## ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI’AH
Oleh: Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H. * )

## Abstract
Freedom  to  make  contracts  sometimes  becomes  a  means  to  know  the wishes  of  the  parties  and  willingness  and  agreement  in  between.  While  at  Sayriah Banking  freedom  of  contract  is  applied  to  attract  as  many  customers.  The  standard contract  which  is  juxtaposed  with  mudharabah  contract  which  notabennya  akad which require deliberation, there will be harmonization and injustice. This problem will affect  the  lives  of  customers,  where  customers  will  feel  aggrieved  over  the  contract made unilaterally.
Keywords: Mudharabah Financing Agreement, Freedom of Contract.

## Abstrak
Kebebasan  membuat  kontrak  terkadang  menjadi  suatu  sarana  untuk mengetahui keinginan para pihak serta kerelaan dan kesepakatan di antara mereka. Sementara di  Perbankan Syariah, kebebasan  berkontrak  diterapkan untuk menarik nasabah  sebanyak  banyaknya.  Kontrak  baku  yang  disandingkan  dengan  akad mudharabah yang  notabennya  adalah  akad  yang  memerlukan  musyawarah, menyebabkan  ketidak  selarasan  dan  ketidak  adilan.  Problematika  ini  akan berdampak pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak.
Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah , Asas Kebebasan Berkontrak.

## I.  Pendahuluan
Latar  belakang  kemunculan  bank-bank  syariah  bila  diamati  dari  segi tujuannya,  tentu  sangat  pantas  bank  syariah  menuai  pujian  dan  dukungan sebagai  institusi  perbankan  alternatif  bagi  umat  Islam  yang  membutuhkan  jasa perbankan  tanpa  dihantui  dosa  riba  dan  aktivitas  terlarang  lainnya,  terlebih dalam  aneka  akad  yang  dilaksanakan  oleh  perbankan  syariah.  Rujukannya adalah  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (selanjutnya  disingkat  DSN)  di  mana fatwa  DSN  pun  rujukan  penetapan  fatwanya  adalah  dari  pendapat  ulama, khususnya  ulama  madzhab  Hanafiyah,  yang  merupakan  salah  satu  madzhab yang diakui kebenarananya dalam ajaran Islam.
Salah  satu  bidang  muamalat  yang  mengalami    perkembangan  cepat adalah  masalah  perjanjian  atau  kontrak.  Penyebab  utama  pesatnya
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
perkembangan  perjanjian  adalah  karena  adanya  asas  kebebasan  berkontrak, yaitu  memberikan  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  mengadakan  perjanjian apapun  dan  bagaimana  jenis  dan  isinya,  baik  yang  sudah  diatur  atau  belum diatur dalam undang-undang. (Abdul Kadir, 1993: 223).
Dalam    asas    kebebasan    berkontrak,    pembuat    Undang-undang memberikan  asas  ini  kepada  para  pihak  yang  berjanji  sekaligus  memberikan kekuatan  hukum  yang  mengikat  kepada  para  pihak  yang  berjanji  sekaligus memberikan  kekuatan  hukum  yang  mengikat  kepada  apa  yang  telah  mereka perjanjikan ( pacta sunt servanda ), seperti yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”  (Subekti  dan Tjitrosudibio, 2004: 342)
Sebagaimana    lazimnya    dalam    pembuatan    kontrak,    tentunya    akan dimulai  dengan  hal-hal  yang  bersifat  fundamental.  Para  pihak  biasanya  akan melakukan  pembicaraan  satu  sama  lain.  Sebab,  jika  suatu  kontrak  tidak didefinisikan  secara  jelas  mengenai  sesuatu  yang  di  maksud,  bisa  akan menimbulkan  persoalan-persoalan  yang  baru.  (Subekti  dan  Tjitrosudibio,  2004: 342).
Asas  kebebasan  berkontrak  apabila  dikaitkan  dengan  permasalahan modern  terutama  tentang  lembaga  perbankan  (dalam  hal  ini  Perbankan  Islam), akan mempunyai implikasi yang sangat besar dikarenakan adanya kebebasan di dalamnya,  yaitu  setiap  orang  bebas  untuk  membuat  atau  tidak  membuat perjanjian-perjanjian  baru  dengan  mengabaikan  perjanjian-perjanjian  yang  telah ada  didalam  teks-teks  hukum  Islam  atau  di  dalam  Undang-Undang,  karena hukum-hukum tersebut pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai optional law .
Menurut  Munir  Fuady,  (2001:  30)  bahwa  pada  prinsipnya  hukum  kontrak tergolong  ke  dalam  hukum  mengatur.  Artinya  adalah  bahwa  hukum  tersebut berlaku  sepanjang  para  pihak  tidak  mengaturnya,  lain  jika  para  pihak  dalam kontrak mengatur secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali Undang- Undang menentukan lain, meskipun menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993: 296) bahwa asas  kebebasan  berkontrak  yang  tidak  terbatas  dapat  menimbulkan ketidakadilan  apabila  para  pihak  mempunyai  kekuatan  kedudukan  yang  tidak seimbang,  karena  perjanjian-perjanjian  yang  dihasilkan  adalah  perjanjian  yang
berat sebelah dan sering mengandung klausul-klausul yang secara   tidak  wajar memberatkan bagi salah satu pihak.
Asas  kebebasan  berkontrak  juga  dianut  dalam  Hukum  Perjanjian  Islam. Dalam  asas  kebebasan  berkontrak  dimaksudkan  kebebasan  seseorang  untuk membuat  perjanjian  macam  apapun  dan  berisi  apa  saja  sesuai  dengan kepentingannya  dalam  batas-batas  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  sekalipun perjanjian  itu  bertentangan  dengan  pasal-pasal    hukum    perjanjian  (Subekti, 1996: 13). Hal  ini  untuk  menjaga  agar  jangan  sampai  terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Dengan kata  lain  dapat  dinyatakan  bahwa  dalam  hal  praktek-praktek  bidang  kegiatan perbankan  secara  normal  dan  tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam,  Bank Syariah dapat mengadopsi sistem dan prosedur Perbankan yang ada. Dalam hal terjadi  pertentangan  dengan  syariat,  maka  Bank-Bank  Islam  merencakan  dan menerapkan praktek dan prosedur mereka sendiri, guna menyesuaikan aktivitas Perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.
Jika melihat kepada Lembaga Keuangan Syariah atau Perbankan Syariah dalam  melaksanakan  pembiayaan,  masih  belum  begitu  jelas    mengenai mekanisme  kebebasan  berkontrak  dalam  pembuatan  suatu  kontrak  (akad). Biasanya kebebasan berkontrak cenderung untuk nasabah yang daya tawarnya tinggi ( high bargaining position ) saja, sementara nasabah yang mempunyai daya tawar  rendah  ( low  bargaining  position ),  pihak  Bank  cenderung  menggunakan kontrak standar yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak Bank.
Seiring  waktu  berjalan,   saat  terjadinya  interaksi  di  antara  praktisi perbankan, nasabah dengan para ahli ilmu agama Islam serta kajian-kajian yang mendalam  maka  sedikit  demi  sedikit  mulai  bermunculan  temuan  berbagai penyimpangan  yang  terjadi  baik  pada  proses  akad  muamalah  berlaku  yang diterapkan  oleh  bank  syariah  maupun  konsep  dasarnya  yang  melandasi berdirinya  perbankan  syariah  baik  dalam  produk  pendanaan  maupun  produk pembiayaannya.  Dalam  konteks  diskursus  ini,  hanya  diangkat  seputar  akad pembiayaan mudharabah yang di terapkan oleh perbankan syariah di Indonesia untuk  memberi  gambaran  dan  penegasan  mengenai  akad  pembiayaan mudhrabah yang  bersifat  baku,  benarkah  dapat  menjamin  akad  yang  adil  bagi para  pihak  serta  tentang  implementasi  asas  kebebasan  berkontrak  pada  akad mudharabah yang mewujudkan keadilan.

## II.  Pembahasan
Kontrak  baku  telah  digunakan  secara  meluas  dalam  dunia  bisnis  sejak lebih  dari  delapan  puluh  tahun  lamanya.  Adanya  kontrak  baku  karena  dunia bisnis  memang  membutuhkannya.  Oleh  karena  itu,  lambat  laun  kontrak  baku diterima  oleh  masyarakat  (Ifayah,  2008:  5).  Namun  di  era  sekarang  ini  seluruh lapisan  masyarakat  Indonesia  belum  tentu  dapat  menerima  kontrak  baku sepenuhnya.
Perjanjian  baku  dalam  praktiknya  dapat  merugikan  pihak  yang  lebih lemah,  sedangkan  bila  dilihat  dari  keabsahan  berlakunya  perjanjian  baku  dapat dilihat dari syarat-syarat subjektif dan objektif dari pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan,  kecakapan,  hal  tertentu,  dan  sebab  yang  halal.  Ada  dua  syarat yang  harus  dipenuhi  nasabah  dalam  melakukan  perjanjian  baku.  Dua  syarat yang  pertama  dinamakan  syarat-syarat  subjektif  karena  mengenai  orang-orang atau  subjek  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  dua  syarat  terakhir dinamakan  syarat-syarat  objektif  karena  mengenai  perjanjiannya  sendiri  atau objek  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  itu.  Apabila  syarat  objektif  tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum (Himawan dkk, 2014: 46).
Perjanjian pembiayaan di perbankan yang bersifat baku ( standar contrac t) senantiasa  membebani  nasabah  dengan  berbagai  macam  kewajiban,  termasuk tanggungjawab  atas  risiko  yang  ditimbulkan  selama  perjanjian  berlangsung. Kondisi ini menimbulkan tanggungjawab minus di pihak bank dan tanggungjawab tidak terbatas di pihak nasabah (Paska, 2012: 2).
Kontrak  baku  memang  sudah  biasa  digunakan  dalam  perjanjian pembiayaan  di  perbankan  konvensional,  bahkan  juga  pada  perbankan  syariah. Ketika  kontrak  baku  ini  disandingkan  dengan  akad-akad  pembiayaan  yang berprinsipkan  pada  syariah  yang  memerlukan  musyawarah  dalam  pembagian nisbah  bagi  hasilnya,  maka  akan  didapati  ketidak  teraturan.  Salah  satu contohnya saja akad pembiayaan mudharabah (bagi hasil).
Pasal  19  Undang-Undang  Nomor.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua  (nasabah)  yang  bertindak  selaku  pengelola  dana  dengan  membagi keuntungan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  akad,
sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Secara teknis, implementasi akad pembiayaan mudharabah dalam produk perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito dapat dibaca di dalam SEBI No. 10/14/DpbS  tertanggal  17  Maret  2008,  yang  merupakan  ketentuan  pelaksana dari  PBI  No.9/19/PBI/2007  tentang  pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta  pelayanan  jasa  bank  syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 ( Anshori, 2010: 108).
Dalam  akad mudharabah diperlukan  adanya  kesepakatan  nisbah  yang tepat di antara bank dengan nasabah. Perjanjian pembiayaan mudharabah dapat juga  dilakukan  antara  beberapa  penyedia  dana  dan  pelaku  usaha.  Jika  usaha mengalami  kerugian,  maka  seluruh  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  dana, kecuali  jika  ditemukan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan  oleh  pengelola  dana, seperti  penyelewengan,  kecurangan,  dan  penyalahgunaan  dana.  Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Zaenudin, 2014: 72).
Apabila kontrak baku disandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah yang notabennya akad yang memerlukan musyawarah, maka akan terjadi  ketidak  selarasan.  Problematika  ini  akan  berdampak  pada  kehidupan nasabah,  di  mana  nasabah  akan  merasa  dirugikan  atas  kontrak  yang  dibuat secara  sepihak  ( contract  standart )  tersebut.  Pada  awalnya  nasabah  ingin mendapat  modal  untuk  usahanya,  karena  isi  kontraknya  memberatkan,  maka pilihan dari nasabah hanya meninggalkan atau tidak jadi melakukan pembiayaan dengan  bank  (Husnul  Khatimah,  2009:  6).  Kalaupun  pihak  nasabah  menerima kontrak kerjasama, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh  tanggung  jawab  yang  besar.  Selain  itu  juga  nisbah  bagian  dari  nasabah akan kurang sepadan dengan kontribusi kerjasama yang nasabah berikan.
Perjanjian  baku  atau  standar  kontrak  yang  diterapkan  oleh  perbankan syari’ah  secara  langsung  atau  tidak  langsung  telah  menghilangkan  atau membatasi  kebebasan  berkontrak  dari  mitra  kontraknya  tersebut.  Pada umumnya,  dalam  suatu  perjan jian syari’ah, posisi  para pelaku usaha lebih kuat dan dominan dibandingkan posisi dari mitra kontraknya, yang cenderung dipaksa
baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sehingga  calon  nasabah  bank syari’ah  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali  menandatangani  kontrak  yang sebenarnya banyak mengandung kelemahan (Sjahdeini, 1999: 45).
Jika  diperhatikan  mekanisme  dalam  pemakaian  perjanjian  standar, perjanjian  tersebut  oleh  pihak  kesatu  disodorkan  kepada  pihak  kedua  untuk dipakai tanpa memiliki hak mengkoreksi. Sehingga pihak kedua hanya bersandar pada  ketidaktahuan  kecuali  mau  menerima  ketentuan  dari  kontrak  patnernya yang telah dituangkan dalam formulir perjanjian baku tersebut. Akibatnya, artian kesepakatan  sebagai  syarat  suatu  perikatan  dalam  pasal  1320  KUHPerdata telah tiada dalam perjanjian standar ini.
Melihat  fakta  diatas,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  formulir  atau  aplikasi yang disodorkan oleh pihak Perbankan Syariah kepada calon nasabahnya untuk produk  pembiayaan mudhrabah adalah  perjanjian  baku  ( standart  contract ). Klausula  baku  dalam  kontrak  pembiayaan mudharabah yang  diterapkan Perbankan  Syariah,  pada  umumnya  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  ketentuan hukum  kontrak  di  Indonesia.  Pasal  1338  ayat  3  BW  hanya  menyatakan  bahwa perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  ( goodwill;  good  faith )  di  mana ketentuan ini tidak memberikan akibat yang signifikan untuk dapat membatalkan suatu  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  dalam  pasal 1338  ayat  1  secara  tegas  diakui  sebagai  Undang-Undang  (bahkan  berlaku sebagai lex  specialis terhadap  ketentuan  umum)  yang  berlaku  dan  mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.
Kemungkinan yang lebih dapat menjaga agar tidak terjadi kesewenangan oleh  pihak  yang  posisinya  lebih  kuat  ( willkeeur )  terhadap  pihak  yang  posisinya lebih  lemah,  adalah  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal  1339  BW  yang menyatakan sebagai berikut : “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal- hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang  menurut  sifat  perjanjian,  diharuskan  oleh  kepatutan,  kebiasaan,  atau undang- undang.”
Pasal  inipun  belum  secara  tegas  dapat  melindungi  kepentingan- kepentingan dari pihak yang lemah terhadap klausula-klausula baku yang sering lebih  berbentuk  klausula  eksemsi  ( exemption  clouse ).  Karena  kekuatan  dari konsekuensi  ditandatanganinya  suatu  kontrak  yang  memberikan  pengertian berdasarkan  hukum  kontrak  Indonesia  bahwa  kedua  belah  pihak  telah
melakukan  kewajiban duty  to  care ataupun duty  to  read membuat  sulit  bagi pengadilan  untuk  menerima  adanya  langkah-langkah  untuk  melindungi  hak-hak dari  pihak  yang  lemah  atas  dasar  kerugian-kerugian  yang  muncul  dari  akibat diberlakukannya klausula limitasi tersebut (Endang, 2010: 27).
Khusus  dalam  suatu  draft  kontrak  tercetak  yang  diajukan  kepada  pihak konsumen atau nasabah dari Perbankan Syariah untuk ditandatangani, di mana sebenarnya  sebelum  langkah  penandatanganan  kontrak  tersebut,  tetap  saja undang-undang  masih  melihat  bahwa  si  konsumen  atau  nasabah  tersebut mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk  membaca  ( duty  to  read )  dan  memahami bahkan  melakukan  perubahan  terhadap  draft  kontrak  yang  tercetak  tersebut ( duty to care ). Walaupun diakui posisi si konsumen atau nasabah ataupun pihak yang lemah tersebut dapat menghindar dari suatu kerugian akibat dari kehadiran klausula  baku  tersebut  adalah  apabila  klausula  baku  yang  dipaksakan  tersebut bertentangan  dengan  kepentingan  publik,  kesusilaan  ataupun  bertentangan dengan  undang-undang  yang  berlaku,  yang  membuat  perjanjian  tersebut menjadi batal demi hukum.
Kontrak  pembiayaan mudharabah Perbankan  Syariah  merupakan hubungan hukum perdata antara pihak bank dengan pihak calon nasabah, atau istilah bisnisnya adalah antara kreditur dengan debitur. Sebagai suatu perjanjian, kontrak  pembiayaan mudharbah Perbankan  Syariah  merupakan  perjanjian khusus, maka selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga  mengacu pada syarat- syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320-1338 KUHPerdata.
Para  pihak  yang  membuat  kontrak  pembiayaan mudharbah juga mempunyai kebebasan mengatur isi perjanjiannya dengan berdasar pada Pasal 1338  KUHPerdata,  yaitu,  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Suatu perjanjian tidak dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan- alasan  yang  oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu  perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Persyaratan  umum    untuk    pembiayaan mudharabah oleh  Perbankan Syariah,  misalnya  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  kepada  koperasi  adalah sebagai berikut : a) foto  copy  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan dari Koperasi
yang    telah  mendapat  pengesahan  dari  Dinas  Koperasi  setempat;  b)  foto  copy KTP/SIM Pengurus Koperasi; c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); d) Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e)  Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g) Susunan Pengurus Koperasi; h) Hasil Rapat Anggota; i) Laporan Keuangan Tahun Berjalan; i) Rekening Koran 3 (tiga) Bulan terakhir.
Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  akan  menyediakan  dana  pembiayaan dalam    bentuk    uang    kepada    nasabah/ mudhârib dengan  jumlah  yang  telah disepakati  kedua  belah  pihak,  biasanya  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  tidak memberikan  batasan  jumlah  pembiayaan,  namun  untuk  nilai  minimal  dalam pembiayaan  mudharabah  adalah  Rp.  300.000.000  ,-  (Tiga  Ratus  Juta  Rupiah). Sedangkan  untuk  jumlah  maksimumnya,  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  tidak membatasinya,  tetapi  disesuaikan  dengan  nilai  jaminan  yang  diberikan  oleh nasabah/ mudhârib .  Misalkan  jaminan muhdârib adalah    sertifikat    tanah    dan bangunan,    jika    nilai    harga    dari    tanah    dan  bangunan  tersebut  adalah  Rp. 500.000.000,- (Lima  Ratus Juta Rupiah)  maka batas  maksimal dana  yang akan diperoleh nasabah/ mudhârib adalah nilai harga tanah dan bangunan dikali 80 %
(Rp.  500.000.000,-  x  80  %  =  Rp.  400.000.000,-  )  dan  hasil  tersebut  menjadi batas maksimal bagi pembiayaan mudharabah ini.
Sedangkan hasil wawancara dengan Nurida selaku Koordinator Financing di  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  karyawan  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis bahwa  cara  agar  perjanjian  baku  yang  ada  dalam  produk  simpanan  agar  tidak menyimpang  dari  asas  kebebasan  berkontrak  adalah  pihak  Bank  Muamalat Cabang  Ciamis  menyediakan  blanko  (formulir,  model)  perjanjian  permohonan pinjaman atau dikenal dengan sebutan mudharabah ,  bentuk draf  perjanjian dan isinya  telah  disiapkan  terlebih  dahulu  ( standard  form ).  Formulir  ini  disodorkan kepada  setiap  calon  tertanggung.  Isi  dari  standar  formulir  tersebut  tidak diperbincangkan  terlebih  dahulu  dengan  pemohon.  Kepada  pemohon  hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut di dalam formulir itu atau tidak.
Hal tersebut  menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan mudharbah dalam praktiknya  tumbuh  sebagai  perjanjian  standar  ( standard  contract ).  Namun demikian,  pihak  Bank  Muamalat  agar  perjanjian mudharabah -nya  tidak melanggar  asas  kebebasan  berkontrak,  selalu  menjelaskan  isi  dan  syarat  yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah.
Berdasarkan  pengamatan  dan  analisa  yang  dilakukan,  maka  terdapat beberapa  ketentuan  dalam  kontrak  baku  pembiayaan mudharabah yang  dibuat oleh  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis, yang  tidak  sesuai  dengan  hukum, khususnya  hukum  Islam  dan  juga  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI terhadap akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Ciamis dan  Nasabah, di  antaranya  yaitu  bahwa Bank  Muamalat Cabang  Ciamis   tidak benar-benar     menerapkan     akad mudharabah namun hakikatnya  menjalankan akad  utang  piutang  dan  bukan  akad mudharabah dalam  hubungannya  dengan nasabah.
Jenis  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  secara  umum  dapat ditelusuri di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang akuntansi  perbankan  syariah  yang  menjelaskan  secara  global  pengakuan  dan pengukuran  serta  penyajian  laporan  keuangan  produk-produk  yang  ditawarkan bank  syariah.  PSAK  Nomor  102  sampai  dengan  107  menjelaskan  lagi  produk- produk  tersebut  lebih  terperinci  yang  terdiri  dari  produk murabahah , salam, isthisna’,    mudharabah,    musyarakah,    dan    ijarah .    Adanya    fatwa  Dewan Syariah  Nasional  MUI    Nomor  4  sampai  dengan  9  semakin  mengukuhkan  dan menjelaskan  prinsip  operasional  bank  syariah  dengan  produk-produknya tersebut.
Berdasarkan praktik yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Ciamis, maka dapat diamati pokok-pokok inti praktik yang terjadi pada Bank Muamalat cabang Ciamis  yaitu  bank  menghimpun  dana  dari  nasabah  yang  kelebihan  dana ( shâhibu  al-mâl )  yang  mana  saat  itu  posisi  bank  adalah  sebagai mudhârib . Setelah  itu  maka  pihak  bank  menyalurkan  dana  tersebut  kepada  pihak  yang membutuhkan  dana,  yang  mana  bank  mengaku  sebagai shâhibu  al-mâl dan pihak  yang  membutuhkan  dana  atau  koperasi  bertindak  sebagai mudhârib . Setelah  pihak  koperasi  menerima  pinjaman  pembiayaan  dalam  bentuk  tunai, maka  koperasi  bertindak  sebagai shâhibu  al-mâl untuk  anggota  koperasi  pada akad lain  yaitu akad murabahah (Jual Beli). Nisbah bisa ditawar sesuai  dengan keinginan mudhârib hingga  nantinya  akan  disepakati  bersama.  Jangka  waktu sudah  ada  sebelum  akad  dan  dapat  berubah  setelah  jangka  1  tahun  tersebut habis,  yaitu  bisa  diperpanjang  atau  tidak  tergantung  keputusan  bersama.  Dan jika  terjadi  kerugian  maka  yang  menaggung  adalah mudhârib .  Bertitik  tolak kepada  informasi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Muamalat  Cabang
Ciamis  tidak  menjalankan mudharabah murni  melainkan mudharabah  wa  al- murabahah . Proses pembiayaan yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Ciamis dapat dilihat pada gambar berikut:
Sumber : Bank Muamalat Cabang Ciamis, yang diolah oleh Penulis
Alur  pembiayaan mudharabah yang  digunakan  Bank  Muamalat  Cabang Ciamis  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  digariskan  oleh  hukum  Islam  dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, ketidak sesuaian itu yaitu :
a. Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana,  dan  pembagian keuntungan  berdasarkan  ketentuan  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis. Padahal  berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  bahwa jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana,  dan  pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Bank dan Mudhârib ) b. Ada biaya administrasi 1% dari total pinjaman, sedangkan  berdasarkan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dijelaskan  bahwa  tidak  ada  biaya administrasi yang ditentukan dari pinjaman.

## Bank Muamalat
Mudhârib/ Shâhibu al-mâl
Shâhibu al-Mâl (Pihak yang kelebihan dana menyerahkan dananya
ke Bank Muamalat)
Modal  diserahkan  dalam  bentuk tunai  dan  jangka  waktu  minimal
1 tahun
Pihak  Bank  memberikan  pinjaman modal  kepada Mudhârib dengan Akad Mudharabah, yang  mana nisbah di tentukan di awal akad dan ada  jaminan  di  dalamnya.  Jika  ada kerugian  maka Mudhârib yang menaggungnya  dan  tidak  ada  calo dalam hal ini namun pihak
mudharib datang sendiri ke bank.
Mudhârib (Koperasi)
“Pihak yang
membutuhkan dana
dana”
Dengan  akad Murabahah yaitu barang-barangyang dibutuhkan koperasi ANGGOTA KOPERASI
c.  Kerugian ditanggung peminjam dana ( mudharib ), sedangkan berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  dijelaskan  bahwa kerugian ditanggung oleh shâhibu al-mâl (Bank Muamalat).
d. Beban  biaya  dalam  pembuatan  akad  dibebankan  kepada  pihak nasabah/ mudhârib semata tidak kepada pihak Bank Muamalat Cabang Ciamis.  Seharusnya  beban  biaya  dalam  pembuatan  akad  tidak  hanya dibebankan  kepada  nasabah/ mudhârib tetapi  pihak  bank  pun  harus menanggungnya,  sebab  yang  akan  mendapat  pembagian  keuntungan dalam  pembiayaan mudharabah tidak hanya untuk nasabah / mudhârib saja tetapi juga pihak Bank.
Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  tabel  analisis  perbandingan  antara Pembiayaan Mudharabah Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  dengan  Fatwa  DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor  07/DSN-MUI/IV/2000
No Bank Muamalat Ciamis Fatwa DSN MUI 1.  Bank sebagai shâhibu al-mâl LKS sebagai shâhibu al-mâl
2.  Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan ketentuan Bank Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama 3.  Usaha mudharib adalah simpan pinjam uang dengan bunga (Tidak Halal) Usaha mudharib bebas sesuai kesepakatan dan halal 4  Ada biaya administrasi 1% dari total pinjaman Tidak ada biaya administrasi yang ditentukan dari pinjaman 5.  Jumlah pinjaman jelas dan dalam bentuk tunai Jumlah pinjaman jelas dan dalam bentuk tunai 6.  Kerugian ditanggung peminjam dana ( mudhârib )
Kerugian ditanggung pemilik dana ( shahibu al-mâl )
7.  Ada jaminan
Ada jaminan 8.  Biaya operasional dibebankan kepada mudhârib Biaya operasional dibebankan kepada mudhârib
Berdasarkan  hasil  analisa  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  proses pembiayaan pada  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  tidak  sesuai  dengan Fatwa DSN  (selanjutnya  disingkat  Dewan  Syariah  Nasional)  Nomor  07/DSN- MUI/IV/2000,  yang  mengatur  tentang  proses  pembiayaan mudharabah . Bahkan
pada  kenyataanya  di  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  tidak  ditemukan  adanya akad mudharabah yang  halal,  di mana  seharusnya pihak  Koperasi menyalurkan pinjaman modal kepada anggotanya dengan akad murabahah (Jual Beli) sesuai dengan yang di katakan yaitu akad Mudharabah wa al-Murabahah .
Selanjutnya,  bila  lebih  dicermati    pada  status  ganda  Bank  Muamalat Cabang Ciamis, maka akan didapati bahwa yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang  Ciamis  sesungguhnya  saat  ini  merupakan  akad  utang  piutang  dan bukan mudharabah ,  kamuflase  pada  bentuk  akad  dan  istilah  syar’i  tidaklah merubah hakikat sebenarnya pada susbtansi akad utang piutang dalam skenario status ganda bank.
Berikut skenario akad utang piutang yang dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang  Ciamis.  Pihak  bank  yang  dalam  status  pertama  sebagai  pelaku  usaha dan  menerima  modal  dari  nasabah  pertama  (diasumsikan  sebagai  kreditur) kemudian  tidak  amanah  untuk  menjalankan  perannya  sebagai  pelaku  usaha sesuai  akad mudharabah dimaksud  namun  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis malah kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak nasabah lain (diasumsikan sebagai debitur) yang hendak berlaku sebagai pelaku usaha, pada kali  ini  bank  memposisikan  diri  sebagai  pemodal  yang  pada  hakikatnya  uang modal  yang  ada  pada  bank  merupakan  uang  milik  nasabah  pada  akad mudharabah pertama.
Subtansi  dari  skenario  status  ganda  Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  ini ialah  bank  berupaya  mengalokasikan  dana  terhimpun  dari  pihak  lain  yang dijanjikan  akan  kembali  dananya  oleh  bank  seiring  waktu  berjalan  beserta  bagi hasilnya  (bunga  uang).  Hal  ini  berjalan  dari  suatu  usaha  kosong  yang  pada hakikatnya tidak pernah bank lakukan kecuali hanya menerima dan menyalurkan dana  serta  mengambil  keuntungan  atasnya  (menyerupai  pinjaman  bank terhadap uang nasabah pada bank konvensional yang disertai bunga pinjaman). Aliran  uang  nasabah  pertama  tadi  kemudian  dialokasikan  oleh  bank  dalam bentuk penyaluran dana kepada pihak lainnya (Bank Muamalat pada hakikatnya bukan  pemilik  uang  yang  sebenarnya),  di  mana  bank  kali  ini  menuntut pengembalian  dana  seiring  waktu  berjalan  beserta  bagi  hasilnya  (bunga  uang) atas  modal  yang  hakikatnya  bukan  milik  bank  namun  milik  nasabah  pertama yang  berperan  sebagai  kreditur,  dalam  kedua  proses  tadi  diisyaratkan  adanya
keuntungan  atasnya,  sebagaimana  diketahui  bahwa  pengambilan  keuntungan dari utang piutang adalah riba.
Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, sering  menyebabkan  pihak  yang  kedudukan  lebih  rendah  akan  mengalami keadaan  yang  kurang  menguntungkan.  Ketidakseimbangan  dalam  perjanjian dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  dominan,  yang  mengakibatkan  pihak  bank memiliki  potensi  untuk  melakukan  penyalahgunaan  keadaan  misalnya  dalam pembiayaan mudharabah oleh bank syariah khususnya Bank Muamalat Cabang Ciamis,  kontrak  pembiayaan mudharabah memuat  klausula  eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/ atau mengurangi kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/ atau menambah kewajiban nasabah debitur.
Selain  memperhatikan  asas  kebebasan  berkontrak,  perlu  kiranya diperhatikan  pula  penerapan  asas  keseimbangan  dalam  kontrak  pembiayaan mudharabah yang  dijabarkan  dalam  perumusan  hak  dan  kewajiban  para  pihak, sebagai  indikator  penentu  penjabarannya  tampak  pada  posisi  seimbang  antara hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  kontrak  pembiayaan mudharabah . Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila para pihak berada  pada  posisi  yang  sama  kuat,  namun  Bank  syariah  sebagai  pihak  yang dominan  sedangkan  nasabah  pelaku  usaha  kecil  sebagai  pihak  yang  lemah keseimbangan sulit terwujud.
Asas  keseimbangan  menghendaki  kedua  belah  pihak  memenuhi  dan melaksanakan  kontrak  perjanjian.  Asas  keseimbangan    merupakan    kelanjutan dari  asas  persamaan,  asas    persamaan    menempatkan    para    pihak  di  dalam persamaan  derajat. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika  diperlukan  dapat  menuntut  pelunasan  prestasi  melalui  kekayaan  debitur, namun  kreditur  memikul  pula  beban  untuk  melaksanakan    perjanjian  dengan itikad  baik.  Dapat  dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan  kewajibannya  untuk  memperhatikan    itikad  baik  sehingga    kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.
Terdapat  klausula  dalam  kontrak  pembiayaan mudharabah antara  bank syariah  khsususnya  Bank  Muamalat  Ciamis  dengan  pelaku  usaha  kecil  dalam praktik  yang  tidak  mencerminkan  asas  keseimbangan  antara  lain  adalah: “…..Bank  Muamalat  Cabang  Ciamis  berhak  dan  dengan  ini  diberi  kuasa  oleh debitur,  untuk  sewaktu-waktu  tanpa  persetujuan  debitur  untuk  mendebet
rekening  tabungan/  giro  dan  atau  rekening-rekening  lainnya  milik  debitur  yang ada  pada  bank  untuk  pembayaran  angsuran  …”.  Isi  klausula  tersebut menunjukan bahwa bank Muamalat Cabang Ciamis diberi kekuasaan yang luas untuk  mendebet  rekening  milik  debitur.  Padahal  setiap  kontrak,  khususnya kontrak  pembiayaan mudharabah antara  bank  syariah  dengan  nasabah  wajib menerapkan asas-asas dalam kontrak.
Terkait  dengan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disingkat  OJK)  yakni  SE  OJK  Nomor.  13/SEOJK.07/2014  Tentang  Perjanjian Baku,  bank  wajib  menerapkan  asas  keseimbangan  dalam  kontrak  pembiayaan. Asas  keseimbangan  adalah  asas  yang  menghendaki  kedua  belah  pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi  melalui  kekayaan  debitur,  tetapi  kreditur  juga  mempunyai  beban  untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
Di  sini  dapat  terlihat  bahwa  kedudukan  kreditur  yang  kuat  diimbangi dengan  kewajibannya  untuk  memperhatikan  itikad  baik  sehingga  kedudukan kreditur  dan  debitur  menjadi  seimbang.  Kedudukan  bank  yang  dominan  di bandingkan  dengan  kedudukan  nasabah  pelaku  usaha  kecil,  maka  itikad  baik sangat  diperlukan  dalam  melaksanakan  kontrak  pembiayaan mudharabah oleh bank syariah. hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat  mengarah pada    ketidakadilan.  Itikad  baik  sebagaimana  Pasal  1338  ayat  3  KUHPerdata, bahwa  suatu  perjanjian  harus  didasari  itikad  baik,  artinya  pelaksanaan  suatu perjanjian  itu  harus  didasarkan  pada  norma  kepatutan  atau  sesuatu  yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.
Dengan  demikian  OJK  sebagai  pengatur  dan  pengawas  perbankan seharusnya campur tangan dalam pembuatan kontrak pembiayaan mudharabah , di  mana  kontrak  pembiayaan mudharabah dibuat  oleh  bank  syariah  harus diketahui dan disetujui oleh OJK serta menentukan klausula tertentu yang harus dimuat  atau  dilarang  dalam  suatu  kontrak  pembiayaan mudharabah khususnya dengan pelaku usaha kecil.

## III. Kesimpulan
Kontrak  baku  yang  disandingkan  dengan  akad mudharabah yang notabenenya  adalah  akad  yang  memerlukan  musyawarah,  akan  menyebabkan
ketidak  selarasan  dan  ketidak  adilan.  Problematika  ini  akan  berdampak  pada kehidupan nasabah, di mana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat  secara  sepihak  ( contract  standart )  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  pihak  Bank Syariah  perlu  memberitahukan  mengenai  adanya  negosiasi  terhadap  perjanjian tersebut  serta  perlu  adanya  klausul  yang  menyatakan  bahwa  kontrak  ini  telah disesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

## Daftar Pustaka
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2010, Hukum  Perjanjian  Islam  Di  Indonesia;  Konsep, Regulasi Dan Implementasi , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Endang,  2010, Perbankan  Syariah:  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Fuady,  Munir,  2001, Hukum  Kontrak  dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti.
Himawan,  Ifan,  Meiska  Veranita,  Yuliana  Indah  Saputri,  2014,  Perlindungan Hukum  Bagi  Nasabah  Debitur  Bank  Sebagai  Konsumen  Dalam Penggunaan  Kontrak  Standar  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Privat law , Vol. 2.
Ifayah, Luluk, 2008, “Implementasi Mabda’ Hurriyyah At-Ta’Qud dalam Lembaga Keuangan  Berbasis  Syari’ah  (Kajian  Analitis  Terhadap  Kontrak  Baku (Standard Contract),” Ulumuddin, Vol. 2.
Khatimah, Husnul, 2009, Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Akselerasi Perbankan Syariah 2007/2008, Optimal , Vol.3.
Muhammad,  Abdul  Kadir,  1993, Hukum  Perdata  Indonesia Bandung, Aditya Bakti.
Paska,  Roni,  2012, Hak-Hak  Nasabah  Dalam  Penerapan  Kontrak  Baku  Pada Akad  Mudharabah  Di  PT.  BPRS  Margirizki  Bahagia  Yogyakarta , Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
Sjahdeni,  Sutan  Remy,  1993, Kebebasan Berkontrak dan  Perlindungan  yang KeseimbanganBagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
__________________  1999,  Perbankan Islam  dan  Kedudukannya  Dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Subekti, 1996, Hukum Perjanjian , Jakarta, Intermasa.
Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita.
Zaenudin,  2014,  Pengaruh  Pendapatan  Bagi  Hasil  Mudharabah,  Musyarakah Dan  Murabahah  Terhadap  Bagi  Hasil  Tabungan  (Studi  Pada  Ksu  Bmt Taman Surga Jakarta), Jurnal Etikonomi , Vol. 13.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  jo  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah