## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENGEDARKAN MAKANAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR
Kartina Pakpahan 1 , Leviyanti 2 , Heni Widiyani 3 , Ferris Chandra 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia Email: levieazka@gmail.com 3 Fakultas Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: Heni@umrah.ac.id
4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

## Abstract
The  role  of  the  state  is  important  in  realizing  the  availability  regulation  for  the fulfillment of safe, quality, nutritious food. This study aims to find out the positive law  regarding  criminal  liability  to  perpetrators  who  circulate  food  without permission and crime prevention efforts. Using library research, normative juridical methods, analyzing qualitative approach data. Packaged, circulated food must have a  marketing  authorization.  Corporations  may  be  liable  to  include  organs  from corporations if they have errors as regulated in Article 91. The act of distributing certain processed domestic and foreign processed food products that are marketed in secure packaging without permission with a criminal fine is regulated in Article 142 of the Food Law. Mitigation efforts are carried out through both penal and non- penal policies.
Keywords : criminal liability, corporation, food without permission

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Peraturan perundang-undangan dibidang pangan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin edar yang dikemas pada makanan olahan diberi tanda atau label berisi keterangan  alamat  perusahaan, memproduksi  makanan olahan,  bahan yang mengandung bahan  tambahan  maupun  tidak  menggunakan  bahan  tambahan. Memuat  keterangan  berat  dan  isi  bersih  makanan  tersebut,  dan  mencantumkan tanggal  kadaluwarsa  pada  makanan  tersebut. PP  Nomor  28  Tahun  2004 mewajibkan makanan  yang  dikemas  sesuai  dengan standar  mutu dan  keamanan pangan. 1 Setiap makanan olahan wajib memiliki ijin edar yang terdaftar di BPOM. Tidak jarang terjadi tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Setidaknya terdapat  61  kasus  di  34  Provinsi  keracunan makanan,  hal  ini
1 Edy Nurcahyo, Artikel : Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan , Peneliti pada Jurnal Magister Hukum Udayana, peserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 30 September 2018. Diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/ article/view/42227
memungkinkan terjadi apabila makanan olahan diedarkan tanpa ijin edar. 2 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 126/Pid.Sus/2017/PN. JKT UTR menghukum Terdakwa dengan 6 (enam) bulan masa tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila tidak membayar denda akan digantikan pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan. Pelaku menjual  produk-produk  pangan yang berasal dari Korea dan belum mendapat izin edar di Cabang Swalayan Mu Gung  Hwa  yang  terletak  di  Jakarta  Selatan  dan  Jakarta  Utara. Untuk  itu  setiap pelaku  tindak  pidana  yang  menyebabkan  kerugian  kepada  konsumen  wajib mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Demikian  juga  setiap  Korporasi  yang melakukan Tindak Pidana tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tannpa izin edar di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban  pidana  korporasi dalam  melakukan tindak pidana mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan  peredaran makanan olahan tanpa izin edar?
2. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  bahan  hukum  diperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## 3. Pembahasan dan Analisis 3.1. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Makanan Olahan Tannpa Izin Edar di Indonesia
Perbuatan mengedarkan makanan olahan Tanpa Izin Edar merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan. 3 Secara yuridis berdasarkan  asas lex  specialis  derogat  lex  generaris pengaturan  tindak  pidana mengedarkan pangan olahan tanpa ijin edar diatur pada Pasal 142 jo 91 (1) Undang- undang  No.18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  dengan  ancaman  hukuman  penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar). Peraturan secara umum mengatur tentang larangan mengedarkan makanan tanpa  ijin  edar  diatur  dalam  Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pelaku usaha  memiliki  kewajiban  pada Pasal 7  dan  8 beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperhatikan keamanan dan standar mutu pangan. Untuk mendapatkan ijin edar dari BPOM setiap pelaku usaha diwajibkan memperhatikan pangan olahannya wajib memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Permenkes 033 Tahun 2012 Pasal 2. Kewajiban pelaku usaha
2 Melisa  Riska  Putri,  Berita  : Keamanan  Pangan  tanggung  Jawab  Semua  Pihak ,  Republika,  diakses  dari https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/03/ontwdm415-bpom-keamanan-pangan-tanggung-jawab-semua-pihak
3 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Besco, Bandung, 2013, hlm. 8.
diatur  didalam Pasal 91  ayat  (1)  mengatur  bahwa  setiap  pangan  olahan  yang diproduksi dalam  Negeri  maupun  Impor dalam  bentuk  kemasan  eceran wajib memiliki  izin  edar. Persyaratan  lain  yang  wajib  dipenuhi  persyaratan  sanitasi, penggunaan  bahan  tambahan  pangan  yang  sesuai  dengan  batas kewajaran  tidak melampaui  batas  maksimal  yang  ditolerir  oleh  tubuh. Pelaku  usaha yang mengedarkan pangan akan bertanggungjawab apabila pangan yang diedarkan tidak sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Pangan.
Kewajiban  pelaku  usaha  dalam  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi makanan  olahan  diatur  didalam Pasal 3, Pasal 8  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen dan dalam undang-undang Pangan Pasal 86.  Kriteria tidak memenuhi standar  mutu,  persyaratan keamanan  pangan dapat  dilihat  dari  beberapa  kriteria yang  diatur  di  dalam Pasal 8  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen, salah satunya  tidak  memiliki  izin  edar. Demikian  halnya  setiap  Pangan  olahan  impor diwajib memiliki ijin edar yang memperhatikan keamanan dan mutu pangan diatur didalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39,  dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Pelaku usaha dalam Industri rumah tangga yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki Sertipikat Produksi Pangan IRT, sertefikat tersebut diberikan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan dengan memenuhi persyaratan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004. SPP-IRT diberikan kepada pelaku usaha dengan skala rumah tangga. Pada umumnya usaha tersebut berupa CV/Firma, sertefikat  diberikan dengan jangka  waktu berlaku  5  tahun dapat diperpanjang apabila memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu  dan  gizi  pangan. Tata  cara pendaftaran kegiatan usaha sebagaimana yang dipersyaratkan setiap badan usaha diatur dalam Pasal 21 dan 22 PP No. 24 Tahun 2018. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 2 mengatur pangan olahan wajib memiliki izin edar. Pelaku usaha diwajibkan memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 15. Kewajiban pelaku usaha dalam regulasi lain diatur dalam Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2004 Pasal 24. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki izin edar. Hal ini berlaku kepada setiap  pelaku  usaha  menjalankan  usahanya  baik  badan  usaha berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum.
3.2. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Dalam  Melakukan  Tindak Pidana Mengedarkan Makanan Olahan Tanpa Izin Edar Menurut  Sutan  Remi  Sjahdeini sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Kristian mendefinisikan korporasi secara luas antara lain korporasi meliputi badan hukum ataupun non badan hukum. Korporasi menurut hukum pidana tidak hanya badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan atau Koperasi yang telah mendapatkan  pengesahan  sebagai  badan  hukum. Namun CV,  Firma  dan persekutuan yang merupakan badan usaha dalam hukum perdata yang bukan badan hukum juga termasuk kedalam korporasi. 4 Istilah “korporasi” sangat erat kaitannya
4 Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(ditinjau dari berbagai konvensi Internasional) , Refika Aditama, Bandung : 2017, hlm. 72
dengan  istilah  “badan  hukum”  yang  dikenal  dalam  hukum  perdata 5 . Secara terminology erat kaitannya dengan badan hukum ( rechstpersoon ). 6 Merujuk  pada R.  Subekti bahwa badan hukum  atau  perkumpulan  yang melakukan perbuatan dapat sama seperti manusia dimana memiliki hak, memiliki kekayaan  sendiri,  apat  bertanggung  jawab  didepan  hakim,  dapat  digugat  atau menggugat. Hal  ini  sejalan  dengan UU  PT  No.  40  Tahun  2007 bahwa Badan Hukum  adalah  didirikan  berdasarkan  perjanjian, merupakan persekutuan  modal melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi kedalam saham-saham dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  undang-undang. Karakteristik  dari badan  hukum  antara  lain  :  (1)  Memiliki  kekayaan  sendiri;  (2)  Anggaran  dasar perseroan disahkan oleh Menteri; (3) Diwakili oleh Pengurus.
Di era  globalisasi saat  ini,  korporasi  memiliki peran  yang  cukup besar. Korporasi sangat erat hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dibidang industri pangan. Eksistensi korporasi juga dapat dirasakan oleh Negara, memberikan pengaruh yang penting dalam pertumbuhan perekonomian  nasional khususnya dibidang  perdagangan. Tidak jarang Korporasi dalam menjalankan usahanya di bidang perdagangan tidak selalu sesuai  dengan  yang diharapkan, seringkali eksistensinya diikuti dengan pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum pidana.
Dapat melakukan perbuatan pidana memproduksi dan mengedarkan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, bahkan memperdagangkan  produk  pangan  tanpa  izin  edar  (ilegal)  demi  mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan memperdagangkan produk pangan secara legal. Hal tersebut  tentunya dapat  memberikan  dampak  yang  merugikan  Negara  dan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pertanggungjawaban pidana menunjuk pada orang yang memiliki kesalahan dan melakukan tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam undang-undang Pangan. Dengan  asas legalitas bahwa apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan akan dipidana, hal tersebut tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu, ia melanggar hukum atau tidak. Apabila melanggar hukum maka akan dipidana. Apabila tidak melakukan perbuatan yang dilarang maka ia tidak akan dipidana. 7
Kejahatan  korporasi  merupakan  ancaman  yang  siginifikan  terhadap kesejahteraan masyarakat  mengingat  kehadiran  dari  perusahaan  meresap  dalam berbagai  kegiatan  di  masyarakat  kita,  dan  dampak  dari  tindakan  mereka  pada kelompok yang lebih luas yang dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh korporasi besar.
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak  tertulis  “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”.  Setiap  usaha  untuk  memidanakan orang,  baik  orang  perseorangan  maupun  korporasi,  karena  tindak  pidana  yang
5 Ibid , hlm. 63.
6 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Kencana, Jakarta : 2010, hlm 23.
7 Alfitra, Modus Operadi Pidana Khusus di luar KUHP , Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm 130.
dilakukan orang lain tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang adalah pelanggaran atas asas legalitas. 8 Asas Societas  Delinquere  Potest dapat  memberikan  legitimasi  mengenai penerapan kesalahan korporasi. Apabila pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya dimintakan terhadap orang yang benar-benar dinyatakan bersalah melakukan tindakan  pidana,  dibantu  dengan  ajaran  pelakuan  fungsional  ( functioneel daderschap ),  pertanggungjawaban  pidana  menjadi  luas merujuk  pada  yang memberi  perintah (pimpinan) dalam  korporasi.  Dilihat secara  fisik  bukan merupakan  pelaku  tindak  ( fysieke  daderschaps ). Functioneel  daderschap memberikan ruang luas bagi penerapan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam tanggungjawab  pidana  korporasi.  Kesalahan  pengurus  (pimpinan)  yang memberikan perintah pada korporasi atau yang menerima perintah (pelaku fisik) diatribusikan menjadi suatu kesalahan korporasi. 9 Diterimanya konsep pelaku fungsional ( fungtional daderschap ) menjadikan Korporasi subjek yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana selain manusia alamiah. Hal  ini pergeseran  dari  doktrin societas/universitas  delinquere  non protest . 10 Korporasi  dapat  melakukan  tindak  pidana  dalam  bentuk  perbuatan fungsional. Berdasarkan teori pelaku fungsional korporasi dianggap sebagai subjek hukum  pidana.  Alat-alat  korporasi  melalui  suatu  rangkaian  perbuatan  dalam lingkup korporasi Korporasi dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian. 11
Secara bertahap subjek Hukum Korporasi dalam hukum pidana mengalami beberapa  perkembangan  secara  bertahap yang mempengaruhi  bentuk  sistem pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  akan  diterapkan. Tahapan  yang dimaksud diantaranya : 12
1. Hanya  manusia  alamiah merupakan subjek  hukum  pidana. Korporasi  tidak dapat melakukan tindak pidana . Dipengaruhi  oleh  asas  “ societas  delinquere  non  potest ”  atau  “ universitas delinquere non potest ” bahwa badan hukum dipandang tidak dapat melakukan tindak pidana. 13 Tahap ini membatasi bahwa korporasi pada perorangan tindak pidana  yang  dilakukan,  sehingga  apabila  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam lingkup  korporasi,  maka  tindak  pidana  tersebut  dianggap  dilakukan  oleh pengurus korporasi. 14
2. Korporasi  diakui  dapat  melakukan  tindak  pidana,  namun  pihak  yang bertanggungjawab atas perbuatannya secara pidana adalah pengurusnya selama dinyatakan  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  ataupun  aturan  yang telah ditetapkan oleh korporasi yang bersangkutan.
8 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hlm 46.
9 Yusuf  Shofie, Tanggungjawab  Pidana  Korporasi  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung : 2011, hlm 189.
10 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana , Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung : 1991) , hlm 16. 11 Aulia  Ali  Reza, Artikel : Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Rancangan KUHP ,  diakses  dari http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP
12 Kristian, Op. Cit hlm. 80
13 Ibid , hlm. 53 14 Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit hlm. 13
3. Korporasi diyakini dapat  melakukan  tindak  pidana  dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana diawali pada tahun 1955 ditandai dengan Undang-undang tindak pidana Ekonomi No.  7  Tahun  1955. Dengan  bertindak sebagai  pimpinan  dalam perbuatan ataupun kelalaian, maupun kedua-duanya bahwa “…. tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan hukum, maka tuntutan pidana, hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum. 15
4. Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Tahapan  ini  tidak  lagi  membahas  tentang  siapa  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana,  melainkan  berfokus  pada  pengaturan  sistem hukum pidana umum bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi pada akan berlaku untuk semua tindak pidana.
Hal-hal  yang  menyebabkan  dibenarkannya  pertanggung  jawaban  pidana korporasi antara lain :
1. Pengurus dapat bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana ekonomi dan fiskal, perbuatan  tersebut  mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, maka tidak akan seimbang apabila pidana dijatuhkan hanya pada pengurus saja.
2. Dengan pengurus korporasi saja yang bertaggungjawab, tidak dapat menjamin korporasi tidak akan mengulangi tindak perbuatannya. 16
Mardjono  Reksodiputro  dalam  makalahnya  mengemukakan  model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut : 17
a. Pengurus korporasi dapat bertanggungjawab sebagai pembuat
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
c. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab. Pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 bahwa korporasi sebagai pelaku usaha yang mengedarkan pangan olahan yang diproduksi didalam negeri maupun impor   secara sengaja tidak memiliki izin edar yang diedarkan dalam kemasan eceran dipidana pidana penjara paling lama 2 tahun atau  denda paling banyak 4 Miliar. Undang- undang kesehatan juga melarang perbuatan tersebut sebagai mana pada Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan memiliki izin  edar. Memproduksi  pangan  olahan  kemasan  untuk  diperdagangkan  belum memiliki  izin  edar tanpa  unsur  kesengajaan,  maka  pelaku  usaha  tersebut  dapat meminta  kepada  BPOM  untuk  melakukan  pembinaan  berkaitan  tata  cara mendapatkan izin edar.
Didalam Pasal 62 UUPK menyebutkan beberapa tindakan yang merugikan konsumen sebagai tindak pidana dan dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu : Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 adalah tindak pidana, yang dapat diancam dengan pidana
15 Dwidja  Priyatno, Kebijakan  Legislasi  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Indonesia, CV Utomo, Bandung : 2004, hlm. 14 sebagaimana dikutip oleh Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi(ditinjau dari berbagai konvensi Internasional) , Refika Aditama, Bandung : 2017, hlm. 82.
16 Muladi dan Dwidja Priyatno, Opcit, hlm 15.
17 Mardjono  Reksodiputro,  dalam  makalahnya  “ Pertangungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Korporasi”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9.
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Korporasi atau badan usaha/badan hukum merupakan unsur penting dalam proses produksi, pengolahan, pemasaran dam perdagangan pangan. Oleh karena besarnya peran korporasi, maka korporasi dalam mengedarkan pangan yang akan dikonsumsi  oleh  konsumen  harus  mematuhi  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Pangan. Sanksi pidana yang dapat diberikan apabila terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 133 sampai dengan Pasal 14. Korporasi atau badan usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha di bidang pangan. Oleh karena korporasi  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  memproduksi  pangan yang tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat. Kualitas kinerja korporasi dapat diawasi dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Mengontrol tindakan organ korporasi untuk mencari keuntungan tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pertangungjawaban  pidana korporasi  akan  memberikan  tanggungjawab  moral  agar  korporasi  tidak  lari  dari tanggungjawabnya baik dari perbuatan pidana maupu pelanggaran hukum sehingga sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  mengurangi  kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi dengan peraturan tentang bisnis, keamanan dan keehatan. 18 Untuk  masa  mendatang Pertanggungjawaban  pidana  korporasi merupakan  upaya  pencegahan  yang  efektif  untuk  terciptanya  suatu  keadilan, dengan pesan simbolik tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanaan. 19 Jenis-jenis Korporasi yaitu korporasi Publik yang didirikan oleh Pemerintah untuk menuhi tugas administrasi dibidang urusan public. Korporasi privat didirikan untuk  kepenting  pribadi.  Korporasi  Quasi  Publik  bertujuan  melayani  keptingan Publik. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban dari badan hukum korporasi bahwa  asas  kesalahan  tidak  mutlak  berlaku.  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  teori Indentification Theory korporasi dengan mengidentifikasi orang yang melakukan tindak pidana melalui pejabat senior yang secara langsung diidentifikasikan sebagai perbuatan atau kehendak perusahaan.
Merupakan “ directing mind ” dari korporasi, melaksanakan hasil keputusan para  direktur,  rapat  umum  perusahaan  untuk  melaksanakan  kekuasaan Perusahaan. 20 Dengan  memperhatikan  dengan teliti  siapa  yang  benar-benar  otak atau pemegang control operasional korporasi yang dapat mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam mengedarkan makanan olehan tanpa izin edar atas nama  Korporasi.  Melalui  teori  Strict  Liability  disebut  juga  pertanggungjawaban pidana  korporasi  tanpa  kesalahan,  membuktikan  bahwa  korporasi  dapat bertanggung  jawab  tanpa  membuktikan  adanya  kesalahan  pelaku  tindak  pidana dalam mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Dengan Reactive Corporate Fault suatu perusahaan yang mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar dinilai telah  melakukan  tindakan  yang  tepat  untuk  memperhatikan  standar  mutu  dan keamanan  pangan  tidak  akan  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  dan  dinilai
18 Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 102-103.
19 Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi , Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 23
20 Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm 85.
bahwa  telah  melakukan  tindakan,  langkah  yang  cukup  untuk  mencegah  tindak pidana 21 mengedarkan makanan olahan tanpa izin edar. Hukuman yang dapat diberikan kepada korporasi dengan melakukan tindakan yang tegas dan pidana berat. Mempertimbangkan beberapa hal untuk melindungi masyarakat. Sanksi yang dapat diberikan mencakup larangan melakukan aktivitas, tender  tertentu,  melarang  untuk  memproduksi  barang,  melakukan  kontrak  dan memasang advertensi. Dan menempatkan korporasi bawah pengawasan, communit service order juga bisa dijatuhkan. 22
Pemerintah  sangat memperhatikan  agar  pangan/makanan  dapat  tersedia dengan  cukup  di  segala  pelosok  tanah  air,  agar  semua  lapisan  konsumen  dapat menjangkau dan mampu membeli makanan tersebut, terkhususnya menwajibkan pelaku  usaha  agar  memiliki  izin  edar. 23 Masyarakat  dapat  juga  menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat dapat berperan serta. 24

## 3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan  Peredaran Makanan Olahan Tanpa Izin Di Indonesia
Penanggulangan peredaran  makanan  olahan  tanpa  izin    dapat  dilakukan melalui upaya beberapa upaya yaitu preventif dan represif. Preventif merupakan hal mencegah sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam hal Represif upaya setelah terjadinya  tindak  pidana. 25 Untuk mengantisipasi  upaya  beredarnya  makanan olahan tanpa izin dilakukan upaya :
1. Upaya Penal (tindakan)
Upaya ini menitik beratkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur khususnya hukum  pidana.  Berdasarkan  asas lex  spesialis  derogat  lex generalis yaitu Pasal 91  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Pasal 2, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 15, Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2004 Pasal 24, serta Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dimana  peraturan-peraturan  tersebut  mewajibkan  setiap pelaku  usaha  yang memproduksi pangan olahan harus memiliki izin edar dalam regulasi secara secara khusus. Pengawasan oleh BPOM dan Pihak Kepolisian dengan merazia toko,  supermarket  ataupun  tempat-tempat  lain  yang  diduga  mengedarkan makanan  olahan  tanpa  izin  edar. Terhadap pelaku  usaha yang terbukti melakukan  kejahatan  mengedarkan  makanan  olahan  tanpa  izin  maka  pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dan terhadap korporasi dapat dicabut izin usahanya.
21 Ibid, hlm 96.
22 Ikka  Puspitasari  dan  Erdiana  Devintawati,  Jurnal  : Urgensi  Pengaturan  Kejahatan  Korporasi  dalam Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana, Penelitian  pada Kanun  Ilmu Hukum Kanun,  peserta Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Diakses dari https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661.
23 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.
171
24 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Umum.
25 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm 79.
The limiting principles penting untuk diperhatikan, penerapan upaya penal tidak harus selalu digunakan. 26
Dalam pelaksanaan pengawasan secara represif  BPOM mendapatkan kesulitan karena pelaku tindak pidana pengedaran makanan olahan tanpa izin sulit untuk diidentifikasi  sebelum  ada  korban  atau  masyarakat  yang  melapor.  Namun apabila adanya laporan dari konsumen ataupun masyarakat bahwa ada pelaku usaha yang mengedarkan makanan olahan tanpa izin maka BPOM melakukan mediasi dengan pelaku usaha, apabila mediasi tidak terlaksana maka dilakukan konsiliasi dan arbitrase.
1. Upaya Non Penal (pencegahan) Uapa  pencegahan terjadinya  kejahatan  atau  disebut  juga  jalur  “nonpenal” bersifat “preventive” sebelum tindak pidana itu terjadi. Sasaran utama upaya ini  yaitu menangani apa penyebab terjadinya kejahatan tersebut. 27 Beberapa upaya  yang  di  lakukan  oleh BPOM dan Kepolisian dalam mengawasi  dan mengatasi peredaran makanan olahan tanpa izin edar dengan cara melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan juga konsumen, melakukan razia ke toko dan pusat perbelanjaan, serta menyita dan memusnahkan barang-barang yang tidak  terdaftar  di  BPOM  dan  tidak  memperoleh  izin  edar. Pengawasan dilakukan  baik  sebelum  produk  diedarkan  ataupun  setelah  diedarkan  dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat/konsumen mengenai  produk pangan yang  sudah  ataupun  yang belum memiliki izin edar.
Beberapa  upaya  non  penal  yang  dilakukan  BPOM  dan  Kepolisian dalam menanggulangi peredaran makanan tanpa izin edar di Indonesia antara lain :
1) Melakukan pengawasan produk untuk melindungi masyarakat agar tidak menggunakan produk makanan olahan yang dapat menggangu kesehatan apabila dikonsumsi.
2) BPOM memberikan himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara  mengeluarkan  peringatan  publik  berupa  penyebaran  informasi melalui  iklan  media  massa  atau  edukasi  kepada  masyarakat  dengan membagikan  brosur  ataupun  stiker  yang  berfungsi  untuk  mencegah masyarakat mengkonsumsi makanan olahan  yang dapat membahayakan kesehatan, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti apabila terdapat pelaku usaha yang menjualan makanan olahan tanpa izin edar.
3) BPOM  sendiri  telah  menyediakan  akses  bagi  masyarakat  agar  dapat dengan mudah mengecek produk apakah produk tersebut sudah terdaftar BPOM  atau  apakah  BPOM  yang  tertera pada  kemasan  asli  atau  palsu sebelum dibeli dan dikonsumsi. Produk tersebut dapat dicek secara online dengan  cara  masuk  ke  situs  resmi  BPOM,  kemudian  mencari  produk berdasarkan Nomor Registrasi lalu masukkan kode BPOM  yang tertera
26 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi , Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 33.
27 Barda Nawawi Arief. Op.Cit , hlm 46.
pada  kemasan  produk,  jika  dapat  ditemukan  maka  produk  tersebut memiliki  BPOM,  dan  apabila  kita  masukkan  Nama  Produk  kemudian muncul  kode  registrasi  BPOM  maka  produk  tersebut  telah  terdaftar  di BPOM.  Hal  ini juga  termasuk  upaya  pemerintah untuk  meningkatkan kesadaran konsumen sendiri agar lebih hati-hati dalam membeli produk yang ingin dikonsumsi.
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui apa saja upaya yang dilakukan baik  BPOM  dan  Kepolisian  kepada Pelaku  Usaha  dan  Masyarakat untuk meningkatkan  kesadaran  hukum dalam  menanggulangi  kejahatan  pengedaran makan olahan tanpa izin edar. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan melakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan hukum positif  atau peraturan  perundang-undangan  yang sedang berlaku. Pentingnya partisipasi masyarakat untuk menyadari pentingnya menjamin keamanan dan mutu pangan, sehingga tidak hanya beban tersebut pada Pemerintah dan Pelaku Usaha, tetapi merupakan tanggungjawab bersama.
4. Kesimpulan
Setiap makanan olahan sebelum beredar ditengah masyarakat harus terlebih dahulu memiliki izin edar dan diberi label sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 secara tegas mengatur mengedarkan makanan olahan tanpa izin serta perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan olahan telah terjamin sesuai standar mutu dan keamanannya dan telah memenuhi persyaratan kesehatan.  Makanan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan tersebut  akan  ditarik  dari peredaran, dilakukan penyitaan agar dimusnaskan, dilarang untuk diedarkan dan dicabut izin edarnya.
Korporasi  dapat  bertanggungjawab Pertanggungjawaban  pidana  korporasi yang  melakukan  tanpa  izin  mengedarkan  makanan olahan  diberlakukan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terdapat unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan adanya unsur kesalahan. Korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban,  dapat  dibebankan  pada  pengurusnya  dalam  rangkaian perbuatan lingkup Korporasi. Hukuman yang dapat diberikan pidana denda dan pidana penjara pada sidang dipengadilan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan  tindak  pidana  dibidang  pangan.  Melalui  beberapa tahapan  peradilan. Kepada korporasi dapat diberikan sanksi larangan melakukan aktivitas tertentu, larangan  mengikuti  tender dan memproduksi  barang-barang  tertentu, tidak diijinkan melakukan kontrak serta pemasangan advertensi hingga pencabutan izin. Upaya penanggulangan penting dilakukan upaya Penal (tindakan) dan non penal (pencegahan). Pihak  BPOM  dan  kepolisian lebih  meningkatkan  upaya pencegahan dengan melakukan razia. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada  masyarakat  dengan memberi penyuluhan.  BPOM dapat mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan olahan tanpa izin edar karena dapat membahayakan kesehatan.

## Referensi
A. Buku :
Alfitra, Modus Operadi Pidana Khusus di luar KUHP , Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
Arif  Sumantri, Kesehatan  Lingkungan  dan  Perspektif  Islam ,  Penebit Kencana,
Jakarta, 2010.
Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Penerbit Kencana, Jakarta, 2016.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Cetakan  Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Penerbit Kencana, Jakarta, 2006. Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi , Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2015. Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Ditinjau dari berbagai konvensi Internasional), Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2017. Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi , Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004.
Mahrus Ali, Asas-asas Hukum Pidana Korporasi , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum Pidana , Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991. Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
Mardjono  Reksodiputro,  dalam  makalahnya  “ Pertangungjawaban  Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, (Semarang: FH-UNDIP, 1989) Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Besco, Bandung, 2013.
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana , Garsindo, Jakarta, 2008.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
B. Karya Ilmiah
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Aulia  Ali  Reza, Artikel : Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Rancangan
KUHP ,  diakses  dari  http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/ Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.
Edy  Nurcahyo,  Artikel  : Pengaturan  dan  Pengawasan  Produk  Pangan  Olahan Kemasan , Peneliti pada Jurnal Magister Hukum Udayana, peserta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati, Jurnal : Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi  dalam  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana, Penelitian  pada Kanun Ilmu Hukum Kanun, peserta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Diakses dari https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10661.

## C. Internet :
Melisa  Riska  Putri,  Berita  : Keamanan  Pangan  tanggung  Jawab  Semua  Pihak , Republika,  diakses  dari https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/ 17/04/03/ontwdm415-bpom-keamanan-pangan-tanggung-jawab-semua- pihak.

## D. Undang-Undang :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan. Umum.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen.