## Perjanjian Kerjasama Antara PT. Outsource  Indonesia Dengan PT. Cobra Jaya Mandiri
Sabrina Vidya Wibowo, Edith Ratna M.S., Irma Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : sabrinavidyawibowo@gmail.com

## Abstract
Modern  contracts  today  there  are  many  businesses  who  want  the  contract  to  be  made  practical including by termination so  as  not  to  spend a lot of time, this research  aims to  know and analyze about  the  cancellation  of  unilateral  agreements  and  arrangements  for  the  protection  of  workers  / workers  in  Indonesia,  the  method  used  in  this  research  is  juridical  normative,  the  results  of  this study, first, the waiver of Article 1266 and Article 1267 can not be done "simultaneously because in the event of cancellation of the contract then the right to demand both cancellation, "compensation and  fines  become  lost  by  the  addition  of  Article  1267  itself;  second,  the  government  must participate  in  regulating  labor  issues  through  statutory  instruments  to  protect  workers;  the  first conclusion, the waiver clause of Article 1266 of the Civil Code is soyogyanya acceptable as part of the will and commitment of the parties in setting the burden of obligations in the implementation of contracts.,  second,  the  Manpower  Law,  and  other  regulations  relating  to  workers  /  labor  is considered to have provided sufficient protection, although in practice there is still often a refusal to back down with the real rules;

## keywords: agreement; employment agreement; outsourcing

## Abstrak
Kontrak yang dibuat secara modern saat ini terdapat banyak pelaku usaha yang menginginkan agar kontrak  dibuat  praktis  termasuk  dengan  cara  pengakhirannya  agar  tidak  mengeluarkan  banyak waktu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tentang  pembatalan  perjanjian sepihak dan pengaturan perlindungan pekerja / buruh di  Indonesia, metode  yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  yuridis  normative.    Hasil  dari  penelitian  ini  pengesampingan  Pasal  1266  dan Pasal  1267  tidak  dapat  dilakukan ” secara  bersamaan  karena  dalam  hal  terjadi  pembatalan  kontrak maka  hak  untuk  menuntut  baik  pembatalan, ” ganti  rugi  dan  denda  menjadi  hilang  dengan  telah disampinginya  Pasal  1267  itu  sendiri.  Pemerintah  harus  turut  serta  mengatur  masalah perburuhan/ketenagakerjaan  melalui  instrumen  Perundang  Undangan  untuk  melindungi  buruh. Adanya  hal  tersebut  berarti  klausul  pengesampingan  Pasal  1266  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  ini  soyogyanya  dapat  diterima  sebagai  bagian  dari  kehendak  serta  komitmen  para  pihak dalam  menetapkan  beban  kewajiban  dalam  pelaksanaan  kontrak  dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan  serta  peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pekerja/buruh  dianggap    telah cukup memberikan perlindungan, walaupun kenyatannya didalam praktek masih sering kali terjadi tolak belakang dengan aturan yang sesungguhnya
Kata kunci: perjanjian; perjanjian kerja; outsourcing

## A. Pendahuluan
Perjanjian menguasai begitu banyak bagian kehidupan sosial kita sampai-sampai kita tidak tahu  berapa  banyak  yang  telah  kita  buat  setiap  harinya  (Shippey,  2004).  Perjajian  dewasa  ini
telah  mengalami  perkembangan  yang  pesat  dimana  para  pelaku  usaha  telah  menjadikan perjanjian  sebagai  pokok  dari  hubungan  hukum  yang  akan  terjalin  dengan  pelaku  usaha  yang lain.
Perjanjian  bersumber  dari  perikatan  yang  diatur  didalam  buku  ke  III  KUHPerdata. Perikatan  adalah  suatu  hubungan  hukum  (mengenai  kekayaan  harta  benda)  antara  dua  orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya  sedangkan lainnya  ini  diwajibkan  untuk  memenuhi  tuntutan  itu  (Subekti,  2003)  oleh  karena  perikatan bersumber  dari  Buku  ke  III  KUHPerdata  maka  kontrak  juga  diatur  didalam  Buku  ke  III KUHPerdata  yang  memiliki  sifat  terbuka  artinya  setiap  orang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian  baik  yang  sudah  diatur  maupun  yang  belum  diatur  oleh Undang-Undang.  Salim  H.S mengatakan  istilah  perjanjian  merupakan  terjemahan  dari  kata overeenkomst  ( Belanda)  atau contract (inggris)  (Hariri,  2011)  atas  kebebasan  setiap  orang  untuk  mengadakan  perjanjian tersebut  dimaknai  secara  luas  oleh  para  pelaku  usaha  yang  menggunakan  perjanjian  dalam kehidupan bisnisnya salah satunya adalah  para pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  bahwa  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum Perdata yang menyatakan :
1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
2. Dalam  hal  yang  demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum  tetapi  pembatalan  harus dimintakan kepada Hakim;
3. Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak  dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian;
4. Jika  syarat  batal  tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan  Hakim  adalah  leluasa  untuk  menurut keadaan  atas  permintaan  si  tergugat  memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk  masih  juga memenuhi kewajibannya jangka waktu  mana namun itu tidak boleh lebih dari sebulan.
Sedangkan  Pasal  1267  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  berisi:  Pihak  yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan,  jika  hal  itu masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut  pembatalan  persetujuan,  dengan penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  terhadap  pasal  tersebut  berlaku  untuk  suatu  perjanjian timbal  balik,  artinya  didalam  perjanjian  terdapat  suatu  prestasi  dan  kontra  prestasi  antara  para pihak  yang  apabila  suatu  syarat  batal  terpenuhi  mengenai  tidak  dipenuhinya  kewajiban  artinya dikarenakan  wanprestasi  maka  untuk  proses  pengakhiran  atau  pembatalannya  melalui  putusan pengadilan.
Pemberlakuan  pengesampingan  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata tersebut, selalu dikaitkan dengan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mana apabila  terdapat  pengesampingan  terhadap  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata
maka  secara  otomatis  pengesampingan  dilakukan  pula  terhadap  Pasal  1267  Kitab  Undang Undang  Hukum  Perdata  yang  merupakan  pasal  tentang  konsekuensi  terhadap  pihak  yang  tidak memenuhi perikatan.
Terhadap  kontrak  yang  dibuat  secara  modern  saat  ini  terdapat  banyak  pelaku  usaha  yang menginginkan  agar  kontrak  dibuat  praktis  termasuk  dengan  cara  pengakhirannya  agar  tidak mengeluarkan  banyak  waktu,  tenaga  pikiran  dan  tentu  saja  biaya,  oleh  karenanya  para  pihak biasanya  membuat  suatu  perjanjian  dimana  didalam    klausulnya  terdapat  klausul  tentang pengesampingan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata,  atas  pengesampingan  tersebut,  tidak hanya  berimplikasi  pada  kepraktisan  terhadap  suatu  kontrak  akan  tetapi  apabila  pasal  tersebut dilepaskan  oleh  para  pihak  maka  apabila  terjadi  wanprestasi  perjanjian  secara  otomatis  dapat diakhiri  oleh  salah  satu  pihak  dan  tanpa  membuktikan  apakah  benar  seorang  debitur  telah melakukan  wanprestasi  ataukah  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  dikarenakan  adanya overmacht .
Pengesampingan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  KUHPerdata  tersebut,  mengakibatkan  posisi para pihak dalam perjanjian menjadi tidak seimbang dimana kreditur kedudukannya lebih tinggi dari  pada  debitor  padahal  seharusnya  para  pihak  memiliki  kedudukan  yang  seimbang,  atas  hal tersebut  terhadap  pasal-pasal  lain  yang  terdapat  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  para pihak otomatis runtuh dikarenakan kesalahan debitor yang belum diukur kadarnya.
Berdasarkan uraian tersebut akan dirumuskan dua permasalahan yaitu Pertama, bagaimana pengesampingan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  di  dalam klausul perjanjian PT Cobra Jaya Mandiri dengan PT Outsource Indonesia?; Kedua, bagaimana pengaturan mengenai perlindungan pekerja/buruh outsourcing di Indonesia?
Berdasarkan  penelusuran  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  beberapa  artikel  yang membahas  tentang  perlindungan    pekerja/buruh outsourcing di  Indonesia  dan  tentang pembatalan  sepihak  dalam  klausul  perjanjian,  diantaranya  : Pertama ,  penelitian  L.Husni  dan Any  Suryani  Hamzah  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Dengan Sistem  “ Outsourcing ”  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  27/PUU-IX/2011  Di  Nusa Tenggara Barat” (Husni, L & Hamzah, 2016) mengatakan bahwasistem outsourcing merupakan salah  satu  solusi  untuk  mengefisiensi  biaya  produksi  ( cost  of  production) tindakan  ini  dapat menghemat  pengeluaran  perusahaan  dalam  membiayai  sumber  daya  manusia  yang  bekerja dengan perusahaan tersebut(Husni, L & Hamzah, 2016) ; Kedua , penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busro dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaturan Klausula Baku  Dalam  Hukum  Perjanjian  Untuk  Mencapai  Keadilan  Berkontrak”(Muaziz,  Muhammad
Hasan & Busro, 2015) dikatakan bahwa : Asas kebebasan berkontrak salah satu asas yan terdapat didalam hukum perikatan (Muaziz, Muhammad Hasan & Busro, 2015) ; Ketiga , penelitian yang dilakukan  oleh  Pratama  Herry  Herlambang,  Yos  Johan  Utama  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “Implementasi  UndangUndang  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pola  Hubungan  Hukum  Antara Pekerja  Dengan  Perusahaan  Berbasis Outsourcing Guna  Mencapai  Pola  Ideal  Hubungan  Kerja Di  PT.  Suksesindo”(Herlambang,  Pratama  Herry  &  Johan,  2012)  dikatakan  bahwa:  Pada prakteknya  masih  ditemukan  berbagai  pelanggaran  terutama  pada  bidang  penggunaan outsourcing dan pekerja kontrak. (Herlambang, Pratama Herry & Johan, 2012)
Pada artikel  yang akan ditulis  ini membahas  pengesampingan  Pasal  1266 dan  Pasal  1267 Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  didalam  klausul  perjanjian  PT  Cobra  Jaya  Mandiri dengan  PT  Outsource  Indonesia  dan  juga  mengenai  perlindungan  pekerja/buruh outsourcing di Indonesia  yang  berkaitan  dengan  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat Syarat Penyerahan Sebagaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  dan  peraturan  peraturan  terkait dengan penulisan artikel ini.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  meninjau  dan  melihat  serta  menganalisis  masalah dengan menggunakan  prinsip  dan asas    hukum  (Soemitro,    1990).  Spesifikasi      penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  perjanjian  kerjasama  antara PT.  Outsource    Indonesia  dengan  PT.  Cobra  Jaya  Mandiri. ” Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  diambil  dengan  cara  studi  pustaka. Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung,  melainkan  dari  data-data yang  sudah  terdokumentasikan  dalam  bentuk  bahan-bahan  hukum  (Nazir  2008). ” Metode analisis    data    dalam  artikel  ini  adalah  metode  analisis  kualitatif  yang  akan  memberikan gambaran  secara  khusus  yang  di  dapat  dari  data  sekunder,  primer,  dan  tersier  yang  sudah dikumpulkan secara sistematis kemudian diolah  dan  disusun  secara  sistematis, dan dianalisis secara  kualitatif  untuk memberikan  hasil  penelitian,  selanjutnya  disusun  dalam bentuk jurnal artikel hasil penelitian.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pengesampingan  Pasal  1266  dan  Pasal  1267  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata didalam klausul perjanjian PT Cobra Jaya Mandiri dengan PT Outsource Indonesia.
Pembatalan  kontrak  merupakan  suatu  keadaan  dimana  kontrak  yang  telah  dibuat dianggap  tidak  pernah  ada  dan  tidak  pernah  dibuat  (Hernoko,  2014a)  bahwa  hal  ini seharusnya  berhubungan  dengan  tidak  dipenuhinya  syarat  syarat  yang  seharusnya dicantumkan  dalam  suatu ” kontrak, ” perbedaan  penting  antara  pembatalan  kontrak  dengan pemutusan kontrak  adalah  terletak pada hubungan kontraktualnya pada pembatalan  kontrak selalu ” dikaitkan  dengan  tidak  dipenuhinya  syarat  pembentukannya  (fase  pembentukan kontrak), ” sedangkan  pemutusan  kontrak  pada  dasarnya  mengakui  keabsahan  kontrak  yang bersangkutan  serta  mengikatnya  kewajiban  kewajiban  para  pihak,  namun  karena  dalam pelaksanaannya  bermasalah  sehingga  mengakibatkan  kontrak  tersebut  di  putus  (fase pelaksanaan kontrak) (Hernoko, 2014a)
Dikaitkan  dalam  perjanjian  kerja  sama  antara  PT. Outsource Indonesia  dengan  PT. Cobra Jaya Mandiri dimana isi perjanjian antara PT. Outsource Indonesia dengan PT. Cobra Jaya Mandiri dalam Pasal 9 Tentang Pengakhiran atau Pembatalan Perjanjian yang berisi :
1. Menyimpang  dari  jangka  waktu ” perjanjian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4, ” Pihak Pertama  berwenang  sewaktu-waktu  untuk  mengakhiri  atau  membatalkan  perjanjian  ini secara  sepihak  bila  mana  Pihak  Kedua  melakukan  satu  atau  lebih  kejadian  kelalaian “ sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  ini ” dan  dengan  ini  para  pihak  mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267  Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Dalam  hal  terjadi  penutupan  atau  penghentian  operasi  lokasi  usaha  oleh  pihak  pertama maupun  pihak  lainnya,  maka  pihak  pertamaberhak  untuk  mengakhiri  perjanjian  secara sepihak,  tanpa  menjadi  kewajiban  pihak  pertamauntuk  mengganti  kerugian  kepada  pihak kedua;
Terkait  dengan  pengesampingan  syarat  batal  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang Hukum    Perdata  yang  dicantumkan  PT. Outsource Indonesia  dengan  PT.  Cobra  Jaya Mandiri  ada  dua  pendapat  yang  saling  bertolak  belakang,  yaitu  pertama,  pendapat  yang menyatakan bahwa Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan atruan yang bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak; kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 merupakan aturan yang bersifat melengkapi sehingga dapat disimpangi para pihak (Hernoko, 2014c).
Penggunaan  kata  batal  dalam  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum    Perdata tidak tepat lebih tepat menggunakan syarat putus, dengan alasan istilah tersebut lebih tepat digunakan dengan istilah ” batal demi hukum ( nietig van rechtswege) dan dapat dibatalkan ( vernietigbaar) yang terkait dengan proses lahirnya kontrak (fase pembentukan kontrak), yaitu  dalam  hal  tidak  di  penuhinya  syarat  syarat  sahnya  kontrak ” (Hernoko,  2014b) mengenai  pengesampingan  Pasal  1266  BW  berikut  ini  ada  dua  pendapat  yang  saling bertolak belakang :
1. Pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 ” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ” aturan  yang  bersifat  memaksa  ( dwingend  recht) ” karena  syarat  batal dianggap selalu dicantumkan ” dalam kontrak yang bertimbal balik manakal salah satu pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  yangdemikian  kontrak  tidak  batal demi hukum, tetapi pembatalannya ” harus dimintakan kepada ” Pengadilanpermintaan ini  juga  harus  dilakukan  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak  dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam kontrakjika syarat batal tidak hanya dinyatakan dalam kontrak,  hakim  adalah  leluasa  untuk  menurut  keadaan  atas  permintaan  si  tergugat memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk  masih  juga  memenuhi  kewajibannya  jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan, rumusan Pasal tersebut ” menentukan 3 syarat untuk berhasilnya pemutusan kontrak, yaitu: ”
1. Harus ada persetujuan timbal balik; ”
2. “ Harus ada wanprestasi; ”
3. “ Putusan hakim. ”
2. Pendapat ” yang menyatakan bahwa Pasal 1266 ” Kitab UndangUndang Hukum Perdata merupakan  aturan  yang  bersifat  melengkapi  ( aanvullendrecht) dengan  alasan (Hernoko, 2014c):
1. Pasal 1266 bersifat mengatur/melengkapi bukan memaksa;
2. Dapat ditentukan oleh para pihak bahwa pemutusan kotrak tidak perlu bantuan hakim tetapi hal tersebut harus dinyatakan didalam kontrak(Hernoko, 2014c).
Pengesampingan  Pasal  1266  Kitab  Undang  Undang  Hukum    Perdata  ini seharusnya dapat diterima sebagai kesepakatan dari para pihak dalam menetapkan isi dari  suatu  kontrak  yang    dibuat  para  pihak  dan  penegakan  atas  pelanggaran  klausul tersebut  seharusnya  dapat  dilakukan  penyelesaian  secara  proporsional,  tetapi  antara Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak dapat dilakukan ” secara bersamaan karena dalam hal
terjadi pembatalan kontrak maka hak untuk menuntut baik pembatalan, ” ganti rugi dan denda  menjadi  hilang  dengan  telah  disampinginya  Pasal  1267  itu  sendiri  (Hernoko, 2014c).

## 2. Pengaturan Mengenai Perlindungan Pekerja/Buruh Outsourcing Di Indonesia.
Sebagai  bentuk  upaya  dalam  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia seluruhnya  serta  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  makmur,  yang  merata, baik  materiil  maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.  Undang-undang  tersebut  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  kualitas tenaga  kerja  dan  peran  sertanya  dalam  pembangunan  serta  peningkatan  perlindungan  tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Marshudi, 2020)
Pada  perkembangannya,  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan telah mengalami berbagai macam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. (Marshudi, 2020)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PPU-IX/2011 merupakan pengalihan tindakan perlindungan  bagi  Pekerja/Buruh outsourcing sehingga  terpenuhinya  seluruh  hak  -  hak pekerja/  buruh outsourcing di  Indonesia,  Sebagai  bentuk  pelaksanaan outsourcing yang diarahkan  untuk  menciptakan  iklim  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan berkeadilan,  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Syarat  -Syarat  penyerahan  sebagai  pelaksanaan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain  yang  memuat  aturan  persyaratan,  perjanjian,  dan  pengawasan outsourcing .  Bentuk  pengalihan  sebagian  pekerjaan  merupakan  model  baru  dalam  sistem ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Untuk  itu  dengan  hal  yang  baru  ini  kiranya  hak-hak  terhadap Pekerja/Buruh  harus  tetap  diutamakan  sesuai  dengan  tujuan  Ketenagakerjaan  (Marshudi, 2020).
Anjaz  Hilman  menjelaskan  hubungan  kerja  lahir  karena  adanya  perjanjian  kerja,  hal mana  juga  di  sebutkan  didalam  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  diperkuat  lagi  dengan  terbitnya  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  yang memiliki dampak sangat besar dalam  penanganan  masalah  masalah  perselisihan  perburuhan  di  Indonesia  (Hilman,  n.d.) meskipun  perjanjian  perburuhan  adalah  suatu  perjanjian  konsensual  (artinya  sudah  sah  dan mengikat setelah terjadinya sepakat antara buruh dan majikan mengenai pekerjaan dan upaya atau  gaji),  namun  ada  banyak  ketentuan  yang  memerintahkan  dibuatnya  perjanjian  secara tertulis demi untuk melindungi hak buruh (Subekti, 2014) namun ada banyak ketentuan yang emmerintahkan  dibuatnya  perjanjian  secara  tertulis  demi  untuk  melindungi  hak  buruh misalnya :
a. Suatu  reglemen  yang  ditetapkan  oleh  si  majikan  hanya  mengikat  si  buruh  jika  si  buruh secraa  tertulis  telah  menyatakan  menyetujui  reglemen  itu  dan  selainnya  itu  memenuhi syarat syarat :
1. Bahwa  selembar  lengkap  dari  reglemen  tersebut  dengan  cuma  cuma  oleh  atau  atas nama si amjikan telah diberikan kepada siburuh
2. Diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja (Subekti, 2014)
b. Suatu janji antara si majikan dan si  buruh, dengan mana pihak yang terakhir ini dibatasi dalam kebebasannya untuk setelah berakhirnya hubungan kerja antara mereka melakukan pekerjaan  dengan  sesuatu  cara  hanyalah  sah  apabila  janji  itu  di  buat  dalam    suatu perjanjian  tertulis  atau  dalam  suatu  reglemen  dengan  seorang  buruh  yang  sudah dewasa(Subekti, 2014)
Adapun    bentuk  atau  sistem  hubungan  kerja Outsourcing diatur  dalam  Pasal  64 sampai  dengan  Pasal  66  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  Ketenagakerjaan  2003  dan juga  dalam  hal  peraturan  baru  terdapat  banyak  peraturan  yang  memiliki  tujuan  untuk melindungi  pekerja/buruh  dari  majikannya,  misalnya  seorang  pemberi  kerja  melarang untuk  mencantumkan  hak  hak  dari  pekerja  untuk  dimasukkan  didalam  suatu  perjanjian kerja  sedangkan  kekuasaan  hakim  untuk  campur  tangan  juga  besar  (Subekti,  2014) terdapat  berbagai  perlindungan  bagi  si  buruh  dimana  banyak  ketentuan  yang memerintahkan  dibuatnya  perjanjian  secara  tertulis  untuk  melindungi  hak  buruh,  dapat dilihat daribeberapa ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pengekangan si buruh oleh pihak majikan misalnya :

## a. Tidak Diperbolehkan dan batal
Tidak perbolehksan membuat perjanjian antara pemberi kerja dengan buruh dimana buruh  menggunakan  upahnya  atu  pendapatannya  yang  lain  untuk  membeli  barang barang keperluannya di suatu tempat atau dari seorang tertentu.

## b. Pembatasan atas kebebasan
Apabila hubungankerja telah berakhir maka harus dicantumkan juga secara sebagai salah  satu  ketentuan  untuk  melindungi  si  buruh,  yang  memuat  peraturan  yang menjamin terpenuhinya hak hak dari pekerja/buruh.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  pekerja outsourcing yaitu  hanya beberapa  pekerjaan  saja  yang  boleh  di  laksanakan  dalam  sistem outsourcing seperti pekerjaan  samping  atau  tambahan  saja.  Perusahaan  yang  menggunakan sistem ” outsourcing ” harus ” berbadan  hukum ” untuk  mencegah  perusahaan  pengguna melakukan outsourcing pada  pekerjaan  yang  bersifat  tetap,  perlu  pengawasan  yang ketat dalam pelaksanaannya (Sonhaji, 2017).
Bekerja  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia  dan  tidak  boleh  diperlakukan secara  sewenang  sewenang,  pemerintah  harus  turut  serta  mengatur  masalah perburuhan/ketenagakerjaanmelalui  segala  jenis  peraturan  perundang  undangan  dan juga segala bentuk tindakan langsung dari pemerintah yangdapat melindungi pekerja dari kekuasaan pemberi kerja sebagai bentuk tanggunga jawab  yang harus di emban oleh  Negara  (Husni,  L  &  Hamzah,  2016).  Perjanjian  ydapat  dijadikan  alat  bukti tertulis sebagai dasar yang kuat untuk menjamin hak hak dari pekerja/buruh didalam melakukan suatu pekerjaan di suatu perusahaan atau tempat dari si pemberi kerja.

## D. Simpulan.
Berdasarkan  pembahasan yang telah di uraikan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pengesampingan Pasal 1266 KUHPer ini seharusnya dapat diterima sebagai  kesepakatan dari para pihak dalam menetapkan isi dari suatu kontrak yang  dibuat para pihak dan penegakan atas pelanggaran klausul tersebut seharusnya dapat dilakukan penyelesaian secara proporsional, tetapi anatara Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak dapat dilakukan ” secara bersamaan karena dalam hal terjadi pembatalan kontrak maka hak untuk menuntut baik pembatalan, ganti rugi dan denda menjadi hilang dengan ” telah disampinginya Pasal 1267 itu sendiri
Perlindungan  Pekerja  atau  buruh outsourcing di  Indonesia  telah  dimuat  didalam  berbagai peraturan  perundangan  yang  melindungi  hak  hak  dan  pekerja  dan  buruh  di  Indonesia,  yaitu
Pertama, Pasal 28 D  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar 1945; Kedua, Undang  Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;  Ketiga, Undang  Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial;  Keempat,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 1999  Tentang  Pengesahan  ILO Convention No.  111 Concerning  Discrimination  In  Respect  Of Employment  And  Occupation (Konvensi  ILO)  mengenai  Diskriminasi  Dalam  Pekerjaan  Dan Jabatan), Pasal 1 ayat (1) Konvensi ILO 111.
Berkaitan dengan isi dari perjanjian yang akan di buat antara pekerja dengan buruh, syarat syarat  yang  harus  ada  didalam  perjanjian  agar  tidak  menghilangkan  hak  hak  dari  si  buruh  atau pekerja,  sampai  kepada  sanksi  yang  bisa  diterapkan  kepada  pengusaha  apabila  terbukti menghilangkan  hak  hak  dari  buruh/pekerja  (Hilman,  n.d.) ” melalui  segala  jenis  peraturan perundang undangan yang dibuat untuk melindungi buruh dari kekuasaan pengusaha merupakan suatu  tanggung  jawab  yang  harus  diemban  dari  suatu  Negara  hukum  yang  saat  ini  dianut  oleh Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  tujuan  bernegara  pada  alinea  keempat  pembukaan UUD 1945. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Hariri,  W.  M.  (2011). Hukum  Perikatan (Cetakan  X;  S.  B.  Ahmad,  Ed.).  Bandung:  CV  Pustaka Setia.
Hernoko,  A.  Y.  (2014a). Hukum  Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas  Dalam  Hukum  Kontrak Komersial) (Cetakan IV). Jakarta: Prenadamedia Group.
Hernoko,  A.  Y.  (2014b). Hukum  Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial) (Cetakan IV). Jakarta: Prenadamedia Group.
Hernoko,  A.  Y.  (2014c). Hukum  Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial) (Cetakan IV). Jakarta: Prenadamedia Group.
Hilman,  A.  (n.d.).  Menimbang  kepentingan  Pekerja  Outsourcing  dan  Pengusaha  Hubungan Industrial di Indonesia.
Shippey,  K.  (2004). Menyusun  Kontrak  Bisnis  Internasional  (Panduan  Menyusun  Draft  Kontrak Bisnis Internasional) (Cetakan Ke). Jakarta.
Subekti. (2003). Pokok Pokok Hukum Perdata (Cetakan ke). Jakarta.
Subekti. (2014). Aneka Perjanjian (Cetakan XI). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Artikel Jurnal :
Herlambang,  Pratama  Herry  &  Johan,  U.  Y.  (2012).  Implementasi  Undang  Undang  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Terhadap  Pola  Hubungan  Hukum  Antara  Pekerja Dengan  Perusahaan  Berbasis  Outsourcing  Guna  Mencapai  Pola  Ideal  Hubungan  Kerja  Di PT.SUKSESINDO. Law Reform , 8 , 60. Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399/12655
Husni,  L  &  Hamzah,  A.  S.  (2016).  Pelaksanaan  Hubungan  Kerja  Dengan  Sistem  “Outsourcing” Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  27/PUU-IX/2011  Di  Nusa  Tenggara  Barat.
Masalah Masalah Hukum , 45 , 208. Retrieved from
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13725/10442
Marshudi,  R.  Z.  B.  P.  dan  P.  S.  (2020).  Bentuk  Perlindungan  Dan  Jaminan  Hak  Pekerja/Buruh Outsourcing Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Jurnal Hukum , 8 , 2.
Muaziz,  Muhammad  Hasan  &  Busro,  A.  (2015).  Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Hukum Perjanjian  Untuk  Mencapai  Keadilan  Berkontrak. Law , 11 ,  75.  Retrieved  from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15757/11772
Sonhaji.  (2017).  Beberapa  Permasalahan  Perlindungan  Pekerja  Outsourcing  Berdasarkan PERMENAKERTRANS  Nomor  19  Tahun  2012. Masalah  Masalah  Hukum , 46 ,  191. Retrieved from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15399/12655
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi    Nomor  19  Tahun  2012  Tentang  Syarat  Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO.