## LEGALITAS PEMBAYARAN MENGGUNAKAN UANG ELEKTRONIK ASINGWECHAT PAY DI INDONESIA

## Aprilda Rosita Fujianty Pardede
Magister HukumUniversitas Indonesia april_pardede@yahoo.com
Abstract. As a non-cash payment instrument, electronic money (e-money) is one of the important factors supporting the digital economy in Indonesia. Various forms  of  electronic  money  both  chip  based  and  server  based  have  been  used  for various  transactions  in  Indonesia,  such  as  toll  payments,  ticket  purchases,  bill payments  and  shopping.  Not  only  domestic  electronic  money,  foreign  electronic money such as WeChat Pay has also been used in Indonesia since January 2018 in collaboration with PT Alto Halo Network Digital (ADHI). The existence of foreign electronic money still causes problems because it is considered to violate Article 39 paragraph    (1)  and  (2)  of  Bank  Indonesia  Regulation  number  20/6  /  PBI  /  2018 concerning  Electronic  Money,  which  requires  foreign  electronic  money  to cooperate with BUKU 4 Bank, and is connected to payment gateways nationally, if it  will  be  transacted  in  Indonesia.  This  is  important  in  order  to  guarantee  the certainty of transaction settlement. This study uses normative legal methods. Based on analytical results of WeChat Pay practices that are illegal in Indonesia because they do not meet the requirements stipulated in the Electronic Money Regulation. For this reason, there is a need for decisive action from Bank Indonesia to stop the WeChat  Pay  activities,  in  order  to  create  legal  certainty  and    a  safe,  efficient, smooth and reliable electronic money.
Key words: E-Money, WeChat Pay, Payment System, Cross -border  Payment .
Abstrak. Sebagai  instrumen  pembayaran  nontunai,  uang  elektronik  (unik) menjadi  salah  satu  faktor  penting  pendukung  ekonomi  digital  di  Indonesia. Berbagai  bentuk  uang  elektronik  baik chip  based maupun server  based telah digunakan  untuk  berbagai  transaksi  di  Indonesia,  seperti  pembayaran  tol, pembelian tiket, bayar tagihan serta berbelanja. Tidak hanya uang elektronik dalam negeri, uang elektronik asing seperti WeChat Pay juga telah digunakan di Indonesia sejak  Januari  2018  dengan  bekerja  sama  dengan  PT  Alto  Halo  Network  Digital (ADHI).  Adapun  keberadaan  uang  elektronik  asing  tersebut  masih  menimbulkan permasalahan karena dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia  nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik,  yang  mewajibkan  uang elektronik  asing  bekerja  sama  dengan  Bank  BUKU  4,  serta  terhubung  dengan gerbang  pembayaran  nasional,  jika  akan  ditransaksikan  di  Indonesia.  Hal  ini penting  guna  menjamin  kepastian  penyelesaian  transaksi.  Penelitian  ini menggunakan metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analasis praktek WeChat Pay ilegal di Indonesia karena belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam PBI
Uang  Elektronik  dan  PADG  QR  Code.  Untuk  itu  perlu  ada  tindakan  tegas  dari Bank Indonesia menghentikan kegiatan WeChat Pay, guna mewujudkan kepastian hukum dan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar dan andal. Kata kunci: Uang Elektronik WeChat Pay, Sistem Pembayaran, Transaksi Lintas Negara .

## PENDAHULUAN
Sistem pembayaran merupakan  komponen  penting  dalam perekonomian terutama untuk menjamin  terlaksananya  transaksi pembayaran yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha. Menurut Pasal  1  huruf  6  Undang-Undang  No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,  sistem  pembayaran  adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat  aturan,  lembaga,  dan mekanisme,  yang  digunakan  untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi  suatu  kewajiban  yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
Seiring berkembangnya
teknologi,
instrument/ alat
pembayaran  pun  berkembang  dari sebelumnya  tunai  menjadi  non-tunai. Salah satu alat pembayaran non-tunai yang  saat  ini  banyak  digunakan  oleh Masyarakat  Indonesia  adalah  uang elektronik  (selanjutnya  disebut  UE) atau yang biasa disebut dengan istilah e-money.  Berbagai  bentuk  UE  baik chip  based maupun server  based telah  digunakan  untuk  berbagai transaksi di Indonesia, seperti pembayaran  tol,  pembelian  tiket, bayar tagihan serta berbelanja. Berdasarkan data Bank
Indonesia  sampai  dengan  posisi  24
Oktober 2019 terdapat 20 perusahaan penerbit UE ,  terdiri  dari  9  bank  dan
11 lembaga selain bank,  dengan total
47  produk  UE  yang  sudah  mendapat
izin  dari  Bank  Indonesia,  terdiri  dari 38  UE  Server  based  dan  9  UE  Chip based.
Transaksi  UE  di  Indonesia terus  menunjukkan  peningkatan  dari tahun  ke  tahun.  Jumlah  penduduk yang besar serta meningkatnya literasi  keuangan  inklusif  masyarakat mendorong  tumbuhnya transaksi UE di  tanah air.  Pada  2010,  jumlah  uang elektronik baru mencapai 7,9 juta unit dengan  transaksi  Rp  693,47  miliar. Namun,  sampai  akhir  September 2019,  jumlah  uang  elektronik  telah melonjak  31  kali  lipat  menjadi  25,1 juta  unit.  Demikian  pula  nilai transaksi  meningkat  137  kali  lipat menjadi Rp 95,75 triliun.
Tidak hanya UE dalam negeri, UE  asing  asal  China,  WeChat  Pay dan  AliPay  juga  sudah  beroperasi  di Indonesia dengan bekerja sama dengan  PT  Alto  Halo  Network
Digital (AHDI), entitas anak lembaga switching  PT  Alto  Network.  WeChat Pay  sendiri  mulai  beroperasi  di Indonesia sejak Januari 2018
sedangkan  AliPay  sejak  November 2018.  Kedua  UE  asing  tersebut masuk  ke  pasar  Indonesia  untuk melayani  wisatawan  China  yang bertransaksi  selama  berwisata.  Tidak hanya  diterima  di  Indonesia,  pada akhir  2018  terdapat  49  negara  yang menerima  pembayaran  menggunakan WeChat Pay.
211
Meskipun sudah beroperasi di Indonesia  sejak  awal  2018,  kepastian Hukum  untuk  transaksi  pembayaran menggunakan  UE  Asing,  khususnya WeChat  Pay  masih  dipertanyakan oleh  berbagai  pihak,  khususnya merchant (pedagang)  dan  pelaku usaha  dibidang  Sistem  Pembayaran. Para  pihak  tersebut  mempertanyakan keabsahan pembayaran menggunakan WeChat  Pay  apabila  dilihat  dari peraturan  perundang-undangan  yang ada di Indonesia.
Persoalan
keabsahan pembayaran  menggunakan  WeChat Pay  ini  merupakan  masalah  yang cukup  menarik,  mengingat  transaksi menggunakan  uang  elektronik  asing atau  WeChat  Pay  merupakan  salah satu  jenis  transaksi  keuangan  yang bersifat cross  border  payment dan pengaturannya  masih  baru  dalam sistem hukum di Indonesia.
Sehubungan dengan
penjabaran  diatas,  rumusan  masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana pengaturan uang elektronik asing di Indonesia?
2. Apakah  transaksi  pembayaran menggunakan  Uang  Elektronik Asing,  WeChat  Pay  telah  sesuai dengan aturan hukum di
Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam  menjawab  permasalahan  di atas adalah Penelitian Hukum Normatif,  yang  dilakukan  dengan cara mencari, membaca dan menganalisis  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  serta  bahan- bahan  non  hukum.  Adapun  bahan
hukum primer yang digunakan berupa peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  transaksi  pembayaran menggunakan  uang  elektronik  di
Indonesia, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur Nomor  21/18/PADG/2019  tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response  Code  untuk  Pembayaran. Untuk bahan hukum sekunder, peneliti  akan  banyak  membaca  buku,
tesis dan jurnal terkait uang
elektronik dan cross border payment . Selain  itu  untuk  bahan-bahan  non hukum, peneliti akan menelaah berbagai  artikel  dari  media  online/ website  yang  kredible,  baik  dalam dan  luar  negeri  serta  materi-materi Seminar  yang  terkait  dengan  Uang Elektronik  dan  WeChat  Pay  guna menemukan  fakta  maupun  isu-isu hukum  terbaru.  Sehubungan  dengan upaya memperoleh data dan pengetahuan  tentang  legalitas  uang elektronik asing di Indonesia, pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan  kualitatif.  dengan  cara menelaah  undang-undang  dikaitkan dengan fakta yang ada.
3.  Pengaturan  Uang  Elektronik

## Asing di Indonesia
Bank  for  International  Settlement (BIS)  mendefinisikan  UE  sebagai “ stored  value  or  prepaid  products  in which  a  record  of  the  funds  or  value available  to  the  consumer  is  stored on  a  device  in  the  consumer’s possession.  This  definition  includes both  prepaid  cards  and  prepaid
software  products  that  use  computer networks such as the internet.”
Jadi  menurut  BIS,  UE  memiliki nilai  tersimpan  atau merupakan produk  prabayar,  di  mana  catatan dana  atau  nilai  yang  tersedia  bagi konsumen  disimpan  pada  perangkat yang  dimiliki  konsumen.  Definisi  ini mencakup kartu prabayar dan produk prabayar  berbentuk  perangkat  lunak/ software yang menggunakan jaringan komputer seperti internet.
Salah  satu  ciri  dari  UE  sebagai alat pembayaran adalah  adanya kegiatan  prabayar  dari  Pemegang kepada  Penerbit  Uang  Elektronik, sebelum  Pemegang  menggunakannya untuk kepentingan transaksi pembayaran.  Uang  dari  Pemegang disimpan  secara  elektronik  dalam bentuk  chip  atau  media  server  yang dikelola oleh Penerbit. Dengan media penyimpan  chip  dan  server  maka bentuk  uang  elektronik  tidak  selalu berupa kartu. Oleh karena karakteristiknya  yang  beda  dengan Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK), maka pengaturan UE diatur tersendiri.
Pengaturan UE pertama kali telah dimulai  pada  tahun  2005,  dengan memberikan  definisi  mengenai  Kartu
Prabayar  dalam  Pasal  1  angka  8 Peraturan Bank Indonesia No.7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (selanjutnya  disebut  PBI  APMK). Adapun  karena  karakteristik  UE
berbeda dangan APMK, maka pengaturan  UE  secara  khusus  baru diatur  pada  tahun  2009  melalui  PBI
No.11/12/PBI/2009  tentang  Uang
Elektronik.  Selanjutnya  pada  Mei 2018, Bank Indonesia kembali menerbitkan Peraturan Bank Indonesia  No.20/6/PBI/2018  tentang Uang Elektronik  (selanjutnya disebut PBI  Uang  Elektronik),  sekaligus mencabut  PBI Uang  Elektronik sebelumnya,  guna  mengakomodir perkembangan  teknologi  sekaligus memperkuat  aspek  pengaturan  Uang Elektronik  di  Indonesia.  Adapun aturan  teknis  terkait  PBI  Uang Elektronik  akan  diatur  dalam  bentuk Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur, selama  belum  terbit  maka  aturan pelaksananya  masih  Surat  Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang  Elektronik  dan  SEBI  No. 18/21/DKSP perihal Perubahan SEBI
No.16/11/DKSP.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  PBI Uang  Elektronik,  UE  didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur: a. diterbitkan atas  dasar  nilai  uang  yang  disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada  penerbit;  b.  nilai  uang disimpan  secara  elektronik  dalam suatu  media  seperti  server  atau  chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan
merupakan  penerbit  uang  elektronik tersebut;  dan  d.  nilai  uang  elektronik yang  disetor  oleh  pemegang  dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan  simpanan  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Oleh  karena  nilai  UE  bukan merupakan  simpanan,  maka  secara
prinsip  Penerbit  tidak  diperkenankan untuk menyalurkan uang yang disetorkan menjadi kredit atau pembiayaan, dan tidak diperkenankan untuk  memberikan  manfaat  seperti bunga kepada pengguna UE.
Berdasarkan  Pasal  3  PBI  Uang Elektronik,  Jenis  UE  di  Indonesia dikelompokkan dalam 3 kategori:
1. UE berdasarkan linggup penyelenggaraannya, yaitu: a. closed loop, yaitu UE yang hanya dapat digunakan
sebagai instrumen  pembayaran  kepada penyedia  barang  dan/atau  jasa yang  merupakan  penerbit  UE tersebut,  sebagai  contoh  kartu Timezone; dan b. open  loop,  yaitu  Uang  Elektronik yang  dapat  digunakan  sebagai instrumen  pembayaran  kepada penyedia  barang  dan/atau  jasa yang  bukan  merupakan  penerbit Uang  Elektronik  tersebut,  antara lain  Dana,  Go  Pay,  Link  Aja, Ovo,  Mandiri  E-Money,  Tapcash BNI dan Flazz BCA.
2. UE berdasarkan media penyimpanannya, yaitu: a. server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan  berupa  server.  Nilai UE  disimpan  dalam  server sehingga  berbentuk  aplikasi dompet  digital  atau  e-wallet. Dompet digital digunakan untuk  transaksi  secara  on  line. Contoh UE server based, antara lain  Dana,  Go  Pay,  Link  Aja serta Ovo; dan
b. chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip. Dimana  nilai  UE  disimpan dalam  chip  atau  kartu,  bisa digunakan langsung di merchant off line seperti transaksi  di  mini  market  dan bayar  tol.  Contoh  UE  Chip
Based, yaitu Mandiri E-Money, Tapcash BNI dan Flazz BCA.
3. UE  berdasarkan  pencatatan  data
identitas penggunanya, yaitu:
a. unregistered , yaitu Uang Elektronik  yang data identitas penggunanya  tidak  terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit,  dengan  maksimum dana tersimpan Rp2 juta; dan b. registered , yaitu Uang Elektronik  yang  data  identitas penggunanya  terdaftar  dan tercatat  pada  penerbit,  dengan maksimum  dana  tersimpan Rp10 juta. Adapun terkait penggunaan Uang Elektronik  Asing  diatur  dalam  Pasal 39 dan Pasal 40 PBI Uang Elektronik, sebagai berikut:
1. Pasal 39:
 Ayat  (1):  Uang  Elektronik
yang diterbitkan di luar wilayah  Negara   Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dengan menggunakan kanal pembayaran  yang  terhubung dengan  gerbang  pembayaran nasional.
 Ayat  (2):  Setiap  pihak  yang menyelenggarakan transaksi
sebagaimana  dimaksud  pada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
ayat  (1)  wajib  melakukan kerja sama dengan Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank  yang  termasuk  dalam kategori bank umum berdasarkan  kegiatan  usaha
(BUKU)  4  dan  terhubung dengan  gerbang  pembayaran nasional.
2. Pasal  40:  penggunaan  kanal pembayaran
sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat (1),  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  Bank  Indonesia  yang mengatur mengenai gerbang
pembayaran nasional.
3. Pasal 51 ayat (2)  Transaksi yang menggunakan  Uang  Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia wajib menggunakan rupiah.
4. Pasal  74  ayat  1  mengatur mengenai sanksi, dimana Penyelenggara  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (2)…39  ayat (2), 51 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan  Uang  Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara  Jasa  Sistem Pembayaran lainnya. 5. Pasal  75  Dalam  mengenakan sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  74,  Bank
Indonesia mempertimbangkan:
a. tingkat  kesalahan  dan/atau pelanggaran; dan b. akibat yang ditimbulkan terhadap: c. aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran; d. aspek perlindungan konsumen; e. aspek  anti  pencucian  uang dan  pencegahan  pendanaan terorisme; dan/atau
f. aspek lainnya. Selain  diatur  dalam  PBI  Uang Elektronik, pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran  di  Indonesia  juga  harus tunduk  pada  Peraturan  Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response  Code  untuk  Pembayaran
(selanjutnya disebut PADG QRIS).
Quick  Response  Code untuk Pembayaran  (selanjutnya  disebut  QR Code  Pembayaran)  adalah  kode  dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola  persegi  pada  sudut  kiri  bawah, sudut  kiri  atas,  dan  sudut  kanan  atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik  atau  piksel,  dan  memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik,  karakter,  dan  simbol, yang  digunakan  untuk  memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui  pemindaian,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  4  PADG QRIS.
Standar  Nasional  QR  Code Pembayaran  atau Quick  Response Code Indonesian Standard (selanjutnya  disebut  QRIS)  adalah Standar  QR  Code  Pembayaran  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi  pembayaran  di  Indonesia,
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 angka 5 PADG QRIS.
Adapun  perbedaan  antara  QRIS
dengan QR Code yang telah digunakan  oleh  industri  saat  ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi  oleh  satu  QR  Code  yang sama, yaitu QRIS. Sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan  pengguna  berbeda-beda. Hal  ini  dimungkinkan  karena  setiap aplikasi  dari  masing-masing  Penerbit
Instrumen
pembayaran dapat
memidai  dan  membaca  standars
QRIS  yang  digunakan  dalam  QR
Code  Pembayaran di merchant.
Terkait  penggunaan  QRIS  untuk Transaksi  Pembayaran  Menggunakan Sumber  Dana  yang  Ditatausahakan dan/atau Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan  di  Luar  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  diatur dalam  Pasal  18  s.d  Pasal  20  PADG QRIS, sebagai berikut:
1. Pasal 18: Kewajiban penggunaan QRIS  dalam  setiap  transaksi pembayaran sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  6  berlaku juga  bagi  transaksi  pembayaran di  Indonesia  yang  difasilitasi dengan  QR  Code  Pembayaran dengan  menggunakan  sumber
dana yang ditatausahakan dan/atau  instrumen  pembayaran yang  diterbitkan  di  luar  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pasal 19:
 ayat  (1)  Transaksi  QRIS yang  menggunakan  sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18 hanya dapat dilakukan melalui  kerja  sama  antara Penyelenggara  Jasa  Sistem
Pembayaran  berupa  Penerbit dan/atau  Acquirer  dengan pihak  yang  menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.  Ayat  (2)  Penerbit  dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan
kegiatan usaha (BUKU) 4.
3. Pasal 20:  Ayat (1) Kerja sama sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19  ayat  (1)  wajib  terlebih dahulu  memperoleh  persetujuan dari Bank Indonesia.
 Ayat (2)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan/atau Acquirer harus mengajukan  permohonan  secara tertulis  kepada  Bank  Indonesia dengan  memenuhi  persyaratan aspek:
216
a. legalitas  dan  profil  pihak yang  akan  diajak  bekerja sama, mencakup profil perusahaan;
b. kompetensi  pihak  yang  akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran; c. kinerja  pihak  yang  akan diajak bekerja sama, mencakup informasi dan/atau  asesmen  mengenai kondisi keuangan  dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama;
d. keamanan  dan  keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi
dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan e. hukum, mencakup perjanjian kerja  sama  yang  meliputi ruang  lingkup  kerja  sama, hak  dan  kewajiban  masing- masing pihak, rencana
pelaksanaan, dan jangka
waktu kerja sama.  Ayat (3) Persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  huruf  a  sampai dengan  huruf  d  dianggap telah dipenuhi dengan penyampaian  izin  dan/atau persetujuan otoritas setempat terhadap pihak yang menatausahakan sumber dana  dan/atau  menerbitkan instrumen  pembayaran  yang
diterbitkan  di  luar  wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
 Ayat  (4)  Selain  persyaratan
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  Penyelenggara  Jasa Sistem Pembayaran dan pihak  yang  melakukan  kerja sama  dengan  Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib  memastikan  bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran  dilakukan  di Indonesia dengan menggunakan rupiah.
 Ayat  (5)  Perjanjian  kerja sama sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  huruf  e  juga harus  memuat:  a.  komitmen pihak  yang  menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di  luar  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia  untuk  memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;  b.  mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang  (Merchant)  QRIS; c. mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban  pembayaran  dari pihak  yang  menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di  luar  wilayah  Negara Kesatuan Republik
217
Indonesia  kepada  Pedagang (Merchant)  QRIS;  dan  d. penyelesaian kewajiban pembayaran  dilakukan  di Indonesia dengan menggunakan rupiah. 4. Pasal  24:  Tata  cara  pengenaan sanksi  atas  pelanggaran  terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota  Dewan  Gubernur  ini dilakukan sesuai dengan ketentuan  Bank  Indonesia  yang mengatur mengenai: a. GPN (NPG);
b. penyelenggaraan
pemrosesan transaksi pembayaran; dan
c. uang elektronik. 5. Pasal  26:  Pihak  yang  telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (2) sebelum Peraturan Anggota
Dewan  Gubernur  ini  berlaku wajib  menyesuaikan  QR  Code
Pembayaran  yang  digunakannya sesuai  dengan  QRIS  paling lambat  tanggal  31  Desember 2019.
Selain  diatur  dalam  PBI  Uang Elektronik  dan  PADG  QRIS,  pihak asing  yang  menyelenggarakan  jasa sistem  pembayaran  di  Indonesia  juga harus tunduk pada PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran  (selanjutnya disebut  PBI  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran), dimana dalam Pasal  16
mengatur  bahwa  Pihak  asing  yang
menyelenggarakan jasa sistem pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran,  wajib  tunduk  pada  PBI Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelum  membahas  lebih  lanjut mengenai  UE  asing  WeChat  Pay, perlu  dipahami  dulu  istilah  UE dengan  dompet  elektronik.  Adapun UE  merupakan  alat  pembayaran  atau dana,  sedangkan  Dompet  Elektronik merupakan  Layanan  Elektronik  yang digunakan  untuk  menampung  dana dan  melakukan  pembayaran.  Pasal  1 angka  7  PBI  Pemrosesan  Transaksi
Pembayaran,  mendefinisikan  Dompet Elektronik ( Electronic Wallet ) sebagai  layanan  elektronik  untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran  dengan  menggunakan kartu  dan/atau  uang  elektronik,  yang dapat  juga  menampung  dana,  untuk melakukan pembayaran. Dimana dana  yang  dapat  ditampung  bisa berupa  UE  maupun  APMK.  Dengan mempertimbangkan bahwa pengaturan  UE  jauh  lebih  lengkap dibanding pengaturan Dompet Elektronik, maka pembahasan WeChat Pay disini terbatas pada UE. 4. Tinjauan  Hukum  Transaksi Uang  Elektronik  Asing  Wechat
Pay Di Indonesia
Menurut  Bank  for  International Settlement, Cross-border  payment atau  pembayaran  lintas  batas  Negara adalah  transaksi  pembayaran  dengan
institusi  keuangan  dari  pengirim  dan penerima  berada  di  yurisdiksi  yang berbeda.
Adanya  inovasi cross  border payment dalam  teknologi  mobile  dan digitalisasi,  termasuk  penggunaan dompet  elektronik  dan  UE,  telah memberikan  peluang/  keuntungan sekaligus membawa tantangan/ risiko baru  untuk  pengembangan  layanan cross  border  payment .  Beberapa risiko  tersebut  antara  lain  Data Privacy,  Perlindungan  Konsumen, Cyber  Crime ,  Pencucian  uang  & pendanaan terorisme, Sustainable Business  Model,  volatilitas  asset  dan stabilitas sistem keuangan.
WeChat  Pay  merupakan  salah satu  contoh  inovasi Cross  Boarder Payment dalam teknologi mobile dan digitalisasi.  Adapun  WeChat  Pay merupakan  alat  pembayaran  yang memanfaatkan kanal QR Code berbasis  aplikasi  mobile  WeChat. Mayoritas  digunakan  oleh  warga negara  China,  untuk  melakukan pembayaran  baik  di  China  maupun luar   China.   Dalam  melakukan transaksi, Pengguna perlu memasukkan password untuk mengkonfirmasi pembayaran menggunakan WeChat Pay. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, notifikasi status
pembayaran  langsung  disampaikan secara real time kepada pengguna dan merchant, dimana proses setelmen ke merchant  dilakukan  T+1.   WeChat Pay  dapat  terintegrasi  ke  akun WeChat  wallet,  kartu  debit,  maupun kartu  kredit  (maksimal  10  akun). Selain  itu,  dalam  transaksi cross
border di Indonesia, setelmen transaksi  akan  dilakukan  konversi RMB->USD- >IDR.
Bank Indonesia memperbolehkan penggunaan  UE  asing  sebagai  alat pembayaran  di  Indonesia,  asalkan memenuhi  persyaratan  yang  diatur dalam  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  PBI Uang  Elektronik,  dimana  UE  Asing hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dengan  menggunakan  kanal pembayaran  yang  terhubung  dengan gerbang pembayaran nasional (GPN), serta  wajib  melakukan  kerja  sama dengan Bank (BUKU) 4. Adanya kewajiban untuk melakukan  kerja  sama  dengan  Bank Buku 4, dimaksudkan untuk memastikan:
a. Legalitas,  kompentesi,  kinerja, keamanan  dan  keandalan  sistem dari pihak asing;
b. Kewajiban penggunaan Rupiah;
c. Penyelesaian pembayaran
dilakukan  di  Indonesia  dengan menggunakan Rupiah; Selain  itu,  perjanjian  kerja  sama memuat a.l. komitmen untuk memenuhi standar QRIS dan mekanisme penyelesaian pembayaran kepada merchant. Dengan ditetapkannya QRIS sebagai  standar  QR  Code,  maka dalam  hal  QR  Code  digunakan  pada transaksi  UE  Asing,  maka  QR  Code yang  digunakan  wajib  menggunakan standar  QRIS,  paling  lambat  pada tanggal 31 Desember 2019.
Adapun, WeChat Pay hanya bisa memproses  transaksi  pembayaran dari  para  turis  China  dan tidak  boleh
digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena perizinannya berbeda dengan uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia.
UE  Asing  WeChat  Pay  sudah beroperasi  di  Indonesia  sejak  Januari 2018.  WeChat  Pay  masuk  ke  pasar Indonesia  untuk  melayani  wisatawan China  yang  bertransaksi  selama berwisata.  Jumlah  toko/ merchant yang  dapat  menerima  pembayaran WeChat  Pay  di  Indonesia  sekitar
2000 merchant , paling banyak
tersebar  di  Bali,  sisanya  puluhan menyebar  di  Jakarta,  Manado  dan Batam. Saat
ini pembayaran menggunakan  uang  elektronik  asing WeChat  Pay  kepada  merchant  di Indonesia diintermediasi
oleh
merchant  aggregator ,  PT.  AHDI yang  bekerjasama  dengan  Bank Domestik (Maybank) untuk
kepentingan setelmen.
Definisi merchant  aggregator
diatur dalam Pasal 1 angka 11 PADG QRIS,  yaitu  pihak  selain  PJSP  yang melakukan
akuisisi pedagang/
merchant dan  meneruskan  dana  hasil
Transaksi  QRIS  kepada  merchant melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.  Berdasarkan  definisi tersebut baik PT AHDI maupun Bank Maybank  tidak  termasuk  kategori Bank Buku 4,
sebagimana dipersyaratkan  dalam  Pasal  39  PBI Uang Elektronik. Adapun daftar bank yang termasuk BUKU 4, adalah Bank Mandiri,  BNI,  BRI,  BCA,  CIMB Niaga dan Bank Panin.
Berdasarkan ulasan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  kerjasama  yang dilakukan  antara  WeChat  Pay,  PT AHDI  dan  Maybank  belum  sesuai dengan  aturan  hukum  yang  berlaku dalam hal ini PBI Uang Elektronik.
Kabar terakhir menyebutkan bahwa  WeChat  Pay  akan  melakukan kerjasama  dengan  BNI  dan  Bank
CIMB  Niaga,  Bank  Indonesiapun mengungkapkan  izin  WeChat  Pay, masih  terganjal  kesepakatan  kontrak bisnis dan QRIS ,
Teori  hukum  yang  digunakan sebagai  landasan  argumentasi  untuk membuktikan  adanya  penyimpangan atau  bahwa  transaksi  wechat  pay  di
Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Asas Kepastian Hukum.
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma adalah  pernyataan  yang  menekankan aspek  “seharusnya”  atau das  sollen dengan menyertakan beberapa peraturan  tentang  apa  yang  harus dilakukan. Norma-norma adalah produk  dan  aksi  manusia  yang deliberative.  Undang-  Undang  yang berisi  aturan-aturan  yang  bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan dengan  sesama  individu  maupun dalam  hubungan  dengan  masyarakat. Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan bagi  masyarakat  dalam  membebani atau  melakukan  tindakan  terhadap individu.  Adanya  aturan  itu  dan pelaksanaan
aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Menurut Utrecht, kepastian
hukum  mengandung  dua  pengertian, yaitu  pertama  adanya  aturan  yang bersifat  umum  membuat  individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah  karena  dengan  adanya aturan  yang  bersifat  umum  itu individu  dapat  mengetahu  apa  saja yang boleh dibebankan atau dilakukan  oleh  Negara  terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari  ajaran  Yuridis-Dogmatik  yang didasarkan  pada  aliran  pemikiran Positivisme  di  dunia  hukum  yang cenderung  melihat  hukum  sebagai sesuatu  yang  otonom  yang  mandiri, karena  bagi  penganut  aliran  ini, tujuan  hukum  tidak  lain  sekedar menjamin  terwujudnya  oleh  hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan  hukum  membuktikan bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan,  melainkan  semata-mata untuk kepastian.
Dengan  adanya  kepastian  hukum, maka  bila  ada  pelaku  usaha  yang melanggar  peraturan,  dipastikan  ada sanksi  hukum  bagi  pelaku  usaha tersebut. Dalam hal ini, baik WeChat Pay,  PT  AHDI  dan  Maybank  dapat dikenai  sanksi  administratif,  yang diatur  dalam  Pasal  74  ayat  1  PBI Uang  Elektronik  berupa  teguran, denda, penghentian sementara
sebagian  atau  seluruh   kegiatan
Uang  Elektronik  dan/atau  jasa  sistem pembayaran lainnya; dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara. KESIMPULAN Dari hasil penelitian dan pembahasan  di  atas  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, Regulasi  yang  mengatur
Uang  Elektronik  Asing  di  Indonesia adalah  Pasal 39, 40 dan 51  Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik,  Pasal  16  Peraturan  Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi  Pembayaran,  dan  Pasal  18 s.d  20  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, yang menegaskan bahwa UE asing dapat ditransaksikan di wilayah NKRI dengan menggunakan kanal pembayaran
yang  terhubung  dengan  Gerbang Pembayaran  Nasional  (GPN)  serta wajib  melakukan  kerja  sama  dengan Bank  BUKU  4  dan  dalam  hal  QR Code  digunakan  pada  transaksi  UE asing, maka QR Code yang digunakan wajib menggunakan standar QRIS. Kedua, Dilihat dari sudut
pengaturan  tentang  Uang  Elektronik, Transaksi  pembayaran  menggunakan uang elektronik asing WeChat Pay  di Indonesia  merupakan  transaksi  yang tidak  sah  (illegal),  karena  belum memenuhi  persyaratan  yang  diatur dalam  PBI  Uang  Elektronik  dan PADG  QRIS.  Untuk  itu  perlu  ada tindakan  tegas  dari  Bank  Indonesia
menghentikan  kegiatan  WeChat  Pay, guna  mewujudkan  kepastian  hukum dan  penyelenggaraan  uang  elektronik yang aman, efisien, lancar dan andal.

## 6. Saran
Pengaturan  uang  elektronik  asing sudah  secara  jelas  diatur  dalam  PBI Uang  Elektronik  dan  PADG  QRIS, namun masih saja ada ketidakpatuhan dalam  penyelenggaraan  WeChat  Pay di  Indonesia.  Terkait  hal  tersebut, guna  mewujudkan  kepastian  hukum, perlindungan
konsumen
dan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar dan andal. Bank  Indonesia  perlu  menghentikan kegiatan WeChat Pay, serta
memberikan  sanksi  tegas  kepada penyelenggara  yang  terbukti  tidak patuh dan  melanggar aturan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar
Ilmu Hukum , Jakarta, Kencana, 2008. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu  Hukum,  Bandung,  Citra Aditya, 1999 Commitee on Payment and Settlement  System,  Survey  of Electronic Money, Basel, Bank for International Settlements, , May 2000.
Committee  on  Payments  and  Market Infrastructures,  Cross-border retail  payments,  Basel,  Bank for  International  Settlement, February 2018.
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Cross  Border Payment , materi dipresentasikan dalam
pendidikan  Sertifikasi Digital
Economy,  Bank  Indonesia, 2018. _______, Pengaturan Bank Indonesia tentang  Uang  Elektronik ,  materi dipresentasikan  dalam  pendidikan
Sertifikasi  Digital  Economy,    2018, hlm. 28.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang tentang  Bank  Indonesia,  UU
Nomor  23  Tahun  1999,  LN No. 66 Tahun 1999. Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, PBI No. 20/6/PBI/2018. _______,  Peraturan  Bank  Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBINo.18/40/PBI/2016. _______,  Peraturan  Anggota  Dewan Gubernur Nomor tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, PADG 21/18/PADG/2019. Bank Indonesia, Penyelenggara Berizin, https://www.bi.go.id/id/sistem
-pembayaran/informasi- perizinan/uang- elektronik/penyelenggara- berizin/Pages/default.aspx.
Berapa  Transaksi  Uang  Elektronik  di Indonesia?, https://databoks.katadata.co.id /datapublish/2019/11/07/berap
a-transaksi-uang-elektronik- di-indonesia
Alipay  dan  Wechat  Pay  Harus
Terapkan
QRIS,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
222
https://finansial.bisnis.com/rea d/20190904/90/1144480/alipa y-dan-wechat-pay-harus- terapkan-qris,  diakses  pada
tanggal 7 Oktober 2019. WeChat Pay seeking Parner, http://global.chinadaily.com.c n/a/201901/18/WS5c4127aea 3106c65c34e528c.html, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019. Dompet  Elektronik  Asing  serbu Indonesia, https://money.kompas.com/re ad/2019/08/23/073200826/do mpet-elektronik-asing-serbu- indonesia?page=all. WeChat  for  Dummies:  Cross-border online payment, http://www.gzicee.com/en/ind ex.php?m=content&c=index& a=show&catid=28&id=717. Izin Alipay dan WeChat Pay Terganjal Standar BI, https://www.cnnindonesia.co
m/ekonomi/20190404200801- 78-383528/izin-alipay-dan- wechat-pay-terganjal-standar- bi. Apa  Kabar  Rencana  Alipay  dan WeChat  yang  Ingin  Masuk RI?, https://www.cnbcindonesia.co m/tech/20190620145423-37- 79594/apa-kabar-rencana- alipay-dan-wechat-yang- ingin-masuk-ri. Kapan  Alipay  dan  WeChat  Resmi Masuk  RI?  Ini  Penjelasan  BI, https://www.cnbcindonesia.co m/tech/20190221150035-37- 56891/kapan-alipay-dan-
wechat-resmi-masuk-ri-ini- penjelasan-bi WeChat  Pay  cross-border  payment available in over 49 countries, regions, http://en.people.cn/n3/2019/03 22/c90000-9559538.html