Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 21, No. 01, Juli 2021 , 26 - 31

## Eksistensi Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Studi Kasus Pemerintah Kota Sungai Penuh

## Hainadri
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci e-mail: hainadri.1981@gmail.com
ABSTRAK. Masyarakat  Kota  Sungai  Penuh  memiliki  tradisi  yang  beraneka  ragam  yang terdiri  dari  bermacam  suku  atau  etnis.  Kota  Sungai  Penuh  memiliki  10  persekutuan Masyarakat  adat  yang  masing-masing  memiliki  lembaga  adat  tersendiri.  Namun  secara umum  Kota  Sungai  Penuh  masih  mengakui  dan  menganut  hukum  adat  Kerinci sebagaimana  sebelum  daerah  tersebut  dimekarkan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah memberikan  informasi  aktual  tentang  kondisi  hukum  adat  yang  ada  di  wilayah pemerintahan  Kota  Sungai  Penuh.  Kota  Sungai  Penuh  sejak  diresmikan  menjadi  daerah otonom  baru  sebagai  hasil  dari  pemekaran  Kabupaten  Kerinci  sejak  tahun  2010  telah menghasilkan  124  (seratus  dua  puluh  empat)  peraturan  daerah  yang  44  (empat  puluh empat) diantaranya sudah tidak berlaku lagi. Jadi ada 80 (delapan puluh) peraturan daerah yang  masih  berlaku  sampai  saat  ini.  Meskipun  didefinisikan  sebagai  hukum  yang  tidak tertulis,  keberadaan  hukum  adat  sebagai  salah  satu  sistem  pemerintahan  di  daerah  secara yuridis  formal  mendapat  landasan  yang  kuat.  Namun  di  Kota  Sungai  Penuh  belum  ada satupun Peraturan daerah yang mengatur tentang Hukum adat dan tidak satu pasalpun yang mengatur perihal hukum adat .
Kata kunci : eksistensi, hukum adat, peraturan daerah.

## PENDAHULUAN
Sebelum  dimekarkan  menjadi  kota  tersendiri,  Sungai  Penuh  merupakan  ibu  kota administratif  dari  Kabupaten  Kerinci  di  Provinsi  Jambi.  Kabupaten  Kerinci  merupakan salah  satu  Kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  yang  relatif  besar  dibandingkan  dengan Kabupaten lain di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci memiliki luas 4200 km dan tediri dari 11  (sebelas)  kecamatan  yaitu  :  Kecamatan  Gunung  Raya,  Kecamatan  Batang  Merangin, Kecamatan  Danau  Kerinci,  Kecamatan  Keliling  Danau,  Kecamatan  Sungai  Penuh, Kecamatan  Hamparan  Rawang,  Kecamatan  Sitinjau  Laut,  Kecamatan  Air  Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Gunung Kerinci dan Kecamatan Kayu Aro.
Pemerintah  Indonesia  kemudian  membagi  Kabupaten  Kerinci  menjadi  dua administrasi  yaitu  Kabupaten  Kerinci  (yang  terdiri  dari  12  kecamatan)  dan  Kota  Sungai Penuh  (yang  terdiri  dari  5  kecamatan).  Pemekaran  wilayah  ini  diresmikan  oleh  Menteri Dalam  Negeri  Indonesia  dan  disahkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2008 pada  tanggal  21  Juli  2008.  Pemekaran  daerah  ini  merupakan  implementasi  dari  kebijakan otonomi daerah.
Menurut  Agustino  (2011,  hal.  69),  konsep  otonomi  daerah  membuat  Pemerintah Daerah  memiliki  kewenangan  yang  luar  biasa  untuk  merencanakan,  merumuskan,
melaksanakan,  serta  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  yang  sesuai  dengan  keperluan  dan tuntutan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah  Daerah  Kota  Sungai  Penuh  karena  kondisi  masyarakat  Kota  Sungai  Penuh yang heterogen.
Menurut  Jauhari  (2012,  hal  37),  masyarakat  Kota  Sungai  Penuh  memiliki  tradisi yang beraneka ragam yang terdiri dari bermacam suku atau etnis seperti: suku Melayu, suku Anak  Dalam  (suku  Kubu),  suku  Banjau,  suku  Orang  Batin  dan  suku  Melayu  Kerinci. Masing-masing suku tersebut memiliki pola hidup, pranata masyarakat, sistem tingkah laku dan  hukum  adat  yang  berbeda-beda.  Namun  secara  umum  Kota  Sungai  Penuh  masih mengakui  dan  menganut  hukum  adat  Kerinci  sebagaimana  sebelum  daerah  tersebut dimekarkan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan organisasi adat di Kota Sungai Penuh dan berbagai pelaksanaan kegiatan masyarakat yang mengacu kepada hukum adat.
Dalam  buku  Thontowi  (2013,  hlm.  21-36)  Para  ahli  hukum  adat  sepakat  bahwa dalam  hukum  adat  mengandung  unsur-unsur  keagamaan,  dan  magis  ( magic religious ), keajegan ( constant ), tunai ( concrete ) dan luwes ( flexible ). Hukum adat menurut Ter Haar Bzn dalam  buku  Hadikusuma  (1992,  hlm.  14)  adalah  keseluruhan  aturan  yang  menjelma  dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta  pengaruh  dan  yang  dalam  pelaksanaannya  berlaku  serta  merta  dan  ditaati  dengan sepenuh  hati.  Soepomo  (1952,  hlm.  30)  berpendapat  bahwa  hukum  adat  adalah  sinonim dari  hukum  yang  tidak  tertulis  di  dalam  peraturan  legislatif,  hukum  yang  hidup  sebagai konvensi  di  badan-badan  hukum  negara  (parlemen,  dewan  propinsi,  dan  sebagainya), hukum  yang  hidup  sebagai  peraturan  kebiasaan  yang  dipertahankan  di  dalam  pergaulan, baik di kota maupun di desa-desa.
Meskipun didefinisikan sebagai hukum yang tidak tertulis, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sistem pemerintahan di daerah secara yuridis formal mendapat landasan yang kuat. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945  Amandemen  ke- 4  Pasal  18B  ayat  (2):  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang- undang”.  UUD  1945  juga  mengakui  Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam  hukum  adat.  Masyarakat  adat  juga  dilindungi  dalam  Undang-Undang    Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)  yang  menentukan:  “Dalam  rangka  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  perbedaan  dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”
Landasan  yuridis  formal  tersebut  memang  telah  mampu  menegaskan  eksistensi masyarakat  adat  di  Indonesia  namun  belum  mampu  mengakomodasi  hukum  adat  yang hidup  di  tengah  masyarakat  Indonesia.  Latar  belakang  adat  yang  berbeda  sesuai  dengan wilayah  adatnya  masing-masing,  hal  ini  menjadi  penyebab  adanya  perbedaan  hukum  adat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Selain itu faktor agama juga ikut mempengaruhi perbedaan ini. Untuk itu tataran hukum yang tepat untuk menjangkau dan mengakomodasi hukum adat di setiap daerah adalah dalam bentuk peraturan daerah.
Sebagai  wilayah  yang  belum  lama  mengalami  pemekaran,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  Kota  Sungai  Penuh  masih  dalam  tahap  penyempurnaan,  baik  dari  sisi  peraturan
maupun  pelaksanaan  pemerintahan.  Perlu  adanya  koordinasi  antara  berbagai  pihak, khususnya  antara  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dengan  masyarakat  adat  yang  notabene telah  lebih  dulu hadir  di  tengah  masyarakat  Kota Sungai  Penuh dan  memiliki hukum adat tersendiri.  Koordinasi  tersebut  terutama  dalam  hal  pembentukan  Peraturan  Daerah  yang tentu  saja  mengatur  segala  aspek  kehidupan  masyarakat  Kota  Sungai  Penuh  yang  juga merupakan  bagian  dari  masyarakat  adat  tersendiri.  Inilah  yang  menjadi  alasan  penulis melakukan  penelitian  ini  dengan  tema, “ Eksistensi  Hukum  Adat  dalam  Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh” .

## METODOLOGI
Spesifikasi penelitian.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analitis. Menurut Sunggono (2010, hal. 37-38) “ Penelitian deskriptif analisa data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat  deduktif,  berdasarkan  teori  atau  konsep  yang  bersifat  umum diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang  seperangkat  data,  atau  menunjukkan  komparasi atau hubungan seperang kat data dengan seperangkat data yang lain “.

## Pendekatan.
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  hukum  Sosiologis  atau menurut Soetandyo Wignjosoebroto penelitian non doktrinal yaitu penelitian berupa studi- studi  empiris  untuk  menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat ( Socio Legal Research ).

## Data
Data adalah berasal dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:
1. Data  Primer  diperoleh  dari  Tokoh-tokoh  Adat  di  wilayah  Kota  Sungai  Penuh, Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Sungai  Penuh,  Kepala  Bagian Hukum  dan  Perundang-Undangan  Sekretariat  Daerah  Kota  Sungai  Penuh,  dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Data Sekunder diperoleh dari data proses pemilihan Kepala Desa, laporan penelitian, buku-buku,  kajian,  referensi  hukum,  serta  data  lain  yang  relevan  dengan  objek penelitian.

## Teknik Pengumpulan data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  dua  teknik,  yang  diharapkan  dapat menghasilkan data yang memenuhi syarat, lengkap dan relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya wawancara dan dokumentasi.

## Teknik analisis data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang  digunakan  melalui  pendekatan  kualitatif.  Menurut Irawan,  Prasetya,  (2004,  hal.  99) ”analisis  data  kualitatif  adalah  analisis  yang  dilakukan terhadap  data  non-angka  seperti  hasil  wawancara,  atau  catatan  laporan  bacaan  dari  buku- buku, artikel, dan juga termasuk non tulisan seperti foto, gambar, atau film”. Jadi dalam hal
ini  penulis  mengembangkan  analisis  dari  data  yang  sebenarnya  tanpa  mengubah  data sebenarnya ke dalam bentuk apapun atau merekayasa data yang sebenarnya sudah ada.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi Hukum Adat dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh
Hukum adat sebagai hukum non statutoir, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat.  Sebagai  hukum  tradisional  dan  asli  hukum Indonesia,  hukum  adat  digolongkan  sebagai  hukum  yang  primitif,  sehingga  tidak  jarang banyak  pihak  yang  meragukan  eksistensi  dan  pendayagunaannya  pada  era  modern  seperti saat ini. Pihak yang meragukan tersebut menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak  tertulis,  sehingga  jika  dibandingkan  dengan  hukum  yang tertulis,  hukum  adat  dinilai tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Alasan lainnya adalah karena pada era unifikasi hukum, sangatlah sulit memadukan atau memilih hukum adat yang akan dijadikan patokan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan.
Sedangkan  pihak  yang  lain,  masih  mengakui  eksistensi  pentingnya  peran  hukum adat  pada  era  modern  ini,  mengingat  bahwa  tidak  selamanya  hukum  tertulis  yang  berupa perundangundangan,  dapat  selalu  mengikuti  perkembangan  masyarakat.  Ketika  terjadi kesenjangan  seperti  itu,  maka  peran  hukum  adat  akan  sangat  penting,  dengan  mengacu pada  sifat  hukum  adat  yang  bersifat  dinamis.  Peran  penting  lainnya,  hukum  adat  sebagai hukum  yang  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat,  adalah  sebagai  sumber  utama dari penyusunan dan perumusan aturan perundangundangan.
Kota Sungai Penuh sejak diresmikan menjadi daerah otonom baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci sejak tahun 2010 telah menghasilkan 124 (seratus dua puluh empat)  Peraturan  Daerah  yang  44  (empat  puluh  empat)  diantaranya  sudah  tidak  berlaku lagi. Jadi ada 80 (delapan puluh) Peraturan Daerah yang masih berlaku sampai saat ini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag hukum setda Kota Sungai Penuh tidak ada  Peraturan  daerah  Kota  Sungai  Penuh  yang  mengatur  tentang  Hukum  adat.  Hal  ini dibenarkan  oleh  Ketua  DPRD  Kota  Sungai  Penuh  bahkan  beliau  menyatakan  tidak  satu pasalpun  yang  mengatur  perihal  hukum  adat.  Namun  untuk  tahun  2019  sudah  ada rancangan  peraturan  daerah  mengenai  hukum  adat  dan  hal  ini  dibenarkan  oleh  Bagian Hukum  dan  Persidangan  Sekretaris  DPRD  Kota  Sungai  Penuh  bahwa  peraturan  daerah tentang  hukum  adat  sudah  terdaftar  dalam  rencana  pembahasan  peraturan  darah  kota sungai  penuh  tahun  2019  tetapi  draf  rancangannya  belum  ada.  Hal  ini  disebabkan  masih dalam tahap pembahasan dan perancangan dalam forum adat Kota Sungai penuh

## KESIMPULAN
Eksistensi  hukum  adat  di  Kota  Sungai  Penuh  tidak  begitu  terlihat  karena  tidak  begitu berperan  dalam  mengatur  tingkah  laku  masyarakat  baik  itu  dalam  persekutuan  adatnya masing-masing  ataupun  dalam  masyarakat  Pemerintah  Kota  Sungai  Penuh  dalam  bentuk Peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  Hukum  adat.  bahkan  dalam  Peraturan  Daerah tidak  satu  pasalpun  yang  mengatur  perihal  hukum  adat.  Namun  untuk  tahun  2019  sudah

## menjadi  rancangan  pembahasan  peraturan  daerah  mengenai  hukum  adat  Kota  Sungai Penuh

## REFERENSI
Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah , UII Press, Yogyakarta, 2005.
Ade  Saptomo,  Hukum  dan  Kearifan  Lokal,  Grasindo,  Jakarta,  2010.Agustino,  Leo,  2011. Sisi Gelap  Otonomi  Daerah:  Sisi  Gelap  Desentralisasi  di  Indonesia  Berbanding  Era Sentralisasi , Bandung: Widya Padjadjaran.
Amrullah Ahmad, Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani, Jakarta, 1996.
Arikunto  dan  Suharsimi,  2002 , Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
Budi  Susanto,  S.J,  Ingatan  Hikmat  Indonesia  Masa  Kini,  Hikmat  Masa  Lalu  Rakyat, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
Jauhari,  Budhi  Vrihaspathi  dan  Eka  Putra,  2012. Senarai  Sejarah  Kebudayaan  Suku  Kerinci, Jambi:  Bina  Potensia  Aditya  Mahatva  Yodha  Kota  Sungai  Penuh  dan  Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Hadikusuma,  H.  Hilman,  1992. Pengantar  Ilmu  hukum  Adat  Indonesia ,  Bandung:  Mandar Maju.
Irawan, Prasetya, 2004, Logika dan Prosedur Penelitian (cetakan keenam) , STIA-LAN, Jakarta.
Khairul Muluk, Desentralisasi Teori, Cakupan dan Elemen , http://www.publik.brawijaya.ac.id
Mahendra  Putra  Kurnia,  dkk. Pedoman  Naskah  Akademik  Perda ,  Partisipatif,  yogyakarta: Kreasi Total Media
Manan, Bagir , 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: PSH FH UlI.
Maria  Farida  Indrati.  S, Ilmu  Perundang-undangan;  Dasar-dasar  dan  Pembentukannya ,  Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, LKiS, Yogyakarta, 2001.
Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ni’matul  Huda, Otonomi  Daerah;  Filosofi,  Sejarah  Perkembangan  dan  Problematika ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia, Jakarta, IMR Press, 2012.
R. Soepomo, 1952. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari , Jakarta: Pustaka Rakyat.
Soenobo Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Suharjono, Muhammad, 2014, Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Hukum No. 19 Vol. 10, Februari.
Sunggono, Bambang, 2010, Metodelogi Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Thontowi,  Jawahir, Perlindungan  dan  Pengakuan    Masyarakat  Adat  dan  Tantangannya  dalam Hukum Indonesia , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Vol. 20, Januari 2013.
Victor  M.  Situmorang, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  di  Daerah ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1994.