Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 ISSN: 2301-8879 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN REGULASI PERBANKAN DAN MANAJEMEN RISIKO: STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
Ni Nyoman Sri Rahayu Damayanti * I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra     Ni Nyoman Ayu Suryandari Universitas Mahasaraswati *E-Mail: rahayudamayanti8@gmail.com
DiPublikasi: 31/07/2017 DOI: 10.22225.KR.9.1.332.90-100 Halaman: 90 - 100

## Abstract
Small banking risk was greatly influenced by obedience and the work of BPR about banking regulations made by the Government, as well as good management of Banking management. In particular the Bank Of the peo- ple in the municipality, there is still a lot of Denpasar BPR experiencing rates of ill health. In the municipality of Denpasar Bali Province in  particular and in  General  that BPR-wheel  drive is considered an economy in which  SMALL  MEDIUM  ENTERPRISES  sector  has  the  type  and  character  of  the  customer  under  a  public Bank. By having characters less good clients under Bank's common rates BPR then greater risk compared to the  General  bank  has  a  character  that is  better. Thus  the  achievement  of  low-risk  management  by  BPR  de- pends of good corporate governance and the regulation of the Government Of the people's Bank in the run- ning. This study used a survey method on the Commissioner of banking sector (BPR) in the province of Bali. In this case the respondents will be asked to fill in a detailed questionnaire about banking regulations, Good Cor- porate Governance in order to be able to minimize the risk of the Bank Of the people of Bali. Data analysis using the Partial Least Square (PLS).
The  results  showed  that  the  positive  effect  of  banking  regulations  against  risk  management  while  the  Good Corporate Governance is not a moderation between the variables influence the regulation of banking towards risk management. For the short term, the results of this research are expected to be contributing to the aca- demics associated with the various factors that lead to the achievement of minimization of risk management. By understanding the factors that influence the minimization of risk management, are expected to reduce the BPR rate to poor health. For the long term, the results of this study are expected to provide input efforts that can  be  made  by  the  Government  in  this  regard  OJK  (Financial  Services  Authority)  in  addressing  the  poor health levels of BPR in Bali, improve regulation and GCG with the aim to be able to reduce the risk of BPR BPR and it undermines the customer to perform manipulation of banking so that banking risks becoming low- er.
Keywords: good corporate governance, government regulation , risk management

## Abstrak
Risiko  perbankan  yang  kecil  sangat  dipengaruhi  oleh  berjalannya  dan  patuhnya  BPR  tentang  regulasi perbankan yang dibuat oleh pemerintah, serta baiknya pengelolaan manajemen Perbankan tersebut. Khususnya Bank Perkreditan Rakyat di Kotamadya Denpasar yang masih banyak terdapat BPR yang mengalami tingkat kesehatan  yang buruk. Di Kotamadya Denpasar khususnya dan di Provinsi Bali pada umumnya  bahwa BPR dianggap merupakan penggerak roda perekonomian di sektor UMKM yang mana memiliki jenis dan karakter nasabah  di  bawah  Bank  Umum.  Dengan  adanya  karakter  nasabah  yang  kurang  baik  di  bawah  Bank  Umum maka  BPR  memiliki  tingkat  Risiko  yang  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  nasabah  bank  Umum  yang memilki  karakter  yng  lebih  baik.  Dengan  demikian  tercapainya  manajemen  risiko  yang  rendah  oleh  BPR sangat  tergantung  dari good  corporate  governance dan  regulasi  pemerintah  dalam  menjalankan  Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode survei pada komisaris pada sektor Bank Perkreditan Rakyat  (BPR)  di  Provinsi  Bali.  Dalam  hal  ini  responden  akan  diminta  untuk  mengisi  kuisioner  mengenai regulasi  perbankan, Good  Corporate  Governance dalam  usahanya  untuk  dapat  meminimalisasi  Risiko  Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  regulasi  perbankan  berpengaruh  positif  terhadap  manajemen  risiko  se- dangkan Good Corporate Governance bukan merupakan variabel moderasi antara pengaruh regulasi perbankan
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017

## I.  PENDAHULUAN
Perbankan  memiliki  peran  besar  dalam perekonomian suatu daerah  mengingathampir setiap transaksi  ekonomi  berhubungan  dengan  perbankan. Salah satu jenis bank yang melayani masyarakat dari sektor  usaha  mikro  dan  kecil  adalah  Bank Perkreditan  Rakyat  (BPR).  Meskipun  BPR memegang  peranan  penting  dalam  membantu perekonomian  masyarakat  kecil,  namun  penyebaran BPR  di  seluruh  pelosok  Indonesia  belum  merata. Berdasarkan  data  Bank  Indonesia  pada  tahun  2012, terdapat  1.653  BPR  di  seluruh  nusantara  yaitu sebanyak  1.184  BPR  (71,6%)  berada  di  wilayah Jawa  Bali,  dan  sebanyak  469  BPR  (28,4%)  di wilayah luar Jawa Bali.
BPR  didirikan  dengan  tujuan  untuk  melayani danmenyalurkan modal usaha, serta bekerjasama dan memfasilitasi  masyarakat  akan  berbagai  informasi tentang dunia usaha termasuk bagaimana mengembangkan usahanya. Tidak menutup kemungkinan  BPR  akan  menghadapi  risiko  yang dapat  mengganggu  pencapaian  tujuan  tersebut. Risiko  yang  mungkin  terjadi  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  bank  apabila  tidak  dideteksi  dan dikelola dengan sebagaimana mestinya.Para pimpinan  puncak  dalam  manajemen  bank  harus mengerti  dan  mengenai  risiko-risiko  yang  mungkin timbul  dalam  melaksanakan  kegiatan  bisnisnya sehingga  para  manajer,  pelaksana,  dan  bagian pengawasan  dapat  berdiskusi  tentang  masalah- masalah  umum  dari  berbagai  risiko  yang  muncul (Idroes  dan  Sugiarto,  2006).Kegagalan  dalam pengelolaan  risiko  dapat  menimbulkan  penutupan usaha serta efek domino lainnya di masyarakat.
Data Bank Indonesiapada tahun 2011
menunjukkan  bahwa  total  kasus  permasalahan perbankan  lebih  banyak  terjadi  pada  BPR  daripada bank  umum.Terdapat  12  kasus  pada  7  BPR, sedangkan bank umum hanya sekitar 6 kasus pada 4 bank  umum.Rendahnya  jumlah  permasalahan  yang terjadi  pada  bank  umum  dikarenakan  pemerintah melalui  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  suatu regulasi  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum.Meskipun  demikian,  sampai  saat  ini pemerintah  belum  mengeluarkan  peraturan  yang
mengharuskan  BPR  untuk  memiliki  ketentuan mengenai  manajemen  risiko.Oleh  karena  itu diperlukan  suatu  regulasi  yang  cukup  ketat  pada sektor  perbankan  untuk  dapat  melindungi  nasabah dan  meningkatkan  kepercayaan  mereka  terhadap produk-produk  dari  industri  perbankan  tersebut, serta mengurangi peluang kegagalan bank.
Sesungguhnya  eksistensi  BPR  di  Propinsi  Bali berkaitan  dengan  keberadaan  usaha  kecil  dan menengah  di  berbagai  pelosok  daerah.Data  yang diperoleh  dariPerhimpunan  BankPerkreditan  Rakyat Indonesia  (Perbarindo)  menunjukkan  terdapat  137 bank  yang  tersebar  di  seluruh  Kabupaten  di  Bali, ditunjukkan pada Tabel 1
terhadap manajemen risiko. Untuk jangka pendek, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi akademisi terkait dengan berbagai faktor yang menyebabkan tercapainya minimalisasi manajemen risiko. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minimalisasi manajemen risiko, diharapkan dapat men- gurangi  BPR  yang  memiliki  tingkat  kesehatan  yang  buruk.Untuk  jangka  panjang,  hasil  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan masukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam mengatasi buruknya tingkat kesehatan BPR di Bali, memperbaiki regulasi dan GCG  dengan  tujuan  untuk  dapat  mengurangi  risiko  BPR  dan  mempersulit  nasabah  BPR  untuk  melakukan manipulasi perbankan sehingga risiko perbankan menjadi lebih rendah.
Kata Kunci: Good corporate governance, regulasi pemerintah, manajemen risiko
No . Kabupaten/Kota Jumlah BPR Persenta se 1. DPK Gianyar 25 18,25% 2. DBK Bali Timur 12 8,76% 3. DPK Bali Utara/ Buleleng 6 4,38% 4. DPK Bali Barat/ Tabanan 20 14,60% 5. DPK Badung/Kuta 29 21,17% 6. DPK Abiansemal 6 4,38% 7. DPK Mengwi 17 12,41% 8. DPK Kota Denpasar 22 16,06% Jumlah 137 100,00%
Tabel 1 Jumlah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Bali Tahun 2016
Lindgren et  al. (1996)  menyatakan  banyak negara  yang  perekonomiannya  rusak  sebagai  akibat tidak  sehatnya  sektor  perbankan.Sektor  keuangan, terutama  di  negara-negara  berkembang,  masih didominasi  oleh  lembaga  perbankan.  Di  Indonesia, misalnya, menurut  Husein  (2003),  industri perbankan  menguasai  sekitar  93%  dari  total  aset industri keuangan. Apabila lembaga perbankan yang tidak  sehat  dan  tidakdapat  berfungsi  secara  optimal dapat menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian.Kompleksitas dan permasalahan yang
Sumber:Perbarindo (2016)
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
dihadapi  perbankan  saat  itu  ditenggarai  akibat berbagai  kelemahan  internal,  dan  diperburuk  oleh faktor  eksternal  seperti  gejolak  nilai  tukar,  tingkat suku bunga  yang tinggi serta ketidakpastian kondisi sosial  politik.Kelemahan  internal  yang  memberikan andil  cukup  signifikan  adalah  bersumber  pada manajemen  yang  tidak  independen  serta  rendahnya kompetensi  dan  integritas  baik  pengetola  maupun pemilik bank.
Rendahnya kompetensi dan integritas manajemen bank mengakibatkan lemahnya penerapan manajemen risiko yang antara lain teriihat pada banyaknya pelanggaran ketentuan kehati-hatian dan  penanaman  dana  pada  sektor  usaha  yang berisiko  tinggi  serta  strategi  pendanaan  yang  tidak hati-hati.  Keadaan  ini  diperburuk  oleh  pelaksanaan fungsi  pengawasan  internal  bank  yang  belum berjalan secara optimal.Akhirnya kelemahan manajemen tersebut mempengaruhi kinerja perbankan  yaitu  ketidakseimbangan  neraca  baik pada sisi aktiva maupun pasiva.
Menurut Warjiyo (2006), pengawasan bank pada dasarnya menjadi tanggung jawab pengurus (pemilik dan  pengelola)  bank  yang  bersangkutan  karena  hal ini  merupakan  bagian  dari Good  Corporate Governance dalam  bank.  Tingginya  kompleksnya risiko  perbankan  ini  mneyebabkan  diperlukan  suatu praktek  tata  kelola  bank  yang  sehat.Secara  internal bank  harus  melakukan  penerapan  manajemen  risiko yang baik. Meskipun Bank Indonesia selaku otoritas perbankan  sudah  mengeluarkan  peraturan  demi peraturan tentang kewajiban menerapkan manajemen risiko, ternyata masih banyak bank yang meremehkan  penerapan  dari  manajemen  risiko. Sebagian  besar  bank  di  Indonesia  tidak  atau  belum menerapkan sistem manajemen risiko secara formal. Topik  penelitian  ini  penting  dan  menarik  untuk diteliti  kembali  secara  lebih  mendalam  untuk  dapat mengeksplorasi
pengaruh
good corporate
governance pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko.
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1)  Apakah  regulasi  perbankan  berpengaruh  pada manajemen resiko?
2)  Apakah good corporate governance berpengaruh  pada  hubungan  regulasi  perbankan dan manajemen risiko?

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Manajemen Risiko
Risiko  merupakan  bentuk-bentuk  peristiwa  yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang  atau  institusi  untuk  mencapai  tujuannya (Tampubolon,  2004).  Risiko  merupakan  potensi terjadinya  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan kerugian  bank  (Bank  Indonesia,  2003).  Risiko
ditetapkan agar bank  memiliki sense adanya urgensi atau prioritas tinggi untuk mengatasi atau mengelola risiko yang terjadi.Ketika bank mencoba mengaplikasikan  ke  program  manajemen  risiko, maka  semua  kegiatan  dan  usaha  yang  dilakukan melibatkan  kegiatan  yang  membutuhkan  perhatian kewaspadaan penuh, pengetahuan yang dikembangkan,  pengalaman  yang  cukup  memadai, dan kemampuan serta energi yang diperbesar.
Risiko  merupakan  probabilitas  tidak  tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan atau kemungkinan return yang diterima menyimpang dari return yang diharapkan, semakin besar menyimpang dari  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan,  maka semakin besar pula tingkat risikonya (Sartono, 2000; Cade,  1997).  Risiko  merupakan  peluang  terjadinya sesuatu  yang  akan  berdampak  terhadap  tujuan organisasi,  diukur  dengan  memadukan  antara dampak  pengaruh  yang  akan  ditimbulkan  dan kemungkinan terjadinya.
Bagi  lembaga  keuangan  seperti  bank,  risiko dapat  muncui  dari  berbagai  sumber  di  antaranya kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan kecenderungan  masyarakat  baik  dari  sisi  konsumsi maupun menabung, s'rtuasi pdlitik, perubahan harga, tata  kelola  bank  dan  kinerja  keuangannya  sampai faktor teknologi.Sementara  menurut  Siahaan  (2007) risiko  yang  dihadapi  organisasi  seperti  perbankan adalah:
a.  Risiko  Keuangan  ( Financial  Risk ).Potensi terjadinya  kerugian  keuangan  karena  pemicunya dan  luar  organisasi,  berupa  faktor  exogenous  di luar  kemampuan  organisasi  mengendalikannya adalah:
1) Interest Rate :risikokerugiankarenaperubahansukubun ga (misalnya suku bunga pasar naik 1 % atau turun),
2) Foreign  Exchange :  risiko  kerugian  karena perubahan kurs valuta asing,
3) Credit :  risiko  kerugian  karena  ada  pihak yang  default  (cedera  janji)  tidak  dapat mematuhi  kewajibannya  mengembalikan kredit tepat waktu, dan
4) Liquidity  &  Cash  Flow :  risiko  likuiditas dipicu  ketidakmampuan  internal  organisasi menyediakan uang tunai.
b.  Risiko  Strategi  ( Strategic  Risk ).  Risiko- risikodalam  jangka  panjang  pemicunya  adalah murni  perubahan  yang  terjadi  diluar  organisasi seperti:
1) Competition :  risiko  yang  berasal  dari persaingan (dari kompetitor),
2) Customer  Change :  potensi  risiko  kerugian karena  perubahan  selera  pelanggan  atau pergeseran selera pelanggan yang menyebabkan penurunan penjualan
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
organisasi,
3) Industry  Change :  perubahan  industri  karena inovasi atau munculnya teknologi baru,
4) Customer  Demand :  potensi  risiko  kerugian karena  pergeseran  permintaan  pelanggan yang  mengakibatkan  merosotnya  penerimaan organisasi, dan
5) Merger  &  Acquisition  Integration :  Integrasi beberapa  perusahaan  melalui  merger  dan acquisition.Ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal tetapi juga oleh internal organisasi.
c.  Risiko  Operasional  ( Operational  Risk ).  Murni akibat  internal  organisasi  yaitu Accounting Control :  risiko  kerugian  akibat  pengendalian keuangan  lemah  karena  kesalahan/kelalaian dalam pembukuan keuangan (sistem akuntansi).
d.  Risiko yang Dipicu  Kondisi  Fisik dan Non  fisik ( Hazard  Risk ).Risiko  ini  ada  bersumber sekaligus dari internal dan eksternal organisasi:
1) Public  Access :  jalan  mendapatkan  informasi masyarakat luas,
2) Employee :  produktivitas  karyawan  mungkin menurun drastis karena pengaruh internal dan eksternal  organisasi  yang  menimbulkan kerugian
3) Properties : harta organisasi mungkin mengalami  kemunduran  daya  tarik  baik secara teknis  maupun secara ekonomis,  yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, dan
4) Product  &  Service :  perubahan  kondisi barang  atau  jasa  yang  diproduksi  mungkin bersumber  dari  internal  dan  eksternal  yang dapat menimbulkan kerugian.
Yang  perlu  menjadi  penekanan  di  sini  adalah bahwa manajemen risiko bukan untuk menghilangkan  risiko.  Manajemen  risiko  ditujukan untuk  memastikan  bahwa  risiko  yang  ada  berada pada  tingkat  yang  bisa  diterima.  Ini  penting  karena bisnis  bank  adalah  mengelola  risiko.  Perlu  diingat risiko dan hasil adalah dua hal yang menyatu seperti dalam  sisi  mata  uang  koin.  Ekpektasi  hasil  yang tinggi  selalu  diikuti  dengan  risiko  yang  lebih  tinggi juga dan sebaliknya

## 2.  Regulasi Perbankan
Bank  adalah  institusi  keuangan  yang  paing terkait  dengan  regulasi  (Mukuddem-Petersen  dan Petersen,  2008).Anggapan  di  masyarakat  bahwa bank merupakan industri yang paling banyak diatur, dibandingkan dnegan industri lainnya.Hal ini karena apabila  bank  mengalami  kesulitan  maka  pemilik (pemegang  saham)  merupakan  pihak  yang  paling kecil  mengalami  kerugian.  Terdapat  pihak  lain dalam  jumlah  banyak  tetapi  dalam  nominal  kecil yang sangat rentan terhadap risiko.
Regulasi  perbankan  terkait  dengan  institusi perbankan  serta  produk  dan  pelayanan  yang ditawarkan  oleh  bank.Tujuan  regulasi  pada  industri perbankan  adalah  untuk  melindungi  nasabah  dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk- produk  dari  industri  perbankan  tersebut.  Regulasi yang  dilakukan  terhadap  bank  berbeda  dengan regulasi terhadap industri lain. Jika pada industrilain regulasi pada umumnya menyangkut terstandardisasi produk dan persiangan usaha, regulasi pada  industri perbankan  mencakup  keseluruhan  bank  secara komprehensif (Idroes, 2008).
Industri keuangan khususnya perbankan merupakan  salah  satu  usaha  yang  memberikan kontribusi  dominan  dalam  tatanan  perekonomian. Sebegitu  oentingnya  usaha  perbankan  tersebut sehingga  dalam  operasional  bank,  regulasi  yang harus  ditaati  cukup  ketat.  Selain  hal  tersebut,  bank yang  berfungsi  sebagai  intermediasi  di  tengah masyarakat melalui mengelola dana dan menyalurkan  kembaili  perlu  dikelola  secara profesional.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, terutama  setelah  terjadi  krisis  perbankan,  perhatian pemerintah  di  berbagai  negara  termasuk  Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank semakin besar.Ini terutama terkait dengan bagaimana  sebaiknya  bank  mengelola  risiko  dan perilaku  organisasi  bank  yang  baik.  Perhatian tersebut  antara  lain  karena  semakin  disadari  arti penting  dan  peran  strategis  sektor  perbankan  dalam suatu  perekonomian.  Kegagalan  suatu  bank khususnya  yang  bersifat sistemik  akan  mengganggu kegiatan suatu perekonomian.
Sejak  awal  1990,  khususnya  setelah  deregulasi perbankan  di  Indonesia,  lingkungan  usaha  sebuah bank  mengalami  banyak  perubahan,  lingkungan yang  awalnya  relatif  stabil,  sederhana,  padu  dan ramah,  selanjutnya  sedang  dan  terus  bergerak  ke arah iingkungan yang dinamis, kompleks, terdiversifikasi  dan  keras  atau  berseteru.  Proses perubahan  ini  telah  menjadi  salah  satu  pemicu  dari semakin tingginya intensitas risiko yang timbul dari kegiatan bank (Tampubolon, 2004).

## 3.  Good Corporate Governance
Penyempurnaan  praktek  penerapan  manajemen risiko  dalam  perbankan  nasional,  Bank  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  No  8/4/ PBI/2006  tentang  Pelaksanaan Good  Corporate Governance ,  bagi  perbankan,  dengan  salah  satu butir  yang  ada  di  dalam  peraturan  tersebut mensyaratkan  adanya  praktek  manajemen  risiko yang  spesifik.Istilah Good  Corporate  Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadburry Committee tahun  1992  dalam  laporannya  yang dikenal  sebagai  Cadburry  Report  (Tjager  dkk., 2003). Good  Corporate  Governance adalah  prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  dan
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban  kepada  para  pemegang  saham dan pemangku kepentingan pada umumnya.
Good  Corporate  Governance adalah  tata  kelola perusahaan  yang  baik  melalui  prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi,  dan  adil,  diyakini  akan  memberikan manfaat  baik  bagi  perusahaan,  manajemen,  pekerja, maupun  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Perusahaan yang  melaksanakan  ini  akan  lebih  mudah dikendalikan  oleh  manajemen,  ada  keharmonisan kerja antara manajemen dengan pekerja, manajemen dengan  pemegang  saham,  maupun  manajemen dengan  pemerintah  dan  lingkungan  sosialnya. Program  manajemen  risiko  merupakan  bagian  tata kelola  perusahaan  yang  baik,  dimana  perusahaan memiliki  proses  organisasi,  kebijakan,  dan  proses pengawasan  untuk  mengukur  dan  mengelola  risiko perusahaan  termasuk  menentukan  toleransi  risiko perusahaan, memastikan kebijakan sistem manajemen  risiko  dan  SDM  yang  mampu menunjang pencapaian tujuan perusahaan, membentuk  organisasi  yang  jelas  pemisahan  tugas dan tanggungjawab, mempertajam budaya risiko dan membangun  sistem  organisasi  (Septiani  dan Wibowo, 2004).
Keberhasilan daiam penerapan manajemen risiko dalam  suatu  bank  tidak  terlepas  dari  perilaku organisasi  bank  daiam  menjaiankannya.  Pemimpin bank  sebagai  lembaga  pembuat  kebijakan  dan keputusan  dituntut  mempunyai  jiwa  kepemimpinan yang  kuat,  beriman  dan  memahami  amanah  yang diemban,  mengingat  bank  sebagai  institusi  yang rentan  terhadap  kegagalan.  Selain  pemimpin  bank, organisasi  dan  staf  yang  terlibat  dalam  operasional usaha  bank  juga  berperan  penting  dalam  penerapan manajemen risiko di bank. Organisasi di bank selain dituntut efisien dengan berbagai perangkatnya harus memiliki  budaya  yang  sesuai  dengan  tujuan, kebijakan usaha, skala, kompleksitas dan kemampuan bank itu sendiri.
Kesuksesan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan  manajemen  risiko  ke  dalam sebuah organisasi bank tidak terletak pada tekniknya saja,  tetapi  pada  manusia  pengambil  dan  pengelola risiko  itu  sendiri  ( human  factors ).Bank  sebagai sebuah organisasi. Terdapat banyak pegawai dengan karakter,  sikap  ( attitude )  dan  ketrampilan  yang berbeda-beda.Keragaman  ini  menuntut  adanya budaya  organisasi  dimana  setiap  orang  menjadi manajer  risiko,  yaitu  para  pegawai  yang bertanggungjawab  atas  kegiatan  dan  hasilnya.Oleh karena  itu  salah  satu  tanggung  jawab  direksi  yang diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Tentang Penerapan Manajemen
Risiko,
yaitu mengembangkan  budaya  manajemen  risiko  pada seluruh  jenjang  organisasi.Beberapa  organisasi mengindikasikan  bahwa  pengembangan  budaya manajemen  risiko  lebih  penting  dibandingkan membangun  sebuah  kebijakan  dan  prosedur
manajemen  risikoyang  paling  lengkap  sekalipun. Alasannya yaitu pengelolaan risiko harus diimplementasikan ke dalam filosofi manajemen dan budaya  organisasi  yang  dimuiai  dari  bawah  akan dengan  mudah  dan  cepat  menyebar  ke  manajemen senior pada organisasi.

## 4.  Pengaruh Regulasi pada Manajemen Risiko
Manajemen  risiko  juga  bergantung  pada kemampuan  pengelola  bank  (Dewan  Komisaris  dan Direksi)  dalam  mematuhi  semua  ketentuan  hukum maupun  regulasi  yang  berlaku  secara  nasional maupun  internasional.  Pengelola  bank  wajib memiliki  pengetahuan  dasar  sebagai  penanya  yang cerdik (intelligent questioners ) terhadap semua risiko yang  diambil  oleh  bank  yang  mereka  kelola,  dan sebagai  penilai  apakah  sistem  manajemen  risiko yang  telah ada  memungkinkan  mereka  menjalankan tugas  sebagai  pengawas  ( oversight )  atas  semua kegiatan  bank  yang  berisiko  berikut  pengeioiaan risiko  yang  ada  secara  efektif  (Spira  dan  Page, 2003).
Pemilihan  aturan  manajemen  pada  Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 dikarenakan aturan ini  merupakan  aturan  yang  berlaku  mengenai keharusan  penerapan  aturan  manajemen  risiko  pada bank  umum  di  Indonesia.  Peraturan  ini  juga merupakan  salah  satu  penerapan  dari  regulasi perbankan  internasional  dalam  manajemen  risiko perbankan yang dikenal dengan Basel
II.Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Penerapan  regulasi  perbankan  berpengaruh positif pada manajemen risiko.

## 5.  Pengaruh Good Corporate Governance pada Hubungan Regulasi dan Manajemen Risiko
Strategi  membangun  perbankan  yang  sehat dilakukan  dengan  mendorong intern  governance bank  yang  sehat  dan  penciptaan  lingkungan eksternal  yang  kondusif.Melalui  mekanisme Good Corporate  Governance yaitu  transparansi  dan akuntabilitas,  diharapkan  mendorong  penciptaan disiplin  pasar  dan  peningkatan  kompetisi  antara melalui penyempurnaan peraturan yang ada.Satu hal yang  periu  dilakukan  adalah  penyempurnaan ketentuan kehati-hatian yang terkaitdengan perluasan  kuailitas  aktiva  produktif  sesuai  dengan standart perbankan internasional.
Menurut  Gup  (2007)  banyak  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  perilaku  organisasi  terutama terkait  dengan Corporate  Governance memberikan kontribusi  yang  signifikan  terhadap  kinerja perusahaan.Diantaranya adalah Gomper et al.(2003),
Agarwaldan
Williamson(2006) yangmenunjukkanperusahaan  memiliki  kinerja  yang lebih  ketika  perilaku  organisasi  dan  manajemen
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 risikonya lebih baik yaitu taat terhadap prinsip Good
Corporate  Governance .  Dengan  demikian  hasil penelitian  ini  mendukung  sekaligus  memberi  bukti empiris  bahwa  bank  yang  perilaku  organisasinya semakin  baik  akan  meningkatkan  manajemen  risiko yang lebih baik (Dalgeish dan Barry, 2005).Berdasarkan  uraian  teori  dan  hasil  penelitian yang mendukung, dirumuskan hipotesis berikut: H2:  Impementasi good corporate
governance berpengaruh  positif  pada  hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko.

## III.METODE PENELITIAN
A.  Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  ini  adalah  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) yang berlokasi Kotamadya Denpasar.Beberapa  alasan  pemilihan  lokasi  di Kotamadya Denpasar yaitu: 1)sebanyak 22 BPR atau sebesar  16,06%  dari  seluruh  BPR  di  Bali  berada  di Kotamadya  Denpasar;  2)  Kotamadya  Denpasar merupakan  pusat  pemerintahan  sehingga  memiliki kompleksitas transaksi yang tinggi.

## B.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini ditunjukkan pada Tabel 2

## Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini (2016)

## C.  Model Penelitian
Diagram  1  berikut  ini  merupakan  model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
Nama Definisi Operasional Skala Pengukuran Manajemen risiko Manajemen risiko merupakan proses pengeloiaan risiko yang mencakup: identifikasi, mengukur, menilai, mengontrol dan memantau risiko-risiko yang ada dari kegiatan usaha bank. Risiko perbankan mencakup: 1. Risiko Reputasi
2. Risiko Strategi
3. Risiko Kepatuhan
4. Risiko Kredit
5. Risiko Pasar
6. Risiko Likuiditas
7. Risiko Operasional
8. Risiko Hukum Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin. Good corpo- rate govern- ance Merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Mencakup lima indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin. Regulasi perbankan Merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh badan otoritas (Bank Indonesia) seperti pemenuhan modal minimum (CAR), ketentuan batas maksimum pemberina kredit (BMPK), ke- tentuan giro minimum (GWM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Skala ordinal yang diukur dengan Skala Likert 5 poin.

## D.  Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  merupakan penelitian survei untuk menganalisis  peran Good  Corporate  Governance pada  hubungan  regulasi  perbankan  dan  manajemen risiko  perusahaan.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  kuisioner  untuk  komisaris  BPR  di Kotamadya Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPR di Kotamadya Denpasar  yaitu  22 BPR yang  masing-masing  BPR  memiliki  2-3  orang komisaris.
Kuisioner  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri dari dua bagian yaitu:
1.  Bagian  pertama  berisi  pertanyaan  mengenai informasi demografis responden.
Diagram 1
Model Penelitian
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 2.  Bagian  kedua  berisi  daftar  pernyataan  mengenai (1)  regulasi  perbankan  (2) good  corporate governance ,dan (3) manajemen risiko.
3.  Semua  pernyataan  diukur  menggunakan  skala interval, yaitu lima skala Likert.

## E.  Teknik Analisis Data
Analisis  data  dan  pengujian  hipotesis  dilakukan dengan menggunakan bantuan program Partial Least Square (PLS)  versi  2.0  M3.  Prosedur  PLS memungkinkan  analisis  dilakukan  ketika  indikator dalam skala kategori  yangberbeda pada  model  yang sama  (Ghozali,  2008).  Selain  itu,  prosedur  PLS memungkinkan  dapat  dilakukannya  spesifikasi
hubungan  diantara  konsep  faktor  yang  diteliti  dan ukuran masing-masing konstruk. Pengujian signifikansi  hubungan  antar  konstruk  dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrap resampling .  Hasil  dari  prosedur bootstrap resampling ini menunjukkan validitas dan reliabilitas data, dan sekaligus signifikansi hubungan antar konstruk.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Karakteristik Demografi Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  berjumlah  33 orang yang berkedudukan sebagai komisaris BPR.
No Karakteristik Jumlah 1 Jenis Kelamin: - Laki-laki 29 - Perempuan 4 Total 33 2 Usia: - 20 sampai dengan 30 Tahun 1 - 31 sampai dengan 40 Tahun 2 - 41 sampai dengan 50 Tahun 6 - Diatas 50 Tahun 24 Total 33 3 Pendidikan: - SMU 6 - D1/D3 1 - S1 20 - S2 5 - S3 1 Total 33 4 Lama Bekerja: - 1 sampai dengan 5 Tahun 12 - 6 sampai dengan 10 Tahun 9 - 11 sampai dengan 15 Tahun 5 - Diatas 15 Tahun 7 Total 33 Tabel 3
Karakteristik Demografi Responden
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
B.  Outer Model Loading  factor yang  dihasilkan  semua  item/ indikator  konstruk  sangat  baik  jika  nilainya  lebih
besar  dari  0,7  (Ghozali,  2014;  259).  Hasil  analisis dari Combined  loadings dan cross  loadings ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4 Outer Model (Weights of Loading) Regulasi Nilai Load- ing Manajemen Resi- ko Nilai Loading GCG Nilai Loading X1.3 0.833 Y1.1 0.961 M1.2 0.760 X1.4 0.954 Y1.2 0.927 M1.3 0.870 X1.5 0.837 Y1.3 0.957 M1.4 0.817 X1.6 0.790 Y1.4 0.908 M1.6 0.851 X1.7 0.832 M1.7 0.833 X1.8 0.803 M1.8 0.781 X1.9 0.852 M1.9 0.899 X1.10 0.868 M1.10 0.837 X1.11 0.717 M1.12 0.691 X1.12 0.910 M1.13 0.816 X1.13 0.880 M1.14 0.832 X1.14 0.749 M1.15 0.765 X1.16 0.959 M1.16 0.874 X1.17 0.746 M1.17 0.773 X1.18 0.868 M1.20 0.868 X1.19 0.911 M1.21 0.753 X1.21 0.851 M1.22 0.868 X1.22 0.929 M1.24 0.763 X1.23 0.722
Berdasarkan hasil analisis, item/konstruk  X1.1 ,
X1.2  ,  X1.15  ,  X1.20  dan  X1.24  beserta  M1.1  , M1.5,  M1.11,  M1.18,  M1.19  ,  M1.23  dikeluarkan dari model karena nilai loading factornya lebih kecil dari 0,7. C.  Model Fit and Quality Indices Pengujian  model  dalam  penelitian  ini  disajikan pada Tabel 5 Pengukuran Kriteria Nilai Keterangan Model Fit: Average path coefficient (APC) P<0.001 0.420 Model fit Average R-squared (ARS) P<0.001 0.684 Model fit Average adjusted R-squared (AARS) P<0.001 0.663 Model fit Multikol: Average block VIF (AVIF) <= 5, ideally <= 3.3 7.905 Terjadi Multikol Average full collinearity VIF (AFVIF) <= 5, ideally <= 3.3 5.853 Terjadi Multikol Tenenhaus GoF (GoF) small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 0.743 Large Sympson's paradox ratio (SPR) >= 0.7, ideally = 1 1.000 Tidak terjadi kausali- tas didalam model R-squared contribution ratio (RSCR) >= 0.9, ideally = 1 1.000 Tidak terjadi kausali- tas didalam model Statistical suppression ratio (SSR) >= 0.7 1.000 Tidak terjadi kausali- tas didalam model Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) >= 0.7 1.000 Tidak terjadi kausali- tas didalam model
Tabel 5
Model Fit dan Quality Indices
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa:
1.  Model memiliki fit yang baik dilihat dari nilai P Value  untuk  APC,  ARS  dan  AARS  lebih  kecil dari 0.001 dengan nilai APC =0,420 , nilai ARS = 0.684 dan nilai AARS = 0,663
2.  Terjadi  gejala  multikolinieritas  karena  nilai AVIF  dan  AFVIF  >  3.3.  Hal  ini  terjadi  karena dengan  interaksi  (mengalikan  sesama  variabel independen)  maka  kemungkinan  besar  akan terjadi  multikolinieritas.  Maka  dengan  model interaksi, gejala multikolinieritas dapat diabaikan.
3.  Nilai GoF = 0,743 > 0,36 berarti fit model yang dibangun sangat baik
4.  Nilai  SPR,  RSCR  &  SSR  =  1  maka  tidak  ada terdapat masalah kausalitas di dalam model yang dibangun.

## D.  Laten Variable Coeficient
Dalam  penelitian  ini,  nilai  koefisien  determinasi yang  digunakan  adalah  nilai  R 2 .  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  nilai  R 2 sebesar  0,684,  yang artinya  variasi  besar  kecilnya  manajemen  resiko, 68,4%  dipengaruhi  oleh  regulasi  sedangkan  sisanya sebesar  31,6%  dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lain diluar model penelitian.

## E.  Average Variances Extracted
Setiap  konstruk  dikatakan  sangat  baik  jika  nilai dari  AVE  lebih  besar  dari  0,5.  Hasil  Analisis ditunjukkan pada Tabel 6 berikut:
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa nilai composite  reliability adalah  sebesar  0.979, 0.976,  0.973  dan  1  yang  lebih  besar  dari  nilai  0.7 sehingga memenuhi reliabilitas konsistensi internal.

## G. Q-squared coefficients
Tabel 6 Average variances extracted Regu- lasi Manajemen Risiko GCG GCG* Regu- lasi 0,715 0,881 0,665 0,972
Berdasarkan  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa nilai  AVE  setiap  konstruk (0.715,  0.881,  0.665  dan 0.972)  lebih  besar  dari  0,5  sehingga  memenuhi  va- liditas konvergen.

## F.  Composite Reliability Coefficients
Pengujian reliabilitas dapat dilihat dari nilai com- posite  reliability, dengan  ketentuan  nilainya  harus lebih besar dari 0,7. Hasil analisis pengujian reliabil- itas ditunjukkan pada Tabel 7 berikut:
Regulasi Manajemen GCG GCG*Re 0.979 0.967 0.973 1.000 Tabel 7 Composite Reliability Coefficients Regulasi Manajemen Risiko GCG GCG* Regu- lasi
0.634 Tabel 8 Q-squared coefficients
Nilai Q squared variabel Manajemen resiko ada- lah  sebesar  0.634  lebih  besar  dari  0  yang  berarti model mempunyai predictive relevance.
H. Path Coefficient Dan P-Value
Tabel 9 Path Coefficient Regulasi Manajemen Resiko GC G GCG* Reg Regulasi 0.546 Manajemen Risiko -0.293 GCG GCG*Regula si Tabel 10 P-Value Regulasi Manajemen Resiko GC G GCG* Reg Regulasi <0.001 Manajemen Risiko <0.002 GCG GCG*Regulas i
Dari  hasil ouput  path  coefficient dan  p-value diatas, dapat dilihat bahwa:
1.  Variabel  regulasi  berpengaruh  secara  langsung terhadap manajemen resiko dengan nilai P-Value < 0,001 dan nilai path coefficient nya = 0,546.
2.  Interaksi antara regulasi dengan variabel modera- tor GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen resiko dengan nilai P Value < 0.002 dengan nilai path  coefficient -0.293  (tanda  pada path  coeffi-
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
cient berbeda  cenderung  mengakibatkan  kesala- han  type  I,  yaitu  hasil  yang  tidak  signifikan dinyatakan  signifikan).  Ini  berarti  GCG  bukan sebagai variabel moderasi.

## I.  Model Penelitian
Dengan memasukkan data mentah mengenai reg- ulasi,  manajemen  risiko  dan  GCG  maka  diperoleh model Warp PLS sebagai berikut:
2. Good  Corporate  Governance tidak  mampu  me- moderasi pengaruh regulasi terhadap manajemen risiko.

## B.  Saran
Bagi  perbankan  diharapkan  untuk  terus  mening- katkan peran manajemen risiko agar menghindarkan bank dari risiko-risiko perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aggarwal,  R.  and  Williamson,  R.  2006.  Did  new regulations target the relevant corporate gov- ernance attributes?
Bank  Indonesia.  2003.
Perkembangan  Jumlah  Bank di Indonesia (minus BPR).
Cade, Eddie. 1997. Managing Bank Risk. TJ Interna- tional Ltd, Cornwall, England
Dalgieish,  Fraser  dan  J.  Cooper,  Barry.  2005.  Risk management:  developing  a  framework  for  a water authority. Management of Environmen- tal Quality: An International Journal, Vol. 16 Iss. 3: 235 - 249.
Gompers, P., and Ishii, J., Metrick, A. 2003. Corpo- rate  governance  and  equity  prices .Quarterly Journal of Economics , 118(1): 107-155. Gup,  Benton  E.  2007. Corporate  governance  in banking: a global perspective. Edward Eigar Publishing.
Husein,  Yunus.  2003. Rahasia  Bank:  Privasi  versus Kepentingan  Umum. Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
Idroes,  F.N.  2008. Manajemen  Risiko  Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel  II  Terkait  Aplikasi  Regulasi  dan Pelaksanaannya  di  Indonesia. PT.  Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
Idroes, F. N dan Sugiarto. 2006. Manajemen Risiko Perbankan : Dalam  Konteks  Kesepakatan Basel  dan  Peraturan  Bank  Indonesia .  Graha Ilmu: Yogyakarta.
Lindgren, Carl-Johan, Gillian Garcia and Matthew I. Saal.  1996. Bank  Soundness  and  Macroeco- nomic  Policy. Washington D.C.: Internation- al Monetary Fund.
Mukuddem-Petersen dan Petersen, 2008
Sartono,  Agus.  2000. Manajemen  Keuangan ,  Teori dan Aplikasi, BPFE, Yogyakarta.
Septiani,  Mery  Selvi,  dan  Wibowo.2004.  Pengaruh Antara  Penerapan  Manajemen  Risiko  ter- hadap Implementasi Good Corporate Govern- ance. Jurnal  Ekonomi .  Universitas  Trisakti Jakarta.
Siahaan,  Hinsa.  2007. Manajemen  Risiko:  Konsep,

## J.  Pembahasan
1.  Pengaruh Regulasi pada Manajemen Resiko
Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8, variabel regulasi berpengaruh  secara  langsung  terhadap  manajemen resiko  dengan  nilai  P-Value  <  0,001  dan  nilai path coefficient nya  =   0,546.  Pemilihan  aturan  mana- jemen  pada  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/8/2003  dikarenakan  aturan  ini  merupakan  aturan yang  berlaku  mengenai  keharusan  penerapan  aturan manajemen  risiko  pada  bank  umum  di  Indonesia. Peraturan  ini  juga  merupakan  salah  satu  penerapan dari  regulasi  perbankan  internasional  dalam  mana- jemen  risiko  perbankan  yang  dikenal  dengan  Basel II.

## 2.GCG pada hubungan Regulasi dengan Mana- jemen Resiko
Berdasarkan  Tabel  4.7  dan  4.8,  interaksi  antara regulasi  dengan  variabel  moderator  GCG tidak  ber- pengaruh terhadap manajemen resiko dengan nilai P Value  <  0.002  dengan  nilai path  coefficient -0.293 (tanda  pada path  coefficient berbeda  cenderung mengakibatkan  kesalahan  type  I,  yaitu  hasil  yang tidak  signifikan  dinyatakan  signifikan).  Ini  berarti GCG bukan sebagai variabel moderasi. Alasan men- gapa  GCG  bukan  sebagai  variabel  moderasi  adalah karena  perbankan  tunduk  pada  aturan  OJK  dimana mengharuskan  diterapkannya  manajemen  risiko  se- hingga good corporate governance tidak akan dapat mempengaruhinya.

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Variabel  regulasi  berpengaruh  secara  langsung terhadap manajemen resiko. Adanya aturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 yang mengatur  mengenai  keharusan  penerapan  aturan manajemen risiko pada bank umum di Indonesia.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Kasus,  Implementasi .  Elex  Media  Komputin- do.
Spira,  Laura  F  dan  Michael  Page.  2003,  Risk  Man- agement  The  Reinvention  of  internal  control and  the  changing  role  of  internal  au- dit. Accounting,  Auditing  and  Accountability Journal , Vol 16, 4: 640-661.
Tampubolon, Robert. 2004. Risk Management: Ma- najemen  Risiko  Pendekatan  Kualitatif  Untuk Bank  Komersial. Cetakan  Pertama,  Jakarta:
Elex Media Komputindo.
Tjager,  I.N.,  A.  Alijoyo  H.R.  Djemat,  dan  B.  Sem- bodo.  2003.  Corporate  governance:  Tan- tangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum  Corporate  Governance  in Indonesia (FCGI).
Warjiyo,  P.  2006.  Kebijakan  Moneter  dalam Perekonomian Terbuka: Teori dan Praktek di Indonesia. Kongres  Ikatan  Sarjana  Ekonomi Indonesia. Manado.