## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 371 - 384 SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)
Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah
Budiandriani 🖂🖂 Jeffri Luther 🖂🖂 Muhammad Su’un 🖂🖂

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan bertujuan 1). Untuk Mengevaluasi Efektivitas sistem pemungutan retribusi Pasar .2) Besarnya Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retrbusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s/d 2023. 3). Mengukur dan Menilai Tingkat Pertumbuhan penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2019 s/d 2023. 4). Untuk Menganalisis trend perkembangan penerimaan retribusi pasar selama lima tahun terakhir. Metode analisis Deskritip Kuantitatif, dengan menggunakan analisis penelitian laju pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis trend. Hasil Penelitian Menunjukkan yaitu Rata- rata laju pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2019 s/d 2023 dengan Kriteria Tidak Berhasil yaitu Rata Rata Pertumbuhan Sebesar-11,79 % disebabkan ditahun 2019 adanya relokasi pasar sentral ampana menjadi pasar Modern sehingga berdampak negatif Penurunan pendapatan Pedagang.Tingkat Efektivitas rata rata penerimaan retribusi pasar kategori tidak efektif sebesar 59,58 % Ini menunjukkan adanya Kendala dalam mencapai target retribusi. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah kriteria sangat kurang disebabkan Retribusi pasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas pasar.  Analisis trend dalam prospek penerimaan retribusi pasar untuk lilma tahun mendatang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Trend Penerimaan Retrribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
This research was conducted with aims 1). To evaluate the effectiveness of the market levy collection system. 2) The magnitude of the contribution of market levy receipts to regional levies and local revenue from 2019 to 2023. 3). Measuring and assessing the growth rate of market levy revenues from 2019 to 2023. 4). To analyze the development trend of market levy revenues over the last five years. Quantitative descriptive analysis method, using growth rate research analysis, effectiveness analysis, contribution analysis and trend analysis. The research results show that the average growth rate of market levy revenues from 2019 to 2023 with the criteria of failure is the average growth rate of -11.79% due to the relocation of the Ampana central market to a modern market, which had a negative impact on reducing traders' income. The average level of effectiveness in receiving market levies in the ineffective category is 59.58%. This shows that there are obstacles in achieving the levy target. The contribution of market levy revenues to regional levies and local tax criteria is very low because market levies
have fluctuated with a downward trend over the last five years. The most significant decline occurred in 2020, most likely due to the impact of the COVID-19 pandemic which affected market activity. Trend analysis in the prospects for market levy revenues for the coming year shows stable and sustainable growth.
Keywords: Growth Rate, Effectiveness, Contribution, Market Levy Revenue Trend, Regional Original Income.
Copyright (c) 2024 Jeffri Luther
🖂🖂 Corresponding author : budiandriani@umi.ac.id Email Address : email budiandriani@umi.ac.id , jeffru.luther@gmail.com , muh.suun@umi.ac.id
PENDAHULUAN Republik Indonesia adalah Negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan, maka daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang:(1)Politik Luar Negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, serta (6) bidang agama. Menurut Penjelasan UU No.32 tahun 2004 kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap  daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan Kebijakan Desentralisasi Ditandai Dengan Keluarnya Undang-Undang No 32 Dan 33 Tahun 2004 dimana Hubungan Antara Pemerintah Pusat,Propinsi Dan Kabupaten Kota Ditata Kembali,Secara Spesifik Peranan Pemerintah Propinsi dikembalikan Sebagai Penghubung Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Kabupaten Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah yakni :
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah Dan
4. Penerimaan Lain Lain Yang Sah Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Terdiri Dari :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,Dan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Desentralisasi Fiskal Adalah Implementasi Dari Salah Satu Paradigma Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah.Dimana Kebijakannya dirumuskan Dalam UUD No 22 Dan 25 Tahun 1999 Antara Lain Ditandai Dengan Dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Sebagai Sumber Pembiayaan Berbagai Urusan Pemerintahan Daerah yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Dari Sumber Daya Alam Daerah Yang Bersangkutan,Serta diberikannya otoritas Pajak yang Diberikan Pemerintah Daerah. Rondinelli Dan Chema (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan dalam pengambilan keputusan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat d daerah atau organisasi non pemerintah. Kaitannya Dalam Pemberian Otonom Kepada Daerah Menurut Insukindro dkk (1994:1) Daerah yang merencanakan, Mnggali,Mengelola dan menggunakan Keuangan Daerah sesesuai Dengan Kondisi Daerah,Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu Indikator atau Kriteria untuk mengurangi ketergantungan Suatu Daerah Kepada Pemerintah.  Daerah otonom memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini & Zaliah Zaliah, 2019).  Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pendapatan dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut retribusi daerahnya, Baharuddin,D. (2022). Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat maka dari itu perlu harus lebih di optimalkan dalam hal pemungutannya. Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan dalam melakukan pungutan kepada masyarakat baik itu dari Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat keharusan berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah, ataupun dari Retribusi Daerah yang merupakan pembayaran atas jasa dalam bentuk pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penarikan pungutan baik itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat harus berdasarkan Undang-Undang, sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah, sedangkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan sekarang belum termuat dalam satu  peraturan daerah yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang,yakni terdiri dari 2 (Dua) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan 8(Delapan)'Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dan juga dalam hal penetapan tarifnya dalam peraturan daerah tersebut belum menggunakan metode penetapan tarif,sehingga penetapan tarif yang ada sekarang tidak ideal yang berakibat kepatuhan masyarakat dalam kemampuan membayar pajak menurun, dikarenakan kecendrungan pemerintah daerah dalam menetapkan Tarif Pajak Daerah pada presentasi tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan daerah akan tetapi dengan penerapan tarif maksimal sangat membebani Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak cenderung tidak transparan dalam pelaporannya maka untuk itu dalam mengevaluasi tingkat kewajaran tarifnya dengan menggunakan metode, sehingga dalam mengambil kebijakan penetapan tarif Pajak Daerah dapat terukur sesuai tingkat kemampuan Wajib Pajak dan hal ini dapat juga menghidupkan kemudahan dalam berinvestasi di daerah.
Pada tarif di Retribusi Daerah juga belum menggunakan Metode Penetapan Tarif  yang  berakibat  fakta dilapangan terjadinya kebutuhan biaya (modal/operasional) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD lebih besar daripada realisasi penerimaan Retribusi tersebut dan cenderung adanya kebocoran dalam penerimaannya maka dari itu semua harus diperhitungkan dan wajib untung kecuali untuk jenis Retribusi Jasa Umum dengan fungsi layanan dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan fungsi pengendalian yang prinsipnya dapat menutup sebagian biaya operasionalnya, untuk itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi disampaikan bupati/walikota melalui surat permohonan evaluasi paling sedikit melampirkan dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi.
Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam hal ini, sumber- sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah,namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah  akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi,  mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum  memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota.Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Rata-rata PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia berkisar pada angka 12 % (Mardiasmo, 2004) dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Itu artinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Kondisi pembiayaan pembangunan daerah KabupatenTojo Una-Una juga masih menunjukkan derajat ketergantungan yang relatif tinggi kepada pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah tiap tahunnya yang rata-ratanya hanya sebesar 7.13 %. Tabel 1 menjelaskan rata-rata rasio penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah

## Tabel 1. Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022
No Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Kontribusi 1 2018 61.148.549.945,07 1.009.031.688.116,07 6,06 2 2019 75.800.498.011,09 1.136.792.767.957,09 6,67 3 2020 74.477.357.268,01 1.093.029.468.237,01 6,81 4 2021 92.453.776.360,64 1.094.406.554.791,64 8,45 5 2022 82.308.772.759,12 1.074.201.379.064,12 7,66 Rata -Rata Kontribusi  Pendapatan Asli Daerah Terhadap PAD 7,13
Sumber Data Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Dari Tabel Diatas Diperoleh Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Mengalami Fluktuasi Ditahun 2018 Sebesar 6,06% , Tahun 2019 mengalami Kenaikan Sebesar 0,61% nilai kontribusi 6,67%,Tahun 2020 Mengalami Kenaikan sebesar 0,41% nilai kontribusinya 6,81% ,ditahun 2021 mengalami Kenaikan Sebesar 1,64% nilai kontribusi 8,45 %,Ditahun 2022 Mengalamani Penurunan sebsar - 0,79% Nilai Kontribusi 7,66%. Sedangkan Rata Rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadapat Pendapatan Asli Sebesar 7,13 %, Sedangkan Ratio Pertumbuhan Pendapatana Asli Daerah Berdasarkan Tabel Berikut ini Tabel 2. Ratio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 S/D 2022 No Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Selisi Kurang/Lebih Ratio Pertumbuhan 1 2018 61.148.549.945 -14.523.095.448 -19 2 2019 75.800.498.011 14.651.948.066 24 3 2020 74.477.357.268 -1.323.140.743 -2 4 2021 92.453.776.361 17.976.419.093 24 5 2022 82.308.772.759 -10.145.003.602 -11

## Rata-Rata Ratio Pertumbuhan Pendapatan Asli Derah
Sumber: Data Laporan Keuangan Daerah
Dilihat Dari Tabel 2 Rasio Pertumbuhan Mengalami Fluktuasi Dimana Di Tahun 2018 Ratio Pertumbuhan Mengalami Penurunan Sebesar -19,%, Tahun 2019 Kenaikan Sebesar 24% Ditahun 2020 Penurunan Sebesar -2 %, tahun 2021 Mengalami Kenaikan Sebesar 24,%,Tahun 2022 Mengalami Penurunan Sebesar -11%.  Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh  semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD,PAD, dan Belanja  Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dalam konteks perekonomian lokal, kontribusi retribusi pasar memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya PAD. Retribusi pasar merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan fasilitas pasar oleh para pedagang dan pengunjung.
Pasar tradisional maupun modern menjadi pusat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Aktivitas jual beli di pasar mencakup beragam barang dan jasa, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang-barang konsumsi lainnya. Dalam Hal ini, retribusi pasar dianggap sebagai kontribusi yang signifikan dalam menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara fasilitas pasar yang memadai bagi para pedagang dan pengunjung. Dalam upaya tersebut, pengelolaan pasar, termasuk pemeliharaan infrastruktur, kebersihan, keamanan, dan pelayanan umum  lainnya, membutuhkan dana yang cukup. Retribusi pasar menjadi instrumen yang efektif untuk mengumpulkan dana tersebut guna membiayai operasional dan pemeliharaan pasar. Selain itu, retribusi pasar juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pasar. Penerimaan dari retribusi ini dapat dialokasikan kembali untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan keamanan dan kebersihan, serta menyediakan layanan tambahan yang memenuhi kebutuhan pedagang dan pengunjung pasar. Dengan demikian, retribusi pasar bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pasar sebagai pusat perdagangan yang vital bagi perekonomian lokal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 ‘’Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah’’ Pada pasal 2 ayat 1 Dijelaskan Bahwa aturan pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.Untuk mencapai tujuan pemerintah meliputi:
a) Penyusaian Tarif Pajak Dan Retribusi Daerah
b) Evaluasi Rancangan Perda Mengenai Pajak Dan retribusi
c) Pengawasan Pajak Perda Pajak Dan Retribusi Daerah Penetapan Tarif Retribusi Pasar Mempunyai Pengaruh Terhadap  Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah,Jika Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Semakin Besar Maka Semakin Besar Pula Taget Yang Ditetapkan,Maka Kondisi Ini Menunjukkan Konsekuensi Dari Asas Desentrealisas.Tercapai target dengan menyumbangkan penerimaan Pajak Daerah sebesar 14% (empat belas persen) dari Total Pendapatan Asli Daerah sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD perlu direvisi kembali Peraturan Daerah dimaksud, dikarenakan apabila Peraturan Daerah dimaksud tidak segera direvisi berdasarkan pasal 187 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dinyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, artinya bila Perda tidak direvisi sampai awal januari 2024 Pemerintah Daerah tidak boleh melakukan pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah dan ini sangat merugikan bagi pemerintah daerah.  Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena- fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang berperan penting sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yang semakin meningkat akan menentukan kesuksesan daerah otonom untuk
menjadi daerah yang mandiri. Oleh karena itu daerah otonom diharapkan dapat menggali potens-ipotensi yang dimiliki guna mencapai tujuan sebagai daerah otonomi yang tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat .Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan AsliDaerah (PAD), maka penulis merasa termotivasi dan Tertarik Untuk Melakukan Penilitian Dengan Judul ‘’ Analisis Laju Pertumbuhan,Efektivitas,Kontibusi Dan Trend Penerimaa N Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah’’

## METODOLOGI
Pendekatan penelitian Menggunakan Metode analisis Deskriptip Kuantitatif Yaitu Suatu Penelitian Dengan Mengumpulkan,menyusun dan Mengelola Dan Menganalisis Data Angka agar dapat memberikan Gambaran Mengenai Suatu Keadaan Tertentu Sehingga Dapat Ditarik Kesimpulan.Perhitungan Angka Angka Menggunakan Rumus Pertumbuhan Efektivitas, Dan Kontribusi Atau Rasio. Jenis Dan Sumber Data
1. Data Kuantitatif: Data numerik yang dapat diukur dan dianalisis, seperti jumlah retribusi yang diterima, jumlah pedagang, Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatapan Asli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.14
Populasi Dan Sampel
1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi sebenarnya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat- sifatnya. Menurut pendapat dari Sugiyono (2008) yaitu wilayah generalisasi yang mana terdiri daru subyek atau objek yang mempunyai karakter serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti guna dipelajari yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.
2. Sampel.  sampel adalah prosedur statistik yang berkaitan dengan pemilihan pengamatan individu. Ini membantu kita membuat kesimpulan statistik tentang populasi. Dalam pengambilan sampel, kita asumsikan bahwa sampel diambil dari populasi dan itu berarti sampel dan populasi adalah sama.
Sampel Yang Digunakan Adalah Pada Penelitian ini adalah Pendekatan Purpose Sampling Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive  sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik  sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2010) pengertiannya adalah: teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu
yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Notoatmodjo (2010) pengertiannya adalah: pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

## Tehnik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan adalah didalam penelitian ini adalah sebagai Berikut :
1. Obeservasi.  Oberservasi  adalah  sebuah  teknik  Pengumpulan  Data  yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati objek penelitian dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.dalam hai ini peneliti akan melakukan Perekaman dan akan mencatat secara terstruktur. Menurut Sugiono (2017) Dengan menggunakan obervasi partisipan maka data yang didapatkan akan lebih lengkap tajam dan sampai  mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
2. Wawancara.  Wawancara  akan  dilakukan  peneliti  untuk  menggali informasi,Komentar dan pendapat dari responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Menurut tipe wawancara dalam penelitian ini adalah interview research wawancara yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Adapun Menurut Stainback (Dalam sugiono, 2017 hal 114) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab hal ini tidak bisa ditemukan didalam kegiatan obervasi yang memungkinkan peneliti dapat mengetahui hal-hal yg lebih mendalam mengenai tentang penelitian ini
3. Dokumentasi. Dokumentansi dilakukan untuk mengumpulkan data untuk yang bersumber dari arsip dan dokumen.Menurut Arikunto (2006 hal 132) Dokumentasi adalah  hal berupa buku surat kabar.Majalah,Notulensi Rapat,Agenda,dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar Menurut Yulita (2015), Analisis laju pertumbuhan adalah alat analisis untuk menentukanapakah kinerja anggaran pemerintah daerah selama tahun anggaran yang relevan atau banyak periode anggaran mengalami pertumbuhan retribusi pasar positif atau negatif. Analisis laju pertumbuhan mengartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya Dengan Rumus Sebagai Berikut :
Gx = Xt - X( t - 1) X - (t-1) x 100
Dimana : Gx : Pertumbuhan Retribusi Pasar Pertahun
Xt
: Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Tahun Tertentu
X(t-1) : Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pada Tahun Sebelumnya Maka Data Tersebut Dapat Diolah sebagai Berikut :
1) Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar tahun 2019 205.378.433,00 - 284.183.783,00 x 100% 284.183.783,00 = - 27,73%
2) Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2020 106.143.000,00 - 205.378.433,00 x 100% 205.378.433,00 = - 48,32%
3) Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2021 143.414.500,00 - 106.143.000,00 x 100% 106.143.000,00 = 35,11%
4) Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2022 127.276.500,00 - 143.414.500,00 143.414.500,00 = - 11,25 %
5) Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2023 118.672.500,00 - 127.276.500,00 x 100% 127.276.500,00
= - 6,76%
Analisis Efektivitas Retribusi Pasar Madiasmo (2018) menjelaskan bahwa efekitivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi menapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara outcome dengan output. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).  Menentukan tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar adalah dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu membandingkan antara realisasipenerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar yangditatapkan setiap tahunnya pemerintahan Kabupaten Tojo Una Una. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi pasar yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk melihat efektivitasnya adalah dengan membandingkan persentase efektivitas dari tahun ke tahun.
Analisis Kontibusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Dan Pendapatan Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Tojo Una Una. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi  Pasar  sebagai komponen dari retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Analisis ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi Pasar dengan total realisasi penerimaan PAD dan Retribusi Daerah.
Analisis Tren
Analisis Trend adalah suatu gerakan kecendrungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (Smooth)(Asih, et al., 2020).
Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: Y' = a + bX = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (X) Berdasararkan Persamaan Trend Linear Diatas,Maka dapat Dihitung Trend Penerimaan retribusi pasar kabupaten tojo una una Untuk 5 tahun mendatang dapat dihitung sebgai berikut : Trend 2024  = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (3) = 146.177.750,00 (3) = 438.533.250,00
Trend 2025  = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (4)
= 146.177.750,00 (4) = 584.711.000,00 Trend 2026  = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (5) = 146.177.750,00 (5) = 730.888.750,00
Trend 2027  = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (6)
= 146.177.750,00 (6) = 877.066.500,00 Trend 2028   = 140.176.986,60 + 6.007.364,40 (7) = 146.177.750,00 (7) = 1.023.244.250,00
Pembahasan Bagimana  Tingkat  Pertumbuhan  Penerimaan  Retribusi  Pasar  Dinas Perdagagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 s/d 2023
Berdasarkan Hasil Peneltian Di atas Menunjukkan Pada Tabel 12 Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi pasar Selama 5 Tahun Terakhir mengalami Fluktuasi yaitu pada tahun 2019 s/d 2020 Menurun Drastis Yakni 2019 sebesar -24,73 %,Tahun 2020 sebesar - 48,32% kritera tidak berhasil disebabkan ditahun 2019 adanya relokasi Pasar sentral ampana menjadi pasar Modern sehingga berdampak negatif jika relokasi pasar sentral ampana menjadi pasar Modern sehingga berdampak negatif Karena Relokasi pasar baru jauh dari tempat tinggal Pelanggan lama dan Memungkin Pedagang akan Kehilangan Pelanggan. Penurunan pendapatan Pedagang terjadi karena Kurangnya Pengunjung di pasar Baru. Ditahun 2020 indonesia mengalami pandemi covid 19 sehingga Menurunnya aktivitas ekonomi berdampak pada penurunan Penerimaan Retribusi Pasar, termasuk pajak yang biasa dibayarkan oleh pedagang pasar. Ditahun 2021 laju pertumbuhan penerimaan retribusi pasar mengalami peningkatan signifikan sebesar 35,11 % masih dalam kriteria tdk berhasil disebabkan belum stabil Perekonomian pemerintah daerah dengan adanya pandemi covid 19.Penerimaan Retribusi Pasar Mengalami Penurunan selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar - 11,25 % dan ditahun 2023 sebebesar - 6,76 % disebabkan oleh adanya pengeluhan oleh pedagang pasar rakyat ampana dimana kurangnya pengunjung,Kondisi ekonomi yang lesu dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga mereka mengurangi pengeluaran, termasuk untuk berbelanja di pasar, Sistem pengelolaan retribusi yang tidak efektif, seperti kebocoran atau pungutan liar, dapat menyebabkan hilangnya pendapatan retribusi yang signifikan.
Seberapa  Efektif  Penerimaan  Retribusi  Pasar  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 s/d 2023.
Berdasarkan Hasil Penelitian Diatas Yang Telah Dipaparkan Menununjukkan Pada tahun 2020 terjadi penurunan target yang signifikan dibandingkan tahun 2019. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian terhadap realisasi retribusi yang jauh di bawah target  pada tahun sebelumnya, atau dampak dari situasi ekonomi, pandemi COVID-19 dan Relokasi Pasar yang mempengaruhi aktivitas pasar.Persentase efektivitas tertinggi tercapai pada tahun 2020 sebesar 74,98%, meskipun targetnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian target yang realistis dapat meningkatkan efektivitas retribusi.Namun, efektivitas menurun kembali di tahun-tahun berikutnya, dengan tingkat efektivitas rata-rata yang hanya mencapai 59,58%. Ini menunjukkan adanya Kendala dalam mencapai target retribusi.Kendala ini bisa mencakup masalah pengelolaan pasar, kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi, atau faktor ekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi daya beli dan aktivitas perdagangan di pasar.
Seberapa Besar Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan retribusi  daerah Dari Tahun 2019 s/d 2023 Pada  Dinas Perdagagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tojo Una Una. Berdasarkan Hasil Penelitian Diatas Menujukkan adanya penurunan kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi daerah dari 6,9% pada tahun 2019 menjadi 1,9% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun total retribusi daerah meningkat, kontribusi dari retribusi pasar justru menurun.Hal ini dapat diindikasikan bahwa peningkatan retribusi daerah lebih banyak berasal dari sumber-sumber lain selain retribusi pasar. Retribusi pasar mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas pasar,Pengeluhan Pedagang Kurang Pembeli dan masih Banyak Terdapat Los Pasar Yg Tidak Terisi Sehingga Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah. Sedangkan untuk Data Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa Kontribusi retribusi pasar  terhadap PAD  relatif  kecil,  rata-rata  hanya  0,2%.  Ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi pasar adalah sumber pendapatan, kontribusinya terhadap keseluruhan PAD tidak signifikan.Fluktuasi yang terjadi pada retribusi pasar dan PAD mencerminkan kondisi ekonomi yang dinamis, terutama dipengaruhi oleh kejadian besar seperti pandemi. Pemerintah daerah mungkin perlu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan retribusi pasar dan diversifikasi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan finansial.
Bagaimana Trend Perkembangan Penerimaan Retribusi pasar selama Lima Tahun Terakhir Berdasarkan Hasil Penelitian diatas yg telah dipaparkan menunjukkan data tersebut Terlihat bahwa penerimaan retribusi pasar diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya dari 2024 hingga 2028.pola pertumbuhan yang konsisten dengan peningkatan nominal yang cukup signifikan setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Data menunjukkan adanya trend positif dalam penerimaan retribusi pasar dari tahun ke tahun.Peningkatan ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di pasar dan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar.Peningkatan yang diproyeksikan cukup realistis dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi tetap stabil dan tidak ada hambatan signifikan yang mengganggu aktivitas pasar karena adanya Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi juga dapat berkontribusi pada peningkatan ini,Meskipun proyeksi ini menunjukkan trend positif, penting untuk mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional dan global, perubahan kebijakan, dan dinamika pasar lokal yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi. Dengan melakukan perhitungan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (Metode Least Square) Pemerintah daerah dapat menggunakan proyeksi ini untuk merencanakan kebijakan keuangan yang lebih baik dan memastikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar yang optimal.
Keterbatasan Penelitian Penelitian tentang analisis laju pertumbuhan, efektivitas, kontribusi dan trend penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:
1) Kurangnya data tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, seperti kondisi ekonomi, tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah, dapat membatasi analisis.
2) Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi pasar mungkin tidak dipertimbangkan dalam analisis Penelitian
3) Proyeksi penerimaan retribusi pasar untuk periode 2024 hingga 2028 didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan yang ada akan tetap konsisten. Namun, dalam kenyataannya, perubahan kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional dapat memiliki dampak signifikan terhadap hasil yang diproyeksikan.
4) Peneliti Tidak Melakukan Analisis Jika Adanya Kebijakan baru mungkin mendorong peningkatan penerimaan melalui efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan gangguan dalam jangka pendek. Selain itu, pergeseran prioritas kebijakan pemerintah atau perubahan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengubah lanskap operasional pasar, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat kepatuhan pedagang terhadap pembayaran retribusi.

## SIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian Diatas dan Pembahasan Bab Sebelumnya,Maka simpulan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Penelitian Berdasarkan Data Pada Tahun 2019 s/d 2023 Analisis Laju Petumbuhan Menunjukkan Bahwa Realisasi retribusi pasar menunjukkan penurunan signifikan pada awal periode, terutama dari tahun 2018 ke 2019 dengan laju pertumbuhan -27,73%, dan dari tahun 2019 ke 2020 dengan laju pertumbuhan -48,32%. Penurunan tajam ini menandakan adanya masalah serius yang mempengaruhi pengumpulan retribusi pasar, kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk atau kebijakan yang tidak efektif.Berdasarkan kriteria yang digunakan, realisasi retribusi pasar selama periode ini secara konsisten dikategorikan sebagai "Tidak Berhasil". Tidak ada satu tahun pun di mana target pertumbuhan retribusi pasar berhasil dicapai. 2). Penelitian Berdasarkan Data Pada Tahun 2019 s/d 2023 Analisis Tingkat Efektivitas  Menunjukkan Dari lima tahun yang dianalisis,  presentase efektivitas retribusi pasar secara umum berada pada tingkat
yang rendah. Empat dari lima tahun dikategorikan sebagai "TIDAK  EFEKTIF," dengan  persentase  efektivitas  di  bawah  60 %.Ditahun 2020 satu-satunya tahun dengan kategori "KURANG EFEKTIF," dengan persentase efektivitas sebesar 74,98%. Meskipun masih belum optimal, ini menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun lainnya.  3).  Penelitian Berdasarkan Data Pada Tahun 2019 s/d 2023 Analisis Kontribusi Menunjukkan Realisasi retribusi pasar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19, diikuti dengan sedikit peningkatan pada tahun 2021, dan kemudian penurunan kembali pada tahun-tahun berikutnya.Meskipun rata-rata kontribusi retribusi pasar relatif stabil, fluktuasi tahunan menunjukkan ketidakpastian dalam pengumpulan retribusi pasar.Data menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan kontribusi pasar terhadap pendapatan daerah.  4).  Peramalan Dengan Melakukan Perhitungan Analisis Trend Metode Kuadrat terkecil ( Metode least Square ) Menunjukkan Dalam rentang lima tahun, terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang tercermin dari nilai retribusi pasar yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.Peningkatan ini mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pasar yang lebih besar di masa depan.Pertumbuhan proyeksi retribusi pasar ini memiliki implikasi positif terhadap pendapatan daerah. Dengan meningkatnya retribusi pasar, diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat dalam periode yang sama.

## Referensi :
Andhaniwati, E. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Siklus Pendapatan.  Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review, 2 (1), 1–13.
Baharuddin, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. Jurnal Mirai Management, 7(2), 34–45.
Garatu, T. (2022). Kontribusi Retribusi Pasar Tentena Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Ekomen, 21(2), 48-56.
Grecsilia, R., Moses, M., & Rumasukun, M. R. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 13(2), 42-54.
Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 27–37.
Kristina, K., Herdi, H., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM). Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(3), 101–122.
Leilani, D. M. L., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Inflasi sebagai Moderasi. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 5(2), 347–356.
Lestari, A. D., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh kualitas sistem informasi dan pengetahuan akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(9).
Marka, K. R., Nugroho, A. A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(6), 1581-1592.
Martini, R., Agustin, R., Zaliah, Z., & Winarko, H. (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari Kontribusi Retribusi pasar. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 5(1), 58–71.
Nagut, S., Setyabudi, D. N., & Rakhmadian, M. (2023). Analisis Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Narang. Economic and Education Journal (Ecoducation), 5(1), 64-80.
Ramly, M., & Maknun, M. (2022). Peranan Bank Syariah dalam Meningkatkan Usaha Kecil di Lingkungan Pasar Butung Makassar. Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(2), 183–189. Saputra, I., Indrawan, A., & Sudarma, A. (2020). Pengaruh perputaran modal kerja terhadap likuiditas perusahaan jasa sub sektor property, real estate dan kontruksi bangunan. BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting, 1(2), 136-146. Syamsul, S., & Irma, I. (2020). Pendapatan Asli Daerah (Pad): Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Banggai Laut. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 15(4), 553–569.
Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
Tandean, L., & Mus, A. R. (2019). Struktur Modal, Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Biaya Modal sebagai Variabel Intervening. PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(2), 23-34.
Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 35–54.
Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 19(1), 15-28.
Yulianda, D., Basuki, P., & Agustiani, E. (2022). Analisis Potensi Perubahan Tarif Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Mataram. Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan, 1(1), 61-72.