Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat

## Pelatihan Pendampingan Pembuatan Peta Tematik Menggunakan GPS dan Aplikasi CAD
( Training Assistance in Making Thematic Maps Using GPS and CAD Applications )
Andrew Stefano 1* , Sri Endayani 2
1 Program Studi Teknologi Geomatika, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Jl. Samratulangi Kampus Politani Samarinda 75131.
2 Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda 75123.
* Penulis Korespondensi: andrew.stefano@politanisamarinda.ac.id Diterima September 2019/Disetujui Juli 2020

## ABSTRAK
Salah satu masalah dalam pengembangan profesionalisme sumber daya manusia selama ini adalah terkait dengan persoalan peta tematik batas wilayah 10 Kecamatan Kota Samarinda. Tujuan kegiatan ini adalah  untuk memberikan  pelatihan  tentang  penggunaan GPS dan pengolahan data menggunakan software autodesk map . Pelatihan ini diikuti oleh para staf kelurahan dan kecamatan Kota Samarinda, sebanyak 50 orang. Metode yang digunakan adalah 1) Pemberian pengetahuan teoritis dan praktis tentang pengambilan serta pengolahan data; 2) Penugasan pembuatan batas perwilayah; 3) Presentasi hasil di lapangan; dan 4) Output (peta batas). Hasil kegiatan adalah: p ertama, semua peserta kegiatan pelatihan ini sangat antusias, bersemangat, dan mempunyai motivasi yang tinggi mengikuti pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan batas. Kedua, peserta kegiatan yang berhasil  membuat  peta  batas  sejumlah  25  orang  atau  50%  dari  50  peserta.  Ketiga,  kualitas  peta  termasuk kategori cukup baik. Mereka menemukan perbedaan bentuk peta batas antara versi Bappeda Kota Samarinda dan pengambilan data lapang. Pada Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda berdasarkan data lapang dari staf Kelurahan Bugis bentuk peta batas lahan hampir menyerupai peta batas lahan Bappeda Kota Samarinda selisih 2,5 ha, dikarenakan Bappeda Kota Samarinda tidak memasukkan Stadion GOR Segiri sebagai area Kelurahan Bugis  yang  seharusnya  dimasukkan  sebagai  peta  batas.  Hasil  peta  dari  para  staf  kelurahan  Kecamatan Samarinda Kota dirapatkan kembali oleh pihak camat dan lurah untuk ditetapkan sebagai peta Kecamatan Kota Samarinda dan di printout A0 dipajang dimasing-masing kantor kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda Kota.
Kata kunci: pelatihan, pembuatan batas batas, staf

## ABSTRACT
One of the problems in the development of human resource professionalism so far is related to land issues (boundaries). The purpose of this activity is to provide training on the use of GPS and processing data using Autodesk map software. The training was attended by the village and sub-district staff of Samarinda City, as many as 50 people. The method used is 1) giving theoretical and practical knowledge about data collection and processing 2) assignment of making land boundaries per area, 3) presentation of results in the field and 4) output (boundary  map).  The  results  of  this  activity  were:  First,  all  participants  of  this  training  activity  were  very enthusiastic, enthusiastic, and had high motivation to take part in the implementation of the second boundary land making training activity, the participants who succeeded in making a land boundary map of 25 people or 50% of 50 participants. Third, the quality of the maps is quite good. They found differences in boundary map shape between version Samarinda City Bappeda and field data collection. Based on field data from the Bugis Kelurahan staff, the shape of the land boundary map in the Bugis sub-district in Samarinda almost resembles the land boundary map of Samarinda City of 2.5 ha, because Samarinda City Bappeda does not include the Segiri GOR Stadium as an area of Bugis sub-district that should be included as a map of the border. The map results from Samarinda Kota sub-district staff were recombined by sub-district and sub-district lurah to be determined as a map of sub-district Kota Samarinda and displayed in the A0 printout in each of the kelurahan offices located in sub-district Samarinda Kota.
Keywords: land limit making, staff, training

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berada pada  kawasan  yang  sangat  cepat  berkembang karena  secara  geografis  berada  pada  jalur perdagangan dunia ( Pasific Ocean Rim dan Indian Ocean  Rim )  (Brenner et  al .  2012;  Bradter et  al . 2019;  Ampadu et  al .  2020).  Meskipun  begitu, Indonesia  juga  tidak  diuntungkan  secara  geo- grafis karena terletak pada kawasan pertemuan tiga  lempeng  tektonik  yang  mengakibatkan wilayahnya  rawan  akan  bencana  (Brown et  al . 2013; Chen et al . 2019; Cobb & Oliver 1997). Oleh karena  itu,  Indonesia  harus  memiliki  suatu perencanaan  yang  strategis  dalam  penataan wilayahnya sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Doyle et al . 1998; Gad & Kusky 2006; García-álvarez et al . 2019). Salah satunya dengan cara menampilkan informasi-informasi yang terdapat di daerahnya ke  dalam  peta  sebab  dengan  peta  kita  dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan dalam konteks  keruangan  dengan  lebih  efisien  dan efektif  (Hobbs  &  Chan  1990;  Kabiri  et  al.  2018; Hossain  &  Meng  2020).  Sebagai  peta  dasar pelatihan  digunakan  peta  yang  dibuat  oleh Bappeda Kota Samarinda 2011‒2031.
Peta  dasar  maupun  data  informasi  spasial lainnya  memiliki  peran  yang  sangat  strategis dalam  menjaga  keutuhan  suatu  negara,  pe- rencanan  serta  pengawasan  pembangunan,  dan penataan  ruang.  Akan  tetapi,  hingga  kini kesadaran  pemerintah  dan  masyarakat  akan manfaat  dan  pentingnya  peta  masih  sangat rendah (Malczewski 2004, Koshkarev et al . 2008; Lu et  al .  2011).  Padahal,  Indonesia  saat  ini merupakan  satu-satunya  Negara  yang  memiliki Undang-Undang  tentang  Informasi  Geospasial Nasional (UU IG-N), yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Indonesia juga memiliki Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, namun sayangnya kedua Undang-Undang tersebut  masih  belum  diimplementasikan dengan  baik  oleh  pemerintah  maupun  masya- rakat.  Di  Indonesia  maupun  banyak  negara berkembang lain, perencanaan tata ruang sudah merupakan alat pemerintahan baku yang dibuat secara  berkala  pada  tingkat  nasional,  propinsi, kabupaten  dan  bahkan  kelurahan,  akan  tetapi alat  ini  seringkali  kehilangan  makna  dan fungsinya  dikarenakan  oleh  pendekatan  dan proses pembuatannya yang tidak tepat (Mason et al . 2013; Mitchell et al . 2018; Mitchell et al . 2018).
Hal  ini  banyak  disebabkan  oleh  kurangnya kapasitas  maupun  keterampilan  sumber  daya manusianya, kurang kondusifnya kebijakan yang ada,  serta  kurangnya  integrasi  antar  sektoral. Akibatnya, dapat terjadi tumpang tindih alokasi yang  bisa  mengakibatkan  konflik  antar  pe- mangku  kepentingan  dan  program-program pembangunan  yang  tidak  efisien  (Puhr et  al . 2014;  Ottosen et  al .  2020;  Petrognani  &  Robert 2020).  Seperti  kebanyakan  daerah  lainnya  di Indonesia,  Kecamatan  Kota  Samarinda  Provinsi Kalimantan  Timur,  masih  menyajikan  informasi geospasialnya  dengan  belum  memenuhi  kaidah kartografi  yang  berlaku.  Padahal  berdasarkan perda  Nomor  17  Tahun  2002  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) akan di kelurahan menjadi pusat perkotaan melalui program Zonasi yang  akan  mengarahkan  daerah  tersebut  dan sekitarnya  bertransformasi  menjadi  kota  yang besar.  Artinya  akan  terjadi  banyak  perubahan pada  Kecamatan  tersebut  demi  menunjang program  pemerintah  tersebut  (Rafaelli et  al . 2001;  Ryu et  al .  2014;  Smith  2016;  Sardi  & Pulungan 2019).
Penyajian  informasi  geospasial  yang  baik merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan oleh  kedua  pemerintahan  tersebut  guna  ter- capainya  pembangunan  yang  berkelanjutan (Wang 2005; Steiniger & Hunter 2013; Thomas et al . 2015; Suyadi et al .  2017). Dalam konteks ini pemerintah kelurahan memerlukan adanya suatu sistem basis data yang memadai. Hal ini meliputi pengetahuan  lokal  maupun  formal  mengenai penghidupan  masyarakat,  fungsi  biofisik  dan sumber daya manusia (Zaslavsky 2003; Yu et al. 2015; Dall’Agnol et al. 20200). Data-data seperti kesesuaian  batas,  iklim,  pemukiman,  populasi, pasar,  jalan,  penggunaan  batas  serta  peru- bahannya, dan penunjukan kawasan merupakan data  penunjang  yang  sangat  diperlukan  dalam proses  perencanaan  yang  memerlukan  sistem yang  padu.  Dengan  suatu  sistem  informasi geospasial  yang  terpadu  antar  setiap  kelurahan maka  perencanaan  strategis  terkait  tata  ruang dan  wilayah  dapat  diintegrasikan  satu  sama lainnya  (Zeilhofer  &  Topanotti  2008).  Maka peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat kelurahan dan  teknologi  pendukungnya  merupakan  hal yang  mutlak  dilakukan  demi  tercapainya  pem- bangunan yang berkelanjutan (Zaslavsky 2003).
Peta  yang  dihasilkan  oleh  perangkat kelurahan masih banyak yang belum memenuhi kaidah  kartografi  dan  juga  banyak  yang  belum
menampilkan  informasi  geospasial  secara optimal  pada  petanya  (Yu  et  al.  2015).  Masalah lainnya  juga  dapat  terlihat  pada  informasi geospasial  yang  ditampilkan  pada  peta  yang dihasilkan oleh kelurahan masing-masing belum mencakup keseluruhan informasi  yang terdapat pada  kelurahan  yang  bersangkutan.  Selain  itu sistem  informasi  geospasial  kelurahan  terpadu harus  dapat  dilakukan  oleh  para  perangkat kelurahan secara berkelanjutan (Dall’Agnol et al. 20200). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan  keterampilan sumber daya untuk menyajikan  informasi  geospasial  dengan  baik dalam  bentuk  peta  (Wang  2005).  Tujuan  dari kegiatan  untuk  memberikan  keterampilan kepada  perangkat  kelurahan  dalam  membuat peta sesuai dengan kaidah kartografi dan dapat menyusun serta menampilkan informasi geospasial  daerahnya  di  dalam  peta  yang berguna  membantu  perencanaan  dan  pengem- bangan kelurahan masing-masing di masa depan (Thomas et  al .  2015).  Sehingga,  dapat  tercipta suatu  sistem  informasi  geospasial  kelurahan terpadu  yang  dijalankan  oleh  pemerintah kelurahan secara mandiri dan berkelanjutan.
Kegiatan  ini  diharapkan  dapat  membantu perangkat kelurahan dalam membuat peta sesuai dengan  kaidah  kartografi  dan  dapat  menyusun serta menampilkan informasi geospasial dengan baik  (Suyadi et  al .  2017).  Selain  itu  diharapkan terciptanya  suatu  sistem  informasi  geospasial kelurahan  yang  terpadu  dari  kemandirian pemerintah  kelurahan  tersebut  (Steiniger  & Hunter  2013).  Sehingga,  kebutuhan  pemerintah maupun  masyarakat  tersedianya  informasi geospasial  yang  baik  dapat  terpenuhi.  Secara fisik,  hasil  dari  kegiatan  ini  diharapkan menghasilkan (Smith 2016): a) Modul pelatihan, berisi  tutorial  tentang  membuat  peta  sesuai dengan kaidah kartografi dan penyusunan serta penyajian informasi geospasial pada peta; b) CD tutorial, berisi tentang software pemetaan digital Map Source dan Autodesk Map, modul pelatihan yang berbentuk softcopy , dan juga video tutorial tentang  pembuatan  peta  sesuai  dengan  kaidah kartografi.  CD  tutorial  ini  juga  berisi  cara penyusunan dan penyajian informasi geospasial yang  baik;  c)  Peta  batas  administrasi  Kota Samarinda,  berisi  tentang  peta  yang  dihasilkan saat pelatihan oleh perangkat kelurahan peserta pelatihan mengenai informasi kelurahannya; dan d)  Papan  informasi,  menampilkan  peta  yang dihasilkan  saat  pelatihan  yang  berisi  informasi geospasial  kelurahan  agar  dapat  diakses  oleh masyarakat dengan mudah.
Kegiatan  pelatihan  membuat  peta  ber- dasarkan  kaidah  kartografi  dan  penyusunan informasi geospasial untuk perangkat kelurahan diharapkan dapat  memberikan  manfaat sebagai berikut  (Sardi  &  Pulungan  2019):  a)  Meng- hasilkan  perangkat  kelurahan  yang  memiliki keterampilan membuat peta berdasarkan kaidah kartografi dan penyusunan informasi geospasial yang  baik;  b)  Kelurahan  yang  mengikuti  pe- latihan  dapat  menyajikan  informasi  geospasial kelurahannya dengan lebih lengkap dan efisien; c)  Mempermudah  masyarakat  atau  orang  yang memerlukan  informasi  geospasial  kelurahan tersebut secara lebih lengkap; d) Meningkatakan antusiasme  dan  kepercayaan  masyarakat  ter- hadap kemajuan pembangunan kelurahannya; e) Terciptanya  suatu  sistem  informasi  geospasial yang baik dan terintegrasi antara kelurahan yang satu  dengan  kelurahan  lainnya;  f)  Membantu analisis informasi spasial kelurahan guna penen- tuan rancangan arah pembangunan kelurahan; g) Membantu pengambil kebijakan pada perangkat pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dalam  me- ngambil  keputusan  terkait  berbagai  pemecahan masalah  kelurahan;  dan  h)  Sebagai  wadah aktualisasi  diri  mahasiswa  dalam  bekerjasama dan kemandirian demi kepentingan masyarakat.
Kecamatan  Samarinda  Kota  memiliki  59 kelurahan dan 10 kecamatan. Pada Kecamatan ini sedang  terjadi  proses  transformasi  dari kelurahan  ke  perkotaan  yang  mengakibatkan terjadinya perubahan pada kondisi dan perilaku masyarakatnya  (Ryu et  al .  2014).  Misalnya  kita dapat  melihatnya  pada  perubahan  pola penggunaan  tanahnya  yang  dahulu  batasnya banyak  digunakan  sebagai  batas  pertanian  dan perkebunan  sekarang  banyak  berubah  menjadi jalan  dan  bangunan-bangunan  (Rafaelli et  al . 2001).  Sistem  kepemilikan  tanah  juga  banyak terjadi  perubahan  akibat  banyaknya  terjadi migrasi penduduk dari luar Kota Samarinda dan sekitarnya ke daerah ini (Puhr et al . 2014). Hal ini kita  dapat  kita  lihat  pada  banyaknya  tanah warisan  penduduk  asli  yang  dijual  kepada  para pendatang  atau  pihak-pihak  lainnya  yang  ten- tunya  akan  mendorong  pembangunan  aktivitas fisik  di  daerah  tersebut  (Petrognani  &  Robert 2020).  Perbedaan  hasil  diambil  dilapangan dengan  peta  batas  dibuat  oleh  Bappeda  Kota Samarinda  dirapatkan  oleh  Camat  Samarinda Kota dan Lurah (Gambar 1).
Akan tetapi, upaya yang seharusnya dilakukan dalam mengantisipasi peningkatan pem- bangunan  yang  terjadi  tidak  sejalan  dengan usaha  pemerintah  kelurahannya  dalam  menye-
diakan  informasi  geospasial  yang  mengikuti perkembangan wilayahnya (Ottosen et al . 2020). Pada  beberapa  kelurahan  yang  terdapat  di Kecamatan Kota Samarinda masih menampilkan informasi  geospasial  kelurahannya  dengan  be- lum  memenuhi  kaidah  kartografi  yang  berlaku sehingga  masyarakat  akan  sulit  menangkap dengan baik informasi geospasial yang disajikan (Mitchell et al . 2018). Sarana penyajian informasi geospasialnya  juga  masih  terbatas  dan  kurang mencukupi  demi  tersajinya  informasi  spasial yang baik (Mason et al . 2013).

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Menggambar  peta  batas  Kota  Samarinda dimaksudkan  agar  staf  Pemerintahan  Kota Samarinda  dapat  menggambarkan  tata  letak unsur-unsur  yang  terdapat  pada  batas  di  atas media  kertas  agar  secara  transparan  dapat diketahui  oleh  masyarakat  luas  tentang  kondisi dan  situasi  aktual  batas  Kota  Samarinda,  lebih lanjut peta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat  bantu  dalam  perencanaan  rehabilitasi  dan pengembangan pemanfaatan batas Kota Samarinda. Unsur batas yang digambarkan oleh staf Pemerintah Kota Samarinda pada peta batas didasarkan  pada  kondisi  yang  ada  di  lapangan. Untuk  menghindari  konflik  status  batas  yang dapat  diakibatkan  oleh  hasil  peta  batas  hasil pelatihan  ini,  maka  proses  penggambaran  peta batas,  termasuk  saat  pengukuran  batas  di lapangan,  kelompok  Staf  Pemerintahan  Kota Samarinda  yang  melaksanakan  pemetaan  batas perlu  didampingi  oleh  perangkat  desa/ kelurahan.
Tempat dan waktu pelatihan. Pelatihan  dilaksanakan  selama  ±  12  (Dua Belas)  bulan  yang  dimulai  dari  bulan  Januari sampai  dengan  Desember  yang  bertempat  di Kota  Samarinda.  Pelatihan  melibatkan  Seluruh SKPD Pemerintahan Kota Samarinda.
Peralatan Dan Bahan.
Peralatan dan bahan untuk menggambar peta lahan disesuaikan dengan tahap pelaksanaannya. Alat  bahan  pengukuran  adalah  kertas  HVS ukuran A4 untuk membuat tabel pengukuran di lapangan,  kertas  glossy  A0  dan  dibingkai  untuk mencetak  hasil  final  pengukuran,  clip  board (papan landasan untuk mencatat pengukuran di lapangan)  untuk  tabel  pengukuran,  pensil  HB,
rautan  pensil,  karet  penghapus,  GPS  Navigasi Garmin 76 CSX (Gambar 2).
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat dilaksanakan  di  10 Kecamatan Kota Samarinda. Metode pelaksanaan kegiatan berupa:
 Metode  ceramah  khususnya  terkait  dengan pemahaman  terhadap  penggunaan  GPS; proses penyusunan pencatatan data lapangan; dan proses pengolahan data lapangan;
 Metode  pemberian  tugas  pembuatan  peta presisi  sesuai  dengan  kaidah  kartografi. Pelaksanaan  kegiatan  melibatkan  kelompok sasaran  para  staf  kelurahan  dan  kecamatan Kota Samarinda. (Gambar 3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat No.  3  Tahun  1953,  Lembaran  Negara  No.  97 Tahun  1953  tentang  Pembentukan  daerah- daerah  Tingkat  II  Kabupaten/kotamadya  di Kalimantan  Timur.  Semula  Kodya  Dati  II Samarinda  terbagi  dalam  3  kecamatan,  yaitu Kecamatan  Samarinda  Ulu,  Samarinda  Ilir  dan Samarinda  Seberang.  Kemudian  dengan  SK Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Provinsi Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan
Gambar 1 Rapat dengan camat dan lurah.
Gambar 2 GPS 76 CSX.
SK  No.  55/TH-Pem/SK/1969,  terhitung  sejak tanggal  1  Maret  1969,  wilayah  administratif Kodya  Dati  II  Samarinda  ditambah  dengan  4 kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Palaran,  Sanga- Sanga,  Muara  Jawa  dan  Samboja  (luas  sekitar 2.727 km²).
Saat  ini  pembagian  kecamatan  di  Samarinda tidak  termasuk  Sanga-Sanga,  Muara  Jawa  dan Samboja,  ketiganya  masuk  dalam  Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah PP No. 38 Tahun 1996 terbit,  wilayah  administrasi  Kodya  Dati  II Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari  4  kecamatan  menjadi  6  kecamatan,  yaitu Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Samarinda  Ulu, Samarinda  Utara,  Samarinda  Ilir,  Samarinda Seberang, dan Palaran.
Pemekaran  kecamatan  kembali  dilakukan seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang cukup  pesat  dan  pelayanan  masyarakat  yang semakin  meningkat.  Kecamatan-kecamatan  di Samarinda  yang  semula  berjumlah  6,  kini dimekarkan menjadi 10 kecamatan, 4 kecamatan hasil pemekaran tersebut antara lain: Kecamatan Samarinda  Kota,  Loa  Janan  Ilir,  Sambutan,  dan Sungai  Pinang.  Peresmian  kecamatan  tersebut dilaksanakan  pada  tanggal  28  Desember  2010. Jadi, secara administratif Kota Samarinda dibagi menjadi  10  kecamatan  dan  53  kelurahan.  Ada pun  pada  tahun  2014  kelurahan  di  Samarinda bertambah enam sehingga menjadi 59 kelurahan.
Indikator keberhasilan kegiatan pelatihan dari sisi  proses  ini,  juga  tampak  dari  hasil  evaluasi yang  didasarkan  pada  taraf  respons  peserta, mengenai  kebermanfaatan  kegiatan  pelatihan yang  diikuti,  dengan  dengan  empat  kategori yakni,  sangatbermanfaat  (81%),  bermanfaat (19),  kurang  bermanfaat  (0),  dan  tidak bermanfaat (0), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Produk peta batas batas yang dihasilkan dapat disampaikan,  yakni  bahwa  dari  sisi  presisi  dan akurasi  pengolahan  data  yang  berhasil diselesaikan  oleh  para  staf  kelurahan  dan kecamatan,  dapat  dikategorikan  kurang,  sebab hanya  terkumpul  25  orang  atau  50%  dari  50 peserta  yang  ada.  Sementara  itu  terkait  dengan sisi kualitasnya, peta batas batas yang dihasilkan tersebut  termasuk  dalam  kategori  cukup  baik. Hasil  koordinat  data  lapang  yang  diambil dengan menggunakan GPS 60 CSX (Tabel 2).
Indikator  dari  kualitas  yang  cukup  baik tersebut,  diantaranya  tampak  dari  keterbatasan terkait  dengan  pengambilan  data  lapang, pengolahan data dengan menggunakan Microsoft excel  dan  ditransfer  datanya  ke  Autodesk  Map
untuk melihat hasil pengukuran. Crosscheck data dapat juga menggunakan citra Quickbird. Terjadi perbedaan bentuk wilayah batas di 5 kelurahan Samarinda  Kota.  Batas  yang  paling  terlihat perbedaannya  adalah  Kelurahan  Sungai  Pinang Luas antara versi Bappeda dengan pengambilan data lapang oleh staff kelurahan (Gambar 4).
Batas  yang  paling  mirip dengan  dengan peta batas  Bappeda  Kota  adalah  Kelurahan  Bugis, meskipun  masih  dapat  selisih  seluas  2,5  ha karena  Stadion  Segiri  tidak  dimaksukkan  ke dalam  wilayah  Kelurahan  Bugis  oleh  pihak Bappeda  (Gambar  5).  Berdasarkan  data  hasil berupa  produk  peta  batas  batas  dari  kegiatan pelatihan,  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  kua- litas tersebut, dapat disampaikan bahwa semakin menguatkan  betapa  pentingnya  pengambilan data  lapang  sesuai  dengan  kaidah  kartografi, terutama  dalam  konteks  kelurahan  dan kecamatan.

## SIMPULAN
Dari  sisi  proses  pelatihan  pendampingan pembuatan  peta  tematik  termasuk  dalam kategori  baik,  dengan  indikator  diantaranya kehadiran  peserta  yang  mencapai 100%, semua tampak  sangat  antusias,  bersemangat,  dan mempunyai  motivasi  yang  sangat  tinggi mengikuti  pelatihan.  Fenomena  tersebut,  dise- babkan oleh tingkat kebutuhan atau kepentingan
Gambar 3 Pengambilan data lapangan.
Tabel 1 Respons  peserta  mengenai  kebermanfaatan kegiatan pelatihan Interval (%) Kategori Persentase (%) 86‒100 Sangat bermanfaat 81 66‒85 Bermanfaat 19 36‒65 Kurang bermanfaat 0 0‒35 Tidak bermanfaat 0
para staf kelurahan dan kecamatan terkait adanya kompetensi  pengambilan  data  lapangan  dan pengolahan,  sebagai  salah  satu  bagian  dalam peningkatan profesionalisme mereka. Kemudian dari  sisi  hasil  produk,  berupa  peta  batas  yang dihasilkan  baik  dari  sisi  kuantitas  dan  kualitas, termasuk dalam kategori baik. Dari sisi kuantitas atau  peta  batas  yang  berhasil  diselesaikan  dan diserahkan  kepada  tim  pelaksana  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat,  hanya  ber- jumlah  25  buah  atau  50%  dari  50  peserta.  Dari sisi  kualitasnya  dapat  disampaikan  bahwa,  peta
batas yang dihasilkan dalam kategori cukup baik. Ada  beberapa  kekurangan  yang  masih  perlu mendapatkan  perhatian terkait  peta  batas yang dihasilkan,  misalnya  adalah  terkait  dengan  cara pengambilan  data  lapangan,  pengolahan  data dengan  program  Microsoft  excel,  transfer koordinat  ke  Autodesk  Map  dan  koreksi  citra Quikbird.  Staf  yang  dikirim  pada  saat  pelatihan bukanlah  bidang  pemerintahan,  khususnya bidang  pemetaan.  Jadi  penguasaan  pada  materi pelatihan sangat minim.

## Tabel 2 Formulir pengukuran GPS
Laboratorium geodesi program studi geoinformatika Halaman 1 Proyek Tapal batas Cuaca Mendung Lokasi Kelurahan Pasar Pagi Surveyor Syamsul Anwar, SE Jenis alat Garmin 60 CSX Recorder Siti Amanah, SE No. Seri alat Tanggal 10 Juli 2013 Point Easting Northing Elevation Estimated accuracy Description p1 516704 9945189 13 3,9 Perbatasan pelabuhan p2 516666 9945199 18 3,2 Perbatasan Basuki Rahmat p3 516660 9945215 17 3,9 Titik tengah Rumah Sakit Derajat p4 516643 9945197 20 3,0 Simpangan derajat lampu merah p5 516657 9945185 15 3,9 Simpang derajat agnesti p6 516620 9945029 19 3,9 Jalan Telen Tengah br PU p7 516622 9945031 20 3,7 Belakang rumah Dinas PU p8 516634 9945021 14 3,7 Tengah jalan Telen p9 516611 9944976 19 4,0 Gang 4 Abdul Hasan p10 516598 9944943 02 6,1 Gang 5 Abdul Hasan p11 516563 9944856 15 5,2 Gang 8 Abdul Hasan p12 516544 9944865 19 4,2 Gang 8 dinding belakang Senyiur p13 516525 9944800 22 4,2 Gang H Masri samping Senyiur p14 516468 9944797 16 3,2 Jalan Abdul Hasan p15 516459 9944770 16 3,5 Tapal batas di Pancang p16 516456 9944765 19 3,5 Tengah simpul Panegoro p17 516490 9945239 19 4,0 Gang 3 Jalan Basuki Rahmat p18 516496 9945202 23 4,9 Gang 3 Dalam p19 516379 9945163 29 8,0 Belakang Rumah Sakit Bakti Nugraha p20 516389 9945155 20 3,0 Dinding Kuburan Muslim p21 516332 9945111 19 5,0 Sudut Tembok Kuburan p22 516336 9945032 25 5,0 Dinding Tembok Kuburan p23 516335 9945004 19 3,2 Sudut Tembok Kuburan p24 516341 9944981 21 4,0 Perbatasan RT 24 Asrama p25 516341 9944909 18 4,5 Perbatasan RT 15 Asrama p26 516339 9944893 18 3,5 Perbatasan RT 15 Asrama p27 516338 9944866 18 4,5 Sudut Perbatasan Bugis p28 516297 9944876 18 4,1 Sudut Perbatasan Bugis p29 516256 9944865 20 4,0 Belakang Sekolah SD p30 516222 9944850 19 6,6 Samping Sekolah SD p31 516163 9944669 18 3,5 Perbatasan Jalan Jambrut p32 516152 9944673 15 4,0 Perbatasan Jalan Virus p33 516146 9944664 19 3,4 Perbatasan Jalan Virus

## DAFTAR PUSTAKA
Ampadu  EG,  Gebreslasie  M,  Ponce  AM.  2020. Mapping Natural Forest Cover Using Satellite Imagery  of  Nkandla  Forest  Mapping  natural forest cover using satellite imagery of Nkandla forest  reserve,  KwaZulu-Natal,  South  Africa. Remote  Sensing  Applications:  Society  and Environment . 1‒18. https://doi.org/10.1016/ j.rsase.2020.100302
Bradter  U,  O’Connell  J,  Kunin  WE,  Boffey  CWH, Ellis  RJ,  Benton  TG.  2019.  Classifying  Grass- Dominated  Habitats  from  Remotely  Sensed Data:  The  Influence  of  Spectral  Resolution, Acquisition  Time  and  the  Vegetation Classification  System  on  Accuracy  and Thematic  Resolution. Science  of  the  Total Environment .  711:  1‒5.  https://doi.org/ 10.1016/j.scitotenv.2019.134584
a b
Gambar 4 Peta Kecamatan Samarinda Kota, a) Versi Bappeda Kota Samarinda dan b). Versi pengambilan data lapangan oleh staff Kecamatan Samarinda Kota.
Gambar 5 Peta Kecamatan Samarinda Kota, a) Versi Bappeda Kota Samarinda dan b) Versi pengambilan data lapangan oleh staff Kecamatan Samarinda Kota.
Brenner  JC,  Christman  Z,  Rogan  J.  2012. Segmentation  of  Landsat  Thematic  Mapper Imagery  Improves  Buffelgrass  (  Pennisetum Ciliare  )  Pasture  Mapping  in  the  Sonoran Desert of Mexico. Applied Geography . 34: 569– 575. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.
2012.02.008 Brown  M,  Sharples  S,  Harding  J.  2013. Introducing PEGI : A Usability Process for the Practical Evaluation of Geographic Information. Journal  of  Human  Computer Studies .  71(6):  668‒678.  https://doi.org/ 10.1016/j.ijhcs.2013.01.004
Chen  S,  Wang  W,  Liang  H.  2019.  Evaluating  the Effectiveness  of  Fusing  Remote  Sensing Images  with  Significantly  Different  Spatial Resolutions  for  Thematic  Map  Production. Physics and Chemistry of the Earth Parts A/B/C. 110:  71–80.  https://doi.org/10.1016/j.pce. 2018.09.002
Cobb DA, Oliver A. 1997. Online GIS Service. The Journal of Academic Librarianship . November (1997): 484‒497. https://doi.org/ 10.1016/S0099-1333(97)90173-7
Dall’Agnol RW, Michelon GK, Bazzi CL, Magalhães PSG, De Souza EG, Betzek NM, Sobjak R. 2020. Web  Applications  for  Spatial  Analyses  and Thematic  Map  Generation. Computers  and Electronics  in  Agriculture .  172:  1‒13. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105
374 Doyle S, Dodge M, Smith A. 1998. The Potential Of Web-Based  Mapping  And  Virtual  Reality Technologies For Modelling Urban Environments. Computers,  Environment  and Urban Systems . 22 (2): 137–55. https://doi.org/10.1016/S0198-9715(98) 00014-3
Gad S, Kusky T. 2006. Lithological Mapping in the Eastern Desert of Egypt , the Barramiya Area, Using Landsat Thematic Mapper (TM). Journal of  African  Earth  Sciences .  44(2):  196–202. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2005.10. 014
García-álvarez D,  Lloyd CD, Delden HV , Teresa M, Olmedo  C.  2019.  Thematic  resolution influence in spatial analysis. An application to Land  Use  Cover  Change  (LUCC)  modelling calibration. Computers,  Environment  and
Urban  Systems .  78:  1–13.  https://doi.org/ 10.1016/j.compenvurbsys.2019.101375
Hobbs  F,  Chan  C.  1990.  AutoCAD  as  a Cartographic  Training  Tool :  A  Case  Study. Computer-Aided  Design.  22  (3).  151–157. https://doi.org/10.1016/0010-4485(90) 90073-L
Hossain MK, Meng Q. 2020. A Thematic Mapping Method to Assess and Analyze Potential Urban Hazards  and  Risks  Caused  by  Flooding.
Computers,  Environment  and  Urban  Systems . 79: 1–19. https://doi.org/10.1016/ j.compenvurbsys.2019.101417
Kabiri K, Rezai H, Moradi M. 2018. Mapping of the Corals  around  Hendorabi  Island  (Persian Gulf),  Using  WorldView-2  Standard  Imagery Coupled  with  Fi  Eld  Observations. Marine Pollution  Bulletin .  129  (1).  266–74.  https:// doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.02.045
Koshkarev  AV,  Antipov  AN,  Batuyev  AR, Yermoshin VV, Karakin VP. 2008. Geo-Portals as  Part  of  Spatial  Data  Infrastructures : Russian  Academy-Supported  Resources  and Geoservices. Geography and Natural Resources .  29(1):  18–27.  https://doi.org/
10.1016/j.gnr.2008.04.005
Lu D, Li G, Moran E, Batistella M, Freitas CC. 2011. Mapping  Impervious  Surfaces  with  the Integrated  Use  of  Landsat  Thematic  Mapper and  Radar  Data :  A  Case  Study  in  an  Urban- Rural  Landscape  in  the  Brazilian  Amazon. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing .  66(6):  798‒808.  https://doi.org/
10.1016/j.isprsjprs.2011.08.004 Malczewski  J.  2004.  GIS-Based  Land-Use Suitability  Analysis :  A  Critical.  Progress  in Planning. 62(1):  3–65.  https://doi.org/ 10.1016/j.progress.2003.09.002
Mason  PJ.  2013. Remote  Sensing  |  GIS .  In: Reference  Module  in  Earth  Systems  and Environmental Sciences . Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548- 9.02955-9 Mitchell  PJ,  Downie  AL,  Diesing  M.  2018.  How Good Is My Map? A Tool for Semi-Automated Thematic  Mapping  and  Spatially  Explicit Confidence Assessment. Environmental Modelling  and  Software .  108:  111‒122.
https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.07.0 14
Mitchell  PJ,  Downie  AL,  Diesing  M.  2018. Environmental  Modelling  &  Software  How
Good Is My Map ? A Tool for Semi-Automated Thematic Mapping and Spatially Explicit Con Fi Dence Assessment. Environmental Modelling  and  Software .  108:  111–22. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2018.07.0
14
Ottosen TB, Petch G, Hanson M, Skjoth CA. 2020. International  Journal  of  Applied  Earth Observation and Geoinformation. 84: 1‒12.
Petrognani  S,  Robert  E.  2020.  Reports  Dating without  Dates :  Stylistic  and  Thematic Chronologies in the Paleolithic Painted Caves of  Les  Bernoux  and  Saint-Front  (  Dordogne  , France  ). Journal  of  Archaeological  Science: Reports . 31: (1‒9). https://doi.org/
10.1016/j.jasrep.2020.102260 Puhr K, Schultz S, Pikelj K, Petricioli D, Petricioli
TB.  2014.  The  Performance,  Application  and Integration of Various Seabed Classi Fi Cation Systems  Suitable  for  Mapping  Posidonia
Oceanica ( L .) Delile Meadows. Science of the
Total  Environment. 470–471:  364‒378. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.09. 103
Rafaelli  SG,  Montgomery  DR,  Greenberg  HM. 2001. A Comparison of Thematic Mapping of Erosional  Intensity  to  GIS-Driven  Process Models in an Andean Drainage Basin. 244(1‒ 2):  33–42.  https://doi.org/10.1016/S0022- 1694(00)00419-4
Ryu JH, Jong-kuk Choi JK, Lee YK. 2014. Potential of  Remote  Sensing  in  Management  of  Tidal Flats :  A  Case  Study  of  Thematic  Mapping  in the  Korean  Tidal  Flats. Ocean  and  Coastal Management .  102(B):  458‒470.  https:// doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.03.003
Sardi  J,  Pulungan  AB.  2019.  Pelatihan  Reparasi Dan  Perawatan  Alat  Listrik  Rumah  Tangga Untuk  Pemuda  Pesisir.  3(1):  3–6.  https:// doi.org/10.30595/jppm.v3i1.2396
Smith  DA.  2016.  Online  Interactive  Thematic
Mapping :  Applications  and  Techniques  for
Socio-Economic Research.
Computers,
Environment and Urban Systems . 57: 106–117. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.20 16.01.002
Steiniger S, Hunter AJS. 2013. The 2012 Free and Open  Source  GIS  Software  Map-A  Guide  to Facilitate  Research,  Development,  and Adoption. Computers, Environment and Urban Systems . 39: 136–50. https://doi.org/ 10.1016/j.compenvurbsys.2012.10.003 Suyadi  A,  Nugroho  B.  2017.  Pelatihan
Memanfaatkan Lahan Sempit untuk Budidaya Sayuran  Organik.  Jurnal  Pengabdian  dan Pemberdayaan  masyarakat.  1(2):  95‒102. https://doi.org/10.30595/jppm.v1i2.1633
Thomas RF, Kingsford RK, Lu Y, Cox SJ, Sims NC, Hunter  SJ.  2015.  “Mapping  Inundation  in the Heterogeneous  Floodplain  Wetlands  of  the Macquarie  Marshes,  Using  Landsat  Thematic Mapper. Journal of Hydrology. 524: 194–213. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.02.02 9
Wang X. 2005. Integrating GIS, Simulation Models
, and Visualization in Traffic Impact Analysis. Computers,  Environment  and  Urban  Systems . 29(4): 471–96. https://doi.org/ 10.1016/j.compenvurbsys.2004.01.002 Yu  L,  Shi  Y,  Gong  P.  2015.  Land  Cover  Mapping and  Data  Availability  in  Critical  Terrestrial Ecoregions :  A  Global  Perspective  with Landsat  Thematic  Mapper  and  Enhanced Thematic  Mapper  plus  Data. Biological Conservation .  190:  34–42.  https://doi.org/ 10.1016/j.biocon.2015.05.009 Zaslavsky I. 2003. Chapter 11-Online Cartography with XML. Maps and the Internet . 2003:  171‒196.  https://doi.org/10.1016/ B978-008044201-3/50013-X
Zeilhofer  P,  Topanotti  VP.  2008.  GIS  and Ordination  Techniques  for  Evaluation  of Environmental Impacts in Informal Settlements :  A  Case  Study  from  Cuiaba Central  Brazil. Applied  Geography .  28(1):  1– 15. https://doi.org/10.1016/j.apgeog. 2007.07.009