## KEMISKINAN DI PERKOTAAN (STUDI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALANGKA RAYA)

## Alfrid Sentosa
Program Studi Ilmu Politik, Universitas PGRI Palangka Raya (email: afrael09@gmail.com)

## Wijoko Lestariono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya (email: lestarionowijoko@gmail.com)

## Kur Junaidi
Program Studi Sosiologi, Universitas PGRI Palangka Raya (email: kurjunaidiupp@gmail.com)

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini,  teknik  yang  digunakan  adalah  kualitatif  naratif.  Di mana  peneliti  langsung  masuk  ke  dalam  lingkup,  melihat  dan  mencermati  kondisi sosial yang nyata dan tepat dari apa yang terjadi di masyarakat. Alat uji yang diteliti adalah  masyarakat  kota  Palangka  Raya  khususnya  penerima  bantuan  atau  penerima bantuan  p2kp.  Dalam  menempuh  pendekatan  kajian  selama  ini,  yang  akan  muncul yang akan saya dapatkan adalah temuan dan tanggapan serta tanggapan dari manusia. Apa  yang  akan  terlihat  pada  target  yang  akan  diterima  dalam  penelitian  ini  adalah berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, salah satunya dalam memfasilitasi dan  menawarkan  bantuan  kepada  orang-orang  dari  bkm  untuk  lebih  jelas  dan  lebih terbuka  dalam  topik  moneter.  Dan  gunakan  anggaran  yang  didapat.  Hal  ini diupayakan agar unsur kkn tidak tampak.

## Keyword :  Kemiskinan, Ekonomi Masyarakat

## Pendahuluan
Pembangunan di Indonesia merupakan amanat
sebagaimana ditetapkan    dalam  Undang–Undang  dasar 1945,  dimana  tujuan  negara  Indonesia adalah  untuk    melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,    memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa
dan  ikut    melaksanakan  ketertiban  dunia. 1
Dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan, pembangunan  nasional sebagaimana  digariskan  undang-undang, merupakan  cara    untuk  mencapai  tujuan tersebut. Dalam meningkatkan segi
1 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis  (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 39.
kehidupan  bangsa,    berupa  pembangunan fisik,  sosial,  budaya,  ekonomi,  pertahanan keamanan,  dan    ideologi.  Pembangunan nasional  merupakan  dasar  untuk  dapat terciptanya  masyarakat yang mandiri.
Masalah kemiskinan bukanlah sekedar  masalah  ekonomi  atau  konsumsi, namun  juga  masalah  politik.  Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan  berbagai  bidang  pembangunan lainnya  yang  ditandai  oleh  pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan.
Kemiskinan  merupakan  masalah global,  yang  sering  dihubungkan  dengan masalah kebutuhan, kesulitan dan kekurangan  berbagai  keadaan  hidup. Sebagian  orang  ada  yang  memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara  yang  lainnya  melihatnya  dari segi  moral  dan  evaluatif.  Kemiskinan dapat  dipahami  sebagai  situasi  dimana kelangkaan  barang–barang  dan  pelayanan dasar. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya  mencakup  kebutuhan  pangan sehari–hari,  sandang,  perumahan,  dan pelayanan  kesehatan.  Serta  gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan  sosial,  ketergantungan,  dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam hal ini termasuk pendidikan  dan  informasi.  Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan,  karena  hal  ini  mencakup masalah–masalah  politik  dan  moral,  dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Oleh karena itu, kemiskinan terutama  yang  diderita  oleh  fakir  miskin merupakan  masalah  pokok  nasional  yang penanggulangannya  tidak  dapat  ditunda dan  harus  menjadi  prioritas  utama  dalam pelaksanaan  pembangunan  kesejahteraan sosial. Pemberdayaan fakir miskin merupakan  salah  satu  upaya  strategi nasional dalam mewujudkan sistem
ekonomi  kerakyatan  yang  berkeadilan sosial  dan  melindungi  hak  asasi  manusia terutama  dalam  pemenuhan  kebutuhan dasar manusia. 2
Di Indonesia orang melihat kehidupan  rata–rata  suku  bangsa  Cina lebih  baik  secara  ekonomi  daripada  suku lain di Indonesia, karena orang Cina lebih dianggap pekerja yang memiliki etos kerja yang  tinggi  di  samping  mereka  dikenal sebagai  suku  bangsa  yang  amat  hemat dalam  kehidupan  sehari–hari  mereka. Sebaliknya  orang  melihat  bahwasanya penduduk  asli  Indonesia  kebanyakan miskin  karena  malas  dan  hidup  sangat konsumtif. 3
Kemiskinan  yang  diderita  oleh masyarakat  terutama  pada  mereka  yang tinggal  di  perkotaan,  sering  diartikan sebagai  akibat  dari  kebodohan,  kurangnya keterampilan  teknis,  etos  kerja  yang tumpul,  kesempatan  kerja  yang  rendah sehingga  sering  dihubungkan  dengan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi masyarakat.  Namun,  bila  kita  pahami secara mendalam, maka kemiskinan bukan semata–mata akibat dari ketidakberdayaan pemerintah  dalam  menyediakan  lapangan pekerjaan, tetapi berkaitan dengan masalah struktur–sosial  dan  cenderung  sudah menjadi  paradigma  dan  “budaya”  pada masyarakat  itu  sendiri.  Kemiskinan  pada masyarakat kita ini kadang kala merupakan  sebuah  paradigma  dan  tradisi, ada  ungkapan  apabila,  orangtuanya  sudah miskin. Maka, anak dan cucunya akan ikut pula menjadi miskin.
2 Harry Hikmat, dkk, Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Fakir Miskin tahun 2006-2010 (Jakarta:Departemen Sosial RI, 2005), h. 10.
3 Loekman Soetrisna, Kemiskinan,Perempuan, dan Pemberdayaan (Yogyakarta:Kanisius, 1997), h. 16.
Masalah  kemiskinan  yang  cukup kompleks  membutuhkan  intervensi  semua pihak  secara  bersama  dan  terkoordinasi. Namun  dalam  penanganannya  selama  ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran  dunia  usaha  dan  masyarakat  pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan  sosial  dalam  kehidupan masyarakat  yang  dapat  menjadi  sumber penting  pemberdayaan  dan  pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga menjadi  luntur.  Untuk  itu  diperlukan perubahan  yang  bersifat  sistemik  dan menyeluruh  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan.
Bila,  kemiskinan  dikaitkan  dengan ketidakberdayaan, pengentasan kemiskinan yang memiliki proses pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu  yang  mustahil.  Dengan  kata  lain, kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan dua sisi dari sebuah mata uang logam. 4 Sebagaimana  kita  ketahui,  tujuan utama  pembangunan  masyarakat  adalah peningkatan taraf hidup. Dengan demikian,  kondisi  yang  menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam  rangka  pembangunan  masyarakat tersebut.  Kondisi  kemiskinan  dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan  salah  satu  bentuk  masalah sosial yang menuntut pemecahan masalah. Pembangunan masyarakat diharapkan mampu  dan  tampil  sebagai  salah  satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan masalah dan perbaikan kondisi tersebut.
Dengan  membandingkan  jumlah penduduk  yang  berada  dibawah  Standar hidup  rata-rata,  yang  digunakan  sebagai indikator  pada  suatu  periode  sebelum  dan
4 Heru Nugroho, Menumbuhkan ide – ide kritis, cet ke-2. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), h. 44-45.
sesudah proses pembangunan, maka  dapat diketahui keberhasilan dari proses tersebut dalam  upaya  mengentaskan  kemiskinan. Walaupun  demikian,  prakteknya  ternyata tidak  sesederhana  itu.  Apabila  dalam perbandingan  dilakukan  antar  dua  kondisi yang  mempunyai  rentang  waktu  yang cukup  panjang  dan  tuntutan  kebutuhan hidup  juga  yang  semakin  meningkat sebagai  akibat  sosial  ekonomi  yang  telah terjadi,  maka  standar  yang  dipakai dianggap  sudah  tidak  memadai  lagi. Walau  menggunakan  standar  yang  lama dapat  diketahui  semakin  banyak  warga masyarakat yang sudah keluar dari kondisi kemiskinan,  akan  tetapi  dilihat  dari tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang, kondisi tersebut tetap dirasakan  sebagai  masih  berada  dalam keadaan  miskin.  Permasalahan  yang  sama akan  dijumpai  apabila  memperhatikan stratifikasi  sosial  yang  ada,  dimana walaupun lapisan bawah telah meningkatkan  taraf  hidupnya,  akan  tetapi apabila  peningkatan  itu  dibandingkan dengan yang dialami oleh lapisan lain atau setingkat  lebih  tinggi  maka,  masih  jauh lebih  rendah,  dan  secara  relatif  masih merasakan kondisinya yang tetap miskin.
Berbagai  bentuk  lingkaran  dan mata  rantainya  dapat  direkonstruksi  dari proses kemiskinan itu. Dari sudut ekonomi misalnya,  dapat  dikatakan  bahwa  karena kondisi  kemiskinan,  maka  pendapatan hanya  cukup,  bahkan  tidak  jarang  kurang mencukupi  memenuhi  kebutuhan  minimal sehari-hari. Dengan demikian sulit diharapkan  adanya  kemampuan  untuk menabung. Tidak adanya tabungan mengakibatkan  tidak  adanya  investasi jangka  panjang,  sehingga  produktivitas tetap  rendah.  Rendahnya  produktivitas menyebabkan  rendahnya  pendapatan  dan tetap bertahannya dari kondisi kemiskinan tersebut. Dari sisi lain, lingkaran
kemiskinan dapat terbentuk dari rendahnya  gizi  dan  nutrisi.  Dalam  hal  ini, kondisi kemiskinandapat membentuk mata rantai  :  rendahnya  nilai  gizi  dan  nutrisi dalam konsumsi pangan–derajat kesehatan rendah–produktivitas kerja rendah– pendapatan rendah–kemiskinan. 5
Kemiskinan  juga  sesuatu  yang nyata dalam masyarakat bagi mereka yang tergolong tidak miskin, dari hasil pengamatan  baik  secara  sadar  maupun tidak  sadar,  mengenai  berbagai  gejala sosial  yang  terwujud  dalam  masyarakat. Kesadaran  akan  adanya  kemiskinan  bagi mereka  yang  tidak  miskin  biasanya terwujud pada saat
mereka membandingkan  keadaan  mereka  dengan masyarakat yang tingkat kehidupan sosialnya lebih tinggi dari kehidupan yang mereka miliki.
Dari pemikiran–pemikiran dan diskusi–diskusi  yang  diadakan  tentang kemiskinan  lebih  banyak  menekankan segi–segi  emosional  dan  perasaan  yang diliputi aspek–aspek moral dan kemanusiaan,  atau  juga  bersifat  partisan karena  berkaitan  dengan  alokasi  sumber daya. Sehingga, pengertian tentang hakikat kemiskinan  itu  sendiri  menjadi  kabur. Akibatnya berbagai usaha penanggulangan masalah  kemiskinan  dijabarkan  sebagian– sebagian  sehingga  kurang  memenuhi sasaran secara tepat.
Secara singkat kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup  yang  rendah  :  yaitu  adanya  suatu tingkat  kekurangan  materi  pada  sejumlah atau  segolongan  orang  dibandingkan dengan  standar  kehidupan  yang  umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.  Standar  kehidupan  yang rendah ini secara langsung positif
5 Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan ,(Jakarta:PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 116- 120.
pengaruhnya  terhadap  tingkat  keadaan kesehatan,  kehidupan  moral,  dan  rasa harga  diri  dari  mereka  yang  tergolong sebagai orang miskin. 6
Dengan  demikian,  menjadi  miskin dirasakan  telah  mengalami  degradasi  dan seringkali  tidak  merupakan  lapisan  yang terpilih  dalam  hidup  bertetangga  dan berteman.  Kondisi  ini  disadari  oleh masyarakat  miskin  itu  sendiri  dan  mereka mendefinisikan dunianya sebagai kelompok  yang  gagal,  kelompok  yang terlempar  dari  lingkungannya.  Kesadaran semacam  ini  sering  menimbulkan  sikap yang  apatis.Dan  menganggap  bahwa dirinya  lemah,  tidak  mempunyai  kekuatan dalam  melakukan  hal–hal  yang  akibatnya sampai  pada  kesadaran  bahwa  mereka tidak  mampu  menguasai  nasibnya  sendiri karena lebih ditentukan orang lain. 7
Miskin  bukanlah  keinginan  setiap insan  manusia,  tetapi  karena  nasib  dan mungkin  karena  usaha  yang  belum maksimal, yang menjadikan mereka seperti itu. Tetapi semua itu kembali pada diri  sendiri,  apakah  setiap  manusia  dapat menerimanya  dengan  tulus  nasib  yang telah  digariskan  kepada  mereka  dan memperbaiki keadaannya dengan berusaha lebih  giat  lagi  serta  mendekatkan  diri kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dengan meningkatkan kadar iman atau melakukan hal yang sebaliknya.
Dalam UUD 1945 khususnya Pasal 34  mengamanatkan  bahwa  “fakir  miskin dan  anak  telantar  dipelihara  oleh  negara” (ayat  1),  dan  “negara  berkewajiban menangani fakir miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial”  (ayat  3).  Selanjutnya  komitmen nasional dalam pemberdayaan fakir miskin
6 Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1984), h. 12.
7 Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, h. 122.
dituangkan  dalam  Keputusan  Presiden  RI Nomor 124 tahun 2001 jo. Nomor 8 tahun 2002  tentang  Komite  Penanggulangan Kemiskinan;  dengan  tujuan  meningkatkan kerja  sama,  dukungan  dan  sinergi  semua pihak  baik  sektor,  pemerintahan  daerah, masyarakat  maupun  dunia  usaha  dalam menanggulangi masalah kemiskinan.
Pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan  di  Indonesia,  tidak  hanya  saja memberikan dana bantuan maupun pemberdayaan  pada  masyarakat  yang benar–benar  membutuhkan.  Akan  tetapi memberikan  motivasi  dan  semangat  akan pentingnya gotong royong serta peningkatan  spiritual  keagamaan  didalam masyarakat
itu sendiri.
Dalam perkembangannya, selain masyarakat dapat mampu memberdayakan diri mereka sendiri  dalam  bidang  kebutuhan  ekonomi, diharapkan masyarakat juga mampu meningkatkan  spiritual  keagamaan  yang sudah ada.
Puncak dari upaya mengedepankan pembangunan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan  umat  manusia,  baik  untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang,  adalah  lahirnya  kesepakatan kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan 189 negara mengenai Deklarasi Milenium. Deklarasi ini berisikan kesepakatan negara–negara  tentang  arah  pembangunan berikut sasaran–sasaran yang perlu diwujudkan. Secara ringkas, arah pembangunan  yang  disepakati  secara global meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan  dan  kelaparan  berat;  (2) mewujudkan  pendidikan  dasar  untuk semua orang; (3) mempromosikan kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan perempuan;  (4)  menurunkan  kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan
maternal; (6) melawan penyebaran
HIV/AIDS,  dan  penyakit  kronis  lainnya (malaria  dan  tuberkulosa);  (7)  menjamin
keberlangsungan  lingkungan;  dan  (8) mengembangkan  kemitraan  global  untuk pembangunan. 8
Sejak pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah  daerah  mempunyai  wewenang besar  untuk  merencanakan,  merumuskan dan  melaksanakan  kebijakan  dan  program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kewenangan otonom yang dimiliki daerah, melekat pula kewenangan  dan  sekaligus  tanggung jawab untuk secara pro–aktif mengupayakankebijakan  penanggulangan kemiskinan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung.
Dalam  dasawarsa  sekarang  ini, perkotaan telah menjadi perhatian berbagai  kalangan  karena  menyimpan berbagai  peristiwa  dan  masalah  yang dashyat, yang menimpa sebagain masyarakat  kota  sebagai  konsekuensi pembangunan.  Berbagai  peristiwa  dari yang mengharukan, menjengkelkan, sampai yang “menantang” muncul kepermukaan.  Orang  kota  saling  berebut memenangkan ”lomba–lomba menaklukkan  kota.  Kota  seperti  satu wilayah  tak  bertuan,  tetapi  penuh  dengan janji–janji
kebahagiaan dan kesejahteraan”.  Ada  kesan  kuat  bahwa realitas  kota  adalah  realitas  pergulatan kepentingan  orang–orang,  golongan,  dan kelas–kelas  sosial.  Dalam  persaingan, setidaknya  ada  yang  menjadi  korban. Banyaknya  orang  orang  yang  berlomba– lomba dalam mencari peruntungan di kota, menjadikan  persaingan  yang  tidak  sehat. Orang–orang yang tidak memiliki kemampuan  dan  kesempatan  kerja,  akan menjadi pengangguran, dan itu merupakan
8 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007. November 2007, h. 3.
juga salah satu penyebab kemiskinan yang terdapat diperkotaan.
Kemiskinan  masih  menjadi  salah satu masalah serius bagi bangsa Indonesia. Untuk  merespon  masalah  kemiskinan tersebut dibutuhkan perencanaan,
anggaran,  dan  pengembangan  program secara  tepat.  Di  samping  itu,  diperlukan juga dukungan sistem koordinasi antarpemangku kepentingan yang selektif.
Metode Penelitian Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif,  yakni  metode  yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  tentang suatu  masyarakat  atau  kelompok  orang tertentu,  dengan  jalan  mendeskripsikan sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan masalah  dan  unit  yang  sedang  diteliti. 9 Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah,  studi  kasus yang  langsung  dilakukan  di  lapangan (Field  Research),  yaitu  terjun langsung  ke objek  penelitian  untuk  memperoleh  data primer.
Hasil dan Pembahasan A. Program  Pengentasan  Kemiskinan Di Perkotaan
Masalah  kemiskinan  di  Indonesia saat  ini  dirasakan  sudah  sangat  mendesak untuk  ditangani.  Khususnya  di  wilayah perkotaan,  salah  satu  ciri  umum  dari kondisi  fisik  masyarakat  miskin  adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar  lingkungan  yang  memadai,  dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah Standart kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu.
Program penanggulangan kemiskinan  yang  dimulai  sejak  pelita
9 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung : PT. Rosdakarya, 2004), h. 35.
pertama sudah menjangkau seluruh pelosok  tanah  air.  Upaya  itu  telah menghasilkan  perkembangan  yang  positif namun  demikian,  krisis  moneter  dan ekonomi  yang  melanda  indonesia  sejak tahun 1997 telah  mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.
Krisis  tersebut  pada  satu  sisi  telah menimbulkan  lonjakan  pengangguran  dan dengan  cepat  meningkatkan  kemiskinan dipedesaan dan perkotaan karena itu, krisis juga  telah  menyadarkan  kita  bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi  atau  diperkaya  dengan  upaya untuk  mengokohkan  keberdayaan  institusi komunitas  agar  pada  masa  berikutnya upaya  penanggulangan  kemiskinan  dapat dijalankan  sendiri  oleh  masyarakat  secara mandiri dan berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, dibutuhkan suatu program
penanggulangan  kemiskinan  yang  mampu memperluas  prospek  dan  pilihan  untuk dapat  hidup  dan  berkembang  dimasa depan,  khususnya  bagi  masyarakat miskin diperkotaan.  Program  tersebut  diperlukan untuk  mendukung  lebih  lanjut  program penanggulangan  kemiskinan  yang  telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa tertinggal)  atau  baru  berjalan  seperti  PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang sasarannya di pedesaan. Pemerintah Indonesia, melalui Departemen  Pekerjaan  Umum,  telah melakukan  berbagai  upaya  penanganan masalah  kemiskinan  di  perkotaan.  Salah satu diantaranya ialah Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP)  yang  dilaksanakan  sejak  tahun 1999.  Pada  awalnya  dilaksanakan  dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai akibat krisis ekonomi tahun 1997–
1998  dan  kemudian  berkembang  menjadi krisis multidimensi.
Program yang
dilaksanakan diperkotaan  ini  menganut  pendekatan pemberdayaan (empowermen) sebagai suatu  syarat  menuju  pembangunan  yang berkelanjutan  (sustainable  development). Kegiatan  ini  tidak  hanya  bersifat  strategis karena  dalam  kegiatan  ini  disiapkan landasan  berupa institusi  masyarakat  yang menguat  bagi  perkembangan  masyarakat dimasa mendatang.
Pendekatan  P2KP  dilandasi  oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kekurangberhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan  tercermin  dalam  sikap masa  bodoh,  tidak  peduli,  tidak  percaya diri,  mengandalkan  bantuan  pihak  luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan  nilai–nilai  kemanusiaan  dan  prinsip– prinsip  kemasyarakatan  serta  prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pemahaman terhadap akar penyebab  masalah  kemiskinan  tersebut menyadarkan  kita  bahwa  pendekatan  dan cara  penanggulangan  kemiskinan  yang bersifat  parsial,  sektoral  dan  charity mengakibatkan salah sasaran, menciptakan benih–benih fragmentasi sosial, dan melemahkan  modal  sosial  masyarakat
(gotong royong, musyawarah, keswadayaan  dan  lain-lain).  Melemahnya modal  sosial  pada  gilirannya  mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk  mengatasi  persoalannya  secara mandiri, bersama dan berkelanjutan.
Pengertian  P2KP  sendiri  adalah
program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar kedepannya
masyarakat dapat menolong dirinya
sendiri. 10 Pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat sebagai embrio atau pondasi bagi terbentuknya  kelembagaan  lokal  yang dapat  menjadi  lembaga  perantara  untuk dapat  menjangkau  lembaga  formal.  Untuk itu  diperlukan  partisipasi  serta  peran  aktif pemerintah  dalam  pelaksanaan  P2KP untuk  menumbuhkan  iklim  kondusif  bagi upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
Dari  hasil  pelaksanaanya,  tampak perkembangan  yang  positif,  khususnya dalam terwujudnya kelembagaan masyarakat  lokal  mandiri,  yakni  Badan Keswadayaan  Masyarakat  (BKM).  Badan ini  dipercaya  sebagai  pengelola  dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan sebagai  pemeduli  terhadap  kemiskinandi komunitasnya.  Membangun  kelembagaan masyarakat yang mengakar perlu dilakukan,  agar  setelah  masa  program P2KP  berakhir,  upaya  penanggulangan kemiskinan  di  perkotaan  dapat  dijalankan sendiri oleh masyarakat.
Meskipun demikian, evaluasi pelaksanaan  P2KP  maupun  kajian  refleksi kritis  yang  dilakukan  secara  intensif  serta masukan–masukan  dari  berbagai  pihak selama  ini,  disadari  bahwa  masih  terdapat berbagai  hal  yang  belum  diakomodasi dalam  konsep  dan  strategi  pelaksanaan P2KP  yang  ada  saat  ini,  sehingga memerlukan penyempurnaan– penyempurnaan lebih lanjut. Penyempurnaan tersebut ditekankan  pada  keyakinan  dasar  P2KP bahwa  persoalan  kemiskinan  sebenarnya hanya dapat ditanggulangi oleh masyarakat sendiri yang mampu bersinergi dengan  pemerintah  daerah  dan  kelompok
10 Tim Persiapan P2KP Pusat, Pedoman Umum Manual Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), cet ke 2. (Jakarta:Sekretariat P2KP Pusat, 1999), h. 24.
peduli  setempat.  Sehingga  cukup  jelas bahwa  faktor  kapasitas  dan  kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah menempati  posisi  yang  sangat  strategis dalam penyiapan kemandirian dan keberlanjutan
upaya–upaya
penanggulangan kemiskinan maupun
pembangunan  lingkungan  perumahan  dan permukiman.
Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat tersebut, strategi pelaksanaan P2KP dititikberatkan  pada  proses  pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat serta pemerintah daerah agar mampu melakukan  proses  transformasi  sosial  dari masyarakat  miskin/tidak  berdaya  menjadi masyarakat  berdaya,  dari  masyarakat berdaya  menjadi  masyarakat  mandiri  dan akhirnya  dari  masyarakat  mandiri  mampu menuju masyarakat madani (civil society).
Terwujudnya  tatanan  masyarakat madani  inilah  yang  menjadi  pondasi  yang kokoh  bagi  terjaminnya  kemandirian  dan berkelanjutan  upaya–upaya  masyarakat, yang selain mampu menanggulangi masalah  kemiskinan  di  wilayahnya  secara efektif,  juga  mampu  membangun  kondisi lingkungan  permukiaman  di  wilayahnya yang  lebih  baik,  pro  poor,  sehat,  dan lestari. 11
B. Pemberdayaan
Ekonomi

## Masyarakat Miskin
Permasalahan kemiskinan
di Indonesia  cukup  kompleks.  Fakta  yang dikeluarkan  Badan  Pusat  Statistik  Pusat (BPS)  per  maret  2006.  tercatat,  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  sebesar 39,05  juta  jiwa  atau  17,75  %  dari  jumlah penduduk.  Angka  pengangguran  terbuka sebesar  10,9  juta  jiwa  atau  10,3  %  dari total  angkatan  kerja  (data  BPS  agustus 2006)
11 Buku Pedoman P2KP-3. Oktober 2005. h. 1.
Peran  serta  pemerintah  daerah
(Pemda) dalam
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Dalam memberikan  PAKET  (Penanggulangan Kemiskinan  Terpadu)  yang  merupakan salah  satu  komponen  Program  P2KP sebagai  suatu  upaya  proses  pembelajaran untuk  membangun  dan  melembagakan “kemitraan”  antara  masyarakat  dengan pemerintah  kota/kabupaten  dan  kelompok peduli  setempat  (LSM,  perguruan  tinggi, pihak  swasta,  perbankan  dan  lain–lainya) dalam  rangka  terwujudnya  sinergi  upaya penanggulangan kemiskinan. 12
Melalui komponen PAKET diharapkan  juga  dapat  terbangun  dan melembaga  proses  konsultatif  antara ketiga  pilar  pembangunan  (pemerintah, masyarakat,  swasta/kelompok  peduli)  di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan  kemiskinan.  Dalam  hal ini, PAKET hanya sekedar stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan  yang  mulai  ditumbuhkan  oleh masyarakat sendiri.
Bagi  masyarakat,  terutama  BKM, komponen  PAKET  juga  dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses  dan  menggalang  berbagai sumber  daya  maupun  sumber  dana  yang dimiliki  pemerintah  kota/kabupaten  atau kelompok  peduli  setempat  (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. 13
Agar  masyarakat  (BKM)  mampu bermitra
dengan pemerintah kota/kabupaten  dan  kelompok  peduli setempat,  maka  prasyarat  utama  adalah masyarakat  (BKM)  memiliki  kredibilitas
12 Pedoman Umum P2KP-3. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Oktober 2005 h. 44.
13 Ibid h. 44
yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hanya BKM  yang  berdaya,  yang  memiliki peluang lebih besar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling  dari  program–program  yang ada, khususnya melalui PAKET.
Komponen  PAKET  P2KP  akan mengalokasikan dana stimulan yang dapat digunakan  untuk  keperluan  membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif  serta  diusulkan  oleh  BKM berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten atau sebaliknya.  Selain  itu,  Program  PAKET pada  dasarnya  harus  ditempatkan  sebagai sarana  pembelajaran  kemitraan  antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan demikian, pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok  peduli,  baik  dalam  tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sumber dana  terhadap  kegiatan  pembangunan  di wilayahnya. 14
Alokasi dana PAKET P2KP
kepada pemerintah kota/kabupaten terseleksi akan dilakukan melalui mekanisme  penganggaran  yang  biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Jumlah alokasi  dana  PAKET  untuk  masing– masing  kota/kabupaten  diinformasikan secara  terbuka,  sehingga  dapat  diketahui oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  secara transparan.  Jumlah  dana  PAKET  yang telah  dialokasikan  untuk  masing–masing kota/kabupaten
sasaran
tersebut meurpakan  jumlah  maksimum  yang  dapat dimanfaatkan.  Dana  PAKET  bersifat “stimulan”  sebesar  30%  sampai  50%  dari
14 Ibid. h 45
pendanaan  kegiatan  yang  diusulkan  dan dikelola oleh panitia kemitraan.
Dalam  pemberdayaan  ekonomi  di masyarakat, P2KP
memberikan masyarakat  berupa  bantuan  modal  usaha berupa dana pinjaman bergulir yang dapat diakses  oleh  masyarakat  melalui  KSM– KSM  yang  telah  terbentuk.  Dana-dana tersebut  merupakan  dana  hibah  untuk masyarakat  yang  dapat  terus  digulirkan secara berkelanjutan di masyarakat.
Masyarakat  diberi  berbagai  pilihan untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui kegiatan  ekonomi  P2KP.  Salah  satunya, melalui  pemberian  pinjaman  bergulir dengan  tujuan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  miskin.  Pinjaman  bergulir disediakan  bagi  kelompok  masyarakat miskin  yang  memilih  peluang  bisnis menguntungkan  dan  kapasitas  membayar memadai,  Namun  tidak  mempunyai  akses ke institusi kredit atau program lainnya.
Dikatakan  bergulir  karena  dana untuk  pinjaman  ini  terbatas.  Karenanya, pemberian  pinjaman  oleh  Unit  Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  diberikan bergantian  sesuai  dengan  ketersediaan dana.  Jika  dana  belum  mencukupi,  KSM yang  layak  memperoleh  pinjaman  masuk dalam  daftar  tunggu.  Selain  itu,  untuk dapat menggeliatkan perekonomian BKM. Maka  dari  dana  yang  dipinjam  oleh masyarakat,  dikenakan  bunga  sebesar  1- 2%.  Kegunaan  bunga  tersebut,  selain untuk  membantu  biaya  operasional  BKM dapat  juga  untuk  menambahkan  modal usaha  pinjaman  bergulir  pada  masyarakat yang memerlukan.
C. Peningkatan  Ekonomi  Masyarakat Miskin Kota Palangka Raya
1) Program
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memberdayakan masyarakat,  khususnya  kaum  dhuafa  atau masyarakat miskin. Gerakan
penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan  secara  terpadu  antara  tiga  pilar pembangunan,  yaitu  pemerintah,  swasta, dan  masyarakat  yang  berorientasi  pada kemandirian dan berkelanjutan.
Pada dasarnya, tidak ada seorangpun  didunia  ini  yang  dilahirkan miskin  atau  kaya,  kedua  hal  itu  baru timbul  kemudian melalui  serentetan  sebab akibat.  Tidak  jarang  seseorang  yang tinggal  ditengah  keluarga  dilingkungan yang  miskin  dalam  pertumbuhannya menjadi kaya, atau sebaliknya tidak jarang seseorang  dilahirkan  dari  keluarga  kaya kemudian  hari  menjadi  miskin,  itulah realitas  kehidupan  yang  tidak  dapat dipungkiri.
Secara  sadar  telah  kita  ketahui bersama,  bahwa  kemiskinan  merupakan masalah  yang  sangat  kompleks.  Karena tidak  hanya  berkenaan  dengan  tingkat pendapatan  yang  rendah  tetapi  juga berkenaan  dengan  tingkat  pendidikan  dan kesehatan  fisik  yang  rendah  serta  kurang mampu  memberdayakan  potensi  sumber daya  manusia  dan  alam  yang  terdapat disekelilingnya.  Oleh  karena  itulah,  upaya penanggulangan  kemiskinan  harus  benar- benar  dilaksanakan  dengan  komprehensif dan mencakup keseluruhan aspek kehidupan  masyarakat  serta  dilaksanakan dengan terpadu dan berkelanjutan.
Menurut  Ginanjar  Kartasasmita dalam pembangunan untuk rakyat memadukan  pertumbuhan  dan  pemerataan mengatakan  bahwa  stabilitas  ekonomi, sosial  dan  politik,  pertumbuhan  penduduk yang  terkendali  dan  lingkungan  hidup
yang  terjaga  kelestariannya  merupakan kondisi  yang  diperlukan  untuk  menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Karena program penanggulangan kemiskinan hanya  dapat  berjalan  dengan  baik  dan efektif apabila suasana tentram, aman, dan stabil telah tercipta. 15 Strategi dasar gerakan pemberdayaan  bagi  masyarakat  miskin diawali dengan perubahan perilaku individu  maupun  kolektif  dengan  cara membangun  kesadaran  kritis.  Untuk  itu, kelompok  masyarakat  miskin  tidak  boleh dipandang  sebagai  faktor  penghambat pembangunan  dan  dimarjinalkan.  Kaum miskin  harus  ditempatkan  sebagai  salah satu  potensi  yang  sangat  penting  untuk diberdayakan    dan  dikembangkan  ke  arah yang lebih maju dan mandiri.
Salah  satu  wujud  pembelajaran luar biasa yang dapat diambil dari kegiatan penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan adalah  bentuk  sinergi  antara  masyarakat, pemerintah,  swasta,  LSM,  perguruan tinggi  serta  kelompok  peduli  lainnya. Semua  orang  bisa  ikut  serta  dalam penanggulangan kemiskinan tanpa membedakan  jenis  kelamin  dan  usia. Bentuk  bantuan  pun  tidak  terbatas  materi, tetapi  bisa  juga  gagasan,  partisipasi  serta komitmen bersama.
Masyarakat  diberi  berbagai  pilihan untuk  mengentaskan  kemiskinan  melalui kegiatan  ekonomi  P2KP.  Salah  satunya, melalui  pemberian  pinjaman  bergulir dengan  tujuan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  miskin.  Pinjaman  bergulir disediakan  bagi  kelompok  masyarakat miskin  yang  memilih  peluang  bisnis menguntungkan  dan  kapasitas  membayar
15 Ginanjar Kartasasmita, Pembangunan untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (Jakarta:CIDES, 1996), h. 242.
memadai,  Namun  tidak  mempunyai  akses ke institusi kredit atau program lainnya.
Dikatakan  bergulir  karena  dana untuk  pinjaman  ini  terbatas.  Karenanya, pemberian  pinjaman  oleh  Unit  Pengelola Keuangan (UPK) kepada Kelompok Swadaya  Masyarakat  (KSM)  diberikan bergantian  sesuai  dengan  ketersediaan dana.  Jika  dana  belum  mencukupi,  KSM yang  layak  memperoleh  pinjaman  masuk dalam daftar tunggu.
Pembayaran kembali pinjaman merupakan  syarat  utama  keberlangsungan pelayanan pinjaman. Semakin tertib peminjam membayar kembali serta semakin  tinggi  pembayaran  kembali  atau repayment  rate  UPK,  maka  semakin banyak  KSM  yang  terlayani  dan  semakin besar jumlah pinjaman yang bisa diterima.
Dari  sumber–sumber  pendanaan yang  didapatkan,  komponen–komponen program digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
Pemberdayaan masyarakat  dan  pengembangan  kapasitas dalam  rangka  mengedepankan  Pemerintah Daerah.  Dalam  penggunaan  biaya–biaya kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan pengembangan kapasitas untuk mengedepankan  peran  pemerintah  daerah pada  dasarnya  didanai  dari  sumber  dana Bank  Dunia,  yaitu  berupa  pendampingan tim  fasilitator,  lokakarya  dan  pelatihan masyarakat.  Pemerintah  pusat,  pemerintah propinsi  dan  pemerintah  kota/kabupaten juga  mengalokasikan  dana  dari  sumber APBN  dan  APBD  masing–masing  untuk beberapa kegiatan pelatihan dan lokakarya yang  diperuntukkan  bagi  pengembang kapasitas  para  pihak  yang  ada  di  wilayah kerja masing–masing 16
Selain  itu,  program–program  yang mencakup  lingkungan  di  masyarakat adalah BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada masyarakat miskin yang
16 Pedoman Umum P2KP-3, Hal 98
langsung  diterima  oleh  masyarakat  tanpa adanya  potongan  sedikitpun.  Melalui BKM  (Badan  Keswadayaan  Masyarakat), dana–dana  yang  didapat  langsung  masuk ke  rekening  bersama  yang  dimiliki  oleh BKM,  yang  diwakilkan  oleh  tiga  orang perwakilan  pengurus/pemimpin  kolektif BKM. Dana–dana tersebut sudah mendapatkan  porsi  bagian–bagian  untuk langsung  disalurkan  kepada  masyarakat yang  berhak  melalui  KSM  (Kelompok Swadaya  Masyarakat)  yang  dibentuk  oleh masyarakat itu sendiri.
Proses  pengolahan  program  atau proyek  ini  bersifat  sentratik,  karena pemerintah  daerah  hanya  dilibatkan  pada tahap  pelaksanaan  program  (proyek) melalui  alokasi  dana  dari  pemerintah pusat.  Dan  yang  diberikan  pemerintah pusat  diserahkan  dan  dicairkan  kepada kelompok  masyarakat  dan  tidak  akan dikembalikan  lagi  kepada  pemerintah. Dana  ini  menjadi  dana  abadi  yang  harus tetap  bergulir  didaerah  perkotaan  yang dijadikan  sasaran  proyek  dan  tidak dialihkan  untuk  kepentingan  lain  diluar wilayah sasaran  proyek  dan  diluar kepentingan masyarakat. Dana yang diberikan  adalah  modal  usaha  untuk digunakan  bagi  kegiatan  sosial  ekonomi yang  produktif  yang  diharapkan  dapat menguntungkan, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan
ekonomi, masyarakat  mendapatkan  bantuan  berupa dana  untuk  modal  usaha.  Dana  tersebut disalurkan  dari  BKM  melalui  KSM–KSM ekonomi  yang  dibentuk  oleh  masyarakat. Kegiatan  ekonomi  tersebut  merupakan ekonomi  bergulir,  dimana  para  KSM ekonomi  peminjam  mendapatkan  bantuan berupa  uang  sebesar  Rp.  500.000,- minimal  dan  bisa  lebih  banyak  untuk  per orang  per  kepala  keluarga.  Dari  dana tersebut, KSM penerima
manfaat/pinjaman  dapat  menggunakan uang  tersebut  untuk  mengembangkan usahanya.  Kemudian,  KSM-KSM  tersebut diberikan  jangka  waktu  untuk  dapat mengembalikan dana tersebut, untuk dapat digulirkan  atau  dipinjamkan  kembali kepada  penerima  manfaat  yang  belum mendapatkannya.  Biasanya,  jangka  waktu pengembalian  dana  tersebut  selama  10 bulan.  Dan  dengan  bunga  sebesar  1–2  %. Bunga  ini  gunanya  untuk  memberikan pemasukan  kepada  BKM  melalui  Unit Pengelola  Keuangan  (UPK)  sebagai  dana intensif  bagi  juru  tagih  dari  para peminjam.

## 2) Restrukturisasi
Dalam  proses  perkembangan  yang terdapat  didalam  tubuh  P2KP  itu  sendiri, pembelajaran yang terdapat pada tingkatan masyarakat sangat membantu dalam perbaikan dan perkembangan P2KP kedepannya.  Arti  restrukturisasi  adalah perubahan–perubahan suatu struktur dimana hal–hal yang merupakan penghambat bagi keberhasilan suatu program  perlu  lebih  disederhanakan  dan atau perlu diperbaharui, agar pola berjalannya kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai. Pada dasarnya Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP) adalah Program Pemerintah
Indonesia  dalam  rangka  penanggulangan kemiskinan  masyarakat  di  perkotaan.
Maka  dari  itu,  untuk  menyelenggarakan Program tersebut, maka ditunjuk Departemen Pekerjaan Umum yang dalam pelaksanaannya  bekerja  sama  dengan berbagai  instansi  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Lebih dari itu, Program
Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP)  ini  dirancang  sebagai  gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui
proses  pemberdayaan  masyarakat  dan pemerintah  daerah.  Pemberdayaan  ini memerlukan  keterlibatan  berbagai  pihak antara  lain  pemerintah,  swasta,  dan  warga masyarakat  luas.  Semua  pihak  diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawab dengan baik dalam memampukan  masyarakat  sebagai  pelaku utama pembangunan.
Dalam  struktur  organisasi  yang ada,  diperlukan  adanya  efisiensi  struktur organisasi agar perencanaan dan kordinasi dapat  berjalan  lebih  efektif,  lancar,  dan tidak berbelit–belit serta dapat menghemat waktu  dan  mempermudah  pelaksanaan. Perlunya  pengurangan  dan  pemangkasan birokrasi agar diharapkan dapat memperbaiki kinerja sebelumnya.
Seperti  apabila  dapat  kita  lihat pada  bagan.  Pada  tingkatan  propinsi, satker  non-vertical  PBL  seharusnya  dapat dihilangkan.  Karena,  dengan  adanya struktur  pada  bagian tersebut.  Maka  dapat mengurangi beban pengendalian dan dapat menghemat  yang  ada.  Sebaiknya,  satker non  vertical  PBL  tersebut  disatukan  atau dileburkan  dengan  Bapepeda  Propinsi/PU propinsi.  Karena,  pada  tingkatan  propinsi keberadaan  satker  dalam  memfasilitasi sangatlah  lama.  Apalagi  bila  keberadaan satker  propinsi  tersebut  berada  di  Ibukota propinsi. Maka, untuk setiap kegiatan yang memerlukan difalitasi oleh satker propinsi, sangatlah  banyak  membuang  energi  dan waktu.  Oleh  sebab itu,  dalam  pelaksanaan dilapangannya  tertunda  karena  lamanya proses  berlangsung.  Selanjutnya,  untuk tingkatan  kabupaten  atau  kota.  Sebaiknya tetap  diadakan,  karena  pada  tingkatan tersebut merupakan koordinasi dan difasilitasi  secara  langsung  pada tingkatan yang paling bawah.
Sebaiknya,  satker  pada  tingkatan propinsi  dapat  dirangkap  oleh  satker  pada tingkatan  Kabupaten  atau  Kota.  Hal  ini
agar lebih dapat menyederhanakan
birokrasi serta pengendalian dan memfasilitasi  agar  tidak  berbelit–belit  dan lebih  efisien.  Serta  untuk  dapat  lebih meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam melaksanakan program ini.
Selain  itu,  untuk  tingkatan  pada masyarakat. Sebaiknya peran serta perempuan dalam kepengurusan lembaga– lembaga  yang  ada  agar  lebih  ditingkatkan dan  ditambah  jumlahnya.  Bila  pada sebelumnya  jumlah  perempuan  dewasa minimal 30% dari jumlah penduduk. Maka sebaiknya  jumlah  tersebut  dinaikkan menjadi  40%.  Ini  dimaksudkan  agar peranan  perempuan  dimasyarakat  dapat turut serta dalam pembangunan daerahnya. Karena dalam kenyataannya, wanita dapat lebih  peka  dalam  menyikapi  keadaan lingkungan  disekitarnya.  Selain  daripada itu,  perempuan  bisa  dapat  lebih  aktif ketimbang  laki  –  laki  karena  wanita  lebih banyak memiliki waktu luang dan perempuan  dapat  menjadi  lebih  cerdas, sehingga bisa dapat mandiri, lebih berdaya dalam mengelola rumah tangganya.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  dilapangan,  serta upaya  pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan  maka  peran  P2KP  dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin kota  yaitu  dengan  cara  pemberdayaan  dan memberikan bantuan untuk dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  ternyata mendapatkan  respon  yang  cukup  baik. Selain  tidak  sulitnya  untuk  menerima bantuan  tersebut,  masyarakat  juga  diajak turut serta membangun lingkungannya.
Peran P2KP dalam memberdayakan  masyarakat,  sudah  cukup berjalan baik. Meskipun dalam penerapannya  dilapangan,  masih  ada kendala-kendala seperti sulitnya
masyarakat untuk berkumpul dalam
pertemuan-pertemuan  rutin    serta  masih tingginya individualisme masyarakat.

## Referensi
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (1994). Psikologi Pekerjaan Sosial Dan Ilmu Kesejahteraan  Sosial. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta: Jakarta Moleong,    Lexy.  J..  (2007).  “ Metodologi Penelitian    Kualitatif”, Bandung: Rosdakarya
Narwoko,    Dwi.  dan  Bagong    Suyanto,
(2007). ” Sosiologi  teks pengantar  dan terapan” . Jaakarta: Kencana.
Nurdin, M. Fadhil. (1990). Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial , Bandung:
Angkasa
Hikmat,  Harry.  Dkk.  (2005)  Rencana Strategis  Penanggulangan  Kemiskinan Program  Pemberdayaan  Fakir  Miskin tahun 2006 - 2010. Jakarta: Departemen Sosial RI Kartasasmita, Ginanjar. (1996). Pembangunan untuk rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES
Sarwono,  Sarlito  Wirawan.  (2002) Teori - teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
Soehartono, Irawan. (2004). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Rosdakarya.
Soekanto,  Soerjono.  (2006)  Sosiologi Suatu  Pengantar.  Jakarta  :  Rajawali Pers.