## KELEMBAGAAN SASI LOMPA DAN IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI NEGERI HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH)

## The Institutional of Sasi Lompa and Its Implication
(Case Studies in Haruku Village Maluku Tengah Regency)
Yoisye Lopulalan 1* dan James Abrahamsz 2
1 Jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura
2 Program Studi Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, Pascasarjana Universitas Pattimura lopuois21@gmail.com , james.abrahamsz@fpik.unpatti.ac.id Corresponding author *
ABSTRAK: Salah satu kearifan lokal dari masyarakat Negeri Haruku Maluku Tengah adalah sasi lompa .  Dalam  pelaksanaannya,  peran  lembaga  adat  sangat  penting.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis status kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2020 di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Data dikumpulkan dengan mengggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  penilaian  indikator  EAFM (Ecosystem  Approach  to  Fisheries  Management).  Sebanyak  35  responden  sebagai  sampel penelitian dipilih secara purposif. Hasil analisis terhadap indikator kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku memperlihatkan bahwa indikator tingkat kepatuhan terhadap prinsip perikanan yang  bertanggung  jawab  tergolong  kurang;  sementara  indikator  kelengkapan  aturan  main dalam pengelolaan perikanan dan rencana pengelolaan perikanan serta pemangku kepentingan tergolong  sedang.  Indikator  mekanisme  kelembagaan  pengelolaan  perikanan  sangat bervariasi,  sedangkan  indikator  tingkat  sinergitas kebijakan  dan  kelembagaan  dinilai  sangat baik, dan merupakan prioritas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku.
Kata Kunci: Kelembagaan, pengelolaan, sasi lompa , EAFM, Negeri Haruku
ABSTRACT: One local wisdom of the Haruku community is sasi lompa . In practice, the role of  traditional  institutions  is  vital.  This  study  aims  to  analyze  the  institutional  status  of sasi lompa in  Haruku.  This  research  was  conducted  in  July  2020  in  Haruku  Village,  Maluku Tengah  Regency.  Data  were  collected  using  observation,  interview,  and  documentation methods.  A  descriptive  qualitative  with  the  EAFM  (Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management) indicator assessment approach was applied to answer the problem. A total of 35 respondents as samples were collected purposively. The results show that the adherence level to responsible fisheries principles is poor; meanwhile, indicators of the completeness of the rules in fisheries management and fisheries management plans and stakeholders are classified as average.  Indicators of  institutional  mechanisms for  fisheries management  varied  widely, while the policy and institutional cooperative levels were considered very good. The latter is the priority in enhancing the institutional capacity of sasi lompa in Haruku.
Keywords: Institutional, management, sasi lompa , EAFM, Haruku Village
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63

## PENDAHULUAN
Implementasi  pengelolaan  perikanan  di Indonesia  telah  mengadopsi  konsep  pendekatan ekosistem pada perikanan ( Ecosystem Approach to  Fisheries) atau  EAFM  (Garcia et  al . , 2003; Puspasari, et  al .,  2014).  Sesuai  defenisi  dan prinsip  pendekatan  ekosistem  pada  perikanan, maka  implementasi  pengelolaan  perikanan dengan  pendekatan  ekosistem  EAFM  di Indonesia,  memerlukan  adaptasi  struktural maupun fungsional di seluruh tingkat pengelolaan  perikanan,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah (NWG-EAFM, 2014). Implementasi  EAFM  memerlukan  perangkat indikator  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat monitoring  dan  evaluasi  tentang  penerapan prinsip-prinsip  pengelolaan  perikanan  berbasis ekosistem  (Gaichas,  2008;  Mulyana,  2018). NWG-EAFM (2014) menetapkan enam domain dalam  EAFM:  sumberdaya  ikan,  habitat  dan ekosistem,  teknik  penangkapan  ikan,  sosial ekonomi  serta  kelembagaan.  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang  Standar  Kompetensi  Kerja  Khusus Pengelolaan  Perikanan  Dengan  Pendekatan Ekosistem, merumuskan EAFM sebagai pendekatan  pengelolaan  yang  menitikberatkan pada  pentingnya  keterkaitan  (konektivitas) sumberdaya  ikan  dan  komponen  ekosistem perairan  termasuk  aspek  sosial,  ekonomi,  dan kelembagaan.
Aspek  kelembagaan  memiliki  peran penting  bagi  terselenggaranya  pengelolaan perikanan  di  setiap  wilayah  pengelolaan perikanan  (Gazali,  2019).  Posisi  penting kelembagaan  tergambar  dari  dua  nilai  yang dikandungnya,  sistem  nilai  atau  norma  dan organisasi.  Kajian  penting  kelembagaan  dalam pengelolaan perikanan bertujuan untuk mengetahui  efektivitas  tidak  pengelolaan  pada kondisi
dan penyebab terjadinya (Abrahamsz&Wurlianty,  2015).  Dalam  konteks dinamika  kelembagaan,  identifikasi  tentang masalah  dan  isu  pengelolaan  perikanan,  serta respons kelembagaan terhadap persoalan tersebut  dipandang  penting  untuk  memecahkan berbagai masalah pengelolaan perikanan (Yusuf et al ., 2018).
Salah  satu  keanekaragaman  budaya  dari masyarakat  hukum  adat  di  Provinsi  Maluku
adalah  “ Sasi ”.  Ketentuan  hukum  adat  tentang sasi memuat  tiga  hal  pokok  yang  menarik. Pertama , sasi memuat unsur larangan memanfaatkan  sumberdaya  alam  dalam  jangka waktu tertentu (Persada et al ., 2018). Lebih jauh lagi  dalam sasi terselip  adanya  pengkaitan ketentuan  adat  dengan  pelestarian  kemampuan lingkungan  hidup. Kedua ,  ketentuan sasi tidak hanya  mencakup  lingkungan  alam  tetapi  juga lingkungan sosial (Kusumadinata, 2015). Ketiga , ketentuan hukum sasi ditentukan oleh masyarakat  pendiri  dari  bawah,  atas  prakarsa masyarakat  sendiri  serta  pengawasan  atas pelaksanaannya  pun diselenggarakan  oleh masyarakat (Asrul et al ., 2017). Berdasarkan tiga hal  pokok  tersebut  terlihat  bahwa  kearifan masyarakat yang sejak dahulu (kurang lebih abad ke-17 telah diterapkannya sasi ) telah berwawasan lingkungan.
Kearifan  masyarakat  seperti  budaya sasi di  Maluku,  salah  satunya  dapat  ditemukan  di Negeri  Haruku  Kecamatan  Pulau  Haruku, Kabupaten  Maluku  Tengah.  Sebagai  suatu negeri  yang  terletak  di  wilayah  pesisir,  secara langsung  mengindikasi  bahwa  masyarakat  pada wilayah  tersebut  cenderung  memanfaatkan sumberdaya  kawasan  pesisir  dan  laut  untuk memenuhi  kebutuhannya.  Sumberdaya  ikan yang menjadi tujuan pelaksanaan sasi di Negeri Haruku  adalah  ikan  lompa  ( Thryssa  baelama ). Sasi lompa dilestarikan oleh lembaga adat yaitu Raja, Kepala Soa, Saniri, Kewang dan Marinyo (Alvayedo&Erliyana,  2022).  Lembaga  kewang berperan dalam menjaga serta melindungi segala sumberdaya yang di sasi .
Fokus penelitian ini adalah penilaian status indikator  kelembagaan  pada  sumberdaya  ikan lompa berbasis kearifan lokal di Negeri Haruku. Sistem  kelembagaan  yang  masih  sederhana dengan  eksistensi  kelembagaan  yang  harus diinisiasi dengan cepat juga merupakan kebutuhan untuk mendukung kelembagaan pada sumberdaya.  Sejauhmana  domain  kelembagaan pada  sumberdaya  berbasis  kearifan  lokal, menjadi  pertanyaan  serius  yang  penting  untuk dijawab. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah adanya kebutuhan penataan kelembagaan secara komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis status kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku.
Kelembagaan Sasi Lompa dan Implikasinya … 54

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten    Maluku Tengah.  Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan Februari  hingga  Juli  2020.  Pada  penelitian  ini menggunakan  studi  kasus  yang  merupakan penelitian tentang keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang  hanya  meliputi  segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus (Achmadi&Narbuko,  2009).  Tujuan  studi  kasus adalah  memberikan  gambaran  secara  mendetail tentang  latar  belakang,  sifat-sifat  serta  karakter yang  khas  dari  kasus  ataupun  status  individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  yaitu pertama :  observasi penelitian  dilakukan  sebelum  pengambilan  data di  Negeri  Haruku.  Hal  ini  digunakan  sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun instrumen penelitian. Kedua : wawancara adalah pengumpulan  data  dengan  jalan  komunikasi melalui  kontak  atau  hubungan  pribadi  antara pengumpul  data  dan  sumber  data  (responden). Ketiga :  dokumentasi  merupakan  pengumpulan data  dengan  mengambil  data  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  dari  hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah  serta  organi sasi lainnya  seperti Kantor Negeri Haruku.
Pengambilan sampel pada proses wawancara  menggunakan  teknik  “ purposive sampling ”.  Sampel  yang  diambil  sebanyak  35 responden meliputi pertama: seorang pemangku adat dan “kepala kewang laut” yang memahami permasalahan  ritual  hukum  adat  yang  berkaitan dengan  eksistensi sasi dalam  melindungi kelestarian  ikan  lompa ( Thryssa baelama ) yang selanjutnya  dapat  dikatakan  sebagai key informant.  Kedua: Seorang  Raja  (Kepala Pemerintah Negeri) yang merupakan kelembagaan formal yang menjaga, melindungi, dan  menertibkan  masyarakatnya  dan  ikut  serta dalam terlaksananya hukum adat sasi . Ketiga :  32 (tiga  puluh  dua)  orang  masyarakat  yang bermukim di daerah kawasan sasi .

## Metode Analisis Data
Analisis  status  kelembagaan  difokuskan pada  indikator  kelembagaan  (Tabel  1),  dan menggunakan  metode  analisis  EAFM  (NWG- EAFM, 2014). Penilaian terhadap tiap indikator, masing-masing  dengan  kriteria  dan  bobot penilaian  (NWG-EAFM,  2014;  Ninef et  al ., 2019).  Analisis  keragaan  EAFM  perikanan  di kawasan  ini  menggunakan  indeks  komposit. Tahapan  analisis  mengacu  pada  Ninef et  al . (2019):
1. Pemberian skor pada setiap  indikator  dalam skala Likert berbasis ordinal 1,2,3.
2. Perhitungan indeks komposit dengan model: CAi = f (CAni….n=1,2,3…..m)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Indikator Kepatuhan
Indikator ini mencakup kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip sasi  lompa yang bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan sasi lompa dan  telah  ditetapkan  baik  secara  formal maupun  non-formal  atau  adat  (NWG-EAFM, 2014).  Analisis  indikator  kepatuhan  bertujuan mengetahui  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap aturan main secara formal dan informal dalam pengelolaan sasi lompa . Selanjutnya, jika semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  maka  akan berdampak  terhadap  semakin  tinggi  efektivitas pengelolaan,  sehingga  diperolah  efektivitas pengelolaan sasi lompa yang dinamis.
Hasil  penelitian  menunjukan  indikator kepatuhan  memiliki  skor  1  pada  indikator  non- formal  (Tabel  2).  Berdasarkan  informasi  dari masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Pencatatan pelangaran pada pengelolaan sasi  lompa ditemukan  pada  lokasi  penelitian sebanyak 20 pelanggaran yang terdistribusi pada 6  responden.  Kategori  pelanggaran  yang teridentifikasi meliputi: membuang jaring sebelum  waktunya,  kondisi speed  boat dalam keadaan menyala saat masuk labuang , pembiusan  ikan,  dan  pengambilan  ikan  untuk dijadikan  sebagai  umpan.  Gazali  (2019) menemukan  pelanggaran  yang  terjadi  pada berbagai  level,  baik  penggunaan  alat  tangkap merusak hingga pada kepemilikan ijin.
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63

## Tabel 1. Indikator kelembagaan dalam EAFM
Indikator Kriteria Kepatuhan 1 = lebih dari 5 informasi pelanggaran, 2 = lebih dari 3 informasi pelanggaran, 3 = tidak ada informasi pelanggaran Kelengkapan Aturan Main dalam Pengelolaan Perikanan 1 = tidak ada; 2 = ada tapi tidak lengkap; 3 = ada dan lengkap elaborasi untuk poin 2 1 = ada tapi jumlahnya berkurang; 2 = ada tapi jumlahnya tetap; 3 = ada dan jumlahnya bertambah Mekanisme Pengambilan Keputusan 1 = tidak ada mekanisme kelembagaan; 2 = ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif; 3 = ada mekanisme kelembagaan dan berjalan efektif 1 = ada keputusan tapi tidak dijalankan; 2 = ada keputusan tidak sepenuhnya dijalankan; 3 = ada keputusan dijalankan sepenuhnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) 1 = belum ada RPP; 2 = ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan; 3 = ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya Tingkat Sinergisitas Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Perikanan 1 = konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan); 2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif; 3 = sinergi antar lembaga berjalan baik 1 = terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 2 = kebijakan tidak saling mendukung; 3 = kebijakan saling mendukung Kapasitas Pemangku Kepentingan 1 = tidak ada peningkatan; 2 = ada tapi tidak difungsikan; 3 = ada dan difungsikan Sumber: Abrahamsz&Wurlianty, 2015

## Tabel 2. Indikator kepatuhan
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor (1-3) Kondisi di Lapangan Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Sasi Ikan Lompa yang bertanggung jawab dalam  pengelolaan Sasi
Ikan  Lompa  yang  telah ditetapkan  baik  secara formal  maupun  non- formal (alat) Tingkat  kepatuhan seluruh  pemangku kepentingan lembaga adat terhadap aturan main  baik  formal maupun non formal Wawancara/kuesioner (key  person) terhadap pelanggaran non formal termasuk ketaatan sendiri maupun peraturan diatasnya
lebih dari 5 informasi pelanggaran 1
1 lebih dari 3
informasi pelanggaran 2 tidak ada informasi pelanggaran 3
Sumber: Data primer diolah, 2020
Secara  umum,  hasil  tersebut  memberikan adanya  dinamika  pelanggaran  secara  spasial maupun  temporal.  Secara  spasial,  kawasan dengan tingkat pelanggaran paling tinggi adalah
di  hilir  sungai  tempat  dilaksanakannya sasi . Secara  temporal, penurunan pelanggaran terjadi setiap  tahun.  Walaupun  demikian,  tingkatan pelanggaran  termasuk  dalam  kategori  sangat
Kelembagaan Sasi Lompa dan Implikasinya … 56
tinggi jika disesuaikan dengan kriteria penilaian. Dalam  satu  tahun  terakhir,  pelanggaran  formal yang  terjadi  sebelum  kegiatan sasi  lompa berlangsung  sebanyak  4  kali,  sedangkan pelanggaran  non-formal  sebanyak  20  kali  dari masyarakat  sekitar  lokasi sasi .  Perilaku  ilegal dalam  pengelolaan sasi  lompa terjadi  karena rendahnya kewajiban moral dan pengaruh sosial, serta orientasi biaya konvensional dan pendapatan. Upaya komunikasi otoritas pengelola dengan pengguna sumberdaya tentang kepatuhan  berhasil  mempertahankan  tingkat kepatuhan  (Arias&Sutton,  2013).  Pengguna sumberdaya diharapkan mematuhi aturan-aturan pengelolaan  dan  dikontrol  melalui  mekanisme yang  sah.  Pada  kondisi  ini,  adopsi  aturan pengelolaan  akan  berjalan  dengan  baik  karena meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan sasi lompa . Keiikutsertaan dan pemahaman masyarakat  terhadap  pelaksanaan  serta  manfaat sasi sangat berdampak positif terhadap keberlanjutan sumberdaya alam (Renjaan et al ., 2013)
Indikator  Kelengkapan  Aturan  Main  Dalam Pengelolaan Sasi Lompa
Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan sasi  lompa menunjukkan  bahwa
semakin  lengkap  aturan  maka  semakin  baik kelembagaan  pengelolaan sasi  lompa ,  sehingga akan  semakin  efektif  pengelolaan sasi  lompa tersebut (NWG-EAFM, 2014). Indikator kelengkapan  aturan  main  memiliki  skor  2  yang dibagi dalam dua bagian penjelasan yaitu sejauh mana  kelengkapan  regulasi  dalam  pengelolaan sasi ikan lompa dan ada atau tidaknya penegakan aturan main dan efektivitasnya (Tabel 3). Bagian pertama  menjelaskan  adanya  aturan sasi  lompa di  Negeri  Haruku  namun  belum  efektif  karena masih  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh masyarakat  setempat  (Karepesina et  al .,  2013). Pendekatan  hukum  terkait sasi  lompa telah berjalan  namun  masih  dilakukan  pelanggaran. Hasil  penelitian  menunjukkan  eksistensi  aturan formal di daerah yang terkait dengan pengelolaan sasi lompa belum ada, kecuali pengaturan secara makro dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Maluku  Tengah.  Pada  tingkat masyarakat  dan  kawasan sasi telah  ditetapkan keputusan  raja  negeri  tentang  pelangaran penangkapan ikan ataupun akibat aktivitas dalam bentuk  apapun  di  daerah sasi  lompa .  Selain  itu ditetapkan  pula  aturan  penggunaan  obat  bius dalam melakukan penangkapan ikan di kawasan sasi .

## Tabel 3. Indikator kelengkapan aturan main
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor Kondisi di Lapangan Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa Sejauh mana kelengkapan regulasi  dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa 1. Benchmark sesuai dengan peraturan nasional.
2. Membandingkan  situasi sekarang  dengan  yang sebelumnya 3. Replikasi kearifan lokal tidak ada 1 2 ada tapi tidak lengkap 2 ada dan lengkap 3 Ada  atau  tidak penegakan aturan main dan efektivitasnya Survei dilakukan melalui wawancara/kuesioner : 1. Ketersediaan adat, orang
2. Bentuk dan intensitas penindakan (teguran, hukum)
ada tapi jumlahnya berkurang 1 3 ada tapi jumlahnya tetap 2 ada dan jumlahnya bertambah 3
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63
Regulasi  yang  ditetapkan  tersebut  hanya mengatur pengendalian pemanfaatan dan perlindungan  sumberdaya  ikan  dan  lingkungan, sehingga teridentifikasi keterkaitan kuat dengan eksistensi  aturan-aturan  formal  tersebut,  yakni domain  sumberdaya  ikan  serta  habitat  dan ekosistem. Namun demikian, pengaturan tentang sumberdaya  ikan  masih  lemah.  Implementasi aturan-aturan  pengelolaan sasi  lompa masih terbatas  pada  penggunaan  aturan-aturan  yang berlaku  secara  nasional.  Hal  ini  menyebabkan hingga  tahun  2015  belum  adanya  penambahan regulasi  baru  di  daerah  yang  terkait  dengan pengelolaan sasi lompa secara komprehensif.
Dalam  konteks  penegakan  aturan  main, hanya  aturan  adat  yang  memainkan  peran penting,  terutama  dalam  konteks  pelanggaran pemanfaatan yang merusak artinya walaupun ada upaya  penegakan  aturan  main,  namun  belum menunjukan  adanya  efektivitas  penegakan aturan. Hal ini terbukti bahwa hingga tahun 2017 masih adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya ikan  dan  lingkungan  pada  daerah sasi yang bersifat merugikan. Kondisi tersebut menyebabkan peran kewang lebih kuat dibanding tenaga pengawas yang disediakan oleh pemerintah  setempat.  Kuatnya  peran kewang tergambar  dari  adanya  teguran  dan  penjelasan- penjelasan  yang  diberikan  terhadap  para pelanggar,  khususnya  tentang  eksistensi sasi lompa dan pentingnya perlindungan di kawasan sasi .  Dinamika  kelembagaan  dalam  pegelolaan sasi  lompa di  Negeri  Haruku  pada  konteks kelengkapan  aturan  main  saat  ini  sangat ditentukan  oleh  eksistensi  aturan  main  yang masih kurang, penegakan hukum yang lemah dan hanya  didukung  oleh  peran  masyarakat  adat. Peraturan  yang  lengkap  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab. Kelengkapan peraturan secara  otomatis  dapat  terimplementasi  dengan baik (Gazali, 2019).
Indikator
Mekanisme

## Pengambilan Keputusan
Penilaian  indikator  ini  untuk  mengetahui tingkat efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan sasi lompa . Pengambilan keputusan yang  tidak  didukung  dengan  tata  kelola sasi lompa yang benar dan prinsip-prinsip sasi lompa
yang bertanggung jawab akan berdampak negatif bagi  masa  depan sasi  lompa (NWG-EAFM 2014). Penilaian indikator mekanisme pengambilan  keputusan  (Tabel  4)  berada  pada skor  2  dan  3  yang  dibagi  dalam  tiga  bagian penjelasan. Pertama; setiap  pelanggaran  yang dilakukan  terkait  hal  teknis  dalam sasi  lompa tentunya akan ditindak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kedua; kewang wajib  memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Ketiga ; sasi lompa memiliki  aturan  dan  penindakan  hukum pada  pelanggarnya,  misalnya  pelanggaran  yang dilakukan oleh anak-anak dalam mengambil ikan lompa sebagai umpan untuk memancing.
Mekanisme pengambilan keputusan terkait pengelolaan sasi  lompa di  Negeri  Haruku, meliputi dua mekanisme: (1) mekanisme formal pada  tingkat  kabupaten;  dan  (2)  mekanisme informal masyarakat adat. Pertama ; mekanisme formal  berpedoman  pada  mekanisme  yang berlaku  nasional.  Pilihan  mekanisme  ini dilakukan  karena  belum  ada  regulasi  daerah tentang  mekanisme  pengambilan  keputusan dalam penanganan pelanggaran terhadap pengelola sasi  lompa .  Proses  pengambilan keputusan  melalui  enam  tahapan  dan  cukup panjang, melibatkan tujuh aktor utama. Walaupun tahapan prosesnya cukup jelas, namun mekanisme  pengambilan  keputusan  seperti  ini hanya satu kali dilakukan, dan umumnya terhenti di  pihak  penegak  hukum.  Pada  tingkat implementasi, mekanisme ini tidak efektif karena rentang kendali koordinasi dan sistem pelaporan yang  tidak  efisien. Kedua ;  pengambilan keputusan secara informal oleh masyarakat adat, yakni  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengawasan  di  Negeri  Haruku.  Mekanisme pengambilan  keputusan  di  tingkat  masyarakat adat  melalui  tahapan  yang  cepat,  kekuatan hukum  yang  digunakan kewang adalah  raja. Mekanisme pengambilan keputusan pada masyarakat  adat  memiliki  enam  tahapan  yang melibatkan lima  aktor dengan komunikasi yang cepat. Mekanisme ini digunakan sejak keputusan raja,  dan  mekanisme  ini  hanya  empat  kali digunakan  hingga  tahun  2018.  Terdapat  tiga tahapan  keputusan  adat  yang  menjadi  pilihan untuk  membangun  efek  jera  di  tingkat pelanggaran. Keputusan pertama adalah peringatan,  jika  terjadi  pelanggaran  oleh
Kelembagaan Sasi Lompa dan Implikasinya … 58
pelanggar yang sama, maka diberikan peringatan kedua  disertai  surat  resmi,  dan  bila  pelangaran dilakukan  ketiga  kalinya  maka  diberikan keputusan  hukuman  adat  (denda  sebesar  Rp. 20.000,  khusus  untuk  anak-anak  dipukul sebanyak  5  kali).  Dinamika  pengambilan keputusan  cukup  tinggi  di  tingkat  masyarakat adat. Walaupun demikian, mekanisme seperti ini masih  membutuhkan  koordinasi  yang  kuat dengan kelembagaan formal yang ada di Negeri Haruku.  Efektivitas  keputusan  diduga  belum sepenuhnya  dapat  memberikan  efek  jera  jika mekanisme  ini  tidak  dijalankan  secara  reguler, walaupun masyarakat patuh terhadap aturan adat.
Indikator  Rencana  Pengelolaan  Sasi  Ikan Lompa
Indikator rencana pengelolaan mengedepankan eksistensi Rencana Pengelolaan Perikanan  (RPP) sasi  lompa yang  membuat berbagai  aspek  dalam  pengelolaan sasi  lompa , baik pihak-pihak terlibat, mekanisme kelembagaan  dalam  pengelolaan  dan  aspek perencanaan  pengelolaan sasi  lompa .  RPP diharapkan menjadi  petunjuk  pelaksanaan
pengelolaan  sumberdaya  ikan  dalam  menjamin kesinambungan  kegiatan sasi  lompa di  Negeri Haruku.
Indikator  rencana  pengelolaan sasi  lompa memiliki skor 2 (Tabel 5). Hasil ini menjelaskan bahwa sasi  lompa di  Negeri  Haruku  memiliki RPP  namun  belum  ditindak  lanjuti.  Hal  ini disebabkan oleh kurangnya perhatian penuh dari pemerintah  pusat  tentang  sumberdaya  ikan  di Negeri  Haruku.  Hasil  di  lapangan  menunjukan bahwa  belum  adanya  RPP  sebagai  regulasi formal  pada  tingkat  kecamatan.  Kondisi  ini menyebabkan  tidak  adanya  petunjuk  pasti tentang  pengelolaan  sumberdaya  ikan,  terutama ikan lompa. Pada sisi lain terkait pengelolaan, di Negeri  Haruku  masih  dipertahankan  kearifan lokal sasi ,  baik  untuk  pengelolaan  kawasan secara  umum  maupun  pengelolaan  sumberdaya ikan  secara  khusus.  Walaupun  demikian,  RPP yang  bersifat  informal  ini  belum  sepenuhnya dilakukan.  Pengelolaan  perikanan  merupakan suatu  kegiatan  yang  wajib  dilakukan  untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. (Tarigan et al ., 2019)

## Tabel 4. Indikator mekanisme pengambilan keputusan
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor Kondisi di Lapangan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Sasi Ikan Lompa Ada atau tidaknya mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa Survei dilakukan dengan analisis dokumen antara lembaga dan analisis stakeholder melalui wawancara/kuesioner tidak ada penegakan aturan 1 2 ada penegakan aturan main namun tidak efektif 2 ada penegakan aturan main dan efektif 3 tidak ada alat dan orang 1 3 ada alat dan orang tapi tidak ada tindakan 2 ada  alat  dan  orang  serta ada tindakan 3 tidak ada teguran maupun hukuman 1 3 ada teguran atau hukuman 2 ada teguran dan hukuman 3
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63

## Tabel 5. Indikator rencana pengelolaan
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor (1-3) Kondisi di Lapangan Rencana pengelolaan Sasi Ikan Lompa Ada atau tidaknya RPP untuk wilayah pengelolaan Sasi Ikan Lompa dimaksud Survei dilakukan dengan wawancara/kuisioner: 1. Adanya  atau  tidak RPP di suatu daerah 2. Dilaksanakan atau tidak RPP yang telah dibuat belum ada RPP; 1 2 ada RPP namun
belum sepenuhnya dijalankan; 2 ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya 3
Sumber: Data primer diolah, 2020
Pelaksanaan sasi yang  ditetapkan  dengan menutup  sebagian  kawasan  untuk  pemanfaatan sumberdaya  ikan  tertentu  belum  mendapat perhatian  serius  dari  masyarakat  terhadap substansi  pengaturan sasi dalam  pengelolaan secara  komperhensif.  Hal  ini  terbukti  dengan masih  adanya  kegiatan  pemanfaatan  pada kawasan sasi .  Selain  itu,  adanya  pemanfaatan sumberdaya ikan yang dilindungi seperti penyu. Dinamika  kelembagaan  pada  indikator  RPP masih diinisiasi oleh masyarakat. Implementasinya  belum  menunjukan  manfaat eksistensi  RPP  ditingkat  masyarakat  adat. Walaupun aturan adat memiliki posisi yang kuat, namun ketergantungan secara ekonomi terhadap sumberdaya  ikan  menjadi  pemicu  aktivitas masyarakat  yang  tidak  sesuai  dengan  substansi RPP. Mukminin et al . (2022) menemukan hasil penilaian  pada  indikator  ini  adalah  rendah, padahal  eksistensi  RPP  sangat  menentukan keberhasilan  pengelolaan sasi  lompa secara berkelanjutan. Pilihan terbaik untuk membangun RPP adalah penggunaan sistem pengelolaan sasi lompa dengan pendekatan ekosistem. Pilihan ini sangat  membantu  lembaga  pengelolaan sasi lompa mereduksi dampak yang kompleks.
Indikator  Tingkat  Sinergitas  Kebijakan  dan Kelembagaan Pengelolaan Sasi Lompa
Tingkat  sinergisitas  antar  kebijakan  dan lembaga  merupakan  keterpaduan  gerak  dan langkah antara kebijakan dalam pengelolaan sasi lompa sehingga  tidak  memunculkan  konflik
kepentingan dan benturan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan sasi lompa ditentukan oleh  sejauh  mana  sinergisitas  antar  lembaga terkait pengelolaan sasi lompa . Tujuan indikator ini  adalah  mengetahui  tingkat  sinergi  antara lembaga  dan  tingkat  sinergi  kebijakan  dalam pengelolaan sasi lompa (NWG-EAFM, 2014).
Penilaian  indikator  tingkat  sinergitas kebijakan  dan  kelembagaan  pengelolaan sasi lompa  (Tabel  6)  memiliki  skor  3  yang  dibagi dalam dua bagian penjelasan. Pertama; lembaga- lembaga  yang  bekerjasama  untuk  menjaga kerberlangsungan  sumberdaya  ikan  lompa  di Negeri  Haruku.  Hal  ini  memungkinkan  dapat berjalannya  hubungan  kerjasama  yang  baik antara  lembaga  adat  dan  lembaga  yang  lain. Kedua ;  adanya  kebijakan  saling  mendukung yang  dibuat  antara  lembaga-lembaga  tersebut. Sejak  tahun  2000-2018,  pengembangan sasi lompa didasarkan  pada  komunikasi  yang  baik antar  lembaga  di  tingkat  kabupaten  hingga  di tingkat masyarakat. Partisipasi seluruh stakeholder cukup  tinggi,  namun  terlihat  ego sektoral  yang  kuat  dalam  implimentasinya. Kondisi  ini  disebabkan  setiap  lembaga/badan masing-masing  memiliki  rencana  berbeda,  dan belum ada integrasi program maupun kegiatan.
Kondisi tersebut turut memberikan pengaruh  terhadap  rumusan  kebijakan.  Masing- masing lembaga/badan memiliki kebijakan yang saling  terpisah,  beberapa  diantaranya  telah mengembangkan  kegiatan  pada  kawasan  dan lokasi  yang  sama,  namun  belum  tergambarkan
Kelembagaan Sasi Lompa dan Implikasinya … 60
sinergitasnya.  Pendekatan  terpadu  pada  setiap tingkatan  lembaga  merupakan  alat  dasar  untuk pembuatan kebijakan dan pelaksanaan di seluruh sektor  pada  berbagai  tingkat  pemerintah  dan kawasan,  memungkinkan  identifikasi  kebijakan dan  implementasinya  sistematis,  sinergi  atau efisien. Abrahamsz et al . (2018) dalam penilaian EAFM  menyatakan  bahwa  sinergisitas  antar lembaga  belum  didukung  dengan  komunikasi yang  efektif,  namun  pada  tingkat  kebijakan terindikasi saling mendukung. Kebijakan pengelolaan  sumberdaya  alam  pada  dasarnya bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan seluruh  masyarakat  di  daerahnya  secara berkelanjutan (Lestari&Satria, 2015).

## Indikator Kapasitas Pemangku Kepentingan
Kapasitas pemangku kepentingan mencakup upaya konstruktif peningkatan kapasitas oleh pemangku kepentingan. Pemangku sasi  lompa adalah  berbagai  pihak
yang terkait secara langsung dalam pengelolaan sasi lompa . Pemangku sasi lompa dapat berasal dari  birokrasi  pemerintah  (pusat  dan  daerah), swasta, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan organi sasi masyarakat  pesisir  (NWG-EAFM, 2014). Indikator kapasitas pemangku kepentingan  memiliki  skor  2  (Tabel  7).  Hal  ini menjelaskan bahwa adanya pemangku kepentingan,  walaupun  tidak  dijalankan  sesuai fungsinya.  Kondisi  ini  disebabkan  belum  ada perhatian  penuh  dari  pemerintah  pusat  terkait sasi lompa .  Efektivitas  peningkatan  kapasitas dalam pengelolaan sasi lompa sangat ditentukan oleh kebijakan yang diimplementasikan. Rehata et  al .  (2020)  menemukan  indikator  kapasitas pemangku  kepentingan  tergolong  buruk  dan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan.  Peran  pemangku  kepentingan  dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  perlu  diatur dengan baik untuk mewujudkan tujuan strategis (Parera et al ., 2022).

## Tabel 6. Indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor Kondisi di Lapangan Tingkat  sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan Sasi Ikan Lompa Semakin tinggi tingkat sinergi antara lembaga maka tingkat efektivitas pengelolaan Sasi Ikan  Lompa  akan semakin baik Survei dilakukan dengan analisis dikumen antara lembaga  dan  analisis stakeholder melalui wawancara/kuesioner konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan) 1 3 komunikasi antar lembaga tidak efektif 2 sinergi antar lembaga berjalan baik 3 Semakin tinggi tingkat  sinergi  antar kebijakan maka tingkat efektivitas pengelolaan Sasi Ikan  Lompa  akan semakin baik Survei dilakukan dengan analisis dikumen antara lembaga  dan  analisis stakeholder melalui wawancara/kuesioner terdapat kebijakan yang saling bertentangan 1 3 kebijakan tidak saling mendukung 2 kebijakan  saling mendukung 3
Sumber: Data primer diolah, 2020
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63

## Tabel 7. Indikator kapasitas pemangku kepentingan
Indikator Definisi/ Penjelasan Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor (1-3) Kondisi di Lapanhgan Kapasitas pemangku kepentingan Seberapa besar frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan Sasi Ikan Lompa berbasis ekosistem Survei dilakukan dengan wawancara/kuisioner terhadap : 1. adanya atau tidak,  berapa kali 2. Materi
tidak ada peningkatan 1 2 ada tapi tidak difungsikan 2 ada dan difungsikan 3 Sumber: Data primer diolah, 2020 Efektivitas dan tidaknya proses peningkatan  kapasitas  sangat  ditentukan  oleh proses  pembelajaran  pada  tiga  aspek  yaitu pembelajaran  antar  individu,  antar  displin  dan antar  tipe  pengetahuan  (Haapasari et  al. ,  2012 dalam Abrahamsz&Wurlianty, 2015). Abrahamsz et al . (2018),  menemukan  implikasi pengembangan  kelembagaan  adalah  melalui peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dalam pengelolaan  perikanan  yang  bertanggungjawab, penetapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan, serta penguatan manajemen kelompok dan kemitraan.
Puansalaing et  al .  (2021)  mengusulkan  bahwa peningkatan sinergitas kebijakan
dan
kelembagaan serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan sebagai langkah penting dalam  pengembangan  kelembagaan  pengelola. Ramdhani et  al .  (2019)  menyatakan  strategi advokasi terhadap kesadaran krisis perikanan dan eksistensi  data  perikanan  menjadi  kebutuhan penting.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penilaian  terhadap  domain  kelembagaan sasi  lompa di  Negeri  Haruku  memperlihatkan bahwa  indikator  tingkat  kepatuhan  terhadap prinsip perikanan yang bertanggung jawab masih kurang, sedangkan indikator kelengkapan aturan main  dalam  pengelolaan  perikanan  tergolong sedang. Sementara indikator mekanisme kelembagaan  pengelolaan  perikanan  sangat bervariasi, indikator rencana pengelolaan perikanan  tergolong  sedang,  indikator  tingkat sinergitas  kebijakan  dan  kelembagaan  sangat
baik,  dan  indikator  pemangku  kepentingan tergolong sedang.
Beberapa  saran  yang  direkomendasikan untuk  mendukung  penguatan  kelembagaan sasi meliputi:  peningkatan  sinergitas  pemerintah daerah,  pemerintah  negeri  negeri,  lembaga  dan masyarakat  adat,  yang  didukung  stakeholder seperti  akademisi.  Penguatan  naskah  akademik untuk  peningkatan  nilai  komposit  pada  analisis EAFM  sebagai  dasar  pengembangan  Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Penegakan hukum lebih diefisienkan dengan mengakomodir hukum adat atau non formal yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsz,  J.  dan  Wurlianty  B.  2015.  Dinamika Kelembagaan  Dalam  Pengelolaan  Perikanan Karang Berkelanjutan Pada Kawasan Konservasi  Konsuden  Kabupaten  Seram Bagian Timur. Simposium Nasional Pengelolaan Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia .  Fakultas  Perikanan  dan  Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Hal: 379-393.
Abrahamsz, J., Makailipessy, M.M., dan Thenu, I.M.
2018. Dinamika Kelembagaan dan Implikasinya  Dalam  Pengelolaan  Perikanan Kepiting  Bakau  di  Ohoi  Evu  Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia 10(1): 53-61. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.53-
61.
Achmadi dan Narbuko. 2009. Metodologi Penelitian .
Jakarta: Bumi Aksara.
Alvayedo,  M.B.  dan  Erliyana,  A.  2022.  Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal  Masyarakat  Adat  Maluku  Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal

## 62
Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan 6(3):  9730-9739. DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3220/
Arias,  A.  and  Sutton,  S.  G.  2013.  Understanding Recreational  Fishers’  Compliance  with  No- take Zones in  The  Great  Barrier  Reef  Marine Park. Ecology and Society 18(4):18. http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss4/ art18/
Asrul, Rindarjono, M.G., Sarwono. 2017. Eksistensi Sasi Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten  Maluku  Tengah  Propinsi  Maluku Tahun 2013. Jurnal GeoEco 3(1): 69-81.
Gaichas, S.K. 2008. A Context of Ecosystem Based Fisheries  Management:  Developing  Concepts of  Ecosystem  and  Sustainability. Marine Policy 32(3): 393-401. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2007.08.002
Garcia, S.M., Zerbi,  A.,  Aliaume,  C.,  Do  Chi,  T.  &
Lasserre, G. 2003. The Ecosystem Approach to Fisheries.  Issues,  Terminology,  Principles, Institutional Foundations, Implementation and Outlook . FAO  Fisheries  Technical  Paper.  No.
443. Rome, FAO.
Gazali, M. 2019. Kajian Domain Kelembagaan Pada Pengelolaan  Perikanan  Pelagis  Kecil  Dengan Pendekatan Ekosistem di Perairan Aceh Barat (Studi Kasus PPI Kuala Bubon). Jurnal La’ot
1(1): 45-56.
DOI: https://doi.org/10.35308/jlaot. v1i1.1074.
Karepesina,  S.S.,  Susilo,  E.,  Indrayani,  E.  2013.
Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Melindungi Pelestarian Sasi Ikan  Lompa  di  Desa  haruku Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal ECSOFiM 1(1): 25-40.
Kusumadinata,  A.  2015.  Peran  Komunikasi  Dalam Menjaga Kearifan  Lokal  (Studi  Kasus Sasi di Desa  Ohoider  Tawun,  Kabupaten  Maluku Tenggara). Jurnal Sosial Humaniora 6(1): 23- 32.
Lestari, E. dan Satria, A. 2015. Peranan Sistem Sasi Dalam Menunjang Pengelolaan Berkelanjutan Pada  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah Raja  Ampat. Buletin  Ilmiah  Marina  Sosek Kelautan dan Perikanan 1(2): 67-76.
Mukminin, A., Indra, Sarong, M.A. 2022. Analysis of Spiny  Lobster  Fishery  Sustainability  The Using  Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management  (EAFM)  in  Pulo  Aceh. Depik
Jurnal  Ilmu-Ilmu  Perairan,  Pesisir  dan Perikanan 11(1): 68-75. doi: 10.13170/depik.11.1.24035.
Mulyana.  2018.  Penilaian  Indikator  EAFM  di Kabupaten  Raja  Ampat  dan  Kabupaten Kepulauan Aru. Jurnal Mina Sains 4(1): 1-10.
Ninef, J.S.R, Adrianto, L., Dahuri, R., Rahardjo M.F.,
Adhuri  D.S.  2019.  Strategi  Pengelolaan Perikanan  Skala  Kecil  dengan  Pendekatan Ekosistem  di  Kabupaten  Rote  Ndao,  Nusa Tenggara  Timur. Jurnal  Sosial  Ekonomi Kelautan  dan  Perikanan .  14(1):  47-57 . http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v14i1.6983. NWG-EAFM.  2014. Modul  Penilaian  Indikator
Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan  Ekosistem ( Ecosystem  Approach to  Fisheries Management ).  Nasional Working Grop on EAFM , Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
Parera, E., Purwanto, R.H., Permadi, D.B., Sumardi. 2022. Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Peranan  Dalam  Pengelolaan  Hutan  Lindung Gunung  Sirimau,  Kota  Ambon,  Provinsi Maluku. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil 6(1): 34-43. DOI: 10.30598.jhppk.2022.6.1.34
Persada,  N.P.R.,  Mangunjaya,  F,  M.,  Tobing  I.S.L.
2018.  Sasi  Sebagai  Budaya  Konservasi Sumberdaya  Alam  di  Kepulauan  Maluku. Jurnal Ilmu dan Budaya 41(59): 6869-6900. Puansalaing,  D.M.,  Budiman,  J.,  Bonek,  F.B., Makapedua,  D.M.,  Lasut,  M.T.,  Ngangi, E.L.A.,  Sumilat,  L.A.,  Darmono,  O.P.  2021. Management  of  Scad  Fisheries  ( Decapterus spp.) in Sulawesi Sea Waters, North Sulawesi Province,  Using  EAFM. Aquatic  Science  & Management 9(1): 7-16. https://doi.org/10.35800/jasm.9.1.2021.32468. Puspasari,  Wudianto,  Fauziah,  R.  2014.  Penerapan EAFM DAlam
Pengelolaan Perikanan Malalugis ( Decapterus macarellus ) di Perairan
Laut  Sulawesi. Jurnal  Kebijakan  Perikanan Indonesia 6(1): 29-36. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.6.1.2014.29-
36
Ramdhani,  F.,  Nofrizal.,  Jhonnerie,  R.  2019.  Studi Hasil  Tangkapan Bycatch dan  Discard  Pada Perikanan  Udang  Mantis  ( Harpiosquilla raphidea ) Menggunakan Alat Tangkap Gillnet. Marine Fisheries
10(2): 129-139. https://doi.org/10.29244/jmf.v10i2.29496.
Rehata  BM,  Kamal  MM,  Boer  M,  Fahrudin  A,
Zairion. 2020. Strategi Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil Dengan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten  Belu,  Nusa  Tenggara  Timur.
Journal of Natural Resources and
TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan 19(1) 52-63, April 2023
P-ISSN 1693-6493 E-ISSN 2656-2758 DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issue1page52-63
Environmental  Management 10(3):  446-460. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.446-460. Renjaan, M.J., Purnaweni, H., Anggoro, D.D. 2013.
Studi  Kearifan  Lokal Sasi Kelapa  Pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku  Tenggara. Jurnal  Ilmu  Lingkungan 11(1): 23-29.
Tarigan,  D.J.,  Simbolon,  D,  Wiryawan,  B.  2019.
Evaluasi  Keberlanjutan  Perikanan  Gurita
Dengan Indikator EAFM (Ecosystem
Approach  to  Fisheries  Management)  di Kabupaten  Banggai  Laut., Marine  Fisheries
10(1): 83-94.
Yusuf, D., Arief, A.A., Amiluddin, Ali, S.A., Indar, M.Y.N.  2018.  Analisis  Peran  Kelembagaan Lokal Nelayan dan Strategi Pengembangannya Dalam  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Telur Ikan  Terbang  di  Kabupaten  Polman  Sulawesi Barat. Jurnal Akuatika Indonesia 3(1): 1-9.