483/PID.B/2019/PN.AMB)

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI  ASPEK VICTIMOLOGI (STUDI
PUTUSAN NO. 483/PID.B/2019/PN.AMB)
Oleh: Mega Sri Rahayu 1)
Aryo Fadlian 2)
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang 1,2)
E-mail: megasrirahayu700@gmail.com 1) aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id 2)

## ABSTRACT
In the current era of development, humans have a very close relationship with technological developments. The development of technology has become a change for humans in promoting communication, both print and electronic, which has become a major role in the social life of the community. Therefore, the development of technology, of course, not only has a positive influence  on  social  life  but  also  has  a  negative  influence  on  the  fabric  of  society,  such  as causing  the  crime  of  pornography.In  this  study,  the  author  uses  a  normative  juridical research  method  with  library  data  collection  techniques  carried  out  by  reviewing  scientific papers and theories relevant to the object of the research that the author is doing. By looking at  the  results  of  the  Ambon  District  Court  Decision  No.  483/Pid.B/2019/PN.Amb. Pornography is a crime regulated in Law no. 44 of 2008, and for the protection of victims of pornography  crimes,  it  is  regulated  in  Law  no.  13  of  2006  concerning  the  Protection  of Witnesses and Victims. The crime of pornography can also be charged with the ITE Law and Article 282 of the Criminal Code on Crimes Against Morals.
Keywords: Legal Protection; Victim; Pornography Crime

## ABSTRAK
Di  era  perkembangan  zaman,  saat  ini  manusia  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan perkembangan  teknologi.  Perkembangan  teknologi  tersebut  menjadi  suatu  perubahan  bagi manusia dalam mengedepankan komunikasi baik cetak maupun elektronik yang mejadi peran utama  dalam  tata  kehidupan  sosial  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  perkembangan  teknologi tersebut  tentu  saja  tidak  hanya  membawa  pengaruh  positif  dalam  kehidupan  bermasyarakat tetapi  juga  membawa  pengaruh  negatif  terhadap  tatanan  masyarakat  seperti  menimbulkan adanya  kejahatan  pornografi.Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji karya tulis ilmiah beserta teori-teori yang relevan dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Dengan melihat kepada hasil Putusan PN Ambon No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb.Pornografi  merupakan  kejahatan  yang  diatur  di  dalam  UU  No.  44 Tahun 2008, dan untuk perlindungan terhadap korban kejahatan pornografi diatur dalam UU No.  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban.  Kejahatan  pornografi  juga dapat dijerat dengan UU ITE dan Pasal 282 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Korban; kejahatan Pornografi
1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sebagai  makhluk  sosial  manusia memiliki  keterkaitan  yang  erat  antara  satu dengan  yang  lainnya.  Keterkaitan  tersebut tentunya  tidak  selalu  sejalan  dengan semestinya.  Bagi  masyarakat  di  Indonesia yang dikenal akan keberagaman kebudayaan dan suku bangsanya tentu saja dalam  menjalin  kehidupan  bermasyarakat tidak  selalu  berjalan  selaras  sebagaimana mestinya. Dalam menanggapi
permasalahan tersebut pemerintah Indonesia  mampu  untuk  merealisasikan akan  keberagaman  bangsa  ini  dengan kebhinekaan  yang  begitu  baik.  Sehingga mayoritas  penduduknya  merasakan  akan kehangatan,  ketertiban,  kedamaian  dan perlakuan  yang  adil  dalam  kehidupan bermasyarakat. Hal demikian yang membuat  masyarakat  terhindar  dari  rasa gelisah,  kecewa,  takut  dan  kebencian  dari bermacam kesenjangan sosial lainnya yang tidak terkontrol dengan baik.
Permasalahan  yang  terjadi  merupakan akibat  adanya  perilaku  manusia  lain  yang berlaku  jahat  terhadap  manusia  lainnya karena pada dasarnya manusia itu merupakan  makhluk  yang  suka  hidup bermasyarakat ( zoon politicon ).
Di  era  perkembangan  zaman  ini dengan  adanya  perkembangan  teknologi modern membuat hubungan antara manusia  satu  dengan  lainnya  semakin sulit.  Hal  ini  ditandai  dengan  munculnya berbagai  macam  problem  yang  terjadi  di masyarakat.  Peranan  penting  teknologi komunikasi  dalam  tatanan  masyarakat modern  saat  ini  membawa  perubahan terhadap  media  cetak  menjadi  media elektronik.  Sehingga membuat masyarakat menjadi lebih leluasa dalam berkomunikasi antara manusia satu dengan lainnya,  memberikan  ruang  dan  waktu yang  lebih,  serta  membuka  pandangan baru bagi masyarakat yang merealisasikannya.
Perkembangan teknologi
informasi ini tentu saja membawa pengaruh besar terhadap teknologi lainnya
seperti  teknologi  digital  yang  tentu  saja dengan  adanya  perkembangan  teknologi digital tersebut masyarakat mampu mengalokasikan berbagai informasi pribadinya  dalam  berkomunikasi  di  sosial media.  Tentu  saja  hal  ini  merupakan  hasil perubahan  dari  masyarakat  tradisional menjadi masyarakat modern.
Dengan  adanya  perubahan  sosial tersebut  membuat  timbulnya  berbagai macam sarana informasi elektronik seperti Twitter,  Facebook,  Instagram,  WhatsApp, dll.  Media  seperti  itulah  yang  membuat masyarakat  semakin  berperilaku  baik  dan buruk  dalam  bersosial  media,  seperti contohnya dalam hal kebaikan, memanfaatkan sebagaimana mestinya yaitu digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Sedangkan keburukan  dalam  sosial  media  adalah contohnya  dengan  mendistribusikan  video kekerasan  atau  perbuatan  asusila  yang notabene  bukan  hanya  pengguna  dewasa tetapi  dari  kalangan  anak-anak  juga berperan  aktif  di  dalamnya.  Tidak  hanya itu  sekarang  dunia  pendidikan  pun  ikut mengalami  perkembangan  dengan  cara memberikan  pembelajaran  melalui  media Channel  Youtube  yang  merupakan  salah satu  ciri  positif  dari  perkembangan teknologi informasi. Dan sosial media pun dapat memberikan pengaruh negatif terhadap  para  penggunanya  yang  tidak menggunakan  sosial  media  secara  bijak, bahkan  dapat  membuat  kerugian  terhadap para pengguna sosial media lainnya.
Bermacam-macam
peristiwa
kejahatan  yang  terjadi  di  sosial  media seperti misalnya kasus penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan, pornografi, dan lain-lain merupakan  jenis  kejahatan  yang  hampir tidak  bisa  dihindari  oleh  orang  lain  dalam lingkup  sosial  media.  Sejarah  mencatat kasus  kejahatan  sosial  media  yang  terjadi di  Indonesia  sepanjang  tahun  2020  sudah mencapai  400  lebih  dengan  kategori kejahatan pornografi.
Istilah pornografi sendiri merupakan  yang  berasal  dari  istilah
483/PID.B/2019/PN.AMB)
Yunani  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata yakni porne  (a  prostitute) yang  artinya prostitusi,  dan  pelacuran.  Sedangkan ghrapein  (to  write,  drawing) yang  artinya menulis  atau  menggambar.  Dengan  kata lain  diistilahkan  sebagai  tulisan  perilaku seksual  seorang  dengan  terbuka  dengan tujuan  melengkapi  hasrat  seksual  semata. Saat  ini  penggunaan  kata  pornografi dipakai  sebagai  adagium  yang  bersifat seksual yang tidak bermoral yang bertujuan meningkatkan dorongan seksual.
Definisi  pornografi  berdasarkan Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  44  Tahun  2008 ialah tulisan, gambar, foto, sketsa, ilustrasi,  animasi,  gerak  tubuh,  atau  lain sebagainya  yang  disiarkan  atau    ditonton pada sosial media yang mengandung unsur pencabulan  atau  tindakan  asusila,  yang dapat  merusak  norma-norma  di  dalam masyarakat.  Dalam  melakukan  upaya pemberantasan  tindak  pidana  pornografi terdapat  bermacam-macam  representatif yang  dapat  berpengaruh  besar  terhadap pengimplementasiannya, di antaranya yaitu sebagai berikut:
1) Institusi Formal, yaitu Para penegak  hukum  yang  terdiri  dari polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara, dan petugas lapas.
2) Institusi Non-Formal, yaitu
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),  Lembaga  Sensor  Film (LSF),  Dewan  Gereja  Indonesia (DGI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kejahatan pornografi
atau cyberporn membuat  pemerintah  Indonesia melakukan  tindakan  yang  tegas  dengan membuat  suatu  aturan  hukum  yang  dapat menjerat  para  pelaku  tindak  pidana pornografi atau cyberporn dengan hukuman  yang  maksimal.  Langkah  tegas pemerintah  tersebut  termaktub  di  dalam Pasal  27  Ayat  (1)  dan  Pasal  45  Ayat  (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  UU  No.  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan pornografi ini
merupakan  jenis  kejahatan  yang  tidak hanya  dilakukan  secara  berkelompok  saja melainkan  juga  dapat  dilakukan  secara perseorangan, seperti halnya dengan penyebarluasan rekaman video porno milik mantan  pacar  yang  bertujuan  untuk dikonsumsi  oleh  khalayak  ramai  yang membuat  korban  merasa  malu  atas rekaman video tersebut. Sehingga kejahatan pornografi ini dapat menimbulkan  sifat  pembalasan  manusia yang  merasa  telah  dirusak  citra  dan martabatnya  dengan  tersebarnya  rekaman video  porno  tersebut  tanpa adanya kesepakatan dari orang  yang bersangkutan tersebut.
Menurut  data  yang  ada  kejahatan pornografi  ini  didominasi  oleh  karena adanya  unsur  pembalasan  si  pelaku terhadap  korban  yang  disebabkan  oleh karena  putusnya  hubungan  pacaran  antara korban  dengan  pelaku.  Akan  tetapi  dalam kasus  pornografi  ini  korban  justru  yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat  yang  turut  dipersalahkan.  Hal ini  ditandai  karena  korban  dianggap  entah secara  baik  suka  rela  atau  adanya  unsur paksaan  dalam  rekaman  video  porno tersebut korban turut terlibat sebagai objek dalam rekaman tersebut. Entah itu rekaman  video  porno  yang  menjadi ancaman  terhadap  korban  atau  bukan masyarakat  tetap  menilai  korban  juga merupakan  sebab  musabab  terjadinya kejahatan pornografi tersebut. Oleh karena itu,  saya  selaku  penulis  dalam  penelitian ini  membuat  suatu  karya  tulis  ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Korban  Kejahatan  Pornografi  Ditinjau Dari  Aspek  Victimologi  (Studi  Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)” .
B. Rumusan Masalah Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Penegakan Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Kejahatan Pornografi
Ditinjau  Dari  Aspek  Victimologi (Studi Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)? 2. Bagaimana  Upaya  Perlindungan
Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Ditinjau Dari Aspek  Victimologi  (Studi  Putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb)?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  oleh  penulis  ialah  yuridis normatif,  yaitu  mencari  sumber  data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan  hukum  terhadap  korban  atas tindak  kejahatan  pornografi.  Sumber  data sekunder  yang  penulis  gunakan  adalah yang  bersumber  dari  buku,  karya  tulis ilmiah,  internet,  perundang-undangan,  dll. Teknik  pengumpulan  data  tersebut  adalah dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan  landasan  hukum  yang  dapat menjawab  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Dan  penulis  menggunakan analisis  kualitatif  guna  menguraikan  data yang  tidak  dapat  diukur  oleh  angka  atau nilai secara langsung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan  Perlindungan  Hukum Terhadap
Korban Kejahatan
Pornografi  Ditinjau  Dari  Aspek
Victimologi  (Studi  Putusan  No.
483/Pid.B/2019/PN.Amb)
1) Penegakan  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban
Kejahatan

## Pornografi Menurut KUHP
Menurut  KUHP  Bab  XIV  yang terdiri  dari  Pasal  282  dan  Pasal  283 penegakan  terhadap  perlindungan  hukum korban kejahatan pornografi adalah seseorang  yang  terbukti  telah  melakukan perbuatan  memberitahukan,  memamerkan, di  khalayak  umum  baik  yang  berbentuk tulisan  atau  gambar  yang  mengandung unsur  asusila  yang  bertujuan  untuk dipertontonkan di hadapan khalayak umum baik di dalam negeri maupun diteruskan ke luar negeri secara terang-terangan
memilikinya,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  satu  tahun  empat bulan  atau  denda  paling  tinggi  empat  ribu lima  ratus  rupiah.  Sedangkan  ayat  (2) berisi  apabila  seseorang  dengan  sengaja menyebarluaskan  surat  tanpa  diminta, memasarkan/mempromosikan, kepada khalayak  umum  yang  diduga  tulisan  atau gambar tersebut mengandung unsur asusila dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus  rupiah.  Sedangkan  ayat  (3)  apabila seseorang telah terbukti bersalah melanggar ketentuan sebagaimana ayat (1) yang terbukti sebagai kebiasaan pekerjaan, maka  dapat  dijatuhkan  pidana  penjara paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak  tujuh  puluh lima ribu rupiah.
Menurut Pasal 283 KUHP menerangkan  bahwa  siapa  saja  yang melakukan  perbuatan  mempromosikan, meneruskan  gambar,  tulisan  atau  benda yang mengandung unsur kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan  kehamilan  kepada  seorang yang  belum  dewasa,  dan  yang  diketahui atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.  Dapat  diancam  dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Pada  ayat  (2) siapa pun,  yang melafalkan isi tulisan yang berisi pelanggaran  asusila  di  hadapan  seseorang yang belum dikatakan dewasa sebagaimana  ayat  (1)  diancam  dengan pidana  yang  sama.  Selanjutnya  pada  ayat (3)  siapa  pun  yang  mempromosikan, menyerahkan,  gambar  atau  tulisan  atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat  untuk  mencegah  atau  menggugurkan kehamilan yang berisikan perbuatan asusila  kepada  seseorang  yang  belum dikatakan dewasa sebagaimana ayat
483/PID.B/2019/PN.AMB)
pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga,  bahwa  tulisan,  gambaran  atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu  adalah  alat  untuk  mencegah  atau menggugurkan kehamilan. Diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat bulan  atau  pidana  kurungan  paling  lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2) Penegakan  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik
Menurut  Pasal  27  siapa  pun  yang dengan  maksud  tanpa  ada  hak  telah mengedarkan yang dapat membuat diaksesnya  informasi  elektronik  yang mengandung  unsur  tindak  pelanggaran asusila  dapat  diancam  sebagaimana  Pasal 45  Ayat  (1)  dengan  Pidana  penjara  paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.
3) Penegakan  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pornografi Menurut Undang-
Undang  Republik  Indonesia  Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Selanjutnya  penegakan  terhadap perlindungan  hukum  korban  kejahatan pornografi  diatur  di  dalam  Pasal  4  s/d Pasal  14  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi.  Yaitu  siapa  pun  dilarang membuat, mengedarkan, dan memfasilitasi kekerasan seksual, hubungan intim, masturbasi atau onani, tampilan yang tidak berbusana,  pertunjukan  alat  vital  atau porno  aksi  anak.  Selanjutnya  Pasal  5 menerangkan  bahwa  siapapun  dilarang untuk  memberikan,  menyimpan  atau mendownload pornografi. Selanjutnya Pasal  6  menerangkan  bahwa  siapapun dilarang mendengarkan, menonton, mempunyai  atau  mengemasi  pornografi kecuali  instansi  tertentu  yang  diberikan
mandat  oleh  UU.  Selanjutnya  Pasal  7 menerangkan  bahwa  siapapun  dilarang memberikan  bantuan  pendanaan/wadah terhadap  pornografi.  Pasal  8  menerangkan bahwa  siapapun  dilarang  dengan  maksud dirinya  sendiri  sebagai  objek  dalam pornografi. Selanjutnya
Pasal 9
menerangkan  bahwa  siapapun  dilarang mempengaruhi  atau  mengajak  orang  lain untuk  menjadi  objek  dalam  pornografi. Selanjutnya  Pasal  10  menerangkan  bahwa siapapun  dilarang  memperlihatkan  dirinya sendiri atau orang lain yang dipertontonkan di hadapan khalayak ramai yang memperlihatkan unsur vulgar, eksploitasi  seksual,  hubungan  intim,  atau lainnya yang mengandung unsur pornografi.  Pasal  11  menerangkan  bahwa siapapun  dilarang  mengajak  anak-anak sebagai  objek  pornografi.  Pasal  12 menerangkan  bahwa  siapapun  dilarang menarik,  meminta,  membiarkan,  anak menggunakan pornografi. Pasal 13
menerangkan  bahwa  siapapun  dilarang mengedarkan dan menggunakan pornografi  dimanapun  dan  dengan  cara apapun  kecuali  institusi  yang  diberikan mandat oleh UU. Dan Pasal 14 menerangkan  bahwa  segala  peraturan mengenai  izin  dan  ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan pornografi  untuk  pelayanan  kesehatan  dan kepentingan pendidikan pada
pelaksanaannya  pada  aturan  Pasal  13 diatur dengan ketentuan peraturan pemerintah.
Ketika seorang laki-laki dan perempuan saling sepakat membuat sebuah rekaman  seksual  dan  mengambil  visual pornografi  mereka  serta  rekaman  video tersebut  mereka  gunakan  untuk  keperluan pribadinya  masing-masing  maka  hal  ini tidak  termasuk  dalam  ketentuan  Pasal  4. Akan  tetapi  apabila  pembuatan  rekaman seksual tersebut  tidak diketahui oleh salah satunya  maka  hal  itu  dikatakan  sebagai
merekam tanpa izin atau tanpa persetujuan pihak  salah  satunya  maka  hal  itu melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4.
Kemudian daripada itu Pasal 6 UU Pornografi menjelaskan bahwasanya dibatasi  penggunaan  kata  “memiliki  atau menyimpan”  tidak  termasuk  ke  dalam kepentingan  dirinya  pribadi.  Sedangkan kalimat  “yang  diberi  kewenangan  oleh perundang-undangan" adalah lembaga resmi  seperti  Lembaga  Sensor  Film, Lembaga
Kesehatan, Lembaga
Pendidikan,  Lembaga  Penegak  Hukum, dll. Sedangkan menurut  Pasal  7  dalam hal larangan  menyediakan  wadah  pembuatan pornografi  menjelaskan  bahwa  dilarang untuk  memberikan  dana  untuk  pembuatan pornografi  tersebut  termasuk  larangan yang  tertera  di  dalam  Pasal  4.  Sementara itu menimbulkan pertanyaan apakah perilaku  laki-laki  dan  perempuan  yang memberikan  izin  kepada  pasangannya untuk membuat video pornografi termasuk memberikan wadah pornografi? Penjelasan dari pertanyaan tersebut membatasi kemungkinan ada tidaknya suatu persetujuan  yang  diberikan  oleh  laki-laki atau  perempuan  mengenai  keterlibatan dalam  pembuatan  rekaman  pornografi tersebut.  Apabila  adanya  persetujuan  dari keduanya  maka  hal  itu  dikatakan  sebagai memberikan  wadah  dalam  perekaman pornografi tersebut.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan agar pelaku kejahatan pornografi dapat dijerat oleh Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yaitu:
1. Konten  Tidak  Menyenangkan  yang ditransmisikan dan/atau disebarluaskan  atau  disebarluaskan dapat didistribusikan (dibagikan, ditransmisikan, diunggah, atau diposting)  kepada  satu  individu  atau banyak individu dalam satu distribusi.
2. Praktek  Larangan  berfokus  pada transmisi,  penyebarluasan,  dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  yang diklaim bertentangan dengan
kesusilaan dan kesusilaan.
3. “Menyediakan” dipahami berarti bahwa pelaku dengan sengaja membuat  konten  yang  menyinggung tersedia  untuk  umum  untuk  dilihat, disimpan,  atau  didistribusikan  lebih lanjut.  Misalnya,  mengunggah  konten ke status media sosial, men-tweet, me- retweet, membalas komentar, melanjutkan  akses  ke  tautan,  atau diputus oleh pelaku tetapi melanjutkan akses untuk massa. Berisi konten yang mengandung kesopanan.
Lebih lanjut, pelaku yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat  diancam  hukuman  pidana  penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua  belas  tahun  dan  denda  paling  sedikit setidaknya dua ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak enam miliar rupiah.  Sehingga  apabila  seorang  laki-laki dan  wanita  sepakat  untuk  membuat  video pornografi kemudian laki-lakinya menyebarkan  video  pornografi  tersebut tetapi  perempuannya  tidak  memberikan penjelasan  yang  tegas  untuk  mencegah laki-laki  tersebut  maka  pihak  perempuan tersebut dapat dijerat dengan tindak pidana menyebarluaskan pornografi.
Akan  tetapi  dalam  hal  perempuan telah membuat suatu penjelasan yang tegas yang menyatakan bahwa perempuan tersebut  setuju  untuk  membuat  suatu rekaman pornografi, tetapi tidak memberikan  izin  kepada  laki-laki  tersebut untuk  mempublikasikan  rekaman  tersebut di  depan  khalayak  ramai,  oleh  karena  itu perempuan  tersebut  berada  di  situasi  yang menguntungkan untuk tidak bisa dikatakan sebagai deelneming pengedaran  video pornografi.  Begitu  pun  jika  si  perempuan tersebut dari awal tidak menyadari adanya rekaman  video  pornografi  dan  tidak
483/PID.B/2019/PN.AMB)
memberi  izin  atas  rekaman  video  tersebut maka  perempuan  tersebut  dapat  dikatakan sebagai korban kejahatan pornografi.
Contoh  analisis  Kasus  Penyebaran Gambar  Pornografi  Mantan  Pacar  pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 483/Pid.B/2019/Pn.Amb. Terdakwa, sepanjang res judicata dan
kemampuannya, membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengganggu  ketertiban  dan  kesusilaan umum,  dan  terus  melakukannya.  Praktik ini  dilakukan  dengan  memposting  gambar porno  mantan  pacar  saat  video  call Whatsapp,  atau  gambar  telanjang  korban setelah  berhubungan  seks  dengan  pelaku, melalui  akun  Facebook  Messenger  korban tanpa persetujuan/izin dan tanpa sepengetahuan  mereka.  dengan  beredar  di rumah kami. Mantan pacar.
B. Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Kejahatan Pornografi  Ditinjau  Dari  Aspek Victimologi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)
Hukum  adalah  aturan  yang  harus ditegakkan dan diberi sanksi atas pelanggarannya.  Hukum  sebagai  sarana ketertiban  dan  perlindungan  diharapkan dapat  mencapai  tujuan  hukum.  Tujuan  ini mudah  dicapai  jika  badan  hukum  secara adil  berhak  atas  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Oleh karena  itu,  perlindungan  hukum  sangat penting  dalam  negara  hukum.  Karena ketika  suatu  negara  terbentuk,  hukum selalu  dibentuk  untuk  mengatur  semua warga negara.
Susanto menyatakan bahwa perlindungan dimaksudkan untuk
mencegah bahaya atau kerugian dari orang lain  atau  kelompok  masyarakat,  termasuk yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa (pemerintah  dan  negara)  dan  oleh  pihak luar yang bertindak untuk tujuan fisik.Diungkapkan untuk membantu
melindungi  masyarakat  dari  ancaman perilaku.  Semangat  dan  kesehatan,  nilai- nilai  dan  hak  asasi  manusia.  Tak  perlu dikatakan bahwa melindungi korban adalah  masalah  mutlak,  mengingat  korban kejahatan  adalah  pihak  yang  paling dirugikan  dan  menderita,  dan  cedera melanggar hak korban.
Perlindungan  hukum  merupakan hak  asasi  manusia,  sehingga  perlindungan bagi  perempuan  harus  diperoleh  dan diberikan.  Tidak  ada  perbedaan  antara laki-laki dan perempuan dihadapan hukum atau  dalam  memperoleh  perlindungan hukum. Hal ini diamanatkan oleh Pasal 27 ayat  (1)  UUD  1945,  yang  menyatakan bahwa  “semua  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No.
31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban,  “Perlindungan  berarti menjalankan  hak  dan  memberikan  rasa memberi kepada saksi. pengamanan dan/atau pengorbanan yang dilakukan oleh LPSK  atau  instansi  lain  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  ini  dijelaskan beberapa upaya dapat dilakukan yaitu:
1. Menata  ulang  tindakan  kekerasan terhadap  perempuan  ke  dalam peraturan  hukum  sehingga  banyak perilaku  yang  sebelumnya  tidak diatur oleh hukum dapat dicatat.
2. Undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi perempuan korban kekerasan.
a. Hak perempuan untuk dilindungi  oleh  pihak  yang berwenang  atas  tindakan  yang dapat  dilaporkan  oleh  pelaku kepada korban.
b. Hak  perempuan  atas  bantuan medis,  psikologis,  hukum  dan
sosial, terutama
untuk memulihkan kepercayaan diri.
c. Hak  korban  untuk  memperoleh ganti  rugi  atas  kerugian  yang dideritanya  dari  pemerintah sebagai  organisasi  yang  wajib melindunginya.
d. Hak  Korban  untuk  menerima informasi  perkembangan  kasus dan Putusan Hakim.
e. Fasilitas nasional telah didirikan  untuk  menampung perempuan korban kekerasan.
f. Memberikan pelatihan bagi aparat  penegak  hukum  tentang kekerasan terhadap perempuan.
g. Adanya pendidikan publik untuk menyadarkan masyarakat akan  hak-hak  perempuan  dan tempatnya  di  masyarakat,  serta menjelaskan  hak-hak  khusus perempuan,  khususnya  mereka yang  pernah  mengalami  tindak kekerasan.
Upaya  memberikan  perlindungan hukum  bagi  korban  kejahatan  pornografi ada dua bentuk: jalur preventif
(pencegahan  sebelum  kejahatan  terjadi) dan  jalur  represif  (pembetulan  setelah kejahatan). Menurut Philipus M. Hadjon , dikutip  dari  jurnal  penelitian Fransisca Medina Alisaputri , Vita Setya Permatahi ,  dan Mochamad  Arinal  Rifa yang berjudul “ Upaya Pemerintah
Memberikan  Perlindungan  Hukum  bagi Perempuan Korban Kekerasan ” yaitu:
1. Perlindungan hukum kehati-hatian Jenis  perlindungan  hukum ini  adalah  perlindungan  hukum  di mana masyarakat
diberi
kesempatan untuk mengajukan keberatan  atau  pernyataan  sebelum suatu  keputusan  resmi  bersifat final. Dari sini kita dapat
menyimpulkan
bahwa perlindungan  preventif  ditujukan
untuk mencegah perselisihan. Tindakan  pencegahan  ini  biasanya merupakan  tindakan  pencegahan sebelum  kejahatan  porno  yang ditujukan  untuk  umum  terjadi. Oleh  karena  itu,  tujuan  utamanya adalah  untuk  mengatasi  faktor- faktor yang menyebabkan kejahatan,  dengan  fokus  pada masalah  dan  situasi  sosial  yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan. Untuk perlindungan hukum preventif terhadap korban kejahatan pornografi,
Anda memiliki pilihan sebagai berikut: a. Meningkatkan pemahaman
masyarakat  tentang  kekerasan melalui sosialisasi tentang dampaknya.
b. Mendidik  masyarakat  bahwa kekerasan adalah ilegal dan ada hukuman  pidana  bagi  mereka yang melakukannya.
c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum saat menangani insiden kekerasan. Perlindungan
Hukum
Preventif  Bagi  Korban  Tindak Pidana  Pornografi.  Salah  satunya adalah Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Negara sedang  bekerja  untuk  mencegah penyebaran konten pornografi. Perlindungan hukum preventif bagi perempuan korban kejahatan pornografi  juga  diberikan  oleh negara  melalui  berbagai  lembaga bantuan hukum.
2. Perlindungan hukum yang represif Tindakan  represif  adalah tindakan  perlakuan  dan  hukuman dalam  penyidikan  yang  dapat
483/PID.B/2019/PN.AMB)
dilakukan  di  pengadilan.  Tindakan represif  yang  dilakukan  adalah karena sanksi hukum yang dijatuhkan oleh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, setelah  melalui  proses  pembuktian untuk menjatuhkan putusan pengadilan,  termasuk  peradilan. Hukuman  ini  bukan  merupakan bentuk balas dendam atau penistaan,  tetapi  ditujukan  untuk mengembalikan  pelaku  dan  tidak melakukan  kejahatan  porno  lagi. Perlindungan  ini  adalah  solusi  dari masalah  tersebut.  Oleh  karena  itu, upaya represif yang dapat
dilakukan adalah:
a. Memberikan pelayanan kesehatan  fisik  dan  mental kepada korban.
b. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan
terhadap perempuan. Salah  satu  upaya  yang  dapat
dilakukan untuk memberikan perlindungan represif kepada korban kejahatan pornografi  adalah  dengan  penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan pornografi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia.  Selain  itu,  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menawarkan  upaya  perlindungan  represif bagi perempuan korban kejahatan pornografi dalam bentuk sebagai berikut:
1) Memberi tanggapan atas pengaduan korban:
a. Merujuk korban ke lembaga pemberdayaan
sesuai
dengan kebutuhannya.
b. Surat  rekomendasi  (berupa rekomendasi  dari  Komnas Perempuan  tentang  audit, analisis  hak  asasi  manusia
(HAM),  dan  insiden  yang dilaporkan); c. Memberikan informasi sebagai ahli BAP di kepolisian dan pengadilan.
d. Amicus Curde /Pendapat Hukum di Pengadilan. 2) Dalam kemitraan dengan
PurpleCode dan SafeNet .  Ini adalah  agen  layanan  yang membantu korban berkonsultasi untuk menghapus konten  yang  mereka  laporkan. Tentu  saja,  ini  dilakukan  atas permintaan  korban  dan  bukan saat  barang  bukti  dibawa  ke pengadilan untuk disimpan.
3) Selanjutnya, Komnas Perempuan  mendorong  DPR- RI untuk segera memberlakukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan mendorong  publik  untuk  terjun dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Memperkuat lembaga yang memaksa
lembaga agama untuk
menyebarluaskan ajaran dengan interpretasi yang ramah korban, terutama  perempuan  sebagai pihak  yang  berisiko  menjadi korban kekerasan.

## 4. SIMPULAN
A. Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Kejahatan  Pornografi  Menurut KUHP terdapat dalam Bab XIV yang  terdiri  dari  Pasal  282  dan Pasal 283. Menurut UU No. 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi
Dan Transaksi Elektronik tertuang  dalam  Pasal  27  dan menurut  UU  No.  44  Tahun 2008 Tentang Pornografi penegakan terhadap
perlindungan  hukum  korban kejahatan  pornografi  diatur  di dalam Pasal 4 s/d Pasal 14.
B. Upaya memberikan
perlindungan hukum bagi korban  kejahatan  pornografi ada  dua  bentuk:  jalur  preventif
(pencegahan sebelum kejahatan terjadi) dan jalur represif (pembetulan setelah kejahatan).
5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Achie Sudiarti Luhulima, CEDAW, Menegakkan  Hak  Asasi  Perempuan , Yayasan  Pustaka  Ober  Indonesia, Jakarta, 2014.
Andi hamzah, KUHP dan KUHAP , Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
Ellen  Kusuma  dan  Nenden  Sekar  Arum,
Panduan  Memahami  dan  Menyikapi Kekerasan  Berbasis  Gender  Online ,
SAFEnet, Jakarta, 2018.
Fransisca  Medina  Alisaputri,  dkk, Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan , Seminar  Naional  &  Call  For  Paper Hubisintek, 2020.
Maya  Indah  S, Perlindungan  Korban Suatu  Perspektif  Viktimologi  dan Kriminologi , Kencana, Jakarta, 2021.
Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian  Hukum ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2003.

## B. Karya Tulis Ilmiah
Anggun Lestari Suryamizon, “ Perlindungan Hukum Preventif
Terhadap  Kekerasan  Perempuan dan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum Hak Asasi Manusia ”. Jurnal Perempuan,  Agama  dan  Jender  Vol. 16 No. 1, (2017).
Hervina  Puspitosari  dan  Anggraini  Endah
Kusumaningrum,  “ Victim  Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan  Korban  Revenge  Porn ”.
Jurnal USM Law Review Vol. 4 No.
1, (2020).
Imelia  Sintia,  Skripsi,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai  Korban  Pornografi  Balas
Dendam  (Revenge  Porn) ”,  Fakultas
Hukum  Universitas  Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021. Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, “ Kejahatan Pornografi: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya  di  Kabupaten
Ponorogo” .  Justitia  Islamica,  Vol.
10 No. 2, (2013).
Jayadi  Ahkam,  “ Problematika  Penegakan Hukum  Dan  Solusinya” .  Jurnal  Al- risalah, Vol.15, No. 2, (2015).
Jordy Herry Christian, Sekstorsi, “ Kekerasan  Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia ”. Jurnal Binamulia
Hukum Vol. 9 Nomor 1, (2020).

## C. Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan
Korban. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi.

## D. Sumber Lainnya
Bernadetha  Aurelia  Oktavira,  “ Sebar Video  dan  Gambar  Pornografi  Ke Internet,  Ini  Sanksinya ”,  Hukum Online.Com, diakses dari https://www.hukumonline.com/klini k/a/sebar-video-dan-gambar- pornografi-ke-internet--ini- sanksinya-lt540b73ac32706, pada tanggal  20  September  2022,  pukul 11.06 WIB.
Diakses
melalui
https://www.hukumonline.com/berit
483/PID.B/2019/PN.AMB)
a/a/perlindungan-hukum- lt61a8a59ce8062/ ,  pada  tanggal  12 Oktober 2022, pukul 16.23 WIB. Mushlihin, “Pengertian  Pornografi  dan Pornoaksi” . Diakses
melalui https://www.referensimakalah.com/2 012/09/pengertian-pornografi-dan- pornoaksi.html,  pada  tanggal  12 Oktober 2022, pukul 16.39 WIB.