## PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PERTAHANAN MODERN INDONESIA
Anang Setiyawan Universitas Sebelas Maret Email : anang.setiyawan.sh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  relevansi  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  paradigma pertahanan  di  Indonesia  dalam  menghadapi  ancaman  modern.  Penelitian  ini  menggunakan metode  doktrinal  dengan  pendekatan  statue  approach.  Nilai-nilai  Pancasila  mampu menyatukan,  mengkolaborasikan  semua  elemen  untuk  mencapai  dan  mewujudkan  tujuan Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  masih  perlu  dipegang  teguh  dan  diwujudkan  dalam semua  aspek  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  adalah  paradigma  pertahanan  yang telah diuji dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi ancaman dari dalam dan  luar  negeri.  Pancasila  sebagai  paradigma  pertahanan  masih  sangat  relevan  untuk digunakan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baik ancaman konvensional maupun ancaman modern seperti yang kita hadapi saat ini.
Kata kunci : pancasila, paradigma, pertahanan, ancaman modern, cyber

## PANCASILA AS INDONESIA’S MODERN DEFENSE PARADIGM

## Abstract
This study aims to see the relevance of Pancasila values as a defense paradigm in Indonesia in dealing with modern threats. This research uses doctrinal methods with statue approach. The pancasila values able to unite, collaborate with all the elements in order to achieve and realize the goals of the State of Indonesia. Pancasila values still need to be held firmly and realized  in  the  all  aspects  of  the  Indonesian  people’s  life.  Pancasila  is  a  defense paradigm that  has  been  tested  in  the  Indonesian  people  struggle  history  in  facing  threats  from  within and outside the country. Pancasila as a defense paradigm is still very relevant to be used to deal  with  various  forms  of  threats  both  conventional  threats  and  modern  threats  as  we  are currently facing.
Keywords: pancasila, paradigm, defense, modern threat, cyber

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  bangsa  yang  besar dengan  seluruh  kekayaan  alamnya  serta keaneragaman budaya, bahasa, suku maupun  agama  didalamnya.  Keberagaman Indonesia  telah  mampu  dibingkai  menjadi satu  oleh  Ideologi  Pancasila  yang  telah menjadi kesepakatan bersama seluruh golongan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai  Ideologi  bangsa  tidak  boleh  hanya menjadi simbol namun nilai-nilai didalamnya harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden  Kedua  Republik  Indonesia  pada
peringatan  hari  lahir  Pancasila  pada  Tahun 1967  menyampaikan  bahwa  Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia yang menjadi  pegangan  hidup  dan  pandangan hidup  rakyat  serta  bangsa  yang  didalamnya mengandung  kepribadian  dan  cita-cita bangsa  Indonesia  yang  telah  teruji  dalam sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman yang berasal  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar negeri (Soeharto.co, April 29, 2013).
Ancaman  terhadap  bidang  pertahanan dan  keamanan  yang  dihadapi  Indonesia sudah bukan lagi ancaman kovensional yang
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
sebelumnya  kita  kenal  seperti  misalya pendudukan  atau  agresi  secara  langsung terhadap  suatu  negara  tertentu  namun  telah bertransformasi  menjadi  sebuah  ancaman modern  dengan  menggunakan  fasilitas teknologi  informasi  yang  tidak  mudah dikenali,  dideteksi  bahkan  sulit  diatasi karena terbatasnya ahli dibidangnya, kebijakan/aturan, sudut pandang, kompleksitas  maupun  tingkat  pengetahuan dalam  melihat  ancaman  modern  tersebut. Ancaman melalui teknologi modern ini saat ini  bahkan  menjadi  momok  yang  paling menakutkan  bagi  Negara  Amerika  dan Inggris,  mereka  memandang  ancaman  ini sebagai  ancaman  strategis  yang  jauh  lebih berbahaya  dari  ancaman  teroris  (Setiyawan, 2018).
Di  Indonesia  ancaman  ini  juga  telah menjadi ancaman strategis terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia terutama dalam bidang pertahanan,  keamanan  maupun  bidang ekonomi.  Pada  tahun  2012  Indonesia mengalami  lebih  dari  8000  serangan  cyber (Mantra,  January  20,  2012)  dan  hampir mencapai  4  juta  serangan  cyber  dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Kementerian  Informasi  dan  Informatika menyampaikan  bahwa  Indonesia  telah menjadi  salah  satu  target  perang  cyber  di wilayah  Asia  (Kompas,  June  8,  2017). Tahun  2009  Kedutaan  dan  Kementerian Luar  Negeri  Indonesia  di  China  menjadi sasaran  operasi  spionase  sistematis  skala besar  yang  diduga  dilakukan  oleh  negara China dan bahkan bidang industri Indonesia pada  tahun  2010  menjadi  sasaran  serangan virus  stunext  yang  dianggap  oleh  banyak pakar  IT  sebagai  cyberweapon  paling canggih  didunia  (Zetter,  March  11,  2014) yang  diduga  dilakukan  oleh  Israel  dan Amerika  (Lindsay,  2013;  Iasiello,  2013). Jika  serangan  cyber  tersebut  diarahkan langsung  pada  infrastruktur  vital  suatu negara  maka  tidak  hanya  berpotensi mengganggu,  merusak,  dan  menghancurkan suatu objek namun berpotensi mengakibatkan  luka  dan  kematian  pada manusia (Francis, March 11, 2013). Masalah
utama  dalam  penanganan  dan  penegakan hukum  terhadap  ancaman  ini  adalah  tidak dilihatnya ancaman ini secara komprehensif dan  penanganannya  yang  dilakukan  secara parsial oleh masing-masing lembaga Negara yang  merasa  memiliki  kewenangan  dalam menanganinya.  pemahaman  yang  terbatas terhadap ancaman ini  membuat  penanganan ancaman  yang  dilakukan  melalui  teknologi informasi  ini  tidak  dapat  dilakukan  secara tepat, efektif dan efisien.
Paradigma pertahanan Indonesia termuat  dalam  nilai-nilai  pancasila  yang tercantum  dalam  Preambule  UUD  RI  1945 dan  kemudian  dijabarkan  lagi  dalam Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2002 Tentang  Pertahanan  menyatakan  bahwa Pemerintah  bertugas  “melindungi  segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut dalam  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial”.  Pasal  30  UUD RI  1945  secara  jelas  menyatakan  bahwa “usaha  pertahanan  dan  keamanan  Negara diselenggarakan  melalui  system  pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya dan rakyat berperan  sebagai  kekuatan  pendukung”. Oleh  karena  itu  system  pertahanan  kita  saat ini  yang  cenderung  masih  parsial  perlu disesuaikan  dengan  perkembangan  jaman terutama dalam menghadapi ancaman modern  yang  mengharuskan  kolaborasi secara  menyeluruh  terhadap  kewenangan dan  kemampuan  sumber  daya  seluruh lembaga  Negara  beserta  pihak-pihak  lain non  Negara  seperti  para  ahli  dan  private sector yang terkait.
Penelitian  ini  ingin  menguraikan bagaimana Pancasila dapat digunakan menjadi  paradigm  pertahanan  yang  masih relevan dalam menangani ancaman konvensional maupun ancaman modern baik dari dalam maupun luar terhadap kedaulatan maupun kepentingan nasional Indonesia..

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian doktrinal  (S.  Wignyosubroto,  Keseragaman dalam  Konsep  Hukum,  Tipe  Kajian  dan Metode  Penelitian,  October  30,  2011; Soekanto  &  Mamudji,  2004)  yang  bersifat preskriptif (Soekanto, 2011) dengan pendekatan  statue approach  (Marzuki, 2009). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dengan menggali  dan  mengkaji  seluruh  bahan hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan  antara  lain  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  UU No.  3  Tahun  2002  Tentang  Pertahanan Negara,  Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2000 Tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif (Adi, 2004).

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian doktrinal.  Yang  bersifat  deskriptif  dengan pendekatan statue  approach (Soekanto, 2011; Marzuki, 2009).

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  kurun waktu  3  bulan  yakni  bulan  januari  hingga april 2019.

## Target/Subjek Penelitian
Target  dan  subjek  penelitian  ini berupa  artikel  ilmiah,  peraturan,  undang- undang,  buku,  dan  karya  tulis  lain    yang relevan  dengan  pancasila  dan  pertahanan keamanan Indonesia

## Prosedur
Penelitian  ini  menggunakan  pengumpulan data  sekunder  dengan  menggali  dan mengkaji  seluruh  bahan  hukum  yang  ada. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945,  UU  No.  3  Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Ketetapan
MPR  No.  III/MPR/2000  Tentang  Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan.

## Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Data uang digunakan dalam penelitian ini  berupa  data  kualitatif,  data  tersebut dikumpukan  secara  cermat  melalui  internet, dan study pustaka secara langsung.
Macam  data,  bagaimana  data  dikum- pulkan,  dengan  instrumen  yang  mana  data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengum-pulannya,  perlu  diuraikan  secara jelas dalam bagian ini.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan kualitatif (Adi, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi Penanganan Ancaman Modern Penguasaan dan perkembangan teknologi  infomasi  secara  pesat  telah mampu  merubah  lingkungan  keamanan strategis  bagi  seluruh  Negara  didunia. Revolusi  bidang  ini  telah  merubah  cara pandang  terhadap  apa  yang  disebut  sebagai ancaman cyber yang semula dianggap bukan sebuah  ancaman  menjadi  sebuah  ancaman strategis  dan  berbahaya  terhadap  bidang ekonomi  dan  keamanan  nasional  bagi hampir  seluruh  Negara  di  dunia  terutama Negara-negara maju yang memiliki ketergantungan  kuat  dalam  hal  penggunaan teknologi informasi. Berbagai kasus dibelahan  dunia  seperti  misalnya  serangan cyber terhadap Uni Soviet (Loney, March 1,
2004;  Russel,  February  28,  2004),  Estonia (Saleem & Hassan, 2007; William,
November  29,  2007),  Irak  (Schmitt,  2002; Richardson, 2011), Iran (Middletown, 2015, p.1),  Amerika  (Saalbach,  2013,  p.1-54; Chen,  2013;  Walters,  2014)  membuktikan bahwa  serangan  ini  meskipun  dioperasikan dari  layar  komputer  namun  dampak  dan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 1 Maret 2019, hal 1-9 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
ukurannya sulit dideteksi dan dibatasi. Tidak hanya  dapat  digunakan  untuk  mencuri  data, merusak,  merubah,  menggangu  bekerjanya suatu  system/  program  namun  serangan  ini dapat  digunakan  untuk  melumpuhkan, menghancurkan  suatu  infrastruktur  tertentu tanpa  perlu  melintas  batas  Negara.  Dalam bidang  ekonomi  dampak  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  serangan  ini  sangat signifikan  dan  selalu  meningkat  setiap tahunnya  (Setiyawan  &  Wiwoho,  2018,  p. 17-26).
Kajian  yang  dibuat  cybersecurity venture  menunjukkan  bahwa  pada  tahun
2017  kerugian  ekonomi  global  telah mencapai $ 3 trillion dan akan mencapai $ 6 Trillion  pada  tahun  2021  nanti.  Dari  studi yang  dilakukan  oleh  Phonemon  diketahui bahwa  Amerika  merupakan  Negara  yang mengalami  kerugian  rata-rata  pertahun paling  tinggi  yaitu  mencapai  $  21  Million dan  terendahnya  dialami  oleh  Australia dengan  kerugian  mencapai  $  5.41  Million rata-rata pertahunnya (Morgan, 2017). Guna lebih  jelas  berikut  data  mengenai  Dampak kerugian akibat cybercrime pada gambar 1.
Sumber: (Phonemon Institute, 2017)
Dampak  serangan  cyber  di  Indonesia sudah  seharusnya  lebih  dipandang  lebih ditangani  lebih  serius.  Dalam  sebuah laporan menunjukkan bahwa ancaman cyber telah  tergambar  menjadi  ancaman  terhadap
pertahanan  Indonesia  dan  sebagai  potensi ancaman  yang  berasal  non  Negara.  Berikut data  lebih  jelasnya  kami  sajikan  dalam gambar 2 dan 3.
Gambar 2. Peta ancaman pertahanan Indonesia
Sumber : (Hikam, 2014)

## Gambar 3. Potensi ancaman non-negara
Sumber : (Hikam, 2014)
Kerugian  akibat  serangan  cyber  di Indonesia  pada  periode  Tahun  2012-2014 mencapai  lebih  dari  33  milyar  (Noor, November  27,  2015)  dan  kemudian  pada periode  tahun  2015-2016  meningkat  secara signnifikan mencapai 194.6 milyar (Jamaludin,  March  8,  2016).  Kerugian- kerugian  yang  dialami  oleh  hampir  seluruh Negara  didunia  ini  akan  terus  meningkat signifikan  seiring  kemajuan  teknologi  yang digunakan. Yang menjadi menarik perhatian adalah, tidak ada satupun serangan terhadap Indonesia  yang  mampu  diungkap  dan diselesaikan  secara  tuntas  oleh  aparat Negara kita. Hal ini menunjukkan kelemahan  dan  ketidaksiapan  kebijakan serta  lembaga  kita  dalam  menangani  model ancaman modern saat ini.
Kelemahan  tersebut  membuat  banyak celah-celah bukum yang menjadikan penanganan  serangan  ini  kurang  efektif  dan efesian  bahkan  jalan  ditempat.  Dalam disertasinya,  Anang  Setiyawan  menyatakan bahwa  salah  kaprah  ini  karena  tidak dikenalnya  definisi  maupun  tingkatan/ pembagian serangan cyber, tumpang tindihnya domain penegakan dan
penanganan ancaman cyber di Indonesia dan lemahnya cara pandang pemerintah terutama BSSN  dalam  melihat  ancaman  cyber sekaligus  mengkolaborasi  kewenangan  dan kemampuan  semua  pihak  yang  terkait  baik Negara,  private  sector  maupun  individu dalam  upaya  menangani  ancaman  modern ini.  Penanganan  ancaman  pada  domain cyber  membutuhkan  kolaborasi  semua lembaga  maupun  semua  pihak  yang  terkait pertahanan,  keamanan  dan  kepentingan nasional  Indonesia  mengingat  ancaman cyber  ini  bersifat  kompleks  dan  multi domain penegakan hukum sehingga memang tidak dimungkinkan hanya ditangani oleh satu atau dua lembaga terkait saja.

## Pancasila Sebagai Paradigma Pertahanan Modern
Masuknya  nilai-nilai  Pancasila  dalam Pembukaan UUD 1945 menjadikan Pancasila  memiliki  kedudukan  tertinggi dalam  norma  positif  di  Indonesia,  hal  ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan  yang  menempatkan  Pancasila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum Negara,  yang  artinya  bahwa  seluruh  tertib hukum  di  Indonesia  merupakan  penjabaran dari  nilai-nilai  Pancasila  dan  tidak  boleh bertentangan dengannya.
Pada  konsep  pertahanan  keamanan nasional,  nilai-nilai  pancasila  merupakan bagian  penting  dalam  sistem  pertahanan negara.  Pancasila  merupakan  titik  tolak pertahanan  negara  dalam  rangka  menjamin keutuhan  dan  tetap  tegaknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tercapainya  tujuan  pembentukan  Negara Indonesia antara lain melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  turut  serta  menjaga ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pancasila  sebagai  pandangan  hidup bangsa  indonesia  dalam  bidang  pertahanan diuraikan  dalam  Preambule  UUD  RI  1945 dan  Batang  Tubuhnya,  yaitu;  pertama, kemerdekaan  merupakan  hak  setiap  bangsa yang oleh karenanya segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan. Kedua, pemerintah berkewajiban  untuk  melindungi  bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan  sumber  daya  manusia  dan mengambil  bagian  dalam  upaya  menjaga ketertiban dunia berdasarkan hak kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan  sosial.  Ketiga,  warga  negara memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  turut andil  dalam  segala  usaha  pembelaan  negara dan  keempat,  negara  menguasai  bumi,  air dan  seluruh  kekayaan  alam  didalamnya untuk kemakmuran rakyat.
Pandangan  hidup  tentang  pertahanan negara tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa prinsip dalam penyelenggaraan  pertahanan  negara  bangsa Indonesia, antara lain:
Pertama Prinsip mempertahankan kemerdekaan kemerdekaan, kedaulatan,
keutuhan  dan  keselamatan  bangsa  dari segala macam bentuk ancaman.
Kedua  Prinsip  tanggung  jawab  dan kehormatan  setiap  warga  negara  untuk  ikut serta  dalam  segala  upaya  mempertahankan negara.  Artinya  setiap  warga  negara memiliki  kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam bela  negara  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang.
Ketiga  Prinsip  cinta  damai  tapi  lebih cinta  pada  kemerdekaan  dan  kedulatan. Pertikaian  atau  perselisihan  yang  timbul antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain akan  diselesaikan  dengan  cara  damai,  jika cara  damai  tidak  membuahkan  hasil  maka dapat  menggunakan  cara  penyelesaian terakhir yaitu cara perang;
Ke-empat  Prinsip  menentang  segala bentuk  penjajahan  dan  menganut  prinsip politik  bebas  aktif.  Indonesia  menganut pertahanan  yang  bersifat  defensif  aktif  dan tidak  ekspansif  sepanjang  kepentingan nasional Indonesia tidak terancam, dan oleh karena  itu  indonesia  tidak  terikat  dan  tidak ikut  serta  dalam  pakta  pertahanan  dengan negara lain;
Ke-lima  Prinsip  pertahanan  negara semesta.  Prinsip  ini  berarti  melibatkan seluruh  rakyat,  sumber  daya  nasional, sarana,  prasarana  dan  wilayah  negara sebagai satu kesatuan pertahanan;
Ke-enam Prinsip pertahanan berdasarkan  prinsip  demokrasi,  HAM, kesejahteraan  umum,  lingkungan  hidup, hukum  nasional,  kebiasaan  dan  hukum Internasional, prinsip kemerdekaan, kedaulatan  dan  keadian  sosial  dengan mempertimbangkan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.
Ancaman modern yang bersifat kompleks  dan  multidomain  bagi  seluruh negara didunia termasuk diantaranya Indonesia  telah  menguji  kembali  relevansi nilai-nilai  Pancasila  dalam  keadaan  yang lebih  maju,  modern  dan  kompleks  dalam bidang  pertahanan  dan  keamanan  negara. Sifat kompleksitas ancaman modern saat ini membutuhkan  kolaborasi  penanganan  oleh berbagai  lembaga  negara  terkait  pertahanan keamanan  secara  tepat,  efektif  dan  efisien
dengan  memberdayakan  sumber  daya  yang dimiliki. Pasal 30 (2) UUD 1945
menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan  negara  diselenggarakan  melalui sistem  pertahanan  dan  keamanan  rakyat semesta  dengan  menempatkan  TNI  dan POLRI  sebagai  kekuatan  utama  dan menempatkan  rakyat  sebagai  kekuatan pendukung. Ketentuan ini merupakan norma dasar  prinsip  penyelengaraan  pertahanan negara  semesta  dalam  UU  No.  3  Tahun 2002 dalam melibatkan dan memberdayakan seluruh  rakyat,  wilayah,  sumber  daya nasional,  sarana  prasarana  nasional  dan wilayah  negara  sebagai  satu  kesatuan pertahanan  yang  utuh.    Dijelaskan  lebih lanjut  bahwa  alam  rangka  mendukung kepentingan  pertahanan  negara,  segala sumber  daya  yang  dimiliki  dan  seluruh sarana prasarana nasional dapat dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  sebagai komponen  cadangan  maupun  pendukung. Sistem pertahanan Negara Indonesia menempatkan  TNI untuk menghadapi
ancaman militer dengan dukungan komponen cadangan dan pendukung. Sedangkan  dalam  rangka  menghadapai ancaman  non-militer,  lembaga  pemerintah dalam sistem pertahanan negara ditempatkan  sebagai  unsur  utama  sesuai dengan  wujud  dan  sifat  ancaman  dengan dukungan unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Penempatan  lembaga  pemerintah  diluar pertahanan  sebagai  unsur  utama  yang disesuaikan  dengan  bentuk  dan  sifat ancaman  dan  didukung  oleh  unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Nilai-nilai  Pancasila  masih  perlu dipegang  teguh  dan  diwujudkan  dalam segala  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia. Pancasila  merupakan  paradigma  pertahanan yang  telah  teruji  dalam  sejarah  perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman  dari  dalam  maupun  luar  negeri. Pancasila  sebagai  paradigma  pertahanan  ini masih  sangat  relevan  digunakan  untuk
menghadapi  berbagai  bentuk  ancaman  yang muncul baik ancaman konvensional maupun ancaman  modern  seperti  yang  saat  ini  kita hadapi.

## Saran
Pemerintah harus segera sadar berbahayanya  ancaman  modern  yang  saat ini  juga  mengancam  pertahanan,  keamanan serta kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah harus segera menyusun kebijakan  yang  mampu  mengkolaborasi kewenangan  dan  kemampuan  semua  unsur terkait  pertahanan  keamanan  baik  lembaga Negara  maupun  private  sektor  mengingat ancaman  ini  bersifat  sangat  kompleks  dan multidomain dalam penegakan hukumnya.
Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam  bentuk  upaya  pemerintah  dalam mengelaborasi  dan  memberdayakan  semua unsur  pertahanan  dan  keamanan  Negara Indonesia guna menangani ancaman modern yang saat ini muncul.

## DAFTAR PUSTAKA
Chen,  T.  M.  (2013). An  assessment  of  the department  of  defense  strategy  for operating  in  cyberspace .  Army War  College  Carlisle  Barracks  Pa Strategic Studies Institute.
Francis,  D.  (2013,  March  13).  The  Coming Cyber  Attack  that  could  ruin  your life. Retrieved April 18, 2019 from http://www.thefiscaltimes.com/Arti cles/2013/03/11/The-Coming- Cyber-Attack-that-Could-Ruin- Your-Life
Hikam,  M.  A.  (Ed.).  (2014). Menyongsong 2014-2019:  memperkuat  Indonesia dalam  dunia  yang  berubah .  CV. Rumah Buku.
Iasiello,  E.  (2013,  June).  Cyber  attack:  A dullIasiello,
E.(2013). cyber Attack:  A  dull  to  sahep  foreign policy. 5th International
COnference  on  Cyber  Conflicts (pp.1-18).  Tallin:  NATO  CCDOE Publications
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 1 Maret 2019, hal 1-9 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship
Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Kompas.  (2017,  June  8).  Serangan  Cyber Makin  Kencang  Indonesia  Sudah Siap.  Retrieved  April  18,  2019, from http://tekno.kompas.com/read/2017 /06/08/10050037/serangan.cyber.m akin.kencang.indonesia.sudah.siap.
Lindsay,  J.R.,  2013.  Stuxnet  and  the  limits of  cyber  warfare.  Security  Studies, 22(3), pp.365-404.
Loney,  Matt.  (2004,  March  1).  MarchUS software  blew  up  rusian  gas pipeline.  Retrieved  April  18,  2019 from Http://www.zdnet.com/us- software-blew-up-russian-gas- pipeline-3039147917/
Mantra,  IGN.  (2012,  Januari  20). 7  Negara ASEAN  yang  Paling  Sering  Kena Serangan  Web .  retrieved  from http://inet.detik.com/read/2012/01/ 20/105656/1820779/323/7-negara- asean-yang-paling-sering-kena- serangan-web/
Middletown,  A.  (2015).  Stuxnet:  The World's First Cyber... Boomerang?. Interstate  -  Journal  of  International Affairs,  Vol.  2015/2016  No.2. retrieved from http://www.inquiriesjournal.com/ar ticles/1343/stuxnet-the-worlds- first-cyber-boomerang
Morgan,  S.  (2017).  Cybercrime  Report. Herjavec Group, October .
Noor, A.R. (2015, November 27).  Kerugian
Akibat  Kejahatan  Cyber  Tembus
USD  150  Miliar.  Retrieved  April 18, 2019 from https://inet.detik.com/security/d-
3081840/kerugian-akibat- kejahatan-cyber-tembus-usd-150- miliar
Penelitian  Hukum  Normatif.  Soerjono
Soekanto,    dan    Sri    Mamudji, 2004. Penelitian Hukum
Normatif,    Cetakan    ke-8,    PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Peter  Mahmud  Marzuki.  2009.  Penelitian Hukum.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Rianto  Adi,  Metodologi  Penelitian  Sosial dan  Hukum;  edisi  1.  Jakarta:Granit 2004
Richardson, J. (2011). Stuxnet as cyberwarfare:  applying  the  law  of war  to  the  virtual  battlefield. J. Marshall  J.  Computer  &  Info.  L. ,
29 , 1.
Russel, Allec. (2004, February 28). CIA plot led  to  huge  blast  in  siberian  gas pipeline.  Retrieved  April  18,  2019 from
Saalbach, K. (2011). Cyberwar methods and practice. Available  FTP:  dirk- koentopp. com Directory:
download File: saalbach-
cyberwar-methods-and-practice. pdf .
Saleem,  M.,  &  Hassan,  J.  (2009).  "  Cyber warfare",  the  truth  in  a  real  case. Project  Report  for  Information
Security Course, Linköping
Universitetet, Sweden .
Schmitt,  M.  N.  (2002).  Wired  warfare:
Computer network attack and jus in bello. International  Review  of  the Red Cross , 84 (846), 365-399.
Setiyawan,  A.,  &  Wiwoho,  J.  Strengtening Indonesia’s  Policy  On  National Cyber  Security  To  Deal  With Cyberwarfare Threat. Int'l & Comp. L. Rev , 32 , 303.
Soeharto.co  (2013,  April  29).  retrieved  13 Maret 2019, from http://soeharto.co/1967-06-1- sambutan-pejabat-presiden- soeharto-pada-hari-lahirnya- pancasila/
Soerjono  Soekanto.  Penelitian  Hukum Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat. Rajawali Pers. 2011
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 1 Maret 2019, hal 1-9 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship Print ISSN: 2302-433X Online ISSN : 2579-5740
Walters,  R.  (2014).  Cyber  attacks  on  US companies in 2014. The Heritage Foundation.
Wignyosubroto,  S.  (2011). Keseragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan  Metode  Penelitian .  Paper presented  at  lecturer  for  Law Doctoral  Program,  Sebelas  Maret University.
Zetter,  Kim  (2014,  March  11).  An Unprecedented  Look  at  Stuxnet, the  World's  First  Digital  Weapon. Retrieved Retrieved April 18, 2019 from https://www.wired.com/2014/11/co untdown-to-zero-day-stuxnet/