Mei 2020

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI MUARA RUPIT SUMATERA SELATAN

## Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  The  phenomenon  of  people  rejection  that  became  one  of  the  obstacles  in  the  land acquisition  for  development  of  the  public  interest,  was  not  happening  in  Muara  Rupit  Urban Village,  Rupit  Sub-district,  North  Musi  Rawas  Regency  (Muratara),  South  Sumatera  Province.  In 2017,  the  land  acquisition  for  the  construction  of  office  buildings  and  other  supporting  facilities could  be  done  well  and  smoothly  without  any  rejection  from  the  local  people  whose  land  was exposed to the project. This research aims to know the strategy of Muratara Regency Government and people participation of Muara Rupit Urban Village to the implementation of land acquisition. This  research  was  qualitative  research  with  descriptive  approach.  The  results  showed  that  the Muara Rupit community was actively  participated in the preparation and implementation stages of land  acquisition.  The  Government  strategy  were  using  2  (two)  approach  model,  top  down  and bottom up planning.
Keywords: land acquisition, people participation, government strategy.
Intisari: Fenomena  penolakan  masyarakat  yang  menjadi  salah  satu  hambatan  dalam  proses pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  ternyata  tidak  terjadi  di Kelurahan  Muara  Rupit,  Kecamatan  Rupit,  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  (Muratara),  Provinsi Sumatera  Selatan.  Pada  tahun  2017,  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  gedung  perkantoran dan  sarana  pendukung  lainnya  justru  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  lancar  tanpa  adanya penolakan  dari  masyarakat  setempat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  strategi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muratara  dan  partisipasi  masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit sehingga  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  bentuk partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Muara  Rupit  adalah  berpartisipasi  aktif dalam  tahapan  persiapan  dan  pelaksanaan  pengadaan  tanah.  Strategi  yang  digunakan  oleh Pemerintah  mengunakan  2  (dua)  model  pendekatan  yaitu    top  down  planning  dan  bottom  up planning.
Kata Kunci: pengadaan tanah, partisipasi masyarakat, strategi pemerintah.

## A. Pendahuluan
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) memiliki  tiga  program  strategis  hingga  tahun  2019  yang  salah  satunya  mempercepat pengadaan  tanah  untuk  mendukung  program  strategis  pembangunan.  Dewasa  ini kegiatan  pembangunan  dalam  rangka  meningkatkan  infrastruktur  di  Indonesia  sangat masif  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kegiatan  pembangunan  dalam  wujud  infrastruktur  di Indonesia, baik di kota maupun di desa banyak memerlukan tanah sebagai ruang dalam proses  pembangunan.  Praktik  pengadaan  tanah  selalu  memunculkan  dua  sisi  dari  satu mata uang, terutama membicarakan tentang kewenangan negara untuk “mengambil” hak
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 87
atas  tanah  seseorang  guna  kepentingan  umum  dan  tentang  bagaimana  melindungi  hak masyarakat  yang  tanahnya  diambil  tersebut  (Gunanegara  2008).  Dengan  karakteristik pembangunan  yang  dinamis  dan  berkelanjutan,  pemerintah  menyadari  bahwa pembangunan tidak akan pernah berhenti. Begitu juga dengan kegiatan pengadaan tanah dimana pemerintah berusaha menjembatani dua kepentingan ini melalui Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah).
Permasalahan  pengadaan  tanah  di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  dan  kompleks. Pembebasan  tanah  masyarakat  untuk  kepentingan  umum  senantiasa  menimbulkan polemik.  Di  satu  sisi,  negara  menjamin  kepemilikan  sah  individu  atas  tanah,  di  sisi  lain pelaksana  kekuasaan  negara,  yakni  pemerintah  berkewajiban  menjalankan  agenda pembangunan  infrastruktur  fisik  yang  seringkali  harus  mengorbankan nilai  kepentingan individu.  Kepentingan  umum  yang  dijabarkan  dari  fungsi  sosial  tanah  tidak  kalah pentingnya  dengan  kepentingan  individu  yang  dijabarkan  dari  fungsi  ekonomi  tanah. Artinya  pada  saat  dibutuhkan  demi  kepentingan  umum,  kepentingan  individu  bisa dikompromikan bahkan dikalahkan dan hak milik atas tanah harus dilepaskan (Formastri 2015).
Beberapa  penelitian  mengenai  permasalahan  yang  timbul  dari  pelakasanaan pengadaan  tanah  telah  banyak  dilakukan.  Dewi  (2017)  menyebutkan  pembangunan bandara  di  Kabupaten  Kulon  Progo  yang  menimbulkan  permasalahan  dimulai  dari tahapan  perencanaanya  sampai  kepada  tahapan  pelaksanaannya.  Isu  pembangunan bandara  di  Kecamatan  Temon  Kabupaten  Kulon  Progo  mendapat  reaksi  penolakan  dari beberapa  kalangan  masyarakarat,  mahasiswa,  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM)  dan komunitas-komunitas tertentu yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Tolak Bandara (GESTOB).
Penelitian  Wirawan  (2017)  menyebutkan  bahwa  pembangunan  Jalan  Tol  Jombang- Mojokerto  di  Jombang  menimbulkan  konflik.  Konflik  terjadi  antara  pemerintah  melalui panitia  pengadaan  tanah  dengan  warga  yang  tanahnya  terkena  ruas  pembangunan. Warga  menolak  dikarenakan  harga  ganti  rugi  tanah  tidak  sesuai  yang  diinginkan. Sehingga  pemerintah  menerapkan  sistem  konsinyasi,  yaitu  uang  ganti  rugi  tetap  jalan dengan dititipkan di pengadilan.  Proses pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Kertajati  Kabupaten  Majalengka  menimbulkan  konflik antara masyarakat Desa Sukamulya dengan Pemerintah Daerah. Menurut hasil penelitian Elis  (2016),  dalam  proses  pelaksanaannya  terjadi  penolakan  oleh  sebagian  masyarakat Desa  Sukamulya.  Dari  beberapa  contoh  permasalahan  pengadaan  tanah  diatas  dapat
88 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
ditarik  kesimpulan  bahwasanya  salah  satu  hambatan  dalam  proses  pengadaan  tanah adalah penolakan dari masyarakat.
Fenomena  penolakan  masyarakat  yang  menjadi salah satu  hambatan  dalam  proses pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  namun  menurut  Bapak Rejlen Fithoni, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas, ternyata  hal  ini  tidak  terjadi  di  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  (Muratara),  Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Muratara melaksanakan pengadaan tanah berupa  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  sarana  pendukung  lainnya,  justru  dapat terlaksana  dengan  baik  dan  lancar  tanpa  adanya  penolakan  dari  masyarakat  setempat yang  tanahnya  terkena  proyek  tersebut  (komunikasi  pribadi,  22  Februari  2018). Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung perkantoran pemerintah dan sarana  pendukung  lainnya  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Muratara  ternyata mendapatkan  respon  yang  positif  dari  masyarakat  setempat,  tepatnya  di  Kelurahan Muara  Rupit  Kecamatan  Rupit.  Pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut  dapat  dikatakan berhasil  dikarenakan  tidak  menimbulkan  konflik  sosial  di  masyarakat.  Kelancaran pengadaan  tanah  di  Kelurahan  Muara  Rupit  ini  tidak  terlepas  dari  strategi  Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara dan partisipasi masyarakat Kelurahan Muara Rupit. Bentuk partisipasi  masyarakat   yang  sangat  mendukung  kegiatan  pengadaan  tanah  ini sehingga berjalan lancar.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi, menjelaskan proses rencana pembangunan gedung perkantoran  pemerintah  dan  prasarana  lainnya,  baik  tanah  negara  maupun  masyarakat. Penelitian ini juga menggambarkan mengenai mekanisme proses pengadaan tanah, serta menguraikan  pendekatan  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat  dan  apa  yang  menjadi  harapan  dari  masyarakat  terhadap  pengadaan  tanah tersebut. Keterangan-keterangan tersebut nantinya dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Pemerintah  melakukan  interaksi  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  untuk melakukan  pendekatan  yang  komperehensif.  Pendekatan  yang  dilakukan  dimaksudkan agar masyarakat bisa menilai tindakan yang akan diambil. Dengan menyampaikan secara seksama masyarakat mulai melakukan penilaian terhadap keuntungan dan kerugian yang relatif.  Salah  satu  contoh  dalam  kegiatan  ganti  kerugian  pemerintah  dapat  bertindak dengan lebih menonjolkan sikap musyawarah dalam menentukan ganti kerugian dengan cara membangun interaksi dan komunikasi.
Persepsi  masyarakat  memegang  peran  yang  efektif,  termasuk  dalam  kegiatan pembangunan.  Bila  persepsi  masyarakat  bersifat  negatif,  maka  dapat  mempermudah
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 89
masyarakat  mewujudkannya  ke  dalam  tindakan-tindakan  yang  negatif  pula,  seperti perusakan  dan  tindakan  destruksi  lainnya.  Sebaliknya,  bila  persepsi  masyarakat  positif, maka  dapat  memperkuat  dan  memperlancar  upaya-upaya  pelaksanaan  aktivitas  dan pencapaian tujuan yang diharapkan (Suriadi dkk 2015).
Partisipasi  menurut  (Sumaryadi  2010,  46)  merupakan  peran  serta  seseorang  atau kelompok  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  baik  dalam  bentuk  pernyataan maupun  dalam  bentuk  kegiatan  dengan  memberi  masukan  pikiran,  tenaga,  waktu, keahlian,  modal  dan  atau  materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan  menikmati  hasil-hasil pembangunan.  Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tentunya  bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang  penting  dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Pembangunan  tidak  akan  pernah  mencapai  tujuannya  jika  selalu meninggalkan  masyarakat.  Pembangunan  akan  dinilai  berhasil  jika  pembangunan tersebut  membawa  sebuah  perubahan  kesejahteraan  dalam  masyarakat. Sehingga  proses pembangunan  merupakan  proses  tawar  menawar  antara  kebutuhan  masyarakat  dengan pemerintah.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan  pembangunan  partisipasi  masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri, karena  masyarakatlah  yang  mengetahui  secara  obyektif  kebutuhan  mereka  (Hidayati 2016).  Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dalam  rangka  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  masyarakat  maupun  pemerintah  mempunyai  ekspektasi  terhadap tujuan  dari  pembangunan  tersebut.  Dengan  adanya  harapan  tersebut  dapat  membawa respon yang positif terhadap pelaksanaanya.

## B. Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengadaan  Tanah  di  Kabupaten  Musi Rawas Utara
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  gedung  perkantoran pemerintah dan sarana pendukung lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara dimulai pada tahun  2017.  Pada  tahapan  awal  rencana  pembangunan  tersebut,  luas  tanah  yang dibutuhkan  untuk  rencana  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana  umum lainnya  +  1.610.000  m 2 atau  161  Ha  dengan  jumlah  bidang  tanah  sebanyak  177  bidang. Obyek  pengadaaan  tanah  untuk  pembangunan  tersebut  yaitu  terdiri  dari  tanah masyarakat yang terdapat pada Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit dengan kondisi lahan perkebunan.
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tidak dapat berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur partisipasi dari masyarakat sangat berpangaruh pada pelaksanaan program tersebut. Bila
dilihat secara prinsip pembangunan hal ini ditunjukkan dari masyarakat yang secara aktif dalam setiap tahapan pengadaan tanah.

## 1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Muara Rupit
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  bagi masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit  mempunyai  berbagai  macam  persepsi  terhadap program  tersebut.  Pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  arti  pentingnya dari pembangunan itu sendiri akan menciptakan suatu persepsi dari masyarakat.
Masyarakat  selaku  pemilik  tanah  yang  akan  dibebaskan  sudah  memiliki  persepsi mengenai  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana pendukung  lainnya  yang  akan  dilaksanakan  di  atas  tanah  mereka.  Dalam  penelitian  ini, sebanyak  15  orang  informan  sudah  mengetahui  akan  dilaksanakan  pembangunan  di wilayah  mereka  sebelum  pelaksanaan  pengadaan  tanah  tersebut  dilaksanakan.  Para informan  menyatakan  bahwa  masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit  bersedia  membantu pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  sebagai  kabupaten  pemekaran  baru  dalam mewujudkan  hal  tersebut  demi  kepentingan  bersama  antara  pemerintah  dan  juga masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Muara Rupit memiliki persepsi yang positif terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut.

## 2. Indikator yang Berpangaruh dalam Partisipasi Masyarakat
Indikator  yang  berpangaruh  dalam  partisipasi  masyarakat  ialah  pengetahuan  dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pengadaan tanah dan pertimbangan internal dan  eksternal.  Pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  manfaat  yang  akan mereka  peroleh  tentunya  berpengaruh  pada  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  tersebut. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat pada  saaat  kegiatan  berlangsung.  Pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  Kelurahan Muara Rupit mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk  pembangunan  didasarkan  pada  tingkat  pendidikan,  interaksi  antara  pihak  yang terkait  serta  mengikuti  sosialisai/penyuluhan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan masyarakat Kelurahan Muara Rupit dapat diketahui mengenai pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  akan  manfaat  dari  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan sebagai berikut:
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 91

## Tabel 1. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Mengenai Manfaat Pembangunan
No. Informan Pendidikan Ikut Konsultasi Publik Organisasi (KUD) Manfaat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 7, 11, 15 SD Ikut Ikut Ramai, lebih berkembang 1, 4 SMP Ikut Ikut maju, belum ada 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 SMA Ikut Ikut berkembang pesat, ramai, nilai tanah tinggi, meningkatkan perekonomian 3 D.III Ikut Ikut lebih ramai
Sumber: Pengolahan data primer berupa wawancara warga Kelurahan Muara Rupit, April 2018
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  informan  sudah  memahami manfaat  dari  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan umum.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Lurah  Kelurahan  Muara  Rupit,  bahwa pemerintah  melakukan  komunikasi  secara  langsung  kepada  masyarakat  secara person  to person . Hal tersebut dimaksudkan pemerintah setempat agar masyarakat mengetahui lebih dahulu  mengenai  manfaat  seperti  apa  yang  akan  mereka  dapatkan  tidak  hanya  untuk pemerintah  maupun  masyarakat  yang  terkena  pembebasan  tetapi  juga  untuk  wilayah Kelurahan  Muara  Rupit  maupun  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Dengan  adanya  hal tersebut  masyarakat  saling  bertukar  informasi  terkait  manfaat  yang  akan  diperoleh  dari kegiatan tersebut.
Pengetahuan  dan  pemahaman  dari  masyarakat  kurang  dipengaruhi  oleh  tingkat pendidikan.  Dapat  kita  lihat  dalam  Tabel  1,  masyarakat  yang  berpendidikan  SD  juga sudah  dapat  memahami  manfaat  yang  akan  diperoleh  walaupun  hanya  beranggapan wilayah  tersebut  akan  lebih  ramai  dan  berkembang.  Hal  tersebut  tidak  berbeda  jauh dengan  informan  yang  berpendidikan  seperti  SMP,  SMA  dan  D.III  yang  menyatakan bahwa  manfaat  yang  diperoleh  seperti  berkembang  pesat,  nilai  tanah  tinggi,  dan meningkatkan perekonomian.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  dapat  dilaksanakan  apabila masyarakat  mendukung  dan  mempunyai  komitmen  dari  masing-masing  individu mengenai  pentingnya  pembangunan  dan  manfaat  dari  pembangunan  itu  sendiri. Dukungan  dan  komitmen  dari  masyarakat  ini  sendiri  tentunya  memiliki  motif  yang berkaitan  dengan  pertimbangan  yang  dilakukan  dalam  setiap  diri  masyarakat  untuk memutuskan  berperan  aktif  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum.  Pertimbangan  yang  dilakukan  untuk mengupayakan pelaksanaan pengadaan tanah yaitu dengan keinginan untuk melepaskan tanahnya,  kesesuaian  lokasi,  paham  maksud  dan  tujuan  dari  pembangunan,  paham

## 92 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
prosedur  dari  pengadaan  tanah,  dan  mengetahui  manfaat  dari  pengadaan  tanah  untuk pembangunan tersebut.
Hasil  wawancara  menunjukkan  keinginan  informan  untuk  melepaskan  tanahmya sangat  tinggi  yaitu  100%  informan  ingin  melepaskan  tanahnya  untuk  kepentingan pembangunan tersebut. Dengan hal tersebut, antusias dari masyarakat untuk melepaskan tanahnya  sangat  tinggi.  Adanya  kesadaran  dari  masyarakat  dan  pemahaman  mengenai maksud  dan  tujuan  dari  pembangunan  tersebut  sehingga  antusias  masyarakat  begitu tinggi.  Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sudah  sejak  lama  dilakukan,  hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat memahami terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan  sehingga  menyebabkan  keinginan  masyarakat  untuk  melepaskan  tanahnya sangat tinggi.
Sebesar  40%  informan  tidak  paham  mengenai  prosedur  dari  pengadaan  tanah  itu sendiri, masyarakat tidak memahami mengenai prosedur pengadaan tanah karena mereka menyerahkan  sepenuhya  kepada  pemerintah  setempat  mengenai  prosedur  yang  mereka jalani dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu juga, yang membuat ketertarikan masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan pembangunan ini dikarenakan ganti rugi yang sesuai sehingga tidak merugikan masyarakat.

## 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat
Bentuk  Partisipasi  masyarakat  dalam  hal  ini  dibagi  menjadi  dua  tahapan  yaitu tahapan persiapan dan dalam tahapan pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan partisipasi masyarakat  berupa  kehadiran  masyarakat  dalam  kegiatan  konsultasi  publik  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Pada  kegiatan  konsultasi  publik  disampaikan  mengenai maksud  dan  tujuan  dari  pembangunan  tersebut.  Dalam  tahapan  ini  juga  dijelaskan mengenai  rencana  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Musi Rawas Utara. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya konsultasi publik kepada masyarakat.
Indikator  partisipasi  masyarakat  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  mengenai pengetahuan  dan  pemahaman  akan  manfaat  pembangunan  serta  faktor  internal  dan eksternal.  Dari  15  informan  yang  dilakukan  wawancara  seluruhnya  memahami  tentang pelaksanaan  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  dari  hasil  pemahaman  tersebut seluruhnya  bersedia  untuk  melepaskan  tanahnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pemahaman  dan  kesediaan  masyarakat  untuk  membebaskan tanahnya adalah wujud partisipasi konkret masyarakat kelurahan Muara Rupit terhadap pembangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 93
Bentuk partisipasi pada tahapan persiapan pengadaan tanah terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk  partisipasi  yaitu  partisipasi  dalam  menghadiri  undangan  kosnsultasi  publik, tanggapan  terhadap  rencana  pembangunan,  dan  kesesuain  lokasi  yang  akan  ditetapkan untuk  kegiatan  pengadaan  tanah  tersebut.  Pertama,  dari  15  informan  yang  dilakukan wawancara  seluruhnya  bersedia  menghadiri  undangan  konsultasi  publik  mengenai sosialisasi  terhadap  rencana  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana pendukung  lainnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  untuk menghadiri  konsultasi  publik  sangat  tinggi  dikarenakan  semua  informan  hadir  dalam kegiatan  tersebut.  Kedua,  partispasi  masyarakat  dalam  tahapan  persiapan  yaitu tanggapan  masyarakat  terhadap  rencana  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi kepentingan  umum  tersebut  disambut  positif  oleh  masyarakat.  Dilihat  dari  semua informan menyatakan setuju terhadap rencana pembangunan tersebut. Ketiga, mengenai kesesuaian lokasi sebanyak 15 informan yang diwawancarai semua informan menyatakan sesuai  dengan  lokasi  yang  akan  ditetapkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bentuk  partisipasi pada tahapan persiapan yaitu dengan menghadiri undangan konsultasi publik, tanggapan mengenai rencana pembangunan, dan kesesuaian lokasi direspon dengan sangat baik oleh masyarakat  Keluarahan  Muara  Rupit.  Dapat  dilihat  seluruh  informan  merespon  dengan positif  terhadap  kegiatan  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana  pendukung lainnya yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Rupit.
Pada  kegiatan  sosialisasi,  mayoritas  masyarakat    menghadiri  kegiatan  sosialisasi. Informan  yang  hadir  dalam  kegiatan  sosialisasi  yaitu  sebanyak  9  orang  atau  60%  dari jumlah informan. Sebanyak 6 orang atau 40% tidak mengadiri kegiatan sosialisasi tersebut. Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  sosialisasi  tergolong  cukup  tinggi  dimana  9/15 informan menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  dan  identifikasi,  dapat dikategorikan  tinggi  dikarenakan  sebagian  besar  informan  mendampingi  petugas  pada saat  dilakukannya  inventarisasi  dan  identifikasi.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  pemerintah setempat  yang  selalu  mendampingi  petugas  pada  saat  kegiatan  berlangsung  sehingga dapat  mengkoordinir  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan tersebut.  Sebanyak  12  orang  informan  atau  80%  ikut  mendampingi  petugas  dalam pelaksanaan  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi,  sedangkan  sebanyak  3  orang informan  atau  20%  tidak  mendampingi  petugas.  Untuk  tanggapan  mengenai  hasil  dari inventarisasi dan identifikasi dikatakan sesuai dengan apa adanya dilapangan. Informan atau  100%  menyatakan  sudah  sesuai  hasil  dari  inventarisasi  dan  identifikasi  yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.

## 94 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
Kemudian  tentang  musyawarah  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian, mayoritas  informan  menyatakan  hadir  dalam  pelaksanaan  musyawarah  tersebut. Sebanyak  14  orang  informan  atau  93.3%  menyatakan  hadir  dalam  pelaksanaan musyawarah  dan  sebanyak  1  orang  informan  atau  6,7%  menyatakan  tidak  hadir  dalam musyawarah  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kesimpulan  awal  mengenai  partispasi dalam  tahapan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yakni    hadir  sosialisasi/penyuluhan, menyertai petugas dalam inventarisasi dan identifikasi, tanggapan hasil dari  inventarisasi dan  identifikasi,  dan  hadir  musyawarah  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian  sangat tinggi.  Dengan  hal  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah dinilai sangat tinggi.

## C. Model Pendekatan dalam Pengadaan Tanah di Kabupaten Musi Rawas Utara
Pemerintah  melakukan  interaksi  kepada  masyarakat  dengan  maksud  untuk membangun  persepsi  masyarakat  sehingga  masyarakat  bisa  melakukan  penilaian terhadap manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan pembangunan tersebut. Masyarakat dapat  menilai  mengenai  tindakan  yang  akan  dilakukan  setelah  adanya  interaksi  antara pemerintah dan masyarakat.
Interaksi  simbolik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  terlihat pada saat penetapan lokasi pengadaan tanah. Interaksi dilakukan agar maksud dan tujuan dari pembangunan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Pada saat konsultasi publik dilaksanakan,  masyarakat  sangat  antusias  mengenai  program  pembangunan  tersebut. Antusiasme  masyarakat  dapat  terlihat  dengan  tidak  adanya  keberatan  dari  masyarakat pada saat dilakukannya konsultasi publik.
Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat pada saat pelaksanaan pengadaan  tanah  tersebut  dilakukan  pendekatan  secara top  down  planning dan bottom  up planning .  Perencanaan  dengan  sistem  penggabungan  dari  kedua  sistem  pendekatan tersebut  dinilai  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  memakai  dari  salah  satu  pendekatan tersebut.  Hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan  juga  program pemerintah yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

## 1. Pendekatan Top Down Planning
Pendekatan  secara top  down  planning dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Musi Rawas Utara  mengenai gagasan akan  dilakukan  pembangunan  gedung perkantoran  dan prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan hasil pendekatan secara top down planning ini, respon  masyarakat  terhadap  rencana  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana pendukung  lainya  ternyata  sangat  baik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada  saat
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 95
penelitian,  mayoritas  masyarakat  kelurahan  Muara  Rupit  sangat  mendukung  dengan adanya  rencana  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana  pendukung  lainya. Bentuk responnya adalah dengan kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah mereka yang akan dijadikan lokasi pembangunan.
Pendekatan top  down  planning dilakukan  dengan  cara  sosialisasi person  to  person sebelum pelaksanakan pembangunan yang kemudian mendapat respon yang positif dari mayoritas  masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit.  Dengan  adanya  respon  positif  dari masyarakat,  maka  akan  meminimalisir  permasalahan  dan  sikap  penolakan  terhadap rencana  pembangunan,  sehingga  apabila  didalam  rencana  pembangunan  sudah mendapatkan  respon  yang  positif  maka  pembangunan  akan  dapat  dilaksanakan  dengan baik.

## 2. Pendekatan Bottom Up Planning
Pendekatan bottom  up  planning ini  justru  dilakukan  dari  masyarakat  kepada pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat merupakan tindak lanjut dari respon positif masyarakat Kelurahan Muara Rupit terhadap rencana pembangunan gedung perkantoran dan prasarana lainnya.
Wujud pendekatan masyarakat yang pertama diawali dari tahapan persiapan yaitu dengan  kesediaan  masyarakat  menghadiri  pelaksanaan  konsultasi  publik.  Pada  saat dilakukan  konsultasi  publik,  pemerintah  menyampaikan  maksud  dan  tujuan  dari pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Tidak hanya menyampaikan  maksud  dan  tujuan  saja,  pemerintah  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  memberikan  usulan  dan  aspirasi  yang  berkembang  selama  proses konsultasi  publik.  Hal  tersebut  dimaksudkan  ketika  dilakukan  penetapan  lokasi masyarakat  sudah  menerima  dan  sepakat  untuk  mendukung  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  di  daerah  mereka.  Pada  saat  pelaksanan  konsultasi  publik  di  Kelurahan Muara  Rupit,  masyarakat  menyatakan  sepakat  dan  setuju  serta  mendukung  tentang rencana  pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  mengenai  rencana  pembangunan gedung  perkantoran  dan  prasarana  pendukung  lainnya.  Dukungan  dari    masyarakat diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan/persetujuan yang dibuat oleh masyarakat.
Pendekatan  yang  kedua  adalah  pendekatan  masyarakat  kepada  pemerintah  pada waktu  pelaksanaan  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana  lainnya. Pelaksanaan pengadaan tanah  tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga melibatkan organisasi. Dalam hal ini organisasi yang dilibatkan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD Setia Kawan) yang anggotanya mayoritas masyarakat yang akan dibebaskan tanahnya. Usulan yang  diberikan  oleh  masyarakat  untuk  melibatkan  KUD  Setia  Kawan  selaku  organisasi

## 96 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo
desa  yaitu  untuk  melakukan  pendampingan  yang  disertai  juga  oleh  masyarakat  kepada tim  pengadaan  tanah  dalam  pelaksanaan  inventarisasi  dan  identifikasi.  Selain  itu,  KUD Setia  Kawan  juga  dilibatkan  dalam  memberikan  informasi  keada  tim  KJPP  untuk melakukan  penilaian.  Dalam  kegiatan  musyawarah  penentuan  bentuk  besarnya  ganti kerugian, mayoritas masyarakat yang berhak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Masyarakat  menentukan  sendiri  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  kerugian berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai.
Pendekatan bottom  up  planning dalam  persiapan  dan  pelaksanaan  kegiatan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  bagi  kepentingan  umum  di  Kelurahan  Muara Rupit ternyata dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bottom up planning selalu  diterima  dan  mendapat  dukungan  partsipasi  masyarakat  didalam  pelaksanaanya. Dengan  model  pendekatan  ini,  masyarakat  dilibatkan  aktif  dimulai  dari  awal  kegiatan sampai  pada  penyerahan  hasil  kegiatan.  Dalam  pelaksanaannya  pemerintah  berupaya melibatkan semua pihak sehingga keputusan yang diambil dalam setiap tahapan kegiatan adalah  keputusan  bersama  dan  mendorong  keterlibatan  serta  komitmen  sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut.

## D. Sikap  Positif  yang  Melatarbelakangi  Masyarakat  untuk  Mendukung  Pengadaan Tanah
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  memerlukan  sinergi  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Adanya  suatu  keinginan  ataupun  harapan  yang  ingin  dicapai  secara bersama-sama  merupakan  sesuatu  hal  yang  melatarbelakangi  adanya  sikap  positif  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Sikap  positif  masyarakat  tentunya  sangat  diperlukan  untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat serta pemerintah setempat, sikap positif  dari  masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit  yaitu  berupa  partisipasi  yang  sangat tinggi  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan  tanah.  Bentuk  partisipasi  masyarakat yaitu dengan menghadiri konsultasi publik dan sepakat terhadap penetapan lokasi, setuju terhadap  rencana  pembangunan,  menghadiri  sosialisasi,  pendampingan  pada  saat inventarisasi  dan  identifikasi,  menghadiri  musyawarah  ganti  rugi,  serta  bersedia  untuk melepaskan  tanahnya.  Sikap  positif  masyarakat  tentunya  berkaitan  dengan ekspektasi/harapan  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat.  Ekspektasi  merupakan keinginan  dan  harapan  yang  ingin  didapatkan  pada  sesuatu  yang  dianggap  membawa dampak  positif  terhadap  sesuatu  yang  diharapkan.  Dengan  adanya  harapan  tersebut
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 97
dapat  membawa  respon  yang  positif  terhadap  pelaksanaanya.  Hal  tersebut  yang melatarbelakangi sikap positif  dari masyarakat Keluarahan Muara Rupit.

## 1. Ekspektasi/Harapan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pengadaan Tanah
Pemerintah  setempat  mempunyai  ekspektasi/harapan  terhadap  pembangunan tersebut.  Ekspektasi/harapan  pemerintah  setempat  yaitu  segera  dibangunnya  komplek perkantoran  tersebut  karena  pentingnya  infrastruktur  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah setempat berpendapat dengan adanya pembangunan tersebut dapat membantu perkembangan wilayah Kelurahan Muara Rupit menjadi  lebih  berkembang  dari  sebelumnya.  Pemerintah  setempat  mempunyai pandangan  dengan  adanya  pembangunan  komplek  perkantoran  tersebut  dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara itu sendiri.
Pada  kenyataannya  selama  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara mengontrak  kantor-kantor  pemerintah  dengan  menggunakan  anggaran  pemerintah kabupaten  itu  sendiri.  Dengan  dibangunnya  komplek  perkantoran  tersebut,  dana  yang dialokasikan  untuk  mengontrak  kantor-kantor  pemerintah  dapat  dialihkan  ke pembangunan  infrastruktur  yang  lainnya.  Selain  itu  juga,  manfaat  dari  pembangunan komplek  perkantoran  tersebut  guna  untuk  meningkatkan  infrastruktur  pemerintahan dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan  pelayanan  yang  baik.  Dengan  memberikan  pelayanan  yang  baik  dapat meningkatkan  pemasukan  daerah  yang  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  di Kelurahan  Muara  Rupit  maupun  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Sebagai  salah  satu kabupaten  pemekaran  yang  baru,  infrastruktur  merupakan  penunjang  utama  dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ekspektasi/harapan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan dibangunnya gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainnya wilayah Kelurahan Muara Rupit sebagai ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi lebih ramai dikarenakan adanya aktivitas  pemerintahan  di  wilayah  tersebut.  Berkembangnya  suatu  daerah  ibu  kota kabupaten tentunya akan membawa dampak bagi wilayah daerah lain di Kabupaten Musi Rawas  Utara.  Perkembangan  ibu  kota  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  yang  selama  ini masih  terkesan  tertinggal  diharapkan  menjadi  lebih  berkembang  pesat  dengan  adanya pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah ibu kota kabupaten. Suatu wilayah yang  berkembang  dapat  meningkatkan kesejahteraan  terhadap  masyarakat  suatu  daerah tersebut.
98 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo

## 2. Ekspektasi/Harapan Masyarakat dalam Pengadaan Tanah
Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Gedung  Perkantoran  dan Prasarana  Pendukung  Lainnya  mempunyai  dampak  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit.  Masyarakat  mempunyai  ekspektasi/harapan terhadap tujuan dari pembangunan tersebut. Dengan adanya ekspektasi/harapan tersebut dapat menimbulkan sikap positif dari masyarakat itu sendiri. Sikap positif yang dilakukan oleh  masyarakat  sangatlah  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Masyarakat  Keluarahan  Muara  Rupit  mempunyai  ekspektasi/harapan  terhadap pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  tersebut.  Ekspektasi/harapan  masyarakat  yang menyatakan  bahwa  akan  majunya  wilayah  Kelurahan  Muara  Rupit  sebanyak  3  orang informan  atau  20%.  Untuk  yang  mempunyai  ekpektasi/harapan  bahwa  wilayah Keluarahan  Muara  Rupit  menjadi  lebih  ramai  sebanyak  8  orang  informan  atau  53,3%. Sedangkan  untuk  yang  menyatakan  wilayah  Kelurahan  Muara  Rupit  menjadi  lebih berkembang yakni sebanyak 5 orang informan atau 33,3%.
Kemudian ekspektasi atau harapan masyarakat yang menyatakan dapat  membuka lowongan  pekerjaan  yaitu  sebanyak  10  orang  informan  atau  66,7%.  Untuk ekspektasi/harapan  yang  menyatakan  dapat  meningkatkan  pelayanan  sebanyak  2  orang informan  atau  13,3%.  Ekspektasi  atau  harapan  yang  menganggap  akan  tingginya  nilai tanah  yakni  3  orang  informan  atau  20%.  Untuk  yang  menyatakan  dapat  membantu perekonomian yaitu sebanyak 8 orang informan atau 53,3%.
Berdasarkan  hasil  analisa  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ekspektasi/harapan masyarakat  Kelurahan Muara  Rupit  yang  paling  tinggi  yaitu  dapat  membuka  lowongan pekerjaan bagi masyarakat dengan 10 orang informan yang menyatakan dari keselurahan informan  15  orang  atau  dengan  presentase  66,7%.  Untuk  ekspektasi/harapan  yang terendah  adalah  dapat  meningkatkan  pelayanan  dengan  yang  menyatakan  sebanyak  2 orang  informan  dari  15  orang  informan  atau  dengan  presentase  13,3%.  Dengan  hal tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa  ekepektasi/harapan  masyarakat  Kelurahan Muara  Rupit  yaitu  untuk  dapat  membuka  lowongan  pekerjaan  di  wilayah  mereka  atau bisa  dikatakan  bahwa  ekpektasi/harapan  masyarakat  bertumpu  pada  faktor  sosial ekonomi.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  gedung  perkantoran  dan prasarana pendukung lainnya di Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan dengan baik. Hal
Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di … 99
ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  partisipasi  masyarakat  Kelurahan  Muara  Rupit.  Bentuk partisipasi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  adalah:  1)  seluruh  masyarakat yang  tanahnya  terkena  rencana  pembangunan  menghadiri  konsultasi  publik,  2)  setuju terhadap  rencana  pembangunan,  3)  menyatakan  kesesuaian    lokasi  dengan  rencana pembangunan,  4)  memahami  akan  manfaat  dari  pembangunan,  dan  5)  masyarakat bersedia  melepaskan  tanahnya  untuk  kegiatan  pembangunan.  Kemudian  dalam  tahapan pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat adalah 1) menghadiri sosialisasi/penyuluhan, 2) ikut menyertai petugas pada saaat kegiatan inventarisasi dan identifikasi, 3) tanggapan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi, dan 4) menghadiri musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Pembangunan gedung perkantoran dan prasarana pendukung lainnya menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yang pertama adalah top down planning dimana dalam  model  pendekatan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara mengenai  gagasan  akan  dilakukan  pembangunan  gedung  perkantoran  dan  prasarana pendukung lainnya. Bentuk pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan person to person .  Model pendekatan yang kedua adalah bottom up planning dimana dalam  model  pendekatan  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  merupakan  tindak  lanjut dari  respon  positif  yang  dilatarbelakangi  oleh  ekspektasi  masyarakat  Kelurahan  Muara Rupit terhadap rencana pembangunan dalam wujud partisipasi.

## 2. Saran
a. Kegiatan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang sangat kompleks, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat;
b. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi dapat juga dilakukan secara informal  sehingga  masyarakat  dapat  berpartipasi  secara  penuh  terhadap pembangunan di wilayah mereka;
c. Pelaksanaan  pembangunan  komplek  perkantoran  tersebut  agar  segera  dibangun mengingat  tingginya  ekskpektasi  dari  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pembangunan tersebut.

## 100 Farhan Nayoan, Priyo Katon Prasetyo

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  NLGMP  2017,  ‘Beberapa  Permasalahan  Pengadaan  Tanah  Pembangunan  Bandara Baru  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta’,  Skripsi  pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Elis,  N  2016,  ‘Konflik  Pembangunan  Bandara  Internasional  Jawa  Barat  (BIJB)  di  Desa Sukamulya,  Kecamatan  Kertajati,  Kabupaten  Majalengka’ , Skripsi  pada  UIN Sunan Kalijaga.
Formastri  2015,  ‘Permasalahan  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Umum  di Indonesia’,  dilihat  pada  25  Februari  2018,  https://formastri.wordpress.com/ 2015/09/26/permasalahan-pengadaan-tanah-untuk-pembangunan-umum-di- indonesia/.
Gunanegara  2008, Rakyat  dan  negara  dalam  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan, Tatanusa, Jakarta.
Hidayati, R 2016, ‘Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus  Pelebaran  Jalan  HR.  Soebrantas  Kota  Pekanbaru  Tahun  2011-2014) ’ ,  JOM FISIP, vol. 3, no. 2.
Sumaryadi, IN 2010, Sosiologi pemerintahan. dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpianan pemerintahan , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Suriadi,  A,    Mahida,  M,  &  Lestari,  AR  2015,  ‘Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Dampak Sosial  Ekonomi  Bencana  Pembangunan  Jembatan  Selat  Sunda’, Jurnal  Sosek Pekerjaan Umum , vol. 7,  no. 1.
Wirawan,  E  2017,  ‘Konflik  Pembebasan  Tanah  Pembangunan  Jalan  Tol  Jombang-
Mojokerto ’ , Jurnal Unair , vol. 6, no. 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan bagi Kepentingan Umum.