## JIUBJ

## Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa BM

## Suharyono
Prodi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Jl. Bathin Alam Bengkalis, Riau, Indonesia Correspondence email: suharyono@polbeng.ac.id
Abstrak. Pembangunan  merupakan  hal  terpenting  dipedesaan.  Semua  itu  dilihat  dari  cara  pemerintah  desa  mengelola keuanganya, termasuk dari dana desa dan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi  penggunaan dana desa  dan  alokasi  dana.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa  di  Desa  BM  belum  digunakan  secara  maksimal,  karena  masih  terdapat  beberapa program  kegiatan  yang  tidak  terealisasi.    Adapun  kegiatan  yang  tidak  terealiasi  yaitu  pengelolaan  perpustakaan  milik  desa, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana, pengembangan sistem informasi desa, penyelengagaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah, dan kegiatan penanggulangan bencana.
Kata kunci : Alokasi; Dana; Desa; Penggunaan; Realisasi
Abstract. Development is the most important thing in the countryside. All that can be seen from the way the government manages its  finances,  including  village  funds  and  village  funds.  This  study  discusses  the  evaluation  of  the  use  of  village  funds  and allocation of funds. The type of research used is descriptive qualitative. The results of this study indicate how the use of village funds and village funds in BM has not been used to its full potential, because there are still a number of program activities that are  not  realized.  While  unrealized  activities  are  management  of  village-owned  libraries,  security  capacity  building  and improvement, construction / repair / construction of buildings, construction of village information systems, education programs, and disaster management activities.

## Keywords: Allocation; Funds; Village; Use; Realization

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  pemerintahan  terkecil  yang langsung  berdampingan  dan  melayani  masyarakat Indonesia  dan  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Sebagai  bentuk  pengakuan pemerintah  Republik  Indonesia  terhadap  desa,  terutama dalam konteks klarifikasi fungsi dan integritas desa, dan memperkuat  posisi  desa  dan  masyarakat  sebagai  target pembangunan, lahirnya UU No. 6 2014 tentang desa.
Untuk mendukung pelaksanaan fungsi desa dalam administrasi  publik  dan  pembangunan  di  semua  aspek sesuai  dengan  kewenangannya,  UU  No.  6  tahun  2014, pemerintah  telah  mengamanatkan  alokasi  dana  desa. Dana  desa  diperkirakan  setiap  tahun  dalam  anggaran negara  yang  dicairkan  kepada  setiap  pemerintah  desa sebagai sumber utama pendapatan desa. Ini juga sebagai bagian dari optiomalisasi semua skema untuk mengalokasikan anggaran pemerintah ke desa-desa yang ada.
Proses  evaluasi  pemerintah  Republik  Indonesia bersifat  sinergis  dan  terintegrasi.  Ini  penting  untuk meyakinkan  bahwa  penggunaan  dana  tersebut  sejalan dengan  prioritas  yang  ditetapkan  dan  untuk  memastikan bahwa  pencapaian  dapat  dimaksimalkan  (Mujiono, 2017).  Untuk  membuat  proses  penilaian  lebih  efektif, mekanisme  sanksi  ada  jika  maladministrasi  dilakukan dalam pengelolaan dana desa.
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  termasuk mengalokasikan  dana  pedesaan  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  mengatasi  ketidaksetaraan  antar  desa.
Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka menengah  2015-2019  (RPJMN)  adalah  visi,  misi  dan agenda  (nawa)  yang  berfungsi  sebagai  pedoman  bagi kementerian  /  lembaga  dalam  merumuskan  rencana  dan strategi  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  RPJMN. RPJMN  juga  dapat  berfungsi  sebagai  referensi  bagi mereka  yang  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan normal.
Sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  desa  dalam RPJMN  2015-2019,  penggunaan  dana  desa  harus ditujukan  untuk  mendukung  pengurangan  desa  yang kurang mampu mencapai kemandirian desa. Penggunaan dana  desa  sebenarnya  adalah  hukum  pemerintahan  desa sesuai  dengan  integritas  dan  prioritas  masyarakat setempat,  sambil  tetap  mempertahankan  prinsip-prinsip keadilan.  Namun,  untuk  memantau  dan  memastikan pencapaian  tujuan  pembangunan  desa,  pemerintah memprioritaskan  penggunaan  dana  desa  setiap  tahun (Mulyani, 2017).
Memahami pengelolaan dana pedesaan merupakan  aspek  penting  dan  mendasar  bagi  pemangku kepentingan tingkat desa, khususnya pejabat desa dalam mengembangkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam keuangan  pedesaan.  Studi  ini  memberikan  informasi tentang  beberapa  prinsip  dasar  manajemen  keuangan pedesaan,  dari  tahap  perencanaan  hingga  pelaporan  dan tanggung  jawab  pembiayaan  pedesaan,  bersama  dengan peran dan tanggung jawab pejabat manajemen keuangan pedesaan (Suharyono, 2019).
Handayani  (2019)  melakukan  penelitian  berjudul Penilaian kebijakan alokasi dana desa dalam pengembangan desa di desa jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe,  Kabupaten  Sragen.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  alokasi  untuk  dana  desa di  Desa  Jetiskarangpung  harus  diikuti  karena  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  desa, memberikan  peluang  bagi lebih  banyak upaya masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong  kerja  sama  masyarakat.  mengemudi  melalui dana  insentif  untuk  pengembangan  fisik,  kesehatan  dan pendidikan  remaja.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian sebelumnya oleh Nim (2016), yang menyimpulkan  bahwa  implementasi  Dana  Alokasi  Desa (ADD) yang sedang dikembangkan di Desa Amang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan.

## METODE

## Objek penelitian
Objek penelitian adalah masalah yang  akan digali dan  diinvestigasi,  yaitu  bagaimana  penerapan  dana  desa dan alokasi dana desa di Desa BM. Penerapan dana desa dan  alokasi  dana  desa  sedang  dievaluasi  untuk menjawab hipotesis penelitian.

## Jenis dan sumber data
Jenis  data  dalam  research  ini  adalah  data kualitatif,  baik  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  dengan  penelitian  lapangan.  Dalam  studi  ini, sumber  data  dapat  diperoleh  dari  informasi  berdasarkan pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan  langsung dengan  pejabat  desa.  Data  sekunder  dalam  bentuk dokumen  seperti  laporan  akuntansi  kegiatan  yang digunakan untuk menganalisis persiapan anggaran, buku literatur  dan  jurnal  penelitian  sebelumnya  yang  terkait dengan penelitian ini.

## Jenis penelitian
Jenis  penelitian,  penelitian  kualitatif  adalah deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  ini berfokus  secara  intensif  pada  satu  objek  spesifik  yang sedang  dipelajari  sebagai  studi  kasus.  Data  studi  kasus tersedia  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu, studi ini telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

## Metode analisis data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian kualitatif adalah melalui wawancara dan studi lapangan untuk mengetahui masalahnya. Teknik analisis data yang dipilih adalah  analisis data model  Millies and Huberman,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  ini  adalah sebesar Rp. 1.008.118.900,00 sedangkan yang terealisasi
adalah  sebesar  Rp.  866.431.900,00.  Bagian  bidang pelaksanaan  pembangunan  desa  terdapat  beberapa  sub bidang,  seperti:  sub  bidang  pendidikan,  sub  bidang kesehatan,  sub  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan ruang,  sub  bidang  kehutanan  dan  lingkuangan  hidup. Setiap  bidang  sudah  dirincikan  dana  dana  yang  akan dikeluarkan
untuk membuat sebuah
kegiatan/pembangunan. Sub bidang pendidikan anggarannya  sebesar  Rp.  168.793.200,00,  anggaran  sub bidang  kesehatan:  Rp.  114.680.000,00  realisasinya:  Rp. 81.900.000,00,  anggaran  sub  bidang  pekerjaan  umum dan  penataan  ruang:  Rp.  811.045.700,00  realisasinya: 641.989.900,00,  anggaran  sub  bidang  kehutanan  dan lingkungan  hidup:  Rp.  5.000.000,00  realisasinya:  0,00. Anggaran  tersebut  tidak  terealisasi  dengan  baik, dikarenakan  terdapat  beberapa  kegiatan  yang  tidak terlaksana, seperti: pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/  rehabilitasi/  peningkatan  prasarana  jalan, pelatihan/  sosialisasi/  penyuluhan  tentang  lingkungan hidup.
Pemerintah  desa  memperkirakan  anggaran dibidang  pembinaan  kemasyarakatan  ini  adalah  sebesar Rp.  45.001.100,00  sedangkan  yang  terealisasi  adalah sebesar  Rp.  34.162.000,00.  Bagian  bidang  pelaksanaan pembangunan  desa  terdapat  beberapa  sub  bidang, seperti:  sub  bidang  ketentraman,  ketertiban  umum  dan perlingungan,  sub  bidang  kepemudaan  dan  olahraga. Setiap  bidang  sudah  dirincikan  dana  dana  yang  akan dikeluarkan
untuk membuat
sebuah kegiatan/pembangunan. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlingungan anggarannya sebesar Rp.  5.000.000,00  realisasinya;  Rp.  0,00,  anggaran  sub bidang  kepemudaan  dan  olahraga:  Rp.  40.001.100,00 realisasinya:  Rp.  34.162.000,00.  Anggaran  tersebut belum  terealiasikan  dengan  baik,  hal  itu  dikarenakan terdapat  kegiatan  yang  belum  terlaksana,  kegiatan tersebut  adalah  penguatan  dan  peningkatan  kapasitas tenaga keamanan.
Pemerintah desa memperkirakan anggaran dibidang  pemberdayaan  masyarakat  ini  adalah  sebesar Rp.  43.031.000,00  sedangkan  yang  terealisasi  adalah sebesar  Rp.  0,00  hal  ini  dikarenakan  dibidang pemberdayaan  masyarakat  ini  memiliki  kegiatan  yang tidak  terlaksanakan  yaitu:  pemeliharaan  pelabuhan perikanan  sungai  kecil.  Realisasi  penggunaan  dana  desa tahun  anggaran  2019  belum  terlaksana  dengan  baik, karena  masih  terdapat  beberapa  program  kegiatan  yang belum terlaksana/terealisasi yaitu: pengelolaan perpustakaan  milik  desa,  pembangunan/  rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan, pelatihan/sosialisasi/ penyadaran  tentang  LHP,  penguatan  dan  peningkatan kapasitas  tenaga  keamanan,  pemeliharaan  pelabuhan perikanan  sungai  milik  desa.  Hasil  dari  evaluasi memperlihatkan  bahwa  penggunaan  dana  desa  tahun anggaran 2019 lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastrutur desa dan untuk penyelenggaraan  festival/  lomba  kepemudaan  dan
olahraga.  Penerapan  dan  pelaksanaan  merupakan tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  invidu  dan kelompok  pemerintah  maupun  swasta,  yang  diarahkan pada pencapaian suatu tujuan dan tepat sasaran.
Tabel 1 menyajikan perbandingan penerapan dana desa  tahun  anggaran  2019  dengan  pemendagri  No  114 Tahun 2014 dan 20 Tahun 2018.
Tabe1. Penerapan dana desa
No Permendagri No. 114 Tahun 2014 & 20 Tahun 2018 Penerapan pengelolaan Dana Desa Bidang Pembangunan Desa 1. Pembangunan,  pemanfaatan,  pemeliharaan,  infrastruktur  dan lingkungan desa Pembangunan  infrastruktur  jalan  pemukiman,  jalan desa antar pemukiman 2. Pembangunan,  pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana kesehatan. Penyelenggaraan  Pos  Kesehatan  Desa/Polindes  mikik desa 3. Pembangunan,  pemanfaatan,  pemeliharaan  sarana  dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa Pembangunan/  Rehabilitasi/  Peningkatan  jalan  (tidak terealisasi) 5. Pelestarian lingkungan hidup Tidak ada Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Tidak ada 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Penguatan  dan  peningkatan,  ketertiban  umum  dan perlindungan
3. Pembinaan kerukunan umat beragama. Tidak ada 4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Tidak ada 5. Pembinaan lembaga adat Tidak ada 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan  festival/lomba  kepemudaan  dan Olahraga 7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa. Tidak ada Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan Tidak ada 2. Pelatihan teknologi tepat guna Tidak ada 3. Pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan  bagi  kepala  desa, perangkat desa dan BPD. Tidak ada 4. Peningkatan kapasitas masyarakat. Tidak ada Sesuai dengan hasil penelitan, penerapan pengelolaan penggunaan dana desa belum sesuai dengan pemendagri  No  114  tahun  2014  pasal  17  tentang klasifikasi  belanja  desa  dan  No  20  tahun  2018  pasal  6 tentang  penyusunan  RPJM  Desa  yang  memuat  visi  dan misi  kepala  desa,  karena  masih  banyak  rancangan  arah kebijakan yang belum terlaksana, seperti:
1. Penetapan dan penegasan batas desa.
2. Penyusunan rencana ruang desa
3. Manajemen informasi desa
4. Melakukan penilaian tahap perkembangan tata kelola desa.
5. Pengembangan, pemanfaatan, pelestarian, infrastruktur,  dan  lingkungan  pedesaan  seperti: perahu kapal, jalan perumahan, jalan pedesaan antara permukiman  pertanian,  pembangkit  listrik  dan gelombang mikro, permukiman masyarakat pedesaan 6. Pengembangan  bisnis  ekonomi  produktif  dan pengembangan,  pemanfaatan,  pemeliharaan  fasilitas dan  infrastruktur  ekonomi,  termasuk:  pasar  desa, pembentukan  dan  pengembangan  pasar  desa, penguatan  modal  desa,  fasilitas  dan  infrastruktur sesuai dengan kondisi desa dan lain-lain;
7. Menerapkan keamanan dan ketertiban;
8. Fasilitasi infrastruktur olahraga;
9. Melatih  masyarakat  di  bidang  ekonomi,  tani  dan dagang;
10. Melatih  masyarakat  dalam    bidang  teknologi  tepat guna; dan
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat.
Tidak  terealisasinya  anggaran  2019  disebabkan kendala  yang  tidak  terduga  yaitu  kondisi  cuaca,  dimana pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  tersebut  tidak terealasiasi dikarenakan bertepatan pada musim penghujan.  Sehingga,  kurang  tepat  waktu  dalam pelaksanaannya.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  pihak ketiga ini sangat kurang efektif, karena pertanggungjawaban bahan material yang akan digunakan  untuk  pembangunan  tidak  terstruktur  dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin  melakukan  pembangunan  dengan  alasan  bahan material  tidak  tersedia  di  toko-toko  wilayah  desa tersebut.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nim  dan Handayani.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  dan  alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada desa bantan tengah dibidang pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana  belum  dapat  terealisasi/terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi  yaitu:  kondisi  yang  tidak  terduga,  pengerjaan pembangunan  didalam  musim  penghujan  sehingga menjadi  penghambat  dalam  pengerjaan  pembangunan tersebut, kurangnya dukungan masyarakat desa, kerjasama  antar  pihak  ketiga  belum  berjalan  dengan baik,  kurangnya  komunkasi  dan  tanggungjawab  oleh pihak  ketiga  mengakibatkan  bahan  material  yang  akan digunakan  untuk  pembangunan  tidak  terstruktur  dengan baik sehingga tidak tersedianya stock bahan material saat ingin  melakukan  pembangunan  dengan  alasan  bahan material  tidak  tersedia  di  toko-toko  wilayah  desa tersebut, pencairan dana yang dilakukan secara bertahap yang  membuat  kekosongan  kas  saat  ingin  melakukan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani,  N.  A.  (2019).  Evaluasi  Kebijakan  Alokasi Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  Di  Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. JI@ P , 6 (1).
Mulyani,  S.  (2017).  Buku  Pintar  Dana  Desa. Jakarta. Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan, Kementerian Keuangan RI .
Mujiono,  M.,  &  Suharyono,  S.  (2017).  Persepsi  Wajib Pajak  Terhadap  Tax  Amnesty. Inovbiz:  Jurnal Inovasi Bisnis , 5 (2), 158-166.
Nim, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add)  Di  Desa  Amang  Kecamatan  Ngabang Kabupaten Landak. PublikA, Jurnal Ilmu
Administrasi Negara , 4 (1).
Nasional, B. P. P. (2014). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor , 2 . Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tahun  2014

## Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  tahun  2014

## Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  20  tahun  2018

## Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  37  Tahun  2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Suharyono, S. The Effect Of Accountability,
Transparency,  And  Supervision  On  Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (BUMD) Of Riau Province. International Journal of Public Finance , 4 (2), 236-249.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa