## PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

## EVIDENCE-BASED POLICY PERSPECTIVE ON IMPLEMENTATION OF FREEDOM TO LEARN INDEPENDENT CAMPUS POLICY
Denny Hernawan 1 * , Gotfridus Goris Seran 2 , Irma Purnamasari 3 , Agustina Multi Purnomo 4 , Afmi Apriliani 5
1,2,3,5 Program Studi  Administrasi  Publik,  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720
4 Program  Studi  Sains  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720
*Korespondensi:  Denny Hernawan. Email: denny.hernawan@unida.ac.id
(Diterima:  20-12-2021; Ditelaah:  24-12-2021;  Disetujui:  30-12-2021)

## ABSTRACT
For a university there is important to find out the effectiveness and to describe the implementation of freedom  to  learn  independent  campus  (MBKM) policy in  order  to  continually improve. Based  on  the perspective of evidence-based policy, the survey is conducted to obtain the evidences of two implementers of MBKM policy, namely provider (lecturer  and  administrative staff)  and  user  (student).  From  provider’s perspective, results of the survey indicate the high level of provider’s involvement in implementing MBKM, starting from contribution to prepare  MBKM through discussion/meeting/workshop to actively motivating students to participate in MBKM. The implementation of MBKM policy positively impacts on both student learning, improving student hard  and soft skills, and improving lecturer capacity. From user’s perspective, results of the survey indicate student’s evaluation that the off-campus learning positively impacts on improving competence and widening perspective of student. The student also evaluates MBKM program in accordance with the need of graduate at future and the improvement of student soft skill. However, the survey identifies three  main constraints in  implementing MBKM policy, namely curriculum revision,  redesign of academic information system, and fund problem for student.
Key words : Evidence-Based Policy, Freedom to Learn Independent Campus, Policy Implementation.

## ABSTRAK
Bagi perguruan tinggi penting untuk mengetahui efektivitas dan mendapatkan gambaran implementasi kebijakan MBKM guna memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan perspektif kebijakan berbasis bukti, survei dilakukan untuk  mendapatkan  bukti dari  dua  implementer kebijakan MBKM, yaitu provider (pendidik dan tenaga kependidikan) dan user (mahasiswa). Dari perspektif provider , hasil survei menunjukkan tingkat  keterlibatan provider yang cukup tinggi dalam implementasi MBKM,  mulai dari kontribusi dalam diskusi/rapat/workshop persiapan  MBKM hingga  aktif  mendorong  mahasiswa untuk  mengikuti MBKM. Implementasi kebijakan MBKM berdampak positif terhadap pembelajaran mahasiswa, peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa, maupun peningkatan kapasitas dosen. Dari perspektif user , hasil survei menunjukkan penilaian  mahasiswa  bahwa  pembelajaran  di  luar  kampus  berdampak  positif  terhadap  peningkatan kompetensi dan perluasan wawasan mahasiswa. Mahasiswa juga menilai adanya kesesuaian kegiatan MBKM dengan kebutuhan lulusan di masa mendatang dan adanya peningkatan soft skill mahasiswa. Namun demikian, survei  mengidentifikasi tiga  hambatan  utama  dalam  implementasi kebijakan  MBKM, yaitu  penyesuaian kurikulum, penyesuaian sistem informasi akademik, dan masalah pendanaan bagi mahasiswa.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Berbasis Bukti, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Hernawan, Denny; Seran,  Gotfridus Goris; Purnamasari, Irma;  Purnomo, Agustina Multi & Apriliani, Afmi. (2022). Perspektif  Kebijakan Berbasis Bukti  Terhadap  Implementasi Kebijakan Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka. Jurnal GOVERNANSI , 8(1): 1-10.

## PENDAHULUAN
Perguruan  tinggi  dalam  menyeleng- garakan  pendidikan  tinggi  secara  yuridis formal  harus  merujuk  kepada  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi  (SN-Dikti) sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020 Tanggal  24  Januari  2020  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi.  Khusus  terkait ketentuan  dalam  Pasal  18  Ayat  (3)  telah dioperasionalkan  lebih lanjut dalam bentuk “kebijakan  Merdeka Belajar Kampus Merdeka  (MBKM)”.  Untuk  kepentingan pelaksanaannya,  maka  Panduan  MBKM telah  diterbitkan  berupa  dokumen Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan Tahun 2020.
Bagi perguruan  tinggi  pelaksana  yang terlibat  dalam  kegiatan  MBKM  (termasuk Universitas  Djuanda)  menjadi  penting untuk  mengetahui  seberapa  efektif  imple- mentasi  kegiatan  MBKM  yang dilakukan  di lingkungan  Universitas  bukan  hanya untuk mengetahui  tingkat  keefektifannya,  tetapi juga penting  untuk mendapatkan  gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak  Universitas  dalam  memperbaiki kinerja  kegiatan  MBKM  dalam  konteks perbaikan  berkelanjutan (continual impro- vement). Untuk kepentingan  tersebut, pihak Universitas  telah  melakukan  kegiatan survei  di  lingkungan  kampus  dengan sasaran  dua kelompok penting yang terlibat dalam  kegiatan  MBKM,  yaitu  kelompok provider (pendidik  dan  tenaga  kepen- didikan)  dan kelompok user (mahasiswa).
Perspektif  dari kedua  kelompok,  baik provider maupun user ,  tersebut  dinilai penting  untuk  mendapatkan  gambaran tentang bagaimana  kedua kelompok menilai keberadaan  dan dampak  dari implementasi kebijakan  MBKM di lingkungan  Universitas sehingga  ke depan dapat dirumuskan  upaya perbaikannya.  Dari kegiatan survei tersebut dapat  diperoleh  sejumlah  data  yang  dapat dijadikan  sebagai  bukti  ( evidences )  yang
mendasari  pembuat  kebijakan  (dalam  hal ini  Rektor)  untuk  merumuskan  rencana tindak lanjut yang berorientasi pada perbai- kan berkelanjutan  ( continual improvement ). Dalam  konteks  inilah  penting  untuk  mele- takkan  perspektif  kebijakan  berbasis  bukti ( evidence-based policy ) dalam implementasi kebijakan  MBKM,  khususnya  di lingkungan FISIP Universitas Djuanda Bogor.

## MATERI DAN METODE

## Kebijakan Berbasis Bukti
Kebijakan  ( policy ) didefinisikan  seba- gai pernyataan  umum tentang  suatu tujuan, sasaran,  dan  kriteria  untuk  memilih  bebe- rapa  alternatif  dan  memberi  pengarahan (Handoyo, 2009). Kebijakan  memiliki  pera- nan  yang penting,  mengingat  dampak  yang diperoleh  akibat  diputuskannya  suatu kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang  disusun  harus  memerhatikan  banyak aspek  dalam  pengambilan  keputusannya. Keputusan  yang  telah  tertuang  dalam kebijakan  akan  lebih  baik  jika  disertakan bukti  yang  mendukung  (Budi  dan  Fauzela, 2020).
Bukti ( evidence ) didefinisikan  sebagai pendekatan  modern  rasional  yang  dapat memecahkan  masalah  dengan  fokus  pada diagnosis dan pengetahuan  yang akurat dari hubungan  sebab  akibat  (Pawson,  2006). Bukti merupakan aspirasi  untuk menghasil- kan  pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk menyesuaikan  secara  baik  suatu  program dan  merancang  panduan/arahan  guna mengatasi  masalah-masalah  yang diketahui (Head,  2008).  Bukti  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  informasi  yang  memiliki tingkat  akurasi  yang  tinggi  dan  di  dalam pemanfaatannya kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.  Bukti tidak  hanya berasal  dari  kajian  empiris/studi/riset ilmiah  saja,  melainkan  juga  memperluas makna  tersebut  sebagai  pernyataan/ masukan/pendapat  dari  para  ahli/pakar  di bidang  masing-masing,  baik  yang  berasal dari  akademisi/perguruan  tinggi,  lembaga riset,  perusahaan,  maupun  unit  lain  yang telah memiliki keahlian di bidang tertentu.
Dengan  demikian,  kebijakan  berbasis bukti  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu kebijakan  yang  mendasarkan  pada  bukti (informasi  aktual,  hasil  riset,  dan  temuan- temuan  lain  yang  kredibel,  terkini,  dan jelas)  sebagai  salah  satu  bagian  utama dalam  proses  pembuatan  kebijakan  dan menjadi  input  yang  berharga  bagi  para pembuat  kebijakan  (Asmara  dan  Handoyo, 2015).
Kebijakan  berbasis  bukti (evidence- based policy) menggunakan  penelitian  dan informasi  terbaik  yang  tersedia  mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua  tahapan  proses  kebijakan  dan  di setiap  cabang  pemerintahan.  Kebijakan yang  terjadi  pada  berbagai  tahap  dan berkembang  dari  waktu  ke  waktu  untuk merespons  dan  mengatasi  masalah  yang ada  dalam  implementasinya.  Menurut Sanderson  (2002),  penekanan  lebih  harus diberikan  pada  pengembangan  basis  bukti yang kuat untuk kebijakan  melalui evaluasi dampak  jangka  panjang  dari kebijakan  dan program.  Sementara  itu,  Krizek  (2010) mengemukakan  bahwa  praktik  berbasis bukti  mengusulkan  hubungan  yang  lebih baik  antara  penelitian  dan  pengambil kebijakan, tetapi juga berpotensi menimbul- kan  beberapa  kekhawatiran  tentang  jenis bukti,  kekuatan  dan  kejelasan  penelitian dalam  perencanaan,  dan  ketidaksetaraan sumber daya untuk mengintegrasikan  pene- litian  ke  dalam  perencanaan  (Ramadanti, 2019).
Perkembangan  kebijakan  dari  waktu ke waktu menuntut keberadaan  bukti untuk melengkapi  perubahan  kebijakan.  Secara spesifik, Turner  (2013) menyatakan  bahwa bukti  diperlukan  oleh  pembuat  kebijakan dalam rangka: (a) membantu  mereka untuk mendiagnosa  masalah  dan  sebab-sebab pokok;  (b)  mendesain  opsi  kebijakan  dan akses  yang  mungkin  bagi  pemberian alternatif  lain;  (c)  menunjukkan  dan mengevaluasi  dampak  dari  modal  dan program baru; (d) memonitor implementasi program,  mengukur  biaya  dan  kinerja  dan sensitivitas  mereka  ke  setting  berbeda;
serta  (e)  mengevaluasi  dampak  jangka panjang  dan  biaya  keefektifan  program- program yang ada (Budi dan Fauzela, 2020).
Secara  hakiki,  proses  pembelajaran dalam  Kampus  Merdeka  merupakan  salah satu  perwujudan  pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa ( student-centered learning )  yang  sangat  esensial.  Pembela- jaran dalam  Kampus  Merdeka  memberikan tantangan  dan  kesempatan  untuk  pengem- bangan  inovasi,  kreativitas,  kapasitas, kepribadian,  dan  kebutuhan  mahasiswa, serta  mengembangkan  kemandirian  dalam mencari  dan  menemukan  pengetahuan melalui  kenyataan  dan  dinamika  lapangan seperti  persyaratan  kemampuan,  perma- salahan  riil,  interaksi  sosial,  kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.  Melalui  program  Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasi- kan  dengan  baik,  maka hard  skills dan soft skills mahasiswa  akan  terbentuk  dengan kuat.
Adapun  tujuan  kebijakan  Merdeka Belajar adalah untuk meningkatkan kompetensi  lulusan,  baik soft skills maupun hard  skills ,  agar  lebih  siap  dan  relevan dengan  kebutuhan  zaman,  menyiapkan lulusan  sebagai  pemimpin  masa  depan bangsa  yang  unggul  dan  berkepribadian. Program-program experiential  learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat  memfasilitasi  mahasiswa  mengem- bangkan  potensinya  sesuai  dengan passion dan bakatnya.

## Metode Penelitian
Fokus dari penelitian  ini adalah imple- mentasi  kebijakan  MBKM  berdasarkan perspektif provider (pendidik  dan  tenaga kependidikan)  dan  perspektif user (maha- siswa)  di  lingkungan  FISIP  Universitas Djuanda  Bogor.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif- analitis  dengan  cara  mendeskripsikan sejumlah  bukti  atau  data  yang  terkait dengan  aspek  atau  atribut  implementasi kebijakan  MBKM.  Bukti  atau  data  yang
dikumpulkan  dideskripsikan  dan kemudian dianalisis  secara  kualitatif untuk keperluan inferensi atau simpulan. Untuk kepentingan tersebut,  maka  digunakan  metode  survei dengan  responden  pada  kedua  kelompok yang akan dianalisis, yaitu provider dan user . Survei dilakukan selama periode minggu ke- 2  sampai  dengan  minggu  ke-3  bulan Desember  2021.  Secara  spesifik,  yang menjadi  responden  dalam  kegiatan  ini adalah  pihak provider dan user kebijakan MBKM  di  lingkungan  FISIP  Universitas Djuanda Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  survei  tentang  implementasi kebijakan  MBKM  di  lingkungan  FISIP Universitas  Djuanda  Bogor  dibahas  berda- sarkan  perspektif provider (pendidik  dan tenaga  kependidikan)  dan  perspektif user (mahasiswa) sebagai  berikut:
Perspektif Pendidik dan Tenaga Kepen- didikan  Tentang  Implementasi  Kebija- kan MBKM
Ada  beberapa  temuan  atau  bukti penting  terkait  bagaimana  respons  dan penilaian  pendidik  dan  tenaga  kepen- didikan  terhadap  implementasi  kebijakan MBKM  di  lingkungan  FISIP  Universitas Djuanda sebagai berikut:
1.   Dari  aspek  kognisi,  hampir  seluruh responden  pendidik  dan tenaga  kepen- didikan di lingkungan  FISIP (93 persen) menyatakan  sebagian  besar  telah mengetahui  tentang  kebijakan  MBKM. Angka  ini  jauh  di  atas  rataan  tingkat Universitas  Djuanda  yang  hanya  66 persen.
2.  Sementara  itu,  dari  sisi  lama  kegiatan MBKM di luar Universitas Djuanda yang dapat  diambil  dari  kebijakan  ini, sebagian  besar  responden  (85  persen) menyatakan  2  sampai  3  semester.
Angka  ini  tidak  terpaut  jauh  dengan angka  rataan  Universitas  Djuanda  (82 persen).
3.  Dilihat  dari  aspek  sumber  informasi tentang  kebijakan  MBKM,  sebagian besar  (79  persen)  menyatakan  berasal dari  kegiatan  sosialisasi  baik  yang dilakukan  oleh  pihak  Kemendikbud- ristek  maupun  pihak  internal  Univer- sitas  Djuanda.  Hal  ini  menggambarkan efektifnya  kegiatan  sosialisasi ini sebagai  sumber informasi kebijakan.
4.  Yang juga  menarik  adalah  fakta bahwa sebagian  besar  (86  persen)  responden mengetahui  bahwa  Program  Studi (Prodi) di lingkungan  FISIP juga  terda- pat  program  terdahulu  yang  sesuai dengan  bentuk kegiatan  MBKM seperti praktek  lapang,  penelitian,  kewira- usahaan,  dan pertukaran  mahasiswa.
5.  Selain  itu,  sebagian  besar  responden (57 persen)  mengetahui  bahwa jumlah SKS mata kuliah yang  diakui/ disetarakan  dengan  bentuk  kegiatan pembelajaran  MBKM adalah berkisar di antara 10–20 SKS, sedikit berada di atas angka  rataan  Universitas  Djuanda  (52 persen).
6.  Terkait  dengan  pengetahuan  respon- den  tentang  Perguruan  Tinggi  sudah memiliki  dokumen  kebijakan  terkait kurikulum  yang memfasilitasi  Merdeka Belajar Kampus  Merdeka, maka seluruh responden  (100  persen)  menyatakan telah  mengetahuinya  bahkan  respon- den  mengetahui  kebijakannya  sudah ada dalam  bentuk SK Rektor. Angka  ini jauh  di  atas  angka  rataan  Universitas Djuanda (76 persen).
7.  Tingkat  keterlibatan  responden  dalam kegiatan  untuk  penyiapan  impleme- ntasi  MBKM  di  Prodi  atau  Perguruan Tinggi  juga  relatif  cukup  tinggi  dalam bentuk  partisipasi  sebagai  tim  untuk mempersiapkan  MBKM  (29  persen) maupun  berkontribusi  dalam  diskusi/ rapat/ workshop persiapan  MBKM  (71 persen).
8.  Partisipasi aktif  responden juga dilakukan  dalam  bentuk  membantu Program  Studi  menyusun  CPL  atau
melakukan  perhitungan/penyetar aan SKS (71 persen).
9.  Selain  itu,  yang  juga  bernilai  positif adalah  tingkat  kesediaan  yang  sangat tinggi  dari  dosen  untuk  menjadi  dosen pembimbing  dalam kegiatan MBKM (93 persen), paling tinggi di antara Fakultas yang  ada  di  lingkungan  Universitas Djuanda.
10.  Hal  tersebut  juga  diikuti  dengan keinginan  dosen  untuk  berperan  aktif menyarankan/mendorong  mahasiswa untuk  mengambil  kegiatan  MBKM  (93 persen).
11.  Terkait  dengan  hal-hal  yang  perlu dipersiapkan  oleh  dosen  agar  imple- mentasi  kebijakan  MBKM  berjalan secara optimal, maka yang perlu diprio- ritaskan terlebih  dahulu adalah menye- laraskan  CPL  dengan  kegiatan  dan penilaian  (79 persen)  dan  menyiapkan mata  kuliah yang  dapat diambil  Prodi/ PT  lain  (79  persen).  Baru  setelah  itu perlu dipersiapkan  merancang kegiatan bersama  Mitra (71 persen).
12.  Sementara itu,  bentuk  campuran merupakan  bentuk  mekanisme  yang paling banyak dipilih (71 persen) untuk memberikan  pengakuan/penyetaraan dan  bobot  yang  ada  dalam  kurikulum Program Studi.
13.  Sebagian  besar  responden  (57  persen) menyatakan  bahwa  program  MBKM berdampak  baik  terhadap  proses pembelajaran  mahasiswa, cukup jauh di atas  nilai  rataan  Universitas  Djuanda (41 persen).
14.  Sebagian  besar  responden  (64  persen) menyatakan bahwa implementasi program  MBKM  memberikan  pening- katan  terhadap hard  skill dan soft  skill bagi  mahasiswa, dua  kali  lipat dibanding  nilai  rataan  Universitas Djuanda (32 persen).
15.  Sebagian  besar  responden  (64  persen) menyatakan bahwa implementasi program  MBKM  berperan  terhadap
peningkatan  kapasitas  dosen  dua  kali lipat dibanding  nilai  rataan  Universitas Djuanda (32 persen).
16.  Dilihat  dari  segi  manfaat,  responden dalam  jumlah  yang  sama  (50  persen) menyatakan implementasi MBKM untuk  tujuan  pemenuhan  Capaian Pembela-jaran Lulusan termasuk kategori cukup dan sangat bermanfaat.
17.  Melihat  dampak  dan  manfaat  yang dirasakan  dari  implementasi  kebijakan MBKM,  sebagian  terbesar  dari  respon- den  (93  persen)  menyatakan  akan merekomendasikan  program  MBKM agar diikuti mahasiswa  di kampus.
18.  Terkait  dengan  identifikasi  faktor hambatan  utama  dalam  memberikan hak  bagi  Program  Studi  bebas  untuk melakukan penyesuaian  kurikulum dan memberikan  mahasiswa  hak  belajar  3 (tiga) semester  di luar  Prodi, maka ada 3 hambatan  utama  yang dapat diidenti- fikasi, yaitu penyesuaian  kurikulum (79 persen),  penyesuaian  sistem  informasi akademik  (50  persen),  dan  masalah pendanaan  bagi  mahasiswa  yang  akan mengikuti MBKM (36 persen).
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut, maka  dari  perspektif  pendidik  dan  tenaga kependidikan terhadap implementasi kebijakan  MBKM  di  lingkungan  FISIP Universitas Djuanda  Bogor,  terdapat beberapa  temuan penting  sebagai  berikut:
1.   Sebagian besar responden  pendidik dan tenaga  kependidikan  telah  memiliki sebagian  besar  pengetahuan  tentang MBKM.  Ini  merupakan  modal  dasar yang baik.
2.  Kegiatan  sosialisasi  (baik  yang  dilaku- kan  oleh  pihak  Kemendikbud-ristek maupun  Universitas)  telah  dinilai efektif  sebagai  sumber  informasi kebijakan.
3.  Tingkat  keterlibatan  responden  dalam kegiatan  untuk  penyiapan  implemen- tasi  MBKM  di  Prodi  atau  Perguruan Tinggi  relatif  cukup  tinggi  baik  dalam
bentuk  partisipasi  sebagai  tim  untuk mempersiapkan,  berkontribusi  dalam diskusi/rapat/ workshop persiapan MBKM,  membantu  Program  Studi menyusun  CPL  atau  melakukan  perhi- tungan/penyetaraan  SKS,  kesediaan yang  sangat  tinggi  dari  dosen  untuk menjadi  dosen  pembimbing  dalam kegiatan  MBKM, bahkan  berperan  aktif menyarankan/mendorong  mahasiswa untuk mengambil  kegiatan MBKM.
4.  Ada  beberapa  dampak  positif  dari implementasi  kebijakan  MBKM,  yaitu proses pembelajaran mahasiswa,
peningkatan  terhadap hard skill dan soft skill bagi  mahasiswa,  maupun  pening- katan kapasitas  dosen.

## Perspektif  Mahasiswa  Tentang  Imple- mentasi Kebijakan MBKM
Ada  beberapa  temuan  atau  bukti penting  terkait  bagaimana  respon  dan penilaian  mahasiswa  terhadap  implemen- tasi  kebijakan  MBKM  di  lingkungan  FISIP Universitas Djuanda sebagai berikut:
1.   Dari  8  (delapan)  bentuk  kegiatan pembelajaran  di  luar  Program  Studi, sebagaimana  Prodi  lainnya  di  lingku- ngan  Universitas  Djuanda,  mahasiswa Prodi  Ilmu  Administrasi  Publik  dan Prodi  Sains Komunikasi  memilih hampir  semua  kegiatan  yang  tersedia kecuali  kegiatan  asistensi  mengajar  di satuan  pendidikan.
2.  Terkait  ketersediaan  dokumen  kuriku- lum, panduan dan prosedur operasional untuk  mengikuti  kegiatan  MBKM, sebagian  besar  mahasiswa  Prodi  Ilmu Administrasi Publik  (59  persen) menyatakan bahwa dokumen dimaksud sudah ada. Sedangkan  pada Prodi Sains Komunikasi  yang  menyatakan  doku- men  sudah  tersedia  masih  sekitar  46 persen,  bahkan  proporsi  yang  belum tahu masih cukup besar (38 persen).
3.  Namun  demikian,  pada  kedua  Prodi di lingkungan  FISIP  proporsi  mahasiswa
yang  mengetahui  MBKM-like  pada program  terdahulu  masih  termasuk kategori  sebagian  besar  (67 sampai  81 persen).
4.  Terkait  dengan  kesiapan  dan  keter- tarikan  untuk  menjadi  bagian  dari kegiatan  MBKM,  pada  Prodi  Ilmu Administrasi  Publik  proporsi  yang sudah siap dan belum siap proporsinya relatif berimbang (masing-masing hampir  50  persen).  Hanya  saja  untuk Prodi  Sains  Komunikasi  menyatakan sebagian  besar  (lebih  dari  50  persen) menyatakan  belum  siap  untuk menjadi bagian dalam kegiatan MBKM.
5.  Pilihan sumber informasi untuk kebijakan MBKM di antara kedua Prodi relatif  agak  berbeda.  Bagi  mahasiswa Prodi  Ilmu  Administrasi  Publik,  dua sumber  informasi  utamanya  (secara berurutan)  berasal  dari  kegiatan sosialisasi  luring/daring  yang diseleng- garakan  oleh  Perguruan  Tinggi  dan kanal daring  Perguruan Tinggi  (laman/ website ,  media  sosial).  Sementara  itu, bagi  mahasiswa  Prodi  Sains  Komuni- kasi  tiga  sumber  informasi  utamanya (secara berurutan) berasal dari kegiatan kanal daring  Perguruan Tinggi (laman/ website ,  media  sosial),  kanal daring  Kemendikbud-ristek  (laman/ website ,  media  sosial),  dan  kegiatan sosialisasi  luring/daring  yang diseleng- garakan oleh Perguruan Tinggi.
6.  Hasil  survei  menunjukan  hasil  identi- fikasi yang relatif sama  di antara kedua Prodi terkait  apa  yang  menjadi  kekha- watiran  mahasiswa  ketika  melakukan kegiatan  pembelajaran  di luar kampus. Baik  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Adminis- trasi  Negara  maupun  mahasiswa  Prodi Sains  Komunikasi  mengidentifikasi  tiga kekhawatiran  utama  (secara  beruru- tan),  yaitu  biaya  ekstra,  kurangnya informasi, dan persetujuan  orangtua.
7.  Hasil  survei  juga  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  mahasiswa  pada  kedua Prodi meyakini bahwa kegiatan pembe-
lajaran  di  luar  kampus  akan  membe- rikan  kompetensi  tambahan  seperti keterampilan  dalam  menyelesaikan permasalahan  nyata  yang  kompleks, keterampilan  dalam menganalisis,  etika profesi, dan lain-lain  (masing-masing  di atas 70 persen).
8.  Selain  itu,  hasil  survei  juga  menunjuk- kan  bahwa  sebagian  besar  mahasiswa (antara  52  sampai  70  persen)  menya- takan  bahwa kegiatan  pembelajaran  di luar program studi tetap akan membuat mahasiswa  bisa  menyelesaikan  studi- nya tepat waktu.
9.  Dari  perspektif  kompetensi,  terungkap juga  bahwa  sebagian  besar  mahasiswa pada  kedua  Prodi  (di  atas  70  persen) menilai  bahwa  dengan  belajar  di program  studi  lain  akan  memperluas perspektif  dan  memberikan  kompe- tensi tambahan yang dibutuhkan.
10.  Sementara  itu,  dilihat  dari  segi  kese- suaian  kegiatan  MBKM  dengaan  kebu- tuhan lulusan di masa mendatang,  hasil survei  menunjukan  bahwa  sebagian besar  mahasiswa  pada  kedua  Prodi (masing-masing  di  atas  80  persen) menilai  bahwa  kegiatan  MBKM  telah sesuai  dengan  kebutuhan  lulusan  di masa mendatang.
11.  Sedangkan  dilihat dari peningkatan soft skill ,  sebagian  besar  mahasiswa  pada kedua  Prodi  (sekitar  56  sampai  58 persen)  menilai  setelah  mengikuti kegiatan MBKM ada peningkatan  cukup baik dalam peningkatan soft skill .
12.  Terkait  dengan  persiapan  menghadapi persiapan  pasca  kelulusan,  sebagian besar  mahasiswa  pada  kedua  Prodi (masing-masing  di  atas  80  persen) menilai  bahwa  kegiatan  MBKM  memi- liki importancy (cukup  penting  dan penting)  yang akan  mendukung  maha- siswa  setelah  lulus  dari  perguruan tinggi.
13.  Namun,  yang  agak  perlu  menjadi perhatian  adalah  masih  cukup  rendah- nya  pengetahuan  mahasiswa  terhadap
kebijakan  MBKM.  Survei  menunjukan bahwa mahasiswa  Prodi Ilmu Adminis- trasi  Negara  yang  menyatakan  menge- tahui  sedikit  saja  pengetahuan  tentang kebijakan  MBKM  masih  cukup  besar (sekitar  40  persen).  Angka  tersebut ternyata  lebih tinggi  lagi di Prodi Sains Komunikasi  (65  persen).  Ini  harus menjadi concern bersama.
14.  Dari aspek  tindaklanjut  untuk mereko- mendasikan  pada  pihak  lain  setelah mahasiswa  mengikuti  kegiatan  MBKM, hasil  survei  menunjukkan  bahwa persentase  mahasiswa  yang  sangat tertarik untuk  merekomendasikan kegiatan  MBKM  pada  pihak  lain  relatif masih  rendah  (sekitar  34  sampai  44 persen).
Berdasarkan  hasil  survei  tersebut, maka  dari  perspektif  mahasiswa  terhadap implementasi  kebijakan  MBKM  di  lingku- ngan  FISIP  Universitas  Djuanda  Bogor, terdapat  beberapa  temuan  penting  sebagai berikut:
1.   Mahasiswa  Prodi  Ilmu  Administrasi Publik  dan  Prodi  Sains  Komunikasi memilih  hampir  semua  kegiatan  yang tersedia  kecuali  kegiatan  asistensi mengajar  di satuan pendidikan.
2.  Pilihan sumber informasi untuk kebijakan MBKM di antara kedua Prodi relatif agak berbeda, dengan mahasiswa Prodi Sains  Komunikasi  yang  memiliki sumber  informasi  yang  lebih  variatif ketimbang  mahasiswa  Prodi  Ilmu Administrasi  Publik.
3.  Baik  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Adminis- trasi  Negara  maupun  mahasiswa  Prodi Sains  Komunikasi  mengidentifikasi  tiga kekhawatiran  utama  (secara  beruru- tan),  yaitu  biaya  ekstra,  kurangnya informasi, dan persetujuan  orangtua.
4.  Dari  segi  dampak,  hasil  survei  juga menunjukkan  bahwa  sebagian  besar mahasiswa  pada kedua  Prodi meyakini bahwa  kegiatan  pembelajaran  di  luar kampus  akan memberikan  kompetensi tambahan  namun  tetap  akan membuat
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
mahasiswa  bisa  menyelesaikan  studi- nya  tepat  waktu  serta  memperluas perspektif.
5.  Sebagian  besar  mahasiswa  pada  kedua Prodi  menilai  bahwa  kegiatan  MBKM telah  sesuai  dengan  kebutuhan  lulusan di  masa  mendatang  dan  ada  pening- katan  cukup  baik  dalam  peningkatan soft skill .
6.  Survei  menunjukan  masih  cukup rendahnya  pengetahuan  mahasiswa terhadap kebijakan MBKM.
7.  Dorongan  mahasiswa  untuk  mereko- mendasikan  kegiatan  MBKM  masih rendah.

## Hambatan yang Dihadapi
Adapun  hambatan-hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan MBKM  di  lingkungan  FISIP  Universitas Djuanda Bogor sebagai berikut:
1.   Ada  tiga  hambatan  utama  yang  dapat diidentifikasi,  yaitu  penyesuaian  kuri- kulum,  penyesuaian  sistem  informasi akademik, dan masalah pendanaan  bagi mahasiswa yang  akan  mengikuti MBKM.
2.  Implementasi  kebijakan  MBKM  yang efektif memprasyaratkan adanya penyesuaian  kurikulum  yang  akomo- datif  untuk mencapai  tujuan  kebijakan MBKM,  terutama terkait  dengan konversi mata kuliah yang dapat diseta- rakan  dengan  kegiatan  MBKM  yang dipilih mahasiswa.  Hal ini menjadi lebih rumit mengingat masing-masing Program Studi di lingkungan FISIP pada tahun  2018  baru  saja  memberlakukan kurikulum baru.
3.  Mengingat  di  lingkungan  Universitas juga  telah  memiliki  sistem  informasi akademik sendiri  (yang disebut dengan akronim  SIAKAD),  maka  mahasiswa yang  akan  mengambil  kegiatan  MBKM akan  menempuh  prosedur  sistem akademik  yang  berbeda  dibanding mahasiswa  yang  tidak  mengambil
MBKM.  Hal  ini  akan  memberikan tingkat  kerumitan  tambahan  bagi mahasiswa  yang  mengambil  MBKM. Prosedur  sistemik  ini akan  lebih  rumit bila mahasiswa  akan mengambil  kegia- tan  Pertukaran  Mahasiswa  Merdeka (PMM) di perguruan  tinggi lain.
4.  Pada saat  awal kegiatan  MBKM, penda- naan  untuk  melaksanakan  kegiatan MBKM yang dipilih  mahasiswa  bersifat mandiri,  tidak  ada  bantuan  dari pemerintah.  Dalam kasus di FISIP, pada saat  awal  implementasi  MBKM  maha- siswa yang mengambil kegiatan magang  di  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Bogor  harus mengeluarkan  biaya  ekstra  untuk kepentingan  biaya  kost,  makan,  dan transportasi  ke tempat magang.
Selain  hambatan  utama,  ada  pula hambatan tambahan yang juga berpengaruh terhadap  efektivitas  implementasi  MBKM yaitu  kerjasama  mitra.  Beberapa  kegiatan MBKM,  seperti  kegiatan  magang  dan  PMM, mempersyaratkan  adanya  MoU  dan  MoA agar  dapat  terlaksana.  Bila  lembaga  yang akan menjadi  mitra relatif terbatas,  semen- tara  minat  mahasiswa  untuk  mengikuti kegiatan  MBKM  cukup  tinggi,  maka  hal  ini bisa  jadi masalah  yang menghambat  pelak- sanaan  MBKM.  Apalagi  di  saat  pandemi lembaga  mitra juga melakukan  pembatasan ketat  terkait  jumlah  mahasiswa  yang  bisa diterima  mengikuti  program  tertentu (seperti kegiatan magang).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Hasil  survei  dari  perspektif  pendidik dan  tenaga  kependidikan  terhadap  imple- mentasi  kebijakan  MBKM  di  lingkungan FISIP  Universitas  Djuanda  Bogor  menyim- pulkan temuan sebagai berikut:
1.   Sebagian besar responden  pendidik dan tenaga  kependidikan  telah  memiliki sebagian  besar  pengetahuan  tentang MBKM.  Ini  merupakan  modal  dasar yang baik.
2.  Kegiatan  sosialisasi  (baik  yang  dilaku- kan  oleh  pihak  Kemendikbud-ristek maupun  Universitas)  telah  dinilai efektif  sebagai  sumber  informasi kebijakan.
3.  Tingkat  keterlibatan  responden  dalam kegiatan  untuk  penyiapan  implemen- tasi  MBKM  di  Program  Studi  atau Perguruan  Tinggi  juga  relatif  cukup tinggi  baik  dalam  bentuk  partisipasi sebagai  tim  untuk  mempersiapkan, berkontribusi  dalam  diskusi/rapat/ workshop persiapan  MBKM,  membantu Program  Studi  menyusun  CPL  atau melakukan  perhitungan/penyetar aan SKS,  kesediaan  yang  sangat  tinggi  dari dosen  untuk  menjadi  dosen  pembim- bing  dalam  kegiatan  MBKM,  bahkan berperan  aktif  menyarankan/mendo- rong  mahasiswa  untuk  mengambil kegiatan MBKM.
4.  Ada  beberapa  dampak  positif  dari implementasi  kebijakan  MBKM,  yaitu proses pembelajaran mahasiswa, peningkatan  terhadap hard skill dan soft skill bagi  mahasiswa,  maupun  pening- katan kapasitas  dosen.
Hasil  survei  dari  perspektif  maha- siswa  terhadap  implementasi  kebijakan MBKM  di  lingkungan  FISIP  Universitas Djuanda  Bogor  menyimpulkan  temuan sebagai  berikut:
1.   Dari  segi  dampak,  hasil  survei  juga menunjukkan  bahwa  sebagian  besar mahasiswa  pada  kedua  Program  Studi (Ilmu  Administrasi  Publik  dan  Sains Komunikasi)  meyakini  bahwa kegiatan pembelajaran  di  luar  kampus  akan memberikan  kompetensi  tambahan namun tetap akan membuat mahasiswa bisa  menyelesaikan  studinya  tepat waktu, serta memperluas  perspektif.
2.  Sebagian  besar  mahasiswa  pada  kedua Program  Studi  (Ilmu  Administrasi Publik  dan  Sains  Komunikasi)  menilai bahwa  kegiatan  MBKM  telah  sesuai dengan  kebutuhan  lulusan  di  masa mendatang  dan  terdapat  peningkatan
cukup baik  dalam  hal  peningkatan soft skill .
3.  Baik  mahasiswa  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Publik  maupun  maha- siswa Program  Studi  Sains  Komunikasi mengidentifikasi  tiga  kekhawatiran utama  (secara  berurutan),  yaitu  biaya ekstra, kurangnya informasi, dan perse- tujuan orangtua.
Ada  tiga hambatan  utama  yang dapat diidentifikasi, yaitu penyesuaian kurikulum, penyesuaian  sistem  informasi  akademik, dan  masalah  pendanaan  bagi  mahasiswa yang akan mengikuti  MBKM. Selain  itu, ada juga  hambatan  tambahan  berupa  masih belum  banyaknya  pihak  lembaga  yang menjadi mitra.

## Rekomendasi
Hasil  survei  tentang  implementasi kebijakan  MBKM  di  lingkungan  FISIP Universitas  Djuanda  Bogor  merekomen- dasikan hal-hal sebagai berikut:
1.   Agar lebih akomodatif terhadap kegiatan  MBKM, pada tahun 2022 akan dilakukan  rencana  perubahan  kuri- kulum  2018  pada  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Publik dan Program Studi Sains Komunikasi. Siklus revisi kurikulum  setiap  minimal  4  tahunan merupakan  alternatif  yang  dinilai memungkinkan.
2.  Untuk  memperluas  alternatif  pilihan kegiatan  MBKM bagi  mahasiswa,  maka peningkatan  jumlah  lembaga  mitra akan  menjadi  prioritas  baik  lembaga perguruan  tinggi,  lembaga  pemerintah, maupun lembaga  swasta (bisnis).
3.  Mengingat  dampak  positif dan manfaat langsung  yang  dirasakan  oleh  maha- siswa  peserta  MBKM,  maka  penting untuk  memperhatikan  aspek  keberlan- jutannya. Untuk itu, kegiatan sosialisasi yang lebih intens  dan  mencari sumber- sumber  pendanaan  kegiatan  MBKM yang lebih variatif merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi, Adi Asmariadi  dan Fauzela, Dian Sera. (2020).  “Perancangan  Produk  Legis- lasi  Berbasis Soft  System  Methodo- logy ,” dalam: Prosiding Seminar Nasio- nal Bagian II Pusat Penelitian Sekreta- riat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence- based  Policy)  untuk  Legislasi  DPR  RI dan Daya Saing Bangsa . Jakarta: Pusat Penelitian  Sekretariat  Jenderal  dan Badan Keahlian DPR RI.
Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi, Kementerian  Pendidikan dan Kebuda- yaan Republik Indonesia. (2020). Buku Panduan  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka .
Direktorat  Pembelajaran  dan  Kemahasis- waan, Direktorat  Jenderal  Pendidikan Tinggi,  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia.
(2020). Panduan  Program  Studi
Menerapkan  Kerja  Sama  Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka . Handoyo,  Setiowiji.  (2009). Analisis  Kebi- jakan  Inovasi  Bagi  Pengembangan Bioteknologi di Indonesia . Jakarta: LIPI Press.
Pawson,  Richard.  (2006). Evidence-Based Policy:  A Realist Perspective .  CA:  Sage Publication.
Turner,  M.  A.  (2013).  “Evidence-Based Policymaking  Requires  A  Portfolio of Tools,” dalam: Adi Asmariadi  Budi dan Dian  Sera  Fauzela.  (2020).  “Peran- cangan Produk Legis-lasi Berbasis Soft System  Methodology,”  dalam: Prosi- ding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian  Sekretariat  Jenderal  dan Badan  Keahlian  DPR  RI  Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-based Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa .  Jakarta:  Pusat  Penelitian Sekretariat Jenderal  dan  Badan Keahlian  DPR RI.
Wahab,  Solichin  Abdul.  (2008). Analisis Kebijaksanaan:  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara .
Jakarta: Bumi Aksara.

## Jurnal
Asmara,  Anugerah  Yuka  &  Handoyo, Setiowiji.  (2015).  Pembuatan  Kebi- jakan  Berbasis  Bukti:  Studi  pada Proses Pembuatan  Kebijakan Standar- disasi  Alat  dan  Mesin  Pertanian  di Indonesia. STI Policy and Management Journal ,  13(1):  43-64.  http://dx.doi. org/10.14203/STIPM.2015.38.
Head,  Brian  W.  (2008).  Three  Lenses  of Evidence-Based  Policy. The Australian Journal  of  Public  Administration , 67(1): 1-11. doi:10.1111/j.1467-8500. 2007.00564.x.
Sanderson,  Ian.  (2002).  Evaluation,  Policy Learning  and  Evidence-Based  Policy Making. Public  Administration , 80(1): 1-22.  https://doi.org/10.1111/1467- 9299.00292.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebu- dayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2020 tentang  Standar  Nasional Pendidikan  Tinggi  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor 47).

## Laman
Ramadanti, Viqra.  (2019).  Kebijakan Berbasis  Bukti ( Based Policy Evidence ) Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di Kota  Makassar  (Studi  Kasus  Pada Bappeda  Kota  Makassar).  http:// eprints.unm.ac.id/16536/1/jurnal%2
0viqra.pdf.