## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU
Riska Fitriani Email : risfit_destiny@yahoo.com
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Alternatif  Penyelesaian  sengketa  biasa  digunakan  para  pihak  yang  bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini  tentunya  tidak  selalu  berhasil  tercapainya  perdamaian,  karena  sengketa berlanjut,  kurang  ahlinya  tokoh  masyarakat    bertindak  sebagai  pendamai  para pihak  (mediator).  Seperti  salah  satu  hasil  penelitian  penulis  dilakukan  di  Desa Kualu  Kecamatan  Tambang,  terhadap  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  yang terjadi  dalam  masyarakat.  Desa  ini  dengan  sistem  kekarabatan  yang  berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu.
Permasalah  dalam  masyarakat  diselesaikan  melalui  oleh  para  tokoh  masyarakat adat  .  Namun  yang  bertindak  sebagai  pihak  penengah  yang  netral  disebut mediator,  yakni  ninik  mamak  yang  dihormati  masyarakat  dan  kelompok  suku yang ada.
Kata Kunci: Alternatif,  Penyelesaian, Sengketa, Mediasi.

## Abstract
Alternative Dispute settlement is commonly used by the disputing parties through mediation. Through mediation, it is called a mediator, conducted out of court (non litigation).  The  settlement  of  disputes  through  mediation  is  certainly  not  always the  achievement  of  peace,  because  the  dispute  continues,  the  lack  of  skilled community leaders acts as a reconciliation of the parties (mediator). As one of the results of the study authors conducted in the Village District Tambang Kualu, on the  implementation  of  dispute  resolution  that  occurred  in  society.  This  village with a prevailing kinship system is matrilineal, or a kinship system derived from Mother's lineage. Problems in the community are resolved through by indigenous leaders. However, acting as a neutral mediator is called a mediator, namely ninik mamak that is respected by the community and ethnic groups.
Keywords : Alternative, Settlement, Dispute, Mediation.

## A.   Latar Belakang Masalah
Hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  tidak  hanya  hukum  yang tertulis  saja,  tetapi  juga  hukum  yang tumbuh  pada  masyakat.  Masyarakat merupakan  suatu  bentuk  kehidupan
bersama, yang warga-warganya hidup  bersama  untuk  jangka  waktu cukup  lama,  sehingga  menghasilkan kebudayaan 1 .  Dalam hal ini, prinsip-
1 Soerjono  Soekanto,  1983 Hukum  Adat Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, hlm 91.
prinsip  hukum  atau  asas  hukum bukanlah norma kongkrit,  melainkan merupakan pikiran-pikiran dasar bersifat  umum  dan  merupakan  latar belakang  dari  peraturan  hukum  yang kongkrit  yang  terdapat  dalam  setiap system hukum yang menjelma dalam paraturan  perundang-undangan  dan putusan  hakim  yang  merupakan hukum  positif    dan  dapat  ditemukan dengan  mencari  sifat-sifat  umum dalam peraturan kongkrit 2
Berlakunya  suatu  peraturan hukum  adat  tampak  dalam  putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya  putusan  kumpulan  desa, putusan  kepala  adat,  putusan  hakim perdamaian  desa,  putusan  pegawai agama,  dan  sebagainya  masing- masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri 3 .
Seperti  halnya  penetapan  tokoh masyarakat  dalam  hal  penyelesaian sengketa  dalam  suku  maupun  antar suku pada masyarakat adat. Kehidupan  manusia  selalu  diwarnai dengan  konflik  yang  diawali  adanya permasalahan  dalam  setiap  aktivitas
2 Sudikno  Mertokusumo,  1986 ,  Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta,  hlm 33.
3 Soepomo,  2000, Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat , Pradnya Paramita, Jakarta,  hlm30.
mereka. Bermacam-macamnya permasalahan  menimbulkan  adanya konflik  tentunya  tidak  selalu  dapat diselesaikan  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya serta pemecahan  masalah  tersebut  dapat diterima  bagi  para  pihak  yang berselisih  bahkan  sering  berujung pada  munculnya  sengketa.  Namun manusia tentunya senantiasa mengusahakan  dan  berupaya  dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya  solusi  yang  diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan  baik.  Oleh  Karena  itu diharapkan  bukan  hanya  adanya pihak  yang  menang  atau  kalah namun  lebih  diupayakan  tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak  yang bersengketa dengan mufakat
dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut ( win-win solution ). Namun tidak semua sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan melalui  mediasi.  Hal  ini  disebabkan karena  proses  mediasi  yang  belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik 4 .
Tindak  lanjut  dari  sengketa yang timbul dalam masyarakat
4 Rahmadi Usman, 2003, Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  di  luar  Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162-163.
tentunya  ada  upaya  untuk  dapat diselesaikan  melalui  suatu  wadah yang  ditentukan  oleh  masyarakat  itu sendiri  yang  berawal  dari  kelompok yang  terkecil  dalam  masyarakat (seperti  halnya  keluarga)  sampai
dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan  hukum  sebagai  pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya  hakim  perdamaian  desa sudah  sejak  lama  terbentuk  dalam lingkungan  masyarakat  hukum  adat yang biasanya menyelesaikan
sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan  tradisional  tersebut.
Pada  peradilan  desa,  kepala  rakyat, bahkan ada yang sekaligus merupakan  tokoh  adat  dan  agama. Dalam  hubungan  dengan  tugas kepala  sebagai  hakim  perdamaian, Soepomo menyatakan 5 : “Kepala rakyat bertugas memelihara  hidup  hukum  di dalam  persekutuan,  menjaga supaya hukum itu dapat berjalan  dengan  selayaknya.
Aktivitas  kepala  rakyat  sehari-
hari  meliputi  seluruh  lapangan masyarakat.  Bahkan  saja  ia dengan para pembantunya menyelenggarakan  segala  hal
5 R.Soepomo, 1984, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita , Jakarta, hlm
65-66.
yang  langsung  mengenai  tata usaha badan persekutuan, bukan  saja  ia  memelihara keperluan-keperluan rumah tangga  persekutuan, seperti
urusan  jalan-jalan  desa,  gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan  tanah  yang  dikuasai oleh  hak  pertuanan  desa,  dan sebagainya,  melahirkan  kepala rakyat  bercampur  tangan  pula dalam  menyelesaikan  soal-soal perkawinan,  soal  warisan,  soal pemeliharaan  anak  yatim,  dan sebaginya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan  pergaulan  hidup  di dalam  badan  persekutuan  yang tertutup  bagi  kepala  rakyat untuk  ikut  campur  bilamana diperlukan  untuk  memelihara ketentraman,
perdamian,
keseimbangan  lahir  dan  batin untuk menegakkan hukum. ”
Penyelesaian
sengketa
dihadapkan pada proses yang dijalani oleh  para  pihak  tanpa  dibantu  oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai  kepentingan  terhadap berlanjutnya  sengketa  yang  ada. Menurut teori dari Cochrane , mengatakan  bahwa  yang  mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang  aktif    menemukan,  memilih, dan  menentukan  hukum  sendiri 6 .
6 Ade Saptomo, 2001, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative  Dispute  Resolution, Fakultas
Namun  adakalanya diselesaikan oleh pihak  lain  di  luar  sengketa  secara damai.  Jika  tidak  teratasi  melalui proses  di  luar  pengadilan,  maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi  di  dalam  pengadilan  atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa  yang  diselesaikan  melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan  biasanya  disebut  juga dengan Alternatve Dispute
Resolution  (ADR). Istilah  ADR pertama  kali  muncul  di  Amerika Serikat.  Hal  ini  muncul  karena masyarakat  Amerika  Serikat  merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi  (badan  peradilan)  tidak  dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan  atas  sistem  peradilan ( dissatisfied with the judicial system ) bagi  masyarakat  yang  menjadi  para pihak yang bersengketa.
Adapun mengenai bentuk- bentuk Alternative Dispute
Resolution (ADR) yang digemari dan
populer di Amerika Serikat yaitu 7 :
Hukum kultas Hukum Universitas  Andalas, Padang, Sumbar, hlm  5.
7 M.Yahya  Harahap,  1997, Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian  Sengketa ,  P.T.Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm 280-281.
1. Arbitrase;
2. Compulsory arbitrase system;
3. Mediasi ( Mediation );
4. Konsiliasi ( concilliation );
5. Summary jury trial;
6. Settlement conference.
Perbedaan penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  ini merupakan  alternatif  yang  dapat dipilih  dalam  penyelesaian  sengketa yang  muncul  akibat  berkembangnya konflik  yang  ada.  Cara  inipun  terus berkembang di berbagai Negara yang akhirnya  sampai  di  Indonesia  juga berkembang  pesat  seiring  dengan perkembangan  teknologi  yang  terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan
adanya kemudahan  dan  keuntungan  yang dapat  dirasakan  para  pihak  yang bersengketa  tentunya  akan  diminati oleh  para  pencari  keadilan.  Dalam Pasal  1  angka  (10)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif  penyelesaian  sengketa adalah lembaga
penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan  dengan  cara  konsultasi,
negosiasi,  mediasi,  konsilisasi,  atau penilaian ahli”.
Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat  digolongkan  ke  dalam 8
Mediasi,  Konsiliasi,  Arbitrase.  Salah satu  penyelesaian  sengketa  yang biasa  digunakan  bagi  para  pihak yang  bersengketa  adalah  mediasi yang  merupakan  cara  pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai  kesepakatan  para  pihak yang  bersengketa  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan  tanpa  adanya  pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah  yang  juga  merupakan penasehat  bagi  para  pihak  tersebut yang lazimnya disebut dangan mediator,  dan  dilakukan  di  luar pengadilan (non litigasi). Mediasi ini tentunya diharapkan agar
penyelesaian sengketa    dapat  terselesaikan  dalam waktu  yang  relatif  singkat  tanpa harus  diselesaikan  melalui  lembaga peradilan yang akan memakan waktu lama  dengan  prosedur  yang  harus dilalui  dengan  berbagai  macam tahapan  serta  memakan  biaya  yang relatif  banyak,  sedangkan  hasil  dari
8 Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian  Sengketa, Rajawali  Pers, Jakarta, hlm  2-4.
penyelesaian sengketanya belum tentu  sesuai  apa  yang  diharapkan para pihak yang bersengketa. Bahkan tidak  jarang  terjadi  hasil  putusan pengadilan  jauh  dari  rasa  keadilan yang  diinginkan  oleh  para  pihak. Namun seiring perkembangan peradapan  manusia  serta  perubahan ilmu  dan  teknologi  yang  pesat, kebutuhan  masyarakat  yang  semakin bertambah dengan segala permasalahan yang terus bermunculan di tengah-tengah masyarakat  dengan  berbagai  cara penyelesaian  sengketanya,  begitu juga  halnya  proses  mediasi  ini  tidak hanya  dilakukan  di  luar  pengadilan tetapi  terhadap  perkara  yang  sudah masuk ke pengadilan dapat deselesaikan  melalui  proses  mediasi. Hal  ini  diawali  dengan  semakin banyaknya  sapaan  terhadap  lembaga peradilan  sebagai  lembaga  yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara  yang  diajukan  serta  melalui prosedur  yang  berbelit-belit.  Perkara yang  ada  di  tengah  masyarakat  ini tidak  hanya  dalam  hal  masalah keluarga    tetapi  juga  terjadi  bagi pelaku usaha dan masyarakat bahkan bisa melibatkan pemerintah.
Dalam masyarakat adat kadang kala  yang  menjadi  penengah  adalah ninik  mamak.    Dan  yang  menjadi kendala ninik mamak ketika berperan sebagai  mediator    yaitu  belum mempunyai sertifikat sebagai mediator.  Walapun  mediator  dalam penyelesaian  sengketa  adat  ini  tidak ada  kewajiban  mempunyai  sertifikat tersebut.
Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dalam penyelesaian  sengketa  yang  terjadi dalam  masyarakat  adat.  Sengketa yang bermunculan di tengah masyarakat adat sering terjadi terutama  dalam  hal  masalah  yang terjadi  dalam  suku  mereka,  baik mengenai  sengketa  masalah  harta pusaka  maupun  perilaku  dalam menerapkan hukum adatnya.

## B.     Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  diambil dari  hasil  penelitian  dengan  jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian  yang  akan  digunakan adalah yuridis  sosiologis (penelitian
hukum  empiris)  yaitu  studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori
mengenai  proses  terjadinya  dan mengenai  proses  bekerjanya  hukum dalam  masyarakat 9 .Sumber  Data yang digunakan adalah:
a. Data Primer
Data  yang  diperoleh  langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang
dilakukan  oleh  peneliti  ke lapangan;
b. Data Sekunder Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan
perundang- undangan,  buku-buku,  hasil- hasil  penelitian  yang  berwujud laporan,  yang  relevan  dengan penelitian yang dilakukan;
c. Data Tertier
Data  yang  mendukung  data primer  dan  data  sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia,
terminologi hukum. C. Hasil
Penelitian dan Pembahasan Mediasi  berasal  dari  istilah
“ mediation ”  yang  pada  gilirannya
9 Bambang  Sunggono,  1996, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, hlm 43.
berasal  dari  kata  latin  “ mediare ” yang  berarti  “berada  di  tengah”  atau medius yang  berarti  “tengah”  maka dapat  didefinisikan  secara  bebas sebagai  “setiap  tindakan  yang diambil  oleh  seseorang  atau  suatu institusi  untuk  dengan  prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu  silang selisih dengan cara bertindak menengahi  dua  (atau  lebih)  pihak yang  tengah  bersengketa 10 .  Kata mediation ini  dapat  juga  diartikan pihak  ketiga  yang  ikut  campur perkara cendrung mencari
penyelesaiannya 11 .
Batasan-batasan  mediasi  yang
dikemukakan oleh para ahli:
a. Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi adalah
proses  negosiasi  pemecahan masalah dimana  pihak  luar  yang  tidak memihak  ( impartial )  dan  netral bekerja  dengan  pihak  yang    untuk membantu mereka memporoleh kesepakatan    perjanjian  dengan memuaskan.  Berbeda  dengan  hakim atau arbiter, mediator tidak
10 Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana, Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,
Jakarta, hlm  2.
11 L.P.M  Ranuhandoko,  2003, Terminologi Hukum  Inggris-Indonnesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm 399.
mempunyai wewenang untuk memutuskan  sengketa  antara  pihak. Namun  dalam  hal  ini  para  pihak kepada  mediator  untuk  membantu mereka  menyelesaikan  persoalan- persoalan  di  antara  mereka.  Asumsi bahwa  pihak  ketiga  akan  mampu mengubah  kekuatan  dan  dinamika sosial  hubungan  konflik  dengan  cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah  pribadi  para  pihak,  dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses  negosiasi  yang  lebih  efektif. Dan  dengan  demikian  membantu para  peserta  untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.
b. Begitu juga halnya Christopher W. Moore 12
mengemukakan  mediasi  merupakan negosiasi penyelesaian masalah dimana  suatu  pihak  luar,  tidak berpihak,  netral  tidak  kekerjasama para  pihak  yang  bersengketa  untuk membantu  mereka  guna  mencapai suatu  kesepakatan  hasil  negosiasi yang  memuaskan  para  pihak.  Tidak seperti  halnya  hakim  dan  arbiter
12 Gary  Goodpaster,  1999, Seri  Dasar Hukum  Ekonomi  9,  Panduan  Negosiasi  dan Mediasi , ELIPS, Jakarta, hlm 241-242.
mediator  mempunyai  wewenangan untuk  memutuskan  sengketa  antara para  pihak  malahan  para  pihak memberi  kuasa  pada  mediator  untuk membentu mereka.
Praktisi  mediasi  membagi tahapan mediasi antara lain:
a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
b. Memahami masalah-masalah
c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
d. Mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan
Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa  berdasarkan  kepustakaan 13
yaitu Pertama, adalah proses adjudikatif seperti  halnya pengadilan arbitrase  dengan  batuan  pihak  ketiga netral  yaitu  hakim  arbiter  yang berwenang  memutus  berdasarkan fakta-fakta  yang  dikemukakan  para pihak  dalam  suatu  putusan. Kedua, b ersifat  investigasi  yaitu  pencari fakta  ( fact  finding ),  dengan  pihak ketiga  yang  netral  yang  biasanya terdiri  dari  beberapa  dalam  jumlah ganjil  yang ditunjuk para pihak yang
13 Takdir  Rahmadi,    2001,  Pidato  Ilmiah Dies  Natalies  Ke-50  Fak-Hukum  Undand, Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa,  Upaya  Pelembagaan  dan  Peran Fakultas  Hukum  di  Indonesia ,  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 4.
bersengketa  dengan  akhir  berupa rekomendasi  dari  tim  pencari  fakta yang  dapat  atau  tidak  mengikat  para pihak. Ketiga, adalah  atas  dasar pendekatan kolaboratif dan keonsensus  atau mufakat para pihak, seperti halnya negosiasi ( negotiation ) dan  mediasi  ( mediation ).  Alasan yang  melatar  belakanginya  pilihan penyelesaian sengketa atau Alternatif Dispute  Resolutionn  (ADR) diminati bagi pencari keadilan yaitu 14 :
a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian
sengketa  yang  lebih  fleksibel dan  responsif  bagi  kebutuhan para pihak yang bersengketa.
b. Untuk memperkuat keterlibatan  masyarakat  dalam proses penyelesaian sengketa.
c. Memperluas  akses  mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga  setiap  sengketa  yang memiliki  cirri-ciri  tersendiri terkadang  tidak  sesuai  dengan bentuk  penyelesaian  yang  satu cocok  dengan  yang  lainnya. Para  pihak  dapat  memilih
14 Takdir Rahmadi, 1996, Makalah,
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan    yang    Disajikan  Makalah dalam    Penataran  Hukum  Lingkungan Proyek  Kerjasama  Indonesia  Belanda ,  pada Fakultas  Hukum  Airlangga  Surabaya,  4-12 Januari , hlm  8.
mekanisme penyelesaian
sengketa  yang  terbaik  dengan situasi  dan  sengketa  yang disengketakan. Urgensi  pelembagaan  pilihan penyelesaian  sengketa  di  Indonesia didasari  berbagai  alasan  sebagai berikut 15 :
a. Adanya  tuntutan  masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian  sengketa  yang mampu memenuhi rasa keadilan  yang  semakin  hai semakin mengkristal b. Untuk  mengimbangi  semakin meningkatnya tuntutan dan sikap  kritis  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  pengambilan keputusan.
c. Kehadiran alternative  dispute
resolution atau pilihan penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat modern menumbuhkan iklim
persaingan  yang  sehat  dan mendorong  motivasi  lembaga- lembaga penyelesaian sengketa lainnya  untuk  meningkatkan citra dalam masyarakat.
15 Harijah Damis,  2004, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1  Tahun  2001  Tentang  Pemberdayaan Pengadilan  Tingkat  Pertama  Menerapkan Lembaga Damai , Jakarta.
Dalam  praktiknya  untuk  saat ini  penerapan  sanksi  adat  ini  tidak menjadi  solusi  terbaik  sehingga sekarang  berkembang  metode  dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan seperti:
1. Penyelesaian secara
pendekatan  langsung  kepada para  pihak  yang  bersengketa oleh keluarga; 2. Penyelesaian
secara pendekatan  langsung  kepada para  pihak  yang  bersengketa oleh keluarga besar yang merupakan kesatuan dari keluarga terdekat; 3. Penyelesaian secara
pendekatan  langsung  kepada para  pihak  yang  bersengketa oleh  kalau  diperlukan  dibantu oleh  masyarakat  lainnya  dalam musyawarah
masyarakat setempat; 4. Penyelesaian secara pendekatan  langsung  kepada para  pihak  yang  bersengketa oleh ninik mamak;
5. Penyelesaian secara pendekatan  langsung  kepada para  pihak  yang  bersengketa oleh lembaga adat;
6. Penyelesaian secara pendekatan  langsung  kepada
para  pihak  yang  bersengketa oleh  perwakilan  pemerintah dalam  hal  ini  adalah  kepala desa.
Proses  mediasi  berlangsung sesuai  tata  cara  yang  telah  didisain sedemikian  rupa  oleh  mediator  atas keterlibatannya  sebagai  pihak  ketiga
yang netral sesuai dengan karakteristik  yang  dihadapkan  pada suatu  dinamika  korelasi  para  pihak dengan  mediator  serta  kepercayaan penuh  yang  dilingkupi  cara  kerja mediasi. Namun ada kegiatan mediator dalam proses  mediasi  sealu ada  dan  sama  dalam  segala  bentuk mediasi  atau  disebut  juga  jenjang yang  harus  dilewati  dalam  setiap proses  mediasi. Mediasi  berlangsung melalui empat jenjang antara lain: a. Menciptakan forum atau
kerangka tawar menawar
b. Pengumpulkan  dan  pembagian informasi
c. Tawar-menawarkan penyelesaian masalah
d. Pengambilan keputusan Mediasi  mempunyai  tiga  ciri khusus yang disimpulkan dari
pengertian  mediasi  menurut  Hendry Campbell  black:
a. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di  luar  pengadilan)    dipimpin oleh  seseorang  mediator  yang netral.  Oleh  sebab  itu  para pihaklah yang menentukan atau menunjuk  orang  yang  menjadi mediator.
b. Mediator  bertugas  membantu pihak  yang  bersengketa  untuk membuat persetujuan-
persetujuan. Dalam Upaya tertib  dan  lancarnya  proses mediasi, maka mediator seharusnya terlebih dahulu
menentukan waktu dan
menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan, menyusun proposal persetujuan setelah  memperolah  data  dan informasi tentang kegiatan para pihak  yang  bersengketa,  tetapi isi  proposal  perdamaian  atau persetujuan  diputuskan  oleh para  pihak  yang  bersengketa dalam rangka menemukan
solusi  yang  memuaskan  da menguntungkan masing-
masing pihak (win-win solution ).
c. Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil
keputusan. Namun dalam praktiknya dalam  masyarakat  adat  mediator berpihak kepada salah satu suku para pihak yang merupakan suku mediator tersebut,  karena  ninik  mamak  yang menjadi  mediator  adalah  perwakilan dari  beberapa  suku  yang  ada.  Jika terjadi permasalah dalam masyarakat maka  di  musyawarahkan  oleh  para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai  pihak  penengah  yang  netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung  oleh  ninik  mamak  atau pemimpin  adat  perwakilan  beberapa suku  yang  dihormati  mayarakat  dan kelompok  suku  yang  ada.  Dalam pelaksanaaan  mediasi  ini  dilakukan di  luar  pengadilan,  dan  sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika
permasalahan  masih  berlanjut  maka akan  diselesaikan  melalui  ninik
mamak suku tersebut. Dalam lingkungan  masyarakat  adat  ini sudah  ditunjuk  ninik  mamak  yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga  ninik  mamak  ini  yang
berperan dalam penyelesaian
sengketa  dalam  masyarakat  adat  ini yang akan
menyelesaikan permasalahan  tersebut  atau  sebagai penengah  (mediator).  Namun  dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat  ini  masih  saja  dihadiri oleh  pihak  lain  selain  para  pihak yang  bersengketa,  walaupun  para pihak  menyetujui,  namun  hal  ini tentunya  tidak  sesuai  dengan  teori mediasi tersebut.

## D. Kesimpulan
Perlunya  pengembangan  pola pikir  masyarakat  terhadap  perlu penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan seperti mediasi,  sehingga dibantu  dengan  mediator  dalam  hal ini  oleh  ninik  mamak.  Dalam Pelaksanaanya dilakukan mediasi ini dengan  dihadiri  berbagai  pihak sehingga kerahasiaannya tidak terlalu terjaga.  Di  samping  itu  mediator yang  merupakan  ninik  mamak  ini juga tidak memiliki sertifikat mediator, sehingga belum mengetahui  teknik  mediasi  yang tepat. Dan diharapkan proses mediasi ini  benar  terlaksana  dengan  dengan terjaga  kerahasiaan  permasalahan para pihak. Serta lebih
diperhatikannya  perlunya  sertifikat mediator bagi seorang yang berperan sebagai  mediator,  serta  adanya pemberdayaan  tokoh  masyarakat dalam  sengketa  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Daftar Pustaka A. Buku Gary  Goodpaster, (1999) Seri  Dasar Hukum  Ekonomi  9,  Panduan Negosiasi  dan    Mediasi ,
ELIPS, Jakarta Gunawan  Widjaja,  (2002) Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta L.P.M  Ranuhandoko,  MB.A,  (2003)
Terminologi  Hukum  Inggris- Indonnesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta
M.Yahya  Harahap,  (1997) Beberapa Tinjauan  Mengenai  Sistem Peradilan  dan  Penyelesaian
Sengketa ,  P.T.Citra  Aditya
Bakti, bandung
R.Soepomo, ( 1984 ) Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya
Paramita , Jakarta
Soetandyo  Wignjosoebroto, ( 2005 ) Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana, Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Soepomo,  (2000) Bab-Bab  Tentang Hukum Adat , Pradnya
Paramita, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  (1983) Hukum Adat Indonesia , PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, (1986) Mengenal Hukum: Suatu Pengantar , Yogyakarta, Liberty
B. Artikel atau  Makalah Ade  Saptomo,  (2001). Penyelesaian
Sengketa  di  Luar  Pengadilan Sebuah  Kajian  Alternative Dispute  Resolution, Fakultas Hukum kultas Hukum Universitas  Andalas, Padang, Sumbar. Abdurrahman,  (2006) Kertas  Kerja Beberapa Pemikiran tentang Rancangan UU Hukum Adat, Magister  Kenotariatan FH UGM.
Amrah  Muslimin,  (1998)  dalam B.Hestu Cipto  Handoyo, Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga  Daerah ,  Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Harijah Damis, (2004) Hakim Pengadilan  Agama  Palopo, Hakim  Mediasi  Versi  SEMA No.1  Tahun  2001  Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat  Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Jakarta. Takdir  Rahmadi,  Makalah,  (1996) Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Lingkungan    yang Disajikan  Makalah  dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda , pada Fakultas
Hukum Air Langga Surabaya, 4-12 Januari.
Takdir  Rahmadi,  (2001)  Pidato Ilmiah  Dies  Natalies  Ke-50 Fak-Hukum Undand, Mediasi sebagai  proses  penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaan dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia ,  Fakultas  Hukum
Universitas Andalas, Padang.