## SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PENGELOLAAN DATA RUANG TERBUKA HIJAU
Tubagus Riko Rivanthio, S.Kom., M.Kom. Dosen Prodi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Bandung Email: riko_rivanthio@yahoo.com
Abstrak: Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu komponen penting didalam perencanaan  ruang  kawasan  pada  saat  ini  secara  kuantitas  dan  kualitas  mengalami penurunan  yang  sangat  signifikan  dan  mengakibatkan  penurunan  kualitas  lingkungan hidup  perkotaan  sehingga  berdampak  terhadap  terjadinya  banjir,  serta  peningkatan pencemaran udara. Proporsi RTH telah diamanatkan dalam pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTH ditargetkan minimal 30% dari luas wilayah  kota.  Untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  RTH  agar  tidak  beralih  fungsi maka diperlukan suatu sistem informasi geografis untuk mengendalikan dan mengawasi RTH pada suatu kota/wilayah. Sistem informasi geografis akan menampilkan data dalam bentuk  tabel  yang  berisikan  data-data  nama  jalan  dan  kordinat-kordinat  RTH  dan menyajikan data dalam bentuk peta SIG yang berisikan tampilan peta-peta yang berisikan informasi mengenai data lokasi peta Ruang Terbuka Hijau.
Kata Kunci: RTH, GIS, Penataan Ruang

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu komponen penting didalam perencanaan ruang  kawasan  pada  saat  ini  secara  kuantitas  dan  kualitas  mengalami  penurunan  yang sangat  signifikan  dan  mengakibatkan  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup  perkotaan sehingga  berdampak  terhadap  terjadinya  banjir,  serta  peningkatan  pencemaran  udara. Proporsi  RTH  telah  diamanatkan  dalam  pasal  29  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTH ditargetkan  minimal  30% dari luas wilayah kota, meliputi  20 (dua puluh) persen RTH publik dan sisanya merupakan RTH privat. Di dalam Penjelasan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa RTH publik  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  kota  yang  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat,  yang  meliputi  antara  lain  hutan  kota,  taman  kota,  taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disingkat menjadi RTH, memiliki banyak fungsi bagi manusia, salah satunya adalah sebagai paru-paru kota/wilayah, dimana pada RTH akan ditanam  tanaman  yang  dapat  menyerap  CO2  yang  dihasilkan  oleh  kendaraan, mengeluarkan oksigen, menjadi daerh resapan air, dan memberikan keteduhan maupun kesejukan. Pemerintah kota/wilayah telah menetapkan lahan ruang terbuka hijau, namun dikarenakan  kurangnya  kesadaran  akan  fungsi  ruang  terbuka  hijau,  tidak  sedikit masyarakat yang mengalihkan fungsi RTH menjadi tempat komersil atau pribadi dengan
mengabaikan  fungsi  RTH,  seperti  membangun  vila,  perumahan,  atau  apartemen, sehingga kawasan RTH menjadi semakin sempit.
Maka  dari  itu  diperlukan  suatu  pengawasan  terhadap  lahan-lahan  RTH  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah,  agar  kawasan  RTH  dapat  dikendalikan  dengan  baik.  Agar pekerjaan  pengawasan  pengendalian  kawasan  RTH  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi tetang letak, jumlah dan luas kawasan RTH berbasis website. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan data kawasan RTH diharapkan pihak berwenang dengan mudah mengelola kawasan RTH dan masyarakat umum mengetahui kawasan-kawasan ruang terbuka hijau.

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana mengembangkan sistem informasi GIS untuk pengelolan ruang terbuka hijau?

## 1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  mengembangan  sistem  informasi  GIS  untuk pengelolaan ruang terbuka dengan tujuannya adalah tersusunnya data RTH kota/wilayah Barat  dalam  website  yang  dapat menjadi  instrumen inventarisasi  dan pengelolaan data serta sarana informasi publik mengenai  RTH.

## 2. Pendekatan, Metodelogi dan Pembahasan
2.1 Kajian Teori Pengembangan Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau
2.1.1  Pengertian  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  dan  Rencana  detail  tata  ruang kabupaten/kota (RDTR)
Ruang  terbuka  hijau  menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 05/PRT/M/2008,  pasal  1  adalah  area  memanjang/jalur  dan/atau  mengelompok,  yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Proporsi  RTH  telah  diamanatkan  dalam  pasal  29  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007 tentang Penataan Ruang bahwa RTH ditargetkan  minimal  30% dari luas wilayah kota, meliputi  20 (dua puluh) persen RTH publik dan sisanya merupakan RTH privat. Di dalam Penjelasan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa RTH publik  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  kota  yang  digunakan  untuk kepentingan  masyarakat,  yang  meliputi  antara  lain  hutan  kota,  taman  kota,  taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini, Gubernur juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan  SPM  (standar  Pelayanan  Minimal)  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  sebagaimana  amanat  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 01/PRT/M/2014 yang mana salah satu indikatornya adalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sedanglan Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 adalah rencana secara  terperinci  tentang  tata  ruang  wilayah  kabupaten/kota  yang  dilengkapi  dengan peraturan  zonasi  kabupaten/kota.  Peraturan  zonasi  adalah  ketentuan  yang  mengatur tentang  persyaratan  pemanfaatan  ruang  dan  ketentuan  pengendaliannya  dan  disusun untuk  setiap  blok/zona  peruntukan  yang  penetapan  zonanya  dalam  rencana  rinci  tata ruang.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2011 Pasal 3 RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota, yang meliputi tujuan penataan  ruang  bagian  wilayah  perencanaan,    rencana  pola  ruang,  rencana  jaringan prasarana,  penetapan  sub  bagian  wilayah  perencanaan  yang  diprioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.

## 2.1.2 Perangkat Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Perangkat  dalam  distribusi  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik,  seperti  dikemukakan  dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang harus dipenuhi oleh setiap  wilayah  perkotaan  harus  memuat  rencana  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bagian Keempat berisi mengenai Pengendalian Pasal 14 pada ayat : (1) Lingkup pengendalian RTHKP meliputi: target pencapaian luas minimal; fungsi dan manfaat; luas dan lokasi; dan kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis. (2)  Pengendalian  RTHKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

## 2.1.3 Fungsi dan Manfaat
RTH memiliki fungsi sebagai berikut: (http://www.penataanruang.com)
1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru- paru kota);  pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar; sebagai peneduh; produsen oksigen;  penyerap air hujan; penyedia habitat satwa;  penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;     penahan angin.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
a. Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan  ekspresi  budaya  lokal;  merupakan  media  komunikasi  warga kota;  tempat  rekreasi;  wadah  dan  objek  pendidikan,  penelitian,  dan  pelatihan dalam mempelajari alam.
b. Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
c. Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor  keindahan  arsitektural;  menciptakan  suasana  serasi  dan  seimbang  antara area terbangun dan tidak terbangun.
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

## Manfaat RTH
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan  dan  kenyamanan  (teduh,  segar,  sejuk)  dan  mendapatkan  bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara  yang  sangat  efektif,  pemeliharaan  akan  kelangsungan  persediaan  air  tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

## 2.1.4 Tipologi RTH
Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:
(http://www.penataanruang.com)
1. Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung  dan  taman-taman  nasional  serta  RTH  non  alami  atau  binaan  seperti  taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.
2. Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
3. Struktur  ruang  :  RTH  dapat  mengikuti  pola  ekologis  (mengelompok,  memanjang, tersebar),  maupun  pola  planologis  yang  mengikuti  hirarki  dan  struktur  ruang perkotaan.
4. Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

## 2.1.5 Penyediaan RTH
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan
dapat didasarkan pada:
(http://www.penataanruang.com)
1. Luas wilayah Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:
a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari  20%  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10%  terdiri  dari  ruang  terbuka  hijau privat;
c. Apabila  luas  RTH  baik  publik  maupun  privat  di  kota  yang  bersangkutan  telah memiliki  total  luas  lebih  besar  dari  peraturan  atau  perundangan  yang  berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
d. Proporsi  30%  merupakan  ukuran  minimal  untuk  menjamin  keseimbangan ekosistem  kota,  baik  keseimbangan  sistem  hidrologi  dan  keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara  bersih  yang  diperlukan  masyarakat,  serta  sekaligus  dapat  meningkatkan nilai estetika kota.
2. Jumlah penduduk
Untuk  menentukan  luas  RTH  berdasarkan  jumlah  penduduk,  dilakukan  dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
a. 250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
b. 2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
c. 30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
d. 120.000  jiwa  :  Taman  kecamatan,  dikelompokan  dengan  sekolah/  pusat kecamatan
e. 480.000  jiwa  :  Taman  Kota  di  Pusat  Kota,  Hutan  Kota  (di  dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)
3. Kebutuhan fungsi tertentu
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau  membatasi  perkembangan  penggunaan  lahan  agar  fungsi  utamanya  tidak teganggu.
RTH  kategori  ini  meliputi:  jalur  hijau  sempadan  rel  kereta  api,  jalur  hijau  jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

## 2.1.6  Ketentuan  prosedur  perencanaan  RTH  adalah  sebagai  berikut:
(http://www.penataanruang.com)
1. Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana  tata  ruang  (RTRW  Kota/RTR  Kawasan  Perkotaan/RDTR  Kota/RTR Kawasan  Strategis  Kota/Rencana  Induk  RTH)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah daerah setempat;
2. Penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH  publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
3. Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan lahan;
c. perancangan teknik;
d. pelaksanaan pembangunan RTH;
e. pemanfaatan dan pemeliharaan.
4. penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakattermasuk  pengembang  disesuaikan  dengan  ketentuan  perijinan pembangunan;
5. pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing  daerah;
b. tidak  menyebabkan  gangguan  terhadap  pertumbuhan  tanaman  misalnya menghalangi  penyinaran  matahari  atau  pemangkasan  tanaman  yang  dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
c. tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
d. memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
e. tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

## 2.1.7 Metode Pengembangan GIS
GIS  adalah  suatu  sistem  informasi  yang  dirancang  untuk  bekerja  dengan  data  yang bereferensi  spasial  atau  berkoordinat  geografi,  atau  dengan  kata  lain  suatu  GIS  adalah suatu  sistem  basis  data  dengan  kemampuan  khusus  untuk  menangani  data  yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Komponen utama  dari  GIS  adalah  sistem  komputer,  pengguna,  dan  data  geospasial,  seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Komponen Utama GIS I nformasi  geografis  yang  disajikan  pada  peta  konvensional  boleh  jadi  merupakan informasi  yang  murah  dari  segi  harganya.  Namun  demikian,  perlu  juga  diingat  bahwa data  yang  digunakan  pada  peta  tersebut  telah  digeneralisir  (data  telah  sedikit dimanipulasi,  sehingga  tidak  menunjukkan  kenampakan  aslinya  dan  menjadi  kurang rinci) untuk memudahkan pembacaan. Sistem informasi geografis meyimpan data sesuai skala aslinya. Data keruangan yang dimiliki oleh GIS ini disimpan dalam bentuk digital. Perubahan pada data keruangan yang tersimpan pada memori komputer juga secara cepat dilakukan, hal ini membuat informasi geografis tersebut relatif cukup dinamis.

## 2.1.8 Data
Menurut  jenisnya  ada  dua  jenis  data  yang  terlibat  dalam  sistem  ini,  yaitu:  (Otto Huisman,2009)
1. Data Spasial / Peta
2. Data Atribut / Tekstual

## Data Spasial
Pengertian  data  spasial  adalah  data  yang  memiliki  referensi  ruang  kebumian (georeference)  dimana  berbagai  data  atribut  terletak  dalam  berbagai  unit  spasial. Sekarang ini data spasial menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan  sumberdaya  alam  yang  berkelanjutan  pada  cakupan  wilayah  continental, nasional,  regional  maupun  local.  Data-data  yang  diolah  dalam  Sistem  Informasi Geografis (SIG) ini pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut, dimana data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan sedangkan data atribut merupakan data non-spasial yang berfungsi menjelaskan berbagai objek pada data spasial tersebut.  Dengan  demikian  analisis  yang  dapat  digunakan  adalah  analisis  spasial  dan analisis atribut. Dalam SIG, data spasial direpresentasikan dalam dua format data, yaitu (a) Data Vektor dan (b) Data Raster.

## Data Non-Spasial (Atribut)
Data  Nonspatial,  juga  sering  disebut  atribut  atau  data  deskriptif,  merupakan  data  yang berupa penjeasan dari setiap fenomena  yang terdapat  di  permukaan bumi. Data atribut berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oleh karena itu, data atribut sangat penting dalam menjelaskan seluruh objek geografi.  Contohnya,  atribut  kualitas  tanah  terdiri  atas  status  kepemilikian  lahan,  luas
Peta Rencana Tata Ruang
Citra Quickbird wilayah Data Non Spasial : · Basis Data Nama Jalan · Basis Data Nama Kecamatan · Basis Data Nama Kelurahan · Basis Data RTH Taman · Basis Data RTH Makam · Basis Data RTH Lapangan · Basis Data RTH Waduk/Situ Editing Peta Hasil Editing Pemotongan Citra Koreksi Geometrik RMS Error = 1 pixel Interpretasi Visual Overlay Ground Truth Penyusunan Basis Data SIG Pembuatan Program Aplikasi Analisa SIG SIG Ruang Terbuka Hijau Uji Ketelitian = 80% Peta RTH
lahan,  tingkat  kesuburan  tanah  dan  kandungan  mineral  dalam  tanah.  Data  Nonspatial biasanya  alfanumerik  dan  memberikan  informasi  seperti  warna,  tekstur,  kuantitas, kualitas,  dan  nilai  fitur.  Data  Nonspatial  sering  berasal  dari  sumber-sumber  seperti dokumen, file, dan tabel. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif

## 2.2 Tahapan Umum Pengembangan GIS
Gambar 2. Diagram alir Proses pembangunan GIS Berikut penjelasan Diagram Alir pembuatan Sistem Informasi Geografis Ruang Terbuka Hijau:
1. Melakukan  proses  editing  peta  garis  kabupaten/kota.  Proses  editing  yang  dimaksud adalah  proses  editing  dijitasi  peta  yaitu  menghapus  polyline  yang  terduplikasi,
menghapus  polyline  yang  tidak  diperlukan,  dan  juga  menambahkan  toponimi  dari jalan-jalan  pada  peta.  Setelah  itu,  dilakukan  proses  konversi  dari  format  .dwg  ke format  shapefile  atau  .shp.  Pengkonversian  dilakukan  tiap  layer  dari  peta,  dengan tujuan untuk mempermudah dalam input ke program aplikasi
2. Melakukan pengolahan Citra Quickbird kabupaten/kota. Penggunaan Citra Quickbird dalam  penelitian  ini  karena  citra  tersebut  memiliki  resolusi  yang  tinggi  dan  dapat merekam  data  secara  detail  sehingga  dapat  memudahkan  interpretasi  setiap kenampakan objek pada citra.
3. Melakukan  proses  koreksi  geometrik  pada  Citra  Quickbird  kabupaten/kota  dengan tujuan untuk mendapatkan sistem koordinat dan sistem proyeksi yang sama. Koreksi geometrik dilakukan dengan memilih beberapa titik pada citra dengan menggunakan menu Geocoding Wizard pada ER Mapper. Dalam koreksi geometrik ini digunakan sebagai  acuan  adalah  peta  garis  kabupaten/kota  produk  dari  Dinas  Tata  Ruang kabupaten/kota.  Jika  nilai  RMS  Error  ≤  1  pixel  maka  koreksi  geometrik  yang dilakukan tersebut sudah benar.
4. Citra yang sudah terkoreksi geometrik tersebut kemudian di ekspor ke dalam AutoCad Land Desktop  untuk melakukan interpretasi citra dengan cara melakukan dijitasi area yang merupakan Ruang Terbuka Hijau. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menginterpretasi citra adalah interpretasi secara manual, yaitu interpretasi data penginderaan  jauh    yang  mendasarkan  pada  pengenalan  ciri  (karakteristik)  objek secara  keruangan  (spasial).  Karakteristik  objek  yang  tergambar  pada  citra  dapat dikenali  berdasarkan  unsur-unsur  interpretasi  seperti  rona  atau  warna,  bentuk,  pola ukuran, letak dan asosiasi kenampakan objek. Kemudian hasil dijitasi di konversi ke dalam format shapefile atau .shp.
5. Melakukan ground  truth yaitu  cek  lapangan  untuk  mengetahui  kebenaran  hasil interpretasi visual. Hasil ground truth digunakan sebagai data uji ketelitian. Selain itu dilakukan survei ruang terbuka hijau dengan menandai area yang ada pada peta.
6. Melakukan  pencatatan  hasil  survei  serta  pengambilan  dokumentasi  pada  area  ruang terbuka hijau di lapangan.
7. Setelah itu dilakukan uji ketelitian interpretasi yaitu dengan menggunakan rumus :
Apabila  hasilnya  ≥  80%,  maka  klasifikasi  tersebut  dianggap  benar,  tetapi  apabila hasilnya  tidak  memenuhi  syarat  di  atas  maka  dilakukan  interpretasi  kembali.  Jika klasifikasi tersebut sudah benar dan dengan ditambahkan  data hasil survei lapangan, maka akan dihasilkan peta Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota.
8. Dilakukan  pengolahan  layer-layer  peta  yang  sudah  dibuat  sebelumnya  dan  juga pembuatan basis data Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan software ArcGIS dan  juga  dengan  menggunakan  software  SQL  Server.  Karena  pemberian  toponimi nama  jalan,  nama  kelurahan  dan  nama  kecamatan  sudah  dilakukan  di  software AutoCad  Land  Dekstop  dan  sudah  langsung  dikonversi  menjadi  shapefile,  maka  di

## PERUNDANGAN DAN LITERATUR
· Peraturan Perundangan
· (UU, PP, Pergub, PM, Perda)
· Teori Pendukung · Hasil Studi terkait · Survei wawancara DATA SEKUNDER · Topologi Wilayah · Peta Dasar Wilayah · Data Non Spasial (Nama Jalan, Kecamatan, Kelurahan, Taman, Lapangan, Makam/TPU, Danau, dsb) PERUNDANGAN DAN LITERATUR SURVEY SEKUNDER · Konsep Distribusi RTH · Konsep Dasar GIS penguna (USER) · Konsep model Software · Metoda dan hasil survey Pengumpulan Topologi Wilayah, Peta Dasar Wilayah, Data Non Spasial RTH kabupaten/kota di Jawa Barat RANCANG DESAIN · Konsep rancang software · Konsep Penyusunan Peta Distribusi RTH · Konsep arsitektur software GIS · Komponen penyimpanan pengolahan dan presentasi data · Desain model software Konsep Penyusunan Peta Distribusi RTH KOMPILASI DATA PEMASUKAN DATA ALIH TEKNOLOGI UJICOBA SOFTWARE Penyajian dan tampilan hasil software Penyusunan Peta Distribusi kabupaten/kota di Jawa Barat · Buku Petunjuk ( user manual ) · Pelatihan/Workshop Analisa Sistem Informasi yang sedang Berjalan
software ArcGIS akan tervisualisasikan menjadi sebuah titik dalam 1 layer, sehingga di software ArcGIS bisa langsung terdeteksi data-data pada sebuah atribut tabel.
9. Dilakukan pembuatan program aplikasi berbasis website. Untuk pembuatan aplikasi Sistem informasi ini dibuat 4 interface, yaitu:
a. Pembuka, berisi mengenai judul dari aplikasi.
b. Utama, berisi deskripsi latar belakang dari  RTH, peta dan fitur-fitur penggunaanya, table data serta akses untuk menuju interface detil dari data.
c. Detil  Data,  berisi  mengenai  informasi  yang  ada  pada  setiap  area  Ruang  Terbuka Hijau pada peta yang ada pada interface Utama.
d. Cetak,  merupakan  interface  yang  digunakan  untuk  mencetak  data  menjadi hardcopy.

## 2.3 Metodelogi Pembahasan
Gambar 4 Metodelogi Pembahasan

## 2.3.1 Metoda Rancang Desain
Kegiatan rancang desain perangkat lunak  penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota yang meliputi:
1. Evaluasi  Konsep  rancang  desain  sistem  informasi  penyusunan  peta  RTH  publik Kabupaten/Kota yang meliputi:
a. Menentukan  spesifikasi  perangkat  lunak  yang  akan  digunakan  USER  yaitu pemilihan perangkat lunak  yang akan digunakan dalam sistem perangkat lunak ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pengembangan  software  penyusunan peta  RTH  publik  Kabupaten/Kota  bagi  pengguna.  Dengan  pemilihan  perangkat lunak  yang  tepat  diharapkan  perangkat  lunak  mampu  berjalan  dengan  cepat  dan akurat dan optimal dalam pemanfaatnnya.
b. Evaluasi dan Menentukan spesifikasi perangkat keras yang akan digunakan. Untuk mendukung kinerja sistem perangkat lunak yang akan dibuat, perlu didukung juga oleh sistem perangkat keras (hardware spesification) yang tepat.
c. Evaluasi  dan  Menyusun  kerangka  model  software  sistem  informasi  penyusunan peta  RTH  publik  Kabupaten/Kota  berupa  menyusun  algoritma  perangkat  lunak. Tahapan dalam menyusun algoritma meliputi:
i.  Identifikasi kebutuhan sistem  informasi  penyusunan  peta  RTH  publik Kabupaten/Kota
ii.  Dari  hasil  identifikasi  kebutuhan  dapat  ditentukan  input,  output  dan  proses sebagai proses penyelesaian masalah.
iii. Menyusun    flowchart    untuk    membantu  secara  visual  diagram  proses  sistem informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota .
iv. Menyusun  algoritma  penyusunan  software  sistem  informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota .
2.  Evaluasi  Rancang  arsitektur  sistem  informasi  penyusunan  peta  RTH  publik Kabupaten/Kota yaitu mengevaluasi rancangan bagaimana software penyusunan peta RTH  publik  Kabupaten/Kota  berada  dalam  sistem  jaringan  internet,  apakah  sistem informasi  yang  dibangun  dapat  diakses  oleh  beberapa  media  (komputer,  mobile device,  dan  media  lainnya)  atau  hanya  digunakan  pada  satu  media  saja,  apakah software yang digunakan pada aplikasi tahap sebelumnya sudah optimal atau belum bagi pengguna.
3.  Evaluasi  Rancangan  komponen  penyimpangan  (input),  pengolahan  (analisis)  dan penyajian data (presentasi data) yang terdiri dari:
a.  Komponen  input  data  yaitu  komponen  yang  akan  dimasukan  ke  dalam  sistem informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota RTH ini yakni data spasial dan data non spasial.
b.  Komponen  proses:  apa  saja  yang  akan  diolah/dianalisis  oleh  sistem  informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota .
c.  Komponen  output:  tampilan  yang  akan  disampaikan  dalam  sistem  informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota .
4.  Evaluasi    Desain    model    sistem    informasi  penyusunan  peta  RTH  publik Kabupaten/Kota yang meliputi:
a.  Menyusun  algoritma  (hasil  kerangka  model/flowchat)  ke  dalam  bahasa pemrograman tertentu yang sudah ditentukan
b.  Menterjemahkan  bahasa  tingkat  tinggi  (butir  a)  ke  dalam  bahasa  mesin  yang dimengerti computer
c.  Menjalankan  (running)  program  perangkat  lunak  yang  sudah  dibuat,  hal  ini dilakukan  untuk  mencoba  jika  ternyata  masih  ada  kesalahan  dalam  menyusunan program  baik  secara  substansi  perhitungan  biaya  pokok  maupun  secara penterjemahan bahasa pemogramannya.
d.  Sebagai  tahap  akhir  dilakukan  perbaikan  kesalahan  program  (debugging)  sesuai informasi  dari  hasil  butir  a  sehingga  dihasilkan  program  perangkat  lunak  yang sesuai dengan arsitektur model yang diinginkan.

## 2.3 2 Metoda Uji Coba
Uji coba aplikasi sistem informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota yang telah dirancang dilakukan dengan memasukkan data dari hasil pengumpulan di lapangan dan  melakukan  proses  pengolahan  sampai  penyajian  data  dan  tampilan  yang  akan dimunculkan dalam perangkat lunak ini.
Berikut  ini  proses  uji  coba  aplikasi  sistem  informasi  perencanaan  pemanfaatan  dan pengendalian ruang yakni:
1.  Proses pemasukan data (input) Pemasukan data terdiri dari tiga hal yaitu data spasial (peta), data non spasial (tabular/atribut) dan data dokumentasi (foto lapangan). Proses pemasukan dari tiga hal tersebut adalah sebagai berikut :
a.   Data Spasial (peta)
Peta  dapat  berupa  peta  dalam  bentuk  softcopy  yang  di  gunakan  oleh  DKP  dan BPLH,  sedangkan  perangkat  lunak  yang  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan pengguna DKP, BPLH dan masyarakat, perangkat lunak dapat berupa Map Info, ArcView atau Arc GIS dan Software aplikasi berbasis CAD yang up to date. Dari proses tersebut akan dihasilkan sebuah peta RTH Publik dan Privat Kabupaten/Kota .  Namun  jika  data  peta  sudah  dalam  bentuk  softcopy  proses  pemasukan  tidak serumit dalam bentuk hardcopy, yang dilakukan   hanya   perbaikan-perbaikan   peta (jika   ada   perubahan gambar).
b.   Data Non Spasial (tabular/atribut) Data yang berupa tabular diketik dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Data tersebut kemudian dikonversi ke dalam bentuk/format MySql, sehingga data dapat dibaca oleh ArcView, ArcGIS, CAD. Data tabular struktur database yang telah disusun di atas dengan data berupa wilayah administrative yaitu lokasi, luas dan pemilik.
c.   Data Foto
Pemasukan  data  yang  berupa  foto  dilakukan  dengan  cara  scanning.  Hasilnya disimpan  dalam  format  yang  dapat  ditampilkan  oleh  ArcView,  ArcGIS,  CAD seperti gif, bmp, tif.
2.  Proses  pengolahan  data,  yaitu  proses  pengolahan  sistem  informasi  penyusunan  peta RTH  publik  Kabupaten/Kota  berdasarkan  pendekatan-pendekatan  yang  telah ditetapkan sebelumnya terkait dengan proses penyusunan kebutuhan penyusunan peta RTH  publik  Kabupaten/Kota  .  Selain  itu  juga  dilakukan  penggabungan  data  non spasial (tabel) dengan data spasial (peta SIG) sehingga informasi yang ada dalam data spasial sama dengan informasi yang ada dalam data non spasial.
3.  Perangkat lunak sistem informasi penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota yang dihasilkan  merupakan  penyajian  dari  data  yang  berhubungan  dengan  proses
penyusunan peta RTH publik Kabupaten/Kota . Penyajian data yang akan ditampilkan terbagi menjadi 2 bagian yaitu:
a.  Penyajian data dalam bentuk  tabel  yang berisikan data-data nama jalan,  kordinat taman,  kordinat  makam,  kordinat  situ  dan  kordinat  ruang  terbuka  yang  lainnya. Pengawasan dan pengendalian berupa  lokasi, luas, dan nama pemilik (jika lahan Privat).
b.  Penyajian data dalam bentuk peta SIG yang berisikan Sistem Informasi Geografis untuk  melihat  tampilan  peta-peta  yang  berisikan  informasi  mengenai  data  lokasi peta RTH publik Kabupaten/Kota . Dalam menu data Peta, dapat dilihat data-data dalam bentuk peta yang berisikan:
i. Peta Tata Ruang Kabupaten/Kota tahun
ii. Peta Ruang Terbuka Hijau Publik
- Taman Jalur Hijau,
- median jalan,
- Lapangan,
- Jalur Hijau dibawah Sutet,
- Taman Pulo Jalan,  dan,
- Taman Lingkungan Perumahan
iii. Peta Ruang Terbuka Hijau Privat
- Kebun penelitian,
- hutan penelitian,
- Hutan Produksi,
- Kebun Arboretum
Dalam  pemetaan  SIG  akan  diberikan  beberapa  fasilitas  untuk  memudahkan  dalam pengoperasian  software  Sistem  Informasi  Pengawasan  dan  pengendalian  ini.  Fasilitas yang akan diberikan berupa:
1. Fasilitas Peta yaitu fasilitas yang berisikan tampilan peta yang menggambarkan suatu objek  yang  masing-masing  mewakili  setiap  data.  Dalam  peta  ini  dapat  ditampilkan berbagai icon- icon. Icon-icon tersebut dapat dilihat pada fasilitas navigasi.
2. Fasilitas Legenda yaitu terdiri dari beberapa legenda utama.
3. Legenda utama pada fasilitas legenda terdiri dari : kewilayahan dan tata guna lahan.
4. Fasilitas Navigasi  yang  berfungsi mempermudah  dalam pengoperasian peta dalam Sistem Informasi Geografis. Fasilitas navigasi ini terdiri dari beberapa fungsi-fungsi yang digunakan untuk mengontrol tampilan peta.
5. Fasilitas  Informasi  Koordinat  yaitu  fasilitas  yang  berisikan mengenai skala peta dan  titik  koordinat  dalam  peta,  sehingga  memudahkan  dalam  menentukan  titik koordinat suatu titik pada peta kota tersebut.
6. Fasilitas  Data  Informasi  Peta  (Quarry)  yaitu  fasilitas  yang berisikan data quarry yang  menjelaskan  secara  detail  mengenai  data  RTH  Publik,  dan  RTH  Privat  dalam peta  seperti  (lokasi,  luas  dan  pemilik  )  .  Dalam  fasilitas  ini  akan  ditambahkan  juga fasilitas  untuk  editing  data,  dimana  editing  data  dapat  langsung  dilakukan  di  dalam kotak dialognya. Jika dilakukan perubahan di kotak dialog maka data tabel (data non spasial) juga ikut berubah secara otomatis. Fasilitas editing hanya dapat dilakukan oleh user yang memiliki hak untuk melakukan perubahan data.

## 2.3.3 Metoda Alih Teknologi
Untuk mengaplikasikan perangkat lunak sistem informasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang ini perlu dilakukan alih teknologi kepada pengguna sistem perangkat
lunak ini ( user ). Alih  teknologi  dapat  dilakukan dengan workshop/ training/  pelatihan dari  sistem  yang  dibentuk  agar  dapat  dioperasikan  oleh  user/pengguna  jasa  dan ditindaklanjuti dengan pengambilan data untuk masa-masa yang akan datang. Sebagai bahan informasi secara hardcopy disusun buku manual petunjuk bagi penguna ( user  manual )  yang  berisikan  penggunaan  aplikasi  sistem  informasi  perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang mulai dari proses input, proses analisis dan output yang dihasilkan dan ditampilkan, misalnya sebagai berikut:
1. Proses  pemasukan  data:  untuk  memberikan  infromasi  langkah-langkah  dalam pemasukan data ( inputing data ).
2. Proses  analisa:  berisikan  bagaimana  proses  analisa  untuk  keperluan  penentuan kebijakan tertentu.
3. Penyajian  hasil:  berisikan  hasil  proses  analisa  yang  meliputi  hasil  keputusan  dan bagaimana kebijakan selanjutnya.
Gambar 5 Konsep Aplikasi sistem informasi

## Gambar 6  Arsitetur Kebutuhan sistem informasi

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [2]  Peraturan Pemerintah Nomor 15 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang [3]  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2011 tentang Pedoman [1] [4]  Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/kota
[5]  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  01/PRT/M/2014  tentang  Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
[6]  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  05  Tahun  2008  tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
[7] http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html diakses  pada  tanggal  20 Mei 2016
[8] Otto Huisman, Rolf A. de By (eds.), Principles of Geographic Information Systems, ITC, Enschede, The Netherlands,2009