Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani) * Co Author: Ika Kurnia Indriani      e-mail: ikakurniaindriani@gmail.com
p-ISSN 2580-2690 e-ISSN 2615-3025
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19
Oleh: Ika Kurnia Indriani
(Prodi Diploma IV Akuntansi  Jurusan Akuntansi  Politeknik Negeri Pontianak)
Email: ikakurniaindriani@gmail.com
Diterima: 25 September 2022 | Revisi: 30 Desember 2022       | Diterbitkan: 31 Desember 2022
Abstrak – Penilaian  kapasitas  anggaran  bertujuan  untuk  memproyeksikan  kemampuan pemerintah kota di Indonesia dalam menggulangi pandemi COVID-19. Pandemi COVID- 19 merupakan kejadian tidak terduga yang memiliki dampak kepada kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penilaian kapasitas anggaran menggunakan tiga indikator yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan dengan teknik rasio,  dan  indeks  dimensi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  93 sample  pemerintah  kota.  Hasil  penilaian  kapasitas  anggaran  menunjukkan  bahwa pemerintah kota di Indonesia diproyeksikan memiliki ketahanan anggaran yang baik ketika dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukan dengan nilai rasio solvabilitas anggaran  3,95,  kemandirian  keuangan  0,52,  dan  solvabilitas  layanan  3.968.149.  Sabang, Medan,  Prabumulih,  Probolinggo,  Surabaya,  dan  Magelang  sebagai  kota  dengan  indeks kapasitas anggaran tertinggi. Samarinda, Tarakan, Sibolga, Tebing Tinggi, Denpasar Bukit Tinggi,  Taul,  Serang,  Magelang,  Tegal,  Medan,  dan  Tanjung  Pinang  memperoleh  nilai indeks  terendah.  Diproyeksikan  bahwa  dengan  kapasitas  anggaran  yang  baik  pemerintah kota di Indonesia dapat menanggulangi pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Covid-19; Solvabilitas Anggaran; Kemandirian Keuangan; Solvabilitas Layanan.

## Budget Capacity Condition of Municipal Government in Indonesia Projection study to Handling COVID-19 Pandemic
Abstract – The budget capacity assessment aims to project the ability of city governments in Indonesia  to  overcome  the  COVID-19  pandemic.  The  COVID-19  pandemic  is  an unexpected event  that impacts  public health and regional economic growth.  The budget capacity assessment uses three indicators: budget solvency, financial independence, and service solvency with ratio techniques and index dimensions. This study used a quantitative approach with 93 city government samples. The results of the budget capacity assessment show that city governments in Indonesia are projected to have good budget resilience when dealing  with  the  COVID-19  pandemic.  The  indications  of  budget  capacity  are  from  the budget solvency ratio of 3.95, financial independence of 0.52, and service level solvency of 3,968,149. Sabang, Medan, Prabumulih, Probolinggo, Surabaya and Magelang as cities with  the  highest  budget  capacity  index.  Samarinda,  Tarakan,  Sibolga,  Tebing  Tinggi, Denpasar  Bukit  Tinggi,  Taul,  Serang,  Magelang,  Tegal,  Medan  and  Tanjung  Pinang received the lowest index scores. It is projected that with good budget capacity, municipal governments in Indonesia will handle the Covid-19 pandemic.
K eywords:  Covid-19; Budget Solvency; Financial Independence; Service-Level Solvency
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)

## PENDAHULUAN
Penilaian  kondisi  kapasitas  daerah menjadi early  warning  system bagi pemerintah  daerah  dari  ancaman  krisis keuangan  (Ritonga  et  al.,  2019).  Banyak pemerintah  daerah  menggunakan  strategi jangka  pendek  dalam  menghadapi  krisis keuangan  (OECD,  2020a).  Fenomena yang  terjadi  dimana  krisis  keuangan akibat  pandemi  COVID-19  mengancam stabilitas  ekonomi  nasional  (Lestari  & Levyda, 2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat membawa dampak multilevel kepada  seluruh  sektor  ekonomi.  Pada akhir tahun 2020 dampak pandemi mulai dirasakan  oleh  sektor  bisnis  dimana, terjadi  pemutusan  tenaga  kerja  akibat rendahnya  produksi  dan  menurunanya konsumsi masyarakat (Vet et al., 2021).
Pemerintah Indonesia memiliki instrumen fiskal berupa APBN dan APBD sebagai  penopang  ekonomi  nasional. Realisasi  APBN  dan  APBD  sangat penting  didalam  menjaga  pertumbuhan ekonomi  pada  masa  pandemi  (Yamali  & Putri,  2020).  Stimulus  fiskal  yang  kuat akan  membantu  ekonomi  nasional  tetap tumbuh,  sehingga  pengurangi  dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak  buruk  yang  perlu  diantisipasi oleh  pemerintah  akibat  pandemi  adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan impor dan ekspor, peningkatan harga  bahan  pokok,  dan  kerugian  sektor pariwisata  karena  menurunnya  okupansi (Yamali  &  Putri,  2020).  Pada  tingkat daerah,  peranan  APBD  menjadi  krusial guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi  regional.  Seluruh  pemerintah daerah  menerapkan  kebijakan  darurat
dalam  menghadapi  pandemi  COVID-19 (McDonald et al., 2020). Jumlah
pemerintah  kota  yang  ada  di  Indonesia mencapai
93 kota. Karakteristik
pemerintah  kota  di  Indonesia  sangat beragam  dengan  demografi,  geografis, dan tingkatan perekonomian yang berbeda-beda. Namun, dalam menghadap pendemi  COVID-19,  seluruh  pemerintah dituntut untuk sigap dan tanggap memberikan pelayanan kesehatan dengan kapasitas  APBD  yang  dimiliki.  Pandemi COVID-19 merepresentasikan cara pemimpin  daerah  dalam menanggulangi pandemi  dengan  cepat  walaupun  terjadi keterbatasan  sumber  daya  (Sanjaya, 2020).  Pendapatan  pemerintah  daerah akan menurun, namun diwaktu yang sama sumber anggaran sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi
(Bonaccorsi, et al., 2020).
Penyebaran  kasus  positif  COVID- 19  sangat  cepat  terjadi  pada  wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal  ini  sangat  mempengaruhi  kondisi ekonomi daerah akibat pembatasan sosial berskala  besar  (PSBB)  yang  diterapkan (Khandoker  &  Juniper,  2022).  Mobilitas mayarakat  yang  terbatas  mengakibatkan penurunan  ekonomi  (Bustami,  2020). Penyebaran  kasus  COVID-19  sebagian besar  di  mulai  pada  wilayah  perkotaan, akibat  tingginya  mobilitas  masyarakat. Hal  ini  menyebabkan  wilayah  kota menjadi  pusat  penyebaran  COVID-19. Jumlah penyebaran COVID-19 di wilayah kota  mencapai  50%  dari  total  kasus konfirmasi (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022). Pada gambar 1 wilayah perkotaan dengan kasus  COVID-19  tertinggi  Kota  Depok
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
(163.397  kasus)  dan  Bekasi  (163.118 kasus) (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022).
Gambar 1. Kasus Konfirmasi COVID-19 pada Wilayah Kota di Indonesia Sumber: (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022)
Anggaran  pemerintah  daerah  di Indonesia masih ditopang oleh pemerintah pusat  (Kurnia  Indriani  et  al.,  2022). Kondisi  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia masih sangat tergantung dengan dana  perimbangan  pemerintah  pusat (Indriani  et al., 2019).  Hal ini ditunjukan dengan  tingkat  kemandirian  keuangan daerah yang rendah (Indriani et al., 2019).
Pandemi COVID-19
berpotensi menghadirkan krisis ekonomi yang mengancam  seluruh  negara  di  dunia (Heald & Hodges, 2020). krisis keuangan daerah  disebebkan  oleh  depresiasi  akibat penurunan  pendapatan  (OECD,  2020b). Pemerintah  daerah  menghadapi  kesulitan keuangan
dimana kebutuhan penyelenggaran pelayanan publik meningkat,  namun  terjadi  penurunan
pendapatan akibat krisis ekonomi (Brusca et al., 2015).
Penelitian bertujuan untuk
memproyeksikan kapasitas anggaran pemerintah  kota  di  Indonesia  dalam mengantisipasi  kejadian  tidak  terduga. Penilaian  kapasitas  anggaran  dinilai dengan tiga indikator.
Solvabilitas
anggaran
akan mencerminkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam membiayai  kegiatan  operasional  dengan pendapatan  yang  terealisasi  (Ritonga, 2015).  Kemandirian  keuangan  terkait dengan  kemampuan  daerah  mengelola seluruh sumber pendapatan untuk meningkatkan
kapasitas anggaran ditengah pandemi (Ritonga, 2015).
Solvabilitas  layanan  akan  menentukan kemampuan
daerah
dalam
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 ko ta b an d a aceh ko ta lan gs a ko ta sab an g ko ta b in jai ko ta p ad an g si d empu an ko ta tan ju n g b al ai ko ta p ema n tan g si n tar ko ta p ad an g ko ta p ar iama n ko ta saw ah lu n to ko ta d u mai ko ta b at am ko ta jam b i ko ta b en gk u lu ko ta p ag ar al am ko ta p rab u mu lih ko ta b an d ar lamp u n g ko ta ci leg o n ko ta tan ger an g ko ta b an d u n g ko ta b ek as i ko ta ci mah i ko ta d ep o k ko ta tas ik mal ay a ko ta p ek al o n gan ko ta sema ran g ko ta teg al ko ta b at u mal an g ko ta ked ir i ko ta ma la n g ko ta p as u ru an ko ta su rab ay a ko ta si n gk aw an g ko ta b an jar mas in ko ta sama ri n d a ko ta b al ik p ap an ko ta d en p as ar ko ta mat ar am ko ta go ro n tal o ko ta p al o p o ko ta p al u ko ta ken d ar i ko ta mo b ag u ko ta to mo h o n ko ta tu al ko ta ti d o re ko ta so ro n g K as u s Co vi d 1 9 Ter ko n fi rm as i Nama Kota
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
menyelenggarakan pelayanan publik kepada  masyarakat  dengan  sumber  daya keuangan  yang  dimiliki  (Ritonga,  2015). Kejadian  tidak  terduga  dapat  berdampak besar  terhadap  kapasitas  APBD  dan berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini akan menjawab bagaimana kondisi kapasitas  anggaran  pemerintah  kota  di Indonesia  sebelum  pandemi.  Membentuk kondisi  keuangan  yang  baik  dapat bermanfaat  untuk  menghadapi  kejadian tidak  terduga  dan  memudahkan  daerah dalam menghadapinya ( ADB, 2021).

## METODE PENELITIAN
Penilaian kapasitas
anggaran
pemerintah  daerah  menggunakan  tiga tahapan. Tahapan ini terdiri dari perhitungan  rasio,  indeks  dimensi,  dan
indeks indikator
(Ritonga, 2015).
Perhitungan  rasio  menggunakan  tiga indikator  yaitu  solvabilitas  anggaran, kemandirian  keuangan,  dan  solvabilitas layanan.  Hasil  perhitungan  rasio  akan  di uji  statistik  deskriptif  untuk  melihat  nilai minimum,  maksimum,  dan  median. Perhitungan  indeks  indikator  ditujukan untuk  mentransformasi  data  rasio  agar memiliki  nilai  0  dan  1  (Ritonga,  2015). Perhitungan  indeks  dimensi  bertujuan untuk  memperoleh  bobot  masing-masing indikator sesuai dengan rata-rata geometri aritmatika,  sehingga  akan  menghasilkan nilai  minimum  0  dan  nilai  maksimum 1(Kurnia Indriani, 2021).
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif.  Pendekatan  ini dipilih  agar  memberikan  ruang  analisis yang  jauh  lebih  mendalam  terhadap masing-masing  objek  penelitian.  Teknik sampling  dalam  penelitian  ini  adalah
sample  jenuh,  dimana  seluruh  anggota populasi masuk dalam penilaian (Sugiyono, 2017). Sample yang
digunakan  adalah  93  kota  di  Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan adalah realisasi  anggaran.  Laporan  ini  diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan Republik
Indonesia https://djpk.kemenkeu.go.id//portal/data/a pbd.  Data  penilaian  kapasitas  anggaran menggunakan  realisasi  anggaran  tahun 2014 hingga 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penilaian  rasio  kapasitas  anggaran pemerintah kota di Indonesia berdasarkan hasil  uji  ststidtik  deskriptif  pada  tabel  1 menunjukkan  informasi  sebagai  berikut. Kapasitas anggaran berdasarkan indikator solvabilitas anggaran berada dalam kondisi  baik.  Pada  tabel  1  nilai  median rasio  solvabilitas  anggaran  berada  pada nilai 3,95; 1,17; 2,07; 0,63; 2,09; 1,11; dan 1,01. Rasio solvabilitas anggaran terendah yaitu  0,43,  dimana  pendapatan  DAU menjadi  penopang  utama  terlaksananya belanja  operasional  daerah.  Pemerintah kota di Indonesia masih sangat bergantung dengan  DAU  sebagai  penopang  APBD. Sedangkan,  rasio  tertinggi  berada  pada nilai  19,06,  perbandingan  antara  DAK terhadap realisasi belanja pegawai.
Rasio indikator kemandirian keuangan  pemerintah  kota  di  Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan  oleh  tabel  1  dimana  nilai median  rasio  kemandirian  keuangan pemerintah  kota  di  Indonesia  0,16;  0,17; 0,52;  dan  0,10.  Nilai  ini  dapat  diartikan bahwa  presentase  kemandirian  keuangan pemerintah kota di Indonesia berada pada 16,0%,  17,0%,  52,0%,  dan  10,0%.
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Pendapatan daerah yang langsung dibawa kendali  pemerintah  kota  hanya  sebesar 16%. Sedangkan, 52,0% pendapatan kota masih  pengaruhi  oleh  realisasi  DAU. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah kota di
Indonesia    terhadap  dana  transfer pemerintah pusat sangat tinggi.
Pemerintah  kota  di  Indonesia  masih sangat  bergantung  kepada  pendapatan DAU sebagi penopang utama APBD.
Median  rasio  solvabilitas  layanan
pada tabel 1 menunjukan nilai 3.968.149; 840.771; 3.042.340; 4.033.331; 2.085.960; 370.761; dan 618.745. Kapasitas  anggaran  belanja  pemerintah kota  untuk  menyelenggarakan  pelayanan publik (per individu) sebesar Rp3.968.149. Sedangkan, kapasitas anggaran pendapatan untuk
menyelenggarakan  pelayanan  publik  (per individu) sebesar Rp4.033.331. Kapasitas belanja  dan  pendapatan  pemerintah  kota di Indonesia cukup
besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada  masyarakat  (Kurnia  Indriani,
2021).
Indeks kapasitas
anggaran pemerintah kota di Indonesia kurun waktu 2014-2019 berada pada kondisi baik. Pada tabel    2,  3,  dan  4  menunjukkan  hasil indeks dimensi kapasitas anggaran. Indeks solvabilitas  anggaran  memiliki  rata-rata nilai  0,22.  Indeks  kemandirian  keuangan rata-rata  nilai  0,31.  Sedangkan  rata-rata indeks  solvabilitas  layanan  0,22.  Hasil perhitungan    rata-rata  indeks  dimensi memiliki  nilai  lebih  besar  dari  0.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kapasitas  anggaran pemerintah  kota  di  Indonesia  dalam keadaan  yang  baik  dan  diproyeksikan mampu  menaggulangi  pandemi  COVID-
19.  Dalam  mengatasi  kejadian  tidak terduga  seperti  pandemi,  bencana  alam, crisi  ekonomi,  hingga  perubahan  iklim membutuhkan ketahanan kapasitas anggaran yang kuat (Dzigbede & Pathak, 2020).
Berdasarkan hasil perhitungan indeks  kapasitas  anggaran  tahun  2014- 2019  terdapat  pemerintah  kota  yang memiliki  nilai  tertinggi  dan  terendah. Berikut  ini  adalah  hasil  perhitungan indeks kapasitas anggaran.
1) Kapasitas  anggaran  dengan  nilai tertinggi secara nasional pada meliputi
Bima, Probolinggo, Sabang, Prabumulih, dan Medan untuk solvabilitas  layanan.  Kemandirian keuangan terbaik Bima, Surabaya, dan Magelang.
Solvabilitas
layanan terbaik diperoleh Kota Sabang.
Sedangkan,  nilai  indeks  terendah meliputi Samarinda, Tarakan, Sibolga, Tebing  Tinggi,  dan  Denpasar  untuk solvabilitas  anggaran.  Kemandirian keuangan  terendah  Tanjung  Pinang, Tarakan,  Bukit  Tinggi,  Taul,  dan Serang.  Solvabilitas  layanan  indeks terendah  diperoleh  Magelang  Tegal, Denpasar, dan Medan.
2) Kapasitas  anggaran  pada  wilayah pulau Sumatera pada tabel  2 meliputi Padang
Panjang, Subulussalam, Sabang, Pabumulih, dan Medan untuk solvabilitas
anggaran
tertinggi.
Kemandirian keuangan tertinnggi dipeoleh oleh Batam, Palembang, dan Medan.
Sedangkan solvabilitas layanan  terbaik  diperoleh  oleh  Kota Sabang.
3) Kapasitas  anggaran  pada  wilayah Jawa pada tabel
3 meliputi Tanggerang  Selatan,  Probolinggo,
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Magelang, Cimahi, Banjar, dan Sukabumi memiliki solvabilitas anggaran tertinggi. Kota Surabaya dan
Magelang memeprolah
indeks kemandirian keuangan
tertinggi.
Solavbilitas
Layanan tertinggi dipeoleh Kota Mojokerto selama enam
tahun pengamatan.
4) Kapasitas anggaran pemerintah kota di pulau Kalimantan pada tabel 4 dengan indeks  solvabilitas  anggaran  tertinggi
diperoleh Tarakan, Pontianak, Balikpapan, Bontang,
dan Banjarmasin.  Kemandirian  keuangan terbaik
diperoleh Pontianak, Singkawang, dan Banjarmasin. Solvabilitas  layanan  terbaik  adalah
Kota Bontang.
5) Kapasitas anggaran pemerintah kota di wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara pada tabel 4 menunjukkan bahwa Kota Bima
dan Denpasar memiliki solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan
tertinggi. Sedangkan solvabilitas  layanan  terbaik  diperoleh Bima dan Mataram.
6) Kapasitas anggaran pemerintah kota di pulau Sulawasi
pada tabel 4 menunjukkan bahwa
Gorontalo, Manado,  dan  Makassar  memperoleh
indeks solvabilitas anggaran tertinggi.
Kota  Pare  Pare,  Manado,  dan Makassar memperoleh
indeks
kemandirian
keuangan
tertinggi.
Solvabilitas layanan terbaik diperoleh
Tomohon dan Pare Pare.
7) Kapasitas anggaran pemerintah kota di wilayah pulau Maluku dan Papua pada tabel  4  menunjukkan  solvabilitas anggaran  tertinggi  diperoleh  Kota Ambon, Tual, dan Jayapura.
8) Kemandirian keuangan tertinggi dipeoleh  oleh  Tual,  Ternate,  dan Jayapura. Solvabilitas layanan terbaik terdapat pada Kota Ternate.
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas Layanan Tahun 2014-2019
Sumber: (Data Olahan, 2022)
Keterangan:
Indeks Tertinggi Indeks Terendah
Tabel 2. Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019 Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas
Layanan-Wilayah Sumatera
Sumber: (Data Olahan, 2022)
Keterangan:
Indeks Tertinggi
Indeks Terendah N Mean Median Std. Deviation Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis Minimum Maximum Valid Missing Rasio A 558.00 0.00 4.31 3.95 1.60 1.23 0.10 2.06 0.21 0.81 11.06 Rasio B 558.00 0.00 1.21 1.17 0.35 8.43 0.10 100.66 0.21 0.76 6.38 Rasio C 558.00 0.00 2.20 2.07 1.14 12.17 0.10 175.39 0.21 0.98 19.06 Rasio D 558.00 0.00 0.65 0.63 0.19 8.78 0.10 110.62 0.21 0.43 3.53 Rasio E 558.00 0.00 2.31 2.09 0.84 1.25 0.10 2.10 0.21 0.48 5.67 Rasio F 558.00 0.00 1.18 1.11 0.56 11.61 0.10 163.99 0.21 0.62 9.34 Rasio G 558.00 0.00 1.02 1.01 0.16 11.96 0.10 192.75 0.21 0.77 3.79 Rasio A 558.00 0.00 0.19 0.16 0.12 1.18 0.10 1.28 0.21 0.02 0.64 Rasio B 558.00 0.00 0.20 0.17 0.13 2.12 0.10 9.78 0.21 0.02 1.23 Rasio C 558.00 0.00 0.52 0.52 0.09 9.51 0.10 145.23 0.21 0.22 1.97 Rasio D 558.00 0.00 0.10 0.10 0.06 0.53 0.10 0.47 0.21 0.00 0.40 Rasio A 558.00 0.00 4360821.74 3968149.22 2619505.93 2.37 0.10 9.38 0.21 186879.32 20241451.94 Rasio B 558.00 0.00 1033249.34 840771.80 730601.65 2.06 0.10 6.34 0.21 69157.69 5541321.50 Rasio C 558.00 0.00 3353463.28 3042340.09 2057709.09 2.39 0.10 9.54 0.21 153203.37 15600295.50 Rasio D 558.00 0.00 4370208.65 4033331.32 2593032.65 2.41 0.10 9.90 0.21 448129.27 20311635.17 Rasio E 558.00 0.00 2259132.55 2085960.61 1371178.92 2.64 0.10 12.59 0.21 239630.47 11446336.55 Rasio F 558.00 0.00 481966.22 370761.14 482468.92 2.83 0.10 14.26 0.21 0.00 4219365.30 Rasio G 558.00 0.00 697430.79 618745.32 369743.90 1.07 0.10 1.33 0.21 53778.81 2169485.99 Solvabilitas Anggaran
Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Indikator Kapasitas Anggaran 2014 2015
2016
2017
2018 2019
No Nama Kota Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan 1 Banda Aceh 0.16 0.23 0.25 0.32 0.31 0.25 0.31 0.23 0.29 0.37 0.34 0.24 0.33 0.31 0.22 0.32 0.30 0.22 2 Lhokseumawe 0.14 0.23 0.20 0.21 0.30 0.21 0.24 0.19 0.22 0.29 0.33 0.20 0.11 0.25 0.18 0.10 0.25 0.18 3 Langsa 0.14 0.26 0.24 0.28 0.35 0.23 0.31 0.21 0.30 0.33 0.35 0.31 0.18 0.35 0.22 0.18 0.34 0.22 4 Subulussalam 0.13 0.24 0.36 0.40 0.34 0.50 0.47 0.18 0.57 0.36 0.30 0.52 0.11 0.25 0.34 0.11 0.25 0.34 5 Sabang 0.13 0.27 0.96 0.19 0.33 0.98 0.49 0.16 0.92 0.34 0.33 0.94 0.13 0.36 0.97 0.13 0.35 0.97 6 Medan 0.19 0.30 0.11 0.30 0.39 0.12 0.23 0.27 0.12 0.24 0.51 0.11 0.64 0.48 0.00 0.84 0.48 0.00 7 Binjai 0.16 0.18 0.15 0.22 0.21 0.14 0.23 0.19 0.17 0.29 0.38 0.14 0.09 0.30 0.17 0.09 0.29 0.17 8 Gunung Sitoli 0.13 0.21 0.21 0.29 0.34 0.23 0.25 0.19 0.27 0.17 0.24 0.25 0.10 0.23 0.24 0.10 0.23 0.24 9 Padang Sidempuan 0.20 0.23 0.16 0.24 0.23 0.16 0.20 0.18 0.19 0.28 0.45 0.20 0.18 0.27 0.17 0.17 0.26 0.17 10 Sibolga 0.13 0.25 0.37 0.25 0.38 0.41 0.11 0.18 0.44 0.25 0.39 0.38 0.08 0.29 0.40 0.10 0.29 0.38 11 Tangung Balai 0.12 0.20 0.19 0.28 0.24 0.16 0.17 0.20 0.20 0.18 0.30 0.17 0.10 0.27 0.19 0.12 0.27 0.18 12 Tebing Tinggi 0.12 0.25 0.25 0.24 0.30 0.23 0.12 0.21 0.27 0.12 0.47 0.37 0.05 0.32 0.27 0.09 0.32 0.25 13 Pemantang Sintar 0.22 0.21 0.16 0.23 0.27 0.17 0.29 0.19 0.20 0.13 0.31 0.17 0.08 0.35 0.22 0.08 0.35 0.22 14 Bukit Tinggi 0.24 0.26 0.25 0.31 0.28 0.21 0.36 0.10 0.23 0.34 0.38 0.23 0.10 0.24 0.28 0.11 0.23 0.29 15 Padang 0.22 0.22 0.10 0.28 0.30 0.10 0.17 0.22 0.11 0.28 0.43 0.11 0.13 0.35 0.12 0.13 0.35 0.12 16 Padang Panjang 0.26 0.28 0.47 0.27 0.30 0.50 0.25 0.19 0.57 0.28 0.31 0.60 0.09 0.23 0.55 0.09 0.22 0.55 17 Pariaman 0.17 0.26 0.33 0.23 0.24 0.31 0.21 0.14 0.35 0.29 0.29 0.32 0.13 0.21 0.32 0.13 0.21 0.32 18 Payakumbuh 0.17 0.23 0.25 0.21 0.36 0.30 0.18 0.22 0.30 0.29 0.42 0.28 0.09 0.26 0.30 0.08 0.26 0.30 19 Sawahlunto 0.18 0.26 0.47 0.29 0.28 0.49 0.28 0.18 0.53 0.32 0.33 0.49 0.22 0.22 0.44 0.21 0.21 0.44 20 Solok 0.20 0.26 0.37 0.33 0.33 0.34 0.26 0.18 0.41 0.34 0.32 0.37 0.06 0.18 0.41 0.06 0.18 0.41 21 Dumai 0.13 0.09 0.23 0.23 0.21 0.16 0.21 0.19 0.20 0.20 0.43 0.22 0.22 0.41 0.22 0.22 0.41 0.22 22 Pekanbaru 0.14 0.18 0.12 0.16 0.20 0.11 0.28 0.24 0.10 0.28 0.48 0.10 0.23 0.36 0.10 0.13 0.36 0.11 23 Batam 0.16 0.35 0.10 0.29 0.46 0.10 0.36 0.36 0.11 0.28 0.54 0.09 0.12 0.45 0.11 0.13 0.45 0.11 24 Tanjung Pinang 0.11 0.08 0.22 0.32 0.21 0.15 0.22 0.20 0.22 0.28 0.39 0.20 0.26 0.33 0.20 0.26 0.33 0.20 25 Jambi 0.15 0.25 0.13 0.21 0.34 0.13 0.22 0.29 0.15 0.24 0.46 0.14 0.11 0.41 0.15 0.11 0.40 0.16 26 Sungai Penuh 0.16 0.19 0.37 0.22 0.20 0.35 0.20 0.15 0.42 0.25 0.28 0.36 0.11 0.20 0.40 0.11 0.19 0.40 27 Bengkulu 0.19 0.20 0.12 0.16 0.17 0.12 0.28 0.15 0.14 0.21 0.39 0.15 0.18 0.35 0.15 0.18 0.35 0.15 28 Lubuk Linggau 0.15 0.18 0.22 0.25 0.25 0.17 0.25 0.22 0.19 0.26 0.42 0.20 0.14 0.30 0.20
