## Legalitas
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami  Dalam  Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

## *Sitti Thrde Herawati Halawa, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: sittithrdeherawatihalawa@gmail.com
Abstrak .  Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria  maupun  wanita,  sistem  pemerintahan negara  sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945,  diantaranya  menyatakan  prinsip, “Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat)  dan  pemerintah  berdasar  atas  sistem  konstitusi  (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana  meskipun  sudah  jelas-jelas  perbuatan  yang  dilakukan  pelaku  adalah  tindak  pidana  dan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak 16 pidana yang dilakukannya. Metode  penelitian  normatif  dengan  data  sekuder  dan  studi  putusan.    Adapun  Hasil  penelitiannya  yaitu      penanganan  kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta  bagaimana  pemulihannya,  Terdakwa  tersebut  dapat  tuntutan  ganti  kerugian  di  tingkat  pengadilan  karena  adanya  putusan pengadilan  yang  dinilai  merugikan  dan  Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus  mempertimbangkan  kebenaran  yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa Kekerasan Fisik , Rumah Tangga .
Abstract . In principle, legal protection does not distinguish between men and women, the state government system as stated in the explanation of the 1945 Constitution, among others, states the principle, "Indonesia is a country based on law (rechtstaat) and a government based on a constitutional system (law). base)". The main element of the rule of law is the recognition and protection of  "fundamental  rights".  Law  No.  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence,  which  lies  in  the  complaint offense, where although it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is contrary to human rights, without  a  complaint  from  the  victim,  the  perpetrator  cannot  be  prosecuted  for  the  crime  committed.  did.  Normative  research method with secondary data and decision studies. The results of the research are that the handling of cases of domestic violence does not only prosecute suspects/perpetrators of acts of violence but also thinks about the rights of victims and how to recover them. The case must consider juridical truth, philosophical and sociological truth.
Keywords : Legal Protection, Rights of Defendants of Physical Violence, Household

## PENDAHULUAN
Dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  salah  satu  hak  dari  tersangka  adalah  hak  untuk  mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak  untuk  segara  diajukan  ke  pengadilan,  hak  untuk  mendapatkan  putusan  hakim  yang  seadil-adilnya,  hak  untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain.  Hak-hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara  dan  juga  hak-hak  yang  dijamin  berdasarkan  peraturan  perundangundangan  baik  ketentuan  hukum  nasional maupun  ketentuan  hukum  internasional  yang  telah  menjadi  bagian  dari  hukum  Nasional  Indonesia.  Beberapa ketentuan konstitusi termuat dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  dalam  UUD  1945 tersebut,  maka  pelaksanaan  bantuan  hukum  merupakan kewajiban  konstitusional  yang  mengikat  bagi  Negara  Republik  Indonesia.  Secara  substantive,  hal  tersebut  di  atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Selanjutnya  pada  tahun  1981  lahir  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).
KUHAP menggantikan  Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi. Selain itu, KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan  hak  tersangka  dan  terdakwa  agar  diperlakukan  secara  adil  (fair  trial)  dalam  proses  peradilan. Berlakunya  KUHAP  telah  menimbulkan  perubahan  fundamental  terhadap  Hukum  Acara  Pidana  yang  berlaku. Perubahan  tersebut  diantaranya  adalah  perubahan  sistem/pola  pemeriksaan  dari  sistem  inkuisitur  (inquisitoir)  yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (accusatoir) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan hak asasi manusia.
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
Pada  saat  berlakunya  HIR,  diterapkan  asas  inkuisitur  (inquisitoir)  yang  menempatkan  tersangka  sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka  sering  mendapat  perlakuan  dengan  kekerasan,  penganiayaan,  dan  tekanan-tekanan  hanya  untuk memperoleh  sebuah  pengakuan  yang  dipandang  menjadi  alat  bukti  terpenting  pada  masa  itu.  Sistem  akusatur ( accusatoir )  yang  dianut  oleh  KUHAP,  menempatkan  tersangka  sebagai  subyek  pemeriksaan.  M.  Yahya  Harahap mengemukakan bahwa: 1
“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai  subyek,  bukan  sebagai  objek.  Yang  diperiksa  bukan  manusia  tersangka.Perbuatan  tindak  pidana  yang dilakukannyalah  yang  menjadi  objek  pemeriksaan.Kearah  kesalahan  tindak  pidana  yang  dilakukan  pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap”. Tersangka juga merupakan manusia dan sebagai  subjek  hukum.  Oleh  sebab  itu  seorang  tersangka  tidak  boleh  diperlakukan  semena-mena  hanya  karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Meskipun merupakan pelaku kejahatan, akan tetapi keberadaan tersangka juga perlu dan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijamin pemenuhan hak-hak asasinya selama dalam proses penyidikan hingga pada mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya  orang  tersebut.  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  kepada  tersangka  dan  terdakwa  sebagaimana dimuat  dalam  Pasal  54,  pasal  56  ayat  (1)  dan  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan  bantuan  hukum  apakah  orang itu  mampu  maupun tidak  mampu  secara ekonomis.  Bantuan hukum  ini juga  diharapkan  dapat  mencegah  perlakuan  tidak  adil  dan  tidak  manusiawi  atas  tersangka  atau  terdakwa  yang tergolong miskin atau yang biasa disebut due process of law atau proses hukum yang adil. 2 Berdasarkan pemaparan pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan  hukum  serta  bantuan  hukum  dapat  diberikan  mulai  dari  tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.
Dalam  praktek  ada  beberapa  isu  yang  muncul  terkait  dengan  hak  atas  bantuan  hukum  tersebut.  Misalnya seringnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan selalu ada formulasi pertanyaan tentang apakah tersangka atau terdakwa akan menggunakan hak untuk didampingi Pengacara dan Penasehat Hukum. Banyak ditemui munculnya surat penolakan didampingi advokat dan berita acara penolakan didampingi advokat, belum lagi sering  di  dapati  muncul  surat  penunjukkan  advokat  dari  pihak  kepolisian.  keseluruhan  hal  tersebut,  biasanya  di lakukan  pada  waktu  yang  bersamaan.  Akibat  proses  penyelesaian  peristiwa  pidana  yang  demikian  banyak  kasus hukum  mengenai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Tersangka, terutama  yang  miskin  menderita  akibat  perlakuan  tidak  adil,  disiksa,  diinterogasi  oleh  para  penegak  hukum  dan diadili  oleh  pengadilan  yang  kejam  dan  merendahkan  martabatnya  sebagai  manusia,  mereka  ditahan  tanpa  proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan.
Pelanggaran  yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  adalah  tidak  dipenuhinya  hak-  hak  terdakwa  dalam  hukum acara  pidana  dalam  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Walaupun  yang  cenderung  mendapat perlindungan  dalam  kasus  KDRT  adalah  pihak  yang  dianggap  lemah  (perempuan  dan  anak)  namun  dalam  negara hukum  tetaplah  terdakwa  atau  pelaku  haruslah  mendapatkan  hak-haknya  di  dalam  hukum  acara  pidana.  KDRT merupakan masalah yang menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui  dari  pemberitaan  di  berbagai  media  masa  online  maupun  media  cetak  dan  elektronik  dan  juga  dapat diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan di tingkat Perguruan Tinggi maupun instansi Pemerintah terkait.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 3 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 4 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu
1 M. Yahya Harahap. (2010). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntuta), Ed. 2, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika, p 134.
2 Yudha Pandu. (2004). Klien & Advokat Dalam Praktek , Jakarta: PT. Abadi, p. 43.
3 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
4 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 5 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Terdakwa  Dalam  Proses  Persidangan  Perkara  Kekerasan    Fisik  Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga
Perlindungan  hukum  terbagi  dua,  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum preventif  yaitu  perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana,  yang  mengarahkan tindakan  pemerintah  bersikap  hatihati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi,  sedangkan  pelindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan tindak kekerasan. 7 Hukum pidana  memberikan  perlindungan  dari  sudut  ancaman  pidana  yang  tertinggi  terhadap  pelaku  yang  melakukan kekerasan  terhadap  perempuan  khusunya  dalam  lingkup  rumah  tangga  tapi  dalam  realitanya  penggunaan  pasal  44 sering digunakan dan penjatuhan sangsi ancamannya tidak begitu tinggi. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal  istilah “protection  of  the  law” .  Pengertian  Perlindungan  Hukum  (dalam,  one.indoskripsi.com),  yaitu  segala daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
Pada  prinsipnya  perlindungan  hukum  tidak  membedakan  terhadap  kaum  pria  maupun  wanita,  sistem pemerintahan  negara  sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945, diantaranya  menyatakan  prinsip, “Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  (rechtstaat)  dan pemerintah  berdasar  atas  sistem  konstitusi  (hukum  dasar)”. Elemen  pokok  negara  hukum  adalah  pengakuan  dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  serta  yang menjamin  segala  warganegara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hak warga negara dilindungi oleh  negara  baik  warga  negara  dalam  status  tersangka  ataupun  sebagai  warga  negara  yang  bebas,  dan  tidak membedakan  jenis  kelamin,  umur,  suku agama  dan  lain-lain.  Hak Konstitusional  warganegara  dalam  bidang  hukum antara  lain  meliputi,  hak  kesamaan  di  hadapan  hukum  (equality  before  the  law),  dan  hak  atas  pengakuan,  jaminan perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil,  serta  hak  atas  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Hak  warga negara merupakan  hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai  dengan  Pasal  28J.  Selain  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  perlindungan  terhadap  hak  warga  negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undangundang lain yang relevan.
Ketentuan  tersebut  memperjelas  bahwa  negara  menjamin  perlindungan  hak  warga  negara  tanpa  ada kecualinya.  Asas  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  keluhuran  harkat  serta  martabat  manusia  telah  diletakkan didalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  harus  ditegakkan  dengan  KUHAP. Adapun asas tersebut, antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan/atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap (asas  praduga  tidak  bersalah/presumption  of  innounce) .  Warga  negara  yang  menjadi  tersangka  dalam  proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntut dan salah hukum. Selanjutnya,  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  harus  menjunjung  tinggi  penghargaan  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia,  mengacu  pada  prinsip, ”the  right  of  due  process  of  law” (penegakan  hukum  harus dilakukan  secara  adil),  di  mana  hak  tersangka  dilindungi,  termasuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (arbitrary process) , yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum  (polisi/penyidik),  dan ”fair trial” (proses  peradilan  yang jujur  dan tidak  memihak)  dengan  tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
5 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
6 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
7 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan  atau  didakwakan.  Dalam  prakteknya  sering  terjadi  pelanggaran  hak  tersangka,  ketentuan  di  dalam KUHAP  seringkali  diabaikan  dan  kurang  dipahami  oleh  aparat  kepolisian  sebagai  penegak  hukum,  terbukti  kasus- kasus  salah  tangkap  dan  perlakuan  kasar  pada  saat  penyidikan  sering  terungkap  di  media  informasi.  Hal  seperti  ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian.  Walaupun  telah  ada  bukti  awal  yang  menguatkan  tuduhan  sebagai  pelaku  kejahatan,  tersangka  tetap berkedudukan  sebagai  manusia  dengan  hak  asasi  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Terlebih  apabila atas  perbuatannya  itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah  untuk  menghormati  hak  asasi  tersangka,  adanya  kepastian  hukum  serta  menghindari  perlakuan  sewenang- wenang  dan  tidak  wajar  bagi  tersangka.  Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  segala  upaya  atau  usaha  untuk mempertahankan  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban  seseorang  melalui  peraturanperaturan  dimana  tujuannya  untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. 8 Perlindungan korban dapat dilihat dari dua  makna,  yaitu:  (1)  Dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  hukum  untuk  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana”, (berarti  perlindungan  HAM  atau  kepentingan  hukum  seseorang);  (2)  Dapat  diartikan  sebagai  “perlindungan  untuk memperoleh  jaminan/  santunan  hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang  telah  menjadi  korban  tindak  pidana”, (jadi  identik  dengan  penyantunan  korban).  Bentuk  santunan  itu  dapat  berupa  pemulihan  nama  baik  (rehabilitasi), pemulihan  keseimbangan  batin  (antara  lain  dengan  pemanfaatan),  pemberian  ganti  rugi  (restitusi,  kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagiannya. 9
Peraturan perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban Tindak Pidana diatur pada: Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  berisi:  (1)  Mendapatkan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga,  kehormatan,  martabat  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta  mendapatkan  rasa  aman,  dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran hati nurani, beragama, tidak diperbudak dan  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun;  (4)  Mendapat  perlindungan  terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif;  dan  (5)  Mendapatkan  perlindungan  untuk  saling  menghormati  hak  asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Undang-undang  ini  menjelaskan  dalam  konsiderannya  bahwa  segala  tidak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan kejahatan terhadap manusia. Dalam Pasal 2 terdapat ruang lingkup rumah tangga, yakni: (1) Suami, Istri, Anak;  (2)  Orang-Orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  dan  perwalian  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut;  (3)  Serta  orang  yang  bekerja  membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan dalam  jangka waktu tertentu. Perbuatan yang dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni: (1) Perbuatan yang dilindungi  untuk  tidak  disiksa;  (2)  Perbuatan  yang  dilindungi  untuk  tidak  diperbudak;  (3)  Perbuatan  yang  diindungi dari ancaman dari pihak manapun; (4) Perbuatan yang dilindungi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Adapun  sanksi  pidana  yang  dilindungi  agar  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga, yakni: (1) Jika mengakibatkan lukaluka berat akibat perbuatan cabul, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling  lama  12 tahun;   (2)  Apabila  dengan  kekerasan  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan  kesusilaan mengakibatkan  kematian  dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun;  (3)  Kekerasan  atau  ancaman  kekerasan untuk  memaksa  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  keinginannya  maka  dijatuhi  sanksi pidana  penjara  paling  lama  1  tahun  atau  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus  rupiah;  (4)  Jika  melakukukan tindak pidana pembunuhan biasa, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, tetapi jika pembunuhan itu dengan rencana dan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan pidana diancam dengan penjara seumur hidup atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  20  tahun;  (5)  Jika  melakukan  tindak  pidana  penganiyaan  diancam  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 8 bulan atau pidana denda penjara paling banyak Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), jika mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, tetapi jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; (6) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana
8  Anggun  Melinda,  (2016) ,  Perempuan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Tersangka,  Terdakwa,  Terpidana,  Saksi,  Korban ), Yokyakarta: Garudhawaca, p. 1. 9 Barda Nawawi Arief, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana, p. 61.
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  30.000.000,-  (Tiga  Puluh  Juta  Rupiah),  jika mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-  (Empat  Puluh  Lima  Juta  Rupiah),  tetapi  jika  tidak  menimbukan  penyakit  atau  halangan  menjalankan kegiatan keseharian maka dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

## Akibat    Hukum    Jika    Hak  Terdakwa    Tidak  Terpenuhi  Dalam  Perkara  Kekerasan  Rumah  Tangga  Secara Fisik  Terhadap Isteri
Kekerasan  bukan  hanya  kekerasan  fisik  saja  yang  biasanya  berakibat  langsung  bisa  dilihat  mata  seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata  kasar  yang  meremehkan  dan  sebagainya.  sedangkan  kekerasan  emosional  dan  psikologis  tidak  menimbulkan akibat  langsung  tapi  dampaknya  dapat  memutus  asakan  apabila  berlangsung  berulang-ulang  termasuk  kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan istri tidak becus dan sebagainya. 47
Suatu  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum  harus  menjamin  persamaan  (equality)  setiap  individu,  termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan  dirinya  dari  keterikatan  serta  tindakan  sewenangwenang  penguasa,  maka  tindakan  penguasa  terhadap individu  dan  kekuasaannya  harus  dibatasi  oleh  hukum.  Baik  negara  maupun  individu  adalah  subjek  hukum  yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara  hukum,  adalah  syarat  yang  mutlak  bahwa  rakyat  juga  sadar  akan  hak- haknya  dan  siap  sedia  untuk  berdiri  tegak  membela  hak-haknya  tersebut. 10 Konsep  perlindungan  terhadap tersangka menunjukan  bahwa  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia  menganut  sistem  akusatur,  dimana  tersangka  tidak  lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan  terletak  pada  kekusaan  yudikatif  dan  selalu  mengacu  pada  konstitusi,  hal  ini  dipertegas  dengan  adanya perlindungan  atas  hak  tersangka  yang  diatur  didalam  KUHAP.  Indonesia  mengakui  dan  melindungi  hak  asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu  telah  diberikan  oleh  negara,  misalnya  dalam  bentuk  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  tersangka  selama  proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.
Krisis  Penegakan  hak-hak  asasi  tersangka  sudah  lama  dirasakan  oleh  bangsa  Indonesia,  ketika  banyaknya perkara  yang  masih  belum  diproses  dan  penahanan  yang  terlalu  lama.  Hal  ini  terjadi  karena  belum  berlakunya peraturan  hukum  yang  ada  secara  maksimal  dan  peraturan  yang  ada  secara  sosiologis  tidak  berlaku  di  masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang  pada  akhirnya  terampasnya  hak-hak  tersangka.  Hal  lain  yang  menyebabkan  masih  belum  sempurnanya penegakan  hak-hak  tersangka  karena  masih  rendahnya  tingkat  profesionalisme  penyidik  dalam  melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih  sulitnya  penegakan  hak-hak  tersangka.  Masih  kurangnya  pengawasan  dan  kontrol  pada  saat  pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya.  Banyak  orang  yang  tidak  bersalah  menjadi  korban  salah  tangkap  aparat  penegak  hukum,  orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi, misalnya kasus  Sengkon  dan  Karta  yang  harus  mendekam  di  penjara,  masing-masing  selama  7  tahun  dan  12  tahun  penjara karena divonis melakukan kejahatan pembunuhan, Budi Harjono seorang pemuda di Bekasi yang disangka membunuh ayah  dan  menganiaya  ibu kandungnya,  tetapi juga  tidak  terbukti serta  dugaan atas  kejadian salah tangkap dan  salah vonis  terhadap  3  (tiga)  orang  terdakwa  yang  sebagian  telah  divonis  penjara  atas  kejahatan  pembunuhan  terhadap Asrori (versi kebun tebu). Terungkap fakta bahwa mereka tidak melakukan kejahatan pembunuhan tersebut, saat polisi mengungkap  kasus  dugaan  pembunuhan  berantai  yang  dilakukan  Ryan  dan  ternyata  Ryan  mengakui  salah  satu korbannya adalah Asrori.
Secara  normatif  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka  telah  diatur  dalam  KUHP,  KUHAP  maupun Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia,  seperti  yang  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  1  yang  berbunyi; ”Bahwa  setiap  orang  berhak  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan pasal  tersebut,  kepada  pelaku  penganiayaan  selain  dikenai  pasal-pasal  KUHAP,  juga  harus  digabungkan  dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dapat  disimpulkan,  bahwa  praktek  pemeriksaan  di  tingkat  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  para  petugas penegak  hukum  masih  dijumpai  adanya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  merendahkan  harkat  dan  martabat
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,  dan  juga  diabaikannya  pemberian  hak-hak  yuridis  yang  dimiliki  oleh  tersangka  seperti  hak  memperoleh penasehat  hukum,  hak  mendapat  kunjungan  sewaktu-waktu  oleh  penasehat  hukum  tersangka  untuk  kepentingan pembelaan  dan  lain  sebagainya.  Namun  demikian  dari  segi  yuridis  normatif  KUHAP  sebenarnya  telah  memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan  peradilan  pidana  yang  adil  (due  process  of  law).  Namun  KUHAP  belum  mengatur  akibat  atau konsekuensi  yuridis  berupa  pembatalan,  penyidikan,  dakwaan,  atau  penolakan  bahan  pembuktian  apabila  terjadi pelanggaran  hakhak  yuridis  tersangka.  Disediakannya  lembaga  pra-peradilan  belum  cukup  menjamin  perlindungan hak  asasi  tersangka  seperti  yang  dimaksud  oleh  asas  ubi  jus  ihi  rerrudium  dan  asas  ubi  rertidium  ibi  jus,  yang bermakna  jika  ada  hak  yang  diberikan  hukum  maka  harus  ada  kemungkinan  untuk  menuntut  dan  memperoleh  hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu,  perlu  kepedulian  dan  tanggungjwab  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  membenahi  sistem  hukum  di  Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana.  Sikap  profesionalitas  dari  aparat  penegak  hukum  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  dan  bertindak sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku  dengan  tetap  menjunjung  penghargaan  terhadap  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  karena  setiap  manusia  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum,  dengan  tidak  membeda- bedakan  status  dan  kedudukan  seseorang.  Disamping  itu,  perlu  keterlibatan  dari  unsur  masyarakat  untuk  memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya. Hak  Terdakwa  Dalam  Proses  Persidangan  Perkara  Kekerasan  Fisik  Yang  Dilakukan  Suami  Dalam  Rumah Tangga Terhadap Isteri ( Studi Putusan Nomor 2293/PID.SUS/2021/PN MDN)
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  dalam  dakwaan Subsidair  Penuntut  Umum,  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  salah  satu  unsur  dari  Pasal  44  ayat  (4)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur Setiap orang
2. Unsur  kekerasan  fisik  oleh  suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari
Menimbang,  bahwa  terhadap  Unsur  Setiap  Orang  dalam  dakwaan  Subsidair ini,  Majelis  Hakim  mengambil  alih sepenuhnya  pertimbangan  unsur  Setiap  orang  yang  telah  dipertimbangkan  dan  telah  terpenuhi  dalam  unsur  Setiap orang  dalam  dakwaan  Primair,  sehingga  Unsur  Setiap  Orang  dalam  dakwaan  Subsidair  ini  juga  telah  terpenuhi. Menimbang,  bahwa  pasal  ini  menghendaki  adanya  hubungan  kausalitas  yang  dilakukan  Suami  atau  Istri  dimana kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan  penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan  dan  meringankan,  terlebih  dahulu  dipertimbangkan  mengenai  tujuan  dari  pemidanaan.  Tujuan pemidanaan pada dasarnya bukanlah merupakan sarana pembalasan atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang dianut dalam  aliran  tujuan  pemidanan  Retributif.  Tujuan  pemidanaan  sendiri  adalah  untuk  membuat  terdakwa  menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi serta memperbaiki tatanan masyarakat agar Kembali harmonis seperti semula. Dalam  Naskah  akademis  RUU  Ketahanan  Keluarga  dalam  salah  satu  bahasannya  menyatakan  bahwa  Kasus  KDRT tidak  dapat  diselesaikan  dengan  tuntas  bila  tidak  melibatkan  seluruh  anggota  keluarga  terkait,  sehingga  penanganan secara  individualistis  terhadap  “penghuni”  suatu  rumah  tangga  lebih  membuka  peluang  kepada  perpecahan  dalam keluarga. Perlindungan dan konseling Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus  masih  ada  kemungkinan  perbaikan  hubungan  keluarga  dengan  melalui  konseling  keluarga.  Ini  bertentangan dengan  isi  Pasal  4  poin  (d)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  dari  tujuan  Penghapusan  Kekerasan  dalam  rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perkara a quo, jika lebih dicermati  kekerasan  terjadi  karena  adanya  sikap  Saksi  Korban  yang  memicunya,  yang  sebenarnya  jika  dimediasi dalam lingkup keluarga ataupun melibatkan tokoh agama, dapat diselesaikan secera kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan tentunya memiliki akibat yang baik bagi pasangan suami isteri terlebih bagi anak-anak. Anak-anak tentu tidak ingin orang tua berpisah atau salah satu orang tua dipenjara dan jika hal ini terjadi anak-anaklah yang sebenar- benarnya menjadi korban. Selain itu dengan  menjatuhkan pidana yang berat bagi Terdakwa, maka Terdakwa selaku tulang punggung keluarga tidak akan bisa bekerja seperti biasa sehingga berakibat pula kepada mata pencaharian yang mendukung keberlangsungan tumbuh kembang anak-anak,serta antara Terdakwa dan saksi korban masih merupakan suami istri, Mendasari pertimbangan ini maka Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh pihak yang terkait dalam Rumah  Tangga  Terdakwa  dan  Saksi  Korban,  berpendapat  lebih  tepat  menjatuhkan  pidana  percobaan,  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Dakwaan  subsidair  melanggar  Pasal  44  Ayat  (4)  UU  RI  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
berasalah  melakukan  tindak  pidana  melanggar  Pasal  44  Ayat  (4)  UU  RI  No.23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan  terdakwa  dari  pertanggung jawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf.  Sehingga    harus  dinyatakan  bersalah  atas tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  diri  terdakwa  oleh  karena  itu  harus  dijatuhi  pidana  namun  ada  harus diperhatikan Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya,  menyesali perbuatannya, belum  pernah  dihukum,  serta  tulang  punggung  terhadap  satu  orang  istri  (Saksi  Korban  dan  4  (empat)  orang  anak dimana  salah  satu  anak  berkebutuhan  khusus.  Putusan  menyatakan  terdakwa  bersalah  sudah  sesuai  aturan  hukum namun hukuman yang dijatuhkan ringan dengan melihat hak terdakwah dan hal – hal yang meringankan diantaranya Terdakwa  masih  muda  dan  diharapkan  masih  dapat  memperbaiki  perilakunya,  Terdakwa  menyesali  perbuatannya, Bahwa  Terdakwa  belum  pernah  dihukum  dan  Terdakwa  adalah  tulang  punggung  terhadap  satu  orang  istri  (Saksi Korban) dan 4 (empat) orang anak dimana salah satu anak berkebutuhan khusus sehingga hukuman 2 bulan tidak perlu dijalankan.

## SIMPULAN
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses  Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Fisik Yang Dilakukan Suami Tangga  Terhadap isteri melalui jalur hukum pidana menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana  terpadu.  Disebut  terpadu  artinya  bahwa  penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh  karena  itu  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  mengatur  tujuanpenghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  berikut  :  1.  Mencegah  segala  bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Akibat  Hukum  jika Hak Terdakwa  Tidak Terpenuhi, maka  untuk Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena  adanya  putusan  pengadilan  yang  dinilai  merugikan  menurut  Pasal  95  ayat  (4)  dan  (5)  KUHAP  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  ini,  maka  ketua  pengadilan  menunjuk  hakim  yang  sama  yang  telah  mengadili perkara  pidana  yang  bersangkutan  dan  pemeriksaan  mengikuti  acara  praperadilan.  Dalam  KUHAP  berulang diatur   perlindungan  hukum  terhadap  tersangka,  terdakwa  atau  terpidana  untuk  menuntut  ganti  kerugian  melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b  KUHAP,  kemudian  ditegaskan  kembali  dalam  pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang  atau  karena   kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang  diterapkannya,  berhak  menuntut  ganti kerugian  dan  rehabilitasi”.  Terdakwa  yang  diadili  tanpa  berdasarkan  undang-undang  dapat  ditafsirkan  pasal  atau pasal-pasal  peraturan  perundangan  yang  didakwakan  dan  dituntutkan  kepada  terdakwa  tidak  tepat  sesuai  dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang  didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan  dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hak Terdakwa Dalam  Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/ Pn. Mdn. Hak terdakwa dalam putusan sangat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang  dipakai  apakah  telah  memenuhi  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Legal  reasoning  hakim  sangat  terkait  dengan tugas  pokok  seorang  hakim,  yaitu  bertugas  menerima,  memeriksa  dan  mengadili serta  menyelesaikan setiap  perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakimmeneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepadayang berkepentingan  hak  atau  hukumnya.  Demikian  pentingnya  legaleasoning  seorang  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara  di  pengadilan,oleh  karena  itu sangat  menarik  untuk  mengetahui  tentang  legal  reasoning  dalam  pengambilan putusan perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi.  2007. Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana. Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntuta), Ed. 2, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
Sitti Thrde Herawati Halawa,  Ahmad Fauzi, dan Alpi  Sahari . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)
Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Melinda,  Anggun.  2016 .  Perempuan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  (Tersangka,  Terdakwa,  Terpidana,  Saksi, Korban ), Yokyakarta: Garudhawaca. Pandu, Yudha. 2004. Klien & Advokat Dalam Praktek , Jakarta: PT. Abadi. Phillipus M. 1987. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).