## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM
Oleh
Wahyu Prabowo, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

## Prabowowahyu87@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah:  untuk  mengetahui  tinjauan yuridis  mengenai  perjanjian  simpan  pinjam  dalam  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami masalah sosial secara holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus dapat  menampung  kebutuhan ekonomi  anggotanya  melalui lapangan usaha  yang akan dipilih, sehingga lapangan usaha koperasi tergantung dari tujuan koperasi tersebut dalam memberikan pelayanan  kebutuhan  kepada  anggotanya.  Koperasi  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Pasal  1  Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  Koperasi  dengan  berlandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha  simpan  pinjam  sebagai  satu-satunya  usaha.  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  hanya dilaksanakan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  atau  Unit  simpan  Pinjam  (USP).  Unit simpan  pinjam  adalah  unit  koperasi  yang  bergerak  di  bidang  usaha  simpan  pinjam  sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata.

## Kata Kunci: Koperasi,Perjanjian, Simpan Pinjam

## PENDAHULUAN
Terciptanya  ekonomi  yang  mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945  dengan  peningkatan  kemakmuran rakyat  yang  semakin  merata,  pertumbuhan ekonomi  yang  cukup  tinggi  dan  stabilitas nasional  yang  semakin  mantap,  perlu didorong oleh pelaku dalam tata perkembangan nasional.
Melihat  dari  ketentuan  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  1945  mengandung  dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua,  di bawah  pimpinan  atau  pemilikan  anggota- anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan kemakmuran  orang  seorang.  Oleh  sebab  itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bentuk  usaha  yang  sesuai  dengan  itu  ialah koperasi.
Koperasi merupakan salah satu wahana  dan  wadah  yang  sesuai  bagi pelaksanaan  pembangunan  nasional  di bidang perekonomian terutama dalam usaha meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Selain  itu  koperasi  juga  sebagai  soko  guru perekonomian  Indonesia  dan  sekaligus menjadi  suatu  organisasi  yang  penting dalam  rangka  peningkatan  tabungan  dan produksi.  Oleh  karena  itu,  pembinaan koperasi  harus  selaras  dengan  dasar-dasar
demokrasi ekonomi yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.
Kebijaksanaan  tentang  koperasi  yang telah  ditempuh  oleh  pemerintah  yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun Tahun 1992.
Pada  pasal  1  Undang-Undang  No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa :
“Koperasi  adalah  badan  usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum Koperasi dengan  berlandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  Koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.Undang-Undang yang
mengatur tentang koperasi tersebut merupakan  landasan  hukum  yang  mampu mendorong koperasi  agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selain  itu  juga  dapat  dijadikan  pedoman bagi semua jenis  koperasi  baik  itu Koperasi Unit  Desa  (KUD),  Koperasi  Serba  Usaha, Koperasi  Simpan  Pinjam  maupun  koperasi di lingkungan karyawan dalam menjalankan kegiatan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah  dalam  pembangunan  koperasi hanya  memberikan  pengawasan,  bimbingan dan perlindungan serta memberikan fasilitas kepada koperasi.
Koperasi  adalah  organisasi  ekonomi, oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan koperasi  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya,  maka  koperasi  melakukan kegiatan  usaha.  Berbagai  macam  jenis koperasi  lahir  seirama  dengan  aneka  jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan.
Koperasi  sebagai  organisasi  ekonomi harus dapat menampung kebutuhan ekonomi
anggotanya  melalui  lapangan  usaha  yang akan  dipilih,  sehingga  lapangan  usaha koperasi  tergantung  dari  tujuan  koperasi tersebut  dalam  memberikan  pelayanan kebutuhan kepada anggotanya.
Koperasi  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya. Salah  satu  langkah  untuk  mewujudkan tujuan  tersebut  adalah  dengan  menyediakan jasa  di  bidang  ekonomi  maka  dapat melaksanakan simpan pinjam. 1 Jasa tersebut saat  ini  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat terutama dalam mengatasi masalah keuangan  seperti  tambahan  untuk  modal kerja.  Perjanjian  simpan  pinjam  yang dilakukan  oleh  koperasi  yaitu  dengan menghimpun  modal  dari  simpanan  para anggotanya  kemudian  diberikan  anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.
Berdasarkan perjanjian simpan
pinjam ini, maka diberikan kepada anggotanya  untuk  memperoleh  pinjaman mudah dengan bunga yang ringan. Selain itu juga  berusaha  mencegah  para  anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat  pada  waktu  mereka  memerlukan sejumlah  uang  atau  barang  keperluan  hidup dengan  jalan  mengatur  pemberian  pinjaman uang  atau  barang  dengan  bunga  serendah- rendahnya.
Dengan  melihat  masalah  keuangan  di dalam  masyarakat  tersebut,  Koperasi  yang merupakan suatu badan usaha yang disahkan oleh  pemerintah  melakukan  pelayanan terhadap  masyarakat  berupa  simpanan sukarela, simpanan berjangka, serta pinjaman.

## A. Pembatasan Masalah
Agar dalam penelitian ini lebih terarah tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai, karena banyaknya  permasalahan  dan  pihak-pihak yang berkaitan dengan simpan pinjam, maka akan mengadakan pembatasan masalah yang akan  diteliti.  Untuk  membatasi  penelitian pada  tinjauan  yuridis  perjanjian  simpan pinjam  dalam Koperasi  Simpan Pinjam

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang yang  telah  diuraikan,  penulis  merumuskan beberapa  permasalahan  sebagai  berikut :”Bagaimana  Tinjauan  Yuridis  Mengenai perjanjian  simpan  pinjam  dalam  Koperasi Simpan Pinjam?”

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui  Tinjauan  yuridis  mengenai perjanjian  simpan  pinjam  dalam  Koperasi Simpan Pinjam.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Dalam Burgerlijk  Wetboek  (BW) yang kemudian  diterjemahkan  oleh  Prof.  R. Subekti,  SH  dan  R.  Tjitrosudibio  menjadi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) 2 bahwa  mengenai  hukum
2 Prof.  R.  Subekti,  SH  dan  R.  Tjitrosudibio,  “ Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  ,” cet.28,  (Jakarta  :  PT. Pradnya Paramita, 1996), Hal.323.
perjanjian  diatur  dalam  Buku  III  tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat  tentang  hukum  kekayaan  yang mengenai  hak-hak  dan  kewajiban  yang berlaku  terhadap  orang-orang  atau  pihak- pihak  tertentu.  Sedangkan  menurut  teori ilmu  hukum,  hukum  perjanjian digolongkan kedalam  hukum  tentang  diri  seseorang  dan hukum  kekayaan  karena  hal  ini  merupakan perpaduan  antara  kecakapan  seseorang untuk  bertindak  serta  berhubungan  dengan hal-hal  yang  diatur  dalam  suatu  perjanjian yang  dapat  berupa  sesuatu  yang  dinilai dengan uang.
Istilah  hukum  perjanjian  atau  kontrak merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris yaitu contract  law ,  sedangkan  dalam bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah overeenscomsrech . 3 Suatu perjanjian adalah suatu  peristiwa  dimana  seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan sesuatu hal . 4
Dari peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan antara  dua  orang  tersebut  yang  dinamakan perikatan.
Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya,  perjanjian  itu  berupa  suatu rangkaian  perkataan  yang  mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan  atau  ditulis. Perikatan adalah suatu  perhubungan  hukum  antara  dua orang  atau  dua  pihak,  berdasarkan  yang
3 Salim  H.S,  SH,  MS,  “ Hukum  Kontrak:  Teori  &  Teknik Penyusunan  Kontrak ,”  Cet.  II,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2004), hal. 3,
4 Prof.  Subekti,  SH,  “ Hukum  Perjanjian ,”  Cet.  XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hal. 1.
mana  pihak  yang  satu  berhak  menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang  lain  berkewajiban  untuk  memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan  dan  perjanjian  adalah  bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian atau kontrak adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah  hubungan yang  menimbulkan akibat  hukum.  Akibat  hukum  disebabkan karena  timbulnya  hak  dan  kewajiban, dimana  hak  merupakan  suatu  kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Pada  dasarnya,  perjanjian  menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat (bernama) merupakan kontrak yang dikenal  di  dalam  KUHPerdata.  Kontrak inominaat  adalah  kontrak  yang  timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.  Jenis  kontrak  ini  belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan. 5
Perjanjian  batasannya  diatur  dalam Pasal  1313  KUHPerdata  yang  berbunyi: "Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para  sarjana  hukum  perdata  umumnya berpendapat  bahwa  definisi  atau  batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal 1313  KUHPerdata  kurang  lengkap  dan bahkan  dikatakan  terlalu  luas  yang
5 Salim  H.S,  SH,  MS,  “ Perkembangan  Hukum  Kontrak di Luar  KUHPerdata,”  Cet.  XII,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007), hal. 1,
mengandung banyak kelemahan- kelemahan. 6

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian
Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat  ini  lazim  dikenal  sebagai  kontrak, tidak  terlepas  dari  terpenuhinya  syarat- syarat mengenai sahnya suatu
perjanjian/kontrak  seperti  yang  tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain sebagai berikut:
1. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perikatan;
3. Adanya objek perjanjian
( Onderwerp der Overeenskomst );
4. Suatu sebab yang halal ( Geoorloofde Oorzaak ).
Dalam  hal  ini  H.R.  telah  memberikan perumusan  apa  yang  dimaksud  para  pihak dengan  membuat  perjanjian  itu,  (H.R.  17 Nopember  1922)  atau  apa  tujuan  atau maksud perjanjian itu. 7
Bahwa  tidak  adanya  sebab,  maka  apa yang  hendak  dicapai  oleh  para  pihak adalah  lenyap  pula  dalam  kenyataan  dan tidak  dapat  dilaksanakan,  misalnya  pihak- pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan  perjanjian  yang  terdahulu, padahal  perjanjian  yang  terdahulu  sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan  perjanjian  yang  sebetulnya sudah  tidak  ada.  Ini  merupakan  perjanjian tanpa sebab.
Perjanjian  dengan  sebab  yang  tidak halal  adalah  bertentangan  dengan  Pasal
6 Prof.  Purwahid  Patrik,  SH,  “ Dasar-Dasar  Hukum Perikatan ,” Cet. I, (Bandung : Mandar  Maju, 1994),  hal.
45.
7 Prof. Purwahid Patrik, SH, op.cit , hal 64.
1337,  yaitu  dilarang  oleh  undang-undang atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau ketertiban  umum.  Dilarang  oleh  undang- undang yaitu perjanjian dibuat bertentangan  dengan  hukum  pemaksa  dari hukum perdata.
Bertentangan  dengan  kesusilaan  yaitu suatu  perjanjian  akan  memberikan  sesuatu apabila  ia  memberikan  suaranya  dalam pemilihan Kepala Desa atau dapat dikatakan perjanjian suap-menyuap. Bertentangan  dengan  ketertiban  umum yaitu  segala  perjanjian  untuk  melepaskan kewajiban memberikan nafkah (alimentasi) antara  orang  tua  dan  anak.  Rutten menyatakan  bahwa  dalam  teori  perlu  ada pemisahan  yang  tegas  antara  sebab  dan motif.
Syarat  yang  pertama  dan  kedua  disebut syarat  subjektif,  karena  menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut  objek  perjanjian.  Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan. Artinya,  bahwa  salah  satu  pihak  dapat mengajukan  kepada  Pengadilan  untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya.  Tetapi  apabila  para  pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu  tetap  dianggap  sah.  Apabila  syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

## 3.  Perjanjian Simpan Pinjam
Menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menjelaskan pengertian simpan meminjam yaitu : “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan yang sama pula.”
Menurut  Pasal  1315  KUHPerdata, pada  umumnya  tiada  seorang  pun  dapat mengikatkan  diri  atas  nama  sendiri  atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan  untuk  dirinya  sendiri.  Asas tersebut  dinamakan  asas kepribadian suatu perjanjian.  Memang  sudah  semestinya, perikatan  hukum  yang  dilakukan  oleh suatu  perjanjian  simpan  pinjam,  hanya mengikat  orang-orang  yang  mengadakan perjanjian  simpan  pinjam  itu  sendiri  dan tidak mengikat orang-orang lain.
Suatu  perjanjian  simpan  pinjam hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban antara para pihak yang membuatnya.  Orang-orang  lain  adalah pihak  ketiga  yang  tidak  mempunyai sangkut-paut  dengan  perjanjian  tersebut. Kalau  akan  mengikatkan  orang  lain,  harus ada  kuasa  yang  diberikan  oleh  orang  itu. Namun,  kalau  dikuasakan  oleh  orang  lain untuk mengikatkan orang itu pada seorang lain  lagi,  orang  itu  tidak  bertindak  atas nama  diri  sendiri,  tetapi  atas  nama  orang lain, yaitu si pernberi kuasa. Yang menjadi pihak  dalam  perjanjian  simpan  pinjam yang  dibuat  atas  nama  orang  lain,  adalah orang lain itu dan bukan orang itu  sendiri.
Objek dari perjanjian simpan pinjam adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu  prestasi.  Wujud  dari  prestasi  adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Perjanjian  untuk  memberi  ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu,  untuk  menyerahkan  sesuatu. Apabila  hutang  itu  terdiri  dari  memberi barang  tertentu  maka  pada  debitur  masih mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara  barang  itu  sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan  itu  meliputi  juga  penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan kemusnahannya.  Memberi  sesuatu  dapat diartikan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang yuridis. MisaInya: pinjam pakai, menyewakan atau menyerahkan hak milik.
Perjanjian  untuk  berbuat  sesuatu yaitu  prestasinya  berujud  berbuat  sesuatu atau  melakukan  perbuatan  tertentu  yang positif.  Perjanjian  untuk  tidak  berbuat sesuatu  yaitu  untuk  tidak  melakukan perbuatan sesuatu yang telah dijanjikan.
Suatu  perjanjian  merupakan  suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada orang  lain  atau  dimana  2  orang  saling berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu. Sesuatu  yang  harus  dilaksanakan  itu dinamakan  prestasi. 8 Wujud  dari  prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Wujud prestasi dari perjanjian simpan  pinjam  sebagaimana  ketentuan
8 R. subekti. Op. Cit. hal. 36
Pasal 1754 KUHPerdata adalah memberikan  sesuatu  yaitu  memberikan kepada  pihak  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena pemakaian  yang  salah  satunya  adalah sejumlah uang.
Istilah  wanprestasi  berasal  dari bahasa  Belanda  yang  berarti  prestasi buruk. 9 Debitur  dikatakan  berprestasi buruk  apabila  telah  lalai/ingkar  janji. Maksud  dari  wanprestasi  adalah  suatu keadaan  tidak  terpenuhinya  kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan  karena  kesalahannya  sendiri serta  debitur  sedang  dalam  keadaan memaksa  sedangkan  prestasinya  sudah dapat ditagih.
Wanprestasi dalam perjanjian  simpan  pinjam  terjadi  apabila peminjam lalai/ingkar janji tidak melakukan kewajibannya untuk
mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam  dalam  keadaan  yang  sama  dan pada  waktu  yang  ditentukan  dalam perjanjian.

## B. Koperasi Simpan Pinjam
Organisasi  koperasi  adalah  suatu  cara atau  sistem  hubungan  kerja  sama  antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang  sama  antara  orang-orang  yang mempunyai  kepentingan  yang  sama  dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan  bersama-sama  dalam  suatu wadah koperasi.
Sebagai organisasi koperasi mempunyai tujuan organisasi yang merupakan kumpulan dari tujuan-tujuan individu  dari anggotanya, jadi  tujuan  koperasi  sedapat  mungkin  harus
9 Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan ( Bandung : Citra Aditya Bakti.1990). hal. 19.
mengacu  dan  memperjuangkan  pemuasan tujuan individu anggotanya, dalam operasionalnya harus sinkron.
Selanjutnya  dalam  melaksanakan  roda organisasinya  koperasi  harus  tunduk  pada tata nilai tertentu yang merupakan karakteristik  koperasi  tata  nilai  ini  dapat kita baca di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terutama pasal 2 s/d 6,  yang  lazim  disebut  :  Landasan  Asas, Tujuan,  Fungsi  dan  Peran  serta  Prinsip- prinsip koperasi.
Koperasi  simpan  pinjam  adalah Koperasi  yang  menjalankan  usaha  simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam  (KSP)  atau  Unit  simpan  Pinjam (USP).  Unit  simpan  pinjam  adalah  unit koperasi  yang  bergerak  di  bidang  usaha simpan  pinjam  sebagai  bagian  dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami  masalah  sosial  secara  holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Sebagaimana  pendapat  Sugiyono  (2009) bahwa metode penelitian kualitatif menggunakan  paradigma  interpretif  dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai  sesuatu  yang  utuh  (holistik), kompleks, dinamis dan penuh makna.
Peneliti  hanya  akan  menguraikan  dan manganalisis  obyek  yang  diteliti  tanpa melakukan  intervensi  atas  fenomena  yang
diamati dan data yang dikumpulkan adalah berupa  kata-kata,  gambar  dan  bukan angka-angka.  Laporan  penelitian  akan berisi  kutipan-kutipan data untuk  memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi  atau  dokemen  resmi  lainnya (Moleong, 2007).
Peneliti melakukan
penelitian deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengamatan  secara  mendalam  dengan membangun mekanisme interaksional antara  peneliti  dengan  informan.  Sesuai dengan  esensi  penelitian  kualitatif  maka penelitian  ini  berusaha  mengungkapkan suatu  masalah  atau  peristiwa  sebagaimana adanya  untuk  mengungkap  fakta  ( fact finding ).
B. Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  Yuridis  empiris,  yaitu metode  pendekatan  berdasar  pada  kaidah- kaidah  hukum  yang  ada  dan  juga  melihat yang  terjadi  dalam  perjanjian  simpan pinjam.
C. Metode Pengumpulan Data Dalam  penelitian  ini,  data-data  yang
dikumpulkan meliputi :
1. Data Primer
Data primer diperoleh dengan
melakukan penelitian lapangan yang dilakukan  dengan  mempergunakan  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  observasi dan wawancara.
2. Data Sekunder
Yaitu  data  yang  diperoleh  secara
langsung  dari  penelitian  yaitu  diperoleh dari sumber lain seperti misalnya peraturan-peraturan,  perundang-undangan,
buku-buku  ilmiah  dan  lain-lain  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  objek  dan permasalahan  yang  diteliti.  Data  sekunder tersebut  untuk  selanjutnya  merupakan landasan  teori  dalam  mengadakan  analisis data serta pembahasan masalah.
Data sekunder meliputi :
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan- bahan hokum  yang terdiri dari norma/ kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi  dan  traktat.  Dalam penelitian  ini  sebagai  bahan  hukum primer adalah :
a) UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
b) KUHPerdata
c) UU  No.  25  Tahun  1992  tentang
Koperasi
d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam Oleh Koperasi.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yang  terdiri dari  buku  hasil  karya  dari  kalangan sarjana  hukum  yang  berhubungan dengan simpan pinjam  Koperasi.
D. Teknik Analisa Data Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif dengan maksud untuk menjabarkan data-data yang diperoleh dari objek  yang  diteliti  kemudian  dicari korelasinya pada literatur yang berhubungan  dengan  perjanjian  simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam
E. Metode Penyajian Data
Data  primer  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  penelitian  tersebut  sudah terkumpul, maka data tersebut akan diteliti
kembali  kemudian  disajikan  dalam  bentuk laporan  tertulis.  Laporan  tersebut  disusun secara  logis  dan  sistematis  diikuti  dengan pengambilan kesimpulan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perjanjian diistilahkan dalam Bahasa Inggris  dengan contract .  Kata  kontrak lebih  sempit  karena  ditujukan  kepada perjanjian  yang  tertulis  dibandingkan dengan  kata  perjanjian. 10 Kata  perjanjian juga  sering  dikaitkan  dengan  perjanjian kerja  sama  yang  dimaksudkan  adanya hubungan  timbal  balik  antara  satu  pihak dengan yang lainnya.
Perjanjian  dalam  hukum  perdata merupakan  bagian  dari  hukum  perikatan yang  terdapat  pada  buku  III  KUHPerdata. Hal  ini  sesuai  pula  dengan  bunyi  Pasal 1233 KUHPerdata :
”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
Pasal  tersebut  menentukan  bahwa perjanjian  merupakan  salah  satu  sumber dari  perikatan  di  samping  undang-undang. Perikatan  adalah  hubungan  yang  terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak  yang  satu  berhak  atas  prestasi  dan pihak  lainnya  wajib  memenuhi  prestasi itu. 11 Sedangkan  pengertian  perjanjian disebutkan  pada  Pasal  1313  KUHPerdata yaitu :
10 Supraba Sekarwati, Perancangan Kontrak (Bandung: Iblam, 2001), hal. 23.
11 Mariam  Darus  Badrulzaman, KUHPerdata  Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan , (Bandung: Alumni, 1996), hal 1.
”Suatu  persetujuan  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”..
Sistem  yang  dianut  oleh  buku  III KUHPerdata  juga lazim dinamakan sistem terbuka  yang  merupakan  kebalikan  dari sistem  buku  II  KUHPerdata  bersifat tertutup. 12
Fenomena dalam teori perjanjian  dianggap  sebagai  keranjang sampah catch  all .  Salah  satu  asas  yang menunjukkan  fenomena  tersebut  adalah adanya asas kebebasan
Kosakata  bahasa  kredit  berasal  dari bahasa  Romawi  yaitu  kosakata  credere yang  berarti  percaya.  Dengan  demikian maka  dasar  pengertian  dari  istilah  atau kosa  kata  “kredit”  yaitu  kepercayaan, sehingga  hubungan  yang  terjalin  dalam kegiatan  perkreditan  diantara  para  pihak, sepenuhnya  harus  juga  didasari  oleh  rasa saling  mempercayai,  yaitu  bahwa  kreditur yang  memberikan  kredit  percaya  bahwa penerima  kreditur  (debitur)  akan  sanggup memenuhi  segala  sesuatu  yang  telah diperjanjikan,  baik  itu  menyangkut  jangka waktunya,  maupun  prestasi,  dan  kontra prestasinya.
Kredit  adalah  pemberian  prestasi (misalnya  uang  dan  barang)  dengan  balas prestasi  (kontra prestasi)  yang akan terjadi pada  waktu  mendatang.  Pengertian  kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU No.7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
12 R. Subekti, Pokok - pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 128
antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
Di  dalam  KUHPerdata  dan  Peraturan
Pemerintah  No.  9  Tahun  1995  juga menyebutkan  mengenai  perjanjian  simpan pinjam sebagai berikut:
1.KUHPerdata
Di dalam Pasal 1754 menyebutkan bahwa : “Pinjam  meminjam  ialah  perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah tertentu  barang-barang  yang  menghabis karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Kemudian  disebutkan  lebih  lanjut dalam Pasal 1755 bahwa :
“Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam  ini,  pihak  yang  menerima pinjaman  menjadi  pemilik  barang yang  dipinjam;  dan  jika  barang  itu musnah,  dengan  cara  bagaimanapun, maka  kemusnahan  itu  adalah  atas tanggungannya.”
Perjanjian  simpan  pinjam  yang dilaksanakan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam termasuk  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku adalah wujud kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam perusahaannya. Konsumen hanya
dihadapkan pada dua pilihan yaitu :
1) Jika  konsumen  membutuhkan  produksi/jasa yang  ditawarkan  kepadanya,  disetujuilah perjanjian  dengan  syarat-syarat  baku  yang disodorkan  oleh  pengusaha.  Dalam  bahasa
inggris  diungkapkan  dengan  sebutan  “ take it ”.
2) Jika  konsumen  tidak  setuju  dengan  syarat- syarat  baku  yang  ditawarkan  itu,  janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa inggris diungkapkan dengan sebutan “leave it”.
Menurut  KUHPerdata  Pasal  1754 menyebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari macam  dan  keadaan  yang  sama  pula. Dilanjutkan  dalam  Pasal  1755  berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang  dipinjam;  dan  jika  barang  itu  musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya.
2. Sedangkan  pengertian  simpan  pinjam  di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, banyak dijelaskan sebagai berikut :
a) Pasal  1  angka  1  :  “  Kegiatan  usaha simpan  pinjam  adalah  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menghimpun  dana dan menyalurkannya melalui kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dari dan  untuk  anggota  koperasi  yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan,
koperasi lain atau anggotanya”.
b) Pasal    1    angka    4  :  “  Simpanan adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh anggota,  calon  anggota,  koperasi- koperasi  lain  dan  atau  anggotanya kepada koperasi dalam bentuk
tabungan,  dan  simpanan  koperasi jangka panjang ”.
c) Pasal  1  angka  7  :  “Pinjaman  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipergunakan  dengan  itu,
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara  Koperasi  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam untuk  melunasi  hutangnya  setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”
Dalam melaksanakan usahanya,  Koperasi  Simpan  Pinjam mendapatkan  modal  yang  terdiri  dari modal  sendiri/ekuitas  dan  modal luar/pinjaman.  Kemudian  di  dalam Koperasi  Simpan  Pinjam,  mempunyai fungsi  dan  peran  antara  lain  untuk meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi kerakyatan,  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat.
Tujuan  didirikannya  Koperasi  Simpan Pinjam  dalam  Anggaran  Dasar  adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf  hidup anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat daerah  pada  umumnya,  menjadi  gerakan ekonomi  rakyat  serta  ikut  membangun tatanan perekonomian nasional.
Perjanjian  simpan  pinjam  merupakan suatu  kontrak  perjanjian  antara  badan penerima  simpanan  dan  pemberi  pinjaman kepada  nasabahnya.  Isinya,  jika  telah menjadi  nasabah,  maka  perusahaan  simpan pinjam akan memberikan fasilitas penyimpanan  uang  dan  pemberian  kredit. Biasanya,  berupa  tabungan,  deposito,  kredit usaha,  dan  sebagainya.  Tidak  semua perusahaan  jasa  simpan  pinjam  memberi produk pelayanan yang sama.
Dalam kegiatan perusahaan,
diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai  pihak  dan  mitra  kerja.  Untuk diperoleh suatu hasil pelaksanaan perjanjian dan kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan tidak merugikan, selain diperlukan  adanya  itikad  baik  dari  kedua belah  pihak,  diperlukan  pula  tata  naskah perjanjian  yang  baik,  layak  dan  aman  serta dapat  dipertanggungjawabkan, baik  dari sisi hukum, ekonomi perusahaan, dan hubungan kerja  tersebut.  Dalam  kaitan  ini  diperlukan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun naskah perjanjian untuk melakukan  pelaksanaan  perjanjian  antara kedua belah pihak. Penulisan dan penyusunan    naskah  perjanjian  dibuat  oleh para Legal  Drafter atau  penyusun  dokumen di Koperasi Simpan Pinjam. Dalam menyusun  naskah  perjanjian  seorang Legal
Drafter di koperasi simpan harus disesuaikan dengan pedoman dan sistematika penyajian sebagai berikut: 13

## 1. Pendahuluan
Para Legal  drafter atau  penyusun naskah  perjanjian  dalam  kaitannya  dengan hal  tersebut  diperlukan  dengan  kemampuan dan  keterampilan  menulis  dan  menyusun naskah  perjanjian  oleh  para Legal  Drafter , tentang  Pedoman  Tata  Cara  Penulisan  dan penyusunan Naskah Perjanjian.
2. Pemahaman Tentang Hukum Perjanjian.
Pengertian ”perjanjian” dan Kontrak terbentuk  oleh  karena  pengertian  perjanjian yang diberikan dalam Pasal 1313
KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
13 Supraba Sekarwati, Op.cit., halaman  67.
orang  lain  atau  lebih.  Sedangkan  kontrak dalam Burgerlijk  Wetboek (BW),  disebut ovverenkomst yang  bila  diterjemahkan
kedalam Bahasa Indonesia
berarti
”Perjanjian”.
Dalam  merancang  atau  menelaah suatu  naskah  perjanjian,  seorang legal drafter setidak-tidaknya  harus  memastikan bahwa  perjanjian  yang  akan  dirancang  atau sedang ditelaahnya dapat: 14
1.  Memberikan  kepastian  tentang  identitas pihak-pihak yang dalam kenyataanya terlibat dalam transaksi;
2.  Memberikan kepastian dan ketegasan tentang  hak  dan  kewajiban  utama  masing- masing  pihak  sesuai  dengan  inti  yang hendak diwujudkan oleh para pihak tersebut. 3.  Memuat nilai ekonomis  yang diadakan oleh para pihak yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak ( Contract Value ) yang dapat diterjemaahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu.
4.  Memberikan  jaminan  tentang  keabsahan hukum  ( Legal  Validity )  dan  kemungkinan pelaksanaan secara yuridis ( Legal enforcerability ) yang bersangkutan.
5.  Memberikan  petunjuk  tentang  tata  cara pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak. Memberikan jaminan kepada masing- masing pihak bahwa pelaksanaan yang telah disepakati  akan  menimbulkan  hak  untuk menuntut pelaksanaan janji-janji atau prestasi  dari  pihak  lain,  dan  upaya-upaya yang  dilakukan  jika  pihak  itu  mengingkari janjinya.
6.  Memberikan  jalan  atau  solusi  bagi  para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ketika mulai
14 Ibid, halaman 88.
dilaksanakan.
Hal-hal  pokok  yang  harus  tercantum dalam  suatu  perjanjian  adalah  sebagai berikut :
1.  Judul perjanjian.
2.  Tanggal  dan  tempat  diadakannya perjanjian
3.  Komparisi
4.  Bagian pertimbangan
5.  Bagian penutup dan
6.  Tempat  untuk  membubuhkan  tanda tangan para pihak yang berkontrak.
Klausula-klausula pokok yang minimal harus tercantum dalam perjanjian yang sering diadakan
Koperasi Simpan Pinjam dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 1.  Klausula Standard Pengertian klausula standard dimaksudkan  untuk  pasal-pasal yang  hampir  dapat  dipastikan selalu  tercantum  dalam  berbagai macam  perjanjian  yang  isinya secara  subtansial  tidak  berbeda dengan perjanjian lainnya.
2.  Klausula khusus merupakan klausula  berlaku  terhadap  pasal- pasal  yang  selalu  tercantum dalam  perjanjian  tetapi  yang isinya  secara  subtansial  perlu disesuaikan  dengan  kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berkontrak.
Perjanjian  yang  diatur  berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Perjanjian  yang  diatur  menurut Pasal  1320  KUHPerdata,  syarat- syarat  sahnya  perjanjian    harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2.  Kecakapan untuk membuat
suatu perikatan.
3.  Suatu hal tertentu.
4.  Suatu sebab yang halal.
Dalam  hal  ini  perjanjian  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  pertama pemberi  jasa  pelayanan  simpan  pinjam Koperasi  Simpan  Pinjam  dengan  pihak kedua nasabah  Koperasi Simpan Pinjam, isi perjanjian  Pasal  1  telah  memenuhi  unsur Pasal  1320  KUHPerdata  tentang  syarat- syarat sahnya perjanjian.
Dalam  hal  ini  maksud  dan  tujuan perjanjian yang dibuat dalam pasal 2 (dua) yaitu:  Pihak  kedua  (Nasabah)  dengan  ini menunjuk kepada pihak pertama (Koperasi
Simpan Pinjam) sebagaimana pihak pertama  menerima  penunjukkan  pihak kedua  untuk  bertindak  sebagai  pemberi layanan  simpan  pinjam,  sesuai  dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban  penanggung  Koperasi  Simpan Pinjam  dengan  nasabah  merupakan  unsur subyek  pertanggungan  untuk  memenuhi hak  dan  kewajibannya.  Pihak  penanggung dan  tertanggung  adalah  pendukung  hak dan  kewajiban  dan  berstatus  sama.
Mengenai  hal  ini  dalam  unsur  peristiwa pertanggungan merupakan persetujuan
dengan  kata  sepakat  antara  penanggung dan  tertanggung  mengenai  objek  peristiwa
dan syarat yang berlaku dalam pertanggungan. Perjanjian kerjasama mengatur mengenai jangka waktu perjanjian yaitu : 15
1.  Perjanjian  ini berlaku efektif terhitung sejak  tanggal  pengesahan  simpan pinjam  dan  berlaku  untuk  jangka waktu 6 (enam) bulan.
2.  Selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari sebelum  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian,  para  pihak  sepakat  untuk saling  memberitahukan  maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3.  Apabila  selambat-lambatnya  sampai dengan  1(satu)  bulan  sebelumnya berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian tidak  ada  surat  pemberitahuan  dari pihak  pertama  untuk  memperpanjang waktu,  maka  perjanjian  ini  secara otomatis berakhir.
Perjanjian  kerjasama  pihak  pertama dan  pihak  kedua  mengatur  mengenai Pengakhiran Perjanjian apabila:
1.  Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu  pihak  sebelum  jangka  waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
a.  Kesepakatan  bersama  para  pihak secara  tertulis  untuk  mengakhiri perjanjian ini  yang berlaku secara efektif pada tanggal ditandatangani kesepakatan
pengakhiran tersebut.
b.  Salah  satu  pihak  tidak  memenuhi atau  melanggar  salah  satu  lebih ketentuan  yang  diatur  dalam perjanjian  ini  (wanprestasi)  dan
15 Ibid, hal 12.
tetap  tidak  memenuhi  atau  tidak berusaha  untuk  memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan  sebanyak  3 kali  dengan  tenggang  waktu masing-masing surat teguran/peringatan  minimal  14 (empat belas) hari kalender. 2.  Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian  ini,  para  pihak  dengan  ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya  ketentuan  dalam  Pasal
1266 KUHPerdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukan suatu putusan atau penetapan hakim/pengadilan terlebih dahulu
untuk  membatalkan/mengakhiri  suatu perjanjian.
3.  Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang timbul yang  belum  diselesaikan  oleh  salah satu  pihak  terhadap  lainnya,  sehingga syarat-syarat  dan  ketentuan-ketentuan di  dalam  perjanjian  ini  akan  tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban tersebut oleh pihak lainnya, sehingga  syarat-syarat  dan  ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesainya kewajiban. Untuk  dan  selanjutnya  perjanjian kerjasama  tersebut  juga  diatur  mengenai keadaan  memaksa  ( FORCE  MAJEURE ) yaitu sebagai beikut :
1.  Yang dimaksud dengan keadaan memaksa  (selanjutnya  disebut force majeure )  adalah  suatu  keadaan  yang terjadinya di luar kemampuan,
kesalahan  atau  kekuasaan  para  pihak dan  yang  menyebabkan  pihak  yang mengalaminya
tidak dapat
melaksanakan  atau  terpaksa  menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
2.  Dalam  hal  terjadinya  peristiwa force majeure ,  maka  pihak  yang  terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak  dapat  dituntut  oleh  pihak  lainnya. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure kepada  pihak  yang  lain  secara tertulis  paling  lambat  7  (tujuh)  hari kalender  sejak  saat  terjadinya  peristiwa force majeure.
3.  Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi  atau  diduga  oleh  pihak  yang mengalami force  majeure berlangsung melebihi  jangka  waktu  30  (tiga  puluh) hari  kalender,  maka  para  pihak  sepakat untuk  meninjau  kembali  jangka  waktu perjanjian.
4.  Kerugian  dan  biaya  yang  diderita  salah satu  pihak  akibat  terjadinya  peristiwa force mejerure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.
Perjanjian  ini  mengatur  mengenai Penyelesaian perselisihan dan domisili pihak pertama dan pihak kedua yaitu:
1.  Setiap  perselisihan,  pertentangan  dan perbedaan pendapat yang timbul
sehubungan  dengan  perjanjian  ini  akan diselesaikan terlebih dahulu. 2.  Apabila penyelesaian secara musyawarah  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  1  pasal  ini  tidak  berhasil mencapai  mufakat  maka  para  pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.
3.  Mengenai  perjanjian    ini  dan  segala
akibatnya, para pihak memilih kediaman  hukum  atau  domisili  yang tetap  dan  umum  di  kantor  Panitera Pengadilan Negeri.

## SIMPULAN
Bahwa perjanjian  yang  dilakukan oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  harus memenuhi  ketentuan  umum  yang  diatur dalam buku III KUHPerdata antara lain :
1. Pasal 1313,suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu  orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Pasal  1320,  untuk  syarat  sahnya  suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
3. Pasal  1338,  semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena alasan-alasan  yang oleh  undang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik.
Menurut  KUHPerdata,  Perjanjian  pinjam pakai  habis  adalah  suatu  perjanjian  yang menentukan  pihak  pertama    menyalurkan sejumlah  barang  yang  dapat  habis  terpakai kepada  pihak  kedua  dengan  syarat  bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang
sejenis kepada pihak pertama dalam keadaan yang sama.
Perjanjian pinjam pakai habis ini objeknya dapat berupa uang menurut:
1. Pasal  1756  KUHPerdata,  Utang  yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah  terdiri  atas  jumlah  uang  yang disebutkan  dalam  perjanjian.  Jika, sebelum  saat  pelunasan,  terjadi  suatu kenaikan  atau  kemunduran  harga  atau ada  perubahan  mengenai  berlakunya mata  uang,  maka  pengembalian  jumlah yang  dipinjam  harus  dilakukan  dalam mata  uang  yang  berlaku  pada  waktu pelunasan,  dihitung  menurut  harganya yang berlaku pada saat itu.
2. Pasal 1765 KUHPerdata, adalah diperbolehkan  memperjanjikan  bunga atas  peminjaman  uang  atau  lain  barang yang menghabis karena pemakaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  Hukum  Perikatan. 1990. Bandung : Citra Adity Bakti.1990
Purwahid  Patrik,  Prof.  SH, Dasar-Dasar Hukum  Perikatan ,  Cet.  I.  Bandung  :
Mandar  Maju, 1994
Salim, H.S, SH, MS, 2004.. Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak ,”  Cet.  II.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Salim,  H.S,  SH,  MS.  2007. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata.  Cet.  XII.  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Subekti,  R.  Prof.  SH  dan  R.  Tjitrosudibio.
1996 . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet.28.  Jakarta : PT.
Pradnya Paramita,
Subekti,  R.  Prof.  SH.  1990  . Hukum Perjanjian ,  Cet.  XII.  Jakarta:  PT. Intermasa.

## Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPerdata Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992 Tentang Perkoperasian