## ANALISIS  KONTRAK SISTEM KEMITRAAN AYAM RAS PEDAGING DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Analyze The Contract of Broiler Partnership Farming System in the Province of South Sulawesi in Conjunction to the Law No. 5, 1999 Regarding Prohibition on Monopolistic and Unfair Business Competition)
S. N. Sirajuddin 1 , M. Aminawar 1 , St. Rohani 1 , V. S. Lestari 1 , .A. R. Siregar 1 , dan T.Aryanto 2
1 Staf Pengajar Jurusan Sosial Ekonomi  Peternakan UNHAS 2 Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) email: sitti_nurani@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This research aimed to analyze the contract of broiler partnership farming system in the Province of South Sulawesi in conjunction to the Law No. 5, 1999 regarding prohibition on monopolistic and unfair business competition. This research was carried out in Maros and Gowa Districts of South Sulawesi. All broiler farmers were treated as the population of the study and farmers having contract with any company in the region were taken as the samples giving total number of sample was 50 farmers. The results of study showed that the implementation of partnership was in line with the contract. However, there were some points of the contract which were not well implemented by both parties, such as the late harvest time and the late payment in which these did not comply with the Law No. 5, 1999.
Keyword : Contracts, Partnership, Agribusiness, Broiler

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrak dari sistem kemitraan ayam ras pedaging dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa. Populasi adalah semua peternak ayam ras pedaging  yang melakukan kemitraan dan sampel adalah peternak yang bermitra dengan satu perusahan tertentu yang berjumlah 50 peternak. Hasil penelitian menunjukkan pelaksaan kemitraan sesuai dengan surat kesepakatan(kontrak) kerjasama yang telah dibuat namun ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak misalnya waktu panen dan waktu pembayaran hasil usaha yang lambat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999 Tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata kunci : kontrak, sistem kemitraan, agribisnis, ayam ras pedaging,undang-undang,

## PENDAHULUAN
Sistem  kemitraan  menjadi  pilihan  yang paling  banyak  diminati  oleh  investor  baik oleh  pihak  pengusaha  besar  yang  terintegrasi maupun  pihak  peternak  sebagai  pengusaha kecil.  Pengusaha  terintegrasi  memiliki  tujuan melakukan  ekspansi  usaha  dengan  tetap berkonsentrasi  pada  produk  utama  mereka, sedangkan  pihak  usaha  kecil  bermaksud memperoleh  kesempatan  berusaha  ditengah keterbatasan dana, teknologi dan pengalaman.
Sistem  kemitraan  dimaksudkan  untuk memberikan kepastian kepada dua pihak yakni pengusaha  dan  petani/peternak  itu  sendiri. Pengusaha dapat memiliki kepastian atas imbal hasil terhadap curahan modal yang dikeluarkan. Sedangkan petani dan peternak dapat memiliki kepastian  atas  pasokan  sarana  produksi  dan pemasaran hasil ketika melakukan panen.
Momentum  kerjasama  usaha  dengan sistem  kemitraan  menjadi  pilihan  utama  saat ini. Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan  dalam  kontrak  yang  mengikat
para  pihak  yang  bersepakat.  Kontrak  tersebut mengandung  sejumlah  klausula  yang  harus dipatuhi  oleh  para  pihak  namun  tetap  harus memperhatikan  sejumlah  etika  dan  regulasi yang  berlaku.  Kontrak  yang  dilakukan  harus mempertimbangkan  prinsip  kesetaraan  dan keseimbangan sehingga harus menguntungkan para pihak. Kontrak yang dilakukan tidak pula melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak  menimbulkan  praktek  monopoli.  Oleh karena itu perlu menganalisis kontrak kemitraan yang diterapkan pada system kemitraan ayam pedaging di Propinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Populasi adalah semua peternak yang melakukan  sistem  kemitraan  di  kabupaten Maros dan kabupaten Gowa dan sampel adalah peternak  ayam  ras  pedaging  yang  melakukan kemitraan  dengan  perusahaan  tertentu  yaitu jumlah peternak di Kabupaten Maros sebanyak 25 peternak dan di Kabupaten Gowa sebanyak 25  peternak.  Pengambilan  data  secara  primer yang  terdiri  dari  profil  sekunder,  pendapat peternak tentang kemitraan dan sekunder yaitu data yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini  bersifat  deskriptif  dengan  menganalisis kontrak kemitraan dan pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  kontrak kemitraan
Kontrak  kemitraan  ayam  ras  pedaging dilakukan antara pihak perusahaan X sebagai inti dengan  pihak  peternak  atau  petani/peternak. Pihak inti adalah perusahaan terintegrasi yang menyiapkan  seluruh  sarana  produksi  mulai dari bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan serta asistensi  budidaya.  Sedangkan  pihak  peternak menyiapkan  sarana  kandang,  peralatan  ternak serta  tenaga  kerja.  Seluruh  kontrak  kemitraan unggas memuat pasal yang yang mengikat pihak peternak  sehingga  tidak  dapat  membeli  atau memiliki  alternatif  perolehan  sarana  produksi dari pihak lain kecuali dari pihak perusahaan, hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Yunus  (2009) yang  mengemukakan  ada  beberapa  hal  yang menjadi kendala bagi peternak pola kemitraan yaitu  rendahnya  posisi  tawar  pihak  plasma terhadap pihak inti, pihak inti terkadang masih kurang  transparan  dalam  menentukan  harga
input maupun output (ditentukan secara pihak oleh  inti).  Ketidakberdayaan  plasma  dalam mengontrol  kualitas  sapronak  yang  dibelinya menyebabkan  kerugian  bagi  plasma  dan rendahnya  pendapatan  peternak  kemitraan cenderung  sebagai  kurang  transparan  dalam penentuan  harga  kontrak  baik  harga  input maupun harga output.
Selain  itu,  kontrak  kemitraan  unggas memuat  pasal  yang  mengikat  pihak  peternak untuk  menyerahkan  tindakan  pemasaran/ penjualan  hasil  produksinya  kepada  pihak perusahaan.  Sehingga  pihak  peternak  tidak memiliki  akses  alternatif  untuk  memasarkan hasil  produksinya.  Seluruh  kontrak  kemitraan unggas  ini  bersifat  tertutup  dan  dibuat  serta disusun  sepihak  oleh  perusahaan,  sehingga format  dan  klausal  yang  tertera  merupakan aturan yang pasti dari pihak perusahaan untuk dipatuhi oleh peternak.
Kontrak kemitraan unggas ini dikaji dengan Undang-undang  nomor  5  tahun  1999  tentang larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan usaha  tidak  sehat,  khususnya  pasal  15  yang berbunyi sebagai berikut :
(1)   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan  pelaku  usaha  lain  yang  memuat persyaratan  bahwa  pihak  yang  menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau  tidak  memasok  kembali  barang  dan atau  jasa  tersebut  kepada  pihak  tertentu atau pada tempat tertentu.
(2)   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa  pihak  yang  menerima  barang  dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
(3)   Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai  harga  atau  potongan  harga tertentu  atas  barang  dan  atau  jasa,  yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku  usaha  pemasok;  harus  bersedia membeli  barang  dan  atau  jasa  lain  dari pelaku  usaha  pemasok;  atau  tidak  akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
Ada  beberapa  klausula  dari  perjanjian kemitraan  unggas  yang  diduga  melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup. Adapun klausula yang diduga melanggar tersebut seperti :

## St. Nurani Sirajuddin, dkk
Selama  perjanjian  ini  berlangsung,  PIHAK KEDUA  tidak  diperkenankan  untuk memelihara  ayam  atau  memakai  sapronak dari pihak lain, selain dari sapronak PIHAK PERTAMA
Pasal  di  atas  menunjukkan  bahwa  pihak peternak  (kedua)  sangat  dirugikan  karena  : a . Tidak memiliki alternative pasokan sapronak . Padahal bisa saja sapronak dari pihak pertama tidak  kontinyu  atau  jumlahnya  terbatas.  Pasal ini tidak memberikan kesempatan pihak kedua mencari  sapronak  dari  pihak  lain  bilamana sapronak  dari  pihak  pertama  tidak  kontinyu atau  terbatas  ; b. Tidak  memiliki  alternatif sapronak  yang  lebih  murah .  Padahal  bisa  saja sapronak  dari  pihak  pertama  sangat  mahal. Namun perjanjian ini mengikat peternak untuk wajib  membeli  sapronak  dari  pihak  pertama dengan harga yang ditetapkan oleh mereka.
Selanjutnya  contoh  klausula  yang  diduga melanggar  Undang-Undang  nomor  5  Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
Karenanya PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mencarikan pembeli  ayam  tersebut  dan  menagih  serta menerima hasil penjualan ayam tersebut untuk melunasi  harga  sapronak  tersebut  kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal di atas menunjukkan bahwa kerjasama kemitraan ini mengikat pihak kedua karena : a. Tidak memiliki kepastian waktu panen . Bisa saja pihak  pertama  melakukan  waktu  panen  yang cepat  (walaupun  belum  siap  untuk  dipanen) bilamana  harga  jual  di  pasaran  sangat  mahal. Demikian  pula  sebaliknya,  bisa  saja  menunda panen  ketika  harga  jatuh,  padahal  usia  panen sudah  mencukupi.  Padahal  pada  usia  tertentu bila tidak dipanen akan menyebabkan kerugian peternak,  karena  ayam  akan  mengonsumsi pakan yang besar yang tidak sesuai lagi dengan pertambahan  bobot  ayam; b.  Tidak  memiliki
alternatif  pembeli  dan  harga  jual. Peternak dilarang  menjual  produksinya  kepada  pihak lain.  Padahal  pihak  lain  berpeluang  membeli dengan  harga  lebih  mahal,  pembayaran  lebih cepat  serta  pelayanan  transportasi  untuk menjemput hasil panen.
Berdasarkan  penelitian    maka  kontrak kemitraan unggas akan menyebabkan:
Plasma  tidak  memiliki  alternatif    untuk a. memperoleh sarana produksi dengan harga dan kualitas terbaik dari pihak lain. Plasma tidak memiliki alternatif waktu dan b. harga terbaik untuk menjual produksinya.
Untuk jelasnya hak dan kewajiban perusa- haan inti dan peternak dalam kemitraan usaha ayam pedaging dapat dilihat pada Tabel 1.

## Penerapan Kontrak Kemitraan
Pola  kemitraan  antara  inti  dan  plasma berlaku  umum  pada  pemelihraan  ayam pedaging.  Peternak  plasma  bagi  perusahaan inti  merupakan  mitra  kerja  yang  harus dipertahankan agar usaha kemitraan dapat terus berlanjut dan berkesinambungan. Peternak juga merupakan asset yang harus dikembangkan dan ditambah jumlahnya karena salah satu indicator yang  menjadi  keberhasilan  perusahaan  inti diukur  dari  berapa  jumlah  peternak  plasma yang  dimiliki  beserta  total  populasi  ayamnya. Tentu  saja  peternak  yang  berminat  dengan perusahaan  adalah  peternak  yang  baik  dan berkualitas  dalam  melakukan  budidaya  ayam ras pedaging.
Setelah peternak melakukan  mengajukan permohonan untuk menjadi mitra, perusahaan inti terus mencari dan menyeleksi calon peternak plasma dengan seksama.
Factor  yang  menjadi  pertimbangan bagi  plasma  dalam  mencari  informasi tentang  perusahaan  inti  adalah  reputasi  inti dalam  memasok  sapronan  dan  melakukan
Tabel 1 . Hak dan kewajiban peternak dan perusahaan inti Hak/kewajiban Perusahaan inti Peternak plasma Hak Menerima hasil produksi (ayam ras 1. pedaging) Jaminan kualitas hasil produksi 2. sesuai perjanjian Menerima pembayaran sapronak 3. Jaminan penyediaan sapronak secara 1. kredit Pembinaan dan pengawasan 2. Jaminan pemasaran hasil produksi 3. Kewajiban Menyiapkan sapronak 1. Melakukan pembinaan 2. Membeli hasil produksi 3. Melaksanakan budidaya 1. Membayar sapronak 2.
Menjual hasil produksi 3.
pembayaran  hasil  produksi,  mutu  dan  harga input yang dipasok kepada peternak. Sementara into  factor  yang  dijadikan  pertimbangan  oleh perusahaan  dalam  memilih  peternak  plasma adalah reputasi peternak khususnya konsistensi dalam  menjalankan  materi  kontrak,  efisien penggunaan  sapronak  dan  menejemen  usaha ternak.  Informasi  yang  di  peroleh  bias  dari sesame  peternak,  sesame  perusahaan  inti atau  peternak  dan  perusahaan  ini  melakukan komunikasi dan penawaran langsung.
Perusahaan sendiri telah membuat system dan prosedur penerimaan calon ternak plasma, system  dan  prosedur  tersebut  dibuat  dengan tujuan  agar  dapat  memberikan  kepastian mitra  dengan  selektif  dan  sesuai  dengan standar  yang  ditentukan  oleh  perusahaan. Peternak  yang  ingin  bergabung  mendatangi kantor  kerja  perusahaan  untuk  mendaftarkan diri  sebagai  calon  mitra.  Peternak  sendiri mendapatkan  informasi  mengenai  perusahaan inti dari berbagai sumber, beberapa di antaranya didapatkan  dari  teman,  peternak  yang  sudah bergabung  dengan  perusahaan  atau  langsung memperoleh informasi dari perusahaan sendiri karena  perusahaan  inti  juga  terus  melakukan promosi  walaupun  tidak  melalui  media  cetak melainkan  langsung  melakukan  pendekatan kepada peternak ayam pedaging.
Setelah peternak mendaftarkan diri menjadi calon  mitra,  pihak  perusahaan  yang  diwakili oleh  PPL  akan  mendatangi  lokasi  kandang untuk  melihat  keadaan  beserta  kelengkapan kandang  calon  peternak  plasma.    Data-data terkait dengan kandang akan dimasukkan pada data  farm.  Data  farm adalah  segala  informasi yang  terkait  dengan  mitra,  kandang  mitra yang bersangkutan dan kelengkapan prasarana kandang untuk dijadikan acuan kelayakan chick in (diterimanya  DOC  oleh  peternak  plasma  ). Setelah proses survai kandang dilakukan, PPL akan menentukan layak atau tidaknya calon mitra tersebut untuk bergabung dengan perusahaan. Apabila didapatkan hasil yang layak, maka PPL akan  menentukan  jumlah  kapasitas  populasi ayam  yang  akan  dibudidayakan  nanti  sesuai dengan  ukuran  kandang  peternak.  Setelah proses survai dilakukan, calon peternak plasma kembali  mendatangi  kantor  perusahaan  inti dengan  membawa  dokumen  yang  berkaitan dengan  data  pribadi  mitra,  seperti  fotokopi KTP,  kartu  keluarga  dan  jaminan  baik  bentuk BPKB kendaraan dan surat tanah. Jaminan mitra bersifat mutlak untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang  tidak diinginkan.
Tahap selanjutnya peternak mitra diminta membaca dengan seksama mendatangi kontrak perjanjian kerjasama yang diberikan materai RP. 6.000, sebanyak 2 rangkap. Surat perjanjian kerja sama  tersebut  bersifat  mengingat  dan  berlaku semenjak  di  tandatangani  oleh  kedua  belah pihak dan berakhir  setelah satu periode siklus dan  kedua  pihak  tidak  saling  terkait  hutang piutang.
Setelah  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk menjalin kemitraan maka peternak melakukan persiapan kandang, peralatan dan tenaga kerja kemudian  pihak  perusahaan  memasok  bibit (DOC), pakan, vaksin, obat-obatan. Selanjutnya pihak peternak melakukan budidaya ( brooding) dan  pemeliharaan  selama  siklus  berlangsung. Pada masa pemeliharaan pihak inti setiap saat melakukan  pemantauan  terhadap  kondisi menjual  hasil  produksi  kepada  perusahaan pembeli dengan menerbitkan delivery order (DO) untuk menjemput ayam yang di panen. Pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada  peternak  mitra  sesuai  dengan  harga dan spesifikasi kontrak setelah diperkurangkan dengan  biaya  sapronan  ditambahkan  dengan bonus  FCR  ( Feed  Convertion  Ratio) dan  bonus pemasaran  (jika  harga  pasar  lebih  tinggi  dari harga kontrak).
Penilaian  terhadap  pelaksanaan  pola kemitraan usaha ayam ras pedaging dilakukan dengan mengurangi penerapan prinsip-prinsip kemitraan usaha sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap  dalam  penelitian.  Berhasil  tidaknya pelaksanaan pola kemitraan tergantung sejauh mana  penerapan  prinsip-prinsip  kemitraan terpenuhi.
Penerapan  prinsip  sukarela  dalam pelaksanaan  kemitraan  usaha  ayam  ras pedaging  telah  berjalan  dengan  baik  dimana pihak  perusahaan  ataupun  peternak  masing- masing  bebas  memilih  calon  mitranya  tanpa adanya keterpaksaan atau intervensi dari pihak lain. Prinsip sukarela tercermin dari kesediaan perusahaan  maupun  peternak  untuk  mencari informasi  mengenai  calon  mitranya  sebelum memutuskan  untuk  bermitra.  Peternak  secara sukarela  bersedia  untuk  bermitra  karena perusahaan  inti  bisa  memenuhinya  akan sapronak. Pembinaan serta jaminan pembelian dan resiko begitu pula sebaliknya.
Dasar  pemikiran  kemitraan  yaitu  setiap pelaku usaha mempunyai potensi kemampuan dan  keistimewaan  masing-masing  dengan perbedaan  ukuran,  jenis,  sifat,  dan  tempat usahanya. Dari pelaku usaha yang mempunyai

## St. Nurani Sirajuddin, dkk
kelebihan  dan  kekurangan  diharapkan  saling menutupi  kekurangan  masing-masing  dengan konsidi  yang  demikian  akan  timbul  suatu kebutuhan  untuk  bekerja  sama  dan  menjalin kerja sama kemitraan ( Windarsari, 2006) Kemitraan  usaha  ayam  ras  pedaging merupakan  suatu  rangkaian  proses  dengan mengenal  calon  mitranya,  mengetahui  posisi keunggulan  dan  kelemahan  usahanya  setelah itu  baru  bermitra  karena  merasa  saling membutuhkan, implementasinya dalam kemitraan,  perusahaan  inti  dapat  menghemat tenaga  kerja    dengan  menggunakan  tenaga kerja yang dimiliki lahan atau kandang karena disiapkan  oleh  peternak.  Sebaiknya  peternak mendapatkan  sarana  produksi  berupa  bibit, pakan  obat  bimbinaan,  dan  pembelian  hasil produksi.  Intinya  kedua  belah  pihak  telah melaksanakan  tugas  utamanya  masing- masing  sehingga  perinsip  saling  memerlukan dan  ketergantungan  kedua  belah  pihak  telah terwujud.
Penerapan  prinsip  saling  memerlukan tercermin pada kemampuan kedua belah pihak untuk saling memperkuat kedudukan masing- masing dalam meningkatkan daya saing usaha. Kemitraan  juga  mengandung  makna  sebagai tanggung  jawab  moral  perusahaan  inti  untuk membimbing  peternak  agar  mampu  (berdaya) dalam  menjaga  kelangsungan  usahanya sehingga  menjadi  mitra  yang  handal  dan tangguh.
Prinsip saling memperkuat tidak terpenuhi karena  perusahaan  inti  tidak  melakukan pembinaan tetapi hanya melakukan pengawasan untuk  kepentingan  jangka  pendek  sesuai dengan  siklus  pemeliharaan.  Dalam  perjanjian kemitraan, perusahaan inti hanya berkewajiban untuk  memasok  sapronak,  mengawasi pelaksanaan  pemeliharaan  dan  menjual  hasil produksi  peternak.  Pembinaan  tidak  menjadi kewajiban  perusahaan  inti  sehingga  tidak melaksanakan  upaya  memperkuat  usaha peternak dalam jangka panjang.
Pada kemitraan usaha ayam ras pedaging, posisi tawar antara peternak dengan perusahaan inti  tidak  setara.  Pihak  perusahaan  dalam membantu  perjanjian  kemitraan  dilakukan secara  pihak  perusahaan  dalam  membuat perjanjian  kemitraan  dilakukan  secara  sepihak dan tanpa melibatkan peternak mitranya. Harga sapronak  (input)  dan  harga  ayam  siap  panen (output)  beserta  syarat-syaratnya  ditentukan oleh    per  usaha  inti.  Tidak  dilibatkannya peternak  plasma  dalam  pembentukan  kontrak
membantu perjanjian tersebut tidak transparan. Dari hak dan kewajiban perusahaan inti di  Kabupaten  Gowa  dan  Kabupaten  Maros menimbulkan  beberapa  permasalahan  antara lain  masih  kurang  recording  pemeliharaan ayam,  proses  penjualan  yaitu  ketika  masuk masa panen perusahaan tidak sekaligus menjual keseluruhan  hasil  produksi  ayam  sehingga peternak  harus  menambah  masa  panennya, penentuan  harga  sapronak  dan  harga  garansi ayam  hidup  kurang  melibatkan  peternak  dan harga yang ditetapkan juga dinilai sangat tinggi oleh peternak, hal ini sesuai dengan pendapat Priyono  (2004)  bahwa  penetapan  harga  jual ayam  oleh  perusahan  menyebabkan  peternak tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal ditambah lagi dengan harga input yang dirasa terlalu tinggi oleh peternak, hal ini juga sejalan dengan  penelitian  Sirajuddin  (2004)  bahwa peternak ayam ras yang melakukan kemitraan di  Kabupaten  Maros  mendapatkan  kerugian dari sistem kemitraan yang dilakukan.
Sementara hak dan kewajiban peternak juga menimbulkan  beberapa  permasalahan  antara lain  dalam  kerjasama  kemitraan  kewajiban peternak  mitra  dalam  pelaksanaan  budidaya terkadang  peternak  hanya  menggunakan sebahagian  saja  dari  sarana  produksi  (pakan) yang diberikan karena harga tinggi, pada awal bermitra  peternak  mendapatkan  sapronak sesuai  dengan  mutu  yang  diberikan  namun ketika  tahun  ke  2  bermitra,  sapronak  yang diberikan perusahaan tidak lagi memiliki mutu yang  sesuai  dengan  kesepakatan  sehingga dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  peternak. Jadi  hak  peternak  sebagai  plasma  diaman keseluruhan  haknya  tidak  terlaksana  seperti memperoleh pembinaan budidaya, memperoleh sarana produksi yang sesuai standar mutu dan menerima  pembayaran  hasil  penjualan  sesuai waktu yang disepakati.
Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa baik perusahaan maupun pihak peternak tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai  dengan  kesepakatan  kerjasama  yang telah  dibuat,  hal  ini  akan  membuat  hubungan usaha  tidak  berjalan  dengan  baik  dan berpengaruh  terhadap  hubungan  kerjasama serta  kesinambungan  usaha  bagi  kedua  belah pihak.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kemitraan  sesuai  dengan surat kesepakatan kerjasama yang telah dibuat
walaupun  pada  kontrak  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.Namun  ada  beberapa kesepakatan  yang  tidak  dilaksanakan  oleh kedua belah pihak misalnya waktu panen dan waktu    pembayaran  hasil  usaha  yang  lambat sehingga  berpengaruh  pada  hubungan  usaha inti dan plasma.

## SARAN
Sebaiknya  dalam  pembuatan  kontrak kerjasama  pihak  peternak  dilibatkan  secara langsung  agar  keinginan  kedua  belah  pihak yaitu  inti  dan  plasma  dapat  terakomodasi sehingga memberikan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Priyono. 2004. Performa pelaksanaan kemitraan dalam usaha peternakan peternakan ayam ras pedaging. Jurnal LIPI Vol. 6205111115
Hafsah, M.J. 1999.  Kemitraan   Usaha:   Konsepsi   dan Strategi. Penerbit     Swadaya,Jakarta
Sirajuddin,  S.  N.  2005.  Analisis  produktifitas  kerja peternak  pada  usaha  ayam  ras  pedaging  pola kemitraan  dan  mandiri  di  Kabupaten  Maros. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan. . VI (2):151-
159
Sirajuddin, S. N. 2010. Sistem bagi hasil pada peternak ayam  pedaging  pola  kemitraan  di  Kabupaten Gowa,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jurnal Agribisnis. VII (2):
Supriyatna,  S.,  S.  Wahyuni,  I.  W.  R.  Rusastra.  2006. Analisis  kelembagaan  kemitraan    usaha  ternak ayam  ras    pedaging:  studi    kasus    di  Propinsi Bali. Prosiding Seminar Nasional Teknologi  dan Peternakan. p:830-840
Surya,A. 2013.  Pengambilan Keputusan Peternak Ayam Ras  Pedaging  Dalam  Menentukan  Perusahaan Mitra.  Skripsi.  Jurusan  Sosial  Ekonomi  Fakultas Peternakan UNHAS
Syahyuti. 2006. 30 konsep penting dalam pembangunan pedesaan  dan  pertanian.  Penjelasan  tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variabel. PT. Bima Rena Parawira, Jakarta
Yunus. 2009. Analisis efisiensi produksi usaha peternakan ayam  ras  pedaging  pola  kemitraan  dan  mandiri di  kota  palu  provinsi  sulawesi  tengah.  Program pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
Windarsari.  2007. Kajian  Usaha  Peternakan  Ayam Ras  Pedaging  di  Kabupaten  Karanganyar: Membandingkan  antara  Pola  Kemitraan  dan Pola Mandiri. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.