## Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi

## Priscila Patricia Yosephin
Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Email: priscilayosephin@gmail.com

## Abstract
Dissolution of a limited liability company consists of some methods pursuant to Article 142  of  Law  No.  40/2007  On  Limited  Liability  Companies,  one  of  which  is  by  a  court ruling.  According  to  explanation  of  Article  146  of  the  Law  on  Limited  Liability Companies, dissolution of a limited liability company with an excuse that it no longer operates has to be proved with a letter submitted to tax agency. However, the law does not  mention  who  is  authorized  to  submit  the  letter  to  tax  agency.  This  research analyses  the  position  of  directors  and  stockholders  in  the  process  of  dissolution  of  a limited liability company that no longer operates, the consideration and ruling handed down by the judge in the Verdict of the Supreme Court Number 1618 K/PDT/2016 and the  Verdict  of  the  Constitutional  Court  No.  63/PUU-XVI/2018  concerning  legal certainty of position of director and stockholders related to the process of dissolution of  a  limited  liability  company  that  no  longer  operates,  and  the  legal  protection  for stockholders  in  case  the  director  fail  to  perform  their  duties  and  report  to  related institutions  in  the  process  of  dissolution  of  a  limited  liability  company.  This  research employs normative juridical method and is juridical analytical. The data are collected through  library  research  conducted  by  document  study.  The  data  analysed qualitatively  and  the  conclusion  is  drawn  deductively.  The  juridical  analysis demonstrat  that  concerning  the  dissolution  of  a  limited  liability  company  that  no longer  operates  in  the  Verdict  Number  1618  K/PDT/2016,  the  Panel  of  Judges  state that  the  director  is  rightful  to  submit  a  letter  related  tax  agency  regarding  that  the limited liability company no longer operates. In relation with the explanation of article 146 paragraph 1 letter C o the Law on Limited Liability Companies in the Verdict No. 63/PUU-XVI/2018,  the  Panel  of  Judges  state  that  the  explanation  is  not unconstitutional an has provuded adequate explanation that although director is not mentioned as the organ of a limited liability company that shall submit the letter to tax agency concerning its non-operating company, it has to be clearly understood that the Law on Limited Liability Companies delegate the responsibility of organization of the company only to the director. With this anlysis, it is suggested that more assertive and clear regulations  be  made  in  order  to prevent  various  interpretations  patricularly  in understanding  the  explanation  of  the  Law  No.  40/2007  on  Limited  Liability Companies.
Keywords: Dissolution, Limited Liability Company, Non-operating

## Abstrak
Pembubaran Perseroan Terbatas terdiri dari beberapa cara dalam Pasal 142 UU PT No.  40  Tahun  2007,  salah  satunya  adalah  melalui  penetapan  pengadilan. Berdasarkan  penjelasan  pasal  146  UU  PT  bahwa  pembubaran  PT  dengan  alasan tidak  lagi  beroperasi  harus  dibuktikan  dengan  surat  yang  disampaikan  kepada instansi  pajak.  Namun  UUPT  tidak  menyebutkan  siapa  yang  berwenang menyampaikan  surat  kepada  instansi  pajak  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal tersebut penelitian ini menganalisis kedudukan direksi dan pemegang saham dalam proses  pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak  beroperasi,  pertimbangan  dan putusan  hakim  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/PDT/2016  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  63/PUU-XVI/2018  berkenaan  dengan  kepastian hukum  terhadap  kedudukan  direksi  dan  pemegang  saham  terkait  proses pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak  beroperasi  dan  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  saham  apabila  direksi  tidak  melaksanakan  tugasnya memberitahukan  kepada  instansi  terkait  dalam  proses  pembubaran  perseroan terbatas yang tidak beroperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis  normatif,  penelitian  ini  bersifat  yuridis  analitis.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  library  research  yang  dilakukan  dengan  studi  dokumen.  Data yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dan  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif. Berdasarkan analisis yuridis pembubaran PT yang tidak beroperasi dalam putusan Nomor 1618 K/PDT/2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa direksilah yang berhak  untuk  menyampaikan  surat  kepada  instansi  pajak  terkait  ketidakaktifan suatu PT. Demikian pula terkait uji materi penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf C  UU PT  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  63/PUU-XVI/2018,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  penjelasan  tentang  pasal  tersebut  tidak  inkonstutisional  dan telah memberikan penjelasan yang cukup bahwa meskipun tidak disebutkan direksi sebagai  organ  PT  yang  menyampaikan  surat  kepada  instansi  pajak  terkait ketidakaktifan PT, harus secara jelas dipahami UU PT memberikan tanggung jawab kepengurusan hanya dilakukan oleh direksi. Dengan analisis tersebut maka sebagai saran  diharapkan  bahwa  kedepannya  dibuat  suatu  aturan  hukum  yang  lebih  tegas dan  jelas  agar  tidak  terdapat  perbedaan  penafsiran  khususnya  dalam  memahami penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kata Kunci : pembubaran, perseroan terbatas, direksi, tidak beroperasi.

## Pendahuluan
Semenjak  tahun  1967,  ketika  pemerintah  mulai  memacu  pertumbuhan perekonomian  nasional  dengan  mengeluarkan  kebijakan  penanaman  modal  asing, banyak  orang  berlomba-lomba  dalam  mendirikan  perusahaan  perseroan  terbatas (PT).  Pemilihan  PT  sebagai  badan  usaha  yang  banyak  dipilih  tentunya  beralasan karena  PT  sebagai  bentuk  badan  usaha  dirasa  mempunyai  kelebihan  dibanding badan usaha lainnya.(Agus Budiarto:2009:1)
Suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yakni:
a.  Adanya harta kekayaan yang terpisah (Riduan Syahrani: 2000:61)
b.  Mempunyai tujuan tertentu.
c.  Mempunyai kepentingan sendiri.
d.  Ada organisasi yang teratur.
Perseroan terbatas sebagai badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum. Sebagai syarat sahnya pendirian perseroan maka syarat yang harus dipenuhi adalah perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, pendirian dalam  bentuk  akta  notaris,  dibuat  dalam  Bahasa  Indonesia,  setiap  pendiri  wajib mengambil saham, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (M.Yahya Harahap:2015:161) Karena didirikan dengan proses hukum maka  proses penghentian perseroan juga harus melalui proses hukum. Pada pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur pembubaran perseroan terjadi karena:
1.  Berdasarkankeputusan RUPS.
2.  Karena jangka  waktu  berdirinya  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasar  telah berakhir.
3.  Berdasarkan penetapan pengadilan.
4.  Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  harta  pailit  Perseroan  tidak  cukup  untuk membayar biaya kepailitan
5.  Karena  harta  pailit  perseroan  yang  telah  dinyatakan  pailit  berada  dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6.  Karena  dicabutnya  izin  usaha  Perseroan  sehingga  mewajibkan  Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pembubaran perseroan dalam praktiknya banyak mengalami kendala  terkhususnya  berbagai  permasalahan  di  antara  organ  di  dalam  perseroan, sehingga  dimungkinkan  memilih  penetapan  pengadilan  sebagai  salah  satu  cara untuk  melakukan  pembubaran  perseroan.  Konflik-konflik  kepentingan  yang  sering terjadi  yakni  karena  kepemilikan  saham  yang  berimbang  di  dalam  perseroan terbatas tersebut.
Kepemilikan  berimbang  terjadi  karena  UU  PT  No  40  Tahun  2007  tidak menentukan  secara  khusus  besarnya  saham  yang  dapat  dimiliki  oleh  pemegang saham namun hanya mengatur syarat bahwa  pendiri  perseroan harus berjumlah 2 (dua) orang atau lebih (M.Yahya Harahap:2015:161)
PT  yang  dimiliki  oleh  2  (dua)  orang  pemegang  saham  dengan  kepemilikan saham  berimbang  tersebut  tentunya  akan  sulit  untuk  mencapai  kuorum  dalam  hal terdapat  salah  satu  pemegang  saham  yang  tidak  menyetujui  usulan  RUPS  dan keputusan  sirkuler  mana  kala  terjadi  ketidakharmonisan  antar  2  (dua)  pemegang saham tersebut.
Dalam  hal  tidak  tercapai  pembubaran  perseroan  terbatas  melalui  RUPS karena  hal  demikian  maka  upaya  yang  dapat  dilakukan  terhadap  pembubaran perseroan  adalah  pembubaran  perseroan  melalui  penetapan  pengadilan  negeri. Secara  jelas  dalam  Pasal  146  ayat  1  Undang-Undang  PT  diatur  bahwa  pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
a.  Permohonan kejaksaan b.  Permohonan pihak yang berkepentingan
c.  Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris
Berdasarkan  beberapa  poin  yang  dikemukakan  di  dalam  pasal  146  ayat  1 Undang-Undang PT tersebut, maka apabila salah satu syarat terpenuhi maka suatu PT dapat dibubarkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Hal yang menarik untuk dibahas  mengenai  pembubaran  perseroan  terbatas  ini  adalah  pembubaran perseroan  terbatas  melalui  pengadilan.  Salah  satu  syarat  pembubaran  suatu perseroan  terbatas  yang  tertuang  dalam  penjelasan  pasal  146  UUPT  adalah perseroan  tersebut tidak lagi beroperasi yang dibuktikan  dengan memberitahukan surat kepada instansi pajak.
Menarik  untuk  membahas  suatu  permohonan  pembubaran  PT  yang dimohonkan  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  akan  tetapi  permohonan tersebut ditolak karena legal standing yang memberitahukan surat kepada instansi pajak  tidak  sesuai.  Kasus  tersebut  berupa  permohonan  Penetapan  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 176/k/pdt.p/2015 yang berlanjut melalui upaya hukum kasasi dengan Putusan Nomor 1618/k/pdt/2016.
Secara runut duduk perkara dari pada permohonan tersebut ialah antara PT Artha  Komodititi  &  Energi  Services  (PT  AKES),  yakni  merupakan  sebuah  PT  yang
didirikan  berdasarkan  persekutuan  modal  oleh  para  pemilik  modal  antara  PT Republik Energi Metal dan PT Baraventura Pratama (PT BVP) sebagai pemilik modal tersebut.  Berdasarkan  keterrangan  PT  AKES  tidak  lagi  beroperasi  dan  salah  satu pemegang  saham  PT  AKES  ingin  melakukan  pembubaran,  Karena  tidak  tercapai pembubaran  perseroan  terbatas  melalui  mekanisme  RUPS  maka  salah  satu pemegang  saham  yakni  PT  Baraventura  Pratama  (PT  BVP)  melayangkan permohonan pembubaran terhadap PT AKES karena berdasar pada Pasal 142 ayat 1 huruf  c  Undang-Undang  PT,  bahwa  pembubaran  perseroan  dapat  terjadi berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Dimana  persyaratan  pembubaran  PT  melalui penetapan pengadilan adalah berdasar pada pasal 146 UU PT yang menyatakan PT tidak  lagi aktif selama  kurang lebih tiga tahun  dan dalam penjelasan pasal 146 UU PT  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  penyampaian  surat  kepada  instansi  pajak. Dalam  kasus  ini  yang  menyampaikan  surat  kepada  instansi  pajak  bahwa  PT  tidak lagi  beroperasi  selama  3  tahun  atau  lebih  adalah  PT  Braventura  Pratama  sebagai salah satu pemegang saham.
Namun,  dalam  kenyataannya  pengadilan  negeri  menolak  permohonan  PT BVP untuk membubarkan PT.AKES melalui penetapan pengadilan, karena menurut pengadilan  gugatan  yang  dilayangkan  adalah  kabur. Dalam  kasus  ini  yang menyampaikan  surat  pemberitahuan  kepada  instansi  pajak  adalah  salah  satu pemegang saham sendiri yaitu PT BVP, maka permohonan  pembubaran perseroan terbatas tersebut masih prematur (M.Yahya Harahap:2010:457)
Bertalian  dengan  kasus  sebelumnya,  salah  satu  pihak  dalam  putusan Mahkamah  Agung  Nomor  1618  k/Pdt/2016  bersama-sama  dengan  pemohon lainnya  melayangkan  gugatan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  63/PUU-XVI/2018,  para  pemohon  melayangkan permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan  pengujian  materi terhadap  pasal  146  ayat  1  huruf  c  Undang-UndangNomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  terkait  pada  penjelasan  pasal  146  ayat  1  huruf  c  tentang kewenangan  organ  PT  yang  berhak  untuk  menyampaikan  surat  pemberitahuan kepada instansi pajak.
Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  adalah  dalam  Putusan  Nomor 63/PUU-XVI/2018 yang mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi adalah PT  BVP  yang  diwakili  oleh  Erwin  Sutanto  selaku  direktur  (kualifikasi  pemohon
dalam  hal  ini  sebagai  badan  hukum  privat),  Zainal  Abidinsyah  Siregar  selaku pemegang  saham  PT  ARTHA  NUSA  SEMBADA  (kualifikasi  pemohon  dalam  hal  ini sebagai perorangan  warga negara Indonesia), dan Erwin Sutanto selaku pemegang saham PT ASSERA CAPITAL (kualifikasi pemohon dalam hal ini sebagai perorangan warga negara Indonesia).
Pemohon  dalam  hal  ini  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dimana berdasar pada bunyi penjelasan Pasal 51 ayat (1)  UU  MK  menyatakan  yang  dimaksud  dengan  hak  konstitusional  adalah  hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  hal  ini  pemohon  I  sebelumnya  dalam  perkara  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  memohonkan  untuk  melakukan  pembubaran  terhadap  PT  AKES, dimana  pengadilan  menyatakan  bahwa  permohonan  tersebut premateur karena sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  C  undang-undang  PT menyatakan  bahwa:  permohonan  pemegang  saham,  direksi  atau  dewan  komisaris berdasarkan  alasan  Perseroan  tidak  mungkin  dilanjutkan.  Dasar  permohonan pembubaran  tersebut  juga  merujuk  kepada  Penjelasan  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c butir  a  yang  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  alasan  perseroan  tidak mungkin dilanjutkan antara lain: a perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non- aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
Dalam permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang membuktikan perseroan  tidak  melakukan  kegiatan  usaha  (non  aktif)  selama  3  tahun  atau  lebih melalui surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak, disampaikan oleh  pemohon  I  yakni  PT  BVP  selaku  pemegang  saham.  Namun  dalam pertimbangannya hakim pengadilan  Jakarta  Pusat berpendapat  lain,  dimana  hanya direksi  yang  bisa  menyampaikan  surat  pemberitahuan  bahwa  perseroan  tidak  lagi aktif,  karena  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  memiliki  tugas  untuk  mengurus perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  serta  bertindak  mewakili  perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena dalam hal ini hakim berpendapat bahwa permohonan premateur maka pemohon I merasa norma yang terdapat dalam penjelasan Pasal 146 ayat  (1)  huruf  C UUPT  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian hukum. Dalam hal ini pemegang saham merasa bahwa upaya yang dilakukan berupa
pengajuan gugatan ke Mahkamah konstitusi adalah sebagai upaya untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum terkhususnya bagi pemegang saham.
Namun,  dalam  kasus  ini  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat lain,  majelis hakim  berpendapat  bahwa penjelasan pasal  146 ayat  1  huruf C sudah sesuai  dan  menolak  permohonan  PT  BVP  karena  tidak  beralasan  menurut  hukum, sehingga dalam hal ini pemegang saham merasa tidak tercapai kepastian hukum dan perlindungan  hukum.  Pentingnya  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  saham apabila terdapat suatu konflik antar organ di dalam PT terkhususnya apabila direksi tidak  melaksanakan  tugasnya  memberitahukan  ketidak  aktifan  Perseroan  terbatas kepada  instansi  terkait  dalam  proses  pembubaran  perseroanter  batas  yang  tidak beroperasi  menjadi  suatu  masalah  yang  menarik  untuk  ditelaah,  dengan  demikian artikel  ini  membahas  tentang  “Analisis  Yuridis  Atas  Pembubaran  Perseroan Terbatas  (PT)  Yang  Tidak  Lagi  Beroperasi  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung No.1618 K/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.63/PUU-XVI/2018).”

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  karena  penelitian  ini  mengacu kepada  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku,  yang  terdapat  di  dalam  peraturan perundang-undangan.  Yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan cara  menganalisa  bahan  Pustaka  atau  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder (SoerjonoSoekanto,dkk:2013:13-14)
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang digunakan  untuk  membahas  suatu  permasalahan  dengan  cara  meneliti,  mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan hal yang ditulis  dengan  pembahasan yang teratur  dan  sistematis  tentang  pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak  lagi beroperasi.
Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan  data  yang  diperlukan,  penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan data yakni studi pustaka ( library research). Pada penelitian ini analisis data  dilakukan  secara  kualitatif.  Dalam  penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian yang  diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dengan  menggunakan metode  berpikir  deduktif,  yakni  cara  berpikir  yang  dimulai  dari  hal  yang  umum
untuk  selanjutnya  menarik  kesimpulan  kepada  hal-hal  yang  khusus  (Bambang Sunggono:2012:108) untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk preskriptif.

## Pembahasan
1. Kedudukan Direksi Dan Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Lagi Beroperasi
Menurut  penjelasan  Pasal  146  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007,  untuk  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  perseroan  tidak  beroperasi  adalah penjelasan  pasal  146  huruf  c  point  pertama  yang  mengatakan  bahwa  Perseroan yang  tidak  melakukan  kegiatan  usaha  (non-aktif)  selama  3  (tiga)  tahun  atau  lebih, yang  dibuktikan  dengan  surat  pemberitahuan  yang  disampaikan  kepada  instansi pajak. Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 jo Pasal 98 UU PT No 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab penuh  atas  pengurusan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan serta mewakili perseroan, baik  di dalam maupun di  luar pengadilan  sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Dalam  pasal  97  ayat  (2)  juga  menjelaskan  bahwa  pengurusan  yang dilakukan  oleh  direksi  wajib  dilaksanakan  dengan  iktikad  baik  dan  penuh tanggungjawab.  Maka  jelas  pula  bahwa  direksi  memiliki  kewenangan  untuk menyampaikan surat kepada instansi pajak bahwa suatu PT sudah tidak beroperasi agar  pengadilan  dapat  mengabulkan  permohonan  pembubaran  PT  melalui penetapan pengadilan tersebut.
Di  dalam  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  memberikan  kapasitas legal  standing kepada  pemegang  saham,  direksi  ataupun  dewan  komisaris  untuk  mengajukan permohonan  pembubaran  perseroan  kepada  pengadilan  negeri,  penjelasan  pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa, pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan  harus  memenuhi  syarat  salah  satu  diantaranya  yakni  perseroan  tidak melakukan  kegiatan  usaha  (non-aktif)  selama  3  (tiga)  tahun  atau  lebih,  yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Dalam melakukan pemberitahuan kepada instansi pajak, penjelasan pasal 146 ayat (1)  huruf  c  butir  a  tidak  menjelaskan  secara  tegas  bahwa  organ  PT  yang  berhak untuk  menyampaikan  surat  kepada  instansi  pajak  hanyalah  direksi.  Maka  dengan tidak adanya penegasan bahwa direksilah organ PT yang dapat menyampaikan surat
kepada instansi pajak terkait ketidak aktifan PT, akan membuka kemungkinan bagi organ lainnya untuk melakukan penyampaian tersebut.
2. Kepastian  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Direksi  Dan  Pemegang  Saham Terkait  Proses  Pembubaran  Perseroan  Terbatas  Yang  Tidak  Beroperasi Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/Pdt/2016  Dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/Puu-XVI/2018
Isu  hukum  yang  termuat  dalam  penetapan  oleh  pengadilan  negeri  Jakarta Pusat  Nomor  176/PDT.P/2015/PN.JKT.PST  adalah  mengenai  permohonan  salah satu  pemegang  saham  perseroan  terbatas,  yang  menginginkan  pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan dimana hal ini didasarkan pada Pasal 146 ayat  (1)  huruf  c  UU  NO  40  Tahun  2007  tentang  perseroan  terbatas  dimana  salah satu  syarat  untuk  membubarkan  perseroan  dapat  dilakukan  melalui  penetapan pengadilan, dengan merujuk kepada Penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c UU NO 40 Tahun  2007  butir  a  yang  menyatakan  bahwa  syarat  perseroan  dapat  dibubarkan oleh pengadilan yakni dengan syarat bahwa perseroan sudah tidak aktif (non aktif) selama kurang lebih 3 tahun dengan dibuktikan surat kepada instansi pajak.
Dalam perkara ini yang menjadi isu adalah pengadilan mengganggap bahwa permohonan  pemohon  premateur  karena  yang  menyampaikan  surat  kepada instansi  pajak  adalah  pemegang  saham,  sebagaimana  undang-undang  PT mensyaratkan  bahwa  yang  melakukan  kegiatan  untuk  dan  atas  nama  PT,  serta untuk  bertindak  didalam  dan  diluar  pengadilan  seharusnya  adalah  direksi  sebagai organ PT  yang  memiliki tanggungjawab dan wewenang  atas hal tersebut,  sehingga menganggap permohonan pemohon adalah premateur.
Karena merasa tidak tercapai kepastian  hukum maka para pemohon dalam putusan mahkamah agung sebelumnya melayangkan permohonan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terkait penjelasan pasal 146 UU PT, isu hukum dalam perkara Nomor  63/PUU-XVI/2018  adalah  terkait  pengujian  undang-undang,  dalam  hal  ini yang  menjadi  permasalahan  adalah  siapa  yang  memiliki  wewenang  dalam menyampaikan  surat  pemberitahuan  yang  disampaikan  kepada  instansi  pajak. Pemohon  dalam  hal  ini  merasa  bahwa  dengan  keberadaan  norma  yang  dimuat dalam  penjelasan  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  butir  a  UUPT  telah  menimbulkan ketidak pastian hukum  terhadap  norma yang sudah bersifat  pasti dalam pasal 146
ayat  (1)  huruf  c  UU  PT  No  40  Tahun  2007.Dimana  menurut  pemohon  ,keputusan memaknai  penjelasan  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  butir  a  UUPT  sebagai  Tindakan kepengurusan  direksi  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dalam dua putusan yang disebut diatas adalah bertentangan denganPasal 146 ayat (1) huruf C UU PT No 40 Tahun 2007.
Dalam  Putusannya,  pemohon  mengajukan  pertanyaan  mengenai  pasal  146 normanya  membuka  ruang  kepada  tiga  komponen,  direksi,  dewan  komisaris  atau pemegang saham tetapi menurut pemohon penjelasan pasalnya mengerucut hanya kepada  direksi,  kemudian  dalam  penjelasan  normanya  justru  menambah  syarat baru  yakni  adanya  syarat  pemberitahuan  ke  instansi  pajak.  Dimana  pemohon  juga menjelaskan  bahwa  dalam  penjelasan  tersebut  tidak  disebutkan  secara  langsung siapa yang berwenang mengajukan kepada instansi pajak.
Dalam  permohonan,  pemohon  mempertanyakan  dari  mana  pemerintah menyimpulkan  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  146  ayat  (1)  huruf  c  butira  ,  yang berhak mengajukan surat adalah direksi. Sebagai akibat dari ketidakpastian hukum pada norma yang dimuat dalam penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT No  40  Tahun  2007  tersebut,  norma  dalam  pasal  tersebut  dimohonkan  pengujian materinya kepada Mahkamah Konsititusi.
Dengan  berbagai  pertimbangan  hukum,  Mahkamah  konstitusi  berpendapat permohonan  para  pemohon  berkenaan  dengan  in  konstitusionalitas  penjelasan pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UU PT No 40 Tahun 2007 tidak beralasan menurut hukum dan dalam amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dalam  kasus  Penetapan  Nomor  176/PDT.P/2015/PN  JKT.PST  dan  Putusan MA Nomor 1618 K/PDT/2016 memberikan pertimbangan hukum yang sama yakni berdasar pada tanggungjawab serta kewajiban direksi seperti yang disyaratkan oleh hukum  dan  atau  undang-undang  sehingga  memberikan  kepastian  hukum  kepada direksi sebagai organ perseroan terbatas yang menjalankan dan mewakili perseroan dan  telah  memberikan  kepastian  hukum  pula  kepada  pemegang  saham  terkait proses  pembubaran  perseroan  terbatas  yang  dalam  pertimbangan  hukum  hakim telah  berdasar  pada  norma-norma  hukum  terkait  namun  dalam  sisi  lain  menurut penulis akan memberikan ketidakadilan bagi pemegang saham. Hal ini dikarenakan pada  PT in  casu. Syarat  pembubaran  perseroan  terbatas  tidak  dapat  dibebankan
kepada pemegang saham dan berpotensi dapat merugikan pemegang saham apabila PT tersebut tidak dibubarkan.
Hakim  dalam  amar  putusan  menyatakan  bahwa  PT  AKES  tidak  mungkin dibubarkan  berdasar  pada  alasan-alasan  yang  telah  dikaji  melalui  undang-undang PT  yang  berlaku  saat  ini  berdasar  pada    bahwa  yang  berhak  mewakili  PT  dan menjalankan  pengurusan  terhadap  perseroan  adalah  direksi  saja.  Dalam  hal  ini bukan legal standing pemegang saham dalam pengajuan permohonan yang menjadi permasalahan  namun  terhadap  kepastian  hukum  direksi  sebagai  organ  perseroan yang  terbatas  yang  berhak  untuk  menyampaikan  surat  pemberitahuan  kepada instansi pajak bahwa perseroan tidak lagi aktif selama 3 tahun atau lebih sehingga memungkinkan  bahwa  perseroan  tersebut  dibubarkan  melalui  penetapan pengadilan.
Dari amar putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim  terkait  direksilah  yang  berhak  untuk  mengajukan  surat  pemberitahuan kepada instansi pajak adalah berdasar pada pasal 1 angka 5 jo pasal 97 ayat (1) UU PT sudah memberi kepastian hukum kepada direksi karena telah dijelaskan bahwa direksilah  yang  mewakili  perseroan  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  serta melakukan  pengurusan  perseroan.  Pertimbangan  hukum  hakim  juga  telah  sesuai dengan  norma-norma  yang  terdapat  dalam  UU  PT  No  40  Tahun  2007  serta  telah memberi kepastian hukum kepada pemegang saham maupun direksi terkait proses pembubaran perseroan terbatas.
Namun  penolakan  permohonan  penetapan  pengadilan  negeri  Jakarta  Pusat Nomor:  176/PDT.P/2016/PN.JKT.PST  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618 K/PDT.P/2018  oleh  pemohon  dianggap  tidak  memberi  kepastian  hukum  kepada pemegang saham selaku pemohon dalam permohonan tersebut  sehingga pemohon merasa hak-hak konstitusional telah dirugikan dari pada penetapan pengadilan dan putusan  mahkamah  agung  tersebut.  Dalam  hal  ini  pemohon  mengajukan permohonan  kepada  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  penjelasan  pasal  146  ayat  1 huruf  c  butir  a  UU  PT  No  40  Tahun  2007  karena  merasa  bahwa  hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan adanya pemaknaan pasal oleh hakim yang mengakibatkan  ditolaknya  permohonan  pemohon.  Dalam  memaknai  permohonan pemohon  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi berpendapat  bahwa  permohonan  pemohon  adalah  in  konstitusional  dan
tidakadaketentuan  yang  bertentangan  dengan  hukum  sehingga  permohonan pengujian materi penjelasan pasal 146 huruf c UU PT No 40 Tahun 2007 ditolak oleh Majelis Hakim.
Terkait analisa terhadap Putusan MK Nomor 63/PUU-XVI/2018, dalam amar putusannya  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  63/PUU-XVI/2018  maka Mahkamah  Konstitusi  dengan  amar  menolak  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya mengenai pengujian atas penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c undang- undang  karena  dinilai  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Putusan  hakim  konstitusi menyatakan  permohonan  ditolak,  apabila  permohonannya  tidak  beralasan.  Dalam hal ini undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  baik  mengenai  pembentukannya  maupun materinya  sebahagian  atau  keseluruhan,  maka  amar  putusannya  menyatakan permohonan ditolak (Bambang Sutiyoso:2008:357-358)
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menolak  permohonan  para  pemohon memperkuat  kedudukan  direksi  sebagai  organ  perseroan  terbatas  yang menjalankan perseroan terbatas dan mewakili perseroan terbatas di luar maupun di dalampengadilan.  Dalam  hal  ini  putusan  mahkamah  konstitusi  juga  telah memberikan  kepastian hukum  kepada pemegang saham  dan direksi terkait  proses pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak  beroperasi.  Namun  meskipun  telah memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  saham,  Putusan  Mahkamah Konstitusi ini belum memberikan keadilan terhadap posisi pemegang saham dalam hal  pemegang  saham  ingin  membubarkan  perseroan  terbatas.  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018 menurut pemohon adalah in konstitusional.
Dengan  ditolaknya  permohonan  pemohon  oleh  majelis  hakim  Mahkamah Konstitusi dalam permohonan Nomor 63/PUU-XVI/2018 karena pemohon dianggap in  konstitusional,  maka  pada  dasarnya  telah  memberi  kepastian  hukum  kepada direksi maupun  pemegang  saham  khususnya  terkait  syarat  dari  pada  permohonan pembubaran perseroan terbatas yang menurut majelis hakim, pemenuhan dari pada syarat pemberitahuan ketidakaktifan perseroan  kepada instansi  pajak hanya dapat dilakukan  oleh  direksi  selaku  organ  perseroan  yang  memiliki  kewajiban melaksanakan pengurusan perseroan.
Apabila memaknai perseroan terbatas masih dalam keadaan belum defenitif bubar,  baik  direksi,  komisaris  dan  RUPS  masih  dalam  keadaan  aktif.  Dalam  hal  ini
direksi  masih  dapat  melakukan  pengurusan  perseroan  apa  lagi  dalam  hal pengurusan    itu  bertalian  dengan  proses  pembubaran  perseroan  yakni  proses penyampaian  perseroan  tidak  lagi  aktif  selama  kurang  lebih  3  tahun  yang dibuktikan  dengan  penyampaian  surat  kepada  instansi  pajak.  Pemahaman  secara sistematik  ini  tetap didasari  pada  pasal 1  angka  5  jo  Pasal  98 UU  PT No  40  Tahun 2007  yang  menyatakan  bahwa  direksi  adalah  organ  perseroan  yang  berwenang serta bertanggungjawab melakukan pengurusan terhadap perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa  tidak  terdapat  kekaburan  norma  dalam  penjelasan  pasal  146  ayat  1  butir c UU  PT  No  40  Tahun  2007  hal  ini  juga  didasarkan  bahwa  terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusiter  dahulu  telah  menyatakan  bahwa  penjelasan  tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga dapat memperluas atau menambah norma yang terdapat dalam batang tubuhnya. Penjelasan dapat dimaknai secara luas, maka hakim dalam menerapkan hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  176/PDT.P/2016/PN.JKT.PST  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1618K/PDT.P/2018 dapat menafsirkan lebih luas penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf c butir a UU PT No 40 Tahun 2007 tersebut.
Dalam  hal  persyaratan  pembubaran  perseroan  terbatas  adalah  syarat materil  maka  pada  dasarnya  pembuktian  tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa perseroan terbatas tidak lagi aktif berdasarkan keterangan lembaga-lembaga diluar instansi pajak. Namun  apabila  persyaratan pembubaran  perseroan  terbatas  adalah syarat  formil  maka  seyogyanya  menurut  penjelasan  undang-undang  surat ketidaaktifan PT hanya dapat disampaikan kepada instansi pajak.
Oleh  karena  tidak  adanya  kaidah-kaidah  hukum  yang  dilanggar  dalam    penerapan hukum  maka  terhadap  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 176/PDT.P/2016/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor
1618K/PDT.P/2018 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018 telah  memberikan  kepastian  hukum  baik  kepada  direksi    maupun  terhadap pemegang  saham  dalam  proses  pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak beroperasi.
3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Apabila  Direksi  Tidak Melaksanakan Tugasnya Memberitahukan Kepada Instansi Terkait Dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Tidak Beroperasi
Apabila  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  direksi  atau  anggota  direksi mengakibatkan  kerugian  bagi  pemegang  saham,  maka  Rapat  Umum  Pemegang Saham  merupakan  organ  yang  memiliki  wewenang  yang  tidak  diberikan  kepada direksi  dan/atau  dewan  komisaris,  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada  anggota direksi yang sudah terbukti melakukan kesalahan dan merugikan perseroan.
Namun  membawa  suatu  permasalahan  kedalam  pembahasan  RUPS  sangat tergantung  pada  inisiatif  dan  iktikad  baik  pemegang  saham  mayoritas.  Setiap keputusan  RUPS  selalu  diambil  berdasarkan  suara  mayoritas  dalam  hal  keputusan musyawarah tidak dapat tercapai (Bambang Sutiyoso:2008:357-358)
Dalam  hal  situasi  yang  terjadi  adalah  demikian,  maka  hal  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  pengajuan  gugatan  derivative  untuk  memberikan perlindungan bagi pemegang saham.
Gugatan  derivative  ini  akan  memberikan  hak  kepada  pemegang  saham minoritas  untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar  hak-hak  tidak  dirugikan  dan  seluruh  hasil  dari  gugatan  tersebut  (misalnya dalam  bentuk  ganti  rugi  dari  direksi)  akan  menjadi  milik  perseroan,  bukan  milik pemegang saham penggugat (Munir Fuady:2002:99)
Selain  pengajuan  gugatan  derivative  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum terhadap pemegang saham, apabila direksi lalai dalam pelaksanaan tugas dalam hal ini  menyampaikan  surat  ketidaaktifan  PT  kepada  instansi  terkait,  maka  pemegang saham juga  dapat mengajukan  gugatan  personal  , dimana  dalam  kontek  pemegang saham  dapat  melakukan  tindakan  atas  nama  mereka  sendiri  (  perseroan  sebagai subjek  hukum  mandiri  yang  terpisah  dan  berbeda  dengan  pemegang  saham  atau pendirinya),  meskipun  Tindakan  ini  sifatnya  terbatas.  Para  pemegang  saham  juga memiliki  hak  untuk  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk pembubaran  perusahaan  dalam  keadaan  tertentu.  (KeteranganDr.  Siti  Anisah, S.H.,M.Hum dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi)
Gugatan  personal  umumnya  terkait  dengan  hak  hukum  maupun  hak kontraktual pemegang saham, terkait dengan saham itu sendiri, atau terkait dengan kepemilikan  saham  dan  hal-hal  lain  yang  terkait  dengan  kedudukan  selaku
pemegang saham. UU PT No 40 Tahun 2007 memberikan hak bagi setiap pemegang saham  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  perseroan  apabila  dirugikan  karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris (Taqiyuddin Kadir:2017:31).

## Penutup

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah,  Perseroan  terbatas merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  melalui  hukum  maka  dapat  pula dibubarkan    sesuai  dengan  hukum.  Dalam  hal  perseroan  tidak  lagi  beroperasi selama  kurang  lebih  3  tahun,  maka  direksi  ataupun  pemegang  saham  dapat mengajukan  pembubaran  perseroan  terbatas  melalui  permohonan  penetapan pengadilan.  Hal  yang  paling  sering  mengakibatkan  upaya  pembubaran  perseroan terbatas  melalui  pengadilan  negeri  selain  tidak  beroperasi  juga  karena keberimbangan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas.Pasal 146 ayat (1) UU PT  No  40  Tahun  2007  telah  memberikan legal  standing kepada  direksi  maupun pemegang saham untuk mengajukan permohonan terhadap pembubaran perseroan terbatas.  Namun  terhadap  pemenuhan  persyaratan  dari  pada  pembubaran perseroan  terbatas  melalui  pengadilan  berupa  surat  kepada  instansi  pajak  terkait PT tidak lagi aktif selama 3 tahun atau lebih, masih terdapat perbedaan penafsiran norma terkait legal standing organ yang dapat menyampaikan surat kepada instansi pajak tersebut.
Dengan  adanya  penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  176 K/PDT.P/PN.JKT  PST,  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1618  K/PDT.P/2016,  dan Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  63/PUU-X  VI/2018  telah  memberikan kepastian  hukum  kepada  direksi  maupun  pemegang  saham  dalam  proses pembubaran  perseroan  terbatas  yang  tidak  beroperasi  melalui  pengadilan  negeri. Dalam  Penetapan  Nomor  176  K/PDT.P/PN.JKT  PST  yang  kemudian  berlanjut melalui  upaya  hukum  kasasi  dengan  Putusan  Nomor  1618  K/PDT.P/2016,  Majelis Hakim  menolak  permohonan  pemohon  untuk  membubarkan  perseroan  terbatas melalui  penetapan  pengadilan  dikarenakan  pertimbangan  hukum  hakim  yang menyatakan  bahwa  permohonan  para  pemohon premateur. Majelis  hakim berpendapat berdasar pada penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf c hanya direksi, organ
PT yang berhak untuk menyampaikan surat kepada instansi pajak bahwa PT tidak lagi  aktif  yang  merupakan  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  permohonan pembubaran  PT  melalui  penetapan  pengadilan.  Pemohon  dalam  hal  ini  pemegang saham kemudian mengajukan uji materi terhadap penjelasan pasal 146 ayat 1 huruf c  tersebut  kepada  Mahkamah  Konstitusi  dimana  dalam  putusannya,  Mahkamah Konstitusi  juga  menolak  gugatan  dari  pemohon  karena  gugatan  para  pemohon  in konstitusional.  Dalam  hal  ini  baik  penetapan  hakim  di  PN  Jakarta  Pusat,  Putusan Mahkamah  Agung  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  baik  dalam  penetapan maupun  putusannya  telah  didasarkan  pada  norma-norma  hukum  yang  berlaku dalam  UU  PT  No  40  Tahun  2007,  namun  dalam  hal  ini  pemegang  saham  tidak memperoleh  keadilan  melalui  putusan  majelis  hakim  tersebut  karena  tidak tercapainya  keinginan  untuk  melakukan  pembubaran  perseroan  terbatas  tersebut yang  mungkin  saja  dapat  merugikan  pihak  pemegang  saham  jika  pembubaran tersebut tidak dilakukan.
Dalam  pembubaran  perseroan  terbatas  melalui  penetapan  pengadilan,  terdapats yarat bahwa untuk membuktikan  suatu perseroan tidak  aktif maka hal yang harus dilakukan  adalah  dengan  memberitahukan  bahwa  suatu  perseroan  terbatas  tidak lagi aktif dengan membuktikan surat tidak aktif kepada instansi terkait dalam hal ini adalah  instansi  pajak.  Dalam  hal  pengurusan  terhadap  perseroan,  maka  yang menjalankan kewajiban pengurusan adalah direksi sebagai organ perseroan, namun dalam  hal  terdapat  konflik  kepentingan  yang  membuat  posisi  pemegang  saham menjadi dirugikan maka perlindungan terhadap pemegang saham yang diatur oleh UU  PT No  40  Tahun  2007  dapat  melalui gugatan personal  gugatan  derivative  atau pun perlindungan melalui RUPS. Dalam hal direksi lalai dalam menyampaikan surat kepada  instansi  terkait,  pemegang  saham  dapat  mengambil  Langkah  perlindungan melalui  gugatan  personal  maupun  gugatan  derivatif  dengan  membuktikan  bahwa pemegang  saham  tersebut  menderita  kerugian  akibat  kelalaian  direksi  yang  tidak menyampaikan surat kepada instansi pajak terkait ketidakaktifan PT selama 3 tahun atau lebih sebagai syarat pembubaran PT yang tidak beroperasi melalui penetapan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Budiarto,  Agus.  2009. Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan Terbatas. Mataram :Ghalia Indonesia.
Fuady, Munir.  2002. Doktrin-DoktrinDalam  Corporate  Law dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap , M.Yahya. 2010. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
_______________. 2015. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: SinarGrafika.
Kadir,  Taqiyuddin.  2017. GugatanDerivatifPerlindungan  Hukum  Pemegang  Saham Minoritas . Jakarta: SinarGrafika.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2013. Penelitian  Hukum  Normatif, SuatuTujuanSingkat . Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Sunggono, Bambang. 2002. MetodePenelitian Hukum . Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Syahrani, Riduan. 2000. SelukBeluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.

## 2.Jurnal
Sutiyoso , Bambang. “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  Terhadap Pencari Keadilan” , Jurnal Hukum No 3 vol 15 Juli 2008.
3. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Penetapan PN Jakarta Pusat Nomor 176/PDT.P/2015/PN.JKT./PST
PutusanMahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016
PutusanMahkamahKonstitusiNomor 63/PUU-XVI/2018