## Mukaddimah: Jurnal Studi Islam
Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta
Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2023 – ISSN 2338-6924 (online) – ISSN 2579-4957 (cetak)

## Liberalisme Dan Konservatifisme Dalam Kajian Islam Indonesia
Muhammad Abror Rosyidin muhammadabror@unhasy.ac.id Universitas Hasyim Asy’ari

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  tentang  pemikiran  Liberalisme  dan Konservatifisme  Islam  Indonesia,  dari  sejarah,  perkembangan  hingga pemikiran tokoh-tokohnya. Perkembangan pemikiran Islam semakin berwarna, maka  kedua  corak  ini  selalu  menjadi  perdebatan  Panjang  di  kalangan  umat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur dengan analsis data deskriptif analitis. Dari penelitian tersebut, dapat dihasilkan sebuah kesimpulan  bahwa  Islam  Liberal  di  Indonesia  digawangi  oleh  tokoh-tokoh Jariangan  Islam  Liberal.  Liberalisme  Islam  di  Indonesia  mempunya  empat corak,  yaitu  corak  progresif,  radikal,  moderat,  dan  alternatif.  Kaum konservatifisme  Indonesia  dibagi  jadi  dua corak  umum,  yaitu  kelompok yang mengalami  peningkatan  amal  ibadah  atau  ritual  sejak  dari  yang  wajib  sampai sunah  yang  merupakan  gejala  yang  diekspresikan  mayoritas  kaum  Muslimin Indonesia.  Kedua,  kelompok  yang  mengalami  kebangkitan  konservatisme  di kalangan kaum muslim Indonesia secara lebih ketat. Kelompok yang kedua ini, mempunya subkelompok yang banyak dan berbeda-beda.
Kata kunci: Liberalisme, Konservatifisme, Kajian Islam, Islam Indonesia

## Abstract
This study aims to discuss the thoughts of Liberalism and Indonesian Islamic Conservatism,  from  history,  and  development  to  the  thoughts  of  the characters.  The  development  of  Islamic  thought  is  increasingly  colorful,  so these  two  styles  have always  been a  long  debate among  Muslims. This  study used a qualitative approach to literature study with analytical descriptive data analysis.  From  this  research,  it  can  be  concluded  that  Liberal  Islam  in Indonesia  is  fronted  by  Liberal  Islam  Network  figures.  Islamic  liberalism  in Indonesia  has  four  features,  namely  progressive,  radical,  moderate,  and alternative.  Indonesian  conservatives  are  divided  into  two  general  patterns, namely groups that have experienced an increase in acts of worship or rituals
starting from the obligatory to the sunnah which are symptoms expressed by the majority of Indonesian Muslims. Second, groups experiencing a resurgence of  conservatism among  Indonesian  Muslims  are more  stringent. This  second group has many different subgroups.
Keyword: Liberalism, Conservatifism, Islamic Studies, Indonesian Islam

## PENDAHULUAN
Perkembangan    pemikiran    keagamaan,    khususnya    pemikiran    Islam    di Negeri  ini  memang  tidak  pernah  berhenti,  dan  tidak  bisa  dilepaskan  dari perkembangan pemikiran keagamaan yang terjadi di Amerika maupun jazirah Arab. Misalnya,  di  Amerika telah lama berkembang pemikiran  keagamaan  yang mengarah kepada rekontekstualis asi  yaitu  melakukan  penafsiran  ulang  terhadap  doktrin  agama, pikiran  tentang  perlunya  dialog  antar  agama,  dialog  intrareligius dan dialog praksis, sementara di Eropa telah berkembang pemikiran keagamaan yang sangat radikal yaitu pikiran  tentang  perlunya reaktualisas i  atau  penyegaran  dan  pembaruan  terhadap pemikiran keagamaan khususnya dikalangan Katolik dan Protestan. Selain itu dalam kalangan Islam terdapat beberapa pemikir yang turut mempengaruhi perkembangan pemikiran Islam. Salah satunya, ada Fazlurrahman intelektual Pakistan yang terkenal dengan  pemikiran  Neo  Modernismenya  (Zuly  Qodir  2007,  47 – 48). Secara  bahasa, Neo  Modernisme  yaitu  suatu  paham  yang  beranggapan  bahwa  ajaran  agama  itu memang  sempurna  tetapi,  untuk  aktualisasinya  diperlukan  metode  dan  cara sehingga,  suatu agama tetap aktual dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Neo- modernisme  merasa  bahwa  ada  kondisi  krisis,  antara  Islam  dan  moderatisme,  serta tradisionalisme dan fundamentalisme, maka perlu digaungkan pendekatan baru dalam keagamaan(Hamsah dan Nurchamidah 2019, 1).
Dalam  Islam  Neo  Modernisme,  merupakan  suatu  gerakan  progresif  dalam pemikiran  Islam  yang  timbul  dari  Modernisme  Islam.  Tetapi,  juga  tertarik  pada pengetahuan  tradisional.  Neo  Modernisme  mengajukan  argumen  bagi  diterimanya pendekatan  yang  bersifat holistik (Secara menyeluruh, bersifat keseluruhan) terhadap ijtihad.  Ia  (mengacu  kepada  Neo  Modernisme)  mengambil  informasi  dari pengetahuan  klasik  dan  juga  pemikiran  kritis  Barat  modern  dengan  maksud  untuk dapat  melihat  pesan  utuh  Al-Qur ’ an  dan  penerapannya  dalam  masyarakat  modern.
Paham  ini  juga  mengajukan  argumen  bagi  suatu  pemahaman  Islam  yang  progresif dan liberal, yang menerima Pluralisme masyarakat modern (Barton 2006, 20).
Dalam konteks pemikiran Islam Indonesia juga berkembang pemikiran Islam yang  bisa  dikategorikan  sebagai  pemikiran  Islam  yang  cenderung  modern  yaitu pemikiran Islam yang disebut dan dikenal dengan sebutan Islam Liberal. Islam liberal merupakan  mazhab  baru dalam  pemikiran  Islam  di  Indonesia.  Kelompok  Islam  ini sepertinya merupakan kelompok yang berusaha melakukan interpretasi baru terhadap doktrin  agama  (Islam)  yaitu  al- Qur’an  dan  Sunnah/Hadith,  serta  interpretasi  atas sejarah sosial dan konteks masyarakat Islam berdasarkan ilmu, bahasa, kritik sejarah dan studi ilmu-ilmu sosial (Zuly Qodir 2007, 45 – 46).
Paham    Liberalisme    sendiri    berasal    dari    Barat.    Liberalisme  merupakan suatu  aliran  pikiran  yang  mengharapkan  kemajuan  dalam  berbagai  bidang  atas dasar  kebebasan  individu  yang  dapat  mengembangkan  bakat  serta  kemampuannya sebebas    mungkin  (Tim  Penyusun  1990,  376).  Ketika    berbicara    tentang Liberalisme,    maka    tidak    dapatdilepaskan    dari    adanya    paham    Sekularisme. Begitupun    adanya    Sekularisme  sangat  erat  hubungannya  dengan  Modernisme. Paham  Sekularisme  ini  adalah  merupakan  paham  yang  menghendaki  pemisahan antara  agama  dan  Negara.  Dan  Modernisme  sendiri,  dalam  masyarakat  Barat Modernisme  mengandung  arti  pikiran,  aliran,  gerakan  dan  usaha  untuk    mengubah paham dan institusi-institusi lama  untuk  disesuaikan  dengan  suasana  baru,  dengan kata    lain    mengikuti  perkembangan  zaman  (Nasution  1995,  181). Dalam  dunia Islam  salah  satu  Negara  yang  mengalami  modernisasi      adalah    Turki      yang dipelopori      oleh    Mustafa    Kemal      Attarturk.  Sehingga,  Turki    yang  awalnya merupakan  Negara  dengan  sistem  kekhalifahan berubah menjadi Negara Sekuler.
Namun,  sebaliknya,  ada  gerakan  pemikiran  kuno  dalam  Islam  yang  masih diperhatankan, mereka masih berpikir tradisional terhadap perkembangan pemikiran Islam, termasuk pemikiran neo-modernisme atau liberalisme. Kelompok ini disebut konservatif,  yang  berpikiran  mempertahankan  dan  menjaga  nilai-nilai  tradisional. Kelompok  ini  berbeda  dengan  fundamentalisme  yang  cenderung  ingin  kembali kepada ajaran-ajaran lama.

## PENJELASAN OBYEK KAJIAN
Pengertian Liberalisme Islam
Paham  liberalisme  sendiri  berasal  dari  Barat.    Liberalisme  merupakan  suatu aliran  pikiran  yang  mengharapkan  kemajuan  dalam  berbagai  bidang  atas  dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat serta kemampuannya sebebas mungkin (Tim Penyusun 1990, 376). Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat,  dan  tradisi  politik  yang  didasarkan  pada  pemahaman bahwa kebebasan dan  persamaan  hak  adalah  nilai  politik  yang  utama. Liberalisme juga bisa didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum (Coady 1995, 440) .
Secara  etimologi,  Liberalisme  (dalam  bahasa  inggris  Liberalism)  adalah derivasi dari kata liberty (dalam bahasa inggris) atau liberte (dalam bahasa Perancis) yang berarti “bebas”. “Liberal” diambil dari bahasa latin liber yang berarti kebebasan, bukan  perbudakan  atau  keadaan  dimana  seseorang  dibebaskan  dari  kepemilikan orang lain. Makna kebebasan kemudian menjadi sikap masyarakat kelas terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berpikir (liberalisme lama)(Rahmat 2016, 71).
