## SISTEM KEWARISAN BILATERAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Chamim Tohari UNIVERSITAS MUAMMADIYAH SURABAYA Email: amimzone@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  focuses  on  Hazairin's  thoughts  on  the  concept  of  bilateral  inheritance,  where  the concept  will  be  seen  from  the  perspective  of  Islamic  legal  theory.  The  method  used  in  this research is comparative-inductive analysis method. The points of problem to be studied in this research are: First, the concept of bilateral inheritance initiated by Hazairin; Secondly, the views of the ulama on the division of inheritance in a bilateral manner; and Third, the Islamic legal view of the concept of bilateral inheritance. The results of this study are: First, the concept of bi- lateral inheritance according to Hazairin is a concept of dividing heirs in kinship with the deter- mination  of  his  heirs  by  drawing  his  lineage  through  two  lines  of  descent,  namely  the  des- cendants of the father and through the descendants of his mother. Secondly, scholars differ on the law of inheritance division in a bilateral way, one group refuses and the other allows. And thirdly, the division of the heirs bilaterally in the author's view is not contrary to Islamic law.
Keywords : The Law of Islamic Inheritance, Bilateral, Islamic Law, Right of Being

## Abstrak
Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  pemikiran  Hazairin  tentang  konsep  kewarisan bilateral,  dimana  konsep  tersebut  akan  dilihat  dari  perspektif  teori  hukum  Islam. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  comparative- inductive. Adapun poin permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, konsep  kewarisan  bilateral  yang  digagas  oleh  Hazairin; Kedua ,  pandangan para  ulama  tentang  pembagian  kewarisan  secara  kekeluargaan  (bilateral);  dan Ketiga ,pandangan hukum Islam tentang konsep kewarisan bilateral. Hasil penelitian ini adalah: Pertama ,  konsep  kewarisan  bilateral  menurut  Hazairin  adalah  suatu  konsep pembagian  harta  waris  secara  kekeluargaan  dengan  penentuan  ahli  warisnya  dengan cara  menarik  garis  keturunannya  melalui  dua  jalur  keturunan,  yakni  keturunan  ayah maupun  melalui  keturunan  ibunya. Kedua ,  para  ulama  berbeda  pendapat  tentang hukum  pembagian  kewarisan  secara  kekeluargaan  (bilateral),  kelompok  yang  satu menolak  dan  kelompok  lainnya  membolehkan.  Dan ketiga ,  pembagian  harta  waris secara bilateral dalam pandangan penulis tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
Kata Kunci : Hukum Kewarisan Islam, Bilateral, Hukum Islam, Hak Makhluks

## PENDAHULUAN
Salah  satu  doktrin  dalam  hukum  Islam  yang  bersifat  qath’i  –  dalam  arti mutawatir  periwayatannya  dan  muhkam  makna  redaksi  dalilnya  –  adalah  tentang ketentuan pembagian kewarisan yang dalam fiqh klasik pembahasannya dikhususkan dalam kitab al-farâ’id. Berdasarkan kesepakatan jumhur ulama, dalil yang sifatnya qat’i wajib  dipatuhi  dan  tidak  boleh  diselisihi.  Selain  itu,  disepakati  pula  bahwa  secara keseluruhan  syariat  Islam  merupakan  ajaran  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan, lebih-lebih ajaran yang bersumber dari dalil yang qath’i sebagaimana dijelaskan.
Kaitannya dengan konsep kemaslahatan dalam sistem hukum waris Islam yang bercorak  patrilineal  ini  -  yakni  penentuan  ahli  waris  dengan  mengutamakan  garis keturunan  laki-laki  -  ,    kelompok  muslim  yang  meyakini  bahwa  hukum  kewarisan Islam mutlak mengandung kemaslahatan dalam keadaan apapun, berpendapat bahwa filsafat  waris  Islam  menyebutkan  bahwa  pembedaan  bagian  si  pewaris,  laki-laki  atau perempuan,  tidaklah  ditentukan  oleh  jenis  kelamin.  Tapi  dalam  pembedaan  ini tersimpan  hikmah-hikmah  ketuhanan  yang  tidak  bisa  dijangkau  oleh  mereka  yang menjadikan  perbedaan  tersebut  sebagai  satu  bentuk  diskriminasi  terhadap  kaum perempuan. 1 Karena kepercayaan yang besar terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan yang terkandung di dalam sistem hukum waris Islam tersebut membuat sebagian besar masyarakat muslim bersikap menerima doktrin fiqih waris sebagaimana adanya tanpa berfikir  ulang  tentang  akibat-akibat  baru  yang  akan  muncul  manakala  mereka menerapkan sistem hukum waris Islam yang telah ada saat ini.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  penulis  menemukan permasalahan serius tentang sistem hukum kewarisan Islam dari sisi implementasinya dalam  masyarakat  muslim.  Yakni  dari  satu  sisi  umat  Islam  meyakini  bahwa  sistem pembagian  kewarisan  dalam  Islam  adalah  hukum  yang  diturunkan  oleh  Allah  dan tidak  boleh  ditinggalkan,  sementara  di  sisi  lain  banyak  kaum  muslim  yang  tidak menerapkan  sistem kewarisan Islam dan beralih kepada pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral) demi terjaganya  persaudaraan dan untuk menghindari saling
1 Muhammad Imarah, Al-Gharb Wa al-Islam, (Sajadah Press, Yogyakarta, 2007),  hlm. 247.
permusuhan  antar  kelurga.  Salah  satu  bukti  dari  fakta  yang  penulis  paparkan  adalah hasil  penelitian  yang  dilakukan  Fika  Andriyani  tentang  Implementasi  Hukum  Waris Islam  pada  tokoh  Muhammadiyah.  Temuannya  menjelaskan  bahwa  sebagian  tokoh Muhammadiyah mengaku telah melakukan proses penerusan harta kekayaannya yang disebut  waris.  Penerusan  harta  kekayaan  tersebut  dilakukan  pada  anak-anak  mereka dengan bagian sama rata dan dibagi habis. 2 Hal ini menurut hemat penulis dilakukan karena  kekhawatiran  orang  tua  akan  perpecahan  keluarga  nanti  setelah  orang  tua meninggal dunia.
Munawir  Sjadzali.  Mantan  Menteri  Agama  zaman  Orde  Baru  yang  sekaligus pakar  Hukum  Islam  ini  mengatakan  bahwa  mereka  yang  tetap  menghendaki pembagian harta waris 2:1 3 adalah kelompok yang ingin mempertahankan kedudukan kaum  perempuan  seperti  pada  zaman  dimana  surat  al-Nisa’  ayat  176  itu  diturunkan, dimana  kedudukan  kaum  perempuan  pada  masa  itu  secara  umum  masih  jauh terbelakang  dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki,  sehingga  kaum  perempuan  sangat sedikit  mengambil  peran  dalam  kehidupan  bernegara  dan  berumah  tangga.  Mereka yang mempertahankan sistem pembagian kewarisan 2:1 menolak mempertimbangkan perubahan-perubahan  sebagai  akibat  dari  telah  berubahnya  situasi  dan  kondisi  pada zaman  sekarang  ini  dibandingkan  dengan  situasi  pada  zaman  Nabi  SAW. 4 Menurutnya,  pembagian  warisan  anak  laki-laki  mendapatkan  dua  kali  lebih  banyak dari  anak  perempuan  itu  tidak  lagi  mencerminkan  semangat  keadilan  untuk masyarakat  modern  saat  ini.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  pelaksanaan pembagian harta oleh orang tua ketika masih hidup kepada anak-anaknya dengan jalan pembagian  sama  rata,  demi  menghindari  agar  tidak  dikatakan  melanggar  Hukum Kewarisan Islam. Menurut Munawir Sjadzali hal seperti itu secara tidak langsung dapat dikatakan  sebagai  bentuk  ketidakpercayaan  pada  keadilan  Hukum  Kewarisan  Islam,
2 Fika  Andriyani, Implementasi  Hukum  Waris  Islam  pada  Tokoh  Muhammadiyah ,  (Jurnal  Ulumuddin  Cetakan Januari-Juni 2013, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 199.
3 Salah  satu  hal  pokok  yang  tampak  membedakan  konsep  kewarisan  bilateral  dengan  konsep  kewarisan  Islam (patrilineal)  adalah  tentang  ketentuan  pembagian  waris  2:1  ini.  Dalam  konsep  kewarisan  bilateral  yang  digagas Hazairin  tidak  didapati  pembedaan  pembagian  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  inilah  yang  oleh  banyak kalangan dinilai bahwa sistem kewarisan bilateral tidak sejalan dengan hukum kewarisan Islam.
4 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 6.
yang mana jika dilihat dari segi akidah sikap seperti itu merupakan masalah serius dan berbahaya. 5
Sebenarnya  memang  harus  diyakini  bahwa  dalam  hukum  Allah,  khususnya hukum dengan sandaran nash qath’i seperti ketentuan kewarisan dalam Islam, terdapat nilai-nilai  keadilan.  Akan  tetapi  nilai  keadilan  yang  dimaksud  tentunya  tidak  boleh terlepas  dari  konteks  yang  melatarbelakangi  diturunkannya  ayat  yang  dimaksud. Karena  bisa  jadi  nilai-nilai  keadilan  pada  zaman  dimana  ayat  kewarisan  diturunkan berbeda  dengan  nilai  keadilan  pada  masa  sekarang.  Karena  realitas  sendiri menunjukkan  bahwa  peran  perempuan  pada  masa  sekarang  dalam  banyak  keadaan mempunyai  kewajiban yang  sama  dalam  sebuah  keluarga.  Hal  ini  berbeda  dengan peran perempuan pada masa lalu, lebih-lebih pada masa awal Islam.  Sehingga sudah sepantasnya  pembagian  hak-haknya  disesuaikan  dengan  peran  yang  diemban.  Oleh sebab itu dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam pun dituntut untuk memperhatikan  hak  laki-laki  maupun  hak  perempuan  yang  seimbang  dan  sama kuatnya. Bahkan tidak jarang dalam suatu keluarga ada sebagian yang menuntut hak yang  sebanding  dengan  hak  laki-laki.  Realitas  inilah  yang  saat  ini  banyak  terjadi dikalangan masyarakat. Yakni realitas yang megganggap semua manusia mempunyak hak yang sama dihadapan hukum. Maka masyarakat pun telah merespon keinginan ini dengan  menyamakan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  ahli  waris  berdasarkan tanggung jawab yang diembannya.
Hazairin,  seorang  pakar  hukum  adat  Indonesia  ini  telah  lama  melihat  realitas permasalahan penerapan  kewarisan Islam sebagaimana yang  penulis jelaskan di atas. Karena  itu  kemudian  ia  menggagas  satu  bentuk  sistem  pembagian  kewairsan  yang lebih  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  di  Indonesia  yang  disebut  sistem  kewarisan bilateral (sistem kewarisan yang bercorak kekeluargaan). Dalam pandangan Hazairin, yang  dimaksud  dengan  pembagian  kewarisan  secara  bilateral  adalah  setiap  orang dapat menarik garis keturunannya melalui keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya.  Demikian  pula  dengan  ayah  dan  ibunya,  mereka  juga  dapat  menarik  garis
5 Ibid , hlm. 8.
keturunannya  atas  melalui  dua  jalur  keturunan  tersebut.  Sehingga  apabila  dikaitkan dengan  konsep  kewarisan,  maka  pengertiannya  adalah  hak  kewarisan  yang  berlaku dalam  dua  jalur  keturunan  atau  kekerabatan,  baik  dari  jalur  ayah  maupun  dari  jalur ibu. 6 Di Indonesia masyarakat dengan karakter bilateral adalah yang paling dominan. Sehingga  apabila  ditinjau  dari  sisi  praktisnya,  teori  Hazairin  tampaknya  benar-benar sesuai dan menemukan tempatnya apabila diterapkan di Indonesia.
Namun  demikian,  masih  banyak  dikalangan  umat  Islam  dan  juga  akadimisi yang  berpendidikan  tinggi  di  Indonesia  yang  masih  meragukan  –  kalau  tidak  boleh dikatakan mengingkari – bahwa sistem kewarisan bilateral adalah sistem yang sejalan dengan syariat Islam. Bahkan selama penelitian yang penulis lakukan, penulis sempat menjumpai  adanya  pemikiran  seorang  akademisi  yang  menganjurkan  dilakukannya helat  hukum  dengan  cara  membagi  harta  waris  sebagaimana  ketentuan  kitab  fara’id, kemudian  setelah  itu  dilakukan  islah  dengan  cara  meminta  kerelaan  pihak  keluarga yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lainnya untuk membagi harta warisan kembali  secara  sama  rata.  Hal  ini  dilakukan  selain  agar  tidak  dikatakan  bahwa pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, juga untuk menghindari perpecahan  keluarga  akibat  pembagian  harta  waris  yang  tidak  sama  rata.  Sejauh pengetahuan penulis, meskipun dengan dalih kemaslahatan pun perbuatan melakukan helat  hukum  menyangkut  pembagian  harta  waris  eperti  ini  tidak  pernah  dilakukan oleh para ulama mujtahid pada masa lalu.
Bertolak  dari  latar  belakang  realitas  permasalahan  tersebut  isu  hukum  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  pembagian  kewarisan  secara kekeluargaan  yang  seringkali  dianggap  tidak  sesuai  dengan  syari’ah  Islam  oleh  umat Islam,  tetapi  dalam  waktu  yang  bersamaan  realitas  menunjukkan  bahwa  hukum kewarisan  Islam  tidak  lagi  sejalan  dengan  semangat  keadilan  masyarakat  Indonesia, sehingga  tidak  sedikit  umat  Islam  yang  meninggalkannya.  Atas  dasar  ketertarikan penulis  kepada  model  sistem  pembagian  kewarisan  yang  berbasis  kekeuargaan tersebut,  penelitian  ini  hendak  mengkaji  tentang  konsep  kewarisan  bilateral  dalam
6 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral , (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174-175.
kacamata  Hukum  Islam  dengan  cara  melakukan  analisis  konsep  kewarisan  bilateral dengan menggunakan landasan teori Hukum Islam. Beberapa persoalan yang hendak mencari  jawaban  dari  beberapa  pertanyaan  berikut: Pertama, bagaimana  konsep kewarisan  bilateral  dalam  pandangan  Hazairin  selaku  penggagasnya?; Kedua , bagaimana pandangan para ulama tentang pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral); dan Ketiga , bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep kewarisan bilateral tersebut? Metode komparatif dan induktif digunakan sebagai metode analisis guna menyimpulkan arah penelitian dan menghasilkan poin-poin sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikaji.

## PEMBAHASAN

## Konsep Kewarisan Bilateral
Sejauh  ini  apabila  dilihat  dari  corak  penerapannya,  dapat  dikatakan  bahwa secara  umum  sistem  kewarisan  yang  diterapkan  oleh  masyarakat di  Indonesia  terdiri dari tiga bentuk, yakni: Pertama , sistem Patrilineal, yakni penentuan ahli waris dengan mengutamakan  garis  keturunan  laki-laki; Kedua ,  sistem  Matrilineal,  yakni  penentuan ahli waris dengan mengutamakan garis keturunan perempuan; dan ketiga , sistem Bila- teral  atau  Parental,  yakni  penentuan  ahli  waris  dengan  mengambil  kedua  garis  ketu- runan  laki-laki  dan  perempuan.  Apabila  mengikuti  pendapat    Hazairin,  sistem  patri- lineal dinisbatkan kepada suku Batak, sedangkan sistem matrilineal dinisbatkan kepada suku Minangkabau, dan sistem bilateral (parental) dinisbatkan kepada suku Jawa. 7
Kewarisan  bilateral  adalah  sistem  penetapan  ahli  waris  dengan  cara  menarik dari dua garis keturunan, garis keturunan ibu dan bapak tanpa adanya  pengutamaan salah satu garis keturunan. Sehingga berbeda dengan sistem patrilineal dan matrilineal, kedudukan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  dibedakan  dan  dianggap  setara dalam  sistem  kewarisan  bilateral  ini.  Sistem  kewarisan  dengan  cara  ini  telah  lama diterapkan oleh suku Jawa, Aceh, Kalimantan, Ternate dan Lombok. Sistem yang ketiga
7 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis , Jakarta:TP, 1982), hlm. 37.
ini  menjadi  isu  sentral  pemikiran  pembaharuan  Hazairin  dalam  bidang  Hukum Kewarisan Islam.
Sistem  ini  merupakan  kesimpulan  Hazairin  setelah  mengkaji  beberapa  ayat dalam al-Qur’an, diantaranya surat al-Nisa’ ayat 23 dan 24, akhirnya ia menyimpulkan bahwa sistem kewarisan berbasis kekeuargaan (bilateral) adalah sejalan dengan syariat Islam.  Pandangan  Hazairin  tersebut  tampak  berbeda  dengan  apa  yang  telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh klasik yang menetapkan Hukum  Kewarisan  Islam  berdasarkan  sistem  patrilineal.  Bahkan  lebih  jauh  Hazairin menegaskan  bahwa  al-Qur’an  maupun  Hadis  keduanya  tidak  mengajarkan  sistem kekerabatan maupun kewarisan dengan corak unilateral, yakni sistem kemasyarakatn dan kewarisan seperti patrilineal dan matrilineal, tetapi justru keduanya mengajarkan sistem  kemasyarakatan  berbasis  kekeluargaan,  sehingga  konsekwensinya  hukum kewarisan pun seharusnya berbasis kekeluargaan. 8
Berbeda dengan sistem kewarisan yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh Sunni yang membagi ahli waris ke dalam ashab al-furudh, ashobah dan dzawi al- arham,  Hazairin  dengan  sistem  kewarisan  bilateralnya  membagi  ahli  waris  ke  dalam dzawi al-furudh, dzawi al-qarabah 9 dan mawali. 10
Perbedaan  pandangan  antara  Hazairin  dengan  jumhur  ulama  ini  berawal  dari pendapat  Hazairin  yang  tidak  menerima  konsep  ashobah  dalam  sistem  kewarisan Islam  konvensional.  Dalam  pandangan  Hazairin,  konsep  ashobah  hanya  terdapat dalam  masyarakat  unilateral,  yakni  masyarakat  yang  menganut  sistem  kewarisan patrilineal atau matrilineal saja. Sedangkan dalam  masyarakat dengan corak bilateral (parental)  -  seperti  masyarakat  Jawa  -  tidak  mengenal  istilah  tersebut.  Dalam masyarakat  dengan  corak  patrilineal  seperti  masyarakat  Arab  di  Timur  Tengah  dan masyarakat  Batak  di  Indonesia,  mereka  hanya  mengenal  garis  keturunan  dari  pihak laki-laki (bapak) saja. Begitu pula dengan masyarakat dengan corak matrilineal, mereka
8 Ibid, hlm. 2.
9 Abdul  Halim, Hazairin  dan  Pemikirannya  Tentang  Pembaharuan  Hukum  Kekeluargaan  Islam ,  dalam  Penelitian Jurnal Agama, no. 18, vol. Vii, tahun 1998,  hlm. 136.
10 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral , hlm. 36.
hanya  mengenal  garis  keturunan  dari  pihak  perempuan  (ibu)  saja  seperti  dalam masyarakat  Minangkabau.  Adapun  masyarakat  dengan  corak  bilateral  (parental) mereka  menggunakan  dua  garis  keturunan  (bapak  dan  ibu)  untuk  menentukan  ahli waris.
Menurut  hemat  penulis,  penolakan  Hazairin  terhadap  konsep  ashobah  dengan memaknai ulang dalil-dalil yang menjadi dasar ditetapkannya ahli waris ashobah oleh para  ulama  fiqh  adalah  dalam  rangka  usaha  Hazairin  untuk  menyesuaikan pemikirannya  tentang  sistem  kewarisan  bilateral  dengan  dalil-dalil  al-Qur’am  dan hadis  agar  pemikirannya  tentang  kewarisan  bilateral  tersebut  tidak  bertentangan dengan nash syar’i. Dan hal tersebut bukan hal yang terlarang dalam konteks ijtihad. Selain  itu  harus  dipahami  bahwa  penolakan  Hazairin  terhadap  konsep  ashobah tersebut adalah bentuk perjuangannya agar konsep kewarisan bilateral menjadi bagian dari  hukum  kewarisan  Islam  sehingga  tidak  bertentangan  dengan  hukum  kewarisan adat  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat  yang  beragama  Islam  khususnya  di Indonesia.

## Prinsip Dasar Sistem Kewarisan Bilateral
Pemikiran  Hazairin  tentang  sistem  kewarisan  bilateral  mengandung  beberapa prinsip pokok yang membedakannya dengan pemikiran hukum kewarisan Islam pada umumnya.  Adapun  prinsip  yang  paling  penting  yang  menjadi  fokus  pembahasan penulis  adalah  prinsip  bahwa  ahli  waris  laki-laki  memiliki  kedudukan  yang  sama dengan ahli waris perempuan.
Ahli waris perempuan dalam sistem bilateral memiliki derajat kedudukan yang sama dengan laki-laki sehingga dapat menutup ahli waris pada kelompok keutamaan yang  lebih  rendah.  Misanya,  selama  masih  ada  anak,  baik  itu  laki-laki  maupun perempuan,  maka  saudara  si  pewaris  baik  yang  laki-laki  maupun  yang  perempuan sama-sama  terhalang  untuk  mendapatkan  bagian  harta  waris  (mahjub).  Jadi  intinya dalam  kewarisan  bilateral,  selama  masih  ada  keturunan  (baik  laki-laki  maupun perempuan) maka secara mutlak meng-hijab saudara untuk menjadi ahli waris. Prinsip yang  digunakan  Hazairin  ini  kemudian  berimplikasi  pada  pemikirannya  tentang
konsep  kalalah.  Yakni  seseorang  yang  meninggal  dan  tidak  meinggalkan  keturunan laki-laki  maupun  perempuan.  Penhertian  ini  berbeda  dengan  pengertian  kalalah menurut sistem hukum patrilineal seperti yang ditetapkan oleh mazhab Ahlussunnah waljamaah, yang memahami kalalah sebagai seseorang yang mati tanpa meninggalkan keturunan laki-laki atau ayah, dan sebagai akibatnya saudara dapat mewaris bersama anak perempuan.
Sistem  hukum  kewarisan  bilateral  hasil  ijtihad  Hazairin  ini  secara  tegas  tidak membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, mereka baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesamaan hak untuk  mendaptkan  harta  warisan  dari  kedua  garis  keturunan  orang  tua  dan kerabatnya.  Untuk  prinsip  yang  pertama  ini,  yakni  prinsip  kesetaraam  ini  Hazairin mendasarkan pendapatnya pada al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 7. Prinsip lainnya adalah prinsip  yang  menyatakan  bahwa  kekerabatan  laki-laki  memiliki  kekuatan  yang  sama dengan  garis  kekerabatan  perempuan  dalam  pewarisan;  serta  prinsip  kedudukan Mawali  setara  dengan  kedudukan  orang  yang  digantikan. 11 Namun  kedua  prinsip terakhir ini tidak menjadi pokok pembahasan penulis.

## Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Perdebatan Ulama Tentang Kontekstualisasi Hukum Kewarisan Islam
Sebelum  melakukan  tinjauan  secara  utuh  terhadap  sistem  kewarisan  bilateral dalam  sudut  pandang  Hukum  Islam,  terlebih  dahulu  penulis  hendak  membahas tentang perdebatan para pakar hukum dan ulama tentang wajib tidaknya menerapkan Hukum  Kewarisan  Islam  berdasarkan  konsep  kewarisan  patrilineal  atau  konsep kewarisan  Islam  konvensional.  Secara  umum  para  pakar  hukum  Islam  terbagi  dua kelompok  dalam  menyikapi  penerapan  sistem  kewarisan  Islam,  ada  yang mengharuskan  mengikuti  produk  fiqh  yang  disusun  para  ulama  terdahulu  dengan sistem  patrilineal,  dan  ada  yang  membolehkan  pembaharuan  dibidang  ilmu  fara’id
11 Ibid, hlm. 728.
meskipun  ketentuan  jumlah  bagian  ahli  waris  tersebut  sudah  disebutkan  oleh  nash yang sifatnya qath’i
Kelompok  pertama,  bersandar  pada  –  setidaknya  sepanjang  yang  penulis temukan selama penelitian ini – tiga alasan:
Pertama, falsafah  kewarisan  Islam. Berdasarkan  falsafah  kewarisan  Islam, seorang laki-laki berkewajiban memikul tanggung jawab biaya hidup atas perempuan (istri)  beserta  anak-anaknya,  disamping  biaya  hidup  saudara  perempuannya  apabila saudara  perempuannya  tersebut  belum  menikah.  Karena  itulah  saudara  perempuan apabila dibandingkan dengan saudaranya yang laki-laki yang mewarisi dua kali lipat dari bagian warisnya,  memiliki hak  istimewa yaitu ditanggung  biaya hidupnya. Oleh karena  itu  bagian  warisan  saudara  perempuan  si  laki-laki  tersebut  dianggap  sebagai harta  yang  tersimpan  yang  dibawa  oleh  saudara  laki-lakinya  untuk  dijaga  dan dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  saudara  perempuan  tersebut.  Pendapat  seperti  yang demikian  diungkapkan  oleh  Muhammad  Imarah.  Ia  menganggap  bahwa  ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah hikmah ketuhanan yang tak banyak diketahui  oleh  banyak  orang.  Namun  demikian  ia  juga  mengakui  bahwa  hakekatnya ketentuan  pembagian  warisan  bagian  laki-laki  dua  kali  bagian  perempuan  adalah ketentuan  yang  tidak  mutlak  harus  dilaksanakan,  tetapi  itu  adalah  ketetapan  yang pelaksanaannya hanya pada waktu dan kndisi tertentu saja yang sangat terbatas. 12
Ali  al-Shobuni  dalam  kaitannya  dengan  pembagian  warisan  2:1  menyatakan bahwa  itu  adalah  keadilan  syariah  Islam,  dimana  perempuan  itu  selalu  dicukupi kebutuhannya  baik  itu  oleh  suaminya,  ayahnya,  anak  lali-lakinya,  maupun  oleh  para kerabatnya. Selain itu ada beberapa alasan mengapa perempuan menerima bagian lebih sedikit dalam pandangan al-Shobuni, yakni: Pertama, karena perempuan tidak dibebani menafkahi keluarganya, sedangkan laki-laki dibebani menafkahi keluarga dan bahkan kerabatnya; Kedua, karena laki-laki memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan  dalam  hidupnya; Ketiga, karena  laki-laki  diwajibkan  member  mahar, tempat  tinggal,  pakaian  dan  makan  untuk  keluarganya;  dan Keempat, karena  biaya-
12 Muhammad Imarah, Al-Gharb Wa al-Islam, hlm. 246-250.
biaya  pendidikan  dan  kesehatan  semuanya  ditanggung  oleh  laki-laki.  Menurut  al- Shobuni  justri  syariah  Islam  memberikan  kesejahteraan  yang  tinggi  kepada  kaum perempuan  karena  ia tetap  mendapat  bagian  harta  warisan  tanpa  memikul  tanggung jawab. 13
Kedua, konsep  keadilan  berimbang. Konsep  keadilan  distributif  atau  dalam istilah  lain  disebut  dengan  keadilan  berimbang  adalah  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  dengan  dikaitkan  dengan  peranan  dan  kegunaan.  Keadilan  berimbang  ini oleh sebagian pakar kewarisan Islam menjadi salah satu dari prinsip atau asas dalam hukum  kewarisan  Islam.  Menurut  pemahaman  kelompok  yang  mewajibkan  sistem kewarisan  patrilineal  ini,  keadilan  tidak  mesti  selalu  harus  diwujudkan  dengan kesamaan  bagian,  tetapi  keadilan  harus  dikaitkan  dengan  proporsi  tanggung  jawab seorang  ahli  waris  antara  yang  satu  dengan  lainnya.  Pendapat  ini  diantaranya dikemukakan oleh Sayid Qutub. Beliau menyatakan bahwa kaitannya dengan kelipatan bagian  laki-laki  atas  bagian  perempuan  dalam  kewarisan  harus  dirujuk  pada  watak atau  karakteristih  seorang  laki-laki  dalam  kehidupan  dimana  kaum  laki-laki  selalu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kaum perempuan. Jadi perbedaan jumlah  bagian  warisan  dalam  pandangan  Sayid  Qutub  hanyalah  perbedaan  yang muncul  karena  karakteristik  tanggung  jawab  mereka  yang  mempunyai  konsekwensi logis dalam pembagian harta waris. 14
Menurut  kelompok  yang  sepakat  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  patrilineal harus diterapkan berdasarkan pada konsep keadilan berimbang ini diantara alasannya karena  di  dalam  aturan  hukum  kewarisan  tersebut  benar-benar  terkandung  nilai keadilan,  baik  keadilan  tersebut  dapat  dipahami  atau  tidak.  Kelompok  ini  meyakini bahwa  penetapan  bagian  laki-laki  dua  kali  dibanding  bagian  perempuan  dalam kewarisan bukanlah bentuk kezaliman, tetapi karena berhubungan dengan  perbedaan kadar hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Selain itu haruslah dipahami bahwa  pemberian  warisan  berbeda  dengan  pemberian  kasih  sayang  dalam  keluarga
13 http://elc.stain-pekalongan.ac.id/. Diakses pada 20 Desember 2016.
14 Sayid Qutub, Al-Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam , terjemahan Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 71.
yang  menuntut  keadilan  dalam  arti  kesamaan  baik  dalam  segi  kualitas  maupun kuantitasnya. 15
Ketiga, kesepakatan  ulama  bahwa  nash  yang  bersifat qath’i  tsubut dan dalalah -nya wajib diikuti.
Hukum syar’i yang berdasarkan pada dalil yang bersifat qath’i ats-tsubût qath’i ad- dalâlah merupakan  hukum  syar’i  yang  berdasarkan  dalil  yang  tingkat  validitas  dalil tersebut  mencapai  tingkat  seratus  persen  dan  tidak  mengandung  pemahaman  lebih dari  satu  pemahaman.  Sehingga  hukum  yang  dihasilkan  sudah  pasti  keberlakuannya dan  tidak  lagi  memerlukan  ijtihad.  Oleh  karena  hukum  tersebut  demikian  nyata dalilnya, baik validitas maupun maknanya, maka sudah semestinya wajib diikuti. 16
Kelompok  ini  menegaskan  bahwa  nash  qath’i  tidak  dapat  dikalahkan  dengan pendapat  para  cendikiawan  kontemporer  yang  dengan  landasan  teori  seperti  HAM, kesetaraan  gender  dan  keadilan  universal  yang  sarat  dengan  kepentingan  realitas untuk  kemudian  mengubah  ketentuan  dalam  hukum  kewarisan  Islam  2:1  dengan formulasi  baru  1:1.  Menurut  paham  kelompok  ini  sangat  penting  mempertahankan konsep  kewarisan  2:1  mengingat  ketentuan  tersebut  berasal  dari  dalil  yang  qath’i tsubut  (pasti  periwayatannya)  dan  qath’i  dalalah  (pasti  maknanya  dan  tidak memungkinkan  adanya  makna  lain).  Diantara  yang  menganut  pendapat  ini  adala ulama kotemporer Muhammad Ali Al-Shobuni. 17
15 Maulana  Hamzah, Persepsi  Aktivis  Gender  Indonesia  Terhadap  Sistem  Pembagian  Harta  Waris  2:1  Dalam Hukum Kewarisan Islam , Skripsi Fakultas Syariah UIN Syahid Jakarta tahun 2010, hlm. 32-33.
16 Menurut  al-Shatibi  sebagaimana  dikutip  oleh  Quraish  Shihab,  bahwa  sedikit  sekali  –  bahkan  hampir  dikatakan tidak  ada  –  satu  teks  keagamaan  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  Hadis  yang  secara  berdiri  sendiri  dapat  dipahami memiliki  interpretasi  tunggal  dan  tidak  ada  kemungkinan  arti  lain  untuk  teks  tersebut.  Hal  ini  menurutnya disebabkan  karena  untuk  mencapai  kepastian  baik  sumber  maupun  maknanya  dibutuhkan  dalil  lain  yang menjelaskan  kepastian  tersebut.  Sementara  dalil-dalil  yang  dimaksud  yang  dapat  menjelaskan  kepastian  yang dimaksud juga bersifat relatif. Sehingga tidak mungkin sesuatu yang mendasarkan pada yang relatif dapat menjadi absolut.  Lebih  jauh  ia  mengatakan  bahwa  menetapkan  interpretasi  tunggal  bagi  satu  teks  keagamaan  memerlukan sekumpulan  argumentasi  pendukung,  dan  hal  inilah  antara  lain  yang  menyebabkan  ajaran  Islam  yang  bersifat absolute  sangat  sedikit.  Lihat  Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an ,  (Bandung:  Mizan,  1994)  hlm.220-221. Pernyataan tersebut apabila dikaitkan dengan surat al-Nisa’ ayat 11 yang berbicara tentang bagian laki-laki dua kali bagian  perempuan  maka  dapat  dikatakan  bahwa  surat  tersebut  adalah  kelompok  yang  sedikit  tersebut,  yakni kelompok  ajaran  Islam  yang  absolut,  karena  kejelasan  transmisi  dan  kejelasan  maknanya  yang  tidak  lagi  dapat ditafsirkan dengan makna lainnya.
17 http://digilib.uin-suka.ac.id3471/, diakses pada 22 Desember 2016.
Adappun  mereka  yang  tidak  mewajibkan  pembagian  harta  waris  secara patrilineal  seperti  ketentuan-ketentuan  yang  termaktub  dalam  kitab-kitab  fiqh konvensional salah satunya adalah Munawir Sjadzali, mantan Menteri Agama RI pada masa Orde Baru. menurutnya perubahan kedudukan dan fungsi perempuan pada masa modern  seharusnya  menjadi  pertimbangan  bagi  pengembangan  hukum  kewarisan Islam pada masa sekarang. Sehingga produk hukum kewarisan terdahulu yang sudah tidak  relevan  lagi  dengan  situasi  dan  kondisi  riil  di  masyarakat  tidak  terus  menerus menjadi  acuan  dalam  memutuskan  perkara  kewarisan.  Selain  itu,  kaum  perempuan pada masa dimana fiqh klasik disusun belum memainkan peranan seperti sekarang ini. Dahulu  kaum  perempuan  mustahil  menjadi  pemimpin  negara,  tetapi  tidak  untuk zaman  modern.  Juga  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kesaksian,  segi  intelektual  dan peranannya di masyarakat, seorang perempuan masa kini lebih unggul daripada laki- laki.  Hal-hal  seperti  ini  seharusnya  dapat  menjadi  pertimbangan  dalam  menyikapi hukum kewarisan klasik yang bercorak patrilineal. 18
Selanjutnya  beliau  menegaskan  bahwa  pembagian  harta  warisan  dengan ketentuan  bahwa  laki-laki  mendapat  dua  kali  dari  jumlah  bagian  perempuan  untuk masa  sekarang  ini  sudah  tidak  lagi  mencerminkan  semangat  keadilan  dalam masyarakat  di  Indonesia.  Hal  ini  menurut  beliau  terbukti  dengan  banyaknya penyimpangan yang bahkan dilakukan oleh orang-orang yang memahami ilmu syariah dengan  melakukan  pembagian  harta  kekayaannya  kepada  anak-anaknya  semenjak dirinya  masih  hidup  secara  sama  rata,  dengan  tujuan  agar  tidak  dianggap  tidak melakukan pembagian kewarisan berdasarkan hukum Islam. Dalam pandangan beliau perbuatan seperti ini sama halnya dengan mereka tidak lagi percaya dengan keadilan dalam  hukum  waris  Islam.  Karena  jika  mereka  percaya  dengan  keadilan  yang terkandung  dalam  hukum  waris  Islam,  tentunya  mereka  tidak  akan  melakukan pembagian  harta  dengan  cara  penerusan  sebagaimana  dijelaskan.  Bahkan  beliau menegaskan bahwa dari segi aqidah, sikap seperti demikian itu adalah masalah serius dan  berbahaya  bagi  keimanan  seseorang.  Karena  itu  seharusnya  hukum  kewarisan
18 Munawir Sjadzali, Ijtihad Kemanusiaan , hlm. 6-7.
Islam  yang  ada  haruslah  dimaknai  sebagai  produk  hukum  yang  responsive  dengan konteks zaman yang menyertainya. Karena kedudukan hukum kewarisan Islam yang demikian,  maka  menurut  beliau  tidak  ada  kewajiban  untuk  terus  menerus  mengikuti hukum  kewarisan  Islam  klasik  yang  bercorak  partilineal  tersebut.  Selain  itu  dalam pandangan  beliau,  terdapat  banyak  keganjilan  dalam  sistem  kewarisan  Islam  produk klasik tersebut. Misalnya dalam hukum pernikahan Islam tidak dibedakan kedudukan dan  peranan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tetapi  justru  mengapa  dalam  hukum kewarisan  ada  perbedaan  jumlah  bagian  yang  diterima.  Padahal  antara  hukum pernikahan dan hukum kewarisan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan lainnya. 19
Pendapat  yang  lain  tentang  kebolehan  meninggalkan  sistem  kewarisan  Islam bercorak patrilineal dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, pakar hukum asal Aceh ini  secara  terang  memasukkan  prinsip  bilateral  sebagai  salah  satu  asas  hukum kewarisan  dalam  Islam  disamping  beberapa  prinsip  lainnya  seperti  prinsip  ijbari, prinsip  individual,  dan  prinsip  keadilan  berimbang. 20 Selain  itu  beliau  menyatakan bahwa semestinya umat Islam di Indonesia diberi kebebasan untuk menyesuaikan atau mengembangkan  hukum  kewarisan  Islam  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  muslim  di  Indonesia. 21 Diantaranya  kebebasan  melakukan  modifikasi hukum kewarisan Islam dari prinsip patrilineal kepada prinsip bilateral. Karena yang demikian  itu  lebih  rasional  dan  lebih  dapat  diterima  oleh  masyarakat  muslim  di Indonesia.
Pendapat  berikutnya  tentang  tidak  wajibnya  menerapkan  sistem  kewarisan Islam dengan corak patrilineal dikemukakan oleh Musdah Mulia. Menurutnya, sebagai sesama  hamba  Allah,  tidak  ada  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan.keduanya berpotensi menjadi hamba yang ideal yang dalam istilah al-Qur’an adalah orang yang bertaqwa.  Dalam  pandangan  Musdah  Mulia,  salah  satu  tuntunan  agama  yang  paling
19 Ibid, hlm 8.
20 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 141-142.
21 Ibid, hlm. 333.
pokok  dan  mendasar  adalah  keharusan  menghormati  sesama  manusia  tanpa  melihat jenis kelamin, ras, gender, suku bangsa, apalagi agama. Karenanya setiap agama selalu mengajarkan  dua  aspek  mendasar,  yakni  ajaran  ketuhanan  (aqidah)  dan  ajaran kemanusiaan  (muamalah). 22 Kaitannya  dengan  pemikiran  Musdah  Mulia  tentang konsep keadilan dengan hukum kewarisan Islam, ia menuntut agar hukum kewarisan Islam  tidak  membeda-bedakan  antara  bagian  laki-laki  dengan  perempuan  atas  dasar keadilan gender tersebut. Tafsir Musdah Mulia tentang ayat-ayat kewarisan tampaknya sangat kental dengan konsep keadilan gender yang selalu mencita-citakan terwujudnya derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki.
Husein  Muhammad,  dalam  kajiannya  tentang  ketentuan  pembagian  harta warisan 2:1 mengatakan bahwa ketentuan tersebut hendaknya dipahami dalam konteks sosial  bangsa  Arab.  Menurutnya  pola  pembagian  waris  seperti  itu  sebenarnya  adalah pola pembagian yang sangat maju dan proporsional pada konteks tersebut.hal ini kare- na disamping sustem kekerabatan yang dianut bangsa Arab adalah sistem patrilineal, juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi yang berlaku pada saat itu. Da- lam sistem kekeluargaan bangsa Arab laki-laki dikonstruksikan sebagai entitas publik dengan fungsi umum. Selama berabad-abad lamanya bangsa Arab menem-patkan laki- laki sebagai produsen penghasil ekonomi, sementara perempuan ditem-patkan dalam fungsi  reproduksi,  yakni  melayani  kebutuhan  seksual  laki-laki,  mengan-dung,  mela- hirkan,  menyusui  dan  merawat  rumah.  Dalam  konteks  sosial  seperti  itu  perempuan tidak berkewajiban bekerja mencari nafkah baik di dalam maupu diluar rumah. 23
Husein  Muhammad  menegaskan,  dalam  kondisi  kultur  bangsa  Arab sebagaimana disebutkan, seluruh kebutuhan hidup pokok perempuan seperti sandang, pangan  dan  tempat  tinggal  menjadi  kewajiban  suami.  Bahkan  dalam  kitab-kitab  fiqh klasik  ditemukan bahwa istri juga tidak  berkewajiban membersihkan rumah, mencari air,  dan  menyusui  anaknya  sendiri.  Namun  demikian  tidak  berarti  bahwa  bayi  yang terlahir tidak disusui oleh ibunya. Bayi tersebut tetap harus diberi air susu ibu, tetapi
22 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan , (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 21- 29.
23 Husein Muhammad, Waris Laki-laki dan Perempuan , dalam  www.rahima.or.id, diakses pada 22 Desember 2016.
tidak harus dari air susu ibu kandungnya. Karena itu apabila ibu kandungnya bersedia menyusui  anaknya  tetapi  sang  ibu  meminta  upah  untuk  itu,  maka  bapak  atau  suami dari  ibu  yang  menyusui  tersebut  wajib  memberinya  upah.  Karena  itulah,  menurut Husein Muhammad dengan pembagian kerja seperti itu maka pemberian waris kepada kaum perempuan dengan pola 2:1 bukan saja sangat proporsional, tetapi lebih dari itu sangat menguntungkan kaum perempuan. 24
Dalam  pandangan  Husein  Muhammad,  hukum  Islam  adalah  doktrin  yang elastis  dan  dapat  berubah  sesuai  kebutuhan  zaman,  selain  juga  berkeyakinan  bahwa apa  yang  ditetapkan  berdasarkan  tradisi  (yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah) adalah  sama  statusnya  dengan  apa  yang  ditetapkan  berdasarkan  nash  atau  teks. Artinya, ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash apabila sudah tidak sejalan dengan semangat  keadilan  pada  suatu  konteks  sosial  tertentu,  maka  hendaknya  tidak  lagi harus  dipertahankan  keberlakuannya.  Demikian  pandangan  Husein  Muhammad tentang sistem kewarisan Islam yang bercorang patrilineal dengan pola 2:1. 25
Muhammad Sahrur, dengan teori hududnya (teori batas) mengemukakan alasan kemungkinan anak perempuan bisa mendapatkan harta warisan setara dengan bagian anak  laki-laki  dengan menggunakan  metode  pemikiran  hukum  yang  ia  sebut  sebagai teori hudud atau teiru batas. Menurutnya,  surat al-Nisa’  ayat 11 menegaskan batasan bagian  dimana  laki-laki  dan  perempuan  dapat  menerima  warisan,  yakni  bagi  lai-laki diterapkan  batas  maksimal  dua  kali  bagian  perempuan,  dan  bagi  perempuan diterapkan  batas  minimal  yakni  satu  dibanding  dua  dari  bagian  laki-laki.  Sehingga berdasarkan  ketentuan  tersebut  batas  maksimal  yang  diterima  laki-laki  adalah  dua (66,6%)  sedangkan  batas  minimal  yang  diterima  perempuan  adalah  satu  (33,3%). Adapun  di  antara  kedua  batas  tersebut  menjadi  lahan  ijtihad  para  ulama  untuk menetapkan  bagian  warisan  antara  laki-laki  dan  perempuan  sesuai  dengan  konteks yang  dihadapi,  dengan  mempertimbangkan  kadar  peranan  dan  tanggung  jawab masing-masing  dalam  sebuah  keluarga.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  ketentuan
24 Ibid.
25 Ibid.
bagian  dua  dibanding  satu  dalam  pandangan  Muhammad  Sahrur  bukanlah  hal  yang mutlak untuk diterapkan dalam setiap keadaan. Karena sangat memungkinkan dalam suatu kondisi tertentu seorang perempuan dapat mendapat bagian yang sama dengan bagian laki-laki, atau bahkan dapat pula mendapat lebih banyak dari laki-laki. 26
Menurut Muhammad Sahrur, para mujtahid memiliki tugas untuk menentukan komposisi  bagian  kelompok  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  sesuai  dengan ketentuan  situasi  dan  kondisi  yang  berlaku  pada  suatu  masyarakat  tertentu  yang didukung  oleh  bukti-bukti  materiil-statistik,  bukan  berdasarkan  pada  prasangka  atau perkiraan  (apalagi  perasaan)  semata.  Apabila  dipandang  perlu  lanjut  Sahrur  maka pembagian  sama  rata  pun  dapat  dibenarkan. 27 Sahrur  mengatakan  bahwa  bila  dalam suatu masyarakat berlaku kebiasaan dimana perempuan juga ikut menanggung beban ekonomi  keluarga  (istri  ikut  bekerja),  maka  bagian  kelompok  anak  perempuan bergantung  pada  sumbangannya  kepada  keluarga  atau  disesuaikan  dengan  kondisi sosial yang berlaku. 28

## ANALISIS KRITIS METODOLOGIS
Apabila  dianalisis  pendapat  yang  mewajibkan  pembagian  kewarisan berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam  yang  telah  ada,  yakni  hukum  kewarisan patrilineal,  maka  dapat  penulis  tegaskan  adanya  beberapa  kelemahan  metodologis dengan tidak dilakukannya beberapa langkah dalam proses ijtihad sebagai berikut:
Penerapan Hukum Yang Tidak Melihat Konteks Sosial Yang Dihadapi.
Penetapan  hukum  dalam  Islam  semestinya  mempertimbangkan  konteks  sosial yang  dihadapi.  Apabila  unsur  ini  tidak  dipenuhi,  kemungkinan  besar  hukum  yang dihasilkan  dari  ijtihad  yang  mengabaikan  konteks  sosial  akan  sulit  diterima  orang, bahkan  bisa  jadi  mengakibatkan  kesalahan  fatal.  Beberapa  kaidah  fiqh  yang  dapat dijadikan landasan pemikiran ini diantaranya adalah:
26 Untuk lebih jelasnya tentang teori hudud yang berkaitan dengan konsep kewarisan dalam perspektif Sahrur dapat diakses  dalam  karya  Muhammad  Sahrur, Al-Kitab  wa  al-Qur’an  Qira’at  Muashirah ,  (Libanon:  Syirkah  al- Mathbu’ah, 2000), hlm. 458-603.
27 Ibid, hlm. 459.
28 Ibid, hlm. 602-603.
نامزلا يرغتب مكلحا يرغت ركني لا
" Tidak  diingkari  bahwa  perubahan  hukum  (dilakukan)  karena  perubahan zaman.” 29
Kaidah  ini  adalah  kaidah  yang  sudah  umum  dan  terkenal  dalam  teori pembuatan dan peruabahn hukum Islam. Diskursus tentang elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam senantiasa dikaitkan dengan sejauh mana hukum Islam itu bisa bergerak dinamis  seiring  dengan  perubahan  zaman  dan  tempat.  Syari’ah  sebagai  sumber  dan prinsip  serta  nilai  universal  tidaklah  berubah,  tetapi  pemahaman  dalam  bentuk  fiqh bisa saja berubah dan berkembang. Contoh yang sering diungkapkan sebagai justifikasi atas  kaidah  ini  adalah  keberanian  Umar  bin  Khattab  untuk  tidak  memotong  tangan pencuri,  tidak  memberikan  zakat  kepada  orang  yang  baru  masuk  Islam,  dan  tidak melaksanakan  hukuman  pengasingan  dalam  kasus  zina  seorang  perawan.  Sahabat- sahabat  Nabi  yang  lain  dan  ulama  pada  masa  berikutnya  juga  melakukan  hal  yang sama  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Umar.  Dalam  hubungannya  dengan  ini,  Ibn Rusyd  menyatakan  bahwa  sesungguhnya  ada  beberapa  hukum  Allah  yang  sebab- sebabnya  tidak  pernah  ada  pada  masa  awal  Islam,  maka  ketika  sebab-sebabnya diketahui, dibuatlah hukum dengan berdasarkan pada sebab-sebab itu. 30
Kaidah  tersebut  tentu  bukan  merupakan  kaidah  yang  mutlak  berlaku  pada semua hukum. Hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti hukum wajibnya sholat, puasa, serta hukum haram dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti  mencuri,  merampok,  dan  berzina  adalah  hukum  tetap  yang  tidak  berubah kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat).
Kaidah lainnya yang berkaitan dengan perubahan hukum adalah;
امدعو ادوجو ةلعلا عم رودي مكلحا
“Hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya ‘illat hukumnya.” 31
29 Majallah al-Ahkam al-Adliyah , pasal 39.
30 Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas: Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan , (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 146-147.
31 Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 20.
Yakni  pelaksanaan  hukum  adalah  karena  adanya  ‘illat  yang  menyertainya. Misalnya  dibolehkannya  melakukan  jamak  qasar  adalah  karena  adanya  illat  hukum bepergian, atau perintah bersuci ketika berhadas (kecil maupun besar), maka perintah bersuci tersebut tetap ada sepanjang ‘illatnya yakni karena adanya hadas itu masih ada.
Kaidah berikutnya adalah;
ةمكمح ةداعلا
“Adat (kebiasaan) dapat dijadikan hukum.” 32
Islam  datang  dengan  membawa  nilai-nilai  ketuhanan  dan  nilai-nilai kemanusiaan. Ketika itulah nilai-nilai kemanusiaan tersebut bertemu dengan nilai-nilai adat  kebiasaan  di  masyarakat.  Di  antara  nilai  adat  ada  yang  sejalan  dengan  prinsip syariah,  dan  diantara  yang  lain  ada  yang  tidak  sejalan.  Disinilah  kemudian  ulama membagi adat menjadi dua, yakni adat shahihah dan adat fashihah. Dalam kontek adat kebiasaan  dapat  menjadi  hukum,  yang  dimaksud  tentulah  adat  shahihah,  adat  yang tidak bertentangan dan sejalan dengan syariah. Hal ini apabila dikaitkan dengan adat kekeluargaan dalam masalah pembagian  warisan, tentulah adat dengan pola  bilateral tersebut  tidak  bertentangan  dan  bahkan  sejalan  dengan  semangat  keadilan  yang hendak diwujudkan sebagai salah satu tujuan universal hukum Islam.
Beberapa kaidah fiqh di atas seharusnya menjadi pertimbangan kelompok yang mewajibkan kewarisan Islam patrilineal harus diterapkan di semua kondisi dan zaman. Menurut  hemat  penulis,  kaidah-kaidah  sebagaimana  disebutkan  di  atas  dapat digunakan  sebagai  dasar  perubahan  hukum  kewarisan  Islam  dari  bentuknya  yang patrilineal ke bentuk yang lebih sesuai dalam konteks Indonesia, yakni bilateral. Karena apabila  disepakati,  ‘illat  dari  hukum  kewarisan  pada  bagian  laki-laki  dua  kali  bagian perempuan  adalah  adanya  tanggung  jawab,  yakni  adanya  tanggung  jawab  laki-laki yang  lebih  besar  dari  perempuan.  Karena  itu,  ketika  pada  masa  sekarang  tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sudah sama besarnya, maka seharusnya hukum tersebut juga berubah sesuai ‘illat hukumnya.
32 Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah , (Kairo: t.p., t.th.), jilid 2, hlm. 296.
Tidak Membedakan Antara Maksud-Maksud Yang Mapan (Tetap) Dengan Wasilah- wasilah Yang Dapat Berubah.
Hal  ini  penting  karena washîlah atau  media  perantara  juga  diperlukan eksistensinya sama seperti maq ȃ shid . Hanya saja, washîlah ini diperlukan bukan karena eksistensinya,  malainkan  hanya  sebagai  perantara  terwujudnya  hal  lain  yang dibutuhkan  keberadaannya,  yaitu maq ȃ shid itu  sendiri. 33 Seringkali  dalam  ketentuan hukum  keterkaitan  antara maq ȃ shid dan wash ȃ ’il ini  tampak  dengan  jelas,  tetapi  tidak tertutup  kemungkinan  terlihat  samar  dan  serupa.  Kegagalan  membedakan  antara keduanya  akan  mengakibatkan  kesalahan  dalam  proses  ijtihad  yang  akan menghasilkan ketentuan hukum yang salah pula. 34
Dalam bukunya  yang  lain, yakni Imam al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law ,  al-Raysûnî  menyebutkan  empat  panduan  dasar  yang  harus dipahami dalam melakukan ijtihad yang  mirip dengan empat hal di atas, tetapi lebih praktis dan operasional: (1) teks dan aturan hukum tidak  terpisah dari tujuannya, (2) mengkombinasikan  prinsip-prinsip  universal  dengan  dalil  yang  digunakan  untuk kasus  tertentu,  (3)  mencapai  kemaslahatan  dan  mencegah  kemafsadatan,  dan  (4) mempertimbangkan hasil akhir. 35
Pandangan  al-Raysûnî  di  atas  sesungguhnya  menitikberatkan  pada  urgensi keterkaitan ‘illat, dalil, dan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Pandangan ini paralel dengan kaidah yang dikemukakan oleh al-Sh ȃ thîbî dalam sisi keinginan menampakkan wajah  hukum  Islam  yang  berorientasi  pada  kemaslahatan  sebagai  tujuan  syari’at. Pandangan-pandangan tersebut dielaborasi lebih luas oleh Jam ȃ l al-Dîn ‘Athiyyah dan Jasser  Auda  yang  menyampaikan  beberapa  dasar  tata  kerja  metodologis  ijtihad  yang dikaitkan  dengan ushûl fiqh dan qaw ȃ ’id al-fiqh .  Keterkaitan  tiga  hal  inilah  yang  perlu
33 Ahmad al-Raysûnî, Al-Fikr al-Maqȃshidî Qawȃ’iduhû wa Fawȃ’iduhû , (Ribath: Mathba’ah al-Najah, 1999), hlm. 77-80.
34 Ibid,  hlm.  88.  Lihat  pula  Yûsuf  al-Qaradhȃwî, Kayfa  Nata’ȃmal  ma’a  al-Sunnah  al-Nabawiyyah  Ma’alim  wa Dhawȃbith , (Virginia: IIIT, 2005).
35 Ahmad  al-Raysûnî, Imam  al-Shatibi’s  Theory  of  the  Higher  Objectives  and  Intents  of  Islamic  Law ,  (London  – Washington: IIIT, 2005), hlm. 336-362.
dikaji lebih jauh ketika hendak mengungkap tentang bagaimana sesungguhnya ijtihad ini.
Kaitannya  dengan  pendapat  ulama  yang  mewajibkan  diterapkannya  hukum kewarisan Islam dengan corak patrilineal, maka dapat dikatakan bahwa kelompok ini dalam  membangun  pendapatnya  tidak  melihat  mana  maksud  yang  tetap  dan  mana wasilah yang dapat berubah dalam konteks hukum kewarisan tersebut. Penulis melihat bahwa  tujuan  pokok  dari  ketentuan  pembagian  harta  warisan  yang  disebutkan  oleh nash  adalah  untuk  terwujudnya  keadilan.  Adapun  aturan-aturan  yang  menentukan besar  kecilnya  bagian  setiap  ahli  waris  adalah  wasilah  untuk  terwujudnya  keadilan tersebut. Jadi, ketika wasilah yang disebutkan oleh nash dalam kondisi tertentu sudah tidak  lagi  dapat  mewujudkan  keadilan,  maka  wasilah  tersebut  dapat  dutangguhkan pelaksanaannya dan mengganti dengan wasilah yang lain yang lebih dapat menjamin terwujudnya keadilan dalam pembagian harta waris.

## Memahami Nash Qath’i Hanya Dari Aspek Linguistik Dan Transmisinya Saja.
Apabila  dilihat  dengan  teori  hukum,  ada  hukum  yang  ideal  yang  dapat diberlakukan pada semua konteks sosial, kondisi dan zaman.  Namun ada juga hukum yang  realistis  yang  artinya  hukum  tersebut  hanya  dapat  diberlakukan  pada  konteks sosial dan masa tertentu, namun tidak dapat diterapkan pada semua tempat dan zaman yang  berbeda.  Hukum  ideal  dalam  istilah  ushul  fiqh  modern  disebut  hukum  yang qath’i.  sedangkan  hukum  realistis  disebut  hukum  yang  zhanni.  Dalam  konteks  ini, ayat-ayat  dan  hadis  yang  berbicara  tentang  hukum  kewarisan  sudah  jelas  bermuatan keadilan  local  dan  temporal  sehingga  bersifat  zhanni,  buka  qath’i.  karena  itu, bagaimana berinteraksi dengan dalil zhanni adalah dengan cara tidak menganggapnya sakral  sehingga  menangguhkan  penerapannya  demi  kemaslahatan  yang  lebih  jelas adalah hal yang seharusnya dilakukan.

## Tidak Melihat Maksud-Maksud Syari’ah (Maqashid Al-Syari’ah)
Kesalahan  yang  lain  dari  pendapat  yang  mewajibkan  pemberlakuan  hukum kewarisan  patrilineal  menurut  analisis  penulis  adalah  mereka  tidak  menghubungkan
ayat-ayat  yang  menjelaskan  ketentuan  bagian  warisan  tersebut  dengan  tujuan-tujuan yang  diinginkan  ayat-ayat  tersebut.  Tujuan  yang  paling  tampak  dari  ketentuan- ketentuan  pembagian  warisan  adalah  untuk  terwujudnya  keadilan  dan proporsionalitas  berdasarkan  fungsi  dan  peranan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  kehidupannya  masing-masing,  dengan    menjadikan  besar  kecilnya  peranan dalam  hidup  antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  ‘illat  dari  hukum  kewarisan. Artinya,  besar  kecilnya  bagian  warisan  bergantung  para  besar  kecilnya  fingsi  dan peranan masing-masing. Apabila besari kecilnya peranan berubah, maka besar kecilnya bagian warisan juga harus berubah. Hal ini yang  tidak dipertimbangkan oleh mereka yang  memberlakukan  ayat-ayat  kewarisan  secara  mutlak  pada  kondisi  apapun  tanpa melihat tujuan-tujuan pokok ayat-ayat waris tersebut.

## PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  TENTANG  LEGALITAS  SISTEM  KEWARISAN BILATERAL
Menurut  hemat  penulis,  pembahasan  masalah  hukum  kewarisan  berbasis kekeluargaan  (bilateral)  ini  berhubungan  dengan  macam-macam  hak  dalam  konteks kajian hukum keluarga Islam. Pembagian hak kepada beberapa kategori adalah penting dalam rangka memastikan mana sengketa mengenai hak yang bisa diselesaikan secara damai atau dengan kata lain bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan masalah mana yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan yang dalam bahasa fiqh disebut islah.
Dalam  kajian  hukum  Islam,  hak  terbagi  menjadi  beberapa  kelompok. Pengelompokan tersebut pada dasarnya adalah pecahan dari dua kategori umum, yaitu (1) Hak  Allah yang  juga disebut hak  umum; dan (2) Hak  makhluk yang  juga disebut sebagai  hak  perorangan.  Perlu  di  ingat  bahwa  adanya  kategorisasi  hak  kepada  Allah dan  hak  makhluk  atau  hak  hamba  bukanlah  sebuah  pemisahan  secara  tajam.  Karena pada  prinsipnya  dalam  keyakinan  umat  Islam  semua  hukum  yang  diturunkan  Allah adalah  hak  mutlak  Allah  dalam  arti  wajib  ditaati.  Kategorisasi  tersebut  antara  lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian  alternatif  selain  hukum  yang  sudah  jelas  tertulis  (misalnya  dengan
penyelesaian melalui islah secara kekeluargaan) dan mana yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang jelas tertulis.
Para  pakar  ushul  fiqh  seperti  Ali  Hasabalah,  pakar  hukum  Islam  Mesir  ini menjelaskan  bahwa  hak-hak  Allah  atau  hak  umum  sepenuhnya  terletak  di  tangan penguasa  untuk  melaksanakan  hukuman  duniawi  atas  diri  pelanggarnya.  Dan  yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa tidak  seorangpun  – meskipun penguasa itu sendiri  –  yang  dapat  menggugurkan  atau  memaafkan  orang  yang  melanggarnya. Orang yang melakukan kejahatan zina atau pencurian misalnya, apabila telah terbukti dan  mencukupi  syarat-syaratnya,  haruslah  dituntut  dan  dikenakan  sanksi  dan  tidak seorangpun yang berhak membebaskannya dengan cara memaafkannya. 36
Pendapat  Ali  Hasabalah  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  pakar  hukum  Islam lainnya  seperti  Abdul  Wahab  Khalaf.  Menurutnya  tidak  ada  alternatif  bagi  mukallaf kecuali  melaksanakan  hukum  yang  telah  ditentukan  oleh  nash  selama  masalahnya berhubungan  dengan  hak  Allah.  Tidak  seorangpun  yang  mempunyai  kewenangan untuk mengugurkan dengan cara islah atau memaafkan. Karena menurutnya seorang mukallaf  (orang  yang  dibebani  hukum)  hanya  berhak  memaafkan  suatu  pelanggaran jika pelanggaran yang dimaksud berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh sebab itu seseorang  tidak  berhak  memaafkan  orang  yang  tidak  sholat,  tidak  puasa,  zakat  dan haji,  dan  tidak  pula  berhak  menggugurkan  sanksi-sanksi  hukum  atas  kejahatan  zina atau sanksi perampokan dan pembunuhan, karena semua itu adalah pelanggaran yang tidak  berhubungan  dengan  hak  seseorang.  Begitu  pula  tidak  ada  perdamaian  dalam masalah-masalah yang hukumannya sudah ditentukan oleh nash. 37
Adapun taklif yang berkaitan dengan hak makhluk atau hak hamba, dalam fiqh Islam  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan  bidang  ini  apabila dilanggar  sepenuhnya  terserah  kepada  pemilik  hak  yang  dilanggar,  apakah  ia  akan menuntut atau memaafkannya. Begitu juga tentang penyelesaian hak dalam bentuk ini bisa  diselesaikan  secara  damai  atau  secara  kekeluargaan.  Misalnya  seseorang  yang
36 Lihat selengkapnya dalam buku Ali Hasabalah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami , (t.tp.: t.p., t.th.), hlm. 3-59.
37 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al-Fiqh , (Kuwait: Dar al-Qatam, t.th), hlm. 44-57.
memecahkan kaca mobil orang lain, terserah kepada pihak yang punya mobil, apakah ia  akan  meminta  ganti  rugi  atau  merelakannya.  Demikian  pula  seseorang  yang berpiutang  kepada  pihak  lain,  maka  yang  berpiutang  bebas  memilih  antara  tetap menagih piutangnya atau membebaskannya tanpa perlu membayarnya.
Konsep  hak  dalam  hukum  Islam  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  apabila dikaitkan  dengan  hukum  kewarisan,  maka  akan  timbul  pertanyaan  berikut:  “Hak seseorang  untuk  mewarisi  harta  orang  yang  meninggal  sesuai  ketentuan  yang ditetapkan nash, apakah termasuk kategori hak Allah atau hak makhluk/hak hamba?”. Jawaban  dari  pertanyaan  tersebut  adalah  penting,  karena  dengan  jawabah  itu permasalahan  -  dalam  masalah  pembagian  kewarisan  secara  bilateral  atau kekeluargaan dalam pandangan hukum Islam - ini akan terjawab.
Apabila merujuk pada pendapat seorang ulama kontemporer, yakni Muhammad Abu  Zahrah,  beliau  menegaskan  bahwa  hak  seseorang  untuk  mewarisi  harta peninggalan pewarisnya yang telah meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menganalogikan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih piutang dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan  kepemilikan  harta.  Setelah  menegaskan  bahwa  hak  mewarisi  adalah  hak makhluk  atau  hak  hamba  secara  murni,  Abu  Zahrah  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa melanggar  hak  makhluk  adalah  sebuah  kezaliman.  Allah  tidak  menerima  taubat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali yang berbuat zalim tersebut membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau dimaafkan olehnya. Hak semacam  ini  tidak  lain  adalah  untuk  memelihara  kemaslahatan  perorangan.  Oleh karena itu hak seperti ini dapat digugurkan oleh pemilik hak. 38
Berdasarkan  pendapat  Syeikh  Abu  Zahrah  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa pembagian harta warisan apabila setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan,  maka  dapat  dibagi  secara  kekeluargaan  atau  bilateral  sesuai  dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait dengan pembagian harta waris tersebut. Bahkan berdasarkan  hal  tersebut  adalah  sah  apabila  ada  di  antara  ahli  waris  yang  merelakan
38 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh , (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), hlm. 6-25.
atau  mengugurkan  haknya  dalam  pembagian  harta  warisan  itu  untuk  diserahkan kepada ahli waris yang lain. Jadi, kesimpulannya berdasarkan sudut pandang hukum Islam,  harta  warisan  boleh  dibagikan  secara  kekeluargaan  atau  bilateral,  dimana  hal tersebut mendapat pengakuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.
Ada berbagai alasan yang mungkin mendorong seseorang untuk mengugurkan haknya. Misalnya ia adalah seorang  yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan  dengan  ahli  waris  yang  lain.  Dengan  demikian  secara  suka  rela  ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya. Atau, ia  menyadari  bahwa  yang  paling  banyak  mengurus  orang  tuanya  semasa  hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan. Sehingga wajar jika ahli waris yang  seorang  itu  dibagi  lebih  banyak  dari  harta  peninggalan  pewaris  yang  telah meninggal dunia.
Dari penjelasan di atas dapat  dipahami bahwa adanya izin dalam ajaran Islam untuk  membagi  harta  warisan  secara  kekeluargaan  atau  dengan  sistem  bilateral. Dengan adanya izin itu berarti pembagian seperti itu tetap bersifat Islami. Kesimpulan ini  diharapkan  menjadi  penjernih  dari  anggapan  pihak  yang  berpendapat  bahwa pembagian harta waris secara kekeluargaan itu tidak sesuai dengan hukum Islam.
Walaupun  pembagian  harta  warisan  secara  bilateral  adalah  sah  menurut pandangan Muhammad Abu Zahrah, namun praktik pembagiannya  itu sendiri harus memenuhi  syarat-syaratnya.  Diantara  syarat  terpentingnya  adalah  keharusan  adanya kecakapan  bertindak  secara  hukum  yang  didasarkan  atas  kerelaan  penuh  dari  pihak- pihak  yang  terllibat  dalam  pembagian  warisan.  Hal  ini  diwajibkan,  karena  dalam pembagian  harta  waris  secara  bilateral  mungkin  ada  sebagian  pihak  yang  perlu mengorbankan  atau  mengugurkan  haknya  baik  sebagian  ataupun  keseluruhannya. Masalah penguguran hak  milik  – karena berkaitan dengan menghilangkan hak  miliki seseorang  –  berhubungan  erat  dengan  masalah  kecakapan  untuk  bertindak  secara hukum. Artinya penguguran suatu hak milik baru dianggap sak apabila dilakukan oleh seseorang  secara  sukarela  dan  sedang  mempunyai  kecakapan  bertindak.  Sebaliknya, pengguguran  suatu  hak  milik  dianggap  tidak  sah  apabila  dilakukan  oleh  seseorang
yang  tidak  punya  atau  sedang  kehilangan  kecakapan  untuk  bertindak  secara  hukum. Misalnya  disebabkan  oleh  adanya  suatu  kondisi  yang  mengganggu  kebebasannya untuk menentukan sikap. 39

## KESIMPULAN
Dari  hasil  kajian  di  atas,  beberapa  poin  yang  dapat  disimpulkan  antara  lain: Pertama ,  konsep  kewarisan  bilateral  dalam  pandangan  Hazairin  adalah  suatu  konsep pembagian  harta  waris  secara  kekeluargaan  dengan  penentuan  ahli  warisnya  melalui cara  menarik  garis  keturunannya  melalui  dua  jalur  keturunan,  yakni  keturunan  ayah maupun  melalui  keturunan  ibunya.  Artinya  hak  kewarisan  berlaku  dalam  dua  jalur keturunan  atau  kekerabatan,  baik  dari  jalur  ayah  maupun  dari  jalur  ibu. Kedua ,  para ulama berbeda pendapat tentang pembagian kewarisan secara kekeluargaan (bilateral). Kelompok  yang  satu  menolak  pembagian  kewarisan  yang  menyelisihi  dalil  qath’i tentang ketentuan pembagian harta waris, sedangkan kelompok lainnya membolehkan dengan alasan kontekstualisasi hukum Islam dapat dibenarkan ketika nash sudah tidak relevan dengan kebutuhan umat Islam. Ketiga , pembagian harta waris secara bilateral atau  kekeluargaan  dapat  dibenarkan  dari  perspektif  hukum  Islam  karena  masalah kewarisan menyangkut hak manusia. Dan ketika seseorang melepaskan haknya karena adanya  kesadaran  tanpa  paksaan,  maka  hukumnya  mubah  untuk  memiliki  hak  yang terlepas dari pemiliknya.
39 Masalah kecakapan bertindak secara hukum dalam kajian ushul fiqh disebut dengan ahliyah al-ada’. Ahliyah al- ada’  adalah  kecakapan  seseorang  untuk  dibebani  melakukan  ibadah  dan  untuk  bertindak  secara  hukum.  Dengan adanya  kecakapan  bertindan  seseorang  baru  dapat  disebut  sebagai  mukallaf.  Mukallaf  adalah  seseorang  yang dibebani  untuk  melaksanakan  segala  bentuk  taklif  (kewajiban)  dan  segala  tindakannya  akan  diperhitungkan  oleh hukum  Islam.  Yang  dijadikan  dasar  kecakapan  bertindak  secara  hukum  adalah  akal.  Jadi  ada  atau  tidaknya kecakapan,  sempurna  atau  tidaknya  kecakapan  tergantung  kepada  akal  seseorang.  Untuk  lebih  jelasnya  kajian tentang ahliyah ini dapat merujuk kepada kitab Mustafa Ahmad Zerka, Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm , (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2004), jilid 2, hlm. 779-819.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Al-Qaradh ȃ wî,  Yûsuf. Kayfa  Nata’ ȃ mal  ma’a  al-Sunnah  al-Nabawiyyah  Ma’alim  wa Dhaw ȃ bith , Virginia: IIIT, 2005.
Al-Raysûnî, Ahmad. Al-Fikr al-Maq ȃ shidî Qaw ȃ ’iduhû wa Faw ȃ ’iduhû , Ribath: Mathba’ah al-Najah, 1999.
------------------------. Imam al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law , London – Washington: IIIT, 2005.
Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarîah , Kairo: t.p., t.th., jilid 2.
Andriyani,  Fika. Implementasi  Hukum  Waris  Islam  pada  Tokoh  Muhammadiyah ,  (Jurnal Ulumuddin  Cetakan  Januari-Juni  2013,  Fakultas  Agama  Islam,  Universitas Muhammadiyah Malang).
Hacak, Hasan. Hak , dalam DIA , Istanbul: ISAM Yayincilik, 1989.
Hamzah,  Maulana. Persepsi  Aktivis  Gender  Indonesia  Terhadap  Sistem  Pembagian  Harta Waris  2:1  Dalam  Hukum  Kewarisan  Islam ,  Skripsi  Fakultas  Syariah  UIN  Syahid Jakarta tahun 2010.
Hasabalah, Ali. Ushûl. Al-Tasyrî’ al-Islâmî , t.tp.: t.p., t.th.
Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis , Jakarta:TP, 1982.
Imarah,  Muhammad. Al-Gharb Wa al-Islam, Sajadah Press: Yogyakarta, 2007.
Khalaf, Abdul Wahab. Ilm Ushûl al-Fiqh , Kuwait: Dar al-Qatam, t.th.
Mawardi, Ahmad Imam. Fiqh Minoritas: Evolusi Maqashid al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: LKIS, 2010.
Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh , Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
Mulia,  Siti  Musdah. Muslimah  Reformis:  Perempuan  Pembaharu  Keagamaan ,  Bandung: Mizan, 2005.
Qutub, Sayid. Al-Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam , terjemahan Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
Sahrur,  Muhammad. Al-Kitab  wa  al-Qur’an  Qira’at  Muashirah ,  Libanon:  Syirkah  al-
Mathbu’ah, 2000.
Shihab, Quraish. Membumikan Al-Qur’an , Bandung: Mizan, 1994.
Sjadzali, Munawir. Ijtihad Kemanusiaan , Jakarta: Paramadina, 1997.
Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral , Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Usman,  Muchlis. Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Zerka, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqh al-Amm , Damsyiq: Dar al-Qalam, 2004.

## Sumber dari internet
http://elc.stain-pekalongan.ac.id/, diakses pada 20 Desember 2016. http://digilib.uin-suka.ac.id3471/, diakses pada 22 Desember 2016. Muhammad, Husein. Waris Laki-laki dan Perempuan , dalam  www.rahima.or.id, diakses pada 22 Desember 2016.