This is an open-access article under the CC-BY License

## Journal of Economics Development Issues
U R L : h t t p : / / J E D I . u p n j a t i m . a c . i d / i n d e x . p h p / J E D I

## Reduksi Kemiskinan dengan Mengoptimalkan Digitalisasi Ekonomi Maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara
🖂 Ilyas 1 , Tajuddin 2 , Syamsir Nur 3 , Caesar Muslim 4 , Isalman 5
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
5 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232,
Indonesia.
Received: October 25, 2022; Published: February 28, 2023

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  steps  taken  to  reduce  poverty  through  optimizing  the  digital-based  maritime economy. This research method uses a quantitative approach. The data used is secondary data. Data analysis was done  by  descriptive  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  are  several  steps  taken  by  the  Southeast Sulawesi  Government  to  encourage  the  optimization  of  digitalization  in  the  maritime  sector  including  building synergy and collaboration between local governments and relevant ministries; development of social media and film- based tourism; optimizing the role of local governments; providing quality human resources in the digital field and increasing digital infrastructure development.
Keywords: Digitalization, maritime, poverty.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  mereduksi  kemiskinan  melalui pengoptimalan ekonomi maritim berbasis digital. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Analisis  data  dilakuk  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa  ada  beberapa  langkah  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Sulawesi  Tenggara  untuk  mendorong optimalisasi  digitalisasi  disektor  maritim  diantaranya:  membangun  sinergi  dan  kolaborasi  antara  pemerintah daerah  dengan  kementerian  terkait;  pengembangan  pariwisata  berbasis  media  sosial  dan  film;  optimalisasi  peran pemerintah  daerah;  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  di  bidang  digital  serta  peningkatan pembangunan infrastruktur digital.
Kata kunci: Digitalisasi, maritim, kemiskinan .

## How to cite:
Ilyas,  Tajuddin,  Nur,  S., Muslim,  C.,  &  Isalman (2023).  Reduksi  Kemiskinan  dengan Mengoptimalkan Digitalisasi Ekonomi  Maritim  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Journal  of  Economics  Development  Issues,  6(1) ,  18-24. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.153.
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1

## PENDAHULUAN
Sektor  kemaritiman  dan  kelautan  menjadi  fokus  utama  menciptakan  pemerataan  ekonomi  dan pembangunan yang berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sejak dimulainya pemerintahan  Joko  Widodo  (Jokowi)  dan  Jusuf  Kalla  (JK)  pada  2014.  Semangat  membangun  sektor maritim  dan  kelautan  yang  diusung  oleh  pemerintahan  ditunjukkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Sejak  saat  itulah  konsep  kemaritiman  dan  kelautan  sering dikumandangkan dan menjadi bahan perbincangan dan diskusi di seluruh lapisan masyarakat (Hirawan & Abadi, 2020).
Fakta  paradigma  pembangunan  dengan  adanya  ketimpangan  pembangunan  di  sektor  laut  dan daratan  serta  keterpurukan  ekonomi,  di  era  Presiden  Joko  Widodo,  tercerahkan  kembali  untuk  kembali menata  laut  demi  kemakmuran  bangsa.  Presiden  Joko  Widodo  mengusung  tema  kemaritiman  dengan “Poros Maritim Dunia”  dan “Tol Laut”. Memang sudah seharusnya, bangsa  Indonesia untuk  menata dan membangun  laut  khususnya  kemaritiman  menjadi  modal  pembangunan  menuju  kemakmuran  bangsa (Kadar, 2015).
Paradigma  pembangunan  ekonomi  maritim  adalah  sesuatu  yang  sangat  ideal.  Mengingat  potensi sektor maritim  Indonesia termasuk Provinsi  Sulawesi  Tenggara sangat  besar. Selain itu berbagai  problem pembangunan  ekonomi  selama  ini  banyak  dialami  oleh  masyarakat  pesisir  yang  menggantungkan kelangsungan  hidupnya  dari  hasil  laut.  Fakta  ini  dapat  dikonfirmasi  dari  sumbangan  sektor  pertanian, kehutanaan,  perikanan  yang  menyumbang  24,94  persen  pembentukan  PDRB  Sulawesi  Tenggara (BPS,2022).  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sebagai  daerah  yang  memiliki  wilayah  laut  yang  sangat  luas, bahkan  sembilan  dar  17  kabupaten/kota  yang  ada  adalah  daerah  kepulauan.  Karena  itu,  paradigma pembangunan  ekonomi  maritim  tentu  memberi  harapan  bagi  provinsi  Sulawesi  Tenggara  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pertumbuhan  ekonomi  Sulawesi  Tenggara  mengalami  kenaikan  pada  triwulan  kedua  tahun  2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 sebesar 5,07 persen. Bahkan sebelum pandemi Covid 19,  pertumbuhan  ekonomi  Sulawesi  Tenggara  selalu  berada  pada  angka  6  persen.  Sedikit  di  atas pertumbuhan ekonomi nasional yang stagnan di angka 5 persen.
Capaian  positif  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  linear  dengan  perbaikan  indikator  sosial-ekonomi lainnya.  Seperti  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  terus  merangkak  naik,  meski  peningkatannya masih  lambat,  angka  kemiskinan  yang  juga  terus  mengalami  penurunan.  Namun  demikian,  jika  data kemiskinan tersebut dicermati akan terlihat bahwa masih ada sisi gelap dari kemiskinan tersebut.  Dimana angkanya masih dua digit. Lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Sebagaimana publikasi BPS tahun 2022,  Kemiskinan  di  Sulawesi  Tenggara  pada  bulan  September  tahun  2021  adalah  sebesar  323.260  jiwa atau 11,74 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2020, jumlahnya sebanyak 317.320 jiwa atau 11,69 persen.
Dibanding  kemiskinan  perkotaan,  kemiskinan  perdesaan  masih  begitu  tinggi.  Jumlahnya  sebesar 252.250 jiwa atau 14,34 persen. Sementara itu kemiskinan di perkotaan jumlahnya sebesar 71.020 jiwa atau 7,14  persen.  Tenaga  kerja  di  perdesaan  yang  dominan  bekerja  sebagai  petani  dan  nelayan  adalah penyumbang  terbesar  kemiskinan  di  Sulawesi  Tenggara.  Oleh  karena  itu  untuk  mereduksi  kemiskinan  di Sulawesi Tenggara maka perlu memperbaiki pendapatan para petani maupun nelayan tersebut.
Fenomena  ini  memberi  sinyal  bahwa  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  bahkan  di  atas  5  persen  belum mampu  mengakselerasi  penurunan  kemiskinan.  Masih  sangat  dibutuhkan  pertumbuhan  ekonomi  yang akseleratif untuk mereduksi kemiskinan secara signifikan. Dari sinilah pentingnya optimalisasi digitalisasi dalam  pembangunan  ekonomi.  Begitu  banyak  fakta  empiris  yang  menunjukkan  bagaimana  digitalisasi ekonomi  berhasil  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  Isife  dkk,  (2003)  pemanfaatan Teknologi,  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan  petani  pedesaan  di Abia  State,  Nigeria.  Revolusi  industri  4.0  memberi  peluang  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi (Schwab, 2019).
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)

## KAJIAN LITERATUR
Revolusi industri 4.0 dibangun di atas revolusi digital.  Revolusi ini ditandai dengan munculnya terobosan teknologi  di  sejumlah  bidang,  temasuk  big  data,  robotik,  kecerdasan  buatan  (artificial  intelegent), nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things (IOT), pencetakan 3D dan kendaraan otonom (Savitri, 2019).
Digitalisasi  atau  biasa  juga  dikenal  dengan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  adalah penggunaan  teknologi  modern  membantu  penangkapn,  pemrosesan,  penyimpanan  dan  pengambilan  dan komunikasi  informasi  baik  dalam  bentuk  data  numerik,  teks,  suara,  atau  gambar  (Rahman,  dkk.,  2013). Menurut Greenidge (2003) dalam perkembangannya TIK dapat digunakan untuk menghubungkn perangkat teknologi  informasi  seperti  komputer  pribadi,  dengan  teknologi  komunikasi  seperti  telepon  dan  jringn telekomunikasi.  Dalam  perkembangannya  TIK  telah  mengambildimensi  yang  lebih  luasyng  meliputi banyak media seperti telepon, televisi, radio, video, teleks, sistem informasi suara, faks, komputer pribad, dan internet (Adenyi, 2010 dalam Rahman 2013).
Kata  maritim  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  maritime,  yang  berarti  navigasi,  maritime  atau bahari.  Dari  kata  ini  kemudian  lahir  istilah  maritime  power  yaitu  negara  maritim  atau  negara  samudera. Maritim,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  berkenaan  dengan  laut  berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Dalam bahasa Inggeris, kata maritime untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut (Kadar, 2015).
Menurut  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  (2019),  ekonomi  maritim  didefinisikan sebagai  kegiatan  ekonomi  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  terjadi  di  kawasan  perairan  dan  luar kawasan  perairan  yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam  (UU  No.  6  Tahun  1996)  dan  lingkungan  yang berasal dari perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (UU No. 27 Tahun 2007). Jika ditelaah lebih dalam, sektor ekonomi maritim Indonesia meliputi 11 subsektor, diantaranya perikanan tangkap, perikanan budidaya,  industri  pengolahan,  industri  bioteknologi  kelautan,  energi  dan  sumber  daya  mineral  (ESDM), pariwisata bahari, perhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, jasa maritim, dan sumber daya alam (SDA) nonkonvensional (Hirawan & Abadi, 2020).
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau –berpenghuni maupun tidak berpenghuni- luas perairan laut yang mencapai  5,9 juta km2, dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah Indonesia juga terletak pada  posisi  silang  dunia,  yaitu  diantara  dua  benua  dan  dua  samudera.  Kelebihan  ini  membuat  Indonesia memiliki  SDA  kelautan  yang  sangat  besar  dan  posisi  geografis  yang  sangat  strategis  bagi  lalu  lintas pelayaran internasional (Susilo, 2018).
Berdasarkan  hasil  Sakernas  Februari  2021,  tiga  lapangan  pekerjaan  yang  menyerap  tenaga  kerja paling  banyak  adalah  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  yaitu  sebesar  31,01  persen.  Dengan  posisi seperti ini sektor maritim memegang peran vital dalam pembangunan di Sulawesi Tenggara.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder.  Sumber  data  berasal  dari  publikasi  BPS,  Kementerian  Koordinator  Maritim  dan Investasi,  Kementerian  Perikanan  dan  Kelautan,  Dinas  Perikanan  dan  kelautan  Sulawesi  Tenggara  serta publikasi  dari lembaga lain  yang  relevan. Data dianalisis dengan menggunakan  analisis deskriptif. Proses analisis data meliputi pengumpulan dan tabulasi data, reduksi data dan interpretasi atau deskripsi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemaritiman  yang  berdasarkan  pada  terminologi  adalah  mencakup  ruang  dan  wilayah  permukaan  laut, pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat berbagai kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan (Kadar, 2015).
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
Laut  beserta  sumber  daya  alamnya,  bagi  bangsa  Indonesia  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  hidup keseharian. Tidak saja penting secara politik dengan menyatukan gugusan pulau-pulau yang tersebar namun juga  memberi  manfaat  ekonomi,  sosial  serta  pengetahuan  (Nurhayati  &  Putra,  2019).  Demikian  halnya dengan  keberadaan  laut  bagi  masyarakat  Sulawesi  Tenggara.  Laut  telah  menjadi  bagian  hidup  yang  tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut SUTAS BPS 2018, jumlah petani yang belum menggunakan internet di Sulawesi Tenggara adalah 315.566 jiwa atau sebesar 85,64 persen. Sementara yang sudah menggunakan internet adlah sebesar 52.928  jiwa  (14,36  persen).  Tingginya  angka  petani  termasuk  nelayan  yang  belum  menggunakan  internet menjadi  tantangan  besaryang  dihadapi  untuk  pengembangan  pertanian  berbasis  digitalisasi.  Karena bagaimana  mungkin  bisa  sukses  untuk  digitalisasi  kalau  penggunaan  internet  masih  rendah.  Digitalisasi meruapakan kunci sukses industri atau ekonomi masa depan (Ross, 2019). Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan sektor maritim berbasis teknologi yaitu:
Pertama,  membangun  sinergi  dan  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  kementerian  terkait seperti  kementerian  perikanan  dan  Kelautan  (KKP)  ataupun  Kementerian  Koordinator  Maritim  dan Investasi.  Langkah  ini  terlihat  dari  dukungan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengembangkan  potensi  perikanan  yang  ada  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, khususnya  komoditas  perikanan  budidaya.  Salah  satu  komoditas  yang  akan  ditingkatkan  produktivitasnya saat ini adalah udang. Alasan memilih udang karena merupakan komoditas perikanan yang paling banyak diserap oleh pasar internasional setelah salmon. Penyerapannya bisa lebih dari 3 juta ton per tahun (KKP, 2021).
Peningkatan  produktivitas  udang  –  baik  udang  tangkap  mupun  budidaya  -  adalah  sesuatu  yang sangat  berdasar.  Mengingat  salah  satu  komodits  unggulan  ekspor  Sulawesi  Tenggara  adalah  udang. Menurut publikasi  BPS 2022, produksi  udang di Sulawesi  Tenggara pada tahun 2021 sebanyak 2.144 ton dengan  nilai  Rp.94,914  miliar.  Selain  udang  komoditas  perikanan  tangkap  unggulan  Sulawesi  Tenggara adalah rumput laut, teripang, ikan cakalang, tongkol, kerapu, dan tuna. Pengembangan komoditi perikanan harus fokus dan memprioritaskan pada komoditi yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus memiliki permintaan  ekspor  yang  tinggi  dengan  pasar  yang  jelas.  Kebijakan  ini  selain  bisa  mengurangi  kerugian karena  terlalu  banyak  komoditi  yang  ingin  dikembangkan  juga  untuk  menjamin  pasar,  agar  pasokan produksi tetap terjamin atau akan tetap laku di pasaran.
Salah  satu  kendala  pengelolaan  sektor  perikanan  selama  ini  adalah  pengelolaannya  yang  masih bersifat  tradisional.  Hasilnya  pun  menjadi  tidak  optimal.  Karena  itu,  saat  ini  pengembangan  komoditi perikanan haruslah ditopang dengan pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. Mulai dari sektor hulu sampai hilir. Baik untuk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
Tadesse  dan  Bahigwa  (2015)  dalam  (Rahman,  2018)  menemukan  bahwa  pemanfaatan  telepon mobile  dalam  pembuatan  keputusan  pemasaran  petani  di  Ethiopia.  Mereka  menyatakan  bahwa  akses terhadap  informasi  merupakan  input  penting  untuk  membuat  keputusan  pertanian  dalam  produksi, pemasaran  dan  keuangan  di  Afrika  Selatan  Sahara.  Kisah  sukses  petani  di  Ethiopia  ini  bisa  direplikasi  di Sulawesi Tenggara. Bagaimana memanfaatkan telepon mobile dalm aktifitas nelayan dari proses produksi, layanan keuangan serta pemasaran produk. Akses pasar yang jelas, dengan informasi yang akurat dan selalu terupdate yang tersedia di telepon mobile sangat membantu nelayan. Dengan pemanfaatan telepon mobile maka  produksi  akan  selalu  disesuaikan  dengan  permintaan  pasar  sehingga  tidak  akan  ditemukan  lagi produksi nelayan yang tidak laku karena ketiadaan pasar yang bisa mengakomodir.
Kedua, Pengembangan pariwisata berbasis media sosial dan film. Tempat wisata baru di Indonesia yang  diluncurkan  pemerintah  dengan  sebutan  “Bali  baru”  mulai  dipromosikan  secara  massif  oleh Kementerian  Pariwisata  dan  lembaga  terkait.  10  Bali  baru  meliputi  Danau  Toba,  Tanjung  Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bomo, Wakatobi, Labuan Bajo dan Morotai  (Hirawan  &  Abadi,  2020).  Masuknya  Wakatobi  sebagai  salah  satu  dari  10  obyek  wisata  yang menjadi fokus pengembangan pariwisata, menjadi kabar gembira bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Hal ini karena sektor pariwisata mampu menjadi katalis peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain Wakatobi, Sulawesi Tenggara masih memiliki banyak objek wisata pantai lainya yang sangat prospektif  untk  dikembangkan.  Misalnya  Pulau  Bokori,  Labengki,  Pantai  Kalomang,  Tamborasi  dan
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1
lainnya. Pengembangan pariwisata yang fokus dan bertahap adalah langkah yang sangat tepat, karena ada keterbatasan fiskal pemerintah.
Semakin  meningkatnya  pemanfaatan  media  sosial  saat  ini,  bis  dijadikan  sebagai  medium  promosi pariwisata. Keindahan objek wisata yang ada di Sulawesi Tenggara bisa diekplor lebih jauh dengan medium postingan-postingan  di  berbagai  media  sosial.  Promosi  itu  bisa  berupa  cerita  atau  story,  gambar,  atupun video. Disini dibutuhkan peran vital dari pemerintah daerah untuk menggaet dan mengoptimalkan generasi muda  untuk  pro  aktif  dalam  upaya  promosi  pariwisata.  Dukungan  kepada  para  youtuber,  selebgram  atau content creator lokal sangat  penting. Mereka inilah ujung  tombak promosi  pariwisata yang  ada di  daerah. Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  pun  bisa  bekerja  sama  dengan  sineas,  sutradara  film  nasional  untuk menjadikan objek wisata yang ada di Sulawesi  Tenggara sebagai lokasi syuting pembuatan film. Medium film dalam promosi pariwisata sangat besar pengaruhnya. Ini karena film mampu menciptakan favourable image  dari  lokasi  yang  ditampilkan  sehingga  mengundang  masyarakat  untuk  datangke  lokasi  tersebut. Fenomena  ini  memberikan  efek  positif  pada  pariwisata  dengan  peningkatan  kunjungan  wisata  (Anggita, 2020).
Ketiga,  optimalisasi  peran  pemerintah  daerah.  Terkait  peran  pemeritah,  perlu  ditunjuk  dinas  atau badan yang bertanggung jawab dalam menangani proses digitalisasi sektor maritim di Sulawesi Tenggara. Misalnya  saja  program  ini  dibawah  kendali  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  persandian.  Pekerjaan utama dinas ini adalah mengembangkan aplikasi untuk layanan berbasis online. Penunjukan satu dinas yang khusus  melayani  proses  pengembangan  layanan  berbasis  aplikasi  digital  tentunya  untuk  menghindari tumpang tindih pekerjaan, disamping itu kordinasi dan komando kerja akan lebih mudah dan jelas jika ada satu badan atau lembaga tertentu yang ditunjuk sebagai kordinator.
Peran pemerintah yang lain adalah penyediaan anggaran. Sebagus apapun sebuah program jika tidak ditunjang  oleh  dana  yang  memadai,  maka  keberhasilan  program  tersebut  hanya  akan  menjadi  impian semata.  Disinilah  urgensi  peran  pemerintah  untuk  mengalokasikan  anggaran  dalam  APBD  untuk merealisasikan program pembuatan aplikasi layanan sektor martim berbasis online/digital.
Keempat,  keberhasilan  digitalisasi  layanan  sektor  maritim  berbasis  digital  sangat  tergantung  pada ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  serius  dan berkesinambungan untuk mencetak SDM di bidang digital. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan misalnya  fokus  ada  peningkatan  pelajaran  informatika  di  sekolah,  khususnya  di  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK).  Untuk  itu  pemerintah  bisa  mengalokasikan  anggaran  untuk  memberikan  beasiswa pelatihan  dan  pendidikan  kepada  pengajar  pelajaran  ini.  Beasiswa  ini  dapat  pula  diprioritaskan  untuk pelajar  yang  memiliki  minat  dan  kemampuan  digital  yang  bagus.  Programnya  bisa  dalam  bentuk  digital talent  scholarship.  Program  ini  tentu  sangat  prospektif.  Mengingat  saat  ini  dan  di  masa  depan  pekerjaan utama yang akan tetap eksis adalah pekerjaan di bidang digital.
Pemberian  beasiswa  ini  juga  sangat  bermanfaat  bagi  daerah  Sulawesi  Tenggara,  karena  ke  depan akan semakin banyak warga yang memiliki kemampuan digital. Sehingga SDM digital tidak perlu disuplay dari  daerah  lain.  Intinya  akan  menciptakan  kemandirian  tenaga  kerja.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  bisa memanfaatkan  Badan  Latihan  Kerja  (BLK)  yang  ada  untuk  memberikan  pelatihan  langsung  mengenai berbagai  ilmu  aplikatif  pada  sektor  digital  dan  teknologi  seperti  pembuatan  aplikasi,  pemograman,  dan penggunaan bahasa komputer.
Kelima, peningkatan pembangunan infrastruktur digital. Perlu adanya peningkatan kinerja terhadap pembangunan  fasilitas  dan  infrastruktur  digital.  Problem  infrastruktur  digital  adalah  salah  satu  kendala besar  di  Sulawesi  Tenggara,  mengingat  bentuk  wilayahnya  yang  berupa  kepulauan.  Karena  itu  perlu melakukn  identifikasi  daerah-daerah  yang  kualitas  jaringan  internetnya  masih  buruk  perlu  dilakukan.  Hal ini  tidak  sulit  dilakukan.  Kerjasama  dengan  penyedia,  pengelola  atau  operator  seluler  perlu  diintensifkan. Setelah data daerah yang kualitas internetnya masih buruk telah tersedia, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembangunan infrastruktur digital di daerah tersebut.
Secara ekonomi, yang seringkali menjadi alasan swasta dalam hal ini penyedia atau operator seluler tidak  membangun  infrastruktur  digital  di  suatu  daerah  karena  hitung-hitungan  ekonomi  sangat  tidak menguntungkan.  Contohnya  karena  di  daerah  tersebut  jumlah  masyarakatnya  hanya  sedikit,  karenanya daerah  tersebut  sangat  tidak  layak  untuk  ditempati  berinvestasi.  Hal  yang  mudah  dipahami  karena  logika investasi memang dibangun dengan profit oriented.
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
Di sinilah perlunya kehadiran negara ataupun pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Yang biasa  dikenal  dengan  kegagalan  pasar.  Sebagaimana  mafhum  dipahami  bahwa  logika  pelayanan  publik yang dilakukan oleh pemerintah berbasis pada Public Service Obligation (PSO). Artinya pemerintah wajib memberikan  pelayanan  kepada  publik.  Logikanya  bukan profit  oriented seperti  sektor  swasta.  Tetapi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah bisa mendorong pihak swasta  untuk  membangun  infrastruktur  digital  di  daerah  yang  tidak  layak  investasi  dengan  memberikan intensif atau kemudahan-kemudahan pengembangan usaha mereka. Dengan adanya langkah ini diharapkan ke depan tak ada lagi daerah di Sulawesi tenggara yang tidak terjangkau layanan internet. Dan muara paling akhirnya Sulawesi Tenggara bisa optimis mereduksi kemiskinan.

## SIMPULAN
Sebagai  provinsi  yang  memiliki  lautan  yang  luas,  Sulawesi  Tenggara  memiliki  potens  yang  sangat  besar untuk  berkembang.  Namun  fakta  menunjukkan  bahwa  angka  kemiskinan  di  Sulawesi  Tenggara  tergolong masing  tinggi,  angkanya  masih  doble  digit.  Kemiskinan  perdesaan  lebih  tinggi  dibanding  kemiskinan perkotaan. Penduduk perdesaan yang dominan bekerja sebagi petani ataupun nelayan menjadi penyumbang terbesar  kemiskinan  di  Sulawesi  Tenggara.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mereduksi  kemiskinan adalah  pengoptimalan  dgitlisasi  sektor  maritim.  Beberapa  langkah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Sulawesi  Tenggara  untuk  mendorong  optimalisasi  digitalisasi  disektor  mritim  diantaranya:  membangun sinergi  dan  kolaborasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  kementerian  terkait;  pengembangan  pariwisata berbasis  media  sosial  dan  film;  optimalisasi  peran  pemerintah  daerah;  penyediaan  sumber  daya  manusia yang berkualitas di bidang digital serta peningkatan pembangunan infrastruktur digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggita, R.S. (2020).  Daya Tarik  Film  Terhadap Pariwisata.  Dalam  A.E. Yustika dkk  (Ed.) Menjemput Musim Transformasi dan Reformasi Ekonomi 2019-2024 . Malang: Intrans Publishing.
BPS  Sulawesi  Tenggara.  (2022). Indikator  Statistik  Terkini  Provinsi  Sulawesi  Tenggara .  Kendari:  BPS Sulawesi Tenggara.
Hirawan,  F.B,  &  Abadi  H.A.  (2020).  Sektor  Maritim  Sebagai  Sumber  Pertumbuhan  Ekonomi  Baru Indonesia, dalam A.E. Yustika dkk (Ed.) Menjemput Musim Transformasi dan Reformasi Ekonomi 2019-2024 . Malang: Intrans Publishing.
Isife, B.I., Nnodim, A.,& Albert, C. (2013). The role of ict in poverty alleviation among rural farmers in Abia State. Computer Engineering and Intelligent Systems, Vol. 4, No. 7 , 20–25.
Kadar,  A.  (2015).  Pengelolaan  Kemaritiman  Menuju  Indonesia  sebagai  Poros  Maritim  Dunia. Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No. 3 , 427-442. Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  Republik  Indonesia.  (2019) Kemenko  Maritim  Terus Mendorong  Ekonomi  Kemaritiman  Demi  Mengangkat  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Seluruh Wilayah Indonesia . https://maritim.go.id/kemenko-kemaritiman-terus-mendorong-ekonomi- kemaritiman-demi/
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). KKP Siap Gali Potensi Kelautan dan Perikanan  Sultra . https://kkp.go.id/artikel/31232-kkp-siap-gali-potensi-kelautan-dan-perikanan- sultra
Nurhayati,  Ema  &  Putra,  R.A.D.  (2019).  Penerapan  Maritime  Domain  Awareness  sebagai  Langkah Pembagunan  Ekonomi  Berkelanjutan  Provinsi  Bali. Prosiding  Seminar  Nasional  Bagian  II  Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI.  Revolusi  Industri4.0  dan  Pembangunan  Ekonomi Berkelanjutan . hal. 105-128.
Rahman,  A.,  et  al  (2013).  Impact  on  socio-economic  condition  of  rural  Bangladesh. Journal  of  World Economic Research, Vol. 2, No. 1 , p. 1-8.
Ross, Alec. (2018). Industri-Industri Masa Depan . Jakarta: Renebook.
Ilyas, Tajuddin, Syamsir Nur, Caesar Muslim, Isalman / Journal of Economics Development Issues Vol. 6 No. 1 (2023)
Savitri,  Astrid.  (2019). Revolusi  Industri  4.0;  Mengubah  Tantangan  Menjadi  Peluang  Di  Era  Disrupsi 4.0 . Yogyakarta: Penerbit Genesis.
Schwab, Klaus. (2019). Revolusi Industri Keempat . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Susilo, I.B. (2018). Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia . Jakarta: Kompas Gramedia.