## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1463-1467 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3100

## Penggunaan Tanah Aset Milik PT. Kereta Api oleh Masyarakat
Ramdlon Mahuraden Tuakia, Ana Silviana
Universitas Diponegoro Semarang Correspondence email: ramdlonmrt@gmail.com, silvianafhundip@gmail.com
Abstrak. Salah  satu  permasalahan  utama  hingga  kini  belum  juga  mendapatkan  peraturan  yang  jelas  yaitu masalah tanah, dan banyaknya konflik yang timbul di dalam masyarakat, begitu juga dalam penggunaan tanah dengan  cara  memanfaatkan  dan  menggunakan  aset  PT.  Kereta  Api  Indonesia  (PT.  KAI)  yang  saat  ini  dalam penggunaan  dan  pengembangan  usaha  untuk  menunjang  kegiatan  perkeretaapian,  akan  tetapi  dimana  banyak ditemukanya  penggunaan  dan  penguasaan  asset  tanah  oleh  masyarakat  secara  fisik.  Maka  dalam  pengertian yuridis  aset  milik  PT  Kereta  Api  bisa  dikatakan  terdapat  suatu  ketidak  pastian  hukum  hak  atas  tanah,  maka dalam hal ini diperlukanya suatu kebijakan yang tepat dalam tercapainya  kejelassan didalam penggunaan tanah yang  sebagai  mana  dengan  peraturan  hukum  pertanahan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui kepastian hukum dan keabsahan dalam penggunaan aset tanah PT Kereta Api Indonesia oleh masyarakat diluar kegiatan  perkretaapian  yang  diberikan  oleh  PT  Kereta  Api  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  cara penelitian hukum melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris, dengan perincian penulisan deskriptif analisis.  Teknik  penelitian  ini  melihat  dengan  aspek  yuridis  bentuk  pemanfaatan  tanah  aset  PT.  KAI  oleh masyarakat dengan Perjanjian Sewa Menyewa dan pemberian IMB atas HPL atau HGB. Dasar hukum didalam pemberian hak dalam penggunaan tanah aset PT. KAI ini yang mana diluar dari kegiatan, usaha dan penunjang PT.  KAI.  Penggunaan  dan  pemanfaatan  aset  PT  KAI  oleh  masyarakat  diatur  di  Penataan  Ruang  di  wilayah setempat  berdasarkan  Undang-undang  No.24  tahun  1992  dan  Kepres  No.  16  tahun  1994.  Pemanfaatan  tanah diluar  kegiatan  PT.  KAI  bertentangan  dengan  Pasal  44  UU  Pokok-pokok  Agraria,  maka  didalam  perbuatan hukum ini dapat dikatakan batal demi hukum.
Kata kunci : Penggunaan; Aset; Tanah; PT. Kereta Api Indonesia.
Abstract. One of the main problems until now  has not received clear regulations, namely land issues, and the number  of  conflicts  that  arise  within  the  community,  as  well  as  in  the  use  of  land  by  utilizing  and  using  PT assets. Indonesian Railways (PT. KAI) which is currently in the use and development of businesses to support railway activities, but where there is a lot of use and control of land assets by the community physically. So in the juridical sense of assets owned by PT Kreta Api Indonesia, it can be said that there is uncertainty in the law of land rights, so in this case, an appropriate policy is needed in achieving clarity in the use of land which is as follows the applicable land law regulations. So in writing this study to find out the legal certainty and validity of the use of PT Kreta Api Indonesia's land assets by the community outside the railway activities provided by PT Kreta Api Indonesia. This research uses legal research methods through the use of empirical juridical research methods,  with  details  of  writing  descriptive  analysis.  The  technique  for  this  research  looks  at  the  juridical aspects of the form of land utilization of PT. KAI by the community with a Lease Agreement and the granting of IMB on HPL or HGB. The legal basis for granting rights in the use of land assets of PT. KAI is outside of the activities, businesses, and supports of PT. Kai. The use and utilization of PT KAI's assets by the community are regulated in Spatial Planning in the local area based on Law No. 24 of 1992 and Presidential Decree No. 16 of 1994. Land utilization outside the activities of PT. KAI is contrary to Article 44 of the Agrarian Principles Law, so in this legal act, it can be said to be null and void.
Keywords : Use of Land; Assets; PT. Train Indonesia

## PENDAHULUAN
Sudah melekat dalam diri setiap manusia bahwa  tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting bagi  kehidupan,  maka  tanah  menjadi  landasan yang  penting  dalam  semua  kegiatan  manusia, baik  badan  hukum,  seklompok  orang  maupun perorangan. Selain itu, tanah merupakan sumber bagi  manusia  itu  sendiri  dengan  menghasilkan kekayaan dari tanah dengan kandungannya yang menjadikan sumber pendapatan bagi pemiliknya
juga  mereka  yang  menguasai  (Harsono,  2003). Dengan  banyaknya  kebutuhan  tanah  yang menjadikan  kebutuhan  dasar  dalam  kehidupan manusia, artinya sangat penting karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah dengan  kandungannya  sumber  daya  yang  mana menjadikanya suatu harta yang mempunyai sifat permanen  guna  kelangsungan  hidup  manusia baik  sebagai  mahluk  sosial  ataupun  mahluk individu guna memenuhi kebutuhan dengan cara
memanfatkan kandungan sumber daya yang ada pada  tanah  (Arisaputra,  2021).  Perkembangan tatanan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan sangat  berpengaruh  dan  berdampak  pada hubungan  antara  manusia  dengan  tanah  yang mana sangat perlu untuk adanya pengaturan dan penataan,  khusunya  dalam  pemegang  haknya dalam hal ini penggunaan, peruntukan, penguasaan  dan  pemeliharaanya  (Santoso, 2019).  Aspek  lain  didalam  pembangunan  dan perkembangan  adalah  aspek  sosial,  dimana dalam  sebuah  penggunaan  suatu  tanah  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  bangsa  secara yuridis  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Artinya pengertian didalam pasal tersebut bahwa “dikuasai  oleh  negara”    jelas  bahwa  tana  atau bumi termasuk didalamnya dimanfaatkan dengan  sebaik-baiknya  dan  kuasai  oleh  rakyat. Maka  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  penguasaan dalam  suatu  tanah  dan  bumi  dapat  dialakukan baik  secara  fisik  yang  mana  secara  yuridis  bisa berdampak secara privat maupun publik.
Setelah  lahinya  Undang-Undang  Pokok Agraria  maka  semua  penguasaan  atas  tanah dalam bentuk apapun secara otomatis mengikuti ketentuan  yang  berlaku  dan  berlaku  juga  pada tanah  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh  barat otomatis dikonversikan menjadi hak tanah sesuai peraturan yang berlaku. Maka  dari itu pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah lebih  lanjut  diatur  didalam  Peraturan  Mentri Agraria Nomor  9 Tahun 1965 dimana berdasarkan  ketentuan  ini  seluruh  asset  yang merupakan  tanah  milik  PT.  Kereta  Api Indonesia dapat dikonversikan menjadi hak guna atau  hak  pakai  (Santoso,  2021).  Adanya ketentuan tersebut, maka  hak  penggunaan tanah ini  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  diluar kepentingan instansi yang bersangkutan, dengan diberikanya  hak  kepada  selain  institusi  yang berwenang  maka  secara  yuridis  tanah-tanah yang  sudah  menjadi  hak  pakai  atau  hak pengelolaan  tersebut  harus  tetap  dilakukan pendaftaran  atas  hak-hak  tanah  tersebut  yang mendapatkan  keabsahan  dari  instansi  yang terkait untuk didaftarkan kepada kantor pertanahan  atas  penggunaan  tanah  negara (Waskito, 2017)

## METODE
Metode penelitian yang satu ini menggunakan  metode  yuridis  empiris  yaitu untuk  memahami  makna  suatu  gejala  dengan sarana  fakta  dan  teori  dengan  mendasarkan
kepada peraturan tertulis dan bahan hukum yang bersifat  sekunder,  guna  mengetahui  penerapan pelaksanaan  suatu  kejadian  di  lapangan  dengan cara  wawancara  sehingga  diperoleh  kejelasan mengenai  spesifikasi  penelitian  yang  mana bersifat  deskriptif  dan  analitis  (Ruslan  dkk 2017).  Adapun  penelitian  ini  melihat  gambaran kenyataan  di  laoangan  mengenai  fakta-fakta berkenaan dengan implementasi maupun oeraturan perundangan mengenai bentuk penerapan  pemanfataan  dan  jaminan  kepastian hukum asset PT. Kreta Api Indonesia.

