## Partisipasi  Politik  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kota  Pontianak Terhadap  Kegiatan  Organisasi

## 2
Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Tanjungpura.
surel  : ​ elyta79@yahoo.com

## Abstrak
Objek dari penelitian ini adalah partisipasi politik pedagang kaki lima terhadap kegiatan organisasi. Faktor yang seringkali berpengaruh terhadap pola pandangan serta kekayaan, jenis kelamin, umur, partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintah khususnya kota Pontianak terhadap aktivitas pedagang kaki lima misalnya kebijakan penggusuran lokasi perdagangan mereka dengan tanpa memberikan alternatif pemecahan masalahnya, sementara sebagai warga negara keberadaan  mereka  juga  sebenarnya  dilindungi  oleh  Undang-­Undang  terutama  menyangkut  hak  hidup  dan  berusaha.
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang berfungsi untuk memperoleh data berdasarkan tujuan tertentu. Metode ‘’deskriptif’’ merupakan suatu gambaran variabel demi variable secara satu per satu. Studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penulisan terutama yang berkaitan dengan teori-­teori yang releven dengan penelitian ini. Penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian atau tempat-­tempat dimana subyek dan obyek penelitian ini berada. Terdapat pula teknik dan alat pengumpulan data berupa. 1) Observasi langsung, adalah pengamatan pengumpulan data pada saat peneliti melakukan penelitian secara langsung. 2) Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan data secara langsung. ​ Adapun buku catatan pada saat melakukan pengamatan di lapangan berupa 1) Pedoman wawancara, adalah serangkaian daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai bahan acuan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. 2) Subyek penelitian yang dimaksudkan di sini adalah 10 orang pedagang  kaki  lima  kota  Pontianak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima memiliki partisipasi yang cukup besar yang tercermin dari peran aktif mereka seperti kegiatan pemilu dan aktivitas organisasi politik lainnya yang berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Selain itu partisipasi para pedagang kaki lima yang tinggi juga dibuktikan ketika mereka memberikan hak suara,  tenaga,  dukungan  ketika  berlangsungnya  pemilu.
Kata  Kunci  : ​ partisipasi  politik,  pedagang  kaki  lima,  kegiatan  organisasi
1 ​ Dosen  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Tanjungpura.
2 ​ Dosen  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Tanjungpura.

## Pendahuluan
Pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus tetap melaksanakan pembangunan, karena melalui pembangunan tersebut dihrapkan terjadi perubahan yang lebih baik dari berbagai kehidupan masyarakat. Berbagai tantangan dalam melaksanakan pembangunan nasional menjadi pusat perhatian pemerintah yang selanjutnya tidak hanya mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat, akan tetapi tetap berupaya agar
dapat meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat melalui aspek pembangunan yang dilaksanakannya. Jika dilihat dari strategi pembangunan yang diterapkan negara-­negara yang sedang berkembang, dualisme yang paling populer ialah “pertanian dan industri”, karena di negara-­negara yang sedang berkembang sebagian besar wilayah pedesaan dan warganya secara tradisional lebih banyak bergerak di sektor pertanian sementara diwilayah perkotaan cendrung bergerak disektor  industri.
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi

## Elyta  ¹;;  Burhanuddin ​
Strategi pembangunan di sektor industri yaitu dengan melihat perkembangan sektor ekonomi perkotaan yang lebih maju agar dapat dikembangkan dengan pesat. Harapan adalah agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang sampai saat ini menjadi permasalahan pembangunan di negara-­negara sedang berkembang, terutama akibat hijrahnya para pekerja dari pedesaan ke kota. Partisipasi politik dapat dipandang sebagai salah satu jalan yang memperkuat kekuasaan politik secara formal legal atau dianggap sah oleh masyarakat.
Perkembangan politik suatu bangsa dapat dikatakan baik apabila partisipasi politik masyarakat baik, karena partisipasi politik merupakan gambaran pemahaman masyarakat terhadap perkembangan politik di daerah atau di negaranya. Dan sebaliknya jika partisipasi politik rendah berarti perkembangan politik suatu bangsa rendah pula akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan  politik.
Akhir-­akhir ini perhatian pemerintah banyak terfokus pada perkembangan pembangunan di sektor informal ini, tidak hanya mencari model bagaimana menata dan mengatur perkembangan sektor ini, namun berupaya mencari kerangka atau masukan dari berbagai elemen masyarat melalui diskusi, seminar maupun melalui kajian dan tulisan-­tulisan  ilmiah  di  media  massa.
Breman (1980:9) menetapkan rumusan mengenai sektor informal yang menjadi sektor ekomomi yang di identifikasikan oleh adanya modal rendah, pada dasarnya sedikit pengikutnya dan berasal dari rakyat miskin, dengan pendidikan formal yang rendah, dengan pemanfaatan teknologi yang sebagian besar kerja dan usaha yang dimiliki oleh keluarga, gampang keluar masuk serta kurang memperoleh dukungan dari pemerintah. Atau dengan kata lain sector informal terdiri dari usaha kecil yang begitu besar pekerjaannya adalah  sanak  keluarga.
Dikalangan masyarakat luas terdapat semacam pengakuan bahwa sektor informal
merupakan sektor yang penting dan perlu dikembangkan didalam strategi pembangunan karena langsung menyentuh pada masyarakat luas, sehingga sektor ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat dikembangkan.
Sektor informal merupakan sektor yang perlu mendapat prioritas utama di dalam strategi pembangunan pemerintah untuk dapat dikembangkan, dan juga guna menekan angka pengangguran yang semakin besar. Kondisi ini ternyata menarik masyarakat, khususnya yang berada di daerah kabupaten di kalbar untuk bermigrasi dan mengadu nasib baik sebagai pelajar untuk mengembangkan pendidikannya, mencari kerja, berdagang atau berusaha dan sebagainya.
Penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik pedagang kaki lima dalam kegiatan organisasi. Berdasarkan pra
penelitian peneliti terlihat pedagang kaki lima di Kota Pontianak terlibat dalam kegiatan organisasi politik seperti Golkar, PDI P, dan PPP ataupun kegiatan
organisasi kemasyarakatan seperti Koperasi, Arisan dan Keagamaan. Kondisi ini terlihat pada saat mereka masuk menjadi anggota, ada yang menjadi pengurus organisasi politik atau kemasyarakatan itu dan terlibat dalam rapat serta memberikan bantuan berupa dana dan lainnya.

## Metode  Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah yang berfungsi untuk memperoleh data berdasarkan tujuan tertentu. Metode ‘’deskriptif’’ merupakan suatu gambaran variabel demi variable secara satu per satu. Studi kepustakaan sebagai pendukung dalam penulisan terutama yang berkaitan dengan teori-­teori yang releven dengan penelitian ini. Penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian atau tempat-­tempat dimana subyek dan obyek penelitian ini berada. Terdapat pula teknik dan alat pengumpulan data berupa. 1) Observasi
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi
langsung, adalah pengamatan pengumpulan data pada saat peneliti melakukan penelitian secara langsung. Wawancara adalah pertanyaan yang diajukan untuk mengumpulkan data secara langsung. ​ Adapun buku catatan pada saat melakukan pengamatan di lapangan berupa 1) Pedoman wawancara, adalah serangkaian daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai bahan acuan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan. 2)Subyek penelitian adalah 10  orang  pedagang  kaki  lima  di  kota  Pontianak.

## Hasil  Penelitian

## Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Dalam Kegiatan  Organisasi
Wuryandari (1994:26), mengidentifikasi kan bahwa kebebasan politik termasuk dalam sesuatu yang positif dalam pembangunan di berbagai Negara. Kebebasan politik yang lebih luas akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Partispasi ini sangat penting, agar peningkatan kualitas kehidupan seluruh masyarakat dapat terjamin. Almond dan Verba (1984:3) mengatakan demokrasi memberi orang-­orang awam suatu peluang dalam saat mengambil keputusan politik sebagai warga Negara, disamping itu Negara yang totaliter hanya menyalurkan tugas utama bagi partisipan. Pendapat ini dapat dipahami bahwa partisipasi politik bisa terdapat pada semua tingkat
(strata) masyarakat, baik di Negara demokrasi ataupun Negara totaliter. Miriam budiharjo (2008:15) mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah aktifitas seseorang atau golongan orang untuk turut ikut dengan aktif dalam politik yakni dengan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kebijakan  pemerintah.
Ada dua jenis organisasi dalam partisipasi politik ini yaitu organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dapat
digunakan sebagai alat ukur bagaimana reaksi dari informan mengenai penelitian ini. Adapun organisasi politik yang menjadi referensinya seperti Golkar, PDI perjuangan dan PPP yang ketiganya itu adalah beberapa organisasi politik yang berpengaruh cukup kuat dalam fungsinya disetiap kebijakan pemerintah, yang sudah ada dari tingkat pusat sampai daerah. Almond dalam Mas’oed (2000:46-­47) menjabarkan bahwa partisipasi politik terbagi atas dua bentuk yaitu dalam bentuk partisipasi politik konfensional dan dalam bentuk partisipasi politik non-­konfensional. Partisipasi politik konfensional yaitu partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern seperti pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan tergabung dalam kelompok kepentingan, dan melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi non-­konfensional meliputi kegiatan-­kegiatan misalnya pengajuan petisi, berdemontrasi, konfrensi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pemboman, pembongkaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (peenculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi. Partisipasi politik mempunyai banyak definisi. Partisipasi politik ialah turutsertanya masyarakat untuk memilih keputusan yang berkaitan atau berpengaruh dengan kehidupannya (Surbakti, 2007:98). Beberapa bentuk partisipasi politik tersebut menunjukan bahwa tidak hanya pemberian suara dan kampanye pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi politik, namun terdapat pula berbagai bentuk partisipasi lain yang berjalan secara kontinyu. Hal ini berarti untuk mengukur tingkat partisipasi politik perlu diteliti berbagai kegiatan politik lainnya. Karena data wujud partisipasi politik sulit untuk diukur, maka partisipasi dalam
pemungutan suara seringkali digunakan sebagai  ukuran  partisipasi  politik  masyarakat.
Dalam pembahasan partisipasi politik disini penulis memaparkan dan melihat
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi Elyta, Burhanuddin 14-­22
bagaimana tingkat partisipasi politik yang ada di kota Pontianak oleh para pedagang kaki lima yang mana dilihat dari keikutsertaan mereka dalam aktivitas di organisasi. Maka dari itu penulis memilih kegiatan organisasi karena menganggap bahwa orang-­orang yang sudah masuk di lingkungan organisasi pasti mempunyai pegetahuan yang lebih mengenai nilai-­nilai politik daripada mereka yang tidak pernah mau ikut serta dalam kegiatan organisasi itu. Bagi mereka yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai politik akan mudah menjalankan bargaining politik atau sistem tawar-­menawar mengenai politik tersebut baik yang berhubungan dengan pemerintahan maupun beberapa lembaga yang terhubung sesuai dengan kemampuannya masing-­masing untuk mencapai relevansi yang maksimal  secara  personal  maupun  kelompok. Ada dua jenis organisasi dalam partisipasi politik ini yaitu organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai alat ukur bagaimana reaksi dari informan mengenai penelitian ini. Adapun organisasi politik yang menjadi referensinya seperti Golkar, PDI perjuangan dan PPP yang ketiganya itu adalah beberapa organisasi politik yang berpengaruh cukup kuat dalam fungsinya disetiap kebijakan pemerintah, yang sudah ada dari  tingkat  pusat  sampai  daerah.
Sedangkan organisasi kemasyarakatan yang menjadi referensinya berupa oragnisasi yang berjalan dibidang koperasi, arisan, dan keagamaan. Adanya organisasi ini di anggap sudah tidak asing lagi dalam lingkungan masyarakat disebabkan fungsinya cukup luas bukan hanya di wilayah perkotaan saja tetapi sudah sampai pada pedesaan, dan masyarakat pun  biasanya  ikut  serta  di  dalamnya.
Dari hasil penelitian yang mengenai ketiga organisasi politik tersebut di wilayah Pontianak ternyata sudah terwujud di Kalimantan Barat, dengan nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan meliputi tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dengan nama
Komisaris Kecamatan
maupun
Desa/Kelurahan. Bahkan organisasi
kemasyarakatan yang berupa Koperasi, arisan dan Keagamaan tersebut juga sudah ada di desa/kelurahan  tersebut.
Untuk melakukan penelitian secara spesifik maka ada beberapa indikator partisipasi politik yang berkaitan dengan organisasi politik dan kemasyarakatan yaitu ikut serta dalam kegiatan organisasi, status kepengurusan organisasi itu dan terlibat dalam rapat organisasi yang ada. Agar dapat melihat seberapa besar seorang pedagang kaki lima memiliki andil pada partisipasi politik juga ditetapkan dengan indikator-­indikator berupa tingkat pendidikan, penghasilan dan kekayaan yang dianggap terkait dengan beberapa kegiatan  itu.

## Tingkat  Pendidikan  dan  Kegiatan  Organisasi
Pentingnya sebuah tingkat pendidikan dalam mencapai kegiatan organisasi sangat diperlukan oleh pedagang kaki lima untuk ikut serta dan memahami organisasi politik dan kemasyarakatan melalui pendidikan baik tingkat pendidikan rendah tidak tamat SD maupun tamat SD, akan berbeda pengetahuannya dengan tingkat pendidikan sedang tamat SMP maupun SMU bahkan tamatan dari tingkat Perguruan Tinggi. Sehingga  bisa dinilai dari tingkat pendidikan seseorang itu perannya sangat mempengaruhi partisipasi  dalam  organisasi  politik Besarnya pengaruh pendidikan dalam kegiatan organisasi ini terbukti dengan adanya sebuah proses pembangunan nasional
(pembangunan politik) yang ada sekarang ini, yang mana faktor utamanya terletak pada sosialisasi
politik dalam menciptakan pembangunan politik. Misalkan setiap rata-­rata pendidikan masyarakat di Indonesia itu tinggi, justru
menjadi modal besar untuk pembangunan politik saat proses inovasi yang berdampak
pada meningkatnya jumlah partisipasi politik. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh tingkat pendidikan mengenai indikator-­indikator kegiatan
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi Elyta, Burhanuddin 14-­22
organisasi politik dan organisasi
kemasyarakatanya. ​ . Adanya suatu perbedaan pada tingkat pendidikan dari pedagang kaki lima tersebut dianggap memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik dalam kegiatan organisasi, jelas saja yang memiliki pendidikan rendah tidak mengikuti organisasi politik sedangkan yang memiliki pendidikan tinggi ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik itu. Agar tidak sulit dalam penelitian, maka tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga kelompok meliputi tidak tamat SD dan tamat SD termasuk dalam kelompok partisipasi rendah, untuk tamatan SLTP masuk kelompok sedang dan tamat SMU serta PT termasuk pada kelompok  tinggi.
Menurut hasil interview dari informan juga menyebutkan bahwa rata-­rata pedagang kaki lima lebih memikirkan cara untuk meningkatkan dagangannya daripada ikut terlibat dalam organisasi politik, disebabkan oleh masih adanya tekanan keadaan ekonomi yang berakibat pada krisi moneter yang tidak bisa dihilangkan dari masyarakat termasuk pedagang tersebut, sedangkan keadaan politik dianggap masih kurang baik dari zaman pemerintahan Soeharto sehingga membuat masyarakat  kebingungan.
Jumlah informan yang terlibat juga tidak banyak hanya beranggotakan 10 orang menjadi kader partai Golkar dan hanya 8 orang untuk kader PDI P, sedangkan sebagai kader PPP sekitar 6 orang saja. Terlihat adanya perbedaan dalam jumlah anggota, untuk partai Golkar dikatakan cukup banyak karena dianggap bisa menjadi harapan para pedagang dan dapat membantu ketika ada masalah yang mereka hadapi daripada partai PDI P maupun PPP  yang  ada.
Dengan demikian bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan yang sedang seperti SMP atau SMU dan yang tinggi seperti PT sangat berdampak pada jumlah partisipasi mereka dalam keanggotaan organisasi politik, sedangkan untuk para pedagang dengan tingkat
pendidikan yang rendah seperti SD ke bawah tidak ada yang ikut dalam keanggotaan kader partai politiknya. Artinya jenjang pendidikan itu juga bisa mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang dalam berpikir untuk berpartisipasi pada  kegiatan  organisasi.
Dari kegiatan rapat organisasi menunjukkan bahwa anggota yang terlibat di dalamnya cukup banyak tetapi ada sebagian dari mereka yang tidak sering mengikuti rapat tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pada tingkat SMP saja. Jadi mereka kurang mengerti apa yang dibahas pada saat rapat dan merasa kurang mendapatkan manfaat dari pertemuan itu, sebab apa yang mereka sampaikan biasanya kuarang di terima oleh para  anggota  yang  berpendidikan  tinggi.
Adapun hasil dari manfaat rapat yang diikuti oleh sebagian anggota tersebut mengatakan bahwa kegiatan seperti itu penting karena bisa menambah pengetahuan tentang politik, juga sebagai tempat untuk mengeluarkan pendapat mereka ketika ada masalah yang sedang diterima dan dapat diatasi kedepannya.
Bukan hanya dalam kegiatan organisasi politik saja tingkat pendidikan itu berpengaruh tetapi pada kegiatan informan di organisasi kemasyarakatan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ada. Sehingga adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan kegiatan informan saat terlibat dalam organisasi  kemasyarakatan.
Berdasarkan tingkat pendidikannya ada beberapa informan masuk sebagai anggota koperasi, selain koperasi ada juga organisasi lainnya seperti arisan dan organisasi di bidang keamanan. Untuk para pedagang juga bisa masuk dalam organisasi tersebut, bukan berarti pedagang
itu hanya boleh masuk satu organisasi kemasyarakatan saja. Jumlah anggotanya bisa ada ditiap-­tiap organisasi itu. Dari penelitian yang ada bahwa anggota koperasi cukup banyak jumlahnya, dikarenakan masih terkait dengan adanya pedagang kaki lima itu, yang mana bahwa sebagian dari
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi
mereka merupakan pedagang dengan tingkat ekonomi yang rendah oleh sebab itu mereka masih memerlukan dana lebih untuk meningkatkan usahanya, jadi tidak heran kalau banyak dari mereka masuk dalam organisasi koperasi  ini.
Menurut salah satu pedagang yang diperoleh dari hasil wawancara ialah rata-­rata mereka memiliki keterangan yang sama mengenai masuknya ke dalam organisasi tersebut, supaya mendapat kemudahan ketika memerlukan dana untuk kegiatan usahanya. Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, yang masuk sebagai anggota koperasi itu ialah yang berpendidikan menengah ke atas disadari oleh mereka pentingnya menjadi anggota kopersi itu. Dari hasil data mencatat bahwa partisipasi mereka dalam organisasi ini juga cukup besar, sebagian dari mereka mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada pedagang  yang  lain.
Adapun organisasi kedua yang dipilih ialah organisasi arisan, disini mereka secara tidak langsung bisa dikatakan menabung sebab menyisihkan sebagian dana setiap bulannya, dan apabila mereka mendapat dana arisan itu, dapat digunakan sebagai peningkatan usaha. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari kelompok ini mengatakan dana yang diterima selain dapat membantu kebutuhan lain juga dapat meningkatkan sebagian usahanya. Dilihat dari tingkat pendidikannya rata-­rata masih berpendidikan menengah ke atas, dan dengan latar belakang yang sama juga masih mempunyai kesadaran yang cukup besar dalam berpartisipasi  untuk  masuk  anggota  arisan  itu.
Setelah dipilihnya kedua organisasi tersebut masih ada satu lagi organisasi yang melibatkan sebagian pedagang yaitu organisasi di bidang keagamaan. Organisasi ini dikatakan penting oleh beberapa anggotanya, sebab agama itu bisa mendorong atau memberi masukan kepada mereka pada saat meningkatkan usahanya. Hasil yang didapat dari wawancara kelompok ini ialah apabila usaha tanpa berdasarkan norma-­norma agama
yang kuat maka bisa mengakibatkan kesalahan yang berdampak pada kegiatan usaha yang dibangun. Mereka juga berharap bahwa hasil usaha yang didapatkan itu bukan dari hasil menipu tetapi dari cara yang halal sesuai dengan ajaran agama yang benar. Bahkan mereka juga sadar akan pentingnya nilai-­nilai agama yang dianut dan harus tetap bisa berjalan secara selaras, supaya usaha mereka mendapatkan ridho dari Tuhan. Pada tingkat pendidikan disini, bukan berdasarkan pendidikan formal saja tetapi juga informal yang didapatkan dari peningkatan nilai-­nilai agamanya. Sehingga hasil data yang didapatkan  juga  cukup  tinggi  jumlahnya.
Berdasarkan dari analisis yang didapat itu menunjukkan bahwa bidang organisasi yang banyak anggotanya ialah dari organisasi dibidang agama, setelah itu organisasi arisan, justru bukan dari jumlah organisasi dibidang koperasi. Dapat dilihat dengan cukup jelas bahwa antara tingkat pendidikan untuk organisasi agama dan arisan berbeda dengan organisasi koperasi, karena koperasi tingkat pendidikannya paling tidak mulai dari SMU sampai dengan PT. Sedangkan dalam organisasi arisan dan agama tidak menekankan pada pendidikan formal, artinya kegiatan tersebut hanya membicarakan suatu hal yang bersifat kekeluargaan dan keagamaan yang dapat  diterima  dari  pendidikan  informal  saja.
Hasil dari penelitian mengenai keterlibatan pedagang saat rapat ialah menyebutkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar dalam rapat, disebabkan dari dasar pendidikan seseorang nyatanya mampu menyampaikan aspirasinya dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya, hanya saja tingkat konstinyuitasnya yang tidak sama.
Sedangkan hasil interview kepada pedagang yang tidak ikut serta saat rapat, menurut mereka bahwa rapat itu bersifat insidental atau dadakan saja, contohnya apabila ada kegiatan keagamaan sperti maulud Nabi,
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi
jadi persoalan yang dibicarakan hanya masalah umum  saja  yang  ada  di  masyarakat.

## Tingkat  Pendapatan  dan  Kegiatan  Organisasi
Maksud dari tingkat pendapatan yang ada disini ialah agar dapat melihat bagaimana hubungan anatara pendapatan pedagang kaki lima mengenai tingkat partisipasi politiknya, yang ada di organisasi politik maupun organisasi  kemasyarakatan
Di sini terlihat jumlah tingkat pendapatan dan kegiatan organisasi politik juga mengalami beberapa kelompok yaitu ada kelompok pendapatan rendah, ada kelompok pendapatan menengah dan ada kelompok yang pendapatannya tinggi. Maka ada hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang mengenai hal tersebut, mereka mengatakan bahwa dengan adanya organisasi politik ini dapat membantu akan kepentingan mereka bahkan tidak jarang pula mereka sendiri yang memberikan bantuan sekedarnya kepada kepentingan organisasi tersebut sesuai dengan kemampuan dari pendapatan mereka. Keadaan seperti ini dinilai biasa saja sebab dianggap sudah menjadi konsekuensi ketika sudah terlibat  di  dalam  organisasi  tersebut.
Adapun peneliti menilai materi yang digunakan pada saat rapat berlangsung rata-­rata membahas masalah mengenai kelangsungan dan peningkatan organisasi, meliputi beberapa hambatan yang ada dalam organisasi.
Selanjutnya ada rapat evaluasi yang secara umum mengenai peningkatan usaha dari para anggota organisasi serta dengan cara apa memberikan motivasi selain dari segi pendanaan terhadap peningkatan usaha mereka. Pada saat rapat berlangsung yang dijalankan oleh beberapa pengelola partai dari kalangan pedagang mengatakan bahwa mereka tidak kecewa ketika pada saat rapat tidak menyinggung masalah tentang usaha mereka, sebab sudah menyadari akan ada waktu terttentu yang dipersiapkan organisasi untuk membicarakan masalah tersebut. Dengan
demikian terlihat bahwa partisipasi pedagang yang sudah menjadi pengelola organisasi tersebut  masih  besar.
Selain dari organisasi politik yang sudah dibahas sebelumnya, disini juga ada kaitannya dengan organisasi kemasyarakatan antara tingkat pendapatan dengan partisipasi pedagang. Sudah diketahui juga sebelumnya melalui informan yang tergabung dalam beberapa kelompok organisasi seperti koperasi, arisan  dan  keagamaan.
Dengan begitu, kelompok organisasi kemasyarakatan boleh dimasuki lebih dari satu kelompok pedagang meskipun dengan tingkat pendapatan yang berbeda-­beda. Menurut hasil interview dengan beberapa pedagang mengatakan bahwa bentuk dari organisasi kemasyarakatan itu sangat diperlukan, walaupun  ada  nilai  proritasnya.
Ada beberapa sebagian pedagang itu beranggapan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak lamban dan langsung bisa mengatasi beberapa kebutuhan mereka. Dilihat dari banyaknya pedagang yang terlibat, justru koperasi menjadi salah satu tumpuan pedagang dengan pendapatan yang rendah, sebab dengan itu mereka berusaha agar mendapatkan dana segar dari bantuan koperasi untuk meningkatkan usaha yang telah mereka jalankan. Dan ada sebagian dari mereka tidak tergabung dalam organisasi kemasyarakatan ini, sehingga dinilai bahwa partisipasinya masih  lemah  dan  rendah.
Dengan adanya rapat, beberapa pedagang yang ikut serta merasa bertanggung jawab terhadap organisasi yang diikutinya serta memiliki motivasi untuk mengetahui beberapa program organisasi yang mempunyai manfaat terhadap kegiatan yang dijalankan. Penelitian ini mencatat bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan pedagang juga mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi melalui kegiatan rapat  yang  diikuti.

## Tingkat  Kekayaan  dan  Kegiatan  Organisasi
Faktor yang ketiga dalam pengaruh partisipasi politik ialah tingkat kekayaan pedagang kaki lima saat terlibat dalam organisasi. Asumsi semntara yang ada menyebutkan adanya hubungan antara tingkat kekayaan informan dengan tingkat partisipasi politik dari informan itu sendiri saat terlibat pada organisasi politik dan kemasyarakatan yang  ada.
Dilihat dari realitanya tingkat kekayaan tersebut juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik di dalam organisasi politik itu. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pedagang dengan kekayaan yang sedang lebih unggul dan berdampak pada keterlibatannya dalam kegiatan
organisasi politik. Sedangkan pedagang dengan kekayaan tinggi justru lebih sedikit yang terlibat dibandingkan dengan sebelumnya mengikuti organisasi meskipun partisipasinya masih tinggi. Dan pedagang dengan kekayaan paling rendah jelas terlihat banyak yang tidak terlibat dalam organisasi tersebut sehingga partisipasinya juga dinilai masih  sangat  rendah.
Dari hasil tanya jawab dengan beberapa pedagang yang tidak terlibat dalam organisasi itu ialah menurut mereka dengan ikut organisasi itu merasa tidak ada manfaatnya, dengan keadaan ekonomi yang tidak tetap sehingga mereka lebih memilih untuk tetap berdagang daripada ikut kegiatan itu. Sedangkan menurut mereka yang ikut organisasi itu menyadari ada manfaat penting di dalamnya, secara politisi dianggap dapat memberikan peluang kepada pihak-­pihak lain agar bisa membantu peningkatan usaha serta diharapkan dapat mengatasi persoalan yang sedang  dihadapi.
Menurut pengurus yang ada di organisasi tersebut mengatakan mereka pada umumnya selalu membantu pendanaan apabila dibutuhkan oleh organisasi yang sifatnya insidental untuk kepentingan kegiatan organiasi itu sendiri. Maksud dari dilakukannya hal tersebut ialah dengan beberapa pertimbangan
sejak berlangsungnya kegiatan itu juga mendapatkan banyak bantuan dari partai terhadap usaha yang dijalankan, khususnya di bidang perdagangan, dilihat dari sisi permodalan dan perizinan, maka dari itu mereka bisa merasakan manfaatnya sebagai pengurus  organisasi.
Ada perkiraan lain yang didapat dari hubungan antara tingkat kekayaan pedagang di dalam organisasi kemasyarakatan dengan partisipasinya. Keadaan ini berbanding terbalik dengan adanya kelompok koperasi, disini yang paling banyak anggotanya dilihat pada pedagang yang berpendapatan rendah, selanjutnya menengah baru tinggi. Banyaknya pedagang dengan kekayaan rendah pada kelompok ini dimaksudkan supaya mereka dapat dibantu dalam pembiayaan dengan cara lain melalui kegiatan arisan yang diikuti. Setiap individu kelompok kekayaan ini pada umumnya juga masuk dalam kelompok organisasi kemasyarakatan yang lain, satu orang informan dari kelompok kekayaan dapat mengikuti dan memposisikan diri di dalam kelompok  koperasi,  arisan  maupun  keagamaan.

## Simpulan
Hasil penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak ini  dapat  disimpulkan  menjadi:
1. Pada kenyataannya partisipasi politik pedagang kaki lima yang ada di Kota Pontianak terjadi cukup besar, yang mana pada saat berjalannya proses kegiatan pemilihan umum (pemilu) meliputi beberapa kegiatan organisasi politik atau kemasyarakatan yang dilaksanakan dan adanya kegiatan para pedagang kaki lima yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan yaitu antara pejabat politik dan  pejabat  administratif.
2. Kemudian tingginya tingkat partisipasi politik pedagang kaki lima pada saat pemilihan umum yaitu dukungan, tenaga
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi
dan dana serta ikut dalam beberapa kegiatan kampanye pemilihan umum tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan mereka juga sudah memberikan hak pilihnya (suara) ketika  pemilu  berlangsung.
3. Keikutsertaan para pedagang kaki lima dalam kegiatan politik dianggap cukup tinggi seperti pada pemilihan umum,
Setelah adanya rasa kesadaran politik yang tinggi terdapat pula hubungan dengan status sosial ekonomi para pedagang kaki lima yang terjadi di tingkat pendidikan, pendapatan dan tingkat  kekayaannya  itu  sendiri.

## Saran
Sebagaimana yang terlihat di wilayah kota Pontianak mengenai keberadaan pedagang kaki lima itu diharapkan dapat dikembangkan lagi tingkat pengetahuannya dalam persoalan politik agar dapat memberikan partisipasi yang tinggi. Maka peran dari pemerintah agar bisa memberikan sosialisasi secara terus-­menerus baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui media massa sehingga akan dapat memotivasi tingkat kesadaran mereka, dengan memfasilitasi usaha untuk para pedagang yang cukup memadai dan melakukan penertiban bisa lebih manusiawi dan adanya toleransi.

## Referensi
Almond, Gebriel A. dan sidney Verba, 1984,
Budaya Politik Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi Di Lima Negara ​ , Bima  Aksara,  Jakarta Breman, J.C 1980 ​ , The Informal Sector in Research Teory and Practic,
rotterdam ​ , comprative asean setudes programe.
Mas’oed, Mohtar. 2000, ​ Perbandingan Sistem Politik ​ , Yogyakarta: Gajahmada University  Press Budiardjo, M. 2008. ​ Dasar-­Dasar Ilmu Politik ​
.    Jakarta.    Gramedia
Surbakti, R. 2007. ​ Memahami Ilmu Politik ​ .
Jakarta:    PT  GramediaWidisarana.
Wuryandari, Ganewati.1994, “Pembangunan Demokrasi, dan Otoritarian”, Jurnal Ilmu Politik No 15, Jakarta: Gramedia Pustaka    Utama.
FISIP  Universitas  Tanjungpura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ©2016,  Jurnal  Proyeksi http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi