## COLLABORATION MODEL IN THE DEVELOPMENT OF THE CERAMICS INDUSTRY IN PURWAKARTA, INDONESIA
Sam’un Jaja Raharja 1* , Ria Arifianti 2 , Rivani 3
1,2,3 Departmen Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran, Indonesia E-mail : s.raharja2017@unpad.ac.id,  r.arifianti@unpad.ac.id, rivani@unpad.ac.id

## ABSTRACT
The  ceramic  industry  in  Purwakarta  is  one  of  the  industry  icons  that  continuously  decreases competitiveness.  To  improve  the  competitiveness  of  the  industry,  collaboration between  actors or institutions that have roles and functions in the development of the industry is needed. The purpose of  study  is  to  analyze  the  relations  among  actors  or  institutions,  the  factors  that  influence collaboration  among  actors  and  to  build  collaboration  models  in  the  development  of  ceramic industry  in  Purwakarta,  Indonesia.    This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  Data collection  techniques  used  interviews  and  focus  group  discussion.  Data  analysis  uses  interactive model using mactor analysis  The results of study show that relations between actors show that the development of the ceramics industry in Purwakarta is managed independently, not collaboratively. This research suggests that the development of the Purwakarta ceramics industry needs to be done by using a collaboration model with one institution acting as a leading sector
Keywords : Ceramic Industry Development, Collaboration Model, Purwakarta

## MODEL KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAMIK DI PURWAKARTA INDONESIA

## ABSTRAK
Industri keramik di Purwakarta adalah salah satu ikon industri yang terus menurunkan daya saing. Untuk  meningkatkan  daya  saing  industri,  diperlukan  kolaborasi  antara  aktor  atau  institusi  yang memiliki  peran dan  fungsi dalam  pengembangan  industri. Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk menganalisis hubungan antara aktor atau institusi, faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar aktor dan untuk membangun model kolaborasi dalam pengembangan industri keramik di Purwakarta, Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  diskusi  kelompok  terfokus.  Analisis  data  menggunakan  model interaktif menggunakan analisis mactor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar aktor dalam pengembangan industri keramik di Purwakarta dikelola secara parsial-mandiri, bukan secara kolaboratif.  Penelitian  ini  menyarankan  dalam  pengembangan  industri  keramik  Purwakarta  perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan model kolaborasi dengan satu lembaga yang bertindak sebagai leading sector.
Kata kunci : Pengembangan Industri Keramik, Model Kolaborasi, Purwakarta

## PENDAHULUAN
Industri  keramik  berorientasi  ekspor  di Purwakarta, merupakan sentra kerajinan unggulan  bagi  pemerintah  dan  kebanggaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Sentra  ini sudah  ada  sejak  awal  tahun  1900-an,  telah berhasil  memasarkan  produknya  ke  pasar internasional sejak tahun 1970-an. Namun sejak tahun 2004 unit usaha industri keramik ini mulai menurun, semula 264 unit menjadi 221 unit pada tahun 2016. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat  masalah  teknologi,  bahan  baku,  serta sumberdaya  manusia  yang  menjadi  penyebab utama  turunnya  jumlah  unit  usaha  tersebut (Raharja, 2017).
Walaupun  demikian  industri  ini  masih memiliki  potensi  untuk  dikembangkan.  Hal  ini terlihat dari banyaknya permintaan pasar ekspor yang  belum  dapat  dipenuhi.    Pada  saat bersamaan  banyak para pemangku kepentingan yang  memiliki  peran  dalam  pengembangan industri  keramik  ini.    Pemerintah  Pusat  dan Provinsi Jawa Barat berperan dalam memberikan bantuan alat  produksi dan fasilitasi pameran  dengan  pengaruh  yang  cukup  kuat. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta berperan  untuk  membina,  memfasilitasi,  serta melayani  kebutuhan  pengembangan  bisnis industri  keramik  dengan  pengaruh  yang  sangat kuat.  Sementara  itu  agen  eksportir  berperan untuk  akses  pasar  luar  negeri,  edukasi  standar kualitas  ekspor,  serta  kebutuhan  dana  dengan pengaruh sangat kuat.
Selanjutnya Perguruan Tinggi
(akademik) berperan sebagai pendidik sumberdaya  manusia,  penelitian  teknologi produksi  yang  lebih  baik,  serta  implementasi hasil riset  untuk pengembangan usaha, terutama dalam hal teknologi produksi, pemasaran digital, desain produk, serta komunikasi bahasa Inggris dengan  pengaruh  yang  cukup  kuat.  Lembaga Keuangan  dan  perbankan  berperan  untuk memfasilitasi  kebutuhan  jasa  keuangan  seperti fasilitas  kredit  dan  lain-lain  dengan  pengaruh yang  cukup  kuat.  Komunitas    berperan  dalam edukasi anggota, membuka akses pengembangan  bisnis  atau  pasar  dengan pengaruh yang cukup kuat bila peran komunitas berjalan  secara  optimal.    Berdasarkan  uraian tentang  peran  para  pemangku  kepentingan
tersebut,  terlihat  bahwa    dalam  pengembangan industri keramik ini, baik teknologi, sumberdaya, keuangan dan pemasaran diperlukan dukungan para pemangku kepentingan secara kolaboratif

## TINJAUAN PUSTAKA
Makna kolaborasi ini diawali oleh Gray (1989)  yang  menyatakan  bahwa  kolaborasi terjadi  ketika  sebuah  kelompok  dari  berbagai stakeholder yang  terkait  dengan  permasalahan yang  sama  akan  melakukan  sebuah  proses interaktif,  menggunakan  aturan,  norma  dan struktur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sehingga mencapai suatu keputusan  atau  tindakan  yang  perlu  dilakukan. Kolaborasi terkait dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, komunitas, masyarakat, perusahaan  multinasional.  Kolaborasi  secara teoritis adalah  kerjasama  beberapa  pihak  untuk mengembangkan aliansi strategis(Gajda, 2004).
Peningkatan  keunggulan  bersaing  bagi industri  dengan  kemitraan  strategis  dan kolaboratif  dapat  meningkatkan  kapabilitas maupun  pengetahuan  para  pelaku  industri (Cummings  &  Holmberg,  2012).  Beberapa penelitian  terakhir  menunjukkan  industri- industri  skala  kecil  dan  menengah  terlihat pentingnya  kemitraan  dalam  proses  bisnisnya (Li  &  Qian,  2008).  Hal  ini  sebagaimana dikemukakan  beberapa  ahli,  UKM  biasanya menghadapi  permasalahan  internal  dimana informasi,  pengelolaan  waktu  dan  pengalaman yang masih terbatas serta secara eksternal berupa perubahan  lingkungan  yang  harus  dihadapi UKM  (Li  &  Qian,  2008).  Pada  beberapa  hal, apabila kemitraan ini dilakukan di antara sektor swasta  akan  memberikan  dorongan  bagi  usaha berperilaku untuk meningkatkan daya saingnya sendiri  (Hahn  &  Pinkse,  2014).  Membangun kemitraan yang fleksibel dan adaptif akan sukses dengan  kemitraan  dan  bekerjasama  yang memiliki  komitmen  kuat,  kepercayaan  antar mitra  dan  melakukan  pertukaran  informasi pengetahuan (Solesvik & Westhead, 2010).
Setiap  kegiatan  bisnis  tidak  akan terlepas  dari  kolaborasi  dengan  berbagai  mitra untuk membuat bisnis lebih berkembang. Wang & Archer (2004) menyatakan kolaborasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              33 Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42
dengan satu atau lebih organisasi yang bertujuan untuk  membuat  sebuah  komitmen  untuk mencapai tujuan yang sama. Sementara Wood & Gray (1991) menyatakan bahwa kolaborasi akan memberikan  kontribusi  untuk  menyelesaikan permasalahan organisasi (Wood & Gray, 1991). Kolaborasi  diperlukan  karena  persaingan  yang semakin  kompetitif  dan  perubahan  pasar  yang sangat  cepat.    Kolaborasi  dengan  pihak  lain merupakan sebuah tuntutan agar kompetensi inti semakin  unggul  (Kumar  &  Banerjee,  2012). Bahkan tanpa berkolaborasi atau hanya bekerja secara  mandiri  sebuah  visi  akan  sulit  dicapai dilakukan (Gajda, 2004).
Beberapa penelitian  tentang kolaborasi, seperti  kualitas  kolaborasi  pada  rantai  pasok (Agustin  &  Dania,  2019),  inovasi  kolaborasi antar  dua  negara  Korea  Selatan  dan  Jerman (Ahn,  Kim,  &  Moon,  2017),  kolaborasi  dan penurunan  biaya  dengan  pembelian  energi (Taurino,  2018),  serta  kapabilitas  aliansi kolaborasi cross-sector (Al-tabbaa,  Leach,  & Khan, 2019). Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi masuk ke dalam berbagai aspek.
Kolaborasi  juga  memberikan  peluang baru  bagi  bisnis  yang  tidak  akan  bisa  dicapai hanya melalui inovasi internal (Ahn et al., 2017). Kemitraan dengan pihak eksternal  memberikan tambahan  berbagai  ide  yang  memberi  dampak positif bagi perusahaan (Dahlander & Frederiksen,  2012),  peningkatan  kuantitas  dan kualitas  perkembangan  usaha  (Gama  & Frishammar,  2018).  Kolaborasi  dengan  mitra yang  sesuai  dapat  membantu  perusahaan  untuk saling berbagi dalam sumberdaya, pengetahuan dan  kompetensi  untuk  meningkatkan  upaya inovasi  bersama  (Emden,  Calantone,  &  Droge, 2006).
Bagi UKM, kolaborasi menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai tujuan yang sama.  Tantangan  berupa  biaya  kolaborasi  yang semakin  tinggi  saat  persaingan  pasar  semakin ketat,  kurangnya  sumber  daya  yang  dimiliki, masalah keuangan, dan tidak diperolehnya akses untuk  mengetahui  teknologi  informasi  yang
terbaru  (Choudhary,  Harding,  Tiwari,  & Shankar, 2019).
Tantangan lainnya adalah saat mengidentifikasi  peluang  bisnis  yang  tepat  dan secara bersamaan menentukan mitra yang dapat berkolaborasi yang sesuai kriteria peluang  yang ada  (Choudhary  et  al.,  2019).  Komitmen  dari mitra  usaha  sangat  diperlukan  saat  akan mengembangkan  hubungan  dalam  kolaborasi. Hubungan  yang  terjalin  dengan  mitra  semakin dalam dan dekat akan memunculkan komitmen sesuai  dengan  tujuan  dan  manfaat  yang  sama bagi kedua belah pihak. (Hardwick & Anderson, 2019).  Selain  itu,  proses  kolaborasi  akan membawa  berbagai  pihak  yaitu  pemerintah, bisnis  dan  sektor non-profit bersama-sama memecahkan  masalah  bersama  (Brown,  Gong, & Jing, 2012; Purdy, 2012).
Penelitian  lain  mengenai  kolaborasi pada UKM adalah mengenai kondisi organisasi yang menjadi pendukung kesuksesan pencapaian  kolaborasi  eksternal.  Salah  satu kondisi yang dimaksud adalah budaya adhokrasi (Martínez-costa,  Jiménez-jiménez,  &  Dine, 2018).  Budaya  dalam  organisasi  berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan kolaborasi secara efektif. Kolaborasi yang efektif bagi kelompok UKM, yaitu dengan cara mengetahui faktor-faktor dalam melakukan kolaborasi. Pnelitian ini menyebutkan beberapa faktor,  yaitu  perluasan  pasar,  peningkatan kapasitas  produksi,  kekuatan  dalam  berinovasi, dan kemampuan bersaing, dengan faktor utama yang paling berpengaruh adalah perluasan pasar (Villa & Taurino, 2017)
Apabila  UKM  berhasil  melakukan kolaborasi,  beberapa  penelitian  menyebutkan bahwa  kolaborasi  akan  memberikan  dukungan secara  tidak  langsung  untuk  perkembangan UKM  di  pasar  internasional  dan  meningkatkan kesempatan  untuk  mendapatkan  modal  dari pihak  eksternal  (Sakka  &  Bahri,  2018). Kolaborasi juga memiliki peran yang signifikan terhadap  promosi  penjualan  pada  aktivitas ekspor UKM (Kottaridi, 2017).
Hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh Sakka & Bahri (2018) menyebutkan bahwa
dengan kolaborasi memberikan akses bagi UKM untuk  mendapatkan  pendanaan.  Selain  itu hasil penelitian lainnya menyebutkan kolaborasi yang dilakukan UKM di Denmark  dilakukan dengan mitra  yang  memiliki  kesamaan  pada  tingkat teknologi dan pengetahuan (Jespersen, Rigamonti, Jensen, & Rune, 2018).
Berbagai pernyataan berikut ini menjelaskan  dampak  dan  alasan  bagi  UKM melakukan  kolaborasi.  Perusahaan  memiliki pilihan  dalam  melakukan  kolaborasi  dari berbagai tipe organisasi tersebut. Manfaat yang akan diterima oleh perusahaan ketika melakukan kolaborasi  dengan  pemasok  dan  pelanggannya akan  memberikan  dampak  pada  perusahaan mengembangkan pure  market  transactions dalam strategi jangka panjang (Haus-reve et. al., 2019).  Kolaborasi  dengan  pelanggan  akan memberikan  informasi  mengenai  kebutuhan pelanggan  termasuk  akses  untuk  mendapatkan berbagai  solusi  atau  informasi  terbaru  dari pemasok    (Haus-reve  et  al.,  2019).  Kolaborasi yang  dilakukan  antar  pemerintah  dan  sektor swasta ini seringkali disebut sebagai collaborative governance (Donahue & Zeckhauser, 2011) .
Kolaborasi ini mensinergikan  pemerintah  dan  sektor  swasta untuk  memperbanyak  jumlah  produksi  dari jumlah sebelum adanya kolaborasi (Donahue & Zeckhauser,  2011).  Namun  pada  prakteknya, suatu usaha akan mendapat tantangan tersendiri untuk menemukan perencanaan yang tepat untuk mengetahui kapan dan dimana harus melakukan kolaborasi  dan  tidak  melakukan  kolaborasi (Donahue & Zeckhauser, 2011).
Tantangan  yang  akan  dihadapi  ketika melakukan  kolaborasi,  yaitu  kepercayaan  atau kredibilitas mitra dan ide inovatif yang muncul saat  berkolaborasi  (Vernis,  Iglesias,  Sanz,  & Saz-Carranza,  2006).  Terdapat  berbagai  alasan yang  dapat  dipertimbangkan  suatu  usaha  untuk melakukan kolaborasi, yaitu untuk mendapatkan keluaran yang lebih baik atau sumber daya lebih atau  mendapatkan  keduanya  (Donahue  & Zeckhauser,  2011).  Semakin  berkembangnya mekanisme  dari  kolaborasi  instansi  yang memberikan  berbagai  gambaran  tentang  isu kebijakan, namun belum banyak yang melakukan  penelitiian  mengenai  dampaknya (Robertson  &  Choi,  2012).  Selain  itu,  terdapat
beberapa  tipe  dalam  berkolaborasi,  seperti kolaborasi  dengan  pemasok,  kolaborasi  dengan konsumen,  kolaborasi  dengan  pesaing  dan kolaborasi  dengan  institusi  dan  universitas (Naja, Naja, Naudé, Oghazi, & Zeynaloo, 2018).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  suatu  usaha  untuk  melakukan kolaborasi,  seperti focused  philanthrophy, semiprivate  and  directed  goods,  divergent values (Donahue  &  Zeckhauser,  2011) . Selain itu, Donahue & Zeckhauser (2011) menjelaskan terdapat  empat  tahapan  siklus  pada  kolaborasi, yaitu analyze,  assign,  design,  asses . Analyze merupakan tahapan pertama untuk menganalisis situasi dan memahami tujuan yang akan dituju. Assign merupakan  tahapan  kedua  yang  sangat kritikal  karena  organisasi  harus  memastikan perannya  dalam  posisi  yang  tepat  dalam kolaborasi  yang  akan  dilakukan. Design dilakukan  untuk  menugaskan  setiap  peran tersebut  dengan  tanggungjawabnya  masing- masing. Asses yang  berarti  bahwa  kolaborasi telah  dilakukan  sesuai  dengan  kinerja  yang diharapkan.  Siklus  ini  bisa  saja  berjalan  cepat atau lambat namun dalam prosesnya tidak akan pernah berhenti selama kolaborasi tetap ada.
Kolaborasi  dalam  prosesnya  sangat mungkin  para  pihak  menemukan  berbagai permasalahan.  Donahue  &  Zeckhauser  (2011) memberikan  penjelasan  bahwa  terdapat  tiga kategori permasalahan yang dapat muncul, yaitu errors of conception, errors of construction, dan errors  of  performance .  Selain  itu,  terdapat tantangan  lain  yang  akan  dihadapi  ketika melakukan  kolaborasi,  yaitu  budaya,  institusi, dan politik (Gravelle, Baird, & Green, 2008).
Penguatan  Usaha  Kecil  Menengah, dalam  hal  ini  adalah  Industri  Keramik    tidak dapat hanya mengandalkan satu atau dua pihak saja, tetapi memerlukan sinergis peran dari para stakeholder  terkait  yang  minimal  terdiri  dari  6 pelaku  utama,  yakni  institusi  pemerintah, universitas,  industri,  komunitas/asosiasi terkait, media  dan  lembaga  keuangan  atau  umum disebut  Pentahelix.  Pola  hubungan  ini  dikaji keselarasan  perannya  untuk  mencapai  satu tujuan  bersama  yang  berkesinambungan  dalam suatu model Kolaborasi.
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              35 Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif  dengan  argumentasi  bahwa  proses kolaborasi melibatkan para aktor yang mewakili institusi  masing-masing  melalui:  identifikasi aktor yang terlibat, pemahaman dan pendalaman peran masing-masing aktor, penggalian  persepsi dan pendapat para aktor secara, eksplorasi relasi antar  aktor  serta  interaksi  dan  kerjasama  antar institusi dalam pengembangan industri keramik di Purwakarta. Merriem (dalam Cresswel, 2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan  untuk  (1)  memahami  makna  dibalik fakta/data  yang  tampak  (2)  untuk  memahami interaksi sosial (3) untuk mengembangkan teori dan (4) memastikan kebenaran data
Unit  analisis  dalam  penelitian  dengan fokus  organisasi  ada  empat  level,  yaitu individual,  kelompok,  organsiasi,  dan  antar organisasi (Jones, 2001). Penelitian ini membahas  kolaborasi  antar  organisasi,  maka unit  analisis  penelitian  ini  ada  pada  level organisasi,  yaitu  organisasi  atau  insitusi  para pemangku kepentingan  pengembangan industri keramik di Purwakarta.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah  data  primer  dan  sekunder.  Beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian adalah studi pustaka dan dokumentasi serta  dan  diskusi  pemangku  kepentingan.  Studi dokumentasi    tentang  peran,  fungsi,  tugas masing-masing  aktor/instiusi  yang  diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan dan jurnal ilmiah.  Diskusi  pemangku  kepentingan  atau Focus  Group  Discussion (FGD)  yaitu  instansi atau  organisasi  yang  memiliki  keterkaitan, peran, fungsi dan kepedulian dengan pengembangan industri keramik purwakarta Analisis relasi antar aktor atau institusi yang  terlibat  dalam  pengembangan  industri keramik  Purwakarta,  digunakan  pendekatan prospective analysis dengan alat yang digunakan adalah Mactor Analysis (Fauzi, 2017).
Pemetaan  hubungan  antar  aktor  dalam kolaborasi  pengembangan  industri  keramik purwakarta  yang  dianalisis  dengan  analisis
mactor .  Dalam  hal  ini  semua  aktor  institusi diasumsikan  memiliki  tujuan  dan  misi  yang sama yaitu bagaimana mengembangkan industri keramik Purwakarta. Dengan demikian tidak ada pengisian  pertanyaan  yang  berkaitan  dengan Matriks Aktor Obyektif (MAO). Demikian juga dalam  relasi  dengan  instansi  vertikal  tidak dihitung, karena saat FGD instansi vertikal tidak hadir.
Dengan demikian langkah-langkah pemetaan  dilakukan  dengan  langkah  sebagai berikut :
 Para  aktor  yang  mewakili  institusi  mengisi daftar  pertanyaan  tentang  relasi  dengan organisasi lainnya
 Hasil  pengisian  daftar  pertanyaan  atau pernyataan tersebut pada matriks MDI
 Konversi MDI ke dalam MDI total
 Pemetaan posisi antar aktor
 Pengisian  tujuan  dan  misi  pada  matriks MAO
 Pemetaan relasi dengan matriks konvergensi (2CAA)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Industri  keramik  Plered  Purwakarta memiliki beberapa karakteristik dalam arti nilai dan  fungsi  (a)  Nilai  sejarah.  Industri  keramik plered  purwakarta  memiliki  nilai  sejarah  yang sangat panjang sejak puluhan tahun. Industri ini telah berkembang sejak tahun 1950-an dan telah menjadi ikon baik bagi Purwakarta, Jawa Barat maupun  Indonesia  (b)  Nilai  budaya,  karena industri  keramik  sendiri  sangat  lekat  dengan budaya  pengrajin  setempat  sebagai  warisan secara  turun  temurun  dari  generasi  ke  generasi (c) Nilai ekonomi, berkaitan dengan keberadaan industri  keramik  ini  menjadi  sumber  mata pencaharian  pengrajin  dan  penyerapan  tenaga kerja
Pembinaan  dan  pengembangan  dalam pengelolaan  Industri  Keramik  di  Plered Purwakarta  saat  ini  dilakukan  oleh  Unit Pelaksana Teknis Dinas Penelitian dan Pengembangan  ( UPTD  Litbang )  Keramik Purwakarta.  Selanjutnya  organisasi yang terkait dengan  aktivitas  Industri  keramik  Purwakarta
adalah:  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Organisasi  Perangkat  Daerah  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta,  Organisasi
Bisnis,  Lembaga  Keuangan  dan  Perbankan, Perguruan  Tinggi,  Komunitas  Pelaku  Industri Keramik  dan Media.
Gambar 1 Daftar Institusi dalam Pengembangan Industri Keramik Purwakarta
BAPPEDA KAB PURWAKARTA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOPERASI, UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN FORUM KOLABORASI PENGRAJIN KERAMIK Pemerintah Pusat (Kementerian Terkait) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Dinas Terkait) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LITBANG KERAMI K MEDIA (JABAR NEWS DAN FORUM MED IA ONLINE) KAMAR DAGAN DAN INDUSTRI PURWAKARTA AGEN
EKSORTIR
COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAMIK PURWAKARTA
LEMBAGA KEUANGAN/ PERBANKAN PERGURUAN TINGGI DINAS PENDIDIKAN DINAS PERHUBUNGAN ICSB
Sumber: diolah dari Raharja dkk (2017)
Institusi  sebagaimana  pada  gambar  1 merupakan  entitas  yang  memiliki  peran  dan kepentingan dengan keberadaan Industri Keramik Plered  Purwakarta  dan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  memberikan  pengaruh  terhadap pengembangan industri tersebut. Oleh karena itu deskripsi relasi antar aktor atau institusi tersebut
merupakan  faktor  penting  untuk  memahami bagaimana  sentra  keramik  industri  di  Plered Purwakarta  dikelola  secara  kolaboratif.    Dalam analisis  data  tentang  relasi  antar  aktor  tersebut digunakan perangkat lunak MACTOR (Metrics of Alliance Conflict Tactic Operation and Responses). Tabel 1 Enam Komponen Utama MACTOR
Komponen Deskripsi Komponen Isu Pengelolaan Kolaboratif Sentra Industri Keramik Plered Purwakarta dengan Outcome Pengembangan Industri Aktor Institusi yang memiliki peran tugas, fungsi, dan kepentingan keberadaan Sentra Industri Keramik Posisi Preferensi atas Outcome Industri terhadap Isu Salience Kepentingan subyektif aktor terhadap Isu Clout Kekuatan Aktor untuk mempengaruhi Outcome Influence Kekuatan pengaruh aktor terhadap aktor lainnya dalam Isu yang dibahas Sumber: dimodifikasi dari Fauzi (2018)
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              37 Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42

## Pengaruh dan Ketergantungan Antar Aktor
Untuk  memahami  relasi  antar  aktor dilakukan  dengan  menganalisis  aspek  pengaruh dan ketergantungan antar aktor dengan menggunakan perangkat lunak Mactor .
Pengukuran  yang  dilakukan  adalah  kekuatan pengaruh terhadap aktor lainnya dan ketergantungan  antar  aktor.  Hasil  pemetaan diperoleh sebagai berikut :

## Gambar 2 Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antar Aktor
Sumber: Hasil Pengolahan Berdasarkan FGD, 2019
Berdasarkan  pemetaan  sebagaimana pada gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Aktor-aktor  yang  memiliki  pengaruh  dan ketergantungan  yang  tinggi  terletak  pada kuadran I.
2) Aktor-Aktor dengan Ketergantungan rendah,  namun  pengaruh  tinggi  pada kuadran II
3) Aktor-aktor  dengan  ketegantungan  tinggi, tetapi  pengaruh  rendah  terletak  pada kuadran IV
4) Aktor-aktor dengan ketergantungan rendah dan pengaruh rendah pada kuadran III
Berdasarkan  kuadran  tersebut,  dapat diketahui  aktor  dan  institusi  mana  saja  yang
mempunyai peran penting dalam pengembangan secara  kolaboratif  pada  Industri  keramik  di Purwakarta.  Hampir  seluruh  institusi  yang terlibat  dalam  pengembangan  industri  keramik berada  pada  kuadran  I  yang  artinya  memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi.
Preferensi  Terhadap  Sasaran (Objective)

## Pengembangan Industri
Untuk  membahas  preferensi  aktor terhadap  isu  digunakan  2MAO.  Dengan menggunakan  2MAO  juga  dapat  diketahui posisi  setiap  aktor/institusi  terhadap objective atau  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam pengembangan dengan mencermati
Tabel/Histogram 2MAO di bawah ini   :
Tabel/Histogram 3 Preferensi Sasaran Berdasarkan 2MAO
Sumber: Hasil Pengolahan Berdasarkan FGD, 2019
Berdasarkan  pemetaan  dengan  menggunakan histogram  pada  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa penguatan  terhadap  industri  keramik  mendapat dukungan  dari  semua  stakeholder.  Tidak  ada stakeholder  yang  resisten  dengan  program tersebut.
Derajat Kesepakatan Antar Aktor (Kerjasama)
Berdasarkan objective penguatan dan pengembangan  industri  keramik  di  Purwakarta dapat  dipetakan  aktor  atau  institusi  yang
mempunyai  peran  paling  penting  dalam kerjasama  dan  menjadi  lingkaran  utama  dalam aktivitas  tersebut.  Institusi  ini  dikelompokkan dalam kategori strongest convergence. Aktor/institusi lain masuk dalam kategori strong convergence  dan  moderate  convergence.  Tidak ada  aktor  atau  institusi  yang  masuk  kategori weak  atau  Weakest  convergence.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  seluruh  aktor  maupun instansi  memberikan  dukungan  dan  supporting dengan derajat yang berbeda-beda. Hal ini bisa dilihat pada Grafik  konvergensi antar aktor pada Grafik 1

## Grafik 1 Konvergensi Kesepakatan Antar Aktor
Sumber: Hasil Pengolahan Berdasarkan FGD, 2019
Aktor  dan  instansi  vertikal  baik  pusat maupun  daerah  Provinsi  Jawa  Barat  pada dasarnya  memberikan  dukungan  atau support terhadap pengembangan industri kemaik hal ini dapat dilihat pada tabel/histogram berikut;

## Tabel/Historgram 4 Dukungan Aktor terhadap Sasaran 2MAO
Sumber: Hasil Pengolahan Berdasarkan FGD, 2019
Hal ini juga sejalan dengan peta konvergensi aktor/institusi sebagaimana dapat dilihat pada gambar  yang  menunjukkan  variasi  dukungan  mulai  dari strongest  convergence sampai  dengan weakest convergence

## Grafik 2 Variasi Dukungan Antar Aktor Terhadap Sasaran
Sumber: Hasil Pengolahan Berdasarkan FGD, 2019
40 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42

## SIMPULAN
Industri  keramik  Plered  Purwakarta memiliki beberapa karakteristik dalam arti nilai dan  fungsi  antara  lain  nilai  sejarah.  Industri keramik  plered  purwakarta  memiliki  nilai sejarah  yang  sangat  panjang  sejak  puluhan tahun. Industri ini telah berkembang sejak tahun 1900-an  dan  telah  menjadi  ikon  baik  bagi Purwakarta,  Jawa  Barat  maupun  Indonesia  dan nilai ekonomi. Nilai ekonomi, berkaitan dengan keberadaan industri keramik ini menjadi sumber mata  pencaharian  pengrajin  dan  penyerapan tenaga kerja
Objective penguatan dan pengembangan industri  keramik  di  sentra  industri  keramik Plered  Purwakarta  dapat  dipetakan  aktor  atau institusi  yang  mempunyai  peran paling  penting dalam  kerjasama  dan  menjadi  lingkaran  utama dalam aktivitas tersebut. Institusi ini dikelompokkan dalam kategori strongest convergence .  Aktor/institusi  lain  masuk  dalam kategori strong  convergence dan moderate convergence. Tidak ada aktor atau institusi yang masuk kategori weak atau Weakest convergence.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa seluruh  aktor  maupun  instansi  memberikan dukungan  dan  supporting  dengan  derajat  yang berbeda-beda
Untuk  pengembangan  lanjut  industri keramik,  dipandang  perlu  adanya  perluasan keterlibatan  aktor  dan  insitusi  yang  peduli dengan  pengembangan  dan  penguatan  industri keramik  serta  peningkatan  konvergensi  setiap aktor menjadi strong dan strongest convergence . Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  mengaktifkan dengan  segera  Forum  Komunikasi  yang  telah dibentuk dengan Leading Sector Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, W., & Dania, P. (2019). Collaboration quality  assessment  for  sustainable  supply chains : benchmarking . https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2018-0070 Ahn,  J.  M.,  Kim,  D.,  &  Moon,  S.  (2017).
Determinants  of  innovation  collaboration selection : a comparative analysis of Korea
and  Germany. Innovation , 9338 (January), 1–21.
https://doi.org/10.1080/14479338.2016.12 41152
Al-tabbaa,  O.,  Leach,  D.,  &  Khan,  Z.  (2019).
Examining alliance management
capabilities  in  cross-sector  collaborative partnerships. Journal of Business Research ,
101 (March),
268–284. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.0
01
Brown,  T.  L.,  Gong,  T.,  &  Jing,  Y.  (2012). Collaborative  Governance  in  Mainland China and Hong Kong: Introductory Essay.
International Public Management Journal ,
15 (4), 393–404. https://doi.org/10.1080/10967494.2012.76
1048
Choudhary, A. K., Harding, J. A., Tiwari, M. K., & Shankar, R. (2019). The Management of Operations Knowledge management based collaboration moderator services to support SMEs  in  virtual  organizations  Knowledge management based collaboration moderator services to support. Production Planning &
Control , 30 (10–12), 951–970. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.15
82102
Creswell,  John  W.  (1994)  Research  Design: Qualitative  and  Quantitative  Approaches, California, Sage Publications.
Cummings,  J.  L.,  &  Holmberg,  S.  R.  (2012).
Best-fit  Alliance  Partners:  The  Use  of Critical Success Factors in a Comprehensive  Partner  Selection  Process. Long  Range  Planning,  45(2–3),  136–159. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.01.001
Dahlander,  L.,  &  Frederiksen,  L.  (2012).  The Core  and  Cosmopolitans:  A  Relational View of Innovation in User Communities. Organization  Science , 23 (4),  988–1007. https://doi.org/10.1287/orsc.1110.0673
Donahue,  J.  D.,  &  Zeckhauser,  R.  J.  (2011). Collaborative  Governance;  Private  Roles for Public Goals in Turbulent Times . New Jersey, United States: Princeton University Press.
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              41 Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42
Emden, Z., Calantone, R. J., & Droge, C. (2006).
Collaborating for new product development:  Selecting  the  partner  with maximum potential to create value. Journal of Product Innovation Management , 23 (4),
330–341. https://doi.org/10.1111/j.1540- 5885.2006.00205.x Fauzi, A. (2019). Teknik Analisis
Keberlanjutan.  Published  by  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Gajda, R. (2004). Utilizing collaboration theory to  evaluate  strategic  alliances. American Journal of Evaluation , 5 (1), 65–77.
Gama,  F.,  &  Frishammar,  J.  (2018). Idea generation and open innovation in SMEs : When  does  market  ‐  based  collaboration pay  off  most ? (January  2017),  1–11. https://doi.org/10.1111/caim.12274 Gravelle,  M.,  Baird,  K.,  &  Green,  I.  (2008).
Collaborative  Governance  and  Changing Federal  Roles .  Ottawa:  Public  Policy Forum.
Hahn,  T.,  &  Pinkse,  J.  (2014).  Private Environmental Governance Through Cross-Sector Partnerships: Tensions Between  Competition  and  Effectiveness.
Organization and Environment, 27(2), 140– 160.
https://doi.org/10.1177/108602661453099
6
Hardwick,  J.,  &  Anderson,  A.  R.  (2019).
Supplier-customer
engagement for
collaborative  innovation  using  video conferencing : A study of SMEs. Industrial Marketing Management , (December 2016),
1–15. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019. 02.013
Haus-reve,  S.,  Dahl,  R.,  &  Rodríguez-pose,  A. (2019). Does combining different types of collaboration always benefit firms ? Collaboration  ,  complementarity  and product  innovation  in  Norway. Research Policy , 48 (6), 1476–1486. https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.02.00 8 Jespersen, K., Rigamonti, D., Jensen, M. B., & Rune, B. (2018). Analysis of SMEs partner proximity preferences for process innovation. Small  Business  Economic , 51 (4), 879–904.
Jones, Gareth R. (2001) Organizational Theory : Text  and  Cases,  New  York,  Prentice  Hall International.
Kottaridi,  C.  (2017). Firm  competencies  and exports  among  SMEs :  the  critical  role  of collaborations Spyros Lioukas . 11 (6), 711– 732.
Kumar,  G.,  &  Banerjee,  R.  N.  (2012). Collaboration in supply chain: An assessment  of  hierarchical  model  using partial  least  squares  (PLS). International Journal  of  Productivity  and  Performance
Management , 61 (8), 897–918. https://doi.org/10.1108/174104012112771
47
Li,  L.,  &  Qian,  G.  (2008).  Partnership  or  self- reliance  entry  modes:  Large  and  small technology-based  enterprises’  strategies  in overseas  markets.  Journal  International Entrepreneurship, 6(4),
188–208. https://doi.org/10.1007/s10843-008-0029-3
Martínez-costa,  M.,  Jiménez-jiménez,  D.,  &
Dine,  H.  A.  (2018).  The  effect  of organisational
learning on
interorganisational collaborations in innovation :  an  empirical  study  in  SMEs innovation :  an  empirical  study  in  SMEs. Knowledge  Management  Research  &
Practice , 00 (00), 1–14. https://doi.org/10.1080/14778238.2018.15 38601 Naja,  S.,  Naja,  Z.,  Naudé,  P.,  Oghazi,  P.,  & Zeynaloo,  E.  (2018).  How  collaborative innovation  networks  a  ff  ect  new  product performance : Product innovation
capability , process innovation capability , and absorptive capacity. Industrial Marketing  Management ,  (February),  0–1. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.
02.009
Purdy, J. M. (2012). A Framework for Assessing
Power in Collaborative Governance
Processes. Public  Administration  Review ,
72 (3), 409–417. https://doi.org/10.1111/j.1540- 6210.2011.02525.x Raharja,  Samun  Jaja  R.,  dkk,  2017,  Model Kolaborasi Dalam Penguatan Sektor
Industri  Keramik  Berorientasi  Ekspor  Di Kabupaten  Purwakarta,  DRPMI  Unpad,
Jatinangor. Robertson,  P.  J.,  &  Choi,  T.  (2012). Deliberation,  Consensus,  and  Stakeholder Satisfaction: A simulation of collaborative governance. Public  Management  Review , 14 (1),
83–103.
https://doi.org/10.1080/14719037.2011.58 9619 Sakka,  O.,  &  Bahri,  M.  (2018). External Financing  ,  Export  Intensity  and  Inter- Organizational  Collaborations :  Evidence from Canadian SMEs * by Jos . 00 (00), 1–
20. https://doi.org/10.1111/jsbm.12390
Solesvik, M. Z., & Westhead, P. (2010). Partner selection for strategic alliances: Case study insights  from  the  maritime  industry. Industrial Management and Data Systems,
110(6),
841–860.
https://doi.org/10.1108/026355710110550
81
Taurino,  T.  (2018). Using  Collaborative Management In Industrial Clusters – Case Study Of Italian Energy Cluster . 9 (4), 138– 149. https://doi.org/10.24425/119554 Vernis,  A.,  Iglesias,  M.,  Sanz,  B.,  &  Saz- Carranza, A. (2006). Nonprofit Organizations; Challenges and Collaboration .  New  York,  United  States:
Palgrave Macmillan.
Villa, A., & Taurino, T. (2017). From industrial districts  to  SME  collaboration  frames. International Journal of Production Research , 7543 , 1–9. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.14 01244
Wang,  S.,  &  Archer,  N.  (2004).  Supporting collaboration in business-to-business electronic marketplaces. Information Systems and E-Business Management , 2 (2–
3),
269–286.
https://doi.org/10.1007/s10257-004-0034-6
Wood,  D.  J.,  &  Gray,  B.  (1991).  Toward  a Comprehensive  Theory  of  Collaboration.
The Journal of Applied Behavioral Science ,
27 (2), 139–162. https://doi.org/10.1177/002188639127200 1
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan              43 Vol.5, No. 1, April 2020, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v5i1.26391, hal. 31-42