Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan Syariah di Provinsi Aceh

## Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945

## Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration
NAMA PENULIS

## Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2017

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
MEDIA SYARI’AH

## MEDIA SYARI’AH

## Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial
Vol.  19,  No.  1,  2017
EDITOR-IN-CHIEF Ihdi Karim Makinara

## EDITORS
Agustin Hanafi Ali Abubakar Analiansyah Bismi Khalidin Jamhir Mijaz Iskandar Mursyid Mutiara Fahmi

## INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD
A. Hamid Sarong (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Al Yasa‟ Abubakar (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH ) Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Universitas Islam Negery Ar-Raniry , BANDA ACEH) Ridwan Nurdin (Universitas Islam Negery Ar-Raniry, BANDA ACEH))
ASISSTEN TO THE EDITOR Ainun Hayati Musliadi Syarbunis

## ENGLISH LANGUAGE ADVISOR
M. Syuib
ARABIC LANGUAGE ADVISOR Fakhrurrazi M. Yunus
COVER DESIGNER Ikhlas Diko
MEDIA  SYARI'AH , is a  six-monthly  journal  published by the  Faculty of  Sharia and  Law  of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999  (ISSN.  1411-2353)  and  (ESSN.2579-5090)  Number.  0005.25795090  /  Jl.3.1  /  SK.ISSN  / 2017.04.  earned  accreditation  in  2003  (Accreditation  No.  34  /  Dikti  /  Kep  /  2003).  Media Syari‟ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so  that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and progressive  about  the  development,  pengembanan,  and  the  Islamic  law  into  local  issues, national,  regional  and  international  levels  can  be  broadcasted  and  published  in  this  journal. This  desire  is  marked  by  the  publication  of  three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA SYARI'AH , editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations  from  the  editor  to  scope  issues  specific  research  will  be  given  for  each publishing Publishing in January and July.

## Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Islam  UIN  Ar-
Raniry  Banda Aceh, Provinsi Aceh – Indonesia Email: mediasyariah@ar-raniry.ac.id ihdimakinara@ar-raniry.ac.id Webs: jurnal.ar -raniry.ac.id/index.php/medsyar Telp.+62 (651)7557442,Fax. +62 (651) 7557442 HP : 0823 0400 8070

## Table of Contents

## Articles
1 Abu Umar Faruq Ahmad & Mohammad Ashraful Mobin
Promoting Maqāṣid al-Shari`ah and Achieving Sustainable Economic Development: the Potential of Proposed Two Tier Mudarabah Business Model on Cash Waqf

## 37 Ali Abubakar
Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah
59

## Bismi Khalidin
Pengaruh Suku Bunga Terhadap Kinerja  Perbankan
Syariah di Provinsi Aceh
87 Iskandar Usman
Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Quran

## 111 Mizaj Iskandar
HAM dalam Prespektif  Islam

## 127 Muhammad Ridwansyah
Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
159 Muntazar, A. Hamid Sarong & Mohd. Din
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration
Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh
Complete Case of the Khalwat (Adultery) Through Aceh Administration
Muntazar A. Hamid Sarong Mohd. Din
Abstrak: Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat  Pasal  24  Qanun  ini  menyebutkan,  “bahwa  jarimah khalwat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  diselesaikan menurut  ketentuan  dalam  Qanun  Aceh  tentang  pembinaan kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dan/atau  peraturan  perundang- perundangan  lainnya  mengenai  adat  istiadat”.  Dengan kewenangan  yang  diberikan  oleh  Qanun  Jinayat,  perangkat  adat gampong  mendapat  peran  dalam  menyelesaikan  permasalahan Jarimah  khalwat,  namun  dalam  Pasal  24  Qanun  tersebut  diatas sesuai  dengan  turunan  atau  penjelasannya  menyebutkan  bahwa, “Peradilan  adat  gampong  berwenang  menyelesaikan  perkara
jarimah  khalwat  apabila  terjadi  di  gampong  tersebut  dan  para pelakunya  merupakan  penduduk  di  gampong  tersebut.”  Tetapi pada kenyataannya setiap permasalahan yang terjadi di Gampong tetap  diselesaikan  walaupun  para  pelakunya  berbeda  gampong, bahkan  sangat  jarang  para  pelaku  yang  berada  satu  Gampong dan  ini  menunjukkan  bahwa  penjelasan  Pasal  tersebut  tidak berjalan di Gampong yang ada di Aceh.

## Kata Kunci : Penyelesaian, Kasus Khalwat, Melalui Peradilan Adat Aceh
Abstract: Aceh  Qanun  No.  6  of  2014  on  the  Law  Jinayat  Article 24  Qanun  said, "that  jarimah  seclusion  under  the  authority  of customary  justice  resolved  according  to  the  provisions  of  Qanun Aceh  on  life  coaching  and  customs  and  /  or  laws  and  other legislation  regarding  the  customs". With  the  authority  granted  by Qanun Jinayat, device indigenous village has a role in solving the problems jarimah seclusion, but in Article 24 of the Qanun above in  accordance  with  the  derivative  or  explanation  states that, "Justice  customary  village  authorities  resolve  the  matter jarimah  seclusion  in  the  event  in  the  village    and  the  culprit  is  a resident  of  the  village.  "But in  reality  any  problems  that  occur in the  village remain  to  be  resolved  even  if  the  different  actors  of village,  even  very  rare  actors  who  are  the village and  this  shows that the explanation Articles shall not walk in the village in Aceh.
Keywords: Settlement, Khalwat Case, Through Aceh Adat Tribunal

## PENDAHULUAN
ceh pernah tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan bermartabat dalam wilayah nusantara, terutama  pada  zaman  jayanya  Sultan  Iskandar  Muda (1607-1636).  Aceh  telah  mewariskan  budaya  dan  adat  menjadi khazanah  sumber  prilaku  bagi  generasi  dan  anak  cucunya  dalam bentuk  adat  (hukum),  adat  istiadat  yang  bernilai  ritualitas  atau Islamis,  ekonomis  dan  pembinaan  lingkungan  hidup  serta  sistem tatanan  kemasyarakatan (Ismail,  Et.al,  2007:  51-52). Hukum  adat menjadi  suatu  norma  yang  mengandung  sifat  dalam  tatanan perilaku  kehidupan  masyarakat,  dipatuhi,  untuk  ketertiban, kerukunan  dan  kesejahteraan  masyarakat,  dimana  bagi  siapa  saja yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum.
Pada  zaman  kesultanan  Aceh  juga  di  samping  adanya Mahkamah  Musyawarah  Rakyat  untuk  mengadili  perkara-perkara atau  sengketa,  diperkenankan  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa  dalam  masyarakat  adat  yang  terjadi  sesama  masyarakat Gampong 1 , yang  dilaksanakan  oleh Keuchik 2 (kepala  desa)  dan tengku  meunasah yang  dibantu  oleh  cerdik  pandai  ( ureung  tuha gampong atau tuha peut ), di sini keuchik bertindak sebagai hakim atau juru damai (Sulaiman, 2002: 35).
Dan sampai saat ini praktek tersebut masih dilakukan oleh masyarakat adat Aceh itu sendiri.
Penyelesaian  sengketa-sengketa  yang  terjadi  dalam masyarakat adat di Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada  Bab  VI  dalam  qanun  ini  terdapat  18  perkara  yang  dapat diselesaikan secara adat, salah satunya adalah khalwat atau mesum . Khalwat  atau  mesum  merupakan  salah  satu  perbuatan  mungkar yang  di  larang  oleh  Agama  Islam,  dan  bertentangan  pula  dengan adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh  karena
A
perbuatan  tersebut  dapat  menjerumuskan  seseorang  kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  dibentuk  qanun  adat istiadat  tersebut  untuk  menopang  atau  memperkuat  penyelesaian jarimah khalwat yang ada dalam masyarakat adat Aceh.
Masyarakat  adat  Aceh  dalam  menyelesaikan  jarimah khalwat  terhadap  pelaku  memiliki  beberapa  sanksi  seperti disebutkan  dalam  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  Pasal  16  (enam belas)  ayat  1  (satu)  ada  beberapa  sanksi  yang  harus  diberikan terhadap  pelaku  khalwat  atau  mesum  antara  lain:  “nasehat, teguran,  pernyataan  maaf,  denda,  dikucilkan  oleh  masyarakat gampong  atau  nama  lain,  dikeluarkan  dari  masyarakat  gampong atau  nama  lain,  pencabutan  gelar  adat,dan  bentuk  sanksi  lainnya sesuai dengan adat setempat.” 3
Hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pimpinan  adat  atau  ketua adat,  berdasarkan  hasil  keputusan  musyawarah,  berasaskan  nilai- nilai kepatuhan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan  prinsip-prinsip  musyawarah  dan  damai  sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan. Sehingga dalam berbagai  permasalahan  yang  diselesaikan  masyarakat  adat  Aceh, terutama  dalam  penyelesaian  kasus-kasus khalwat atau mesum 4 yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  dengan  melibatkan  berbagai pihak  terutama  keluarga  pelaku jarimah khalwat dan  perangkat adat.
Pemberian  sanksi  adat  tersebut  di  atas,  disatu  sisi  dapat dipahami  bahwa  umumnya  pemberian  sanksi  tergantung  pada hukum  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat  setempat.  Jenis  sanksi tersebut  juga  sebagai  pedoman  bagi  fungsionaris  Peradilan  adat dalam  menyelesaikan  kasus  khalwat  atau  mesum.  Walaupun demikian  ada  beberapa  perangkat  adat  yang  juga  memberi  sanksi terhadap pelaku jarimah khalwat dengan cara yang membuat pihak
pelaku  terluka,  dimandikan  air  kotoran,  dinikahkan  secara  paksa dan lain sebagainya.
Beberapa  sanksi  yang  semacam  ini  juga  sangat  dilarang seperti  yang  disebutkan  dalam  Surat  Keputusan  Bersama Gubernur,  Polda  dan  Ketua  MAA  tentang  Penyelenggaraan Peradilan  Adat Gampong dan Mukim atau  nama  lain  di  Aceh, 5 pada  keputusan  kedelapan  menyebutkan  bahwa:  penyelenggaraan peradilan  Adat Gampong dan  Mukim  atau  nama  lain  di  Aceh dalam  memberikan  putusan  dilarang  menjatuhkan  sanksi  badan, seperti,  “memandikan  dengan  air  (kotor/  bersih),  menyakiti anggota  badan  (memukul),  mengarak,  menggunting  baju/  celana, mengunting  rambut,  melakukan  tindakan-tindakan  lainnya,  yang mengurangi  martabat/  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islami.” Sehingga dalam kasus semacam ini ada beberapa pelaksanaan dan penyelesaiannya yang tidak sesuai dengan tuntutan Syari‟at Islam, padahal hukum adat Aceh tidak terlepas dari Syari‟at Islam.
Dengan  demikian  adat  sebagai  norma  atau  kaidah  hukum yang  seharusnya  diaktualkan  dalam  sistem  penyelesaian  berbagai permasalahan  termasuk  kasus  khalwat  atau  mesum,  sehingga  di dalam  masyarakat  adat  untuk  penegakannya  membutukan  norma- norma adat dalam simbol “ peukong pageu Gampong ” yaitu adanya penguatan  tentang  syari‟at  Islam  terhadap  masyarakat  adat  Aceh itu  sendiri  disetiap Gampong .  Sehingga  berbagai  permasalahan yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat  bisa  diatasi  sedemikiannya, terlebih  adat  Aceh  tidak  terlepas  dari  tatanan  Syari‟atnya  seperti pepatah  atau hadih  majah Aceh  yang  berbunyi  “ Hukoem  ngon adat,  lagee  zat  ngon  sifeut , tawiet  han  meulipat  ta  tarek  han meujeeut ” 6 Yang  dimaksud  hukum  di  sini  adalah  hukum  Islam atau syari‟at itu sendiri ( Ismail,  2009: 62).
Mengenai Jarimah khalwat mesum dalam penyelesaiannya, juga  diatur  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Hukum  Jinayat.  Pada  Pasal  24  qanun  ini  menyebutkan,  “bahwa jarimah  khalwat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat diselesaikan  menurut  ketentuan  dalam  Qanun  Aceh  tentang pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dan/atau  peraturan perundang-perundangan  lainnya  mengenai  adat  istiadat”.  Dengan kewenangan  yang  diberikan  oleh  Qanun  Jinayat  tersebut,  Qanun Adat  Istiadat  mendapat  peran dalam menyelesaikan permasalahan jarimah khalwat ,
Namun  kenyataan  dengan  lahirnya  qanun  tersebut, berbagai  permasalahan  terjadi  mengenai  penyelesaian  kasus khalwat dalam masyarakat atau Gampong, terutama terkait dengan pihak  pelaku khalwat yang  berbeda  tempat  tinggalnya,  tidak semua  mengikuti  sesuai  dengan  turunan  atau  penjelasan  Pasal  24 Qanun  Jinayat  yang  menyebutkan  bahwa,  “Peradilan  adat gampong  berwenang  menyelesaikan  perkara  jarimah  khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.”
Penjelasan  Pasal  24  qanun  tersebut  menyebutkan  wilayah teritorial  pelaku  jarimah  khalwat,  yang  apabila  berbeda gampong pihak  pelaku  tidak  bisa  diselesaikan  dalam  masyarakat  adat. Padahal  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat  sebaliknya, masyarakat lebih mengikuti sesuai dengan konsep yurisdiksi, yang berarti  bahwa  dari  manapun  asal  mulanya  pihak  pelaku  jarimah khalwat  tetap  diselesaikan  di  dalam  masyarakat  adat gampong tersebut, bahkan kekuasaan atau kewenangan untuk melaksanakan ketentuan  hukum  dalam  memberi  sanksi  bagi  pelaku  khalwat  ada pada  perangkat  adat  atau  menjadi  hak  dan  kewajiban  perangkat Gampong itu  sendiri,  dan  pihak  pelaku  jarimah  khalwat  harus tunduk  dan  patuh  pada  hukum  atau  sanksi  yang  diberikan  oleh pimpinan  atau Keuchik  Gampong tersebut.  Dikarenakan  setiap pelanggaran  jarimah  khalwat  umumnya  pihak  pelaku  berbeda wilayah  atau Gampong, sangat  jarang  bahkan  hampir  tidak  ada pihak pelaku jarimah yang satu Gampong .
Sehingga  penyelesaian  kasus  khalwat  yang  diselesaikan oleh  perangkat gampong seharusnya  sesuai  dengan  tatanan kehidupan adat dan syari‟at Islam itu sendiri, adanya sifat keadilan yang  dijunjung  tinggi  di  dalam  menyelesaikan  kasusnya,  sesuai yang  diamanahkan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat  Pasal  24  dan  turunannya,  walaupun  memiliki  wewenang untuk  menyelesaikan  permasalahan  kasus  khalwat,  tetapi  aspek keadilan,  juga  harus  dipahami  oleh  perangkat  Adat Gampong , karena  hukum  yang  lahir  dari  masyarakat  itulah  hukum  yang sebenarnya  yang  sesuai  tatanan  Keislaman,  dan  juga  azas kemaslahatan  yang  membuat  pelaku  sadar  akan  kesalahannya dengan segala pertimbangan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian  kasus-kasus  adat  itu  sendiri,  maka  kepala Gampong atau  pimpinan  adat,  perangkat  adat  dan  masyarakat  harus  benar- benar memahami tujuan Syari‟at Islam yang bisa membawa aspek terhadap  perubahan  tatanan  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Adat Aceh yang Islami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum Sosiologis atau Empiris ,  yaitu  penelitian  yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat  atau  dengan  cara  meneliti  data  dilapangan  (data primer )  ( Ediwarman,  2015:  25). Dengan  pendekatan  penelitian hukum  yang  mempergunakan  sumber  data primer dan  juga menekankan  pada  langkah-langkah observasi ,  dan analisis yang bersifat empiris , kuantitatif dengan  berusaha  melakukan theory building yaitu menemukan middle theories dan membangun grand theories (Ediwarman, 2015: 27).
Ciri dari penelitian ini deskriptif analisis . Deskriptif dalam arti  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menjelaskan  gambaran  mengenai  fakta-fakta  dalam  penyelesaian kasus  khalwat  atau  mesum  menurut  peradilan  adat  Aceh. Analitis dalam  arti  bahwa  mengenai  qanun  yang  berlaku  dihubungkan
dengan  teori-teori  hukum  dan  asas-asas  hukum  khususnya memberikan  gambaran  tentang  penyelesaian  kasus  khalwat melalui peradilan adat Aceh.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggunakan  dua metode  yaitu: Pertama ,  menggunakan  " Library  Research "  yang mana  metode  dalam  penelitian  ini  nantinya  menggunakan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang  dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku  teks,  teori-teori, peraturan  perundangan-undangan,  artikel-artikel,  tulisan-tulisan ilmiah  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti. Kedua , Penelitian ini merupakan jenis penelitian  lapangan  “ Field Research ”  dengan  pendekatan kualitatif . Lexy  J.  Moleong mendefinisikan  penelitian kualitatif sebagai  suatu  tradisi  tertentu dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik  dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya, peneliti menggunakan penelitian  lapangan  yang  sesuai  dengan  obyek  yang  dipilih (Moleong, 2006: 4).
Penelitian  dilakukan  di  beberapa  daerah  di  Aceh  yang  ada indikasi penyelesaian kasus khalwat. Penentuan sample dilakukan dengan  cara porposive  sampling ,  yaitu  dengan  cara  mengambil subjek  atau  sampel  peneletian  di  enam  Kabupaten  yaitu  Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah,  Aceh Jaya, dan  tiap  Kabupaten  terdiri  tiga  Kecamatan,  dan  tiap  Kecamatan terdiri  dari  satu  Gampong,  yang  didasarkan  pada  tujuan  tertentu. Dikarenakan  keterbatasan  waktu,  tenaga,  dan  biaya  serta diperkirakan  dapat  mewakili  populasi.  Penelitian  dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan , responden adalah pihak yang terlibat langsung terkait penelitian yang diteliti, seperti: Tuha Peuet atau Sarak Opat Gampong , Kepala Desa atau Keuchik Gampong dan  Pemuda atau masyarakat Gampong .  Sementara itu , informan adalah  pihak  yang  hanya  mengetahui  permasalahan  dan perihal  penelitian  yang  diteliti,  seperti:  Kepala  Wilayatul  Hisbah
(WH)  atau  mewakili  dalam  beberapa  kabupaten  terhadap  kasus tersebut.
Untuk  menganalisis  data  baik  dari  lapangan  maupun  dari kepustakaan  yang terdiri dari bahan primer , sekunder dan tersier , sehingga  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode analisis  kualitatif,  dimana  setelah  data  terkumpul  maka  akan  di invertarisasi kemudian diseleksi dan dipecahkan berdasarkan teori- teori dan peraturan yang ada, dimana data yang dianggap tepat dan sesuai akan digunakan guna menjawab pokok permasalahan dalam masalah  ini.  Selanjutnya  akan  dianalisis  untuk  mencari  dan menemukan  hubungan  antara  data  yang  diperoleh  dengan  hasil penelitian di lapangan dengan landasan teori, asas dan prinsip yang ada.  Teknik  ini  dilakukan  dengan  metode  interkatif  yang  terdiri dari  3  (tiga)  jenis  kegiatan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama  pengumpulan  data.  Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,  dan  juga  transformasi  data  yang  muncul  dari catatan  tertulis  dilapangan.  Sementara  penyajian  data  merupakan penyajian  sekumpulan  informasi  yang  tersusun  dan  memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
1) Pengertian Peradilan Adat dan Khalwat
Peradilan ( al-Qadhaa ) secara bahasa bahwa
menyempurnakan sesuatu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan dalam Istilah syara‟ berarti memutuskan persengketaan atau  permasalahan  antara  manusia  untuk  menghindarkan perselisihan  dan  memutuskan  pertikaian,  dengan  menggunakan hukum-hukum  yang  disyariatkan  oleh  Allah  ( Sabiq,  2006:  335). Sarana-sarana  yang  utama  dalam  sistem  peradilan  yaitu  menjaga hak-hak  dan  memelihara  darah,  kehormatan,  dan  harta  benda (Sabiq, 2006: 335).
Sedangkan  kata adat berarti  aturan  baik  berupa  perbuatan ataupun  ucapan  yang  lazim  diturut  dan  dilakukan  sejak  dahulu kala.  Hukum  adat  adalah  terjemahan  dari  istilah  dalam  bahasa Belanda yaitu Adatrecht . Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang  memakai  istilah adatrecht (Muhammad,  2006:  1). Yang disebutkan  dalam  buku De  Atjehers untuk  menunjukkan  adat die rechtsgevolgen  hebben (adat  yang  memiliki  akibat  hukum)  dari pengertian  hukum  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat  Aceh. ( Wulansari,  2012:  164) Istilah Adatrecht kemudian  dikutip  dan dipakai  selanjutnya,  oleh Van  Volenhoven sebagai  istilah tehnis- yuridis (Muhammad, 2006: 3).
Kata adat juga  sering  disebut  beriringan  dengan  kata istiadat, sehingga  menjadi adat  istiadat. Adat  istiadat  berarti  tata kelakuan  yang  kekal  dan  turun  temurun  dari  generasi  ke  generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat ( Moeliono, 1990: 5-6).
Dalam  praktiknya,  istilah  adat  istiadat  mengandung  arti yang  cukup  luas,  mencakup  semua  hal  dimana  suatu  masyarakat atau  seseorang  menjadi  terbiasa  untuk  melakukannya (Syahrizal, 2004: 63).
Badruzzaman 7 menambahkan peradilan adat dalam konteks Aceh  merupakan  sesuatu  yang  sangat  diinginkan  oleh  masyarakat Aceh  dan  merupakan  lembaga  yang  murah  dan  secara  psikologi dapat  memuaskan.  Hal  ini  disebabkan  pengadilan  adat  berusaha mendamaikan,  bukan  mencari  siapa  yang  salah  dan  yang  benar. Bahkan  hal  tersebur  dipertegas  lagi  dengan hadih  maja Aceh dikenal sebuah ungkapan: Hukom Lillah sumpah bek, Hukum adat ikat bek, Hukum ade pake bek, Hukom Meujroh Pake Bek. Artinya berhukum  dengan  hukum  Allah  jangan  ada  sumpah,  berhukum dengan  hukum  adat  jangan  diikat,  hukum  itu  harus  adil,  dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan dan beberapa hadih maja lain. 8
Lain  halnya  dari  pengertian  peradilan  adat  diatas  yang berkaitan dengan penyelesaian kasus khalwat , bahwa Kata khalwat itu  sendiri  dari khulwah, berasal  dari  kata khẚla, yang  berarti tafarragha wa tajarrada (sunyi dan sepi). Disebut sunyi dan sepi, karena  seseorang  dalam  keadaan  menyendiri  tidak  bersama  orang lain ( Ma‟luf, 1998: 194). Dalam pengertian ini istilah khalwah bisa berkonotasi  ganda.  Di  satu  sisi  bisa  bermakna  positif  dan  di  sisi lain  bisa  bermakna  negatif.  Bila  seseorang  ber khalwah (menyendiri),  mengasingkan  dirinya  dari  manusia  lain  guna mendekatkan  diri  dengan  Tuhan-Nya,  disebut  positif.  Tetapi apabila  seseorang  berkhalwat,  berdua-duaan  di  tempat  sunyi dengan  lawan  jenis  bukan  mahramnya,  dan  tidak  terikat  dalm ikatan perkawinan sah, ini masuk kategori negatif (Gani Isa, , 2013: 468).
Pengertian negatif seperti ini yang di maksud Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Bab I Pasal 1  angka  23 khalwat atau mesum diberi  definisi  sebagai  beriku: Khalwat adalah  perbuatan  berada  pada  tempat  tertutup  atau tersembunyi  antara  2  (dua)  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua  belah  pihak  yang  mengarah  pada  perbuatan  Zina. 9 Dari maksud  Pasal  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam sangat  melarang  amal  perbuatan mukallaf yang  menjurus  kepada perbuatan zina seumpama  berdua-duaan  di  tempat  sunyi  antara laki-laki  dan  perempuan  berlainan  jenis,  yang  bukan  mahramnya. Isyarat ini sesuai seperti firman Allah swt dalam surat al-Isra‟ ayat 32:
قَت  َلََو ْاوُبَر ٱ ىَنِّزل ُهَّنِإ ۥ َف  َناَك ةَشِح اَسَو ليِبَس َء ٢٣ Artinya: “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  sesungguhnya zina  itu  adalah  suatu  perbuatan  yang  keji.  Dan  suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra‟: 32).
Dari ayat diatas jelas bahwa zina adalah seburuk-buruknya jalan  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT  dan  mendapat  sanksi  atau ganjaran  yang  sangat  pedih  nantinya,  bahkan  dalam  Qanun  Aceh tentang  larangan khalwat atau  mesum  juga  dimaksudkan  sebagai upaya preventif dan  pada  tingkat optimum  remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan „Uqubat dalam bentuk „Uqubat Ta‟zir yang  dapat  berupa: Pertama ,„Uqubah  cambuk  dan Kedua ,„Uqubah denda ( garamah ). Oleh karena itu, Qanun Nomor 6  Tahun  2014  menetapkan  beberapa  ketentuan  material  tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. Di dalam Pasal 23 ayat 1  (satu)  dan  2  (dua)  dijelaskan  bahwa,  pada  ayat  satu  yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam  dengan  „Uqubat  Ta‟zir  cambuk  paling  banyak  10 (sepuluh)  kali  atau  denda  paling  banyak  100  (seratus)  garam emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan” . 10
Sedangkan  pada  ayat  duanya  terhadap  pihak  yang menyediakan  tempat  bagi  para  jarimah  khalwat,  yaitu: “setiap Orang
yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakanfasilitas  atau  mempromosikan  jarimah  khawat, diancam  dengan  „uqubat  ta‟zir  cambuk  paling  banyak  15  (lima belas)  kali  dan/  atau  denda  paling  banyak  150  (seratus  lima puluh) gram  emas  murni dan/  atau  penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. 11
Dalam Qanun jinayat juga menjelaskan bahwa kewenangan peradilan  adat  Aceh  mempunyai  tanggung  jawab  yang  sangat penting  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  jarimah  khalwat  atau mesum, seperti yang diamanahkan dalam pasal 24  Qanun Hukum Jinayah  yaitu: “jarimah  khalwat  yang  menjadi  kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dan/  atau peraturan  perundang-perundangan  lainnya  mengenai  adat
istiadat. 12 Sehingga  Qanun  adat  dan  istiadat  Aceh  memiliki tanggung  jawab  penting  dalam  menyelesaikan  permasalahan kemaksiatan Jarimah khalwat yang  terjadi  di  wilayah Gampong tersebut.

## 2) Dasar Hukum Peradilan Adat Aceh
Pelaksanaan  peradilan  adat  Aceh  didukung  dengan sejumlah  peraturan  perundang-undangan.  Berikut  ini  Undang- Undang,  qanun  dan  persetujuan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan peradilan adat di Aceh yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh,  pasal  3  dan  6 menegaskan  bahwa  dengan  diberikan  kewenangan  untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
3. Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  Aceh  Nomor  7  tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
4. Qanun  Aceh  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan Mukim
5. Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan Gampong. 13
6. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat  dan  Adat  Istiadat  serta  Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
7. Keputusan  Bersama  Gubenur  Aceh,  Kepala  Kepolisian Daerah  Aceh    dan  Ketua  Majlis  Adat  Aceh,  No. 1054/MAA/XII/2011,  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan
Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama  Lain  di  Aceh. 14
Disamping peraturan  yang telah disebutkan di  atas, peluang
besar  yang  dimiliki  Aceh  dalam  melaksanakan  peradilan adat    juga  didukung  dengan  adanya  lembaga  semi pemerintahan  yaitu  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  dari  tingkat provinsi  sampai  tingkat  kecamatan.  MAA  untuk  tingkat provinsi  disebut  dengan  MAA  provinsi,  MAA  untuk kabupaten/kota  disebut  dengan  MAA  kabupaten/kota  dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.
Dalam  pelaksanaan  peradilan  adat,  Majelis  Adat  Aceh (MAA)  berfungsi  sebagai  pengayom  dan  memelihara  supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 15
Mengusahakan  perwujudan  maksud  dan  makna  falsafah  hidup dalarn  masyarakat  sesuai Hadih  Maja yang  menyatakan “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala“ (Adat dipegang dan  berada  dibawah  tanggung  jawab  raja  atau  pemerintah  dan hukum  berada  dalam  tanggung  jawab  ulama). Qanun  Bak  Putro Phang , Resam Bak Laksamana . 16

