## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris di Indonesia
Sukran Jamil 1 , Ahmad Bardi 2 1,2 Universitas Nahdlatul Wathan Mataram E-mail : Yonk_baya84@yahoo.com 1 , lis.ardi@yahoo.co.id 2
Article History: Received: 20 Januari 2024 Revised: 28 Januari 2024 Accepted: 31 Januari 2024
Abstract : A replacement heir is a person who is given the right to act to replace the position of an heir who has died before the heir, provided that the person concerned is not prevented by law from acting as an heir. According to Article 185 KHI, heirs who die before the testator can be replaced by their children, provided that the share of the successor heir cannot exceed the share of the heir who is equal to the one being replaced. The problem examined in this research is what is the position of the successor heir and the protection of his rights according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law? The research method used is a normative legal research method with a conceptual approach and statutory regulations. The primary legal materials used in this research are legal materials that are authoritative, meaning they have authority, such as statutory regulations, official records or minutes in making legislation and judges' decisions. The research results show that the statutory regulations governing successor heirs are more than one law, namely in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law. The rights of substitute heirs receive protection from the State by stipulating that the rights of substitute heirs can replace the position of heirs who have died before him.
Keywords: Arrangement, Substitute Heirs.
PENDAHULUAN Sudah menjadi ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap orang pasti akan mengalami peristiwa kematian. Setelah kematian lahirlah istilah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada ahli warisnya yaitu orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (Hajar:2007:32). Dalam literatur lain ahli waris diartikan seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan (Soerjono Soekanto:2022:262). Ahli waris juga diartikan sebagai orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris. Sehingga ahli
waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Beni Ahmad Saebani: 2009: 17). Secara yuridis menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ahli waris dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata), kedua orang tua dan saudara kandung Pewaris, ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, keempat paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Dari golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya.
Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris digolongkan menjadi dua golongan yaitu golongan berdasarkan hubungan darah dan berdasarkan perkawinan. Berdasarkan hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek), golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek), berdasarkan hubungan perkawinan (duda, janda). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda . Selain itu, penting untuk diketahui bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Golongan ahli waris menurut hukum adat terdiri atas garis keturunan bapak (patriliner) dan garis keturunan ibu (materiliner) , dan garis keturunan bapak dan ibu (parental) ( https://fh.unmul.ac.id/article). Salah satu golongan ahli waris yang tidak disebutkan dalam KUHPerdata, KHI dan hukum adat adalah ahli waris pengganti ( plaatsvervulling) yang pada dasarnya adalah termasuk ahli waris golongan I karena merupakan anak dari penerima warisan golongan I. Menurut Raihan A. Rasyid ahli waris pengganti merupakan orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris. Dalam kitab Faraid ahli waris yang meninggal di gantikan kedudukannya oleh anak keturunannya. Orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris, Ahli waris pengganti menurut Pasal 185 KHI “ Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ”. Ketentuan ini senada dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata, Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin yang mendasarkan pandangannya pada surat al-Nisa ayat 33 yang artinya : “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ”. Hazairin menterjemahkan ayat pada surat Annisa’ ayat 33 tersebut dengan: "Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian- bagian kewarisannya"(Hazairin:1982:27).Tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti atau Plaatsvervulling dalam Burgerlijk Weetboek . Mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk dalam pengertian aqrobun

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1110
(Hazairin:1982:27) Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk meperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan. Hazairin berprinsip bahwa Alquran meletakkan hubungan kewarisan. Dalam konsep ahli waris pengganti atau mawali , Hazairin sebenarnya mengatakan bahwa pemakaian kata ahli waris pengganti sebagai padanan mawali sesungguhny tidak begitu tepat. Namun istilah itu digunakan juga karena perkataan ahli waris pengganti terdapat dalam ukum adat (Hazairin:1982:27).
Terhadap konsep Hazairin tersebut, menurut Habiburrahman (Hakim Agung MA) Hazairin tidak layak menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat. Nmaun menurut Mukhsin Asyrof bahwa ketentuan ahli waris pengganti meskipun tidak disebutkan dalam fiqih sebagaimana wasiat wajibah namun ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris, sedangkan K.H. Azhar Basyir (pimpinan rapat penyusunan Kompilasi Hukum Islam) bahwa pasal ahli waris pengganti disahkan melalui kesepakatan para ulama. Ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu poin a) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, poin b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan ‘tidak boleh melebihi’. Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Secara yuridis terhadap ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mewaris karena penggantian ( plaatsvervulling ) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris, sehingga kedudukan dari ahli waris pengganti adalah menduduki posisi orangtuanya yang telah meninggal secara mutlak, sehingga segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Menurut Pasal 841 KUHPerdata bahwa “Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya dan Pasal 842 Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hat, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya. Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian ( representatie ) yaitu: Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Jumlah warisan yang berhak diterima oleh ahli waris pengganti antara hukum perdata berdasarkan KUHPerdata dengan KHI terdapat perbedaan jumlah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
1. Pasal 852 KUHPerdata (1) Anak anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.KUHPerdata mengenal prinsip legitime portie . Pasal 913 KUHPerdata : legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam
garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, bagian selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata menganut prinsip legitime portie yang menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui suatu wasiat sipewaris. Dalam hal ini bagian mutlak bagi para ahli waris adalah tiga perempat dari harta warisan berdasarkan Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata : tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tigaperempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya dalam pewarisan”
2. Pasal 176 KHI : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian,apabila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun demikian, sesuai Pasal 201 KHI : Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris lainnya ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.
