## MINORITAS DAN POLITIK PERUKUNAN
(FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang)

## Ismail Fahmi Arrauf Nasution
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Email: ismailfahmiarraufnasution@yahoo.co.id
Diterima tgl, 20-02-2017, disetujui tgl 24-03-2017
Abstract :  One  concept  of  how  to  improve  the  relationship  between  Christians  and  Muslims  is  the concept  of  interfaith  dialogue.  Community  must  deepen  their  knowledge  to  improve  interreligious relationship.  Avoiding  stereotypes  and  learning  other  religions  will  increase  understanding  and respect  among  each  other  thus  people  can  live  together  peacefully.  One  organization  that  seeks  to assist with interfaith misunderstandings and provides opportunities for interreligious dialogue is the Interfaith  Communication  Forum  (FKUB).  FKUB's  goal  is  to  "knit  true  brotherhood,  participate  to build  peace",  build  harmonious  relationships  and  maintain  their  differences  through  a communication.
Abstrak: Satu konsep mengenai bagaimana bisa memperbaiki hubungan antara orang Kristen dan Islam adalah konsep dialog antariman. Kalau kita mau memperbaiki hubungan antara orang Kristen dan  Islam  kita  harus  memperdalam  pengetahuan  kita.  Kita  harus  menghindari  stereotip-stereotip dan  harus  lebih  banyak  belajar  tentang  agama  lain  sehingga  kita  mengerti  bagaimana  kehidupan mereka  dan  bagaimana  kita  bisa  saling  menghormati  orang  lain  supaya  kita  bisa  hidup berdampingan bersama dan tenteram. Salah satu organisasi yang berusaha untuk membantu dengan kesalahpahaman  antaragama  dan  memberi  kesempatan  untuk  dialog  antaragama  adalah  Forum Komunikasi  antar  Umat  Beragama  (FKUB).  Tujuan  FKUB  adalah  untuk  “merajut  persaudaraan sejati,  berpartisipasi  untuk  membangun  perdamaian”,  membangun  hubungan  yang  harmonis  dan menjaga perbedaan masing-masing melalui sebuah komunikasi.
Keywords: FKUB, ideologi toleransi, relasi Muslim-Kristen

## Pendahuluan
Islam  versus  Kristen.  Kristen  versus  Islam.  Itulah  yang  menjadi  topik  hangat dalam  dunia sekarang.  Perang  Irak,  masalah  terorisme,  Amerika Serikat  melawan  dunia Islam  dan  sebaliknya.  Ini  yang  sering  didengar  dari  televisi,  radio  dan  dibaca  dalam berbagai  koran.  Masyarakat  Islam  dan  Kristen  sekarang  saling  menyerang  di  banyak daerah seluruh dunia.
Sudah  lama  sekali  masyarakat  Islam  dan  Kristen  hidup  berdampingan  di Indonesia.  Indonesia  berdasarkan  prinsip  Pancasila  yang  memperbolehkan  setiap  orang beragama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha  atau  Konghucu.  Indonesia  merupakan masyarakat  yang sangat majemuk. Jumlah penduduk  Indonesia lebih dari 220 juta jiwa. Indonesia  terdiri  dari  ribuan  pulau.  Penduduk  Indonesia  terdiri  dari  ratusan  suku,  adat dan beraneka ragam bahasa daerah. Sejarah Indonesia juga sangat rumit apalagi pengaruh baik  dari  pedagang  India,  Tiongkok  dan  Arab  maupun  dari  penjajah  Belanda,  Portugis, Inggris  dan  Jepang.  Semboyan  Indonesia  “Bhinneka  Tunggal  Ika”  harus  berlaku  kalau Indonesia akan tetap satu negara tanpa perang sipil di setiap daerah.
Sejak  lengsernya  Soeharto  pada  tahun  1998,  beberapa  konflik  muncul  di Indonesia. Konflik terjadi di  Poso (dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah), Ambon, Maluku, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia. Pembakaran rumah ibadah, penyerangan,  pemboman,  penembakan,  pembunuhan  sering  terjadi  di  daerah  tersebut. 1 Tulisan  tentang  konflik-konflik  ini  sangat  banyak  sekali  dan  biasanya  mencoba menjelaskan  mengapa  konflik  tersebut  terjadi.  Dalam  pers  dan  media,  atau  dari masyarakat  konflik  ini  biasanya  dianggap  perang  agama.  Orang  Kristen  dianggap menyerang  orang  Islam  dan  sebaliknya.  Konflik  ini  memang  berbau  agama  tetapi kebanyakan  akademisi  merasa  konflik  ini  tidak  hanya  terjadi  karena  faktor  agama. Tulisan tentang konflik tersebut biasanya mengusulkan faktor lain seperti faktor politik, ekonomi, ras, etnis dan pemicu dari luar tempatnya.
Stereotip  baik  tentang  orang  Indonesia  maupun  masyarakat  dunia  adalah  bahwa orang Islam dan Kristen tidak mungkin hidup di satu daerah bersama tanpa konflik. Islam sekarang dianggap musuh Kristen dan sebaliknya. Karena konflik yang sudah terjadi dan karena  Indonesia  memang  negara  yang  masyarakatnya  majemuk,  stereotip  ini  lebih terlihat di Indonesia.
Selain  stereotip  kekerasan  ini  dalam  media  Barat  orang  Kristen  sering  dianggap didiskriminasikan  di  negara  yang  mayoritas  masyarakatnya  Islam.  Asumsinya  adalah bahwa  orang  Islam  tidak  mungkin  baik  kepada  orang  Kristen  dan  pasti  menganggap orang  Kristen  sebagai  kafir  yang  harus  dikuasai.  Pers  Barat  jarang  menggambarkan hubungan  antara  orang  Kristen  dan  Islam  sebagai  hubungan  yang  baik  dan  saling menghormati. 2 Di  Australia  tidak  banyak  yang  dimengerti  tentang  orang  Islam.  Oleh karena itu lebih mudah lagi untuk masyarakat Australia ikut stereotip bahwa orang Islam semuanya mau menyerang orang non Islam dan tidak mau bergaul sama orang non Islam. Sering  sekali  hanya  orang  fanatik  yang  dilihat  oleh  masyarakat  Australia  dan  orang  ini yang menjadi bayangan kalau ‘Islam’ disebutkan. 3
Tulisan  ini  mencoba  menelaah  ideologi  perukunan  pengurus  FKUB  berdampak terhadap pola penyelesaian persoalan relasi Muslim dan Kristen di Aceh Tamiang dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif

## Aceh Tamiang dalam Setting Sosial Geografis
Kabupaten  Aceh  Tamiang  merupakan  daerah  pemekaran  dari  Kabupaten  Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih  kurang  136  km  dari  Kota  Medan  ibukota  Sumatera  Utara.  Kabupaten  Aceh Tamiang  secara  hukum  memperoleh  status  Kabupaten  definitif  berdasarkan  Undang-
1 Daftar  kejadian  kekerasan  di  Poso  dan  Maluku  terlihat  di  International  Crisis  Group,  Weakening Indonesia’a Mujahidin Networks: Lessons from Maluku and Poso, dalam Asia Report , No. 103, 13 Oktober 2005,  hal.  27-29 dan  International  Crisis  Group  Indonesia  Backgrounder:  Jihad  in  Central  Sulawesi , dalam Asia Report, No. 74, 3 Februari 2004, hal. 28-33.
2 Sebagai  contohnya  lihat  Miranda  Devine,  Wolves  in  sheep’s  clothing  on  an  extremist  Islamic mission,  dalam Sydney  Morning  Herald ,  23  April  2006,  dilihat  di  www.smh.com.aupada  tanggal  23  April 2006 atau Paul Sheehan God v God in the new global war, dalam Sydney Morning Herald , 13 Maret 2006, dilihat di www.smh.com.aupada tanggal 13 Maret 2006.
3 Salah  satu  buku  yang  menjelaskan  bagaimana  pandangan  orang  Australia  tentang  orang  Islam adalah Tony Payne Islam in Our Backyard: A Novel Argument, Matthias Media, Kingsford, Australia, 2002.
undang  Nomor  4  Tahun  2002  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, Kabupaten  Gayo  Lues,  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Kabupaten  Nagan  Raya  dan  Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat 03 0 53’ - 04 0 32’ Lintang Utara dan  97 0 43’  -  98 0 14’  Bujur  Timur,  dengan  luas  wilayah  1.957,025  Km2  yang  sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera  Utara  dan  merupakan  pintu  gerbang  memasuki  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
Berdasarkan kelas ketinggian, 36,02 persen luas Kabupaten Aceh Tamiang berada pada ketinggian 25 - 100 meter diatas permukaan laut yaitu seluas 69.864 Ha dan paling sedikit berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter hanya sekitar 3,84 persen dari luas keseluruhan  Kebupaten  Aceh  Tamiang  yaitu  sekitar  7.440  Ha.  Sedangkan  berdasarkan kemiringan lahannya, sebagian besar merupakan wilayah  yang datar dengan kemiringan 0 - 2 persen yaitu sebesar 104.246 Ha (53,74%) yaitu terdapat pada bagian timur pesisir timur dan tengah wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara wilayah yang bergunung dengan  kemiringan  >  40  persen  merupakan  jumlah  yang  terkecil  yaitu  seluas  7.464  Ha (3,85 %).
Berdasarkan  tekstur  tanah,  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tamiang  sebagian  besar bertekstur  halus  yaitu  seluas  131.233,67  Ha  (98,99%).  Sisanya  2.011  Ha  (1,04%) bertekstur sedang dan 737,14 Ha (0,37%) bertektur kasar  yang terdapat dibagian pesisir pantai Timur. Sedangkan menurut jenis tanah yang ada, Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari  Alluvial  sebesar  4,64%,  Hidromorf  Kelabu  sebesar  42,23%,  Organosol  dan  Gley Humus  sebesar  36,61%,  Podsolik  Merah  Kuning  sebesar  1,69%  serta  Podsolik  Coklat, Latosol  dan  Litosol  sebesar  14,83%  dari  luas  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Pada bagian  pesisir  Timur  wilayah  ini  didominasi  oleh  jenis  tanah  Alluvial  dan  Hidromorf Kelabu,  sedangkan  pada  bagian  Selatan  atau  pegunungan  didominasi  oleh  jenis  tanah Podsolik Coklat, Latosol dan Litosol.
Secara  geografis  batas-batas  administrasi  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tamiang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa  dan  Selat  Malaka,  Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kecamatan  Pinding Kabupaten  Gayo  Lues  dan  Kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara,  Sebelah  Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur,  dan  Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera Utara dan Selat Malaka.
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang 251.941 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki  127.355  jiwa  dan  perempuan  124.559  jiwa  dengan  jumlah  penganut  agama sebagai  berikut:  penganut  Islam  248.435  orang,  penganut  Katolik  75  orang,  penganut Kristen Protestan 574 orang, Budha 1.234 orang dan Kong Hu Chu 6 orang, sedangkan Hindu tidak ada penganutnya. Kemudian jumlah rumah ibadah yang tersedia, bagi umat Islam sebanyak 275 masjid, 404 mushalla, dan 3 vihara. Sedangkan gereja belum tersedia bangunannya. (Aceh Tamiang Dalam Angka, 2010).

## Sosial Masyarakat Aceh Tamiang
Dalam  perkembangan  sejarahnya  kebudayaan  Aceh  Tamiang  sangat  majemuk, dimana  berbagai  ras  dan  suku  mendominasi  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  terutama yang berkaitan dengan perekonomian (sektor perdagangan). Selain penduduk lokal (suku Tamiang,  Aceh  dan  sebagian  Jawa),  masyarakat  Tionghoa  (Cina)  juga  tergolong  besar jumlahnya,  terlihat  dari  jumlah  penduduk  yang  beragama  Budha  menduduki  peringkat kedua setelah penduduk yang beragama Islam, seperti pada Tabel 2.7. Saat ini sebagian besar  penduduk  Aceh  Tamiang  bermata  pencaharian  sebagai  petani,  dimana  sektor perkebunan  sawit  dan  karet  merupakan  primadona  untuk  Kabupaten  Aceh  Tamiang. Namun  kondisi  yang  mengkhawatirkan  adalah  jumlah  penduduk  tidak  memiliki pekerjaan hampir setengah dari jumlah penduduk yang bekerja, sehingga dengan kondisi ini  sangat  rawan  stabilitasnya  keamananan,  derajat  kesehatan  dan  pendidikan  yang rendah maupun kondisi sosial kemasyarakatan lainnya.
Menyadari  akan  keinginan  mendasar  bahwa  masyarakat  Aceh  sejak  awal kemerdekaan  memperjuangkan  agar  syariat  Islam  secara  formal  dan  resmi  menjadi sumber  nilai  dan  sumber  penuntun  berperilaku dalam  kehidupan  sehari-hari  baik  secara pribadi,  bermasyarakat  dan  kegiatan  pemerintahan.  Bagi  masyarakat  Kabupaten  Aceh Tamiang  adalah  bagian  integral  dari  masyarakat  Aceh  di  Provinsi  NAD  yang menghendaki  dilaksanakannya  “Syariat  Islam  Secara  Kaffah”.  Hal  ini  memiliki maknanya  adalah  bahwa  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  secara  Kaffah  di  Kabupaten  Aceh Tamiang  mengacu  pada  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  (Al-Hadist),  sehingga  dapat tercapai  maksud  dan  tujuan  sebagai  berikut:  1) terwujudnya  kerukunan  antar  dan  intern umat  beragama,  dalam  sub  visi  ini  mencerminkan  adanya  keinginan  untuk  senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang tercipta kerukunan sesame antar pemeluk  agama,  sehingga  hubungan  harmonis  semua  masyarakat  dapat  terwujud;  2) mewujudkan  citra  pribadi  muslim  yang  tangguh  dan  menjadi  teladan  baik  untuk  diri sendiri,  keluarga,  masyarakat,  sehingga  anggapan  bahwa  menjalankan  syariat  Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi bermakna dan mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu  menjadi  masyarakat  yang  baldatun  thoyibatun  warobbun  ghoffur;  dan  3) terwujudnya  kehidupan  beragama  yang  mampu  menjadi  katalisator  pembangunan.  Hal ini  merupakan  cita-cita  untuk  meningkatkan  kepedulian  sosial  dalam  masyarakat sehingga  mau  bergotong-royong  memerangi  kemiskinan,  pengangguran  serta  berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.

## Kondisi Sosial Keagamaan
Berdasarkan  penuturan  beberapa  informan  (Ketua  FKUB  Aceh  Tamiang  dan Sekretaris FKUB Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Kasi Urais Kantor Kemenag) kondisi kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Aceh Tamiang  cukup  kondusif.  Hanya  saja  ketika  berbicara  tentang  pendirian  rumah  ubadah (gereja), maka di sini akan muncul persoalan.
Sebagaimana  dengan  permasalahan  di  atas,  bahwa  agama  tidak  hanya  terkait dengan  persoalan credo ,  keyakinan,  ketuhanan  dan  lainnya  termasuk  rumah  ibadah  di dalamnya.  Terdapat  sebuah  persoalan  yang  menjadi  kegelisahan  akademik  peneliti
berdasar  pada  persoalan  di  atas,  ketika  ada  diskriminasi  pembangunan  rumah  ibadah sebagai fenomena keagamaan. Realitas di atas merupakan refleksi hegemoni awal untuk mengidentifikasi  adanya  diskriminasi  dalam  melihat  kehadiran  rumah-rumah  ibadah. Beberapa  waktu  terakhir  ini  tradisi  keberagamaan  kita  berada  diambang  keretakan. Penutupan  sejumlah  tempat  ibadah  dan  hilangnya  toleransi  hubungan  antar-agama merupakan  salah  satu  fenomena  yang  menyedihkan.  Bahkan,  pada  titik  tertentu  kita kehilangan fitrah. Sebab, bagaimana mungkin muncul kebencian dan sikap intoleransi di antara  umat  beragama,  muncul  larangan  beribadah,  padahal  di  antara  para  nabinya mereka hidup damai, rukun, dan senantiasa menyapa ramah.
Karena  itu,  salah  satu  prinsip  paling  mendasar  dalam  Islam  adalah  tidak  ada paksaan dalam agama. Bahkan dalam tradisi Islam sendiri, tentang bagaimana ibadah ini dipraktikkan, banyak sekali pandangan dan mazhab. Di sinilah letak pentingnya larangan paksaan dan pemaksaan dalam ibadah. Karena yang paling penting dalam ibadah adalah penyerahan  diri  secara  total,  tanpa  intimidasi  dan  paksaan.  Jadi,  ibadah  adalah kemerdekaan. Pada akhirnya ketauhidan adalah puncak kemerdekaan itu sendiri.

## Muslim dan Kristen dalam Keseharian di Aceh Tamiang
Mengenai  tinjauan  hubungan  Muslim  dan  Kristen  di  Aceh  Tamiang  ini,  harus diakui bahwa umat Islam dan Kristen di Aceh Tamiang hidup dalam dunia yang berbeda. Oleh karena itu, mereka membentuk kehidupan yang berbeda pula, minimal ditunjukkan dengan tuntutan untuk mendirikan rumah ibadah. Ini adalah cermin hubungan Islam dan Kristen bersifat ambivalen, satu sisi bisa bersifat konflik dan bisa damai. Dalam konteks pluralitas agama, adanya agama-agama yang majemuk tidak berhenti sebagai fenomenal faktual  saja,  tetapi  dilanjutkan  pada  kesadaran  akan  adanya  satu  realitas  yang  menjadi pengikat dan berasal dari beragam agama. Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain  tetapi  kebenaran  lain  pun  tak  boleh  disangkal  bahwa  diantara  agama-agama  itu terdapat  persamaan  yang  seringkali  menakjubkan.  Kita  seringkali  terperangkap  dalam bentuk-bentuk  lahir  keagamaan  yang  kita  pertahankan  mati-matian  seolah-olah merupakan benteng terakhir, padahal itu juga merupakan produk dari salah satu generasi pendahulu kita.
Untuk menghindari konflik yang sewaktu-waktu bisa saja muncul, barangkali ada baiknya  dialog  Muslim-Kristen  yang  diselenggarakan  oleh  FKUB  Aceh  Tamiang berdasarkan  paparan  di  atas  menjadi  sebuah  kegiatan  rutin  dan  bahan  renungan  serta kajian mendalam oleh kedua kelompok tersebut.

## Konstruk Pemikiran Pengurus FKUB Aceh Tamiang tentang Toleransi Agama
Mengakui  perbedaan-perbedaan  menuntut  kita  untuk  berlaku  toleran.  Istilah “toleransi”  berasal  dari  bahasa  Latin, tolerare ,  yang  berarti  membiarkan  mereka  yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi. 4
4 Andreas A. Yewangoe, Regulasi Toleransi dan Pluralisme Agama di Indonesia , dalam Elza Peldi Taher  (ed.),  dkk., Merayakan  Kebebasan  Beragama  Bunga  Rampai  Menyambut  70  Tahun  Djohan  Effendi , Edisi Digital (Jakarta: Democracy Project, Yayasan Abad Demokrasi, 2011), hal. 80.
Ditinjau dari kacamata sejarah, orang biasa membedakan antara toleransi  formal dan toleransi  material. Toleransi formal berarti  membiarkan  saja  pandangan-pandangan dan  praktik-praktik  politik  atau  agama  yang  tidak  sesuai  dengan  pandangan  kita  sejauh itu tidak mengganggu. Sementara toleransi material bermakna suatu pengakuan terhadap nilai-nilai positif yang mungkin terkandung dalam pemahaman yang berbeda itu. Agama misalnya,  selama  ia  hanya  memasuki  seluruh  relung  kehidupan  dan  solidaritas  dengan kelompok  yang  ambil  bagian  berisikan  ritual  saja,  maka  kita  ketemu  di  sini  dengan toleransi  formal  dalam  berhadapan  dengan  agama-agama  lain.  Dalam  hal  ini  sering agama-agama  yang  bersifat  politeistis  lebih  supel,  ketimbang  agama-agama  monoteistis yang  sangat  eksklusif.  Dalam  agama-agama  yang  lebih  “tinggi”  kita  melihat  adanya pergeseran-pergeseran:  agama-agama  universal,  yang  tidak  terikat  kepada  masyarakat tertentu  (Buddhisme,  Kekristenan,  Islam,  etc).  Sebaliknya,  yang  disebut  agama-agama profetis,  disebabkan  oleh  pretensinya  yang  mutlak,  menjadi  tidak  toleran.  Contoh mengenai hal ini bisa dilihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang disebut agama-agama mistik justru memperlihat kan toleransi yang tinggi. Di situ diakui adanya berbagai jalan untuk tiba pada kesatuan dengan sang ilahi. 5
Masih dalam kaitan implikasi  sosial ini, dalam  bagian ini perlu juga mencermati implikasi yang dipastikan akan muncul dari kebijakan kerukunan antaragama yang lahir pada  era  reformasi,  yaitu  terbitnya  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  Nomor  9  Tahun 2006  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat Beragama,  Pemberdaya-an  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah Ibadah. Peraturan Bersama itu mengatur tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan  umat  beragama,  pembentukan  forum  kerukunan  umat  beragama  (FKUB), pendirian rumah ibadat, dan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung.
Kebijakan  itu,  jika  mau  jujur  diakui,  sesungguhnya  merupakan  kemunduran dalam  kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Di  tengah  upaya  pengurangan  peran  negara dalam  urusan ‐ urusan  masyarakat  di  satu  sisi  dan  penguatan  masyarakat  di  sisi  lain, sebuah  peraturan  muncul  dengan  birokrati-sasi  yang  sangat  ketat.  Pembentukan  FKUB yang dikomandani oleh negara sampai ke tingkat kabupaten dengan jangkauan sampai ke desa/kelurahan  jelas  menunjukkan  hal  ini.  Penugasan  kepala  daerah  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  kerukunan  antaragama  menjadikan  kerukunan  sebagai  urusan birokrasi.  Padahal  kita  tahu  persis  bahwa  birokrasi  sebagai  instrumen  kekuasaan  adalah karakteristik Orde Baru.
Upaya  menciptakan  kerukunan  antaragama  yang  disistematisasikan  melalui birokrasi,  pada  kenyataannya,  di  samping  rentan  untuk  kepentingan  kekuasaan,  juga membuat  kerukunan  yang  tercipta  semakin  elitis  dan  formal.  Padahal  yang  dibutuhkan adalah  kerukunan  yang  substansial  dan  membumi  pada  tingkat  basis.  Sebagaimana pengalaman  sebelumnya,  yang  tercipta  bukanlah  kerukunan  melainkan  “kerukunan seolah-olah” ( pseudo ‐ harmony ).
5 Ibid ., hal. 81.
Dalam  konteks  peraturan  tersebut,  dialog  antaragama  yang  digagas  oleh pemerintah juga tidak bakal efektif karena tidak menyentuh akar. Dialog hanya dilakukan oleh  elit  agama,  sementara  persentuhan  terjadi  di  tingkat  arus  bawah.  Dalam  Peraturan Bersama  itu,  FKUB  mengadakan  dialog  tokoh  agama.  Menurut  paradigma  ini,  umat beragama  dianggap  bisa  direpresentasikan  oleh  tokoh  agama.  Terlepas  dari kecenderungan  dewasa  ini  di  mana  tokoh-tokoh  agama  terserabut  dari  akarnya, sesungguhnya  sejak  mula  umat  beragama  tidak  begitu  saja  bisa  diwakili  oleh  elit, mengingat masyarakat beragama kita begitu plural dalam paham dan pilihan pemikiran, dan  dengan  demikian  tidak  memadai  untuk  direpresentasikan  oleh  tokoh.  Jadi  sangat tidak  tepat  ungkapan  yang  terus  digembar ‐ gemborkan  oleh  pemerintah  (Departemen Agama)  yang  mengatakan  bahwa  FKUB  merupakan  tumpuan  bagi  kerukunan  umat beragama  di  negeri  ini.  Pada  level  tertentu  pembentukan  lembaga  ini  merupakan  alat birokratisasi agama.
Implikasi  yang  tidak  kalah  signifikan  dari  peraturan  ini  dalam  kehidupan masyarakat  adalah  tentang  pendirian  rumah  ibadah.  Persyaratan  khusus  yang  dituntut dalam  pendirian  rumah  ibadah  tidak  mendukung  bagi  terciptanya  pembauran  yang konstruktif dalam kehidupan bersama.
Peraturan  ini  sangat  restriktif  dalam pendirian  rumah  ibadah  dengan  syarat  yang ketat, yaitu syarat pengguna 90 orang. Semua umat beragama minoritas di semua daerah akan  mengalami  kesulitan.  Orang  Hindu  barangkali  akan  kesulitan  membangun  tempat ibadah di Jawa. Demikian juga umat Islam akan kesulitan membangun tempat ibadah di Flores yang sebagian besar penduduknya beragama Katholik, atau di Bali yang sebagian besar penduduk-nya beragama Hindu. Tidak menutup kemungkinan umat Islam di Papua akan  kesulitan  melaksanakan  ibadah  shalat  Jumat  karena  harus  beribadah  di  rumah ibadah yang memenuhi syarat.
Ini  juga  merupakan  pukulan  bagi  umat  Kristen  yang  berada  di  daerah  yang mayoritas  muslim.  Peraturan  ini  tampaknya  membuta  dengan  kenyataan  bahwa  Kristen Protestan adalah sebuah agama dengan denominasi yang sangat banyak. Karenanya wajar jika  gereja  Protestan  sangat  banyak,  karena  semua  sekte/denominasi  mempunyai  gereja sendiri. Peraturan pendirian tempat ibadah dalam Peraturan Bersama ini tampaknya tidak menghargai tradisi tersebut.
Tidak hanya itu, peraturan ini juga bisa membuat bangsa Indonesia terbagi dalam zona  berdasarkan  agama  karena  untuk  mendirikan  rumah  ibadah  harus  ada  umat  yang berkumpul  sebanyak  90  orang.  Kecenderungan  itu  selanjutnya  akan  mendorong terjadinya  segregasi  sosial  berdasarkan  agama.  Masyarakat  akan  terbagi/terpisah ‐ pisah secara sosial dalam wilayah agamanya masing-masing.
Kenyataan  ini  lah  yang  akan  menjadi  sebuah  kontributor  paling  besar  bagi munculnya  konflik  antaragama.  Sebaliknya,  kehidupan  masyarakat  yang  membaur merupakan  faktor  penting  bagi  penciptaan  harmonitas  sosial  antaragama.  Dalam  sebuah penelitian  juga  terekam  bahwa  kehidupan  sosial  yang  tidak  mengelompok  dalam  suatu komunitas dan adanya interaksi di antara sesama warga masyarakat dapat dilihat sebagai potensi bagi terciptanya kerukunan antargolongan masyarakat, termasuk antaragama.
Sebagaimana  konstruk  pemikiran  pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB)  Aceh  Tamiang  tentang  toleransi  agama  melalui  deskripsi  hasil  wawancara dengan  Ketua  FKUB  Aceh  Tamiang,  bahwa  toleransi  agama  akan  terbentuk  dengan menerapkan peace education (pendidikan damai) melalui beberapa pendekatan, yaitu: a) Pendekatan  Sosiologis,  artinya  di  sini  harus  ada  pola  resolusi  dalam  menangani  konflik secara tuntas agar dalam kehidupan masyarakat penyelesaiannya tidak sesaat, tapi begitu diselesaikan  damai  selamanya.  Di  samping  itu  juga  harus  ada  pola  fungsionalisme struktural,  artinya  peran  sosial  FKUB  lebih  proaktif  dan  lebih  optimal,  b)  Pendekatan Theologis  –  Elitis,  artinya  para  pemuka  agama  jangan  memposisikan  diri  sebagai  kaum elit,  tapi  harus  menunjukkan  keteladanan  secara  aqidah  dan  pengamalan  ajaran  agama secara  baik  dan  benar,  dan  3  )  Pendekatan  Sosial  –  Capital,  artinya  di  sini  harus  ada semangat juang  yang tinggi sekalipun harus banyak mengorbankan energi secara materi. Maka  langkah  kongkrit  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seluruh  jajaran  FKUB  disamping didukung  sepenuhnya  oleh  pemerintah,  diharapkan  juga  ada  konsep  perjuangan  di dalamnya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh FKUB Aceh Tamiang adalah diskusi dan dialog lintas agama dalam pengertian diskusi dan dialog yang dikemas dalam bentuk  tindakan  nyata  yang  dikemas  dalam  gerakan  kultural.  Dialog  merupakan  ajang untuk  menumbuhkan  pemikiran  kritis  dari  masing-masing  pemeluk  agama  agar  lebih bersifat terbuka dan toleran terhadap pendapat dan pemikiran orang lain yang berbeda. 6 Kerukunan umat  beragama  yang dimiliki  saat  ini, merupakan modal yang sangat berharga  bagi  kelangsungan  kehidupan  seluruh  masyarakat    Indonesia.  Dengan  segala kekurangan  dan  kelebihannya,  kondisi  kehidupan  keagamaan  di  Indonesia  saat  ini diwarnai  oleh    adanya  perbedaan-perbedaan  dalam  pemelukan  agama.  Kita  sudah terbiasa    menerimanya  dengan  hidup  berdampingan  secara  damai  dalam  balutan semangat  kesatuan  bangsa.  Namun  penerimaan  perbedaan  saja  tanpa    pemahaman  yang mendalam  akan  arti  dan  hakikat  yang  sesungguhnya  dari    perbedaan  tersebut  ternyata masih  sangat  rentan  terhadap  godaan  kepentingan  primordialisme  dan  egosentrisme individu  maupun  kelompok,  gangguan  kedamaian  itu  akan  mudah  meluas  manakala sentimen dan simbol-simbol keagamaan dipakai sebagai sumbu atau pemicu.
Bersikap  toleran  merupakan  solusi  agar  tidak  terjadi  perpecahan  dalam mengamalkan  agama.  Sikap  bertoleransi  harus  menjadi  suatu  kesadaran  pribadi  yang selalu  dibiasakan  dalam  wujud  interaksi  sosial.  Toleransi  dalam  kehidupan  beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya  berbagai agama samawi maupun agama ardli dalam kehidupan umat manusia ini.

## Pandangan tentang Toleransi Beragama di Aceh Tamiang.
Pandangan  tentang  toleransi  beragama  di  Aceh  Tamiang  menurut  penjelasan Ketua FKUB Aceh Tamiang, beliau menyatakan bahwa pemahaman toleransi beragama di  Aceh  Tamiang  itu  sendiri,  secara  umum  umat  Islam  Aceh  Tamiang  dapat  menerima perbedaan  itu  selama  tidak  bersinggungan  dengan  permasalahan  rumah  ibadah.  Jadi, selama dalam kehidupan bermasyarakat tingkat ketoleransian masyarakat Aceh Tamiang
6 Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  FKUB  Aceh  Tamiang  di  Kantor  Bupati  Aceh  Tamiang  pada tanggal 18 Juli 2014.
dapat  dikatakan  tidak  ada  masalah,  baik  itu  mengganggu,  menyakiti  maupun mengintimidasi.  Akan  tetapi  ketika  ingin  lebih  dilihat  dari  simbol  yang  lebih  substantif harus ada rumah ibadah, itu akan menjadi sebuah persoalan tersendiri. 7
Selanjutnya,  menurut  sumber  yang  sama,  yaitu  Ketua  FKUB  Aceh  Tamiang, penjelasan  mengenai  pemberlakuan  syari’at  Islam  yang  berkaitan  dengan  toleransi beragama  bagi  pandangan  kaum  minoritas,  sebenarnya  pada  prinsipnya  mereka  tidak begitu  peduli.  Jadi,  mereka  untuk  kelompok  minoritas  Aceh  Tamiang  itu  lebih memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap harus mereka dapatkan. Sehingga mereka hanya mengurusi diri mereka sendiri saja dan hampir tidak ada waktu untuk memikirkan persoalan-persoalan syari’at Islam di Aceh Tamiang. Walaupun secara pribadi dari salah satu  anggota  FKUB  Aceh  Tamiang  ada  yang  menganggap  bahwa  pelaksanaan  syari’at Islam  di  Aceh  Tamiang  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  umum  Aceh  Tamiang. Hal  ini  telah  tergambar  pada  peristiwa  keseharian  masyarakat  Aceh  Tamiang  misalnya seperti  dalam  berpakaian,  wanita  dewasa  yang  memang  sudah  wajib  menutup  auratnya ternyata  sampai  dengan  hari  ini  masih  banyak  yang  belum  berpakaian  secara  Islami, bahkan  dapat  dikatakan  menurun  drastis.  Hingga  sampai  ke  titik  nadir  terakhir,  awal kehancuran  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh  Tamiang  adalah  gagalnya  atau  tidak dapat  dieksekusinya  hukuman  cambuk  terhadap  salah  satu  oknum  anggota  DPRK  yang terlibat kasus hukum. 8
Jadi sangat jelas, masyarakat Aceh Tamiang sering melihat dan memahami bahwa Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  masih  setengah  hati  dalam  menangani  kasus-kasus kerukunan umat beragama. Akar masalah konflik antar umat beragama sebenarnya telah dapat  diidentifikasi,  namun  solusinya  tidak  sampai  kepada  penuntasan  akar  masalah. Sebenarnya,  dengan  eksistensi  FKUB,  akar  masalah  tersebut  dapat  didiskusikan  atau didialogkan.  Warga  masyarakat  juga  dapat  menyampaikan  aspirasi  terkait  dengan hubungan  antar  umat  beragama  kepada  FKUB,  sehingga  persaingan  dan  permusuhan tidak berkembang dalam forum-forum yang sakral seperti khutbah, ceramah, dan ibadat.
Berdasarkan hasil paparan di atas, harus diakui bahwa umat Islam dan Kristen di Aceh  Tamiang  hidup  dalam  dunia  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  mereka  membentuk kehidupan  yang  berbeda  pula,  minimal  ditunjukkan  dengan  tuntutan  untuk  mendirikan rumah ibadah. Ini adalah cermin hubungan Islam dan Kristen bersifat ambivalen, satu sisi bisa  bersifat  konflik  dan  bisa  damai.  Dalam  konteks  pluralitas  agama,  adanya  agama- agama  yang  majemuk  tidak  berhenti  sebagai  fenomenal  faktual  saja,  tetapi  dilanjutkan pada  kesadaran  akan  adanya  satu  realitas  yang  menjadi  pengikat  dan  berasal  dari beragam agama. Agama yang satu berbeda dengan agama yang lain tetapi kebenaran lain pun  tak  boleh  disangkal  bahwa  diantara  agama-agama  itu  terdapat  persamaan  yang seringkali  menakjubkan.  Kita  seringkali  terperangkap  dalam  bentuk-bentuk  lahir keagamaan  yang  kita  pertahankan  mati-matian  seolah-olah  merupakan  benteng  terakhir, padahal itu juga merupakan produk dari salah satu generasi pendahulu kita.
7 Ibid .
8 Ibid .

## Pandangan tentang Islam dan Kristen di Aceh Tamiang
Mengenai  pandangan  tentang  Islam  dan  Kristen  di  Aceh  Tamiang,  FKUB  Aceh Tamiang  melihat  dan  merespon  keinginan  dari  salah  satu  kelompok,  baik  mayoritas maupun  minoritas  dengan  melalui  pendekatan  secara  regulasi  dan  psikologis.  Dari pendekatan  secara  regulasi,  FKUB  Aceh  Tamiang  membicarakan  atau  mendialogkan keinginan-keinginan  dari  kedua  kelompok  tersebut  terutama  yang  berkaitan  dengan ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  persyaratan  pendirian  rumah  ibadah. Sedangkan  dari  pendekatan  psikologis,  FKUB  Aceh  Tamiang  mengambil  sikap  bahwa setiap  warga  negara  diberikan  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  tempat  melakukan ibadah  sekaligus  jaminan  keamanan  yang  memang  dijamin  oleh  konstitusi.  Jadi  pada prinsipnya,  FKUB  Aceh  Tamiang  mencoba  menjembatani  keinginan-keinginan  dari masing-masing kelompok, baik mayoritas maupun minoritas.
Kedua hal tersebut, baik dari pendekatan secara regulasi maupun psikologis telah disampaikan oleh FKUB Aceh Tamiang kepada Bupati selaku pemerintah tingkat daerah. Bahkan  telah  direkomendasikan  sesuai  dengan  Keputusan  Bersama  Dua  Menteri  No.  8 dan 9 tahun 2006. Ketika persyaratan jumlah komunitas umat beragama terpenuhi untuk prasyarat  rumah  ibadah,  tapi  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  sekitar,  itu menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  mempersiapkan  dimana  mereka  atau  lokasi  untuk didirikannya  rumah  ibadah.  Jadi,  pemerintah  wajib  menyediakan  tempat  rumah  ibadah tersebut  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dalam  Keputusan  Bersama  Dua  Menteri  No.  8 dan  9  tahun  2006.  Pada  intinya,  pendekatan  regulasi  dan  psikologis  tersebut  mencoba menggali persepsi masing-masing kelompok, baik persepsi minoritas terhadap keinginan mayoritas  maupun  sebaliknya  menggali  persepsi  mayoritas  terhadap  keinginan  dari kelompok minoritas tersebut selama tidak berbenturan dan bertentangan dengan undang- undang.
Sedangkan  pandangan  masyarakat  Muslim  di  tingkat  menengah  ke  bawah terhadap  Kristen  di  Aceh  Tamiang  mengenai  pendirian  rumah  ibadah  (gereja),  mereka tidak  melihat  dan  merespon  dari  pendekatan  regulasi  maupun  psikologis.  Hal  ini dikarenakan telah adanya pembentukan opini  antipati  terhadap kelompok  yang tidak se- akidah.  Bahkan  FKUB  Aceh  Tamiang  sendiri  kesulitan  dalam  memberikan  pemahaman terhadap  masyarakat  Aceh  Tamiang  berkaitan  dengan  pendirian  rumah  ibadah  selain masjid untuk kelompok umat Islam.
Tetapi paling tidak pendekatan regulasi maupun psikologis yang dilakukan FKUB Aceh Tamiang telah mampu mempetakan permasalahan yang akan didialogkan di tingkat yang  lebih  tinggi,  terutama  koordinasi di  tingkat  Propinsi.  Bahkan  Kementerian  Agama di  tingkat  daerah  akan  memfasilitasi  permohonan  hingga  ke  Kementerian  Agama  di wilayah Propinsi. Mekipun tidak mendapat dukungan dari kelompok sekitar, tapi paling tidak  pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk  mempersiapkan  dimana mereka harus dapat melakukan ibadah. 9
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  kita  harus  mengingat  bahwa  kehidupan  dan kerukunan  umat  beragama  bersifat  dinamis  dan  rentan  terhadap  pengaruh  lingkungan
9 Ibid .
global serta berbagai aspek kehidupan, maka kerukunan umat beragama harus dipelihara secara  terus-menerus  dan  terarah.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah berkewajiban meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi tuntutan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

## Politik Perukunan dan Minoritas di Aceh Tamiang
Dalam  membangun  hubungan  kemitraan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah dengan FKUB  Aceh Tamiang dibutuhkan kerjasama  yang intens, interaksi yang komunikatif  serta  relasi  yang  saling  melengkapi  serta  saling  memberi  penguatan. Disadari  bahwa  hubungan  peranan  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  dalam pemberdayaan  FKUB  Aceh  Tamiang  masih  banyak  terdapat  kelemahan,  kekurangan, keterbatasan, tidak maksimal dan tidak optimal. Hal ini sangat mempengaruhi peran dan fungsi FKUB sebagaimana diamanatkan dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama, Pendirian Rumah Ibadat.
Realitas  menunjukkan  bahwa  kerukunan  umat  beragama  masih  menyisakan banyak masalah. Penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, kekerasan atas nama agama, penodaan  agama,  dan  pelecehan  ajaran  serta  simbol-simbol  suci  keagamaan  seringkali menjadi  penyebab  terjadinya  konflik  antar  umat  bergama.  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  telah  mengupayakan terbangunnya harmoni dalam kehidupan beragama. Aktifitas kerukunan, dimulai dengan musyawarah  antar  umat  beragama,  dialog  kerukunan,  pengembangan  wawasan multikultural  hingga  kerjasama  lintas  agama,  telah  dilakukan  atau  difasilitasi  oleh pemerintah.
Jika  kita  lihat  dalamPeraturan  Bersama  Menteri  Agama  nomor  9  dan  Menteri DalamNegeri  Nomor  8  tahun  2006,  pola  yang  dikembangkan  mengingatkankita  pada sistem  demokrasi  proporsional.  Sistem  ini  mengandaikan“kemenangan”  kelompok mayoritas  dalam  memperebutkan  sumber-sumberkekuasaan.  Dalam  sebuah  daerah, kelompok mayoritasdipastikan berkuasa dan menentukan “nasib” hidup masyarakatnya.Jika  sistem  ini  diterapkan  dalam  kehidupan  beragama,  maka potensikonflik  mayoritas ‐ minoritas  akan  semakin  tinggi.  Hal  ini  karena  hak-hakkaum beragama  minoritas  akan  terkikis,  di  mana  salah  satunyaadalah  sulitnya  mempunyai rumah  ibadah.  Kaum  beragama  sepertitidak  merdeka  beragama  di  tanahnya  sendiri. Dengan  demikian,sangat  mungkin  kebijakan  yang  lahir  di  era  reformasi,  di sampingbertentangan dengan kebebasan beragama, dapat memicu konflikantaragama.
Secara  umum  tampak  bahwa  para  pengambil  kebijakan  berpihak  pada  kaum mayoritas.  Keberpihakan  ini  dianggap  wajar  karena  secara  nasional,  kini  kekuasaan tengah  berada  dalam  genggaman  umat  mayoritas.  Lagi ‐ lagi  muatan  politis  dibalik kebijakan itu sangat besar karena kekuasaan membutuhkan kelompok mayoritas sebagai penopangnya.  Sementara  kaum  mayoritas  sangat  berkepentingan  terhadap  kekuasaan untuk  mendukung  pelanggengan  eksistensinya  sebagai  kelompok  mayoritas.  Kemesraan
antara penguasa dengan kelompok mayoritas semacam ini telah menjadi catatan panjang sejarah negeri ini.
Langkah  struktural  berupa  kebijakan  politik  perukunan  antaragama  justru  tidak jarang  menjadi  pemicu  lahirnya  konflik.  Hal  ini  setidaknya  terbukti  dengan  munculnya ketegangan  belakangan  ini  di  beberapa  daerah  akibat  penutupan  gereja.  Dalam  soal penutupan  gereja  ini,  umat  Islam  dan  Kristen  seringkali  berhadapan,  bahkan  terjadi konflik  fisik.  Atas  nama  peraturan,  tidak  jarang  umat  Islam  (dari  kelompok  tertentu) secara  sepihak  menutup  dan  bahkan  merusak  gereja.  Ketegangan  pun  terjadi,  bahkan menjadi persoalan yang berkepanjangan.
Di  sinilah  diskursus  penguasa  bertemu  dengan  diskursus  umat mayoritas.  Dalam berbagai peristiwa tidak jarang aksi umat Islam menutup gereja ini didukung oleh aparat pemerintah.  Pemerintah  kerapkali  menertibkan  tempat  ibadah  umat  Kristen  atau  rumah yang  dijadikan  sebagai  rumah  ibadah  itu  atas  nama  penegakan  hukum.  Alasannya, penggunaan tempat tinggal sebagai rumah ibadah tidak bisa dibenarkan tanpa persetujuan dengan masyarakat sekitar dari agama yang lain.
Lagi ‐ lagi,  anehnya,  Departemen  Agama  menyadari  bahwa  potensi  konflik  yang paling besar terletak pada political conditioning .
“Dalam  wilayah  politik  dan  kekuasaan,  kosakata  mayoritas  dan  minoritas  terus teraktualisasi  dengan  berbagai  dimensi  kepentingan  yang  terselubung  di  dalamnya. Kata ‐ kata  ini  jarang  muncul  dalam  khotbah  di  gereja  atau  dakwah  di  masjid.  Hanya dalam dunia politik dan kekuasaan, agama dijadikan atribut, beredar dalam berbagai isu SARA yang menyebarkan keresahan sosial. Sebaliknya, demi kekuasaan pula kaum elite sering  berperan  ganda,  mengkorup  kebijakan ‐ kebijakan  publik  yang  mempertajam prasangka  sosial.  Anehnya,  semua  kenyataan  itu  begitu  mudah  dibelokkan  arahnya dengan  retorika  politik  yang  hanya  bisa  mengaburkan  substansi  persoalan  dengan  daya tahan  yang  sangat  sementara.  Kasus ‐ kasus  agama  di  daerah  yang  menjadikan  rakyat sebagai  korban  berhala,  sesungguhnya  merupakan  bias  dari  kekacauan  elite  dan  bukan sentimen yang berlatar belakang agama.” 10
Artinya,  agama  menjadi  sumber  keresahan  sosial  justru  karena  dunia  politik  dan kekuasaan.  Potensi  konflik  yang  kita  hadapi  selama  ini  yang  bersumber  dari  prasangka mayoritas  dan  minoritas  justru  karena  kemunafikan  kita  dalam  menghadapi kemajemukan.  Kemajemukan  selalu  dipandang  sebagai  ancaman  yang  menyebabkan konflik,  tidak  malah  dikelola  menjadi  modal  sosial  bagi  bangunan  kebangsaan  kita. Karena  itu  yang  digencarkan  kemudian  adalah  pembuatan  kebijakan  publik  kerukunan antaragama  yang  ketat  dan  tidak  rasional.  Irrasionalitas  itu  tampak  dari  tidak nyambung nya  kebijakan  kerukunan  dengan  realitas  yang  dihadapi,  dan  bahkan sebaliknya: memicu disharmonitas.
10 Departemen  Agama, Sosiologi  Keagamaan:  Suatu  Kajian  Empirik  dalam  Memantapkan Nilai ‐ Nilai Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Depertemen Agama RI, 2003), hal. 124.
Akibatnya,  di  tengah  pluralitas,  masyarakat  kita  masih  dihinggapi  sikap  curiga, penuh  prasangka  buruk,  bahkan  dendam.  Menurut  Zuly  Qodir,  penyebab  yang  menjadi biang  keroknya  adalah  terjadinya  uniformisasi  dalam  seluruh  wilayah  kehidupan masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  mempunyai  pilihan  berpikir,  bersikap  maupun bertindak.  Kekhawatiran  masyarakat  untuk  berbeda  dengan  penguasa  politik,  dalam  hal ini  aparat  birokrasi  negara  sangat  tinggi.  Karena  penguasa  akan  dengan  mudah menuduhnya  dengan  jargon ‐ jargon  politik  yang  mematikan,  seperti  subversif. 11 Perilaku kekuasaan  semacam  itulah  yang  mengikis  potensi  kebersamaan  yang  sudah  terbangun lama.
Berbagai  kebijakan  yang  tidak  berpihak  pada  pembentukan  harmonitas  sejati  di atas,  terutama  tentang  penyiaran  agama,  pendirian  rumah  ibadah,  perayaan  hari  besar keagamaan  bahkan  juga  penguburan  jenazah  berimplikasi  sangat  dahsyat  dalam pembentukan  budaya  dan  kesadaran  masyarakat.  Umat  beragama  menganggap  orang beragama lain sebagai ” the other yang harus diwaspadai”.
Demikianlah  kebijakan  politik  perukunan  dengan  segala  pro  dan  kontranya mewarnai alam reformasi Indonesia. Berbagai kebijakan keagamaan yang muncul di era reformasi  ini  memang  mencerminkan  cara  pandang  pemegang  kekuasaan  setiap  rezim transisi  terhadap  kehidupan  keagamaan  yang  ideal.  Transisi  politik  dan  demokrasi  di Indonesia juga berarti transisi kehidupan keagamaan. Karenanya dapat dimaklumi ketika kebijakan masa transisi ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang diidealkan. Di samping  karena  paradigma  lama  yang  masih  melekat  pada  otak  para  pengambil kebijakan, berbagai kebijakan itu juga merupakan cermin kegagapan penguasa menjawab tantangan  kompleksitas  kehidupan  keagamaan.  Tantangan  ini  tidak  lepas  dari  warisan masa lalu yang hegemonik, termasuk politisasi SARA.
Hegemonisasi  yang  berlangsung  selama  masa  Orde  Baru,  berdampak  buruk terhadap  masa  transisi  berikutnya.  Ini  tampak  antara  lain  dengan  mencuatnya  berbagai konflik  bernuansa  SARA  yang  sebelumnya  diredam ‐ paksa  secara  represif.  Persoalan SARA ini muncul sebagai akibat menyempitnya ruang akomodasi “negara-bangsa” pada masa rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru telah mereduksi definisi negara ‐ bangsa melulu hanya bagian dari kelompok masyarakat  yang  loyal pada pemerintah dengan menafikan keragaman realitas sosial ‐ kultural yang ada di dalamnya. 12
Memposisikan kaum minoritas dan mayoritas di  Indonesia karena itu merupakan sesuatu  yang  sangat  perlu  dilakukan,  sebab  sampai  saat  ini  perdebatan  masih  terus berjalan  dalam  level  yang  bisa  dikatakan  tidak  produktif.  Posisi  kaum  minoritas senantiasa  berada  di  bawah  bayang-bayang  kaum  mayoritas.  Bahkan,  terdapat  kesan yang dalam soal terjadinya hegemoni dan dominasi oleh kaum minoritas atas mayoritas, sekalipun kadang kita dikejutkan dengan munculnya sebuah pernyataan terjadinya tirani minoritas  atas  kaum  mayoritas.  Ini  sebenarnya  membenarkan  adanya  pendapat  yang
11 Zuly Qodir, Agama dalam Bayang ‐ Bayang Kekuasaan (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2001), hal. 23 ‐ 24. 12 Priyono,  AE, dkk., Warisan  Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Suharto di Era Reformasi (Jakarta: ISAI, USAID, 2005), hal. 252.
cenderung  mengafirmasi  adanya  persoalan  kontraproduktif  dalam  hubungan  mayoritas- minoritas di Indonesia.
Persoalan  hubungan  mayoritas-minoritas  tampak  jelas  sekali  memendam  konflik  sosial yang demikian hebat. Oleh sebab itu, jika persoalan mayoritas-minoritas tidak dikaji dan dicarikan  alternatif-alternatif  solusinya  di  masa  depan,  persoalan  mayoritas-minoritas akan  terus  menjadi  kotak  pandora  yang  akan  meledak  tatkala  terjadi  persoalan  sosial yang melibatkan dua kelompok tersebut.

## Peran FKUB dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama
Sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah,  sesuai  mandat  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharaan Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  dan Pendirian  Rumah  Ibadat,  tentu  saja  FKUB  memainkan  peranan  sangat  penting  dalam peredaman potensi konflik atas nama agama itu, sesuai isi Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Dalam  Pasal  1  ayat  6  dinyatakan:  “Forum  Kerukunan  Umat  Beragama,  yang selanjutnya  disingkat  FKUB,  adalah  forum  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahteraan.”  Dengan  demikian,  FKUB  lah lembaga  yang  memiliki  mandat  resmi  dari  pemerintah  untuk  mengurus  persoalan kerukunan  umat  beragama,  tentu  saja tanpa  mengabaikan  peran  kelompok  sipil lainnya. Pasal  ini  juga  menunjukkan  betapa  pentingnya  peran  FKUB  untuk  membangun, memelihara,  dan  memberdayakan  umat  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahteraan. Tidak  hanya  mengurus  kerukunan  umat,  melainkan  juga  pemberdayaan  untuk kesejahteraan.  Itu  sebabnya,  FKUB  sudah  seharusnya  menjalankan  mandatnya  secara optimal, dengan bantuan kontrol dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Diantara  hal  yang  (mudah-mudahan)  bisa  menjadi  setitik  masukan  bagi optimalisasi peran FKUB, adalah: Pertama , tidak adanya fit and proper test bagi anggota FKUB terkait pemahaman dan kesadaran mereka terhadap konstitusi, HAM dan mediasi konflik  –  karena  susunan  kepengurusannya  telah  diatur  secara  detail  dalam  Pasal  11  –, maka  mengharuskan  dilakukannya  “penyuluhan  kesadaran”  pada  hal-hal  ini  secara berkesinambungan.  Sebagai  fasilitator  (sesuai  Pasal  1  ayat  6),  maka  pemerintah  harus memfasilitasi  agenda-agenda  ini.  Harapannya,  kesadaran  mereka  akan  terbentuk  secara kuat dan mendarah daging, sehingga ketika dihadapkan pada konflik, mediasi model apa yang harus dijalankan telah mereka bayangkan dan siapkan.
Kedua ,   sudah  seharusnya  anggota  FKUB  berdiri  di  atas  kepentingan  semua golongan, kendati dalam banyak kasus, kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai. Ini  penting  ditegaskan,  mengingat  cara  pandang  aktivis  partai  dan  cara  pandang  pegiat kerukunan  umat  sejati  seringkali  berbeda.  Dan  dalam  konteks  kerukunan,  yang dibutuhkan  adalah  cara  pandang  kemaslahatan  umat,  bukan  selainnya.  Kalaupun kepengurusan FKUB dijabat oleh aktivis partai, maka harus bisa dipastikan cara pandang mereka murni untuk kepentingan umat, tanpa diiringi bias-bias partai.
Ketiga , sesuai mandatnya, kepengurusan FKUB dijabat berdasarkan keterwakilan jumlah  pemeluk  agama.  Jika  cara  pandang  mereka  masih  binner,  tak  mustahil  konflik yang terjadi diselesaikan secara tidak seimbang, apalagi jika itu menyangkut kepentingan kelompok  mayoritas.  Baik  yang  mayoritas  maupun  yang  minoritas,  seharusnya  tetap memegang orientasi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompoknya.
Keempat , diantara mandat FKUB adalah “menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/bupati/wali  kota”  (Pasal  9  ayat  (1)  point  c  dan  ayat  (2)  point  c).  Ini  artinya, kebijakan  pemerintah,  baik  propinsi  maupun  kabupaten/kota  tentang  kerukunan  umat beragama,  sangat  tergantung  pada  rekomendasi  FKUB.  Dari  titik  ini,  FKUB  jelas memainkan peranan sangat penting, yang karenanya, rekomendasi yang diterbitkan untuk menjadi dasar kebijakan harus yang berlandaskan kemaslahatan (baik hifdh al-din, hifdh al-’aql, hifdh al-nasl, hifdh al-mal maupun hifdh al-nafs). Di sinilah FKUB perlu kehati- hatian  dalam  memberikan  rekomendasi  pada  pemerintah.  Jika  rekomendasinya  salah, alih-alih memunculkan keuntungan, yang nongol justru kerugian.
Kelima, sebagai “wasit” di arena rawan konflik, FKUB haruslah solid internal dan solid  eksternal.  Secara  eksternal,  FKUB  wajib  membanguan  jejaring  sosial  dan keagamaan  secara  luas  dengan  instansi  dan  majlis-majlis  agama,  ormas-ormas keagamaan  serta  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Harapannya,  persoalan  apapun  yang dihadapi bisa dilihat dan dibaca dari berbagai sudut pandang. Dengan kekomprehensifan cara  pandang  ini,  persoalan  bisa  diselesaikan  dengan  menghadirkan  keuntungan  bagi semua pihak.
Keenam ,  independensi  pengurus  FKUB.  Karena  FKUB  berdiri  di  atas  semua golongan,  tanpa  memihak  golongan  manapun,  maka  sudah  seharusnya  ia  berdiri  di tengah-tengah;  tidak  terpengaruh  oleh  angin  yang  berhembus  dari  arah  manapun. Termasuk  juga,  keputusan  yang  dihasilkan  haruslah  independen,  bukan  karena terpengaruh  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  berkepentingan.  FKUB  harus  menjadi petarung keadilan yang sesungguhnya.
Ketujuh, proaktif-antisipatif.  Seringkali  muncul  kelakar,  program  yang diselenggarakan  FKUB  itu  by  proyek  belaka,  sehingga  ia  lebih  cenderung  pasif  dan menunggu  isu  yang  masuk  dari  luar.  Sebagai  lembaga  yang  memiliki  peran  penting dalam pembinaan dan pemberdayaan umat beragama, FKUB haruslah aktif memberikan penyadaran  urgensi  kerukunan  umat  beragama,  baik  melalui  penyuluhan,  agenda bersama  antar  umat,  dan  sebagainya.  Pemerintah  yang  bertugas  menopang  agenda- agendanya.
Kedelapan ,  dibutuhkan  kejelian  intelejensi  pengurus  FKUB  dalam  melihat  data dan  peta  agama,  sosial-budaya,  ekonomi  dan  politik  sampai  tingkat  kecamatan  dan desa/kelurahan.  Kejelian  ini  untuk  kepentingan  antisipatif  terhadap  aktualisasi  potensi konflik,  sehingga  bisa  dipadamkan  lebih  dini  dan  tidak  menjadi  berdarah-darah  dan berkepanjangan.  Konflik  berdarah  sering  terjadi  lantaran  tidak  sigapnya  pihak-pihak berwenang, termasuk FKUB, melihat potensi konflik yang terjadi.
Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  di  atas,  FKUB  yang  sering  disebut  sebagai “mitra terdepan pemerintah dalam membangun kerukunan umat beragama”, diharapkan
bisa  menjadi  “wakil”  Tuhan  untuk  meredam  potensi  konflik  dan  menjadi  kepanjangan tangan  pemerintah  yang  benar-benar  mampu  mewujudkan  cita  kemaslahatan  bagi  umat beragama. Dan jikapun terjadi konflik agama maupun sosial (ini suratan potensial dalam diri  manusia),  FKUB  setidaknya  mampu  memberikan  penawar  atau  (setidaknya) meminimalisirnya.
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  pemaparan  di  atas  adalah  sebagian  besar masyarakat  juga  melihat  dan  memahami  bahwa  negara  cenderung  tidak  memiliki perspektif  kebhinnekaan  dalam  melihat  keunikan  karakter  dan  ekspresi  budaya masyarakat di berbagai daerah, yang berakibat kepada diskriminasi terutama diskriminasi budaya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk:
1. Mengkaji  secara  intensif  dan  mendalam  tentang  bidang  regulasi  dengan mengikutsertakan  FKUB  dalam  penyusunan  rancangan  peraturan  perundang- undangan  mengingat  hal  ini  berkaitan  dengan:  a)  Relasi  sosial  Kehidupan  Umat Beragama atau UU apa pun namanya yang mengatur substansi tersebut; b) Penetapan RT/RW,  termasuk  lokasi  peruntukan  rumah  ibadat;  c)  Melakukan  revisi penyempurnaan  Peraturan  Gubernur  dengan  memasukkan  substansi  tentang: penguatan  tugas  Dewan  Penasehat  FKUB,  peran  Pemerintah  Daerah  dalam penyelesaian  perselisihan,  peran  Kepala  Desa/Lurah  dalam  pendataan  umat beragama, dan peran Camat menerima tugas Bupati/Walikota menyangkut perijinan sementara bangunan gedung sebagai rumah ibadat.
2. Meningkatkan  dukungan  fasilitasi  bagi  pemberdayaan  FKUB  dalam  penganggaran dalam  bentuk  anggaran  melalui  APBN/APBD,  fasilitas  kantor,  perbantuan  tenaga administrasi, peningkatan kapasitas anggota FKUB melalui pembelajaran organisasi, dan pelimpahan tugas sosialisasi peraturan perundang-undangan. Untuk hal ini, perlu ada nota kesepahaman antara Kemenag dan Kemdagri.
3. Meningkatkan  koordinasi  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  FKUB,  majelis-majelis agama,  organisasi  dan  lembaga  keagamaan  serta  lembaga  swadaya  masyarakat lainnya  melalui  penguatan  peran  Gubernur/Wakil  Gubernur,  Bupati/Wakil  Bupati, Walikota/Wakil  Walikota  selaku  Ketua  Dewan  Penasehat  FKUB,  dan  Kakanwil Kementerian  Agama  serta  Kakan  Kemenag  Kabupaten/Kota  selaku  Wakil  Dewan Penasehat  FKUB;  Mengkoordinasikan  pelaporan  pelaksanaan  pemeliharaan kerukunan,  pemberdayaan  FKUB,  dan  pendirian  rumah  ibadat  kepada  pihak  terkait secara berjenjang.
4. Menyediakan  informasi  hasil  pemetaan  tentang  data  penduduk  dan  perkembangan situasi  kerukunan  serta  lingkungan  berpengaruh  lainnya;  Membuka  ruang  dialog agama dan pluralisme agar hubungan antar-agama tidak mengalami  pengerasan dan sentimen  negatif  yang  dapat  mengarah  pada  kebencian  antar-umat  beragama  dan intra-agama. Masyarakat pasca-konflik jelas sangat membutuhkan ruang dialog agar masyarakat lokal bisa ikut membangun daya kohesif yang berguna bagi terbentuknya ketahanan lokal.
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan di atas sangat diperlukan  bagi  upaya  pemberdayaan  FKUB  agar  dapat  melaksanakan  tugas  pokoknya secara optimal.

## Kebijakan dalam Penyelesaian Persoalan Minoritas
Sebenarnya  rasa  kebersamaan  telah  melekat  dalam  bangsa  kita.  Kesadaran pluralisme sudah ada dalam kesadaran kolektif di Nusantara ini sejak lama. Sebab kalau tidak,  konflik  tidak  hanya  meledak  baru ‐ baru  ini.  Berbagai  laporan  menyatakan  bahwa sebelum  terjadi  konflik  di  beberapa  daerah,  kehidupan  sosial  di  sana  sangat mengagumkan.  Kegotong ‐ royongan  terjadi  melintasi  batas  suku  dan  agama.  Bahkan tidak jarang untuk membangun masjid, orang ‐ orang Kristen itu bekerja bhakti, demikian juga  sebaliknya.  Namun  sayang,  modal  sosial  itu  tak  terkelola.  Yang  bisa  dipetik  dari kenyataan di atas adalah paradigma kebijakan yang tidak mengelola modal sosial itu.
Sehubungan dengan itu, Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) III merumuskan  peran  yang  berkaitan  dengan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan FKUB sebagai berikut:
Pertama, menegaskan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan  urusan  wajib,  yaitu  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat,  melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan,  kesatuan,  dan  kerukunan nasional termasuk kerukunan umat beragama serta keutuhan NKRI.
Kedua, Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  meningkatkan  peran  FKUB  sebagai mitra  di  dalam  membangun  dan  memelihara  kerukunan  umat  beragama,  sehingga  dapat memberikan  sumbangan  bagi  pemecahan  problem  keadilan  dan  kesejahteraan  di  dalam kehidupan masyarakat.
Ketiga ,  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  melakukan  kewajiban  secara konsisten  memberikan  fasilitas  dukungan  anggaran  melalui  APBN/APBD  untuk pelaksanaan tugas pokok FKUB.
Persoalan  kaum  minoritas  dan  mayoritas  di  negeri  ini  sampai  sekarang  masih menjadi  perdebatan  serius  di  antara  para  penganut  paham  teologi  semitik.  Satu  pihak menghendaki  persoalan  mayoritas-minoritas  harus  diakhiri  dengan  membawa  pada perdebatan  yang  lebih  substansial,  apa  yang  akan  diperbuat  oleh  negara  untuk  kaum minoritas-mayoritas,  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  kaum  mayoritas-minoritas  di Indonesia.  Perdebatan  ke  arah  ini  penting  karena  keberadaan  kaum  mayoritas-minoritas adalah sebuah realitas sosial yang tidak tertolak, sekalipun dalam perjalanan sejarah akan memungkinkan  terjadi  perubahan,  tidak  ada  lagi  yang  mayoritas  dan  minoritas,  tetapi menjadi sama-sama mayoritas atau sama-sama minoritas.
Di  pihak  lain  terdapat  kelompok  yang  tetap  mempertahankan  pandangan  bahwa kaum  mayoritas  harus  diberikan  hak  yang  “lebih”  ketimbang  kaum  minoritas,  sebab kaum  mayoritas  dalam  banyak  hal  memberikan  kontribusi  lebih  daripada  kaum minoritas.  Bahkan,  dalam  politik  pun  kaum  mayoritas  akan  mendapatkan  sorotan pertama tatkala terjadi pergolakan dalam sebuah negara. Tetapi, dalam masalah ekonomi (aset-aset)  sumber  daya  ekonomi,  kaum  mayoritas  tidak  jarang  dikalahkan  oleh  kaum
minoritas,  karena  itu  kelompok  kedua  ini  menghendaki  adanya  politik  representasi  dan politik alokatif-akomodatif untuk kaum mayoritas.
Harus  diakui  bahwa  sejauh  ini  umat  Islam  dan  Kristen  hidup  dalam  dunia  yang berbeda.  Oleh  karena  itu,  masing-masing  dari  keduanya  membentuk  kehidupan  yang berbeda pula. Bukan hanya di Indonesia saja yang muncul permasalahan kaum mayoritas dan  minoritas,  melainkan  di  seluruh  dunia  mengalami  hal  itu.  Bahkan  di  Indonesia, upaya  untuk  meredam  konflik  yang  bermotif  agama  terus  dilakukan  secara  intens  dan berkesinambungan.
Pada  dasarnya  manusia,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Alqur`an,  tersusun dalam  satuan-satuan  etnis,  sosial-politik,  yang  kesemuanya  dihubungkan  dan  diajarkan Allah  untuk  saling  bersaing  sehat.  Dalam  terminologi  Alqur`an  disebut fastabiqul khairat , 13 yakni  melakukan  kebijakan  untuk  kepentingan  bersama.  Dengan  diktum  Ilahi tersebut  sesungguhnya  Allah  selalu  berada  dalam  kebajikan  untuk  menyelamatkan manusia  dari  keterhinaan  yang  bersifat  universal,  tidak  terikat  pada  wilayah,  bangsa, agama, dan suku tertentu. Inilah kebijakan keselamatan secara universal yang ditawarkan dan dikehendaki Tuhan.
Keberadaan  setiap  agama  merupakan  sebagai  institusionalisasi  dari  pengalaman iman seseorang tentang Allah. Agama merupakan sebuah perwujudan dari sebuah sistem keimanan yang terorganisir. Oleh karena itu, sebagai sebuah institusi agama hidup secara kontekstual  dan  situasional.  Dengan  kata  lain,  institusi  agama  bisa  berbeda-beda tergantung dari penghayatan atas pengalaman iman seseorang, tetapi sistem keimanannya tetap satu. Dalam kodratnya manusia mempunyai kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan pengalaman iman dan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan pribadi masing- masing.  Di  sinilah  Allah  menegaskan  dalam  Alqur`an  bahwa  Dia  menawarkan  kepada manusia  untuk  memilih  antara  jalan  iman  (kebenaran)  atau  jalan kufur (kekafiran). Penawaran Allah tersebut merupakan bentuk refleksi kebebasan manusia untuk bertindak otonom. 14
Perbedaan agama perlu diterima dan dihayati sebagai pernyataan dan perwujudan kekayaan  rahmat  Allah.  Sebenarnya  Allah  memiliki  kekuasaan  mutlak  untuk menempatkan  manusia  dalam  satu  agama,  satu  keyakinan.  Tetapi,  mengapa  Allah  tidak melakukan  hal  itu?  Bahkan  Allah  sendiri  menciptakan  pluralitas?  Di  sinilah  yang  harus kita  sadari  bahwa  penerimaan  dan  penghayatan  terhadap  perbedaan  agama  sebagai kekayaan rahmat Allah merupakan sebuah kesinambungan yang diciptakan Tuhan. 15
Bersama rahmat-Nya yang kaya, Allah menyapa manusia dalam konteksnya yang paling  kongkrit  dengan  latar  belakang  sejarah,  lingkungan  dan  keyakinan  serta kepercayaan  hidupnya.  Pluralitas  beragama  bahkan  telah  menjadi  realitas  keniscayaan yang  kongkrit  sebagai  kesempatan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  hidup  bersama,  saling melengkapi dan saling memperkaya wawasan religiusitas-spiritual . Bukankah perbedaan
13 Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 148
14 Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 29 dan Q.S. Al-Kafirun [109] ayat 6
15 Lihat Q.S. Al-Maidah [5] ayat 48
di  antara  umat  adalah  sebagai  rahmat?  Itulah  pertanyaan  dan  anjuran  Allah  melalui firman-Nya yang harus kita renungkan untuk memahami makna sejatinya. 16
Lebih  sebagai  suatu  fakta,  keberagaman  agama  juga  merupakan  kekuatan  yang memperkaya  kehidupan  manusia.  Terjadinya  kontak  dengan  yang  lain  memungkinkan manusia  untuk  saling  belajar  tentang  berbagai  kepercayaan  agama,  meneliti  pola  hidup dan  cara  beragama  sebagai  salah  satu  proses  memperluas  wawasan  dan  menerima pandangan-pandangan baru, kritis terhadap diri sendiri, bersikap terbuka dan menghargai perbedaan.  Upaya  mengenal  dan  mengadopsi  nilai-nilai  baru  merupakan  sebuah fenomena kultural untuk melakukan adaptasi atas perkembangan lingkungan.
Pluralitas,  dengan  persoalan-persoalan  kemanusiaan  yang  dikandungnya,  mesti dijalani  oleh  semua  agama  dalam  rangka  menemukan  atau  mewujudkan  keharmonisan. Pluralitas agama sebagai suatu fakta harus diterima secara positif dan optimis oleh para pemeluk  agama  untuk  menemukan  kesadaran  manusia  itu  sendiri  tentang  kenisbian mereka dalam menangkap kebenaran sepenuhnya, kebenaran absolut, dan memungkinkan  tiadanya  klaim  terhadap  kebenaran.  Sebaliknya,  setiap  pemeluk  agama akan cenderung menghargai perbedaan dan toleran terhadap perbedaan.
Lebih  jauh,  keberagaman  agama  yang  mendatangkan  kerendahan  hati  akan menghantarkan  kita  untuk  membuka  diri  terhadap  kebenaran  yang  mungkin  terdapat dalam  agama  lain.  Hal  ini  akan  tercermin  dalam  kerukunan  hidup  beragama  dimana semua  pemeluk  agama  merasa  aman  dan  dihormati  serta  memiliki  kesempatan  untuk menyatakan  keagungan  agamanya  sendiri  sehingga  keberagaman  agama  dapat menciptakan kedinamisan hidup beragama.
Untuk  mencapai  kehidupan  beragama  yang  dinamis,  para  penganut  agama  harus saling mengenal dan saling memahami dengan cara menghormati perbedaan agama, dan memberi  ruang  terhadap  agama  lain.  Salah  satunya  adalah  melalui  proses  dialog antaragama. Dialog antaragama merupakan titik awal pertemuan para penganut berbagai agama,  sebab  fakta  pluralitas  agama  juga  sudah  pasti  akan  berujung  pada  dialog antaragama.  Dimana  dialog  sebagai  solusi  terbaik  untuk  menjembatani  maraknya kesadaran  yang  bersifat apologetik-defensif-agresif .  Dialog  dihadirkan  sebagai  upaya belajar bersama secara mendalam inti permasalahan. 17
Sebagai  sebuah  bentuk  komunikasi  dialog  antaragama  tidak  terbatas  pada  diskusi rasional  tentang  agama,  seperti  diskusi  tentang  etika  atau  teologi  agama-agama,  tetapi juga mengejawantah dalam berbagai macam bentuk, seperti dialog kehidupan sehari-hari, karya  sosial  bersama  ataupun  dialog  pengalaman  beragama.  Meskipun  demikian, bagaimanapun  bentuk  dialog  antaragama  dan  kesulitan  yang  menyertainya,  dialog antaragama merupakan suatu bentuk komunikasi manusia dan itu mesti mengetengahkan teori  tindakan  komunikasinya  Jurgen  Habermas.  Teori  ini  dapat  memberikan  pijakan pada  dialog  antaragama  atau  sebagai  pendasaran  teoritis-filosofis  terhadap  dimensi komunikasi  yang  terjadi  dalam  dialog  antaragama.  Teori  tindakan  Jurgen  Habermas  ini
16 Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13
17 Tom Jacobs, Mengakarkan Suatu Teologi yang Terbuka Terhadap Realitas Hidup , dalam 8 tahun Fakultas Teologi Wedhabakti (Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma, 1993), hal. 22.
dimaksudkan  sebagai  dasar  penciptaan  masyarakat  yang  komunikatif  dan  dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran berdialog.

## Kesimpulan
Agama  merupakan  seperangkat  kepercayaan-kepercayaan,  simbol-simbol,  dan ritual-ritual  yang  diampu  bersama  dan  bersifat  stabil  yang  berfokus  pada  kesakralan. Agama adalah suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat  mempunyai  cara-cara  berpikir  dan  pola-pola  perilaku  yang  memenuhi  syarat untuk  disebut  agama.  Secara  rinci,  fungsi  agama  dalam  masyarakat  adalah  memberikan makna  dan  kedamaian,  menetapkan  norma,  memperkokoh  ikatan  sosial,  dan  menandai perubahan status. Fungsi tersebut adalah implikasi dari elemen-elemen yang dipunyai oleh agama itu sendiri, yaitu kepercayaan, simbol, dan ritual.
Agama  adalah  suatu  bagian  penting  dalam  budaya  masyarakat.  Secara  historis, agama  terkait  dengan  identitas  etnis.  Namun  demikian,  preferensi  agama  secara  sangat mencolok  terkait  dengan  sistem  stratifikasi.  Kelas  sosial,  dianggap,  lebih  penting ketimbang  doktrin  agama  dalam  menentukan  afiliasi  anggota  masyarakat  pada  agama denominasional.
Masyarakat  denominasional  adalah  suatu  masyarakat  yang  didominasi,  bahkan dikuasi,  oleh  salah  satu  kaum  agama  tertentu.  Agama  dalam  masyarakat  denominasional merupakan  agen  sosialisasi  utama  dalam  membingkai  perilaku  anggota  masyarakat.  Pada tataran  inilah,  agama  dipandang  sebagai  sumber  nilai  yang  mengendalikan  perilaku individu-individu  anggota  masyarakat.  Dengan  demikian,  masyarakat  agama,  seringkali merefleksikan  setiap  aktivitasnya,  dalam rites  of  passage ,  misalnya,  harus  diupayakan merefleksikan perpaduan dari ketiga elemen agama – yaitu kepercayaan, simbol, dan ritual – dengan mempertimbangkan signifikansi pemaknaannya.
Meskipun  setiap  agama  menganjurkan  toleransi  antar  umat  beragama  dan  tetap berkompetisi mempertahankan anggotanya, tetapi anggota masyarakat memberikan respon yang  berbeda.  Secara  formal,  setiap  umat  beragama  mempertahankan  elemen-elemen agamanya  yang  berbeda  dengan  agama  lain.  Keterlibatan  mereka  dalam  aktivitas keagamaan telah memberikan makna identitas. Karenanya, dalam masyarakat  yang terdiri atas  beragam  agama,  setiap  kelompok  agama  selalu  diharapkan  untuk  menghargai  hak kelompok agama lain dalam menjalankan kepercayaannya.
Norma  toleransi  terhadap  beragam  agama  ini  menunjang  kehidupan  berbagai agama  dengan  secara  relatif  memperkecil  terjadinya  konflik  antaragama,  serta  mencegah salah  satu  kelompok  agama  tertentu  mendominasi  yang  lain.  Oleh  karena  itu,  konsep ekumenisme  agama  perlu  disosialisasikan  pada  masyarakat  agama.  Konsep  ekumenisme ini  dimaknai  sebagai  suatu  gerakan  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  harmoni  antar berbagai  umat  beragama  melalui  penekanan  pada  apa  yang  akan  mereka  lakukan  pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, ketimbang menekankan perbedaan doktrinal dalam berkompetisi mempertahankan dan menambah anggota organisasi agama formal.
Jika  dilihat  secara  utuh,  kehidupan  toleransi  di  Aceh  Tamiang  sudah  berjalan dengan harmonis. Pemeluk-pemeluk agama non-Muslim diberikan ruang untuk beribadah atau  memperingati  hari-hari  besar  di  ranah  publik.  Hanya  semua  itu  perlu  dijaga  dan
dikembangkan.  Sehingga  di  sini  peranan  FKUB  amatlah  penting  dalam  menunjang keberhasilan  program  pembangunan  secara  luas.  Semua  orang  akan  sangat  memahami, bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kondusif atau tidaknya kehidupan  bermasyarakat  pada  suatu  negara  atau  daerah.  Salah  satu  penyebab  yang memungkinkan  tidak  kondusifnya  keadaan  di  suatu  daerah  adalah  munculnya  konflik  di tengah-tengah  masyarakat  daerah  tersebut,  dan  konflik  yang  paling  berbahaya  adalah konflik yang melibatkan agama.
Mengingat  betapa  strategisnya  peranan  FKUB  dalam  mendorong  keberhasilan pembangunan  secara  luas,  maka  sepatutnyalah  pemerintah  beserta  seluruh  unsur  lainnya memberikan  dukungan  terhadap  keberadaan  dan  keberlangsungan  FKUB  di  Aceh Tamiang.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abdurrahman  bin  Nashir  al-Suddi. Al-Qawa‘id  al-Hisan  li  Tafsir  al-Qur'an. Kairo: Mathba‘ah Inshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1366 H.
Ali, Mukti H. A. Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia. Bandung: Mizan, 1998.
Andito  (ed.). Atas  Nama  Agama:  Wacana  Agama  dalam  Dialog  “Bebas”  Konflik.
Bandung: Pustaka Hidayah,1998.
Arikunto, S. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis . Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Azra,  Azyumardi. Konteks  Berteologi  di  Indonesia:  Pengalaman  Islam .  Jakarta: Paramadina, 1999.
AE,  Priyono.  dkk. Warisan  Orde  Baru:  Studi  Fenomena  dan  Sistem  Bablasan  Rezim Suharto di Era Reformasi .Jakarta: ISAI, USAID, 2005.
Coward, Harold. Pluralisme dan Tantangan Agama-Agama . Yogyakarta: Kanisius,1989.
Departemen Agama RI. Sosiologi Keagamaan: Suatu Kajian Empirik dalam Memantapkan Nilai ‐ Nilai Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Depertemen Agama RI, 2003.
Devine,  Miranda. Wolves  in  Sheep’s  Clothing  on  An  Extremist  Islamic  Mission ,  dalam Sydney  Morning  Herald ,  23  April  2006,  dilihat  di  www.smh.com.aupada  tanggal 23 April 2006.
Gramsci, Antonio. Selection from the Prison Notebooks, Quintin Hoare dan Nowell Smith (ed.)India: Novena Offest Printing, 1996.
Geerz,  Cliffort. Abangan,  Santri,  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa .  Jakarta:  Surya Grafindo, 1985.
Hasan,  Thalchah. Reaktualisasi  Pembinaan  Kerukunan  Umat  Beragama ,  makalah  tidak diterbitkan, 1999.
Hick, John. Problem of Religious Pluralism . London: The Macmillan Press, 1985.
Interfidei, Dian. Dialog: Kritik dan Identitas Agama, seri Dian I Th. I, 1995.
International  Crisis  Group, Weakening  Indonesia’a  Mujahidin  Networks:  Lessons  from Maluku and Poso , dalam Asia Report , No. 103, 13 Oktober 2005.
International  Crisis  Group. Indonesia  Backgrounder:  Jihad  in  Central  Sulawesi, dalam Asia Report, No. 74, 3 Februari 2004.
Kung,  Hans.  “Sebuah  Model  Dialog  Kristen-Islam”dalam  Jurnal Paramadina ,  Jakarta,
Paramadina Juli-Desember, 1998.
Lyden, John (Editor). Enduring Issues in Religion . San Diego: Greenhaven Press, 1995.
Mahfuz,  Abdul  Ghoffar. Tokoh  Agama  dalam  Mewujudkan  Kerukunan  Antarumat Beragama  (Studi  Kasus  di  Kec.  Bukit  Intan  Kodya  Pangkal  Pinang). Palembang: Puslit IAIN Raden Fatah, 1997.
Payne,  Tony. Islam  in  Our  Backyard:  A  Novel  Argument ,  Australia:  Kingsford,  Matthias Media,2002.
Qodir,  Zuly. Agama  dalam  Bayang ‐ Bayang  Kekuasaan. Yogyakarta:  DIAN/Interfidei,
2001.
Sheehan,  Paul. God  vs  God  in  The  New  Global  War ,  dalam Sydney  Morning  Herald ,  13 Maret 2006, dilihat di www.smh.com.aupada tanggal 13 Maret 2006.
Yewangoe,  Andreas  A. Regulasi  Toleransi  dan  Pluralisme  Agama  di  Indonesia ,  dalam Elza  Peldi  Taher  (ed.),  dkk. Merayakan  Kebebasan  Beragama  Bunga  Rampai Menyambut  70  Tahun  Djohan  Effendi .  Edisi  Digital.  Jakarta:  Democracy  Project,
Yayasan Abad Demokrasi, 2011.