INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15609-15623 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Era Kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia
Syarifah 1 ✉ , Rosmaida Sinaga 2 , Ida Maria Sidauruk 3 , Rayhan Harahap 4 ,Marhenta Nababan 5 , Halimatu Syadiah Siregar 6
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan Email: idamariasidauruk1908@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan  kebijakan  pendidikan  pada  era  kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia. Jurnal ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan  menafsirkan  informasi  faktual  guna  memperoleh  kesimpulan  yang  bermakna  tentang  peristiwa- peristiwa  penting  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Tujuan  dari  pendekatan  penelitian  sejarah  adalah  untuk merekonstruksi  masa  lalu  secara  sistematis  dan  tidak  memihak.  Menurut  perkembangan  sejarahnya sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia mengalami dua masa dalam penyelenggaraannya, yaitu  pendidikan  pada  masa  penjajahan  Belanda  dan  masa  pendudukan  Jepang.  Dari  dua  periode perjalanan pendidikan Indonesia, masing-masing mempunyai gaya pelaksanaan tersendiri. Pada masa penjajahan  Belanda,  ciri-ciri  yang  terbentuk  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  adalah  bertahap, dualisme,  pengawasan  terpusat  yang  kuat,  asas  konkordansi  dan  pendidikan  pribumi  yang  tidak sistematis.  Penyelenggaraan  pendidikan  tersebut  mendapat  tentangan  dari  para  tokoh  pendidikan Indonesia yang kemudian menyelenggarakan pendidikan bagi penduduk asli sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian penduduk asli. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dilaksanakan dengan disiplin militer karena pemerintahan pada masa pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer. Kedatangan Jepang ke Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya sehingga Jepang membentuk anak-anak  Indonesia  agar  siap  terlibat  dalam  perang  tersebut.  Cara  yang  digunakan  Jepang  adalah dengan  memasukkan  doktrin  militer  dalam  setiap  pelaksanaan  pendidikannya.  Selain  itu,  Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga Jepang mengambil kebijakan untuk menyempurnakan bahasa Indonesia. Sejarah, geografi, dan budaya Jepang perlahan-lahan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran bagi penduduk asli.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kolonialisme Belanda, Kolonisasi Jepang

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  compare  educational  policies  in  the  era  of  Dutch  and  Japanese colonialism in Indonesia. This scientific journal was written using a historical research approach. The historical method is a systematic approach used to analyze and interpret factual information in order to obtain meaningful conclusions about important events that occurred in the past. The aim of the historical research approach is to reconstruct the past systematically and impartially. According to its historical  development  before  Indonesia's  independence,  education  in  Indonesia  experienced  two periods in its implementation, namely education during the Dutch colonial period and the Japanese occupation.  Of  the  two  periods  of  Indonesia's  educational  journey,  each  had  its  own  style  of implementation.  During  the  Dutch  colonial  period,  the  characteristics  that  were  formed  in  the administration of education were gradualism, dualism, strong centralized supervision, the principle of concordance and unsystematic education for natives. The implementation of such education met with opposition from Indonesian educational figures who then organized education for natives according to native needs and personalities. During the Japanese occupation, education was implemented with military discipline because the government under Japanese occupation was a military government. Japan's  arrival  to  Indonesia  was  in  order  to  win  the  Greater  East  Asia  War  so  that  Japan  formed Indonesian children to be ready to be involved in the war. The method used by Japan is to include military doctrine in every implementation of its education. Apart from that, Japan prohibited the use of Dutch so Japan made a policy to perfect Indonesian. History, geography and Japanese culture are slowly being included in the learning curriculum for natives.

## Keywords: Education
Policy, Dutch Colonialism, Japanese Colonization

## PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  daya  tarik  yang  begitu  indah  di  mata  negara-negara  barat, Indonesia  juga  mempunyai  kekayaan  alam  yang  berlimpah,  berbagai  macam  rempah- rempah dan hasil pertanian dapat diperoleh dengan mudah diseluruh pelosok nusantara. Hal ini  membuat  negara-negara  barat  berkunjung  ke  nusantara,  kapal  dagang  dari  berbagai negara  pun  berdatangan,  antara  lain  Portugal,  Spanyol,  Inggris,  dan  Belanda. (Harkantiningsih, 2013) niaga pada awalnya diatur oleh para raja dan bangsawan nusantara pada masa itu, pada awal abad ke 16 lautan nusantara didominasi oleh kapal asing sehingga menjadikan persaingan niaga menjadi tidak sehat. Tujuan awal datangnya koloni asing untuk berdagang  berubah  menjadi  kolonialisme.  (Harkantiningsih,  2014)  Negara  jajahan  asing banyak menetapkan peraturan, sehingga kekuasaan nusantara bisa diatur oleh penjajah, hal ini  berdampak  pada  banyak  sektor,  baik  sistem  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan pendidikan nusantara. (Ramadhani S, 2021)
Pada  abad  ke-20,  Indonesia  menyaksikan  masa  kolonialisme  berkepanjangan  yang dilakukan negara-negara Eropa dan Jepang. Pada masa kolonial ini, pendidikan di Indonesia
mengalami  transformasi  yang  signifikan.  Pada  masa  Kolonial  Kedua,  khususnya  masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun dalam  waktu  yang  relatif  singkat.  Sebelum  pendudukan  Jepang,  sistem  pendidikan  di Indonesia dikuasai oleh sistem sekolah Belanda yang bersifat elit dan restriktif. Pendidikan diberikan  secara  eksklusif  kepada  masyarakat  tertentu  dan  tujuannya  adalah  untuk menghasilkan  pegawai  pemerintah  yang  loyal  terhadap  pemerintahan  kolonial  Belanda. Namun pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Selain itu,  kolonialisme  Jepang  juga  menanamkan  gagasan-gagasan  baru  pada  lembaga pendidikan, seperti pendidikan vokasi yang bercita-cita menghasilkan tenaga kerja terampil dan  mandiri.  Pendidikan  vokasi  inilah  yang  menjadi  landasan  keberhasilan  industri  di Indonesia pada masa kemerdekaan. Namun kebangkitan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang juga mempunyai sisi negatif. Pendidikan difokuskan untuk mendukung tujuan  Jepang  dan  mengikis  identitas  nasional  Indonesia.  Selain  itu,  sekolah  pada  masa pendudukan Jepang juga banyak menggunakan bahasa Jepang dan melakukan diskriminasi terhadap bahasa daerah.
Pada  masa  Jepang,  pendidikan  dipengaruhi  oleh  kebijakan  Jepang  yang  bertujuan untuk menghapuskan pelajaran agama Islam dan menggantikannya dengan pelajaran agama Shinto,  sehingga  frekuensi  bahasa  dan  aksara  Arab  dikurangi,  dan  pendidikan  pada umumnya  ditekankan.  Karena  Jepang  menyadari  ingin  mencerdaskan  bangsa  Indonesia melalui pendidikan dan Jepang pun merevisi kurikulum pendidikannya (Abbas, 2018: 64-69). Menurut  (Purwanti,  2018)  tujuan  dari  cabang  pendidikan  ini  adalah  agar  siswa  dapat menggunakan  bahasa  barat  di  seluruh  Indonesia.  Khususnya  dalam  bidang  pendidikan, secara  aktif  berorientasi  pada  penanaman  aturan  militer  Jepang  pada  pembentukan semangat  Bushido  (tata  cara  ksatria).  Jadi  pada  masa  pendudukan  Jepang  di  Indonesia, proses  Jepangisasi  juga  diterapkan  baik  di  lingkungan  sekolah  maupun  di  masyarakat. Semangat  Bushido  ditanamkan  untuk  membangun  rasa  hormat  terhadap  pemerintahan militer  Jepang.  Oleh  karena  itu,  para  sarjana  tertarik  untuk  menyelidiki  persamaan  antara kebijakan pendidikan pada masa penjajahan Belanda dengan pemerintahan Jepang.

## METODE PENELITIAN
Jurnal ilmiah ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian sejarah. Metode sejarah  adalah  suatu  pendekatan  sistematis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan menafsirkan  informasi  faktual  guna  memperoleh  kesimpulan  yang  bermakna  tentang peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Tujuan dari pendekatan penelitian sejarah adalah
untuk  merekonstruksi  masa  lalu  secara  sistematis  dan  tidak  memihak.  Tahapan  penelitian metode sejarah  dikategorikan dalam  empat tahapan kerja yang berbeda-beda. Fase  awal adalah heuristik. Heuristik merupakan tahap  awal yang  dilakukan ketika topik kajian telah diidentifikasi.  Heuristik  adalah  prosedur  sistematis  untuk  menemukan,  menemukan,  dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik utama. Heuristik dalam konteks pencarian sumber terutama melibatkan pemeriksaan sumber tertulis (seperti studi literatur), sumber objek, dan sumber lisan. Sumber tertulis seperti arsip, sumber cetak resmi, dokumen,  novel,  dan  lain-lain  digunakan  untuk  memperoleh  data  yang  sesuai  untuk penyusunan publikasi ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pendidikan Indonesia di Masa Kolonial Belanda
Sistem pendidikan kolonial Belanda, khususnya pada abad ke-20, memiliki kebutuhan yang signifikan terhadap individu dengan tingkat pendidikan tinggi. Tuntutan ini berkaitan dengan  perubahan  dan  peremajaan  banyak  bidang  kehidupan  di  dunia.  Perusahaan- perusahaan Eropa di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan di sektor perekonomian selama  abad  ke-20,  sebagai  hasil  dari  perubahan  dan  reformasi  yang  terjadi.  Untuk mengimbangi  pesatnya  ekspansi  organisasi-organisasi  Eropa,  sangatlah  penting  untuk memiliki  personel  yang  berpendidikan  tinggi  dan  berkualitas  di  bidang  tertentu  untuk mendukung operasi perusahaan secara efektif. Selain itu, tumbuhnya kesadaran masyarakat adat yang dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan status masyarakat mereka sebagai individu dari lapisan sosial ketiga melalui pendidikan.
Konsep  Etika  Politik  diperkenalkan  oleh  Van  Deventer,  seorang  humanis  liberal terkemuka  asal  Belanda.  Ia  menyatakan  ketidaksetujuannya  terhadap  peran  Pemerintah Kolonial  Belanda  dalam  memburuknya  kesejahteraan  penduduk  pribumi.  Kritik  tersebut dimuat dalam jurnal bernama de Gids pada tahun 1899 dengan judul “Een Eereschuld” yang artinya  “Hutang  Syukur”  (Moedjanto:  1988:  21).  Kritik  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah Belanda  harus  bertanggung  jawab  atas  penurunan  kesejahteraan  penduduk  lokal,  yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang berfokus pada eksploitasi sumber daya. Pemerintah Belanda harus mengadopsi strategi politik etis yang mencakup pelaksanaan irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Van Deventer menyumbangkan nasihat kepada Pemerintah Belanda dalam rangka  memajukan  kesejahteraan  individu.  Ia  mempromosikan  peningkatan  sistem  irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian, sekaligus mendukung gagasan perpindahan masyarakat dari pulau Jawa yang padat penduduk. Selain itu, ia yakin kedua program tersebut akan sia-
sia jika tidak ada peningkatan dalam pendidikan massal. Tujuan pendidikan di Hindia Belanda seharusnya adalah untuk membebaskan individu dari ketergantungan dan menumbuhkan kemandirian  dan  kedewasaan  mereka  (Nasution,  2001:  16).  Penerapan  kebijakan  etis  ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J. B Van Heutsz, bekerja sama dengan penasihatnya, Prof. C.  Snouck  Hurgronje,  seorang  orientalis.  Dukungan  Snouck  Hurgronje  berujung  pada pelaksanaan  politik  etis  yang  bertujuan  menyatukan  Hindia  Belanda  melalui  penerapan kebijakan asimilasi dan asosiasi (Kaptein, 2003: 25 & 27). Snouck Hurgronje percaya bahwa penghapusan kolonialisme tidak bisa dihindari. Namun hal ini tidak berarti Hindia Belanda lepas dari Belanda. Negara Belanda terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan: satu terletak di barat laut Eropa dan satu lagi tergabung di Asia Tenggara (Moedjanto: 1988: 23). Pendidikan muncul sebagai faktor penting dalam menentukan arah perkembangan politik di Hindia Belanda. Perluasan lembaga pendidikan telah membawa kemajuan yang signifikan dalam  bidang  pendidikan.  Namun  demikian,  menjamurnya  lembaga-lembaga  pendidikan saat ini tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang dapat diandalkan mengenai efektivitas kebijakan  etis.  Tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  adat  belum  tercapai. Pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat adat menghadapi banyak kendala. Keuntungan dari  pendidikan  ini  sebagian  besar  dialami  oleh  lapisan  sosial  ekonomi  yang  lebih  tinggi. Pendidikan sengaja dirancang menjadi dasar dan tidak rumit bagi individu umum. Tidak ada jalur pendidikan yang tersedia untuk mencari pendidikan tinggi. Sekalipun ada kemungkinan, melakukan tugas ini merupakan tantangan karena adanya prasyarat yang ketat (Brugmans (ed), 1987: 185 & 188). Selain kendala akses pendidikan, terdapat juga aspek menguntungkan dalam  adopsi  pendidikan  oleh  negara-negara  barat.  Meskipun  hanya  dapat  diakses  oleh kalangan atas dan dirancang untuk menciptakan pekerja (Brugmans (ed), 1987: 185), sistem pendidikan  ini  pada  akhirnya  mengarah  pada  terbentuknya  elit  kontemporer.  Elit kontemporer mengobarkan nasionalisme Indonesia yang menentang Barat.
Berkaitan  dengan  politik  etika  ini,  pemerintah  Belanda  mendasarkan  kebijaksanaan pendidikannya pada (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980: 12):
1. Pendidikan  dan  pengetahuan  Barat  sebanyak  mungkin  diterapkan  bagi  golongan penduduk pribumi
2. Pendidikan rendah bagi golongan pribumi  disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kolonial.
Dua pendekatan terhadap penerapan gaya dan sistem pendidikan dan persekolahan didasarkan pada gagasan utama ini. Opsi pertama diperkirakan akan memenuhi permintaan akan pekerjaan pemerintah dan pekerja berpendidikan tinggi untuk memenuhi permintaan industri dan ekonomi. Tujuan dari jalur kedua adalah untuk menyediakan pekerja dengan
tingkat  pendidikan  rendah  dan  sedang.  Tujuan  pendidikan  Belanda  tidak  diartikulasikan dengan  jelas  dalam  pelaksanaannya  (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1980:  12). Secara  umum  penyelenggaraan  pendidikan  pada  masa  kolonial  ditandai  dengan  ciri-ciri antara lain (Nasution: 2001: 20): Gradualisme: Sifat ini mengacu pada niat pemerintah kolonial untuk mendidik penduduk pribumi secara progresif. Sejak Hindia Belanda (Indonesia) berada di  bawah kekuasaan VOC, sesuai arahan de Heeren Zeventien, badan penguasa tertinggi VOC,  telah  diselenggarakan  pendidikan  pribumi.  Karena  tidak  semua  pulau  di  wilayah kekuasaan VOC menerima pendidikan pada saat itu, maka penduduk asli tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan tersebut (Mestoko, 1985: 78). Selain itu, VOC mengambil  tindakan  hati-hati  agar  pendidikan  yang  ditawarkan  tidak  merusak  taktik monopoli dan merusak posisi mereka, sehingga pembangunan pendidikan lesu.
Pendekatan bertahap memastikan Belanda berada dalam posisi yang baik. Anak-anak pribumi  mempunyai  sedikit  pilihan  pendidikan,  yang  selalu  menjamin  bahwa  anak-anak Belanda lebih maju. Ketakutan yang terus-menerus di kalangan warga Belanda adalah bahwa pendidikan yang berlebihan akan membahayakan pemerintah Belanda (Nasution, 2001: 23). Oleh karena itu, pendidikan generasi muda setempat berkembang lambat. Kesempatan bagi anak-anak masyarakat adat untuk bersekolah, khususnya sekolah menengah dan perguruan tinggi, sangatlah kecil. Dualalisme adalah ciri lain yang digunakan pemerintah Belanda dalam pendidikan. Dengan membedakan antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi, maka terjadilah dualisme dalam pendidikan. Di Hindia Belanda, dualisme mengambil tempat dalam sistem pendidikan. Pendirian sekolah yang didirikan atas dasar sosial ekonomi dan kelompok etnis  merupakan  bukti  penerapan  karakteristik  tersebut  (Leirissa,  1985:  9).  Pembedaan  ini didasarkan pada pertimbangan kebahasaan. Bahasa Belanda digunakan di sekolah-sekolah dengan  fokus  Barat,  sedangkan  bahasa  Melayu  atau bahasa  daerah  lainnya  digunakan  di sekolah-sekolah pribumi. Peluang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi disediakan oleh sekolah-sekolah Belanda. Ada yang berpendapat bahwa peluang untuk memperoleh pendidikan tinggi dalam pendidikan masyarakat adat sangatlah kecil. Karena dilandasi oleh beragamnya tuntutan berbagai kelompok penduduk di Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda membentuk dualisme tersebut. Salah satu cara untuk memahami dualisme adalah akibat dari heterogenitas nasional Hindia Belanda yang sebenarnya. Menurut Kartodirdjo dan Suryo (1991: 6), hubungan yang berlaku pada saat itu adalah hubungan kolonialisme dengan hak-hak tersendiri. Keyakinan bahwa orang Belanda adalah ras yang lebih unggul berfungsi sebagai  tameng  terhadap  penduduk  lokal,  yang  semakin  terpelajar  dan  membahayakan otoritas  pemerintah  kolonial.  Sekolah  yang  didirikan  berdasarkan  prinsip  dualisme  sistem pendidikan kolonial Belanda. Ini termasuk Pendidikan Rendah, yang dipecah menjadi Sekolah
Rendah dan menggunakan bahasa Belanda dan bahasa lokal sebagai media pengajaran. Dua kelompok  sasaran  atau  kelompok  demografi  yang  berbeda  menjadi  fokus  pembagian sekolah berdasarkan variasi linguistik.
Tiga  kelompok  sasaran  terdiri  dari  Sekolah  Rendah  yang  menawarkan  pengajaran bahasa daerah: Pertama, Sekolah Bumiputera Kelas Dua (Inlandsche School) (Tweede Klasse), yang menawarkan waktu belajar lima tahun bagi penutur asli. Yang kedua adalah Sekolah Desa (Volkschool) yang berdurasi tiga tahun, yang dirancang untuk anak-anak pribumi yang sebagian  besar  tinggal  di  pedesaan.  Ketiga,  Sekolah  Lanjutan  (Vervolgschool),  sebuah program  dua  tahun  yang  dirancang  untuk  generasi  muda  Aborigin,  merupakan perpanjangan dari sekolah desa. Selain itu, didirikan Sekolah Peralihan (Schakelschool) yang berfungsi  sebagai  sekolah  peralihan  tiga  tahun  antara  sekolah  desa  dan  sekolah  dasar, dengan pengajaran dalam bahasa Belanda. Ini adalah sekolah lima tahun yang dirancang untuk  anak-anak  keturunan  pribumi.  Sekolah  bagi  keturunan  kepala  daerah  (daerah)  dan bangsawan  ini  dibentuk,  tidak  hanya  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  pemerintahan tetapi juga untuk kepentingan Belanda sendiri. Sekolah Raja (Hoofden School) adalah nama yang diberikan kepada lembaga ini (Makmur et al., 1993: 67). Awalnya didirikan di Tondano pada tahun 1865 dan 1872, sekolah ini akhirnya dimasukkan ke dalam ELS atau HIS.
Dalam pengajaran tingkat lanjut, klasifikasi sekolah menjadi dua kategori berdasarkan variasi  bahasa  pengantar  yang  digunakan  ditinggalkan.  Semua  pelatihan  lanjutan  bersifat Barat, menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan disusun menurut kriteria Barat, terutama Belanda. Dalam pendidikan lanjutan, beberapa negara tidak memiliki sekolah sendiri.  Lulusan  ELS,  HIS,  dan  HCS  dapat  diterima  dengan  perlakuan  yang  sama  di  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau Hogere Burger School (HBS). Mengajar ke tingkat yang lebih tinggi bagi penduduk asli tidak ada (Brugmans (ed): 1987: 191). Penduduk asli baru dapat  memperoleh  pendidikan  yang  lebih  tinggi  daripada  yang  lebih  rendah  hanya  dari sekolah-sekolah  yang  menggunakan  bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengajarannya. Sekolah  menengah yang diselenggarakan adalah MULO. MULO hanyalah sebuah sekolah dasar dengan program yang ditingkatkan. Pendirian sekolah ini mendapat reaksi baik dari masyarakat  Indo-Belanda  dan  masyarakat  tidak  mampu  menyekolahkan  anaknya  ke  HBS yang merupakan sekolah mahal. Untuk kelompok tertentu diharapkan MULO dikembangkan khusus  untuk  anak-anak  Belanda.  Namun  pada  akhirnya  diputuskan  bahwa  MULO  boleh diikuti  oleh  semua bangsa.  Sekolah  menengah  lain  yang  ditawarkan  adalah  HBS.  Sekolah menengah HBS dibentuk dengan tujuan mendidik siswanya untuk memasuki universitas dan menduduki  jabatan  yang  tidak  memerlukan  ijazah  universitas  (Makmur,  dkk,  1993:  62). Pendirian  sekolah  ini  terpikir  pada  tahun  1839  dengan  kesadaran  akan  perlunya  adanya
sekolah menengah di Hindia Belanda agar generasi muda Belanda tidak perlu merantau ke Belanda.  HBS  di  Hindia  Belanda  tercipta  menurut  pola  yang  ada  di  Belanda  dan  terus mempertahankan pola tersebut selama masih ada. Sekolah menengah lain yang dibangun adalah Algemene Middlebare School (AMS). Pandangan AMS adalah sebagai kelanjutan dari MULO  dan  sebagai  pendidikan  yang  mempersiapkan  siswa  untuk  memasuki  perguruan tinggi. Lembaga ini merupakan konsekuensi terbentuknya HIS dan MULO serta jawaban atas harapan  masyarakat  pribumi  untuk  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  AMS  memenuhi kebutuhan  dan  mendorong  terwujudnya  tujuan  pendirian  perguruan  tinggi  di  Hindia Belanda.

## Pendidikan Indonesia di Masa Pemerintahan Jepang
Awal pemerintahan Jepang di Hindia Belanda pada mulanya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Perasaan gembira ini muncul karena Jepang dianggap sebagai bangsa yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Kepercayaan kepada Jepang  sebagai  bangsa  pembebas  juga  semakin  meningkat  karena  Jepang  pandai mengumbar  janji  dan  memberi  harapan  kepada  rakyat  Indonesia  yang  mendambakan kemerdekaan.  Jepang  sangat  memahami  situasi  dan  kondisi  rakyat  Indonesia  bahwa semangat  kebangsaan  dan  kemerdekaan  sedang  bergelora.  Jepang  yang  kedatangannya mempunyai  tujuan  untuk  memenangkan  Perang  Asia  Timur  Raya  membutuhkan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  yang  berpotensi  dari  Indonesia.  Untuk  itu,  Jepang melakukan  pendekatan  kepada  rakyat  Indonesia  untuk  mendapatkan  simpatik  dalam mencapai  tujuannya  itu.  Untuk  keberhasilan    pendekatan  yang  Jepang  lakukan,  tentara Jepang  melakukan  propaganda  (Pakpahan,1979:  51).  Salah  satu  propaganda  ini  dilakukan melalui  pendidikan.  Setelah  tentara  pendudukan  Jepang  mulai  berkuasa,  sangat  sedikit sekolah  yang  diizinkan  dibuka  kembali  (Makmur,dkk,  1993:  100).  Selain  itu  pula persiapanpersiapan  dalam  penyelenggaran  pendidikan  belum  dilakukan.  Terdapat  banyak hambatan-hambatan yang harus diatasi terlebih dahulu. Beberapa hambatan itu diantaranya mengenai guru khususnya guru sekolah menengah. Secara kuantitas, masih kurangnya guru yang dibutuhkan dalam pengajaran di sekolah. Untuk mengatasi hal ini adalah dari berbagai tempat di seluruh daerah, guru-guru didatangkan untuk diberi pelajaran selama satu bulan. Hasil dari pendidikan ini selanjutnya disebarkan dan dipelajarkan kepada guru lainnya dan murid-murid  sepulang  mereka  ke  tempatnya  masing-masing.  Hambatan  lainnya  adalah mengenai  buku-buku  pelajaran.  Semua  buku  pelajaran  ditulis  dalam  bahasa  Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang melarang dalam penggunaannya (Penerbitan Sejarah Lisan No.  4,  1988:  87).  Perbedaan  yang  sangat  menyolok  dalam  penyelenggaraan  pendidikan Jepang adalah pelaksanaan apel pagi (Lapian, 1992: 9). Semua pelajar dan guru berkumpul
di  lapangan  setiap  pagi.  Rutinitas  pagi  yang  harus  dilakukan  lainnya  adalah,  Pertama, melakukan  bango  yaitu  menghitung  jumlah  pelajar  yang  hadir  untuk  diketahui  siapa  saja yang  absen.  Kedua,  melakukan  seikerei  yaitu  memberikan  penghormatan  kepada  Tenno Heika dengan membungkukkan badan ke arah timur laut. Selanjutnya melakukan taiso yaitu gerak badan selama 5 menit. Kewajiban melakukan taiso ini bukan bukan hanya di sekolah- sekolah tetapi juga di kantor-kantor dan di desa-desa. Disiplin ini dipegang secara ketat. Pada masa  pendudukan  Jepang,  bagi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  di  sekolah  akan mendapatkan  hukuman.  Hukuman  yang  diberikan  sederhana,  yaitu  si  pelanggar  akan ditempeleng. Bukan guru yang melakukan penghukuman itu, melainkan teman sekelas yang biasanya ketua kelas atau kepala regu (Lapian, 1992: 9). Pendudukan Jepang dilaksanakan oleh pemerintahan militer. Karena pemerintahan militer ini, maka yang berlaku adalah sistem disiplin militer. Pelaksanaan disipilin militer di sekolah terlihat dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh murid. Jika guru masuk kelas untuk memberikan pelajaran, semua murid harus berdiri atas instruksi dari ketua kelas kemudian dilanjutkan dengan memberikan hormat kepada guru. Hal ini dilakukan pula setiap kali pelajaran usai. Terkadang, para murid harus berbaris secara militer. Semua pelajar pria dicukur rambutnya sampai gundul dan apabila berjalan di luar harus memakai topi seperti tentara (Lapian, 1992: 10). Kewajiban lain yang harus dijalankan adalah kinro-hoshi yaitu kerja bakti tetapi sama halnya seperti kerja paksa. Terkadang kerja bakti ini ditujukan untuk perang, misalnya memotong rumput di lapangan terbang  yang  berada  di  luar  kota.  Hal  ini  menyebabkan  para  pelajar  harus  menginap  di bangsal tempat pekerja buruh. Keharusan melakukan pekerjaan ini hanya bagi pelajar yang memiliki  fisik  yang  kuat  (Lapian,  1992:  10).  Selain  latihan  dalam  disiplin  yang  bersifat kemiliteran, hal utama yang harus diikuti oleh murid sekolah adalah pelajaran dalam bahasa dan  kebudayaan  Jepang.  Hal  ini  menjadi  utama  karena  Jepang  menganggap  bahwa pengajaran bahasa Jepang dipaksakan kepada penduduk yang dikuasainya. Bagi para pelajar, bahasa Jepang ini dianggap perlu karena diperlukan agar bisa berkomunikasi dengan orang Jepang (Lapian, 1992: 11).
Tanpa  disadari,  unsur-unsur  kebudayaan  Jepang  perlahan  mulai  terserap  oleh  para pelajar. Pelajaran yang diberikan dapat dikatakan mengenai kebiasaan dan keadaan Nippon (Jepang), semangat, sejarah bahkan segala kepercayaan harus menurut kepercayaan yang dianut  Nippon.  Kepercayaan  yang  diajarkan  itu  antara  lain  menyembah  matahari, mendewakan  kemuliaan  Tenno  Heika,  kesucian  Gunung  Fuji,  dan  sebagainya  (Pakpahan, 1979: 51). Pelajaran ilmu bumi dan sejarah Jepang semakin menambah pengetahuan tentang keadaan di Jepang. Selain masalah Jepang, diperkenalkan pula mengenai keadaan dalam Dai Toa Yociken (Daerah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya). Propaganda yang dilakukan
Jepang  melalui  sekolah  merupakan  usaha  sadar  Jepang  untuk  memudahkan  pencapaian tujuannya. Dalam sekolah ini, sasaran utama adalah anak-anak sekolah yang masih murni yang belum memasuki kehidupan praktis sehingga belum mempunyai pertimbangan yang berdasarkan pengalaman. Semua yang dilakukan Jepang dikuatkan dan ditanamkan di dalam hati  sanubari  masyarakat  Indonesia.  Dalam  sekolah-sekolah  segala  hal  yang  berkaitan dengan cara barat dihapuskan dan diganti dengan alam pikiran Nippon. Bahasa Belanda dan Inggris dilarang dan diganti dengan bahasa Nippon. Dalam propaganda ini pula pengertian peperangan  mulai  dipindahkan  dari  pengertian  politik  ke  dalam  soal  agama  dengan semboyannya  “Perang  Suci”.  (Pakpahan,  1979:  51  dan  De  Jonge  (ed),  1991:  140)  Hal  ini ditanamkan  dalam  hati  bangsa  Indonesia.  Tujuan  utamanya  adalah  di  atas  segalagalanya berdiri negara Nippon di bawah panji-panji Matahari Terbit yang disinari kemuliaan Tenno Heika.  Penanaman  doktrin  ini  menjadi  tugas  badan  propaganda  Jepang  untuk memasukkannya  ke  dalam  perhatian  dan  pikiran  bangsa  Indonesia.  Pendudukan  Jepang adalah  suatu  pemerintahan  yang  memberikan  kesempatan  serba  sulit.  Kesulitan  dalam pendidikan dirasakan oleh mahasiswa. Pemerintah militer Jepang menutup semua fakultas kecuali  fakultas  kedokteran  yang  dibuka  kembali  pada  1943.  Jepang  kemudian  membuka “pusat - pusat  pendidikan”  tertentu  yang  dapat  dikatakan  belum  bisa  disebut  sebagai lembaga-lembaga yang bersifat akademik.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, Jepang mendasarkan pada prinsip:
1. Penataan  kembali  pendidikan  atas  dasar  kesamaan  dan  keseragaman  untuk  seluruh kelompok etnis dan kelas sosial.
2. Unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan landasan utama dan secara sistematis segala pengaruh Belanda dihapuskan di sekolah-sekolah.
3. Semua  lembaga  pendidikan  dijadikan  alat  untuk  mendoktrin  rakyat  Indonesia  dalam rangka menyebarkan gagasan Kemakmuran Bersama Asia Tenggara di bawah pimpinan Jepang. Pada awal pendudukan Jepang, masyarakat merasakan kekosongan pendidikan. Ketika itu Jepang melakukan pembekuan pada semua kegiatan sekolah yang dianggapnya tidak sistematis yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kekosongan pendidikan yang  dirasakan  masyarakat  Indonesia  tidak  berlangsung  lama.  Jepang  mulai  membuka kembali  sekolah-sekolah  yang  dibekukan  secara  berangsur-angsur.  Hal  itu  dilakukan karena  Jepang  menganggap  bahwa  melalui  pendidikan  mentalitas  dan  cara  berpikir masyarakat dapat diubah dan dialihkan dari mentalitas Eropa kepada alam pikiran Nippon (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 87).
Karena  adanya  pelarangan  penggunaan  buku-buku  yang  berbahasa  Belanda,  pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai
bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran utama. Sedangkan bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib di sekolahsekolah (Makmur, dkk, 1993: 101). Kebijakan dalam penggunaan bahasa ini dirasakan sulit oleh para guru. Para Guru mengalami kesulitan dalam memberikan pelajaran dalam bahasa Indonesia karena istilah-istilah ilmiahnya belum ada. Para guru yang tidak diberi buku acuan, atas kesadaran sendiri melakukan improvisasi dan membuat istilah sendiri. Terkadang pula mereka meminta bantuan dari guru Jepang dan memakai istilah Jepang. Istilah Jepang yang diantaranya dipakai dalam pelajaran ilmu ukur yang terjemahan bahasa Belanda meetkunde untuk geometri mulai beralih memakai istilah Jepang yakni Kika. Untuk aljabar , istilah Jepang yang dipakai adalah daisu ( Lapian, 1992: 13). Kesulitan  yang  dirasakan  oleh  para  guru  kemudian  ditanggapi  oleh  Jepang  dengan membentuk  Komisi  untuk  menyempurnakan  bahasa  Indonesia  yaitu  dengan  sebutan Indonesia Goseibi Iinkai (Makmur, dkk, 1993: 87). Kesulitan ini pula yang mendorong bangsa Indonesia sendiri untuk melengkapi bahasanya dengan istilah istilah baru.
Jenis sekolah yang diadakan oleh pemerintah pendudukan Jepang antara lain (Makmur, dkk, 1993: 103) :

## 1. Sekolah Rakyat
Mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar, tidak terdapat lagi diferensiasi seperti pada masa pemerintah Belanda. Semua sekolah dasar memiliki derajat sama yaitu Sekolah Rakyat. Jenjang pendidikan ini diseragamkan menjadi 6 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan, baik dalam hal isi maupun penyelenggaraannya. Sekolah Rakyat dapat ditemui di semua kota dan desa atau di tempat yang sebelumnya ada Sekolah Desa, Sekolah Kelas Satu, Sekolah Kelas Dua, HIS atau ELS.
2. Sekolah Menengah Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko)
Merupakan kelanjutan dari sekolah rakyat dengan masa belajar tiga tahun. Pada awal pendudukan  Jepang,  sekolah  ini  belum  dibuka.  Untuk  memenuhi  keinginan  masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan, kemudian anak-anak dikumpulkan untuk mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Jenjang sekolah  ini  hanya berada di  ibukota-ibukota kabupaten yang besar.
Setelah Jepang mengorganisasikan sekolah, barulah dibuka SMP Satu, Dua, dan Tiga. SMP I di Prapatan, SMP II di Manggarai, dan SMP Putri di Salemba. Sekolah lanjutan yang dibuka di Jakarta hanya tiga SMP dan salah satunya SMP Putri itu (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 89). Sekolah Menengah Tinggi merupakan sekolah lanjutan umum tingkat atas yang memiliki masa belajar tiga tahun. Sekolah yang lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Tinggi  ini  mulanya  hanya  terdapat  di  Jakarta,  Semarang,  Yogyakarta  dan  Surabaya.  Pada tahun 1943 barulah dibuka kembali dua SMT di Bandung dan Surakarta. Sekolah ini ditujukan
agar para pelajar dapat melanjutkan sekolah tinggi. Pelajar yang diterima di sekolah ini harus memenuhi syarat yakni lulus mengikuti ujian penghabisan SMP negeri.
3.      Sekolah  Kejuruan  Sekolah  kejuruan  yang  dibentuk  antara  lain:  Sekolah  Pertukangan, Pertanian, Pelayaran, Sekolah Teknik Menengah dan Sekolah Pelayaran Tinggi.
4.  Sekolah Guru Mengenai pendidikan guru , terdapat tiga jenis sekolah, yakni:
1. Sekolah Guru dua tahun setelah Sekolah Rakyat ( Shoto sihan Gakko)
2. Sekolah Guru empat tahun setelah Sekolah Rakyat ( Guto Sihan Gakko)
3. Sekolah Guru enam tahun setelah Sekolah Rakyat ( Koto Sihan Gakko)
Ketika pendudukan Jepang jenis pendidikan yang dibentuk cukup beragam. Pendidikan itu antara lain di bidang Teknik, Kedokteran, Keputrian, Pemerintahan, dan lain-lain. Hampir sekolah-sekolah  itu  harus  disesuaikan  dengan  corak  pemerintahan  Jepang  pada  saat  itu. Selain  diberikan  materi  berdasarkan  bidangnya  masing-masing,  setiap  sekolah  diwajibkan mengajarkan  materi  yang  telah  digariskan  oleh  pemerintah  militer  Jepang  (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 92). Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu pada umumnya memiliki  mutu  pendidikan  yang  tidak  begitu  baik.  Hal  itu  dikarenakan  yang  diutamakan adalah  penanaman  disiplin  kemiliteran  dan  pengetahuan  Jepang.  Penyelenggaraan pendidikan  secara  normal  sebenarnya  hanya  berlangsung  kira-kira  setahun  lebih. Pertengahan tahun 1943 mulai dijalankan latihan bahaya udara dengan intensif (Lapian, 1992: 14).
Perbandingan  Kebijakan  Pendidikan  di  Era  Penjajahan  Belanda  dan  Masa  Pemerintahan Jepang
Belanda  tidak  hanya  memberikan  pendidikan  umum,  melainkan  didirikan  pula pendidikan  kejuruan.  Pendidikan  kejuruan  ini  setingkat  dengan  pendidikan  menengah. Pendidikan kejuruan yang diadakan antara lain pendidikan pertukangan, teknik pengantar bahasa Belanda, dagang, pertanian, dan kewanitaan. Didirikan pula Sekolah Keguruan karena permintaan atas kebutuhan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang secara kuantitas semakin bertambah. Pendidikan yang merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yaitu pendidikan tinggi. Terdapat gagasan di kalangan penganjur politik etika untuk mendirikan pendidikan tinggi bagi golongan pribumi pada dasawarsa kedua abad ke20. Pada tahun 1910 didirikan Perkumpulan Universitas Hindia yang memiliki tujuan untuk mendirikan perguruan tinggi baik melalui pemerintah atau swasta. Pendiriannya bermula atas inisiatif dari kalangan Indo-Eropa, tetapi kemudian didukung oleh orang-orang pribumi dan Belanda. Perguruan tinggi yang didirikan pada masa itu meliputi beberapa disiplin ilmu antara lain kedokteran, hukum, dan teknik.
Ketidaksistematisan pendidikan pribumi dilakukan pemerintah kolonial Belanda dalam
pelaksanaan  pendidikan.  Tidak  adanya  perencanaan  pendidikan  yang  sistematis  untuk pendidikan anak pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda yang ditujukan bagi anak-anak pribumi memiliki ciri khas bahwa masing-masing sekolah itu berdiri sendiri  tanpa  hubungan  organisasi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Selain  itu  kurangnya kesempatan  yang  diberikan  pemerintah  kolonial  kepada  anak  pribumi  untuk  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebaliknya, pendidikan untuk anak-anak Belanda mempunyai  organisasi  yang  lengkap  yang  memungkinkan  mereka  dapat  mengkuti pendidikan di universitas melalui sekolah rendah dan menengah yang saling berhubungan erat. Setelah 1910, barulah mulai disadari bahwa tidak adanya hubungan antar sekolah untuk anak  pribumi.  Pemerintah  Belanda  kemudian  mengambil  tindakan  dengan  dikirimkannya surat  dari  Gubernur  Jenderal  Idenburg  kepada  Menteri  Jajahan.  Surat  itu  menjelaskan mengenai rencana untuk menyatukan sekolah yang terlepas tanpa adanya hubungan satu dengan lainnya agar menjadi satu kesatuan yang tersistematis.
Lalu Pendidikan di Masa Pemerintahan Jepang pada saat itu, selain diberikan materi berdasarkan bidangnya masing-masing, setiap sekolah diwajibkan mengajarkan materi yang telah digariskan oleh pemerintah militer Jepang (Penerbitan Sejarah Lisan No. 4, 1988: 92). Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu pada umumnya memiliki mutu pendidikan yang tidak  begitu  baik.  Hal  itu  dikarenakan  yang  diutamakan  adalah  penanaman  disiplin kemiliteran  dan  pengetahuan  Jepang.  Penyelenggaraan  pendidikan  secara  normal sebenarnya  hanya  berlangsung  kira-kira  setahun  lebih.  Pertengahan  tahun  1943  mulai dijalankan latihan bahaya udara dengan intensif (Lapian, 1992: 14).

## SIMPULAN
Pendidikan  di  Indonesia  mempunyai  dua  periode  penerapan  yang  berbeda  dalam sejarah  pertumbuhannya  sebelum  kemerdekaan  Indonesia:  pendidikan  pada  masa penjajahan  Belanda  dan  pendudukan  Jepang.  Perjalanan  pendidikan  di  Indonesia  dapat dibagi menjadi dua fase berbeda, yang masing-masing fase ditandai dengan pendekatan implementasinya yang unik. Pada masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan pendidikan bercirikan  bertahap,  dualisme,  pengawasan  terpusat  yang  kuat,  asas  konkordansi,  dan pengajaran  kepada  masyarakat  setempat  yang  tidak  sistematis.  Otoritas  pendidikan Indonesia  menentang  penerapan  pendidikan  ini  dan  malah  mengatur  pendidikan  bagi penduduk asli berdasarkan kebutuhan dan kepribadian khusus mereka. Termasuk pendirian lembaga seperti Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah, dan Pendidikan INS Kayu Tanam. Penerapan pendidikan terbatas yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda menyebabkan munculnya  kelompok  sosial  baru  yang  diberi  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan
Barat. Kelompok yang baru terbentuk ini terdiri dari individu-individu berpendidikan tinggi yang pada akhirnya akan memimpin organisasi-organisasi kontemporer, yang akan menjadi instrumen untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan dilaksanakan dengan disiplin militer yang ketat karena yang berkuasa adalah pemerintahan militer. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mengamankan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya dan untuk melatih anak-anak Indonesia agar dapat terlibat dalam konflik  tersebut  di masa  depan.  Jepang  memasukkan  teori  militer  ke  dalam semua  aspek kurikulumnya.  Selain  itu,  Jepang  menerapkan  larangan  penggunaan  bahasa  Belanda  dan sebagai gantinya mengambil kebijakan untuk mendorong pembangunan bahasa Indonesia. Kurikulum  pembelajaran  untuk  penduduk  asli  secara  bertahap  memasukkan  sejarah, geografi, dan budaya Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA
A.B  Lapian..”Pengalaman  Bersekolah  di  Masa  Perang”  dalam  Simposium  on  Modern Indonesia History. Diselenggarakan oleh LIPI pada 9 November 1992 di Jakarta.
Abbas, A. (2018). Pendidikan di  Indonesia pada Masa Jepang. Dalam Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1), 62-75.
Brugmans,  I.  J  dan  Baudet,  H  (ed).  (1987).  Politik  Etis  dan  Revolusi  Kemerdekaan.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Djojonegoro,  Wardiman.  (1996).  50  Tahun  Perkembangan  Pendidikan  Indonesia.  Jakarta: Depdikbud.
Fuadi, D. A. R., & al Anshori, D. Ri. (2023). Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan Ii (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang). Global Education Journal, 1, 267 – 284.
Harkantiningsih,  Naniek.  “Ceramics  Along  The  Spice  Trade  Route  in  the  Indonesian Archipelago in the 16th- 19th century” dalam Jurnal Forum Arkeologi, Vol. 26, No. 1. 2013.
Harkantiningsih, Naniek. “Pengaruh Kolonial Di Nusantara” Kalpataru: Majalah Arkeologi. Vol.
23, No. 1, 2014.
Hasnida,  H.  (2017).  Sejarah  Perkembangan  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia  Pada  Masa  Pra Kolonialisme  Dan  Masa  Kolonialisme  (Belanda,  Jepang,  Sekutu).  Kordinat:  Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(2), 237 – 256. Diambil dari
Hudaidah, & Karwana, M. A. P. (2021). PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN
JEPANG. Danadyaksa Historica, 1(2), 97 – 104.
Makmur, Djohan, Pius Suryo Haryono, et al., (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan.  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Direktorat  Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Moedjanto, G. (1991). Indonesia Abad ke-20. Jilid I. Jakarta: Kanisius.
Nasution, S. (2001). Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Pakpahan, G. (1979). 1261 Hari Di bawah Sinar Matahari Terbit. Cetakan ke-2. Jakarta: Marintan Djaya.
Purwanti, N. (2018). pendudukan Jepang pada tahun 1942-1945di Rembang. Jurnal Noken, 77-94.
Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan, 8(1), 10 – 23.