e-ISSN: 2548-9925

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun
Doni Putra Utama a,*
a Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, doni@polibatam.ac.id, Indonesia
Abstract. This  research  is  a  causality  study  with  the  title  "Effect  of  Government  Internal  Control  Systems  and  Employee Competence on the Performance of Government Agencies in Karimun Regency." The purpose of this study was to determine the  effect  of  the  implementation  of  the  Government's  Internal  Control  System  on  the  performance  of  Karimun  Regency government  agencies,  and  to  determine  the  effect  of  employee  competence  on  the  performance  of  Karimun  Regency government  agencies.  Data  collection  using  a  questionnaire  where  the  questionnaire  contained  questions  about  the Government's  Internal  Control  System,  employee  competencies  and  agency  performance.  Data  were  tested  using  multiple linear  regression  statistical  tests.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  governmental  internal  control system has a significant positive effect on Government Agency Performance with the results of statistical tests that show a s ig value of 0.016 <0.05 (alpha 5%). Employee Competency has a significant positive effect on Government Performance with the results of statistical tests showing a sig value of 0,000.
Keywords: Government Internal Control System, Employee Competency, Organization Performance
* Corresponding author. E-mail: doni@polibatam.ac.id

## Pendahuluan
Pada  era  reformasi  ini  masyarakat  Indonesia mengaharapakan agar pemerintah dapat menjalankan  roda  pemerintahan  yang  bersih  dari unsur  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN). Sehingga akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  harus terpenuhi agar terciptanya good governance.
Begitu  pula  halnya  dengan  Pemerintah  Daerah (Pemda),  dengan  diberikannya  otonomi  daerah dimana  daerah  diberikan  kesempatan  untuk  dapat mengelola  roda  pemerintahanya  sendiri  sehingga pembangunan di daerah menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.
Dengan  dikeluarkannya  PP  105  tahun  2000 tentang  pengelolaan  dan  pertangungjawaban keuangan daerah yang diganti dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP 106  tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggung jawaban kepala daerah serta Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006  yang selanjutnya  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  No. 21  tahun  2011  yang  menjelaskan  secara  ekplisit menuntut pemerintah daerah agar dapat menjelaskan atau mempertanggungjawabkan penggunaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah secara lebih rinci, dan daerah diberi hak dan kewajiban  dalam  mengelola  keuangan  daerah secara  otonom  dan  bebas  namun  tetap  mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Agar  penyelenggaran  APBD  dapat  berjalan dengan  baik  dan  kemungkinan  munculnya tindakan-tindakan  menyimpang  yang  dilakukan oleh  apartur  sipil  negara  maka  diperlukan  suatu Sistem Pengendalian Internal Ppemerintah (SPIP). . Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun 2008  Tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah disebutkan  bahwa  sistem  pengendalian intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Penelitian  mengenai  pengaruh  pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah merupakan  topik  yang  menarik  untuk  dilakukan penelitian  lebih  lanjut.  Hal  ini  disebabkan  karena pengaruh  pengendalian  internal  terhadap  kinerja instansi  pemerintah daerah merupakan  faktor  yang penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk,  menilai kinerja  intansi  tersebut  berjalan  secara  efektif  dan
efisien  sehingga  hasilnya  dapat  dirasakan  oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  perumusan masalah  yaitu  Bagaimanakah  pengaruh  penerapan SPIP  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah  di Kabupaten Karimun? dan Bagaimanakah pengaruh kompetensi  pegawai  terhadap  kinerja  instansi pemerintah di Kabupaten Karimun?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karimun. Dan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Karimun.

## Landasan Teori

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Di  dalam  pemerintah  yang  merupakan  pihak yang memberikan wewenang menjalankan pemerintahan adalah masyarakat yang diwakili oleh wakil  mereka  yang  duduk  di  DPR  atau  DPRD. Sedangkan pihak yang menerima wewenang adalah (agensi)  para  pegawai  yang  ada  di  lingkup pemerintahan Pusat maupun pemerintahan daerah.

## Pengendalian Internal
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun 2008 mendefinisikan:
“Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk  memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

## Kompetensi Pegawai
Kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh  tanggung  jawab  yang  dimiliki  seseorang sebagai  syarat  untuk  dianggap  mampu  di masyarakat  dalam  melaksanakan  tugas-tugas dibidang  tertentu  (SK  Mendiknas  Nomor 045/U/2002).

## Penilaian Kinerja Pemerintah
Menurut  Abdul  Rohman  (2007)  kinerja pemerintah  daerah  adalah  “merupakan  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi
Kompetensi Pegawai
organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  skema stategis (strategic planning) suatu organisasi”.
Dua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  SPIP  dan  Kompetensi  Pegawai dan yang menjadi variabel dependen adalah Kinerja Instansi Pemerintah.

## Perumusan Hipotesis
Tujuan  diterapkannya  SPIP  oleh  pemerintah adalah  menurut  PP  No. 60 Tahun  2008 ada  empat (4), yaitu:
1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan asset Negara/Daerah
4. Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan
Tujuan  dari  sistem  pengendalian  intern pemerintah sejalan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan  yang  meliputi  kerangka  pengukuran kinerja,  pencapaian  sasaran  kinerja,  kegiatan  dan indikator,  evaluasi  dan  analisis  sasaran  kinerja, analisis  efisiesi  dan  efektivitas  serta  akuntabilitas keuangan.  Dalam  SPIP  kegiatan  pengendalian merupakan bagian dari unsur-unsur SPIP. Kegiatan pengendalian  harus  efisien  dan  efektif  dalam pencapaian  tujuan  organisasi  serta  sesuai  dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan. Untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintah  perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah  agar  instansi  pemerintah  dapat mengetahui  dan  mempertanggung  jawabkan  setiap sumber  daya  daerah  yang  dikelola  oleh  setiap masing – masing instansi pemerintah.
Oleh  karena  itu  dengan adanya  penerapan  SPIP maka  akan  mempengaruhi  kinerja  instansi pemerintah tersebut.
H1:  Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  berpengaruh  positif  terhadap Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten Karimun.
Kompetensi  sebagai  kemampuan  seseorang untuk  menghasilkan  pada  tingkat  memuaskan  di tempat  kerja,  juga  menunjukkan  karakteristik pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  atau dibutuhkan  oleh  setiap  individu  yang  membantu mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka  secara  efektif  dan  meningkatkan  standar kualitas  professional  dalam  pekerjaan. Sedangkan menurut  SK  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor 43/KEP/2001, komptensi adalah kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh seorang  pegawai  negeri  sipil  berupa  pengetahuan,
keahlian  dan  sikap  prilaku  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Dari penjabaran definisi diatas dapat disimpulkan bahwa  kompetensi  merupakan  dasar  seorang pegawai untuk menampilkan tingkat kinerja mereka dalam  menjalankan  beban  tugasnya.  Dasar  dari kompetensi  pegawai  adalah  dalam  bentuk pengetahuan,  keterampilan,  dan  perilaku  sehingga tercipta  aparatur  pemerintah  yang  memiliki keinginan  untuk  mengabdikan  diri  dalam  bentuk pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan dan akuntabel. Sehingga kinerja instansi pemerintah menjadi  optimal  karena  tujuan  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
H2:  Kompetensi  pegawai  berpengaruh  positif terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kabupaten Karimun.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Metodologi Penelitian
Penulis  berusaha  untuk  mengumpulkan  semua data untuk keperluan analisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat kausalitas. Penulis ingin menggambarkan seberapa besar pengaruh SPIP dan kompetensi  pegawai  terhadap  kinerja  instansi pemerintah di Kabupaten Karimun.
Pengukuran  untuk  setiap  variabel  merupakan replikasi  dari  peneliti  –  peneliti  sebelumnya  dan telah dimodifikasi oleh penulis sebagai berikut:
1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Kompetensi Pegawai
3. Kinerja Instansi Pemerintah
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data- data  tersebut  diperoleh  dengan  teknik  survei. Pengolahan  data  yang  digunakan  adalah Likerts Summated  Ratings (LSR).  Penelitian  ini  juga  akan melakukan  analisis  deskirptif.  Analisis  ini digunakan  untuk  menggambarkan  statistik  data seperti  minimal,  maximal,  mean,  sum,  standar deviasi, dan untuk mengukur data dengan skewness dan kurtosis.
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu  kuesioner  dan  untuk  mengukur  suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.
Terdapat  tiga asumsi  dasar  yang harus  dipenuhi oleh  model  regresi  agar  parameter  estimasi  tidak bias, yaitu uji normalitas residual, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedasitas. Dilakukan  analisis  secara  simultan  maka  akan digunakan analisis regresi linear dengan persamaan sebagai berikut :
Keterangan:
Y = Kinerja Instansi Pemerintah X1 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) X2 = Kompetensi Pegawai A
= Parameter Konstanta;
b1,b2 = koefisien Regresi dari variabel independen e = error term
Adapun  penelitian  ini  juga  dilakukan  uji koefisien  determinasi,  uji  koefisien  regresi  dan  uji hipotesis.

## Analisis Dan Pembahasan
Objek Penelitian adalah instansi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang  terdiri  dari  berbagai  segi  unit  kerja  berupa perencanaan,  pelayanan  umum,  sekretariat,  dan pengawasan.

## Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif N  Minimum Maximum  Mean Std. Deviation Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 100 4.0000 5.0000 4.6776 92 .3362247 Kompetensi Pegawai 100 4.0000 5.0000 4.6531 25 .3569272 Kinerja Instansi Pemerintah 100 4.0000 5.0000 4.6600 00 .3405284 Valid N (listwise) 100
Sumber: Data Diolah (SPSS 22)
Data diolah berdasarkan jawaban dari responden yang  berjumlah  100  orang  (N=100).  Jumlah responden sebanyak 100 orang berdasarkan jumlah kuisioner yang dikembalikan sebesar 100 kuisioner dari 127 kuisioner yang disebar.

## Tabel 2 Karakteristik Responden
Karakteristik Responden Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Jenis Kelamin Laki-Laki 80 80.0 80.0 80.0 Perempuan 20 20.0 20.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Umur 25-35 3 3.0 3.0 3.0 36-45 44 44.0 44.0 47.0 46-55 46 46.0 46.0 93.0 56-65 7 7.0 7.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Tingkat Pendidikan D3 1 1.0 1.0 1.0 S1 32 32.0 32.0 33.0 S2 62 62.0 62.0 95.0 S3 2 2.0 2.0 97.0 SLTA 3 3.0 3.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Masa Kerja 5-14 30 30.0 30.0 30.0 15-24 45 45.0 45.0 75.0 25-34 25 25.0 25.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Golongan/Pangkat III c 12 12.0 12.0 12.0 III d 45 45.0 45.0 57.0 IV a 26 26.0 26.0 83.0 IV b 11 11.0 11.0 94.0 IV c 6 6.0 6.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Sumber: Data Diolah (SPSS 22)
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 )
Pada Tabel 3 dapat kita lihat bahwa nilai adalah 0.445  (44.5%),  penelitian  ini  hanya  menggunakan dua  variabel  independen  saja  maka  kita  cukup melihat dari nilai Adjusted R 2 saja.
Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .675 a .456 .445 .25372 1.947
Sumber Data Diolah (SPSS 22)

## Uji F (F-test)
Tabel 4
Uji Model ANOVA b Model Sum  of Squares  Df Mean Square  F Sig. 1  Regression  5.184 2 2.592 40.263  .000 a Residual 6.180 96 .064 Total 11.363  98
Sumber Data Diolah (SPSS 22)
Nilai F hitung yang di peroleh adalah 40.263 tingkat signifikansi  0.000.  Sedangkan  berdasarkan  table, tingkat signifikansi 0.005 dengan df 1 = 2 dan df 2 = 97 diperoleh F tabel 3.090. Dari penjelasan tersebut dimana  F hitung > F tabel (40.263  >  3.090)  dan Signifikansi  <  0.05  (0.000  <  0.05),  maka  Ho ditolak.
Analisis Regresi Berganda
Tabel 5 Uji Hipotesis (t-test) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) 1.319  .383 3.446  .001 Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan .244 .099 .241 2.456  .016  .589 1.697 Kompetensi Pegawai .473 .094 .495 5.051  .000  .589 1.697

## Sumber Data Diolah (SPSS 22)
Berdasarkan output dari pengolahan data dengan menggunakan  SPSS  diatas  maka  jika  nilai  –  nilai tersebut  dimasukkan  kedalam  persamaan  regresi
linier  berganda  maka diperoleh  persamaan  sebagai berikut:

## Y = 1. 319 + 0.244 X1 + 0.473 X2 + e
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: a. Nilai konstansta 1.319
b. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  (b 1 )  benilai positif yaitu 0.244.
c. Nilai  koefisien  regresi  variabel  kompetensi pegawai (b 2 ) bernilai positif yaitu 0.473

## Uji Hipotesis (t-test)
Terkait  dengan  hipotesis  H1,  pada  tabel  5 diperoleh  T hitung sebesar  2.  456  dan  signifikansi 0.016,  dengan  ketentuan  signifikansi  0.05/2  =  0. 025, df= n-k-1, 100-2-1 = 97, ttabel sebesar 1.985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa.
1. T hitung > t tabel maka Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan  di  atas  diperoleh  Thitung  > Ttabel (2.456 > 1.985).
2. Signifikan < 0.05 Ho ditolak. Berdasarkan perhitungan  diperoleh  signifikan  <  0.05 (0.000 < 0.05) hipotesis H1 diterima. Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis H1 diterima.
Sementara  terkait  dengan  hipotesis  H2, berdasarkan tabel 5  diperoleh T hitung sebesar 5. 051 dan  signifikansi  0.000.  maka  berdasarka  tabel, statistic  dengan  ketentuan  signifikansi  0.05/2  =  0. 025, df = n-k-1, 100-2-1 = 97, Ttabel sebesar 1.985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:
1. T hitung >  t tabel maka  maka  Ho  ditolak. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh T hitung > t tabel (5.051 > 1.985).
2. Signifikan  <  0.05  Ho  ditolak.  Berdasar perhitungan  diperoleh  signifikan  <  0.05  (0.016 < 0.05)
Berdasarkan penjabaran tersebut maka hipotesis H2 diterima.
Pengaruh Sistem Pengendalian
Internal
Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan  diperoleh  angka  penghitungan  secara statistic bahwa tingkat signifikansi < 0.05 (0.016 < 0.05)  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan semakin  baiknya  atau  semakin  meningkatkatnya
Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  yang diterapkan pada setiap instansi pemerintah yang ada di  Pemerintah  Kabupaten  Karimun  maka  akan meningkatkan kinerja dari instansi itu sendiri.
Dengan  adanya  SPIP  diharapakan  agar  tujuan dari  masing-masing  instansi  seperti  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  laporan  keuangan  yang  dapat diandalkan,  pengamanan  aset  daerah,  serta  ketaan terhadap  peraturan  perundangan-undangan  dapat tercapai.
Oleh  karena  itu  dari  kelima  komponen  SPIP yang  ada,  penilaian  resiko  merupakan  komponen yang  paling  penting.  Karena  penilaian  resiko ,erupakan kegiatan untuk menilai atas kemungkinan terjadinya  kejadian  yang  mengancam  pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Oleh karena itu  diperlukan  aparatur  yang  kompeten  dan  jeli dalam  melakukan  identifikasi  dan  analisis  risiko dari tujuan suatu instansi.

## Pengaruh  Kompetensi  Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang dilakukan  diperoleh  angka  penghitungan  secara statistik bahwa tingkat signifikansi < 0.05 (0.000 < 0.05)  menunjukan  bahwa  kompetensi  pegawai berpengaruh  secara  signifikan  dengan  tingkat kepercayaa  95%  dan  positif  terhadap  kinerja instansi Pemerintah.
Aparatur  sipil  negara  (ASN)  baik  yang  dipusat maupun  diadaerah  merupakan  komponen  yang harus diperhatikan dan dijaga. Oleh karena itu para ASN  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  yang terus  ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kinerja ASN  itu  sendiri  maupun  kinerja  instansi  tempat mereka  bekerja.  Terdapat  tiga  standar  komptensi yang  harus  dipenuhi  oleh  ASN  yaitu  pengetahuan dan  keterampilan  yang  dapat  dipelajari  melalui diklat  dan  pelatihan,  serta  kompetensi  sikap  yang melekat pada seseorang. Sikap merupakan satandar kompetensi yang sangat diperhatikan terutama bagi mereka yang menduduki suatu jabatan struktural. Kebanyakan kasus pidana korupsi terjadi karena sikap para pejabat yang tidak memegang teguh atas amanah  yang  diberikan.  Oleh  karena  itu berdasarkan  hasil  uji  data  tersebut  dimana kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi  maka  dapat diartikan  bahwa  semakin  baik kompetensi  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap yang  baik  maka  kinerja  instansi  tersebut  semakin
baik dan terhindar dari hal-hal tindakan korupsi.

## Kesimpulan
Simpulan  dari  penelitian  adalah  sistem  adalah sistem  pengedalian adalah  Sistem  Pengendalian Internal  Pemerintah  (SPIP)  berpengaruh  positif secara  signifikan  terhadap  Kinerja  instansi Pemerintah. Dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Keterbatasan  dari  penelitian  ini  adalah  tidak dilakukannya  pengolahan  data  mendalam  yang dikarenakan  oleh  hasil  dari  masing-masing  dinas atau  instansi  tidak  terlihat  dinas  mana  yang  tidak atau  paling  baik  menerapkan  SPIP  dan  memiliki pegawai  yang  kompeten.  Selain  itu  juga dikarenakan  geografi  wilayah  Kabupaten  Karimun terdiri  dari  pulau  –  pulau  maka  penelitian  tidak menjangkau seluruh instansi – instansi yang masuk dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.  Penelitian  dilakukan  hanya  pada  di  satu pemerintah  daerah  saja  yaitu  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Karimun,  sehingga  penelitian  ini  tidak bisa  dibandingkan  dengan  aparatur  pemerintah lainnya.

## Daftar Pustaka
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2011.  Standar  Profesi  Akuntansi Publik. Jakarta. Salemba Empat.
LAN  dan  BPKP,  2000,  Modul  Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, JAKARTA, LAN.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, www.bpkp.go.id.
Priyatno,  Duwi,  2014,  SPSS  22  Pengolah  Data  Terpraktis, Yogyakarta: ANDI.
Pulungan, Siti Syarah, 2012, Analisis Pengaruh Kompetensi Dan Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Dinas Pertanian  Peternakan  Dan  Perikanan  Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu Selatan. www.google.co.id
Putri,  Gustika  Yolanda.  2012.  Pengaruh  Komitmen  Organisasi Dan  Sistem  Pengendalian  Intren  Pemerintah  (Spip)  Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kota Padang. Journal Article.
Rohman,  Abdul,  2007,  Pengaruh  Peran  Manajerial  Pengelola Keuangan  Daerah  dan  Fungsi  Pemeriksaan  Intern  terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Survey  pada  Pemda  Kota, Kabupaten  dan  Provinsi  di  Jawa  Tengah),  Jurnal  Maksi,  Vol  7 No 2 Agustus 2007.

## Satgas PP SPIP, 2009, Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
(26 Buku), Jakarta: BPKP.
Sekaran, Uma, 2006, Research Methods for Business, Jakarta, Salemba Empat.