Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753

## Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari
Policy Of Local Government In Protecting Cultural Legal Community Traditional Identities And Rights Batang Hari District
Firmansyah Putra 1 , Citra Darminto 2
Universitas Jambi, Indonesia firmansyahputra@unja.ac.id, darmintocitra2014@gmail.com
Abstrak. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  adalah  suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk mencari masalah terkait kebijakan pemerintah daerah batang hari kemudian menganalisis penyebab masalah tersebut kemudian  mencari  solusi  dan  mengantisipasi  masalah  tersebut  muncul  kembali.  Perbedaan  suku, budaya  dan  adat  istiadat  suatu  bangsa  merupakan  suatu  Realitas  sosial  budaya  bangsa  Indonesia, dan hal ini menunjukan betapa eksisnya  kesadaran primordial dalam kehidupan bangsa  Indonesia, disamping merupakan kondisi alamiah disyukuri dan dikagumi, tetapi juga harus diwaspadai karena memiliki  intensitas  konflik  yang  cukup  tinggi.  Kebudayaan  memberi  bentuk  kepada  sikap  hidup, sikap  mental  warga,  dan  pola  hidup  masyarakat  sehari-hari.  Sebaliknya,  sikap  dan  pola  hidup  itu juga  Memberi  bentuk  kepada  kebudayaan.  Kebudayaan  itu  dipelajari  dan  kebudayaan  itu beradaptasi serta berkembang. Budaya daerah memiliki sejarah panjang dan memiliki kearifan dan keunggulannya masing-masing.  Pada dirinya masing-masing, budaya itu mengandung unsur-unsur yang oleh para founding fathers kita disarikan dalam pancasila. Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.  Pelestarian  dan  pengembangan  adat  istiadat  dan  nilai  sosial  budaya  masyarakat dibangun dengan mengkedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar  pelestarian  dan  pilar  kemandrian  masyarakat.  Pada  akhirnya  diperlukan  suatu  kebijakan pemerintah  daerah  untuk  melindungi  Identitas  Budaya  Dan  Hak  Tradisional  Masyarakat  adalah suatu keharusan.
Kata Kunci  : Pemerintah Daerah, Budaya, Hak, Masyarakat Hukum Adat .
Abstra c t. In this study, the author uses a qualitative approach is a research method based on  the  philosophy  of  postpositivism,  used  to  examine  the  natural  conditions  of  objects  where researchers are as a key instrument to look for problems related to local government policies and then  analyze  the  causes  of  these  problems  then  find  solutions  and  anticipate  the  problem reappeared. The differences in ethnicity, culture and customs of a nation is a social cultural reality of Indonesia, and this shows how the existence of primordial awareness in the life of the Indonesian nation, besides being a natural condition to be grateful and admired, must also be wary because it has  a  high  enough  conflict  intensity.  Culture  gives  shape  to  people's  attitudes,  people's  mental attitudes, and people's daily life patterns. Instead, attitudes and patterns of life also give shape to culture. Culture is learned and the culture adapts and develops. Regional culture has a long history and  has  its  own  wisdom  and  superiority.  In  each  of  them,  the  culture  contains  elements  that  our founding  fathers  extract in  the Pancasila.  Customs  and  sociocultural  values  of  society  are  one  of the social capital that can be utilized in the context of implementing development. Preservation and development of customs and socio-cultural values of the community was built by prioritizing three main pillars, namely the pillar of community economic development, the preservation pillar and the pillar  of  the  independence  of  the  community.  In  the  end,  a  local  government  policy  is  needed  to protect Cultural Identities and Traditional Rights of the Community is a must.
Keywords  : Local Government, Cultural, Rights, Customary Law Communities.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753

## PENDAHULUAN
Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan
dari istilah rechtsgemeenchappen . Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter  Haar  Bzn. yang berjudul “ Beginselen en Stelsel van Hat Adat  Recht ”.  Pada  amandemen  kedua Undang-Undang  Dasar  Negara  R.I  Tahun 1945,  secara  khusus  pada  ketentuan  Pasal  18 B  Ayat  2.  Pengaturan  mengenai  Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang  digunakan  di  dalam  Pasal  tersebut adalah kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  secara  khusus  pada  Pasal  2 Ayat  (4)  yang  mengatur  bahwa  “Hak menguasai  dari  Negara  tersebut  diatas pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.
Secara  gramatikal,  kata  “masyarakat”  di dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti  seluas-luasnya  dan  terikat  oleh  suatu kebudayaan  yang  mereka  anggap  sama. “Adah”  atau  “adat”  artinya  kebiasaan  yaitu perilaku  masyarakat  yang  selalu  senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari- hari.  Dengan  begitu  yang  dimaksud  hukum adat adalah hukum kebiasaan. Menurut Maria SW  Sumardjono,  beberapa  ciri  pokok masyarakat  hukum  adat  adalah  mereka merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai  kekayaan  tersendiri  terlepas  dari kekayaan  perorangan,  mempunyai  batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu.
Potensi  multi  tafsir  misalnya  dapat dilihat  dari aspek  siapa  yang  termasuk  dalam Masyarakat  Hukum  Adat  tersebut.  Hal tersebut  menimbulkan  perdebatan  tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan  pengakuan  menyangkut  hubungan kelompok  (Masyarakat  Hukum  Adat)  dengan
perorangan  sebagai    anggota  dalam  satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia  1945  menempatkan  posisi  negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak- hak  tradisional  dari  masyarakat  hukum  adat yang masih hidup dan terpelihara hingga  saat ini.  Dengan  dicantumkannya  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  suatu  hak  tradisional maka  adat  yang  merupakan  bagian  dari  hak tradisional  merupakan  sebuah  hak  konstitusi yang  juga  merupakan  hak  asasi  manusia. Dalam  konstitusi  hak  tradisional  masyarakat hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa,  “Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undangundang”.  Berdasarkan  rumusan  Pasal tersebut maka dapat diuraikan bahwa:
a. bahwa  negara  mengakui  keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat memang sudah  ada  sebelum  Negara    Kesatuan Republik  Indonesia  didirikan  dan  UUD 1945 disahkan;
b. kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang diakui itu haruslah terbukti masih hidup;
c. pengakuan  itu  dapat  berubah  dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dalam  arti  perkembangan  zaman  di  mana perasaan kemanusiaan dan tingkat peradaban tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga pengakuan atas keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  itu juga  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan menurut  ruang  dan  waktunya  yang dinamis itu;
d. pengakuan itu juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan kepentingan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  misalnya,  di  daerah  perbatasan jangan  sampai  pengakuan  ini  dapat berdampak  negatif  kepada  semangat persatuan  bangsa  dan  integritas  wilayah NKRI  karena  wilayah  hukum  adat  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
bersangkutan  melampuai  batas  wilayah hukum teritorial NKRI; dan
e. bahwa  syarat  dan  prosedur  pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  itu  harus diatur  dengan  undang-undang  ataupun dalam  pelbagai  undang-undang  lain  yang terkait.
Pengaturan  mengenai  hak  tradisional juga terdapat dalam Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa, “Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan  zaman  dan  peradaban”.  Jika dicermati  maka  terdapat  perbedaan  istilah yang  digunakan  dalam  Pasal  18  B  Ayat  (2) dan  Pasal  28  I  Ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun 1945.  Dalam  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD  NRI
Tahun 1945
menggunakan istilah
“masyarakat  hukum  adat”  dan  “hak tradisional”  sedangkan  Pasal  28  I  Ayat  (3) UUD  NRI  Tahun  1945  menggunakan  istilah “hak masyarakat tradisional”. Dalam terjemahan  Konvensi  Masyarakat  Hukum Adat Tahun 1989 disebutkan bahwa,
“ Indigenous and tribal peoples ” diterjemahkan  menjadi  Masyarakat  Hukum Adat sesuai dengan istilah yang dipergunakan Komnas  HAM  dan  Mahkamah  Konstitusi. Terjemahan  lain  yang  umum  digunakan adalah  masyarakat  adat  dan  masyarakat tradisional”.  Dengan  demikian  baik  istilah “masyarakat  hukum  adat”  dan  “masyarakat tradisional”  dalam  Pasal  18  B  Ayat  (2)  dan Pasal  28  I  Ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 dapat dianggap mempunyai kesamaan maksud/arti.  Terlebih  kedua  pasal  tersebut sama-sama hasil dari amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000.
Berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 menyatakan bahwa:
Hak  adat  yang  secara  nyata  masih berlaku  dan  dijunjung  tinggi  di  dalam lingkungan  masyarakat  hukum  adat  harus dihormati  dan  dilindungi  dalam  rangka perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan  dengan  memperhatikan  hukum dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  penjelasan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa:
Dalam  rangka  penegakan  hak  asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat  hukum  adat,  hak-hak  adat  yang masih  secara  nyata  dipegang  teguh  oleh masyarakat  hukum  adat  setempat,  tetap dihormati  dan  dilindungi  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  asas-asas  negara  hukum yang  berintikan  keadilan  dan  kesejahteraan rakyat.
Perlakuan    diskriminasi    dapat      dilihat dari  berbagai  kebijakan  yang  hadir    masih belum  menjunjung  tinggi  perlindungan  dan penghormatan  hak  masyarakat    hukum  adat. Persoalan  yang  terjadi  seringkali  karena adanya upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya didasarkan  pada  kebijakan  sepihak  semata dan tidak pernah mengikutsertakan masyarakat  hukum  adat  dalam  tiap  tahapan pembuatan  kebijakan  tersebut.  Akibatnya, masyarakat  hukum  adat  hanya  dianggap sebagai  obyek  dalam  tiap  kebijakan  sehingga terjadinya penindasan, kekerasan, kriminalisasi dan bahkan perampasan hak-hak masyarakat hukum adat.
Seiring  dengan  pelaksanaan  kebijakan otonomi  daerah,  maka  peran  aktif  daerah menjadi  strategis  untuk  melaksanakan  upaya- upaya  pemajuan  kesejahteraan  masyarakat yang  pada  hakekatnya  merupakan  tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi.  Salah  satunya  dengan  melakukan upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan  terhadap  masyarakat  hukum adat  dan  kelembagaan  adat  yang  ada  di daerah.  Penyelenggaraan  pemerintah  daerah menurut  asas  otonomi  maksudnya  ialah pemerintah  daerah  memiliki  hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah menurut  tugas  pembantuan  ialah  penugasan dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
Pemerintah  Pusat  atau  dari  Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Perlindungan
dan penghormatan terhadap  identitas  budaya  dan  hak  tradisional masyarakat  hukum  adat hanya  akan  dapat dilaksanakan  apabila  ada  peran  pemerintah daerah  yang    mendorong  suatu  kebijakan melalui  sebuah  kebijakan  yang  selaras  pada program  dan  kegiatan  pembangunan  daerah ditiap sektor organisasi perangkat daerah yang ada.  Hal  ini  akan  dimungkinkan  apabila pemerintah daerah membuatnya dalam sebuah bentuk produk hukum daerah yakni Peraturan Daerah  (Perda)  yang  di  dalamnya  terdapat pengakuan,  perlindungan,  penghormatan  dan pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat  itu sendiri. Peraturan Perundang-Undangan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen  untuk  mewujudkan  sistem  Hukum Nasional yang dicita-citakan. Peraturan Perundang-Undangan  dapat  dikatakan  baik ( good  legislation ),  jika  sah  menurut  hukum ( legal  validity )  dan  berlaku  efektif  karena dapat  diterima  masyarakat  secara  wajar  dan berlaku untuk waktu yang panjang.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ilmiah dengan  judul Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam  Melindungi  Identitas  Budaya  Dan Hak  Tradisional  Masyarakat  Hukum  Adat Kabupaten Batang Hari .

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  dengan  teknik  purposive sampling  yakni  dengan  mewawancarai  orang yang  mengetahui  permasalahan  yang  diteliti serta  studi  terhadap  data-data  sekunder  yang berasal dari berbagai referensi serta penelusuran  situs-situs  yang  memuat  hasil riset yang menjadi objek kajian.
PEMBAHASAN
a. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Melindungi  Identitas  Budaya  Dan  Hak Tradisional Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menempatkan  negara pada posisi untuk mengakui dan menghormati
setiap  hak  tradisional  masyarakat  adat  dan suku  yang  masih  hidup  dan  dilestarikan hingga  hari  ini.  Dengan  dimasukkannya pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak tradisional,  adat  yang  merupakan  bagian  dari hak tradisional adalah hak konstitusional yang juga  merupakan  hak  asasi  manusia.  Dalam konstitusi  hak-hak  tradisional  masyarakat hukum  adat  diatur  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan bahwa,  “Negara  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  komunitas  hukum  adat  beserta adatnya. hak-hak selama mereka masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  diatur  dalam  hukum”. Berdasarkan  rumusan  pasal,  dapat  dijelaskan bahwa:
1. bahwa  negara  mengakui  keberadaan kesatuan adat masyarakat adat memang ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan UUD 1945 diratifikasi;
2. unit  komunitas  hukum  adat  yang diakui harus terbukti hidup;
3. bahwa  pengakuan  dapat  berubah secara dinamis mengikuti perkembangan  masyarakat  dalam  arti perkembangan zaman di mana perasaan  kemanusiaan  dan  tingkat peradaban  tumbuh  dan  berkembang sehingga pengakuan terhadap keberadaan  masyarakat  adat  dan  hak tradisional mereka juga harus disesuaikan.  untuk  kebutuhan  sesuai dengan  ruang  dan  waktu yang dinamis;
4. bahwa  pengakuan  juga  tidak  dapat bertentangan  dengan  prinsip  dan kepentingan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  misalnya,  di daerah perbatasan pengakuan ini tidak boleh berdampak negatif pada semangat  persatuan  nasional  dan integritas  teritorial  Republik  Kesatuan Republik  Indonesia.  karena  wilayah hukum  adat  yang  relevan  melebihi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
5. bahwa persyaratan dan prosedur untuk mengakui  masyarakat  adat  dan  hak- hak  tradisional  mereka  harus  diatur oleh  hukum  atau  dalam  hukum  lain yang relevan.
b. Bentuk  Identitas  Budaya  dan  Hak Tradisional  hukum  adat  Kabupaten Batang Hari
Kabupaten  Batanghari  memiliki  delapan kabupaten.  Pemerintah  sedang  berusaha mengembalikan  budaya  dan  tradisi  seni  yang ada  dengan  cara  mengidentifikasi  dan meneliti  serta  mengeksplorasi  potensi  budaya yang  ada  di  setiap  kabupaten.  Dalam  hal  ini untuk menghargai budaya yang telah disajikan kembali dalam pemerintahan masyarakat  terutama  departemen  budaya  dan pendidikan  Batang  Hari  melakukan  seni festival  yang  diadakan  secara  rutin  setahun sekali.  Tidak  hanya  menggelar  festival  tetapi juga  menggelar  kompetisi  yang  nantinya perlombaan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk menemukan  menang  atau  kalah  tetapi  hanya untuk
menghargai seni
dan memperkenalkannya ke masyarakat luas.
Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam kegiatan ini dalam konteks pengembangan  budaya,  dengan  memberikan dana  untuk  langsung  ke  masyarakat.  Banyak budaya di masyarakat, salah satu daerah yang masih  mempertahankan  budayanya  adalah  di Kecamatan Rambutan Masam dimana kebudayaannya  sangat  dijaga.  Kecamatan Muara  bulian  dan  kecamatan  Muara Tembesi memiliki  studio  paling  banyak.  Respon masyarakat dalam menanggapi upaya pelestarian  budaya  ini  cukup  positif  karena banyak  orang  yang  melaporkan  bahwa budayanya harus dikembangkan karena hampir hilang dari zaman ke zaman.
c. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam
Melindungi Hukum Budaya Masyarakat  Identitas  Tradisional  Dan hukum adat Kabupaten Batang Hari
Budaya  adalah  kekayaan  budaya  bangsa sebagai  wujud  pemikiran  dan  perilaku  hidup manusia  yang  penting  bagi  pemahaman  dan pengembangan  sejarah,  sains,  dan  budaya dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan
dikelola  dengan  tepat.  melalui  upaya  untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan  untuk  memajukan  budaya nasional  untuk  kesejahteraan  masyarakat secara maksimal.
Untuk  melestarikan  adat  dan  budaya, Negara  bertanggung  jawab  atas  pengaturan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan  yang  perlu  dikelola  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dengan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan  pelestarian  budaya  dengan mengubah paradigma pelestarian Adat istiadat dan  budaya,  keseimbangan  aspek  ideologis, akademik,  ekologis  dan  ekonomi  diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karakteristik  adat  dan  tradisi  antar kabupaten  /  kota  di  Provinsi  Jambi,  pada dasarnya  memiliki  kesamaan,  tetapi  dalam penerapannya  di  masing-masing  daerah  agak berbeda,  sehingga  kebiasaan  dan  budaya cenderung dibedakan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Batang Hari  telah  memiliki  Peraturan  Daerah  No.  12 tahun  2018  tentang  Identitas  Daerah  Batang Hari. Masalah perumusan kebijakan yang ada tidak  disambut  dengan  kurangnya  peraturan pelaksanaan untuk Peraturan Daerah.
Dalam  pelestarian  dan  pengembangan nilai-nilai adat dan sosial dan budaya di Bumi secara  simultan  Regam  dimaksudkan  untuk memperkuat identitas individu dan masyarakat dalam bentuk pelestarian Identitas Regional.  Dalam  hal  ini,  kebijakan  tersebut belum  disosialisasikan  dengan  baik  kepada semua  pemangku  kepentingan  mengenai identitas  budaya  dan  hak-hak  tradisional masyarakat hukum adat di Kabupaten Batang Hari.

## KESIMPULAN
Pelestarian  adat  dan  budaya  sebagai identitas daerah dalam kebijakan ini dimaksudkan  agar:  warisan  budaya  yang terkandung  di  Kabupaten  Batang  Hari  dapat dilestarikan,  meningkatkan  martabat  dan martabat  budaya  daerah  melalui  pelestarian adat  dan  budaya,  memperkuat  kepribadian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-753
masyarakat. bangsa; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seiring  dengan  implementasi  kebijakan otonomi  daerah,  peran  aktif  daerah  menjadi strategis untuk melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya adalah tujuan negara yang telah diamanatkan  oleh  konstitusi.  Salah  satunya adalah  dengan  melakukan  upaya  untuk melindungi, menghormati dan memberdayakan masyarakat adat dan lembaga adat di daerah. Pelaksanaan pemerintah  daerah  sesuai  dengan  prinsip otonomi  berarti  bahwa  pemerintah  daerah memiliki  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola  Urusan  Pemerintahan  mereka sendiri  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik. Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hasil  tulisan ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut:
Perlindungan dan penghormatan terhadap identitas  budaya  dan  hak-hak  tradisional masyarakat  adat  dan  suku  hanya  akan dilakukan  jika  ada  peran  pemerintah  daerah untuk mendorong kebijakan melalui kebijakan  yang  selaras  dengan  program  dan kegiatan  pembangunan  daerah  di  setiap sektor. organisasi perangkat daerah yang  ada. Ini  akan  dimungkinkan  jika  pemerintah daerah  membuatnya  dalam  bentuk  produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah di mana ada  pengakuan,  perlindungan,  penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan, 2013, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi , Kencana Prenada Media Group: Jakarta Duwi, Priyanto. 2008. Mandiri Belajar SPSS ,
MediaKom: Yogyakarta.
I Gde  Pantja Astawa dan Suprin Na’a. 2008.
Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan  di  Indonesia , Alumni: Bandung. Jimly Asshiddiqie. 2015. Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi
Manusia Warga Desa) , Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.
Maria.  S.  W.  Sumard  jono.  1996. Kebijakan Pertanahan    Antara  Regulasi  dan Implementasi , Penerbit Buku  Kompas: Jakarta.
Mr.  B.  Ter  Haar  Bzn  dan  K.  Ng.  Soebakti Poesponoto.  1987. Asas-Asas  dan Susunan  Hukum  Adat  (Beginselen  en Stelsel van Hat Adat Recht) ,
PT.Pradnya Paramita: Jakarta.
Muhammad  Tahir  Azhary.  1992. Negara Hukum:  Suatu  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya.  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini , Disertasi, Bulan Bintang: Jakarta. Ni’matul  Huda.  2006. Hukum  Tata  Negara ,
Rajagrafindo: Jakarta. Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah ,
Grasindo: Jakarta.
Sugiyono,  2014, Memahami  Penelitian Kualitatif , Alfabeta: Bandung.
Tolib    Setiady.  2009. Intisari    Hukum   Adat Indonesia , Alfabeta: Bandung.