Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Terbit online pada laman web jurnal : http://e-journal.sastra-unes.com/index.php/JIPS
Fakultas Sastra
Universitas Ekasakti

## JURNAL JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )
Vol. 8 No. 1 ISSN : 2579-5449 (media cetak) E-ISSN : 2597-6540
(media online)
Peranan Kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat

## Reflinda
STIA Adabiah Padang, reflindasyafwardi65@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja Pegawai Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.  Hal  itu  ditunjukkan  dengan  masih  adanya  keluhan  masyarakat  terkait  pelayanan  yang diinginkan  oleh  masayarakat,  rendahnya  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas  kepada masyarakat, belum maksumalnya bagi staff PTSP dalam memahami dan menyadari terhadap tugasnya masing-masing, sehingga berdampak pada hasil kinerja yang tidak sesuai dengan standar.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data dan informasi tentang kinerja pengawai pada unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian TU, Kasubag, Staf Kanwil dan masyarakat dengan memakai  teknik  purposive  sampling.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terlihat  bahwa  Kinerja  pegawai pada  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera  Barat  dar  segi  kemampuan  dan  kepribadian  para  pegawai  selaku  pelayan  publik  selalu berusaha  untuk  bersikap  baik  dan  berperilaku  sopan  serta  berusaha  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat dengan ikhlas serta sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, kemudian juga motivasi  dalam  operasional  pelayanan,  para  pegawai  dituntut  untuk  semakin  mempermudah masyarakat  dalam  mendapat  pelayanan.  Kendala  yang  dihadapi  dalam  kinerja  pegawai  pada  unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah seringnya pejabat yang terkait dalam penandatanganan berkas tidak berada di tempat, SDM serta  tenaga  professional  yang  kurang,  dan  jaringan  yang  terdapat  pada  unit  PTSP,  sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  yang professional di PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi kendala Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  pegawai  berusaha  untuk  selalu  meningkatkan kemampuan seperti belajar dari pengalaman dan saling bertukar informasi dengan rekan sejawat dan menggunakan jaringan yang ada.
Keywords: Kinerja, Pegawai, PTSP
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## I   INTRODUCTION
Pelayanan  publik  adalah  segala  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas  proses  penyelenggara  pelayanan  terkait kepentingan  publik,  untuk  itu  pemerintah memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat sebagai  bentuk  sebuah  pelayanan  kepada masyarakat  yaitu  dalam  Undang-Undang  No  25 tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  serta Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 96  Tahun 2012 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009.  Hal  ini  bertujuan  memberikan kepastian  hukum  kepada  masyarakat  dengan penyelenggaraan dalam pelayanan publik. Melayani  masyarakat  dengan  efektif  dan  efesien merupakan  kewajiban  bagi  semua  aparatur pemerintah dengan demikian aparatur pemerintah harus  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  baik secara  individu  maupun  secara  lembaga  yang nantinya  akan  diterima  oleh  masyarakat  karena pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik.
Sumber daya organisasi secara garis besar dapat  dibedakan  kedalam  dua  kelompok  yaitu: sumber  daya  manusia  (human  resources)  dan sumber daya non manusia (non-human resources). Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus anggota dalam organisasi, yang masing- masing  memiliki  peran  dan  fungsi.  Sedangkan sumber  daya  non  manusia  terdiri  atas:  sumber daya  alam  (natural  resources),  modal,  mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber  daya  tersebut  sama-sama  pentingnya, akan  tetapi  sumber  daya  manusia  (SDM) merupakan  faktor  dominan,  karena  satu-satunya sumber  daya  yang  memiliki  akal,  perasaan, keinginan,  karsa,  pengetahuan  dan  keterampilan, motivasi, karya dan prestasi.
Seiring  dengan  berkembangnya  ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat  ini,  tentunya tuntutan  masyarakat  juga   semakin  tinggi.   Tak terkecuali  dalam    hal    pelayanan,    masyarakat menginginkan  pelayanan  yang  mudah, cepat dan murah.  Pemerintah  ataupun  organisasi  harus memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan  pelayanan  publik,  ketentuan tersebut  tertuang  dalam  UU  Republik  Indonesia No.  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik. Undang-undang tersebut telah menjelaskan  secara rinci  tentang penyelenggaraan pelayanan  publik.
Pelayanan  publik merupakan  pemberian layanan (melayani)  keperluan  orang  atau  masyarakat yang  mempunyai  kepentingan pada organisasi itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah ditetapkan.
Dalam  kenyataan dilapangan  masih banyak  ditemukan  keluhan  dari  masyarakat, seperti  penyelesaian    berkas  yang  memakan waktu  yang  cukup lama,  kurangnya  keterbukaan d a r i   i n s t a n s i   tentang  informasi  pelayanan, tidak transparan  terkait  biaya  dalam pelayanan  di kantor tersebut,  masyarakat juga mengeluh karena terdapat  kesalahan  pengetikan  dalam  berkas mereka,  semua  pelayan  tersebut  tidak  terlepas dari kinerja pegawai yang mengelola pelayanan tersebut.  Membicarakan  tentang  kinerja,  Triton (2017:79)  menyebutkan  bahwa  kinerja  dapat diartikan secara umum sebagai tingkat perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan  sumberdaya  yang  dipergunakan  atau perbandingan  jumlah  produksi  (output)  dengan sumber daya yang digunakan (input).
Sebagai  upaya  memperbaiki  berbagai kelemahan dan sebagai bentuk antisipasi terhadap kurangnya kualitas pelayanan, pemerintah mendirikan  lembaga  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  berdasarkan  keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2004  menyatakan  adanya  empat  pola pelayanan, yaitu:
1. Fungsional : Pola pelayanan publik diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan,  sesuai dengan tugas dan kewenangan.
2. Terpusat : Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal  oleh  penyelenggara  pelayanan  terkait lainnya yang bersangkutan
3. Terpadu  :  Pola  penyelenggara  pelayanan  publik terpadu dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Terpadu  satu  atap  :  Pola  pelayanan  terpadu  satu atap  diselenggarakan  dalam  satu  tempat  yang meliputi  berbagai  jenis  pelayanan  yang  tidak mempunyai  keterkaitan  proses  dan  dilayani melalui  beberapa  pintu  terhadap  jenis  pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu atapkan.
b. Terpadu satu pintu : pola pelayanan terpadu satu pintu  di  selenggarakan  pada  satu  tempat  yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan  proses  dan  melayani  melalui  satu pintu.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh suatu kantor, guna memudahkan  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  apa  saja,  dengan  menghubungi  dan menerima pelayanan secara langsung dari kantor tersebut, dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP)  ini  pelayanan  yang  diberikan  oleh aparatur  penyelenggara  tersebut  harus  dengan sangat rapi dan jelas, diperbaharui secara berkala, dan  selalu  dibenahi  guna  untuk  mengubah  citra aparatur  pelaksana  yang  sebelumnya  dipandang lamban dikarenakan birokrasi yang berjalan tidak sesuai  dan  lambat,  terutama  kepada  peningkatan kinerja  aparatur  yang  mengelola  Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut.
Kementerian Agama meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2017,  peluncuran  sekaligus  peresmian  layanan tepadu satu ini dilakukan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ditandai
dengan
penandatanganan  prasasti  peresmian  disaksikan para pejabat eselon I di kantor PTSP Kementerian Agama jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, Menteri Agama, dalam sambutannya menyampaikan  bahwa  PTSP  ini  merupakan wujud nyata dari impian yang sudah ada di pikiran kita, Menteri Agama mengatakan agar pelayanan masyarakat  diwujudkan  dan  lebih  ditingkatkan lagi  agar  lebih  efektif,  efisien  dan  menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menteri Agama meminta agar keseluruhan satuan kerja lingkungan Kementerian Agama  untuk  segera  menyelenggarakan  layanan PTSP, jika dulu ada istilah yang “nyelekit” bila di dengar,  kalau  sebuah  urusan  bisa  di  persulit, kenapa  harus  dipermudah.  Menurut  Menteri Agama, pandangan tersebut harus diubah, karena dalam  agama  Islam  jelas  dikatakan  bahwa  “jika kita memudahkan suatu urusan, maka Allah akan memudahkan  urusan  orang  tersebut.  Saya  ingin pandangan yang ditegaskan dalam agama tersebut memotivasi  untuk  PTSP  ini,”  ujar  Menteri Agama.
Menteri  Agama  juga  menegaskan,  agar seluruh  satuan  kerja  dan  diruangan  kerja  di kemenag  untuk  dipasang  poster  “Kami  Tolak Pungli”.  Menteri  Agama  juga  menegaskan  agar PTSP  ini  dilakukan  di  Kantor  Kemenag  dan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Negeri,  sehingga tidak  ada  lagi  yang  menghubungi,  dan  pihak karyawan  seolah  lempar  sana  lempar  sini  , berbulan-bulan prosesnya tidak jelas.
Kanwil  Kementerian  Agama  Sumatera Barat    melaksanakan  PTSP  untuk  beberapa program,  diantaranya  Permohonan  Rekomendasi Izin/Tugas  Belajar,  Permohonan  Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah, Pengantar dan Validasi Penilaian Angka Kredit, Penerbitan Surat Tugas, Legalisasi  Dokumen,  Pengolahan  Surat  Masuk, Permohonan  Wali  Hakim,  Data  Keagamaan, Rohaniawan  dan  Pengukuran  Arah  Kiblat, Rekomendasi  Izin  Operasional  RA/Madrasah, Pondok  Pesantren,  TPA/TPQ.  Rekomendasi Pindah Sekolah, Rekomendasi Santri Luar Negeri Belajar Di Propinsi Sumatera Barat, Rekomendasi Santri  Propinsi  Sumatera  Barat  ke  Luar  Negeri, Rekomendasi  Pendirian  dan  Perpanjangan  Ijin Operasional  Penyelengaraan  Perjalanan  Ibadah Umrah, Rekomendasi Pengurusan Paspor Umrah, Rekomendasi  Ijin  dan  Perpanjangan  Oprasional KBIH, serta Rekomendasi Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji.
PTSP  di  Kanwil  Kementerian  Agama Sumatera Barat terhadap kinerja yang baik perlu menggunakan  usaha  yang  sungguh-sungguh untuk  dapat  mewujudkan  dan  menciptakan kualitas kinerja yang masih belum menunjukkan kinerja yang tinggi. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrat  kepada  masyarakat  dan  masalah  ini dituding  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab negara kita terpuruk sampai saat ini. Seperti yang kita  ketahui,  kualitas  kinerja  pegawai  dalam memberikan  pelayanan  banyak  yang  masih kurang atau tidak sesuai prosedur. Pegawai masih banyak  kurang  kesadaran  terhadap  tugasnya masing-masing  yang  membuat  hasil  kerjanya terjadi kesalahan atau kurang tepatnya hasil kerja. Selain  itu  membuat  pelayanan  yang  didapatkan masyarakat tidak sesuai standar. Kualitas kinerja merupakan  salah  satu  masalah  yang  tidak  jauh bersangkutpaut terhadap pelayanan.
Pelayanan yang berkualitas sering kali sulit untuk dicapai  karena  para  pegawai  tidak  selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan  yang  baik.  Maka  dari  itu  dalam membangun kualitas kinerja pegawai yang efektif dan  efisien  diperlukan  waktu  untuk  memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat. Maka dari itu diperlukan otonomi dan kebebasan  dalam  mengalokasikan  sumber  daya membuat pedoman pelayanan, tujuan, serta target kinerja yang jelas dan terukur.
Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## II   RESEARCH METHODS
Berdasarkan urain latar belakang masalah diatas, dapat dirumusan permasalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peranan kinerja pegawai pada unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat? 2.
Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam kinerja  pegawai  pada  unit  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat?
Upaya-upaya  apakah  yang  dilakukan untuk  mengatasi  kendala  Kinerja  Pegawai  pada Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera Barat?

## III   RESULTS AND DISCUSSION
A. Peranan  Kinerja  pegawai  pada  unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Peranan  Kinerja  pegawai  pada  unit  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Minat dalam bekerja Minat  ialah  suatu  dorongan  yang menyebabkan  terikatnya  perhatian  individu  pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan  orang.  Minat  diartikan  sebagai  suatu kecenderungan  untuk  memberikan perhatian  dan bertindak  terhadap  orang,  aktivitas  atau  situasi yang  menjadi  objek  dari  minat  tersebut  dengan disertai  perasaan  senang.  Minat  berhubungan dengan  sesuatu  yang  menguntungkan  dan  dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya.
Pelaksanaan kerja yang dilaksanakan oleh pegawai  di  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu tidak  lepas  dari  minat  pegawai  tersebut.  Dilihat dari pegawai yang ditempatkan di Unit PTSP dan hasil  dari  wawancara  bahwa  pegawai  yang ditempatkan  di  unit  tersebut  mempunyai  minat yang  sangat  tinggi  untuk  dapat  melayani masyarakat  sehingga  masyarakat  puas  terhadap pelayanan Kementerian Agama melalui PTSP ini, dan  minat  pegawai  tersebut  juga  didukung  oleh kenyamanan  lingkungan  dalam  memberikan pelayanan  yang  tertib,  teratur,  disediakan  ruang tunggu  yang  nyaman,  bersih,  rapi,  lingkungan yang  indah  dan  sehat  serta  dilengkapi  dengan fasilitas  pendukung,  seperti  toilet, tempat  parkir, tempat  ibadah,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu
kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung lainnya yang memadai merupakan  salah  satu  yang  harus  dilengkapi dalam menunjang pelayanan publik.
Kesiapan  pegawai  untuk  bekerja  sama dengan  siapa  saja  yang  berkepentingan,  dan suasana  kerja  yang  menyenangkan  merupakan fenomena  pelayanan  yang  telah  terwujud  cukup kuat  dan  memberi  pengaruh  positif  terhadap kondisi  kerja  pegawai  sekaligus  penting  untuk dipelihara. Kemampuan dan kepribadian diperlukan  untuk  membangkitkan  pengaruh positif kepada pegawai seperti orientasi nilai pada keahlian  kerja  agar  pelaksanaan  tugas  dilakukan dengan  penuh  keyakinan  dan  tugas  dikerjakan dengan kualitas yang tinggi.
Berkaitan  dengan  minat  dalam  bekerja, peneliti  kemudian  mewawancarai  Bapak  Helmi Kakanwil  Kemenag  Sumatera  Barat  yang mengatakan bahwa:
“Para pegawai ditempatkan sesuai dengan keahlian,  pendidikan  dan  kemampuan  masing- masing  serta  keinginan  atau  minat  yang  tinggi untuk  bekerja  dan  menjalankan  tugas  sesuai dengan  ketentuan  dan  aturan  serta  standar  yang ada dan kami semua berkomitmen untuk bekerja dan  menjalankan  tuga-tugas  yang  ada  dengan baik,  sepenuh  hati  sehingga  masyarakat  dapat merasakan  pelayanan  yang  maksimal,  sebelum penempatan  pegawai  pada  suatu  unit  kerja,  kita melakukan survey kinerja setiap pegawai, setelah mendapatkan  hasil  maka  dilakukan  penempatan sesuai  dengan  keahlian  dan  minat  pegawai tersebut  sehingga  pegawai  bisa  bekerja  dengan baik  sesuai  dengan  minat  dan  keahlian  masing- masing”  (Hasil  Wawancara  Jum’at,  4  Maret 2023).

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan diatas dapat dianalisa bahwa penempatan pegawai pada setiap unit berdasarkan minat, keahlian serta jabatan yang sesuai dengan ijazah masing-masing dan  kemampuan pegawai, sehingga  dapat  menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya  sebagai  pelayan  masyarakat  yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya  dengan  ikhlas,  sepenuh  hati kepada masyarakat berdasarkan dengan ketentuan dan  peraturan  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan standar operasional prosedur yang baik dan benar.
Hal tersebut di atas cukup sesuai dengan hasil  observasi  peneliti  selama  dilapangan  yang mengamati  langsung  para  pegawai  ketika menghadapi  masyarakat  berkepentingan  yang membutuhkan  pelayan,  para  pegawai  bekerja dengan  mengedepankan  standar  operasional prosedur  (SOP)  yang  ada  dan  dikatakan  telah cukup baik.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan salah satu informan berikutnya yaitu Wira selaku pengawai  PTSP  Kanwil  Kemenag  Sumatera Barat:
“Sehubungan dengan penempatan pegawai di suatu unit kerja, pegawai ditempatkan sesuai  dengan  keahlian,  jabatan,  sehingga pegawai  yang  ditempatkan  pada  PTSP  bisa berkomunikasi  kepada  masyarakat  dengan  baik sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang memuaskan, kami berusaha semaksimal mungkin dalam  memberikan  pelayanan.  Terkait  dengan minat  atau  dorongan  kami  untuk  bekerja, pimpinan memberikan kepercayaan kepada kami untuk  dapat  berhadapan  langsung  dengan masyarakat, karena memudahkan urusan seseorang merupakan suatu kepuasan bathin yang terhingga  bagi  pegawai,  dan  mudah-mudahan mendatangkan pahala” (Hasil Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  di  atas  dapat  dianalisa  bahwa penunjukan pegawai yang ditempatkan pada unit PTSP  merupakan  pegawai  pilihan  yang  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan ikhlas, berkaitan dengan kemampuan dan kepribadian  para  pegawai  selaku  pelayan  publik selalu  berusaha  untuk  bersikap  baik  dan berperilaku  serta  berusaha  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  ramah, sopan dan ikhlas.
Hal tersebut di atas cukup sesuai dengan hasil  observasi  peneliti selama  di  lapangan  yang mengamati langsung bagaimana pegawai memiliki sikap dan perilaku yang baik pada saat menerima masyarakat untuk diberikan pelayanan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan  berikutnya  yaitu  Rizki  Pegawai  PTSP Kanwil  Kemenag  Sumatera  Barat  mengatakan bahwa:
“Sikap  dan  perilaku  sebagai  pegawai, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat  dengan  bijak  agar  masyarakat  dapat mengikuti  sistem  yang  berlaku  secara  lemah lembut dan juga sesuai dengan SOP dan ketentuan yang  berlaku,  tentang  pelayanan  yang  ada  saat sekarang  ini  secara  online,  kami  memberikan pemahaman dengan lemah lembut dan menjelaskan  ketentuan  dan  kondisi  yang  ada” (Hasil Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan  hal  kemampuan  dan  kepribadian  para pegawai  selaku  pelayan  publik  selalu  berusaha untuk  bersikap  baik  dan  berperilaku  sopan  serta berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  sopan,  ramah  dan  ikhlas sesuai  dengan  SOP  dan  ketentuan  yang  berlaku. Hal  tersebut  di  atas  cukup  sesuai  dengan  hasil observasi  peneliti  selama  di  lapangan  yang mengamati langsung bagaimana pegawai memiliki sikap dan cara komunikasi dengan baik pada  saat  menerima  masyarakat  yang  diberikan pelayanan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan  berikutnya  yaitu  Sukrisman  salah seorang  masyarakat  yang  ditemui  mengatakan bahwa:
“secara pribadi saya menilai perilaku para pegawai  di  PTSP  sudah  memberikan  pelayanan yang  baik,  ramah  dan  sopan  ketika  berurusan. Ketika  datang  kami  lansung  di  arahkan  dengan baik  dan  memberikan  pelayanan  yang  sesuai dengan tujuan kami ke PTSP. Mereka mengarahkan  saya,  memberikan  pelayanan  yang cepat tapi untuk sekarang masih sering terkendala jaringan”  (Hasil  Wawancara  Jum’at  03  Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dari kalangan masyarakat dapat dianalisa  bahwa  berkaitan  dengan  kemampuan dan kepribadian para pegawai dalam menghadapi dan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara  umum  sudah  cukup  baik  namun  tentunya

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
masyarakat  memiliki  harapan  yang  lebih  agar kiranya  hal  tersebut  bisa  lebih  ditingkatkan.  Hal tersebut  di  atas  cukup  sesuai  dengan  hasil observasi  peneliti  selama  dilapangan  yang mengamati  langsung  bahwa  memang  meskipun petugas telah bekerja dan memberikan pelayanan yang  baik  namun  sebaiknya  hal  tersebut  untuk lebih ditingkatkan lagi demi kebaikan bersama.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan  berikutnya  yaitu  Syaiful  dan  monic masyarakat  yang  ingin  mengurus  surat  mutasi kepegawaian mengatakan bahwa:
“Menurut  saya  mereka  selaku  pegawai sudah  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada kita,  mereka  bertanya  keperluan  saya.  Cara berbicaranya pun ramah, respon mereka itu bagus, mereka  menyambut  kedatangan  saya  dan pengunjung yang lain. Mereka mengarahkan saya untuk apa-apa saja yang harus saya lakukan dalam pengurusan  mutasi  pegawai,  kesan  saya  dengan pelayanannya  saya  merasa  cukup  puas,  karena tidak  merasa  diabaikan.  ”  (Hasil  Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  diatas  dari  kalangan  masyarakat  dapat dianalisa bahwa para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memberikan yang  terbaik  dan  sesuai  dengan  standar operasional  yang  ada,  dimana  para  pegawai memberikan  respon  yang  baik  dalam  melayani masyarakat.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil observasi  peneliti  yang  mengamati  langsung bahwa  terkait  dengan  hal  ini  masyarakat  sendiri berpandangan  bahwa  memang  seorang  pegawai selaku  pelayan  publik  memberikan  pelayanan yang  terbaik  dan  sesuai  dengan  standar operasional  yang  berlaku  yang  tentunya  akan menciptakan  suasana  yang  baik  dan  juga  demi kepuasan masyarakat.
2.
Penerimaan Delegasi Tugas Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada  seseorang  dengan  jabatan  di  bawahnya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional  perusahaan  berjalan  sebagaimana mestinya,  penerimaan  delegasi  tugas  adalah penerimaan pelimpahan tugas dari atasan kepada bawahan  untuk  dapat melaksanakan  tugas-tugas, agar  tercapainya  tujuan  dari  pada  kerja  instasi tersebut.
Untuk  mancapai  tujuan  organisasi  yang efektif dan efisien, maka perlu adanya
pendelegasian  tugas  dari  atasan  ke  bawahan. Pendelegasian  tugas  ini  juga  harus  dibarengi dengan pendelegasian wewenang, sebab pendelegasian tugas tanpa pendelegasian wewenang sama halnya orang mau pergi tapi tak punya  uang.  Delegasi  dapat  diartikan  sebagai pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab formal  dari  atasan  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan  tugas  tertentu.  Sedang  delegasi wewenang  diartikan  sebagai  proses  pengalihan wewenang  dari  atasan  kepada  orang  yang ditunjuk.
Pembagian  tugas  kepada  bawahannya bukan sarana pemimpin untuk lari dari tanggung jawabnya.  Karena  tanggung  jawab  adalah  hasil dari manajemen yang dilakukannya. Oleh karena itu,  sebenarnya  yang  dia  bagi  adalah  bidang kerjanya  saja,  bukan  tanggung  jawab  yang diembannya.  Membagi  tugas  kerja  juga  bukan sarana  untuk  membebaskan  diri  dari  pekerjaan yang  tidak  mengenakkan,  atau  pelimpahan  kerja yang berat dari direktur kepada para karyawannya.
Akan  tetapi,  hendaknya  kita  melihat bahwa  pembagian  tugas  kerja  merupakan  salah satu  langkah  alternatif  untuk  menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan merupakan langkah pelaksanaan  tanggung  jawab  dengan  sangat efektif  karena  dilakukan  oleh  orang-orang  yang ahli  dalam  bidangnya.  Delegasi  tugas  adalah penyerahan  sebagian  tugas  untuk  mengambil yang  diperlukan  agar  tugas  dan  tanggung jawabnya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dari seorang  pegawai  (atasan)  kepada  pegawai  yang lain (bawahan).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Sumatera  Barat  Sumbar  tentang pendelegasian tugas kepada pegawai bahwa:
“Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Sumatera  Barat    mempunyai  tugas  pokok memimpin,  merumuskan,  mengatur,  membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dalam  bidang agama dalam hal ini suatu kewajiban bagi kepala untuk  memberikan  wewenang  kepada  pegawai untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  pelayanan kepada masyarakat, suatu hal yang sangat penting adalah pendelegasian wewenang kepada pegawai yang ada di unit PTSP, mereka merupakan palang pintu  kantor  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Pendelegasian atau

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
pembagian tugas kepada pegawai bertujuan untuk pencapaian  hasil  kerja  yang  maksimal,  dengan banyak  urusan  yang  harus  diselesaikan  oleh Kementerian  Agama  kepada  masarakat,  maka perlu  pembagian  tugas  yang  tepat  dipercayakan kepada setiap pegawai sesuai dengan jabatan yang diterima  oleh  pagawai  tersebut,  setiap  pegawai mempunyai  tugas  masing-masing  yang  sesuai dengan  jabatan  yang  diembannya,  kepala  kantor hanya  sebagai  pengawas  dalam  bekerja,  dan apabila  pegawai  mendapatkan  permasalah  maka saya  akan  memanggil  dan  mencari  pemecahan dari masalah tersebut”. (Hasil Wawancara Jum’at 4 Maret 2023).
Hal  yang  senada  juga  disampaikan  oleh Bapak  Miswan  sebagai  Kabag  TU  Kanwil Kemenag Sumatera Barat mengatakan bahwa:
“Pegawai yang ditempatkan di unit PTSP telah menerima pelimpahan kerja yang penuh dari pimpinan,  untuk  melaksanakan  tugas  sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga mereka berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal  kepada  masyarakat,  sehingga  urusan masyarakat  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  benar, masyarakat  tidak  perlu  bolak-balik  ke  kantor untuk urusan yang sepele, jadi pada pegawai yang ditempatkan di unit PTSP mendapatkan wewenang  penuh  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang harus mereka berikan  adalah  bekerja  dengan  sepenuh  hati, sopan dan menjalankan aturan yang sesuai dengan aturan  yang  berlaku”  (Wawancara  pada  Hari Senin, 05 Maret 2023)
Kemudian  menurut  Kasubag  Umum Bapak Muzammi menjelaskan bahwa:
“Kementerian Agama dituntut untuk bisa lebih maju, berinovasi, berintegritas, bertanggung jawab, dan menjadi tauladan, seperti halnya yang tertuang  dalam  Spirit  Lima  nilai  budaya  kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga  semangat  inilah  yang  senantiasa menginspirasi Kementerian Agama untuk memberikan  layanan  dan  fasilitas  kepada masyarakat.  Hadirnya  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  dan  dalam  rangka  meningkatkan kinerjanya    pengawainya  tentu  saja  dilakukan dalam  bentuk  pendelegasian  tugas  secara maksimal kepada mereka. (Wawancara pada Hari Senin, 05 Maret 2023)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  diatas  dapat  dianalisa  bahwa  berkaitan dengan    Penerimaan  Delagasi  Tugas  di  PTSP
Kanwil  Kemenag  Sumatera  Barat  merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja dari petugas  di  PTSP  Kanwil  Kemenag  Sumatera Barat.  Hal  tersebut  di  atas  cukup  sesuai  dengan hasil  observasi  peneliti  selama  dilapangan  yang mengamati  langsung  para  pegawai  di  PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Propinsi  Sumatera Barat  sering  mendapatkan  Delagasi  Tugas  dari atasannya sesuai dengan tugas dan peran mereka masing-masing.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan salah satu informan berikutnya yaitu Wira selaku pengawai  PTSP  Kanwil  Kemenag  Sumatera Barat;
“Kami tentu saja akan sering mendapatkan pendelegasian tugas dari pimpinan, karena  memang  hal  merupakan  peran  kami sebagai pengawai di PTSP ini, karena dengan ini maka  segala  bentuk  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat,  sudah  dipastikan  akan  kami layanani  dengan  baik,  dan  juga  tentu  saja mengacu  pada  SOP  dari  pimpinan”  (Hasil Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  di  atas  dapat  dianalisa  bahwa  dengan Penerimaan  Delagasi  Tugas  bagi  pegawai  di PTSP akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada yang memang sudah disepakati dan diketahui  oleh  pimpinan.  Hal  tersebut  di  atas cukup  sesuai  dengan  hasil  observasi  peneliti selama  di  lapangan  yang  mengamati  langsung bagaimana pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat selalu memperhatikan SOP yang telah ditetapkan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan  berikutnya  yaitu  Fauziah  selaku Pegawai PTSP Kanwil Kemenag Sumatera Barat mengatakan bahwa:
“SOP  menjadi  rujukan  awal  bagi  kami dalam  melaksanakan  tugas,  karena  jika  kami melenceng  dari  SOP  tentu  saja  akan  berdampak pada  lambatkanya  pelayanan  dan  kinerja  yang kami berikan kepada masyarakat, sehingga tentu saja  berdampak  pada  pelayanan  yang  tidak memuaskan bagi masyarakat. Kami mendapatkan wewenang dari pimpinan untuk dapat menjalankan  SOP  tersebut,  sehingga  masyarakat betul-betul  mendapatkan  kemudahan  dalam segala  urusan  yang  terkait  pada  Kantor Kementerian  Agama  ini,  masyarakat  yang berurusan  di  PTSP  ini  dari  segala  macam kalangan,  baik  dari  guru  agama,  penyuluh, pegawai  pada  Kantor  Kementerian  Agama

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Kabupaten/Kota di Sumatera barat, dan ada juga dari  masyarakat  yang  ingin  berurusan  terhadap produk halal maupun urusan keberangkatan haji, jadi  kami  harus  mempunyai  wawasan  yang  luas terkait  urusan  yang  ada  pada  setiap  bidang  di Kantor Kementerian Agama ini” (Hasil Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan  penerimaan  delagasi  tugas,  pegawai mempunyai  kemampuan  dalam  memberikan jawaban dan tugas terhadap kebutuhan masyarakat,  pegawai  mempunyai  pegetahuan dalam  hal  disetiap  bidang  yang  ada  di  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,  seperti  urusan  pada  Bidang  Pendidikan Madrasah  (Penmad),  urusan  Pendidikan  Agama dan  Keagamaan  Islam  (Papkis),  urusan  yang berkaitan  dengan  Urusan  Agama  Islam  (Urais) dan Penerangan Agama Islam dan pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penaiszawa), serta urusan pada Bidang  Pembimbing  Masyarakat  (Pembimas) Khatolik,  Kristen,  Budha  dan  Hindu.  Seluruh pengawai  mendapatkan  wewenang  penuh  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat berdasarkan  pada  SOP  dan  ketentuan  yang berlaku, yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
3. Peran  dan  Tingkat  Motivasi Seorang Pekerja
Yang  dimaksud  dengan  motivasi  ialah daya  dorong  yang  dimiliki,  baik  secara  intrinsik maupun  ekstrinsik,  yang  membuatnya  mau  dan rela  untuk  bekerja  sekuat  tenaga  dengan mengerahkan  segala  kemampuan  yang  ada  demi keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan dan berbagai sasarannya.
Setiap  instansi  selalu  mengharapkan kinerja  pegawai  yang  tinggi,  hal  tersebut  harus diimbangi dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai,  kerja  keras  pegawai,  kerja  sama  antar pegawai,  juga  sistem  kepemimpinan  yang  baik. Setiap pegawai yang telah bekerja sesuai dengan kemampuan, kreatifitas, pengetahuan, tenaga dan juga  waktunya  mereka  mengharapkan  imbalan tertentu.  Instansi mencari dan  membina  pegawai dengan  semangat  kerja  yang  tinggi  untuk menciptakan  dan  memelihara  sumber  daya manusia yang unggul dan mampu bersaing.
Pemberian  motivasi  kepada  pegawai dilakukan demi kemajuan dan tujuan keberhasilan pelayanan.  Motivasi  kerja  yang  tinggi  akan membuat pegawai lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya.  Sebaliknya  dengan  motivasi  kerja
yang rendah pegawai tidak mempunyai semangat bekerja,  mudah  menyerah,  dan  kesulitan  dalam menyelesaikan  pekerjaannya.  Peran  motivasi pegawai  dalam  bekerja  sangat  penting  karena motivasi  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai, begitu  juga  yang  dirasakan  oleh  pegawai  yang berada  di  unit  PTSP  Kanwil  Kemenag  Sumbar, pegawai pada unit ini mendapatkan motivasi yang tingga  dari  seluruh  pimpinan  yang  ada  di  kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
Tugas  pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh para  pegawai  adalah  pekerjaan  yang  bersifat teknis sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terkait  dengan  implementasi  kebijakan  adalah yang  bersifat  teknis  juga.  Pada  umumnya  pola pekerjaan para birokrat bersifat rutin, dan sehari- hari cenderung menghadapi pekerjaan yang sama. Pola  interaksi  dengan  warga  cukup  intens sehingga hubungan antara pegawai dengan warga masyarakat  cukup  dekat  dan  bahkan  kadang- kadang  terus  bersentuhan  langsung  setiap  hari. Misalnya  pegawai  PTSP  yang  bekerja  secara berkala atau setiap saat dapat berinteraksi dengan warga  masyarakat  karena  pilihan  masyarakat sebagai tempat pengurusan izin.
Berkaitan dengan aspek motivasi, peneliti kemudian  mewawancarai  Bapak  Helmi  selaku Kepala  Kantor  Kemenag  Sumatera  Barat    yang mengatakan bahwa:
“Sebagai  pimpinan  saya  melihat  kinerja dari pegawai yang ada di unit PTSP sangat baik, dilihat  dari  kedisiplinan  mereka  dalam  bekerja, sehingga  berdampak  bagi  pelayanan  di  PTSP. Kami  memberikan  motivasi  yang  tinggi  kepada mereka,  karena  mereka  adalah  palang pintu atau cerminan  dari  kinerja  pegawai  yang  ada  di Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat. Motivasi yang sering kami berikan yaitu dengan memberikan  reward  kepada  pegawai  yang mendapat penilaian memuaskan dari masyarakat, setiap sebulan kita menerima hasil penilaian dari masyarakat  terkait  kepuasan  terhadap  pelayanan di  PTSP”  (Hasil  Wawancara  Jum’at  03  Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan hal motivasi, pegawai yang bekerja di unit PTSP  selalu  mendapatkan  support  yang  tinggi dari  pimpinan,  karena  PTSP  merupakan  tolak ukur dari keberhasilan kerja Kementerian Agama, masyarakat  yang  puas  terhadap  pelayanan  PTSP akan memberikan apresiasi atas kemajuan kinerja

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
kementerian  agama,  maka  secara  keseluruhan kinerja  operasional  dari  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Satu  Pintu  telah  berjalan  cukup  baik. Motivasi  pegawai  memberikan  pengarahan kepada  masyarakat  yang  terkait  dengan  hal-hal yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan  adalah untuk  menciptakan  kinerja  yang  baik  dan  benar sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Hal tersebut  cukup  sesuai  dengan  hasil  observasi peneliti  selama  di  lapangan  yang  menemukan bahwa  motivasi  dan  peran  pegawai  dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil Negara yaitu  untuk memberi  kemudahan  dan  kepastian pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat . Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan berikutnya yaitu  Mona selaku pegawai PTSP Kanwil Kemenag Sumatera Barat mengatakan bahwa:
“Dalam hal bekerja, kami dibagian Back Office PTSP mendapatkan dorongan yang tinggi untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan secepat mungkin dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan  yang  ada,  ketika  kita  mendapatkan wajah masyarakat yang puas terhadap pelayanan, kami  berasa  bersyukur  berarti  pelayanan  yang kami  berikan  dapat  memuaskan  harapan  dari masyarakat,  kalaupun  masyarakat  belum  bisa mendapatkan  pelayanan  yang  belum  maksimal kami  bertanya  dan  meminta  keterangan  kepada masyarakat  tersebut  dan  memberikan  alternative yang  lain”.  (Hasil  Wawancara  Kamis  02  Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan  hal  motivasi,  pegawai  mempunyai motivasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  yang memiliki kepentingan untuk dibantu oleh pegawai sampai  dengan  selesainya  urusan  mereka  di Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut di atas sudah sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang  mengamati  langsung  bahwa  dalam  hal operasional pelayanan di PTSP Kanwil Kemenag Sumatera  Barat  ini  penuh  dengan  kedisiplinan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai memberikan informasi yang dibutuhkan  sehingga  masyarakat  mendapatkan kepuasan  dalam  berurusan  di  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan berikutnya yaitu Rizki selaku Pengawai
PTSP Kanwil Kemenag Sumatera Barat mengatakan bahwa:
“Secara umum saya rasa operasional dari pelaksanaan  kami  sudah  cukup  baik,  contohnya bagi  masyarakat  yang  ingin  mengurus  dokumen perizinan  bisa  lebih  cepat  karena  sekarang menggunakan  sistem  online  jadi  masyarakat sangat dipermudahkan, dan yang memotivasi saya untuk dapat bekerja secara maksimal yaitu untuk peningkatan kinerja saya sehingga dapat penilaian yang  baik  dari  pimpinan”  (Hasil  Wawancara Jum’at 03 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dapat dianalisa bahwa berkaitan dengan hal motivasi, operasional dari pelaksanaan pelayanan  di  PTSP  ini  secara  umum  sudah  baik karena  sudah  berbasis  online.  Masyarakat  yang berkepentingan  langsung  mendaftarakan  dirinya melalui  halaman  resmi  untuk  selanjutnya mengikuti  prosedur  penerbitan  dokumen  yang dibutuhkan.  Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan hasil  observasi  peneliti  selama  dilapangan  yang mengamati  bahwa  dalam  operasional  pelayanan sudah berbasis online, dan pegawai selaku garda terdepan  bersedia  memberikan  pemahaman apabila terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan berikutnya yaitu Netti selaku masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa:
“Secara  operasionalnya  sudah  baik karena sepengetahuan saya yang berkaitan dengan hal  ini,  kita  masyarakat  jika  ingin  mengurus sesuatu  melalui  layanan  online.  Jadi  yang  saya rasa  harus  diperhatikan  ialah  tentang  bagaimana kenyamanan  kami  masyarakat  dalam  mengurus dokumen-dokumen  yang  kami  butuhkan”  (Hasil Wawancara Rabu 08 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan di atas dari kalangan masyarakat dapat dianalisa  bahwa  berkaitan  dengan  hal  motivasi dalam  operasional  yang  diberikan  yang  harus menjadi  perhatian  tentunya  ialah  bagaimana pelayanan  yang  dilaksanakan  secara  online  ini bisa benar-benar berjalan dengan baik dan optimal sehingga  bermanfaat  bagi  masyarakat  dibanding dengan metode pelayanan yang ada sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan dimana para pegawai berusaha memberikan  pelayanan  yang  optimal  sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam mengurus perizinan.

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Selanjutnya  hasil  wawancara  dengan informan  berikutnya  yaitu  Desi  salah  seorang masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa:
“Jadi pelaksanaan operasional pelayanan dikerjakan  secara  online  dan  sebenarnya  dengan adanya  hal ini  kita  sebagai  masyarakat  harusnya semakin mudah, hanya saja terkadang kami masih bingung  untuk  mendaftar  online”  (Hasil Wawancara Rabu 08 Maret 2023).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  seorang  informan  di  atas  dari  kalangan masyarakat  dapat  dianalisa  bahwa  berkaitan dengan hal motivasi dalam operasional pelayanan, para pegawai dituntut untuk semakin mempermudah  masyarakat  dalam  mendapat pelayanan. Disinilah peran para pegawai dibutuhkan  dalam  membantu  masyarakat  dalam mengakses perlayanan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dilihat dari segi peran dan  tingkat  motivasi  seorang  pekerja  para pegawai  di  PTSP  Kanwil  Kementerian  Agama Sumatera Barat ditemukan bahwa selaku pelayan publik  selalu  berusaha  untuk  bersikap  baik  dan berperilaku sopan serta berusaha untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  ikhlas,  kemudian  juga  motivasi  dalam operasional  pelayanan,  para  pegawai  dituntut untuk semakin mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan.
Motivasi merupakan hal  yang  terpenting karena  dengan  motivasi  seorang  pegawai  akan memiliki  semangat  dan  kegairahan  kerja  yang tinggi  sehingga  dapat  mengerjakan  tugas  yang menjadi tanggung jawabnya dengan kemungkinan kesalahan  yang  minimal,  sehingga  hasil  yang diperoleh  akan  lebih  berkualitas  dan  optimal, mengingat  pentingnya  motivasi,  maka  perhatian pihak organisasi mengenai masalah pegawai yang bekerja ialah melakukan usaha pemotivasian pada kinerja  pegawai  melalui  serangkaian  usaha tertentu  sesuai  dengan  kebijakan,  sehingga motivasi  pegawai  dalam  bekerja  akan  tetap terjaga.
B. Kendala yang  dihadapi  dalam  kinerja pegawai  pada  unit  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Dalam menyelenggarakan pelayanan pastilah  mempunyai  kendala  yang  dihadapi terutama  dalam  penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu.    Berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  dengan  beberapa  informan
diketahui  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang menjadi  kendala  dalam  penyelenggaraan  Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat, yaitu: Hasil wawancara dengan Bapak Vivi Ardi selaku staff PTSP:
“untuk kendala hingga saat ini kebanyakan  dari  Back  Office  (BO),  peran  Back Office  sangatlah  penting  yaitu  menyelesaikan administrasi atau dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti surat tugas, surat dinas terkait perizinan, surat rekomendasi dan lainnya, kendala yang  sering  terjadi  adalah  terbatasnya  petugas Back  Office  dalam  menyelesaikan  dokumen- dokumen tersebut, dan seringnya petugas tersebut tidak berada di tempat karena bertugas ke daerah. Secara otomatis berkas pemohon harus ditinggal dahulu dan akan dihubungi apabila sudah selesai di  proses.  Untuk  kendala  yang  lain  yaitu  server jaringan  wifi  sering  mengalami  gangguan jaringan  sehingga  menghambat  proses  kinerja petugas”. (Hasil Wawancara Rabu 08 Maret 2023)
Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan  bahwa  masih  ada  kendala  yang dihadapi dalam penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat. Kondisi  yang  ditemui  di  lapangan  tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan  PTSP,  contohnya  dalam  hal  layanan legalisir  dokumen  ijazah.  Dalam  aturan  yang dipublis  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Sumatera  Barat  di  atur  bahwa estimasi  waktu  yang  ditentukan  yaitu  60  menit, namun  fakta  di  lapangan  masyarakat  harus menunggu  satu  hari  untuk  mengambil  dokumen legalisir  ijazah  tersebut  ini  dibenarkan  dari  hasil wawancara  dengan  Monic  selaku  pemohon  atau pengguna PTSP di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsii  Sumatera Barat:
“Yaa saya masukkan bahan buat legalisir ijazah anak saya dan saya disuruh tunggu diruang tunggu  oleh  petugas  PTSP,  beberapa  menit kemudian salah satu petugas memanggil saya dan memberi  tahu  saya  kalau  pejabat  terkait  yang memproses  legalisir  ijazah  ini  sedang  tidak  ada ditempat  beliau  dinas  luar,  disitu  saya  merasa sedikit  kecewa  dan  saya  harus  berulang  esok harinya.  Namun  secara  umum  terbantu  jugalah dengan  adanya  PTSP  ini”.  (Hasil  Wawancara Rabu 08 Maret 2023)

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Hasil  wawancara  yang  peneliti  peroleh ternyata yang membuat lama karena pejabat yang bersangkutan sering tidak ada di tempat dan tidak ada  pejabat  pengganti  yang  harus  menangani berkas  tersebut.  Hal  ini  dibenarkan  dari  hasil wawancara dengan Bapak Rizki selaku staff PTSP yaitu:
“kalau  masalah  itu  sudah  sering  terjadi kita  temukan,  akan  tetapi  dengan  semaksimal mungkin  kita  berikan  pelayanan  yang  terbaik untuk masyarakat supaya masyarakat itu merasakan  kalau  layanan  disini  sangat  baik. Masyarakat kan taunya dengan adanya PTSP ini semua urusan tidak ribet dan tidak bertele tele lagi jadi apapun itu bentuk permohonan cukup melalu PTSP  saja”  (Hasil  Wawancara  Rabu  08  Maret 2023)
Berdasarkan sumber data yang ada bahwa faktor penghambat  dalam pelayanan  pemrosesan dokumen tidak sesuai dengan pelayanan pengaturan  prosedur  yang  ada,  dikarenakan pejabat  dan  pegawai  terkait  yang  memproses berkas  tersebut  sering  tidak  ada  di  tempat  atau dinas  luar.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh melalui  wawancara  dan  observasi  diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam kinerja  pegawai  pada  Unit  PTSP    di  Kanwil Kemenag Sumatera Barat.
Bapak    Miswan  sebagai  Kabag  TU (Wawancara  pada  Hari  Senin,  05  Maret  2023) menyatakan  bahwa  “hambatan  dalam  kendala dalam  kenerja  pengawai  pada  Unit  PTSP    yaitu, kurangnya  tenaga  yang  khusus  di  Back  Office yang  menangani  surat,  petugas  yang  berada  di Back  Office  merangkat  dengan  jabatan  lain sehingga  mereka  sering  melaksanakan  tugas keluar  daerah,  yang  menjadikan  terhambatnya peyelesaian  dokumen  masyarakat..  Pernah  juga terjadi surat hilang hingga menimbulkan kekacauan  kerja,  tapi  kemudian  dicari-cari  dan ditelusuri sampai ketemu lagi.”
Pernyataan  yang  hampir  sama  juga dinyatakan oleh Ahmad Muzami sebagai Kasubag Umum  (Wawancara  pada  Hari  Senin,  05  Maret 2023)  bahwa  hambatan  dalam  pengelolaan  surat yaitu  “tenaga  kerja  yang  terampil  dalam pengelolaan  surat  kurang  sehingga  pengelolaan surat yang terjadi sedikit berantakan.” Selain itu juga  disampaikan  oleh  Susy  Primayeni  sebagai kasubag Keuangan (Wawancara pada Hari Senin, 05  Maret  2023)  bahwa  hambatan  yang  dialami yaitu “tidak ada pegawai khusus yang menangani pengelolaan  surat,  pernah  juga  terjadi  surat
hilang/terselip,  tapi  kemudian  dicari-cari  lagi hingga ditemukan kembali.”
Fauqa Nuri Ichsan, Kasubag
Kepegawaian  (Wawancara  pada  Hari  Selasa,  06 Maret  2023)  juga  menyatakan  bahwa  hambatan yang dialami dalam pengelolaan surat yaitu “tidak ada pegawai khusus yang menangani pengelolaan surat di setiap unit, pengelolaan surat dibagi-bagi bersama dengan staff yang ada di setiap seksi/unit. Keterampilan  pengelolaan  surat  yang  dimiliki juga  sangat  minim  karena  hanya  didapat  dari rekan  kerja  sejawat  dan  pegawai-pegawai sebelumnya”.
Hasil  wawancara  penulis  terhadap  salah seorang  masyarakat  terkait  pelayanan  pada  unit PTSP saudari Ulfa yaitu:
“Ketika  saya  hendak  menggunakan layanan secara online, sering terjadi kendala pada jaringan  sehingga  saya  susah  masuk  pada  web yang  diberikan  oleh  petugas,  begitu  juga  terkait ketika saya akan melihat jalur surat masuk, saya pun  susah  untuk  mengakses  dalam  penelusuran surat tersebut”
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh pegawai  yang  berada  pada  unit  PTSP,  sering terjadi  ganggaun  jaringan  dalam  mengakses layanan online di PTSP, wawancara dengan salah seorang  pegawai  yang  memegang  aplikasi  Vina yaitu :
“keterbatasan  jaringan  yang  belum memadai, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat  melayani  19  Kab/Kota,  naumun  jaringan yang  dimiliki  oleh  kementerian  agama  tidak mampu  melayani  permintaan  masyarakat,  sering terjadi  gangguan  sehingga  menghambat  dalam layanan jaringan secara online” (Wawancara pada Hari Selasa, 06 Maret 2023)
Dalam  pengelolaan  surat  di  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Sumatera  Barat yaitu:
a. Pegawai  yang  kurang  memadai dengan  keterbatasan  SDM  yang  ada  di  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  sehingga  pegawai banyak yang merangkat jabatan;
b. Petugas Back Office yang merangkap  dalam  jabatan  sehingga  sering meninggalkan kantor demi tugas lain ke daerah;
c. Tidak  ada  ruang  penyimpanan arsip  khusus  sehingga  menyebabkan  kehilangan dokumen;

## Reflinda
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
d. Dan  seringnya  terjadi  gangguan jaringan  sehingga  menghambat  jalur  pengiriman surat secara online
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, adalah  masalah  SDM  serta  tenaga  professional yang kurang, dan jaringan yang sering bermasalah dikarenakan  kekurangan  daya  kekuatan  dari jaringan tersebut, sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu    yang  professional  di  PTSP Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera Barat.
C. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi kendala Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
Kementerian  Agama  membangun  pusat Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  untuk memastikan  pelayanan  publik  berjalan  baik,  dan menghindari  pungutan  liar.  Pada  tahun  2018 Lukman  Hakim  Saifuddin,  Menteri  Agama, mengatakan  PTSP  yang  dibangun  Kementerian Agama  merupakan  implementasi  dari  Undang- Undang  No.  25/2009  tentang  Pelayanan  Publik. PTSP juga dibangun, untuk memastikan Kementerian  Agama  menjadi  lembaga  yang bersih.    Lukman  Hakim  Saifuddin  menuturkan pihaknya  memang  terus  berupaya  menangkap aspirasi  masyarakat,  dan  segera  menyelesaikan permasalahan yang ada. PTSP sendiri merupakan salah  satu  bentuk  upaya  Kementerian  Agama memudahkan  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan  publik.  Menurutnya,  penggunaan teknologi  informasi  di  PTSP  dapat  menjamin proses  perizinan,  beasiswa,  dan  bantuan  sosial dilakukan dengan lebih mudah, pasti, serta bebas pungutan liar.
Pencapaian  tujuan  tidak  selalu  dapat berjalan  dengan  lancar,  termasuk  pencapaian tujuan  dalam  meningkatkan  kinerja  pegawai PTSP    yang  ada  di  Kanwil  Kemenag  Sumbar. Seperti  telah  dikemukakan  sebelumnya,  ada beberapa  kendala  yang  dihadapi  terutama  dalam penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  segala bentuk kendala tersebut.
Bapak  Miswan  sebagai  Kabag  TU (Wawancara  pada  Hari  Senin,  05  Maret  2023) menjelaskan  bahwa  untuk  mengatasi  kendala
yang  dihadapi  terutama  dalam  penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  “sebenarnya membutuhkan  tenaga  kerja  tambahan  yang terampil PTSP Kanwil Kemenag Sumatera Barat, namun  karena  hal  tersebut  bukan  kewenangan dari unit/seksi maka upaya yang dilakukan yaitu berusaha  untuk  terus  memperbaiki  kenerja pengawai  yang  ada  sebisa  mungkin,  dan  juga karena  kurangnya  anggaran  untuk  menambah daya  jaringan.”  Pernyataan  yang  hampir  sama dengan  yang  disampaikan  oleh  Ahmad  Muzami sebagai  Kasubag  Umum  (Wawancara  pada  Hari Senin, 05 Maret 2023)  untuk mengatasi masalah juga  disampaikan  bahwa  “untuk  mengatasi hambatan yang terjadi yaitu adanya penambahan tenaga kerja khusus di PTSP agar kegitan tersebut lebih terorganisir.”
Selain  itu  Fauqa  Nuri  Ichan,  Kasubag Kepegawaian  (Wawancara  pada  Hari  Selasa,  06 Maret  2023)    menyatakan  bahwa  “upaya  yang dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  dalam Pelayanan  di  PTSP  yaitu  memberdayakan pegawai  yang  ada  sehingga  dapat  membantu pegawai  yang  berada  di  unit  PTSP,  dan  saling belajar  dan berbagi  pengalaman mengenai surat- menyurat dengan rekan-rekan kerja.” Pernyataan yang  hampir  sama  juga  dikemukakan  oleh Mendrawati  selaku  pegawai  PTSP  Kanwil Kemenag  Sumatera  Barat  yaitu  “upaya  yang dilaksanakan  untuk  mengatasi  hambatan  adalah belajar  dan  saling  bertukar  informasi  mengenai PTSP dengan rekan kerja.”
Selain  itu  Vina,  pegawai  front  office (Wawancara  pada  Hari  Rabu,  06  Maret  2023) menyatakan bahwa “upaya yang dilakukan untuk mengatasi  hambatan  dalam  gangguan  jaringan, pegawai  menggunkan  jaringan  masing-masing atau  peket  masing-masing,  sehingga  masyarakat tidak kecewa apabila ada kendala dalam jaringan. Berdasarkan  data  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk  mengatasi  kendala  Kinerja  Pegawai  pada Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera  Barat  yaitu  pegawai  berusaha  untuk lebih  memperbaiki  kenerja  dengan  cara  belajar, saling  membantu antar  pegawai  apabila pegawai tersebut  tidak  ditempat,  berbagi  pengalaman tentang  kegiatan  pengelolaan  PTSP.  Petugas PTSP  berusaha  untuk  selalu  meningkatkan kemampuan dari berbagai sumber seperti belajar dari  pengalaman  dan  saling  bertukar  informasi dengan  rekan  sejawat  mengenai  kegiatan
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
pengelolaan  PSTP.  Pegawai  berharap  ada penambahan pegawai khusus yang terampil dalam pelaksanaan pengelolaan PTSP.
Serta  dalam  mengatasi  jaringan  pegawai menggunakan  jaringan  paket  sendiri,  karena
jaringan  yang  digunakan  oleh  kantor  sering bermasalah diakibatkan daya jaringan yang belum maksimal  diakibatkan  kekurangan  anggaran dalam penambahan daya jaringa tersebut.

## IV   CONCLUSION
Hasil penelitian mengenai kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Sumatera,  dari  beberapa  indikator  yang penulis ambil dalam penelitian ini, yaitu:
1. Kinerja pegawai pada unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat segi Pelaksanaan Indikator mutu pekerjaan selama  ini  sudah  cukup  baik  dan  sudah  sesuai dengan  aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  serta diusahan  dapat  diselesaikan  dengan  hasil  kerja yang akurat dan memuaskan, dari  segi kemampuan dan kepribadian para pegawai selaku pelayan  publik  selalu  berusaha  untuk  bersikap baik,  profesional  dan  berperilaku  sopan  serta selalu berinovasi dalam bekerja sehinggga selalu dapat  membentuk  kinerja-kinerja  yang  baru  dan berusaha  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  ikhlas,  kemudian  juga motivasi  dalam  operasional  pelayanan,  para pegawai  dituntut  untuk  semakin  mempermudah masyarakat  dalam  mendapat  pelayanan,  dalam segi  Kejujuran  pegawai  dalam  melaksanakan tugas dan pekerjaan serta ketelitian dan semangat kerja  sudah  cukup  baik,  yaitu  melakukan  semua pekerjaan dan melaporkan sesuain ketentuan yang ada.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam
kinerja  pegawai  pada  unit  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat, bahwa  kendala  yang  dihadapi  terutama  dalam penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu, adalah  keterbatasan  jumlah  pegawai  yang  tidak berimbang dengan pegawai yang ada di unit PTSP sehingga  pegawai  serta  tenaga  professional kurang  mampu  untuk  dapat  mengerjakan  secara maksimal,  jumlah  pegawai  yang  ada  di  Wilayah kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Barat yang terbagi-bagi disetiap bidang, sehingga tidak memungkinkan untuk penempatan di Unit PTSP
saja serta dengan jaringan wifi yang kurang kuat sehingga mengakibatkan terhambatnya penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu yang  professional  di  PTSP  Kanwil  Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
3. Upaya-upaya    yang  dilakukan untuk  mengatasi  kendala  Kinerja  Pegawai  pada Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP) Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Sumatera  Barat  yaitu  pegawai  berusaha  untuk selalu  meningkatkan  kemampuan  seperti  belajar dari  pengalaman  dan  saling  bertukar  informasi dengan rekan sejawat, dan memakai jaringan yang ada guna kelancaran kegiatan PTSP.

## Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai  Kinerja  Pegawai  pada  Unit  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1.
Bagi Kanwil
Kementerian Agama  Propinsi  Sumatera  Barat  Untuk  terus dapat  meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Sumatera  Barat, dengan  memberikan  tugas  dan  wewenang  serta juga  motivasi  kepada  Pegawai  PTSP  yang memiliki kenerja yang baik;
2.
Bagi Staff PTSP Kanwil
Kemenag  Sumbar  Staff  PTSP  Kanwil  Kemenag Sumatera Barat untuk
meningkatkan Keprofesionalannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat terutama dalam upaya untuk  meningkatkan  kenerja  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  penggunaan  layanan  PTSP Kanwil Kemenag Sumatera Barat;
Bagi  Peneliti  Sebagai  bahan  masukan dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  terkait kinerja  agar  dapat  menambah  dan  memperluas wawasan  dan  pengetahuan  penulis  dalam penulisan skripsi terkait masalah yang di teliti.
Jurnal JIPS ( Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic )  Vol . 8  No. 1 (2024) ISSN : 2579-5449 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .

## Bibliography
[1]Achmad, Zein. 2010.  Aplikasi  Pemasaran  dan Salesmanship.  Jakarta:  Mitra.  Wacana Media
Bastian,  Indra,  2013,    Sistem  Akuntansi Sektor Publik .Erlangga.Jakarta. [2]Budiasa,  I  Komang,  2021,  Beban  Kerja  dan Kinerja Sumber Daya Manusia ,
Purwokerto: Pena Persada
[3]Bungin,  Burhan.  2010.  Penelitian  Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan  Ilmu  Sosial  lainnya.  Jakarta:Putra Grafika
[4]Cindekia,  Ilham,Dkk.,  2007.  Implementasi
Mekanisme Komplain terhadap Pelayanan  Publik  Berbasis  Patiripasi Masyarakat, Jakarta: Pattiro Dan Access [5]Hamidi.      2010.      Metode      Penelitian Kualitatif:   Aplikasi   Praktis   Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press [6]Hessel, Nogi. 2020. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gramedia
[7]Huseno, Tun.  2016.  Kinerja Pegawai Tinjauan dari  Dimensi  Kepemimpinan,  Misi Organisasi,  Budaya  Organisasi  dan Kepuasan  Kerja,  Malang:  Media  Nusa
Creative [8]Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat,2009. Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik,Bandung:  Nuansa
[9]Kirom,  Bahrul,  2021,  Mengukur  Kinerja
Pelayanan  dan  Kepuasan  Konsumen ,
Bandung: Pustaka Reka Cipta
[10]Kotler, P dan Amstrong. 2018 . Prinsip-prinsip Marketing  Edisi  Ke  Tujuh  Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.
[11]Mangkunegara,  A.A.Anwar  Prabu,  2017, Evaluasi  Kinerja  SDM,  Jakarta:  Refika Aditama [12]Mangkunegara, Anwar Prabu . 2013.
Evaluasi Kinerja Sumber Daya. Manu sia ,
Bandung: Penerbit Refika Aditama
[13]Moenir,  AS.  2001.    Manajemen  Pelayanan Umum  Di  Indonesia.  Jakarta:    Bumi Aksara
[14]Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
[15]Mukarom,  Zaenal  dan  Muhibudin  Wijaya Laksana.  2015.Manajemen  Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia,
[16]Nawawi,  Hadari.  2017.  Evaluasi  Dan Manajemen  Kinerja  Di  Lingkungan
Perusahaan  Dan  Industri.  Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press [17]Notoatmodjo, Soekidjo. 2015. Pengembangan  Sumber  Daya.  Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, [18]Robbins, Stephen P. 2010 . Perilaku
organisasi. Jakarta: PT Indeks [19]Sinambela,Poltak lijan Dkk, 2011. Reformasi Pelayanan  Publik:  Teori, Kebijakan  Dan Implementasi, Jakarta: PT.Bumi Aksaram [20]Subagyo,  Joko,  P.  2015.  Metode  Penelitian Dalam  Teori  Dan  Praktek,  Jakarta: Rineka  Cipta [21]Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[22]Triton  P.B.,  2017.  Mengelola  Sumber  Daya Manusia, Yogyakarta : Penerbit Oriza.
[23]Wibowo, 2012, Manajemen Kinerja , Jakarta: Rajawali Press