INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6170-6178 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Dalam Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2021/ PN Unh)
Sofyan Rauf Universitas Lakidende Email: raufsofyan6@gmail.com
Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk mengetahui ratio decidendi hakim mengesampingkan  ketentuan  pasal 160 KUHP dalam dakwaan primer dan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam memutus perkara No.  37/Pid.B/2021/  Pn  Unh  tentang  tindak  pidana  terhadap  penguasa  umum.  Penelitian  yang digunakan  penulis  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  penelitian  hukum  Normatif.  Sendangkan  teknik analisis menggunakan Inventarisasi atau pengumpulan peraturan perundang-undangan, Identifikasi norma-norma hukum, dan Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku- buku hukum. Hasil penelitian dalam karya ilmiah ini bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum dijamin  dalam  undang-undang.  Tetapi,  tentu  harus  memperhatikan  Himbauan  dari  pemerintah (penguasa  umum) dalam hal ini Kapolres  Konawe terkait pandemik Covid-19. Ketika terjadi tindak pidana maka lembaga yang berwenag dalam menyelesaikan adalah pengadilan. Tentu majelis hakim dalam membuat  putusan harus menggunkan Ratio  decidendi  merupakan  dasar  hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan ialah berdasarkan dakwaan dan memperhatikan fakta-fakta hukum.
Kata Kunci : Covid-19, Penguasa umum, Ratio decidendi

## Abstract
The aim of the research is to find out the judge's decidendi ratio in ignoring the provisions of Article 160 of the Criminal Code in the primary indictment and to find out the judge's decidendi ratio in deciding case No. 37/Pid.B/2021/ Pn Unh concerning criminal acts against general authorities. The research used by the author in this scientific work is Normative legal research. Meanwhile, analysis techniques use inventory or collection of statutory regulations, identification of legal norms, and study of legal doctrines obtained through legal books. The results of the research in this scientific work show that  freedom  of  expression  in  public  is  guaranteed  by  law.  However,  of  course  you  have  to  pay attention to the appeal from the government (general authority), in this case the Konawe Police Chief regarding the Covid-19 pandemic. When a criminal act occurs, the institution with authority to resolve it is the court. Of course, the panel of judges in making a decision must use the Ratio Decidendi, which is the legal basis for handing down a decision. Because the consideration of the Panel of Judges in giving a decision is based on the indictment and paying attention to legal facts.
Keywords: Covid-19, General authority, Ratio decidendi

## PENDAHULUAN
Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang biasa di sebut dengan  Bumi Anoa. Merupakan Daerah  dengan  sumber  daya  alam  yang  cukup  mempuni  yang  diantaranya  terdapat Pertambangan Nikel, Industri Aspal, serta Tambang Emas dan hasil industry  lainnya. Di salah  satu  Daerah  Sulawesi  Tenggara  tepatnya  di  Desa  Morosi  kecamatan  Morosi Kabupaten  Konawe  terdapat  pertambangan  Nikel  yang  salah  satunya  PT.VDNI  (Virtue Dragon  Nickel  Industry)  yang  keberadaannya  menjadi  problem  dikalangan  para pekerja/buruh  yang tergabung dalam Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) dan Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI) serta Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN). Dimana keberadaan PT.VDNI membuat sebagian pekerja diperusahaan tersebut merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan yang diantaranya ketetapan upah buruh minimum yang tidak kunjung dinaikan bagi karyawan yang telah bekerja kurang lebih dari 1 (satu) Tahun dan juga minimnya pengangkatan karyawan kontrak menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan tetap yang telah bekerja selama 36 bulan (3 tahun).
Lantas karena kebijakan itulah yang membuat mereka sampai melakukan upaya untuk mencapai  suatu  kesepakatan  dengan  pihak  perusaahan.  Namun  upaya  yang  mereka lakukan  selalu  tidak  diindahkan mulai   dari    mencoba    untuk    bertemu    dengan    pihak perusahaan    agar  melakukan  perundingan  dengan  pihak  Humas  PT.VDNI.  Hal  ini  telah dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali dan disusul dengan mengirim surat ke   Dinas Ketenagakerjaan  (DISNAKER)  berharap  akan  adanya  titik  temu.  Tapi    apa  yang  mereka
sampaikan tetap tidak mendapatkan jawaban dari upaya-upaya yang dilakukan.
Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 RAMADHAN, YOPI, ILHAM,  NKSON,  dan Terdak ANDI  melakukan pertemuan di CAFE RCOM di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi membicarakan mengenai rencana aksi unjuk rasa tangal 14  Desember 2020, selanjutnya pada tanggal 13  Desember 2020,   RAMADHAN, ANDI    melakukan  pertemuan  di Rumah ANDI  di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe Selatan; yang mana  pada  saat  itu juga pada      tanggal      13      Desember  Serikat Perlindungan Tenaga Kerja (SPKT) Kab. Konawe bersama Front Nasional Pekerja Buruh Indonesia (FNPBI) melakukan rapat di rumah kos FIRMAN di Kampung Jawa Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe bersama JUNAIDI   dan JONAL    serta     beberapa     orang     yang      berjumlah    18  (delapan  belas)  orang  untuk membahas  rencana  aksi  demonstrasi,  strategi  dan  menentukan      titik-titik      berkumpul massa   pada   pos-pos   yang ditentukan dengan membuat sketsa lokasi demonstrasi;
Selanjutnya  pada  hari  Senin  tanggal  14  Desember  2020  massa aksi yang tergabung dalam  4  (empat)  elemen  yaitu  Serikat  Perlindungan  Tenaga  Kerja  (SPKT)  Kab.  Konawe dengan DPW FKSPN Provinsi Sultra yang dipimpin oleh RAMADHAN, YOPI, ILHAM, APRIAJI, NIKSON dan KASMAN, serta JUNAIDDIN, HAMID, JONAL dan PUTRA WIJAYA bergabung dengan  elemen  Himpunan  Eks Karyawan (HEKKAR) PT. VDNI dan OSS bersama elemen Masyarakat Pencari Kerja (MPK) Kec. Morosi dengan pimpinan ANDI bersama SYAMRIJAL, LUKMAN LATIEF, LUKMAN YUSRAN, ILHAM, SUTRISNO dan JUMADIL, selanjutnya masa aksi 4 (empat) elemen berkumpul   dan membentuk  kelompok  massa  di  pertigaan  Desa Morosi  dengan  jalan  Holing  Timbangan  SS  12,  IRPAN  dan  LA  NTAWU  melakukan penghadangan karyawan PT VDNI yang keluar kerja maupun yang akan masuk kerja untuk mengajak bergabung dengan massa  aksi  sedangkan KASMAN  bertugas  di  Jety  PT  VDNI untuk  menghalau  karyawan  dan  mengajak  untuk  ikut  dalam  aksi,  karena  massa  aksi dipertigaan jalan Holing mengganggu aktifikas karyawan untuk bekerja  dan  merupakan jalan  umum petugas Pengamanan  PT VDNI  dibantu pihak Kepolisian membubarkan massa lalu massa aksi bergerak menuju ke pintu masuk PT VDNI, dan sekitar pukul 06.40 Wita IRPAN melakuan   orasi   didepan pintu  masuk  PT  VDNI  menggunakan  pengeras suara (megapone) yang saat aksi massa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang, tidak lama kemudian   salah   seorang   Humas   PT   VDNI   datang  dan  berusaha mengambil pengeras suara megapone yang digunakan IRPAN,  sehingga terjadilah  tarik  menarik  megapone antara  IRPAN    dengan    Humas    PT  VDNI,  setelah  itu    terjadilah  aksi  saliing  lempar menggunakkan  batu  antara  massa  unjuk  rasa  dengan  karyawan/sekuriti  PT    VDNI, kemudian datang   petugas   dari   Polres  Konawe  untuk mengamankan dan meredahkan situasi.  Bahwa  selanjutnya  pada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba
dilokasi unjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lama kemudian ILHAM naik keatas mobil sound  system  melakukan orasi dan setelah ILHAM orasi sekitar pukul 07.30 wita YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasi unjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauan kepada massa aksi dengan kalimat “ rekan- rekan, saya sudah mendengar semua aspirasi dari rekan-rekan, ini semua tidak akan selesai kalau dilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti   ini   dilapangan,   saya   akan   galang,   saya   akan pertemukan   antara pihak  perusahaan   dengan  pewakilan  massa  aksi, kalau  dilapangan  seperti  ini  tidak akan  selesai.  Saya  selaku  Kapolres  bertanggungjawab,  segera  putuskan  untuk  duduk bersama antara Korlap dan dari Perusahaan, jadi Korlap   bersama   saya   akan   bersama- sama bertemu   dengan   pihak perusahaan  akan  bicara  masalah  ini,  jadi  ini saudara- saudara    dalam pandemi, berkumpul  ini melanggar aturan undang-undang. kami tidak mau melaksanakan aturan tegas, kalau rekan- rekan menuruti apa yang saya sampaikan, ini kita menyebar cluster maka dari itu untuk Korlap kita akan berunding  di  meja ” .  Namun massa  aksi tidak  mengindahkan arahan/himbauan  dari  Kapolres  Konawe.  Jumlah massa aksi   semakin  banyak  dan  terus  melakukan  orasi  didepan  pintu masuk  PT  VDNI  secara bergantian  oleh  RAMADHAN,  YOPI,  ILHAM,  NIKSON,    APRIAJI  dan  menyampaikan orasinya yaitu “ agar Karyawan Kontrak yang sudah bekerja lebih dari 36 bulan (tiga tahun) agar  diangkat  menjadi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT)  atau  Karyawan Tetap ”, dan “ menuntut Kenaikan upah buruh/pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun ” serta  mengajak  karyawan  yang  akan  keluar  dan  masuk  kerja  untuk  bergabung bersama  massa  aksi, ANDI melakukan  orasi  mengajak  massa  untuk  bergerak masuk  ke dalam  area perkantoran  PT VDNI  untuk  menemui  Pimpinan PT VDNI,  lalu  sekitar  pukul 12.00 Wita YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) mengajak ANDI untuk masuk ke Pos Utama sekuriti PT VDNI dan menyampaikan untuk tidak melaksanakan aksi seperti yang lain, tidak lama  kemudian  YUDI  KRISTANTO  (Kapolres  Konawe)    keluar  dan  melihat  massa  aksi melakukan  aksi  saling  dorong  dengan    pihak    sekuriti/karyawan    PT VDNI,   lalu   YUDI KR I ST ANT O  (Kapolres  Konawe)  masuk  ke  area perkantoran PT VDNI untuk menemui Pimpinan  perusahaan guna memediasi  namun pihak perusahaan tidak membuka ruang untuk melakukan mediasi, dan kegiatan aksi unjuk rasa tetap berlangsung.
Bahwa sekitar jam 13.00 wita ILHAM melakukan orasi  dan meminta kepada Pimpinan PT  VDNI  Mr.  TONY  untuk  bertemu,  tidak  lama  kemudian  YOPI  naik  ke  atas  mobil soundsytem berorasi menyampaikan “ kami memberikan waktu 30 menit kepada    pihak manajemen   untuk   menemui   kami,   kalau   tidak   datang maka kami akan  memaksa masuk dan jangan salahkan kami kalau kami anarkis ”, lalu YOPI  turun dari  mobil pickup
dan bergabung dengan massa aksi, sekitar  beberapa  menit  kemudian  sekitar  jam  13.50 Wita  YOPI  naik  lagi ke  mobil  soundsystem  dan  mengambil  mic  lalu  mamandu  aksi massa dengan menyanyikan  lagu “m aju tak gentar ” lalu berorasi dengan suara lantang “ karena sampai saat ini pihak manajemen tidak menemui kami massa aksi, maka kami akan memaksa masuk kedalam kantor PT VDNI dan pihak Kepolisian kami meminta izinkan kami untuk masuk kedalam perusahaan. Jika tidak diizinkan maka jangan salahkan kami kalau kami  anarkis ” lalu  sesaat  kemudian  YOPI  mulai  menghitung  mundur mulai  angka  10 (sepuluh) sampai 1(satu) dan saat itu massa aksi terprovokasi dan saliing dorong dengan petugas keamanan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan gelas air mineral kearah  petugas  dan  membuat  massa  aksi  lainnya    ikut    melakukan    pelemparan menggunakan  batu,  keadaan   sudah tidak terkendali mulai anarkis dan memaksa masuk kedalam perusahaan namun petugas Kepolisian memukul mundur massa aksi. Kemudian pada pukul  14.00  saat  karyawan  keluar pergantian   shif   kerja   yang   jumlahnya ribuan orang sebagian ikut bergabung dengan massa aksi hingga kembali melakukan pelemparan kepada  petugas  dan  petugas  terdesak  mundur  dan  massa  aksi  berhasil masuk kedalam perusahaan PT VDNI melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kendaraan, alat berat, gedung, dan fasilitas lainnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  penelitian hukum  Normatif.  Menurut  Peter  Mahmud,  penelitian  hukum  adalah  penelitian  normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif  yaitu  aturan  yang  dibuat  oleh  para  politisi  yang  memiliki  kedudukan   yang  lebih tinggi  sebagaimana dikemukakan  oleh  John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.
Berdasarkan pendapat tersebut penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi  yaitu  apakah  aturan  hukum  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  apakah  norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah  tindakan  sesorang  sesuai  dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum.  Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio  Decidendi  Hakim  Mengesampingkan  Ketentuan  Pasal  160  KUHP  Dalam  Dakwaan Primer
Ada    dua   pendapat   mengenai    mengikatnya    suatu pertimbangan  hakim  yaitu
mengikat    dan    pertimbangan    hukum  tidak  mengikat.  Pertama,  bagian  yang    disebut dengan ratio decidendi yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang  dirumuskan dalam amar  putusan. Bagian  pertimbangan  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Kedua, bagian  yang    disebut  dengan  orbiter    dicta,    yaitu  merupakan    serangkaian    pendapat hukum yang     tidak   berkenaan   langsung   perkara   maupun  dengan  amar putusan dan tidak mengikat. Ratio   decidendi   merupakan   dasar   hukum   suatu   putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan yang lebih  rendah  melalui  doktrin “stare    decisis”.    Pertimbangan    hukum  yang  mengikat  masuk  dalam  kategori  “ratio decidendi” atau rasio keputusan yang   langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar pu tusan,  sedangkan  selebihnya  biasa  disebut  d engan  “obiter”  atau“obiter dictatum”. Obiter  dicta  merupakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang   sedang ditangani. Obiter   dicta   dalam putusan (dalam tradisi  common  law)  biasanya  dipakai  ketika  hakim  ingin menggunakan indikasi atau petunjuk- petunjuk tertentu dalam memutus suatu kasus yang  serupa, tetapi tidak identik (berbeda da lam beberapa hal) dengan kasus yang  sedang ditangani Ratio  Decidendi  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  No.  37/Pid.B/2021/  Pn  Unh  Tentang Tindak Pidana Terhadap Penguasa Umum
Dasar Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke dua yang diatur dalam pasal 216 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ialah berdasarkan  fakta-fakta Hukum yang unsur-unsurnya mengarah langsung ke Pasal 216 KUHP yaitu  unsur barang siapa, unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah yang dilakukan menurut peraturan perundang- undangan  oleh  penjabat  yang  oleh  tugasnya  mengawasi  sesuatu  atau  oleh  penjabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak  pidana  demikian  pula  dengan  sengaja  mencegah  menghalang-halangi  atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang penjabat, dan unsur orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
Unsur dengan sengaja tidak menuruti perintah atau perintah yang dilakukan  menurut peraturan  undang-undang  oleh  pejabat  yang oleh tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa  tindak  pidana    demikian   pula    dengan    sengaja    mencegah,   menghalang- halangi atau     menggagalkan     tindakan     guna menjalankan ketentuan undang- undang
yang dilakukan oleh salah seorang pejabat. Pengertian dari sub unsur dengan sengaja dalam teori ilmu hukum s ecara luas dikenal dengan “opzet/dolus” yang meliputi :
1. Kesengajaan  sebagai  tujuan (opzet  als oogmerk),  opzet  ini  terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujua n” dari pelaku;
2. Kesengajaan  dengan  tujuan  yang  pasti  atau  yang  merupakan  keharusan (opzet  bij zakerheids  bewustzijn),  opzet  ini  terjadi  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang  dituju  itu  pelaku  insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan  akibat  yang  tertentu,  perbuatan  tersebut “ pasti ” akan  menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
3. Kesengajaan  dengan  kesadaran  akan  kemungkinan  ( opzet  bij  mogelijkheids bewustzijn/dolus   eventualis/voorwardelijke   opzet), opzet ini terjadi apabila seseorang melakukan  sesuatu  perbuatan  dengan  maksud  untuk  menimbulkan  akibat  tertentu, tetapi  orang  tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungki n” akan menimbulkan akibat lain yang juga  dilarang  dan  juga  diancam  pidana  oleh  undang-  undang  terhadap  akibat  lain tersebut  bukan  merupakan  tujuan  yang  dikehendaki,  tetapi  hanya  disadari kemungkinan terjadinya.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sekira pukul 06.00  WITA  mulai  terjadi  aksi  unjuk  rasa  dan  orasi  pada  tanggal  14  Desember  2020  di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi  Kabupaten  Konawe  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  Ramadhan  alias  Madan  bin Djamaluddin, Terdakwa Yopi Wijaya Putra alias Yopi, Terdakwa Ilham Saputra Jaya, SH alias Ilham  Killing  bin  Muhammad  Said,  Terdakwa Apriaji  alias  Aji  Bin  Mustarim, Terdakwa Nikson  Aleksander  Alfa  bin  Muksin,  dan  Terdakwa  Irpan  alias  Irpan  bin  Yunus,  yang tergabung  dalam  Federasi  Kesatuan  Serikat  Pekerja  Nasional  (FKSPN)  Provinsi  Sulawesi Tenggara  yang  terafiliasi  dengan  Serikat  dan  Perlindungan    Tenaga    Kerja  Kabupaten Konawe  (SPTK),  yang  mana  tujuan  unjuk  rasa  ini  adalah  mempertanyakan      kejelasan Perjanjian      kerja      Waktu  Tertentu  (PKWTT)  pekerja/karyawan  PT  Virtue  Dragon  Nickel Industry yang jangka  waktu bekerjanya Iebih dari 36  (tiga puluh enam)  bulan/3 (tiga) tahun dan belum ada kejelasan statusnya menjadi pekerja tetap dan menuntut  kenaikan upah gaji bagi  pekerja/buruh yang  sudah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun, karena sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pasal 42 tentang pengupahan.

## SIMPULAN
1. Razio  decidendi  merupakan dasar  hukum  dari  suatu  putusan yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam hal ini terdakwa sebagai yang melakukan perbuatan tindak pidana  yang  disebut  dengan  razio  decidendi  ini  merupakan  pertimbangan  hakim sebagai  dasar  atau  alasan  yang  menentukan  untuk  diambilnya  suatu  putusan  yang dirumuskan  dalam  amar  putusan.  Pertimbangan  hukum  biasanya  ditemukan  pada konsideran “ menimba ng” atau “ pokok  perkara ” sehingga  razio  decindendi  dapat ditemukan  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  pada  tempat  kejadian  tindak  pidana disertai barang bukti yang merujuk pada keadaan tersebut.
2. Hakim  merupakan  penjabat  yang  memimpin  jalannya  suatu  persidangan  dalam memutuskan hukuman bagi pihak yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan telah dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.Hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana mempunyai pertimbangan dimana pertimbangan tersebut berdasarkan pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan memperhatikan dari pada tindak pidana  apa yang telah terdakwa lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
Ahmad Ali .(1996). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta:
Chandra Pratama.
Ayu Efritadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Umrah Press. Tanjungpinang. Darmodiharjo dan  Shidarta  .2004.  Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum.  Apa  dan  Bagaimana      Filsafat Hukum   Diindonesia.   Jakarta:   Gramedia Pustaka Utama.
Fence  M.   Wantu, Hukum   Acara   Pidana,   Perpustakaan  Nasional, Yogyakarta.
Hari Sasangka dan Lily Rosita .(2003). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana,, Mandar Maju, Bandung.
Mahmud,   Peter      Marzuki  .( 2005). Penelitian      Hukum:     Edisi    Revisi,  Jakarta: Kencana  Prenada Media  Group.
M.  Syamsudin  dan  Salman  Luthan  .(2018).  Mahir  Menulis  Studi  Kasus  Hukum. Prenadamedia Group. Jakarta.
Peter   Mahmud   Marzuki,  2011. Penelitian   Hukum,   Kencana   Prenada Media  Group, Jakarta.
Philipus   M.   Hadjon   dan   Tatiek   Sri   Djatmiati . (2005).  Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.\
Prodjodikoro Wirjono, (2012) Tindak-tindak Pidana Tertentu diIndoensia, Refika Aditama, Bandung.
Ridwa  Syahrani  .(1988).  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Umum,  Jakarta:
Pustaka Kartini.\
Rubuni dan Chaidir Ali .(1974). Pengantar Hokum Acara Perdata. Bandung: Alumni. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Press.
Sudikmo    Mertukusumo    .(2013).    Hukum    Acara    Perdata    Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
S.R. Sianturi. 1983. Tindak pidana Di KUHP Berikut Uraianya. Alumni AHM-PTHM. Jakarta
.
Peraturan Menteri Peraturan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesi Nomor
HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum.

## Putusan
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.37/Pid.B/2021/PN Unh