## URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA BAGI INDONESIA

## Danel Aditia Situngkir
Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Jl. Veteran No. 8 Padang, danel@stba-prayoga.ac.id

## ABSTRAK
Kehadiran Pengadilan Internasional permanen  merupakan  realisasi  dari  upaya masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia dari kejahatan-kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.  Pengadilan  yang  didirikan berdasarkan  Statuta  Roma  tersebut  telah diratifikasi oleh 123 negara. Indonesia tidak termasuk  negara  yang  meratifikasi  statuta roma  tersebut  yang  telah  mulai  berlaku sejak1  Juli  2002.  Permasalahan  yang  akan dibahas  pada  tulisan  ini  adalah  yurisdiksi Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional dibandingkan  dengan  Pengadilan  Ham  di Indonesia  dan  urgensi  statuta  roma  dalam kaitan  dengan  kedaulatan  bagi  indonesia. Metode  Penelitian  dilakukan  dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang  kemudian  dianalisa  sebagai  suatu isu  hukum  untuk  membahas  urgensi ratifikasi statuta roma bagi indonesia. Dari pembahasan  disimpulkan  bahwa  Yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  lebih lengkap  dari  Pengadilan  HAM  di  Indonesia dan  urgensi  ratifikasi  statuta  roma  jika dikaitkan  dengan  kedaulatan  negara  tidak perlu  dikhawatirkan  karena  mahkamah hanya  untuk  melengkapi  sebagaimana prinsip  komplementaris  dalam  statuta roma.
Kata  kunci  : Urgensi,  Ratifikasi,  Statuta Roma, Indonesia

## Abstract
The  presence  of  permanent  the  International  Criminal  Court  is  a realization of the efforts of the international community to provide protection against human rights from extraordinary crimes against humanity.  The  court  established  under  the  Rome  Statute  has  been ratified  by  123  countries.  Indonesia  is  not  a  country  which  ratified the Rome Statute which came into force on 1 July 2002. The issues to be discussed in this paper are the jurisdiction of the International Criminal  Court  compared  to  the  Indonesian  Human  Rights  Court and  the  urgency  of  the  roma  statute  in  relation  to  sovereignty  for Indonesia.  The  research  method  is  done  by  normative  juridical approach with data collection method through literature study which then  analyzed  as  a  legal  issue  to  discuss  urgency  of  ratification  of roma statute for Indonesia. From the discussion it is concluded that the jurisdiction of the International Criminal Court is more complete than the Human Rights Court in Indonesia and the urgency of ratification of rome statute if associated with the sovereignty of the state should not be feared because the court only to complete as complementary principles in the statutes of Rome.
Keywords : Urgency, Ratification, Rome Statute, Indonesia
Latar Belakang P erhatian  masyarakat  dunia  terhadap  hak  asasi  manusia memunculkan usaha untuk membentuk pengadilan pidana internasional  permanen.  Pengalaman  buruk  perang  dunia pertama  dan  kedua  yang  menimbulkan  jutaan  korban  jiwa memaksa “ditabraknya” prinsip-prinsip hukum umum seperti legalitas dan retroaktif demi menyeret para pelaku kejahatan terhadap  kemanusiaan  ke  pengadilan  pidana adhoc untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Proses  persiapan  pembentukan  Mahkamah  Pidana Internasional sudah dimulai sejak berakhirnya perang dunia I dan  dilanjutkan  setelah  perang  dunia  II.(Romli  Atmasasmita, 2004, p. 24) . Dalam kurun waktu 50 (lima puluh) tahun terakhir
terbentuk 4 (empat) pengadilan pidana internasional ad hoc (Makhamah Militer Internasional Nuremberg, Makhamah  Militer  Internasional  Tokyo,  Mahkamah Kejahatan  Perang  dalam  Kasus  bekas  Yugoslavia, Mahkamah  Kejahatan  Perang  dalam  Kasus  bekas Rwanda).
Pada  tanggal  17  Juli  1998  diadopsi  Statuta Mahkamah Pidana Internasional pada Konferensi PBB Berkuasa  Penuh  di  Roma  dengan  partisipasi  wakil- wakil dari 160 Negara, 33 Organisasi antar pemerintah dan koalisi dari 236 Organisasi Swadaya Masyarakat, 120negara mendukung, 7 menentang dan 21 abstain.
Sebagaimana pandangan kaum postivisme bahwa hukum  internasional  dapat  menjadi  hukum  positif apabila  ada  persetujuan  dari  Negara-negara  untuk tunduk pada hukum internasional, sesuai dengan pasal 126, Statuta Roma baru dinyatakan berlaku pada 1 Juli 2002  setelah  60  negara  mendaftarkan  ratifikasinya terhadap  ketentuan  Statuta  Roma.(United  Nations, 1998, pt. 74)

## Metode Penelitian
Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif  dengan  melihat perbandingan  yurisdiksi  statuta  roma  dan  Undang- Undang Pengadilan Hak di Indonesia sebagai kaidah/ norma  yang  memberi  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia.  Peneliti  akan  mendasarkan  pada ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. Sebagaimana  pada  penelitian  yuridis  normatif,  jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh  dari  data  kepustakaan.(Peter  Mahmud Marzuki, 2005, pt. 25)
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi  dokumen. analisis  data  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai penafsiran. (Amiruddin, 2012, pt. 163) Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah  pembuatan  suatu  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  perjanjian  internasional khususnya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

## Pembahasan
Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional  diban- dingkan dengan Pengadilan Ham di Indonesia
Yurisdiksi  berasal  dari  kata  bahasa  inggris jurisdiction .  Kata  tersebut  merupakan  kata  yang diadopsi  dari  bahasa  latin jurisdictio .  Dalam Black’s Law Dictionary, jurisdiction : (Henry Campbell Black, 1968, pt. 991)
a.  The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;
b. it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;
c.  the legal right by which judges exercise their authority;
d.  it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;
e.  the  right  of  power  of  a  court  to  adjudicate concerning  the  subject  matter  in  a  given case.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu : (Dendy Sugono, 2008, pt. 1275)
a.  Kekuasaan  mengadili;  lingkup  kekuasaan kehakiman; peradilan;
b.  Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.
Dari penjelasan tentang yurisdiksi secara umum diatas, Statuta roma yang merupakan dasar pendirian Mahkamah  Pidana  Internasional  dapat  dilihat perbandingannya  dengan  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM.  I  Wayan Parthiana  dalam  buku  hukum  pidana  internasional coba  mengkalisifikasikan  yurisdiksi  ini  ke  dalam  4 kategori yaitu: yurisdiksi personal, yurisdiksi kriminal, yurisdiksi  temporal  yurisdiksi  teritorial.  (Parthiana, 2006, pts. 207-211)
a.  Yurisdiksi Personal
Dapat  diartikan  terhadap  siapa  yang  dapat diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  ini.
Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
Melihat  perbandingan  antara  Mahkamah Pidana  Internasional  dan  Pengadilan  HAM  yang dapat  diadili  adalah  individu.  Kedua  pengadilan inipada prinsipnya menganut “ individual criminal responsibility ”  dan  “ commanders  reponsibility ”. Dalam  statuta  mahkamah  hal  ini  diatur  dalam pasal  25  ayat  1  yang  berbunyi  “ The  Court  shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute ”. Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang tidak memuat secara ekspilit ketentuan tentang pertanggungjawaban individu ini. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Ini disebut “Setiap orang  adalah  orang  perseorangan,  kelompok orang,  baik  sipil,  militer,  maupun  polisi  yang bertanggung  jawab  secara  individual”,  dalam ketentuan  pidana  mulai  dari  pasal  36  –  41 terdapat frasa “setiap orang” ini dapat dimaknai sebagai  pertanggungjawaban  individu.  Namun terdapat  unsur  “ commanders  responsibility ” yang  diatur  secara  eksplisit  dalam  pasal  42 Undang-Undang ini. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan  pengadilan  HAM  adhoc  yang  dibentuk pasca  jejak  pendapat  di  Timor-Timor  dimana Abelio  Jose  Osario  Soares,  Brigjen.  Pol  Timbul Silaen,  Mayjen  Adam  Rachmat  Damiri  bersama 15  (limabelas)  terdakwa  lainnya  didakwa  atas dasar  pertanggungjawaban  komando  ini.  (Eddy OS  Hiariej,  2010,  pts.  210-215).  Dalam  Statuta Roma sendiri diatur dalam pasal 28.

## b.  Yurisdiksi kriminal
Diartikan  sebagai  perbuatan  apa  saja  yang dapat  dihukum  oleh  pengadilan  ini.  Terdapat perbedaaan  dalam  yurisdiksi  kriminal  kedua pengadilan  ini.  Mahkamah  Pidana  Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 5 statuta roma :
The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in  accordance  with  this  Statute  with  respect  to the following crimes:
(a) The crime of genocide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
Sementara  didalam  Undang-Undang  Pengadilan HAM  dalam  Pasal  7  diatur  Pelanggaran  hak asasi manusia yang berat meliputi: a. kejahatan genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain perbedaan jumlah kejahatan yang menjadi yurisdiksi  pengadilan  ini,  dimana  Mahakamah Pidana  Internasional  mengatur  4  kejahatan sementara  Pengadilan  HAM  hanya  2  kejahatan juga terdapat perbedaan dalam mendefenisikan kategori dari kejahatan-kejatan tersebut.

## c.  Yurisdiksi temporal
Adalah  sejak  kapan  pengadilan  ini  dapat menerapkan  yurisdiksinya.  Mahkamah  Pidana Internasional  sebagaimana  pasal  11  diatur  “ The  Court  has  jurisdiction  only  with  respect  to crimes  committed  after  the  entry  into  force  of this  Statute.”.  Artinya  Mahkamah  tidak  dapat menerapkan  yurisdiksinya  terhadap  peristiwa yang  terjadi  sebelum  statuta  ini  dinyatakan  sah berlaku.  Sementara  dalam  Undang-Undang Pengadilan  HAM  terdapat  dualisme  yurisdiksi temporal.  Dalam  pasal  4  disebut  Pengadilan HAM  bertugas  dan  berwenang  memeriksa  dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan pasal 4 ini dapat dimaknai bahwa pengadilan ini dapat diberlakukan setelah diundangkannya  Undang-Undang  ini,  namun kesan  retroaktif  (berlaku  surut)  dari  undang- undang  ini  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan pasal  43  ayat  1  diatur  “Pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  yang  terjadi  sebelum diundangkannya  Undangundang  ini,  diperiksa dan diputus Oleh Pengadilan HAM ad hoc”

## d.  Yurisdiksi teritorial
Diartikan tempat terjadi kejahatan yang menjadi yurisdiksi  pengadilan.  Jika  dilihat  dimana tempat  terjadi  kejahatan  perlu  ditelisik  sumber pembentukan  Mahakamah  ini.  Mahkamah  ini dibentuk  berdasarkan  statuta  yang  dibentuk oleh  negara–negara.  Maka  sesuai  asas  pacta sunt  servanda  selayaknyalah  yang  terikat adalah  negara  yang  mengikatkan  diri  pada perjanjian/ tersebut. Pertanyaan berikut apakah Mahkamah  akan  otomatis  dapat  menerapkan yurisdiksinya  terhadap  peristiwa  kejahatan  di
Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
negara pihak?. Jawabannya tidak. Sesuai dengan keberadaan  Mahkamah  Pidana  Internasional hanya  memperkuat  dan  melengkapi  pengadilan nasional,  tidak  menggantikan  tugas  dan  fungsi penyidikan,  penuntutan  pengadilan  nasional (prinsip  komplementaris).  Sebagaimana  diatur dalam alinea 10 (sepuluh) Statuta : “ Emphazing that  international  criminal  court  established under  this  statute  shall  be  complementary  to national criminal jurisdiction ”
Pasal 17 Statuta Roma merupakan norma sentral dalam konsep komplementaris dari Mahkahmah Pidana  Internasional.  Ini  menetapkan  kriteria sebelum diterimanya suatu kasus oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jaksa dan Hakim Mahkamah Pidana  Internasional  akan  mengevaluasi  kasus tersebut terlebih dahulu.  Oleh karena itu aplikasi dan  interpretasi  adalah  sangat  penting  untuk menggambarkan  hubungan  antara  Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan nasional. Pasal 17 ayat 1 Statuta menunjukkan bahwa ada 4 (empat) situasi utama yang menentukan suatu kasus  tidak  dapat  diterima  oleh  Mahkamah Pidana Internasional yaitu :
1.  Kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi.
2.  Negara yang menyelidiki dan menyimpulkan bahwa tidak ada dasar untuk mengadili.
3.  Negara  telah  mencoba  membawa  orang tersebut  kepada  penuntutan  di  pengadilan namun terdapat kesalahan hukum.
4.  Kasus tersebut memenuhi situasi tertentu.
Artinya  pemberlakuan  yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat menggantikan yurisdiksi  pengadilan  nasional  jika  pengadilan nasional  telah  memenuhi  kriteria  prinsip admissibility .

## Ugensi  Statuta  Roma  Dalam  Kaitan  Dengan KedaulatanBagi Indonesia
Gambaran umum mengenai proses pembentukan perjanjian internasional dapat dilihat sebagai berikut : (United Nations, 1969, pts. 9-11)

## a.  Adoption of the text
Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua  negara  yang  terlibat  dalam  penyusunan perjanjian  internasional,  untuk  konferensi internasional  proses  adopsi  teks  perjanjian dapat  dilakukan  jika  tercapai  dua  pertiga  dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konfrensi tersebut.

## b.  Authentication of the text
Teks  perjanjian  ini  ditetapkan  sebagai  otentik dan  definitif  dengan  prosedur  seperti  dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara berpartisipasi  dalam  pembuatannya  perjanjian tersebut.

## c.  Consent to be bound
Untuk  terikat  dengan  sebuah  perjanjian,  perse- tujuan  dari  negara  untukterikat  pada  perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen  merupakan  sebuah  perjanjian, ratifikasi,  penerimaan,  persetujuan  atau  aksesi, atau dengan cara lain yang disepakati Dalam  perjanjian  internasional,  negara  dapat berperan  sebagai  negara  pihak  atau  Negara  bukan pihak.  Pengertian  negara  pihak  ( party )  dapat  dilihat dalam Pasal 2 (g) Konvensi Wina 1969 : “Partymeans a Statewhich has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force”
Sedangkan pengertian pihak ( party ) juga ditemu- kan  dalam  pasal  2  (g)  Konvensi  Wina  1986: “party” means a State or an international organization which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;
Melihat  dari  pengertian  diatas,  maka  Negara pihak  adalah  Negara  yang  menyatakan  terikat  pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Bentuk  tindakan  yang  menyatakan  suatu  Negara terikat pada perjanjian internasional, yaitu :
1.  Penandatanganan  ( Signatured) (United  Nations, 1969, pt. 12 ayat 1)
Persetujuan  dari  Negara  untuk  terikat  oleh perjanjian  dinyatakan  oleh  tanda  tangan perwakilan apabila:
a.  Perjanjian menyatakan bahwa tanda tangan akan memiliki efek mengikatnya perjanjian.

## Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
b.  Jika  tidak  ditetapkan,  negara  yang  terlibat negosiasi  sepakat  bahwa  tanda  tangan harus memiliki efek terikatnya negara dalam perjanjian internasional.
c.  Efek  tanda  tangan  muncul  dari  kekuatan penuh perwakilannya.
2.  Pertukaran  instrument-instrument (exchange of  instrumentsconstituting  a  treaty) :  (United Nations, 1969, pt. 13)
Persetujuan  dari  Negara  untuk  terikat  oleh perjanjian  didasari  oleh  instrumen  yang dipertukarkan  apabila  instrumen  menetapkan bahwa  pertukaran  tersebut  akan  memiliki  efek mengikatnya  perjanjian  internasional  atau  jika negara-negara  itu  sepakat  bahwa  pertukaran instrumen dinyatakan sebagai syarat mengikatnya perjanjian internasional
3. Ratification,  acceptance  or  approval (United Nations, 1969, pt. 14)
Persetujuan  untuk  terikat  dengan  sebuah perjanjian  yang  diungkapkan  oleh  ratifikasi, penerimaan atau persetujuan.
a.  Persetujuan dari negara untuk terikat dengan perjanjian  yang  diungkapkan  oleh  ratifikasi ketika:
1.  Perjanjian menentukan demikian.
2.  Negara yang bernegosiasi sepakat bahwa perjanjian harus diratifikasi.
3.  Wakil dari Negara telah menandatangani perjanjian untuk subyek ratifikasi.
4.  Niat  Negara  untuk  menandatangani perjanjian tunduk pada ratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau diungkapkan selama negosiasi.
b.  Persetujuan  dari  Negara  untuk  terikat  oleh perjanjian dinyatakan oleh penerimaan atau persetujuan di bawah kondisi serupa dengan yang berlaku untuk ratifikasi.
Pengertian negara bukan pihak ( third state ) dapat dilihat dalam Pasal 2 (h) Konvensi Wina 1969 : “third state” means a State not a party to the treaty .
Sedangkan  pengertian  Negara  bukan  pihak ( third state ) dalam pasal 2 (h) Konvensi Wina
1986 : “third state” and “third organization” mean respectively: a State, or an international organization, not a party to the treaty;
Negara  bukan  peserta  merupakan  negara yang  tidak  terlibat  dalam  perjanjian internasional, maka dari itu sebuah perjanjian tidak menciptakan baik kewajiban atau hak untuk  negara  ketiga  tanpa  persetujuan. (United Nations, 1969, pt. 34)
Lalu  kemudian  bagaimana  dengan  indonesia? Indonesia  bukan  negara  pihak  dalam  Statuta  Roma. Untuk  menjawab  hal  tersebut  pastinya  pemerintah punya alasan sendiri mengapa indonesia sampai hari ini belum meratifikasi statuta roma.
Sebagaimana telah diuraikan diatas ratifikasi me- rupakan bentuk penundukan suatu negara terhadap suatu  ketentuan  hukum  (konvensi)  internasional, artinya  bilamana  suatu  negara  meratifikasi  suatu konvensi  makaia  terikat  dengan  hak  dan  kewajiban yang terdapat dalam konvensi tersebut. Selain ratifikasi, pengesahan  perjanjian  internasional  dapat  pula dalam  bentukaksesi  sebagaimana  disebutkan  dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000tentang Perjanjian Internasional. Jika ratifikasi dilakukan apabila negara yangakan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatanganinaskah perjanjian maka aksesi dilakukan  apabila  negara  yang  mengesahkansuatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian.Namun secara umum istilah ratifi- kasi  lebih  banyak digunakan  dalam  praktekpengesa- han  peraturan  perjanjian  internasional.  Ratifikasi berarti  konfirmasi  dari  suatu  negara  bahwa  suatu perjanjian  yangdiratifikasinya  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  negaranya  Dalam  kerangka Hukum Tata Negara ratifikasi merupakan pernyataan untukmenegaskan bahwa perjanjan internasional yang telah  disepakati  tidak  bertentangan  dengan  hukum nasional. (Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 1998, pp. 25–36)
Proses ratifikasi Statuta Roma merupakan upaya pencegahan  terjadinya  kejahatan  dengan  akibat yang lebih besar di kemudian hari, juga memberikan perlindungan  dan  reparasi  bagi  korban.  Beranjak dari  pengalaman  pengadilan adhoc yang  pernah ada,  dimana  pertanggungjawaban  dirasakurang mencukupi  karena  selalu  dipengaruhi  unsur  politik,
Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
Mahkamah  Pidana  Internasional  menekankan pertanggung  jawaban  individu  terhadap  kejahatan kemanusiaan  dan  agresi  atas  kejahatan  perang, genosida, kejahatan.
Hal  yang  paling  nyata  yang  menurut  beberapa kalangan  sangat  beresiko  khususnya  bagi  negara berkembang untuk meratifikasi Statuta Roma adalah dikarenakan  pandangan  bahwa  Mahkkamah  Pidana Internasional  akan  merongrong  kedaulatan  hukum nasional  melalui  intervensi  kewenangan  Mahkamah terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara.
J.G Starke menyebut unsur terpenting dari suatu negara  adalah  kedaulatan.  Kedaulatan  merupakan hasil  terjemahan  dari sovereignty (bahasa  inggris), sovereinete (bahasa  prancis), sovranus (bahasa italia)  yang  mempunyai  arti  kekuasaan  tertinggi. Konsep  kedaulatan  sebagai  konsep  kekuasaan tertinggi menitikberatkan kepada Kekuasaan berupa kedaulatan. (Ardhiwisastra, 1999, pp. 41–42)
Dalam  Pasal  2  ayat  1  Piagam  PBB  secara tegas  dikatakan  “ The  Organization  is  based  on  the principleof the sovereign equality of all its Members”. Dampak  dari  pengakuan  persamaan  kedaulatan tersebut  adalah  setiap  negara  berhak  menjalankan yurisdiksinya  masing-masing  dan  negara  lain  wajib menghormati dan tidak campur tangan terhadap hal tersebut.  (United  Nations,  1945,  p.  3)  Prinsip  tanpa campur tangan tersebut tidaklah absolute, mengingat semakin  semakin  besarnya  perhatian  masyarakat internasional  terhadap  masalah  hak  asasi  manusia pasca  perang  dunia  II  yang  berlangsung  dari  tahun 1939-1945 dan perang Asia Timur Raya (bagian dari Perang Dunia  II) yang berlangsung  dari  tahun  1942- 1945  telah  menimbulkan  korban  yang  luar  biasa banyak,  baik  berupa  korban  manusia  maupun  harta benda, baik di pihak pemenang perang maupun pihak yang kalah perang. Setelah perang berakhir, muncul ide untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum  internasional  dengan  mengajukannya  keha- dapan  pengadilan  internasional  bahkan  dorongan tersebut  semakin  menguat  dilihat  dari  dibentuknya pengadilan  ad  hoc  setelahnya. Nuremberg  Tribunal , Tokyo Tribunal , International Criminal Tribunal for The Former  Yugoslavia,  International  Criminal  Tribunal For  Rwanda merupakan  upaya  yang  dilakukan untuk  menyeret  para  pelaku  pelanggaran  hukum
internasional  ke  pengadilan  (Parthiana,  2006,  pp. 181–182)
Mengingat  kejahatan  terhadap  kemanusiaan yang  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional serta  melihat  yurisdiksi  dari  Mahkamah  Pidana Internasional ini, maka ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut bukanlah hal yang harus ditanggapi secara berlebihan karena prinsip complementary dari mahkamah terhadap pengadilan nasional dari negara peserta sendiri. Mahkamah tidak serta merta memiliki yurisdiksi  terhadap  kejahatan  yang  terjadi  di  negara peserta.
Artinya  pemberlakuan  yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional  hanya  dapat  menggantikan yurisdiksi pengadilan nasional jika pengadilan nasional telah memenuhi kriteria prinsip admissibility . Prinsip admissibility ini  harus  memenuhi  2  (dua)  kriteria yaitu:
1.  Ketidakinginan ( unwillingnes )
Ketidakinginan  suatu  Negara  mengadili  suatu kejahatan yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana  Internasional  yang  terjadi  di  wilayah teritorialnya  berakibat  Mahkamah  Pidana  Inter- nasional  akan  campur  tangan  dalam  kasus  di mana Mahkamah Pidana Internasional ditemukan tindakan domestik digunakan secara nyata tidak untuk menegakkan keadilan.
Jaksa  menguraikan  indikator  menunjukkan ketidakinginan dengan tujuan melindungi orang dari tanggung jawab pidana harus dinilai dengan melihat  pada  penilaian  awal  di  lingkup  penye- lidikan, khususnya apakah ini diarahkan “pelaku marjinal”  atau  “pelaku  kecil”  daripada  orang- orang  yang  paling  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  kejahatan  yang  sedang  diperiksa. Pada  tahap  investigasi  dan  penuntutan  yang dilakukan  di  tingkat  domestik  yang  dapat menjadi  indikator  adalah  praktek-praktek dan  prosedur  investigasi  dan  penuntutan, kegagalan  untuk  mempertimbangkan  bukti spesifik,  intimidasi  korban,  saksi  dan  anggota kehakiman,  inkonsistensi  antara  bukti  diajukan dan  temuan,  serta  tidak  efiesiennya  sumber daya  yang  dialokasikan  untuk  pelaksanaan proses  penuntutan  mungkin  mengungkap
Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
tujuan tersembunyi, yakni melindungi orang dari tanggung jawab pidana. (Office of the Prosecutor ICC, 2013, p. 13)
Indikator  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat ketidakinginan  yang  sungguh-sungguh  dari pengadilan  nasional  tempat  terjadinya  suatu kejahatan  yang  diatur  dalam  statuta  yaitu  : (United Nations, 1998, p. 17)
a.  Peradilan  dilaksanakan  dengan  maksud untuk  melindungi  seseorang  dari  dari pertanggungjawaban pidana  atas kejahatan yang telah dilakukannya.
b.  Proses  peradilan  ditunda-tunda  tanpa  ada alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan  diajukannya  seseorang  ke  hadapan pengadilan.
c.  Proses  peradilan  tidak  dilaksanakan  secara bebas dan independen.
2.  Ketidakmampuan ( inability )
Statuta  mengidentifikasi  3  (tiga)  keadaan  untuk menyatakan  ketidakmampuan  Negara  tersebut, yaitu : (Markus Benzing, 2003, p. 613)
a.  Negara tidak dapat memperoleh terdakwa.
b.  Negara tidak dapat memperoleh bukti yang diperlukan  dan  kesaksian  untuk  menem- patkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab untuk diadili.
c.  Negara  tidak  mampu  melaksanakan  proses peradilan.
Runtuhnya  sistem  peradilan  suatu  negara dapat  diasumsikan  dimana  otoritas  negara telah  kehilangan  kontrol  kekuasaanya  dalam halmelaksanakan  administrasi  peradilan  atau dimana  pihak  berwenang,  tidak  dapat  melaksa- nakan kewenangan sebagaimana mestinya.
Kantor  Jaksa  menguraikan  beberapa  indikator yang  dapat  menjadi  bentuk  ketidakmampuan. Diantaranya keadaan faktual, seperti tidak adanya kondisi  keamanan  bagi  para  saksi,  korban,  atau pelaku dari proses hukum, atau kurangnya sarana yang memadai untuk investigasi dan penuntutan yang efektif. (Office of the Prosecutor ICC, 2013, p. 15)
Menurut Pasal 17 ayat 1 Statuta, dimana tindakan Negara memutuskan untuk tidak mengadili, tidak menuntut,  Mahkamah  Pidana  Internasional akan  menilai  apakah  proses  dipengaruhi  oleh ketidakinginan  atau  ketidakmampuan.  Ketika orang  sudah  diadili  oleh  pengadilan  domestik penentuan tentang keabsahan kasus didasarkan pada  pengecualian  terhadap  prinsip ne  bis  in idem dimaksud dalam Pasal 20 (3) Statuta Roma. Mengesampingkan  segala  bentuk  ketidakmam- puan  dari  pengecualian  terhadap  prinsip nebis in  idem menunjukkan  bahwa  apabila  sistem domestik  dipengaruhi  oleh  ketidakmampuan, proses  peradilam  pidana  tidak  mencapai  akhir, maka  Mahkamah  Pidana  Internasional  dapat mengambil alih pengadilan domestik yang sedang berjalan.(Danel Aditia Situngkir, 2013, p. 78)
Melihat  paparan  diatas  dapat  dilihat  bahwa upaya  penegakan  hukum  pidana  internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional merupakan langkah  maju  bagi  perlindungan  hak  asasi  manusia. Melihat sebelumnya pembentukan pengadilan pidana internasional  cenderung  lebih  bermuatan  politis dengan  mengenyampingkan  asas  legalitas  dan  asas retroaktif, kehadiran Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum demi menjaga  perdamaian  dan  kedamaian  internasional. Namun  melihat  bagaimana  pemberlakuan  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  terhadap  Negara bukan  peserta  Statuta  Roma  dengan  diberikannya wewenang  kepada  Dewan  Keamanan  PBB  sesuai BAB VII Piagam PBB untuk mengajukan suatu situasi kepada Mahkamah Pidana Internasional.

## Kesimpulan
1.  Yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional dibandingkan  dengan  Pengadilan  Ham  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  yurisdiksi  personal, yurisdiksi  kriminal,  yurisdiksi  temporal  dan yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional  memiliki  persamaan  yurisdiksi personal dimana dianut prinsip individual criminal responsibility dan commaders  responsibility . Sementara  untuk  yurisdiksi  kriminal  Mahkamah Pidana  Internasional  memiliki  yurisdiksi  lebih banyak  yaitu  4  (empat)  kejahatan  yaitu the
Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia
crime  of  genocide;  crimes  against  humanity; war  crimes;  the  crime  of  aggression  sedangkan dalam  Pengadilan  HAM  hanya  2  kejahatan yaitu  kejahatan  genosida;  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Yurisdiksi  Temporal  Mahkamah Pidana Internasional dengan tegas menolak asas non retroaktif sementara dalam Pengadilan HAM menganut  asas  retroaktif.  Yurisdiksi  teritorial dari Mahkamah Pidana Internasional tidak hanya pada teritorial di negara yang meratifikasi statuta roma,  tetapi  juga  di  negara  lain  dengan  kriteria tertentu, demikian juga dengan Pengadilan HAM. Namun ekstrateritorial di Pengadilan HAM sangat sulit  dilaksanakan  karena  terbatas  pada  pelaku WNI  yang  melakukan  kejahatan  di  negara  lain, tentunya  akan  bersinggungan  dengan  hukum nasional  negara  tempat  terjadinya  kejahatan tersebut.
2.  Proses ratifikasi Statuta Roma merupakan upaya pencegahan  terjadinyakejahatan  dengan  akibat yang  lebih  besar  di  kemudian  hari.  Pandangan bahwa  Mahkamah  Pidana  Internasional  akan merongrongkedaulatan  hukum  nasional  melalui intervensi  kewenangan  Mahkamah  terhadap pengadilan/sistem hukum suatu negara kuranglah tepat. Karena sesuai ketentuan Statuta Roma  bahwa  Mahkamah  hanya  melengkapi (komplementaris)  pengadilan  nasional.  Mahka- mah  baru  menerapkan  yurisdiksinya  jika  jika pengadilan  nasional  telah  memenuhi  kriteria prinsip admissibility . Prinsip admissibility ini harus memenuhi  2  (dua)  kriteria  yaitu  ketidakinginan dan ketidakmampuan.

## DAFTAR P USTAKA
Buku-Buku Amiruddin.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ardhiwisastra,  Y.  B.  (1999). Imunitas  Kedaulatan Negara  di  Forum  Pengadilan  Negeri  Asing. Bandung: Alumni.
Danel  Aditia  Situngkir.  (2013). Yurisdiksi  Mahkamah Pidana  Internasional  (International  Criminal Court) Terhadap Negara Bukan Peserta Statuta Roma . Andalas.
Dendy Sugono, dkk. (2008). Kamus Bahasa Indonesia . Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional (Vol.  1).  https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004
Eddy  OS  Hiariej.  (2010). Pengadilan  atas  Beberapa Kejahatan  Serius  Terhadap  HAM .  Jakarta: Penerbit Erlangga.
Henry Campbell Black. (1968). Black’s Law Dictionary. ST. PAUL, MINN. WEST PUBLISHING CO. Parthiana, I. W. (2006). Hukum Pidana Internasional (I). Bandung: CV. Yrama Widya.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian  Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
Romli Atmasasmita. (2004). Pengantar Hukum Pidana Internasional (II).  Jakarta:  PT.  Hecca  Mitra Utama.

## Jurnal dan Sumber Lain
Koalisi  Masyarakat  Sipil  Untuk  Mahkamah  Pidana Internasional.  (1998). Draft  Naskah  Akademis dan  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengesahan ICC 1998 (Vol. 1998).
Markus Benzing. (2003). The Complementarity Regi- me  of  the  International  Criminal  Court:  Inter- national  Criminal  Justice  between  State  Sove- reignty  and  the  Fight  against  Impunity. Max Planck  Yearbook  a/United  Nations  Law, 7 , 2003.
Office  of  the  Prosecutor  ICC.  (2013). Policy  Paper on  Preliminary  Examinations.  International Criminal Court.

## Statuta/Perjanjian Internasional
United  Nations.  (1969).  Vienna  Convention  on  the Law  of  Treaties  1969.  In Treaty  series (Vol. 1155,  p.  331).  https://doi.org/10.1163/ 157180309X451114
United  Nations.  Rome  Statute  of  the  International Criminal Court Rome Statute of the International Criminal  Court,  2187  Treaty  Series  §  (1998). https://doi.org/10.2139/ssrn.1689616
UnitedNations.  (1945).  UN  Charter  (full  text)  | United  Nations. 1945,  2017 (January  1942),
1–21.  Retrieved  from  http://www.un.org/en/ sections/un-charter/un-charter-full-text/index. html

## Danel Aditia Situngkir . Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia