## PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS
Erlina Universitas  Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
Email: erlina_fshuin@yahoo.co.id

## Abstract
In  the  management  of  the  company  is  not  uncommon  there  are transactions  that contain conflict of  interest  (conflict  of  interest) and almost  can not  be  felt  if  there  are  parties  who  harmed.  The  principle  of  good  corporate governance serves to control the behavior of corporate managers not to act only benefit the company but also shareholders or equate the interests of shareholders with  corporate  managers  and  provide  benefits  to  the  environment  in  which  the company conducts business activities.
Keyword: conflict of interest, good corporate governance

## Abstrak
Dalam  pengelolaan  perusahaan  tidak  jarang  terdapat  transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) dan nyaris tidak dapat dirasakan  kalau  ada  pihak  yang  dirugikan.  Prinsip good  corporate  governance berfungsi  untuk  mengendalikan  perilaku  pengelola  perusahaan  agar  tidak bertindak  hanya  menguntungkan  perusahaan  tetapi  juga  pemegang  saham  atau menyamakan  kepentingan  antara  pemegang  saham  dengan  pengelola  perusahaan dan  memberikan  manfaat  terhadap  lingkungan  dimana  perusahaan  tersebut melakukan kegiatan usaha.
Kata Kunci: konflik kepentingan, good corporate governance

## PENDAHULUAN
ersaingan  usaha  dalam  era  globalisasi  akan  semakin  ketat. Meningkatkan  daya  saing  adalah  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi dalam  memenangkan  persaingan  pasar  yang  semakin  kompetitif.  Agar mampu memenangkan persaingan sangat diperlukan suatu budaya bisnis yang  kuat  dengan  menerapkan  suatu  budaya  perusahaan  yang  baik  yang  dikenal dengan  istilah Good  Corporate  Governance (GCG)  atau  tatakelola  perusahaan yang baik. GCG ini merupakan budaya perusahaan  yang melibatkan pihak-pihak terkait  (stakeholder  dan  shareholders)  dengan  perusahaan  untuk  bersama-sama menjalankan  pola  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dan  memanfaatkan sumber  daya  perusahaan  secara  maksimal.  GCG  diantaranya  memuat  pemisahan fungsi pemilik modal atau pemegang saham, pengawas dan pelaksana perusahaan. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan  dalam  pengendalian  perusahaan.  Perusahaan  perlu  memastikan bahwa  manejemen  bertindak  yang  terbaik  untuk  dan  demi  kepentingan perusahaan  dan  kepentingan  stakeholder.  Perusahaan  memastikan  bahwa  harta perusahaan  dikelola  secara  tepat  dan  seefisien  mungkin.  Perusahaan  harus dikelola  secara  amanah,  efisien,  profesional,  dan  tidak  merugikan  kepentingan stakeholders.
Penerapan  prinsip-prinsip good  corporate  governance (GCG)    pada akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan    menciptakan  iklim  usaha yang  sehat.  Akan  tetapi  kualitas  penerapan good  corporate  governance pada perusahaan  di  Indonesia  masih  lemah.  Pada  umumnya  perusahaan-perusahaan belum  menjalankan  prinsip-prinsip  pengelolaan  perusahaan  yang  baik.  Hal tersebut nampak jelas pada budaya kerja dan manajemen yang kurang profesional. Oleh karena itu diperlukan kesadaran para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis yang  akuntabel  dan  bertanggungjawab  melalui  suatu  perencanaan  strategi  bisnis yang  kreatif.  Perusahaan  harus  mampu  melakukan  kessesuaian  antara  kekuatan internal  perusahaan  dan  kekuatan  eksternal  (peluang  dan  ancaman)  melalui strategi  bisnis  yang  akurat  dan  mampu  mereformasi  strategi  perusahaan  dan komitmen tim eksekutf perusahaan. Permasalahannya bukanlah hal mudah untuk menerapkan  suatu  kultur  baru  dalam  praktik  bisnis  perusahaan  yang  dihadapkan pada tujuan pembentukan perusahaan.
Berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  masalah  yang  akan  dikaji dalam  tulisan  ini  Prinsip-prinsip  Perseroan  Terbatas: fiduciary  duty dan business judgement  rule ,  Konflik  Kepentingan  sebagai  Alat  Uji Good  corporate
P
governance ,  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  corporate governance ).

## PEMBAHASAN
A. Prinsip-Prinsip Perseroan Terbatas
Sebagai artificial  legal  person, perseroan  tidak  mungkin  dapat  bertindak sendiri.  Perseroan  melakukan  perbuatan  hukum  melalui  pengurusnya.  Pengurus perseroan  adalah  orang  perorang  yang  duduk  dan  menjabat  sebagai  pengurus perseroan  (direktur)  yang  berada  dalam  suatu  wadah/organ  yang  dikenal  dengan nama  direksi 1 .  Keberadaan  direksi  merupakan  sarana  untuk  mencapai  tujuan perseroan, sehingga tindakan direksi dalam kapasitasnya mewakili serta bertindak untuk  dan  atas  nama  perseroanan  tersebut  adalah  tindakan  perseroan  ( corporate action) .
Hakikat  dari  sebuah  perwakilan  adalah  bahwa  seseorang  melakukan sesuatu  perbuatan  untuk  kepentingan  orang  lain  atas  tanggung  jawab  dari  orang yang  mewakilkan  itu. 2 Hal  ini  berarti  akibat  hukum  dari corporate  action yang dilakukan oleh direksi merupakan tanggung jawab perseroan sebagai entitas yang mandiri.  Direksi  secara  yuridis  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  konsekuensi corporate action tersebut. Akan tetapi, direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan  hanya  berhak  dan  berwenang  untuk  bertindak  atas  nama  dan  untuk kepentingan  perseroanan  dalam  batas-batas  yang  diizinkan  oleh  perundang- undangan dan anggaran dasar perseroanan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat dua unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroanan  dalam  menjalankan  tugas  kepengurusan  perseroanan,  yaitu  setiap direksi  wajib  melaksanakan  tugas  serta  wewenang  berdasarkan  kepentingan  dan tujuan  perseroanan  serta  dengan  iktikad  baik  dan  penuh  tanggungjawab.  Kedua unsur  tersebut  harus  dipenuhi  secara  komulatif  dan  bukan  alternatif. 3 Pengurus perseroanan  memiliki  2  (dua)  macam  kewajiban,  yaitu  kewajiban  yang  secara tegas  ditentukan  dalam  undang-undang (statutory  duties) dan fiduciary  duties.
1 Lihat Pasal  92 UUPT
2 Nindyo  Pramono, Tanggung  Jawab  dan  Kewajiban  Pengurus  PT  Bank)  Menurut  UU No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroanan Terbatas (Buletin Hukum Perbankan dan Banksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007), h. 16
3 Lihat ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)
Menurut Denis Kennes 4 beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh direksi adalah:
1. Kewajiban  untuk  secara  optimal  memupuk  keuntungan  bagi perseroan  dan  tidak  mengambil  keuntungan  pribadi  dari  transaksi yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak lain. Direksi tidak boleh membuat  apa  yang  disebut secret  profit  and  benefits  from  office. Dalam kaitan ini harus dihindari terjadinya conflict of interest.
2. Direksi  harus  menggunakan  kewenangannya  untuk  tujuan  yang seharusnya (proper purpose), yaitu for  the benefit  of  the company and not to furthrer their own interest.
3. Direksi  suatu  perseroan  dalam  menjalankan  fungsinya  termasuk pula memperhatikan kepentingan pegawai
4. Direksi suatu perseroan dalam melaksanakan fungsinya juga harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham.
5. Direksi  suatu  perseroan  harus  memperhatikan  kepentingan  para kreditur.
Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  hubungan  kepercayaan  antara  direksi dan  perseroan.  Hubungan  ini  dinamakan fiduciary  relation yang  selanjutnya melahirkan fiduciary  duty.  P rinsip  kepercayaan (fiduciary  duty) ,    bagi  direksi berlaku dalam kedudukannya baik untuk menjalankan fungsi manajemen maupun fungsi representasi 5 .
Berkaitan  dengan  prinsip fiduciary  duty, maka  pihak  direktur  hanya bertindak  sebagai  seorang trustee atau  agen  semata-mata,  yang  mempunyai kewajiban  sepenuhnya  dan  dengan  sebaik-baiknya  kepada  perseroan 6 .  Dalam menjalankan  kewajibannya,  direksi  harus  bertindak  hati-hati  dan  jujur  untuk kepentingan  perseroanan.  Paul  L.  Davies  dalam Principles  of  Modern  Company Law ,  menyatakan bahwa 7 :
4 Denis  Kennes  dalam  Sutan  Remy  Syahdaeini, Hukum  Kepailitan (PT  Pustaka  Utama Grafiti: Jakarta, 2002), h. 426
5 Munir  Fuady, Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law,  Eksistensinya  dalam Hukum Indonesia (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), h. 49
6 Ibid , h. 4
7 Paul L. Davies, Principles of Modern Company Law (Sweet Maxwell: London, 2003), h. 381
Turning  now  to  main  elements  of  the  directors’  fiduciary  duties,  we divide  them  below  into  six  sub-groups,  following  the  scheme  of  the proposed  statutory  statement.  Three  of  these  categories  seem  distinct. They are:
1. that  the  directors  must  remain  within  the  scope  of  the  powers which have been conferred upon them;
2. that the directors must act in good faith in what they believe to be the best interests of the company;
3. that they must not fetter their discrection as to how they shall act.
The  final  three  categories  are  all  examples  of  the  rule  against directors putting themselves in a position in which their personal interests  (or  duties  to  others)  conflict  with  their  duty  the company.  However,  it  is  useful  to  sub-divide  the  “no  conflict” principle in this way because the specific rules implementing the principles differ according to whether the conflict arises:
4. out of transaction with the company;
5. out  the  director’s  personal  exploitation  of  the  company’s property information or opportunities; or
6. out  the  receipt  from  a  third  party  of  benefit  for  exercising  the their directorial function in particular way.
Pada  prinsipnya  direksi  perseroan  dalam  menjalankan  kepengurusan harus  memperhatikan  kepentingan  perseroan  dan  bukan  hanya  kepentingan  dari pemegang  saham,  bertindak  dengan  iktikad  baik,  dan  sesuai  dengan    tugas  dan kewenangan  yang  diberikan  kepadanya.  Setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh direksi  dianggap  sebagai  tindakan  perseroan  dan  menjadi  tanggung  jawab perseroan,  sepanjang  dilakukan  untuk  kepentingan  perseroan  dalam  batas-batas yang  diizinkan  oleh  perundang-undangan  dan  anggaran  dasar.  Sedangkan  bagi tindakan direksi yang dilakukan diluar batas hak dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan merugikan perseroan tidak dianggap sebagai tindakan perseroan.
Dengan  demikian  direksi  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban (penulis;  tanggung  gugat)  apabila  tidak  melakukan  kesalahan.  Kesalahan dimaksud  berkait  dengan  kewajibannya  baik  yang  diatur  dalam  undang-undang, UUPT maupun anggaran dasar perusahaan. Oleh  karena itu, direksi  bertanggung gugat  apabila  kewajibannya  dilanggar  dan  menimbulkan  kerugian  terhadap perseroan  atau  ada  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang
dialami  oleh  perseroanan.  Namun  demikian,  adakalanya  tindakan  direksi  justru merugikan perseroan tetapi direksi tidak bertanggung gugat.  Sepanjang beriktikad baik  dan    tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  hati-hati,  layak  dan  dimaksudkan untuk  kepentingan  perseroan,  direksi  perseroan  tidak  bertanggung  gugat  atas kerugian perseroan. 8 Direksi mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan dalam batas  kewenangan  dengan  penuh  kehati-hatian  berdasarkan  prinsip Business Judgement rule.
Menurut  ketentuan  Pasal  97  ayat  (5)  UUPT,  direksi  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban apabila:
1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah  melakukan  pengurusan  dengan  iktikad  baik  dan  kehati- hatian  untuk  kepentingan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan;
3. tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  ataupun tidak  langsung  atas  tindakan  pengurusan  yang  mengakibatkan kerugian;
4. telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Prinsip business Judgment rule mendalilkan bahwa “ A rule that protects the decisions of the board of directors that acts on a informed basis, in good faith, and  in  the  honest  belief  that  the  action  taken  was  in  the  best  interests  ot  the corporation  and  its  shareholders”. 9 Seorang  direktur  tidak  dapat  dimintakan tanggungjawabnya  secara  pribadi  (tanggung  gugat)  atas  tindakannya  yang dilakukan  dengan  jujur,  beriktikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab    dan  untuk kepentingan perseroan 10 .
Terkait  dengan business  Judgment  rule ,  direksi  berwenang  mengambil kebijakan  yang  dipandang  tepat  untuk  kepentingan  perseroan.  Kebijakan dimaksud    adalah  kebijakan  yang  didasarkan  pada  keahlian,  peluang  yang
8 Lo.cit, h. 5
9 Henry  R  Cheeseman,  Cheeseman,  Henry  R. Contempororary  Business  Law, 3 th edition, Prentice Hall, Upper Saddle, New Jersey, 2000. H..676
10 Black’s  Law Dictionary. h. 226
tersedia,  dan  kelaziman  dalam  dunia  usaha  yang  sejenis. 11 Kebijakan  juga  dapat diambil  sebagai  bentuk  dan/atau  upaya  mempertahankan  perusahaan. 12 Orientasi kebijakan  pengurusan  perseroan  ditujukan  untuk  kepentingan  perseroan,  sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berdasarkan konsep tersebut, direksi diberi kebebasan untuk  mengambil  kebijakan namun  harus tetap sesuai  undang-undang dan/atau  anggaran  dasar  perseroan.  Hal  ini  dimaksudkan  supaya  direksi  dapat lebih  fleksibel  dalam  mengambil  keputusan  dan  tindakan  bisnis  daripada  terlalu hati-hati sehingga perseroan stagnan.
Sebagai  konsekunsi business  Judgment  rule ,  direksi  mendapat perlindungan  hukum  atas  keputusan  bisnis  yang  diambilnya.  Dengan  demikian direksi  mendapat  perlindungan  dan  tidak  perlu  mendapat  justifikasi  dari pemegang  saham  maupun  pengadilan,  akan  tetapi  direksi  juga  tidak diperkenankan  melakukan  tindakan  yang  menyebabkan  konflik  kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan direksi. Kenyatannya, tidak mudah mengidentifikasi bahwa adanya konflik kepentingan dan direksi memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri.

## B. Konflik Kepentingan Sebagai Alat Uji Good corporate governance
Menurut Clark, konflik kepentingan terbagi kedalam empat kelompok: 13
1. Basic  self-dealing ,  yaitu  kondisi  dimana  direksi  melakukan transaksi atas nama perusahaan, tetapi untuk kepentingan pribadi atau  perusahaan  sendiri.  Konflik  ini  dapat  dikategorikan  dalam froud, seperti bentuk kick-off, mark-up serta pembayaran fiktif.
2. Executive compensation , yakni pemanfaatan jabatan oleh direksi untuk menikmati tunjangan dan fasilitas yang berlebihan.
3. The  taking  of  corporate  or  shareholder  property, yakni menggunakan  aset  perusahaan  untuk  kepentingan  pribadi  atau pihak  lain  atau  memperoleh  informasi  perusahaan  untuk kepentingan pribadi
11 Lihat penjelasan Pasal 92 ayat (2)
12 Dian  N  Puji  Simatupang, Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  BUMN  dan  BUMD, Makalah  yang  disampaikan  dalam  Seminar  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam BUMN/BUMD, Kementerian BUMN, Jakarta, 5 Agustus 2010, h.5
13 Robert  Charles  Clark, Corporate Law  (Little,  Brown  and  Company:Boston,  1986)  H. 141-147
4. Corporate  action  with  mixed  motive, suatu  kondisi  dimana pengambilan  keputusan  oleh  manajemen  tidak  jelas  untuk kepentingan  siapa,  apakah  kepentingan  perusahaan  atau kepentingan pribadi.
Pada Basic self-dealing 14 terjadi apabila orang dalam (misal direktur atau pimpinan  dari  perusahaan  tersebut)  mendorong  perusahaan  publik  untuk melakukan transfer uang atau kekayaan ke perusahaan pribadinya dan perusahaan publik  tidak  memperoleh  apa-apa,  maka  jelas  ini  merupakan  pencurian.  Akan tetapi  apabila  suatu  transfer  kompensasi  perusaahaan  publik  dibungkus  dalam transaksi yang bersifat sah (misalnya harga tanah yang bayarkan  oleh perusahaan publik  ke  perusahaan  pribadi    secara  tidak  adil  dinaikkan),  maka  kesalahan  itu tidak akan begitu dapat dilihat oleh pemegang saham perusahaan publik maupun pihak  luar  lainnya,  Hal  ini  terjadi  karena  orang  dalam  tersebut  dapat mengendalikan kedua perusahaan tersebut.
Pada Executive  compensation 15 direksi  dan  CEO  secara  de  facto  ikut menentukan jumlah tujuangan yang akan diterima oleh orang dalam..
Pada The taking of corporate or shareholder property, 16 adanya perbuatan orang dalam perusahaan yang menyewakan aset perusahaan dengan dalih sebagai penghasilan  tambahan  yang  lazim  bagi  CEO  dari  suatu  perusahaan  publik  yang berlaku,  apabila  bukan  teknis  atau  resmi,  bagian  dari  paket  kompensasi  dan kelalaian  direktur  memberi  izin  penggunaan  tersebut  tidak  relevan  untuk dipersoalkan,  pertanyaannya  adalah  apakah  persetujuan  kompensasi  tersebut diinformasikan dan independen>  apakah suatu  nilai tertentu  yang diambil benar- benar merupakan kekayaan perusahaan atau kekayaan pemegang saham?
Pada Corporate  action  with  mixed  motive, 17 misalnya  orang  dalam menyebabkan  perusahaan  membayar  untuk  membeli  kembali  saham  20  % perusahaan  publik  dari  orang  luar  di  pasar  saham.  Ada  dua  hal  yang  potensial merugikan  kepentingan  pemegang  saham  publik  dalam  transaksi  tersebut. Pertama.  Perusahaan  publik  kemungkinan  harus  membayar  harga  yang  tinggi secara tidak wajar dari orang lain. Kedua, kerugian riil karena orang dalam dapat
14 Paripurna  G.  Sukarda,  Pengelolaan  Perusahaan  yang  baik,  Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 14 Tahun 2001, h. 56
15 Ibid
16 Ibid, h.57
17 Ibid
secara  nyata  dimotivasi  oleh  kekuatiran  kehilangan  pekerjaannya,  sehingga memutuskan membeli saham orang luar tersebut.
Transaksi-transaksi  tersebut  diatas  sering  terjadi  di    Indonesia  dan  nyaris tidak  dapat  dirasakan  kalau  ada  pihak  yang  dirugikan. The  four  paradigms  of conflict  interest sangat  menentukan  untuk  mengukur  apakah  perusahaan  tersebut terlah  melakukan  menjalankan  perusahan  berdasarkan  prinsip good  corporate governance.
Menurut Tan Lay Hong. konflik kepentingan dapat terjadi apabila direktur mempunyai  kepentingan  yang  bert  entangan  dengan  tugasnya  sebagai  direktur. 18 Hal  ini  dapat  terjadi  apabila  direktur  juga  memegang  posisi  eksekutif  pada perusahaan  lain  yang  berhubungan  dengan  perusahaan  yang  dipimpinnya. Terhadap  transaksi  yang  menimbulkan conflict  of  interest ,  direksi  harus  lebih mengutamakan  kepentingan  perseroan  daripada  kepentingan  pribadi  sebagai konsekuensi  dari  pemberlakuan  prinsip fiduciary  duty. 19 Menurut  Walter  Woon dalam  bukunya Basic  Business  Law, menjelaskan  tindakan  atau  keputusan  yang seharusnya  diambil  oleh  direksi  apabila  terjadi  konflik  kepentingan  dengan perusahaan yang dipimpinnya. 20
(a) a  director  may  not  use  the  property  or  money  of  the  company  to make a profit for himself;
(b) a  director  may  not  use  information  acquired  by  virtue  of  his position to make an improper profit for himself;
(c) a  director  may  not  make  use  of  his  position  to  obtain  a  profit for himself;
(d) a director may not retain a profit made by reason and in the course of his fiduciary relationship with the company;
(e) a director may not, without full disclosure to the company, sell to or purchase from the company property;

## C. Penerapan Prinsip-prinsip Tatakelola Perusahaan
Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  sangat  penting  bagi perusahaan  untuk  melakukan  pengelolaan  yang  cermat  berdasarkan  situasi  dan kondisi  perusahaan.  Penerapan  konsep  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  secara tepat dan akurat akan memperoleh dukungan dari seluruh unsur organ perusahaan.
18 Tan Lay Hong, et.al. Corporate Governance of Listed Companies in Singapore (Sweet & Maxwell Asia: Singapore, 2006), h. 149
19 Munir Fuady, opcit, h. 5
20 Walter Won, Basic Business Law (Prentice Hall: New Jersey, 1995), h. 237
Prinsip-prinsip good corporate governance berfungsi untuk mengendalikan  perilaku  pengelola  perusahaan  agar  tidak  bertindak  hanya menguntungkan  perusahaan  tetapi  juga  pemegang  saham  atau  menyamakan kepentingan  antara  pemegang  saham  dengan  pengelola  perusahaan  dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.
Adapun prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  materil  dan relevan mengenai perusahaan. Keterbukaan meliputi pengungkapan  kinerja  perusahaan  baik  ketetapan  waktu  maupun akurasinya  (keterbukaan  dalam  prosess, decision  making,  control,
quality, effisiency time & cost, serta standarization );
2. Akuntabilitas (Accountability )
Kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  organ perusahaan  sehingga  terdapat  keseimbangan  kekuasaan  dan penguasaan/pengelolaan perusahaan secara efektif;
3. Pertanggung jawaban (Responsibility)
Kesesuaian  di  dalam  pengusahaan/pengelolaan  perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (Independency)
Suatu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara  profesional tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;dan
5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  tersebut  merupakan  pedoman  bagi manajemen  perusahaan  dan  karyawan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha. Good
corporate  governance merupakan  pedoman  bagi    manajemn  perusahaan  dan karyawan  sehingga  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  dilakukan  secara profesional sehungga dengan sendirinya menumbuhkan kepercayaan investor dan negara yang akan menerima perusahaan yang akan berinvestasi tersebut.

## PENUTUP
Penerapan  prinsip-prinsip good  corporate  governance (GCG)    pada akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan    menciptakan  iklim  usaha yang  sehat  termasuk  Perseroan  Terbatas  (PT).  Perseroan  melakukan  perbuatan hukum  melalui  pengurus  sebagai  wakilnya  yaitu  pengurus  perseroan  (direktur) yang  berada  dalam  suatu  wadah/organ  yang  dikenal  dengan  nama  direksi  yang bertindak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  97  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  sangat penting  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  pengelolaan  yang  cermat  berdasarkan situasi  dan  kondisi  perusahaan.  Adapun  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan diantaranya transparansi (transparency) , akuntabilitas (accountability ) ,
pertanggung  jawaban (responsibility) ,  kemandirian (independency) , dan kewajaran (fairness).

## DAFTAR PUSTAKA
Cheeseman, Henry R. 2000. Contempororary Business Law, 3 th edition, Prentice Hall. New Jersey : Upper Saddle,
Clark,  Robert  Charles.  1986. Corporate  Law. Boston  :  Little,  Brown  and Company
Davies,  Paul  L..  2003. Principles  of  Modern  Company  Law .  London  :  Sweet Maxwell
Dian  N  Puji  Simatupang. Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  BUMN  dan BUMD. Makalah  yang disampaikan dalam Seminar Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam  BUMN/BUMD,  Kementerian  BUMN, Jakarta, 5 Agustus 2010
Garner, Bryan A.. 2004. Black’s Law Dictionary , 8 th edition, West : St Paul Hong, Tan Lay, et.al. Corporate Governance of Listed Companies in Singapore, Sweet & Maxwell Asia, Singapore, 2006
Munir  Fuady.  2002. Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti Nindyo  Pramono. Tanggung  Jawab  dan  Kewajiban  Pengurus  PT  Bank) Menurut  UU  No,  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas .  Buletin Hukum  Perbankan  dan  Banksentralan,Volume  5  Nomor  3,  Desember 2007
Paripurna G. Sukarda, Pengelolaan Perusahaan yang baik, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Tahun 2001
Sutan Remy Syahdaeini. 2002. Hukum Kepailitan . Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
Won, Walter. 1995. Basic Business Law. New Jersey : Prentice Hall