Dalam politik, liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu yang  dianggap  sebagai  hak  dalam  pemerintahan,  termasuk  penghormatan  terhadap persamaan  hak,  hak  untuk  berekspresi  dan  bertindak,  dan  hak  untuk  tidak  terikat oleh  agama  atau  ideologi(Blackburn  1996,  32).  Dalam  konteks  sosial,  liberalisme didefinisikan sebagai etika sosial yang membela kebebasan dan kesetaraan. Menurut Alonzo L. Hamby, Profesor sejarah di Universitgas Ohio, liberalisme adalah ideologi ekonomi  dan  politik  yang  menekankan  kebebasan,  kesetaraan,  dan  kesempatan (Zarkasyi 2016, 2 – 3).
Secara  umum,  liberalisme  mencita-citakan  suatu  masyarakat  yang  bebas, dicirikan  oleh  kebebasan  berpikir  bagi  para  individu. Paham  liberalisme  menolak adanya  pembatasan,  khususnya  dari  pemerintah  dan  agama  (Sukarna  1981,  31). Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.
Adapun secara terminologi, para peneliti mengemukakan bahwa Liberalisme adalah  terminologi  yang  cukup  sulit  untuk  didefinisikan.  Hal  itu  karena  konsep liberalisme yang terbentuk tidak hanya dalam satu generasi, dengan tokoh pemikiran yang  bermacam-macam  dan  orientasi  yang  berbeda-beda.  Dalam al- Mawsû’ah  al - Falsafiyah al-Arabiyah dikatakan, Liberalisme termasuk terminologi yang samar, karena
makna dan penegasannya senantiasa berubah-ubah dalam bentuk yang berbeda dalam sepanjang sejarahnya (Ziyadah 1988, 21:247).
Maka, pemaknaan Liberalisme Islam, dapat disebut sebagai paham penafsiran terhadap  ajaran  Islam  yang  berlandaskan  atau  dilandaskan  pada  nilia-nilia  liberal (bebas). Golongan orang yang menaganut aliran pemikiran ini, disebut Islam Liberal, atau muslim liberalis. Di Indonesia organisasi yang menghimpun para pemikir Islam liberal ada Jaringan Islam Liberal.

## Pengertian Konservatifisme Islam
Lawan  dari  Liberalisme  ada  paham  konservatifisme.  Istilah  ini  berasal dari bahasa  Latin, conservāre, melestarikan;  "menjaga,  memelihara,  mengamalkan". Konservatif  berarti  kolot  dan  bersikap  mempertahankan  keadaan,  kebiasaan,  dan tradisi yang berlaku. (“Lema ‘Konservatif’ - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia” t.t.)
Dalam  bidang  politik,  konservatisme  merupakan  paham  politik  yang  ingin mempertahankan  tradisi  dan  stabilitas  sosial,  melestarikan  pranata  yang  sudah  ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal (Tim Pusat Bahasa 2007, 802).
Konservatisme  kadang  disamaartikan  dengan  fundamentalisme,  padahal keduanya  berbeda.  Konservatifisme  lebih  pada  memegang  teguh,  menjaga,  dan mempertahankan  tradisi.  Sementara  fundamentalisme,  aliran  pemikiran  yang  selalu ingin  kembali  kepada  ajaran  asli  dan  murni.  Kecenderungan  fundamentalis  ingin merealisasikan nilai-nilai agama secara utuh sesuai yang tertuang dalam teks (Syamsi 2014, 76).
Bruinessen  mendefinisikan Islam konservatif  sebagai  “berbagai  aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku”. Islam konservatif juga dibedakan dari Islam fundamentalis, yakni gerakan atau aliran yang  mengajak  kembali  kepada  sumber  ajaran Islam yang  mendasar,  yakni  Alquran dan  hadis.  Gerakan  konservatif  juga  berbeda  dari  gerakan  “Islamis”  yang didefinisikan sebagai gerakan yang mendukung gagasan Islam sebagai sebuah sistem politik dan berjuang untuk mendirikan negara Islam (Bruinessen 2013, 16 – 17).

## PERKEMBANGAN LIBERALISME DAN KONSERVATISME ISLAM

## Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Liberalisme
Sejarahnya paham liberalisme ini berasal dari Yunani kuno, salah satu elemen terpenting  dari  peradaban  Barat.  Namun,  jika  dilacak  hingga  Abad  Pertengahan, liberalisme  dipicu  oleh  kondisi  sistem  ekonomi  dan  politik  yang  didominasi  oleh sistem feodal. Di dalam sistem ini, raja dan bangsawan memiliki hak-hak istimewa, sedang kan rakyat jelata tidak diberi kesempatan secara leluasa untuk meng- gunakan hak-hak  mereka,  apalagi  hak  untuk  ikut  serta  dalam  mobilisasi  sosial  yang  dapat mengantarkan mereka menjadi kelas atas.
Perkembangan awalnya terjadi sekitar tahun 1215, ketika Raja John di Inggris mengeluarkan  Magna Charta, dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan raja  kepada  bangsawan  bawahan.  Charta  ini  secara  otomatis  telah  membatasi kekuasaan  Raja  John  sendiri  dan  dianggap  sebagai  bentuk  liberalisme  awal  ( early liberalism ).  Liberalisme  awal  sendiri  ditandai  dengan  perlawanan  dan  pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang cenderung absolut.
Perkembangan  liberalisme  selanjutnya  ditandai  oleh  revolusi  tak  berdarah yang  terjadi  pada  tahun  1688  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan The  Glorious Revolution of 1688 (Zarkasyi 2016, 3). Revolusi ini berhasil menurunkan Raja James II dari  Inggris  dan  Irlandia,  serta  mengangkat  William  II  dan  Mary  II  sebagai  raja. Setahun  setelah  revolusi  ini,  parlemen  Inggris  menyetujui  sebuah  undang-undang hak rakyat ( Bill of Right ) yang memuat peng- hapusan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat Inggris.
Pada saat bersamaan, seorang filsuf Inggris, John Locke, mengajarkan bahwa setiap orang terlahir dengan hak-hak dasar ( natural right ) yang tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan membuat  opini,  beragama,  dan  berbicara.  Di  dalam  bukunya, Two  Treatises  of Government (1690), John Locke menyatakan, pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak- hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi.
Pandangan  ini,  setelah  itu,  mulai  berkembang  di  Prancis  dan  Inggris  pada abad  ke-18-19  yang  menekankan  bahwa  kebebasan  individu  menciptakan kemakmuran  melalui  perubahan  dan  inovasi  dalam  organisasi  sosial.  Gerakan kebebasan  individu  (liberalisme)  kemudian  menyebar  ke  berbagai  bidang,  seperti
politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya.  Liberalisme  lahir  dari  sistem  kekuatan  sosial berupa  merkantilisme,  feodalisme,  dan  Gereja  Katolik  Roma.  Secara  umum, liberalisme  ingin  meminimalkan  campur  tangan  negara  dalam  kehidupan  sosial. Liberalisme  sebagai  sebuah  ideologi  dapat  dikatakan  berasal  dari  filosofi  humanis yang  mempersoalkan  kekuasaan  gereja  pada  masa  Renaisans,  dan  juga  dapat dikatakan  berasal  dari  golongan  Huines  yang  ingin  memiliki  kekuasaan  untuk memilih dan membatasi. raja selama Revolusi Inggris (Batubara, Siregar, dan Siregar 2021, 485).
Gaya  liberalisme  Jhone  Locke  menjadi  dasar  dan  inspirasi  libertarianisme yang dirintis oleh Alexis de Tocqueville, Friedrich von Hayek, dan Robert Nozick Appear.  Di  sisi  lain,  gaya  liberalisme  lain  digaungkan  oleh  Jean  Jacques  Rousseau, yang  berpendapat  bahwa  pemerintah  harus  terus  berfungsi  untuk  melindungi pelaksanaan  kebebasan  individu  rakyat.  Model  liberal  ini  mengilhami  munculnya liberalisme  egaliter,  yang  tokoh-tokohnya  termasuk  John  Rawls  dan  Ronald Dworkin.  Liberalisme  ini  berusaha  untuk  menyatukan  ide-ide  kebebasan  dan kesetaraan  individu  dalam  masyarakat.  Pemerintah  perlu  mendistribusikan  kembali nilai sosial untuk mewujudkan dan mewujudkan kebebasan dan kesetaraan individu dalam masyarakat.
Di  bidang  ekonomi,  liberalisme  berkembang  melalui  kebijakan  laissez  faire seorang ekonom Skotlandia, Adam Smith, di dalam bukunya, The Wealth of Nations (1776). Di kemudian hari, gagasan- gagasan ekonomi Adam Smith ini dijadikan dasar untuk mem- bangun sistem ekonomi kapitalis yang menawarkan liberalisasi kegiatan ekonomi bagi setiap orang. Kibijakan ini akhirnya membatasi negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi rakyat.
Puncak liberalisasi politik terjadi pada abad ke 19 ketika di beberapa negara Eropa paham liberalisme terus menggelinding dalam bentuk ide-ide kebebasan dan gerakan-gerakan  revolusioner.  Akibatnya  tahun  1830  banyak  raja  dan  bangsawan Eropa yang kehilangan kekuasaan mereka. Pada tahun 1848, banyak negara berhasil memperjuangkan hak-hak sipil, meskipun sedikit sekali yang berubah menjadi negara demokrasi.  Pada  tahun-tahun  itu  pula  hampir  seluruh  negara  Eropa  berhasil menghapuskan  sistem  perbudakan.  Sedangkan  tahun  1865  Amerika  Serikat melakukan  amandemen  ke-13  pada  Konstitusi  Negara  itu  untuk  menghapuskan
perbudakan.  Amandeman  ke-15  yang  kemudian  diadopsi  pada  tahun  1870 memberikan  hak  pilih  kepada  para  budak.  Sejak  tahun  1800-an  pula,  para  pekerja memperoleh hak-hak politiknya.
