## Legalitas

## Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia
* Abdurrakhman Alhakim, Junimart Girsang, dan Getrudis Yetiana Wadhi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam,Batam
* Correspondence email: Alhakim@uib.ac.id ; email: Junimart.girsang@uib.ac.id ; email : 2051055.getrudis@uib.edu
Abstract. Developments in the field of information and communication technology can have both positive and negative impacts and one of them is cyberbullying. Cyberbullying is a form of intimidation that occurs in cyberspace. The aim of this research is to find out how the criminal law  policy for dealing with cyberbullying is based on criminal law reform. Criminal law policies regarding  cyberbullying  in  Indonesia  can  currently  be  identified  with the Criminal Code  and Law  no.  11  of  2008  concerning Information  and  Electronic  Transactions.  The  current  Criminal  Code  contains  several  articles  relating  to  cyberbullying. Criminal law policies for efforts to overcome cyberbullying to reform criminal law can be obtained through the Concept of the Criminal Code as well as comparative studies with other countries regarding cyberbullying, so that the latest Criminal Code is formed  and  carried  out  comparisons  so  that  it  can  be  used  as  a  reference  and  consideration  for  providing  input  on  how  to overcome  cyberbullying  in  Indonesia.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical  using  a  statutory  approach,  analytical approach and case approach.
Keywords: Criminal Law Policy, Cyberbullying, Criminal Law Reform
Abstrak. Perkembangan  pada  bidang  teknologi  informasi  serta  komunikasi  dapat  timbulkan  dampak  yang  positif  maupun negatif  dan  salah  satunya  ialah cyberbullying.  Cyberbullying yakni  sebuah  bentuk  perbuatan  intimidasi  yang  terjadi  di  dunia maya. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana penanggulangan cyberbullying yang berdasarkan  pembaharuan  hukum  pidana.  Kebijakan  hukum  pidana  dalam  masalah cyberbullying di  Indonesia  saat  ini  dapat diidentifikasi dengan KUHP serta UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. KUHP yang berlaku saat  ini  terdapat  beberapa  pasal  yang  berkaitan  dengan cyberbullying. Kebijakan  hukum  pidana  usaha  penanggulangan cyberbullying buat pembaharuan hukum pidana bisa didapatkan melalui Konsep KUHP serta kajian perbandingan dengan negara lain terhadap cyberbullying , sehingga adanya pembentukan KUHP terbaru serta lakukan perbandingan sehingga bisa dijadikan sebagai    acuan  dan  pertimbangan  untuk  berikan  masukan-masukan  tentang  bagamana  cara  penanggulangan cyberbullying di Indonesia.  Adapun  jenis  penelitian  yang  dikenakkan  yakni  yuridis  normatif  dengan  mengenakkan  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan analisis serta pendekatan kasus.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Cyberbullying, Pembaharuan Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Salah satu kebutuhan paling dasar  yang dimiliki setiap orang adalah komunikasi. Setiap orang  mempunyai kemampuan  untuk  mengungkapkan  apa  yang  mereka  yakini,  rasakan,  dan  harapkan  melalui  komunikasi.  Ada beberapa  metode  untuk  mengkomunikasikannya.  Transaksi  ada  yang  dilaksanakan  langsung,  ada  yang  dilakukan tidak langsung yaitu melalui penggunaan beragam media, termasuk media sosial. 1
Informasi  ditransfer  selama  proses  pengembangan  teknologi  informasi.  di  mana  pengetahuan  dapat  dilihat sebagai  entitas  ambigu  yang  dapat  dieksploitasi  untuk  mencapai  tujuan  baik  atau  buruk.  Meningkatkan  atau memperlambat  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu,  informasi  dapat  menjadi  simbol  dan  kebutuhan  bagi masyarakat  masa  kini  (information  society)  baik  secara  menguntungkan  maupun  merugikan.  Berbagai  aspek peradaban modern dipengaruhi oleh teknologi digital. Namun, Indonesia belum melihat dampak besar dari teknologi digital,  khususnya  dalam  hal  pemberdayaan  masyarakat.  Seiring  kemajuan  teknologi  komunikasi  serta  informasi, perkembangan internet makin pesat di era digital saat ini. 2 Dampak teknologi digital miliki banyak dimensi saling
1 Muhammad Fachri Syahreza, “Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa ( Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unimed ). Skripsi Oleh : Muhammad Fachri Syahreza Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting,” 2017, 1–77.
2 Diana Fitri Kusuma and Mohamad Syahriar Sugandi, “Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital  Yang  Dilakukan  Oleh  Dino  Donuts,” Jurnal Manajemen Komunikasi 3, no. 1 (2019): 18, https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963.
Abdurrakhman Alhakim, Junimart Girsang, dan Getrudis Yetiana Wadhi. Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia
berhubungan serta memerlukan pertimbangan unik. Contohnya, membahas penggunaan teknologi digital dan internet di Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan permasalahan akses apa pun. 3
Media digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang berbeda dari setiap individu. Salah satu  media  yaitu  media  massa turut digunakan sebagai wadah untuk  menuangkan  pendapat dan ide di  sosial media. Lasswell melihat fungsi media massa diantaranya 4 :
a. Sebagai pengamat lingkungan, wadah bertukar informasi tentang segala hal yang tidak dapat dijangkau langsung.
b. Sebagai  penyeleksi,  evaluasi  dan  interpretasi  informasi  tentang  apa  yang  perlu  dibagikan  kepada masyarakat luas.
c. Sebagai  cara  untuk  memberitahukan  nilai  dan  warisan  sosial  budaya  suatu  generasi  kepada  generasi lainnya.
Meskipun  media  massa  memiliki  fungsi  tersendiri,  perlu  diketahui  bahwa  media  massa  dikendalikan  oleh manusia  dan  kelompok  sosial  yang  menggunakan  sosial  media  tersebut.  Maka,  “penyebab”  penggunaan c media terletak pada lingkungan sosial ataupun psikologis dipersepsikan menjadi suatu masalah serta media buat mengatasi masalah. 5
Penggunaan sosial  media  yang berlebihan juga dapat mengakibatkan seseorang  menjadi tidak percaya diri, kecemasan sosial yang berlebihan, menjadi stress serta megurangi nilai sosial yang ada pada dirinya. 6
Seiring  penggunaan  media  sosial  yang  terus  meningkat,  muncul  pihak-pihak  tidak  bertanggung  jawab memiliki  motivasi  buat  mengenakkannya  selaku  sarana  kejahatan. Kejahatan  dimaksud  dalam  pembahasan  kali  ini adalah cyberbullying . Cyberbullying bisa  dilakukan  mengenakkan  teknologi  komunikasi  berbasis  internet  buat serang pihak lain secara sengaja serta terus menerus. 7
Penindasan  termasuk  penindasan  maya.  Penindasan  yang  dilakukan  secara  online  dikenal  sebagai cyberbullying. Seringnya  penggunaan  teknologi  dan  media  elektronik  oleh  seseorang  atau  kelompok  untuk merugikan  atau  merendahkan  salah  satu  pihak,  baik  secara  fisik  maupun  moral,  dikenal  dengan  istilah cyberbullying. 8 Definisi  lain  dari cyberbullying oleh  pelaku  untuk  menyiksa  korbannya.  Penyerang  menggunakan berbagai teknik, termasuk mengirimkan komentar yang menyinggung dan foto-foto yang menyusahkan kepada orang lain dalam upaya untuk membuat korban merasa tidak enak. Selain itu, pelaku tidak wajib mengungkap identitasnya. Karena  anonimitasnya,  penyerang  dapat  lebih  mudah  menyerang  korbannya  tanpa  harus  mengeluarkan  banyak tenaga  atau  langsung  mengamati  reaksi  tubuhnya. 9 Pelaku cyberbullying sering  kali  katakan  hal-hal  yang  tidak menyenangkan  serta  hina  dibanding  apa  biasanya  diucapkan  secara  tatap  muka  karena  pengaruh  jarak  (distancing) terhadap penggunaan internet oleh pengguna, khususnya remaja. 10
Indonesia  memiliki  beberapa  undang-undang  dan  peraturan  yang  secara  tegas  menegakkan  pelanggaran cyberbullying sebagai  respons  terhadap  isu cyberbullying .  Secara  umum ,  cyberbullying bisa  dipahami  sebagai berbagai  pelanggaran  diatur  hukum  pidana  umum  Indonesia,  yakni  terdapat  di  KUHP.  Bagian  penghinaan  KUHP yakni Pasal 310 ayat (1) serta (2) mencantumkan pasal-pasal berlaku untuk tindak pidana cyberbullying. Bersumber  kedua  pasal  di  atas,  pasal  310  ayat  (2)  dirasa  lebih  tepat  buat  tuntut  pidana  terhadap  pelaku cyberbullying. Tapi,    apa  yang  dimaksud  dengan  "wajah  publik"  dalam  konteks  ini  masih  belum  jelas.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Mahkamah menyatakan “Penghinaan diatur di KUHP (penghinaan offline) tidak bisa mencakup delik penghinaan serta pencemaran nama baik.” Keputusan ini membahas topik apakah online termasuk dalam kategori "wajah publik". Penghinaan online lebih disukai karena melibatkan beberapa aspek dari  paparan  publik.  Lebih  lanjut  Mahkamah  menyatakan  bahwa  “meliputi  dunia  maya  dalam  frasa  “umum”,  “di muka umum” serta “penyiaran” sebagaimana di KUHP tidaklah cukup secara harafiah, diperlukan rumusan spesifik
3 Detta  Rahmawan,  Jimi  Narotama  Mahameruaji,  and  Renata  Anisa,  “Pengembangan  Konten  Positif  Sebagai  Bagian  Dari Gerakan Literasi Digital,” Jurnal Kajian Komunikasi 7, no. 1 (2019): 31, https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575.
4 Dedi  Kusuma  Habibie,  “Dwi  Fungsi  Media  Massa,” Interaksi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 7,  no.  2  (2018):  79, https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86.
5 Eureka Intan Innova, “Motif Dan Kepuasan Pengguna Instagram Di Komunitas Instameet Indonesia,” Jurnal E-Komunikasi 4, no. 1 (2016): 1–11.
6 Faisal Faliyandra et al., “Dampak Negatif Media Sosial Pasca Covid-19 Pada Siswa: Analisis Perencanaan Kepada Sekolah Di Sekolah Dasar,” JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia) 6, no. 2 (2021): 43, https://doi.org/10.26737/jpdi.v6i2.2469. 7 Ibid
8 Fahmia Mawarni Syahputri, “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Masa Dewasa Awal,” 2018, http://repository.unj.ac.id/.
9 Ibid.,
10 Fellianti M dan Fairuz Z (2018). (Pengaruh Keterampilan Sosial Terhadap Cyberbullying Pada Remaja Pengguna Instagram) , Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 7, No. 2
dan  komprehensif,  khususnya  kata  “mendistribusikan”  serta  “menyalurkan”  ataupun  "mentransmisikan"  taupun "menyediakan".
UU  No.  19  Tahun  2016  mengenai  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  Informasi  serta Transaksi  Elektronik  dibentuk  dalam  rangka  memenuhi  peraturan  mengatur  mengenai  cyberbullying  dan  segala permasalahan yang terkait dengannya. Ada ketentuan di UU ini lebih cocok buat menangkap pelaku cyberbullying . Berdasarkan pelanggaran tersebut,  PERPU Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat (1)  serta (2), Pasal 45 Ayat (3), Pasal 45A Ayat (1) serta (2), serta Pasal 45B mengatur mengenai analisa hukum. penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian cyberbullying. Selain itu, Pasal 156 serta 157 KUHP Ayat (1) dan (2) membatasinya. Meskipun  dalam  beberapa  aturan  definisi cyberbullying tidak  terlalu  spesifik,  berdasarkan  pelanggaran  hukum khususnya hate speech , sanksi dapat diterapkan berdasarkan rujukan aturan hukum yang dijelaskan.
Kejahatan  timbul  bersumber  penggunaan  media  internet  yakni  kejahatan  baru  serta  bisa  merupakan kejahatan sudah sejak lama namun tersebar luas. Segala kejahatan yang dilakukan di dunia  maya, termasuk tindak pidana  ( cyber  crimes ).  Maraknya  kejahatan  melalui  internet  membuat  pemerintah  lebih  berhati-hati  dalam mengambil  kebijakan  untuk  menghentikan  kejahatan  tersebut  dan  menjebak  pelakunya.  Pemerintah  memasukkan Undang-Undang  Kejahatan  Dunia  Maya  (UU  Cyber)  ke  UU  ITE  No.11  Tahun  2008  harapan  pelakunya  bisa ditangkap  dan  kejahatan  melalui  internet  dapat  dikurangi  bahkan  dihilangkan.  Ada  pasal  lain  di  KUHP  terkait perundungan,  yakni  tentang  kekerasan  di  Pasal  170,  Pasal  336,  serta  Pasal  368  KUHP.  Dalam  pasal-pasal  KUHP, kekerasan seringkali dikaitkan pada ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kekerasan bisa bersifat  fisik  serta  non  fisik.  Untuk  lebih  memahami  bagaimana  hukum  pidana  mengatur  kejahatan cyberbullying ujaran  kebencian,  penulis  juga  ingin  melihat  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Tujuan  penelitian  ini  buat  ketahui bagaimana  tindak  pidana  ujaran  kebencian cyberbullying ditangani  sesuai  PERPU  yang  berlaku  di  Indonesia  serta bagaimana cara penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian cyberbullying.

## METODE
Norma-norma  terdapat  di  PERPU  itu  sendiri  dijadikan  acuan  penelitian  ini  yakni  dengan  menggunakan penelitian hukum  yuridis normatif, yakni suatu jenis penelitian tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metodologi penelitian yang digunakan terbagi dalam tiga (tiga) kategori: pendekatan perpu, yang kaji seluruh perpu relevan dengan kasus atau permasalahan yang diselidiki; pendekatan analitis, yaitu menganalisis bahan-bahan hukum untuk  memahami  makna  istilah-istilah  hukum  secara  konseptual;  dan  pendekatan  kasus,  yang  meninjau  dan menganalisis  kasus-kasus  yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  diselidiki.  Prosedur  pengolahan  data  adalah suatu  metode  atau  serangkaian  teknik  yang  digunakan  buat  ubah  data  jadi  informasi,  sehingga  data  lebih  mudah dipahami  serta  berharga  untuk  memecahkan  masalah  dalam  penelitian.  Agar  lebih  mudah  mengkaji  permasalahan dan menemukan jawabannya, peneliti lakukan penelitian dengan mengenakkan metode pendekatan yuridis normatif, yakni bandingkan putusan dengan kenyataan melalui studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Pidana  dari  Kajian  Yuridis  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Hate  Speech Cyberbullying di Indonesia
Cyberbullying merupakan  tindakan  perundungan  terhadap  orang  lain  melalui  media  komunikasi elektronik  yang  tujuannya  untuk  menjatuhkan  dan  membuat  orang  lain  sengsara.  Dikutip  dari 11 ,  beberapa pengertian cyberbullying menurut ahli diantaranya; (Priyatna, 2012) cyberbullying merupakan tindakan libatkan penggunaan  alat  komunikasi  elektronik  buat  merundung  dan  jatuhkan  orang  lain,  bermain  curang,  sebar informasi  pribadi  secara  ilegal  di  publik  serta  beragam  serangan  terbuka  lainnya  sehingga  membuat  korban dijauhi  orang  sekitarnya;  (Kowalski,  Limber,  Agatson,  2009) cyberbullying merupakan  perundungan  yang terjadi  melalui  aplikasi  media  sosial  dengan  menggunakan  telepon  selular;  (Willard,  2005) cyberbullying merupakan tindakan mengirim atau mempostig pesan berbahaya yang sifatnya kejam dimana merupakan salah satu bentuk kekejaman sosial melalui teknologi komunikasi dan informasi.
Dikutip  dari  pengertian cyberbullying, yakni  semua  bentuk  kekerasan  dialami  seseorang  lewat  dunia cyber ataupun  internet.  Dikutip  dari  juga  menjelaskan  beberapa  pendapat  para  ahli  mengenai  pengertian cyberbullying, antara  lain;  (Patchin  &  Hinduja,  2015)  menyatakan  bahwa cyberbullying adalah  perilaku kriminal dilakukan sengaja serta berulang kali melalui internet serta media elektronik; Menurut (Kowalski et al., 2014), cyberbullying adalah  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  korban  yang  tidak  mudah  bela  diri menggunakan  alat  elektronik  semacam  blog,  pesan  instan,  pesan  teks,  dan  sejenisnya.  Berdasarkan  definisi  di
11 Nopia Elpemi and Nurul Faqih Isro’i, “Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik,” IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education 1, no. 1 (2020): 2716–3954.
Abdurrakhman Alhakim, Junimart Girsang, dan Getrudis Yetiana Wadhi. Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia
atas,  dikatakan cyberbullying adalah suatu  bentuk  penindasan  yang  disengaja  yang  menargetkan  individu  atau kelompok  melalui  saluran  komunikasi  elektronik  dalam  upaya  untuk  mempermalukan  dan  menyudutkan sasarannya.  Secara  umum, cyberbullying merupakan  bentuk  ujaran  kebencian  dalam  dunia  maya  atau  media sosial. Untuk mengetahui secara spesifik, cyberbullying memiliki beberapa aspek diantaranya: 12
1. Flaming, adalah  praktik  pengiriman  pesan  teks  yang  bersifat  kasar  dan  langsung.  Mengirimkan  foto-foto yang bersifat  menghina kepada individu  yang dituju  merupakan tindakan  yang sering terjadi di grup chat media sosial.
2. Harassement, adalah  tindakan  mengirimkan  komunikasi  kasar  secara  berulang-ulang  kepada  seseorang dengan tujuan untuk mengganggunya. Biasanya berupa email, pesan Whatsapp, atau pesan teks di  media sosial.  Proses  ini  biasanya  memakan  waktu  lama  untuk  diselesaikan.  Dengan  bertukar  pesan  teks  atau terlibat adu mulut, kejahatan ini dilakukan.
3. Denigration , adalah tindakan menyebarkan atau menampilkan informasi yang tidak menyenangkan tentang seseorang  secara online dengan  tujuan  merugikan  reputasi  atau  nama  baik  orang  tersebut.  Semacam seseorang menyebarkan gambar  yang telah diubah  agar terlihat lebih cabul dalam upaya mempermalukan dan menimbulkan ketidaksetujuan orang lain.
4. Impersonation , adalah praktik berpura-pura menjadi orang lain ataupun bertindak menggantikan orang lain sambil menyampaikan pesan yang menyinggung.
5. Outing  and  Trickery . Outing melibatkan  penyebaran  informasi  sensitif  ataupun  foto  pribadi  orang  lain. Sebaliknya,  tipu  daya  mengacu  pada  tindakan  bujuk  seseorang  mengenakkan  cara  lain  untuk  dapatkan informasi sensitif (seperti gambar atau barang pribadi lainnya).
6. Exclusion, adalah  tindakan  sengaja  mengeluarkan  seseorang  dari  suatu  grup  atau  komunitas  media  sosial karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk mengisolasi orang tersebut.
7. Cyberstalking, adalah bentuk ancaman atau intimidasi internet yang serius.
Berdasarkan  aspek  tersebut,  tindak  pidana hate  speech cyberbullying termasuk  ke  dalam  semua  aspek tergantung  isi  dari  speech  itu  sendiri.  Hal  ini  karena  dalam  pembuatan hate  speech ,  pelaku  biasanya  terlebih dahulu mencari informasi tentang korban lalu kemudian menyerangnya dengan tujuan tertentu.
Komponen cyberbullying yang dijelaskan secara khusus dalam UU ITE tidak dijelaskan. Sejumlah hal termasuk dalam unsur  yang dituangkan dalam  undang-undang tersebut, seperti penghinaan, pencemaran nama baik,  pengancaman,  serta  pemerasan.  Sementara cyberbullying mengandung  komponen  kejahatan  lain  yang dirinci  dalam  bentuk  lain,  selain  penghinaan,  pemerasan,  dan  pencemaran  nama  baik.  Berdasarkan  UU  ITE, terdapat  beberapa  jenis cyberbullying, antara  lain:  (1)  Larangan  yang  berkaitan  dengan  konten  moral,  (2) Larangan ujaran kebencian, dan (3) Larangan ancaman atau intimidasi.
Cyberbullying dilarang  secara  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Sebelum  UU  ITE,  ketentuan  Pasal  310  KUHP  tentang penghinaan serta pencemaran nama baik ayat (1) serta (2) sering diikuti. Namun bersumber Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  50/PUU-VI/2008,  cyberbullying  tidak  diperbolehkan  apabila  dilakukan  penghinaan  dan pencemaran nama baik langgar Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2). UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  mengenai  Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  merupakan  peraturan  ITE  baru yang dirilis pada tahun 2016.
Definisi tindak pidana hate speech cyberbullying diatur di UU ini, beserta informasi tentang bagaimana penerapan  hukuman  pidana  yang  akan  dihadapi  pelanggarnya.  Ancaman  pidana  paling  tinggi  yang  akan dikenakan  adalah  denda  sebesar  Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  ataupun  pidana  penjara  maksimal  6 tahun.  Sebagaimana  diwajibkan  oleh  undang-undang,  menghasut  kebencian  terhadap  individu  atau  kelompok adalah cara hate speech cyberbullying di dunia maya dilakukan dalam kehidupan nyata.
Hambatan Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia.
Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi telah memicu perubahan yang tak terelakkan di seluruh  dunia.  Tidak  heran  bahwa  di  era  globalisasi  ini,  masyarakat  mudah  akses  berbagai  informasi  melalui internet 13 .  Kemajuan  ini  telah  berdampak  signifikan  pada  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  seperti  agama, politik,  ekonomi,  hukum,  dan  budaya.  Dampaknya  dirasakan  dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  secara  positif maupun  negatif.  Keberadaan  globalisasi  telah  memberikan  dampak  yang  kompleks  terhadap  munculnya hate speech dan cyberbullying . Globalisasi, dengan kemajuan teknologi dan konektivitas yang luas, telah membuka
12 Sumantri et al., “Edukasi Pentingnya Mengantisipasi Cyberbullying Yang Marak Terjadi Di Media Sosial,” Prosiding National Conference For Community Service Project ( NaCosPro) 4, no. 1 (2022): 424–28.
13 Hana Renata Tan Peiru and Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana,” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 3 (2021): 1029.
pintu  bagi  terjadinya  interaksi  dan  komunikasi  antarindividu  dari  berbagai  belahan  dunia.  Namun,  dampak negatifnya  adalah  adanya  peningkatan  kasus hate  speech dan cyberbullying .  Dalam  lingkungan  digital  yang semakin  terbuka,  orang  dapat  dengan  mudah  menyebarkan  pandangan  ekstrem,  memprovokasi  konflik,  dan menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik lainnya.

## Tabel 1.1 Tabel Cyberbullying di Indonesia
Sumber: 2020 (Badan Siber & Sandi Negara) 2021 (Badan Intelijen Negara) 2022 (Badan Siber & Sandi Negara ).
Bersumber data pada bulan Januari hingga Agustus 2020, BSSN  laporkan adanya 190 juta upaya serangan cyberbullying di Indonesia, dimana gaya hidup masyarakat Indonesia era pandemi Covid-19 saat itu cenderung sangat  bergantung  pada  upaya cyberbullying. di  internet,  yang  menyebabkan cyberbullying dan  serangan selanjutnya  terhadap  korban.  Laporan  tahun  2021  kini  dapat  dilihat  pada  tautan  berikut  di  situs  resmi  Id- SIRTII/CC  merupakan  bagian  dari  Direktorat  Operasi  Keamanan  Siber  BSSN.  Diperkirakan  terdapat  >  1,6 miliar  kelainan  lalu  lintas  ataupun  serangan  siber  di  Indonesia  tahun  2021,  atau  1.637.973.022.  Hasil pemantauan  berkelanjutan  dan  deteksi  potensi  serangan  siber  dari  Pusat  Operasi  Keamanan  digunakan  untuk mengumpulkan data ini. Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2021 adalah Siber Nasional BSSN.
Di Indonesia, akan terjadi lebih dari 700 juta serangan siber tahun 2022, menurut BSSN. Ransomware, atau malware  yang  meminta uang tebusan, adalah jenis serangan siber yang paling sering terjadi. Berdasarkan data BSSN, terdapat 714.170.967 kelainan lalu lintas atau serangan siber sepanjang tahun 2022. Dengan 272.962.734 serangan, atau lebih dari sepertiga seluruh serangan pada semester pertama tahun 2022, bulan Januari memiliki jumlah  serangan  tertinggi.  Rabu,  23  Desember  2020,  Kapolda  Metro  Jaya  Irjen  Fadil  Imran  memberikan informasi terkait kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang ditangani timnya saat konferensi pers akhir tahun di Polda Metro Jaya. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 443 insiden ujaran kebencian dilaporkan. Ribuan akun media sosial yang menjajakan hoaks juga menjadi sasaran aksi.
Hate  speech dan cyberbullying adalah  dua  fenomena  yang  berbeda,  meskipun  keduanya  terkait  dengan penggunaan  komunikasi  digital  dan  dapat  memiliki  dampak  negatif  pada  individu  yang  menjadi  korban. Hate speech ataupun ujaran kebencian  yakni jenis komunikasi  menyampaikan pesan  yang  merendahkan, menghina, atau  mendiskriminasi  individu  atau  kelompok  tertentu.  Ujaran  kebencian  ini  ditujukan  kepada  individu  atau kelompok  orang  tanpa  kehadiran  langsung  korban  dalam  situasi  tersebut.  Dampak  dari hate  speech dapat mempengaruhi  perilaku  teman-teman  korban,  seperti  menjauhi,  mengucilkan,  atau  bahkan  tidak  menyapa korban. 14 Sementara  itu, cyberbullying adalah  tindakan  penggunaan  teknologi  digital,  seperti  media  sosial, pesan teks, atau email, untuk melakukan pelecehan, intimidasi, atau penghinaan terhadap individu secara online.
Pemanfaatan  teknologi  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  28  C  angka  1  UUD  NRI  1945,  memberikan  hak kepada setiap individu untuk  mengembangkan diri, memperoleh  pendidikan,  memanfaatkan ilmu pengetahuan
14 Robby Kurniawan et al., “Cintai Diri Sendiri Dan Bangun Simpati Untuk Mencegah Bullying Dan Hate Speech Di Kalangan Pemuda,” Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2021): 44–51.
0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 2020 2021 2022

## Serangan Cyberbullying Di Indonesia
Kasus
serta  teknologi  demi  tingkatkan  kualitas  hidupnya 15 .  Namun,  meskipun  teknologi  memberikan  peluang  dan manfaat yang besar, juga terdapat hambatan dalam menangani hate speech dan cyberbullying.
Meskipun hukum dan peraturan telah dibuat untuk mengatasi masalah ini, penanggulangan hate speech dan cyberbullying tetap  sulit  karena  adanya  penyalahgunaan  hak  individu  untuk  memanfaatkan  teknologi.  Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas mereka, menggunakan akun palsu, atau melibatkan diri dalam tindakan yang merugikan secara online.
Hambatan penyelesaian terhadap tindak pidana hate speech dan cyberbullying di Indonesia adalah isu yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Dalam era digital yang semakin maju, kebebasan berekspresi dan konektivitas  yang  luas  juga  membuka  pintu  bagi  penyebaran  ujaran  kebencian  dan  perilaku  intimidasi  secara online sehingga para korban merasak efek yang begitu buruk hingga menyakiti harga diri serta kehidupan sosial, serta bisa rusak prospek  masa depan karena rasa optimisme korban  yang telah putus. Hal tersebut tentu harus lebih  menjadi  perhatian  bagi  banyak  orang,  sudah  waktunya  bagi  setiap  orang  utnuk  sadar  dan  menghindari perilaku hate  speech  cyberbullying tersebut  karena  hal  terburuk  dapat  mengakibatkan  kematian  pada  korban. Hate Speech Cyberbullying ini bisa dirasakan dan jauh lebih nyakitkan disbanding kekerasan fisik. Maka, makin berkembangnya teknologi serta informasi ada pada masyarakat, membuat hukum wajib untuk terus  dan  semakin  berkembang  sehingga  dapat  dibandingkan  dengan  beberapa  Negara  lain.  Hukum  ini diperlakukan  ialah  untuk  menyesuaikan  pada  perkembangan  dalam  melakukan  pencegahan  tindakan cyberbullying yang merugikan orang lain sebagai berikut :
Jerat Hukum Kasus Cyberbullying di Berbagai Negara
Indonesia
Pelanggaran cyberbullying diatur  dalam  UU  ITE  Pasal  27  ayat  (3),  ancaman penjara  maksimal  4tahun  serta  denda  maksimal  Rp.750  juta.  Jika  kasus perundungan siber terjadi pada anak-anak, pelaku bisa dijerat dengan UU Nomor 23/2022  tentang  Perlindungan  Anak,  khususnya  Pasal  80,  pidana  penjara maksimal 3 tahun 6 bulan serta denda maksimal Rp.72 Juta.
Malaysia Badan  keamanan  siber  nasional  ( Cybersecurity Malaysia),  Kementrian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), menerima 6.598 pengaduan publik terkait cyberbullying dari tahun 2020 hingga Juli 2021. Meski belum ada undang-undang yang  disahkan,  korban  perundungan  siber  dapat  melaporkan  kasusnya  ke  polisi atau  membawa  kasusnya  ke  KKMM.  Pelaku  bisa  diancam  hukuman  penjara  dan denda hingga RM50.000.
Singapura Undang-undang  perlindungan  dari  tindak  pelecehan  (POHA)  Singapura diberlakukan  sejak  2014,  dirancang  khusus  untuk  kasus  penindasan,  penguntit, dan pelecehan baik online maupun kehidupan nyata. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dikenai denda hingga S$5.000 dan atau hukuman penjara hingga enam bulan. Australia Menurut Australian Cybercrime Online Reporting Network, hukuman atas tindak pelecahan dan penindasan online yang serius diatur dalam KUHP 1995, hukuman maksimum  tiga  tahun  penjara  ataupun  denda  lebih  dari  $30.000.  Selain  itu, otoritas  juga  mengembangkan  aplikasi  Take  A  Stand  Together  dalam  mengatasi masalah cyberbullying di kalangan siswa sekolah. Jepang
Sejak  Juli  2022,  pelaku cyberbullying di  Jepang  menghadapi  hukuman  penjara hingga  satu  tahun  serta  ataupun  denda  yang  lebih  berat  hingga  300.000  yen. Sebelumnya,  pelaku  dikenakan  penahanan  selama  30  hari  serta  ataupun  denda kurang  dari  10.000  yen.  Batas  waktu  kasus  cyberbullying  yang  diterima  korban juga diperpanjang, dari satu tahun menjadi tiga tahun.
15 Thiara Dewi Purnama and Abdurrakhman Alhakim, “Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 273–83, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087.
Korea Selatan Data statista menjukkaan 234 ribu kasus cyberbullying dilaporkan ke polisi Korea Selatan  pada  tahun  2020,  menandai  peningkatan  sekitar  54  ribu  kasus  hanya dalam  satu  tahun.  Belum  ada  undang-undang  khusus  untuk  menindak perundungan  siber.  Pihak  berwenang  juga  mengaku  sulit  untuk  menyelidikinya karena  kurangnya  kerjasama  dengan  platform  utama  seperti  Youtube  dan Instagram. Amerika Serikat Tidak  adanya  UU  federal  khusus  menangani  perundungan  siber,  tetapi  setiap yurisdiksi  menangani  tindakan  intimidasi  secara  berbeda.  Namun,  terdapat aplikasi seperti Kindly yang bisa deteksi cyberbullying di tahap awal manfaatkan Artificial Intellegence (AI).
Tabel 1.2 Jerat Hukum Kasus Cyberbullying di Berbagai Negara
Sumber: Hani Anggraini
UU ITE No. 11 Tahun 2008 direvisi pemerintah serta DPR di 27 Oktober 2016, dan mulai berlaku pada 28 November  2016,  satu  bulan  kemudian.  Agar  UU  ITE  tidak  mengkriminalisasi  orang  yang  tidak  bersalah, perubahan  UU  ITE  ini  mempertimbangkan  pandangan  LSM,  pakar,  dan  praktisi.  Pemerintah  telah  melakukan revisi pada empat poin, antara lain:
1. Pengurangan hukuman serta tidak adanya penahanan
2. Hak buat dilupakan
3. Penghapusan informasi yang langgar hukum
4. Penyadapan harus dapat izin kepolisian ataupun kejaksaan

## SIMPULAN
Hate  Speech  Cyberbullying ini  Sesuai  dengan  dinamika  yang  terjadi  saat  ini,  perilaku  cyberbullying  akan  terus terjadi,  sehingga  setiap  individu  memerlukan  banyak  informasi,  pemahaman,  dan  kebijakan  untuk  mencegah dampak  yang  ditimbulkan  dari  perilaku  tersebut.  UU  ITE  hadir,  cukup,  dan  memberikan  landasan  hukum  bagi pihak-pihak  yang  ingin  merugikan  korban  dengan  perbuatan  tersebut.  Untuk  mengurangi  dampak  dan  keributan yang ditimbulkan oleh kejadian ini, masih banyak yang perlu dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshar, ML. “Bullying Dalam Tinjauan Hukum Positif” 5, no. 3 (2018): 248–53. Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. “Metode Penelitian.” Analisis Standar Pelayanan Minimal  Pada  Instalasi  Rawat  Jalan  Di  RSUD  Kota  Semarang 3,  no.  1  (2015):  103–11.  http://e- journal.uajy.ac.id/11855/4/MIH024323.pdf.
Awang Azman Awang Pawi. “Masyarakat Dan Perubahan .” Sarawak Voice , no. April 2019 (2019).
Carolina,  Fransisca  Anita.  “Analisis  Penerimaan  Pengguna  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam  Perspektif Technologi Acceptance Model.” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2017): 1689–99. Elpemi, Nopia, and Nurul Faqih Isro’i. “Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik.” IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education 1, no. 1 (2020): 2716–3954.
Faliyandra, Faisal, Putu Eka Suarmika, Nuris Hidayat, Sutami Dwi Lestari, and Erdi Guna Utama. “Dampak Negatif Media  Sosial  Pasca  Covid-19  Pada  Siswa:  Analisis  Perencanaan  Kepada  Sekolah  Di  Sekolah  Dasar.” JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia) 6, no. 2 (2021): 43. https://doi.org/10.26737/jpdi.v6i2.2469. Habibi,  Miftakhur  Rokhman,  and  Isnatul  Liviani.  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  Dan Penanggulangannya  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia.” Al-Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan Hukum Islam 23, no. 2 (2020): 400–426. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132. Habibie,  Dedi  Kusuma.  “Dwi  Fungsi  Media  Massa.” Interaksi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi 7,  no.  2  (2018):  79. https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86.
Intan  Innova,  Eureka.  “Motif  Dan  Kepuasan  Pengguna  Instagram  Di  Komunitas  Instameet  Indonesia.” Jurnal  E- Komunikasi 4, no. 1 (2016): 1–11.
“Jerat  Hukum  Pelaku  Cyberbullying  -  Klinik  Hukumonline.”  Accessed  December  20,  2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344.
Kurniawan,  Robby,  Abdurrakhman  Alhakim,  Nadiya  Nur  Arafah,  Kevin  Angelino,  Cristina  Tan,  Universitas Internasional Batam, Jl Gajah Mada, and Sei Ladi. “Cintai Diri Sendiri Dan Bangun Simpati Untuk Mencegah Bullying Dan Hate Speech Di Kalangan Pemuda.” Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2021): 44–51.
Kusuma, Diana Fitri, and Mohamad Syahriar Sugandi. “Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi
Abdurrakhman Alhakim, Junimart Girsang, dan Getrudis Yetiana Wadhi. Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying di Indonesia
Pemasaran  Digital  Yang  Dilakukan  Oleh  Dino  Donuts.” Jurnal  Manajemen  Komunikasi 3,  no.  1  (2019):  18. https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.12963.
Muzdalifah,  Fellianti,  and  Fairuz  Zanirah.  “Pengaruh  Keterampilan  Sosial  Terhadap  Cyberbullying  Pada  Remaja Pengguna  Instagram.” JPPP  -  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengukuran  Psikologi 7,  no.  2  (2018):  60–67. https://doi.org/10.21009/jppp.072.01.
Parulian,  Henriko,  and  Rahmat  Dwi  Putranto.  “Pidana  Ujaran  Kebencian  Melalui  Media  Sosial  Ditinjau  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (UU  ITE).” Jurnal  Pendidikan  Dan  Konseling  (JPDK) 4, no. 4 (2022): 4909–19.
Peiru,  Hana  Renata  Tan,  and  Abdurrakhman  Alhakim.  “Perlindungan  Hak  Anak  Dibawah  Umur  Korban  Human Trafficking  Di  Kota  Batam:  Perspektif  Hukum  Pidana.” Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha 4, no. 3 (2021): 1029.
Purnama,  Thiara  Dewi,  and  Abdurrakhman  Alhakim.  “Pentingnya  Uu  Perlindungan  Data  Pribadi  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 273– 83. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/44370/21087.
Rahmawan, Detta, Jimi Narotama Mahameruaji, and Renata Anisa. “Pengembangan Konten Positif Sebagai Bagian
Dari Gerakan Literasi Digital.” Jurnal Kajian Komunikasi 7, no. 1 (2019): 31. https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575.
Daud,  B.  S.,  &  Awaluddin,  A.  (2021).  Aspek  Religius  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Melalui  Politik HukumNasional.Journalof Judicial Review,23(1), 27-40., hlm. 30.
Rahmawati, Euis. “Quality Of Life Dan Sikap Terhadap Cyberbullying Pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial.”
Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2018, 1–11.
Sumantri,  Serly,  Lidia  Wati,  Jessica,  Venita  Christine,  and  Angelina  Tan.  “Edukasi  Pentingnya  Mengantisipasi Cyberbullying Yang Marak Terjadi Di Media Sosial.” Prosiding National Conference For Community Service Project ( NaCosPro) 4, no. 1 (2022): 424–28.
Syahputri, Fahmia Mawarni. “Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Masa Dewasa Awal,” 2018. http://repository.unj.ac.id/.
Syahreza, Muhammad Fachri. “Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa ( Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unimed ). Skripsi Oleh : Muhammad Fachri Syahreza Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting,” 2017, 1–77.
Syuhada, W. “Metode Penelitian” 2 (2019): 34–38.
Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021): 2463–78. universitas jember. “Metode Penelitian Dalam Ilmu Hukum” 3, no. September (2017): 675–87.
Winoto,  Yunus.  “Remaja  Dan  Pandangannya  Terhadap  Cyberbullying  Pada  Media  Facebook.” Commed :  Jurnal Komunikasi Dan Media 3, no. 2 (2019): 121–32. https://doi.org/10.33884/commed.v3i2.980.
Hana  Renata  Tan  Peiru  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Perlindungan  Hak  Anak  Dibawah  Umur  Korban  Human Trafficking  Di  Kota  Batam:  Perspektif  Hukum  Pidana,” Journal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha 4, no. 3 (2021): 1029.
Yunadi, Pandu. “Kajian Hukum Transfer,” no. 1 (2017): 10–41.