Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM KETENTUAN PASAL 60 UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN JO PP NO 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PENANGANAN COVID-19.

## Windy Ardianti May, Dewa Gede Sudika Mangku, Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { windyardiantimay26@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan sanksi pidana dalam penerapan PSBB menurut PP Nomor 21  Tahun  2020  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (2) faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  hambatan  dalam  terlaksananya  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran  PSBB berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  aturan-aturan  yang  khusus  mengatur  tentang  sanksi  pidana  dalam  penerapan  PSBB dalam  penanganan  Covid-19.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menggali  kerangka normatif  dan  Teknik  studi  dokumen  menggunakan  bahan  hukum  yang  membahas  tentang  Sanksi  Pidana  dalam Ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan Covid- 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak memuat sanksi khusus  bagi  pelanggar  PSBB,  yang  termuat  hanya  sanksi  secara  umum  saja.  Sehingga  dalam  hal  ini  kriteria  dari pelanggaran  ringan  hingga  berat  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  sama.  Mengingat  makna  dari  PSBB  dan Kekarantinaan  Kesehatan  memiliki  makna  yang  berbeda.  (2)  Tingkat  kedisplinan  masyarakat  dalam  menjalankan kebijakan Pemerintah masih sangat rendah, maka diperlukan peran POLRI dalam melakukan upaya persuasif yang tidak  hanya  himbauan  kepada  masyarakat,  tetapi  sebagai  strategis  komunikasi  sosial  yang  efektif  sehingga  dapat diterima oleh semua masyarakat.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, PSBB, Karantina Kesehatan, Penegakan hukum

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  (1)  the  regulation  of  criminal  sanctions  in  implementing  PSBB  according  to Government Regulation Number 21 of 2020 associated with Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine (2)  what  factors  become  obstacles  in  the  implementation  of  criminal  sanctions  for  violations  of  PSBB  based  on Government Regulation Number 21 of 2020. The type of research used is normative legal research, with the type of approach to legislation, conceptual approach and case approach. The source of the legal material used is the specific rules governing criminal sanctions in the application of the PSBB in handling Covid-19. The technique of collecting legal  materials  is  carried  out  by  exploring  the  normative  framework  and  document  study  techniques  using  legal materials  that  discuss  Criminal  Sanctions  in  Government  Regulation  Number  21  of  2020  concerning  Large-Scale Social Restrictions in the Context of Handling Covid-19. The results of the study show that (1) Law Number 6 of 2018  also  does  not  contain  specific  sanctions  for  PSBB  violators,  only  general  sanctions.  So  that  in  this  case  the criteria from minor to serious violations have the same legal consequences. Given the meaning of PSBB and Health Quarantine have different meanings. (2) The level of public discipline in implementing Government policies is still
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
very low, so the role of the Police is needed in making persuasive efforts that are not only an appeal to the public, but as a strategic effective social communication so that it can be accepted by all people.
Keywords: Criminal Sanctions, PSBB, Health Quarantine, Law enforcement

## PENDAHULUAN
Wabah Virus Covid-19 merupakan virus yang  penularannya  diduga  dari  hewan  ke manusia  (Sukur,  dkk,  2020:1).  Kasus  Covid-19 ini  bermula  munculnnya  dari  riwayat  kontak dengan pasar hewan di Wuhan, sehingga wabah ini  menyebar  ke  seluruh  dunia. World  Health Organizationm (WHO)  memberitahukan  bahwa penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 sebagai sebuah  ancaman  pandemi  (Suardana,  dkk, 2020:1440).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Pandemi  merupakan  wabah yang  berjangkit  serempak  di  mana-mana meliputi geografis yang luas.
Langkah pengurangan persebaran Covid-19,  Pemerintah  memberlakukan  berbagai kebijakan seperti Sosial Distancing dan Physical Distancing , serta yang terbaru yaitu Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pada  tanggal  31 Maret  2020  Pemerintah  dalam  penanganan Pandemi  Covid-19  mengeluarkan  3  (  Tiga  ) kebijakan  sekaligus  yaitu  Keputusan  Presiden Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,    Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan  Peraturan  Pelaksana  PSBB  melalui Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun 2020  Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) (Hairi, 2020:2).
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan penanganan  Covid-19  Presiden  Indonesia,  Joko Widodo  mengadakan  Konferensi  Pers  dengan tujuan  untuk  memberitahukan  kepada  publik mengenai  kebijakan  yang  dipilihnya  guna mengatasi  Covid-19  sebagai  pandemi  global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.
Pada Konferensi Pers tersebut, Presiden Joko  Widodo  memberikan  pernyataan  bahwa kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  merupakan  kebijakan  yang  dipilih dalam  merespon  adanya  kedaruratan  kesehatan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar.  Hal  ini  menjadi  dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif.
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  dapat  didefinisikan  sebagai  pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang  diduga  terinfeksi  Covid-19.  Peraturan tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  pembatasan kegiatan  yang  dilakukan  paling  sedikit  meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan  keagamaan,  dan/atau  pembatasan  di tempat fasilitas umum. Dalam merespon adanya kedaruratan  kesehatan,  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi  dasar  hukum  kebijakan  PSBB (Ristyawati, 2020:243).
Pertimbangan diberlakukannya Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19 adalah:
a. bahwa penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus  dan/atau  jumlah  kematian  telah meningkat  dan  meluas  lintas  wilayah  dan lintas  Negara  dan  berdampak  pada  aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
b. bahwa  dampak  penyebaran  Covid-19  telah mengakibatkan  terjadi  keadaan  tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, dengan tindakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); c. berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Tentang
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Berdasarkan  Pasal  60  Undang-Undang Kekarantinaan  kesehatan  mengatur  “ketentuan lebih  lanjut  mengenai  kriteria  dan  pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah  Sakit,  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”. Tetapi Konsiderans dalam menimbang di dalam PP  Nomor  21  Tahun  2020  tidak  menyebutkan bahwa  PP  ini  dibentuk  sebagai  pelaksana  dari Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.
Untuk  menertibkan  masyarakat  dalam melaksanakan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB),  maka  diaturlah  mengenai ketentuan  sanksi  dalam  Pasal  93  yang  didasari oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Kekarantinaan, yang mengatur “ Setiap orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
Berdasarkan  bunyi  Pasal  93  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  timbul  suatu  permasalahan  pada kasus  yang  dialami  oleh  beberapa  pengemudi ojek  online  di  Jakarta  yang  diketahui  berinisial NS,  BT  dan  AW  yang  mengangkut  penumpang dengan  alasan  ada  beberapa  penumpang  yang memiliki  sebuah  keperluan  yang  mendesak sehingga  harus  keluar  rumah  dengan  memakai jasa  ojek  online  saat  sudah  diterapkannya peraturan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  Hal  tersebut  dianggap  sebagai  sebuah pelanggaran  karena  selama  PSBB  ojek  online hanya diperbolehkan untuk mengangkut makanan dan barang bukan penumpang.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas, pengemudi  ojek  online  dinyatakan  telah melanggar ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dengan dikenakan  ancaman  pidana  yang  mengacu  pada
ketentuan  sanksi  karantina  yang  menimbulkan sebuah  protes  yang  berkelanjutan  dari  kalangan masyarakat  karena  pemberian  sanksi  yang diberikan  dirasa  kurang  relevan  mengingat makna  PSBB  dan  Karantina  memiliki  arti  yang berbeda.
Menjerat  seseorang  untuk  dapat  terkena sanksi  pidana,  maka  setiap  unsur  dalam  pasal pidana tersebut harus terpenuhi, dalam Pasal 93 menurut  unsur  akibat,  bahwa  pelanggaran perbuataan-perbuatan dalam PSBB bisa dipidana apabila  menyebabkan  kedarurat  kesehatan masyarakatsedangkan  kasus  yang  dialami  oleh ojek online dinilai oleh pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar bahwa penerapan Undang-Undang Kekarantinaan Terhadap Pelanggar PSBB memang tidak tepat.
Menurut  beliau,  pengemudi  ojek  online yang  diketahui  mengangkut  penumpang  saat diterapkannya  PSBB  tidak  cocok  untuk diberikan sanksi kekarantinaan, apabila melanggar  PSBB  berikanlah  sanksi  yang  sesuai karena  makna  karantina  merupakan  sebuah strategi  yang  dilakukan  untuk  menertibkan masyarakat berada di dalam rumah akibatkejadian  kesehatan  yang  luar  biasa sehingga  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat  luas  berbeda  dengan  makna  PSBB yang  dimaknai  sebagai  sebuah  pembatasan sosial  yang  masih  bisa  dibatasi  (Hasrul 2020:396).
Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan  seharusnya  mengatur  4  (empat) perintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yakni (1) tata cara pemerintah pusat  untuk  menetapkan  dan  mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat; (2)
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat;  (3)  tata  cara  pengenaan  sanksi administratif;  (4)  kriteria  dan  pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah  Sakit,  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar.  Bila  Pemerintah  konsisten  dalam menjalankan  Undang-Undang  Kekarantinaan Kesehatan, maka seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah terbentuk memuat 4 (empat)  substansi  diatas.  Dalam  PP  Nomor  21
Tahun  2020  hanya  memuat  materi  yang lingkupnya  jauh  lebih  kecil  dari  apa  yang seharusnya  dibuat  oleh  PP  yang  menjalankan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yakni yang dijelaskan hanya mengenai PSBB saja.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan Pendekatan
Perundang-undangan (statute approach)
dan Pendekatan
Konseptual (conceptual  approach). Sumber  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yang  dilakukan  adalah  studi kepustakaan (library  research) dan  bahan hukum  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  teknik deskripsi  serta  dikaji  secara  yuridis  kualitatif, deskripsi  itu  dilakukan  terhadap  isi  maupun struktur hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penerapan PSBB  Menurut  PP  Nomor  21  Tahun  2020 Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan.
Tingkat  penularan  Covid-19  sangat  lah tinggi  sehingga  beberapa  negara  melakukan langkah  preventif  dalam  menangani  laju penyebaran  virus  Covid-19.  Langkah  yang diambil  yaitu  dengan  menutup  akses  mobilisasi sosial  masyarakat  serta  interaksi  fisik  manusia yang dilakukan dibeberapa negara-negara seperti Eropa,  Amerika,  dan  Asia  dengan  melakukan karantina  wilayah  atau  disebut  dengan “lockdown” (Rahmawati, 2021:820).
Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia  dikenal  dengan  istilah  Karantina Wilayah  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar yang memiliki arti dan tujuan yang sama dengan Lockdown. Presiden  kemudian  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2020  sebagai  peraturan pelaksana  Undang-Undang  Nomor  6  Pasal  60 Tahun  2018  yang  digunakan  sebagai  dasar
hukum  dalam  penerapan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19 sebagai peraturan pelaksana yang mengharuskan untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  dari  ketiga ketentuan  yang  penjelasannya  belum  rinci. Namun  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  pembahasannya  masih  sangat terbatas (Rahmawati, 2021:824).
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam mengimplementasikan  suatu  produk  hukum menggunakan  teori norma hukum yang berjenjang  ( hierarki )  dalam  artian  bahwa  produk hukum  yang  berada  di  bawahnya  tidak  boleh bertentangan  dengan  produk  hukum  yang  lebih tinggi  diatasnya  ( lex  superior  derogate  legi inferior ).  Sebagaimana  implementasi  di  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (Patawari, 2019: 21).
Dalam  negara  hukum  peranan  dan  fungsi Peraturan  Perundang-Undangan  memiliki  fungsi yang  sangat  vital  dan  strategis  dalam  kehidupan (Redi,  2018:  2).  Seluruh  Undang-Undang Republik Indonesia beserta Peraturan Perundang- Undangan  di  bawahnya  tanpa  terkecuali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan penanganan  Covid-19,  harus  memenuhi  seluruh ketentuan bagi tiap-tiap jenis Peraturan Perundang-Undangan  yang  telah  ditetapkan  di dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Meninjau  dari  ketentuan  masing-masing penyelenggaraan dari kedaruratan kesehatan, jika ditinjau  dari  beberapa  pasal  yang  tercantum  di dalamnya,  seperti  pada  Pasal  15  Ayat  (2)  yang mengatur  bahwa  Pembatasan  Sosial  Berskala
Besar  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan dalam  menjalani  Kekarantinaan  Kesehatan. Dalam  ketentuan  umum,  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  merupakan  pembatasan kegiatan  tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah yang  diduga  terinfeksi  penyakit  dan/atau terkontaminasi  sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Dapat  dilihat  bahwa  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yakni  adanya pembatasan kegiatan masyarakat.
Pasal  2  ayat  (2)  PP  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  mengatur  “Pembatasan  Sosial Berskala Besar sebagai mana dimaksud pada ayat (1)  harus  didasarkan  pada  pertimbangan epidemilogis,  besarnya  ancaman,  efektifitas, dukungan  sumber  daya,  teknis  operasional, pertimbangan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan dan keamanan”.  Rumusan ini  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2)  Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan yakni:  karantina  rumah,  karantina  wilayah karantina  rumah  sakit  dan  pembatasan  sosial berskala  besar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  harus  didasarkan  pada  pertimbangan epidemilogis,  besarnya  ancaman,  efektifitas, dukungan  sumber  daya,  teknis  operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
Hal yang menunjukan bahwa PP Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah penyelenggara  kekarantinaan  masyarakat  di wilayah  adalah  dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1) PP  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yang menyatakan:  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar paling sedikit meliputi:
a) Peliburan sekolah dan tempat kerja.
b) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau.
c) Pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau fasilitas umum.
Paradigma  hukum  di  Indonesia,  PSBB  dan Kekarantinaan  Kesehatan  memiliki  landasan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan
merupakan  upaya  untuk  mencegah  dan menangkal  keluar  atau  masuknya  penyakit dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat yang  berpotensi  menimbulkan  kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemberlakuan PSBB dan Karantina  merupakan  upaya  dari  adanya kedaruratan  kesehatan  (Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2018).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018  respon  dari  keadaan  darurat  kesehatan diantaranya Karantina Rumah, Karantina Rumah sakit,  Karantina  Wilayah,  dan  yang  kini  telah diterapkan  oleh  Presiden  adalah  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Karantina  Wilayah  dalam  ketentuan  umum merupakan  pembatasan  penduduk  dalam  suatu wilayah,  termasuk  wilayah  pintu  masuk  beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.  Pintu  masuk  yang  dimaksud memiliki  arti  sebagai  tempat  masuk  dan keluarnya segala jenis kendaraan, orang dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun lintas batas darat negara.
Ketentuan  ini  diamanatkan  dari  ketentuan Pasal  49  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan yang  mengatur  “Karantina  wilayah  dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Ketentuan tersebut berkesesuaian dengan Pasal
59 ayat (3) Undang-Undang
Kekarantinaan yang memuat klausul yang sama, yakni:
a) Peliburan sekolah dan tempat kerja.
b) Pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau.
c) Pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau fasilitas umum.
Perbandingan di atas, dapat dinyatakan bahwa  yang  dimakssud  dengan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dalam  PP PSBB  yaitu  ketentuan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud di dalam penyelenggaraan
Kekarantinaan  Kesehatan  di  wilayah  dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Pasal  49 jo 59  Pasal  60  Undang-Undang
Kekarantinaan
Kesehatan menyebutkan: “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kriteria  dan pelaksanaan  Karantina  Rumah,  Karantina Wilayah,  Karantina  Rumah  Sakit  dan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Suardana, dkk 2020:14).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2018 Pasal 54 Ayat (2) yang mengatur “  Perlunya  pemberian  garis  pada  wilayah yang dikarantina, serta wilayah tersebut harus terus  dijaga  oleh  pejabat  karantina  kesehatan dan  pihak  kepolisian”.  Ayat  (2)  yang mengatur  “  Anggota  masyarakat  yang dikarantina  tidak  diperbolehkan  untuk  keluar masuk  wilayah  yang  sedang  karantina”. Dalam  Pasal  55  Ayat  (1)  yang  mengatur  “ Kebutuhan hidup dasar selama masa karantina wilayah  menjadi  tanggungjawab  Pemerintah Pusat.
Kebutuhan  hidup  dasar  tersebut mencakup  kebutuhan  hidup  dasar  seseorang dan  makanan  hewan  ternak  yang  berada dalam  wilayah  karantina.  Ayat  (2)  yang mengatur “ Tanggungjawab Pemerintah Pusat dalam  penyelenggaraan  Karantina  Wilayah pada  ayat  (1)  dalam  melibatkan  Pemerintah Daerah.  Dari  mekanisme  penyelenggaraan Karantina  Wilayah  sesuai  Pasal  54  dan  Pasal 55  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 bahwa  Karantina  Wilayah  merupakan  nama lain  dari  kebijakan Lockdown .  (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 54, 55).
Penetapan kedaruratan kesehatan menetapkan  dua  hal,  yaitu  yang  pertama, bahwa Covid-19 diakui sebagai jenis penyakit yang  menimbulkan  kedaruratan  kesehatan masyarakat.  Kedua,  bahwa  kondisi  tersebut menimbulkan  kewajiban  untuk  dilakukannya upaya  penanggulangan  sesuai  ketentuan perundang-undangan.
Ditetapkannya kedaruratan  kesehatan  masyarakat,  maka melalui PP, Pemerintah
kemudian menetapkan kebijakan PSBB. Dasar hukum dari PP Nomor 21 Tahun
2020 dibentuk berdasarkan norma yang diatur
dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan.  Dalam  ketentuan  umum  Undang- Undang  tersebut  diatur  bahwa  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau  terkontaminasi  sedemikian  rupa untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran penyakit atau kontaminasi.
PSBB  merupakan  bagian  dari  respon kedaruratan  kesehatan  masyarakat  yang bertujuan  untuk  mencegah  penyebaran penyakit  antara  orang  di  suatu  wilayah tertentu.  Menjalankan  PSBB  perlu  adanya koordinasi  dan  kerja  sama  antara  berbagai pihak yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  (Hairi  2020:2-3).  Pasal 59  UU  Kekarantinaan  Kesehatan  mengatur bahwa tindakan PSBB paling sedikit meliputi:
a)  peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja;  b) pembatasan  kegiatan  keagamaan;  dan/atau  c) pembatasan  kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum (Undang-Undang No. 6 Tahun 2018). Melihat  situasi  seperti  itu  di  tengah semakin  meluasnya  penyebaran  Covid-19  ini sehingga  pemerintah  merencanakan  sanksi pidana bagi mereka yang melanggar kebijakan PSBB.  Dasar  hukum  yang  dijatuhkan  kepada pelanggar dari kebijakan PSBB mengacu pada Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan. Bunyi  dari  Ketentuan  Pasal  93  yaitu  yang mengatur “ Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau  mengahalang-halangi  penyelenggara kekarantinaan kesehatan sehingga
menyebabkan
kedaruratan kesehatan masyarakat  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Untuk  menjerat  seseorang  dengan ancaman pidana, maka setiap unsur yang ada pada  ketentuan  dalam  Pasal  93  harus
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
terpenuhi.  Unsur  yang  harus  dibutikan  dalam ketentuan tersebut yaitu:
1. Mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
2. Menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
3. Sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Di  dalam  Pasal  93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, memuat  unsur  akibat,  yang berbunyi dapat dipidana apabila menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat  yang  bersifat  luar  biasa  dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau  kejadian  yang  disebabkan  oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi  kimia,  bioterorisme,  dan  pangan yang  menimbulkan  bahaya  kesehatan  dan berpotensi menyebar lintas wlayah atau lintas negara.  Artinya  pelanggaran  PSBB  dalam bentuk  tidak  mematuhi  atau  menghalang- halangi penyelenggaraan PSBB dapat dipidana  hanya  apabila  mengakibatkan kejadian  kesehatan  masyarakat  yang  luar biasa  ditandai  dengan  penyebaran  penyakit menular  yang  berpotensi  menyebar  lintas wilayah atau lintas negara.
Kebijakan  PSBB  ini  merupakan  objek yang  dimaksud  dalam  Pasal  93  dikarenakan PSBB  merupakan  bentuk  dari  karantina kesehatan, pemberian sanksi pidana ini untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelanggar kebijakan  PSBB.  Penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  pelanggar  kebijakan  PSBB  dirasa kurang  tepat,  hal  itu  didasari  pada  sanksi pidana  itu  sendiri,  dimana  terdapat  satu  asas di  dalam  hukum  pidana  Indonesia  yang mengatur  hukum  pidana  merupakan ultimum remedium. Maksudnya  jika  suatu  perkara dapat  diselesaikan  dengan  jalur  lain  maka hukum  pidana  hendaklah  dijadikan  upaya terakhir  dalam  penegakan  hukum  (Subyakto, 2015:211).
Rumusan delik pelanggaran yang dimaksud  soal  bentuk  dalam  Pasal  93 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 bersifat  umum  hingga  pengertiannya  sangat abstrak,  dalam  hal  tersebut  tidak  diperjelas soal  bentuk  perbuatan  yang  dianggap  tidak mematuhi  dan/atau  mengahalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018 selain tidak memuat hak dan kewajiban pemerintah  pusat  selama  masa  PSBB, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  juga  tidak memuat  sanksi  bagi  pelanggar  PSBB,  yang termuat  dalam  Undang-Undang  tersebut hanya memuat sanksi secara umum. Sehingga dalam hal ini kriteria dari pelanggaran ringan hingga  berat  memiliki  konsekuensi  hukum yang sama.
Menimbang  pengenaan  sanksi  yang didasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan  kurang  efektif  maka  seharusnya yang  dilakukan  untuk  menjerat  pelanggar PSBB  dengan  Undang-Undang  Karantina Kesehatan  adalah  dengan  mengubah  UU tersebut  dan/atau  menerbitkan  Peraturan Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  yang memiliki  muatan  lebih  lengkap  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan  karena  Perpu  dapat memuat  sanksi  hukum  selayaknya  Undang- Undang (Amalia, Oktava 2020:34).
Menurut Bagir Manan, Perpu merupakan perkembangan  dari  praktek  ketatanegaraan yang diakui sebagai salah satu sumber hukum tata negara (Manan, 2006 : 150). Karena jika dilihat  dari  makna  PSBB  dan  Karantina memiliki  arti  yang  berbeda,  makna  karantina merupakan  sebuah  strategi  yang  dilakukan untuk  menertibkan  masyarakat  berada  di dalam  rumah  akibat  kejadian  kesehatan  yang luar biasa sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan  masyarakat  luas  berbeda  dengan makna  PSBB  yang  dimaknai  sebagai  sebuah pembatasan sosial yang masih bisa dibatasi.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018 Tentang Kekarantinaan
Kesehatan telah mengamanatkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) untuk  mengatur  tentang,  1)  Penetapan  dan pencabutan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat, 2)  Penanggulangan  kedaruratan  masyarakat,  3) Tata cara pelaksanaan karantina wilayah di pintu masuk,  4)  Tata  cara  pengenaan  sanksi administratif,  5)  Kriteria  dan  pelaksaanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah  Sakit  dan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar.  Saat  Pemerintah  telah  menerbitkan  PP Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  dalam  rangka  percepatan penanganan  Covid-19,  namun  menurut  Fajri Nursyamsi PP ini tidak memenuhi syarat formil maupun materil dengan alasan (Amalia, Oktava, 2020:34) antara lain sebagai berikut:
1. Secara  formil  judul  PP  yang  bersifat  khusus sedangkan  delegasi  dari  Pasal  60  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan Kesehatan bersifat umum.
2. Konsideran  menimbang  tidak  menyebut  PP Nomor  21  Tahun  2020  dibentuk  sebagai pelaksanaan  dari  Pasal  60  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan Kesehatan.
3. Materi  muatan  dari  PP  Nomor  21  Tahun  2020 hanya  sebatas  mengatur  sebagian  kecil  dan ketentuan  delegasi  yang  diatur  oleh  Pasal  60 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
PP  Nomor  21  Tahun  2020  masuk  dalam bagian  dari  pelaksanaan  Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan,  karena  disebutkan dalam  konsideran  sandaran  dari  PP  Nomor  21 tahun 2020 salah satunya yaitu Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan.  Dalam  Pasal  1  Ayat (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018 dijelaskan bahwa Kekarantinaan Kesehatan  adalah  upaya  mencegah  dan menangkal  keluar  atau  masuknya  penyakit dan/atau  faktor  risiko  kesehatan  masyarakat yang  berpotensi  menimbulkan  kedaruratan kesehatan.
Perkembangan  penularan  Covid-19  yang semakin  meningkat  menjadikan  Pemerintah
harus  membuat  peraturan  pelaksana  Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan dalam bentuk PP sebagai payung hukum pemberlakuan PSBB di  Indonesia  sebagai  upaya  percepatan penanganan  Covid-19  yang  ditetapkan  pada  31 Maret  2020.  Dalam  PP  PSBB  ini  berisikan  7 Pasal  dengan  masing-masing  Pasal  yang meliputi pengertian, persetujuan, dan pertimbangan,  kriteria,  jenis  pembatasan, pelaksanaan kebijakan dan mekanisme pengajuan PSBB.
Menteri Kesehatan memberikan persetujuan terhadap  ajuan  pemberlakuan  PSBB  di  suatu daerah  di  Indonesia  dengan  memperhatikan berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya,  teknis  operasional,  pertimbangan  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan keamanan.  Kepala  daerah  pengaju  wajib menjalankan  PSBB  apabila  ajuan  PSBB  sudah disetujui  (Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 9 Tahun 2020).
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan  mengatur  mengenai sanksi pidana atas pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan  kesehatan  diatur  pada  Pasal  93
Undang-Undang Kekarantinaan yang mrnyatakan: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaran
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1) dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  dan/atau  pidana  paling  banyak  Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).  Dalam Pasal 9  Ayat  (1)  Undang-Undang  Kekarantinaan: “Setiap  orang  wajib  mematuhi  penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” (Suardana, dkk 2020: 1442).
Pemidanaan  berdasarkan  hukum  pidana adalah penjatuhan sanksi, keterkaitan penjatuhan sanksi  pidana  antara  PP  Nomor  21  Tahun  2020 dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018
Tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu dikaitkan dengan penerapan teori-teori
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pemidanaan.  Adapun  tujuan  dari  pemidanaan (Sholehuddin 2003:45) diantaranya :
1. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan.
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi.
3. Pemidanaan  sebagai  wahana  pendidikan  moral, atau merupakan proses reformasi.
4. Faktor-Faktor  Apa  Saja  Yang  Menjadi Hambatan  Dalam  Terlaksananya  Sanksi
Pidana Terhadap Pelanggaran
PSBB

## Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2020
PSBB  pertama  kali  diberlakukan  di  Ibu Kota  Jakarta,  setelah  itu  beberapa  daerah  di Indonesia  mulai  menerapkan  tetapi  hingga  saat ini  lojakan  angka  pertumbuhan  Covid-19  setiap harinya semakin tinggi, ini membuktikan bahwa hasil  dari  penerapan  kebijakan  PSBB  belum signifikan.  Dalam  memahami  seberapa  jauh implementasi  aturan  dapat  dikatakan  efektif, maka  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  antara lain:
1. Kaidah hukum ( substance of law)
Aturan  dari  kebijakan  PSBB  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dapat dikatakan  tidak  mengandung  unsur  yang baru,  kebijakan  PSBB  sudah  diterapkan diberbagai  daerah  sehingga  esensinya  sama dengan aturan PSBB. Kebijakan PSBB juga menimbulkan  arti  yang  ambigu  sehingga memiliki  makna  yang  keliru  dalam penerapannya.
Agar aturan dapat diterapkan dengan baik perlu memenuhi dua hal dalam menjalankannya yaitu: 1. Kaidah hukum harus sejalan dengan asas- asas berlakunya Undang-Undang. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 (PSBB) harus dapat berjalan sinergis sehingga  tidak  membuat  masyarakat menjadi bingung dalam menyikapi penerapan PSBB (Sibuea, 2016: 130).
2. Kaidah  hukum  yang  dibuat  harus  jelas, agar  tidak  menimbulkan  multitafsir  pada masyarakat  dan  dapat  dipahami  sehingga menimbulkan  keserasian  antara  nila-nilai kaidah  hukum  yang  saling  berhubungan (Laksana, dkk 2017:73).
2. Penegak hukum ( structure of law )
Penegak  hukum  merupakan  orang  yang memiliki  kewenangan  dalam  menerapkan hukum,  penegak  hukum  juga  harus  dapat membawakan  perannya  dengan  saling berkomunikasi kepada masyarakat agar dapat diterima  baik  juga  oleh  masyarakat  (Islamy, 2002: 55).
3. Sarana (fasilitas) Mewujudkan  efektifitas  hukum  di lapangan  sangat  diperlukan  sarana,  baik  itu dalam  bentuk  fisik  yang  dapat  mendukung implementasi  hukum.  Contoh,  jika  tidak  ada kertas,  komputer  dan  alat  elektronik  yang menunjang  dalam  pembuatan  berita  acara petugas  hukum  jelas  tidak  dapat  membuat berita  acara  atas  kasus  tindakan  kejahatan (Sibuea, 2016: 131).
4. Kesadaran  masyarakat ( culture of law)
Kesadaran masyarakat merupakan bagian  dari  indikator  yang  berfungsi  dalam kehidupan    masyarakat,  kesadaran  dapat terwujud  jika  mampu  memahami  hak  dan kewajiban    serta  mengetahui  fungsi  hukum dalam melindungi masyarakat (Sibuea, 2016: 131).
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan  hukum  meliputi  nilai-nilai hukum  yang  berlaku  di  tengah  masyarakat, nilai  tersebut  dijadikaan  konsep  mengenai apa  yang  dinilai  baik  dapat  dijalankan  dan apa  yang  dinilai  buruk  sehingga  harus dihindari.
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan  negara  dibidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan  fungsi  sebagai  aparat  penegak hukum,  Polri  harus  memahami  asas-asas  yang menjadi  acuan  dalam  menjalankan  tugas (Wardhana, 2020:82) yaitu sebagai berikut: 1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  penegak  hukum  wajib tunduk pada hukum.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan  pengamanan  swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum
dikalangan masyarakat.
4. Asas  Preventif,  selalu  mengedepankan tindakan  pencegahan  dari  pada  penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas lain agar tidak  menimbulkan  permasalahan  yang  lebih besar  sebelum  ditangani  oleh  instansi  yang membidangi.
Jika melihat substansi maklumat, fungsi Polri lebih bergerak diarea penindakan terhadap pelanggaran  ketimbang  pencegahan.  Terlebih lagi  Polri  ingin  mencangkup  area  penindakan tanpa  mempertimbangkan  kesulitan  teknis  di lapangan. Polri perlu menyadari bahwa dari sisi internal,  masih  terdapat  keterbatasan  kepada daya  dukung  sumber  daya  Polri,  seperti  jumlah kemampuan  personil  yang  bertugas,  dan koordinasi  dengan stakeholder yang  masih lemah  (Siregar,    2020).  Hambatan  Penegak Hukum dalam menjalankan tugas pada PSBB di tengah pandemi Covid-19 antara lain:
1. Tingkat  kedisplinan  masyarakat  dalam menjalankan  kebijakan  Pemerintah  masih sangat  rendah,  maka  diperlukan  peran  Polri dalam melakukan upaya persuasif yang tidak hanya  himbauan  kepada  masyarakat,  tetapi sebagai  strategis  komunikasi  sosial  yang efektif  sehingga  dapat  diterima  oleh  semua masyarakat.
2. Peran  Polri  yang  demikian  krusial  dan signifikan  untuk  mencegah  penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga. Polri, satu sisi memiliki tugas  rutin  sebagai  aparat  penegak  hukum dan  penjaga  ketertiban  umum,  sementara  di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan  aturan  PSBB.  Pada  saat  yang bersamaan,  personil  Polri  juga  harus meningkatkan  kewaspadaaan  bagi  dirinya masing-masing di lapangan yang
memungkinkan  untuk  tertular  virus  Covid- 19.
3. Polri  harus  sigap  dengan  masyarakat- masyarakat saat menangani kebijakan PSBB, karena Polri harus dihadapkan oleh kajahatan yang  berpotensi  terjadi,  seperti street  crime (kejahatan  jalanan),  perlawanan  terhadap petugas,  masalah  ketersedian  bahan  pokok, dan kejahatan siber.
4. Perubahan  pola  kriminalitas  di  masa pandemi,  seperti  terjadi  bentuk-bentuk  baru kriminalitas yang berevolusi sebagai pemanfaatan  situasi  selama  pandemi  Covid- 19.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  pandangan Polri  bahwa  kriminalitas  yang  terjadi sepanjang PSBB disebabkan oleh masyarakat yang  terdampak  secara  ekonomi  ditengah pandemi virus Covid-19.
Untuk  menghindari  kefatalan  lainnya,  maka perlu  upaya  yang  dilakukan  agar  kebijakan PSBB  efektif  pada  masa  pandemi  Covid-19 (Ristyawati, 2020:246-247), antara lain:
1. Langkah  pertama  yaitu  harus  melalui  dengan keterbukaan  informasi  yang  nyata  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah kepada  publik  terkait  persebaran  pasien  Covid- 19.
2. Dampak  PSBB  yang  berlaku,  berkaitan  dengan kondisi  prekonomian  saat  ini  yang  merosot drastis  harus  dapat  menjamin  dan  memastikan terutama kepada masyarakat yang menengah ke bawah  agar  mampu  kebutuhannya  terpenuhi untuk menjamin hak atas hidup masyarakat dan tidak  mengurangi  suatu  apapun  terkait  dengan harkat martabatnya.
3. Tidak  hanya  peran  pemerintah  saja  dalam penanganan kasus Covid-19, peran publik dalam hal ini juga diperlukan untuk saling menjaga dan saling  membantu  satu  sama  lain  yang  terkena dampak dari diterapkannya PSBB dalam rangka pencegahan  Covid-19.  Agar  masyarakat  tidak terkena dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  atas  hasil  dan pembahsan  bab  sebelumnya  yang  sekaligus
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
menjawab  atas  permasalahan  yang  telah dikemukakan,  maka  didapatkan  simpulan sebagai  berikut:  Dasar  hukum  yang  dijatuhkan kepada pelanggar dari kebijakan PSBB mengacu pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang mengatur  “Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  Ayat  (1) dan/atau  menghalang-halangi  penyelenggara kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penjatuhan sanksi  pidana  tersebut  dirasa  kurang  tepat  oleh masyarakat,  hal  itu  didasari  oleh  sanksi  pidana itu  sendiri.  dimana  terdapat  satu  asas  di  dalam hukum  pidana  Indonesia  yang  mengatur  hukum pidana  merupakan ultimum  remedium artinya jika  suatu  perkara  dapat  diselesaikan  dengan jalur  lain  maka  hukum  pidana  hendaklah dijadikan  upaya  terakhir  dalam  penegakan hukum.  Adapun  yang  menjadi  pro  dan  kontra yang  dirasa  masyarakat  yaitu  dalam  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 tidak memuat hak dan  kewajiban  pemerintah  pusat  selama  masa PSBB dan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2018  juga  tidak  memuat  sanksi  khusus bagi  pelanggar  PSBB,  yang  termuat  hanya sanksi secara umum saja. Sehingga dalam hal ini kriteria  dari  pelanggaran  ringan  hingga  berat memiliki  konsekuensi  hukum  yang  sama. Mengingat makna dari PSBB dan Kekarantinaan Kesehatan memiliki makna yang berbeda.

## SARAN
Dari kesimpulan
diatas penulis merekomendasikan  saran  Bagi  masyarakat, harus  lebih  meningkatkan  kesadaran  terhadap aturan dan kebijakan dengan cara mematuhi dan menjalankan  setiap  kebijakan  yang  telah  dibuat dan telah ditetapkan di masa pandemi Covid-19 sehingga  nantinya  tidak  terjerat  sanksi  pidana yang ada di dalamnya.
Bagi  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan Satgas  Gotong  Royong    seharusnya  dalam menerbitkan  aturan  dan  kebijakan  substansinya harus  jelas  sehingga  masyarakat  paham  dengan aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Laksana,  Gusti  I  Ngurah  Dharma,  Dkk.  2017.
Buku  Ajar  Sosiologi  Hukum. Tabanan: Pustaka Ekspresi. Manam, Bagir. 2006. “ Lembaga Kepresiden, UII Press , Yogyakarta.
Patawari.  2019. Teknik  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Edisi  I. Malang: Inteligensi Media. Redi,  Ahmad.  2018. Hukum  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan Pertama . Jakarta: Sinar
Grafika.
Sholehuddin.  2003. System  Sanksi  Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System  Dan  Implementasinya .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  128,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6236).
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun
2020 JURNAL Amalia, Dkk. 2020. “Telaah Polemik Pemabatasan  Sosial  Berskala  Besar Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia. Jurnal
Muhakkamah. Volume 5. Nomor 1. Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di
Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus
Perkara Nomor:
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak Pistole  Terhadap  Narapidana  Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I.  G.  A.  D.  L.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam
Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Firdaus  Aras,  Rudy  Hendra  Pakpahan.  2020. Kebijakan  Hukum  Pidana  Sebagai Upaya  Penanggulangan  Kedaruratan Covid-19. Volume 30. Nomor 2.
Hairi,  Jaya  Prianter.  2020.  “Implikasi  Hukum Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Terkait Pencegahan Covid-19”. Volume 12. Nomor 7. Hasrul, Muh. 2020. “Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid-19”. Volume 3 Nomor 2.
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Islamy,  Athoillah,  Dkk.  2020.  “Problem Efektifitas  Pencegahan  Covid-9  Di Indonesia  Dalam  Perspektif  Sosiologi Hukum”  (Studi  Analisis  Kebijakan PSBB). Volume 6. Nomor 2.
Rahmawati  Lely  Marita,  Dkk.  2021.  “Analisis Yuridis  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020”. Jurnal  Ilmiah  Hukum. Volume  27. Nomor 6. Ristyawati, Aprista. 2020. “Efektifitas
Kebijakan    Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Pandemi  Corona  Virus 2019  Oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat UUD RI 1945”. Volume 3. Nomor 2. Sibuea,  Haris  Y.  P.  2016.  “Teori  Efektifitas
Hukum  Dalam  Pencegahan  Hokum Pengaturan Minuman
Berakhol”.
Negara Hukum . Volume 7. Nomor 1. Suardana,  I  Wayan,  Dkk.  2020.  “Keabsahan Penerapan  Pasal  93  Undang-Undang Kekarantinaan  Kesehatan  Si  Wilayah Yang  Tidak  Menetapkan  Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Jurnal Kertha Semaya . Volume.8. Nomor 9. Halaman 14. Subyakto.  Kukuh.  2015.  “Asas  Ultimum Remedium  Ataukah  Asas  Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak
Pidana”. Jurnal  Pembaharuan  Hukum. Volume 2. Nomor 2.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Sukur,  Moch  Halim.  2020.  “Penanganan Kesehatan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 Dalam  Perspektif  Hukum  Kesehatan”. Journal Incio Legis. Volume 1 Nomor 1. Wardhana.  Budhhi  Suria.  2020.  “Kompleksitas Tugas  Kepolisian  Pada  Masa  Pandemi Covid-19”. Jurnal  Ilmu  Kepolisian .
Volume 4. Nomor 2.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Santosa,  I.  K.  D.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2021).  Pengaturan Asas  Oportunitas  Dalam  Sistem
Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 70-80.
Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,
Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Di Kabupaten Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (1).

## INTERNET
Siregar,  Sarah  Nuraini.  2020.  Polri  Di  Masa
Pandemi Covid-19 Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum Dan Pilihan Solusi Politik Nasional. Diakses Melalui https://www.politik.lipi.go.id/kolom/kol om-2 politik-nasional/1391-polri-di- masa-pandemi-covid-19-kompleksitas- masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan- solusi.  Diakses  Pada  Kamis  21  Januari 2020.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran
Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis
Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul
Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-
41.
Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa  Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh  Akta  Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.