INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8426-8436 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Optimalisasi Perlindungan Terhadap Konsumen Pada Aplikasi Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999
Sapriani Nur Adilah Lubis 1 ✉ , Melinda Natasya 2 , Dewi Amanda Nasution 3 , Hasyim 4
Universitas Negeri Medan
Email: adilalubis5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen pada aplikasi belanja online berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini dilakukan dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  melibatkan  20  responden  pengguna  aplikasi  belanja  online yang  diidentifikasi  melalui  survei  menggunakan  Google  Form.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa konsumen sering menghadapi masalah seperti informasi produk yang tidak akurat, produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan penipuan. Masalah-masalah ini disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi dan minimnya pengawasan terhadap praktik bisnis pada platform belanja  online.  Penelitian  ini  menyarankan  perlunya  penyempurnaan  regulasi  untuk  meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan belanja online yang lebih aman dan adil bagi konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-commerce, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Belanja Online,
Pengawasan Hukum
Abstract
This study aims to optimize consumer protection in online shopping applications based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This research was conducted using a descriptive qualitative approach, involving 20 respondents who are users of online shopping applications identified through a survey using Google Forms. The results show that consumers often face issues  such as  inaccurate product information,  products  not  matching  descriptions,  delayed  deliveries,  and  fraud.  These  problems  are caused by a lack of information transparency and minimal oversight of business practices on online shopping platforms. This study recommends regulatory improvements to enhance consumer protection in  e-commerce  transactions,  including  increasing  the  government's  role  in  monitoring  and  law enforcement.  Thus,  it  is  expected  to  create  a  safer  and  fairer  online  shopping  environment  for consumers.
Keywords: Consumer Protection, E-commerce, Law No. 8 of 1999, Online Shopping, Legal Oversight

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, Pasal  1  angka  1,  perlindungan  konsumen  didefinisikan  sebagai  semua  tindakan  yang dilakukan untuk memastikan adanya kepastian hukum demi melindungi konsumen. Definisi ini dianggap memadai karena menegaskan pentingnya kepastian hukum untuk mencegah perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan operator komersial sekaligus melayani kepentingan  konsumen.  Di  sisi  lain,  aturan  ini  berupaya  memberikan  kejelasan  hukum kepada nasabah.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  perlindungan  konsumen  adalah  seperangkat konsep  dan  norma  hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  perselisihan  antar  pihak mengenai produk dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Sistem ini berupaya untuk  menumbuhkan  interaksi  yang  adil  dan  seimbang  antara  pelanggan  dan  pelaku korporasi  sekaligus  menjaga  hak  konsumen  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  yang berkualitas tinggi dan aman.
Kepastian  hukum  diterapkan  untuk  melindungi  hak-hak  konsumen,  diperkuat  oleh undang-undang  khusus  yang  bertujuan  mencegah  tindakan  sewenang-wenang  pelaku usaha  yang  merugikan  konsumen  (Maharani  &  Dzikra,  2021).  Dengan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan hukum lainnya, konsumen kini memiliki hak dan posisi  yang  setara  dengan  pelaku  usaha.  Jika  timbul  pelanggaran  terhadap  hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, konsumen dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hukum.
Munculnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  merevolusi  cara  hidup  kita, interaksi, dan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk e-commerce. Aplikasi belanja online
memudahkan  transaksi  jual  beli  tanpa  pertemuan  langsung  dengan  penjual,  membuat perdagangan lebih efisien dan praktis. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan masalah baru terkait perlindungan konsumen, seperti informasi yang tidak akurat, produk yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan penipuan.
Masalah  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  transparansi  informasi  dan  minimnya pengawasan terhadap praktik bisnis pada aplikasi belanja online. Undang-Undang No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatur  hak  konsumen  dan  kewajiban pelaku usaha, namun masih belum cukup untuk melindungi konsumen dalam transaksi e- commerce yang memiliki karakteristik khusus.
Salah satu masalah utama dalam e-commerce adalah perlindungan keamanan data pribadi konsumen (Aji, 2022). Masalah lainnya adalah pembeli yang tidak membayar barang dan/atau jasa yang telah dibeli. Oleh karena itu, perlu diupayakan optimalisasi perlindungan konsumen pada aplikasi belanja online dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen. Selanjutnya, rekomendasi dapat dirumuskan  untuk  menyempurnakan  regulasi  atau  kebijakan  yang  memberikan perlindungan lebih memadai bagi konsumen dalam transaksi e-commerce.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  deskriptif adalah metode yang dirancang untuk mengeksplorasi atau menggambarkan situasi sosial secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Subjek penelitian ini terdiri dari 20 orang pengguna  aplikasi  belanja  online.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei menggunakan formulir Google yang berisi 10 pertanyaan. Angket ini dibagikan kepada 20 orang  dan  hasil  respon  mereka  diolah  menjadi  diagram  lingkaran  yang  menunjukkan persentase  jawaban.  Analisis  data  dilakukan  dengan  membaca  dan  memahami  hasil responden, menghitung persentase, membuat diagram lingkaran, dan kemudian menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Kekecewaan saat menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau foto di situs web tokoh online
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab kadang-kadang sebesar 70%, menjawab  tidak  sebesar  20  %  dan  yang  terkecil  menjawab  iya  sebesar    10%.  Ini membuktikan  bahwa  kekecewaan  saat  menerima  produk  yang  tidak  sesuai  dengan deskripsi atau foto  di situs web toko  online terkadang masih menimbulkan  kekecewaan dilihat dari presentasi yang menjawab kadang-kadang.

## 2. Memeriksa review dan rating produk sebelum membeli
Berdasarkan hasil survei, 100% responden menjawab "Ya", dan tidak ada responden yang menjawab "Kadang-kadang" atau "Tidak". Ini membuktikan bahwa  konsumen selalu memeriksa  review  dan  rating  produk  sebelum  membeli  dilihat  dari  presentasi  yang menjawab iya.
3. Mengalami masalah komunikasi dengan tokoh online
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab tidak sebesar 55%, menjawab kadang-kadang  sebesar  35  %  dan  yang  terkecil  menjawab  iya  sebesar    10%.  Ini membuktikan bahwa konsumen tidak mengalami masalah komunikasi dengan toko online dilihat dari presentasi yang menjawab tidak yaitu 55%.

## 4. Selalu memastikan situs web toko online tersebut terpercaya
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab iya sebesar 85%, menjawab kadang-kadang sebesar 15 % dan tidak ada yang  menjawab iya. Ini membuktikan bahwa konsumen selalu memastikan situs web toko online terpercaya dilihat dari presentasi yang menjawab iya yaitu 85%.
5. Mengalami kesulitan dalam proses pengembalian barang atau penukaran barang di tokoh online
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab iya sebesar 45%, menjawab tidak sebesar 40 % dan terkecil menjawab kadang-kadang sebesar 15%. Ini membuktikan bahwa konsumen mengalami kesulitan dalam proses pengembalian barang atau penukaran barang di toko online dilihat dari presentase menjawab iya sebesar 45%.
6. Melaporkan  kepada  pihak  berwenang  terkait  penipuan  atau  pelanggaran  hak konsumen dalam belanja online.
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab tidak sebesar 80%, menjawab iya sebesar 15 % dan tidak ada yang menjawab kadang-kadang. Ini membuktikan bahwa konsumen tidak melaporkan kepada pihak berwenang terkait penipuan atau pelanggaran hak konsumen dalam belanja online dilihat dari presentase menjawab tidak sebesar 80%.
7. Perlu edukasi lebih lanjut mengenai hak-hak sebagai konsumen dalam belanja online
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab iya sebesar 65%, menjawab tidak sebesar 25 % dan paling sedikit kadang-kadang sebesar 10%. Ini membuktikan bahwa konsumen  merasa  perlunya  edukasi  lebih  lanjut  mengenai  hak-hak  sebagai  konsumen dalam belanja online dilihat dari presentase menjawab iya sebesar 65%.
8. Percaya  bahwa  pemerintah  sudah  cukup  berperan  dalam  melindungi  hak-hak konsumen dalam belanja online
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab iya sebesar 60%, menjawab tidak sebesar 20 % dan kadang-kadang sebesar 20%. Ini membuktikan bahwa konsumen percaya bahwa pemerintah sudah cukup berperan dalam melindungi hak-hak konsumen dalam belanja online dilihat dari presentase menjawab iya sebesar 60%.
9. Merasa  lebih  aman  berbelanja  online  di  platfrom  e-commerce  yang  sudah terdaftardan diawasi oleh pemerintah
Berdasarkan jawaban responden diatas yang menjawab iya sebesar 90%, menjawab tidak sebesar 10 % dan tidak ada yang menjawab kadang-kadang. Ini membuktikan bahwa konsumen  merasa  lebih  aman  berbelanja  online  di  platform  e-commerce  yang  sudah terdaftar dan diawasi oleh pemerintah dilihat dari presentase menjawab iya sebesar 90%.

## 10. Selalu menyimpan bukti transaksi belanja online
Berdasarkan  jawaban  responden  diatas  yang  menjawab  iya  dan  menjawab  tidak sebesar 35%, menjawab kadang-kadang  sebesar 30 % . Ini membuktikan bahwa konsumen tidak  menyimpan  transaksi  belanja  online  dan  ada  juga  konsumen  yang  menyimpan transaksi belanja online dilihat dari presentase menjawab iya dan tidak sebesar 35%.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa aspek yang mencerminkan kondisi konsumen dalam berbelanja online serta persepsi mereka terhadap perlindungan konsumen yang disediakan oleh pemerintah, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Meskipun sebagian besar responden hanya mengalami kekecewaan kadang-kadang, namun adanya persentase yang signifikan menunjukkan adanya masalah dalam konsistensi Pasal antara deskripsi produk dan produk yang diterima. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan terkait barang atau jasa yang dijual.
Proses  pemeriksaan,  ulasan,  dan  pemberian  peringkat  pada  suatu  produk  sesuai dengan 39 hak yang dimiliki oleh konsumen untuk memperoleh informasi yang memadai dan jelas terkait barang atau jasa yang akan mereka beli. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Meskipun sebagian besar responden tidak mengalami masalah komunikasi, namun persentase  yang  signifikan  yang  mengalami  kadang-kadang  menunjukkan  adanya perluasan 38 layanan komunikasi yang dapat diupayakan oleh pihak penjual, Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 menerangkan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindungan hukum yang efektif.
Tingginya persentase yang selalu memastikan situs web terpercaya sesuai dengan hak konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  terhadap  praktik  perdagangan  yang  tidak sehat, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.
Kesulitan  dalam  Proses  Pengembalian  atau  Penukaran  Barang  mencerminkan pentingnya  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  memadai  mengenai  kebijakan pengembalian atau penukaran barang oleh penjual, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.
Meskipun ada yang mengalami penipuan atau pelanggaran hak konsumen, namun persentase  yang  melaporkan  hal  tersebut  masih  rendah.  Ini  menunjukkan  perlunya sosialisasi  lebih  lanjut  mengenai  prosedur  pengaduan  dan  perlindungan  terhadap konsumen, yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.
Presentase  yang  cukup  tinggi  menyatakan  perlunya  edukasi  lebih  lanjut  mengenai hak-hak  sebagai  konsumen  menunjukkan  pentingnya  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  dari pemerintah dan pihak terkait, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1999. Walaupun mayoritas responden mempercayai peran pemerintah, namun masih ada yang merasa tidak cukup. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam implementasi dan pemantauan  kebijakan  perlindungan  konsumen  oleh  pemerintah,  seperti  yang  diatur didalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999.
Tingginya persentase yang merasa lebih aman berbelanja di platform yang diawasi pemerintah  menunjukkan  pentingnya  peran  pengawasan  pemerintah  dalam  menjamin keamanan konsumen dalam berbelanja online, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999.
Meskipun  hanya  sebagian  kecil  yang  secara  konsisten  menyimpan  bukti  transaksi, namun pentingnya hal ini dalam mendukung hak-hak konsumen, terutama dalam kasus penipuan atau sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999.
Menurut Prof. Dr. H. M. Faisal Basri, mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip dasar dalam perlindungan terhadap konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi  yang  relevan  terkait  barang  atau  jasa  yang  dijual,  seperti  kualitas,  harga,  dan ketentuan penggunaannya. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas serta akurat  untuk  memastikan  kesetaraan  dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan.  Kesetaraan berarti  bahwa  konsumen  memiliki  hak  yang  sama  dengan  penjual  dalam  memperoleh informasi yang relevan.
Menurut Dr. Sri Mulyani Indrawati, mengatakan  bahwa Konsumen  mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas serta akurat terkait barang atau jasa yang akan mereka  gunakan.  Informasi  yang  jelas  dan  akurat  ini  penting  agar  konsumen  dapat membuat  keputusan  yang  bijaksana  dalam  menggunakan  barang  atau  jasa  tersebut. (Mardiasmo,  2018)  Informasi  yang  tidak  jelas  atau  menyesatkan  dapat  menyebabkan konsumen membuat keputusan yang tidak tepat .
Dengan demikian, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dalam belanja online, baik dari sisi penyedia informasi dan layanan, maupun peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sering menghadapi masalah seperti informasi  produk  yang  tidak  akurat,  produk  yang  tidak  sesuai  dengan  deskripsi, keterlambatan  pengiriman,  dan  penipuan.  Masalah-masalah  ini  disebabkan  oleh kurangnya  transparansi  informasi  dan  minimnya  pengawasan  terhadap  praktik  bisnis pada  platform  belanja  online.  Penelitian  ini  menyarankan  perlunya  penyempurnaan regulasi  untuk  meningkatkan  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce, termasuk  peningkatan  peran  pemerintah  dalam  pengawasan  dan  penegakan  hukum. Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan belanja online yang lebih aman dan adil bagi
konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  H.  B.  (2022).  Pengaturan  Jual  Beli  Secara  Online  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Progresif, 10(1), 12 – 24. https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24
Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi  E-commerce  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum, 12(1), 177 – 189. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599 Khuainnah, I., dkk. (2024). Pembuktian Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia.
Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature  Review). Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi,  2(6),  659 – 666. https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbitan ANDI.
Nyoto, A. S. (2016). Itikad Baik Pelaku Usaha Sebagai Produsen Makanan dan Minuman yang  Mengandung  Bahan  Berbahaya  dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Riau, 3(2), 1 – 23.
Ratnawati, E., Nailufar, F., & Rosdiana. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita  Bohong  Melalui  Transaksi  Elektronik  Yang  Mengakibatkan  Kerugian Konsumen Elfrida. Jurnal de Jure, 15(April), 64 – 76.
Silalahi, W. (2021). URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL
( THE URGENCE OF CONSUMER PROTECTION BASED ON DIGITAL TECHNOLOGY ). SERINA 1V UNTAR 2022, 589 – 598.
Situmeang, S,M,T. (2020). Cyber Law. Bandung: Cakra
Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Sinar Grafik.