## PERSEPSI ELIT LOKAL TERHADAP WACANA PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

## Yuwanto

## Abstract
Indonesia’s 2001 decentralization was a “Big Bang,” indeed. It promised to fundamentally change  the  locus  of  responsibility  and  accountability  for  public  service  delivery  in Indonesia. By “bringing government closer to the people,” decentralization can serve as a driving  force  towards  generating  improvements  in  Indonesia’s  notably  poor  governance environment. Increasingly, regional autonomy was considered to be, and presented as the natural  complement  to  the  emerging  democracy  at  the  central  level.  In  such  of  this circumstances,  the  idea  and  discourse  about  region  splitting (pemekaran  daerah) emerged intensively. In addressing these issues, the government needs to carefully balance its  desire  to  maintain  a  unitary  state  with  the  aspirations  of  the  regions,  and  the opportunities offered by a more decentralized system of government.
Keywords: decentralisation, local elite, region splitting

## 1.   Pendahuluan
Dalam  kerangka  kebijakan  desentralisasi,  Indonesia  pascareformasi  telah memiliki landasan hukum pemekaran daerah yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berturut-turut direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Kebijakan pemekaran daerah diatur lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara Pembentukan,  Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah tersebut pemekaran daerah dimaknai sebagai pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih yang masing-masing memiliki status daerah  otonom.  Sedangkan  penghapusan  daerah  diartikan  sebagai  pencabutan status  sebagai  daerah  provinsi  atau  daerah  kabupaten/kota  dan  penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.
Pemekaran daerah dalam tataran filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  karena  akan  memersingkat  rentang  kendali  antara pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik  dan  masyarakat;  khususnya  pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Dalam konteks ini, pemekaran daerah juga diyakini sebagai solusi bagi persoalan ketidakmerataan pembangunan.  Pemekaran  memungkinkan  sumberdaya  mengalir  ke  daerah  yang masih  belum  berkembang;  termasuk  kemungkinan  berkembangnya  demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida, 2005: 15).
Secara  akademik,  sampai  saat  ini  sudah  banyak  dilakukan  kajian  terkait praktik pelaksanaan pemekaran daerah di Indonesia dengan topik kajian mulai dari faktor  penyebab  dan  alasan,  hingga  dampak    pemekaran  daerah.  Jeddawi  (2009) misalnya, mengidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran, yaitu: (a)  faktor  pendorong  seperti  faktor  kesejarahan,  faktor  ketidakmerataan pembangunan, faktor rentang kendali pelayanan publik yang jauh, dan faktor tidak
terakomodasinya representasi politik, dan (b) faktor penarik, yaitu potensi kucuran dana  dari  pusat.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  turut  menunjang  munculnya  isu pemekaran daerah, antara lain: (a) proses persiapan untuk pemekaran (b) political crafting oleh  para  elite  (c)  kondisi  perpolitikan  nasional,  dan  (d)  faktor  tuntutan keamanan daerah perbatasan.
Sebelumnya, Bappenas (2004; 2007) juga telah melakukan kajian percepatan pembangunan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  yang  secara  khusus  memelajari permasalahan  terkait  pembangunan  daerah  hasil  pemekaran  dan  sektor  yang menjadi  andalan  dalam  pengembangan  ekonomi.  Kajian  dilakukan  di  Kabupaten Serdang  Bedagai  (Sumatera  Barat),  Kabupaten  Sekadau  (Kalimantan  Barat),  Kota Tomohon  (Sulawesi  Utara),  Kabupaten  Sumbawa  Barat  (NTB)  dan  Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).
Studi  tersebut  menyimpulkan  bahwa  pada  aspek  keuangan  daerah,  telah terjadi  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  meskipun  pada  umumnya ketergantungan terhadap dana alokasi umum (DAU) masih tinggi; juga peningkatan pada  proporsi  belanja  pembangunan  meskipun  proporsi  terhadap  belanja  rutin masih  kecil.  Sedangkan  dari  segi  pandangan  masyarakat,  dinilai  masih  belum adanya  perubahan  antara  sebelum  dan  sesudah  pemekaran.  Penilaian  tersebut beralasan karena semua pemerintah daerah hasil pemekaran ini masih dalam taraf pembenahan  kelembagaan,  infrastruktur  kelembagaan,  personil  dan  keuangan daerah  mereka.  Sedangkan  pada  aspek  pengelolaan  sumberdaya  aparatur menunjukkan  bahwa  rasio  jumlah    aparatur  terhadap  total  penduduk  DOB  masih dibawah  rata-rata  nasional  meskipun  untuk  beberapa  daerah  sampel  tidak  terjadi hubungan yang signifikan antara jumlah aparatur dan kepuasan pelayanan publik. Studi  ini  juga  mencatat  umumnya  kualitas  SDM  aparatur  untuk  lini  terdepan pelayanan  masyarakat  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  masih  rendah  (setingkat SMU).
Di  Provinsi  Jawa  Tengah,  wacana  dan  isu  pemekaran  daerah  salah  satunya telah  berkembang  di  wilayah  Kabupaten  Cilacap.  Apabila  pemekaran  tersebut terwujud,  wilayah  Kabupaten  Cilacap  akan  terbagi  menjadi  dua  daerah  otonom, yaitu:  (1)  Kabupaten  Cilacap  (Induk),  meliputi  Kecamatan  Jeruklegi,  Kesugihan, Sampang, Maos, Kroya, Adipala, Nusawungu, Binangun, dan (2)  Kabupaten Cilacap Barat,  meliputi  Kecamatan  Dayeuhluhur,  Wanareja,  Majenang,  Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Bantarsari, dan Kawunganten.
Dalam  keseluruhan  proses  kemunculan  dan  perkembangan  wacana,  isu hingga  terbentuknya  agenda  kebijakan  pemekaran  daerah  di  Indonesia,  termasuk di  wilayah  Kabupaten  Cilacap,  tidak  bisa  dilepaskan  peran  dan  kepentingan  elit lokal.  Secara  sosio-politik,  elit  lokal  adalah  salah  satu  aktor  yang  menjadi  sumber struktural  yang mampu melakukan perubahan  sosial di  dalam masyarakat (Lauer, 2003:  77);  termasuk  dalam  konteks  ini  aktor  yang  langsung  atau  tidak  langsung memiliki  berbagai  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosio-kultural,  etnisitas  dan  lain sebagainya. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengidentifikasi mereka yang disebut  elit  lokal,  berbagai  kepentingan  dan  persepsi  mereka  terhadap  wacana pemekaran daerah; dalam hal ini di wilayah Kabupaten Cilacap tersebut.

## 2. Hasil Penelitian

## 2.1. Wacana Pemekaran Daerah
Wacana pemekaran Kabupaten Cilacap masih terus berkembang dan semakin menguat  meskipun  dalam  beberapa  segi  masih  kontroversial  di  kalangan masyarakat. Kendati mendukung pembentukan Kabupaten Cilacap Barat, sejumlah masyarakat  di  wilayah  yang  bakal  menjadi  bagian  kabupaten  ini  tidak menginginkan wacana tersebut ditunggangi kepentingan sesaat para elit lokal.
Warga  di  wilayah  barat  Kabupaten  Cilacap  mengharapkan,  pembentukan kabupaten  baru  tersebut  benar-benar  merupakan  keinginan  dari  masyarakat, bukan  kepentingan  suatu  kelompok  yang  mengatasnamakan  warga  Cilacap  Barat. Kelak  jika  terbentuk,  Kabupaten  Cilacap  Barat  sedikitnya  akan  memiliki  129  desa meliputi  10  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Sidareja,  Majenang,  Karang  Pucung, Gandrungmangu,  Kedungreja,  Cimanggu,  Patimuan,  Dayeuhluhur,  Wanareja,  dan Cipari.  Penduduk  asli  di  10  kecamatan  ini  memiliki  kesamaan  preferensi  budaya, yakni budaya Sunda yang masih melekat dalam peri kehidupan mereka sehari-hari sampai saat ini.
Kendati  demikian,  kesamaan  preferensi  budaya  bukan  alasan  utama  mereka untuk  mendukung  wacana  pemekaran.  Masalah  ketimpangan  pemerataan pembangunan merupakan alasan paling mendasar bagi mereka untuk mendukung pembentukan  Kabupaten  Cilacap  Barat.  Mereka  menilai,  Pemerintah  Kabupaten Cilacap yang memiliki luas wilayah 2.142,59 kilometer persegi ini tidak adil dalam pembangunan  karena  lebih  banyak  dilakukan  di  wilayah  timur  daripada  barat. Bahkan bagi warga yang bermukim di wilayah paling barat, khususnya Kecamatan Dayeuhluhur  yang  berbatasan  dengan  Jawa  Barat,  sering  kali  merasa “dianaktirikan”  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap.  Jauhnya  jarak  Dayeuhluhur dengan  kota  kabupaten  dan  minimnya  sarana-prasarana  membuat  mereka  “iri” dengan  warga  di  Kota  Banjar,  Jawa  Barat,  yang  berbatasan  langsung  dengan wilayah  ini.  Sebagai  gambaran,  diperlukan  waktu  2,5  jam  menggunakan  sepeda motor untuk bisa sampai ke kota Cilacap.
Warga Kecamatan Dayeuhluhur misalnya; pada umumnya sangat mendukung wacana  pemekaran  agar  jarak  tempuh  dari  Dayeuhluhur  ke  pusat  pemerintahan dapat lebih dekat, yaitu Majenang. Selain itu, pembangunan diharapkan dapat lebih merata  jika  kelak  Kabupaten  Cilacap  Barat  terbentuk;  sehingga  pemekaran  akan memberikan harapan baru bagi sebuah kemajuan dan pemerataan pembangunan di Cilacap bagian barat.
Meskipun  demikian,  berkembang  pula  wacana  mengenai  persyaratan kelayakan  daerah  mereka  dimekarkan  menjadi  daerah  otonom  baru.  Hal  tersebut didasari pertimbangan agar pemekaran daerah kelak tidak menjadi bumerang bagi warganya  sendiri  jika  artikulasi  gagasan  tersebut  lebih  didasarkan  kepada  aspek- aspek  pragmatisme  politik  dan  ekonomi  semata  tanpa  kajian  dan  pemahaman substantif  terhadap  hakikat  pembentukannya  maupun  gagasan  tersebut  hanya populer di tingkat elit lokal.

## 2.2. Identifikasi Elit Lokal
Beberapa  kajian  tentang  kemunculan  dan  keberadaan  elit  lokal  telah dilakukan oleh para pakar, seperti Abdur Rozaki (2004) dan Abdul Hamid (2006). Kajian  tersebut memfokuskan pada  peran  yang dilakukan oleh elit  lokal di  tengah masyarakat, dan hubungan patronage yang tercipta dalam kaitannya antara elit dan
massa.  Ditunjukkan  pula  hadirnya  kekuasaan  oligarkhis  yang  terbangun  pada  diri elit lokal yang sedemikian kokoh sehingga sulit untuk dikontrol oleh massa.
Identifikasi elit lokal dalam penelitian ini memfokuskan pada bahasan tentang elit  politik  lokal  yang  diposisikan  sebagai  pelaku  ( agency )  dalam  konteks strukturasi yang dikemukakan Giddens (1984). Dalam posisinya sebagai pelaku, elit politik  lokal  sangat  mungkin  memeroleh  pembatasan  ( constraining )  atau pemberdayaan ( enabling ) dari struktur ( structure ).  Struktur yang ada terbuka  bagi kemungkinan  untuk  dimaknai  secara  berbeda  oleh  elit  politik lokal yang berasal dari  berbagai  kalangan.    Elit  politik  lokal  dari  kalangan  tertentu  dapat  memberi makna  struktur yang ada  sebagai pembatasan; namun  bagi  elit  politik  lokal  dari kalangan  berbeda  struktur  tersebut dimaknai sebagai pemberdayaan.
Adapun  elit lokal  yang  dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang  menduduki    posisi    jabatan    politik    di    ranah    lokal.        Perjalanan    sejarah mencatat  bahwa  posisi  mereka  sebagai  elit  lokal  mengalami “pasang naik” dan “pasang surut” paralel dengan perubahan yang terjadi.  Mereka yang pada rentang waktu  tertentu  mengalami  pembatasan  dari  struktur  yang  ada,  berubah  nasibnya menjadi  mengalami  pemberdayaan  pada  kurun  waktu  yang  lain.  Demikian    pula ada  di  antara  mereka yang  semula  mengalami  pemberdayaan  berubah  menjadi mengalami pembatasan dari struktur.
Pascakeruntuhan  rezim  Orde  Baru    pada    bulan  Mei    1998,  sistem  politik mengalami  perubahan  dan  era  reformasi  memberi  peluang  bagi  berlangsungnya demokratisasi  di    Indonesia;  termasuk  di  aras  lokal  adalah  pemberlakuan  dan penerapan  kebijakan  desentralisasi  yang  melahirkan  otonomi  daerah.  Kebijakan desentralisasi memengaruhi  keberadaan  dan  peran   elit   lokal   yang  telah mapan sepanjang    rezim  Orde  Baru  berkuasa.  Di  era  demokratisasi  dan  desentralisasi untuk memerebutkan dan memertahankan posisi sebagai elit lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu yang mengincar posisi tersebut.  Hal ini tidak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran negara  sedemikian  dominan,  kemunculan  dan  peran  elit  lokal  tidak  bebas  dari campur tangan pemerintah.
Pada  era  otoritarian  Orde  Baru  elit  lokal  lebih  sering memainkan  peran untuk  mewujudkan    kepentingan    pemerintah    pusat  daripada    merealisasikan kepentingan    dan    kebutuhan    daerah.  Elit  lokal  cenderung  melakukan  peran sebagai  perpanjangan  tangan  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat,  untuk mengooptasi  masyarakat  (Antlov,  2001:73).  Untuk    mewujudkan    kepentingan tersebut,  negara sangat berkepentingan dalam hal memilih dan menentukan peran yang diemban oleh elit lokal.
Runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru menandai mulainya  perubahan  peta politik    Indonesia,    serta    dapat    dimaknai    sebagai  titik  awal  pelemahan  peran negara  di  satu  sisi  dan  menguatnya  kontrol  masyarakat    pada    sisi    yang  lain. Seiring    berlangsungnya    perubahan  peta  politik    tersebut,  keberadaan  dan  peran elit    lokal    tidak    lagi  sepenuhnya    ditopang    dan    tergantung    negara.  Di    era demokratisasi  mereka    mempunyai    kesempatan    untuk    tidak    lagi    berperan sebagai perpanjangan tangan negara (pemerintah pusat).
Dalam    konteks    penyelenggaraan    pemerintahan    daerah,    keberadaan    dan peran  elit local tersebut menjadi lebih menarik untuk mencermati.  Demokratisasi dan  desentralisasi  telah  menghadirkan    ruang    yang    lebih    luas    bagi    elit    lokal
untuk  mengekspresikan  keberadaan  dan  perannya  yang  sebelumnya  terkungkung oleh  dominasi  pemerintah.  Melemahnya  peran  negara  yang  diikuti  dengan berkembangnya  situasi  kondusif  bagi  demokratisasi,  menjadikan  elit  lokal berupaya  secara  mandiri  untuk  tetap  dapat  bertahan  ( survive );  sekaligus  harus mampu  membangun  pijakan  baru  sebagai  basis  kekuasaannya  untuk    menopang posisi mereka. Oleh karena itu keberadaan dan peran  elit  lokal  memang tidak  bisa dilepaskan  dari  pengaruh  perubahan    yang    terjadi    pada    sistem    politik    yang melingkupinya;  baik  perubahan  hubungan  antara  elit  lokal  dan  massa  maupun antara  elit lokal  dan  negara.
Perubahan    tersebut  menjadikan  massa    tidak    lagi  sebagai  objek  yang  pasif dalam  hubungannya  dengan  elit  lokal;    demikian    pula    untuk  memertahankan posisinya    elit  lokal  tidak    bisa  hanya    dengan  menyandarkan    pada    negara (pemerintah),    tetapi    harus  mampu  melakukan  kalkulasi  taktis  untuk  memeroleh dan  memertahankan  kekuasaan.  Selain  itu,  di  kalangan  internal  elit  lokal  juga terjadi dinamika, khususnya persaingan memertahankan posisi dan peran mereka.

## 2.3. Elit Lokal, Subetnisitas dan Pemekaran Daerah
Perubahan  yang   terjadi  dalam    relasi  kekuasaan  akan  membawa  perubahan pada    cara    bagaimana    kelompok    (etnis/subetnis)  memaknai  diri  dan  hubungan dengan  kelompok-kelompok  lainnya    (Isaacs,  1997:41).  Dengan  demikian perubahan relasi kekuasaan  dapat  pula membawa  dampak  pada  elit  lokal; yaitu elit  politik    dari    subetnis    tertentu  yang    selama    ini  dibatasi    atau dikekang  oleh struktur,  maka    dengan    adanya    perubahan    relasi    kekuasaan    sangat  mungkin akan memeroleh  peluang  atau  diberdayakan  oleh  struktur; atau sebaliknya, elit lokal  yang  selama    ini  memeroleh  peluang  atau    diberdayakan,    dengan    adanya perubahan  tersebut  akan  dibatasi atau dikekang oleh struktur.
Struktur  yang  baru  membuka  peluang  kompetisi  terbuka  melalui  proses pemilihan untuk meraih kekuasaan. Dalam  sistem politik  yang  baru,  tiga  gugus struktur    mengalami    perubahan    sejalan  melemahnya  wacana  sentralisasi  dan menguatnya  wacana  desentralisasi  (gugus  struktur  signifikasi);  kendali  ketat pemerintah    pusat  mengalami    perubahan    dengan    kehadiran  pemerintah  lokal yang  tidak  sepenuhnya  dikontrol  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan (gugus  struktur  dominasi);  serta  perihal  pemberian reward dan  sanksi  tidak  lagi sepenuhnya  di  tangan  pemerintah  pusat,  namun  beralih  ke  pemerintah  daerah (gugus struktur legitimasi).
Berbagai  perubahan  tersebut  disikapi  oleh  elit  lokal  sebagai  pelaku  dengan berbagai  strategi  agar    struktur    tidak  menjadi    pengekang    yang    membatasi tindakan mereka;   salah satunya strategi mobilisasi kelompok etnis melalui upaya pemekaran  daerah.  Terbentuknya  DOB  membawa  konsekuensi  bertambahnya jumlah posisi jabatan politis dan birokratis di tingkat lokal. Berbagai posisi jabatan baru tersebut dapat dimaknai sebagai peluang yang lebih besar bagi mereka  yang memburu    kekuasaan;  sekaligus  kompetisi  yang  semakin  ketat  di  antara  mereka. Dalam  rangka  memenangi  kompetisi,  salah  satu  strategi  adalah  mobilisasi  massa berbasis  isu-isu  primordial;  misalnya  isu  putra  daerah,  sehingga  cara  ini  dapat dibaca  sebagai  upaya  menutup  peluang  bagi  kompetitor  yang  tidak  berasal  dari etnis/subetnis yang mengusung usulan pemekaran daerah.
Struktur    yang    ada    sekarang    ini    tidak    tertutup    kemungkinan  dimaknai sebagai  pemberdayaan  tergantung  pada    pemaknaan    yang    diberikan    elit    lokal yang  berasal  dari subetnis tertentu. Dalam konteks terbentuknya DOB, elit lokal ini akan    tetap    pada    posisi    pemegang    kekuasaan    kalau    mereka  mampu menyesuaikan dengan struktur yang baru; dan untuk keperluan itu mereka dituntut mampu merumuskan strategi penyiasatan struktur.

## 2.4. Persepsi Elit Lokal Terhadap Wacana Pemekaran Daerah
Wacana  pemekaran  daerah  Cilacap  Barat  tidak  terlepas  dari  prakarsa  elit lokal.  Langkah  prakarsa  ini  tidak  saja  dilandasi  oleh  rasionalitas  alasan kesenjangan,  tetapi  juga  didorong  oleh  masalah  sentimen  emosional  ikatan kewilayahan  dan  subetnisitas.  Hal    ini  dimanifestasikan    pada    beberapa    bentuk anggapan    ketidakadilan,    misalnya  yang  paling  menonjol  terkait    peluang    yang dinilai    kurang    proporsional    bagi    pengembangan  potensi    daerah  dan  akses layanan publik dalam arti luas.
Pada  titik  ini,  elit  lokal  mempunyai  posisi  strategis  terkait  gerakan  yang dipilihnya, tidak saja pada skala lokal, tetapi juga cara yang ditempuhnya di tingkat nasional.  Mobilisasi  di  tingkat  massa  dijalankan  pada  masing-masing  basis pendukung  elit  dimaksud,  dan  semakin  meluas  saat  proses  perjuangan  dianggap memasuki fase yang menentukan terkait keberhasilan mewujudkan agenda politik pemekaran daerah. Fase menentukan ini adalah, saat pemekaran daerah memasuki forum pembahasan secara kelembagaan di tingkat legislatif dan eksekutif.
Latar belakang pemekaran yang kuat dalam konteks domain publik, terutama untuk  alasan  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  setempat,  masih  secara fanatik dipegang  oleh  para  elit  pemrakarsa.  Hal  ini  menyebabkan  mereka  sangat membantah  keras  saat  disebut    secara  negatif    tentang  pemekaran  yang  hanya menjadi ajang kepentingan dikalangan elit.

## Aspek Kognitif
Elit  lokal  di  Kabupaten  Cilacap  mengetahui  dan  memahami  berbagai persyaratan  legal-formal  pemekaran  daerah.  Mereka  dapat  menguraikan  berbagai persyaratan tersebut, baik persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat  administratif meliputi  adanya  persetujuan  DPRD  kabupaten,  persetujuan DPRD  provinsi  dan  gubernur  serta  rekomendasi  menteri  dalam  negeri.  Syarat teknis meliputi  faktor  yang  menjadi  dasar  pembentukan  daerah  yang  mencakup faktor  kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik, kependudukan,  luas  daerah,  pertahanan,  keamanan,  dan  faktor  lain  yang memungkinkan  terselenggaranya  otonomi  daerah.  Sedangkan  syarat  fisik kewilayahan meliputi  paling  sedikit  7  kecamatan  untuk  pembentukan  kabupaten, tersedianya lokasi calon kota kabupaten, serta sarana dan prasarana pemerintahan.
Tahap  selanjutnya  setelah  terbentuknya  DOB  adalah  penunjukan  penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan  dan  dokumen,  serta  perangkat  daerah.  Dalam  waktu  kurang  lebih  satu tahun  kemudian  diselenggarakan  pemilihan  kepala  daerah,  yang  sejak  2005  telah diatur melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian ada dua tahap  krusial  yang  harus  didahului  sebelum  DOB  benar- benar  bisa  berdiri,  yaitu: (1)  tahap  pengajuan  usulan  pemekaran  wilayah  sesuai  dengan   jenjang
administratif  di  atas  sampai  dengan  persetujuan  DPR  yang  ditandai  dengan pengesahan UU; dan (2) tahap pembenahan birokrasi dan pemilihan kepala daerah definitif melalui Pilkada.
Dilihat  dari  cara  menggalang  dukungan  masyarakat,  ada  kecenderungan bahwa  kelompok-kelompok  elit  lokal  yang  mengusung  proses  pemekaran  daerah berusaha  menonjolkan  isu  marjinalisasi  untuk  memperoleh  dukungan  luas  dari warga  masyarakat;  dan  pemekaran  daerah  kemudian  disosialisasikan  sebagai panacea untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Rasa kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan dari warga masyarakat setempat biasanya dengan mudah dikristalisasikan untuk mendukung wacana pemekaran daerah.

## Aspek Afektif
Pemekaran  Cilacap  Barat  menjadi  daerah  otonom  yang  bermartabat  adalah kesepakatan kolektif masyarakat Cilacap Barat, kesepakatan tersebut berawal dari keinginan  untuk  memajukan  daerah  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat Cilacap dan Cilacap Barat pada khususnya; namun disadari bahwa keinginan tanpa perjuangan  hanyalah  impian  serta  tidak  akan  bermakna  dan  efektif  tanpa  adanya perjuangan  yang  kontinu  untuk  terus  membangun  kolektivitas  dan  menempuh cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.
Kesepakatan  politik  antara  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten induk dan masyarakat (warga Cilacap Barat) secara  implisit  dan  ekplisit  sudah  ada  titik  temu;  sudah  tercapai  kesepahaman bahwa  dengan  pemekaran  daerah  masyarakat  di  Cilacap  akan  lebih tersejahterakan. Secara kronologis, kesepakatan  politik tersebut terlihat pada  saat audiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap pada hari Selasa, 15 Juni 2007; dimana dalam kesempatan itu pengurus Paguyuban Warga Cilacap Barat, disingkat PWCB,  (Abdullah  Ahmad  Mukhtar  Zain,  SH.I;  Abbas  Rosyadi,  S.Pd.I;   H.  Mukhsin Subkqi, S.Ag; H. Sahuri; Aziz Nur Rohman; Narto; Yusworo; Eros Kuncoro) diterima langsung oleh Ketua DPRD H. Fran Lukman dan Wakil Ketua Indiatun Sukardi serta para  ketua  komisi  dan  fraksi.  Hasilnya  pimpinan  DPRD  Kabupaten  Cilacap  secara kelembagaan  mendukung  sepenuhnya  wacana  pemekaran  Cilacap  Barat  menjadi DOB.  Bentuk  dukungan  DPRD  diwujudkan  dalam  kegiatan  “Studi  Banding Pemekaran” (Pemkab, DPRD, PWCB) ke Kabupaten Ciamis dan Kota Banjarpatoman pada  tanggal  21-22  Juni  2007;  dilanjutkan  dengan  penerbitan  surat  resmi  Nomor: 125/0497/12  tertanggal  9  Juli  2007  tentang  “Dukungan  Pemekaran  Cilacap  Barat Menjadi  Daerah  Otonom.”  Surat  tersebut  ditujukan  kepada  Bupati,  dan  tembusan disampaikan  kepada  Gubernur  Jawa  Tengah,  Ketua  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah, Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua PWCB.
Surat dukungan pemekaran dari DPRD Kabupaten Cilacap tersebut kemudian oleh PWCB digunakan sebagai landasan membuat surat permohonan kepada Bupati Cilacap untuk segera dilakukannya studi kelayakan pemekaran Cilacap Barat. Surat perihal  “Permohonan  Studi  Kelayakan”  Nomor:  34/PWCB/VII/2007  tertanggal  10 Juli 2007 tersebut dikirimkan kepada Bupati Cilacap, tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Cilacap dan Kepala BAPPEDA Kabupaten  Cilacap. Surat PWCB tersebut kemudian mendapat jawaban tertulis dari Pimpinan DPRD Cilacap pada tanggal 30 Agustus  2007  berupa  Surat  Rekomendasi  Nomor:  125/0541/12  tertanggal  27  Juli 2007  yang  berisi  permintaan  kepada  Bupati  Cilacap  untuk  segera  melaksanakan
“Studi  Kelayakan  Pemekaran  Cilacap  Barat”  sesuai  amanah  Peraturan  Pemerintah Nomor: 129 Tahun 2000. Kemudian Bupati Cilacap membuat balasan dengan surat Nomor: 135/2247/00 tertanggal 03 Agustus 2007 yang isinya Bupati (Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap) pada prinsipnya mengakomodir aspirasi warga Cilacap Barat  untuk  melakukan  studi  kelayakan  pemekaran  wilayah;  yang  kemudian dikerjasamakan dengan Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Sejarah  kemudian  mencatat  bahwa  pada  tanggal  10  Desember  2009  DPRD Kabupaten  Cilacap  mengadakan public  hearing terkait  dengan  pemekaran  Cilacap Barat, dan dalam kesempatan tersebut disepakati bahwa pemekaran Cilacap Barat adalah  bagian  dari  kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  Pemerintah Kabupaten  Cilacap  sehingga  pemekaran  Cilacap  Barat  sudah  menjadi  kepentingan bersama.
Menurut  kalangan  elit  lokal,  sejak  saat  itu  wacana  pemekaran  Cilacap  barat bergulir  semakin  dalam  substansinya  dan  semakin  luas  cakupannya;  tidak  hanya terbatas  di  wilayah  Kabupaten  Cilacap  tetapi  ke  tingkat  provinsi  dan  nasional. Mereka  memiliki  keterlibatan  emosional  ( affection )  terhadap  wacana  pemekaran daerah tersebut.

## Aspek Evaluatif
Elit  lokal  di  Kabupaten  Cilacap  menilai  bahwa  wacana  pemekaran  Cilacap Barat  yang  sudah  lama  berkembang  di  masyarakat,  bahkan  sudah  memeroleh kesepakatan luas, hingga kini masih belum jelas prospeknya. Proses studi banding, studi kelayakan wilayah, survei, dan proses politik juga sudah berlangsung; namun nasib pemekaran daerah tersebut masih terkatung-katung.
Dari evaluasi tersebut tersirat bahwa masih terdapat berbagai hambatan bagi upaya  realisasi  wacana  pemekaran  daerah  tersebut;  baik  hambatan  internal maupun  eksternal.  Hambatan  internal  terkait  dengan  persoalan  belum  tuntasnya konsolidasi  berbagai  kelompok  kepentingan  ( interest  groups )  yang  beragam, meskipun memiliki tujuan yang sama. Masih ada kecenderungan kompetisi, bahkan rivalitas,  di  antara  berbagai  kelompok  kepentingan  tersebut.  Secara  internal  pula masih terdapat kebelumsepakatan mengenai penetapan calon kota kabupaten baru (antara  Majenang  dan  Sidareja),  kelak  kalau  pemekaran  daerah  itu  terwujud. Sedangkan  secara  eksternal,  masih  terdapat  berbagai  hambatan  (teknis, administratif, dan politik) di ranah provinsi maupun pusat.
Menurut penilaian kalangan elit lokal, rencana pemekaran yang telah disetujui sejak 2010 lalu saat ini sesungguhnya sudah hampir memenuhi seluruh aspek yang diperlukan,  termasuk  daerah  yang  akan  menjadi  bagian  dari  Kabupaten  Cilacap Barat. Wilayah itu terdiri dari 7 kecamatan, meliputi Kecamatan Majenang, Sidareja, Wanareja,  Dayaeuhluhur,  Cipari,  Cimanggu,  dan  Patimuan. Saat  ini  mekanisme tersebut hanya terganjal surat persetujuan yang diterbitkan pada 2010 lalu, karena ditandatangani  oleh gubernur sebelumnya; sehingga  diperlukan surat  persetujuan baru yang ditandatangani oleh pejabat aktif saat ini.

## 3.   Penutup
Persepsi  elit  lokal terhadap wacana pemekaran daerah di  Kabupaten  Cilacap adalah  baik  dan  positif.  Persepsi  dikatakan  baik  karena  elit  lokal  memiliki
pengetahuan  ( cognition ),  keterlibatan  emosional  ( affection )  dan  kemampuan menilai  ( evaluation )  yang  baik  terhadap  wacana  pemekaran  daerah  tersebut. Sedangkan persepsi elit lokal disebut positif karena tidak ada yang menolak wacana pemekaran  daerah;  meskipun  tingkat  keyakinan  terhadap  prospek  terbentuknya daerah otonom baru Kabupaten Cilacap Barat bervariasi.
Terdapat berbagai hambatan bagi upaya realisasi wacana pemekaran daerah tersebut;  baik  hambatan  internal  maupun  eksternal.  Hambatan  internal  terkait dengan  persoalan  belum  tuntasnya  konsolidasi  berbagai  kelompok  kepentingan ( interest  groups )  yang  beragam,  meskipun  memiliki  tujuan  yang  sama.  Masih  ada kecenderungan  kompetisi,  bahkan  rivalitas,  di  antara  berbagai  kelompok kepentingan  tersebut.  Secara  internal  pula  masih  terdapat  kebelumsepakatan mengenai  penetapan  calon  kota  kabupaten  baru  (antara  Majenang  dan  Sidareja), kelak  kalau  pemekaran  daerah  itu  terwujud.  Sedangkan  secara  eksternal,  masih terdapat  berbagai  hambatan  (teknis,  administratif,  dan  politik)  di  ranah  provinsi maupun pusat.

## Daftar Rujukan
Antlov,  Hans  dan  Sven  Cederroth  (eds).  2001. Kepemimpinan  Jawa:  Perintah  Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  2004. Evaluasi  Kebijakan  Pembentukan DOB, Kajian Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan di DOB . Direktorat Otda Bappenas-Jakarta.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  2007. Studi Evaluasi  Pemekaran  Daerah . Direktorat Otda Bappenas-Jakarta.
Chalid,  Pheni.  2005. Otonomi  Daerah:  Masalah,  Perberdayaan,  dan  Konflik .  Cetakan Pertama. Kemitraan. Jakarta.
Cheema, G. Shabbir., Rondinelli, A. Dennis. 2007. “Decentralization and Governance” in Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices . Cheema, G. Shabbir., Rondinelli, A. Dennis, eds. Brooking Institution Press. Washington D.C.
Fattah, Sulaeman. 2002. “Kompleksitas Otonomi Daerah di Indonesia (Telaah terhadap Antisipasi  Konseptual, Politik  dan  Birokrasi).” Jurnal  Administrasi  Negara .  Vol.  II No.2, April 2002, hlm. 26-36.
Giddens,  Anthony.  1984. The  Constitution  of  Society:  Outline  of  the  Theory  of Structuration. California: University California Press.
Hamid, Abdul. 2006. “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Banten.” Dalam Okamoto dan  Abdur  Rozaki  (eds). Kelompok  Kekerasan  dan Bos  Lokal  di  Era  Reformasi. Yogyakarta: IRE Press.
Haris,  Syamsudin.  et.al.  2006. Membangun  Format  Baru  Otonomi  Daerah .  LIPI  Press. Jakarta.
Ida, Laode. “Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia.” Koran Media Indonesia 22 Maret 2005.
Isaacs,  Harold  R.  1997. Idols  of  The  Tribe,  Group  Identity  and  Political  Change. Massachusetts: Harvard University Press.
Jaweng,  Robert  dan  Tri  Ratnawati.  2005. Meninjau  Kebijakan  Pemekaran  Daerah . Jentera: Jurnal Hukum 10 (3): 60-73.
Jeddawi, Murtir. 2009. Pro Kontra Pemekaran Daerah: Analisis Empiris .Total Media.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah .  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta
Lauer, R.H. 2003. Perspektif Tentang Perubahan Sosial . Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
Ratnawati,  Tri.  “Evaluasi  Pemekaran  Daerah  dan  Saran  Perbaikan  ke  Depan”,  Koran Jurnal Nasional 12 Februari 2010.
Rozaki, Abdur. 2004. Menabur Kharisma Menuai Kuasa. Yogyakarta: Pustaka Marwa.