## PELAKSANAAN PERKAWINAN PADA GELAHANG DITINJAU DARI
HUKUM ADAT BALI DI DESA PAKRAMAN BULELENG,

## KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Gusti Made Putriani 1 , Putu Sugi Ardana 2
Abstrak: Hal  yang  sangat  penting  hubungannya  dengan  perkawinan  dan pewarisan  adalah  sistem  kekerabatan/  penarikan  garis  keturunan.  Corak perkawinan  dalam  masing-masing  sifat  susunan  kekeluargaan  berbeda-beda. Salah satu bentuk perkawinan yang muncul pada masayarakat adat di bali adalah perkawinan pada  gelahang. Pelaksanaan  perkawinan pada  gelahang ,  cendrung mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dapat  berarti  bentuk perkawinan  ini  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  Sehubungan  dengan  itu, penelitian  ini  meneliti  proses  pelaksanaan  perkawinan pada  gelahang di  Desa Pakraman  Buleleng,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng  dan  kedudukan anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan pada  gelahang di  Desa  Pakraman Buleleng,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Wawancara  dilakukan  dengan menggunakan  pedoman  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  pelaksanaan  perkawinan pada  gelahang di  Desa  Pakraman  Buleleng,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng  diawali  dengan  rembug  keluarga, memadik , pabiokaonan .  Anak  yang lahir  dari  perkawinan pada  gelahang di  Desa  Pakraman  Buleleng,  Kecamatan Buleleng,  Kabupaten  Buleleng,  berkedudukan  sebagai purusa di  pihak  keluarga ibu, mau pun di keluarga bapak.
Kata-kata Kunci: Perkawinan Pada Gelahang. Hukum Adat. Desa Pakraman.

## PENDAHULUAN
Hukum  Perdata  di  Indonesia  beraneka  ragam.  Tidak  ada  satu  undang- undang  yang  berlaku  secara  universal  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Keadaan  ini  didasarkan  pada  sejarah  perkembangan  hukum  di  Indonesia  dan sebagai  konsekuensi  dari  komposisi  masyarakat  yang  beraneka  ragam,  baik ditinjau  dari  latar  belakang  adat-istiadat  dan  kebudayaan  serta  agama.  Di  bidang hukum  perkawinan,  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
tentang  Perkawinan,  berlaku  beberapa  ketentuan  hukum  bagi  berbagai  golongan penduduk di Indonesia  (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 129).
Hal  yang  merupakan  perubahan  fundamental  terhadap  hukum  perkawinan dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  tiap-tiap perkawinan  hanya  dianggap  sah,  jika  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu.  Sementara  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perkawinan hanya dipandang dari sudut perdatanya saja, artinya  perkawinan  sah  bila  sudah  dipenuhinya  syarat-syarat  menurut  undang- undang  .  Menurut  KUH  Perdata,  upacara  keagamaan  juga  tidak  boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa  perkawinan  telah  dilakukan  dihadapan  pejabat  pencatatan  sipil  (Pasal  26 dan Pasal 81). Selanjutnya dalam KUH Pidana, juga diatur bahkan petugas agama dapat  diancam  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah,  jika melakukan  upacara  perkawinan  sebelum  para  pihak  menikah  di  hadapan  pejabat catatan sipil (Pasal 530 ayat (1)) (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 132).
Struktur  sosial  masyarakat  (keluarga)  Bali  dengan  pengutamaan purusa menempatkan  dan  memberi  arti  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan yang  cenderung  lebih  mengistimewakan  anak  laki-laki.  Pembedaan  ini  tidak hanya dalam dunia nyata tetapi sampai ke dunia maya (alam kekekalan). Di dalam keluarga orang  Bali, anak laki-laki memiliki nilai  dan arti penting, karena hanya anak  laki-laki  yang  dianggap  sebagai  pelanjut  keturunan  ( sentana )  dan  berhak menjadi  ahli  waris.  Dalam  konteks  perkawinan,  bentuk  perkawinan  biasa merupakan  preferensi  umum  masyarakat  (keluarga)  Bali.  Selain  itu,  juga diproduksi  bentuk  perkawinan nyentana sebagai  alternatif  dalam  menghadapi persoalan keluarga yang tidak memiliki anak perempuan. Struktur sosial tersebut adalah yang paling diidealkan dan menjadi preferensi umum masyarakat  Bali. Di dalam  realitasnya  relasi  demikian  menghadirkan  persoalan-persoalan  karena  ada salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan  (Ni  Luh  Nyoman  Kebayantini,  Tanpa Tahun).
Salah satu persoalan yang muncul adalah jika calon pengantin, baik laki-laki maupun  perempuan,  merupakan  anak  tunggal.  Masing-masing  pihak  akan
mempertahankan  anaknya,  sebagai  generasi  penerus.  Dalam  prakteknya kemudian, timbulah bentuk perkawinan yang disebut perkawinan pada gelahang . Keberadaan  bentuk  perkawinan  ini  telah  menjadi  bahasan  dalam Pasamuhan Agung III  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  Bali  yang  diselenggarakan tanggal  15  Oktober  2010,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Keputusan  Majelis Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  Bali  Nomor  01/KEP/PSM-3/MDP  Bali/X/2010, tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III Majelis Utana Desa Pakraman (MUDP) Bali sebagai berikut.
Hukum adat Bali mengenal dua bentuk perkawinan, yaitu perkawinan biasa (wanita menjadi keluarga suami) dan perkawinan nyentana/nyeburin (suami berstatus  pradana  dan  menjadi  keluarga  istri).    Dalam  perkembangan selanjutnya,  adakalanya  pasa-ngan  calon  pengantin  dan  keluarganya  tidak dapat  memilih  salah  satu  di  antara  bentuk  perkawinan  tersebut,  karena masing-masing  merupakan  anak  tunggal,  sehingga  muncul  bentuk perkawinan  baru  yang  disebut  perkawinan  pada  gelahang.  Hal  ini  menjadi persoalan tersendiri dalam masyarakat Bali sehingga perlu segera disikapi.
Putu  Dyatmikawati  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  perkawinan pada gelahang ,  cendrung  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Berdasarkan data  pada  tahun  2012,  di  Kabupaten  Tabanan  terdapat  18  pasangan  pengantin yang  memilih  bentuk  perkawinan pada  gelahang .  Di  Kabupaten  Gianyar  dan Kabupaten  Jembrana  masing-masing  7  pasangan,  kemudian  Kota  Denpasar  6 pasangan,  Kabupaten  Klungkung  dan  Kabupaten  Buleleng,  masing-masing  4 pasangan,  berikutnya  Kabupaten  Karangasem  2  pasangan,  disusul  kemudian Kabupaten  Bangli  dan  Kabupaten  Badung,  masing-masing  masing-masing  1 pasangan  suami  istri  yang  memilih  bentuk  perkawinan pada  gelahang .  Adanya peningkatan  pasangan  suami  istri  yang  memilih  bentuk  perkawinan  ini  dapat ditafsirkan bahwa bentuk perkawinan ini memang dapat diterima oleh masyarakat, mungkin  karena  dianggap  sejalan  dengan  konsep  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  atau  karena  pasangan  yang  dimaksud  tidak  mungkin  memilih  bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentana (Putu Dyatmikawati,  2015).
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  proses  pelaksanaan  perkawinan pada  gelahang di  Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan pada gelahang di  Desa  Pakraman  Buleleng,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  Himpunan  Keputusan  Seminar  Kesatuan  Tafsir  Terhadap  Aspek- aspek  Agama  Hindu  yang  diterbitkan  oleh  Parisada  Hindu  Dharma  Pusat  1982- 1983    disebutkan  bahwa:  ”Perkawinan  adalah  ikatan  skala  niskala  (lahir  batin) antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (satya alaki rabi)”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dinyatakan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tanga  yang  bahagia  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Pengertian  perkawinan  menurut Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  bukan  hanya  sekedar  sebagai  suatu perbuatan  hukum  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, sehingga  oleh  karenanya  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat indonesia  (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).
J. Satrio menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu  perkawinan  bukanlah  sekedar  merupakan  perjanjian  antara  suami  istri, melainkan  ikatan  lahir  batin  yang  suci  dengan  tujuan  untuk  membentuk rumahtangga/keluarga  yang  bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Dijelaskanya  bahwa  yang  dimaksud  keluarga  adalah  dalam  arti  keluarga  batin, yang  terdiri  dari  suami,  istri  dan  anak-anaknya,  selanjutnya  beliau  berpendapat bahwa  memperoleh/mempunyai  anak  termasuk  dalam  tujuan  perkawinan  (1988: 53).
Sahnya  suatu  perkawinan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2, dinyatakan sebagai berikut:
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melangsungkan  perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
1. adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. adanya  ijin  kedua  orang  tua/wali  bagi  calon  mempelai  yang  belum berusia 21 tahun;
3. usia  calon  mempelai  pria  sudah  mencapai  19  tahun  dan  usia  calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. antara  calon  mempelai  pria  dan  calon  mempelai  wanita  tidak  dalam hubungan darah yang tidak boleh kawin;
5. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. bagi  suami  istri  yang  telah  bercerai  lalu  kawin  lagi  satu  sama  lainnya dan  bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  agama  dan  kepercayaan  mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. tidak  berada  dalam  jangka  waktu  tunggubagi  calon  memeplai  wanita yang janda.
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Proses  harus  dipenuhi  untuk  melaksanakan  suatu  perkawinansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut.
1. Pemberitahuan.
a. Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan kehendaknya  itu  kepada  pegawai  pencatat  di  tempat  perkawinan  akan dilangsungkan.
b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu  alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati.
d. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis  oleh calon  mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan.
Setelah  pegawai  pencatat  menerima  pemberitahuan,  dilakukan  penelitian apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak    terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai pencatat perkawinan juga meneliti:
a. Kutipan  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  calon  mempelai.
Dalam  hal  tidak  ada  akta  kelahiran  atau  surat  kenal  lahir  dapat dipergunakan  surat  keterangan  yang  menyatakan  umur  dan  asal- usul  calon  mempelai  yang  diberikan  oleh  kepala  desa  atau  yang setingkat dengan itu.
b. Keterangan  mengenai  nama,  agama/  kepercayaan,  pekerjaan,  dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
c. Izin  tertulis/  izin  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  6  ayat (2),  (3),  (4),  dan  (5)    Undang-undang  Perkawinan,  apabila  salah seorang  calon  mempelai  atau  keduanya  belum  mencapai  umur  21 tahun.
d. Izin  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  4  Undang-undang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
e. Dispensasi  pengadilan/  pejabat  sebagaimana  dimaksud  Pasal  7 Undang-undang Perkawinan.
f. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat  keterangan  perceraian,  bagi  perkawinan  kedua  kalinya  atau lebih.
g. Izin  tertulis  dari  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Pertahanan
Keamanan/ Panglima ABRI, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-keduanya anggota Angkata Bersenjata.
h. Surat  kuasa  otentik  atau  di  bawah  tangan  yang  disahkan  oleh pegawai  pencatat,  apabila  salah  seorang  calon  mempelai  atau keduanya  tidak  dapat  hadir  sendiri  karena  suatu  alasan  yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
Apabila  ternyata  hasil  penelitian  terdapat  halangan  perkawinan  sebagai dimaksud  undang-undang  dan  atau  belum  dipenuhinya  semua  persyaratan untuk  melangsungkan  perkawinan,  maka  pegawai  pencatat  harus  segera memberitahukan  hal  itu  kepada  calon  mempelai  yang  bersangkutan  atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
Setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan tersebut  dengan  cara  menempelkan  surat  pengumuman  menurut  formulir yang  ditetapkan  pada  kantor  pencatat  perkawinan  pada  suatu  tempat  yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
Maksud  diadakannya  pengumuman  adalah  untuk  memberikan  kesempatan kepada  umum  untuk  mengetahui  dan  mengajukan  keberatan-keberatan  bagi dilangsungkannya suatu  perkawinan  apabila  yang demikian itu diketahuinya bertentangan  dengan  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  yang bersangkutan  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
3. Pengumuman.
Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan  pengumuman.  Pengumuman  dilakukan  setelah  tidak  ada halangan  pegawai  pencatat  menyelenggarakan  pengumuman  tentang pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  tersebut  dengan  cara menempelkan  surat  pengumuman  menurut  formulir  yang  ditetapkan  pada kantor  pencatat  perkawinan  pada  suatu  tempat  yang  sudah  ditentukan  dan mudah dibaca oleh umum.  Maksud diadakannya pengumuman  adalah untuk memberikan  kesempatan  kepada  umum  untuk  mengetahui  dan  mengajukan keberatan-keberatan  bagi  dilangsungkannya  suatu  perkawinan  apabila  yang demikian  itu  diketahuinya  bertentangan  dengan  hukum  agamanya  dan
kepercayaannya  yang  bersangkutan  atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pelaksanaan.
Setelah  hari  ke-10  (sepuluh)  tidak  ada  yang  mengajukan  keberatan  atas rencana  perkawinan  tersebut  maka  perkawinan  dapat  dilangsungkan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan.  Khusus  yang  beragama  Islam  pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja.
Ada    4  (empat)  macam  sistem  perkawinan  yang  banyak  dipakai  oleh kalangan masyarakat di Bali  ialah (I Ketut Artadi,  2007: 170):
1. Sistem mapadik (meminta).
Perkawinan  dalam  bentuk mepadik (meminta)  adalah  bentuk  perkawinan yang dipandang baik menurut adat Bali dan agama Hindu. Peminangan dilakukan pihak  keluarga  laki  –  laki  atau purusa ,  yang  datang  menemui  pihak  keluarga wanita.  Hal  ini  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  putra–putri  kedua  belah  pihak yakni pradana (pihak wanita) dan purusa (pihak laki–laki). Sebelum peminangan dilakukan, sudah terjadi jalinan dan janji saling mencintai kedua calon mempelai.
2. Sistem ngerorod/ merangkat (kawin lari).
Perkawinan ini dilakukan dengan cara lari bersama, di  mana laki–  laki dan perempuan  yang  akan  melakukan  perkawinan,  pergi  bersamaan  (biasanya  secara sembunyi–sembunyi)  meninggalkan  rumahnya  masing–masing  dan  bersembunyi pada  keluarga  lain  (pihak  ke  3)  dan  menyatakan  dirinya  sedang ngerorod / merangkat. Cara  ini  biasanya  dilakukan  karena  orang  tua  pihak  keluarga perempuan tidak menyetujui hubungan  antara  anak perempuannya dengan laki  – laki  calon  suaminya  atau  karena  pihak  laki  –  laki  tidak  mampu  menempuh  cara perkawinan secara meminang serta alasan perbedaan wangsa atau kasta.
3. Sistem nyentana/ nyeburin.
Menurut arti bahasa Indonesianya, mungkin sama dengan perkawinan ambil anak  yaitu  mengawini  anak  laki–laki  untuk  masuk  menjadi  anggota  pihak keluarga wanita dan tinggal pula disana. Nyentana /nyeburin dikenal pula dengan sebutan pekidih atau diminta, artinya laki-laki  tersebut  diminta menjadi  menantu dan meneruskan keturunan pihak wanita.
Perkawinan ini umumnya dilakukan karena wanita merupakan anak semata wayang  dan  tidak  mempunyai  saudara  pria.  Seandaiya  wanita  melakukan perkawinan  secara  biasa,  maka  keluar  dari  keluarganya,  sehingga  tidak  ada  lagi yang meneruskan keturunan keluarga tersebut.
4. Sistem ngunggahin.
Dalam  sistem  perkawinan  ini  wanita  datang  ke  rumah  laki–laki,  meminta supaya  dikawini.  Biasanya  hal  ini  terjadi  dalam  keadaan  luar  biasa,  wanita tersebut  sudah  hamil,  dihamili  oleh  laki–laki  yang  didatanginya  dan  meminta pertanggung  jawaban,  supaya  dikawini.  Perkawinan  semacam  ini  merupakan penghinaan terhadap wanita maupun keluargannya.

## METODE PENELITIAN
Dihubungkan  dengan  pembedaan  penelitian  hukum  menjadi  dua  jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum  empiris, meneliti tentang pelaksanaan hukum adat Bali berkaitan dengan perkawinan pada gelahang, di Desa Pakraman Buleleng.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pakraman  Buleleng,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan- tujuan  tertentu,  yang  terpenting  karena  di  lokasi  penelitian  telah  dilakukan perkawinan pada gelahang, di mana pasangan tersebut telah cukup lama berumah tangga  dan  telah  pula  memiliki  keturunan,  sehingga  relevan  dengan  kedua permasalahan yang telah diidentifikasi.
Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data primer diperoleh dari  sumber  data  lapangan  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  sumber  data kepustakaan.. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan  ( Library  Research ).  Data  kepustakaan  (data  sekunder)  dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.
Wawancara dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan informan  yang dianggap  mengetahui  dan  terlibat  dalam  pelaksanaan  perkawinan  pada  gelahang di Desa Pakraman Buleleng, berdasarkan jabatan dan ketokohannya. Wawancara dilakukan dengan Klian Desa Pakraman Buleleng dan Ketua Majelis Madya Desa Pakraman Buleleng.
Secara  garis  besar  alur  pengolahan  dan  analisis  data    sebagai  berikut:  data dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi/  dibuang  yang  tidak berhubungan, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas  permasalahan.  Setelah  data,  baik  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum maupun  data  primer  terkumpul,  kedua  data  dipadukan.  Apa  yang  diperoleh  dari studi  pustaka  dihubungkan  dengan  apa  yang  ditemukan  dalam  prakteknya.  Dari hubungan kedua data ini ditarik simpulan sesuai masalah yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkawinan pada  gelahang telah  diakui  dalam  hukum  nasional,  hal  ini  dapat dilihat  dari  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:    1331k/pdt/2010.  Dalam  putusan  ini perkawinan antara Ni Made Lely Nawaksari dengan I Ketut Sukarta,  yang keduanya sama-sama berstatus purusa diakui sebagai sesuatu yang sah, dan tidak bertentangan dengan hukum nasional, maupun Hukum Adat Bali.
Kewenangan  Desa  Pakraman  maupun  kewenangan  Prajuru  Desa  Pakraman Buleleng  berkaitan  dengan  aspek  kemasyarakatan  krama  desa,  mengacu  kepada
Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng. Awig-Awig Desa Pakraman Buleleng, sendiri mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.
Perkawinan pada gelahang belum diatur secara khusus dalam Awig-Awig Desa Pakraman  Buleleng,  tetapi  ditegaskanya  pula  bahwa  awig-awig  bukan  satu-satunya acuan  bagi  krama  desa  maupun  desa  pakraman  dalam  menata  kehidupannya.  Apa yang  berkembang  di  masyarakat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  tata  susila, Hukum Agama Hindu, hukum positif, sesuai dengan wiweka (akal sehat), serta secara nyata bermanfaat bagi masyarakat tidak seharusnya ditentang.
Desa Pakraman Buleleng terdiri dari 14 Banjar Adat (Pakraman), yaitu Banjar Lili  Gundi,  Banjar  Bale  Agung,  Banjar  Paketan,  Banjar  Tegal,  Banjar  Kaliuntu, Banjar  Kampung  Anyar,  Banjar  Kampung  Baru,  Banjar  Bali,  Banjar  Jawa,  Banjar Tengah,  Banjar  Paguyangan,  Banjar  Petak,  Banjar  Penataran,  Banjar  Delod  Peken. Dalam  pelaksanaan  acara  dan  upacara  adat/  keagamaan,  umumnya    yang  banyak terlibat adalah Klian Banjar Adat. Dalam pelaksanaan perkawinan, kehadiran Prajuru Adat lebih banyak sebagai upasaksi , kecuali dalam hal tertentu, di mana tidak terjadi kesepahaman antara para pihak prajuru adat kadang dihadirkan sebagai penengah atau pemutus  ketidaksepahaman  yang  terjadi.  Pada  dasarnya krama  desa dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi, prajuru bersikap menunggu, tetapi jika permasalahan  yang  terjadi  bersangkutpaut  dengan  kepentingan  masyarakat  adat secara umum, prajuru desa pakraman harus pro aktif menyelesaikan masalah tersebut.
Berdasarkan  apa  yang  telah  terjadi  masyarakat,  dari  penjelasan  Klian  Desa Pakraman  Buleleng  dan    Ketua  Majelis  Madya  Desa  Pakraman  Buleleng,  dapat dinyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  antara  tata  cara  perkawinan  biasa    dengan perkawinan pada  gelahang .  Tata  cara  perkawinan pada  gelahang ,  yang  terjadi  di Desa  Pakraman  Buleleng,  meskipun tidak  selalu  sama,  secara  umum  adalah sebagai berikut:
1. Setelah, melalui masa magegelan , kedua calon pasangan sepakat untuk menikah, dan menyampaikan hal ini kepada kedua orang tuannya. Kedua pihak keluarga, akan  berusaha  mempertahankan  anaknya  dengan  status purusa ,  karena  anak yang  akan  menikah  tersebut  merupakan  satu-satunya  keturunan,  atau  jika  ada
keturunan  lain,  telah  terlebih  dulu  menikah  ke  luar.  Hal  ini  penting  untuk menghindari  adanya kaputungan (tidak  mempunyai  keturunan)  di  antara  kedua belah  pihak.  Dalam  rembuk  antara  keluarga  ini  dibicarakan  proses  upacaranya, tanggal  yang  disepakati  untuk  melangsungkan  perkawinan,  serta  adanya kesepakatan dari kedua belah pihak menyangkut mengenai anak yang lahir dari perkawinan ini.
2. Setelah  kedua  pihak  keluarga  sepakat    bahwa  perkawinan  dilakukan  dengan perkawinan pada  gelahang, kedua  calon  mempelai  beserta  keluarganya  dan perangkat prajuru  adat dan  dinas  pada  masing-masing  banjar  adat  atau  desa pakraman, dilakukan upacara memadik (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
3. Selanjutnya  dilaksanakan  upacara byakaonan .  Upacara byakaonan merupakan upacara yang mensimboliskan ‘pesaksi’ (saksi-saksi atau wali) yaitu tri upasaksi (tiga  kesaksian)  yang  terdiri  dari bhuta  saksi (bersaksi  kepada  bhutakala),
manusa saksi (disaksikan oleh keluarga  dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat ) dan dewa saksi (bersaksi kepada Tuhan). Upacara ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu di tempat mempelai wanita, dan tempat mempelai laki-laki. Dalam  perkawinan pada  gelahang tidak  ada  upacara mepamit. Pada  umumnya dalam  perkawinan  ada  salah  satu  mempelai  yang  akan  melakukan  upacara mepamit . Jika itu kawin biasa maka mempelai perempuan yang akan melakukan upacara mepamit ,  sedangkan  dalam  perkawinan nyentana maka  mempelai  laki- laki yang harus melakukan upacara mepamit .
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  perkawinan,  menurut  Hukum  Adat  Bali kedudukan ahli waris atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung  jawab  orang  tua  dan  leluhur  baik  itu  berupa  kewajiban  ( swadharma ) maupun  hak  ( swadikara ) dalam  kehidupan  di  masyarakat,  serta  dalam  hubungannya dengan  pergaulan  dengan  masyarakat  setempat  ( pasidikaraan ).  Keluarga  yang memilih  bentuk  perkawinan  pada  gelahang,  pada  dasarnya  berkeinginan  agar swadharma, swadikara, dan  pasidikaraan keluarga termaksud dapat dilaksanakan.
Perkawinan  pada  gelahang  mendekatkan  sistem  kekeluargaan  ke  arah  pola keluarga  parental,  di  mana  keluarga  yang  terbentuk  secara  berimbang  memiliki hubungan  dengan  keluarga  bapak  dan  keluaraga  ibu.  Kewajiban  yang  harus
dijalankan oleh pasangan suami istri, juga dianggap lebih dekat dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut.
a. Pasal 30: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b. Pasal 31:
1) Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
c. Pasal  33:  Suami  isteri  wajib  saling  cinta  mencintai,  hormat menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada yang lain.
d. Pasal 34:
1) Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.
3) Jika  suami  atau  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Dalam masyarakat adat Bali, pembagian warisan umumnya dilakukan secara musyawarah  ( sagilik  saguluk ),  di  antara  para  ahli  waris  yang  berdasarkan  azas selaras,  rukun  dan  patut,  yang  dipimpin  oleh  orang  tuanya,  apabila  meninggal, maka  musyawarah  dipimpin  oleh  anak  laki-laki  tertua,  kadang-kadang  diundang Pejabat  Desa  (desa  adat/ pakraman )  untuk  menjadi  saksi.  Dalam  hukum  adat pembagian  harta  warisan  didasarkan  atas  azas  kerukunan  atau  tidak  didasarkan atas  ilmu  hitung.  Pembagian  harta  warisan  dilakukan  secara  musyawarah  dan pada  saat  itu  juga  dibicarakan  tangung  jawab  masing-masing  ahli  waris,  jenis harta  warisan,  baru  kemudian  disepakati  mengenai  bagian  masing-masing  (Gde Panetja, 1986: 181).
Disamping  harta  warisan  yang  dibagi-bagi  terdapat  juga  golongan  harta warisan  yang  kepemilikannya  tidak  dapat  dibagi-bagi  karena  bersifat  magis
relegius,  seperti merajan/sanggah ,  lazimnya  diwarisi  oleh  seorang  anak  laki-laki sulung  atau  bungsu  (sistem  kewarisan  mayorat  atau  sistem  minorat)  tergantung aturan adat setempat  (Made Suastawa Dharmayuda, 2000: 140).

## PENUTUP
Dari  pemaparan  pada  bagian  sebelumnya,    dapat  ditarik  simpulan  sebagai berikut:
1. Proses pelaksanaan perkawinan pada gelahang di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng adalah:
a. Kedua  pihak  keluarga  calon  mempelai  berunding  mengenai  akan dilakukannya  perkawinan pada  gelahang ,  setelah  dicapai  kesepakatan keluarga mesadok kepada  prajuru  Desa  Pakraman  dan  Perangkat  Desa Dinas.
b. Setelah  kedua  pihak  keluarga  sepakat , kedua  calon  mempelai  beserta keluarganya  dan  perangkat prajuru  adat dan  dinas  pada  masing-masing banjar adat atau desa pakraman, dilakukan upacara memadik (meminang) sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali.
c. Dilakukan  upacara byakaonan .  Upacara  ini  dilaksanakan  di  dua  tempat, yaitu di tempat mempelai wanita, dan tempat mempelai laki-laki. Dalam perkawinan pada gelahang tidak ada upacara mepamit.
2. Anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan pada  gelahang di  Desa  Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng menjadi purusa baik di keluarga ibunya maupun di keluarga bapaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. Hukum Perkawinan. Bandung: Alumni. Gde Panetja. 1986. Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: CV. Kayumas.
J. Satrio. 1988. Asas-Asas Hukum Perdata .  Purwokerto: Hersa. Made  Suastawa  Dharmayuda.  2000 ,  Desa  Adat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum Adat di Propensi Bali . Denpasar:  Upasada Sastra.
Ni  Luh  Nyoman  Kebayantini.  Tanpa  Tahun. Konflik  Gender  Dalam  Pusaran Keluarga Orang Bali . Denpasar: Program Studi Sosiologi FISIP UNUD.
Putu  Dyatmikawati.  “Kewajiban  pada  Perkawinan  “Pada  Gelahang”  dalam Perspektif Hukum Adat  Bali”. Jurnal  Kajian  Bali. Volume  05,  Nomor  02, Oktober 2015.
Wilbert  D.  Kolkman  dkk.  2012. Hukum  tentang    Orang,  Hukum  Keluarga  dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia . Denpasar: Pustaka Larasan.