0.15 0.30 0.20 29 Pagar Alam 0.16 0.15 0.31 0.26 0.21 0.28 0.28 0.17 0.29 0.32 0.48 0.29 0.27 0.33 0.23 0.27 0.33 0.24 30 Palembang 0.17 0.24 0.10 0.24 0.36 0.09 0.26 0.29 0.11 0.30 0.57 0.11 0.11 0.41 0.12 0.11 0.41 0.12 31 Prabumulih 0.13 0.14 0.29 0.18 0.16 0.24 0.28 0.20 0.26 0.51 0.34 0.20 0.26 0.26 0.22 0.27 0.25 0.22 32 Pangkal Pinang 0.15 0.24 0.20 0.21 0.33 0.21 0.19 0.27 0.28 0.26 0.42 0.21 0.11 0.39 0.24 0.11 0.38 0.24 33 Bandar Lampung 0.16 0.22 0.09 0.32 0.34 0.08 0.41 0.30 0.10 0.17 0.47 0.11 0.13 0.37 0.11 0.13 0.37 0.11 34 Metro 0.17 0.24 0.28 0.24 0.31 0.29 0.19 0.25 0.35 0.28 0.52 0.35 0.09 0.33 0.33 0.09 0.33 0.33
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Tabel 3. Lanjutan Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019 Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan
Solvabilitas Layanan-Wilayah Jawa
Sumber: (Data Olahan, 2022)
Keterangan: Indeks Tertinggi Indeks Terendah
Tabel 4. Lanjutan Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019 Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas Layanan- Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Sumber: (Data Olahan, 2022)
Keterangan:
Indeks Tertinggi
Indeks Terendah
2014 2015 2016 2017 2018 2019
No Nama Kota Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan 35 Cilegon 0.17 0.27 0.22 0.32 0.44 0.26 0.32 0.34 0.28 0.29 0.48 0.27 0.16 0.42 0.25 0.17 0.42 0.25 36 Serang 0.19 0.16 0.05 0.31 0.27 0.06 0.30 0.17 0.06 0.21 0.36 0.08 0.19 0.16 0.07 0.19 0.16 0.07 37 Tangerang 0.18 0.39 0.17 0.38 0.52 0.19 0.45 0.37 0.20 0.46 0.66 0.21 0.11 0.52 0.25 0.11 0.52 0.25 38 Tangerang Selatan 0.59 0.14 0.27 0.37 0.52 0.11 0.31 0.38 0.12 0.32 0.60 0.11 0.11 0.50 0.13 0.11 0.49 0.13 39 Bandung 0.21 0.30 0.28 0.26 0.41 0.30 0.46 0.33 0.32 0.35 0.56 0.31 0.17 0.50 0.33 0.17 0.49 0.33 40 Banjar 0.17 0.22 0.12 0.35 0.30 0.12 0.26 0.19 0.15 0.35 0.31 0.12 0.39 0.23 0.12 0.15 0.22 0.13 41 Bekasi 0.20 0.29 0.06 0.36 0.46 0.08 0.24 0.32 0.09 0.20 0.48 0.08 0.17 0.43 0.10 0.16 0.43 0.10 42 Bogor 0.17 0.25 0.11 0.33 0.27 0.11 0.34 0.31 0.13 0.39 0.40 0.12 0.20 0.37 0.14 0.25 0.37 0.14 43 Cimahi 0.24 0.23 0.09 0.48 0.35 0.12 0.21 0.22 0.11 0.49 0.38 0.11 0.11 0.29 0.12 0.11 0.29 0.12 44 Cirebon 0.19 0.24 0.23 0.35 0.33 0.26 0.26 0.27 0.27 0.36 0.39 0.25 0.27 0.38 0.25 0.27 0.37 0.25 45 Depok 0.18 0.28 0.04 0.40 0.51 0.05 0.25 0.30 0.06 0.30 0.58 0.05 0.13 0.43 0.07 0.14 0.43 0.07 46 Sukabumi 0.22 0.26 0.18 0.35 0.31 0.18 0.33 0.26 0.19 0.41 0.39 0.19 0.31 0.37 0.19 0.32 0.36 0.19 47 Tasikmalaya 0.21 0.20 0.11 0.33 0.25 0.10 0.20 0.19 0.12 0.27 0.32 0.12 0.15 0.28 0.13 0.15 0.28 0.13 48 Magelang 0.20 0.27 0.01 0.35 0.40 0.01 0.48 0.85 0.02 0.31 0.44 0.01 0.11 0.38 0.03 0.11 0.37 0.03 49 Pekalongan 0.17 0.27 0.15 0.33 0.35 0.14 0.26 0.24 0.16 0.29 0.40 0.15 0.18 0.34 0.15 0.18 0.34 0.15 50 Salatiga 0.22 0.29 0.23 0.36 0.44 0.22 0.23 0.23 0.29 0.26 0.48 0.27 0.10 0.32 0.27 0.10 0.32 0.28 51 Semarang 0.18 0.30 0.13 0.33 0.47 0.13 0.31 0.32 0.16 0.23 0.44 0.15 0.17 0.39 0.17 0.11 0.39 0.18 52 Surakarta 0.17 0.25 0.16 0.30 0.34 0.14 0.25 0.27 0.18 0.29 0.46 0.18 0.11 0.38 0.20 0.11 0.38 0.21 53 Tegal 0.23 0.30 0.01 0.29 0.43 0.02 0.26 0.30 0.02 0.30 0.50 0.01 0.27 0.40 0.02 0.27 0.40 0.02 54 Jogja 0.25 0.26 0.21 0.23 0.37 0.23 0.24 0.31 0.25 0.36 0.63 0.24 0.16 0.48 0.26 0.16 0.48 0.27 55 Batu Malang 0.21 0.24 0.17 0.24 0.21 0.20 0.29 0.18 0.20 0.41 0.40 0.18 0.33 0.30 0.20 0.28 0.30 0.21 56 Blitar 0.20 0.22 0.27 0.29 0.28 0.29 0.26 0.23 0.34 0.38 0.47 0.31 0.19 0.35 0.32 0.20 0.35 0.32 57 Kediri 0.29 0.25 0.21 0.39 0.36 0.21 0.13 0.18 0.26 0.26 0.39 0.23 0.28 0.30 0.22 0.28 0.29 0.22 58 Madiun 0.16 0.20 0.21 0.34 0.38 0.25 0.20 0.22 0.28 0.41 0.39 0.31 0.11 0.29 0.28 0.11 0.28 0.28 59 Malang 0.20 0.23 0.11 0.29 0.33 0.11 0.38 0.32 0.13 0.39 0.40 0.09 0.18 0.38 0.13 0.18 0.38 0.13 60 Mojokerto 0.20 0.21 0.30 0.35 0.31 0.30 0.22 0.20 0.41 0.44 0.44 0.32 0.24 0.33 0.35 0.24 0.32 0.35 61 Pasuruan 0.22 0.25 0.18 0.30 0.29 0.19 0.24 0.23 0.22 0.31 0.36 0.20 0.17 0.37 0.23 0.18 0.36 0.23 62 Probolinggo 0.28 0.23 0.19 0.51 0.43 0.17 0.27 0.21 0.21 0.22 0.39 0.22 0.18 0.31 0.21 0.18 0.30 0.21 63 Surabaya 0.20 0.41 0.16 0.38 0.66 0.19 0.31 0.46 0.19 0.35 0.70 0.20 0.14 0.60 0.22 0.15 0.60 0.22
2014 2015 2016 2017 2018 2019
No Nama Kota Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Solvabilitas Layanan 64 Pontianak 0.13 0.19 0.11 0.31 0.32 0.11 0.24 0.27 0.12 0.26 0.49 0.12 0.12 0.39 0.15 0.13 0.39 0.15 65 Singkawang 0.15 0.29 0.18 0.23 0.31 0.15 0.20 0.17 0.17 0.30 0.38 0.16 0.11 0.30 0.19 0.12 0.29 0.20 66 Palangkaraya 0.15 0.20 0.17 0.27 0.29 0.17 0.21 0.13 0.20 0.24 0.36 0.19 0.15 0.21 0.19 0.15 0.20 0.19 67 Banjarmasin 0.16 0.16 0.08 0.22 0.22 0.08 0.23 0.22 0.10 0.39 0.49 0.09 0.18 0.33 0.10 0.18 0.33 0.11 68 Banjarbaru 0.14 0.27 0.20 0.22 0.30 0.25 0.23 0.25 0.26 0.28 0.43 0.22 0.12 0.38 0.24 0.13 0.38 0.25 69 Samarinda 0.10 0.10 0.19 0.27 0.19 0.18 0.29 0.21 0.14 0.20 0.41 0.14 0.12 0.30 0.17 0.14 0.30 0.17 70 Bontang 0.21 0.11 0.42 0.23 0.15 0.46 0.31 0.20 0.37 0.40 0.42 0.29 0.14 0.24 0.38 0.15 0.24 0.38 71 Balikpapan 0.16 0.22 0.25 0.29 0.17 0.23 0.32 0.23 0.18 0.39 0.45 0.15 0.14 0.33 0.21 0.15 0.33 0.21 72 Tarakan 0.28 0.11 0.26 0.13 0.08 0.12 0.31 0.15 0.17 0.22 0.31 0.13 0.09 0.29 0.17 0.09 0.29 0.17 73 Denpasar 0.25 0.31 0.12 0.45 0.50 0.13 0.38 0.36 0.14 0.45 0.61 0.13 0.25 0.48 0.14 0.24 0.48 0.14 74 Bima 0.65 0.90 0.23 0.19 0.31 0.07 0.17 0.18 0.08 0.39 0.52 0.09 0.06 0.25 0.09 0.05 0.25 0.07 75 Mataram 0.16 0.28 0.13 0.23 0.38 0.14 0.24 0.29 0.17 0.24 0.52 0.17 0.11 0.39 0.17 0.11 0.39 0.17 76 Kupang 0.23 0.29 0.11 0.27 0.32 0.11 0.17 0.24 0.14 0.21 0.40 0.13 0.09 0.36 0.15 0.09 0.36 0.15 77 Gorontalo 0.30 0.24 0.19 0.28 0.41 0.25 0.20 0.27 0.28 0.29 0.49 0.26 0.34 0.39 0.24 0.33 0.38 0.24 78 Makassar 0.18 0.25 0.10 0.26 0.38 0.12 0.31 0.33 0.14 0.36 0.53 0.13 0.12 0.44 0.14 0.12 0.44 0.14 79 Palopo 0.23 0.26 0.22 0.27 0.45 0.27 0.17 0.26 0.37 0.18 0.43 0.33 0.09 0.39 0.33 0.09 0.38 0.32 80 Pare-Pare 0.26 0.30 0.27 0.30 0.47 0.36 0.19 0.27 0.42 0.20 0.42 0.40 0.18 0.35 0.30 0.18 0.35 0.30 81 Palu 0.13 0.26 0.20 0.25 0.41 0.22 0.20 0.31 0.24 0.31 0.52 0.20 0.22 0.41 0.19 0.22 0.40 0.18 82 Bau-Bau 0.20 0.27 0.23 0.20 0.37 0.31 0.22 0.17 0.31 0.17 0.39 0.32 0.11 0.19 0.21 0.12 0.19 0.21 83 Kendari 0.11 0.26 0.19 0.19 0.35 0.19 0.17 0.26 0.25 0.20 0.42 0.18 0.08 0.38 0.21 0.09 0.37 0.21 84 Bitung 0.15 0.29 0.20 0.22 0.28 0.18 0.24 0.23 0.20 0.28 0.44 0.20 0.08 0.35 0.25 0.08 0.34 0.25 85 Mobagu 0.12 0.25 0.23 0.29 0.39 0.24 0.17 0.19 0.30 0.28 0.39 0.31 0.10 0.37 0.32 0.10 0.36 0.32 86 Manado 0.19 0.26 0.18 0.41 0.48 0.21 0.21 0.24 0.24 0.32 0.51 0.22 0.12 0.34 0.20 0.12 0.34 0.20 87 Tomohon 0.13 0.23 0.28 0.21 0.26 0.25 0.18 0.23 0.32 0.18 0.38 0.33 0.06 0.27 0.34 0.06 0.27 0.33 88 Ambon 0.22 0.23 0.08 0.23 0.30 0.09 0.18 0.20 0.10 0.29 0.37 0.08 0.16 0.29 0.10 0.15 0.29 0.10 89 Tual 0.15 0.30 0.27 0.42 0.37 0.33 0.33 0.22 0.38 0.47 0.22 0.33 0.09 0.25 0.35 0.09 0.25 0.35 90 Ternate 0.16 0.29 0.59 0.26 0.24 0.53 0.26 0.14 0.59 0.23 0.38 0.67 0.12 0.25 0.61 0.13 0.25 0.61 91 Tidore 0.14 0.25 0.34 0.28 0.23 0.32 0.25 0.15 0.36 0.39 0.33 0.32 0.13 0.28 0.39 0.13 0.28 0.39 92 Jayapura 0.19 0.24 0.21 0.31 0.29 0.21 0.27 0.20 0.24 0.37 0.29 0.19 0.19 0.30 0.22 0.19 0.30 0.22 93 Sorong 0.18 0.24 0.19 0.30 0.20 0.17 0.25 0.18 0.20 0.29 0.33 0.20 0.07 0.21 0.21 0.07 0.21 0.21
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Penilaian kapasitas anggaran pemerintah  kota  di  Indonesia  dengan indikator solvabilitas
anggaran, kemandirian  keuangan,  dan  solvabilitas layanan  menggambarkan  kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi krisis akibat  pandemi  COVID-19.  Pengelolaan keuangan  daerah  yang  optimal  akan membantu pemerintah dalam mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi ditengah  kondisi  yang  sulit.  Pandemi COVID-19  secara  langsung  membawa dampak kepada bidang kesehatan. Namun yang  perlu  diantisipasi  oleh  pemerintah daerah  adalah  dampak  yang  terjadi  pada bidang lainnya.
Pandemi  COVID-19  diproyeksikan akan menambah anggaran belanja, ditengah realisasi penerimaan pajak yang menurun  (Iman  &  Pasaribu,  2022). Penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah akan  berdampak  kepada  kapasitas  fiskal pemerintah  kota  (Martini  et  al.,  2022). Pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih  optimal  sangat  diperlukan  untuk mengantisipasi  kejadian  tidak  terduga dimasa depan (Lucianelli et al., 2017).
Pemerintah kota di Indonesia sebagian besar mengandalkan pendapatan transfer  dari  pemerintah  pusat  dalam proporsi  APBD  (Muhyiddin  &  Nugroho, 2021).  Tingkat  kemandirian  keuangan yang  masih  rendah  menjadi  indikasi lemahnya  kapasitas  anggaran  daerah  di Indonesia.  Pemulihan  kapasitas  anggaran dimasa  pandemi  tergantung  kepada strategi pemerintah daerah dalam mengelola  APBD.  Selain  itu,  pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang tepat  dalam  memperkecil  penyebaran virus COVID-19.
Pemerintah daerah memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan  publik  dan  berperan  pada proses penangganan COVID-19 di daerah (Basri  &  Gusnardi,  2021).  Kapasitas anggaran  yang  baik  akan  membantu daerah  dalam  menyediakan  pelayanan kesehatan yang optimal. Wilayah perkotaan  menjadi  pusat  penyebaran kasus COVID-19. Hal ini disebabkan oleh mobilitas  masyarakat  yang  tinggi  karen wilayah  perkotaan  menjadi  pusat  bisnis dan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, pelayanan kesehatan yang optimal sangat dibutuhkan  pada  wilayah  perkotaan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik ini pemerintah kota membutuhkan jumlah  anggaran  yang  cukup  besar, sehingga  kualitas  layanan  dapat  optimal (Ariany & Putera, 2013)
Hal yang perlu diantisipasi pemerintah kota setelah terjadinya pandemi  adalah  pelaksanaan  perbaikan ekonomi.  Krisis  ekonomi  pasca  pandemi perlu dihadapi dengan kekuatan kapasitas fiskal  yang  lebih  tinggi.  Pemulihan ekonomi  dimasa  depan  sangat  terkait dengan  strategi  antisipatif  pemerintah daerah  atas  kapasitas  anggaran  yang dimiliki (Ahrens & Ferry, 2020). Pandemi COVID-19  terjadi  begitu  cepat  dan berdampak  luas  kepada  seluruh  sektor ekonomi  (Nasution  et  al.,  2020).  APBD sebagai instrumen fiskal menjadi penopang  utama  pertumbuhan  ekonomi daerah  (Fajria  et  al.,  2021).  Kapasitas anggaran  pemerintah  daerah  menjadi parameter  penting  dalam  menghadapi kejadian  tidak  terduga  (Ritonga  et  al.,
2019).
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Semakin  baik  kapasitas  anggaran maka  akan  memudahkan  pemerintah daerah  dalam  menanggulangi  sebuah kejadian  tidak  terduga.  Diproyeksikan pemerintah  kota  dengan  indeks  kapasitas anggaran  daerah  tertinggi,  akan  mampu mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi daerah  dimasa  pandemi  COVID-19. Sedangkan  pemerintah  kota  dengan indeks kapasitas anggaran terrendah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan APBD.  Salah  satu  strategi  yang  dapat digunakan yaitu realokasi  dan refocusing anggaran  (Temenggung  et  al.,  2020).
Tujuan
strategi
ini
adalah mempertahankan kapasitas anggaran daerah ditengah kondisi pandemi COVID- 19.

## KESIMPULAN
Hasil  penilaian  kondisi  kapasitas anggaran dan
pembahasan dapat
disimpulkan
bahwa
kemampuan pemerintah  kota  di  Indonesia  dalam menghadapi  pandemi  COVID-19  akan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator solvabilitas anggaran yang memiliki tingkat  kemampuan pemerintah kota  dalam  memenuhi  belanja  daerah dengan APBD diproyeksikan akan berjalan dengan baik. Kemandirian keuangan  daerah  relatif  rendah  akibat proporsi  pendapatan  transfer  pemerintah pusat  yang  tinggi.  Pemerintah  kota  dapat melakukan optimalisasi pengelolaan pajak dan  retribusi  daerah  guna  meningkatkan kemandirian  keuangan  dimasa  depan. Pemerintah  kota  di  Indonesia  memiliki kemampuan  dalam  menyelanggarakan pelayanan  publik  dengan  baik.  Hal  ini ditopang  oleh  kapasitas  pendapatan  dan
belanja daerah yang besar jika dibandingan dengan jumlah penduduk.
Kondisi kapasitas anggaran pemerintah  kota  di  Indonesia  dalam keadaan  yang  baik  sebelum  pandemi terjadi.  Hal  ini  dapat  mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menanggulangi penyebaran
kasus
COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah kota dengan  indeks kapasitas anggaran tertinggi akan mampu mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi ditengah  kondisi  pandemi.  Sedangkan, pemerintah kota dengan kapasitas anggaran  yang  rendah  perlu  melakukan optimalisasi  pengelolaan  anggaran,  agar mampu  mempertahankan  pertumbuhan ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government  in  the  aftermath  of COVID-19. Journal  of  Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 32 (5), 813–
823.
https://doi.org/10.1108/JPBAFM-
07-2020-0098
Ariany,  R.,  &  Putera,  R.  E.  (2013).
Analisis Kinerja Organisasi
Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan , 29 (1), 33. https://doi.org/10.29313/mimbar.v2
9i1.364
Basri,  Y.  M.,  &  Gusnardi,  G.  (2021). Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 (Kasus  Pada  Pemerintah  Provinsi Riau). Jati: Jurnal
Akuntansi Terapan  Indonesia , 4 (1),  33–48. https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9 803
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
Brusca,  I.,  Rossi,  F.  M.,  &  Aversano,  N.
(2015).  Drivers  for  the  financial condition  of  local  government:  A comparative  study  between  Italy and Spain. Lex Localis , 13 (2), 161–
184.
https://doi.org/10.4335/13.2.161-
184(2015)
Bustami, A. W. (2020). Pengaruh Covid- 19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. Al-Dzahab , 1 (1),  31– 38.
Dzigbede,  K.  D.,  &  Pathak,  R.  (2020). COVID-19  economic  shocks  and fiscal  policy  options  for  Ghana.
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management , 32 (5), 903–917. https://doi.org/10.1108/JPBAFM- 07-2020-0127
Fajria,  Z.,  Wahono,  B.,  &  Farida,  E.
(2021).  Pengaruh  Desentralisasi
Fiskal,  Fiscal  Stress,  Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Dengan
Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening  Di  Provinsi  Bali  Pada
Masa Pandemi Covid-19. E – Jurnal Riset Manajemen
PRODI
MANAJEMEN , 1–20.
Heald,  D.,  &  Hodges,  R.  (2020).  The accounting,  budgeting  and  fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. Journal of Public Budgeting, Accounting
and Financial Management , 32 (5), 785– 795.
https://doi.org/10.1108/JPBAFM- 07-2020-0121
Iman,  Q.,  &  Pasaribu,  E.  (2022). Entrepreneurial Development in the Indonesian  Economy. Journal  of Resilient  Economies  (ISSN:  2653- 1917) , 2 (1).
https://doi.org/10.25120/jre.2.1.202 2.3911
Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M.
(2019). Analisis Kondisi Keuangan
Pemerintah Kabupaten
di
Kalimantan. Jurnal Akuntansi , 3 (2), 159–173. http://e-
journal.unipma.ac.id/index.php/inv entory/article/view/7675/2970
Khandoker,  T.,  &  Juniper,  J.  (2022).
Macroeconomic Impacts of Declining  Wage  Share  in  National Income. Journal of Resilient
Economies (ISSN: 2653-1917) ,
2 (1). https://doi.org/10.25120/jre.2.1.202
2.3922
Kurnia  Indriani,  I.  (2021).  Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Di  Indonesia  (Proyeksi  Dalam Menghadapi  COVID-19). ISAS , 9 (1), 371–389.
Kurnia  Indriani,  I.,  Widodo,  A.,  Ananta
Wikrama Tungga Dewi, V., Akuntansi, J., Negeri Pontianak, P., Jenderal Ahmad Yani, J., & Laut, B.
(2022). Penilaian Ketangguhan Kapasitas  Anggaran  Daerah  Di Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Akuntansi  Published  by  Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung , 8 (2),
170–187. https://financial.ac.id/index.php/fin ancial
Komite  Penanganan  COVID-19  dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
(2022). Data  Sebaran. Jakarta:
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional.
Retrieved  April  10,  2021,  from https://covid19.go.id/
Lestari, R., & Levyda, L. (2022). Strategi
Krisis dan  Manajemen  Krisis Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan 4Cs ( Causes , Consequences , Caution , Coping ) .
5 (1), 48–58.
Lucianelli,  G.,  Citro,  F.,  Santis,  S., Tranfaglia,  A.  E.,  &  Mazzillo,  A. (2017).  How  to  Improve  the Financial  Conditions  of  Local Governments  in  a  Period  of  Crisis:
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
An Explanatory Case Study. International  Journal  of  Business and Management , 13 (1).
https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n1
p53
Martini,  R.,  Lorensa,  L.,  &  Amri,  D.
(2022).  Pajak  Daerah,  Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti  Empiris  Provinsi  Sumatera Selatan. Jurnal Akademi Akuntansi ,
5 (2),
271–278. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20 247
McDonald,  B.  D.,  Goodman,  C.  B.,  & Hatch,  M.  E.  (2020).  Tensions  in
State–Local Intergovernmental Response to Emergencies: The Case of  COVID-19. State  and  Local Government  Review , 52 (3),  186– 194.
https://doi.org/10.1177/0160323X2 0979826
Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery  and  Acceleration  of Indonesia’s  Development. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The
Indonesian Journal of Development
Planning , 5 (1), 1–19. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.1 81 Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020).  Dampak  Pandemi  COVID- 19 terhadap
Perekonomian
Indonesia. Jurnal  Benefita , 5 (2),
212. https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.53 13 OECD. (2020a). Initial Budget and Public Management  Responses  to  the Coronavirus(COVID-19) Pandemic in OECD Countries . April , 1–206.
OECD.  (2020b).  The  impact  of  the COVID-19  crisis  on  regional  and local  governments :  Main  findings from  the  joint  CoR-OECD  survey.
OECD Regional Development Papers , 5 .
Ritonga,  I.  T.  (2015).  Developing  a Measure  of  Local  Government’S Financial  Condition. Journal  of Indonesian  Economy and Business ,
29 (2), 142–164. https://doi.org/10.22146/jieb.6206 Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting  Financial  Condition  of
Local  Government  in  Indonesia.
Journal
of
Accounting and Investment , 20 (2), 1–25. https://doi.org/10.18196/jai.200211
4
Sanjaya,  N.  (2020).  Regional  Budgeting Policy  In  The  Covid-19  Pandemic Era  (  Case  Study  at  the  Regional Government  of  Banten  Province  ). Jurnal  Ilmu  Administrasi , 17 (2),
273–290.
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&DSugiyono.  (2017).  Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi dan R&D). In Metodelogi Penelitian.). In Metodelogi
Penelitian .
Temenggung,  Y.  A.,  Moenek,  R., Suwanda,  D.,  &  Mulyadi,  M. (2020).  The  Fiscal  Capacity  of  the New Autonomous Region (DOB) in Increasing  Economic  Growth  and Eradication of the Poor. Jurnal Bina Praja , 12 (1), 75–87. https://doi.org/10.21787/jbp.12.202
0.75-87
Vet, J. M. D. E., Nigohosyan, D., Ferrer, J.  N.,  Gross,  A.,  Kuehl,  S.,  & Flickenschild, M. (2021). Impacts of the  COVID-19  pandemic  on  EU industries. Publication  for  the Committee  on  Industry,  Research and Energy, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament , March , 1–83.
Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19……..(Ika Kurnia Indriani)
https://cdn.g4media.ro/wp- content/uploads/2021/03/IPOL_ST U2021662903_EN.pdf Yamali,  F.  R.,  &  Putri,  R.  N.  (2020).
Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2),
384. https://doi.org/10.33087/ekonomis. v4i2.179