## POLITEA Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN: 2657-1560 Vol. 2  No.  2 Tahun 2019 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia

## Haikal Fadhil Anam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
haikalfadhilanam@gmail.com

## ABSTRACT
The political identity of Islam emerged in a very large wave after the mobilization of time at the Jakarta elections in  2016.  This  has  many  implications  for  various  aspects  of  State  life,  including  the  current  democracy  in Indonesia.  In  this  case,  Indonesia  is  a  country  that  is  still  in  the  learning  phase  of  democracy.  The  political influence of Islamic identity on democracy will make the nation split. This is backed by the strong narrative of the Political Islamic Group which at the end of the goal, wanted to establish the Islamic State. The future is political, will further heed and mobilize Muslims, as a majority, and rule out other religions.
Keyword :Islam, Democracy, Political Identity, Indonesia

## Pendahuluan
Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia diwarnai oleh gelombang politik identitas yang begitu  besar.  Identitas  menjadi  sorotan  besar  dalam  panggung  politik  di  Indonesia.  Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Tidak heran memang jika  identitas  Islam  banyak  digunakan,  karena  suara  mayoritas  pemilih  di  Indonesia  pemeluk agama  Islam.    Gelombang  besar  politik  identitas  Islam  ini  muncul  berawal  dari  demonstrasi umat  Islam  terhadap  salah  satu  calon  gubernur  Jakarta  pada  tahun  2016  tentang  masalah penistaan agama. Adanya opini publik yang besar tentang keharusan muslim memilih pemimpin muslim menjadi kegaduhan dan pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat pun kemudian terpolarisasi, antara pendukung “penista agama” dan yang tidak.
Banyak kalangan menilai bahwa Indonesia sedang mengalami suatu potensi konflik yang sebenarnya  sudah  lama  diperdebatkan,  yaitu  relasi  antara  agama  dan  negara.  Dapat  ditelusuri misalnya, relasi antara agama dan negara pernah diperdebatkan oleh Soekarno dan Muhammad Natsir. Keduanya pada saat itu berdebat tentang negara Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk sebagai  kiblat  Soekarno  dan  dianggap  salah  leh  Muhammad  natsir  karena  telah  memisahkan agama dan Negara(Sari, 2016, p. 146).
Fernandes mengatakan bahwa efek dari politik identitas pada pilkada Jakarta tahun 2016 lebih  mempengaruhi  elite  politik  daripada  pemilihnya.  Sebagai  contoh,  keputusan  dipilihnya
K.H  Ma’ruf  Amin  dan  pembatalan  Mahfud  MD  merupakan  strategi  untuk  menggaet  suara pemilih  muslim.  Demikian  pula  dengan  lawannya,  Prabowo  yang  juga  mengakomodir kepenting  para  elit  politik  muslim  dengan  bergabung  dalam  beberapa  kali  ijtima ulama(Fernandes, n.d., p. 6).
Jika  melihat  peritiwa  tersebut,  politik  identitas  memang  diminati  oleh  elite  politik  di Indonesia, terlebih agama, “alat” jitu untuk meraup suara pemilih. Kopko menyebutkan bahwa agama  memang  memeiliki  efek  terhadap  keikutsertaan  politik.  Ia  memberikan  contoh  dengan ajaran Gerejan Mennonite. Gereja melarang aktivtitas politik, karena bersfiat keduniawian, dan hasilnya pun berefek pada rendahnya pemilih politik Gereja rendah(Saputro, 2018, p. 116). Jika terus-menerus  politik  identitas  digunakan  oleh  para  elite  politik,  maka  bagaimana  kemudian pengaruhnya  terhadap  demokrasi  di  Indonesia,  terlebih  Indonesia  masih  dalam  proses  belajar berdemokrasi.  Dari  sana  kemudian,  penulis  ingin  lebih  dalam  menelusuri  dan  menemukan, bagaimana  pengaruhnya  politik  identitas  Islam  terhadap  demokrasi,  dan  bagaimana  solusinya. Dengan metode deskriptif-analitis, penulis paparkan makalah ini.

## Politik Identitas dan Demokrasi: Kerangka Teoritis
Politik identitas terdiri dari dua kata, yaitu politk dan identitas. Politik adalah pengetahuan mengenai  ketatanegaraan  atau  negara  atau  pemerintah.  Identitas  menurut  Hogg  adalah  konsep seseorang tentang bagaimana mereka, macam jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubunan dengan yang lain(Fearon, n.d., p. 4).Secara singkat, bahwa politik identitas adalah haluan politik dengan identitas tertentu. Dalam karya Buya Syafi’i Maarif yang berjudul Politik Identitas dan Masa  Depan  Pluralisme  Kita(Maarif,  n.d.,  p.  4),  ia  berpendapat,  bahwa  L.A  Kauffman merupakan seseorang yang pertama kali menjelaskan tentang hakikat politik identitas. Kaufman melacaknya  asal  mulanya  dengan  melihat  gerakan  mahasiswa  anti  kekerasan,  SNCC  ( the Student  Nonviolent  Coordinating  Commitee ),  organisasi  hak-hak  sipil  di  AmerikaSerikat  pada tahun 1960-an.
Dalam Washington  University  Journal  of  Law  and  Policy yang  berjudul Identity  and Political  Theory Clarissa  Rile  hayward  berpendapat  bahwa  politik  identitas  adalah  politik  di mana  seseorang  ikut  serta    terlibat  dalam  mobilisasi  yang  sama  berdasarkan  pengalaman, masalah  politik,  dan  tujuan  mereka  dalam  kebaikan  kelompok  mereka  menurut  mereka. Menurut Combahee  River  Collective ,  kelompok  feminis  kulit  hitam,  politik  identitas  adalah politik  yang  secara  konseptualberbeda,  yaitu  politik  liberal  yang  diselenggarakan  atas  dasar kepenting individu atau preferensi(Hayward & Watson, n.d., p. 9).
Sedangkan politik identitas dalam pandangan Lukmantoro adalah mengendepankan suatu kepentingan tertentu dari anggota atau kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik,  baik  itu  disandarkan  pada  kesamaan  ras,  etnisitas,  gender  atau  agama.  Politik identitas  juga  merupakan  usaha  politis  untuk  menyalurkan  aspirasi  dan  mempengaruhi kebijakan  publik  yang  mana  dipandang  berharga.  Dalam  konteks  politik  identitas  agama,  ada upaya untuk memasukan nilai-nilai agama dalam suatu kebijakan.
Menurut  Agnes  Heller,  politik  identitas  merupakan  suatu  gerakan  politik  yang  mana fokusnya  pada  perbedan  sebagai  ketagori  politik  utama.  Cressida  berpendapat  bahwa  politik identitas adalah nama lain dari biopolitik. Ia berbicara tentang suatu kelompok yang diidentikan atas  suatu  karekteristik  biologis  atau  tujuan  biloginsya  dari  suatu  titi  pandang(Nasrudin  & Nurdin,  2018,  pp.  36–37).Menurut  Meister,  politik  identitas  mewakili  peran  dan  kesadaran
afiliasi  politik.  Maksudnya  adalah,  ada  peran  penting  dari  kesadaran  dalammengembangkan identitas  politik  untuk  memutuskan  bergabung  dengan  kelompok  politik  tertentu(Sajjad, Malghnai,  &  Khosa,  2017,  p.  203).  Menurut  hemat  penulis  dari  semua  beberapa  pendapat  di atas,  yang  paling  komperehensif  pendapatnya  adalah  pendapat  dari  Lukmantoro.  Politik identitas  adalah  politik  yang  mengedepankan  kepentingan  anggota  atau  kelompok  yang memiliki  kesamaan  identitas,  karakteristik,  baik  itu  disandarkan  pada  kesamaan  ras,  etnisitas, gender atau agama.
Demokrasi  berasal  dari  kata “demos” dari  bahasa  Yunani  yang  berarti  masyarakat,  dan “kratio”  atau  “krato”  bahasa  Yunan  yang  berarti  pemerintahan.  Demokrasi  secara  etimologi berarti  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  rakyat.  Demokrasi  pada  awalnya  pertama  kali digunakan  oleh  Chleisthenes.  Selanjutnya,  sebelum  Yunani  menerapkan  sistem  demokrasi, bangsa  Sumeria  pun  telah  menerpakannya,  bahkan  bangsa  India  pun  konon  telah  menerpakan prinsip-prinsipnya(Hakiki,  2016, p. 2).  Setelah perang Dunia ke  II, demokrasi  muncul sebagai sebuah sistem politik di mana para pemimpin dunia banyak menerimanya. Gagasan ini muncul setelah gagalnya Fasisme dan Naziisme. Awal tahun 1950-an, UNESCO mengorganisasi lebih dari  seratus  orang  dari  Barat  dan  Timur  untuk  mengobservasi  dan  mengkaji  demokrasi. Hasilnya  menunjukan  respon  yang  positif  terhadap  demokrasi.  Untuk  pertama  kali  dalam sejarah, demokrasi dianggap sebuah sistem yang paling ideal(Zuhro, 2009, p. 13).
Dalam buku Fiqh Demokrasi yang ia mengutip dari Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi” menjelaskan beberapa definisi  demokrasi  oleh beberapa para ahli sebagai berikut: a)Joseph Shemeter berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan intitusional untuk  mencapai  suatu  putusan  politik  di  mana  para  individu  memperoleh  kekuasaan  untuk memutuskan  perjuangan  kompetitif  atas  suara  rakyat.  b)  Sidney  hook  berpendapat  bahwa demokrasi adala suatu bentuk pemerintahan di mana putusan-putusan pemerintah yang penting secara  langsung  atau  tidak  langsung  didasarkan  pada  ksepakatan  mayoritas  yang  diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. c) Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu sistem  di  mana  kebijakan  untuk  ditentukan  atas  dasar  mayoritas  wakil-wakil  yang  diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik(Samuddin, 2013, pp. 164–165).
Dalam  masyrakat  Islam,  sebagian  ulama  menolak  demokrasi  dan  sebagian  yang  lain menerima  dengan  syarat  dan  sebagian  lain  menerima  secara  mutlak.  Dalam  hal  ini  yang menolak demokrasi beralasan bahwa itu bukan sistem Islam. Salah satunya adalah Maududi, ia mengatakan  bahwa  setiap  konsepsi  Islam  mengenai  demokrasi  merupakan  antitesis  dari demokrasi barat sekuler yan mentransfer dari kedaulatan Tuhan menuju kedaulatan rakyat. Lain hal  dengan  Syaikh  Al-Azhar,  Ahmad  Tayyib  yang  mendukung  demokrasi  karena  melindungi martabat semua pihak(Saeed, 2015, p. 257).
Dalam konteks Indonesia pun demikian, ada yang menolak dan ada yang menerima. Salah satu  yang  menerima  secara  mutlak  adalah  Abdurrahman  Wahid.  Sedang  Jalaludin  Rahmat memandang demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang mendukung hak asasi manusia, persamaan  di  mata  hukum,  hak  kebebasan  berbicara  dan  lainya.  Namun  demikian,  ia  tetap memandang  bahwa  sistem  dmokrasi  adalah  sistem  sekuler  yang  kedudukan  di  tangan  rakyat, sedang  Islam  di  tangan  Tuhan(Surur,  2018,  pp.  16–17).  Sedang  menurut  Nurcholis  Majid,
intisari  demokrasi  adalah  proses  dinamis  ke  arah  suatu  perbaikan,  sehingga  tidak  perlu didefinisikan secara kaku dan final(M, 2011, p. 19).
Jika ditarik kesimpulan dari berbagai teori yang ada, bahwa demokrasi pada intinya adalah suatu  sistem  yang  kedaulatannya  berada  di  tangan  rakyat,  yang  menampilkan  keadilan, kebebasan  da  kemanusiaan.  Demokrasi  mengedepankan  aspek  persamaan  hukum.  Segala putusan-putusan penting merupakan juga hak rakyat untuk ikut serta melalui sistem yang ada.

## Genealogi Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mochmmad  Parmudi(Parmudi,  2014,  pp.  115– 125), Indonesia telah mengadopsi dan menjalankan beberapa macam model demokrasi. Dalam sejarahnya,  Indonesia  pertama  kali  menjalankan  demokrasi  liberal/parlementer.  Pada  saat  itu Indonesia  mengalami  ketidakstabilan  politik  dan  pemerintahan  disebabkan  karena  seringnya pergantian  pelaksana  tugas  pemerintah.  Hal  tersebut  terjadi  karena  dalam  sistem  demokrasi pemerintah  parlementer  kedudukan  Negara  dibawah  DPR  dan  itu  sangat  tergantung  pada dukungan  dari  DPR  dan  tentu  dalam  hal  ini  akan  menimbulkan  banyak  perbedaan  tergantung pada afiliasi politiknya masing-masing.
Era demokrasi liberal diwarnai atau ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah No. X pada 16 Oktober 1945  yang kemudian dikenal  sebagai  maklumat  X Bung Hatta karena ditandatangani  oleh  Hatta.  Maklumat  tersebut  berisi  tentang  perubahan  sistem  Indonesia  dari presidensial  ke  parlementer.  Dengan  sistem  ini,  ganti-ganti  cabinet  di  dalam  pemerintahan banyak  terjadi.  Sering  terjadinya  ketidakpercayaan  di  tengah  jalan  akhirnya  jatuh.  Namun demikian, dengan sistem ini, banyak partai yang ikut serta dalam pemilu. Dalam sistem ini pula, umat  Islam  dapat  memperjuangkan  aspirasi  mereka  yang  sebelumnya  gagal  karena  konsesus politik pada 1945. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1995. Pada saat itu ada 39 partai  politik  yang  ikut  dalam  kontestasi  pemilu.  Pemilu  pada  tahun  tersebut  dianggap  pemilu yang  paling  demokratis.  Dari  pemilu  ini  setidaknya  ada  tiga  ideologi  yang  memenangkannya, Islam, Nasionalis, dan Komunis.
Kalangan  Islam  yang  memenangkan  diantaranya  adalah  Masyumi  dengan  perolehan 7.789.619 suara, NU 6.989.333 suara, PSII dengan 1.059.922 suara, PERTI 465.359 suara dan PPTI  74.913  suara.  Kalangan  nasionalis  yang  memenangkan  diantaranya  adalah  PNI  dengan perolehan suara 9.070.218 suara dan PKI memperoleh 6.232.512 suara. Paling tidak saat itu ada empa partai  yag berkuasa, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada waktu itu pertarungan ideology pun terjadi, ada yang membela Pancasila dan ada ingin berideologi Islam. Natsir salah satu yang keras  terhadap  Pancasila,  karena  Pancasila  digunakan  oleh  versi  tafsir  mereka.  Ia  mengatakan bahwa  Pancasila  sangat  bisa  ditafsirkan  oleh  sesuai  selera.  Dalam  perdebatan  tersebut  kedua belah pihak tidak sampai pada kesepakatan, dan oleh karena itu Soekarno mengeluarkan dekrit menegaskan  kembalinya  pada  UUD  1945.  Dengan  keluarnya  dekret  ini,  umat  Islam  kembali gagal untu memformalisasi Islam ke dalam sistem Negara.
Selanjutnya, Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir atas keasadaran  dan  keyakinan  atas  apa  yang  terjadi  pada  demokrasi  parlementer  yang  buruk. Demokrasi  parlemnter  hanya  membuat  perpecahan  dan  tentunya  harus  diganti.  Ir.  Soekarno memaparkan  tentang  pokok-pokok  kehidupan  demokrasi  terpimpin  antara  lain:  1)  Demokrasi terpimpin  bukan  dictator,  2)Demokrasi  terpimpin  adalah  demokrasi  yang  sesuai  dan  cocok dengan  kepribadian  dan  dasar  hidup  bangsa  Indonesia,  3)  Inti  daripada  demokrasi  terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada 5 Juli 1959 Soekarno
mengeluarkan dekrit presiden yang menetapkan pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945.  Soekarno  membentuk  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  (MPRS)  dan  Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Pada  era  ini,  partai  Masyumi  dipaksa  untuk  membubarkan  diri  karena  dianggap  sebagai oposisi yang kritis, berbahaya dan dianggap juga akan melakukan revolusi. Selain itu, Soekarno juga menuduh Masyumi sebagai pengendali pemberontak yang terjadi di daerah-daerah seperti Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Di pihak lain, partai NU, PSII, dan PPTI lebih fleksibel dan menyesuaikan denga demokrasi versi Soekarno tersebut. Mereka mengambil sikap akomodatif  dan  berdampingan  bersama  pemerintah  Soekarno.  Dalam  era  ini  NU  terlihat menikmati percaturan politik di dalamnya dan berusaha memasukan nilai-nilai  Islam ke dalam pemerintahan.
Pada  gilirannya,  muncullah  demokrasi  pancasila  pada  saat  orde  baru.  Latar  belakang munculnya  demokrasi  pancasila  karena  banyaknya  penyelewengan  dan  permasalahan  yang dialami  pada saat itu. Selain itu juga dikarena ketidkakcocokannya kedua demokrasi yang telah berlangsung.  Demokrasi  pancasila  berdasarka  pada  poa  piker  dan  nilai-nilai  yang  dikandung dalam  pancasila.  Dalam  konsep  demokrasi  pancasila  dijelaskan  bahwa  menggunakan  hak-hak demokrasi  haruslah disertai rasa tangungjawab kepada Tuhan Yang Maha  Esa menurut  agama dan  kepercayaanya  masing-masing,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  sesuai  harkat martabat  dan  harkat  manusia,  haruslah  menjamin  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  dan  harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Pada era orde baru ini, para tokoh Islam khususnya Masyumi mencium harapan untuk bisa kembali  memperjuangkan  Islam  masuk  ke  dalam  sistem  pemerintah,  namun  demikian  mereka justru kecewa karena orba tidak memberi fasilitas untuk kembali terbentuknya Masyumi. Tidak hanya itu, justru kebanyakan dari pendukung orba mengalami trauma atas Isla politik. Mereka menganggap  bahwa  keberadaan  Islam  poltik  akan  mengganggu  stabiltas  politik  pemerintah Orba.    Pemerintahan  orba  bersikap  antagonistis  dan  akomodatif  terhadap  Islam.  Fase akomodatif  ditandai  dengan  banyaknya  tokoh-tokoh  Islam  masuk  dalam  jabatan  di pemerintahan.  Namun  lama-kelamaan  pemerintah  orba  dinilai  bersifat  otoriter  karena banyaknya  pemaksaan  dan  lain  sebagainya.  Pada  akhirnya  pemerintah  orba  dilengserkan  oleh gerakan  mahasiswa  dan  juga  rakyat  Indonesa.  Pada  saat  itu  yang  sangat  lantang  dari  gerakan mahasiswa adalah HMI.
Pada era reformasi, demokrasi yang dijalankan tetap demokrasi Pancasila. Namun dalam beberapa hal ada yang berbeda seperti dalam pelaksanaanya sebagai berikut: 1)Pemilihan umum lebih  demokratis,  2)  Partai  politik  lebih  mandiri,  3)Adanya  pengaturan  hak  asasi  manusia, 4)  Lembaga  demokrasi  lebih  berfungsi,  5)  Konsep  trias  politika  bersifat  otonom  penuh. Demokrasi  berjalan  dan  pancasila  sebagai  ideologi  Negara  terus  dikuatkan.  Namun  demikian, tetap saja akan selalu ada ideologi-ideologi yang bermunculan dan bahkan diperjuangkan untuk mengganti  pancasila.  Beberapa  tahun  belakangan  ini  pun  banyak  menyeruak  politik  identitas yang  begitu  besar.  Tentunya  ini  tidak  bisa  lepas  dari  sejarah  yang  telah  dijelaskan  di  atas, bagaimana kemudian Islam politik ingin menerapkan ideologinya di dalam Negara.

## Pengaruh Politik Identitas Islam Terhadap Demokrasi di Indonesia
Politik  identitas  Islam  muncul  dalam  gelombang  yang  sangat  besar  setelah  mobilisasi masa pada pilkada Jakarta pada tahun 2016. Hal ini memiliki berbagai implikasi pada berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk juga terhadap demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan
Indonesia  merupakan  negara  yang  masih  dalam  tahap  pembelajaran  mengenai  demokrasi. Dalam  demokrasi  politik  identitas  memang  diperbolehkan,  tetapi  ketika  politik  identitas  itu dilakukan  berlebihan  maka  akan  memiliki  pengaruh-pengaruh  yang  tidak  baik,  terlebih  di Indonesia  yang  mana  masyarakatnya  beragam,  baik  dari  ras,  suku,  dan  agama.  Dalam  hal  ini, politik identitas yang muncul adalah politik identitas Islam.
Untuk melihat latar belakang mengapa kemudian muncul politik identitas Islam yang kuat, paling tidak bisa dilihat dalam peta kelompok pemikir Islam oleh Abdullah Saeed. Menurutnya, ada enam kelompok pemikir muslim era modern dengan perbedaan espitemologinya, yaitu:
(1)  The  Legalist-tradisionalist  (Hukum-tradisional),  kelompok  ini  menitik  beratkan  pada hukum-hukum  fiqh  yang  ditafsirkan  dan  dikembangkan  oleh  ulama  pra  modern.  (2)  The Theological  Puritans  (Teologi  Islam  Puritan), kelompok  ini menitikberatan pada dimensi  etika dan doktrin Islam. (3) The Political Islamist (Politik Islam), kelmpok ini menitikberatkan pada aspek  politk  Islam  yang  pada  akhirnya  ingin  mendirikan  negara  Islam.  (4)  The  Islamist Extremist (Islam  garis Keras), kelompok ini memiliki kecenderungan untuk berbuat kekerasan untuk  melawan  setiap  individu  dan  kelompok  yang  dianggapnya  lawan.  (5)  The  Secular Muslims (Muslim Sekuler), kelompok ini memiiki pemikiran bahwa agama bersifat privat. (6) The Progressive Ijtihadis (Muslim Progressif-ijtihadi), kelompok ini adalah para pemikir Islam kontemporer yang memiliki wawasan klask Islam yang cukup, yag berusaha menafsirkan ulang agama  melalui  perangkat  metodologi  ilmu-ilmu  modern  agar  bisa  menjawab  kebutuhan masyarakat modern(Saeed, 2006, pp. 142–150).
Dalam  hal  ini,  politik  identitas  Islam  mewakili  dari  kelompok The  Political  Islamist (Politik  Islam).  Sebagaimana  dalam  sejarahnya,  Islam  politik  telah  beberapa  kali  ingin mewujudkan  negara  Islam.  Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  pertentangan  antara  Soekarno dengan  partai  Masyumi.  Di  periode  Soherto  pun  demikian,  lahirnya  Islam  politik  yang  ingin mendirikan negara Islam. Kelompok Political Islamist ini berorientasi pada pelaksanaan syariat secara  resmi.  Eklusivisme  demikian  nantinya  akan  membuat  perpecahan  bangsa  karena dominasi  dari  politik  identitas  Islam  yang  sangat  kuat  sehingga  mengesampingkan  atau menomerduakan agama yang lain. Sebagaimana dalam teori demokrasi pancasila di atas, bahwa demokrasi  harus  berlandaskan  pada  nilai-nilai  persatuan  bangsa.  Selain  itu,  dalam  prsoes pemilihan presiden, syarat  yang secara objektif dan sanggup sebagai pemimpin menjadi acuan utama, tetapi bukan dilihat dari identitasnya. Hal ini tentu mencederai demokrasi.
Untuk  mengatasi  gerakan  politik  identitas  Islam  yang  begitu  kuat  ini,  menurut  hemat penulis  adalah  dengan  mengkampanyekan  ajaran-ajaran  dari  kelompok The  Progressive Ijtihadis Ketika  narasi  dibangun  sedemikian  rupa  oleh  kelompok Political  Islamist untuk memobilisasi massa, maka tidak ada cara lain selain melawannya dengan narasi juga. Kelompok ini  berbeda  dengan  kelompok Political  Islamist.  The  Progressive  Ijtihadis dalam  orientasi politiknya  lebih  menekan  pada  praktik  penafsiran  syariat  pada  asas  keadilan  dan  kebaikan bersama(Asyari, 2017, p. 211).

## Simpulan
Politik  identitas  Islam  turut  mewarnai  dalam  dinamika  demokrasi  di  Indonesia.  Sudah beberapa  kali      ditampilkan  di  panggung  politik  Indonesia  pada  saat  pilkada  maupun  Pemilu. Namun  demikian,  pengaruhnya  terhadap  demokrasi,  atas  ekslusivisme  politik  identitas  Islam tersebut akan membuat perpecahan bangsa. Kedepannya politik, akan lebih mengindahkan dan
memobilisasi umat Islam, sebagai mayoritas, dan mengesampingkan agama yang lain. Tentu ini akan sangat mencederai demokrasi pancasila yang selama ini dipegang dengan nilainya keadilan sosial  dan  persatuan  bangsa.  Untuk  itu,  perlunya  perlawanan  narasi  dari  narasi  politik  yang sudah berkembang. Dalam hal ini, adalah mengkampanyekan narasi dari kelompok Islam yang dianggap lebih inklusif. Tantangan besar akan dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk itu segenap warga Negara Indonesia wajib waspada terhadap berkembangnya politik identitas.

## Daftar Pustaka
Asyari, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam , 41 (2). Fearon, J. D. (n.d.). What Is Identity (as We Now Use the Word)? 45.
Fernandes, A. (n.d.). Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas . 11.
Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di  Indonesia. Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  dan  Sosial  Budaya , 1 (1),  1–17. https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583
Hayward, C. R., & Watson, R. (n.d.). Identity and Political Theory . 33 , 34.
M, H. N. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. Jurnal Sulesana , 6 (2). Maarif, A. S. (n.d.). Politik Identitas . 144.
Nasrudin,  J.,  &  Nurdin,  A.  A.  (2018).  Politik  Identitas  dan  Representasi  Politik:  Studi  Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022. Hanafiyah: Jurnal Studi Agama-Agama , 8 (2), 36. Parmudi,  M.  (2014). Islam  dan  Demokrasi  di  Indonesia  (Dalam  Perspektif  Pengembangan Pemikiran Politik Islam), . Semarang: IAIN Walisongo.
Saeed, A. (2006). Islamic thought: An introduction . London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Saeed,  A.  (2015). Reading  the  Quran  in  the  Twenty-First  century:  A  Contextualist  Approach . Bandung: Mizan.
Sajjad,  F.,  Malghnai,  M.,  &  Khosa,  D.  (2017).  Language,  Social  Media  and  Political  Identity (Re)presentation:  A  New  Theoretical  Framework  for  the  Analysis  of  Social  Media Political  Discourse. International  Journal  of  English  Linguistics , 8 (2),  199. https://doi.org/10.5539/ijel.v8n2p199
Samuddin,  R.  (2013). Fiqh  Dmokrasi:  Menguak  kekeliruan  Haramnya  Umat  Terlibat  Pemilu dan Politik . Jakarta: Gozian Prees.
Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. ASKETIK , 2 (2). https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912
Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta . 2 , 12.
Surur,  M.  Z.  (2018). Demokrasi  dalam  Surat  Ali  Imran  Ayat  159  Perspektif  Abdullah  Saeed . Surabaya: UIN Sunan Ampel.
Zuhro,  R.  S.  (2009). Demokrasi  lokal:  Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya Politik Lokal . Yogyakarta: Ombak.