Vol 5 No 1, Maret 2023. Hal. 29 - 45 ISSN: 2774-2466 (Online), ISSN: 2775-1341 (Print) DOI: doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.531

## Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)

## Ujang Ruhyat Syamsoni
Institut Agama Islam Yasni Bungo e-mail: kangujangtea88@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pendapat  Sayyid  Sabiq  tentang  gadai, serta untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha  lainnya.  Penelitian  ini  bersifat  study  pustaka  ( library  research )  sebagai  data primer adalah karya Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh-al-Sunnah Juz III. Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, yang dilanjutkan dengan  menggunakan  Content  Analisis,  yaitu  menganalisiskan  berbagai  pendapat tentang  konsep  gadai  dan  pemanfaatan  barang  gadai  selanjutnya  diambil  suatu kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  para ulama berbeda pendapat Menurut Ulama Syafi’iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang  gadai  adalah  rahin,  walaupun  marhun  berada  di  bawah  kekuasaan  murtahin. Menurut  ulama  Malikiyah  murtahin  hanya  dapat  memanfaatkan  harta  benda  barang gadaian  atas  izin  pemilik  barang  dengan  syarat  tertentu.  Menurut  pendapat  ulama Hanabilah,  membagi  marhun  menjadi  dua  kategori  yaitu  hewan  dan  bukan  hewan. Apabila  barang  gadai  berupa  hewan  yang  tidak  dapat  diperah  dan  tidak  dapat ditunggangi  maka  boleh  menjadikannya  sebagai  khadam.  Tetapi  apabila  barang  gadai berupa rumah, sawah, kebun, dan sebagainya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan  bagi  penerima  gadai,  maka  barang  gadai  dikuasai  oleh  penerima  gadai. Apabila  barang  tersebut  tidak  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai,  maka  berarti menghilangkan  manfaat  barang  tersebut,  padahal  barang  gadai  tersebut  memerlukan biaya  untuk  pemeliharaan.  Menurut  Sayyid  Sabiq  memanfaatkan  barang  gadai  tidak diperbolehkan  meskipun  seizin  orang  yang  menggadaikan.  Tindakan  orang  yang memanfaatkan harta benda gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang  bisa  diambil  susunya,  kemudian  pemilik  barang  memberikan  izin  untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkanya.
Kata kunci : Pemanfaatan, Gadai, Sayyid Sabiq, dan Fuqaha

## Abstract
The purpose  of  this  study was to  determine  Sayyid  Sabiq's  opinion  about  pawning,  as well as to determine the use of pawn items according to Sayyid Sabiq and according to other jurists. This research is a research library as primary data is the work of Sayyid Sabiq in the book Fiqh-al-Sunnah third volume. In order for the discussion to be more
focused, the writer uses the Analytical Descriptive method, which is continued by using Content Analysis, namely analyzing various opinions about the concept of pawning and the  use  of pawn  items  then  a  conclusion is  drawn.  The results showed  that  the  use  of pawning goods from the scholars had different opinions. According to Ulama Syafi'iyah, the right to benefit from pawning goods was rahin, even though marhun was under the authority  of  murtahins.  According  to  the  Malikiyah  ulama,  murtahin  can  only  use pledged  assets  with the  permission of the  owner  of the  goods  with certain  conditions. According  to  the  opinion  of  the  Hanabilah  scholars,  dividing  marhun  into  two categories,  namely  animals  and  non-animals.  If  the  pledged  item  is  an  animal  that cannot be milked and cannot be ridden, then it is permissible to make it a slave. But if the pawning property is in the form of a house, rice field, garden, and so on, the benefits are  not  allowed.  According  to  the  Hanafiyah  cleric,  according  to  the  function  of  the pawning item as collateral and trust for the pawn recipient, the pawn item is controlled by the pawn recipient. If the goods are not used by the pawning recipient, it means that the benefits of the goods are lost, even though the pawned goods require maintenance costs.  According  to  Sayyid  Sabiq,  using  pawn  items  is  not  allowed  even  with  the permission of the pawner. The actions of those who make use of pawned property are like  qiradh,  and  every  form  of  qiradh  that  brings  benefits  is  usury.  Unless  the  goods being pawned are in the form of livestock that can be taken for milk, then the owner of the  goods  gives  permission  to  use  the  goods,  then  the  recipient  of  the  pawn  may  use them.
Keywords : Utilization, Pawn, Sayyid Sabiq, and Fuqaha

## A. Pendahuluan
Dalam Islam pinjam meminjam dibolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan  seperti  bank  denagn  syarat  tidak  boleh  meminta  kelebihan  dari  pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan dalam Islam  adalah  gadai  ( rahn ).  Dalam  aplikasinya  gadai  ( rahn )  telah  terlembaga  sebagai suatau lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.
Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. 1 Islam  membenarkan  adanya  praktik  pegadaian  yang  dilakukan  dengan  cara-cara  dan tujuan  yang  tidak  merugikan  orang  lain.  Pegadaian  dibolehkan  dengan  syarat  rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai.
Pegadaian  ini  dalam  perspektif  ekonomi  merupakan  salah  satu  alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.
1 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet.II, h.392.
Gadai  dalam  Bahasa  Arab  diistilahkan  dengan  “ rahn ”  dan  dapat  juga  dinamai dengan  “ al - hasbu ”.  Secara  etimologis rahn berarti  “tetap  atau  lestari”  sedangkan al- hasbu berarti “penahanan”. Menurut sayyid sabiq dalam fiqh al-Sunnah, yang dimaksud dengan rahn ialah:
َأ ،ُﻦْﻳﱠﺪﻟا َﻚِﻟَذ َﺬَﺧَأ ُﻦِﻜُْﳝ ُﺚْﻴَِﲝ ،ٍﻦْﻳَﺪِﺑ ًﺔَﻘْـﻴِﺛَو ِعْﺮﱠﺸﻟا ِﺮْﻈَﻧ  ِﰱ ٌﺔَﻴِﻟﺎَﻣ ٌﺔَﻤْﻴِﻗ ﺎََﳍ ٍْﲔَﻋ َﻞَﻌَﺟ ْو .ِْﲔَﻌْﻟا َﻚْﻠِﺗ ْﻦِﻣ ُﻪُﻀْﻌَـﺑ َﺬَﺧَأ “Akad  atau  perjanjian  hutang  piutang  dengan  menjadikan  barang  jaminan  sebagai kepercayaan  atau  penguat  dari  utang,  dan  orang  yang  memberikan  pinjaman  berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo). 2
Dalam Alqur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283 Allah swt berfirman:
اوُﺪَِﲡ َْﱂَو ٍﺮَﻔَﺳ ٰﻰَﻠَﻋ ْﻢُﺘﻨُﻛ نِإَو ۟◌ ٌﺔَﺿﻮُﺒْﻘﱠﻣ ٌﻦَٰﻫِﺮَﻓ ﺎًﺒِﺗﺎَﻛ ۖ◌ ِّدَﺆُـﻴْﻠَـﻓ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﻢُﻜُﻀْﻌَـﺑ َﻦِﻣَأ ْنِﺈَﻓ ُﻪَﺘَـﻨَٰﻣَأ َﻦُِﲤْؤٱ ىِﺬﱠﻟٱ ۥ ُﻪﱠﺑَر َﱠٱ ِﻖﱠﺘَـﻴْﻟَو ۥ ۗ◌ اﻮُﻤُﺘْﻜَﺗ  َﻻَو ۟◌ َةَﺪَٰﻬﱠﺸﻟٱ ۚ◌ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ ﺎَﻬْﻤُﺘْﻜَﻳ ﻦَﻣَو ٓۥ ٌِﰒاَء ُﻪُﺒْﻠَـﻗ ۥ ۗ◌ :ةﺮﻘﺒﻟا) .ٌﻢﻴِﻠَﻋ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ﺎَِﲟ ُﱠٱَو ١٨٣ (
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.  Dan  barangsiapa  yang  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” 3
Dalam  pengambilan  manfaat  barang-barang  yang  digadaikan,  Para  ulama  berbeda pendapat,  menurut  ulama  Syafi’iyah  yang  mempunyai  hak  atas  manfaat  barang  gadai ( marhun ) adalah rahin , walaupun marhun itu berada di bawah kekuasan murtahin .
Menurut  pendapat  ulama  Malikiyah murtahin dapat  memanfaatkan  barang  gadai atas izin pemiliknya. 4 Menurut ulama Hanabilah membagi marhun menjadi dua kategori yaitu  hewan  dan  bukan  hewan.  Apabila  barang  gadai  berupa  hewan  yang  tidak  dapat diperah  dan  tidak  dapat  ditunggangi  maka  boleh  menjadikannya  sebagai  khadam.
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Qahirah: Al-Fathu Lil I’lami Arabi, t.th)), Juz III, h. 131
3 Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), h. 49.
4 Abdul Aziz salam , Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), cet.1, h.1483
Tetapi  apabila  barang  gadai  berupa  rumah,  sawah,  kebun,dan  sebagainya  maka  tidak boleh mengambil manfaatnya. 5
Menurut  ulama  Hanafiyah,  sesuai  dengan  fungsi  dari  barang  gadai  sebagai  barang jaminan  dan  kepercayaan  bagi  penerima  gadai,  maka  barang  gadai  dikuasai  oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti  menghilangkan  manfaat  barang  tersebut,  apalagi  barang  tersebut  memerlukan biaya  untuk  pemeliharaan.  Hal  tersebut  dapat  mendatangkan  mudharat  bagi  kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai. 6
Dari  keempat  pendapat  diatas  pada  dasarnya  memanfaatkan  barang  gadai  tak ubahnya qiradh dan  setiap  yang  mengalirkan  manfaat  adalah  riba.  Akan  tetapi  jika barang  yang  digadaikan  itu  berupa  hewan  ternak  yang  bisa  diambil  susunya  atau ditunggangi  dan  pemilik  barang  gadai  memberi  izin  untuk  memanfaatkan  barang tersebut  maka  penerima  gadai  boleh  memanfaatkannya  sebagai  imbalan  atas  beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut. 7
Untuk  menjawab  persoalan  dan  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  gadai,  maka penulis  mengkhususkan  kajian  menurut  Sayyid  Sabiq  bila  dibandingkan  dengan pendapat-pendapat fuqaha lainnya. Oleh karena itu tema yang diangkat adalah “Konsep Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq”.

## B. Landasan Teori
1. Konsep Gadai Menurut Sayyid Sabiq
Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut rahn . Istilah rahn secara bahasa berarti  menahan.  Maksudnya  adalah  menahan  sesuatu  untuk  dijadikan  sebagai jaminan  utang. 8 Pengertian  ar- rahn dalam  bahasa  Arab  adalah  ats-tsubut  wa  ad- dawam  (yang  berarti  tetap  dan  kekal,  seperti  dalam  kalimat  ma’un rahin (yang berarti air tenang). 9
5 Ali Zainudin, 2008. Hukum Gadai Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika), h. 43
6 Abdul Aziz salam, Ensiklopedi …., h. 1483
7 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Alih Bahasa Oleh Kamaludin, Marzuki dkk, (Bandung: Almaarif, 1993) jilid 12, h. 141
8 Muhammad Solikul Hadi, Pegadaian Syari’ah , (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000), h. 49-50
9 Mahnud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggaraan  Penterjemah  Penafsiran  al- Qur’an), 1989, h. 148
Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) Rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Seperti dikatakan Ni’matun Rahin ah, artinya karunia yang tetap dan lestari.
Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa rahn menurut syara’ adalah:
َﻚِﻟَذ َﺬَﺧَأ ُﻦِﻜُْﳝ ُﺚْﻴَِﲝ ،ٍﻦْﻳَﺪِﺑ ًﺔَﻘْـﻴِﺛَو ِعْﺮﱠﺸﻟا ِﺮْﻈَﻧ  ِﰱ ٌﺔَﻴِﻟﺎَﻣ ٌﺔَﻤْﻴِﻗ ﺎََﳍ ٍْﲔَﻋ َﻞِﻌُﺟ .ِْﲔَﻌْﻟا َﻚْﻠِﺗ ْﻦِﻣ ُﻪُﻀْﻌَـﺑ َﺬَﺧَأ ْوَأ ،ُﻦْﻳﱠﺪﻟا
“Mejadikan  barang  yang  memiliki  nilai  harta  menurut  pandangan  syari’at  sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.” 10
Maksudnya  bahwa  makna  gadai  merupkan  akad  atau  perjanjian  hutang piutang  denagan  menjadikan  barang  jaminan  sebagai  kepercayaan  atau  penguat dari  hutang  dan  orang yang  memberikan  pinjaman  berhak  menjual atau  melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo). 11
Landasan  sebuah  akad  utang  piutang  yang  disertai  dengan  jaminan  (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun , pihak yang menyerahkan jaminan  disebut rahin .  Sedangkan  pihak  yang  menerima  jaminan  disebut murtahin . 12 Sayyid  menambahkan  bahwa  jika  seseorang  berhutang  kepada  orang lain kemudian ia menjaminkan barangnya baik berupa perkakas ataupun binatang, dan dia berjanji akan menebus utangnya pada waktu yang ditentukan, maka itulah yang dinamakan dengan gadai. 13

## 2. Konsep Gadai Menurut Ulama Fiqh
Sedangkan menurut ulama fikih yang lain ada beberapa defenisi rahn (gadai) yang dikemukaan, diantaranya:
a. Ulama Mazhab Maliki
Menurut  mazhab  maliki,  ranh  adalah  harta  yang  dijadikan  pemiliknya  sebagai jaminan  utang  yang  bersifat  mengikat.  Menurut  mereka,  yang  dijadikan  agunan tersebut  bukan  saja  harta  yang  bersifat  materi,  tetapi  juga  harta  yang  bersifat manfaat  tertentu.  Harta  yang  dijadikan  agunan  tersebut,  menurut  mereka  tidak
10 Sayyyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Kairo: Al-Fath Lil I’lam al-Araby, t.th), Jilid III, h. 131.
11 Ibid
12 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontesktual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175.
13 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah …, h. 131.
harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya. b. Ulama Mazhab Hanafi
Menurut  mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  gadai  adalah  menjadikan  sesuatu (barang) sebagai  jaminan  terhadap  hak (piutang) yang mungkin  dijadikan  sebagai pembayar  hak  (piutang)  tersebut,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian.  Menurut ulama  Hanafi  barang  yang  dijadikan  agunan  berupa  harta  benda,  yang  dapat dibedakan  dari  yang  lain.  Bukan  termasuk  barang  yang  yang  tidak  bisa  diambil manfaatnya.
c. Ulama Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali
Mazhab  ini berpendapat  bahwa,  gadai  adalah menjadikan  materi  (barang)  sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Defenisi yang dikemukakan Mazhab Syafi’i dan Mazhab  Hambali  ini  mengandung  pengertian  bahwa  barang  yang  bisa  dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi tidak termasuk manfaat sebagai  mana  yang  dikemukakan  ulama  Mazhab  Maliki,  sekalipun  sebenarnya manfaat  tersebut,  menurut  mereka  (Mazhab  Syafi’i  dan  Mazhab  Hambali)  dalam pengertian  harta.  Melakukan  transaksi  utang-piutang  dengan  barang  jaminan disebut akad rahn .
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ). Menurut Mestika Zed  studi  pustaka  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan metode    pengumpulan    data    pustaka,    membaca    dan    mencatat    serta  mengolah bahan  penelitian. 14 Untuk  mendapatkan  data  yang dibutuhkan  adalah dengan  cara membaca,  mengkaji,  dan  menelaah  buku-buku  atau  kitab-kitab  fiqh  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu  tentang  konsep  gadai  dan pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan menurut fuqaha lainnya.

## 2. Sumber Data
14 Mestika Zed, Metode Penelitian kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  primer  dan  sumber sekunder.    Sugiyono    yang    dimaksud    dengan    sumber    primer  adalah    sumber pokok  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul data. 15 Sedangkan data      sekunder      adalah      sumber      yang      tidak      langsung  memberikan    data, sumber  ini  mendukung  atau  berkaitan  dengan  penelitian baik  berupa  makalah, majalah,    koran,    artikel,    dan    lain-lain.    Sumber    data  primer    dan    sumber    data sekunder  yang  peneliti  gunakan  adalah  sebagai berikut :
a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang utama, yaitu kitab al-Quran, hadis, dan kitab  Fiqh  al-Sunnah,  Juz  III  karangan  Sayyid  Sabiq  Qahirah:  Al-Fathu  Lil  I’lami Arabi, tth.
b. Data sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahanbahan hukum primer, seperti hasil karya dari kalangan hukum dan relevansinya dengn pembahasan yang diteliti  yaitu  Hukum  Gadai  Syariah,  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam,  Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah, Fiqh Muamalah, Undang-undang Hukum Perdata Buku Kedua Pasal 1150 tentang gadai.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  maka  teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yakni  peran aktif menulis untuk  mempelajari  pemikiran  Sayyid  Sabiq  dan  para  Fuqaha  tentang  gadai  dan pemanfaatan  barang  gadai  serta  menelaah  literatur-literatur  kepustakaan  lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.
4. Metode Analisis Data
a. Komparatif  yaitu  dengan  membandingkan  pendapat  para  ulama  mengenai  gadai dan pemanfaatan barang gadai, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
b. Deduktif yaitu mengungkapkan data atau kaidah-kaidah umum yang berhubungan dengan  pendapat  Sayyid  Sabiq  yang  membolehkan  pemanfaatan  barang  gadai, selanjutnya dianalisa dan kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus.
c. Induktif,  metode  ini  akan  mengungkapkan  dan  mengetengahkan  data-data  yang khusus  yang  ada  hubungan  nya  dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  data tersebut diinterprestasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara umum.
15 Sugiyono, Metode Penelitian (Kuantitatif,  Kualitatif dan R &  D) , (Bandung: Alfabeta, 2016), cet.  Ke-24, h. 308.

## D. Hasil dan Pemabahasan
1. Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq dan Ulama Fiqh
Pemanfatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq:
ِﻪِﺑ ُﺪِﺼْﻘَـﻳ ٌﺪْﻘَﻋ ِﻦْﻫﱠﺮﻟا ُﺪْﻘَﻋ :ِﻦْﻫﱠﺮﻟِ ُﻦَِْﺮُﻤْﻟا ُﻊَﻔِﺘْﻧِإ َﺲْﻴَﻟَو ،ِﻦْﻳﱠﺪﻟا ُنﺎَﻤَﺿَو ُقﺎَﺜْـﻴِﺘْﺳِْﻹا ْـﻨَـﻳ ْنَأ ُﻦَِْﺮُﻤْﻠِﻟ ﱡﻞَِﳛ  َﻻ ُﻪﱠﻧِﺈَﻓ َﻚِﻟَﺬَﻛ ،َﻚِﻟَذ َماَد ﺎَﻣَو ُﺢْﺑِّﺮﻟاَو ُرﺎَﻤْﺜِﺘْﺳِﻹْا ُﻪْﻨِﻣ ِدْﻮُﺼْﻘَﻤْﻟا َﻊِﻔَﺘ َﻮُﻬَـﻓ ﺎًﻌْﻔَـﻧ ﱠﺮَﺟ ٍضْﺮَـﻗ ﱡﻞُﻛَو ﺎًﻌْﻔَـﻧ ﱠﺮَﺟ ٌضْﺮَـﻗ ُﻪﱠﻧَِﻷ ،ُﻦِﻫاﱠﺮﻟا ُﻪَﻟ َنَذَأ ْﻮَﻟَو ِﺔَﻧْﻮُﻫْﺮَﻤْﻟا ِْﲔَﻌْﻟِ ًﺔﱠﺑاَد َنﺎَﻛ ْنِﺈَﻓ ،ُﺐَﻠُْﲢ ًﺔَﻤْﻴَِ ْوَأ ُﺐَﻛْﺮُـﺗ ًﺔﱠﺑاَد ُﻦْﻫﱠﺮﻟا ِﻦُﻜَﻳ َْﱂ اَذِإ ﺎَﻣ ِﺔَﻟﺎَﺣ  ِﰱ اَﺬَﻫَو ،َِر ْوَأ ﱡﻖَﺣ ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ِﺔَﻘَﻔﱠـﻨﻟِ  َمﺎَﻗ ْنِﺈَﻓ ،ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ِﺔَﻘَﻔﱠـﻨﻟا ُْﲑِﻈَﻧ ﺎَِ َﻊِﻔَﺘْـﻨَـﻳ ْنَأ ُﻪَﻠَـﻓ ًﺔَﻤْﻴَِ ﺎَﻬْـﻴَﻠَﻋ ُﻞِﻤَْﳛَو ،ﺎَﻫِﻮَْﳓَو ِلﺎَﻐِﺒْﻟاَو ِﻞْﻴَْﳋاَو ِﻞِﺑِْﻹا ﺎَﻛ ِبْﻮُﻛﱡﺮﻠِﻟ ﱠﺪِﻋُأ ﺎَﻣ ُﺐَﻛُْﲑَﻓ ِعﺎَﻔِﺘْﻧِْﻹا .ﺎَﻫِﻮَْﳓَو ِﻢَﻨَﻐْﻟاَو ِﺮَﻘَـﺒْﻟا ﺎَﻛ ِﺔَﻤْﻴِﻬَﺒْﻟا َُﱭَﻟ ُﺬُﺧَْ َو Akad  gadai  bertujuan  meminta  kepercayaan  dan  menjamin  hutang,  bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang  memegang  barang  gadaian  tidak  boleh  memanfaatkan  barang  gadaian sekalipun  diizinkan  oleh  orang  yang  menggadaikan.  Tindakan  memanfaatkan barang  gadaian  tidak  ubahnya  qiradh  yang  mengalirkan  manfaat,  dan  setiap bentuk  qiradh  yang  mengalirkan  manfaat  adalah  riba.  Keadaan  seperti  ini  jika jaminanya  bukan  berbentuk  binatang  ternak  yang  bisa  ditunggangi  atau  yang dapat diambil susunya. Jika jaminannya berupa hewan tunggangan atau binatang ternak  maka  bagi  si murtahin diperbolehkan  memanfaatkan  barang  jaminan seperti unta, kuda, keledai dan lain-lain. 16
Menyangkut  pemanfaatan  barang  menurut  ketentuan  hukum  Islam  tetap merupakan  hak  si  penggadai,  termasuk  hasil  barang  gadaian  tersebut,  seperti, anaknya,  buahnya,  bulunya.  Sebab  perjanjian  dilaksanakan  hanyalah  untuk menjamin  utang,  bukan  untuk  mengambil  suatu  keuntungan,  dan  perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan qiradh . 17 Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima gadai boleh untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara, memberi makan binatang gadaian tersebut,
16 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…., h. 132.
17 Ibid
sebab  orang  yang  menunggangi  atau  memerah  susu  mempunyai  kewajiban untuk memberi makan binatang itu.
Ada beberapa pendapat para ualam fiqh tentang boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, yaitu: 18

## 1. Pendapat syafi’iyah
Menurut ulama syafi’iyah yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai ( marhun )  adalah rahin ,  walaupun marhun itu  berada  di  bawah  kekuasaan murtahin . Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. Berikut ini:
ُﻖَﻠْﻐُـﻳ  َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ  ﻰﱠﻠَﺻ ِ  ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ،َلﺎَﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُ  َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِْﰊَأ ْﻦَﻋ ﱠﺮﻟا ھ (ُﻢِﻛﺎَْﳊاَو  ِﲎْﻄُﻘْﻟا ُراﱠﺪﻟا ُﻩاَوُر) . ُﻪُﻣْﺮَﻏ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪُﻤِﻨَﻏ ُﻪَﻟ ِﻪِﺒِﺣﺎَﺼِﻟ ُنْ◌ “Dari  Abi  Hurairah  r.a  bahwasannya  Rasulullah  saw  berkata:  barang  gadai tidak  boleh  disembunyikan  dari  pemilik  yang  menggadaikan,  baginya  resiko dan hasilnya” . (HR. Ad- Daruqutni dan Al- Hakim) 19
Berdasarkan hadis di atas, menurut ulama Syafi’iyah bahwa barang gadai ( marhun )  hanya  sebagai  jaminan  atau  kepercayaan  atas  penerima  gadai ( murtahin )  sedangkan  kepemilikan  tetap  ada  pada rahin .  Dengan  demikian, manfaat  atau  hasil  barang  yang  digadaikan  adalah  milik rahin .  Untuk  itu pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperbolehkan kecuali atas izin pemilik barang gadai ( rahin ). 20
Arti  hadits  di  atas  sesungguhnya  bahwa  penerima  gadai  tidak  berhak dengan barang gadai tersebut apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang  melalui  apa  yang  digadaikannya,  karena  barang  gadai  tersebut  masih milik  pemberi  gadai.  Barang  gadai  tersebut  adalah  kepercayan  yang  ada  di tangan  penerima  gadai,  yaitu  untuk  menjaga  hartanya  dari  utang  pemberi gadai.
Pembiayaan  hewan  dibebankan  kepada  pemberi  gadai  barangnya. Penerima  gadai  tidak  memiliki  tanggung  jawab  sama  sekali.  Selainitu penerima  gadai  boleh  menikmati  kelebihan  yang  didapatkan  dari buahbuahan,  kelebihan  dan  manfaatnya  sebagai  mana  terdapat  di  dalam
18 Ibid
19 Syeikh al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, Bulugh al-Maram (Semarang: Toha Putra, tth) h. 175
20 Ali Zainudin, Hukum Gadai..., h. 121.
hadits  yang  lalu,  “hak  mendapatkan  hasil  (manfaat)  disebabkan  oleh keharusan menaggung rugi.
Sebagai  mana  hadits  di  atas  mencakup  pengertian  lain  yaitu  apabila waktu  pembayaran  utang  telah  tiba  di  masa  jahiliyah  dan  orang  yang menggadai belum dapat melunasi utang pada penerima gadai. Sesungguhnya penerima  gadai  tersebut  berhak  memiliki  barang  gadai  tanpa  izin  pemberi gadai tersebut. 21

## 2. Pendapat Malikiyah
Menurut  ulama  Malikiyah murtahin hanya  dapat  memanfaatkan  harta benda  barang  gadaian  atas  izin  pemilik  barang  ( rahin )  dengan  beberapa syarat yaitu:
a. Utang disebabkan jual beli, bukan karena menghutangkan.
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian itu diperuntukkan pada dirinya.
c. jangka  waktu  mengambil  manfaat  yang  telah  disyariatkan  harus ditentukan,  apabila  tidak  ditentukan  batas  waktunaya,  maka  menjadi batal. 22

## 3. Pendapat Hanabilah
Menurut  pendapat  ulama  Hanabilah,  membagi marhun menjadi  dua kategori yaitu hewan dan bukan hewan. Apabila barang gadai berupa hewan yang  tidak  dapat  diperah  dan  tidak  dapat  ditunggangi  maka  boleh menjadikannya  sebagai  khadam.  Tetapi  apabila  barang  gadai  berupa  rumah, sawah,  kebun,  dan  sebagainya  maka  tidak  boleh  mengambil  manfaatnya. Kebolehan murtahin mengambil  manfaat  dari  barang  gadai  berdasar  kepada hadis:
ِِّﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِْﰊَأ ْﻦَﻋ ٍﺮِﻣﺎَﻋ ْﻦَﻋ ﱠِﺮَﻛَز ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ٍﻢْﻴَﻌُـﻧ ﻮُﺑَأ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ َنﺎَﻛ اَذِإ ِّرﱠﺪﻟا َُﱭَﻟ ُبَﺮْﺸُﻳَو ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ُﻦْﻫﱠﺮﻟَا :ُلْﻮُﻘَـﻳ َنﺎَﻛ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ (ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) .ًْﻮُﻫْﺮَﻣ
21 Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet I , h. 492
22 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, h. 252
"Dari  Abi  Hurairah  r.a  dia  berkata:  Rasulullah  saw  bersabda:  Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang  ternak  yang  digadaikan  dapat  diperah  susunya  dengan  menaggung biayanya.  Orang  yang  menggunakan  kendaraan  dan  memerah  susu  tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R. Al-Bukhari) 23
Boleh murtahin memanfaatkan  barang  gadai  atas  izin  pihak rahin dan nilai manfaatnya harus disesuikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk marhun .
4. Pendapat Hanafiyah
Menurut  ulama  Hanafiyah,  tidak  ada  perbedaan  antara  pemanfaatan barang  gadai  yang  mengakibatkan  kurangnya  harga  atau  tidak,  hadits  yang membolehkannya  pemanfaatan  barang  gadai  menurut  ulama  Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mendasarkan pendapatnya pada Hadis Nabi SAW berikut:
َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِْﰊَأ ْﻦَﻋ  ِﱮْﻌﱠﺸﻟا ِﻦَﻋ ﱠِﺮَﻛَز َََﱪْﺧَأ ِﷲ ُﺪْﺒَﻋ َََﱪْﺧَأ ُﻞِﺗﺎَﻘُﻣ ُﻦْﺑ ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَﺣ ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ُﻦْﻫﱠﺮﻟَا :َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َنﺎَﻛ اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ َنﺎَﻛ اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ُﺮْﻬﱠﻈﻟاَو ،ًْﻮُﻫْﺮَﻣ َنﺎَﻛ اَذِإ ِﻪِﺘَﻘَﻔَـﻨِﺑ ُبَﺮْﺸُﻳ ِّرﱠﺪﻟا َُﱭَﻟَو ،ًْﻮُﻫْﺮَﻣ (ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور) .ُﺔَﻘَﻔﱠـﻨﻟا ُبﺮﺸﻳَو ُﺐَﻛْﺮُـﻳ ىِﺬﱠﻟا ﻰَﻠَﻋَو ًْﻮُﻫْﺮَﻣ Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Bakr  bin  Abu  Syaibah  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  Waki'  dari  Zakariya  dari  Asy  Sya'bi  dari  Abu Hurairah  ia  berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: "Punggung  kendaraan  boleh  dinaiki  jika  tergadai,  susu  boleh  diminum  jika tergadai,  dan  bagi  orang  yang  menaiki  dan  meminum  wajib  memberikan nafkahnya (biaya perawatan).” (H.R. Ibnu Majah, No. Hadis: 2431) 24
Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai jaminan  dan  kepercayaan  bagi  penerima  gadai,  maka  barang  gadai  dikuasai oleh  penerima  gadai.  Apabila  barang  tersebut  tidak  dimanfaatkan  oleh penerima  gadai,  maka  berarti  menghilangkan  manfaat  barang  tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat  mendatangkan  mudharat  bagi  kedua  belah  pihak,  terutama  bagi penerima gadai. 25
23 Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, Bulugh al-Maram..., h. 175
24 Ibid
25 Ali Zainudin, Hukum Gadai ...., h. 44
2. Analisa Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq dan Ulama Fiqh
Menurut  sayyid  sabiq  bahwa  memanfaatkan  barang  gadai  tidak diperbolehkan meskipun izin orang yang telah menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang tersebut tidak ubahnya dengan Qirâdh , dan setiap bentuk Qirâdh yang  mengalir  manfaat  adalah  riba.  Kecuali  barang  yang digadaikan  berupa  hewan  ternak  yang  bisa  diambil  susunya,  pemilik  barang memberikan  izin  untuk  memanfaatkan  barang  tersebut,  maka  penerima  gadai boleh memanfaatkannya. 26
Menurut  Sayyid  Sabiq,  hal  tersebut  dapat  diqiyaskan  bahwa  beban gadaian,  biaya  pemeliharaan  dan  biaya  pengembaliannya  adalah  tanggungan pemiliknya.  Manfaat-manfaat  gadaian  adalah  milik  rahin.  Dan  apa  yang dihasilkan  oleh  barang  gadai  ( marhun ),  seperti;  anak,  wol,  buah,  dan  susu masuk  ke  dalam  gadaian  dan  menjadi  gadaian  bersama  pokoknya.  Sebagai contoh, jika barang gadaian tersebut adalah tanaman pohon durian dan cengkih yang setiap tahunnya menghasilkan buah, dan dimana buah durian dan cengkih tersebut bisa dijual, sehingga dapat menghasilkan uang (menarik keuntungan). Maka  dengan  demikian  transaksi  gadai  pohon  durian  dan  cengkih  itu  hutang yang menarik manfaat, dan itu dilarang.
Pengelolaan  atau  pemanfaatan  barang  gadai  pohon  durian  dan  cengkih secara  penuh  bahkan  tanpa  biaya  perawatan  yang  dilakukan  penerima  gadai ( murtahin )  dalam  praktiknya,  jelas  merugikan  pihak  pemberi  gadai  atau pemilik  pohon  durian  dan  cengkih  ( rahin ),  karena murtahin mendapat keuntungan  yang  berlipat  ganda  dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  hutang rahin . Menurut pendapat ulama Syafi’i bahwa barang yang digadaikan itu tidak lain  hanyalah  sebagai  jaminan  atau  kepercayaan  saja  atas  si  penerima  gadai ( murtahin ).  Barang  jaminan  diserahkan  kepada  penerima  gadai  bukan  berarti menyerahkan  hak  milik.  Hak  bagi  penerima  barang  gadaian  ( murtahin ) hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya  yang  dapat  dijual  bila  ternyata  pihak  yang  menggadaikan
26 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah …, h. 132.
( rahin )  tidak  dapat  membayar  hutangnya  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditentukan pada waktu akad.
Bertitik tolak dari pengertian gadai ( rahn ) dan pemanfaatan barang gadai yang  telah  penulis  paparkan  di  atas,  para  fuqaha  telah  sepakat  bahwasannya memanfaatkan  barang  gadai  tidak  diperbolehkan  karena  tindakan memanfaatkan  barang  gadai  tak  ubahnya qiradh dan  setiap  qirath  yang mengalirkan manfaat adalah riba. 27 Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang  gadai  memberi  izin  untuk  memanfaatkan  barang  tersebut  maka penerima  gadai  boleh  memanfaatkannya  sebagai  imbalan  atas  beban  biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan marhun tersebut.
Menurut kesepakatan para ulama fiqh,  menggadaikan  manfaat  tidak  sah, seperti  seseorang  yang  menggadaikan  manfaat  rumahnya  untuk  waktu  satu bulan  dan  atau  lebih. 28 Namun  terdapat  perbedaan  kandungan  dari  defenisi yang  dipaparkan  oleh  para  ulama  fiqih  tersebut.  Ulama  Syafi’iyah  yang membolehkan pemanfaatan  barang gadai  sepanjang  pemanfaatannya  itu  tidak membahayakan marhun .  Selin  itu,  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa rahin selaku pihak yang mengngadakan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadai  ( marhun ),  baik  mengendarai,  memakai  pakaian,  menempati  rumah  atau mengolah tanah yang menjadi barang gadaian.
Alasan  mereka  melarang  pemanfaatan  seperti  ini  karena  hak  menahan marhun berada  pada  pihak murtahin sehingga  ia  memiliki  hak  yang  tetap sampai  akad  ranh  itu  berahir.  Jadi,  ketika rahin memanfaatkan marhun tanpa seizin murtahin berarti  ia  telah  melakuakan  perbuatan  yang  melawan  hukum ( ghashab ).  Apabila  hal  dimaksud,  dilakukan  oleh rahin yang  harus bertangguang jawab atas kerusakannya sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada rahin walaupun barang rusak atau hilang.
Kalau marhun termasuk  barang  yang  harus  sacara  terus-menurus dimanfaatkan,  sedangkan murtahin tidak  sempat  memanfaatkan  seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan mesin jahit atau alat-alatproduksi lainnya,
27 Ibid
28 Ibid
maka murtahin dapat menyewakan kepada pihak yang dapat memanfaatkannya.  Hasil  atau  upah  yang  diperoleh  dari  barang  tersebut menjadi  hak rahin .  Ulama  Hanabilah  mempunyai  pendapat  yang  sama  dengan ulama  Hanafiyah,  yaitu  menelantarkan  barang  gadai  bertentangan  dengan syara’.  Karena  itu, rahin dan murtahin harus  melakukan  kesepakatan- kesepakatan  dalam  pemanfaatan  barang  gadai  ( marhun ).  Menurut  mereka rahin tidak  berhak  memanfaatkan marhun seperti  mengendarai,  menempati rumah,  mengambil  air  susu  binatang  ternak,  dan  lain  sebagainya  yang  masih dalam  perjanjian  tanpa  seizin murtahin . 29 Ketika rahin dan murtahin tidak mencapai  kesepakatan  dalam  penentuan  batas-batas  kebolehan  pemanfaatan sampai rahin melumnasi  hutangnya.  Pandangan  ulama  Hanabilah  dimaksud bahwa  barang  gadaian  dan  seluruh  manfaatnaya  adalah  harta  yang  tertahan ( mahbusah ).
Ulama  Malikiyah  mempunyai  pendapat  tentang  pelarangan  pemanfaatan barang  gadai  oleh rahin ,  bahkan  walaupun  pihak murtahin mengizinkan pemanfaatan  barang  gadaian  maka  status  hukumnya  tetap  dilarang.  Apabila murtahin memberi  izin  pada rahin untuk  memanfaatkan  barang  gadai  maka menurut  mereka  akad  gadai  menjadi  batal  karena  tidak  terpenuhinya  kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama  Malikiyah  bisa  dilakukan  oleh murtahin sebagai  wakil  dari rahin . Sedangkan  ulama  Syafi’iyah  mempunyai  pandangan  yang  berbeda  dengan mayaoritas  ulama.  Menurut  mereka rahin boleh  memanfaatkan marhun sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadi seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju, dan lain sebagainya dari  barang  gadaian.  Kebolehan  ini  berdasarkan  dalil  hukum  bahwa  manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik rahin dan tidak bisa dikaitkan denagn utang yang ditanggungnya.
Jenis  pemanfaatan  barang  gadai  yang  dilarang  menurut  mereka  adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau  mengolah  tanah  yang  masih  dalam  status  gadai. 30 Namun  pemanfaatan
29 Ali Zainudin, Hukum Gadai..., h. 32
30 Ibid . h. 33
jenis  ini  pun  menurut  mereka  dibolehkan  apabila rahin mengizinkan.  Bagi ulama  Syafi’iyah,  bila  barang  yang  digadaikan  itu  sesuatu  yang  sangat  berarti bagi  kehidupan rahin seperti  rumah  atau  kendaraan  yang  setiap  hari  dipakai, maka rahin boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi.
Bentuk  pemanfaatan  barang gadai  yang menjadi pokok  pembicaran para ulama  fiqih  adalah  pemanfaatan  yang  bersifat  tasarrufat,  yaitu  pemanfaatan yang  dapat  menghabiskan  atau  menghilangkan  nilai  materil  dari  barang  yang menjadi  objek  transaksi.  Sebagai  contoh  dapat  diungkapkan  objek  transaksi, yaitu,  hibah  shadaqah,  dan  sebagainuya.  Dari  alasan  perbedaan  ulama  diatas, maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  sebenarnya  pemanfaatan  atas  barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syara’ dalam melanggengkan manfaat atau nilai  dari  barang  gadai,  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.
Dari  alasan  perbedaan  pendapat  ulama  diatas,  maka  dapat  penulis simpulkan  bahwa  sebenarnya  pemanfaatan  atas  barang  gadai  itu  merupakan suatu  tuntunan  syara’  dalam  melanggengkan  manfaat  atau  nilai  dari  barang gadai,  hal  yang  perlu  di  perhatikan  adalah  mekanisme  pemanfaatannya  dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.
Islam  membatalkan  muamalah  yang  zhalim  ini  dan  Islam  memberi  tahu bahwa  barang  yang  digadai  merupakan  amanah  dari  pemiliknya  kepada penerima  gadai.  Penerima  gadai  tidak  boleh  memaksa  untuk  menjual  barang yang  digadaikan  kecuali  apabila  pemberi  gadai  tidak  mampu  untuk melunasinya dan ketika itu terdapat manfaat dari barang gadai di mana ia bisa dijual  dan  dapat  melunasi  utang  yang  ada. 31 Apabila  masih  tersisa  uangnya, maka  ia  menjadi  milik  orang  yang  menggadaikan.  Dan  apabila  uang  tersebut tidak dapat melunasi utang yang ada, maka sisa utang yang ada masih menjadi tanggungan pemberi gadai.
Berdasarkan  hadais  Rasulullah  saw,  dan  uraian  pandangan  ulama  diatas maka  sebenarnya  baik  pihak rahin maupun murtahin boleh  memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-
31 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet II h. 143
biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menjaga  keutuhan  barang  gadai.  Apabila  biaya perawatan, pemeliharaan ditanggung oleh murtahin maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun  tanpa  seizin rahin .  Demikian  pula  sebaliknya, rahin boleh memanfaatkan  barang  yang  ia  gadaikan  apabila  ia  menangung  baiaya perawatan, pemeliharaan dan lain-lain walaupun tanpa seizin murtahin .
Sebab perjanjian dilaksanakan hanya untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil  suatu  keuntungan.  Namun  demikian  apabila  jenis  barang  gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka sipenerima  gadai  dibolehkan  untuk  menggunakan  atau  memerah  susunya,  hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah sipenerima gadai memelihara dan memberi  makan  binatang  gadaian  tersebut,  sebab  orang  yang  menunggangi atau  memerah  susu  binatang  menpunyai  kewajiban  unuk  memberi  makan binatang itu. 32
Namun,  pemanfaatan  yang  melebihi  biaya-biaya yang dikeluarkan,  harus ada  kesepakatan  antara rahin dan murtahin tentang  pembiayaannya.  Oleh karena  itu,  akad  dalam  perjanjian  gadai  pihak rahin adalah  pemilik  barang. Sedangkan murtahin hanya  pihak  yang  mempunayi  hak  menahan  barang  dari pemanfaatan sampai hutang rahin dilunasinya. Dalam kondisi seperti ini perlu ada  kompromi  dia  antara  kedua  belah  pihak,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang merasa di rugikan.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kosep gadai  manurut  Sayyid  Sabiq  yaitu  akad  atau  perjanjian  hutang  piutang  dengan menjadikan  barang  jaminan  sebagai  kepercayaan  atau  penguat  dari  hutang  dan orang  yang  memberikan  pinjaman  berhak  menjual  atau  melelang  barang  yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya (jatuh tempo). Menurut Sayyid Sabiq bahwa  memanfaatkan  jaminan  dalam  akad  gadai  adalah  tidak  boleh  kecuali  jika barang  jaminan  tersebut  mempunyai  resiko  krusakan  jika  tidak  dirawat  secara langsung, seperti hewan tunggangan atau kendaraan atau juga hewan ternak yang diperah  susunya.  Bentuk  pemanfaatan  barang  yang  menjadi  pokok  pembicaraan
32 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), Cet, 1, h. 109
para  ulama  fiqih  adalah  pemanfaatan  yang  bersifat tasarufat yaitu  pemanfaatan yang  dapat  menghabiskan  dan  atau  menghilangkan  nilai  materil  dari  barang  yang menjadi objek transaksi. Sebagai contoh dapat diuangkapkan objek transaksi, yaitu gadai, hibah, shadaqah, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Bin  Abdurrahman  Al  Bassam, Syarah  Bulughul  Maram ,  Jakarta:  Pustaka Azzam, 2006.
Hadi, Muhammad Solikul. Pegadaian Syari’ah , Jakarta: Salemba Diniyah, 2000.
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, Bulugh al-Maram , Semarang: Toha Putra, tth.
Kementerian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya , Bandung: Syamil Qur’an, 2012.
Mas’adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontesktual , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Sabiq,  Sayyid .  Fiqih  Sunnah ,  Alih  Bahasa  Oleh  Kamaludin,  Marzuki  dkk,  Bandung:  Al Maarif, 1993) jilid 12.
Sabiq, Sayyyid .  Fiqh Sunnah , Kairo: Al-Fath Lil I’lam al-Araby, t.th, Jilid III.
Salam, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.
Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana Press, 2010.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  (Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D),  Bandung:  Alfabeta,
2016.
Suhendi, Hendi .  Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Yunus, Mahnud. Kamus Arab Indonesia , Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran al-Qur’an.
Zed, Mestika. Metode Penelitian kepustakaan , Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.