## ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI PAPUA
Penulis: Usman Funangi 1 jurnalmkd@gmail.com Julius Ary Mollet 2 julius.mollet@gmail.com Charly M. Bisay 3 Chabisay@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this research is to find and analyze how much the effectiveness of the  local  asset  management  and  all  that  will  be  conducted  in  order  to  raise  local revenue.  Data  used  is  secondary  data.  Analysis  technique  using  the  ratio  of effectiveness and the ratio of contribution.
The  result  shows  the  ratio  of  effectiveness  and  the  ratio  of  contributed  to  local revenue show a fairly good measurement, this can be seen from the the percentage value.
Keywords: effectiveness, contribution, local revenue .

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  telah  memberikan  kewenangan  lebih  besar  kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal  ini  berarti  pelaksanaan  otonomi  daerah  harus  mengurangi ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat,  sehingga daerah menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera.
Merujuk  pada Visi  ’’Papua  Bangkit    Mandiri    Sejahtera’’  dan    Misi:
Mewujudkan  suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia . Mewujudkan tata kelola pemerintah  yang  baik,  bersih  dan  berwibawa  serta  penguatan  otonomi
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
khusus.  Mewujudkan  manusia  Papua  yag  sehat  dan  berprestasi  dan berahlak mulia.
Pengembangan  dan  peningkatan  taraf  ekonomi  masyarakat  yang berbasis potensi lokal. Percepacatan konektifitas pembangunan infrakturustur  dan    konektifita  antara  kawasan  dan    antar  daerah    dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah  Provinsi  Papua  mendirikan  beberapa  Badan  Usaha  milik Daerah  dengan  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat namun  disisi  lain  Badan  Usaha  Milik  Daerah  juga  diharapkan  dapat memberikan kontribusi laba BUMD, terhadap  pendapatan asli Papua.
Dalam perjalanan Badan Usaha Milik Daerah ini sering menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan bila Badan Usaha Milik Daerah semata- mata  melaksanakan  fungsi  sosial  maka  fungsi  sebagai  penyumbang Pendapatan  Asli  Daerah  akan kurang  optimal,  namun  disisi  lain jika fungsi sebagai  penyokong  sumber  pendapatan  daerah  ditingkatkan  fungsi  sosial Badan Usaha Daerah kurang optimal.
Salah satu potensi yang mempercepat pembangunan ekonomi adalah memberi  peran  secara  maksimal  kepada  peruhaan  Daerah  untuk  menjadi lokomotif  ekonomi  Provinsi  Papua.  Dengan  mendorong  pertumbuhan ekonomi ( agent of development ) sebagai pelayanan bagi masyarakat ( publik servant )  dalam  menyediaan  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  disediakan pelaku ekonomi lain, serta fungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Maka  secara  keseluruhan  diharapkan  mampu  memberikan  multiplier effects yang baik. Berupa membaik kualitas pembangunan ekonomi Provinsi Papua  dengan  meluaskan  kesempatan  kerja  dan  berkurang      jumlah penduduk miskin.
Adapun  BUMD  yang  dimiliki  pemerintah  Provinsi  Papua  yakni  Bank Papua  yang  bergerak  dibidang  keuangan  dan  perbankan,  unit  dana pembangunan  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah,  unit  PD.  Irian  Bhakti,  dan
unit PT. Varunapura yang masing-masing diharapkan   dapat   memberikan kontribusi   terhadap   peningkatan   PAD maupun perekonomian Daerah.
Kondisi faktual di provinsi lain di Indonesia menunjukkan bahwa BUMD memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendongkrak PAD wilayahnya seperti di Povinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebutkan enam  BUMD  dengan  pendapatan  dan  kinerja  terus  meningkat,  dibuktikan dengan  setoran  pendapatan  asli  daerah  yang  gemuk.  Pertama,  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Jatim  Tbk.  (BJTM)  atau  Bank  Jatim  yang menyetorkan PAD Rp2,53 triliun sampai 2015. Kedua, PT BPR Jatim dengan setoran PAD Rp56,6 miliar.
