Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENEGAKAN HUKUM NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
Eunike Sabrina Damanik Universitas Lancang Kuning Email : eunike.sabrina11@gmail.com
Iriansyah Universitas Lancang Kuning Email : iriansyah2012@gmail.com
M. Yusuf DM Universitas Lancang Kuning Email : yusufdaeng@uniak.ac.id

## ABSTRACT
The development of the world in all fields makes changes in all aspects, one of which is in the field of fintech. The use of technology is increasingly prioritized to facilitate all human activities and needs. whose presence is now gaining popularity among the public because it is supported by the emergence of many startups or start-up companies that offer various digital services such as payments, investments, loans, and financing. The purpose of this study was to determine the analysis of aspects of law enforcement Number 77 of 2016 concerning Information Technology- Based  Lending  and  Borrowing  Services  on  Consumer  Protection.  Analyzing  the  legal consequences of default for consumers in online lending and what legal remedies can be taken based on a review of the Financial Services Authority Regulation Number 77 of 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. The method in this research is normative  which  discusses  law  enforcement  against  default  consumers  who  use  online  loan services  in  terms  of  Law  Number  77  of  2016  concerning  Information  Technology-Based Borrowing-Lending  Services.  The  result  of  this  research  is  that  the  regulation  on  Consumer Protection  in  the  Financial  Services  Sector  which  is  regulated  in  POJK  Number 1/POJK.07/2013 has not been able to reach the peer to peer lending market because there are no rules stating that peer to peer lending. lending is included in consumer protection regulations for the service sector finance.
Keywords: Borrow, Borrow, Money, Technology

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  dengan  jumlah  penduduk  yang  sanag  besar  yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur menghadapi Revolusi Industri 4.0 . dan tentunya Revolusi industry 5.0 sudah berada didepan mata yang sebentar lagi akan dihadapi oleh
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
masyarakat, Di era ini kegiatan ekonomi banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya  mulai  dirasakan  oleh  masyarakat,  hal  ini  didorong  oleh  perkembangan  teknologi yang  pesat.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  turut  membawa  perubahan  terhadap  gaya  hidup masyarakat  yang  kini  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  mudah  dengan  layanan  berbasis online atau  menggunakan  internet,  baik  dalam  hal  berbelanja,  memesan  transportasi,  atau  melakukan transaksi  keuangan,  yang  saat  ini  kehadirannya  mulai  populer  di  tengah  masyarakat  karena didukung  dengan  banyak  bermunculannya  startup  atau  perusahaan  rintisan  yang  menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. 1
Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi pada zaman digitalisasi seperti saat ini  menciptakan  berbagaimacam  inovasi-inovasi  yang  digandrungi  oleh  masyarakat,  kemajuan teknologi  informasi  telah  merambah  ke  sektor  jasa  keuangan  yang  lambat  laun  pada  akhirnya membuat berubahnya pola / gaya hidup masyarakat baik yang dikota maupun yang dipedesaan. Tidak  dapat  dipungkiri  lagi  jika  teknologi  digital  di  sektor  finansial  atau  Fintech  memberikan kenyamanan  bagi  pengguna  dalam  bertransaksi.  Kehadiran  fintech  disinyalir    dapat mempermudah  proses  transaksi  keuangan  maupun  akses  financial  lainnya  seperti  pinjaman ataupun  pembiayaan  seperti  misalnya  memberikan  pinjaman  tanpa    jaminan  /  agunan  serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses  Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara  langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan  pinjaman  uang  melalui  aplikasi    yang  disediakan  starup  atau  perusahaan  yang menyediakan layanan tersebut dengan  sangat mudah. 2
Layanan  pinjam-meminjam  uang  dalam  berbasis  teknologi  dan  informasi  menawarkan sebuah  terobosan  baru  bagi  masyarakat  baik  perorangan  maupun  badan  hukum  yang    ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam  berbagai hal, pada prinsipnya perusahaan penyelenggara pinjaman secara online  hanya sebagai perantara yang mempertemukan  pemberi  pinjaman  (investor  /  kreditur)  dengan  penerima  pinjaman  (debitur)
1 Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), Hlm, 98.
