Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA
Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi
Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : lusi@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  pembuatan  artikel  ini  adalah  untuk  memenuhi  tugas  Ujian  Akhir  Semester Hukum Internasional. Dalam Artikel ini akan membahas mengenai Human Trafficking dan Peran Hukum Internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Human Trafficking .  Adapun  yang  menjadi  latar  belakang  mengapa  penulis  memilih  judul  ini dikarenakan kini kian maraknya proses perdagangan manusia atau Human Trafficking . Human trafficking kini sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Human Trafficking merupakan  bentuk  dari  kekejaman  yang  sangat  amat  keji,  hal  tersebut dikarenakan Human  Trafficking dalam  pelaksanaanya  sangat  melanggar  hak  asasi manusia (HAM). Adapun peran hukum internasional dalam memberantas perdagangan manusia  adalah    dengan  cara  meratifikasi  Protokol  Palermo  melalui  UU  Nomor  14 Tahun  2009  dan  memperkuat  ikatan  kerja  sama  mendampingi  sesama  negara  serta kerjasama lembaga internasional.
Kata Kunci : Kerjasama, Kejahatan, Hak asasi manusia, Perdagangan manusia,  Protokol Palermo

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  article  is  to  carry  out  the  mission  for  the  final  exam  of  the international law semester. In this article, we focus on human trafficking and the role of international law in the prevention and eradication of human trafficking. In terms of the  context  in  which  the  author  chose  that  title,  the  human  trafficking  process  has become more and more widespread. Trafficking in persons has become a transnational criminal organization. Human trafficking is a very, very heinous form of criminality, it is because trafficking in persons in its implementation violates human rights (HAM). The  role  of  international  law in  the  eradication of  trafficking  in  human beings  is  to ratify  the  Palermo  Protocol  through  Law  Number  14  of  2009  and  to  strengthen cooperation relationships among countries and international institutions.
Keywords : Cooperation, Crime, Human rights,  Human trafficking, Palermo Protoco

## PENDAHULUAN
Human Trafficking adalah suatu perdagangan manusia dengan cara melakukan perekrutan, pengiriman,  penculikan  secara  paksa,  dan  penadahan  massa  sambil  menggunakan  sebuah intimidasi dengan tindakan paksaan demi tujuan untuk dapat mengeksploitasi korban dengan cara menjadikannya  pelayan  seks,  kerja  paksa,  perbudakan,  eksploitasi  pelecehan  seksual  terhadap
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
anak ( pedofilia ), pekerja migran, adopsi anak- anak, pekerja rumah tangga, dan praktik- praktik yang  serupa  dengan  perbudakan  yang  hanya  menguntungkan  satu  pihak  saja  baik  secara  legal maupun ilegal.
Muhammad  Kamal  dalam  bukunya  yang  berjudul Human  Trafficking :  Penanggulangan Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia  di  Indonesia  mengatakan  bahwa, Human  Trafficking merupakan suatu bentuk dari perdagangan manusia di era modern yang sangat bersifat keji dan tidak manusiawi, dimana hak asasi dari korban tersebut diambil kemudian korban dapat dengan mudah  dieksploitasi  oleh  si  pelaku.  Berdasarkan  banyaknya  kejadian Human  Trafficking atau perdagangan manusia, ada beberapa kategori yang yang paling banyak diincar untuk dieksploitasi secara paksa, yang paling tinggi terkena eksploitasi secara paksa adalah kaum- kaum yang sangat rentan, seperti perempuan dan juga anak- anak yang dibawah umur 1 , hal ini tentu saja sangat miris. Salah satu unsur yang melahirkan terjadinya Human Trafficking adalah alasan sulitnya mendapat pekerjaan (lapangan pekerjaan yang sulit), kemiskinan, dan rendahnya pendidikan yang didapat, hal itu merupakan alasan utama yang paling sering ditemui mengapa korban dapat menjadi Human Trafficking , atau alasan lainnya adalah karena mereka ingin mengubah nasibnya dengan menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara penyuplai tenaga kerja, utamanya tenaga kerja kasar dan asisten rumah tangga atau pekerja domestik yang terbesar di Asia. Masalahnya, sebagian besar kemampuan dari TKI berbeda dengan kemampuan dari tenaga kerja yang lain. Meskipun para korban dengan pemahaman yang minim atas prosedur menjadi seorang TKI, dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih memadai di sektor tenaga kerja. Hal ini lah yang coba untuk dimanfaatkan oleh para pelaku dari  praktik  perdagangan  manusia,  yang  dimana  para  pelaku  akan  menghadirkan  sebuah perusahaan  jasa  tenaga  kerja  Indonesia  (PJTKI),  yang  tujuannya  adalah  untuk  mengakomodir berbagai kepentingan tenaga kerja. 2
Berbagai macam tipu daya yang telah dilakukan oleh dari para pelaku Human Trafficking tersebut  guna  berusaha  untuk  memanipulasi  dan  dapat  dengan  mudah  untuk  memperdayai korbannya  dengan  menggunakan  sebuah  iming-  iming  yang  sangat  menggiurkan  para  korban, misalnya saja dengan mengatakan bahwa dalam pelaksanaanya nanti korban akan mendapatkan gaji yang lebih besar karena akan digaji menggunakan mata uang dari luar negri. Pada akhirnya para korban pun banyak sekali  yang tertarik untuk mengikuti  keinginan  dan juga  rencana  yang jahat dari para pelakunya. Banyak sekali kisah dan juga cerita yang mempunyai kesamaan modus yang  dipakai  oleh  para  pelaku  kejahatan  perdagangan  manusia  ini,  pada  umumnya  korban mengaku banyak yang direkrut dengan cara di tipu daya muslihat dengan pelaku yang menjanjikan pekerjaan yang disuatu tempat, bergaji yang sangat besar, dan dijadikan sebagai seorang pelayan toko  atau  pun  pelayan  pabrik  dan  biasanya  segala  keperluan  untuk  keberangkatannya  telah dipersiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya yang dihadapi perempuan  korban  dari  praktik  perdagangan  manusia  adalah  perlakuan  yang  sangat  tidak manusiawi dimana menggeluti aktifitas pelacuran atau jasa paksa, perbudakan dan praktik- praktik serupa  perbudakan.  Lebih  mirisnya  lagi  adalah  kesehatan  dari  para  korban  dari  praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan janji yang pelaku berikan bahwa korban akan digaji dengan cukup tinggi, tetapi gaji yang didapatkan oleh korban malah sangat tidak layak dengan  apa  yang  telah  dia  kerjakan.  Namun,  disisi  lain  korban  juga  sering  mendapatkan
1 Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  No.  58 Tambahan Lembar Negara No. 4720
2 Muhammad  Kamal, Human  Trafficking:  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia  di Indonesia , Diakses dari :
https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false , Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 15.43
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan juga batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama. 3
Selain itu dijelaskan pula bahwa gambaran secara umum tahapan- tahapan awal modus yang diperankan oleh para pelaku praktik Human Trafficking ini, yakni dimulai dengan 4 :
1. Menghadirkan calon korban dengan cara menjebak menggunakan sebuah harapan yang tinggi atau  lebih  baik  dengan  melalui  serangkaian  cara  di  ajak,  dibawa  diungsikan,  atau disembunyikan.
2. Memegang  kendali  korban  dan  orang  kepercayaan  dari  korban  dengan  cara  memberikan banyak  ancaman,  di  aniaya,  di  culik  paksa,  peniruan,  penyalahgunaan  terhadap  kontrol kekuasaan dan juga dapat secara leluasa melakukan pembayaran atau manfaat
Pelaku  yang  telah  berhasil  menggenggam  lagam  penuh  atas  korban  dan  atau  yang  telah berhasil  membujuk  korban  dengan  menggunakan  orang-  orang  terdekat  korban  yang  dimana terlebih dahulu telah juga dimanipulasi juga oleh pelaku. Hal ini tentu saja membuat korban dan orang- orang terdekatnya mengalami sebuah penderitaan baik secara fisik maupun psikis 5 . Lebih lanjut lagi, kegiatan Human Trafficking atau perdagangan manusia ini telah berkembang sangat pesat,  khususnya  hal  ini  rentan  terhadap  perempuan  dan  juga  anak-  anak  yang  dibawah  umur, jaringan kejahatan luar biasa di luar nalar manusia ini merupakan kegiatan kejahatan baik  yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir dan hal ini berlaku baik di ranah internasional maupun ranah nasional. 6
Oleh  karena  itu,  tindak  kejahatan Human  Trafficking ini  amat  sangat  perlu  mendapatkan sebuah perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Adapun keterlibatan stakeholder , berjalan  sejak  cangkupan  yang  amat  sempit  terlebih  lewat  ruang  lingkup  keluarga  inti,  lalu dilanjutkan  dengan  ruang  lingkup  masyarakat  sekitar,  selanjutnya  adalah  ruang  lingkup Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat yang dimana disini harus menghadirkan suatu solusi yang  komprehensif  dan  terpadu.  Seperti  misalnya  pembentukan  suatu  gugus  tugas 7 .  Selain  itu peran Hukum  Internasional  disini  perannya sangatlah penting  yaitu membuat  sebuah Perjanjian Multilateral, yakni sebuah perjanjian antar negara yang berbentuk dalam sebuah perjanjian kerja sama  internasional,  peristiwa  ini  adalah  sebuah  solusi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berfungsi di Indonesia secara nasional maupun internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Istilah Human Trafficking (Perdagangan Manusia)
Merujuk pada terma, perdagangan manusia yang apabila dilihat secara internal dalam bahasa Inggris yang sering disebut dengan “ Human Trafficking ” yang berakar dari kata “ trafficking ” serta mempunyai definisi “ illegal  trade ” atau  maknanya  adalah  penjualan  yang  terlarang,  sedangkan “ human ”  mungkin  dimaknai  sebagai  manusia  dalam  bahasa  Indonesia.  Adapun  Perdagangan manusia  itu  sangat  berkaitan  erat  dengan  suatu  tindakan  yang  merujuk  pada  suatu  kegiatan perbudakan  atau  yang  menyerupai  perbudakan. Trafficking adalah  penjualan  terlarang  pada manusia  bertujuan  profitabel  pendayagunaan  afdeling  atau  kerja  paksa.  Makna  lain  atas Trafficking bermula  dari  kata Traffic  y ang  maknanya  penjualan.  Padanan  kata  orang  yang berdagang/ berjualan adalah “Trafficker” yang maksudnya pedagang. Istilah “trafficking” mula- mula berawal dari instrumen PBB. Pada mulanya “traffic” dipakai untuk menujuk atas “penjualan
3 Muhammad Kamal, Lo. Cit.
4 Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007
5 Lihat Bagian Umum Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2007
6 Muhammad Kamal, Lo. Cit.
7 Lihat  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pelayan kulit putih” yang terjadi kepada perempuan sekitar tahun 1900. 8 Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children , dijelaskan : “ The recruitment, transport, transfer, lodging or reception of persons by force of other forms of discrimination, fraud, deceit, abuse of authority or position of vulnerability or the granting or receipt of benefits for the purpose of obtaining the consent of a person in control of another person. for exploitative purposes includes, as a minimum, the exploitation of another person's prostitution or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, enslavement of practices such as slavery, servitude or organ harvesting .….. 9
Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)  definisi  perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  tekanan,  penggunaan  paksaan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang termanfaatkan. Pendayagunaan mencakup pemanfaatan dari prostitusi orang lain atau bentuk penggunaan seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh. 10
“ The  definition  that  explains  the  crime  of  human  trafficking  in  relation  to  the  existing definitions explains that this definition has similarities in the elements of an indictable offence. The act of trafficking in persons is a worldwide crime Human trafficking is a global crime because it's not only an issue for a country, it's a transnational crime. ”. 11 Terjemahannya adalah pengertian yang  menjelaskan  tentang  tindak  pidana  perdagangan  orang  apabila  disamakan  dengan  yang terlihat, dijabarkan sebenarnya definisi ini memiliki kesamaan dalam poin tindak pidana. Tindakan perdagangan orang- orang merupakan kejahatan di seluruh dunia karena tidak hanya masalah bagi suatu  negara, tetapi  kejahatan transnasional. Pasal  3 the UN Protocol to Prevent , Suppress  and Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children ,  yang  melengkapi the  UN Convention Against Transnational Organized Crime , memberikan penjelasan perdagangan orang sebagai berikut :
a. 'Perdagangan orang' berarti penjualan, pengiriman, penyembunyian atau pemanfaatan orang, dengan ancaman  atau dalam bentuk  kekejaman atau pendayagunaan orang dan massa  agar mendapatkan  laba  dari  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  atas  orang  lain,  untuk  tujuan pendayagunaan. Pendayagunaan atau eksploitasi, seperti pemaksaan pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari pemanfaatan seksual, kerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan atau semua  arti  dari  perbudakan,  penghambaan  atau  bahkan  dengan  pengambilan  paksa  organ tubuh manusia”
b. “Persetujuan dari korban perdagangan orang untuk mendayagunakan dimana telah dijelaskan internal dalam sub- alinea (a) dimana Pasal tersebut kurang sesuai hal tersebut akibat dari cara di dalam sub-alinea (a) telah digunakan”
c. “Penjualan, pengiriman, penyembunyian dan pemanfaatan atau menerima anak yang dibawah umur dengan rencana pendayagunaan akan diartikan sebagai ‘perdagangan orang’ walaupun
8 Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang , Yustisia Edisi 90 September, Desember 2014
9 Cahya Wulandari & Sonny Saptoajie Wicaksono, Lo. Cit .
10 Lihat Bagian Umum Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2007
11 Ni Putu Rai Yuliartini & Dewa Gede Sudika Mangku, Legal Protection for Women Victims of Trafficking in  Indonesia  in  an  International  Human  Rights  Perspective , International  Journal  of  Criminology  and  Sociology Volume 9, 2020.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hal ini tidak membawa tindakan apapun yang telah dinyatakan di dalam sub-alinea (a) Pasal ini”
d. “ ‘Anak’memiliki makna bahwa hal ini setiap orang yang usianya masih dibawah umur 18 tahun”. 12

## B. Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia & Internasional
Pada  mulanya,  kasus human  trafficking atau  penjualan  manusia  ini  tidak  termasuk  atas kekejaman  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  melainkan  termasuk  sebagai  kasus  “perbudakan  dan pemelacuran  orang  lain”.  Berdasarkan  sejarah,  perbudakan  telah  ada  sejak  masa feodalisme 13 . Pada saat itu berlaku sebuah kalimat “kelompok yang paling kuat maka dia yang paling berkuasa”, maksudnya  yaitu dimana kelompok  yang paling  kuat  akan berkuasa sedangkan kelompok  yang paling lemah akan tunduk kepada kelompok yang paling berkuasa, dari hal tersebut maka anggota kelompok dari kelompok yang paling lemah akan dipekerjakan dengan sesuka hati oleh kelompok yang  paling  berkuasa  tanpa  diberikan  sebuah  imbalan  atau  upah  dari  hasil  apa  yang  telah  ia kerjakan.
Di Benua Eropa dan Inggris merupakan negara- negara penakluk bagi beberapa negara di luar Benua Eropa. Masyarakat  Sumeria atau  Irak merupakan salah satu  kasus awal  perbudakan atas penaklukkan yang telah terjadi lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Selain itu adapun beberapa masyarakat  lainnya  yang bernasib  sama seperti  masyarakat  Sumeria  yakni  komunitas Amerika, Cina,  Timur  Tengah,  dan  Afrika.  Seiring  dengan  berkembangnya  zaman,  keberadaan  dari kelompok  penakluk  juga  berkembang  sehingga  menghadirkan  hubungan  yang  baik  antara  satu kelompok  dengan  kelompok  penakluk  yang  lainnya  dan  salah  satu  hubungan  tersebut  adalah melalui ikatan pernikahan dan kegiatan perdagangan.  Lebih  lanjut,  perkembangan perdagangan mengakibatkan  peningkatan  atas  jumlah  budak  tenaga  kerja  untuk  menghasilkan  sebuah komunitas  tertentu.  Di  masa  ini,  perbudakan  dan  kegiatan  pemelacuran  orang  lain  merupakan perilaku dan hal  yang sangat lumrah dan wajar bagi kelompok penakluk.  Tindakan perbudakan dan pemelacuran juga tidak dianggap sebagai praktik kejahatan. 14
Dalam sejarah Indonesia, perbudakan dan pemelacuran juga pernah terjadi, antara lain pada masa-  masa  pemerintahan  kerajaan  yang  berada  di  Jawa.  Perempuan  merupakan  komoditas perdagangan di kerajaan pada masa itu karena kerap sekali dijadikan sebagai sebuah properti atau komoditas perdagangan di kerajaan bagi kalangan para bangsawan serta kalangan pemerintahan feodal.  Para  bangsawan  khususnya  Raja  adalah  sosok  yang  maha  agung  dan  mulia,  hal  ini digambarkan dengan jumlah perempuan yang dijadikan selir. Dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa, dari  beberapa  selir  yang  Raja  miliki  merupakan  putri  dari  para  Bangsawan  yang  berada  dan mendiami di kerajaan, hal ini dilakukan sebagai sebuah tanda kesetiaan kepada sang Raja. Selain dari para Bangsawan di lingkup kerajaan, selir juga dapat hadir dari kalangan masyarakat bawah yang dimana keluarganya menjual atau menyerahkan putrinya dengan tujuan mengangkat derajat orang tua dan status strata sosialnya. Selain itu selir juga dapat hadir dalam persembahan kerajaan lain, namun hingga saat ini, belum ada kerjaaan mempersembahkan selir untuk kerajaan lain dan dari cerita yang telah beredar disebutkan bahwa masih menjadi sebuah legenda. 15 John Ingleson menuliskan dalam sebuah artikel yang berjudul “ Prostitution In Colonial Java ” dalam buku yang berjudul “ Nineteenth And Twentieth Century Indonesia: Essays In Honour Of
12 Maslihati  Nur  Hidayati, Upaya  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia , Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012 . 13 Mumammad  Kamal, Human  Traffixking:  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia  di Indonesia , Diakses dari :
https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false , Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 16.43
14 Muhammad Kamal, 2019, Op. Cit . hlm 9.
15 Muhammad Kamal, Lo. Cit. , hlm 11- 12.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Professor J. D. Legge ” menegaskan bahwa puncak pemelacuran di Indonesia terjadi sekitar tahun 1811. Pada saat itu Daendels membangun sebuah jalan dan sebuah stasiun kereta api dari Anyer - Panarukan. Adapun perkembangan pemelacuran terjadi sekitar tahun 1870 dimana pada saat itu pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan cultuurstelsel . 16
Setelah konflik senjata dunia ke II, dan seiring dengan Deklarasi HAM pada tahun 1948, yang dimana persoalan HAM menjadi sebuah tema sentral dan kerap kali dihubungkan dengan ke dalam berbagai  segala  aspek  yang  berhubungan  dengan  kemanusiaan,  salah  satunya  adalah  tentang “Perbudakan  dan  Pemelacuran  orang  lain”.  “Perbudakan  dan  Pemelacuran  orang  lain” berkembang menjadi sebuah isu tindak pidana perdagangan manusia  dan pelanggaran HAM yang terjadi pada awal tahun 1967. Pada saat itu , Komisi Status Perempuan membuat suatu laporan tentang  Deklarasi  Anti  Diskriminasi  dan  hasilnya  pada  laporan  pertamanya  diserahkan  kepada PBB. 17
Setelah  diselenggarakannya  berbagai  konvensi  internasional,  PBB  kemudian  meratifikasi laporan tersebut akibatnya dibuat suatu organisasi yang bernama Commission on The Elimination of  All  Types  of  Discrimination (CEDAW)  pada  tahun  1979.  CEDAW  menghadiahkan  sebuah terobosan- terobosan baru di dalam upaya penegakkan kewenangan perempuan di dalam segala bidang. Salah satunya yang terpenting adalah dalam terobosan tersebut  dengan hadirnya Pasal 1 18 dan  Pasal 19 dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  dimana  memberikan sebuah penegasan dan pengakuan internasional bahwa kewenangan perempuan dalam mengambil keputusan termasuk dalam HAM. 20

## C. Faktor - Faktor Human Trafficking di Indonesia
Ada berbagai macam penyebab yang menyebabkan human trafficking di Indonesia, yakni sebagai berikut ;

## a. Kemiskinan
Salah satu unsur utama yang memicu maraknya human trafficking di Indonesia ialah kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk melarat di Indonesia pada September  2021  sebesar  9,71%,  yang  artinya  sebanyak  26,50  juta  orang  adalah  penduduk yang miskin. 21
16 Ibid .
17 Ibid. , hlm 13.
18 Semua  orang  yang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat  dan  hak-  hak  yang  sama.  Merdeka dikaruniai akal dan hati nurani dan kehendak nya bergaul satu sama lainya dalam persaudaraan.
19 Setiap  orang  berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan-  kebebasan  yang  tercantum  di  dalam  Deklarasi  ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan  lain,  asal  -  usul  kebangsaan  atau  kemasyarakatan,  hak  milik,  kelahiran  ataupun  kedudukan  lainnya. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara  atau  daerah  dimana  seseorang  berasal,  baik  dari  negara  yang  merdeka,  yang  berbentuk  wilayah-  wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
20 Muhammad Kamal, 2019, Op. Cit . hlm 14.
21 Badan  Pusat  Statistik,  “ Persentase  Penduduk  Miskin  September  2021  turun  menjadi  9,71  persen ”,  Diakses  dari: https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71- persen.html , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.03.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sedangkan  menurut  Lembaga  Riset  Institute  for  Demographic  and  Poverty  Studies (IDEAS),  memperkirakan  bahwa  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  pada  tahun  2022  akan mengalami  peningkatan  sebesar  10,81%  atau  setara  dengan  29,3  juta  penduduk  yang  akan mengalami kemiskinan di Indonesia. Situasi ini akibat menurutnya rekapitulasi perlindungan sosial  yang  berakibat  tidak  terjaminnya  penduduk  melarat  secara  ekonomi,  sedangkan pandemi dan krisis belum tuntas. 22
Akibat  dari  faktor  kemiskinan  ini  lah  yang  membuat  maraknya  kasus  human trafficking  di  Indonesia,  maksudnya  akibat  dari  kemiskinan  banyak  orang  yang  ingin mencapai  cara  cepat  untuk  mendapatkan  uang,  walaupun  mereka  secara  tidak  sadar  telah menjadi  korban  dari  human  trafficking  yang  pelaksanaannya  itu  tidak  berlandaskan kemanusiaan.

## b. Pendidikan
Selain  faktor  kemiskinan  yang  menjadi  faktor  utama  dalam  human  trafficking  di Indonesia, unsur pendidikan merupakan sebab kedua setalah kemiskinan. 3
Bersumber  pada  data  Direktorat  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, total polulasi masyarakat  Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa pada  Juni  2021.  Beralaskan  jenjang  pendidikannya,  sebanyak  59,19  ribu  jiwa  atau  hanya 0,02% masyarakat Indonesia yang berpendidikan hingga jenjang S3. 23
Kemudian,  sebanyak  822,47  ribu  jiwa  atau  0,03%  masyarakat  yang  berpendidikan hingga  S2.  Lalu,  masyarakat  yang  berpendidikan  hingga  S1  sebanyak  11,58  juta  (4,25%). Selanjutnya,  masyarakat  yang  menempuh  pendidikan  jenjang  D3  sebanyak  3,46  juta  jiwa (1,27%), serta berpendidikan D1 dan D2 mencapai 1,15 juta jiwa (0,42%). Total, sebanyak 17,08  juta  jiwa  (16,7%)  masyarakat  Indonesia  yang  berpendidikan  hingga  ke  perguruan tinggi. 24
Sementara itu, total masyarakat yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan pertama dan  atas  sebanyak  95,82  juta  jiwa  (35,2%).  Secara  rinci,  masyarakat  yang  berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) mencapai 56,15 juta jiwa (20,63%) dan yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 39,67 juta jiwa (14,57%).
22 Kompas, Ade Miranti Karunia & Akhdin Martin Pratama, “ Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022 ”, Diakses dari: https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di- 2022?page=all , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.09.
23 Databoks, Viva Budy Kusnandar & Annisa Mutia, “Hanya 0,02% Penduduk Indonesia Berpendidikan Hingga S3 pada  Juni  2021 ”,  Diakses  dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia- berpendidikan-hingga-s3-pada-juni-2021 , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.36.
24 Ibid.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sedangkan yang tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 64,84 juta jiwa (23,82%). Sebanyak 31 juta  jiwa  (11,39%)  penduduk  yang  belum  tamat  SD,  serta  63,49  juta  jiwa  (23,32%)  yang tidak/belum sekolah. 25
Sedangkan bersumber pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik  (BPS)  tahun  2020,  persentase  dan  total  masyarakat  buta  aksara  di  Indonesia  pada tahun 2020 mencapai 1,71% atau 2.961.060 orang dari total jumlah masyarakat. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan ketimbang tahun 2019, yakni sebanyak 1,78% atau 3.081.136 orang. 26
Jadi  dapat  disimpulkan  akibat  dari  adanya  faktor  kemiskinan,  hal  ini  lah  yang membuat rendah tingkatnya pendidikan penduduk di Indonesia, selain itu penduduk Indonesia juga masih banyak terdapat orang yang tidak melek akan aksara, faktor inilah yang membuat human trafficking di Indonesia semakin marak.
c. Budaya
Faktor budaya menjadi salah satu hal yang unik dalam kasus human trafficking. Ada beberapa  unsur  yang  harus  diperhatikan  dalam  melihat  budaya  sebagai  faktor  pendorong terjadinya kasus human trafficking yaitu arus globalisasi serta minimnya tingkat pendidikan menjadikan  budaya  masyarakat  Indonesia  saat  ini  cenderung  permisif  dan  instan  dalam mencapai  sesuatu.  Ditambah  lagi  dengan  kurangnya  kerja  keras  dan  sedikitnya  intensif  di bidang inovasi membuat masyarakat Indonesia cenderung konsumtif. 27
Hal  ini  memunculkan  stigma  di  masyarakat  yang  cenderung  menganggap  sukses adalah pihak yang memiliki mobil, rumah, dan tanah sendiri meskipun menghalalkan segala cara.  Kurangnya  kontrol  sosial  di  masyarakat  dalam  menjaga  moralitas  masyarakat  di daerahnya masing-masing juga termasuk kedalam unsur sosial budaya yang berperan dalam terjadinya kasus human trafficking. 28
Faktor  budaya  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  kasus  human  trafficking  sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama
25 Databoks, Viva Budy Kusnandar & Annisa Mutia, Lo. Cit . 26 Kompas, Ayunda Pininta Kasih, “ 2,9 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara, Terbanyak di Papua ”, Diakses dari: https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta-penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di- papua , Pada tanggal 20 Mei 2022, Pukul 15.47.
27 Helena  Bellarina  Waworuntu,  Skripsi:  “ Tinjauan  Yuridis  Human  Trafficking  Sebagai  Kejahatan  Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional ”, (Manado: UNSRAT, 2022), Hal 2 28 Helena Bellarina Waworuntu, Lo. Cit.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
antar  berbagai  pihak  yaitu  pemerintah,  tokoh  masyarakat,  pengusaha,  dan  pemuda  sangat diperlukan untuk menciptakan budaya yang menentang terjadinya human trafficking. 29

## d. Faktor Penyebab yang Lainnya
Faktor penyebab lainnya seperti krisis keuangan, bencana alam  yang tidak terduga, gencatan  senjata  dan  konflik  internal  di  dalam  politik.  Musibah  ini  akan  membuat ketidakstabilan dan mobilisasi masyarakat, akibatnya muncul rasa ketidaknyamanan di dalam masyarakat.  Situasi  ini  tentu  saja  memicu  banyak  masyarakat  agar  melarikan  diri  demi mencari situasi yang dianggap aman untuk ditempati. 30

## D. Peran dan Upaya Hukum Internasional dalam Memberantas Human Trafficking
Hukum Internasional  adalah bagian ketentuan hukum  yang berlaku di negara- negara  yang kaitannya  di  antara  mereka  yang  membuat  perjanjian.  Hukum  Internasional  merupakan seperangkat ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah- kaidah dan asas- asas yang mengatur hubungan persoalan yang melintasi batas- batas negara- negara antara :

## 1. Negara dengan Negara
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara / subjek hukum negara satu sama lain
Menurut    Sugeng  Istanto,  Hukum  Internasional  adalah  kumpulan  ketentuan  hukum  yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum  internasional  merupakan  bagian  dari  hukum.  Sebagai  bagian  dari  hukum,  hukum internasional  memenuhi  unsur-  unsur  yang  menetapkan  pengertian  hukum,  yakni  kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh  “ external  power ”  masyarakat  yang  bersangkutan.  Sebagai  bagian  dari  hukum  pada umumnya, tujuan hukum internasional adalah juga sama dengan tujuan hukum pada umumnya. Tujuan  hukum  itu  ialah  menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  dalam  masyarakat  tempat berlakunya hukum tersebut. 31
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila dengan menjunjung nilai mulia rasa kemanusiaan,  oleh  sebab  banyaknya  kasus  perdagangan  manusia  di  indonesia  serta  ingin menghentikan  human  trafficking  di  seluruh  dunia  maka  Indonesia  pada  tanggal  5  Maret  2009 menyungguhkan  dan  meratifikasi Protokol  Palermo melalui UU  Nomor  14  Tahun  2009 ,
29 Helena Bellarina Waworuntu, Op. Cit ., hlm 2.
30 Maslihati Nur Hidayati, Op. Cit. , hlm 5.
31 Sugeng Istanto, Hukum Internasional Edisi Revisi , (Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 5
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan Declaration 32 (Pernyataan) terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Reservation 33 terhadap Pasal  15  ayat  (2).  Sedangkan  sejak  12  Januari  2009,  diberlakukan  UU  Nomor  5  Tahun  2009 tentang  Pengesahan the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crime (Konvensi  PBB  Menentang  Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi).  Dan  pada  16 Maret  2009,  Indonesia  memberlakukan UU  Nomor  15  Tahun  2009 tentang  Pengesahan the Protocol  to  Prevent,  Suppress  and  Punish  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and Children,  Supplementing  the  United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized Crime . 34
Adapun alasan Protokol Palermo ini disetujui oleh Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Sebagai  respon  untuk  mencegah  dan  menangani  tindak  kriminal  perdagangan  dan penjualan orang, terutama terhadap perempuan dan anak- anak, dimana proses ini memerlukan ancangan  secara  internasional  dan  menyeluruh  di  negara-  negara  asal  yang  tujuannya mencangkup  langkah-  langkah  demi  menangani  perdagangan  manusia.  Dalam  proses memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  serta  demi  melindungi  korban,  termasuk  dengan melindungi HAM yang diakui secara internasional.
2. Meskipun terdapat beraneka ragam perlengkapan internasional yang berisi langkah- langkah untuk menangani pendayagunaan orang, terutama perempuan dan anak- anak, tidak ada satupun  perlengkapan  secara  global  yang  mengatur  semua  unsur  terkait  dengan  perdagangan orang.
3. Kurangnya perlengkapan ini, membuat banyak orang terutama perempuan dan anak yang dibahawah umur sangat rentan untuk diperdagangkan. 35
Pada  Pasal  4  di  dalam  Protokol  Palermo  yang  menjelaskan  tentang  Ruang  Lingkup Keberlakuan menjelaskan bahwa protokol ini perlu berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk  menanggulangi,  pemeriksaan dan penuntutan atas tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat yang terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak- hak orang- orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut. 36
32 Declaration (Pernyataan) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan  dalam  perjanjian  internasional,  yang  dibuat  ketika  menandatangani,  menerima,  menyetujui,  atau  mengesahkan perjanjian  internasional  yang  bersifat  multilateral,  guna  memperjelas  makna  ketentuan  tersebut  dan  tidak  dimaksudkan  untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
33 Reservation (Persyaratan) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada  perjanjian  internasional,  dalam  rumusan  yang  dibuat  ketika  menandatangani,  menerima,  menyetujui,  atau  mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral
34 Maslihati Nur Hidayati, Op. Cit. , hlm 8.
35 Lihat Bagian Pembukaan Protokol Palermo.
36 Lihat Pasal 4 Protokol Palermo.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Protokol Palermo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana  yang  dilakukan  secara  ( committed  intentionally ),  tetapi  juga  percobaan  ( attempting  to commit an offence ), penyertaan ( participating in a crime as an accessory. ), dan menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ( order others to carry out an offence. ) 37
Sebagai  upaya  memberantas  human  trafficking,  dalam  Protokol  Palermo  didalam  Pasal  10 dijelaskan bahwa penegak hukum, imigrasi atau pihak berwenang lainnya, yang sudah seharusnya berkerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan melalui penukaran informasi, yang sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan mereka melakukan :
1.Individu yang akan melintasi atau mencoba melintasi suatu perbatasan internasional dengan dokumen-  dokumen  perjalanan  bukuan  miliknya  atau  tanpa  dokumen  (ilegal)  perjalanan pelaku atau korban penjualan orang
2.Jenis dokumen perjalanan yang digunakan oleh korban atau individu untuk melintasi suatu penyekatan internasional untuk tujuan perdagangan orang
3.Sistem  dan  prosedur  yang  dipakai  oleh  kelompok  pelaku  yang  terorganisasi  untuk  target perdagangan  orang,  termasuk  perekrutan  dan  pengangkutan  korban,  dan  serta  jalur  yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatannya tersebut. 38
Langkah-  langkah  lain  yang  bisa  digunakan  negara  pihak  sebagai  pencegahan  dalam mengatasi perdagangan orang mengcangkup tindakan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, keamanan dan kontrol dokumen, serta legitimasi dan validitas dokumen dari suatu negara yang hendak dimasuki. Pasal 11 Protokol Palermo mengatur tentang wilayah perbatasan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian perdagangan orang sebagai berikut:
1. Without  prejudice  to  international  obligations  relating  to  the  freedom  of  movement  of persons, States Parties shall, as far as possible, strengthen border controls required for the prevention and detection of trafficking in persons.
2. Each State Party shall adopt appropriate legislative and other measures for preventon, as far as practicable, means of transport operated by commercial carriers may not be used to commit offences established in accordance with Article 5 of this Protocol.
3. If  applicable,  and  without  prejudice  to  applicable  international  agreements,  these measures  shall  include  the  establishment  of  the  obligation  of  commercial  carriers, including  any  carrier  or  the  owner  or  operator  of  any  conveyance, ensure  that  all passengers have the travel documents required to enter the destination state.
37 Helena Bellarina Waworuntu, Lo. Cit.
38 Lihat Pasal 10 Protokol Palermo
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
4. Each State Party shall take the necessary measures according to its national legislation 4.
Each State Party shall take the necessary measures according to its national legislation, provide for penalties for breaches of the obligation under paragraph 3 of this Article.
5. Each State Party shall consider taking appropriate action in accordance with its national law,  refusal  of  entry  or  revocation  of  visas  of  persons  involved  in  the  commission  of infringements established in accordance with this Protocol.
6. Without  prejudice  to  Article  27  of  the  Convention,  States  Parties  intend  to  enhance cooperation between border control agencies by: among other things, the establishment and maintenance of direct lines of communication. 39

## E. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Korban Human Trafficking
Sebelumnya  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  kedudukan  individu  dalam  hukum internasional, individu menggambarkan subjek hukum internasional sebab hukum internasional menentukan  kewenangan  dan  keharusan  spesial  bagi  individu.  Kedudukan  individu  sebagai subjek  hukum  internasional  itu  kini  menjadi  makin  mantap  dengan  bertambahnya  perjanjian internasional  yang  menetapkan  hak  dan  kewajiban  individu  tersebut.  Hak  kewajiban  yang ditetapkan  hukum  internasional  itu  adalah  kewenangan  serta  keharusan  hukum  internasional material.
Sejauh ini belum terdapat  perjanjian internasional  yang menetapkan hak kewajiban hukum internasional formal bagi individu. 40 Namun tidak dipunyai hak kewajiban untuk berperkara di hadapan peradilan internasional itu tidak mengurangi kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional.  Setelah  mengetahui  kedudukan  Individu  dalam  hukum  internasional  maka selanjutnya  akan  mengkaji  mengenai  perlindungan  individu  di  dalam  hukum  internasional. Perlindungan individu  dalam hukum  internasional lazimnya didasarkan pada kewarganegaraan individu  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  karena  perlindungan  hukum  internasional  diantaranya ditetapkan  dalam  perjanjian  internasional  yang  berlaku  bagi  negara  yang  berjanji  serta  warga negaranya dan disamping itu perlindungan hukum internasional juga dipertahankan oleh negara yang kewarganegaraanya dipunyai individu  yang bersangkutan. Namun, disamping itu, hukum internasional  juga  melindungi  individu  tanpa  mempertimbangkan  kewarganegaraannya. Beberapa perlindungan hukum internasional itu adalah sebagai berikut. 41

## a. Perlindungan Individu Terhadap Negaranya
39 Helena Bellarina Waworuntu, Op. Cit ,.
40 Sugeng Istanto, Lo. Cit ,. hlm 199-200
41 Sugeng Istanto, Lo. Cit ,. hlm 201
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Berdasarkan  hukum  internasional,  ikatan  antara  individu  dengan  negaranya  pada  dasarnya dianggap- sebagai sebuah urusan interen negara yang bersangkutan. Walakin terdapat ketetapan hukum  internasional  yang melindungi  individu  di  negaranya. Dalam perang saudara misalnya, individu  yang  tidak  ikut  serta  dalam  permusuhan  dan  yang  lepas  tempur  harus  dilakukan manusiawi  tanpa  dengan  adanya  perbedaan  yang  sangat  merugikan  yang  beralaskan  pada  ras, warna,  agama  atau  kepercayaan,  seks,  kelahiran  atau  kekayaan  atau  ukuran  lain  yang  sejenis. Disamping itu, kini telah diterima secara umum bahwa hukum internasional juga melindungi hak asasi individu tanpa memperhitungkan kewarganegaraanya. 42

## b. Perlindungan Individu Terhadap Negara Asing yang Menguasainya
1. Perlindungan Individu Berdasarkan Kedudukan Hukumnya
Menurut hukum internasional suatu negara tidak harus menampung orang asing yang berada di dalam wilayah kedaulatannya atau tidak mengusir individu asing itu dari wilayahnya. Namun sekali individu itu diizinkan masuk ke dalam wilayahnya, individu  tersebut  akan  mendapatkan  sebuah  perlindungan  hukum  internasional terhadap  negara  asing  yang  menerimanya.  Individu  tersebut  maka  akan  tunduk kepada  hukum  dari  negara  asing  yang  menerimanya  tersebut.  Dengan  demikian individu  tersebut  akan  menerima  perlindungan  hukum  negara  asing  tersebut. Perlindungan  hukum  internasional  bagi  individu  terhadap  negara  asing  yang menerimanya,  antara  lain,  adalah  bahwa  individu  tersebut  dilindungi  untuk  dapat meninggalkan negara asing tersebut beserta hartanya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan disebut. 43

## 2. Asilum
Asilum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan.  Asilum  merupakan  perlindungan  negara  asing  di  wilayah  negara tersebut,  di  kediaman  perutusan  asing  atau  di  kapal  asing.  Dengan  adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil ahli oleh penguasa lain. 44

## 3. Perlindungan Dalam Pertikaian Bersenjata Internasional
Dalam  pertikaian  bersenjata  internasional  hukum  internasional  melindungi individu  dari  penguasa  negara  asing  lawan  bertikai.  Perlindungan  itu  berlaku  bagi
42 Ibid ,. hlm 201
43 Sugeng Istanto, Lo. Cit ,. hlm 202
44 Ibid ,. hlm 202
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai dan yang tidak berada di bawah penguasa negara asing lawan bertikai tidak menguasainya. Perlindungan individu yang berada di bawah kekuasaan penguasa negara asing lawan bertikai,  baik  yang  terluka,  sakit,  tawanan  perang  ataupun  penduduk  sipil,  berupa pertolongan,  perawatan  dan  perlakuan  manusiawi  kepada  mereka.  Perlindungan individu itu ditetapkan dalam Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tahun 1977 tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949. 45

## 4. Hak Asasi Manusia
Salah satu tujuan PBB, yang ditetapkan adalah piagamnya yang dibuat di tahun 1945,  adalah  memajukan  dan  mendorong  penghormatan  terhadap  hak-  hak  asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa  itu  menetapkan  Deklarasi  Universal  Hak-  Hak  Asasi  Manusia.  Langkah berikutnya dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa itu adalah menetapkan “ The  Covenant  on  Economic  Social  and  Cultural  Right ”  tahun  1966  dan  “ The Covenant on Civil  and Political Rights ” tahun 1966. Dua “ Covenant ” itu menerapkan ketentuan- ketentuan yang mengikat negara untuk menghormati hak- hak asasi yang ditetapkan. 46

## 5. Perlindungan Individu Tanpa Kewarganegaraan
Individu  yang  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  pada  prinsipnya  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  internasional.  Untuk  mendapatkan  perlindungan itu,  Deklarasi  Universal  Hak-  Hak  asasi  manusia  tahun  1948  menetapkan  bahwa seseorang  tidak  dibenarkan  dicabut  kewarganegaraan  dengan  kesewenang- sewenangan. Usaha ini yang dilakukan oleh negara- negara liberal adalah memberikan kewarganegaraan  kepada  orang-  orang  yang  tidak  berkewarganegaraan.  Konvensi Jenewa  tahun  1951  tentang  Status  Pelarian  dan  Konvensi  New  York  tahun  1954 tentang  Status  Orang-  Orang  yang  tidak  berkewarganegaraan,  memungkinkan penggunaan  identitas  atau  dokumen  perjalanan  beserta  hak  masuk  ke  negara  asing dengan hak untuk bertempat tinggal. 47
45 Sugeng Istanto, Lo. Cit ,.hlm 202
46 Ibid ,.  hlm 204
47 Ibid ,. hlm 202
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang lebih  banyak  menerima  haknya  sehubungan  dengan  diratifikasikannya  UU  No.  21 Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO). Ketetapan  tentang  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  diatur khusus  dalam  Pasal  43  sampai  Pasal  53,  Pasal  43  UU  No.  21  Tahun  2007  yang mengatur tentang “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana  perdagangan  orang  dilaksanakan  berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  13 tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang – undang ini”. 48
Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana juga memiliki hak, yaitu 49 :
a. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas peristiwa yang terjadi
b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan,
c. Hak  kompensasi  untuk  ahli  waris  apabila  korban  tindak  pidana  tersebut  telah meninggal dunia,
d. Hak untuk memperoleh suatu pembinaan dan rehabilitasi,
e. Hak  untuk  mendapatkan  kembali  atas  sesuatu  yangsusdah  seharusnya  menjadi miliknya,
f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat mencelakakan dirinya,
g. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi,
h. Hak untuk memakai penasehat hukum,
i. Hak memanfaatkan upaya hukum.
Di  lain  sisi  perlindungan  terhadap  korban  berdasarkan  atas  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  juga  akan  menjerat  pelaku  dari penjualan  manusia  ini.  Selanjutnya  korban  dari  tindak  criminal  penjualan  orang  ini juga akan mendapatkan hak nya, diantaranya sebagai berikut : 50

## 1. Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban
Dimuat  pada  pasal  44  ayat  (1)  UUPTPPO.  Keistimewaan  hak  ini    Hal  yang  sama  juga diberikan terhadap keluarga korban sehingga korban dapat merasa tenang, selain itu dujelaskan pula  bahwa    apabila  korban  mendapatkan  sebuah  ancaman  secara  fisik  ataupun  sikis  dari  luar
48 Anggie  Rizqita  Herda  Putri  &  Ridwan  Arifin.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia) ”. Res Judicata Volume 2, Nomor 1, Juni 2019.
49 Anggie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin, Op. Cit , hlm 181.
50 Ibid
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
yang  berkaitan  dengan  keterangan  korban  maka  korban  dilindungi  dengan  Pasal  44  ayat  (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga korban tidak perlu merasa takut dengan keadaan. 51

## 2. Hak Atas Perolehan Restitusi
Berakar  pada  Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undangan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Restitusi menurut pasal 1 poin 13 UUPTPPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materil serta imateriil yang diderita oleh korban maupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu. 52

## 3. Hak Atas Rehabilitasi Kesehatan, Sosial, Pemulangan, Dan Reintegrasi
Rehabilitasi merupakan keputusan nyata yang dilakukan guna untuk menyempurnakan proses yang menyimpang atau rusak. 23 Tindakan rehabilitasi pada korban tindak pidana perdagangan orang  dapat  dilakukan  agar  kondisi  korban  baik  secara  fisik  maupun  secara  mental,  sehingga korban  bisa  kembali  melakukan  kehidupan  bermasyarakat  seperti  masyarakat  pada  umumnya sehingga hidupnya dapat normal  seperti sedia kalanya. Berakar pada UUPTPPO pasal  51 ayat (1), korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan,  dan  reintegrasi  sosial  dari  pemerintah  jika  korban  mengalami  penderitaan  secara fisik maupun mental akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut 53

## KESIMPULAN
Peran Hukum internasional dalam memberantas Human Trafficking di Indonesia sangatlah berperan seperti salah satunya dengan cara meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun  2009,  yang  tujuannya  sebagai  tindakan  yang  efektif  untuk  mencegah  dan  menindak perdagangan  orang,  terutama  perempuan  dan  anak-  anak.  Selain  itu  hukum  internasional  juga memberikan  perlindungan  kepada  korban  human  trafficking  untuk  melindungi  hak-  hak  nya. Contohnya seperti perlindungan hak atas kerahasiaan identitas korban, hak atas perolehan restitusi, hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi
51 Anggie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin. Lo.Cit .
52 Anggie Rizqita Herda Putri & Ridwan Arifin, Op. Cit ., hlm 181.
53 Ibid ., hlm 182
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## SARAN
Human trafficking merupakan perdagangan manusia yang sangat kejam, peran pemerintah dan hukum internasional maupun hukum nasional sangatlah penting disini. Tugas pemerintah agar memperkuat  hubungan  kerjasama  antar  negara-  negara  serta  hubungan  kerjasama  lembaga internasional,  sehingga  dapat  mengantisipasi  adanya  perdagangan  manusia  dan  serta  dapat mengantisipasi kejahatan transnasional yang terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sugeng Istanto, Prof. Dr. F., (2014), Hukum Internasional edisi revisi , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Kamal, Muhamad, Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia , Dapat dilihat pada : https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fa lse ,  Diakses Pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 15.43
.

## Jurnal Hukum Internet
Hidayati. M. N. (Maret 2012). Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan  Orang  Melalui  Hukum  Internasional  Dan    Hukum  Positif  Indonesia. Al-  Azhar Indonesia Seri Prananta Sosial, 1(3) , 163. Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Al- Azhar Indonesia.
Putri, A. R. H. & Arifin. R. (Juni 2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. Res Judicata, 2(1) , 170-185. Diakses pada 19 Mei 2022, dari Universitas Negeri Semarang.
Wulandari. C & Wicaksono. S. S. (Desember 2014). Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya  Di  Kota  Semarang. Yustia  Edisi  90  September ,  Diakses  pada  19  Mei  2022,  dari Universitas Negeri Semarang.

## Artikel Skripsi
Waworuntu. H. B. (2022). Tinjauan yuridis human trafficking sebagai kejahatan transnasional  menurut  hukum  nasional  dan  hukum  internasional .  (Skripsi,  Universitas  Sam Ratulangi, 2022). Daikses dari
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2 ahUKEwisw_edjoz4AhUbT2wGHbC7CewQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fejournal.un srat.ac.id%2Findex.php%2Flexprivatum%2Farticle%2Fdownload%2F40384%2F36168&usg=AO vVaw2WffUSSZwrdJWQAhITOlui

## Perundang- undangan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak (JDIH BPK RI). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol
Menentang,  Penyelundupan  Migran  Melalui  Darat,  Laut,  Dan  Udara,  Melengkapi  Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Protokol Untuk Mencegah,
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menindak,  Dan  Menghukum  Perdagangan  Orang,  Terutama  Perempuan  Dan  Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Website
Badan pusat Statistik. (2022). Persentase Penduduk Miskin September 2021 Turun Menjadi 9, 71 Persen . Diakses pada 20 Mei 2022, dari
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9- 71-persen.html
Karunia. A. M. & Pratama. A. M. (9 Desember 2021). Riset IDEAS : Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022 . Diakses pada 20 Mei 2022, dari https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all
Kasih. P. K. (6 September 2021). 2,9 Juta Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara Terbanyak Di Papua . Diakses pada 20 Mei 2022, dari
https://edukasi.kompas.com/read/2021/09/06/170506771/29-juta-penduduk-indonesia-masih-buta-aksara-terbanyak-di- papua
Kusnandar. V. B. & Mutia. A. (20 November 2021). Hanya 0,002% Penduduk Indonesia  Berpendidikan  Hingga  S3  Pada  Juni  2021 .  Diakses  pada  20  Mei  2022,  dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/20/hanya-002-penduduk-indonesia-berpendidikan-hingga-s3-pada- juni-2021