## 3) Hukuman dalam Qanun Adat Istiadat
Dalam  aspek  penyelesaian  permasalahan  kasus  adat  Aceh khususnya  tentang  khalwat  atau  mesum  yang  diatur  menurut Qanun nomor 9 tahun 2008, ada 18 (delapan belas) salah satunya adalah khalwat atau mesum.
Sedangkan  jenis  sanksi  atau  hukuman  khalwat  mesum yang  diberikan  kepada  pelanggar  hukum  adat  dalam  Pasal  16 Qanun  nomor  9  tahun  2008  tentang  Jenis-jenis  sanksi  adat  Aceh antara lain:
1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;
4. denda;
5. dikucilkan oleh masyarakat gampong ;
6. dikeluarkan dari masyarakat gampong ;
7. pencabutan  gelar  adat;  dan bentuk  sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
Jadi,  ketujuh  sanksi  tersebut  adalah  untuk  memudahkan
pihak perangkat Adat Gampong dalam menyelesaikan
permasalahan kasus khalwat.
4) Kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Gampong
1. Kasus  yang  terjadi  antar  gampong  dan  berada  dalam Jurisdiksi  Mukim,  selaku  pelimpahan  kasus  untuk tingkat banding setelah tingkat  gampong, di karenakan kasus  semacam  ini  sudah  berada  dalam  ranah  antar Gampong, Kabupaten bahkan antar Provinsi.
2. Kasus  banding  yaitu  kasus  yang  telah  ditangani ditingkat  Gampong,  namun  salah  satu  pihak  merasa tidak puas terhadap putusan tersebut.
5) Tujuan  Pelaksanaan  Hukuman  dalam  Bingkai  Syariat

## Islam
Setiap  aspek  kehidupan  hukuman  dalam  Syariat  Islam, pelaksanaannya  tidak  hanya  sebatas  memerintah,  melarang, menghalalkan  dan  mengharamkan  tanpa  punya  maksud  dan tujuan-tujuan  tertentu,  seluruh  hukum-hukumnya    memiliki „illat (sebab) yang dapat dipahami atau dijangkau oleh rasio atau pikiran manusia serta  mempunyai maksud dan latar belakangnya, kecuali sebahagiannya  yang bersifat ta‟abbudi dan  yang  hikmahnya tidak masuk  akal  ( ma‟qul )  yaitu  ada  rincian  rahasia  di  balik pensyari‟ataanya itu ( Qardhawi, 1991: 214).
Allah  SWT.  menjadikan  Al-Quran  sebagai syifa (obat) huda (petunjuk)  dan  rahmat  bagi  orang-orang  yang  beriman  dan yang  mengikutinya  sebagaimana  firman-Nya: “Wahai  segenap manusia,  telah  datang  kepadamu  ma‟izhah  (pengajaran)  dari
Rabbmu  dan  Syifa  (obat)  bagi  apa  yang  di  dalam  hatimu  dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman .” 17 Namun barang  siapa  tidak  mentaati  seluruh  ajaran  Allah  dan mengabaikannya  tidak akan berpengaruh kepada kekuasaan Allah di  langit  dan  dibumi,  dan  segala  maksiat  dan  kekufuran  mereka tidak akan mencelakakan Allah tapi justru segala itu akan kembali kepada si pelakunya. Oleh sebab itu tujuan pelaksanaan hukuman dalam  menjalankan  Syariat  Islam  terutama  sekali  untuk  kebaikan manusia itu sendiri.

## HASIL PENELITIAN
1) Penyebab  Penyelesaian  Kasus  Khalwat  Tidak  Bisa  di Implementasikan  Sesuai  Turunan  Pasal  24  Qanun  Aceh
Tentang Hukum Jinayat.
Penerapan  syari‟at  Islam  membutuhkan  dukungan  dari
setiap lapisan masyarakat Aceh dalam segala aspek pelaksanaannya,  termasuk  dalam  hal  berbagai  kasus,  khususnya kasus  khalwat.  Pelaksanaan  peradilan  Adat  di  Aceh,  diawali  dari kebiasaan-kebiasaan  yang  berlaku  dan  masih  hidup  berkembang dalam  masyarakat.  Pola  penyelesaiannya  adalah  melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat gampong masing-masing. Dalam  adat  budaya  Aceh  para  tokoh  adat  adalah  pilihan  rakyat, yaitu keuchik atau  nama  lain, tuha  peuet atau  nama  lain,  serta imam/ peutua .  Sehingga  setiap  kasus  atau  permasalahan khususnya  pelarangan  khalwat  ditentukan  menurut  norma-norma yang hidup dalam masyarakat yaitu dengan sanksi adat itu sendiri, sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  adat  mukim  atau  gampong setempat,  seperti  sebutan  “ mandum  gampong  na  adat  droe, bandum nanggroe na peutua ”. Yang maksudnya: semua kampung ada  aturan  adat  sendiri,  semua  negeri  ada  panglimanya  atau pimpinannya (Ismail, Et.al, 2007: 51-52). Demikian pula yang di atur
dalam  Qanun  Aceh  tentang  Hukum  Jinayat,  juga  melarang perbuatan yang keji dan hina tersebut. Namun kenyataannya dalam aspek kehidupan sehari-hari di  dalam penyelesaian kasus khalwat antara pelaku yang berbeda gampong, sangat sulit di implementasi sesuai turunan Pasal 24 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, yang maksudnya  “Peradilan  adat  gampong  berwenang  menyelesaikan perkara  jarimah  khalwat  apabila  terjadi  di gampong tersebut  dan para  pelakunya  merupakan  penduduk  di gampong tersebut.” Penjelasan  pasal  tersebut  sangat  bertolak  belakang  dengan  fakta yang  terjadi  di  lapangan,  umumnya  pelaku  berbeda  gampong  dan sangat  sedikit  kedua  pelaku  jarimah  khalwat  yang  berada  dalam satu gampong.
Bahkan  dalam  adat  yang  sangat  kuat  seperti  adat  gayo sendiri  masih  kental  dengan  aturan  yang  di  jalankan  secara  turun temurun  dari  zaman  dulu,  bahkan  sebelum  lahirnya  Qanun  Adat Istiadat  dan  Qanun  Jinayat  tentang  Khalwat,  masyarakat  gayo sudah menjalankannya dengan jalan penyelesaian adatnya masing- masing. Namun dalam adat gayo tidak dibolehkan untuk menikah dengan  satu  gampong,  sehingga  kalaupun  itu  dikerjakan  maka akan  mendapat  sanksi  yang  berat  seperti  yang  terjadi  di  daerah adat  wilayah “Uken” 18 wilayah  atas  yaitu  daerah  kota  Takengon Kabupaten Aceh Tengah ke daerah Kabupaten Bener Meriah, yang umumnya  masih  bertahan  dengan  adat  yang  apabila  menikah dalam  satu  gampong  atau  kampung,  maka  akan  di “Farak” 19 dengan  kata  lain Tgk.  Ismail  HS  mengatakan ,  (Wawancara,  14  Mei 2017)  keduanya  dikeluarkan  dari  gampong  tersebut,  sehingga dalam satu gampong atau kampung sangat dilarang untuk menikah disebabkan apabila bercerai atau keretakan rumah tangga nantinya, dianggap bahwa akan timbul permasalahan keretakan persaudaraan  di  antara  sesama  masyarakatnya,  karena  dalam  satu kampung  tersebut  sangat  terjaga  ke  akraban,  menjadi  saudara
dekat  dan  bahkan  masih  kuat  silaturrahim  antara  masyarakat  satu kampong.
Ada  beberapa  penyebab  penyelesaian  kasus  khalwat  yang diselesaikan  secara  adat  tidak  hanya  satu  gampong  bahkan  lebih sering berbeda gampong, yaitu:
Menurut  Evendi  A.  Latif, salah  seorang  Kepala  Bidang Penegakan  Syari‟at  Islam,  Wilayatul  Hisbah  Kota  Banda  Aceh.
Pertama, dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh,  (Wawancara,  15 maret  2017)  umumnya  kasus  khalwat  yang  terjadi  dalam masyarakat,  masih  dianggap  ringan  belum  sampai  kepada  tahap perzinaan  sehingga  tidak  cukup  alat  bukti  dan  saksi.  Bahkan seringkali  para  saksi  kurang  berani  dalam  memberi  informasi, dalam  hal  ini  pihak  Wilayatul  Hisbah  sendiri  tidak  bisa memprosesnya  sesuai  dengan  Qanun  Jinayat,  sehingga  umumnya pelaku  khalwat  lebih  sering  dikembalikan  kepada  perangkat  adat untuk  dapat  di  selesaikan  secara  adat,  walaupun  dalam  proses penyelesaiannya  dilibatkan  pihak  Wilayatul  Hisbah  sebagai fasilitator,  baik  diselesaikan  di  gampong  sendiri  atau  di  kantor Wilayatul Hisbah sebagai penyedia fasilitas penyelesaian adat.
Kedua, Tengku  Mursalin,  Kepala  Wilayatul  Hisbah Kabupaten  Aceh  Utara  mengatakan,  (  Wawancara,  09  Mei  2017) menyelesaikan  sebuah  permasalahan  seperti  kasus  khalwat membutuhkan  perangkat  adat,  pemerintah,  keluarga  dan masyarakat  itu  sendiri,  sehingga  upaya  seluruh  pihak  untuk menyadarkan  masyarakat  Aceh  agar  lebih  baik  kedepannya, seperti yang sering dilakukan pihak Wilayatul Hisbah Aceh Utara dalam  memberikan  informasi,  nasehat  kepada  pihak  pelaku jarimah  khalwat  bahkan  masyarakat,  di  karenakan  karakter  orang Aceh umumnya pembangkang atau keras wataknya, maka berkata dengan  bijak  dan  baik  yang  membuat  pihak  pelaku  sadar  akan perbuatannya.  Pihak  penegak  Qanun  seperti  Wilayatul  Hisbah Aceh  Utara  sendiri  selalu  menganjurkan  penyelesaiannya diselesaikan  didalam  masyarakat  adat,  terlebih  lagi  pihak
Wilayatul  Hisbah  sedang  semangatnya  mensosialisasi  kepada masyarakat  tentang  Qanun  Adat  Istiadat  dan  Qanun  Jinayat, supaya  kedepannya  kasus  semacam  itu  tidak  muncul  lagi  kepada pihak Wilayatul Hisbah sendiri, terlebih lagi kasus tersebut adalah aib bagi pelaku dan gampong tersebut.
Ketiga, Tengku Razali  Yacob,  Keuchik  Gampong  Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara mengatakan, (Wawancara,  10  Mei  2017) dengan  banyaknya  pelaku  maksiat yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  sehingga  dalam  proses penyelesaiannyapun pihak keluarga kedua pelaku lebih menyarankan  proses  penyelesaian  secara  adat,  walaupun  ada beberapa  kasus  yang  sudah  di  serahkan  kepada  pihak  Wilayatul Hisbah,  namun  dalam  prosesnya  pihak  penegakan  Qanun  Jinayat menyerahkan  kembali  kepada  perangkat  adat  untuk  diselesaikan secara  adat  gampong,  bahkan  ada  beberapa  kasus  yang  selalu berhubungan  dengan  pihak  keluarga  pelaku  yang  memiliki kekuatan  di    pemerintahan,  aparat  penegak  hukum,  bahkan kemarahan  dan  ancaman  yang  terjadi  dalam  penyelesaiannya, sehingga  taruhan  nyawapun  dari  perangkat  adat  sendiri,  seperti yang  terjadi  kepada  bapak  keuchik  di  beberapa  gampong  selaku ketua adat di gampong.
Tengku  Razali  Yacob  mengatakan,  (Wawancara,  10  Mei 2017)  Sehingga  yang  seharusnya  pihak  Aparatur  pemerintahan yang harus memberi contoh yang terbaik kepada masyarakat,seperti yang disebutkan dalam Pasal sepuluh (10) ayat dua  (2)  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008,  menyebutkan bahwa: “Setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh.” Bahkan di dalam ayat  tiga  (3)  “Setiap  pejabat/aparat,  Pemerintah  Aceh  dan pemerintah  kabupaten/kota  harus  memahami,  membina,  dan menghargai  tatanan  adat  dan  adat  istiadat  masyarakat  setempat.” Yang  seharusnya  menjadi  pembinaan  terhadap  pelaksanaan  adat Istiadat dalam masyarakat.
Keempat, kehidupan masyarakat  yang jauh dari perkotaan, bahkan  ada  beberapa  gampong  yang  sering  menyelesaikan permasalahan  kasus  khalwat,  sehingga  sangat  menyulitkan  dalam memperoleh  informasi  terkait  Qanun  Jinayat  dan  Qanun  Adat Istiadat. Namun dalam sistem penyelesaiannya selalu diselesaikan secara  adat,  tanpa  melibatkan  atau  melaporkan  informasi  kasus tersebut kepada  pihak  Wilayatul  Hisbah  sendiri untuk menyelesaikannya.  Dengan  alasan  menyelesaikan  permasalahan kasus  tersebut  secara adat  dapat  menguntungkan kedua pihak dan masyarakat  serta  perangkat  adat  itu  sendiri,  terlebih  lagi  dalam beberapa  sanksi  yang  diterapkan  untuk  memberikan  efek  jera terhadap kedua pelaku (Jamidi, wawancara, 09 Mei 2017).
Kelima, masyarakat  adat  memiliki  tata  cara  tersendiri dalam  penyelesaian  berbagai  kasus  dalam  masyarakat  terutama masalah khalwat, namun dalam beberapa kasus tersebut kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat adat tentang Qanun Jinayat dan  Qanun  Adat  Istiadat,  sehingga  kasus  yang  semestinya  sudah masuk  kepada  tingkat  penyelesaian  melalui  Qanun  Jinayat,  tetap juga  diselesaikan  oleh  perangkat  adat,  sehingga  kurangnya pemahaman  perangkat  adat  dan  sosialisasi  terhadapnya  (Jamidi, wawancara,  09  Mei  2017). Sehingga  dari  beberapa  pasal  tersebut menyebutkan  bahwa  pentingnya  peran  lembaga  adat,  terutama MAA  (Majelis  Adat  Aceh)  untuk  memberi  pemahaman  atau sosialisasi  kepada  perangkat  adat  dan  masyarakat  di  gampong dalam pelaksanaanya berbagai  kasus  yang ada dalam  masyarakat, terutama masalah khalwat.
Keenam, dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  dan perangkat  adat  di  gampong,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  pihak  Wilayatul  Hisbah  (WH)  dalam  setiap  praktek penyelesaiannya,  sehingga  semua  kasus  yang  terjadi  dalam  setiap gampong  khususnya  khalwat  tidak  sampai  informasinya  kepada pihak  Wilayatul  Hisbah  sendiri  selaku  penegakan  Qanun,  seperti istilah  yang  disebutkan  oleh  Tengku  Zainal  Abidin  dan  beberapa
perangkat adat lainnya di Aceh, bahwa “ kayee yang diharap-harap oleh  masyarakat,  kayee  yang  na  manfaat,  masyarakat  mengakui kayee  nyan  na  manfaat,  di  ujong  buet  kayee  nyan  membawa petaka, dum ureung rayek yang di peebuet hana keuneung hukom, berarti pileh kasih. maka seandai jih ureung leumeh yang peubuet langsong  keuneung  hukuman” (Zainal  Abidin,  dkk.,  wawancara, 10 Mei 2017).
Yang  maksudnya:  “sebuah  kayu  (istilah  kepada  penegak) yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  kayu  yang  memberi  manfaat, masyarakat  mengakui  kayu  itu  memberi  manfaat,  namun  pada akhirnya  kayu  tersebut  memberi  petaka  kepada  masyarakat, banyak orang besar (pejabat, pemimpin atau pihak berkuasa) yang membuat  kesalahan,  tidak  dikenakan  hukum,  yang  artinya  masih pilih kasih dalam penegakannya, sehingga seandainya orang  yang tidak  punya  kekuasaan  atau  masyarakat  biasa  yang  berbuat langsung terhukum (Zainal Abidin, dkk., 10 Mei 2017).
Ketujuh, dalam  penyelesaian  kasus  khalwat  umumnya antara  pelaku  kebanyakan  orang  luar  daerah  jarang  sekali  dalam satu  daerah,  bahkan  hampir  tidak  ada  kedua  pelaku  berkhalwat dalam  satu  daerah.  Namun  pihak  masyarakat  adat  lebih  mudah menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  cara  adat  daerah sendiri,  dengan  alasan  aib  tersebut  tidak  sampai  diketahui  oleh publik  banyak,  dan  nama  gampong  tetap  terjaga  dengan  baik, walaupun  sanksi  yang  diberikan  nantinya  dapat  menguntungkan gampong dan kedua pelaku tersebut untuk terhindar dari perbuatan semula,  dalam  hal  ini  pihak  keluarga  kedua  pelaku  juga  tidak menginginkan  perbuatan  tersebut  diketahui  oleh  khalayak  ramai dengan adanya pencambukan, sehingga lebih mudah menyelesaikan  dengan  jalan  penyelesaian  adat  itu  sendiri (Idrusmadi, wawancara, 16 Mei 2017).
Kedelapan, ada  beberapa  masyarakat  adat  Aceh  dalam penyelesaiannya sudah  membukukan sebuah Reusam 20 Gampong ,
untuk  bahan  pertimbangan  dalam  penyelesaiannya.  Sehingga permasalahan yang terjadi di gampong dilaksanakan sesuai dengan reusam yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan kesepakatan tuha peut atau sarapopat atau nama lainnya dalam aturan tersebut (Riswanto, 15 Mei 2017).
Tetapi ada beberapa gampong yang  ada di  kabupaten Aceh Utara yang  banyak  terjadi  kasus  khalwat  seperti Keuchik Razali  Yacob sebutkan,  bahwa  dibeberapa gampong daerah  Aceh  Utara,  baru beberapa saja yang membuat sebuah reusam.
Namun  dalam  menjalankannya  sangat  susah  dikarenakan pembentukan reusam tersebut  tidak  adanya  kekuatan  hukum, seharusnya menjadi prioritas Majelis Adat Aceh Kabupaten untuk menyetujuinya,  sehingga  menjalankannya  di  dalam  masyarakat terhadap  sipelaku  terkadang  sangat  sulit,  dikarenakan  dengan kerasnya  perlawanan  pihak  pelanggar  untuk  menggugat  dan mencari celah reusam yang telah disetujui perangkat adat. Bahkan pelaku melaporkan perangkat adat sebagai pemerasan dan lainnya dalam pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut (Yacob, wawancara, 10 Mei 2017).
Kesembilan, Adat Aceh memiliki keberagaman
penyelesaiannya  di  dalam  masyarakat,  dalam  kasus  khalwat masyarakat  umumnya lebih  menyelesaikan di  dalam gampong itu sendiri,  karena  di  beberapa  daerah  masih  kuat  menjaga  tatanan adat gampong, dan untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat  istiadat  dalam  menata  kehidupan  bermasyarakat.  Walaupun berbeda-beda  dalam  penyelesaiannya  namun  hukum  tetap dijalankan  di  dalam  masyarakat  itu  sendiri  seperti  disebutkan dalam Hadih Maja: “Adat meukoh reubong, Hukom meukoh purih, Adat  jeuet  baranggahoe  ta  kong,  hukom  hanjeut  beranggahoe  ta kieh.” (Adat  boleh  kita  rubah  kearah  lebih  baik,  namun  hukum harus  selalu  lurus,  adat  boleh  ditafsirkan  menurut  situasi  dan kondisi,  namun  hukum  harus  selalu  menjamin  kepastian  hukum) artinya  hukum  tidak  boleh  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan situasi yang berlaku (Nyak Pha, 1990: 175).
Ini  sesuai  perwujudan  maksud  dan  makna  falsafah  hidup dalarn  masyarakat  sesuai  Hadih  Maja  yang  menyatakan “Adat Bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala“ (Adat dipegang dan  berada  dibawah  tanggung  jawab  raja  atau  pemerintah  dan hukum  berada  dalam  tanggung  jawab  ulama). Qanun  Bak  Putro Phang , Resam Bak Laksamana . 21
Nilai  musyawarah  dalam  masyarakat  adat  memegang peranan  tertinggi  dalam  pengambilan  keputusan.  Dikarenakan tanggung  jawab  atau  akuntabilitas  ( Accountability ),  Prinsip  ini menggaris  bawahi  pertanggung  jawaban  dari  para  pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada  para  pihak,  masyarakat  dan  negara  tetapi  juga  kepada Allah swt (Nyak Pha, 1990: 175).

## 2) Penyelesaian  Jarimah  Khalwat  Bagi  Pelaku  Yang Berbeda Gampong
Sistem  penyelesaian  adat  bagi  pelaku  jarimah  khalwat, yang terjadi di beberapa gampong atau kampung di Aceh, yaitu:
a. Diamankan  kedua  pelaku  di meunasah atau  tempat pertemuan masyarakat lainnya, untuk dijaga hak keamanan kedua  pelaku.  Tetapi  sebagian  pelaku  yang  berdekatan dengan  kota  atau  kantor  Wilayatul  Hisbah  langsung diserahkan  kepada  penegak  Qanun  tersebut,  walaupun nantinya  diselesaikan  secara  adat  oleh  kedua  keluarga  dan perangkat di kantor tersebut, namun adat gayo sendiri yaitu wilayah  Bener  Meriah  dan  Aceh  Tengah,  langsung  di amankan di meunasah atau dirumah Imam atau Reje.
b. Insterogasi  kedua  pelaku  jarimah  khalwat  oleh  perangkat adat  umumnya  pak  keuchik, (Yacob  dan  Baharuddin,
wawancara, 10  Mei  2017)  berbeda  halnya  adat  gayo  ada perangkat  khusus  seperti sidik  sasat (penyidik  kampung khusus)  oleh peutuwe atau petua (tuha  peuet  adat)  terhadap
kedua  pelaku,  bahwa  sejauh  mana  perbuatan  tersebut dilakukan (Muhda, dkk, wawancara, 15 Mei 2017).
c. Pemanggilan pihak keluarga dan Keuchik atau Reje gampong kedua pelaku.
d. Musyawarah  kedua  perangkat  adat  gampong  dan  kedua pihak  keluarga,  dalam  hal  ini  di  sebagian  masyarakat  Aceh seperti  Aceh  Besar,  Aceh  Jaya  dan  sebagian  ke  selatan, Pidie,  Aceh  Utara  dan  Aceh  Timur,  di  hadirkan  di  muka umum kedua pelaku jarimah khalwat, tetapi berbeda dengan adat  gayo,  terhadap  kedua  pelaku  melihat  kondisi  apabila masyarakat marah dengan kedua pelaku, maka kedua pelaku tersebut disembunyikan sementara atau dipindahkan kesuatu tempat ( Muhda, dkk, wawancara, 15 Mei 2017).
e. Pemberian  sanksi  adat  terhadap  kedua  pelaku.  Di  beberapa daerah di Aceh dalam pemberian sanksi sangat berbeda-beda bentuknya,  bahkan  di  Aceh  Utara  sendiri,  kasus  khalwat yang  sama  tetapi  berbeda  sanksinya,  sehingga  menjadi problem atau masalah di dalam masyarakat. Tetapi di dalam adat  gayo  masyarakat  sudah  mengerti  dan  paham  terhadap sanksi yang diberikan terhadap pelaku khalwat itu sendiri.

## Rekapitulasi Pelanggaran Syari’at Islam Tentang Khalwat
Mesum 22 No Nama Kabupaten Tahun Jumlah Kasus Keterangan 2016 2 Kasus Kurang Alat Bukti May 2017 2 Kasus Kurang Alat Bukti 2015 4 Kasus Pembinaan 2016 3 Kasus Pembinaan May 2017 1 Kasus Pembinaan 2015 1 Kasus Pembinaan 2016 3 Kasus Pembinaan May 2017 1 Kasus Pembinaan 2011 52 Kasus Pembinaan 2012 46 Kasus Pembinaan 2013 44 Kasus Pembinaan 2014 28 Kasus Pembinaan 2015 18 Kasus Pembinaan 2016 57 Kasus Pembinaan May 2017 20 Kasus Pembinaan 5 Bener Meriah 2011 s/d Mei 2017 0 Kasus 0 2014 10 Kasus Pembinaan 2015 5 Kasus Pembinaan 2011 s/d Mei 2017 297 KASUS JUMLAH 4 Aceh Utara 1 Banda Aceh 2 Aceh Jaya 3 Pidie

## 6 Aceh Tengah
Gambar  Data  Rekapitulasi  tersebut  adalah  kasus pelanggaran  jarimah  khalwat  kurang  alat  bukti,  yang  masuk kepada  Polisi  Wilayatul  Hisbah  dibeberapa  kabupaten,  tetapi oleh  Pihak  Wilayatul  Hisbah  sendiri  menyerahkan  kembali kepada  perangkat  Adat  Gampong  untuk  diselesaikan  oleh masing-masing Adat Gampong.
Dari  data  rekapitulasi  di  atas  jelas  terlihat  bahwa, pelanggaran  jarimah  khalwat  sangat  di  dominasi  oleh  kabupaten Aceh  Utara,  dengan  bermacam  persoalan  dalam  sistem penyelesaian di dalam masyarakat adat, begitu juga wilayah Aceh
Jaya,  Pidie,  Banda  Aceh,  dan  lainnya.  Tetapi  sangat  menarik adalah  wilayah  Bener  Meriah,  ada  beberapa  kasus  khalwat  yang diserahkan  kepada  pihak  Wilayatul  Hisbah,  tetapi  menurut informasi dari kasi Humas Wilayatul Hisbah Bener Meriah Bapak Fadlon,  (wawancara,  16  Mei  2017)    bahwa  umumnya  kasus khalwat  di  beberapa  gampong  tersebut  langsung  diselesaikan ditempat kejadian tanpa melibatkan pihak penegak Qanun Jinayat. Sedangkan di daerah Aceh Tengah sendiri masih dalam pembinaan dan  umumnya  kasus  tersebut  di  selesaikan  di  gampong  tanpa melibatkan pihak wilayatul Hisbah.

## 3) Hambatan  Penyelesaian  Kasus  Khalwat  Dalam  Peradilan Adat Aceh.
Dalam  sistem  penyelesaian  Adat  Gampong,  beragam hambatan yang terjadi di dalam masyarakat. Ini semua disebabkan oleh  beberapa  hal  yang  sering  terjadi  di  beberapa  gampong  yang peneliti ketahui, yaitu:
Pertama, Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat  terhadap  Hukum  Allah,  terutama  Akhlak  para  pelaku jarimah  khalwat,  yang  terkadang  sudah  di  ingatkan,  untuk  tidak membuat  kemaksiatan  di  gampong  tersebut,  tetapi  tetap mengulangi  perbuatan  tersebut  hingga  berujung  ke  pada penyelesaian  di  dalam  masyarakat  adat  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini juga banyak pelaku yang di pengaruhi oleh narkotika, media sosial dan  lain  sebagainya  sesuai  perkembangan  zaman  modern  selama ini,  sehingga  temperamen  seseorang  ketika  di  nasehati  membuat masyarakat  geram  dengan  sikap  tersebut (Yacob  dan  Mursalin, wawancara, 10 Mei 2017).
Kedua, Banyaknya keluarga pelaku yang sering menyalahkan  perangkat  adat  dalam  memberikan  keputusan  adat, terlebih lagi  keluarga pelaku  yang memang memiliki kekuasan di pemerintahan, baik itu aparat penegak hukum dan lain sebagainya (Yacob dan Mursalin, wawancara, 10 Mei 2017).
Ketiga, Terjadinya  pemukulan  dan  lain  sebagainya terhadap  pelaku  jarimah  khalwat  sebelum  diselesaikan  oleh perangkat  Adat,  dikarenakan  geramnya  pemuda  atau  masyarakat terhadap  pelaku,  sehingga  ada  sebagian  Keuchik  yang  sering dipanggil oleh pihak Kepolisian terhadap hal tersebut. Dan proses penyelesaian  secara  adat  gampong  terhadap  pelaku  khalwat  tidak diselesaikan lagi (Mursalin, wawancara, 09 Mei 2017).
Keempat, Tidak adanya aturan khusus tentang perlindungan  Keuchik  atau  perangkat  Adat  dan  Saksi  dalam masyarakat  Adat,  yang  memang  butuh  keseriusan  dari  pihak Majelis  Adat  Aceh,  bahkan  Majelis  Adat  Kabupaten  dan Kecamatan (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).
Kelima, Kurangnya  sosialisasi  dari  Majelis  Adat  Aceh (MAA)  terhadap  Qanun  Jinayat  dan  Qanun  Adat  Istiadat  dan sistem  penyelesaiannya  dengan  berbagai  kasus  terutama  kasus khalwat dan reusam yang di buat oleh perangkat Adat itu sendiri. Sehingga  banyak  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  bermacam aturan  yang  di  jalankan  dalam  Qanun  Jinayat  dan  Adat  Istiadat. Sehingga  ada  beberapa  kasus  yang  tidak  bisa  diselesaikan ditingkat  gampong  yang  seharusnya  diselesaikan  di  tingkat Mukim,  bukan  langsung  diserahkan  kepada  pihak  yang  berwajib, disini  butuh  informasi  terhadap  masyarakat  dalam  menjalankan tata cara penyelesaiannya (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).
Keenam, Penyelesaian  bagi  pelaku  jarimah  khalwat umumnya  masih  ada  saudara  dekat  dengan  perangkat  adat  itu sendiri,  ada  beberapa  kasus  yang  memang  cukup  dengan musyawarah  pihak  keluarga  saja,  ada  juga  yang  memang diselesaikan  dihadapan  rapat  adat  gampong,  tetapi  sudah  sedikit ringan dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku. Walaupun ada juga beberapa kasus yang sama seperti khalwat, tetapi berbeda dalam  memberikan  sanksinya,  dikarenakan  saudara  dekatnya perangkat  adat  itu  sendiri  dan  lain  sebagainya  (Baharuddin, wawancara, 10 Mei 2017).
Ketujuh, Kurangnya kemampuan dan pemahaman masyarakat  adat  dalam  menyelesaikan  perkara  khalwat,  terhadap pembentukan  atau  pembuatan  Buku  Registrasi  Perkara,  dan umumnya  jarang  dilakukan  sesuai  sistemastis  dan  beraturan. ( Muhda,  dkk.,  15  Mei  2017). Sesuai    anjuran  Pasal  19  yang disebutkan  dalam  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Istiadat.
Kedelapan, Disebagian  daerah  dalam  beberapa  kasus khalwat yang sudah diserahkan oleh perangkat Adat kepada pihak Wilayatul  Hisbah  (WH)  untuk  diselesaikan  menurut  Qanun Jinayat, terkadang pihak penegak Qanun Jinayat  menyerahkannya kembali  untuk  diselesaikan  dalam  perangkat  Adat  gampong  itu sendiri,  dikarenakan  kurangnya  alat  bukti  dan  saksi.  Sehingga mengakibatkan  penyelesaiannyapun  tidak  dengan  keseriusan didalam menjalankannya. 23 ( Baharuddin, dkk., 10 Mei 2017).
Kesembilan, Di  beberapa  Kabupaten,  masih  kurangnya kepercayaan terhadap pihak Wilayatul Hisbah itu sendiri, sehingga bermacam  kasus  pun,  seperti  kasus  khalwat  yang  sudah  masuk dalam tahap zinapun diselesaikan dalam masyarakat Adat.

## KESIMPULAN
Dalam  sistemnya  ada  beberapa  pembentukan  Qanun Jinayat yang diantara pasal-pasalnya tidak jalan di dalam khalayak masyarakat  adat  itu  sendiri,  terutama  turunan  Pasal  24  Qanun Aceh  tentang  Hukum  Jinayat  di  dalam  permasalahan  khalwat. Faktor  penyebabnya  di  karenakan  kurangnya  informasi  baik masalah  Qanun  Jinayat  atau  Qanun  Adat  Istiadat  didalam masyarakat  terutama  perangkat  adat  bahkan  disebagian  daerah dalam penyelesaiannya  masih  kental adat  yang  di  jalankan secara turun temurun sampai dengan sekarang, disisi lain kurangnya Alat
bukti  dan  saksi  sebagai  syarat  utama  untuk  menjalankan  proses penegakan  Qanun  tersebut  oleh  pihak  penegak  hukum,  walaupun disebagian  masih  kurangnya  kepercayaan  terhadap  penegak hukum.  Dan  tidak  terlepas  dari  aturan  tersebut  sebaliknya  ada beberapa  penyelesaian  yang  berbeda  gampong,  sudah  melibatkan dua  perangkat  gampong,  antar  Kabupaten  bahkan  antar  Provinsi yang  seharusnya  diselesaikan  di  tingkat  Mukim,  bukan  di  tingkat gampong, di karenakan berlaku sistem Jurisdiksi .
Proses  penyelesaian  bagi  pelaku  jarimah  khalwat  yang berbeda  gampong,  yang  umumnya  terjadi  di  beberapa  wilayah  di Aceh,  dilakukan  dengan  kekerasan  fisik  terlebih  dahulu  terhadap kedua  pelaku,  di  karenakan  emosinya  pemuda  atau  masyarakat dengan maraknya maksiat dan ada beberapa pelaku yang memang sudah  di  ingatkan  bahkan  tetap  mengulanginya  kembali.  Di beberapa  wilayah  daerah  yang  berdekatan  dengan  perkotaan  dan kantor  penegakan  Qanun  Jinayat  atau  Wilayatul  Hisbah  sendiri, kebanyakan kasus khalwat langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib, untuk diproses bahkan lebih umunya pembinaan. Tetapi besar  kemungkinan  umumnya  kasus  semacam  itu  tetap diselesaikan oleh perangkat adat di karenakan tidak cukupnya dua unsur  yaitu  saksi  dan  alat  bukti,  walaupun  ada  sebagian  kasus tempat  penyelesaiannya  di  Kantor  tersebut.  Pemanggilan  pihak kelauarga,  perangkat  Adat  gampong  pelaku,  dan  interogasi  kedua pelaku,  dan  juga  saksi,  sering  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  bagaimana  proses  kejadiannya  hingga  tertangkap  oleh masyarakat  atau  warga.  Dan  ini  dilakukan  untuk  mengambil kesimpulan didalam  menerapkan sanksi  dan pelajaran bagi  warga lainnya.  Dalam  pemberian  sanksi  antara  gampong  dan  daerah lainnya  berbeda-beda,  tergantung  rapat,  kesepakatan  masyarakat adat dengan perangkatnya atau reusam (aturan) gampong tersebut yang  dijalankan,  seperti  sanksi  denda  uang,  material  atau  benda, pembelian  Hewan,  dikeluarkan  dari  gampong  atau farak, di
nikahkan  paksa  atau  sesuai  kesepakatan  kedua  keluarga  dan keduanya, dan sanksi sosial.
Dari  banyaknya  kasus  penyelesaian  khalwat,  bermacam hambatan  yang  sulit  di  selesaikan  oleh  perangkat  adat.  Seperti halnya  di  beberapa  gampong  yang  memang  langganan  kasus semacam  itu,  dikarenakan  sifat  pelaku  yang  pemarah  atau memiliki  power  di  pemerintahan  atau  aparat  itu  sendiri,  sehingga menyulitkan  dalam  proses  penyelesainnya.  Termasuk  pihak penegakan  Qanun  sendiri  terkesan  sangat  sulit  juga  untuk menjalankan  atau  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Di  lain  hal  juga proses  pemukulan  sebelum  penyelesaian  yang  menyulitkan  untuk diselesaikan kedua pelakudi dalam perangkat adat, sampai-sampai perangkat  adat  itu  sendiri  harus  berurusan  dengan  pihak kepolisian. Sehingga kurangnya sosialisasi dan arahan dari Majelis Adat  Aceh  sendiri  untuk  bermacam  kasus  semacam  itu  terhadap mekanisme  penyelesainnya.  Dari  banyaknya  kasus  penyelesaian khalwat,  bermacam  hambatan  yang  sulit  di  selesaikan  oleh perangkat adat. Seperti halnya di beberapa gampong yang memang langganan  kasus  semacam  itu,  dikarenakan  sifat  pelaku  yang pemarah  atau  memiliki  power  di  pemerintahan  atau  aparat  itu sendiri,  sehingga  menyulitkan  dalam  proses  penyelesainnya. Termasuk  pihak  penegakan  Qanun  sendiri  terkesan  sangat  sulit juga untuk menjalankan atau menyelesaikan kasus tersebut. Di lain hal  juga  proses  pemukulan  sebelum  penyelesaian  yang menyulitkan  untuk  diselesaikan  kedua  pelakudi  dalam  perangkat adat,  sampai-sampai  perangkat  adat  itu  sendiri  harus  berurusan dengan  pihak  kepolisian.  Sehingga  kurangnya  sosialisasi  dan arahan  dari  Majelis  Adat  Aceh  sendiri  untuk  bermacam  kasus semacam  itu  terhadap  mekanisme  penyelesainnya.  Belum  lagi kasus  yang  melibatkan  keluarga  perangkat  Adat  untuk  diproses dengan  sanksi  yang  ringan  atau  permasalahan  lainnya  sehinggga membuat  masyarakat  kurang  percaya  terhadap  perangkat  adat  itu sendiri.  Bahkan  akibat  kurang  percaya  tersebut  mengakibatkan
masih  banyak  perangkat  adat  yang  juga  kurang  percayanya terhadap  pihak  penegak  Qanun  Jinayat  seperti  pihak  Wilayatul Hisbah.

## ENDNOTES:
1 Gampong atau  nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga  sendiri.  Lihat  Bab  I  Pasal  1  Ayat  14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
2 Keuchik atau  nama  lain  merupakan  kepala  persekutuan  masyarakat adat  gampong  yang  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3 Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari‟at Islam , Edisi Ketujuh, Dinas Syari‟at Islam Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm. 583.
4 Khalwat atau mesum adalah  perbuatan  berada  pada  tempat  tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah  kepada  perbuatan  zina.  Lihat  Bab  I  Pasal  1  Ayat  23  Qanun  Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
5 SKB  Gubernur  Aceh,  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh  dan  Ketua Majelis  Adat  Aceh  Nomor:  189/  677/2011,  1054/MAA/XII/2011  dan B/121/I/2012. Yang dikeluarkan Desember 2011.
6 Hadih  Maja, Hukum  dengan  adat  seperti  zat  dengan  sifatnya,  tidak dapat dipisahkan . 7 Ketua  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  Provinsi  Aceh,  yang  juga merupakan dosen tetap di Universitas Syiah Kuala.
8 Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, Peran Adat Aceh sebagai alat  Pemersatu  dalam  Masyarakat  (Ditinjau  dari  Sudut  Pandangan Cendikiawan) , MAA Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, 2005, hlm. 33.
9 Dalam  Bab  I  Pasal  1  angka  23  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Hukum Jinayat.
10 Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Keputusan Mahkamah  Agung  R.I,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran Gubernur,  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‟at  Islam ,  Edisi  Keduabelas,  Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2016, hlm. 806.
11 Ibid.,
12 Ibid., hlm. 807.
13 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang  menegaskan  bahwa  tugas  dan  kewajiban  pernerintahan  Gampong  adalah menyelesaikan  permaasalahan  adat,  menjaga  dan  memelihara  kelestarian  adat dan istiadat, memelihara ketentraman dan ketertiban serta rnencegah munculnya perbuatan  maksiat  dalam  masyarakat,  bersama  dengan  Tuha  peuet  dan  lmeum Meunasah menjadi hakim perdamaian.
14 Surat Keputusan Bersama Antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat  Aceh  Nomor  189/677/2011,  1054/MAA/XII/2011  dan  No.B/121/1/2012 tentang  Kesepakatan  Penyelesaian    Perkara  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui Peradilan Adat Gampong, dalam kaitannya dengan peradilan adat, SKB tersebut menegaskan  antara  lain  Mengakui  bahwa  lembaga  Peradilan  Adat  sebagai lembaga  Peradilan  Perdamaian,  Memberikan  kesempatan  terlebih  dahulu kepada peradilan adat untuk rnenyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan jika gagal baru diajukan ke pengadilan umum, ada sengketa perkara yang bukan kewenangan  Gampong/Mukim  dan  oleh  karena  itu  harus  diselesaikan  oleh lembaga  peradilan  Negara,  menghendaki  adanya  tertib  administrasi  peradilan adat.
15 Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2004  telah  ditentukan  fungsi-fungsi MAA  dalam  proses  peradilan  adat  yaitu:  Meningkatkan  pemeliharaan; pembinaan  dan  menyebarluaskan  adat  istiadat  dan  hukum  adat  dalam masyarakat  sebagai  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  adat  lndonesia, meningkatkan  kemampuan  tokoh  adat  yang  profesional  sesuai  dengan  keadaan dan kebutuhan masyarakat daerah, meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam  masyarakat  melalui keurija  udep (prosesi  adat  terkait  perkawinan)  dan keurija  mate prosesi  adat  terkait  kematian;  menyelenggarakan  pembinaan  dan pengembangan  fungsi  peradilan  adat Gampong dan  Peradilan  Adat  Mukim; mengawasi  penyelenggaraan  adat  istiadat  dan  hukum  adat  supaya  tetap  sesuai dengan  Syariat  lslam;  meningkatkan  kerja  sama  dengan  berbagai  pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  sejauh  tidak  bertentangan dengan  agama,  adat  istiadat  dan  perundang-undangan  yang  berlaku;  menyusun risalah-risalah  untuk  menjadi  pedoman  tentang  adat,  ikut  serta  dalam  setiap penyelenggaraan pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan kabupaten/kota.
16 Ibid ., hlm. 174.
17 Al-Qur‟an: 10: 57.
18 Ukeun penyebutan  dalam  bahasa  gayo  untuk  wilayah  daerah  atas seperti daerah Kabupaten Bener Meriah.
19 Farak berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  dikeluarkan  atau  diusir dari tempat semula.
20 Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Aceh-Indonesia, Reusam adalah suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara kehidupan. Lihat  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Bahasa  Aceh- Indonesia, Depdiknas,  Jakarta,  2001,  hlm.  800.  Menurut  Badruzzaman  Ismail, Reusam adalah  tatanan  protokoler  atau  seremonial  adat  istiadat  dari  ahli-ahli adat  yang  terus  berjalan. Reusam  Gampong, yang  disampaikan  pada  Forum Sinkronisasi  dan  Sinergitas  Konsep Reusam  Gampong dalam  mendukung pengamalan  Syariat  Islam  di  Banda  Aceh,  25  Mei  2011.  Dalam  pengertian lainnya yang tersirat dalam Qanun Aceh, reusam adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat  yang berlaku di dalam  masyarakat. Lihat Qanun  Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.
21 Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2004  telah  ditentukan  fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat., hlm. 174.
22 Data dari beberapa Kantor Wilayatul Hisbah (WH) seperti WH Kota Banda Aceh, WH Kabupaten Aceh Jaya, WH Kabupaten Pidie, WH Kabupaten Aceh Utara, WH Kabupaten Bener Meriah, dan WH Kabupaten Aceh Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gani  Isa,  2013, Formulasi  Syari‟at  Islam  Di  Aceh (Pendekatan  Adat,  Budaya  dan  Hukum), Yayasan  Pena,
Banda Aceh.
Anton M. Moeliono, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Azman  Ismail,  2009, Islam  dan  Budaya  Aceh ,  Ar-Raniry  Press, Banda Aceh. Badruzzaman  Ismail,  dkk.,  2007 Eksposa  Majelis  Adat  Aceh
Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam ,  Edisi:  II,  Majelis
Adat Aceh (MAA), Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Bushar  Muhammad,  2006, Asas-Asas  Hukum  Adat  Suatu Pengantar , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Dewi Wulansari, 2012, Hukum Adat Suatu Pengantar , PT. Refika Aditama, Bandung.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2001, Kamus  Bahasa  Aceh- Indonesia, Depdiknas, Jakarta.
Ediwarman,  2015, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Sofmedia, Medan. Lexy J. Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja
Rosdakarya, Bandung.
Louis  Ma‟luf,  1998 ,  al-Munjid  al-Lughah  al-Adab  wa  al-„Ulum, Dar al-Masyriq, Beirut.
M. Isa Sulaiman, 2002, Terjanan Historis Tentang Peradilan Adat Di  Aceh,  Dalam  Pedoman  Adat  Aceh,  Peradilan  Dan Hukum  Adat,  Lembaga  Adat  Dan  Kebudayaan  Aceh (LAKA) , Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara, 2005, Peran Adat Aceh sebagai  alat  Pemersatu  dalam  Masyarakat  (Ditinjau  dari Sudut  Pandangan  Cendikiawan) ,  MAA  Kabupaten  Aceh
Utara, Lhokseumawe.
Muhammad Hakim Nyak Pha, 1990, Pedoman Umum adat  Aceh , LAKA (Lembaga Adat Kebudayaan Aceh), Banda Aceh.
Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  ( terj:  Nor  Hasanuddin ),  2006,  Pena
Pundi Aksara, Jakarta.
Syahrizal,  2004, Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,
Nadiya Foundation, Lhokseumawe.
Yusuf  Qardhawi,  1991, Bagaimana  Memahami  Syariat  Islam , Terjemahan, Nabhani Idris, Islamna Press, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

## Qanun  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan,  Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh
Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan Gampong.
SKB  Gubernur  Aceh,  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh  dan  Ketua
Majelis Adat Aceh Nomor: 189/ 677/2011, 1054/MAA/XII/2011  dan  B/121/I/2012.  Yang  dikeluarkan
Desember 2011.

## Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Keputusan
Mahkamah Agung R.I, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur,  Edaran  Gubernur,  Berkaitan  Pelaksanaan Syari‟at  Islam ,  2016,  Edisi  Keduabelas,  Dinas  Syariat
Islam Aceh, Banda Aceh.
Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan daerah/  Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran  Gubernur, Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‟at  Islam ,  2009,    Edisi Ketujuh, Dinas Syari‟at Islam Aceh, Banda Aceh.