3. Menurut hukum adat, tidak ada ukuran bagian yang mutlak antara anak laki-laki dan perempuan
Menurut Indah Sari hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Dalam hal pembagian warisan baik ahli waris dan ahli waris pengganti hukum waris berdasarkan KUHPerdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan, sedangkan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata hanya dapat terjadi karena kematian. Menurut Wahyono Darmabrata bahwa pembagian harta waris menurut hukum perdata dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain: Berdasarkan ketentuan undang-undang atau ab-intestato yang mana ahli waris telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan orang yang meninggal dan berdasarkan testament atau wasiat yang mana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa bagian ahli waris pengganti berdasarkan KUHPerdata jumlahnya berbeda dengan KHI. Menurut KUHPerdata jumlah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, sedangkan pengaturan dalam KHI jumlah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dibedakan yaitu bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada ahli waris perempuan. Sehingga dalam pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti terdapat konplik norma antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah norma hukum manakah yang digunakan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti berdasarkan teori jenjang hukum (Stufentheorie).
LANDASAN TEORI Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem eropa continental atau civil law sistem yang menekankan pada sumber hukum tertulis atau perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki peringkat atau jenjang. Sehubungan dengan norma perundang- undangan Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang- undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie). Dalam teori tersebut menurut Hans

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1112
Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya. Hans Nawiasky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan norma hukum suatu negara yang menyatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. sebagai murid Hans Kelsen, teori yang dikembangkan Hans Nawiasky selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), kelompok II : Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara), kelompok III : Formell Gesetz (Undang-Undang ”Formal”), kelompok IV : Verordnung & Autonome Sat zung (Aturan pelaksana/Aturan otonom) (Jurnal De Jure, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016 :99).
Terhadap norma dasar (basic norm) Kelsen dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm tetapi disebut dengan istilah staatsfundamentalnorm (norma fundamental Negara). Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu- waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain ( Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004: 14). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konsep beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dengan membandingkan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer menurut Cohen & Olson sebagaimana dikutip oleh I Made Pasek Diantha yaitu “ those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decicion of appellate court, statutes passed by legislatures, ex ecutive decress and regulations and rulling at administrative agencies” atau semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara, semua itu bisa diemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang (I Made Pasek Diantha, 2016). Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam hirarki perundang-undangan yang termasuk peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia urutannya terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selain yang ditentukan dalam Pasal 7 di atas terdapat peraturan lain yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.Peraturan Perundang- undangan ini secara yuridis diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai higher law Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia (Bagir Manan: 1992:41-42).
Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Dalam hal ini, peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada pada tingkatan terbawah, dalam pembentukannya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi.
Secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga asas mendasar (Jazim Hamidi: 2012:19). Adapun tiga asas sebagaimana dimaksud antara lain asas lex superior de rogat lex inferior, lex specialist derogat lex generalis, lex posterior de rogat lex priori (Ibid). Berdasarkan studi ilmu hukum tiga asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail yaitu Asas lex superior de rogat lex inferior (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan), Asas lex specialist derogat lex generalis ( peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan), Asas lex posterior de rogat lex priori (peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama). Menurut Padmo Wahjono, bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional (Trijono, Rachmat:2014:48) Dalam bidang pewarisan terdapat tiga sumber norma yang menjadi dasar hukum yaitu hukum waris Barat/ Bugerlijk Wetbook atau KUHPerdata, Hukum waris Islam, dan hukum waris adat.. Hukum Waris Barat / Bugerlijk Wetbook Yang berlaku bagi keturunan Eropa, Jepang dan Cina dan lain sebagainya jelas sekali ketentuannya yaitu berdasarkan kodifikasi Bugerlijk Wetbook dalam buku ke II Titel XII sampai XVII (pasal 830-Pasal 1130). Semua permasalahan mengenai hukum waris terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Hukum waris Islam , yang berlaku bagi penduduk keturunan Timur Tengah, Arab dan lain sebagainya yang beragama Islam dan juga penduduk asli/pribumi yang menghendaki pembagian warisan dengan Hukum Waris Islam. Disini juga sudah jelas pengaturannya, yaitu berdasarkan Hukum Islam yang bersumber satu- satunya dan tertinggi yaitu Al-Quran yang secara langsung menegaskan perihal tersebut, hukum waris adat yang berlaku bagi penduduk Indonesia asali atau pribumi. Yang menjadi masalah dan persoalan disini adalah bahwa, ternyata tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas Hukum Waris Adat yang berlaku bagi penduduk asli tersebut. Sebagaimana ketentuan Hukum Waris Barat (BW) dan Hukum Waris Islam yang jelas dasar hukum dan sumbernya serta ketentuan-ketentuannya serta berlaku bagi siapa yang mengikuti Hukum Waris tersebut (Sigit Sapto Nugroho: 2016:23).
Hukum kewarisan perdata barat atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek lama Belanda, berdasarkan azas konkordansi diberlakukan di Indonesia bagi golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling , meskipun merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, tetapi sampai saat sekarang masih tetap dinyatakan berlaku. Keberlakuan hukum kewarisan yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ini adalah berdasarkan aturan peralihan Pasal II dan Pasal IV Undang Undang Dasar 1945.
Dimuatnya aturan peralihan ini, dalam Undang Undang Dasar 1945 yang salah salah satu maksudnya adalah untuk menjadi dasar tetap berlakunya peraturan perundang undangan yang ada pada saat Undang Undang Dasar tersebut diberlakukan, dengan demikian kekosongan (vakum) hukum dalam masyarakat dapat dihindari. Aturan peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 menyatakan segala badan negara dan peraturan yang sudah ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, sedangkan aturan peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat. Berdasarkan kedua Pasal aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan suatu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 yang isinya adalah sebagai berikut ( Wirjono Prodjodikuro:1994:12). Untuk ketertiban masyarakat bersandarkan aturan peralihan Undang Undang Dasar Negara R.I. Pasal II bersambung dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut :
Pasal 1 Segala badan badan negara dan peraturan peraturan yang telah ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini, masih langsung berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut. Pasal 2 Bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tersebut dikatakan bahwa diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal ll aturan peralihan Undang Undang Dasar 1945 tersebut.
Hak dari Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 842 Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 842 KUHPerdata merupakan dasar hukum dari ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Hak ahli pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 185 KHI yaitu “ Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Sehingga dalam KHI ahli waris pengganti juga memilki hak yang sama dengan ahli waris yang sudah meninggal. Kedua sumber hukum ini dalam hal pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti tidak terdapat pertentangan. Sedangkan hak ahli waris pengganti menurut Islam dapat dilihat dari pandangan Hazairin bahwa Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta allazina ‘aqadat aymanukum ) dan untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata walidan dan aqrabun yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa . Ketentuan ini sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral. Menurut Mukhsin Asyrof bahwa ketentuan ahli waris pengganti meskipun tidak disebutkan dalam fiqih sebagaimana wasiat wajibah namun ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para ahli waris, sedangkan K.H. Azhar Basyir (pimpinan rapat penyusunan Kompilasi Hukum Islam) bahwa pasal ahli waris pengganti disahkan melalui kesepakatan para ulama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pembagian warisan menurut hukum adat dilihat dari garis keturunannya yaitu garis keturunan bapak (patriliner), garis keturunan ibu (materiliner), dan garis keturunan bapak dan ibu (parental) . Sistem pembagian warisan ini, tetap dipakai oleh masyarakat hukum adat, sebagai wujud pluralisme. Dalam hal konsep pewaris dan ahli waris antara KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat tidak memiliki banyak perbedaan karena sama-sama melihat garis keturunan.
Secara yuridis pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti terdapat dualisme pengaturan yaitu dalam KUHPerdata dan KHI. Berlakunya KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atau berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan berlakunya KHI berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan. Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1116
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka UUD 1945 memiliki hirarki lebih tinggi daripada Instruksi Presiden. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi . Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang Indonesia sebagai negara hukum yang menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai higher law Undang Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan teori hirarki perundang-undangan, maka pengaturan bagian terhadap ahli waris pengganti diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama dan tidak dapat dikurangi dengan wasiat.

## DAFTAR REFERENSI
Hajar M, (200). Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau) Soekanto, Soerjono. (2002). Hukum Adat Indonesia, (Jakarta:PT Grafindo Persada) Saebani, Beni Ahmad.(2009) .Fiqih Mawaris , (Bandung: CV. Pustaka Setia)
Soekanto, Soerjono Dkk.( 2004). Penelitian Hukum Normatif (Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta).
Diantha, I Made Pasek. (2016).Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media Grup Jakarta).
Manan, Bagir (1993). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Alumni, Bandung) Jazim Hamidi dkk, (2012).Teori dan Hukum Perancangan Perda, Universitas Brawijaya Press (UB Press) Cetakan Pertama, Malang Trijono, Rachmat, (2014). Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan , Papas Sinar Sinanti, Depok Timur
Nugroho, Sigit Sapto (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia, Pustaka Iltizam, Solo Prodjodikuro, Wirjono . 1984). Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet. Vlll (Bandung Sumur) M. Daud Ali, (1997)“Hukum Islam dan Peradilan Agama”, Rajagrafindo Persada, Jakarta Jurnal De Jure, Volume 16, Nomor 1, Maret 2016 UUD 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia