## URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK
M Ilham Dwi Putranto a , Amin Mansyur b
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: ilhamdp@gmail.com
b Notaris dan PPAT Kota Palembang
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2645

## Abstrak:
Sebagai respon terhadap pandemi covid-19, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertifikat Elektronik  yang  dimana  hal  ini  menjadi  suatu  terobosan  baru  dalam  pelayanan  pendaftaran  tanah, namun  hal  ini  justru  menyebabkan  pelayanan  pendaftaran  tanah  sempat  terhambat  dan  adanya ketidakpastian antar pelaksana hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya penerapan Sertifikat elektonik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi,  hambatan,  dan  bagaimana  seharusnya  implementasi  Sertifikat  elektronik  itu  dilaksanakan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  empiris  dengan  teknik purposive sampling .  Dapat  disimpulkan  dari  penelitian  ini  bahwa  penerapan  Sertifikat  tanah  secara  elektronik dapat  menghemat  biaya,  waktu  dan  dapat  mengurangi  korupsi  yang  dilakukan  oleh  oknum  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  serta  untuk  beradaptasi  dengan  digitalisasi  di  era  globalisasi  saat  ini. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi Sertifikat tanah secara elektronik ialah kurangnya sarana pendukung yang ada, ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas sumber daya petugas BPN. Agar penerapan Sertifikat tanah secara elektronik dapat berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan keamanan dalam  sistem elektronik milik pemerintah, sosialiasi lebih  lanjut  terhadap  masyarakat  dan  praktisi  hukum,  serta  diperlukan  petunjuk  teknis  bagi  petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah.
Kata Kunci: Sertifikat Elektronik; Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

## Abstract:
The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency has modernized land registration  services  at  the  National  Land  Agency  to  response  COVID-19  pandemic  by  issuing Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which is a new breakthrough in land registration, but this actually causes land registration services to be hampered and causing confusion among the people and the lawmaker itself. The formulation of the problem and the purpose in this study is the urgency, the obstacles, and how the electronic certificate should be applied. This study uses empirical normative  legal  research  methods  that  conclude.  It  can  be  concluded  from  this  research  that  the application of electronic land certificates should be implemented as soon as possible regarding the application of electronic land certificates, it can save costs, time and can reduce corruption committed by the elements of the National Land Agency. Barriers to the application of electronic certificates at the National Land Agency, both obstacles in the community as well as National Land Agency officers,
Land Deed Maker Officials can be overcome along with the implementation of the electronic certificate. And the application of this electronic certificate should be carried out effectively and efficiently by increasing legal certainty, increasing human resources, and improving facilities and infrastructure. Keywords: Electronic Land Deed; Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency

## LATAR BELAKANG
Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat, ditandai dengan pesatnya pertambahan  jumlah  penduduk,  arus  modernisasi  yang  ditandai  dengan  kecanggihan transportasi,  komunikasi  dan  informasi,  kebutuhan  manusia  akan  tanah  semakin  meningkat pula. Fenomena itu tidak bisa dielakkan atau dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di  pedesaan.  Manusia  berlomba-lomba  dalam  menguasai  tanah  seiring  dengan  semakin bernilainya tanah secara ekonomis. 1
Kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  ini  terdapat  dalam  Pasal  19  ayat  (1) Undang-Undang  Pokok  Agraria  yaitu  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Berkaitan  dengan  perlindungan  dan kepastian hukum dari hak atas tanah ini wajib untuk di daftarkan sebagai alat bukti yang kuat.
Pendaftaran tanah sebagai tahap pertama warga negara Indonesia untuk  mendapatkan perlindungan  dan  kepastian  hukum  memiliki  definisi  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan- satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang  sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang membebaninya.
Didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan  bahwa  Pendaftaran  tanah  diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan Pasal 6 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa dalam melaksanakan  pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Sebagai  tujuan  utama  dari  pendaftaran  tanah  yaitu  untuk  memberikan  kepastian  dan perlindungan  hukum  maka  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan  diberikan Sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya Sertifikat maka pemegang hak atas tanah memperoleh alat  bukti  yang  kuat  atas  tanahnya,  karena  didalam  Sertifikat  itu  tercantum  mengenai  data yuridis  dan  data  fisik  mengenai  tanah.  Terselenggaranya  pendaftaran  tanah  secara  baik merupakan dasar dan perwujudan tertib  administrasi  di  bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. 2
Berkaitan  dengan  arti  penting  kepastian  hukum  penguasaan  tanah  terutama  dalam kehidupan  bernegara  tersebut,  maka  perundang-undangan  agraria  di  Indonesia  mengatur
1 Arifin  Bur  and  Desi  Apriani,  “Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  Yang  Kuat  Dalam  Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah,” UIR Law Review 1, no. 2 (2017): 127–36.
2 Ade Kurniady Noor, “Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka  Mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Di  Kabupaten  Sintang  Provinsi  Kalimantan  Barat”. Universitas Atma Jaya Yogyakarta . 2016, hlm 3.
tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut,  maka  menurut  undang-undang  Sertifikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 3
Tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) definisi dari Sertifikat adalah: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan pejabat yang menandatangani Sertifikat, adalah 4 :
a. Dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik,  Sertifikat  ditandatangani  oleh  Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik  yang  bersifat  individual (perseorangan), Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
c. Dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  yang  bersifat  masal,  Sertifikat ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi  Pengukuran  dan  Pendaftaran  Tanah  atas  nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Suatu Sertifikat dapat dikatakan berkekuatan hukum tentunya apabila telah dilegalkan oleh  pejabat  yang  berwenang.  Hal  yang  membuat  terjadinya  sengketa  kecendrungan  terjadi apabila para pihak saling menyalahi dan berseteru dalam memperebutkan suatu hak atas tanah. Secara  umum,  sengketa  hak  atas  tanah  terjadi  dimulai  pada  saat  proses  awal  pembuatan Sertifikat, yaitu pada saat pengukuran tanah. 5
Dalam perkembangan zaman tentunya pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam modernisasi pelayanan terutama di bidang pertanahan salah satunya pendaftaran tanah secara elektronik  yang menimbulkan produk  akhir yaitu  Sertifikat hak atas tanah secara elektronik serta  di  tahun  2020  Indonesia  memiliki  kasus    pandemic  covid  19  yang  mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar hal ini tentu saja menjadi hambatan terhadap banyak hal seperti pendaftaran hak atas tanah dan berbagai hambatan yang lain  karena  pandemic  covid  19.  Hambatan  inilah  yang  menginspirasi  pemerintah  untuk menerapkan  Sertifikat  elektronik  terhadap  hak  atas  tanah  yang  ditandai  dengan  keluarnya Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021.
Definisi dari Sertifikat elektronik tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 : “Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat-el adalah  Sertifikat  yang  diterbitkan  melalui  Sistem  Elektronik  dalam  bentuk  Dokumen Elektronik”.
Sertifikat  elektronik  sekiranya  telah  memenuhi  standar  tersebut  sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertifikat  Elektronik  Pasal  1  Angka  1
3 Bur and Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.”
4 Reynaldi  A.  Dilapanga,  “Sertifikat  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Merupakan  Alat  Bukti  Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,” Lex Crimen 6, no. 5 (2017): 137–44.
5 Abdul Muthallib, “Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum,” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (2020): 21– 43, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673.
sampai 5 yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan  tanda  tangan  elektronik.  Adapun  keadaan  yang  diterangkan  pada  kegiatan  pendaftaran tanah  melalui  sistem  elektronik  ini  paparkan  dalam  bentuk  dokumen  bentuk  gambar  ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik. 6
Sertifikat elektronik tentunya dalam bentuk data yang dihimpun menjadi satu dalam satu base yang berada di BPN kabupaten kota Se-Indonesia yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan keamanan yang menjadi keterkhawatiran terbesar dari masyarakat akan sistem yang  mudah  di  bobol  atau  di-hack,  menurut  data  cyber  Bareskrim  Polri  tercatat  pada  tahun 2020  sebanyak  1.300  akun  Pemerintah  dan  lembaga  negara  telah  diretas  hal  ini  tentu  saja menimbulkan  kepanikan  didalam  masyarakat  karena  seperti  yang  kita  tahu  Indonesia  tidak lepas  dari  bayang-bayang  sengketa  tanah  yang  masih  dalam  persidangan  di  pengadilan  lalu bagaimana  Sertifikat  elektronik  dapat  dikatakan  sebagai  bukti  autentik  jika  masuk  ke  ranah hukum perdata sampai proses peradilan jika terjadi sengketa.
Selain  itu  saat  ini  penyampaian  informasi  dan  komunikasi  yang  berupa  trankasi elektronik dalam hal ini berupa Sertifikat elektronik dalam proses pembuktian dan kekuatannya sebagai alat bukti yang sah atau autentik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dari Sertifikat elektronik di dalam prosedur pembuktian penguasaan hak atas tanah. 7
Kota Tangerang Selatan yang nota bene yang sangat berkembang dan memiliki program- program  unggulan  yang  di  terapkan  di  wilayah  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang  Selatan salah  satunya  pelayanan  di  bidang  pertanahan  di  hari  weekend,  Kantor  Pertanahan  Kota Tangerang  Selatan  juga  membuat  inovasi  seperti  Sultan  Tangsel,  Quick  Wins  dan  ada  juga kerjasama  dengan  Pemkot  yaitu  pelayanan  di  Mal  Pelayanan  Publik  serta  One  Map  Policy sebagai  upaya  memperbaiki,  membenahi,  memetakan  dan  dilakukan  peningkatan  kualitas datanya agar bidang-bidang tanah K4 dapat dipetakan di peta Pendaftaran,” 8 dan banyak lagi program  unggulan  yang  tidak  dilaksanakan  di  kantor  pertanahan  kabupaten/kota  lain. Disamping  inovasi  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang  Selatan  dalam  hal jumlah  Sertifikat  tanah  yang  telah  di  terbitkan  berjumlah  80.550.102  dimana  hal  ini  bukan jumlah  yang  sedikit  di  tingkat  kota  yang  sangat  berkembang  pada  saat  ini  hal  ini  tentu saja dapat memudahkan digitalisasi Sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan karena hampir semua bidang tanah di Tangerang Selatan sudah memiliki Sertifikat, selain itu kota tanggerang selatan yang jaraknya sangat dekat dengan ibu kota DKI Jakarta memudahkan untuk meningkatkan sarana dan pra sarana serta sdm petugas maupun masyarakat tanggerang selatan.
Apabila  diliat  dari  survey  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  AMH  sangat  berkaitan  erat dengan Angka Buta Huruf (ABH). Semakin tinggi  AMH, menunjukkan semakin rendahnya ABH.  Baik  AMH  maupun  ABH,  dapat  digunakan  untuk  melihat  capaian  keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. AMH Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,12 persen. Selama dua tahun terakhir AMH Kota Tangerang Selatan mengalami
6 Nur  Hidayani  Alimuddin,  “Implementasi  Sertifikat  Elektronik  Sebagai  Jaminan  Kepastian  Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” Sasi 27, no. 3 (2021): 335, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.
7 Basri  Mulyani,  Hairul  Maksum,  dan  Johan,  “Pembangunan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur,” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 2, no. 2 (2021): 104–15, https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190.
8 Kantah Tangsel, “DPR RI Kunker Spesifik dan Apresiasi Inovasi Pelayanan BPN Tangerang Selatan,” 15 Desember 2021, https://kot-tangerangselatan.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/1007/dpr-ri-kunker-spesifik-dan- apresiasi-inovasi-pelayanan-bpn-tangerang-selatan. (diakses: 18 Agustus, 2022).
peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Meskipun sedikit, namun peningkatannya  itu  menunjukkan  bahwa  angka  buta  huruf  masyarakat  telah  mengalami penurunan.  Implikasinya,  kualitas  SDM  Kota  Tangerang  Selatan  dari  sisi  pendidikan  sudah meningkat, di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup  bagus.  Pada  tahun  2021,  sebanyak  98,58  persen  penduduk  usia  15  tahun  ke  atas mempunyai  kemampuan  membaca  dan  menulis  huruf  latin. 9 Diliat  dari  survey  di  atas masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan untuk diterapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.
Selain di Kota Tangerang Selatan yang notabene dalam penerapan Sertifikat elektronik ini nanti banyak mendapatkan kemudahan karena dari segi letak geografis dekat dengan ibu kota maka dalam pendistribusian sarana dan pra sarana untuk mendukung penerapan Sertifikat elektronik, dalam hal ini penulis juga melihat perbandingan apabila penerapan Sertifikat secara elektronik ini dilaksanakan  di wilayah Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten lain seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang berada di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  dari  tingkat  Pendidikan,  tingkat  pengetahuan  teknologi, maupun letak geografis yang unik seperti di Kabupaten Lahat yang berbukit-bukit dan sama halnya dengan Kabupaten Banyuasin yang memiliki desa desa di pinggiran sungai musi yang pastinya  membuat  hambatan  dalam  penerapan  Sertifikat  secara  elektronik  dengan  latar belakang inilah untuk dijadikan bahan penelitian di dalam tesis ini.
Berdasarkan hal - hal di atas menjadikan motivasi penulis untuk meneliti apakah sudah urgensi  penerapan  Sertifikat  elektronik  ini  dilakukan  dan  apabila  di  lihat  dari  penundaan Sertifikat  elektronik  yang  di  rencanakan  menjadi  program  ambisius  bagi  pihak  kementrian ATR/BPN apabila implementasi dari  Sertifikat elektronik di kemudian hari dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait, selain itu penulis akan mengkaji apa saja yang akan menjadi hambatan terhadap sarana dan pra sarana yang belum merata di Indonesia.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. 10 Fungsi metode hukum adalah alat untuk mengetahui  suatu  masalah  yang  akan  diteliti,  baik  ilmu  sosial,  ilmu  hukum,  maupun  ilmu lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan  masalah  dan  untuk  menggambarkan  secara  lengkap  mengenai  aspek-aspek hukum.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Urgensi Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat maupun petugas yang melaksanakan. Apabila ditinjau dari kebutuhan masyarakat yang hampir semua aktivitas  dilakukan secara digital maka penerapan  Sertifikat  elektronik  ini adalah hal
9 Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan , Tangerang Selatan: BPS Kota Tangerang Selatan, 2021, hlm. 32.
10 Ibid .
yang  sangat  baik  di  terapkan  namun  harus  di  tinjau  kembali  bagaimana  urgensinya  dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait penerapan Sertifikat elektronik ini.
Pelayanan pendaftaran tanah ke arah elektronik sebenarnya sudah dirancang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pasal 35 ayat (5), (6) dan (7)  menentukan bahwa:
“secara  bertahap  data  pendaftaran  tanah  disimpan  dan  disajikan  dengan  menggunakan peralatan  elektronik  dan  mikro  film.  Rekaman  dokumen  yang  dihasilkan  alat  elektronik  atau mikro film mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditanda tangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Bentuk dan cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal 35 ini, demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm ditetapkan oleh Menteri”.
Artinya, bahwa BPN telah mulai untuk mempersiapkan diri dalam pemberian pelayanan pendaftaran  tanah  berbasis  elektronik. 11 Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.3 Tahun  1997  sebagai  pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  telah mengalami dua kali perubahan. Permen ATR/Ka BPN No. 7 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua  dalam  Pasal  163A  mengatur  bahwa  buku  tanah  disimpan  secara  elektronik  dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik dan dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Buku  Tanah.  Peraturan  ini  juga  sudah  mengatur  tentang  dokumen  elektronik  dan  Sertifikat elektronik (Pasal 178A dan Pasal 192A). 12
Diawal  Tahun  2021  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Tata  Ruang  Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Sertifikat Elektronik yang sangat baik untuk modernisasi di dalam bidang pelayanan terutama pendaftaran tanah terutama dalam 2  tahun  terakhir  Indonesia  ikut  terdampak  pandemi  covid  19  yang  membatasi  aktivitas masyarakat secara langsung atau aktivitas fisik meskipun hal ini belum di implementasikan di Badan Pertanahan Nasional  terutama di  Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
Sertifikat Analog yang telah dilaksanakan sejak dahulu masih banyak masalah baik dari pendaftaran pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data yang sudah terdaftar di kantor pertanahan kota/kabupaten, penulis  dalam hal  ini melihat banyak permasalahan yang ada di lapangan.
Berdasarkan  data  statistik  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  (ATR/BPN)  hingga  saat  ini  telah  terdapat  72.315.659  Sertifikat  tanah  yang  telah terdaftar dengan total luas 30.960.765 Ha, yang persebarannya terdiri atas hak milik sebanyak 66.011.341  Sertifikat,  hak  guna  usaha  sebanyak  15.770  Sertifikat,  hak  guna  bangunan sebanyak  5.320.176  Sertifikat,  hak  pakai  sebanyak  800.246  Sertifikat,  hak  pengelolaan sebanyak 5767 Sertifikat dan tanah wakaf sebanyak 162.338 Sertifikat. 13
Minimnya  kepastian  hukum  atas  tanah  selalu  menimbulkan  sengketa  di  tiap  wilayah Indonesia.  Sengketa  terjadi  di  berbagai  lapisan  masyarakat  bahkan  antar  instansi  dengan masyarakat  maupun  antar  instansi  yang  satu  dengan  instansi  yang  lain.  Hal  tersebut menyiratkan bahwa tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah berupa Sertifikat tanah tersebut sangat  penting.  Sertifikat  tanah  yang  ada  tidak  sebanding  dengan  luas  tanah  indonesia,  ini
11 Ana  Silviana,  “Urgensi  Sertipikat  Tanah  Elektronik  Dalam  Sistem  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021): 51–68.
12 Ibid.
13 Alimuddin, “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” Alimuddin .
menandakan  bahwa  masih  adanya  tanah-tanah  yang  memiliki  Sertifikat  atau  tidak didaftarkan. 14
Seiring  berjalannya  waktu  kepemilikan  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  Sertifikat Tanah,  seringkali  terjadi  permasalahan-permasalahan  tentang  Sertifikat  yang  dimilikinya padahal Sertifikat tanah merupakan suatu alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah.
Permasalahan  tersebut  misalnya  rusaknya  Sertifikat  hak  atas  tanah  yang  disebabkan karena kerusakan tidak disengaja akibat bencana alam ataupun kerusakan karena kertas yang termakan  usia  maupun  tersobeknya  Sertifikat  karena  kecerobohan  pemegangnya,  sehingga tidak bisa terpakainya atau terbacanya Sertifikat tersebut. Selain rusaknya Sertifikat masalah lain  yang  dihadapi  pemegang  Sertifikat  adalah  hilang  yang  tidak  diketahui  keberadaannya, sehingga  hal  tersebut  sangat  merugikan  pemegang  hak  atas  tanah.  Penerbitan  Sertifikat pengganti  karena  hilang  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  penerbitan  Sertifikat  hak  atas  tanah maupun penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak. 15
Teknologi memang telah mendorong untuk lebih mudah memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan praktis. Sebetulnya BPN dalam masa pandemi Covid – 19 telah memberikan layanan  pertanahan  di  empat  bidang  pelayanan  pertanahan  yang  berbasis  elektronik,  yaitu layanan  Hak  Tanggungan  Elektronik,  informasi  Zona  Nilai  Tanah  (ZNT),  pengecekan Sertifikat  tanah,  dan  pembuatan  surat  keterangan  pendaftaran  tanah  (SKPT),  yang  sudah berlaku di seluruh wilayah Kantor Pertanahan di Indonesia.
Namun untuk layanan Sertifikat tanah elektronik masih ada kendala karena adanya reaksi pro dan kontra di  masyarakat,  sehingga harus ditunda. Kegiatan pendaftaran tanah nantinya akan  diterbitkan  dalam  bentuk  dokumen  elektronik.  Dokumen  Elektronik  adalah  setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang dimiliki makna art atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. 16
Data yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara terstruktur bersama Koordinator Pendaftaran  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang  Selatan  yaitu  bapak  Rusadi  Slametiyanto, S.Sos. didampingi dengan bapak Raden Herlambang sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri.  Dalam  urgensi  penerapan  Sertifikat  elektronik  di  wilayah  Kantor  Pertanahan  Kota Tangerang Selatan di sambut positif karena penerapan Sertifikat secara elektronik ini. 17
Penerapan Sertifikat Secara Elektronik ini juga diharapkan  kedepan dapat memudahkan petugas  kantor  pertanahan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  baik  itu  pendaftaran  tanah pertama  kali  maupun  pemeliharaan  data  pertanahanan  karena  penerapan  Sertifikat  secara elektronik  ini  menggunakan  teknologi  tinggi  sehingga  dapat  memangkas  waktu  dalam pendaftaran tanah dan juga mengurangi resiko kantor pertanahan dalam menyimpan buku tanah
14 Aa  Muhammad,  Insany  Rachman,  and  Evi  Dwi  Hastri,  “Analisis  Kendala  Implementasi  Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik” 6, no. 32 (2021): 91–104.
15 Muhammad, Rachman, and Hastri. “ Problematika Penerbitan Sertipikat Pengganti Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar .” Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara . (2021): 14-25
16 Fakultas  Hukum  et  al., “ Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Secara  Elektronik  Pada  Kantor Pertanahan Kota Medan ” 2, no. April (2022): 15–29.
17 Wawancara dengan Koordinator Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan bapak Rusadi Slametiyanto, S.Sos pada tanggal 9 September 2022.
yang asli menjadi rusak karena usia maupun karena faktor faktor lain karena dalam peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang  Sertifikat elektronik pada pasal 3 ayat (3) yaitu : “Seluruh Data, informasi dan/atau Dokumen Elektronik disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kedepan semua data yang berkaitan dengan Sertifikat Secara Elektronik di simpan dalam Pangkalan Data Sistem Elektronik dimana pastinya  tingkat  keamanannya  pasti  selalu  dijaga  dengan  baik  oleh  tim  cyber  baik  dari pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  masyarakat  maupun Badan Pertanahan Nasional sebagai subjek yang berkaitan dengan penerapan Sertifikat Secara Elektronik  selain  itu  masyakarat  di  Kota  Tangerang  Selatan  juga  terbantu  berkaitan  dengan praktis, hemat biaya, dan efisien dalam waktu.
Hal  serupa di  sampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat  bapak Joni Efendi, S.H., M.Kn. yang pada saat dilakukan wawancara juga selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuasin  dalam  penerapan  Sertifikat  elektronik  ini menurutnya tingkat urgensitasnya berada di angka 80% di kantor pertanahan kabupaten lahat maupun  kantor  pertanahan  kabupaten  banyuasin  mengingat  di  tahun  2020  hingga  saat  ini bayang bayang pandemic covid-19 masih ada dimana pada tahun 2020-2022 dalam pelayanan pendaftaran tanah di kedua kabupaten ini mengalami hambatan karena sebelumnya masyarakat dalam melakukan pengurusan Sertifikat baik pendaftaran pertama kali maupun dalam kegiatan pemeliharaan  data  yang  semulanya  harus  di  laksanakan  secara  tatap  muka  atau  offline mengalami  hambatan  karena  pemerintah  pusat  membuat  aturan  pembatasan  sosial  berskala besar  (PSBB)  sehingga  dalam  pengurusan  kegiatan  pengurusan  dalam  bidang  pertanahan memakan waktu yang tidak sebentar karena setiap hari masyarakat dibatasi untuk mengurus serta para petugas di lapangan pun melaksanakan Work From Home (WFH) meskipun tetap bekerja dari rumah pastinya tidak semaksimal apabila petugas bekerja di Kantor Pertanahan. 18 Dalam penjelasan lebih lanjut menurut penuturanya penerapan Sertifikat elektronik ini sangat  membantu  dalam  modernisasi  dan  digitalisasi  dari  kegiatan  pertanahan  terutama berkaitan  dengan  pendaftaran  tanah  meskipun  menurutnya  20%  dari  urgensi  penerapan Sertifikat elektronik ini adalah sebuah tantangan baru yang memaksa para petugas di lapangan maupun masyarakat untuk beradaptasi dengan peraturan yang baru serta tata cara yang baru dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kata memaksa dalam hal ini menuju arah yang lebih baik karena  hukum  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  masyarakat  dan  menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat maka menurut kesimpulan penulis dari hasil wawancara terstruktur dengan ketiga narasumber di atas seharusnya peneplane Sertifikat secara elektronik pada Badan Pertanahan  Nasional  ini  dapat  dilaksanakan  secepat  mungkin  dengan  penyesuaian  dan beriringan  dengan  program  dari  Menteri  ATR/BPN  Marsekal TNI (Purn.) Dr.  (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P.  Dimana  targetnya  pada  tahun  2025  seluruh  tanah  di  Indonesia  harus  ada Sertifikat melalui program PTSL. 19
Hambatan  Dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Sertifikat Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional
Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No  1  Tahun  2021tentang  Sertifikat  elektronik  yang  di  sahkan oleh Menteri ATR/BPN Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD. pada tanggal 12 Januari 2021
18 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat bapak Joni Efendi, S.H., M.Kn pada tanggal pada tanggal 3 Juli 2022.
19 Masya  Ruhulessin  Famely, “Seluruh  Tanah  Sudah  Harus  Disertifikatkan  pada  Tahun  2025,” Kompas.com2022,  https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/17/114000421/seluruh-tanah-sudah-harus- disertifikatkan-pada-tahun-2025. (diakses: 13 Oktober 2022).
yang  banyak  menimbulkan  keraguan  di  masyarakat  Indonesia  terutama  masyarakat  Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin
Berbagai hambatan seperti sarana dan pra-sarana yang ada di kabupaten lahat seperti jaringan internet  yang  belum  merata  serta  pengetahuan  masyarakat  terhadap  teknologi  dapat menjadikan  hambatan  bagi  kantor  pertanahan  kota  Tangerang  Selatan,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lahat,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuasin  dalam  mengimplementasikan peraturan ini.
Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum  Menurut  Soerjono  Soekanto,  faktor-faktor tersebut yaitu: 20
a. Faktor  hukumnya  sendiri  yaitu  berupa  undang-  undang.  Yang  dimaksud  undang- undang  yaitu  peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  penguasa  pusat maupun daerah yang sah;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dengan  kelima  faktor  ini  dapat  di  lihat  bagaimana  implementasi  terhadap  penerapan Sertifikat  elektronik  kemudian  hari  di  Kota  Tangerang  Selatan  dikaitkan  dengan  faktor hukumnya sendiri Sertifikat elektronik ini telah di buatkan pemerintah yaitu peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemilik Sertifikat hak atas tanah elektronik.
Faktor  penegak  hukum  yang  menjadikan  petugas  dari  Kementrian  ATR/BPN  atau terhadap  lingkup  yang  lebih  kecil  yaitu  petugas  dari  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan  peraturan  ini  harus  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  di  tetapkan  sehingga peraturan  ini  dapat  efektif  berjalan  di  Kota  Tangerang  Selatan,  Kabupaten  Lahat,  dan Kabupaten  Banyuasin.  Faktor  sarana  dan  pra  sarana  yang  menjadi  hambatan  utama  dalam penerapan  Sertifikat  elektronik  karena  seperti  yang  kita  tahu  bahwa  pemerataan  terhadap teknologi di Indonesia belum merata termasuk di kabupaten lahat.
Faktor masyarakat dan kebudayaan juga sangat berperan dalam efektivitas hukum karena dalam  penerapan  Sertifikat  elektronik  ini  masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan,  Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin belum semuanya mengetahui akan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertifikat  Elektronik  ini  sehingga  dapat  mempengaruhi kelancaran penerapan Sertifikat elektronik ini.
Dalam  praktik  di  lapangan  penerapan  Sertifikat  elektronik  ini  tidak  serta  merta  dapat dilaksanakan tanpa hambatan berkaitan dengan kesiapan SDM masyarakat maupun petugas di lapangan yaitu petugas Kantor Pertanahan di kota/kabupaten, kesiapan SDM adapula hambatan seperti  sarana  dan  pra  sarana  di  lapangan  yang  belum  merata  meskipun  menurut  penuturan petugas Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebenarnya di  Tangerang Selatan sudah siap  melaksanakan  apabila  di  berikan  juknis  sehingga  SDM  di  Kantor  Pertanahan  Kota Tangerang Selatan dapat belajar dan beradaptasi dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Sertifikat  Elektronik
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.
selain  SDM.  Adapun  hambatan  lain  seperti  kesiapan  sarana  dan  pra  sarana  pendukung pelaksanaan Sertifikat elektronik ini seperti computer dengan sistem yang memadai serta server database yang menyimpan data Sertifikat elektronik ini agar tidak dapat di retas oleh hacker agar  masyarakat  mendapatkan  kepercayaan  terhadap  perlindungan  hukum  dari  Sertifikat elektronik ini.
Permasalahan agraria di Indonesia merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai, hal ini akibat dari tata kelola sistem dan kelalaian pihak pertanahan di masa lalu. Pada masa sekarang  pun  juga  begitu,  masalah  yang  lalu  tak  bisa  diselesaikan  dengan  baik  dan  tuntas, ditambah lagi munculnya masalah-masalah baru di sektor pertanahan. Secara umum, masalah pertanahan di Indonesia ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Peraturan yang kurang mumpuni untuk menghadapi tantangan masalah pertanahan di era global.
b. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  dalam  memberantas  inti  masalah  di beberapa kasus sengketa tanah.
c. Data  tanah  yang  tidak  akurat  dan  bahkan  banyak  terjadi  kekeliruan.  4.  Transaksi tanah yang keliru.
d. Ulah  pemohon  hak  dan  oknum  pertanahan  yang  sengaja  melakukan  kecurangan dengan mencari -mencari celah dari peraturan yang ada.
e. Adanya  penyelesaian  sengketa  dari  instansi  lain,  sehingga  timbul  tumpang  tindih kewenangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang Selatan yaitu bapak Harisson Mocodompis, S.E., MM., C.Med. yang pada saat itu di wakilkan oleh bapak Rusadi  Slametiyanto,  S.Sos. selaku Koordinator Pendaftaran didampingi dengan bapak Raden Herlambang sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan seperti kurangya sosialisasi terhadap penerapan Sertifikat elektronik, kurangnya sarana dan pra sarana, serta kemampuan sumber daya manusia di kantor pertanahan kota Tangerang selatan maupun di masyarakat dalam penerapan Sertifikat elektronik ini dapat di atasi dengan seiringnya peraturan ini di tetapkan, karena apabila kita sebagai negara yang berkembang tidak mengikuti perkembangan zaman maka menurutnya Indonesia terutama Kota Tangerang Selatan sebagai tempat penulis meneliti akan ketinggalan zaman.
Selain  itu  wawancara  yang  dilakukan  bersama  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Lahat  bapak  Joni  Efendi,  S.H.,  M.Kn.  yang  pada  saat  dilakukan  wawancara  juga  selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin hal yang serupa di jelaskan oleh  beliau  bahwa  untuk  hambatan  sebenarnya  hampir  sama  saja  dengan  Kabupaten/Kota lainya  namun  ada  beberapa  tantangan  yang  berbeda  seperti  di  Kabupaten  Lahat  memiliki tantangan  geografis  karena  di  daerah  pegunungan  untuk  menjangkau  sosialisasi  dalam penerapan Sertifikat elektronik ini akan lebih sulit di banding di kota seperti di kota Tangerang selatan  sedangkan  menurutnya  di  Kabupaten  Banyuasin  hambatan  juga  terhadap  letak geografis Kabupaten Banyuasin yang memiliki wilayah yang terputus dengan perbatasan kota Palembang  seperti  di  Kelurahan  Mariana,  Kecamatan  Banyuasin  I  dan  di  berbagai  desa masyarakat  yang  berbatasan  langsung  dengan  sungai  musi  sehingga  dalam  melakukan sosialisasi yang pasti mengalami kesulitan namun baginya inilah tantangan sebenarnya untuk mewujudkan revolusi industry 4.0 dan digitalisasi di bidang pertanahan.
Sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap penerapan Sertifikat elektronik ini  menjelaskan  bahwa  saat  ini  Kota  Tangerang  Selatan,  Kabupaten  Lahat,  dan  Kabupaten Banyuasin  sedang  menjalankan  reforma  agrarian  yang  di  tetapkan  oleh  Kementrian  Agraria
dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat  Kota  Tangerang  Selatan,  Kabupaten  Lahat,  Kabupaten  Banyuasin  agar  tidak khawatir terhadap penerapan Sertifikat elektronik karena pada dasarnya Sertifikat elektronik ini  sangat  membantu  bagi  Kantor  Pertanahan  Kota  Tangerang  Selatan,  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Lahat,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Banyuasin  maupun  masyarakat  Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin karena dalam prakteknya bentuk yang tadinya Sertifikat analog berupa buku tanah menjadi dokumen elektronik yang tersimpan di dalam database yang semua informasi mengenai tanah lengkap dan tidak mungkin berubah apabila  tidak  di  lakukan  permintaan  dari  pemilik  hak  atas  tanah  dalam  pemeliharaan  data Sertifikat tersebut.
Selain itu dalam penerapan Sertifikat elektronik ini membuat proses pendaftaran tanah menjadi  lebih  praktis  dan  hemat  biaya  karena  dilakukan  secara  elektronik/digital  sehingga petugas di lapangan seperti petugas pengukuran sangat terbantu karena dengan adanya bantuan teknologi  bisa  membuat  tingkat  akurasi  pengukuran  lebih  besar  karena  dalam  proses pengukuran menggunakan satelit dalam menentukan kooridinat dalam batas-batas tanah yang di miliki oleh masyarakat. Dalam penerapan yang akan datang pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang  Selatan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Lahat,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Banyuasin  siap  melaksanakan  terutama  apabila  sarana  dan  prasarana  di  tambah  oleh pemerintah pusat beserta petunjuk teknis terhadap penerapan Sertifikat elektronik ini telah di terbitkan.

## KESIMPULAN
Dalam Urgensi Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional seharusnya dapat dilaksanakan mengingat penerapan Sertifikat tanah secara elektronik untuk membuat  praktis,  hemat  biaya,  efisiensi  waktu,  baik  bagi  Petugas  Kantor  Pertanahan Kota/Kabupaten maupun masyarakat serta dalam penerapan Sertifikat tanah secara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah masalah terkait bidang pertanahan seperti  Sertifikat ganda maupun untuk mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Hambatan  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang  Sertifikat  Elektronik  pada  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  wawancara  bersama narasumber menjelaskan bahwa hambatan seperti sarana dan pra sarana serta hambatan yang ada  di  dalam  masyarakat  dapat  di  atasi  seiring  berjalanya  penerapan  peraturan  Menteri ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik sehingga untuk masyarakat yang sebelumnya  khawatir  dapat  di  berikan  kepastian  serta  perlindungan  hukum  dengan  adanya peraturan ini. Selain itu masyarakat juga menjelaskan hambatan terbesar di dalam penerapan Sertifikat  elektronik  ini  adalah  kurangnya  sosialisasi  dan  kekhawatiran  terhadap  keamanan rahasia dan ancaman terhadap hacker masyarakat memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dapat di  atasi  oleh  pemerintah  karena  pemerintah  tidak  mungkin  menerapkan  peraturan  yang merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin, Nur Hidayani. “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” Sasi 27, no. 3 (2021): 335. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509.
Bur, Arifin, and Desi Apriani. “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.” UIR Law Review 1, no. 2 (2017): 127–36.

## Dilapanga, Reynaldi A. “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti
Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.” Lex Crimen 6, no. 5 (2017): 137–44.
Famely, Masya Ruhulessin. “Seluruh Tanah Sudah Harus Disertifikatkan Pada Tahun 2025.” Kompas.com, 2022.
Hakim, Arif Rahman, Muammar Alay Idrus. “Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah.” JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani 3, no. 1 (2021): 8. https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190.
Hukum, Fakultas, Glugur Darat Ii, Kota Medan, Peralihan Hak, and Atas Tanah.
“Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Medan” 2, no. April (2022): 15–29.
Muhammad, Aa, Insany Rachman, and Evi Dwi Hastri. “Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik” 6, no. 32 (2021): 91–104.
Muthallib, Abdul. “Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum.” Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (2020): 21–43. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673.
Selatan, Badan Pusat Statistik Kota Tanggerang. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanggerang Selatan . Tanggerang Selatan: BPS Kota Tanggerang Selatan, 2021. Silviana, Ana. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021): 51– 68.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Tangsel, Kantah. “DPR RI Kunker Spesifik Dan Apresiasi Inovasi Pelayanan BPN
Tangerang Selatan.” 15 desember, 2021.