## STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

## Abstract
This paper will examine the strategies to empower the Kampung Adat community through the development of institutional capacity in The Regency of Siak. The Regency of Siak is one of the districts that have established Desa Adat territory. Based on the Siak District Regulation No.02/2015 specifies eight Kampung Adat located in the district of Siak. Regulation for Kampung Adat setting in Siak district has gone through a long process started from; First, the opportuni- ties of formation the Kampung Adat after the issuance of Law No. 6 2014 about the village. Secondly, the formation of team to determine and the establishment of Kampung Adat. Third are socializing, inventarization, identification and assessment as well as recommendations from the Regent. Fourth is the release of regulation of Kampung Adat in Siak district, Fifth is getting the Registration Number from the Provinces and Sixth is getting Kampung Adat Registration Code from Ministry of Internal Affair. But there is a hiatus periode on the process of determina- tion of Kampung Adat in Siak district due to several things, such as yet issuance of Kampung Adat Code from the Ministry of Internal Affairs, the lack of regulation related provincial level Structuring the Kampung Adat, and the lack decree as technical guidelines for the process of reviving traditional village. Siak district government through BPMPD address this hiatus con- ditions with suggestion to the administration of the Kampung Adat and Adat leaders in particu- lar to immediately arranged a draft form of village institutions or Adat regulations until provin- cial regulations and codes of Kampung Adat officialy released. This strategy is to accelerate the progress of forming the institution of Kampung Adat and to avoid longer hiatus on establish- ment.
Strategy of community empowerment through the development of institutional capacity both government institutions, community organizations and traditional institutions have been pre- pared by the Government of Siak, it can be seen from the activities that are directed to the strengthening of the institutional capacity of government Kampung such as: capacity building for the selected Penghulu, The chairman LPMK and Chairman BAPEKAM for periode 2015- 2021, Bimtek government, kasi PMD districts and porters for all Siak Region, as well as coach- ing the village headman, the head of customary, traditional institutions chairman and chief BAPEKAM for all Siak Region. But then again BPMPD is not yet specifically arrange the activi- ties to directly relate to the Kampung Adat because of the code for Kampung Adat is not yet obtained. At the level of Village Institution has also drawn up a planning document for develop- ment and have incorporated programs related to community development and empowerment, but still using the previous nomenclature which is Village.
Keyword: Community Empowerment, Kampung Adat, Capacity
* Raja Muhammad Amin, Isril, dan Rury Febrina
*Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## LATAR BELAKANG MASALAH
Desa memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan yang desentralistik serta semakin memperjelas posisi Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Adapun tujuan dari pengaturan desa adalah (1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; (4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; (5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; (8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Melalui pengaturan Desa tersebut diharapkan mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif dan inklusif serta menyumbang terhadap percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan banjar di Bali memperlihatkan
warna lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman pada awalnya banyak menimbulkan pertentangan dan membuat desa menjadi tidak mandiri. Dengan pengakuan berdasarkan asal usul mampu mengembalikan kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan umum dan pembangunan adat, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih sistemik, terpadu, efektif dan efektif.
Keberadaan desa adat/kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri No. 52 Tahun 2007 menjelaskan pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara  adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
Di Provinsi Riau sendiri yang memiliki karakteristik kuat terkait kebudayaan Melayu mempunyai sebutan Desa Adat yang bervariasi seperti empuh dipimpin penghulu, Kebatinan dipimpin oleh Batin, Negeri dipimpin oleh Penghulu Negeri dan Kampung Adat dipimpin oleh Penghulu. Pada awal pengusulan pembentukan Desa Adat pasca penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ada sekitar 80-an Desa di Riau yang diwacanakan menjadi Desa Adat namun hingga saat ini hanya 10 Desa di Riau yang telah ditetapkan menjadi Desa Adat. Salah satu Kabupaten yang telah menetapkan Desa Adat diwilayahnya adalah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 ditetapkan delapan Kampung Adat yang berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu terdiri dari;
1. Kampung Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau;
2. Kampung Tengah menjadi Kampung Adat

## Hasil Penelitian
Kampung Tengah di Kecamatan Mempura;
3. Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib;
4. Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit;
5. Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas;
6. Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas;
7. Kampung Bekalar menjadi Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis; dan
8. Kampung Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.
Dengan ditetapkannya Kampung Adat di Kabupaten Siak tentu berdampak penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan mendasar terlihat pada Kelembagaan Pemerintahan dan masyarakat di Kampung Adat. Perda Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan Kampung Adat dimana Penghulu sebagai Kepala Kampung Adat dan dibantu oleh Perangkat Kampung Adat yaitu Kerani sebagai Sekretaris Kepenghuluan Adat, Juru Tulis, Staff, atau unsur pembantu Kerani. Selain itu terdapat perangkat Kampung Adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (Kadus), rukun kampung, dan rukun tetangga serta perangkat Kampung Adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. sebagai mitra Pemerintah Kampung Adat terdapat juga Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.
Adapun identifikasi masalah setelah penetapan
Kampung Adat di Kabupaten Siak yaitu;
1. Pasca penetapan Kampung Adat melalui Perda Kabupaten Siak No. 02 tahun 2015, Kampung Adat masih menggunakan Kode yang sama dengan Desa biasa. Hal ini dikarenakan Kemendagri belum mengeluarkan Kode Desa Adat/Kampung Adat.
2. Pemberlakuan Perda Kabupaten Siak No.02 tahun 2015 mengenai penetapan Kampung Adat, memungkinkan Pemerintah Daerah menata sistem pemerintahan pada tingkat lokal sesuai dengan tatanan adat yang ada. Hal ini mengharuskan masyarakat kampung adat di Kabupaten Siak mempelajari kembali tatanan adat yang bagi sebagian masyarakat mulai memudar/tergerus. Mewujudkan hal tersebut membutuhkan usaha yang kuat seperti mencari jejak-jejak budaya ataupun tradisi adat dan menginventarisir/ mengidentifikasi kembali tokoh adat, tokoh agama, ataupun yang dituakan yang memiliki pemahaman yang lebih mengenai kebudayaan setempat. Selain itu pemberdayaan masyarakat Kampung Adat khususnya terkait penguatan tatanan adat yang tidak hanya berbentuk seremodial melainkan penguatan hukum adat itu sendiri masih minim dilakukan baik oleh Pemerintah setempat maupun Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
3. Struktur organisasi Pemerintah Kampung Adat pasca penetapan dinilai hanya berganti nama (berganti kulit) dan susunan tersebut masih memakai struktur Desa pada umumnya seperti yang sebelumnya disampaikan pada latar belakang penelitian. Hal ini juga disebabkan oleh belum adanya regulasi ditingkat Provinsi dan Kabupaten tentang SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) Kampung Adat mengenai susunan kelembagaan, pengisian jabatan, masa jabatan,
4. Dualisme kelembagaan Kampung Adat dimana urusan administrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung Adat dan urusan adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat. Dalam hal ini Lembaga Adat berada diluar struktur
Pemerintahan. Keadaan ini tidak berbeda dengan pemerintahan Desa biasa.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana proses pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelembagaan Kampung Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau?

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi saat ini telah banyak diterima, bahkan mengalami perkembangan dalam berbagai literatur di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”, maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.
Paradigma pembangunan nasional telah bergeser dari pengutamaan pendekatan top down kearah lebih memperkuat proses-proses pembangunan dari bawah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat sebagai titik sentral pembangunan (people central development) . Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan jawaban kebutuhan masyarakat setempat. sedangkan program pemberdayaan masyarakat, merupakan usaha untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mewujudkan dan meningkatkan harkat, martabat dan taraf hidup masyarakat setempat1.
Menurut World Bank Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau
menyuarakan pendapat, ide, gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih suatu metode, produk dan tindakan yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat2.
Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggir) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan atau lemah untuk3;
1. Memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan meperoleh brang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
2. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
Sebagaimana Jim Ife seperti dikutip Suharto mengatakan bahwa upaya pemberdayaan harus diarahkan pada tiga hal, yakni4 :
1. ENABLING, yakni membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda-agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi.
2. EMPOWERING, yakni memperkuat dan daya yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan berbagai macam masukan (input) maupun
pembukaan akses menuju ke berbagai peluang. Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki.
3. PROTECTING, yakni mendorong terwujudnya tatanan structural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungai tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karenahal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
Selain itu, Subejo dan Suprianto mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan5. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu diorientasikan menuju pendekatan buttom-up yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Adapun prinsip-prinsip pemberdayan menurut Soediyanto yaitu6: kesukarelaan, otonom, keswadayaan, partisipatif, egaliter, demokrasi, keterbukaan, kebersamaan, akuntabilitas, dan desentralisasi. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diberbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut: perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat
Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh individu (dalam masyarakat), kelembangaan, maupun sistem atau jaringan antar individu dan kelompok/organisasi sosial, serta
pihak lain diluar sistem masyarakat sampai aras global. Tentang ini Sumadyo merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan ini, Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan diatas itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan. Adapun penjelasan dari lingkup pemberdayaan masyarakat sebagai berikut7;
1) Bina Manusia
Merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan manusia. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:
a. Penguatan kapasitas individu
Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik dalam entitas maupun dalam lingkup global. Pengembangan kapasitas individu meliputi; pengembangan kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan kapasitas keprofesionalan.
b. Penguatan kapasitas entitas (kelembagaan)
Pengembangan kapasitas entitas lebih menekankan kepada pengembangan mutu entitas/ organisasi. Penguatan kapasitas sistem (jaringan) c. Pengembangan kapasitas jaringan meliputi pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama (entitas pelaku,pemerintah/ lembaga publik, lembaga bisnis, profesi, kemasyarakatan, non-pemerintah/NGO, minat/hobi), dan interaksi dengan entitas/ organisasi diluar sistem (entitas sosial-politik, pemerintah/lembaga publik, ekonomi, teknologi, fisik/lingkungan.

## Hasil Penelitian

## 2) Bina Usaha
Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan/atau ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan.
3) Bina Lingkungan
Sejak dikembangkannya mazhab pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ), isu lingkungan menjadi sangat peting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan investasi. Hal ini dinilai penting karena pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan ketersediaan bahan baku).
4) Bina Kelembagaan
Kelembagaan merupakan suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektifitas kelem.bagaan.
Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “ social institution ” atau pranata sosial dan “ social organization ”; atau organisasi sosial.
Rumusan upaya pokok dalam kegiatan pemberdayaan menurut Mardikanto khususnya terkait Bina Manusia dalam penguatan kapasitas entitas/kelembagaan dan Bina Kelembagaan menjadi konsep yang memiliki relevansi dan digunakan dalam penelitian ini.

## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, startegi diartikan sebagai langkah-
langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Oleh karena itu pengertian strategi sering rancu dengan metode, teknik, atau taktik.
Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai arah, yaitu8:
1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat
2) Pemantapan otonomi dan pedelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi (termasuk didalam kesehatan), budaya, dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan startegi sebagai berikut:
1) Menyusun instrumen pengumpulan data
2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
Dipihak lain, mengacu pada Korten, Sjahrir mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan yaitu9:
1) Strategi yang mengutamakan relief dan welfare (kekurangan dan kebutuhan).
2) Strategi community development atau small scale reliant local development (pendekatan bottom-up yang lebih pengutamaan kesehatan, teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur).
3) Startegi sustainable system development (perubahan pada tingkat regional dan nasional).
4) Strategi yang mengembangkan people movement (melalui pengorgansasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumber daya lokal).

## Hasil Penelitian
5) Strategi empowering people (pemberdayaan masyarakat yang mengenalkan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama).
Dalam hubungan ini, Ismawan menerapkan adanya lima Program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:
1) Pengembangan sumberdaya manusia
2) Pengembangan kelembagaan kelompok
3) Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4) Pengembangan usaha produktif
5) Penyediaan informasi tepat guna

## 3. Pengembangan Kapasitas
Morison melihat capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan serangkaian gerakan, perubahan multi-level di dalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka rangka untuk memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada. Merilee S.Grindle sebagia pakar capacity building yang lebih khusus mengkaji dalam bidang pemerintahan memfokuskan capacity building pada tiga dimensi, yaitu10:
1) Development of the human resourch .
2) Strengthening organization ; and
3) Reformation of institutions.
Lebih lanjut lagi Riyadi mengungkapkan bahwa capacity building mempunyai dimensi dan tingkatan berikut11:
1) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada individu
2) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada organisasi
3) Dimensi dan tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem
Morison menjelaskan bahwa tujuan capacity building adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi capacity building memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diteliti seperti seseorang, lembaga ataupun masyarakat sebagaimana adanya, berdasar fakta – fakta yang ada. Jenis penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok atau masyarakat tertentu, atua menentukan frekuensi atau penyebaran gejala sosial dalam masyarakat, hal ini bergantung dari banyak sedikitnya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan

## PEMBAHASAN

## a) Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak
Kabupaten Siak telah menetapkan bahwa seluruh desa yang berada di Siak berganti nama menjadi kampung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Hal ini bertujuan untuk melestarikan penamaan dalam bahasa Melayu yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Selain itu, 8 (delapan) kampung telah di tetapkan menjadi kampung adat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat. Berdasarkan perubahan ini maka terjadi perubahan
sebutan nama kelembagaan Kampung Adat yakni kepala desa menjadi penghulu, sekretaris desa menjadi kerani, kepala urusan menjadi juru tulis, kepala dusun tetap penulisannya, rukun warga menjadi rukun kampung, rukun tetangga tetap, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).
Proses pembentukan Kampung Adat memang melalui sebuah tahapan yang panjang, yang mana terlebih dahulu sebanyak 122 desa diubah menjadi Kampung berdasarkan Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung yang mana penyebutan nama desa bisa disesuaikan dengan penyebutan lain berdasarkan asal-usul. Kampung yang masih memiliki adat istiadat yang kuat diusulkan kembali untuk ditetapkan menjadi Kampung Adat. Melalui proses pengkajian, baru kemudian ditetapkan menjadi Kampung Adat melalui Perda No. 02 Tahun 2015.
Ketentuan terkait Kode Registrasi dan Kode Kampung Adat tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 pada pasal 31 ayat (3) yaitu rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa. Dan ayat (4) yaitu Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan proses pembentukan Kampung Adat pasca pengidentifikasian dan pengkajian memerlukan Nomor Registrasi dan Kode Kampung Adat. Nomor Registrasi diperoleh dari Gubernur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi
kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia.
Pasca penetapan Desa menjadi Desa Adat timbul pelbagai permasalahan, yaitu : Permasalahan kevakuman yang terjadi diakibatkan tidak hanya terkait kode kampung adat yang belum dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri tetapi juga peraturan daerah Provinsi yang sesuai diatur dialam Pasal 109 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini mengakibatkan 8 Desa/Kampung yang telah ditetapkan menjadi Kampung Adat di Kabupaten Siak masih menggunakan format kampung biasa sehingga belum berjalannya pemerintahan kampung adat sebagaimana mestinya termasuk belum adanya strategi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas kampung Adat.
Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak sebagai produk hukum daerah yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai kekuatan politik dan hukum untuk dijadikan dasar melakukan capacity building Desa adat/Kampung Adat, setelah dilihat dan dianalisa  konsideran dan batang tubuh Peraturan Daerah tersebut dapat disampaikan beberapa analisa  yaitu Peraturan Daerah yang dibentuk dan yang diberlakukan telah memberikan wewenang :1). untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal, 2) untuk mengembalikan peranan tokoh masyarakat adat, 3) untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat  di Kampung Adat.

## b) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat Di
Kabupaten Siak
Berdasarkan pengulasan konsep pada subbab sebelumnya maka terlihat ruang lingkup yang jelas berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses penguatan
kapasitas serta ruang lingkup penguatan kapasitas tersebut yang terdiri penguatan kapasitas individu, kelembagaan, dan sistem/jaringan. Pada penelitian ini ruang lingkup penguatan kapasitas kelembagaan akan dianalisis menggunakan pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan (bina kelembagaan) pasca penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPMPD serta pemerintah Kampung Adat di dua lokasi penelitian yaitu Kampung Adat Sakai Minas dan Kampung Adat Kuala Gasib. Penguatan kapasitas dapat diliat dari program kerja yang direncanakan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan kelembagaan Kampung Adat. Walaupun kembali lagi bahwa proses penetapan Kampung Adat masih belum selesai dan terkendala pada Kode Kampung Adat yang belum didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintah khususnya masih menggunakan nomenklatur lama yaitu Kampung biasa.

## a) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat Kabupaten Siak oleh BPMPD Kabupaten Siak
Program penguatan kapasitas kelembagaan baik lembaga pemerintahan Desa maupun lembaga kemasyarakatan seperti: kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, pelatihan dan perlombaan lembaga ekonomi pedesaan, pelatihan aparatur pemerintah desa (pengelolaan keuangan desa, managemen pemerintahan desa, bimtek penyusunan LPPD dan LKPJ, bimtek fungsi dan wewenang BPD, pengelolaan potensi desa, bimtek RPJMDes), serta pendampingan pengelolaan keuangan desa. Dapat dilihat dalam program kegiatan yang disusun bahwa BPMPD umumnya masih menggunakan format lama yaitu Pemerintahan Desa/Kampung di Tahun 2016 ini.
Selain itu terdapat juga beberapa kegiatan yang ditujukan langsung bagi penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Kampung seperti: peningkatan capacity building bagi Penghulu terpilih, Ketua LPMK, dan Ketua Bapekam
periode 2015-2021, Bimtek kasi pemerintahan, kasi PMD kecamatan dan kerani se Kabupaten Siak, serta pembinaan penghulu kampung, penghulu adat, ketua lembaga adat dan ketua Bapekam se Kabupaten Siak. Pelbagai kegiatan ini telah menunjukkan adanya strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BPMPD yang berbentuk peningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung, namun kembali lagi BPMPD belum secara spesifik menyusun kegiatan yang berkaitan langsung dengan Kampung Adat diakibatkan belum didapatnya Kode Kampung Adat tersebut.

## b) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat di Kampung Adat Sakai Minas Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Ditetapkannya Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas berdasarkan Perda No. 2 tahun 2015 secara otomatis akan terjadi pula perubahan bentuk kelembagaan yang ada didalam Kampung Adat tersebut. Diharapkan melalui peraturan daerah ini eksistensi kelembagaan Kampung Adat mendapat pengakuan formal terhadap asal usul yang mengikat kehidupan masyarakat setempat. Selain itu juga terdapat pengaturan tentang kelembagaan yang ada didalam Kampung Adat yang terdiri Pemerintah Kampung Adat, Badan Permusyawaratan Kampung Adat dan Lembaga Kemasyarakat Kampung Adat.
Selain dari perubahan struktur kelembagaan desa menjadi kampung dan kampung menjadi kampung adat, disusun juga prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kampung Minas didalam dokumen RPJM Kampung tahun 2016. Perencanaan program pembangunan pasca penetapan Kampung Adat berkaitan langsung dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat kampung adat. Dokumen ini bersifat sementara akibat belum keluarnya kode kampung adat sehingga kegiatan yang disusun pada dasarnya hanya diprioritaskan untuk dilakukan di Tahun 2016 saja.
Kemudian paska penetapan Kampung Adat, Pemerintah Kampung Adat Sakai Minas juga melibatkan secara aktif lembaga adat dalam penyusunan rencana kegiatan. Terlepas dari semua itu Pemerintah Minas dalam hal ini bersama-sama dengan lembaga adat telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan melakukan pendataan penduduk asli suku sakai, aset-aset budaya dan nilai-nilai adat istiadat yang dulu pernah ada di Kampung Minas. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pendataan penduduk asli sakai yang masih berada di Kampung Adat Minas.
Selain melakukan penataan penduduk asli sakai, lembaga adat dan tokoh-tokoh adat telahpun membuat sebuah dokumen draft peraturan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat yang disebut Peraturan Hukum Adat Sakai Wilayah Bathin Limo Bomban Mineh. Peraturan hukum adat/aturan adat ini merupakan tata aturan adat, sistem norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh pemangku adat suku sakai dan masyarakat adat yang ada diwilayah Bathin Limo Bomban Mineh di Kecamatan Minas dan Kandis yang didalamnya membahas12:
1. Penetapan tentang tata cara pemilihan dan persyaratan bakal calon Penghulu Kampung Adat Sakai.
2. Tata cara pemberian gelar adat dan pengukuhan tokoh adat Sakai serta tata cara penunjukan Bathin dan Pemangku Adat Suku Sakai.
3. Tata cara pinang meminang, pernikahan atau pesta perkawinan adat suku sakai.
4. Sanksi adat nikah kawin
5. Ketetapan hukum adat tentang pencurian dalam skala kecil dan besar
6. Ketetapan hukum adat tentang perkelahian
7. Bukti sejarah adat tentang suak sungai odang pematang
8. Kegiatan kebudayaan Suku Sakai

## c) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kampung Adat di Kampung Adat Kuala Gasib Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Karakteristik masyarakat yang semakin heterogen berdampak pada perubahan dari pengelolaan pemerintahan di Kampung Kuala Gasib juga terjadi dan dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang digunakan dari masa ke masa. Pada awalnya penggunaan istilah Penghulu (Kepala Kampung) selanjutnya diseragamkan menjadi Desa dan kemudian dikembalikan lagi menjadi Kampung dan ditetapkan menjadi Kampung Adat.
Selain itu berdasaran keputusan Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Koto Gasib No. 1 Tahun 2015 telahpun menetapkan susunan pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Tahun 2015- 2020 yang terdiri dari:
I. Majelis Kerapatan Adat (MKA)
II. Pengurus Harian
Bidang-Bidang:
1. Koordinator 1
- Bidang Organisasi dan Kederisasi
- Bidang Penelitian/Pengkajian/Penulisan
Adat dan Budaya Melayu Kampung Kuala
Gasib
2. Koordinator 2
- Bidang Keagamaan dan Nilai-Nilai Adat
- Bidang Pendidikan IPTEK dan Kepemudaan
3. Koordinator 3
- Bidang Sosial Budaya Melayu dan Adat Istiadat
- Bidang Pemberdayaan Perempuan
4. Koordinator 4
- Bidang Ekonomi dan Hak Tradisional Masyarakat Melayu Kampung Kuala
Gasib

## Hasil Penelitian
5. Koordinator 5
- Bidang Perlindungan dan Pembelaan Masyarakat Adat
6. Koordinator 6
- Bidang Hubungan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dengan Pemerintah dan Lembaga Lainnya
Namun kembali lagi, dalam penyelenggaraan pemerintahan paska penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak masih menggunakan nomenklature desa/kampung diakibatkan kode kampung adat yang belum dimiliki sehingga masih menggunakan format lama. Kendala utama dalam penyelenggaran pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan yang masih belum berjalan maksimal diakibatkan Kode Kampung Adat yang belum dimiliki dari Kementerian Dalam Negeri. Namun terlihat ada upaya-upaya yang dilakukan untuk merespon pernyataan dari BPMPD sebelumnya agar pemerintah dan masyarakat Kampung Adat memulai untuk mengidentifikasi kembali nilai-nilai adat istiadat, tradisi, aset-aset budaya dan hukum adat. Pemerintahan Kampung Adat Kuala Gasib telahpun memiliki struktur kelembagaan baik lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan lembaga adat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## KESIMPULAN
a. Pemerintah Kabupaten Siak menjadikan Undang-Undang Desa sebagai pintu masuk untuk membentuk Desa Adat melalui Perda Nomor 2 Tahun 2015. Namu dalam perjalanannya ada kevakuman penataan Desa Adat yang diakibatkan oleh tiadanya regulasi di tingkat Provinsi. Untuk itu Bupati akan mengeluarkan Peraturan Bupati. Dampaknya stakeholders dan SKPD terkait belum bisa melakukan pemberdayaan masyarakat.
b. Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelembagaan baik kelembagaan pemerintahan, lembaga
kemasyarakatan dan lembaga adat juga disusun oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Berbagai kegiatan ini telah menunjukkan adanya strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BPMPD yang berbentuk peningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung dan lembaga kemasyarakatan kampung, namun kembali lagi BPMPD belum secara spesifik menyusun kegiatan yang berkaitan langsung dengan Kampung Adat diakibatkan belum didapatnya Kode Kampung Adat tersebut. Ditingkat Pemerintah Kampung juga telah disusun dokumen perencanaan pembangunan dan telah memasukkan program-program yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat namun masih menggunakan nomenklatur sebelumnya yaitu Desa/Kampung.
c. Pemerintah Kabupaten Siak melalui BPMPD menyikapi kondisi kevakuman ini menyarankan kepada Pemerintahan Kampung Adat dan Tokoh Adat khususnya untuk segera disusun suatu bentuk draf rancangan kelembagaan kampung atau peraturan adat sejenisnya sampai regulasi provinsi turun dan kode kampung adat didapatkan. Startegi ini bertujuan agar setelah regulasi turun tinggal mengusulkan bentuk kelembagaan tersebut dan mengantisipasi kevakuman yang lebih lama lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Korten, D.C. dan Sjahrir, 1993, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
Mardikanto dkk, Totok Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jakarta; Alfabeta.
Maschab, Mashuri. 2013, Politik Pemeritahan Desa Di Indonesia , Yogyakarta;Polgov.
Mikkelsen, Britha. 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan Panduan bagi Praktisi Lapangan . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Hasil Penelitian
Moleong, Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung,
Saharuddin, 2009, Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Kearifan Lokal , Sodality:
Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia.
Soetomo, 2006, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat , Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Sujianto dkk, 2011, Pengembangan Organisasi Publik dalam Konteks Budaya Penguatan Lembaga Kepenghuluan, Pekanbaru: Alaf
Riau
Theresia, Aprillia dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat , Bandung: Alfabeta.
Wasistiono, Sadu dkk. Prospek Pengembangan Desa . Bandung; Fokusmedia
Wardiato Bintoro dkk, 2016, Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa, Surabaya: Airlangga University Press.

## Jurnal
Damayanti dkk. Erlin. Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3.
Imhar. Djoko Edy. 2009. Pemberdayaan Institusi Lokal Dan Implikasinya Bagi Masyarakat . Wacana Vol. 10 No.1 Januari
2009
Subejo dan Supriyanto, 2001, Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan . Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian No. 1 Juli (2005).

## Akses Internet
Sukmana, Oman. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan Institusi dan Modal Sosial Lokal. ejournal.umm.ac.id › Home › Vol 1, No 1 (2005) › Sukmana.
Surahman. Fajar. Model Penguatan Lembaga Kemahasiswaan dalam Memperkuat Kemandirian Desa .  fia.unira.ac.id/wp- content/uploads/2012/06/1.- Fajar -
Surahman .pdf.
http://www.goriau.com/berita/riau/sayang-hanya- 10-desa-di-riau-yang-akan-jadi-desa-adat- s e l u r u h n y a - d a r i - siak.html#sthash.vcWROj54.dpuf

## Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen lainnya
UUD 1945

## Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 06 Tahun 2014  tentang
Desa
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang No. 06 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak
Rencana Strategis BPMPD Kabupaten Siak Tahun 2011-2016
Laporan Kinerja BPMPD Kabupaten Siak Tahun
2015
Rencana Kerja BPMPD Kabupaten Siak Tahun
2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) Kampung Minas Barat Tahun 2016
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) Kampung Kuala Gasib Tahun 2016-2021

## Hasil Penelitian
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuala Gasib Tahun 2016
(Footnotes)
1 Saharuddin, 2009, Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Kearifan Lokal , Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi,
Komunikasi dan Ekologi Manusia. Hlm. 17
2 Chamber, 1995, dalam Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jakarta; Alfabeta. Hlm 25
3 Rappaport, 1984, dalam Totok Mardikanto, Ibid., Hlm 28
4 Suharto. 1997 dalam Fajar Surahman. Model Penguatan Lembaga Kemahasiswaan dalam Memperkuat Kemandirian Desa. fia.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/ 1.- Fajar - Surahman .pdf. Hlm 3
5 Subejo dan Supriyanto, 2001, Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan . Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian No. 1 Juli (2005) Hlm 17
6 Soediyanto, dalam dalam Totok Mardikanto, Op.,Cid, Hlm 105-109
7 Mardikanto, 2003, dalam Totok Totok
Mardikanto , Ibid., Hlm 113-117
8 Soetomo, 2006, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 58
9 Korten, D.C. dan Sjahrir, 1993, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan , Jakarta; Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan. Hlm 134-137
10 Keith Thomas, Morison. 2001, dalam  Erlin Damayanti  dkk. Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 466
11 Ibid., Hlm. 466
12 Draft Peraturan Hukum Adat Suku Sakai (Bab I- XVI)