan struktural:
1. Kekerasan  fisik  yaitu  kekerasan  nyata  yang  dapat  dilihat,  dirasakan  oleh tubuh.  Wujud  kekerasan  fisik  dengan  menghilangkan  rasa  kesehatan  atau kemampuan  normal  tubuh,  sampai  pada  penghilangan  nyawa  seseorang. Contoh penganiayaan, pemukulan,pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
3. Kekerasan  struktural  yaitu  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang  ada  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kekerasan  ini  sulit untuk  dikenali. Kekerasan  struktural  yang  terjadi  dapat  menimbulkan  ketimpangan  pada sumber  daya  manusia,  baik  berupa  pendidikan,  pendapatan, kepandaian, keadilan,  serta  wewenang  untuk  mengambil  keputusan. Situasi  ini  dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab  untuk  mengatur  kekerasan  structural  karena  hanya  negara  yang memiliki kewenangan serta kewajiban resmi untuk mendorong pembentukan
12 Sudarto, Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. 1990. hlm. 39.
13 Adrianus Meliala. Kriminologi Tindak Pidana . Jakarta: Gramedia Cipta. 2006. hlm.5
atau perubahan struktural dalam kondisi masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit  kulit  di  suatu  daerah  akibat  limbah  pabrik  di  sekitarnya  atau hilangnya rumah oleh warga Sidoarjo karena lumpur panas Lapindo Brantas.
Secara umum korban kekerasan struktural tidak menyadarinya karena system yang menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan tersebut. Sedangkan  kekerasan  berdasarkan  pelakunya,  kekerasan  dapat  digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
1. Kekerasan  individual  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  individu kepada satu  atau  lebih  individu.  Contoh  pencurian,  pemukulan, penganiayaan,  dan lain-lain.
2. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa.  Contoh  tawuran  pelajar,bentrokan  antardesa  konflik  Sampit dan  Poso, dan lain-lain.
Menurut  teori  psikoanalisa  dari  Sigmund  Freud  (1956-1939),  bahwa kriminalitas  menghubungkan  delinquent  dan  perilaku  criminal  dengan  suatu “ conscience ”  yang  baik  dia  begitu  menguasai  sehingga  menimbulkan  perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongandorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund freud, penemu  sari  Psychoanaliysis,  ia  berpendapat  bahwa  kriminalitas mungkin  hasil dari  “ an  overactive  conscience ”  yang  menghasilkan  perasaan bersalah  yang berlebih.  Freud  menyebutkan  bahwa  mereka  yang  mengalami  atau  memiliki perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar  ditangkap  dan  dihukum.  Begitu  mereka  dihukum  maka  perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang melakukan perilaku terlarang karena hati nurani, atau  super  egonya  begitu  lemah  atau  tidak  sempurna  sehingga egonya  tidak mampu  megontrol  dorongan-dorongan  dari  ide.  Kerena  super egonya  intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima  sikap-sikap  dan  nilai-nilai  moral  orang tuanya,  maka  selanjutnya apabila  ada  ketiadaan  citra  seperti  itu  mungkin  akan melahirkan  ide  yang  tidak terkendali dan berikutnya delequency .
Dalam  kajian  perbandingan  antara  kajian  hukum  dengan  kriminologi terdapat  persamaan  dan  perbedaan  diantara  keduanya.  Dalam  kajian  hukum, mutilasi  sudah  jelas  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan.  Kajian  ini  sama dengan  kajian  kriminologi,  yang  obyek  kajiannya  juga  kejahatan,  diantaranya mutilasi.  Keduanya  juga  sama-sama  mengkaji  masalah  perilaku  manusia  yang melanggar norma-norma hukum.
Perbedaannya, dalam kajian hukum tidak memandang dari akar penyebab seseorang  melakukan  mutilasi,  sedangkan  dalam  kajian  kriminologi,  titik  tekan kajiannya  pada  aspek  latar  belakang  atau  faktor  penyebab  terjadinya  mutilasi. Konteks  terjadinya  pembunuhan  dengan  mutilasi  di  atas  lebih  ditandai  oleh adanya  semacam  "peranan  korban"  dalam  mencetuskan  kekerasan,  seperti  cara bergaul yang mengundang kecemburuan, mengajukan tuntutan yang sulit dipenuhi atau meminta  dinikahi  pelaku.  Beberapa  riset  kriminologi  membuktikan  tentang cukup tingginya frekuensi pembunuhan terhadap perempuan yang dilatarbelakangi  oleh  pertengkaran yang sebenarnya cukup sepele, ketidakakuran dalam pernikahan atau pesengketaan seksual.
Dengan  begitu,  mutilasi  merupakan  ungkapan  emosionalitas  yang  diwujudkan
dengan  kekejaman  luar  biasa,  terutama  terhadap  korban  yang  tak  terlindungi, karena  keluarganya  jauh  atau  sudah  dianggap  mandiri  di  luar  tanggung  jawab keluarga.
Oleh karena itu, pelaku adalah orang biasa maka modus operandinya pun tidak terlalu rumit atau tidak melalui perencanaan yang rinci, sehingga tak jarang meninggalkan  jejak  yang  dapat  ditelusuri  polisi  ataupun  mengabaikan  adanya saksi-saksi  yang  di  kemudian  hari  ternyata  dapat  memberikan  informasi  tentang pelaku.
Selain  itu,  kajian  kriminologi  dalam  kasus  mutilasi  akan  menjadi  bahan pertimbangan bagi kalangan penegak hukum dalam menangani atau membongkat posisi  kasusnya.  Secara  yuridis,  mutilasi  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan yang  melanggar  hukum,  namun  belum  tentu  bisa  dipertanggungjawabkan  secara hukum  bilamana  kasus  yang  ditanganinya  ini,  seseorang  yang  melakukannya ternyata  mengalami  kelainan  kejiwaan,  atau  menurut  keterangan  ahli,  apa  yang diperbuatnya  terbukti  sebagai  akibat  ketidaknormalan  psikologis  atau kejiwaannya.
Hal  itu  menunjukkan,  bahwa  secara  kriminologis  dukungan  masyarakat akan
membuat  penyelesaian  kasus-kasus  yang  ditangani  oleh  aparat  yang  berwajib lebih  mudah  ditangani  atau  terbongkar.  Hal  ini  kembalinya  juga  kepada masyarakat,  yakni  masyarakat  akan  diuntungkan  oleh  partisipasi  yang dilakukannya,  seperti  keberanian  memberikan  kesaksian  dalam  proses pemeriksaan.  Partisipasi  masyarakat  menentukan  upaya  pencegahan  maupun penanggulangan.
Dapat  dikonklusikan,  bahwa  dari  akar  penyebab  kejahatan  mutilasi,  ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya  menjadi  psikopat  atau  berkepribadian  abnormal.  Ada  lagi  pakar  yang menyebut,  bahwa  tindak  kejahatan  mutilasi  lebih  disebabkan  adanya  unsur  atau faktor  balas  dendam  yang  sangat  mendalam  kepada  korban.  Korban  dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji.  Ada  pula  yang  menyebutkan,  kalau  tindak  kejahatan  mutilasi lebihdisebabkan  oleh  keinginan  pelaku  menghilangkan  jejak  atau  bekas-bekas yang dimungkinkan  akan  dijerat  oleh  aparat  yang  berwajib.  Sedangkan  dari  segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya. Ada yang dilakukan dengan rencana yang matang dimana pembunuhan dengan cara dipotong-potong  itu sudah disesuaikan dengan  rencana  sebelumnya,  yang  rencana  ini  sudah  menghitung  kemungkinan keberhasilannya,  sedangkan  cara  lain  dilakukan  oleh  pelaku  secara  spontaanitas atau begitu tiba-tiba atau pada saat setelah pembunuhan dilakukan.
Terlepas  dari  semua  hal  itu,  kejahatan  mutilasi  kerap  sekali  terjadi dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memang  mengalami  depresi  dan  gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya ,pelaku sering sekali tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya. Kalangan ahli tidak seragam dalam  melihat  prilaku  mutilasi,  karena  motiv dan  karakter  prilaku  pelakunya memang  beragam.  Tapi  banyak  yang  melihat tindakan  ini  termasuk  kelainan, prilaku  Psikopat.  Pelaku  mutilasi  adalah  orangorang  yang  tidak  memiliki  suara hati dan cenderung mengalami gangguan jiwa.
Mutilasi,  adalah  tragedi  anak  manusia.  Pelakunya,  juga  adalah  musuh peradaban manusia, karena tak memiliki perasaan dan belas kasih. Tak difikirkan bagaimana keluarga korban harus menanggung luka perasaan karenanya. Semoga hukum  masih  berpihak  pada  mereka  yang  kini  tak  punya  pilihan  kecuali mengharap, keadilan masih ditegakkan untuk mereka .

## PENUTUP
Dalam  kajian  hukum  di  Indonesia  tentang  kedudukan  tindak  pidana pembunuhan dengan memotong-motong mayat korban atau menyebutkan, bahwa ada  banyak  norma  hukum  yang  sudah  mengatur  tindak  pidana  pembunuhan, termasuk  mutilasi.  Tindak  pidana  mutilasi  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan di  Indonesia. Dalam KUHP  (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),  diantaranya  pasal  338,  340  KUHP  (ketentuan  tentang  tindak  pidana pembunuhan). Sedangkan norma hukum lain yang mengaturnya diantaranya bisa UU  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  penangggulangan  tindak  pidana  terorisme yang  berkenaan  dengan  masalah  pembunuhan  (mutilasi)  yang  ditujukan  untuk menciptakan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat, dan Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dalam  kajian  kriminologi  tentang  tindak  pidana  pembunuhan  dengan memotong-motong  mayat  korban  menyebutkan  atau  menggariskan  pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia.  Dari  akar  penyebab  kejahatan  mutilasi,  ada  pakar  yang  menyebutnya, bahwa  pelaku  mengalami  kelainan  psikologis  sehingga  dirinya  menjadi  psikopat atau  berkepribadian  abnormal.  Ada  lagi  pakar  yang  menyebut,  bahwa  tindak kejahatan  mutilasi  lebih  disebabkan  adanya  unsuratau  faktor  balas  dendam  yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati  dengan  cara-cara  yang  mengerikan,  sehingga  pelaku  menganggap  kalau pembunuhan  yang  dilakukan  haruslah  dengan  cara-cara  keji.  Ada  pula  yang menyebutkan,  kalau  tindak  kejahatan  mutilasi  lebih  disebabkan  oleh  keinginan pelaku  menghilangkan  jejak  atau  bekas-bekas  yang  dimungkinkan  akan  dijerat oleh  aparat  yang  berwajib.  Sedangkan  dari  segi  modus  operandinya  bermacam- macam  atau  bersifat  kasuistik,  yakni  sesuai  dengan  masing-masing  kasus pembunuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

## Buku
Abdillah  Hadi, Perkembangan  Pola-Pola  Kejahatan  di  Indonesia ,  Visimedia Indonesia, Jakarta, 2015.
Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas , Bina Aksara, Bandung, 1987.
Abdul  Wahid, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  Lembaga  Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, 2002,
Adami Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa . Rajawali Pers. Jakarta. 2000.
Ahmad  Fauzan, Anak  Indonesia  Menghadapi  Kejahatan  Mutakhir ,  Gerbang Indonesia, Jakarta, 2008.
Ahmad  Harianto, Perkembangan  Kejahatan  Psikologis ,  Pelita  Media,  Bandung, 2008
Ahsin  Ghaffar, Membedah  Kejahatan  yang  Berkembang  di  Abad  21, Sanggar Baca, Surabaya, 2015.
Adrianus Meliala. Kriminologi Tindak Pidana . Jakarta: Gramedia Cipta. 2006.
Qirom  Syamsudin  dan  E.  Sumaryono, Kejahatan  Anak,  Suatu  Tinjauan Psikologi , Liberty, Yogyakarta, 1980.
Arief  Gosita, Masalah  Korba  Kejahatan  Kumpulan  Karangan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
B. Bosu, Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, .1982
CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
Gilin Grosth. Pengantar Ilmu Bedah Anestesi . Yogyakarta: Prima Aksara, 2004.
Hanif  Syakir, Kebersamaan  Menanggulangi  Kejahatan  di  Negara  Berkembang , Mahita Maju, Solo, 2015.
Hary Saherodji, Pokok-pokok Kriminologi , Aksara baru, Jakarta, 1980.
J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi , Eresco, Bandung, 1995
Kartini Kartono, Pathologi social , CV Rajawali, Jakarta, 2001.
Kusnanto, Kejahatan-Kejahatan Elitis, Hipress, Jakarta, 2016.
Leden  Marpaung. Tindak  Pidana  Terhadap  Nyawa  dan  Tubuh. Sinar  Grafika; Jakarta, 2000.
Made Darma Weda, Kriminologi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
Marwan  Hamid, Mengajak  Masyarakat  Melawan  Kejahatan ,  LPPKS,  Jakarta, 2009.
M.  Abdul  Kholiq. Buku  Pedoman  Kuliah  Hukum  Pidana ,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2002.
M.Sudradjat  Bassar. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Dalam  Kitab UndangUndang Hukum Pidana . Remadja Karya; Bandung. 1986. Muhadar, Viktimisasi  Kejahatan  Pertanahan ,  LaksBang  PRESSindo, Yogyakarta,
2006.
Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada
Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Bulan Bintang, Jakarta, 1992
Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita, Kejahatan  dalam  masyarakat  dan pencegahannya . Bima Aksara, Jakarta, 1987.

## Jurnal
B.  Arief  Sidharta,  “Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara  Hukum”,  dalam  Jentera (Jurnal  Hukum),  “Rule  of  Law”,  Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),
Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004