## KONSTITUSI  AGRARIA UPAYA  REFORMA AGRARIA MELALUI PROGRAM LARASITA  PENSERTIPIKATAN  HAK  MILIK ATAS  TANAH
Oleh: Nurma Khusna Khanifa
Dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Syariah  dan Hukum  UNSIQ Wonosobo
Email:  nurma_khusna@ymail.com

## Abstract
One  proactive  services  implemented  by  BPN  in  an  effort  to  make  it  easy  for people  to  land  services  in  obtaininga  land  certificate  program LARASITA ( People  Services  For  Land  Certificate ) .  BPN  services  contained  within LARASITA in  actual  field  program  carried  out  by  the  District  Land  Office  or City. LARASITA program  is  asympathetic  effort  to  serve  people  whowant  to make a land certificate. LARASITA is an innovative policies thatdepart from the fulfillment  of  the  necessary  sense  of  justice,  and is expected to be considered by the  public. LARASITA built  and  developed  to  make  real  mandate  of  Article  33 paragraph (3) of the Constitution of 1945, the Basic Agrarian Law, as well as all laws  and  regulations  in  land  and  keagrariaan.  Development LARASITA depart from the will and motivation to bring the Indonesian National Land Agency (BPN RI) with  thecommunity,  as  well  as  changing  the  paradigm  of  implementing  the duties and functions of BPN RI waiting oractive or passive to proactive, go to the people directly.
Keywords: Larasita, Agraria law, BPN.

## A. Pendahuluan
Seringnya muncul
sengketa mengenai tanah diantara kelompok- kelompok  yang  ada  di  masyarakat  yang sangat  mengharapkan  suatu  keadilan. Adapun  ukuran  keadilan  itu  subjektif dan  relatif.  Subjektif,  karena  ditentukan oleh  manusia  (hakim)  yang  mempunyai wewenang  untuk  memutuskan,  namun tidak  mungkin  memiliki  kesempurnaan yang absolut. Relatif, karena bagi seseorang  dirasa  sudah  adil,  tetapi  bagi orang  lain  dirasa  sama  sekali  tidak  adil. Sebagai  solusinya  adalah  menggunakan tanah-tanah hak rakyat dengan memberikan ganti rugi kepada
pemegang  hak  atas  tanah.  Sebagaimana ditentukan  dalam  undang-undang  pokok agraria  (UUPA)  pada  pasal  6  telah disebutkan  bahwa  semua  hak  atas  tanah mempunyai fungsi sosial (Andi Achdian,2009  :  23).
Sangat strategisnya obyek  tanah bagi  bangsa  Indonesia,  maka  hal  ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  Pasal  33  Ayat (3)  yang  mengatur  bahwa  bumi  dan  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Pasal  4  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  menyatakan,  bahwa  atas  dasar menguasai dari negara tersebut ditentukan  adanya  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi  yaitu  tanah,  yang dapat  diberikan  dan  dipunyai  oleh  orang- orang  (Jimly  Asshiddiqie,  2009: 67)
UUD  1945  sebagai  konstitusi  Negara Republik Indonesia memiliki banyak wajah.  UUD  1945  tidak  saja  dapat  dilihat sebagai konstitusi politik ( political constitutional )  yang  mengatur  pembagian kekuasaan  di  dalam  negara,  melainkan dapat  pula  dilihat  sebagai  konstitusi ekonomi  ( economic  constitution )  dan konstitusi  sosial  ( social  constitution ) (Jimly  Asshiddiqie,  1994:  23).  UUD 1945 dinamakan konstitusi ekonomi ( economic  constitution )  karena  berisi dasar-dasar  kebijakan  negara  di  bidang perekonomian (Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  Pasal  33,  2011:  57). UUD 1945 juga disebut sebagai konstitusi hijau ( green constitution ) karena  berisi  dasar-dasar  pengaturan mengenai  pengelolaan  dan  perlindungan hidup  (Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia  Pasal  28H,  2011:  49),  bahkan konstitusi  maritim  ( blue  constitution ) yang  menegaskan  keberadaan  Indonesia sebagai  negara  kepulauan  (Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  Pasal  25A, 2011: 43).
Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur prinsip dasar hubungan-hubungan keagrariaan  antara  negara  dan  rakyat dengan  tanah  dan  sumber  daya  alam lainnya  di  dalam  UUD  1945,  terutama Pasal  33  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4) UUD  1945  harus  dijadikan  pedoman dalam pembuatan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
keagrarian.  Tidak  boleh  ada  peraturan perundang-undangan  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  dasar  keagrariaan yang sudah digariskan di dalam konstitusi. Istilah Konstitusi Agraria
merupakan  istilah  baru  baik  dalam  kajian konstitusi maupun kajian agraria. Konstitusi  agraria  menjembatani  kedua bidang  kajian  antara  kajian  konstitusi dengan  kajian  agraria  untuk  melihat bagaimana  konstitusi  pada  suatu  negara merumuskan  bagaimana  keadilan  agraria dan hubungan-hubungan keagrariaan menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan dan pengelolaan  tanah  dan  sumber  daya  alam lainnya dalam  dokumen  konstitusinya (Jimly  Asshiddiqie,  1994:  45)
Hubungan  keagrariaan  antara  negara dan  warga  negara  atas  tanah  dan  sumber daya  alam  lainnya  merupakan  hal  pokok yang  menjadi  dasar  berdirinya  suatu negara.  Tanah  dan  sumber  daya  alam lainnya merupakan wilayah yang menjadi  unsur  keberadaan  suatu  negara.
Tanpa  diatur  di  dalam  konstitusi  pun, hubungan penguasaan antara negara terhadap tanah dan sumber daya alamlainnya  telah  ada.  Tetapi  beberapa negara menegaskan
hubungan penguasaan  negara  terhadap  tanah  dan sumber daya alam lainnya dalam kaitannya  dengan  sistem  ekonomi  yang hendak  dibangun.  Bagi  beberapa  negara,
memasukan pengaturan tentang
hubungan keagrariaan di dalam konstitusinya  merupakan  cerminan  dari perjuangan  pendirian  negaranya  pada pertama  kali.  Pada  beberapa  negara lainnya  di  Amerika  Latin,  konstitusi agraria  dijadikan  sebagai  landasan  untuk melakukan reforma agraria sebagai konsekuensi perkembangan kehidupan bernegara  (Muhammad  Bakri,  2006 : 78).
Berkaitan  dengan  tanah  di  Indonesia kepemilikan hak atas tanah perlu dibuktikan  dengan  bukti  otentik  atau bukti  yang  sah  dalam  bentuk  sertipikat hakatas  tanah,  dimana  pemilikan  tanah dengan  sertipikat  tersebut  merupakan  hal yang  mutlak  harus  dipenuhi.  Dewasa  ini banyak orang belum menyadari pentingnya  kepemilikan  sertipikat  tanah, sehingga pembuktian sangat sulit dilakukan  karena  masih  banyak  yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  lama (Irawan  Soerodjo,  2002:  1).  Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana
disebutkan  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  No.24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara Tahun  1997  Nomor  59,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  3696),  bahwa tujuan  pendaftaran  tanah  adalah  :
1. Untuk  memberikan  kepastian  hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang  hak  atas  suatu  bidang tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak- hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk  menyediakan  informasi  kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan  mudah  memperoleh  data  yang diperlukan mengadakan perbuatan hukum  mengenai  bidang  bidang  tanah dan  satuan  rumah  susun  yang  sudah didaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi  pertanahan. Sertipikat merupakan Alat pembuktian bagi seseorang yang mempunyai hak atas tanah. Dalam ketentuan  Pasal  32ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997disebutkan bahwa: sertipikat
merupakan  tanda  bukti  hak    yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat  mengenaidata  fisik  dan  data  yuridis yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang
data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur dan  buku  tanah  yang  bersangkutan. Bahkan ayat (2) nya  menerangkan bahwa:  dalam  hal  atas  suatu  bidang tanah  sudah  di  terbitkan  sertipikat  secara sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum yang  memperoleh  tanah  tersebut  dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,  maka  pihak  yang  marasa mempunyai  hak  atas  tanah  ini  tidak dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima) tahun  diterbitkannya  sertipikat  itu  tidak mengajukan keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  pada Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah atau  penerbitan  sertipikat  tersebut  (Boedi Harsono,  2003:  45).
Oleh  karena  itu  kesadaran  hukum masyarakat untuk memperoleh suatu bukti otentik atas hak milik atas tanahnya  merupakan  salah  satu  bentuk tertib hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mendapatkan
pengetahuan yang cukup memadai dalam  rangka  pengurusan  sertipikat  hak milik  atas  tanah  itu.  Salah  satu  layanan jemput  bola  yang  dilaksanakan  oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk
pelayanan  pertanahan  dalam  pengurusan sertipikat tanah berupa program LARASITA  (Layanan  Rakyat  Untuk Sertipikat  Tanah).  Layanan  BPN  yang tertuang  di  dalam  program  LARASITA dalam pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten atau Kota.
Program LARASITA  merupakan  sebuah  upaya simpatik  guna  melayani  warga  yang ingin  membuat  sertifikat  tanahnya.
LARASITA adalah kebijakan inovatif  yang  beranjak  dari  pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat.  LARASITA  dibangun  dan dikembangkan  untuk  mewujudnyatakan amanat  Pasal  33ayat  (3)  Undang-Undang Tahun  1945,  Undang-Undang  Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia  (BPN  RI) dengan  masyarakat,  sekaligus  mengubah paradigma  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  BPN  RI  dari  menunggu  atau  pasif menjadi  aktif  atau  proaktif,  mendatangi masyarakat
secara langsung. LARASITA telah diujicobakan
pelaksanaannya  di  beberapa  Kabupaten atau Kota yang setelah dilakukan
evaluasi  disimpulkan  dapat  dilaksanakan di  seluruh  Indonesia  (Nurhasan  Ismail, 2007: 97).
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Kepala BPN  Nomor  18  Tahun  2009  tentang LARASITA  dinyatakan  bahwa:
1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria
nasional  (reforma  agraria);
2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan  masyarakat  di  bidang pertanahan;
3. Melakukan  pendektisian  awal  atas tanah-tanah  terlantar;
4. Melakukan  pendeteksian  awal  atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
5. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang  bermasalah  yang  mungkin  di selesaikan  di lapangan;
6. Menyambungka  program  BPN  RI dengan  aspirasi  yangberkembang  di masyarakat;  dan
7. Meningkatkan  legalisasi  aset  tanah masyarakat.
Peraturan  kepala  BPN  RI  ini  di maksudkan  untuk  mendekatkan  tugas dan fungsi BPN, dan memberikan
kemudahan  dan  percepatan  pengurusan pertanahan kepada masyarakat. LARASITA merupakan Kantor
Pertanahan  bergerak,  dengan  demikian Larasita dilaksanakan pada Kantor Pertanahan  baik  yang  sudah  atau  yang
belum  memiliki  dukungan  sarana  dan prasarana LARASITA, misalnya kendaraan, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk
pelaksanaan  LARASITA  dibentuk  Tim LARASITA  dengan  Keputusan  Kepala Kantor Pertanahan.
Keanggotaan
Tim LARASITA
dilakukan  secara  bergantian  atau  bergilir sesuai  dengan  beban  kerja  di  lingkungan Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan. Adapun  untu  kmengendalikan  pelaksaan LARASITA diwilayah kerja Kantor Wilayah  BPN,  saat  ini  telah  dibentuk Tim  kendali  LARASITA  dengan  dasar hukum keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Untuk kelancaran pelaksanaan Larasita Kepala  Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan
kewenangan  tersebut  kepada  koordinator Tim Larasita, misalnya kewenangan menandatangani surat keterangan pendaftaran Tanah dan Roya.
Kewenangan  yang  akan  di  delegasikan tersebut  ditetapkan  dengan  keputusan kepala  Kantor  Wilayah  BPN  (Adrian Sutedi,  2008: 43).
Dengan  adanya  LARASITA,  kantor
pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas
pertanahan  dimanapun  target  kegiatan berada.  Pergerakan  tersebut  juga  akan memberikan ruang interaksi antara aparat  BPN  RI  dengan  masyarakat
sampai
pada tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan tingkat komunitas masyarakat, diseluruh wilayah  kerjanya,  terutama  pada  lokasi yang jauh dari kantor pertanahan. Program unggulan dari BPN yang disebut dengan LARASITA diatur berdasarkan  Peraturan  Kepala  BPNRI
Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Menurut Nazir, metode deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu  obyek,  suatu  set  kondisi,  suatu sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang  (Nazir, 1988  :  63).  Moleong  menyatakan  bahwa pendekatan  kualitatif  adalah  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subyek  penelitian  secara  holistik,  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah (Moleong,  2006 :  6).
Fokus penelitian ini adalah (1) Konstitusi Agraria ke Konstitusionalisme Reforma Agraria. (2) Pelaksanaan Reforma Agraria
Melalui LARASITA
Kabupaten Wonosobo.  Lokasi  yang  diambil  adalah Dinas  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Wonosobo.  Teknik  pemilihan  responden yang  digunakan  adalah  teknik  bola  salju. Sumber  data  diperoleh  dari  data  primer dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara,  observasi dan  dokumentasi.  Instrumen  penelitian ada  peneliti  sendiri,  pedoman  wawancara dan  catatan  lapangan.  Analisis  data menggunakan  Model  Interaktif  menurut
Miles dan Hubberman yang
diterjemahkan dalam Salim analisis model  interaktif  ini  melalui  3  tahap yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan  (Salim  2006 : 20).

## C. Hasil Temuan  dan Pembahasan
Era globalisasi dan liberalisasi perekonomian  dewasa  ini,  maka  peranan tanah  bagi  berbagai  keperluan  akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut akan  meningkat  pula  kebutuhan  akan dukungan  berupa  kepastian  hukum  di bidang  pertanahan.  Pemberian  kepastian hukum di bidang pertanahan ini, memerlukan tersedianya perangkat hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan- ketentuannya.  Selain  itu,  dalam  rangka
menghadapi berbagai kasus nyata diperlukan pula terselenggaranya kegiatan pendaftaran tanah yang memungkinkan  bagi  para  pemegang  hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan  haknya  atas  tanah  yang
dikuasainya.  (Maria,  2005: 56) Upaya pemerintah
untuk memberikan  suatu  bentuk  perlindungan dan  jaminan  akan  adanya  kepastian hukum  atas  kepemilikan  tanah  bagi seseorang ialah dengan  dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah sebagaimana  rumusan  pasal  19  Ayat  1 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  peraturan  dasar  Pokok-pokok Agraria. Konstitusi agraria yang dimaksud dalam penelitian ini
membahas  persoalan  agraria  di  dalam konstitusi, perkembangannya dan pelaksanaannya
dalam kebijakan pemerintah serta penafsiran-penafsiran terhadapnya dalam putusan-putusan
Mahkamah  Konstitusi.  Konstitusi  agraria berada  pada  dua  perkembangan  kajian hukum,  yaitu  kajian  hukum  konstitusi dan  hukum  agraria.  Selama  ini  kajian hukum  konstitusi  ( constitutional  law ) yang  di  Indonesia  lebih  dikenal  dengan kajian  ‘hukum  tata  negara’  umumnya mengkaji  dimensi  kelembagaan  negara, peraturan perundang-undangan atau mengkaji  hak-hak  asasi  manusia  dan warga negara di dalam konstitusi,
terutama  berkaitan  dengan  hak-hak  sipil dan politik, misalkan kebebasan berserikat, partai politik, pemilihan umum  dan  sekalian  aspek  yang  berkaitan dengan  hal  tersebut  (Muchtar  Wahid, 2008: 67).
Di tengah perkembangan kajian hukum konstitusi, konstitusi agraria hadir  sebagai  suatu  ranah  baru  di  tengah kecenderungan  semakin  luasnya  objek kajian  dari  hukum  konsitusi.  Beberapa studi kontemporer tentang konstitusi sudah  memperluas  ruang  perantauannya dari persoalan yang belum banyak dibahas  sebelumnya.  Misalkan  dalam dua  buku  dari  Jimly  Asshiddiqie  baru- baru ini yang membahas  persoalan lingkungan hidup dan persoalan
ekonomi  dari  sudut  pandangan  hukum konstitusi dalam buku Green Constitution dan buku Konstitusi
Ekonomi ( Economic Constitution ) (Asshiddiqie,  2010: i).
Sementara  itu,  dalam  kajian  hukum agraria,  persoalan  konstitusi  juga  masih jarang dibahas. Dimensi  yang  lebih menonjol  selama  ini  dalam  kajian  hukum agraria  adalah  dimensi  hukum  perdata dan  hukum  administrasi  negara.  Dimensi hukum keperdataan tentang tanah, misalkan menyinggung persoalan jual beli, hibah waris dan seterusnya. Dimensi hukum administrasi negara membahas  bagaimana  hubungan  hukum
antara  negara  dengan  warga  negara dalam  urusan  administrasi  keagrariaan. Hukum  administrasi  negara  dalam  hal  ini acap  kali  membicarakan  soal  hak  dan perizinan  serta  berbagai  konsesi  yang berkaitan dengan penguasaan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  sumber- sumber  agraria.  Padahal  pangkal  dari hukum  administrasi  negara  itu  adalah konstitusi  (Luthfi  dkk, 2011: 32).
Sebagai  bagian  dari  hukum  publik, konstitusi agraria membahas dimensi yang  lebih  luas  dan  mendasar  dari  pada hukum administrasi negara yang berkaitan dengan masalah agraria.
Dikatakan  lebih  luas  dan  mendasar  sebab ia  berpangkal  kepada  konstitusi  yang merupakan  hukum  tertinggi  di  dalam suatu negara. Konstitusi merupakan hukum  dasar  yang  mendasari  berbagai aktivitas  hukum  yang  terjadi  di  dalam penyelenggaraan  negara.
Kesadaran  akan  perlunya  konstitusi pun  semakin  meningkat  di  Indonesia.  Ide tentang konstitusionalisme, meskipun telah  disemai  lama  di  Indonesia,  bahkan benih-benihnya  sudah  ada  sejak  zaman kolonial, tetapi pada saat ini perkembangannya jauh lebih maju.
Proses  amandemen  UUD  1945  pada tahun 1999-2002 serta  terbentuknya Mahkamah  Konstitusi  berserta  beberapa instansi pemerintah lainnya dalam rangka  perwujudan  negara  hukum  telah
mendorong bersemainya gagasan
konstitusionalisme.
Orang-orang
berbicara  tentang  hak  mereka  yang dilanggar  bukan  saja  sebagai  hak  asasi manusia, tetapi juga sebagai hak konstitusional. Pada titik itu pula, konstitusi  agraria  mengajukan  amunisi bagi  perjuangan  mewujudkan  keadilan agraria  berdasarkan  konstitusi.  Kajian konstitusi  agraria  hendak  memberikan landasan  bagi  tuntutan  dari  pihak-pihak yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria untuk menuntut hak-hak mereka sebagai hak
konstitusional.  Untuk  kondisi  Indonesia, tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  stigma kepada orang-orang yang memperjuangkan  tanahnya  sebagai  ‘sisa- sisa’  (Bagir  Manan,  1995 : 30).
1. Konstitusi Agraria ke Konstitusionalisme Reforma Agraria Istilah konstitusi berasal dari bahasa  inggris  yaitu  “ constitution ”, bahasa  Belanda  “ constitue ”,  bahasa Latin contitutio/constituere ,  bahasa Prancis  “ constiture ”,  bahasa  Jerman “ verfassung ”.  Dalam  ketatanegaraan Indonesia,  konstitusi  diartikan  sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi  dalam  suatu  negara  adalah sebuah  norma  hukum  tertinggi  yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen  tertulis.
Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mengatur  secara  mengikat  cara  suatu pemerintahan  diselenggarakan  dalam suatu negara. Dari sisi bentuk perumusannya, konstitusi dapat
dikelompokkan  dalam  tiga  bentuk, yaitu: (i) terdokumentasi secara tertulis  dalam  satu  naskah  hukum yang  disebut  Undang-Undang  Dasar; atau (ii) tertulis secara tidak terdokumentasi  dalam  satu  naskah tetapi  tercatat  dalam  banyak  naskah sejarah;  maupun  (iii)  tidak  tertulis sama  sekali  melainkan  hanya  tumbuh dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan  kekuasaaan  negara (Asshiddiqie, 2014: 29). Pada
umumnya negara menggunakan
bentuk perumusan konstitusi  yang pertama  dimana  mendokumentasikan konstitusinya  dalam  satu  dokumen yang  disebut  dengan  Undang-Undang Dasar.
Gagasan  untuk  menata  hubungan antara  negara  dengan  tanah  dan sumber daya alam lainnya telah muncul sejak penyiapan UUD
Indonesia  pertama  kali  pada  tahun 1945  dalam  persidangan-persidangan BPUPKI  dan  PPKI.  Beberapa  tokoh kunci yang  banyak  mempengaruhi konstitusionalisasi agraria dalam
konstitusi Indonesia antara lain Soepomo, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin dan juga Soekarno. Terbentuknya Republik Indonesia  diiringi  dengan  semangat untuk  menciptakan  tatanan  hukum yang baru menggantikan tatanan hukum  kolonial.  Dalam  ranah  agraria hal  itu  dilakukan  dengan  penyusunan Undang-Undang  Agraria  yang  baru. Perubahan pada aspek hukum memang tidak begitu kencang.
Bahkan  Presiden  Soekarno  dalam sidang pleno Kongres Persatuan Sarjana  Hukum  Indonesia  pada  tahun 1961 menyampaikan kritik pedas kepada  para  sarjana  hukum  akan kelambanan  itu.  Soekarno  dengan mengutip  ungkapan  dari  Liebknecht menyindir dalam bahasa Belanda “ metde  juristen kan ik de wiel van de revolutie  niet  draaien, ”  dengan  para ahli hukum tidaklah aku bisa menggerakkan roda revolusi. (Wignjosoebroto,  2014:  200). Meskipun demikian, diantara
kelambanan dalam merespons
semangat revolusi, terdapat pula perkembangan baik yang penting dicatat dalam upaya melakukan perombakan  tatanan  hukum  kolonial. Pembentukan UUPA merupakan salah  satu  pencapaian  dari  upaya  yang
sangat serius dari ahli hukum Indonesia  untuk  menciptakan  sesuatu yang baru digali dari fondasi
kehidupan masyarakat
Indonesia untuk menggantikan aturan dan konsepsi  kolonial,  dengan  konsepsi nasional,  sekaligus  sebagai  turunan dari  semangat  pengaturan  mengenai agraria  yang  terdapat  dalam  konstitusi (Wignjosoebroto,  2014:  195).
Konsepsi  Hak  Menguasai  Negara yang  diperkenalkan  melalui  UUPA
1960. UUPA 1960 mencabut
berlakunya Agrarische Wet dan memperkenalkan konsepsi baru dalam hubungan antara negara dengan  tanah.  Iman  Soetiknjo  dalam buku  Politik  Agraria  Nasional  yang membahas  mengenai  konsepsi  dasar mengenai  hubungan  negara  dengan tanah dalam perumusan UUPA menyampaikan  ada  tiga  kemungkinan alternatif menyangkut hal
ini
(Soetiknjo, 1994: 20). Pertama , negara  sebagai  subyek,  yang  dapat dipersamakan  dengan  perseorangan, sehingga  dengan  demikian  hubungan antara negara dan tanah itu
mempunyai sifat  privaat  rechtelijk ,
negara  sebagai  pemilik.  Hak  negara adalah hak dominium.
Kedua ,  negara  sebagai  subyek,
diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan,  tetapi  sebagai  negara,
jadi sebagai badan kenegaraan, sebagai  badan  yang publiek  rechtelijk . Hak  negara  adalah  hak  dominium juga  dan  disamping  itu  dapat  juga digunakan istilah hak publique. Model  ini  yang  diterapkan  dalam prinsip Domein  Verklaring dimana memposisikan  negara  sebagai  pemilik tanah  ( eigenaar )  sekaligus  sebagai pihak  yang  bisa  menyewakan  dan memberikan  konsesi  kepada swasta.
Ketiga ,  negara  sebagai  subyek, dalam  arti  tidak  sebagai  perseorangan dan  tidak  sebagai  badan  kenegaraan, akan tetapi negara sebagai personifikasi rakyat seluruhnya, sehingga  dalam  konsepsi  ini  negara tidak  lepas  dari  rakyat,  negara  hanya menjadi  pendiri,  menjadi  pendukung daripada kesatuan-kesatuan rakyat. Dalam  kaitannya  dengan  bentuk  ini, maka  hak  negara  dapat  berupa hak kommunes , kalau negara  sebagai personafikasi yang memegang kekuasaan  atas  tanah,  dan; hak emperium , apabila memegang kekuasaan tentang pemakaiannya tanah  saja. Semangat untuk mengatasi pluralitas hukum dan menggantikannya dengan unifikasi
hukum  agraria.  UUPA  hadir  untuk melakukan penyederhanaan dan unifikasi di bidang hukum
pertanahan, serta
menempatkan pemerintah  pusat  sebagai  titik  sentral dari  pengurusan  tanah  dan  sumber daya  alam  lainnya.  Sementara  itu, Konsepsi  Konstitusional  Penguasaan Negara  hadir  pada  masa  dimana unifikasi hukum dan sentralistik pemerintahan  dianggap  sebagai  salah satu  problem  konflik  dan  ketidakadilan (Mahfud  MD, 1999: 19).
Ketimpangan  penguasaan  tanah dan sumber daya alam lainnya semakin  melebar.  Hal  ini  merupakan faktor  utama  terjadinya  konflik.  Pada tahun  2003  BPN  menggambarkan situasi  ketimpangan  tersebut  dengan mengeluarkan data-data bahwa mayoritas petani (84 persen) menguasai  tanah  pertanian  kurang  dari satu  hektar  dan  hanya  16  persen petani menguasai  tanah  lebih  dari  satu  hektar. Kesempatan  petani  untuk  memperoleh akses  terhadap  tanah  juga  semakin menyempit  (Sumardjono,  2009:  103). Hal itu ditambah lagi dengan kebijakan  pertanahan  semakin  adaptif terhadap mekanisme pasar yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan  yang  memberikan  peluang seluas-luasnya  bagi  perusahaan  untuk berkembang, termasuk dengan memberikan  tanah  dan  sumber  daya alam lainnya kepada perusahaan tersebut agar bisa berkembang.
Belum  lagi  konflik  agraria  yang
semakin meluas. Komnas HAM bersama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Wahana Lingkungan Hidup menyampaikan data  mengenai  konflik  agraria  yang terjadi  dalam  10  tahun  kepemimpinan Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (2004-2014).  Pada  sektor  kehutanan ketimpangan alokasi pemanfaatan sumber  daya  hutan  yang  diberikan untuk  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI) mencapai  9,39  juta  hektar  untuk  262 unit  perusahaan  dan  HPH  untuk  21,49 juta  hektar  untuk  303  unit  perusahaan yang  berbanding  sangat  sedikit  untuk Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  yang hanya  seluas  631.628  hektar  (Komnas HAM, 2011:  23)
Lebih  lanjut  konflik-konflik  yang terjadi  memiliki  empat  karakteristik. Pertama ,  konflik  tersebut  bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi  hukum,  sosial,  politik  dan ekonomi; kedua ,  konflik  agraria  yang bersifat  struktural,  dimana  penyebab utamanya terjadi dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam  penguasaan  dan  penggunaan tanah  serta  pengelolaan  SDA; ketiga , penerbitan
izin-izin usaha penggunaan  tanah  dan  pengelolaan SDA tidak menghormati
keberagaman  hukum  yang  menjadi
dasar  dari  hak  tenurial  masyarakat; dan keempat konflik-konflik  tersebut
merupakan pelanggaran HAM (Komnas  HAM. 2011) Situasi tersebut menghendaki perlu dilakukan penataan ulang penguasaan, pemilikan, peruntukan dan  penggunaan  tanah  dan  sumber daya  alam  lainnya.  Pada  titik  itulah istilah reforma agraria menjadi relavan diajukan.  Reforma  agraria merupakan  tindakan  korektif  terhadap situasi  ketimpangan  penguasaan  tanah dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Oleh karena  itu,  reforma  terkait  dengan tujuan  untuk  menciptakan  keadilan agraria.  Reforma  agraria  bukan  saja dilakukan untuk melakukan
perubahan  atau  pembaruan,  tetapi memastikan  bahwa  perubahan  dan pembaruan  tersebut  ditujukan  untuk memperbaiki keadaan dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya  kepada  petani  dan kelompok-kelompok di dalam
masyarakat untuk terlibat dan
memperoleh  manfaat  dari  tindakan korektif  yang  dilakukan. Penggunaan istilah Reforma Agraria  disosialisasikan  secara  luas oleh  Gunawan  Wiradi  sejak  tahun 1980-an, tidak sekedar untuk
membedakannya dengan istilah “ Landreform ”
yang digunakan
pemerintah di Era Pemerintahan Soekarno,  tetapi  juga  memiliki  tujuan untuk setidaknya
mengambil beberapa  pelajaran  dan  pengalaman dari  praktek  reforma  agraria  yang dilakukan  di  negara-negara  Amerika Latin  yang  berbahasa  Spanyol  dan menggunakan istilah itu.  Gunawan Wiradi menyebutkan  bahwa  pada prinsipnya  reforma  agraria  yang  sejati adalah penataan kembali (atau pembaruan struktur) pemilikan,
penguasaan,  dan  penggunaan  tanah atau wilayah, demi kepentingan petani  kecil,  penyakap,  dan  buruh  tani tak bertanah  (Wiradi,  2003:  45).
Sementara itu Maria S.W.
Sumardjono menyebutkan tindakan korektif  itu  dengan  istilah  pembaruan agraria  yang  pada  intinya  adalah: (1) Suatu proses yang berkesinambungan; (2) Berkenaan
dengan restrukturisasi pemilikan, penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber daya  alam  (sumber  agraria)  oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan;  (3)  Dilaksanakan  dalam rangka  tercapainya  kepastian  hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan  tanah  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam  (sumber  agraria), serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Sumardjono,
2009: 80).
Dalam  wacana  mengenai  reforma agraria  terdapat  tiga  tipe  reforma agraria,  yaitu:  (1)  Reforma  Agraria berbasiskan negara ( state-led
agrarian reform ); (2) Reforma
Agraria  berbasiskan  pasar  ( market-led agrarian  reform );  dan  (3)  Reforma Agraria berbasiskan gerakan rakyat( people-led  agrarian  reform ) (Saturnino  M.  Borras  Jr.,  and  Ruth Hall,  2014:  28).    Reforma  agraria sejati  adalah  reforma  agraria  yang berbasiskan  pada  gerakan  rakyat. Namun  tidak  berarti  bahwa  negara tidak  berperan  dalam  menyukseskan reforma  agraria.  Tanpa  peran  negara, reforma agraria dapat mengalami kegagalan  juga  sebagaimana  pernah terjadi pada masa  awal  dekade 1960-an.
Sebagaimana  digariskan  di  dalam pembukaan  UUD  1945  bahwa  tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia  adalah  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan ikut  pelaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial (Winahyu  Erwiningsih,  2009  :  69). Tujuan tersebut harus menjadi bintang  pemandu  dari  segala  tindakan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  oleh  pemerintah,  rakyat dan  seluruh  elemen  yang  ada.  Sejalan dengan  prinsip pertama itu,  maka penyelenggara harus menginsafi bahwa  pelaksanaan  kewenangan  yang dimilikinya yang bersandar pada konsep  HMN  harus  ditujukan  untuk mencapai tujuan bernegara yang melindungi  rakyatnya.
Kedua perlu  pula  pemahaman yang menciptakan keseimbangan peran  dalam  hal  pengurusan  tanah dan sumber daya alam lainnya. Konsepsi  HMN  memberikan  porsi yang sangat besar dan bahkan superior  kepada  negara.  Hal  itu  pula yang kemudian dalam praktiknya menimbulkan permasalahan pengabaian  terhadap  pengemban  hak yang penting dalam konteks
penguasaan  tanah  dan  sumber  daya alam lainnya.
Upaya untuk mewujudkan  keseimbangan  itu  dapat dilakukan  dengan  penegasan  terhadap keberadan  hak  privat  dan  hak  ulayat masyarakat  adat  yang  keberadaannya juga  dijamin  di  dalam  konstitusi.
Dengan kata lain pemaknaan terhadap penguasaan negara atas tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya (Pasal  33  ayat  2  dan  3  UUD  1945) harus  dibahas  satu  nafas  ketentuan konstitusi  yang  menjamin  hak  milik
privat  (Pasal  28H  ayat  1)  dan  hak ulayat  masyarakat  adat  (Pasal  18B ayat  2  UUD  1945).  Relasi  antara ketiga  konsep  hubungan  hukum  atas tanah  tersebut  berada  dalam  edar konstitusional  dimana  yang  satu  tidak semena-mena  bisa  menegasikan  yang lain.  Dalam  kaitannya  dengan  hal  itu, untuk menyediakan situasi bagi dilaksanakannya program reforma
agraria  di  Indonesia  beberapa  langkah perlu  dilakukan  meliputi  perubahan konsepsional, konstitusional, legal, institusional dan kesiapan dari kelompok masyarakat yang akan menggerakan dan memperoleh manfaat dariprogram reforma agrarian  .
2. Pelaksanaan  Reforma  Agraria Melalui  LARASITA  Kabupaten Wonosobo
UUD  1945  telah  menjadi  dasar bagi  pengaturan  hubungan-hubungan keagrarian sehingga  dapat  disebut sebagai  konstitusi  agraria.  Konsepsi penguasaan  negara  atas  tanah  dan sumber daya alam lainnya  serta pengaturan mengenai jaminan  hak milik individu dan hak komunal
masyarakat  adat  di  dalam  kontitusi menunjukan
bahwa konstitusi Indonesia telah memadai sebagai konstitusi  agraria.  Namun  ketentuan yang  sudah  ada  membutuhkan  cara
penafsiran baru agar dapat dipergunakan  sebagai  dasar  untuk melancarkan  agenda  reforma  agraria. Pemaknaan  konstitusi  sebagai  dasar melakukan reforma agraria dapat hadir  dalam  legislasi,  kebijakan  serta program pemerintah atau suatu penafsiran  progresif  dari  Mahkamah
Konstitusi  dalam  memberikan  makna terhadap ketentuan di dalam konstitusi.  Selain  itu,  penguatan  dasar reforma  agraria  bisa  pula  dilakukan secara  formal  dengan  perubahan  atau amandemen konstitusi (Erwien Kusuma  dan Khairul  (ed.), 2008:  12).
Setidaknya  ada  dua  hal  penting yang  perlu  dipertimbangkan  dengan menempatkan sejumlah ketentuan mengenai reforma  agrariadi  dalam
konstitusi. Pertama , konstitusi merupakan  dokumen  hukum  tertinggi pada  suatu  negara  yang  menjadi fondasi dalam bangunan sistem hukum suatu negara.  Keberadaan ketentuan  mengenai  reforma  agraria di  dalam  konstitusi  harus  menjadi pedoman  bagi  pembentukan  peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi  pun  juga  berisi  hal-hal pokok  yang  ideal  tentang  tujuan  yang hendak  dicapai  dari  pendirian  sebuah negara. Oleh karena itu pula, ketentuan-ketentuan di dalam konstitusi merupakan sebuah  janji
yang perlu ditunaikan. Sebagai sebuah janji, maka keberadaan ketentuan reforma agraria memberikan  dasar  kepada  para  petani dan  rakyat  miskin  yang  menderita karena  kebijakan  agraria  yang  tidak memihak untuk
menuntut dilaksanakannya  reforma  agraria.
Kedua ,  ketentuan  konstitusi  yang abstrak  akan  memudahkannya  untuk ditafsirkan secara beragam dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  telah  dialami dalam hal perwujudan dari
keberadaan  Pasal  33  UUD  1945 dimana pelaksanaannya
diterjemahkan  secara  beragam  oleh berbagai  rezim  pemerintahan  yang pernah  berkuasa  di  Indonesia.  Rezim pemerintahan Presiden Soekarno mencoba  menerjemahkan  Pasal  33
sebagai  dasar  untuk  melaksanakan
land reform. Sebaliknya rezim
pemerintahan Presiden
Soeharto
mempergunakan ketentuan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  negara  dan  membungkam gerakan-gerakan  petani.  Oleh  karena itu,  pencantuman  sejumlah  ketentuan yang  komprehensif  mengenai  reforma agraria  di  dalam  konstitusi  diperlukan untuk  meminimalisir  penafsiran  yang bertentangan  dengan  tujuan  reforma agraria. Dengan cara ini pula ketentuan  mengenai  reforma  agraria
dapat menjadi prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara
( directiveprinciples  of  state  policy ) (Saafroedin  Bahar,  dkk. 1995: 58).
Untuk pelaksanaan reforma
agraria  di  Indonesia  pada  masakini,
Gunawan Wiradi
mengusulkan pembentukan  Badan  Otorita  Reforma
Agraria (BORA) sebagai institusi yang  melaksanakan  reforma  agraria. Badan  tersebut  bersifat ad  hoc dan berada  langsung  dibawah  presiden. Fungsi dari BORA adalah (a) Mempercepat proses; (b) Mengkoordinasikan  antar  sektor;  dan (c) Menangani konflik (Wiradi,
2009b: 338).
Polemik yang dihadapi di
Kabupaten  Wonosobo  saat  ini  ialah permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, terutama yang bersinggungan dan berhubungan  dengan  aset  Pemerintah Daerah.  Guna  meningkatkan  tertib administrasi pertanahan yang menyangkut  aset  pemerintah  daerah khususnya  tanah  maka  sampai  dengan tahun 2017 ini pemerintah  telah berupaya dengan melakukan pensertifikatan tanah menjadi  atas nama  pemerintah  Kabupaten  secara bertahap.
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok  Agraria  atau  lebih  dikenal dengan  UUPA,  menentukan  bahwa tanah-tanah  di  seluruh  Indonesia  harus diinventarisasi. Ketentuan tentang
Pendaftaran Tanah  tersebut  dapat dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  19  dan Pasal  23  UUPA.  Dalam  ketentuan pasal  19  ayat  (1)  UUPA  disebutkan bahwa Untuk  menjamin  kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah. Hal  tersebut  merupakan  konskuensi mengapa perlu direvisi Peraturan
Pemerintah  Nomor  10    Tahun  1961, dengan demikian  diperlukan  suatu Peraturan  pendaftaran  Tanah  yang baru (Noer Fauzi,  1997: 34).
Selama lebih dari 40  tahun pelaksanaan  UUPA,  pendaftaran  tanah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun  1961  (LN  Tahun1961  Nomor 28,  TLN  Nomor  2171)  tentang Pendaftaran  Tanah.  Sejalan  dengan perkembangan  pembanguan  nasional dan  kebutuhan  akan  kepastian  hukum di bidang pertanahan, telah diundangkan peraturan pendaftaran tanah yang  baru  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun1997  (LN Tahun  1997  Nomor  59  TLN  Nomor 2043).
Data  yang  diambil  pada  tahun 2015  dari  keseluruhan  luas  wilayah
Kabupaten Wonosobo yaitu 98.467,93 Ha tanah yang telah bersertifikat  seluas  31.177,22  Ha  atau sekitar 31,79 %, hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan upaya  dan  strategi  untuk  pembenahan administrasi  serta  memacu  kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat  sebagai  salah  satu  alat  atau bukti  kepemilikan  tanah  yang  sah. (LKPJ 2015 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan  Daerah:  150).
Dari  1.125  bidang  tanah  yang  ada yang  telah  bersertifikat  sebanyak  648 bidang  atau  57,6  %,  terdiri  dari  tanah yang  bersertifikat  Hak  Pakai  sejumlah 633  bidang,  Hak  Milik  13  bidang,  dan Hak  Pengelolaan  2  bidang,  sedangkan 477 bidang atau 42,4% belum bersertifikat yang sebagian besar adalah  tanah  eks  bengkok  desa  yang berubah  menjadi  kelurahan.  (LKPJ 2015  Bab  IV  –  Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  Daerah:152).
Dewasa  ini  banyak  masyarakat yang belum menyadari  pentingnya kepemilikan  tanah  dengan  sertifikat hak  atas  tanah,  sehingga  pembuktian sangat  sulit  dilakukan  karena  masih banyak  yang  dalam  bentuk  petok  atau bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah yang  lama  sehingga  perlu  diberikan kesadaran
hukum terhadap
masyarakat akan arti penting
sertipikat  tersebut.  Masih  rendahnya prosentase kepemilikan sertifikat
tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo  sampai  dengan  tahun  2015 dapat  terlihat  dari  625.458  bidang yang  ada,  yang  sudah  bersertifikat sebanyak  134.896  bidang  atau  20,72 %,  akan  tetapi  apabila  dilihat  dari  sisi luasan  tanah  maka  prosentase  tanah yang telah bersertitifikat di Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan sebesar 1,09 % dibandingkan  tahun  2014,  dan  hal tersebut memacu upaya untuk
meningkatkannya.  (LKPJ  2015  Bab IV - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  Daerah:  151). Di  dalam  mewujudkan  reforma agraria di Wonosobo guna meminimalisir konflik, BPN
mencanangkan  program  LARASITA. LARASITA  adalah  kebijakan  inovatif yang  beranjak  dari  pemenuhan  rasa keadilan  yang  diperlukan,  diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan
amanat  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 dan  Undang-undang  Pokok  Agraria, yang kemudian pelaksanaannya mengacu  pada  Peraturan  Kepala  BPN RI  No.  18  Tahun  2009  tentang LARASITA  BPN  RI.  Selain  itu,
pencetusan  ide  mengenai  LARASITA tidak terlepas dari penjabaran mengenai  Rencana  Strategis  BPN  RI 2007-2009  dengan  slogan “Lihat  ke depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat” dan bertujuan untuk peningkatan  kesejahteraan  rakyat  serta penciptaan  struktur  sosial  dan  tatanan politik  nasional  yang  lebih  kokoh (Rizal  Mallarangeng,  2008: 34).
Layanan pertanahan bergerak ( mobile  land  service ) yang bersifat pro aktif  atau  "jemput  bola"  ke  tengah- tengah  masyarakat.  Sebagai  sebuah kebijakan
inovatif,kelahiran LARASITA dilandasi keinginan
pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan,  diharapkan  dan  dipikirkan oleh masyarakat, serta adanya kesadaran  bahwa  tugas-tugas  berat  itu tidak  akan  bisa  diselesaikan  hanya  dari balik  meja  kantor  tanpa  membuka  diri terhadap  interaksi  masyarakat  yang kesejahteraannya menjadi tujuan utama  pengelolaan  pertanahan.
Kantor pertanahan Wonosobo dalam  melaksanakan  program one day  service LARASITA  ini  dengan membagi  dua  proses,  yakni  proses penyuluhan one day service LARASITA dan pelaksanaan
pelayanan one day service LARASITA. Proses penyuluhan
melibatkan enam personil yang meliputi  kepala  seksi  pengendalaian dan  pemberdayaan,  kepala  sub  bagian tata  usaha,  kepala  seksi  hak  tanah  dan pendaftaran tanah, kepala seksi pengaturan  dan  penataan  pertanahan, kepala  seksi  sengketa,  konflik  dan perkara  dan  kepala  seksi  survei, pengukuran dan pemetaan.  (BPN Wonosobo Dalam  Distrik,  2014: 13)
Dari  dua  struktur  dan  pembagian tugas tersebut menggambarkan bagaimana  hirarki  yang  dijalankan  oleh kantor  pertanahan  baik  dilapangan  saat pelaksanaan  pelayanan one day service LARASITA  dan  di  kantor  pertanahan. Hal  di  atas  terlihat  bahwa  adanya  tugas dan  tanggung  jawab  yang  ganda  oleh beberapa  kasi,  sub  seksi  maupun  staf yang  terlibat  dalam  pelaksanaan one day  service LARASITA  dimana  selain di  kantor  pertanahan  mereka  juga memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab yang  sama  pada  saat  melaksanakan pelaksanaan one day service LARASITA.  Tugas  di  lapangan  tidak berbeda  dengan  tugas  yang  dilakukan di  kantor  pertanahan  hanya  tempat  dan suasana saja yang berbeda.
Pertimbangan hukum dalam
pelaksanaan  program  LARASITA  di Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)
dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia  dan  melaksanakan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan  yang  secara  aktif  dapat dilakukan  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  bagi  masyarakat. Pengembangan pola sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mendekatkan  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  langsung  kepada masyarakat.
Pemberian jaminan kepastian hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat
terwujud  melalui  dua  upaya,  yaitu: Tersedianya  perangkat  hukum  yang tertulis, lengkap, dan jelas  yang dilaksanakan  dengan  konsisten  sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan ketentuannya,  sehingga  perlu  untuk membuat
Peraturan perundang- undangan yang  diperintahkan  oleh UUPA  yang  sesuai  dengan  jiwa  dan asas UUPA; Penyelenggara pendaftaran tanah yang
memungkinkan  para  pemegang  hak atas tanah untuk  dengan  mudah membuktikan  haknya  atas  tanah  yang dikuasainya  (Urip  Santoso, 2010: 2).
Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  merupakan  sarana  untuk memasyarakatkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan khususnya  dalam  bidang  Pendaftaran Tanah. Lahirnya
Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tersebut,  merupakan  langkah  maju dalam  bidang  pertanahan,  khususnya dalam  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk
mengefektifkan  pendaftaran  tanah  di Indonesia,  sehingga  banyak  program- program  tentang  pendaftaran  tanah yang  digulirkan  di Indonesia.

## D. Simpulan
Reforma  Agraria  merupakan  suatu operasi  yang  digerakkan  oleh  pemerintah (terutama melalui kekuatan legislasi,
birokrasi,  dan  program  aksinya)  untuk menjalankan  pasal  33  ayat  3,  yang berbunyi  “ Bumi,  air  dan  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  untuk  dipergunakan  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat ”.  Dengan pengertian demikian itu, sudah sewajarnya  kita  masuk  kepada  pokok persoalan:  memajukan  percakapan  dari konstitusi  agraria  ke  konstitusi  reforma agraria. Seyogyanya perlu dipikirkan bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  UUD  1945  digunakan sebagai rujukan dan pijakan untuk memandang dan mengurus masalah- masalah  agraria  yang  melanda  tanah  air Indonesia. Ujian pertamanya adalah mengurus konflik-konflik agraria
struktural,  yang  kronis  dan  meluas  di seantero  nusantara.
***

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku :
Achdian,  Andi.  2009. Tanah  bagi  yang tak bertanah: Landreform pada masa Demokrasi  Terpimpin  1960-1965 .
Bogor:  Kekal  Press  bekerjasama dengan  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional.
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution:  Nuansa  hijau Undang-
Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun  1945 .  Jakarta: Rajawali  Press. _______________. 1994. Gagasan
Kedaulatan  Rakyat dalam Konstitusi danPelaksanaannya  di  Indonesia.
Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve.
Bahar,  Saafroedin  dkk.  1995. Risalah Sidang  Badang  Penyelidikan  Usaha- usaha PersiapanKemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  dan  Panitia Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat NegaraRepublik  Indonesia.
Bakri, Muhammad. 2006. Hak Menguasai  Tanah  oleh  Negara. Paradigma  Baru  untuk  Reforma Agraria. Disertasi Program Pascasarjana  Universitas  Airlangga. Surabaya. Badan Pertanahan Nasional. 2014. Wonosobo  Dalam  Distrik .  BPN
Wonosobo.
Erwiningsih, Winahyu. 2009. Hak Mengusai Negara atas Tanah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia  Press dan Total  Media. Fauzi, Noer. 1997. Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa,  dan  Agenda  Pembaruan Agraria di Indonesia , Jakarta: Lembaga  Penerbit  FE-UI dan KPA.
Harsono,  Boedi.  2003. Hukum  Agraria Indonesia ,  (Edisi  Revisi).  Jakarta: Djambatan.
Ismail,  Nurhasan.  2007. Perkembangan hukum pertanahan. Pendekatan ekonomipolitik. Jakarta:  HuMa  dan Magister  Hukum  UGM.
Kusuma,  Erwien  dan  Khairul  (editor). 2008. Pancasila dan Islam: Perdebatan  antar  Parpol  dalam Penyusunan  Dasar  Negara  diDewan Konstituante. Jakarta: BAUR Publishing. Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban. 2015. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintah . PEMKAB Wonosobo. Luthfi,  Ahmad  Nashih.,  Razif  dan  M.
Fauzi. 2011. Kronik Agraria Indonesia. Memperluas  imajinasi lintaszaman, sektor dan aktor,
Yogyakarta: STPN, SAINS  dan Institute  Sejarah  Sosial  Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  24  tahun
2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi.
Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi
RI.
Mallarangeng,  Rizal.  2008. Mendobrak Sentralisme Ekonomi, Indonesia 1986-1992. Cetakan  ke-3.  Jakarta: Kepustakaan  Populer  Gramedia.
Manan,  Bagir.  1995 Pertumbuhan  dan Perkembangan Konstitusi Suatu
Negara . Bandung:  Mandar  Maju.
Moh.  Mahfud  MD.  1999. Pergulatan Politik  dan  Hukum  Di  Indonesia.
Yogyakarta:  Gama  Media.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta:  Rosda
Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian . Jakarta:  Ghalia  Indonesia Saturnino  M.  Borras  Jr.,  and  Ruth  Hall. 2014. Courts and the Legal Enforcement  of  Economic,  Social andCultural  Rights:  Comparative experiences of justiciability. Switzerland: International Commission  of Jurist. Salim. Agus. 2001. Teori dan
Paradigma Penelitian Sosial .
Yogyakarta:  Tiara  Wacana.
Soerodjo, Irwan. 2002. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia . Surabaya:  Arkola.
Soetiknjo,  Iman.  1994. Politik  Agraria Nasional. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University  Press.
_____________.  Komnas  HAM.  2011. Tahun perampasan tanah dan Kekerasan  terhadap  Rakyat.
____________.  2011.  Laporan  Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria  Tahun.
Sumardjono, Maria S.W. 2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi  dan  Implementasi .  Jakarta: Kompas.
__________________.  2009. Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya. Jakarta:  Kompas.
Sutedi,Adrian.  2008. Peralihan  Hak atas  Tanah  dan  Pendaftarannya. Jakarta:  Sinar  Grafika,
Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan Peralihan  Hak  Atas  Tanah .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group.
Wahid, Muchtar. 2008. Memaknai Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas Tanah. Jakarta:  Republika.
Wignjosoebroto,  Soetandyo.  2014. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional:  Dinamika  SosialPolitik dalam Perkembangan Hukum Indonesia . Edisi Revisi. Jakarta: Epistema Institute, HuMa, Van-
Vollenhoven  Institute,dan  KITLV.
Wiradi,  Gunawan.  2003. Konsep  Umum Reforma  Agraria, makalah  dalam Temu  Tani  Se-Jawa,  di  YTKI, Jakarta, 1 Mei  2003.
Peraturan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945. Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, TLNRI  Nomor  2043).
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  18 Tahun  2009  tentang  LARASITA (Layanan  Rakyat  Untuk  Sertipikat Tanah).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah (L.N.NO.1977/59; T.L.N NO. 3696).
Peraturan  Presiden  Nomor  10  Tahun
2006 Tentang  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia.