## KUALITAS KEPEMIMPINAN, ETOS MORALITAS PRIBADI, KOMPETENSI, DAN PELAYANAN PUBLIK
Dody Setyawan dan Nanang Bagus S.
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Jl. Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Malang 65144 Telp. (0341) 565500, Fax. (0341) 565522
PENDAHULUAN
Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, ada 3 (tiga) peristiwa pen-ting da- lam perjalanan pembangunan di Indonesia. Pertama, bulan Mei 1998 terjadi perubahan iklim sosial politik yang sangat mendasar (reformasi 1998). Saat itu euforia reforma- si berlangsung dimana-mana dan berujung dengan dilakukannya pergeseran/perubahan dalam paradigma pembangunan. Kedua, bu- lan Januari 2001, mulai diterapkannya kebi- jakan Otonomi Daerah sebagai upaya me- majukan pembangunan di dae-rah melalui pemberian kewenangan kepada daerah da- lam mengelola rumah tangga di wilayah
Abstract: Quality Leadership Ethos Private Morality, Competence, and the Public Service. This study aims to determine the effect of leadership qualities, personal moral ethics, and competence in the performance of public services in East Java legislators. The method used is a quantitative method. The study population was a community that metropolis, traditional and civil society. Sampling was stratified random sampling and purposive sampling with as many as 115 respondents. Data collection techniques using koesioner, interviews, and observations. Data were analyzed with path analysis method with SPSS software. The results showed that the ethos of personal morality and competence indirectly influence on legislators public service through leadership qualities. To improve the quality of public service leadership legislators in leading the people it represents needs to be improved.
Keywords: performance, leadership qualities, personal morality ethics, competence, public service.
Abstrak: Kualitas Kepemimpinan Etos Moralitas Pribadi, Kompetensi, dan Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kepemimpinan, etos moral pribadi, dan kompetensi pada kinerja pelayanan publik anggota DPRD Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat yaitu metropolis, tradisional dan masyarakat madani. Pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling dan purposive sampling dengan responden sebanyak 115 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan koesioner, wawancara, dan observasi. Data dianalisis dengan metode path analysis dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos moralitas pribadi dan kompetensi berpengaruh secara tidak langsung pada pelayanan publik anggota DPRD melalui kualitas kepemimpinan. Untuk meningkatkan pelayanan publik maka kualitas kepemimpinan anggota DPRD dalam memimpin rakyat yang diwakilinya perlu ditingkatkan.
Kata kunci: kinerja, kualitas kepemimpinan, etos moralitas pribadi, kompetensi, pelayanan publik.
masing-masing. Ketiga, bulan April 2009, rakyat atau bangsa Indonesia membe- ri- kan keputusan politik pada wakilnya yang akan duduk di lembaga Legislatif/DPRD, dengan segala pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. Tiga peristiwa penting tersebut, tidak saja mengharuskan adanya strategi yang tepat dan efektif dalam pelak- sanaan pembangunan melainkan menuntut pula adanya sinergisitas dan komitment kuat dari semua elemen yang terlibat, termasuk dalam hal ini adalah legislatif, eksekutif, partai politk, serta masyarakat. Para penen- tu kebijakan dituntut untuk tidak lagi mem- posisikan rakyat hanya tidak lebih sebagai
objek melainkan merupakan subjek dalam pembangunan, sehingga paradigma pem- bangunan telah bergeser dan menempatkan warga sebagai pemeran utamanya. Sayangnya, beberapa survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan rapor buruk pelayanan publik di Indonesia dan salah satunya adalah ha- sil survey YAPPIKA (2006) tentang pelak- sanaan desentralisasi menyebutkan bahwa pelayanan publik dinilai lebih buruk dari sebelum desentralisasi walaupun di bebe- rapa daerah tertentu ada peningkatan kuali- tas dan kuantitas padanya. Pelayanan yang buruk itu ditandai dengan korupsi lebih besar, peningkatan biaya pelayanan tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dengan masyarakat terlebih dahulu, tidak ada me- kanisme komplain atas kinerja pemerintah dan ruang partisipasi terbatas. Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 2 tahun an- tara April 2004 sampai dengan Maret 2006, terhadap kinerja berbagai lembaga/institusi publik menyimpulkan bahwa DPR berpre- dikat sebagai lembaga yang berkinerja ter- buruk bersama partai politik dibandingkan dengan lembaga lain (Jawa Pos, 2006). Bi- asanya para politisi (anggota DPRD) hanya memikirkan kepentingan masing-masing, ti- dak banyak diantara mereka yang memikir- kan rakyat yang memilihnya dalam pemilu, (Rusmiwari, 2011).
Senada dengan LSI, penelitian yang dilakukan Formappi terhadap kinerja DPR yang dimuat dalam Jawa Pos, (2006) bahwa wakil rakyat selama ini kurang menunjuk- kan keberpihakan yang jelas dan memadai terhadap kepentingan rakyat. Menurut For- mappi, anggota dewan tidak menunjukkan kepekaan kepada rakyat, bahkan anggota justru semakin jauh dari rakyat. Hasil pe- nelitian Formappi menginformasikan 51% responden berpendapat aspirasi masyarakat bawah (grass root) selama ini tidak terwaki- li. Bahkan secara tegas dikatakan saat ini tidak ada wakil rakyat yang sungguh-sung- guh memperhatikan dan memperjuangkan nasib serta masa depan masyarakat. Berdasarkan beberapa uraian sebagai-
mana tersebut diatas kiranya cukup menjadi alasan pembenar atas rumor yang berkem- bang di masyarakat. Jikalau demikian men- jadi wajar apabila Kacung Marijan pun de- ngan meminjam istilah Jane Mansbridge lalu mempertanyakan kesungguhan komit- ment anggota DPRD sebagai promissory representation dan anticipatory representa - tion (Jawa Pos, 2006). Berdasarkan bebera- pa hasil penelitian diatas maka pertanyaan penelitianya ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD (legislatif) Jawa Timur dalam pelayanan pada masyarakat.
Kinerja (performance) adalah hasil kerja atau hasil seseorang dengan peker- jaanya (Wibowo, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Hasil penelitian Silaban (2011) menemu- kan tiga faktor yang mempengaruhi kiner- ja pegawai yaitu kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja. Dari ketiga faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, ditemukan bahwa faktor disiplin pegawai berpengaruh secara signifikan pada kinerja pegawai, se- dangkan faktor kepemimpinan dan motiva- si tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja pegawai. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Efendi (2011) bahwa faktor kinerja pegawai, selain dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi dan disiplin ker- ja, juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan kemampuan kerja. Variabel kemampuan kerja dipakai juga oleh Rita (2012) dengan arti yang sama dalam istilah kompetensi da- lam penelitianya tentang pengaruh kompe- tensi pegawai terhadap kinerja pegawai dan Nunuy (2010) dalam penelitianya tentang kompetensi anggota DPRD. Dari penjabaran teori dan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat diasumsikan bahwa kinerja pelayanan publik anggota DPRD (legislatif) dipen- garuhi oleh kualitas kepemimpinan, etos moralitas pribadi dan kompetensi anggota legislatif. Mengacu pada asumsi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mege- tahui pengaruh kualitas kepemimpinan, etos moralitas kepribadian, kompetensi pada ki- nerja pelayanan publik anggota DPRD (le-
gislatif) Jawa Timur.

## METODE
Lokasi penelitian di Jawa Timur ya- itu: Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) yang diwakili/diambil 3 (tiga) kabupaten/kota yang masing-masing daerah mewakili/ mencerminkan 3 (tiga) kelompok besar masyarakat Jawa Timur di- tinjau dari aspek masyarakat, yaitu a). Me- tropolis; b). Transisional, pariwisata, agro- wisata; dan, c). Masyarakat madani (pondok pesantren), masyarakat pinggiran (grass root) . Untuk itu pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling bertingkat yaitu Stratified Random Sampling dan Pur - posive  Sampling yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah responden sebanyak 115 orang mewakili dari berbagai spektrum ele- men masyarakat dari tiga lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digu- nakan dalam penelitian ini kuesioner yaitu dengan menggunakan pertanyaan gabungan tertutup  yang disusun dalam bentuk per- nyataan yang favorable (positif) secara ber- jenjang menurun ke pernyataan yang kurang bahkan tidak favorable (negatif). Responden diminta menentukan sikap dengan memilih alternatif jawaban  yang tersusun dalam lima kategori jawaban. Untuk kevalidan data, pengumpulan data dilengkapi dengan teknik observasi, dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat ti- dak langsung atau sekunder, serta interview bilamana didapati data yang kurang jelas. Data dianalisis dengan menggunakan path analysis (analisa jalur) dengan software SPSS dan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Analisis jalur atau path analysis
Keterangan : X1 : Etos Moralitas Pribadi X2 :  Kompetensi Z  :  Kualitas Kepemimpinan Y  :  Pelayanan Publik Adapun rincian indikator dari setiap variabel pengukuran bisa dilihat dalam Ta- bel 1 di bawah ini.
