## Wajah Hukum

## Implementasi Hukum Progresif oleh Polri dengan Pendekatan
Restorative Justice untuk Mewujudkan Keadilan

## Eko Budi S
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Correspondence: ekobudi76120885@gmail.com
Abstrak. Ketidakadilan  muncul  sebagai  hasil  dari  peraturan  peradilan  sebelumnya.  Upaya  Polri  untuk mengurangi  permasalahan  ini  adalah  dengan  berpedoman  pada  hukum  progresif  dengan  pendekatan  keadilan restoratif untuk mencapai keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu metode penanganan perilaku kriminal yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  lainnya,  yang  menitikberatkan  pada  pemulihan  keadaan  semula  dan mencapai  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian.  Diharapkan  bahwa  Polri  dapat  mencapai  keadilan substantif  melalui  penegakan  hukum  yang  proporsional,  profesional  dan  intelektual  yang  menggabungkan model  penyelidikan  ilmiah  dan  progresif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    menganalisis  paradigma  hukum Indonesia  ditinjau  dari  konsep  hukum  progresif,  penerapan  hukum  progresif  oleh  Polri  melalui  restorative justice  dan  mekanisme  penyelesaian  kejahatan  melalui restorative  justice.  Penulisan deduktif  digunakan  untuk memperoleh  pemahaman  menyeluruh  dan  mendalam  terhadap  permasalahan  yang  dibicarakan  dengan  tipe penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik.
Kata Kunci: Hukum Progresif, Restoratif Keadilan, Kepolisian.
Abstract. Injustice arises as a result of previous judicial regulations. The  Indonesia National Police's efforts to reduce  this  problem  are  guided  by  progressive  law  with  a  restorative  justice  approach  to  achieve  justice. Restorative  justice  is  a  method  of  handling  criminal  behavior  carried  out  jointly  by  perpetrators,  victims, perpetrators'  families,  community  leaders,  religious  leaders,  traditional  leaders,  or  other  stakeholders,  which focuses  on  restoring  the  original  situation  and  achieving  a  just  resolution  through  peace.  It  is  hoped  that  the National  Police  can  achieve  substantive  justice  through  proportional,  professional  and  intellectual  law enforcement  that  combines  scientific  and  progressive  investigative  models.  This  research  aims  to  analyze  the Indonesian legal paradigm in terms of the concept of progressive law, the implementation of progressive law by the National Police through restorative justice and the crime resolution mechanism through restorative justice. Deductive writing is used to obtain a thorough and in-depth understanding of the problems discussed, with the type of research being normative juridical which is analytical descriptive.
Keywords: Progressive Law, Restorative Justice, Police.

## PENDAHULUAN
Karena hukum dilaksanakan secara kaku, Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin  menurun,  aparat  penegak  hukum  hanya  menjalankan  perannya  sebagai  pelayan  hukum, menegakkan  hukum    yang  hanya    sesuai  dengan  ketentuan  hukum,  jauh  dari  rasa  keadilan  yang dituntut  masyarakat.  Sampai  saat  ini,  penegak  hukum  tetap  percaya  bahwa  setiap  kasus  pidana, terlepas dari seberapa kecil atau ringan kerugian mereka,  harus masuk ke ranah hukum atau litigasi. Menurut  positivisme  hukum,  suatu  perbuatan  dikatakan  sah  apabila  benar-benar  berada  dalam  batas hukum  (asas  legalitas  dipenuhi)  dan  sesuai  dengan  asas  persamaan  di  depan  hukum.  Tidak  jarang proses  ini  justru  menyebabkan  perbedaan  antara  penegakan  hukum  dan  pemidanaannya.  Kondisi tersebut menjadi lebih buruk karena sumber daya penegak hukum tidak cukup dan pola pikir mereka juga  memengaruhi  pelaksanaan  hukum.  Akibatnya,  banyak  pelanggar  hukum  yang  dipenjara meskipun perbuatannya ringan karena mereka percaya bahwa penjara adalah sarana untuk membuat mereka jera dan tidak merugikan orang lain.
Banyak  kasus-kasus  kecil  yang  dibawa  ke  pengadilan  dan  diselesaikan  tanpa  memperhatikan rasa  keadilan  masyarakat  kecil.  Keadilan  hanya  dilihat  dari  segi  prosedural,  bukan  berdasarkan keadilan  substantif.  Dengan  keadaan  penegakan  hukum  saat  ini,  masyarakat  umum  sukar  dapat memahami  dan  menerima  tujuan  hukum.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  perlu  mengadopsi  paradigma baru dalam penegakan hukum  yang adil, menguntungkan, dan menjamin kepastian hukum.
Dengan  reformasi  dan  koreksi  terhadap criminal  justice  system dan  penegakan  hukum  di Indonesia,  terdapat  peluang  untuk  mempertimbangkan  alternatif  untuk  keluar  dari  situasi  buruk  ini. Namun,  keadaan  krisis  ini  masih  memberi  Indonesia  kesempatan  untuk  mempertimbangkan perubahan-perubahan.  Hukum  pada  dasarnya  terdiri  dari  konsep  abstrak  seperti  keadilan,  kepastian hukum,  dan  keuntungan  sosial.  Untuk  mewujudkan  atau  menjelaskan  konsep-konsep  abstrak  ini, proses penegakannya dikenal sebagai "penegakan hukum". Dalam praktik hukum saat ini,  komposisi penyelesaian kebiasaan tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional, tetapi harus menggunakan metode  yang  luar  biasa.  Satu  pendekatan  penegakan  hukum  yang  menggunakan  konsep  hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo untuk mengatasi permasalahan dalam dunia penegakan hukum  Indonesia.  Penyelesaian  hukum  progresif  dapat  digunakan  dengan  menyelaraskan  dua  hal, yaitu: hukum ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, mereka membutuhkan organisasi atau individu untuk melakukannya.
Ketika  perdebatan  mengenai  penegakan  hukum terus berlanjut, maka  kebenaran hukum  harus dipahami  sebagai  kebenaran  tentang  prinsip-prinsip  keadilan  yang  mendasari  hukum  dan  bukan sekedar  fakta  hukum.  Penerapan  hukum  secara  progresif  berarti  pelaksanaan  hukum  sesuai  dengan semangat  dan  makna  yang  lebih  dalam  dari  hukum  pada  umumnya. 1 Ketidakadilan  muncul  sebagai hasil  dari  penerapan  hukum.  Ketidakadilan  ini  imbas  dari  banyaknya  kasus  hukum  yang  tidak terselesaiakn  dengan  baik.  Menurut  Bernard  L.  Tanya,  hukum  progresif  mendukung  rakyat  dan kadilan. 2 Ini  berarti  bahwa  para  pelaku  hukum  harus  bertindak  dengan  jujur  dan  tulus  dalam penerapan  hukum.  Mereka  harus  menyadari  dan  memahami  penderitaan  orang  lain.  Kesejahteraan harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan hukum.
Kritik  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  tidak  percaya  pada  hukum  menunjukkan  bahwa hukum  tidak  memadai  sebagai  alat  untuk  mengubah  dunia  dan  mencapai  keadilan  substantif.  Pada akhirnya, kegelisahan ini berujung pada diskusi tentang krisis legitimasi, yang dianggap sebagai tanda bahaya  konservatif  dari  hilangnya  otoritas,  penyalahgunaan  hukum  dan  pelanggaran  hukum  dan ketertiban. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Untuk melawan kekuatan status quo yang telah lama berkuasa  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  diperlukan  kekuatan  hukum  yang  progresif  dan  terpadu, karena kondisi sistem hukum dan penegakan hukum sangat kompleks. Menurutnya, kekurangan dasar yang akan membentuk sinergi dan kekuatan membuat mazhab hukum progresif menjadi lemah. Oleh karena itu,  sangat penting bagi  kekuatan  hukum  progresif  untuk  berkolaborasi  dalam gagasan  untuk mendukung pelaksanaan hukum progresif. 3 Salah satunya adalah penerapan keadilan restoratif. Dalam  masyarakat  majemuk,  keadilan  restorative  menjadi  keinginan  yang  sangat  populer karena  hukum  formal  lebih  dominan  oleh  pemahaman  positivis  dan  tidak  dapat  sepenuhnya mempertimbangkan  rasa  keadilan  masyarakat  karena  menekankan  pada  kepastian  hukum.  Keadilan restorative  memberikan  solusi  non-formal  yang  hanya  berfokus  pada  aspek  hukum  formal. Penyelesaian  ini  dapat  dicapai  melalui  mediasi  antara  pelaku  dan  korban,  reparasi  di  mana  pelaku memperbaiki apa yang telah rusak, kesepakatan antara korban dengan pelaku dan upaya pelaku untuk menjadi lebih peduli akan konsekuensi dari tindakannya ( victimoworeness work) . 4 Lebih lanjut, sistem peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  diyakini  tidak  lagi  mampu  melindungi  hak  asasi  manusia  dan menjamin transparansi dalam masyarakat, hal ini semakin terlihat jelas. Terdapat bukti bahwa banyak orang  lebih  memilih  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana  mereka  di  luar  sistem  peradilan  pidana. Mereka  tidak  ingin  berurusan  dengan  penegak  hukum,  salah  satunya  adalah  Polri,  yang  berfungsi sebagai pintu masuk penegakan hukum pidana.
Sebagai  bagian  dari criminal  justice  system ,  Polri  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam penegakan  hukum  pidana.  Menurut  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Polri,  fungsi  kepolisian adalah  menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  dalam  tugas  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  masyarakat  serta  penegakan  hukum.  Polri  menggunakan  berbagai  pendekatan  untuk
1 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif. (Jakarta : Kompas, 2006), hlm 6.
2 Bernard  L.Tanya,  dkk, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi ,  (Jakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 212.
3 Ibid., hlm 114.
4 Ibnu  Suka,  dkk,  Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Polri  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 , (2018), hlm 112.
menerapkan  gagasan  hukum  progresif  dalam  penegakan  hukum,  salah  satunya  adalah  pendekatan restorative justice .
Berlandaskan  pemikiran  yang  progresif  dan  tidak  terbatas  pada  hukum,  maka  penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri dapat dikatakan sebagai model penyidikan yang progresif (progressive  investigation) .  Kombinasi  model  "penyidikan  ilmiah"  dan  "penyidikan  progresif"  ini diharapkan  mengarah  pada  penegakan  hukum  yang  proporsional,  profesional,  dan  intelektual. 5 Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana paradigma hukum Indonesia tentang konsep hukum progresif ?
2. Bagaimana Polri menerapkan hukum progresif melalui pendekatan restorative justice ?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ?

## METODE
Untuk mencapai kesimpulan dari penulisan ini, digunakanlah metode penulisan deduktif, yang berarti  memberikan  pemaparan  umum  untuk  mencapai  kesimpulan.  Tipe  yuridis  normatif  yang digunakan  adalah  yuridis  deskriptif  analitik,  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang mendalam dan menganalisis masalah yang dibahas. Untuk menjawab masalah, data dan bahan hukum dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  penelusuran  online.  Analisis  yang  dilakukan menggunakan  pendekatan  deskriptif  analitis,  yang  berarti  mengevaluasi  subjek  secara  deskriptif. Setelah diinventarisasi dan diidentifikasi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk analisis. Teknik analisis dalam penulisan ini adalah interpretasi, yang berarti bahan hukum ditafsirkan dan  dijelaskan  dengan  menggunakan  prinsip  dan  metode  konsep  hukum,  dan  penalaran  deduktif digunakan untuk mencapai kesimpulan.

## HASIL Paradigma Hukum Indonesia Tentang Konsep Hukum Progresif
Hukum  progresif  adalah  cara  berpikir  tentang  hukum  yang  menempatkan  masyarakat  sebagai pusatnya.  Hal  ini  berfokus  pada  bagaimana  hukum  dapat  mempengaruhi  bagaimana  orang berperilaku.  Hukum  progresif  mencoba  menemukan  keseimbangan  antara  membuat  aturan  dan memastikan aturan tersebut ditegakkan. Untuk memahami hukum progresif, kita perlu melihat sistem hukum  dan  cara  masyarakat  bertindak.  Penting  untuk  melihat  semua  bagian  dari  suatu  masalah  dan memikirkan apa yang adil bagi semua orang yang terlibat.
Karena  ilmu  hukum  positif (analytical  jurisprudence) tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat Indonesia,  hukum  progresif  ini  lahir  dari  kekhawatiran  terhadap  kualitas  penegakan  hukum  di Indonesia,  terutama  sejak  reformasi  pada  pertengahan  tahun  1997.  Jika  peran  hukum  idealnya menyelesaikan  permasalahan  sosial,  maka  apa  yang  terjadi  dan  dialami  di  Indonesia  saat  ini  sangat bertolak belakang dengan hal tersebut.
Pandangan progresivisme berasal  dari  gagasan  bahwa  manusia  pada  dasarnya  baik  dan mempunyai  sifat  peduli  dan  perhatian.  Menurut  yurisprudensi  positif,  hukum  digunakan  untuk kepentingan dan kebahagiaan umat manusia dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kondisi hukum selalu berada dalam "law in the making" . 6 Aliran hukum positif jelas tidak sejalan  dengan  gagasan  ini,  yang  menggunakan  metode  jurisprudence  analitis  yang  berbasis  pada premis  logika  dan  peraturan.  Menurut  ilmu  hukum  positif  (dogmatik),  aturan  adalah  sumber kebenaran.  Inilah  yang  dikritik  oleh  hukum  progresif,  sebab  ilmu  pengetahuan  yang  hanya  berupa pasal-pasal  saja tidak mampu  menjelaskan hukum-hukum  yang  sangat  rumit.  Suatu ilmu  yang tidak dapat  menjelaskan  realitas  empiris  secara  jelas,  maka  statusnya  sebagai    ilmu  (benar-benar  ilmu) sangat diragukan. 7
Gagasan  hukum  progresif  telah  menyebar  ke  semua  lini  dan  jenjang  kehidupan  hukum  dan aspek  lainnya.  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  dan  Akademisi  dan  teoritisi  semuanya  telah  "terinfeksi"  oleh virus  ini,  dan  beberapa  bahkan  "membumikan"  gerakan  hukum  progresif  itu.  Para  pendekar  hukum
5 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  Hukum  Progresif ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 10.
6 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif , (Jakarta : Kompas, 2010), hlm. 46.
7 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih . (Yogjakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 96.
terus  memperjuangkan  keadilan  sejati,  sehingga  gerakan  hukum  progresif  Satjipto  Rahardjo  tidak akan  hilang.  Mahasiswa,  para  ahli  teori,  akademisi  dan  praktisi  hukum  progresif  harus  terus mengembangkan dimensi, sifat, dan karakter hukum progresif..
Dibandingkan  dengan  kepastian  hukum,  hukum  progresif  mengutamakan  keadilan  dan kemanfaatan. Beberapa lembaga dan otoritas pelaksana undang-undang progresif, seperti Mahkamah Konstitusi,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  serta  gerakan  masyarakat  sipil  dengan gelombang  antikorupsi  seperti Indonesia  Corruption  Watch (ICW),  serta  lembaga  struktural  seperti Departemen  Kehakiman,  Yayasan  Bantuan  Hukum,  melakukan  penerobosan  hukum  tentang bagaimana  keberpihakan  regulasi  pada  rakyat  miskin  dan  meningkatnya  partisipasi  politik  warga dalam menyusun rancangan undang-undang.
Hukum  progresif  tidak  hanya  bergantung  pada  regulasi  tetapi  juga  pada  kemampuan  pelaku hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) untuk menegakkan hukum di tempat dan waktu yang benar. Akibatnya,  pembaharuan  hukum  dapat  terjadi  kapan  saja.  Dalam  situasi  ini,  pelaku  memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi hukum yang inovatif terhadap aturan yang berlaku saat ini tanpa  harus  menunggu  perubahan  aturan. 8 Peraturan  yang  tidak  adil  tidak  serta  merta  menjadi penghalang bagi penegakan hukum untuk mencapai keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.
Caranya  adalah  dengan  menafsirkan  peraturan  di  tempat  dan  waktu  yang  tepat.  Hukum progresif  mempertimbangkan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Pelaku  hukum  harus  kreatif menerjemahkan undang-undang untuk memanfaatkan kepentingan sosial agar manfaatnya dirasakan. 9 Dengan  demikian,  hukum  progresif  memiliki  kemampuan  untuk  mengatasi  ketidaksesuaian  dan pelanggaran  hukum,  memungkinkan  mereka  untuk  melakukan  pelanggaran  aturan  dan  mencapai tujuan hukum, yaitu membuat manusia bahagia. Karena sesuai dengan asumsi dasar hukum progresif, keadilan  substantif  yang  diharapkan  masyarakat  terwujud  adalah  keputusan  yang  menggambarkan nilai keadilan substantif.
Dalam  hukum  progresif,  semangat  adalah  kebebasan,  yang  berarti  bahwa  pembebasan  dari prinsip, asas, dan teori yang sebelumnya digunakan dan bebas dari budaya administrasi hukum`yang sejak  berkuasa  dan  dianggap  sebagai  penghalang  untuk  menghilangkan  masalah-masalah  hukum. 10 Salah  satu  dari  dua  spirit  tersebut  menunjukkan  betapa  pentingnya  melanggar  aturan  bagi criminal justice  system .  Oleh  karena  itu  dengan  semangat  ini,  hakim  harus  berani  menyimpang  dari  aturan- aturan.  Seperti  biasa,  yang  mengandalkan  undang-undang  dan  peraturan  untuk  menyelesaikan masalah tersebut.
Tiga  cara  untuk  mencari  jalan  baru  tentang  hukum,  menurut  Satjipto  Rahardjo  dan  Suteki, adalah: a. Bangkit dari keterpurukan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual  tidak hanya sebatas pada cara-cara lama, melainkan justru menegakkan hukum-hukum lama dan adat yang jelas- jelas merugikan rasa keadilan. b. Pencarian makna yang lebih dalam harus menjadi sarana penegakan hukum  yang  berkeadilan.  c.  Hukum  harus  dibuat  berdasarkan  logika  bukan  akal  sehat  saja. Sebaliknya,  harus  dilakukan  dengan  perasaan,  kepedulian,  dan  empati  terhadap  orang-orang  yang lemah. Ada kemungkinan bahwa pencarian keadilan dapat dilihat dari sudut pandang normatif juga. 11

## Penerapan Hukum Progresif Melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Polri
Polri  membutuhkan  dukungan  dan  kepercayaan  masyarakat  dalam  upaya  penegakan  hukum dengan  meningkatkan  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  penerapan  penegakan  hukum  progresif, yang  cepat,  sederhana,  murah,  dan  memiliki  kepastian  hukum,  keadilan  hukum  dan  keuntungan. Dengan  pembenahan  internal  dan  dukungan  masyarakat  yang  kuat,  diharapkan  penegakan  hukum progresif yang berkeadilan substantif akan meningkatkan penyelesaian perkara pidana.
Polri  meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  upaya  penegakan  hukum  dengan meningkatkan penyelesaian perkara pidana melalui penerapan penegakan hukum tingkat lanjut yang
8 Bernard, L.Tanya , Ibid , hlm 213 9 Satjipto Rahardjo, Op.Cit. hlm11 10 Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum ( Non Enforcement of Law ) Demi  Kemuliaan Keadilan Substantif, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, tanggal 4 Agustus 2010), hlm 34.
11 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif  yang  Membebaskan, Jurnal  Hukum  Progresif , Vol.1,  No.1 ,
(2005), hlm 5.
cepat,  mudah,  hemat  biaya,  serta  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  manfaat  serta memerlukan  kepercayaan.  Melalui  pembenahan  internal  dan  dukungan  masyarakat  yang  kuat, diharapkan  penegakan  hukum  yang  progresif  dan  berkeadilan  substantif  dapat  meningkatkan kemampuan penyelesaian perkara pidana.
Salah  satu  model  terkini  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  adalah  pendekatan restorative justice ,  yang  merupakan  pendekatan  penegakan  hukum  progresif.  Beberapa  negara  telah menggunakan pendekatan ini, yang berfokus pada pendekatan kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam  proses  penyelesaian  kasus  hukum  yang  terjadi  di  antara  mereka.  Teori  tentang  metode  ini masih diperdebatkan. Namun metode ini masih berkembang dan memengaruhi kebijakan dan praktik hukum di banyak negara.
Ketika  kompleksitas  dan  persaingan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  meningkat,  berbagai masalah  cenderung meningkat atau  setidaknya  berpotensi  muncul.  Jika tidak  ditangani  dengan  baik, banyak perkara atau sengketa akan mengganggu keseimbangan masyarakat. Ini terutama berlaku jika masalah-masalah  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana.  Tidak  selalu  perlu  pergi  ke  pengadilan untuk  menangani  kasus  pidana.  Ada  beberapa  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  di  luar pengadilan  dengan  memperhatikan  ketentuan  yang  harus  dipedomani  agar  masyarakat  merasa  adil terhadap masalah yang dihadapinya.
Dalam  keadilan  restoratif,  hukum  yang  adil,  bebas  dari  bias,  kesetaraan  dan  kesewenang- wenangan  hanya  berpihak  pada  kebenaran,  konsisten  dengan  undang-undang  yang  ada,  serta memperhatikan  persamaan  hak  atas  kompensasi  dan  keseimbangan  dalam  seluruh  aspek  kehidupan. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  harus  menyelesaikan  kejahatan  dengan  menggunakan restorative  justice yang  menitik  beratkan  pada  restitusi.  Hal  ini  merupakan  kebutuhan  hukum  bagi masyarakat untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan dan   kepentingan korban dan pelaku kejahatan dengan impunitas yang tidak berorientasi pada pemidanaan.
Kebijakan  berikut  menentukan  bagaimana  Polri  dapat  menggunakan  pendekatan restorative justice untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana: 1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  7  (1)  (j).  Penyidik berwenang mengambil tindakan pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  16 ayat  (1)  L,  Pasal  18  dan  Pasal  5  ayat  (1)  B  Nomor  4,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981. Penyidikan  dan  tindakan    penyidikan  yang  dilakukan  harus  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:  dengan syarat sebagai berikut:  1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) sesuai dengan kewajiban hukum yang diperlukan dalam tindakan jabatan, 3) tindakan  tersebut patut dan wajar, dan 4) diberikan pertimbangan yang patut dan  5) tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.
3. Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  18. Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dapat  menggunakan  kebijaksanaannya  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum.
4. Pasal  22  (2)  (b)  dan  (c)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah menutup celah hukum dan memberikan kepastian hukum.
5. Pasal  12  Peraturan  Kepala  Polri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  penyidikan  tindak  pidana menyebutkan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam proses penyidikan.
6. Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan restorative justice .
Oleh UU No. 2 tahun 2002, Polri diberi wewenang untuk mengembangkan konsep penerapan hukum  pidana  baru  yang  memperhatikan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  di  masyarakat,  guna menyelesaikan  permasalahan  dan  menciptakan  kepastian  hukum,  terutama  untuk  kepentingan masyarakat  dan  rasa  keadilan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  respons  terhadap  kebutuhan  hukum masyarakat yang terus berkembang dan untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak. Oleh karena itu, polisi  harus  menyelesaikan  kejahatan  melalui  keadilan  restoratif,  yang  berfokus  pada  keseimbangan perlindungan  dan  kepentingan  korban  dan  pelaku  kejahatan  non-punitif.  Menurut  Perpol  Nomor  8 Tahun  2021,  untuk  menangani  tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif,  tidak  hanya  syarat formal dan substantif saja yang harus dipenuhi, tetapi juga syarat umum.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana bahwa  persyaratan  umum  berlaku  sepanjang  pelaksanaan  penyidikan,  penyidikan  atau  penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada penyelidikan atau penyidikan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam Pasal 5 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana mengatur  terkait  dengan  menyelesaikan  perkara  melalui restorative  justice harus  dipenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan di tengah masyarakat.
2. Tidak menyebabkan konflik sosial.
3. Tidak ada kemungkinan memecah belah bangsa.
4. Bukan radikalisme atau separatisme.
5. Larangan mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan
6. Tidak  tindak  pidana  terorisme,  larangan  melakukan  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara, larangan melakukan tindak pidana korupsi, dan melarang melakukan tindak pidana pembunuhan. Penyidik  Polri  juga  harus mempertimbangkan  prinsip  pembatas,  selain memenuhi  persyaratan tersebut,  antara lain:
1. Bagi  pelaku  : 1)  Cakupan kesalahan  pelaku  relatif  kecil,  yaitu kesalahan (rasa  bersalah/mensrea) yang  berupa  kesengajaan,  terutama  kesengajaan  dengan  niat/kehendak;  2)  Pelaku  bukan mengulangi tindak pidana.
2. Dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  sebelum  mengirimkan  Surat  Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.
Namun,  persyaratan  formal  yang  harus  dipenuhi  antara  lain:  perdamaian  antara  para  pihak (tidak  termasuk  kejahatan  terkait  narkoba)  yang  dibuktikan  dengan    perjanjian  perdamaian  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan perlindungan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (tidak termasuk kejahatan terkait narkoba). Pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya  akibat  kejahatan,  dan  penggantian  kerugian  akibat  kejahatan  merupakan  beberapa  hak  yang dapat  ditegakkan.  Hak-hak  tersebut  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  yang  ditandatangani  oleh korban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana.
Apabila  persyaratan  materiil  dan  formil  telah  dipenuhi,  penyelidikan  atau  penyidikan  dapat dihentikan.  Hal ini  dilakukan  melalui mekanisme  gelar  perkara  khusus  dan  dilakukan  karena  alasan hukum. Persyaratan khusus meliputi pelanggaran lalu lintas, narkoba, informasi transaksi elektronik. Dalam  penegakan  hukum, restorative  justice terhadap  kejahatan  informasi  dan  transaksi  elektronik dapat  menjadi  pilihan  kebijakan.  Seperti  halnya  penanganan  kasus  pencemaran  nama  baik  yang mempertaruhkan  kepentingan  korban,  tidak  semua  kejahatan  pencemaran  nama  baik  dapat diselesaikan  melalui  keadilan  restoratif.  Yang  penting  adalah  seberapa  besar  kerugian  yang  dialami korban  akibat perbuatan pelaku.
Sebelum kasus itu mulai di proses penegakan hukum oleh penyidik Polri dengan menggunakan UU  ITE, restoratif  justice dapat  dilakukan.  Undang-Undang  ITE  mengatur  kejahataan  ITE  serta mengeluarkan  pendapat  di  media  elektronik.  Saat  kasus  tersebut  belum  dimulai  proses  pidana  yang dilakukan oleh penyidik Polri, upaya restorative justice dapat dilakukan. Karena itu, ketentuan dalam undang-undang tersebut membatasi aktivitas mengeluarkan pendapat melalui media elektronik.
Pelaksanaannya sering menuai perhatian publik karena dianggap berlebihan dalam mengekang masyarakat  untuk  berbicara  di  media  elektronik.  Untuk  mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang bersih,  sehat,  dan  produktif,  Polri  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang Kesadaran  Budaya  Beretika  sebagai  hasil  dari  banyak  kasus  yang  melibatkan  pasal-pasal  UU  ITE, yang terutama berkaitan dengan pencemaran nama baik.
Penerapannya  kerap  menarik  perhatian  masyarakat  karena  menghalangi  masyarakat  untuk berekspresi  di  media  elektronik  dinilai  berlebihan.  Guna  mewujudkan  ruang  digital  Indonesia  yang bersih, sehat dan produktif, Polri menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika terkait dengan pencemaran nama baik.
Polri  berpendapat  bahwa  penyidikan  pidana  merupakan  upaya  terakhir  dalam  penegakan hukum  pidana  dan  harus  selalu  didahulukan  dari  penyidikan  pidana  apabila  diduga  terjadi pelanggaran  UU  ITE.  Penerapan  keadilan  restoratif  melibatkan  masyarakat,  korban  kejahatan,  dan pelaku. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, termasuk pelaku yang menganut kebebasan berbicara.
Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  mengatur  sejumlah  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pelaku kejahatan  informasi  dan  transaksi  elektronik  jika  ingin  ditindak  melalui restorative  justice . Persyaratan  tersebut  antara  lain:  a.  pelaku  mendistribusikan  konten  ilegal;  b.  pelaku  bersedia menghapus konten yang  diunggah; c. pelaku meminta maaf melalui video yang diposting di jejaring sosial  dengan  permintaan  untuk  menghapus  konten  siaran;  dan  d.  pelaku  bersedia  bekerja  sama dengan  lembaga  investigasi  kepolisian  untuk  melakukan  penyelidikan  lebih  dalam.  Seluruh permintaan tersebut disampaikan kepada penyidik dalam bentuk elektronik dan hard copy.
Metode  keadilan  restoratif  hanya  dapat  digunakan  pada  kasus  narkoba  yang  dilakukan  oleh pecandu  narkoba,  korban  penyalahgunaan  dan  pengguna  narkoba.  Ketentuan  bersama  Ketua Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Kesehatan,  Menteri  Sosial, Jaksa  Agung,  Kapolri  dan  Direktur  BNN  tentang  penanganan  pecandu  narkoba  dan  korban penyalahgunaan  narkoba  di  fasilitas  rehabilitasi  mengatur  masalah  ini.  Polri  melalui  Perpol  No.  8 tahun 2021 menetapkan indikator untuk penyelesaian restoratif keadilan bagi penyalahguna narkoba, termasuk:
1. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan:
a. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Tidak  ditemukan  barang  bukti  tindak  pidana  narkoba,  namun  hasil  tes  urine  menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
Menurut Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  (UU  LLAJ),  apabila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan    korban  meninggal dunia, maka  perjanjian  perdamaian  tidak  dapat mengakhiri  tindak  pidana  tersebut.  Akibatnya,  kasus tersebut masih dalam proses hukum. Dasar hukum yang berlaku selalu diperiksa oleh unit kecelakaan lalulintas  yang  bertanggung  jawab  untuk  menangani  kasus  kecelakaan  lalulintas.  Akan  tetapi,  ada beberapa  pertimbangan,  seperti  bahwa restorative  justice dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas karena kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai atau damai, tanpa menimbulkan keresahan sosial atau menimbulkan konflik sosial.
Tidak  semua  orang  yang  melakukan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  kematian korbannya melanjutkan  proses  pemidanan.  Namun, kasus tertentu  berdasarkan perjanjian dan  sesuai dengan    hukum  yang  berlaku,  hal  tersebut  dapat  diselesaikan  melalui  keadilan  restoratif  jika pertimbangan  atau  kriteria  yang  diperlukan  untuk  penegakannya  terpenuhi.  Ditinjau  dari  tata  cara penanganan  kecelakaan  lalu  lintas,  polisi  lalu  lintas  merupakan  aparat  kepolisian  yang  berwenang menangani  kecelakaan  lalu  lintas,  namun  tidak  serta  merta  memberikan  kesempatan  kepada  pihak- pihak  yang terlibat   kecelakaan lalu lintas untuk melanjutkan  tuntutannya  di pengadilan  rehabilitasi. Meski demikian, penanganan kecelakaan lalu lintas akan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Selama  para  pihak  yang  terlibat  telah  mencapai  kesepakatan  damai  dikemudian  hari, restorative justice dapat dilaksanakan selama itu memenuhi kriteria.
Pada  Pasal  12  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  mengatur penggunaan restorative justice dalam penyidikan tindak pidana. Penyidik Kepolisian hanya bertindak sebagai  "Fasilitator"  para  pihak  yang  kecelakaan  lalu  lintas    dan  tidak  berhak  ikut  campur  dalam proses  penyelesaian  kasus.  Penyidik  akan  mempersilahkan  para  pihak  untuk  menghentikan  perkara apabila mereka memilih untuk menyelesaikannya di luar persidangan. Mereka juga akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih menyelesaikan kasusnya di persidangan.
Selanjutnya, Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021 menetapkan kriteria secara khusus, pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam Pasal 7c meliputi:
1. disebabkan oleh pengemudi yang mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan berbahaya, sehingga  mengakibatkan  kerugian  harta  benda,  luka  ringan,  atau  kecelakaan  lalu  lintas  yang menimbulkan kerusakan, dan
2. kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  atau  rusaknya  harta  benda  di  jalan karena kelalaian pengemudi.
Sistem  peradilan  pidana  saat  ini  masih  dianggap  dan  digunakan  sebagai  sistem  yang  dapat menyelesaikan  seluruh  perkara  pidana  yang  terjadi.  Namun,  keyakinan  ini  menyebabkan  sistem berada  dalam  posisi  kelebihan  kapasitas,  yang menyebabkan masalah  baru  dalam  sistemnya sendiri, seperti penumpukan perkara, tahanan, dan biaya tinggi.
Dalam criminal  justice  system masih  dianggap  dan  digunakan  sebagai  sistem  yang  mampu menyelesaikan  segala  perkara  pidana  yang  timbul.  Namun  keyakinan  ini  membebani  sistem  dan menimbulkan permasalahan baru di dalam sistem itu sendiri, antara lain: tunggakan kasus, penahanan, dan  biaya  tinggi.  Yang  lebih  mengecewakan  lagi  adalah  ketidakkonsistenan  keadilan  dengan  sistem yang  dibangun. 12 Untuk  menghindari  penumpukan  perkara,  mengurangi  biaya  tinggi,  dan menciptakan  nilai  keadilan  sosial  yang  diinginkan,  sangat  penting  untuk  menemukan  alternatif penyelesaian  kasus  yang  ringan.  Menurut  S.  Sahabudin,  peradilan  reintegratif  dapat  digunakan mengingat  keadilan  restoratif  menitikberatkan  pada  pemulihan  hubungan  antara  pelaku,  korban  dan masyarakat,  dengan  mengandalkan  kearifan  lokal  berdasarkan  konsensus  (dialog),  sebagai  alternatif penyelesaian  kasus-kasus  kecil. 13 Polisi  dapat  menggunakan restorative  justice ,  yaitu  peradilan reintegratif untuk menyelesaikan kasus ringan dan mencapai keadilan yang substantif yang bernuansa Pancasila dengan memanfaatkan kearifan lokal.

## Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana melalui Restorative Justice
Jika ada laporan atau pengaduan atau dugaan langsung tindak pidana, maka Samapta Polri akan bertanggungjawab  atas  pembinaan  masyarakat  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  ringan. 14 Dengan kata  lain,  secara  tertulis  mengajukan  permohonan  kepada  Kapolres  dan  Kapolsek.  Surat  permintaan tersebut dibuat oleh tersangka, korban, keluarga tersangka atau pihak yang terkait lainnya. Pemulihan hak korban telah dilakukan dengan bukti dan surat pernyataan perdamaian. Apabila tidak ada korban, persyaratan tersebut dikecualikan. 15
Surat permohonan menyatakan bahwa personil Binmas dan Samapta Polri harus menghadirkan pihak-pihak  yang  berperkara,  membantu  para  pihak  untuk  membuat  laporan  hasil  penyelesaian perkara  dan  mencatat  dalam  dokumen  register  keadilan  restoratif  dengan  pemecahan  masalah  dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan untuk memastikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Adapun  untuk  penghentian  penyelidikan  atau  penyidikan  perkara  pidana,  para  pihak mengajukan surat permintaan secara tertulis kepada:
1. Kabareskrim Polri, untuk tingkat Mabes Polri;
2. Kapolda, untuk tingkat Polda; atau
3. Kapolres, untuk tingkat Polres dan Polsek. 16
Surat permintaan ini harus dibuat oleh tersangka, korban, keluarga tersangka, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, bersama dengan surat perjanjian perdamaian dan bukti bahwa hak korban telah dipulihkan kecuali dalam kasus narkoba.
Jika upaya paksa dilakukan untuk menghentikan prosess pidana berdasarkan restorative justice, penyelidik dan penyidik Polri segera:
1. Mengembalikan barang sitaan kepada orang yang paling berhak atasnya setelah penyidikan selesai atau dikeluarkan perintah untuk menghentikan penyidikan.
2. Memusnahkan  barang  sitaan  yang  mengandung  narkotika  atau  bahan  berbahaya  lainnya  setelah selesai penyidikan atau diterbitkan surat penyidikan.
3. Pembebasan  pelaku  atau  tersangka  yang  ditangkap  atau  ditahan  setelah  dikeluarkan  surat pemberitahuan penghentian penyidikan. 17
12 S.  Sahabudin, Peradilan  Reintegratif  Sebagai  Model  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Kasus-Kasus Ringan Di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Jilid 42, Nomor 3 , (2013), hlm 391.
13 Ibid. , hlm. 395.
14 Ibid., Pasal 11.
15 Ibid., Pasal 13. 16 Ibid. , Pasal 15.
17 Ibid., Pasal 11.
Surat  perintah  dan  berita  acara  dibuatkan  untuk  pengembalian  dan  pemusnahan  barang  sitaan serta  pembebasan  tersangka  atau  pelaku.  Dalam  kasus  narkoba,  rekomendasi  tim  asesmen  terpadu diperlukan untuk pembebasan tersangka.
Sejak  berlakunya  Perpol  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penanganan  tindak  pidana  secara restorative  justice ,  berjumlah  sebanyak  275.500  kasus  Penyidik  Polri  170.000  diantaranya diselesaikan  oleh  pihak  kepolisian,  dan  15.811  diantaranya  diselesaikan  melalui  mekanisme restorative justice . Menurut Bareskrim Polri, jika 15.811 kasus tidak diselesaikan melalui mekanisme restorative justice , maka lapas akan semakin penuh ( full capacity) . Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang  penanganan  tindak  pidana  berdasarkan restorative  justice dilaksanakan,  terdapat  275.500 kasus  tindak  pidana,  dari  jumlah  itu,  polisi  menyelesaikan  170.000  kasus,  dan  15.811  di  antaranya diproses melalui mekanisme restorative justice. 18
Penyidik  tidak  melakukan  banyak  hal  selain  mengurangi  jumlah  penghuni  lapas  dan menghemat  waktu.  Keadilan  restoratif  bagi  polisi  juga  dapat  menghemat  biaya  dengan menghilangkan biaya pemanggilan, wawancara, dan prosedur lainnya. Polda Jatim, Jabar dan Sumut adalah beberapa wilayah yang memiliki jumlah perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif yang  paling  tinggi.  Di  sisi  lain,  Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur,  dan Bengkulu  adalah  tiga  daerah  yang  memiliki  jumlah  perkara  yang  diselesaikan  dengan  keadilan restoratif yang paling rendah.

## SIMPULAN
1. Di  Indonesia,  ilmu  hukum  positif (analytical  jurisprudence) tidak  memenuhi  standar  penegakan hukum. Akibatnya, hukum progresif muncul.  Paradigma hukum baru untuk penyelesaian perkara pidana adalah penerapan penegakan hukum progresif melalui metode restorative justice . Daripada kepastian  hukum,  hukum  progresif  mengutamakan  keadilan  dan  keuntungan.  Beberapa  lembaga penegakan  hukum  menggunakan  pendekatan  hukum  progresif,  salah  satunya  adalah  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Polri  dapat  menggunakan restorative  justice untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  ringan  dan mencapai  keadilan  yang  substantif  melalui  pendekatan  peradilan  reintegratif  yang  bernuansa Pancasila  dengan  memanfaatkan  kearifan  lokal. Restorative  justice ini  adalah  kebutuhan  hukum masyarakat  yang  Penekanannya  diberikan  pada  pemulihan  situasi  semula  dan  menyeimbangkan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan non-punitif.
3. Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dalam penanganan perkara pidana harus menhikuti syarat- syarat  yang  ditentukan  secara  umum,  baik  persyaratan  materiil  dan  formil  serta  persyaratan khusus.  Diharapkan  bahwa  model  penyidikan  progresif (progressive  investigation) yang menggabungkan model "penyelidikan ilmiah" dan "penyelidikan progresif", akan memungkinkan penyelesaian hukum yang adil, profesional, dan intelektual untuk mencapai keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif , Jakarta : Kompas, 2006
______________, Penegakan Hukum Progresif , Jakarta : Kompas, 2010. ______________, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih , Yogjakarta : Genta Publishing, 2010. Tanya, Bernard L, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jakarta : Genta Publishing, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
18 Bareskrim  Polri, Polri  Selesaikan  15.811  Perkara  lewat  Restorative  Justice,  Cegah  Lapas Overkapasitas. https://polri.go.id/berita-polri/239, (diakses tanggal 11 Januari 2024).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Republik  Indonesia,  Peraturan  Polri  Nomor  8  tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya  Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

## Jurnal
Rahardjo,  Satjipto,  “Hukum  Progresif  yang  Membebaskan”, Jurnal  Hukum  Progresif,  Vol.1,  No.1 , 2005.
Suka,  Ibnu,  dkk,  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Polri  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Melaksanaan Restorative  Justice  Untuk  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Masyarakat”, Jurnal  Hukum  Khaira Ummah , Vol. 13, No. 1 , 2018.
S.  Sahabudin,  “Peradilan  Reintegratif  Sebagai  Model  Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Kasus-Kasus Ringan Di Indonesia,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3 , 2013.

## Makalah
Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip.

## Internet
https://polri.go.id/berita-polri/239.