PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DARAH (STUDI KASUS PADA KABUPATEN ACEH UTARA)
Dy Ilham Satria 1 , Muhammad Ahwal Bobby 2
1,2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh  Lhokseumawe
dyilham@unimal.ac.id
Abstract: This  research  aims  to  empirically  examine  whether  the  presentation  of  local  financial  reports, accessibility of financial report and accountability of local financial management of local finacial information by  the  stakeholders.this  research  was  carried  out  in  Aceh  Utara  local  residence  using  method  to  collect  data through  survey  questionnaire.  They  were  given  for  the  stakeholder  as  a  user  of  local  financial  information which respondents were the member of local legislative and the local Apparatures Working Units (SKPK). By the purposive sampling method, fixed get sample from 5 members of local legislative and 68 members of local Apparatures Working Units. The test and analysis use double linear regression after the reliability test, validity test  andcalssical  assumption  test  were  done.  The  result  of  test  showed  that  the  presentation  of  local  financial reports,  accessibility  of  financial  reports  and  accountability  of  local  financial  management  understanding significant affect to the use of local financial information.
Keywords:  Local  Financial  Report,  accessibility,  accountability  of  local  financial  Management,  Local Financial Information.

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  sektor  publik  yang terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  adalah mengenai  fenomena  kuatnya  tuntutan  penggunaan informasi  keuangan  atas  lembaga-lembaga  publik, baik  di  pemerintah  pusat  maupun  di  pemerintah daerah.  Tuntutan  tersebut  perlu  dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga  perlu  melakukan  pemberian  informasi  kepada publik  yang  didasarkan  atas  pemenuhan  hak-hak publik.  Kurangnya  pemerintah  dalam  memberikan informasi  keuangan  untuk  saat  ini  menyebabkan pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  berupa laporan  keuangan  belum  sepenuhnya  mempunyai akses  yang  memudahkan  masyarakat  dalam mendapatkan  informasi  keuangan  daerah.  Hal  ini disebabkan  karena  laporan  tahunan  yang  tidak memuat  semua  informasi  yang  relevan  yang dibutuhakn  oleh  para  pengguna  laporan  keuangan, sehingga  laporan  keuangan  tersebut  bersifat  tidak aksesibel  dan  kurang  lengkap  tersebut  secara
mudah dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.
Menurut  Sanjaya,  dkk  (2014)  penggunaan informasi  laporan  keuangan  daerah  berkaitan dengan  penilaian  para  pengguna  laporan  keuangan daerah  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi setiap  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh pemerintah. Untuk memuaskan pengguna informasi keuangan  ,  sangat  perlu  dilakukan  upaya  untuk menggali  apa  saja  informasi-informasi  yang dibutuhkan  oleh  pengguna  laporan  keuangan daerah.
Dalam  hal  ini,  fenomena  yang  terjadi  pada Kabupaten  Aceh  Utara  adalah  Pemerintah  Daerah belum sepenuhnya memberikan informasi keuangan yang akuntabel, hal ini dikarenakan oleh beberapa  fenomena  akuntabilitas  yang  terjadi, diantaranya  berdasarkan  data  yang  dikutip  dari BPK RI Perwakilan Aceh bahwa laporan keuangan pada  tahun  2014  menunjukkan  masih  terdapatnya kelamahan-kelemahan  pada  sistem  pengendalian intern  dan  ketidaksesuaian  terhadap  perundang- undangan. Pada tahun 2016 BPK juga
mendapatkan beberapa permasalahan yaitu, penatausahaan aset tetap belum memadai, pengelolaan  investasi  nonpermanent-dana  bergilir belum memadai dan kesalahan dalam penganggaran  pada  tujuh  SKPK  senilai  Rp.24,14 milyar.
Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan  masalah  yaitu  apakah  penyajian  laporan keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan dan  akuntablitas  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah pada  Kabupaten  Aceh  Utara.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  penyajian laporan  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah pada Kabupaten Aceh Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)
Pembuatan  laporan  keuangan  daerah  bertujuan untuk  memberi  informasi  keuangan  yang  berguna untuk  pembuatan  keputusan  ekonomi,  sosial, politik  dan  juga  laporan  akuntabilitas  itu  sendiri. Selain  tujuan  tersebut,  tujuan  yang  lebih  penting dalam  pelaporan  itu  adalah  kepuasan  pengguna informasi  (Ramadhani,  2014).  Menurut  Saputra (2012)  Penggunaan  informasi  keuangan  daerah berkaitan  dengan  penilaian  para  pengguna  laporan keuangan  daerah  terhadap  akuntabilitas  dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.
Terdapat  beberapa  kelompok  utama  pengguna laporan  keuangan  pemerintah  dalam  pernyataan PSAP  No.  1  alinea  36  (PP  No.  71  tahun  2010), meliputi :
1. Masyarakat
2. Para  wakil  rakyat  dan  lembaga  pengawas  dan lembaga pemeriksa
3. Pihak  yang  memberi  atau  berperan  dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X 1 ) Dalam  pernyataan  PP  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  bahwa laporan  keuangan merupakan  laporan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan.
Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan representasi  terstruktur  posisi  keuangan  akibat transaksi  yang  dilakukan.  Laporan  keuangan organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen penting  untuk  menciptakan  akuntabilitas  sektor publik.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen  sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah laporan keuangan (Mardiasmo (2002:  50).  Laporan  keuangan  disusun  untuk menyediakan  informasi  yang  relevan  mengenai posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama  satu periode  pelaporan  (PP  No.  71  Tahun  2010). Menurut  Sande  (2013)  terdapat  4  indikator karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  No.  01  alinea  14,  (Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  )  dinyatakan  bahwa komponen-komponen  yang terdapat dalam satu  set laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan anggaran  dan  laporan  finansial,  sehingga  seluruh komponen menjadi sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 2 ) Pengertian  aksesibilitas  dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  adalah  hal  yang  dapat  dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Sanjaya, dkk (2014) mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan  merupakan  kemudahan  bagi  seseorang untuk  memperoleh  informasi  mengenai  laporan keuangan.  Penggunaan  informasi  keuangan  yang efektif  tergantung  kepada  akses  public  laporan keuangan  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami.  Pada dasarnya  masyarakat  memiliki  hak  dasar  terhadap pemerintah  yaitu  salah  satunya  hak  untuk  diberi infromasi  yang  meliputi  hak  untuk  diberi penjelasan  secara  terbuka  atas  permasalahan- permasalahan  tertentu  yang  menjadi  perdebatan publik.  laporan  keuangan  pemerintah  merupakan hak  publik  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dengan  demikian  indikator  yang  terdapat  pada aksesibilitas  laporan  keuangan  diantaranya  (Sande (2013):
a. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
b. Kemudahan, yaitu pemerintah harus
memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
c. Accessible, yaitu  masyarakat  dapat  mengakses laporan  keuangan  pemerintah  daerah  melalui internet (website).
Menurut  Riayani  (2014)  ada  beberapa  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  aksesibilitas  laporan keuangan daerah antara lain:
a. Ketersediaan informasi laporan keuangan. Hal  yang  paling  utama  dalam  aksesibilitas laporan keuanagn daerah yaitu adanya laporan keuanagn itu sendiri. Laporan keuangan dibuat sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Adanya laporan keuangan dapat membantu pihak yang membutuhkan  untuk  membuat  keputusan ekonomi yang bersifat financial.
b. Kualitas informasi laporan keuangan.
c. Media publikasi laporan keuangan.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (X 3 )
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  keuangan  daerah adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut.  Sedangkan pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksaan, penatausahaan,  palaporan,  pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Asas  umum  pengelolaan  keuangan  daerah yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  4  tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, berisi:
a. Keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat pada  Peraturan  Perundang-Undangan,  efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan bertanggungjawab  engan  memperhatikan  asas keadilan,  kepatuhan  dan  manfaat  untuk masyarakat.
b. Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan dalam  suatu  sitem  yang  terintegritasi  yang diwujudkan  dalam  APBD  yang  setiap  tahun ditetapkan dengan paraturan daerah.
Menurut  Zeyn  (2011)  terdapat  beberapa indikator  yang  terdapat  dalam  akuntabilitas keuangan, yaitu:
a. Perumusan rencana keuangan (Proses penganggaran),  yaitu  pengajuan  anggaran sesuai  dengan  prinsip-prinsip  penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku, pendekatan  penganggaran  terpadu  dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dan pengajuan anggaran  telah  disertai  dengan  kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran.
b. Pelaksanaan  dan  pembiayaan  kegiatan,  yaitu pelaksanaan  belanja  daerah  didasarkan  pada prinsip  hemat,  tidak  mewah,  efektif,  efesien, dan  adanya  sumber  pembiayaan  yang  jelas demi kelancaran kegiatan.
c. Melakukan  evaluasi  atas  kinerja  keuangan, yaitu  kewajaran  penghitungan  capaian  kinerja keuangan  dan  evaluasi  pencapaian  kinerja yang  dilakukan  menggunakan  standar-standar yang telah ditetapkan.
d. Pelaksanaan pelaporan keuangan, yaitu penyelenggaraan  akuntansi,  laporan  keuangan disampaikan  kepada  daerah  melalui  PPKD selambat-lambatnya  2  bulan  setelah  tahun anggaran  berakhir,  laporan  keuangan  disusun berdasarkan  standar  akuntansi  Pemerintahan dan adanya analisis atas laporan keuangan.
Dalam  pelaksanaan  akuntabilitas  dilingkungan instansi  pemerintah,  perlu  diperhatikan  antara  lain (Halim dan Iqbal (2012):
a. Harus  ada  komitmen  dari  pimpinan  dan seluruh staf instansi akuntabel.
b. Merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan  sumber  daya  “konsisten”  dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Dapat  menunjukkan tingkat pencapaian  tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
d. Jujur, obyektif, transparan.
Hubungan Antar Variabel Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Penggunaan
Informasi

## Keuangan Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2004:  31)  Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik  harus  mampu menyediakan  informasi  keuangan  yang  diperlukan secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu,  dan  dapat dipercaya.  Menurut  Sande  (2013)  Pemerintah daerah  harus  bisa  menyusun  laporan  keuangan sesuai  standar  akuntansi  yang  diterima  mum  dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan  yang  ada  dan  akan  disajikan  dengan lengkap  dan  jujur  dalam  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Hubungan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan dengan Penggunaan Informasi
Laporan Keuangan Daerah Menurut Sande (2013) pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para penggunaa  laporan  keuangan.  apalah  artinya menyajikan  laporan  keuangan  dengan  baik  tapi tidak  memberikan  kemudahan  akses  bagi  para pengguna  laporan  keuangan,  maka  usaha  untuk menciptakan  akuntabilitas  keuangan  daerah  tidak akan  berjalan  dengan  baik.  Pemerintah  daerah harus  mampu  memberikan  kemudahan  akses  bagi para  pengguna  laporan  keuangan,  tidak  hanya kepada  legislative  dan  badan  pengawasan  tetapi juga  kepada  msyarakat  yang  telah  memberikan kepercayaan  keapda  pemerintah  daerah  untuk mengelola dana publik.

## Hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah
Menurut Sande (2013)
akuntabilitas
pengelolaan keuangan
daerah
merupakan pertanggungjawaban
mengenai
integritas
keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban  ini  adalah  laporan  keuangan dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan  uraian  hubungan  antar  variabel diatas  maka  dapat  dilihat  pada  gambar  2  dibawah ini:

## Gambar 2 Kerangka Konseptual

## Uji t
Uji t
H 1
H 2 H 3 U Uji F

## Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  maka hipotesis  yang  peneliti  ajukan  adalah  sebagai berikut:
H 1 :  Penyajian    laporan    keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  penggunaan  informasi keuangan daerah.
H 2 : Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh  terhadap  penggunaan  informasi keuangan daerah.
H 3 :  Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  penggunaan  informasi keuangan daerah.
H 4 : Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  penggunaan  informasi keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian
Objek  penelitian  ini  adalah  mengkaji  secara dalam tentang pengaruh penyajian laporan keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan daerah  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan
Penyajian Laporan Keungan Daerah (X 1 )
Aksesibilitas Laporan
Keuangan (X 2 ) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X 3 ) Penggunaan Informasi Keuangan
Daerah (Y)
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018
daerah  pada  kantor  DPRK  Aceh  Utara  dan  SKPK Aceh Utara.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah,  anggota  DPRK sebanyak 45 orang dan SKPK sebanyak 34 kantor. Sampel yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang  representative  sesuai  dengan  kriteria  yang ditentukan.  Kriteria  tersebut  ditentukan  sebagai berikut:
1. Anggota  DPRK  yang  dipilih  adalah  anggota yang  terlibat  langsung  dalam  penyusunan anggaran, yaitu ketua/wakil/sektretaris masing- masing  komisi  DPRK.  Dengan  demikian jumlah  sampel  anggota  DPRK  Aceh  Utara yang  termasuk  kedalam  kriteria  tersebut berjumlah 5 orang.
2. Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten  (SKPK) Aceh  Utara  masing-masing  akan  diambil  2 orang sebagai responden pada bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan disetiap  masing-masing  SKPK  Aceh  Utara. Dengan  demikian  jumlah  sampel  SKPK  Aceh Utara  yang termasuk  kedalam kriteria tersebut berjumlah 68 orang.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  yaitu  data  yang  berasal  dari sumber  asli  atau  pertama.  Sumber  data  dalam penelitian ini adalah  berasal  dari  responden  yang penulis    gunakan,    yaitu    anggota    DPRK  Aceh Utara dan  SKPK Aceh Utara.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data adalah  metode  dokumentasi  dan  metode  survei, dengan  menggunakan  teknik  kuisioner  yang merupakan  daftar  pertanyaan  terstruktur  yang ditujukan kepada sampel.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
a. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y)
Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk  memberi  informasi  keuangan  yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial,  politik  dan  juga  laporan  akuntabilitas itu  sendiri.  Selain  tujuan  tersebut,  tujuan  yang lebih  penting  dalam  pelaporan  itu  adalah kepuasan  pengguna  informasi    (Ramadhani
(2014).  Variabel  ini  diukur  dengan  indikator transparansi pengelolaan  keuangan daerah dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah (Ramadhani (2014).
b. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X 1 )
Dalam  pernyataan  PP  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  bahwa laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang berstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan. Variabel ini diukur dengan 4 indikator  yaitu:  Relevan  (Memiliki  Manfaat umpan  balik,  tepat  waktu,  memiliki  manfaat prediktif,  dan  lengkap),  Andal  (Penyajian jujur,  dapat  diverifikasi,  netralitas),  dapat dibandingkan  dan  dapat  dipahami.  (Sande (2013).
c. Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 3 )
Aksesibilitas  laporan    keuangan  merupakan kemudahan  bagi  seseorang  untuk  memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Sanjaya,  dkk  (2014).  Variabel  ini  diukur dengan  indikator  terbuka  dimedia  massa, mudah  diakses  dan  ketersediaan  informasi (Sande (2013).
d. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (X 3 ) Pengelolaan keuangan daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksaan, penatausahaan, palaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan  keuangan  daerah  (PP  No.  58 Tahun  2005).  Variabel  ini  diukur  dengan indikator perumusan rencana, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja  keuangan,  dan  pelaksanaan  pelaporan keuangan. (Zeyn (2011).

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  dalam  penelitian  ini menngunakan Uji Kualitas Data yang pengukurannya menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas,  metode  Uji  Asumsi  Klasik  yang pengukurannya  menggunakan  Uji  Normalitas,  Uji Autokorelasi,  Uji  Multikolinieritas,  dan  metode Analisis Regresi Linear Berganda, dengan persamaan regresi sebagai barikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Keterangan:
Y    =  Penggunaan  Informasi  Keuangan
Daerah a   = Konstanta b 1 , b 2 , b 3 = Koefisien regresi X 1 =  Penyajian  Laporan  Keuangan Daerah
X 2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan X 3 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah e    = variabel pengganggu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Uji Kualitas Data Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  membuktikan sejauh  mana data  yang terdapat di kuesioner dapat mengukur  tingkat  ke  validitasan  suatu  kuisioner. Suatu  kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan pada  kuisioner  mampu  untuk  mengungkapkan sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut (Ikhsan  dkk.2014:  158).  Kriteria  pengujian  adalah sebagai berikut:
1. Jika  r hitung ≥  r tabel (uji  2  sisi  dengan  sig.  0,05) maka  instrumen  atau  item-item  pertanyaan berkolerasi  signifikan  terhadap  skor  total (dinyatakan valid).
2. Jika  r hitung <  r tabel (uji  2  sisi  dengan  sig.  0,05) maka  instrumen  atau  item-item  pertanyaan tidak  berkolerasi  signifikan  terhadap  skor  total (dinyatakan tidak valid).
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Pernyataan Nilai r hitung Nilai r tabel Kriteria Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) X1Q1 0,591 0,2303 Valid X1Q2 0,497 0,2303 Valid X1Q3 0,575 0,2303 Valid X1Q4 0,457 0,2303 Valid X1Q5 0,583 0,2303 Valid X1Q6 0,524 0,2303 Valid X1Q7 0,425 0,2303 Valid X1Q8 0,438 0,2303 Valid Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) X2Q1 0,408 0,2303 Valid X2Q2 0,388 0,2303 Valid X2Q3 0,644 0,2303 Valid Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) X3Q1 0,468 0,2303 Valid X3Q2 0,627 0,2303 Valid
X3Q3 0,570 0,2303 Valid X3Q4 0,496 0,2303 Valid X3Q5 0,538 0,2303 Valid X3Q6 0,524 0,2303 Valid X3Q7 0,645 0,2303 Valid X3Q8 0,380 0,2303 Valid X3Q9 0,328 0,2303 Valid X3Q10 0,326 0,2303 Valid Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Y) Y1Q1 0,348 0,2303 Valid Y1Q2 0,409 0,2303 Valid Y1Q3 0,278 0,2303 Valid Y1Q4 0,497 0,2303 Valid Y1Q5 0,669 0,2303 Valid Y1Q6 0,531 0,2303 Valid Y1Q7 0,480 0,2303 Valid Y1Q8 0,580 0,2303 Valid Y1Q9 0,661 0,2303 Valid Y1Q10 0,293 0,2303 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, 2018

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  alat  untuk  mengukur suatu  kuesioner  yang  merupakan  indikator  dari variabel.  Suatu  variabel  dikatakan  realiabel  jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. Tabel 2
Reliabilitas Indikator Variabel Penelitian (Alpha) N o Variab el Jumlah pernyata an Nilai Alph a Keterang an 1 Penggu naan Informa si Keuang an Daearah (Y) 10 0,777 Reliabel 2 Penyaji an
Laporan
Keuang an Daerah (X 1 ) 8 0,792 Reliabel 3 Aksesib ilitas Laporan Keuang 3 0,658 Reliabel
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018
an (X 2 )
4 Akunta bilitas Pengelo laan Keuang
an
Daerah (X 3 ) 10 0,810 Reliabel
Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi,  variabel  terikat (dependet) dan  variabel (independent) memiliki  distribusi normal.  Model  regresi  yang  baik  adalah    jika distribusi  data  normal  atau  mendekati  Uji Normalitas  Data.  Uji  normalitas  juga  dapat dideteksi  dengan  analisis  melalui  uji kolmogrov smirnov (K-s)  menggunakan  pengungkapan  bahwa ketentuan  uji kolmogrov  smirnov jika  nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari  0,05  maka  data  tersebut  tidak  berdistribusi normal.

## Gambar 1 Normal p-plot
Selain uji normal probability plot, uji normalitas dalam  penelitian  ini  juga  dapat  diuji  dengan menggunakan  uji  kolmogorov-smirnov  sebagai berikut:

## Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  menguji apakah  pada  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi  antar  variabel  independen.  Jika  terjadi korelasi,  maka  terdapat  problem  multikolinieritas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara  variabel  independen.  Salah  satu  cara mendeteksi  multikolinieritas  menurut  Ghozali (2005:  17)  dapat  dilihat  dai  nilai  tolerance  dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai VIF kurang  dari  10  dan  nilai tolerance lebih  dari  0,10 menunjukkan  bahwa  korelasi  antar  variabel independen  masih  bisa  ditolerir  atau  tidak  terjadi multikolinearitas (Ikhsan dkk.2014: 187).

## Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Penyajian Laporan Keuangan .672 1.488 Aksesibilitas Laporan Keuangan .954 1.048 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan .690 1.450
a.  Dependent  Variable:  Penggunaan  Informasi Laporan Keuangan Daerah Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji  apakah dalam  model  regresi  linier  ada  korelasi  antara kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  Pada  penelitian  ini  untuk  menguji ada  tidaknya  gejala  autokorelasi  menggunakan  uji Durbin-Watson (DW test ). Pengambilan keputusan untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  ada tidaknya  terjadi  autokerelasi  dalam  penelitian  ini menggunakan  uji  Durbin  Watson  (DW)  dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut :
Pengambilan Keputusan Autokorelasi DW
Kesimpulan Kurang Dari 1,10 Terdapat Autokorelasi Diantara 1,10 – 1,54 Tanpa Kesimpulan Diantara 1,54 – 2,46 Tidak Ada Autokorelasi Diantara 2,46 – 2,90 Tanpa Kesimpulan Lebih Dari 2,90
Terdapat Autokorelasi
Sumber  :  Winarno  (2009)  dalam  Maulana  Zikri (2016)
Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e Durbin- Watson 1 .769 a .592 .574  .23928 1.642
a.
Predictors: (Constant), Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  daerah,  Aksesibilitas Laporan Keuangan , Penyajian Laporan Keuangan daerah

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 73 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation .23424307 Most Extreme Differences Absolute .098 Positive .089 Negative -.098 Kolmogorov-Smirnov Z .840 Asymp. Sig. (2-tailed) .481
a. Test distribution is Normal.
Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e Durbin- Watson 1 .769 a .592 .574  .23928 1.642
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  daerah,  Aksesibilitas Laporan Keuangan , Penyajian Laporan Keuangan daerah
b.  Dependent  Variable:  Penggunaan  Informasi Keuangan daerah
Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018

## Analisis Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen.
Tabel 6 Hasil Regresi Linear Berganda Model Unstandardize d Coefficients Standardize d Coefficient s B Std. Error Beta 1  (Constant) .504  .398 Penyajian  Laporan Keuangan daerah .293  .089 .310 Aksesibilitas Laporan Keuangan .113  .051 .174 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah .495  .092 .496
a.  Dependent  Variable:  Penggunaan  Informasi Laporan Keuangan daerah
Sumber : Hasil penelitian, data diolah 2018
Berdasarkan  hasil output SPSS  16.0,  dapat diperoleh a = 0,504, b 1 = 0,293, b 2 = 0,113 dan b 3 = 0,495, sehingga diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y= 0,504 + 0,293 X 1 + 0,113 X 2 + 0,495 X 3 + e
Berdasarkan  pengolahan  data  pada  tabel  6 diatas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  dari  masing- masing variabel dan konstanta dalam penelitian ini adalah  koefisien  X 1 sebesar  0,293,  koefisien  X 2
sebesar  0,113,  koefisien  X 3 sebesar  0,495  dan konstanta 0,504. Dari hasil analisis menunjukkan:
1. Nilai  konstanta  menunjukkan  nilai  sebesar 0,504,  artinya  jika  nilai  variabel  independen  0 (nol) maka nilai variabel dependen (Y) bernilai 0,504.
2. Nilai variabel X 1 menunjukkan tanda positif di nilai  0,293,  artinya  setiap  kenaikan  1%  nilai variabel  X 1 akan  menaikan  nilai  variabel  Y sebesar 0,293.
3. Nilai  variabel  X 2 juga  menunjukkan  tanda positif  di  nilai  0,113,  artinya  setiap  kenaikan 1%  nilai  variabel  X 2 akan  menaikan  nilai variabel Y sebesar 0,113.
4. Nilai  variabel  X 3 juga  menunjukkan  tanda positif  di  nilai  0,495,  artinya  setiap  kenaikan 1%  nilai  variabel  X 3 akan  menaikkan  nilai variabel Y sebesar 0,495.

## Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji Statistik t)
Menurut  (Ikhsan  at.al.  214:163  )  Uji  statistik  t digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh sebuah  variabel  independen  secara  individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.Tingkat  kepercayaan  untuk  pengujian hipotesis  adalah  95%  atau  (α)  =  0,05  (5%).  Jika nilai  t hitung >  t tabel dengan  signifikansi  0,05,  dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependen  atau  dapat  dilakukan  dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05.
Tabel 7
Hasil Uji t
Model
Unstandardiz ed Coefficients
Standardiz ed Coefficient s t
Sig . B Std. Error  Beta 1 (Constant) .504 .398 1.26 7 .20 9 Penyajian Laporan Keuangan daerah .293 .089 .310 3.30 9 .00 1 Aksesibilita s  Laporan Keuangan .113 .051 .174 2.21 3 .03 0
Akuntabilit as Pengelolaa n Keuangan daerah .495 .092 .496 5.36 0 .00 0 a.  Dependent  Variable:  Penggunaan
Informasi Laporan Keuangan daerah Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018
Dari  tabel  7  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai t hitung untuk  penyajian  laporan  keuangan  daerah (X 1 )  sebesar  3.309,  aksesibilitas  laporan  keuangan (X 2 )  sebesar  2.213  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  (X 3 )  sebesar  5.360.  pengujian hipotesis dengan uji t dilakukan dengan membandingkan  antara  t hitung dengan  t tabel sebagai berikut:
a. Pembuktian Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah
(X 1 )
Dapat  dilihat  bahwa  penyajian  laporan keuangan  daerah  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  3.309  >  1,994  dengan  nilai  signifikansi 0,01  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penyajian  laporan  keuangan  daerah  (X 1 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  penggunaan informasi keuangan daerah (Y) sehingga dapat disimpulkan H1 diterima.
b. Pembuktian Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X 2 ) Dapat  dilihat  bahwa  aksesibilitas  laporan keuangan  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu 2.213 > 1,994 dengan nilai signifikansi 0,03 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan  keuangan  (X 2 )  berpengaruh  signifikan terhadap  penggunaan  informasi  keuangan daerah  (Y)  sehingga  dapat  disimpulkan  H2 diterima.
c. Pembuktian Hasil Pengujian
Hipotesis
Variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah (X 3 )
Dapat  dilihat  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  5.360  dengan  nilai  signifikansi  0,00  < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah (X 3 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  penggunaan informasi keuangan daerah (Y) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

## Uji Simultan (Uji Statistik F)
Menurut  (Ikhsan  et.al.  214:163)    Uji  F digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel- variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Derajat kepercayaan  yang  digunakan  adalah  0,05.  Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F  menurut  tabel  maka  hipotesis  alternatif,  yang menyatakan  bahwa  semua  variabel  independen secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen.
Tabel 8 Hasil Uji F Model Sum of Square s df Mean Square F Sig. 1  Regress ion 5.730 3 1.910 33.360  .000 a Residua l 3.951 69 .057 Total 9.681 72 a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  daerah  ,  Aksesibilitas
Laporan Keuangan , Penyajian Laporan Keuangan
daerah
b. Dependent Variable: Penggunaan Informasi Laporan Keuangan daerah
Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018
Hasil  uji  hipotesis  4  dapat  dilihat  pada  tabel  8, nilai  F hitung >  F tabel yaitu  33.360  >  2,74  dengan tingkat  signifikansi  0,00  <  0,05.  Hal  ini  berarti secara  simultan  menerima  H4  bahwa  penyajian laporan  keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan keuangan  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen  (Y), sedangkan sisanya di jelaskan oleh variabel lain di luar model.
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018
Tabel 9
Hasil Koefisien determinasi (R- Square atau R 2 ) Mode l R R Squar e Adjuste d R Square Std. Error of the Estimat e Durbin- Watson 1 .769 a .592 .574  .23928 1.642
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas
Pengelolaan  Keuangan  daerah,  Aksesibilitas Laporan Keuangan , Penyajian Laporan Keuangan daerah
b.  Dependent  Variable:  Penggunaan  Informasi Keuangan daerah Sumber: Hasil penelitian, data diolah 2018
Berdasarkan
hasil
pengujian diatas menunjukkan  besarnya  koefisien  korelasi  (R), koefisien  determinasi  (R square ),  dan  koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) . Berdasarkan tabel model summary di atas diperoleh bahwa  nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,769. Ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan  daerah,  aksesibilitas  laporan  keuangan, dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah terhadap  penggunaan  infromasi  keuangan  daerah mempunyai  hubungan  yang  kuat.  Hasil  pada  tabel di  atas  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien determinasi  ( R  Square )  sebesar  0,592  dan  nilai koefisien  determinasi  yang  sudah  disesuaikan ( Adjusted R Square ) adalah 0,574.
Hal  ini  berarti  57.4%  variasi  dari  penggunaan infromasi  keuangan  daerah  dapat  dijelaskan  oleh variasi  independen  (penyajian  laporan  keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah). Sedangkan sisanya 42,6% (100%-57,4%) dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  disertakan dalam penelitian ini.

## Hasil Pembahasan
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap  Penggunaan  Informasi  keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penyajian laporan  keuangan  daerah  berpangaruh  terhadap penggunaan  informasi  keuangan  daerah  karena dengan  terwujudnya  laporan  keuangan  yang  baik dan  berstruktur  yang  lakukan  oleh  Pemerintah Daerah  maka  akan  baik  pula  bagi  penggunaan informasi  keuangan  daerah.  Penyajian  laporan keuangan  yang  berkualitas  adalah  laporan  yang
diharapkan bagi semua pengguna laporan keuangan daerah,  untuk  dapat  memenuhi  kualitas  yang tersebut adalah diperlukannya karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  diantara  yaitu  relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan terhadap  Penggunaan  Informasi  keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitan  maka  aksesibilitas laporan keuangan berpangaruh terhadap penggunaan  informasi  keuangan  daerah  karena Tingginya  aksesibilitas  laporan  keuangan  maka akan  menigkatkan  penggunaan  laporan  keuangan, artinya  bahwa  penggunaan  informasi  keuangan daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh  akses  laporan  keuangan  yang  akuntabel  dan transparan.
Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah terhadap Penggunaan
Informasi keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap  penggunaan  informasi  keuangan  daerah karena  Semakin  akuntabel  pengelolaan  keuangan daerah,  maka  semakin  baik  pula  penggunaan informasi  keuangan  daerah,  karena  akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus pemerintah lakukan dalam memenuhi kepuasan para pengguna keuangan daerah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  daerah  merupakn  sesuatu  yang  penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan  keuangan  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengaruh Penyajian Laporan
Keuangan
Daerah,  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah terhadap  Penggunaan  Informasi  keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  penyajian Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan  Keuangan  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  terhadap  Penggunaan  Informasi keuangan  Daerah  karena  Akuntabilitas  merupakan pertanggunjawaban  pemerintah  dalam  mengelola keuangan  daerah.  Dengan  pemerintah  mengelola keuangan daerah dengan akuntabel dan transparan, itu  akan  berdampak  bagi  baik  bagi  penggeunaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penyajian  laporan  keuangan  daerah  memiliki nilai  t hitung >  t tabel yaitu  3.309  >  1,994  dengan nilai  signifikansi  0,01  <  0,05,  sehingga penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Aksesibilitas  laporan  keuangan  memiliki  nilai t hitung >  t tabel yaitu  2.213  >  1,994  dengan  nilai signifikansi 0,03 < 0,05, sehingga aksesibilitas laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan terhadap  penggunaan  informasi  keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh terhadap  penggunaan  informasi  keuangan daerah.
3. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah memiliki  nilai  t hitung >  t tabel yaitu  5.360  dengan nilai  signifikansi  0,00  <  0,05.  Sehingga akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
4. Penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah memiliki nilai F hitung > F tabel yaitu 33.360 > 2,74 dengan tingkat signifikansi 0,00 < 0,05. Hal ini berarti  secara  simultan  bahwa  penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap  penggunaan  informasi  keuangan daerah.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  ada,  penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Untuk penelitian
selanjutnya dapat menambahkan  atau  memperluas  populasi maupun  sampel  penelitian.  Terutama  untuk sampel  yang  mewakili  masyarakat  dan  juga yang mewakili pihak Anggota Dewan.
2. Untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  dilakukan dengan  berbagai  macam  metode  pengambilan data,  seperti  wawancara  langsung,  metode survey lapangan, dan lain-lain.
3. Penelitian  ini  hanya  meninjau  penggunaan informasi  keuangan  daerah  Kabupaten  Aceh Utara dari aspek laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas saja, untuk penelitian selanjutnya dapat  pula  ditambahkan  atau  diganti  variabel lainnya  seperti  transparansi,  sumber  daya manusia dan lainnya yang mampu membuktikan  praktik  penggunaan  informasi keuangan daerah dan perwujudan akuntabilitasnya oleh pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandariy,  Himmah  (2011). Pengaruh  Penyajian Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas Laporan
Keuangan Terhadap  Penggunaan  Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas) . Skripsi Akuntansi.
Universitas Diponerogo. Semarang.
Fauziah,  Miftahul  Reza.  (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu  dan Riset Akuntansi, Vol 6, Hal 3-7
Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis
Multivariate dengan program SPSS .
Universitas Diponogoro. Semarang.
Governmental Accounting Standards Board (1999).
Tujuan dan Fungsi
Laporan
Keuangan Sektor Publik . Halim,  Abdul dan Iqbal, Muhammad. (2010). Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Hehanussa,  Salomi  J.  (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon . 2nd Cbam , Vol.2,  No 1. Hal. 82
Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018
http://bandaaceh.bpk.go.id.  Opini  untuk  LKPD Kabupaten  Aceh  Utara  TA  2014  dan 2016.  Harian  BPK  RI  perwakilan Provinsi  Aceh  5  November  2017. Diunduh 10 November 2017. http://acehutara.go.id http://riayanikusuma.wordpress.com/2014/04/30/la poran-keuanagn-transparan- melindungi-investor-dan- meningkatkan-kualitas-pasar/.  Laporan Keuangan  Daerah.  diunduh  tanggal  5 November 2017. Mahmudi.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Ed.  II;  Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik .
Andi, Yogyakarta
,  (2002) Pengawasan,  Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi, Yogyakarta. ,  (2004). Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. .
Andi, Yogyakarta.
Mulia, Waode alnur. (2016). Pengaruh Penyajian
Laporan  Keuangan  Daerah  dan
Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Skripsi Akuntansi.
UIN Alauddin. Makassar. Mulyana,  Budi.  (2006). Pengaruh  Penyajian
Neraca  Daerah  dan  Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal  Akuntansi Pemerintahan . Vol.2, No. 1, Hal 1-21.
Modo,  Saerang  dan  Agus  Tony  Pupotro. Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Akuntansi.
Hal 17-19.
Nordiawan,
Deddi.
(2010). Akuntansi
SektorPublik . Salemba Empat, Jakarta.
Ramadhani,  Taufik  dan  Lila  Anggraini.  (2014).
Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan  Daerah  Dan  Aksesibilitas Terhadap  Penggunaan  Informasi
Keuangan  Daerah  (Study  Pada
Provinsi  Riau) .  Jom  Fekon,  Vol.  1, No. 2, Hal 1-15 Republik  Indonesia.  (2004). Peraturan  Pemerintah RI  Nomor  24  Tahun  2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah .
.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004. Tentang  Perimbangan antara  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah .
.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 . Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri    Nomor  13  Tahun  2006.
Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah . .  (2008).  Qanun  Kabupaten  Aceh  Utara
Nomor  6  Tahun  2008. Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
.  (2008). Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri    Nomor  4  Tahun  2008.
Tentang Pedoman Pelaksanaan
Review  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah .
.  (2008).  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008. Tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
.  (2010). Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010 .  Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah .
.  (2014). Undang-Undang    Nomor  23
Tahun  2014. Tentang Pemerintah Daerah .
Rohman,  Abdul.  (2009). Aksesibilitas,  Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan  Daerah  (Studi  pada  Kota dan Kabupaten Tegal) . Jurnal
Akuntansi . Tahun  XIII.  No.03,  Hal
252-264
Sande,  Peggy.  (2013). Pengaruh  Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Daerah . Jurnal  Akuntansi ,
Vol. 1. No. 1. Hal 11-16
Sanjaya,  Sujana  dan  Ni  Luh  Gede  Erni
Sulindawati. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah  Dan  Aksesibilitas  Terhadap
Penggunaan  Informasi  Keuangan Daerah  (Studi  Pada  satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng) . e-Journal Vol.  2,  No.  1. Hal. 1-12 Saputra,  Ardi  Rahmawan.  (2012). Kajian Penggunaan  Informasi  Keuangan Daerah .  Accounting  Analysis  Journal.
Vol 1. No. 2, Hal. 1-6
Sari, Embun Widya. (2017).
Pengaruh Pengendalian Intern, Penyajian Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan. JOM Fekom, Vol 4 No. 1, Hal 571-578 Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mix Methods ) . Cet. 1. Bandung: Alfabeta. Sukmanigrum.  (2012). Analisis  Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. Skrikpsi Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Wilopo,  Indra  Agung.  (2017). Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi
Informasi Keuangan Daerah melalui Website  di  Yogyakarta. Vol  VII,  No 1, Hal. 61-78 Zeyn,  Elvira  (2011), Pengaruh  Penerapan Good
Governance dan  Standar  Akuntansi
Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan , Vol 10, No
1, Hal 58.