## PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH
DIBAWAH UMUR
(Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)
Oleh:
Tami Rusli 1)
Okta Ainita 2)
Arif Nur Rachman 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail:
tamirusli@gmail.com 1)
oktaainita@gmail.com 2)
arifnurrcahman00@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Article  1  paragraph  (three)  Indonesia  is  a constitutional  nation,  anyone  is  no  exception  due  to  the  fact  that  delivery  is  a  prison difficulty.  based  totally  on  the  effects  of  the  studies  and  dialogue,  the  techniques  for  filing programs for guardianship and dealing with the belongings of minors at the Tanjung Karang District  court  docket  (selection  observe  wide  No:118/Pdt.P/2022/Pn  Tjk).  ought  to  whole several administrative requirements, the party submits 6 copies of the application, the Officer receives  and  checks  the  completeness  of  the  utility,  the  Officer  enters  the  identity  of  the birthday  party/parties,  posita,  petitum  software  inside  the  SIPP  application,  assesses  and makes  the  SKUM  down  payment  for  the  case  fee,  offers  commands  to  the Petitioner/candidates  to  deposit  the  quantity  of  case  expenses  indexed  inside  the  SKUM through the precise financial institution. The utility will be finished in less than 1 month from the registration of the case. due to the law, after the guardian is appointed via the Tanjung Karang District court docket choose (choice study No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), the applicant can take prison action on behalf of his infant who's nonetheless underage to emerge as a dad or mum and this electricity of sale is for looking after the sale/switch of asset rights from the applicant's husband. The father or mother appointed by the courtroom ought to additionally be accountable for all of the moves of the kid under his guardianship and the parent need to additionally represent him in all civil moves.
Keywords:  Procedures  for  submitting  applications  for  guardianship  and  managing  the assets  of  minors  at  the  Tanjung  Karang  District  Court;  legal  consequences after the guardian was appointed by the Tanjung Karang District Court judge.

## ABSTRAK
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum,  setiap  manusia  merupakan  subyek  hukum  sejak  lahir  tanpa  terdapat  kecualinya. Sesuai  penelitian  serta  pembahasan,  Norma  Pengajuan  Permohonan  Perwalian  serta Penatausahaan Harta Anak pada Bawah Umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Kajian Putusan  No:118/Pdt.P/2022/Pn  Tjk).  wajib  memenuhi  beberapa  syarat  administrasi,  pihak mengajukan  6  rangkap  permohonan,  petugas  mendapatkan  serta  menyelidiki  kelengkapan permohonan,  petugas  memasukkan  identitas  pihak/partai,  posita,  petitum  permohonan  pada permohonan SIPP, menilai serta menyerahkan Setoran biaya masalah SKUM memerintahkan pemohon  untuk  membayar  sejumlah  biaya  kasus  tercantum  pada  SKUM  melalui  bank ditunjuk. Aplikasi terselesaikan pada waktu kurang dari 1 bulan selesainya pendaftaran kasus. Secara  hukum,  selesainya  wali  ditunjuk  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang
(Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk), Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum atas nama  anaknya  masih  pada  bawah  umur  untuk  menjadi  wali  ,  serta  kuasa  penjualan dipergunakan untuk memproses penjualan/peralihan hak milik suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan  pula  wajib  bertanggung  jawab  atas  seluruh  tindakan  anak  pada  bawah perwaliannya, serta wali juga wajib mewakili anak pada tindakan perdata.
Kata  Kunci:  Prosedur  pengajuan  permohonan  perwalian  dan  pengurusan  harta  anak dibawah  umur  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang;  akibat  hukum setelah wali diangkat oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang.
1. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Pasal  1  Ayat  (3) Indonesia  merupakan  negara  hukum, setiap  manusia  merupakan  subyek  hukum semenjak lahir  tanpa  ada  kecualinya.  Bagi seseorang  anak  untuk  sebagai  subjek hukum ( rechtssuyect ). Maka, beliau mempunyai  hak  serta  kekuasaan  hukum seperti  badan  hukum  lainnya.  Hak  serta kekuasaan  hukum  dimulai  semenjak  pada kandungan hingga kelahiran hidup.
Hal  tadi  ditegaskan  oleh  Pasal  2(1) KUH  Perdata,  berbunyi:  “Seseorang  anak pada  kandungan  seseorang  perempuan disebut  sudah  dilahirkan  bila  kepentingan terbaik  bagi  anak  tadi  menghendakinya.” Apakah  seseorang  bayi  bisa  disebut  layak hidup  bukan  persoalan.  Asalkan  cukup hidup di waktu lahir untuk menyampaikan hak  serta  kewajiban  bayi  menjadi  subjek hukum.  Lain halnya bila beliau meninggal seketika  saat  dilahirkan,  maka  bayi  tadi disebut tak pernah ada.
Kekuasaan  hukum  ( rechtbevoegd ), hak  serta  kewajiban  sebagai  hak  setiap badan  hukum  tak  bisa  dilaksanakan  oleh
setiap  orang.  Secara  khusus,  anak  pada bawah umur tak bisa menjalankan kekuasaannya  secara mandiri karena disebut tak bisa secara hukum.
Selain  kompetensi  merupakan  salah satu  prasyarat  terpenting  untuk  bisa bertindak  secara  legal.  Perspektif  hukum berarti  status  anak  menyebabkan  akibat hukum,  pada  wilayah  hukum  perdata dampak  hukum  status  anak  merujuk  pada persoalan  hak  serta  kewajiban,  seperti  B. masalah kewibawaan orang tua, pengakuan  hukum  anak,  penolakan  hak anak,  perwalian,  kedewasaan  serta  lain masalah pengangkatan anak serta lainnya.
Masalah  perwalian  biologis  bisa dipandang pada putusan No:118/Pdt.P/2022/PN. Tjk, dimana Pemohon merupakan istri Almarhum Bayu Agung  Permana  meninggal  sebab  sakit  di tanggal  6  Juli  2021,  suami  Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh)  anak  tadi  berada  pada  hak  asuh Pemohon.  Karena  anak  tadi  masih  pada bawah  umur,  maka  Pemohon  menduga perlu  untuk  mengajukan  perwalian  (hak asuh) serta kuasa untuk menjual anak tadi.
Tujuan Pemohon pada mengajukan Permohonan  Perwalian  serta  tenaga  jual merupakan  untuk  mengurus  pengalihan hak milik suami Pemohon untuk membayar segala biaya dikeluarkan selama proses Permohonan Perwalian.
Maka  penulis  tertarik  menggunakan penelitian berjudul:
Permohonan Perwalian
Yang Dilakukan Ibu Kandung  Guna  Mengelola  Serta  Izin Jual  Harta  Warisan  Anaknya  Masih Dibawah
Umur (Studi
Putusan No:118/Pdt.P/2022/PN.Tjk).

## A. Permasalahan
1. Bagaimanakah  prosedur  pengajuan permohonan perwalian serta pengurusan  harta  anak  dibawah umur  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang (Studi Putusan
No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)?
2. Apakah  akibat  hukum  setelah  wali diangkat  hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung  karang  (Studi  Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum perdata negara telah mempunyai  peraturan  mengatur  setiap rakyat  negara.  Peraturan  sering  dianggap menjadi  hukum  perdata.  Sri  Sudewi Masjchoen Sofwan mengungkapkan bahwa  hukum  perdata  ialah  hukum mengatur  kepentingan  individu  rakyat
negara  dari  satu  individu  ke  individu lainnya.
Hukum acara Perdata dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan  hukum  perdata. Hukum acara perdata  lebih  pada  pelaksanaan  serta pemeliharaan  atau  penegakan  asas  hukum perdata  telah  ada  atau  perlindungan  hak- hak  individu,  hal  tadi  berbeda  dengan hukum  perdata  lebih  banyak  mengatur perihal  hak  serta  kewajiban  seorang  atas orang lain.
Dari  Wirjono  Prodjodikoro,  hukum acara  Perdata  merupakan  seperangkat peraturan  memuat  perihal  orang  harus bertindak pada depan serta pada pengadilan  serta  cara  pengadilan  harus bertindak  untuk  melaksanakan  pembuatan peraturan hukum perdata.
Dari  banyak  sekali  pendapat  para ahli  hukum  perdata  tadi  pada  atas  bisa disimpulkan  bahwa  hukum  acara  Perdata bertujuan  untuk  menjamin  dipatuhinya ataupun  diberlakukannya  hukum  perdata substantif  (KUHPerdata)  serta  memuat peraturan untuk melaksanakan serta memelihara atau menegakkan asas terkandung  pada  hukum  Perdata  materil (KUHPerdata).
Kata  Mawaris  merupakan  bentuk jamak dari mirast (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang  dimaknai  dengan mauruts ), yaitu  pusaka  ditinggalkan  oleh  orang sudah  meninggal  serta  diwariskan  pada keluarga  sebagai  ahli  warisnya.  Orang
meninggalkan harta warisan disebut muwarits.  Mereka  berhak  atas  warisan dianggap warist.
Perwalian asal segi bahasa merupakan  wali  berarti  menolong  orang mencintai.  Secara  etimologis  (bahasa) perwalian mempunyai beberapa pengertian antara  lain  istilah  perwalian  asal  dari  kata wali  serta  bentuk  jamak  dari  awliya.  Kata asal  dari  bahasa  Arab  serta  berarti  teman, klien,  kerabat  atau  pelindung.  Pada literatur  fikih  Islam,  perwalian  disebut  al- walayah  (alwilayah)  (orang  mengatur  atau menguasai  sesuatu),  seperti  kata  ad- dalalah,  pula  bisa  dianggap  ad-pada  lalah. Secara  etimologis  mempunyai  beberapa arti  diantaranya  cinta  kasih  (al-mahabbah) serta  pertolongan  (an-nashrah)  serta  pula berarti  kekuasaan  atau  wibawa  (as-saltah wa-alqudrah)  seperti  pada  ungkapan  al- wali,  yaitu  “mempunyai  kekuasaan”. Hakikat  al-walaya  (alwilayah)  merupakan tawalliy al-amr (menjaga atau menguasai).
Anak  ialah  tunas,  potensi  serta generasi penerus bangsa. Anak mempunyai kiprah strategis pada menjamin kelangsungan keberadaan bangsa  serta  negara  pada  masa  depan. Supaya  mereka  bisa  memikul  tanggung jawab,  mereka  wajib  diberi  kesempatan sebanyaknya untuk tumbuh serta berkembang menggunakan sebaiknya, secara fisik, mental serta spiritual. Mereka perlu  diberikan  haknya,  dilindungi  serta
diberdayakan. Maka, segala bentuk kekerasan  terhadap  anak  wajib  dicegah serta ditanggulangi.
Jual  beli  dari  bahasanya  merupakan mutlaq  al-mubadalah,  berarti  pertukaran mutlak. Atau pada ungkapan lain muqabalah  syai'  bi  syai'  merupakan menukar sesuatu dengan sesuatu.
Mosi merupakan surat sengaja dirancang memuat seluruh gugatan perdata pihak  berkepentingan  serta  membahas perkara tak mengandung sengketa. Peradilan mengadili sidang ditinjau menjadi sidang tak nyata. Kekhasan petisi: persoalan diajukan selalu adalah kepentingan  sepihak  serta  diajukan  untuk menuntaskan kepentingan pemohon sendiri pada masalah perdata
Arti  gugatan  merupakan  tuntutan hukum  diajukan  oleh  penggugat  terhadap tergugat  oleh  pengadilan.  Gugatan  pada hukum  acara  perdata  umumnya  ada  2 pihak  atau  lebih,  yaitu  antara  penggugat serta tergugat, dimana proses tadi umumnya  terjadi  sebab  tergugat  telah melakukan pelanggaran hak serta kewajiban  sebagai  akibatnya  merugikan penggugat.  Gugatan  umumnya  timbul sesudah  tergugat  melakukan  pelanggaran pada  hak  serta  kewajiban  merugikan penggugat  serta  tergugat  menolak  untuk secara  sukarela  melakukan  hak  serta kewajiban dituntut dari penggugat, sebagai
akibatnya  terjadi  perselisihan  hukum antara penggugat serta tergugat tiba.
Intinya pertimbangan yuridis merupakan  bagian  terpenting  pada  hal memilih  terwujudnya  nilai  suatu  putusan peradilan,  mencakup  keadilan  atau ex aequo  et  bono serta  kepastian  hukum, selain pula mengandung laba bagi beberapa  pihak.  Artinya  pertimbangan hakim,  maka  melekat  di  banyak  pihak harus  disikapi  menggunakan  baik,  cermat serta menyeluruh, sebab untuk menghadirkan  keadilan  bagi  para  pihak berbeda,  tetapi  bila  terjadi  kelalaian,  baik serta hati, maka putusan hakim bisa keluar berasal  pertimbangan  yuridis.  Dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
Apabila  ditinjau,  dasar  pemikiran hakim  pada  melaksanakan  suatu  putusan peradilan wajib berdasarkan pada kumpulan  teori  serta  penelitian  saling berkaitan,  suatu  bentuk  upaya  mencari kepastian  hukum  dimana  seseorang  hakim merupakan  salah  satu  aparat  penegak hukum  dari  kekuasaan  kehakiman  sebagai akibatnya  menggunakan  keputusan,  tolak ukur untuk terciptanya kepastian hokum.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  dipergunakan pada  penelitian  merupakan  pendekatan hukum  normatif  serta  pendekatan  empiris. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan melalui  penelitian  kepustakaan  ( library
research )  terhadap  permasalahan  bersifat teoritis, yaitu pendekatan dilakukan melalui  kajian  asas  hukum  pada  teori pendapat keilmuan serta peraturan perundang-undangan  berlaku.  Pendekatan empiris  merupakan  pendekatan  dilakukan dengan  mempelajari  hukum  secara  nyata atau  sesuai  berita  kabar  diperoleh  secara objektif  berupa  pendapat,  perilaku  serta sikap  aparat  penegak  hukum  sesuai identifikasi hukum serta efektifitas hukum Jenis  serta  asal  bahan  hukum dipergunakan  pada  penelitian  mencakup bahan  hukum  primer,  sekunder,  serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan mengidentifikasi serta menginventarisir  asas  hukum  positif, meneliti  bahan  pustaka  (buku,  jurnal ilmiah,  laporan  penelitian)  serta  sumber bahan  hukum  lain  relevan  sesuai  dengan permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum  dikumpulkan  lalu  diklasifikasikan, diseleksi  serta  dipastikan  tak  saling bertentangan  untuk  memudahkan  analisis serta konstruksi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur  pengajuan  permohonan perwalian  serta  pengurusan  harta anak  dibawah  umur  Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  (Studi Putusan  No:118/Pdt.P/2022/Pn  Tjk ).
Sesuai  hasil  wawancara  penulis dengan  Bapak  Ari  Sapri  Yuslianti,  Wakil Panitera  Kelas  1A  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  mengungkapkan  bahwa anak  belum  berumur  18  tahun  atau  belum pernah  menikah  berada  pada  pengawasan orang  tuanya  kecuali  kekuasaan  orang  tua dicabut menggunakan keputusan pengadilan.  Bila  seseorang  anak  tak mempunyai orang tua, kedua orang tuanya tak  diketahui  keberadaannya,  atau  kedua orang tuanya tak bisa memenuhi tanggung jawab  pengasuhannya,  maka  anak  tadi berada pada perwalian.
Lebih  lanjut  Bapak  Ari  Sapri Yuslianti  menyebutkan  bahwa  seringkali dijumpai  pada  pengadilan  bahwa  wali bahkan orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diangkat sebagai wali. Seringkali  orang  tua  mengajukan  wali sebab  salah  satu  orang  tuanya  sudah meninggal dunia, sebagai akibatnya lembaga  bertanggung  jawab  mengurus hak-hak  anak  memerlukan  penunjukan wali secara yuridis. Mengajukan pengangkatan  wali  artinya  orang  dari keluarga anak sebab kedua orang tua anak tadi  sudah  tak  ada  atau  tak  diketahui  lagi keberadaannya,  maka  keluarga  anak  tadi sudah mengurus keperluan anak tadi.
Setiap  anak  belum  bisa  melakukan perbuatan  hukum,  beliau  hanya  memiliki pilihan  untuk  memperoleh  hak  tertentu atau  dibebani  kewajiban  hukum  tertentu.
Anak belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri  memerlukan  kehadiran  orang  tua atau  wali  untuk  mencukupi  kebutuhannya sendiri serta mengurus hartanya.
Pasal  47  serta  50  KUH  Perkawinan, ada 2 nomenklatur berkaitan menggunakan pengurusan  anak,  baik  buat  diri  sendiri juga untuk harta bendanya. Dari ketentuan Pasal  47  UU  Perkawinan,  anak  belum berumur  18  tahun  atau  anak  belum menikah  berada  di  bawah  pengawasan orang tuanya. Orang tua mewakili kepentingan  anak  atasnama  anak  di  pada serta pada luar pengadilan serta sah secara hukum untuk mewakili anaknya. Sedangkan  anak  tak  berada  pada  bawah pengawasan  orang  tuanya  dikenakan perwalian sesuai Pasal 50 UU Perkawinan.
Selesainya  seluruh  tahapan  serta mekanisme sudah dilakukan, maka tahapan  selanjutnya  merupakan  proses peradilan terdiri dari pembacaan permohonan perwalian oleh majelis hakim, pemeriksaan bukti-bukti pemohon, pemeriksaan  saksi,  kesimpulan  pemohon serta  pembacaan  akhir  penetapan  apakah permohonan  dikabulkan  atau  ditolak  oleh dewan  juri.  Masa  percobaan  tak  bisa dipengaruhi, sebab setiap kasus mempunyai  ciri  problem  tidak  selaras. Tetapi,  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang mempunyai  kewajiban  serta  tujuan  untuk bisa  menuntaskan  perkara  tadi  pada  saat
kurang  dari  sebulan  selesainya  perkara didaftarkan.
Sesuai uraian pada atas bisa dianalisis  bahwa  tata  cara  pengajuan permohonan  perwalian  untuk  mengurus harta  benda  anak  di  bawah  umur  pada Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  wajib memenuhi beberapa persyaratan administrasi, seperti fotokopi KTP pemohon, fotokopi kartu keluarga pemohon,  fotokopi  Akta  Kelahiran  Anak, Fotokopi  Akta  Nikah  Orang  Tua,  Akta Kematian  Orang  Tua,  Setoran  biaya perkara, seluruh fotokopi wajib dimeteraikan pada kantor Pos besar.
Proses  selanjutnya  artinya  pihak mengajukan 6 rangkap permohonan, petugas  mendapatkan  permohonan  serta mengusut kelengkapannya, petugas memasukkan  identitas  para  pihak,  posita, petitum  permohonan  pada  permohonan SIPP,  mengevaluasi  serta  membentuk SKUM  simpanan  dari  biaya  perkara, menginstruksikan  pada  pemohon  untuk menyetorkan  sejumlah  biaya  perkara tercantum  pada  SKUM  melalui  bank ditunjuk. Pihak menyetorkan uang jaminan biaya perkara dipengaruhi oleh pengadilan di  bank.  Petugas  mendapatkan  bukti setoran  bank  serta  surat  permohonan  dari pemohon,  mencatat  setoran  biaya  perkara pada  jurnal  serta  mengarsipkan  nomor perkara  di  lembar  jurnal  serta  SKUM, menandatangani  dan  menstempel  lembar
SKUM  dibayar,  entry  pada  register  induk kasus  untuk  permohonan,  menanggung setoran biaya perkara ke pada SIPP, pihak mendapatkan  kembali  surat  permohonan serta SKUM sudah diberi nomor perkara.
Selesainya mendapatkan nomor perkara, acara sidang terdiri dari pembacaan  permohonan  perwalian  oleh majelis  hakim,  pemeriksaan  alat  bukti pemohon,  pemeriksaan  saksi,  kesimpulan pemohon serta pembacaan akhir penetapan apakah  permohonan  dikabulkan  atau ditolak oleh majelis hakim. Masa percobaan  tak  bisa  dipengaruhi,  sebab setiap  kasus  mempunyai  ciri  masalah berbeda. Tetapi, Pengadilan Negeri Tanjungkarang mempunyai kewajiban serta  tujuan  buat  bisa  menuntaskan masalah  tadi  pada  waktu  kurang  dari sebulan setelah perkara didaftarkan
2. Akibat Hukum Setelah Wali
Diangkat  Oleh  Hakim  Pengadilan Negeri  Tanjung  Karang  (Studi Putusan Nomor:

## 118/Pdt.P/2022/Pn Tjk)
Sesuai  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Ari  Sapri  Yuslianti  selaku  Wakil Panitera  di  Pengadilan  Negeri  Kelas  1A Tanjungkarang  menjelaskan  terdapat  3 jenis perwalian:
1. Perwalian  oleh  suami  atau  istri  hidup lebih  lama,  Pasal  345-354  KUH Perdata.  Pasal  345  KUH  Perdata
menyatakan:  Bila  salah  satu  dari kedua  orang  tua  meninggal  dunia, perwalian  anak  kawin  pada  bawah umur dari UU diambil alih oleh orang tua  sudah  hidup  paling  lama,  namun tak  dicabut  haknya  atau  dicabut haknya  dari  orang  tuanya.  Tetapi, pasal  tak  membentuk  pengecualian bagi  pasangan  hidup  terpisah  sebab perkawinan  putus  sebab  perceraian atau  pisah  meja  serta  tempat  tidur. Jadi  bila  ayah  sebagai  wali  sehabis perceraian,  maka  ibu  secara  otomatis (demi  hukum)  sebagai  wali  dari  anak saat ayah meninggal.
2. Amanah  didirikan  oleh  ayah  atau  ibu pada  surat  wasiat  atau  akta  tersendiri.
Pasal 355(1) KUH
Perdata menyatakan: Setiap orang tua menjalankan kekuasaan atau perwalian  atas  seseorang  anak  atau lebih,  berhak  mengangkat  seseorang wali  bagi  anak,  Bila  selesainya kematiannya  perwalian  orang  tua  lain pula  berlaku.  Diambil  sendiri  tak  ada atau dampak putusan hakim sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal 353(5)  KUH  Perdata.  Menggunakan istilah  lain,  setiap  orang  tua  menjadi wali  atau  mempunyai  kewenangan menjadi orang tua berhak mengangkat seseorang  wali  Bila  perwalian  masih ada.
3. Wali  diangkat  oleh  Hakim.  Pasal  359 KUH  Perdata  menyatakan:  seluruh anak  pada  bawah  umur  tak  berada pada bawah kekuasaan orang tua serta diatur  perwaliannya  oleh  pengadilan, diangkat  oleh  pengadilan  menjadi wali.
Permohonan  oleh  Ibu  St.  Komala Dewi  Bin  Abd  Wahab  Asy'ari  ialah  wali dilakukan oleh suami atau istri hidup lebih lama  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  345- 354 KUHPerdata, dimana pemohon meminta perwalian untuk menjadi penjualan  harta  warisan  anak  sebab ayahnya  meninggal  dunia,  mengetahui bahwa  jual  beli  merupakan  perbuatan hukum  dilakukan  oleh  orang  memiliki kemampuan  hukum  dari  Pasal  1320, mensyaratkan kesanggupan untuk menutup akad  bila  melakukannya  tak  memiliki kesanggupan  hukum  dari  Pasal  1446 KUHPerdata, menyatakan: “seluruh perjanjian  didesain  oleh  orang  belum cukup  umur  atau  pada  bawah  perwalian ialah  batal”  selama  kecacatan  hukum  tak bertambah,  maka  Pengaturan  Pencacatan tak  berutang  pada  siapa  pun.  Serta  tak menyampaikan  hak  pada  mereka  untuk memperoleh  kembali  aset  dari  kreditur mana pun terutang pada mereka memenuhi menggunakan, penjual mengajukan keputusan  perwalian  serta  izin  untuk menjual properti ke pengadilan.
Sehabis  dikeluarkannya  perjanjian perwalian  serta  disetujuinya  penjualan tanah  oleh  pengadilan  negeri,  pemohon bisa  melakukan  perbuatan  hukumnya melalui penjualan tanah warisannya menggunakan  syarat  kondisi  diatur  pada Pasal  359  KUHPerdata.  “KUHPer”  untuk semua  anak  pada  bawah  umur  tak  diasuh oleh  orang  tua  lain  serta  perwaliannya  tak diatur  menggunakan  UU,  pengadilan negeri  wajib  mengangkat  wali  selesainya mendengar atau memanggil saudara sedarah  serta  kerabatnya.  Serta  dari  Pasal 393 KUH Perdata,  untuk  menjual sesuatu, wali  wajib  menerima  izin  terlebih  dahulu asal pengadilan. Akibat hukum merupakan akibat  dari  ditetapkannya  suatu  putusan pengadilan.  Menggunakan  dikeluarkannya penetapan pada penetapan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk. maka pemohon bisa melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya belum dewasa untuk memperoleh perwalian  serta  kuasa  jual  beli  merupakan mengurus  peralihan  hak  milik  suami pemohon.
Lebih  lanjut  Bapak  Ari  Sapri Yuslianti mengungkapkan bahwa pada hal seseorang  wali  diangkat  oleh  hakim, inisiasi  Pasal  331a  KUH  Perdata  dimulai sejak pengangkatan Bila beliau hadir pada ketika pengangkatan. Bila beliau tak hadir, perwalian dimulai menggunakan pengumuman  penunjukan.  Kedua,  waktu seseorang  Willi  ditunjuk  sang  galat  satu
orang,  dimulai  di  ketika  kematian  orang tua  serta  sehabis  wali  menyatakan  bahwa beliau  sudah  mendapatkan  pengangkatan tadi.  Serta  ketiga  bagi  wali  sah  dimulai semenjak terjadinya peristiwa menyebabkan perwalian, seperti meninggalnya  salah  satu  orang  tua.  Dari bagian  362  KUH  Perdata,  wali  setia ditunjuk  harus  bersumpah  pada  depan pengadilan wasiat, kecuali bila merupakan badan hukum.
Sesuai  uraian,  bisa  dianalisis  bahwa akibat  hukum  timbul  sesudah  diangkatnya wali  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Tanjung Karang ialah sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk. maka pemohon bisa melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya belum dewasa untuk memperoleh perwalian  serta  kuasa  jual  beli  merupakan mengurus penjualan ataupun peralihan hak milik  suami  pemohon.  Wali  ditunjuk pengadilan  pula  harus  bertanggung  jawab atas  seluruh  tindakan  anak  pada  bawah perwaliannya,  serta  wali  juga  wajib mewakili  anak  pada  tindakan  perdata. Tetapi,  dalam  keadaan  tertentu  seseorang anak bisa bertindak sendiri atau didampingi oleh seseorang wali, contohnya saat seseorang anak menikah.
Selain  seseorang  wali  berkewajiban buat  mengasuh anak diasuhnya  serta  harta bendanya  sebaik  mungkin  menggunakan menjunjung  tinggi  keyakinan  agama  anak
tadi,  serta  ketiga  wali  tadi  bertanggung jawab  atas  harta  benda  anak  diasuhnya serta  bertanggung  jawab  atas  kerugian ditimbulkan oleh kesalahan serta kelalaiannya.  Seseorang  wali  pula  tak boleh mengalihkan hak atau menggadaikan harta  milik  anak  dibawah  18  tahun  atau belum  menikah,  kecuali  kepentingan  anak memaksanya untuk melakukannya.
Perwalian  berakhir  waktu  anak  sudah dewasa  atau  meninggal  dunia,  tetapi perwalian  pula  bisa  dicabut  Bila  si  wali berbuat tak baik, lalai, atau melakukan hal melanggar UU perwalian.

## 5. SIMPULAN

## 1. Prosedur  Pengajuan  Permohonan
Perwalian serta Penatausahaan Harta Anak Dibawah Umur pada Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn  Tjk).  wajib memenuhi beberapa
syarat administrasi,  pihak  mengajukan  6 rangkap permohonan, petugas mendapatkan serta menyelidiki kelengkapan  permohonan,  petugas memasukkan identitas pihak ataupun partai,  posita,  petitum  permohonan pada  permohonan  SIPP,  menilai serta  menyerahkan  Setoran  biaya perkara SKUM memerintahkan pemohon  untuk  membayar  sejumlah biaya perkara tercantum pada SKUM
melalui  bank  ditunjuk.  Aplikasi terselesaikan  dalam  saat  kurang  dari 1  bulan  selesainya  pendaftaran perkara.
2. Akibat hukum menggunakan diangkatnya wali oleh Hakim Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang (Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/Pn Tjk),
Pemohon  bisa  melakukan  perbuatan hukum  atasnama  anaknya  belum dewasa  terhadap  menerima  wali serta kuasa untuk menjual merupakan untuk mengurusi penjualan/peralihan  hak  milik  dari suami  pemohon.  Wali  ditunjuk pengadilan  pula  wajib  bertanggung jawab atas semua tindakan anak pada bawah  perwaliannya,  serta  wali  pula wajib  mewakili  anak  pada  tindakan perdata.

## Saran
1. Saran pada warga untuk tahu bagaimana  proses  pengurusan  harta atau  barang  warisan  dari  anak  tak mandiri,  bila  ingin  menjualnya  untuk kebutuhan anak sebaiknya mengajukan permohonan perwalian pada pengadilan terlebih dahulu ke memastikan  legalitas  penjualan  aset atau  barang  tadi  supaya  tak  terdapat masalah hukum pada kemudian hari.
2. Saran  bagi  pihak  kejaksaan  khususnya Senat  supaya  lebih  berhati-hati  pada
mengambil
keputusan pada permohonan  declaratory judgment, sebab  perlindungan  harta  kekayaan anak  pada  bawah  umur  dipertaruhkan. Serta  perlu  ditingkatkan  menggunakan tak hanya mengutamakan aspek formil hukum, namun pula wajib memperhatikan kebutuhan serta kepentingan  anak  pada  masa  tiba. Menjadi wali anaknya, mak diharapkan di  bawah  umur  sah  untuk  memikul kewajiban membesarkan serta merawat harta anaknya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku :
Abdulkadir  Muhamad.  2000. Hukum Perdata  Indonesia ,  Citra  Aditia
Bakti. Bandung.
Ali  Affandi.  2004. Hukum  Waris ,  Rineka Cipta. Jakarta.
Amir Syariffuddin.
2004. Hukum Kewarisan Islam, Kencana,
Jakarta.
Beni  Achmad  Saebani.  2009. Fiqh
Mawaris, Pustaka Setia, Bandung.
Darwan  Prints.  1992. Strategi  Menyusun serta Menangani Gugatan Perdata ,
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Dian  Khairul  Umam, Fiqih  Mawaris , 2006. Pustaka Setia, Bandung.
Greogor  van  der  Burght.  2005. Hukum
Waris. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Komariah. 2004. Hukum Perdata, Cetakan ketiga  Edisi  Revisi ,  UMM  Press Malang.
Lilik  Mullyadi.  2009. Hukum  Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik  Peradilan  di  Indonesia , Djambatan, Jakarta.
M.    Yahiya  Harahap.  2005. Hukum  Acara Perdata Perihal Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, serta Putusan
Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta.
Marsyaid.  2015. Perlindungan  Hukum Anak  Pidana  Pada  Perspektif
Hukum Islam Maqasid Asy-
Syari’ah, NoerFikri, Palembang.
Muhamad  Ali  Ash-Shabunni,  al-Mawarits fi  asy-Syari‟atil  Islamiya.  2007.  la Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M.  Basalamah,  Panduan  Waris Menurut  Islam Cet.  Ke-10,  Gema Insani Press, Jakarta.
2004. Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama. Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Mulyadi  Lilik.  2014. Wajah  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia ,
Alumni, Bandung.
R. Soepomo. 2004. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Piramita, Jakarta.
R.  Soeroso.  2009 .  Praktik  Hukum  Acara
Perdata  Tata  Cara  dan  Proses
Persidangan , Sinar Grafika, Jakarta.
R.  Subekti.  1997. Hukum  Acara  Perdata
Cetakan  2, Badan  Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
R.  Wirjoeno  Prodjodikoro.  2010. Hukum Warisan  Indonesia, Cet.  Ke-6. Sumur Bandung, Bandung.
Retnowulan Sutantio serta Iskandar
Oripkartawinata. 1995. Hukum
Acara  Perdata  Dalam  Teori  serta Praktek, Mandar Maju, Bandung.
Rozallinda.  2017. Fikih  Ekonomi  Syariah,
Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sarwono.  2011. Hukum  Acara  Perdata , Sinar Grafika, Jakarta. Sayuti.  2009. Bahan  Diskusi  Hakim.
Pengadilan  Agama  Pekan  Baru,
Riau.
Sudharyo  Soeimin.1992. Hukum  Orang serta  Keluarga, Sinar  grafika,
Jakarta.
Yazid  Affandi.  2009. Fiqih  Muamalah ,
Logung Pustaka, Yogyakarta.

## b. Undang-Undang  dan  Peraturan Lainnya
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (Hasil
Amandemen).
Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara
Perdata.
Undang-  Undang  No.16  Tahun  2019 Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1974  perihal Perkawinan.
Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perihal  Perubahan  atas  Undang- Undang No.23  Tahun  2002  perihal Perlindungan Anak.

## c. Sumber Lainnya:
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
Ellisabeth  Nurhaini  Butarbutar.  2011.
Penerapan  Dan  Pengaturannya Pada  Hukum  Acara  Perdata. Dinamika
Hukum. Vol.11
No.3Fakultas  Hukum,  Universitas Katolik  Santo  Thommas,  Sumatra Utara
Hari  Harjanto  Setiawan.  2017. Akta Kelahiran  Sebagai  Hak  Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Kementerian  Sosial  RI,  Jakarta Timur,  Vol. 3, No. 01.
https://didukcapil.badungkabt.go.id/artikel/
17825-Pengertian-Catatan-Sipil, diakses pada 04 September 2021.
Okta  Ainnita,  .2021. Analisis  Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Disebabkan Kesalahan
Pencatatan ,  Pakuan  Law  Review,
Bogor.
Tammi  Rusli,  I  Satria.  2022. Analisis Penetapan  Pengadilan  Tanjung Karang  Mengenai  Permohonan Pengampuan  (Curatele)  Ataupun Perwalian  Oleh  Isteri  Sah  Pada Suaminya  Sendiri (Studi  Putusan No:35/Pdt.  P/2020/Pn.  Tjk),  Jurnal Hukum Malahayati, Bandar
Lampung
Yan  Pramadiya  Puspa.  2008. Kamus
Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris .
Aneka Ilmu, Semarang.