## EDUCORETAX

## PENAGIHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES PAILIT
Christabella Deandra Florentia Warouw 1 ; Irwan Aribowo 2
1) dheandraflo@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) irwan_aribowo@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Tax debt is the basis for collection actions that arise because of the laws that regulate and bind taxpayers. In the bankruptcy process that occurs in Limited Liability Company (PT) corporate taxpayers, the act of collecting tax debts has many challenges. The position of the tax payable in the bankruptcy process should have prior rights as the preferred creditor. The main problem that forms the basis of this research is the act of collecting taxes by the tax bailiff against the corporate taxpayer of PT Bankruptcy. The main issues will be analyzed using regulations and literature related to the bankruptcy process. The purpose of this study was to determine the process of billing corporate taxpayers of PT Bankruptcy in KPP Besar Satu Taxpayers, the obstacles that occur, and the position of the tax debt in the bankruptcy process. The methods used in the research are literature review, interviews, and case studies. In this study there are also suggestions that are expected to be implemented and have an impact on billing actions against corporate taxpayers who experience bankruptcy.
Keywords: Tax Payable, Limited Liability Company, Bankruptcy, Tax Collection.

## Abstrak
Utang pajak merupakan dasar tindakan penagihan yang timbul karena adanya undang-undang yang mengatur dan mengikat wajib pajak. Pada proses pailit yang terjadi pada wajib pajak badan Perseroan Terbatas (PT), tindakan penagihan terhadap utang pajak memiliki banyak tantangan. Posisi utang pajak dalam proses kepailitan seharusnya memiliki hak mendahulu sebagai kreditur preferen. Pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan jurusita pajak terhadap wajib pajak badan PT pailit. Pokok permasalahan akan  dianalisa  menggunakan  peraturan-peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  proses  pailit.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tindakan penagihan wajib pajak badan PT pailit di KPP Wajib Pajak Besar  Satu,  hambatan  yang  terjadi,  dan  posisi  utang  pajak  dalam  proses  pailit.  Metode  yang  dilakukan  dalam penelitian  adalah  tinjauan  pustaka,  wawancara,  dan  studi  kasus.  Dalam  penelitian  ini  terdapat  pula  saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana dan memberikan dampak pada tindakan penagihan terhadap wajib pajak badan PT yang mengalami pailit.
Kata kunci: Utang Pajak, Perseroan Terbatas, Kepailitan, Penagihan Pajak.

## PENDAHULUAN
Perseroan  Terbatas  (PT)  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  tidak  terlepas  hak  dan kewajiban  dari  hubungan  dengan  berbagai  pihak  berdasarkan  hukum.  Salah  satu  kewajiban yang  timbul  merupakan  utang  perseroan  dengan  pihak  kreditur.  Timbulnya  utang  perseroan dapat  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  utang  yang  timbul  akibat  perjanjian  atau  dari  perikatan berdasarkan undang-undang. Berbeda dengan utang niaga yang berdasarkan akibat perjanjian, utang  pajak  merupakan  utang  yang  timbul  akibat  ketentuan  perundang-undangan (Soemitro,1990).
Penerbitan  surat  ketetapan  atau  surat  ketetapan  atau  surat  sejenisnya  yang  berisi kekurangan pembayaran pajak merupakan dasar utang pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi sampai melewati jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak menjalankan tindakan penagihan. Tujuan tindakan penagihan aktif adalah untuk membuat penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
DJP melakukan tindakan penagihan aktif dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

## EDUCORETAX
pencegahan,  melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  melelang  barang  yang telah  disita.  Serangkaian  tindakan  penagihan  utang  pajak  dilakukan  oleh  jurusita  pajak berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Undang Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).
Perseroan  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  melakukan  pembayaran  sampai  melewati batas  waktu  yang  ditetapkan  secara  terus  menerus  dapat  dianggap  lalai  dalam  mengelola perusahaan. Menurut Asikin (2011), kelalaian PT dalam  memenuhi pembayaran utang dapat terjadi karena adanya kesengajaan atau keterpaksaan.  Adanya keadaan dimana PT tidak dapat memenuhi  kewajiban  melakukan  pembayaran  ( insolvent ),  kreditur  atau  perseroan  dapat mengajukan  permohonan  pailit  (Susilowati,2011).  Pengajuan  permohonan  pailit  diajukan  ke Pengadilan Niaga. Tujuan permohonan pailit adalah menyelesaikan pelunasan utang PT secara adil terhadap para kreditur PT.
Akibat  hukum  putusan  pailit,  perseroan  sebagai  debitur  berada  dalam  kondisi  tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengurusan  aset  perusahaan.  Seluruh  harta  PT berstatus sita umum dibawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga (Suharyanto,  2013).  Kurator  yang  ditunjuk  memiliki  tugas  dan  wewenang  melakukan pengurusan  dan  pemberesan  atas  harta  PT  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas.  Hasil penjualan aset  PT oleh kurator digunakan untuk  membayar seluruh utang debitur pailit (PT) secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur (Irawan, 2007).
Berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  dengan  perubahan terakhir  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa negara memiliki hak mendahulu untuk utang pajak  atas  barang-barang  milik  penanggung  pajak.  Pada  pelaksanaannya,  proses  kepailitan tidak lepas dengan hubungan hukum dengan berbagai pihak yang menjadi kreditur PT pailit. Setiap  kreditur  memiliki  dasar  hukum  kuat  untuk  didahulukan  ( lex  specialis )  dalam  proses pailit.  Peraturan  dalam  proses  kepailitan  belum  jelas  mengatur  posisi  kreditur  dalam  proses pailit.
Berdasarkan  adanya  perbedaan  peraturan  perpajakan  dan  pengaplikasian  hak mendahulu  utang  pajak,  penulis  melakukan  penelitian  mengenai  posisi  utang  pajak  dalam proses  pailit.  Penelitian  dilakukan  karena  hak  mendahulu  dalam  UU  KUP  seharusnya memberikan  peranan  penting  dalam  tindakan  penagihan  utang  pajak  dalam  proses  pailit. Namun pada pelaksaanaan, utang pajak belum dapat didahulukan pelunasannya dalam proses pailit.
Penelitian dilakukan terhadap tindakan penagihan wajib pajak badan PT dalam proses pailit  di  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu.  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu  merupakan  KPP  satu- satunya  di  Indonesia  yang  melaksanakan  administrasi  dan  pengawasan  wajib  pajak  besar pilihan  dari  sektor  pertambangan  dan  jasa  penunjang  pertambangan,  perbankan,  dan  jasa keuangan. Mayoritas wajib pajak terdaftar merupakan wajib pajak besar badan dalam bentuk PT. Wajib pajak badan pilihan tidak menjamin pelaksanaan pembayaran pajak berjalan lancar. Berdasarkan data yang didapat dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, terdapat tindakan penagihan terhadap wajib pajak badan PT dalam proses pailit selama 5 (lima) tahun terakhir. Utang pajak yang menjadi dasar penagihan rata-rata memiliki nominal yang cukup besar .
Tindakan  penagihan  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur yang  diatur  dalam  UU  PPSP.  Berdasarkan  penuturan  jurusita  pajak  KPP  Wajib  Pajak  Besar Satu,  pelaksanaan  tindakan  penagihan  pajak  yang  dilakukan  juga  mengalami  hambatan- hambatan yang terjadi.  Guna menghadapi  hambatan yang terjadi jurusita melakukan strategi untuk mengamankan penerimaan negara dengan tetap berdasarkan hukum yang berlaku.
Penelitian  terdahulu  yang  sampai  saat  ini  ditemukan  penulis  merupakan  penelitian dengan  metode  tinjauan  yuridis  dan  studi  kasus.  Penelitian  tinjauan  yuridis  mengenai  hak

## EDUCORETAX
mendahulu dalam penagihan utang pajak pada kasus kepailitan (Fernandez, 2012). Sedangkan penelitian  studi  kasus  mengenai  tindakan  penagihan  utang  pajak  yang  terhenti  dengan penolakan permohonan kasasi yang diajukan Kantor Pelayanan Pajak oleh Mahkamah Agung (Teguh, 2016). Sampai saat ini, tidak banyak penelitian perihal proses tindakan penagihan pajak atas Wajib Pajak dari awal penagihan hingga selesai proses pailit.
Tujuan penelitian adalah mengetahui proses tindakan penagihan terhadap wajib pajak pailit, posisi utang pajak dalam proses pailit, kendala tindakan penagihan terhadap wajib pajak PT pailit, dan solusi mengatasi kendala tindakan penagihan terhadap wajib pajak PT pailit.

## LANDASAN TEORI Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas berasal dari dua kata yaitu perseroan yang berarti modal yang terbagi atas  sero-sero  dan  kata  terbatas  yang  berarti  tanggung  jawab  pemegang  saham  sebatas  nilai nominal  atas  saham  yang  dimiliki  (Khairandy,  2009).  Pengertian  PT  dalam  undang-undang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang memberikan pengertian:
“Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  yang seluruhnya terbagi  dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang- undang dan peraturan pelaksanaannya”
PT dapat dikatakan sebagai badan hukum tidak sebatas memenuhi persyaratan dalam UU  PT,  namun  juga  harus  memenuhi  persyaratan  formil  yaitu  mendapat  pengesahan  dari Menteri  Hukum  dan  HAM.  Dampak  sifat  PT  sebagai  badan  hukum  adalah  terdapat  hak mendahului dari kreditur badan hukum atas harta kekayaan badan hukum pada saat pembubaran badan hukum. Hal ini menunjukan bahwa harta kekayaan badan hukum tersebut tidak diambil secara sembarangan oleh pendiri perseroan dan/atau pemegang saham.

## Utang Pajak
Pajak dari sudut hukum merupakan suatu perikatan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan.  Perikatan  tersebut  menyebabkan  timbulnya  kewajiban  warga  negara membayarkan  bagian  dari  penghasilannya  berdasarkan  perhitungan  tertentu  kepada  negara. Atas  kewajiban  tersebut,  negara  memiliki  hak  untuk  memaksa  wajib  pajak  memenuhi kewajibannya.  Pajak  yang  telah  dibayarkan  digunakan  untuk  penyelenggaraan  pemerintah. Pajak yang dipungut sudah seharusnya berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak (Soemitro, 2004).
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau  surat  sejenisnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Jangka  waktu pemenuhan kewajiban adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat sejenis.  Bila  melewati  jatuh  tempo,  maka  negara  diwakilkan  jurusita  dapat  melaksanakan penagihan aktif untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajak.
Dalam Pasal 1 ayat (6) UUK-PKPU, kewajiban usaha perseroan pailit dibagi menjadi dua  yaitu  kewajiban  yang  timbul  akibat  perjanjian  atau  dari  perikatan  berdasarkan  undang- undang.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  utang  pajak  merupakan  utang  yang  timbul  karena perikatan undang-undang berbeda dengan utang niaga yang timbul akibat perjanjian perseroan dengan pihak lain. Perbedaan terjadi juga dalam penagihan utang niaga dilakukan berdasarkan hukum  perdata,  sedangkan  utang  pajak  berdasarkan  hukum  publik  (undang-undang perpajakan). Perbedaan lain terletak dalam pelunasan utang dimana utang niaga harus dilunasi

## EDUCORETAX
pihak perseroan, sedangkan utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak atau penanggung pajak perseroan.

## Kepailitan Perseroan Terbatas
Menurut  Bakti  Siahaan  (2008)  pinjaman  pada  dasarnya  merupakan  hal  yang  wajar digunakan  perseroan  dalam  mengembangkan  usahanya,  dengan  syarat  PT  dapat  membayar kembali  pinjaman  tepat  pada  waktunya.  Berjalannya  waktu  jika  perseroan  terus  mengalami kerugian hingga mengalami keadaan insolvent , maka pengelola PT dapat dianggap mengalami kelalaian.  Terdapat  dua  faktor  kelalaian  perseroan  yaitu  faktor  kesengajaan  atau  disebabkan keterpaksaan perseroan dalam mengelola keuangannya (Asikin,2001).
Dalam  keadaan  PT  mengalami insolvent, para  kreditur  atau  perseroan  sendiri  dapat mengajukan  permohonan  pailit  atas  perseroan.  Syarat  agar  debitur  dapat  dinyatakan  pailit tertuang pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu:
a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pengertian  kepailitan  yang  tertuang  pada  Pasal  1  angka  1  UUK-PKPU,  memiliki pengertian  pailit  sebagai  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan dan/atau  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas. Tujuan  proses  pailit  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengawas  dan  kurator  selaku  lembaga kepailitan, berguna untuk  menjamin adanya keadilan bagi  kreditur maupun debitur. Jaminan bahwa proses pailit debitur tidak akan berbuat curang dan bertanggung jawab atas semua utang- utangnya. Pada sisi kreditur diberikan perlindungan atas hak yang harus didapat (Sastrawidjaja, 2006).

## METODE
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  kualitatif.  Pemilihan  metode  ini dilakukan untuk mendeskripsikan realitas tindakan penagihan terhadap wajib pajak badan PT pailit  dan  membandingkannya  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Penulis mengumpulkan  data  dan  informasi  melalui  sumber  tertulis  dengan  cara  membaca  dan mempelajari  buku  literatur  terkait  proses  kepailitan.  Selain  buku  penulis  juga  membaca  dan mempelajari jurnal ilmiah maupun karya tulis ilmiah dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dan norma yudisial. Penulis mengajukan permintaan data secara langsung ke KPP Wajib Pajak Besar Satu berkaitan dengan topik yang diangkat. Pengumpulan data dan informasi dalam  metode  ini  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Penulis  melakukan wawancara  langsung  dengan  narasumber  yaitu  Jurusita  Pajak  KPP  Wajib  Pajak  Besar  Satu berkaitan tindakan penagihan pajak atas wajib pajak badan PT pailit. Penulis mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah data-data yang diperoleh serta memahami dokumen-dokumen dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Tindakan Penagihan Wajib Pajak Badan Pailit
Tindakan Penagihan Pajak sebelum wajib pajak badan dalam proses dilakukan dengan menggunakan  prosedur  sesuai  UU  PPSP.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  bersama narasumber,  dalam  proses  tindakan  penagihan  terdapat  beberapa  kasus  dimana  wajib  pajak mengalami  kepailitan.  Proses  pailit  yang  berjalan  tidak  menghentikan  tindakan  penagihan pajak,  melainkan  tindakan  penagihan  tetap  berjalan  dengan  penyesuaian  mengikuti  proses kepailitan yang berlangsung.
Pemberitahuan wajib pajak pailit sangat penting karena terdapat jangka waktu verifikasi utang pajak yang akan dimasukan kurator dalam boedel pailit. Pemberitahuan disampaikan oleh

## EDUCORETAX
kurator yang dipilih Hakim Pengawas selaku penanggung jawab perusahaan pailit melalui surat ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) wajib pajak terdaftar, dan/ atau media massa skala nasional seperti surat kabar. Dalam hal wajib pajak badan yang pengurusnya juga dinyatakan pailit maka kurator akan membuat surat tembusan kepada KPP dimana pengurus terdaftar sebagai wajib pajak.
Pemberitahuan  pailit  yang  dilakukan  kurator  biasanya  disertakan  permohonan  daftar utang  wajib  pajak.  Berdasarkan  surat  permohonan  daftar  utang  tersebut,  jurusita  pajak  akan melakukan konfirmasi utang pajak dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) terkait  ketetapan-ketetapan  utang  pajak  wajib  pajak  pailit.  Daftar  utang  pajak  yang  telah terkonfirmasi kemudian diserahkan kepada kurator.
Setelah kurator selesai mendata seluruh aset wajib pajak badan dan seluruh utang dari para  kreditur,  maka  setiap  kreditur  akan  dipanggil  melakukan  rapat  verifikasi.  Dalam  hal kurator telah melakukan perhitungan pembagian aset pajak kepada setiap kreditur maka akan diberitahukan  kepada  setiap  kreditur.  Para  kreditur  yang  merasa  keberatan  atas  pembagian kurator dapat mengajukan keberatan ke pengadilan niaga, kemudian jika saat keberatan masih terdapat  ketidakpuasan  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  kemudian  tindakan hukum terakhir merupakan peninjauan kembali. Selama proses berlangsung, kurator tidak dapat melakukan pembagian maupun mencabut pailit atas debitur pailit.

## Posisi Pajak dalam Proses Pailit
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  21  UU  KUP  menerangkan  negara  sebagai  kreditur preferen  memiliki  hak  mendahulu  atas  aset  penanggung  pajak  dalam  proses  pailit.  Dalam wawancara yang dilakukan penulis,  terdapat  fakta bahwa penjelasan negara sebagai  kreditur preferen memberikan hambatan tersendiri posisi utang pajak dalam proses pailit. Pelaksanaan hak  mandahulu  pada  proses  pailit  pada  kenyataannya  tidak  memberikan  dampak  untuk didahulukan dalam proses pailit.
Hambatan yang terjadi mengenai posisi utang pajak dalam proses pailit. Dalam proses pailit  bersinggungan  dengan  kepentingan  banyak  pihak  kreditur  yang  memiliki  kekuatan hukum kuat untuk didahulukan ( lex specialis ). Tidak adanya dasar hukum yang mengatur posisi kreditur  dalam  proses  pailit  memberikan  dampak  pada  posisi  utang  pajak  yang  tidak  dapat didahulukan.
Selain melunasi utang terhadap kreditur pailit, terdapat biaya kepailitan dan pemberesan harta pailit kepada kurator. Berdasarkan Pasal 18 UUK-PKPU biaya dan imbalan jasa kurator (biaya pailit) mendapat hak mendahulu atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Biaya pailit terjadi akibat adanya pemberesan tagihan pailit yang dilakukan oleh kurator yang dibayar melalui aset pailit. Pertimbanan tersebut membuat pailit didahulukan sebagai jaminan untuk  kurator  menyelesaikan  pemberesan  tagihan  pailit.  Penetapan  biaya  pailit  tidak  dapat diajukan upaya hukum. Perhitungan biaya pailit dilakukan dengan persentase pada setiap harta pailit kecuali harta agunan. Biaya pailit menjadi utang pailit yang harus dikeluarkan dari harta pailit.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengubah Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis kreditur. Termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas  semua tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  hukum  yang  dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Dalam proses pailit upah pekerja/buruh akan didahulukan dalam prioritas pelunasan utang pajak oleh kurator.

## EDUCORETAX
Berdasarkan  Pasal  1134  KUH  Perdata  hak  istimewa  merupakan  suatu  hak  yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih  tinggi  daripada  yang  lainnya,  semata-mata  berdasarkan  sifat  piutang  gadai  dan  hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menyatakan kebalikannya.
Dalam  Pasal  21  UU  KUP  walaupun  ada  penjelasan  hak  istimewa  sebagai  kreditur preferen,  namun  tidak  ada  penegasan  atas  utang  apa  pajak  mendapat  hak  istimewa.  Hal  ini menyebabkan utang pajak yang memiliki posisi sebagai kreditur preferen dalam proses pailit pelunasannya  di  bawah  kreditur  separatis.  Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan, diketahui posisi pelunasan utang dalam proses pailit sebagai berikut (1) Biaya dan imbalan jasa curator; (2) Upah pekerja atau buruh; (3) Kreditur separatis; (4) Kreditur Preferen (Pajak); dan (5) Kreditur Konkuren.

## Kendala Penagihan Wajib Pajak Pailit
Dalam  melaksanakan  tindakan  penagihan  wajib  pajak  badan  dalam  proses  pailit terdapat  beberapa kendala yang dihadapi  jurusita pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu,  antara lain yaitu:
- Kesulitan berkomunikasi dengan penanggung pajak Kesulitan berkomunikasi terjadi ketika Penanggung Pajak atas wajib pajak badan pailit tidak  dapat  ditemui  atau  tidak  diketahui  keberadaannya.  Dalih  sedang  dalam  proses pailit  menjadi  alasan  untuk  menghindari  tanggung  jawab.  Terutama  bila  pemilik merupakan Warga Negara Asing yang membuat terbatasnya komunikasi.
- Daluwarsa penagihan wajib pajak Durasi proses pailit yang berjalan lama dan tidak terdapat kepastian penyelesaian pailit berbanding  terbalik  dengan  jangka  waktu  penagihan  yang  sudah  pasti  yaitu  5  (lima) tahun.  Hal  ini  membuat  jurusita  harus  merancang  strategi  memaksimalkan  tindakan penagihan sebelum daluwarsa penagihan.
- Pembatasan ruang gerak tindakan penagihan Dimulainya  proses  pailit  memang  tindakan  penagihan  dapat  dilaksanakan,  namun proses tersebut juga membatasi gerak tindakan penagihan. Beberapa tindakan penagihan yang  tidak  terlaksana  adalah  penyitaan  aset  wajib  pajak  dan  pemblokiran.  Hal  ini dikarenakan aset dalam status sita dan dikelola oleh kurator.
- Pandemi Pada masa pandemi Covid-19 juga memberi dampak kepada proses penagihan. Pandemi secara tidak langsung memperlama proses penagihan karena tidak dapat berkoordinasi langsung. Termasuk dalam tidak menentunya jangka waktu pailit karena kurator harus mendata  seluruh  aset  dan  utang  wajib  pajak,  juga  kesulitan  dalam  menjual  aset perusahaan karena daya beli masyarakat yang sedang turun pada masa pandemi.
- Kompleksitas peraturan Alat  utama  penagihan  dalam  mengamankan  penerimaan  negara  adalah  peraturan. Adanya peraturan yang bias dan memberikan banyak persepsi tentu akan menyulitkan posisi jurusita pajak dalam mempertahankan penerimaan negara. Terlebih proses pailit merupakan proses yang bersinggungan dengan banyak peraturan perundang-undangan lain,  dimana  peraturan  tersebut  digunakan  setiap  pihak  mempertahankan kepentingannya dalam menerima pembayaran utang.
- Masih terdapat utang pajak Proses  pailit tidak serta  merta akan melunasi  utang pajak.  Dalam pembagiannya aset perusahaan pailit yang telah terjual  akan dilakukan proporsi pembagian oleh kurator.

## EDUCORETAX
Bila aset perusahaan lebih kecil dari utang perusahaan, kemungkinan besar utang pajak tidak dapat lunas seluruhnya.
- Utang pajak sementara Saat terjadi keberatan dilakukan oleh wajib pajak sebelum pailit, atas utang pajak tidak dapat  sepenuhnya  dimasukan  dalam  boedel  pailit.  Utang  pajak  yang  belum  dapat dimasukan dalam boedel pailit menjadi utang sementara. Harus terjadi keputusan yang inkrah  atas  utang  pajak  untuk  dimasukan  kedalam  boedel  pailit  sehingga  harus menunggu selesainya proses keberatan yang sedang berlangsung dan terbit keputusan yang inkrah atas utang pajak.

## Solusi yang telah diterapkan dalam menghadapi hambatan tindakan penagihan terhadap wajib pajak badan pailit
Dalam menghimpun informasi, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil dalam melakukan tindakan penagihan terhadap wajib pajak pailit sebagai berikut:
a. Kendala Daluwarsa Tindakan Penagihan
Pada  saat  jurusita  pajak  mendapat  informasi  wajib  pajak  pailit  maka  lebih  baik mengukur  sisa  daluwarsa  penagihan  wajib  pajak  dan  menelusuri  kembali  tindakan penagihan sebelum wajib pajak dalam proses pailit. Bila belum  dilakukan penerbitan Surat Paksa maka lebih baik menunda penerbitan Surat Paksa. Namun jika ternyata telah diterbitkan  Surat  Paksa  tindakan  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  tindakan persuasif  kepada  wajib  pajak  untuk  mendapatkan  pengakuan  utang  pajak  dari  wajib pajak  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengakuan  utang  pajak  hanya  dapat dilakukan bila wajib pajak kooperatif dan dapat ditemukan. Tindakan ini berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU KUP, dimana penerbitan Surat Paksa dan pengakuan utang pajak dari wajib pajak dapat menyebabkan tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak.
b. Terdapat sisa utang pajak tidak dapat ditagih setelah proses pailit Hambatan lain saat terdapat sisa utang pajak tidak dapat ditagih setelah proses pailit. Sering terjadi mengingat posisi utang pajak sering berada di belakang hak buruh dan kreditur separatis. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP solusi hambatan ini dengan melakukan tindakan penagihan diteruskan ke penanggung pajak. Pada saat wajib pajak dalam  proses  pailit  memang  tanggung  jawab  akan  beralih  kepada  kurator  sebagai debitur  pailit.  Namun  saat  pembagian  utang  debitur  pailit  telah  selesai  kemudian kepailitan wajib pajak dicabut maka penanggung pajak kembali ke wakil wajib pajak badan sebelum terjadinya pailit. Suatu perusahaan dinyatakan pailit tidak menjadikan perusahaan tersebut bubar dan utang pajak hilang. Kepengurusan bubar ketika setelah pailit perusahaan melakukan likuidasi dan pembubaran.
Sebagaimana pengertian PT bahwa harta terpisah dari penanggung pajaknya, sehingga dapat  diketahui  bahwa  harta  penanggung  pajak  saat  pailit  tidak  termasuk  harta  yang dilakukan sita umum oleh kurator. Atas dasar tersebut tindakan penagihan wajib pajak badan pailit dapat beralih kepada tindakan penagihan kepada penanggung pajak dengan perkiraan  penanggung  pajak  wajib  pajak  badan  pailit  masih  memiliki  harta  untuk melunasi  utang  pajak.  Berdasarkan  penilaian  atas  fakta  dan  hukum  yang  dilakukan selama proses Uji Materiil Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Mahkamah Konstitusi  memutuskan  menolak  pemohon  untuk  seluruhnya.  Putusan  ini  tertuang dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  41/PUU-XVIII/2020.  Atas  putusan tersebut,  semakin  menguatkan  tindakan  penagihan  pajak  dalam  mengatasi  kendala posisi utang pajak yang tidak menentu pada proses pailit. Pada masa yang akan datang, tindakan penagihan pajak tetap dapat berjalan dengan kepastian hukum untuk menagih penanggung pajak. Hal ini berdampak pada pengamanan penerimaan negara.

## EDUCORETAX

## PENUTUP
Tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak badan PT dalam proses pailit tidak dapat dilakukan sebagai bentuk menghormati proses hukum pailit. Pelunasan utang pajak dilakukan oleh  kurator.  Setelah  proses  pailit  selesai  dan  terdapat  sisa  utang  pajak,  tindakan  penagihan dapat diteruskan kepada penanggung pajak.
Berdasarkan  pembahasan  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  posisi  kreditur  dalam proses pailit yang pertama merupakan biaya dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 UUK-PKPU), kedua  upah  pekerja  atau  buruh  (Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013), ketiga  kreditur  separatis  (Pasal  1134  KUH  Perdata),  keempat  utang  pajak  sebagai  kreditur preferen (Pasal 21 UU KUP), dan yang kelima adalah kreditur konkuren.
Jurusita KPP Wajib Pajak Besar Satu dalam melaksanakan tindakan penagihan terhadap wajib  pajak  dalam  proses  pailit  mengalami  kendala-kendala  yang  dihadapi,  antara  lain penanggung  pajak  wajib  pajak  PT  sulit  ditemui,  daluwarsa  tindakan  penagihan,  pembatasan ruang gerak tindakan penagihan, pandemic, kompleksitas peraturan, terdapat sisa utang pajak setelah proses selesai, dan utang pajak sementara.
Beberapa  kendala  tindakan  penagihan  terhadap  wajib  pajak  badan  pailit  yang  dapat diatasi  dengan  langkah  strategis.  Kendala  pertama  merupakan  kendala  daluwarsa  tindakan penagihan yang dapat diatasi dengan pengaturan penerbitan Surat Paksa atau pendekatan secara persuasif dengan penanggung pajak. Kemudian kendala utang pajak yang masih tersisa setelah proses pailit selesai yang dapat dilakukan tindakan penagihan terhadap penanggung pajak wajib pajak badan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zainal.  (2001).  Hukum  Kepailitan  &  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia.  Jakarta:
Rajawali  Press.
Fernandez. (2012). Tinjauan Yuridis Hak Mendahulu Pelunasan Utang Pajak Atas Harta Pailit dan Penyelesaian Utang Pajak Dalam Kepailitan. Skripsi Universitas Indonesia.
Irawan, Bagus. (2007). Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi. Bandung: PT. Alumni.
Khairandy, Ridwan. (2009). Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
Sastrawidjaja,  Man  S.  (2006).  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang. Bandung: PT. Alumni.
Siahaan,  Bakti.  (2008).  Akibat  Hukum  Pernyataan  Kepailitan  Perseroan  Terbatas.  Jurnal Universitas Syiah Kuala,Banda Aceh.
Siburian,  Ruth  Yohana.  Susilowati,  Etty.  dan  Ispriyarso,  Budi.  (2017).  Tanggung  Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan. Diponegoro Law Journal, 6 (1), 2-6.
Suharyanto,  Anton.  (2013).  Implementasi  Undang-Undang  Kepailitan  dan  Implikasinya terhadap Piutang Negara. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan.
Susilowati,  Etty.  (2011).  Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Soemitro, Rochmat. (1990). Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Eresco.
Teguh, Rahmad. (2016). Kewajiban Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Pajak yang Belum Dibayar (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 406/K/Pdt.Sus- Pailit/2015). Skripsi Universitas Narotama Surabaya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh R. Subekti,
R Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  189/PMK.03/2020  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Jakarta: Sekretariat Negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Jakarta: Sekretariat Negara.