## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Implementasi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 di Kabupaten Kulonprogo
(Studi Kasus di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo)
Sugiyarto 1 , Rigel Nurul Fathah 2 1,2 Fakultas Ekonomi Sosial dan Humaniora Universitas Aisyiyah Yogyakarta E-mail: sugiyarto.djpb@kemenkeu.go.id 1 , rigelnurul@unisayogya.ac.id 2
Article History: Received: 14 Juli 2023
Revised: 25 Juli 2023 Accepted: 03 Agustus 2023
Abstract: This study aims to determine the application of accrual-based SAP and constraints in the preparation of the Regional Government Financial Report in accordance with the accrual- based SAP based on Government Regulation No. 71 of 2010 in Kulonprogo Regency. The results showed that the Kulonprogo Regency Government had applied PP No. 71 on accrual basis in the preparation of local government financial reports. The obstacle when preparing the financial reporting of the local government lies in the weakness of human resources in some SKPD because the accounting officer is not from the background of Accounting, but the BKAD and the Kulonprogo Regional Government always accompany the preparation of financial reporting simultaneously and sustainably. An indicator of the success of the application of PP No. 71 on an accrual basis is proven by the statement of the Supreme Audit Board that is Fair without Exception from 2014 to the present. The implication of the research in the form of suggestions for the Kulonprogo Regional Government is the need to recruit employees who have expertise in regional accounting to manage the Accounting Section in several SKPD so that the recording and financial reporting of the Kulonprogo Regional Government can be carried out well and maintain performance in order to keep getting an audit opinion that is Fair without Exception for Local Government Financial Reporting.
Keywords: Accrual Bassic, Regional Government, Government Regulation Number 71 Year 2010
PENDAHULUAN Sejak otonomi daerah mulai tahun 1999, Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemerintahan. Pergantian pemerintahan dari masa orde baru ke masa orde reformasi yang dimulai pertengahan 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional (Fathah, RN, 2017). Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat (Fathah, RN, 2017).
Otonomi yang luas ialah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Astuti, dkk 2017). Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian sampai evaluasi (Safitri, TA & Fathah, RN, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah dituntut untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Perubahan tata kelola pemerintah daerah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya (S, Hartati & Fathah, RN, 2022). Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Pemerintah No 24 tahun 2005 yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Basis akuntansi yang dianut dalam SAP adalah basis kas menuju akrual . Bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan APBD selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (M, Rifandi. 2018). Namun dalam penerapannya, PP No 24 Tahun 2005 ini bersifat sementara dan ditujukan untuk masa transisi menuju akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan basis akrual pada system akuntansinyadan tidak berlaku pada sistem penganggarannya (Halim dan Kusufi, 2014). PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan tahun anggaran 2015.
Penerapan PP No 71 Tahun 2010 bukan tanpa kendala. Kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tentu memerlukan komitmen secara penuh untuk mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Prinsip tata cara pemerintahan yang baik disebut Good Governance (Mustikawati & FS Segarawasesa, 2023). Terkait dengan penerapan basis akrual , Pemkab Kulonprogo harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 pada Pemerintah daerah Kulonprogo . Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan SAP berbasis akrual yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010 di Pemerintah Daerah Kulonprogo dan (2) Kendala apa yang dihadapi Pemda Kulonprogo dalam

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
menerapkan SAP berbasis akrual.

## LANDASAN TEORI
Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan menurut PP No 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3 yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSA diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP, Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.
Urgensi kebutuhan standar akuntansi pemerintahan menguat seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersiil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI pada tahun 1994. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. PP No 71 Tahun 2010 pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraph 28 menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (laporan perubahan SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Basis akrual merupakan basis akuntansi yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan pada entitas pemerintah daerah dalam mengakui pendapatan dan belanja. Tetapi karena sebelum masa reformasi menggunakan basis selama bertahun-tahun, maka penerapan basis akrual secara langsung dirasa kurang realistus, Solusi permasalahan ini adalah pada PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menetapkan kebijakan bahwa SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun anggaran 2014, dan sebelum tahun anggaran 2014 masih diperkenankan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual ) atau basis kas modifikasian sebagaimana PP No 24 Tahun 2005.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik ( good governance ), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai good governance di harapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN Dan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara atau Daerah dan badan lainnya. Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dilihat dari ruang lingkup dan basis akuntansinya yaitu:
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/ daerah. Tabel 1. Perbedaan Komponen Laporan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasisakrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”.
Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pemerintah.
Acuan KSAP sebagai penyusun standar Laporan Keuangan pemerintah, pemerintah dan pengguna Laporan Keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No 71/2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24/2005) pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Lampiran III PP No 71 Tahun 2010 menjelasakan tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Penelitian ini mencoba kegiatan untuk mengukur dan menginterpretasikan perkembangan laporan keuangan Penelitian ini mencoba kegiatan untuk mengukur dan menginterpretasikan perkembangan laporan keuangan dari tahun berjalan dan membandingkannya dengan standar akuntansi yang berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Komponen Laporan Keuangan Pokok : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan yang bersifat optional:
 Laporan Kinerja Keuangan (LKK)
 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Komponen Keuangan Pokok : A. Laporan Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo (SAL) B. Laporan Finansial 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) C. Catatan atas Laporan Keuangan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dengan memperhatikan kelebihan serta kekurangan dari laporan keuangan tersebut, sehingga dapat mudah di koreksi pada tahapan penyusunan laporan tahun berikutnya.
Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penilitian
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya. (Djam’an Satori, 2011). Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor penerapan PP no 71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Akuntansi pada BKAD Kabupaten Kulonprogo yang merupakan informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti memanfaatkan Kasubid Pelaporan Keuangan Daerah.
Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian yaitu : Observasi, Wawancara Dokumentasi sedangkan Analisis Data menggunakan : Data Reduksi, Data display , Simpulan (atau verifikasi) peneliti. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum
Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang didapat berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan data laporan Keuangan Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2018. Wawancara dilakukan di Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Kulonprogo dengan Ibu Iswandari Artiningsih, SE, Ak, selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan di Badan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Ibu Puji Astuti , SE selaku selaku Kasubid Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kulonprogo.

## Analisis Makna Basis Akrual dalam Pemerintah Kabupaten Kulonprogo
Akuntansi keuangan pemerintah Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset Daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas : a) menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak; b) menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan; c) menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan; d) menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan; e) menyelenggarakan kegiatan di bidang aset; f) menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan g) melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Dalam pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan amanat pemerintah tersebut dengan menyusun 7 laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Dimana Kabupaten Kulonprogo telah mematuhi paraturan pemerintah yang disebutkan dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
Mengenai kendala terhadap penerapan SAP berbasis akrual Ibu Ari DAN Ibu Puji mengatakan bahwa dalam BKAD tidak ada kendala yang begitu berarti karena sudah mempersiapkan sejak tahun 2005 yaitu basis kas menuju akrual. Salah satu kendala jusru lebih kepada beberapa SKPD yang SDM nya bukan berlatar pendidikan dari Akuntansi. Hambatan yang terjadi antara lain dalam hal : (1) Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan SKPD kepada SKPD (2) Keakuratan bukti pendukung penyusunan laporan keuangan SKPD (3) Perubahan Kebijakan akuntansi (4) Kecermatan SKPD dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.Sepanjang tahun 2018 telah dupayakan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) fungsi akuntansi dan pelaksana SIMDA dalam penatausahaan keuangan di seluruh SKPD, diantaranya melalui rekonsiliasi secara periodic terhadap realisasi pendapatan maupun belanja yang dikelola oleh masing-masing SKPD dengan data maupun dokumen yang ada di BKAD sebagai PPKD

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencatatan. Indikator untuk keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah Pemda Kulonprogo yaitu opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah. Kabupaten Kulonprogo medapat opini Wajar Tanpa Pengecualian berturut-turut dari tahun 2014 sampai sekarang. Dimana ditahun tersebut Kabupaten Kulonprogo telah menerapkan SAP Akrual, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kulonprogo telah berhasil dalam pengimplementasian basis akrual. Kemudian pendapat Ibu Ari dan Ibu Puji mengenai LKPD Kabupaten Kulonprogo yang mendapat Opini WTP mereka mengungkapkan memang keberhasilan tersebut merupakan kerja keras semua pihak dari Pemda Kulonprogo. Analisis Perlakuan Akuntansi pada LKPD Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2018 Terkait Penerapan PP 71/2010 Basis Akrual : Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan dalam penerapan SAP Akrual.
1. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dan Belanja di Laporan Realisasi

## Anggaran Kulonprogo
Pencatatan pendapatan-LRA pada laporan keuangan Kabupaten Kulonprogo disusun dengan menggunakan basis kas, sementara itu pencatatan pendapatan-LO disusun dengan menggunakan basis akrual, demikian yang dijelaskan oleh Ibu Ari. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk pengakuan dan pengukuran dalam pencatatan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO, Kabupaten Kulonprogo telah mencatat sesuai dengan aturan yang dituliskan dalam PSAP.
Dari penjelasan beliau, bahwa pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diakui pada saat kas diterima, oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporanbahan disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor kepada BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan,diakui sebagai pendapatan daerah.
Pendapatan Kas yang berasal dari hibah langsung berasal daru dalam/luar negeri yang diunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan yang tidak masuk pada intrepetasi di atas diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Dalam hal BLUD , pendapatan diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaandan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Pendapatan dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan peenerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk penyajian Dana BOS dalam struktur APBD mengacu pada penyusunan APBD atau ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Untuk akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang
sah. Belanja diakui pada saat : 1) Terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dan Pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja digunakan langsung oleh SKPD, Unit Kerja yang berbentuk BLUD dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu dengan syarat entitas wajib melaporkannya ke BUD; 4) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri dengan syarat entitas wajib melaporkannya ke BUD.
2. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dan Beban di Laporan Operasional Pemda Kulonprogo Dari penjelasan Ibu Ari dan Ibu Puji, Pendapatan LO diakui pada saat : 1) Timbulnya hak atas pendapatan, 2) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi Pendapatan LO pada level PPKD diakui pada saat kas diterima di RKUD sedangkan pengakuan pendapatan LO pada level SKPD berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari : 1) Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah yaitu pajak reklame, Air tanah, PBB; 2) Pendapatan Pajak yang dibayar oelh wajib pajak (self assessment) diakui pada saat kas diterima; 3) Pendapatan restribusi Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan retribusi daerah; 3) Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut; 4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke BUMD diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit oleh KAP; 5) Pendapatan Hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima; 6) Pendapatan LO dari dana-dana non APBD serta hibah barang yang diterima dari sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan diakui setelah dilaporkan ke PPKD oleh Dinas Pendidikan; 7) Pendapatan Dana BOS diakui dengan mengacu pada pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD yang dikeluarkan kementrian Dalam Negeri; 8) Pendapatan dari dana yang diterima oleh sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (selain dana BOS) dan hibah barang diakui sebagai Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan. Dalam hal pengukuran Pendapatan LO : 1) Akuntansi Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto , yaitu dengan mebukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya; 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan ; 3) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pedoman akuntansi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Beban LO, beban diakui pada saat :
1) Timbulnya kewajiban, saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah; 2) Terjadinya konsumsi asset, Saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban/ dana tau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional; 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan ast bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalah penyusutan atau amortisasi.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
3. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kulonprogo Ibu Ari menjelaskan pembiayaan dibagi menjadi 2 yaitu : penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto taitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pembiayaan neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pnerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah dengan intrepetasi sebagai berikut : 1) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD; 2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; 3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan. Beliau menegaskan untuk pembiayaan menggunakan basis kas. Jadi menurut beliau penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima kas daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui ketika uang keluas dari kas daerah. Untuk pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dengan intrepetasi sebagai berikut : 1) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD; 2) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD ; 3) Ketika terdapat Selilisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran maka akan dicatat dalam pos SILPA/Sikpa; 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Saldo Anggaran Lebih.
4. Pengakuan dan Pengukuran Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo Untuk pengungkapan dan pengukuran Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo, Ibu Ari menjelaskan bahwa aset itu diakui pada saat manfaat ekonomi itu sudah sudah menjadi hak milik dan lebih kuat apabila kepemilikan atau haknya itu beralih atau berpindah. Menurut beliau untuk aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
5. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Daerah Kabupaten Kulonprogo Menurut Ibu Ari kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Beliau menjelaskan kalau utang itu ada 2 macam. Yaitu utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Pengakuan kewajiban menurut beliau yaitu diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul dan diukur dengan nilai nominal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Puji, beliau menjelaskan bahwa sederhananya dari pengakuan kewajiban itu diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan diukur sebesar nilai nominal.

## 6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Daerah Kabupaten Kulonprogo
Ibu Ari menjelaskan bahwa menurutnya ekuitas sama halnya dengan nilai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Itu yang disebut ekuitas menurut beliau. Untuk pengukuran sama pengakuannya, beliau menyatakan bahwa Kabupaten Kulonprogo telah sama dengan PSAP. Bahwa ekuitas diakui berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran Ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban. Kalau penyajiannya disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Puji, terkait dengan pengakuan dan pengukuran untuk Kewajiban Daerah pada Daerah Kabupaten Kulonprogo, beliau memaparkan pernyataan yang sama bahwa pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Dan pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kab.Kulonprogo Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan PP No 71 Tahun 2010
Tabel 2. Komponen LRA Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Laporan Realisasi Anggaran Sesuai Tidak Sesuai Penyajian informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. PSAP 02 paragraf 8 √ Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. PSAP 02 paragraf 9 √ Periode pelaporan PSAP 02 paragraf 10 √ Ketepatan waktu penyajian PSAP 02 paragraf 11 √ Penyajian informasi wajar PSAP 02 paragraf 12 √ Penyajian pos-pos dalam laporan realisasi anggaran. PSAP 02 paragraf 13 √ Penyajian klasifikasi pendapatan. PSAP 02 paragraf 16 √ Penyajian klasifikasi belanja PSAP 02 paragraf 17 √ Penyelenggaraan akuntansi anggaran PSAP 02 paragraf 19-20 √ Pengakuan pendapatan-LRA PSAP 02 paragraf 21-22 √ Penyajian masuk PSAP 02 paragraf 23 √ Pelaksanaan akuntansi anggaran PSAP 02 paragraf 24 √ Pengakuan belanja PSAP 02 paragraf 31-32 √ Penyajian belanja modal PSAP 02 paragraf 37 √ Penyajian belanja tak terduga PSAP 02 paragraf 37 √ Penyajian transfer keluar PSAP 02 paragraf 40 √ Penyajian koreksi belanja PSAP 02 paragraf 44-46 √ Penyajian Surplus/ defisit-LRA PSAP 02 paragraf 47-49 √ Penyajian klasifikasi pembiayaan PSAP 02 paragraf 50 √ Penyajian penerimaan pembiayaan PSAP 02 paragraf 51 √ Pengakuan penerimaan pembiayaan PSAP 02 paragraf 53 √

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Laporan Realisasi Anggaran Sesuai Tidak Sesuai Penyajian pengeluaran pembiayaan PSAP 02 paragraf 55 √ Pengakuan pengeluaran pembiayaan PSAP 02 paragraf 56 √ Penyajian pendanaan neto PSAP 02 paragraf 58-59 √ Penyajian sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. PSAP 02 paragraf 60-61 √ Penyajian transaksi dalam mata uang asing PSAP 02 paragraf 63 √ Tabel 3. Komponen Laporan Arus Kas Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Laporan Arus Kas Sesuai Tidak Sesuai Penyajian klasifikasi komponen arus kas PSAP 02 paragraf 8 √ Penyajian klasifikasi pembayaran pokok utang dan pembayaran Bunga PSAP 03 paragraf 17 √ Penyajian komponen- komponen arus keluar kas dari aktivitas operasi PSAP 03 paragraf 24 √ Penyajian komponen-komponen arus kas masuk aktivitas investasi. PSAP 03 paragraf 30 √ Penyajian komponen- komponen arus masuk kas dari aktivitas pendanaan. PSAP 03 paragraf 34 √ Penyajian komponen- komponen arus masuk kas dari aktivitas transitoris. PSAP 03 paragraf 35 √

## Tabel 4. Neraca
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Neraca Sesuai Tidak Sesuai Penyajian posisi keuangan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dana. PSAP 03 paragraf 44 √ Penyajian Klasifikasi aset dan kewajiban PSAP 03 paragraf 44 √ Penyajian Pos-pos dalam Neraca. PSAP 03 paragraf 49 √

## Tabel 5. Laporan Operasional
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo
Laporan Operasional Sesuai Tidak Sesuai Penyajian pos-pos Keuangan pendapatan- LO, beban, surplus/deficit dari operasi,surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa,dan surplus/defisit-LO, PSAP 03 paragraf 44 √ Penyajian informasi nama entitas, cakupan entitas, periode yang dicakup,mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan PSAP 12 Paragraf 12 √ Penyajian pos –pos dalam laporan operasional PSAP 12 Paragraf 13 √ Klasifikasi penyajian akuntansi pendapatan- LO PSAP 12 Paragraf 25 √ Pelaksanaan akuntansi-pendapatan LO PSAP 12 Paragraf 26 √ Pengakuan Beban PSAP 12 Paragraf 32 √ Penyajian Surplus dan defisit dari kegiatan operasional PSAP 12 Paragraf 42-43 √ Penyajian pendapatan beban dalam kegiatan non operasional PSAP 12 Paragraf 45-46 √ Penyajian Surplus dan defisit dari kegiatan operasional PSAP 12 Paragraf 47 √ Karakteristik pos luar biasa PSAP 12 Paragraf 49 √ Penyajian Surplus/defisit-LO PSAP 12 Paragraf 51 √

## Tabel 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Laporan Perubahan Ekuitas Sesuai Tidak Sesuai Penyajian Pos-pos dalam laporan perubahan ekuitas PSAP Paragraf 101-102 √

## Tabel 7. Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih Sesuai Tidak Sesuai Penyajian Pos-pos dalam laporan perubahan anggaran saldo lebih. PSAP Paragraf 41-42 √

## Tabel 8. Catatan Atas Laporan Keuangan
Unsur PP 71 Th 2010 Hasil Evaluasi LKPD Kulonprogo

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.1, Juli-Desember 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai Tidak Sesuai Penyajian catatan atas laporan keuangan PSAP 04 Paragraf 13 √ Penyajian informasi tentang kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, yang seharusnya dijadikan satu di bab dua Catatan atas Laporan Keuangan. PSAP 04 Paragraf 13 √ Penyajian kebijakan-kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan pembiayaan daerah. PSAP 04 Paragraf 22 √ Penyajian perubahan anggaran dan hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target. PSAP 04 Paragraf 24 √ Asumsi dasar akuntansi. PSAP 04 Paragraf 31 √

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dalam penelitian ini menemukan : 1) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasi Akrual, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di Badan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sudah mulai menerapkan basis kas menuju akrual sejak 2004 kemudian telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71/2010; 2) Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Yang digunakan dalam menyusun LKPD yakni Basis Akrual; 3) Kendala dalam penyusunan LKPD ada pada SDM di beberapa SKPD karena tidak semua petugas akuntansi berasal dari latar belakang akuntansi sehingga BKAD mendampingi SKPD dalam penyusunan laporan keuangan dan merekonsiliasi setiap periode agar tidak terjadi kesalahan input dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kulonprogo.

## PENGAKUAN
Terimakasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Pemerintah Daerah Kulonprogo semua pihak yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

## DAFTAR REFERENSI
Fathah, RN. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak-Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2(2). 1-21
Fathah, RN. 2017. Analisis Rasio Keyangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Ebbank, Vol 8(1). 33-48
S, Hartati, Fathah, RN. 2022. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi dan Governance. Vol 2(2). 119-129
Safitri, TA; Fathah, RN. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Litbang Sukowati : Media Peelitian dan Pengembangan Vol 2(1). 89- 105.
Rifandi, M. (2018). Pengaruh Tekologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. RELASI : Jurnal Ekonomi, Vol 14 (2), 48-61.
Mustikawati, M; FS Segarawasesa. 2023. Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo. Journal Scientific of Mandalika. Vol 4 (5), 76-88.
Pirani, F; M, Rifandi; Anam, Choirul. 2023. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Kaeuangan di SKPD Bantul. Jurnal CEKI. Vol 2(6). 485-497.
Halim Abdul dan Kusuf, M.S.. 2014. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keungan Daerah Edisi 4. Jakarta : .Salemba Empat
Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Rasyid Yanuar Yuniar. 2013 Persiapan K/L Menghadapi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Dipresentasikan pada acara Sosialisai Kesiapan Implementasi Basis Akrual Lingkup Pejabat Eselon II Kementerian Negara/Lembaga Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 27 November 2013 di Jakarta.
Satori, Djam’an. 2011. Metode Penelitian Kualitatif ( Matakuliah Analisis Penelitian Kualitatif). Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Syarienda, Yanni, Basri Hasan, Fahlevi Heru. 2018. Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol 4 No 1 Maret 2018
Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahh Daerah.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.