p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 4, No. 2 Februari 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DI INDONESIA
Farida Nur Hidayah
Institut Teknologi Kalimantan Email: farida.hidayah@lecturer.itk.ac.id
*Correspondence: farida.hidayah@lecturer.itk.ac.id INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan :01-02-2023 Diterima :01-02-2023 Diterbitkan :28-02-2023 Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan limbah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik  yang  bersifat  bahan  beracun  berbahaya  (B3)  maupun yang  bukan  B3.  Banyak  negara  yang  tidak  menghendaki keberadaan  limbah  B3  ini,  sehingga  mendorong  mereka untuk  mengekspor  atau  memperdagangkan  limbah  untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaturan hukum mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada saat ini. Dan mendeskripsikan perkembangan pengaturan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normative.  Hasil penelitian  ini  adalah  Terkait  dengan  penggunaan  bahan kimia organik berbahaya, maka Indonesia telah merativikasi konvensi Stockholm melalui Undang- undang No. 19 tahun 2009  tentang  Pengesahan  Konvensi  Stockholm  tentang Bahan  Pencemar  Organik  yang  Persisten  atau  Stockholm Convention  on  Persistent  Organic  Pollutants  (POPs). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan  lingkungan  hidup  dari  bahan  POPs  dengan  cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan,  serta  mengelola  timbunan  bahan  POPs  yang berwawasan  lingkungan.  Undang-Undang  No.  32  tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No.  4/1982),  menempatkan  masalah  bahan  dan  limbah berbahaya  sebagai  salah  satu  perhatian  utama,  akibat dampaknya  terhadap  manusia  dan  lingkungan  bila  tidak
Kata kunci : Hukum; Limbah; Berbahaya; Beracun
Keywords: Law; Waste; Hazardous; Toxic
dikelola secara baik, dengan definisi sebagai bahan berbaya dan beracun.

## ABSTRACT
One of the environmental problems raised relates to waste, both in the form of solids, liquids, and gases, both hazardous toxic  materials  (B3)  and  non-B3.  Many  countries  do  not want  the  existence  of  B3  waste,  thus  encouraging  them  to export or trade waste for the purposes of  recycling and/or disposal  of  waste.  The  purpose  of  writing  this  study  is  to describe the legal arrangements regarding the management of hazardous and toxic waste at this time. And describe the development  of  hazardous  and  toxic  waste  regulation  in Indonesia. The research method used by the authors in this study uses normative juridical. The results of this study are Related to the use of harmful organic chemicals, Indonesia has activated the Stockholm Convention through Undang - Undang  No.  19  of  2009  on  ratification  of  the  Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). This Convention  aims  to  protect  human  health  and  the environment  from  POPs  by  prohibiting,  reducing,  limiting production  and  use,  and  managing  environmentally  sound stockpiles  of  POPs.  Undang  -  Undang  No.  32  of  2009  on Environmental  Protection  and  Management  in  lieu  of Undang  -  Undang  No.  23/1997  on  Environmental Management  (replacing  Undang  -  Undang  No.  4/1982), places the issue of hazardous materials and waste as one of the  main  concerns,  due  to  its  impact  on  people  and  the environment when not managed properly, with the definition as middle-aged and toxic materials.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  bisnis  di  berbagai  sektor  telah  memberikan  kontribusi  bagi perekonomian  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Manalu,  2013)  ,  namun perkembangan  dunia  bisnis  tersebut  tanpa  disadari  telah  menimbulkan  persoalan lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan limbah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan limbah yang bebas dan tidak terkontrol dapat mengancam lingkungan hidup, menganggu kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia.
Dengan bertambahnya kegiatan yang menghasilkan limbah dengan kategori B3 (Norini &  Afrizal,  2017)  ,  maka  resiko  terjadinya  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup  semakin  tinggi.    Dampak  negatif  limbah  B3  terhadap  lingkungan  hidup  dan manusia perlu ditekan dengan mengupayakan agar setiap kegiatan usaha menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin.
Jenis  limbah  yang  paling  berbahaya  bagi  lingkungan  maupun  kesehatan  adalah limbah  yang  dikategorikan  sebagai  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3) (Purwanti,  2018)  .  Pencemaran  limbah  B3  dapat  melalui  tanah,  air,  maupun  udara. Pencemaran tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Salah satu limbah B3 yang harus menjadi perhatian adalah limbah yang mengandung logam berat yaitu timbal, merkuri dan Arsen. Limbah logam berat ini bersifat racun dan persisten, sehingga dapat membahayakan  kesehatan  manusia  dan  lingkungan  hidup.  Salah  satu  dampak  yang signifikan bagi kesehatan manusia adalah penurunan IQ terutama bagi anak - anak dan balita, merusak produksi haemoglobin darah, menyebabkan ketidaksuburan bagi wanita dan pria, keguguran,  dan bayi meninggal dalam kandungan.
Belakangan  ini  makin  banyak  limbah-limbah  dari  pabrik,  rumah  tangga, perusahaan,    kantor-kantor,  sekolah  dan  sebagainya  yang  berupa  cair,    padat  bahkan berupa,  gas  dan  semuanya  itu  berbahaya  bagi  kehidupan  kita.  Memang,  limbah merupakan  hal  yang  wajar  dalam  kehidupan  manusia.  Tetapi  diluar  kewajaran  itu  ada limbah yang lebih berbahaya lagi yang disebut dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).    Limbah  adalah  buangan  yang  dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi  baik industri  maupun  domestik  (rumah  tangga,  yang  lebih  dikenal  sebagai  sampah),  yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia  organik  dan  anorganik.  Dengan  konsentrasi  dan  kuantitas  tertentu,  kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.
Banyak  negara  yang  tidak  menghendaki  keberadaan  limbah  B3  ini,  sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang  dan/atau  pembuangan  limbah.  Dalam  kenyataannya,  perdagangan  limbah  antar negara merupakan suatu industri yang bernilai sangat tinggi, Contohnya ekspor dan impor limbah  logam  berharga  di  Amerika  saja  bernilai  jutaan  dolar  per  tahunnya.  Amerika Serikat dan Canada mengekspor kurang lebih 200.000 ton limbah. Menurut statistik yang dibuat Pemerintah Amerika pada tahun 1990, Amerika Serikat mengekspor 139.000 ton limbah berbahaya, sebanyak 96 % tetap disimpan di Amerika Utara. Sedangkan UNEP memperkirakan  bahwa  saat  ini  negara-negara  di  Eropa  saling  mengekspor  kurang lebih 700.000 ton limbah berbahaya dan mengekspor kurang lebih 120.000 ton limbah berbahaya ke negara-negara berkembang .
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  limbah  semakin  hari  semakin  meningkat jumlahnya.  Limbah  sangatlah  berbahaya  bagi  kehidupan  manusia  atau  makhluk  hidup lainnya  (Sumantri  &  Cordova,  2011)  .  Banyak  orang  membuang,  menimbun,  bahkan
menyimpan  limbah  dengan  jumlah  yang  banyak  serta  tidak  dikelola  dengan  baik. Ternyata limbah-limbah tersebut termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) (Riyanto,  2014)  .  Oleh  karena  itu,  aturan  yang  jelas  terkait  limbah  B3  ini  sangat diperlukan. Karena dari aturan tersebutlah kita bisa meminimalisir dampak dari limbah B3.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-normatif  (Muchtar,  2015). dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  berupa  analytical  approach,  pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah- istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dalam hal ini perkembangan penganturan hukum limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia dari masa ke masa (Pratama & Maryanto, 2021) . Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adaah  Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu, Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 Tentang  Pengelolaan  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  dan  Konvensi  Stockholm. Selanjutnya  penulis  juga  menggunakan  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan teknik studi pustaka dengan pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, hasil penelitian hukum dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang- undangan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  bersifat deskriptif  analitis  (Soendari,  2012)  ,  dimana  bentuk  analitis  data  yang  dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder (Martono, 2010) .

## Hasil dan Pembahasan

## A.Pengaturan Hukum  Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Saat Ini Di Indonesia
Pada  dasarnya  pengelolaan  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  di  Indonesia mengacu  pada  prinsip-prinsip  dan  pedoman  pembangunan  berkelanjutan  yang  telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagai pengganti Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Pasal 1 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi  dan/atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
Selanjutnya Undang  –Undang Nomor 32 Tahun 2009 menggariskan dalam  pasal 58  (1)  bahwa  setiap  orang  yang  memasukkan  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan,  membuang,  mengolah,  dan/atau  menimbun  B3  wajib  melakukan
pengelolaan  B3.  Secara  spesifik  pengelolaan  B3  ini  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
Terkait dengan penggunaan bahan kimia organik berbahaya, maka Indonesia telah merativikasi  konvensi  Stockholm  melalui  Undang-  undang  No.  19  tahun  2009  tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten atau Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs). Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahan POPs dengan cara melarang, mengurangi, membatasi produksi dan penggunaan, serta mengelola timbunan bahan POPs yang berwawasan lingkungan.
Beberapa  peraturan  yang  secara  langsung  akan  mempengaruhi  kualitas  dan kuantitas limbah B3 yang dihasilkan adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah bahan berbahaya, yaitu :
a.    Peraturan  Pemerintah  No.7/1973  tentang  pengawasan  atas  peredaran,  penyimpanan dan penggunaan pestisida
b.  Peraturan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 tentang bahan berbahaya c. Keputusan Menteri Perindustrian RI No.148/M/SK/4/1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di lingkungan industri d.  Keputusan  Menteri  Pertanian  No.724/Kpts/TP.270/9/1984  tentang  larangan penggunaan pestisida EDB
e.  Keputusan  Menteri  Pertanian  No.536/Kpts/TP.270/7/1985  tentang  pengawasan pestisida
Limbah  radioaktif  di  Indonesia  dikelola  oleh  Badan  Tenaga  Atom  Nasional (BATAN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1985 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional dan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1985  tentang  Badan  Tenaga  Atom  Nasional.  Semua  yang  berkaitan  dengan  ketenaga atoman pada dasarnya diatur oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan -ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya beberapa peraturan lain di bawahnya antara lain :
a. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975 tentang izin pemakaian zat radioaktif dan atau sumber radiasi
c. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang pengangkutan zat radioaktif
Dalam hal masalah lintas batas limbah ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel, yang berupaya mengatur ekspor dan impor serta pembuangan limbah B3 secara tidak syah. Sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang terbuka, Indonesia sangat potensial  sebagai  tempat  pembuangan  limbah  berbahaya,  baik  antar  pula  di  Indonesia, maupun  limbah  yang  datang  dari  luar  negeri.  Peraturan-peraturan  yang  langsung menangani lintas batas limbah adalah :
a.   Keputusan Presiden RI No.61/1993 tentang Pengesahan Convension on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.
b.  Keputusan  Menteri  Perdagangan  RI  No.  349/Kp/XI/92  tentang  pelarangan  impor limbah B3 dan plastik.
c. Keputusan Menteri Perdagangan RI No.155/Kp/VII/95 tentang barang yang diatur tata niaga impornya.
d. Keputusan Menteri Perdagangan RI No.156/Kp/VII/95 tentang prosedur impor limbah. Disamping itu, PP 18/1999 jo PP 85/1995 melarang impor limbah B3 kecuali dibutuhkan untuk  penambahan  kekurangan  bahan  baku  sebagai  bagian  pelaksanaan  daur  -ulang limbah.  Dengan  SK  Menteri  Perdagangan  No.  156/KP/VII/95,  limbah  B3  yang  dapat diimpor adalah skrap timah hitam (aki bekas), sampai jangka waktu terbatas . Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  limbah  bahan berbahaya dan beracun menetapkan limbah bahan  berbahaya dan beracun sebagai berikut :
Pasal 3 (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2)  Limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berdasarkan  kategori  bahayanya terdiri atas:
a. Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah B3 kategori 2.
(3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas: a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
b.  Limbah  B3  dari  B3  kedaluwarsa,  B3  yang  tumpah,  B3  yang  tidak  memenuhi
spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
(4)  Limbah  B3  dari  sumber  spesifik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  c meliputi:
a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
Sedangkan di Pasal 5 dijelaskan pula mengenai limbah di luar daftar limbah B3, yaitu :
(1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
a. Limbah B3 kategori 1;
b. Limbah B3 kategori 2; atau
c. Limbah nonB3.
(2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c. reaktif;
d. infeksius;
e. korosif; dan/atau f. beracun.
(3)  Uji  karakteristik  untuk  mengidentifikasi  Limbah  sebagai  Limbah  B3  kategori  1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji:
a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
b.  karakteristik  beracun  melalui  TCLP  untuk  menentukan  Limbah  yang  diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  III  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang  diuji  memiliki  nilai  Uji  Toksikologi  LD50  lebih  kecil  dari  atau  sama  dengan  50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.
(4)  Uji  karakteristik  untuk  mengidentifikasi  Limbah  sebagai  Limbah  B3  kategori  2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji:
a.  karakteristik  beracun  melalui  TCLP  untuk  menentukan  Limbah  yang  diuji memiliki  konsentrasi  zat  pencemar  lebih  kecil  dari  atau  sama  dengan  konsentrasi  zat pencemar pada kolom TCLP-A dan memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;
b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
B.Perkembangan Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Indonesia.
Penggunaan kimia dalam kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman dahulu. Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan dengan komposisi materi, termasuk juga perubahan yang terjadi di dalamnya, baik secara alamiah maupun sintetis. Senyawa-senyawa kimia sintetis inilah yang banyak dihasilkan oleh peradaban modern, namun materi ini pulalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya. Dengan mengetahui komposisi dan memahami bagaimana perubahan terjadi, manusia dapat mengontrol dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia.
Pelepasan bahan berbahaya pada tahun 1990-an di Indonesia, Filipina, dan Thailand diprakirakan  telah  meningkat  menjadi  sekitar  empat,  delapan,  dan  sepuluh  kali  lipat. Intensitas  atau  perbandingan  antara  limbah  bahan  berbahaya  yang  ditimbulkan  dengan unit  hasil  industri  secara  mencolok  juga  meningkat,  terutama  di  daerah  industrialisasi yang  berkembang  dengan  cepat  seperti  di  negara-negara  ASEAN  dan  China.  Pada
permulaan tahun 1970-an, lebih dari 85% hasil industri Indonesia berasal dari kegiatan industri yang berlokasi di Pulau Jawa. Sekitar 55% dari pusat-pusat industri di Pulau Jawa berlokasi  di  daerah perkotaan, yang kemudian naik  menjadi  60% pada tahun 1990. Di empat kota saja (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang) terdapat sekitar 36% dari total industri di Pulau Jawa, yang setara dengan sekitar 27% dari seluruh hasil industri Indonesia.  Perkembangan  industri  disamping  berdampak  positif  pada  perkembangan ekonomi, juga menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada pusat-pusat industri dan daerah  sekitarnya  tetapi  juga  pada  tingkat  nasional,  regional  dan  lingkungan  secara global.
Menurut World Bank ada 3 pola pertumbuhan industri yang perlu diperhatikan, yaitu :
a. Kecepatan pertumbuhan sektor industri
b. Distribusi spasial yang belum merata
c. Pergeseran jenis industri
Revolusi  industri  dan  penggunaan  bahan  kimia  organik  yang  terus  meningkat setelah perang dunia ke 2, bukan saja mengakibatkan kenaikan timbulan limbah secara dramatis, namun pula menimbulkan masalah toksisitas dari limbah tersebut. Penemuan minyak (petroleum) pada pertengahan tahun 1880 menyebabkan meningkatnya produk kimia organik disertai limbahnya. Masyarakat industri menghasilkan produk mulai dari gasoline,  naphta  ke  kerosene.  Manusia  membutuhkan  lebih  banyak  jenis  produk  baru yang akhirnya menghasilkan limbah yang spesifik. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, industri memfokuskan dirinya pada produksi plastik dan pestisida. Di Amerika Serikat misalnya, timbulan limbah berbahaya pada tahun 1984 diprakirakan sekitar 300 juta ton. Dampak  negatif  akibat  limbah  tersebut  adalah  kontaminasi  sumber-  sumber  air, terganggunya  kesehataan  masyarakat  serta  penurunan  kualitas  ekologi  lingkungan. Masalah  penanganan  limbah  berbahaya  ini  juga  merupakan  obyek  dagang  yang  tidak terpuji,  misalnya  pembuangan  limbah  berbahaya  negara  maju  ke  negara  yang  sedang berkembang, sehingga biaya pengolahannya dapat ditekan .
Sebelum  krisis  ekonomi  1997,  negara-negara  di  wilayah  Asia  and  Pasifik  secara keseluruhan memperlihatkan pertumbuhan industri yang kuat bila dibandingkan dengan tempat-tempat  lain  di  dunia,  bahkan  pertumbuhan  industri  negara-negara  sedang berkembang di wilayah ini lebih menonjol. Industrialisasi yang cepat telah menciptakan sebuah  peluang  baru  untuk  mendistribusikan  hasil  -hasil  pembangunan  dengan  lebih efektif  di  negara-negara  tersebut,  sehingga  dapat  mengurangi  kemiskinan.  Walaupun demikian, industrialisasi juga menimbulkan dampak secara langsung, tidak hanya pada pusat- pusat industri dan daerah sekitarnya, tetapi juga pada tingkat nasional, regional dan lingkungan secara global. Tingginya jumlah limbah industri yang dihasilkan per unit hasil industri merupakan salah satu dari masalah-masalah utama yang ada. Beberapa negara di wilayah ini malah menghasilkan limbah dalam jumlah yang tinggi .
Pada  daerah  perkotaan  di  Indonesia  seperti  di  Jakarta,  Surabaya,  Bandung  dan Semarang, dari tahun 1970 sampai 1990 limbah penduduk dan industri telah menurunkan kualitas  air  sungai  di  bagian  hilir  seperti  Cisadane,  Ciliwung,  Kali  Surabaya,  Kali Berantas  dan  Citarum.  Di  pulau  Jawa  khususnya,  70  %  industri  berlokasi  di  kawasan-
kawasan  perkotaan  dan  sekitarnya.  Kegiatan  industri  juga  sangat  berpotensi menghasilkan  limbah  berbahaya,  yang  diprakirakan  akan  meningkat  kurang  dari 200.000ton pada tahun 1990 menjadi sekitar 1 juta ton pada tahun 2010.
Secara keseluruhan, sektor industri telah mengakibatkan beban pencemaran :
Melalui peningkatan kuantitas cemaran dalam jangka waktu pendek dan menengah; dalam jangka waktu panjang kuantitas cemaran mungkin menurun jika terjadi perubahan yang drastis  dengan adanya industri yang lebih  bersih lingkungan, atau jika kontribusi sektor industri itu sendiri menurun;
Melalui perubahan intensitas pencemaran terhadap hasil industri, yaitu berubahnya jumlah pencemaran yang ditimbulkan per unit hasil industri.
Undang-Undang  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  23/1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No. 4/1982), menempatkan masalah bahan  dan  limbah  berbahaya  sebagai  salah  satu  perhatian  utama,  akibat  dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik, dengan definisi sebagai bahan berbaya dan beracun. Pasal 58 sampai Pasal 61 UU -32/2009 mengatur larangan membuang dan mengatur pengelolaan limbah dan B3. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP)  No.  101  Tahun  2014  mengatur  lebih  lanjut  tentang  pengelolaan  bahan  berbahaya dan beracun (B3), dan PP 18/99 juncto 85/99 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3.
Masalah  limbah  menjadi  perhatian  serius  dari  masyarakat  dan  pemerintah Indonesia,  khusunya  sejak  dekade  terakhir  ini,  terutama  akibat  perkembangan  industri yang  merupakan  tulang  punggung  peningkatan  perekonomian  Indonesia.  Peraturan- peraturan  tentang  masalah  ini  telah  banyak  dikeluarkan  oleh  Pemerintah,  tetapi  di lapangan banyak mengalami hambatan. Penanganan limbah merupakan suatu keharusan guna terjaganya kesehatan manusia serta lingkujngan pada umumnya. Namun pengadaan dan pengoperasian sarana pengolah limbah ternyata masih dianggap memberatkan bagi sebagian industri.
Keanekaragaman  jenis  limbah  akan  tergantung  pada  aktivitas  industri  serta penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi, pemilihan jenis mesin dan sebagainya, akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri. Sebagian dari limbah industri tersebut berkatagori hazardous  waste.  Tetapi  jenis  limbah  ini  berasal  pula  dari  kegiatan  lain,  seperti  dari aktivitas  pertanian  (misalnya  penggunaan  pestisida),  kegiatan  enersi  (seperti  limbah radioaktif PLTN), kegiatan kesehatan (seperti limbah infectious dari rumah sakit) atau dari  kegiatan  rumah  tangga  (misalnya  penggunaan  batere  merkuri).  Namun  sebagian besar jenis limbah yang dihasikan, biasanya berasal dari kegiatan industry (Dewa & Idrus, 2017).  Limbah  berkatagori  non-hazardous  tidak  perlu  ditangani  seketat  limbah hazardous, walaupun limbah tersebut berasal dari industri.
Berikut adalah perkembangan pengaturan limbah bahan berbahaya adalah sebagai berikut
No  UU/Peraturan/Keputusan/Instruksi Tentang 1 Loodwit Ordonnantie Ordonansi Timbal Karbonat 2 Staatsblad Nomor 377 Tahun 1949  Bahan-Bahan Berbahaya
3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1969 Pemakaian Isotop Radioaktif Dan Radiasi 4 Keputusan  Menteri  Perindustrian Nomor  148/M/SK/4/1985  Tahun 1985 Pengamanan Bahan Beracun Dan Berbahaya Di Perusahaan Industri 5 Keputusan  Menteri  Perindustrian Nomor 148 Tahun 1985 Pengamanan Bahan Beracun Dan Berbahaya Di Perusahaan Industri 6 Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan  Obat  Dan  Makanan Nomor  0004/E/SK/I/1986  Tahun 1986 Tata  Cara  Pelaporan  Zat  Warna  Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya
7 Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 1994 Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun 8 Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-68/BAPEDAL/05/1994 Tahun 1994 Tata  Cara  Memperoleh  Izin  Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, Dan Penimbunan Akhir  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun 9 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- 03/BAPEDAL/09/1995 Tahun 1995 Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan  Dan  Pengumpulan  Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 10 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 2 Tahun 1995 Dokumen  Limbah  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun 11 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- 05/BAPEDAL/09/1995 Tahun 1995 Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 12 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- Tata  Cara  Persyaratan  Penimbunan  Hasil Pengolahan,  Persyaratan  Lokasi  Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
04/BAPEDAL/09/1995 Tahun 1995 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 Tahun 1996 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan 14 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Nomor  03  Tahun 1998 Program  Kemitraan  Dalam  Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun 15 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP- 02/BAPEDAL/01/1998 Tahun 1998 Tata  Laksana  Pengawasan  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah 16 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 4 Tahun 1998 Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat  I  Program  Kemitraan  Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 17 Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 18 Peraturan  Pemerintah  Nomor  85 Tahun 1999 Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 19 Keputusan  Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tahun 2000 Tata  Niaga  Impor  Dan  Peredaran  Bahan Berbahaya Tertentu 20 Peraturan  Pemerintah  Nomor  74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun 21 Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor 1350/MENKES/SK/XII/2001 Tahun 2001 Pengelolaan Pestisida 22 Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun 2002 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif 23 Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2002 Pengelolaan Limbah Radioaktif 24 Keputusan  Presiden  Nomor  21 Tahun 2003 Pengesahan  Protocol  9  Dangerous  Goods (Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya)
25 Keputusan  Menteri  Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/KEP/8/2003 Tahun 2003 Larangan  Impor Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) 26 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004 Pengangkutan  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun (B3) Di Jalan 27 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1280/AJ.302/DRJD/2004 Tahun 2004 Bentuk, Warna Dan Ukuran Surat Persetujuan  Pengangkutan  Alat  Berat  Dan Pengangkutan  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun (B3) 28 Peraturan  Presiden  Nomor  47 Tahun 2005 Pengesahan  Amendment  To  The  Basel Convention On The Control Of Transboundary  Movements  Of  Hazardous Wastes  And  Their  Disposal  (Amendemen Atas  Konvensi  Basel  Tentang  Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya) 29 Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 Tahun 2006 Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya 30 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  3 Tahun 2007 Fasilitas  Pengumpulan  Dan  Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Pelabuhan 31 Peraturan  Menteri  Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/4/2007 Tahun 2007 Larangan  Memproduksi  Bahan  Perusak Lapisan  Ozon  Serta  Memproduksi  Barang Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon 32 Peraturan  Pemerintah  Nomor  33 Tahun 2007 Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif 33 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  2 Tahun 2008 Pemanfaatan  Limbah  Bahan  Berbahaya Dan Beracun 34 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  03 Tahun 2008 Tata  Cara  Pemberian  Simbol  Dan  Label Bahan Berbahaya Dan Beracun 35 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2008 Penggunaan  Bahan  Kimia  Dan  Larangan Penggunaan  Bahan  Kimia  Sebagai  Senjata Kimia
36 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  18 Tahun 2009 Tata  Cara  Perizinan  Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 37 Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M- Dag/Per/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Limbah  Non  Bahan  Berbahaya  Dan Beracun (Non B3) 38 Peraturan  Menteri  Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 Tahun 2009 Jenis  Industri  Yang  Mengolah  Dan Menghasilkan Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) Dan Jenis Industri Teknologi Tinggi Yang Strategis 39 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009 Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida Untuk Tindakan Perlakuan Karantina  Tumbuhan  Dan  Perlakuan  Pra Pengapalan 40 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  30 Tahun 2009 Tata  Laksana  Perizinan  Dan  Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  Serta  Pengawasan  Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya  Dan  Beracun  Oleh  Pemerintah Daerah 41 Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 Pengadaan,  Distribusi  Dan  Pengawasan Bahan Berbahaya 42 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  33 Tahun 2009 Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 43 Undang-Undang  No  32  Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 44 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  35 Tahun 2009 Pengelolaan Halon 45 Peraturan Menteri Negara Lingkungan  Hidup  Nomor  2 Tahun 2010 Penggunaan  Sistem  Elektronik  Registrasi Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun  Dalam Kerangka Indonesia National Single Window  Di  Kementerian  Lingkungan Hidup 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, Dan Radioaktif
47 Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya 48 Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 Persyaratan  Dan  Kewajiban  Dalam  Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 49 Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 50 Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

## Kesimpulan
Definisi  limbah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun,  ada1ah  adalah  sisa  suatu  usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau  merusak  lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan  lingkungan  hidup, kesehatan,  serta  kelangsungan  hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lain.  Dan  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  yang  selanjutnya  disebut  Limbah  B3  adalah  sisa  suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Berbeda halnya dengan pengaturan dalam Undang  –  Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Pada permulaan tahun 1970-an, lebih dari 85% hasil industri Indonesia berasal dari kegiatan industri yang berlokasi di Pulau Jawa. Sekitar 55% dari pusat-pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di daerah perkotaan, yang kemudian naik menjadi 60% pada tahun 1990.  Di  empat  kota  saja  (Jakarta,  Surabaya,  Bandung  dan  Semarang)  terdapat  sekitar 36% dari total industri di Pulau Jawa, yang setara dengan sekitar 27% dari seluruh hasil industri Indonesia.
Pengaturan  tentang  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  yang  pertama  adalah Loodwit Ordonnantie  Tentang Ordonasi Timbal Karbonat kemudian berkembang hingga sekarang, dimana peraturan terkahir yang mengatur tentang limbah bahan berbahaya dan beracun  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

## Bibliografi
Dewa, Riardi P., & Idrus, Syarifuddin. (2017). Identifikasi cemaran air limbah industri tahu di kota Ambon. Majalah BIAM Kemenperin RI , 13 (2), 11–15.
Manalu,  Herold  Moody.  (2013).  Peranan  Teknologi  Informasi  Dalam  Perkembangan
Dunia Bisnis di Indonesia. TeIKa , 5 (2), 45–55.
Martono, Nanang. (2010). Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis) . RajaGrafindo Persada.
Muchtar, Henni. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405
Norini,  Norini,  &  Afrizal,  Afrizal.  (2017).  Peran  Badan  Lingkungan  Hidup  Provinsi Kepulauan Riau Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah  B3  Di  Kota  Batam  (Studi  Kasus:  Pt.  Enviro  Cipta  Lestari  [Perusahaan Pengangkut & Pengumpul Limbah B3 Di Kawasan Kpli Batam]). KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 153–165.
Pratama, Surya, & Maryanto, Maryanto. (2021). Analisis Hukum Internasional Terhadap Import  Sampah  B3  (Bahan  Berbahaya  Dan  Beracun)  Ke  Indonesia. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum . Purwanti,  Alvionita  Ajeng.  (2018).  Pengelolaan  limbah  padat  bahan  berbahaya  dan beracun  (B3)  rumah  sakit  di  RSUD  dr.  Soetomo  surabaya. Jurnal  Kesehatan Lingkungan , 10 (3), 291–298. Riyanto, Ph D. (2014). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) . Deepublish. Soendari, Tjutju. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka , 17 .
Sumantri,  Arif,  &  Cordova,  Muhammad  Reza.  (2011).  Dampak  limbah  domestik perumahan skala kecil terhadap kualitas air ekosistem penerimanya dan dampaknya terhadap  kesehatan  masyarakat. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) , 1 (2), 127.