2 Nofie  Iman, Financial  Technology  dan  Lembaga  Keuangan, (Yogyakarta:  Gathering  Mitra  Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), Hlm, 54.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam  hal  melakukan  perjanjian  pinjam-meminjam    uang  yang  dilakukan  secara  elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki  oleh perusahaan tersebut.
Kemajuan  teknologi  dalam  perekonomian  nasional  ini  ditingkatkan  untuk  mencapai kesejahteraan  rakyat  demi  mewujudkan  kehidupan  perekonomian  yang  lebih  baik.  Seiring dengan  perkembangan  era  globalisasi  dewasa  ini,  segala  macam  aktivitas  masyarakat  tidak terlepas  dari  bantuan  teknologi.  Begitu  pula  pada  sektor  keuangan  yang  kini  mulai  terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Financial Technology yang disingkat menjadi fintech. Fintech itu sendiri berasal dari  istilah  financial  Technology.  Menurut The  National  Digital  Research  Centre (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya ,inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. 3
Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjam  meminjam  berbasis  online.  Praktik  bisnis  pinjam  meminjam  online  menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. 4 Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).
layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1754  KUHPerdata.  Pada  perjanjian  pinjam  meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman  dan  penerima  pinjaman  dimana  para  pihak  ini  memiliki  hubungan  hukum  secara langsung  melalui  perjanjian  pinjam  meminjam.  Pemberi  pinjaman  berkewajiban  untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan  syarat  bahwa  penerima  pinjaman  akan  mengembalikan  dalam  jumlah  yang  sama  dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu  langsung  dengan  penerima  pinjaman,  bahkan  diantara  para  pihak  dapat  saja  tidak
3 Ibid , Hlm.,59.
4 Raden  Ani  Eko  Wahyuni,Bambang  Eko  Turisno, ”Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal  Dalam  Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 380.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mengetahui  atau  mengenal  karena  dalam  fintech  ini  ada  wadah  yang  menghubungkan kepentingan keduanya.
Pada  masa  sekarang  pinjam  meminjam  berbasis  online  ini  dianggap  menjadi  suatu  model solusi  pembiayaan  dengan  cara  financial  technology  yang  dianggap  efektif  dan  efisien.  Dari definisi  diatas  jelas  bahwa  dibuatnya  teknologi  pinjam  meminjam  secara  online  ini  untuk mempermudah  masyarakat  untuk  mendapatkan  pinjaman  tanpa  harus  terbatasi  oleh  ruang  dan waktu  selama  gadget  seperti  smartphone  dan  komputer  yang  digunakan  dapat  terkoneksi internet.  Selain  itu  proses  pencairan  pinjaman  dan  proses  pengembalian  dengan  sistem  cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. 5
Kemudian  suatu  sebab  pinjam  meminjam  berbasis  online  digemari  masyarakat  adalah kesulitan  dalam mengakses  layanan  keuangan  formal  dengan  berbagai  persyaratan  administrasi yang  harus  dipenuhi.  Persyaratan  administrasi  pinjaman  online  relatif  lebih  mudah  jika dibandingkan  dengan  pinjam  meminjam  pada  layanan  keuangan  formal.  Sebelum  lahirnya teknologi  pinjam  meminjam  uang  berbasis  online,  masyarakat  mendapatkan  peminjaman  dari bank  atau  lembaga  lainnya  melalui  serangkaian  prosedur  yang  lumayan  panjang  sampai  dana tersebut  cair.  Saat  ini,  dengan  adanya  sistem  pinjaman  secara  online  masyarakat  yang  akan melakukan  peminjaman  dapat mendownload  berbagai  aplikasi atau  bisa juga  dengan  membuka website  yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis online. 6
Perbandingan  kedua  pinjaman  tersebut  cukup  signifikan  dimana  bank  biasa  mencairkan dananya direntang waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis online  hanya  dalam  rentang  4  jam  sampai  3  hari.  Dari  kedua  perbandingan  diatas,  pinjam meminjam  berbasis  online  tentu  menjadi  pilihan  masyarakat  baik  dari  akses  kecepatan,  tetapi disisi  lain  memiliki  resiko  tersendiri.  Layanan  keuangan  pinjam  meminjam  berbasis  online  ini bisa digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam- meminjam secara online adalah kredivo dan uang teman. Kedua penyelenggara layanan pinjam-
5 Edi  Suprayitno,  Nur  Ismawati, ”Sistem  informasi  Fintech  Pinjaman  Online  Berbasis  web ”,  Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, 2008, Halaman 101.
6 Siti Rohana, Pengaduan Pinjaman Online , Lapor.go.id, Diakses pada tanggal 12 Desember 2021
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
meminjam  berbasis  online  tersebut  berbentuk  perusahaan  akan  tetapi  termasuk  kedalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.
Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif  dan  negatif  bagi  perkembangan  peradaban  umat  manusia.  Teknologi  informasi  saat  ini menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan  peradaban  dunia,  tapi  sekaligus  menjadi  sasaran  yang  efektif  dalam perbuatan  melawan  hukum.  Perkembangan  teknologi  dari  aspek  keuangan  menjadi  tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya. 7
Kegiatan pinjam meminjam berbasis online ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan  bagi  kreditur  maupun  debitur  didalam  kegiatan  pinjam  meminjam  berbasis  online ini.  Kenyamanan  yang  dimaksud  adalah  bahwa  debitur  mendapat  garansi  terkait  dengan kerahasiaan  data  diri  maupun  segala  bentuk  jaminannya  oleh  karena  tersebar  dimuka  umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis online tidak dilakukan  dengan  tatap  muka  langsung,  sehingga  proses  pengecekan  ataupun  pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis. 8
Proses  pengajuan  peminjaman  uang  secara  online  tersebut  dirasa  sangat  mudah  dan  cepat karena  tidak  perlu  menggunakan  agunan  dan  proses  survei.  Pinjaman  online  menjadi  akses layanan  keuangan  yang  bisa  digunakan  semua  orang,  termasuk  yang  tidak  memiliki  akun  di bank.  Selain  itu  untuk  mendapatkan  pinjaman  online  memang  tidak  memerlukan  agunan. Menurut OJK, inilah yang membuat pengguna pinjaman online bisa terjebak bunga yang tinggi. Layanan pemberi pinjaman online tetap memberikan bunga yang tinggi demi kepentingan bisnis. Mereka  melakukan  itu  karena  pinjaman  tanpa  bunga  memang  memiliki  risiko  yang  sangat tinggi. 9
Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Konsumen  membuka  kemungkinan  dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok
7 Ibid , Hlm., 75.
8 Istiqamah,  “ Analisis  Pinjaman  Online  Oleh  Fintech  Dalam  Kajian  Hukum  Perdata ”,  Jurisprudentie, Volume 6, Nomor 2,Tahun 2019, Halaman 294.
9 Ibid, Hlm., 45.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
“bahwa  jika  dilihat  dari  isinya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  ini  memuat  garis-garis  besar  perlindungan  kepada  konsumen  yang  memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri. 10
Berdasarkan  hal  tersebut,  OJK  menerbitkan  beberapa  ketentuan  terkait  perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Dalam  POJK  tersebut  mengatur  tentang  layanan  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  atau  bisa  disebut  dengan  pinjam  meminjam  uang secara peer  to  peer yang  artinya  kegiatan  pinjam  meminjam  antar  perseorangan.  Layanan  ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi.
Pengaturan mengenai Layanan Peminjaman Uang berbasis Fintecht atau Fintecht P2PL tidak terlepas  dari  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  77/  POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  lalu  POJK  Nomor: 1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  informasi  dan  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016,  Surat  Edaran  OJK  (SEOJK)  Nomor 18/SEOJK.02/2017  Tentang  Tata  Kelola  dan  Manajemen  Risiko  Teknologi  Informasi  Pada Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  serta  Peraturan  Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 11
Dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  Pasal  18  dinyatakan  bahwa  Lembaga Pembiayaan  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  memberikan  kuasa  dari  konsumen kepada  Lembaga  Pembiayaan  untuk  melakukan  segala  tindakan  sepihak  termasuk  pembebanan denda  atas  keterlambatan  pembayaran.  Selain  itu  juga  Lembaga  Pembiayaan  dilarang menambahkan  klausula  baku,  tambahan  lanjutan  dan  /  atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Kondisi  pencantuman  kalusula  baku  ini  juga  sering  kali  diperparah
10 Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya  Bakti, 2014), hlm. 45
11 Ibid, Hlm.,97.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan  bentuknya  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.
Semua perbuatan tersebut dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula-klausula  dalam  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  konsumen.  Perjanjian  inilah yang  sering  kali  membuat  debitor  terpojok  dan  berada  dalam  posisi  yang  lemah.  Sehingga terjerat  utang  dengan  bunga  yang  tinggi  berakibat  pada  hilangnya  aset  nasabah  bahkan  sampai ludes  semuanya.  Padahal  isi  dari  perjanjian  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  konsumen  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 18 tentang klausula baku. 12
Karena  kuatnya  kedudukan  pelaku  usaha  di  masa  sekarang  ini  membuat  konsumen  hanya dapat  menonton  dan  tidak  dapat  berbuat  apa-apa.  Pihak  konsumen  hanya  dapat  menyetujui  isi perjanjian atau klausula baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha Pada dasarnya konsumen tidak dapat menepati dari isi perjanjian dimungkinkan karena perjanjian yang dibuat oleh pihak pelaku usaha tidak diperhatikan secara detail oleh pihak konsumen sehingga pada pelaksanaannya pihak konsumen  berat  untuk  menjalankan  isi  dari  perjanjian.  Pihak  konsumen  mungkin  mengerti  isi dari  perjanjian  yang  jelas  merugikan  pihak  konsumen,  namun  dikarenkan  kebutuhan  yang mendesak  atau  keadaan  konsumen  yang  sangat  membutuhkan  barang    jasa  yang  ditawarkan pelaku  usaha maka  tidak  ada  pilihan  lain  untuk  mengambil isi  dari  perjanjian  yang  ditawarkan oleh palaku usaha.
OJK  menerbitkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Secara  terminologi  OJK memberikan  terminologi  terkait  pinjol  sebagai  berikut  :  “Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016. 13
12 Dewi, E. W, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm, 89.
13 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Teknologi Informasi.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  untuk  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4  (c)  UU  No.  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  UUOJK) yang  dinyatakan  sebagai  berikut,  “OJK  dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan:  (c)  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat”. Perlindungan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem perlindungan  konsumen  yang  andal,  meningkatkan  pemberdayaan  konsumen,  dan menumbuhkan  kesadaran  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan. Perlindungan  konsumen  yang  diberikan  OJK  dianggap  penting  mengingat  begitu  kompleknya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen,  pelayanan  pengaduan  konsumen  dan  pembelaan hukum. 14
Untuk  menyediakan  payung  hukum  yang  kuat  dalam  memberi  perlindungan  kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018  OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018  tentang  Inovasi  Keuangan  Digital  Di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Secara  umum terdiri  dari  17  Bab  &  43  Pasal.  Fungsi  pengawasaan  ojk  ini  terdapat  pada:  Pasal  24  yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan risk  self  assessment secara  bulanan  serta  menyampaikannya  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan. Pasal  25  Selain  memberikan  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24,  Penyelenggara wajib  melakukan  pelaporan  kepada  konsumen  terkait  hal  yang  berhubungan  dengan  kinerja investasi, nilai investasi, dan / atau portofolio yang dimiliki para konsumen. 15
Di  Indonesia  sendiri  peraturan  mengenai  pinjam  meminjam  berbasis  online  belum  diatur secara spesifik dalam undang-undang yang khusus namun ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai  pelaksanaan  dan  penyelenggaran  pinjam  meminjam  berbasis  online  ini,antara  lain, sebagai berikut :
14 Priyonggojati,“ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending ” Jurnal USM Law Review, 2(2), 162- 173.
15 Ibid, Hlm.,54.

## 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial
5) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam  Meminjam Secara Online
6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan  Manajemen  Resiko  Teknologi  Informasi  pada  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi.
7) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/17/PBI/2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dengan  melakukan  sistem  pengawasan  perusahaan berbasis fintech sangat  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  perlindungan  konsumen  yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen. Karena salah  satu  kunci  agar  konsumen  dapat  terlindungi  hak-haknya  adalah  berasal  dari  sejauh  mana regulasi  terkait  pengawasan  dan  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini OJK  terkait  perusahaan  fintech  itu  sendiri,  Dalam  penyelenggaran  dan  pelaksanaan  praktik pinjam meminjam berbasis online ini juga dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak  dibidang  keuangan  dalam  hal  pengawasan  yang  dibebankan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  yang  memiliki  wewenang  untuk  mengawasi  langsung  pelaksanaan  praktik  pinjam meminjam berbasis online ini. 16
Berdasarkan hal-hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis online dianggap menarik,selain karena belum ada regulasi Undang-Undang secara  khusus  membahas  tentang  penyelenggaraan  pinjam  meminjam  berbasis  online  ini  juga menarik  dibahas  secara  teoritis  mengenai  pinjam  meminjam  berbasis  online  dilihat  dari  segi subjek hukum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba mengadakan suatu penelitian hukum terhadap hal-hal yang mungkin timbul dalam perlindungan konsumen terhadap wanprestasi  atas  pinjaman  online,  dalam  penulisan  hukum  Tesis  dengan  judul “Penegakan hukum  Nomor  77  Tahun  2016  Tentang  layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis
16 Busro, A, Kapita Selekta Hukum Perjanjian , (Yogyakarta: Pohon Cahaya2013),Hlm,98.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Teknologi  Informasi  Terhadap  Perlindungan  Konsumen”. Sedangkan  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  Penegakan  hukum  Nomor  77  Tahun  2016  Tentang layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  Terhadap  Perlindungan Konsumen.  Bagaimanakah  Akibat  Hukum  Terhadap  konsumen  wanprestasi  atas  peminjaman uang Online dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan berdasarkan tinjauan peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  No  77  Tahun  2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.

## B. METODE
Dilihat  dari  jenisnya  maka  penelitian  ini  dapat  digolongkan  kepada  penelitian normatif yang  membahas  tentang  penegakan  hukum  terhadap  konsumen  wanprestasi  pengguna  layanan pinjaman Online yang ditinjau dari Undang-undang  No 77 tahun 2016 tentang layanan  pinjam meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan undang-undang / yuridis yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang / peraturan yang  terkait  dengan  permasalahan  penelitian.  Dalam  penelitian  hukum normatif sumber  data berasal  dari  data  sekunder.  Data  sekunder  dalam  jenis  penelitian  ini  terbagi  menjadi  tiga  jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data  dalam  penelitian  hukum  normatif  hanya  digunakan  teknik  studi  dokumenter  /  studi kepustakaan.

## C. PEMBAHASAN
Perlindungan  hokum  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  oleh  Negara  untuk melindungi  setiap  warga  negaranya  dalam  melakukan  setiap  hal  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  guna  tercapainya  Negara  yang  adil  dan  sejahtera.  Dalam  pelaksananaanya perlindungan hokum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hokum preventif dan perlindungan hokum  represif.  Pada  saat  ini  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  pelaksanaan  konsep perlindungan  hokum  terhadap  konsumen  tidak  hanya  pada  sector  produk  atau  jasa  layanan keuangan  konvensional,  tetapi  juga  pada  produk  atau  jasa  layanan  keuangan  yang  dipasarkan melalui  teknologi.    Perkembangan  teknologi  telah  mengubah  bentuk  tatanan  industry  layanan
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dan  jasa  keuangan  termasuk  dalam  mengubah  strategi  dan  metode  lembaga  keuangan  dalam memasarkan  produk  atau  jasa  yang  dimilikinya.  Kemudahan  dan  kecepatan  dari  pemanfaatan teknologi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan secara maksimal dalam bidang  keuangan.  Selain  itu  dengan  pemanfaatan  teknologi  dalam  bidang  keuangan  maka berdampak kepada makin luasnya jangkauan yang dapat ditembus oleh produk atau jasa layanan keuangan.
Perlindungan  hukum  diartikan  sebagai  pemberian  perlindungan  kepada  kepentingan individu  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Perlindungan  yang  ditujukan  kepada  konsumen  dalam dunia  bisnis  yang  dipandang  baik  secara  materiil  maupun  formil  semakin  penting,  mengingat semakin  cepatnya  pergerakan  teknologi  sebagai  motor  penggerak  dari  produktifitas  produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Bisnis atau jasa  di  bidang  keuangan  sudah  menjadi  suatu  bisnis  yang  sangat  rentan  terhadap  berbagai tindakan-tindakan  yang  merugikan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab  dengan memanfaatkan  keberadaan  teknologi  untuk  melakukan  suatu  tindakan  baik  itu  penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugia bagi para pengguna layanan tersebut. 17
Hal inilah yang menjaikan teknologi pinjaman dapat berkembang dengan sangat pesat d Indonesia  yaitu  dengan  kemudahan  yang  ditawarkan  serta  dapat  diakses  di  setiap  wilayah Indonesia  menjadikan  erkembangan  teknologi  menjadi  jalan  baru  bagi  masyarakat  yang membutuhkan  pinjaman  dengan  sederhana,  mudah,  cepat  serta  tanpa  harus  memiliki  agunan. Melihat perkembangan teknologi ini  yang begitu cepat terutama layanann peer to peer lending, mebuat OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan bertanggungjawa atas segala hal  kegiatan  lembaga  keuangan  mengeluarkan  PJOK  No.  77/PJOK.01/2016  dimana  pertauran tersebut  dikeluarkan  untuk  mengatur  kegiatan  dan  pelaksanaan  peer  to  peer  lending  sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna sebagai knsumen.
Penggunaan  layanan  peminjaman  online  berhak  mendapatkan  perlindungan  hokum  dan melakukan  praktik  layanan  ini,  dengan  kata  lain  pemerintah  harus  menjamin  kepastian  hokum dalam penyelenggaraan praktik ini. Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna layanan
17 Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika: Jakarta
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  adalah  bahwa  penyelenggaraan  wajib melakukan  prinsip-prinsip  dasar  berupa  transparansi,  perlakuan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan  dan  keamanan  data,  dan  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara  cepat,  sederhana, dan  biaya  terjangkau.  Penyelenggara  wajib  untuk  memberikan  informasi  terkini  yang  akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  penyelenggara  wajib  untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  memiliki  arti  penting  ,  baik  itu  untuk  masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di  Indoensia.  Masyarakat  menganggap  dengan  adanya  keberadaan  OJK  di  tengah  usaha  atau bisnis  yang  sedang  dijalankan  akan  memberikan  suatu  perlindungan  secara  hukum  dan memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  atas  investasi  maupun  transaksi  yang  sedang dilakukannya  melalui  lembaga  jasa  keuangan  khususnya  secara  elektronik.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  juga  merupakan  sebuah  lembaga  yang  independen,  bebas  dari  campur  tangan pihak  lain  didalamnya.  OJK  Mempunyai  tugas  dan  wewenang  dalam  bentuk  pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang- Undang OJK ini sendiri. 18
Perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  dibagi  menjadi  2  preventif  dan represif,  berdasarkan  hal  tersebut,  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam praktek di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut. 19

## 1. Perlindungan hokum preventif
Perlindungan  hukum  Preventif  merupakan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk mengajukan  suatu  keberatan  (inspraak)  atas  pendapat  mereka  sendiri  atau  secara berkelompok  sebelum  ada  suatu  keputusan  pemerintah  yang  mendapat  bentuk  definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat  besar.  Dengan  adanya  suatu  tindakan  perlindungan  hukum  secara  preventif  ini,
18 Kasmir, (2014), Dasar-Dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada: Jakarta
19 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah Mada Uneversity Press, 2011)
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
diharapkan  perlindungan  ini  dapat  mendorong  agar  pemerintah  lebih  berhati-hati  dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas freies ermessen, dan masyarakyat dapat mengajukan  keberatan  atau  dapat  juga  dimintai  pendapat  mereka  mengenai  rencana keputusan tersebut.
Perlindungan  Hukum  Preventif  ini  merupakan  perlindungan  yang  memiliki  sifat  yaitu pencegahan,  dimana  sebelum  seseorang  itu  dan/atau  kelompok  melakukan  suatu  kegiatan atau  tindakan  yang  bersifat  negatif  atau  melakukan  suatu  kejahatan  yang  diniatkan  di dalamnya  sehingga  akan  dapat  menghindarkan  atau  meniadakan  kejadian  perbuatan  yang konkrit. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  pemerintah  menerbitkan  beberapa  peraturan  terkait  P2P Lending  yaitu  POJK  LPMUBTI  dan  SEOJK  Tata  Kelola  LPMUBTI.  Selain  dua  aturan tersebut,  penulis  akan  mengkaji  pula  terkait  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan yang  tercantum  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  memiliki  fungsi  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi sengketa  dikemudian  hari.157  Agar  dapat  menjalankan  perlindungan  hukum  yang  represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus  permasalahan-permasalahan  yang  timbul.  Badan-Badan  tersebut  selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
Salah satu resiko yang sering terjadi pada pelaksanaan peer to peer lending adalah risiko kredit, yaitu resiko akibat kegagalan penerimaan pinjaman untuk memnuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Mellaui platform yang disediakan oleh pihak penyelenggara, siapa saja dapat dengan  mudah  menjadi  pemberi  pinjaman  karena  syarat  dan  ketentuan  bagi  calon  pengguna layanann  peer  to  peer  lending  sangat  mudah  dan  tidak  terlalu  kompleks  sebgaimana  pada  bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada penerima pinjaman, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebbakan kerugian bagi pemberi pinjaman.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pinjaman  online  tentunya  mempunyai  resiko  yang  harus  dihadapi  oleh  peminjam. Adapun resiko tersebut adalah:
1. Bunga  pinjaman  online  tinggi,  Ini  fakta  yang  harus  diketahui  sejak  awal  bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan  bunga  pinjaman  online.  Tingginya  suku  bunga  diserahkan  kepada  market player,  perusahaan  pinjaman  online.  Perusahaan  pinjaman  online  memiliki  alasan sendiri  menerapkan  bunga  setinggi  itu.  Salah  satunya,  tingginya  resiko  nasabah online,  akibat  kemudahan  persyaratan  dan  kecepatan  persetujuan.  Selama  nasabah peminjam  tahu  dan  berhitung  soal  bunga  yang  harus  dibayar,  seharusnya  tidak masalah  mengambil  pinjaman  dengan  bunga  pinjaman  super  tinggi.  Hal  yang  jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru komplain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman.
2. Plafond  pinjaman  kecil,  Salah  satu  resiko  pinjaman  online  adalah  plafond  tanpa agunan  yang  tidak  besar.  Ratarata  dibawah  Rp  5  juta  per  pinjaman.  Beberapa pinjaman  online  mulai  dari  1  juta  rupiah  dan  baru  bisa  meminta  kenaikkan  plafond setelah  mengambil  pinjaman  beberapa  kali.  Sifat  pinjaman  online  yang  cepat  dan mudah berimbas pada jumlah plafond yang ditawarkan. Tidak bisa mengambil untuk pinjaman dalam jumlah besar.
3. Data  pribadi  di  aplikasi  pinjaman  online,  Mengajukan  pinjaman  online,  calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di  ponsel  dan  mengajukan  pinjaman.  Tentu  saja,  cara  ini  memberikan  kemudahan yaitu  kapan  saja  membutuhkan  tinggal  buka  aplikasi  pinjaman  online  di  ponsel  dan dapat  mengajukan  kredit.  Namun,  resikonya  adalah  ekspose  data  data  pribadi  di ponsel  yang  diminta  aksesnya  oleh  perusahaan  pinjaman  online  saat  nasabah mengajukan pinjaman.
4. Proses  persetujuan  lama,  Harapan  yang  tinggi  ketika  mengajukan  pinjaman  online adalah  persetujuan  cepat  cair  tetapi  realitanya  tidak  semua  pinjaman  online  bisa mewujudkan  janji  cepat  cair  tersebut.  Kenyataannya,  meskipun  menggunakan teknologi,  banyak  proses  di  pinjaman  online  yang  tidak  bisa  cepat.  Butuh  waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya.
5. Tidak  bayar  pinjaman  online,  penagih  datang,  Layaknya  semua  pinjaman,  jika nasabah  tidak  bayar  maka  akan  ada  tindakan  penagihan.  Penagihan  tidak  akan dilakukan  jika  nasabah  membayar  tepat  waktu.  Ada  persepsi,  karena  ini  adalah pinjaman online, jika nasabah tidak bayar maka tidak akan ada proses penagihan dan hanya dilakukan reminder via email serta SMS, Website dan informasi di perjanjian, jelas bahwa nasabah yang tidak bayar akan ditagih oleh perusahaan pinjaman online
6. Biaya  administrasi  penagihan,  Satu  hal  yang  ksering  dilupakan  ketika  menunggak, maka  resikonya  tidak  hanya  menghadapi  penagihan,  tetapi  juga  tambahan  biaya karena  perusahaan  pinjaman  online  meminta  biaya  atas  keterlambatan  pembayaran (late fee). Di samping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia,  beberapa  perusahaan  pinjaman  online  membebankan  biaya  penagihan  ke nasabah yang menunggak. Jumlah biaya penagihan ini cukup besar jika dibandingkan plafond pinjaman. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak,  tidak  secara  jelas  dicantumkan  dalam  website  beberapa  perusahaan pinjaman online.
7. Pinjaman  online  belum  terdaftar  OJK,  Perusahaan  pinjaman  online  tidak  semua terdaftar  di  OJK.  Sejalan  ketentuan,  setiap  lembaga  yang  menawarkan  pinjaman online  wajib  mendaftar  dan  mendapatkan  lisensi  dari  OJK.  Salah  satu  cara memastikannya adalah mengecek daftar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK. 20

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Jenis  lembaga  keuangan  dibagi  3  sesuai  dengan  kemampuan  dan  sistemnya  masing- masing yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Berbagai  macam  sumber  pembiayaan  dapat  dipilih  oleh  masyarakat  dan  dijadikan  solusi  untuk menyelesaikan masalah dalam hal keuangan, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank  dan  lembaga  pembiayaan  merupakan  jalan  untuk  membantu  kebutuhan  finansial  yang disertai  dengan  berbagai  jenis  pilihan  didalamnya,  selain  sumber  pembiayaan  yang  dapat membantu,  pinjam-meminjam  uang  juga  menjadi  alternatif  dalam  menyelesaikan  masalah keuangan.  Pinjam-meminjam  uang  juga  sudah  aman  karena  regulasi  yang  jelas  membuat  para pihak yang menjalani praktek pinjam-meminjam uang tersebut menjadi aman. Muncul berbagai inovasi  bisnis  jasa  keuangan  melalui  jaringan  Internet  yang  dikenal  dengan  sebutan  Teknologi Finansial.  Teknologi  Finansial  ini  akan  menggeser  industri  keuangan  konvensional,  dengan alasan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tinggi. Teknologi finansial di Indonesia mengalami perkembangan  yang  signifikan.  Munculnya  berbagai  jenis  teknologi  dalam  dunia  finansial, membuat  masyarakat  menjadi  mudah  dalam  menjangkau  kebutuhan  finansialnya.  Alternatif
20 Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian”, Denpasar Kertha Semaya Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Volume 6 Issue 2 Oktober 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
alternatif  yang  dihadirkan  menjadi  pilihan  dalam  mengambil  keputusan  dalam  hal  kekurangan finansial.  Berkat  kehadiran  fintech,  proses  transaksi  keuangan  menjadi  lebih  mudah.  Nasabah juga  mendapatkan  pelayanan  finansial  meliputi  proses  pembayaran,  pinjaman  uang,  transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Namun masih ada kelemahan dalam hal regulasi  mengenai teknologi  finansial,  karena  masih  banyak  jenis  fintech  yang  belum  memiliki kepastian  hukum.  Peraturan  yang  telah  dikeluarkan  tentang  Peer  to  Peer  Lending  sampai sekarang  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  belum  dapat  menjangkau  kepentingan  perlindungan  hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to  peer  lending  karena  belum  ada  aturan  yang  menyatakan  bahwa  peer  to  peer  lending  masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Istiqamah. 2019. Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata . Yogyakarta: Graha Ilmu
Nofie Iman. 2016. Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri
Raden  Ani  Eko  Wahyuni,Bambang  Eko  Turisno.  2019. ”Praktik  Finansial  Teknologi  Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3
Edi Suprayitno, Nur Ismawati. 2008. ”Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web ”, Jurnal Sistem Informasi,Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2 Siti Rohana. 2021. Pengaduan Pinjaman Online , Lapor.go.id, Diakses pada tanggal 28 Juli 2022 Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti
Dewi, E. W. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77  /POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Teknologi Informasi.
Priyonggojati,“ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial  Technology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending ”  Jurnal  USM  Law  Review,  2(2), 162- 173.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Busro, A. 2013. Kapita Selekta Hukum Perjanjian . Yogyakarta: Pohon Cahaya Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian”, Denpasar Kertha Semaya Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana.