## RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN HAMBATAN PERKARA TINDAK PIDANA DALAM KUH PIDANA
Mujiburrahman a a Universitas Tamansiswa Palembang, Email: mujiburrahman7272@gmail.com
Naskah diterima: 17 November 2023; revisi: 17 November 2023; disetujui: 18 November 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.75

## Abstrak:
Sistem hukum pidana di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah  satu bentuk pembaruan  yang  ada  adalah pengaturan  tentang  hukum  Pidana dalam  pencapaian  keadilan  kepada perbaikan maupun  pemulihan  keadaan  setelah terjadi  suatu  tindak  pidana,  yang  dikenal  dengan  keadilan  restoratif  ( Restoratif Justice ).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  bagaimana  cara penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  sistem restoratif  justice dan  hambatan ditemukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem restoratif justice . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  sistem restoratif justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan setelah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Nomor:  SE/2/II/2021.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana dengan sistem restoratif Justice berasal dari faktor masyarakat dan budaya.
Kata Kunci: Penyelesaian perkara; Tindak Pidana; Sistem Restoratif Justice

## LATAR BELAKANG
Hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati  masyarakat  dan  timbul  sanksi  jika  peraturan  itu  dilanggar 1 .  Sistem  Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan  yang  ada  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  adalah Restoratif  Justice. Restoratif  Justice adalah  pengaturan  tentang  Hukum  Pidana  dalam  perspektif  dan pencapaian keadilan untuk perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, agama, adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
Restoratif justice ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai  konflik yang  fokus  pada  pemecahan  masalah  pertanggungjawaban  dan  kewajiban  untuk masa mendatang; sifat normatif atas dasar dialog dan negoisasi sebagai sarana bagi para  pihak;  rekonsiliasi  dan  restorasi;  fokus  perhatian  pada  perbaikan  luka  sosial akibat  kejahatan;  pertanggungjawaban  pelaku  dirumuskan  sebagai  dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik 2 . Pasal  1  Ayat  (2)  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif menyatakan  Tindak  Pidana  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  berupa kejahatan  atau  pelanggaran  yang  diancam  dengan  hukuman  pidana  penjara, kurungan  atau  denda.  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  perlu  mewujudkan penyelesaian  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  keadilan  restoratif  yang menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak berorientasi  pada  pemindanaan  merupakan  suatu  kebutuhan  hukum  bagi masyarakat.  Tujuan utama restoratif justice adalah pencapaian keadilan yang seadil- adilnya  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  dan  tidak  sekedar mengedepankan penghukuman.
1 Muhammad Tohir , Intisari Sistem Hukum Indonesia , Palembang, CV. Aufa Al Azzam, 2022, hlm.10
2 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponogoro, 2018, hlm.7
Menurut keadilan restoratif lebih berfokus pada upaya penerapan restitusi (ganti kerugian) yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau  pihak  ketiga).  Pasal  2  Ayat  (1),  (2),  (3),  (4),  (5)  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penangan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  adalah sebagai berikut: 3 Penangan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelengaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.
Penyelengaraan fungsi reserse  kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengembang fungsi pembinaan masyarakat dan samapta Polri sesuai  dengan  tugas  kewenangannya.  Peyelidikan  atau  peyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh peyidik Polri. Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a dapat dilakukan tindak pidana ringan. Penanganan  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b  dan  huruf  c,  dapat  dilakukan  penghentian  penyelidikan  atau  peyidikan.  Prinsip keadilan restoratif  justice adalah  salah  satu  prinsip  penegakan  hukum  dalam penyelesaian  perkara  dan  yang  dapat  dijadikan  instrumen  pemulihan  yang  sudah dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  juga  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung. Namun  pelaksanaanya  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  masih  belum optimal. Salah Satu Perkara  Yang  Diselesaikan Dengan Restorative Juctice adalah Perkara Laporan Polisi No: LPB/148/III/2022/SPKT tanggal 11 Maret 2022 di POLDA Sumatera  Selatan,  antara  Pelapor  dengan  Terlapor  melakukan  perdamaian  dan dilanjutkan dengan proses restorative juctic di Polda Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  bagaimana  pelaksanaan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana dengan  sistem restoratif  justice dan  apa  saja  hambatan-hambatan  yang  ditemukan dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  sistem restoratif  justice bisa terpenuhi.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Penelitian hukum empiris
3 https://portal divkum.polri.go.id , diakses pada tanggal 30 Nopember 2022, pukul 18.00
merupakan salah satu jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum di dalam masyarakat. 4
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  dan  juga  data  sekunder  berupa  data  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas 5 : Bahan hukum primer, yaitu undang-undang  yang  berlaku  dan  juga  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku, hasil  penelitian,  karya  ilmiah  dan  juga  internet  dan  bahan  hukum  berupa  kamus bahasa  Indonesia,  kamus  bahasa  Inggris  dan  juga  kamus  hukum.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  penelitian keperpustakaan  ( Library  Research )  yaitu,  dilakukan  penulis  dengan  cara mengumpulkan  bahan-bahan  pustaka  seperti  karya-karya  ilmiah,  literatur  dan dokumen.  Sedangkan  Penelitian  lapangan  dengan  melakukan  wawancara  dengan narasumber  yang  mengetahui  data  yang  diperlukan  untuk  penelitian  ini.  Lokasi penelitian di Polda Sumsel.
Analisis  Data  dilakukan  dengan  cara  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini berdasarkan seperti keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan,  yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriftif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah- langkah  sebagai  berikut 6 :  Data  penelitian  diklasifikasikan  sesuai  dengan permasalahan  penelitian,  hasil  klasifikasi  data  selanjutnya  disistematisasikan.  Data yang  telah  di  sistematisasikan  kemudian  dianalisis  untuk  dijadikan  dasar  dalam mengambil kesimpulan.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Berisi hasil analisis dan diskusi tentang tujuan penelitian. 7 Bagian ini yang paling penting  Hukum  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan masyarakat, sehingga didalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum ( ubisocietas ibis ius) .
4 Mahendra Kusuma,Rosidadiani, Pengantar Penelitian Hukum, Palembang, Rafah Press, 2017,hlm. 19.
5 Ibid, hlm. 38
6 Mahendra Kusuma, dan Rosida Diani, Penghantar Penelitian Hukum, Palembang, Rafa Press, 2017, hlm. 39
7 Thamrin, Wawancara: Peran Notaris dan PPAT bagi Masyarakat Adat, Bandung, 2019.
Hal  tersebut  dimaksudkan  bahwa  tata  hukum  harus  mengacu  pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. 8 Hukum sebagai sarana  kontrol  sosial  dilaksanakan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  melibatkan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga organisasi secara politik melalui lembaga – lembaganya. Hukum bekerja dengan mencerminkan pada fungsinya, yaitu: 9
Norma-norma,  baik  yang  memberikan  peruntukan  maupun  yang  menentukan hubungan  antara  individu;  penyelesaian  sengketa;  dan  jaminan  kelangsungan kehidupan masyarakat, menjadi tanda bahwa hukum menempatkan dirinya sebagai sarana  kontrol  sosial  dan  rekayasa  sosial  ketika  terjadi  perubahan-perubahan  ini sehingga hukum ikut dalam mengatur kehidupan sosial.
Disebabkan  Hukum  berupaya  untuk  menjaga  dan  mengatur  keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dengan kepentingan bersama agar  tidak  terjadi  konflik. 10 Konsep Restoratif  Justice merupakan  suatu  model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960 an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. 11 Keadilan restoratif adalah pemikiran yang  merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kebutuhan pelibatan masyarakat, korban yang  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  ada  pada  sistem  peradilan  pidana  saat ini. 12 Keadilan  restoratif  ( Restoratif  Justice) merupakan  hal  yang  baru  di  Indonesia. Namun demikian Restoratif Justice memiliki cara pandang yang berbeda, prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan yang dipenuhi, apabila setiap pihak menerima perhatian  secara  adil  dan  seimbang,  aktif  dilibatkan  dalam  proses  peradilan  dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka. 13
Restoratif Justice mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang meliputi: 14 Adanya  upaya  damai  diluar  pengadilan  oleh  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya) terhadap  korban  tindak  pidana  (keluarganya)  Memberikan  kesempatan  kepada pelaku  korban  tindak  pidana  (keluarganya)  untuk  bertanggung  jawab  menebus kesalahannya  dengan  cara  mengganti  kerugian  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya; dan Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara
8 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2006, hlm.127
9 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Dengan Restoratif Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017, hlm. 117
10 Ibid, hlm.128
11 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , Depok, FHUI, 2009, hlm.2
12 Ibid, hlm.4
13 Paulus Adi Suprapto , Peradilan Restoratif , Semarang, Universitas Diponogoro, 2006, hlm.225
14 Bagir Manan, Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam buku Refleksi Dinamika Hukum, Jakarta, Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm.4
pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan  kesepakatan diantara para pihak.
Pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  keadilan  restoratif  bisa dilihat dalam Pasal 45, dengan menyebutkan bahwa dalam hal terhadap penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur dibawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan pidana hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya  yang  bersalah  itu  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  walinya,  atau Pemeliharanya.  Tanpa  dikenakan  suatu  pidana  apapun;  atau  Memerintah  supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
Penyidik  Polri  di  berbagai  daerah  mulai  rutin  menggunakan  pendekatan Restoratif  Justice (keadilan  restoratif)  dalam  menyelesaikan  perkara  hukum.  Salah satu  dasar  hukum  yang  menjadi  acuan  penyelesaian  perkara  dengan  sistem Restoratif Justice di Kepolisian adalah Pasal 1 Angka (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sedangkan  pedoman  penanganan  penyelesaian  perkara  dengan  pendekatan restoratif  diatur  pada  Surat  Edaran  kepala  kepolisian  Republik  Indonesia (Kapolri)Nomor:  SE/8/VII/2018  Tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorati fJustice )  dalam  penyelesain  perkara  pidana jo Pasal  12  huruf  a  dan  b.  Peraturan Kepala  kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan Tindak Pidana.
Disebutkan dalam Surat Edaran itu, penyidik harus menfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku serta para pihak yang terlibat dalam  perkara yang ingin berdamai. Dan  juga  Surat  Edaran  kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  (kapolri)  Nomor: SE/2/II/2021  Tanggal  19  Februari.  Dalam  peraturan  ini  diantaranya  semua  perkara tindak pidana diprioritaskan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, terkecuali: Perkara yang berpotensi memecah belah Bernuansa SARA Radikalisme
Adapun pedoman penanganan penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang dapat  diselesaikan  dengan  pendekatan Restoratif  Justice yang  diatur  pada  Surat Edaran: SE/8/VII/2018 adalah sebagai berikut: Terpenuhi syarat materil, yaitu: Tidak menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  tidak  ada  penolakan  masyarakat,  Tidak berdampak  konflik  sosial,  adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk tidak keberatan dan melepas hak menuntutnya dihadapan hukum, prinsip pembatas. Pada pelaku, yaitu:   Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni kesalahana tau
dalam  bentuk  kesengajaan  dan  pelaku  bukan  residivis.  Pada  tingkat  pidana  dalam proses:
Penyelidikan,  dan    peyidikan,  sebelum  Surat  Perintah  Dimulainya  Peyidikan (SPDP)  dikirim  kepenuntut  umum.  Terpenuhinya  syarat  formil,  yaitu:  Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). Surat pernyataan berdamai (akte dading)  dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor,  dan  juga perwalian  dari  tokoh  masyarakat)  diketahui  oleh  atasan  penyidik.  Berita  acara pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan  penyelesaian perkara  melalui  keadilan  restoratif    ( RestoratifJustice ).  Rekomondasi  gelar  perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif ( RestoratifJustice ). Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, gant irugi, atau dilakukan dengan sukarela.
Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan Restoratif  Justice terhadap  kejahatan umum  yang  tidak  menimbulkan  korban manusia,  artinya  tidak menimbulkan  korban jiwa manusia. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat materil dan formil tersebut, maka kategori  perkara  dapat  diajukan  permohonan  perdamaian  kepada  atasan  penyidik kepolisian. Sedangkan untuk syarat pengajuan perdamaian dalam hal adanya dugaan tindak pidana pada kepolisian, dimana pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditanda tanggani dan diberi materai kemudian untuk  administrasi  penyelesaian  berdasarkan  keadilan  restoratif  ini  sesuai  format Kabareskrim Polri.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka,  penyelesaian  perkara  dengan  sistem Restoratif Justice bisa digunakan pada tindak pidana di kepolisian dalam proses saat penyelidikan  dan  penyidikan  sebelum  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan (SPDP) dikirim kepenuntut umum. Jika perkara tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil yang ditetapkan dalam Surat EdaranKapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran kapolri Nomor: SE/2/II/2021.
Dengan menyelesaikan perkara tindak pidana menggunakan sistem Restoratif justice tersebut, maka perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan  biaya  murah,  Bersifat  tertutup  atau  rahasia,  sehingga  mengurangi  rasa  malu keluarga dan lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan  keputusan  yang  diambil  merupakan  kehendak  para  pihak,  sehingga hubungan para pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin
dengan  baik.  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengenal  perdamaian  dalam mekanisme penyelesaian suatu perkara.
Namum  sejak  Surat  Edaran  Kapolri  nomor:  SE/2/II/2021  tanggal  19  Februari terbit. Peyidik Polri di berbagai daerah mulai rutin menggunakan pendekatan restoratif (keadilan  restoratif)  dalam  menyelesaikan  perkara.  Cukup  banyak  di  dapati  bahwa petugas penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk tidak memperpanjang proses perkara  dan  mengajak  pihak  korban  dan  pelaku  menyelesaikannya  melalui musyawarah. 15
Menurut  Pasal  1  Angka  27  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019.  Keadilan  restoratif  adalah  suatu  proses  dimana semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama memecahkan  masalah  bagaimana  menangani  akibat  dimasa  yang  akan  datang dengan menempuh pendekatan kekeluargaan.
Secara  umum  prinsip-prinsip  keadilan  restoratif  adalah: 16 Membuat  pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya Memberikan  kesempatan  kepada  pelanggar  untuk  membuktikan  kapasitas  dan kualitasnya  disamping  mengatasi  rasa  bersalahnya  secara  konstruktif.  Melibatkan para  korban,  orangtua,  keluarga  besar,  sekolah  dan  teman  sebaya.  Menciptakan forum  untuk  berkerja  sama  dalam  menyelesaikan  masalah.  Menetapkan  hubungan langsung  dan  nyata  antara  kesalahan  dan  reaksi  sosial  yang  formal.  Secara konseptual dalam hal upaya pelaksanaan Restoratif Justice ini, beberapa peraturan sudah diatur, namun secara  faktual pelaksanaaan upaya hukum dengan Restoratif Jjustice ini  belum  berjalan  maksimal.  Masih  banyaknya  para  korban  yang  merasa ketidak adilan. Karena proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum lebih berfokus  pada  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  tersangka  tanpa memperhatikan hak-hak korban.
Pada  prinsipnya Restoratif  Justice dalam  kontek  sini  yaitu,  memberikan pemahaman  terkait  dimungkinkannya  pergeserannya  penyelesaian  perkara  pidana yang  selama  ini  lebih  berfokus  kepada  hak-hak  tesangka,  terpidana,  atau  pelaku pidana  saja  agar  juga  memperhatikan  hak-hak  korban  tindak pidana.  Dalam  hal  ini hukum berperan melindungi hak-hak setiap korban tindak pidana.
15 Zulfa, Op. Cit., Hlm. 164
16 Makalah  Potret  Situasi  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Indonesia,  Jakarta,  UNICEF Indonesia, 2004, hlm. 357
Berdasarkan  hasil  penelitian  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  dalam menerapkan  proses  keadilan  restoratif  ( Restoratif  Justice) ini,  yaitu:  adanya pengakuan  bersalah  dari  pelaku  tindakpidana,  persetujuan  dari  korban  untuk melakukan Restoratif  Justice .  Dengan  adanya  persetujuan  dari  kepolisian  yang mempunyai wewenang diskresi (kewenangan yang dimiliki polisiuntuk menghentikan penyidikan  perkara,  dengan  membebaskan  tersangka  ataupun  pengalihan  dengan tujuan  agar  terhindar  dari  proses  hukum  lebihlanjut).  Selain  itu,  kejaksaan  yang mempunyai  wewenang  oportunitas  (wewenang  untuk  melanjutkan  perkara  yang dikirim oleh kepolisian atau tidak).
Dalam proses perundingan ini untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan Restoratif  Justice ini  terdapat  dua  elemen  yang  sangat  penting  yang  saling melengkapi  dalam  rangka  penyelesaian  sengketa  secara  menyeluruh,  yakni perbaikan kerugian yang bersifat kebendaan (material), dan  perbaikan yang bersifat simbolik. 17
Pada  pendekatan  tersebut  korban  mengambil  peran  aktif  dalam  proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka guna  bertanggung  jawab  atas  perilaku  yang  telah  merugikan  korban  dengan mengembalikan  kerugian  yang  telah  mereka  lakukan  dengan  meminta  maaf kerugiaan  yang bersifat kebendaan
Sementara  dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam menerap kan sistem Restoratif Justice adalah berasal dari: 18 Faktor Masyarakat,  hal  ini  disebabkan  karena  sikap  keluarga  korban  yang  beranggapan adanya Restoratif justice ini belum bisa mewakili pertanggung jawaban bagi  pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  dan  pelaku  tindak  pidana  akan  lepas  dari  tanggung jawab atas perbuatannya. Faktor Kebudayaan, dimana masih banyaknya masyarakat yang  beranggapan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  harus  mendapatkan  hukuman  dari pengadilan berupa pidana kurungan (penjara),  sehingga penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem Restoratif Justice belum bisa mewakili hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana.
17 Natangsa Surbakti , Peradilan Restoratif- Dalam Bingkai Empiriteori dan kebijakan Yogyakarta, Genta Publishing, 2013, hlm. 51
18 Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 45

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  perkara  dengan  sistem Restorative  Justice melibatkan  pertemuan  semua  pihak  terkait,  termasuk  korban, pelaku, keluarga mereka, dan penasehat hukum. Mereka bertemu untuk menyusun akta  kesepakatan  perdamaian  yang  kemudian  disetujui  oleh  penyidik  polisi  setelah memenuhi syarat formal dan materi yang ditetapkan. Dasar hukum penerapan sistem Restorative Justice ini tercantum dalam Surat Edaran Kapolri nomor: SE/8/V11/2018 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021.
Sementara  itu,  hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan menerapkan sistem Restorative Justice berasal dari dua faktor utama: pertama, sikap masyarakat,  di  mana  keluarga  korban  seringkali  menganggap  bahwa  sistem Restorative Justice belum mampu memberikan pertanggungjawaban yang memadai bagi  pelaku  tindak  pidana.  Masih  banyak  masyarakat  yang  meyakini  bahwa  pelaku kejahatan  tindak  pidana  seharusnya  diadili  di  pengadilan  dan  menerima  hukuman pidana  penjara.  Kedua,  hambatan  juga  muncul  dari  faktor  budaya,  di  mana penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  sistem Restorative  Justice dianggap belum  mampu  memberikan  hukuman  yang  sebanding  dengan  kejahatan  yang dilakukan oleh pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir  Manan,  Restoratif  Justice  Suatu  perkenalan  Dalam  Buku  Refleksi  Dinamika Hukum, Jakarta, Perum percetakan Negara, 2008
Burhan Ashsofa , Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Rineka, 2013
Eva Achani Zulfa, Keadilan Restoratif , Depok, FHUI, 2009
Jur  Andi  Hamzah,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Dengan Restoratif Justice, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017
Mahendra  Kusuma  dan  Rosida  Diani, PenghantarPenelitian  Hukum, Palembang, Rafa Press, 2017
Muhammad Tohir, Intisari Hukum Indonesia, Palembang, CV Aufa Al-Azzam,2022 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponogoro,
2018
Natangsa  Surbakti,  Peradilan  restoratif  dalam  Bingkai  Empiri  Teori  Dan  kebijakan, Yogyakarta, Genta Publishing, 2013
Paulus Adi Suprapto, PeradilanRestoratif, Semarang, UniversitasDiponogoro, 2006 Shidarta,  Moralitas  Profesi  Hukum  SuatuTawaran  Kerangka  Berpikir  Dengan Restoratif Justice, Jakarta, jala Permata Aksara, 2017
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta,
SinarGrafika, 2010
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan  Kepolisian  Negara  republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8Tahun  2021  Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 Surat Edarankapolri Nomor 2/II/ 2021 https://portaldivkumpolri.  go.id, Diakses  Pada  tanggal  30  Nopember  2022,
Pukul.18.00WIB.