Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia

## Dicky J H
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email : Dickyjhonp@gmail.com
Abstrac. The history of the criminal liability of Beneficial Owner in the World is very influenced by the UK and the United States where in tax treaties and international organizations such as the FATF, AEOI, OECD which often use the term beneficial owner, become the basis for the development of the beneficial owner concept in the World. The history of corporate regulation as a subject of criminal law in Indonesia consists of two periods, namely the KUHP period (before the existence of laws outside the KUHP) and a period outside the KUHP (the birth of new laws that specifically regulate corporations as legal subjects, such as Law No. 7 Drt. 1955 concerning Investigation, Prosecution, Economic Crime Court,  Law  No.  41  of  1999  concerning  Forestry,  Law  No.  32  of  2009  concerning  Protection  and Management of the Environment, Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and Law No. 20 of 2001 on the Second Amendment to Law No. 31 of 1999 on Corruption.

## Keywords:Criminal liability, Beneficial Owner, Corruption
Abstrak. Sejarah  Pertanggungjawaban  Pidana  Beneficial  Owner  di  Dunia  sangat dipengaruhi oleh Inggris dan amerika serikat dimana dalam perjanjian pajak dan organisasi-organisasi internasional seperti  FATF,  AEOI,  OECD  yang  sering  menggunakan  istilah  beneficial  owner  menjadi  dasar perkembangan konsep beneficial owner di Dunia. Sejarah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia terdiri dari dua masa yakni masa KUHP (sebelum adanya Undang-Undang diluar KUHP) dan masa diluar KUHP (lahirnya undang-undang baru yang secara khusus mengatur korporasi sebagai subjek hukum, seperti Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  undang-Undang  No.  31  Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Beneficial Owner, korupsi

## PENDAHULUAN
Konsep Benefical Ownership bukanlah hal baru dalam ilmu hukum, konsep ini dapat dilihat dalam  perjanjian  pajak  tahun n 1942  antara Kanada  dan  Amerika  Serikat,  Dalam  perjanjian itu mengandung konsep benefical ownership( Kepemilikan manfaat) dimana kepemilikan  manfaat  berfokus  bahwa  saham harus dipegang oleh pemilik manfaat ( beneficial owner ),  berikutnya  Dalam  Protokol  Perjanjiann tahun  1966  antara  Inggris  dan  Amerika  Serikat adalah h pertama  kalinya  doktrin  kepemilikan manfaat  berfokus  pada  bahwa  pemilik  manfaat
harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari  hak-hak  seperti  ekuitas,  hutang,  dan kekayaan intelektual.Negara berkembang kehilangan  sekitar  US$1  triliun  per  tahun  atau sekitar  Rp10  ribu  triliun  sebagai  hasil  tindak pidana  ilegal  dari  deal  lintas  negara.  Beberapa diantaranya  melibatkan  perusahaan  dengan kepemilikan  yang  tidak  jelas.  Ketidakterbukaan informasi beneficial owner dapat mengakibatkan hilangnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.  Hal  tersebut  terjadi  akibat  dari  peluang penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  oleh  wajib pajak.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Isu-isu  mengenai beneficial  ownership tidak hanya seputar kasus pencucian uang tetapi juga  terkait  perpajakan,  Berdasarkan  laporan Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia menempati  urutan  ke-7  dari  10  negara  besar dengan  aliran  uang  haram  ( illicit  financial flow /IFF)  terbesar  di  dunia.  IFF  di  Indonesia tahun  2003-2012  mencapai  US$187.884  juta atau  rata-rata  Rp169  triliun  per  tahun.  Tahun 2014,  IFF  Indonesia  diperkirakan  mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada  tahun  tersebut.  Sementara  Di  sektor Pertambangan,  diperkirakan  Rp23,89  triliun, sebesar  Rp21,33  triliun  berasal  trade  miss- invoicing,  dan  Rp2,56  triliun  dari  aliran  uang panas/ hot money narrow . Kerugian yang dicapai Indonesia mencapai nilai US$ 18,071 juta/tahun. Keterbukaan Beneficial
Ownership merupakan  bagian  dari  kerangka  prinsip  anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan  atau  yang  dikenal  dengan Base Erosion  and Profit  Shifting  (BEPS) .  Dorongan keterbukaan  informasi  ini  terjadi  hampir  di seluruh  dunia  terutama  negara-negara  maju untuk  mengejar  para  wajib  pajak  mereka  yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak ( tax haven ).
Isu beneficial  ownership erat  kaitannya dengan  kasus  korupsi  dan  korporasi.  Kejahatan korporasi( corporate  crime) merupakan  salah satu  wacana  yang  muncul  seiring  kemajuan kegiatan  perekenomian  dan  teknologi. 5 dalam perspektif penegakan hukum, informasi beneficial ownership diharapkan menjadi sarana bagi  penegak  hukum  dalam  melacak  dan mengungkap kasus korupsi dan pencucian uang secara  lebih  efektif.  Korupsi  merupakan  jenis tindak  pidana  yang  cenderung  meningkat  dan sulit  dideteksi  karena  terkait  kerjasama  dengan pihak lain dan sangat mengakar. Meskipun telah diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  namun  pemberantasan korupsi bukan perkara yang mudah, korupsi telah mengakar, menyebar, menjangkit, dan dipraktekkan  secara  sistemik.  Terlebih  upaya
penegakan  hukum  belum  optimal  dalam mengikis korupsi
Korporasi sebagai subjek hukum bukan lah hal yang baru dalam hukum pidana. Jika melihat di  Inggris,  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  sudah  dikenal  melalui  kasus Birmingham  &  Glocester  Railway  Co .  pada tahun  1842.  Sementara  di  Belanda,  kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  secara tegas  telah  diakui  semenjak  berlakunya Wet Economische Delicten (W.E.D) pada tahun 1950, walau  terbatas  untuk  delik-delik  yang  diatur dalam  W.E.D.  Pengakuan  ini  kemudian  lebih dipertegas  pada  perubahan Wetboek  van Straftrecht (W.v.S)  pada  tahun  1976  yang mengakui  kedudukan  korporasi  sebagai  subjek hukum pidana umum ( commune strafrecht )
Sampai  Saat  ini  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih berpengang pada pandangan societas  delinquere  non  potest ,  oleh sebab  itu  belum  mengakomodir  kedudukan korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana.  Pada perkembangan  hukum  pidana  adapun  beberapa Undang-Undang  yang  sudah  mengakomodir kedudukan  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana
Kusrini  Purwijanti  dan  Iman  Prihandono, Pengaturan  Karakteristik  Beneficiary  Owner  di adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan Hidup Menurut Yunus Husein, Beneficial Owner bisa  mengendailkan  korporasi  yang  sudah dikuasai  oleh  keluarganya,  beneficial  owner adalah pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan.  Namun, beneficial  owner bisa tercatat  secara  langsung  di  dalam  struktur organisasi,  maupun  secara  tidak langsung. Sebagai contoh kasus Nazaruddin tidak duduk di perusahaannya,  tapi  bisa  mengendalikan  orang- orang  di  situ  dan  mendapatkan  keuntungan paling besar. Lebih lanjut menurutnya, beneficial ownership mendapat  keuntungan  namun  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tercatat sebagai pemegang saham adalah anggota keluarganya.  Dalam  persidangan  terungkap bahwa naggota keluarga Setya Novanto memiliki saham  di  perusahaan  yang  mengikuti  lelang proyek  e-KTP,  yakni  PT  Murakabi  sejahtera, adapun,  mayoritas  saham  Murakabi  dikuasai oleh  PT  Mondalindo  Graha  Perdana.  PT Murakabi  Sejahtera  dan  PT  Mondalino  sama- sama  berkantor  di  Lantai  27  gedung  Menara Imperium,  kuningan,  Jakarta,  kantor  tersebut dimiliki Setya Novanto.
Dalam  penulisan  ini,  penulis  akan membahas  sejarah  pertanggungjawaban  pidana beneficial owner dengan membagi ke dalam tiga pembahasan yaitu Sejarah perkembangan Konsep  Beneficial  Owner  di  Dunia,  sejarah pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana di Indonesia
dan Sejarah
Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner di Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Sejarah Perkembangan Konsep Beneficial Owner di Dunia
Penggunaan  pertama  istilah  " beneficiary " dalam perjanjian bahasa Inggris adalah sehubungan  dengan  Perkembunan  yang  sudah mati,  yang  mencerminkan  penggunaan  bahasa Inggris  yang  umum,  dalam  perjanjian  Swedia Amerika  Serikat  1939.  Beberapa  kesempatan ketika istilah tersebut digunakan dalam dokumen Liga  Bangsa  –  Bangsa  dan  perjanjian  yang disebutkan di atas juga t mencerminkan ma kna ini.
1. Pengaruh Inggris 1942
Perjanjian  Canada  dan  Amerika  Serikat pada  tahun  1942  adalah  yang  pertama menggunakan istilah "pemilik manfaat (Beneficial  Owner"  dengan  rupanya  setidaknya ada dua tujuan yang berbeda  dalam  pikiran.  Salah  satunya  diambil oleh Inggris dalam beberapa perjanjian di tahun 1940-an dan 1950-an.
Inggris merundingkan banyak perjanjiannya seluruhnya atau sebagian pada paruh kedua
tahun 1960-an karena telah membuat perubahan besar pada sistem pajak perusahaan pada tahun
1965 dan dalam pelaksanaannya mulai secara teratur mengusulkan bahasa “ Beneficial Owner ”
untuk dividen, bunga dan royalti. Dua negosiasi semacam itu adalah dengan Selandia Baru dan
Australia. Tidak juga negara sama yakinnya dengan AS bahwa wali amanat yang dikenakan pajak
dapat dianggap sebagai pemilik manfaat dari pendapatan karena istilah tersebut memiliki nada
bawaan  yang  melekat  kepercayaan  hukum  dan pandangan bahwa kepemilikan manfaat berada di penerima.  File  negosiasi  Inggris  mencatatat sebagai berikut:
“The  New  Zealand  representative enquired  about  the  significance  of  the  phrase “beneficially  owned”  in  the  United  Kingdome draft and it was explained that it was intended to ensure that nominees did not get the benefit of the Agreement  rate.  New  Zealand  doubted  whether these  words  were  necessary  as,  under  New Zealand  law,  a  nominee  could  not  be  said  to derive  a  dividend,  he  was  simply  acting  as  an agent for his principal who was the person who derived the income. On the other hand the phrase would  cut  out  the  trustees  of  trusts  whose beneficiaries could not be ascertained at the time of payment of the dividend. The United Kingdom recognised that there was a problem over trusts; as  regards  nominees  they  were  advised  that under United Kingdom law the nominee was the person  who  derived  the  dividend  and  would subsequently be able to claim the benefit of the article.  To  solve  the  difficulty  it  would  be necessary  either  to  have  a  special  saving  for trustees or to revert to the subject to tax test.”
2. Pengaruh Organisasi Internasional a. Financial Action Task Force (FATF) 1990 FATF  memberi  dampak  yang  cukup  besar khususnya dalam tindak pidana pencucian uang,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Rekomendasi    Financial    Action    task    Force dibuat    pada    tahun    1990    sebagai    gebrakan untuk melawan penyalahgunaan sistem keuangan oleh orang yang melakukan pencucian uang yang pada saat itu  dalam transaksi narkoba. Pada  tahun  1996,  rekomendasi  tersebut  direvisi untuk  pertama  kalinya    untuk    mencerminkan tren    dan    teknik    pencucian    uang    yang berkembang dan untuk memperluas cakupannya.  Hingga  pada  bulan  Oktober  2001, definisi  kepemilikan  kepemilikan  manfaat pertama kali diterima secara internasional, yang mungkin bermanfaat berfungsi sebagai titik awal diskusi  ini,  adalah  yang  diberikan  oleh  FATF. Bunyinya  sebagai  berikut:  “Pemilik  manfaat mengacu  pada  orang  perseorangan  yang  pada akhirnya  memiliki  atau  mengendalikan  seorang pelanggan  dan  /  atau  orang  yang  atas  nama transaksi sedang dilakukan. Itu juga memasukkan  orang-orang  yang  melakukan kontrol  efektif  tertinggi  atas  badan  hukum  atau pengaturan.
Kemudian FATF juga memperluas mandatnya untuk menangani masalah pendanaan aksi  teroris  dan  organisasi  teroris,  dan mengambil  langkah  penting  untuk  menciptakan Delapan (berikutnya diperluas menjadi Sembilan) Rekomendasi Khusus pada Pembiayaan Teroris. Rekomendasi FATF direvisi  untuk  kedua  kalinya  pada  tahun  2003, telah  didukung  oleh  lebih  dari  180  negara  dan diakui secarauniversal sebagai standar internasional  untuk  anti  pencucian  uang  dan melawan pembiayaan terorisme
b. Automatic Exchange of Information (AEOI)
Berikutnya  adalah  Standar  global  AEOI untuk informasi akun keuangan telah dibuat: The Standards for Automatic Exchange of  Financial Account Information in Tax Matters. OECD dan G20  mengembangkan  Standar  dengan  masukan yurisdiksi lain dan berkonsultasi dengan berbagai industri keuangan. Standar tersebut mewajibkan lembaga  keuangan  untuk  melaporkan  informasi mengenai  rekening  yang  dimiliki  oleh  individu dan  entitas  non-residen  (termasuk  trust  dan yayasan) kepada administrasi perpajakan mereka.Administrasi perpajakan kemudian
mentransmisikan  informasi  tersebut  dengan aman ke negara-negara tempat tinggal pemegang rekening setiap tahun.Standar ini juga mencakup model agreement bagi otoritas pemerintah  yang digunakan untuk mengoperasionalkan pertukaran  otomatis  dan  panduan  pengguna teknis  untuk  memastikan  informasi  tersebut dilaporkan dalam format standar-Standar global baru pada AEOI dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak karena standar ini menyediakan pertukaran informasi akun keuangan  nonresiden  dengan  otoritas  pajak  di negara tempat tinggal pemegang rekening c. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1997
Kontribusi  oleh  OECD  pertama  kali menggunakan istilah beneficial ownership dalam dalam OECD Model Tax Convention on Income and  on  Capital  tahu  1997  yang  diadopsi  dari pengertian BO dalam sistem common law, yaitu pihak  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari  sudut  pandang  hukum.  Istilah  ini  terdapat dalam tiga  pasal,  Pasal  10  (Dividend),  pasal  11 (Interest)  dan  Pasal  12  (Royalty),  dimana  dari tiga  pendapatan  tersebut  didefinisikan  siapa pihak  yang  dapat  dianggap  sebagai  penerima fasilitas tarif pasak yang lebih rendah di negara sumbernya.
Beneficial  owner  adalah  orang  (natural person)  yang  pada  akhirnya  mendapat  manfaat yang  diperoleh  dari  kepemilikan  efek  yang menguntungkan,  dan/atau  memiliki  kekuatan untuk  mengendalikan/pengaruh  terhadap  hak suara  yang  melekat  pada  saham  tersebut (walaupun  jika  secara  hukum  saham  tersebut secara  dokumen  atas  nama  oang  lain/dipegang oleh  orang  lain).  Meski  biasanya  beneficial owner  dikaitkan  dengan  orang  perseorangan namun  harus  dicatat  bahwa  badan  hukum/legal person  juga  bisa  menjadi  pemilik  tertinggi  jika pemilik  yang  paling  menguntungkan  adalah negara.  Jika  mengacu  pada  Pendapat  Yahya Harahap  dalam  bukunya,  Lahirnya  perseroan terbatas sebagai badan hukum karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## B. Sejarah Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek
Hukum Pidana di Indonesia 1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum menurut KUHP
KUHP  memuat t aturan  pada  bagian ketentuan  umum  dan  juga  beberapa  ketentuan mengenai  delik  yang  sebenarnya  berkaitan dengan  keberadaan  korporasi.  Pada  Buku  1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59  mengatur mengenai:  “dalam  hal-hal  dimana  karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap penggurus, anggotaanggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris,  maka  pengurus,  anggota badan  pengurus,  atau  komisaris,  yang  tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”
Perkembangan korporasi menjadi subjek hukum  pidana  di  Indonesia  dikenal  dimulai melalui  undang-undang  di  luar  KUHP,  sebab KUHP belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi mengingat KUHP  masih  menerapkan societas  delinquere non  potest ,  dimana  korporasi  tidak  dapat melakukan  tindak  pidana  dan  tidak  dapat dihukum.  Berikut  contoh  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  telah  mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.
1. Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 Tentang Pengusutan,  Penuntutan,  Peradilan  Tindak Pidana Ekonomi
Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilhat pada Pada pasal 15 disebutkan :
(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau  atas  nama  suatu  badan  hukum,  suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau  suatu  yayasan,  maka  tuntutan  pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib  dijatuhkan,  baik  terhadap  badan  hukum, perseroan,  perserikatan  atau  yayasan  itu,  baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan  tindak  pidana  ekonomi  itu  atau  yang bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  perbuatan atau  kelalaian  itu,  maupun  terhadap  kedua- duanya..
(2) Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau  atas  nama  suatu  badan  hukum,  suatu
perseroan,  suatu  perserikatan  orang  atau  suatu yayasan,  jika  tindak  itu  dilakukan  oleh  orang- orang  yang,  baik  berdasar  hubungan  kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak perduli apakah orang-orang itu  masing-masing  tersendiri  melakukan  tindak pidana  ekonomi  itu  atau  pada  mereka  bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.
Berdadasrkan  ketentuan  tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa KUHP sebenarnya memang telah mengatur  ketentuan  korporasi  dalam  belum mengaturnya  secara  jelas.  Namun  bila  dicermati salah  satu  bentuk  pertanggungjawannya  adalah berfokus pada organ atau kelengkapan dari suatu korporari.
2. Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan
Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat pada Pasal 78 Ayat (14) yang menyebutkan :
“Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila  dilakukan  oleh  dan  atau  atas  nama badan  hukum  atau  badan  usaha,  tuntutan  dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman  pidana  masing-masing  ditambah dengan  1/3  (sepertiga)  dari  pidana  yang dijatuhkan.”
3. Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang Tindak Pidana Korupsi
Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20, dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan 18 : Setiap orang adalah orang
perseorangan atau termasuk korporasi.  Dan Pasal 20 :
1. Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  oleh  atau  atas nama  suatu  korporasi,  maka  tuntutan  dan penhatuhan  pidana  dapat  dilakukan  terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 2. Tindak pidana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan  hubungan  lain,  bertindak  dalam lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ketentuan korporasi sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 yang mengatur : 19
“Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”
Implikasi dari diperluasnya unsur “setiap orang”, maka terhadap seluruh Ketentuan Pidana dalam  Undang-Undang  PPLH  juga  berlaku terhadap  korporasi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa korporasi  dapat  bertindak  sebagai  pembuat  dan dapat  bertanggungjawab  secara  pidana.  Dalam hal  korporasi  sebagai  pembuat,  diatur  dalam Pasal  116  ayat  (1)  bahwa  suatu  tindak  pidana dilakukan  korporasi  apabila  dilakukan  oleh korporasi,  untuk  korporasi,  atau  atas  nama korporasi.
5.  Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketentuan  corporals  seabgai  subjek hukum  dapat  dilihat  dalam  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang  TPPU  bahwa  yang  dimaksud korporasi  adalah 20 “kumpulan  orangdan/atau kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum”. Bahkan  dalam  Penjelasan  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang  TPPU  disebutkan  bahwa “Korporasi  mencakup  juga  kelompok  yang terorganisasi  yaitu  kelompok  terstruktur  yang terdiri  dari  3  (tiga)  orang  atau  lebih,  yang
eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak  dengan  tujuan  melakukan  satu  atau lebih  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan  finansial  atau  non-finansial  baik secara langsung maupun tidak langsung”

## C. Sejarah Pertanggungjawaban Beneficial Owner Di Indonesia
1. Pengaruh Awal Konsep dari Hukum
Perdata Internasional
Beneficial  ownership atau  kepemilikan manfaat adalah istilah dalam dunia hukum yang merujuk  kepada  siapa  pihak  yang  menikmati manfaat  atas  kepemilikan  aset  tertentu  tanpa tercatat  sebagai  pemilik.  Motif  yang  digunakan untuk melindungi aset mereka dengan menggunakan  orang  atau  badn  hukum  sebagai wali untuk bertindak sebagai pemilik sah dimata hukum  atas  asset  yang  dimiliki,  sementara mereka  menjadi  pemilik  manfaat/keuntungan dari tindakan suatu korporasi.
Berdasarkan  pandangan  Herman  LJ benefical  ownership didefenisikan  sebagai kepemilikan  yang  tidak  hanya  terbatas  secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk  mengambil  keputusan  terhadap  apa  yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasai. 21 Beneficial  ownership diperkenalkan  untuk membedakan  antara  orang  yang  memiliki  harta atau kekuasaan  atas  harta  untuk  dipakai  dan dinikmati  sendiri  dengan  orang  yang  memiliki harta  untuk  digunakan  dan  dinikmari  orang lain. 22 Skandal  Panama  Papers  yang  sempat menyita  perhatian  publik,  dimana  sejumlah dokumen  rahasia  ‘bocor’  akibat  kelalaian  law firm  Mossack  Fonseca  memberikan  gambaran bagaimana praktek penyamaran harta lintas batas negara  dilakukan  oleh  banyak  orang  dan perusahaan  multinasional  di  negara  maju maupun  negara  berkembang. 23 Meski  biasanya Beneficial  Ownership selalu  dikaitkan  dengan orang perseorangan/ natural person namun harus
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ingat bahwa badan hukum/ legal person juga bisa menjadi  pemilik  tertinggi  jika  pemilik  yang paling  menguntungkan  adalah  Negara  atau BUMN. 24
Istilah beneficial Ownership , beneficiary ownerhip atau beneficial  owner berasal  dari istilah dalam sistem hukum common law , dimana dalam  hal  tersebut  terdapat  dua  bentuk kepemilikan  atas  property,  yaitu  legal  dan beneficial . Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilkan tersebut  dapat  dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan Penjelasan beneficial lebih  menggambarkan jenis  kepemilikan  dari  suatu  pihak  yang  berhak atas  pengunaan  dan  manfaat  dari  property meskipun  pihak  tersebut  tidak  memiliki kepemilikan secara
harta untuk pihak lain yang merupakan beneficial owner  dari  harta  tersebut.  Sedangkan  conduit didefenisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak. 26
Defenisi beneficial owner menurut Prof Vogel, tidak ada satupun negara di dunia yang
memberikan defenisi beneficial owner secara tepat,
namun menurut vogel, defenisi beneficial
owner adalah mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu model dan/atau
kekayaan  harus  dimanfaatkan  bagi  orang  lain, atau  menentukan  bagaimana  caranya  hasil  dari modal  atau  kekayaan  tersebut  dimanfaatkan. 27 berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Beneficial ownership merupakan hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang
timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikusainya, memiliki
control, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan
secara legal (sah).
Secara yuridis defenisi beneficial owner telah disebut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018
Tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenali Pemilik
Manfaat Dari Korporasi  Dalam  Rangka
Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  uang  dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme, yang menyebutkan : 28
“Orang perseorangan yang dapat menunjuk  atau  memberhentikan  direksi,  dewan komisaris,  pengurus,  pembina,  atau  pengawas pada  Korporasi,  memiliki  kemampuan  untuk mengendalikan  Korporasi,  berhak  atas  dan/atau menerima  manfaat  dari  Korporasi,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  merupakan pemilik  sebenarnya  dari  dana  atau  saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.”
Dalam era globalisasi terbangunnya kerjasama antar korporasi atau perusahaan diyakini
ikut mempengaruhi struktur ekonomi di Indonesia. Dampak positifnya adalah banyak pemasukan
saham-saham ke dalam perseroan dan membuat pesatnya perkembangan di dalam perusahaan,
sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  adanya pemasukan  dan  perputaran  uang  di  dalam perusahaan yang tidak legal. Permainan uang ini sering disebut dengan money laundering. 29
Berdasarkan  FATF  Recomendations  ( Kelompok Kerja  Aksi Keuangan  Untuk Pencucian Uang) Beneficial Owner didefenisikan sebagai berikut : 30
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pemilik yang diuntungkan mengacu pada orang  yang  pada  akhirnya  memiliki  atau mengendalikan  klien/  nasabah  atau  orang  yang memiliki  atas  nama  transaksi  yang  sedang dilakukan.itu  juga  termasuk  pada  orang-orang yang  melakukan  control  efektif  tertinggi  atas badan  hukum  atau  peraturan.  Para  investor memiliki  cara  yang  terhitung  banyaknya  untuk menyembunyikan  identitas  sebenarnya,  seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan pemegang saham nominee, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan atau derivative ekuitas  akan  menutupi  identitas investor. 31
Banyak perusahaan yang menyembunyikan informasi
beneficial ownership akibat ketidakpercayaan pada pemerintahan  dan  juga  adanya  kehawatiran bahwa pemerintah akan menggunakan informasi apapun  yang  diungkapkan  perusahaan. 32 Da Silva  mengidentifikasikan  bahwa  karakteristik inti dari kepemilikan manfaat adalah orang yang menerima  pembayaran  (seperti  dividen,  bunga atau royalty )  dan  berhak  menggunakan  dan menikmatinya,  bisa  jadi  tidak  wajib,  baik berdasarkan  kontrak  ataupun  hukum,  untuk meneruskan  pendapatan  tersebut  kepada  orang lain. 33 Kepemilikan manfaat bukanlah merupakah  hak  hukum.  Kepemilikan  manfaat lebih  dapat  dikategorikan  sebagai  privillege (keistimewaan),  tetapi  bukan  merupakan  hak hukum atau klaim, 34 pendapat lain menyebutkan bahwa  kepemilikan  manfaat  merupakan  sebuah realita  ekonomi,  bukan  bentuk  hukum,  yang digunakan  oleh  seseorang  untuk  menghindari tanggung  jawab  pengungkapan  harta  kekayaan kepada  otoritas  terkait. 35 Pemilik  manfaat melampaui pemilik
dan  pengendali  secara  hukum.  Pemilik  manfaat pada umumnya merupakan orang-perorangan di belakang  badan  atau  entitas  hukum  korporasi yang  secara  nyata  menikmati  keuntungan  dan dapat  mengendalikan  entitas  hukum  tersebut. Dengan  kata  lain,  pemilik  manfaat  bukanlah pemilik yang secara hukum berhak di atas kertas

## 2. Peraturan yang Mengatur Beneficial Owner di Indonesia
Konsep beneficial  ownership dapat dilihat  dalam  beberapa  peraturan  yang  berlaku, seperti dalam sektor perpajakan, sektor keuangan, serta dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 Tentang penerapan Prinsip Mengendali  Pemilik  Manfaat  Dari  Korporasi dalam  rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme,  yang  mana peraturan  ini  mengatur  secara  khusus  mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data  beneficial  owner.  sejak  dikeluarkannya aturan oleh Perpres No 13 Tahun 2018 mengenai cara penerapan prinsip untuk mengenali pemilik manfaat  dari  perusahaan  atau  korporasi  yaitu dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan  kasus  pidana  money  laundering dan  pidana  pendanaan  kepada  terorisme  ini adalah  salah  satu  aturan  bagi  para  pemilik manfaat dari suatu Perseroan Terbatas (PT).
Korporasi  dapat  pula  disamakan  dengan perusahaan,  defenisi  perusahaan  dibahas  dalam jurnal kurniawan, disebutkan Perusahaan merupakan  salah  satu  sendi  utama  dalam berkehidupan masyarakat modern karena merupakan  salah  satu  kegiatan  manusia  untuk memenuhi  faktor  ekonomi  dalam  kehidupan kesahariannya. Kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh organisasi secara terbuka dan berkesinambungan. Menurut Mardjono  Reksodipuro,  sehubungan  dengan diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana,  maka  hal  ini  berarti  telah  terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku  tindak  pidana  (dader).  Mengingat  peran dan pengaruh korporasi yang begitu besar maka dalam  perkembangan  berikutnya  banyak  sekali perundang-undangan diluar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Dalam beberapa undang-undang yang bersifat khusus seperti yang tercantum pada pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dikemukakan bahwa :
“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan dan/atau badan hukum.
Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pengguna Jasa
Bagi Notaris, Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki hak atas
dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara
langsung maupun tidak  langsung; merupakan pemilik sebenarnya dari  harta kekayaan yang
berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa; mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa; memberikan
kuasa untuk melakukan
Transaksi;
mengendalikan  Korporasi;  dan/atau  merupakan pengendali  akhir  dari Transaksi  yang  dilakukan melalui  badan  hukum  atau  berdasarkan  suatu perjanjian.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menggidentifikasi
beneficial ownership maka Perpres No. 13 Tahun 2018 telah memberikan defenisi yang cukup
yaitu :
“Orang perseorangan yang dapat menunjuk  atau  memberhentikan  direksi,  dewan komisaris,  pengurus,  pembina,  atau  pengawas pada  Korporasi,  memiliki  kemampuan  untuk mengendalikan  Korporasi,  berhak  atas  dan/atau menerima  manfaat  dari  Korporasi,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  merupakan pemilik  sebenarnya  dari  dana  atau  saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden ini.”
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi merupakan langkah progresi karena akan mendorong transparansi
informasi dan pada hakikatnya memuat pengaturan  dan  mekanisme  untuk  mengenali pemilik  manfaat  dari  suatu  korporasi. 42 Namun dari  defenisi  itu  terbatas  pada  lingkup  tindak pidana pencucian uang dan terorisme, sedangkan kaitannya dengan korupsi  ini masih belum dapat
diandalkan.  Oleh  sebab  itu  regulasi  yang digunakan  masih  sedikit  dalam  menjerat  atau memidana pemilik manfaat atau beneficial owner ini.
Contoh  kasus  :  atas  nama  terdakwa
Johanes  Budisutrisno  Kotjo  (JBK)  dalam Putusan No. 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. dalam putusan tersebut terdakwa (kini terpidana) terbukti  melakukan  tindak  pidana  suap,  dimana JBK  sesuai  pembuktian  memiliki  saham  dan akan  menikmati  hasil  manfaat  apabila  proyek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang dilakanakan perusahaannya tersebut menang.

## D. Kesimpulan
1. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpukan  bahwa  Sejarah  perkembangan Konsep  Beneficial  Owner  di  Dunia  sangat dipengaruhi  oleh  Inggris  dan  amerika  serikat dimana dalam perjanjian pajak dan organisasi- organisasi  internasional  seperti  FATF,  AEOI, OECD  yang  sering  menggunakan  istilah beneficial owner menjadi dasar perkembangan konsep beneficial owner di Dunia.
2. Sejarah  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek hukum  pidana  di  Indonesia  terdiri  dari  dua masa  yakni  masa  KUHP  (sebelum  adanya Undang-Undang diluar KUHP) dan masa diluar KUHP  (lahirnya  undang-undang  baru  yang secara  khusus  mengatur  korporasi  sebagai subjek  hukum,  seperti  Undang-Undang  No.  7 Drt.  Tahun  1955  Tentang  Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan,  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No.  8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Tindak
Pidana Korupsi
3. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial
Owner  di  Indonesia,  dalam  perkembangannya beneficial  owner  adalah  konsep  yang  baru  di Indonesia  bahwa  pelaku  atas  tindakan  dirinya atau  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi dapat dikenakan pada BO berdasarkan indentifikasi  ataupun  memenuhi  karakteristik BO  sebagaimana  diatur  dalam  Perpres  13 Tahun 2018.

## E. Saran
1. Berdasarkan sejarah perkembangan
pertanggungjawaban  Pidana  beneficial  owner di  Indonesia,  maka  hendaknya  pembuat undang-undang  segera  merumuskan  undang- undang  agar  mempertegas  status  beneficial owner di Indonesia.
1 6
2. kepada penegak hukum agar lebih cermat serta memahami seluk beluk kejahatan korporasi yang dapat menutupi keberadaan beneficial owner.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Hagmann,  Fredrik. Beneficial  Ownership  :A Concept  in  Identity  Crisis, Lund  University:  2017. Kristian, 2014. Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy)
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia , Cet 1, Bandung : NUANSA AULIA.
Reksodiputra, Mardjono. 1994. Kemajuan Pembangunan Ekonomi  Dan  Kejahatan,  Kumpulan Karangan Buku  Kesatu .  Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan
Dan Pengabdian Hukum.
Harahap, M. Yahya. 2015. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika.

## II. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  7  Drt.  Tahun  1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan
Tindak  Pidana  Ekonomi.  (Lembaran  Negara Tahun  1955,Nomor  27,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 801)
_______, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
_______, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara No. 3874).
_______,  Undang-Undang  No.  32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
_______, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 122, Tambahan Lembaran Negara No.5164).

## III. Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
17
Cantika Putri, Intan. Penentuan Beneficial owner Dalam Persetujuan  Penghindaran  pajak Berganda , Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, November 2019.
Da Silva, Bruno . Evolution of The Beneficial Ownership Concept:  More  than  Half  of  Century  od Uncertainty  and  What  History  Can  Tell  Us , Frontiers  of  Law  in  China,  Vol.  12,  No.  4, Desember 2017.
Faisol, Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang , Yurispruden Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
Gabrillin,  Abba .Beneficial  Owner  Setya  Novanto,  Ahli Pakai Contoh Nazaruddin , kompas.com, 13 Maret 2018, diakses pada tanggal 11 Desember 2019,
Hariman, Satria. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. Jurnal
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas  Muhammadiyah Kendari,  Mimbar Hukum Vol. 28, No. 2, Juni 2016.
Hatchard,  John .Money  Laundering,  Public  Beneficial Ownership  Registers  And  The  British Overseas Territories  :  The  Impact  Of  The  Sanctions  And Money  Laudering  Act  2018  (UK), The  Denning Law Journal 2018, Vol.
Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan  Terbatas  Menurut  Hukum  Positif ,
Jurnal Bagian Hukum
Kong, John Shan Ho, Disclosure of Beneficial Ownership of  Companies  in  Hong  Kong,  Common Journal Indexing & Metrics , Law World Review, Vol. 46 Issue. 4, Desember 2017.
Lidya  Permata  Dewi, Implementasi  Peraturan  Presiden Nomor  13  Tahun  2018  Dalam  Pendirian Perseroan Terbatas , Acta Comitas Jurnal Hukum
Kenotariatan, Fakultas Hukum Udayana Bali ,Vol. 4  No.  1,  April  2019Bisnis,  Fakultas  Hukum Universitas  Mataram,  Mimbar  Hukum  Vol.  26, No. 1, Februari 201430.
Masyhudi, Membangun Sistem Integritas Untuk
Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quila Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 26, Issue 1, Januari 2019.
Matthias  Reinhard-DeRoo, Beneficial  Ownership:  Basic and  Federal  Indian  Law  Aspects  of  a Concept, Springer International, Zurich, Switzer, 2014.
Purwijanti,  Kusrini  dan  Iman  Prihando, Pengaturan Karakteristik  Beneficiary  Owner  di  Indonesia , Notaire, Vol. 01, No.1, Juni 2018.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
18
Pandapotan  Sinaga,  Leonard. Prinsip  keterbukaan Beneficial  Owner  (BO)  Perusahaan  Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Soizic Mendes De Leon, The Swiss Court’s Approach to Beneficial Ownership”, Trusts and Trustees , Vol. 18, No. 3, Maret 2012, (TPPU) , USU Law Journal, Vol 7, No. 4, September 2019.
Tari,  Nila. Tinjauan  Yuridis  Beneficial  ownership  Pada Perseroan  Terbatas  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang , Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
ˆ