https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 2, Januari 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 2, Januari 2021

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Anwar Akbar Implementing The Retention of Debtor Objects by Biak’s Pegadaian Limited Liability Companies 107-116 Marina Satya Legal Protection of Land Right Holders Against The  Establishment  of  The Rechtsverwerking Institution 117-124 Ikbal Tawakkal Peranan  Kepolisian  Biak  Numfor  dalam Mengungkap Tindak Pidana 125-135 Nikolas Dasem Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam Penegakan Peraturan Daerah 136-145 Nurul Yaqin Kadir Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 146-157 RESENSI BUKU Ahmad  Khoiruddin  Yusuf  & Muhammad Nur Ikhsan Saleh Usman,  Suparman,  and  Itang.  Filsafat  Hukum Islam. Edited by Muhammad Nur Arifin. Depok: Laksita Indonesia, 2015. Pages: 170. ISBN: 978- 602-72411-9-0 158-162
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i2.140

## Wewenang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dalam  Penegakan  Peraturan Daerah

## Nikolas Dasem
Satuan Polisi Pamong Praja Biak, Papua
Korespondensi Nikolas Dasem, Satuan Polisi Pamong Praja Biak, Jl. Jend. Ahmad Yani No.31, Fandoi, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111.
E-mail: nikolasdasem@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study was aimed to investigate the authority of the municipal police to enforce Regional Regulations (Perda) in Biak Numfor Regency and to  find  out  the  inhibiting  factors  in  the  enforcement  of  regional regulations. This study uses library research and field research methods which were carried out at the Biak’s municipal police . The author also interviewed respondents and collected data by reviewing literature and decuments related to the research problems. The results obtained from this  study  include:  1)  in  enforcing Biak’s Regional  Regulation,  the municipal Police has a legal basis, namely the rule of national or regional law. The steps taken are guided by the application of Operational Technical Development  for  Peace  and  Public  Order in  collaboration  with  other  law enforcement officials, 2) factors that influence the enforcement of local government regulations are the competence of existing human resources and facilities and infrastructure.
Keywords : The Authority of the Municipal Police, Law Enforcement, Regional Regulations

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  guna  mengetahui  wewenang  Satuan  Polisi Pamong  Praja  menegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Biak Numfor  selain  itu  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  penegakan aturan daerah di Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini memakai metode kepustakaan (library research)  serta  metode  penelitian  lapangan  (field  research)  yang dilaksanakan  di  kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Biak Numfor  Penulis  juga  mewawancarai  responden  dan  melakukan pengumpulan  data  dengan  mengkaji  literatur  dan  dokumen  yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil yang didapatkan penulis dari penelitian ini, antara lain: 1) dalam melakukan penegakan Perda Kabupaten Biak Numfor, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki  dasar  hukum  yaitu  aturan  undang-undang  yang  bersifat nasional  atau  yang  berasal  dari  Pemerintah  Daerah.  Langkah  yang ditempuh  berpedoman  pada  aplikasi  Teknis  Operasional  pembinaan Ketentraman serta Ketertiban umum dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban  lainnya, 2) faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  aturan
pemerintah  daerah  Biak  Numfor  salah  satunya  adalah  kompetensi sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana.
Kata  kunci : Wewenang  Polisi  Pamong  Praja,  Penegakan  Hukum,  Peraturan Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal itu berdasarkan undang-undang dasar republic indonesia. 1 Hal menegaskan segala permasalahan yang ada di Indonesia harus diselesaikan melalui hukum yang berlaku dan tetap menjunjung nilai demokrasi, sebab selain berkiblat kepada hukum, Indonesia termasuk Negara yang memegang teguh demokrasi. Hukum yang dijunjung tinggi dalam suatu  Negara  akan  berdampak  kepada  hak  asasi  manusia.  Charles  Louis  de  Montesquieu mengatakan bahwa kalimat hukum wajib bermakna sama bagi semua manusia, maksudnya adalah hukum tidak membedakan antara orang yang berpangkat dan tidak, serta tidak membedakan antara yang miskin dan yang kaya. 2
Penegakan hukum merupakan hal yang wajib bagi dilakukan oleh aparat dan pemerintah. Kata penegak  hukum  diartikan  dengan  melaksanakan  ketentuan  yang  berlaku,  menegakkan  aturan. Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan suatu konsep yang abstrak agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan semua unsur seperti pemerintah dan aparat. 3 Melihat  Undang-Undang  No  23/2014  terkait  pemerintahan,  wilayah  pemerintah  berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman rakyat. Keamanan rakyat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Selain itu, undang-undang tersebut menunjukkan penegakan hukum dalam penyelenggaraannya dengan diwujudkan Perda sesuai dengan masing-masing daerah. Tujuan kemunculan  perda  tersebut  ialah  untuk  memberikan  sanksi  administrative bagi tiap orang  yang melanggar ketentuan-ketenuan yang telah di tetapkan. Hal itu bertujuan untuk menciptakan suasan yang kondisif dan tenang di tengah masyarakat.
Dalam  rangka  menerapkan  di  masyarakat,  dibutuhkan  aparat  dan  tenaga  yang  handal  dan berintegritas.  Hal  tersebut  dirasa  perlu  guna  mendukung  tiap  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Hal tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  antara  warga  awam  dan  pemerintah  yang menjadi tanggung jawab pemerintahan wilayah pada satu sisi tetapi di sisi lainnya pengangkatan serta pembentukan penyidik termasuk pada lingkup urusan Pemerintah sentra pada bidang yustisi. 4 Sebagai wujud menyelenggarakan pelayanan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ialah melalui instansi daerah atau organisasi yang dapat memberikan ketertiban bagi penduduk. John D. Millet mengatakan  organisasi  merupakan  pekerjaan  asal  yang  terbangun  dalam  suatu  struktur  guna mewujudkan  tujuan  bersama.  Tujuan  yang  hendak  dicapai  ialah  menciptakan  lingkungan  yang
1 Evi Hartati, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, 2009).
2 Achmad Ali, Criminal Justice System (Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011).
3 Yunasril Ali, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
4 Ni Ketut Hevy Yushantini, “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan,” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 6 (2020): 967 – 81, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210.
tentram dan tertib. Organisasi yang berperan dalam menjaga ketertiban tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja. 5
Pamong  praja  atau  Pamong  dapat  diartikan  dengan  pengasuh.  Adapun  Praja  bermakna pegawai negeri. Melihat dalam KBBI Pamong Praja adalah seorang Pegawai Negeri bertugas dalam mengurus  pemerintahan  daerah.  Adapun  Polisi  ialah  instansi  Pemerintahan  yang bertanggungjawab  untuk  menjaga  ketertiban  umum  dan  menjaga  keamanan.  Berdasarkan pengertian  diatas,  Polisi  Pamong  Praja  diartikan  Polisi  yang  mengawasi  serta  mengamankan keputusan  pemerintah  pada  wilayah  kerjanya. 6 Guna  melaksankan  penegakan  Perda  dan menyelenggarakan  trantibum,  Satpol  PP  berwenang  dalam  melakukan  tahapan-tahapan berdasarkan standar Operasional Prosedurnya baik secara Yustisial serta Non Yustisial. 7 Tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ialah melakukan serangkaian penertiban bersifat non yustisial kepada badan hukum, masyarakat atau aparatur yang terindikasi melanggar terhadap Peraturan Daerah. Pelanggaran  yang  dimaksudkan  seperti  mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta menghambat  dalam  pelaksanaan  peraturan  daerah.  Selain  itu  Polisi  Pamong  Praja  memiliki wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  masyarakat,  aparat  badan  hukum  yang berindikasi melakukan pelanggaran dan berbuat tindakan administratif. 8
Biak  Numfor  adalah  kabupaten  yang  terdapat  di  Provinsi  Papua.  Dalam  mendukung penegakan Peraturan Daerah Satpol PP turut megambil peran yang penting. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah diharapkan dapat mensukseskan aplikasi swatantra wilayah. Seringkali dalam  melaksanakan  tugasnya,  wewenang  Satpol  PP  sering  tumpah  tindih  dengan  tugas  dan wewenang aparat lain yakni polisi. Seringkali terjadi ketidaksesuaian tugas dan fungsi di lapangan antara  Satpol  PP  dan  aparat  Kepolisian.  Keadaan  tersebut  akan  membuat  kondisi  yang  tidak kondusif  dimana  kewenangan  Polisi  menjadi  aparat  sentralistik  menggunakan  Satpol  PP  yang artinya  aparat  Pemerintah  Daerah  yang  otonom  meskipun  kehadiran  SatPol  PP  sendiri  bisa memberikan kontribusi pada membantu kepolisian buat bertugas di lapangan. Berdasarkan UU No. 32/2004 Petugas Satpol PP dapat menjalankan tugas juga mampu menjalankan fungsi atau tugas yudisial anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil dengan melihat ketentuan. Berdasarkan ketentuan anggota Satpol PP merupakan bagian dari Criminal  Justice  System  karena  berwenang  menjadi  penyidik.  Kemudian  Satpol  PP  diberikan amanat  langsung  berupa  tanggung  jawab  terhadap  kepala  daerah  seperti  Bupati,  Walikota  atau Gubernur.
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan Polisi Pamong Praja yang dilakukan oleh  Suhendi. 9 Penelitian  tersebut  membahas  terkait  peranan  Polisis  Pamong  Praja  dalam menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum pada wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Rian  Destiningsih  &  Evi  Lestari 10 terkait  Satuan  Polisi  Pamong
5 Sapto Wahyono, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah,” Jurnal Yustitia 20, no. 2 (2019): 173 – 83, https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691.
6 Muhammad Hasrul, “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah,” Amanna Gappa 25, no. 2 (2017): 60 – 69, https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511.
7 Darmawan Darmawan, “Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik,” Airlangga Development Jurnal 2, no. 1 (2019): 23 – 35, https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025.
8 Vinny Nottr ela Ughude, “Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum,” Lex et Societatis 3, no. 3 (2015): 154 – 61, https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919.
9 Dedy Suhendi, “Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ke tertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat,” Jurnal Tatapamong 1, no. 1 (2019): 35 – 47, https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145.
10 Rian Destiningsih and Evi Lestari, “Analisis Kinerja Satuan Polis is Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima,” Jurnal STEI Ekonomi 29, no. 2 (2020): 78 – 87, https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291.
Praja  terkait  dengan  kinerja  yang  telah  dilakukan  oleh  Polisi  Pamong  Praja.  Penelitian  tersebut mengkhususkan  terhadap  analisis  kinerja  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melakukan  penanganan pedagang  kaki  lima  di  Kota  Magelang.  Pada  perspektif  hukum  terkait  Polisi  Pamong  Praja penelitian yang dilakukan oleh Sapto Wahyono terkait peran Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah.  Penelitian  tersebut  menitikberatkan  terhadap peranan  yang  diperoleh  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menegakkan  aturan  daerah  dalam  wilayah hukumnya ditinjau dari perspektif hukum. 11 Penelitian yang dilakukan oleh Rumondor, Sambiran, dan Kimbal 12 terkait Polisis Pamong Praja terkait dengan Kualitas Pelayanan Polisis Pamong Praja dalam melakukan Penertiban Aset Pemda di wilayah hukum Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menitikberatkan  kepada  pelayanan  yang  telah  diberikan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  melakukan penertiban asset milik Pemda di Wilayah hukum Sulawesi Utara.
Melihat  penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  beberapa  penelitia,  hal  yang membedakan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan wewenang yang diemban oleh Satuan Polisi  dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Penelitian  ini menitikberatkan terhadap wewenang yang dimiliki oleh Polisis Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah.  Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah di Kabuoaten Biak Numfor? 2) Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian disini ialah untuk mengetahui wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui beragam faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini  memakai  metode  kepustakaan  (library  research)  serta  metode penelitian  lapangan (field research) yang dilaksanakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor. Dalam  metode  penilitan  ini  merupakan  penelitian  observational  research  dimana  dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan. Penulis juga mewawancarai responden dan melakukan pengumpulan data dengan mengkaji literatur dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara  deskriptif  yakni  menggambarkan  secara  rinci  dan  jelas  terhadap  isu  yang  dipersoalkan. Dalam  kesimpulan  yang  ditarik  digunakan  metode  deduktif  berupa  menyederhanakan permasalahan yang bersifat umum kepada yang lebih khusus dan spesifik.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Wewenang  Polisis  Pamong  Praja  dalam  Penegakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Biak Nunfor
11 Wahyono, “Perspekti f Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.”
12 Ezrani Maria Rumondor, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, “Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” Jurnal Eksekutif 2, no. 5 (2020): 1 – 12, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993.
Penegakan  hukum  dipahami  sebagai  serangkaian  aktivitas  yang  bertujuan  mewujudkan  hukum yang abstrak agar menjadi kenyataan. Hal tersebut diperlukan suatu tekad dalam mewujudkan nilai yang terkandung dalam hukum, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Namun ketiga nilai tersebut tentu terdapat ketegangan antar satu sama lain. 13
Wujud terciptanya pemerintahan yang tentram dan aman Pemerintah Daerah Biak Numfor senantiasa terus berbenah dengan mengesahkan beberapa aturan daerah dan melakukan penataan terhadap  kota.  Dalam  melaksanakan  aturan-aturan  daerah,  pemerintah  daerah  Biak  Numfor merangkul  Polisi  Pamong  Praja  untuk  mengimplementasikan  aturan  tersebut  di  lingkungan masyarakat.  Beberapa  aturan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Biak  Numfor  untuk mewujudkan  otonomi  daerah  yang  bertanggungjawab  di  era  reformasi  ialah  dengan melakukan penataan kewenangan, organisasi perangkat kota, penataan relokasi personil menjadi tindak lanjut berasal Undang-Undang No. 32/2004 tentang peraturan pemda.
Satpol PP memiliki peranan dalam hal menyelenggarakan ketentraman di wilayah hukumnya berdasarkan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tangan kanan  pejabat  daerah  secara  langsung  dan  bertugas  secara  terus  menerus  agar  ketertiban  pada daerahnya ditegakkan secara sinkron. Secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah untuk menegakkan Peraturan di daerah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu peran Polisi Pamong Praja merupakan hal penting  dalam  menerapkan  aturan  daerah  yang  berlaku.  Salah  satu  tugas  yang  menjadi  sorotan utama  Polisi  Pamong  Praja  adalah  menertibkan  pedagang  kaki  lima  yang  sering  berjualan  di pinggiran jalan dan dapat menggagu aktifitas warga.
Pedagang kaki lima merupakan istilah yang telah dikenalkan sejak zaman pemeritahan colonial. Pedagang kaki lima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang Kaki Lima dapat diartikan sesseorang  yang  menawarkan  dagangannya  di  pinggir  jalan  atau  pedagang  yang  menjajakan usahanya menggunakan perlengkapan yang mudah dipindahkan. 14 Dengan merelokasi pedagang kaki  lima  tersebut  akan  tercipta  suatu  ketentraman.  Tujuan  penertiban  ialah  sebagai  upaya penegakan hukum dan ketentraman. Selain itu mewujudkan ketaatan warga terhadap peraturan. Bagi  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  untuk  selanjutnya  Satpol  PP  akan  melakukan tindakan  tegas  terhadap  pelanggar.  Hal  itu  sebagaimana  upaya  efek  jera  agar  tidak  mengulagi perbuatan yang sama. Tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP antara lain: 15
a) menerangkan tujuan kedatangan;
b) menyampaikan  kepada  yang  bersangkutan  bahwa  telah  melakukan  pelanggaran.  Sehingga diberikan surat panggilan untuk mendatangai kantor Satpol PP dan diberikan pembinaan;
c) menegur warga dengan tegas terkait pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan yang ada;
d) melakukan tindakan penertiban atas masyarakat yang mengulang pelanggaran tersebut dengna melibatkan aparat lain dan penyidik pegawai negeri sipil.
13 Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Rajawali Press, 2005).
14 Rahmi Andini Syamsuddin, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang K aki Lima,” Jurnal Semarak 3, no. 1 (2020): 1 – 19, https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498.
15 Chindy Claudia, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif, “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara,” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019): 113 – 19, http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Alberth Rumpaidus selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja daerah Kabupaten Biak Numfor, bahwa:
“Pemerintah  Daerah  melakukan  perhatian  serta  pelatihan  bagi  Satpol  PP  dalam  mengemban tugas  dan fungsinya. Oleh sebab itu, Satpol PP Biak Numfor dapat menegakkan implementasi Perda yang ada secara baik. Namun tentu saja terdapat kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan tugasnya. 16 ”
Lebih lanjut kepala satuan polisi pamong praja menjelaskan lebih lanjut:
“ Setiap  pelaksanaan  tugas  yang  ada, Satpol  PP menemukan  beberapa  kendala  yakni  terjadinya  tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ketika melaksanakan tugas, terdapat beberapa pihak seperti Kepolisian dan TNI m engambil alih terhadap tugas yang bukan wewenangnya.”
Berdasar wawancara yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dalam proses penegakan Peraturan Daerah yang telah dilakukan aparat Satpol PP terdapat piha-pihak yang sering mengambil alih tugas yang seharusnya bukan wewenangnya. Sehingga terjadi tumpah tindih tugas dan fungsi.

## Tabel 1.
Data Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor kurun waktu 3 Tahunn Terakhir
No Tahun Jumlah Keterangan 1 2019 9 kasus • 5 Pelanggaran perda No. 6 tahun 2004 tentang Izin Trayek • 4 Pelanggara perda No. 4 tahun 2004 tentang pemberian izin Tata Bangunan 2 2020 2 Kasus • Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 38 ayat (1) perda no. 5 tahun 2011 tentang TDUP • Pelanggaran perda no. 4 tahun 2004 tentang pemakaian kekayaan daerah. 3 2021 1 Kasus • 1 Pelanggaran perda Kabupaten Biak Numfor pasal 32 ayat (1) huruf “e” yo pasal 38 ayat (1) perda 5 tahun 2011 tentang tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten Biak Numfor
Tabel  tersebut  menunjukkan  jumlah  pelaksanaan  hukuman.  Tampak  hukuman  tertinggi  terjadi pada tahun 2014 sebanyak 9 kasus. Adapun pelanggaran yang terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus. Denda yang ditetapkan bagi masyarakat yang melanggar ditetapkan berdasarkan jenis  dan  tipe  pelanggarannya.  Adapun  nominal  denda  yang  paling  ditetapkan  sebesar  Rp. 5.000.000 sedangkan dengan yang paling rendah dengan nominal Rp. 500.000.

## 3.2. Faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam Mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
Sebagai upaya penegakan hukum yang diharapkan serta dapat tegaknya keadilan, tentu terdapat proses  yang  tidak  dapat  dianggap  remeh.  Meskipun  proses  pelaksanaan  telah  diterapkan sedemikian baik dan rapi, namun terdapat beberapa aspek yang membuat kinerja Polisi Pamong Praja  belum  maksimal.  Berikut  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  Satpol  PP  Biak
16 Alberth Rumpaidus, “Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor” (2020).
Numfor:  kualitas  sumber  daya  manusia,  kualitas  pendidikan,  fasilitas  penunjang  kerja,  dan komunikasi.

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Sebagai salah satu usaha dalam mendapatkan hasil yang maksimal harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Menurut keumumannya sumber daya dalam wilayah Biak Numfor Satpol PP dapat melaksanakan tugasnya suduh cukup dalam pengwasan dan penertiban. Menurut Benny Arifin R. Manurung, SE selaku Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam keterangannya mengatakan:
“Ketika pelaksanaan tugas hal yang mempengaruhi dalam pening katan kinerja Satpol PP Biak Numfor ialah SDM yang dimiliki. Hal itu yang menjadi kendala bagi kami hingga saat ini. Kami senantiasa melakukan training secara rutin pada setiap kader yang telah bergabung dengan kami. 17 ”
Kondisi tersebut diatas menyebabkan kondisi yang kurang baik dalam kinerja aparat satuan polisi pamong praja pada lingkup Kabupaten Biak Numfor. Manusia yang terampil dan berpendidikan dapat  menunjang  setiap  fungsi  dan  dapat  menjawab  kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Daerah  Biak  Numfor.  Sehingga  dapat  dipahami  fakta  yang  dan  dampak  yang  ditimbulkan  atas rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Satpol PP Biak Numfor ialah terkait kesuksesan dalam penerapan dan penegakan Perda Biak Numfor sulit tercapai.

## Kualitas Pendidikan
Pendidikan  merupakan  faktor  yang  penting  dalam  mencetak  kualitas  sumber  daya  manusia. Pendidikan  yang  baik  mengluarkan  manusia  yang  terbaik  pula.  Salah  satu  factor  penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan tugasnya ialah terkait faktor pendidikan. Personil Polisi Pamong Praja di Biak Numfor memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah.  Kinerja yang baik hakikatnya ditunjang dengan dengan kualitas yang baik pula.

## Tabel 2.

## Riwayat Pendidikan Personil Polisi Pamong Praja
No Jenjang Pendidikan Jumlah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Magister Sarjana
Diploma III Diploma II Diploma I SMA/SMK SMP
2 orang 28 orang 4 orang 1 orang 1 orang 386 orang
3 orang
Melihat  dabel  diatas  dapat  personil  Satpol  PP  Kabupaten  Biak  Numfor  masih  banyak  yang memiliki jenjang pendidikan akhir di SMA. Sehingga hal tersebut berdampak terhadap pemahaman personil terkait dengan undang-undang dan peraturan.  Sedangkan tugas yang di pikulnya ialah bertanggung jawab secara langsung terhadap Peraturan Daerah yang berlaku.
Hal tersebut diperkuat oleh Yane R Yarangga selaku Personil Satpol PP Biak Numfor:
17 Arifin R Manurung, “Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.”
“Kami tahu terdapat banyak Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tetapi terkait kandungan secara mendalam  kami  seutuhnya  belum  memahami.  Sehingga  sering  diadakan  pelatihan  dan  kajian  terkait Peraturan yang telah ditetapkan. 18 ”
Tabel 3. Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor
No Perda Kabupaten Biak Numfor 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Nomor 4/2011 tentang Pengelolaan Sampah Nomor 10/2011 tentang BPHTB
Nomor  10/2011  tentang  Pengawasan  Pengendalian,  pengedaran  dan  Penjualan  Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Nomor 5/2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir Nomor 13/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Nomor 5/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

## Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kinerja yang baik dapat ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang baik. Fasilitas yang memadai dapat mewujudkan  kinerja  yang  sangat  baik. 19 Fasilitas  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  sangat  beragam. Namun yang menjadi point penting dalam hal ini ialah fasilitas yang berkaitan dengan kendaraan operasional  dan  faktor  penunjang  lainnya.  Ketika  melakukan  tugas  yang  sedang  berlangsung menggunakan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kinerja satuan polisi pamong praja Biak Numfor. Satpol PP Biak Numfor memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk kepentingan tugas.  Namun  kendaraan  tersebut  belum  mendukung  dalam  melaksanakan  tugas  Satpol  PP. fasilitas merupakan hal penting dan erat kaitannya dalam menunjang pada melakukan penegakan perda kota Biak.

## Komunikasi
Hal terpenting dalam suatu instansi. Jalinan komunikasi yang baik akan meciptakan lingkungan yang  baik.  Komunikasi  ialah  rangkaian  proses  kelompok  dalam  menciptakan  hubungan  atau informasi  yang  berguna  membangun  interaksi  timbal  balik  secara  internal  maupun  eksternal. 20
Satpol PP Kabupaten Biak Numfor dalam membangun komunikasi antar pegawai masih memiliki kendala baik internal maupun eksternal. Kendala tersebut seperti kesalahan komunikasi antar unit pelaksana tugas sehingga tidak jarang ditemukan ketidak selarasan dalam menjalankan tugas Ketika di lapangan. Faktor selanjutnya dalam komunikasi adalah terkait dengan data yang harus dikirim kepada pihak terkait. Data yang dikirm berupa soft file yang harus di kirim melalui email dan surel lainnya. Seperti diketahui bahwa pengadaan internet di kantor Polisi Pamong Praja Biak Numfor belum terjadi secara maksimal.

## 4. KESIMPULAN
Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki dasar hukum yakni berdasarkan peraturan dan undang,  baik  aturan  yang  bersifat  nasionnal  maupun  daerah.  Tugas  Satpol  PP  yakni  adalah
18 Yane R Yarangga, “Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor.”
19 Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41, https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
20 Nur Ahmad, “Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah,” AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam 2, no. 2 (2014): 17 – 34, https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506.
menerapkan peraturan daerah yang telah di tetapkan kepada daerah untuk dipatuhi masyarakat. Selain itu Satpol PP akan menindak setiap masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan Perda. Penindakan  tersebut  berupa  penjatuhan  sanksi  serta  denda  yang  berlaku.  beragam  faktor  yang menjadi penghalang Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Kualitas sumber daya manusia yang kurang kompenten, faktor pendidikan yang sangat kurang yang dimiliki oleh personel Satpol PP Biak Numfor dan fasilitas yang dimiliki oleh personil Satpol PP Biak Numfor.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Ahmad, Nur. “Komunikasi Sebagai Proses Interaksi Dan Perubahan Sosial Dalam Dakwah.” AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam 2, no. 2 (2014): 17 – 34. https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.506.
Claudia, Chindy, Rahmat Rahmat, and Zaid Afif. “Perlind ungan Hukum Terhadap Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Daerah Di Kabupaten Labuhan Batu Utara.” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 1 (2019): 113 – 19. http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/987.
Darmawan, Darmawan. “Imp lementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik.” Airlangga Development Jurnal 2, no. 1 (2019): 23 – 35. https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025.
Destiningsih, Rian, and Evi Lestari. “Analisis Kinerja Satuan Polisis Pamong Praja Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima.” Jurnal STEI Ekonomi 29, no. 2 (2020):
78 – 87. https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291.
Hasrul, Muhammad. “Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah.” Amanna Gappa 25, no. 2 (2017): 60 – 69. https://doi.org/10.20956/ag.v25i2.2511.
Hutahaean, Armunanto. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27 – 41.
https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.
Rumondor, Ezrani Maria, Sa rah Sambiran, and Alfon Kimbal. “Kualitas Pelayanan Satuan Polisis Pamong Praja Dalam Penertiban Aset Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” Jurnal Eksekutif 2, no. 5 (2020): 1 – 12.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29993.
Suhendi, Dedy. “Peran Polisis Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Jawa Barat.” Jurnal Tatapamong 1, no. 1 (2019): 35 – 47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145.
Syamsuddin, Rahmi Andini. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.” Jurnal Semarak 3, no. 1 (2020): 1 – 19. https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498.
Ughude, Vinny Nottrela. “Tugas Dan Wewenang Polisis Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum.” Lex et Societatis 3, no. 3 (2015): 154 – 61. https://doi.org/10.35796/les.v3i3.7919. Wahyono, Sapto. “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Peneg akan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.” Jurnal Yustitia 20, no. 2 (2019): 173 – 83. https://doi.org/10.0324/yustitia.v20i2.691.
Yushantini, Ni Ketut Hevy. “Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan.” Jurnal Kertha Semaya 8, no. 6 (2020): 967 – 81. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61210.
Buku
Ali, Achmad. Criminal Justice System . Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011. Ali, Yunasril. Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hartati, Evi. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta, 2009.
Huda, Nimatul. Hukum Tata Negara Indonesia . Bandung: Rajawali Press, 2005.

## Wawancara
Manurung, Arifin R. “Wawancara Kepala Seksi Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.” 2020.
Rumpaidus, Alberth. “Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Biak Numfor.” 2020.
Yarangga, Yane R. “Wawancara Personil Satpol PP Biak Numfor.” 2020.