Ilhamda Fattah Kaloko, Zainul Daulay, Syofirman Syofyan, Mustika Sukma Utari, Harmelia  (2022) Konflik  Israel  VS.  Palestina  Memanas,  Individu  Mana  Yang  Harus  Bertanggungjawab?, (7)  12,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11279 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022
KONFLIK  ISRAEL  VS.  PALESTINA  MEMANAS,  INDIVIDU  MANA  YANG HARUS BERTANGGUNGJAWAB?
Ilhamda Fattah Kaloko, Zainul Daulay, Syofirman Syofyan, Mustika Sukma Utari, Harmelia
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Indonesia Email: ilhamdaf@gmail.com, zdaulay@gmail.com, firman.justisia@gmail.com, mustikasukmautari10@gmail.com, npharmelia@gmail.com

## Abstrak
Perseteruan dan hal-hal yang tidak dapat dihindari oleh negara. Konflik antara Israel dan  Palestina  berulang  kali  terjadi,  namun  realisasi  pertanggungjawaban internasional  belum  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Adanya  peristiwa  yang mengakibatkan  jatuhnya  korban  dalam  perang  tersebut  harus  dipertanggung jawabkan  oleh  Israel  sebagai  Negara,  serta  individu-individu  yang  terlibat.  Akibat tindakan  ini,  para  pelaku  kejahatan  perang  harus  dimintai  pertanggungjawaban  di bawah hukum internasional. Rumusan masalah Apa tanggung jawab individu pihak Israel  terhadap  Palestina  karena  melanggar  hukum  perang?  Kesimpulan  dari penelitian ini adalah: Konflik Israel-Palestina telah memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional, sudah selayaknya orang yang melakukan hal tersebut harus dihukum. Namun  dalam  kasus  pelanggaran  ini,  Israel  dianggap tidak  mau  dan  tidak  mampu menangani kasus tersebut, sehingga PBB berhak mendesak dewan keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. untuk tindakan mereka.
Kata  Kunci :  kewajiban;  pelanggaran  hukum  perang;  israel  dan  palestina;  perspektif hukum internasional

## Abstract
Feuds and things that cannot be avoided by the state. Conflicts between Israel and Palestine occur repeatedly, but the realization of international accountability has not been  in  accordance  with  existing  rules.  The  existence  of  events  that  resulted  in casualties  in  the  war  must  be  accounted  for  by  Israel  as  a  State,  as  well  as  the individuals involved. As a result of this action, the perpetrators of war crimes must be held accountable under international law. The formulation of the problem What is the individual responsibility of the Israeli side towards Palestine for violating the laws of war?. The conclusions of this research are: The Israeli-Palestinian conflict has fulfilled the elements of an international crime, it is proper that individuals who have committed this should  be punished. However, in  this violation case, Israel  is considered unwilling and unable to handle the case, so the UN should have the right
to  urge  the  security  council  to  establish  an  ad  hoc  court  so  that  the  case  can  be resolved and the perpetrators can be held accountable for their actions.

## Keywords: liability; violation of the law of war; israel and palestine; international law perspective

## Pendahuluan
Perseteruan  dan  konflik  terjadi  di  dunia  merupakan  dinamika  yang  terjadi  dan  hal yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  negara.Konflik  antar  negara  pernah  dialami  beberapa negara  yang  pada  umumnya  diakibatkan  oleh  masalah  perebutan  wilayah,  sengketa perbatasan, masalah kebijakan politik, sumber daya alam, dan  lain sebagainya. Sejarah konflik  Palestina  dan  Israel  bisa  dibilang  terjadi  sejak  Deklarasi  Balfour,  yakni pernyataan terbuka yang dikeluarkan Pemerintah Inggris pada tahun 1917 semasa Perang Dunia I untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan pendirian rumah kediaman nasional  bagi  minoritas  Yahudi  di  Palestina.  Masyarakat  Islam  Palestina  menganggap bahwa  Inggris  memaksakan  pendirian  negara  Yahudi  di  kawasan  Palestina  yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina (Dipoyudo, 1977) . Secara normatif kini Palestina sudah memenuhi syarat sebagai sebuah negara diantaranya punya penduduk tetap, wilayah yang jelas, pemerintah yang efektif, serta pengakuan dari negara lain (diakui oleh 136 negara dari 193 negara di dunia) (Syuib, 2020) .
Dalam hal ini Negara Israel telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yang diatur  dalam  hukum  humaniter  internasional,  sehingga  Negara  tersebut  harus bertanggungjawab  dalam  hukum  internasional  atas  segala  aktivitas  militer  yang melanggar  kewajiban  internasional  dan  atas  segala  aksi  penggunaan  kekerasan  yang melanggar  hak  asasi  manusia  internasional  dan  hukum  humaniter  internasional  sesuai dengan  aturan-aturan  dalam  Responsibility  of  States  for  Internationally  wrongful  acts. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang diadopsi oleh  International  Law  Commission  merupakan  sumber  utama  yang  relevan  untuk menjawab bentuk pertanggung-jawaban negara.Meskipun Draft Articles tersebut hingga kini  belum  menjadi  konvensi  yang  bersifat  mengikat,  dokumen  tersebut mengakomodasikan  hukum  kebiasaan  internasional  dan  pendapat-pendapat  publicist yang otoritatif. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan  negara-negara  yang  konsisten  yang  muncul  dari  keyaknian  bahwa  tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum.
Terkait  dengan  aspek  opinio  juris  yang  merupakan  unsur  subjektif,  Mahkamah Internasional menyatakan dalam perkara North Sea Continental Shelf bahwa kebiasaan tersebut  harus  dilakukan  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  menjadi  bukti  keyakinan bahwa  kebiasaan  tersebut  diwajibkan  oleh  hukum,  sehingga  negara  yang  melakukan kebiasaan  tersebut  harus  merasa  bahwa  tindakan  mereka  sejalan  dengan  kewajiban hukum.  Mahkamah  Internasional  menekankan  perlunya  pembuktian  rasa  untuk memenuhi  kewajiban  hukum  dan  bukan  "tindakan  yang  didorong  oleh  pertimbangan kesopanan,  kemudahan  atau  tradisi". Pernyataan  ini  ditegaskan  kembali  dalam perkara Nicaragua v. United States of America (Papastavridis, 2016) .
Pengecualian diberikan kepada negara yang menjadi persistent objector atau dalam kata lain negara yang terus menerus menentang keberadaan suatu kebiasaan internasional, kecuali  jika  hukum  tersebut  masuk  ke  dalam  kategori  jus  cogens (Judgement,  1951) . Konflik antara kedua Negara berulang kali terjadi, namun realisasi pertanggungjawaban secara  internasional  belum  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Adanya  peristiwa  yang mengakibatkan  korban  jiwa  dalam  perang  tersebut  mesti  dipertanggungjawabkan  oleh Israel  sebagai  Negara,  juga  individu  yang  terlibat.  Akibat  tindakan  ini  harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan latar belakang masalah di atas begitu pentingnya untuk dibahas lebih lanjut mengenai  bagaimana  tanggung  jawab  individual  pihak  Israel  terhadap  Palestina  atas pelanggaran hukum perang?

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang  seyogyanya  atas  isu  hukum  yang  diajukan (Marzuki  &  SH,  2021) .  Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju ( snow ball method ) yang diawali  dengan  pengumpulan  bahan  hukum  baik  primer  maupun  sekunder  dan diinventarisasi, identifikasi, dan diambil hal-hal yang relevan dengan pokok masalah.
Pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengaitkan  ketiga  bahan  hukum tersebut dan dilakukan penelahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis.Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini dianalisa dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  dan  perundang-undangan  dengan  metode deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan
1. Tanggung Jawab Individual Pihak Israel Terhadap Palestina Atas Pelanggaran Hukum Perang
Di dalam Statuta Roma 1998 memang tidak ada pasal yang mengatur secara tegas tentang kedudukan Mahkamah Ad Hoc ketika ICC telah dibentuk, tetapi berdasarkan pembukaan Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan yang paling serius menurut  masyarakat  internasional  tidak  dapat  dibiarkan  tanpa  adanya  ganjaran  dan untuk  mengakhiri  “ impunity ”  bagi  yang  melakukan  kejahatan  tidak  menutup kemungkinan dapat dibentuknya suatu mahkamah Ad Hoc. Hal ini dibuktikan dengan sebuah video yang menyatakan bahwa ICC tetap akan memperhatikan posisi hamas dalam kasus tersebut apakah bersalah atau tidak, kemudian berdasarkan keterangan wartawan  dalam  video  tersebut  (Nida  Ibrahim)  menyampaikan  bahwa  hamas merupakan bagian perjuangan bersenjata (tentara Palestina) dan juga sebagai oposisi dalam  pemerintahan,  sehingga  Palestina  mengharapkan  agar  ICC  fokus  terhadap kejahatan Israel karena merekalah yang berada dalam situasi yang illegal (ICC, 2022) .
a) Peran  ICC  ( International  Criminal  Court )  Dalam  Perang  Antara  Israel  Dan Palestina
Israel  dimintai  pertanggungjawaban  individu  karena  melanggar  hukum Statuta Roma sebagai  hukum  internasional  yang  berlaku, namun Israel ternyata tidak  meratafikasi  Statuta  Roma  ke  dalam  hukum  nasionalanya  dengan  alasan tidak ingin tunduk dan terikat dengan Statuta Roma sebagai hukum internasional, berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Israel  dianggap unwilling dan unable dalam  menangani  kasus  tersebut  maka  PBB  berhak  mendesak  dewan keamanan  untuk  membentuk  pengadilan  ad  hoc  agar  kasus  tersebut  dapat terselesaikan  dan  pelaku  dapat  di  mintai  pertanggungjawaban  sesuai perbuatannya. Penegakan hukum atas kejahatan internasional yang dilaksanakan oleh  suatu  negara,  ada  kalanya  negara  dianggap  tidak  mau  ( unwilling ),  bahkan tidak  mampu  ( unable ),  padahal  dalam  penegakan  hukum  atas  kejahatan  ini haruslah  akuntabel. International  Criminal  Court merupakan  suatu  mahkamah yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional tetap menjadi perhatian dan  pengharapan  masyarakat  internasional,  ketika  suatu  negara  mengalami keadaan  negara  dianggap  tidak  mau  ( unwilling )  atau  tidak  mampu  ( unable ) (Charles Frera Sumilat, 1998) . Negara yang dianggap melakukan unwilling dan unable pada prinsipnya hanya berlaku bagi negara peserta yang telah melakukan ratifikasi  terhadap  statuta  roma  akan  tetapi  makna  bias  diperluas  dengan  dasar ICC  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili  kejahatan  yang  paling  serius  ( the most serious crimes ) yakni kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi.
Dengan  berbagai  bukti  banyaknya korban  jiwa dan serangan-serangan dari Israel terhadap penduduk sipil Palestina  yang selalu disiarkan ke publik, hal  ini menjadikan  keyakinan  bahwa  memang  Israel  telah  melakukan  suatu  tindakan sistematis  dan  terencana  untuk  melenyapkan  penduduk  Palestina.  Pemimpin- pemimpin Israel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam keluarnya perintah  keji  terhadap  penindasan  rakyat  Palestina,  adalah  merupakan  suatu kejahatan perang dan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan sangat berat hukumannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel itu bisa diproses  di  ICC,  karena  sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Statuta  Roma,  bahwa yurisdiksi  ICC  adalah  terbatas  pada  kejahatan  internasional  yang  paling  serius. Terlepas  dari  kemampuan  ICC  untuk  menghukum  para  penjahat  perang  Israel tersebut, sebagai salah satu metode menghentikan konflik berkepanjangan Israel- Palestina, ada hal prinsipil yang menyebabkan tidak bisanya ICC mengambil alih permasalahan itu, yaitu masalah keterikatan dan eksistensi yurisdiksi ICC.
Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh yurisdiksi ICC tersebut, tetapi melalui suatu pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma 1998. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 bahwa ICC hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma
1998,  sedangkan  Israel  belum  meratifikasi  Statuta  Roma,  maka  ICC  tentunya tidak akan bisa memproses kasus penjahat perang bagi para pemimpin Israel.
Namun demikian dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan  untuk  mengadili  negara  non-ratifikasi  Statuta  Roma  1998  dengan syarat negara tersebut haruslah membuat suatu pernyataan penerimaan yurisdiksi ICC  atau  perjanjian  khusus  yang  isinya  negara  tersebut  harus  menundukan  diri dan  menerima  yurisdiksi  ICC.  Maka  dengan  demikian,  Israel  dapat  dituntut  ke Mahkamah Internasional atas kejahatan kemanusiannya terhadap penduduk sipil Palestina  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (3) juncto Pasal  4  ayat  (2).  Namun  di  sini Israel  unwilling  untuk  tunduk  dan  terikat  terhadap  yurisdiksi  ICC  yang mengakibatkan  Israel  tidak  dapat  dituntut  ke    Makamah  Internasional  atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukakan.
Dalam Pasal 11 Statua Roma 1998 menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya mencangkup kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma 1998 mulai berlaku yaitu tanggal 1 Juli 2002. Dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah yang bukan merupakan negara pihak apabila terdapat perjanjian khusus. Pada pasal ini kurang efektif,  karena  apabila  suatu  negara  non  pihak  tidak  membuat  suatu  perjanjian khusus yang mengikatkan diri terhadap Statuta Roma 1998, maka yurisdiksi ICC tidak dapat digunakan Padahal tujuan dari ICC adalah untuk mengakhiri impunity bagi  yang  melakukan  kejahatan  dan  mengupayakan  pencegahan  terjadinya kejahatan, tentu saja hal ini sangat bertentangan dari tujuan utama dibuatnya ICC. Dalam melihat kasus ini seharusnya PBB memaksakan ICC harus tetap mengadili para pelaku kejahatan dengan cara dan metode-metode yang sebelumnya pernah ada  yakni  pada  kasus  Yugoslavia  dalam  tribunal  ICTY  1991  padahal  Statuta Roma baru ada di tahun 1998 (QC & Suhartono, 2002) .
b) Korban Konflik Antara Israel dan Palestina
Pasukan  Israel  dan  kelompok  bersenjata  Palestina  melakukan  serangan selama pertempuran Mei 2021 di Jalur Gaza dan Israel  yang  melanggar hukum perang  dan  merupakan  kejahatan  perang.  Terdapat  beberapa  fakta  pembuktian kejahatan  Israel  pada  saat  perang  2021.  Diantaranya  Human  Rights  Watch menyelidiki ada tiga serangan Israel yang menewaskan 62 warga sipil Palestina di  mana  tidak  ada  target  militer  yang  jelas  di  sekitarnya.  Kelompok  bersenjata Palestina juga melakukan serangan yang melanggar hukum, 360 roket dan mortir terarah ke pusat-pusat populasi Israel, melanggar larangan terhadap serangan yang disengaja atau tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Gerry Simpson, direktur krisis  dan  konflik  di Human  Rights  Watch mengatakan  bahwa  keengganan konsisten otoritas Israel untuk secara serius menyelidiki dugaan kejahatan perang, serta  serangan  roket  pasukan  Palestina  ke  pusat-pusat  populasi  Israel, menggarisbawahi  pentingnya  penyelidikan  Pengadilan  Kriminal  Internasional (Israeli,  2021) .  Selain  itu  PBB  melaporkan  bahwa  selama  pertempuran  Mei, serangan  oleh  militer  Israel  menewaskan  260  warga  Palestina,  termasuk
setidaknya 129 warga sipil, 66 di antaranya adalah anak-anak. Pihak berwenang Israel  mengatakan  bahwa  serangan  roket  dan  mortir  oleh  kelompok  bersenjata Palestina  mengakibatkan  kematian  12  warga  sipil,  termasuk  dua  anak,  satu tentara, dan melukai "beberapa ratus" orang.
Beberapa warga Palestina juga tewas di Gaza ketika roket yang ditembakkan oleh kelompok bersenjata gagal dan mendarat di Gaza. Sejak akhir Mei, Human Rights  Watch  mewawancarai  secara  langsung  30  warga  Palestina  yang menyaksikan serangan Israel, kerabat warga sipil yang terbunuh, atau penduduk daerah  yang  menjadi  sasaran.  Mereka  harus  mengambil  semua  tindakan pencegahan yang layak untuk meminimalkan kerugian bagi warga sipil, termasuk dengan  memberikan  peringatan  dini  serangan  yang  efektif.  Serangan  di  mana kerugian  yang  diharapkan  terhadap  warga  sipil  dan  properti  sipil  tidak proporsional dengan keuntungan militer yang diantisipasi juga dilarang.
Israel dan otoritas Palestina telah menunjukkan sedikit atau tidak ada minat dalam menangani pelanggaran oleh pasukan mereka, sehingga lembaga peradilan global  dan  nasional  harus  melangkah  untuk  memutus  lingkaran  setan  serangan yang melanggar hukum dan impunitas untuk kejahatan perang. Penyelidikan ini juga harus  membahas konteks yang  lebih  besar, termasuk penutupan Gaza oleh pemerintah  Israel  dan  kejahatan  apartheid  dan  penganiayaan  terhadap  jutaan orang.  Serangan  yang  tidak  ditujukan  pada  tujuan  militer  tertentu  adalah melanggar  hukum.  Ini  juga  harus  mempertimbangkan  apakah  semua  tindakan pencegahan  yang  layak  diambil  untuk  meminimalkan  kerugian  sipil,  termasuk kemungkinan  serangan  di  jalan  dapat  menyebabkan  gedung  bertingkat  yang berdekatan  dengan  ratusan  penduduk  runtuh.  Serangan  yang  melanggar  hukum dan  dilakukan  dengan  tujuan  kriminal  sengaja  atau  sembrono  akan  menjadi kejahatan perang.
c) Kombatan dan Non Kombatan
Israel  Dalam  Hukum  humaniter  internasional  dikenal  dengan  Prinsip Pembedaan atau distinction principle yang terbagi menjadi 2 karakteristik, yakni yang pertama kombat dalam arti luas ialah penduduk yang secara aktif turut serta dalam  permusuhan,  dan  kedua  non  kombat  yang  diidentikan  dengan  penduduk sipil. Hukum humaniter internasional mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk  membedakan  antara  penduduk  sipil  dengan  kombatan.  Perlindungan penduduk  sipil  ini  juga  mencakup  orang-orang  yang  bekerja  sebagai  penolong atau  relawan,  wartawan,  dan  personel  pertahanan  sipil.  Dengan  demikian  yang boleh turut dalam permusuhan (kombatan) menurut Regulasi Den Haag adalah;
1) Army (yang kombatan)
2) Militia and volunteer corps yang memenuhi 4 persyaratan
3) Levee en masse yang juga memenuhi 5 persyaratan
Menurut Protokol Tambahan I Jenewa 1977Article 43
1. Angkatan bersenjata suatu Pihak yang berkonflik terdiri dari semua angkatan bersenjata,  kelompok  dan  unit  yang  terorganisir  yang  berada  di  bawah
komando  yang  bertanggung  jawab  atau  prilaku  bawahannya  kepada  Pihak tersebut,  bahkan  jika  Pihak  tersebut  diwakili  oleh  pemerintah  atau  otoritas yang  tidak  diakui  oleh  Pihak  lawan.  Angkatan  bersenjata  tersebut  harus tunduk  pada  sistem  disipliner  kesatuan  yang,  antara  lain,  harus  mematuhi peraturan hukum internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata.
2. Anggota  angkatan  bersenjata  suatu  Pihak  dalam  sebuah  konflik  (kecuali tenaga  medis  dan  pendeta  yang  tercakup  dalam  Pasal  33  dari  Konvensi Ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan.
3. Apabila  suatu  pihak  yang  berkonflik  memasukkan  para  militer  atau  badan penegakan  hukum  bersenjata  ke  dalam  angkatan  bersenjata,  maka  pihak tersebut  harus  memberitahukan  hal  ini  pada  pihak-pihak  yang  berkonflik lainnya tersebut.
Article 48 Protokol Tambahan I 1977
“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian  objects,  the  Parties  to  the  conflict  shall  at  all  times  distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and  military  objectives  and  accordingly  shall  direct  their  operations  only against military objectives”.
Jadi, yang boleh dijadikan objek kekerasan adalah Kombatan yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan adalah penduduk sipil.
Article 52.-General protection of civilian objects
1. Civilian objects shall not be the object of attack or of reprisals. Civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph
2. Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned,  military  objectives  are  limited  to  those  objects  which  by  their nature,  location,  purpose  or  use  make  an  effective  contribution  to  military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.
Jadi,  objek  yang  boleh  dijadikan  objek  kekerasan  adalah  objek  militer  dan objek yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan adalah objek  sipil. Tidak ada penandaan kusus objek militer selain dengan kualifikasi:
objects  which  by  their  nature,  location,  purpose  or  use  make  an  effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military of advantage.
Objek  yang  menurut  sifat,  lokasi,  tujuan  atau  penggunaannya  memberikan kontribusi yang efektif terhadap tindakan militer dan yang kehancuran total atau sebagian, penangkapan atau netralisasi, dalam keadaan yang berlaku pada saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti).

## 2. Pertanggungjawaban Komando
Hukum  Mahkamah  Pidana  Internasional  memiliki  yurisdiksi  terhadap  orang- orang  atau  individu-individu  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang dilakukannya  ( individual  criminal  responsibility ).  Prinsip-prinsip  umum  terkait dengan  beberapa  karakter  khusus  orang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawabnya dalam Statuta Roma adalah: (Situngkir, 2018)
a) Statuta   ini   akan   berlaku   kepada   setiap   orang   tanpa   melihat perbedaan berdasarkan jabatannya dalam pemerintahan.
b) Seorang  komandan  militer  bertanggung  jawab  secara  pidana  untuk kejahatan yang      dilakukan      oleh      pasukan      di      bawah kewenang/komandonya, atau   akibat   dari   kegagalannya   dalam mengendalikan   pasukannya   dimana pasukannya   melakukan   atau mencoba  melakukan  suatu  kejahatan  dan  gagal untuk    melakukan  segala    tindakan    yang    diperlukan    sesuai    dengan kekuasaannya    untuk  mencegah  terjadinya  atau  untuk  melaporkannya  kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan.
c) Seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum untuk suatu kejahatan jika dilakukan dengan niatan dan pengetahuan.
Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap tindak  pidana  yang  berada  di  dalam yurisdiksi  Pengadilan  HAM,  yang  dilakukan  oleh  pasukan  yang  berada  di  bawah komando  dan  pengendaliannya  yang  efektif  dan  tindak  pidana  tersebut  merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (Muladi, 2011) 1. Komandan  militer  atau  seseorang  tersebut  mengetahui  atau  atas  dasar  keadaan saat  itu  seharusnya  mengetahui  bahwa  pasukan  tersebut  sedang  melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan.
2. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan  diperlukan  dalam  ruang  lingkup  kekuasaannya  untuk  mencegah  atau menghentikan  perbuatan  tersebut  atau  menyerahkan  pelakunya  kepada  pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Doktrin  bahwa  para  komandan  militer  dan  orang-orang  lain  yang  menduduki posisi dan kewenangan yang lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana  terhadap  perbuatan  yang  melawan  hukum  dari  bawahannya  sudah dimantapkan  dalam  norma  hukum  kebiasaan  dan  perjanjian  Hukum  Internasional. Pasal 86 “(2) Kenyataan bahwa suatu pelanggaran terhadap Konvensi atau Protokol ini dilakukan oleh seorang bawahan sama sekali tidak membebaskan para atasannya dari tanggung  jawab pidana atau disiplin,  maka dalam  hal  ini dapat terjadi, apabila para  atasannya  mengetahui,  atau  telah  mendapat  keterangan  yang  seharusnya memungkinkan  mereka  dalam  keadaan  pada  saat  itu  untuk  menyimpulkan  bahwa bawahannya  itu  tengah  melakukan  atau  akan  melakukan  pelanggaran  dan  apabila mereka  itu  tidak  mengambil  segala  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam  batas kekuasaan mereka untuk mencegah atau menindak pelanggaran itu. ” Pasal 86 ayat (2) ini menetapkan tanggungjawab seorang atasan dalam kaitannya dengan tindakan
yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam hal ini atasan wajib melakukan intervensi dengan  cara  mengambil  semua  langkah  yang  memungkinkan  sesuai  kewenangan yang  dimiliki  untuk  mencegah,  atau  menindak  pelanggaran  tersebut.  Terkait penerimaan pengajuan kasus Palestina ole ICC dan saat ini sedang berjalan di tahap investigasi,  apabila  pengajuan  kasus  ini  membuahkan  hasil  positif  maka  menurut penulis dapat dipastikan bahwa tanggung jawab komando akan di tanggung oleh para pemimpin tertinggi negara Israel tersebut terutama perdana menteri serta para perwira tinggi bahkan komando tingkat rendah dari militer Israel.

## 3. Pertanggungjawaban Individu
Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  di  wilayah  yurisdiksi  mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai isi dalam Statuta Roma tahun  1998.  Dengan  adanya  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa individu  yang  mempunyai  tanggungjawab  atas  tindakan  tentara  Israel  ini  adalah atasan militer mereka, karena tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menghentikan tindakan penangkapan dan penganiayaan. Dengan adanya penjelasan mengenai  instrumen  hukum  nasional  Israel  yang  juga  memerintahkan  pasukan militernya untuk melakukan pembedaan saat melaksanakan serangan, maka tindakan tentara  Israel  melakukan  penawanan  dan  penganiayaan  merupakan  pelanggaran terhadap hukum perang nasional Israel (Databases, 2022) .
Suatu  negara  dikatakan  tidak  mempunyai  kemauan  dalam  menyelenggarakan peradilan  atas  pelaku  kejahatan  yang  terdapat  dalam  Statuta  Roma  1998  apabila peradilan  nasional  dibentuk  untuk  melindungi  pertanggungjawaban  pelaku,  jika terdapat  penundaan  dalam  melakukan  penuntutan  dan  penghukuman  yang  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika proses peradilannya berlangsung tidak independen dan memihak.
Individu pelaku kejahatan terlepas dari pengaruh atasan atau perintah komandan (dalam  artian  prajurit  yang  melakukan  eksekusi  langsung) tetap  harus  bertanggung jawab  tidak  boleh  lepas  dari  pertanggungjawaban  hukum  prajurit  tersebut  dengan alasan  dia  sadar  perbuatan  tersebut  salah  namun  dengan  kesadaran  tersebut  tetap melakukan  kejahatannya  bahkan  apabila  prajurit  tersebut  melakukan  tindakan pelanggaran hukum yang mana komandannya tidak mengetahui serta prajurit tersebut dengan sadar melakukannya hal ini tentu saja semakin menunjukkan bahwa prajurit tersebut wajib bertanggung jawab atas tindakannya.
Jika mengacu pada Human Rights Council Fiftieth session 13 June–8 July 2022, Report  of  the  Independent  International  Commission  of  Inquiry  on  the  Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel:
Israel is therefore bound by the obligations of an occupying Power set out in the Fourth  Geneva  Convention  and  customary  international  law,  including  the Convention  respecting  the  Laws  and  Customs  of  War  on  Land,  throughout  the Occupied  Palestinian  Territory.  The  Commission  will  also  apply  international humanitarian law to incidents relating to the conduct of hostilities occurring within Israel, as has been done by previous commissions of inquiry.
Israel  terikat oleh  kewajiban  Negara  pendudukan  yang  diatur  dalam  Konvensi Jenewa  Keempat  dan  hukum  kebiasaan  internasional,  termasuk  Konvensi menghormati  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat,  di  seluruh  Pendudukan Palestina  Wilayah.  Komisi  juga  akan  menerapkan  hukum  humaniter  internasional untuk  insiden  berkaitan  dengan  perilaku  permusuhan  yang  terjadi  di  Israel,  seperti yang telah dilakukan sebelumnya komisi penyelidikan.
The  Commission  emphasizes  that  all  norms  of  international  humanitarian  law must be respected by all parties, including Palestinian armed groups. This includes the  obligation  to  respect  the  principles  of  military  necessity,  distinction, proportionality and precautions in and against the effects of attacks.
Komisi menekankan bahwa semua norma hukum humaniter internasional harus dihormati oleh semua pihak, termasuk kelompok bersenjata Palestina. Ini termasuk kewajiban  untuk  menghormati  prinsip-prinsip  kebutuhan  militer,  pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan dalam dan melawan efek serangan.
Penegakan  hukum  atas  kejahatan  internasional  yang  dilaksanakan  oleh  suatu negara,  ada  kalanya  negara  dianggap  tidak  mau  ( unwilling ),  bahkan  tidak  mampu ( unable ),  padahal  dalam  penegakan  hukum  atas  kejahatan  ini  haruslah akuntabel. International Criminal Court merupakan suatu mahkamah yang memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan internasional tetap menjadi perhatian dan pengharapan masyarakat internasional, ketika  suatu negara  mengalami keadaan  negara dianggap tidak mau ( unwilling ) atau tidak mampu ( unable ) (Charles Frera Sumilat, 2018) .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Israel  dianggap unwilling dan unable dalam menangani kasus tersebut maka PBB berhak mendesak dewan  keamanan  untuk  membentuk  pengadilan  ad  hoc  agar  kasus  tersebut  dapat terselesaikan  dan  pelaku  dapat  di  mintai  pertanggungjawaban  sesuai  perbuatannya. Negara  yang  dianggap  melakukan  unwilling  dan  unable  pada  prinsipnya  hanya berlaku  bagi  negara  peserta  yang  telah  melakukan  ratifikasi  terhadap  statuta  roma akan  tetapi  makna  bias  diperluas  dengan  dasar  ICC  memiliki  kewenangan  untuk mengadili  kejahatan  yang  paling  serius  (the  most  serious  crimes)  yakni  kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. . Pada Pasal 12 ayat (2)  Statuta  Roma  dinyatakan  bahwa  ICC  memiliki  kewenangan  untuk  mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah teritorial negara pihak dari ICC atau individu yang berasal dari negara yang sudah menjadi pihak dari ICC.Pasal tersebut mengartikan  bahwa  ICC  tidak  hanya  dapat  mengadili  individu  yang  berasal  dari negara yang sudah mengakui yurisdiksi ICC atau menjadi pihak Statuta Roma.
Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang  ditetapkan  oleh  Hukum  Acara  dan  Pembuktian,  maupun  Penebusan  hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga. Perbedaan antara tanggung jawab komando dengan individu  (natural  person)  yakni  terdapat  dalam  situasi  perang,  bisa  saja  sipil  ikut bergabung  dalam  melakukan  tindakan  layaknya  seperti  militer  lakukan  hal  ini menunjukkan  adanya  indikasi  yang  jelas  bahwa  mereka  bisa  saja  tidak  di  bawah
komando seseorang dan bisa saja  mereka bergerak karena keinginan sendiri, kedua misalnya ada individu atau kelompok yang bergerak untuk melakukan kejahatan yang melanggar hukum internasional yang mana sebelumnya ia sebagai representasi negara baik itu prajurit ataupun pimpinan kompi militer, sebelumnya sudah di peringatkan untuk menarik diri/menahan diri akan tetapi dengan sadarnya mereka tetap melakukan pelanggaran tersebut padahal bisa saja komandan militer tertinggi pada saat sebelum kejadian tersebut telah mengeluarkan mereka dari kesatuan militer karena tau bahwa mereka di luar kendali dan sudah sangat sulit untuk mencegahnya.

## Kesimpulan
Konflik  Israel-Palestina  sudah  memenuhi  unsur-unsur  sebuah  kejahatan internasional  karena  terdapat  beberapa  fakta  pembuktian  kejahatan  Israel  pada  saat perang, diantaranya pada tahun 2021 Human Rights Watch menyelidiki ada tiga serangan Israel  yang  menewaskan  banyak  warga  sipil  Palestina  di  mana  tidak  ada  target  militer yang jelas di sekitarnya. Jika mengacu pada kasus Yogoslavia dapatlah dikatakan bahwa apa  yang  terjadi  pada  wilayah  Israel-Palestina  telah  terjadi  kejahatan  perang  dan kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sudah  selayaknyalah  para  individu  yang  telah  melakukan  hal  tersebut  dapat  dihukum. Selain  itu  berdasarkan  Pasal  28  (a)  Statuta  Roma  1998  sesungguhnya  melahirkan tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dalam kendali dan perintahnya.
Namun dalam kasus pelanggaran  ini Israel dianggap unwilling dan unable dalam menangani  kasus  tersebut  maka  seharusnya  PBB  berhak  mendesak  dewan  keamanan untuk membentuk pengadilan ad hoc agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pelaku dapat  di  mintai  pertanggungjawaban  sesuai  perbuatannya.  Serta  sanksi  yang  dapat diterapkan  Mahkamah  Pidana  Internasional  kepada  pelaku  kejahatan  perang  yaitu hukuman  penjara  yang  tidak  melebihi  batas  tertinggi  30  tahun,  atau  hukuman  penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Hukum  Acara  dan  Pembuktian,  maupun Penebusan  hasil,  kekayaan  dan  aset  yang  berasal  langsung  atau  tidak  langsung  dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga.

## BIBLIOGRAFI
(Judgement),  Fisheries  Case  (United  Kingdom  v  Norway).  (1951). the  ten-mile  rule would appear to be inapplicable as against Norway inasmu(Judgement), Fisheries Case  (United  Kingdom  v  Norway).  (1951).  the  ten-mile  rule  would  appear  to  be inapplicable as against Norway inasmuch as she has always opposed any attempt to .  Retrieved  from  http://www.worldlii.org/int/cases/ICJ/1951/3.html. Google Scholar
Charles  Frera  Sumilat,  Hendrik  B.  Sompotan  dan  Natalia  L.  Lengkong.  (1998). “Kewenangan  Mahkamah  Pidana  Internasional  Dalam  Mengadili  Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional, Lex Crimen, Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021, hal. 80. Google Scholar
Charles  Frera  Sumilat,  Hendrik  B.  Sompotan  dan  Natalia  L.  Lengkong.  (2018).
Kewenangan  Mahkamah  Pidana  Internasional  Dalam  Mengadili  Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional, Lex Crimen . Google Scholar
Databases, IHL. (2022). International Humanitarian Law Databases. Retrieved from ihl- databases.icrc.org website: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl Dipoyudo, Kirdi. (1977). Timur Tengah dalam pergolakan . CSIS. Google Scholar
ICC.  (2022). ICC  prosecutor  opens  war  crimes  probe  in  Palestinian  territories,  Al Jazeera .  Retrieved  from  https://www.youtube.com/watch?v=xX0yZMHKMaE. Google Scholar
Israeli,  Palestinian  Violations  Show  Need  for  International  Criminal  Court  Inquiry. (2021).  Gaza:  Apparent  War  Crimes  During  May  Fighting.  Retrieved  from https://www.hrw.org/ website: https://www.hrw.org/news/2021/07/27/gaza- apparent-war-crimes-during-may-fighting. Google Scholar v
Mahmud Marzuki, Peter. (2011). Penelitian Hukum. of the 7th edition. Kencana Prenada Media Group, Jakarta . Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud, & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media.

## Google Scholar
Muladi,  Statuta  Roma  Tahun.  (2011).  Tentang  Mahkamah  Pidana  Internasional  dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional. Alumni Bandung . Google Scholar
Papastavridis,  Efthymios.  (2016).  Military  and  Paramilitary  Activities  in  and  against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1986. In Latin America and the International Court of Justice (pp. 233–244). Routledge. Google Scholar
QC,  Geoffrey  Robertson,  &  Suhartono.  (2002). Kejahatan  terhadap  kemanusiaan: perjuangan  untuk  mewujudkan  keadilan  global .  Komisi  Nasional  Hak  Asasi
Manusia. Google Scholar
Rosyidin, Mohamad. (2015). Konﬂik Internasional Abad ke-21? Benturan Antarnegara Demokrasi  dan  Masa  Depan  Politik  Dunia. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 18 (3), 223–236. Google Scholar
Situngkir,  Danel  Aditia.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Individu  Dalam  Hukum Pidana Internasional. Jurnal Litigasi (e-Journal) , 19 (1). Google Scholar
Syuib,  M.  (2020).  Negara  Palestina  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 1 (1), 39– 49. Google Scholar
Triana, Nita. (2009). Perlindungan Perempuan dan  Anak  Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak , 4 (2), 320– 334. Google Scholar

## Copyright holder:
Ilhamda Fattah Kaloko, Zainul Daulay, Syofirman Syofyan, Mustika Sukma Utari, Harmelia (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: