## Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Mewujudkan Ketahanan Kota Pascabencana Banjir
Anirwan 1 , Almuhajir Haris² Universitas Pancasakti Makassar, Jl. Andi Mangerangi No.73 Makassar Corresponding Author: anirwan.science@gmail.com
Government policy; Urban Flood; City Resilience; Disaster Mitigation.
Kata Kunci:
Kebijakan pemerintah Banjir Perkotaan Kata; Ketahanan Kota ; Mitigasi Bencana.
Abstract: This study investigates the efforts and obstacles faced by the government of Makassar City in realizing city resilience after the flood disaster. The research findings show that the government of Makassar City has made great efforts to deal with  flood  risk  through  solid  flood  risk  mitigation  policies.  Investments  in  the development of infrastructure and drainage systems have been made, and an early warning system has been implemented. Community education efforts have also been undertaken  to  raise  awareness  about  flood  risk.  However,  this  research  also identified  several  obstacles  that  the  government  still  needs  to  address,  including limited  resources,  climate  change,  which  increases  the  complexity  of  flood  risk, public awareness that needs to be increased, and urban disorganization problems. These obstacles underscore the urgency to respond proactively to climate change and ensure more orderly urban planning. This research emphasizes the importance of  cross-sector  collaboration  and  participation  of  various  stakeholders  in overcoming  these  obstacles.  Adaptive  measures,  effective  public  awareness campaigns, and coordinated urban planning are the keys to building better urban resilience to flooding in Makassar City.
Abstrak : Penelitian ini menginvestigasi upaya dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah  Kota  Makassar  dalam  mewujudkan  ketahanan  kota  pascabencana banjir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya keras dalam menghadapi risiko banjir melalui kebijakan mitigasi risiko banjir yang cukup solid. Investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sistem drainase  telah  dilakukan,  dan  sistem  peringatan  dini  telah  diimplementasikan. Upaya edukasi masyarakat juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang  risiko  banjir.  Namun,  penelitian  ini  juga  mengidentifikasi  sejumlah hambatan yang masih dihadapi pemerintah, termasuk keterbatasan sumberdaya, perubahan  iklim  yang  meningkatkan  kompleksitas  risiko  banjir,  kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, dan masalah perkotaan yang tidak teratur. Hambatan-hambatan  ini  menekankan  urgensi  untuk  mengambil  tindakan  yang lebih proaktif dalam merespons perubahan iklim dan memastikan perencanaan perkotaan yang lebih teratur. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan-hambatan  tersebut.  Langkah-langkah  adaptif,  kampanye  kesadaran publik yang efektif, dan perencanaan perkotaan yang terkoordinasi adalah kunci untuk  membangun  ketahanan  kota  yang  lebih  baik  terhadap  banjir  di  Kota Makassar.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  potensi  banjir  yang  cukup  besar,  terutama  selama  musim  hujan berlangsung setiap tahunnya (Merten et al., 2021). Indonesia memiliki kriteria curah hujan yang tinggi sepanjang tahun (Lestari et al., 2019). Beberapa studi menemukan bahwa curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir  (Yulihastin et al., 2021), terutama jika sistem drainase tidak mampu menampung air hujan yang berlebih (Dube et al., 2022). Tingginya populasi di beberapa kota besar di Indonesia juga dinilai ikut menyebabkan lahan yang terbangun dan sistem drainase tidak  mampu  menampung  volume  air  yang  dihasilkan  (Handayani  et  al.,  2020).  Selain  sistem drainase, penebangan hutan dan konversi lahan juga dinilai dapat memicu atau menyebabkan tanah  menjadi  lebih  mudah  tererosi  dan  tidak  dapat  menampung  air  dengan  baik,  dan  hal
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 5, No. 2, Nov 2023, pp. 187-195 Received 17 Oct 2023   Revised 26 Oct 2023   Accepted 27 Oct 2023
tersebut juga mengakibatkan terjadinya banjir (Ariyaningsih et al., 2022). Bencana banjir juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia lainnya, termasuk di Kota Makassar (Wolff & Ramírez- Lovering,  2022).  Pada  awal  tahun  2023,  terdapat  1869  jiwa  mengungsi  dan  sebagaian  besar dievakuasi di 21 titik pengungsian akibat banjir di Kota Makassar (Ulya, 2023).
Pada  umumnya,  dampak  banjir  mengakibatkan  kerusakan  yang  signifikan  pada infrastruktur  dan  properti  (Diakakis  et  al.,  2020),  dan  dapat  memengaruhi  kesehatan  dan kesejahteraan  masyarakat  (Venkataramanan  et  al.,  2019).  Banyak  pemerintah  telah  berupaya memperkuat  sistem  penanganan  banjir  dan  melakukan  pencegahan  dengan  meningkatkan sistem  drainase  (Andrés-Doménech  et  al.,  2021),  menerapkan  rencana  tata  ruang  yang  baik (Cobbinah  et  al.,  2019),  dan  melakukan  kampanye  tentang  kesadaran  lingkungan  kepada masyarakat  (Kim  &  Madison,  2020).  Beberapa  studi  lain  juga  memetakan  beberapa  upaya pencegahan  lainnya  seperti  membangun  bendungan  untuk  mengendalikan  laju  aliran  air saat curah hujan tinggi (Auster et al., 2022). Selain itu, pelestarian hutan dan penghijauan juga dapat membantu mengurangi risiko banjir. Peningkatan sistem peringatan dini juga diperlukan dalam upaya tersebut (Dittrich et al., 2019).
Studi  tentang  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  bencana  banjir  sudah  sangat banyak dilakukan, tapi sangat minim ditemukan studi yang simultan mengaitkan antara topik tersebut dengan ketahanan kota pascabanjir, terutama di Kota Makassar. Argumentasi tersebut sekaligus sebagai bentuk kebaruan penelitian ini. Meski demikian, masih ditemukan beberapa studi relevan yang akomodatif. Pertama, ketahanan kota merujuk pada kemampuan suatu kota atau wilayah untuk mengatasi tantangan dan kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam (Ribeiro  &  Gonçalves,  2019). Kedua, banjir  dapat  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap ketahanan kota (Wang et al., 2020). Ketiga , kota perlu memulihkan kembali infrastruktur (Hamel & Tan, 2022), pemukiman (Jordhus-Lier et al., 2019), dan fasilitas umum yang rusak pasca banjir (Zhong et al., 2020). Keempat, respon pemerintah sangat penting dalam mengatasi bencana banjir (Singh et al., 2021). Pemerintah memiliki peran yang sangat penting terutama ikut memberikan bantuan pada korban banjir dan melakukan pemulihan pascabencana banjir.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan menganalisis  upaya  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  mewujudkan  ketahanan  kota pascabencana banjir. Pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu bagaimana respon pemerintah Kota  Makassar  dalam  membentuk  ketahanan  kota  pascabencana  banjir.  Pertanyaan  besar tersebut dimungkinkan untuk diketahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan ketahanan kota pascabencana. Selain itu juga dimungkinkan diketahui kendala yang selama ini dihadapi pemerintah Kota Makassar dalam membentuk ketahanan kota pascabencana, terutama banjir. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan strategi dan kebijakan ketahanan kota pascabencana, yang pada gilirannya dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  warga  Kota  Makassar  dan  kota-kota  serupa  di  seluruh Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  tiga  tahap  utama  dalam pengumpulan data: wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan yang relevan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar. Observasi dilakukan di wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Telaah  dokumen  melibatkan  analisis  dokumen  terkait  seperti  prasarana  pemerintah, pengelolaan sumber daya air, data korban bencana, titik rawan bencana, dan informasi relevan lainnya.  Data  yang  dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  penyajian  data,  reduksi  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Pengolahan  data  juga  melibatkan  validasi  melalui  triangulasi  data. Software  Nvivo  12  Plus  digunakan  untuk  mengkode  data  penelitian.  Metode  ini  dipilih  untuk memfasilitasi analisis temuan kualitatif  (Rifaid et al., 2023). Hasil penelitian digunakan untuk menjawab  pertanyaan  besar  penelitian,  yaitu  bagaimana  respon  pemerintah  Kota  Makassar dalam membentuk ketahanan kota pascabencana banjir.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023

## HASIL DAN DISKUSI Mewujudkan Ketahanan Kota Pascabencana: Respon Pemerintah
Ketahanan  kota  pascabencana  adalah  sebuah  aspek  kunci  dalam  upaya  menjaga keberlanjutan dan kualitas kehidupan di wilayah perkotaan, terutama di negara seperti Indonesia yang rentan terhadap berbagai bencana alam, termasuk banjir. Dalam konteks ini, penting untuk memahami  respon  pemerintah  sebagai  aktor  sentral  dalam  mengatasi  dan  meminimalkan dampak bencana.

## Gambar 1. Respon pemerintah Kota Makassar Sumber: Diolah peneliti, 2023
Respon  pemerintah  Kota  Makassar  terhadap  banjir  merupakan  hal  krusial  dalam mewujudkan ketahanan kota pascabencana. Beberapa aspek penting dari respons pemerintah meliputi mitigasi risiko banjir, pengembangan infrastruktur dan sistem drainase, peringatan dini yang  efektif,  pendidikan  dan  kesadaran  publik,  serta  evaluasi  dari  setiap  peristiwa  banjir. Respons  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  hal  mitigasi  risiko  banjir  mencakup  regulasi  tata ruang  yang  ketat,  yang  memastikan  bahwa  lahan  rawan  banjir  tidak  digunakan  untuk pembangunan penting. Namun, penting untuk menganalisis secara kritis apakah peraturan ini diterapkan  secara  konsisten,  dan  apakah  ada  pemantauan  yang  efektif  untuk  mencegah pelanggaran. Selain itu, langkah pengelolaan sumber daya air dan DAS yang komprehensif juga telah diambil, tetapi evaluasi perlu mempertimbangkan sejauh mana infrastruktur ini memadai dan jika perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan.
Pemerintah  Kota  Makassar  telah  berinvestasi  dalam  pengembangan  infrastruktur  dan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.
Investasi  pemerintah  Kota  Makassar  dalam  pengembangan  infrastruktur  dan  sistem drainase  sebagai  upaya  mitigasi  risiko  banjir  memiliki  urgensi  yang  penting.  Kota  ini  secara teratur  menghadapi  ancaman  banjir  yang  dapat  merusak  properti,  mengancam  keselamatan warga,  dan  berdampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Melalui  pembangunan  sistem drainase yang efisien, pemerintah tidak hanya dapat melindungi warga dan harta benda mereka, tetapi juga meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana alam, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat. Manfaat dari  investasi  ini  meliputi  pencegahan  kerusakan  yang  signifikan  akibat  banjir,  peningkatan ketahanan kota, peningkatan kualitas hidup warga, dan pengurangan dampak perubahan iklim yang  semakin  nyata.  Sebagai  langkah  proaktif  dalam  menghadapi  perubahan  iklim  global, investasi  dalam  mitigasi  risiko  banjir  akan  membantu  Kota  Makassar  menjaga  stabilitas  dan kesejahteraan masyarakatnya, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Ini termasuk pemeliharaan sungai dan saluran air, serta pembangunan saluran drainase yang lebih besar. Namun, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa infrastruktur ini mencukupi dan efisien dalam mengatasi potensi banjir, serta apakah pemeliharaannya dilakukan dengan baik untuk mencegah penyumbatan.
Selain itu, pemerintah juga merespon dengan mempertimbangkan sistem peringatan dini efektif, yaitu salah satunya dengan peta digital pantauan citra satelit di BMKG Kota Makassar.

## Gambar 3. Peta digital pantauan citra satelit di BMKG Sumber: Dokumentasi peneliti
Pengembangan  sistem  peringatan  dini  yang  efektif  adalah  salah  satu  komponen  kunci dalam  upaya  pemerintah  Kota  Makassar  untuk  mengatasi  risiko  banjir.  Pemerintah  telah mengambil  langkah-langkah  proaktif  dengan  mempertimbangkan  informasi  peta  digital pantauan  citra  satelit  di  BMKG.  Data  dari  citra  satelit  memungkinkan  pemerintah  untuk memantau kondisi cuaca dan lingkungan secara luas dan real-time, yang dapat digunakan untuk mendeteksi  potensi  banjir  dengan  lebih  cepat  dan  akurat.  Citra  satelit  dapat  memberikan pemantauan yang cepat dan luas atas kondisi cuaca dan lingkungan di wilayah Kota Makassar. Hal  ini  memungkinkan  deteksi  dini  terhadap  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan  banjir, seperti curah hujan yang tinggi atau tingginya aliran sungai. Informasi real-time dapat memantau kondisi  saat  itu  juga  dan  memberikan  peringatan  dini  kepada  masyarakat  dengan  cepat.  Ini adalah  aspek  penting  dalam  mengurangi  risiko  banjir.  Selain  itu,  sistem  peringatan  dini  juga diintegrasikan melalui media sosial.
Integrasi informasi dari BMKG Kota Makassar melalui media sosial adalah inisiatif yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini terkait risiko banjir. Media sosial, dengan jangkauan yang sangat luas dan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara instan,  memberikan  manfaat  yang  signifikan  dalam  situasi  darurat  seperti  potensi  banjir. Kecepatan  adalah  kunci  dalam  memberikan  peringatan  dini  yang  berhasil,  dan  media  sosial

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
memungkinkan pemerintah untuk mencapai warga dengan cepat. Selain itu, sifat interaktif dari media  sosial  juga  memungkinkan  warga  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  komunikasi peringatan, bertanya, atau memberikan umpan balik, yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam menghadapi bencana.
Namun, dalam penggunaan media sosial sebagai saluran peringatan, penting untuk tetap berpegang  pada  prinsip-prinsip  keakuratan  dan  keandalan  informasi.  Pemerintah  harus memastikan  bahwa  informasi  yang  disebarkan  adalah  benar  dan  dapat  dipercaya,  untuk menghindari kebingungan atau panik di antara masyarakat. Selain itu,  perlu  ada  pemantauan aktif  untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  potensi  penyebaran  informasi  palsu  atau  salah. Dengan pendekatan yang bijak dan pengelolaan yang cermat, integrasi media sosial dalam sistem peringatan  dini  dapat  memberikan  manfaat  besar  dalam  melindungi  warga  dan  harta  benda mereka dari risiko banjir dan memastikan kota lebih siap menghadapi bencana.
Upaya lain yang ditempuh Pemerintah Kota Makassar yaitu dengan memberikan edukasi dan membangung kesadaran publik. Edukasi dan kesadaran publik adalah elemen kunci dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi ancaman banjir dengan lebih baik. Pemerintah Kota Makassar melakukan edukasi tentang risiko banjir, penyebabnya, dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya banjir, warga dapat  merencanakan  dan  merespons  dengan  lebih  baik.  Meski  demikian,  pemerintah  harus memastikan  bahwa  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang  risiko  banjir  dan pentingnya  evakuasi  jika  diperlukan.  Ini  dapat  mencakup  pelatihan  warga  dalam mengidentifikasi zona-zona yang rawan banjir dan prosedur evakuasi yang aman. Kesadaran ini penting karena dapat mengurangi risiko cedera atau hilangnya nyawa dalam situasi banjir.
Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan komponen krusial dalam upaya pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi risiko banjir dan memperkuat ketahanan kota. Evaluasi ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mengatasi risiko banjir, serta kemampuan pemerintah dalam merespons bencana banjir yang terjadi. Salah satu aspek penting dari evaluasi ini adalah mengidentifikasi apakah kebijakan yang ada telah memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko banjir dan dalam melindungi warga serta harta benda mereka.  Ini  melibatkan  pengukuran  statistik,  analisis  data  historis,  dan  pemantauan  secara berkala terhadap kondisi lingkungan serta perubahan dalam pola cuaca. Selain itu, evaluasi juga harus  mencakup  penilaian  terhadap  kesiapan  pemerintah  dalam  menghadapi  bencana  banjir yang  akan  datang.  Ini  termasuk  sejauh  mana  rencana  darurat  telah  disusun  dan diimplementasikan, tingkat koordinasi antarlembaga, dan kesiapan dalam menyediakan bantuan darurat  kepada  warga  yang  terdampak.  Ini  dapat  dipertimbangkan  oleh  pemerintah  Kota Makassar.
Evaluasi kebijakan juga perlu menjadi proses yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ini memungkinkan warga untuk memberikan masukan, umpan balik, dan melihat bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah menghasilkan dampak dalam kehidupan mereka  sehari-hari.  Melalui  evaluasi  yang  cermat,  pemerintah  Kota  Makassar  dapat mengidentifikasi  kebijakan  yang  perlu  diperbaiki  atau  diperkuat,  serta  memastikan  bahwa mereka  siap  menghadapi  tantangan  masa  depan  yang  mungkin  berkaitan  dengan  banjir  dan bencana  alam  lainnya.  Evaluasi ini merupakan  alat  penting  dalam  upaya  berkelanjutan  untuk meminimalkan risiko banjir dan menjaga ketahanan kota pascabencana.
Respon pemerintah Kota Makassar terhadap banjir adalah komprehensif dan kritis dalam mewujudkan  ketahanan  kota  pascabencana.  Dengan  fokus  pada  mitigasi  risiko  banjir  melalui teknologi canggih seperti citra satelit, pengembangan infrastruktur yang kuat, peringatan dini yang  efektif,  pendidikan  masyarakat,  dan  evaluasi  kebijakan  yang  berkelanjutan,  pemerintah Kota  Makassar  telah  menunjukkan  komitmen  yang  kuat  untuk  melindungi  warganya  dan meminimalkan dampak dari ancaman banjir. Ini adalah langkah penting menuju kota yang lebih aman dan berkelanjutan, serta merupakan contoh bagaimana pemerintah dapat berperan sentral dalam memitigasi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan kota dalam menghadapinya.

## Hambatan yang Dihadapi Pemerintah dalam Membentuk Ketahanan Kota Pascabencana
Respon  pemerintah  Kota  Makassar  terhadap  banjir  dengan  pendekatan  yang  telah dilakukan  adalah  langkah  positif  dalam  upaya  mewujudkan  ketahanan  kota  pascabencana. Namun,  seperti  dalam  banyak  situasi  yang  melibatkan  mitigasi  bencana,  masih  ada  beberapa hambatan yang perlu diatasi. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar  dalam  upaya  mewujudkan  ketahanan  kota  pascabencana  banjir  yaitu  dipetakan sebagai berikut:

## Gambar. 4 Hambatan yang dihadapi pemerintah Sumber: Diolah peneliti, 2023
Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam membentuk ketahanan kota pascabencana di antaranya  yaitu  perubahan  iklim,  kesadaran  masyarakat,  perkotaan  yang  tidak  teratur. Perubahan Iklim merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya membentuk ketahanan kota  pascabencana  di  Kota  Makassar.  Perubahan  iklim,  seperti  peningkatan  suhu  global  dan intensitas curah hujan yang tidak terduga, telah mengubah pola cuaca dan meningkatkan risiko banjir. Perubahan ini membuat perencanaan mitigasi banjir menjadi lebih kompleks karena perlu mempertimbangkan skenario perubahan iklim yang tidak pasti. Selain itu, perubahan iklim juga dapat  mengakibatkan  banjir  yang  lebih  sering  terjadi  di  musim  yang  tidak  biasa,  sehingga memerlukan sistem peringatan dini yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi risiko banjir.
Kesadaran  Masyarakat  adalah  faktor  penting  dalam  membentuk  ketahanan  kota pascabencana.  Meskipun  pemerintah  berupaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang risiko banjir, masih ada hambatan dalam merubah perilaku dan pola pikir masyarakat terkait dengan banjir. Beberapa warga mungkin tidak memahami betapa seriusnya risiko banjir atau mengabaikannya. Ini dapat menghambat pelaksanaan prosedur evakuasi yang tepat waktu dan tindakan mitigasi lainnya. Edukasi dan kampanye kesadaran publik yang efektif perlu terus ditingkatkan  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  jelas  tentang risiko banjir dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat.
Perkotaan yang tidak teratur merupakan hambatan yang serius dalam perjalanan menuju ketahanan  kota  pascabencana  di  Kota  Makassar.  Pertumbuhan  perkotaan  yang  tidak  teratur seringkali disertai oleh sejumlah masalah yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Salah satu masalah  utama  adalah  pemukiman  ilegal.  Pemukiman  ini  seringkali  terletak  di  daerah  yang rentan terhadap banjir, seperti tepi sungai atau wilayah dengan drainase yang buruk. Kondisi ini membuat warga yang tinggal di sana sangat rentan terhadap banjir. Mengatasi pemukiman ilegal memerlukan penegakan peraturan yang ketat dan upaya penertiban wilayah yang sesuai dengan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan di daerah rawan banjir juga menjadi

## Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 5, No. 2, November 2023
hambatan  serius.  Tanpa  perencanaan  perkotaan  yang  baik,  proyek  pembangunan  seringkali dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  dampak  lingkungan  dan  risiko  banjir.  Hal  ini  dapat meningkatkan risiko banjir tidak hanya bagi wilayah tersebut tetapi juga bagi wilayah sekitarnya. Pemerintah  Kota  Makassar  perlu  memiliki  regulasi  yang  ketat  dalam  hal  perencanaan pembangunan, dengan memastikan bahwa proyek-proyek baru tidak memperburuk risiko banjir yang ada.
Kurangnya  drainase  yang  memadai  adalah  masalah  lain  yang  seringkali  muncul  dalam perkotaan yang tidak teratur. Drainase yang buruk dapat menghambat aliran air hujan, sehingga meningkatkan kemungkinan genangan dan banjir. Solusi untuk masalah ini melibatkan investasi dalam infrastruktur drainase yang lebih baik, termasuk perawatan dan pemeliharaan yang rutin. Untuk mengatasi hambatan ini, Kota Makassar perlu mengambil pendekatan yang berkelanjutan dalam  perencanaan  perkotaan.  Ini  mencakup  penegakan  peraturan  zonasi  yang  ketat  untuk mencegah pembangunan di daerah rawan banjir, rehabilitasi dan perluasan sistem drainase yang memadai,  dan  pembangunan  pemukiman  yang  sesuai  dengan  perencanaan  perkotaan  yang berkelanjutan.  Selain  itu,  pemerintah  perlu  bekerja  sama  dengan  masyarakat  untuk meningkatkan  pemahaman  akan  risiko  banjir  dan  pentingnya  perencanaan  perkotaan  yang berkelanjutan.  Dengan  langkah-langkah  ini,  Kota  Makassar  dapat  mengurangi  hambatan  dari perkotaan yang tidak teratur dan membangun ketahanan kota yang lebih baik terhadap banjir.
Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam membangun ketahanan kota pascabencana di Kota Makassar, kerja sama lintas sektor dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan menjadi landasan utama. Kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan masyarakat adalah kunci  untuk  menghadapi  perubahan  iklim  yang  semakin  kompleks.  Dengan  memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh akademisi dalam hal perubahan iklim dan risiko banjir,  pemerintah  dapat  mengembangkan  kebijakan  yang  adaptif  dan  efektif.  Sementara  itu, melalui kerja sama dengan LSM, kampanye kesadaran publik yang tepat sasaran dapat dirancang dan  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  bahaya  banjir  dan tindakan  yang  harus  diambil.  Selain  itu,  perencanaan  perkotaan  yang  terkoordinasi  dan berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan zonasi yang tepat dan penegakan regulasi yang ketat. Dengan menjalin kerjasama yang kuat dan komunikasi terbuka antara semua pemangku kepentingan, Kota Makassar dapat mengurangi hambatan-hambatan ini dan menciptakan ketahanan kota yang lebih tangguh dalam menghadapi banjir serta ancaman bencana lainnya. Ketahanan kota akan membawa dampak positif, hal tersebut sangat bergantuk respon banyak pihak yang terlibat (Croese et al., 2020; Mccartney et al., 2020).

## KESIMPULAN
Dalam  menghadapi  ancaman  banjir  yang  sering  kali  melanda  wilayah  Kota  Makassar, respons pemerintah adalah faktor yang krusial dalam memastikan ketahanan kota pascabencana yang  efektif.  Penelitian  ini  telah  mengulas  upaya  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah  Kota Makassar  dalam  mengatasi  risiko  banjir,  serta  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam perjalanan menuju ketahanan kota yang lebih baik. Upaya yang telah dilakukan, seperti kebijakan mitigasi risiko banjir, pengembangan infrastruktur, sistem peringatan dini yang efektif, edukasi masyarakat,  dan  evaluasi  kebijakan,  mencerminkan  komitmen  pemerintah  dalam  menjaga kesejahteraan warganya. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumberdaya, perubahan iklim, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, dan perkotaan yang tidak teratur masih menjadi tantangan  yang  harus  diatasi.  Pemerintah  Kota  Makassar  perlu  melakukan  koordinasi  untuk menutupi  celah  kekurangan  sumberdaya  untuk  menunjang  aspek  ketahanan  kota.  Selain  itu, keberlanjutan  dalam  menghadapi  perubahan  iklim  juga  merupakan  urgensi  yang  mendesak. Dengan  cuaca  yang  semakin  ekstrem  dan  risiko  banjir  yang  meningkat,  pemerintah  perlu mempertimbangkan  solusi-solusi  yang  adaptif  dan  berkelanjutan  untuk  mengurangi  dampak perubahan iklim pada Kota Makassar (Anirwan, 2023; Malik et al., 2021; Rusnaedy et al., 2021). Selain  itu,  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  risiko  banjir  adalah  langkah  penting
yang  harus  terus  ditingkatkan.  Kampanye  kesadaran  publik  yang  efektif  dapat  membantu mengubah  perilaku  dan  pola  pikir  masyarakat  terkait  banjir,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  kesiapsiagaan  mereka  dalam  menghadapi  bencana  (Parajuli,  2020).  Terakhir, perencanaan perkotaan yang teratur dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi masalah perkotaan yang tidak teratur, seperti pemukiman ilegal dan kurangnya drainase yang memadai. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah Kota Makassar dapat mengurangi hambatan- hambatan ini dan membangun ketahanan kota yang lebih tangguh terhadap banjir.

## REFERENSI
Andrés-Doménech,  I.,  Anta,  J.,  Perales-Momparler,  S.,  &  Rodriguez-Hernandez,  J.  (2021). Sustainable  urban  drainage  systems  in  spain:  A  diagnosis. Sustainability  (Switzerland) , 13 (5), 1 – 22. https://doi.org/10.3390/su13052791 .
Anirwan, A. (2023). Urbanization and Climate Resilience: How is Vulnerability and Poverty in Makassar. Journal of Governance , 8 (2), 213 – 224. https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.18933 . Ariyaningsih,  Sukhwani,  V.,  &  Shaw,  R.  (2022).  Vulnerability  assessment  of  Balikpapan (Indonesia)  for  climate  change-induced  urban  flooding. International  Journal  of  Disaster Resilience in the Built Environment . https://doi.org/10.1108/IJDRBE-08-2021-0111 . Auster, R. E., Barr, S. W., & Brazier, R. E. (2022). Beavers and flood alleviation: Human perspectives from  downstream  communities. Journal  of  Flood  Risk  Management , 15 (2),  1 – 18. https://doi.org/10.1111/jfr3.12789 .
Cobbinah, P. B., Asibey, M. O., Opoku-Gyamfi, M., & Peprah, C. (2019). Urban planning and climate change in Ghana. Journal of Urban Management , 8 (2), 261 – 271. https://doi.org/10.1016/j.jum.2019.02.002 .
Croese, S., Green, C., & Morgan, G. (2020). Localizing the sustainable development goals through the lens of urban resilience: Lessons and learnings from 100 resilient cities and cape town. Sustainability (Switzerland) , 12 (2), 550. https://doi.org/10.3390/su12020550 . Diakakis, M., Boufidis, N., Salanova Grau, J. M., Andreadakis, E., & Stamos, I. (2020). A systematic assessment  of  the  effects  of  extreme  flash  floods  on  transportation  infrastructure  and circulation: The example of the 2017 Mandra flood. International Journal of Disaster Risk Reduction , 47 , 101542. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101542 .
Dittrich,  R.,  Ball,  T.,  Wreford,  A.,  Moran,  D.,  &  Spray,  C.  J.  (2019).  A  cost-benefit  analysis  of afforestation as a climate change adaptation measure to reduce flood risk. Journal of Flood Risk Management , 12 (4), 1 – 27. https://doi.org/10.1111/jfr3.12482 .
Dube,  K.,  Nhamo,  G.,  &  Chikodzi,  D.  (2022).  Flooding  trends  and  their  impacts  on  coastal communities  of  Western  Cape  Province,  South  Africa. GeoJournal , 87 (s4),  453 – 468. https://doi.org/10.1007/s10708-021-10460-z . Hamel, P., & Tan, L. (2022). Blue – Green Infrastructure for Flood and Water Quality Management in Southeast Asia: Evidence and Knowledge Gaps. Environmental Management , 69 (4), 699 – 718. https://doi.org/10.1007/s00267-021-01467-w .
Handayani, W., Chigbu, U. E., Rudiarto, I., & Surya Putri, I. H. (2020). Urbanization and increasing flood risk in the Northern Coast of Central Java-Indonesia: An assessment towards better land use
policy and flood management. Land , 9 (10), 343.
https://doi.org/10.3390/LAND9100343 .
Jordhus-Lier, D., Saaghus, A., Scott, D., & Ziervogel, G. (2019). Adaptation to flooding, pathway to housing or ‘wasteful expenditure’? Governance configurations and local policy subversion in  a  flood-prone  informal  settlement  in  Cape  Town. Geoforum , 98 ,  55 – 65. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.09.029 . Kim, D. K. D., & Madison, T. P. (2020). Public Risk Perception Attitude and Information-Seeking Efficacy  on  Floods:  A  Formative  Study  for  Disaster  Preparation  Campaigns  and  Policies. International
Journal of Disaster Risk Science , 11 (5), 592 – 601.
https://doi.org/10.1007/s13753-020-00307-5 .
Lestari, S., King, A., Vincent, C., Karoly, D., & Protat, A. (2019). Seasonal dependence of rainfall
extremes  in  and  around  Jakarta,  Indonesia. Weather  and  Climate  Extremes , 24 ,  100202. https://doi.org/10.1016/j.wace.2019.100202 .
Malik,  I.,  Abdillah,  Rusnaedy,  Z.,  &  Khaerah,  N.  (2021).  Coastal  Women’s  Resilience  Strategy against Climate Change Vulnerability in Makassar, Indonesia. E3S Web of Conferences , 277 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127701003 . Mccartney, G., Pinto, J., & Liu, M. (2020). City resilience and recovery from COVID-19: The case of Macao. Cities , 103130 Contents.
Merten, J., Nielsen, J. Ø., Rosyani, Soetarto, E., & Faust, H. (2021). From rising water to floods: Disentangling the production of flooding as a hazard in Sumatra, Indonesia. Geoforum , 118 ,
56 – 65. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.11.005 .
Parajuli, R. R. (2020). Citizen disaster science education for effective disaster risk reduction in developing countries. Geoenvironmental Disasters , 7 (1), 1 – 4.
https://doi.org/10.1186/s40677-020-00150-2 .
Ribeiro,  P.  J.  G.,  &  Gonçalves,  L.  A.  P.  J.  (2019).  Urban  resilience:  A  conceptual  framework.
Sustainable Cities and Society , 50 , 101625. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101625 . Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City : Indonesian Government Plans. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 4 (2), 115 – 130. https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141 . Rusnaedy, Z., Haris, A., Congge, U., & Prianto, A. L. (2021). Adaptive Climate Change Governance in Makassar, Indonesia. Journal of Governance , 6 (2). https://doi.org/10.31506/jog.v6i2.12384 .
Singh, P., Amekudzi-Kennedy, A., Woodall, B., & Joshi, S. (2021). Lessons from case studies of flood resilience:  Institutions  and  built  systems. Transportation  Research  Interdisciplinary Perspectives , 9 , 100297. https://doi.org/10.1016/j.trip.2021.100297.
Ulya, F. N. (2023). Banjir Setelah Hujan Lebat di Makassar, 1.869 Jiwa Mengungsi. Kompas.Com . https://bit.ly/3Lreure . Venkataramanan, V., Packman, A. I., Peters, D. R., Lopez, D., McCuskey, D. J., McDonald, R. I., Miller, W. M., & Young, S. L. (2019). A systematic review of the human health and social well-being outcomes  of  green  infrastructure  for  stormwater  and  flood  management. Journal  of Environmental Management , 246 , 868 – 880.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.028 .
Wang, B., Loo, B. P. Y., Zhen, F., & Xi, G. (2020). Urban resilience from the lens of social media data: Responses  to  urban  flooding  in  Nanjing, China. Cities , 106 ,  102884. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102884 .
Wolff,  E.,  &  Ramírez-Lovering,  D.  (2022).  Living  with  Floods  in  Informal  Settlements: Compounding and Cascading Risks in Makassar, Indonesia. In A. Lukasiewicz & T. O’Donnell (Eds.), Complex Disasters. Disaster Risk, Resilience, Reconstruction and Recovery (pp. 161 – 181). Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2428-6_9 . Yulihastin,  E.,  Nuryanto,  D.  E.,  Trismidianto,  &  Muharsyah,  R.  (2021).  Improvement  of  heavy rainfall  simulated  with  sst  adjustment  associated  with  mesoscale  convective  complexes related  to  severe  flash  flood  in  luwu,  sulawesi,  indonesia. Atmosphere , 12 (11),  1445. https://doi.org/10.3390/atmos12111445 .
Zhong, M., Lin, K., Tang, G., Zhang, Q., Hong, Y., & Chen, X. (2020). A framework to evaluate community resilience to urban floods: A case study in three communities. Sustainability (Switzerland) , 12 (4), 1521. https://doi.org/10.3390/su12041521