Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## PROTECTION FOR CONTRACTORS IN CONSTRUCTION WORK CONTRACT DUE TO FORCE FORCE
(Study in Banyuwangi Regency)
PERLINDUNGAN BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR (Studi Di Kabupaten Banyuwangi)

## Hari Pranoto
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
haripranoto@untag-banyuwangi.ac.id
(*) Corresponding Author haripranoto@untag-banyuwangi.ac.id
How to Cite: Aris. (2023). Perlindungan  bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar (studi di kabupaten banyuwangi).                                                                                                  doi : 10.36526/js.v3i2.
Abstract Received : 14-03-2023 Revised   : 30-06-2023 Accepted:  20-07-2023 Keywords: Protection, Employement Contract, Force Majeure The thesis discusses legal protection in contruction work contracts at the stage of contract implementation when force majeure occurs. The problem in this research is how the legal protection for contraktors in contruktion work contracts due to force majeure. In writing this thesis the author uses empirical research methods, where data obtained from the field is analyzed to be used as a basis for discussion to minimize the risk of force najeure in construction work contract,especially on the  part  of  service  providers  (contractors).  By  interviewing  the  executives  or directors of CV  who have  experienced force  majeure on the  work  contract of a project that they have implemented. The results of the study concluded that the employment  contract  arrangement  of  construction  work  is  able  to  reduce  the emergence  of  claims  and  prevent  construction  disputes,  especially  for  the contractors.  The  concept  of  the  approach  with  Law  No.  2  of  2017  Concerning Construction  Services  and  Presidential  Regulation  No.  16  of  2018  Concerning Government Procurement of Goods/Services. The implication of this researchin that the parties, both service users and service providers (contractors) should pay attention to the clauses governing force majeure contained in the contract. With the  aim  that  all  parties  can  solve  the  problem  properly.  Thus,  the  contract  that concerned from the beginning can determine the choice of dispute resolution or problems that are considered best for the parties, especially the contractor .

## PENDAHULUAN
Jasa Konstruksi merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan  penting  dan  strategis  mengingat  jasa  konstruksi  menghasilkan  produk  akhir  berupa bangunan  atau  bentuk fisik  lainnya,  baik  yang  berupa  prasarana maupun  sarana  yang  berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Maju atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah bergantung pada infrastruktur di wilayah tersebut, untuk membuktikan hal ini penulis akan mengambil contoh salah satu hasil akhir dari pembangunan infrastruktur  yang  berpengaruh  dalam  kemajuan  ekonomi  disuatu  wilayah  yaitu  jalan.  Penjual- penjual sayuran di desa yang akan menjual barang dagangannya atau mendistribusikannya kepada pembeli yang berada di kota akan sangat terbantu jika terdapat jalan yang terhubung dari desanya kepada tempat pembeli berada. Hal itu membuat ekonomi warga di desa tersebut akan mengalami kemajuan dan dapat pula menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Macmillan Distionary of
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Modern Economics (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus  barang  dan  jasa  antara  pembeli  dan  penjual  (Andika  Drajat  Murdani,  https://portal- ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/ : 09 September 2021).
Pembangunan fisik bangsa indonesia akhir-akhir ini mulai dikerjakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengetahuan penulis, banyak proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang dikerjakan. Menurut laporan dari CNN Indonesia, pada Tahun 2020 akan ada 11 proyek infrastruktur yang berpotensi dikerjaan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan swasta yang  mana  nilai  proyek-proyek  tersebut  menyentuh  angka  19,7  triliun  dan  sudah  direncanakan masuk  dalam  anggaran  pembelanjaan  dan  pemasukan  negara  Tahun  2020  (CNN  Indonesia, https://m,cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akandibangun- pemerintah-dengan-swasta-di-2020 : 09 September 2021).
Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penguna Jasa dan Penyedia jasa adalah orang perseorangan dan badan usaha. Jenis jasa yang diberikan oleh Penyedia jasa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis jasa yaitu :
1. Jasa Konsultasi Konstruksi 2. Jasa Konstruksi
3. Jasa Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi
Pada prakteknya sebelum melakukan pekerjaan di bidang jasa konstruksi para pihak akan membuat  suatu  perjanjian  kontruksi yang  menjadi  pengikat  bagi  para  pihak.  Perjanjian  itu  sering disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan  antara Pengguna jasa  dan  Penyedia  jasa  dalam  penyelenggaraan Jasa  Konstruksi.  Suatu kontrak kerja  konstruksi terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti:
1. Aspek Teknis,
2. Aspek ,
3. Aspek Administrasi,
4. Aspek Keuangan,
5. Aspek Perpajakan,
6. Aspek Sosial Ekonomi.
Pada umumnya para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih mementingkan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya terutama aspek . Para pihak baru memperhatikan  aspek    ketika  dalam  pelaksanaan  kontrak  terjadi  persilisihan  atau  perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam kontrak kerja konstruksi mengakibatkan para pihak yang telah mengikatkan  dirinya  pada  kontrak  tersebut  harus  melaksanakan  kewajibannya  dengan  sebaik- baiknya. Dalam tahap pelaksanaan kontrak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa diwajibkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta tidak melanggar apa yang telah ditentukan di dalam kontrak, tetapi terkadang terjadi keadaan tertentu yang di luar kendali dari para pihak yang dapat  membuat  para  pihak  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  dengan  baik.  Hal  ini  dapat menyebabkan terjadi konflik diantara mereka, keadaan tersebut adalah KEADAAN KAHAR.
Keadaan kahar menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak  dan  tidak  dapat  diperkirakan  sebelumnya,  sehingga  kewajiban  yang  ditentukan  dalam kontrak  menjadi  tidak  dapat  dipenuhi.  Akibat  dari  tidak  terpenuhinya  kewajiban  yang  ditentukan dalam kontrak, maka akibat keadaan kahar ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak Kontraktor. Keadaan kahar sering kali ditemukan dalam kontrak kerja kontruksi tetapi tidak tecantum secara implisit, yang mana hal itu menimbulkan kerugian disalah satu pihak yaitu pihak kontraktor apabila  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  kerja.  Pada  Pelaksanaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yaitu Penguna jasa dan  penyedia  jasa.  Sebagai  contoh konkrit,  pada  penelitian  ini  penulis  lebih  memfokuskan pada salah  satu  badan  usaha  atau  CV  yang  pernah  mengalami  kondisi  keadaan  kahar  selama mengerjakan pekerjaan konstruksi yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Teja. Dimana CV. Telaga Teja mengalami keadaan kahar yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak kontraktor.
Dengan  demikian,  kontrak  yang  bersangkutan  sedari  awal  dapat  menetapkan  pilihan penyelesaian  sengketa  atau  masalah  yang  dianggap  terbaik  bagi  para  pihak  khususnya  pihak kontraktor. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi  munculnya  klaim  dan  mencegah  terjadinya  sengketa  konstruksi  khususnya  di  pihak kontraktor. Konsep pendekatan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul tulisan “Perlindungan  Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar” (Studi Di Kabupaten Banyuwangi).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian    empiris,  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha mengidentifikasikan    yang  terdapat  dalam  masyrakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  gejala- gejala lainnya. Anonim dalam Ida Hanifah menyatakan “penelitian  empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan  (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan” (Ida Hanifa, dkk, 2018 : 19). Penelitan  empiris atau sosiologis mencakup penelitian terhadap identitas  dan penelitian terhadap  (Mukti Fajar ND, Yulianto Acmad, 2010 : 153).
Sifat  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif  analitis.  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa  maksud untuk  mengambil  kesimpulan-kesimpulan yang  berlaku secara  umum  (Ida Hanifa, dkk,  2018  :  20).  Bersifat  analitis,  yaitu  mengumpulkan seluruh  data  terkait  dengan  kontrak kerja kontruksi akibat keadaan kahar.
Pendekatan penelitian dengan konsep dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan  penelitian  dan  kenyataan  yang  ada  dalam  pelaksanaan   kontrak  kerja  konstruksi  akibat keadaan kahar khususnya yang terdampak pada sisi kontraktor berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 pada CV Di Kabupaten Banyuwangi.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan    Bagi  Kontraktor  Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Akibat  Terjadinya Keadaan Kahar Dalam pembahasan hasil dari penelitian yang penulis laksanakan untuk penulisan skripsi adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah isi kontrak kerja konstruksi itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi kontrak dapat menggambarkan kondisi  dan  informasi  tentang  apa  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak yang membuatnya  baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam hal ini kontrak kerja dapat diintisarikan melalui isi kontrak kerja tersebut sekurang-kurangnya sebagai berikut (Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) :
1. Kedua belah pihak baik pihak pengguna jasa maupun pihak kontraktor bertanda tangan yang didalamnya berisi nama, jabatan dan alamat.
2. Pokok  atau  item  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  kontraktor  yang diuraikan dengan jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan atau disepakati.
3. Hak dan kewajiban pihak pengguna jasa dan pihak kontraktor yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak kerja.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
4. Nilai  atau  harga  kontrak  kerja  konstruksi  atas  pekerjaan  dan  syarat-syarat pembayaran.
5. Spesifikasi teknis atau spesifikasi bahan material yang disepakati dengan jelas dan terinci.
6. Tempat  atau  lokasi  dan  jangka  waktu  penyelesaian  disertai  syarat-syarat penyerahannya.
7. Jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan yang layak untuk diserahkan kepada pengguna pekerjaan.
8. Ketentuan  mengenai  sanksi  atau  wanprestasi  dalam  hal  para  pihak  yang  tidak memenuhi kewajibannya.
9. Ketentuan mengenai putus kontrak secara sepihak.
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa atau keadaan kahar.
11. Ketentuan akan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
12. Ketentuan penyelesaian perselisian antara pihak pengguna jsa dan pihak kontraktor.
13. Ketentuan terhadap bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan.
14. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.
Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu badan usaha atau CV yang pernah  mengalami  kondisi  keadaan  kahar  selama  mengerjakan  pekerjaan  konstruksi  yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga Teja. Walaupun badan usaha lainnya yang sudah penulis uraikan diatas sama dan/atau hampir sama permasalahan yang dihadapinya baik dari pekerjaan yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta, yang mana permasalahan tersebut  sama  terjadi  karena  kondisi  akibat  keadan  kahar.Terkait  dengan  hal  tersebut  diatas berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dimana secara spesifik tentang keadaan kahar tidak di bahas atau tertuang dalam UU tersebut. Didalam UU tersebut terkait dengan jasa konstruksi secara garis besar hanya menjelaskan yaitu  :
1. Kontrak kerja konstruksi (Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2017);
2. Jangka waktu dan pertanggung jawaban (Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2017);
3. Penyelesaian sengketa (Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017);
4. Sanksi administrasi (pasal 89 UU No. 2 tahun 2017).
5. Isi lain dari UU No 2 Tahun 2017 lainnya terkait dengan keadministrasian. Memang tidak ada UU yang khusus yang mengaturnya. Tetapi didalam  perdata memang sudah dijelaskan atau diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KUHPerdata tentang masalah force majeure. Didalam pasal KUHPerdata tersebut dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada pergantian biaya kerugian apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja terhalang untuk berbuat sesuatu.
Seperti  yang  diketahui  keadaan  memaksa tersebut  adalah  suatu  keadaan  yang  dimana seseorang terhalang prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tidak dalam itikad  buruk  sebelumnya.  Perlu  diketahui  juga  bahwasanya  untuk  hal  keadaan  memaksa  atau peristiwa  yang  tidak  terduga  sehingga  menimbulkan  akibat  besar  misal  banjir,  gempa  bumi, kebakaran,  angin  topan,  angin  lisus,  angin  puting  beliung,  wabah  penyakit,  demonstrasi  dan peristiwa  lainnya  yang  dapat  menghentikan  kontrak  akibat  barang  yang  musnah  sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.
Kalau kita cermati dari aspek , ada semacam kesalahan yang dibuat oleh pengguna jasa yaitu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati antara pengguna jasa maupun penyedia jasa (kontraktor), yang akibatnya pihak kontraktor menanggung kerugian atas pekerjaan tersebut. Permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  setiap  pekerjaan,  untuk  perlindungan    yang didapat  bagi  pihak  kontraktor  tidak  ada,  karena  secara  nyata  dan  riil  apabila  kontraktor  tidak melaksanakan perintah atau instruksi dari penggua jasa resikonya adanya tidak bayar atau terlambat bayar (diperlambat pembayarannya). Hal seperti inilah yang disebut dengan keadaan memaksa atau kahar, karena di dalam pasal perjanjian kontrak kerja konstruksi yang disepakati bersama biasanya
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
didalam kontrak kerja tersebut pada pasal 17 (tujuh belas) kontrak kerja konstruksi menyebutkan keadaan  memaksa,  yang  apabila  terjadi  keadaan  memaksa  dan  tidak  dapat  terselesaikannya permasalahan, maka penyelesaian melalui musyawarah.
Didalam  kebijakan  pemerintah  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  terdapat  pengaturan mengenai keadaan kahar yaitu pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat di pasal 55 yaitu :
1. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
2. Dalam pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. 3. Perpanjangan  waktu  untuk  menyelesaikan  kontrak  disebabkan  keadaan  kahar dapat melewati tahun anggaran. 4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Kalau  mengacu  pada  saat  terjadinya  keadaan  kahar,  berdasarkan  Pasal  91  ayat  (6) Perpres  No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  atas  perubahan  Perpres  No.  16
Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  bahwa  “Setelah  terjadinya  Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak”. Maka dapatlah diambil suatu argumentasi bahwa bilamana para pihak yang berkontrak atau salah satu pihak  yakni  pihak  kontraktor  mengalami  keadaan  kahar  maka  kontak  kerja  konstruksi  dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Dimana pihak penyedia jasa atau kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang wajar sesuai dengan prestasi atau pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  dicapai  dan  selanjutnya  harus  diatur  dalam  suatu  addendum kontrak sebagai perlindungan  bagi pihak kontraktor agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian akibat hal yang tidak terduga atau dengan kata lain keadaan kahar.
Selain itu hal lain menurut penulis yang terkait dengan perlindungan  bagi pihak kontraktor adalah masalah dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor). Dimana jarang sekali ada kasus pihak kontraktor menggugat pihak pengguna jasa yang merupakan pihak  pemerintah  atau  swasta, hal  ini  disebabkan  adanya  (Arief  Anwar,  Samsi, Pihak Kontraktor, Wawancara, 2021)  :
1. Adanya  rasa  saling  percaya  bahwa  pemerintah  atau  pihak  swasta  selaku pengguna  jasa  mempunyai  itikad  baik  dalam  kontrak  yang  disepakati  secara bersama.
2. Banyak  pihak  kontraktor  yang  khawatir  apabila  dilakukan  gugatan  maka  hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja saat ini dan untuk hubungan proyek ke depannya.
3. Adanya  rasa  ketidakenakan  kepada  pengguna  jasa  karena  mungkin  sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi.
4. Keterlambatan  suatu  pembayaran  prestasi  merupakan  resiko  dari  pekerjaan konstruksi.
5. Lamanya  proses  pengadilan  juga  menjadi  pertimbangan  bagi  pihak  kontraktor dalam menggugat pihak pengguna jasa yaitu pihak pemerintah atau pihak swasta.
6. Masih  banyak  pihak  kontraktor  yang  kurang  memahami  mengenai  Undang- Undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.
Hal-hal tersebut diatas inilah yang menjadi beberapa pertimbangan atau acuan perlunya perlindungan  bagi pihak penyedia jasa (kontraktor). Untuk mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa khususnya pihak kontraktor maka perlindungan nya adalah semua hal yang akan disepakati harus tertuang dalam uraian kontrak kerja konstruksi, yang mana itu tidak boleh melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus berlandaskan kepada peraturan-peraturan konstruksi yang ada.

## B. Perlindungan Bagi Kontraktor Atas Penghentian Kontrak Kerja Konstruksi
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Ada  problematika    hasil  dari  temuan  penulis.  Problem  tersebut  dari  segi  yuridis  dan konseptual. Dari segi yuridis bahwa ada persoalan penting yang tidak terakomodasi dalam peraturan teknis pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Dalam suatu  pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang  dan  jasa,  seperti  pelaksanaan  konstruksi dimungkinkan terjadinya keadaan kahar. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak kerja konstruksi akan dilaksanakan secara utuh atau bahkan sampai selesai. Hal tersebut berarti  dalam keadaan kahar tidak  mungkin kontrak  akan dilaksanakan secara  utuh  atau  sampai selesai.
Kalau dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 pasal 55 pada point ke satu (1) dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Artinya bahwa di peraturan yang baru yakni pasal 55 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak penyedia jasa atau kontraktor apabila terjadi keadaan kahar dapat memberhentikan  kontrak  kerja  yang  berlangsung  baik  itu  permanen  maupun  sementara  sampai dengan adanya kesepakatan baru. Apabila ada pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab akan prestasi  dari  penyedia  jasa  (kontraktor)  maka  berdasarkan  Perpres  No.  16  Tahun  2018,  pihak kontraktor  bisa  menghentikan  kerja  samanya  pada  kontrak  kerja  konstruksi  yang  diperjanjikan seperti mengenai penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, jenis pekerjaan, pengubahan spesifikasi teknis pekerjaan, sampai pengubahan jadwal pelaksanaan.
Pada  dasarnya  penghentian  kontrak  berbeda  dengan  pemutusan  kontrak.  Penghentian kontrak  lebih  dimaknai  pada  penangguhan.  Sementara  pemutusan  kontrak  adalah  putus  karena kesalahan. Sekalipun di lapangan kedua istilah ini sering dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dari segi sebabnya, penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar  yang  tak  terduga  masing-masing  pihak  dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Keadaan  tersebut dipahami  sebagai  keadaan  kahar.  Karena  kajian  ini  menyangkut  perlindungan  ,  maka  dapatlah direkomendasikan upaya perlindungan  bagi penyedia jasa atau pihak kontraktor.
Kontrak  kerja  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  ketentuannya  dihadirkan  untuk melaksanakan  tujuan  bernegara,  secara  khusus  mensukseskan  kelancaran  pengadaan  bagi pemerintah.  Jadi  semangat  ketentuannya  baik  itu  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  maupun Peraturan Presiden berserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah. Tapi perlu  diketahui  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  maupun  swasta  juga  harus diselenggarakan  berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kebenaran.  Dalam  hal  penyedia  jasa (kontraktor)  merasa  dirugikan  dalam konteks  penghentian  kontrak,  upaya    yang  diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa untuk segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa  (kontraktor) berhak mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut  tidak  diberikannya  hak  yang  pantas  terhadap  pihak  penyedia  jasa  (kontraktor) merupakan pelanggaran kontraktual.
Oleh karena itu penulis dalam hal ini menganggap pentingnya perlindungan  khususnya bagi  kontraktor  akibat keadaan  kahar. Dimana  hal  keadaan  kahar  dalam  berkontrak  kerja  dibuat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa salah satu pihak  harus  melaksanakan  kewajiban  atau  berprestasi  sesaui  dengan  yang  telah  disepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi atau mensiasati keadaan kahar harus ada klausul kahar sendiri didalam kontrak kerja konstruksi dan harus memenuhi syarat bahwa pemenuhan prestasi dari pihak kontraktor terhalang atau tercegah dan hal tersebut bukan merupakan resiko dari pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Dengan terpenuhinya prestasi oleh pihak kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi yang sudah disepakati maka terpenuhilah segala apa-apa yang sudah disepakati tidak  ada  hal  yang  dilanggar.  Maka  sehubungan  dengan  hal  tersebut  perlu  kiranya  dipertegas peristiwa  atau  keadaan  kahar.  Sehingga  para  pihak  tidak  membuat  pemahaman  sendiri,  artinya supaya ada pemahaman sendiri yang mengatur khusu mengenai keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Apabila  dalam  prakteknya  terjadi  kondisi  keadaan  kahar  dalam  perjanjian  kontrak  kerja konstruksi  maka  pihak  penyedia  jasa  terlebih  dahulu  memberi  teguran  agar  pengguna  jasa memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  yang  diperjanjikan  dalam  jangka  waktu  yang  layak.  Jika setelah  ada  teguran  diperjanjikan  tetap  mengabaikan,  maka  pengguna  jasa  dianggap  telah melakukan  wanprestasi  dan  telah  terjadi  kondisi  keadaan  kahar  pada  pihak  penyedia  jasa (kontraktor).
Yang tidak kalah penting adalah yang selalu menjadi alasan utama bagi kontraktor terkait dengan keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi adanya rasa tidak enak hati kepada pengguna jasa  karena  mungkin  sudah  menjalin  hubungan  dalam  beberapa  proyek  jasa  konstruksi  dan keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi. Jadi bisa dikatakan  sebagai  perlindungan    yang  baik  dan  tidak  merugikan  pada  salah  satu  pihak  adalah mencantumkan klausul-klausul keadaan kahar  pada kontrak  kerja  konstruksi,  yang  mana  klausul keadaan  kahar  tersebut merupakan perlindungan    yang  efektif  bagi  para  pihak  khususnya  pihak kontraktor untuk menghindari adanya sengketa gugatan wanprestasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang telah menyatakan mengikat diri wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi agar tidak terjadi ingkar janji atau wanpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu .

## PENUTUP
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  terhadap perlindungan    bagi  para  pihak  dalam  kontrak  konstruksi  akibat  terjadinya  keadaan  kahar  adalah sebagai berikut  :
1. Pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi diatur di dalam Undang- Undang Nomor 2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  serta  peraturan  pelaksananya  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Persiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Dari
Peraturan  pelaksanaan  konstruksi  ini,  dilakukan  untuk  mengatur  pekerjaan  konstruksi mengenai rumusan pekerjaan yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan,
dan  batasan  waktu  pelaksanaan,  agar  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang termuat  dalam  peraturan  pekerjaan  konstruksi  yang  berlaku.  Perlindungan    bagi  para pihak  dalam  kontrak konstruksi  akibat  terjadinya keadaan  kahar  diatur  dalam  klausula keadaan  kahar  dan  perubahan  kontrak  yang  isinya  merupakan kesepakatan  bersama yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan  Pasal  55  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terkait dengan kahar. Sedang  untuk akibat  penghentian kontrak adalah  penyedia  jasa    berhak  mendapatkan  pembayaran  atas  pekerjaan  yang  telah dilakukan  dan  pengguna  harus  melakukan  pembayaran  atas  barang/jasa  yang diterimanya dan penyedia jasa berhak mendapatkan   ganti rugi finansial, berbarengan dengan  itu  pengguna  jasa  harus  memberikan  ganti  rugi  finansial  atas  keterlambatan pembayaran.    Dalam  perlindungan    bagi  penyedia  jasa  (kontraktor)  belum  terlaksana dengan baik, karena danya kelemahan ketentuan syarat umum kontrak ini disebabkan oleh belum adanya standar kontrak nasional yang berlaku dan wajib diikuti oleh pelaku jasa konstruksi baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa, sehingga kontrak yang dibuat masih memiliki potensi klaim dan sengketa yang lebih besar jika dihadapkan pada suatu  kondisi  keadaan  kahar.  Untuk  itu  kontrak  harus  mengacu  pada  standar  kontrak tertentu yang telah diakui adil dan berimbang bagi para pihak. Makna penghentian dan pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa berbeda. Penghentian kontrak adalah penangguhan  kontrak yang  disebabkan  oleh  tidak  berlakunya  daya kerja  pelaksanaan kontrak,  tetapi  kontraknya  tetap  ada,  seperti  keadaan  kahar.  Sementara  pemutusan kontrak membawa makna adanya kesalahan/kelalaian.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
2. Apabila ada hal yang membuat salah satu pihak tidak dapat berprestasi karena keadaan kahar, maka dapat dihentikan sementara atau dengan melaksanakan perubahan kontrak, dari  kontrak  lama  menjadi  kontrak  baru  dan  pihak  kontraktor  dapat  menghentikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila pihak pengguna jasa tidak bertanggung jawab atau terjadi kelalaian/kesalahan. Berpijak pada prinsip-prinsip terbuka, bila ada tambahan atau  perubahan  spek  harus  ada  namanya  pergantian  atau  biasa  disebut  tambah kurang/addendum. Bila tidak ada addendum bila terjadi pekerjaan tambah kurang, maka kontraktor dapat menghentikan sementara atau menghentikan secara permanen sampai ada kepastian  bagi kontraktor akan pekerjaan tambah kurang tersebut atau bisa disebut dengan kondisi keadaan kahar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika  Drajat  Murdani,  Konsep  Pembangunan  Infrastruktur  Dalam  Pembangunan  Ekonomi, https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/ diakses, 09 September 2021. CNN  Indonesia,  Proyek  Rp19  T  akan  dibangun  pemerintah  dengan  swasta  di  2020, https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t- akandibangun- pemerintah-dengan-swasta-di-2020, diakses pada 09 September 2021
Dimas Tegar Paliling (Mahasiswa Fakultas  Universitas Airlangga), Perlindungan  Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, Jurnal  Volgeist, Volume 2, Nomor 1, Desember 2017
F.X. Djumialdi, 1991, Perjanjian Pemborongan, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
F.X. Djumialdi, 1996,  Bangunan (dasar-dasar  dalam proyek dan sumber daya manusia), PT. Rineke Cipta, Jakarta
Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum  Perjanjian dan Penerapannya di Bidang  Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Herman Brahmana, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, Eskalasi dan Force Majeur Dalam Perundang-Undangan  Jasa  Konstruksi,  USU  Law  Journal,  Volume.  3,  Nomor  2,  Agustus 2015.
Ida Hanifah, dkk, 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, CV. Pustaka Prima, Medan. John  Rawls,  Teori  Keadilan  (a  theory  justice)  Dasar-dasar  filsafat  politik  untuk  mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Kitab Undang-Undang  Perdata (KUHPerdata).
Kementerian  Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan,  2016,  Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah,  Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja. Munir Fuady, 1998, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra Aditya Bakti Bandung.
Nico Ngani, 2012, Metodologi Penelitian & Penulisan , Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Nazarkhan Yasin, 2003, Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.
Subekti, SH, 2014, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti Bandung. R.Setiawan, 1987, Pokok-Pokok  Perikatan, Bina Cipta, Bandung. Rinta  Angelia  (Mahasiswa  Fakultas    Universitas  Indonesia),  Potensi  Klaim  Dan  Sengketa  Pada Kontrak Kerja Konstruksi Serta Penyelesaiannya. Skripsi Program Kekhususan I  Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Depok, Januari 2010.
Salim H.S, 2004,  Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
Seng Hansen, S.T., M.Sc, 2015, Manajemen Kontrak Konstruksi (pedoman praktis dalam mengelola proyek konstruksi), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sri  Soedewi  Masjchun  Sofwan,  2001,    Bangunan  (perjanjian  pemborongan  bangunan),  Liberty,
Yogyakarta.
Subekti, SH, 2005,  Perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Research Article                                                                                                                        e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar,  diakses,  09 September 2021.