## MENYOAL PENGATURAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

## Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia

## Tri Rini Puji Lestari
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta
Naskah diterima: 30 September 2016 Naskah dikoreksi: 9 November 2016 Naskah diterbitkan: 22 Desember 2016
Abstract: The  habit  of  consuming  alcoholic  beverages  (modern,  traditional  or  bootleg)  can  cause  negative effects on physical, mental, and psychosocial healths. The problem of this research is related to regulation on the consumption of alcoholic beverages that is still not specific and not comprehensive. The purpose of this study is to gathered information on the consumption of alcoholic beverages and the enforced regulation, as well as a more specific and comprehensive concept on regulation regarding the consumption of alcoholic beverages so that people could be protected from the negative effects of the alcohol. This study uses qualitative descriptive study of literature and policy analysis with a formal evaluation approach. The results showed that there are some Indonesian who have a habit of consuming alcoholic beverages. The impact can cause physical, mental, as well as psychosocial health problems, and it can even takes one’s life (especially bootleg alcohol) thus disturbing the public. The regulation is currently still enforced over several different levels against several sectoral charges related to industry, investment, business licenses, alcoholic beverages, the imposition of customs, crime as the effects  of  consuming  alcoholic  beverages.  Therefore  future  regulation  should  be  more  focused  on  the  efforts to protect the public from negative effects of alcohol consumption with consideration on various factors from production to consumption.
Keywords: consumption of alcoholic beverages, alcohol abuse, regulation, rehabilitation.
Abstrak: Kebiasaan  mengonsumsi  minuman  beralkohol  (modern,  tradisional  ataupun  oplosan)  dapat menimbulkan  efek  negatif  baik  secara  fisik,  mental,  maupun  psikososial.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah pengaturan  terkait  konsumsi  minuman  beralkohol  masih  belum  spesifik  dan  komprehensif.  Tujuan  penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang konsumsi minuman beralkohol dan pengaturan yang ada selama ini, serta konsep pengaturan ke depan terkait konsumsi minuman beralkohol yang lebih spesifik dan komprehensif agar  masyarakat  dapat  terlindungi  dari  efek  negatif  minuman  beralkohol.  Penelitian  menggunakan  metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan dilakukan analisis kebijakan dengan pendekatan evaluasi formal. Hasil  penelitian  menunjukkan  ada  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang  mempunyai  kebiasaan  mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan yang ada masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dengan muatan pengaturan masih sektoral. Untuk itu, pengaturan ke depan harus lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek negatif konsumsi minuman beralkohol dengan memerhatikan berbagai faktor mulai produksi sampai dikonsumsi .
Kata kunci: konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, pengaturan, rehabilitasi.
Pendahuluan Minuman beralkohol merupakan salah satu  jenis  zat  adiktif  yang  penyalahgunaannya menimbulkan  dampak  yang  serius  pada  kesehatan masyarakat dan masalah sosial.
Menurut Peraturan Menteri Pedagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  dan  Penjualan Minuman  Beralkohol,  pengertian  minuman beralkohol  adalah  minuman  yang  mengandung
etanol  atau  etil  alkohol  (C 2 H 5 OH)  yang  diproses dari  bahan  hasil  pertanian  yang  mengandung karbohidrat  dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi atau  fermentasi  tanpa  destilasi.  Berdasarkan ketentuan  Standar  Industri  Indonesia  (SII)  dari Kementerian  Perindustrian  RI,  minuman  berkadar alkohol  di  bawah  20%  tidak  tergolong  minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam  Peraturan  Kementerian  Kesehatan  No.  86/ Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang
mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang  dimaksud  dengan  minuman  keras  adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:
– Golongan  A,  dengan  kadar  etanol  1  sampai dengan 5%.
– Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
– Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.
Secara  umum,  mengonsumsi  minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat  Indonesia,  terlebih  karena  dampaknya dari  segi  kesehatan  dan  sosial  sangat  merugikan. Minuman  beralkohol  merupakan  minuman  yang hanya  dikonsumsi  dan  digunakan  oleh  kalangan terbatas  dengan  tujuan  dan  alasan  tertentu  baik positif  maupun  negatif,  seperti:  1)  dikonsumsi untuk  jamuan  makan  di  kalangan  tertentu  seperti di  konsulat  asing  dan  acara  hajat  pernikahan  atau acara lainnya; 2) dikonsumsi di tempat umum yang telah ditentukan seperti hotel berbintang, bar, klub malam, cafe dan tempat-tempat lain; 3) dikonsumsi untuk  tujuan  kesehatan,  seperti  minum  jamu  dan rempah-rempah yang mengandung alkohol; 4) untuk keperluan  pemijatan/ massage ;  5)  untuk  keperluan upacara  adat;  6)  untuk  keperluan  negatif  atau tindak kekerasan seperti perampokan, perampasan, dan  tawuran.  Namun  ada  sebagian  golongan  atau agama di Indonesia yang mengharamkan minuman beralkohol  untuk  dikonsumsi.  (Pemda  Provinsi Jawa Tengah, 2016: 1).
Minuman  beralkohol  merupakan  salah  satu faktor risiko utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental  Organik  (GMO),  merusak  saraf  dan  daya ingat, oedema otak  (pembengkakan  otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut  pada  hati),  gangguan  jantung, gastritis (peradangan  pada  lambung), paranoid (adanya waham  curiga)  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan dari  segi  sosial,  biasanya  orang  yang  mabuk karena  alkohol  jika  tidak  dikontrol  akan  merusak tatanan  sosial  masyarakat,  mengganggu  ketertiban keamanan (memicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan),  bahkan  sampai  menjurus  pada  tindak pidana kriminal berat (Baleg, 2014:5).
Sampai akhir tahun 2016, besar populasi yang mengonsumsi  minuman  beralkohol  selama  satu tahun adalah 4,6% dan pada bulan Desember terdapat 3%. Adapun provinsi yang mempunyai prevalensi penggunaan minuman beralkohol tertinggi dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  yaitu  Nusa
Tenggara Timur (NTT) sebesar 17,7%, (Riskesdas, 2013).  Selain  itu,  yang  sangat  mengkhawatirkan adalah  konsumsi  minuman  beralkohol  yang diproduksi secara tradisional karena tidak terkontrol kadar  alkohol  yang  dikandungnya  dan  konsumsi minuman beralkohol oplosan yang terus meningkat karena telah banyak menelan korban jiwa. Korban oplosan  pada  tahun  2011  sebanyak  280  orang meninggal  dunia  meningkat  menjadi  304  orang meninggal dunia dan 311 orang dirawat pada tahun 2015 (Kementerian Kesehatan, 2015:1). Fenomena peningkatan  peredaran  minuman  beralkohol oplosan ini dikarenakan sulit dan terbatasnya akses terhadap minuman beralkohol yang sah atau resmi (harga  mahal),  sedangkan  minuman  beralkohol oplosan sangat mudah dan murah untuk didapat.
Di sisi lain, keragaman sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol sebagaimana sudah diuraikan di atas telah menjadi dasar  terbitnya  beberapa  Peraturan  Daerah (Perda)  atau  kebijakan  daerah  yang  bervariasi. Namun  demikian,  kebijakan  mengenai  minuman beralkohol  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  mulai  dari  tingkat  undang- undang  sampai  tingkat  peraturan  daerah  yang  ada saat  ini  masih  belum  disebutkan  secara  spesifik, yakni hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”. Seperti misalnya pengaturan pada Pasal 111 dan 112 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99,  dan  104  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Kemananan, Mutu, dan Gizi Pangan; Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan Ketiga atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan,  Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;  dan  Peraturan  Menteri  Perindustrian No.71/M-IND/PER/7/2012  tentang  Pengendalian dan  Pengawasan  Industri  Minuman  Beralkohol (di  dalamnya  mengatur  juga  mengenai  minuman beralkohol  tradisional)  (Kejaksaan  Agung,  2015: 2).
Fakta di atas menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat  Indonesia  yang  memang  terbiasa mengonsumsi  minuman  beralkohol,  baik  yang diproduksi secara pabrikan maupun tradisional serta oplosan. Akan tetapi, sampai saat ini pengaturannya masih  tersebar,  mulai  dari  peraturan  perundang- undangan yang ada di berbagai instansi sampai pada peraturan  daerah  dengan  substansi  yang  beragam (sesuai dengan kebijakan lokal/daerahnya masing- masing).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka rumusan  masalahnya  adalah  pengaturan  terkait konsumsi  minuman  beralkohol  masih  belum spesifik  dan  komprehensif.  Adapun  pertanyaan penelitiannya  adalah:  1)  Bagaimana  gambaran konsumsi  minuman  beralkohol  di  Indonesia?;  2) Bagaimana  pengaturan  terkait  konsumsi  minuman beralkohol  yang  ada  selama  ini?;  3)  Bagaimana pengaturan  ke  depan  terkait  konsumsi  minuman beralkohol yang spesifik dan komprehensif?
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mendapatkan informasi  tentang  konsumsi  minuman  beralkohol dan  pengaturan  yang  ada  selama  ini,  serta  konsep pengaturan  ke  depan  terkait  konsumsi  minuman beralkohol  yang  lebih  spesifik  dan  komprehensif agar masyarakat dapat terlindungi dari efek negatif minuman beralkohol tersebut.
Tulisan  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  studi  literatur  yang  diambil  dari literatur  kepustakaan,  media  cetak  dan  internet, laporan  kunjungan  kerja  Pansus  RUU  Larangan Minuman  Beralkohol  (Minol)  ke  beberapa daerah  (Semarang,  Medan,  Aceh,  Bali,  Manado, dan  Papua),  dan  hasil  Rapat  Dengar  Pendapat Umum  (RDPU)  Pansus  RUU  Larangan  Minuman Beralkohol  dengan  Pemerintah  dan  berbagai kelompok  masyarakat.  Semua  kegiatan  Pansus RUU  Larangan  Minol  tersebut  dilaksanakan  dari bulan  November  2015  sampai  Februari  2016. Data  yang  didapat  dari  berbagai  sumber  tersebut kemudian  diolah  dan  dilakukan  analisis  kebijakan dengan  pendekatan  evaluasi  formal  (Ayuningtyas, 2014:136).

## Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1),  telah  mengamanatkan  bahwa  setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  Sedangkan  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  9, menyatakan bahwa:
1)  Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan taraf kehidupannya.
2)  Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
3)  Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
Selain  itu,  dalam  Undang-Undang  (UU)  No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  3  juga mengamanatkan  jaminan  atas  hak  memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun di sisi lain, pada Pasal 9 ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban  ikut  mewujudkan,  mempertahankan, dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya  baik  melalui  upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat,  dan  pembangunan  berwawasan kesehatan.  Itu  artinya,  dalam  hak  mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melekat sebuah kewajiban untuk mewujudkannya (sifatnya aktif).
Kondisi sehat sangat penting sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya  hak-hak  lain  dan  telah  diakui  secara internasional.  Hal  ini  karena,  tanpa  kesehatan seseorang  akan  menjadi  tidak  sederajat  secara kondisional.  Tanpa  kesehatan,  seseorang  tidak akan  mampu  memperoleh  hak-haknya  yang  lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang  hak  atas  hidupnya,  karena  ia  tidak  bisa memperoleh  dan  menjalani  pekerjaan  yang  layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Pada  intinya,  seseorang  tidak  bisa  menikmati sepenuhnya  kehidupan  sebagai  manusia  jika  tidak sehat.
Di sisi lain, sebagaimana ditegaskan dalam UU No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  Pasal  8,  dinyatakan  bahwa  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  terwujudnya  penegakan dan  pemenuhan  HAM  tersebut.  Selain  itu,  dalam UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal 7  juga  menyatakan  bahwa  Pemerintah  bertugas menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  merata dan  terjangkau  oleh  masyarakat  dan  pada  Pasal 9  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  bertanggung jawab  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah sebagai penyelenggara  negara,  mempunyai  tanggung jawab  dan  kekuasaan  untuk  melindungi  hak-hak warganya.  Kekuasaan  ini  semata-mata  untuk memajukan  dan  mencapai  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Pemerintah  tidak  hanya  menjaga  agar seseorang  tidak  melanggar  atau  dilanggar  haknya, namun  juga  harus  pengupayakan  pemenuhan  hak- hak  tersebut.  Demikian  juga  hak  atas  kesehatan, terdapat  tanggung  jawab  Pemerintah  untuk memenuhinya. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Hal ini sebagai wujud dari tugas pemerintah dalam menjalankan  fungsi  pemerintah  berdasarkan good governance (Titon,  2007:7).  Konsep  ini  juga sejalan  dengan  konsep  hak  atas  derajat  kesehatan
yang  optimal  menurut  WHO,  di  mana  ada  dua kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya di bidang kesehatan yaitu, pertama pengaturan (dalam rangka perlindungan kesehatan bagi penyandang hak) dan kedua penyediaan fasilitas atau pelayanan kesehatan (Titon, 2007: 13).
Terkait  dengan  peredaran  dan  konsumsi minuman beralkohol di masyarakat, hak atas  kesehatan  bermakna  bahwa  Pemerintah bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  kondisi yang  memungkinkan  setiap  individu  untuk  dapat hidup sehat dan terbebas dari efek negatif minuman beralkohol.  Itu  artinya,  Pemerintah  dituntut  untuk dapat  membuat  kebijakan  yang  mengarah  pada upaya perlindungan generasi muda dari efek negatif minuman  beralkohol  baik  dari  segi  kesehatan maupun sosial. Upaya perlindungan generasi muda ini  di  antaranya  mencakup  kebijakan  yang  terkait pada  akses  terhadap  minuman  beralkohol  (baik minuman  beralkohol  modern/pabrikan  maupun tradisional  serta  oplosan)  dan  akses  terhadap  jasa rehabilitasi  akibat  penyalahgunaan  alkohol  dan ketergantungan mengonsumsi minuman beralkohol. Untuk  itu,  diperlukan  komitmen  dan  konsep  yang tegas  dan  jelas  serta  peran  serta  masyarakat  agar tujuan perlindungan generasi muda dari efek negatif minuman  beralkohol  baik  dari  segi  kesehatan maupun sosial dapat terwujud.
Konsumsi  Minuman  Beralkohol  dan  Efeknya bagi Manusia
Alkohol  adalah  golongan  senyawa  kimia alifatik  yang  mempunyai  satu  gugusan  –OH. Golongan  alkohol  banyak  digunakan  sebagai pelarut  dan  jenis  alkohol  yang  sering  dijumpai adalah metanol, etanol, dan isopropanol. Minuman beralkohol  dengan  alkohol  adalah  dua  hal  yang berbeda.  Tidak  ada  seorangpun  yang  sanggup meminum  alkohol  dalam  bentuk  murni  (alkohol 100%) karena dapat menyebabkan kematian. Jenis alkohol  yang  biasa  terkandung  dalam  minuman beralkohol  bisa  diproduksi  dari  proses  fermentasi. Minuman  beralkohol  adalah  minuman  yang mengandung  alkohol  atau  etanol  (C 2 H 5 OH)  yang dibuat  secara  fermentasi  dari  jenis  bahan  baku nabati  yang  mengandung  karbohidrat,  seperti  biji- bijian, buah-buahan, nira atau yang dibuat dengan cara distilasi/penyulingan hasil fermentasi. Dengan demikian,  senyawa  alkohol  yang  biasa  digunakan dalam  minuman  beralkohol  adalah  etanol (C 2 H 5 OH).  Etanol  atau  etil  alkohol,  digunakan sebagai  pelarut,  antiseptik,  campuran  obat  batuk, anggur obat, dalam minuman keras, dan minuman lain yang mengandung alkohol (Irianto, 2014: 594).
Jenis  minuman  keras  (minuman  beralkohol) ada  berbagai  macam,  di  antaranya:  (Kemenkes, 2015: 6)
– Brandy , disuling dari fermentasi air buah yang kemudian  disimpan  dalam  tong  kayu  kecil. Warna dari brandy disebabkan oleh kayu atau penambahan karamel.
– Whisky ,  dibuat  melalui  proses  penyulingan dari jus yang telah difrementasi dari biji-bijian seperti jagung dan gandum.
– Rum  adalah  minuman  yang  disuling  dari fermentasi sirop gula atau air tebu selama paling tidak 3 tahun. Sedangkan sebagai pewarnanya, kadang-kadang digunakan karamel.
– Wine , dibuat dari berbagai macam jenis buah- buahan  seperti  anggur, peach , plum atau aprikot.  Sebagian  besar wine dihasilkan  dari anggur. Tanah tempat anggur tersebut tumbuh dan kondisi cuaca sangat menentukan kualitas dan  rasa  anggur  yang  juga  akan  menentukan kualitas dan rasa wine .
– Bir,  dibuat  dari  proses  fermentasi,  campuran cairan  yang  disebut wort ,  disiapkan  dengan menggabungkan  ragi  dan  biji-bijian  seperti jagung, gandum, dan gandum hitam. Fermentasi dari campuran cairan ini menghasilkan alkohol dan  CO 2 .  Fermentasi  cairan  ini  dihentikan sebelum selesai untuk batas kandungan alkohol. Alkohol  yang  dihasilkan  disebut  sebagai  bir yang kandungan alkoholnya 4–8% alkohol.

## Tabel 1. Jenis Minuman Beralkohol
No. Nama Minuman Sumber Kadar Alkohol (%) Produk Pabrik/Modern 1. Brandy Sari buah 40 - 50 2. Whisky Sereal (biji- bijian) 40 - 55 3. Rum Karamel 40 - 55 4. Wine (Port, Sherry, Champagne, dll) Anggur/buah- buahan lainnya 10 - 22 5. Bir Sereal (biji- bijian) 5 - 8

## Produk tradisional/lokal
6. Sopi, arak, tuak, saguer cap tikus, balok, lapen, ciu dll Palm/Nira Tidak diketahui pasti (± > 50 – 60)

## Sumber: Kemenkes, 2015
Alkohol  bukan  satu-satunya  senyawa  kimia yang  dapat  menyebabkan  mabuk,  masih  banyak senyawa-senyawa  lain  yang  terdapat  dalam
minuman  keras  dan  bersifat  memabukkan,  yaitu jika diminum pada konsentrasi yang cukup tinggi. Selain  itu,  ada  juga  komponen-komponen  lain yang  umumnya  digunakan  untuk  bahan  industri namun  digunakan  sebagai  bahan  minuman  keras yang  dikenal  dengan  istilah  oplosan,  di  antaranya aseton,  spritus,  dan  lain-lain.  Secara  patofisiologi, jika seseorang untuk pertama kalinya mengonsumsi minuman  beralkohol,  walau  jumlah  yang  masuk ke  dalam  tubuh  masih  sedikit,  alkohol  tersebut tetap akan memberikan efek pada otak dan tubuh. Alkohol  akan  memengaruhi  penilaian  dan  waktu reaksi  seseorang  terhadap  lingkungan  sekitarnya. Jika  jumlahnya  lebih  banyak  lagi,  maka  alkohol dapat menyebabkan reaksi dan koordinasi menjadi lamban.  Sampai  pada  akhirnya,  ketika  jumlah konsumsi  alkohol  tersebut  cukup  banyak,  maka dapat  menekan  beberapa  fungsi  organ  tubuh  dan dalam kondisi berat dapat menyebabkan kematian. (Kemenkes, 2015:11).
Oplosan  merupakan  minuman  keras  yang paling  berbahaya  bagi  kesehatan,  karena  selain kadar  alkohol  yang  tidak  terkontrol,  hasil  akhir cerna  dalam  tubuh  juga  akan  berubah  menjadi formaldehyd yang  beracun,  pada  akhirnya  dapat menyebabkan  kebutaan  meskipun  diminum  dalam jumlah  kecil.  Oplosan  mengandung  senyawa metanol atau methyl etanol (CH 3 OH) yang biasanya digunakan dalam pelarut untuk industri, pembersih/ penghapus cat dan fotokopi (Kemenkes, 2015:12).
Penyalahgunaan  alkohol  telah  menjadi masalah  hampir  setiap  negara.  Namun  demikian, penyalahgunaan alkohol pada setiap negara berbeda- beda  tergantung  pada  kondisi  sosial  budaya,  pola religius,  kekuatan  ekonomi,  dan  bentuk  kebijakan serta regulasi negaranya. Menurut WHO (2003), ada empat  faktor  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya penyalahgunaan  alkohol.  Keempat  faktor  ini  satu sama lain saling berkaitan dan berpengaruh, yaitu: 1 1.  Faktor sosial.
Konsumsi  minuman  beralkohol  sering  kali didasari  oleh  motif-motif  sosial  seperti  untuk meningkatkan prestige atau  adanya  pengaruh pergaulan  dan  perubahan  gaya  hidup.  Selain itu,  sistem  norma  dan  nilai  dalam  keluarga dan  masyarakat  juga  menjadi  kunci  dalam permasalahan penyalahgunaan minuman beralkohol.
2.  Faktor ekonomi. Dari  segi  ekonomi,  jika  terjadi  peningkatan jumlah  pengguna  minuman  beralkohol  di Indonesia,  maka  dapat  diasosiasikan  dengan
1 H.  Sisworo.  2008.  “Pengertian  Minuman  Keras  dan Akibatnya.”  http://www.pengertian-minuman-keras-dan- akibatnya.html., diakses 1 November 2016.
keterjangkauan  harga  minuman  beralkohol (baik  impor  maupun  lokal)  dengan  daya  beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Selain itu, jika dari segi ekonomi makro, industri minuman beralkohol baik di tingkat produksi, distribusi, dan  periklanan  ternyata  mampu  menyumbang porsi  yang  besar  bagi  pendapatan  keuangan negara (dari tax, revenue, dan excise ). 3.  Faktor budaya.
Berdasarkan  sudut  pandang  budaya  dan kepercayaan, masalah penyalahgunaan minuman  beralkohol  sangat  kompleks.  Hal ini  dikarenakan,  di  Indonesia  masih  banyak dijumpai  produk  minuman  beralkohol  lokal yang  notabene  tidak  terkontrol  kandungan alkoholnya dan merupakan warisan tradisional, tetapi  faktanya  banyak  dikonsumsi  oleh masyarakat  dengan  alasan  tradisi.  Akan tetapi, di sisi lain, jika tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan segi agama, dimana mayoritas masyarakat  Indonesia  adalah  muslim  yang mengharamkan konsumsi minuman beralkohol, maka sangatlah bertolak belakang.
4.  Faktor lingkungan.
Peran  negara  dalam  menciptakan  lingkungan yang  bersih  dari  penyalahgunaan  alkohol dalam hal ini menjadi sangat vital. Kebijakan dan  peraturan  perundang-undangan  mengenai minuman  beralkohol  serta  pelaksanaan  yang tegas  menjadi  faktor  penentu  penanganan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol. Selain  itu,  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  peranan provider kesehatan  dalam mempromosikan  kesehatan  terkait  masalah konsumsi minuman beralkohol, baik sosialisasi di  tingkat  masyarakat  maupun  advokasi  pada tingkatan decision maker.
Terkait penyalahgunaan alkohol, kelompok usia tertinggi  yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol adalah usia 25–34 tahun dengan tingkat pendidikan SMA.  Rata-rata  mereka  sudah  mengonsumsi minuman  beralkohol  pada  usia  10–14  tahun  (lihat tabel 3). Sedangkan alasan seseorang mengonsumsi minuman  beralkohol  menurut  Sundeen  (2007),  di antaranya: 2
1.  Coba-coba.  Pada  tahap  awal  biasanya dimulai  dari  rasa  ingin  tahu  yang  sangat besar  dari  seseorang  (remaja).  Karena pada  fase  ini  biasanya  remaja  selalu  ingin mencari  pengalaman  baru,  termasuk  dalam mengonsumsi minuman beralkohol.
2. Untuk  kesenangan/rekreasi.  Umumnya  terjadi pada  saat  berkumpul  bersama  teman  sebaya.
2 Ibid .
Misalnya  pada  saat  acara  atau  pesta  ulang tahun  teman,  saat  berkumpul  dengan  teman sebaya pada saat malam minggu atau kumpul bersama  teman  geng  motornya.  Pada  kondisi ini penggunaan minuman beralkohol bertujuan untuk  rekreasi  ( just  fun )  bersama  teman- temannya.
3.  Situasional.  Pada  kondisi  ini,  umumnya seseorang  mengonsumsi  minuman  beralkohol sebagai  salah  satu  upaya  atau  cara  untuk melarikan  diri  dari  masalah  yang  sedang dihadapi, konflik, atau stres dan frustasi.
4.  Konsumsi  minuman  beralkohol  yang  sudah bersifat patologis, dikarenakan sudah digunakan secara  rutin  setiap  hari,  paling  tidak  sudah berlangsung selama satu bulan. Dalam kondisi ini biasanya sudah mulai terjadi penyimpangan perilaku, karena sudah mengganggu fungsi dan perannya di lingkungan sosial. Misalnya dalam bekerja atau pendidikan (jika sebagai pelajar).
5.  Ketergantungan.  Kondisi  ini,  merupakan kondisi yang paling berat dari seseorang yang mengonsumsi  minuman  beralkohol,  karena sudah terjadi ketergantungan baik fisik maupun psikologis.  Ketergantungan  fisik  ditandai dengan adanya toleransi dan sindrom putus zat (alkohol), yaitu suatu kondisi dimana individu terbiasa  menggunakan  zat  adiktif  (dalam  hal ini  alkohol)  secara  rutin  pada  dosis  tertentu. Kondisi ini akan menurunkan jumlah zat yang digunakan  atau  berhenti  memakai,  sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan jenis zat yang digunakan. Pada kondisi ini biasanya berperilaku anti sosial.
Dari  kelima  alasan  tersebut  di  atas,  perilaku agresif,  emosional,  acuh,  dan  apatis  terhadap permasalahan  dan  kondisi  sosial  merupakan sifat-sifat  yang  sering  muncul  pada  orang  dengan penyalahgunaan  dan  ketergantungan  terhadap alkohol.
Secara  umum,  senyawa  alkohol  bersifat narcosis atau  memabukkan  dan  berimplikasi  pada gungguan  kesehatan  fisik,  jiwa,  dan  mental.  Efek fisik  yang  dialami  dari  mengonsumsi  minuman beralkohol di antaranya kerusakan hati, ginjal, paru- paru, jantung, pankreas, peradangan lambung, otot saraf, dan gangguan metabolisme tubuh. Konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan risiko timbulnya lebih  dari  200  penyakit,  termasuk  siroris  hati, tuberkolosis dan beberapa jenis kanker. Bagi kaum perempuan, peluang terjadinya kerusakan saraf otak lebih besar dibanding laki-laki. Konsumsi minuman beralkohol  bagi  perempuan  yang  sedang  hamil juga  dapat  merusak  jabang  bayinya.  Kondisi  ini
akan berdampak pada kemampuan kognitif si anak di  kemudian  hari.  Sedangkan  bagi  ibunya  dapat mengalami  masalah  dengan  rendahnya  perhatian dan  reaksi.  Kerusakan  jaringan  otak  juga  dapat terjadi secara permanen. Jika kondisi ini terjadi, akan menimbukam  gangguan  daya  ingat,  kemampuan penilaian  baik  dan  buruk,  kemampuan  belajar karena  terganggunya  daya  ingat,  gangguan  jiwa tertentu,  dan  perubahan  kepribadian.  Sedangkan bagi laki-laki, dapat terjadi impotensi dan gangguan seks lainnya (Kemenkes, 2015: 14-19).
Selain  itu,  menurut  Chandrasoma  dan  Taylor (2005) dalam McKenzie (2007), dinyatakan bahwa kebiasaan  mengonsumsi  minuman  beralkohol (alkoholisme)  juga  dapat  menyebabkan  gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan fisiologik. Menurut Morse dan Flavin (1992) dalam McKenzie (2007),  Alkoholisme  ( alcoholism )  merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan terganggunya kendali  atas  perilaku  alkohol,  pikirannya  selalu pada  konsumsi  alkohol  dan  konsumsi  alkohol berkelanjutan tanpa mengindahkan efek negatifnya. Alkoholisme  bersifat  kronis  dan  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  genetik,  psikososial,  dan  lingkungan (McKenzie, 2007: 385).
Pada  orang  tua  dan  keluarga,  mengonsumsi minuman  beralkohol  dapat  menimbulkan  beban mental,  emosional,  dan  sosial  yang  berat.  Selain itu,  dapat  menimbulkan  beban  biaya  yang  sangat tinggi  bahkan  sampai  berdampak  terjadinya kebangkrutan  ekonomi  keluarga.  Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat menimbulkan beban penderitaan  yang  berkepanjangan  dan  hancurnya harapan tentang masa depan anak, memicu terjadinya proses  penelantaran  keluarga  dan  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) serta perceraian.
Efek  mabuk  yang  ditimbulkan  dari  minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan  masalah  sosial  dan  kamtibmas (keamanan  dan  ketertiban  masyarakat).  Hal  ini dikarenakan,  orang  yang  sedang  mabuk  biasanya memiliki  emosi  yang  tidak  terkontrol.  Akibatnya akan  mudah  tersinggung.  Padahal  orang  yang berada  di  bawah  pengaruh  alkohol  cenderung menjadi  berani  dan  agresif,  bahkan  tidak  takut mati.  Selain  itu,  orang  yang  sedang  mabuk  akan menjadi  kurang  perhatian  terhadap  lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, hanya untuk mendapatkan seteguk alkohol, para pecandu minuman beralkohol berani  melakukan  tindakan-tindakan  nekat  yang melanggar  norma-norma  dan  sikap  moral  yang berlaku di masyarakat.
Secara sosial, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan beban ekonomi yang
tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan  perawatan  serta  pemulihan  pecandu  minuman beralkohol.  Mengonsumsi  minuman  beralkohol juga dapat menghacurkan ekonomi keluarga karena produktivitas  yang  menurun.  Selain  itu  ketika berada  dibawah  pengaruh  alkohol  sering  tidak dapat  mengontrol  diri  dan  melakukan  perbuatan kriminalitas  yang  dapat  menyebabkan  gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat karena  tindak  kejahatan  termasuk  kerusuhan, separatisme dan terorisme juga semakin meningkat. Kondisi  ini  dapat  menimbulkan  keresahan  dan kegelisahan di masyarakat. Dampak lain yang lebih luas lagi adalah hancurnya kualitas dan daya saing bangsa  serta  dapat  membunuh  masa  depan  dan kejayaan negara. Kondisi ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara yang mengakibatkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa yang pada gilirannya merusak stabilitas nasional dan moralitas manusia  Indonesia  di  masa  depan.  Mengingat luasnya  dampak  minuman  beralkohol  terhadap kehidupan  dan  mengancam  keberlangsungan generasi muda di masa depan maka penggunaannya perlu dikendalikan.

## Evaluasi Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  ataupun  tidak dilaksanakan  oleh  Pemerintah  serta  mempunyai tujuan  atau  berorientasi  pada  tujuan  tertentu  demi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 2009: 20).
Menurut  Anderson,  kebijakan  publik  adalah kebijakan-kebijakan  yang  dikembangkan  oleh badan-badan  dan  pejabat-pejabat  Pemerintah. Setiap  kebijakan  publik  sudah  termaktub  tujuan/ sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun  tujuan  kebijakan  tersebut  dalam praktiknya  mungkin  saja  berubah  atau  dilupakan. Namun,  dalam  praktiknya  terkadang  tujuan yang  dirumuskan  mengacu  pada  masa  lampau ( expost  facto ).  Artinya,  kebijakan  sebagai  upaya pembenaran  ( justification )  atas  tindakan-tindakan yang ditempuh di masa lampau dari pada dirumuskan secara ex-ante atau sebagai pedoman yang rasional bagi  tindakan-tindakan  yang  akan  dilakukan  di masa  depan.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  analisis kebijakan  publik  untuk  meramu  secara  sistematik beragam gagasan yang berasal dari berbagai macam disiplin  keilmuan  seperti  kesehatan,  sosiologi, politik,  ekonomi,  administrasi  publik,  psikologi sosial,  dan  antropologi  yang  kemudian  digunakan untuk menginterpretasikan sebab-sebab dan akibat- akibat dari tindakan pemerintah (Wahab, 2011: 34).
Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky, analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan
untuk  dibuatnya  sebuah  kebijakan,  baik  kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang diubah sebagai  konsekuensi  dari  kebijakan  yang  lama (Dumilah, 2014: 50).
Lingkup  analisis  kebijakan  meliputi  analisis proses kebijakan dan analisis isi/konten kebijakan. Analisis  proses  kebijakan  difokuskan  kepada formulasi  atau  perumusan  kebijakan.  Sedangkan analisis konten kebijakan difokuskan pada substansi atau  kandungan  kebijakan.  Analisis  kebijakan dapat  menggambarkan  proses  dan  isi  kebijakan, sehingga  dapat  diketahui  apa  isu  strategis  dan permasalahan  kebijakan  yang  penting  untuk ditindaklanjuti,  kekurangan  dan  ketidaksesuaian yang perlu diintervensi untuk meningkatkan proses implementasi  kebijakan  dan  mengarah  pada  hasil yang  lebih  baik.  Portney  (1986)  memfokuskan analisis kebijakan pada pembuatan kebijakan, sebab dan  akibat,  dan  rekomendasi  sebuah  kebijakan. Adapun  tahapan  dalam  siklus  kebijakan  (Collins, 2004)  meliputi  penetapan  masalah  kebijakan ( problem formulation ), formulasi kebijakan ( policy formulation ),  adopsi  kebijakan  ( policy  adoption ), implementasi  kebijakan  ( policy  implementation ), dan  evaluasi  kebijakan  ( policy  evaluation ) (Dumilah, 2014: 52).
Menurut Dunn (1991), ada tiga model analisis kebijakan yaitu model prospektif, retrospektif, dan integratif.  Model  prospektif  kajiannya  diarahkan pada  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  sebelum suatu  kebijakan  diterapkan.  Model  ini  disebut juga  model  prediktif,  karena  sering  kali  untuk memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang  akan  timbul  dari  suatu  kebijakan  yang  akan diusulkan.  Model  retrospektif  dilakukan  terhadap akibat-akibat  kebijakan  setelah  suatu  kebijakan diimplementasikan.  Model  ini  biasanya  disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan  evaluasi  kebijakan  yang  sedang  atau telah  diterapkan.  Sedangkan  model  integratif merupakan perpaduan kedua model di atas. Model ini sering kali disebut sebagai model komprehensif atau  model  holistik,  karena  analisisnya  dilakukan terhadap  konsekuensi-konsekuensi  kebijakan  yang mungkin  timbul,  baik  sebelum  maupun  sesudah suatu  kebijakan  dioperasionalkan  (Suharto,  2012: 86).
Pendekatan  evaluasi  kebijakan  ada  tiga macam  yaitu:  1)  evaluasi  semu,  ditujukan  untuk menghasilkan  informasi  yang  valid  tentang  hasil kebijakan;  2)  evaluasi  formal,  ditujukan  untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program-kebijakan; dan 3) evaluasi keputusan  teoritis,  ditujukan  untuk  menghasilkan
informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan  yang  secara  eksplisit  diinginkan  oleh berbagai pelaku kebijakan (Dunn, 2003: 612).
Terkait  pengaturan  konsumsi  minuman beralkohol,  evaluasi  kebijakan  dilakukan  melalui pendekatan  evaluasi  formal  untuk  memberikan sumbangan  pada  klarifikasi  serta  kritik  terhadap nilai-nilai  yang  mendasari  penentuan  tujuan dan  target  dari  pengaturan  konsumsi  minuman beralkohol  yang  ada.  Dengan  demikian,  evaluasi formal  dapat  menjelaskan  bagaimana  kebijakan dan  implementasinya  dapat  mencapai  tujuan. Evaluasi  terkait  pengaturan  konsumsi  minuman beralkohol  yang  ada  saat  ini  dapat  mengarah pada  perbaikan-perbaikan.  Evaluasi  tersebut  juga dapat  menghasilkan  keputusan-keputusan  yang mengganti  secara  total  model  yang  ada  (Suharto, 2012: 111).

## Gambaran  Konsumsi  Minuman  Beralkohol  di Indonesia
Berdasarkan  sejarah,  mengonsumsi  minuman beralkohol bukan merupakan hal baru di Indonesia. Ada beberapa tempat di Indonesia yang beranggapan minuman  beralkohol  merupakan  bagian  dari  adat istiadat masyarakat setempat. Di antaranya budaya masyarakat di Papua, Manado, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan Bali. Daerah-daerah tersebut biasa menggunakan  minuman  beralkohol  dalam  acara ritual  adatnya.  Ritual  adat  ini  menjadi  pendorong anggota  masyarakat  mengonsumsi  minuman beralkohol/minuman keras. (Adik. W, 2014: 335).
Mengonsumsi  minuman  beralkohol  saat  ini sudah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup  sebagian masyarakat  di  Indonesia.  Berawal  dari  coba-coba kemudian  akhirnya  ketagihan.  Walaupun  tingkat konsumsi  minuman  beralkohol  di  Indonesia termasuk  paling  rendah  di  dunia.  Namun  data WHO  (2010)  menyebutkan  konsumsi  minuman beralkohol di Indonesia 0,6 liter alkohol murni per kapita  per  tahun.  Menurut  data  Riset  Kesehatan Dasar  (Riskesda)  Tahun  2007,  selama  tahun  2007 ada  tiga  provinsi  dengan  prevalensi  minuman beralkohol terbanyak yaitu di Nusa Tenggara Timur (17,7%),  Sulawesi  Utara  (17,4%),  dan  Gorontalo (12,3%). Sedangkan para pengkonsumsi minuman beralkohol  tersebut,  sebagian  besar  tinggal  tiga provinsi  di  pedesaan  (5,1%)  dengan  tingkat pendidikan terbanyak adalah tamatan SMA (6,0%) dengan usia 25–34 tahun (6,7%). (Adang B, 2016: 19).  Untuk  lebih  lengkapnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Prevalensi Minuman Beralkohol pada
11 Provinsi Tertinggi No. Provinsi Konsumsi Alkohol (%) Dalam 12 Bulan Terakhir Dalam 1 Bulan Terakhir 1. Nusa Tenggara Timur 17,7 13,5 2. Sulawesi Utara 17,4 14,9 3. Gorontalo 12,3 10,7 4. Sulawesi Tengah 8,9 6,4 5. Kalimantan Barat 8,8 4,8 6. Maluku 8,2 5,0 7. Papua Barat 8,1 4,9 8. Sulawesi Tenggara 7,7 5,8 9. Maluku Utara 7,4 4,4 10. Papua 6,7 4,4 Sumber: Riskesdas, 2007 Tabel 3. Karakteristik Responden No. Kelompok umur (Tahun) Pernah Minum Alkohol Masih Minum Alkohol Dalam 12 Bulan Terakhir Dalam 1 Bulan Terakhir 1. 10 – 14 0,7 0,3 2. 15 – 24 5,5 3,5 3. 25 –34 6,7 4,3 4. 35 – 44 5,5 3,7 5. 45 – 54 4,8 3,3 6. 55- 64 3,6 2,4 7. 65 -74 2,6 1,7 8. ≥ 75 1,5 0,9 Jenis Kelamin 1. Laki-laki 88 5,8 2. Perempuan 0,7 0,4

## Tingkat Pendidikan
1. Tidak Sekolah 3,1 2,1 2. Tidak Tamat SD 3,8 2,5 3. Tamat SD 4,5 3,0 4. Tamat SMP 5,5 3,5 5. Tamat SMA 6,0 3,8 6. Tamat PT 3,9 2,4 Tipe Daerah 1. Perkotaan 3,9 2,5 2. Perdesaan 5,1 3,3 Sumber: Riskesdas, 2007
Berdasarkan data Riskesda tahun 2007 tersebut di  atas  menunjukkan  bahwa,  kelompok  pemuda usia produktif di pedesaan dengan pendidikan SMA banyak  yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol. Kondisi  ini  tentu  saja  dapat  berdampak  pada keberlangsungan  kualitas  generasi  penerus  bangsa di  masa  depan.  Apalagi  saat  ini  Indonesia  sedang menuju  transisi  sosial  dimana  dengan  semakin berkembangnya teknologi informatika memudahkan setiap orang yang berada di belahan dunia manapun mengakses informasi dan budaya dari luar wilayah tempat tinggalnya tanpa batas. Hal ini sejalan dengan data  yang  disampaikan  dalam Europe  Indonesia Business  Network (2015),  bahwa  total  konsumsi minuman beralkohol di Indonesia terus meningkat dari 5% pada tahun 2011 menjadi 11,7% pada tahun 2014. Peningkatan ini terjadi juga dengan prevalensi remaja  yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol. Fakta  lain  terkait  konsumsi  minuman  beralkohol di  Indonesia  adalah  maraknya  penggunaan oplosan dan minuman bermerek selundupan/palsu. Berdasarkan  data  dari Euromonitor  International (2009),  bahwa  prevalensi  pengguna  oplosan  dan minuman  bermerek  selundupan/palsu  dalam  10 tahun terakhir terus meningkat. Hal ini dikarenakan harga  minuman  beralkohol  bermerek  dan  resmi tidak  dapat  terjangkau  oleh  para  remaja  yang umumnya berada di pedesaan atau pinggiran kota. Selain  itu,  kendali  sosial  di  lingkungan  RT/RW yang longgar juga sebagai salah satu penyebab para remaja  tersebut  leluasa  melakukan  aksinya  coba- coba menggunakan oplosan dan minuman bermerek selundupan/palsu (Adang B, 2016: 21).
Berdasarkan  riset  Gerakan  Nasional  Anti Miras (GeNAM), jumlah remaja yang mempunyai kebiasaan  mengonsumsi  minuman  beralkohol pada tahun 2014 meningkat hingga 23% dari total jumlah  remaja  Indonesia  (63  juta  jiwa).  Perilaku mengonsumsi  minuman  beralkohol  pada  remaja salah  satunya  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan pergaulan  dan  kondisi  lingkungan  keluarga  yang tidak  mendukung  kesehatan  mentalnya.  Seorang remaja  yang  masih  dalam  masa  mencari  jati  diri juga  selalu  berusaha  mencoba  hal-hal  yang  baru termasuk  mencoba  minuman  beralkohol  oplosan. Untuk  itu,  perlu  didampingi  oleh  orang  terdekat yang dipercaya dan lebih dewasa. Kebiasaan minum minuman  beralkohol  di  kalangan  remaja  tersebut, sering kali membahayakan dirinya sendiri maupun orang  lain.  Tidak  sedikit  kasus  kejahatan  yang dipicu oleh minuman keras, di antaranya adalah: 3
3 “Akohol  Antara  Kejahatan  Dan  Kematian”.  http://www. koran-sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11, diakses 20 Oktober 2016.
– Seperti  yang  diberitakan  Harian  Fajar  14 Agustus  2014,  dimana  terjadi  pembunuhan terhadap  teman  sendiri  yang  diawali  dengan minum  minuman  beralkohol  sehingga  pada akhirnya  dalam  keadaan  mabuk  mereka berkelahi  dan accident yang  menyebabkan kematian.
– Kematian  Yuyun  14  tahun,  seorang  siswi sekaligus  warga  Desa  Kasie  Kasubun, Kecamatan  Padang  Ulak  Tanding,  Kabupaten Rejang  Lebong,  Bengkulu  diperkosa  hingga tewas pada 2 April 2016. Pelakunya adalah 14 orang yang baru saja pesta minuman keras.
– Seorang  mahasiswi  Perguruan  Tinggi  Swasta (PTS)  di  Banyuwangi  Jawa  Timur,  diperkosa empat  pria  secara  bergiliran  hingga  pingsan pada  November  2015.  Korban  terlebih  dulu dipaksa  menenggak  minuman  keras  oplosan yang  dibawa  pelaku  hingga  mabuk  berat sebelum akhirnya ‘digauli’.
– Kasus  pembacokan  yang  disertai  dengan membakar  dua  sepeda  motor  menimpa  Ari Kristianto  (40),  warga  Desa  Sumberurip Kecamatan  Doko,  Kabupaten  Blitar.  Kasus tersebut  terjadi  setelah  Ari  dan  pelaku  pesta minuman  keras.  Pelaku  diduga  tersinggung dengan  ucapan  korban,  sehingga  pelaku memukul  hingga  membacok  korban.  Pelaku memukul  korban  dan  kemudian  membakar sepeda motor milik korban dan miliknya sendiri.
– Pada  3  Mei  2016,  anak  jalanan  bergaya  punk merampok  seorang  karyawati  di  kawasan flyover Universitas  Indonesia  (UI),  Beji,  Kota Depok. Korban, Vika (18 tahun), yang hendak pulang  ke  rumahnya  di  daerah  Cimanggis menjadi korban perampokan saat dirinya sedang naik  angkot.  Tersangka,  JS  (17  tahun),  dalam keadaan  mabuk  dan  menusuk  kepala  korban dengan menggunakan taring babi hingga terluka.
Terlepas  dari  kasus  di  atas,  ada  beberapa kelompok  tertentu  di  masyarakat  Indonesia,  yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari  keragaman  budaya  dan  adat  istiadatnya. Minuman  beralkohol  tradisional  sering  kali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam  adat  budaya,  kebiasaan  turun-temurun, bahkan  menjadi  minuman  utama  untuk  menjaga stamina  atau  sebagai  salah  satu  daya  tarik  wisata bagi  wisatawan  di  kawasan  pariwisata.  Namun demikian, ada juga sebagian golongan atau agama di  Indonesia  yang  mengharamkan  minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
Di  tengah-tengah  keragaman  sikap  dan penerimaan  masyarakat  Indonesia  terhadap
konsumsi minuman beralkohol tersebut, maka peran negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Untuk  itu,  perlu  adanya  kebijakan  khusus  terkait pengaturan  penggunaan  minuman  beralkohol  di Indonesia agar generasi muda calon penerus bangsa di  masa  depan  dapat  terlindungi  dari  efek  negatif alkohol.

## Pengaturan  Terkait  Konsumsi  Minuman
Beralkohol Saat ini
S ampai  saat  ini  belum  ada  pengaturan terkait  konsumsi  minuman  beralkohol  secara komprehensif.  Pengaturan  terkait  konsumsi minuman  beralkohol  sampai  saat  ini  masih tersebar  mulai  dari  tingkat  peraturan  perundang- undangan  sampai  pada  peraturan  daerah.  Selain itu,  peraturan  yang  ada  tersebut  belum  mengatur konsumsi  minuman  beralkohol  secara  spesifik dan  komprehensif  mulai  dari  produksi,  peredaran sampai pengonsumsian beserta upaya perlindungan dari  efek  negatif  minuman  beralkohol.  Peraturan perundang-undangan  terkait  konsumsi  minuman beralkohol  yang  ada  sampai  saat  ini  antara lain,  peraturan  yang  berkaitan  dengan  larangan minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi  minuman  beralkohol,  dan  Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman berlakohol.

## Peraturan yang Berkaitan dengan Larangan
Peraturan  yang  berkaitan  dengan  larangan minuman beralkohol, yaitu:
– Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160. Pada Pasal 111 dan Pasal 112 mengatur bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/ atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan  minuman  hanya  dapat  diedarkan  setelah mendapat  izin  edar  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dari  kedua pasal  tersebut  pengaturan  minuman  beralkohol tidak  secara  eksplisit  tersurat  disebutkan. Minuman beralkohol sebagai sebuah minuman harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  tersebut. Sedangkan  pada  Pasal  160 4 diatur  tentang
4 (1)  Pemerintah,  pemerintah  daerah  bersama  masyarakat bertanggung  jawab  untuk  melakukan  komunikasi, informasi,  dan  edukasi  yang  benar  tentang  faktor  risiko penyakit  tidak  menular  yang  mencakup  seluruh  fase kehidupan. (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas  fisik,  merokok,  mengkonsumsi  alkohol,  dan perilaku berlalu lintas yang tidak benar.
tanggung  jawab  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  untuk  melakukan  KIE  (Komunikasi, Imformasi,  dan  Edukasi)  terkait  konsumsi minuman beralkohol.
– Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, dan 104 yang intinya  mengatur  adanya  jaminan  keamanan pangan  dan  mutu  pangan  yang  dikonsumsi mulai  dari  produksi  sampai  konsumsi.  Pada Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang Pangan ini pun tidak ada penyebutan minuman beralkohol  secara  eksplisit.  Namun  untuk segala  sesuatu  yang  dikonsumsi  manusia harus  memenuhi  jaminan  kemanan  dan  mutu, termasuk minuman beralkohol.
– Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Minuman  Beralkohol.  Pada  aturan  ini, minuman  beralkohol  dengan  kadar  etanol  > 2,5% sampai 55% adalah kelompok minuman beralkohol  yang  diproduksi,  peredaran  dan penjualannya  ditetapkan  sebagai  barang dalam  pengawasan.  Sedangkan  produksi minuman  beralkohol  di  dalam  negeri  hanya dapat  diselenggarakan  berdasarkan  izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk peredaran yang dilakukan hotel, bar, restoran, dan  tempat  tertentu  lainnya  ditetapkan  oleh Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari  Bupati/Walikota.  Namun  tempat-tempat tersebut di atas, lokasinya dilarang berdekatan dengan  tempat  peribadatan,  sekolah,  rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang dilarang Gubernur setelah mendengarkan pertimbangan dari  Bupati/Walikota.  Kemudian  diatur  juga bahwa minuman beralkohol dilarang diedarkan dan/atau dijual kepada yang belum berusia 25 tahun. Untuk minuman beralkohol tradisional, diatur  bahwa  dilarang  diproduksi,  kecuali untuk  keperluan  masyarakat  sesuai  kebiasaan dan  adat  setempat  berdasarkan  izin  Bupati/ Walikota.
– Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 15/M-DAG/PER/3/2015  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan
Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang
Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan,  dan  Pengendalian  Minuman Beralkohol.
– Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 71/M-IND/PER/7/2012  tentang  Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (di  dalamnya  juga  mengatur  mengenai minuman beralkohol tradisional).
Peraturan yang Berkaitan dengan Investasi
Peraturan  yang  berkaitan  dengan  investasi pada  industri  minuman  beralkohol,  yaitu  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (3) 5 dengan aturan pelaksananya adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  39  Tahun  2014 tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan di  Bidang  Penanaman  Modal.  Berdasarkan  aturan tersebut,  maka  industri  minuman  beralkohol merupakan salah satu bidang industri yang tertutup untuk  penanaman  modal.  Sehingga  tidak  ada peluang untuk dibuka industri baru lagi.

## Peraturan yang Berkaitan dengan Izin Usaha
Peraturan berkaitan dengan izin usaha industri minuman beralkohol, yaitu:
– Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1984 tentang  Perindustrian,  mengatur  mengenai pendirian perusahaan. Pada undang-undang ini dinyatakan bahwa setiap pendirian perusahaan harus  memperoleh  Izin  Usaha  Industri  (IUI) dari Kementerian Perindustrian. Sebagai aturan pelaksananya ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Prinsip.
– Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor 63/M-IND/PER/7/2014  tentang  Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Dalam  peraturan  ini  diatur  bahwa  perusahaan yang  telah  memiliki  IUI  dapat  melakukan perubahan  yang  meliputi  pindah  lokasi, kepemilikan,  golongan  minuman  alkohol  dan tidak mengubah kapasitas jumlah produksi secara keseluruhan  atau  penggabungan  perusahaan. Tata  cara  perubahan  IUI  minuman  beralkohol mengacu  pada  Peraturan  Direktur  Jenderal Industri  Agro  Nomor  30/IA/PER/8/2014 tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pemberian Rekomendasi  Izin  Usaha  Industri,  Perubahan Izin  Usaha  Industri,  Pelaksanaan  Pembinaan dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Namun  demikian,  untuk  industri  minuman beralkohol, sejak tahun 1993 sudah tidak dibuka peluang lagi untuk pendirian industri minuman beralkohol baru. Ketetapan tersebut didasarkan pada Keppres No. 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal.
5 Menyatakan  bahwa:  “Pemerintah  berdasarkan  Peraturan Presiden  menetapkan  bidang  usaha  yang  tertutup untuk  penanaman  modal,  baik  asing  maupun  dalam negeri,  dengan  berdasarkan  kriteria  kesehatan,  moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya”,
– Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  yang intinya  menyatakan  bahwa  penerbitan  IUI minuman  beralkohol  menjadi  kewenagan Menteri Perindustrian.
– Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 14 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai penyalur  dan  pengusaha  tempat  penjualan eceran, sebagai penyalur dan pengusaha tempat penjualan  eceran  minuman  beralkohol  wajib memiliki  izin.  Jika  dilanggar  akan  dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dengan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar (Pasal 50).

## Peraturan yang Berkaitan dengan Cukai
Peraturan  yang  berkaitan  dengan  pengenaan cukai industri minuman beralkohol, yaitu: Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang  Cukai.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1995  Pasal  4  intinya  menyebutkan  bahwa barang  yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol termasuk  dalam  kategori  barang  kena  cukai. Kemudian Pasal 8 disebutkan bahwa untuk barang yang  mengandung  etil  alkohol  atau  etanol  yang dibuat  oleh  rakyat  di  Indonesia  secara  sederhana, semata-mata  untuk  mata  pencaharian  dan  tidak dikemas untuk penjualan eceran (secara tradisional) tidak dipungut cukainya. Untuk pengaturan besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  62/PMK.011/2010  tentang  tarif  cukai  etil alkohol.

## Pengaturan  yang  Berkaitan  dengan  Tindak Kriminal
Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol,  yaitu:  Ketentuan  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), Pasal 536 ayat (1), dan Pasal 537.

## Peraturan Daerah (Perda)
Terdapat  Perda  yang  beragam  untuk  tiap daerahnya. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan  minuman  beralkohol,  ada  juga  Perda yang  sifatnya  mengatur  mengendalikan  minuman beralkohol  (tergantung  situasi  dan  karakteristik masyarakat di wilayahnya).
Dikarenakan  peraturan  perundang-undangan terkait  minuman  beralkohol  sebagaimana  tersebut di  atas  bersifat  sektoral  dan  belum  komprehensif,
maka dalam pelaksanaannya menimbulkan kendala dalam  pelarangan  dan  pengawasannya.  Akibatnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut tidak maksimal dan komprehensif. Sebagai contoh, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Polda Sumut  belum  pernah  secara  spesifik  melakukan razia  terhadap  minuman  beralkohol  dikarenakan belum  ada  aturan  yang  digunakan  sebagai payung  hukumnya.  Akibatnya  Polda  tidak  punya kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  hukum. Selain  itu,  jika  kedapatan  kasus  mengonsumsi minuman  beralkohol  termasuk  untuk  kasus mengonsumsi minuman beralkohol oplosan, Polisi tidak  dapat  melakukan  penegakan  hukum  pada pelakunya. Tindakan hukum baru dapat dilakukan jika terkait izin edarnya saja (masuk dalam tindak pidana khusus) (DPR RI, 2015: 3).

## Kebijakan yang Spesifik dan Komprehensif
Berdasarkan  evaluasi  formal  Dunn,  ada  dua hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembuatan suatu kebijakan, yaitu penentuan tujuan dan target. Terkait  konsumsi  minuman  beralkohol,  tujuan yang  akan  dicapai  adalah  perlindungan  generasi muda  dari  dampak  negatif  minuman  beralkohol. Sedangkan  targetnya  adalah  pengaturan  minuman beralkohol mulai dari produksi sampai dikonsumsi (dari hilir ke hulu).
Selain  itu,  sebagaimana  pendapat  Suharto (2012) yang menyatakan bahwa dengan melakukan evaluasi formal (evaluasi terhadap pengaturan yang sudah  ada  sebelumnya),  maka  pengaturan  terkait konsumsi minuman beralkohol ke depan hendaknya berupa  pengaturan  khusus  yang  spesifik  dan komprehensif,  memuat  ketentuan-ketentuan  yang berkaitan dengan keberadaan minuman beralkohol di masyarakat, mulai dari produksi sampai minuman beralkohol tersebut dikonsumsi.
Mengingat  pentingnya  perlindungan  terhadap masyarakat  dari  efek  negatif  dari  konsumsi minuman beralkohol, maka menciptakan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sangatlah penting. Untuk itu, selain pengaturan khusus yang tegas, spesifik, dan komprehensif terkait konsumsi minuman  beralkohol,  perlu  ada  juga  kerja  sama yang harmonis lintas sektor dan masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain produk, peredaran  dan  konsumsi,  rehabilitasi,  peran  serta masyarakat, serta komitmen dari pemerintah.
Produk Pengaturan terhadap produk minuman beralkohol  dalam  hal  ini  meliputi  pengaturan
terhadap  jenis  minuman  beralkohol  modern, tradisional,  dan  oplosan.  Produksi  minuman beralkohol  modern  atau  pabrikan  pengaturannya perlu  diselaraskan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang sudah ada, di antaranya terkait izin pendirian  pabrik,  izin  produksi,  izin  edar,  produk yang memenuhi standar mutu dan keamanan untuk dikonsumsi, serta cukai dan perpajakannya.
Untuk  ke  depan,  pabrik-pabrik  minuman beralkohol yang sudah ada perlu juga didorong untuk produksi  yang  berorientasi  pada  produk  ekspor. Sedangkan  untuk  produk  impor,  keberadaannya perlu dibatasi dan diperketat baik secara kuantitas/ jumlah maupun kualitas.
Khusus produk minuman beralkohol tradisional perlu  dilakukan  pendataan  dan  pembinaan  serta pendampingan  sehingga  setiap  produk  yang dihasilkan dapat terkontrol serta memenuhi standar mutu dan keamanan untuk dikonsumsi.
Perlu  ditekankan  juga  bahwa  setiap  kemasan produk  minuman  beralkohol  (modern  maupun tradisional) harus menyertakan label yang minimal berisi kandungan alkohol dan peringatan bahayanya bagi kesehatan. Selain itu, perlu diberlakukan juga pajak produksinya.
Terkait dengan maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan, aturan yang tegas perlu dibuat sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  payung  hukum bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  mengambil tindakan tegas di masyarakat.

## Peredaran dan Konsumsi
Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama  Islam  yang  mengharamkan  konsumsi minuman  beralkohol  walau  sedikitpun.  Terkait dengan kondisi tersebut, Pemerintah harus bersikap tegas membuat sebuah kebijakan yang di dalamnya mengatur  bahwa  konsumsi  minuman  beralkohol tidak diperuntukkan bagi masyarakat muslim.
Dengan  demikian  secara  hukum  (berdasarkan identitas  di  KTP),  semua  masyarakat  muslim dilarang  mengonsumsi  minuman  beralkohol. Setiap  masyarakat  muslim  dilarang  menjual  dan mengonsumsi  minuman  beralkohol,  serta  dilarang menyuruh  orang  lain  untuk  membeli  minuman beralkohol. Setiap orang (termasuk nonmuslim) juga dilarang menjual minuman beralkohol untuk/kepada masyarakat  muslim  (Simon,  2012).  Kebijakan larangan  mengonsumsi  minuman  beralkohol  bagi masyarakat muslim ini bukanlah hal baru. Larangan ini  sudah  diterapkan  di  beberapa  negara  dengan mayoritas berpenduduk muslim seperti Emirat Arab, Maroko,  Malaysia  dan  Iran.  Bahkan  Iran  secara tegas  mengatur  bahwa  minuman  beralkohol  hanya diperbolehkan untuk kaum minoritas Kristen saja.
Hal  ini  berlaku  juga  untuk  warga  negara asing  yang  sedang  berada  di  Indonesia.  Namun demikian,  tidak  boleh  mengonsumsi  minuman beralkohol  di  sembarang  tempat.  Peredaran  dan konsumsi  minuman  beralkohol  hanya  boleh dilakukan  di  tempat  tertentu.  Untuk  itu,  perlu dilakukan  pengaturan  dan  pengawasan  terkait tempat/lokasi  dan  waktu  yang  diperbolehkan menyediakan/menjual minuman beralkohol. Tempat  yang  diperbolehkan  untuk  mengonsumsi minuman  beralkohol  di  antaranya  di  rumah,  bar, restoran,  atau cafe yang  sudah  mempunyai  izin untuk  mengedarkan.  Tidak  kalah  pentingnya adalah batasan umur yang diperbolehkan membeli, menjual,  menjadi  model  iklan,  dan  mengonsumsi minuman beralkohol adalah di atas 21 tahun.

## Rehabilitasi
Pengaturan  terkait  upaya  rehabilitasi  terhadap korban minuman beralkohol perlu dilakukan. Untuk itu,  keberadaan  pusat  rehabilitasi  bagi  pecandu dan/atau  penyalahgunaan  minuman  beralkohol sangat  diperlukan.  Pemerintah  daerah  dalam  hal ini  juga  harus  dapat  mendorong  terbentuknya pusat  rehabilitasi  yang  ditujukan  untuk  pecandu dan/atau  penyalahgunaan  minuman  beralkohol. Mengingat, selama ini Indonesia belum mempunyai pusat  rehabilitasi  khusus  untuk  pecandu  dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol.
Rehabilitasi  ditujukan  untuk  melindungi generasi  penerus  bangsa  dari  efek  negatif minuman  beralkohol.  Ada  tiga  komponen  yang perlu  diperhatikan  dalam  melaksanakan  upaya rehabilitasi, yaitu (Kemenkes, 2015: 31):
a.  Rehabilitasi  harus  berkesinambungan  untuk meningkatkan  dan  menjaga  motivasi  tinggi untuk pasien;
b.  Membantu  pasien  untuk  menyesuaikan  ulang terhadap gaya hidup bebas dari mengonsumsi alkohol; dan
c.  Melalui rehabilitasi dapat mencegah terjadinya kekambuhan.
Ketiga  komponen  tersebut  dilakukan  melalui konseling motivasi, intervensi perubahan perilaku, dan intervensi psikososial.
Untuk itu, upaya rehabilitasi perlu diatur secara tegas  dan  rinci  termasuk  di  antaranya  mencakup lembaga atau badan yang melakukan tugas tersebut. Keberadaan lembaga rehabilitasi perlu ada minimal satu di setiap kabupaten. Selain itu, perlu juga ada pengaturan  terkait  sumber  dana  untuk  pengadaan dan  pengelolaan  upaya  rehabilitasi  hendaknya berasal dari hasil pajak/cukai minuman beralkohol. Pelaksanaan  rehabilitasi  meliputi  rehabilitasi fisik,  mental,  dan  sosial.  Penyelenggaraan  upaya
rehabilitasi juga melibatkan peran serta masyarakat (khususnya untuk rehabilitasi sosial).

## Peran Serta Masyarakat
Jika kedapatan ada seseorang yang berperilaku ketergantungan alkohol, dampaknya akan memengaruhi  tidak  saja  orang  tersebut  tetapi juga  pada  seluruh  anggota  keluarga  dan  secara luas  kepada  masyarakat  di  sekitarnya.  Untuk  itu, masyarakat  perlu  digerakkan  guna  menyelaraskan tindakan  pencegahan  penyalahgunaan  minuman beralkohol.
Petugas  Puskesmas  dalam  hal  ini  menjadi kunci  di  dalam  mendorong  masyarakat  bersikap dan menganut cara hidup yang lebih sehat. Petugas Puskesmas  dalam  hal  ini  melakukan  pembinaan kepada  masyarakat  yang  berpengaruh  dan bersemangat  (di  antaranya  dari  kalangan  tokoh masyarakat, guru, tokoh agama, dan tokoh pemuda) melalui pemberian pelatihan mengenai pengenalan dini  (termasuk  cara  memberikan  laporan  kepada instansi  yang  berwenang  jika  terjadi  pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi minuman beralkohol), merujuk, dan memulihkan para pecandu minuman beralkohol di wilayahnya.
Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan diharapkan  juga  dapat  menyebarkan  ilmu  dan keterampilannya  kepada  masyarakat  di  sekitarnya dalam  menghadapi  penyalahgunaan  minuman beralkohol di lingkungannya.

## Komitmen Pemerintahan
Komitmen  dan  kesungguhan  serta  konsistensi para  penyelenggara  negara  sangat  menentukan keberhasilan  dalam  memberikan  perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan alkohol di Indonesia.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  peraturan yang  tegas,  jelas,  spesifik,  komprehensif  dan tersistem secara baik dan harmonis yang melibatkan semua sektor di tingkat nasional (pusat dan daerah) maupun  internasional  serta  masyarakat  sangat diperlukan.
Untuk  itu,  pengaturan  yang  dibuat  juga  harus jelas apa lining point -nya (yang akan dituju), apakah akan menganut pengaturan yang mengandung efek jera (melalui tindak pidana yang kejam) atau juga akan  mengakomodir  pengaturan  yang  bersifat humanis  dalam  penerapannya  (dengan  adanya rehabilitasi).

## Penutup

## Simpulan
Karena  alasan  bagian  dari  adat  istiadat  dan/ atau  gaya  hidup,  sebagian  masyarakat  Indonesia mempunyai  kebiasaan  mengonsumsi  minuman
beralkohol. Prevalensi terbanyak menurut Riskesdas 2007,  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (17,7%). Pemuda  usia  produktif  di  pedesaan  dengan  tingkat pendidikan  SMA  merupakan  kelompok  terbanyak yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol.  Bahkan menurut data dari GeNAM, pada tahun 2014 jumlah kelompok  remaja  yang  mempunyai  kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut meningkat 23% dari total jumlah remaja Indonesia (63 juta jiwa). Kondisi ini dikarenakan faktor lingkungan pergaulan  dan  kondisi  lingkungan  keluarga  yang tidak mendukung kesehatan mentalnya. Akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol adalah gangguan kesehatan  fisik,  mental,  psikososial  bahkan  telah menelan korban jiwa (khususnya oplosan) sehingga meresahkan masyarakat.
Pengaturan  yang  spesifik  dan  komprehensif terkait  konsumsi  minuman  beralkohol  hingga saat  ini  belum  ada.  Pengaturan  yang  ada  saat  ini, masih  tersebar  di  beberapa  tingkat  peraturan perundang-undangan  dan  muatan  pengaturannya juga  masih  sektoral  di  antaranya  terkait  dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi  minuman  beralkohol.  Di  sisi  lain, karena  belum  adanya  payung  hukum  pasti  terkait konsumsi  minuman  beralkohol,  maka  Perda  yang ada  pengaturannya  sangat  bervariasi  tiap  daerah tergantung  situasi  dan  karakteristik  masyarakat  di wilayahnya masing-masing. Ada Perda yang secara tegas  mengatur  pelarangan  minuman  beralkohol dan  ada  juga  Perda  yang  sifatnya  mengendalikan minuman beralkohol.
Pengaturan  ke  depan  harus  lebih  di  fokuskan pada  upaya  perlindungan  masyarakat  dari  efek negatif  konsumsi  minuman  beralkohol.  Untuk itu,  pengaturannya  perlu  dilakukan  secara  tegas, spesifik,  dan  komprehensif  dengan  memerhatikan beberapa  faktor  di  antaranya  mencakup:  produk, peredaran  dan  konsumsi,  rehabilitasi,  peran  serta masyarakat,  serta  komitmen  dari  pemerintah. Selain itu, perlu juga ada kerja sama yang harmonis lintas sektor dan masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

## Saran
Meskipun secara kuantitatif, jumlah masyarakat yang  mengonsumsi  minuman  beralkohol  di Indonesia  tidak  banyak,  namun  mengingat  usia produktif  yang  banyak  terkena  dampak  negatif dari  mengonsumsi  minuman  beralkohol,  maka pengaturan khusus yang spesifik dan komprehensif perlu  ada.  Untuk  itu,  hendaknya  perlu  ada keseriusan dan komitmen serta ketegasan dari para penyelenggara negara.
Pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol  yang  sudah  ada  sangat  memerlukan kepastian  payung  hukum  agar  dapat  lebih  terarah dan  jelas  arah  kebijakan  yang  akan  diterapkan. Untuk  itu,  hendaknya  DPR  bersama  Pemerintah segera  membuat  pengaturan  terkait  konsumsi minuman  beralkohol  yang  pro  rakyat  dengan memerhatikan berbagai faktor mulai dari produksi hingga konsumsi serta penanganan dari efek negatif konsumsi minuman beralkoholnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ayuningtyas,  Dumilah.  2014. Kebijakan  Kesehatan, Prinsip dan Praktik . Jakarta: Rajawali Pers.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik ,  Edisi  Kedua.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Djajoesman, Noegroho. 1999. Mari Bersatu Memberantas  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkoba .
Jakarta: Kepolisian Negara Republik Iindonesia.
Dolbeare,  Kenneth,  M.  (ed).  1975. Public  Policy Evaluation, Sage Yearbooks on Public Policy;Vol. II . Germany: SAGE Publication Ltd.
Hari,  Sasangka.  2003. Narkotika  dan  Psikotropika Dalam Hukum Pidana . Bandung: Mandar Maju.
Irianto,  Koes.  2014. Ilmu  Kesehatan  Masyarakat . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Islamy,  M.  Irfan.  2009. Prinsip-prinsip  Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Manoukia,  Simon.  2012.  UAE  Alcoholic  Beverages Report. Dubai: USDA Foreign Agricultural service.
McKenzie, James, Robert R Pinger, dan Jerome E Koteksi.
2007. Kesehatan  Masyarakat  Suatu  Pengentar Edisi 4 . Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Mustafa.  1983. Alkohol  Dalam  Penerapan  Islam  dan Dunia Kesehatan . Bandung: Alma’Ruf.
Mustopadidjaja. AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik;  Formuasi,  Implementasi  dan  Evaluasi Kinerja . Jakarta: LAN-RI dan Duta Foundation.
Mutrofin. 2005. Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijaan, Program dan Proyek) . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy . Yogyakarta: UGM
Press.
Nurwijaya,  Hartati.  2009. Bahaya  Alkohol  dan  Cara Mencegah Kecanduannya . Jakarta: PT. Elex Media Kompitindo.
Salim, Baduwailan Ahmad. 2006. Alkohol Dalam Islam . Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
Slamet, Kurnia Titon. 2007. Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia . Bandung: PT. Alumni.
Soedjono,  Dirdjosisworo.  1984. Alkoholisme  Paparan Hukum dan Kriminologi . Bandung: Remadja Karya.
Suardi.  1986. Psiklogi  Perkembangan  Pada  Remaja . Bandung: Angkasa.
Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktik  Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan  Sosial . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2011. Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik .  Malang:  UPT  Universitas Muhammadiyah Malang.
Wibowo,  Adik.  2014. Kesehatan  Masyarakat  Di Indonesia.  Konsep,  Aplikasi,  dan  Tantangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Widjaja.  1985. Penyalahgunaan  Narkotika .  Bandung: Armico.
Wresniwiro, M. 1999. Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat Berbahaya . Jakarta: Mitra Bintibmas.
Zainuddin,  Ali.  2012. Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Sinar Grafika.

## Jurnal
Rajamuddin  A.  2015. Tinjauan  Kriminologi  Terhadap Timbulnya  Kejahatan  Yang  Diakibatkan  Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makasar. Jurnal Al-Risalah, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015.

## Dokumen
Bachtiar  Adang.  2016. Kepentingan  Kesehatan Masyarakat  Dalam  Undang-Undang  Minuman Beralkohol ,  Disampaikan  pada  RDPU  Pansus RUU  Larangan  Minuman  Beralkohol  Tanggal  25 Februari 2016.
Badan Legislasi. 2014. Naskah Akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol . Jakarta: DPR RI.
Direktorat  Jenderal  Industri  Agro  Departemen Perindustrian.  2015. Bahan  Rapat  Kerja  Pansus RUU  Tentang  Larangan  Minuman  Beralkohol . Disampaikan  pada  RDPU  Pansus  RUU  Larangan Minuman Beralkohol Tanggal 26 November 2015.
DPR RI. 2015. Laporan Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan  masukan  terhadap  Ruu  Larangan Minuman Beralkohol ke Medan, Provinsi Sumatera Utara . Jakarta: DPR RI.
Kejaksaan  Agung.  2015. Bahan  Rapat  Kerja  Pansus RUU  Tentang  Larangan  Minuman  Beralkohol , Disampaikan  pada  RDPU  Pansus  RUU  Larangan Minuman Beralkohol Tanggal 26 November 2015.
Kementerian  Kesehatan.  2015. Bahan  Rapat  Kerja Pansus  RUU  Tentang  Larangan  Minuman Beralkohol  dengan  Dirjen  Pengendalian  Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Disampaikan  pada  RDPU  Pansus RUU  Larangan  Minuman  Beralkohol  Tanggal  2 Desember 2015.
Pemda  Provinsi  Jawa  Tengah.  2016. Bahan  Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU Tentang Larangan Minuman  Beralkohol  Dengan  Gubernur  Provinsi Jawa  Tengah ,  Disampaikan  pada  RDPU  Pansus RUU  Larangan  Minuman  Beralkohol  Tanggal  20
Januari 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1516/A/K/V/1981  tentang  Anggur  dan  sejenisnya serta  penggunaan  ethanol  dalam  obat  dan  obat tradisional.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945, Amandemen ke IV.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang penanaman modal .
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009,  tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  tentang  Hak Asasi Manusia.

## Internet
“Akohol Antara Kejahatan dan Kematian.”http://www.koran- sindo.com/news.php?r=0&n=10&date=2016-05-11, diakses 20 Oktober 2016.
“Alkohol  di  Maroco.”http://french.about.com/library/ travel/bl-ma-alcohol.htm,  diakses  26  November 2015.
Ramon Jason Cristiano. 2011.“Alcohol Policy in Malaysia.” http://traveltips.usatoday.com/alcohol-policies- malaysia-108-164.html, diakses 5 November 2015.
Sisworo.  H.  2008.  “Pengertian  Minuman  Keras  dan Akibatnya.”http://www.pengertian-minuman-keras- dan-akibatnya.html., diakses 1 November 2016.