Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81

## 61
TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN MANAJEMEN DAN KUALITAS APARAT KAMPUNG TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI  PELAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Boven Digoel)
Penulis: Arius Kambu 1 ariusk16@gmail.com

## Abstract
The researcher is to describe the transparency of village financial reporting based on external pressure variables, environmental  uncertainty,  management  commitment  and  the  quality  of  village  officials.    Meanwhile  the  research approach uses case studies with information gathering through field observations, interviews, document studies and empirical  works.  While  the  informants  and  research  were  village  officials  and  community  leaders  and  village intellectuals.    The  findings  of  the  research  on  financial  reporting  transparency  identified  that  external  pressure variables, environmental uncertainty, management commitment, and the character of village officials were still the in hibiting variables in voicing the principle of transparency in village financial reporting. Another finding is that there is no conformity in village financial management with a summary of law no. 33 of 2004.
Keywords: Transparency, External Pressure, Environmental Uncertainty, Management Commitment and Quality of Village Officials

## PENDAHULUAN
Titik sorotan pasal 66 ayat 1 dalam (Undang-Undang No. 33 tahun 2004) menyebutkan keuangan daerah  dikelola  dengan  memperhatikan  prinsip  efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  akuntabel dengan selalau memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, berbagai media menyebutkan masyarakat sangat berharap dengan adanya sistem otonomi daerah ini selain bisa meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat, juga  dapat  menciptakan  ruang  bagi  warga  untuk  mengambil  bagian  dalam  proses membangun transparansi keuangan kampung.
Menurut  (Stiglitz,  Joseph  E.  1999)  ini  sesuai  dengan  sistem  negara  demokratis,  bahwa  rakyat memiliki hak dasar untuk mengetahui ( basic right to know ) dan mendapatkan informasi tentang apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan yag pendting adalah alasan yang mendasari suatu kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah.
1 Dosen Jurusan Manajemen FEB UNCEN

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 62
Transparansi  mulai  dikampanyekan  beberapa  pemerintahan  daerah,  ini  bisa  dilihat  dari peembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang transparansi. Sedangkan bila dilihat lebih jauh seperti yang dipublikasikan dalam media online radarbanten.com memberikan informasi berkait dengan transparansi  yang  sudah  lebih  dulu  disuarakan  kurang  lebih  12  (dua  belas)  kabupaten  dan  kota  yang sudah membukukan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur transparansi pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat sebagai syarat utama.
Mereka  yang  melakukan  peraturan  daerah  tentang  transparansi  termasuk  Kabupaten  Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara umum menjabarkan keterbukaan informasi sebenarnya dikeluarkan setelah beberapa  Pemerintah  Daerah  telah  menerapkan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  transparansi  dan partisipasi publik.
Penelitian  empiris  mengenai  transparansi  pengutaraan  keuangan  Pemerintah  Daerah  yang dikaitkan  dengan  ketidak  pastian  lingkungan  banyak  dilakukan  sebelumnya.  Penelitian  dari  (Sukhemi 2011)  Tingkat  pengungkapan  keuangan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  transparansi keuangan daerah.
Menurut (Johannes Sihaloho Dan Raja A.S.S Supriono 2013) variabel Ketidakpastian Lingkungan (X 2 ) tidak memiliki pengaruh tentang Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. (Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki 2012) yang mengatakan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan tidak memberikan nilai yang berarti menuju penetapan transparansi pelaporan keuangan.
Di  Indonesia,  transparansi  akan  pengelolaan  keuangan  masih  sangat  minim  sekali  karena kebanyakan  Pemerintah  Daerah  masih  lebih  menitikberatkan  pertanggungjawabannya  kepada  DPRD daripada rakyat  luas.  (Mardiasmo 2006) menyatakan bahwa tanggung jawab  Pemerintah Daerah yang saat ini terjadi harus lebih horizontal, di mana Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan atas DPRD dan masyarakat luas ( dual horizontal accountability ).
Akan tetapi, dalam praktiknya tidak terjadi keseimbangan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan  dana,  sehingga  hak  rakyat  untuk  mengetahui  (transparansi)  mengenai  pengelolaan  dana tidak terpenuhi. Dalam rakyat demokratis, rakyat memiliki hak dasar untuk tahu ( basic right to know ) dan
Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 63
dapatkan informasi apa yang sedang dilakukan pemerintah dan mengapa sesuatu dilakukan dengan cara tertentu ( Stiglitz, 1999) .
Rendahnya  transparansi  publik  akan  memiliki  dampak  negatif  yang  sangat  luas  dan  dapat membahayakan  masyarakat.  Dampak  negatif  yang  akan  timbul  karena    kurangnya  transparansi  dapat menyebabkan  distorsi  dalam  alokasi  sumber  daya,  menciptakan  ketidakadilan  bagi  masyarakat, menumpuhkan  praktik  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang,  kekuasaan,  khususnya  di  lingkungan organisasi sektor publik.
Kualitas pelaporan akuntansi dan pada tingkat Pemerintah Daerah memburuk. Berdasarkan laporan Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  jumlah  Pemberitaan  Keuangan  Pemerintah  Daerah yang memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun sementara LKPD dengan status dan penafsiran yang tidak wajar justru semakin naik.
Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 mencapai dua puluh satu wilayah dan tahun lalu tinggal delapan wilayah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada 2004 mencapai 249 daerah, naik menjadi 283 di 2007, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara 2008.
Lebih  lanjut,  dijelaskan  oleh  Mardiasmo  bahwa  adapun  ketidak  sesuaian  dengan  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  daerah  yaitu  pencatatan  tidak/belum  dilakukan  secara  akurat,  proses penyusunan  laporan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  terlambatnya  menyampaikan  laporan,  sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan pelaporan tidak didukung oleh SDM yang memadai.
Dalam  (Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003)  mengenai  Keuangan  Negara  serta  UU/32/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  upaya  nyata  untuk  mencapai  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam manajemen keuangan pemerintah, yang sudah secara jelas menjelaskan pemerintah didaerah maupun pusat secara runtin menyampaikan informasi pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang sejalan dengan PP/24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Siklus pelaporan keuangan Pemerintah Daerah biasanya menunggu pelaporan audit BPK barulah bisa  disampaikan  kepada  DPR  baik  Provinsi  maupun  Kabupaten  dan  masyarakat  umum.  Informasi keuangan  yang  ditunjukkan  meliputi  empat  bagian  yaitu:  laporan  realisasi  anggaran,  Neraca.  Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 64
Berkait dengan akuntabilitas, maka Govermmental Accounting Standard Board (1999) memberikan definisi  yang  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  merupakan  informasi yang  harus  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  dari  sebuah  program atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk penjelasan atas pengumpulsn dan penggunaan sumber daya.
Pengelolaan keuangan secara tranasparan dan akuntabel dengan memberikan informasi tentang hasil-hasil  yang  dicapai  merupakan  sebuah  elemen  inti  dari  layanan  prima  adalah  tata  kelola pemerintahan baik ( good governance ) seperti yang tertuang dalam Govermmental Accounting Standard Board (1999).
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan maka tujuan penelitian meliputi: (1) Mendeskripsikan tekanan eksternal terhadap praktek transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung  di  Kabupaten  Boven  Digoel.;  (2)  Mendeskripsikan  ketidakpastian  lingkungan  menuju implementasi  transparansi  pelaporan  keuangan pada  pemerintah  kampung;  (3)  Mendeskripsikan komitmen manajemen terhadap implentasi transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung dan (4) Mendeskripsikan kualitas aparat kampung menuju implementasi transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah kampung.
Pengertian  akuntabilitas  publik  yang  disadurkan  dari  pendapat  Mardiasmo,  (2004)  menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban mutlak para pemegang amanah untuk memberikan informasi dalam bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan membuka semua acara dan kegiatan sebagai tanggung jawabnya kepada para pihak yang sudah memberikan kepercayaan pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mendapatkan informasi.
Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas untuk pengelolaan dana kepada kompetensi atau wewenang yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) akuntabilitas kepada public.
Keagenan  dalam  teori  agensi  ( agency  theory )  yang  diambil  dari  Jansen  dan  Meckling  (1976) menjelaskan bahwa perusahaan adalah ajakan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya (pokok) dan manajer (agen) yang mengelola penggunaan dan kontrol atau pengawasan sumber daya ini.
Teori keagenan dimunculkan sebagai satu titik masuk untuk menjelaskan tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda akan memunculkan konflik karena pimpinan organisasi cenderung mengejar target

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 65
jangka pendek dari pada memaksimalkan kemanaatan dari sebuah program pada lima sampai sepuluh tahun mendatang.
Secara umum laporan keuangan memuat dua aspek utama yaitu aspek yang berkaitan penyediaan dan  pengiriman  informasi  keuangan.  Aspek-aspek  utama  bisanya  berkaitan  peraturan  termasuk di dalamnya standar akuntansi yang digunakan. Penjelasn ini juga bisa memberikan satau simpulan laporan keuangan merupakan satu elemen kecil dalam penyampaian informasi.
Unsur-unsur  penting  pelaporan  keuangan  sebut  saja  (a)  akuntabilitas;  (b)  Manajemen;  (c) Transparansi;  dan  (d)  keseimbangan,  merupakan  elemen  utama  yang  melekat  dalam  setiap  kegiatan Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi berkaitan dengan capaian-capaian apa saja yang sudah dilakukan serta apa saja kendala-kendala implementasi di lapangan.
Merujuk  ke  PP/24/2005  mengenai  Standar  Akuntansi  Pemerintah menjelaskan  tentang  informasi keuangan utama atau pokok yang harus disediakan Pemerintah Daerah meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran,  (2)  Neraca,  (3)  Laporan  Aliran  Kas,  dan  (4)  Perhitungan  Laporan  Keuangan.  Peraturan Pemerintah ini, mensyarakat mutu sumber daya manusia adalah kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  penyediaan  pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.
Keterbukaan  dibangun  atas  dasar  aliran  informasi  yang  bebas.  Seluruh  proses  pemerintahan, institusi dan informasi wajib dapat diakses oleh pihak-pihak terkait dan informasi diberikan harus dipahami dan dipantau. Terciptanya arus informasi membutuhkan keterlibatan semua Lembaga terkait atau pihak yang memiliki kepentingan sebab informasi dapat dipantau seberapa baik karena transparansi terbentuk atas dasar informasi.
Ada  beberapa  pengertia  tentang  transparansi  publik  yaitu  :  Menurut  (Nico  Andrianto  2007)  yang secara garis besar menjelaskan transparansi adalah keterbukaan secara komprehensif mengelola sumber daya  publik.  Dari  definisi  di  atas  disimpulan  bahwa  Transparansi  merupakan  keterbukaan  pemerintah kepada  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  didasarkan  dengan  pertimbangan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  mencari  tahu  secara  terbuka  dan  komprehensif  tentang  pertanggung  jawaban pemerintah.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 66
Tekanan  eksternal menurut  (Ferry  Roen  2011) yang mengutip  pendapat  Meyer  dan  Scott (1983) disadurkan Donaldson  (1995),  tentang  tekanan  meliputi kekuatan  sosial,  dapat  menekan  organisasi pemerintah  untuk  melengkapi  dan  menyelaraskan  struktur,  organisasi  dalam  penjelasan  diatas diharapkan  melakukan  kompromi  dan  menyelaraskan  struktur  terpisah  secara  operasional,  hal  ini dilakukan  karena  organisasi  tidak  selalu  ditentukan  lingkungan  tugas  melainkan  juga  ditentukan  oleh situasi  masyarakat  yang  didalamnya  termuat  aspek  legitimasi,  efektifitas  dan  rasionalitas  pada masyarakat.
Menurut  (Ridha,  M.  Arsyadi  dan  Hardo  Basuki  2012)  isomorfisme  koersif  terkait  segala  hal  yang secara  otomatis  menyatu  dengan  lingkungan  di sekitar  organisasi.   Tekanan formal  dan  informal  yang diakibatkan  dari  Isomorfisme  koesif  ( coervive  isomorphism )  yang  menyebabkan  organisasi  akan mengantungkan  harapan  kepada  budaya  masyarakat  untuk  menjalankan  fungsinya.  ( Dinaggio  dan Powell, 1983). Masih di dalam Dimaggio dan Powell (1983) menyampaikan bahwa isomorfisme koersif lahir dari efek politik dan kebutuhan akan legitimasi .
Perubahan yang terpengaruh lebih banyak organisasi politik akan menghasilkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, terutama terkait dengan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan hanya akan menjadi formalitas yang dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi.
Ketidak  pastian  dalam  catatan  (Miliken  2007)  memberikan  pendapatan  secara  umum  berkaitan dengan ketidak pastian diartikan sebagai ketidak mampuan orang personal dalam memprediksi sesuatu secara akurat. Secara individu orang mengalami ketidakpastian karena secara individu dirasakan tidak mamiliki informasi cukup untuk memprediksi secara akurat. Persoalan tersebut muncul sebagian besar karena keterbatasan data yang relevan.
Meminjam catatan komitmen manajemen (Hendry 2010), (Robbins dan Judge 2007) memberikan pendapat secara umum bahwa setiap orang perorang dalam organisasi mempunyai keterikatan yang kuat yang membuat mereka selalu memihak pada organisasi dan juga mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.  Tingkat  kesukaan  yang  tinggi  terhadap  organisasi  juga  merupakan  unsur  terpenting  untuk menjelaskan arti komitmen sesorang dalam melakukan segala upaya dengan seluruh kemampuan terbaik yang dimiliki untuk kepentingan mencapai tujuan organisasi.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 67

## METODE PENELITIAN
Memilih  pendekatan  kualitatif,  sebab  pendekatan  kualitatif  dapat  mengungkapkan  implikasi  yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk menemukan dan mengidentifikasi jenis informasi serta mendeskripsikan fenomena.
Pendekatan  kualitatif  menurut  Robert  K.  Yin  (2009)  menjelaskan  penelitian  studi  kasus  tepat digunakan pada penelitian untuk memecahkan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terhadap sesuatu fe nomena yang menjadi focus untuk diteliti”. Lebih lanjut (Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman 2007) menyatakan: “Studi kasus merupakan kajian yang rinci disuatu latar, suatu obyek, tumpuan atau suatu peristiwa tertentu”.
Berdasakan  pendapat  di  atas  studi  kasus  adalah  replika  penelitian  yang  dipilih  oleh  penulis.  Ini dilakukan  dengan  tujuan  mendapatkan  gambaran  tentang  transparansi  pengelolaan  keuangan pemerintahan kampung yang dilihat dari aspek tekanan eksternal, aspek ketidakadilan lingkungan, aspek komitmen manajemen dan aspek kualitas aparat kampung.
Di atas, studi kasus adalah model penelitian yang dipilih oleh penulis. Ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran umum
Pengumpulan data studi kasus dlam bentuk dokumen, cacatan arsip, wawancara, observasi. Untuk itu prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi. Observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  berpartisipasi  ( participatory observation ), Peranan penulis dalam observasi adalah pemeran serta sebagai pengamat. Observasi berpartisipasi ini adalah mengamati dan mendegarkan secara secermat mungkin sampai interaksi sosial masyarakat.
2. Wawancara. Dalam  penelitian  kualitatif  wawancara  merupakan  cara  yang  utama  untuk mengumpulkan  data.  Menurut  (Bogdan  1980)  wawancara  adalah  percakapan  yang  disengaja, biasanya  antara  dua  orang  yang  diarahkan  oleh  seorang  dengan  tujuan  memperoleh  informasi. Wawancara  dilakukan  dengan  prinsip  dialog,  diskusi  untuk membangun  pemahaman  dan  makna dalam  menyelesaikan  masalah.  Menurut  Bogdan  wawancara  bisa  dilakukan  Bersama  dengan observasi pelibatan (partisipan), analisis dokumen, atau teknik-teknik lain.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81
68
3. Dokumentasi. Teknik  dokumentasi  digunakan  untuk  memperoleh  data-data  yang  tidak  bisa didapatkan dengan teknik wawancara maupun teknik observasi. dokumentasi berupa foto, gambar, bagan,  struktur  dan  catatan  yang  diambil  dari  subjek  penelitian.  Menurut  (Moleong  Lexy  2000) dokumen  bisa  digunakan  sebagai  sumber  data  dan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pembuktian, menafsirkan, dan memaknai suatu peristiwa.
Tehnik  Analisis  data  oleh  (Bogdan  dan  Biklen  1982)  diartikan  sebagai  proses  secara  sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan skrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi serta informasi lain untuk  mendalami  pemahaman  tentang  fokus  penelitian,  baik  dari  hasil  observasi,  wawancara  maupun dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan penelitian.
1. Reduksi  Data. Menurut  (Miles  &  Huberman  1994),  reduksi  data  adalah  proses  memilih,  fokus, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam tulisan catatan lapangan atau transkripsi. Reduksi data terjadi terus- menerus sepanjang penelitian.
2. Display Data. Menurut Miles & Huberman (1994) display data adalah perakitan, pengorganisasian atau  kompresi  informasi  yang  memungkinkan  penarikan  kesimpulan  dan  tindakan.  Display  data dapat membantu untuk mendalami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada pemahaman.
3. Kesimpulan. Tahap  ketiga  kegiatan  analisis  adalah  kesimpulan  dan  verifikasi.  Dari  awal pengumpulan data, analisis kualitatif memiliki keteraturan pola, penjelasan, konfigurasi dan sebab akibat.
Validasi  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini  dilakukan  melalui  perpanjangan  keikutsertaan, trianggulasi, memberi chek , audit trait , dan expert opinion . Pengamatan kembali dilakukan sebagai bagian dari validasi informasi atau mencari keabsahan informasi dalam bentuk opini yang diperoleh dalam bentuk pengamatan dan wawancara dengan informasi atau sumber utama yang pernah ditemukan serta mencari kebenaran  informasi  kepada  orang  baru  yang  telah  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan.  Melalui perpanjangan pengamatan ini berarti bahwa hubungan peneliti dengan sumber daya akan dibangun saling percaya sehingga tidak ada informasi yang akan disembunyikan.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 69

## HASIL PEMBAHASAN
Untuk  mengetahui  gambaran  secara  menyeluruh  tentang  perencanaan  partisipatif  masyarakat dalam  pembangunan  di  Kabupaten  Boven  Digoel,  pada  bagian  ini  akan  diberikan  uraian  mengenai variabel  partisipatif  berdasarkan  hasil  wawancara  dalam  proses  penyusunan  rencana  pembangunan kampung dengan para informan akan diuraikan pada pembahasan sebagai berikut:
Tekanan  Eksternal  dan  Transparansi  Keuangan .  Tekanan  eksternal  merupakan  gambaran mengenai satu persoalan terse.ndiri yang dihadapi organisasi tingkat kampung. Di masa otonomi daerah saat ini tekanan eksternal hadir untuk menekankan setiap penyelenggaraan organisasi tingkat kampung transparansi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah menjadi sangat penting.
Meminjam  catatan  (Madiasmo  2002)  menjelaskan  masyarakat  menaruh  harapan  bahwa  otonomi daerah  menciptakan  efisisnei  dan  efektivitas  mengelola  sumber  daya  daerah  regional,  meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat dan mengolah dan menciptakan ruang bagi orang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Mengelola sumber daya regional, meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat dan  mengolah  serta  menciptakan  ruang  bagi  orang  untuk  berpartisipasi  dalam  proses.  Sedangkan (Ashworth  2009),  menjelaskan  Kekuatan  Koersif  merupakan  tekanan  eksternal  yang  diberikan  oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang menyatakan tekanan eksternal masih merupakan  elemen  penghambat  pengelolaan  keuangan  tingkat  kampung,  karena  masih  rendah  fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dengan adanya intervensi secara totalitas dengan mengerakan semua potensi  pada  tingkat  Pemerintah  Daerah  melalui  peraturan  daerah  akan  menciptakan  satu  komitmen pemangku  kepentingan  kekuasaan  di  daerah  yang  memiliki  kekuatan  utama  dalam  mengawal pengelolaan keuangan tingkat kampung menuju satu titik yaitu kesejahteraan bersama.
Berkaitan dengan penjelasan di atas tentang tekanan eksternal disampaikan oleh (Ashworth et. al 2009) mengatakan bahwa perubahan organisasi berdasarkan kekuatan koersif menyebabkan organisasi mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis.
Berangkat dari tekanan eksternal yang dianggap sebagai satu kunci utama yang menciptakan rasa ketakutan aparat kampung dalam mengelola dana kampung karena ada tekanan politik yang dilakukan

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 70
pihak-pihak yang dianggap sebagai kelompok suksesi sebuah perta demokrasi lima tahunan yang juga dianggap sebagai orang dekat top manajemen yang harus dituruti kemamuan mereka karena masyarakat tidak mempunyai ruang untuk bersuara atas ketidak adadilan yang sedang dihadapi mereka.
Pedapat yang lain disampaikan (Ferry Roen 2011) yang mengutip pendapat Meyer dengan Scott (1983) dan (Donaldson 1995), tentang tekanan eksternal mengatakan bahwa tekanan eksternal terdiri dari berbagai kekuatan sosial, dapat menekan organisasi pemerintah untuk melengkapi dan menyelaraskan struktur, harus berkompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, melainkan dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat dan tekanan eksternal ini sangat berhubungan dengan teori isomorfisme koersif.
Selanjutnya  pendapat  Ridha  dan  (Basuki  2012)  isomorfisme  koersif  selalu  terkait  dengan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  di  sekitar  organisasi.  Tekanan  internal  dan  eksternal organisasi yang biasanya ditimbulkan dari organisasi lain disebut juga dengan istilah isomorfisme yang muncul sebagai bagian dari organisasi menjalankan fungsinya.  (Dimaggio & Powell 1983) menyatakan isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi.
Ketidakpastian  Lingkungan  dan  Transparansi  Keuangan .  Membaca  dari  berbagai  sumber tentang tidak  pastian  lingkungan secara garis  besar  para  pakar  menjelaskan  inti  atau  pengertian  yang sama  yaitu  situasi  lingkungan  yang  dihadapi  sulit  diprediksi  karena  ada  berbagai  faktor  yang  ikut mempengaruhi proses itu.
Dalam penelitian ini, tidak pastian lingkungan yang dihadapi pemerintahan tingkat kampung adalah tidak pastian yang disebabkan kuatnya intervensi Pemerintah Daerah terkait.
Masyarakat  pada  tingkat  pemerintahan  kampung  belum  terbiasa  dengan  pola  birokrasi  serta keterbatasan  pendidikan  yang  menyebabkan  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  kampung  sedikit mengalami hambatan dalam mewujudkan semangat keterbukaan informasi.
Sementara  itu  pendapat  (Milliken  1987)  ketidakpastian  lingkungan  adalah  rasa  ketidakmampuan seseorang  untuk  memprediksi  hal-hal  secara  akurat  dari  semua  faktor  sosial  dan  fisik  yang  secara langsung mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan orang di organisasi.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 71
Sedangkan (Luthans 1998) perubahan lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi  situasi  di  sekitarnya  sehingga  mencoba  melakukan  sesuatu  untuk  menghadapi ketidakpastian tersebut.
Selanjutnya  (Fisher  1996)  menyebutkan  bahwa  pada  kondisi  tidak  ketelitian,  individu  sulit  untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuat.
Hasil  penelitian  memberikan  rekaman  data  berkaitan  dengan  partisipasi  publik  dalam  proses perencanaan  penyusunan  program  dan  kegiatan  kampung  yang  pembiayaan  bersumber  dari  dana kampung masih menunjukkan sedikit keterlambatan karena situasi lingkungan kurang mendukung pada tingkat pimpinan antara organisasi terkait karena ada tarikan kepentingan politik yang membuat proses pengambilan  keputusan  mengalami  penyumbatan  karena  banyak  birokrasi  yang  harus  dilewati  aparat kampung.
Persoalan-persoalan kepentingan masing-masing organisasi teknis membuat  proses penyusunan anggaran  sedikit  banyak  mengalami  tidak  sesuai  antara  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan masyarakat dan atau kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kampung tidak sesuai dengan yang diiginkan masyarakat sebelumnya.
Berangkat  dari  persoalan  tidak    pastian  lingkungan  sebagai  satu  kunci  utama  yang  membuat terkuncinya proses  penerapan transpatansi dalam proses penyusunan keuangan kampung karena tidak pastian  lingkungan  diluar  organisasi  pemerintahan  kampung,  sebutnya  keterlambatan  penyusunan payung hukum sebagai wadah untuk melindungi aparat kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.
Menurut (Mizruchi dan Fein 1999) memberikan penjelasan bahwa Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organsisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah.  Ketidaksiapan  organisasi  terhadap  suatu  standar  dalam  bentuk  regulasi  akan  mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam mentransformasinya menjadi regulasi baru.
Dalam situasi yang tidak menentu, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respons terbaik yang dapat dilakukan adalah meniru organisasi-organisasi yang mereka anggap berhasil.
Pendapat  lain  yang  juga  menjelaskan  tentang  issu  ketidakpastian  lingkungan  dalam  proses pengelolaan keuangan kampung secara transparan datang dari Menurut Duncan dalam  (Dwi Cahyono 2008) Persepsi ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai persepsi lingkungan yang dihadapi

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 72
dan mempengaruhi di tempat karyawan bekerja. Pendapat di atas memberikan gambaran secara umum bahwa  perilaku  individu  selalu  berubah  mengikuti  perkembangan  lingkungan  yang  menyebabkan organisasi selalu harus melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut agar tetap bertahan dalam situasi yang penuh ketidak pastian.
Komitmen Manajemen dan Transparansi Keuangan . Catatan berbagai pakar menjelaskan tema komitmen manajemen menurut situasi dan kondisi yang dipengaruhi budaya lokal masing-masing dalam menjelaskan sebuah komitmen menurut pemahaman lokalitas masing-masing yang pada intinya semua memiliki  kesamaan  atau  kemiripan  yang  akan  melahirkan  kebiasaan  melakukan  segala  urusan  pada urusanya masing-masing.
Komitmen  manajemen  tingkat  pemerintahan  kampung  adalah  sesuatu  yang  baru  menurut pemahaman masyarakat karena ada perilaku budaya yang dipelihara masyarakat yaitu setiap bantuan keuangan  yang  diberikan  pemerintahan  pusat  maupun  kabupaten  kota  masih  dianggap  sebagai  dana hibah yang dipakai habis dan tidak perlu ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan tersebut.
Pemikiran-pemikiran tersebut diatas yang masing menghantui pola pengelolaan keuangan tingkat kampung  untuk  membangun  komitmen  kolektif  secara  bersama-sama  membentuk  satu  model manajemen buka buku atau tata kelola keuangan kampung lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  pusat  maupun  daerah agar  tujuan  sila  ketiga  bisa diwujudnyatakan dalam membangun kemandirian ekonomi kampung.
Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan menurut catatan (Paine 1994) menyatakan bahwa strategi integritas sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada serimonial inisiatif kepatuhan  atas  hukum  maupun  peraturan.  Integritas  dan  kepatuhan  atas  hukum  dan  peraturan  akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pemerintah yang kuat.
Dalam  manajemen  tatakelola  keuangan  kampung  sebenarnya  sudah  ada  nilai-nilai  budaya  yang sangat kuat dipelihara masyarakat namun belum dipahami sebagai bagian dari nilai komitmen manajemen tingkat kampung, sebut saja nilai rasa malu yang merupakan sebuah budaya yang lahir tumbuh dan besar bersama masyarakat kampung dalam mempertahankan jati diri seseorang yang dijaga dengan baik agar

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 73
tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan orang kampung pada pemberian status kelas rendahan karena melakukan sabotase pada sumber-sumber ekonomi yang bukan merupakan haknya.
Penjelasan-penjelasan  sederhana    tentan  nilai  rasa  malu  sebagai  sarana  yang  paling  kuat mempercepat  terbentuknya  manajemen  buka  buku  atau  transparansi  pengelolaan  keuangan  tingkat kampung karena aparat kampung masing hidup dalam jaringan sosial yang termat sangat kuat.
Hasil  penelitian  dilakukan berkait  dengan transparansi  pelaporan keuangan kampung,  ditemukan masih  tersandera  oleh  kepentingan  top  manajemen  yang  menyebabkan  masih  rendahnya  komitmen manajemen  memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  kampung  kepada masyarakat.
Persoalan masih rendahnya komitmen manajemen dalam mengawal proses pengelolaan keuangan kampung,  mungkin  dikarenakan  kepentingan  politik  atau  ada  proses  pembiaran  yang  dilakukan  top manajemen kepada aparat kampung untuk tetap hidup dalam kesederhanaan.
Komitmen manajemen merupakan satu keputusan yang dibuat secara kolektif pada tingkat aparat kampung dengan organ-organ di dalam kampung atau diluar kampung untuk memberikan informasi baik dan  benar kepada  masyarakat  kampung,  karena  aparat  kampung  merupakan  komponen  pemerintah terkecil  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  program  atau  kegiatan  apa  yang  sudah  dilakukan beserta hasilnya secara sistematis pada suatu periode pelaporan.
Pendapat  lain  yang  menjelaskan  tentang  komitmen  manajemen  datang  dari  (Hendry  2010), (Robbins dan Judge 2007) sebagai situasi di mana seorang individu memihak organisasi dan tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.
Selanjutnya  Sopiah,  2008  yang  menulis  kembali  pendapat  Mathis  dan  Jackson  menjelaskan pengertian  komitmen  organisasi  merupakan  sebuat  titik  kunci  dimana  seorang  mau  menerima  segala kebijakan  yang  dibuat  pimpinan  serta  tetap  tinggal  bekerja  dalam  organisasi  walaupun  ada  tawaran menarik dari organisasi lain.
Komitmen organisasi menurut Sri Kuntjoro, (2002) yang disadurkan kembali dari pendapat Richard M.  Steers  yang  menjelaskan  bahwa  komitmen  itu  merupakan  nilai  kepercayaan  diberikan  seseorang terhadap  organisasi  sebagai  rasa  yang  diakibatkan  organisasi  telah  memenuhi  tujuan  janka  pendek maupun jangka panjang serta tetap merakan bahwa organisasi itu juga merupakan milik Bersama.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 74
Kualitas Aparat Kampung dan Transparansi Keuangan. Membaca dari berbagai guntingan berita baik  pendapat  para  pakar  dan  para  pengamat  tentang  tema  kualitas  kerja  aparat  kampung  titik  fokus adalah  kualitas  pendidikan  di  wilayah  pedalaman  papua  yang  belum  baik  karena  infrastrutur  yang disediakan  masih  sangat  terbatas  serta  jaringan  sosial  masyarakat  yang  masih  sangat  kuat  menganut sistem nomaden serta dimanjakan dengan yang di sediaan alam untuk beberapa generasi mendatang.
Semakin derasnya arus uang yang masuk ke tanah papua arusnya semakin tahun semakin deras, namun tidak membuat masyarakat terbangun dari tidur mereka, hal ini dikarenakan jaringan sosial masih teramat sangat kuat melilit pikiran mereka sebagai petani peramu yang selalu memandang anak adalah pencari nafkah keluarga harus selalu berada di lahan-lahan garapan keluarga menanam atau melakukan perburuan  hewan-hewan  liar  untuk  mencukupi  kebutuhan  keluarga  itu  yang  terpenting  ketimbang menuntut ilmu.
Kualitas  pendidikan  aparat  kampung  masih  sebagai  sebuah  titik  yang  membuat  tersangkutnya pengelolaan  keuangan  kampung  berdasarkan  UU/33/2004  pasal  66  ayat  1,  keuangan  daerah  harus dikelola  dengan  tertib,  mematuhi  hukum  dan  peraturan  dan  ayau  menyebutkan  bahwa  pemerintah dikatakan  telah  memenuhi  asas  keadilan,  kepatuhan  dan  kemanaatan  pengelolaan  keuangan  dengan baik  apabila  telah  menjalankan  prinsip  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparansi  dan  akuntabilitas  sesuai dengan norma yang berlaku.
Rendahnya  kualitas  pendidikan  masyarakat  kampung  yang  hampir  menyebar  pada  wilayah penelitian  yang  hampir  pasti  merupakan  faktor  yang  memperlambat  pengelolaan  keuangan  kampung secara transparansi mulai  dari  proses  perencanaan  sampai  pada  proses  pengendalian  berjalan  putus- putus karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah.
Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka penulis meminjam pendapat Setiawati (2013) dalam (Al- Amin 2015) yang diambil dari studinya Benny  Mandala Putra (tanpa tahun) menyatakan Sumber Daya Manusia  (SDM)  adalah  kesatuan  kemampuan  manusia  yang  ada  pada  organisasi  dan  bukan  total penjumlahan  karyawan  yang  ada,  sebagai  kesatuan  SDM  harus  dilihat  sebagai  suatu  sistem  di  mana setiap karyawan adalah bagian yang saling terkait . Sedangkan pendapat Spencer, (1993) dalam (Saputra 2015).  (Fardian  2014)  masih  dalam  studinya  Benny  Mandala  Putra  (tanpa  tahun)  tentang  kompetensi menjelaskan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 75
ditunjukan oleh kemampuanya untuk secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau fungsi pekerjaan yang spesifik.
Hasil  penelitian  memberikan  sebuah  gambar  sebagai  petunjuk  tentang  masih  lemahnya  tingkat pemahaman  masyarakat  kampung  dalam  memaknai  atau  membaca  atau  menjelaskan  transformasi pengelolaan  keuangan  kampung  kepada  masyarakat  kampung  karena  keterbatasan  pendidikan  dan tingkat pemahaman yang masih rendah sekali.
Redahnya tingkat pendidikan masyarakat pada level aparat kampung serta faktor tidak percayaan antara  aparat  kampung  membuat  transparansi  pengelolaan  keuangan  kampung  tidak  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan bersama yaitu kemandirian ekonomi kampung.
Dalam catatan (Hess 2007) tentang transparansi mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna terbentuknya tata kelola yang baik ( good governance ). Tata kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  biasanya  dilihat  dari  sejaumana  transparansi  dan keterlibatan stakeholder sudah sudah sejalan dengan tata keloa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
Sementara  Stiglitz,  (1999),  memberikan  penguatan  berkait  dengan  hak  dijelaskan  bahwa masyarakat secara alamiah memiliki hak dasar untuk mengetahui ( basic right to know ) dan memperoleh informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, dan mengapa itu merupakan kebijakan atau program. Sedangkan  dalam  catatan  Silver,  (2005)  memberikan  satu  ketegasan  bahwa  bagaimana  organisasi menjalankan operasionalnya.
Sedangkan dalam jurnal yang ditulis (Wayan Edi Suparman, Nyoman Trisna Herawati, Edy Sujana 2014) dijelaskan bahwa berdasarkan beberapa pengertian mutu sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa  kemampuan  manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  dibekali  dengan pendidikan  serta  pengalaman  yang  cukup  khusunya  dalam  menyusun  laporan  keuangan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya Widodo, 2001 dalam (Kharis 2010), mengatakan bahwa terwujudnya laporan keuangan yang  baik  diperlukan  mutu  sumber  daya  manusia  yang  bisa  mengaplikasikan  logika  akuntansi  pada pencatatan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 76
Mutu  sumber  daya  manusia  merupakan  modal  utama  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab yang diberikan dan atau bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai untuk membuat pencatatan laporan keuangan.
Pendapat  lain  yang  disampaikan  tentang  kualitas  aparat  kampung  dalam  proses  perencanaan sampai  pada  tahap  pengelolaan  keuangan  kampung  masih  menjadi  issu  sentral  karena  rendahnya kualitas  masyarakat  akan  sangat  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan  karena  catatan-catatan harian  yang  dibuat  sama  sekali  tidak  akan  pernah  menjawab  asas  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang sudah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pengertian  Manusia  yang  disadurkan  kembali  dari  Hasibuan,  (2013)  menjelaskan  manusia merupakan  kunci  utama  dalam  factor  produksi  perlu  mendapatkan  perhatian  istimewa  dari  organisasi sebab manusia merupakan pengerak utama yang membuat manusia dipandang penting dalam sebuah organisasi.
Transparansi  Pelaporan  Keuangan  Kampung. Transparansi  pelaporan  keuangan  masyarakat kampung  di  wilayah  kabupaten  Boven  Digoel ketika  penyusunan  RPJMD  sampai  dengan  RKPK  dapat dijelaskan sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit hambatan karena adanya ketidak percayaan masyarakat kampung dengan aparat kampung di beberapa wilayah Boven Digoel.
Persoalan-persoalan itu muncul karena belum ada sosialisasi dari pemerintah dengan masyarakat serta keterlibatan kepemimpinan tiga tungku belum di gerakan secara maksimal sebagai sebuah syarat utama dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif sejak pemekaran beberapa kampung di Boven Digoel.
Menurut  (Bryan  dan  White  1990)  menyatakan  bahwa  partisipasi  dalam  perencanaan  dan implementasi program dapat membangun kemandirian. Selain diusulkan juga bahwa perluasan konsep partisipasi  tidak  hanya mencakup  proses  perencanaan  dan  implementasi,  tetapi  juga  partisipasi  dalam menerima manfaat. Aspek menerima manfaat adalah pelengkap bagi ruang lingkup proses perencanaan dan implementasi sehingga dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selanjutnya  (Griesgraber  dan  Gunter  1996)  menambahkan  ukuran  lain  yaitu  evaluasi.  Dengan demikian konsep partisipasi menjadi lebih luas, mulai dari aspek  perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga penerimaan manfaat. Ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh  (Fasli Djalal dan

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 77
Dedi Supriadi 2001) menjelaskan partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok  atau  masyarakat  terlibat  memberikan  masukan  atau  pendapat  sebagai  penerimaan  manfaat dari  program  atau  kegiatan  yang  akan  maupun  sudah  dijalankan.  Partisipasi  juga  dapat  berarti  bahwa kelompok  mengenal  masalah  mereka  sendiri,  mengkaji  pilihan  mereka,  membuat  keputusan,  dan memecahkan masalahnya.
Transparansi  pelaporan  keuangan  juga  merupakan  ukuran  yang  dipakai  juga  untuk  mengukur kualitas  laporan  keuangan  setiap  organisasi  baik  profit  maupun  non  profit.  Sementara  itu  juga  tujuan umum dibuatnya laporan keuangan secara garis besar menurut pendapat para pakar menjelaskan bahwa tujuan  umum  laporan keungan  adalah  sebagai  alat  pengambilan keputusan  yang  disampaikan kepada para pengguna untuk membuat pertimbangan yang terkait dengan alokasi sumber daya.
Demikian laporan keuangan juga merupakan alat penyedia informasi tentang besarnya sumber daya yang akan digunakan maupun resiko yang ditimbulkan dari keputusan keuangan dan ketidakpastian yang terkait. Tujuan pelaporan keuangan terpenuhi atau dianggap baik jika telah memenuhi dua aspek penting yaitu transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dan sebaliknya jika dua tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka pencatatan keuangan Pemerintah Daerah bermasalah.
Informasi  penambahan,  termasuk  laporan  non-keuangan,  dapat  dilaporkan  bersama  dengan laporan  keuangan  untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  tentang  aktivitas  entitas pelaporan untuk satu periode.
Menurut  Rendy  Ermino  (tanpa  tahun)  dalam  jurnal  penelitian  menjelaskan  bahwa  transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif tanggung jawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  kepatuhanya  pada peraturan (KK, SAP,2005).
Penyelengaraan  pemerintahan  yang  terbuka  memiliki  kriteria  sebagai  berikut.  (1)  Adanya pertanggungjawaban terbuka; (2) Adanya akses ke laporan keuangan; (3) Publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja dan (4) Kebijakan publik.
Sedangkan ada pendapat  lain yang menjelaskan tentang tujuan transparansi pelaoran keuangan datang dari beberapa pakar diantaranya sebut saja Warren Bennis dalam Skripsi (Fierda Shafratunnisa

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 78
2015)  mengemukakan  bahwa  tujuan  transparansi,  yaitu  memberikan  informasi  yang  seluas-luasnya kepada  masyarajat  dengan  cara  melibatkan  mereka  dalam  setiap  legiatan  mulai  proses  perencanaan secara partisipatif sampai dengan tahapan evaluasi kemanfaatan anggaran.
Sedangkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance , yaitu: a) ketersediaan payung hukum bagi akses informasi publik, b) ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses  informasi,  c ) tercukupi  sarana  dan  prasarana  untuk  mengakses  infromasi  publik,  d) ketersediaan  informasi  untuk  dipublikasikan  kepada  publik,  dan  e)  kecepatan  dan  kemudahan mendapatkan informasi publik.
Selanjutnya  Mardiasmo  dalam  (Simsom  Werimon  dkk  2007)  mengemukakan,  bahwa  tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu: (1) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;  (2)  Tersedianya  anggaran  dan  dokumen  mudah  diakses;  (3)  Tersedianya  dokumen pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasinya usulan/suara rakyat; (5) Tersedianya sistem penyampaian informasi kepada publik.
Berangkat dari persoalan belum baiknya keterbukaan informasi antara masyarakat kampung serta masih  rendahnya  tingkat  pendidikan  mereka  serta  masih  sangat  kuat  tekanan-tekanan  dari  luar  yang diarahkan semua pada proses penataan keuangan kampung bersumber dari pusat dan daerah.
Hasil  temuan  penelitian  memberikan  satu  gambaran  sebagai  petunjuk  tentang  masih  kuatnya kepentingan masing-masing individu dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat kampung sebagai jalan masuk untuk mengeksplorasi segala sumber-sumber ekonomi yang dimiliki orang kampung.
Bantuan  keuangan  yang  diberikan  pemerintah  masih  belum  dipahami  secara  bersama-sama sebagai satu modal awal untuk membangun kemandirian kampung melalui berbagai infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan mulia yaitu keadilan ekonomi bagi semua masyarakat kampung.
Penelitian  ini  memberikan  sebuah  gambar  sebagai  petunjuk  tentang  masih  lemahnya  tingkat pemahaman  masyarakat  kampung  dalam  memaknai  atau  membaca  atau  menjelaskan  transformasi pengelolaan keuangan kampung kepada masyarakat kampung yang lain karena keterbatasan pendidikan dan tingkat pemahaman yang masih rendah sekali.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 79

## KESIMPULAN
Dalam  pengidentifikasian  masalah  dilapangan  terlihat  bahwa  masih  kuatnya  tekanan  eksternal dalam  proses  pelaporan  keuangan  dapat  dikatakan  belum  berjalan  dengan  baik  dengan  kondisi  nyata karena ada berbagai kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan tingkat kampung.
Rekaman data lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tidak pastian lingkungan dalam proses pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Pelaksaan rencana program dan kegiatan tingkat kampung dengan mengusung tema transparansi masih  belum  secara  utuh  diterima  oleh  semua  komponen  pada  tingkatan  Pemerintah  Daerah  sampai pemerintahan  tingkat  kampung  karena  masih  lemahnya  komitmen  manajemen  pada  masing-masing tingkatan.
Dalam pengidentifikasian masalah di lapangan terlihat bahwa masih lemahnya tingkat pendidikan dalam  proses  penyusunan  catatan  keuangan  menyebabkan  penerapan  transparansi  belum  bisa dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashworth  et.  al.  2009. "Escape  from  the  Iron  Cage?  Organizational  Change  and  Isomorphic Pressures in the Public Sector. " By R., G. Boyne., dan R. Delbridge Ashworth. Journal of Public Administration Research and Theory.
Bogdan, R. C. Biklen. 1982. Qualitatif Research for Education Theory and Methods .
Bogdan.  1980. Qualitative  Research  for  Education:  An  Introduction  to  Theory  and  Methods.  . Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
Bryan  dan  White.  1990. "Manajemen  Pembangunan  untuk  Negara  Berkembang ,."  By  C.  dan White G. L., Bryan. Jakarta:: LP3ES.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields . American sociological review , 147-160.
Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of management Review , 20 (1), 65-91.
Dwi Cahyono. 2008. Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Progam Mentoring dengan. Kepuasan Kerja dan Niat Ingin Pindah. Disertasi Universitas. Diponegoro.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 80
Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Terhadap  Penerapan  Transparansi  Pelaporan  Keuangan  (Studi  Empiris  atas  SKPD Pemerintah Kota Padang) . Jurnal Akuntansi , 3 (1).
Fasli  Djalal  dan  Dedi  Supriadi.  2001. Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah. Jakarta, Jakarta: Depdiknas Bappenas Adiciptakaryanusa.
Fierda  Shafratunnisa.  2015. Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir”. . Jakarta: Skripsi S- 1. Jakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Fisher. 1996. "State and Local Public Finance: Institutions, Theory, and. Policy. 2nd Edition ." By Ronald C. Fisher.
Griesgraber dan Gunter. 1996. " Development:New Paradigms and Principle for The Twenty First Century . ." By J.M and B.G Gunter Grisgraber. Pluto Press East Havey, CT.
Hasibuan, M. (2013). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara . Hasibuan. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hess, D. (2007). Social reporting and new governance regulation: The prospects of achieving corporate accountability through transparency . Business Ethics Quarterly , 17 (3), 453-476
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  the  firm:  Managerial  behavior ,  agency  costs  and ownership structure. Journal of financial economics , 3 (4), 305-360
Kharis, A. (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia . Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UPN Veteran .
Luthans.  1998. "Organizational  Behavior .  Eigt  Edition.New  York  McGraw-.  Hill  Co."  By  Fred. 1998. Luthans. New York.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah . Andi.
Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Milliken,  F.  J.  (1987).  Three  types  of  perceived  uncertainty  about  the  environment:  State,  effect,  and response uncertainty. Academy of Management review , 12 (1), 133-143.
Mizruchi dan Fein. 1999. "The Social Construction of Organizational. Knowledge A Study of the Uses of Coercive, Mimetic, and Normative. Isomorphism. Administrative Science Quarterly." By M. S. dan L. C. Fein Mizruchi.
Moleong Lexy. 2000. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung:: PT, Remaja Rosdakarya.
Nico Andrianto. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui. E-Government.
Paine, L. S. (1994). Managing for organizational integrity. Harvard business review , 72 (2), 106-117.

## Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 4, Nomor 1, April 2019: 61-81 81
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  17  Tahun.  2003. Tentang  Keuangan Negara. Indonesia, Jakarta: Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No.  33  tahun.  2004. Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia, Jakarta: Pemerintah Indonesia. Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun.  2008.  "Keterbukaan Informasi Publik." Indonesia, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun.  2005. Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. Indonesia, Jakarta: Indonesia.
radarbanten.com. n.d.
Ridha,  M.  Arsyadi  dan  Hardo  Basuki.  2012.  "Pengaruh  Tekanan  Eksternal,  Ketidakpastian Lingkungan,  dan  Komitmen  Manajemen  Terhadap  Transparansi  Pelaporan  Keuangan." Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (Simposium Nasional Akuntansi) xv.
Robbins  dan  Judge.  2007. Perilaku  Organisasi,  Edisi  Duabelas,  . Jakarta.:  Penerbit  Salemba Empat:.
Robert K. Yin. 2009. Studi Kasus (Desain dan Metode). Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Roen, F. (2011). Teori Institusional (Institutional Theory).
Simsom  Werimon  dkk.  2007.  "Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik  Terhadap  Hubungan  Antara  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). ." SNA X. .
Sopiah, D. (2008). Perilaku Organisasional. Yogyakarta: PT Andi Yogya .
Stiglitz, Joseph E. 1999. Economics of the Public Sector. Third edition. . New York: W.W. Norton & Company.
Sukhemi. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Telkom, Tbk, Vol.1. Vol. 1.
Suparman, W. E., Herawati, N. T., AK, S., & Edy Sujana, S. E. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buleleng. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi) Undiksha , 2 (1).