## PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Muhammad Salam Amrullah  dan Murpratiwi Syarifuddin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo 91911

## Abstract
Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions  of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the  right  to  vote  and  to  be  voted  for  the  public  positions  as  the  additional  penalty  was considered relevant to the purpose of  the punishment,  I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated  clearly in the  law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law  No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal  action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly.
Keywords: additional punishment, annulment of the right to vote, corruption

## A. PENDAHULUAN
Persamaan permasalahan di Negara maju dan berkembang ialah korupsi, maka dari  itu  dalam  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sangat  gencar  dilakukan  oleh pemerintahnya.  Salah  satu  negara  maju  di  Asia,  dalam  memberantas  tindak  pidana korupsi diterapkan penjatuhan pidana mati yang akan dikenakan kepada warga negara yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  walaupun  kebanyakan  Negara  juga menerapkan pidana mati ini.  Menariknya, saat Perdana Menteri berpidato kenegaraan
dan  menyampaikan bahwa dia akan menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor dan satu peti mati lainnya khusus untuk dirinya sendiri jika melakukan tindak pidana korupsi, Ia tak ingin sekadar dipuji oleh sejarah, dan ia pun tak ingin sekedar meraih citra, ia  hanya  ingin  membuktikan  bahwa  tugas  dan  tanggungjawabnya  sebagai  Perdana Menteri  mewajibkan  dirinya  untuk  tidak  main-main  mengemban  tugas  dan  berani mengambil resiko terberat (dibunuh) jika ia pun kelak tergoda melakukan korupsi. Beda halnya  di  Indonesia  ada  terobosan  baru  dibidang  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana korupsi yaitu  pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi para koruptor yang pertama kali dilakukan oleh jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut KPK).
Untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  itu  diperlukan  instrumen-instrumen hukum yang tepat, antara lain dengan kebijakan perundang-undangan.Sahetapy (2009), menegaskan bahwa setiap produk hukum perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari  sumber    mana  hukum  dijiwai,  dipersepsikan,  dan  dalam  penjabarannya  atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya haruslah bernapaskan Pancasila.
Meski upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan,sampai saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat korupsi. Korupsi merupakan masalah multidimensional yang memiliki unsur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sering melibatkan para  elite penguasa,  sehingga  memberantas  korupsi  bukanlah  perkara  mudah,  karena  korupsi tidak  saja  terjadi  dilembaga  eksekutif  tetapi  telah  merambah  lembaga  legislatif  dan yudikatif.  Salah  satu  faktor  penyebab  sulitnya  korupsi  diberantas  di  Indonesia  adalah karena berbagai putusan hakim yang mengadili kasus korupsi sudah terasing dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ali,2005). Sekarang ini ada sebuah terobosan hukum baru yang dilakukanKPK ialah pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku koruptor.Mencabut hak memilih dan dipilih ini ini bukan tanpa dasar. Pencabutan  hak  politik  selain  diatur  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) sebagai pidana tambahanjuga tercantum dalam Pasal  18 Undang-undang   No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam konsep ilmu hukum, dalam melaksanakan hak manusia dibatasai dengan kepentingan,  sementara  kepentingan  itu  selalu  saja  berbenturan  dengan  kepentingan
orang lain, contohnya saja dalam perancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU)  oleh  anggota  dewan  yang  terhormat,  tentunya  dalam  produk  UU  yang  dihasilkan didalamnya  banyak  kepentingan,  terkhusus  kepada  kepentingan  partai  politiknya sendiri, hukum harus berada ditengah, bersikap adil dan penegak hukum harus serius dalam menangani setiap kasus, karena saat ini kebebasan sangat diagung-agungkan yang kita  kenal  dengan  sebutan  demokrasi,  tapi  ingatkah  kita  jika  kebebasan  terlalu diagungkan maka yakin saja ketertiban akan hancur, dan sebaliknya jika ketertiban yang diagungkan  maka  kebebasan  akan  terkekang.  KPK  merupakan  badan  khusus  yang dibentuk  oleh  presiden  dan  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi ini ternyata tidak main-main, guna memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Siahaan, 2013). Ada beberapa terobosan hukum yang dilakukan. Selama lembaga KPK terbentuk, untuk pertama kalinya seorang terdakwa kasus korupsi dituntut pidana tersebut. Meskipun pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam  jabatan  publik  sebenarnya  bukan  pidana  baru  dalam  sistem  pemidanaan Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (yang selanjutnya disebut PKS) Luthfi Hasan Ishaaq Dalam putusannya, hukuman Luthfi Hasan Ishaaq diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara. Disamping itu, Luthfi hasan ishaaq  juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik.
Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana, pidana pokok terdiri dari pidana mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda  dan  pidana  tutupan,  sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sekarang  diterapkan pencabutan hak yaitu hak politik ( politicalrihgts ). Adapun yang dimaksud hak politik, menurut UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak  Asasi  Manusia, dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ialah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih  dan  memilih  dalam  pemilu,  dan  hak  mendirikan  partai  politik.  Karena  itu, pencabutan  hak  politik  koruptor  berarti  menghilangkan  hak-hak  tersebut  sebagai konsekuensi logis atas tindak pidana korupsi.
Pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik  sebagai  pidana tambahan memungkinkan diterapkan bagi terdakwa kasus korupsi. Penerapan ini pula
sangat  sesuai  dengan  semangat  pemberantasan  korupsi  dan  langkah  pencegahan ( preventif ) dimana kesempatan untuk melakukan korupsi secara berulang itu di hentikan (Hamzah,  2005).  Rasionalisasinya khusus mantan  terpidana  korupsi sudah pasti tidak akan terlibat lagi untuk meraup uang negara karena tidak memiliki kesempatan atau  hak untuk    menduduki  jabatan  publik  lagi.Pidana  tambahan  yang  diterapkan  sekarang  ini mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih  juga memberikan angin segar bagi proses demokrasi karena kedepan kita tidak akan mendapatkan lagi mantan terpidana korupsi terpilih  kembali  menjadi  anggota  legislatif  atau  kepala  daerah.    Ini  merupakan  suatu peristiwa  yang  memalukan,  cacat  moral  dan  mencederai  nilai-nilai  demokrasi.Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  relevansi  pencabutan  hak memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik  terhadap  narapidana  tindak  pidana  korupsi dalam perspektif tujuan pemidanaan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yang  normatif-empirik, yaitu tipe penelitian yang meneliti tentang produk hukum dan mengaitkannya dengan realita  empiris.Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis  untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam  jabatan  publik  terhadap  narapidana  tindak  pidana  korupsi  dan  efektifitasnya. Analisa  juga  dilakukan  dengan  mengamati  perilaku  responden  sehubungan  dengan pengetahuan  tentang  peraturan-peraturan  hukum,  pengetahuan  tentang  isi  peraturan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dalam rangka penegakan hukum.
Jenis dan sumber data  yang digunakan untuk mendukung  penelitian ini adalah Bahan  Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan  Hukum  Tersier.  Bahan  hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang PTPK, dan beberapa putusan pengadilan atau lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum  sekunder  itu  diartikan  sebagai  bahan  hukum  yang  tidak  mengikat,  tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk mengenai arah peneliti mengarah. Bahan sekunder dalam hal ini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, hasil-hasil penelitian, putusan-putusan
pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi, jurnal hukum, internet dan sumber- sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.Bahan hukum tersier adalah bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus hukum.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalahStudi dokumen dan Wawancara.Studi  dokumen  yaitu  melakukan  peneitian  terhadap  dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan masalah penerapan pidana  tambahan berupa  pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabtan publik terhadap narapidana dan efektifitasnya pada perkara tindak pidana korupsi, guna memperoleh landasan teoritis dan informasi dalam bentuk  ketentuan  formal  serta  data  melalui  dokumen-dokumen  resmi  yang ada.Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk  tanya jawab langsung dengan responden, dalam hal ini hakim yang memutuskan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana tindak pidana korupsi.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif  sesuai  dengan  tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu normatif empiris. Analisis data kualitatif yaitu data yang terkumpul baik data primer,sekunder, maupun tersier disusun dan dianalisa secara  kualitatif  dengan  menginterpretasikan,  menguraikan,  menjabarkan  dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

## C. HASIL
Pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik,  dalam  hal  ini pencabutan hak memilih itu, merupakan hak konstitusional, Hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD NRI 1945.Sekarang ini ada terobosan baru yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum KPK, yaitu pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan  publik bagi  narapidana tindak pidana korupsi, salah satunya terpidana Irjen Djoko Susilo yang dijatuhi hukuman pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  jabatan  publik. Berbicara mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Dan setelah penulis melakukan penelitian, menurut hakim
maupun jaksa yang tidak setuju terhadap pencabutan hak memilih, dan rata-rata dengan alasan  yang  sama,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh    Aswanto  ( salah  satu  hakim Mahkamah  Konstitusi), bahwa  “pencabutan  hak  memilih  itu  sama  saja  dengan mencabut hak konstitusional seseorang, jadi itu bertentangan dengan undang-undang”.
Setelah  penulis  juga  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  jaksa  yang menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih ini, penulis menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jaksa pun juga tidak setuju terhadap pencabutan hak memilihnya, karena itu dapat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu pada putusan Irjen Djoko Susilo yang dicabut hak memilih dan dipilihnya, jaksa mengadakan review kembali tentang pencabutan hak memilih dan dipilih khususnya hak memilih, dan terbukti bahwa setelah  kasus  Irjen  Djoko  Susilo,  tidak  ada  lagi  putusan  yang  ada  tuntutan  pidana tambahan    berupa  pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih,  melainkan  pencabutan  hak dipilih saja.Sebagaimana  yang disampaikan salah satu jaksa KPK  Yudi kristiana “secara pribadi saya tidak setuju, kalo dicabut haknya untuk memilih, hak memilih itu adalah hak setiap warga Negara, itu merupakan hak konstitusional. tetapi beda halnya ketika, hak untuk dipilih, kalau hak untuk memilih, seberapa banyak jumlah narapidana di indonesia, jumlahnya tidak signifikan, tetapi ketika hak untuk dipilih yang untuk dicabut itulah yang justru signifikan karena, pelaku tipikor biasanya adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang besar, punya  panensial support yang tinggi, punya political support yang  kuat  sehingga  dia  bisa  mempengaruhi  oranguntuk  memilih  yang  bersangkutan, maka  dari  itu  saya  cenderung  bukan  hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  kalo  hak  untuk memilih itu, hak konstitusi, dijamin oleh undang-undang, bahkan cenderung melanggar HAM.
Dengan  adanya  pendapat-pendapat  yang  mendukung  bahwasanya  pencabutan hak memilih itu tidak tepat maka dari itu penulis berpendapat bahwa pencabutan hak memilih untuk diberlakukan, cenderung melanggar Hak Asasi Manusia terpidana untuk memilih apa yang  dianggap sebagai tempat untuk meyalurkan aspirasinya dan jika hak memilih yang dicabut maka sangat kecil potensi dari terpidana untuk dapat mengulangi perbuatan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, karena hak memilih hanyalah hak untuk mengunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi.
Dalam permasalahan hak dipilih, pada dasarnya sudah benar bahwa pencabutan hak memilih dan dipilih ini diatur dalam undang-undang  yaitu dalam UU tindak pidana korupsi dan KUHP, jadi kuat dasar untuk dilakukan pencabutan hak memilih dan dipilih. Dalam hal ini pencabutan hak dipilih ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, tetapi tidak sama halnya dengan pencabutan hak memilih, pencabutan hak dipilih ini, setuju dan tidak setujunya  terletak pada batas waktu pencabutannya, walupun ada juga yang sama sekali tidak setuju dengan pencabutan hak memilih dan dipih.
Sebagimana  yang  disampaikan  salah  satu  hakim  yang  mengadili  perkara Irjen Djoko Susilo tingkat PN Suhartoyo yang tidak setuju dengan pencabutan hak  memilih dan dipilih“pada kasus Irjen Djoko Susilo saya tidak mengabulkan tuntutan jaksa KPK, yang mengabulkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan  publik  ialah  pada  tingkat  kasasi  di  Mahkamah  Agung,  karena  menurut  saya penjatuhan pidana 10 tahun waktu itu dan uang pengganti, bagi saya itu sudah cukup berat.  Dan  mengenai  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  memilih  dan  dipilih menurut saya itu akan mendapat penilaian tersendiri dari masyarakat, jadi tanpa dicabut hak memilih dan dipilihnya seorang terpidana korupsi itu pasti akan terseleksi oleh alam, artinya  apabila  ia  akan  mencalonkan  diri,  siapa  yang  akan  memilih  orang  yang  sudah dijatuhi  pidana  korupsi  10  tahun  lebih,  jadi  intinya  akan  ada  sanksi  sosial  dari masyarakat.”
Berdasarkan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa bagi kalangan yang tidak setuju dengan pencabutan hak dipilih karena hal tersebut dianggap sebagai suatu sanksi yang  berlebihan  dan  sangat  berat  dan  hal  tersebut  merupakan  penilaian  masyarakat apakah akan memilih atau tidak orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah  dipidana  selama  bertahun-tahun.  Hal  ini  bertentangan  dengan  apa  yang disampaikan  dari  pihak  jaksa, pakyudi  (jaksa  penuntut  umum  kpk) bahwa,“Pencabutan  hak  untuk  dipilih  menurut  saya  itu  pembatasan  HAM  tetapi  tidak melanggar  HAM,  karena  perbuatan  korupsi  adalah  perbuatan  cacaat  moral,  dan  saya sebagai  jaksa,  konsisten  bahwa  pencabutan  hak  untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik sejalan dengan tujuan perindungan hukum. Dan jika kemudian hak memilih irjen djoko susilo itu dicabut hak memilihnya, itu bertentangan, tetapi itu merupakan suatu dinamika yang pada saat itu mengalami discoss dan perdebatan yang cukup panjang mengenai hal
tersebut,  tetapi  saya  secara  pribadi  menempatkan  diri  bahwa  bukan  pencabutan  hak memilih dan dipilih secara keseluruhan, melainkan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik saja.”
Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa pencabutan hak dipilih ini harus dilaksanakan dalam upaya mencegah secara dini seorang terpidana korupsi dapat mengulagi perbuatannya, karena  para  pelaku  korupsi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kekuatan  untuk  dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang atau pemilih untuk memilihnya dalam jabatan  publik  sehingga  berpotensi  melakukan  korupsi  yang  merugikan  keuangan negara.
Dengan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih  dalam  jabatan  publik  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  akan  mampu menimbulkan  apa  yang  menjadi  tujuan  pemidanaan,  yaituPembalasan  dan  Efek  jera. Pada dasarnya teori pembalasan dalam tujuan pemidanaan, karena pidana penjara telah merupakan implementasi dari teori pembalasan. Pembalasan yang dimaksud dalam hal ini, terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa ( extra  ordinary  crime )  yang  penanganannya  pun  harus  luar  biasa  dengan  mendapat hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menurut  pendapat  penulis  mengenai  tujuan  pemidanaan  berupa  pembalasan,  bahwa ketika  suatu  perbuatan  pidana  mendapatkan  pidana  yang  berat  maka  ada  kepuasan tersendiri kepada masyarakat yang selama ini dikhianati oleh pelaku koruptor yang telah menyalahgunakan kekuasaannya, dan selain pidana pokok, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka menurut penulis perlu juga dibalas dengan sanksi  pidana  tambahan  salah  satunya  dengan  dicabutnya  hak  dipilih  dalam  jabatan publik.
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri.Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu,  maka  disamping  tujuan  lainnya  terdapat  pula  tujuan  pokok  berupa mempertahankan ketertiban masyarakat( de handhaving der maatshappeljikeorde ).Mengenai  cara  mencapai  tujuan  itu  ada  beberapa  paham  yang merupakan  aliran-aliran  dari  teori  tujuan  yaitu prevensi  khusus dan prevensi
umum.Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud  mempengaruhi  tingkah  laku  terpidana  untuk  tidak  melakukan  tindak  pidana lagi.Pengaruhnya  ada  pada  diri  terpidana  itu  sendiri  dengan  harapan  agar  terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.Sedangkan prevensi  umum bahwa  pengaruh  pidana  adalah  untuk  mempengaruhi  tingkah  laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.
Oleh karena itu penulis berpendapat, Untuk memberikan efek jera serta sebagai usaha  preventif,  penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  memilih  dan dipilih  dalam  jabatan  publik      adalah  salah  satu  upaya  yang  tepat,  bukan  saja  untuk kepentingan  perekonomian  negara  namun  juga  memberikan  efek  jera  kepada  para pelaku tindak pidana korupsi secara politi. Relevansi  tujuan pemidanaan jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi  itu tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana saja, jadi sejalan dengan tujuan pemidanaan itu, diintegrasikan kalau di dalam teori pemidanaan ada yang dimaksudkan untuk  diri dari  pelaku ada juga untuk masyarakat, ketika berbicara untuk diri pelaku berarti ada efek penjerahan.

## D. PEMBAHASAN
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik  merupakan implementasi dari teori gabungan dalam tujuan pemidanaan berupa  pembalasan  terhadap  perbuatan  tindak  pidana  korupsi,dan  tujuan  untuk perlindungan tata tertib masyarakat, pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih bertujuan  agar  menimbulkan  efek  jera,  mencegah  orang  melakukan  tindak  pidana korupsi  baik  secara  khusus,  yaitu  mencegah  agar  pelaku  tidak  mengulangi  lagi perbuatannya, maupun secara umum, yaitu mencegah orang lain atau umum melakukan tindak pidana korupsi.
Sejak  lahirnya  NKRI  tahun  1945  bangsa  ini  telah  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Sikap  tersebut  nampak  dari  Pancasila  dan  UUD  1945,  yang  memuat beberapa  ketentuan-ketentuan  tentang  penghormatan  HAM  warga  negara.  Sehingga pada  praktek  penyelenggaraan  negara,  perlindungan  atau  penjaminan  terhadap  HAM dan  hak-hak  warga  Negara (citizen’s  rights) atau  hak-hak  constitusional  warga Negara (the citizen’s constitusional rights) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (right  to  vote) merupakan  hak  dasar (basic  right) setiap  individu  atau  warga
negara  yang  harus  dijamin  pemenuhannya  oleh  Negara.  Hak  Politik  warga  Negara mencakup hak  untuk memilih dan dipilih, penjamin hak  dipilih secara tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), 141. Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1),  Pasal  6A  (1),  Pasal  19  ayat  (1)  dan  Pasal  22C  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945.142 Perumusan  pada  Pasal-Pasal  tersebut  sangat  jelas  bahwa  tidak  dibenarkan  adanya diskirminasi  mengenai  ras,  kekayaan,  agama  dan  keturunan.  Setiap  warga  negara mempunyai hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama- sama.
Ketentuan  UUD NRI  Tahun  1945  di  atas  mengarahkan  bahwa  negara  harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga  negara  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia.  Makna  dari  ketentuan  tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang  Pemilihan  Umum  khususnya  mengatur  tentang  hak  pilih  warga  negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap  warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.
International  Covenant  On  Civil  And  Political  Rights (ICCPR  1966)  berkaitan dengan hak pilih warga negara menegaskan dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa: “Setiap  warga  negara  harus  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ICCPR dan tanpa pembatasan yang tidak wajar baik untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara  langsung  maupun  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  secara  bebas,  selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan  pelayanan  umum  di  negaranya  sendiri  pada  umumnya  atas  dasar persamaan (Soekanto, 1988). Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak pilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara yaitu (a) Hak untuk hidup, (b) Hak  berkeluarga  dan  melanjutkan  keturunan,  (c)  Hak  mengembangkan  diri,  (d)  Hak memperoleh keadilan, (e) Hak atas kebebasan pribadi, (f) Hak atas rasa aman, (g) Hak atas kesejahteraan, (h) Hak turut serta dalam pemerintahan, (i) Hak wanita, dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.
Menurut  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dinyatakan  bahwa “Setiap  orang  bebas  untuk  memilih  dan mempunyai  keyakinan  politiknya”. Lebih  lanjut  menurut  ketentuan  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan Pasal di  atas jelas menunjukkan  adanya jaminan  yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  dinyatakan bahwa “Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat  demokratis”. Berdasarkan ketentuan  Pasal  28  I  ayat(2)  jelas  menunjukkan  bahwa  dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  dimungkinkan  adanya  pembatasan.  Pembatasan  yang  demikian  ini mengacu  pada  ketentuan  Pasal  tersebut  harus  diatur  dalam  undang-undang,  artinya tanpa  adanya  pengaturan  tentang  pembatasan  tersebut  berdasarkan  undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia (Effendy, 2012). Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama dalam rangka memaknai  “hak”  yang  telah  diakui  dan  diatur  secara  hukum  di  Indonesia.  Kondisi demikian tersebut di atas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran  hukum  terhadap  jaminan  hak  memilih  yang  melekat  pada  warga  negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia sebagimana dikemukakan di atas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga  negara  Indonesia.  Artinya,  hak  memilih  tersebut  diberikan  pembatasan- pembatasan sehingga warga Negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa relevansi pencabutan hak dipilih dalam jabatan  publik  merupakan implementasi dari teori  gabungan  dalam  tujuan  pemidanaan  berupa  pembalasan  terhadap  perbuatan tindak  pidana  korupsi,dan  tujuan  untuk  perlindungan  tata  tertib  masyarakat,  pidana tambahan  berupa  pencabutan  hak  dipilih  bertujuan  agar  menimbulkan  efek  jera, mencegah orang melakukan tindak pidana korupsi baik secara khusus, yaitu mencegah agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, maupun secara umum, yaitu mencegah orang lain atau umum melakukan tindak pidana korupsi. Agar semua lembaga dan aparat penegak  hukum  menciptakan  harmonisasi  pemikiran  ataupun  persamaan  persepsi mengenai pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik agar terobosan baru yang  mewujudkan  tujuan  pemidanaan  berupa  pembalasan  dan  tujuan  untuk menimbulkan  efek  jera,  tidak  hanya  digunakan  oleh  KPK  dan  di  terima  di  tingkat Mahkamah Agung, sebagai upaya memberantas korupsi dan memaksimalisasi kerugian negara  akibat  tindak  pidana  korupsi  sehingga  terciptanya  tujuan  pemidanaan  yang seharusnya yaitu pembalasan dan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
AliAchmad.  (2005). keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  (penyebab  dan  solusinya) ,  Ghalia Indonesia, Bogor.
Effendy  Marwan.  (2012). Diskresi,  Penemuan  Hukum,  Korporasi  &  Tax  Amnesty  Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta. Hamzah  Andi.(2005).  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
SahetapyJ. E.(2009). Runtuhnya Etik Hukum , Kompas Media Nusantara, Jakarta, SiahaanMonang.(2013). Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan ,  PT.Gramedia, Jakarta,
SoekantoSoerjono.  (1988). Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan  Sanksi (Bandung:  CV. Ramadja Karya,)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 J ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.