Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 196-200| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2408.196-200

## PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI DOUBLE TRACK SYSTEM
Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiartha Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  efek  jera  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  diberlakukan  dengan konsep  Double  Track  System.  Sistem  Jalur  Ganda  merepresentasikan  sistem  hukuman  melalui  dua  jalur  yaitu sanksi pidana dan pengobatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa teori-teori hukum. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana  korupsi  dan  sistem  pidana  terhadap  pelanggarnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tentang  tindak pidana korupsi dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Sistem Hukuman dan Sistem Jalur Ganda terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pelanggar dikenakan sanksi kurungan.
Kata Kunci: Sistem Hukuman; Korupsi Tindak Pidana; Sistem Jalur Ganda

## Abstract
This  study  aims  to  seek  for  deterrent  effects  for  perpetrator  of  criminal  acts  of  corruption  that  imposed  with Double  Track  System  concept.  Double  Track  System  represents  the  punishment  system  through  two  tracks which  are  criminal  sanction  and  treatment.  This  study  use  normative  law  method.  The  resource  of  legal materials  which  used  is  primary  legal  material  which  is  the  legal  rules  and  regulations  and  secondary  legal material which is theories of law. The issues explored in  this  research are  legal  arrangement for offenders of criminal  acts  of  corruption  and  punishment  system  against  the  offenders.  The  results  showed  that  about  the criminal acts of corruption and sanctions imposed on the offenders are set forth in  Act No. 31 of 1999 Jo . Act No.  20  of  2001  about  Decrement  of  Criminal  Acts  of  Corruption  and  Punishment  System  and  Double  Track System  against  the  perpetrators  of  criminal  acts  of  corruption.  The  offenders  are  imposed  imprisonment sanctions.
Keywords: Punishment System; Criminal Offense Corruption; Double Track System

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan  korupsi  yang  telah  terjadi  selama  ini  seakan  sudah  mengakar  kemana-mana,  tidak  hanya membuat  rugi  keuangan  negara,  tetapi  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan ekonomi masyarakat secara luas. Bahkan dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut timbul dalam  berbagai  bidang  contohnya  adalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi  yang  lambat,  utang negara  yang  terus  meningkat,  harga  layanan  publik  yang  tinggi,  fungsi  pemerintah  yang  berjalan buruk,  hilangnya  kepercayaan  publik  terhadap  kepemimpinan  pemerintah,  dan  masih  banyak  lagi dampak  yang  bisa  timbul  akibat  dari  kejahatan  korupsi  tersebut.  Berdasarkan  dampak  buruk  dari kejahatan  korupsi  tersebut  maka  upaya  pencegahan  sekaligus  pemberantasan  yang  dilakukan  secara berkelanjutan  guna  menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi  ( Syamsuddin, 2011: 156 ) . Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses  dalam  penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana ( Sianturi, 1996: 34 ). Di satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukan untuk memperbaiki tabiat  terpidana  dan  di  sisi  lain  penjatuhan hukuman  itu  juga  dimaksudkan  untuk  pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa  ( Mertha,  2014:  28 ).  Namun  dalam  kejahatan  korupsi  untuk  penjeraan  terhadap  pelaku
kejahatannya  masih  sangat  sulit,  ini  dibuktikan  dengan  masih  maraknya  kasus-kasus  korupsi.  Maka dari,  itu  diperlukan  sebuah  formulasi  baru  dalam  sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi,  bukan  hanya  dengan  satu  jenis  sanksi  yaitu  sanksi  pidana  namun  juga  harus  menggunakan sanksi yang bersifat preventif dan menjerakan seperti sanksi tindakan.
Dari permasalahan tentang sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi?  2)  Bagaimana  sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi?  Adapun  tujuan  kajian  ini  ialah  u ntuk  memahami pengaturan tindak pidana bagi pelaku kejahatan pidana korupsi dan untuk memahami sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian yang dipergunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif  ialah  penelitian  kepustakaan  sedangkan  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah Pendekatan  Perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  Sumber  hukum  yang dipergunakan bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu, materi hukum primer yakni materi hukum dari  peraturan  perundang-undangan  dan  materi  hukum  sekunder  diperoleh  dari  pengkajian kepustakaan yaitu dari buku-buku dan hasil penelitian ahli hukum.
Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan mengkaji peraturan  perundang-undangan tentang  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  dengan  menggunakan  catatan  kecil dari buku dan literatur yang ada hubungannya dengan persoalan yang dibahas. Analisis materi hukum yang  dipergunakan  adalah  dengan  cara  deskriptif  analisis  yaitu  mengadakan  analisis  dengan mendeskripsikan  atau  menjelaskan  peraturan-peraturan  yang  ada,  buku-buku  kepustakaan  dan literatur lainnya yang berkaitan dengan bahan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kejahatan korupsi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menggunakan suatu wewenang yang diberikan kepada dirinya guna  mendapatkan  untung  bagi  diri  sendiri,  orang  lain ataupun  kelompok  dan  menyebabkan  perekonomian  negara  menjadi  rugi.  Selain  itu  korupsi  adalah tingkah  laku  individu  yang  buruk  mepergunakan  wewenang  dalam  jabatannya  untuk  mengambil keuntungan dan merugikan kepentingan umum. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mendefinisikan  korupsi  sebagai  tindakan  membuat  untung  diri  sendiri,  bukan  diri  sendiri  termasuk badan hukum dengan cara melawan hukum baik dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun tanpa kekuasaan  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara.  Korupsi  mencakup  perilaku  buruk  dari pejabat, politisi atau pegawai negeri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar hukum membuat untung diri mereka ( Arsyad, 2013: 5 ).
Subyek  hukum  kejahatan  pidana  korupsi  adalah  pegawai  pemerintahan  atau aparatur  negara dan setiap orang termasuk korporasi. Pegawai pemerintahan atau aparatur negara adalah orang yang digaji dari suatu badan hukum atau korporasi yang menggunakan fasilitas ataupun modal dari negara. Sedangkan  setiap  orang  termasuk  korporasi  disini  bermakna  bahwa  setiap  orang  adalah  tidak  hanya terbatas  pada  suatu  kelompok  maupun  profesi  tertentu  melainkan  semua  orang  yang  memenuhi rumusan  dari  suatu  kejahatan  korupsi  dapat  termasuk  dalam  kategori  setiap  orang.  Dan  korporasi disini  dapat  diartikan  sebagai  badan  hukum  ataupun  bukan  badan  hukum  yang  berupa  sekelompok orang atau kekayaan yang terorganisasi. Dalam kejahatan korupsi, korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku  kejahatan  korupsi  apabila  dilakukan  oleh  orang-orang  secara  sendiri  ataupun  bersama-sama baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain.
Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ada tujuh macam  perbuatan  yang dapat dikatakan Kejahatan Korupsi yaitu:
1. Tindak  Pidana  Murni  Membuat  Rugi  Keuangan  Negara  adalah  perbuatan  tiap orang yang bermaksud membuat untung diri sendiri, bukan diri  sendiri termasuk badan hukum secara melawan hukum dengan atau tanpa kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2, 3, dan 17 UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf c, 7 ayat (2), 8, 9, 10 huruf a, 12 huruf i, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.
2. Kejahatan Pidana Korupsi “Suap” adalah tindakan seseorang yang memberi ataupun memberi janji  sesuatu  pada  pegawai  pemerintahan  atau  aparatur  negara  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak sesuatu dan pada hakim untuk mempengaruhi putusannya. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 5 dan 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal  6,  11,  12  huruf  a,  huruf  b,  huruf c, huruf d, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.
3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”  adalah  perbuatan  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  yang  bermaksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan memaksa seseorang membayar atau memberikan sesuatu dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri lain atau kas umum seolah-olah hal itu adalah utang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan 12A UU No. 20 Tahun 2001.
4. Tindak  Pidana  Korupsi  “Penyerobotan”  adalah  tindakan  pegawai  negeri  sipil  atau penyelenggara  negara  menggunakan  tanah  yang  diatasnya  terdapat  hak  pakai  pada  saat menjalankan tugas dan merugikan orang yang berhak. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 12 Huruf h UU No. 20 Tahun 2001.
5. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” adalah perbuaatan setiap orang yang memberikan hadiah atau  janji  kepada  pegawai  negeri  atas  wewenang  dari  jabatanya.  Tindak  pidana  ini  diatur dalam Pasal 13 dan 17 UU No. 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001.
6. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan”  adalah  perbuatan  tiap orang yang melakukan percobaan, memberi bantuan atau kesepakatan jahat untuk melakukan korupsi dan pegawai pemerintah atau orang selain pegawai pemerintah yang menggelapkan, membiarkan  atau  membantu  orang  lain  untuk  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga. Tindak  pidana  ini  diatur  dalam  Pasal  15,  16,  dan  17  UU  No.  31  Tahun  1999  dan  Pasal  7 Ayat  (1)  Huruf  b,  Huruf  d,  8,  10  Huruf  b,  Huruf  c  UU  No.  20 ahun 2001.
7. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” adalah perbuatan tiap orang yang merintangi, menghalangi atau  menggagalkan  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  di  persidangan  serta  tidak  memberikan  keterangan  ataupun  memberikan keterangan  yang  palsu  dalam  perkara  korupsi.  Perbuatan  ini  diatur  dalam Pasal  21,  22, 23, dan 24 UU No. 31 Tahun 1999
2. Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Sistem memiliki pengertian suatu metode yang teratur dalam mencapai  suatu  tujuan.  Sedangkan pemidanaan adalah penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar  aturan  yang  berlaku.  Jadi  sistem  pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  metode  yang teratur  dalam  menjatuhkan  suatu  sanksi  pidana  terhadap  seseorang  yang  melakukan  perbuatan melanggar hukum atau atauran yang berlaku.
Sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dapat  dibagi  menjadi  3  teori  pemidanaan yaitu  teori  absolut  yang  memfokuskan  pada  unsur  pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh  si  terpidana,  teori  relatif  yang  lebih  berfokus  pada  upaya  preventif  agar  masyarakat  yang  lain tidak melakukan kejahatan yang sama dan untuk merubah si terpidana agar menjadi orang yang lebih baik,  dan  teori  gabungan  yang  mengkombinasikan  antara  unsur  pembalasan  dan  unsur  pencegahan sebagai satu kesatuan teori pemidanaan.
Dalam  sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  paling  relevan digunakan adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat  unsur  pembalasan  dan pencegahan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  sekaligus  sebagai  upaya  pencegahan terhadap  tindak  pidana  yang  sama.  Teori  ini  juga  sesuai  dengan  konsep  pemidanaan  melalui Double Track System ( Ramadhani dkk., 2012 ). Double Track System ialah suatu konsep pemidanaan melalui dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan ( Ramadhani dkk., 2012 ; Sinaga dkk., 2018 ; ( Syakirin,  2018 ). Sanksi pidana bertujuan memberikan  pembalasan  dan  efek  jera  kepada  pelaku tindak pidana sedangkan sanksi tindakan berfokus pada usaha memberikan bantuan pada pelaku agar bisa berubah dan mencegah masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama. Pada UU No. 31 Tahun 1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001,  konsep Double  Track  System adalah  berupa  penjatuhan  pidana penjara  dan  denda.  Pidana  penjara  merupakan  “sanksi  pidana”  dalam  konsep Double  Track  System
karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar adanya efek jera terhadap pelaku tersebut.
Sedangkan denda merupakan “sanksi tindakan” dalam konsep Double  Track System karena denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ada tujuh macam  perbuatan  yang  dapat dikatakan Kejahatan Korupsi yaitu:
1. Kejahatan  Murni  Merugikan  Keuangan  yang  diatur  dalam Pasal  2,  3,  dan  17  (UU  No.  31 Tahun 1999) dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Huruf c, 7 ayat (2), 8,  9, 10 Huruf a, 12 Huruf i, dan  12A (UU No. 20 Tahun 2001).
2. Tindak  Pidana Korupsi  “Suap”  yang diatur  dalam  Pasal  5, 17 (UU  No.  31 Tahun 1999) dan 6, 11, 12 Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, dan 12A (UU No. 20 Tahun 2001).
3. Tindak  Pidana  Korupsi  “Pemerasan”  yang  diatur  dalam  Pasal  17  (UU  No. 31 Tahun 1999) dan Pasal 12 Huruf e, Huruf f, Huruf g, dan 12A (UU No. 20 Tahun 2001).
4. Tindak  Pidana  Korupsi  “Penyerobotan”  yang  diatur  dalam  Pasal  17  (UU  No.  31  Tahun 1999) dan Pasal 12 Huruf h (UU No. 20 Tahun 2001).
5. Tindak  Pidana  Korupsi  “Gratifikasi”  yang  diatur  dalam  Pasal  13  dan  17  (UU  No.  31 Tahun 1999) dan Pasal 12 B dan 12 C (UU No. 20 Tahun 2001).
6. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan” yang diatur dalam Pasal 15, 16, 17  (UU No. 31 Tahun  1999)  dan Pasal  7 Ayat (1) Huruf b, Huruf d,  8, 10 Huruf b, Huruf c (UU No. 20 Tahun 2001).
7. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” yang diatur dalam Pasal 21, 22, 23, 24 (UU No. 31 Tahun 1999).
Sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dapat  dibagi  menjadi  3 teori pemidanaan yaitu  teori  absolut  yang  menekan  pada  unsur  pembalasan  atas tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  si terpidana,  teori  relatif  yang  lebih  menekankan  pada upaya preventif sebagai pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan untuk merubah si terpidana agar menjadi orang yang lebih baik, dan teori gabungan yang mengkombinasi antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan sebagai satu kesatuan teori pemidanaan ( Usman, 2011 ; Soponyono, 2012 ; Kansil, 2014 ). Dalam  sistem  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  paling  relevan  digunakan adalah  teori  gabungan  karena  dalam  teori  tersebut  terdapat  unsur  pembalasan  dan  pencegahan  yang bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dan  sekaligus  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  tindak pidana yang sama. Teori tersebut juga sesuai dengan konsep Double Track System yang menggunakan dua  jalur  dalam  penjatuhan  sanksinya  yaitu  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan.  Dalam  UU  No.  31 Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  konsep Double  Track  System adalah  berupa  penjatuhan pidana penjara dan denda.

## 2. Saran
Pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dalam  UU  No.  31  Tahun  1999 jo .  UU  No.  20 Tahun 2001 harus lebih  memperberat  hukuman  kepada  pelaku  Kejahatan  korupsi  baik  pidana  penjara  maupun  denda karena  pidana  penjara  dan  denda  merupakan  bentuk  pemidanaan  dua  jalur  ( Double  Track  System ) yang cocok digunakan sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan  korupsi.
Sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan korupsi masih belum sempurna  sepenuhnya ini dibuktikan dari terus meningkatnya tindak pidana korupsi tersebut dari waktu ke waktu. Maka dari itu sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih perlu dibenahi baik dari segi aturan yang  mengatur  maupun  dari  penegak  hukum  yang  melaksanakan  pemidanaan  tersebut  agar kedepannya  sistem  pemidanaan  bisa  menjadi  alat  penjeraan  terhadap  pelaku  kejahatan  korupsi maupun sebagai pencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) . Sinar Grafika. Kansil, F. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. Lex Crimen , 3 (3), 26–34. Mertha, I. K. (2014). Efek Jera Pemiskinan Koruptor dan Sanksi Pidana . Udayana University Press. Ramadhani,  G.  S.,  Arief,  B.  N.,  &  Purwoto.  (2012).  Sistem  Pidana  dan  Tindakan  “Double  Track System” dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro Review , 1 (4), 1–9. Sianturi, S. R. (1996). Azas-Azas Hukum Pidana . PT Rineka Cipta.
Sinaga, M. N., Hukum, F., & Simalungun, U. (2018). Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana dan  Tindakan  Sebagai  Sistem  Pemidanaan  terhadap  Pelaku  Kejahatan  Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penelitian Pendidkan Sosial Humaniora , 3 (1), 337–345.
Soponyono,  E.  (2012).  Kebijakan  Perumusan  Sistem  Pemidanaan  yang  Berorientasi  pada  Korban.
Masalah-Masalah Hukum , 41 (1), 29–41.
Syakirin, A. (2018). Formulasi/Model Sistem Pemindanaan Anak di Indonesia. Mimbar Yustitia , 2 (2), 1689–1699.
Syamsuddin, A. (2011). Tindak Pidana Khusus . Sinar Grafika. Usman. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 62–78.