Tabel 1.  Rincian indikator dari setiap varia- bel dimensi pengukuran
bertujuan untuk megetahui pengaruh kualitas kepemimpinan, etos moralitas kepribadian, kompetensi pada kinerja pelayanan publik anggota DPRD (legislatif) Jawa Timur.

## METODE
Lokasi penelitian di Jawa Timur yaitu: Malang Raya (Kabupaten  Malang, Kota Malang, Kota Batu) yang diwakili/diambil 3 (tiga) kabupaten/kota yang masing-masing daerah mewakili/ mencerminkan 3 (tiga) kelompok besar masyarakat Jawa Timur ditinjau dari aspek masyarakat, yaitu a). Metropolis; b). Transisional, pariwisata, agrowisata; dan, c). Masyarakat madani (pondok pesantren), masyarakat pinggiran ( grass root ).  Untuk itu pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling bertingkat yaitu Stratified Random Sampling dan Purposive Sampling yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah responden sebanyak 115 orang mewakili dari berbagai spektrum elemen masyarakat dari tiga lokasi penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yaitu dengan menggunakan pertanyaan gabungan tertutup  yang disusun dalam bentuk pernyataan yang favorable (positif) secara berjenjang menurun ke pernyataan yang kurang bahkan tidak favorable (negatif). Responden diminta menentukan sikap dengan memilih alternatif jawaban yang tersusun dalam lima kategori jawaban. Untuk kevalidan data, pengumpulan data dilengkapi dengan teknik observasi, dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat tidak langsung atau sekunder, serta interview bilamana didapati data yang kurang jelas. Data dianalisis dengan menggunakan path analysis (analisa jalur) dengan software
SPSS dan dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Analisis jalur atau path analysis
Keterangan :
X 1 : Etos Moralitas Pribadi X 2 :  Kompetensi Z  :  Kualitas Kepemimpinan Y  :  Pelayanan Publik Adapun rincian indikator dari setiap variabel pengukuran bisa dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

## Dimensi
Etos dan Moralitas Pribadi Anggota Legislatif (X1) Kemampuan dan Kompetensi Anggota Legislatif (X2) Kualitas Kepemimpinan Anggota Legislatif (Z) Pelayanan Publik (Prima) oleh Legislatif(Y)

## Rincian Indikator
Berperilaku kemanusiaan Berperilaku jujur Memiliki rasa tanggung jawab Memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan emosional Lebih menekankan pengabdian Tangguh terhadap tekanan lingkungan Mampu mengkomunikasikan visi Mampu merencanakan dengan baik Mampu mengkoordinasikan dengan baik Mampu menciptakan suasana yang lebih baik Paham good governance Memberdayakan masyarakat Memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat Menginternalisasi nilai bersama Memberikan dukungan Memiliki interaksi yang baik dengan bawahan Tanggap dalam pelayanan Tepat waktu Adil Efisien Keterbukaan Rasa aman Ada kepastian Prosedur jelas Pelayanan sesuai dengan kepentingan

## HASIL Etos Moralitas Pribadi
Tabel 1 Etos Moralitas Pribadi
Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa 35% responden beranggapan bahwa anggo- ta legislatif di daerahnya memiliki etos dan moralitas pribadi dengan kategori baik, dan 30% responden menjawab bahwa anggota legislatif termasuk dalam kategori cukup dalam kejujurannya.

## Kompetensi
Tabel 2 dan Kompetensi
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa 39% responden menjawab bahwa kemam- puan dan kompetensi anggota legislatif daerah termasuk dalam kategori baik. Se- dangkan 33% responden yang menjawab bahwa kemampuan dan kompetensi anggota legislatif termasuk cukup.

## Kualitas Kepemimpinan
Tabel 3 Kualitas Kepemimpinan
Sebanyak 36 % responden (tabel 3) menjawab bahwa kualitas kepemimpinan
yang ditunjukkan oleh anggota legislatif daerahnya termasuk dalam kategori baik, dan 37% responden menjawab bahwa kua- litas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh anggota legislatif daerahnya termasuk kate- gori cukup.
Berdasarkan hasil penelitian yang ter- saji pada tabel 4 ternyata 47% responden menjawab bahwa pelayanan publik (prima) oleh anggota legislatif daerahnya termasuk ke dalam kategori baik, dan 29% responden yang lain menjawab termasuk ke dalam ka- tegori cukup.
Hubungan Variabel Dalam bagian ini data analisis jalur yang berupa angka-angka korelasi dima- sukkan dalam skema analisis jalur pada gambar 2, berdasarkan hasil perhitungan dengan mengunakan software SPSS. Peng- gunaan analisis jalur berfungsi  mengetahui apakah pengaruh variabel etos moralitas pribadi (X1) dan kompetensi (X2) secara langsung pada variabel pelayanan publik (Y) atau secara tidak langsung melalui vari- abel kualitas kepemimpinan (Z). Angka-an- gka korelasi dalam gambar 1, menunjukkan bahwa variabel X1 (etos moralitas pribadi) tidak bisa secara langsung mempengaruhi Y (pelayanan publik) yang tinggi, tetapi secara tidak langsung harus melalui varia- bel Z (kualitas kepemimpinan begitu pula variabel X2 (kompetensi) tidak bisa mem- pengaruhi secara langsung pelayanan publik (Y), tetapi harus melalui variabel kualitas kepemimpinan (Z). Jadi pengaruh kedua variabel independen (variabel etos moral- itas pribadi dan kompetensi) pada variabel dependen (pelayanan publik) hanya dapat melalui variabel kualitas kepemimpinan.
Gambar 2. Analisis jalur atau path analysis
pengaruh  variabel etos moralitas pribadi (X 1 ) dan kompetensi (X 2 ) secara langsung pada variabel pelayanan publik (Y) atau secara tidak langsung melalui variabel kualitas kepemimpinan (Z). Angka-angka korelasi dalam gambar 1, menunjukkan bahwa variabel X 1 (etos moralitas pribadi) tidak bisa secara langsung mempengaruhi Y (pelayanan publik) yang tinggi, tetapi secara tidak langsung harus melalui variabel Z (kualitas kepemimpinan begitu pula variabel X 2 (kompetensi) tidak bisa mempengaruhi secara langsung pelayanan publik (Y), tetapi harus melalui variabel kualitas kepemimpinan (Z). Jadi pengaruh kedua variabel independen (variabel etos moralitas pribadi dan kompetensi)  pada variabel dependen (pelayanan publik) hanya dapat melalui variabel kualitas kepemimpinan.
Gambar 2. Analisis jalur atau path analysis
Y  :  Pelayanan Publik
Secara keseluruhan, data hasil penelitian mengenai keempat dimensi beserta rincian indikatornya bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini.
0,405 0,252 0,335 0,523 0,303 0,404
Kategori Jawaban Frekuensi Persentase Sangat baik 69 10 % Baik 242 35 % Cukup 207 30 % Kurang 47 18 % Sangat kurang 11 7 % Total 690 100 % Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian Kategori Jawaban Frekuensi Persentase Sangat baik 81 14 % Baik 226 39 % Cukup 192 33 % Kurang 71 12 % Sangat kurang 5 1 % Total 575 100 % Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian Kategori Jawaban Frekuensi Persentase Sangat baik 118 17 % Baik 290 42 % Cukup 184 27 % Kurang 82 12 % Sangat kurang 16 2 % Total 690 100% Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian
Keterangan : X1  : Etos Moralitas Pribadi X2  :  Kompetensi Z    :  Kualitas Kepemimpinan Y    :  Pelayanan Publik
Secara keseluruhan, data hasil peneli- tian mengenai keempat dimensi beserta rin- cian indikatornya bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini.
Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa etos dan moralitas pribadi dari anggota leg- islatif dengan indikator berprilaku kemanu- siaan ada pada kategori cukup, berperilaku jujur pada kategori baik, memiliki rasa tang- gung jawab pada kategori kurang, memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial pada kategori baik, menekankan pada unsur pengabdian pada kategori baik, dan
tangguh terhadap tantangan lingkungan pada kategori cukup. Untuk dimensi kemampuan dan kompetensi anggota legislatif, indikator yang diteliti ialah memahami good gover - nance pada kategori cukup, menciptakan suasana yang lebih baik pada kategori baik, merencanakan dengan baik pada kategori cukup, mengkoordinasi dengan baik pada kategori baik, dan mengkomunikasikan visi dengan baik pada kategori cukup. Indika-
tor dimensi kualitas kepemimpinan yang diteliti yaitu kualitas pemberian dukungan pada kategori baik, memberdayakan mas- yarakat pada kategori cukup, menginternal- isasi nilai-nilai bersama pada kategori baik, memiliki hubungan terstruktur dengan mas- yarakat pada kategori baik, dan memiliki interaksi yang baik dengan bawahan pada kategori cukup. Untuk dimensi pelayanan publik yang prima meliputi 9 indikator,

## Dimensi
Etos Moralitas Pribadi Anggota Legislatif (X1) Kompetensi Anggota Legislatif (X2) Kualitas Kepemimpinan Anggota Legislatif (Z)
Pelayanan Publik Legislatif(Y)

## Tabel 5. Data keempat dimensi beserta rincian indikator hasil penelitian
Rincian Indikator Berperilaku kemanusiaan Berperilaku jujur Memiliki rasa tanggung jawab Memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan emosional Lebih menekankan pengabdian Tangguh terhadap tekanan lingkungan Mampu mengkomunikasikan visi Mampu merencanakan dengan baik Mampu mengkoordinasikan dengan baik Mampu menciptakan suasana yang lebih baik Paham good governance Memberdayakan masyarakat Memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat Menginternalisasi nilai bersama Memberikan dukungan Memiliki interaksi yang baik dengan bawahan Tanggap dalam pelayanan Tepat waktu Adil Efisien Keterbukaan Rasa aman Ada kepastian Prosedur jelas Pelayanan sesuai dengan kepentingan Kategori Cukup Baik Kurang Baik Baik Cukup Cukup Cukup Baik Baik Cukup Cukup Baik Baik Baik Cukup Baik/Cukup Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian
yaitu tanggap dalam pelayanan pada kate- gori baik/cukup, pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat pada kategori baik, tepat waktu pada kategori baik, adil pada kategori baik, efisien pada kategori baik, ter- buka pada kategori baik, menciptakan rasa aman pada kategori baik, menciptakan rasa kepastian pada kategori baik, dan memban- gun prosedur yang jelas pada kategori baik.

## PEMBAHASAN
Penelitian ini didasarkan pada pandan- gan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh anggota legislatif ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dari anggota legislatif itu sendiri, dan pada gilirannya kualitas kepemimpinan anggota legislatif itu ditentukan oleh etos moralitas pribadi dan kompetensi anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa semua ind- ikator dari dimensi pelayanan publik oleh anggota legislatif termasuk ke dalam kate- gori baik. Sebagian besar responden men- yatakan bahwa dalam kesembilan indikator pada dimensi pelayanan publik oleh legisla- tif, anggota legislatif menunjukkan kategori yang baik. Persentase responden tertinggi yang memberikan kategori baik ialah pada indikator prosedur yang jelas dan mem- berikan kepastian. Ini menunjukkan bahwa salah satu kemajuan besar yang berhasil diciptakan oleh lembaga legislatif di daer- ah pada era reformasi saat ini ialah keber- hasilan dalam membangun sistem prosedur yang jelas dalam pelayanan publik, dan hal ini berdampak pada meningkatnya rasa kepastian yang dirasakan oleh publik saat mendapatkan pelayanan publik.
Penilaian responden ini tentu mer- upakan kemajuan yang sangat berarti da- lam kualitas kinerja lembaga legislatif. Pe- layanan publik yang berwatak melayani dan responsif yang selama era Orde Baru menja- di sesuatu yang mewah berhasil diciptakan menjadi bagian dari pengalaman publik saat ini. Menurut salah seorang responden, ang- gota legislatif mampu membuat pelayanan publik menjadi mudah dipahami dan jelas. Hanya saja, salah satu indikator yang perlu
diperbaiki ialah pelayanan yang tepat wak- tu. Meski persentase terbesar responden menjawab baik, namun angkanya masih di bawah separo persentase total responden, yaitu hanya 39%. Ini menunjukkan bahwa bagian terbesar masih menganggap kete- patan waktu dalam pelayanan publik yang diberikan oleh anggota legislatif masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara, re- sponden masih mempersoalkan kepastian dan ketepatan waktu pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang dianggap baik oleh sebagian responden itu, berdasarkan hasil penelitian terutama disebabkan oleh kualitas kepemimpinan dari anggota legislatif. Ber- dasarkan hasil penelitian, dari lima indika- tor dalam dimensi kualitas kepemimpinan anggota legislatif, ada tiga indikator yang dinilai baik oleh sebagian besar responden, yaitu memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat, menginternalisasi nilai bersa- ma, dan memberikan dukungan. Kebaikan dalam ketiga indikator ini ternyata terbukti mampu mendukung terciptanya kualitas pe- layanan publik yang prima. Diantara ketigan- ya, indikator memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat ternyata merupakan indikator dengan persentase responden pe- nilai yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan terstruktur yang kuat dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting agar bisa menciptakan kepemimpinan legislatif yang bagus dan pada akhirnya turut membentuk kualitas pe- layanan publik yang prima. Faktor apakah yang membuat kepemi- mpinan anggota legislatif menjadi baik? Berdasarkan hasil penelitian untuk di- mensi etos dan moralitas pribadi anggota legislatif, terlihat bahwa sebagian besar re- sponden menjawab bahwa berperilaku jujur, menekankan pada pengabdian, dan memili- ki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial ternyata termasuk kategori baik. Yang menarik bahwa meskipun menurut sebagian besar responden, anggota legislatif kurang memiliki rasa tanggung jawab, namun hal tersebut tak terlalu berdampak pada kualitas kepemimpinan anggota legislatif, dan kare-
na itu bisa diduga bahwa kebaikan dalam in- dikator berperilaku jujur, menekankan pada pengabdian, dan memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial mampu mengimbangi kekurangan dari kepemilikan rasa tanggung jawab. Diantara ketiganya, keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial merupakan yang terpenting di mata sebagian besar responden.
Untuk dimensi kompetensi, sebagian besar responden menjawab bahwa kompe- tensi anggota legislatif dalam mengkoordi- nasikan dan menciptakan suasana yang lebih baik termasuk kategori bagus. Ini menun- jukkan bahwa dalam konteks masyarakat daerah saat ini dimana ada berbagai kepent- ingan yang harus dipenuhi dan diseimbang- kan pemenuhannya, kemampuan anggota legislatif dalam mengkoordinasikan semua kepentingan itu serta untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif buat berbagai kepentingan itu merupakan faktor kunci bagi keberhasilan kepemimpinan anggota legislatif dan pada akhirnya buat terciptan- ya pelayanan publik yang prima. Dari kedua indikator itu, yang mendapatkan penilaian paling banyak dari responden ialah kompe- tensi anggota legislatif dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good gover - nance) karena pemahaman mengenai good governance merupakan salah satu indikator kompetensi dalam penelitian ini. Ini berar- ti bahwa kompetensi menjadi faktor krusial bagi anggota legislatif guna menciptakan pelayanan publik yang prima bagi publik di era reformasi kepemerintahan yang baik (good  governance) . Berbeda dengan pe- nelitian Nunuy (2010) tentang kompeten- si anggota DPRD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menemukan bah- wa konstribusi atau sumbangan kompeten- si anggota DPRD pada pelaksanaan prin- sip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat kecil sekali (0,01%). Masih san- gat lemahnya pengaruh kompetensi anggota DPRD pada pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, ha- rus mendapat perhatian yang serius karena fungsi anggota DPRD sebagai representasi
rakyat mempunyai peranan yang penting dalam melindungi kepentingan rakyat atau pelayanan publik.

## SIMPULAN
Hasil penelitian dari tiga variabel yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik anggota DPRD Jawa Timur, secara umum variabel kualitas kepemimpinan dan etos moralitas pribadi termasuk kategori baik, sedangkan variabel kompetensi hanya ter- masuk kategori cukup baiknya etos morali- tas pribadi ditandai dengan baiknya perilaku kemanusiaan, keseimbangan emosional dan lebih mementingkan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya baiknya kuali- tas kepemimpinan anggota DPRD ditandai oleh hubungan struktur dengan masyarakat, internalisasi nilai-nilai bersama dan mem- beri dukungan pada masyarakat, sedang- kan kompetensi anggota DPRD dari sisi lemahnya ditandai kurang mampu dalam perencanaan, komunikasi dan pemahaman dalam good  governance pengaruh varia- bel etos moralitas pribadi dan kompetensi pada variabel kinerja pelayanan publik se- cara langsung sangat lemah. Tetapi secara tidak langsung melalui variabel antara yaitu kualitas kepemimpinan, ternyata cukup kuat dengan korelasi (r) sebesar 0,523. Data ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik anggota DPRD maka variabel kualitas kepemimpinan ang- gota DPRD dalam memimpin rakyat yang diwakilinya merupakan variabel penentu yang perlu ditingkatkan. Pelayanan publik yang prima bisa di- ciptakan oleh anggota legislatif manakala anggota legislatif memiliki kualitas kepe- mimpinan yang bagus terutama dalam hal memiliki hubungan terstruktur yang kuat dengan masyarakat. Hubungan terstruktur yang kuat memungkinkan anggota legislatif untuk memahami nilai-nilai dan kepentin- gan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dan memungkinkan anggota legislatif untuk mengetahui kualitas pelayanan publik prima seperti apa yang harus diberikannya kepada publik. Untuk bisa memiliki hubungan ter-
struktur yang kuat dengan masyarakat, maka seorang anggota legislatif harus memiliki etos moralitas yang bagus terutama dalam hal keseimbangan emosional dan kecer- dasan sosial, dan memiliki kompetensi yang baik terutama dalam mewujudkan kepeme- rintahan yang baik (good governance).

## DAFTAR RUJUKAN
Efendi Sinuhaji. 2011. Analisis Pengaruh Kepribadian, Kemampuan Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja SDM Out- sourcing Pada PT. Catur Karya Sento- sa Medan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
II (2). Jawa Pos. 2006, 13 Maret.  Hasil penelitian Formappi terhadap kinerja DPR. Hlm. 4 Kacung Marijan. 2009, 24 Maret. Opini,
Ironi Wakil Rakyat. Jawa Pos, Hlm. 4. Nunuy Nur Afiah. 2010. Pengaruh Kompe- tensi Anggota DPRD dan Aparatur Pe- merintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akutansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan
Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jurnal Sosiohumaniora, 12 (1). Pantas H Silaban. 2011. Sumber Daya Pari- wisata Sebagai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan. Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis, II (2).
Rusmiwari, Sugeng. 2011. Korelasi Perilaku
Arogansi Legislatif Terhadap Sikap Apatisme Masyarakat. Diterbitkan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Jurnal Reformasi. 1 (1). Rita Kardinasari. 2012. Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapa- tan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Civil Service, 6 (2).
Suara Merdeka. 2006, 24 Maret. Kinerja
Parpol Paling Buruk. Hlm. 16.
Wibowo. 2012. Managemen Kinerja. Jakar- ta. Rajawali Pers Zen, A. Patra M. 2006. Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik. Malang. Hasil Penelitian Kerja sama Malang Corrup- tion Watch dengan YAPPIKA.