## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 392-398 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1293
Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Perawati 1 , Nopriadi 2 , Novita Riany 3 , Kiswanto 4 , Tin Gustina 5
1,3,4,5 STIKes Hang Tuah Pekanbaru dan Pekanbaru
2 Universitas Riau dan Pekanbaru Correspondence email: verawati837@yahoo.co.id
Abstrak. Program  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  merupakan  salah  satu  kebjakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk mengendalikan  efek  negatif  yang  ditimbulkan  dari  kebiasaan  merokok  dimasyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis implementasi kebijakan KTR berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 di Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara mendalam  ( indepth  interview ),  observasi  dan  penelusuran  dokumen.  Jumlah  informan  pada  penelitian  adalah  8  orang.  Hasil penelitian  didapatkan  bahwa  implementasi  Perda  KTR  dikawasan  Dinkes  Kabupaten  Indragiri  Hilir  belum  terlaksana  dengan efektif. Hal  ini disebabkan karena  beberapa  faktor, yaitu kurangnya  sosialisasi,  minimnya ketersediaan sarana prasarana,  belu m ada struktur organisasi,  belum ada komite pengawas, dan  belum ada kebijakan terhadap sanksi pelanggaran.  Disarankan kepada Dinas  Kesehatan  agar  melengkapi  fasilitas  sarana prasarana,  memberikan sosialisasi,  menyusun  struktur organisasi,  membentuk komite  pengawas,  dan  menegakkan  sanksi  pelangaran.  Direkomendasikan  juga  kepada  Dinas  Kesehatan  membuat  turunan- turunan dari perda tersebut seperti Peraturan Bupati, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis sehingga ada kekuatan hukum.
Kata kunci : Implementasi KTR; Rokok; Dinas Kesehatan
Abstract. The No Smoking Area Program (KTR) is one of the policies taken by the government to control the negative effects of smoking in the community. The purpose of this study was to analyze the implementation of the KTR policy based on Perda No. 5 of 2016 at the Indragiri Hilir District Health Office in 2020. This research uses a qualitative approach with a phenomenological design.  Data  collection  techniques  in  this  study  were  in-depth  interviews,  observation  and  document  searches.  The  number  of informants in the study was 8 people. The results showed that the implementation of the Regional Regulation on KTR in the area of  Indragiri  Hilir  District  Health  Office  has  not  been  implemented  effectively.  This  is  due  to  several  factors,  namely  lack  of socialization, lack of availability of infrastructure, no organizational structure, no supervisory committee, and no policy against sanctions  for  violations.  It  is  recommended  that  the  Health  Office  complete  the  facilities  and  infrastructure,  provide  outreach, compile  an  organizational  structure,  form  a  supervisory  committee,  and  enforce  the  sanctions  for  infringement.  It  is  also recommended that the Health Office prepare derivatives of these perda, such as a Regent  Regulation, implementing guidelines, and technical guidelines so that there is legal power.

## Keywords: Implementation of KTR; Cigarettes; Health Office

## PENDAHULUAN
Masalah  rokok  saat  ini  menjadi  perhatian  serius berbagai  negara  di  dunia  karena  dampak  yang ditimbulkan  dari  asap  rokok  sangat  berbahaya  bagi kesehatan.  Selain  itu  masalah  kebiasaan  merokok  di tempat  umum  sangat  mengganggu  kenyamanan  dan mempengaruhi  kesehatan  bagi  orang  yang  ada disekitarnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  rokok  yang terbakar  menghasilkan  asap  sampingan  sebanyak  2  kali lipat  lebih  banyak  dari  pada  asap  utama  serta mengandung  kadar  bahan-bahan  berbahaya  yang  juga lebih tinggi ( Riskesdas, 2018).
Berdasarkan  data  terbaru  dari The  Tobacco  Atlas tahun  2015,  Indonesia  menduduki  peringkat  pertama  di dunia  untuk  jumlah  perokok  pria  di  atas  usia  15  tahun. Hasil  riset  kesehatan  dasar  tahun  2013  menyebutkan bahwa  penduduk  Indonesia  yang  berumur  10-14  tahun sudah  menjadi  perokok  aktif.  Perokok  usia  dini mengalami peningkatan 100%, pada tahun 1995 sebesar
8,9%  dan  angka  tersebut  terus  meningkat  pada  tahun 2013 menjadi 18% (Riskesdas, 2013).
Rata-rata  batang  rokok  yang  dihisap  per  hari penduduk  Indonesia  pada  umur  ≥10  tahun  adalah  12,3 batang  (setara  satu  bungkus).  Rerata  batang  rokok  yang dihisap  perhari  pada  penduduk  Propinsi  Riau  tergolong tinggi  yaitu  16  batang.  Proporsi  perokok  di  Riau  yaitu 24,2  %,  dengan  proporsi  perokok  setiap  hari  pada  usia 15-19  tahun  8,5%  dan  perokok  kadang-kadang  sebesar 5,8%.  Kota  Pekanbaru  memiliki  proporsi  perokok dengan  kebiasaan  merokok  setiap  hari  (≥10  tahun) berjumlah  19,4%  dan  perokok  kadang-kadang  5,1% (Kemenkes RI, 2013).
WHO  merekomendasikan  bahwa  lingkungan bebas  asap  rokok  100%  adalah  satu  satu  cara  yang efektif  untuk  mengurang  paparan  asap  rokok  orang  lain di  dalam  ruangan  (TCSC,  2012).  Berdasarkan  studi pendahuluan  yang  dilakukan  peneliti  pada  bulan  April tahun  2020  didapatkan  informasi  bahwa  pemerintah daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  telah  mengeluarkan
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kabupaten  Indragiri  Hilir Nomor  5  tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR).  PERDA  tersebut  dikeluarkan  berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009 yang mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  wilayah masing-masing.  Namun,  hasil  observasi  yang  dilakukan peneliti,  masih  didapatkannya  pengunjung  dan  petugas di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yang merokok di wilayah kawasan tanpa rokok.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan fenomena  diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  analisis  implementasi  peraturan daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5  tahun  2016 tentang  kawasan  tanpa  rokok  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  implementasi  peraturan  daerah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Nomor  5  tahun  2016  tentang  kawasan tanpa  rokok  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indragiri Hilir tahun 2020.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif  eksploratif dengan  menggunakan desain  penelitian  fenomonologi  dalam  mendapatkan informasi.  Penunjukan  informan  menggunakan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  berdasarkan  pertimbangan tertentu  yang  dipandang  dapat  memberikan  data  secara maksimal  serta  yang  memiliki  pengetahuan  berkaitan dengan  objek  penelitian.  Informan  pada  penelitian  ini terdiri  dari  informan  utama  dan  informan  pendukung. Informan utama pada penelitian ini adalah pegawai dinas
kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dan security dinas kesehatan,  sedangkan  informan  pendukung  pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri  Hilir,  Kepala  Seksi  Promosi  Kesehatan, pengunjung  Dinkes  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  dan stakeholder  yaitu  Satpol  PP.  Teknik  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  melalui  wawancara  mendalam ( indepth interview ), observasi dan penelusuran dokumen.  Informasi  yang  diperoleh  akan  dilakukan triangulasi  data  yang  bertujuan  untuk  membandingkan kebenaran  informasi-informasi  yang  diperoleh  dari  para pegawai  Dinas  Kesehatan  Kabuapten  Indragiri  Hilir dengan  pengujung  atau  tamu  yang  berkunjung  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Teknik  analisis data  yang  dilakukan  mencakup  reduksi  data  ( data reduction ), penyajian data ( data display ) dan kesimpulan atau verifikasi ( conclusion ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Informan
Berdasarakan  hasil  analisis  pada  Tabel  1  diatas diketahui  bahwa  umur  informan  yang  berada  pada kelompok  umur  masa  dewasa  akhir  (36-45  tahun)  dan masa  lansia  awal  (46-55  tahun)  sama  banyak,  yaitu 37.5%  sedangkan  kelompok  umur  dewasa  awal  (26-35 tahun) sebanyak 25%. Jenis kelamin informan terbanyak adalah  laki-laki  dengan  persentase  62.5%,  pendidikan terakhir  informan  terbanyak  S1  dengan  persentase  50% dan  jabatan  informan  dari  penelitian  ini  didapatkan  dari berbagai jenis jabatan dengan persentase masing-masing jabatan sebesar 10%.
Tabel 1. Karakteristik Informan No Umur Jenis Kelamin Pendidikan Pekerjaan/Jabatan Kode 1. 37 L S1 Staf Promkes Inf 1 2. 55 L S1 Staf Perencanaan Inf 2 3. 42 P S1 Staf Kepegawaian Inf 3 4. 30 L SMA Security Inf 4 5. 52 P S2 Kepala Dinkes Inf 5 6. 40 P S2 Kasi Promkes Inf 6 7. 49 L SMA Pengunjung Inf 7 8. 36 L S1 Pegawai Satpo PP Inf 8
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok Faktor Sumber Daya
Hasil  yang  diperoleh  terkait  faktor  sumber  daya pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5  tahun  2016  tentang kawasan tanpa rokok diperoleh informasi bahwa sasaran pelaksanaan kebijakan KTR saat ini adalah pegawai dan pengujung  Dinkes  Kabupaten  Inhil  sendiri,  seperti kutipan berikut:
”Banyak  unsur  ordinasi  lain  mungkin  diluar kewenangan Dinkes, ada kepolisian, dan juga/kesyahbandaran  dll,  itu  kami  tidak  bisa memberikan  semacam  arahan  secara  intensif,  cuma himbauan,  yang  bisa  kita  arahkan  adalah  pegawai Dinkes  Tembilahan sendiri” (Inf 5)
”Semua  pegawai  dinas  kesehatan  inilah..dan pengunjung dinas kesehatan”(Inf1-inf 4,Inf 6-Inf 8)
Informasi  tentang  Pedoman  dalam  melakukan pelaksanaan  kebijakan  KTR  diperoleh  dari  informan Nomor 5 dan 6 bahwa Pedoman berupa SOP belum ada,
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
yang  ada  hanya  Perda  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor 5 Tentang KTR, seperti kutipan berikut:
“Untuk  pedomannya  berdasarkan  perda  nomor  5 tahun  2016,  sekarang  sedang  disusun  perbup  untuk melengkapi perda tersebut”. (Inf 5) ”Belum,  SOP  belum  ada,  hanya  berdasarkan  Perda Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5  tahun  2016 tentang KTR”. ( Inf 6 )
Setelah dilakukan penelusuran dokumen mengenai pedoman  dalam  melakukan  pelaksanaan  kebijakan didapatkan bahwa memang belum memiliki SOP sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  kebijakan, hanya berdasarkan  Perda  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5 Tahun 2016 tentang KTR.
Informasi terkait sarana dan prasarana implementasi  kebijakan  KTR  dari  seluruh  informan diperoleh  bahwa  informan  mengetahui  dan  melihat adanya  spanduk  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Dinkes Kabupaten Indragiri Hilir, seperti kutipan berikut:
“Rambu  larangan  merokok  ada  tapi  masih  minim. Kalo  bisa  ditingkatkan  lagi  seperti  dengan  hal-hal yang kreatif” (Inf 1-Inf 8).
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti juga melihat sarana berupa poster dan spanduk larangan merokok  pada  dinding,  dan  belum  ada  rambu-rambu batasan  merokok  di  kawasan  Dinkes  Kabupaten  Inhil. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 dibawah ini.
Gambar 1. Spanduk Kawasan Tanpa Rokok
Gambar 2. Poster Larangan Merokok
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebagian  besar informan  menyatakan  tempat  khusus  untuk  merokok  di luar ruangan belum ada, seperti kutipan berikut:
“Tempat  untuk  merokok  di  ruangan  terbuka  dan belum  ada  ruang  khusus”.(Inf 2,Inf 3,Inf 4,Inf  6,  Inf 7, Inf 8,)
“Kalau  prasarana  seperti  ruangan  merokok sebaiknya emang tidak harus ada disini”. (Inf 1) *“Yang  jelas  tidak  dalam  lingkungan  Dinas Kesehatan”. (Inf 5)
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti juga  melihat  pegawai  dan  pengunjung  merokok  di kawasan  Dinkes  Kabupaten  Inhil.  Hal  ini  dibuktikan dengan  masih  ditemukan  adanya  puntung  rokok  dan asbak dilingkungan sekitar, sebagaimana gambar 3 dan 4 berikut.
Gambar 3 . Asbak Rokok
Gambar 4 . Puntung Rokok
Hasil  triangulasi  data  informasi  SDM  dan  sarana prasarana  pelaksanaan  kebijakan  KTR  berdasarkan Perda  nomor  5  tahun  2016  diperoleh  hasil  bahwa pelaksanaan kebijakan hanya berdasarkan Perda nomor 5 tahun  2016  tentang  KTR  dan  masih  minimnya  fasilitas sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam  pelaksanaan KTR.
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok

## Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir

## Faktor Komunikasi
Pernyataan  informan  tentang  faktor  Komunikasi terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan  Perda  No.  5  Tahun  2016  di  Dinkes Kabupaten  Inhil  tahun  2020  didapatkan  hasil  bahwa hampir semua informan menyatakan sudah mendapatkan informasi  mengenai  adanya  Kawasan  Tanpa  Rokok  di Kawasan  Dinkes  Kabupaten  Inhil  namun  belum sepenuhnya memahami isi Perda tersebut dan masih ada informan  yang  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi tentang  KTR.  ditandai  dengan  hasil  wawancara mendalam sebagai berikut:
“Tau,  saya  melihat  itu  bagus,  berarti  ada  keinginan Pemda untuk menciptakan tempat-tempat yang ramah untuk  anak  untuk  lingkungan”  (Inf  1-Inf  3,Inf  5,Inf 6,Inf 8).
“hanya  sebatas  tau  saja  dilihat  dari  spanduk  tapi kalua perda kurang memahami”. (Inf 2,Inf 4)
Akan  tetapi  terdapat  1  orang  informan  yaitu pengunjung  sama  sekali  belum  mengetahui  bahwa adanya  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Kawasan  Dinkes Kabupaten  Inhil,  di  tandai  dengan  jawaban  informan sebagai berikut:
“Saya tidak tahu Perda tersebut dan juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun”. (Inf 7)
Hasil  lainnya  yang  didapatkan  dari  informasi terkait  faktor  komunikasi  adalah  seluruh  informan cenderung  menyatakan  belum  pernah  mendapatkan sosialisasi  secara  langsung  mengenai  Peraturan  Daerah Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5  Tahun  2016  tentang KTR  di  kawasan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indragiri Hilir.  Pernyataan  informan  tersebut  dapat  dilihat  pada hasil wawancara berikut ini:
“Selama  ini  belum,  padahal  penting  adanya sosialisas  secara  langsung,  sosialisasinya  hanya sebatas  spanduk  dan  rambu  larangan  merokok”.(Inf 2,Inf 4,Inf 6,Inf 7)
Bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  di  kawasan Dinkes  Kabupaten  Inhil  hanya  berupa  penandatanganan komitmen bersama antar lintas sektor bentuk implementasinya dengan membuat rambu-rambu maupun  spanduk  mengenai  Kawasan  Tanpa  Rokok. Pernyataan  informan  terkait  pernyataan  tersebut  dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:
“Sudah  ada  sosialisasi  mengenai  KTR,  dan  itu diimplementasikan  dalam  bentuk  komitmen  bersama kemarin,  juga  dalam  bentuk  spanduk  yang  kita pasang  khusus  ditempat  yang  bisa  dilihat  oleh masyarakat  yang  berkunjung”.  (Inf  1,Inf  3,Inf  5,Inf 8).
*“Pernah  melakukan  pertemuan  khusus  dengan instansi  yang  terlibat  dalam  pembuatan  Perda tersebut”.
Selanjutnya  hasil  penelusuran  dokumen  di dapatkan  ada  dilakukan  penandatanganan  komitmen bersama  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Indragiri  Hilir.  Hal  ini  di  buktikan  dengan  gambar  5 berikut:
Gambar 5. Penandatanganan Komitmen Bersama
Hasil  triangulasi  bentuk  komunikasi  pelaksanaan keijakan kawasan tanpa rokok berdasarkan Perda nomor 5  tahun  2016  di  kawasan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Indragiri  Hilir  diperoleh  hasil  komunikasi  yang dilakukan  kurang  berjalan  dengan  baik  dari  pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sehingga sosialisasi tidak berjalan maksimal.

## Faktor Disposisi
Hasil  yang  diperoleh  terkait  faktor  disposisi  pada implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Nomor  5  tahun  2016  tentang  kawasan tanpa rokok diperoleh informasi bahwa seluruh Informan menyatakan  setuju  dan  mendukung  penuh  terhadap pelaksanaan  Perda  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5 Tahun 2016 tentang KTR di Kawasan Dinkes Kabupaten Inhil.  Meskipun  pelaksanaannya  sampai  saat  ini  belum berjalan  secara  maksimal  dan  ada  informan  yang berpendapat  bahwa  kebijakan  KTR  akan  menciptakan masyarakat  sehat  dan  menjauhkan  bahaya  asap  rokok dari  yang  bukan  perokok.  Pernyataan  informan  tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini.
“akan kita tinjau kembali perda ini karena kerugian bukan  saja  dari  mereka  akan  tetapi  juga  sangat merugikan orang disekitarnya”.( Inf 5) “Saya  mendukung  “adanya  penerapan  KTR  di Dinkes Tembilahan, karena masih ada pegawai yang sembarang  merokok  bukan  pada  tempat  yang  sudah ditentukan”. (Inf 1- Inf 8)
Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Perlu adanya kejelasan  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  dari penerapan kebijakan tersebut baik pelaksana  monitoring
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
dan  penegakan  terhadap  sanksi  pelanggaran.  Berikut pemaparan  dari  hasil  wawancara  terhadap  beberapa informan:
“Penerapan KTR di Dinkes masih banyak yang perlu diperbaiki,  bagi  saya  jika  kebijakan  tersebut  ingin diterapkan  perlu  dikaji  ulang  sebetulnya  siapa  sih penegak kebijakan tersebut dan siapa sih yang harus memberikan  sanksi,  karena  menurut  saya,  aturan kalau  sanksinya  tidak  bisa  ditegakkan  efektifitasnya akan kurang”.( Inf 1, Inf 2)
“Penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  Dinkes Tembilahan  belum  berjalan  maksimal,  masih  ada saya  melihat  pegawai  dan  pengunjung  merokok  di sini,  saya  mendukung  adanya  kebijakan  Kawasan Tanpa  Rokok  disini  dan  jika  saya  melihat  ada  yang merokok  saya  tegur,  hanya  saja  sanksi  pelanggaran tidak ditegakkan”. (Inf 3- Inf 8)
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  peneliti diperoleh  bahwa  sanksi  yang  diberikan  hanya  sebatas teguran secara lisan.
Hasil triangulasi tentang disposisi atau sikap pada pelaksananaan kebijakan kawasan tanpa rokok berdasarkan  Perda  nomor  5  tahun  2016  di  kawasan Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir  diperoleh hasil  belum  ada  kejelasan  tentang  tugas  dan  tanggung jawab  dari  penerapan  kebijakan  baik  pelaksana monitoring  dan  penegakan  terhadap  sanksi  pelanggaran meskipun pelaksana kebijakan mendukung  adanya KTR di kawasan Dinkes.

## Faktor Birokrasi
Pernyataan  Informan  tentang  Faktor  Birokrasi terhadap  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  di  Kawasan  Dinkes  Kabupaten  Inhil didapatkan hasil sebahagian besar informan menyatakan bahwa belum  ada komite pengawasan KTR  di Kawasan Dinkes Kabupaten Inhil. Informan lain juga menyatakan pengawasan  l  yang  dilakukan  Dinkes  Kabupaten  Inhil belum  maksimal,  Pernyataan  informan  tersebut  dapat dilihat sebagai berikut ini:
“Belum  ada  komite  kelompok  kerja,  perlu  diketahui di  lingkungan  ini  banyak  instansi  yang  terlibat, sinkronisasi  antar  instansi  sangat  perlu,  dengan pemerintah  daerah  dan  dengan  masyarakat,  semua harus  bersatu  padu  untuk  menegakkan  aturan,  jelas sanksi  hukum  terhadap  pelanggar  siapa  yang memberikan  sanksi  dan  apa  sanksinya,  aparat penegaknya siapa dan sanksi yang jelas.” (Inf 1) “Untuk  pengawasannya  sampai  saat  ini  belum  ada, jadi  cuman  pasang  spanduk  udah  gitu  aja,  untuk petugasnya turun kelapangan belum ada, saran bagi petugas  lain  untuk  kedepannya  dibuat  lagi  cara sosialisasi  yang  kreatif,  inovatif,  agar  masyarakat
yang  awam  itu  lebih  tertarik  menerapkan  kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan petugasnya memonitoring  langsung  kelapangan  untuk  mengecek masyarakat  maupun  petugas  yang  merokok  di Kawasan  Tanpa  Rokok  kemudian  diberikan  sanksi atau denda, sehingga ada efek jera”.( Inf2-Inf 8)
Hasil  obervasi  diperoleh  belum  ada  dilakukan pengawasan  terhadap  pelanggaran  kebijakan,  baik  dari instansi  terkait  maupun  dari  pihak  stakeholder. Sedangkan  hasil  penelusuran  dokumen  di  dapatkan bahwa  Dinas  Kesehatan  membentuk  komite  kelompok kerja  untuk  melaksanakan  Perda  nomor  5  tahun  2016 tentang kawasan tanpa rokok dan saat ini pelaksanaannya hanya berdasarkan Perda tersebut.
Hasil  triangulasi  tentang  birokrasi  pelaksananaan kebijakan  kawasan  tanpa  rokok  berdasarkan  Perda nomor  5  tahun  2016  di  kawasan  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Indragiri  Hilir  diperoleh  hasil  belum  ada komite pengawasan di Dinkes Kabupaten Inhil.

## Pembahasan
Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam  implementasi  kebijakan  (Winarno,  2012). Perintah-perintah  implementasi  mungkin  diteruskan secara  cermat  dan  konsisten,  tetapi  jika  para  pelaksana kekurangan  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan-kebijakan,  maka  implementasi ini pun akan cenderung tidak efektif.
Fasilitas  fisik  termasuk  hal  yang  penting  bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementator.  Fasilitas  fisik  sebagai  saran  dan prasarana  pendukung  diperlukan  untuk  memperlancar proses  komunikasi  kebijakan.  Tanpa  fasilitas  fisik  yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan. Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Siregar (2015)  yang  menyimpulkan  bahwa  masih  rendahnya informasi dan himbauan tentang KTR pada pegawai dan pengunjung rumah sakit dr.Pringadi Medan menyebabkan pelaksanaan implementasi belum dilaksanakan secara maksimal.
Pendapat  peneliti  terkait  sumber  daya  pada implementasi  kebijakan  KTR  di  kawasan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir  adalah  masih kurangnya fasilitas sarana pendukung dalam pelaksanaan KTR,  seperti  belum  ada  rambu-rambu  area  khusus merokok, mana batasan-batasan daerah bebas asap rokok dan  mana  tempat  yang  diperbolehkan  untuk  merokok, dan  belum  ada  tempat  khusus  untuk  merokok  sehingga peneapan KTR belum terlaksana dengan baik.
Komunikasi  memiliki  peran/fungsi  yang  cukup penting  untuk  menentukan  keberhasilan  kebijakan publik  dalam  implementasinya.  Salah  satu  kelemahan dalam  proses  kebijakan  publik  ini,  khususnya  yang terjadi  di  Indonesia  adalah  masalah  implementasinya. Salah  satu  faktornya  adalah  komunikasi  yang  lemah.
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Kelemahan  komunikasi  ini  sebenarnya  tidak  hanya terjadi  pada  saat  implementasinya,  tetapi  juga  pada  saat formulasi. Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga membutuhkan  komunikasi  yang  konsisten  (Anggara, 2014).
Pendapat  peneliti,  komunikasi  yang  dilakukan belum berjalan dengan baik kepada pelaksana kebijakan sehingga  sosialisasi  tidak  berjalan  maksimal.  Sebaiknya Dinkes  Kabupaten  Inhil  melakukan  himbauan  secara langsung pada saat pegawai Dinas Kesehatan melakukan apel  pagi,  berhubung  dalam  kondisi  pandemic  covid  19 Dinas Kesehatan dapat menempel stiker di tempat/ruangan yang menjadi larangan merokok.
Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara  efektif  dan  efisien,  para  implementator  tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga mempunyai kemauan
untuk mengimplementasi kebijakan tersebut. Jika para pelaksana  kebijakan  baik  terhadap  suatu  kebijakan tertentu,  dan  hal  ini  berarti  adanya  dukungan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  para pembuat keputusan awal.
Menurut  Anggara,  2014  pemahaman  terhadap tujuan  kebijakan  sangat  penting  bagi  aparat  pelaksana. Apabila  sistem  nilai  yang  memengaruhi  sikapnya berbeda  dengan  sistem  nilai  pembuat  kebijakan, implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  efektif. Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Azhka (2013)
yang menyimpulkan bahwa KTR tanpa adanya komitmen dan dukungan dari  semua pihak sulit  untuk penerapan KTR. Di  samping  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dapat memberikan  perlindungan kepada  perokok  pasif sekaligus  KTR  juga  mungkin  dapat  menurunkan perokok aktif.
Adapun pendapat peneliti, Kepala Dinas Kesehatan  sebagai  pimpinan  pelaksana  kebijakan,  perlu membuat SK/SPT tentang  kejelasan tugas dan tanggung jawab  dari  penerapan  kebijakan  tersebut  baik  pelaksana monitoring dan penegakan terhadap sanksi pelanggaran, agar  jelas  tugas  dan  fungsi  masing-masing.  Dengan kejelasan  tersebut  penerapan  KTR  di  kawasan  Dinkes dapat berjalan dengan maksimal.
Struktur birokrasi Edwards III adalah mekasnisme kerja  yang  dibentuk  untuk  mengelola  pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Meskipun  sumber-sumber  untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan  para  implementor  telah  mengetahui  apa  dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan  untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa  jadi  masih  belum  efektif,  karena  terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.
Hasil  penelitian  Siregar  (2015)  menyimpulkan bahwa  kurang  efektifnya  pengawasan  mengakibatkan masyarakat  cenderung  terbiasa  merokok  dilingkungan
rumah  sakit  hal  tersebut  dikarenakan  petugas  maupun pegawai  yang  termasuk  dalam  tim  satgas  anti  rokok lengah dalam melakukan pengawasan serta di pengaruhi lingkungan  RSUD  dr.  Pirngadi  Medan  sangat  luas  dan besar  lingkungannya  sehingga  sulit  menjangkau  sudut- sudut  yang  menjadi  tempat  pelarian  para  perokok  untuk mencari aman menghndari petugas rumah sakit.
Adapun pendapat peneliti, Dinkes belum membentuk  komite  pengawasan  penerapan  KTR, Dengan  tidak  adanya  komite  pengawasan  menjadikan pengunjung  dan  pegawai  berani  untuk  melanggar kebijakan  di  lingkungan  Dinkes.  Seharusnya  Dinkes membentuk komite melalui  kasubag kepegawaian  untuk melibatkan  security  sebagai  pengawas  dalam  penerapan KTR.  Hal  ini  dapat  di  sahkan  dalam  bentuk  SK/  SPT sehingga  dapat  memantau  setiap  pelanggaran  yang dilakukan,  dan  implementasi  kebijakan  KTR  dapat berjalan dengan efektif.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang didapatkan tentang implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indragiri Hilir  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  bahwa  implementasi  belum  berjalan  dengan efektif  dengan  hasil  belum  ada  fasilitas  sarana  dan prasarana  pendukung  seperti  tempat/  ruangan  khusus untuk merokok, bentuk komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal, belum ada struktur organisasi tentang  kejelasan  tugas  dan  tanggung  jawab  pelaksana monitoring  dan  kebijakan  terhadap  sanksi  pelanggaran dan  belum  ada  komite  pengawas  yang  memantau  setiap pelanggaran yang dilakukan.
Disarankan  kepada  Dinkes  Kabupaten  Indragiri Hilir  agar  dapat  membuat  tempat  duduk  (pojok)  khusus merokok di luar pagar area Dinas Kesehatan, dan diberi kejelasan dengan rambu-rambu mana batasan yang boleh merokok  dan  mana  yang  tidak  diperbolehkan  merokok, melakukan himbauan secara langsung pada saat pegawai Dinas Kesehatan melakukan apel pagi, membuat struktur organisasi  dan  di  sahkan  dalam  bentuk  SK/SPT  kepada beberapa  pegawai  sebagai  penanggung  jawab  dalam pelaksanaan KTR dan membuat komite pengawas dan di sahkan  dalam  bentuk  SK/SPT  kepada  security  sebagai pengawas dalam penerapan KTR yang memantau setiap pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Azkha, N. (2013). Studi Efektifitas Penerapan Kebijakan Perda  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR) dalam  Upaya  Menurunkan  Perokok  Aktif  di Sumatera  Barat  Tahun  2013.  Jurnal  Kebijakan Kesehatan  Indonesia.  Vol.  2,  No.4,  Desember 2013.
Anggara,  Sahya.  (2014). Kebijakan  Publik .  Bandung:
CV Pustaka Setia
Kemenkes  RI.  (2013).  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun  2013
Perawati,  Nopriadi,  Novita  Riany,  Kiswanto  dan  Tin  Gustina,  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Dan  Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Nomor  5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Riset  Kesehatan  Dasar.  (2013).  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kesehatan  Kementrian  Kesehatan
RI.
Retrieved
from
www.depkes.go.id/resources/download/general/H asil Riskesdas 2013.pdf Riset  Kesehatan  Dasar.  (2018).  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  RI  tahun 2018.
Retrieved from https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519 d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas- 2018_1274.pdf Siregar,  Erra  Putri.  (2015).  Analisis  Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di RSUD  dr.  Pirngadi  Medan  Tahun  2015.  Tesis
FKM. USU Medan TCSC,
2012.
Kawasan Tanpa Rokok dan Implementasinya . Policy  Paper  Seri  4.  Jakarta: TCSC.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun
2009 tentang Kesehatan
Winarno.  (2012). Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses . Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo