## MENALAR URGENSI PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL DEMI KEADILAN SISWA, GURU DAN SEKOLAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 2596 K/PDT/2008
Aufi Imaduddin, email : aufiimaddudin@stitmatuban.ac.id

## ABSTRACT
The national exam is a form of national level learning evaluation that has been set by the government  to  determine  student  learning  outcomes.  However,  in  the  implementation  of  the national exam has a negative impact on students, teachers and schools. So lately there has been a renewed discourse about the elimination of the national examination, it began with the policy of  the  Indonesian  Minister  of  Education  and  Culture  to  abolish  the  national  examination  in 2021.  Especially  if  we  examine  further  that  legal  efforts  to  stop  the  implementation  of  the national  examination  have  existed  since  2006  and  the  peak  in  2009  was  the  decision  of  the Supreme Court number: 2596 K / PDT / 2008 which in essence required the government to stop the  implementation  of  the  national  examination  before  resolving  various  existing  problems. Therefore, the writer is interested in asking logically to think about the urgency of abolishing the national  exam  after  the  decision  of  the  Supreme  Court.  In  this  paper,  the  method  used  by  the author is a qualitative method based on social facts that occur based on juridical reasons based on  the  laws  and  regulations  related  to  research.  The  results  of  this  study  found  that  the implementation  of  the  national  exam  has  claimed  justice  for  students  in  obtaining  their  human rights  in  obtaining  education  that  has  been  mentioned  in  the  1945  Constitution  and  is  not  in accordance  with  educational  thought  according  to  Ki  Hajar  Dewantara,  as  well  as  causing various depressive pressures which have an impact on their minds stressed and suicidal students. The implementation  of  national  exams has also  revoked justice for  teachers,  where teachers  in their  teaching  are  supposed  to  educate  students  well  and  develop  their  students'  thinking instincts,  with  the  national  examination  the  teacher  only  drills  students  to  memorize  and  do exercises  that  lead  to  the  national  exam.  Recalling  also  that  the  implementation  of  national examinations  in  a  juridical  manner  in  the  decision  of  the  Supreme  Court  has  violated  various laws  and  regulations  regarding  education  in  Indonesia.  Therefore,  the  elimination  of  the national exam will give back the right to justice for students, teachers and schools according to their respective proportions.
Keywords : The national exam, Stundents, Teacher, the decision of the Supreme Court number: 2596 K / PDT / 2008

## Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara hukum  yang  bermuara pada hukum  tertingi  yaitu  Undang- Undang Dasar 1945 serta bersaskan pada ideologi Pancasila, sehingga Pendidikan nasional yang kita  laksanakan  juga  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai  agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia, sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab. 1 Untuk  mengemban  fungsi  tersebut  pemerintah  menyelenggarakan  suatu system  pendidikan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  undang-  undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
Pemerintah  menyelenggarakan  suatu  sistem  pendidikan  nasional  sebagaimana  yang tercantum  dalam  Undang-undang  No  20  tahun  2003  tentang  system  pendidikan  nasional. Implementasi  Undang-undang  No  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan  nasional  tentang dijabarkan  kedalam  sejumlah  peraturan  antara  lain:  peraturan  pemerintah  No  19  tahun  2005 tentang  standar  nasional  pendidikan.  Peraturan  pemerintah  ini  memberikan  arahan  tentang perlunya  disusun  dan  dilaksanakan  8  standar  nasional  pendidikan  yang  meliputi:  standar  isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan,  standar  pembiayaan,  dan  standar  penilaian pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan baik dari pihak sekolah, masyarakat, maupun pemerintah. Oleh karena itu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  pasal  63  ayat  1  mengamanatkan  tiga  jenis penilaian  yang  dilakukan  terhadap  peserta  didik.  Salah  satunya,  penilaian  hasil  belajar  yang harus  dilakukan  oleh  pmerintah. Dalam  pasal  66  bentuk  penilaian  yang  dilakukkan  pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional untuk mata pelajaran tertentu.
Pada awal  pelaksannan Ujian Nasional, tepatnya hanya setelah satu  tahun dijalankannya Ujian Nasional  tersebut,  terjadi berbagai  macam  persoalan dari  akibat  pelaksanaannya  tersebut,
1 Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
sehingga  tepat  pada  27  Juli  2006  di  ajukanklah  gugatan  oleh  58  wali  murid  atas  pelaksanaan Ujian Nasional, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara  No.  228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.  Pada  putusan  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  21  Mei 2007, tecantum bahwa para tergugat (dalam hal ini adalah Pemerintah) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban  Ujian Nasional, khususnya pada  hak  atas  pendidikan  dan  hak-hak  anak . .  Kemudian  pada  tanggal  22  Oktober  2007, Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst tersebut karena dijaukan banding oleh pihat tergugat. Yang kemudian atas  putusan  banding  ini  diajukan  gugatan  kasasi  oleh  tergugat  kembali,  dan  pada  tanggal  14 september  2009  Mahkamah  Agung  melalui  putusannya  nomor:  2596  k/pdt/2008  juga menguatkan  kembali  putusan  awal  tersebut.  Majlis  juga  memerintahkan  kepada  para  Tergugat untuk  meningkatkan  kualitas  guru,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  akses  informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UN lebih lanjut
Seharusnya  pemerintah  saat  itu  memoratorium  atau  menghentikan  sementara  kebijakan Ujian  Nasional  sampai  ketiga  perintah  Mahkamah  Agung  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat, provinsi  dan  daerah.  Namun,  pada  saat  itu  Ujian  Nasional  tetap  berjalan  sebagaimana  biasa dengan  dalih  ketiga  tuntutan  itu  akan  dipenuhi  pemerintah  sambil  berjalannya  Ujian  Nasional. tahun  demi  tahun  sejak  putusan  Mahkamah  Agung  sampai  hari  ini  setelah  10  tahun  pasca putusan tersebut ketiganya belum sepenuhnya dipenuhi oleh Negara, sedangkan kebijakan Ujian Nasional terus dilanjutkan, hanya saja tidak lagi menjadi 100 persen penentu kelulusan. Selama itu  pula  berbagai  persoalan  dan  korban  terus  berjatuhan  akibat  adanya  pelaksanaan  Ujian Nasional  ini.  Sehingga  wajar  akhir-akhir  ini  dengan  adanya  keputusan  mentri  bahwa  Ujian Nasional akan dihapuskan mulai tahun 2021, mulai banyak pembahasan mengenai penghapusan Ujian Nasional.
Ujian  Nasioanal  tak  pernah  berhenti  diperdebatkan,  banyak  opsi  telah  dicoba  dalam berbagai kesempatan. Resiko telah diambil oleh kementrian pendidikan, mentri Nadiem hendak merombak  perkara  ujian.  Wajar  jika  ide-ide  baru  didiskusikan  terbuka  agar  matang  saat dilaksanakan  secara  nyata,  tentu  saja  penolakan  tak  bisa  dihindarkan,  tiap  langkah  progresif niscaya  memantik  keriuhan.  Sejauhmana  kebijakan  Ujian  Nasional  serius  dikaji,  kini  saatnya
dalil-dalil kemendikbud diuji 2 . Sedikit penggalan sebuah narasi diatas juga meninspirasi penulis untuk  menulis  tulisan  ini  terkait  Menalar  Urgensi  Penghapusan  Ujian  Nasional  Demi  Keadilan Siswa, Guru Dan Sekolah Pasca Putusan Mahkmah Agung Nomor: 2596 K/Pdt/2008.

## Kajian Teori
Ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penilian hasil belajar oleh pemerintah  bertujuan  untuk  menilai  pencapaian  kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada  mata pelajaran  tertentu  dalam  kelompok  mata  pelajaran  ilmu  penetahuan  teknologi  dan  dilakukan dalam  bentuk  ujian  nasional.  Ujian  nasional  dilakukan  secara  obyektif,  berkeadilan  dan akuntabel.  Ujian  nasional  diadakan  sekurang  kurangnya  satu  kali  dan  sebanyak-banyaknya  dua kali dalam satu tahun pelajaran. 3
Adapun UN (Ujian Nasional) menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4, dijadikan pertimbangan untuk: a) penentuan kelulusan peserta didik dari suatu  satuan  pendidikan,  b)  seleksi  masuk  jenjang  pendidikan  selanjutnya,  c)  pemetaan  mutu satuan  dan/  atau  program  pendidikan,  d)  akreditasi  satuan  pendidikan,  dan  e)  pembinaan  dan pemberian bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 4
Ujian  Nasional  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  mengetahui  hasil  belajar siswa  yang  bersifat  nasional  dan  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  secara nasional.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 153/2003  sebagaimana  berikut  :  Tujuan  penyelenggaraan  UAN  (UN)  adalah  untuk,  (1) mengukur  hasil  pencapaian  peserta  didik,  (2)  mengukur  mutu  pendidikan  ditingkat  nasional, provinsi,  kabupaten/kota,  dan  sekolah/madrasah,  (3)  pertanggungjawaban  penyelenggaraan pendidikan secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah kepada masyarakat 5
Sebagaimana  yang  dipaparkan  Muhammad  Bagus  Nugroho  dalam  karya  tulis  ilmiahnya mengatakan  ”ujian  nasional  adalah  ujian  yang  digunakan  sebagai  taraf  ujian  berskala  nasional yang  dilaksanakan  negara  sebagai  bentuk  evaluasi  program  pembelajaran,  ujian  nasional
2 Dikutip dari narasi yang disampaikan oleh najwa shihab dalam pembukaan acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3, hal. 49
4 Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4.
5 Nurudin, dkk, Ujian Nasional Di Madrasah: Persepsi Dan Aspirasi Masyarakat, (Jakarta: Gaung, Persada Press, 2007), Hal. 8
dianggap  lebih  memiliki  prestis  bagi  siswa  maupun  sekolah  karena  kompetisi  terjadi  ditingkat nasional. 6
Menurut Dr. E Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Kurikulum Yang Disempurnakan: Pengembangan Standar  Kompetensi  Dan Kompetensi  Dasar,  bahwa:  Ujian  nasional  merupakan kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  untuk  menentukan  standar  mutu  pendidikan. Kebijakan  ini  berkaitan  dengan  berbagai  aspek  yang  dinamis,  seperti  budaya,  kondisi  sosial ekonomi,  bahkan  politik  dan  keamanan,  sehingga  akan  selalu  rentan  terhadap  perbedaan  dan kontroversi sejalan dengan perkembangan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan keputusan politik  atau  politik  pendidikan,yang  menyangkut  kepentingan  berbagai  pihak,  bahkan  dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisir untuk kepentingan kekuasaan. 7
Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari penyelenggaraan Ujian Nasional  selain  sebagai  alat  evaluasi  standar  nasional  adalah  untuk  menilai  kompetensi  yang dicapai  oleh  lulusan,  mengukur  mutu  pendidikan  di  tingkat  nasional,  sebagai  alat  seleksi  ujian masuk  pada  jenjang  pendidikan  selanjutnya,  dan  juga  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  dan  pemerintah  tentang  suatu  program  agar  pemerintah  bisa  mengambil  keputusan apakah suatu program tersebut sudah baik ataukah perlu direvisi.

## Metode
Dalam  penulisan  ini,  metode  yang  digunakan  penulis  adalah  metode  kualitatif berdasarkan fakta sosial  yang terjadi dengan didasari alasan alasan yuridis berdasarkan  Undang Undang dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.
6 Muhammad Bagus Nugroho, Pola Perilaku Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional:Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Boyolali, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta
7 E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan: Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 258

## Hasil dan Pembahasan
Pengangkatan  kabinet  jokowi  dalam  periode  keduanya  ini  secara  mengejutkan  telah menunjuk Nadiem Anwar Makariem sebagai mentri pendidikan dan kebudayaan, hal ini melihat sosok  Nadiem  adalah  founder  ojek  online  yaitu  GoJek  salah  satu  Unicorn  di  Indonesia.  Bila dipandang  dari  sisi  progresif,  ini  merupakan  terobosan  yang  di  ambil  oleh  jokowi  untuk menyelesaikan  berbagai  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  serta  untuk  mengejar ketertinggalan  Indonesia  dalam  hal  pendidikan  dibanding  dengan  Negara  lain  khususnya  dalam lingkup Negara Asia. Hanya dalam waktu satu sampai dua bulan setelah dilantiknya para mentri, Nadiem selaku Mentri pendidikan dan Kebudyaan Indonesia telah mengambil langkah kebijakan yang dibilang sangat berani dan progresif yaitu menghapuskan Ujian Nasional pada tahun 2021.
Terkait  penghapusan  Ujian  Nasional  ini  memang  sudah  lama  terdengar  wacana  tersebut apalagi  telah  ada  putusan  Mahkamah  Agung  pada  tahun  2008  yang  memutuskan  tentang kelalaian  pemerintah  dalam  menjalankan  Ujian  Nasional  sehingga  menimbulkan  kerugian  pada guru,  sekolah  maupun  siswa  pada  khususnya.  Muhadjir  Efendi  ketika  menjabat  sebagai  Mentri Pendidikan dan kebudayaan Indonesia pada periode kepemimpinan Jokowi-Jusuf kalla ketika itu sempat mengusulkan untuk melakukan moratorium atau penundaan Ujian Nasional, namun kala itu  presiden  Jokowi lebih  mengehndaki  untuk  melakukan  reformasi  pendidikan  secara  cepat. Usulan penghapusan UN ini sebelumnya disampaikan oleh cawapres Sandiaga Uno di panggung debat, Minggu 17 Maret 2019. Sandiaga menyebut Ujian Nasional merupakan salah satu sumber biaya paling tinggi bagi sistem pendidikan nasional.
Pada  kenyataanya  dalam  pelaksanaan  Ujian  nasional  selama  kurang  lebih  15  tahun  ini memang  menimbulkan  berbagai  macam  masalah  mulai  dari  pra-Ujian  Nasional,  pelaksanaan Ujian  Nasionalnya,  hingga  masalah  yang  ditimbulkan  Pasca-ujian  Nasional.  kenyataanya  di lapangan  banyak  sekali  permasalahan  yang  timbul  mulai  dari  segi  administrasi  (distribusi  yang terkesan  amburadul,  risiko  kebocoran  soal),  maupun  pedagogis.  Banyak  peserta  didik  yang frustasi  bahkan  diantaranya  sampai  nekat  melakukan  pelanggaran  dengan  berbagai  cara
(mencontek,  meminta  jawaban  melalui  SMS,  dll)  karena  merasa  tertekan  dan  cemas  yang berlebihan takut tidak lulus. 8
Dampak Ujian Nasional yang paling signifikan adalah adanya tingkat stress yang dialami oleh  siswa  sangatlah  nyata,  kemudian  orang  tua  juga  ikut  stress,  biayapun  juga  sangat  tinggi karena  adanya  berbagai  macam  bimbel,  dan  yang  paling  menyalahi  tujuan  pendidikan  adalah anak-anak siswa  menjadi  lebih  banyak  belajar  untuk  menghafal.  Jadi  dari  awal  pendidikan  kita ini seolah-olah untuk menjawab soal. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita mengikuti cara  berfikir  beliau  adalah,  “ bahwa  bersekolah  itu  mengajarkan  cara  berfikir,  bernalar  bukan menghafal  dan  bukan  menjawab  soal” .  terdapat  berbagai  korban  stress  yang  dialami  siswa akibat Ujian Nasional  yang  mengakhiri  hidupnya dengan bunuh  diri, berikut beberpa data  yang penulis dapatkan dari berbagai berita:
a. Pada tanggal 27 April 2010, Wahyu Ningsih yang merupakan salah seorang siswi SMKN di Muara Jambi tewas karena racun jamur tanaman, diduga bunuh diri karena gagal lulus UN matematika. 9
b. Pada  tanggal  18  Mei  2013,  Fanny  Wijaya  yang  merupakan  salah  seorang  siswi  SMP PGRI pondok  Petir,  Depok tewas  karena  gantung diri,  diduga  korban bunuh  diri  karena khawatir tak lulus UN. 10
c. Pada tanggal 6 Mei 2014, Leony Alvionita merupakan siswi SMP Negeri 1 Tabanan, Bali tewas  dengan  mencekik  lehernya  dengan  dasi  seragam,  diduga  akibat  depresi  setelah mengerjakan soal UN. 11
d. Pada  tanggal  10  April  2017,  Amelia  Nasution  seorang  seiswi  SMK  Negeri  3 Padangsidempuan,  Sumatera  Utara  tewas  akibat  menebggak  racun,  diduga  diintimidasi oleh oknum guru karena korban mengunggah kecurangan UNBK di media sosial. 12 e. Pada  tanggal  2  Juni  2017,  seorang  siswi  dengan  nama  inisial  BDH,  yang  merupakan siswi  SMP  di  Manisrenggo,  Klaten,  Jawa  Tengah  tewas  gantung  diri,  diduga  karena dimarahi orang tua akibat nilai ujian kelulusan tidak memuaskan. 13
Pendidikan  adalah  sebuah  proses  pembentukan  pribadi  manusia.  Maka  banyak  unsur yang  harus  kita  lihat,  ada  intelektualitas,  sosial,  moral,  fisik,  spiritual  dan  ini  adalah  sebuah
8 untholi’ah, Ujian Nasional, Dulu, Kini Dan Yang Akan Datang: Tinjauan Normatif, Nadwa (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 7, Nomor 1, April 2013, Institut Agama Islan Negeri Walisongo Semarang, Hal. 169
9 Tribunnews.com Selasa 27 April 2010. 03:17 WIB. “Tak Lulus UN, Ningsih Akhiri Hidupnya”.
10 Metro.Tempo.com, Sabtu 18 Mei 2013. 19.16 WIB. “ Takut Tak Lulus Ujian Nasional, Fanny Gantung Diri’
11 Nasional.Tempo.com. Kamis 8 mei 2014. 09:00 WIB “Peserta UN Asal Bali Bunuh Diri, Tweeps Berduka”
12 Beritasatu.com. Selasa 11 April 2017 01:58 WIB “Siswi SMK Pengungkap kecurangan UNBK Akhirnya meninggal”
13 Sindonews.com. Jum’at, 2 Juni 2017. 21:26. “Hasil UN Jelek, Siswi SMA Nekat Gantung Diri”.
proses  holistik  dan  integral.  Sedangkan  ujian  nasional  hanyalah  ujian  nasional  yang  berbentuk pilihan  ganda,  yang  dibuat  oleh  satu  orang  atau  mungkin  kelompok  orang  yang  menilai  anak- anak  dari  sabang  sampai  merauke  dengan  latar  belakang  yang  berbeda-beda  dan  dengan  guru yang  berbeda-beda.  Bahkan  orang  yang  membuat  soal  ujian  nasional  ini  kemungkinan  juga bukanlah seorang guru, sehingga tidak tau cara menghandle anak, tidak mengerti betapa stresnya anak dalam kelas.
Sebenarya  Ujian  Nasional  ini  bisa  dikatakan  hanyalah  menguntungkan  kelompok  orang kaya  saja,  karena  kelompok-kelompok  orang  kaya  ini  bisa  membayar  bimbel,  mereka  bisa mencukupi  gizi  anaknya agar kuat  berfikir, anak-anak tidak perlu membantu  orang tua,  mereka hanya  berfikir  belajar,  makanya  kemudian  nilai  ujian  nasionalnya  tinggi.  Bagaimana  dengan anak-anak  yang  orang  tuanya  kurang  mampu,  mereka  harus  membantu  orang  tua,  tidak  bisa membayar  bimbel.  Disitulah  terjadi  ketidakadilan  bagi  siwa  dan  orangtua  siswa.  Dan  satu  lagi misalkan Ujian Nasional di Sekolah Dasar itu tyang diuji hanyalah matematika, bahasa dan IPS, apakah kalau IPS tidak lulus anak itu bisa dicap bodoh walaupun nilai lainnya tinggi. Maka hal inipun  juga terdapat ketikadilan pula bagi siswa.
Anindito  Aditomo  (peneliti  Pusat  Studi  Pendidikan  dan  Kebijakan)  mengatakan,  bahwa sebenarnya  problem  utama  Ujian  Nasional  adalah  mencampuradukkan  beberapa  fungsi  atau parameter. Pertama Ujian  Nasional  ini  mau  menilai  siswanya,  individu  siswa  dinilai, pencapaian,  penguasaan  kurikulumnya  selama  tiga  tahun. Kedua Ujian  Nasional  juga  mau dipakai  sebagai  pemetaan  kualitas  pendidikan  nasional. 14 Hal  tersebut  secara  metodologi pendidikan  adalah  keliru  karena  kedua  fungsi  tersebut  perlu  instrument    metode  yang  berbeda. Gambarannya  seperti  ini  bahwa  siswa  belajar  selama  tiga  tahun  itu  mempelajari  puluhan  atau ratusan  konsep  dalam  satu  mata  pelajaran,  sedangkan  Ujian  Nasional  hanya  bisa  mencakup beberapa  soal  saja  (40  soal)  pilihan  ganda  dalam  dua  jam.  Maka  tidak  mungkin  mengukur penguasaan  siswa  atas  kurikulum  yang  dipelajari  selama  tiga  tahun  dalam  dua  jam  saj.  Kalau Ujian  Nasional  untuk  pemetaan  nasional  bisa,  tapi  kalau  untuk  mengukur  kemampuan  siswa jelas tidak bisa.
14 Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.
Dalam pandangan seorang pengamat:  Pemerintah  yang selama ini ada yang  mengatakan bahwa,  ganti  pemerintah  ganti  kebijakan,  pada  level  kebijakan  yang  spesifik  Ujian  Nasional diotak  atik  cara  pelaksanaannya  selama  15  tahun  ini  namun  pardigmanya  masih  menggunakan paradigma lama, yaitu paradigm control dan pengawasan, bahwa Ujian Nasional itu adalah salah satu  instrument  utama  pemerintah  untuk  mengontrol  dan  mengawasi  guru.  Oleh  karena  itu paradigma  ini  harus  segera  dihapus,  karena  telah  mamakan  korban  akibat  tekanan  pemerintah pada sekolah yang selanjutnya menjadi tekanan pada siswa, disinilah segala macam tekanan akan bermuara  pada  siswa,  sehingga  tidaklah  kaget  banyak  siswa  peserta  didik  yang  mengalami depresei berat, sampai pada stress dan bunuh diri.
Totok  Suprayitno  (Plt.  Dirjen  Dikdasmen  Kemendikbud)  mengatakan,  kebijakan mengenai  Ujian  Nasioanal  ini  bukanlah  kebiakan  yang  berdiri  sendiri,  tapi    ini  adalah  sebuah rangkaian  kebijakan  dari  proses  perbaikan  dalam  kultur  belajar  dari  anak-anak.  Beliau  juga mengatakan bahwa Ujian Nasioanal  selama ini telah merusak, bagaimana belajar di  sekolah itu menjadi  tradisi  yang  tidak  pada  tempatnya,  karena  hafalan,  mencari,  melatih  dan  mengerjakan soal-soal selama 1 tahun terakhir. 15
Kita  melihat  bahwa  konten  Ujian  Nasioanal  itu  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  anak untuk  menghadapi  masa  depan,  karena  Ujian  Nasioanal  isinya  penguasaan  atas  materi  mata pelajaran,  padahal  pendidikan  itu  seharusnya  yang  utama  adalah  melatih  berfikir,  bukan mengumpulkan informasi atau pengetahuan saja, Ujian Nasioanal itu domnasinya adalah hafalan, sebenarnya  hafalan  itu  tidak  salah  tapi  harus  dan  perlu  meningkatkan  proses  berfikirnya  itulah yang  sangat  utama.  Sehingga  Ujian  Nasioanal  yang  isinya  itu  berbasis  idenya  mengumpulkan pengetahuan  mata  pelajaran  diganti  dengan  kompetensi  bernalar  yaitu  dengan  jalan  reading literacy  dan  nomorical  literacy.  Misalkan  adalah  penjumlahan  angka  150  +  25  =  175, penjumlahan  itu  kita  tidak  fokus  pada  berhitungnya  lagi,  namun  apabila  diperbolehkan menggunakan kalkulator dan apabila tool angka 5 itu rusak, maka siswa di suruh untuk berfikir mencari cara bagaimana penyelesain penjumlahan itu dengan kalkulator.
Dalam  penelitian  PISA  (Programme  for  International  Student  Assesment)  yaitu pengukuran kinerja siswa kelas pendidikan menengah lewat survey yang dilakukan oleh OECD
15 Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.
(The Organistion for Economic Co-operation and Development) setiap 3 tahun. Pada tahun 2018 PISA  mengukur  kemampuan  membaca,  matematika  dan  sains  terhadap  600.000  anak  dari  79 negara menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia  (masih)  dibawah  rata-rata  Negara  OECD. 16 Skor  yang  didapat  oleh  siswa Indonesia dalam  kemampuan  membaca adalah  371  dengan  rata-rata skor  Negara  OECD  adalah 487. Skor yang didapat oleh siswa Indonesia dalam kinerja matematika adalah 379 dengan rata- rata skor Negara OECD adalah 489. Skor yang didapat oleh siswa Indonesia dalam kinerja sains adalah 396 dengan rata-rata skor Negara OECD adalah 489.
Ki  hajar  Dewantara  mengatakan,  pendidikan  itu  merupakan  daya  upaya  untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh.  Sedangkan dalam pelaksanaan Ujian Nasioanal,  hal,-hal  itu  sudah  dilanggar.  Pikiran  itu  menumbuhkembangkan  daya  nalar,  padahal praktek  Ujian  Nasioanal  selama  ini  telah  mereduksi  proses  pendidikan  hanya  drill,  bahkan membawa  keseharian  assessment,  bahwa  segala  yang  dilakukan  guru  itu  mengarah  ke  Ujian Nasioanal, pilhan ganda, banyak hafalan dan tidak melatih penalaran.
Maka  itu  ini  harus  dibenahi.  Terus  pembenahannya  seperti  apa?  Karena  ini  sudah menjadi  pola  pendidikan,  mengarah  kepada  proses  drilling,  mereduksi  fungsi  pokok  guru-guru, mereduksi proses pendidikan, karena yang penting ada soal-soal, latihan setiap hari, maka nanti Ujian  Nasioanal  beres.  Kalau  Ujian  Nasional  sebagaai  alat  ukur  ini  sebenarnya  tidak  masalah, akan  tetapi  kemudian  disalahgunakan  sebagai  sebuah  tradisi  penyelenggaraan  pendidikan disetiap  sekolah.  Maka  rangkaian  kebijakan  yang  lainnya  adalah  pertama  ada  merdeka  belajar, perhatikan  siklus  belabaijar  atau  learning  circle,  maka  pertama  guru  harus  merencanakan kurikulumnya  dengan    baik,  kemudian  melaksanakan  kemudian  check  assessment  yang bervariasi, mengamati, ulangan harian, sampai ke tingkat nasional. jadi ini adalah kebijakan yang menyeluruh, Ujian Nasioanal hanyalah salah satu dari kebijakan saja.
Lebih  lanjut  Totok  menyambaikan  pula,  Selain  perubahan  dari  level  kognitif  yaitu  dari hafalan  kearah  penalaran,  juga  ada  perubahan  lain  terkait  Ujian  Nasioanal,  yaitu  yang  dulunya Ujian Nasioanal itu adalah alat untuk menjudgement  diakhir jenjang sekolah, untuk menentukan lulus  atau  tidak  lulus,  pintar  atau  tidak  pintar,  nanti  perubahan  ada  penilaian  di  tengah  jenjang
16 detiknews.com. Selasa 3 Desember 2018, “Survey Kualitas Pendidikan PISA 2018: RI Sepuluh Besar dari Bawah”.
sekolah (kelas 8,  kelas 11)  sehingga hal  ini mempunyai  sifat  untuk  perbaikan  atau dengan  kata lain “assasement  for learning”  bukan lagi  “asassement  of  learning” seperti  dulu.  Maka  dari  itu anak  yang  merasa  kurang  dapat  memberikan  feedback.  Hal  ini  sebagai  perbaikan  supaya  guru bisa bercermin kekurangannya disini, siswa juga bercermin dimana kekurangannya sehingga hal inilah dikatakan sebagai perbaikan.
Perubahan  lainya  adalah  bahwa  Ujian  Nasioanal  ini  bentuk  solanya  adalah  multiple choice yang hanya menyatakan satu  jawaban benar saja (tirani  satu  jawaban benar), dan hal  ini sangatlah menggangu sekali. Ini nanti akan diubah dengan multiple choice (tetap masih ada), ada juga multiple choice komplek dan juga ada sedikit essai. Essai ini lah memberikan kepada siswa untuk  berargumentasi  (reasoning) yang berarti disini  tidak ada jawaban 100% benar atau  100% salah.
Ki  Hajar  dewantara  mengatakan,  belajar  itu  adalah  menyenangkan,  belajar  itu  bagaikan taman,  anak-anak  tanpa  harus  di  iming-imingi  (dijanjikan)  hadiah  apapun  dia  sudah  dengan senang  hati  untuk  belajar,  karena  ada  rasa  ingin  tau  dari  diri  anak  sendiri,  itulah  sesungguhnya belajar.  Jadi  kebijakan  penghapusan  Ujian  Nasional  ini  merupakan merdeka  belajar ,  artinya belajar atas kemauan anak, kebutuhan anak dan disitulah cara berfikir dan bernalar itu dikuatkan.
Kalau ada yang mengatakan  bahwa siswa apabila tanpa  Ujian Nasional, maka tidak  ada tantangan bagi siswa tersebut untuk belajar. Pernytaan tersebut tidaklah tepat karena guru setiap hari  dapat  memberikan  tantangan  baru  bagi  siswa  sesuai  dengan  keadaan  siswa  yang  tepat, karena  tantangan  yang  terlalu  berat  maka  siswa  akan  stress  dan  tantangan  yang  terlalu  rungan maka siswa akan bosan.
Apabila  ada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  adanya  kekhawatiran  tentang  integritas sekolah  dengan  adanya  kemerdekaan  sekolah  yang  memberikan  kewenangan  untuk  membuat soal  sendiri  pada  guru  dan  meluluskan  siswanya  sendiri.  Maka  kami  katakana  bahwa  bentuk pendapat  dan  kekhawatiran  tersebut  adalah  bentuk  ketidakpercayaan  pemerintah  pada  guru  dan sekolah, dan sekaligus  hal itu bertentangan dengan undang-undang Sisdiknas yang memberikan kewenagan pada guru untuk memberi penilaian pada siswa.
Undang-Undang  mengatakan  “Evaluasi  hasil  belajar  peserta  didik  dilakukan  oleh pendidik  untuk  memantau  proses,  kemajuan,  dan  perbaikan  hasil  belajar  peserta  didik  secara
berkesinambungan”, 17 artinya  bahwa yang  mempunyai  hak  untuk  meluluskan  peserta  didik adalah sekolah atas dasar evaluasi terhadap setiap siswa yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu dengan menghapuskan Ujian Nasional dimana dalam hal ini yang menetukan kelulusan dari penilaian  siswa  adalah  pemerintah  pusat,  maka  berarti  telah  memberikan  kembali  hak  sekolah dan  guru  dalam  pemeberian  penilaian  peserta  didik  untuk  menentukan  kelulusan  atau  tidaknya peserta didik.
Mata  pelajaran  yang  diujikan  dalam  Ujian  Nasional  hanyalah  beberapa  mata  pelajaran saja,  dan  guru  yang  mengajar  mata  pelajaran  yang  tidak  diujikan  Ujian  Nasional  itu  bagaikan anak tiri, karena anak-anak menganggap pelajaran yang penting adalah pelajaran yang di ujikan dalam  Ujian  Nasional  saja,  padahal  seharusnya  semua  mata  pelajaran  adalah  sama  pentingnya. Maka  dengan  adanya  penghapusan  Ujian  nasional  juga  dapat  dibilang  bahwa  itu  juga mengembalikan keadilan guru disemua mata pelajaran, sehingga tidak lagi dikesampingkan oleh peserta didik.
Kita juga harus ingat bahwa menurut Howard Gardner kecerdasan anak itu ada 8 macam. Namun  dengan  adanya  Ujian  Nasional,  seolah-olah  yang  dikejar  itu  hanyalah  kecerdasan akademik saja sehingga kecerdasan yang lain tidak teroptimalkan. Maka dengan dihapuskannya Ujian Nasional  juga dapat  menegmbalikan keadilan bagi siswa untuk mendapat  perlakuan yang sama  terkait  kelulusan  masa  belajar  dengan  berdasarkan  pada  kecerdesan  selain  kecerdasan akademik.
Terdapat  sebuah  pendapat  bahwa  kita  benahi  dulu  Ujian  Nasional,  karena  ini  sebagai bentuk  standarisasi  nasional.  tak  selamnya  hal  itu  dapat  dibenarkan  karena  jangan  lupa  bahwa kita berhadapan dengan anak-anak yang otaknya masih dapat dirubah setiap harinya seperti jelly. Kalau  tidak  ada  perubahan  secepatnya  maka  akan  ada  korban  berjatuhan  setiap  harinya.  Perlu diingat  bahwa  penyebab  itu  bukan  hanya  pada  Ujian  Nasionalnya  tapi  juga  prosesnya  yang mengeliminasi  saraf  kognitif  anak.  Jadi  kalau  kita  katakana  perubahan  itu  butuh  waktu sebenarnya kita sudah tidak punya waktu lagi karena adanya korban-korban yang ada. Ibarat hal ini adalah seperti global warming.
17 Pasal 58, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
Beberapa Negara yang beda sistem pendidikannya:
a. Finlandia:  kegiatan  belajar  lebih  menekankan  aktivitas  diluar  ruangan  daripada memberi  PR.  Siswa  hanya  poerlu  ikut  satu  ujian  matrikulasi  nasional  saat  di sekolah menengah atas. 18
b. Jepang: menerapkan “enam-tiga-tiga-empat sistem” (6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun  SMA,  4  tahun  pendidikan  tinggi).  Mengikuti  ujian  standar  besar  pertama untuk  melanjutkan  ke  jenjang  sekolah  menengah  atas.  Tes  pusat  nasional diperuntukksn untuk siswa yang ingin masuk ke Universitaas. 19
c. India: menerapkan sistem 5 tingkatan (pra-dasar, tingkat dasar, pendidikan dasar, pendidikan  menengah,  tingkat  sarjana  dan  pascasarjana).  Memiliki  ujian kelulusan sekolah menengah standar yang disebut dewan nasional. 20
d. Singapura:  siswa  menempuh  pendidikan  formal  (6  tahun  pendidikan  dasar,  4 tahun  pendidikan  menengah).  Kegiatan  belajar  lebih  menekankan  soal  literasi, berhitung  dan  bahasa.  Menghapus  ujian  siswa  dimulai  dari  kelas  1  dan  kelas  2 SD, diganti dengan diskusi PR dan kuis. 21
Dalam  putusan  MA  nomor  2596  K/PDT/2008,  hakim  Menimbang,  bahwa  oleh  karena para  Tergugat  terbukti  lalai,  maka  majelis  akan  memerintahkan  kepada  para  Tergugat  untuk meningkatkan  kualitas  guru,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  sekolah,  akses  informasi  yang lengkap  di  seluruh  daerah  di  Indonesia,  sebelum  mengeluarkan  kebijakan  pelaksanaan  Ujian Nasional  lebih  lanjut;  Menimbang,  bahwa  sebagai  wujud  dari  tanggung  jawab  para  Tergugat terhadap  dampak  dilaksanakannya  Ujian  Nasional,  selanjutnya  majelis  akan  memerintahkan kepada  para  Tergugat  untuk  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk  mengatasi  gangguan psikologi  dan  mental  peserta  didik  dalam  usia  anak  akibat  penyelenggaraan  Ujian  Nasional; Menimbang,  bahwa  selanjutnya  sebagai  konsekuensinya,  majelis  akan  memerintahkan  kepada para Tergugat untuk meninjau kembali sistem pendidikan nasional.
Berikut  ini  beberpa  fakta  pertimbangan  yang  di  berikan  oleh  majlis  hakim  terkait pelaksanaan  Ujian  Nasioanal, 22 Bahwa  banyak  peserta  didik  telah  diterima  di  beberapa perguruan  tinggi  favorit  seperti  di  Universitas  Negeri  Brawijaya,  Institut  Pertanian  Bogor,
18 Weforum.org
19 Naoki kuramoto & Rie Koizumi (2018)
20 Sumber: Insider.com
21 Sumber: weforum.org, Elaine P.Y. Lim & Annie Tan (1999)
22 putusan MA nomor 2596 K/PDT/2008
Universitas  Gajah  Mada,  dan  menerima  tawaran  Beasiswa  dari  Jerman  Australia  yang  harus terhambat kesempatannya dan oleh karena standar kelulusan yang mengacu pada Ujian Nasional. Bahkan  peserta  didik  yang  mendapatkan  penghargaan  Olimpiade  Fisika  pun  harus  tidak  lulus oleh karena salah satu mata pelajaran dari UN tidak mencukupi standar kelulusan;
Bahwa selain itu, dampak dari Ujian Nasional telah menimbulkan sikap mengambil jalan pintas  peserta  didik  yang  dinyatakan  tidak  lulus  Ujian  Nasional.  Di  daerah  Kalimantan  peserta didik tingkat  pertama  mencoba mengakhiri  hidupnya dengan  cara meminum  racun serangga,  di Jakarta terdapat percobaan bunuh diri dengan memotong urat nadi, di Bekasi terjadi pembakaran ruang sekolah, dan masih banyak lagi peserta didik yang mencoba mengurung diri dengan tidak makan dan berkomunikasi baik dengan pihak keluarga maupun masyarakat;
Bahwa  Ujian  Nasional  jelas  membuat  peserta  didik  mengambil  jalan  pintas  untuk memperoleh  kunci  jawaban  Ujian  Nasional.  Hal  ini  sangat  tidak  mendidik,  justru  kian memperparah  sistem  pendidikan  nasional  di  Indonesia.  Apalagi  penentu  kelulusan  hanya bersandar pada 3 (tiga) mata pelajaran, di mana tolak ukur ini tidak dapat menilai peserta didik yang cerdas atau biasa-biasa atau benar-benar kurang.
Bahwa pelaksanaan Ujian Nasional pun telah menghabiskan anggaran negara yang sangat besar  sedangkan  manfaat  Ujian  Nasional  yang  dirasakan  warga  negara  Indonesia  sangat  kecil. Hal  ini  semakin  membuat  warga  negara  Indonesia  bertanya-tanya  kenapa  Ujian  Nasional  yang lebih  banyak  dampak  negatifnya  tetap  dipertahankan  oleh  para  Tergugat.  Padahal  anggaran negara  yang  sangat  besar  itu  dapat  dipergunakan  untuk  memperbaiki  infrastruktur  sekolah  dam pelaksanaan  Kurikulum  2004  di  satuansatuan  pendidikan,  menyejahterakan  pendidik, memperbanyak buku bacaan, dan lain sebagainya;
Dengan  demikian  pemerintah  telah  lalai  terhadap  tugasnya  untuk  menyelenggarakan pendidikan  yang  baik  bagi  warga  negaranya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  31  dan  Ayat  (3) UUD  1945  yang  berbunyi:  "Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan."  Pasal  31 Ayat  (3)  UUD  1945  berbunyi:  "Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang."
Bahwa  perbuatan  Pemerintah  telah  mengesampingkan  nilai-nilai  keadilan  dan  hak  asasi manusia.  Nilai  keadilan  dapat  dilihat  dari  penyelenggaraan  Ujian  Nasional  yang  penuh  dengan kebocoran soal jawaban dan TIM SUKSES. Belum lagi sarana dan prasarana yang jauh berbeda
antara  satuan  pendidikan  di  daerah-daerah  dan  kultur  yang  berbeda  antardaerah.  Termasuk ketidakadilan  dalam  penentuan  kelulusan  yang  hanya  semata-mata  pada  nilai  Ujian  Nasional yang  berdampak  pada  kejiwaan  peserta  didik.  Padahal  penyelenggara  pendidikan  harus dilaksanakan dengan program-program yang menyenangkan;
Bahwa  ketidakadilan  dan  pelanggaran  hak  atas  pendidikan  telah  menghambat  peserta didik  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  jelas  merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4  Ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional;  "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."
Bahwa  maksud  pendidikan  termasuk  ke  dalam  hak  asasi  manusia  ditegaskan  kembali pada  Pasal  12  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan:  "Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  pengembangan  pribadinya,  untuk  memperoleh  pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa  bertanggung  jawab,  berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera  sesuai  dengan  hak  asasi manusia." Bahwa adanya hambatan dalam pengembangan diri jelas merupakan pelanggaran hak asasi  manusia.  Peserta  didik  menjadi  labil  dan  menempuh  cara-cara  pintas  untuk  menghadapi masalah  yang  ditimbulkan  oleh  Ujian  Nasional.  Hal  ini  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia yang telah dilakukan oleh para Tergugat;
Bahwa  sesungguhnya  peran-peran  pemerintah  pusat  hanya  semata-mata  pada  tugas melakukan  evaluasi  belajar,  bukan  mencampuri  otonomi  satuan  pendidikan  dalam  menentukan dapat  kelulusan  peserta  didik.  Perbuatan  pemerintah  pusat  tersebut  sangat  bertentangan  dapat dilihat  pada  Pasal  35  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang berbunyi: (1)  Standar  Pendidikan  Nasional  terdiri  atas  standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang  harus  ditingkatkan  secara  berencana  dan  berkala; (2)  Standar  Pendidikan  Nasional digunakan sebagai calon  pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; (3) Pengembangan Standar Pendidikan Nasional serta pemantauan dan  pelaporan  pencapaiannya  secara  nasional  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
Pasal  58  Ayat  (1)  dan  Pasal  61  Ayat  (2)  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  telah  memberikan  peran  lebih  kepada  pendidik  untuk  melihat  kemajuan- kemajuan  peserta  didik  secara  berkelanjutan.  Otomatis  pendidikan  yang  dapat  menentukan seorang  peserta  didik  lulus  dari  satuan  pendidikan  dengan  ujian  yang  diselenggarakan  oleh satuan  pendidikan;  Bunyi  Pasal  58  (1)  UU  No.  20  Tahun  2003:  "Evaluasi  hasil  belajar  peserta didik  dilakukan  oleh  pendidik  untuk  memantau  proses  kemajuan  dan  perbaikan  hasil  belajar peserta  didik  secara  berkesinambungan."  Bunyi  Pasal  61  Ayat  (2):  "Ijazah  diberikan  kepada peserta  didik  sebagai  pengakuan  terhadap  prestasi  belajar  dan/atau  penyelesaian  suatu  jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi."
Bahwa  melihat  korban  kebanyakan  adalah  anak  maka  sudah  sepatutnya  perlindungan terhadap nasib anak-anak Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Anak sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  Tahun.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  bagi  perkembangan  fisik, mental serta pendidikannya harus dijamin sebagaimana definisi perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; "Perlindungan anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-hak  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
Bahwa tanggung jawab  pemerintah  secara tegas dinyatakan dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak." Bahwa  dalam  Pasal  9  Ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  kembali dinyatakan  bahwa  hak  atas  pendidikan  adalah  hak  setiap  anak  yang  harus  dilindungi  para Tergugat;  "Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya." Bahwa  dalam  Pasal  49  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dinyatakan  pula bahwa;  "Negara,  pemerintah,  keluarga,  dan  orang  tua  wajib  memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan." Dengan demikian, seharusnya para Tergugat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
Bahwa para Tergugat telah lalai dalam melakasanakan atau menyelenggarakan kebijakan sesuai  dengan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik.  Diantara  asas-asas  yang  dilanggar  oleh pemerintah adalah:
a. Asas  Kepastian  Hukum;  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik,  yaitu:  Berdasarkan  uraian  fakta-fakta  di  atas,  maka  tindakan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil  karena  pemerintah  telah  tidak  bertindak  sesuai  dengan  kewajiban  hukumnya yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  pemerintah  tidak  memberikan  gambaran utuh mengenai penentuan kelulusan dan ulangan Ujian Nasional.
b. Asas  Persamaan.  Pemerintah  telah  tidak  menerapkan  asas  persamaan  hak  untuk memperoleh  pendidikan  bagi  warga  negara  Indonesia,  terutama  terhadap  peserta  didik yang  biasa-biasa  saja  prestasinya  dengan  peserta  didik  yang  memiliki  prestasi  di  satuan pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  program  belajar  selama  3  (tiga)  tahun,  di  mana satuan  pendidikan  hanya  mengacu  pada  hasil  Ujian  Nasional  semata  tetapi  tidak mempertimbangkan prestasi-prestasi di satuan pendidikan;
c. Asas  Kejujuran  dan  Keterbukaan  ( Fairplay )  Bahwa  setiap  kebijakan  harus  bersifat terbuka  ( open  principle )  dan  transparan,  dalam  arti  masyarakat  yang  menjadi  objek kebijakan  tersebut  harus  mengetahui  dan  ikut  memberikan  kontribusi  sebagai  bahan pertimbangan  dari  kebijakan  tersebut.  Asas  ini  juga  menjadi  dasar  bahwa  kepentingan warga  negara  haruslah  menjadi  pertimbangan  utama  saat  akan  mengambil  suatu keputusan.  Pemerintah  dalam  tindakannya  melaksanakan  Ujian  Nasional  sama  sekali mengembalikan asas  ini dengan tidak mendengarkan keluhan, masukan, dan usulan dari berbagai pihak;
d. Asas  Pertanggungjawaban:  Asas  ini  menghendaki  bahwa  setiap  tindakan  pemerintah harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  baik  menurut  ketentuan  hukum  tertulis  maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, nyata bahwa tindakan pemerintah  tindak  bertanggung  jawab  atas  segala  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  UN. Oleh karenanya pemulihan bertanggung jawab penuh atas segala macam pemulihan pada para korban Ujian Nasional;
Bahwa  perbuatan  pemerintah  telah  menimbulkan  kerugian  materiil  maupun  immateriil berupa  biaya-biaya  pendidikan  selama  3  (tiga)  tahun  lamanya  serta  biaya  pendidikan  informal
dan  kehilangan  kesempatan  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  serta menimbulkan tekanan psikologi bagi peserta didik yang adalah warga negara Indonesia;
Bahwa dengan demikian perbuatan Pemerintah telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang  isinya:  "Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  pihak  lain mewajibkan  orang  yang  terkena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut";
Akhir dari segala pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan disertai dengan fakta data kenyataan  yang  ada  di  lapangan  dalam  pelaksanaan  Ujian  Nasional  selama  sekitar  10  tahun terakhir ini yang telah diuraikan dalam tulisan diatas maka tidak ada kata lain bahwa pelaksanaan Ujian  Nasional  haruslah  segera  dihapuskan  demi  keadilan  bagi  siswa,  guru  dan  sekolah  pada umumnya.

## Kesimpulan dan Saran
Maencerdaskan  kehidupan  bangsa  wajib  dipenuhi,  karena  merupakan  salah  satu  mandat terpenting  dari  konstitusi.  Segala  cara  dan  upaya  pantas  untuk  dikerahkan,  untuk melipatgandakan kualitas pendidikan. Kreatifitas harus menjadi panglima disetiap sekolah, daya cipta para siswa harus didorong untuk terus merekah. Pendidikan bukan untuk menghafal hingga jemu,  tiap  kelas  harus  melatih  mental  para  penemu.  Melahirkan  generasi  baru  yang  mahir mencipta,  itulah  tantangan  dunia  pendidikan  Indonesia.  kita  sudah  kadung  tertinggal  jauh dibanyak  urusan,  bangsa  yang  betah  dengan  memamah  produk  luaran.  Tanpa  pendidikan  yang adaptif dengan perkembangan  zaman, masa  depan Indonesia  niscaya akan  sangat  rentan.  Dunia berkembang  dengan  cara-cara  yang  tidak  terduga,  saatnya  berani  berkata  tidak  pada  paradigma lama.
Pendidikan  adalah  hak  dasar  warga  Negara,  dan  harus  dipenuhi  pemerintah  karena  itu adalah  amanah  konstitusi.  Kita  perlu  perubahan  dan  terobosan  besar  dalam  dunia  pendidikan kita, maka kita tidak ada waktu lagi  untuk  menunggu, tapi tetap dengan catatan bahwa kualitas sarana  tetap  harus  ditingkatkan  terus,  kualitas  dan  kompetensi  guru  perlu  ditingkatkan, pemerataan  akses  sekolah  distribusi  guru  dan  seterusnya  harus  secepatnya  diselesaikan  tapi agenda perubahan ini harus tetap jalan sambil agenda-agenda tadi kita cicil laksanakan dari tahun ke tahun, karena tanpa perubahan ini kita akan mengorbankan banyak anak didik kita.
Maka oleh karena itu penghapusan Ujian Nasional adalah sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah melihat berbagai macam fakta yang terjadi di lapangan mulai dari  sebelum  pelaksanaan  yang  merenggut  tujuan  dan  pola  belajar  siswa  yang  hanya  mengarah pada  kelulusan  pada  ujian  Nasional,  samapai  pada  pasca  pelaksanaanya  yang  telah  banyak memakan  korban  berguguran  akibat  adanya  tekanan  yang  kuat  dan  ketakutan  yang  menimpa psikis siswa. Fakta dan data tersebut diperkuat dengan berbagai alasan yuridis majlis hakim yang mengatakan  bahwa  pemerintah  telah  melakukan  kesalah-kesalahan  atas  pelaksanaan  Ujian Nasional.
Saran  yang  perlu  digarisbawahi  juga  bahwa  pengganti  Ujian  nasional  nantinya  jangan sampai mengulang kesalahan yang sama yaitu membuat Ujian nasional “to point O” (hanya ganti nama  saja).  Misalkan  kalau  pengganti  Ujina  nanti  dilakukan  pada  semua  sekolah,  pada  semua siswa  kemudian  akan  ada  data  sensus  terkait  mana  sekolah  yang  nilainya  tinggi  dan  mana sekolah  yang  kurang  atau  bahkan  rendah,  maka  aka  ada  lagi  pelabelan  terhadap  sekolah  yang bagus,  sekolah  menengah  dan  sekolah  jelek.  Ini  pada  gilirannya  akan  memberi  tekanan  pada guru, pada sekolah sehingga pada gilirannya akan memberi tekanan pada siswa.

## Referensi
Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
Dikutip dari narasi yang disampaikan oleh najwa shihab dalam pembukaan acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3, hal. 49
Peraturan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4.
Nurudin,  dkk, Ujian  Nasional  Di  Madrasah:  Persepsi  Dan  Aspirasi  Masyarakat, (Jakarta: Gaung, Persada Press, 2007), Hal. 8
Muhammad  Bagus  Nugroho, Pola  Perilaku  Siswa  Dalam  Menghadapi  Ujian  Nasional:Studi Kasus  Di  SMA  Negeri  2  Boyolali, Program  Studi  Pendidikan  Sosiologi  Antropologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta .
E.  Mulyasa, Kurikulum  yang  Disempurnakan:  Pengembangan  Standar  Kompetensi  dan Kompetensi Dasar, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), Hal. 258
Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019.
Dikutip dari acara mata najwa, “ menguji Ujian nasional” tanggal 18 desember 2019