Effective from Volume 5, No. 2, 2020
ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
Meilinda Trisilia
Universitas Bina Nusantara, Malang, Jawa Timur, Indonesia Meilinda.trisilia@binus.ac.id

## ABSTRAK
Penyusunan  dan  pengelolaan  anggaran  daerah  dituntut  semakin  realistis  dan transparan.  Di  era  digital,  melalui  program e-government ,  diharapkan  dapat meningkatkan transparansi, kendali,  dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan  dalam  rangka  penerapan Good  Governance (CG)  untuk pemerintahan  bebas  KKN.  Penyusunan  ASB  (Analisis  Standar  Belanja)  akan membantu  pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi lebih  transparan,  adil,  dapat dipertanggungjawabkan  serta  efisiensi  anggaran  pemerintah  daerah  dapat tercapai.  Penyusunan  ASB  ini  bertujuan  untuk  membentuk  model  ASB  agenda meeting di  Kantor  yang  menjadi  indikatort  penilaian  tingkat  kewajaran  beban kerja  dan  biaya  kegiatan  tersebut.  Penelitian  ini  mengunakan  penelitian deskriptif  dan  metode  analisis  data  menggunakan Ordinary  Least  Square (OLS). Penelitian  ini  menghasilkan  model  ASB  yang  layak  sehingga  dapat  digunakan sebagai  pagu  (acuan)  dalam  menyusun  anggaran  rapat  di  dalam  dan  di  luar kantor pemerintah Kabupaten Lumajang.

## ABSTRACT
The formulation and management of regional budgets are demanded to be more realistic and transparent. In the digital era, through the e-government program, it is hoped that it can increase transparency, control and accountability of government implementation in the context of implementing Good Governance (CG) for the corruption-free government. The  formulation  of  ASB  will  help  the  management  of  regional  finances  to  be  more transparent,  fair,  accountable  and  achieve  efficiency  in  regional  government  budgets. This ASB preparation aims to form an ASB model for meeting agenda in the office which becomes  an  indicator  for  assessing  the  fairness  of  the  workload  and  the  cost  of  these activities.  This  study  uses  descriptive  research  and  data  analysis  methods  using Ordinary Least Square (OLS). This study produces a feasible ASB model so that it can be used as a ceiling (reference) in preparing the budget for meetings inside and outside the Lumajang Regency government office..
Volume  5 Nomor 2
Halaman 87-92 Makassar, Desember 2020
p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 23 November 2020 Tanggal Revisi 23 November Tanggal diterima 28 Januari 2021
Similarity Found: 7% Statistics: 165 words Plagiarized / 2272 Total words
Kata Kunci : ASB, Ordinary Least Square , Model Regresi
Keywords :
ASB, Ordinary Least Square, Model Regresi
Mengutip  artikel  ini  sebagai  Trisilia,  Meilinda.  2020.  Analisis  Standar  Belanja  Dalam  Penyusunan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Untuk  Penyelenggaraan  Rapat.  Tangible  Journal,  5(2),  Hal.  87-92. https://doi.org/10.47221/tangible.v5i2.143

## PENDAHULUAN
Pemberlakuan  otonomi  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  segala urusan  pemerintahan  daerah,  salah  satunya  urusan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah  disesuaikan  dengan  sumber  daya manusia,  sumber  daya  alam,  dan  karakteristik  daerah.  Kekurangan  anggaran mengakibatkan  pembangunan  daerah  dapat  terhambat,  begitupun  juga  sebaliknya. Terdapat 3 faktor penghambat yaitu (1) ketidaklengkapan dasar hukum, (2) kurangnya kemampuan SDM, dan (3) kurangnya koordinasi antar stakeholder (Maharshiyam, 2016)
(4)  ASB  tidak  efektif  dan  sulit  dipahami,  (5)  disposisi/sikap,  (6)  peran Budget  Team Local  Government (Tangkowit  et  al.,  2017).    Menurut  PP  Nomor  12  tahun 2019, ada  4 (empat)  jenis  belanja  yang  dianggarkan  pada  analisis  standar  belanja  yaitu  belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kendati demikian, idak  semua  pemerintah  daerah  memiliki  komponen  lengkap  pada  analisis  standar belanjanya (Tanujaya, 2020). Penyusunan anggaran daerah harus mempertimbangkan program  kerja  di  setiap  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  sehingga  anggaran tersebut  dapat  diberikan  secara  adil  dan  wajar  antar  kegiatan  sejenis,  program,  dan SKPD.
Desakan    transparansi  dan  akuntabilitas  atas  pengelolaan  keuangan  daerah mulai  tidak  terbendung.  Agar  kebutuhan  transparansi  dan akuntabilitas  pengelolaan keuangan  terpenuhi  dapat  dilakukan  dengan  cara  pengelolaan  keuangan  daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (Rokhimakhumullah, 2012). Di pihak lain Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  melakukan monitoring kinerja  pemerintah  daerah melalui  anggaran.  Bentuk monitoring tersebut    berkenaan  dengan agency  theory (teori agen)  di  mana  pemerintah  sebagai  agent  dan  DPRD  sebagai principal (Zeyn,  2014) . Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB). Tujuannya  adalah  efisiensi  anggaran  pemerintah  daerah  dapat  tercapai.  ASB merupakan  suatu  instrumen  untuk  menilai  tingkat  kewajaran  beban  kerja  dan pengeluaran  (biaya)  yang  dikonsumis  untuk  melaksanakan  suatu  aktivitas.  Rapat dinas  merupakan  bagian  penting  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  organisasi termasuk instansi seperti Pemerintahan Daerah (PemDa).
Adapun  pelaksanaan  rapat  di  pemerintahan  seperti  PemDa,  dilaksanakan  di internal  /  eksternal  kantor.  Manfaat  dilakukan  rapat  dinas  di  luar  kantor  untuk mendorong  efektivitas  keberhasilan  rapat  karena  tempat  rapat  yang  lebih representatif.  Pada  beberapa  kasus  seringkali  pegawai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) melaksanakan  rapat  dinas  atau  pertemuan  di  luar  kantor  terutama  di  hotel  dengan menggunakan satuan biaya perjalanan dinas, yang sebenarnya dapat diselenggarakan pada  internal  kantor.  Namun  demikian,  sistem meeting di  luar  kantor  tidak  dapat ditiadakan  begitu  saja,  mengingat  kapasitas  gedung  yang  tersedia  di  PemDa  tidak mencukupi  jumlah  pegawai yang  ada  seperti  PemDa  Kabupaten  Lumajang  sehingga pada  beberapa agenda  tidak dapat  dipaksakan  untuk  dilaksanakan  di dalam kantor. Oleh  karena  itu,  diperlukan  penyusunan  anggaran  (ASB)  yang  tepat  agar  anggaran yang  diberikan  dapat  wajar, adil dan tidak merugikan  pihak  manapun  serta  seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan semestinya.

## METODE PENELITIAN

## Analisis Standar Belanja
Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  merupakan  standar  dalam  menganalisis  biaya setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh Suatu Satuan Kerja Daerah (SKPD) dalam satu  periode  anggaran  (Mulyadi,  2007).  Kegiatan  yang  dimaksud  merupakan merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh  unit kerja pada SKPD. Hal
tersebut merupakan bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. ASB memiliki  peran  penting  dalam  berbagai  tahapan  pengelolaan  keuangan  daerah (Bastian, 2006).

## Pendekatan Perilaku Biaya
Perilaku biaya digunakan untuk mendeskripsikan apakah biaya yang digunakan dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa  mengalami  perubahan  jika  output  mengalami perubahan.  Menurut  Mulyadi  (2007),  biaya  (cost)  yang  digunakan  dalam menghasilkan  suatu  barang  dan  jasa  di  sektor  swasta  maupun  publik  dikategorikan dalam  tiga  jenis  yaitu  biaya  tetap  ( fixed  cost ),  biaya  variabel  ( variable  cost )  dan  biaya gabungan  (mixed  cost).  Pengelompokkan  biaya  tetap  dan  biaya  variabel  dalam kegiatan  yang  dilaksanakan  di  pemerintah  daerah  tidak  mudah  dilakukan  karena cenderung  bersifat  campuran.  Sehingga seringkali  biaya  yang  diketahui  hanya  biaya total  dan  output  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  metode  untuk memisahkan  biaya  total  menjadi  biaya  tetap  dan  variabel.  Metode  yang  dapat digunakan adalah metode scatterplot, metode titik tertinggi dan metode regresi.

## Metode Estimasi Model Regresi
Pada penentuan perilaku cost menggunakan metode estimasi model regresi, diasumsikan  bahwa  hubungan  antara cost dan volume  of  activity berbentuk linier.
(
1)
Di mana Y merupakan variabel dependen (variabel tidak bebas) dan X merupakan variabel independen (variable bebas). Pendugaan parameter regresi yitu intercept ( fixed  cost )  dan slope ( average  variable  cost )  dapat  dilakukan menggunakan  metode  OLS.  Alasan  penggunaan  metode  OLS  dalah  untuk meminimalkan  jumlah  kuadrat  residual.  Apabila  asumsi  regresi  klasik terpenuhi  maka  metode  kuadrat  terkecil  otomatis  memiliki  sifat  BLUE  ( Blue Linear  Unbiased  Estimator ),  yaitu  sifat  tidak  bias  dan  memiliki  ragam/varian yang  minimum.  Rumus  OLS  untuk  menduga  parameter  tersebut  adalah sebagai berikut:
(2)
Sumber : Tanjung (2012)

## Tahapan Analisis Standar Belanja (ABS)
Penyusunan Analisis Standar Belanja terdiri dari tiga tahap berikut:
1. Tahap  I,  merupakan  tahap  pengumpulan  data  dimana  semua  SKPD mengumpulkan  data  program  yang  hendak  dilaksanakan  agasr  mendapatkan acuan  awal  atas  berbagai  jenis  kegiatan  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah.  Pada tahap ini dilakukan pula identifikasi objek belanja pada alokasi anggaran masing- masing kegiatan di SKPD.
2. Tahap  II,  merupakan  penyetaraan  kegiatan  yang    dilakukan  untuk mengelompokkan rincian atas program kegiatan dari tahap pengumpulan data ke dalam  kategori  program  /  kegiatan  yang  memiliki  kesamaan  /  kemiripan  pola kegiatan dan bobot kerja yang setara.
3. Tahap III, merupakan proses pembentukan model ASB dari cluster (kelompok) yang ada pada tahap II.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hasil Analisis
Berdasarkan    hasil  rekapitulasi  data  DPA-SKPD  Kabupaten  Lumajang  Tahun Anggaran  2019  dapat  diketahui  bahwa  di  pemerintah  Kabupaten  Lumajang  Tahun Anggaran 2019  terdapat 68 SKPD dan mempunyai 904 kegiatan dan 2354 sub kegiatan yang  direncanakan.  Dari  904  kegiatan  dan  2354  sub  kegiatan  tersebut  diperoleh sebanyak  36  kelompok  program  kerja    yang  memiliki  kesamaan  dalam  hal  pola program  dan  bobot  kerja  setara.  Selanjutnya  dari  sebanyak  36  kelompok  kegiatan setara tersebut  ditetapkan 27 kelompok kegiatan yang akan dibuatkan model Analisis Standar  Belanja    (ASB).  Penurunan  jumlah  dari  sebanyak  33  kelompok  kegiatan menjadi sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut terjadi karena selain pada sebanyak 27 kelompok kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tipikal di setiap SKPD, juga karena kegiatan tersebut memenuhi syarat pemodelan ASB.

## Analisis Tahap I : Pembuatan Database Berdasarkan SKPD
Dalam  penyusunan  model  ASB  tahap  II, database dari  tahap  I  dikelompokkan menjadi 33 kelompok kegiatan yang mempunyai kemiripan pola  program dan bobot kerja yang setara. Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap II dilakukan  analisis  deksriptif.  Sehingga  didapatkan  informasi  terdapat  36  kelompok kegiatan  setara dengan  2352  Sub  Kegiatan.  Penurunan  jumlah  Sub  Kegiatan  menjadi 2352  Sub  Kegiatan  dikarenakan  terdapat  2  Sub  Kegiatan  yang  tidak  memiliki  pagu anggaran. Selain itu juga didapatkan informasi mengenai pagu anggaran maksimum, minimum, dan rata-rata.

## Analisis Tahap II : Penyetaraan Kegiatan ASB
Dalam  penyusunan  model  ASB  tahap  II, database dari  tahap  I  dikelompokkan menjadi  33 kelompok kegiatan yang mempunyai  kemiripan  pola kegiatan dan  bobot kerja yang sepadan (setara). Berdasarkan 36 kelompok kegiatan setara dari hasil proses tahap  II  dilakukan  analisis  deksriptif.  Sehingga  didapatkan  informasi  terdapat  36 kelompok kegiatan setara dengan 2352 Sub Kegiatan.

## Analisis Tahap III

## Perancangan Format  ASB
Pada  analisis  tahap  III,  dilakukan  tahap  perancangan  format  ASB  dengan menggunakan  analisis  regresi  dengan  pendekatan  /  cara  Kuadrat  Terkecil  (MKT) dalam proses hipotesa parameter fixed cost dan variable cost . Variabel independent (X) yang digunakan dalam pemodelan ASB adalah cost driver sedangkan variabel dependen (Y) adalah  total  pagu  anggaran  kegiatan.  Pembentukan cluster pada  SKPD  di Kabupaten perlu dilakukan agar data lebih homogen dan pendugaan parameter lebih presisi. Selanjutnya dilakukan perumusan ASB dari tahap-tahap sebelumnya. Berikut hasil pembentukan model untuk jenis kegiatan penyelenggaraan rapat di dalam kantor dan jenis kegiatan penyelenggaraan rapat ( meeting ) di luar kantor. Tabel 1 Model /  Format ASB
Pengendali Belanja (Cost driver) Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) Satuan Pengendali Belanja Variabel  (Variable Cost) Formula ASB Jumlah peserta rapat - Rp 66.000 per peserta rapat Jumlah peserta rapat - Rp 169.050 per peserta rapat
Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)

## Deskripsi
Kegiatan  penyelenggaraan  rapat  di  dalam  kantor  merupakan  Kegiatan  diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau  moderator  untuk  memperoleh  masukan atau  informasi mengenai  permasalahan yang  bersifat  lokal  dan  spesifik  dengan  peserta  bisa  berasal  dari  perangkat  daerah penyelenggara  maupun  gabungan  dari  2  (dua)  atau  lebih  perangkat  daerah  serta lembaga/organisasi  masyarakat  yang  diselenggarakan  di  lingkungan  kantor perangkat daerah  penyelenggara.  Sedangkan  kegiatan  penyelenggaraan  rapat  di  luar kantor  diselenggarakan  di  luar  lingkungan  kantor  perangkat  daerah  penyelenggara. Berikut merupakan rata-rata alokasi objek belanja rapat.
Tabel 2 Alokasi Objek Belanja Rapat Objek Belanja Rapat Dalam Kantor N Rata-rata (%) Belanja Jasa Kantor 11 15.17 Belanja Cetak dan Penggandaan 13 11.11 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4 40.68 Belanja Makanan dan Minuman 45 33.04 Objek Belanja Rapat Luar Kantor N Rata-Rata (%) Belanja Bahan Pakai Habis 1 2.58 Belanja Jasa Kantor 4 24.27 Belanja Cetak dan Penggandaan 2 2.00 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Parkir 2 17.63 Belanja Makanan dan Minuman 12 42.19 Belanja Perjalanan Dinas 11 11.33 Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)

## Kelayakan Model ASB
Model ASB dikatakan layak ketika nilai variable cost (β1) signifikan ( p-value < α) dan model tidak  layak  ketika  nilai variable  cost (β1)  tidak  signifikan  ( p-value > α  ) ,  di ma na α yang digunakan sebes ar 0,05. Berapapun nilai N (sekalipun jumlah data kecil), apabila  sudah  signifikan  maka  model  dianggap  layak  untuk  digunakan  karena dianggap sudah representatif. Kebaikan model bergantung pula dengan nilai R-square .
Nilai R-square menunjukkan  bahwa  kontribusi  variabel  X  dalam  menjelaskan variabel Y.
Tabel 3. Kelayakan Model ASB N R-Square Sig Layak/Tidak layak 216 0.4110 0.000 Layak 58 0.4460 0.000 Layak Sumber : Peneliti, 2020 (Data diolah)
Berdasarkan  Tabel  3.  dapat  disimpulkan  bahwa  model  ASB  rapat  di  dalam kantor dan di luar kantor layak digunakan. Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan Total Belanja suatu rencana kegiatan, dalam hal ini rapat.

## SIMPULAN
Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  merupakan  salah  satu  pedoman  yang  wajib disusun dari tahun ke tahun dalam penetapan belanja daerah. Penentuan alokasi belanja terkadang dilakukan tanpa alasan yang pasti untuk setiap alokasi, oleh karena itu ASB dapat digunakan untuk menetapkan / alokasi biaya dan anggaran untuk kegiatan SKPD agar  lebih efisien.  Model  ASB  yang  diperoleh  dapat  dijadikan  standar,  sehingga  pagu anggaran setiap kegiatan lebih terukur. Data DPA-SKPD Kabupaten Lumajang Tahun
Anggaran  2019  yang  dijadikan  data  analisis  untuk  pembentukan  model  ASB  Tahun 2019 cukup bagus sehingga menghasilkan model – model ASB yang efisien dan efektif serta layak, khususnya model ASB untuk kegiatas Rapat di Dalam Kantor dan rapat di Luar  Kantor.  Beberapa  rekomendasi  dari  penyusunan  dokumen  Analisis  Standar Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Untuk  penyusunan  ASB  periode  selanjutnya  agar  selalu  memperhatikan  atau menimbang kembali batas atas dan batas bawah cost driver (jumlah peserta) karena berkaitan dengan kapasitas gedung.
2. Diperlukan  pembaruan  ( update )  ASB  di  setiap  tahun  secara  rutin  dengan pertimbangan  adanya  perubahan  harga-harga  umum  yang  terjadi  sebagai  akibat faktor inflasi dan kebijakan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Erlangga. Yogyakarta.
Halim,  A.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik:  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
Kumorotomo,  W.  2007. Penganggaran  dan  Penilaian  Kewajaran  Standar  Analisis Belanja (SAB).
Mardiasmo, 2009, Perpajakan , Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Penerbit Andi Mulyadi.  2007. Activity  Based  Cost  System:  Sistem  Informasi  Biaya  Untuk Pemberdayaan  Karyawan  Pengurangan  dan  Penentuan  Secara  Akurat  Kos Produk dan Jasa . BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

## Artikel Online
Maharshiyam, S. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Di Pemerintah Kota Malang . Universitas Brawijaya.
Nursini.  2010. Perencanaan  Pembangunan  dan  Penganggaran  Daerah  Teori  dan Aplikasi . Universitas Hasanuddin. Makassar. Tersedia di
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/22397
Rokhimakhumullah, D. N. F. (2012). Kajian Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Batu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , Vol. 1 (2), 1 – 15. Tangkowit,  R.  H.,  Kalangi,  L.,  &  Lambey,  L.  (2017).  Faktor – Faktor  Penghambat Penerapan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  Pada  Pemerintah  Kota  Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill" , Vol. 8 (1), 1 – 11. Tanujaya, F. W. (2020). Identifikasi Jumlah Standar Belanja Melalui Analisis Standar Belanja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia . STIE Indonesia Banjarmasin. Zeyn,  E.  (2014).  Pengaruh  penerapan  good  governance  dan  standar  akuntansi pemerintahan  terhadap  akuntabilitas  keuangan. Trikonomika  Journal ,  Vol. 10 (1), 52 – 62.