## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

## Dhevi Nayasari Sastradinata, SH, MM

## Abstrak
Hampir  diseluruh  dunia  orang  mengenal  koperasi.  Walaupun  per  definisi  Koperasi dipahami  dengan  cara  berbeda-beda,  tetapi  secara  umum  Koperasi  dikenal  sebagai  suatu perusahaan  yang  unik , Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  berdasarkan  atas  asa  kekeluargaan yang  anggotanya  terdiri  dari  orang  perorangan  atau  badan  hukum  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan  anggotanya  Umumnya  koperasi  dikendalikan  secara  bersama  oleh  seluruh anggotanya, dimana setiap  anggota memiliki  hak suara yang  sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.

## Kata Kunci : Koperasi Indonesia

## 6. PENDAHULUAN
Hampir  diseluruh  dunia  orang mengenal koperasi. Walaupun per definisi Koperasi  dipahami  dengan  cara  berbeda- beda,  tetapi  secara  umum  Koperasi dikenal  sebagai  suatu  perusahaan  yang unik. Ia tidak hanya dianggap berbeda dari perusahaan  peseorangan  yang  ber  bentuk CV, tapi juga dianggap tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sekumpulan  orang  seperti  Firma  dan Perseorangan Terbatas (PT) . 40
Secara  Umum  Koperasi  dipahami sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan  ekonomi  mereka,melalui pembentukan  sebuah  perusahaan  yang dikelola  secara  demokratis. 41 Praktek koperasi  simpan  pinjam  hampir  sama dengan Bank tetapi dengan tetap memegang  prinsip  perkoperasian  yaitu kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Asas kekeluargaan  sebenarnya  menunjukkan individu yang bergabung dalam kelompok.  Individu  meminjam  uang  dari koperasi berarti meminjam uang
kelompok.  Individu  yang  bergabung dalam  koperasi  akan  melakukan  interaksi dengan  anggota  koperasi  lain.  Individu saling  berinteraksi  sehingga  muncullah kelompok.  Kelompok  yang  solid  dengan
40 Revrisond Baswir.Koperasi Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.h.1. 41 Ibid.
tujuan,  norma,  prilaku  tertentu  akan mendukung  pencapaian  tujuan  koperasi. Sebaliknya  kelompok  yang  tidak  solid dengan  adanya  individu  yang  tidak mendukung  tercapainya  tujuan  kelompok yang  tercantum  dalam  aturan  koperasi. Dan individu yang berprilaku tidak sesuai dengan  tujuan  koperasi  akan  di  pecat menurut  Buttutasik  (dalam  PIP,  2005). Dengan demikian kelompok yang kohesiv tetap  dapat  mencapai  tujuan  kinerja  yang baik (makalah pendidikanunmura.blogspot.com/2013). 42 Salah satu aspek terjadinya kohesivitas  adalah  lamanya  interaksi antara  anggota  koperasi.  Periode  waktu kelompok  di  koperasi  akan  membawa tahap  kohesivitas  kelompok.    Kohesivitas yang  produktif  akan  dipengaruhi  olleh lamanya  interaksi  antar  individu  baik karena  lamanya  tetapi  juga  intensitas interaksi  antar  individu. Di  Indonesia pengenalan  koperasi  memang  dilakukan oleh  dorongan  pemerintah, bahkan  sejak pemerintahan  penjajahan  Belanda  telah mulai  diperkenalkan.  Gerakan  koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu  gerakan  sudah  dimulai  sejak tanggal  12  Juli  1947  melalui  Kongres Koperasi  di  Tasikmalaya.  Pengalaman  di tanah  air  kita  lebih  unik  karena  koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara
42
http://makalahpendidikanunmura.blogspot.com/201 3/03/makalah-ukm-koperasi.html
alami  di  jaman penjajahan,  kemudian setelah  kemerdekaan  diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang  dasar.  Dan  atas  dasar itulah  kemudian  melahirkan  berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi.Paling tidak dengan  dasar  yang  kuat  tersebut sejarah perkembangan koperasi di
Indonesia  telah  mencatat  tiga  pola pengembangan koperasi. 43 Secara khusus pemerintah
memerankan  fungsi  “regulatory”  dan “development”  secara  sekaligus  (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan  koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu: 44
1. Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa,KUD; 2. Lembaga-lembaga pemerintah dalam  koperasi  pegawai  negeri dan  koperasi  fungsional  lainnya;
dan
3. Perusahaan baik milik negara maupun swasta  dalam  koperasi  karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat  luas  kurang  berkembang dan  kalu  ada  tidak  diberikan  tempat semestinya.
Menurut James A.F Stoner pengertian  organisasi  adalah  sebagai  alat (tools)  untuk  mencapai  tujuan.  Pekerjaan untuk  mengkoordinasikan  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  modal  yang dimiliki oleh organisasi tersebut pengorganisasian (organizing), dan dilakukan oleh seorang manajer (Koperas, teori  dan  praktek  Oleh  Sitio,  A.,dkk).
Struktur  organisasi  dapat  didefinisikan sebagai susunan dan hubungan antarkomponen  dan  antarposisi  dalam suatu  perusahaan.  Struktur  organisasi menunjukkan hirarki organisasi dan struktur  wewenang,  serta  memperlihatkan aliran  pelaporannya.  Selain,  itu  struktur organisasi  memberikan  stabilitas  dan kelanjutan  hidup  organisasi,  walaupun sumber  daya  manusia  di  dalamnya  silih berganti. Koperasi sebagai sebuah
43 Ibid 44 Ibid
organisasi  mempunyai  ciri-ciri  yang  unik, yang  membedakannya  dengan  yang  lain. Berikut  ini  akan  dibahas  beberapa pendapat mengenai pengertian koperasi. 45
Koperasi  dikenalkan  di  Indonesia oleh seorang  Pamong  Praja  Patih  R.Aria Wiria  Atmaja  di  Purwokerto,  Jawa Tengah pada tahun 1896. Pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di
Indonesia  mengadakan konggres  koperasi yang  pertama  di  Tasikmalaya .  Tanggal dilaksanakannya  konggres  ini  kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. 46 Koperasi  adalah  badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang  perorangan  atau  badan  hukum dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan  secara  bersama  oleh  seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam setiap  keputusan  yang  diambil  koperasi. Pembagian  keuntungan  koperasi  biasa disebut  sisa  hasil  usaha  (SHU)  biasanya dihitung  berdasarkan  andil. 47 Penulis  juga menganalisis  sejumlah  potensi  masalah yang  bisa  timbul  dari  penggelapan  dana koperasi  oleh  pengurus  kopersi.  Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang  nomor  25  tahun  1992 tentang koperasi ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum, terutama  untuk  mengantisipasi  potensi masalah.

## 7. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  hukum  yang  di  lakukan adalah penelitian Yuridis normatife
(hukum  normatif).  Metode  Penelitian Hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan
45 http://www.apapengertianahli.com/2015/01/pen gertian-koperasi-tujuan-fungsi-jenis- koperasi.html#_ 46
http://injadul.blogspot.com/2012/10/pengertians ejarahkonseplatar-belakang.html
47 Revrisond Baswir.Koperasi Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.h.6.
kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 48 Bahan- bahan    tersebut  disusun  secara  sistematis, dikaji  kemudian  dicari  suatu  kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 8. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kutipan penjelasan pasal  33  Undang-Udang  Dasar  1945  dan pasal 1 Undang-Undang nomor.25 tahun1992 tersebut,dapat diketahui bahwa Koperasi  di  Indonesia  tidak  semata-mata dipandang  sebagai  bentuk  perusahaan sebagaimana  halnya  Perseroan  Terbatas. 49
Koperasi sebagai sebuah organisasi mempunyai  ciri-ciri  yang  unik,  yang membedakannya dengan yang lain.
Berikut  ini  akan  dibahas  beberapa pendapat  mengenai  pengertian  koperasi. 50
Koperasi  mengandung  makna  kerja  sama. Kooperasi  (cooperative)  bersumber  dari kata  Coopere  (latin)  co-operation  yang berarti  kerja  sama.  Ada  juga  yang  mende finisikan  koperasi  dala  makna  lain. Menurut  Enriques,  pengertian  koperasi adalah  menolong  satu  sama  lain  (to  help one  another)  atau  saling  bergandengan tangan (hand it hand).DI indonesia disebut kerja  sama  atau  menurut  Notoatmojo disebut  gotong  royong  yang  telah  dikenal oleh  Indonesia  sejak  tahun  2000  SM. Istilah  gotong  royong  diberbagai  daerah seperti  tapanuli  disebut  Marsiurupan,  di Minahasa  disebut  mapalus  kobeng,  di Sumba  "Pawonda",  di  Ambon  "Masohi", di  Jawa  barat  "Liliuran"  dan  Madura "Long  tinolong"  dan  di  Sumatera  Barat "Julojulo"  dan  di  Bali  "Subak".  Pengurus koperasi  dipilih  dari  kalangan  dan  oleh anggota  dalam  suatu  rapat  anggota.  Ada kalanya  rapat  anggota  tersebut  tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus  dari  kalangan  anggota  sendiri. Hal  demikian  umpamanya  terjadi  jika calon-calon  yang  berasal  dari  kalangan- kalangan  anggota  sendiri  tidak  memiliki
48 Jhonny  ibrahim,  Teori  &  Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia
Publishing, Malang 2006.h .57.
49 Revrisond Baswir.Koperasi Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.h.6.
50 Revrisond Baswir.Koperasi Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.h.1.
kesanggupan  yang  diperlukan  untuk memimpin  koperasi  yang  bersangkutan, sedangkan  ternyata  bahwa  yang  dapat memenuhi  syarat-syarat  ialah  mereka yang  bukan  anggota  atau  belum  anggota koperasi  (mungkin  sudah  turut  dilayani oleh  koperasi  akan  tetapi  resminya  belum meminta menjadi anggota). 51
“Koperasi  adalah  badan usaha  yang  beranggotakan orang-seorang  atau  badan hukum koperasi, dengan melandaskan  kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi  sekaligus  sebagai gerakan ekonomi rakyat yang  berdasar  atas  azas kekeluargaan.”
Dari  beberapa  pengertian  diatas sehingga  dapat  kami  simpulkan,  bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang  atau  badan  hukum  yang  tujuannya untuk  kesejahteraan  bersama  dan  didalam perkumpulan  tersebut  mengandung  azas kekeluargaan  yang  saling  bergotong royong  dan  tolong  menolong  diantara anggota.
Menurut  Undang-undang  Nomor 12  tahun  1967  tentang  pokok-pokok perkoperasian, menyebutkan bahwa :
” Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak  sosial,  beranggotakan orang-orang  atau  badan  hukum koperasi  yang  merupakan  tata susunan  ekonomi  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU
No.12/1967)”.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian Pasal  1  Ayat  1  tentang  perkoperasian menyatakan bahwa :
“koperasi  adalah  “badan  usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip koperasi  dan  sekaligus  sebagai
51 http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasar atas asas kekeluargaan”.
Koperasi  merupakan  kumpulan orang  dan  bukan  kumpulan  modal. Koperasi  harus  betul-betul  mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan
semata-mata dan bukan kepada
kebendaan.  Kerjasama  dalam  koperasi didasarkan  pada  rasa  persamaan  derajat,
dan  kesadaran  para  anggotanya.  Koperasi merupakan  wadah  demokrasi  ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun
pengelola.  Usaha  tersebut  diatur  sesuai dengan  keinginan  para  anggota  melalui musyawarah  rapat  anggota.  Koperasi sebagai  badan  usaha  dapat  melakukan kegiatan  usahanya  sendiri  dan  dapat  juga kerja  sama  dengan  badan  usaha  lain,
seperti perusahaan swasta maupun perusahaan  negara.  Perbedaan  antara koperasi  dan  badan  usaha  lain,  dapat digolongkan sebagai berikut : 52

## a. Dilihat dari segi organisasi
Koperasi  adalah  organisasi yang  mempunyai  kepentingan  yang sama  bagi  para  anggotanya.  Dalam melaksanakan  usahanya,  kekuatan tertinggi  pada  koperasi  terletak  di tangan  anggota,  sedangkan  dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya  terbatas  kepada  orang yang  memiliki  modal,  dan  dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan  tertinggi  berada  pada pemilik modal usaha.
Berdasarkan  Pasal  5  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasiandisebutkan yakni :
“1)  Koperasi  melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis c. Pembagian  sisa  hasil  usaha dilakukan secara adil sebanding  dengan  besarnya
52
UURI.No.25th.1992.perkoperasian.mediacenter.h.7 9.
jasa usaha masing-masing anggota d. Pemberian balas jasa  yang  terbatas  terhadap modal e. Kemandirian
Penjelasan dari pasal tersebut juga didapatkan  beberapa  ciri  dari  koperasi ialah : 53

## 1) Sifat sukarela pada keanggotannya
2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam kopeerasi 3) Koperasi bersifat nonkapitalis 4) Kegiatannya berdasarkan pada prinsip  swadaya  (usaha  sendiri), swakerta (buatan sendiri), swasembada (kemampuan sendiri). 5) Perkumpulan orang.
6) Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi. 7) Tujuannya meringankan beban ekonomi  anggotanya,  memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya  dan  masyarakat  pada umumnya.
8) Modal  tidak  tetap,  berubah  menurut banyaknya simpanan anggota.
9) Tidak  mementingkan  pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan  pribadi  dengan  prinsip kebersamaan.
10) Dalam  rapat  anggota  tiap  anggota masing-masing  satu  suara  tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing. 11) Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
12) Seperti  halnya  perusahaan  yang terbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT) maka  Koperasi  mempunyai  bentuk Badan Hukum.
13) Menjalankan suatu usaha.
14) Penanggungjawab  koperasi  adalah pengurus.
15) Koperasi  bukan  kumpulan  modal beberapa  orang  yang  bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
16) Koperasi  adalah  usaha  bersama kekeluargaan dan kegotong-
53 Ibid
royongan. Setiap anggota berkewajiban  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  yaitu  kesejahteraan
para anggota.
17) Kerugian  dipikul  bersama  antara anggota.  Jika  koperasi  menderita kerugian, maka para anggota memikul  bersama.  Anggota  yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungan kerugian. Kerugian  dipikul  oleh  anggota  yang mampu. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 15 menyatakan jenis koperasi yakni : “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya” Sedangkan  Penjelasan  mengenai Jenis Koperasi menurut fungsinya 54
1) Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau  pengadaan  barang  dan  jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota sebagai  konsumen  akhir.  Di  sini anggota  berperan  sebagai  pemilik dan  pembeli  atau  konsumen  bagi koperasinya.
2) Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan  fungsi  distribusi barang  atau  jasa  yang  dihasilkan oleh  anggotanya  agar  sampai  di tangan  konsumen.  Di  sini  anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok  barang  atau  jasa  kepada koperasinya.
3) Koperasi  produksi  adalah  koperasi yang  menghasilkan  barang  dan  jasa,
dimana  anggotanya  bekerja  sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
4) Koperasi  jasa  adalah  koperasi  yang menyelenggarakan  pelayanan  jasa yang  dibutuhkan  oleh  anggota, misalnya:  simpan  pinjam,  asuransi, angkutan,  dan  sebagainya.  Di  sini
54
http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi.Op.cit
anggota  berperan  sebagai  pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  1992  tentang  perkoperasian pasal  15  menyatakan  bentuk  koperasi yakni :
“Koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau sekunder” Apabila koperasi
menyelenggarakan  satu  fungsi  disebut koperasi  tunggal  usaha  ( single  purpose cooperative ),  sedangkan  koperasi  yang menyelenggarakan  lebih  dari  satu  fungsi disebut  koperasi  serba  usaha  ( multi purpose cooperative ).
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja: 55

## 1) Koperasi Primer
Koperasi  primer  ialah  koperasi  yang yang  minimal  memiliki  anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
2) Koperasi Sekunder
Adalah  koperasi  yang  terdiri  dari gabungan badan-badan koperasi serta  memiliki  cakupan  daerah  kerja yang  luas  dibandingkan  dengan koperasi  primer.  Koperasi  sekunder dapat dibagi menjadi :
3) koperasi pusat adalah  koperasi  yang  beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
4) gabungan koperasi adalah  koperasi  yang  anggotanya minimal 3 koperasi pusat
5) induk  koperasi -  adalah  koperasi yang minimum anggotanya  adalah 3 gabungan koperasi
Jenis  Koperasi  menurut  status keanggotaannya : 56
1) Koperasi produsen
adalah  koperasi  yang  anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
2) Koperasi konsumen adalah  koperasi  yang  anggotanya para  konsumen  akhir  atau  pemakai
55 Ibid
56 Ibid
barang/jasa  yang  ditawarkan  para pemasok di pasar.
Kedudukan  anggota  di  dalam koperasi  dapat  berada  dalam  salah  satu status  atau  keduanya.  Dengan  demikian pengelompokkan  koperasi  menurut  status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya. Jenis jenis  koperasi didasarkan pada  kesamaan  kegiatan  aktivitas  dan kepentingan  ekonomi  anggotanya.  Jenis koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu, koperasi produksi ( production cooperatives ), koperasi konsumsi ( consumer cooperatives ), dan koperasi jasa ( cooperative services ). 57 1) Koperasi produksi
Koperasi produksi| Pengertian  koperasi  produksi  adalah jenis  koperasi  yang  anggotanya terdiri  atas  para  produsen  dengan melakukan  kegiatan  usaha  khusus penjualan  barang  barang  produksi para  anggotanya.  Contoh,  koperasi ternak,  koperasi  cengkeh,  koperasi kopra,  koperasi  nelayan  (Fishermen cooperative),  dan  koperasi  kerajinan (arts cooperative).

## 2) Koperasi konsumsi
Koperasi konsumsi| Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang memiliki anggota  yang  terdiri  atas  kumpulan konsumen,  bergerak  khusus  dalam aktivitas  penjualan  barang  barang konsumsi terutama barang kebutuhan  para  anggota  koperasidan masyarakat  sekitarnya.  Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR),
koperasi pegawai republik  Indonesia (KPRI),  koperasi  siswa/mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.

## 3) Koperasi Jasa
Koperasi  jasa|  Pengertian koperasi  konsumsi  adalah  jenis koperasi  yang  melakukan  kegiatan usaha  dengan  memberi  pelayanan atau  jasa  kepada  para  anggota
57
http://www.apapengertianahli.com.Loc.cit
khususnya dan masyarakat sekitarnya. contoh koperasi asuransi, koperasi  simpan  pinjam  ataupun koperasi perkreditan.
Jenis  jenis  koperasi  dapat  juga dibagi  atas  jumlah  jenis  aktivitas  usaha yang  dimiliki.  Koperasi  tersebut  adalah koperasi  single  purpose  dan  koperasi multipurpose.  Pengertian  koperasi  single purpose  adalah  koperasi  yang  bergerak dalam  satu  bidang  usaha  seperti  hanya bergerak  dalam  bidang  jasa  simpan pinjam, ada koperasi yang hanya bergerak dalam  bidang  konsumsi  saja.  Koperasi multi  purpose  adalah  koperasi  yang mengelola  semua  atau  lebih  dari  satu bidang  koperasi  baik  itu  jasa,  konsumsi maupun  produksi.  Koperasi  jenis  multi purpose  terbilang  koperasi  yang  sudah memiliki  umur  dan  modal  yang  cukup besar  untuk  mengembangkan  kapasitas, fungsi  dan  peranan  anggota  dalam koperasi.  Contoh  jenis  koperasi  multi purpose  adalah  KUD  (Koperasi  Unit Desa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang  koperasi, koperasi dapat dibedakan menurut keanggotaanya,  yaitu  koperasi  primer  dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah  jenis  koperasi  yang  beranggotakan orang  seorang  (berdasarkan  ketentuan minimal  20  orang),  sedangkan  koperasi sekunder adalah jenis
koperasi beranggotakan badan badan hukum koperasi (gabungan).
Berdasarkan  fungsi  dan  peran koperasi,  maka  manfaat  koperasi  dapat dibagi  menjadi  dua  bidang,  yaitu  manfaat koperasi  dibidang  ekonomi  dan  manfaat koperasi dibedang social. 58
a. Manfaat koperasi di bidang ekonomi, antara lain : a) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.  Sisa  Hasil Usaha  (SHU)  yang  diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada  para  anggotanya  sesuai dengan jasa dan aktifitasnya.
b) Menawarkan  barang  dan  jasa dengan  harga  yang  lebih  murah.
58 Revrisond Baswir.Koperasi
Indonesia.BPFE-YOGYAKARTA.h.71.
Barang  dan  jasa  yang  ditawarkan oleh  koperasi  lebih  murah  dari yang  ditawarkan  oleh  toko-toko.
Hal ini bertujuan  agar barang dan jasa  mampu  dibeli  para  anggota koperasi yang kurang mampu.
c) Menumbuhkan  motif  berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan  koperasi  tidak  semata- mata  mencari  keuntungan  tetapi melayani  dengan  baik  keperluan anggotanya. d) Menumbuhkan  sikap  jujur  dan keterbukaan  dalam  pengelolaan koperasi.  Setiap  anggota  berhak menjadi  pengurus  koperasi  dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi. e) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat. 2.    Manfaat  koperasi  dibidang  social, antara lain :
a) Mendorong terwujudnya kehidupan  masyarakat  damai  dan tentram. b) Mendorong  terwujudnya  aturan yang  manusiawi  yang  dibangun tidak  di  atas  hubungan-hubungan kebendaan tetapi diatas rasa ke
Menurut Undang-undang Nomor 25
tahun  1992  tentang  Koperasi  Pasal  4 dijelaskan bahwa : a. Membangun dan mengembangkan potensi dan  kemampuan  ekonomi anggota  dan  masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas  kehidupan  manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi  bagi  pelajar bangsa b. Berperan  serta  secara  aktif dalam  upaya  mempertinggi kualitas  kehidupan  manusia dan masyarakat c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai  dasar  kekuatan  dan ketahanan perekonomian nasional  dengan  koperasi sebagai sokogurunya d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional  yang merupakan  usaha  bersama berdasar atas asas kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi Aspek Hukum Mengenai Pendirian Koperasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  Koperasi  adalah  lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan  rakyat  kecil.  Nilai-nilai koperasi  juga  mulia  seperti  keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan  bersama  dan    merupakan salah  satu  badan  usaha  yang  ikut membangun tatanan perekonomian nasional  di  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 59
Brdasarkan  Pasal  29  sampai dengan  pasal  39  Undang-undang  Nomor 25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian menyebutkan bahwa :
Pasal 29 yakni :
1) Pengurus  di  pilih  dari  dan oleh anggota koperasi dalam rapat Anggota. 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. 3) Untuk pertama  kali, susunan dan  nam  anggota  pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
4) Masa jabatan pengurus
paling lama 5 (lima) tahun.
5) Persyaratan untuk dapat
dipilih dan diangkat menjadi
59
UURI.No.25th.1992.perkoperasian.mediac enter.
anggota  pengurus  ditetapkan dalam anggaran dasar.
Pasal 30 yakni : (1)  Pengurus bertugas: a. mengelola Koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi c. menyelenggarakan Rapat Anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
(2)  Pengurus berwenang:
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
b.  memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhrntian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran Dasar;
c.  melakukan tindakan dan dan  upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Pasal 31 yakni : Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggotaatau Rapat Anggota Luar biasa Pasal 32 yakni: 1) Pengurus Koperasi dapat mengatakan  pengelola  yang diberi  wewenang  dan  kuasa untuk mengelola usaha. 2) Dalam hal mengurus koperasi  bermansud  untuk mengangkat  pengelola,  maka pengakatan tersebut  diajukan kepada  rapat  Anggota  untuk mendapat persejutuan. 3) Pengelolaan bertanggung jawab kepada pengurus. 4) Pengelola usaha oleh pengelola  tidak  mengurangi tanggung  jawab  pengurus sebagai mana ditentukan dalam pasal 31. Pasal 33 yakni : Hubungan kerja antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya.  Dengan  demikian Pengelola  bertanggung  jawab sepenuhnya  kepada  Pengurus.
Selanjutnya hubungan kerja tersebut  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  dilakukan  secara kontraktual.
Pasal 34 yakni :
1) Pengurus  ,  baik  bersama- sam, maupun sendiri-sendiri, menanggung diderita koperasi,  karena  tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelailanya. 2) Dismping penggantian kerugian  tersebut,  apabila tindakan itu dilakukan dengan  kesengajaan,  tidak menutup  kemungkinan  bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Bagian Keempat (Pengawas)
Pasal 38 yakni :
Dalam  hal  Koperasi  mengangkat Pengelola,
Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada  waktu  diperlukan  sesuai dengan  keputusan  Rapat  Anggota. Hal  ini  tidak  mengurangi  arti Pengawas sebagai perangkat
organisasi dan memberi kesempatan kepada Koperasi untuk memilih  Pengawas  secara  tetap atau  pada  waktu  diperlukan  sesuai dengan  keperluannya.  Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan  yang  diberikan  oleh Rapat Anggota. Pasal 39 yakni :
(1)  Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; b.  membuat  laporan  tertulis tetng hasil pengawasanya
(2)  Pengawas berwenang:
a. meneliti  catatan  yang  ada pada koperasi;
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan: (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pertanggungjawaban  Pengurus  dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen  koperasi,  berdasarkan  pada prinsip  bahwa   Pengurus  memikul  tugas bagaimana  dapat  menjalankan  Koperasi dengan  cara  memperoleh  dana  yang  tidak merugikan Koperasi, dan menggunakannya  seefektif  dan  seefisien mungkin.  Hal  ini  merupakan  wujud  dari tujuan  manajemen  keuangan  Koperasi.
Tujuan  tersebut  adalah  memaksimisasi laba  (SHU)  yang  pada  akhirnya  dapat memaksimisasi kesejahteraan an. 60

## A. Pertanggung  Jawaban  Pidana  Bagi
Pelaku  Penggelapan  dana    Koperasi
60
UURI.No.25th.1992.perkoperasian.mediac enter.

## Menurut  Udang-Undang  Nomor  25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian
Permasalahan  korupsi  yang  terjadi dikoperasi  kebanyakan  disebabkan  oleh tindakan  kepengurusan  yang  kurang professional,  serta  kurannya  keterbukaan dan  kerja  sama  antar  anggota  yang terdapat dalam koperasi. Untuk mengatasi permasalhan  tersebut  maka  diperlukan penindakan yang tegas terhadap kepengurusan koperasi dengan cara mengadakan pengawasan secara berkalaterhadap  pengurus  dan  anggota koperasi.  Selain  itu  diperlukan  juga kepengurusan yang professional. Kepungurusan professional adalah
pengurus  yang  memiliki  keahlian  yang nyata  serta  jiwa  yang  aktif,  kreatif,  dan bertanggung jawab.
Meninjau  dari  permasalahan  yang terjadi  maka  solusi  yang  tepat  dalam menangani kasus ini yaitu :
1. Membentuk  badan  pengawas  yang mengawasi  segala  aktifitas  dan keuangan  yang  berkaitan  dengan kegiatan kepengurusan dan anggota.
2. Menyeleksi setiap anggota dan pengurus  yang  akan  bergabung dalam koperasi.
3. Memberikan  pelatihan  secara  moral dan  nyata  tentang  profesionalitas pengurus koperasi. 4. Memberi dan selalu menerapkan akan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi.
Koperasi  yang  sehat  juga  harus melakukan  rapat  anggota  tahunan  (RAT) secara  rutin.  Hasilnya  akan  diaudit  oleh akuntan  publik.  Undang-Undang  Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian baru itu  akan  memperbolehkan  investor  masuk menanamkan  modalnya,  lnvestor  dapat menjadi  sumber  pembiayaan  yang  efektif bagi koperasi karena tidak mengenal dana hibah  dan  modal  penyertaan.  Seluruh kegiatan  koperasi  itu  akan  diawasi  oleh Lembaga  Pengawas  Koperasi  (LPK). Untuk  diketahui,  saat  ini  hanya  25 persen dari  total  192  ribu  koperasi  di  Indonesia yang aktif melakukan kegiatan pengukuhan  Tim  Satgas  LPK-KSP  untuk 10  provinsi  diresmikan,  akan  menyusul pengukuhan  tim  sama  ke  provinsi  lain
sehingga  akhirnya  bisa  mencapai  seluruh provinsi Indonesia,
Seorang terdakwa jika akan
dipidana  harus  ternyata  bahwa  tindakan yang  dilakukan  itu  ternyata  melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.  Menurut   Roeslan  saleh,  untuk adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan pidananya terdakwa
(dipertangung
jawabkan), maka terdakwa harus: 61
a.       Melakukan perbuatan pidana
b.       Mampu bertanggung jawab
c.       Dengan sengaja atau alpa
d.      Tidak ada alasan pemaaf
Dalam  tindak  pidana  pencucian yang  dapat  dipertanggungjawabkan  ialah setiap  orang  yaitu  orang  perseorangan atau  korporasi.  Dalam  tindakan  pidana pencucian  uang  seseorang/koperasi  telah dapat  dipidana  apabila  telah  terbukti melakukan  perbuatan  tindaka  pidana pencucian  uang  yang  sesuai  dengan rumusan  tindak  pidana  dalam  UU  TPPU, tanpa  harus  membuktikan  unsur  mampu bertanggungjawab  dalam  diri  pelaku sebab  dalam  tindak  pidana  pencucian uang  setiap  orang  dianggap  mampu bertanggungjawab,  dengan  alasan  bahwa tindak  pidana  pencucian  uang  sudah merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang modern. Dimana para pelaku dalam tindak pidana  tersebut  adalah  orang  biasanya mempunyai  intelektual  tinggi,  simpatik dan  terpelajar.  Pemikian  juga  mengenai kemampuan plaku untuk menyadari
perbuatan  berikut  tindakannya  tidak  perlu lagi  dipertanyakan.  Apakah  dia  mampu menyadari  atau  tidak  sebab  sudah  barang tentu  pelaku  pencucian  uang  menyadari hakekat tindakan yaitu untuk menyembunyikan/menyamarkan  asal-usul kekayaan  yang  diperoelhnya  dan  tindak pidana  dana  berharap  agar  para  penegak hukum  atau  masyarakat  sulit  untuk membuktikan  dan  melacak  bahwa  harta kekayaan  tersebut  berasal  dari  tindak pidana.  Setiap  orang  yang  melakukan
61 http://legal- community.blogspot.com/2011/08/pertanggungjaw aban-pidana-pelaku-tindak.html
tindak  pidana  pencucian  uang  yang memenuhi unsur-unsur delik yang
terdapat dalam UU tindak pidana pencucian  uang  dapat  dikatakan  mampu mempertanggungjawabkan  perbuatannya yang tentu dapat
diminta pertanggungjawaban  atas  perbuatannya tanpa perlu lagi dibuktikan. 62
Berbagai  kejahatan,  baik  yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun  oleh  korporasi  dalam  batas wilayah  suatu  negara  maupun  yang dilakukan  melintasi  batas  wilayah  negara lain  makin  meningkat.  Kejahatan  tersebut antara  lain  berupa  tindak  pidana  korupsi,
penyuapan (bribery), penyelundupan barang,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan
psikotropika,  perdagangan  budak,  wanita, dan  anak,  perdagangan  senjata  gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan,  penipuan,  dan  berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan- kejahatan  tersebut  telah  melibatkan  atau menghasilkan  Harta  Kekayaan  yang sangat  besar  jumlahnya.  Harta  Kekayaan yang  berasal  dari  berbagai  kejahatan  atau tindak  pidana  tersebut,  pada  umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan  oleh  para  pelaku  kejahatan karena  apabila  langsung  digunakan  akan mudah  dilacak  oleh  penegak  hukum mengenai  sumber  diperolehnya  Harta Kekayaan  tersebut.  Biasanya  para  pelaku kejahatan  terlebih  dahulu  mengupayakan agar  Harta  Kekayaan  yang  diperoleh  dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan  (financial  system),  terutama  ke dalam sistem perbankan (banking system). Dengan  cara  demikian,  asal  usul  Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak  oleh  para  penegak  hukum.  Upaya untuk menyembunyikan atau
menyamarkan  asal  usul  Harta  Kekayaan yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dikenal sebagai pencucian uang (money laundering). 63
62 Ibid
63
https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung -jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana- pencucian-uang/
Bagi  organisasi  kejahatan,  Harta Kekayaan  sebagai  hasil  kejahatan  ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila  aliran  Harta  Kekayaan  melalui sistem  perbankan  internasional  yang dilakukan  diputuskan,  maka  organisasi kejahatan  tersebut  lama  kelamaan  akan menjadi  lemah,  berkurang  aktivitasnya, bahkan  menjadi  mati.  Oleh  karena  itu, Harta  Kekayaan  merupakan  bagian  yang sangat  penting  bagi  suatu  organisasi kejahatan.  Untuk  itu,  terdapat  suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan  pencucian  uang  agar  asal  usul Harta  Kekayaan  yang  sangat  dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak  hukum.  Perbuatan  pencucian uang  di  samping  sangat  merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas  perekonomian  nasional  atau keuangan  negara  dengan  meningkatnya berbagai kejahatan. 64
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, tindak  pidana  pencucian  uang  ( money laundering ) sebagai  suatu  kejahatan mempunyai  ciri  khas  yaitu  bahwa kejahatan  ini  bukan  merupakan  kejahatan tunggal  tetapi  kejahatan  ganda.  Hal  ini ditandai  dengan  bentuk  pencucian  uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up
crime atau  kejahatan  lanjutan,  sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan
asalnya  disebut  sebagai predicate  offense atau core  crime atau  ada  negara  yang merumuskannya  sebagai unlawful  actifity yaitu  kejahatan  asal  yang  menghasilkan uang  yang  kemudian  dilakukan  proses pencucian.  Tindak  pidana  ( crime ) dapat diidentifikasi  dengan  timbulnya  kerugian ( harm ),  yang  kemudian  mengakibatkan lahirnya  pertanggungjawaban  pidana  atau criminal  liability. Yang  pada  gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate  liability mengingat  bahwa di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Indonesia  yang  dianggap sebagai  subyek  hukum  pidana  hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis  yang  alami  ( naturlijkee  person ).
Di  samping  itu,  KUHP  juga  masih menganut  asas sociates  delinquere  non
64 Ibid
potest dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian,
pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum ( rechspersoonlijkheid ) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. 65
B. Landasan  Pembatalan  MK  tentang Udang-Udang Nomor 17 tahun 2012 Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2012,  hari  ini  dibatalkan  dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi.
Putusan  Nomor  28/PUU-XI/2013  dalam amar putusannya antara lain memutuskan sebagai berikut : 66
1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang- Undang Dasar RI Tahun 1945. 2. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2012  Tentang  Perkoperasian  tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat. 3. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk  sementara  waktu  sampai dengan terbentuknya Undang- Undang yang baru.
4. Putusan  tersebut  dibacakan  pada tanggal  28  mei  2014  pukul  09.30 WIB oleh Hakim Ketua : HAMDAN ZOELVA. (Sumber : Publikasi/Humas Ikatan Notaris Indonesia). UU  No.  25  berlaku  kembali  dan itu  berarti  seluruh  modal  yang  sudah dikonversi dikembalikan lagi ke Simpanan  Pokok  dan  Simpana  Wajib Anggota.  Agak  ribet  buat  kita  Notaris, karena  kita  masih  bingung  treat  untuk mengembalikan  Koperasi  yang  sudah terbentuk dengan UU No. 17 tersebut. 67
65 Ibid
66
https://adityapatria.wordpress.com/2014/05/28/pem batalan-undang-undang-nomor-17-tahun-2012- tentang-perkoperasian/
67 Ibid
Salah satu alasan utama kemungkinan  digugatnya  UU  No.  17  di MK  adalah  bahwa  pengertian  Koperasi sebagai kumpulan orang-orang digantikan dengan kumpulan Modal yang ngga  lain  adalah  Konsep  dari  Perseroan Terbatas.  Mungkin  tadinya  niat  ini  ingin menguatkan Koperasi dari segi permodalan agar dengan Sertifikat Modal Koperasi  (SMK)  atau  Saham  Koperasi,
anggota tidak selalu serta merta
menyatakan keluar dan mengambil Simpanan Pokok dan Simpanan Wajibnya  selama  ini  sehingga  jika dilakukan  secara  masif  akan  membuat
Koperasi collapse.
Akan  tetapi,  kita  juga  harus  siap dengan  konsekuensi  awal,  yaitu  di  mana Unit  Simpan  Pinjam  di  dalam  Koperasi Serba  Usaha  dapat  dikuras  habis  oleh Unit  Usaha  lain  yang  haus  akan permodalan. Dan berdasarkan UU No. 25 tidak  ada  LPS  bagi  Unit  atau  Koperasi Simpan Pinjam, sehingga Koperasi harus bisa  menjamin  kelangsungan  simpanan Anggota  di  dalam  usaha  SImpan  Pinjam ini.

## 9. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan  yang  telah disampaikan maka penelitian ini memberikan  pokok-pokok  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pengelolaan keuangan maupun manajemen koperasi, berdasarkan  pada  prinsip  bahwa Pengurus  memikul  tugas  bagaimana dapat  menjalankan  Koperasi  dengan cara  memperoleh  dana  yang  tidak merugikan Koperasi, dan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini merupakan wujud dari tujuan manajemen keuangan Koperasi. Tujuan tersebut adalah memaksimisasi  laba  (SHU)  yang pada  akhirnya  dapat  memaksimisasi kesejahteraan. 2. Pertanggung  Jawaban  Pidana  Bagi Pelaku  Penggelapan  dana    Koperasi Menurut  Udang-Undang  Nomor  25 Tahun  1992  Tentang  perkoperasian Keberadaan lembaga penjamin simpanan  koperasi  itu  bertujuan memberi  perlindungan  bagi  nasabah koperasi. Dan Undang-Undang Nomor  25  tahun  1992  tentang Perkoperasian baru itu akan memperbolehkan  investor  masuk menanamkan  modalnya,  lnvestor dapat  menjadi  sumber  pembiayaan yang  efektif  bagi  koperasi  karena tidak  mengenal  dana  hibah  dan modal  penyertaan.  Seluruh  kegiatan koperasi  itu  akan  diawasi  oleh Lembaga Pengawas Koperasi (LPK). Untuk  diketahui,  saat  ini  hanya  25 persen dari total 192 ribu koperasi di Indonesia  yang  aktif  melakukan kegiatan  pengukuhan  Tim  Satgas
LPK-KSP untuk 10 provinsi diresmikan, akan menyusul pengukuhan  tim  sama  ke  provinsi lain sehingga akhirnya bisa mencapai seluruh provinsi Indonesia,

## 10. DAFTAR PUSTAKA
LITERATUR Jhony ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia  Publishing,  Malang, Tahun 2006. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadia Group, Jakarta, Tahun 2010 Revrisond  Baswir,  Koperasi  indonesia, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, Tahun 1997/2000 Dra.Ninik Widiyanti, Menejemen Koperasi,  Rineka  Cipta,  Jakarta, Tahun 2007 PERATURAN

## PERUNDANG-
UNDANGAN :
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor  25  Tahun 1992

## Tentang Perkoperasian
INTERNET : http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/136 http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_onl ine/Penanganan%20Kekerasan%2 0Terhadap%20Anak.pdf https://adityapatria.wordpress.com/2014/05 /28/pembatalan-undang-undang- nomor-17-tahun-2012-tentang- perkoperasian/