Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhamad Sabki untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah  di Kota Jambi

## Latifah Amir dan Ivan Fauzani Raharja
Email: latifaamir@rocketmail.com; ivanfauzani_fh@unja.ac.id

## ABSTRAK
Dengan disyahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah semua ketentuan yang berlaku dalam UU No  32  Tahun  2004  tidak  berlaku    lagi  dengan  berlakunya  UU  No  23  Tahun  2014.  Dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a. Menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adaalah pendapatan daerah yang syah. Konsekwensi dalam pelaksanaan otonomi daerah bahwa setiap dari  diberi  kewenangan  untuk  mencari  dan  menggali  potensi  daerah  yang  bisa  menjadi sumber pendapatan daerah baik Provinsi maupun Kota / Kabupaten. Di Kota Jambi salah satu aset  daerah  yang  bisa  mendukung  sumber  pendapatan  daerah  adalah  Hutan  Kota  Muhamad Sabki  tetapi  anehnya  kawasan  hutan  ini  tidak  dikelolala  dan  di  tata  dengan  baik  atau  secara optimal  oleh  pemerintah  Daerah  Kota  Jambi.Hasil  dari  penelitian  dalam  pengelolaan  hutan Kota Muhammad Sabki yang pada saat ini sudah berubah status menjadi Taman Hutan Kota Muhammmad  Sabki  belum  bisa  dilakukan  pengelolaaan  secara  optimal  terkait  dengan penggunaaan  anggaran.  Hasil  yang  dicapai  dari  retribusi  Taman  Hutan  Kota  Muhammad Sabki  belum  bisa  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  pengelolaannya..  Tipe  penelitian  ini adalah  empiris  dan  bersifat  deskripsi.  Dari  hasil  penelitian  ini  bisa  menjadi  dasar  bagi sipeneliti untuk penelitian selanjutnya. Dan dari hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah penyebab tidak di kelololanya hutan kota secara optimal.

## Kata Kunci : Pengelolaan Hutan Kota

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Penyerahan  sumber  keuangan  daerah  baik  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah maupun  berupa  dana  perimbangan  merupakan  konsekwensi  dari  adanya  peyerahan  urusan pemerintah  kepada  daerah  yang  diselenggarakan  berdasarkan  azas  otonomi.  Untuk menjalankan urusan pemerintahan  yang menjadi  kewenangannnya, daerah harus mempunyai sumber  keuangan  agar  daerah  tersebut  mampu  memberikan  pelayanan  dan  kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.
Otonomi  daerah  telah  membawa  berbagai  perubahan  mendasar  dalam  kehidupan bermasyarakat, sehingga peran, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerinah daerah dituntut mencegah segala perubahan tersebut dan sehingga peran, tugas, fungsi lembaga itu seringkali belum dipahami dalam peraturan pemerintahan daerah satu kerja tim dengan yang satu sama lainnya saling mempengaruhi.
Sebagai  konsep    negara    kesejahteraan  dalam  hal  ini  hukum  administrasi  menjadi  bagian dalam  kegiatan  pemerintahan.  Pengertian  hukum  administrasi  negara  bukanlah  satu-satunya cara  untuk  menjelaskan  konsep  hukum  administrasi  negara,  namun  demikian  sebagai pegangan pengertian hukum  administrasi  negara dapat dikemukakan dari beberapa pendapat para  ahli,  salah  satunya  J.  Oppenheim  yaitu  hukum  administrasi  negara  ialah  keseluruhan
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
aturan-aturan hukum  yang harus diperhatikan alat perlengkapan  negara dan pemerintah jika menjalankan kekuasaannya.
Menurut Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat Menyatakan :
“Kedudukan  dan    peran  Pemerintah  Daerah  sangat  strategis  karena  menjadi  pondasi  dari struktur pemerintahan di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Penjelasan  umum  UU  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  pengganti  UU  No 32  Tahun  2004,  menyatakan,  sebagaimana  diamanatkan  UUD  1945  terdapat  urusan pemerintah  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan    urusan  pemerintah  pusat  yang  dikenal dengan  urusan  pemerintahan  absolut  dan  ada  urusan  pemerintahan  konkuren.  Urusan pemerintahan  yang  konkuren  yaitu  urusan  pemerintahan  wajib  dan  urusan  pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah  provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  282  UUNo.  23  Tahun  2014  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  didanai  dari  dan  atas  beban Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (  APBD).    Konsekwensinya  apa  yang  dimkasudkan oleh  pasal  282  dalam  peneyelenggaraan    pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah bahwa daerah harus mencari dan menggali apa yang menjadi sumber pendapatan daerah. Sebagaimana  yang  sudah  diatur  dala  Pasal  285  ayat  (1)  huruf  a,  sumber  pendatan  daerah terdiri atas:
Pendapatan asli daerah meliputi:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah
Pasal  57  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengatur  bahwa  “pemeliharaan  lingkungan  hidup”  adalah    upaya  yang dilakukan  untuk  menjaga  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup  yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Oleh karena itu ruang lingkup lingkungan termasuk juga salah satunya adalah pelestarian hutan. Hutan  merupakan    hal  yang  penting  dalam    melestarikan    lingkungan,  karena  fungsinya memperbaiki  dan  menjaga  iklim  mikro  dan  nilai  estetika,  meresapkan  air,  menciptakan keseimbangan  dan    keserasian    lingkungan  fisik  kota  dan  mendukung  pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu hutan kota harus dilestarikan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berwenang yang mengerti akan kondisi hutan kota.
Pasal 5 sampai Pasal 9 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan 4 jenis hutan yaitu berdasarkan :
1. Statusnya diatur dalam Pasal 5
2. Berdasarkan Fungsinya diatur dalam Pasal 6
3. Berdasarkan tujuan khususnya diatur dalam Pasal 8
4. Berdasarkan  pengaturan  iklim  mikro,estetika,dan  resapan  air  disetiap  kota    ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota diatur dalam Pasal 9 .Pada dasarnya  yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
daya  alam    hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan.
Diantara    jenis  hutan  yang  diatur  dalam  UU  No  41  Tahun  1999  yang  akan  peneliti permasalahan  adalah  jenis  hutan  yang  diatur  dalam  Pasal  9  yaitu  pengaturan  iklim  mikro, estetika  dan  resapan  air  disetiap  kota  ditetapkan  kawasan  tertentu  sebagi  hutan  kota.  Jenis hutan yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU No 41 tahun 1999  ada di Kota Jambi yang diberi nama  Hutan  Muhamad  Sabki.  Hutan  ini  terletak  di  dalam  Wilayah  Kecamatan  Kota  Baru, kalau  dilihat  dari  sisi  geografisnya  bahwa  hutan  ini  merupakan  paru-paru  Kota  Jambi  yang berada  dibawah  penguasaan  pemerintah  daerah  Kota  Jambi.  Kalau  dilihat  dari  kasat  mata bahwa  hutan  ini  tidak  dikelola  dan  ditata  dengan  rapi  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Jambi. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak asasi warga negara tapi yang terjadi pada kawasan-kawasan  sumber  daya  alam  hingga  pesisir  dan  perkotaan  bertolak  belakang  terjadi krisis  warga  akibat  memburuknya  kualitas  hutan  yang  berkurang.  Dengan  demikian Pemerintah  Kota  Jambi  membuat  satu  wadah  rencana  terhadap  pengelolaan  hutan  dalam setiap  gerak-gerik  langkah  pemerintah.  koordinasi  tetap  menjamin  peranan  penting  dalam merumuskan  pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam  kesatuan  organisasi atau instansi yang menekankan usaha manegerial untuk mencapai kontribusi yang diharapkan. Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  sasaran  maka  sebaiknya  ada  koordinasi  yang  baik  antara instansi pemerintah itu sendiri maupun dengan unsur pemerintah terkait lainnya.
Dari  hasil  pengelolaan  hutan  ini  akan  berdampak  positif  terhadap  sumber  pendapatan daerah  Kota  Jambi,  Menjadikan  hutan  kota  Muhamad  Sabki  sebagai  kawasan  hutan  wisata yang menyediakan sarana dan prasarana wisata  yang mendukung terpelihara kawasan hutan. Pasal  285  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  bahwa  sumber  pendapatan daerah  salah  satunya  bersumber  dari  pendapatan  daerah  yang  syah.  Hal  ini  berarti  daerah berupaya mencari sumber pendapatan asal berdasrkan peraturan perundang-undangan.
Dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Hutan Kota di Kota Jambi  yang  terdapat  pada  Pasal  18  yang  berbunyi  pengelolaan  dan  pemanfaatan,  dan  yang terdapat pada ayat 2 mengatakan bahwa pengelolaan  hutan  kota sebagaimana yang dimaksud meliputi tahapan kegiatan yaitu :
1. Penyusunan perencanaan pengelolaan;
2. Pemeliharaan;
3. Pemanfaatan ;
4. Perlindungan dan pengamanan;
5. Pemantauan dan evaluasi;
Pengelolaan hutan  merupakan hal menarik untuk diteliti lebih lanjut karena masih ditemui persoalan-persoalan  yang dapat diangkat  untuk  dikaji. Apabila dilihat dari hasil pengamatan penulis  dan  fakta  yang  sebenarnya  di  lapangan  dalam    kaitannya  dengan  pengelolaan  hutan kota  tidak  sejalan  dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun 2009 Tentang Hutan Kota di Kota Jambi.
Artinya  bahwa  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pengelolaan  hutan  kota  yang tercantum dalam Pasal  18 ayat 2 huruf B yaitu pelaksanaan pemeliharaan hutan kota.
Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  permasalahan  ini Melihat  arti  penting  dan  dilandasi  kemauan  yang  kuat  untuk  mengetahui  lebih  dalam
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
mengenai  tindakan  pemerintah  daerah    Kota  Jambi  terhadap  pengoptimalan  hutan  kota  di Kota Jambi penulis tertarik untuk  meneliti lebih lanjut yang dituangkan  dalam karya ilmiah yang merupaka hasil penelitian  dengan judul tentang :  tindakan  pemerintah  daerah dalam pengelolaan hutan kota muhammad sabki   sebagai salah satu sumber pendapatan daerah  di kota jambi.

## Identifikasi  Masalah
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  pada  latar  belakang  masalah,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam penelitian  ini adalah:
1.  Bagaimana tindakan   pemerintah  daerah  terhadap pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki di Kota Jambi?
2.  Bagaimana  koordinasi  antara  lembaga  terkait  dalam    pengelolaan  Hutan  Kota Muhammad Sabki sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah di Kota Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  Dalam  Pengelolaaan  Hutan  Kota Muhammmad Sabki.

## Profil Hutan Kota Muhammad Sabki
Hutan  Kota    Muhammmad  Sabki  merupakan  area  rekreasi  semua  kalangan  yang berorientasi  untuk  terwujudnya hutan kota menjadi  pusat  pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu menciptakan iklim mikro dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi pusat pendidikan berbasis lingkungan.
Hutan kota seluas 11 Ha diprakarsai oleh Drs. H. Muhammad Sabki (Alm) Walikota Jambi (1993-1997)ditetapkan  berdasarkan  Perda  Kota  Jambi  Nomor  7  Tahun  2009  tentang Penetapan  Hutan  Kota,  diresmikan  9  Juni  2010  oleh  Walikota  Jambi  dr.  H.R.  Bambang Priyanto  dengan  penandatanganan  prasasti  “Taman  Hutan  Kota  Muhammad  Sabki” disaksikan Hj. Rosna Sabki.Pusat Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Semula  hutan  kota  berupa  kebun  karet  tua,  kemudian  secara  bertahap  dilakukan rehabilitasi  dan  penanaman  berbagai  jenis  tanaman  langka  dan  koleksi  hingga  saat  ini memiliki  lebih  200  jenis  tanaman.  Terdapat  beberapa  jenis  pohon  yang  telah  tumbuh  secara alami antara lain gaharu, sindur, pinang hutan rotan berbagai jenis dan durian hutan.
Pendidikan  berbasis  lingkungan  di  Taman  Hutan  Kota  Muhammad  Sabki  antara  lain penghijauan  lingkungan,  bina  cinta  lingkungan  alam,  pengolahan  sampah  organic,  pertanian organic, percontohan peternakan, bidudaya tanaman hutan kayu dan bukan kayu, percontohan budidaya  lebah,  tumbuhan  berkhasiat  obat,  pendidikan  dan  penelitian,  pembibitan  tanaman lindung dll.
Obyek Wisata Alam dan Wahana Outdoor Activity Camping, meeting, training, arisan, reuni, rapat, musda, outbound, kegiatan pramuka, wisata pendidikan, rekreasi,  lokasi  shooting, lomba memancing, olah raga, MOS/ospek, lintas alam Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki Kota Jambi.
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
Sebelum  penulis  membahas  tentang  proses  pengelolaan  hutan  dalam  bidang  kehutanan, maka  penulis  terlebih  dahulu  memaparkan  tentang  kewenangan  pemerintah  dalam  bidang kehutanan.  Dalam  kepustakaan  hukum  administrasi,  wewenang  selalu  merupakan  bagian penting  dan  menjadi  bagian  awal  hukum  Administrasi,  karena  objek  administrasi  adalah kewenangan  pemerintah (bestuurs bevoegdheid ).  Dalam  hukum  Tata  Negara,  wewenang ( bevoegdheid )  dideskripsikan  sebagai  kekuasaan  hukum (rechtmacht ).  Jadi  dalam  konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
Istilah  wewenang  sering  dipertukarkan  dengan  istilah  kewenangan.  Namun  demikian Prajudi  Atmosudirdjo  membedakan  pengertian-pengertian  kewenangan  ( autbority,  gezagd ) dan  wewenang  ( competence,  bevoegdheid ).  ”Kewenangan  (yang  biasanya  terdiri  atas beberapa  wewenang)  adalah  kekuasaan  terhadap  segolongan  orang-orang  tertentu  atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat”.
Kewenangan daerah di bidang kehutanan sebagaimana didasarkan pada pasal 66 Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  “Dalam  rangka  penyelenggaraan kehutanan,  pemerintah  menyerahkan  sebagian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah pelaksanaan  penyerahan  sebagian  kewenangan  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah”.
Namun adapun dasar hukum yang mengatur pengurusan dalam pengelolaan hutan, adalah yang  terdapat  pada  peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  perubahan atas  Peraturan  daerah  Kota  Jambi  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  pembentukkan  organisasi dinas-dinas  daerah  Kota  Jambi,  yang  dirubah  dengan  Peraturan  Daerah  No  14  Tahun  2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kota Jambi  sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan pasal 2 adalah: Dengan peraturan daerah dibentuk perangkat daerah. Pasal 2 huruf d menyebutkan
. Dinas daerah  Kota Jambi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, dalam pengelolaan hutan kota menjadi kewenangan Dinas Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada  walikota  melalui  sekertaris  daerah.  Dengan  demikian  peraturan  Daerah  Kota Jambi yang berlaku di tingkat daerah, selain itu perlu juga dilaksanakan usaha penerbitan dan pembinaan Aparatur  Negara  yang meliputi  baik  struktur, prosedur kerja,  fasilitas dan sarana untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan beriwibawa.
Untuk pengelolaan Hutan Kota Muhammmad Sabki sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf  h Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016, bahwa salah satu tugas dari Dinas lingkungan Hidup  adalah  pengelolaan  hutan  dan  pohon  pelindung.  Semenjak  Januari  2017  pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki berada dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Tindakan Pemerintah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhammad  Sabki.
Dalam  hukum  adminisitrasi  bahawa  tindakan  pemerintah  dalam  meyelenggarakan pemerintahan terdiri dari dari 2 bentuk :
1. Perbuatan yang merupakan Perbuatan Hukum ( rechtshandelingen )
2. Perbuatan materil (feittellijkehandelingen)
1. Tindakan Atau Perbuatan Pemerintah Yang Merupakan Perbuatan Hukum
( rechtshandelingen )
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
Tindakan pemerintah atau perbuatan pemerintah yang merupakan perbuatan hukum adalah perbuatan  yang  menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat  yang  timbul  baik  untuk  pemerintah maupun untuk masyarakat. Bentuk perbuatan hokum yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota  Jambi  dalam  pengelolaan  Hutan  Kota  Muhammad  Sabki  dimana  pemerintah  daerah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah untuk menjaga eksistensi dan pengelolaan hutan Kota Muhammad Sabki. Peraturan tersebut antara lain :
1. Peraturan Daerah KotaJambi Nomor 06 Tahun 2009 Tentang  Hutan Kota
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Penetapan Hutan Kota
3. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Retribusi Taman Hutan Kota Muhammad Sabki
4.  Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang  Retribusi Jasa Usaha
5.  Peraturan  daerah  Kota  Jambi  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  hutan.  Seharusnya  dalam  pelaksanaan  peraturan  Daerah bahwa  pemerintah  daerah  harus  mengeluarkan  peraturan  wali  Kota  untuk  pelaksanaan peraturan  daerah,  tapi  dalam  kenyataan  bahwa  pemerintah  daerah  kota  jambi  tidak  ada mengeluarkan  peraturan  wali  untuk  pelaksanaan  peraturan  daerah.  Dalam  penyelenggaraan dalam  pengelolaan  hutan  Kota  Muhammmad  Sabk  bahwa  pemerintah  daerah  hanya berpedoman kepada peraturan daerah.
2. Tindakan  Materil ( feittellijkehandelingen ) Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam Pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki
Tindakan  nyata  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  hutan  kota  yaitu  suatu  tindakan nyata  oleh  pemerintah  daerah  bagaimana  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk    mengoptimalkan pengelolaan hutan supaya bisa menjaga eksistensi hutan sesuai dengan fungsi hutan tersebut.
Menurut Khairul Fauzi, Kasi Pengelolaan Hutan Kota Dan Pohon Pelindung, bahwa dalam Pengelolaan  hutan  kota  Muhammad  Sabki  baru  diserahkan  kepada  Unit  Pelaksana  Tugas (UPT)  Dinas  Lingkungan  Hidup  pada  bulan    Januari  tahun    2017  berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  sampai  sat  ini  Peraturan  Wali  Kota  sebagai  petunjuk  dalam  pelaksanaan  Peraturan daerah tersebut belum ada.
Pada  saat  ini  pembenahan  dalam  pengelolaan  Hutan  Kota  Muhammmad  Sabki  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi yaitu :
a.  Perubahan  hutan  yang  berfungsi  sebagai  taman  bermain  bagi  masyarakat  Kota  Jambi dengan memperbaiki sarana jalan dan lingkungan hutan.
b.  Penataan taman dengan membuat sarang burung yang menjadi daya tarik pengunjung.
c.  Menyediakan sarana pendidikan yang berbasis lingkungan
d.  Menyediakan  objek  Wisata  Alam  dan  Wahana  Outdoor  Activity,  seperti  camping, outbound, kegiatan pramuka,lokasi shouting, wisata pendidikan, lomba mincing dll.
e.  Menyediakan pandopo untuk kegiatan meeting,arisan ,reuni, rapat dan musda.
Penataan ini terkait dengan penggunaan angggaran, karena sampai penelitian ini dilakukan bahwa  konribusi  retribusi  untuk  PAD  Kota  Jambi  belum  bisa  mencapai  target.  Penerimaan
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
retribusi yang da sekarang hanya cukup memenuhi penggunaan untuk peneglolaan kebersihan dan  membayar  penjaga  hutan  dan  pegawai  honor  laiinnya.  Dengan  kondisi  tersebut pemerintah daerah Kota jambi belum bisa berbuat banyak untuk memgfungsikan hutan secara optimal.

## Koordinasi  Lembaga  terkait  dalam  Pengelolaan  Hutan  Kota  Muhammad  Sabki  untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Jambi.
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah nomor 06Tahun 2009 tentang Hutan Kota:
(1) Rencana  pembangunan  hutan  kota  disusun  berdasrkan  kajian  dari  aspek teknis,ekologis,social dan budaya setempat
(2)  Penyusunan rencana pembangunan hutan kota sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1)  dilaksanakan  oleh  Dinas  pertanian,  Dinas  Peternakan  dan  kehutanan  dengan melibatkan instansi terkait.
Sebagaimana  yang diatur dalam pasal tersebut dalam pengelolaan hutan kota bahwa dinas –dinas yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (2) harus da coordinator dengan dinas tersebut tetapi  dengan  keluarnya  Perda    Kota  jambi  No   14  Tahun  2014  Tentang  Pemebentukan  dan Susunan Perangkat Daerah. Pengelolaan Hutan yang dulu berada dibawah pengelolaan Dinas kehutanan berdasakan Peraturan Daerah tersebut diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dibawah Kabid Ruang Terbuka Hijau.
Menurut Khairul Fauzi sampai saat ini pengelolaan Hutan Kota Muhammmad Sabki secara teknis  dikelola  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  yang  merupaka  tugas  dari  Ruang  Terbuka Hijau.  Pada  saat  tertentu  kalau  ada  acara  baru  minta  bantuan  pihak  kepolisian  untuk keamanan. Tetapi untuk kedepan dalam  pengelolaan hutan secara optimal kemungkinan bias melibtkan dinas lain apabila sarana pertamanan sudah memadai.
Secara  umum  Anggaran  Pendapat  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  objek  utamanya untuk  menjalankan  suatu  proses  pelaksanaan  dalam  pengelolaan,  pemeliharaan  hutan,  agar hutan terlihat lebih beroptimal, dan tetap terjaga ruang terbuka hijau di Kota Jambi.
Tetapi dalam hal ini masyarakat kurang berperan penting dalam pelaksanaan  kerja sama terhadap pemerintah, sebabnya secara umum masyarakat belum mengetahui pentingnya hutan kota, dan manfaatnya hutan kota bagi lingkungan ditengah wilayah perkotaan.”
Dari  uraian  pendapat  diatas  dapat  diketahui  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2009  Kota  Jambi  Tentang  Hutan  Kota  yang  dapat mempengaruhi jalannya pemeliharaan, pengelolaan, yang dilakukan masyarakat sekitar Hutan Kota  Muhammad  Sabki  Kota  Jambi.  Masyarakat  mempunyai  tanggung  jawab  serta mewujudkan jalannya Peraturan Daerah yang sebagaimana mestinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## kesimpulan
1.  Tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi dalam pengelolaan Hutan Kota Muhammad Sabki yaitu berupa tindakan hokum yaitu tindakan yang menimbulkan akibat  hokum  yaitu  dalam  bentuk  perbuatan  mengeluarkan  beberapa  peraturan  daerah
Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2018
untuk meningkatkan eksistensi hutan kota dan menjaga fungsi hutan. Sedangkan tindakan materil  yaitu  mengadakan  penataan  dan  secara  fisik  sehingga  hutan  kota  Muhammad Sabki menjadi taman bermain yang menarik bagi masyarakat Kota Jambi dan merupakan sa;ah satu icon tempat wisata di Kota Jjambi.
2.  Dalam pengelolaan hutan Kota Muhammad Sabki  sampai saat  ini belum ada koordinasi dengan  instansi  lain  atau  UPT  lain  sehingga  hutan  tersebut  hanya  dikelola  oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yang merupaka tugas dari Bidang  Ruang Terbuka Hijau . Hal  in  disebabkan  untuk  pengelolaan  hutan  ini  belum  ada  peraturan  wali  kota  untuk pelaksana teknis pengelolaannya untuk sementara dikelola sendiri leh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

## saran
1.    Agar  pengelolaan  Hutan  lebih  optimal  Sebaiknya  dalam  pengelolaan  Hutan  Kota Muhamad  Sabki  diserahkan  kepada  pihak  swasta  dan  pemerintah  daerah  hanya  cukup meyediakan  lahan  ,  semua  sarana  dalam  pertamanan  menjadi  tanggungjawab  pihak swasta dan pemerintah terima hasil bersih saja setiap tahun.
2.  Pemerintah  daerah    secepat  mengeluarkan  peraturan  wali  kota  sebagai  pelaksana peraturan daerah untuk pengelolaan hutan kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir.Manan,  Menyongsong  Pajar  Otonomi  Daerah,  Pusat  Studi  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.Yogyakarta.2001
Bambang  Pamulardi,  Hukum  Kehutanan  &  Pembangunan  Bidang  Kehutanan,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 235.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik    Sudrajat,  Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa,Bandung, Cet I, 2010, hal 98
Romeijin,  dikutip  oleh  SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD,  Pokok-pokok  Hukum Administrasi Negara, ( Yogyakarta: Liberty; Cetakan pertama, 1987), hal 71.
Ridwan.HR Hukum Administrasi Negara.Rajawali Pers.Jakarta.2011 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta.2008
Supriadi,  Hukum  Kehutanan  dan  Hukum  Perkebunan  di  Indonesia,Jakarta.  Sinar Grafika.2010
Sukamto Satoto, Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Cet I, Penerbit CV. Hangar Kreator, Jogjakarta, 2004.
Sinambela,  Lian  Poltak,  Reformasi  Pelayanan  Publik,  Cet  I,  Penerbit  PT.  Bumi  Aksara, Jakarta, 2006.
Sulaiman  N.  Sembiring.  “Bahan  Persentase  Kebijakkan  Dan  Hukum  Pengelolaan  Sumber Daya Alam” Sumatera Barat 17 Mei 2002
Marzuki Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Surabaya.2011
Utrecht. E Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran..Bandung,1960.