Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 73-77| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2438.73-77

## UPAYA HUKUM PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia imadewisnu69@gmail.com sepudmade@gmail.com Sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah.  Maka,  seseorang haruslah  dilindungi  hak  asasinya.  KUHAP  membentuk  lembaga  baru  yaitu  praperadilan.  Berdasarkan penelitian ini penulis mengangkat rumusan  masalah : 1. Bagaimanakah pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, 2. Bagaimanakah keabsahan dari praperadilan yang belum di putus apabila materi pokok  perkara  telah  di  sidangkan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  normatif.  Metode  pendekatan yang  digunakan  pendekatan  perundang-  undangan,  pendekatan  analisis  konsep  hukum.  Kewenangan praperadilan  sesuai  dengan  Pasal  77  KUHAP  adalah  memeriksa  sah  atau  tidaknya  upaya  paksa  yaitu penangkapan  dan  penahanan  serta  memeriksa  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan,  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi.  Hakim  Sarpin  menyatakan  bahwa,  Sprindik  yang  menjadi  dasar penyidikan Budi Gunawan tidak sah. Pengaturan praperadilan  di  atur  dalam  UU  No  8   tahun  1981  mengenai hukum acara pidana pada pasal 77 KUHAP yaitu pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XII/2014, kewenangan lembaga praperadilan juga  termasuk  sah  atau  tidaknya  penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  keabsahan  penyidikan yang dilakukan KPK terkait penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah karenanya penetapan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka materi pokok perkara praperadilan yang disidangkan dinyatakan gugur.
Kata Kunci: Upaya hukum; Praperadilan; Sistem peradilan pidana

## Abstract
Criminal justice system and Indonesian criminal procedural law adhere to presumption of innocence. Thus, a person  must  protect  his  human  rights.  KUHAP  formed  a  new  institution,  namely  pretrial.  Based  on  this research authors raise formulation problems: 1. How pretrial regulation criminal justice system Indonesia, 2. How validity pretrial that has not been decided if the subject matter case has been tried. Type research used normative.  The  approach  used  is  statutory  approach,  shortening  analysis  legal  concepts.  pre-trial  authority according  to  Article  77  Criminal  Procedure  Code examines whether or not coercive measures are arrest and detention  well  examine  whether  or  not  termination  investigation  or  prosecution,  compensation  and rehabilitation  legal  or  not.  Judge  Sarpin  stated  that  Sprindik,  which  became  the  basis  for  Budi  Gunawan's investigation, was invalid. pretrial regulations are regulated Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Law in article  77  Criminal  Procedure  Code,  namely  pretrial,  which  authority  district  court  examine  and  decide, Constitutional  Court  Number  21/PUU  -XII/2014,  authority  pre-trial  institution  also  includes  whether  or not determination suspects  valid, searches and confiscation. Validity investigations carried out by KPK regarding determination  suspect  Budi  Gunawan  was  invalid  therefore  determination  had  no  binding  legal  force.  The Subject matter pretrial case being tried  declared null and void.
Keywords: Legal Efforts; Pre-trial; Criminal justice system

## I. PENDAHULUAN
UUD 1945  mengartikan pasti maka. negara indonesia berlandaskan pada hukum,  bukan  beralaskan pada  kuasa  belaka.  bermakna  bahwa  negara  RI  bersifat  demokratis  mengusung  HAM  dengan mengamankan penduduk negara beriringan kedudukan hukum, pemerintahan, serta wajib mematuhi hukum serta pemerintahan tidak terkecuali ( Kansil, 1989 ).
Meningkat paham hukum lahir UU No. 8  tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, sasaran hendak  dicapai  KUHAP  ialah  memberikan  pengamanan  akan  harga  diri  tersangka.  KUHAP melindungi HAM utama tersangka maupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia ( Atmasasmita,  1983 ).  Peristiwa  diduga  yakni  perbuatan  pidana,  petugas  pihak  berwajib melaksanakan  pemeriksaan,  penuntutan  untuk  mengadili  kejadian.  Dalam  menggelar  tugas,  hukum acara  pidana menyerahkan kewenangan tentang mereka untuk mengerjakan tindakan sesuai dengan hak asasi terdakwa sebagai manusia sebagaimana tertulis dalam UUD 1945 ( Alfifah, 1986 ). Dalam  hukum  acara  pidana  Indonesia  mengistilahkan  asas  praduga  tak  bersalah.  Oleh  sebab itu,  hak  asasi  orang  harus  dihargai.  Instansi  pra  peradilan  memberi  kepercayaan  lebih  untuk pengadilan  negeri  dalam  memeriksa  perkara  berhubungan  terhadap  penggunaan  upaya  paksa (penggerebekan,  penawanan,  pemeriksaan,  perampasan)  dilakukan  penyidik  ,penuntut  umum ( Kuffal, 2011 ).
Pra  peradilan  sedemikian  itu  berarti  dalam  hukum  acara  pidana,  desakan  penerapan  pra peradilan semakin mengeras dalam penduduk dituduh melancarkan tindak  kejahatan.  Akar beragam kejadian  semisal  kejadian  budi  gunawan  tanggal 16/2/2015,  pidana  semasa  ini  terbentuk  memamerkan  maka  pra  peradilan  memperlihatkan  wujud pertahanan, tidak sekedar melibat keseimbangan, memperbedakan tentang keseimbangan HAM.
Keterkaitan  pengatur negara  membentuk  negara  indonesia selaku  negara  hukum  berdasarkan pancasila  dan  UUD  1945,  selaku  kontekstual  meyakini  ajaran  mengangkat  HAM  demi menyelamatkan  kesetaraan  penduduk  negara  di  muka  hukum  demi  mengangkat  hukum  dan pemerintahan tidak kecuali.
Kerapuhan  berpokok  KUHAP  terlihat  pendiri  hukum  ialah  melalaikan  hak  si  pelaku  dalam mekanisme  kejadian,  dari  tahap  pemeriksaan,  penagihan  pada  perundingan  di  muka  hakim,  kian bertambah  mengenaskan  lagi  berlimpah  sasaran  dihinggap,  disekap  lewat  tata  cara  yang  sudah dimuat dalam perundangan.
Oleh sebab itu, terutama dalam penggunaan dan pelurusan hukum enggak lantaran negara atau pembesar sanggup menyelenggarakan dengan kebesaran satu patokan dapat berkhasiat, tapi patokan dirancang  untuk  keperluan  dan  menyelenggarakan  kubu  lesu  jadi  sentosa.  Asal  mula  hakikatnya buatan  patokan  hukum  teratur  ialah  betapa  satu  patokan  perundangan  mesti  sanggup  membahagi akan penduduk.
Kondisi terbilang orang memakai pra peradilan semacam usaha untuk memilih keseimbangan dalam  mekanisme  peradilan  pidana.  Asal  faedah  tidak  lain  ialah  mengupayakan  keselarasan  antara keperluan  hukum  pribadi  dan  keperluan  penduduk  tanpa  kecuali  sebanding  pembenaran  ketetapan pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945.  Pra  peradilan  bagian  mekanisme  peradilan  pidana,  tidak  bertujuan membantu, menjaga keselarasan dalam menetapkan orang jadi tersangka dilakukan adil.
Penetapan  harus  ada  penunjang  minimal  dua  barang  bukti  yang  benar  ( Ashari,  2017 ).  Bukti pendahuluan  sebagai  penegasan  kepada  terdakwa,  aparat  hukum  memastikan  tidak  memihak. Penyimpangan  warga  mencari  kebenaran  memakai  pra  peradilan  sebagai  memperoleh keadilan dan perlindungan  hak,  utama  menyangkut  hak  asasi.  Pelaksanaan  HAM  dimuat  dalam  UUD  1945  dan dimuat  dalam  UU  NO  8  Tahun  1981  berkaitan  dengan  KUHAP.  UU  memuat  tentang  mekanisme peradilan pidana dari tahap pemeriksaan, penagihan, persidangan.
Penelitian terdahulu yang terkait oleh ( Atmoko Bobby, 2018 ) dan ( Afandi, 2016 ) menyatakan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan sebagai upaya kekuasaan yudisial yang menguji keabsahan  upaya  paksa  yang  dilakukan  oleh  penyidik.  Namun,  dengan  kewenangan  yang  masih terbatas  dan  sifatnya  yang  pasif,  praperadilan  dipandang  kurang  efektif  dalam  mengawasi  upaya paksa  yang  dilakukan  aparat  penegak  hokum.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui keabsahan  dari praperadilan  yang  belum  diputus  apabila  materi pokok perkara telah di sidangkan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  yang  bersifat  normative,  melalui  pendekatan perundangan,  pendekatan  secara  faktual,  pendekatan  analisis  konsep  hukum.  Pendekatan perundangan  ialah  pendekatan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundangan  dan  regulasi bersangkut paut dengan isu hukum. yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
dan  mengikat  secara  umum.  Pendekatan  faktual  membuat  pendekatan  didasarkan  kenyataan  benar terungkap  dalam  sejarah.  Pendekatan  konseptual  yakni  pendekatan  dalam  penelitian  hukum menyampaikan sudut pandang analisa penuntasan masalah penelitian hukum dari aspek konsep hukum latar  belakang,  bahkan  lihat  dari  nilai  terkandung  dalam  norma. Sumber  bahan  hukum  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Sedangkan  teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ialah dengan  menggunakan  studi  dokumentasi  dengan cara  mengutip,  dan  memberi  ulasan  meringkas  terkait  dengan  pokok  masalah  yang  penulis  buat yang mengenai upaya hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan PraPeradilan dalam Hukum Positif di Indonesia
Pengaturan pra peradilan diatur dalam UU NO 8 Tahun 1981 perihal hukum acara pidana pada pasal 77  KUHP  dimana  pada  pasal  tersebut  diatur  terkait  dengan  Hukum  Pidana  formilnya  yaitu bagaimana  langkah  pelaksanaan  praperadilan.  Praperadilan  merupakan  satu  tindakan  dilakukan pengadilan negeri memeriksa, memutus tentang kebenar penggerebekan, penawanan, pemberhentian pemeriksaan,  pemberhentian  penuntutan,  memutus  permintaan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi kejadian  pidana  tidak  dilanjut  ke  sidang  pengadilan  negeri  atas  permohonan  terdakwa,  penasehat hukumnya ( Mochamad Anwar HAK, Soeprijadi H, 1989 ). UU NO 8 Tahun 1981 KUHAP. A. Benar atau tidak penggerebekan atau penawanan. wewenang pertama diberikan UU pada Praperadilan. Memeriksa, memutus sah atau tidak:
a. Penggerebekan,  Dalam  menyidik  suatu  tindak  pidana  adakalanya  penyidik  harus  mengadakan penangkapan  atas  tersangka  pelakunya,  merupakan  suatu  tindakan  berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa. Untuk melangsungkan penangkapan harus terpenuhi dua syarat, yaitu syarat formil, (1) Dilakukan polisi atas perintah penyidik. lengkap surat tugas yang berwenang.  (2)  Memberikan  surat  perintah  penyidik  pada  tersangka  dan  tembusan  pada keluarga. (3) Kecuali tertangkap tangan penangkapan dilakukan setiap orang. syarat material: (1) bukti  permulaan  cukup  pasal  17  KUHAP,  (2)  Penangkapan  paling  lama  satu  hari  1x24  jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP.
b. Penawanan  yakni  menempatkan  si  pelaku,  tempat  tertentu  oleh  pemeriksa,  jaksa  atau  hakim. Tersangka mengajukan pemeriksa pra peradilan, bahwa tindakan penahanan dikenakan pejabat penyidik  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal  21  KUHAP.  penahanan  dikenakan  melewati batas waktu ditentukan pasal 24 KUHAP. Praperadilan penting diketahui ialah syarat-syarat dan tata  cara  mengadakan  penahanan.  Suatu  penahanan  yang  tidak  dilandasi  Surat  Perintah penahanan (SPP) dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah.
B. Benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan atau pemberhentian penuntutan
Mengenai  wewenangan  pra  peradilan  yaitu  mengusut,  menahan  benar  atau  tidak  menghentikan pemeriksaan  dilaksanakan  pejabat  pemeriksa  tentang  benar  atau  tidak  menghentikan  penagihan dilakukan jaksa, maka jaksa berwenang memberhentikan investigasi pemeriksaan, penagihan dengan hasil  penyidikan,  penagihan  kurang  bukti  meneruskan  perkara  ke  sidang  pengadilan.  Sebab,  tidak bisa  melanjutkan  perkara  sidang  pengadilan.  pemberhentian  pemeriksaan,  penagihan  penyidik  dan penunutut  umum,  disangka  pada tersangka  ialah  tindak  pidana  pernah dituntut  dan  diadili,  putusan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Penghentian  dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum, disebabkan  perkara  disangkakan  terhadap  tersangka  terdapat  unsur  kadaluarsa  untuk  penuntut. alasan  penghentian  tafsirkan  secara  tidak  beralasan.  Pemberhentian  kepentingan  individu  pejabat tersebut.  Oleh  sebab  itu,  instansi  wewenang  mengusut,  menilai  benar  atau  tidak  pemberhentian pemeriksaan,  penagihan,  agar  tindakan  tidak  berlawanan  pada  hukum  dan  keperluan  hukum mengawasi tindakan salah gunaan wewenang.
Pemberhentian  penyidikan,  UU  memberikan  hak  jaksa,  orang  ketiga  kepentingan mengusulkan  penyidikan  pada  pra  peradilan  tentang  benar  atau  tidak  pemberhentian  pemeriksaan. Sebaliknya  pemeriksa,  orang  ketiga  berkeinginan  mengusulkan  pemeriksaan  benar  atau  tidak pemberhentian penuntutan pada praperadilan.

## C. Kerugian dan Rehabilitasi
Ganti  rugi  suatu  hak  orang  mendapat  pemenuhan  atas  tuntutan  berupa  upah  uang.  Timbulnya tuntutan ganti kerugian itu karena pemohon telah dikenai tindakan seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebagian sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi Pasal 95 KUHAP membuat dua pengertian pokok yang harus dipahami ialah tuntutan ganti kerugian bagi yang perkara pokoknya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di Pengadilan.

## 2. Keabsahan  dari  PraPeradilan  yang  Belum  diputus  Apabila  Pokok  Perkara  telah  di Sidangkan
Putusan  pra  peradilan  hakim  tunggal  sarpin  rizaldi  memperbolehkan  pengajuan  pra  peradilan  budi gunawan,  memandang  objek  pengajuan  pra  peradilan  diserahkan  masuk  objek  pra  peradilan. demikian, pengadilan negeri jakarta selatan bisa menilai benar atau tidak si pelaku kepada penagih. pertimbangan, hakim sarpin mengungkapkan, sprindik no 03/01/01/2015, 12/01/2015 budi gunawan tetap  menjadi  pelaku.  Hakim  menyatakan,  kejadian  pidana  diperbuat  budi  gunawan  bukan  masuk subjek wewenang KPK sebagaimana ditegaskan wewenang KPK dimuat pada UU yakni pelaksana aparat  hukum.  Dari  pertimbangan  tersebut,  hakim  sarpin  mengemukakan,  sprindik  03/01/01/2015 landasan pemeriksaan pada Budi Gunawan tidak benar berdasar hukum.
Putusan  praperadilan,  hakim  tidak  memperbolehkan  semua  gugatan  budi  gunawan  sebagai pemohon.  Gugatan  budi  gunawan  mendapatkan  ganti  kerugian  oleh  KPK  tidak  diterima  hakim. Putusan Hakim menghapus biaya perkara diberikan negara. Pra peradilan berkaitan pada penyidikan diatur  Pasal  77  KUHAP,  yang  mana  hanya  mengatur  mengenai  benar  atau  tidak  pemberhentian pemeriksaan, karena itu materi pokok perkara praperadilan disidangkan dinyatakan gugur.
Dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengenai gugur pra peradilan setelah pokok kejadian diselidiki,  banyak  dapat  saran  karena  khawatir  timbul  praktek  tidak  sehat  agar  praperadilan  gugur. dalam  pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  juga  dianggap  penting  dalam  menjaga  tidak  ada  pertentangan mekanisme pemeriksaan maupun isi putusan perkara praperadilan dengan perkara pokok. Pengertian kapan perkara dianggap sudah diperiksa pengadilan negeri juga dapat perbedaan penilaian, sebagian berpendapat  perkara  sudah  mulai  diperiksa  pengadilan  negeri  sejak  perkara  tersebut  diberikan,  ada berpendapat sejak perkara di sidangkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini diatur di dalam UU NO 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 77 KUHAP yaitu praperadilan ialah wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus terkait sah atau tidak atau penahanan, sah atau tidak pemberhentian penyidikan  atau  pemberhentian penuntutan, permintaan ganti  kerugian ,rehabilitasi. Tambahan  MK No  21/PUU-XII/2014,  wewenang  lembaga  praperadilan  juga  termasuk  sah  atau  tidak  penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Keabsahan praperadilan yang belum diputus materi apabila materi  pokok  perkara  telah  disidangkan  pada  mekanisme  penyidikan  dilakukan  KPK  terkait penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan karena penetapan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu materi pokok perkara praperadilan yang disidangkan dinyatakan gugur.

## 2. Saran
1. Bagi  pemerintah  turut  memantau  dan  memperjuangkan  hak-hak  tersangka  sehingga  terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas equality before the law.
2. Bagi penegak Hukum di harapkan selalu menegakkan Hukum berdasarkan Hukum materiil dan formil yang ada dan berlaku di masyarakat.
3. Bagi  masyarakat  pra  peradilan  dapat  bermanfaat  untuk  menuntut  keadilan  bilamana  penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  F.  (2016).  Perbandingan  Praktik  Praperadilan  dan  Pembentukan  Hakim  Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada , 28 (1), 93 . Alfifah, R. N. (1986). Peradilan dan Ruang Lingkupnya . Akademika Pressindo. Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana . 1 (3), 1–18. Atmasasmita, R. (1983). Hukum Acara Pidana . Bunga Rampai , Binacipta. Atmoko Bobby, A. D. (2018). Kedudukan Hukum Penyidik terhadap Obyek Praperadilan . 2 (1), 1–17. Kansil, C. S. . (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Kuffal, H. (2011). Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum . UMM Press. Mochamad  Anwar  HAK,  Soeprijadi  H,  C.  S.  (1989). Praktek  Peradilan  Pidana  di  Indonesia .  Ind- Hill-Co.