## PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMANFAATAN HUTAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Cunduk Wasiati
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia cundukwasiati70@gmail.com
Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, yogyakarta, Indonesia
Abstrak : Konsep pengakuan hak masyarakat hukum adat di tuangkan dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menjelaskan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat    hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Masyarakat  hukum  adat  akan  diakui sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan   masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Prinsip  Perizinan  Pemanfaatan  Hutan Masyarakat  Hukum  Adat  merupakan  Keinginan  pemerintah  dalam  mengarahkan  ( mengendalikan “  sturen” )  aktivitas  aktivitas  tertentu,  Izin  mencegah  bahaya  dari lingkungan,Keinginan-keinginan  melindungi  objek  tertentu,  Izin  hendak  membagi  bagi benda yang sedikit, Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-  aktivitas.  Penguasaan  hutan  oleh  negara  tetap  memperhatikan  hak masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya,  serta  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional.  mengenai eksistensi  penghormatan  terhadap  hak-  hak  masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini  negara tidak  memiliki  kekuasaan  hukum  untuk  menjadikan  hutan  adat  adalah  hutan  yang berada di wilayah masyarakat hukum adat menjadi hutan negara.
Kata Kunci : Perizinan, Hutan, Masyarakat Hukum Adat
Abstract: The concept of the recognition of the rights of indigenous and tribal peoples is set forth in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which explains that the State recognizes and respects the units of customary law communities along with their traditional rights as long as they are alive and in accordance with the development of society. Indigenous and tribal peoples will  be  recognized  as  long  as  they  are  still  alive  and  in  accordance  with  community development  and  the  principles  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia. Principle  of  Licensing  for  the  Utilization  of  Customary  Community  Forest  Forest  is  the government's  desire  to  direct  (control  "sturen")  certain  activities,  Permit  to  prevent danger  from  the  environment,  Desires  to  protect  certain  objects,  Permit  to  divide  for small objects, Permit to give direction by selecting people people and activities. Forest control by the state still takes into account the rights of indigenous and tribal peoples, as long  as  in  reality  it  still  exists  and  its  existence  is  recognized,  and  it  does  not  conflict with  national  interests.  regarding  the  existence  of  respect  for  the  rights  of  indigenous peoples. In this case the state does not have the legal power to make customary forests are forests that are within the territory of customary law communities into state forests. Keywords: Licensing, Forest, Customary Law Community

## PENDAHULUAN
Konsep  negara  hukum  yang meletakkan  kewenangan  pada  suatu aturan-aturan    harus  di  berikan berdasarkan melalui perundang- undangan    yang  di  dasarkan  pada asas    legalitas,  yang  mana  setiap
tindakan pemerintahan yang
berkaitan dengan pengaturan masyarakat  hukum  adat,  harus  di dasarkan  pada  asas  legalitas  untuk itu  setiap  tindakan  pemerintah  harus tetap  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  memuat mengenai norma perilaku yang berisikan  tentang  perintah,  larangan, izin  dan  dispensasi  serta  norma ketentuan  wewenang  dari  instansi yang memberikan perintah.[1]
Pemberian  kewenangan  di  bidang kehutanan  diatur  dalam  beberapa perundang-undangan yakni:
1)  Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur  pembagian  urusan pemerintahan  termasuk  bidang kehutanan  dengan  klasifikasi urusan pemerintahan konkuren- pilihan.  Pasal  14  menyatakan
“pembagian kewenangan hanya dibagi menjadi dua yaitu kewenangan  pemerintah  pusat dan  daerah  provinsi  kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan  taman  hutan  raya kabupaten/ kota menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota”.
2)  Undang  Undang  No  41  Tahun
1999  tentang  Kehutanan  pasal
66  menyakatan  bahwa  “dalam
rangka penyelengaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada
pemerintah daerah dengan maksud  untuk  meningkatkan efektifitas  pengurusan  hutan dalam  rangka  pengembangan otonomi daerah”.
3)  Undang-Undang  No  21  Tahun
2001  tentang  otonomi  khusus provinsi  Papua    memberikan kewenangan pemerintah
provinsi untuk mengatur pemerintahan daerah yang dituangkan  dalam    Pasal  4 menyatakan “kewenangan Provinsi Papua mencakup
kewenangan dalam seluruh
bidang  pemerintahan  kecuali kewenangan  bidang  politik  luar negeri,  pertahanan  keamanan, moneter  dan  fiskal,  agama, peradilan  serta  kewenangan tertentu  dibidang  lain  yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan” .
Soewoto  Mulyo  Soedarmo berpendapat  bahwa “Kewenangan dapat  diperoleh  melalui  pengakuan kekuasaan (attributie ), ataupun pelimpahan kekuasaan ( overdracht ).”
Pelimpahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemberian kuasa ( mandaatsverlening )
dan pendelegasian (delegatie )[2], Sejalan dengan  itu Philipus  M  Hadjon menyatakan  bahwa  “kewenangan dapat  diperoleh  melalui  tiga  sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.[3]    Kewenangan  yang  di peroleh melalui atribusi, delegasi dan mandat  yang  diatur  pada  suatu regulasi aturan dengan maksud agar adanya kekuasaan formal, pelimpahan  kewenangan  tersebut  di tuangkan dalam perundang-
undangan.
Pengaturan  kegiatan  usaha pemanfaatan hutan masyarakat hukum  adat  harus  dapat  dilakukan dengan  berbagai  sarana  hukum administrasi  yang tersedia bagi pemerintah,  baik  yang  di  wujudkan dalam  tindakan  nyata  atau  tindakan hukum[4]. Salah satu tindakan hukum yang di lakukan dalam bidang hukum  kehutanan adalah  penerapan izin  dalam  melaksanakan  tugas tersebut pemerintah di berikan wewenang  yang  termuat  dalam instrumen  yuridis  berupa  perizinan. Salah  satu  wujud  dalam  instrumen yuridis  adalah  ketetapan    perizinan yang sebelumnya tidak di perkenankan menjadi di
perkenankan  ( beschikkinge  welke iets  toestaan  wat  tevoren  niet geoorloofd ).
Pengaturan, penerbitan, pelaksanaan  dan  penegakan  hukum terhadap  perizinan  sebagai  sarana untuk melindungi dan menjaga kelestarian  hutan  masyarakat  dari kegiatan  pengelolaan  hasil  hutan serta dampaknya terhadap lingkungan harus mengimplementasikan  prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik
sebagai  standart  bagi  pemerintah terhadap Pemanfaatan Hutan
Masyarakat  Hukum  Adat[5] . tujuan perizinan menurut Prajudi Atmosudirjo yang  secara  umum dapat di uraikan sebagai berikut:
1.  Keinginan mengarahkan (
mengendalikan “ sturen” )
aktivitas aktivitas tertentu.
2.  Izin mencegah bahaya dari lingkungan
3.  Keinginan-keinginan  melindungi objek tertentu.
4.  Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit.
5.  Izin memberikan pengarahan
dengan  menyeleksi  orang-orang dan aktivitas- aktivitas[6].
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2007  Tentang  Tata Hutan  dan  Penyusunan    Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana
telah  diubah  terkahir  dengan  PP Nomor  3  Tahun  2008,  telah  diatur mengenai kegiatan pemanfaatan hutan  melalui  kegiatan  pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,  dan  pemanfaatan  hasil hutan  dan  hasil  hutan  bukan  kayu
yang  dapat  dilakukan  pada  seluruh kawasan hutan, baik hutan konservasi (kecuali cagar alam, zona rimba,  dan  zona  inti  pada  taman nasional),  hutan  lindung,  dan  hutan produksi.    Adapun  jenis-jenis  Izin Pemanfaatan Hutan, meliputi:
1.  IUPK  (Izin  Usaha  Pemanfaatan Kawasan)  adalah  izin  usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan  kawasan  pada hutan  lindung  dan/atau  hutan produksi. 2.  IUPJL (Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan) adalah izin usaha yang diberikan  untuk  memanfaatkan jasa  lingkungan  pada  hutan lindung dan/atau hutan produksi. 3.  IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)  dan/atau  IUPHHBK  (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan  Bukan  Kayu)  adalah  izin usaha  yang  diberikan  untuk memanfaatkan hasil hutan berupa  kayu  dan/atau  bukan kayu  dalam  hutan  alam  pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan  atau  penebangan,
pengayaan,  pemeliharaan  dan pemasaran. 4.  IUPHHK  Restorasi  Ekosistem dalam  hutan  alam  adalah  izin usaha  yang  diberikan  untuk membangun  kawasan  dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem  penting  sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan  dan  pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan,
penjarangan, penangkaran satwa,  pelepasliaran  flora  dan fauna  untuk  mengembalikan unsur  hayati  (flora  dan  fauna) serta  unsur  non  hayati  (tanah, iklim  dan  topografi)  pada  suatu kawasan  kepada  jenis  yang
asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
5.  IUPHHK  dan/atau  IUPHHBK
dalam  hutan  tanaman  adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa  kayu  dan/atau  bukan kayu  dalam  hutan  tanaman
pada  hutan  produksi  melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
6.  IPHHK  (Izin  Pemungutan  Hasil
Hutan  Kayu)  adalah  izin  untuk mengambil  hasil  hutan  berupa kayu  pada  hutan  produksi melalui  kegiatan  pemanenan, pengangkutan,  dan  pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
7.  IPHHBK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu) adalah  izin  untuk  mengambil hasil  hutan  berupa  bukan  kayu pada  hutan  lindung  dan/atau hutan  produksi  antara  lain berupa  rotan,  madu,  buah- buahan, getah-getahan, tanaman  obat-obatan,  untuk jangka waktu dan volume tertentu.
Selain  itu,  masih  terdapat  izin lainnya  baik  izin  untuk  pengolahan hasil hutan kayu maupun bukan kayu seperti
Izin
Usaha Industri Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu (IUIPHHK)  dan  Izin  Usaha  Industri Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan
Kayu  (IUIPHHBK),  Izin  Pemanfaatan Kayu  (IPK)  pada  kawasan  di  luar hutan seperti APL (Areal
Penggunaan  Lain),  juga  Izin  Pinjam
Pakai Kawasan Hutan (IPHHK) pada
kawasan hutan produksi yang ditujukan untuk kegiatan diluar bidang  kehutanan  yang  diatur  dalam peraturan tersendiri. Untuk itu penerapan IUPHHK MHA (Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat)  yang dilakukan  oleh  masyarakat  hukum adat  tidak    kenal  polisi  kehutanan dalam  PP  Nomor  3 Tahun  2008  dan Undang-Undang  No  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. yang berisikan mengenai pengertian hutan adat,  dari  semula  dikatakan  sebagai “hutan  negara  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat” menjadi  “hutan  yang  berada  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat”, kata  “negara”-nya  dihapus.  Atas dasar  itu  sekarang  dikenal  tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
1.  Hutan  Negara  :  Hutan  negara adalah  hutan  yang  berada  di
atas  tanah  yang  tidak  dibebani hak  atas  tanah.  Hutan  negara ini  kepemilikannya  ada  pada negara. Segala bentuk penguasaan  dan  pengelolaan harus seijin dari negara.
2.  Hutan Hak : Hutan hak merupakan  hutan  yang  berada di atas tanah yang dibebani hak atas  tanah,  dalam  terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan  hutan  hak  ini  bisa ditangan  individu  atau  badan hukum.
3.  Hutan Adat : Hutan adat adalah hutan  yang  berada  di  wilayah masyarakat hukum adat.
Kelemahan dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan
oleh  masyarakat  hukum  adat  adalah mengenai tafsiran masyarakat hukum adat menurut Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
35/PUU-X/2012  yang    belum  ada penjelasan  secara  rinci  mengenai masyarakat  hukum  adat,  sehingga maksud  masyarakat  hukum  adat menimbulkan multitafsir apakah yang dimaksud  masyarakat  hukum  adat merupakan  individu,  atau  badan
hukum ataupun kelompok masyarakat.  Hal  inilah  yang  menjadi kelemahan  dalam  pemberian  izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu  Masyarakat  Hukum  Adat  ( IUPHHK MHA).
Jaminan  terhadap  kepastian hukum dalam pemenuhan hak masyarakat  hukum  adat  dengan melaksanakan    Penerbitan    Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu  Masyarakat  Hukum  Adat  (
IUPHHK MHA) dimaksud agar Masyarakat adat mendapatkan legitimasi  hukum  atas  pengakuan pemerintah terhadap hak
pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat  hukum  adat,  legitimasi hukum  tersebut  dimaksut  agar  hak dan  kewajiban  masyarakat  hukum adat  dalam  pemanfaatan  hutan diakui  secara  legal  oleh  pemerintah. Pemanfataan  hutan  tersebut  dapat menjamin  hak-  hak  masyarakat hukum  adat  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan hukum dan memperoleh  manfaat  hasil  dan  jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin  berjalannya  pengelolaan
hutan yang berkelanjutan pada hutan masyarakat hukum adat.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka pokok  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian ini ialah :
1.  Bagaimana  Konsep  pengakuan hak  Masyarakat  Hukum  Adat dalam Perpektif Hukum ?
2.  Apa Prinsip
Perizinan Pemanfaatan  Hutan  Masyarakat
Hukum Adat ?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  di  guanakan adalah metode Legal Research dengan mengunakan pendekatan Pendekatan  masalah  yang  di  bahas dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis menggunakan  beberapa  pendekatan yaitu, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan  konseptual  ( Conceptual Approach ).[7]
Dalam  pembahasan  pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan  perundang –  undangan  ( Statute  Aprroach ),  dalam  metode  ini penulis  perlu  memahami  hierarki,  dan asas –  asas  dalam  peraturan
perundang –  undangan.  Menurut Pasal  1  angka  2  Undang –  Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum  yang  mengikat  secara  umum dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga  Negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian  tersebut,  secara  singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud  sebagai statute berupa legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian, pendekatan  peraturan  perundang – undangan  adalah  pendekatan  dengan menggunakan legislasi dan regulasi ’[8] Pembahasan kedua penulis menjelaskan  mengenai  pendekatan konseptual  ( Conceptual  Aprroach ), pendekatan konseptual dilakukan manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari aturan  hukum  yang  ada.  Hal  itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam
membangun  konsep  hukum  dengan beranjak dari pandangan – pandangan
dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hokum.[9] HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
1. Konsep pengakuan hak  Masyarakat Hukum Adat dalam Perpektif Hukum
Masyarakat hukum adat merupakan  sekelompok  masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu  karena  adanya  ikatan  pada asal  usul  leluhur,  adanya  hubungan yang  kuat  dengan  lingkungan  hidup, serta  adanya  sistem  nilai  yang menentukan pranata ekonomi,
politik, sosial,dan hukum Peraturan perundang-
undangan yang secara yuridis memberikan pengakuan baik mengenai  eksistensi  keberadaannya maupun  mengenai  hak-hak  yang yang  melekat  pada  masyarakat hukum  adat.  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 (amandemen) menyatakan bahwa:
“Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat    hukum  adat  beserta
hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang- undang.”
Pengakuan  eksitensi  hukum adat tanpa adanya kondisional sebelumnya telah tercantum di dalam  penjelasan  Pasal  18  angka  II UUD  1945,  sebagai  berikut: “Dalam teritoir  Negara  Indonesia  terdapat lebih  kurang  250 zelfbesturende
landschappen dan volksgemeenshappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di Palembang dan sebagainya. Daerah- daerah  itu  mempunyai  susunan  asli, dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Negara  Republik  Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan  negara  yang  mengenai daerahdaerah  itu  akan  mengingat hak  asal  usul  daerah  itu.  Salah  satu bentuk pengakuan terhadap masyarakat  hukum  adat  adalah ditetapkannya sebagai subyek
hukum,  sebagai  pihak  yang  dapat mengajukan permohonan pengkajian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun  demikian  konsepnya  masih terlalu  umum  dan  yang  memerlukan penjelasan lebih lanjut[10]· Pasal 28I ayat  (3)  berbunyi: “Identitas  budaya dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Dalam pasal ini diakui adanya kebudayaan sebuah kelompok masyarakat,  walaupun  belum  jelas masyarakat  mana  yang  dimaksud. Ketika  pasal  ini  dihubungannya dengan Pasal 18 B ayat 2 maka ada kemungkan  bahwa  yang  dimaksud dengan masyarakat tradisional dalam  Pasal  28  I  ayat  3  adalah masyarakat  hukum  adat  dengan  hak tradisionalnya.
Masyarakat hukum adat menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Masyarakat hukum adat adalah kelompok  masyarakat  yang  secara turun  temurun  bermukim  di  wilayah geografis  tertentu  karena  adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,  politik,  sosial,dan  hukum. Masyarakat  hukum  adat  akan  diakui sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan   masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia. Sementara unsur-unsur untuk adanya pengakuan sebagai berikut.
1.  Masyarakatnya masih dalam
bentuk paguyuban
( rechtsgemeenschap) .
2.  Ada  kelembagaan  dalam  bentuk perangkat penguasa adatnya.
3.  Ada  wilayah  hukum  adat  yang jelas.
4.  Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan
adat, yang masih ditaati.[11]
2. Prinsip Perizinan Pemanfaatan
Hutan Masyarakat Hukum Adat .
Dalam  hukum perizinan yang menjadi  tugas  utama  pemerintah dalam  mewujudkan  tujuan  negara salah  satunya  melalui  pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam  kehidupan  sosial  masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan  di  berbagai  bidang
sektoral  makan  ikut  campurnya pemerintah  pun  semakin  aktif  dan intensif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.[12]
Menurut N.M Spelt Dan J.B.J.M  Ten  Berge [13]  izin  dalam istilah  di  bagi  menjadi  2  antara  lain dalam  arti  sempit  di  sebut  izin sedangkan  izin  dalam  arti  luas  yang berarti perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarakan  undang-undang  dan peraturan  pemerintahuntuk  dalam keadaan  tertentu  dari  ketentuan- ketentuan  perundang-undanganan. Lebih  lanjut  di  bedakan  dengan bentuk  perizinan  yang  di  kemukan oleh Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan  bahwa  perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi,  sertifikat,  menentukan kuato  dan  izin  untuk  melakukan kegiatan    usaha[14]. A.M  Doneer menyatakan perizinan ( vergununningen) yang  dibedakan menjadi  tiga  kategori  yaitu  lisensi, dispensasi dan konsentrasi.[15]
Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa izin (vergunning) adalah  penetapan  yang  merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh
Undang-Undang.  Pada  umumnya
Pasal Undang-Undang yang bersangkutan  berbunyi  “dilarang tanpa izin dan seterusnya”.
Selanjutnya  larangan  tersebut  diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria  dan  sebagainya  yang  perlu dipenuhi oleh pemohon untuk
memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur  dan  petunjuk  pelaksanaan kepada  pejabat-pejabat  administrasi negara yang bersangkutan.[16] Adapun  mengenai  tujuan  perizinan menurut Prajudi  Atmosudirjo yang secara  umum  dapat  di  uraikan sebagai berikut:
1)  Keinginan mengarahkan ( mengendalikan “  sturen” ) aktivitas aktivitas tertentu.
2)  Izin  mencegah  bahaya  dari lingkungan
3)  Keinginan-keinginan
melindungi objek tertentu.
4)  Izin  hendak  membagi  bagi benda yang sedikit.
5)  Izin  memberikan  pengarahan
dengan menyeleksi orang- orang dan aktivitas-
aktivitas[17].
Penguasaan sumber daya alam  Indonesia  selalu  terikat dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945 menjadi landasan konstitusional mengenai  penguasaan  negara  atas sumber  daya  alam.  Frasa  “Bumi  dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat” dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945 menjadi  frasa  doctrinal  yang  menjadi landasan  filosofis  dan  yuridis  dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Penguasaan oleh negara untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat dalam konteks konstitusi secara  mandiri  tanpa  adanya  tafsiran atas  pasal  tersebut  memang  menjadi kelemahannya  dari  Pasal  33  ayat  3 tersebut.  Pasal  tersebut  memang tidak dibuat untuk memberikan batas- batas yang rinci mengenai
bagaimana konsep penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Hal  inilah  yang kemudian  banyak  terbentuk  suatu
undang-undang  yang melenceng  dari penguasaan  negara  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.  Dalam penjelasan  pasal  33  UUD  1945 sebelum diamandemen bahwa prinsip penguasaan  negara  dan  perusahaan (produksi) didasarkan pada kolektifitas,  yaitu  dikerjakan  oleh semua, dibawah pimpinan atau anggota-anggota  masyarakat  yang pada diakhirnya ditujukan guna mewujudkan kemakmuran rakyat[18].
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 33  ayat  3  UUD  NKRI  1945  secara sederhana  dapat  diuraikan  beberapa unsur yang menjadi dasar
penguasaan dan
pengusahaan sumber daya alam yaitu unsur :
1.  sumber daya alam dikuasai negara,  terutama  cabang-cabang produksi  yang  menguasai  hidup orang banyak
2.  cabang-cabang produksi
dikerjakan  oleh  semua,  untuk semua,  dibawah  pimpinan  atau pemilikan anggota-anggota
masyarakat
3.  dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran orang perorang[19].
Mahkamah Konstitusi pun melalui  Putusan  Nomor  001-021- 022/PUU-I/2003  memberikan  tafsir atas  frasa  “dikuasai  oleh  negara” dalam Pasal 33 UUD 1945: “Perkataan  “dikuasai  oleh  negara” haruslah  diartikan  mencakup  makna penguasaan  oleh  negara  dalam  arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas  segala  sumber  kekayaan  “bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya”,  termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan  publik  oleh  kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif  itu  dikonstruksikan  oleh  UUD 1945  memberikan  mandate  kepada negara  untuk  mengadakan  kebijakan ( beleid )  dan  tindakan  pengurusan ( bestuursdaad ), pengaturan
( regelendaad ), pengelolaan ( beheersdaad ) dan pengawasan ( toezichthoudensdaad )  untuk  tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Di  bidang  kehutanan  sesuai Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa semua  hutan  di  dalam  wilayah
Republik Indonesia termasuk
kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Penguasaan hutan oleh negara
memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
a.  mengatur  dan  mengurus  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan hutan,  kawasan  hutan  dan  hasil hutan b.  menetapkan status wilayah tertentu  sebagai  kawasan  hutan atau  kawasan  hutan  sebagai bukan kawasan hutan c.  mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut,
makna  dikuasai  negara  secara  jelas memberikan batasan terhadap perbuatan  dan  hubungan  hukum yang  dapat  dilakukan  oleh  negara. Penguasaan  oleh  negara  secara utilitas berdampak pada kemakmuran rakyat  sehingga  penguasaan  oleh negara  harus  berkausalitas  dengan kemakmuran, walau pengusaan
dilakukan oleh negara namun apabila penguasaan tersebut tidak memberikan kemakmuran maka penguasaan  tersebut  tidak  sesuai dengan penguasaan yang diamanahkan  dalam  Pasal  33  UUD 1945[20].
Berdasarkan  Putusan  Nomor 35/PUU-X/  2012  yang  menjelaskan bahwa
Mahkamah
Konstitusi mengabulkan sebagian Judicial
Review Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang diajukan oleh masyarakat adat nusantara. Putusan MK menegaskan hutan  adat  bukan  merupakan  hutan negara.  Hal  ini  di  karenakan  negara dalam  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang kehutanan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  NRI 1945  pasal  18  B  ayat  (2)  mengenai eksistensi  penghormatan  terhadap hak- hak masyarakat adat. Dalam hal ini  negara  tidak  memiliki  kekuasaan hukum  untuk  menjadikan  hutan  adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat  hukum  adat  menjadi hutan  negara.  Pasal  2  ayat  3 Undang-Undang Kehutanan juga bertentangan dengan UUD NRI 1945
sepanjang tidak dimaknai
penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum  adat  sepanjang  masih  hidup
dan sesuai perkembangan masyarakat  dan  prinsip  negara  yang di atur dalam Undang-Undang. Padal 5  ayat  1  dinyatakan  bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  tidak memiliki kekuatan hukum tetap[21].
Undang-Undang  Otsus  papua Pasal 43 menjelaskan bahwa pemerintah  provinsi  wajib  mengakui,
menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak
masyarakat  adat  yang  berpedoman kepada peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya Undang Undang  No  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  pasal  67  Masyarakat hukum  adat  sepanjang  menurut kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya  berhak  melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan  kebutuhan hidup  sehari- hari masyarakat adat yang
bersangkutan, dan melakukan kegiatan pengelolaan hutan
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan undang-undang serta
mendapatkan  pemberdayaan  dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Penguasaan hutan oleh negara  tetap  memperhatikan  hak masyarakat  hukum  adat,  sepanjang kenyataannya  masih  ada  dan  diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional. Sesuai dengan asas penyelenggaraan kehutanan
sebagaimana dituagkan dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun
1999,  penyelenggaraan  kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat  dan  lestari,  kerakyatan, keadilan,  kebersamaan,  keterbukaan dan  keterpaduan  dilandasi  akhlak mulia  dan  bertanggung  gugat  maka konsepsi  penguasaan  oleh  negara menjadi jiwa dari asas-asas penyelenggaraan kehutanan tersebut.
Penguasaan  oleh  negara  tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai prinsip kepemilikan. Pengusahaan hutan leh negara bukan  merupakan  pemilikan  oleh negara.
Kemakmuran rakyat harus menjadi  keharusan  dalam  setiap
penguasaan dan pengusahaan sumber  daya  alam  Indonesia  sesuai dengan  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945. Konteks  penguasaan  sumber  daya alam  harus  mampu  memberikan manfaat  yang  maksimal  bagi  seluruh rakyat  Indonesia  yang  merupakan bagian terpenting daripada penguasaan  sumber  daya  alam. Kesejahteraan  bukan  berarti  bahwa sumber daya alam harus dieksploitasi dan  menghasilkan  secara  ekonomis akan  tetapi  sumber  daya  alam  yang merupakan  titipan  anak  cucu  harus memberikan  manfaat  untuk  jangka panjang  keberadaannya  sehingga manfaat  yang  diterima  merupakan manfaat  tidak  hanya  intergenerasi namun  juga  manfaat  antar  generasi. Kemakmuran  rakyat  dalam  dimensi falsafat  dalam  perspektif  pemikiran Jeremy  Bentham  dengan  teorinya mengenai  utilitarisme  yang  tidak lazim  digunakan  dalam  menganalisis kemanfaatan  melalui  kaca  filsafat. Menurut  teori  ini  perbuatan  yang memang  bermaksud  baik  tetapi  tidak menghasilkan  apa-apa  tidak  pantas disebut baik.
Bentham berpendapat[22]:
“ Nature  has  placed  mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It  is  for  them  alone  to  point out what we ought to do, as well as to determine  what  we  shall  do.  On  the one  hand  the  standard  of  right  and wrong,  on  the  other  the  chain  of causes  and  effects,  are  fastened  to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think: every effort  we  can  make  to  throw  off  our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. In word a man  may  pretend  to  abjure  their empire:  but  in  reality  he  will  remain. Subject  to  it  all  the  while.  The principle  of  utility  recognizes  this subjection,  and  assumes  it  for  the foundation  of  that  system,  the  object of which is to rear the fabric of felicity by  the  hands  of  reason  and  of  law. Systems which attempt to question it, deal  in  sounds  instead  of  sense,  in caprice instead of reason, in darkness instead of light.”
Berdasarkan pernyataan Bentham tersebut alam telah menempatkan umat manusia
dibawah  kendali  dua  penguasaan, rasa  sakit  ( pain )  dan  rasa  senang
( pleasure ).  Hanya  keduanya  yang menunjukkan  apa  yang  seharusnya manusia  lakukan,  dan  menentukan apa  yang  akan  manusia  lakukan. Standar  benar  dan  salah  disatu  sisi, maupun  sebab  akibat  pada  sisi  lain, melekat  erat  pada  dua  kekuasaan tersebut. Terkait dengan prinsip utilitas Bentham mendasarkan
keseluruhan  filsafatnya  pada  dua prinsip yaitu prinsip asosiasi ( association principle )  dan  prinsip kebahagiaan terbesar ( greates happiness  principle ).  Prinsip  asosiasi berakar pada psikologi tentang adanya  reflex  yang  dikondisikan. Dalam konteks ini Bentham menunjukkan  bahwa  hukum  memiliki
kemampuan  sebagai  stimulus  untuk mengondisikan ide-ide tentang
kebaikan[23]. Sedangkan prinsip kedua yaitu prinsip tentang
kebahagiaan terbesar.
Kesenangan atau kemanfaatan  sebagaimana  dimaksud diatas  dapat  diraih  dengan  ukuran akibat (konsekuensi). Dengan
demikian  hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  bisa  memberikan  akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan  kebahagiaan  terbesar
untuk  jumlah  orang  terbesar  ( the greatest  happiness  of  the  greatest number ). Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu  sendiri.  Menurut  Bentham  “ All  the functions  of  law  may  be  referred  to these four heads: to provide subsistence; to produce abudance; to favour  equality;  and  to  maintain security .” selanjutnya dalam memaknai  hukum,  menurut  Bentham hukum  yang  merupakan  sekumpulan tanda (assemblage of sign )[24]. tanda yang  dimaksud  oleh  bentam  adalah ungkapan  kehendak (the  expression of  will )  yang  muncul  dari  kehendak yang  di  pahami  dan  di  serap  oleh penguasa negara.
lebih lanjut Bentham menyatakan  bahwa: “ A  law  may  be defined  as  an  assemblage  of  sign declarative of  a volition conceived or adopted  by  the  sovereign  in  a  state, concerning the conduct to be observed in acertain case by a certain person or class of persons, who in the case in question are or are supposed to  be  subject  to  his  power:  such volition trusting for its accomplishment  to  the  expectation  of certain  events  which  it  is  intended
such declaration should upon occasion  be  a  means  of  bringing  to pass,  and  the  prospect  of  which  it  is intended should act as a motive upon those whose conduct is in
question” [25] .
Menurut Bentham hukum diartikan  sebagai  suatu  tanda  ( sign ) dari  kehendak  ( volition )  yang  harus dinyatakan  oleh  penguasa  dalam bentuk  tertentu,  sehingga  setiap orang  dapat  bertindak  sesuai  dengan hukum yang telah diungkapkan tersebut. Sebagaimana pendapat Bentham[26]:
“ According  to  this  definition,  a law  can  be  considered  in  eight different  respect.  (1)  In  respect  to  its source:  that  is  in  respect  to  the person  or  persons  of  whose  will  it  is the  expression.  (2)  In  respect  to  the quality  of  its  subjects:  by  which  I mean the person and things to which it  may  apply.  (3)  In  respect  to  its object:  by  which  I  mean  the  act,  as characterized  by  the  circumstances, to which it may apply. (4) In respect to its  extend,  the  generality  or  the amplitude of its applications: that is in respect to the determinateness of the persons  whose  conduct  it  may  seek
to  regulate.  (5)  In  respect  to  its aspect:  that  is  in  respect  to  the various  manners  in  which  the  will whereof  it  is  the  expression  may apply itself to the act and circumstances  which  are  its  object. (6)  In  respect  to  it  force:  that  is,  in respect  to  the  motives  it  relies  on  for enabling  it  to  produce  the  effect  it aims at, and the laws or other means which  it  relies  on  for  bringing  those motives  into  play:  such  laws  may  be styled  its  corroborative  appendages. (7) In respect to its expression: that is in respect to the nature of the sign by which  the  will  whereof  it  is  the expression  may  be  made  known.  (8) In respect to it remedial appendages, where  it  has  any:  by  which  I  mean certain other laws which may occasionally  come  to  be  subjoined  to the  principal  law  in  question:  and  of which  the  design  it  to  obviate  the mischief  that  stands  connected  with any  individual  act  of  the  number  of those  which  are  made  efficacy  of  the subsidiary  appendages  to  which  it stands indebted for its force”.
Menurut  Bentham  terdapat  8 pertimbangan sebagaimana di uraikan  diatas  yang  ada  dasarnnya
tidak  hanya  menaruh  perhatian  pada pembentukan hukum yang merupakan tanda ungkapan kehendak  dan  perintah  penguasa yang  berdaulat,  namun  Bentham sebagai  penganut  teori  kehendak dalam hukum  ( the  will  theory  of  law) juga  menyakini  bahwa  penerapan hukum  akan  sangat  berpengaruh dalam  menentukan  kualitas  dari hukum  yang  di  hasilkan.  untuk  itulah kehendak  harus  di  upayakan  datang dari berbagai unsur masyarakat tanpa terkecuali,  sehingga  dapat  dihasilkan apa  yang  disebut  dengan  kesatuan kehendak  ( unity  of  wiil) yang selanjutnya oleh penganut teori kehendak  di  sebut  dengan the  unity of  enforcement  entails  the  unity  of will.
Pemikiran bahwa
utilitarianisme menganut konsep
konsekuensionalis, artinya setiap perbuatan  dilihat  dari  sebab  akibat secara  moral  sebagai  dampak  dari perbuatan  tersebut,  tentunya  akibat yang  paling  bermanfaat  merupakan perbuatan yang baik.
Prinsip  utilitarian  yang  di  kemukana bentham antara lain sebagai berikut:
“  an  action  is  right  from  an  ethical point of view if and only the sum total of  utilities  produced  by  that  act  is greater  than  the  sum  total  of  utilities produced  by  any  other  act  the  agent could have performed in its place.”
Bentham membagi utilitarianisme  menjadi  2  jenis,  yaitu utilitarianisme tindakan ( act utilitarianism) dan utilitarianisme aturan (  rule  utilitarianism ),  untuk membedakan kedua jenis utilitarianisme Peter Prevos
menjelaskan
“ in  act  utilitarianism,  we  are  required to  promote  those  acts  which  will result  in  the  greatest  good  for  the greatest  number  of  people.  the consequences  of  the  act  of  giving money to charity would be considered  righat  in  act  utilitarianis, because  the  money  increases  the happiness  of  many  people,  rather that  just  yourself.  to  see  the  utility  of an  action  as  only  a  criterion  for rightnes is to regard the maximisation  of  utility  as  what  make an action right. This leaves  open the question of how one is to incorporate utilitarianism  into  one’s  life.  Rule utilitarianism  is  a  r  resction  to  that
objection.  The  principle  of  utility  ini rule utilitarianism is a reaction to that objection.  The  principle  of  utility  in rule  ulitarianism  is  to  folow  those rules  which  will  result  in  the  greatest good  for  the  greatest  number  of people.  In  the  example  above,  the general  rule  would  be:’Share  your wealth’.  Utilitarianism  holds  that whatever produces the greatest utility (pleasure or any other such value as defined and justified by the utilitarian) is  good  and  that  which  produces  the greatest  nett  utility,  is  considered right. Both theories count as utilitarian  because  both  define  that which produces the greatest utility as good  and  seek  for  the  greatest  nett amount  of  utility,  be  it  either  through actions  or  indirectly  through  rules. One  objection  to  rule-utilitarianism  is that  in  some  situations  the  utility  of breaking  a  certain  rule  could  be greater  than  keeping  it.  It  is,  for example,  not  difficult  to  imagine  that a rule-utilitarian who lives by the rule ‘Tell  the  truth’,  sometimes  will  find him or herself forced to lie in order to increase utility. [27] ”
Secara  umum  utilitarianisme tindakan  ditekankan  pada  tindakan
yang harus dipilih dari dua atau lebih pilihan yang paling mampu mendatangkan  kebahagiaan  yang maksimal.  Sedangkan  utilitarianisme aturan lebih menekankan pada perihal  norma  yang  harus  diikuti dengan  asumsi  bahwa  norma  yang akan diikuti tersebut memiliki kemanfaatan  yang  paling  besar terhadap masyarakat.
Menurut  John  Stuart  Mill, moral harus diharmonisasikan dalam dua  prinsip  yaitu: (1)  each  person ought  to  act  to  maximize  individual happiness and (2) each person ought to  act  to  maximize  the  collective happiness  of  everyone. Berdasarkan hal tersebut, John Stuart Mill berpendapat  bahwa  utilitarianisme tidak  mensyaratkan  agar  setiap orang  mencari  “ general  good” di setiap perbuatan, namun maksimalisasi kebahagiaan individual dan maksimalisasi
kebahagiaan  kolektif  pada  setiap orang menjadi dasar tindakan seseorang.
Pemikiran  Bentham  dan  John Stuart Mill tersebut dalam pelaksanaan  pengelolaan  kehutanan sangat  relevan  digunakan  sebagai
landasan pemikiran filosofi dan teoretis.  Pemikiran  Bentham  yang sangat mengedepankan suatu kemanfaatan  dari  suatu  pengaturan (hukum)  akan  berkorelasi  dengan tujuan  bangsa  Indonesia  dalam aspek  pengelolaan  sumber  daya alam  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  33  UUD  NRI  1945  yang menjadikan sumber daya alam digunakan  sebagai  untuk  sebesar- besar kemakmuran rakyat.
Prinsip “ the  greatest  happines of  the  greatest  number” merupakan pokok  pemikiran  Bentham  yang sangat relevan dalam kondisi
Pemerintah
Indonesia yang membuka  pintu  pengusahaan  pada sektor  kehutanan.  Dengan  demikian, akan  dilihat  apakah  pengusahaan dibidang  kehutanan  tersebut  akan memberikan
kemanfaatan
(kesenangan) yang sebesar- besarnya  bagi  mayoritas  rakyat Indonesia sebagai
pendapat
Bentham  tentang  “ the greatest happines  of  the  greatest  number”.
[28]
Kesenangan (kemanfaatan)
yang  dimaksud  Bentham merupakan kemanfaatan yang terpositifkan
dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki  empat  fungsi  yaitu:  “ to provide  subsistence;  to  produce abudance:  to  favour  equality;  and  to maintain security”. Dari fungsi hukum menurut  Bentham  tersebut,  apabila dikaitkan dengan pengusahaan kehutanan dapat memberikan “penghidupan”,
“kesejahteraan”,
“kesetaraan”, dan “keamanan”. Melalui fungsi hukum yang dikemukakan  oleh  Bentham  akan dilihat apakah pengusahaan kehutanan secara umum dapat memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan.
Kebahagiaan/kemakmuran yang  dimaksud  Bentham  dan  John Stuart Mill dapat dilihat secara filsafati mengenai pengusahaan sumber daya alam  digunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Kemakmuran rakyat sebagai tujuan dari pengusahaan  sumber  daya  alam menjadi sangat penting karena sumber  daya  alam  sebagai  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  menjadi komoditas  yang  wajib  memberikan manfaat bangsa rakyat Indonesia[29].

## KESIMPULAN
1. Konsep pengakuan hak masyarakat  hukum  adat  sudah  di tuangkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  18B  ayat  (2) UUD  1945  yang  mana  Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat merupakan    kelompok  masyarakat yang secara turun temurun bermukim  di  wilayah  geografis tertentu  karena  adanya  ikatan pada  asal  usul  leluhur,  adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan  hidup,  serta  adanya sistem  nilai  yang  menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.  Masyarakat  hukum  adat akan diakui sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan
perkembangan   masyarakat  dan
prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.
2.  Prinsip Perizinan Pemanfaatan
Hutan  Masyarakat  Hukum  Adat
merupakan  Keinginan  pemerintah dalam mengarahkan (
mengendalikan “ sturen” )  aktivitas aktivitas  tertentu,  Izin  mencegah bahaya  dari  lingkungan,Keinginan- keinginan melindungi objek tertentu, Izin hendak membagi bagi benda yang sedikit, Izin memberikan  pengarahan  dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-  aktivitas.  Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan  hak  masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya  masih  ada  dan diakui  keberadaannya,  serta  tidak bertentangan  dengan  kepentingan nasional. mengenai eksistensi penghormatan  terhadap  hak-  hak masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini negara  tidak  memiliki  kekuasaan hukum  untuk  menjadikan  hutan adat  adalah  hutan  yang  berada  di wilayah  masyarakat  hukum  adat menjadi hutan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arief  Sindharta, Refleksi  Tentang Hukum ,  Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 100
[2]  Soewoto  Mulyo  Soedarmo, Otonomi
Daerah Suatu Kajian Historik,
Teoritik  dan  Yuridik  Pelimpahan Kekuasaan , Yuridika, 1990, hlm 275
[3]  Philipus  M  Hadjon, Fungsi  Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih,  Pidato Peresmiaan  Jabatan Gurus Besar Unair 10 okt 1994,yang di  kutip  dalam  bukunya  Emanuel Sojatmoko, Bentuk
Hukum
Kerjasama  Antar  Daerah ,  Surabaya,
Revka Petra Media, 2016, hlm 21.
[4] Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkingan dan Kebijakan Lingkungan Nasional , Surabaya,
Airlangga  University  Press,  2003, hlm 115.
[5]Lilik Pudjiastuti, Prinsip Hukum Pengaturan  Perizinan  Kefarmasian ,
Disertasi  Hukum  Pada  Fakultas
Hukum  Universitas  Airlangga,  2013, hlm 25.
[6] Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi  Negara ,  Jakarta,  Ghalia Indonesia, 1983, hlm 96.
[7] Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, Hlm 93
[8]  Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
[9] Ibid , hlm 177.
[10]  Jimly  Asshiddiqie  dalam  buku Menuju Negara Hukum yang
Demokratis.  di  kutip  dalam  artikel Riwanto  Tirto  Sudarmo  dkk,  Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan  Masyarakat  Adat  di Daerah Perbatasan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  PHN- 30.LT.02.01 tahun 2011, hlm 20
[11]  Bekti,  Awaludin    Gusti  Restu,dkk, eksistensi  masyarakat  hukum  adat, makalah,http://ahendrikpangerang.bl ogspot.com/2017/12/makalah- eksistensi-masyarakat-hukum- adat.html  diakses  pada  tanggal  20 februari 2020 pukul 12;45 wib [12] I Gde Astawa , Hubungan Fungsional Antar  Hukum  Administrasi  Negara Dengan Undang-Undang No 4 Tahun  1982  Tentang  Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup  Dan  Pelaksanaannya  Dalam Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi Negara , Yogyakarta, Uii
Press,  Cet  Kedua,  2002,  hlm  308- 309.
[13]  N.M  Spelt  dan  J.B.J.M  Ten  Berge,
Pengantar Hukum
Perizinan ,
Disunting  Oleh  Philipus  M  Hadjon,
Surabaya, Yuridika, 1993, hlm 1-2.
[14]  Tatiek  Sri  Djatmiati, Loc.,Cit., hlm 16.
[15]  I  Made  Arya  Utama, Sistem  Hukum
Perizinan  Berwawasan  Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan , Bandung, Jurnal
Hukum,  Program  Pasca  Sarjana
Unpad, 2006.
[16]Prajudi Atmosudirjo, Hukum
Administrasi  Negara ,  Jakarta,  Ghalia
Indonesia, 1983, hlm  94
[17] ibid., hlm 96.
[18]  Redi  Ahmad, Hukum  Sumber  Daya Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan ,
Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 6
[19] Ibid .,Hlm 7
[20] Ibid., Hlm 13-14.
[21]Lihat  dalam    isi  Putusan  Mahkama Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012
[22]  Jeremy  Bentham, An  Introduction  to the Principles Of Morals and
Legislation , Kitchener, Batoche
Books, 2000,  Hlm 15
[23]Shindarta ,  Utilitarianisme ,  Jakarta,
Penerbit
UPT Universitas
Tarumanegara, 2007, Hlm 19
[24] Jeremy Bentham, Op.,Cit., hlm 96
[25] M.D.A. Freeman, Lloyds Introduction to  Jurisprudence ,  London,  Steven And Sons, 2001, Hlm 187-188.
[26] Jeremy Bentham, Op.,Cit., hlm 102
[27]Peter Prevos, Rule and Act Utilitarianism , Makalah Pada Khursus Ethics, Oleh Monash
University Melbourne, 2014.
[28] Redi Ahmad , Op.,Cit., hlm 49
[29] Ibid., hlm 51