## Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui
Peogram Sabtu Minggu Di Kota Serang
¹ Sulasno, 2 Uul Nabila
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

## Abstract
Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (UMKM)  have  an  important  and  strategic  role  in  national economic  development,  UMKM  in  Serang  City  have  the  potential  to  drive  the  regional  economy  of UMKM into one of the economic pillars that drives the wheels of the economy in Indonesia. Based on data from the Serang City Industrial, Trade and Cooperatives Office, the total number in each district of the city and district of Serang reaches 10,132 UMKM, 499 MSMEs that have a small micro business license (UMK). This proves that the awareness of MSME entrepreneurs on the importance of a business permit,  the  importance  of  a  brand  in  a  product  is  still  minimal.  On  this  basis,  we  make  a  program called  law  weekend,  which  is  a  legal  approach  to  the  public  or  business  people  so  that  they  can understand  the  importance  of  copyright,  the  importance  of  brands  and  contribute  to  trademark registration in order to protect UMKM.
Keywords: UMKM, Brands, Law Weekend

## Abstrak
Usaha  Mikro  kecil  menengah  (UMKM)  mempunyai  peran  penting  dan  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  nasional,  UMKM  di  Kota  Serang  sangatlah  berpotensi  dalam  mendorong perekonomian  daerah  UMKM  menjadi  salah  satu  pilar  perekonomian  yang  menggerakan  roda perekonomian  di  Indonesia.  ,  berdasarkan  data  Dinas  Industri,  Perdagangan  dan  Koperasi  Kota Serang  jumlah  keseluruhan  disetiap  kecamatan  kota  dan  kabupaten  Serang  mencapai  10.132 UMKM,  499  UMKM  yang  mempunyai  surat  izin  usaha  mikro  kecil  (IUMK).  Hal  ini  membuktikan bahwa  kesadaran  para  pelaku  usaha  UMKM  terhadap  pentingnya  sebuah  izin  usaha,  pentingnya sebuah merek dalam suatu produk masih minim. Atas dasar itu lah kita membuat suatu program yang  disebut  law  weekend  yaitu  pendekatan  hukum  kepada  masyarakat  atau  pelaku  usaha  agar dapat  mengerti  pentingnya  hak  cipta,  pentingnya  merek  serta  ikut  berkontribusi  dalam  upaya pendaftaran merek guna melindungi pelaku UMKM.
Kata kunci : UMKM, Merek, Sabtu Minggu
*) Penulis Korespondensi E-mail : sulasno1971@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memasuki  era revolusi industri  4.0. di era ini kecepatan menjadi  kunci  utama  untuk  menghadapi era  revolusi.  Hal  ini  berlaku  disegala sector  terutama  bisnis  yang  digeluti  oleh pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah) di tanah air. Usaha Mikro kecil menengah  (UMKM)  mempunyai  peran penting dan strategis dalam pembangunan  ekonomi nasional,  kuatnya UMKM dalam membangun perekonomian Indonesia karena keunggulannya dibeberapa  faktor  yakni  kemampuan focus  yang  spesifik,  fleksibilitas  nasional, biaya  rendah,  dan  kecepatan  inovasi. Maka  dari  itu  UMKM  menjadi  salah  satu pilar  perekonomian  yang  menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
Akan  tetapi,  masih  cukup  banyak pelaku  industry  UMKM  yang  belum mendaftarkan kekayaan intelektual khususnya  merek  dagangnya  dikarenakan minimnya  pemahaman  akan  manfaat pendaftaran  merek  bagi  industry  UMKM dan  terbatasnya    permodalan,  sehingga mereka  tidak  atau  belum  mendapatkan perlindungan  hukum,  sebab  suatu  merek dagang  akan  mendapatkan  perlindungan jika  telah  melakukan  permohonana pendaftaran  dan  sampai  keluar  sertifikat merek atau granted.