Menginjak abad ke 20 setelah berakhirnya perang dunia pertama pada tahun 1918,  beberapa  negara  Eropa  menerapkan  prinsip  pemerintahan  demokrasi.  Hak kaum  perempuan  untuk  menyampaikan  pendapat  dan  aspirasi  di  dalam pemerintahan. Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang tidak hanya meliputi  kebebasan  berpolitik,    tetapi  juga  mencari  kebebasan  di  bidang  lainnya; misalnya  ekonomi,  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Tahun  1941,  Presiden  Franklin  D. Roosevelt mendeklarasikan empat kebebasan, yakni kebebasan untuk berbicara dan menyatakan  pendapat  (freedom  of  speech),  kebebasan  beragama  (freedom  of religion),  kebebasan  dari  kemelaratan  (freedom  from  want),  dan  kebebasan  dari ketakutan  (freedom  from  fear).  Pada  tahun  1948,  PBB  mengeluarkan  Universal Declaration of Human Rights yang menetapkan sejumlah hak ekonomi dan sosial, di samping hak politik.
Dari  sini  dapat  dipahami,  sejak  tahun  1900-an,  politik  dan  ekonomi  liberal memiliki  hubungan  yang  sangat  erat.  Gagasan  ekonomi  liberal  didasarkan  pada sebuah pandangan bahwa setiap individu harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya tanpa ada intervensi dan campur tangan dari negara. Kaum liberal percaya, bahwa ekonomi akan melakukan regulasi sendiri (the invisible hand). Atas dasar itu, campur tangan negara tidak diperlukan lagi. Gagasan semacam ini  diadopsi  dari  pemikiran-  pemikiran  Adam  Smith  dan  menjadi  landasan  sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di dunia saat ini.
Jika  ditilik  dari  perkembangannya  liberalisme  secara  umum  memiliki  dua aliran utama yang saling bersaing dalam menggunakan sebutan liberal. Yang pertama adalah  liberal  classic  atau  early  liberalism  yang  kemudian  menjadi  liberal  ekonomi yang  menekankan  pada  kebebasan  dalam  usaha  individu,  dalam  hak  memiliki kekayaan, dalam polesi ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak serta menentang sistem  welfare  state.  Kelompok  ini  mendukung  persamaan  (equality)  di  depan hukum  tapi  tidak  dalam ekonomi  (economic  inequality)  karena  distribusi  kekayaan oleh  negara  tidak  menjamin  kemakmuran.  Persaingan  dalam  pasar  bebas  menurut kelompok ini lebih menjamin.
Yang kedua adalah liberal sosial. Aliran ini menekankan peran negara yang lebih besar untuk membela hak-hak individu (dalam pengertian yang luas), seringkali dalam  bentuk  hukum  anti-  diskriminasi.  Kelompok  ini  mendukung  pendidikan bebas  untuk  umum  (universal  education),  dan  kesejahteraan  rakyat,  termasuk jaminan  bagi    penganggur,  perumahan    bagi  tunawisma  dan  perawatan  kesehatan bagi  yang  sakit,  semua  itu  didukung  oleh  sistem  perpajakan.  Dengan  kata  lain liberalisme  awal  (early  liberalism)  lebih  menekankan  pada  hak-hak  ekonomi  dan politik.
Liberal  dalam  konteks  kebebasan  intelektual  berarti  independen  secara intelektual, berpikiran luas, terus terang, dan terbuka. Kebebasan intelektual sejatinya berkembang sejalan dengan perkembangan liberalisme sosial dan politik yang terjadi di  Barat  pada  akhir  abad  ke  18,  namun  akar-akarnya  dapat  dilacak  seabad sebelumnya yaitu abad ke 17. Di masa itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan bidang intelektual, keagamaan, politik dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan. Maka dari itu prinsip-prinsip Revolusi Perancis 1789 dianggap sebagai Magna  Charta liberalisme.  Di  dalamnya  terdapat  kebebasan  mutlak  dalam pemikiran,  agama,  etika,  kepecayaan,  berbicara,  pers  dan  politik.  Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas yang diperoleh dari Tuhan; penyingkiran  agama  dari  kehidupan  publik  menjadi  bersifat  individual.  Selain  itu agama  Kristen  dan  Gereja  harus  dihindarkan  agar  tidak  menjadi  lembaga  hukum ataupun sosial. Yang jelas liberalisme mengindikasikan pengingkaran terhadap semua otoritas  yang  sesungguhnya,  sebab  otoritas  dalam  pandangan  liberal  menunjukkan adanya  kekuatan  di  luar  dan  di  atas  manusia  yang  mengikatnya  secara  moral (Zarkasyi 2016, 6 – 7).
Kebebasan  intelektual  yang  mencoba  untuk  bebas  dari  agama  dan  dari Tuhan itu secara logis merupakan liberalisme dalam pemikiran keagamaan dan itulah yang pertamakali dirasakan oleh agama-agama di Barat. Liberalisme dalam pemikiran keagamaan  atau  yang  terkenal  dengan theological  liberalism berkembang  melalui  tiga fase perkembangan. Fase pertama dari abad ke 17 yang dimotori oleh filsuf Perancis Rene Descartes yang mempromosikan doktrin rasionalisme atau Enlightenment yang berakhir pada pertengahan abad ke 18. Doktrin utamanya adalah a) percaya pada akal  manusia  b)  keutamaan  individu  c)  imanensi  Tuhan  dan  d)  meliorisme
(percaya  bahwa  manusia  itu  berkembang  dan  dapat  dikembangkan).  Fase kedua bermula  pada  akhir  abad  ke  18  dengan  doktrin  Romanticisme  yang  menekankan pada  individualisme,  artinya  individu  dapat  menjadi  sumber  nilai.  Kesadaran-diri ( self-consciousness ) itu dalam pengertian  religious  dapat  menjadi  Kesadaran-Tuhan ( god-consciousness ).  Tokohnya  adalah  Jean-Jacques,  Immanuel  Kant,  dan Friedrich Schleiermacher.
Fase  terakhir  bermula  pada  pertengahan  abad  ke  19  hingga  abad  ke  20 ditandai dengan semangat modernisme dan postmodernisme yang menekankan pada ide  tentang  perkembangan  ( notion  of  progress ).  Agama  kemudian  diletakkan  sebagai sesuatu  yang  berkembang  progressif  dan  disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan modern serta diharapkan dapat merespon isu-isu yang diangkat oleh kultur modern. Itulah sebabnya maka kajian mengenai doktrin- doktrin Kristen kemudian berubah bentuk menjadi kajian psikologis pengalaman keagamaan ( psychological study of religious experience ), kajian sosiologis lembaga-lembaga dan tradisi keagamaan ( sociological study of  religious  institution ),  kajian  filosofis  tentang  pengetahuan  dan  nilai-nilai  keagamaan
( philosophical inquiry into religious knowledge and values ) (Chartier 2004, 693).
Sementara  itu,  pada  abad  ke-19  ,  liberalisme  dalam  pemikiran  keagamaan Katolik  Roma    mengambil  bentuk  yang  mendukung  demokrasi  politik    dan reformasi  tetapi  secara  teologis  menganut  ortodoksi.  Sedangkan  dalam    pemikiran Kristen  Protestan,  terdapat  kecenderungan    terhadap  kebebasan  intelektual  yang menempatkan substansi etis  dan kemanusiaan Kristen serta mereduksinya menjadi teologi dogmatis (Masgono 2010).
Ketika    liberalisme  memasuki  pemikiran  keagamaan,  banyak  konsep  dasar kekristenan  yang  berubah.    Nicholas  F.  Gier,  dari  University  of    Idaho,  Moscow, Idaho  merangkum  ciri-ciri    pemikiran  tokoh-tokoh  liberal  di  Amerika  Serikat sebagai:  Pertama,  percaya  pada  Tuhan,  tetapi  bukan  Tuhan  dalam  kepercayaan Kristen  ortodoks.  Karena  Tuhan  mereka  tidak  orthodok  maka  mereka  seringkali disebut  Atheist.  Ciri-ciri  Tuhan  menurut  kitab  suci  dan  doktrin  sebagai  pribadi dengan    ciri-ciri  tertentu  adalah  oleh    kelompok  liberal  karena  mereka  lebih menyukai  konsep  ketuhanan  yang  diambil  dari  akal  manusia.  Tuhan  dalam kepercayaan  ini  dianggap  tidak  mengetahui  kehidupan  manusia  secara  detail  dan tidak mencampuri urusan individu nanusia. Kedua , kaum liberal memisahkan antara
doktrin  Kristen  dan  etika  Kristen.  Dengan  mengurangi  penekanan    pada  doktrin atau mereka menganut prinsip  bahwa orang Kristen dan non-Kristen menerima dan saling menguntungkan
Ketiga ,  kaum  liberal  tidak  ada  yang  percaya  pada  doktrin  Kristen Orthodok.  Mereka menolak sebagian atau keseluruhan doktrin-doktrin Trinitas, ketuhanan Yesus, perawan yang melahirkan, Bible sebagai kata-kata Tuhan secara literal, takdir, neraka, setan dan penciptaan dari tiada. Doktrin satu-satunya yang mereka  percaya,  selain  percaya  akan  adanya  Tuhan  adalah  keabadian  jiwa. Keempat ,  menerima  secara  mutlak  pemisahan  gereja  dan  negara.  Para  pendiri negara  Amerika  menyadari  akibat  dari  pemerintahan  negara-negara  Eropa  yang memaksakan doktrin suatu agama dan menekan agama lain. Maka dari itu kata- kata “Tuhan” dan “Kristen” tidak terdapat dala m undang-undang. Ini tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh agama liberal dalam konvensi konstitusi tahun 1787. Kelima , percaya penuh pada kebebasan dan toleransi beragama.
Dengan  demikian,  liberalisme  sosial  dan  politik  dalam  peradaban meminggirkan  agama atau secara perlahan memisahkan agama dari urusan sosial dan  politik.  Agama  tidak  diberi  tempat  di  atas  kepentingan  sosial  dan  politik. Dan  ketika    liberalisme  memasuki  pemikiran  keagamaan  Kristen  Katolik  dan Protestan, ia  telah menundukkan Gereja pada kekuatan politik  dan humanisme, serta  mereduksi  kekuatan  teologi    di  semua  bidang.  Oleh  karena  itu,  dalam liberalisme  pemikiran  keagamaan,  pertanyaan  pertama  yang  harus    diinterogasi adalah  konsep  Tuhan,  doktrin  atau  dogma  agama.  Setelah  itu,  liberalisme mempersoalkan  dan  kemudian  memisahkan  hubungan  agama  dari  politik. Terakhir, liberalisme pemikiran keagamaan  menjadi dan dipicu oleh gelombang postmodernisme  yang  membela  pluralisme,  kesetaraan  dan  relativisme  (Gier 1980, 45).

## Perkembangan Liberalisme Islam di Indonesia
Paham  Liberalisme  ke  Indonesia,  tidak  bisa  dilepaskan  dari  adanya Kolonialisme  Barat  terhadap  Indonesia.  Penjajahan  begitu  panjang  dilakukan  oleh Barat terhadap Negara Indonesia memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Hal ini,    terutama    pada    masa    kolonial    Belanda.    Prinsip    Negara    sekular    telah
termaktub  dalam  Undang-Undang  Dasar  Belanda  tahun  1855  ayat  119  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  bersikap  netral  terhadap  agama,  artinya  tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama (Suminto 1986, 27).
Politik  Etis  yang  dijalankan  penjajah  Belanda  di  awal  abad  XX  semakin menancapkan  Liberalisme  di  Indonesia.  Salah  satu  bentuk  kebijakan  itu  disebut unifikasi ,  yaitu  upaya  mengikat  Negeri  jajahan  dengan  penjajahnya  dengan menyampaikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan  Snouck  Hurgronje,  menjadi  cara  yang  manjur  dalam proses unifikasi agar orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama (Noer 1991, 183).
Masuknya  paham  sekular  ini  ke  Indonesia,  dapat  dimengerti  mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal sangat potensial dapat tumbuh subur di Indonesia, baik  Liberalisme  di  bidang  politik,  ekonomi,  atau  pun  agama.  Dalam  bidang ekonomi,  liberalisme  ini  mewujud  dalam                bentuk  sistem Kapitalisme ( economic liberalism),  yaitu  sebuah  organisasi  ekonomi  yang  bercirikan  adanya  kepemilikan pribadi  ( private  ownership ),  perekonomian  pasar  (market  economy),  persaingan ( competition ),  dan  motif  mencari  untung  ( profit ). Dalam bidang agama,  Liberalisme mewujud    dalam  Modernisme  (paham  pembaruan),  yaitu  pandangan  bahwa  ajaran agama  harus.  Dalam  bidang    politik,  Liberalisme    ini    nampak    dalam    sistem demokrasi  liberal  yang  meniscayakan    pemisahan  agama  dari  negara  sebagai  titik tolak pandangannya dan selalu  mengagungkan  kebebasan individu ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat (Al-Jawi, t.t.).
Lahirnya sebuah  gerakan   yang  terbentuk  pada  tanggal  8  Maret  2001  yang menamakan   dirinya   Jaringan   Islam   Liberal   (JIL),   para   pelopornya   adalah intelektual muda yaitu Ulil Abshar Abdalla, Luthfie Assyaukani, Hamid Basyaib dan beberapa  tokoh  lainnya.  Keberadaan  gerakan  ini  bisa  dikatakan  merupakan aktualisasi    dari    adanya    pemikiran    Islam    yang    bersifat    liberal.    Terbentuknya gerakan  ini  menuai  pro  dan  kontra  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  nota  bene dianggap suatu aliran yang sesat dan menyesatkan, karena dianggap tidak bersesuaian dengan akidah Islam yang sesungguhnya. Kemunculan JIL ini tidak bisa   dilepaskan oleh      tokoh      penting      yaitu      Nurcholis      Majid      yang      pernah  meluncurkan gagasan    sekularisasi,    ia    dianggap    sebagai    tokoh    pelopor    Gerakan  pemikiran
Islam.  Meskipun  sebenarnya  Nurcholis  Majid  sendiri  mengatakan  tidak  pernah menggunakan ” isti lah” Islam  liberal  untuk  mengembangkan  gagasan  dan pemikiran  Islamnya,  tetapi  ia  juga  tidak  menentang  ide-ide  Islam  Liberal  (Husaini dan Hidayat 2002, 4).
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada Nurcholis Majid dan juga  KH.  Abdurrahman  Wahid  yang  dianggap  sebagai  tokoh  penting,    atas bangkitnya  gerakan  pemikiran  Islam  di  Indonesia,  khususnya  pemikiran  yang Liberal. Selain itu, keduanya dianggap sebagai tokoh yang sepaham dengan kalangan JIL.  walaupun  sebenarnya  kedua  tokoh  tersebut  tidak  pernah  menyebut  dirinya sebagai seorang Liberal, dan juga tidak bersangkut paut dengan JIL.
Melalui    hal    tersebut    dapat    dipahami    bahwa,    akar    yang    menjadikan semangat  atas  terbentuknya  JIL  ini  adalah  gerakan  pembaruan  pemikiran  Islam  di Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Nurcholis  Majid  dan  Abdurrahman  Wahid. Walaupun  antara  generasi  pertama  melalui  para  pelopornya  yaitu,  pada  masa Nurcholis  Majid  dan  Abdurrahman  Wahid,  dan  generasi  kedua,    yaitu  pada  masa Ulil Abshar Abdalla dan seterusnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi isi. Namun,  diantara  kedua  generasi  ini  masih  dapat  dibedakan,  yaitu  pada  generasi pertama  dalam    melakukan    pembaruan    terhadap    pemikirannya  di  Indonesia kekuatan  lebih  kepada  personal-individual  sedangkan,  pada  generasi  selanjutnya (Ulil  Abshar  Abdalla,  dkk)  sudah  terbentuk  sebuah  jaringan  (JIL),  yang  artinya kekuatannya lebih kepada kekuatan kolektif (Rahman 2010, 35).
Karena itu, Islam Liberal sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan gagasan- gagasan  Islam  yang  telah  dikembangkan  oleh  Nurcholis  Majid  dan  kelompoknya. Yaitu  kelompok  yang  tidak  menghendaki  diberlakukannya  syariat  Islam, memperjuangkan    sekularisasi,    emansipasi    wanita,    menyamakan    agama    Islam dengan  agama  yang lain  (Pluralisme  teologis)  serta memperjuangkan  demokrasi ala Barat (Rahman 2010, 3).
Jaringan Islam Liberal, adalah forum intelektual terbuka yang mendiskusikan dan menyebarkan Liberalisme Islam di Indonesia. Forum ini bersekretariat di Teater Utan Kayu, Jalan Utan Kayu no. 68 H, Jakarta, pada sebidang tanah milik jurnalis dan  intelektual  senior  Goenawan  Mohammad.  Kemudian,  sekitar  bulan  Februari 2001 Goenawan Mohammad mengundang para tokoh muda yang konsern terhadap
gerakan  pembaruan,  ke  Teater  Utan  Kayu,  Jakarta dengan  tujuan  membincangkan isu  seputar  Islam  Liberal.  Adanya  diskusi  pada  waktu    itu,    merupakan    diskusi pertama  dari    serial    diskusi    bulanan    dalam  lingkaran  komunitas  Teater  yang berjalan  hingga  saat  ini.  Kemudian,  dari  hasil  diskusi  tersebut  telah  disepakati untuk dibentuknya Jaringan Islam Liberal (JIL) (Rahman 2010, 31).

## Perkembangan Konservatisme Islam di Indonesia
Martin Van Bruinessen menyebut beberapa penjelasan mengapa konservatisme muncul kembali di Indonesia . Pertama , hubungan antara demokratisasi  dan  memudarnya pengaruh pandangan-pandangan keislaman yang  liberal  dan  progressif. Argumen  ini menegaskan  bahwa  mayoritas  umat  Islam  Indonesia  pada  dasarnya  konservatif  atau cenderung  mempunyai  corak  fundamentalis.  Van  Bruinessen  tidak  menerima penjelasan  ini,  karena alasan  tersebut  menandakan bahwa gagasan Islam liberal hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam sebuah  sistem  pemerintahan  otoriter.  Argumen ini  juga menjelaskan  bahwa para pendukung gagasan  Islam  liberal  dan progresif  yang sebelumnya  aktif  di  dalam  berbagai  organisasi    masyarakat    madani  kini  aktif  di politik  praktis  yang  pada  gilirannya  menyebabkan  dasar  kebudayaan  Islam  liberal menjadi lemah.
Kedua, menguatnya  pengaruh  Timur  Tengah.  Alumni  perguruan  tinggi  di Timur  Tengah,  terutama  Saudi  Arabia,  menyebarkan  corak  pemahaman  keislaman yang harëah dan  skripturalis kepada masyarakat.  Usaha  ini  sejatinya  sudah  dimulai sejak dua  dekade  terakhir abad yang  lalu,  dengan  penerjemahan  buku-buku  agama  dan membagikannya secara  percuma kepada individu,  organisasi  kemasyarakatan  (ormas) Islam  dan  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Dengan  dukungan  dana  yang memadai, terutama  dari Saudi Arabia  dan  Yayasan Ihya ’ al-  Turath  al-Islami di Kuwait, para alumni Timur Tengah mendakwahkan corak keislaman  ini  dengan berbagai cara: mengadakan pengajian di masjid-masjid dan kantor-kantor,  mendirikan  madrasah dan pesantren,  membangun  radio  dan  televisi  dakwah,  dan  menerbitkan  buku  dan majalah.  Alumni  ini    bekerjasama    dengan    lulusan    Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Arab  dan  Islam    (LIPIA),  sebuah    lembaga  pendidikan  tinggi  di    Jakarta  sebagai cabang  Universitas    Imam    Ibn    Su ’ ud    di  Riyadh.  Kajian  yang  dilakukan  oleh Noorhaidi Hasan dan Din Wahid menunjukkan kuatnya pengaruh Timur Tengah ini.
Gerakan  transnasional  itu,  menurut  Van  Bruinessen,  dalam  kadar  tertentu, mengurangi    otoritas  keagamaan  ormas-ormas  Islam  di  Indonesia,  seperti Nahdlatul Ulama  (NU),  Muhammadiyah, Persatuan  Islam  (Persis),  dan  Majelis  Ulama Indonesia (MUI). Sebagai  contoh, para pegiat dakwah Salaë  tidak pernah merujuk kepada fatwa yang diberikan  oleh  ormas-ormas   Islam  tersebut    di  atas   untuk   masalah-  masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia.  Sebagai gantinya,  mereka meminta fatwa  langsung kepada guru-guru mereka di Timur Tengah. Hal  ini  menunjukkan bahwa para aktivis Salaë  tidak  mempercayai  wewenang  keagamaan  ormas  Islam  Indonesia  (Bruinessen 2013, 5 – 6).
Namun,  sejatinya  ada  perbedaan  pendapat  antara  perbedaan konservatifisme  dan  fundamentalisme.  Keduanya  sering  disamakan.    Pemahaman fundamental  lebih  dekat  dengan  keinginan    untuk  memurnikan  agama  kembali kepada akarnya. Jika dikaitkan dengan Islam, tentu adalah  Alquran dan Hadis Nabi SAW.  Keinginan  itu,  tidak  dibarengi  dengan    penerimaan  terhadap    golongan moderat  yang  digawangi  oleh  NU  yang  mengakomodir  kedua  sumber  utama  itu, dengan menambahkan dua lagi, Ijma’ dan Qiyas.  Ijma’ adalah sumber  penentuan dontrin agama, melalui konsensus ulama mayoritas, sedangkan Qiyas adalah analogi yang  menimbang  persoalan  yang  tidak  ada  dalam  dalil  Nash  (Alquran  dan  Hadis), dengan  persoalan  yang  sudah  ada  dalilnya  dalam  Nash.  Orang  lebih  menyebut mereka dengan aliran puritan, atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan alirah Salafi.  Diskusi  soal  salafi  ini  juga  akan  menjadi  lebih  panjang,  dan  pernuh perdebatan. Di Indonesia gerakan ini diwakili oleh aliran, semisal Majlis Mujahidin, Hizbut  Tahrir,  dll.  Hasil  paling  prestisius  dari  golongan  ini,  yaitu  jihadisme, salafisme, wahabisme, khilafah, takfiri, dll.
Sementara  lawannya  adalah  sinkretisme,  di  mana  penerimaan  terhadap budaya  dan  tradisi  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  lokal,  maupun  interlokal. Pertemuan  budaya  Islam  dengan  budaya  lokal  dan  interlokal  inilah  yang  akhirnya terjadi  akulturasi  dan  asimilasi.  Organisasi  ini  diwakili  oleh  NU  yang  sangat mengakomodir kebudayaan lokal dan penerimaan dalam kadar tinggi terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat.
Lalu  di  manakah  posisi  konservatifisme?  Petanya,  aliran  konservatif  dapat terkait dengan aliran tradisionalisme, di mana mereka memang memegang kuat sikap
dan  prilaku  berdasarkan  dasar-dasar  agama.  Islam  tradisional  merupakan  model pemikiran  yang  berusaha  berpegang  pada  tradisi-tradisi  yang  telah  mapan.  Bagi mereka,  segala  persoalan  umat  telah  diselesaikan  secara  tuntas  oleh  para  ulama terdahulu.  Perbedaan  kelompok  ini  dengan  fundamentalis  terletak  pada penerimaannya  pada  tradisi.  Fundamentalis  membatasi  tradisi  yang  diterima  hanya sampai pada khulafa' al-rasyidin , sedang tradisionalis melebarkan sampai pada salaf al- shalih, sehingga mereka bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan rujukannya. Hasan  Hanafi  pernah  mengkritik  model  pemikiran  ini.  Yaitu,  bahwa  tradisionalis akan  menggiring  pada  ekslusifisme,  subjektivisme  dan  diterminisme.  Islam tradisional selalu berdampingan dengan konservatif (Nizar 2002, 76).
Majlis  Ulama  Indonesia  dan  Muhammadiyah  dianggap  merupakan representasi dari Islam Moderat, walau Muhammadiyah bersifat Puritan, tidak terlalu mengakomodir  akulturasi  dan  asimilasi  budaya  dan  tradisi  lokal.  Namun, Muhammadiyah  menerima  pemikiran  modernisasi  Islam,  sehingga  ada kecenderungan  untuk  bersikap  moderat.  Namun,  ada  pakar  yang  menyebut  kedua organisasi  ini  juga  punya kecenderungan  konservatif.  Bahkan  MUI  disebut  sebagai golongan  atau  organisasi  Puritan  Moderat  (Wahid  2014,  379). Seiring  dengan perkembangan  politik,  Ichwan  juga  secara  jeli  melihat  perubahan  sikap  keberagamaan MUI,  yang  disebutnya  sebagai  “Islam  puritan  moderat”.  Sebutan  “puritan  moderat” sebenarnya bukan monopoli MUI semata.  Banyak ormas Islam di Indonesia yang puritan tetapi  moderat,  seperti  Muhammadiyah  dan  Persis.  Bedanya,  karena  penekanan  pada puritanisme, MUI terjebak ke dalam sikap konservatif. Perubahan sikap ini, menurut Nur Ichwan, salah satunya disebabkan oleh masuknya beberapa figur Muslim yang berasal dari garis keras, seperti Chalil Ridwan dan Adian Husaini ke dalam jajaran MUI sejak tahun 2000. Tokoh-tokoh  ini  menduduki  beberapa  tempat  strategis  dalam  struktur  MUI  (Wahid  2014, 380).
Sikap  ini  biasanya  dianut  oleh  mereka  yang  tengah  menikmati  posisi istimewa  atau  kekuasaan  dalam  sebuah  struktur  atau  paling  tidak  merasa  sangat diuntungkan  oleh  sistem  yang  ada.  Mereka  umumnya  adalah  kaum  pemodal, penguasa, penjilat, dan kaki tangannya sebuah rezim. Kaum konservatif jumlahnya tak  seberapa  namun  mereka  adalah  kekuatan  dominan  dalam  sebuah  sistem  sosial
politik  negara.  Merekalah  yang  kemudian  mengendalikan  dan  menjalankan  sistem kekuasaan Negara untuk meraup untung dan menikmati kekuasaan. Agar kekuasaan mereka  bertahan  lama,  kaum  konservatif  lebih  cenderung  mempertahankan  dan melestarikan  system  yang  sudah  ada.  Kalau  pun  mereka  melakukan  perubahan karena  desakan  dan  dorongan  luar,  mereka  hanya  ingin  perubahan  itu  tidak  sama sekali  menggeser  atau  menghilangkan  posisi  mereka  dalam  kekuasaan.  Itupun, perubahan itu hanya mungkin terjadi bila situasi sudah sangat krisis dan mendesak yang memaksa mereka harus turun dari posisi kekuasaan. Hal itu bisa saja terjadi bila gerakan perlawanan demikian kuat, massif, dan terorganisir dalam sebuah bangsa.
Perubahan seperti ini yang pernah terjadi di negara ini ketika rezim orde baru ditumbangkan  oleh  gerakan  mahasiswa  yang  didukung  oleh  kaum  cendikia  dan masyarakat. Akan tetapi, perubahan itu hingga kini tidak membawa perubahan yang berarti  bagi  kehidupan  masyakarat  dan  kemajuan  bangsa.  Sebab  kaum  konservatif kembali berkuasa dan bercokol dalam sistem kenegaraan di Indonesia (Doe 2011).
Kebangkitan golongan Konservatif di Indonesia semakin diperparah dengan adanya kontestasi politik, kampanye pemilihan presiden pada 2019 lalu. Kontestasi politik  berubah  menjadi  pertarungan  golongan  dan  kelompok.  Di  mana  salah  satu calon  menjadi  representasi  dari  golongan  Islam  tertentu.  Beberapa  kali  melakukan aksi solidaritas yang berujung pada pembelaan terhadap satu pasangan calon. Ujaran kebencian, hinaan, dan ucapan SARA, terjadi di ruang publik, khususnya di media sosial.
Sebenarnya,  sebelumnya  ada  peristiwa  yang  memicu  bangkitnya  kelompok ini, yaitu dugaan penghinaan Alquran oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) mantan Gubernur  DKI  Jakarta  yang  dianggap  menghina  al-Maidah  ayat  51.  Mereka melakukan  aksi  solidaritas,  dan  menamaninya  dengan  gerakan  212,  dan  seterusnya aksi-aksi selanjutnya dinamai dengan nama serupa, seperti 212 Jilid 2, aks Bela Islam, Bela  Ulama,  GNPF-MUI  (Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  MUI)  dan  bahkan kemudian  menggunakan  nama  Ijtima’  Ulama  sebagai  legitimasi  keabsahan fatwa mereka terhadap persoalan, khususnya dalam tataran perpolitikan. Golongan Ijtima’ Ulama  ini,  ada  juga  Solidaritas  Alumni  212,  digawangi  oleh  FPI  pimpinan  Habib Rizieq Shihab yang dianggap sebagai Imam Besar Nasional. Tentu saja hal itu oleh golongan  Islam  moderat  dan  liberal  dianggap  terlalu  lebay.  Pada  Mei  2020,  FPI
dibubarkan  oleh  pemerintah  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Hukum  dan  HAM,  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika, Jaksa  Agung,  Kapolri,  serta  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT) (Farisa 2020) .
Keberadaan mereka akan semakin kuat jika terus ditekan, semakin di tekan akan  semakin  besar.  Misalkan  saja  saat  DII/TII  pimpinan  Kartosoewiryo  ditekan oleh pemerintah Soekarno, semakin besar, dan terus melawan. Gerakan konservatif, akhirnya  dapat  berubah  menjadi  gerakan  separatisme  dan  terorisme.  Pada  masa Orde  baru,  misalnya,  tekanan  terhadap  umat  Islam  oleh  pemerintah  rezim  juga memicu  meningkatnya  gerakan  konservatif,  bahkan  berujung  kepada  tindakan anarkisme,  seperti  pada  peristiwa  Tanjungpriok,  di  mana  bentrokan  masa  besar menimbulkan korban meninggal dan kerusakan parah sejumlah bangunan. Tekanan demi tekanan terhadap umat Islam, juga dapat memicu gerakan besar di masa depan, karena  luka  lama  akan  terus  dibawa-bawa  dan  dikaitkan  sebagai  upaya  membuat semacam  legitimasi  publik,  bahwa  gerakan  mereka  adalah  upaya  untuk  membela Islam  dan  umat,  untuk  menambah  simpati  umat  Islam.  Orde  barulah  yang  paling bertanggungjawab  atas  ketegangan  umat  Islam  dengan  pemerintah,  karena pembatasan gerak dan ibadah pada masa 32 tahun itu. Itulah embrio-embrio gerakan konservatif yang massif di era reformasi.

## Macam dan Pemikiran Toloh Liberasime Islam di Indonesia
Pemikiran  liberal  di  Indonesia  memang  dipelopori  oleh  organisasi  Jaringan Islam Liberal (JIL). Ciri dari Islam Liberal dapat dilihat dari cara penafsiran tertentu atas  Islam  dengan  beberapa  landasan  yaitu,  (1)  membuka  pintu  ijtihad  pada  semua dimensi Islam, (2) mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks, (3) mempercayai  kebenaran  yang  relatif,  terbuka  dan  plural,  (4)  memihak  pada  yang minoritas dan tertindas, (5) meyakini kebebasan beragama. Semua agama benar, dan (6)  memisahkan    otoritas    duniawi    dan    ukhrawi,    otoritas    keagamaan    dan politik (Sekulerisasi) (Ahmad 2004, 89 – 90).
Kelahiran organisasi ini menuai banyak pro dan kotra. Adanya pro dan kontra terhadap  berdirinya  jaringan  ini  bisa  disimak  dalam  sebuah  buku  yang berjudul “ Islam  liberal  dan  Fundamentalis:  sebuah  pertarungan  wacana ” .  Dalam  buku  ini,
memuat  berbagai  pro  maupun  kontra  atau  respon  terhadap  gagasan  dan  pemikiran Ulil  Abshar  Abdalla  di  Harian  Kompas  pada  18  Nopember  2002,  yang  berjudul “ menyegarkan  kembali  pemahaman  Isla m”. Ulil  menyebut  bawah  Islam  harus memiliki pemahaman kontekstual , nilai-nilai universalnya harus diterjemahkan ke dalam konteks    tertentu,  misalnya  bahasa  Arab,  Melayu,  Asia  Tengah,  dll.      Tetapi  bentuk- bentuk Islam yang dikontekstualisasikan  hanyalah ekspresi budaya dan kita  tidak wajib untuk  mengikutinya.  Aspek  Islam  yang  mencerminkan    budaya  Arab,  misalnya,  tidak perlu  diikuti.  Misalnya,  pertanyaan    tentang  jilbab  potongan,  qishas,  tentang  rajam, tentang janggut,  tentang jubah hanya wajib diikuti, karena ini  hanyalah ekspresi lokal dari  islami  dalam  bahasa  arab.  Yang  harus  diikuti,    adalah  nilai-nilai  universal  yang mendasari  praktik  tersebut.    Hijab  pada  dasarnya  memakai  pakaian  yang    memenuhi standar kesopanan masyarakat.  Kesusilaan umum  tentu saja fleksibel dan tergantung pada  perkembangan  budaya  manusia ” (Abdalla  dan  kawan-kawan  2003,  2).  Sejak penerbitan  artikel  tersebut  diatas, kemudian JIL mulai dikenal secara nasional.
Dalam  tulisanya yang  berjudul  “Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam”, Ulil Abshar Abdala menyatakan bahwa Islam adalah agama sejarah. Hal ini terungkap dalam  kutipan  tulisan  tersebut,  Ulil  melatakkan  Islam  pertama-tama  sebagai  sebuah “organisme” yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke- 7  Masehi,  lalu  dianggap  sebagai  “patung”  indah  yang  tak  boleh  disentuh  tangan sejarah.
JIL,  dari  kacamata  salah  satu  pentolannya,  Ulil  Abshar  Abdallah  memahami bahwa penafsiran Islam harus dapat memisahkan berbagai unsur yang di dalamnya. Ia berpendapat bahwa dalam Islam terdapat kreasi budaya setempat (budaya Arab) dan juga nilai fundamental. Menurut Ulil, kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak. Dalam pandangan Ulil  Abshar  Abdala, aspek-aspek  Islam  yang  merupakan  cerminan  kebudayaan  Arab tidak  usah  diikuti,  misalnya,  soal  jilbab,  potong  tangan,qishash,  rajam,  jenggot  dan jubah merupakan cerminan budaya yang  tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal  partikular  Islam  di  Arab  dan  bukan  ajaran  fundamental  dari  Islam  itu  sendiri (Abdalla 2002a).
Islam Liberal mengganggap nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik Islam  tersebut.  Jilbab  intinya  adalah  mengenakan  pakaian  yang  memenuhi  standar kepantasan  umum  ( public  decency ).  Kepantasan  umum  tentu  sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Larangan kawin beda agama, bagi  Islam  Liberal,  dalam  hal  ini  antara  perempuan  Islam  dengan  lelaki  non-Islam, sudah tidak relevan lagi. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan antara kedudukan  orang  Islam  dan  non- Islam  harus  “diamandemen”  berdasarkan  prinsip kesederajatan  universal dalam  tataran kemanusiaan ini.  Menurut  Ulil,  tidak  ada yang disebut "hukum Tuhan" dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya, hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian  hukum  Islam  klasik  disebut  sebagaimaqashidusy  syari'ah,  atau  tujuan umum syariat Islam.
JIL  menganggap  masyarakat  sekarang  sebagai  masyarakat  pasca-wahyu, maksudnya  sederhana:  gambaran  tentang  Tuhan  yang  sibuk  mengurusi  segala  tetek bengek  urusan  manusia  itu  sudah  tidak  tepat  lagi.  Gambaran  Tuhan  sebagi  sejenis “ Communiting God ” (Tuhan yang wira-wiri dari kahyangan ke bumi dan balik lagi) juga tidak bisa lagi diterima. Salah satu warisan (yang kebetulan jelek) dari era kewahyuan itu  adalah  penggambaran  Tuhan  sebagai  “instansi”  yang  mendektekan  secara  detail apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia: Tuhan diandaikan sebagai “Bapak” yang tahu segala-galanya. Keyakinan seperti itu disebut mereka sebagai keyakinan para fundamentalis (Abdalla 2002b, 2).
Islam liberal memiliki beberapa corak atau tipologi. Pertama , liberal progresif. Tipologi  liberal  ini,  lebih  memperhatikan  kondisi  kultural  yang  ada,  baik  politik maupun  keagamaan,  mengenai  keadilan  sosial,  keadilan  gender,  dan  keadilan pluralisme.  Liberal  Progresif  ini  lebih  disebut  sebagai  Islam  Kiri,  sebuah  pemikiran yang ingin mentransformasikan masyarakat kepada arah keadilan. Kelompok dengan tipologi  ini  menganggap  bahwa  tidak  ada  lagi  kesenjangan  antara  Islam  dan  negara. Umat  Islam  harus  melakukan  redefinisi  terhadap  perspektif  politiknya  terhadap negara.  Islam  bukan  lagi  musuh  negara,  tapi  merupakan  patner  negara  dalam mewujudkan negara berdaulat.
Tokoh-tokoh Liberal Progresif di Indonesia, ada Rashid Murtadlo, Muhammad Alfayyad, Alnick Nathan, dan lain-lain yang tergabung dalam jaringan Islam Progresif. Mereka  mempunya  gerakan  bernama  Islam  Bergerak.  Pemikiran  mereka  sudah dipengaruhi  oleh  Marksisme  dan  Sosialisme.  Kajian  kesukaan  mereka  adalah  agraria dengan memberikan advokasi agraria kepada rakyat tertindas yang kehilangan tanah. Muhammad Alfayyad menganggap, sudah saatnya menceraikan liberalisme Islam dari kata  “progresif”.  Baginya,  kelemahan  utama  studi yang  dilakukan  oleh  Martin  van Bruinessen  dkk  dalam Conservative  Turn:  Islam  Indonesia  dalam  Ancaman Fundamentalisme (2014)  adalah  masih  mempertahankan  istilah  ini  untuk menggambarkan  dinamika  keterbukaan  pada  kelas  menengah  Muslim  terdidik Indonesia terhadap ide-ide pembaruan Islam. Suatu kelemahan yang juga diulangi oleh Laode Ida baru-baru ini, yang melihat kebangkitan kaum moderat Nahdliyin sebagai produk  dari  “liberalisme  politik”  pasca -Reformasi  (Al-Fayyadl  2015).  Kelompok  ini ingin memisahkan diri dari label Liberal, dan lebih suka disebut Islam Progresif, dari pada Islam Liberal Progresif (Zully Qodir 2012, 124).
Kedua , liberal radikal. Liberal yang satu ini berpikiran bahwa segala ketidakadilan yang  terjadi  disebabkan  oleh  status  sosial  yang  timpang,  baik  dianut  oleh  negara maupun  pribadi.  Mereka  mengutip  istilah  feminis,  yaitu Personal  is  Political ,  yang maksudnya  semua  individu  itu  politis.  Mereka  menganut  teologi  pembebasan,  yaitu paham berdasarkan paradigma sosial konflik, atau juga ada sisi pemikiran Marx yang dimodifikasi,  sehingga  muncul  pola  materealis  dan  ekonomis.  Penganut  metode pembebesan  yang  dianut  oleh  Liberal  Radikal  ingin  membebaskan  kaum  lemah, termasuk perempuan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Agama, mereka arahkan kepada urusan-urusan seperti itu. Penganut kelompok ini kebanyakan adalah golongan feminis radikal, seperti Syarifah Sabaroedin (Zully Qodir 2012, 131 – 32).
Ketiga , liberal moderat. Kelompok ini tidak menginginkan Islam menjadi ideologi politik  atau  mencita-citakan  Islam  politik  yang  menuntut  Islam  ada  dalam  putaran politik  di  mana  harus  terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan  negara  secara  langsung. Pemikiran ini merupakan kelanjutan dari neo-modernis yang diprakarsai oleh Gus Dur yang  merupakan  perintis  Islam  Progresif.  Kaum  liberal  moderat  menggunakan pendekatan  filsafat  perenial,  yaitu  melihat  agama  dari  sisi  yang  substansial,  yaitu mencari hal-hal yang bersifat universal dengan mengedepankan pendekatan apresiatif
terhadap  paratikularitas  bentuk-bentuk  agama  yang  diwahyukan  Tuhan.  Di  dalam konteks hubungan agama dan negara, kelompok Islam Liberal-Moderat berpandangan bahwa hubungan agama dan negara tidak lagi harus bersifat formalis-skriptualis, tetapi substansialis, sehingga negara tidak perlu menjadi sekuler (Zully Qodir 2012, 136 – 37).
Keempat, liberal  transformatif.  Terkadang  kelompok  ini  disebut  dengan  liberal alternatif,  cirinya  mereka  selalu  mempertanyakan  kembali  atau  meninjau  ulang paradigma ideologi mainstream, dan cenderung ingin menemukan paradigma alternatif baru.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk  dapat  menata  ulang  strukrut  dan  superstruktur sehingga  dapat  mewujudkan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Masyarakat  didorong  untuk menemukan  solusi  agar  dapat  melakukan  perubahan  sosial,  serta  menuntun  rakyat menuju  demokratis  dalam  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  (Zully  Qodir  2012, 149).
Macam dan Pemikiran Tokoh-Tokoh Konservatifisme Islam Indonesia Dilihat  dari  ciri-cirinya,  konservatif  dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu konservatif  tradisionalis  dan  konservatif  fundamentalis.  Konservatif  tradsionalis, merupakan  golongan  yang  kuat  dalam  memegang  tradisi  lama  dan  sukar  menerima perubahan  modernisasi.  Sementara  konservatif  fundamentalis,  cenderung  ingin mengembalikan dan memurnikan segala perubahan, dinamika sosial, ekonomi, politik kepada  kemurnian  ajaran  Islam  berdasarkan  Alquran  dan  Sunnah  Nabi  SAW.  Ada beberapa ciri  dari  kelompok  konservatif  tradisionalis. Pertama , eksklusif  (tertutup) atau  fanatik  sempit,  tidak  mau  menerima  pendapat,  pemikiran  dan  saran  dari kelompok  lain  (terutama  dalam  bidang  agama).  Hal  ini  dikarenakan  mereka mengganggap bahwa kelompoknya yang paling benar.
Kedua ,  tidak  dapat  membedakan  antara  hal-hal  yang  bersifat  ajaran  dengan yang  non  ajaran.  Dengan  ciri  demikian,  mereka  mengganggap  semua  hal  yang ada hubungannya  dengan  agama  sebagai  ajaran  yang  harus  dipertahankan. Ketiga , terorientasi  ke  belakang.  Mereka  menilai  bahwa  berbagai  keputusan  hukum  yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti.
Ini contoh konsevatif tradisionalis. Keempat , cenderung tekstualis-literalis. Cenderung memahami  ayat-ayat  Al-Quran  secara  tekstual  tanpa  melihat  latar  belakang  serta situasi  sosial  yang  menyebabkan  ayat-ayat  tersebut  diturunkan,  sehingga  jangkauan pemakaian  suatu  ayat  sangat  terbatas  pada  kasus-kasus  tertentu  saja  tanpa  mampu
menghubungkannya  dengan  situasi  lain  yang  memungkinkan  dijangkau  oleh  ayat tersebut.
Kelima , cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah, patuh dan tunduk pada Tuhan diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu jika Tuhan mengizinkan akan terjadi. Keenam , jumud dan statis. Jumud adalah pikiran di mana tak bisa melihat sesuatu yang ada lebih luas lagi , dengan demikian islam tradisionalis cenderung  tidak  mau  mengikuti  perubahan  dan  mempertahankan  apa-apa  yang dipandangnya  sudah  baik  sejak  dahulu,  tanpa  mempertanyakannya  secara  kritis apakah  apakah  apa-apa  yang  mereka  pertahankan  itu  masih  cukup  dan  mampu bersaing dengan kekuatan lain (Nata 2001, 155).
Sedangkan  ciri-ciri  dari  kelompok  konservatif  fundamentalis,  yang  dibawa oleh  pemikir  Salafi  Wahabi  dll,  dalam  bidang  pendidikan  yaitu, pertama ,  memaknai ilmu  hanya  terbatas  pada  pengetahuan  tentang  Tuhan.  Tujuan  pengetahuan  adalah pengenalan  Tuhan  dan  pemahaman  terhadap  perintah  dan  larangan-Nya. Kedua, memprioritaskan  jenis  pengetahuan  yang  diyakini  bisa  menunjang  keluhuran  moral dan  kebahagiaan  di  akhirat. Ketiga ,  menganggap  ilmu  hanya  untuk  ilmu (Arif  2008,
108) .
Sebenarnya  cukup  sulit  untuk  memberikan  ciri-ciri  umum  kelompok konservatif, karena menurut Azyumardi Azra, corak Islam Konservatif di Indonesia berbeda-beda  dan  sama  sekali  berbeda  satu  sama  lainnya. Untuk  memahami fenomena  kebangkitan  dan  pertumbuhan  konservatisme  agama  di  kalangan  kaum Muslimin  Indonesia,  perlu  adanya  kategorisasi  atau  pengelompokan  sederhana.  Hal ini penting, karena pertumbuhan konservatisme Islam tidak seragam sama sekali, baik dalam  ekspresi  keislaman,  maupun  sosial,  budaya,  dan  politik.  Ada  dua  kelompok besar  dalam  Islam  Konservatif  yang  bersifat  Fundamentalis. Pertama ,  peningkatan amal  ibadah  atau  ritual  sejak  dari  yang  wajib  sampai  sunah  yang  merupakan  gejala yang  diekspresikan  mayoritas  kaum  Muslimin  Indonesia.  Gejala  ini  terlihat  dalam peningkatan  jumlah  jamaah  masjid  (dengan  jumlah  masjid  yang  juga  terus bertambah),  jamaah  haji  dengan  masa  tunggu  yang  makin  lama  dan  umrah  serta berbagai bentuk ibadah lain, misalnya shalat Dhuha di tempat kerja dan sebagainya. Gaya  ini  dibarengi  dengan  adobsi  gaya  hidup  yang  dianggap  lebih  Islami,  semisal berhijab, celana cingkrang, dan berjenggot panjang, dll.
Kedua , kebangkitan konservatisme di kalangan kaum muslim Indonesia secara lebih  ketat.  Kelompok  ini  juga  sebenarnya  memiliki  subkelompok  yang  sedikit berbeda  satu  sama  lain  dalam  tingkat  keketatan  pada  apa  yang  dipandang  sebagai pemahaman dan praktik Islam yang lebih benar.  Umumnya, terdapat kecenderungan kuat kelompok ini untuk mengorientasikan kehidupan keislaman mereka pada tradisi pada  masa  pasca-Nabi  Muhammad  atau  pada  sahabat  atau  thabi'in.  Bagi  mereka, Islam yang dipahami dan dipraktikkan mereka inilah yang paling sempurna dan paling murni — dan  oleh  karena  itu  menjadi  sumber  rujukan  dan  ikutan.  Oleh  sebab  itu, mereka  'hijrah' — pindah  dari  kehidupan  sekarang  kepada  pemahaman  dan  praktik Islam lebih ketat. Namun, rujukan pada pemahaman dan praktik Islam generasi awal ini  juga  berbeda  di  antara  sub-sub  kelompok  yang  ada.  Ada  yang  merujuk  secara sedikit lebih longgar, tapi juga ada yang mengacu secara sangat literal dalam berbagai aspek  kehidupan  sehari-hari.  Karena  itu,  kelompok  konservatif  ini  menolak  realitas dan  gejala  modern  atau  modernisme  tertentu,  seperti  gaya  hidup,  sosialbudaya, sampai  politik.  Bagi  mereka,  tema-tema  modern,  seperti  kesetaraan  gender,  HAM, demokrasi,  dan  semacamnya  tidak  kompatibel,  dan  karena  itu  harus  ditolak (Azra 2020) .
Kelompok  pertama  sering  dipahami  sebagai  tingkat  konservatif  yang  masih rendah,  dalam  artian  mereka  hanya  sampai  pada  menerapkan  ajaran-ajaran  Islam dalam  kehidupan  mereka.  Fenomena  hijrah  juga  bisa  masuk  pada  bagian. Pendakwahnya  bisa  Teuku  Wisnu,  dan  kawan-kawan  artis  yang  tergabung  dalam Hijrah  Squad.  Sementara  kelompok  kedua,  lebih  besar  lagi  cakupannya,  karena mereka pun dipecah lagi dengan beberapa subkelompok yang saling berseberangan, seperti Khalid Basalamah yang berseberangan dengan Firanda.
Ada  beberapa  kelompok  yang  mau  menerima  pemerintah  seperti  Khalid Basalamah,  Syafiq  Riza  Basalamah,  Badrussalam,  dan  Subhan  Bawazier.  Ada  pula yang tidak begitu menerima pemerintah dan cenderung menuntun penerapan syariah, seperti  Firanda,  Yazid  Jawaz,  Abdul  Hakim  bin  Amir  Abdat,  Muhammad  Abduh Tuasikal,  dan  lain-lain.  Ada  pula  kelompok  yang  sebenarnya  penerimaan  mereka terhadap  tradisi  Islamnya  cenderung  semi-sinkretis,  namun  dalam  berdakwah menggunakan cara-cara yang kolot, seperti Habib Rizieq Syihab dan FPI-nya. Mereka termasuk yang kontra dengan rezim.

## Kesimpulan
Islam  Liberal  di  Indonesia  digawangi  oleh  tokoh-tokoh  Jariangan  Islam Liberal.  Liberalisme  Islam  di  Indonesia  mempunya  empat  corak,  yaitu  corak progresif,  radikal,  moderat,  dan  alternatif.  Tokoh-tokoh  liberal,  ada  Ulil  Absar Abdallah,  Nong  Darul  Mahmada,  Danny  J.A.,  Muhammad  Alfayyad,  Rashid Murtadlo,  Syarifah  Sabaroedin,  Ahmad  Sahal,  Lutfie  Asysyaikanie,  Hamid  Basyaib, dan masih banyak lagi. Sedangkan dua tokoh yang selalu dikutib oleh mereka sebagai rujukan  pemikiran  adalah  Nurcholis  Majid  dan  Gus  Dur,  walau  keduanya  tidak pernah menyebut diri mereka liberal.
Kaum  konservatifisme  Indonesia  dibagi  jadi  dua  corak  umum,  yaitu kelompok yang mengalami peningkatan amal ibadah atau ritual sejak dari yang wajib sampai  sunah  yang  merupakan  gejala  yang  diekspresikan  mayoritas  kaum  Muslimin Indonesia. Kedua, kelompok yang mengalami kebangkitan konservatisme di kalangan kaum muslim  Indonesia secara  lebih  ketat.  Kelompok  yang  kedua  ini,  mempunya subkelompok yang banyak dan berbeda-beda.
Ada  kelompok  yang  berafilisasi  yang  cenderung  kooperatif  dengan pemerintah  seperti  Khalid  Basalamah,  Syafiq  Riza  Basalamah,  Badrussalam,  dan Subhan Bawazier. Ada pula yang tidak begitu menerima pemerintah dan cenderung menuntun penerapan syariah, seperti Firanda, Yazid Jawaz, Abdul Hakim bin Amir Abdat,  Muhammad  Abduh  Tuasikal,  Felix  Siauw  dan  lain-lain. Ada  pula  kelompok yang  sebenarnya  penerimaan  mereka  terhadap  tradisi  Islamnya  cenderung  semi- sinkretis, namun dalam berdakwah menggunakan cara-cara yang kolot, seperti Habib Rizieq Syihab dan FPI-nya. Mereka termasuk yang kontra dengan rezim.

## BIBLIOGRAFI
Abdalla, Ulil Abshar. 2002a. “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam - JIL Edisi Indonesia.” 2 002. https://ahmad.web.id/sites/islamlib/menyegarkan- kembali-pemahaman-islam.htm.
———. 2002b. “Metode Pemahaman Islam Liberal.” Dalam . Jakarta.
Abdalla, Ulil Abshar, dan kawan-kawan. 2003. Islam Liberal Dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana . Yogyakarta: el.SAQ.
Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2004. Wajah Baru Islam di Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Al- Fayyadl,  Muhammad.  2015.  “Apa  Itu  Islam  Progresif?” Islam  Bergerak (blog).  10 Juli 2015. https://islambergerak.com/2015/07/apa-itu-islam-progresif/.
Al- Jawi, M. Shidqi. t.t. “Akar Sejarah Pemikiran Liberal.”
Arif, Mahmud. 2008. Pendidikan Islam Transformatif . Yogyakarta: LKiS.
Azra,  Azyumardi.  2020.  “Konservatisme  Agama  di  Indonesia:  Fenomena  Religio - Sosial,  Kultural,  dan  Politik  (1)  -  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Official Website.”  19  November  2020.  https://www.uinjkt.ac.id/konservatisme - agama-di-indonesia-fenomena-religio-sosial-kultural-dan-politik-1/.
Barton, Greg. 2006. Biografi Gusdur: the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid . 7 ed. Yogyakarta: LKiS.
Batubara,  Ulfah  Nury,  Royhanun  Siregar,  dan  Nabilah  Siregar.  2021. “LIBERALISME  JOHN  LOCKE  DAN  PENGARUHNYA  DALAM
TATA NAN KEHIDUPAN.” JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT 9 (4): 485 – 91. https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3189.
Blackburn,  Simon.  1996. Oxford  Dictionary  of  Philosophy .  Oxford:  Oxford  University Press.
Bruinessen, Martin Van. 2013. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn . Singapura: Institute of Southeast Asian Studies.
Chartier,  Roger.  2004.  “Languages, Books,  and Reading  from  the  Printed  Word  to the Digital Text.” Critical Inquiry 31 (1): 133 – 52. https://doi.org/10.1086/427305.
Coady, C. A. J. 1995. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy . Oxford: Blackwell Publishing.
Doe, Hidayat. 2011. “Konservatif, Revolusioner, dan Reformatif.” KOMPASIANA. 22 September 2011. https://www.kompasiana.com/sangia/550b2999813311c615b1e3a8/konserv atif-revolusioner-dan-reformatif. Farisa,  Fitria  Chusna.  2020.  “FPI  Resmi  Dibubarkan,  Penggunaan  Simbol  hingga Atribut Dilarang.” KOMPAS.com. 30 Desember 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13533731/fpi-resmi- dibubarkan-penggunaan-simbol-hingga-atribut-dilarang.
Gier, Nicholas F. 1980. "Religious Liberalism and The Founding Fathers”, dalam Peter Caws, ed. Two Centuries of Philosophy in America . Oxford: Basil Blackwell Publishers.
Hamsah,  Muhammad,  dan  Nurchami dah  Nurchamidah.  2019.  “PENDIDIKAN ISLAM  DALAM  PERSPEKTIF  NEO-MODERNISME  (Studi  Analisis Pemikiran  Fazlur  Rahman).” Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam 5  (2, Sept): 150 – 75. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.118.
Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. 2002. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya . Jakarta: Gema Isani Press.
“Lema ‘Konservatif’ - Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia.” t.t. Diakses 4 Juni 2023. https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/konservatif.
Masgono. 2010.  “Liberalisme:  Dari  Ideologi  Menjadi  Teologi.” INSISTS (blog).  14 April 2010. https://insists.id/liberalisme-dari-ideologi-menjadi-teologi/.
Nasution, Harun. 1995. Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran . Bandung: Mizan.
Nata, Abuddin. 2001. Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 155. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nizar,  Samsul.  2002. Filsafat  Pendidikan  Islam:  Pendekatan  Historis,  Teoritis  dan  Praktis . Jakarta: Ciputat Press.
Noer, Deliar. 1991. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 . Jakarta: LP3ES.
Qodir,  Zully.  2012. Islam  Liberal,  Varian-Varian  Liberalisme  Islam  di  Indonesia  1991- 2002 . Yogyakarta: LKiS.
Qodir, Zuly. 2007. Islam  Liberal:  Paradigma  Baru  Wacana  Dan  Aksi  Islam  Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahman,  Budhy  Munawar.  2010. Sekularisme,  Liberalisme  Dan  Pluraslisme .  Jakarta: Grasindo.
Rahmat,  Rahmat.  2016.  “Liberalisme  Dalam  Pendidikan  Islam  (Implikasinya Terhadap  Sistem  Pembelajaran  Agama  Islam  Di  Sekolah).” Nidhomul  Haq :
Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 1 (2): 70 – 88. https://doi.org/10.31538/ndh.v1i2.10.
Sukarna. 1981. Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik . Bandung: Penerbit Alumni.
Suminto, Aqib. 1986. Politik Islam Hindia Belanda . Jakarta: LP3ES.
Syamsi,  Badarus.  2014.  “PE RBEDAAN  CORAK  PEMAHAMAN  AGAMA ANTARA  FUNDAMENTALISME  DAN  LIBERALISME  SERTA DAMPAKNYA  BAGI  TIMBULNYA  KONFLIK  KEAGAMAAN.” Al- Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam 14  (1):  73 – 92.  https://doi.org/10.21154/al- tahrir.v14i1.120.
Tim Penyusun. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia . 9. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
Tim  Pusat  Bahasa.  2007. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Wahid, Din. 2014. “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia.” Studia Islamika 21 (2): 375 – 90. https://doi.org/10.15408/sdi.v21i2.1043.
Zarkasyi,  Hamid  Fahmy.  2016.  “Liberalisasi  Pemikiran  Islam:  Gerakan  Bersama Missionaris,  Orientalis  Dan  Kolonialis  |  TSAQAFAH,”  Mei. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/145.
Ziyadah, Mu’in. 1988. Al Mawsû’ah al Falsafiyah al Arabiyah . Vol. 21. Mesir: Maktabah Mukmin Qurasih.