Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 1 (2020): 118-147
Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless  People )  dalam Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Etnis Rohingya Di Myanmar)
Rahmawati Novia Sigit*; Novianti Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: rahmawatinovia695@gmail.com
Submission : 12 Desember 2019 Revision : 04 Februari 2020 Publication : 11 Februari 2020 DOI : https://doi.org/10.36565/up.v1i1.8303

## Abstract
The  aim  of  this  study  was  to  describe  and  analyze  the  regulation  of International Law relating to the protection of stateless people. In this study will examine the case of the Rohingya in Myanmar are  without citizenship, this research also analyzes the efforts that need to be done in  resolving  cases  of  human  rights  violations  by  the  Myanmar Government  against  Rohingyas  based  on  the  rules  of  International Law. The method used is normative juridical, i.e. research conducted on applicable  legal  norms,  which  is  derived  from  international  law.  The approach  used  is the  statute  approach,  case  approach,  and  historical approach. This research was conducted by collecting legal instrument obtained from library materials which include primary, secondary and tertiary  legal  materials.  Based  on  the  results  of  the  study  it  can  be concluded  that  the  protection  of  ethnicity  in  International  Law  has been  carried  out  by  the  United  Nations  through  various  kinds  of international declarations and conventions, which emphasizes human rights  to  protect  ethnic  groups  throughout  the  world  from discrimination and violence. The State of Myanmar needs to ratify the Convention on the status of non-citizenship in 1954 and the Convention on  reducing  the  absence  of  citizenship  in  1961  given  the  problem  of non-citizenship in Myanmar is a very complex problem.
Keywords: Citizenship; Discrimination; Ethnic; Protection.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  dan  menganalisis pengaturan Hukum Internasional berhubungan
dengan perlindungan  terhadap  orang  tanpa  kewargenegaraan  ( Stateless People ). Dalam penelitian ini akan menelaah Kasus etnis Rohingya di Myanmar  yang  tanpa  Kewarganegaraan,  penelitian  ini  juga menganalisis  upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  menyelesaikan kasus  pelanggaran  HAM  oleh  Pemerintah  Myanmar  terhadap  etnis Rohingya  berdasarkan  aturan-aturan  Hukum  Internasional.  Adapun metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yakni  penelitian yang dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, yang berasal dari  hukum  internasional.Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan  terhadap  etnis  dalam  Hukum  Internasional  telah dilakukan oleh PBB melalui berbagai macam deklarasi dan konvensi- konvensi  internasional,  yang  menegaskan  mengenai  Hak  Asasi Manusia  guna  melindungi  kelompok-kelompok  etnis  di  seluruh penjuru  dunia  dari  diskriminasi  maupun  kekerasan.  Myanmar seharusnya meratifikasi Konvensi mengenai status orang yang tidak berkewarganegaraan  1954  dan  Konvensi  pengurangan  ketiadaan kewarganegaraan 1961 sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi dan memastikan bahwa etnis Rohingya memiliki kewarganegaraanya.
Kata Kunci:
Diskriminasi; Etnis; Kewarganegaraan; Perlindungan.

## A. Pendahuluan
Pasca  Perang  Dunia  kedua,  salah  satu  negara  jajahan yang menjadi negara merdeka dan berdaulat di Asia Tenggara adalah  Myanmar.  Myanmar  pernah  dijajah  Inggris  dalam kurun waktu 1824-1948. 1 Eksistensi Myanmar sebagai negara dalam  komunitas  internasional  dan  sesuai  dengan  Hukum Internasional  memiliki    empat  unsur  terbentuknya  suatu negara.  Pasal  1  Montevideo  1933  tentang hak  dan  kewajiban
1 Turnell,  Sean.  "MYANMAR'S  FIFTY-YEAR  AUTHORITARIAN TRAP."  Journal  of  International  Affairs  65,  no.  1  (2011):  79-92. Accessed February 5, 2020. www.jstor.org/stable/24388183
negara,  sebenarnya  hanya  merupakan  konvensi  regional kawasan  Amerika  Regional,  senantiasa  menjadi  rujukan pertanyaan  kapan  suatu  entitas  politik  dapat  dikatakan sebagai  negara.  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  1933 menyatakan  bahwa  karakteristik  negara  adalah  sebagai berikut:
1. memiliki a defineted territory;
2. memiliki a permanent population;
3. memiliki pemerintahan (government)
4. memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  hubungan internasional  dengan  negara  lain  (capacity  to  enter into relations with other states) .”2
Unsur  pertama  adalah  Defined  Territory  yang  pasti (fixed  territory)  merupakan  persyaratan  mendasar  adanya suatu negara.Meskipun demikian, tidak ada persyaratan dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga  baik  pada  waktu  memproklamirkan  diri  sebagai negara  baru  ataupun  setelahnya.  Kemudian  unsur  kedua adalah  permanent  population  yaitu  negara  tidak  akan  exist tanpa  penduduk.  Persyaratan  a  permanent  population dimaksudkan dengan stable community.Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara. 3
Unsur ketiga adalah Government yaitu Pemerintah yang dimaksud  adalah  pemerintah  yang  berdaulat,  mampu menguasai  organ-organ  pemerintahan  secara  efektif  dan memelihara  ketertiban  dan  stabilitas  dalam  negeri  yang bersangkutan.  Unsur  terakhir  adalah  kemampuan  untuk melakukan  hubungan  dengan  negara  lain,  merupakan manifestasi dari kedaulatan. Suatu negara yang merdeka, tidak dibawah  kedaulatan  negara  lain  akan  mampu  melakukan
2 Sefriani, Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar ,  Kedua,
Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal 94-95.
3 Ibid., hal 95-96.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
hubungan  dengan  negara  lain.  Suatu  negara  dikatakan merdeka (legal independence) jika wilayahnya tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain. 4
Salah  satu  unsur  atau  syarat  berdirinya  suatu  negara adalah warga negara.Oleh karena itu, status kewarganegaraan bagi individu yang tinggal di dalam suatu negara adalah suatu hal  yang  sangat  penting.Individu  yang  menjadi  warga  negara wajib  mematuhi  segala  ketentuan  hukum  yang  dibuat  oleh negara dan negara wajib melindungi warganegaranya di mana pun mereka berada.
Begitu  pentingnya  status  kewarganegaraan  seseorang maka masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum  yang  berhubungan  dengan  status  kewarganegaraan dan  hubungannya  antara  negara  dengan  warga  negara,  di dalam  berbagai  instrumen  hukum  tersebut  dapat  dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Beberapa deklarasi atau dokumen lainnya yang berhubungan  dengan  hak-hak  asasi  manusia  adalah  sebagai berikut;
1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.
UDHR  dan  Kovenan  Internasional  mengenai  Hak  Sipil dan  Politik  1966  (ICCPR)  memberikan  hak  kesetaraan  di depan  hukum  dan  perlindungan  yang  sama  menurut hukum.  Kesetaraan  hukum  berarti  bahwa  setiap  orang tidak  dapat  di  diskriminasi  berdasarkan  ras,  warna  kulit, jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik  atau lainnya,  latar  belakang  kebangsaan  atau  sosial,  kekayaan, status kelahiran atau lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka di depan hukum. 5
4 Ibid., hal 96-97. 5 Erica  Harper, International  Law  and  Standard  Applicable  in Natural  Disaster  Situation ,  PT  Grasindo,  anggota  Ikapi,  Jakarta, 2009, hal 32.
Peserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  didirikan  dengan tujuan  utama  untuk  memelihara  perdamaian  dan keamanan, dan dengan demikian mencegah persengketaan atau  konflik  bersenjata  yang  mewarnai  hubungan internasional.  Dua  perang  dunia  dalam  jangka  waktu hanya  30  tahuntelah  memorak-porandakan  Eropa  Barat dan  juga  telah  meluas  keseluruh  bagian  dunia  lainnya, termasuk  Asia  dan  Pasifik.  Setelah  Perang  Dunia  II, pendapat  umum  cenderung  lebih  menginginkan  suatu pendekatan  yang  lebih  luas  dengan  menyepakati  hak-hak minimum  yang  harus  dapat  dinikmati  oleh  setiap  orang, apakah  dia  orang  asli,  imigran,  atau  orang  asing.  Ini dianggap  layak  setelah  perlakuan  terhadap  individu- individu  di  Asia  Tenggara  dan  Eropa  Tengah  selama Perang  Dunia  II.Sudah  terbukti  betapa  sulitnya meramalkan  siapa  yang  membutuhkan  perlindungan  dan tentu tidak mungkin untuk menjamin perlindungannya. 6
2. International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) and  International  Covenant  on  Economic,
Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966.
International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)adalah  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial,  kebanyakan  terkait  dengan  berfungsinya  suatu negara  dan  hubungannya  dengan  warganegaranya.  Hak untuk  hidup  dan  kebebasan  jelas  merupakan  hal  yang harus  dihormati  oleh  negara.Kebebasan  individu  dapat meningkatkan  kualitas  hidup  dan  menggambarkan hubungan  antara  negara  dengan  tiap  individu.Partisipasi politik  dan  kebebasan  untuk  berekpresi  jelas  terkait dengan  demokrasi  dan  konsep  kebebasan  politik  dalam
6 Rhona  K.M.  Smith et  al.,Hukum  Hak  Asasi  Manusia, Cetakan Pertama,  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia  Universitas  Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hal 87-88.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
suatu  negara.  Sedangkan International  Covenant  on Economic,  Social,  and  Cultural  Rights (ICESCR)  1966 perjanjian  internasional  mengenai  Hak-hak  Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku sepuluh tahun kemudian yaitu  tanggal  3  Januari  1976  dan  sampai  bulan  Mei  1998 susah diratifikasi oleh 137 negara.
3. International  Convention  On  The  Elimination  of  All Forms of Racial Discrimination (ICERD) 1965.
Konvensi  ini  mengatur  tentang  penghapusan  segala bentuk  pembedaan,  pengecualian,  pembatasan  atau pengutamaan  berdasarkan  ras,  warna  kulit,  keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa.
4. Convention  On  The  Elimination  Of  All  Form  Of Discrimination  Against Women 1979 (CEDAW)
Konvensi  ini  dianggap  sebagai  perjanjian  piagam  hak internasional  untuk  perempuan,  hak  asasi  perempuan merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  penegakkan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak  asasi  manusia.Perlindungan,  pemenuhan  dan penghormatan  hak  asasi  perempuan  adalah  tanggung jawab  semua  pihak  bahkan  warga  negara  secara perorangan  punya  tanggung  jawab  untuk melindungi  dan memenuhi hak asasi perempuan.
5. Convention On The Rights of The Child 1989
Konvensi  ini  disahkan  PBB  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak  dan  menegakkan  hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa ( entered in to force ) pada tanggal 2 September 1990.
Perlindungan  hak-hak  kelompok  minoritas  dalam konteks keadaan darurat adalah penting karena kelompok tersebut  sering  terisolasi  dari  pelayanan-pelayanan pemerintah.Kelompok minoritas mungkin juga
menghadapi diskriminasi dari negara atau dari masyarakat
secara  umum,  yang  semakin  menyulitkan  mereka mengakses  tempat  penampungan  darurat  dan  bantuan kemanusiaan.Persoalan  lebih  lanjut  adalah  bahwa diskriminasi,  jika  tidak  dipantau,  dapat  menjadi  sumber ketidakstabilan sosial pada masa-masa darurat. 7
Dengan  banyaknya  instrumen  Hukum  Internasional berkaitan  dengan  status  Kewarganegaraan  seseorang  maka dapat  disebut  bahwa  masalah  status  kewarganegaraan  ini adalah sesuatu yang sangat penting tidak hanya bagi individu dan  negara  dimana  seseorang  itu  berada  tetapi  juga  dalam ranah  Hukum  Internasional.Namun  dalam  kenyataannya, kelompok  minoritas  yang  menjadi  komunitas  yang terdiskriminasi dalam negara dimana mereka tinggal.
Di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di negara Myanmar ada  beberapa  etnis  yang  mendiami  suatu  wilayah  di  negara Myanmar  tersebut  salah  satunya  adalah  etnis  Rohingya. Rohingya  merupakan  etnis  “minoritas  paling  teraniaya  di dunia”,  mereka  adalah  sekelompok  etnis  muslim  yang  telah tinggal  selama  berabad-abad  di  Myanmar  yang  mayoritasnya beragama Budhha.
Etnis  Rohingya  adalah  salah  satu  dari  berbagai  etnis lainnya  yang  tidak  dianggap  sebagai  salah  satu  dari  135 kelompok  etnis  resmi  negara  tersebut  dan  telah  ditolak kewarganegaraannya  di  Myanmar  sejak  1982  lalu. 8 Undang- undang  ini  menegaskan  bahwa  etnis  minoritas  di  Rakhine harus  membuktikan  mereka  sudah  tinggal  di  Myanmar sebelum tahun 1823 untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar.Syarat ini secara efektif membuat etnis  Rohingya  tidak  bisa  mendapatkan  status  warga  negara Myanmar.  Bahkan,  Departemen  Imigrasi  Myanmar  mengakui
7 Erica Harper,, Op. Cit., hal. 161. 8 http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/
09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar , diakses tang- gal17 Februari 2018, pukul 14.15 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
dalam sensus penduduk yang akan digelar untuk kali pertama selama  tiga  dekade  terakhir,  tidak  mencantumkan  etnis Rohingya  di  dalam  dokumen  sensus.  Penolakan  soal  status kewarganegaraan  untuk  etnis  Rohingya  ini  bahkan mendapatkan  dukungan  dari  banyak  politisi,  termasuk  dari kelompok gerakan pro-demokrasi. 9
Sejak  awal  1950-an,  sebagian  Muslim  di  bagian  Arakan atau  Rakhine  mengklaim  diri  mereka  sebagai  sebuah kelompok  etnis  yang  berbeda  dan  terpisah,  mereka mengindetifikasikan diri sebagai Rohingya.Mereka mengklaim, Rohingya  sudah  ada  di  Rakhine  atau  Burma  sejak  generasi terdahulu.Namun,  klaim  tersebut  tidak  berhasil.Mereka  tidak mendapatkan  pengakuan  dari  Myanmar  dan  keberadaannya diperdebatkan oleh kaum Budhha yang merupakan mayoritas di negara tersebut. Begitulah penjelasan singkat soal Rohingya menurut  Jacques  P  Leider  dalam  tulisannya  bertajuk Rohingya: The  Name,  The  Movement,  and  Rhe  Quest  for Identity .Presiden  Arakan  Rohingya  National  Organization (ARNO), Nurul Islam, mengatakan Rohingya telah tinggal sejak dahulu  kala.Mereka  merupakan  orang-orang  dengan  budaya dan  peradaban  yang  berbeda-beda.Jika  ditelusuri,  nenek moyang  mereka  berasal  dari  orang  Arab,  Moor,  Pathan, Bengali,  dan  beberapa  orang  Indo-Mongoloid.Pemukiman Muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi. 10
Naiknya  Junta  Militer  ini  menandai  dimulainya  kisah horor  bagi  etnis  Rohingya  di  Myanmar.Ne  Win  saat  ini memberlakukan  hukum  kewarganegaraan  yang  menyatakan penolakan status kewarganegaraan atas etnis
9 http://internasional.kompas.com/read/2013/11/21/1933040/Myan mar.Tolak.Beri.Status.Warga.Negara.untuk.Etnis.Rohingya ,  diak- ses tanggal 17 Februari 2018, pukul 11.20 WIB.
10 http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17
/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat-rohingya-di-myanmar , diakses tanggal 17 Februari 2018, pukul 14.15 WIB.
Rohingya.Pemerintah  mengklaim  Rohingya  tidak  memenuhi syarat sebagai warga negara.Undang-undang
Kewarganegaraan  yang  disusun  militer  pada  1982 mendefinisikan  warga  negara  sebagai  kelompok  etnis  yang secara  permanen  telah  menetap  dalam  batas-batas  modern Myanmar sebelum 1823. 11
Undang-Undang  Kewarganegaraan  1948  kemudian digantikan  dengan  Undang-Undang  Kewarganegaraan  1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan, yaitu:
The expressions contained in this Law shall have the following meanings:
a) “State”  means  the  Socialist  Republic  of  the Union of Burma;
b) “Citizen” means a Burma Citizen;
c) “Associate  Citizen”  means  an  associate  citizen prescribed by this Law;
d) “Naturalized Citizen” means a prescribed by this Law;
e) “Foreigner” means a person who is not a citizen or a naturalized citizen;
f) “Certificate of citizenship” means a certificate of citizenship granted under the Union Citizenship (Election)  Act,  1948  or  the  Union  Citizenship (Election) Act, 1948 or this Law;
g) “Certificate  of  Associate  Citizenship”  means  a certificate  of  associate  citizenship  granted under this Law;
h) “Certificate of Naturalized Citizenship” means a certificate  of  naturalized  citizenship  granted under this law;
11 http://www.sindoweekly.com/global/magz/no-29-tahun-vi/rohi ngya-kaum-terbuang ,  diakses  tanggal  18  Februari  2018,  pukul 03.40 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
i) “Central Body established under this Law. 12
Pengecualian  orang-orang  Rohingya  dari  daftar  ras nasional,  kecuali  Dewan  Negara  merubah  daftar  tersebut, orang-orang Rohingya tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh ( Full Citizens ). Kesempatan bagi orang-orang Rohingya adalah  pada  Associate  Citizens  dan  Naturalised  Citizens, namun  kedua  ini  mensyaratkan  untuk  menunjukkan dokumen-dokumen  kependudukan yang  dijadikan  bukti  yang meyakinkan  atas  keberadaan  mereka  sebelum  tahun  1823 maupun  1948,  yang  mana  tidak  dimiliki  oleh  orang-orang Rohingya.
Dalam  dokumen  Citizenship  Act  1982  dimana pemerintahan  Myanmar  tidak  mengakui  jika  etnik  Rohingya sebagai  warga  Negara  Myanmar.Semenjak  tidak  diakuinya etnik  Rohingya  sebagai  dari  bahagian  bangsa  Myanmar,  dan sejak  itu  pulalah  noda  hitam  mewarnai  perjalanan  sejarah suatu  suku  yang  tidak  diakui  sebagai  bangsa  oleh negaranya.Pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terhadap  rakyat  yang  tidak  bernegara  ini  terjadi  secara sistematik setiap harinya sampai saat ini. 13
Ye  Htut  menegaskan  pemerintah  benar-benar  menolak sebutan  Rohingya  dengan  mengatakan  hanya  ada  kelompok Bengali  di  Rakhine  yang  diperbolehkan  mendapat kewarganegaraan menurut undang-undang pada 1982.Aturan itu  menyatakan,  untuk  mendapat  kewarganegaraan  maka kelompok minoritas harus membuktikan mereka sudah tinggal di  Myanmar  sejak  sebelum  1823.  Undang-undang  itu mengakui  delapan  ras  dan  130  kelompok  etnis  namun
12 Burma Citizenship Law Pasal 1 Ayat 2. 13 https://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/nobel-perdamai an-dalam-nasib-etnis-rohingya_584b9c509373e538b5f10a , diak- ses tanggal 24 Februari 2018, pukul 23.44 WIB.
menolak memberikan kewarganegaraan bagi sekitar 800 ribu muslim Rohingya. 14
Sementara  dalam  Hukum  Internasional  terdapat instrumen  hukum  internasional  yang  khusus  melindungi orang tanpa kewarganegaraan, di antaranya;
1. Convention Relating to the Status of Stateless Person
1954
Konvensi  ini  mengenai  orang-orang  yang  tidak memiliki kewarganegaraan. 2. International Convention on Reduction of Statelessness 1961 Konvensi  ini  menangani  kasus  statelesness  dan usaha  untuk  mengurangi  terciptanya  kondisi tersebut.
Sejak  tanggal  4  April  1948  Myanmar  telah  menjadi negara  anggota  PBB,  tetapi  Myanmar  belum  meratifikasi kovenan-kovenan  penting  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terutama Konvensi tentang status orang tanpa
kewarganegaraan  1954  dan  Konvensi  tentang  pengurangan orang tanpa kewarganegaraan 1961.
Semenjak  adanya  tindakan  represif  dari  militer Myanmar,  muslim  Rohingya  memilih  untuk  meninggalkan kampung  halaman.  Mereka  mencari  pelarian  ke  negara  lain untuk mengungsi. Mereka tidak peduli negara itu berstatuskan tanpa  kewarganegaraan  ( stateless ).Muslim  Rohingya  itu tersebar  disejumlah  negara.Saat  ini  ada  sekitar  500  ribu pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh.Ratusan  ribu  lainnya tersebar  di  sejumlah  negara.Diantaranya,  400  ribu  di  Arab Saudi, 200 ribu di Pakistan, 100 ribu di Thailand, dan 11.941 di Indonesia.Jumlah mereka terus bertambah di berbagai negara.