Begitu  pula  di  Provinsi  Banten, kalau melihat wilayah geografisnya,  maka Provinsi  Banten  itu  kaya  akan  Sumber Daya  Alamnya,  itu  berarti  potensi  produk produk  unggulan  daerah  khususnya UMKM baik itu dari hasil alam atau olahan sangat  banyak  dan  berlimpah.  Oleh karena  Pemerintah  Provinsi  Banten selayaknya mengoptimalkan sumber Daya Alam  tersebut  menjadi  berdaya  guna, bermanfaat  bagi  orang  banyak  dan memberikan  perlindungan  hukum  yang sewajarnya.
Oleh  karena  itu  pentingnya  peran pemerintah yang sangat dibutuhkan untuk mendorong  dalam  kegiatan  UMKM  agar dapat  melanjutkan  serta  dukungan  akses permodalan dan bantuan dalam mendaftarkan  merek.  Disamping  itu  juga harus  adanya  peran  pendampingan  yang dapat  membantu  bagi  para  pelaku UMKM,  IKM,  UKM  yang  ada  di  Kota Serang,  Provinsi  Banten.  Selain  itu  masih adanya  hal  yang  tak  kalah  pentingnya dengan aspek permodalan dan pendampingan  namun juga adanya sosialisasi,  edukasi,  pemutihan,  di  buat peraturan secara khusus tentang peraturan yang berkaitan dengan
kebijakan  kekayaan  Intelektual  (KI).  Suka tidak  suka,  ada  atau  tidak  ada  peran produk produk UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan  kesempatan  cukup  besar, UMKM  dapat  menyerap  lapangan  kerja mengentaskan  kemiskinan  dan  juga sebagai  penyumbang  ekonomi  nasional melalui  penerimaan  pajak,  retribusi  dan bentuk penerimaan lainnya.
Atas  dasar  itu  lah  kita  membuat suatu program yang disebut law weekand yaitu pendekatan hukum kepada masyarakat atau pelaku usaha agar dapat mengerti pentingnya hak cipta, pentingnya merek serta ikut berkontribusi dalam  upaya  pendaftaran  merek  guna melindungi pelaku UMKM.
Ketentuan modal dasar sebesar Rp
50  juta  dalam  UU  Nomor  40  Tahun  2007 Perseroan Terbatas
dapat ‘dikesampingkan’ oleh para pendiri perseroan  yang  profilnya  sesuai  dengan kriteria  dalam  UU  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah memberikan kemudahan  bagi  pelaku  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang badan hukumnya berbentuk
Perseroan Terbatas (PT).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka peneliti  mengangkat  judul  penelitian “ PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP

## UMKM MELALUI PROGRAM LAW
WEEKEND  DI  KOTA  SERANG  MENUJU INDONESIA EMAS”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normative  empiris. Metode  penelitian  normative  empiris merupakan penelitian melihat dari hukum yang  bekerja  pada  segi  kaidah/norma berupa  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  tentang  merek  dengan tidak  terlepas  dari  unsur  social/empiris yakni  kenyataan  yang  ada  dimasyarakat adanya  pemahaman  juga  perlindungan yang kurang maksimal terkait perlindungan  hukum  terhadap  UMKM. Teknik  dalam  pengumpulan  data  dengan cara studi pustaka yaitu teknik pengumpulan  dan  informasi  dengan menelaah  sumber-sumber  tertulis  yang relevan  dan  berhubungan  dengan  objek yang  sedang  diteliti.  Sehingga  mampu menjawab  permasalahan  yang  dihadapi. Analisis  data  dilakukan  sejaca  kualitatif yaitu dengan menelaah seluruh data yang tersedia kemudian dilakukan reduksi data sehingga  menghasilkan  penafsiran  data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN
Penerapan Perlindungan Kekayaan Intelektual  terhadap    UMKM  melalui program Law Weekend di Kota Serang
Penerapan  merupakan  sebuah tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun  swasta,  baik  secara  individu maupun  kelompok  dengan  maksud  untuk mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai. Penerapan  juga  bisa  diartikan  sebagai pelaksanaan  sebuah  hasil  kerja  yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan  ke  dalam  masyarakat.
Namun  demikian  dalam  pelaksanaan tersebut  perlu  adanya  peryaratan  yang harus di penuhi. Secara umum penerapan tersebut  memiliki tiga unsur penting dan mutlak  dalam  menjalankannya.  Adapun unsur-unsur  penerapan    tersebut  sebagai berikut :
1. Adanya program yang dilaksanakan, Penerapan Perlindungan  Hukum  Kekayaan Intelektual  (KI)  UMKM  Di  Kota
Serang  hendaknya  atas  dasar program yang ada dan pelaksanaannya  sesuai  dengan program yang telah dibuat. antara Masyarakat Pengrajin dan
penggerak  Produk  produk  UMKM dengan pemerintah daerah
(PEMKOT  Kota  Serang)  tersebut yang  berdasarkan  pada  peraturan perundangan yang berlaku.
2. Adanya  kelompok  target,  yaitu masyarakat  yang  menjadi  sasaran dan  diharapkan  akan  menerima manfaat  dari  program  tersebut, Secara  umum  masyarakat  Kota Serang mempunyai pekerjaan berdagang  dan  sebagai  penggerak produk  produk  UMKM.      Para penggerak  UMKM  di  kota  Serang sebagian  besar  belum  mengenal betul  apa  yang  disebut  dengan Kekayaan  Intelektual  (hak  cipta, merek,  paten,  desain  Industri, rahasia  dagang,  desain  tata  letak sirkuit terpadu) Sehingga kita agak susah ketika memberikan pemahaman  tentang  rezim  KI apalagi  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hukum.    Namun demikian  dengan  adanya  unsur unsur  penerapan  ini  diharapkan program    tersebut  berdampak atau  mempunyai  konsekwensi hukum  dan  konsekwensi  logis, artinya  ada  target  dari  program dan  berfungsi  serta  bermanfaat
bagi  Kota  Serang    khususnya  para penggerak  produk  produk  UMKM baik  itu  secara  hukum,  ekonomi, social dan budaya.
3. Adanya pelaksanaan, baik
organisasi  atau  perorangan  yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan  tersebut.  Demikian juga penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual (KI) beserta pelindungannya.  Penerapan  akan berjalan  dengan  baik  dan  dapat tepat sasaran apabila perencanaan yang  matang  yang  diwujudkan dalam  sebuah  program. Kemudian program  tersebut  dilaksanakan atau  diterapkan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan dinamika
dalam  penerapan  perlindungan hukum kekayaan Intelektual terhadap  UMKM  di    kota  Serang, maka  peneliti  mencoba  untuk mengadakan dan melakukan penelitian  dengan  fok  us  pada produk produk UMKM yang diselenggarakan  pada  hari  sabtu dan minggu. Kenapa sabtu minggu ?    pada  saat  itu  para  penggerak produk  produk  UMKM  tersebut memasarkan produknya di sepanjang  jalan  yang  ada  di  dekat ramayana,  alun  alun  kota  serang, sepanjang jalan Diponegoro dan di sekitar  alun  alun.  Dengan  melihat fenomena  seperti  itu  maka  timbul penulis untuk menelitinya.
Program law  weekend di  ambil dari  2  suku  kata  law  yang  berarti hukum  dan  weekend  yang  berarti mingguan  jadi  program Sabtu Minggu adalah program penelitian sekaligus  pengabdian  hukum  yang
dilakukan sabtu dan minggu,  yang disibukkan dengan berbagai macam  aktivitas,  maka  pada  hari sabtu dan minggu kita memanfaatkan  waktu  libur  untuk melakukan  penelitian  sekaligus memberikan  edukasi  terhadap para  pedagang,  penggerak  produk produk  UMKM    di  wilayah  kota serang.
5. Dengan  program  sabtu  minggu  ini diharapkan para penggerak produk UMKM  memahami  tentang  arti pentingnya  Kekayaan  Intelektual bagi  mereka.  Mereka  di  berika pemahaman yang berkaitan dengan  hak  cipta,  merek,  paten, rahasia  dagang,  DTLST,  Disain
Industri, EBT, Pengetahuan Tradisional,  Indikasi  Geografis, termasuk perlindungan hukumnya, tidak  lupa  juga  fungsi  hukum  dan tujuan  hukum. Hukum  bertujuan antara lain memberikan perlindungan  kepada  masyarakat yang  berada  pada  posisi  yang lemah,  baik  lemah  secara  sosial, politik maupun ekonomi. Perlindungan  hukum    dalam tulisan  ini  difokuskan  pada  aspek ekonomi,  khususnya  menyangkut dengan  keberadaan  usaha  kecil dalam  menghadapi  persaingan bebas.    Dari  aspek  filsafat  hukum tujuan  dari  perlindungan  kepada usaha  kecil  adalah  dalam  upaya mewujudkan  keadilan  ekonomi, melalui  pemerataan  kesempatan berusaha.    Keadilan  merupakan tujuan  hukum    yang  paling esensial. Menurut anggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.  Hukum  yang  berfungsi sebagai  alat  perekayasa  sosial diharapkan dapat mengubah keadaan  yang  lebih  baik  terhadap
kelompok  yang  kurang  beruntung (usaha kecil).
6. Hukum  tidak  hanya  berperan untuk  menjamin  adanya  kepastian dan ketertiban
semata, sebagaimana halnya konsep Negara  penjaga  malam.  Akan tetapi hukum juga harus berfungsi untuk mempercepat proses pembangunan  nasional.  Menurut Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum diharapkan berfungsi lebih daripada  sekedar  itu,  yakni  dapat sebagai  “sarana  pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”  dengan  pokok- pokok  pikiran  sebagai  berikut “hukum merupakan “sarana pembaharuan
masyarakat”
didasarkan kepada anggapan bahwa  adanya  keteraturan  atau ketertiban dalam usaha
pembangunan  dan  pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang
(mutlak) perlu.
7. Tujuan  utama  dalam  menjalankan bisnis  adalah  untuk  mencari keuntungan.  Untuk  memperoleh keuntungan  tersebut  pelaku  bisnis harus  bersaing  dengan  pelaku bisnis  lainnya.  Persaingan  bisnis cendrung  tidak  sehat  berdampak pada ketidakadilan distribusi pendapatan.  Hal  ini  akibat  adanya ketimpangan  dalam  persaingan bisnis.  Untuk  mencegah  dan mengatasi  pesaingan  bisnis  yang tidak  sehat  yang  dapat  merugikan usaha  kecil  dan  konsumen,  maka pemerintah  perlu  ikut  campur mengatur  agar  persaingan  bisnis berjalan secara fair.
Peranan pemerintah sangatlah strategis  dalam  menentukan  arah  dan kebijakan  bagi  pemerataan  pendapatan yang  adil,  khususnya  UMKM  melalui
serangkaian  kebijakan  publik.  Kebijakan publik  tersebut  dapat  ditempuh  melalui tugas  Negara  sebagai  legistator  dan fasilitator yang dilegitimasi melalui berbagai  produk  hukum,  seperti  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah  sampai peraturan daerah.
UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah) menjadi target dalam program  ini,  melihat  bahwa  UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah) merupakan  salah  satu  mesin  penggerak pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengan  (UMKM) merupakan  nyawa  bangsa,  UMKM  adalah kunci  untuk  mencapai  Indonesia  Emas. Indonesia  Emas  adalah  sebuah  kondisi saat Negara Indonesia diharapkan mampu bersaing  dengan  bangsa  lain  serta  dapat menyelesaikan
masalah-masalah
kebangsaan seperti korupsi dan kemiskinan. Indonesia Emas diproyeksikan pada  seratus  tahun  kemerdekaan  Negara Indonesia  pada  tahun  2045,  sumber daya manusia  Indonesia  merupakan  salah  satu faktor penting untuk mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan makmur.
Oleh  karena  itu  Indonesia  Emas  2045 disebut sebagai jendela demografi, bonus demografi tidak selamanya membawa hal yang  positif,  justru  bisa  menjadi  sebuah bencana  apabila  penduduk  usia  produktif tidak memiliki keterampilan yang mumpuni, sehingga kondisi ini meningkatkan pengangguran.umtuk menjawab  tantangan  pengangguran  ini, peran  UMKM  dalam  perekonomian Indonesia cukuplah besar, dengan terlihat dari  besarnya  populasi  yang  ada  dan dalam  penyerapan  tenaga  kerja.UMKM memiliki  daya  tahan  yang  lebih  terhadap krisis,  dibandingkan  dengan  perusahaan- perusahaan  besar  yang  ada,  melihat sejarah  ketika  pada  tahun  1997  saat Indonesia  mengalami  krisis  moneter. berdasarkan data Dinas Industri, Perdagangan  dan  Koperasi  Kota  Serang,
jumlah  keseluruhan  disetiap  kecamatan kota  dan  kabupaten  Serang  mencapai 10.132 UMKM, 499 UMKM yang mempunyai  surat  izin  usaha  mikro  kecil (IUMK)  dan  hanya  3  UMKM  yang  telah mendaftarkan merek.
Hal ini membuktikan bahwa kesadaran para  pelaku  usaha  UMKM  terhadap pentingnya sebuah izin usaha, pentingnya sebuah  merek  dalam  suatu  produk  masih minim.  Maka  kita  peneliti  hadir  untuk memberikan  pemahaman  kepada  para
pelaku usaha dengan cara mensosialisasikan  tentang  pentingnya merek,  yang  juga  akan  dibantu  oleh pendampingan,  ahli  hukum  bisnis  dan kementrian  hukum  dan  Ham,  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Serang    dalam  upaya  memberikan kesadaran  kepada  para  pelaku  usaha tersebut,  serta  kita  ikut  berkontribusi dalam upaya pendaftaran merek tersebut hingga produk pelaku usaha ini mendapatkan perlindungan hukum.
Mekanisme  permohonan  pendaftaran merek  produk-produk  UMKM  di  Kota

## Serang
Saat  ini  Indonesia  telah  masuk dalam  era  baru  yaitu  terbentuknya komunitas  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) yang menjadi pasar
tunggal (single market ) dan tempat berproduksi  bersama  ( production  base ) untuk masyarakat ASEAN dan luar ASEAN. Adanya  keterbukaan  dalam  pasar  global tersebut menuntut perlunya perlindungan terhadap produk-produk, khususnya koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  agar  tidak  ditiru  oleh pesaing  lainnya.  Perlindungan  tersebut berupa  perlindungan  terhadap  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atas  produk
dan desain, melalui diterbitkannya sertifikat HKI.
Salah  satu  perlindungan  Kekayaan
Intelektual  (KI)  yang  penting  untuk didaftarkan  oleh  pelaku  UMKM  adalah merek.  Merek  ( branding )  penting  bagi UMKM  agar  semakin  dikenal  masyarakat luas  dan  menjadi  ciri  khas  terhadap usahanya.  Merek  mempunyai  beberapa fungsi,  yaitu  sebagai badge  of  origin , a piece of personal property , dan sebagai cultural resource . Merek sebagai badge  of  origin ,  merupakan  hak penting dalam perdagangan dan memperlihatkan  hubungan  erat  antara barang,  jasa  dan  orang  yang  mempunyai merek  tersebut  dengan  asal  barang. Sedangkan personal property , mempunyai arti  bahwa  merek  merupakan  aset  bagi
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SOSIALISASI LAW

## WEEKEND
FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) LAW WEEKEND SEMINAR WORKSHOP PENERAPAN KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) PENDAFTARAN MEREK SERTIFIKAT MEREK
pemilik  merek,  sehingga  pemilik  merek dapat  menjual  merek  tersebut  karena memiliki nilai ekonomi. Merek sebagai cultural  resource ,  yaitu  merek dapat  dikaitkan  dengan  budaya  suatu negara.
Merek  adalah  sebuah  simbol pembeda antara produk atau jasa, sangat banyak berbagai perusahaan atau perorangan  yang  sudah  sangat  sukses dengan  merek-merek  terkenal  yang mereka  buat  atas  produk  atau  jasa  yang tentunya  akan  berharga  jika  dilabeli dengan merek terkenal.
Pendaftaran  merek  bagi  produk produk  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah)  sekarang  telah  dipermudah dengan  diundangkannya  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  yang  diturunkan  dalam peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek.
Permohonan  pendaftaran  merek dapat  diajukan  melalui  Konsultan  Hak Kekayaan  Intelektual  Terdaftar.  Jika semua persyaratan telah terpenuhi, maka pemohon  tinggal  menerima  tanggal penerimaan  merek  sebagai  tanda  terima permohonan. Permohonan merek tersebut  akan  diumumkan  melalui  berita resmi merek, di mana masa pengumuman akan berlangsung kurang lebih selama dua bulan.
Program  pemerintah  di  Kota Serang  Provinsi  Banten  terkait  dengan upaya  peningkatan  kesadaran  hukum dengan  legalitas  dimana  UMKM  (Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah)  mempunyai produk yang akan mendapatkan perlindungan  hukum,  artinya  ketika sebuah  produk  akan  maju  atau  laku dipasaran  tidak  ada  orang  lain  yang  akan mengklaim  produk  atau  jasa  dengan menggunakan merek tersebut.
Berdasarkan  data  dari  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  maka jumlah  UMKM  di  kota  Serang  adalah Usaha  Mikro  :  6495,  Usaha  Kecil  :  3595, Usaha  Menengah  :  222,  Jumlah  UKM  : 10.321  Data  ini  diambil  dari  Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.
Kemudian upaya pemerintah untuk  mendorong  UMKM  (Usaha  Mikro Kecil Dan Menengah)
tersebut pemerintah mengadakan sosialisasi setiap tahunnya  yang  bekerja  sama  dengan
Dinas  dalam  hal  ini  Dinas  Koperasi  dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)  disetiap  Kabupaten  Kota,
serta selalu koordinasi dan menyelenggarakan  baik  itu  sosialisasi, workshop  maupun  bimtek.  Audiensinya pun  para  pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro Kecil  Dan  Menengah)  binaan,  bukan hanya  pembinaan  terhadap  Merek  tetapi halal  juga  perlu  apalagi  jika  produk  yang mereka buat adalah produk pangan.
Ada insentif yang diberikan pemerintah  dalam  pendaftaran  yang berasal  dari  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil Dan  Menengah)  yaitu  berupa  keringanan biaya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  28  tahun  2019  itu dinyatakan bahwasanya pendaftaran Merek  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan Pajak)  sekitar  Rp.1.800.000  (satu  juta delapan  ratus)  tetapi  jika  pemohonnya berasal  dari  pelaku  UMKM  maka  dapat keringanan  menjadi  Rp.500.000  (lima ratus  ribu),  tetapi  tentu  saja  ada  syarat yang  harus  dipenuhi  yaitu  melampirkan surat  keterangan  dari  Dinas  yang dinyatakan  bahwa  pemohon  pendaftaran Merek tersebut adalah UMKM binaan dari instansi atau dari Dinas tersebut, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan.  Untuk sektor  UMKM  berada  di  Dinas  Koperasi dan  UMKM  kemudian  untuk  IKM dikeluarkan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan. Saat ini pelaku UMKM yang
telah  mendaftarkan  mereknya  kepada Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  telah  mencapai  184  yang sebagian  besarnya  adalah  pelaku  UMKM (Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah)  se Provinsi Banten.
Mekanisme dalam pendaftaran merek
a) Meminta  surat  pengantar  dari  RT dan RW setempat
b) Melimpahkan  surat  pengantar serta  berkas  yang  dibutuhkan dalam pendaftaran ijin usaha yang kemudian  akan  dikeluarkan  surat keterangan  usaha  (SKU)  oleh kecamatan.
c) Melimpahkan  surat  usaha  serta berkas  kepada  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian untuk selanjutnya meminta surat
pengantar  yang  akan  ditujukan dalam  pendaftaran  merek  kepada Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Jika  produk  tersebut adalah  sebuah  produk  pangan, pelaku diwajibkan
untuk
mendaftarkan  Halal  kepada  MUI dengan  meminta  surat  pengantar kepada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian.
d) Mendaftarkan merek dengan langsung dating ke kantor Kemenkumham atau dapat langsung  mendaftarkan  melalui website https://www.dgip.go.id .
Jika semua persyaratan telah
terpenuhi, maka pemohon tinggal menerima  tanggal  penerimaan  merek sebagai  tanda  terima  permohonan. Permohonan merek tersebut akan diumumkan  melalui  Hal-hal  yang  harus dicantumkan dalam permohonan
a) Hak-hak  prioritas  untuk  pemohon yang terdaftar di Negara lain
b) Pengumuman
c) Keberatan dan Sanggahan
d) Pemeriksaan merek
e) Hak banding
Mulai  per  tanggal  17  Agustus  2019 pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan  Intelektual  (KI)  yaitu  Merek, Paten,  Desain  Industri)  dilakukan  secara online.  Registrasi  akun  dan  pengajuan permohonan pendaftaran KI dapat dilakukan  melalui  Website Memang semakin berkembang dan supaya perolehan KI di Indonesia semakin banyak maka  pemerintah  melalui  Kdementrian Hukum  Dan  HAM  melakukan  terobosan dengan  cara  memberikan  kemudahan kepada  masyarakat  untuk  mendaftarkan dan melindungi KInya secara personal. Itu dilakukan  dengan  maksud  memberikan perlindungan hukum dan supaya masyarakat  Indonesia  melek  terhadap  KI. Maka di jaman sekarang masyarakat yang ingin melindungi karya karyanya, produknnya  tinggal  registrasi  log  in  dan melakukan pendaftaran. Dalam perrmohonan  pendaftaran  merek  dengan tujuan  untuk  mencari  perlindungan hukum  dalam  prakteknya  tidak  selalu berjalan  lancer.  Ada  beberapa  hambatan pemohon  melakukan  pendaftaran  merek perrmohonan pendaftaran merek, sebagai berikut :
a. Masyarakat  di  Kota  Serang  secara keseluruhan belum melek
terhadap Kekayaan Intelektual (KI) atau kurang kesadaran bagi mereka penggerak UMKM
b. Kurangnya  Sosialisasi  dari  pihak terkait  atau  pemahaman  KI  perlu ditingkatkan
c. Para  penggerak  UMKM  kota Serang  masih  sebatas  untuk menghidupi keluarganya
d. Beaya  mahal  dan  jangka  waktu yang begitu lama, walau pendaftaran sekarang melalui atau secara online tetep saja mahal dan waktunya lama.
e. Belum  terdapat  Unit  yang  fokus mengurusi KI dan pemanfaatannya
Dalam prakteknya ternyata
permohonan  pendaftaran merek itu tidak sesederhana  yang  ada  dalam  peraturan perundang-undangan, karena dalam pelaksanaannya menjadi ribet dan terkesan susah, belum bicara pembayaran, kemudian, tahapan tahapan dalam  pendaftaran  merek,  jangka  waktu, juga  ada  prosedur  tanya  jawab  tentang merek  dagangnya,  belum  juga  secara online yang kelihatan mudah ?

## PENUTUP
Berdasarkan rumusan permasalahan dan dalam pembahasan diatas maka penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Perlindungan  hukum    kekayaan intelektual  atas  produk  produk UMKM  di  kota  Serang  Provinsi Banten Diharapkan dapat menjamin  kepastian  hukum  baik itu  perlindungan  hukum  preventif maupun perlindungan hukum represif.  Adapun  penjabaran  dari preventif  itu  mencegah  supaya tidak terjadi penyimpangan,
pelanggaran dalam kekayaan intelektual  (Hak  Cipta,  Merek,
Rahasia  Dagang,  Paten,  Desain
Industri,  DTLST,  dll).  Bila  dilihat dari  aspek  ekonomi,  khususnya perlindungan tersebut menyangkut  dengan  keberadaan usaha  kecil  dalam  menghadapi persaingan  bebas.  Masyarakat harus  lebih  kreatif  serta  berani bersaing  dengan  produk  asing untuk  itu  setiap  produk  itu  perlu perlindungan kekayaan intelektual, dengan cara pendaftaran KI tersebut.    Dari  aspek  filsafat hukum  tujuan  dari  perlindungan kepada  usaha  kecil  adalah  dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui pemerataan kesempatan  berusaha.  Salah  satu
perlindungan  HKI  yang  penting untuk  didaftarkan  oleh  pelaku UMKM adalah merek. Oleh karena itu  bentuk  perlindungan  hukum yang kami maksud adalah mendaftarkan sebuah merek kepada  kementrian  hukum  dan hak asasi manusia agar merek dan produk yang mereka miliki mampu terlindungi dan mencegah dari hal- hal  yang  dapat  merugikan  bagi para pelaku UMKM.
2. Mekanisme  dalam  permohonan pendaftaran merek Meminta surat pengantar  dari  RT  dan  RW setempat Melimpahkan surat pengantar  serta  berkas  yang dibutuhkan dalam pendaftaran ijin usaha yang kemudian akan dikeluarkan surat keterangan usaha  (SKU)  oleh  kecamatan. Melimpahkan  surat  usaha  serta berkas  kepada  Dinas  Perdagangan dan
Perindustrian untuk
selanjutnya meminta surat pengantar  yang  akan  ditujukan dalam  pendaftaran  merek  kepada Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.  Jika  produk  tersebut adalah  sebuah  produk  pangan, pelaku diwajibkan untuk mendaftarkan  Halal  kepada  MUI dengan  meminta  surat  pengantar kepada  Dinas  Perdagangan  dan Perindustrian.Mendaftarkan merek dengan langsung datang ke kantor  Kemenkumham  atau  dapat langsung  mendaftarkan  melalui website https://www.dgip.go.id dengan  membawa  syarat-syarat sesuai  dengan  pasal  4  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Jika  semua  persyaratan telah  terpenuhi,  maka  pemohon tinggal menerima tanggal penerimaan  merek  sebagai  tanda
terima  permohonan.  Permohonan merek  tersebut  akan  diumumkan melalui  berita  resmi  merek,  di mana  masa  pengumuman  akan berlangsung  kurang  lebih  selama dua bulan.
Saran 1. Diharapkan Bagi Pemerintah dapat memberikan  perlindungan hukum secara khusus dengan membentuk perangkat hukum di tingkat daerah  serta  memfasilitasi, mendorong,  memberikan pendampingan, mengedukasi  secara  rutin dan  memberikan  insentif insentif kepada para penggerak  produk  produk unggulan  UMKM  di  Kota Serang,  Provinsi  Banten sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya terwujud. 2. Bagi  UMKM,  IKM,  UKM, dengan  diberikan  Program Law  Week  And,  maka diharapkan  para  pengrajin, penggerak  Produk  produk unggulan  UMKM  melek akan rezim kekayaan intelektual (KI) secara umum dan segera melakukan permohonan pendaftaran KI secara khusus sehingga perlindungan hukum tentang Kekayaan Inteketual terwujud. DAFTAR PUSTAKA Buku
Didik  J.  Rachbini, “Ekonomi  Pasar
Sosial : Pilihan Ketiga
(Pengalaman
Ekonomi Jerman  Barat)”,    dalam Relevansi  Pasar  Sosial  bagi Indonesia, Penerbit    Cides, Jakarta, 1995.
Fuady Munir. Pengantar Hukum Bisnis ,  PT  Cipta  Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Is  Muhamad  Sadi,  Pengantar Ilmu  Hukum,  KENCANA, Jakarta 2015
Lindsey,  eddy,  simon,  tomi. HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL: suatu pengantar. Sinar
grafika. Jakarta 2006
Kusumaatmadja  Mochtar, Hukum, Masyarakat,  dan  Pembinaan Hukum  Nasional, Binacipta, Bandung, 1995.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyang Indonesia , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Rahayu , Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI. 2009.
Roisah Kholis, konsep hukum hak kekayaan intelektual , STARAPRESS, Malang 2015.
Saidin OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015. Sutedi Adrian, hak atas kekayaan intelektuan , Sinar Grafika,
Jakarta 2013 Dinas Koperasi dan UKM 2018

## Jurnal
Andrew  Betlehn,  Prisca  Oktaviani
Samosir,Upaya  Perlindungan Hukum Terhadap Merek
Industri  Umkm  Di  Indonesia, jurnal Law&Justice. Yusri,Perlindungan Hukum Terhadap  Usaha  Mikro,Kecil Dan Menengah Dalam Perpektif  Keadilan  Ekonomi, vol.62
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945
UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek
PP  Nomor  28  Tahun  2019  Tentang  Jenis dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan Bukan Pajak.