## Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Sri Widodo 1 , Novia Putri Cahyaningrum 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia 1,2
Abstract.  This  study  aims  to  determine  the  effect  of  human  resource  competence,  internal  control  system, whistleblowing system, and village apparatus morality on fraud prevention in village financial management. This  research  was  conducted  in  30  villages  in  five  Kapanewon  in  Sleman  Regency  with  105  respondents  as  the research  sample.  The  sampling  technique  used  was  purposive  sampling  technique.  The  type  of  data  used  is  a questionnaire distributed to respondents directly. Technical analysis of the data used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 25.The results showed that the competence of human resources, internal control system, whistleblowing  system,  and  morality  of  the  village  apparatus  had  a  positive  effect  on  preventing  fraud  in  village financial management.
Keywords. Competence, internal control, whistleblowing, morality, fraud.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, whistleblowing system , dan moralitas aparatur desa terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 30 kalurahan di lima kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman dengan sampel penelitian yang digunakan berjumlah 105 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan menggunakan teknik purposive  sampling .  Jenis  data  yang digunakan  adalah  kuesioner  yang  disebar  kepada  responden  secara  langsung. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian  internal, whistleblowing system , dan moralitas aparatur kalurahan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Kata kunci . Kompetensi; pengendalian internal; whistleblowing ; moralitas; fraud .
Corresponding author .Email: widodosri@upy.ac.id 1 , noviaputricahyaningrum@gmail.com 2 How to cite this article. Widodo, S. & Cahyaningrum, N. P. (2023), Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 11(1) 41-56. History of article. Received: Februari 2023, Revision: Maret 2023, Published: April 2023 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v11i1.47621 Copyright©2023. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang  -  Undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  berdasarkan  prakarsa  mas- yarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia berkomitmen  untuk  melakukan  peningkatan dengan  pembangunan  di  kalurahan  dengan memberikan  tugas  dan  tanggung  jawab kepada pemerintah kalurahan untuk membagi  alokasi  dana  desa  dan  pemberian
alokasi dana desa pada setiap daerah berbeda –  beda  tergantung  beberapa  aspek  yaitu jumlah  penduduk,  tingkat  kemiskinan,  luas wilayah  kalurahan  dan  tingkat  kesulitan  di kalurahan kalurahan dengan laporan keuangan  sebagai  bentuk  pertanggung- jawaban  oleh  Lurah,  Carik,  Danarta  dan Kepala Seksi (Njonjie et al., 2019; Laksmi & Sujana, 2019; Junia et al., 2016).
Alokasi  dana desa yang  meningkat  dari tahun ke tahun tidak berarti bahwa dana desa pada kenyataannya bisa terserap sepenuhnya (Julianto  &  Dewi,  2019).  Dana  Desa merupakan anggaran yang diberikan pemerintah  kepada  desa  yang  berasal  dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN)  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2016  yang  dipergunakan  untuk kesejahteraan masyarakat, pemerataan bangunan  dan  peningkatan  ekonomi  desa (Jayanti & Suardana, 2019; Islamiyah et al., 2020).  Pemberian  dana  desa  dibagi  menjadi tiga  tahapan  dan  pemberian  dana  dilakukan melalui  transfer  dari  rekening  tempat penyimpanan  uang  negara  yang  ditentukan oleh  Menteri  Keuangan  ke  rekening  tempat penyimpanan  uang  daerah  yang  ditentukan oleh  Bupati  atau  Walikota  (Wijayanti  & Hanafi,  2018).  Dana  desa  diharapkan  dapat membentuk  kalurahan  yang  mandiri  dan berintegritas  dalam  pemenuhan  kebutuhan- nya sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah  (Njonjie  et  al.,  2019).  Dalam pengelolaan  keuangan  desa  harus  adil  dan bermanfaat  pada  masyarakat  serta  wajib dikelola secara patuh, taat terhadap peraturan undang  –  undang,  akuntabel,  partisipatif, serta  tertib  dan  disiplin  anggaran  sesuai Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Atmadja & Saputra, 2017).
Pemerintah kalurahan mempunyai kewajiban mengelola keuangan di kalurahan yang  merupakan  hak  dan  kewajiban kalurahan  yang  dapat  diukur  dengan  uang atau  barang  yang  saling  terhubung  dengan kegiatan  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  kalurahan  (Njonjie  et  al.,  2019). Pengelolaan keuangan di kalurahan dilakukan  selama  satu  tahun  anggaran  yaitu dari  tanggal  1  Januari  sampai  tanggal  31 Desember (Atmadja & Saputra, 2017). Dana yang  diberikan  pemerintah  kepada  desa cukup  banyak  sehingga  aparatur  kalurahan ditekan  untuk  cermat  dalam  mengelola keuangan tersebut agar visi dan misi bersama dapat  tercapai  (Purnamawati  &  Adnyani, 2019).  Alokasi  Pendapatan  dan  Belanja Negara yang dianggarkan cukup besar untuk dana desa memiliki peluang terjadinya fraud oleh  pihak  tidak  bertanggung  jawab  yang sudah  dipercaya  masyarakat  (Jayanti  & Suardana, 2019). Kasus kecurangan penyalahgunaan  dana  yang  diberikan  desa masih meningkat  setiap  tahunnya salah satu
penyebabnya adalah kurangnya pengawasan aparat pemerintah (Handi et al., 2021).
Kecurangan ( Fraud ) merupakan
kesalahan  atau  pelanggaran  yang  disengaja maupun  tidak  disengaja  oleh  sekelompok atau perorangan untuk mendapatkan keuntungan  dengan  merugikan  pihak  lain (Laksmi  &  Sujana,  2019).  Kecurangan ( Fraud )  dapat  disebabkan  oleh  kompetensi aparatur kalurahan yang kurang, pengendalian  internal  dan whistleblowing system yang  masih  lemah,  serta  moralitas yang  rendah  sehingga  berimbas  pada kesalahan  dalam  menganggarkan  APBDes dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART),  serta pencatatan aset sehingga perlu dilakukan dan diminimalisir dengan pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019).
Fraud triangle theory yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) merupakan  gagasan  yang  meneliti  tentang penyebab kecurangan ( fraud ) terjadi berdasarkan tiga kondisi yang berkaitan satu sama  lain,  yaitu:  a.  Tekanan  ( Pressure ), setiap individu pelaku kecurangan mempunyai  tekanan  yang  sangat  kuat  di dalam  dirinya  sendiri  sehingga  dia  mampu mengambil  keputusan  untuk  melakukan kecurangan.  B.  Peluang  ( Opportunity ), seorang  karyawan  memiliki  tekanan  yang kuat  untuk  melakukan  kecurangan  dan kecurangan  dapat  terjadi  karena  terdapat peluang  untuk  melakukan  kecurangan.  C. Pembenaran  ( Rationalization ),  kecurangan yang  dilakukan  karyawan  akan  dikenakan sanksi  yang  berlaku  dan  pada  saat  tindakan kecurangan  terdeteksi,  pelaku  kecurangan akan memberikan alasan – alasan pembena- ran perbuatannya.
Pemahaman  publik  sangat  dibutuhkan untuk  memantau  atau  mengawasi  tanggung jawab  aparatur  desa  dalam  menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan  kepada masyarakat setiap kegiatan dalam pengelolaan  keuangan  desa  (Utami  & Ibrahim, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan  dan  evaluasi  pemakaian  dana desa  harus  diimbangi  dengan  pencegahan agar  dapat  meminimalisir  tindakan  penyele-
wengan  pada  pengelolaan  keuangan  desa karena  kecurangan  akuntansi  keuangan publik  lebih  rentan  terjadi  daripada  di lingkungan  perusahaan  (Laksmi  &  Sujana, 2019; Junia et al., 2016). Kontrol penggunaan dana  desa  yang  dianggarkan  dapat  melalui 43iker43l43,  yaitu:  43iker43l  vertikal  oleh aparatur  desa  sampai  pemerintah  pusat  dan 43iker43l horizontal oleh masyarakat (Wulandari  &  Widodo,  2020).  Pencegahan kecurangan  ( Fraud )  yaitu  upaya  yang dilakukan untuk mencegah atau
meminimalisir penyebab terjadinya kecurangan  dengan  adanya  kompetensi aparatur kalurahan, adanya sistem pengendalian  internal  dan whistleblowing system yang  baik,  serta  meningkatkan penanaman  moralitas  individu  (Islamiyah  et al., 2020; Inawati & Sabila, 2021).
Laporan keuangan wajib dikerjakan oleh karyawan yang mempunyai keahlian akuntansi dan teknik informasi dengan tujuan memberikan output informasi yang bermanfaat  bagi  pihak  yang  bersangkutan sehingga  meminimalisir  atau  menghindari pada  kesalahan  dalam  mencatat  dan  tindak penyelewengan pada akuntansi yang disebut kecurangan  ( fraud )  (Junia  et  al.,  2016). Kelalaian dalam akuntansi pada sektor publik dapat memicu terjadinya data dan informasi laporan keuangan yang dikeluarkan menjadi tidak  rasional  dan  menyimpangkan  pihak yang berkepentingan untuk penilaian kemampuan  sampai  dalam  mengambil keputusan  sehingga  dibutuhkan  cara  untuk meminimalisir tindakan penyelewengan pada pemerintahan  atau  swasta  (Dennyningrat  & Suputra,  2018;  Dewi  et  al.,  2017). Kecurangan dalam akuntansi dibagi menjadi 3,  yaitu:  penyelewengan  aktiva,  penipuan, penggelapan dana (ACFE, 2016).
Kompetensi  sumber  daya  manusia merupakan  keahlian  dasar  dan  kapasitas kinerja individu untuk menjalankan pekerjaan  dengan  baik.  Kompetensi  sangat dibutuhkan  dalam  mendukung  keberhasilan tugas  suatu  organisasi,  karena  keberhasilan ditentukan  oleh  kualitas  dan  kapasitas sumber  daya  manusia  di  organisasi  tersebut serta  pada  organisasi  sektor  publik  individu
lebih  difokuskan  untuk  selalu  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat sehingga  kinerja  dan  tanggung  jawab organisasi  tetap  terjaga  dan  dipercaya  oleh masyarakat (Zubaidi et al., 2019). Kompetensi  dibutuhkan  organisasi  untuk menghadapi  permasalahan  dan  perubahan yang  bisa  terjadi  di  masa  depan  sehingga semakin berkompetennya aparatur pemerintah  maka  tingkat  pencegahan fraud semakin tinggi (Armelia & Wahyuni, 2020). Kompetensi  sumber  daya  individu  yang mempunyai kualitas sangat diperlukan dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  untuk mengelola keuangan desa  (Laksmi & Sujana, 2019). Individu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang memuaskan  akan  lebih  mudah  untuk mengetahui  atau  melacak  tindakan fraud yang terjadi disekitarnya karena mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi yang membuat dirinya  lebih  peka  dari  pelaku  yang melakukan  tindakan  kecurangan  (Jayanti  & Suardana,  2019).  Berdasarkan  Undang  - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, unsur –  unsur  kompetensi  sumber  daya  manusia berhubungan  dengan  kemampuan  seseorang meliputi  pengetahuan,  pengalaman,  dan sikap  kerja  sesuai  dengan  standar  yang berlaku (Laksmi & Sujana, 2019). Kompetensi  dapat  ditingkatkan  dengan berlatih, belajar, menambah pengalaman dan pengetahuan  (Islamiyah  et  al.,  2020). Kompetensi  sumber  daya  yang  berkualitas dan  baik  akan  menghasilkan  laporan keuangan  organisasi  yang  berkualitas  pula sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan/ fraud (Jayanti  &  Suardana, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu semakin tinggi kualitas  kompetensi  sumber  daya  manusia maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud pada  pengelolaan  keuangan  desa (Atmadja & Saputra, 2017).
Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan  atau  peraturan  yang  dijalankan pada  suatu  organisasi  yang  berfungsi  untuk memberikan  keyakinan  terhadap  keandalan laporan  keuangan,  efektifitas  dan  efisiensi kegiatan  yang  dilakukan,  patuh  terhadap hukum  yang  berlaku  (Laksmi  &  Sujana, 2019; Yendrawati, 2013). Sistem Pengenda- lian internal  yang baik  akan membuat  suatu instansi  bisa  melaksanakan  aktivitas  sesuai visi  dan  misi  organisasi  (Dennyningrat  & Suputra,  2018).  Tindakan  kecurangan/ fraud bisa  dicegah  atau  diminimalisir  dengan mengawasi  sistem  pengendalian  internalnya sehingga  meminimalisir  kesempatan  indi- vidu yang bermaksud melakukan kecurangan (Laksmi  &  Sujana,  2019;  Armelia  & Wahyuni, 2020). Pengendalian internal yang efektif  juga  merupakan  faktor  yang  dapat mempengaruhi  seseorang  untuk  melakukan fraud (Astuti  et  al.,  2017).  Semakin  kuat sistem  pengendalian  internal  yang  ada  pada pemerintah  kalurahan  maka  semakin  kecil peluang  untuk  melakukan  kecurangan  pada pemerintahan  kalurahan  (Njonjie  et  al., 2019).  Suatu  organisasi  wajib  mempunyai dan merancang sistem pengendalian internal yang  efektif  pada  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pegawai  dalam  organisasi tersebut agar dapat mengawasi dengan ketat. Pelaksanaan  pengendalian  internal  berdasar pada penguatan sistem pengendalian internal yang  sudah  ada  dan  dilaksanakan  oleh seluruh  lapisan  pegawai  pada  organisasi tersebut  mulai  dari  peraturan  –  peraturan, pendirian  organisasi,  alokasi  anggaran, sarana dan prasarana, pegawai, dan prosedur dalam  pelaksanaan  kegiatan  (Zubaidi  et  al., 2019; Usmar & Nurfadillah, 2016).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Laksmi & Sujana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  di Kalurahan.  Semakin  efektif  dan  efisien sistem pengendalian internal yang dilakukan maka  semakin  baik  pula  usaha  pencegahan kecurangan  ( fraud) (Armelia  &  Wahyuni, 2020).
Whistleblowing system merupakan pengungkapan  yang  dilakukan  berdasarkan kegiatan atau perilaku yang 44iker44l, tidak bermartabat  yang  melanggar  ketentuan hukum  baik  di  sektor  publik  atau  swasta (Kristanto  et  al.,  2020). Whistleblowing merupakan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh anggota yang masih aktif maupun tidak aktif yang melaporkan tentang perilaku pelanggaran,  perilaku  44iker44l  maupun tidak  bermoral  kepada  pihak  internal  atau eksternal  organisasi  dan whistleblowing system akan  memberi  peringatan  atau hukuman  kepada  individu  yang  melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Asiah & Setyorini,  2017). Whistleblowing  system yaitu  pengungkapan  informasi  berdasarkan perilaku  yang  melanggar  hukum  atau penyalahgunaan  tanggung  jawab  yang merugikan  masyarakat  dan  dapat  digunakan sebagai sarana pengawasan (Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019). Pengungkapan yang dilakukan harus didasarkan  pada  niat  yang  baik  dan  bukan sebagai penyampaian protes kepada seseorang  terhadap  tata  cara  organisasi  atau fitnah (Islamiyah et al., 2020). Keberhasilan sistem  pelaporan  bisa  dilihat  dari  jumlah kecurangan  yang  dapat  diminimalisir  dan kecepatan dalam penanga-nannya (Inawati & Sabila, 2021).
Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah  et  al.  (2020)  dan  Jayanti  & Suardana (2019) menyatakan bahwa whistle- blowing berpengaruh positif tehadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan  desa.  Semakin  tinggi  tingkat efektivitas whistleblowing maka  semakin tinggi  pula  tingkat  pencegahan fraud dan apabila  tingkat  efektivitas whistleblowing turun  maka  tingkat  pencegahan fraud akan ikut turun (Dewi & Trisnaningsih, 2021).
Moralitas aparatur kalurahan merupakan nilai – nilai pribadi, kode etik antara baik dan buruk  serta  bisa  membedakan  pantas  atau tidak  pantas  dilakukan.  Terjadinya  kecura- ngan  akuntansi  pada  organisasi  disebabkan oleh  moralitas  aparatur  yang  berada  di organisasi  tersebut  karena  moralitas  saling berhubungan  dengan  kehendak  individu
untuk  melakukan  kecurangan  akuntansi (Armelia  &  Wahyuni,  2020;  Jayanti  & Suardana, 2019). Organisasi memiliki pegawai  yang  bekerja  sesuai  bidangnya masing  –  masing  dengan  tingkat  moralitas yang  berbeda  –  beda  dan  mungkin  ber- pengaruh terhadap kecenderungan kecurang- an  yang  akan  timbul  (Njonjie  et  al.,  2019). Moral  dapat  bermakna  baik  atau  buruknya perilaku seseorang. Dalam kegiatan sehari – hari banyak individu maupun kelompok yang melanggar hukum demi kepentingan individu maupun kelompok dengan merugikan orang lain  (Junia  et  al.,  2016).  Moralitas  mampu mempengaruhi  baik  dan  buruk  sikap  atau perilaku yang dilakukan individu (Laksmi & Sujana, 2019). Kecurangan dapat diminimalisir dengan menanamkan moralitas pada  manusia.  Moral  individu  terlihat  dari karakter  dan  pola  45iker  yang  memuliakan kejujuran  dan  keadilan  (Dewi  et  al.,  2017). Individu  yang  tidak  menghargai  moralitas cenderung  akan  memutuskan  sesuatu  sesuai keinginannya  sendiri  dan  tidak  meng- hiraukan tanggung jawab, kewajiban, peraturan  –  peraturan  serta  hukum  yang berlaku dan dipenuhi (Islamiyah et al., 2020).
Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Suardana (2019) dan Islamiyah et al. (2020) menyatakan  bahwa  moralitas  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  Semakin  tinggi tingkat  penalaran  moral,  individu  akan melakukan  kegiatan  atau  hal  –  hal  sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan cenderung  menghindari  terjadinya fraud (Dewi et al., 2017).
Pada  tahun  2019  telah  dilakukan penahanan Lurah Banyurejo oleh Kejaksaan Negeri  Sleman  setelah  diperiksa  sebagai tersangka dalam kasus  dugaan korupsi  dana desa  di  Kalurahan  Banyurejo  tahun  2015  – 2016.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada kerugian  dalam  pengelolaan  dana  desa  di Kalurahan  Banyurejo  yang  disebabkan  oleh pengeluaran  –  pengeluaran  yang  tidak disertai  dengan  nota,  melakukan  pencairan atau pengelolaan dana desa tanpa pembukuan Danarta, Lurah Banyurejo sering melakukan
pencairan  dana  desa  tanpa  sepengetahuan Danarta.  Berdasarkan  perhitungan  Inspek- torat  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  pada tahap  penyidikan  diperkirakan  kerugian negara  mencapai  Rp  633.000.000  (BPK, 2019).  KPK  mencatat  terdapat  empat  aspek pemicu  korupsi  di  pengelolaan  keuangan desa, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan aspek  sumber  daya  manusia  (Laksmi  & Sujana,  2019).  Hasil  dari  Survei  Fraud Indonesia (SFI) pada tahun 2019 kecurangan di  Indonesia  paling  besar  adalah  tindakan penggelapan  dana  64,4%,  penyelewengan aset 28,9% dan fraud pada laporan keuangan 6,7% (Inawati & Sabila, 2021).
Agency  theory ,  yang  dikemukakan  oleh (Jensen & Meckling, 1976) merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan kontraktual  dapat  tercipta  disaat  satu  orang atau  lebih  ( principal )  menunjuk  orang  lain ( agent ) untuk melakukan pekerjaan jasa dan kemudian  pihak principal memberikan wewenang kepada agent dalam hal pengambilan  keputusan.  Teori  keagenan ( Agency  Theory )  mempunyai  tujuan  untuk menjelaskan  jika  pihak  –  pihak  yang  saling terhubung  dalam  keagenan  dapat  memini- malisir  tidak  akuratnya  laporan  keuangan yang  disebabkan  oleh  informasi  yang  tidak simetris  sehingga  berdampak  pada  laporan realisasi  anggaran  yang  digunakan  untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keu- angan  desa  (Atmadja  &  Saputra,  2017). Pemerintahan kalurahan  dalam menjalankan perintah  dari  pemerintah  pusat  atau  daerah dalam  mengelola  keuangan  desa  yang  baik harus  memiliki  aparatur  yang  mempunyai kompetensi  sumber  daya  manusia  yang berkualitas, diimbangi dengan sistem pengendalian  internal  dan whistleblowing system yang  baik,  serta  moralitas  individu yang tinggi (Jayanti & Suardana, 2019).
Pada  penelitian  sebelumnya  hanya berfokus pada pengaruh  kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan  moralitas  aparatur  kalurahan  pada pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keu- angan desa (Laksmi & Sujana, 2019; Armelia &  Wahyuni,  2020).  Diperlukan  penelitian
lebih  lanjut  mengenai  faktor  –  faktor  lain yang mempengaruhi upaya pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  yaitu: whistleblowing  system karena  dalam  peneli- tian  pencegahan fraud dalam  pengelolaan keuangan desa untuk variabel whistleblowing system masih  jarang  digunakan.  Dalam penelitian  ini  peneliti  mempunyai  tujuan untuk  mengetahui  pengaruh  kompetensi sumber  daya  manusia,  sistem  pengendalian internal, whistleblowing system , dan moralitas  aparatur  kalurahan  terhadap  pen- cegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan desa  pada  lima  Kapanewon  di  Kabupaten Sleman.  Penelitian  ini  dapat  memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa whistle- blowing  system atau  sistem  pelaporan pelanggaran merupakan kegiatan yang sangat penting  dilakukan  karena  dapat  memini- malisir  tindak  terjadinya  penyelewengan ( fraud )  dalam  pengelolaan  keuangan  desa dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan  aparatur  kalurahan  serta  dijamin kerahasiaan identitas
pelapor
dapat
membantu pihak berwenang untuk mencegah tindakan  penyelewengan  sedari  awal    dan
dapat  dijadikan  referensi  untuk  penelitian yang  akan  datang  tentang  determinan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Permasalahan dalam pengelolaan keuangan  desa  selain  terjadi  di  Kalurahan
Banyurejo Kapanewon Tempel tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain yang mendapatkan dana untuk pembangunan desa  dan  juga  masyarakat.  Kabupaten Sleman  mempunyai  banyak  desa  yang mendapat  kucuran  dana  yang  meningkat setiap  tahunnya  sehingga  diperlukan  upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan  desa  dengan  laporan  keuangan sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  aparat kalurahan.  Sehingga  banyak  peneliti  yang melakukan  penelitian  mengenai  faktor  – faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Oleh karena itu peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian tentang
“Determinan Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan
Keuangan Desa”
Gambar 1.  Kerangka berpikir

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kuantitatif dengan teknik purposive  sampling serta  membagikan kuesioner secara langsung kepada responden dan diukur dengan skala likert 1 – 5, dimana
nantinya data akan diolah dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25.

## Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini menggunakan populasi pada seluruh Kalurahan yang berada
Sistem Pengendalian Internal (X2) Whistleblowing System (X3)
Moralitas Aparatur Kalurahan (X4)
Pencegahan Fraud Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)
di  wilayah  Kabupaten  Sleman  yang  terdiri dari  tujuh  belas  Kapanewon  dengan  total delapan  puluh  enam  Kalurahan.  Peneliti mengambil sampel pada tiga puluh
Kalurahan dengan pemilihan lima Kapanewon dari total tujuh belas Kapanewon yang  berada  di  Kabupaten  Sleman  dengan kriteria:  Kapanewon  yang  masih  memiliki angka  kemiskinan  lebih  dari  11%  dari  total jumlah penduduk Kabupaten Sleman, Kapanewon dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan dari tahun ke tahun,  Kapanewon  dengan  lahan  sawah sebagai lumbung pangan di Sleman Barat.

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif.  Data  kuantitatif  merupakan  data yang  dapat  dihitung  atau  diukur  secara langsung  berupa  informasi  atau  penjelasan yang  ditunjukkan  dengan  berbentuk  angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer  yang  merupakan  data  yang  secara langsung  didapatkan  dari  sumber  yang diteliti  kemudian  diberikan  kepada  peneliti untuk  diolah  menjadi  data  penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner  dengan  memberikan  pertanyaan untuk masing – masing variabel independen dan dependen kepada responden.

## Teknik Pengambilan Data
Teknik  pengambilan  data  dilakukan dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada  120  responden  yang  memenuhi kriteria  tertentu,  yaitu:  1)  Aparat  kalurahan yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Sleman. 2)  Aparat  kalurahan  yang  terlibat  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  diantaranya: Lurah,  Carik,  Danarta,  dan  BPK  (Badan Permusyawaratan  Kalurahan)  berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. 3) Aparat kalurahan di lima kapanewon yang berada di Kabupaten  Sleman  (Kapanewon  Godean, Kapanewon  Mlati,  Kapanewon  Seyegan, Kapanewon  Minggir,  Kapanewon  Tempel). 4) Aparat kalurahan dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)  atau  Sekolah  Menengah  Kejuruan
(SMK).  5)  Aparat  kelurahan  dengan  masa jabatan  minimal  kurang  dari  1  tahun. Perhitungan jawaban responden pada kuesioner dihitung menggunakan skala likert 1 sampai 5.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan cara  mengolah  data  hasil  dari  pengumpulan penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan kemudian  diolah  dengan  menggunakan Microsoft  excel 2019  dan  aplikasi software SPSS  25.0 for  windows dengan  tingkat signifikan  ( level  of  significance )  yang digunakan adalah 0,05 (5%). Teknik analisis data  pada  penelitian  ini  menggunakan  (uji), yaitu: uji validitas dan uji reliabilitas . Teknik pengujian data pada penelitian ini mempunyai  tujuan  untuk  melaksanakan pengujian  dan  analisis  terhadap  hipotesis. Pengujian ini menggunakan beberapa alat uji, yaitu: uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi  (R 2 ),  uji  kelayakan  model  (Uji F),  uji  hipotesis  (Uji  t).  Hasil  dari  analisis linier  berganda  pada  penelitian  ini  akan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi sumber  daya  manusia  (SDM),  sistem pengendalian internal, whistleblowing system ,  dan  moralitas  aparatur  Kalurahan terhadap  pencegahan fraud dalam  penge- lolaan  keuangan  desa.  Persamaan  regresi linier  berganda  biasanya  dinyatakan  dalam bentuk formula sebagai berikut:
𝒴 = 𝛼 + 𝛽 1 𝒳 1 + 𝛽 2 𝒳 2 + 𝛽 3 𝒳 3 + 𝛽 4 𝒳 4 + 𝜀
Keterangan: Y =Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa α =Konstanta X 1 =Kompetensi SDM X 2 =Sistem pengendalian internal X 3
= Whistleblowing system
X 4
=Moralitas aparatur Kalurahan β 1 , β 2 , β 3 , β 4 =Koefisien regresi ɛ
=Standar error

## Variabel dan Pengukuran Variabel
fraud merupakan  tindakan  menyalah- gunakan wewenang atau jabatan yang terjadi di  organisasi  publik  dengan  tujuan  mencari keuntungan  pribadi,  sehingga  diperlukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi fraud dalam  mengelola  keuangan  desa  (Islamiyah et  al.,  2020).  Pengukuran  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa  diukur menggunakan 4 indikator (Laksmi & Sujana, 2019), yaitu: penetapan kebijakan anti-fraud , prosedur,  teknik  pengendalian,  kepekaan terhadap fraud .
Kompetensi sumber daya manusia pada aparatur  kalurahan  merupakan  kemampuan aparat kalurahan dalam menjalankan wewenangnya  dengan  baik  dan  patuh  pada hukum  yang  berlaku  agar  pengelolaan keuangan  desa  bisa  terhindar  dari fraud (Armelia  &  Wahyuni,  2020).  Kompetensi sumber  daya  manusia  diukur  dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana, 2019),  yaitu:  pengetahuan,  keterampilan, sikap kerja/Perilaku.
Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian langkah – langkah atau tahapan – tahapan dimulai dari mengumpulkan data, mencatat, menggolongkan, meringkas transaksi, sampai dengan pelaporan keuangan  sebagai  bentuk  pertanggung-
jawaban  baik  secara  manual  maupun menggunakan
aplikasi komputer (Dennyningrat  &  Suputra,  2018).  Sistem Pengendalian Internal diukur dengan menggunakan 5 indikator (Laksmi & Sujana, 2019),  yaitu:  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian, informasi  dan  komunikasi,  pemantauan pengendalian internal
Whistleblowing merupakan pengutaraan informasi  yang  berasal  dari  dalam  maupun luar  organisasi  atau  perusahaan  yang berkaitan  dengan  sikap  melanggar  hukum atau aturan yang berlaku di dalam lingkungan organisasi  atau  perusahaan  (Anandya  & Werastuti,  2020). Whistleblowing  system diukur  dengan  menggunakan  3  indikator (Asiah  &  Setyorini,  2017),  yaitu:  aspek struktural, aspek operasional, aspek perawatan.
Moralitas  merupakan  akhlak  yang berasal  dari  dalam  diri  manusia  yang melakukan penyimpangan
dengan menggunakan  kesempatan  yang  ada  untuk melakukan  suatu  kecurangan  (Anandya  & Werastuti,  2020).  Moralitas  diukur  dengan menggunakan 3 indikator (Laksmi & Sujana, 2019),  yaitu:  perbuatan,  sikap,  akhlak individu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Pengembalian Kuesioner
Berdasarkan  kuesioner  yang  sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tingkat  pengembalian  kuesioner.  Berikut
rincian tingkat pengembalian kuesioner yang disajikan dalam tabel: Tabel 1. Jumlah Kuesioner Penelitian No Keterangan Jumlah Persentase 1 Kuesioner yang disebar 120 100% 2 Kuesioner yang kembali 112 93,33% 3 Kuesioner yang tidak kembali 8 6,67% 4 Kuesioner yang dapat diolah 105 87,50% 5 Kuesioner yang tidak dapat diolah 7 5,83%
Sumber: data primer yang diolah (2022)

## Karakteristik responden
Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari responden, maka diperoleh tentang  karakteristik  responden  yang  terdiri dari:  jenis  kelamin,  usia,  jabatan,  masa
jabatan,  dan  pendidikan.  Berikut  rincian karakteristik responden yang disajikan dalam table. Tabel 2. Karakteristik Responden Karakteristik Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Perempuan Laki – Laki Total 26 79 105 24,76% 75,24% 100% Usia 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun >50 tahun Total 11 31 29 34 105 10,48% 29,52% 27,62% 32,38% 100% Jabatan Lurah Carik Danarta Lain – Lain Total 26 30 25 24 105 24,76% 28,57% 23,81% 22,86% 100% Masa Jabatan < 1 tahun 1 – 5 tahun 6 – 10 tahun >10 tahun Total 11 55 16 23 105 10,48% 52,38% 15,24% 21,90% 100% Pendidikan SMA/SMK D3/S1 S2 Lain – Lain Total 24 75 6 0 105 22,86% 71,43% 5,71% 0 100%
Sumber: data primer yang diolah (2022)

## Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid  atau  tidaknya  instrumen  dalam kuesioner.  Kuesioner  valid  apabila  tingkat signifikan dibawah 0,05 atau p value <0,05.
Berikut  contoh  hasil  uji  validitas  pada variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia yang disajikan dalam tabel: Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya (SDM) Variabel (X 1 ) Pearson Correlation P Value Keterangan Pernyataan 1 0,664** 0,00 Valid Pernyataan 2 0,818** 0,00 Valid Pernyataan 3 0,824** 0,00 Valid Pernyataan 4 0,651** 0,00 Valid Pernyataan 5 0,629** 0,00 Valid Pernyataan 6 0,753** 0,00 Valid Pernyataan 7 0,646** 0,00 Valid Pernyataan 8 0,748** 0,00 Valid Pernyataan 9 0,733** 0,00 Valid
Pernyataan 10 0,786** 0,00 Valid Sumber: data primer yang diolah (2022) Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) menunjukkan bahwa p value <  0,05  yang  berarti  pernyataan  pada seluruh  variabel  kompetensi  sumber  daya manusia (SDM) dinyatakan valid.
Tabel  4. Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal Variabel (X 2 ) Pearson Correlation P Value Keterangan Pernyataan 1 0,643** 0,00 Valid Pernyataan 2 0,707** 0,00 Valid Pernyataan 3 0,705** 0,00 Valid Pernyataan 4 0,681** 0,00 Valid Pernyataan 5 0,693** 0,00 Valid Pernyataan 6 0,638** 0,00 Valid Pernyataan 7 0,721** 0,00 Valid Pernyataan 8 0,566** 0,00 Valid Pernyataan 9 0,638** 0,00 Valid Pernyataan 10 0,663** 0,00 Valid Pernyataan 11 0,619** 0,00 Valid Sumber: data primer yang diolah (2022) Hasil uji validitas dari 11 (sebelas) item pernyataan pada variabel sistem pengendalian  internal  menunjukkan p  value <  0,05  maka  pernyataan  pada  seluruh
variabel sistem pengendalian internal dinyatakan valid.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Whistleblowing System Variabel (X 3 ) Pearson Correlation P Value Keterangan Pernyataan 1 0,486** 0,00 Valid Pernyataan 2 0,465** 0,00 Valid Pernyataan 3 0,487** 0,00 Valid Pernyataan 4 0,577** 0,00 Valid Pernyataan 5 0,614** 0,00 Valid Pernyataan 6 0,617** 0,00 Valid Pernyataan 7 0,644** 0,00 Valid Pernyataan 8 0,573** 0,00 Valid Pernyataan 9 0,630** 0,00 Valid Pernyataan 10 0,605** 0,00 Valid Sumber: data primer yang diolah (2022)
Hasil uji validitas dari 10 (sepuluh) item pernyataan  pada  variabel whistleblowing system menunjukkan  bahwa p  value <  0,05
yang berarti pernyataan pada seluruh variabel whistleblowing system dinyatakan valid.
Tabel  6. Hasil Uji Validitas Moralitas Aparatur Kalurahan Variabel (X 4 ) Pearson Correlation P Value Keterangan Pernyataan 1 0,854** 0,00 Valid Pernyataan 2 0,882** 0,00 Valid Pernyataan 3 0,891** 0,00 Valid
Pernyataan 4 0,627** 0,00 Valid Pernyataan 5 0,478** 0,00 Valid Sumber: data primer yang diolah (2022)
Hasil  uji  validitas  dari  5  (lima)  item pernyataan  pada  variabel  moralitas  aparatur Kalurahan menunjukkan p value < 0,05 maka
pernyataan  pada  seluruh  variabel  moralitas aparatur Kalurahan dinyatakan valid. Tabel  7. Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Variabel (Y) Pearson Correlation P Value Keterangan Pernyataan 1 0,602** 0,00 Valid Pernyataan 2 0,679** 0,00 Valid Pernyataan 3 0,594** 0,00 Valid Pernyataan 4 0,587** 0,00 Valid Pernyataan 5 0,626** 0,00 Valid Pernyataan 6 0,599** 0,00 Valid Pernyataan 7 0,530** 0,00 Valid Sumber: data primer yang diolah (2022) Hasil  uji  validitas  dari  7  (tujuh)  item pernyataan  pada  variabel  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan p  value <  0,05  maka
pernyataan pada seluruh variabel pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur  kuesioner  dan  kuesioner  bisa dikatakan  reliabel  jika  memiliki  nilai
Cronbach’s  Alpha >0,70.  Berikut  hasil  uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel: Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Kompetensi Sumber Daya (SDM) (X 1 ) 0,896 Reliable Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 0,867 Reliable Whistleblowing System (X 3 ) 0,735 Reliable Moralitas Aparatur Kalurahan (X 4 ) 0,817 Reliable Pencegahan Fraud Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa (Y) 0,708 Reliable Sumber: data primer yang diolah (2022) Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 8 diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pernyataan  -  pernyataan  yang  mengukur variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia (SDM), sistem pengendalian internal,
whistleblowing  system ,  moralitas  aparatur
Kalurahan,  dan  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  adalah reliable (dapat  dipercaya)  karena  telah  memenuhi syarat minimal yang telah ditentukan.

## Pengujian Hipotesis
Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta (Constant) -10,208 2,073 - 4,923 0,000 Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (SDM) (X 1 ) 0,221 0,045 0,284 4,872 0,000 Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) 0,300 0,045 0,375 6,591 0,000 Whistleblowing System (X 3 ) 0,251 0,044 0,295 5,643 0,000 Moralitas Aparatur kalurahan (X 4 ) 0,273 0,037 0,360 7,325 0,000 Adjusted R Square F hitung Signifikansi = 0,776 = 91,194 = 0,000 Sumber: data primer yang diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  t  pada  tabel  9 menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian internal, whistleblowing system ,  dan  moralitas  aparatur  kalurahan mempunyai  tingkat  signifikansi  <0,05  dan memiliki nilai koefisien t bertanda positif (+). Hal  ini  berarti  bahwa  kompetensi  sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, whistleblowing system , dan moralitas aparatur  kalurahan  berpengaruh  positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, whistleblowing  system ,  moralitas  aparatur Kalurahan,  dan  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  memiliki  nilai Adjusted R square sebesar 0,776 yang berarti variabel  independen  mampu  menjelaskan variabel dependen sebesar 77,6% sedangkan 22,4%  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang  tidak  diteliti  atau  tidak  dimasukkan dalam  model  regresi  penelitian  ini.  Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H 1 yaitu  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan frau d dalam pengelolaan keuangan desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Laksmi  &  Sujana  (2019)  yang menyebutkan  bahwa  kompetensi  sumber sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh
positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang  sama  dilakukan  oleh  Atmadja  & Saputra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa kompetensi  aparatur  berpengaruh  signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Kapasitas  diri yang  dimiliki  oleh  aparat  kalurahan  dapat merubah sikap aparatur untuk lebih waspada dalam  melakukan  pekerjaannya  karena aparatur  kalurahan  mengerti  akan  sanksi yang dikenakan apabila melakukan kecurangan (Inawati & Sabila, 2021).
Hasil  pengujian  hipotesis  menujukkan bahwa H 2 yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan frau d  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Atmadja  &  Saputra  (2017)  yang  menyebut- kan  bahwa  sistem  pengendalian  internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Penelitian yang sama dilakukan oleh  Dewi et al.  (2017)  yang  menyebutkan  bahwa pengendalian  internal  kas  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  pencegahan kecurangan  ( fraud ).  semakin  baik  sistem pengendalian  internal  maka  akan  semakin baik  pula  upaya  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa,  sebaliknya semakin rendah sistem pengendalian internal maka  upaya  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  juga  akan semakin rendah (Armelia & Wahyuni, 2020).
Hasil  pengujian  hipotesis  menujukkan bahwa  H 3 yaitu whistleblowing  system berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan frau d dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Islamiyah et al. (2020)  yang  menyebutkan  bahwa whistle- blowing memiliki  pengaruh  positif  terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  dana desa.
Hasil  penelitian  yang  sama  dilakukan oleh  Jayanti  &  Suardana  (2019)  yang menyatakan bahwa whistleblowing berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pelaporan  yang  dilaksanakan  secara  efektif bisa  meminimalisir  kecurangan  yang  akan terjadi karena sistem pelaporan
( whistleblowing system ) secara tidak langsung  merupakan  upaya  pengawasan yang  dilakukan  instansi  (Inawati  &  Sabila, 2021; Anandya & Werastuti, 2020).
Hasil  pengujian  hipotesis  menujukkan bahwa H 4 yaitu moralitas aparatur kalurahan berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan frau d dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Laksmi  & Sujana  (2019)  yang  menyebutkan  bahwa moralitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Hasil  penelitian  yang  sama  dilakukan oleh Islamiyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa  moralitas  memiliki  pengaruh  secara positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Pada suatu organisasi tingkat  moral  tata  laksana  dalam  organisasi tersebut  mempengaruhi  keinginan  dalam melakukan penyelewengan yang akan muncul pada organisasi tersebut karena suatu instansi  mempunyai  staf  –  staf  yang melakukan  pekerjaannya  dengan  tanggung jawab  tugas  masing  -  masing  sehingga tingkat  moral  seseorang  akan  berpengaruh pada  sikap  dan  perilakunya  (Njonjie  et  al., 2019; Dennyningrat & Suputra, 2018).

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa, dalam hal ini bahwa kompetensi sumber daya manusia  yang  berkualitas  akan  memahami tugas  dan  kewajibannya  dengan  baik  untuk mengelola  keuangan  serta  membuat  laporan keuangan  sebagai  bentuk  pertanggung- jawaban, sistem pengendalian internal berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa, semakin baik  sistem pengendalian yang ada pada  organisasi  tersebut  maka  untuk mencapai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya penyelewengan  dalam  organisasi  tersebut juga  semakin  baik, whistleblowing  system berpengaruh  positif  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa, dalam  hal  ini  bahwa whistleblowing  system atau  sistem  pelaporan  pelanggaran  yang dilaksanakan pihak internal maupun eksternal yang mengetahui tindakan kecurangan  yang  dilakukan  oleh  aparatur kalurahan  dalam  mengelola  keuangan  desa akan  membantu  pihak  yang  berwenang dalam  memeriksa  dan  menyelidiki  tindakan kecurangan  aparatur  kalurahan  tersebut, moralitas  aparatur  kalurahan  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa,  dalam  hal  ini bahwa  aparatur  yang  memiliki  tingkat moralitas yang baik akan memikirkan sanksi yang  akan  didapatkan  jika  melakukan kecurangan  dan  memiliki  rasa  tanggung jawab  terhadap  pekerjaan  atau  tugas  yang telah diberikan.
Pada  penelitian  selanjutnya  diharapkan memperluas  wilayah  di  kalurahan  lainnya yang bertujuan untuk memperoleh perbandingan pada hasil penelitian, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dapat meningkatkan  upaya  dalam  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang belum ada pada penelitian  ini  yang  berhubungan  dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, seperti: komitmen organisasi dan  budaya  organisasi.  Pada  penelitian
selanjutnya   dapat menambah satu atau lebih responden  seperti  Kaur  (Kepala  Urusan) karena  kepala  urusan  mempunyai  tugas dalam  membantu  Carik  (sekretaris  desa) dalam urusan pelayanan administrasi pendukung dalam pelaksanaan tugas – tugas di pemerintahan kalurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandya,  K.  C.  R.,  &  Werastuti,  D.  N.  S. (2020). Pengaruh whistleblowing system  ,  budaya  organisasi  dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud pada PT . Pelabuhan Indonesia III (  Persero  )  Benoa  Bali. Jurnal  Ilmiah
Akuntansi  Dan  Humanika , 10 (2),  185– 194.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.ph p/JJA/article/view/25933
Armelia,  P.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2020). Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, efektivitas  pengendalian  internal  dan moral  sensitivity  terhadap  pencegahan fraud  dalam  pengelolaan  keuangan desa. Vokasi :  Jurnal  Riset  Akuntansi ,
9 (2),
61–70. https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.2612 5 Asiah, N., & Setyorini, D. (2017). Pengaruh bystander  effect  dan  whistleblowing terhadap kecurangan laporan keuangan.
Jurnal Nominal , 6 (1), 109–123.
https://journal.uny.ac.id/index.php/nom inal/article/view/14336
Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE), (2016).
Astuti,  N.  K.  A.  T.  A.,  Sujana,  E.,  & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh moralitas  individu,  ketaatan  aturan akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan  (fraud)  akuntansi  pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , 8 (2). https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.147
48
Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan dana desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 12 (1), 7–16. https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v1
2.i01.p02
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (2019).
Cressey, D. R. (1953). Others people money,
A  study  in  the  psychology  of embezzlement.  Montclair :  Patterson Smith.
Dennyningrat, I. G. A. G., & Suputra, I. D. G.
D. (2018). Pengaruh sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan moralitas  individu  pada  kesalahan akuntansi. E-Jurnal  Akuntansi , 22 (2),
1170–1196. https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i 02.p13
Dewi,  F.  M.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2021).
Pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan  BOS  dengan  variabel intervening komponen struktur pengendalian  internal. Jurnal  MEBIS (Manajemen  Dan  Bisnis) , 6 (1),  62–73. https://doi.org/10.33005/mebis.v6i1.19 7
Dewi, P. F. K., Yuniarta, G. A., & Wahyuni, M.  A.  (2017).  Pengaruh  moralitas, integritas,  komitmen  organisasi,  dan pengendalian  internal  kas  terhadap pencegahan  kecurangan  (fraud)  dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Studi pada desa di Kabupaten
Buleleng). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Akuntansi , 8 (2).
https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.133
10
Handi,  A.,  Raharjo,  I.  B.,  &  Wahidahwati.
(2021). Determinan kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal  Studi  Manajemen  Dan  Bisnis , 8 (1),
1–10. https://doi.org/10.21107/jsmb Inawati,  W.  A.,  &  Sabila,  F.  H.  (2021). Pencegahan fraud :
pengaruh whistleblowing  system,  government governance  dan  kompetensi  aparatur pemerintah. E-Jurnal Akuntansi , 31 (3),
731–745.
https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i 03.p16
Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan dana  desa  di  Kecamatan  Wajak  (Studi empiris  pada  Desa  Sukoanyar,  Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa  Pato. Jurnal  Riset  Mahasiswa
Akuntansi (JRMA) , 8 (1), 1–13. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.445
2
Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh  kompetensi  SDM,  moralitas, whistleblowing dan SPI terhadap pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan keuangan  desa. E-Jurnal  Akuntansi ,
29 (3),
1117–1131. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i
03.p16
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  the  firm: managerial
behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019).
Pengaruh partisipasi masyarakat,
penggunaan  sistem  keuangan  desa, kompetensi  pendamping  desa  serta
komitmen  pemerintah  daerah  terhadap keberhasilan  pengelolaan  dana  desa. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (1),  24–42. https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242
Junia, N., Rasuli, M., & Diyanto, V. (2016). Pengaruh  moralitas  aparat,  kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan  akuntansi  (Studi  empiris pada  satuan  kerja  perangkat  daerah Kabupaten Kampar). JOM Fekon , 3 (1), 1623–1637. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF EKON/article/view/11768
Kristanto, S. B., Angeline, A., & Subagyo, S.
(2020).  Survei  kecurangan  akademik pada mahasiswa program studi akuntansi. Perspektif  Akuntansi , 3 (3),
179–196. https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p17 9-196
Njonjie,  P.,  Nangoi,  G.,  &  Gamaliel,  H.
(2019).  Pengaruh  kompetensi  ,  sistem pengendalian  internal  dan  moralitas aparatur  terhadap  kecurangan  laporan keuangan  dalam  pengelolaan  keuangan desa  di  Kabupaten  Halmahera  Utara. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing “Goodwill,” 10 (2), 79–88. https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.2495 5
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20
Tahun 2018.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 2016.
Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran komitmen, kompetensi, dan  spiritualitas  dalam  pengelolaan dana desa.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (2), 227–240.
https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.
10013
Santi  Putri  Laksmi,  P.,  &  Sujana,  I.  K. (2019).  Pengaruh  kompetensi  SDM, moralitas  dan  sistem  pengendalian internal  terhadap  pencegahan  fraud
dalam  pengelolaan  keuangan  desa. E- Jurnal  Akuntansi , 26 (3),  2155–2182. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i
03.p18
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
Undang  -  Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Usmar,  D.,  &  Nurfadillah,  I.  A.  (2016). Pengaruh efektifitas pengendalian internal  terhadap  kecurangan  akuntansi pada  PT  Inka  Mutiara  Mas. JAWARA :
Jurnal  Wawasan  Dan  Riset  Akuntansi ,
4 (1), 40–53. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ja wara/article/view/3396
Utami,  W.  B.,  &  Ibrahim,  K.  W.  (2019). Pengaruh pembangunan desa dan faktor faktor  yang  menghambat  pengelolaan alokasi dana desa terhadap akuntabilitas publik  pengelolaan  dana  desa. Jurnal Akuntansi  Dan  Pajak , 20 (1),  36–42. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.551
Wijayanti,  P.,  &  Hanafi,  R.  (2018).
Pencegahan  fraud  pada  pemerintahan desa. Jurnal Akuntansi
Multiparadigma , 9 (2), 331–345.
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04. 9020 Jurnal
Wulandari, Y., & Widodo, S. (2020). Faktor- faktor yang mempengaruhi fraud: studi pada  pemerintah  desa  di  kabupaten Bantul. Journal  of  Business  and Information  Systems , 2 (1),  12–20. https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.34
Yendrawati,  R.  (2013).  Pengaruh  sistem pengendalian  intern  dan  kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi  laporan  keuangan  dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. Jurnal Akuntansi &
Auditing  Indonesia , 17 (2),  166–175. https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/vie w/3779/3359
Zubaidi,  N.,  Cahyono,  D.,  &  Maharani,  A. (2019).  Pengaruh  kompetensi  sumber daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan. International  Journal  of Social  Sciense  and  Business , 3 (2),  68–
76.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.ph p/IJSSB/index