JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM

## Rachmat Putro Ferdiawan
Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: ferdiawan02@gmail.com

## Meilanny Budiarti Santoso
Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: meilannybudiarti13@gmail.com

## Rudi Saprudin Darwis
Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: rsdarwis@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  dapat  menjangkit  dalam  rentang  segala  usia,  terlebih  jika  itu  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  pada usia anak. Sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, mengingat anak di dalam HAM nasional dan internasional diposisikan sebagai kelompok rentan dan diperlakukan istimewa, dan seluruh  negara  wajib  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  pemenuhan  hak-hak  istimewa  tersebut diperoleh setiap anak. Sehubungan dengan pembahasan ini, mengenai keterjaminan hak akan akses pendidikan bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH).  Sebagaimana  kita  tahu  pendidikan  bagi  setiap  anak,  tidak terkecuali bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau tinggal di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting atau dapat dikatakan investasi bagi anak untuk menjadi bekal mereka menyambut masa depannya.  Dalam  menyusun  karya  tulis  ini  penulis  menggunakan  metode  studi  literatur  dengan  menelaah  21 sumber,  yang  didalamnya  termasuk  jurnal,  buku,  dan  web  site  terkait  topik  hak  pendidikan  bagi  anak  yang berkonflik dengan hukum. Tulisan ini dimaksudkan agar setiap anak terlebih bagi anak yang sedang berkonflik dengan  hukum  mendapatkan  keterjaminan  atas  hak-haknya  karena  telah  diatur  dan  berlandaskan  hukum  yang jelas baik itu oleh hukum nasional maupun internasional.
Kata kunci: hak anak, anak berhadapan dengan hukum, hak pendidikan, perlindungan anak.

## PENDAHULUAN
Anak merupakan potensi, penerus cita- cita,  dan  aset  berharga  sebagai  generasi penerus  bangsa,  sehingga  kualitas  dan proyeksi masa depan anak harus diperhatikan  karena  akan  berpengaruh pada  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara di  masa  yang  akan  datang.  Mengingat sangat dibutuhkannya sumber daya manusia  yang  berkompeten,  yaitu  yang memiliki knowledge , skill ,  dan attitude yang baik sebagai upaya untuk memajukan bangsa,  maka  negara  wajib  memberikan perhatian lebih serius lagi pada perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak pada anak (Widari, 2012).
Sehubungan  dengan  pembahasan  ini, anak  yang  memiliki  peranan  yang  cukup strategis  untuk  menjadi  penerus  cita-cita
perjuangan bangsa selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah  khususnya  dalam  pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Anak merupakan  investasi,  hak-hak  anak  yang terpenuhi dapat membuat negara Indonesia memiliki  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Pendidikan  yang  merata  dan akses  pendidikan  yang  mampu  dinikmati oleh  seluruh  anak  Indonesia  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dalam pendidikan  tidak  ada  yang  mendapat pengecualian.  Hal  ini  sejalan  dengan Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia pasal  26  ayat  1  yaitu  setiap  orang  berhak memperoleh pendidikan.  Pendidikan  dasar harus  gratis  dan  aksesnya  dapat  dinikmati seluruh  anak  dalam  setiap  negara.  Pada
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pasal  26  ayat  2,  pendidikan  seyogyanya sebagai  upaya  untuk  pengoptimalkan  dan pengembangkan  diri  individu  manusia untuk  menjunjung  tinggi  penghormatan atas  Hak  Asasi  Manusia  dan  kebebasan- kebebasan dasarnya (Dalimunthe, 2017)
Di Indonesia, banyak terdapat permasalahan  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  (ABH).  Catatan  kriminal mengenai  anak  di  Indonesia  seperti  yang diutarakan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan  dan  Pengentasan  Anak Ditjen  Pemasyarakatan  pada  tahun  2017, menunjukkan  data  bahwa  anak  yang berada  di  lingkungan  rutan  dan  lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang sedang dalam  proses  diversi  sebanyak  5.229 orang,  dan  totalnya  sekitar  10  ribu  anak termasuk  mereka  yang  sedang  menjalani asimilasi,  pembebasan  bersyarat  dan  cuti jelang bebas (Nugroho, 2017).
Data  terkait  kasus  anak  berhadapan dengan  hukum  adalah  seperti  yang diungkapkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan HAM  per  Mei  2018,  dengan  perhitungan total  yang  terbagi  menjadi  2.644  anak berada  di  penjara  sebagai  narapidana  dan 995  anak  lainnya  dengan  status  sebagai tahanan (Bernie, 2018).
Pandangan  Kartini  Kartono  yang dikutip  oleh  Sambas  (2013,  33-34) menyatakan  bahwa  Anak  yang  berkonflik dengan  hukum  memiliki  sifat  kepribadian khusus yang menyimpang, seperti:
1) Hampir semua Anak yang berkonflik  dengan  hukum  hanya berorientasi pada “masa sekarang”, bersenang-senang  hari  ini.  Mereka tidak  mau  mempersiapkan  bekal hidup bagi hari esok. Mereka tidak mampu  membuat  rencana  bagi masa depannya.
2) Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional
3) Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakat  normal,  sehingga  tidak mampu  mengenal  norma-norma kesusilaan,  dan  tidak  bertanggung jawab secara sosial
4) Mereka  suka  menceburkan  diri dalam  kegiatan  “tanpa  pikir”  yang merangsang  kejantanan,  walaupun mereka  menyadari  besarnya  resiko dan  bahaya  yang  terkandung  di dalamnya
5) Hati  nurani  tidak  ada  atau  kurang berfungsi dengan baik
6) Mereka  kurang  memiliki  disiplin dan  kontrol  diri,  sebab  mereka memang  tidak pernah  dituntun  dan dididik untuk melakukan hal tersebut.
Tidak dapat kita pungkiri banyak kasus hukum  yang  menimpa  anak-anak  di Indonesia.    Perilaku  menyimpang  pada anak sedikit banyak disebabkan oleh faktor lingkungan  sosial  di  mana  anak  tersebut tumbuh  dan  berkembang,  faktor  keluarga, dan  karena  faktor  tidak  terpenuhinya  hak- hak anak yang merupakan tanggung jawab negara.  Di  dalam  instrumen  Hak  Asasi Manusia  di  tingkat  Nasional  maupun Internasional,  anak  diposisikan  sebagai kelompok  masyarakat  rentan  yang  wajib diperlakukan  khusus  atau  istimewa,  dan negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk menjamin  perlindungan  dan  pemenuhan hak-hak  anak  yang  istimewa  tersebut (Nugroho, 2017).
Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, anak diperlakukan berbeda dengan  proses  pemidanaan  pada  orang dewasa.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya untuk  memberikan  perlakuan  terbaik  bagi kepentingan anak dan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak.
Kondisi anak yang berhadapan (berkonflik)  dengan  hukum  (ABH)  akan berdampak  dan  mengakibatkan  hal-hal tertentu terjadi pada diri anak, seperti yang diungkapkan oleh Soetedjo (2013) sebagai berikut:
1) Anak  mengalami  tekanan  fisik, mental,  dan  trauma  akibat  dari persoalan, antara lain proses penyidikan,  proses  penahanan  dan proses pengadilan.
2) Hilangnya  rasa  kepercayaan  diri pada  anak  yang  mengakibatkan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
terhambatnya proses tumbuh kembang  anak  secara  wajar  karena masyarakat mengisolasi anak tersebut. 3) Perubahan  cara  berpikir  anak menjadi cenderung mudah menyerah  dan  tidak  mau  berpikir akan masa depannya. 4) Hilangnya  kesempatan  anak  untuk melanjutkan atau menjalankan pendidikan  formal,  sehingga  anak mengalami  ketertinggalan  dengan teman-teman sebayanya.
5) Perubahan  perilaku  yang  tidak dapat  diterima  oleh  lingkungan keluarga atau masyarakat.
Dampak  yang  timbul  pada  diri  anak akibat  dari  pemidanaan  yang  dialaminya dapat  berlangsung  secara  berkepanjangan. Usia  anak  yang  masih  muda  dan  masih memiliki  masa  depan  yang  panjang  harus menjadi pertimbangan dalam memperlakukan  anak  di  dalam  proses pemidanaannya (Simorangkir et al., 2016), sehingga anak yang berhadapan
(berkonflik)  dengan  hukum  (ABH)  perlu mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda  dari orang  dewasa  yang  berkonflik  dengan hukum,  yaitu  perlu  adanya  peran  yang membantu  anak  untuk  tidak  terjerumus lagi  ke  dalam  permasalahan  yang  sama.
Menurut Hardy (1997) pendamping diperlukan  agar  anak  dapat  tetap  tumbuh dan  berkembang  dengan  baik  dalam menjalani  masa  depannya.  Bila  proses pendampingan  tidak  dilakukan,  maka dihawatirkan anak dapat mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupannya. Sejalan  dengan  pandangan  tersebut, Stein  (2006)  menyatakan  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH)  perlu  memerlukan  pendampingan karena  rentannya  kekerasan  yang  diterima oleh anak-anak dari orang dewasa, baik itu dari  pihak  kepolisian  ataupun  dari  teman- teman  satu  tahanan.  Tanpa  kehadiran pendamping seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan semakin terbuka lebar peluangnya untuk mendapatkan kekerasan. Kekerasan  fisik  akan  berujung  kepada
pembentukan karakterisitik yang cenderung  negatif  dan  di  kemudian  hari akan  menganggu  dirinya  sendiri  ataupun lingkungan sekitar.
Hak  narapidana  sama  halnya  dengan hak  pada  individu  pada  umumnya,  yaitu hak untuk tidak diperlakukan seperti orang yang  berbeda,  sakit,  yang  diasingkan. Dalam proses pemidanaan, hak mendapatkan  pendidikan  bagi  narapidana anak disela-sela menjalankan hukumannya juga  harus  diperhatikan  oleh  negara. Pendidikan,  pelatihan  ataupun  pengajaran merupakan bekala yang harus dimiliki oleh narapidana  untuk  menjalani  kehidupan pasca  menjadi  warga  binaan  di  lembaga pemasyarakatan. Hal ini seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. Terlebih  pada  anak  yang  menjalani pemidanaan  sebagai  warga  binaan  di dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  harus memperoleh pemenuhan hak-haknya,
karena  seharusnya  pemenjaraan  seorang anak tidak mengurangi bahkan menghilangkan haknya untuk mendapatkan  pendidikan  (Dalimunthe,
2017).
Di  Indonesia,  banyak  kasus  di  mana anak  harus  putus  sekolah  karena  terlibat dengan  perkara  hukum.  Hal  tersebut sejalan  dengan  pernyataan  Ditjen  PAS yang  mencatat  bahwa  warga  binaan  yang mengikuti pendidikan formal atau informal di  lembaga-lembaga  pemasyarakatan  di Indonesia  hanya  sekitar  39%  dari  seluruh jumlah  warga  binaan  (Ferri,  2016). Sekolah-sekolah di Indonesia dalam prakteknya memiliki otoritas untuk mengeluarkan  siswanya  jika  terlibat  kasus pidana,  walaupun  siswa  tersebut  belum ditetapkan  secara  sah  bersalah.  Peraturan sekolah seperti ini dapat membuat semakin melekatnya  stigma  buruk  kepada  anak yang terlibat kasus pidana atau berhadapan dengan  hukum.  Padahal,  terhadap  anak telah  divonis  bersalah  karena  melakukan tindak  pidana  sekalipun,  anak  tersebut tetap  memiliki  hak  untuk  mendapatkan pendidikan dan negara wajib
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menyelenggarakan  proses  pendidikan  di tempat  di  mana  anak  itu  dibina  atau ditempatkan.
Penyelesaian  pemasalahan  pada  kasus anak  berhadapan  dengan  hukum  tidak boleh bersifat retributtive atau pembalasan tindakan  seperti  pada  orang  dewasa, melainkan  penyelesaian  kasus  pada  anak harus diselesaikan dengan pedoman Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  (UU  SPPA)  yang    menitikberatkan pada  pendekatan  keadilan restorative justice . Pendekatan keadilan yang
restorative (memulihkan)  berarti  adanya upaya  penyelesaiian  kasus  tindak  pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga  pelaku  /  korban,  dan  pihak  lain yang berperan dalam mencari penyelesaian bersama tanpa meninggalkan asas keadilan dan juga tidak melupakan bahwa pendekatan  ini  memfokuskan  pada  upaya pemulihan  kembali  bagi  pelaku  dan  juga korban (Bernie, 2018)
Konsep restorative  justice bertujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada  pengadilan  pidana  anak,  yaitu sebagai upaya untuk penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian  masyarakat,  rasa  memaafkan, tanggung  jawab  serta  membuat  perubahan (adminicjr, 2019) Konsep  diversi  ditujukan  untuk:  (1).
Mencapai  perdamaian  antara  korban  dan anak  sebagai  pelaku;  (2).  Menyelesaikan perkara  anak  di  luar  proses  pengadilan; (3).  Menghindarkan  anak  dari  proses perampasan kemerdekaan; (4). Mendorong anak untuk berpartisipasi; (5).
Menanamkan  rasa  tanggung jawab kepada anak (Rumtianing, 2014).
Untuk  dapat  mewujudkan  keadilan yang  memulihkan  ( restorative  justice ), aparat  penegak  hukum  di  Indonesia  yaitu mulai  dari  polisi,  jaksa,  dan  hakim  dalam penyelesaian  setiap  kasus  atau  perkara ditujukan  untuk  mengupayakan  proses diversi  yang  diselenggarakan  dengan  cara musyawarah  yang  melibatkan pelaku anak dan  orang  tuanya,  korban  dan  orang tuanya,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan
Pekerja Sosial Profesional ataupun Tenaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
Pendekatan keadilan yang memulihkan bukan  semata-mata  untuk  menghilangkan pertanggungjawaban  pidana  pada  anak sebagai  pelaku  dan  juga  bukan  berarti untuk  memojokan  korban  agar  memilih jalan berdamai,  melainkan  tujuannya ialah untuk  menanamkan  rasa  tanggung  jawab kepada Anak. Hal ini berkaca pada Pasal 8 ayat  (3)  UU  SPPA  mengenai  proses diversi  bahwa  dalam  diversi  aparat peradilan  hukum  harus  memperhatikan beberapa  aspek  seperti  kepentingan  anak, kesejahteraan anak, juga dalam menghindari stigma negative dari
masyarakat  dan  menghindari  upaya-upaya pembalasan  tindak  kejahatan  (adminicjr,
2019)
Seorang  anak  tetaplah  seorang  anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran  untuk  masa  depannya.  Tujuan awal  di  bentuknya  sistem  pemasyarakatan adalah  untuk  membuat  atau  mereset kembali  orang-orang  yang  menjadi  binaan (anak/dewasa)  agar  mampu  menyadari kesalahan-kesalahannya  dengan  harapan tidak  mengulanginya  kembali,  mampu memperbaiki  dirinya,  dan  juga  untuk mempersiapkan  warga  binaan  ketika  nanti kembali  ke  lingkungan  masyarakat  dan dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab  dan  diterima  kembali oleh  masyrakatnya,  dan  yang  terakhir dapat  menjalankan  membantu  negara dalam fungsi-fungsi pembangunan negara.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan  metode  penelitian  studi literatur  dengan  mencari  referensi  teori yang  relefan  dengan  kasus  ataupun  topik yang diangkat dalam suatu penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  bersumber pada  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  dari  bahan  hukum  primer mengenai ketentuan yang mengatur Peradilan  Anak,  serta  bahan-bahan  studi dokumen  atau  kepustakaan  seperti  buku,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
majalah,  makalah,  jurnal,  hasil  penelitian dan  situs  internet  yang  berkaitan  dengan topik yang ditulis.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian studi literatur dengan menelaah 21 sumber, yang  didalamnya  termasuk  jurnal,  buku, dan  web  site  terkait  topik  anak  yang berkonflik dengan hukum. Metode analisis yang  digunakan  adalah  deskriptif,  yang dilakukan  dengan  mendeskripsikan  fakta- fakta  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan analisis, tidak semata-mata hanya menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## PEMBAHASAN
1. Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum (ABH)
Di  Indonesia,  Undang-undang  sistem Peradilan  Anak  merupakan  pedoman  bagi para  aparat penegak hukum  dalam menjalankan proses pemidanaan bagi anak dan  menjadi  salah  satu  acuan  dalam pengambilan  keputusan  yang  dipandang telah  memperhatikan  aspek  kepentingan terbaik  bagi  anak  dalam  pemberian  sanksi pidana pada anak.
Sebelum  berbicara  lebih  jauh,  berikut ini  akan  dipaparkan  pengertian  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH), yaitu seperti yang tertera di dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  pasal  1,  yang menyatakan bahwa Anak
yang
Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak  yang  sedang  berkonflik  dengan hukum  atau  sebagai  pelaku,  korban, maupun  saksi  dalam  kasus  tindak  pidana. Anak  yang  sedang  berkonflik  dengan hukum  dapat  dikatakan  ABH  jika  anak tersebut berusia 12 tahun hingga 18 tahun.
Anak  berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum  (ABH)  yang  jumlahnya  cukup banyak  dan  terus  meningkat  setiap tahunnya,  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  permasalahan  sosial  di  tengah masyarakat.  Kasus  ABH  muncul  bukan hanya  disebabkan  oleh  perbuatan  anak saja,  hingga  berdampak  anak  melakukan tindakan  kriminal.  Terdapat  beberapa
faktor yang mempengaruhi anak, sehingga muncul  perilaku  kenakalan  pada  anak, yaitu karena pengaruh faktor internal pada pribadi  anak  itu  sendiri  dan  atau  faktor eksternal  dari  keluarga  serta  lingkungan sosial  anak.  Model  transaksional  yang menggambarkan  transaksi  yang  terjadi pada  individu  (anak)  dengan  banyak hubungan dapat
memengaruhi perkembangan  pribadi  anak  (Davies,
2011).
Berikut  diketahui  bahwa  terdapat  4 (empat) hal yang bisa memengaruhi proses perkembangan  anak  (Setiawan,  2015): Pertama ,  kurangnya  moralitas  pada  anak, salah  satu  penyebabnya  adalah  karena kurangnya pendidikan pada anak. Moralitas  merupakan  unsur  pembentuk karakter anak. Pendidikan sekolah menjadi salah  satu  faktor  penting  dalam  proses pembentukan moralitas anak, selain proses pendidikan  yang  terjadi  di  rumah  dalam mematangkan  moralitas  anak.  Keberadaan sekolah  begitu  penting  karena  pendidikan merupakan  salah  hak  anak  yang  harus dipenuhi (Ward & Birgden, 2007).
Kedua faktor  keluarga,  jika  melihat data  kasus  ABH,  keluarga  adalah  salah satu faktor yang berpengaruh dan memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam perkembangan  anak.  Pola  pengasuhan anak yang kurang baik ( poor parenting ) di dalam  keluarga,  menyebabkan  kurang terkontrolnya  perilaku  dan  perkembangan anak,  terutama  pada  anak  yang  memasuki masa  remaja  yaitu  di  mana  anak  berada dalam  masa  pencarian  jati  diri,  sehingga remaja  cenderung  mengembangkan    sikap dan  perilaku  yang  berbeda  dengan  norma yang  berlaku  di  tengah  masyarakat  pada umumnya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu penyebab  anak  berada  pada  situasi berhadapan (berkonflik) dengan hukum.
Ketiga ,  dalam  perkembangan  anak teman  sebaya  memegang  peranan  yang sangat  penting  dan  berpengaruh  besar terhadap  pembentukan  karakter  anak. Teman  sebaya  merupakan  seorang  yang memiliki  persamaan  dalam  usia  dan tingkat kedewasaan (Setiawan, 2015).
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Keempat yaitu lingkungan masyarakat. Di  Indonesia  masih  banyak  masyarakat yang  menolak  atau  bahkan  terganggu  jika ada  kasus  anak  berhadapan  (berkonflik) dengan  hukum  ataupun  permasalahan terkait  dengan  anak  lainnya  di  dalam lingkungannya.  Belum  adanya  kesadaran yang tinggi mengenai perlindungan terhadap  anak  merupakan  salah  satu penyebab munculnya perlakuan yang salah terhadap  anak,  karena  seyogyanya  anak dibina  dan  dilindungi  sesuai  dengan perkembangan  usianya,  agar  anak  dapat berkembang  dengan  baik  dan  berkarakter sesuai  norma  yang  berlaku  di  dalam masyarakat.
Dengan  demikian,  permasalahan  pada anak  berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum  sejalan  dengan  pandangan  Ward, Day,  Howells,  &  Birgden  (2004)  yang menyatakan  bahwa  permasalahan  pada anak  berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum  meibatkan  banyak  faktor  yang terdiri  dari  faktor  internal  dan  eksternal, yaitu: faktor internal dalam diri anak yang terdiri dari: cognitive, affective, behavioral, and personal & social identity, dan  faktor  eksternal  anak  yang  dapat dilihat  dari: circumstances,  location, opportunities,  resource,  support,  dan program/timing factors (Setiawan, 2015). Permasalahan  mengenai  perlindungan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum  (ABH)  merupakan  salah  satu kajian dari praktik profesi pekerjaan sosial, yaitu  sebagai  sebuah  profesi  pertolongan yang menaruh perhatian pada isu pelindungan  anak  dan  dalam  praktiknya menempatkan prinsip mengedepankan kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Poin penting  dalam  upaya  yang  dilakukan  pada praktik perlindungan anak adalah mengenai  perkembangan  anak  itu  sendiri, karena  anak  yang  terjamin  dan terlindungi hak-haknya  dengan  baik,  diharapkan  akan menjadikan generasi penerus yang berkualitas.
Secara  ideal,  profesi  pekerjaan  sosial berperan  dalam  menolong  ABH  untuk menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dan
hak-hak  ABH,  mendampingi  ABH  selama proses pengadilan, membuat anak menjadi pribadi  yang  lebih  bertanggung  jawab, serta  meningkatkan  keberfungsian  sosial mereka baik di dalam lembaga pemasayarakat maupun jika sudah kembali ke masyarakat.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan (Berkoflik) Dengan Hukum (ABH)
Begitu pentingnya pemenuhan hak-hak anak,  hingga  dirumuskan  di  tingkat  dunia internasional  dalam  konvensi  hak  anak melalui  sidang  umum  PBB  pada  tanggal 30  November  1989.  Dalam  konvensi  hak anak  tesebut  telah  disetujui  hak-hak  anak secara  universal.  Indonesia  sebagai  salah satu  negara  di  dalamnya  telah  meratifikasi Kovensi  Hak-Hak  Anak  yang  disesuaikan dan  dideklarasikan  melalui  Kepres  Nomor 36  Tahun  1990.  Tujuan  diratifikasinya Konvensi  Hak-hak  Anak  ini  adalah  agar anak-anak  di  Indonesia  dapat  menjalani masa  kecilnya  dengan  bahagia,  terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka  demi  terwujudnya  kesejahteraan bagi anak indonesia.
Dengan  diratifikasinya  Konvensi  Hak- hak Anak ini, maka setiap pihak mulai dari individu  pribadi,  orang  tua,  masyarakat, hingga  negara  diharuskan  dapat  mengakui hak-hak anak tersebut dan dapat membantu mewujudkan terpenuhinya hak- hak  tersebut.  Terdapat  10  prinsip  yang harus  kita  ketahui  menurut  deklarasi  hak- hak anak tersebut (Rumtianing, 2014).
1) Seluruh  anak  memiliki  hak  yang sama  tanpa  pengecualian,  tanpa perbedaan, semuanya berhak untuk keterjaminannya  menikmati  hak- hak  yang  tercantum  di  dalam deklarasi  ini.  Tanpa  membeda- bedakan jenis kelamin, suku, warna kulit,  agama,  asal-usul  negara, bahasa,  strata  sosial,  kaya  atau miskin,  status  keturunan,  ataupun perbedaan-perbedaan  di  bidang lainnya.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
2) Setiap  anak  terjamin  memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan  akan  fasilitas  atau sarana  lainnya  yang  sama,  untuk dapat mematangkan
jasmani,
moral,  spiritual,  dan  sosial    agar anak  dapat  berkembang  menjadi pribadi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat
3) Setiap  anak  yang  dilahirkan  wajib mempunyai  nama  dan  identitas kenegaraan. 4) Setiap anak mendapatkan keterjaminan  dalam  memanfaatkan dan menikmati jaminan sosial 5) Setiap anak yang memiliki perbedaan  baik  itu  secara  fisik, mental,  sosial  wajib  mendapatkan perlakuan dan pemeliharaan khusus sesuai dengan kondisi anak tersebut.
6) Setiap  anak  membutuhkan  kasih sayang,  cinta,  dan  perhatian  untuk perkembangan fungsi afeksinya.
7) Setiap  anak  harus  mendapatkan akses pendidikan yang layak sekurang-kurangnya hingga tingkat sekolah dasar. 8) Setiap anak harus mendapat perlindungan  dan  bantuan  dalam situasi atau kondisi apapun. 9) Setiap  anak  harus  terlindungi  dari segala bentuk penelantaran, tindakan  kekerasan,  pelecehan  dan eksploitasi. 10) Setiap  anak  terlindungi  dari  segala praktik  diskriminasi    mulai  dari rasial,  agama,  fisik  dan  bentuk- bentuk lainnya.
Seperti  halnya  Rumtianing  (2014),
Simorangkir et al. (2016) pun memaparkan sepuluh  asas  perlindungan  anak  yang diatur  dalam Declaration  of  the  Rights  of the Child , yaitu:
1) Anak  berhak  menikmati  semua haknya tanpa pengecualian. Dengan  kata  lain,  anak  berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada. 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan  khusus  dan  harus memperoleh kesempatan yang dijamin  oleh  hukum  dan  sarana lainnya.
3) Anak  sejak  dilahirkan  berhak  atas nama dan kebangsaan.
4) Anak  berhak  dan  harus  dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. 5) Anak  yang  cacat  fisik,  mental  dan lemah  kedudukan  sosialnya  akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6) Agar  supaya  kepribadian  anak tumbuh  secara  maksimal  dan harmonis,  ia  memerlukan  kasih sayang dan pengertian.
7) Anak  berhak  mendapat  pendidikan wajib  secara  cumacuma  sekurang- kurangnya  di  tingkat  Sekolah
Dasar. 8) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9) Anak  harus  dilindungi  dari  segala bentuk kekerasan, pengisapan. 10) Anak harus dilindungi dari
perbuatan yang mengarah ke bentuk  diskriminasi  sosial,  agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Secara  ketentuan  hukum,  di  Indonesia sudah  ada  peraturan  perundangan  yang mewajibkan seluruh pihak untuk menghormati  dan  menjamin  hak-hak  anak sesuai  hal-hal  yang  telah  ditetapkan  dan dideklarasikan  dalam  Konvensi  Hak-hak Aanak tersebut. Majelis Umum PBB tahun 1989  dalam  Konvensi  Hak-hak  Anak (Rumtianing,  2014),  telah  menetapkan bahwa  setiap  anak  tanpa  memandang ekonomi,  gender,  rasial,  agama,  jenis kelamin,  asal-usul  keturunan,  maupun bahasa, dapat dikategorikan memiliki hak- hak  yang  melingkupi  4  (empat)  bidang, yatiu:
1) Hak untuk bertahan hidup, menyangkut  hak  atas  kehidupan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
yang  layak  dan  terjaminnya  akses pada pelayanan kesehatan.
2) Hak  untuk  berkembang,  meliputi hak-hak seperti pendidikan, informasi,  menentukan  keyakinan dan  agama,  dan  hak-hak  untuk anak disabilitas (fasilitas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan)  yang  berguna  dalam pengembangan diri. 3) Hak atas perlindungan, menyangkut hak anak agar terlindungi  dari  segala  bentuk penelantaran, kekerasan, pelecehan, eksploitasi dari keluarga.  Ataupun  bentuk-bentuk tindakan  kejam  dan  perlakuan seenaknya  dalam  proses  peradilan pidana. 4) Hak berpartisipasi, berarti kebebasan dalam menyatakan pendapat, memiliki kedaulatan akan  dirinya  sendiri,  dan  memiliki hak  untuk  ikut  berperan  dalam pengambilan  keputusan  khususnya yang  terkait  dengan  kepentingan dirinya.
Selain  hal  tersebut,  terdapat  4  (empat) nilai di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:
1) Tidak diskriminatif , yang dimaksudkan  bahwa  hak-hak  yang diakui  dan  tercantum  di  dalam Konvensi  Hak  Anak  diperuntukan bagi setiap anak tanpa melihat latar belakang maupun perbedaan- perbedaan  dalam  segi  apapun (pasal 2 pada Konvensi Hak Anak).
2) Demi  kepentingan  terbaik  bagi anak ,  yang  dapat  diartikan  dalam
semua tindakan, perlakuan, ataupun  keputusan-keputusan  yang menyangkut anak yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan,  maka  yang  menjadi fokus  atau  pertimbangan  yang utama  yaitu  hal-hal  mengenai kepentingan  terbaik  untuk  anak
(pasal 3 ayat 1 pada Konvensi Hak Anak).
3) Hak  hidup ,  artinya  setiap  anak mempunyai hak yang melekat pada dirinya untuk hidup dan berkembang (pasal 6 ayat 1). 4) Apresiasi  terhadap    pendapat anak ,  dimaksudkan  bahwa  dalam setiap  penetapan  atau  pengambilan keputusan  harus  juga  diperhatikan dan  dipertimbangkan  bagaimana pendapat  anak,  anak  diberikan kesempatan untuk berpendapat terlebih  jika  hal  itu  menyangkut dan  mempengaruhi  kehidupannya, khususnya dalam pengadilan. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan  Anak,  anak  yang  berhadapan (berkoflik)  dengan  hukum  dalam  proses persidangan  tidak  diperkenankan  untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan dengan menggunakan pengadilan  yang  tertutup  yang  dihadiri hanya oleh pihak-pihak yang terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban,
pendamping lembaga pemasyarakatan atau pekerja  sosial.  Hal  ini  merupakan  salah satu  hak  istimewa  anak  yang  di  jamin dalam Konvensi Hak Anak.
Proses pengadilan terhadap anak dilakukan  dengan  pendekatan  keadilan yang restoratif, dan mengupayakan diversi dalam  pemutusan  perkara. Pendekatan keadilan  restoratif ,  merupakan  suatu bentuk  penyelesaian  suatu  perkara  tindak pidana  dengan  melibatkan  seluruh  pihak yang  terkait  mulai  dari  pelaku,  korban, keluarga  dari  pelaku  /  korban,  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama bermusyawarah merencanakan penyelesaian  yang  tepat  dan  adil  dengan menitikberatkan  pada  pemulihan  kembali kondisi  anak,  sehingga  dapat  kembali seperti  keadaan  semula,  dan  bukan  dalam bentuk hukuman atau pembalasan.
Adapun yang dimaksud dengan diversi adalah  proses  penyelesaian  perkara  tindak pidana  anak  dengan  mengalihkan  proses peradilan pidana menjadi  di  luar peradilan pidana,  dengan  tujuan  melindungi  korban
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
dan pelaku kriminalitas anak, memperlakukan anak baik korban maupun pelaku  secara  manusiawi  sesuai  dengan martabat  dan  hak-hak  anak,  yaitu  dengan cara:  (a)  pemisahan  tempat  anak  dan dewasa,  (b)  terjaminnya  akses  bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, pada pelaku dan korban  didampingi  oleh  petugas  Bapas (badan  pemasyarakatan)  ataupun  pekerja sosial,  (d) perlindungan dari  media massa, yaitu  untuk  menghindari  labelisasi  dan stigma-stigma  masyarakat,  (e)  tersedianya ruang  khusus  bagi  anak,  (f)  diberikan penanganan  atau  pemeriksaan  secara medis,  pemeriksaan  kondisi  kesehatan korban oleh tenaga medis, (g) diberikannya  penanganan  atau  perwatan untuk  memeriksa  kondisi  psikis/mental, dikhususkan pada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban  melalui  proses  konseling dengan profesional,  yaitu  dengan psikolog atau  pekerja  sosial  (h)  melakukan  proses hukum  sebagai  upaya  penegakan  hukum guna  penyelesaian  yang  adil  dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali.
Berdasarkan  pertimbangan  berbagai hal tersebut, secara prinsip, proses pemidanaan  pada  kasus  anak  berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) berbeda  dengan  proses  pemidanaan  pada orang  dewasa,  dan  dalam  penjatuhan hukuman terhadap anak lebih mempertimbangkan dan lebih menitikberatkan  pada  prinsip  kepentingan terbaik bagi anak.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Arief (1992)  menyatakan  diperlukan pendekatan khusus  dalam  menangani  masalah  hukum dan  peradilan  bagi  anak,  yaitu  sebagai berikut:
1) Anak  yang  melakukan  tindak pidana/kejahatan ( juvenile offender ) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat ( criminal ),  tetapi  harus  dilihat sebagai  orang  yang  memerlukan bantuan,  pengertian  dan  kasih sayang.
2) Pendekatan  yuridis  terhadap  anak hendaknya  lebih  mengutamakan pendekatan  persuasif-edukatif  dan pendekatan  kejiwaan  (psikologis)
yang berarti sejauh mungkin menghindari  proses  hukum  yang semata-mata  bersifat  menghukum, yang  bersifat  degradasi  mental  dan penurunan semangat ( discouragement ) serta
menghindari  proses  stigmatisasi yang  dapat  menghambat  proses perkembangan,  kematangan  dan kemandirian  anak  dalam  arti  yang wajar.
Dengan demikian, putusan pemidanaan merupakan  upaya  yang  dilakukan  aparat penegak hukum untuk membuat narapidana anak  menyadari  dan menyesali perbuatannya.  Pemidanaan  ini  bertujuan agar  dapat  merubah  dan  mengembalikan narapidana  anak  agar  dapat  menjadi anggota masyarakat yang baik,
menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kesusilaan, taat  pada  hukum  yang  berlaku,  sehingga terciptalah kondisi masyarakat yang damai.
Bentuk  penegakan  hukum  bagi  anak yang melakukan penyimpangan norma dan berhadapan  dengan  hukum  yaitu  melalui peradilan  yang  telah  diatur  oleh  Undang- undang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, yang  bertujuan  sebagai  suatu  upaya perlindungan  anak  dengan  mendidik  anak dan membina tanpa mengabaikan
penegakan keadilan. Penyelenggaraan peradilan  anak  dengan  maksud  untuk membina,  mendidik,  dan  memperbaiki sikap,  pengetahuan  dan  perilaku  anak, sehingga anak dapat meninggalkan bahkan menghilang  perilaku  buruk  dalam  dirinya dan  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  lagi. Dalam peradilan anak tidak hanya menekankan  pada  penjatuhan  pidana  pada anak,  tetapi  juga  perlindungan  terhadap masa  depan  anak  merupakan  hal  yang dipertimbangkan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Dalam  teori  rehabilitasi,  sanksi  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana, efek  jera  bukan  hanya  pada  hukuman badan  saja  tetapi  dengan  menyempitkan atau  membatasi  kemerdekaan  seseorang agar  perilaku  dari  pelaku  tindak  pidana dapat  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku  di  dalam  masyarakat.  Untuk memodifikasi  perilaku  tindak  pidana dilakukanlah upaya pembatasan hak sebagai  konsekuensi  bagi  mereka  yang melanggar hukum, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan  hak-hak  yang  dimiliki seseorang sebagai warga negara.
Bagi seorang anak dengan keistimewaan  hak  mereka  dan  segala pertimbangan,  tidak  boleh  hak  mereka dihilangkan khususnya hak untuk mendapatkan  pendidikan  dikarenakan  hak akan  keterjaminan  pendidikan  bagi  anak sudah diatur baik dalam konvensi internasional  maupun  beberapa  peratuan perundangan.  Oleh  karena  itu,  sanksi pidana  pada  anak  berbentuk  atau  bersifat pembinaan  dan  pendidikan,  bukan  dengan balasan berupa kekerasan.
Pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan  oleh  LAPAS,  BAPAS, maupun  LPKS  bertujuan  agar  anak  dapat menjalangkan fungsi-fungsi sosialnya kembali  dengan  baik  seperti  menjalankan perannya,  dapat  memecahkan  masalah- masalah  yang  dihadapinya,  memenuhi kewajibannya,  dapat  mengaktualisasikan dirinya,  sehingga  diharapkan  anak  akan dapat menjadi manusia yang bermartabat.
3. Pelaksanaan  Hak  Pendidikan  Bagi Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum (ABH) Di Indonesia, pemenuhan hak
pendidikan bagi anak berhadapan
(berkonflik)  dengan  hukum  telah  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundangan. Beberapa  peraturan  perundangan  yang dapat  dijadikan  landasan  hukum  dalam upaya  pembinaan  dan  pendidikan  anak yang  berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum adalah:
1) Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995  yang  menjelaskan  mengenai hak-hak  bagi  narapidana,  yang salah satunya diterangkan ialah hak dalam  keterjaminan  mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2) Undang-undang  Nomor  3  Tahun 1997 yang berisi mengenai Pengadilan  Anak  Indonesia.  Pada Bab  IV  pasal  33  menjelaskan mengenai Petugas Kemasyarakatan yang  mempunyai  peran  dalam proses pembinaan anak antara lain; pembimbing  kemasyarakatan  dan profesional  seperti  pekerja  sosial dan  psikolog.  Pembinaan  pada anak diselenggarakan demi kelangsungan hidup anak, perkembangan  fisik,  mental  sosial dan perlindungan anak. 3) Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  yang  menjelaskan  perihal perlindungan anak, dijelaskan bahwa  setiap  anak  terjamin  dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran  guna  pengembangan diri pribadi anak dan juga pengembangan  dalam  minat  dan bakat. Jadi hak atas akses pendidikan  wajib  didapatkan  bagi anak  walaupun  sedang  berada  di dalam  lapas  yang  nantinya  akan digunakan  sebagai  bekal  setelah mereka ke luar dari Lapas Anak.
Berbagai peraturan perundangan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan  bagi  anak  dikarenakan  dengan pendidikan anak tidak hanya diajarkan dan dididik  untuk  menjadi  pintar  dan  pandai, melainkan  dengan  pendidikan  berarti menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak  agar  di  masa  mendatang  anak  dapat menjalani  kehidupannya  dengan  baik  dan menjadi  manusia  yang  beradab  dan bermartabat.
Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa  hal  penting  terkait  pendidikan, yaitu:
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
1) Setiap  negara  wajib  menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
2) Setiap  anak  mempunyai  waktu yang  seimbang  antara  bermain,
beristirahat,  belajar,  dan  kegiatan budaya atau kesenian. 3) Negara ikut serta dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi  ekonomi  dan  pekerjaan sebelum  waktunya,  sehingga  dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
4) Anak  yang  terlibat  dalam  kasus pidana hukum diperlakukan khusus agar  dapat  menaikan  kembali harkat  dan  martabat  dan  dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti semula. 5) Negara  mengupayakan  agar  hak- hak  anak  di  dalam  Konvensi  Hak Anak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penyediaan  pendidikan  bagi  setiap anak  dilakukan  tanpa  diskriminasi  baik untuk  anak  pada  umumnya,  anak  yang berkebutuhan  khusus,  maupun  anak  yang sedang  menjalani  proses  hukum.  Hal  ini merupakan jaminan dari negara dan seperti yang  telah  disepakati  di  dalam  Konvensi Hak  Anak  bahwa  pendidikan  yang diberikan  kepada  anak  adalah  sebagai upaya  untuk  memanusiakan  manusia. Pentingnya  pendidikan  yang  berkualitas khususnya  bagi  anak  yang  berhadapan (berkonflik)  dengan  hukum  (ABH)  adalah sebagai  bekal  bagi  mereka  sebelum mereka  kembali  ke  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Penyelenggaran  pendidikan  di  Lapas walaupun  fasilitasnya  tidak  selengkap sarana dan prasarana pendidikan seperti di sekolah formal pada umumnya, dipandang sudah  cukup  bermanfaat  bagi  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH),  seperti  PKBM  (Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat),  sehingga  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH) juga dapat mengikuti ujian nasional
dan  mendapatkan ijazah  resmi  dari  negara yang  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi kehidupan anak dikemudian hari.

## KESIMPULAN
Kedudukan  anak  yang  istimewa  di mata  hukum  memposisikan  anak  dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa  yang  bersifat  menghukum  bukan menjerakan,  sebagai  upaya  pembalasan tindakan  kejahatan,  dan  bahkan  siksaan sebagai konsekuensi dari tindakan terdahulunya.  Pemidanaan  pada  anak dilakukan dengan upaya yang mengandung  aspek  pemulihan  kembali, aspek  kepentingan  anak  untuk  masa depannya,  aspek  kesejahteraan  anak, membangun  tanggung  jawab  anak  dan hukuman  pada  anak  bukan  sebagai  ajang pembalasan.
Berdasarkan  landasan  hukum  yang tertera  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan,  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak,  dan  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak,  merupakan  jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak  pendidikan,  dan  masyarakat  ataupun negara  wajib  memastikan  setiap  anak memperoleh  hak  pendidikan  yang  layak tanpa  adanya  diskriminasi  dalam  segi apapun baik ras, gender, kondisi ekonomi, keterbatasan  fisik/mental,  bahkan  ketika seorang  anak  berhadapan  (berkonflik) dengan hukum dan harus hidup di lembaga pemasayarakatan, anak tetap harus mendapatkan haknya atas pendidikan.
Hal  ini  dikarenakan  pada  dasarnya anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum  (ABH)  tetaplah  seorang  anak (manusia)  yang  hak-haknya  dijamin  oleh hukum  nasional  dan  juga  internasional, membutuhkan  pendidikan  dan  pengajaran sebagai  investasi  dalam  menyongsong kehidupan dewasanya demi masa depannya yang lebih baik.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## DAFTAR PUSTAKA
Adminicjr.  (2019,  April  11). Kedepankan Hak  Anak  Pelaku,  Korban,  dan  Saksi:
5  Aspek  Penting  Harus  Diperhatikan . Retrieved  from  INTSTITUTE  FOR CRIMINAL JUSTICE
REFORM: http://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak- pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek penting-harus-diperhatikan/
Analiansyah  dan  Syarifah  Rahmatillah.
(2015).  Perlindungan  Terhadap  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum.
Gender Equality: Internationa Journal of Child and Gender Studies , 51-67. Aprizan,  R.  T.  (2012).  Peran  Pekerja Sosial  Dalam Rehabilitasi  Sosial  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Menurut  UU  No.11  Tahun  2012
Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana
Anak. Arief,  B.  N.  (1998).  B eberapa  Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Bernie, M. (2018, Juni 1). Bagaimana Hak Pendidikan  Anak  yang  Terjerat  Kasus
Hukum? Retrieved from tirto.id:
https://tirto.id/bagaimana-hak-
pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus- hukum-cLvJ Jurnal PKS , 263-278.
Dalimunthe,  A.  H.  (2017).  Pemenuhan Hak  Atas  Pendidikan  Dalam  Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Hukum .
Davies,  D.  (2011).  Child  Development Apractitioner's  Guide  (Third  Edition ed.). New York: The Guilford Press Djalil, D. S. (2015). Rencana Aksi Nasiona Perlindungan Anak 2015-2019. Jakarta: BAPPENAS. Endro  Winarno,  Muhadjir  M.  Darwin, Warsito  Utomo,  Supra  Wimbarti  . (2015). Penerapan Kewenangan Diskresi  Kepolisian  dalam  Pemenuhan
Hak Anak Berhadapan dengan Hukum.
Jurnal PKS , 263-278.
Ferri,  O.  (2016,  Agustus  2). Dirjen  PAS:
Baru  39  Persen  Anak  di  Penjara yang Dapat  Pendidikan .  Retrieved  from
Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2 567069/dirjen-pas-baru-39-persen- anak-di-penjara-yang-dapat- pendidikan?related=dable&utm_expid =.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm _referrer= Gustiawan, B. (2018). Pmenuhan Hak-Hak Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. 1-18.
Hardy, Dr. Stephen. 1997. Law For Social Workers.  Great  Britain:  Cavendish Publishing limited.
Hendrawan,  M.  I.  (2014).  Kinerja  Pekerja Sosial  Dalam  Advokasi  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan  Lembaga  Perlindungan  Anak (YLPA)  Daerah  Istime  Yogyakarta.  1- 13. Kautsari,  M.  M.  (2017).  Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi  Anak  Berhadapan  Hukum di  Balai  Perlindungan  dan  Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta. 1-57. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Michael,  D.  (2016).  Penerapan  Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan  Klas  IA  Tanjung Gusta,  Sumatera  Utara  Ditinjau  Dari
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal Hak Asasi Manusia , 91-103.
Nugroho,  O.  C.  (2017).  Peran  Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal HAM , 161-174.
Perawati.  (2018).  Pemenuhan  Hak  Hukum Anak Berkasus Pencurian. 1-13. Rahayu,  Sri.  (n.d.).  Pemenuhan  Hak  Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang Undang Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan  Negeri  Jambi. Jurnal  Ilmu Hukum , 43-56.
Rumtianing,  I.  (2014).  Kota  Layak  Anak Dalam  Perspektif  Perlindungan  Anak. Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan , 7-23.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Sambas,  Dr.  Nandang.  2013.  Peradilan
Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen  Internasional  Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu
Santrock, J. W. (2009). Child Development  (TwelfthEdition  ed.).
New York: Mc Graw Hill. Setiawan,  H.  H.  (2015).  Pengembangan Model  Alternatif  Menangani  Anak
Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum
Berbasis  Masyarakat  Di  Kelurahan Cipinan  Besar  Utara,  Jakarta  Timur. Sosio Konsepsia , 142-159. Simorangkir,  R.  U.  A.,  Darwis,  R.  S.  & Santoso,  M.  B.  (2016).  Anak  Bukan Orang  Dewasa  Penanganan  Anak Berkonflik  Dengan  Hukum.  Bandung: Unpad Press. Soetedjo,  Wagiati.  2013.  Hukum  Pidana Anak  (Edisi  Revisi).  Bandung:  Refika
Aditama
Stein,  Theodore  J.  2006.  Child  Welfare and  the  Law.  USA:  Child  Welfare
League of America, Ink.
Ward,  T.,  &  Birgden,  A.  (2007).  Human rights and correctional clinical practice.  Elsevier,  12  (Aggresion  and Violent Behavior), 628- 643. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997
Tentang Pengadilan Anak Widari,  T.  M.  (2012).  Pemenuhan  Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan  Anak. Jurnal  Ilmu
Hukum , 28-47.