http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif
Slamet Prasetyo Sutrisno 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Surnata 3 , Yohan Wibisono 4 ,
Bambang Setiawan 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,3,4,5
Universitas Diponegoro 2
Email: azzam.ammar76@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , natayuni@yahoo.com 3 , yohanwibisono.32@gmail.com 4 , bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id 5
Artikel info Artikel history: Diterima : 23-11-2021 Diterima dalam bentuk revisi : 13-12-2021 Disetujui : 15-12-2021
Kata Kunci: progresif; implementasi; subtansi
Keywords: progressive; implementation; substance

## Abstrak
Berlakunya  KUHAP  telah  menimbulkan  perubahan  mendasar  baik  secara langsung  dan  konsepsional  maupun  secara  implementasi  terhadap  tata  cara penyelesaian  perkara  pidana  Indonesia.  Salah  satu  persoalan  yang  muncul adalah  permohonan  Peninjauan  Kembali  (PK)  yang  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang  dipergunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  normatif  (yuridis  normatif)  yaitu  pendekatan  penelitian  hukum ( approach ) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang- undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Berdasarkan  uraian  di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah  salah  mempidana  penduduk  yang  tidak  berdosa  dan  tidak  dapat  lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar  biasa  yaitu  Peninjauan  Kembali  (PK).  Demikian  Peninjauan  Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum  mengajukan  permohoan  Peninjauan  Kembali  (PK)  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  substantif.  Memperluas  pihak-pihak  yang  dapat mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  dalam  Pasal  263  KUHAP  sebagai terobosan  hukum  (rule  breaking)  untuk  mendapatkan  tujuan  hukum  yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum ( rule breaking ) terhadap KUHAP.

## Abstract
The  application  of  the  Criminal  Procedure  Code  has  led  to  fundamental changes,  both  directly  and  indirectly,  to  the  procedures  for  resolving Indonesian criminal cases. One of the problems that arise is the application for judicial review (PK) submitted by the Public Prosecutor (JPU). This study aims to determine the search for return (PK) by the public prosecutor (JPU) in  a  progressive  legal  perspective.  This  study  uses  a  data  analysis  method used is a qualitative analysis method using a normative approach  (juridical normative),  namely  the  legal  research  approach  (approach)  used  in  this study,  namely  the  legal  approach  (statute  approach),  conceptual  approach (conceptual  approach),  comparison  (comparative  approach).  Based  on  the description  above,  the  substance  of  judicial  review  (PK)  is  based  on  the principle that the state has wrongly convicted innocent people and cannot be corrected  by  ordinary  legal  remedies  but  must  use  extraordinary  legal remedies, namely judicial review (PK). Thus a judicial review (PK) is not only
intended  for  the  convict  or  his  heirs  but  can  also  be  given  to  the  Public Prosecutor, on the basis of justice and as a balance. The urgency to provide space  for  the  Public  Prosecutor  to  apply  for  a  Judicial  Review  (PK)  is  to realize substantive justice. Expanding the parties who can apply for a judicial review  (PK)  in  Article  263  of  the  Criminal  Procedure  Code  as  a  legal breakthrough  to  obtain  maximum  legal  objectives.  The  conclusion  in  this study  is  that  the  application  for  extraordinary  legal  remedies  for  judicial review (PK) by the Public Prosecutor (JPU) in the perspective of Progressive Law is a legal breakthrough against the Criminal Procedure Code.
Koresponden author: Slamet Prasetyo Sutrisno
Email: azzam.ammar76@gmail.com
artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi
CC BY SA
2021

## Pendahuluan
Penerapan  hukum  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses  penegakan  keadilan, meskipun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga meliputi kepastian dan kemanfaatan. Adapun salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan dimaksud adalah dengan menggerakkan sistem  peradilan  pidana.  Bergeraknya  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia,  khususnya  di kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  mengacu  kepada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. ( Rizal , 2021).
KUHAP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, merupakan langkah awal pemerintah  Indonesia  untuk  menggantikan Het  Herziene  Inlandsch (HIR)  Reglement Staatsblads  tahun  1941  Nomor  44  ( Satyayudha  Dananjaya  &  SH ,  2014)  Secara  filosofis KUHAP  berlandaskan  atau  berpedoman  kepada  Pancasila,  terutama  yang  berhubungan  erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila Kemanusiaan.Yang Adil Dan Beradab.
Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional  maupun  secara  implementasi  terhadap  tata  cara  penyelesaian  perkara  pidana Indonesia.  KUHAP  merupakan  peraturan  yang  mengatur,  menyelenggarakan  dan mempertahankan  eksistensi  ketentuan  hukum  pidana  guna  mencari,  menemukan,  dan mendapatkan kebenaran materiil dan yang sesungguhnya ( Rizal , 2021).
Menurut ( NUR , 2016), dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP tersebut mengatakan bahwa atas  dasar  alasan  yang  sama  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (2)  terhadap  suatu  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  diajukan  permintaan peninjauan  kembali  apabila  dalam  putusan  itu  suatu  perbuatan  yang  didakwakan  telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam hal ini tujuan PK tersebut adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa.
Menghadapi problema yuridis hukum acara pidana dimana tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  mengenai  peninjauan  kembali  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.  Sehingga  diwujudkan  dalam  beberapa  Putusan  Mahkamah  Agung  pada  tanggal  25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No.109 PK/Pid/2007  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  tanggal  8  Juni  2009  No.7  PK/Pid/2009. Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Juli 2007 No. 84 PK/Pid/2006 menolak peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ( Mahkamah Agung , 2006).
Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia  mengenal  adanya  2  (dua)  upaya  hukum,  yang pertama  adalah  “upaya  hukum  biasa”  dan  yang  kedua  adalah  “upaya  hukum  luar  biasa”. ( Fauzan & SH , 2017), Pada upaya hukum biasa tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu  “ banding ”  dan “ kasasi ”. Untuk pemeriksaan tingkat banding, hal  mana sesuai menurut  hukum,  merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi (PT) untuk  memeriksa dan mengadili  suatu  perkara  melalui  Majelis  Hakim  Banding,  dengan  pengecualian  terhadap putusan  bebas  ( vrijspraak )  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  tidak  berhak  mengajukan  banding. Tetapi  JPU  dapat  mengajukan  permohonan  kasasi  dengan  merujuk  kepada  yurisprudensi, tanggal 25 Desember 1983 Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983. ( Suhariyanto , 2016), Demikian  pula  untuk  upaya  hukum  luar  biasa,  dibagi  lagi  menjadi  dua  yaitu  upaya  hukum “kasasi demi hukum” dan kedua merupakan “peninjauan kembali”.
Berkaitan  dengan  upaya  hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  (PK),  salah  satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait hal tersebut, pendapat dikalangan akademisi, pejabat penegak hukum  dan  para  ahli  hukum  (khususnya  ahli  hukum  pidana)  terbelah,  sebagain  diantaranya mengatakan  yang  boleh  mengajukan  Peninjaun  Kembali  yaitu  terpidana  atau  ahliwarisnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Hal ini yang mendorong untuk dilakukan kajian dalam penulisan makalah ini mengenai permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif Hukum Progresif.
Disamping itu peraturan peninjauan kembali yang terdapat di dalam pasal 263 KUHAP dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Oleh karena itu  penulis  akan  meneliti  mengenai  bagaimana  seharusnya  peraturan  peninjauan  kembali dituangkan di dalam KUHAP yang akan datang, tanpa melepaskan asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Adapun kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu penulis ingin meneliti batasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita Negara Indonesia  sehingga  dapat  tercipta  Keadilan,  Kemanfaatan  dan  Kepastian  hukum  untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  adalah dengan  menggunakan  metode  empiris.  Pendekatan  empiris  yang  dimaksud  adalah memperlakukan hukum sebagai suatu norma atau das sollen ), karena ketika membahas masalah dalam  penelitian  ini  digunakan  bahan  hukum  (hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis  atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier).
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang- undang  yang  saling  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti,  pendekatan  kasus  ( case  law approach )  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  pertimbangan  dari  Mahkamah
Agung dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peninjauan Kembali (PK)
Peninjauan  Kembali  (PK)  merupakan  suatu  upaya  hukum  yang  dipakai  untuk memperoleh  penarikan  kembali  atau  perubahan  terhadap  putusan  hakim  yang  pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi ( T. I. Munandar et al., 2020).  Pengertian yang lebih singkat dikemukakan ( Waluyo , 2020), yang menyebutkan bahwa,  Peninjauan Kembali adalah  suatu  upaya  hukum  luar  biasa  untuk  dapat  merubah  atau  memperbaiki  putusan pengadilan yang mengandung kesesatan hakim ( A. B. A. I. Munandar , 2020).
KUHAP  telah  memberikan  suatu  pegangan  pokok  mengenai  upaya  hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:
a. Hak  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk  mengajukan  permohonan  Peninjauan  Kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP).
b. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berisi pemidanaan (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).
c. Tidak dibatasi oleh jangka waktu (Pasal 264 ayat (3) KUHAP).
d. Permohonan dilakukan (dimohonkan) hanya 1 (satu) kali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).
e. Jika  dikabulkannya  permohonan  tersebut,  maka  putusan  yang  dijatuhkan  seminimal mungkin tidak melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula (Pasal 266 ayat (3) KUHAP).
Pegangan pokok yang diberikan KUHAP berkaitan dengan upaya hukum luar biasa Peninjauan  Kembali  (PK)  sebagai  hak  terpidana  atau  ahli  warisnya.Dengan  demikian KUHAP  sejak  awal  tidak  mengatur  tentang  permohonan  Peninajaun  Kembali  (PK)  oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

## 2. Teori Hukum Progresif
Sebagaimana diuraikan oleh ( Nonet et al., 2017), bahwa di Amerika pada tahun 70- an  timbul  persoalan-persoalan  sosial,  kejahatan,  kemerosotan  lingkungan,  protes  massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an, masyarakat  merasakan  betapa  hukum  gagal  untuk  menangani  berbagai  problema  sosial tersebut. ( Aulia , 2018) Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar  hukum  di  Amerika  melalui  “ Critical  Legal  Studies  Movement ”.  Kemudian  dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolah dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsive ( Nonet et al., 2017).
Di Indonesia, muncul yang dinamakan Hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo . Hukum progresif lahir karena selama ini  ajaran  ilmu  hukum  positif  ( analytical  jurisprudence )  yang  dipraktikkan  pada  realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan ( Rahardjo , 2000). Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kual
itas  penegakan  hukum  di  Indonesia  terutama  sejak  terjadinya  reformasi  pada pertengah  tahun  1997.  Jika  fungsi  hukum  dimaksudkan  untuk  turut  serta  memecahkan
persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut (Sarmadi , 2012).
Mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence , Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan  kemanusiaan,  bahwa  manusia  pada  dasarnya  adalah  baik,  memiliki  sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya- sendiri  sebagaimana  yang  digagas  oleh  ilmu  hukum  positif-tetapi  untuk  manusia  dalam rangka  mencapai  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia.  Posisi  yang  demikian mengantarkan  satu  predisposisi  bahwa  hukum  itu  selalu  berada  pada  status  “ law  in  the making ” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi) ( Atmadja , 2013).
Gagasan  yang  demikian  ini  jelas  berbeda  dari  aliran  hukum  positif  yang menggunakan  sarana  analytical  jurisprudence  yang  bertolak  dari  premis  peraturan  dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa  menjelaskan  kebenaran  yang  kompleks  dari  realitas-empirik  jelas  sangat  diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu ( genuine science ). Hukum Progresif secara sadar  menempatkan  kehadirannya  dalam  hubungan  erat  dengan  manusia  dan  masyarakat. posisi  yang  demikian  ini,  maka  Hukum  Progresif  dapat  dikaitkan  dengan  developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick ( Nonet et al., 2017). Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre . Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum  Progresif  memiliki  tipe  responsif.  ( Kusumah  &  Baut ,  1988).  Dalam  tipe  yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.  Atau  sebagaimana  disebutkan  oleh  Mulyana  dan  Paul  S.  Baut  bahwa  hukum responsif  mencoba  mengatasi  kepicikan  (prokialisme)  dalam  moralitas  masyarakat  serta mendorong  pendekatan  yang  berorientasi  pada  masalah  yang  secara  sosial  terintegrasi. ( Rondonuwu , 2014).
Mendapatkan  tujuan  hukum  yang  maksimal  menurut  Satjipto  Rahardjo  dibangun dengan  istilah  Hukum  Progresif  yaitu  yang  digantungkan  kepada  kemampuan  manusia dalam  menalar  serta  memahami  dan  nurani  manusia  untuk  membuat  interprestasi  hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat ( Rahardjo , 2000). Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan,  berdasarkan  kepada  kehidupan  yang  baik,  bersifat  responsif,  mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat  membebaskan  ( Tripa ,  2019). Ada  beberapa  kata  kunci  yang  layak  untuk  di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu: ( Nuryadi & SH , 2016).
a. Hukum  mengikuti  perkembangan  aspirasi  masyarakat  (hukum  digantungkan  kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan ( law as a process, law in the making );
e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
g. Hukum mendorong peran publik;
h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.
3. Permohonan  Peninjauan  Kembali  (PK)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dalam Perspektif Hukum Progresif
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak diatur dalam KUHAP namun terjadi dalam praktik.
Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  yang  mengajukan  upaya  hukum  Peninjaun  Kembali pertama  kali  adalah  dalam  kasus  Muchtar  Pakpahan,  25  Oktober  1996  Putusan  No. 55/PK/Pid/1996. Pada saat itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjaun Kembali mendasarkan diri kepada penafsiran ketentuan Pasal 263 KUHAP.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  263  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHAP,  secara  tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah terpidana atau ahliwarisnya. Akan  tetapi  berdasarkan  “Pasal  263  ayat  (3)  KUHAP”  ternyata  selain  “terpidana”  atau “ahliwaris” masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kemabali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Perspektif Hukum Progresif, permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum  dalam  kasus  Muchtar  Pahpahan  merupakan  terobosan  hukum  ( rule  breaking ) terhadap KUHAP.
Subtansi  Peninjauan  Kembali  (PK)  berpijak  pada  dasar,  bahwa  negara  telah  salah mempidana  penduduk  yang  tidak  berdosa  dan  tidak  dapat  lagi  diperbaiki  dengan  upaya hukum  biasa  melainkan  harus  dengan  upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  Peninjauan  Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli  warisnya  melainkan  juga  dapat  diberikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  atas  dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum  mengajukan  permohoan  Peninjauan  Kembali  (PK)  adalah  untuk  mewujudkan keadilan substantif.
Perspektif Hukum Progresif menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tujuan hukum yang  maksimal  menurut  Satjipto  Rahardjo  dibangun  kepada  kemampuan  manusia  dalam menalar  serta  memahami  dan  nurani  manusia  untuk  membuat  interprestasi  hukum  yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat ( Rahardjo , 2000). Hukum harus pro rakyat,  pro keadilan, bertujuan untuk  kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan  yang  baik,  bersifat  responsif,  mendukung  pembentukan  negara  hukum  yang berhati nurani,  dijalankan dengan kecerdasan spritual  serta bersifat  membebaskan. Dalam konteks  inilah  maka  memberikan  tafsir  memperluas  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan Peninjauan  Kembali  (PK)  dalam  Pasal  263  KUHAP  sebagai  terobosan  hukum  ( rule breaking ) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan upaya  hukum  luar  biasa  Peninjauan  Kembali  (PK)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (rule breaking) terhadap KUHAP. Dalam  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  yang  maksimal  yaitu  keadilan  substantive,
maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat interprestasi hukum Pasal 263 KUHAP sehingga yang  kemudian  dapat  bertindak  sebagai  pihak  pemohon  dalam  upaya  hukum  luar  biasa Peninjauan  Kembali  (PK)  tidak  terbatas  hanya  diberikan  kepada  Terpidana  dan/atau  ahli warisnya, namun juga menjadi hak Jaksa Penuntut Umum.

## Bibliografi
Atmadja,  A.  T.  (2013).  Pergulatan  metodologi  dan  penelitian  kualitatif  dalam  ranah  ilmu akuntansi. Jurnal Akuntansi Profesi , 3 (2). http://dx.doi.org/10.23887/jap.v3i2.2006
Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi.
Undang: Jurnal Hukum , 1 (1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185
Fauzan,  H.  M.,  &  SH,  M.  H.  (2017). Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi  Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus . Prenada Media.
Kusumah, M. W., & Baut, P. S. (1988). Hukum politik dan perubahan sosial .
Mahkamah Agung, R. I. (2006). Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct). Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Pusdiklat MA RI .
Munandar, A. B. A. I. (2020). Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen  Negara  dalam  Penanganan  Covid-19  di  Indonesia. International  Journal  of Surgery , 2020 , 71–76. https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.476
Munandar, T. I., Arfa, N., & Nur, S. (2020). Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia. Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora  LPPM Universitas Jambi , 4 (1), 102–112.
Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). Law and society in transition: Toward responsive law . Routledge.
NUR,  S.  (2016). Aspek  Yuridis  Tentang  Upaya  Hukum  Luar  Biasa  (Peninjauan  Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap . Tadulako University.
Nuryadi, H. D., & SH, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian  Ilmiah  Hukum , 1 (2),  394–408. https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Rizal, M. C. (2021). Diktat Hukum Acara Pidana. Lembaga Studi Hukum Pidana .
Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. LEX ADMINISTRATUM , 2 (2).
Sarmadi, A. S. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Dinamika Hukum , 12 (2), 331–343.
Satyayudha Dananjaya, N., & SH, M. K. (2014). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian. Jurnal Ilmiah Agama Dan Ilmu Hukum, IX (1) .
Suhariyanto,  B.  (2016).  Masalah  Eksekutabilitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi , 13 (1), 171–190. https://doi.org/10.31078/jk1318
Tripa, S. (2019). Rekonseptualisasi Hukum Indonesia . Bandar Publishing.
Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pindana . Sinar Grafika.