96
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)
Risca Christina G.W, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : {gwskarsgard@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tentang sistem hukum di ruang angkasa beserta  dengan peraturan  yang digunakan dalam  melakukan eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa  sesuai dengan Space Treaty 1967 dan konvensi-konvensi internasional, kegiatan ruang angkasa memiliki yurisdiksi demi  mencapai  tujuan  damai  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  pertanggungjawaban  yang  harusnya dilakukan oleh negara peluncur yaitu Amerika Serikat atas kerugian yang menimpa  warga Sumenep tentang  jatuhnya  roket  falcon  9  berdasarkan liability  convention 1972.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas  dari  aturan  yang  ada  pada  hukum  internasional  dengan  mengkhususkan  pengaturan  yang mengatur tentang Hukum Ruang Angkasa. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan  cara  menggali  kerangka  normatif  dan  Teknik  studi  dokumen  menggunakan  bahan  hukum yang membahas tentang teori-teori hukum ruang angkasa khususnya liability convention 1972. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) sistem hukum atau Pengaturan yang tidak dibenarkan dalam ruang angkasa  ialah  mengenai  kepemilikan  nasional  atau national  appropriation termasuk  juga  benda- benda  langit  karena  antariksa  merupakan  wilayah  kemanusiaan/wilayah  semua  umat  manusia ( province  of  mankind ).  (2)  pertanggungjawaban  yang  digunakan  untuk  meminta  kerugian  kepada negara  peluncur  yaitu  terhadap  warga  yang  terkena  dampaknya  ialah  tanggung  jawab  mutlak  akan tetapi  warga  yang  mengalami  kerugian  tidak  meminta  ganti  rugi  dikarenakan  kerusakan  sudah diperbaiki sendiri yang dibantu oleh aparat penegak hukum setempat.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Negara Peluncur, Kerugian, Benda Antariksa, Liability Convention 1972

## ABSTRACT
This study aims to (1) find out about the legal system in space along with the regulations used in the exploration  and  exploitation  of  space  according  to  the  Space  Treaty  1967and  international conventions, space activities have jurisdiction to achieve peaceful goals (2) know and analyzing the liability that should be carried out by the launching state, namely the United States for the losses that befell  the  residents  of  Sumenep  regarding  the  fall  of  the  Falcon  9  rocket  based  on  the  liability convention 1972. The type of research used is normative
97
legal research, with statutory approaches, case approaches and conceptual approaches. . The source of the legal materials used is inseparable from the existing rules in international law by specifying the provisions governing Space Law. The technique of collecting legal materials is by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss the theories of space  law,  especially  the  liability  convention.The  1972  results  of  the  study  show  that  (1)  legal systems  or  regulations  are  not  justified  in  space  is  about  national  ownership  or  national appropriation  including  heavenly  bodies  because  space  is  the  human  territory  /  territory  of  all mankind  (province  of  mankind).  (2)  the  responsibility  used to ask for losses  to the launching state, namely against the affected citizens is absolute responsibility, but the citizens who have suffered losses do not ask for compensation because the damage has been repaired themselves, assisted by local law enforcement officials.
Key Words: Liability, State Launcher, Losses, Space Object, Liability Convention 1972.

## PENDAHULUAN
Hukum
internasional dapat
dirumuskan  sebagai  suatu  kaidah  atau norma-norma  yang  mengatur  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  para  subjek  hukum internasional  yaitu  negara,  lembaga  dan organisasi  internasional  serta  individu dalam  hal  tertentu  (Boer  Mauna,  2003:3). Pada  era  globalisasi  saat  ini  menjadikan dunia  tanpa  batas,  dan  sebagian  negara terus  mengembangkan  ilmu  pengetahuan yang  ada,  serta  kemajuan  teknologi  yang ada  di  negara  tersebut  membantu  dalam menciptakan  sesuatu  yang  baru.  Proses pembentukan hukum ruang angkasa didasarkan terutama kepada hukum internasional  dan  kerjasama  internasional. Oleh  karena  itulah  peranan  hukum internasional  sangat  menentukan.  Hukum internasional yang berlaku dicoba diterapkan pada bagian-bagian yang masih kurang  atau  belum  diatur  mengenai kepentingan- kepentingan pihak-pihak yang  saling  berhubungan. Hasil  proses ini ternyata  perlu  untuk  mengatur  keadaan baru  yang  timbul,  ataupun  yang  mungkin akan  timbul  di  kemudian  hari  di  dalam lingkup  usaha  kerjasama  tadi.  Hukum menghendaki  kerjasama  dan  kerjasama memerlukan hukum. Usaha eksplorasi dan eksploitasi  ruang  angkasa  mencakup bidang  yang  teramat  luas  dan  bila  kita menilai besar
dan  pentingnya  usaha-usaha  ini,  wajar kiranya  negara-negara  memandang  perlu bahwa segala kegiatan ini harus ditampung dalam  suatu  wadah  hukum.  Tindakan negara  secara  demikian  menunjukkan dengan  jelas  bahwa  negara-negara  telah membantu dan bekerjasama untuk perkembangan  hukum  internasional  dan kemudian  hukum  ruang  angkasa  yang berlaku di antara masyarakat internasional setapak  demi  setapak  tindakan  dan  segala konsensus  negara-negara  tersebut  menuju ke  jurusan  pengaturan  hukum  yang menciptakan kerjasama internasional (Zessica, 2012:2).
Usaha  manusia  mengarungi  ruang angkasa  jelas  telah  dirintis  oleh  para  ahli ilmu  alam  dan  para  ahli  teknologi penerbangan yang telah berhasil meluncurkan  satelit-satelit  buatan  pada tahap-tahap permulaan dan juga sumbangan  para  astronot  terhadap  usaha ini  amat  besar  perkembangan  selanjutnya memang  cepat  bergerak  maju  dan  dalam waktu yang relatif sangat singkat. Semuanya  ini  tak  akan  berhasil  tanpa bantuan  dan  kerjasama  di  antara  negara anggota masyarakat dunia.
Badan internasional yang pertamanya didirikan dengan tujuan
menciptakan kerjasama di bidang
eksplorasi  dan  eksploitasi  ruang  angkasa ini  dilakukan  pada  bidang  ruang  angkasa, wilayah udara dan
98
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
ruang  angkasa  telah  menjadi  salah  satu sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia  saat  ini  baik  dibidang  politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan maupun  sosial  budaya.  Sejalan  dengan pendapat  Priyatna  Abdurrasyid  bahwa: “Kini  kita  hidup  dalam  abad  angkasa ( Space  Age ).  Ilmu  pengetahuan  yang selamanya  bergerak  maju,  berkembang pesat dalam 50 tahun terakhir ini, terutama sejak Perang Dunia II. Kemajuan teknologi khususnya teknologi penerbangan  pada  abad  kini  memberi akibat yang positif kepada tingkat kehidupan  manusia  yang  sekarang  telah mampu melakukan penerbangan-penerbangan ke dan di ruang angkasa” (Abdurrasyid, 1977:4). Disamping  hasil-hasil  yang  postif  tadi tidak bisa kita abaikan kenyataan- kenyataan yang telah menimbulkan masalah bagi masyarakat Internasional.  Ada  beberapa  negara  maju tampak berlomba-lomba dalam penjelajahan  ruang  angkasa  ini,  tanpa memperhatikan kepentingan
negara- negara yang sedang berkembang.
Penerbanganan  di  ruang  angkasa diawali  pada  keberhasilan  Uni  Soviet (Rusia) meluncurkan satelit Sputnik I pada tanggal  4  Oktober  1957.  Keberhasilan tersebut  menimbulkan  penghargaan  dan pandangan  terhadap  Uni  Soviet  (Rusia) yang  membumbung  tinggi,  sekaligus menurunkan  gengsi  Amerika  Serikat  yang merupakan  negara  saingannya  (Sumardi, 1996:1). Sejak saat inilah Amerika Serikat berusaha untuk mensejajarkan atau menyaingi  kedudukannya  dengan  pihak Uni Soviet (Rusia) dalam berbagai bidang khususnya teknologi ruang angkasa. Pendaratan yang dilakukan Neil Armstrong berjalan dengan mulus merupakan kejadian yang sangat menggemparkan  dunia  Internasional  dan membuat  Amerika  Serikat  sebagai  negara yang astronotnya  pernah  mendarat  di  bulan. Patut disadari bahwa dengan meningkatnya benda antariksa yang diluncurkan ke ruang angkasa, kemungkinan malfunction selalu  ada.
Apalagi dengan peluncuran satelit bertenaga  nuklir,  dimana  pada  umumnya satelit  jenis  ini  berorbit  rendah  sehingga satelit tersebut mudah mengalami malfunction, dan  dalam  waktu  yang singkat  satelit  beserta  muatannya  dapat segera jatuh ke permukaan bumi (Sumardi, 1996:8).
Konsep tentang pertanggungjawaban  negara  dalam  hukum ruang  angkasa  dirumuskan  dalam  bentuk pembatasan terhadap kebebasan
melakukan  aktivitas,  termasuk  untuk tujuan komersial. Bila dihubungkan dengan  masalah  tanggung  jawab  negara dalam  keterkaitan  aktivitasnya  di  ruang angkasa,  maka  negara  yang  melakukan
kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain (Wiradipraja,  1988:167).    Maka  dari  itu, PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) menetapkan  beberapa  peraturan  secara internasional  untuk  memecahkan  berbagai masalah  yang  ada  nantinya,  salah  satunya ialah masalah pertanggungjawaban sebuah negara  dalam  peluncuran  satelit  yang merugikan  negara  lain  yaitu “Convention of  International  Liability for  Damage  by Space Objects 1972”. Banyaknya permasalahan  yang  timbul  akibat  benda- benda  angkasa menuntut  negara  peluncur maupun  masyarakat  internasional  untuk cermat  menganalisa  kepentingan  serta akibat  yang  muncul  karena  kegiatan negaranya  sendiri,  seperti  insiden  yang menimpa Indonesia akan jatuhnya pecahan Roket Falcon 9 yang merupakan pendorong  untuk  meluncurkan  satelit komunikasi  milik  Jepang  JCSAT16  pada 14  Agustus  2016  yang  diproduksi  oleh SpaceX,
99
roket tersebut    jatuh  di
Sumenep, Madura akibatnya dua rumah milik warga mengalami kerusakan yang ringan dan satu kendang  sapi  miliki  warga  mengalami kerusakan  beratdan  sapinya  menghilang, meskipun  pemilik  pecahan  roket  Falcon 9 ialah  SpaceX  (Andrian  Salam  Wiyono, “ Benda  Jatuh  di  Sumenep  Sampah Antariksa Milik Amerika    Serikat.”
Diakses      dari https://www.merdeka.com/peristiwa/be nda-jatuh-di-sumenep-sampah-  antariksa- milik-amerika.html        pada  tanggal  18 Desember 2020.) akan tetapi     dalam
Hukum     Angkasa Internasional    tidak      ada mengatur mengenai   tanggung     jawab pihak swasta  dalam  menanggung  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  kegiatan  luar  angkasa yang  dilakukannya  sehingga  negara  yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian  tersebut  ialah  negara  peluncur maupun    yang  dilakukan  oleh  swasta, akan  tetapi  hingga  saat  ini  masih  banyak yang belum mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan  Ameriksa  Serikat  terhadap Indonesia   atas kerugian  yang ditimbulkan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  normatif,  penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan ( statue approach) , pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan
konsep ( conceptual
approach) . Sumber bahan
hukum  yang  diperoleh  dan  diolah  dalam penelitian  hukum  normatif  merupakan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber kepustakaan  Bahan  hukum  primer  yaitu, hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai otoritas, yang mengkaji ketentuan  yang  berasal  dari  hukum internasional  yaitu  berupa  konvensi- konvensi.  Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu, semua  publikasi  tentang  hukum  yang bukan  merupakan  dokumen-  dokumen resmi  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dilakukan  adalah  dengan  cara menggali  kerangka  normatif  dan  teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum  ruang  angkasa  khususnya Liability
Convention 1972 .
Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan metode tunggal  yang  digunakan  dalam  penelitian normatif. Teknik  ini termasuk  teknik  yang dilakukan  dengan  melalui  pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang  relevan  dengan  permasalahan  yang dibahas  kemudian  dikelompokkan  secara sistematis  yang  berkaitan  dengan  masalah dalam  karya  tulis  ini.  Teknik  analisis bahan  hukum  yang  digunakan  dalam menganilisis bahan-bahan hukum ini ialah teknik  analisis  normatif,  teknik  evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Hukum  Di  Ruang  Angkasa  Dan Wilayah  Kedaulatan  Serta  Yurisdiksi Ruang Angkasa Dalam Konteks Hukum Internasional
Pengaturan  yang  tidak  dibenarkan dalam  ruang  angkasa  ialah  mengenai kepemilikan nasional atau national appropriation termasuk  juga  benda-benda langit lainnya yang
100
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
merupakan  perkembangan  baru  di  dalam pengaturan  hak  milik.  Dalam  pengaturan Space  Treaty  1967 mencegah  negara- negara  untuk  menciptakan  hubungan- hubungan  kepemilikan  ruang  angkasa  ini. Hak punya yang memiliki istilah “kepemilikan”  dalam  hukum.  Dalam konteks untuk memakai ataupun menyingkirkan sesuatu benda dan
selanjutnya  meniadakan  pihak-pihak  lain untuk  berbuat  sesuatu  terhadap  benda tersebut tanpa hak. Masalah hak milik atas benda-benda  yang  diluncurkan  ke  ruang angkasa  merupakan  soal  yang  berlainan dengan  hak  milik  biasa,  yang  harus  kita perhatikan  disini  ialah  masalah-  masalah alamiah.  Di  ruang  angkasa  negara-negara tidak  diperkenankan  untuk  mempunyai hak-hak khusus yang akan mengakibatkan yang lainnya tidak mendapat hak-hak yang sama  (Abdurrasyid,  1977:32).  Pengaturan yang  ada  dalam Space  Treaty 1967 dipergunakan  sebuah  nama  umum  yakni Other  Celestial  Bodies atau  benda-benda di langit lainnya pada permulaan pembuatan  hukum  telah  diusulkan  agar kepada  benda-benda  tersebut  diberikan status  yang  berlainan  dari  ruang  angkasa itu  sendiri  yaitu  bahwa  mereka  dapat dimiliki sebagai Terra Nullius atau daerah yang  tidak  dapat  dimiliki  siapapun  atau wilayah  tanpa  kepemilikan  dan  mengakui kedaulatan  atas  mereka.  Akan  tetapi ukuran besar kecil bukan merupakan dasar untuk  menetapkan  status  mereka.  Tingkat pengetahuan  manusia  belum  sampai  pada tingkat  yang  dapat  membedakan  besar kecilnya  benda  tersebut  dan  mencarikan dasar  untuk  penyusunan  definisi  hukum dan  teknis.  Pada  tingkat  sekarang  istilah “benda-benda  langit”  sebagaimana  yang dipergunakan oleh pengaturan yang bersangkutan  sebaiknya  dipandang  saja sebagai
sebutan  umum  untuk  semua  isi  ruang angkasa.  Status  hukum  isi  ruang  tersebut telah  dicakupkan  ke  dalam  ruang  angkasa (Abdurrasyid,  1977:35).  Prinsip  utama yang  mengatur  ruang  angkasa  antara  lain Non-Appropriation Principle dan Freedom Exploitation  Principle. Dalam  prinsip Non- Appropriation Principle ialah prinsip yang  menyatakan  bahwa  ruang  angkasa beserta benda-benda langit lainnya merupakan  milik  bersama  umat  manusia ( common heritage of mankind ), yang tidak dapat  dimiliki  atau  dibawah  kedaulatan suatu negara, adapun prinsip kedua adalah prinsip  yang  menyatakan  bahwa  ruang angkasa  adalah  zona  yang  bebas  untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk tujuan damai. Dalam
pengeksploitasian  ini  berlaku  prinsip persamaan  ( equity ).  Kebebasan  untuk memasuki  daerah  di  ruang  angkasa  dan benda, benda di langit lainnya memberikan  hak  kepada  negara  untu mendirikan  stasiun-stasiun  dan  instalasi- instalasi untuk melakukan berbagai percobaan.  Penyelidikan  dan  pemakaian ruang  angkasa  dan  benda-  benda  di  langit harus  dilaksanakan  untuk  keuntungan  dan kepentingan semua negara. Hukum Angkasa  telah  menetapkan  status  ruang angkasa dan benda-benda di langit lainnya dan  menuangkannya  dalam  sejumlah prinsip  dan  peraturan  hukum.  Sebagai masalah  yang  juga  penting  artinya  bagi adanya sistem hukum diatas ialah persoalan kedaulatan ruang angkasa dalam konteks  hukum  internasional,  kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip tertua dalam  hukum  internasional.  Kedaulatan yang  berarti  sesuatu  yang  berbeda  untuk kehidupan  orang  dalam  budaya  yang berbeda,  selama  periode  waktu  yang berbeda,  (secara  sejarah  dan  sezaman), yang  mempraktikan  dan  dipraktikkan dengan  kompetensi
101
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
khusus yang berbeda (Mardianis, 2016:48- 49). Sampai dengan saat ini secara de jure ruang  angkasa  diposisikan  tidak  berada dalam yurisdiksi negara manapun. Instrument  hukum  internasional  terkait dengan  ruang  angkasa  ini  dikenal  dengan nama Corpus  Juris  Spatialis (Nugraha, Imas  dan  Tansah,  2019:34)  yaitu  yang mengatur  seperangkat  peraturan  hukum internasional  yang  lebih  khusus  mengatur tentang  semua  kegiatan  manusia  di  ruang angkasa . Yurisdiksi  hanya  digunakan dalam  kegiatan  ruang  angkasa  yaitu, yurisdiksi  berdasarkan  nasionalitas  dan pesawat antariksa atau benda antariksa.
Pertanggungjawaban Negara Peluncur (Amerika Serikat) Atas Kerugian Benda Antariksa Di Sumenep Berdasarkan
Liability Convention 1972 Tanggung  jawab  negara  ( state responsibility ) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional  yang  bersumber  dari  doktrin para  ahli  hukum  internasional.  Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban
internasional  untuk  berbuat  sesuatu,  baik kewajiban  tersebut  berdasarkan  perjanjian internasional  maupun  berdasarkan  pada kebiasaan  internasional  (Sudika  Mangku dan  Radiasta,  2019:  28)  karena  setiap negara  wajib  menghormati  hak-hak  yang dimiliki  oleh  negara  lain  agar  dapat menikmati  hak-hak  yang  dimiliki  oleh negara  itu  sendiri.  Maka  dari  itu,  segala tindakan  dan  hubungan  antara  berbagai bangsa/negara  harus  berlandaskan  pada aturan yang ada pada hukum internasional serta  patut  memperhatikan  kepentingan bangsa  atau  negara  lain.  Jika  ada  suatu negara dengan sengaja melanggar kewajiban  yang  telah  ditetapkan  oleh hukum internasional, negara tersebut
berkewajiban  untuk  memperbaiki  keadaan pelanggaran yang telah dilakukannya serta memiliki  tanggung  jawab  internasional akibat pelanggaran yang dilakukan sehingga  merugikan  negara  lain.  Bila dihubungkan dengan masalah
tanggungjawab  negara  dalam  keterkaitan aktivitasnya  di  ruang  angkasa,  maka jelaslah negara yang melakukan kegiatan atau memanfaatkan sumber daya ruang angkasa,  maka  negara  yang  melakukan kegiatan atau
memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain, negara pemilik  benda  angkasa  wajib  bertanggung jawab  terhadap  negara  yang  dirugikan. Tentang  kemungkinan  kerusakan  yang diakibatkan jatuhnya benda-benda angkasa buatan  manusia  serta  dampak  negatif  dari segenap  kegiatan  di  ruang  angkasa,  ada dua  perjanjian  internasional  yang  memuat ketentuan-  ketentuan  dasar  mengenai tanggung  jawab  dalam  hukum  ruang angkasa  yaitu Treaty  on  Principles Governing the Activities in the Exploration dan Use  of  Outer  Space,  including  Moon and  Other  Celestial  Bodies ( Space  Treaty 1967 )  dan Convention  on  International Liability  For  Damage  Caused  by  Space Objects, 1972 ( Liability Convention 1972 ) (Zessica, 2012:7-8). Ketentuan peluncuran benda angkasa yang diatur dalam
Registration Convention 1975 tidak memberikan  ketegasan  tentang  “apa  yang harus dilaporkan sebagai tambahan informasi  yang  sewaktu-  waktu  dapat diberikan  oleh  negara  peluncur  kepada Sekretaris  Jendral  PBB,  yang  tercantum dalam  Pasal  IV  ayat  2  dari  konvensi  ini belum  dapat  menjamin  ketaatan  negara- negara  yang  menjadi state  registry. Kegiatan  peluncuran  satelit  ke  ruang angkasa akan menempati orbitnya baik itu pada
102
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
orbit  rendah  atau  tinggi,  tetapi  pada umumnya  banyak  satelit  ditempatkan  di GSO  ( Geostasioner  Orbit )  yang  terletak pada  garis  khatulistiwa dengan  ketinggian 36.000  kilometer.  Banyak  satelit  yang ditempatkan  di  ruang  angkasa  baik  satelit komunikasi,  penelitian  atau  militer  atau yang  menggunakan  bahan  bakar  nuklir atau tidak, bukanlah menjadikan permasalahan, dan yang menjadi permasalahan  yaitu  permasalahan  hukum yang  ditimbulkan  apabila  satelit  tidak berfungsi  karena malfunction, roket  yang diluncurkan  sebagai  pendorong  satelit mengalami kegagalan pada saat pendaratan  dan  mendarat  tidak  sesuai dengan  tempat  yang  telah disediakan  oleh negara  peluncur  atau  masa  kerjanya  telah habis  (Djorghy,  2015:69)  atau  pada  saat peluncuran  roket  untuk  mendorong  satelit ke  ruang  angkasa  serpihan  roket  tersebut jatuh  ke  bumi  atau  jatuh  ke  negara  lain dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  pihak-pihak  yang  bertanggung jawab  atas  kerugian  ini  adalah  Amerika
Serikat  sebagai  negara  peluncur  dan Jepang  sebagai  negara  yang  bekerjasama dalam  proyek  angkasa.  “ A  State  Which suffers  damage  or  whose  natural  or juridical  persons  suffer  damage,  may present  to  a  launching  state  a  claim  for compensation for such damage” maksdunya  ialah  negara  yang  menderita kerugian  baik  orang-orang  pribadi  atau badan  hukum  yang secara  yuridis  berada dibawah  negara  yang  dirugikan,  dapat menuntut  ganti  rugi  atau  kompensasi  atas kerugian  yang  didapatkan  kepada  negara peluncur ketentuan yang dipandang sangat efisien  berkaitan  dengan  korban  di  bumi yaitu:
a. Tujuannya adalah untuk tanggung jawab bagi korban  di bumi, tidak untuk di antariksa. Tidak ada kesalahan yang harus dibuktikan,  hal  ini  sangat  penting, karena  tidak  mungkin  bagi  korban untuk  membuktikan  kesalahan  dari suatu  yang  bersifat  rahasia  di antariksa
b. Tanggung  jawab  untuk jumlah  yang tidak terbatas. Tidak seperti kejadian yang  terjadi  di  laut  atau  kecelakaan nuklir yang terdapat Batasan jumlah yang  harus  dibayarkan.  Hal  ini dipandang  penting  dan  adil,  karena tidaklah  fair  apabila  korban  yang secara  potensial  tidak  melakukan apa- apa menderita kerugian.
c. Liability Convention 1972
menjelaskan       bahwa    tiap-tiap negara       secara      internasional bertanggung  jawab  atas  kegiatan yang dilakukan,      begitu    pula dengan  insiden  yang  melibatkan perusahaan     swasta (SpaceX) milik Amerika     Serikat    dan Indonesia.        Dalam insiden jatuhnya  bagian  Tingkat-II  Roket Falcon     9,      Amerika     Serikat sebagai       negara      peluncur bertanggung  jawab  mutlak  dalam insiden     ini.     Tanggung    jawab internasional       dalam hukum angkasa    akan   timbul     apabila negara    peluncur     menimbulkan kerusakan  sesuai  dengan  Pasal  I Liability  Convention 1972  dan prinsip dasar tanggung jawab secara internasional disebutkan dalam Pasal II dan Pasal  III  yang dimana negara peluncur  secara  mutlak  bertanggung jawab atas kerusakan   yang
ditimbulkan akibat benda angkasanya. Negara  penuntut  ( claimant  state ) negara  yang  dirugikan.  Negara  penuntut tidak perlu membuktikan kesalahan negara peluncur agar negara peluncur bertanggung  jawab
103
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
atas kesalahannya. Negara peluncur hanya perlu  memeberitahukan  kerusakan  yang ditimbulkan  oleh  benda  angkasa  milik negara  peluncur.  Prinsip  ini  diaplikasikan pada  kerusakan-kerusakan  yang  timbul akibat  benda  angkasa  milik  negara peluncur  yang  jatuh  ke  permukaan  bumi, ataupun  terhadapa  pesawat  udara  dalam penerbangan  (Tiara,  2014:10-11).  Prinsip tanggung jawab secara mutlak paling tepat yang  dapat  diimplementasikan  ke  dalam insiden jatuhnya pecahan roket falcon-9 di Sumenep  dikarenakan  jatuhnya  pecahan roket  tersebut  jatuh  di  atas  permukaan bumi. Tiga tabung helium tersebut jatuh di Pulau Giliraja, Desa Lombang, Kecamatan
Giligenting,  Kabupaten  Sumenep  dan sisanya  ditemukan  oleh  nelayan  setempat diperairan Kepulauan Giliraja, Desa Lombang, Kabupaten Giligenting, Kabupaten  Sumenep  dan  1  buah  panel kelistrikan  ditemukan  warga  setempat  di Desa  Bringsang,  Kecamatan  Giligenting,
Kabupaten  Sumenep  yang  mengakibatkan dua  rumah  milik  warga  mengalami kerusakan  yang  ringan  dan  satu  kandang sapi  miliki  warga  mengalami  kerusakan berat dan sapinya menghilang serta seekor lumba-lumba  mati.  Tuntutan  ganti  rugi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum  internasional  yang  berlaku  baik melalui  jalur  diplomatik  yang  dimana Indonesia  dan  Amerika  Serikat  sudah memiliki  hubungan  diplomatik  yang cukup  lama,  melalui  Komisi  Penuntutan bila  tidak  ada  penyelesaian  penuntutan melalui  saluran  diplomatik,  maka  dalam jangka  waktu  satu  tahun  terhitung  mulai dari tanggal negara penuntut memberitahu negara peluncur tentang penyerahan dokumen  tuntutannya  kedua  belah  pihak harus membentuk Komisi Penuntutan atas permohonan  salah  satu  pihak,  maupun badan peradilan
nasional  dan  bentuk  kerugian  sebagai akibat  dari  kegiatan  keantariksaan  yang dapat  dimintai  kompensasinya  adalah kerugian yang bersifat fisik dan langsung, termasuk  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk melakukan pertolongan dan pembersihan. Pada saat melakukan penelitian terhadap roket Falcon-9 tersebut Perwakilan dari pihak SpaceX menghubungi  LAPAN RI  untuk  meminta pecahan  roket  tersebut  dibawa  atau dikembalikan ke Amerika Serikat. Sebelum  pecahan  tersebut  dibawa kembali oleh pihak SpaceX, diselenggarakannya konferensi pers mengenai  jatuhnya  pecahan  roket  tersebut kemudian dilanjutkan
dengan penandatanganan  serah  terima  benda tersebut  yang  diwakili  oleh  Kepala  Lapan dan  perwakilan  dari  SpaceX  yaitu  Ryan Wiltshire  selaku  Direktor commercial sales dan  untuk  masalah  tuntutan  ganti rugi  perwakilan  Lapan  RI  menanyakan secara  langsung  kepada  warga  yang mengalami kerugian akan jatuhnya pecahan  roket  tersebut  agar  bisa  diurus sesuai  dengan  hukum  internasional  yang berlaku dan warga tersebut tidak meminta ganti rugi karena kerusakan yang ditimbulkan  sudah  diperbaiki  oleh  aparat setempat  yaitu  Satuan  Polisi  Perairan Resort  Sumenep  yang  dimana  aparat setempat proaktif dalammeresponnya.

## SIMPULAN
1. Sistem  hukum  atau  pengaturan  di ruang angkasa tidak membenarkan  mengenai  kepemilikan nasional  atau national  appropriation termasuk  juga  benda-benda  langit lainnya yang merupakan
perkembangan baru di dalam pengaturan hak milik. Dalam pengaturan Space Treaty 1967 mencegah negara-negara untuk menciptakan  hubungan-
104
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
hubungan kepemilikan ruang angkasa ini.  Hak  punya  yang  memiliki  istilah “kepemilikan”  dalam  hukum.  Dalam konteks  untuk  memakai  ataupun menyingkirkan  sesuatu  benda  dan selanjutnya  meniadakan  pihak-pihak lain  untuk  berbuat  sesuatu  terhadap benda terebut tanpa hak. 2. Pertanggungjawaban negara peluncur akan kerusakan yang ditimbulkan  terdiri  dari  dua  prinsip yaitu  tanggung  jawab  mutlak  yang sesuai  dengan  Pasal  II Liability
Convention 1972  dan  tanggung  jawab atas  dasar  kesahalan  yang  sesuai dengan  Pasal  III Liability  Convention 1972,  dalam  insiden  yang  menimpa Indonesia,  lebih  tepat  menggunakan tanggung  jawab  mutlak  dikarenakan benda  tersebut  jatuh  di  permukaan bumi akan tetapi warga yang mengalami  kerugian  tersebut  tidak meminta ganti rugi. SARAN 1. Perlu adanya perubahan dan tambahan  pada Liability  Convention 1972  mengenai  tanggung  jawab mutlak  yaitu  tentang  penjelasan “wilayah  kedaulatan  suatu  negara yang  terganggu  akibat  jatuhnya pecahan  roket  tersebut”  dan  negara peluncur  harus  lebih  transparan mengenai hal ini.
2. Seharusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa  bekerjasama  dengan negara-negara untuk melakukan amandemen terhadap seluruh Perjanjian  Internasional  mengenai luar  angkasa  beserta  kegiatan  yang dapat  dilakukan  karena  sudah  tidak dapat  mengikuti
perkembangan  yang  telah  terjadi dalam  eksplorasi  luar  angkasa, seperti  eksplorasi  luar  angkasa yang  dilakukan  oleh  perusahaan swasta

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdurrasyid, Priyatna. 1977.
Pengantar  Hukum  Ruang  Angkasa dan  Space  Treaty  1967, (Bandung: Firma Ekonomi). Ali,  Zainuddin.  2016. Metode  Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
Mardianis, 2016. Hukum Antariksa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Mauna, Boer. 2003. Hukum Internasional:Pengertian, Peranan dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global, (Bandung: PT. Almuni cet 3). Nugraha, Rosidawati
dan
Rahmatullah,  2019. Teori  Hukum Ruang  Angkasa, (Yogyakarta:  CV Budi Utama). Sumardi,  Juajir.  1996. Hukum  Ruang Angkasa (Suatu Pengantar) , (Jakarta: Pradnya Paramita). Artikel Dalam Jurnal Djorghy, Angelo, Penempatan Satelit Di  Ruang  Angkasa  Menurut Hukum Internasional ,  Vol.  III,  No.  7 Tahun 2015. Mangku, D. G. S., & Radiasta,  I. K.  (2019).  Tanggung  Jawab Negara terhadap Penembakan Pesawat MH17 berdasarkan Hukum Internasional. Pandecta Research Law Journal , 14 (1), 25-33. Pratiwi,   Tiara    Noor, Tanggung Jawab Negara    Peluncur
105
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Terhadap  Sampah  Angkasa (Space Debris) (Studi Terhadap  Insiden  Tabrakan Sampah  Angkasa  Milik  Cina Dengan  Satelit  Milik  Rusia), Vol. III, No. 2 Tahun 2014. Zessica  Waode, Tanggung  Jawab Negara Peluncur Atas Kerugian  Yang  Ditimbulkan Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972, Vol. 1, No. 4 Tahun 2012.
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis  Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional  (Studi  Kasus  Omar  Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 81-90.
Arianta,  K.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum Bagi  Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan Prinsip  Uti  Possidetis  Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164. Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management  Between  Indonesia  And Papua  New  Guinea  According  to Stephen  B.  Jones  Theory. Veteran  Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015). Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International  Journal  of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &
Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan  Darat  Antara  Indonesia Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave
Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia
on  Border  Management  Using  the Perspective of Archipelagic State. International Journal of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A.
(2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills  in  the  Sea  Towards  Sea Environment Pollution. In First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press. Sakti,  L.  S.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Tanggung  Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan  Laut  Akibat  Tumpahan Minyak  Di  Laut  Perbatasan  Indonesia
Dengan  Singapura  Menurut  Hukum Laut  Internasional. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang-
Korea Selatan). Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 241-250.
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  SH,  M. (2019).  Penggunaan  Tentara  Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari
Perspektif  Hukum  Humaniter  (Studi Kasus:  Konflik  Bersenjata  Di  Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Wiratmaja,  I.  G.  N.  A.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020).
106
Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan  Samudera  Pasifik  Antara  Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 60-69. Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. (2019).  Tindakan  Genosida  terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum  Pidana  Internasional. Majalah Ilmiah  Cakrawala  Hukum , 21 (1),  41- 49.

## Artikel Dalam Internet:
Andrian Salam Wiyono, “ Benda Jatuh di Sumenep Sampah Antariksa Milik Amerika Serikat.” Diakses dari https://www.merdeka.com/p eristiwa/benda-jatuh-di- sumenep-sampah- antariksa- milik-amerika.html pada tanggal 18 Desember 2020. Aturan Dalam Hukum Internasional: Convention Concerning the Registration of Objects Launched  into  Space  for  the Exploration  for  Use  of  Outer Space 1975 Liability  Convention  1972  About Convention  on  International Liability  for  Damage  Caused by Space Objects Space  Treaty  1967  Text  of  Treaties and  Principles  Governing  the Activities  of  States  in  the Exploration  and  Use  of  Outer Space