## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Beyond Budgeting dalam Pemodelan Mitigasi Risiko Fiskal Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur)

## Beyond Budgeting in Fiscal Risk Mitigation Models for Local Governments (Study in Government of Bondowoso Regency, East Java Province)
Dina Suryawati 1 , Anwar 2 , Agus Suharsono 3 , Hermanto Rohman 4 , Alfareza Firdaus 5* 1-5 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember, Indonesia
Email Korespondensi: dinasuryawati@unej.ac.id Diterima: 14 Desember 2022 Direvisi: 12 Juni 2023 Disetujui: 30 Juni 2023 DOI: 10.35967/njip.v22i1.379
Abstrak: Rendahnya kemandirian fiskal daerah  dapat mengakibatkan tekanan dan risiko fiskal bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem organisasi yang adaptif dalam memitigasi risiko fiskal    bagi  daerahnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  sistem  peringatan  dini  yang  dapat  memantau risiko fiskal pemerintah daerah melalui model mitigasi risiko fiskal yang adaptif. Penelitian ini dilakukan melalui dua  tahap: pertama ,  mengidentifikasi  tingkat  risiko  fiskal  daerah  dengan  metode content  analysis dan kedua, mendesain  model    mitigasi  risiko  dengan  menggunakan Soft  System  Methodology (SSM).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  semua  indikator  risiko  fiskal  yang  diteliti    (keuangan,  ekonomi,  sosial,  kelembagaan  dan lingkungan)  memiliki  item  yang  risiko  yang  bernilai  tinggi.  Model  mitigasi  risiko  fiskal  yang  dihasilkan  dari penelitian ini yakni melalui konsepsi beyond budgeting yang berfokus pada strukturisasi sistem kelembagaan. Dua unsur utama yang menjadi motor ekosistem kelembagaan beyond budgeting sebagai mitigasi risiko fiskal yaitu a self  organizational  framework dan bottom  up  system .  S elf  organizational  framework dapat  dibangun  melalui subsistem supportive leader , organizational network serta market coordination . Subsistem pembangun bottom up system yakni melalui resources on demand, public focus dan target relative .
Kata Kunci: Risiko Fiskal, Mitigasi, Beyond Budgeting, Pemerintah Daerah
Abstract: The low level of regional fiscal independence can result in pressure and fiscal risks for the central and regional governments. Local governments need to have an adaptive organizational system to mitigate fiscal risks for  their  regions.  This  study  aims  to  design  an  early  warning  system  to  monitor  local  government  fiscal  risks through an adaptive fiscal risk mitigation model. This research was conducted in two stages: first, identifying the level of regional fiscal risk using the content analysis method, and second, designing a risk mitigation model using the Soft System Methodology (SSM). The results of this study indicate that all the fiscal risk indicators studied (financial,  economic,  social,  institutional,  and  environmental)  have  high-value  risk  items.  The  fiscal  risk mitigation model resulting from this research is through the beyond budgeting conception, which focuses on the structure of the institutional system. A self-organizational framework and a bottom-up system are the two main elements that drive the beyond-budgeting institutional ecosystem as fiscal risk mitigation. The self-organizational framework  can  be  built  through  the  supportive  leader,  organizational  network,  and  market  coordination subsystems—the bottom-up system-building subsystem, namely through resources on demand, public focus, and relative targets.
Keywords: Fiscal Risks, Mitigation, Beyond Budgeting, Local Government

## Pendahuluan
Adanya  pelimpahan  wewenang  termasuk  dalam  hal  penganggaran  ternyata  memiliki implikasi yang tidak sepenuhnya positif. Berdasarkan Data Kementerian Keuangan (2022) realisasi APBD  selama  tahun  2021  hingga  kuartal  I  tahun  2022  mengalami  perlambatan  performa  kinerja keuangan. Hal tersebut dinilai dari realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaannya yang turun sekitar  30%  ( yoy ).    Hal  ini  berhubungan  dengan  hasil  reviu  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  di  level

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kabupaten  pada  tahun  2020  terdapat  369  pemda  atau  97,62%  berstatus  belum  mengarah  pada kemandirian fiskal. Selain itu, terhitung sejak 2013 hingga 2020 sebagian besar pemerintah kabupaten yakni  sebanyak  370  dari  378  pemda  memiliki  tren flat (tidak  ada  perubahan  status)  pada  status kemandirian fiskalnya. Begitu juga dengan pemerintah kota, 64 dari 92 pemda belum mandiri pada tahun 2020 (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021).
Berdasarkan pada data yang dihimpun dari Badan Pemeriksa Keuangan (2021) Provinsi Jawa Timur memiliki indeks kemandirian fiskal  yang  cenderung menurun dari tahun 2013 hingga 2020 sebagaimana pada Gambar 1 .
Gambar 1 . Indeks Kemandirian Fiskal  Pemerintah Provinsi 2013-2020 Sumber: data diolah peneliti, 2022
Pada tahun 2021, rata-rata kemandirian fiskal daerah Jawa Timur mencapai 19,63%. Namun, terdapat  perbedaan  besar  antara  kota  atau  kabupaten  di  Jawa  Timur,  seperti  Kota  Surabaya  yang mencapai 57,78% dan Kota Sidoarjo yang mencapai 40%, sementara Kabupaten Sampang hanya 4% dan Kabupaten Ngawi hanya 5%. Bank Indonesia menyatakan bahwa dari 38 kota atau kabupaten di Jawa Timur, ada 15 yang memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 20%, sementara 23 lainnya  memiliki  rasio  PAD  di  bawah  20%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keterikatan  pemerintah daerah  terhadap  dana  transfer  dari  pusat  masih  tinggi (Bank  Indonesia,  2022). Selain  itu,  biaya operasional pemerintahan yang lebih besar dari pembangunan dan pemberdayaan yang direalisasikan menjadi masalah dalam proses penganggaran (Ferizaldi, 2018).
Penelitian  ini  penting  dalam  hal  membuat  langkah  mitigasi  agar  meminimalkan  terjadinya risiko  fiskal  dan  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  pemerintah (Hakim  &  Falatehan,  2022; Parwoto & Halim, 2020; Sofyani  & Akbar, 2013) sehingga mendorong aspek kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan mempercepat proses adaptasi bila ada situasi yang tidak terduga (Mokoginta & Asfari, 2015) .  Untuk mengidentifikasi  keberadaan risiko  fiskal,  terdapat  beberapa indikator  yang dapat  digunakan,  seperti  indikator  ekonomi,  indikator  keuangan,  indikator  kelembagaan,  indikator sosial, dan indikator lingkungan (Carter & Ajam, 2003) . Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang risiko fiskal daerah. Meskipun telah ada riset tentang risiko dan mitigasi fiskal, namun masih sedikit yang secara khusus memfokuskan pada risiko fiskal daerah di Indonesia maupun di  luar  negeri (Nkomah  et  al.,  2016;  Ouali  &  Boussetta,  2017;  Sanjaya  et  al.,  2021;  Santis,  2020; Saragih, 2016; Septira & Prawira, 2019; Shoesmith et al., 2020) . Maka model mitigasi risiko fiskal dengan konsep beyond budgeting pada level pemerintah lokal menjadi sebuah perspektif yang baru dan belum pernah ada penelitian terkait hal tersebut.
Beberapa  penelitian  terdahulu  memiliki  fokus  yang  berbeda-beda  dalam  mengembangkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
kajian tentang mitigasi risiko fiskal. Sebagian besar kajian yang ada berkaitan dengan rekomendasi manajemen  dan  evaluasi  kebijakan  risiko  fiskal (Kopits,  2014) . Sedangkan  dalam  hal  konsepsi beyond budgeting banyak membahas tentang konsepsi secara teoritis dan kaitannya dengan proses manajemen yang adaptif (Murifal, 2021; Nguyen et al., 2018; O’Grady et al., 2017; Popesko et al., 2018;  Reka  et  al.,  2014). Tetapi  sedikit  yang  mengombinasikan  antara  konsep beyond  budgeting sebagai alternatif mitigasi risiko fiskal di tataran pemerintah daerah yang mengutamakan proses dan adaptasi organisasi dalam pengelolaan anggaran sektor publik (Nguyen et al., 2018; O’Grady et al., 2017), hal ini dikarenakan perbedaan penerapan beyond budgeting di Indonesia yang masih belum dilakukan.  Indonesia  saat  ini  menerapkan  konsepsi  anggaran  berbasis  kinerja  dalam  praktik pemerintahannya (Ayu Okta Rezariski, 2020). Tetapi sistem tersebut menimbulkan banyak masalah, seperti akuntabilitas yang sekedar formalitas, belum didukung teknologi yang memadai, (Ahyaruddin & Akbar, 2018; Sofyani, 2018) .
Berdasarkan pada studi terdahulu tersebut, dapat dikatakan bahwa kajian penerapan beyond budgeting dalam  tataran  penganggaran  sektor  publik  masih  memiliki  gap  yang  cukup  besar. Desentralisasi  fiskal  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  menimbulkan  masalah  tersendiri karena menuntut peningkatan kemandirian daerah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan suatu daerah mengalami tekanan fiskal ( fiscal stress ) (Sanjaya et al., 2021) , sehingga pemerintah daerah perlu memperbaiki pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana perimbangan untuk menutup terjadinya fiscal gap agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi fiscal  stress (Hasaniarto  &  Ishak,  2015; Suyanto,  2017) .  Kesenjangan  ini  memberikan alternatif untuk merancang sistem peringatan dini yang dapat memantau kesehatan fiskal pemerintah daerah  dan  memprediksi  kemungkinan  krisis  fiskal.  Di  Indonesia,  tidak  ada  pengaturan  model manajemen risiko fiskal daerah dalam UU  No. 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Rakhmayani, 2019) . Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka hal menarik yang akan dikaji yakni  bagaimana pemodelan mitigasi risiko fiskal dengan konsep beyond budgeting ?. Upaya untuk membuat model konseptual ini diperoleh melalui serangkaian yakni: 1) mengidentifikasi risiko tingkat  fiskal  daerah?  2)    menemukenali  situasi  masalah  utama  yang  berkaitan  dengan  hasil identifikasi  dari  risiko  fiskal  yang  ada,  dan  3)  membangun  model  konseptual  berdasarkan  hasil identifikasi risiko fiskal tersebut.

## Metode
Desain  dalam  penelitian  ini  adalah mix  method dengan  strategi  eksplanatori  sekuansial (Creswell,  2017). Penelitian  ini  dilakukan  melalui  dua  tahapan  yakni: pertama ,  mengidentifikasi tingkat risiko fiskal daerah dengan metode deskriptif kuantitatif melalui content analysis dan kedua, mendesain model  mitigasi risiko dengan menggunakan Soft System Methodology (SSM).
Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada postur APBD Kabupaten Bondowoso tahun 2019- 2021 (Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  2022), sehingga  lokus  unit  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Bondowoso  Provinsi Jawa  Timur.  Pengambilan  lokasi  ini  dengan beberapa  pertimbangan  yaitu  Kabupaten  Bondowoso  merupakan  kabupaten  dengan  rata-rata  rasio PAD  kurang  dari  20  dan  dana  transfer  di  atas  70%,  dan  Kabupaten  Bondowoso  cukup  memiliki heterogenitas dalam perekonomian (PDRB).
Teknik  analisis  data  dimulai  dengan  melakukan  teknik content  analysis dalam  penelitian digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko fiskal daerah. Tahapan dalam teknik content analysis antara lain: (1) mengumpulkan data berdasarkan indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko fiskal daerah  yaitu indikator ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan lingkungan (Carter &  Ajam,  2003);  (2)  mengukur  dan  menganalisis  tingkat  risiko  fiskal  daerah;  (3)  menentukan  dan menganalisis  tingkat  risiko  berdasarkan  indikator  serta  menentukan  sumber-sumber  risiko  utama (Martono, 2010).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Dokumen  yang  menjadi  bahan  teknik content  analysis merupakan  data  yang  didapat  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun 2019–2021. Selain data tersebut, terdapat juga data lain sesuai dengan indikator pengukuran risiko fiskal yang diperoleh dari OPD terkait. OPD tersebut antara lain: (1) Dinas Lingkungan Hidup; (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (4) Dinas Sosial dan P3AKB. Selain itu, perolehan dokumen juga didapat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Setelah melakukan penghitungan tingkat risiko fiskal, menghasilkan hasil identifikasi nilai dan kategori  dari  indikator  risiko  fiskal,  dan  mengetahui  situasi  masalah  risiko,  maka  kemudian melakukan modelling mitigasi  risiko  dengan  menggunakan Soft  System  Methodology (SSM) (Checkland & Poulter, 2020) . Metode ini memiliki tujuh tahapan analisis antara lain: (1) Problem situation considered problematic; (2) Problem situation expressed; (3) Root definitions of relevant purposeful activity systems; (4) Conceptual model of the systematic; (5) Comparison of models and real  world;  (6)  Changes:  systematically  desirable  culturally  feasible;  (7)  Action  to  improve  the problem situation (Checkland & Poulter, 2006) . Khusus untuk tahap ketujuh tidak diterapkan dalam penelitian  ini  dikarenakan  dalam  tahapan  tersebut  dapat  dilakukan  ketika  aksi  dari  model  yang ditawarkan telah diterapkan dalam real world .
Gambar 1. Tujuh tahapan SSM Sumber: Checkland & Poulter, 2006

## Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian Identifikasi Risiko Fiskal

## 1) Indikator Ekonomi
Indikator  ekonomi  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  meramalkan  pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dengan menggunakan informasi dari periode sebelumnya dan  periode  berikutnya.  Berdasarkan  kerangka  teori,  tiga  faktor  yang  perlu  diperhatikan adalah: 1) rasio modal belanja, 2) rasio penerimaan, dan 3) proporsi PDRB sektor tertinggi untuk  menilai  risiko  instabilitas  keuangan  di  suatu  wilayah.  4)  proporsi  tenaga  kerja  yang bekerja  di  sektor  dengan  bayaran  tertinggi,  5)  pertumbuhan  per  kapita  PDRB.  Nilai  risiko dapat dilihat pada Tabel 1 .
Action  to  improve  the problem situation Changes:sistemically desirable culturally feasible
Problem situation expressed Comparison  of  models  and real world Root Definitions of relevant purposeful activity systems
Conceptualmodels  of  the systems  named  in  root definition Problem situation considered problematic Real World Systems Thinking About real world

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tabel 1 . Nilai Risiko Fiskal Indikator Ekonomi tahun 2019-2021
Item Tahun Rata- rata Tingkat Risiko Nilai Risiko 2019 2020 2021 Rasio Belanja Modal 20,68  14,13  12,22 15,67 Berisiko/berisiko tinggi 2 Rasio Penerimaan PAD 10,13  11,46  10,86 10,81  Berisiko/berisiko tinggi 2 Dana Perimbangan 66,44  68,17  61,53 65,38  Sangat berisiko/berisiko sangat tinggi 1 Lain-lain 7,22 3,56 4,94 5,24  Sangat berisiko/berisiko sangat tinggi 1 Pertumbuhan Total Penerimaan 2,95  -9,97 5,79 -0,41  Sangat berisiko/berisiko sangat tinggi 1 Persentase PDRB Sektor Tertinggi 29,20  29,83  29,47 29,5  cukup berisiko/berisiko sedang 3 Persentase Tenaga Kerja yang Bekerja di Sektor Tertinggi 25,4 28,1 26,2 26,5  cukup berisiko/berisiko sedang 3 Pertumbuhan PDRB Per kapita 5,27  -1,36 3,49 2,46  Sangat berisiko/berisiko sangat tinggi 1 Rata-rata 21,17  18,34  19,32 19,6  Berisiko/berisiko tinggi 2 Sumber : Data diolah (2022)

## 2) Indikator Keuangan
Salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko fiskal daerah adalah lingkungan  keuangan.  Ketiga  indikator  keuangan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1) pertumbuhan  surplus/defisit  daerah  2)  kemandirian  keuangan  daerah;  dan  3)  rasio  biaya pegawai terhadap biaya keseluruhan. Nilai risiko indikator keuangan dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Nilai Risiko Indikator Keuangan Item Persentase Kategori Nilai Risiko Pertumbuhan defisit 2.35 Stabil 6 Rasio kemandirian keuangan daerah 11.83 Berisiko / Berisiko tinggi 2 Rasio belanja pegawai 44.36 Berisiko / Berisiko tinggi 2 Rata-rata Berisiko / berisiko tinggi 2 Sumber : Data diolah (2022)
3) Indikator Kelembagaan
Pada  item  indikator  kelembagaan  dengan  menghitung  persentase  uang  yang dikeluarkan  untuk  peningkatan  kapasitas,  yang  menitikberatkan  pada:  1)  pengembangan sumber  daya  manusia,  2)  penguatan  organisasi,  dan  3)  reformasi  kelembagaan.  Badan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Kepegawaian  Daerah  membidangi  pengembangan  kapasitas  (BKD).  Realisasi  anggaran Capacity Building Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3. Realisasi Anggaran Capacity Building Badan Kepegawaian Daerah Item 2019 2020 2021 Rata- rata Kategori Total belanja 2.205.808.327. 365 1.608.208.955. 398 1.607.910.188.43 8 Risiko Tinggi Belanja langsung (BKD) 933.193.802 2.654.803.400 1.053.415.625 Rasio belanja langsung 0,04 0,17 0,07 0,09

## Sumber: Data diolah (2022)

## 4) Indikator Sosial
Indikator  sosial  dibagi  menjadi  empat  kategori:  1)  persentase  rumah  tangga  tanpa listrik,  2)  persentase  rumah  tangga  tanpa  air,  3)  persentase  penduduk  tanpa  rumah,  dan  4) tingkat  pertumbuhan  pengangguran.  Hasil  risiko  fiskal  indikator  sosial  dapat  dilihat  pada Tabel 4 .
Tabel 4. Hasil Risiko Fiskal Indikator Sosial Item Persentase Kategori Nilai Risiko Rumah tangga tanpa listrik 28,05 Berisiko Rendah 4 Rumah  Tangga  Tanpa  Air (PDAM) 66,13 Sangat Berisiko 1 Rumah Tangga/Fakir Miskin 14,10 Sangat Aman 5 Pengangguran 3,83 Stabil 6 Rata-rata 28,02 cukup berisiko 3 Sumber : Data diolah (2022)

## 5) Indikator Lingkungan
Indikator lingkungan terbagi menjadi tiga kategori yaitu 1) kawasan rawan banjir, 2) kawasan  rawan  longsor,  dan  3)  ruang  terbuka  hijau  (RTH).  Hasil  risiko  fiskal  indikator lingkungan dapat dilihat pada Tabel 5 .

## Tabel 5. Hasil Risiko Fiskal Indikator Lingkungan
Item Persentase   Kategori Nilai Risiko Daerah Rawan Banjir 80,84 Sangat berisiko/ berisiko tinggi 1 Daerah Rawan Longsor 2,56 Stabil 6 Luas  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) 0,31 Sangat berisiko/ berisiko tinggi 1 Rata-rata 27,90 Cukup Berisiko 3
Sumber : Data diolah (2022)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Setelah  melakukan  proses  analisis  konten  dari  data  sekunder  yang  ada,  selanjutnya memetakan hasil identifikasi untuk melihat item-item yang memiliki tingkat risiko fiskal tinggi. Model identifikasi nilai dan kategori dari indikator risiko fiskal dapat dilihat pada Gambar 2 .
Gambar 2. Model Identifikasi Nilai dan Kategori dari Indikator Risiko Fiskal sumber: diolah peneliti, 2022
Tahap  identifikasi  risiko  fiskal  memunculkan  beberapa  kategori  di  masing-masing indikator. Akibatnya dari hal tersebut memberikan rambu-rambu ( signal of risks ) terhadap item- item  yang  berisiko  tinggi,  sedang,  dan  rendah  sehingga  dapat  disusun  model  mitigasi  risiko fiskalnya. Dalam proses penyusunan model tersebut, peneliti menggunakan teknik Soft System Methodology (SSM) untuk menciptakan sebuah model konseptual berkaitan dengan memitigasi risiko fiskal yang terkategori tinggi.

## A. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah dengan Perspektif Sistem Lunak (Soft System)
Sesuai dengan desain penelitian ini, upaya untuk menyelidiki status masalah risiko fiskal dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  SSM  serta  menggunakan  data  dan  informasi  dari perhitungan  risiko  fiskal  sebelumnya.  Analisis  SSM  ini  menggunakan  enam  tahap: Problem situation  considered  problematic;  (2)  Problem  situation  expressed;  (3)  Root  definitions  of relevant purposeful activity systems; (4) Conceptual model of the systematic; (5) Comparison of models and real world; (6) Changes: systematically desirable culturally feasible; (7) Action to improve  the  problem  situation (Checkland  &  Poulter,  2020) .  Pembahasan  berikut  disajikan berdasarkan tahapan yang ada dalam SSM.

## 1) Problem situation considered problematic
Tahap  pertama    adalah mengenali  situasi  permasalahan.  Sesuai  dengan  kaidah  SSM bahwa suatu persoalan  bukanlah sebagai ‘masalah’ akan tetapi sebagai ‘situasi masalah’ sehingga perlu  memahami  alur  atau  sebab  munculnya  suatu  masalah.  Pada  tahapan  ini  kegiatan  yang dilakukan  adalah  mengumpulkan  berbagai  informasi  berkaitan  dengan  risiko  fiskal  yang  telah diidentifikasi sebelumnya.
a) Indikator ekonomi :
1. Penerimaan  PAD  yang  rendah  memaksa  pemerintah  daerah  mengandalkan  uang transfer dari pusat. Minimnya kemandirian fiskal daerah mengakibatkan terbatasnya

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
ruang gerak fiskal.
2. Nilai pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Bondowoso yang hanya sebesar 2,46 persen, jika dikategorikan pada risiko fiskal sangat berisiko/berisiko tinggi. Hal ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  per  kapita  sebenarnya  sedang. Keadaan  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  ekonomi  yang  memberikan  kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Bondowoso hanya dinikmati oleh segelintir orang.
b) Indikator Keuangan
1. Selama  3  tahun  terakhir  (2019-2022)  rata-rata  pertumbuhan  APBD  Kabupaten Bondowoso  mengalami  surplus.  Meskipun  pada  tahun  2019  realisasi  mengalami kenaikan  defisit  dari  rencana  anggaran,  namun  di  tahun  2020  dan  2021  realisasi anggaran mengalami surplus yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan dana anggaran SiLPA  semakin  banyak.  Disisi  lain,  terjadinya  surplus  yang  terbilang  tinggi  dari penetapan  rencana  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  daerah  kurang  mampu dalam mengestimasikan pengeluaran dan penerimaan anggaran.
2. Persentase kemandirian  fiskal  di  Kabupaten  Bondowoso sebesar 11.83%. Artinya, angka tersebut terbilang rendah dan risiko fiskalnya berada dalam kategori kurang atau berisiko tinggi.
3. Secara  rata-rata,  rasio  belanja  pegawai  terhadap  total  belanja  di  Kabupaten Bondowoso  selama  3  tahun  (2019-2021)  sebesar  44.46.  Dengan  begitu,  apabila disesuaikan dengan formula risiko  fiskal  daerah,  persentase tersebut  berada dalam kategori berisiko atau berisiko tinggi.
c) Indikator kelembagaan
1. Pemerintah  daerah  harus  lebih  memperhatikan  alokasi  belanja  pembangunan kapasitas  kelembagaan.  Berdasarkan  rasio  belanja  langsung  Badan  Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso tahun 2019 hingga 2021 yang masih rendah, bahkan kurang dari 1%, hal ini tergolong risiko fiskal sangat tinggi/sangat berbahaya.
d) Indikator Sosial
1. Sebesar 66,13 persen penduduk tidak memiliki akses air minum (PDAM), dan 38,05 persen belum memiliki listrik. Indikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus  memperhatikan dua hal  tersebut,  yaitu listrik  dan air minum,  yang  keduanya merupakan  kebutuhan  kritis  manusia  untuk  menopang  kehidupan  dan  aktivitas sehari-hari.
2. Proporsi  keluarga  kurang  mampu  mencapai  14,10  persen.  Kondisi  ini  menjadi tantangan  besar  bagi  pemerintah  daerah  dalam  hal  pengurangan  jumlah  penduduk miskin.
3. Jumlah  pengangguran  sebesar  3,83  yang  termasuk  kategori  stabil  namun  jika pemerintah  tidak  segera  mengatasi  permasalahan  pengangguran  ini,  bukan  tidak mungkin tingkat pengangguran akan bertambah. Hal ini juga akan berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan.
e) Indikator Lingkungan
1. Luasnya  ruang  terbuka  hijau  dan  lokasi  rawan  banjir  merupakan  dua  hal  yang berisiko  tinggi/sangat  tinggi  risikonya.  Pemerintah  daerah  harus  peduli  terhadap lingkungan karena banyak daerah yang berada di zona rawan banjir karena daerah tersebut sering diguyur hujan.
2. Ruang  terbuka  hijau  dan  banjir  merupakan  hal  yang  saling  berkaitan.  Banyaknya kejadian  banjir  pada  tahun  2019-2021  seharusnya  menjadi  perhatian  pemerintah untuk memperluas RTH hingga 30% dari luas wilayah kota, sebab kurangnya RTH ini berdampak pada kurangnya infiltrasi pada kawasan tersebut dan menyebabkan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## banjir.

## 2) Problem situation expressed
Tahap  kedua  yakni  mengungkapkan  situasi  permasalahan.  Pada  tahap  ini  peneliti melakukan  strukturisasi  permasalahan  berdasarkan  data,  informasi  terkait  dengan  proses  yang terjadi.  Strukturisasi  permasalahan  dilakukan  dengan  cara mapping masalah,  proses  maupun pihak  yang  terlibat.  Dengan  demikian  persoalan  yang  telah  digali  pada  tahap  pertama  dapat diklasifikasikan sebagaimana Tabel 6 .
Tabel 6. Matriks Kristalisasi Situasi Masalah No.  Situasi Masalah Klasifikasi Ruang lingkup Kristalisasi 1. Belanja Modal yang memiliki risiko tinggi Anggaran Infrastruktur dan pelayanan publik Pemerintah daerah belum optimal dalam proses penganggaran 2. Persentase Kemandirian Fiskal Rendah Anggaran Keuangan 3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Keuangan 4. Rendahnya Anggaran Capacity Building Pegawai Anggaran SDM 5. Tingginya Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Anggaran Keuangan 6. Banyaknya daerah rawan bencana banjir Lingkungan Lingkungan 7. Kurangnya ruang terbuka hijau Lingkungan Lingkungan 8. Nilai pertumbuhan PDRB per kapita yang rendah Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi 9. Masih banyak penduduk yang belum terpasang aliran air dan listrik Sosial Infrastruktur dan pelayanan publik 10. Tingginya angka kemiskinan Sosial Sosial

## Sumber : Data diolah (2022)
Secara  keseluruhan  akar  dari  permasalahan-permasalahan  di  atas  yaitu  Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam proses penganggaran. Oleh karenanya, dibutuhkan alternatif cara untuk mendefinisikan secara terperinci kristalisasi masalah yang ditetapkan oleh peneliti.

## 3) Root definition of relevant purposeful activity systems
Berdasarkan tahap ke dua, situasi masalah utama dalam terkait konteks risiko fiskal daerah yakni  pemerintah  daerah  belum  optimal  dalam  proses  penganggaran.  Ditahap  ketiga  ini, dilakukan  pendefinisian  masalah  yang  tujuannya  untuk  memberikan  penjelasan  secara  rinci terkait situasi masalah yang ada. Checkland & Poulter (2020), menawarkan alternatif cara untuk mendefinisikan  akar  masalah,  yaitu  CATWOE  ( Customers,  Actors,  Transformation  process, Worldview, Owners, Environtmental Constraints).

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Tabel 7. Definisi Sistem Permasalahan
No. Komponen Definisi Sistem Permasalahan Hasil Definisi Sistem Permasalahan 1 Client (pihak-pihak yang dirugikan maupun yang diuntungkan) Pihak  yang  diuntungkan  adalah  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso karena anggaran belanja pegawai yang tinggi. Di sisi lain, pihak yang dirugikan adalah masyarakat karena anggaran  belanja  modal  yang  rendah  menyebabkan kurangnya  pembangunan  infrastruktur  dan  pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 2 Actors (pihak-pihak yang akan melaksanakan aktivitas (perubahan) atas persoalan yang terjadi) 1. Unsur  utama:  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso terutama  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah sebagai  pihak  yang  melakukan  proses  perencanaan anggaran.
2. Unsur  pendukung:  Badan  Pendapatan  Daerah  sebagai pihak  yang  melakukan  perencanaan  pembangunan infrastruktur  di  Kabupaten  Bondowoso  dan  Badan Kepegawaian Daerah sebagai pihak yang melaksanakan anggaran capacity building pegawai. 3 Transformation process/proses transformasi ( aktivitas apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada dengan melihat situasi masalah yang ada (pada tahapan sebelumnya) Model  skema  perencanaan  anggaran  berdasar konsep beyond budgeting yang mengacu pada kemampuan adaptasi anggaran  untuk  proses  kinerja  manajemen  yang  adaptif. Konsep  ini  nantinya  dapat  membantu  pemerintah  dalam mengatasi  pemborosan  anggaran  di  sektor  yang  tidak produktif.  Selain  itu,  adanya  model  ini  diharapkan  dapat memitigasi  proses  perencanaan  anggaran  yang  adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan basis kinerja yang ada. 4 Worldview atau cara pandang (bagaimana berbagai pihak memahami realitas yang ada). Rendahnya  pemahaman  dari  Pemerintah  Kabupaten Bondowoso  terhadap  perencanaan  dan  pengelolaan keuangan  sehingga  menyebabkan  persentase  belanja pegawai yang lebih tinggi daripada belanja modal. 5 Owners atau pemilik ( pihak yang dapat menghentikan transformasi). Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi  terhadap pengelolaan keuangan 6 Environmental constraint atau hambatan lingkungan 1. Kurangnya  aktivitas  masyarakat  dalam  pembayaran pajak dan retribusi daerah. 2. Kurangnya aktivitas perekonomian masyarakat sehingga  dapat  menyebabkan  rendahnya  PDRB  per kapita. 3. Pola  kerja  yang  kurang  efektif  dan  efisien  sehingga menyebabkan  tingginya  anggaran  pada  belanja pegawai.

## Root Definitions
Identifikasi dan mitigasi risiko fiskal daerah untuk mendukung terciptanya proses perencanaan yang dapat mengatasi kelemahan anggaran yang  kaku dan  menghambat inovasi (P) dengan berdasar pada beyond budgeting (Q) dalam rangka terwujudnya anggaran sektor publik yang fleksibel, adaptif, efektif dan efisien serta berimplikasi positif pada kebutuhan organisasi juga masyarakat (R)
Sumber : Data diolah (2022)

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## 4) Conceptual model of the systematic
Tahap keempat yakni membangun model konseptual. Model konseptual  yang dibangun adalah berdasar kepada permasalahan yang terjadi di dunia realitas serta upaya pemecahannya. Conceptual models adalah proses transformasi dari root definition yang dibangun menggunakan konsep  sistem  formal (formal  system  concept) tentang  permasalahan  yang  dihadapi  dan  upaya pemecahannya dengan menggunakan kerangka berpikir sistem (other system thinking). Berdasarkan root  definitions di  tahap  sebelumnya  yakni  untuk  mendukung  terciptanya proses  perencanaan  yang  dapat  mengatasi  kelemahan  anggaran  yang  kaku  dan  menghambat inovasi  maka  konsep beyond  budgeting untuk  anggaran  sektor  publik  yang  fleksibel,  adaptif, efektif dan efisien serta berimplikasi positif pada kebutuhan organisasi juga masyarakat. Alhasil, model  konseptual  yang  dibuat  oleh  peneliti  yaitu  model  mitigasi  risiko  fiskal  berdasar  pada beyond  budgeting untuk  pemerintahan  daerah.  Hal  tersebut  menjadi  solusi  atas  pemerintah daerah yang belum optimal dalam proses penganggaran.
Gambar 3. Model Mitigasi Risiko Fiskal Daerah Berdasar pada Beyond Budgeting sumber: olah peneliti, 2022
Perbaikan penganggaran instansi pemerintah dimulai dengan reformasi pengelolaan fiskal negara.  Reformasi  ini  tercermin  dalam  undang-undang  yang  diundangkan  di  bidang  keuangan negara,  yaitu  UU  No.  17  Tahun  2003,  UU  No.  1  Tahun  2004,  dan  UU  No.  15  Tahun  2004. Dokumen  legislatif  ini  merupakan  cara  baru  untuk  penganggaran,  Anggaran  yang  lebih  baik secara teoritis. Pengenalan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu, dan kerangka belanja  jangka  menengah  menunjukkan  hal  ini  (KPJM) (Ariwibawa  et  al.,  2018;  Biswan,  2018; Biswan & Grafitanti, 2021; Hesrini, 2015) .
Meskipun  demikian,  lembaga  pemerintah  harus  menjaga  fleksibilitas  dan  adaptasi keuangan. Selain itu, untuk kesesuaian antara anggaran dan realisasi kegiatan (Mercya Vaguita, 2020) . Beyond budgeting adalah salah satu  opsi  untuk  mengatasi hal  ini (Biswan &  Widianto, 2019) .  Sikap  aparatur  pemerintah  daerah  yang  terbuka  dalam  menerima  perubahan,  komitmen yang  kuat  dari  pimpinan,  kewenangan  pengelolaan  anggaran  yang  cukup  luas,  dan  dukungan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
politik yang kuat dari internal serta eksternal menentukan keberhasilan proses pembangunan di lembaga pemerintah daerah (Parwoto & Halim, 2020) . Hal ini bertepatan dengan meningkatnya isu-isu volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) dalam proses anggaran dan peran model tata kelola yang mengatur sendiri anggarannya menjadi semakin penting. Beyond budgeting secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai " beyond budgeting ", namun ini tidak berarti bahwa anggaran harus dihilangkan . (Alsharari & Abougamos, 2017; Anessi-Pessina et al., 2016; O’Grady et al., 2017). Beyond budgeting , secara umum berfokus pada bagaimana membangun perusahaan yang lebih gesit dengan menekankan nilai, tata kelola, transparansi, tim, kepercayaan, tanggung  jawab,  tujuan,  penghargaan,  perencanaan,  koordinasi,  sumber  daya,  dan  kontrol. (Bogsnes et al., 2016; O’Grady et al., 2017; Röösli & Kaduthanam, 2018).
Otonomi  daerah  adalah  penyerahan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mengurus urusan pemerintahan (Azhari & Negoro, 2019; Wicaksono, 2015). Selaras dengan hal tersebut, dalam proses beyond budgeting organisasi  di  luar  tupoksi  penganggaran  dapat  menjadi  struktur  organisasi  hierarkis tersendiri sehingga dapat dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dapat memiliki hak untuk memutuskan sendiri perihal penganggaran. Sistem kontrol terpusat dengan banyak aturan dan  prosedur  ditinggalkan.  Kepala  unit/bagian  memiliki  wewenang  untuk  menjalankan  unit mereka  sesuai  dengan  arahan  kebijakan/strategi  yang  telah  ditetapkan.  Sebab  terdapat  unit penganggaran tersendiri, struktur organisasinya tidak terlalu rumit dan karenanya lebih fleksibel. Akibatnya, biaya eksploitasi jadi berkurang (O’Grady et al., 2017; Röösli & Kaduthanam, 2018) . Dalam  pemerintah  daerah,  para  pemimpin  daerah  termasuk  masing-masing  kepala bagian/unit harus memiliki sifat supportive leader untuk melakukan perencanaan penganggaran (Sarman,  2020). Pendekatan  kepemimpinan  baru  ini  didasarkan  pada  gagasan  pemberdayaan karyawan  serta  metode  manajemen  yang  fleksibel.  Kepemimpinan  ini  harus  mampu mengeluarkan  potensi  pekerja  dalam  menjalankan  bisnis  sehingga  mereka  dapat  merespons dengan tepat dan cepat ketika dihadapkan dengan isu-isu baru dan lingkungan eksternal (Murifal, 2021) . Pada gaya kepemimpinan yang supportive ini, para pemimpin  mau mengambil risiko serta tidak terikat pada apa yang sudah ditetapkan pada hal ini para pegawai diperbolehkan melakukan inovasi-inovasi serta membuat kesalahan. Selaras dengan hal tersebut, pemimpin yang suportif dapat memunculkan perilaku inovatif (Wang et al., 2022), sehingga dapat meningkatkan gairah tim  dalam  bekerja.  Dalam  konteks  pemerintahan,  peran supportive  leader dalam  mendukung pelaksanaan  kegiatan  organisasi  cenderung  memberikan  dukungan  berupa  komitmen  tim, perhatian, dan motivasi kepada para pengikutnya. Sedangkan dalam konteks layanan, diharapkan dapat melayani pelanggan dengan lebih maksimal. Hal ini penting karena dinamika dunia bisnis saat ini mendorong organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan dinamis (Dayanti et al., 2022; Shin et al., 2016) . Hal itu, dapat meminimalkan minimnya alokasi anggaran karena lemahnya komitmen pimpinan dalam memberikan otonomi pada tim (Tinov et al., 2022). Alhasil, di dalam tim harus diberikan kebebasan untuk bertindak. Oleh karena itu, manajer tim harus memiliki keahlian secara teknis dan konseptual (Pramelani & Widyastuti, 2021). Beralih dari  kesepakatan  target  jangka  panjang  yang  direncanakan  secara  kaku  menuju  orientasi  hasil yang direncanakan jangka pendek (Konul Digital, 2022).
Dalam lingkungan yang selalu berubah dan bergejolak, ruang lingkup proses bisnis akan berkembang dan pada waktunya, pengetahuan, sumber daya, dan tugas yang diperlukan juga akan diperbarui (Ujwary-Gil, 2019). Oleh karena itu, jaringan organisasi dibangun untuk memperoleh koneksi  dan  hubungan  yang  dibuat  serta  dipelihara  oleh  organisasi  baik  secara  internal  atau eksternal. Ketika ikatan ini dibangun dalam sebuah organisasi, dapat meningkatkan kinerja dan capaian. Selanjutnya, ketika hanya satu orang yang dominan, sumber daya (tim) dalam organisasi kemungkinan besar tidak berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi, dan dengan demikian menolak  untuk  berpartisipasi  aktif (Zulkarnain  &  Hadiyani,  2014) .  Jejaring  organisasi

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
memerlukan pemahaman terhadap peran dan tugasnya masing-masing (Harmon & Mayer, 2014). Organisasi publik harus memiliki sifat adaptif terhadap perubahan kepentingan publik sehingga perlu  dibentuknya organizational  network untuk  mengakomodasi  kepentingan  publik  dengan membangun relasi dengan para stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dengan penganggaran. Market  coordination merupakan  bentuk  perwujudan  dari organizational  network yang memanfaatkan  peran  atau  bantuan  dari  pihak  ketiga  ( stakeholder ) (Lichtarski  &  Piórkowska, 2021) . Setiap unit dalam organisasi memiliki kemampuan dan hak untuk menentukan apakah akan menggunakan layanan pemerintah pusat (transfer/bantuan) atau bantuan eksternal (Samudrage & Beddage,  2018). Dalam  pendekatan  ini,  unit  organisasi  daerah  ditantang  untuk  menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan hemat biaya. Dalam hal ini market coordination membantu mengurangi  adanya  ketergantungan  dana  atau  anggaran  dari  pusat.  Misalnya,  apabila  terdapat suatu indikator yang membutuhkan anggaran lebih maka tidak perlu mengurangi anggaran dari indikator lainnya. Akan tetapi, dapat menggunakan bantuan dari pihak ketiga agar dapat menekan biaya anggaran yang terlalu tinggi. Selain itu, dapat mengurangi risiko terjadinya pembengkakan dan penumpukan anggaran (Röösli & Kaduthanam, 2018) . Dalam pengelolaan item penganggaran beyond budgeting , proses penetapan strategi dalam organisasi di luar penganggaran adalah proses yang berkelanjutan dan dari bawah ke atas ( bottom up ), serta mengkoordinasikan interaksi secara dinamis (BBRT, 2013). Partisipasi dalam proses penganggaran  dapat  menghasilkan  data  yang  lebih  akurat,  karena  memungkinkan  atasan mendapatkan  informasi  asli  tentang  bawahan.  Keterlibatan  anggaran  diperkirakan  akan berkontribusi pada peningkatan kinerja manajemen berkelanjutan (Ginting, 2018). Proses bottom up tersebut melibatkan sumber daya yang ada dengan tetap memperhatikan kepentingan publik sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko fiskal yang terlalu tinggi.
Organisasi  harus  menumbuhkan  rasa  memiliki  yang  kuat  dan  mengatur  tim  yang bertanggung jawab (Sasmito, 2022). Oleh karena itu, resources on demand adalah sumber daya anggaran yang responsif sesuai permintaan dan kebutuhan yang ada.  Pemimpin menumbuhkan pola  pikir  sadar  biaya  dan  membuat  sumber  daya  tersedia  sesuai  kebutuhan (BBRT,  2016). Alternatif  ini  mengarah  pada  otonomi  dan  fleksibilitas  yang  lebih  besar.  Semuanya  dimulai dengan pola pikir kesadaran biaya; tetapi juga nilai-nilai yang kuat dan arah yang jelas diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang langka secara optimal. Tujuannya tidak selalu untuk menjaga biaya tetap minimum setiap saat. Pemetaan dilakukan agar perencanaan anggaran berjalan  secara  maksimal  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  publik (Bogsnes  et  al.,  2016). Oleh karenanya, resources  on  demand dan market  coordination saling  berkaitan  dan  memiliki hubungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
Dalam konsep kepentingan publik atau umum harus membuat generalisasi kepentingan, kita  harus  bisa  mengatur  dan  menggeneralisasikan  kepentingan-kepentingan  yang  ada  dalam prosesnya  karena  harus  mengutamakan  kepentingan  sesuai  kehendak  dan  kebutuhan  publik (Thelle,  2013). Dikarenakan  orientasi  dari beyond  budgeting adalah  masyarakat,  alhasil organisasi  yang  sukses  berfokus  pada  melayani  kebutuhan  pelanggan.  Namun,  beberapa organisasi  berkinerja  tinggi  memberikan  penekanan  yang  lebih  tinggi  untuk  memastikan karyawan  senang  dan  terlibat.  Kebutuhan  pelanggan  juga  dimaksudkan  untuk  menekankan pentingnya organisasi untuk meningkatkan value kinerjanya (Bogsnes et al., 2016). Beyond budgeting menilai bahwa organisasi memiliki tujuan, tetapi sering kali diarahkan, relatif, dan ditetapkan oleh unit bisnis itu sendiri. Jumlah detailnya juga jauh lebih sedikit dari anggaran  standar (Stange  et  al.,  2021). Organisasi  menggunakan  berbagai  informasi  untuk menetapkan  target  kinerja  yang  relatif  dari  unit,  yang  disebut  penetapan  target  relatif.  Target secara  teratur  dinilai  berdasarkan  kinerja  organisasi  dan  tren  ekonomi,  sosial,  lingkungan,  dan politik  global.  Organisasi  menggunakan  fleksibilitas  yang  terkait  dengan  subjektivitas  proses penetapan target untuk menimbang informasi individu dan kelompok secara berbeda di seluruh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
unit yang berbeda (Aranda et al., 2014). Target relatif dari organisasi selaras dengan tujuan utama dari organisasi serta target anggaran yang ditetapkan oleh organisasi tidak sama dengan anggaran pada periode sebelumnya. Berdasarkan parameter kinerja utama seperti return on investment, free cash  flow, dan cost-to-income  ratio yang  berada  di  atas  rata-rata.  Evaluasi  kinerja  tidak  lagi dilakukan  secara  tahunan,  melainkan  secara  periodik,  bergulir,  dan  terdesentralisasi (Murifal, 2021). Manajer  berpartisipasi  dalam  proses  penetapan  tujuan,  menghasilkan  tujuan  yang ambisius.  Tujuan-tujuan  ini  secara  teratur  dimodifikasi  sebagai  respons  terhadap  perubahan kebutuhan dan perhatian publik. Sehingga, strategi dari proses penganggaran tidak harus mengacu pada anggaran tahun lalu karena dinamika kepentingan publik terus terjadi dan anggaran menjadi lebih adaptif pada keadaan (Bogsnes et al., 2016; Nguyen et al., 2018; O’Grady et al., 2017; Röösli & Kaduthanam, 2018).

## 5) Comparison of models and real world
Tahap kelima  yakni membandingkan antara model konseptual dan situasi permasalahan. Tahapan  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  ( real  world) dengan system  thinking yang  ditawarkan  sehingga  mampu  membuat  solusi  atas  permasalahan yang ada. Pada tahapan ini peneliti melakukan rekonstruksi historis ( historical reconstruction) aktivitas-aktivitas  yang  membangun  aktivitas  bertujuan  tersebut . Berikut  disajikan matriks perbandingan antara model konseptual dan situasi masalah yang terjadi pada Tabel 8 .
Tabel 8. Matriks Perbandingan Antara Model Konseptual dan Situasi Masalah yang Terjadi
Model Aktivitas Bagaimana dilakukan Oleh Siapa Real World Masukan perbaikan/perubahan Model proses penganggaran sebagai langkah mitigasi  risiko fiskal  berdasar pada beyond budgeting untuk pemerintahan daerah Mendorong terbentuknya a self organizational framework Pemimpin Pemerintah Daerah, yakni Kepala Daerah berserta Kepala OPD Pemerintah daerah belum optimal  dalam proses penganggaran sehingga terdapat beberapa  item dari indikator risiko fiskal yang penting seperti infrastruktur dan  pelayanan publik, keuangan  serta sumber daya pemerintah. Terbentuknya organisasi/unit  tersendiri dalam proses penganggaran sehingga lebih adaptif dan fleksibel dalam proses penganggaran Mendorong perilaku supportive leader di dalam tim penganggaran sehingga dapat memunculkan sifat inklusivitas,  komunikatif, dan  berani  mengambil risiko Membentuk jaringan organisasi yang telah terhubung antar unit anggaran termasuk dengan stakeholders sehingga memudahkan dalam proses planning and control Tim  memiliki  keleluasaan untuk mengurangi ketergantungan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Model Aktivitas Bagaimana dilakukan Oleh Siapa Real World Masukan perbaikan/perubahan pembiayaan  dari  pusat dengan membentuk ekosistem pembiayaan secara  mandiri  dengan kolaborasi stakeholders Melaksanakan strategi berdasarkan bottom up system Organ Pemerintah daerah  yakni kepala daerah dan atau kepala dinas  terkait serta staf organisasi  di bawahnya Melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan penggunaan anggaran berlebih Melakukan proses perencanaan dengan memperhatikan public interest melalui public hearing setiap  periode bulan sehingga proses perencanaan  selalu  terjadi dan fleksibel Menetapkan  target  yang relatif sesuai tujuan utama (visi misi) pemerintah daerah dan kinerja organisasi  serta  asumsi ekonomi, sosial, lingkungan  dan  politik sehingga dapat lebih adaptif pada keadaan
Sumber : Data diolah (2022)

## 6) Changes: systematically desirable, culturally feasible
Fokus  tahapan  ini  adalah  mentransformasikan  model  konseptual  yang  telah  disiapkan sesuai  dengan  hasil  pendefinisian  situasi  masalah  yang  telah  diselesaikan.  Selanjutnya  akan tercipta  model  yang  memenuhi  harapan  semua  pihak,  yaitu  perumusan  konsep  teoritis (diinginkan)  kemudian  ditindaklanjuti  sebagai  tindakan  yang  dapat  dijalankan (feasible) (Checkland & Poulter, 2020) .
Model  yang  dibuat  berkaitan  dengan  2  unsur  yang  menjadi  pembentuk  model  proses penganggaran  sebagai  langkah  mitigasi  risiko  fiskal  berdasar  pada beyond  budgeting untuk pemerintahan  daerah.  Unsur  tersebut  ialah  mendorong  terbentuknya a  self  organizational framework dan melaksanakan strategi berdasarkan bottom up system . Dorongan dibentuknya a self organizational framework bermula dari membentuk organisasi/unit tersendiri dalam proses penganggaran dengan dukungan pimpinan untuk dapat mengembangkan jaringan organisasi yang berhubungan dengan pihak lain termasuk swasta/LSM sesuai dengan kepentingan umum. Selain itu, untuk melaksanakan strategi bottom up system , dilakukan dengan mencari tahu sumber daya apa  yang  dimiliki  pemerintah,  jelajahi  proses  perencanaan  yang  berorientasi  pada  kepentingan publik, dan tetapkan tujuan yang relevan agar lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lokal.
Oleh karena itu, berdasarkan kondisi situasi masalah ( real world ) dan model konseptual

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
yang dibuat, maka terbentuknya a self organizational framework dan strategi berdasarkan bottom up system sangat berdampak pada upaya proses mitigasi risiko fiskal pemerintah daerah dengan berdasar pada beyond budgeting.

## Kesimpulan
Identifikasi risiko fiskal menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh  pemerintah daerah sebagai  upaya  peringatan  dini  dan  sebagai  bahan  dalam  menetapkan  kebijakan  fiskalnya. Kekhawatiran akan terjadinya fiscal stress bagi pemerintah daerah tampak nyata. Hal ini dibuktikan dengan  banyaknya  item  risiko  fiskal  yang  memiliki  tingkat  risiko  kategori  tinggi  dalam  keuangan daerah.  Model    konseptual  yang  berhasil  dibangun  guna  memitigasi  risiko  fiskal  daerah  adalah mengacu pada konsep beyond budgeting. Dua unsur utama dalam bangun konsepsi beyond budgeting yakni  terbentuknya a  self  organizational  framework dan  strategi  berdasarkan bottom  up  system. Terbentuknya a  self  organizational  framework bermula  dari  membentuk  organisasi/unit  tersendiri dalam  proses  penganggaran  dengan  dukungan  pimpinan  ( supportive  leader) untuk  dapat mengembangkan  jaringan  organisasi  ( organizational  framework) yang  berhubungan  dengan  pihak lain  termasuk  swasta/LSM  sesuai  dengan  kepentingan  umum  ( organizational  framework) .  Untuk melaksanakan strategi  bottom  up  system ,  dilakukan  dengan  mencari  tahu  sumber  daya  apa  yang dimiliki  pemerintah  ( resources  on  demand) ,  jelajahi  proses  perencanaan  yang  berorientasi  pada kepentingan publik ( public focus) , dan tetapkan tujuan yang relevan agar lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lokal ( target relative) . Upaya pencapaian beyond budgeting haruslah dibingkai dalam sebuah kerangka regulasi yang mendukung.

## Daftar Pustaka
Ahyaruddin,  M.,  &  Akbar,  R.  (2018).  Indonesian  Local  Government’s  Accountability  and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 19 (1). https://doi.org/10.18196/jai.190187
Alsharari, N. M., & Abougamos, H. (2017). The processes of accounting changes as emerging from public and fiscal reforms. Asian Review of Accounting , 25 (1), 2–33. https://doi.org/10.1108/ARA-01-2016-0007
Anessi-Pessina,  E.,  Barbera,  C.,  Sicilia,  M.,  &  Steccolini,  I.  (2016).  Public  sector  budgeting:  a European  review  of  accounting  and  public  management  journals. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal , 29 (3), 491–519. https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2013-1532
Aranda, C., Arellano, J., & Davila, A. (2014). Ratcheting and the Role of Relative Target Setting. The Accounting Review , 89 (4), 1197–1226. https://doi.org/10.2308/accr-50733
Ariwibawa,  Y.,  Rachmina,  D.,  &  Falatehan,  A.  F.  (2018).  Strategi  Peningkatan  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 10 (1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22703 Ayu Okta Rezariski. (2020). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains , 1 (4), 248–256. https://doi.org/10.36418/jiss.v1i4.43 Azhari, A. K., & Negoro, A. H. S. (2019). Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia . Intrans Publishing.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  (2021). Laporan  Hasil  Reviu  Atas  Kemandirian  Fiskal  Pemerintah Daerah Tahun 2020 . Bank  Indonesia.  (2022). Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa  Timur  Agustus  2022 . https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa- Timur--Agustus-

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
BBRT. (2013). Beyond Budgeting Principles . Beyond
Budgeting Institute. https://www.bbrt.co.uk/beyond-budgeting/bb-principles.html BBRT. (2016). The 12 Beyond Budgeting principles . Beyond Budgeting Institute. https://bbrt.org/the- beyond-budgeting-principles/
Biswan,  A.  T.  (2018).  Praktik  Sistem  Penganggaran  Melalui  Penataan  Arsitektur  Dan  Informasi Kinerja.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik , 2 (1), 35–46.
https://doi.org/10.31092/jmkp.v2i1.264
Biswan,  A.  T.,  &  Grafitanti,  I.  D.  (2021).  Memaknai  Kembali  Penganggaran  Berbasis  Kinerja Berdasarkan  Studi  Implementasi  Penganggaran  Sektor  Publik. Jurnal  Manajemen Perbendaharaan , 2 (1), 35–56. https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.368
Biswan,  A.  T.,  &  Widianto,  H.  T.  (2019).  Peran  Beyond  Budgeting  Entry  Scan  Untuk  Mengatasi Permasalahan  Penganggaran  Sektor  Publik. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 10 (2). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10018
Bogsnes, B., Larsson, D., Olesen, A., Player, S., & Röösli, F. (2016). Update of the Beyond Budgeting Principles. In Beyond Budgeting Institute . www.bbrt.org
CARTER, J., & AJAM, T. (2003). Local Government Fiscal Risk – Discussion Document. AFReC Pty Ltd .
Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology and its use for practitioner, teachers, and students (Vol. 26). Wiley Chichester. Checkland, P., & Poulter, J. (2020). Soft Systems Methodology. In Systems Approaches to Making Change:  A  Practical  Guide (pp.  201–253).  Springer  London.  https://doi.org/10.1007/978-1- 4471-7472-1_5
Creswell, J. W. (2017). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. In Yogyakarta: pustaka pelajar (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Dayanti,  P.  R.,  Eliyana,  A.,  Emur,  A.  P.,  &  Pratama,  A.  S.  (2022).  Supportive  Leadership:  A Literature Review. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS) , 74–80. https://doi.org/10.51386/25815946/ijsms-v5i2p109
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Portal Data SIKD . Kementerian Keuangan RI. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (Sinergi Pendanaan) .
Ferizaldi. (2018). Model Akuntabilitas Birokrasi di Era Otonomi Khusus Aceh (Tinjauan Terhadap Tes  Shalat  dan  Baca  Al-Qur’an  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Nakhoda , 17 (29), 18–25. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7055
Ginting, M. C. (2018). Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial Organisasi. Jurnal Manajemen , 4 (1), 23–33.
Hakim, D. B., & Falatehan, A. F. (2022). Strategi Monitoring Fiskal Daerah di Kota Cirebon. Jurnal Manajemen Agribisnis , 10 (2), 887–903.
Harmon, M., & Mayer, R. T. (2014). Organization Theory for Public Administration (1st ed.). Little,
Brown.
Hasaniarto,  &  Ishak.  (2015).  Analisa  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah:  Studi  Kasus Tuntutan  Propinsi  Riau  Terhadap  Dana  Bagi  Hasil  Subsektor  Perkebunan  Kelapa  Sawit. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 14 (1), 36. https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6173

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Hesrini, E. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik. E-Jurnal Ilmu Manajemen MAGISTRA , 1 (1), 56–70. Konul Digital. (2022). Beyond Budgeting . Konul Digital GmbH.
https://konul.digital/en/blog/beyond-budgeting
Kopits,  G.  (2014).  Coping  with  fiscal  risk. OECD  Journal  on  Budgeting , 14 (1),  47–71. https://doi.org/10.1787/budget-14-5jxrgssdqnlt
Lichtarski,  J.  M.,  &  Piórkowska,  K.  (2021).  Heterarchical  Coordination  in  Inter-organizational
Networks: Evidence from the Tourism Industry. Tourism and Hospitality Management , 27 (2), 235–253. https://doi.org/10.20867/thm.27.2.1
Martono, N. (2010). Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis) . RajaGrafindo Persada.
Mercya  Vaguita,  W.  A.  (2020).  Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (2), 79. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844
Mokoginta,  I. S.,  &  Asfari, D. D.  (2015).  Fiscal stress  index sebagai  sistem  peringatan dini krisis fiskal di Indonesia. Research Report-Humanities and Social Science , 2 .
Murifal, B. (2021). Strategi Manajemen Mengoptimalkan Kinerja dengan Konsep Beyond Budgeting.
Ekonomis: Journal of Economics and Business , 5 (1), 245. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.318
Nguyen,  D.  H.,  Weigel,  C.,  &  Hiebl,  M.  R.  W.  (2018).  Beyond  budgeting:  review  and  research agenda. Journal of Accounting & Organizational Change , 14 (3), 314–337. https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2017-0028
Nkomah,  B.  B.,  Igbokwe-Ibeto,  C.  J.,  &  Anazodo,  R.  O.  (2016).  Local  Government  Financial Autonomy : A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. Oman Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review , 5 (10), 38–54. https://doi.org/10.12816/0028092
O’Grady, W., Akroyd, C., & Scott, I. (2017). Beyond Budgeting: Distinguishing Modes of Adaptive Performance  Management.  In Advances  in  Management  Accounting (Vol.  29,  pp.  33–53). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/S1474-787120170000029003
Ouali, M. A., & Boussetta, M. (2017). A Comparative Study of Local Financial Autonomy in Italy,
France and Morocco. European Scientific Journal , 13 , 151–162.
Parwoto,  P.,  &  Halim,  A.  (2020).  The  Effects  of  Organizational  and  Political  Factors  on  the
Development of Performance Measurement System (PMS) of Local Government Institutions. Journal of Accounting and Investment , 21 (2). https://doi.org/10.18196/jai.2102146
Popesko, B., Novák, P., Dvorský, J., & Papadaki, Š. (2018). The Maturity of a Budgeting System and its  Influence  on  Corporate  Performance. Acta  Polytechnica  Hungarica , 14 (7). https://doi.org/10.12700/APH.14.7.2017.7.6
Pramelani,  P.,  &  Widyastuti,  T.  (2021).  Persepsi  Milenial  terhadap  Gaya  Kepemimpinan  Calon
Presiden Tahun 2024. Nakhoda:
Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (2), 1–13. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.196
Rakhmayani,  A.  N.  (2019). Manajemen  Risiko  pada  Pengelolaan  Keuangan  di  Daerah . TimesIndonesia.  https://www.timesindonesia.co.id/read/news/240658/manajemen-risiko-pada- pengelolaan-keuangan-di-daerah

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Reka, C. I., Stefan, P., & Daniel, C. V. (2014). Traditional Budgeting Versus Beyond Budgeting: A Literature Review. Annals of the University of Oradea: Economic Science, Vol 23, Iss 1, Pp 573- 581 (2014) . https://doaj.org/article/42df384c56d6467eb21f1702870bf145
Röösli, F., & Kaduthanam, S. (2018). Beyond Budgeting as a mindset and a framework for action.
Management Journal Changement , 4 , 20–22.
Samudrage,  D.  N.,  &  Beddage,  H.  S.  (2018).  Status  and  Challenges  in  Implementing  Beyond Budgeting:  Evidence  from  Sri  Lanka. International  Business  Research , 11 (12),  113. https://doi.org/10.5539/ibr.v11n12p113
Sanjaya,  I., Martini, R., & Ahnaf, M.  F. (2021). Fiscal  Stress: Growth Aspects  of Pad, Growth of Capital Expenditure, and Economic Growth. 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20) , 177–183.
Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: an analysis of Italian local governments. Sustainability , 12 (18), 7599.
Saragih,  J.  P.  (2016).  Politik  Desentralisasi  Fiskal:  Permasalahan  Dalam  Implementasi. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 5 (2).
Sarman,  P.  H.  S.  (2020). Kepemimpinan  Perubahan  Menuju  Kesiapan  Implementasi  Model Penganggaran Adaptif (Studi Kasus di PT. Bumi Empon Mustiko) [Thesis]. Universitas Sanata Dharma.
Sasmito, Y. (2022). Analisis Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pengukuran Indeks Profesionalitas  ASN  (IP  ASN)  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  dan  Penelitian Pengembangan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 31–43. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.262
Septira, F.,  & Prawira,  I. F.  A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Fiscal  Stress.
JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 57–64.
Shin, Y., Oh, W. K., Sim, C. H., & Lee, J. Y. (2016). A multilevel study of supportive leadership and individual work outcomes: The mediating roles of team cooperation, job satisfaction, and team commitment.
Journal of Applied Business Research , 32 (1), 55–70.
https://doi.org/10.19030/jabr.v32i1.9523
Shoesmith,  D.,  Franklin,  N.,  &  Hidayat,  R.  (2020).  Decentralised  Governance  in  Indonesia’s Disadvantaged  Regions:  A  Critique  of  the  Underperforming  Model  of  Local  Governance  in Eastern Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs , 39 (3), 359–380.
Sofyani,  H.  (2018).  Does  Performance-Based  Budgeting  Have  a  Correlation  with  Performance
Measurement  System?  Evidence  from  Local  Government  in  Indonesia. Foundations  of Management , 10 (1), 163–176. https://doi.org/10.2478/fman-2018-0013
Sofyani,  H.,  &  Akbar,  R.  (2013).  Hubungan  Faktor  Internal  Institusi  Dan  Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 10 (2), 184–205. https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10
Stange, S.,  Bogsnes,  B.,  & Sheth,  H. (2021). Going Beyond Budgeting |  BCG . Boston Consulting Group. https://www.bcg.com/publications/2021/the-future-is-beyond-budgeting
Suyanto,  S.  (2017).  Kajian  Ketimpangan  Fiskal  (Fiscal  Imbalance)  Dan  Kebijakan  Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. Develop , 1 (1).
Thelle,  H.  (2013).  Public  Interest  as  Concept  and  Legal  Practice  in  China. Journal  of  Political Sciences & Public Affairs , 01 (03). https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000109

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 22 No. 01 Tahun 2023 Halaman 01- 20 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
Tinov, M. Y. T., Marta, A., Asrida, W., Hasanuddin, & Ishak. (2022). Local Political Leadership for Sustainable Forest Management (Case in Riau Province). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 85–94.
Ujwary-Gil,  A.  (2019).  Organizational  network  analysis:  A  study  of  a  university  library  from  a network  efficiency  perspective. Library  and  Information  Science  Research , 41 (1),  48–57. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.02.007
Wang, Y., Chin, T., Caputo, F., & Liu, H. (2022). How Supportive Leadership Promotes Employee Innovation  under  Uncertainty:  Evidence  from  Chinese  E-Commerce  Industry. Sustainability (Switzerland) , 14 (12). https://doi.org/10.3390/su14127491
Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi Pengaturan Distribusi Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat  kepada Pemerintahan Daerah. Padjadjaran  Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 2 (3),
463–482. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a3
Zulkarnain,  &  Hadiyani,  S.  (2014).  Peranan  Komitmen  Organisasi  dan  Employee  Engagement
terhadap Kesiapan Karyawan untuk Berubah. Jurnal Psikologi , 41 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jpsi.6955