14 https://m.merdeka.com/dunia/myanmar-tolak-beri-kewarganega raan-buat-muslim-rohingya-.html ,  diakses  tanggal  25  Februari 2018, pukul 00.09 WIB.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Populasi  etnis  Rohingya  yang  sekitar  1,3  juta  di  Myanmar susut. 15 Akibat dari pemberlakuan Undang-undang
Kewarganegaraan  Myanmar  1982  dan  dengan  tidak meratifikasi  konvensi-konvensi  yang  terkait  dengan  hak-hak asasi  manusia  mengakibatkan  etnis  Rohingya  mendapatkan perlakuan  diskriminasi  dari  pihak  manapun  terutama  dari negaranya  sendiri  dan  tidak  mendapatkan  perlindungan sebagai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ( stateless people ).
Artikel  ini  membahas  Bagaimana  pengaturan  di  dalam Hukum  Internasional  yang  terkait  dengan  orang  tanpa kewarganegaraan ( Stateless People ) dan Bagaimana
perlindungan  hukum  terhadap  etnis  Rohingya  menurut Hukum  Internasional.Karena  Pelanggaran  HAM  yang  telah dilakukan  oleh  junta  militer  Myanmar  yang  sistematis  dan konsisten  ini  membuat  terganggunya  stabilitas  regional  di negara-negara  bagian  Asia  Tenggara,  karena  semakin banyaknya pengungsi-pengungsi etnis Rohingya yang semakin besar  kepada  negara  tetangga,  terutama  di  negara Bangladesh.Setelah  melihat  adanya  perlakuan  negara Myanmar  yang  tidak  perduli  dengan  warga  negaranya mengakibatkan  komunitas  internasional  harus  turut  serta melakukan  intervensi  dan  melakukan  pertanggung  jawaban negara dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan orang tanpa kewarganegaraan ( Stateless People )  dan  mengimplikasikannya  kepada  kasus  etnis Rohingya di Myanmar.

## B. Pembahasan dan analisis
15 https://www.jawapos.com/read/2017/09/03/154825/negara- negara-tujuan-pelarian-muslim-rohingya-untuk-mengungsi-diri , diakses tanggal 06 Maret 2018, pukul 23.02 WIB.
1. Aturan-Aturan  dalam  Hukum  Internasional  yang
Berhubungan Dengan Perlindungan Terhadap
Stateless People.
Pada  saat  ini  individu  telah  mendapatkan  pengokohan akan  statusnya  sebagai  subjek  hukum  internasional  melalui rezim  hukum  HAM  internasional.  Protokol  pertama  ICPPR secara  jelas  memberikan  hak  bagi  individu  untuk  melakukan ‘komunikasi’  terhadap  organ  traktatnya, The  Human  Rights Committee . Sedangkan pada tingkat regional individu memiliki kemampuan  yang  sama  sebagaimana  halnya  subjek  hukum internasional,  yaitu  melakukan  tindakan  sebagaimana  yang diberikan Protokol pertama. 16
Setiap orang memiliki hak atas status Kewarganegaraan, hak-hak  ini  diatur  dalam  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia  1948  (DUHAM)  yang  mengatur  hak  atas Kewarganegaraan.Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 15 ayat
(1) yaitu “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan”.Dan dalam Pasal 15 ayat   (2)  ditentukan yaitu “Tidak seorang pun dapat dicabut
kewarganegaraannyasecara  sewenang-wenang  atau  ditolak haknya untuk mengubahkewarganegarannya.”
Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa menjadi  warga  negara  dari  suatu  negara  adalah  merupakan hak  dasar/hak  asasi  yang  melekat  pada  diri  seseorang (individu).Dan status kewarganegaraan seseorang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang.Karena hak atas kewarganegaraan ini merupakan salah satu hak asasi manusia dan  sebagai  landasan  identitas,  martabat,  keadilan  dan keamanan.Status  kewarganegaraan  seseorang  merupakan bukti  keanggotaannya  dalam  organisasi  kekuasaan  yang disebut
negara.Oleh sebab
itu, negara wajib
16 Jawahir  Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar, Hukum  Internasional Kontemporer ,  Cetakan  Pertama,  PT  Refika  Aditama,  Yogyakarta, 2006, hal. 121.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
melindunginya.Perlindungan yang dimaksud disini berdimensi HAM  dan  KAM  (Hak  Asasi  Manusia  dan  Kewajiban  Asasi Manusia).  Selain  itu,  dalam  dimensi  Hukum  Publik,  status kewarganegaraan  seseorang  akan  menimbulkan  konsekuensi bahwa setiap orang yang disebut sebagai Warga Negara harus tunduk  dan  patuh  pada  hukum-hukum  negara  sebagai manifestasi  kehendak  bersama  dalam  ikatan  kontrak  sosial yang merupakan persyaratan normatif terbentuknya negara. 17
Instrumen Internasional lainnya yang berkaitan tentang kewarganegaraan  adalah    Konvensi  Internasional  tentang Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Rasial  1979 ( International  Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of Racial  Discrimination 1979).  Diskriminasi  rasial  sangat bermasalah  karena  orang-orang  didiskriminasi  semata-mata karena  warna  kulit  mereka,  ras  mereka,  suatu  ciri  yang mereka sendiri tidak dapat mengendalikannya.Elemen-elemen diskriminasi  rasial  juga  berkaitan  dengan  perbudakan  dan praktik perbudakan, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi yang  diterima  pada  akhir  Konferensi  sedunia  menentang Rasisme,  Diskriminasi  Rasial,  xenophobia  dan  ketidak toleransian yang terkait pada tahun 2001. 18
Orang  dapat  menjadi  tidak  mempunyai  status kewarganegaraan  sebagai  salah  satu  efek  dari  pelaksanaan birokrasi  yang  buruk,  khususnya  mereka,      kelompok  yang mengalami  diskriminasi  rasial  dan  pejabat  pemerintah  atau kendala birokrasi yang berbelit-belit. 19
17 https://www.kompasiana.com/haramli/mempersoalkan-status-ke warganegaraan-para-terdakwa-kasus-makar-bagian-2_550dfdc5a 3331aa2dba7dd3# ,  diakses  tanggal  25  Februari  2018,  pukul 17.03 WIB.
18 Rhona K.M. Smith et al, Op. Cit., hal. 160.
19 https://www.kompasiana.com/isharyanto/mereka-yang-tidak- mempunyai-kewarganegaraan_553300eb6ea8345b088b458c ,Op. Cit.,
Adapun instrumen hukum yang mengatur tentang hal ini yaitu Convention  Relating  to  The  Stateless  Person 1954 (Konvensi  yang  berhubungan  dengan  Orang-orang  tanpa Kewarganegaraan).  Secara  garis  besar  konvensi  ini  mengatur hal-hal  yang  berhubungan  dengan  Stateless  Person  sebagai berikut:
1. Pasal 1, Stateless Persons adalah orang-orang yang dianggap  bukan  warga  negara  berdasarkan ketentuan  hukum  negara  yang  bersangkutan  ( de jure  stateless ).  Konvensi  ini  tidak  berlaku  bagi mereka  yang:  sedang  menerima  perlindungan  atau bantuan dari organ PBB selain UNHCR: mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana ia bertempat  tinggal;  melakukan  kejahatan  terhadap perdamaian,  kemanusiaan,  dan  kejahatan  perang; melakukan  kejahatan  non-politis  serius  di  negara lain; terbukti bersalah melanggar tujuan dan prinsip
PBB.
2. Pasal 2, Stateless persons wajib tunduk pada hukum dan  ketentuan  yang  berlaku  di  negara  dimana  ia tinggal, termasuk menjaga ketertiban umum.
3. Pasal  3,  Negara  peserta  wajib  menerapkan  seluruh isi  konvensi  tanpa  diskriminasi  terhadap  ras, agama, negara asal.
4. Pasal 4, Memperlakukan stateless persons layaknya warga  negara  dalam  hal  kebebasan  melaksanakan agama  dan  pendidikan  keagamaan  bagi  anak-anak mereka.
5. Pasal  7,  Setelah  masa  tinggal  3  tahun,  stateless persons  berhak  dibebaskan  dari  resiprositas legislatif  ( legislative  reciprocity )  di  wilayah  negara- negara peserta.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  di  atas,  bila diperhatikan  dengan  seksama,  ada  beberapa  kewajiban  yang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
harus  dipatuhi  oleh  Stateless  Person  yang  berada  dalam wilayah suatu negara yaitu:
1. Stateless  Persons  wajib  tunduk  pada  hukum  dan ketentuan yang berlaku di negara dimana ia tinggal, termasuk menjaga ketertiban umum.
2. Setelah  masa  tinggal  3  tahun,  Stateless  Persons berhak  dibebaskan  dari  resiprositas  legislatif ( legislative  reciprocity )  di  wilayah  negara-negara peserta.
Konvensi  lain  yang  berhubungan  dengan  keadaaan tanpa kewarganegaraan adalah Convention on The Reduction of Statelessness 1961  (Konvensi  tentang  Pengurangan  Keadaan
Tanpa Kewarganegaraan), terdapat
suatu konvensi internasional  yang  menjelaskan  bahwa  seseorang  dapat dicabut  dari  kewarganegaraannya  karena  adanya  berbagai alasan, konvensi tersebut ialah Konvensi tentang Pengurangan Penduduk  yang  Tidak  Memiliki  Kewarganegaraan  1961. Penjelasan  dalam  konvensi  tersebut  ada  dalam  paraphrase adalah sebagai berikut:
1. Pasal 7 ayat 4, seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan  kewarganegaraannya  dengan  alasan bertempat  tinggal  di  negara  lain  dalam  jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut, Ketentuan  ini  ditetapkan  oleh  Undang-undang negara  yang  bersangkutan,  jika  ia  gagal  untuk menyatakan  kepada  penguasa  yang  tepat  untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya;
2. Pasal  8  ayat  2b,  kewarganegaraan  yang  sudah diperoleh  dengan  perwakilan  yang  salah  atau dengan penipuan;
3. Pasal  8  ayat  3a,  orang  itu  tidak  konsisten  dengan kewajibannya untuk setia pada negara dengan cara tidak  memperdulikan  larangan  yang  melarang pemberian  layanan  atau  bekerja  pada  negara  lain
atau  dengan  cara  yang  sangat  barbahaya  untuk kepentingan vital negaranya;
4. Pasal  8  ayat  3b,  orang  itu  telah  bersumpah  atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti  yang  pasti  bahwa  ia  meninggalkan kesetiaannya kepada negaranya.
Convention  on The  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination  Against  Women 1979  (CEDAW).  Sampai  bulan Mei  1998,  Konvensi  ini  telah  diratifikasi  oleh  lebih  dari  161 negara.  Konvensi  ini  memberikan  jaminan  hak  yang  sama  di depan  hukum  antara  wanita  dan  pria  dan  menjelaskan tindakan-tindakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap  wanita  sehubungan  dengan  kehidupan  politik  dan publik,  kewarganegaraan,  pendidikan,  lapangan  kerja, kesehatan,  perkawinan  dan  keluarga.  Konvensi  ini  juga mendirikan  Komite  tentang  Penghapusan  Diskriminasi terhadap Wanita sebagai badan yang memantau implementasi ketentuan-ketentuan  Konvensi  dan  membahas  laporan  dari negara-negara pihak. Perundingan-perundingan telah dilakukan  semenjak  tahun  1996  untuk  membuat  suatu protokol  dari  Konvensi  yang  akan  memungkinkan  individu- individu  untuk  menyampaikan  pengaduan  mereka  atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Konvensi. 20 Selanjutnya terdapat Konvensi lainnya yang
berhubungan  dengan  Stateless  Persons  (Orang-orang  tanpa Kewarganegaraan)  yaitu Convention  on  the  Elimination  of  all Forms  of  Discrimination  Against  Women ,  disingkat (CEDAW).Secara  umum,  konvensi  ini  memberikan  fondasi dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan  antara  kaum perempuan dan kaum laki-laki.Hal tersebut dipastikan dengan
20 Boer  Mauna, Hukum  Internasional;  Pengertian,  Peranan,  dan Fungsi  dalam  era  Dinamika  Global ,  Edisi  Pertama  Cetakan  Ke-4, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal. 605-606.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
tersedianya akses terhadap kesetaraan itu sendiri baik dalam kehidupan  politik  dan  ruang-ruang  publik  lainnya  dari  mulai pendidikan,  kesehatan  dan  ketenagakerjaan.Negara-negara yang ikut andil dalam konvensi ini telah siap untuk melakukan segala  jenis  tindakan  yang  tepat  untuk  melindungi  kaum perempuan. 21
Dalam Convention  on  the  Rights  of  the  Child 1989, konvensi  tentang  Hak  Anak  mungkin  merupakan  instrumen tambahan terkemuka dari semua instrumen tambahan. Karena secara  inheren  mereka  rentan,  karena  alasan  fisiologis,  anak- anak  bergantung  pada  orang  lain  untuk  kelangsungan  hidup mereka  dengan  cara  yang  tidak  dapat  dibandingkan  dengan kelompok-kelompok  lain  yang  telah  diberikan  perlindungan cermat (pengungsi, perempuan, pekerjaan migran, narapidana, dan  lain-lain).  Anak  juga  dapat  menderita  “pelanggaran sekunder  hak  asasi  manusia,  apabila  hak  atas  pemelihara utama  ( primary  carier )  mereka  dilanggar.Jadi  memastikan penghormatan  terhadap  hak-hak  universal  harus  tetap merupakan  prioritas,  karena  hak  anak  dan  hak  orang  yang memeliharanya seringkali berkaitan dengan yang sampai pada tingkatan  tidak  dapat  dipisahkan,  terutama  selama  tahun- tahun pertumbuhan dan perkembangan anak. 22
Secara khusus diatur ketentuan mengenai hak anak atas kewarganegaraan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  7  yaitu sebagai berikut :
1. Anak  harus  didaftarkan  segera  sesudah  kelahiran dan  harus  mempunyai  hak  sejak  lahir  atas  suatu nama,  hak  untuk  memperoleh  kewarganegaraan,
21 Siti  Hediati  Rahminita, Implementasi  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (CEDAW)  Dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender, Jurnal Ilmu Sosial, Vol 16 No. 1 Februari 2017, hal. 42.
22 Rhona K.M. Smith et al., Op. Cit , hal. 138.
dan  sejauh  mungkin,  hak  untuk  mengetahui  dan dirawat oleh orang tuanya.
2. Negara-negara  Pihak  harus  menjamin  pelaksanaan hak-hak  ini  sesuai  dengan  hukum  nasional  mereka dan  kewajiban  mereka  menurut  instrumen- instrumen Internasional yang relevan dalam bidang ini,  terutama  apabila  anak  sebaliknya  akan  tidak berkewarganegaraan.
Ketentuan tentang hak anak atas kewarganegaraan juga sebelumnya  diatur  dalam International  Covenant  on  Civil  and Political Rights 1966 yang dalam Pasal 24 menetapkan:
1. Setiap  anak  berhak  untuk  mendapat  hak  atas langkah-langkah  perlindungan  karena  statusnya sebagai  anak  di  bawah  umur,  terhadap  keluarga, masyarakat  dan  Negara  tanpa  diskriminasi berdasarkan  ras,  warna,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  asal-usul  kebangsaan  atau  sosial,  kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap  anak  harus  didaftarkan  segera  setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan
Dari  sudut  pandang  HAM  status  berkewarganegaraan merupakan  hak  asasi  seseorang.  Bahkan  secara  tegas  dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 seperti  yang  dikutip  sebelumnya  menekankan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  kewarganegaraan.  Dan  pada  Pasal  yang sama  ditentukan  bahwa  tidak  seorang  pun  dapat  di  cabut kewarganegaraannya  secara  sewenang-wenang  bahkan  oleh negara sekalipun.
Meskipun  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam Instrumen-instrumen  tersebut  merupakan  perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan, hal tersebut dikarenakan kelompok  etnis  terdiri  dari  individu-individu  yang mengelompokkan  diri  dikarenakan  asal  usul  budaya  yang
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
sama.  Namun  pada  faktanya  masih  ditemukan  orang  yang tidak  mempunyai  status  kewarganegaraan  di  seluruh  benua dan  tiap  negara.Mereka  menunjukkan  ketimpangan  status kewarganegaraan  dewasa  ini  dan  mereka  adalah  golongan manusia paling rentan didunia.
Dalam keadaan ini Badan PBB yang mengurusi masalah pengungsi United  Nations  High  Commission  for  Refugees (UNHCR) berpartisipasi dalam menyusun rancangan Konvensi 1954  yaitu Convention  Relating  to  the  Status  of  Stateless Persons yang  mengatur  tentang  Orang-orang  yang  tidak memiliki  status  kewarganegaraan  dan  Konvensi  1961 Convention  Reduction  Statelessness tentang  pengurangan orang-orang  tanpa  kewarganegaraan.  Pada  tahun  1974, UNHCR  ditunjuk  Majelis  Umum  untuk  menyelesaikan persoalan orang yang tidak mempunyai status
kewarganegaraan di bawah Konvensi 1961 untuk memberikan bantuan  kepada  mereka  guna  mengajukan  permohonan kepada negara yang berwenang. 23
Konsep  martabat  kemanusiaan  melandasi  hak-hak  sipil dan  politik  maupun  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.Hak-hak  ini tidak  bisa  diberikan  maupun  dicabut.Martabat  manusia teringkari  bilamana  hak-hak  sipil  dan  politik  serta  ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin.Sementara itu, perkembangan instrumen  hak  asasi  manusia  juga  semakin  menjelaskan  tak terpisahkannya hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Beberapa  konvensi  ini  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan  dan  atau  mengurangi  bahkan  menghilangkan status orang tanpa kewarganegaraan ( Statelessness ) diseluruh dunia.  Kedua  konvensi  ini  merupakan  instrumen  hukum primer  Internasional  yang  mendefinisikan  dan  mengatur
23 https://www.kompasiana.com , diakses  tanggal  2  Februari  2018, pukul 12.26 WIB.
status perlakuan terhadap orang-orang
tanpa kewarganegaraan  dan  menguraikan  mekanisme  untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan.
2. Perlindungan Etnis Rohingya Sebagai Orang TanpaKewarganegaraan dalam Hukum Internasional. Sudah bertahun-tahun pemerintah Myanmar menyangkal  kewarganegaraan  orang-orang  Rohingya,  yang membuat merekahidup dalam keadaan tanpa kewarganegaraan atau stateless persons .Padadasarnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang di alami oleh masyarakat Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan
kewarganegaraan  mereka  yang  membuat  mereka  menjadi sasaran  dari  serangkaian  peraturan  yang  diskriminatif  dan tidak adanya perlindungan dari negara mereka.
Konflik  Etnis  Rohingya  di  Rakhine  merupakan  konflik yang  berkepanjangan.  Serangan terhadap pos  penjagaan  oleh etnis  Muslim  Rohingya  dijadikan  momentum  untuk melancarkan  serangan  balik,  hanya  saja  apa  yang  dilakukan oleh  tentara  Myanmar  merupakan  tindakan  persekusi  yang mengarah  kepada  tindakan  Genosida  dengan  tujuan Pembersihan Etnis Muslim Rohingya. 24
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik)  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang mengatur  hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi  batas negara  (hubungan  internasional)  yang  bukan  bersifat perdata. 25 Hukum  internasional  merupakan  sistem  hukum yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar  negara  yang memberikan  pedoman,  aturan  dan  cara  atau  metode
24 https://www.kompasiana.com/i.addi_wisudawan/59c2173db9a42 c30e664aac2/rohingya-dalam-kacamata-hukum-internasional , di- akses tanggal 25 Februari 2018, pukul 23.57 WIB.
25 Mochtar  Kusumatmadja  dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum Internasional, PT ALUMNI, Bandung, 2013, hal. 1.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
bagaimana  suatu  sengketa  dapat  diselesaikan  dengan  damai. Kasus  yang  menimpa  warga  Rohingya  yang  di  diskriminasi oleh negaranya sendiri menjadi perhatian oleh negara-negara lain.
Dapat  dilihat  dengan  jelas  tidak  ada  kesetaraan  dalam hidup berdampingan dengan perbedaan keyakinan. Hilangnya prinsip  kesetaraan  bahwa  semua  orang  adalah  sama  di hadapan hukum, tidak ada produk hukum yang berlaku untuk beberapa  orang.  Telah  terjadi  diskriminasi  kaum  minoritas Rohingya,  kekerasan  dan  penindasan  dirasakan  oleh  kaum minoritas  tersebut.Pemerintah  yang  tidak  mengakui  adanya Rohingya  semakin  sulit  memperoleh  hak  asasinya  untuk mendapatkan perlindungan.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menegaskan masalah Rohingya tidak berkaitan dengan agama melainkan  ketidakjelasan  status  kewarganegaraan  etnis Rohingya  sebagai  warga  negara  Myanmar  selama  berpuluh- puluh tahun. Saat ini berkembang di Indonesia seolah masalah yang  terjadi  terhadap  etnis  Rohingya  sebagai  masalah  antar agama,  padahal  masalah  ini  tidak  berkaitan  dengan  agama, melainkan  tidak  diakuinya  etnis  Rohingya  sebagai  warga Myanmar  selama  berpuluh-puluh  tahun.  Masalah  lainnya adalah  adanya  pembiaran  dari  pemerintah  Myanmar  atas perlakuan  tidak  manusiawi  aparat  keamanan  terhadap  etnis Rohingya  sehingga  terjadi  eksodus  besar-besaran  etnis tersebut.  Berbagai  pejabat  dan  tokoh  dunia  telah mengkategorikan hal ini sebagai ethnic cleaning dan genosida yang merupakan kejahatan internasional. 26
Dari negara Indonesia sendiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi  sudah  bertemu  dengan  Aung  San  Suu  Kyi  untuk membicarakan  upaya  penyelesaian  masalah  Rohingya.  Dalam
26 http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/05/o vsaxl-hikmahanto-masalah-rohingya-terkait-status-kewarganega raan , diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 21.21 WIB.
Pertemuan  tersebut,  Menlu  menyerahkan  Formula  4+1,  yang isinya:
1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan.
2. Menahan  diri  secara  maksimal  dan  tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan  kepada  semua  orang  yang  berada  di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama.
4. Pentingnya  segera  dibuka  akses  untuk  bantuan keamanan. 27
Pelapor  Khusus  PBB  soal  hak  asasi  manusia  untuk Myanmar,  Yanghee  Lee,  sudah mengkritik  pemimpin  de  facto negara  itu,  Aung  San  Suu  Kyi,  karena  gagal  melindungi minoritas Muslim Rohingya. Sementara itu, berbagai lembaga pemantau  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  melanjutkan  desakan agar  pemerintah  Myanmar  mengizinkan  Tim  Pencari  Fakta (TPF)  yang  dibentuk  Dewan  HAM  PBB  untuk  masuk  dan mengungkapkan  kebenaran  peristiwa  kekerasan  di  negara bagian  Rakhine,  tempat  tinggal  umat  sebagian  besar  Muslim Rohingya. 28
Sebenarnya  PBB  dalam  hal  ini  telah  mengutus  UNHCR untuk  datang  ke  Myanmar  dalam  mengatasi  etnis  Rohingya yang  masih  berada  di  kawasan  Myanmar  sebagai  bentuk perhatian  masyarakat  internasional  atas  kasus  Rohingya. Banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh UNHCR pada etnis ini  seperti  mengadakan  pendidikan  informal,  membangun camp pengungsian kesehatan dan masih banyak lainnya.Tetapi peran UNHCR disini hanyalah sebagai pembantu yang bersifat sementara,  mereka  tidak  dapat  menebus  kebijakan  yang diambil  pemerintah  Myanmar.Hal  ini  dibuktikan  dengan permasalahan  Rohingya  sampai  saat  ini  masih  tetap  ada
27 http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698 , diakses  tanggal 25 Februari 2018, pukul 21.03 WIB.
28 Ibid.,
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
sejalan  dengan  masih  eksisnya  bantuan  UNHCR  di  Myanmar. Keberadaan  UNHCR  di  Myanmar  sejak  tahun  90’an membuktikan  bahwa  usaha yang dilakukan  oleh  PBB  dimulai dari  dalam  negeri  myanmar  sendiri.  Mereka  mencoba  untuk memenuhi kebutuhan dasar etnis ini yang masih berada dalam wilayah kedaulatan Myanmar.Tetapi kembali lagi, usaha yang dilakukan  oleh  PBB  ini  tidak  dapat  mencegah  perlakuan diskriminasi  yang  dilakukan  pemerintah  Myanmar  sehingga etnis Rohingya tetap melarikan diri ke luar wilayah Myanmar.
Sementara  itu  wakil Organization  of  Islamic Coorporation (OIC)  di  PBB  mendesak  PBB  untuk  menekan pemerintahan Myanmar agar menyelesaikan konflik Rohingya. Myanmar  tidak  dapat  bergabung  dengan  komunitas demokratis  negara-negara  lain  jika  tidak  melindungi  hak-hak minoritas di negerinya. 29
Sementara itu, tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Koffi Annan mengungkapkan tindakan persekusi, diskriminasi dan  perlakuan  terhadap  minoritas  Rohingya  telah  mencapai kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus Rohingya perlu ditangani  dengan  menggunakan  perspektif  dan  mekanisme hak  asasi  manusia  internasional.Pelaku  kekerasan  harus dituntut  berdasarkan  hukum  pidana  internasional  atas kesalahan  mereka  dan  korbannya  harus  mendapatkan pemulihan.  Selanjutnya  di  bawah  Resolusi  yang  sama,
Pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional  berkewajiban  mendorong  dan  membantu Myanmar  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  dan mendukung PBB dalam membangun peringatan sejak dini. 30 Di sisi lain secara Khusus, Indonesia sebagai anggota OKI berkepentingan  mendesak  PBB  untuk  memberikan  sanksi
29 http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06474181/ylbhi- pelanggaran-ham-warga-rohingya-harus-dituntut-pidana-inter nasional , diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 22.16 WIB.
30 Ibid.,
tegas  terhadap  pemimpin  Myanmar  dengan  mengajukan  ke International  Criminal  Court (ICC)  atas  tuduhan  upaya genosida secara sistematis terhadap Muslim Rohingya. Tragedi kemanusiaan  yang  menimpa  Muslim  Rohingya  di  Myanmar jelas  merupakan  amanat  penderitaan  Muslim  internasional sebagai  spirit  kemanusiaan  atas  nama  ketidakadilan  yang merampas  hak-hak  kemanusiaan.  ASEAN  juga  sebenarnya sudah  mengadopsi  prinsip-prinsip  penegakkan  hak  asasi manusia  melalui  dibentuknya  ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (AICHR) pada tahun 2009. Kelemahan dari ASEAN Intergovermental Commission on Human  Right (AICHR)  adalah  perbedaan  yang  berlaku  dalam memberikan  sanksi  dan  tekanan  terhadap  negara  yang  telah melanggar.  Faktanya,  beberapa  konvensi  yang  telah  disusun oleh  anggota  ASEAN  memunculkan  masalah  yang  komplek mengenai penegakan hak asasi manusia. Kelemahan ini dapat dilihat  dari  khasus  Myanmar  yang  merupakan  negara  yang paling bermasalah dengan perlindungan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.
Kofi  Annan,  mendesak  negara  di  ASEAN  untuk mengubah  kesepakatan  politik  luar  negeri  yang  berasaskan “ does  not  interfere  with  members ” internal  affairs ( non- interference ), yang berkaitan dengan kasus Aung San Suu Kyi’ di Myanmar pada tahun 2007. Tapi hingga saat ini peran aktif anggota ASEAN tidak tampak dan tidak memperlihatkan peran yang nyata. 31
Namun  kembali  lagi  bahwa  tidak  banyak  yang  dapat dilakukan  masyarakat  internasional  dalam  menangani masalah  Rohingya.  Kedaulatan suatu  negara  sangat  dijunjung
31 Bangun,  B.  (2019).  ASEAN  Intergovernmental  Commission  on Human  Rights  and  Effectiveness  of  Fulfilling  Human  Rights Obligations  of ASEAN  Members  States.  Jambe  Law  Journal,  1(2), 231-249.  https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jlj.1.2.231- 249.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
tinggi  oleh  masyarakat  internasional.Sehingga  masyarakat internasional  tidak  dapat  melakukan  intervensi  terhadap Myanmar  karena  mereka  sendiri.  Terlebih  lagi  pemerintah Myanmar sangatlah menutup mengenai permasalahan seperti ini.

## C. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan  sebagai  bahwa  perlindungan  terhadap  orang tanpa  kewarganegaraan  dalam  hukum  internasional  telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 ( Universal  Declaration  of  Human  Rights 1948),  Konvensi mengenai  status  orang  tanpa  kewarganegaraan  1954 ( Convention Relating to the Status of Statelesness Persons 1954) dan Konvensi mengenai pengurangan ketiadaan kewarganegaraan  1961  ( Convention  on  the  Reduction  of Statelessness 1961) oleh PBB yang menegaskan mengenai Hak Asasi  Manusia  guna  melindungi  kelompok-kelompok  etnis  di seluruh  penjuru  dunia  dari  diskriminasi  maupun  kekerasan, terutama kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Berdasarkaninstrumenthukum  internasionalpemerintah Myanmar  dapat  dianggap  telah  melanggar  standar-standar Internasional melalui
pemberlakuan
Undang-Undang
Kewarganegaraan  Burma  1982  yang  tidak  mengakui  etnis Rohingya  sebagai  salah  satu  dari  etnis-etnis  resmi  di Myanmar,  hal  tersebut  mengakibatkan  etnis  ini  mengalami diskriminasi.  Tindakan  penyangkalan  ini  juga  bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapuskan keadaan  tanpa  kewarganegaraan  yang  menjadi  tujuan  dari Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan.

## Referensi

## Buku
Harper,  Erica.  International  Law  and  Standard  Applicable  in Natural Disaster Situation. Jakarta: PT Grasindo. 2009. Kusumatmadja, Mochtar dan Agoes, Etty R. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT Alumni. 2013.
Mauna,  Boer.  Hukum  Internasional;  Pengertian,  Peranan,  dan Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global.Edisi  Pertama Cetakan Ke-4. Bandung: PT. Alumni. 2003.
Sefriani.Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar.  Cetakan Kedua.Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015. Smith, Rhona K.M., et al.. Hukum Hak Asasi Manusia. Cetakan Pertama.  Ygyakarta:  Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2008. Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto.Hukum Internasional Kontemporer. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT Refika Aditama. 2006.

## Artikel/Jurnal
Bangun,  Budi  Hermawan.  ASEAN  Intergovernmental Commission  on  Human  Rights  and  Effectiveness  of Fulfilling  Human  Rights  Obligations  of  ASEAN Members States. Jambe Law Journal, Volume 1 Number 2. 2019. https://doi.org/10.22437 /jlj.1.2.231-249. Rahminita,  Siti  Hediati.  Implementasi  Konvensi  Penghapusan Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan (CEDAW)  Dan  Korelasinya  Terhadap  Ketidaksetaraan Gender.Jurnal Ilmu Sosial, Vol 16 No. 1.Februari 2017. Turnell,  Sean.  Myanmar's  Fifty-Year  Authoritarian  Trap.
Journal of  International  Affairs,  Volume  65,  Number
1. 2011.Accessed February 5, 2020.www.jstor.org/stable/24388183.

## Laman
AJ,  Wisnu.Nobel  Perdamaian  dalam  Nasib  Etnis  Rohingya. https://www.kompasiana.com/wisnuandangjaya/584 b9c7c509373e538b5f10a/nobel-perdamaian-dalam- nasib-etnis-rohingya?page=alldiakses  pada  tanggal  24 Februari 2018, pukul 23.44 WIB.
BBC  Indonesia.  Siapa  Sebenarnya  Etnis  Rohingya  dan  Enam HalLainyangHarusAndaKetahui.http://www.bbc.com/i
ndonesia/dunia-4114969diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 21.03 WIB. Ciptowiryono,Isharyanto.Merekayang Tidak Mempuyai Kewarganegaraan.https://www.kompasiana.com/isha ryanto/  553003eb6ea8345b088b458c/mereka-yang- tidak-  mempunyai-kewarganegaraan.diakses  tanggal 25 Februari 2018, pukul 17.03 WIB.
Jawa  Pos.  Negara-Negara  Tujuan  Pelarian  Muslim  Rohingya Untuk  Mengungsikan Diri.https://www.jawapos.com/internasional/ 03/09/2017/negara-negara-tujuan-pelarian-muslim- rohingya-untuk-mengungsikan-diri/.  diakses  tanggal 06 Maret 2018, pukul 23.02 WIB.
Kompas.Myanmar  Tolak  Status  Warga  Negara  Untuk  Etnis Rohingya.http://internasional.kompas.com/read/201 3/11/21/
1933040/Myanmar.Tolak.Beri.Status.Warga.Negara.un t  uk.Etnis.Rohingya,  diakses  tanggal  17  Februari 2018,pukul 11.20 WIB.
Kompas.  YLBHI:  Pelanggar  HAM  Warga  Rohingya  Harus DituntutPidanaInternasional. http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/0647
4181/ylbhi-pelanggaran-ham-warga-  rohingya-harus- dituntut-pidana-internasional.  Diakses  tanggal  25 Februari 2018, pukul 22.16 WIB.
Merdeka.Myanmar Tolak Beri Kewarganegaraan Buat Muslim Rohingya.https://m.merdeka.com/dunia/myanmar- tolak-beri-kewarganegaraan-buat-muslim-rohingya- .html,diakses  tanggal  25  Februari  2018,  pukul  00.09
WIB.
Ramli,  Hamid.  Mempersoalkan  Status  Kewarganegaraan  Para TerdakwaKasusMakar(Bagian2).https://www.kompas iana.com/haramli/550dfdc5a33 311aa2dba7dd3/mempersoalkan-status- kewarganegaraan-para-terdakwa-kasus-makar- bagian-2.diakses  tanggal  25  Februari  2018,  pukul 17.03 WIB.
Republika.  Hikmahanto:  Masalah  Rohingya  Terkait  Status Kewarganegaraan. http://m.republika.co.id/berita/internasional/ global/17/09/05/ovsaxl-hikmahanto-masalah- rohingya-terkait-status-kewarganegaraan. diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 21.21 WIB. Republika.SejarahSingkatRohingnyadiMyanmar. http://internasional.republika.co.id/berita/internasio nal/global/17/09/03/ovp7fi-sejarah-singkat- rohingya-di-  myanmar.  diaksestanggal  17  Februari 2018, pukul14.15 WIB. Sindo  Weekly.Rohingya,KaumTerbuang.http://www. sindoweekly.com/global/magz/no-29-tahun- vi/rohingya-kaum-terbuang,diakses  tanggal 18 Februari 2018, pukul 03.40 WIB. Wisudawan,IAdi.RohingyadalamKacamataHukum Internasional.https://www.kompasiana.com/i.addi_wi sudawan/59c 2173db9a42c30e664aac2/rohingya-
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
dalam-kacamata- hukum-internasional ?page=all. diakses tanggal 25 Februari 2018, pukul 23.57 Wib.