## KARAKTER FINAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN SESUAI PASAL 24C AYAT ( 1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945.
Oleh :

## Zuhro Nuridahwati
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(zuhro235@gmail.com)
Abstrak. Mahkamah Konstitusi berada dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman dan menempati posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MK sebagai salah satu lembaga negara yang dilahirkan dari reformasi tahun 1998. MK sebagai lembaga peradilan  punya  tugas  yang  sangat  penting  dan  strategis,  dikatakan  sebagai  penafsir tunggal  konstitusi  negara  Republik  Indonesia.  Pasal  24C  ayat  (1),  UUD  NRI  1945, Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hasil kajian dan analisis, ketentuan UUD NRI 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003, menemukan isu hukumyang menjadi problem hukumyang dihadapi Mahkamah Konstitusi, adalah terkait dengan kedudukannnya,  kompetensi, dan bentuk putusan, yang sering membuat kepastian hukum menjadi tidak pasti atau absur, dan    konflik  norma,  sangat  menarik  untuk  dikaji  sebagai  tema  sentral  disertasi. Pengertian Kedudukan, menunjukkan posisi dan derajat Mahkamah Konstitusi diantara lembaga negara dan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, sedangkan kompetensi  menunjukkan  batas  kompetensi  antara  MK  dan  MA,  yang  memiliki kewenangan attributie ,  kewenangan  yang  pertama  dan  utama,    dilahirkan  dari  format sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan negara. Kewenangan attributie sebagai sentral  pertama  dan  utama  untuk  tanggungjawab  dan  sekaligus  dasar  melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegatie.

## Kata Kunci : Keweangana mahkamah konstitusi
Abstract. The Constitutional Court is within the scope of the Judicial Power and occupies a  strategic  position  in  the  Indonesian  constitutional  structure.  MK  as  one  of  the  state institutions that was born from the reformation in 1998. MK as a judicial institution has a  very  important  and  strategic  task,  said  to  be  the  sole  interpreter  of  the  Republic  of Indonesia's state constitution. Article 24C paragraph (1), of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level the final decision to review the law against the Constitution, to decide on disputes  over  the  authority  of  state  institutions  whose  authority  is  granted  by  the Constitution, to decide upon the dissolution of parties politics, and decide upon disputes about the results of general elections. The results of the study and analysis, the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 24 Year 2003, found  legal  issues  that  become  legal  problems  faced  by  the  Constitutional  Court,  are related  to  their  position,  competence,  and  form  of  decisions,  which  often  makes  legal certainty uncertain or absurd, and conflicts norm, it is very interesting to be studied as a central theme of the dissertation. Understanding the Position, indicating the position and degree of the Constitutional Court between state institutions and between the Supreme Court and the Constitutional Court, while competency shows the competency boundary between the Constitutional Court and the Supreme Court, which has attributie authority, first  and  foremost  authority,  born  from  the  format  of  the  government  system  and  the distribution  of  state  power  .  Attributie  authority  as  the  first  and  main  center  for responsibility  and  at  the  same  time  the  basis  of  delegating  authority  in  the  form  of delegatie.

## Keywords: Constitutional court authority

## PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  Periode  Tahun  2014-
2019,  membentuk  Badan  Pengkaji,
untuk menyiapkan rancangan Perubahan  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  yang  ke-5,
telah menghasilkan 15 isu strategis, 93
sebagai berikut:
(1).  Penegasan  Pancasila  sebagai dasar  dan  ideologi  Negara, (2). Penguatan sistem demokrasi Pancasila,(3). Penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila,(4). Penguatan lembaga MPR,(5).  Laporan  kinerja lembaga negara pada sidang Tahunan MPR, (6). Menegaskan materi dan status hukum ketetapan MPR/MPRS, (7). Penguatan sistem Presidensial,(8). Reformasi sistem perencanaan  pembangunan nasional dengan model GBHN,(9).  Penataan  sistem perekonomian nasional,(10). Penguatan  wewenang  DPD, (11).  Mengkaji  TAP  MPR No.I/MPR/2003 Terutama Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan  Pancasila  dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai dasar negara,(12). Penetapan UU tersendiri  tentang MPR, DPR, dan DPD,(13). Penataan Kewenangan Komisi Yudisial,(14). Penataan kewenangan Mahkamah Agung,(15). Penataan kewenangan 93 Bambang Sadono, 2016,
Amandemen  Jalan  Tengah, Kompas,  1 September 2016, hlm. 6
Mahkamah Konstitusi.
Isu strategis  yang dihasilkan
Badan  Pengkaji  MPR.  MPR  ingin menata  kembali  lembaga  negara, oleh sebab itu sangat menarik untuk dikaji isu-isu strategis tersebut, yaitu isu 13, 14, dan 15. Kalau, ketiga isu strategis  tersebut  dikaji,  terlalu luas saya  pilih  salah  satu  isu  strategis
tersebut, yaitu Penataan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi, dan khusus mengenai makna, hakikat, dan substansi putusan pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusan bersifat final, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
Kemudian,  Badan  Pengkaji
MPR,  mengelompokkan  ke-15  isu strategis  tersebut  menjadi  5  topik pokok, 94 berikut:
(1). Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila
94 Ibid.
sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, dan sumber hukum nasional, (2).  Penataan  kewenangan MPR, (3). Reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, (4).  Penataan  kewenangan DPD, (5).  Penataan  kewenangan kekuasaan kehakiman
Mahkamah Konstitusi berada dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman dan menempati  posisi  strategis  dalam
struktur  ketatanegaraan  Indonesia.
MK  sebagai  salah  satu  lembaga negara yang dilahirkan dari
reformasi  tahun  1998.  MK  sebagai
lembaga peradilan punya tugas yang sangat penting dan strategis,
dikatakan  sebagai  penafsir  tunggal konstitusi negara Republik Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu Mahkamah Konstitusi banyak menghadapi
persoalan  dan  problema  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Karena, banyak putusan Mahkamah Konstitusi  tidak  bisa  dilaksanakan oleh lembaga yang lain.
Perubahan  paradigma  sistem kekuasan kehakiman Indonesia,setelah  amandemen  ke-3 UUD 1945, adalah melahirkan kekuasaan kehakiman bifurkasi ( bifurcation ),  dapat  dilihat  dari
ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945.
Pasal  24  ayat  (1),  Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan.
Pasal  24  ayat  (2),  Kekuasaan kehakiman  dilakukan  oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada di bawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  meliter,
lingkungan peradilan tata
usaha negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ibrahim R ,
berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  ayat
(2) UUD NRI 1945, bahwa kekuasaan kehakiman  mengalamai  perubahan
paradigma, adalah kekuasaan kehakiman  yang  berada  ditangan
Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah
Konstitusi,  yang  menjadikan  negara
Indonesia  menganut  bifurkasi  sistem ( bifurcation system ) , 95 yaitu:
Kekuasan kehakiman Indonesia disebut bifurcation , karena, ordinary court (pengadilan  biasa)  berpuncak pada Mahkamah Agung, sedangkan constitutional review (uji  konstitusional), yang berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang, kendati  Mahkamah  Agung berhak  melalukan  pengujian 95 Ibrahim R, 2003, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan  Legislatif  dan  Eksekutif  Dalam terhadap undang-undang, pada  saat  kasus  dan  perkara sampai  di  tingkat  Kasasi,  di samping  hak  uji  Mahkamah Agung  terhadap  peraturan perundang-udangan  di  bawah undang-undang.
Dalam  rangka,  memahami makna  filosofis  keberadaan  dan kompetensi  Mahkamah  Konstitusi, perlu  dikaji  secara  teoritik  dan praksis, makna dan hakikat Pasal 24C UUD  NRI  1945  dan  kemudian dilaksanakan oleh UU No. 24 Tahun 2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi juncto  UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  UU  No.  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pasal 24C ayat (1), UUD NRI 1945,  Mahkamah  Konstitusi berwenang  mengadili  pada tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusan  bersifat  final untuk menguji undang- undang terhadap Undang Pembaruan  UUD  1945, Pascasarjana Universitas  Padjadjaran, Bandung, h. 301- 302
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh  Undang  Undang  Dasar, memutus  pembubaran  partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
96 Pir A. Partanto , M. Dahlan Al Barry ,  Kamus  Ilmiah  Populer ,  Penerbit Askola Surabaya, h 187
Dalam melaksanakan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir  yang  putusannya  bersifat final. Untuk itu perlu saya uraikan arti final  dalam  arti  secara  etimologi. Final artinya yang akhir, akhir (tahap) penentuan  juara,  tujuan  akhir  (yang menentukan). 96 Arti final dalam kamus  besar  bahasa  Indonesia,  frase final  dan  mengikat  dalam  kalimat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat  final  dan  mengikat  memiliki makna  tersendiri.  Frase  final  berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian  pemeriksaan  (pekerjaan, pertandingan) sedangkan frase mengikat berarti menguatkan (mencengkam).  Bertolak  dari  arti harfiah ini, maka frase final dan frase mengikat  memiliki  arti  yang  saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak  dan  tidak  dapat  dibantah lagi. 97
Makna  harfiah  di  atas,  bisa dikaitkan  dengan  sifat  final  dan mengikat  dari  putusan  Mahkamah
Konstitusi artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk 97 Jurnal Mahkamah Konstitusi, h
81-82
menempuh upaya hukum setelahnya.
Tatkala  putusan  tersebut  diucapkan dalam  sidang  pleno  maka  ketika  itu lahir  kekuatan  mengikat  secara hukum ( Binding ).
Akhir  dari  suatu  proses  pemeriksaan telah memiliki kekuatan mengeratkan atau  menyatukan  semua  kehendak dan  tidak  dapat  dibantah  lagi.  Yang
dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi final yakni putusan Mahkamah Konstitusi
langsung
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum  yang  dapat  di  tempuh,  sifat final  dalam  putusan  Mahkamah
Konstitusi ini mencakup pula
kekuatan hukum mengikat ( final and
binding ). 98 Peradilan yang disebabkan
98 Mukti  Arto, Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama , Yogyakarta, pustaka Pelajar, 1996. h 168
adanya  dua  pihak  yang  berlawanan dalam  berperkara  yaitu  Penggugat
atau  Tergugat.  Artinya  putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, dia
dibebaskan. 99
99 Penjelasan  pasal  10  ayat  (1) UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang MK (UU 8/2011) .
Mukti  Arto ,  putusan ialah pernyataan  hukum  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  diucapkan oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka untuk  umum,  sebagai  hasil  dari pemeriksaan
perkara gugatan ( kontentius) .  Putusan  dalam  bahasa
(Belanda)  disebut  Vonis  atau al-
qadlau (arab) adalah
produk. 100 Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis  dan  diucapkan  oleh  hakim dalam  sidang  terbuka  untuk  umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata.
Ralp  C.  Davis ,  keputusan adalah suatu hasil pemecahan
masalah  yang  dihadapinya  dengan tegas.  Suatu  keputusan adalah suatu
jawaban  yang  pasti  terhadap  suatu pertanyaan keputusan harus menjawab sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan suatu perencanaannya. Keputusan bisa pula berupa  suatu  tindakan  terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. 100 Departemen Pendidikan Nasional,    2000, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Pusat ,Departemen Pendidikan Nasional, h 1124.
Mary Follet, keputusan adalah suatu  hukum  atau  sebagai
hukum  situasi  jika  suatu  fakta  dari situasi  itu  bisa  diperolehnya  dan semua  yang  terlibat,  baik  pengawas ataupun  pelaksana  mau  mentaati hukumnya  atau  ketentuannya  maka tidak  sama  dengan  mentaati  suatu perintah, wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu adalah wewenang dari hukum situasi. Prajudi Atmosudirjo , keputusan adalah suatu  pengakhiran dari  proses  pemikiran  tentang  suatu masalah atau problema untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat guna untuk mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan  sebuah  pilihan  pada suatu alternatif. Jadi dapat disimpulkan  definisi  dari  keputusan adalah hasil  dari  pemikiran  guna untuk  memecahkan  masalah  yang dihadapi dalam situasi tertentu dalam menjawab segala permasalahan.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
1945, dapat dielaborasi secara teoritik
dan praksis, sebagai berikut:

## 1. Bentuk  Putusan  Mahkamah
Konstitusi, adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang putusan  bersifat  final,  artinya putusan Mahkamah
Konstitusi  langsung  berlaku
pada saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi. 2. Kewenangan Menguji Undang Undang, adalah menguji undang-undang terhadap  Undang  Undang Dasar dengan bentuk  putusan bersifat final, dapat dibenarkan oleh doktrin kekuasaan kehakiman, karena,  belum  ada  sengketa, hanya baru ada kepentingannya  yang  merasa dirugikan.
3. Kewenangan Sengketa, dalam doktrin kekuasaan kehakiman
bahwa  mengadili  sengketa, tidak boleh difinal, kalau para pihak  tidak  puas,  harus  ada upaya hukum berikutnya.
Tetapi, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan mengadili sengketa dan bentuk  putusan  bersifat  final,
ketentuan  Pasal  24C  ayat  (1)
UUD NRI 1945, bertentangan dengan  doktrin  kekuasaan
kehakiman. 101
Ketentuan Pasal 24C ayat (2) kalau  dihubungkan  dengan  Pasal  7B
UUD  NRI  1945,  menimbulkan kontradiktif dari kedua pasal teraebut:
Pasal 24C ayat (2), Mahkamah  Konstitusi  wajib memberikan putusan atas pendapat  Dewan  Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar. Pasal  7B  ayat  (1),  Usul pemberhentian Presiden . 9. Menurut  Ibrahim  R,  SH.  MH,
yang  dimaksud Doktrin  Kekuasaan
Kehakiman,adalah kekuasaan  kehakiman dalam hal memutus sengketa, tidak boleh di  final,  harus  ada  upaya  hukum
dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah  Konstitusi  untuk memeriksa,  mengadili,  dan memutus  pendapat  Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden  telah  melakukan pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Pasal  24C  ayat  (2)  dan  Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945,menyebutkan bahwa Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga  negara,  menempati  posisi istimewa pada struktur
berikutnya, supaya para pihak yang tidak puas  diberikan  kesempatan  mengajukan keberatan, sesuai dengan Dharma Hukum adalah Kepastian dan Keadilan.
ketatanegaraan Indonesia, disatu
pihak  Mahkamah  Konstitusi  bisa membuat  kepastian  hukum  menjadi tidak  pasti  atau  konflik.    Hak  uji undang- undang yang dilakukan para pihak,  diberikan  setelah  undang- undang diberlakukan.

## UU No. 24 Tahun 2003 dan UU
No.  8  Tahun  2011, adalah UU tentang  Mahkamah  Konstitusi  dalam rangka melaksanakan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.Pasal
1  ayat  (3)  UU  No.  24  Tahun  2003, mempertegas  kembali  kewenangan
Mahkamah Konstitusi, seperti disebutkan  Pasal  24C  dan  Pasal  7B UUD NRI 1945, Pasal 2 menyebutkan  Mahkamah  Konstitusi, salah satu lembaga negara. Pasal  10  UU  No.  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji  undang-undang terhadap Undang Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan  oleh  Undang Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Memutus pembubaran partai politik, dan d. Memutus perselisihan tentang  hasil  pemilihan umum. Ayat (2), Mahkamah Konstitusi  wajib  memberikan putusan  atas  pendapat  DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil  Presiden  diduga  telah melakukan pelanggaran hukum  berupa  penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  atau  perbuatan tercela,  dan/atau  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945
Ayat (3), Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), berupa:
a. Pengkhianatan  terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. b. Korupsi  dan  penyuapan adalah tindak  pidana korupsi  atau  penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang. c. Tindak  pidana  berat lainnya adalah tindak pidana  yang  diancam dengan pidana penjara 5 (lima ) tahun atau lebih. d. Perbuatan tercela adalah perbuatan  yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden e. Tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam  Pasal  6  Undang Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  10  UU  No.  23  Tahun 2003,  memperluas  pengertian  tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden, artinya  pembentuk  undang-undang (DPR  dan  Presiden)  memperluas pengertian  apa  yang  diatur  dalam Pasal  7A  dan  7B  UUD  NRI  1945.
Seharusnya,  UU  membentuk  norma hukum  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan  UUD  NRI  1945,  untuk dilaksanakan  dan  taat  asas,  seperti,
Pasal  4  ayat  (3)  UU  No.  24  Tahun 2003,  menyebutkan  masa  jabatan
Ketua  dan  Wakil  Ketua  Mahkamah Konstitusi, adalah 3  (tiga)  tahun,
artinya  ada  Ketua  dan  Wakil  Ketua
Mahkamah Konstitusi, sudah berakhir  masa  jabatannya,  tetapi masih  menjabat  sebagai  Ketua  dan
Wakil  Ketua  MK,  kalaupun  telah diubah oleh Pasal 4 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011, masa jabatan Ketua dan
Wakil  Ketua  Mahkamah  Konstitusi,
adalah 2,6  (dua  tahun  enam  bulan).
Dalam  sistem  ketatanegaraan  dan pemerintahan, masa jabatan lembaga negara  yang  mendapat  kewenangan attributie,  adalah sesuai  dengan periode  pemilihan  dan  sekaligus melekat masa jabatan, misalnya lima tahun atau empat tahun. Masa jabatan Ketua  dan  Wakil  Ketua  Mahkamah Konstitusi, adalah lima tahun.
Hukum  Acara  Mahkamah
Konstitusi,  diatur  dalam  Bab  V  UU
Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 28 ayat
(1):
Mahkamah Konstitusi memeriksa,  mengadili,  dan memutus  dalam  sidang  pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9  (sembilan)  orang  hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan  luar  biasa  dengan  7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang  dipimpin  oleh  Ketua Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan,  dari  Pasal  28  ayat (1) tersebut, adalah mengapa
Mahkamah  Konstitusi  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  dalam sidang  pleno  Mahkamah  Konstitusi dalam  keadaan  luar  biasa,  dengan  7 (tujuh)  orang  hakim  konstitusi  yang dipimpin  oleh  Ketua  Mahkamah Konstitusi, sedangkan dalam keadaan biasa  dengan  9  hakim  konstitusi. Kalau  disidangkan  dengan  7  hakim, lalu keputusannya secara teoritik bisa dengan  4  hakim.  Empat  4  hakim, tidak  mencerminkan  dari  tiga  unsur asal  muasal  dari    hakim  konstitusi, yaitu  tiga  dipilih  DPR,  tiga  dipilih Pemerintah, dan tiga dipilih
Mahkamah Agung.
Pasal  45  ayat  (7)  UU  No.  24 Tahun 2003: Dalam  hal  musyawarah  sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat  dicapai  mufakat  bulat,
putusan  diambil  dengan  suara terbanyak.
Kalau keputusan diambil
dengan  suara  terbanyak  atau  voting,
secara teoritik, berarti keputusan bisa
diambil  dengan  5  hakim  konstitusi, kalau itu yang terjadi, tidak
mencerminkan  dari  tiga  unsur  asal muasal  hakim  konstitusi  (pilihan
DPR,  Presiden,  dan  MA),  untuk mencerminkan ketiga unsur tersebut,
seharusnya  voting  disetujui  oleh minimal  7  (tujuh)    hakim  dari  9
(sembilan)hakim  konstitusi.  Kalau sidang pleno dilakukan oleh 7 hakim, secara  teoritik,  putusan  dilakukan oleh  4  (empat)  hakim,  sangat  tidak mencerminkan tiga unsur asal muasal hakim konstitusi. Persoalan semacam
ini membuat kepastian hukum
102 Ibrahim R, 2006, Pernak Pernik Yuridis Dalam Nalar Hukum, UPT Penerbit Unud, Denpasar, h. 1.
menjadi  tidak  pasti  atau  absur, seharusnya  praktik  peradilan  untuk memantapkan  sistem  hukum  dan kepastian  hukum,  seiring  dengan dalil, 102 bahwa:
Teori  dan  praktik  merupakan dua  hal  yang  berpasangan, kalaupun tidak jarang keduanya bertentangan, tetapi,  teori  tanpa  praktik, tidaklah  lengkap,  dan  praktik tanpa  teori  tidak  akan  pernah mapan.

## Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun
2003:
Undang-undang  yang  dapat dimohon  untuk  diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan  Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam  kenyataan,  pengujian
undang-undang yang dilakukan,
misalnya,  ketentuan  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi,  yaitu  UU  Nomor  31  Tahun
1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  UU Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Tindak Pidana Korupsi, hukum  materiilnya  banyak  diambil
dalam KUHP.
Hasil  kajian  dan  analisis, ketentuan  UUD  NRI  1945  dan  UU
Nomor  24  Tahun  2003,  menemukan isu  hukumyang  menjadi  problem
hukumyang dihadapi Mahkamah Konstitusi, adalah terkait dengan
kedudukannnya,    kompetensi,  dan bentuk putusan, yang sering membuat
kepastian hukum  menjadi  tidak pasti atau absur, dan  konflik norma, sangat
menarik  untuk  dikaji  sebagai  tema sentral disertasi. Pengertian Kedudukan, menunjukkan posisi dan derajat Mahkamah Konstitusi diantara  lembaga  negara  dan  antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah  Konstitusi,  sedangkan kompetensi menunjukkan batas kompetensi antara MK dan MA, yang
memiliki kewenangan attributie , kewenangan yang  pertama  dan utama,  dilahirkan dari format sistem
pemerintahan dan pembagian kekuasaan negara. Kewenangan attributie sebagai sentral pertama dan utama  untuk  tanggungjawab  dan
sekaligus dasar melimpahkan
kewenangan dalam bentuk delegatie.