## HASIL
Apakah  bentuk  penggunaan  asset  tanah PT.  Kreta  Api  Indonesia  oleh  masyarakat berdasarkan  Undang-Undang  Penggunaan  tanah dalam  pengertian  yuridis  itu  sendiri  memiliki pengertian resmi berdasarkan Pasal 4 UU Pokok Agraria, “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan bumi,  yang  disebut  tanah,  yang  dapat  diberikan kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang  baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta  badan-badan  hukum”.  Bahwa  berdsarkan Pasal  4  tersebut  tanah  dalam  pengertian  yuridis merupakan  permukaan  bumi,  artinya  bumi merupakan  satu  kesatuan  dari tanah  yang  setiap orang  atau  badan  hukum  dapat  memiliki  hak- haknya atas tanah tersebut, baik yang timbu atas permukaan bumi termasuk didalamnya bangunan,  benda-benda,  tanaman-tanaman  yang merupakan  suatu  persoalan  hukum.  Persoalan hukum  berkenaan  dengan  asas-asas  hubungan antara  tanah,  tanaman,  dan  bangunan  yang berada di atasnya (Abdulrahman, 1983).
Artinya  dari  penggunaan  tanah  tersebut dengan  pemanfaatan  fungsi  dan  nilai  tanah dengan  tujuan  yg  ingin  dicapai  dengan penggunaan tanah seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya keadilan  sosial  (Peturun,  2020).  Setelah  adanya UU  Pokok  Agraria  maka  bentuk  penguasaan terhadap  tanah  otomatis  semua  bentuk  secara keseluruhan  mengikuti  pada  ketentuan  UUPA juga  termasuk  tanah  yang  sebelumnya  dikuasai oleh  barat  harus  dikonversikan  menjadi  hak tanah  sesuai  hukum  yang  berlaku  (Winahyu, 2009).  Maka  dari  itu  pelaksanaan  konversi  hak penguasaan  atas  tanah  lebih  lanjut  diatur  dalam Peraturan  Mentri  Agraria  No.  9  Tahun  1965, yang  mana  berdasarkan  ketentuan  ini  aset berupa tanah milik PT. KAI dapat dikonversikan baik  hak  pakai  maupun  hak  penggelolaan.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut,  hak  pakai tanah  ini  dapat  dipergunakan  sendiri  guna kepentingan instansi yang bersangkutan dan juga bisa  diberikan  hak  selain  untuk  kepentingan instansi  bilamana  dalam  pengelolaan  selain instansi  yang  bersangkutan  dapat  dipergunakan orang lain atau masyarakat (Waskito, 2017).
Secara  yuridis  maka  tanah-tanah  yang nantinya  sudah  menjadi  hak  pakai  maupun  hak pengelolaan  masih  harus  dilakukan  pendaftaran atas  hak-hak  tanah  tersebut  yang  diberikan  dari instansi yang terkait dengan di daftarkan kepada kantor  pertanahan  atas  penggunaan  atas  tanah negara.  Pemisahan  kekayaan  negara  yang sumbernya  dari  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  diberikan  kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  guna dijadikan pernyertaan modal (Aminuddin, 2012).  Menteri  Keuangan  kewenangan  atas pengaturan dalam pengelolaan benda peninggalan kepunyaan negeri, dalam perihal ini tiap  peninggalan  tanah-tanah  PT.  KAI  yang tercantum didalam Grondkaart. Bersumber pada pesan  Kementrian  Keuangan  No  S-1/MK.16/ 1994  bertepatan  pada  24  Januari  1995,  tanah- tanah yang terdapat pada Grondkaart ialah tanah yang  tercantum  kedalam  kekayaan  negeri  yang terpisahkan. Surat Kementrian Keuangan tersebut  memberitahukan  kepada  Kementrian Agraria  ataupun  Badan  Pertanahan  Nasional buat  tiap  tanah  PT.  KAI  yang  dimanfaatkan wajib dicoba kerjasama terlebih dulu dengan PT. KAI  supaya  penerbitan  sertifikat  nantinya  atas nama  PT.  KAI  bukan  atas  nama  pihak  lain (Ardani, 2020).
Hingga  dalam  perihal  pemakaian  tanah PT. KAI dicoba dengan kerjasama dengan pihak pihak  yang  mana  hingga  tanah  peninggalan  PT. KAI dicoba penerbitan sertifikat hak pengelolaan  lahan  atas  nama  PT.  KAI sebaliknya pihak lainya diberikan sertifikat Hak Guna  Bangunan  Hak  Gunakan  atas  Hak Pengelolaan.  Pengelolaan kekayaan  negeri  yang terpisahkan  oleh  BUMN  tentang  pemakaian serta  pemanfaatan  peninggalan  diatur  dalam Peraturan Menteri BUMN  Nomor PER- 13/MBU/2014 tentang pedoman pendayagunaan peninggalan  asset  tiap  BUMN  yang  sudah diganti  dengan    Peraturan    Menteri  Nomor, PER-04/MBU/08/2017.  Pelaksanaan  pemakaian tanah  peninggalan  kepunyaan  PT.  KAI  bukan lah  kasus  yang  gampang  buat  dicoba,  proses penyusunan serta pemakaian peninggalan tersebut  wajib  dicoba  PT.  KAI  bersumber  pada peraturan  perundangan  yang  berlaku  universal
ataupun  peraturan  internal  yang  terbuat  spesial oleh  PT.  KAI  dalam  perihal  pendayagunaan peninggalan  sebagaimana  dalam  Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor.KEP.U/KL.104/V/1/KA-2017 tentang Petunjuk  Penerapan  Pedayagunaan  peninggalan Senantiasa  Jangka  Panjang  serta  Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor.KEP.U/KA.102/ IV/1/ KA- 2016 tentang Petunjuk Penerapan Pendayagunaan
Peninggalan  Perusahaan  Buat  Jangka  Waktu Hingga dengan 5 Tahun.
Sebagaimana  Peraturan  Direksi  tersebut menjadikan dasar bagi masyarakat guna melakukan  penggunaan  aset  PT.  KAI,  yang mana  dalam  peraturan  tersebut  memiliki pedoman berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/08/2017  tentang  Pedoman Kerjasama BUMN. Bentuk penerapan kerjasama penggunaan aset tanah PT.KAI dengan masyarakat:  (Nasrul,  2019).  Sewa  Tanah Peninggalan  PT.  KAI,  di  dalam  pelaksanaanya atas  sewa  bertujuan  guna  memaksimalkan pemakaian  peninggalan  yang  belum  ataupun tidak  dugunakan  dalam  penyelenggaraan  tugas serta guna aktivitas PT. KAI.
Hak  Guna  Bangunan  di  atas  Hak Pengelolaan, mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala  Tubuh  Pertanahan  No  9  Tahun 1999  tentang  Tata  Metode  Pemberian  serta Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negeri  serta  Hak Pengelolaan,  dalam  Pasal  67  ayat  (1)  huruf  d serta  ayat  (2),  penafsiran  dalam  syarat  ini  PT. KAI  bisa  menyerahkan  bagian  dari  haknya kepada  pihal  lain  dengan  kerjasama  dengan diberikan  HGB,  Hak  Pakai.  Dengan  demikian dengan terdapatnya kerjasama ini bisa dimohonkan  proses  guna  pemberian  HPL, permohonan  atas  HPL  prosesnya  sama  dengan pemberian  hak  atas  tanah  lainya.  Sehabis terbitnya  Surat  Keputusan  Pemberian  Hak (SKPH)  hingga  sehabis  itu  terpenuhinya ketentuan  bisa  dicoba  registrasi  pada  Kantor Pertanahan  Kota  ataupun  Kabupaten  serta hendak  ditindaklanjuti  dengan  penerbitanya sertifikat HPL sebagimana tanda bukti hak (Udi dkk, 2018).

## Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah  PT.  Kereta Api yang Digunakan oleh Masyarakat
Kepastian hukum hendak hak atas tanah dalam  sistem  negeri  Indonesia  diatur  di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun  1997  tentang  Registrasi  Tanah,  didalam Pasal  3  disebutkan  kalau  tujuan  registrasi  tanah
ialah penjaminan kepastian hukum serta proteksi hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  sesuatu bidang  tanah,  yang  mana  wujud  dari  jaminan kepastian  hukum  tersebut  atas  hak  tanah bersumber  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No 24 tahun 1997 berbentuk sertifikat hak atas tanah, selaku bawah dalam pembuktian yang  kokoh  atas  sesuatu  kepemilikan  hak  atas tanah  (Arief,  2022).    Kepastian  hukum sebagaimana  yang  menjadi  tujuan  UUPA,  yaitu UUPA menjadi alat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat  Indonesia  dalam  hal  mengenai kepastian  akan  objek  hak  atas  tanah,  kepastian subjek  mengenai  hak  atas  tanah,  dan  kepastian mengenai  setatus  akan  tanah  (Arba,  2015).  PT. KAI  dalam  pengembangan  kemajuan  dalam rangka tingkatkan pembangunan serta daya guna perekonomian  nasional,  keluarnya  Intruksi Presiden  No  5  Tahun  1988  tentang  Pedoman Penyerahan  serta  Pengelolaan  Tubuh  Usaha Kepunyaan  Negeri.  Mengacu  kepada  Intruksi Presiten serta dengan Keputusan Mentri Keuangan  No  740/  KMK.00/1989  tentang Efiseiensi  serta  Produktifitas  BUMN  dalam Pasal  2  dikatakan  kalau  kenaikan  produktifitas BUMN  bisa  dicoba  dengan  kerjasama  dengan pihak  lain,  serta  didlama  Pasal  9  dikatakan selaku berikut:
1. Built Operate and Transfer, ataupun Kontrak Menejemen  buat  jangka  waktu  berlaku  dari 1 (satu) tahun tidak lebih serta bisa disahkan dalam  persetujuanya  oleh  Direksi  atas persetujuan  Dewan  Komisaris/  Dewan Pengawas.
2. Built Operate and Tranfer, ataupun Kontrak Menejemen  jangka  waktu  yang  lebih  dari  1 (satu) tahun bisa dicoba sehabis menemukan persetujuan dari Menteri Keuangan.
Diatur  pula  didalam  Instruksi  Presiden No  9  Tahun  1970  serta  Keputusan  Presiden  No 16  Tahun  1994  tentang  Pemanfaatan  Tanah Industri Kreta Api yang mana didalam Pasal 13 ayat  (5)  diterangkan:  “Benda  bergaerak  serta tidak bergerak kepunyaan Negeri bisa dimanfaatkan dengan metode disewakan, dipergunakan  serta  metode  dibangu  dioprasikan serta diserah terimakan bersumber pada Keputusan Mentri Keuangan”, serta diperbharui dengan  Undang-Undang  No  1  Tahun  2004 tentang Pebendaharaan Negeri. Perbuatan hukum yang jadi bawah hukum sewa- menyewa bermula  dari  Pesan  Keputusan  Direksi  Djendral Kepala  Djawatan  Kereta  Api  pada  bertepatan pada  09  Mei  1962  No  2091/  BB/  1962  yang
mana  pembolehan  melaksanakan  diversifikasi usaha  dengan  jalur  pemanfaatan  tanah  secara berkolaborasi dengan pihak lain guna mendukung  usaha  pokok,  sebagaimana  dengan itu  PT.  KAI  bisa  melaksanakan  pemanfaatan tanah tersebut dengan metode disewakan kepada Built Operate and Transfer.
Perihal  tersebu  jadi  penanda  dalam menjadikan  suatu  bawah  keabsahan  sesuatu perbuatan  hukum  dalamsuatu  pemberian  hak- hak  atas  tanah  terhadap  peninggalan  guna aktivitas diluar perkretaapian. Hingga peninggalan  berbentuk  tanah  yang  disewakan kepada  pihak  lain  oleh  PT.  KAI  bedasarkan Pasal  49  ayat(  3)  Undang-Undang  No  1  Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negeri melaporkan kalau  tanah  serta  bangunan  kepunyaan  negeri ataupun  wilayah  guna  kepentingan  tugas  serta guna  lembaga  hingga  harus  menyerahkan pemberitahuan kepada Mentri Keuangan ataupun Gubernur serta Walikota ataupun Bupati guna  keperluan  administrasi  pemerintahan (Rachmawati dkk, 2020)

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  dasar  hukum  di  dalam  pemberian  hak dalam penggunaan tanah aset PT. KAI ini diluar dari  kegiatan,  usaha  dan  penunjang  PT.  KAI. Penggunaan dan pemanfaatan aset PT KAI oleh masyarakat diatur di Penataan Ruang di wilayah setempat  berdasarkan  Undang-undang  No.  24 tahun  1992  dan  Kepres  No.  16  tahun  1994. Pemanfaatan  tanah  diluar  kegiatan  PT.  KAI bertentangan dengan Pasal 44 UU Pokok-pokok Agraria,  maka  didalam  perbuatan  hukum  ini dapat dikatakan batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrahman,  1983, Beberapa  Aspek  Tentang Hukum Agraria , Bandung, Alumni Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara dalam Privasi BUMN, Jakarta, Kencana Ardani,  Mira  Novana,  2020,  Peran  Kantor Pertanahan  dalam  Kegiatan  Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap, Gema
Keadilan , 6(1)
Arief  Budiono,  2022, Praktek  Profesional Hukum  Pemikiran  Tentang  Penegakan
Hukum , Surakarta, Sinar Grafika Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya , Jakarta: Djambatan
M.  Arba,  2015, Hukum  Agraria  Indonesia , Jakarta, Sinar Grafika M Ilham Arisaputra, 2021, Reformasi Agraria di Indonesia , Jakarta Timur: Sinar Grafika Nasrul, Oky, 2019, Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  Divisi Regional  II  Sumatra  Barat  oleh  Pihak Ketiga Sumatera Law Review , 2(1) Peturun,  Penta,  2020,  Pencabutan  Agrarische Wet  1870  dan  Lahirnya  UUPA  No  5 tahun  1960  Sebagai  Cermin  Kedaulatan Bangsa, Muhammadiyah  Law  Review , 3(2) Rachmawati,  Desy  Dwi,  dan  Sri  Anik.  2020,
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Kualitas
Aparatur
Pemerintah  Daerah,  Good  Governance, dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan. Prosiding  Konstelasi  Ilmiah  Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi
Ruslan,  Rifan  Agrisal,  and  Umar  Ma’ruf.  2017,
Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dalam Jual  Beli  Tanah  Dengan  Akta  Ppat  Di Kecamatan Tinanggea
Kabupaten
Konawe  Selatan  Sulawesi  Tenggara. Jurnal Akta , 4(3) Udi,  Dian  Yunanti  Yakob,  and  Titin  Prialianti, 2018,  Upgrading  Status  of  Right  to Builds  (HGB)  Above  The  Right
Management (HPL) Perumnas to Become  Ownership  Right  (HM)(Case Study  at  Korpri  Housing  Bangetayu
Wetan Semarang). Jurnal Akta , 5(3) Urip Santoso, 2019, Pendaftaran dan Peralihan Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta  Timur,  Prena Media Waskito,  Hadi  Arnowo,  2017, Pertanahan
Agraria dan Ta taruang,
Jakarta,
Kencana Winahyu  Erwiningsih,  2009, Hak  Menguasai Negara Atas Tanah , Yogyakarta,
Universitas Islam Indonesia