Ketiga,  Panca  Wira  Usaha  Jatim  yang  bergerak  di  bidang  jasa konstruksi,  properti  dan  industri,  dengan  salah  satu  usahanya  Jatim  Expo, menyetor PAD Rp35,9 miliar. Keempat, Perusahaan Daerah Air Bersih yang bergerak  dalam  bidang  penyediaan  dan  pelayanan  air  bersih  menyetor Rp12,9 miliar.
Kelima,  PT  Jatim  Graha  Utama  yang  bergerak  di  bidang  developer, properti,  jasa  konstruksi,  kepelabuhan  dan  penugasan  khusus  menyetor Rp13,2 miliar. Keenam, PT Petrogas Jatim Utama yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi menyetor Rp18,7 miliar. (kabar24.bisnis.com n.d.)
Komposisi PAD Provinsi Papua sejak tahun 2008-2014  kontribusi  rata- rata  dari  masing-masing komponen masih didominasi oleh komponan pajak daerah  lalu  diikuti  oleh  komponen  lain-lain  PAD  yang  sah.  Komponen retribusi  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan (HPKDYD) hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen.
Hingga  tahun  2014  tercatat  realisasi  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD) yang diperoleh Provinsi Papua sebesar Rp 32,9 miliar, yang berasal dari PD. Irian Bhakti sebesar Rp 225 juta, PT. Askrida  sebesar  Rp  25,2  juta,  PT.  Bank  Papua  sebesar  Rp  32,6  miliar dengan  rincian  deviden  sebesar  Rp.  22,8  miliar    dan  dana  pembangunan sebesar Rp. 9,8 miliar.
Sebelumnya  pada  tahun  2008  realisasi  penerimaan  HPKDYD  di Provinsi  Papua  sebesar  Rp.26,4  miliar,  naik  menjadi  Rp.  28,9  miliar  tahun 2009, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 30,3 miliar, kemudian turun drastis  di  tahun  2011  menjadi  Rp.  19,8  miliar.  Pada  tahun  2012  HPKDYD yang  diraih  pemerintah  Provinsi  Papua  sebesar  Rp.  22,5  miliar  meningkat menjadi Rp. 25,7 miliar pada tahun 2013 hingga tahun 2014 penerimaan dari pos ini telah mencapai Rp. 32,9 miliar.
Berdasarkan  publikasikan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi Papua  kurun  waktu  penelitian  (2008-2014)  diketahui  bahwa  HPKDYD bersumber dari PD. Irian Bakti, PT. Varunapura, PT. Askrida dan PT. Bank Papua (Deviden dan Dana Pembangunan).
Selama kurun waktu tersebut memang terlihat jelas bahwa PT. Bank Papua  secara  konsisten  memberikan  andil  pada  HPKDYD  sedangkan perusahaan  lainnya  kurang  memberikan  andil  bahkan  dalam  periode tersebut  PT.  Varunapura  tidak  memberikan pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  tujuan  penulisan adalah  (a)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  berapa  besar  tingkat efektivitas pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (b)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  seberapa  besar  kontribusi  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah;  dan  (c)  Untuk  mengetahui  upaya-upaya  apa  saja  yang  dilakukan untuk  meningkatkan  penerimaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan di Provinsi Papua;
Menurut  Mamesah  dalam  (Halim  2004),  Keuangan  Daerah  dapat diartikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai dengan uang. Demikian  pula  dengan  segala  sesuatu  baik berupa  uang maupun    barang    yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  yang  lebih  tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
“Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan  barang  yang      dapat      dijadikan    milik      daerah      yang berhubungan   dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ”.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :
“Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah te rsebut.”.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006)  tentang Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Serta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) adalah :
“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan uang  termaksud  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”
Pada  Permendagri  Nomor  26  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran  2007  menyatakan  bahwa “APBD harus  disusun  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  pokok  anggaran sektor publik,  sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas  Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e)  Efisiensi  dan  Efektivias  Anggaran  dan  (f)  Taat  Asas ”.  Pengelolaan Keuangan Daerah  adalah keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri 13/2006).

## Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Sedangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  105 Tahun  2000, menyebutkan  bahwa  penerimaan  daerah  adalah  semua  penerimaan  kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi  hak  daerah.  Pengeluaran  daerah  adalah  semua  pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
Mardiasmo  (1999:11)  mengemukakan  bahwa  salah  satu  aspek  dari pemerintah  daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati  adalah  masalah pengelolaan  keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah.  Anggaran  Daerah atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  merupakan  isntrumen kebijakan,  anggaran  daerah  menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Pasal  1  Ayat  18).  Sumber Pendapatan  Asli  Daerah diperoleh  dari  :  Pajak  daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut  Halim  (2004:68), “Hasil  perusahaan  milik  Daerah  dan  hasil Pengelolaan  kekayaan  milik  Daerah  yang  dipisahkan  merupakan
Penerimaan Daerah  yang berasal  dari  hasil  perusahaan milik Daerah  dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ”.
Ihyaul  (2009:26)  efektivitas  merupakan  hubungan  antara  keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Kegiatan  operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).

## METODOLOGI PENELITIAN
Tehnik analisia dalam penelitian ini memakai analisis deskripsi analisis statistic  dengan  tehnik  pengumpulan  data  studi  kepustakaan  diamksudkan untuk penelaahan  terhadap  buku,  literature, catatan-  dan  laporan  yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Sementara  itu  penulis  juga  mengunakan wawancara dengan informan kunci untuk memperkuat pemecahan masalah penelitian.  Selanjutnya  pemilihan  tehnik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendapatan Asli Daerah
Target  dan  realisasi  penerimaan  PAD  Provinsi  Papua  selama  periode penelitian tahun 2008-2014 mengalami fluktuasi dan cenderung  meningkat. Dari sisi target dapat dilihat bahwa pada tahun 2008- 2009 penetapan target mengalami  peningkatan  namun  pada  tahun  2010  target  yang  ditetapkan mengalami penurunan, namun pada tahun   2011 hingga 2014 target yang ditetapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun .
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua, Tahun 2008 – 2014 (Rp) Tahun PAD Target Realisasi 2008 369.750.000.000 411.314.942.050 2009 371.221.122.750 369.727.113.036 2010 322.176.000.000 380.025.633.524 2011 378.700.701.020 363.100.749.953 2012 478.850.976.850 623.162.647.355 2013 512.034.309.000 633.726.316.291 2014 927.253.691.000 944.929.691.840
Sumber : Dispenda Provinsi Papua, 2016
Pada  tahun  2008  target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp.  369  miliar, meningkat  menjadi  Rp.  371  miliar  tahun  2009,  pada  tahun  2010  terjadi penurunan  menjadi  Rp.  322  miliar  namun  pada  tahuun  2011  mengalami peningkatan menjadi Rp. 378 miliar. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar Rp. 478 miliar kemudian naik menjadi Rp. 512 miliar sampai dengan tahun 2014 target PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 927 miliar.
Dari  sisi  realisasi,  pada  tahun  2008   jumlah  yang  diterima  sebesar Rp.  411  miliar,  kemudian  mengalami  penurun  menjadi  Rp.  369  milar  di tahun2009. Pada tahun    2010 realisasi yang dicapai meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 380 miliar, lalu mengalami penurunan lagi menjadi Rp. 363 miliar pada tahun 2011. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan PAD yang dicapai pemerintah sebesar Rp. 623 miliar, naik menjadi RP. 633  miliar di tahun 2013 hingga tahun 2014 telah mencapai angka Rp. 944 miliar.
Rata-rata  pertumbuhan  realisasi  penerimaan  PAD  selama  kurun waktu penelitian   sebesar 18 persen. Pertumbuhan terendah dicapai pada tahun anggaran 2008 – 2009 yaitu sebesar (-10 ) persen hal ini dapat terjadi karena pada tahun  2008 realisasi yang diterima Rp. 411 miliar turun sebesar Rp. 41 miliar pada tahun 2009 sehingga  menjadi Rp. 369 miliar.
Sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2011 –  2012  sebesar  72  persen,  hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  realisasi
penerimaan tahun 2011 sebesar Rp. 363 miliar menjadi Rp. 623 miliar atau terjadi  peningkatan  sebesar  Rp.  260  miliar.  Diketahui  pula  bahwa  selama kurun waktu tersebut target yang ditetapkan dapat terealisasi sepenuhnya, kecuali  pada  tahun  2009  target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp.  371  miliar sedangkan realisasinya sebesar Rp. 369 miliar dan tahun 2011 target yang ditetapkan sebesar Rp. 378 miliar sedangkan realisasinya sebesar Rp. 363 miliar.

## Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Perkembangan  target  dan  realisasi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  selama  kurun  waktu  penelitian  mengalami  fluktuasi  yang  cukup tunggi.  Dari  sisi  target,  pada  tahun  2008  target  yang  ditetapkan  sebesar Rp.26 miliar,  pada   tahun  2009  dan  2010  target  yang  ditetapkan  sebesar Rp.  29 miliar, kemudian pada tahun 2011 target meningkat menjadi Rp. 32 miliar. Namun pada tahun 2012 target yang ditetapkan turun menjadi Rp. 22 miliar, pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 25 miliar. Pada tahun 2014  target  penerimaan  yang  ditetapkan  pemerintah  naik  menjadi  Rp.  32 miliar.  Target  dan  realisasi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  Provinsi Papua kurun tahun 2008 – 2014 dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar  1 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Provinsi Papua, Tahun 2008 – 2014 (Rp)
Sumber : Data diolah, 2016
Dari sisi realisasi, pada tahun   2008   realisasi  yang diterima sebesar Rp. 26 miliar, meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp. 28 miliar kemudian meningkat  menjadi  Rp.  30  miliar  di  tahun  2010,  namun  pada  tahun  2011 realisasi  penerimaan  mengalami  penurunan  menjadi  Rp.  19  miliar.  Pada tahun 2012 realisasi penerimaan kembali naik menjadi Rp. 22 miliar, pada tahun  2013  naik  lagi  menjadi  Rp.  25  miliar  sampai  dengan  tahun  2014 realisasi penerimaan komponen PAD ini mencapai Rp. 32 miliar.
Rata-rata  pertumbuhan  target  kurun  waktu  penelitian  sebesar  5,8 persen, pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2011-2012   sebesar (- 30)  persen  sedangkan  pertumbuhan  tertinggi  dicapai  pada  tahun  2013- 2014 yaitu sebesar 29 persen. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan sebesar 5,9 persen, pertumbuhan terendah  dicapai pada tahun   2010- 2011 sebesar (-34) persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi tercapai pada tahun 2013 – 2014 sebesar 28 persen.
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Komponen HPKDYD Provinsi Papua,
Tahun 2008 – 2014 (Rp) Tahun PD. Irian Bakti PT. Varunapura PT. Askrida Deviden PT. Bank Papua Dana Pembangunan PT. Bank Papua 2008 250.000.000 - - 20.934.797.503 5.223.380.340 2009 - - - 22.251.246.013 6.675.373.804 2010 - - - 23.339.102.363 7.001.730.709 2011 - - - 13.258.603.425 6.629.301.712 2012 - - - 15.819.247.890 6.779.677.667 2013 500.000.000 - - 17.704.962.366 7.587.841.000 2014 225.000.000 - 25.242.540 22.884.354.975 9.807.580.000 Total 975.000.000 - 25.242.540 136.192.314.535 49.704.885.232
Sumber : Dispenda Provinsi Papua, 2016
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  realisasi penerimaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  Provinsi Papua  kurun  waktu  2008-2014  bersumber  dari  kontribusi    beberapa perusahaan daerah, antara lain PD. Irian Bakti, PT. Varunapura, PT. Askrida dan PT. Bank Papua. Selama periode penelitian terlihat bahwa penerimaan
yang  berasal  dari  PT.  Bank  Papua  sangat  dominan.  Sumber  penerimaan dari  PT.  Bank  Papua  berasal  dari  dua  pos  yaitu  dari  deviden  dan  dana pembangunan. Total deviden yang berasal dari PT. Bank Papua kurun waktu 2008 –  2014  sebesar  Rp.  136,  19  milyar,   dana   pembangunan  sebesar Rp. 49,70 milyar.
Total Kontribusi PD. Irian Bakti sebesar Rp. 975 juta,  kontribusi ini tidak besar  karena  kurun  waktu  tahun  2009-2012,  PD.  Irian  Bakti  tidak memberikan pemasukan pada HPKDYD. Pada tahun 2008 kontribusi yang diberikan sebesar Rp. 250 juta, kemudian di tahun 2013  sebesar Rp. 500 juta dan pada tahun 2014 hanya memberikan pemasukan sebesar Rp. 225 juta.
Tercatat  pula      bahwa  PT.  Askrida  juga  memberikan  sumbangan terhadap HPKDYD walaupun sumbangan tersebut hanya pada tahun 2014 sebesar Rp. 25,2 juta. Sedangkan PT. Varunapura tercantum dalam daftar yang dikeluarkan oleh Dispenda Provinsi Papua namun sepanjang periode penelitian tidak memberikan sumbangan apapun.

## Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penghitungan  rasio  efektifitas      dimaksudkan  untuk  menjadi  salah satu  ukuran  dasar  yang  digunakan  dalam  rangka  menetapkan  besaran target  dan  realisasi  pada  tahun-tahun  kedepan  berdasarkan  nilai  rasio efektifitas  pada tahun-tahun sebelumnya.  Rasio efektifitas juga dimaksudkan  untuk  menilai  sejauh  mana  efektifitas  pengelolaan  suatu pungutan  baik  pajak,  retribusi  maupun  pungutan  lainnya.  Nilai  rasio efektifitas hasil  pengelolaan kekayaan daerah Provinsi Papua kurun waktu 2008 – 2014 tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 3.
Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Provinsi Papua, Tahun 2008 – 2014 (%) Tahun Hasil Peng. Kekayaan  Daerah Efektivitas Keterangan Target Realisasi 2008 26.000.000.000 26.418.177.843 101,61 Sangat Efektif 2009 29.176.000.000 28.926.619.817 99,15 Efektif 2010 29.176.000.000 30.340.833.072 103,99 Sangat Efektif 2011 32.340.833.072 19.887.905.137 61,49 Kurang Efektif 2012 22.598.925.557 22.598.925.557 100,00 Sangat Efektif 2013 25.492.803.000 25.792.803.380 101,18 Sangat Efektif 2014 32.916.934.000 32.942.178.218 100,08 Sangat Efektif Rata-rata 95,36 Efektif
Sumber : Data diolah, 2016
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  rata-rata  rasio efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah kurun waktu penelitian adalah sebesar 95,36 persen atau masuk dalam kategori Efektif. Nilai rasio tertinggi dicapai  pada  tahun  2010  yaitu  sebesar  103,99  persen  masuk  dalam kategori  Sangat  Efektif,  nilai  tersebut  dapat  dicapai  karena  target  yang ditetapkan  pada  tahun  tersebut  sebesar  Rp.  29  miliar  dapat  direalisir melebihi target yaitu sebesar Rp. 30 miliar.
Nilai rasio terendah   dicapai pada tahun 2009 sebesar 99,15 persen atau masuk dalam kategori efektif, nilai tersebut  dapat dicapai karena target yang  ditetapkan  pada  tahun  tersebut  sebesar  Rp.  29  miliar  hanya  dapat direalisir sebesar Rp. 28 miliar.

## Kontribusi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah Terhadap  PAD Provinsi Papua
Rata-rata kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKDYD) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  selama  kurun  waktu  penelitian adalah  sebesar  5,56  persen,  nilai  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi komponen  HPKYD  selama  kurun  waktu  masih  sangat  kurang.  Kontribusi HPKDYD terhadap PAD Provinsi Papua tersaji dalam tabel berikut.
Tabel 4.
Kontribusi  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua, Tahun 2008 – 2014 (%) Tahun HPKDYD PAD Kontribusi Keterangan 2008 26.418.177.843 411.314.942.050 6,42 Sangat Kurang 2009 28.926.619.817 369.727.113.036 7,82 Sangat Kurang 2010 30.340.833.072 380.025.633.524 7,98 Sangat Kurang 2011 19.887.905.137 363.100.749.953 5,48 Sangat Kurang 2012 22.598.925.557 623.162.647.355 3,63 Sangat Kurang 2013 25.792.803.380 633.726.316.291 4,07 Sangat Kurang 2014 32.942.178.218 944.929.691.840 3,49 Sangat Kurang Rata-rata 5,56 Sangat Kurang

## Sumber : Data diolah,2016
Terlihat  pula  bahwa  kontribusi  tertinggi  terhadap  PAD  dicapai  pada tahun  2010  sebesar  7,98  persen  masuk  dalam  kategori  Sangat  Kurang, dimana  pada  tahun  tersebut  realisasi  penerimaan  HPKDYD  yang  peroleh sebesar Rp. 30 miliar sedangkan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 380 miliar.
Kontribusi  terendah  dicapai  pada  tahun  2014  yaitu  dengan  nilai sebesar  3,49  persen  masuk  dalam  kategori  Sangat  Kurang,  dimana  pada tahun  tersebut  realisasi  penerimaan  HPKDYD  sebesar  Rp.  32  miliar sedangkan  realisasi  penerimaan  PAD  sebesar    Rp.  944  miliar.  Kontribusi terhadap PAD sangat kurang karena komponen-komponen PAD yang lain memperoleh atau memiliki nilai penerimaan yang sangat besar.
Tabel 5

## Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Papua Tahun 2008 – 2014 (%) Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah HPKDYD Lain-Lain PAD Yang Sah 2008 63,01 4,79 6,42 25,77 2009 65,67 5,57 7,82 20,94 2010 66,43 5,57 7,98 20,02 2011 75,76 5,20 5,48 13,56 2012 64,46 2,53 3,63 29,38 2013 71,59 3,87 4,07 20,47 2014 59,91 6,04 3,49 30,57 Rata- Rata 66,69 4,80 5,56 22,96
Sumber : Data diolah, 2016
Selama kurun waktu tahun 2008-2014, terlihat bahwa komponen yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah  adalah  komponen  pajak  daerah  dengan  sumbangan  rata-rata sebesar  66,69  persen,  di  ikuti  oleh  lain-lain  PAD  yang  sah  sebesar  22,9 persen,  selanjutnya  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  sebesar  5,56 persen  dan  retribusi  daerah  yang  memberikan  kontribusi  sebesar  4,80 persen.
Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah

## Dalam Menunjang Penerimaan PAD Provinsi Papua.
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  di  atas serta  berdasarkan  kajian  empiris  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh berbagai kalangan maka berikut ini  adalah  beberapa strategi atau upaya yang  dapat  di  rekomendasikan  oleh  penulis  kepada  para  pemangku kepentingan di Provinsi  Papua  dalam  rangka peningkatan  pendapatan asli daerah  melalui  penerimaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  atau komponen PAD lainnya.
Langkah-langkah  yang  dapat  dilaksanakan  agar  pendapatan  daerah dapat  ditingkatkan  antara  lain  sebagai  berikut  Nirzawan,  2001:75): Intensifikasi, dilaksanakan antara lain dengan cara sebagai berikut :
1. Melaksanakan  tertib  penetapan  pajak  yang  harus  dibayar  oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
2. Melaksanakan  secara  optimal  pemungutan  pajak  dan  retribusi daerah  sesuai  dengan  potensi  yang obyektif  berdasarkan  peraturan yang berlaku.
3. Melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  secara  sistematis  dan berkelanjutan  untuk  mengantisipasi  terjadinya  penyimpangan  dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas.
4. Membentuk  tim  satuan  tugas  pada  dinas  terkait  yang  bertugas mengawasi pemungutan di lapangan oleh petugas.
5. Memberikan insentif  secara   khusus   kepada   aparat pengelola PAD yang dapat melampui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.
6. Mengadakan  pendekatan  persuasif  kepada  wajib  pajak  agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.
7. Melakukan  langkah-langkah  pengendalian  lain  guna  menghindari timbulnya  penyimpangan  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.
Ekstensifikasi, dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:
1. Menyusun  program  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  dan menggali  obyek  pungutan  baru  yang  potensial  dengan  lebih memprioritaskan  kepada  retribusi  daerah  untuk  ditetapkan  dan dijabarkan dalam peraturan daerah.
2. Meninjau  kembali  ketentuan  tarif  dan  pengembangan  sasaran sesuai  dengan  peraturan  daerah  yang  ada  dan  mengkaji  ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
3. Mengadakan  studi  banding  ke  daerah  lain  guna  mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.
Selain  beberapa  strategi  atau  upaya  yang  telah  dijelaskan  di  atas, secara khusus   berkaitan   dengan   pengembangan berbagai   langkah dan tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  memperbaiki  kinerja  usaha  BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan, dengan tindakan-tindakan yang  sifatnya  strategis dapat dikelompokkan  dalam  tiga  bagian  strategi,  yaitu  strategi  pengusahaan, strategi  penumbuhan  dan  strategi  penyehatan  perusahaan  yang  dapat diringkas sebagai berikut:
1. Strategi    Pengusahaan    Perusahaan, yang    dapat    dilakukan dengan  langkah  atau  tindakan  memperbaiki  kinerja  perusahaan, diantaranya  dengan  (a)  Mengatasi  kelemahan  internal  yang diantaranya  melalui  penetapan  kembali core  business ,  likuidasi  unit bisnis  yang  selalu  rugi,  dan  memperbaiki  sistem  manajemen organisasi;  (b)  Memaksimumkan  kekuatan  internal,  yang  antara  lain dengan cara mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi,  memperluas  pasar  dengan  mempertahankan  dan  mencari pelanggan  baru,  serta  mencari  teknik  produksi  baru  yang  dapat meningkatkan efisiensi usaha; (c) Mengatasi ancaman eksternal, yang diantaranya  dengan  cara  memperbaiki  mutu  produk  dan  jasa, meningkatkan  kualitas  SDM  serta  meningkatkan  kreativitas  dan keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru; dan (d) Memaksimumkan  peluang  eksternal,  yang  antara  lain  melalui upaya kerjasama  yang  saling  menguntungkan  dengan  perusahaan  sejenis atau  yang  dalam  keterkaitan.  Dan  kerjasama  ini  dapat  dilakukan dalam bentuk joint venture , BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya.
2. Strategi  Penumbuhan  Perusahaan ,  adalah  bertujuan  untuk menumbuhkan  dan  mengembangkan  perusahaan  sesuai  dengan ukuran  besaran  yang  disepakati  untuk    mencapai  tujuan  jangka panjang  perusahaan.  BUMD  dikatakan  tumbuh  jika  perusahaan daerah  itu  berhasil  meningkatkan  antara  lain,  volume  penjualan, pangsa  pasar,  besarnya  laba  dan  aset  perusahaan.  Beberapa
tindakan  yang  dapat  dilakukan  agar  perusahaan  terus  tumbuh berkembang  diantaranya  adalah  mengkonsentrasikan  bisnis  pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar, pengembangan  produk  baru,  dan  integrasi  horizontal  dan/atau vertikal.
3. Strategi  Penyehatan  Perusahaan, yaitu  yang  dilakukan    melalui pendekatan strategik dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategik ,  misalnya,  jika  terjadi  kesalahan  strategis  seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai  dengan  misinya,  maka  perlu  dilakukan  penilaian  menyeluruh terhadap  bisnis    yang    dilakukan    untuk    perubahan    dan penyempurnaannya.
Sedangkan  dengan pendekatan  operasional ditujukan  untuk melakukan   perubahan   operasi perusahaan  tanpa merubah strategi bisnis. Dalam hubungan ini langkah-langakah yang biasa diambil oleh perusahaan dalam rangka penyehatan operasi diantaranya adalah: (a) Meningkatkan  penghasilan  yang  diperoleh  dengan  berbagai  teknik bisnis, misalnya pemotongan harga, peningkatan promosi, penambahan  dan  perbaikan  pelayanan  konsumen,  memperbaik saluran  distribusi  dan  memperbaiki  kualitas  produk,  dan  (b) Melaksanakan    pemotongan    biaya    (penghematan).    Biaya-biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan operasional pokok  perusahaan  yang  segera  membentuk  penghasilan,  biasanya menjadi  pilihan  pertama  untuk  diturunkan,  seperti  misalnya  biaya- biaya administrasi, penelitian dan pengembangan, dan pemasaran.
Selain  itu  perlu  dilakukan  pendirian  BUMD  baru  dan pengembangan  lebih  lanjut  BUMD  yang  telah  jalan  perlu  dilakukan antara lain: (1) studi kelayakan usaha yang dilakukan secara teliti betul yang dapat disimpulkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang feasible dan  berprospek  (sangat)  menguntungkan;  (2) peningkatan kerjasama dengan usaha yang sejenis atau yang bersifat
keterkaiatan dalam rangka peningkatan daya saing bersama di pasar domestik  dan  internasional;  (3)  penerapan  kelembagaan  dan organisasi  usaha  dengan  tenaga  terdidik  dan  terlatih  yang  dijiwai semangat  kewirausahaan,  dan  (4)  pengembangan  dan  penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi perusahaan daerah seperti yang  dalam  usaha  korperasi  swasta  yang  dalam  operasionalnya dilakukan  dengan  tertib,  terbuka  dan  terpadu,  dan  (5)  pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  BUMD  dari  pimpinan  daerah sehingga  direksinya  dapat  lebih “leluasa”  dalam  melaksanakan kepemimpinan dan operasional perusahaannya.

## KESIMPULAN
Rata-rata  rasio  efektifitas  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah kurun  waktu  penelitian  adalah  sebesar  95,36  persen  atau  masuk  dalam kategori  Efektif.    Nilai  rasio  tertinggi  dicapai  pada  tahun  2010  yaitu sebesar  103,99  persen  masuk  dalam  kategori  Sangat  Efektif,  sedangkan nilai  rasio  terendah  dicapai  pada  tahun  2009  sebesar  99,15  persen  atau masuk dalam kategori efektif.
Rata-rata  kontribusi  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  (HPKD) terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  selama  kurun  waktu  penelitian adalah sebesar 5,56 persen. Kontribusi tertinggi terhadap PAD dicapai pada tahun  2010  sebesar  7,98  persen  masuk  dalam  kategori  Sangat Kurang, sedangkan kontribusi terendah dicapai pada tahun 2014 yaitu dengan nilai sebesar 3,49 persen masuk dalam kategori Sangat Kurang.
Upaya  Peningkatan  Penerimaan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Daerah  Dalam  Menunjang  Penerimaan  PAD  Provinsi  Papua  dilakuakan dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Nugroho Rachman, 2007, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada
Pemerintah Kabupaten Boyolali). Skripsi (tidak dipublikasi),   Program Studi  Akuntansi  Jurusan  Akuntasi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta;
Atmosoeprapto, Kisdarto,2002. Menuju SDM Berdaya Dengan.
Kepemimpinan Efektif  dan  Manajemen  Efisie n,  PT.  Elex  Media. Komputindo, Jakarta
Efendi Ajun, 2011, Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Hasil Badan Usaha Milik Daerah Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah Kota Tangerang (2003 – 2009), Skripsi (tidak dipulikasi), Jurusan Ilmu Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta;
Halim Abdul, 2004, Akuntansi Keuangan Daerah , Salemba Empat, Jakarta;
Hasibuan, Malayu S. P., 2005. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Mardiasmo, 1999, Akuntansi Sektor Publik . STIE YKPN, Yogyakarta; --------------, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi , Yogyakarta.
--------------,  2004, Otonomi  Dan  Manajemen  Keuangan  Daerah, Penerbit Andi, Yogyakarta;
M.  Nazir,  2003, Metode  Penelitian ,  Penerbit    Ghalia  Indonesia,  Cetakan Ke-5, Jakarta;
Nirzawan. 2001, Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah  di  Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP YKPN, Yoyakarta.
Prillianti Nindya, 2014, Strategi Peningkatan Perolehan Pendapatan Badan Usaha  Milik  Daerah  (Studi  Kasus  :  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Kabupaten Semarang Tahun 2008-2013) . Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Diponegoro, Semarang;
Purwadi,  2002, Strategi  Pengembangan  BUMD  Non  Perbankan  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Balitbangda  Provinsi  Jawa Timur, Surabaya;
Sugiyono,  2005, Memahami  Penelitian  Kualitatif, Penerbit    Alfabeta,
Bandung;
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.,  2005. Manajemen  Publik ,  PT.  Gramedia Widiasarana, Jakarta.
The Liang Gie, 2001, Ensiklopedi Administrasi , PT. Gunung Agung. Jakarta.
Ulum,  Ihyaul,  2009,.  Audit Sektor  Publik  Suatu  Pengantar, Penerbit  Bumi Aksara, Jakarta.
Usman  Umaruddin,  2013, Analisis  Pengaruh  Hasil  Laba  BUMD  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhoksemawe;
http://kabar24.bisnis.com/read/20160222/78/521530/ini-6-bumd-jatim- dengan-setoran-pad-terbesar.(online).  diakses  01  Maret  2016; Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.

## Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor    5    Tahun  1962  tentang
Perusahaan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Serta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah (APBD).;