## EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA
(TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM)
Nurwahidah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jl. A. Yani Km, 4.5 Banjarmasin e-mail : nurwahidah_97@yahoo.co.id
Abstract:  The death  penalty  is  still  carried  out  in  many  countries,  including  Indonesia.  Considering the  death  penalty  concerning  human  lives,  then  multiply  the  pros  and  cons  of  going  on  in  the community, but the Indonesian government together with some elements of society who support the death  penalty  remains  on  the  establishment,  that  the  death  penalty  should  still  be  implemented  to protect life. This paper seeks to inform some of the death penalty that has been implemented for a variety of specific criminal acts. This paper seeks to criticize, the extent of execution cases it can be justified according to Islamic criminal law. The results of this paper show the majority of crimes are indeed subject to the death penalty, there are still containing the controversy, but some are actually able  to  be  released  from  the  death  penalty  because  the  victim's  family  in  a  murder  case  has  been forgiven.
Abstrak:  Hukuman  mati  masih  dilaksanakan  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Mengingat hukuman  mati  menyangkut  nyawa  manusia,  maka  banyaklah  terjadi  pro  dan  kontra  di  tengah masyarakat,  namun  pemerintah  Indonesia  bersama  sejumlah  elemen  masyarakat  yang  mendukung hukuman mati tetap pada pendirian, bahwa hukuman mati tetap harus dilaksanakan untuk melindungi kehidupan. Tulisan ini berusaha menginformasikan beberapa hukuman mati yang sudah dilaksanakan untuk  berbagai  tindak  pidana  tertentu.  Tulisan  ini  berusaha  mengkritisi,  sejauhmana  kasus-kasus eksekusi  mati  itu  dapat  dibenarkan  menurut  hukum  pidana  Islam.  Hasil  tulisan  ini  menunjukkan sebagian  tindak  pidana  tersebut  memang  dapat  dikenakan  hukuman  mati,  ada  yang  masih mengandung  kontroversi,  namun  ada  pula  yang  sebenarnya  dapat  dilepaskan  dari  hukuman  mati karena pihak keluarga korban dalam kasus pembunuhan sudah memaafkan.
Keywords: Execution of the death penalty, criminal law of Islam
Pendahuluan
Hukuman  mati  adalah  salah  satu  hukuman tertua  di  dunia.  Dalam  sejarah,  dikenal  beberapa cara pelaksanaan hukuman mati, seperti hukuman pancung hukuman dengan cara potong kepala  sebagaimana  berlaku  di  Arab  Saudi. Sengatan  listrik:  hukuman  dengan  cara  duduk  di kursi  yang  kemudian  dialiri  listrik  bertegangan tinggi  sebagaimana  diberlakukan  di  Amerika. Hukuman  gantung:  hukuman  dengan  cara digantung  di  tiang  gantungan  sebagaimana diberlakukan  di  Irak,  Mesir  dan  Malaysia.  Suntik mati,  hukuman  dengan  cara  disuntik  obat  yang dapat  membunuh  pernah  diberlakukan  di Amerika.  Hukuman  tembak,  hukuman  dengan cara  menembak  jantung  seseorang,  sebagaimana diberlakukan  di  Indonesia.  Rajam:  hukuman dengan  cara  dilempari  batu  hingga  mati  untuk pelaku  perzinaan  sebagaimana  berlaku  di  Arab Saudi. Dahulunya, di masa Revousi Perancis juga dilaksanakan hukuman mati dengan menggunakan  alat  penggal  kepala  bernama guilotine.
Pemerintah  Indonesia  sudah  beberapa  kali melaksanakan  eksekusi  hukuman  mati  terhadap pelaku  tindak  pidana  tertentu.  Pada  umumnya pelaku  tindak  pidana  yang  dikenakan  hukuman mati tersebut adalah berkaitan dengan pembunuhan,  terorisme  dan  pemberontakan (makar).
Setiap  kali  pemerintah,  dalam  hal  ini Kejaksaan  melaksanakan  hukuman  mati,  selalu saja  timbul  kontroversi.  Dalam  arti  ada  yang setuju  terhadap  hukuman  mati  tersebut  dan  ada yang  tidak  setuju.  Ada  pula  kalangan  yang mengusulkan agar hukuman mati juga diberlakukan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi (koruptor), tetapi kelihatannya pemerintah  tidak  mau,  karena  takut  dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).
Tampaknya  pemerintah  belum  begitu  keras dalam  hal  menjatuhkan  hukuman  mati.  Bahkan untuk kasus-kasus pembunuhan, meskipen sering sekali terjadi, namun hukuman mati masih relatif jarang  dikenakan  kepada  para  pelakunya. Maksimal  hanya  hukuman  penjara  selama puluhan  tahun,  bahkan  ada  yang  relatif  ringan,
akibatnya  pembunuhan  masih  sering  terjadi  di negeri ini.
Masyarakat  juga  sering  mengusulkan  agar pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika juga  dihukum  mati,  khususnya  kelas  kakap, sebagaimana  sering  dilakukan  oleh  sejumlah negara  seperti  Malaysia  dan  Singapura  yang menghukum  berat  pelakunya  (mati).  Namun pemerintah  kelihatannya  juga  mash  ragu, sehingga  banyak  dari  mereka  yang  hanya dihukum  ringan.  Akibatnya  kejahatan  narkotika di Indonesia tetap tinggi.
Berkenaan  dengan  masalah  ini,  tulisan  ini mencoba  mengkritisi  beberapa  hukuman  mati yang  sudah  dilaksanakan,  juga  menyoroti sejumlah  tuntutan  hukuman  mati,  namun pemerintah  masih  enggan  melakukan,  seperti kejahatan korupsi dan narkotika.
Beberapa  Contoh  Hukuman  Mati  Yang Sudah Dieksekusi
Jika  kita  aktif  mengikuti  pemberitaan  media massa  dalam  beberapa  puluh  tahun  terakhir, maka  kita  akan  mengetahui  beberapa  pelaku tindak  pidana  yang  dijatuhi  hukuman  mati  dan sudah  pula  dieksekusi.  Di  sini  dikemukakan beberapa contoh, serta kasus yang menyebabkan pelaku terkena hukuman tersebut.
1. Kusni Kasdut
Kusni  Kasdut  sebelum  terjerumus  ke  dunia hitam  adalah  tentara  pejuang  yang  ikut  melawan penjajah  Belanda  pada  masa  revolusi  1945. Setelah  itu  dia  berusaha  masuk  TNI  namun beberapa kali ditolak.
Karena  terdesak  masalah  ekonomi,  Kusni Kasut  terjun  ke  dunia  hitam  dengan  menjadi perampok.  Selain  untuk  keperluan  sendiri,  ia membagikan  harta  rampokannya  kepada  orang- orang  miskin,    hingga  dia  dijuluki  'Robin  Hood Indonesia'. Pada tahun 1960-an, dengan sepucuk pistol ia menembak seorang keturunan Arab kaya bernama  Ali  Bajhened,  namun  belum  berhasil ditangkap.  Kemudian    namanya  makin  berkibar sebagai  pencuri  benda  seni  saat  dia  merampok Museum  Nasional  yang  akrab  disebut  Museum Gajah  pada  31  Mei  1961.  Kusni  menyamar dengan  mengenakan  seragam  polisi,  masuk  ke museum, menyandera pengunjung dan menembak  mati  seorang  petugas  museum. Sebanyak  11  permata  koleksi  museum  yang bernilai tinggi dibawa lari.
Kusni  kemudian  ditangkap  saat  menjual permatanya  di  Semarang.  Kusni  kemudian
dijatuhi  hukuman  mati  atas  kejahatan  yang dilakukannya.  Di  penjara,  Kusni  kemudian bertobat  dan  dia  dibaptis  menjadi  pemeluk Katolik  dengan  nama  Ignatius  Waluyo.  Sebelum dihukum  mati,  Kusni  sempat  membuat  lukisan Katedral  yang  masih  tersimpan  di  Katedral Jakarta.  Untuk    menghindari  hukuman  mati,  ia mengajukan  grasi  kepada  Presiden  Soeharto, namun  ditolak.  Kabar  grasinya  yang  ditolak presiden  diterimanya  saat  dia  mendekam  di  LP Kalisosok  pada  Februari  1980.  Kusni  kemudian dieksekusi  pada  16  Februari  1980  di  dekat  kota Gresik, Jawa Timur.
2.  Salman  Hafiz  dan  Imran  bin  Muhammad Zein
Keduanya  dihukum  mati  karena  terkait dengan  perkara  makar  terhadap  negara,  yang sekarang  disebut  dengan    terorisme.  Gerakan mereka  dulu  disebut  dengan  Komando  Jihad. Salman  Hafiz  pernah  menyerang  pos  polisi  di Cicendo  Jawa  Barat,  melukai  dan  membunuh sejumlah  personalnya,  serta  merampas  senjata mereka pada tahun 1983.
Sedangkan  Imran  bersama  kelompoknya melakukan  pembajakan  pesawat  Garuda  di Bandara  Don  Muang  Thailand.  Sejumlah penyandra  berhasil  dilumpuhkan  oleh  pasukan khusus antiteror ABRI saat itu. Sedangkan Imran yang  dianggap  sebagai  otak  pembajakan  ini tertangkap  kemudian.  Mereka  kemudian  divonis dan dihukum mati, Imran dieksekusi pada tahun 1983 dan Salman tahun 1985.
3. Oesin Baftari
Pedagang  kambing  sekaligus  tukang  jagal kambing  ini  ditembak  regu  tembak  pada  14 September 1978 pada waktu subuh. Dia dibunuh di  tepi  pantai  di  daerah  Kenjeran,  Surabaya. Warga  Desa  Jagalan,  Mojokerto,  Jawa  Timur  ini ditembak  mati  karena  membunuh  6  rekan bisnisnya  pada  tahun  1964.  Pembunuhan pertama ia lakukan di rumahnya di Desa Jagalan. Lima  orang  lainnya  ia  bunuh  di  sebuah  rumah yang  disewanya  di  Desa  Seduri,  di  pinggir  jalan raya antara Mojokerto-Surabaya.
Setelah  pembunuhan  pertama  rupanya  ia sudah  merencanakan  pembunuhan-pembunuhan selanjutnya.  Untuk  itu  ia  menyewa  rumah  milik Abdul  Wahid  di  Desa  Seduri.  Kejahatan  keji tersebut  terbongkar  saat  dia  menghabisi  korban keenamnya.  Sebab,  korbannya  itu  sempat berteriak minta tolong sebelum menghembuskan
nafas terakhir. Teriakan ini didengar tetangganya dan membuat aksinya terkuak.
4. Ayub Bulubili Ayub  Bulubili  dieksekusi  akhir  April  2008.. Eksekusi  mati  diterima  oleh  Ayub  karena perbuatannya membantai Heri Witarko sekeluarga  di  Sampit  Kalimantan  Tengah  tahun 1999.  Tindakan  agresif  almarhum  Ayub  dipicu karena  masalah  ekonomi.  Ia  mau  meminjam uang kepada tetangganya yang dianggap memiliki uang lebih. Merasa tidak diberi utangan, ia nekad menghabisi Heri Witarko bersama anak istrinya.
Sepuluh  tahun  sesudah  kejadian  perkara, barulah  eksekusi  dilaksanakan.  Hukuman  lama tertunda  karena  berbagai  upaya  hukum  yang dlakukan  oleh  pembela  terpidana.  Eksekusi  ini mengundang protes keras dari Amnesti Internasional  (AI).  AI  beralasan,  hukuman  mati di negara mana pun bukan solusi, sebab tidak ada bukti  valid  hukuman  mati  mampu  mencegah kejahatan dibanding bentuk hukuman lain.
5. Fabianus Tibo cs
Fabianus  Tibo  bersama  dua    orang  rekannya yaitu  Dominggus  da  Silva  dan  Marinus  Riwu adalah  terpidana  rusuh  Poso  tahun  1999-2000. Kerusuhan bernuansa SARA ini banyak mengorbankan  umat  Islam,  sehingga  terjadi eksodus  besar-besaran  dari  sejumlah  kawasan Indonesia  Timur  ke  kawasan  lain  yang  lebih aman  yaitu    ke  Sulawesi  Tengah.  Mereka dihukum  mati  karena  terkait  kerusuhan  Poso. Mereka  ditangkap  pada  Juli  dan  Agustus  tahun 2000, lalu dijatuhi vonis mati pada April 2001 di Pengadilan Negeri Palu.
Tibo  cs  dan  pengacaranya  tidak  terima  lalu mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi. Namun  vonis  mati  ditegaskan  atau  dikuatkan kembali  oleh  Pengadilan  Tinggi  Sulawesi Tenggara  pada  17  Mei  2001.  Pengadilan memutuskan  bahwa  mereka  bersalah  atas tuduhan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan  di  tiga  desa  di  Poso,  khususnya  di Desa  Sintuwu  Lemba,  Kayamaya,  dan  Maengko Baru. 1
Ketiganya dieksekusi pada 22 September 2006 dini  hari  di  Palu.  Menyikapi  eksekusi  mati  ini Amnesti  International  juga  melakukan  protes keras  dan  mengingatkan  hukuman  mati  yang
1 Zainuddin  Daulay  (Editor),  Konflik  Sosial  Bernuansa Agama  di  Indonesia,  (Jakarta;  Departemen  Agama, 2003), hlm.  86-90.
sudah,  sedang  dan  akan  dilakukan  di  Indonesia bertentangan dengan International Covenant on Cipil and  Political  Rights  (ICCPR),  padahal  Indonesia sudah meratifikasinya sejak 2006.
6.  Sumiasih cs
Sumiasih  cs  divonis  hukuman  mati  oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena kejahatannya menghabisi  Perwira  Angkatan  Laut  Purwanto sekeluarga  di  Surabaya  lebih  10  tahun  silam. Setelah  korban  dibunuh,  para  pelaku  lalu membakar  dan  membuang  mayat-mayat  korban di Songgoriti guna menghilangkan jejak. Menantu Sumiasih, Adi Saputro yang ikut dalam aksi  pembantaian  keluarga  Purwanto  tersebut divonis  mati  oleh  Pengadilan  Negeri  Surabaya dan langsung dieksekusi mati segera setelah kasus heboh  tersebut  terbongkar.  Kasus  ini  terjadi karena  Sumiasih  terlilit  hutang  sementara Purwanto terus mendesaknya. Hal ini  membuat pelaku  gelap  mata  dan  kemudian  menghabisi korban sekeluarga.
Awalnya  yang  ingin  dibunuh  cuma  Letkol Purwanto,  kepala  keluarga,  tetapi  agar  jejak kejahatan  tersamar,  dihabisilah  yang  lain  yang kebetulan sedang naas.
Sumiasih  walau  juga  divonis  mati  tetapi  tidak langsung  diekseskusi.    Ia  lebih  dahulu  menjalani hukuman badan di di LP Sokolilo. Sumiasih (60) dan  anaknya  Sugeng  (40)  baru  dieksekusi  Jumat tengah  malam,  pada  tanggal  18  Juli  2008    di Surabaya.
Penting  dikomentari,  lamanya  rentang  waktu antara  kejadian  perkara,  vonis  dengan  eksekusi. Sumiasih dan keluarganya melakukan pembunuhan berencana atas lima orang keluarga Letkol  Marinir  Poerwanto  Agustus  1988  silam, dan  baru  dieksekusi  Juli  2008.  Berarti  sekitar  20 tahun  Sumiasih  dan  Sugeng  menjalani  hukuman penjara.  Dapat  dikatakan,  hukuman  yang menimpa keduanya menjadi double/ganda, yaitu penjara  dan  mati.  Waktu  20  tahun  bukan  masa singkat, sepertiga usia Sumiasih dan separoh usia Sugeng.  Kalau  akhirnya  mati  juga,  lebih  baik eksekusi secepatnya.
7. Rio Alex Bullo alias Rio Martil
Pelaku  pembunuhan  berantai  kurun  waktu antara tahun 1997-2001, Rio Alex Bullo (30) alias Rio  Martil  menghembuskan  nyawa  terakhir  di depan  regu  tembak  pada  7  Agustus  2008.  Dia ditembak  mati  di  tempat  yang  dirahasiakan  di sebuah  desa  kecil  di  sekitar  Purwokerto,  Jawa
Tengah. Sebelumnya, dia mendekam di LP Pasir Putih di Pulau Nusakambangan, Cilacap.
Rio  Alex  Bullo  divonis  mati  Pengadilan Negeri  (PN)  Purwokerto  karena  melakukan pembunuhan  sadis  terhadap  seorang  pengacara terkenal  sekaligus  pemilik  persewaan  mobil  di kota  tersebut,  Jeje  Suraji  (39),  di  Hotel  Rosenda Baturaden,  21  Januari  2001.  Selama  1997-2001, terpidana  telah  membunuh  sedikitnya  empat orang  pemilik  atau  pengelola  rental  mobil. Pembunuhan  itu  merupakan  cara  terpidana untuk membawa lari mobil yang disewa dari para pemilik atau pengelola rental tersebut.
Setiap  melancarkan  aksinya,  terpidana  selalu menyiapkan  dua  buah  martil  untuk  memukul kepala  korbannya.  Karena  itu  pula,  terpidana diberi  julukan  Rio  Si  Martil  Maut.  Saat mendekam  di  LP  Nusakambangan,  terpidana juga  membunuh  teman  satu  penjaranya,  Iwan Zulkarnaen.
8. Ayodhya cs
Ayodya  Prasad  Chaubey  (india),  Saelaw prasad (India), Samsong Sirilak (Thailand), ketiga warga asing ini melakukan kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba. Ketiganya djatuhi hukuman mati oleh Kejaksaan Negeri  Medan  Sumatra  Utara  tahun  2004. Sebelum  diseksekusi  Ayodhya  memilih  masuk Islam.  Sebelumnya  mereka  menjalani  tahanan penjara.
9. Trio Bomber Bali Amrozi Cs
Tiga  terpidana  mati  Bom  Bali,  Amrozi,  Ali Gufron  alias  Mukhlas,  dan  Imam  Samudra ditembak  mati  pada  9  November  2008  waktu tengah malam. Ketiganya ditembak mati di Bukit Nirbaya,  Pulau  Nusa  Kambangan.  Amrozi  dan Ali Ghufron dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Tenggulun,
Lamongan,  Jawa  Timur.  Upacara  pemakaman dipimpin ustadz Abu Bakar Ba'asyir.
Sebelum dimakamkan, kedua jenazah sempat  disalatkan  di  Masjid  Al  Muttaqin  dan Pondok  Pesantren  Al  Muslim.  Sedangkan  Imam Samudra  dimakamkan  di  Tempat  Pemakaman Umum  (TPU)  Lopang  Gede,  Serang,  Banten. Ketiganya  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan sebagai  otak  pelaku  peledakan  di  Legian,  Kuta, Bali, 12 Oktober 2002. 2
2 http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/440907-5- eksekusi-mati-paling-heboh-di-indonesia.html

## Kontroversi
Kesembilan  orang  atau  kelompok  yang dijatuhi  hukuman  mati  dan  kemudian  dieksekusi di  atas  mengandung  kontroversi,  dalam  arti  ada yang pro dan kontra.
Sejak lama hukuman mati jadi kontroversi, di dalam  dan  luar  negeri.  Di  era  1980-an,  aktivis Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  memperjuangkan Hapus Hukuman Mati (HATI). Melalui berbagai tulisan,  pembelaan  di  pengadilan  dan  aksi  turun ke  jalan  mereka  mengampanyekan  penghapusan hukuman  mati.  HATI  beralasan,  hukuman  mati terlalu  final  dan  bertentangan  dengan  tujuan pemidanaan untuk memperbaiki manusia. HATI melihat,  hukuman  mati  tidak  terbukti  berhasil mengurangi kejahatan, sebab kejahatan disebabkan  banyak  faktor,  termasuk  tekanan ekonomi.
Tetapi aksi HATI ditolak kelompok Pembela Hukuman  Mati  (PAHAMA),  mereka  terdiri  dari pihak  Kejaksaan  Agung  dan  Majelis  Ulama Indonesia (MUI)  yang ingin hukuman mati tetap dipertahankan sebagai senjata pamungkas mengatasi  kejahatan  berat.  Apa  pun  alasannya pembunuhan  sangat  dilarang,  karena  nyawa manusia tidak tergantikan. 3
Seringnya  hukuman  mati  akhir-akhir  ini mengundang protes keras Amnesti Internasional (AI).  AI  beralasan,  hukuman  mati  di  negara mana  pun  bukan  solusi,  sebab  tidak  ada  bukti valid hukuman mati mampu mencegah kejahatan dibanding  bentuk  hukuman  lain.  AI  mencatat  di Indonesia  ada  puluhan  bahkan  ratusan  orang yang sudah dan akan terkena hukuman mati.. AI mengingatkan hukuman mati yang sudah, sedang dan  akan  dilakukan  bertentangan  dengan International  Covenant  on  Cipil  and  Political  Rights (ICCPR), padahal Indonesia meratifikasinya sejak 2006. 4
Banyak  kalangan  juga  menolak  hukuman mati,  karena  kejahatan  yang  dilakukan  oleh terpidana  terkait  dengan  masalah  atau  beban ekonomi yang berat. Kejahatan memang sesuatu yang  kompleks,  tidak  berdiri  sendiri.  Menurut sosiolog  kriminal  M  Harvey  Brenner,  salah  satu teori  penyebab  kejahatan  adalah  frustrasi-agresi. Karena putus asa seseorang bisa nekad mencuri, merampok,  menganiaya,  bahkan  membunuh.
3 Todung Mulya Lubis (Editor), Langit Masih Mendung, Jakarta,Sinar Harapan, 1980, hlm. 58.
4 ”Amnesti  Internasional  Protes  Hukuman  Mati”, Tempo, edisi Juni 2008.
Putus  asa  karena  tekanan  ekonomi  tak  jarang membuat orang gelap mata. 5 Terbunuhnya  Naek  Gonggom  Hutagalung pada  tahun  2010,  juga  dilatari  masalah  ekonomi pelaku.  Akibatnya  artis  muda  dan  cantik  Lidya Pratiwi  bersama  ibu  dan  pamannya  terkena hukuman berat, karena didakwa terlibat pembunuhan  tersebut.  Tentu  masih  banyak kasus  serupa  di  mana  masalah  ekonomi  sangat dominan  memicu  orang  berbuat  jahat,  termasuk pembunuhan.
Namun  bagi  penegak  hukum  di  Indonesia sudah  dianggap  sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku.  Hal  ini  karena  ada  sejumlah peraturan  perundang-undangan  yang  dapat dijadikan  sebagai  payung  hukum  pelaksanaan hukuman mati. Hingga tahun 2006 tercatat masih ada  11  peraturan  perundang-undangan  yang memiliki  ancaman  hukuman  mati,  seperti: KUHP,  UU  Subversif,  UU  Narkotika,  UU  Anti Korupsi,  dan  UU  Pengadilan  HAM.  Daftar  ini bisa  bertambah  panjang  dengan  adanya  RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara.
Selain  itu  vonis  atau  hukuman  mati  masih mendapat  dukungan  yang  luas  dari  pemerintah dan  masyarakat  Indonesia.  Selama  Orde  Baru korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan  narapidana  politik,  sedangkan  di masa reformasi kebanyakan yang dieksekusi mati adalah  terpidana  teorisme,  pembunuhan  dan narkotika.  Pemungutan  suara  yang  dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.
Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang  punya  hak  untuk  hidup  dan  tidak  disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak  disiksa.  Untuk  menjaga  hak  hidup masyarakat,  maka  pelanggaran  terhadap  hak tersebut patut dihukum mati.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Tinjauan Jarimah Sebelumn  membahas  kasus  hukuman  mati  di atas  dibahas  dahulu  perspekstif  hukum  Islam terhadap kejahatan (jarimah atau jinayah).
Istilah  jarimah  berasal  dari  bahasa  Arab dengan  akar  kata  jarama,  yang  berarti  kesalahan, perbuatan  dosa,  kejahatan.  Disebut  jarama  – waajrama  –  wajtarama  artinya  berbuat  dosa  atau kesalahan,  sama  dengan  aznaba.  Al-Jarimah,
5 M  Harvey  Brenner,  Pengaruh  Ekonomi  terhadap Perilaku Kejahatan, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 3.
jamaknya  jaraaim  adalah  al-zanbu  wa  al-khatha’u, artinya  dosa,  kesalahan  atau  kejahatan,  yang perbuatan itu diancam dengan hukuman. Kata ini sama  maknanya  dengan  delik.  Dikatakan  jarimah al-sariqah, artinya delik pencurian. 6
Menurut  al-Raghib  al-Isfahani,  asal  makna kata  jarama  adalah  qath’us-samarati  ‘anis-sajari, artinya memetik buah dari pohon. Kata ini dalam berbagai  bentuknya  terdapat  di  dalam  Alquran sebanyak  66  tempat.  Dalam  bentuk  fi’il  madhi  9 tempat,  fi’il  mudhari’  4  tempat,  isim  mashdar  1 tempat dan isim fa’il 52 tempat. Dengan demikian kata ini paling banyak muncul dalam bentuk isim fa’il yaitu mujrim, orang yang melakukan jurm atau jarimah. 7
Padanan  kata  yang  identik  dengan  jarimah dalam  bahasa  Indonesia  adalah  delik.  Delik artinya  perbuatan  yang  dapat  dikenai  hukuman karena  melanggar  atau  bertentangan  dengan undang-undang, atau disebut juga tindak pidana. 8 Padanan  kata  lainnya  adalah  perbuatan  pidana, perkara  pidana,  seperti  kejahatan  tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan berbagai bentuk  kriminal  lainnya. 9 Istilah  delik  tersebut dalam  bahasa  Inggris,  disebut  delinquency,  artinya kejahatan,  pelanggaran  dan  kenakalan.  Kata  ini identik  pula  dengan  crime,  criminal,  suatu perbuatan  yang  bersifat  kejahatan. 10 Kriminal, kriminalitas  merupakan  perbuatan  kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, penipuan dan sebagainya. 11
Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa jarimah  berarti  perbuatan  jahat  dan  melanggar hukum  yang  dapat  dijatuhi  suatu  hukuman. Jarimah di sini identik dengan delik, kriminal dan atau  tindak  pidana.  Selain  itu  masih  ada  istilah lagi  yang  biasa  dipakai  oleh  para  ahli  hukum Islam  untuk  menyebut  perbuatan  jahat,  yaitu jinayah. Ahmad Hanafi menerangkan, para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk menyebut jarimah.  Semula  pengertian  jinayah  ialah  hasil
6 Ahmad  Warson  Munawwir,  Kamus  al-Munawwir, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1984, hlm. 201.
7 al-Ragib al-Isfahani, Mufradat Alfazh al-Quran, Beirut, Dar al-fikr, tth, hlm. 89.
8 Departemen  P&K  RI,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 641.
9 Ibid.
10 Abdul  Sani,  Sosiologi  Kriminalitas,  Bandung,  Remaja Rosdakarya, 1987, hlm. 11.
11 Soedjono  D.,  Penanggulangan  Kejahatan,    Bandung.,
Alumni, 1987,  hlm. 30.
perbuatan  seseorang,  yang  biasanya  dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja.
Di  kalangan  fuqaha,  yang  dimaksud  dengan jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik  perbuatan  itu  mengenai  (merugikan)  jiwa, maupun  harta  benda  atau  lainnya.  Akan  tetapi kebanyakan    fuqaha  memakai  kata-kata  jinayah hanya  untuk  perbuatan  yang  mengenai  jiwa  atau anggota  badan,  seperti  pembunuhan,  melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.  Ada  pula  golongan  fuqaha  yang membatasi  pemakaian  istilah  jarimah  terbatas kepada  jarimah  hudud  dan  qisas  saja.  Dengan mengesampingkan  perbedaan.  pemakaian  istilah jinayah  di  kalangan  fuqaha,  dapatlah  dikatakan bahwa jinayah dengan jarimah pada dasarnya sama saja. 12 Dengan demikian walaupun terdapat perbedaan  peristilahan,  namun  pengertiannya sama  saja.  Dalam  tulisan  ini  penulis  akan menggunakan istilah jarimah ketika terkait dengan hukum Islam, dan kadang-kadang juga digunakan istilah delik ketika terkait dengan hukum Positif. Yang  jelas  jarimah  atau  delik  itu  adalah  suatu perbuatan  melanggar  hukum,  yang  ancamannya sudah  diatur  dalam  hukum  Islam  atau  hukum positif.
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai jarimah  atau  delik  apabila  memenuhi  beberapa persyaratan, yaitu :
1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan  itu  harus  sesuai  dengan  apa yang  dilukiskan  di  dalam  ketentuan umum;
3. Harus  terbukti  adanya  dosa  pada  orang- orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan  itu  harus  berlawanan  dengan hukum;
5. Terhadap  perbuatan  itu  harus  tersedia ancaman hukumannya di dalam Undang- Undang. 13
Jadi  diberlakukannya  suatu  hukuman  atas suatu  jarimah  atau  delik  adalah  jika  syarat-syarat penunjangnya  sudah  lengkap  dan  terpenuhi. Dalam  arti  ada  perbuatan  manusia  (bukan binatang)  yang  melanggar  hukum  sesuai  aturan yang  berlaku,  manusia  itu  mampu  bertanggung
12 Ahmad  Hanafi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1970,  hlm. 1-2.
13 R.  Tresna,  Asas-asas  Hukum  Pidana,    Jakarta,    Bina Aksara, 1990,  hlm. 28.
jawab  atas  dirinya  (bukan  anak  kecil,  gila  atau terpaksa). Kemudian ada ancaman sanksi hukum yang  mengatur  pada  setiap  jarimah  atau  delik. Aturan  hukum  berikut  sanksinya  itu  harus bersifat tertulis dan sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami. Pertama, setiap perbuatan baru dianggap sebagai jarimah  atau  delik  apabila  sudah  jelas  ada  aturan hukumnya  secara  tertulis,  bukan  hukum  lisan berupa  Hukum  Adat  atau  tradisi  suatu masyarakat  yang  biasanya  tidak  tertulis.  Kedua, aturan hukum tertulis itu harus mendahului suatu perbuatan jarimah. Misalnya seseorang melakukan jarimah  perkosaan,  maka  untuk  bisa  dihukum, aturan  hukum  tentang  perkosaan  dan  ancaman hukumannya  harus  lebih  dahulu  ada.  Sekiranya belum  ada,  lalu  dibuat  kemudian,  maka  hukum tidak bisa menjerat perbuatan jarimah sebelumnya,  karena  hukum  demikian  tidak berlaku surut.
Itulah  sebabnya  pada  setiap  produk  hukum atau  perundang-undangan,  terutama  dalam Hukum  Positif,  selalu  ada  ketentuan  bahwa Undang-Undang  tersebut  mulai  berlaku  sejak diundangkan.  Berbeda  dengan  Hukum  Islam, karena sudah ada aturan hukumnya yang termuat dalam  sumber  hukum  Alquran,  hadis  dan pendapat  para  ulama,  maka  otomatis  berbagai jarimah  dapat  dikenai  hukuman  bila  memang suatu  perbuatan  tersebut  benar-benar  bersifat jarimah.
Inti  dari  aturan  hukum  jarimah  atau  delik adalah untuk mewujudkan keamanan, kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Sebab suatu kejahatan  apa  pun  bentuknya  akan  merusak keamanan dan kedamaian tersebut. Menurut Paul Madigdo  Moliono,  kejahatan  adalah  perbuatan manusia  yang  merupakan  pelanggaran  norma- norma yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan  korban,  sehingga  tidak  dapat dibiarkan. Tidak dapat dibiarkan berarti masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut. 14
Adanya  ketentuan  hukum  tentang  jarimah, adalah  juga  untuk  menegakkan  nilai-nilai  luhur yang  ada  pada  masyarakat.  Hal  ini  dalam  Islam merupakan  bagian  dari  syariat.  Sayyid  Sabiq menyatakan,  “semua  ajaran  dan  ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk
14 Ninik  Widyanti,  Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan Pencegahannya,  Jakarta,  Bumi Aksara, 1987,  hlm. 29.
menjaga  agama  (hifzh  al-din),  menjaga  jiwa  (hifzh al-nafs),  menjaga  akal  (hifzh  al-aql),  menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal)”. 15
Apabila  suatu  jarimah  tidak  dilarang  dan dikenakan hukuman, maka nilai-nilai luhur dalam hidup  ini  tidak  akan  terjaga.  Apabila  penistaan agama  dibiarkan,  berarti  agama  tidak  akan terjaga.  Apabila  pembunuhan  dan  penganiayaan tidak dilarang dan dihukum, berarti jiwa (nyawa) tidak  terjaga.  Apabila  peredaran  minuman  keras dan  narkoba  tidak  dilarang,  berarti  akal  tidak terjaga,  sebab  keduanya  sangat  merusak  akal pikiran.  Apabila  perzinaan  dan  pelacuran  tidak dilarang,  berarti  akan  merusak  keturunan. Apabila  pencurian,  perampokan,  penipuan, korupsi  dan  sejenisnya  tidak  dilarang  dan dikenakan hukuman, berarti tidak menjaga harta, baik  harta  perorangan,  kelompok  maupun  harta negara.
Perbuatan  jarimah  sangat  banyak  jenis  atau macamnya,  sebanyak  perbuatan  melanggar hukum yang dilakukan oleh manusia. Tetapi oleh para  ulama,  jarimah  tersebut  dibagi-bagi  dalam golongan-golongan  khusus  dengan  melihat kepada  sifat  atau  jenis  jarimah  itu  sendiri.  Dalam hal ini meliputi :
a. Dilihat  dari  segi  berat  ringannya  hukuman, jarimah  dibagi  tiga,  yaitu  jarimah  hudud, jarimah qisas-diyat dan jarimah ta’zir;
b. Dilihat dari segi niat si pelaku, jarimah dibagi dua,  yaitu  jarimah  sengaja  dan  jarimah  tidak sengaja;
c. Dilihat  dari  segi  cara  melakukannya  terbagi dua, yaitu jarimah positif dan jarimah negatif;
d. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban akibat  perbuatan,  jarimah  terbagi  dua,  yaitu jarimah perorangan dan jarimah masyarakat;
e. Dilihat  dari  segi  sifat  atau  tabiatnya,  jarimah terbagi  dua,  yaitu  jarimah  biasa  dan  jarimah politik. 16
Tinjauan Kasus Jika  ditinjau  dari  sudur  pandang  hukum pidana Islam, maka dari ke-9 kasus eksekusi mati di atas, ada yang sesuai dan ada yang tidak sejalan dengan  hukum  Islam.  Berkaitan  dengan  9  kasus eksekusi mati sebagaimana disebutkan di atas, di sini dibahas sebagai berikut:
15 Al-Syaikh  Sayyid  Sabiq,  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  I, Beirut,  Dar al-Fikr, 1403 H,  hlm. 10.
16 Ahmad Hanafi, Op.cit., h. 6-7.

## Kelompok pertama
Kelompk  pertama  terdiri  dari  Kusni  Kasdut. Jika  dilihat  dari  hukum  pidana  Islam,  apa  yang dilakukan oleh Kusni Kasdut termasuk kejahatan jarimah  hirabah,  yaitu  perampokan  (pencurian yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan).    Jarimah  pencurian  terbagi  dua, yaitu  pencurian  kecil  (al-sariqah  al-shugra),  yaitu mengambil  harta  yang  bukan  haknya  secara sembunyi-sembunyi,  dan  pencurian  besar  (al- sariqah  al-kubra), yaitu  mencuri  harta  yang  bukan haknya  dengan  cara  merampas  atau  terang- terangan,  yang  biasa  disebut  perampokan  (al- hirabah). 17
Dalam  hukum  pidana  Islam  ada  beberapa jarimah  yang  kepada  pelakunya  dapat  dikenakan hukuman  mati,  salah  satu  di  antaranya  yaitu jarimah  hirabah.  Kejahatan  ini  dapat  dikenai hukuman  berat,  yaitu  dengan  cara  dibunuh  dan disalib,  dipotong  tangan  dan  kakinya  secara menyilang atau dibuang ke tempat yang jauh dari negerinya.  Kecuali  bagi  pelaku  hirabah  (muharib) yang  insaf  (bertaubat)  sebelum  tertangkap,  maka mereka ini diampuni (QS al-Maidah ayat 33-34).
Untuk  dapat  dikenai  hukuman  mati,  maka pelaku  jarimah  hirabah  harus  memenuhi  empat persyaratan.  Pertama,  pelakunya  orang  yang mukallaf  (dewasa,  berakal).  Kedua,  pelaku membawa  atau  menggunakan  senjata  yang berbahaya,  baik  senjata  tajam,  senjata  api  dan sejenisnya.  Ketiga,  lokasi  hirabah  jauh  dari keramaian,  semacam  samun  atau    gerombolan, sebab  kalau  di  keramaian  korban  akan  dapat ditolong  oleh  polisi.  Keempat  dilakukan  secara terang-terangan. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi,  maka  hukumannya  kembali ke  hadd  pencurian,  dengan  sanksi  potong  tangan jika memenuhi nisab. 18
Dengan  demikian,  hukuman  mati  yang dikenakan kepada Kusni Kasdut dapat dipandang  sah  menurut  hukum  Islam,  sebab  ia merampok  dan  juga  membunuh  korbannya. Walaupun  ia  non  muslim,  tetapi  jika  tinggal  di negara yang memberlakukan hukum Islam, maka hukuman mati dapat dikenakan atas kejahatannya,  sebab  hukum  pidana  Islam  juga berlaku  atas  non  muslim.  Non  muslim  hanya berhak  menggunakan  hukum  sendiri  terkait dengan ibadahnya, perkawinan dan sejenisnya.
17 Abdulqadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina’i  al-Islami, Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth, hlm. 514.
18 Ibid., h. 177.
Kelompok kedua Pelaku tindak pidana yang dapat digolongkan ke  dalam  kelompok  kedua  ini  terdiri  dari  Rio Alex,  Oesin  Baftari,  Sumiasih  cs  dan  juga  Ayub Bulubili.  Mereka  membunuh  secara  berencana karena  latar  belakang  ekonomi,  mungkin  utang piutang, penipuan, penggelapan dan sebagainya.
Dalam  pandangan  hukum  pidana  Islam, kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku di atas tergolong  ke  dalam  jarimah  qisas-diyat.  Jarimah qisas-diyat  maksudnya  adalah  perbuatan  jarimah yang  dapat  dikenakan  hukuman  qisas  atau  diyat, yang  telah  ditentukan  batasannya,  dan  tidak mempunyai  batas  terendah  atau  tertinggi,  tetapi menjadi  hak  perorangan.  Jika  korban  atau keluarganya  memaafkan  pelaku,  maka  hukuman qisas  bisa  berubah  jadi  diyat  atau  hapus  sama sekali karena dimaafkan. 19 Jarimah qisas-diyat terbagi lima, yaitu:
a) pembunuhan  yang  disengaja  (al-qatlu  al- amdu);
b) pembunuhan semi sengaja (al-qatlu syibhu al-amdu);
c) pembunuhan  karena  kekhilafan  (tidak sengaja) atau disebut (al-qatlu al-khata’);
d) penganiayaan sengaja (al-jarhu al-amdu);
e) penganiayaan  tidak  sengaja  (al-jarhu  al- khata’). 20
Pembunuhan  sengaja  misalnya  menembak seseorang yang tidak bersalah dengan senjata api. Pembunuhan  ini  direncanakan  lebih  dahulu. Dalam  praktiknya,  kelihatannya  para  pelaku memang  merencanakan  kejahatannya,  misalnya dengan  menyiapkan  senjata,  merencanakan waktu  dan  tempat  serta  cara  menghilangkan jejak.
Pembunuhan  semi  sengaja  misalnya  sengaja menempeleng  orang  untuk  menyakiti,  tetapi ternyata  korbannya  mati.  Pembunuhan  karena khilaf  misalnya  menembak  hewan  buruan, ternyata terkena manusia dan mati. Penganiayaan sengaja  misalnya  sengaja  memukul  orang sehingga  luka  atau  patah  tulang.  Penganiayaan tidak  sengaja  seperti  menembak  burung  dengan ketapel dan terkena manusia, sehingga menimbulkan luka atau sakit luar biasa.
Dalam  jarimah  qisas-diyat  ini,  hukumannya sama  dengan  yang  dilakukan  pelaku.  Jika membunuh,  hukumannya  qisas  dengan  dibunuh pula,  bila  melukai  dilukai  pula,  kecuali  kalau  ada
19 Ahmad Hanafi, Op.cit., h. 7-8.
20 Ibid., h. 8.
pemaafan  maka  dapat  diganti  dengan  diyat, demikian seterusnya. Untuk pembunuhan karena khilaf  atau  penganiayaan  tidak  sengaja  dapat diselesaikan  secara  kekeluargaan  dengan  jalan damai, dengan atau tanpa diyat.

## Kelompok ketiga
Untuk  kasus  Salman  Hafiz,  Imran  dan Amrozi  cs  dapat  didekati  dengan  menggunakan jarimah  politik,  yaitu  bughat  (makar  atau pemberontakan  terhadap  negara).  Ini  biasa disebut  dengan  jarimah  politik,  kejahatan terhadap  pemerintah  atau  negara  atau  penguasa yang sah.  Kejahatannya dengan cara membunuh pimpinan  negara,  pejabat  negara  atau  aparat negara, atau siapa pun  dengan motif politik.
Diriwayatkan bahwa pada malam 17 Ramadhan  tahun  40  H  (661  M),  Khalifah  Ali dibunuh  oleh  Abdurrahman  bin  Muljam  al- Muradi,  seorang  tokoh  golongan  Khawarij. Menjelang wafat, Ali berpesan kepada pengikutnya:  Jangan  kalian  perangi  kaum Khawarij  sepeninggalku,  sebab  mereka  itu mencari  kebenaran  namun  jatuh  keliru.  Berbeda dengan  pihak  yang  menonjolkan  kepalsuan  lalu mempertahankannya  (golongan  Muwaiyah). 21 Riwayat  lain  menjelang  wafat,  Ali  berpesan, ketahuilah,  jangan  sampai  kamu  bunuh  karena aku,  kecuali  pembunuh  diriku.  Jika  aku  tewas karena  pukulannya,  maka  pukullah  seperti  ia memukulku, dan jangan kamu cencang. 22 Versi  lain  mengatakan,  menjelang  wafat  Ali berkata kepada putranya al-Hassan. Tawanlah dia baik-baik.  Kalau  saya  hidup,  maka  sayalah  yang berkuasa  atas  jiwanya,  dan  kalau  aku  mati,  maka bunuhlah  dia  seperti  dia  membunuhku.  Kata- kata  Ali  ini  oleh  para  ulama  dianggap  bahwa walau  Ali  terbunuh  dalam  kondisi  politik  yang tidak  stabil,  namun  Ali  ingin  menganggap pembunuhan  atas  dirinya  sebagai  pembunuhan biasa saja, di mana berlaku qisas. 23
Karena itu jarimah politik baru bisa dikenakan apabila  situasinya  benar-benar  khusus  dan  luar biasa,  sehingga  dapat  disebut  jarimah  politik, yang istilah khususnya adalah al-baghyu
21 Joesoef  Sou’yb,  Sejarah  Daulat  Khulafaur  Rasyidin, Jakarta,  Bulan Bintang, 1979,  hlm. 531.
22 Muhammad  Abduh,  Nahjul  Balaghah,  Alih  bahasa Yunus  Ali al-Muhdar, Imam Ali bin Abi  Thalib dalam Nahjul  Balaghah,    Surabaya,  Pelita  Ilmu,  1991,  hlm. 130.
23 Ahmad Hanafi, Op.cit., hlm. 18.
(pemberontakan),  dan  pelakunya  disebut  al- bughaat atau al-fiat al-baghiyah.
Dimaksudkan dengan al-bughaat di sini adalah orang-orang  yang  memberontak  kepada  imam (penguasa negara) berdasarkan takwil atau alasan tertentu  dan  mempunyai  kekuatan  tertentu. Mereka  melawan  penguasa  tertingi  (al-imam  al- a’zham),  karena  dua  hal:  Pertama,  tidak  mau melaksanakan  suatu  kewajiban  misalnya  zakat, atau  hukum  syara’  lainnya  yang  berhubungan dengan  hak  Allah  dan  hak  manusia,  atau  tidak mau  menyatakan  bai’at  (setia)  kepada  pemimpin yang  terpilih. Kedua,  hendak  mencopot  penguasa tertinggi karena dipandang menyeleweng. Penguasa  yang  dilawan  dan  ingin  digulingkan tersebut disebut ahlu al-‘adli. 24 Indikator  suatu  golongan  dapat  disebut melakukan  jarimah  politik  berupa  al-baghyu meliputi:
a) Tidak  taat  kepada  pemerintah  yang  sah dan adil,  yang  oleh  Allah  diwajibkan  atas  kaum muslimin sebagai wali al-amr.
b) Orang-orang yang tidak mau taat itu adalah golongan  yang  kuat  dan  memiliki  senjata, sehingga  untuk  mengembalikannya  kepada ketaatan,  pemerintah  memerlukan  banyak manusia  (tentara),  persiapan  materi  dan persenjataan untuk memeranginya.
c) Mereka  mempunyai  alasan  yang  kuat  untuk tidak  taat  tersebut.  Jika  tidak  punya  alasan yang kuat, mereka bukan bughaat, melainkan muharibin  (pengacau  keamanan)  seperti diuraikan sebelumnya.
d) Mereka  mempunyai  pimpinan  yang  ditaati sebagai  sumber  kekuatan,  sebab  tidak  ada kekuatan kelompok tanpa pemimpin. 25
Versi  lain  menyatakan  indikator  dimaksud meliputi:
a) Adanya  tujuan,  yaitu  ingin  menggulingkan pemerintah  yang  sah  dan  tidak  mau  tunduk kepadanya;
b) Adanya  alasan  (takwil)  yang  menurut pandangan  mereka  benar,  sekalipun  salah dan  lemah.  Misalnya  golongan  Muawiyah yang  memberontak  terhadap  Ali  bin  Abi Thalib beralasan, Ali sebenarnya mengetahui pelaku  pembunuhan  Usman  bin  Affan, tetapi  tidak  bertindak  bahkan  bersekongkol dengan mereka sebelumnya.
24 Ibid., hlm. 19-20.
25 Al-Syaikh Sayyid Sabiq, Op.cit., Jilid III, hlm. 12.
c) Adanya suasana pemberontakan dan perang saudara yang dikobarkan untuk mewujudkan maksud-maksud  jarimah  politik  ini.  Kalau tidak  dilakukan  dalam  suasana  perang  atau pemberontakan, maka  ia digolongkan sebagai jarimah biasa. 26
Hukuman yang dijatuhkan atas pelaku jarimah politik  setimpal  dengan  perbuatannya.  Kalau mereka  menculik,  menawan  dan  membunuh orang-  orang  pemerintahan,  menguasai  harta negara,  merusak  jalan,  jembatan  dan  fasilitas umum,  membakar  gedung  dan  gedung  pangan atau  mesiu,  maka  mereka  boleh  diperangi, dibunuh  dan  dirampas  harta  kekayaannya sekadar untuk menumpas gerakan mereka. Kalau negara sudah mampu menguasai, dan pemberontak  sudah  menyerah,  meletakkan senjatanya,  maka  jiwa  dan  harta  mereka  tidak boleh  diganggu  lagi.  Penguasa  bisa  mengampuni mereka  (memberi  amnesti),  atau  menjatuhkan hukuman  ta’zir  atas  penyelewengan  mereka, bukan  karena  jarimah  politiknya.  Hukuman  ta’zir yang  dijatuhkan  bersifat  memberi  pelajaran  agar mereka menyadari kesalahannya. 27
Jadi  dalam  jarimah  politik  yang  terjadi  dalam suasana  peperangan  tersebut,  hukumannya adalah  diperangi  dan  saat  peperangan  itu dibolehkan  membunuh  dan  merampas  hartanya. Tetapi  ketika  pemerintah  yang  sah  sudah menguasai  keadaan,  maka  pelaku  jarimah  politik tidak  perlu  dikejar  dan  dicari  ke  tempat persembunyiannya.  Bagi  yang  tertangkap,  bisa diberi amnesti dan bisa pula dikenakan hukuman ta’zir.
Kebolehan  menjatuhkan  hukuman  mati  di atas,  berlaku  di  negara  Islam.  Berkaitan  dengan Indonesia,  tentu  menjadi  masalah  pelik.  Mereka yang  melakukan  jarimah  itu  tidak  mau  taat kepada  pemerintah  Indonesia,  karena  negara  ini dianggap  tidak  berdasarkan  hukum  Islam,  tidak menjalankan  syariat  Islam,  atau  tegasnya  bukan negara  Islam.  Sementara  kewajiban  taat  kepada pemerintah  (Ulil  Amr)  itu  berlaku  jika  negara menjalankan hukum Islam (QS An Nisa ayat 59).
Tetapi di dalam hadis anjuran taat ini berlaku, sepanjang  isi  perintah  itu  sejalan  dengan  ajaran agama,  atau  tidak  bertentangan  dengan  ajaran agama,  atau  tidak  disuruh  taat  untuk  melakukan maksiat. Mengingat aturan pemerintah selama ini pada  dasarnya  masih  sejalan,  atau  tidak
26 Ahmad Hanafi, Op.cit., hlm. 20-21.
27 Ibid., hlm. 21-22.
bertentangan dengan syariat, maka pada dasarnya kewajiban  taat  masih  berlaku.  Berarti  mereka yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekerasan  senjata  dapat  dianggap  sebagai tindakan bughat, atau makar, melawan pemerintah yang  sah.  Meskipun  kekuatan  mereka  tidak terlalu  besar,  tetap  saja  membahayakan,  terbukti sejumlah aksi pemboman dan penembakan polisi yang  mereka  lakukan,  tidak  saja  membahayakan masyarakat  umum  yang  tidak  berdosa,  tettapi juga aparat kepolisian.
Seharusnya mereka memperjuangkan aspirasinya  secara  bijaksana  dan  sesuai  aturan, misalnya melalui gerakan amar ma’ruf nahi munkar, melalui  perubahan  konstitusi  di  DPR,  melalui demonstrasi  yang  tidak  anarkis  dan  sebagainya. Bukan melalui aksi pemboman yang mebahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain.  Jadi kepada  mereka  memang  bisa  saja  dikenakan hukuman mati.  Meskipun demikian, masalah ini tetap menimbulkan kontroversi.
Kelompok keempat Kelompok  keempat  terdiri  dari  Chaubey  cs, yang  melakukan  kejahatan  penyelundupan  atau peredaran  narkotika.  Jika  dilihat  dari  hukum Islam,  maka  hukuman  mati  yang  dijatuhkan kepada  mereka  tidak  begitu  sejalan  dengan hukum  Islam.  Sebab  kejahatan  narkotika  dalam hukum  Islam  digolongkan  ke  dalam  minuman keras (khamr) yang terkena hukuman hadd saja.
Khamr  adalah  minuman  keras,  bahan  yang mengandung  alkohol  yang  bila  diminum  atau dikonsumsi  akan  memabukkan. 28 Selain  berupa minuman, bahan-bahan yang dapat menghilangkan  akal,  seperti  ganja  (hasyisy), narkotika dan berbagai jenisnya juga diharamkan. Rumus  pengharaman  ini  mengacu  kepada  hadis riwayat Imam Suyuthi, bahwa setiap sesuatu yang memabukkan  disebut  khamr,  dan  setiap  khamr hukumnya  haram,  baik  sedikit  maupun  banyak, baik konsumennya sampai mabuk atau tidak. 29 Orang  yang  meminum  khamr  dikenakan deraan  (pukulan).  Kalangan  mazhab  Hanafi  dan Maliki  mengacu  kepada  riwayat  Rasulullah  dan
28 Yusuf  al-Qardhawi,  Halal  dan  Haram  dalam  Islam, Alih  bahasa  Mu’ammal  Hamidy,  Surabaya,  Bina Ilmu, 1980, hlm. 91.
29 Al  Imam  Jalaluddin  Abdirrahman  bin  Abibakar  al- Suyuthi,  al-Jamiush  Shagir,  Juz  2,  Surabaya,  Dar  al- Ihya, tth, hlm. 94.
Abu  Bakar  menghukum  peminum  khamar  40 kali dan Umar menghukum 80 kali. 30
Di  dalam  Alquran,  larangan  meminum  khamr ditegaskan  dalam  QS  al-Baqarah  ayat  219,  an- Nisa  ayat  43  dan  al-Maidah  ayat  90-91. Pelarangan  minuman  keras  mulanya  bertahap, tetapi  kemudian  keharamannya  dipertegas, dengan disertai hukuman.
Pelaku  yang  terkena  hukuman  tidak  saja peminum,  tetapi  juga  produsen  (pembuatnya), distributor (pengedarnya), pembawanya, pengirim,  penuang,  penjual,  pembayar,  pemesan dan pemakan hasilnya.
Tetapi kejahatan ini dapat juga ditarik menjadi hukuman  ta’zir.  Jika  pemerintah,  dalam  hal  ini menganggap  pelaku  sangat  berbahaya,  misalnya selalu mengulang kejahatannya, dan kejahatannya membahayakan  orang  banyak,  maka  dapat dikenakan  hukuman  ta’zir.  Dalam  hal  hukuman ta’zir,    hukuman  maksimalnya  menurut  sebagian ulama Hanafiyah boleh sampai kepada hukuman mati. Sebagaimana pemerintah boleh melebihkan hukuman  hadd  atas  pelaku  jarimah,  sekiranya pemerintah  (hakim)  menganggapnya  perlu. Namun  menurut  sebagian  ulama  lain,  untuk jarimah  yang  sudah  ada  ketentuan  haddnya  maka tidak  boleh  menjatuhkan  melebihi  ketentuan yang sudah ada. 31
Dalam hal kejahatan penyalahgunaan narkotika,  memang  ditandai  semakin  maraknya peredarannya  di  tengah  masyarakat,  sehingga mengakibatkan semakin banyaknya terjadi kerugian  material  atau  finansial.  Sebuah  majalah ibukota  (2009)  menyatakan  bahwa  berdasarkan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan Narkoba  Nasional  (BNN)  dan  Pusat  Penelitian Kesehatan  Universitas  Indonesia  di  10  kota, diketahui  pencandu  narkoba  di  tanah  air mencapai  3,2  juta  orang.  Dari  jumlah  ini  maka dikalkulasi  kerugian  material  akibat  narkoba adalah  Rp  23,6  triliun  per  tahun,  dan  jumlah  ini akan terus meningkat. 32
Penyalahgunaan  narkoba  adalah  salah  satu kejahatan  yang  sangat  berbahaya  dan  merugikan banyak pihak, tidak saja pelaku tetapi juga orang lain. 33 Kejahatan  ini  merambah  ke  mana-mana, termasuk  Kalimantan  Selatan.  Wakil  Gubernur
30 Sayyid Sabiq, Op.cit., hlm. 77-78.
31 Ibid, juz 10, hlm. 155.
32 Tim Redaksi,  “Negeri Junkies,  Majalah “Sabili”, No. 18, Tahun XVI, 26 Maret 2009, hl 7.
33 Sofyan  S.  Willis.  1990.    Problema  Remaja  dan Pemecahannya.  Bandung:,  Angkasa,  1980, hlm.60.
Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan
mengungkapkan  bahwa  pengguna  narkoba  di Kalsel mencapai angka 120.131 orang 34 Jadi  mengigat  bahayanya  yang  besar  dan sangat  merugikan,  bisa  saja  pelaku  (produsen, pengedar,  penjual)  dan  sebagainya  dikenakan hukuman maksimal, termasuk hukuman mati.
Celah Pengampunan Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan sengaja,  sebagaimana  dilakukan  oleh  para terpidana  mati  (kelompok  kedua),  sebenarnya ada  celah  pengampunan,  khususnya  bagi Sumiasih dan Sugeng yang membunuh Poerwanto  sekeluarga.  Hal  ini  karena  setelah melalui masa penahanan yang lama, menyebabkan  pihak  keluarga  korban    tidak terlalu  menuntut  hukuman  mati  itu  harus dilaksanakan.
Sebagaimana  diketahui  Sumiasih  dan  Sugeng sebelum  dieksekusi  telah  menjalani  masa hukumannya  di  penjara  selama  20  tahun,  suatu masa  yang  cukup  lama.    Apabila  upaya-upaya hukum  tetap  dibuka,  sebaiknya  rentang  waktu tersebut  digunakan  para  pihak  berdamai  atau mendapatkan  pemaafan.  Hukuman  mati  bisa dicegah  jika  pengadilan  mengadopsi  sebagian kecil  saja  dari  hukum  pidana  Islam  (HPI). Pembunuhan dalam HPI dikenakan sanksi qishas- diyat.
Dalam  kasus  Sumiasih,  keluarga  Poerwanto yang  diwakili  Haryo  Abrianto,  anak  Poerwanto yang  selamat,  sudah  memaafkan.  Selebihnya hanya  urusan  Sumiasih  cs  dengan  Tuhan  saja, ujarnya. 35 Dilihat  dari  HPI,  pemaafan  tersebut membuka peluang beralihnya hukuman dari mati (qisash) menjadi kompensasi (diyat). Sanksi pelaku pembunuhan bukan wewenang negara, melainkan hak keluarga korban, sebab keluargalah  yang  paling  dekat  dan  menderita. Tuhan akan memaafkan jika keluarga memaafkan. Jika keluarga korban tidak memaafkan,  pelaku  harus  dieksekusi  mati. Sebaliknya jika keluarga memaafkan, bisa diganti dengan  kompensasi  yang  disepakati.  Negara melalui  instrumen  peradilan  dapat  melakukan upaya  hukum  mendekati  keluarga  korban  agar pelaku dimaafkan.
34 “120  ribu  Warga  Kalsel  Jadi  Budak  Narkoba”, www.detiknews.net, diakses tanggal 22 Maret 2012.
35 ”Keluarga  Poerwanto  Memaafkan  Sumiasih”.  Jawa Pos 20 Juli 2008.
Jadi  sebenarnya,  Sumiasih  dan  Sugeng  dapat dimaafkan  setelah  menjalani  masa  hukumannya selama  20  tahun  tersebut. Pembebasannya  dapat dilakukan  dengan  diyat  atau  tanpa  diyat,  karena pihak keluarga sudah memaafkan.
Pemaafan  yang  berujung  pada  dibebaskannya terpidana  mati  demikian  banyak  diberlakukan  di Negara  Islam  semisal  Arab  Saudi.  Di  satu  sisi Arab Saudi memang sering melaksanakan hukum mati.  Setahu  saya,  di  kota  Jeddah  pinggiran  laut Merah,  ada  yang  namanya  Masjid  Qisas  Di  situ sering dilakukan pemancungan terhadap terpidana  mati,  yang  darahnya  dialirkan  ke  laut.. Begitu  juga  di  kota  Mekkah  dan  Madinah disediakan  tempat  pelaksanakan  qisas.  Hal  ini karena  Negara  ini  menerapkan  hukum  Islam secara ketat.
Namun  di  sisi  lain,  celah  pengampunan  juga tetap  terbuka.  Hukum  Islam  memandang  bahwa pembunuhan  menyangkut  hak  ’adami  (hak manusia),  yaitu  keluarga  korban,  sebab  keluarga korbanlah  yang  paling  menderita  dengan hilangnya  nyawa  keluarganya.  Jika  keluarga  tidak memaafkan,  seperti  kasus  Ruyati,  maka  eksekusi mati menjadi sanksinya.
Sebaliknya,  jika  keluarga  memaafkan,  maka pembunuhan sebagai tindak pidana bisa berubah menjadi  perdata.  Sanksinya  bukan  lagi  nyawa, melainkan  diyat  (ganti  rugi,  kompensasi).  Pelaku, keluarga  atau  pemerintah  bisa  memberi  keluarga korban  dengan  harta  atau  uang  dalam  jumlah tertentu.  Hal  beginilah  yang  dialami  oleh Darsem, TKW asal Jawa Barat di mana keluarga korban  yang  dibunuhnya  bersedia  berdamai dengan  diyat.  Bahkan,  tidak  mustahil  keluarga korban juga bersedia memaafkan tanpa harus ada diyat.  Pemaafan  (al-qawdu)  demikian  sungguh terpuji  dalam  Islam  dan  sangat  dekat  kepada taqwa.  Beberapa  TKW  Indonesia  yang  dijatuhi vonis  mati,  juga  ada  yang  berhasil  dibebaskan karena pihak keluarga korban kemudian memaafkan.
Islam  mengajarkan,  sekiranya  keluarga  rela, memaafkan  pelaku  justru  lebih  baik  dan  hal  itu lebih  dekat  kepada  taqwa.  Pada  beberapa  kasus, ada  juga  keluarga  korban  yang  memaafkan,  dan tanpa  diyat,  sehingga  pelaku  bebas.  Tetapi  Islam tetap memgembalikan semuanya pada keluarga.
Alternatif hukum diyat sebagai pengganti qisas inilah yang bisa menjadi celah lepasnya terpidana mati  dari  eksekusi.  Negara  lain  juga  sering mengusahakan  cara  demikian.  Salah  satu contohnya  adalah  Sarah  Balabagan,  TKW  asal Cotabatu  Mindanao  Filipina.  Ia  termasuk  orang
beruntung  lepas  dari  hukuman  mati,  karena keluarga  korban  yang  dibunuhnya  di  Arab  Saudi bersedia memaafkannya. Hal ini setelah pemerintah  Filipina  gigih  mencarikan  upaya hukum  menyelamatkan  Sarah  dan  bersedia membayarkan  diyatnya.  Semula  keluarga  korban tidak  bersedia  memaafkan,  tetapi  lama  kelamaan ia dimaafkan, sehingga Sarah akhirnya bebas.
Upaya  hukum  demikian  mestinya  dapat diberikan  kepada  Sumiasih  dan  Sugeng,  karena keluarga  korban  sudah  memaafkan.  Tetapi karena  Indonesia  tidak  menganut  hukum  Islam, akhirnya  Sumiasih  dan  Sugeng  tetap  dieksekusi, padahal  sudah  20  tahun  menjalani  hukuman penjara.  Ini  berarti  hukuman  yang  diterima keduanya  menjadi  berganda,  yajtu  hukuman penjara  20  tahun  dan  hukuman  mati.  Penantian panjang  menunggu  grasi  menjadi  sia-sia. Indonesia  kelihatannya  tidak  memberlakukan kepastian  dan  kecepatan  dalam  proses  hukum. Misalnya  terpidana  mati  kasus  subversif  G  30  S PKI,  kejadiannya  1965,  namun  ada  yang  baru dieksekusi akhir 1980-an.
Di antara prinsip penjatuhan hukuman adalah cepat,  sederhana  dan  berbiaya  ringan.  Dalam Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 2 ayat  4 menyatakan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Cepat, maksudnya  peradilan  sebagai  institusi  sistem peradilan  dapat  menjamin  tercapainya  atau terwujudnya  keadilan  dalam  penegakan  hukum oleh  pencari  keadilan  secara  cepat.  Baik  cepat dalam  proses,  cepat  dalam  hasil  dan  cepat terhadap evaluasi kinerja dan tingkat produktivitas  institusi  peradilan,  dalam  hal  ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat.
Waktu  20  tahun  tersebut  tentu  amat  lama untuk  sebuah  kepastian  hukum.  Kalau  menurut hukum  Islam,  waktu  sebelum  esksekusi  tersebut seharusnya digunakan untuk membujuk keluarga untuk  memaafkan,  dan  nyatanya  untuk  kasus Sumiasih  memang  dimaafkan.  Tetapi  hukum Positif  Indonesia  tidak  menganut  cara  demikian. Yang dilakukan justru memohonkan grasi kepada Presiden,  yang  tampaknya  berliku-liku  dan memakan  waktu  lama,  dan  setelah  presiden menolaknya,  akhirnya  eksekusi  pun  dilakukan. Seharusnya, sebagaimana hukum Islam mengatur,  grasi  (pengampunan  atau  pemaafan) itu ada pada keluarga, bukan pemerintah.  Kalau memohon  maaf  kepada  keluarga  masih  ada harapan dimaafkan, karena setelah berlalu waktu
yang  lama  mungkin  keluarga  korban  tidak menaruh  dendam  lagi  kepada  pelaku  dan berusaha melupakan kesedihan.
Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  jelas  bahwa hukuman  mati  cukup  banyak  dilaksanakan  di Indonesia, beberapa di antaranya sudah dieksekusi.  Melihat  jenis  kejahatannya,  tampak kebanyakan terpidana  mari adalah kasus pembunuhan,  terorisme,  perampokan  dan  ada juga  penyalahgunaan  narkotika  berupa  pengedar narkotika.
Meskipun  hukuman  mati  tersebut  memiliki payung  hukum  yang  kuat,  namun  dalam pelaksanaannya  harus  cermat.  Khususnya  untuk kasus  pembunuhan  yang  sudah  dimaafkan  oleh keluarga  korban,  pemerintah  perlu  mengubah hukuman mati menjadi hukuman penjara. Dalam beberapa  hal  pemerintah  perlu  mengadopsi sebagian dari aturan hukum Islam yang lebih adil dan rasional.
Mengadopsi  hukum  Islam,  masa  tahanan terpidana menunggu eksekusi mestinya digunakan  untuk  upaya  hukum  untuk  minta pemaafan  keluarga  korban,  bukan  untuk memohon  grasi.  Kalau  keluarga  memaafkan, seharusnya  pemerintah  membebaskan  terpidana dan  mengantinya  dengan  hukuman  lain  seperti penjara dan diyat (denda) sebagai kompensasi.
Akhir-akhir  ini  juga  muncul  wacana  agar terpidana  kasus-kasus  korupsi  kelas  kakap  juga perlu dikenakan hukuman mati. Sebab kejahatan korupsi tergolong luar biasa, sangat membahayakan bangsa dan negara. Ketika orang korupsi  ratusan  juta,  miliaran  atau  triliunan rupiah,  betapa  besar  manfaatnya  jika  dibangun sarana  pendidikan,  kesehatan,  dibelikan  beras miskin,  BLT,  memberdayakan  petani,  nelayan atau  menolong  orang  sakit.  Besarnya  utang  luar negeri, terkurasnya kekayaan alam dan terpuruknya  negeri,  banyak  disebabkan  ulah koruptor.
Sosiolog  Universitas  Airlangga  Surabaya Hotman  Siahaan  menekankan,  hukuman  mati untuk  koruptor  perlu  dilakukan  sekarang,  sebab korupsi di Indonesia luar biasa, membudaya dan di  mata  dunia  dicap  negara  terkorup.  Pendekar hukum Adnan Buyung Nasution mengaku, kalau dulu  ia  anti  hukuman  mati,  maka  kini  ia  juga setuju hukuman mati untuk pelaku korupsi.
Tetapi pakar hukum pidana Romli Atmasasmita  menolak  hukuman  mati  untuk koruptor,  juga  terpidana  lain.  Menurutnya,  tidak
ada  bukti  hukuman  mati  mampu  mengurangi korupsi. Di RRC yang banyak menghukum mati koruptor, korupsi masih terjadi. 36 Meskipun  demikian,  pemerintah  tetap  perlu menjatuhkan  hukuman  yang  seberat-beratnya untuk  berbagai  pelaku  tindak  pidana.  Dengan begitu  diharapkan  ada  efek  jera  bagi  pelaku  dan calon  pelaku,  serta  terwujudnya  keadilan  di tengah  masyarakat.  Selama  hukuman  relatif ringan,  apalagi  terjadi  permainan  uang  untuk meringankan  dan  membebaskan  pelaku  dari hukuman,  maka  selama  itu  keadilan  akan  sulit diwujudkan.
Daftar Pustaka “120 Ribu Warga Kalsel Jadi Budak Narkoba”, www.detiknews.net,  diakses  tanggal  22 Maret 2012.
”Amnesti  Internasional  Protes  Hukuman  Mati”,

## Tempo, edisi Juni 2008.
Abduh,  Muhammad,  Nahjul  Balaghah,  Alih bahasa  Yunus  Ali  al-Muhdar,  Imam  Ali bin  Abi  Thalib  dalam  Nahjul  Balaghah, Pelita Ilmu, Surabaya, 1991.
Abdul Sani, Sosiologi Kriminalitas, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987).
Ahmad  Hanafi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam,
Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
al-Isfahani  ,  al-Ragib,  Mufradat  Alfazh  al-Quran,
Dar al-fikr,  Beirut, tth.
Al-Qardhawi,  Syekh  Yusuf  Halal  dan  Haram dalam  Islam,  Alih  bahasa  Mu’ammal Hamidy,  Bina Ilmu, Surabaya, 1980. Al-Suyuthi, Al Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abibakar, al-Jamiush Shagir, Juz 2,  Dar al- Ihya, Surabaya, tth. Audah, Abdulqadir, al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, tth.
36 “Indonesia Malam TVOne”, 1 Oktober 2013.
Brenner,  M  Harvey,  Pengaruh  Ekonimi  terhadap Perilaku Kejahatan, Rajawali, Jakarta, 1986. Daulay,  Zainuddin  (Editor),  Konflik  Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Departemen Agama, Jakarta, 2003..
Departemen  P&K  RI,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. http://forum.viva.co.id/aneh-dan-lucu/440907- 5-eksekusi-mati-paling-heboh-di- indonesia.html Joesoef Soua’yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
”Keluarga  Poerwanto  Memaafkan  Sumiasih”.
Jawa Pos 20 Juli 2008.
Lubis,  Todung  Mulya  (Editor),  Langit  Masih
Mendung,  Sinar Harapan, Jakarta, 1980. Munawwir, Ahmad Warson, , Kamus al-Munawwir,
Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
Sabiq,  Al-Syaikh  Sayyid,  Fiqh  al-Sunnah,  Jilid  I,
Dar al-Fikr, Beirut, 1403 H.
Soedjono  D.,  Penanggulangan  Kejahatan,  Alumni,
Bandung, 1987.
Tim  Redaksi,    “Negeri  Junkies,    Majalah  “Sabili”,
No. 18, Tahun XVI, 26 Maret 2009.
Tresna,    R.,  Asas-asas  Hukum  Pidana,  Bina Aksara, Jakarta, 1990.
Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang

## Kekuasaan Kehakiman
Widyanti,  Ninik,    Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan
Pencegahannya,    Bumi  Aksara,  Jakarta,
1987.
Willis,  Sofyan  S.,    Problema  Remaja  dan Pemecahannya.  Angkasa, Bandung, 1980..