Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu  kami  terus  berupaya  memperbaiki  dan  meningkatan  kualitas  terbitan  dan  cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2015 Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 75 - 90

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM Khaeron Sirin  --------------------------------------------------------------------- 11 - 24 MEMBACA EKSISTENSI ‘PUSAT LITERASI’ DARI PELOSOK NEGERI: IRONI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH ALIYAH KONAWE SELATAN Abu Muslim  ----------------------------------------------------------------------- 25 - 42 MODEL PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA: KASUS DI SMAN 3 MEDAN Imran Siregar  --------------------------------------------------------------------- 43 - 58 PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 59 - 74

## RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN
FIKIH DI MADRASAH ALIYAH Khamami Zada  ------------------------------------------------------------------- 75 - 90
KAPASITAS  KOPERTAIS  DALAM  PENINGKATAN  MUTU  PERGURUAN  TINGGI AGAMA  ISLAM  SWASTA  (PTAIS):  STUDI  KASUS  DI  KOPERTAIS  WILAYAH  VIII SUMATERA BARAT
Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 91 - 106 MEMAHAMI  ALIRAN  QURANIYAH  DI  KABUPATEN  BANDUNG  BARAT  JAWA BARAT: DARI PROBLEM TEOLOGIS HINGGA EKONOMI Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 107 - 120 KAJIAN KITAB DI DAYAH SALAFIYAH RŪḤ AL-FATÁ ACEH BESAR: TRADISI DAN KONTEKSTUALISASI Saeful Bahri  ----------------------------------------------------------------------- 121 - 136

## DARI MASῙRAT AL-ḤIKAM HINGGA KAYFIYAT AL-ṬARῙQAT
:
PERGESERAN AJARAN TAREKAT NAQSHABANDIYAH DI SUMATERA BARAT
Syarif  ------------------------------------------------------------------------------ 137 - 154 RELASI  MAYORITAS-MINORITAS  UMAT  BERAGAMA:  PENGALAMAN MASYARAKAT TEGAL DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH KONG MIAO Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 155 - 168 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 169 - 172

## RADIKALISME DALAM PAHAM KEAGAMAAN GURU DAN MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH

## RADICALISM IN THE RELIGIOUS TEACHERS UNDERSTANDING AND IN SUBJECT JURISPRUDENCE AT ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL

## KHAMAMI ZADA

## Abstract
The  radical  religious  thought  can  be  traced  from  the  Competences Standard and Basic Competences (SKKD), textbooks, teachers, and religious understanding.  This  research  focuses  on  SKKD  materials  and  textbooks, which potentially to increase understanding intolerant and radicalism. The study shows that intolerant and radicalism concepts were not found in SKKD materials, textbooks and the understandings of jurisprudence teachers in Islamic Senior High School in terms of marriage, inheritance, and politics. However,  this  study  found  that  there  is  restriction  on  the  rights  of  non- Muslims in the area of marriage, inheritance, and politics. This restriction is based on Islamic doctrine, which states that non-Moslems have no certain rights, such as inheritance, leadership, and representation.
Keywords :  Radicalism,  jurisprudence,  Islamic  Senior  High  School, textbooks

## Abstrak
Paham  keagamaan  radikal  di  lembaga  pendidikan  dapat  dilacak  dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD), buku ajar, dan paham keagamaan  guru.  Penelitian  ini  memfokuskan  materi  SKKD  dan  buku ajar  yang  berpotensi  pada  paham  intoleran  dan  radikal.  Penelitian  ini menemukan, bahwa materi SKKD, buku ajar, dan pemahaman guru-guru fikih  MA  tidak  ditemukan  paham  intoleran  dan  radikal  dalam  wilayah pernikahan,  kewarisan,  dan  politik.  Namun  penelitian  ini  menemukan pembatasan hak-hak non-Muslim dalam wilayah pernikahan, kewarisan, dan  politik.  Pembatasan  ini  didasarkan  pada  doktrin  Islam  yang menegaskan,  bahwa  non-Muslim  tidak  mendapatkan  hak-hak  tertentu, seperti kewarisan, kepemimpinan, dan perwakilan.
Kata Kunci :  Radikalisme, fikih, Madrasah Aliyah, buku ajar.

## Khamami Zada
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda, Ciputat
Tangerang Selatan email: khamamizada@gmail.
com Naskah Diterima tanggal 31
Maret  2015. Revisi 1 April – 20 April 2015. Disetujui 27 April 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90

## PENDAHULUAN
Pendidikan  di  Indonesia  dalam  beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan serius karena pendidikan dipandang telah menjadi sarana yang efektif dalam mengembangkan paham radikalisme. Kecenderungan radikalisme terus merambah ke jantungnya pendidikan,  seperti  di  kampus,  masjid, sekolah,  dan  pesantren.  Di  sinilah  disemai kader-kader  baru  yang  militan  yang  dapat menjadi  generasi  handal dalam  melakukan proses  mempengaruhi  kehidupan  sosial masyarakat  dan  kenegaraan.  Sejatinya sudah sejak lama, pendidikan dasar menjadi sasaran  kaderisasi  kelompok  radikal. Hal  ini  terlihat  sejak  dikuasainya  Rohani Islam  (Rohis)  yang  ada  di  sekolah-sekolah negeri.  Dengan  mereka  menguasai  Rohis, maka  sesungguhnya  mereka  mengontrol pemahaman keagamaan siswa. Tak heran jika para  pengurus  Rohis  terdapat  pemahaman keagamaan yang tidak moderat; mulai ada yang  mempertanyakan  ideologi  Pancasila, demokrasi,  dan  NKRI  (Negara  Kesatuan Republik  Indonesia).  Sebaliknya,  mereka banyak  yang  menginginkan  berdirinya negara Islam. Bahkan, ada yang mengusulkan berdirinya Khilāfah Islamiyah (Zada 2009).
Penelitian  yang  dilakukan  Lembaga Kajian  Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP)  pada 2011  telah  menemukan  peningkatan kecenderungan  radikalisme  di  kalangan siswa  dan  guru  agama  di  sekolah.  Ini terlihat  dari  dukungan  siswa  dan  guru terhadap tokoh-tokoh radikal dan tindakan kekerasan.  Temuan  LaKIP  memperlihatkan tingkat kesediaan guru untuk terlibat dalam berbagai  kekerasan  terkait  isu  agama maupun  moral  mencapai  28,2  persen, sedangkan di kalangan siswa mencapai 48,9 persen (Tempo 2011).
Hal  ini  membuktikan,  bahwa  perkem- bangan paham radikal telah masuk ke sekolah sebagai  lembaga  pendidikan.  Di  sinilah dapat  dimengerti,  bahwa  transfer  paham keagamaan radikal mudah masuk ke sekolah dan  mengajarkan  paham  keagamaan  yang eksklusif dan intoleran. Hal ini dapat dilihat dari  visi,  tujuan,  kurikulum,  guru,  pilihan buku  wajib,  dan  literatur  lainnya.  Begitu pula guru merupakan barisan terdepan dan ujung tombak untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan  kepada  peserta  didik.  Dengan kata  lain,  pemahaman  keagamaan  guru akan  sangat  membentuk  corak  perilaku agresif  atau  non  agresif  dari  peserta  didik (Abdullah 2005, 19-20). Praktik di lapangan memperlihatkan,  bahwa  pendidikan  dan pengajaran  keagamaan  pada  umumnya masih  lebih  menekankan  ekslusivisme, seperti mengkafirkan, memurtadkan, pemerintahan thagut , dan kehadiran agama lain dianggap sebagai ancaman. Inilah yang pada  gilirannya  sering  menjadi  pemicu radikalisme agama ketika kesadaran agama yang  ekslusif  muncul  di  sekolah  (Balitbang HAM 2010).
Secara  teoritik,  Ömer  Ta  ̧spınar (2009)  berpandangan,  bahwa  radikalisme merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh frustasi sosial dan deprivasi sosial.  Karena  itu,  dalam  pandangan Quintan  Wiktorowicz  dan  Karl  Kaltenthaler (2006,  296),  gerakan  radikalisme  muncul bukan  lagi  karena  dorongan  keagamaan, seperti  mendirikan  negara  Islam,  keadilan Islam,  syariat  Islam.  Gerakan  radikalisme merupakan  pilihan  rasional  yang  telah berkonsentrasi  pada  orientasi  ekonomi, seperti  mencari  pekerjaan,  mengakses layanan  kesehatan,  pendidikan,  sebagai tujuan  bersama  ( collective  goal ).  Ini
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada) menunjukkan, bahwa radikalisme tidak lagi monolitik sebagai faktor agama, tetapi juga faktor sosial-politik dan ekonomi.
Dalam  konteks  inilah,  isu-isu  yang diperjuangkan  gerakan  radikal  adalah kombinasi  dari  isu  agama  dan  juga  isu sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Isu  agama yang  sering  muncul  adalah  soal  negara Islam, khilāfah Islam, syariat Islam, presiden non-muslim,  presiden  perempuan,  konflik agama (Hashem 2006, 25; Zada 2002, 182). Isu  ekonomi  yang  diperjuangkan  adalah pendapatan dan kelayakan hidup. Isu sosial dan politik yang juga diperjuangkan adalah kehidupan  permisif  anti-Islam,  pergaulan bebas,  negara  otoriter  anti-Islam,  dan  lain sebagainya.
Sarana yang digunakan untuk
membangun  paham  keagamaan  radikal adalah  lembaga  pendidikan,  yang  di dalamnya  terdapat  kurikulum  (SKKD/ Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi Dasar),  materi  ajar,  buku  pegangan  guru, dan  literatur  lainnya),  guru,  siswa,  dan pemangku  kebijakan  (Abdullah  2005,  19- 20).  Dengan  kata  lain,  paham  keagamaan radikal  dapat  ditelusuri  dari  corak keagamaan yang termuat dalam kurikulum (SKKD, materi ajar, buku pegangan guru, dan literatur  lainnya),  paham  keagamaan  guru, pemahaman siswa, dan orientasi pemangku kebijakan  terhadap  pendidikan.  Di  sinilah hubungan  antara  kurikulum,  guru,  siswa, dan pemangku kebijakan dapat membingkai paham keagamaan radikal atau moderat di lingkungan sekolah.
Hubungan antara materi buku ajar dan pemahaman keagamaan guru sesungguhnya tidak  secara  otomotis  mempengaruhi pemahaman  keagamaan  siswa  karena
masih  ada  faktor  lain,  yaitu  pengaruh wacana  keagamaan  yang  berada  di  luar madrasah  dan  faktor-faktor  sosial,  politik, dan  ekonomi  yang  sedang  berlangsung  di masyarakat  (nasional  dan  internasional). Dengan kata lain, radikalisme di lingkungan pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti  krisis  sosial,  kondisi  politik,  dan media publik, seperti internet. Merlyna Lim (2005, vii-viii) misalnya menemukan, bahwa internet mampu memfasilitasi pembentukan identitas  radikalisme  global.  Kelompok radikal menggunakan internet  sebagai jalan pintas  dalam  menerobos  otoritas  lokal/ nasional.

## Kerangka Konsep
Studi  ini  fokus  pada  SKKD,  buku  ajar,  dan pemahaman  guru  dalam  materi  potensi radikalisme  dalam  pemahaman  guru  dan mata  pelajaran  Fikih  untuk  Madrasah Aliyah.  Materi  pemahaman  guru  dan  mata pelajaran Fikih MA yang diteliti adalah qișaș dan ḥudūd ,  nikah  beda  agama,  waris  beda agama,  khilāfah,  dan aḥl  al-ḥalli  wal  ‘aqdi . Isu-isu ini merupakan aspek yang seringkali mengundang perdebatan di kalangan ulama karena  melibatkan  hubungan  non-Muslim dan  penegakan  hukum.  Isu  nikah  beda agama,  waris  beda  agama,  khilāfah,  dan aḥl  al-ḥalli  wal  ‘aqdi merupakan  isu  yang berkaitan  dengan  non-Muslim  sedangkan qișaș dan ḥudūd merupakan  isu  yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Studi  ini  difokuskan  pada  lima  bab di  Kelas  XI  dan  XII  yang  memiliki  potensi kecenderungan  toleransi/intoleransi  atau radikal/tidak  radikal. Pertama ,  rukun  dan syarat nikah. Dalam pembahasan ini, dapat ditelusuri  bagaimana  guru  memahami

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
persyaratan nikah dan bagaimana menyikapi perbedaan  pendapat  dalam  persyaratan nikah  yang  melibatkan  non-Muslim. Kedua ,  halalnya  waris-mewarisi  dan  dasar hukumnya. Dalam pembahasan ini, murtad tidak  mendapatkan  harta  waris  dan  antara orang  Islam  dengan  non-Muslim  tidak ada  hak  saling  mewarisi. Ketiga , qișaș dan ḥudūd .  Dalam  pembahasan  ini,  ditelusuri bagaimana qișaș dan ḥudūd diberlakukan di  negara  yang  tidak  menerapkan  syariat Islam, seperti Indonesia. Apakah perjuangan menerapkan qișaș dan ḥudūd diperkenankan dengan  kekerasan, Keempat ,  khilāfah. Dalam  pembahasan  ini,  ditelusuri  apakah khilāfah Islamiyah harus ditegakkan dengan kekerasan.  Apakah  boleh  bentuk  negara yang  dipilih  bukan  khilāfah  Islamiyah, melainkan bentuk yang lainnya. Kelima , aḥl al-ḥalli  wal  ‘aqdi .  Dalam  pembahasan  ini, ditelusuri persyaratan aḥl al-ḥalli wal ‘aqdi , bolehkah beragama non-Muslim.
Lima  isu  ini  merupakan  isu  yang kontroversial  dan  mengundang  banyak perdebatan  serius  di  kalangan  umat  Islam, sehingga mengukur paham keagamaan guru Fikih  MA,  beserta  sikap  dan  ekspresi  guru dalam  memahami  lima  isu  di  atas.  Karena itulah, untuk mengukur paham keagamaan guru  dalam  isu-isu  ini  sangat  tergantung pada sikap guru terhadap dirinya dan sikap guru  dalam  mengajarkan  mata  pelajaran Fikih.

## Metode Penelitian
Untuk  menggali  data  dalam  penelitian  ini, yang  dilakukan  adalah  dengan  menelaah SKKD,  buku  ajar,  dan  pemahaman  guru dalam mata pelajaran Fikih Madrasah Aliyah (MA).  Guru  yang  diteliti  adalah  guru  pada
MA  Darul  Marhamah  Al-Irsyad  Cibubur, Bogor,  MA  Darul  Maarif  Jakarta,  MA Persis  Koja  Jakarta  Utara,  MAN  (Madrasah Aliyah  Negeri)  4  Model  Jakarta.  Penelitian ini  menggunakan  tujuh  indikator  yang dapat  menjelaskan  paham  keagamaan guru  terhadap  memahami  mata  pelajaran Fikih  MA,  yang  kemudian  disebut  dengan indikator  intoleransi  atau  radikal.  Indikator intoleransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) penghinaan terhadap agama lain,  (2)  penyebaran  permusuhan  kepada agama  lain,  (3)  pemaksaan  keimanan,  (4) penyebaran  kebencian  kepada  agama lain,  (5)  penyingkiran  dari  komunitas, (6)  pembatasan  hak,  dan  (7)  provokasi kekerasan.  Jika    salah  satu  indikator  ini ditemukan  dalam  pandangan  guru  PAI, maka  dapat  disimpulkan,  bahwa  guru  PAI di  Madrasah  Aliyah  memiliki  pemahaman yang  intoleran/radikal.  Jika  tidak  terdapat indikator  intoleransi,  maka  guru  PAI  di Madrasah Aliyah tidak memiliki pemahaman yang intoleran/radikal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Wawasan Toleransi dalam SKKD
Mata  pelajaran  Fikih  di  Madrasah  Aliyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari  fikih  yang  telah  dipelajari  oleh peserta  didik  di  Madrasah  Tsanawiyah/ SMP.  Peningkatan  tersebut  dilakukan dengan  cara  mempelajari,  memperdalam serta  memperkaya  kajian  fikih,  baik  yang menyangkut  aspek  ibadah  maupun muamalah,  yang  dilandasi  oleh  prinsip- prinsip  dan  kaidah-kaidah  uṣul  fikih  serta menggali  tujuan  dan  hikmahnya,  sebagai
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada) persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang  lebih  tinggi  dan  untuk  hidup bermasyarakat.  Secara  substansial,  mata pelajaran  Fikih  memiliki  kontribusi  dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk  mempraktikkan  dan  menerapkan hukum  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan  keseimbangan  hubungan  manusia dengan Allah SWT., dengan diri manusia itu sendiri,  sesama  manusia,  makhluk  lainnya ataupun lingkungannya.
Mata  pelajaran  Fikih  di  Madrasah Aliyah bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan memahami  prinsip-prinsip,  kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang  menyangkut  aspek  ibadah  maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam  kehidupan  pribadi  dan  sosial.  (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum  Islam  dengan  benar  dan  baik, sebagai  perwujudan  dari  ketaatan  dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungan  manusia  dengan  Allah  SWT., dengan  diri  manusia  itu  sendiri,  sesama manusia,  dan  makhluk  lainnya  maupun hubungan dengan lingkungannya.
Ruang  lingkup  mata  pelajaran  Fikih  di Madrasah  Aliyah  meliputi:  kajian  tentang prinsip-prinsip  ibadah  dan  syariat  dalam Islam;  hukum  Islam  dan  perundang- undangan  tentang  zakat  dan  haji,  hikmah dan  cara  pengelolaannya;  hikmah  kurban dan  akikah;  ketentuan  hukum  Islam tentang  pengurusan  jenazah;  hukum  Islam tentang kepemilikan; konsep perekonomian dalam  Islam  dan  hikmahnya;  hukum  Islam tentang  pelepasan  dan  perubahan  harta beserta  hikmahnya;  hukum  Islam  tentang wakalah dan sulḥ beserta  hikmahnya; hukum  Islam  tentang daman dan kafalah
beserta hikmahnya; riba, bank, dan asuransi; ketentuan  Islam  tentang jinayah , ḥudūd dan  hikmahnya;  ketentuan  Islam  tentang peradilan  dan  hikmahnya;  hukum  Islam tentang  keluarga,  waris;  ketentuan  Islam tentang siyasah  syar‘iyyah ;  sumber  hukum Islam dan hukum taklifi ; dasar-dasar istinbaṭ dalam  fikih  Islam;  kaidah-kaidah  usul  fikih dan penerapannya.
Tabel 1: Muatan Fikih dalam SKKD yang Berpotensi Intoleransi
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR Kelas XI, Semester 1 1. Memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya 1.1  Menjelaskan hukum pembunuhan dan hikmahnya 1.2  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang qișaș dan hikmahnya 1.3  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang diyāt dan kafārat beserta hikmahnya 1.4  Menunjukkan contoh-contoh qișaș ,
diyāt dan kafārat dalam hukum Islam
2. Memahami ketentuan Islam tentang ḥudūd dan hikmahnya 2.1  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang zina dan qażaf beserta hikmahnya 2.2  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang minuman keras beserta hikmahnya
2.3  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya 2.4  Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang bughat beserta hikmahnya
Tabel 1 bersambung pada halaman 80

## Jurnal PENAMAS
Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
Kelas XI, Semester 2 1. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga 1.1  Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya 1.2  Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan di Indonesia 1.3  Menjelaskan konsep Islam tentang talak, perceraian, iddah, rujuk, dan hikmahnya 1.4  Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak ( haḍānah ) 2. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga 2.1  Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya 2.2  Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan di Indonesia 2.3  Menjelaskan konsep Islam tentang talak, perceraian, iddah, ruju`, dan hikmahnya 2.4  Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak ( haḍānah ) 3  Memahami hukum Islam tentang waris 3.1.  Menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam 3.2.  Menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat 3.3.  Menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat Kelas XII, Semester I 1. Memahami ketentuan Islam tentang siyasah syar’iyah 1.1  Menjelaskan ketentuan Islam tentang pemerintahan ( khilāfah ) 1.2  Menjelaskan majelis shurā dalam Islam Sumber: Diolah dari SKKD yang diterbitkan Kementerian Agama RI
Wawasan  toleransi/intoleransi  yang muncul  dalam  mata  pelajaran  Fikih  di  MA dapat  dilacak  pada  Standar  Kompetensi dan  Kompetensi  Dasar  (SK/KD)  yang  telah ditetapkan  Kementerian  Agama,  Rencana Proses Pembelajaran (RPP), Materi Buku Ajar, LKS, dan Buku Pedoman Guru.  Lima dokumen yang  tersedia  dalam  mata  pelajaran  Fikih ini  setidaknya  dapat  memberikan  konsepsi tentang  paham  keagamaan  yang  diusung fikih di MA.
Standar  Kompetensi  dan  Kompetensi Dasar  (SK/KD)  yang  telah  ditetapkan Kementerian  Agama  pada  dasarnya  tidak membawa  arah  paham  keagamaan  siswa karena  SKKD  merupakan  langkah  awal untuk meningkatkan pencapaian madrasah dalam  meningkatkan  kompetensi  lulusan dan  mengembangkan  kurikulum  dengan standar  yang  lebih  tinggi.  SKKD  Mata Pelajaran  Fikih  yang  telah  dirumuskan sejatinya telah menunjukkan kecenderungan yang  toleran  dalam  bentuk  pengetahuan, sikap,  dan  perilaku  siswa.  SKKD  Fikih  yang bersifat  umum  tidak  banyak  menyinggung kecenderungan  yang  ekstrem  tentang toleransi/intoleransi siswa. Dengan merujuk pada  SKKD  belum  dapat  disimpulkan kecenderungan toleransi/intoleransi.

## Wawasan Toleransi dalam Buku Ajar Fikih MA
Jika merujuk pada buku ajar yang digunakan oleh MA, ada potensi yang mengarah pada toleransi/intoleransi.  Setidaknya,  ada  lima bab di Kelas XI dan XII yang memiliki potensi kecenderungan  toleransi/intoleransi,  yaitu: (1)  Rukun  dan  syarat  nikah,  (2)  Halalnya waris-mewarisi dan dasar hukumnya (murtad tidak  mendapatkan  harta  waris  dan  antara
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada) orang Islam dengan non-Muslim tidak  ada hak  saling  mewarisi);  (3) Qișaș dan ḥudūd (bagaimana qișaș dan ḥudūd diberlakukan di negara yang tidak menerapkan syariat Islam, seperti  Indonesia).  Apakah  perjuangan menerapkan qișaș dan ḥudūd diperkenankan dengan kekerasan), (4) Khilāfah (pengertian Khilāfah:  Apakah  khilāfah  Islamiyah  harus ditegakkan  dengan  kekerasan.  Apakah boleh negara bukan khilāfah Islamiyah), dan (5) Aḥl al-ḥalli wa al-‘aqdi (persyaratan aḥl al-ḥalli  wa  al-‘aqdi :  bolehkan  anggotanya beragama non-Muslim?).
Tabel 2: Potensi Toleransi/Intoleransi pada Mata Pelajaran Fikih MA Kelas Bab Materi Keterangan XI Rukun dan Syarat Nikah Calon suami disyaratkan beragama Islam Perkawinan beda agama yang diajarkan di kelas dapat berpotensi kepada intoleransi jika dilakukan atas dasar kebencian.
XI Halalnya waris- mewarisi dan dasar hukumnya - Murtad (murtad tidak men-dapat- kan harta waris) - Berlain- an agama (antara orang Islam dengan non-Muslim tidak  ada hak saling mewarisi) Pembagian waris untuk murtad dan berlainan agama yang diajarkan di kelas dapat berpotensi intoleransi jika disikapi dengan permusuhan. XI Qișaș dan ḥudūd Materi secara umum tentang pelaksanaan qișaș dan ḥudūd
Qișaș dan ḥudūd tidak diberlakukan di Indonesia karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Perjuangan menerapkan qișaș dan ḥudūd tidak diperkenankan dengan kekerasan. Tabel 2 bersambung ... XII Khilāfah
Pengertian Khilāfah Khilāfah Islamiyah dapat dipersepsikan oleh guru senagai bentuk pemerintahan Islam yang harus ditegakkan. Dengan kata lain, bentuk Negara Indonesia bertentangan dengan khilāfah
Islamiyah, yang pada gilirannya harus diubah Persyaratan Khalifah Bagaimana hukumnya non- Muslim menjadi khalifah (presiden) XII Aḥl al-Ḥalli wal Aqdi Persyaratan Aḥl al-Ḥalli wal Aqdi Dalam fikih siyasah, non- muslim tidak dibolehkan menjadi anggota Aḥl al-Ḥalli wal Aqdi . Potensi toleransi sangat tergantungan pada sikap guru terhadap ketentuan ini (terutama pada unsur permusuhan dan kebencian). Sumber: Djedjen Zainudin dan Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam Fikih, Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas XI.
Potensi toleransi/intoleransi pada buku ajar  Mata  Pelajaran  Fikih  mesti  dipahami dalam  sudut  pandang  paham  fikih  yang secara  konvensional  membedakan  Muslim dan  non-Muslim,  sehingga  dalam  aspek perkawinan,  waris, aḥl  al-ḥalli  wa  al-‘aqdi ada kecenderungan intoleran. Jika dipahami bahwa  toleransi  itu  memberikan  hak yang  sama  bagi  non-Muslim  dalam  aspek perkawinan,  waris,  dan  politik,  maka  buku ajar Fikih MA tidak toleran. Sebaliknya, jika dipahami bahwa toleransi itu menempatkan hubungan  perkawinan  dan  politik  sesuai dengan identitas agamanya, maka buka ajar

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
Fikih MA  toleran. Sedangkan dalam aspek ekonomi,  buku  ajar  Fikih  MA  cenderung toleran,  seperti  jual  beli, muḍarabah , musharakah , dan lain-lain.
Dalam  buku  ajar  fikih  yang  ditulis oleh  Djedjen  Zainudin  dan  Mundzier Suparta  (2011),  yang  diterbitkan  oleh Toha  Putra,  bahwa  syarat  calon  suami dan  isteri  di  antaranya  adalah  beragama Islam.  Dalam  buku  ajar  ini  tidak  dijelaskan secara  rinci  tentang  pernikahan  beda agama. Kecenderungan buku ini tentu saja mewakili  muatan  fikih  pada  umunya  yang mempersyaratkan  calon  suami  dan  isteri beragama  Islam.  Penjelasan  lebih  rinci tentang  pernikahan  beda  agama  sangat tergantung  pada  pemahaman  guru  ketika mengajarkan  di  kelas.  Muatan  materi pernikahan beda agama bisa saja dijelaskan oleh  guru,  seperti  yang  disebutkan dalam  buku  ajar,  tetapi  dapat  saja  guru menyikapinya secara intoleran (permusuhan dan kebencian), meskipun dalam pandangan fikih kontemporer sudah ada pendapat yang membolehkan  pernikahan  beda  agama (Zainudin dan Suparta 2011, 108).
Pada materi waris, buku ajar fikih yang diterbitkan Toha Putra menyebutkan, bahwa ahli  waris  gugur  mendapatkan  warisan dikarenakan berlainan agama. Yakni, antara orang  Islam  dengan  orang  non-Muslim (kafir)  tidak  ada  hak  saling  mewarisi, meskipun  ada  hubungan  kerabat  yang sangat dekat. Kedudukannya sama dengan orang murtad. Posisi buku ini sesungguhnya menempatkan  ajaran  fikih  pada  umumnya yang  tidak  memperbolehkan  non-Muslim dan  murtad  mendapatkan  waris.  Dalam muatan ini, tentu saja ada potensi intoleransi jika  diajarkan  secara  berlebihan  oleh  guru (permusuhan dan kebencian).
Dalam  aspek  politik,  buku  ajar Fikih  MA  mendudukan  khilāfah  dalam pengertian  yang  inklusif.  Artinya,  khilāfah tidak  dipahami  sebagai  khilāfah  Islamiyah seperti yang digagas Hizbut Tahrir. Khilāfah dalam buku ajar Fikih MA dipahami sebagai pemerintahan Islam secara umum. “Khilāfah, yaitu  susunan  pemerintahan  yang  diatur menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang  berkenaan  dengan  pemerintahan seluruhnya  berlandaskan  ajaran  Islam. Ditambahkan  lagi  pengertiannya,  bahwa khilāfah  adalah  pengganti  atau  wakil  Allah untuk  melaksanakan  undang-undang- Nya  di  muka  bumi,  sekaligus  melanjutkan kepemimpinan  Rasulullah,  baik  dalam urusan  keduniaan  maupun  keakhiratan. Dalam  buku  ajar  Fikih  MA  disebutkan, bahwa  khilāfah  yang  benar-benar  murni berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah dan masa al-Khulafā’  al-Rasyidun,  di  mana  hukum- hukum  Al-Qur'an  dan  Sunnah  benar-benar ditaati  secara  konsisten  oleh  seluruh  kaum Muslimin (Zainudin dan Suparta 2011, 4).
Dalam  buku  ajar  Fikih  MA  di  atas dijelaskan  dua  bentuk  khilāfah  Islam:  (1) negara Islam, yaitu negara yang bersumber hukum  atau  undang-undangnya  adalah Al-Qur'an  dan  Sunnah  dan  dilaksanakan secara  konsisten;  (2)  Negara  Islam  dalam arti  negara  yang  mayoritas  penduduknya beragama Islam, undang-undangnya  tidak secara  eksplisit  berdasarkan  Al-Qur'an  dan Sunnah,  tetapi  umat  Islam  menjalankan agama  Islam  dengan  sebaik-baiknya. Indonesia  dikelompokkan  dalam  bentuk negara  yang  kedua  (Zainudin  dan  Suparta 2011,  4).  Sedangkan  khilāfah  dalam  buku ajar fikih yang ditulis oleh Forum Guru Bina PAI  (2008,  6)  dibagi  menjadi  dua  bentuk.
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada)
Pertama ,  khilāfah  yang  berskala  nasional, yaitu khilāfah yang berbentuk suatu negara yang  memiliki  wilayah  tertentu  dengan batas-batas  tertentu  pula  serta  memiliki kedaulatan yang utuh dan penuh. Pada masa lalu yang termasuk kategori ini antara lain, Khilāfah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lain-lain,  sedangkan  sekarang  ini,  bentuk khilāfah  ini  terdapat  pada  Saudi  Arabia, Yordania,  Palestina,  Brunei  Darussalam, dan lain-lain. Kedua , khilāfah yang berskala internasional,  yaitu  kekuasaan  umat  Islam sedunia  yang  tidak  dibatasi  oleh  wilayah tertentu.  Jadi,  di  mana  pun  terdapat umat  Islam,  maka  di  situlah  terdapat  area kekuasaannya.
Adapun dalam buku panduan
Pendidikan  Agama  Islam  (Studi  Al-Qur’an dengan  Metode  Terpadu)  untuk  Madrasah Aliyah  Kelas  X  disebutkan,  bahwa  dasar- dasar khilāfah, yaitu tauhid atau mengesakan Allah,  persatauan  atau  ukhuwah  Islamiyah, persamaan  derajat  antara  sesama  umat Islam,  kedaulatan  rakyat,  keadilan  dan kesejahteraan  bersama  dalam  masyarakat. Dasar-dasar khilāfah ini dikontekstualisasikan dengan  nilai-nilai  Pancasila,  seperti  tauhid dengan  sila  pertama  “Ketuhanan  Yang Maha Esa”, ukhuwah Islamiyah dengan sila ketiga  Pancasila,  “Persatuan  Indonesia”. Bahkan,  prinsip  kedaulatan  rakyat  yang termuat  dalam  buku  ini  mengindikasikan, bahwa  kedaulatan  dalam  bernegara  bukan kedaulatan  Tuhan,  seperti  yang  digagas Abu  al-A’la  al-Maududi,  Sayyid  Quthb, Taqiyuddin  al-Nabhani,  dan  pemikir  Islam lainnya. Kedaulatan rakyat ini sesungguhnya telah menerima prinsip-prinsip demokrasi.
Adapun  syarat-syarat  menjadi  anggota aḥl  al-ḥalli  wal  aqdi (wakil-wakil  rakyat yang menjadi anggota majelis shurā (badan
atau lembaga tempat bermusyawarah para wakil rakyat dan orang-orang yang berilmu) dalam  buku  ajar  Fikih  MA  (Zainudin  dan Suparta  2011,10-11)  tidak  menyebutkan beragama  Islam,  melainkan  takwa  kepada Allah dan memelihara agama. Persyaratan ini tampaknya memberi peluang, bahwa orang yang bukan beragama Islam dapat menjadi anggota aḥl  al-ḥalli  wal  aqdi .  Namun demikian,  peluang  ini  sangat  tergantung pada  pemahaman  guru  dan  bagaimana guru  menyikapinya  dalam  persyaratan aḥl al-ḥalli wal aqdi .
Bahkan, dalam Buku Panduan
Pendidikan  Agama  Islam  (Studi  Al- Qur’an  dengan  Metode  Terpadu)  untuk Madrasah  Aliyah  Kelas  X  (2005,  86-87), tidak  disebutkan  syarat  menjadi  anggota aḥl al-ḥalli wal aqdi . Syarat aḥl al-ḥalli wal aqdi adalah  memiliki  kepribadian  yang jujur,  adil,  dan  penuh  tanggung  jawab, memiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan  bidang  keahliannya  dan  bertakwa kepada  Allah,  memiliki  keberanian  untuk memperjuangkan  kebenaran  dan  keadilan serta  teguh  dalam  pendirian  meskipun resikonya besar. Sedangkan dalam buku ajar Fikih  al-Hikmah:  Membina  Kreativitas  dan Prestasi  untuk  MA  Kelas  XII  A  Fikih,  hanya ada    dua  persyaratam,  yaitu  mereka  harus terdiri dari para ilmuwan dan mereka dipilih oleh  rakyat  atau  memperoleh  kepercayaan dari rakyat.
Kesimpulan  ini  sesungguhnya  dapat diverifikasi  dari  paham  keagamaan  guru MA  dalam  menjelaskan  topik-topik  yang diperdebatkan dalam hubungannya dengan non-Muslim.  Dalam  topik  pernikahan beda  agama,  waris  beda,  hak-hak  non- Muslim  dalam  negara,  dan  pelaksanaan ḥudūd ,  jika  guru  menjelaskan  dengan

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
paham  keagamaan  yang  eksklusif,  maka ada potensi buku Fikih MA diarahkan pada paham keagamaan yang intoleran. Ini semua terletak  pada  guru  dalam  mengajarkan materi Fikih MA ke siswa.

## Paham Keagamaan Guru

## Nikah Beda Agama
Nikah  beda  agama  merupakan  isu  yang sangat kontroversial di mata pelajaran Fikih MA.  Karena  itulah,  pembahasan  tentang nikah  beda  agama  diletakkan  dalam persyaratan  pernikahan  yang  melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki- laki non-Muslim. Sedangkan laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul  kitab.  Ketentuan  dasar  ini  kemudian dipahami  bahwa  untuk  menemukan  ahlul kitab  yang  masih  orisinil  sulit  ditemukan. Karena itu, Ahli Kitab, baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak ada lagi (Zaenudin dan Suparta 2011, 74).
Romi  Fazla,  Lc,  guru  Fikih  MA  Darul Marhamah  al-Irsyad,  Cibubur  Bogor mengatakan, bahwa nikah beda agama ada yang dihukumi halal dan ada yang dihukumi haram.  Menikahi  wanita  ahlul  kitab  yang dihukumi halal dalam fikih karena ahlul kitab pada  zaman  Nabi  masih  ada  yang  murni (belum dipalsukan).
“Nah,  persoalannya  tentang  ahlul  kitab.  Di Islam,  ulama  kan  berbeda  pendapat,  ada yang mengatakan sampai sekarang  masih ada,  ada  ulama  yang  mengatakan  mereka sudah tidak ada. Tapi dalam Al-Qur’an kan Allah  mengatakan yuharrifunal  kalima an  mawaḍi’ihi ,  mereka  sudah  melakukan inhirāf ,  perubahan  di  dalam  kitab  sucinya. Jadi  mereka  sudah  tidak  murni.  Jadi dengan acuan di situ, dari Depag. Ini cocok dengan  yang  saya  pegang,  bahwa  ahlul kitab memang sudah tidak ada. Karena itu,
diharamkan”  (Romi  Fazla,  guru  fikih  MA Darul Marhamah al-Irsyad, Cibubur, Bogor). Marwanih, guru MA Darul Maarif Jakarta juga  berpandangan,  bahwa  nikah  beda agama  dengan  ahlul  kitab  di  masa  Nabi masih ada, tetapi sekarang sudah tidak ada ahlul kitab yang murni lagi.
Guru Fikih MA Persis Koja, Jakarta Utara dalam  soal  nikah  beda  agama,  peserta didik  diberikan  pemahaman,  bahwa  Islam telah  memberikan  kriteria  mengenai  siapa yang  seyogyanya  dipilih  untuk  menjadi pasangan  hidup.  Nabi  Muhammad  telah menggariskan  kriteria  tersebut  dalam salah  satu  hadisnya  (4  kriteria).  Di  tengah masyarakat  sering  disalahpahami,  bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi hal yang menjadi kriteria utama. Padahal, Nabi sendiri menegaskan,  bahwa  agama  harus  menjadi kriteria yang harus diprioritaskan. Masalah- masalah seperti ini dijelaskan kepada peserta didik. Mereka diberikan pemahaman, bahwa nikah beda agama dibolehkan dalam Islam jika  laki-laki  Muslim  menikahi  perempuan ahli kitab. Yang tidak diperbolehkan adalah jika perempuan Muslim menikahi ahli kitab (Rusyana, guru MA Persis Koja Jakarta Utara).
Guru  MAN  4  Model  Jakarta  Selatan, Sutheli dan Indrayanti menjelaskan kepada siswa  mengenai  pernikahan  beda  agama. Penanaman  pertama  kepada  siswa  adalah dikembalikan ke ayat, “ la tankihū…” “Artinya di sini, bahwa dilarang untuk menikah ketika berbeda  agama,  baik  laki-laki  maupun perempuan, tetapi juga di sini saya jelaskan ketika  calon  suami  itu  Muslim  dan  calon istri  itu  non-Muslim  ya  harus  dimuslimkan dulu sebelum terjadi pernikahan. Ini sebuah dasar, bahwa dari pernikahan inilah sebuah keluarga  dan  kehidupan  dimulai,  jika  kita memulainya  dengan  salah,  maka  akan
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada) menjadi  buruk  pada  tatanan  seterusnya.” Itu  sebabnya  bagi  guru  MA  Tapak  Sunan perkawinan  beda  agama  memiliki  dampak negatif,  di  antaranya  adalah  berpindahnya agama  dan  dikucilkan  dari  keluarga, sehingga  putus  hubungan  silaturrahmi dengan keluarga.
Pemahaman  guru  MA  di  atas  ini menunjukkan,  bahwa  guru  MA  masih bersikap  hati-hati  dalam  memahami hukum nikah beda agama. Mereka merujuk pada  pendapat  ulama  kontemporer  yang mengharamkan  pernikahan  perempuan Muslimah  dengan  laki-laki  non-Muslim dan  juga  mengharamkan  laki-laki  Muslim dengan  perempuan  ahlul  kitab  karena dipandang  ahlul  kitab  di  zaman  sekarang sudah  dipalsukan  atau  tidak  murni  lagi, seperti pada masa Nabi. Posisi pemahaman ini  tidak  menunjukkan  pemahaman  yang intoleran karena tidak ada unsur sikap yang mengarah pada indikator intoleransi.

## Waris Beda Agama
Buku  ajar  Fikih  MA  membahas  persoalan waris,  termasuk  waris  bagi  orang  yang berlainan  agama  yang  pada  umumnya dihukumi  tidak  dapat  saling  mewarisi. Karena itu, jika ada orang Islam keluar dari agamanya  (murtad),  hilanglah  hak  waris mewarisinya  terhadap  keluarganya  yang Muslim sebab menjadi berlainan agamanya (Hadna  2012,  122;  Zainudin  dan  Suparta 2011,  108).  Posisi  buku  ini  sesungguhnya menempatkan  ajaran  fikih  pada  umumnya yang  tidak  memperbolehkan  non-Muslim dan murtad mendapatkan waris. Muatan isi ini menunjukkan ketatnya pewarisan dalam buku ajar, yang membatasi hanya diberikan kepada keluarga satu agama. Dalam muatan
ini,  tentu  saja  ada  potensi  intoleransi/ radikal  jika diajarkan secara berlebihan oleh guru,  terutama  yang  mengandung  unsur permusuhan dan kebencian.
Di  MA  Persis  Koja,  Jakarta  Utara, dalam  hal  warisan,  peserta  didik  diberikan penjelasan,  bahwa  dalam  Islam  sudah  ada aturan  mengenai  siapa  saja  yang  berhak menjadi ahli waris. Terhadap orang murtad dan  non-Muslim,  Islam  memberikan aturan  yang  jelas  untuk  tidak  memberikan warisan. Namun demikian, bila memang ada keluarga  yang  murtad  atau  non-Muslim, harta  warisan  dapat  diberikan  kepada mereka  dalam  bentuk  wasiat  atau  hadiah. Jadi  bukan  berarti,  orang  yang  murtad dan  non-Muslim  tidak  mendapatkan  apa- apa  dari  harta  warisan.  Hanya  beda  istilah saja. Dengan penjelasan seperti ini, peserta didik  diberikan  pemahaman  mengenai bagaimana  kedudukan  orang  murtad  dan non-Muslim dalam kaitannya dengan harta warisan  (Rusyana,  guru  MA  Persis  Koja Jakarta Utara).
Demikian ini pula yang dipahami Romi Fazla,  Lc,  guru  Fikih  MA  Darul  Marhamah al-Irsyad,  Cibubur  Bogor,  bahwa  beda agama tidak saling mewarisi. “Atau misalnya pembunuh  karena  ingin  mendapat  waris, kan  juga  tidak  mewarisi.  Apalagi  yang beda  agama,  murtad  saja  tidak  boleh, meskipun  bapaknya  Muslim  lalu  anaknya yang  murtad  atau  sebaliknya.  Itu  otomatis putus,”  kata  Romi  Fazla.  Senada  dengan  di atas,  Sutheli  dan  Indrayanti,  guru  MAN  4 Model  Jakarta  Selatan  juga  berpandangan tidak  boleh  mendapatkan  warisan  orang yang berbeda agama. Penjelasan ini benar- benar  ditanamkan  kepada  siswa,  sehingga siswa  dapat  memahami  dengan  benar, bahwa  beda  agama  menyebabkan  tidak
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
mendapatkan  warisan.  Dalam  kasus  anak yang orang tuanya Muslim, tetapi dia non- Muslim,  pada  dasarnya  tetap  tidak  akan mendapatkan  warisan  sedikitpun  dari orang  tuanya  yang  Muslim,  tetapi  demi belas  kasihan,  maka  diberikan  hibah  atau pemberian  yang  dilakukan  oleh  orang  tua kepada  anak.  Alternatif  ini  tidak  termasuk dalam warisan.
Konsep  dasar  dalam  Islam  yang  tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris murtad dan beda agama telah dipahami oleh guru  dan  dijelaskan  kepada  siswa.  Namun demikian,  guru  juga  memberikan  skema yang  memungkinkan  ahli  waris  murtad dan beda agama dapat mendapatkan harta melalui  mekanisme  hadiah  atau  wasiat. Hal  ini  menunjukkan,  bahwa  guru-guru Fikih  MA  tidak  memiliki  paham  yang  kuat untuk  membatasi  hak  non-Muslim  secara permanen.  Dengan  mengacu  pada  dasar- dasar  keislaman,  guru-guru  Fikih  MA  tidak mau  terjebak  pada  pada  pemahaman  dan sikap yang intoleran/radikal.

## Qișaș dan Ḥudūd
Penegakan qișaș dan ḥudūd merupakan isu  yang  cukup  lama  diperdebatkan  oleh kalangan Muslim. Karena di satu sisi, Islam menghendaki penegakan hukum qișaș dan ḥudūd , tetapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara  bukan  Islam  tidak  memberlakukan qișaș dan ḥudūd .  Kesenjangan  antara ajaran dan praktik tentang qișaș dan ḥudūd merupakan isu yang cukup sulit bagi guru- guru  dalam  memahami  dan  mengajarkan qișaș dan ḥudūd di kelas.
Dalam  kesenjangan  yang  seperti ini,  Romi  Fazla,  Lc,  guru  Fikih  MA  Darul Marhamah  al-Irsyad,  Cibubur  Bogor  dapat
memahami  tidak  ditegakkannya qișaș dan ḥudūd .
“Jadi saya jelaskan, menurut din kan begini, hukum qișaș begini.  Tetapi  karena  negara kita  meski  penduduknya  Muslim,  tapi hukum  Islam  belum  ditegakkan,  seperti  di Arab  Saudi,  maka  tidak  bisa  dipraktikkan. Tetapi  di  Saudi  juga  saya  bilang,  tidak semua diterapkan, kita hanya bisa berusaha. Alhamdulillah di Aceh sudah sebagian bisa diterapkan.  Tetapi  untuk qișaș belum  bisa, karena  prosedurnya  harus  ke  pusat.  Jadi apa  yang  dilakukan  oleh  orang  Aceh  kita hormati, jangan memandang sebelah mata. Karena itu, memang yang harus dilakukan, meski tidak semua. Di Arab Saudi qișaș pun tidak  dilakukan  semua,  tapi  hanya  pada para  pendatang,  sampai  saat  ini,  ustaz sendiri,  belum  pernah  mendengar  orang Saudi sendiri di- qișaș . Wallahu a’lam kalau sudah, tapi saya belum pernah mendengar beritanya.”
Di  Madrasah  Aliyah  Persis  Koja  Jakarta Utara,  materi qișaș dan ḥudūd dijelaskan kepada peserta didik dengan terlebih dahulu diberikan  penjelasan  mengenai  kedudukan syariat dalam suatu negara seperti Indonesia. Sebagai Muslim, peserta didik tidak diajarkan untuk menegakkan syariat melalui paksaan atau  cara-cara  kekerasan.  Dalam  negara seperti Indonesia, umat Islam harus mentaati peraturan  serta  hukum  yang  ditetapkan pemerintah. Namun demikian, syariat Islam, termasuk di dalamnya penegakan qișaș dan ḥudūd harus  terus  diperjuangkan.  Peserta didik  didorong  agar  mereka  terus  belajar hingga  dapat  menjadi  pemimpin.  Ketika menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan, perjuangan  untuk  menegakkan  syariat menjadi  terbuka  (Rusyana,  guru  MA  Persis Koja Jakarta Utara).
Dalam praktik pembelajaran di MAN 4 Model Jakarta Selatan, para siswa diberikan dasar  hukumnya  terlebih  dahulu,  yaitu hukum qișaș dan ḥudūd harus  ditegakkan,
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada) seperti  mencuri  dihukum  potong  tangan dan  membunuh  dihukum qișaș (dibunuh). Dengan  diajarkan  hukum  dasar  ini,  maka diharapkan siswa enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan dikenakan hukuman.
Pemahaman  guru-guru  MA  yang tidak  memaksakan  pemberlakuan qișaș dan ḥudūd di  Indonesia  menunjukkan, bahwa  guru-guru  MA  berpaham  toleran. Artinya,  guru-guru  MA  tidak  memaksakan diri  dan  memaksakan  siswa  untuk  segera memberlakukan qișaș dan ḥudūd dengan cara-cara  kekerasan.  Justru  guru-guru  MA mengajarkan  kepada  siswa  agar  dapat memahami situasi ini.

## Khilāfah dan Aḥl al-Ḥalli wa al-‘Aqdi
Khilāfah  merupakan  konsep  politik  yang menunjuk  pada  istilah  negara.  Konsep  ini kemudian  dibatasi  pada  persoalan  khilāfah Islamiyah  atau  negara  Islam.  Konsep  yang telah merujuk pada berdirinya negara Islam dan  presiden  non-Muslim  mengundang perdebatan di kalangan masyarakat Muslim. Apakah  Indonesia  harus  menjadi  negara Islam atau menjadi negara yang berdasarkan Pancasila.
Guru  Fikih  MA  Persis,  Rusyana berpandangan,  bahwa  mendirikan  khilāfah adalah farḍu  kifāyah .  Oleh  Rusyana, peserta  didik  diberikan  pengertian  dalam pembahasan terkait pendirian khilāfah secara bebas.  Di  kelas,  pembahasan  mengenai khilāfah  dibicarakan  sebagai  sebuah  ilmu. Artinya,  nuansa  akademik  dalam  hal  ini lebih  ditonjolkan.  Peserta  didik  diberikan pemahaman,  bahwa  khilāfah  bukan  satu- satunya  bentuk  sistem  pemerintahan. Sistem pemerintahan selain khilāfah sangat
dibolehkan asal sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sendiri.
Adapun persoalan presiden non-Muslim merupakan  salah  satu  isu  yang  dari  dulu sampai sekarang menjadi bahan perdebatan. Rusyana,  mengutip  salah  satu  kaidah pemerintahan  Sunni,  “lebih  baik  dipimpin orang  zalim  daripada  tidak  ada  pemimpin sama sekali”. Di sinilah letak dan arti penting pemimpin  dijelaskan  kepada  peserta  didik. Mereka  diberikan  pengertian,  bahwa  Islam memberikan  kriteria  mengenai  siapa  yang pantas dipilih untuk menjadi pemimpin. Al- Qur'an  menyatakan:
Jadi, jika masih ada pemimpin dari kalangan muslim kenapa kemudian memilih dari non- Muslim.
Dalam  pandangan  Romi  Fazla,  guru Fikih MA Darul Marhamah Al-Irsyad, Cibubur Bogor,  khalifah  berarti  kepemimpinan seperti presiden. Presiden adalah pemimpin satu  negara,  sedangkan  khilāfah  adalah pemimpin  dunia  Islam.  Karena  itu, mendirikan khilāfah hukumnya adalah farḍu kifāyah, sedangkan  mendirikan  negara adalah farḍu 'ain .
Dalam  posisi  demikian,  Romi  Fazla, guru  Fikih  MA  Darul  Marhamah  Al-Irsyad, Cibubur  Bogor  menyampaikan,  bahwa sistem  khilāfah  dapat  dilakukan  pemilihan kepala  negaranya  melalui  dua  cara, langsung maupun tidak langsung. Misalnya, lewat  wasiat  dari  pemimpin  sebelumnya, sedangkan  jika  secara  langsung  sama seperti  demokrasi.  Ditegakkannya  sistem khilāfah pun tidak langsung berhasil, tetapi memerlukan  penyatuan pikiran  umat Islam di  setiap  negara,  karena  negara-negara juga beda-beda. Ada yang berpaham Ahlus Sunnah  seratus  persen,  ada  yang  tidak,

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
warga  negara  Iran  dan  Irak  juga  banyak yang berpaham Syiah. Menurut Romi Falah, HTI adalah sekelompok kecil saja di antara kelompok-kelompok  di  Indonesia  yang bercita-cita  mendirikan  khilāfah,  tetapi mendirikan  khilāfah  sekarang  ini  belum diperlukan  (Romi  Fazla,  Lc.,  guru  Fikih  MA Darul Marhamah al-Irsyad).
“Tetapi Alhamdulillah ,  saya  bilang,  di Islam  ada  muktamarnya  OKI  (Organisasi
Konferensi  Islam), nah di  situlah  mereka menyatukan pendapat mereka di bahThul-bahThul  masā'il mereka  soal- soal  kontemporer.  Bahkan  di  sana  tidak menutup akan ditegakkan khilāfah, di mana dan bagaimana akan dibahas. Bisa jadi. Dan tidak  menutup  kemungkinan  Indonesia menjadi  pusat.  Itu wallahu  a’lam,  nah itu mungkin akan dibahas di OKI”. Dalam pandangan Sutheli dan
Indrayanti,  guru  MAN  4  Model  Jakarta Selatan, khilāfah harus ditegakkan. Persepsi yang  dibangun  bukan  karena  negara Indonesia  bukan  negara  Islam    yang  tidak menegakkan  khilāfah,  tetapi  karena  umat Islam  belum  mampu  untuk  menegakkan khilāfah.  Mengenai  khilāfah  ditanamkan kepada  siswa  bahwa  ajaran  atau  hukum Islam  tetap  harus  ditegakkan,  sehingga kegoncangan-kegoncangan  yang  ada  di negara  Indonesia  dapat  diredam.  Akan tetapi, sebagai warga negara di negara yang menganut  sistem  republik,  khilāfah  tetap ditegakkan  melalui  hukum-hukum  yang berlaku  dan  muamalah  dengan  sesama umat manusia dengan menggunakan cara- cara  Islam.    Meskipun,  menurut  guru  Fikih MA Darul Maarif Jakarta, sistem khilāfah di Indonesia  sulit  ditegakkan,  tetapi  sebagai umat  Muslim  wajib  menjalankan  syariat secara menyeluruh.
Dalam  posisi  yang  demikian  ini,  guru- guru  Fikih  MA  masih  berpegang  pada
konsep,  bahwa  khilāfah  adalah  bentuk negara  yang  dipraktikkan  dalam  Islam yang  harus  ditegakkan.  Namun  demikian, guru-guru  fikih  MA  tidak  memaksakan pembentukkan  khilāfah  dengan  cara- cara  kekerasan.  Bahkan,  masih  ada  yang memandang,  bahwa  demokrasi  yang dipraktikkan  di  Indonesia  relevan  dengan konsep  Islam,  meskipun  tidak  seluruhnya. Karena  itulah,  sistem  pemerintahan  dalam Islam masih dipahami sebagai cita-cita oleh guru-guru Fikih MA. Dengan cara pandang ini,  bukan  berarti  mereka  berpaham intoleran  atau  radikal,  justru  mereka  dapat memahami  kesulitan mendirikan khilāfah.
Di  MA  Persis,  Koja  Jakarta  Utara, dalam  kaitan  dengan Aḥl  al-Ḥalli  wa  al- ‘Aqdi ,  peserta  didik  diberikan  penjelasan, bahwa hendaknya yang dipilih untuk duduk menjadi  dewan  perwakilan  adalah  dari kalangan Muslim. Namun jika yang terpilih dari  kalangan  non-Muslim,  itulah  fakta. Terpilihnya  non-Muslim  untuk  menduduki jabatan sebagai dewan perwakilan menjadi cerminan  masyarakat  yang  memilihnya. Dalam  praktiknya,  di  dalam  kelas,  guru memberikan  penjelasan,  bahwa  perwakilan dari  kalangan  Muslim  harus  tetap  menjadi prioritas  (Rusyana,  guru  MA  Persis  Koja Jakarta  Utara).  Guru  Fikih  MAN  4  Model Jakarta  Selatan  memiliki  pandangan  yang berbeda. Aḥl  al-Ḥalli  wa  al-‘Aqdi boleh diambil  dari  non-Muslim,  asalkan  benar- benar  adil  dan  bijaksana  serta  tidak menyusup  pada  wilayah  akidah  (Sutheli dan Indrayanti, guru MAN 4 Model Jakarta Selatan).
Pemahaman  yang  lebih  toleran  justru tampak  dalam  konsep Aḥl  al-Ḥalli  wa  al- ‘Aqdi yang cenderung menerima perwakilan Aḥl al-Ḥalli wa al-‘Aqdi dari kalangan non-
Radikalisme dalam Paham Keagamaan Guru dan Mata Pelajaran Fikih ...     (Khamami Zada)
Muslim.  Ini  menunjukkan,  bahwa  guru- guru  Fikih  MA  memiliki  pemahaman  yang ketat  dalam  soal  presiden  dengan  harus beragama Islam dengan Aḥl al-Ḥalli wa al- ‘Aqdi yang tidak harus beragama Islam.

## PENUTUP
Paham  keagamam  radikal  yang  berpotensi masuk ke dalam madrasah, khususnya dalam materi  Fikih  di  Madrasah  Aliyah  ternyata tidak  terbukti.  Dalam  SKKD,  buku  ajar  dan pemahaman  guru-guru  Fikih  MA  dalam materi  pernikahan,  kewarisan,  dan  politik, tidak  ditemukan  paham  intoleran  dan radikal, melainkan sekadar pembatasan hak- hak non-Muslim. Pembatasan ini didasarkan pada doktrin Islam yang menegaskan, bahwa non-Muslim  tidak  mendapatkan  hak-hak tertentu,  seperti  kewarisan,  kepemimpinan, dan perwakilan.
Kecenderungan ini menunjukkan, bahwa SKKD, buku ajar dan guru-guru Fikih MA  tidak  berpaham  intoleran  atau  radikal karena tidak ditemukan indikasi penghinaan terhadap agama lain, penyebaran permusuh- an kepada agama lain, pemaksaan keimanan, penyebaran  kebencian  kepada  agama  lain, penyingkiran  dari  komunitas,  pembatasan hak,  dan  provokasi  kekerasan.  Bahkan, guru-guru Fikih MA justru dapat memahami kesenjangan  antara  doktrin  dan  realitas. Misalnya, dalam penegakan qișaș dan ḥudūd , dengan  cenderung  tidak  memahami  dan mengajarkan  kepada  siswa  untuk  berbuat kekerasan demi penegakan ajaran Islam. Ini berarti,  bahwa  tidak  ditemukan  intoleransi atau radikal dalam paham keagamaan guru di bidang fikih.

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Abdullah, M. Amin. 2005. Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius . Jakarta: PSAP.
Forum Guru Bina PAI Madrasah Aliyah. 2008. Al-Hikmah: Membina Kreativitas dan Prestasi untuk MA Kelas XII A Fikih . Sragen: CV. Akik Pusaka.
Hadna, A. Musthafa. 2012. Ayo Belajar Fikih untuk MA, Kelas 2 . Jakarta: Erlangga.
Hashem, Mazen. 2006.  “ Contemporary Islamic Activism: The Shades of Praxis ”. Sociology of Religion Vol.
67 ,  No. 1 (Spring).
LaKIP. 2011. “Presentasi Laporan Penelitian LaKIP.” Dipresentasikan di Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2011.
Lim, Merlyna. 2005. “ Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet .” Policy Studies 18.
Pusat  Transformasi  Konflik  Balitbang  HAM  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI.  2010. Evaluasi  Pola Pendidikan  Keagaman  terhadap  Radikalisme .  Jakarta:  Laporan  Penelitian  Pusat  Transformasi Konflik Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
Ta  ̧spınar,  Ömer.  2009.  “ Fighting  Radicalism,  not  ‘Terrorism’:  Root  Causes  of  an  International  Actor Redefined .” Dalam, SAIS Review Vol. XXIX No. 2, (Summer–Fall).

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 75 - 90
Tim Penyusun. 2005. Buku Panduan Pendidikan Agama Islam (Studi Al-Qur’a dengan Metode Terpadu) untuk Madrasah Aliyah Kelas X . Jakarta: MAN 4 Model.
Wiktorowicz, Quintan, Karl Kaltenthaler. 2006. “ Rationality of Radical Islam Political ”. Science Quarterly Vol. 121, No. 2 (Summer).
Zada, Khamami. 2002. Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia . Jakarta: Teraju.
_____. 2009. “Radikalisme di Jantung Pendidikan Islam.” Edukasi Jurnal Penelitian Agama dan Keagamaan Vol. VII No. 4: 14-27.
Zainudin, Djedjen, Mundzier Suparta. 2011. Pendidikan Agama Islam Fikih, Kurikulum Madrasah Aliyah Kelas XI . Semarang: Toha Putra.

## Internet
http://www.tempo.co/read/news/2011/04/29/173330920/Survei-Rohis-di-Sekolah-Tak-Picu- Radikalisme diakses 30 Maret 2015.