## TEORI HUKUM ALAM DAN KEPATUHAN NEGARA TERHADAP
HUKUM INTERNASIONAL

## Khoirur Rizal Lutfi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: irul.rizal@ymail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengemukakan  pandangan  teori  hukum  alam mengenai  kedudukan  hukum  internasional  yang  seharusnya  dipandang  oleh seluruh  masyarakat  internasional  sebagai  hukum  yang  harus  ditaati.  Selain  itu tulisan  ini  juga  bermaksud  untuk  mengemukakan  ukuran  etika  dan  moral mengenai pengakuan terhadap hukum internasional dan upaya agar dapat diterima oleh  masyarakat  internasional.  pada  akhirnya  hukum  alam  memandang  bahwa nilai-nilai  yang  difahami  secara  universal  terbagi  kedalam  tiga  pokok.  Pertama, pengakuan  terhadap  perjanjian  yang  disepakati  dan  kewajiban  pelaksanaanya. Kedua,  tidak  boleh  merampas  hak.  Ketiga,  pengakuan  terhadap  kebiasan- kebiasaan  internasional  yang  dianggap  sebagai  hukum  meskipun  tidak  tertulis. Pandangan  teori  lainya,  bahwa  kewajiban  kepatuhan  negara  terhadap  hukum internasional dapat didasarkan atas beberapa aspek yaitu, nyawa, ekonomi, politik dan  aspek  lain  yang  wajib  untuk  dilindungi  masyarakat  internasional.  Meskipun pandangan  hukum  alam  acapkali  berbentuk  tidak  tertulis,  tindaklanjutnya  adalah dikonstruksikan  ke  dalam  bentuk  tertulis  sesuai  kebutuhan  masyarakat internasional.
Kata Kunci: Hukum Alam, Hukum Internasional

## Abstract
This study aims to present a view of natural law theories regarding the position of international law that should be viewed by the entire international community as a law that must be obeyed. In addition this paper also present the measurement of the  ethical  and  moral  recognition  of  international  law  and  an  attempt  to  be accepted by the international community. in the end the natural law view that the values  that  are  universally  understood  divided  into  three  principal.  First,  the recognition  of  treaty.  Secondly,  should  not  depriving.  Third,  recognition  of international custom considered as though not a written law. Other theories view, that  the  obligation  to  state  compliance  with  international  law  can  be  based  on several aspects, namely, soul, economic, political and other aspects that must be protected by the international community. Although the view of natural law often unwritten  form,  further  action  the  values  must  be  constructed  in  the  form  of  a written according to the needs of the international community.
Key Word: Natural Law, Intenational Law

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam realitas hubungan internasional, Trygve Mathiasem mengungkapkan  bahwa  hubungan  antarnegara  merupakan  hubungan  yang  tidak hanya berdimensi tunggal. 1 Permasalahan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perbatasan sering menjadi isu yang memberikan pengaruh dan implikasi tertentu. 2 Dalam  beberapa  literatur  banyak  disebutkan  bahwa  setidaknya  hubungan internasional  akan  bermuara  pada  3C; cooperation,  competitions dan conflicts . 3
Salah  satu  realisasi  hubungan  internasional  biasanya  terjadi  dalam  perjanjian internasional  dan beberapa bentuk lain yang sifatnya dinamis. 4
Dalam beberapa kasus seperti kasus sengketa perbatasan misalnya, dalam tulisannya, Wendy N. Duong mengungkapkan pendapat yang menarik. Tidak ada teori  hukum  yang  dapat  menyelesaikan  semua  sengketa  wilayah  maupun perbatasan.  Sangat  tidak  mungkin  bagi  sebuah  negara  untuk  menyerah  dan mengorbankan  kepentingan  nasionalnya  hanya  karena  sebuah  peraturan  hukum, tidak terkecuali hukum internasional.
“ No legal theory can solve all the territory or boundary disputes. Such disputes are generally too vital to a state's national interests to yield just because a legal rule,  let  alone  a  procedural  one,  has  changed.  However,  it  is  equally  true  that countries  engaged  in  such  disputes  continuously  try  to  reinforce  their  legal positions  by  developing  more  evidence  and  invoking  the  rules  of  international law  to  their  own  advantage.  Thus,  a  change  in  international  law  that  would reinforce a party's position in a territorial dispute may have the practical effect of providing greater incentives for the involved countries to resolve the dispute”. 5
Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  juga  fakta  bahwa  negara-negara  yang terlibat  dalam  sengketa  seperti  itu  selalu  berusaha  untuk  memperkuat  posisi hukum  mereka  dengan  mengembangkan  bukti-bukti  dan  aturan-aturan  hukum internasional untuk menyokong kepentinganya tersebut. Dengan demikian, faktor hukum  internasional  yang  akan  memperkuat  posisi  suatu  pihak  dalam  sengketa mungkin  mempunyai  efek  praktis,  memberikan  pengaruh  besar  bagi  negara- negara hingga mendorong mereka untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur  ajudikatif  maupun  non  ajudikatif  yang  pada  intinya  menggunakan  hukum internasional. 6
1 Masyhur  Effendi, Hukum  Humaniter  Internasional .  Surabaya:  Usaha  Nasional,    1994, hlm. 9.
2 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional . Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1
3 Mirza Satria Buana, Hukum Internasional: Teori dan Praktik . Banjarmasin: FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, hlm. 147.
4 I Wayan Pathiana, Perjanjian Internasional Bag. 1. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 1.
5 Lihat dalam Wendy N. Duong, Following The Path of Oil: The Law of the Sea or Real Politik  –  What  Good  does  Law  do  in  the  South  China  Sea  Territorial  Conflicts? ,  Fordham International Law Journal, April, 2007, page. 1098.
6 Ibid .
Hubungan  antar  negara  biasanya  dilakukan  melalui  beberapa  cara  yaitu melalui  kegiatan-kegiatan  diplomatik.  Diplomasi  merupakan  tindakan-tindakan yang  meliputi  perwakilan  ( representing ),  bernegosiasi  ( negotiating ),  melindungi kepentingan  negara  ( protecting ),  promosi  untuk  meningkatkan  kerjasama ( promoting )  dan  melaporkan  perkembangan  dunia  ( reporting ).  Namun  lebih  dari itu  bahwa  diplomasi  adalah  bentuk  kegiatan-kegiatan  lain  yang  mendukung kepentingan nasional di lingkup internasional.
Di Indonesia, menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan  Republik  Indonesia  di  Luar  Negeri,  perwakilan  diplomatik  adalah kedutaan besar Republik  Indonesia dan perutusan tetap Republik  Indonesia  yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi  internasional  untuk  mewakili  dan  memperjuangkan  kepentingan bangsa,  negara  dan  pemerintah  Republik  Indonesia.  Inilah  yang  kemudian dianggap memerlukan konstruksi hukum di lingkup internasional, agar meskipun masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda, namun tetap merujuk kepada nilai yang sama bahwa kegiatan diplomatik tersebut tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang baik menurut semua pihak.
Namun perlu diketahui juga, adalah fakta jika hingga saat ini masih terjadi dualisme  penilaian  terhadap  hukum  internasional.  Teori-teori  mengenai kedudukan  hukum  internasional  apakah  sebagai  -meminjam  istilah  Sefriani- hukum  yang  sesungguhnya  atau  hanya  sebagai positive  morality semata,  masih saja  menjadi  perbincangan. 7 Sebagian  menganggap  hukum  internasional  sebagai hukum yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa hukum tidak harus dibentuk oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan memaksa. 8 Sedangkan sebagian menganggap hukum internasional harus memiliki kedua unsur tersebut. 9 Pendapat  ini  juga  turut  diperkuat  dengan  anggapan  bahwa  kedudukan  hukum internasional  seringkali  dikesampingkan  jika  sudah  menyangkut  kepentingan sebuah negara, terutama negara-negara yang kuat secara politis.
Selain  itu,  bentuk  pelanggaran  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk lain  tidak  mengakui  hukum  internasional  sebagai  hukum  yang  sesungguhnya. Dalam  kasus  ini  Amerika  pernah  melakukan  pelanggaran  hukum  internasional terkait  agresi  militer  yang  dilakukan  terhadap  Irak.  Meskipun  Amerika  menebar propaganda  bahwa  yang  dilakukan  adalah  bentuk  „ pre-emptive attack ‟  karena melakukan  pencegahan  penggunaan  senjata  pemusnah  masal  oleh  Irak,  pada kenyataanya hingga saat ini tidak pernah dibuktikan. 10
7 Sefriani, Hukum Internasional:Suatu Pengantar , Jakarta; Rajawali Pers, 2009, hlm.7
8 Pendapat  ini  diungkapkan  oleh  Openheim  dan  Dixon  yang  lebih  lanjut  menerangkan bahwa  hukum  internasional  „tidak‟  memiliki  kekuatan  memaksa  adalah  sebuah  kelemahan  dan bukan menunjukan bahwa hukum internasional bukanlah hukum. Lihat dalam Ibid ., hlm. 8-9
9 Pendapat  demikian  diungkapkan  oleh  Austin.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Austin memandang hukum dari sudut pandang yang lebih sempit karena menganggap hukum yang hanya dapat dibuat oleh lembaga legislasi. Ibid ., hlm.7
10 Ibid ., hlm. 136.
Apa  yang  menjadi  contoh  kasus  tersebut  adalah  salah  satu  bentuk  celah, pengaburan  terhadap  sebuah  anggapan  kebenaran.  Tentu  tidak  dapat  disamakan antara „ pre-emptive attack ‟ yang coba dipropagandakan Amerika dengan tindakan „ self  defence ‟  yang  dianggap  sah  menurut  hukum  kebiasaan  internasional.  Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa hukum internasional seolah dapat dijadikan alat bagi  sebuah  negara  untuk  melegitimasi  tindakan  yang  bisa  jadi  salah,  asalkan memiliki  kedudukan  yang  kuat  secara  politis.  Hal  inilah  yang  semakin memperkuat  anggapan  bahwa  hukum  internasional  bukan  hukum  yang sesungguhnya  karena  tidak  dapat  berlaku  dan  dipatuhi.  Tindakan  serupa  juga sering dilakukan oleh  Israel  terhadap Palestina. Namun  pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semakin memperkuat anggapan orang-orang yang berpendapat bahwa hukum  internasional  bukanlah  hukum  yang  sesungguhnya  karena  Israel  selalu lepas dari jerat sanksi internasional.
Dalam  konteks  tersebut,  John  T.  Rourke  memberikan  pendapat  bahwa seringkali  tindakan-tindakan  militer  yang  dilakukan  oleh  sebuah  negara  adalah bentuk pengejawantahan beberapa hal diantarnya: (1) sebagai upaya menunjukan kekuasaan dalam sebuah hubungan antarnegara, termasuk kekuasaan wilayah; (2) sebagai upaya menunjukan resistensi; (3) tindakan yang secara eksplisit dilakukan untuk  mengancam  musuh;  (4)  demonstrasi  kekerasan;  dan  (5)  tindakan  untuk mengalahkan musuh. 11 Bentuk resistensi inilah yang dapat dianggap juga sebagai tindakan  menganggap  bahwa  hukum  internasional  bukan  hukum  yang sesungguhnya,  karena  sejatinya  jika  hal-hal  tersebut  dilakukan  maka  akan menganulir pengakuan terhadap hukum internasional . 12
Senada  dengan  hal  tersebut,  dalam  komentarnya  William  E.  Scheurman juga mengatakan bahwa praktik non-intervensi terhadap kesepakatan internasional sangat  penting  untuk  memperlihatkan  hegemoni  politik  suatu  kekuasaan  Negara. Sebagaimana  dicontohkanya,  dalam  rangka  ini  adalah  Amerika  yang  sering memperlihatkan tindakan-tindakan militernya sebagai bentuk upaya memperlihatkan hegemoninya. 13
Atas  dasar  persoalan  inilah  kiranya  perlu  dilakukan  kajian  teoritis  yang menegaskan  kembali  bahwa  hukum  internasional  dapat  diakui  sebagai  hukum yang sesungguhnya sebagai konstruksi hukum negara ketika melakukan hubungan internasionalnya.  Selain  itu  perlu  juga  kiranya  untuk  memberikan  ukuran kebenaran  yang  dapat  diterima  oleh  masyarakat  internasional  secara  umum, sehingga menghindarkan penilaian-penilaian ataupun propaganda yang menimbulkan  pemahaman  secara  sepihak  dan  lokalistik  terhadap  hukum internasional yang diakui dan berlaku.
11 John  T.  Rourke, International  Politics  On  The  World  Stage .  McGraw-Hill,  United States of America, 2001, page. 329.
12 Ibid .
13 Jawahir  Thontowi, Ambalat  bukan  milik  Malaysia  –  Ambalat  Milik  Indonesia ,  dalam http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/ambalat-bukan-wilayah-malaysia/, diakses pada 18 Desember 2013
Tulisan  ini  bertujuan  mengurai  salah  satu  teori  pendukung  mengenai kedudukan hukum internasional sebagai norma yang seharusnya ( das sollen ) dan dipandang  oleh  seluruh  masyarakat  internasional  sebagai  hukum  yang  harus ditaati,  serta  memiliki  kesesuaian  dengan  realitas  yang  dilakukan  masyarakat interansional  ( das  sein ).    Hukum  alam  dianggap  sebagai  salah  satu  teori pendukung  eksistensi  dan  sering  dijadikan  pijakan  nilai  terhadap  keberlakuan hukum  internasional  dan akan penulis kaji.  Selain itu  tulisan ini  juga bermaksud untuk  mengungkapan  ukuran  etika  dan  moral  mengenai  pengakuan  terhadap hukum internasional yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

## 2. Masalah
Dalam  tulisan  ini  terdapat  dua  masalah  yang  dikaji  yaitu  mengenai bagaimana teori hukum alam memandang berkenaan dengan keharusan kepatuhan negara  terhadap  hukum  internasional  sebagai  hukum  yang  sesungguhnya.  Selain itu, akan dikemukakan pula bagaimana ukuran etika dan moral universal sebagai penerapan  teori  hukum  alam  dan  upaya  memperkuat  eksistensi  hukum internasional.

## B. PEMBAHASAN
1. Urgensi Teori Sebagai Landasan dalam Ilmu Hukum
Dalam  bahasan  teori  hukum,  teori  dimaksudkan  untuk  mempermudah peneliti,  praktisi  dan  masyarakat  luas  memperoleh  suatu  pemahaman  teoretikal yang  lebih  baik  secara  global  dan  memberikan  suatu  penjelasan  global  tentang hukum. 14 Dalam  tulisan  ini,  teori  yang  digunakan  adalah  teori  hukum  alam (the natural right/natural law) yang dikaitkan dengan beberapa bahasan lain mengenai teori hukum. Teori hukum alam yang penulis pakai sebagai landasan pembahasan digunakan untuk mempermudah memahami maksud dan tujuan penulisan.
Ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang  berusaha  untuk  menyesuaikan  dengan  hal lain  agar  dapat  menjangkau  ruang  lingkup  masalah  tertentu.  Terlebih  dalam penelitian  hukum  non  doktrianal  pada  umumnya,  langkah  untuk  menganalisis hukum  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pendekatan  ( approaches ). 15 Lloyd  dan Freeman  memaparkan  delapan  pendekatan  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum. Mulai dari pendekatan hukum alam ( natural right / natural law ) seperti yang sudah dipaparkan  dalam  paragraf  sebelumnya,  hingga  pendekatan  marxis  ( marxist theories of law and state ). 16
14 HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Cet. Ke-2. Bandung: PT. Refika Utama, 2005, hlm. 59.
15 Mirza  Satria  Buana, Hukum  Sebagai  Lingkaran  Hukum  Non  Doktrinal ,  dalam http://www.academia.edu/3515388/Hukum_sebagai_lingkaran_Hukum_Non-Doktrinal_ dilihat pada 18 Desember 2013.
16 Hikmahanto  Juwana, Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  Dan  Hukum  Internasional . Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, hlm. 1
Salah  satu  yang  dipakai  untuk  melakukan  pendekatan  dalam  tulisan  ini adalah pendekatan  hukum  alam yang sedikit  banyak memiliki persamaan dengan studi  hukum  secara  sosiologis.  Penilaian  mengenai  kebenaran  dan  kesalahan dilakukan  setelah  melihat  realitas  yang  ada  dalam  masyarakat.  Hal  ini  semata- mata ditujukan  untuk  menguji validitas  dan  ketepatan sebuah  interpretasi  hukum terhadap  suatu  permasalahan. 17 Meskipun  teori  yang  dipakai  berasal  dari  satu sudut  pandang  saja,  namun  dalam  tulisan  ini  persoalan  yang  diangkat  akan dibahas dengan objektif dengan kaitan bahasan lain di luar teori hukum alam.

## 2. Teori Hukum Alam
Teori hukum alam (the natural right/natural law) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus  dan  universal.  Hukum  bersifat  khusus  yang  dimaksud  adalah  hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan. Sementara hukum  yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis  diakui  oleh  semua  umat  manusia.  Namun,  pemikir  setelahnya  lah  yang mengembangkan  lebih  jauh  teori  hukum  alam  ini,  seperti  Kaum  Stoa,  Thomas Aquinas,  Cicero  dan  Hugo  Grotius.  Teori  hukum  alam  seringkali  digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu. 18

## a. Dasar  Mengikatnya  Hukum  Internasional  Didasarkan  Teori Hukum Alam
Berlandaskan  pada  konsep  yang  dikemukakan  Mochtar  Kusumaatmadja, bahwa  hukum  secara  umum  berfungsi  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat, di  samping  fungsi  dasarnya  yaitu untuk  menjamin kepastian dan ketertiban. Hal ini berarti bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  penyalur arah  kegiatan  manusia  maupun  subjeknya  ke  arah  yang  dikehendaki  oleh pembangunan  atau  pembaharuan. 19 Dalam  konteks  hukum  internasional  yang dimaksud  tentu  adalah  pembangunan  dan  pembaharuan  terhadap  masyarakat internasional, baik dalam melakukan kegiatan diplomasi atau yang lainya.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  baik  dilingkup  nasional  maupun internasional,  keadilan  adalah  faktor  yang  penting.  Melalui  keadilan,  seluruh
17 Dalam ungkapan lain Satjipto Raharjo memberikan penuturan bahwa masalah-masalah hukum,  khususnya  pada  suatu  bangsa  yang  bertekad  untuk  membangun  tata  hukum  yang  baru, tidak  dapat  dikaji  secara  terpisah  dari  konteks  sosialnya.  Perubahan  yang  berlangsung  di masyarakat  akan  memberi  bebanya  sendiri  terhadap  hukum,  sehingga  hukum  dituntut  untuk mengembangkan  kepekaanya  menghadapi  keadaan  tersebut.  Satjipto  Raharjo, Sosiologi  Hukum . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 18.
18 Arif  Lutvi  Anshori,  Rezim  HKI  Sebagai  Konsep  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia; FH UII, 2008, hlm. 10
19 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional . Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 13.
masyarakat  diharapkan  dapat  menikmati  hasil-hasil  pembangunan.  Dalam konteks  pembangunan  hukum,  maka  hukum  harus  dimaksudkan  untuk  tidak memuaskan  kepentingan  satu  pihak  dengan  mengorbankan  pihak  lainnya. Pembangunan  hukum  harus  menghasilkan  suatu  kompromi  di  antara kepentingan-kepentingan  yang  bertentangan  untuk  memperkecil  kemungkinan terjadinya  friksi-friksi.  Tata  hukum  seperti  inilah  yang  dapat  memungkinkan menjamin  perdamaian  sosial  bagi  para  subyeknya. 20 Hal  ini  tentu  juga  berlaku bagi  setiap  subjek  hukum  internasional,  seperti  Negara  sebagai  masyarakat Internasional. 21
Sedangkan  dalam  konteks  hukum  internasioanl,  secara  lebih  spesifik sebagai  upaya  untuk  menertibkan  subjek-subjek  hukumnya  yaitu  negara,  maka peran  serta  pengaruh  hukum  internasional  harus  diupayakan.  Hukum internasional  juga  akan  memiliki  peranan  yang  penting  jika  didasari  atas  tradisi perjanjian  yang  biasa  dirumuskan  dalam  kalimat  “ Pacta  Sunt  Servanda ”. 22 Perbaikan  hubungan-hubungan  internasional  yang  tertata  berdasarkan  hukum akan  turut  serta  memberikan  kontribusi  dalam  rangka  mencapai  keadilan  dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal.
Pendapat  yang sering dikemukakan mengenai  kekuatan mengikat hukum internasional  kepada  negara  adalah  bahwa  hal  tersebut  sangat  didasarkan  atas adanya kesepakatan ( consent ) negara untuk menerima prinsip-prinsip dan aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan ( rules of conduct ) itu menjadi hukum ketika telah  diterima  sebagai  kekuatan  yang  mengikat  diantara  para  pihak.  Dengan demikian  tidak  dijumpai  kesulitan  terhadap  perjanjian-perjanjian  atau  konvensi- konvensi  resmi  karena  para  pihak  telah  menyatakan  kesepakatannya  untuk mengikatkan diri pada instrumen-instrumen internasional tersebut. 23
Dalam  hal  ini  dapat  difahami  bahwa,  bentuk  pengingkaran  terhadap sebuah  perjanjian  merupakan  nilai  yang  difahami  secara  universal  sebagai tindakan yang melanggar. Meskipun bagaimanapun juga hukum dapat dijalankan di  luar  kesepakatan  yang  dibuat.  Namun  pengecualian  tersebut  tetap  didasarkan juga  kepada  nilai  yang  diakui  kebenaranya  secara  universal.  Seperti  misalnya
20 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State (Terj.  Somardi).  Rimdi  Press,  tanpa kota,  1995,  hlm.  11.  Lihat  juga  Franz  Magnis  Suseno, Etika  Dasar;  Masalah-Masalah  Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisisus, 1987, hlm. 132.
21 Dalam  pengertianya,  masyarakat  internasional  didefinisikan  sebagai  “suatu kompleksitas  kehidupan  bersama,  yang  terjalin  secara  tetap,  dan  terus  menerus,  antara  sejumlah Negara  yang  merdeka, berdaulat, dan sederajat, yang terikat (tunduk dan taat) pada suatu system hukum,  yang  bersifat  internasional  (asas-asas  hukum  yang  bersamaan).  Dalam  Frans  E.  Likadja dan  Daniel  Frans  Bessie, Desain  Instruksional  Dasar  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, . 1988, hlm. 19
22 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law (terj.  Raisul  Muttaqien).  Nusa  Media,  Bandung, 2008, hlm. 238.
23 Sumaryo  Suryokusumo. Aspek  Moral  dan  Etika  dalam  Penegakan  Hukum Internasional , hlm. 2 dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/Aspek%20moral%20dan%20etika%20dalam%20penegakan%20hukum%20intl%20- %20sumaryo%20suryokusumo.pdf diakses pada 18 Desember 2013.
meskipun  sebuah  perjanjian  harus  ditaati  dimana  berlaku  asas  „ pacta  sunt servanda ‟, dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kerugian salah satu pihak dapat diberlakukan asas pengecualianya yaitu „ rebus sic stantibus ‟.
Terlepas  dari  landasan  mengikatnya  hukum  internasional  berdasarkan ketentuan  tersebut,  teori  hukum  alam  ( natural  right/natural  law )  memandang bahwa  terdapat  nilai-nilai  ideal  yang  universal.  Pengakuan  terhadap  nilai  bahwa setiap  yang  berjanji  harus  memenuhi  janjinya  juga  merupakan  bentuk  nilai  ideal yang  keberlakuanya  universal.  Dengan  kata  lain  bahwa  tidak  ada  yang  dapat dijadikan alasan pembenar bagi bentuk pengingkaran janji. Nilai tersebutlah yang kiranya  dapat  menjadi  dasar  bagi  keberlakuan  hukum  internasional  yang  berasal dari  perjanjian  internasional  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  internasional dengan asas dasarnya pacta sunt servanda .
Sebagai  gambaran  lain,  dalam  kajian  hak  kekayaan  intelektual  misalnya, teori  hukum  alam  biasanya  digunakan  sebagai  landasan  moral  dan  filosofis  atas tuntutan  untuk  melindungi  hak  kekayaan  individu  berupa  kekayaan  intelektual. 24 Teori hukum alam menegaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator,  sehingga  merupakan  keniscayaan  jika  kepada  sang  kreator  diberikan perlindungan  terhadap  setiap  hak  yang  melekat  pada  ciptaan  dan  invensinya. 25 Dengan  berpedoman  pada  teori  hukum  alam,  maka  seseorang  yang  telah mengeluarkan  usaha  ke  dalam  penciptaan  memiliki  sebuah  hak  alami  untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. 26
Oleh karena itu, tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hak seorang yang menjadi kreator sekalipun, hak kreator tidak boleh disimpangi. Terlebih jika hasil  kreasi  tersebut  dimanfaatkan  secara  komersil,  sehingga  yang  dilanggar adalah  hak  komersialisasi  kreator.  Dalam  hal  ini  lah  hukum  alam  memandang bahwa  tindakan  curang  yang  melanggar  hak  pemilik  kreasi  dapat  dianggap sebagai  kesalahan  meskipun  tanpa  ada  hukum  positif  yang  mengatur.  Kiranya nilai-nilai  tersebut  berlaku  secara  universal  sehingga  dalam  konteks  pengakuan terhadap hukum internasional hukum alam dapat menjadi dasar yang kuat.
Berkaitan dengan kepemilikan benda, menurut Thomas Aquinas, manusia diakui  mempunyai  hak  atas  milik  pribadi.  Akan  tetapi,  hak  milik  pribadi  harus juga  digunakan  untuk  kepentingan  bersama.  Menurut  Grotius  kepemilikan  hak milik  sendiri  tidak  hanya  kepemilikan  terhadap  benda,  tetapi  juga suum, yaitu kehidupan  seseorang  yang  meliputi  kebebasan,  nama  baik  dan  kehormatannya. Bagi Grotius, mengambil barang milik dan suum orang lain secara tidak sah pada hakekatnya merupakan suatu ketidakadilan. 27
Sedangkan  dalam  konteks  hukum  internasional,  Grotius  mengemukakan pendapat  bahwa  ada  hukum  ideal  yang  didasarkan  atas  hakikat  manusia  sebagai
24 Arif Lutvi Anshori, Op.Cit, hlm. 11
25 Ibid . 26 Ibid . 13 27 Ibid.
mahluk yang berakal,  atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhamkan alam kepada manusia. 28 Menurut  para  penganutnya,  kekuatan  mengikat  hukum  internasional ini didasarkan atas nilai-nilai ideal yang sifatnya universal. 29 Melalui gambaran ini terdapat nilai lain yang dapat difahami bahwa tidak diperkenankan melanggar hak orang  lain.  Dalam  konteks  hukum  internasional  nilai  yang  dapat  diambil  adalah bahwa tidak diperkenankan sebuah negara merampas hak negara lain.
Meskipun terdapat ungkapan lain yang menyatakan bahwa tidak benar jika hukum internasional itu cukup didukung hanya dengan pengakuan nilai-nilai ideal yang  universal.  Hal  tersebut  dikarenakan  fakta  bahwa  nilai-nilai  yang  ada  pada masing-masing  bangsa  banyak  yang  memiliki  perbedaan.  Hukum  alam  jika dikaitkan  dengan  kepentingan  dan  keadilan  terkesan  samar-samar.  Hukum  alam juga  dinilai  jauh  dari  realitas  hubungan  internasional.  Hukum  alam  tidak  dapat dilepaskan  dari  konsep-konsep  rasio,  keadilan,  agama  yang  kesemuanya  itu dianggap  menimbulkan  kegaduhan  karena  bersifat  objektif.  Namun  diakui  pula bahwa  nilai-nilai  rasional  dan  idealis  hukum  alam  inilah  yang  menjadi  dasar penghormatan,  menjadi  dasar  moral  dan  dasar  etis  berlakunya  hukum internasional. 30

## b. Ukuran Etika dan Moral Universal
JG  Starke  menguraikan  beberapa  sumber  materil  hukum  internasional yang  tertuang  dalam  pasal  38  statuta  mahkamah  internasional. 31 Pada  garis besarnya,  bahan-bahan  yang  dimaksudkan  dapat  menjadi  sumber  hukum internasional  adalah:  (1)  Kebiasaan;  (2)  Traktat;  (3)  Keputusan  pengadilan  atau badan-badan arbitrase; (4) Karya-karya hukum; dan (5) Keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. 32 Penulis tidak akan menguraikan secara lebih  lanjut  semua  hal  tersebut,  namun  beberapa  hal  saja  yang  memiliki keterkaitan.
Hukum  internasional  –dalam  arti  yang  lebih  luas  tentu  tidak  hanya  yang disebut  dalam  pasal  38  Statuta  ICJ-  dengan  berbagai  dinamikanya,  pasti memerlukan dukungan landasan keberlakuanya. Untuk itu perlu kiranya membuat
28 Frans E. Likadja dan Daniel Frans Bessie, Op., Cit , hlm. 44 29 Ibid , hlm. 45 30 Ibid . 31 Article 38 of the Statute of the ICJ sets out the sources from which the Court is required to  draw  the  legal  rules  it  applies,  The  Court,  whose  function  is  to  decide  in  accordance  with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
a. international  conventions,  whether  general  or  particular,  establishing  rules  expressly recognized by the contesting states;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly  qualified  publicists  of  the  various  nations,  as  subsidiary  means  for  the determination of rules of law.
32 Boer  Mauna,  Hukum  Internasional: Pengertian  Peran  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global .P.T. Alumni, Bandung. 2003, hlm. 8
ketentuan  mengenai  ukuran  bagaimana  sebuah  realitas  sosial  dapat  dianggap sebagai  kebenaran  maupun  kesalahan.  Upaya  ini  juga  dimaksudkan  untuk melakukan  harmonisasi  pemahaman  mengenai  nilai  yang  diakui  secara internasional  untuk  meminimalisir  friksi  dan  potensi  konflik.  Hal  ini  penting dilakukan karena adanya anggapan bahwa globalisasi yang saat ini berjalan sudah seolah semakin menghilangkan batasan negara. 33
Jika  ditarik  pada  keberlakuan  hukum  alam  untuk  menentukan  nilai kebenaran,  maka  hal  tersebut  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  hukum  yang  dapat ditemukan  dalam  sifat  alamiah  dari state-persons .  Sifat  alamiah  ini  merupakan turunan  dari  hak-hak  alamiah  dalam  kaitanya  dengan  hubungan  antara  individu dengan  negara. 34 Hukum  alam  juga  dianggap  sebagai  hukum  tertinggi  yang diturunkan kepada manusia melalui rasio dan akalnya. 35
Sebuah  kajian  sosiologi  pengetahun  yang  dilakukan  oleh  Peter  L.  Berger melahirkan  sebuah  teori  konstruksi  sosial  atas  realitas.  Tokoh  lain  yang melakukan  kajian  serupa  adalah  Thomas  Luckmann.  Penelitian  makna  melalui sosiologi  pengetahuan,  mensyaratkan  penekunan  pada  “realitas”  dan “pengetahuan”.  Dua  istilah  inilah  yang  menjadi  istilah  kunci  teori  konstruksi sosial  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann.  Secara  sederhana,  eksternalisasi dipengaruhi  oleh stock  of  knowledge (cadangan  pengetahuan)  yang  dimilikinya.
Cadangan  sosial  pengetahuan  adalah  akumulasi  dari common  sense  knowledge (pengetahuan  akal-sehat). Common  sense adalah  pengetahuan  yang  dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari. 36
Pengetahuan  akal  sehat  adalah  pengetahuan  yang  dimiliki  bersama  (oleh individu  dengan  individu-individu  lainnya)  dalam  kegiatan  rutin  yang  normal (dalam  kehidupan  sehari-hari).  Jika  kita  kaitkan  dengan  konteks  hukum internasional,  melalui  teori  yang  penulis  sebutkan  di  atas  maka  yang  dapat dijadikan tolak ukur berikutnya menurut hukum alam adalah pengakuan terhadap kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  internasional  yang  dapat  dianggap  sebagai hukum.  Seperti  yang  sudah  berjalan  selama  ini  bahwa  sebenarnya  kegiatan- kegiatan  diplomatik  antarnegara  dipraktikan  berdasarkan  hukum  kebiasaan  yang dianggap benar secara universal.
Selain  itu,  untuk  memperkaya  khazanah  bahasan,  kiranya  perlu  untuk dilakukan  bahasan  aspek  dan  sudut  pandang  yang  jarang  dibahas  yaitu  sudut pandang agama Islam. Hal ini menjadi menarik seperti yang pernah dibahas oleh Clark  B.  Lombardi,  mengenai  kemungkinan  penggunaan  prinsip-prinsip  hukum
33 LUU Huong Ly. Regional Harmonization of Competition Law and Policy: An ASEAN Approach , Asian Journal of International Law, July, 2012, page. 293.
34 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 13
35 Sefriani, Op., Cit ., hlm.13
36 Ibid.
Islam  dalam  hukum  internasional  dengan  judul  artikelnya  „ Islamic  Law  in  the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis ‟.
Dalam  sudut  pandang  agama,  terlepas  dari  kontroversi  yang  ada  di kalangan  umat  Islam  sendiri,  terdapat  sebuah  aliran  teologi  yang  bernama mu‟tazilah.  Menurut  mu‟tazilah  setiap  orang  memiliki  dua  potensi  untuk mengetahui  „hukum‟.  Sehingga  tanpa  diberikan  penjelasan  sekalipun  manusia sudah  dapat  menilai  bahwa  mencuri  adalah  tindakan  merampas  hak  orang  lain, membunuh  merupakan  perbuatan  keji  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  siapapun yang dapat difahami melalui rasio dan akal sehatnya.
Namun dalam perspektif ajaran Islam yang populer, terdapat 6 komponen utama  hidup  yang  wajib  dipelihara  atau  dijaga  oleh  seluruh  umat  manusia,  yang dapat menjadi pijakan dalam penegakan hukum (syari‟at) yakni : (1) memelihara jiwa  ( Hifdzul  nafs ),  (2)  memelihara  akal  ( hifdzul  aql ),  (3)  memelihara  harta ( hifdzul  maal ),  (4)  memelihara  agama  ( hifdzul  diin ),  (5)  memelihara  keturunan ( hifdzul  nasl) dan  (6)  memelihara  lingkungan  hidup  ( hifdzul  biah ). 37 Pada dasarnya  penulis  hanya  ingin  menekankan  bahwa  dari  manapun  nilai  yang dianggap  baik  itu  berasal,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  bagi  masyarakat internasional  untuk  menggunakanya.  Sudut  pandang  ini  penulis  kemukakan karena  bahasan  mengenai  kemungkinan  hukum  internasional  memakai  sudut pandang apapun termasuk hukum  Islam untuk  dijadikan dasar oleh International Court of Justice (ICJ) dalam mengambil keputusan bukanlah hal yang mustahil. 38
Jika  dikaitkan  kembali  dalam  kajian  hukum  internasional  dan  subjeknya, secara  lebih  sistematis  Sumaryo  Suryokusumo  menjabarkan  ukuran  mengenai Moral  dan  Etika  melalui  keharusan  untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban sebagai  masyarakat  internasional.  (1)  Kewajiban  Negara  untuk  melaksanakan perjanjian  internasional  yang  sudah  disetujuinya  dengan  itikad  baik;.(2) Kewajiban  internasional  yang  harus  dilaksanakan  baik  oleh  Negara  anggota maupun  bukan  anggota  PBB;  (3)  Negara  bukan  pihak  perjanjian  internasional tetapi  mempunyai  kewajiban  untuk  melaksanakan  perjanjian  tersebut;  (4) Kewajiban  negara  terhadap  hukum  kebiasaan  internasional;  (5)  Negara  tidak diperbolehkan  untuk  tidak  melaksanakan  perjanjian  internasional  yang  telah disetujuinya  dengan  alasan  peraturan  perundang-undangan  nasionalnya;  (6) Kewajiban  semua  negara  untuk  melaksanakan  keputusan  dewan  keamanan  baik negara anggota maupun bukan anggota PBB; (7) Kewajiban Negara-negara untuk melaksanakan  keputusan  mahkamah  internasional  mengenai  pertikaian  masalah
37 Dalam  pandangan  umum  sebenarnya  komponen  yang  dimaksud  hanya  lima  yang disebut maqasidu  al-syari;ah  al-khamsah .  Namun  pada  perkembanganya,  isu  lingkungan  turut diangkat  oleh  beberapa  kalangan  ulama  dan  menjadi  isu  penting  yang  dianggap  perlu  dijadikan salah satu tujuan syari‟ah.
38 Lombardi,  Clark  B. Islamic  Law  in  the  Jurisprudence  of  the  International  Court  of Justice: An Analysis , Chicago Journal of International Law; Summer 2007; 8, 1; ProQuest, page. 93.
yang  mereka  ajukan  ke  mahkamah  tersebut  dan  (8)  Kewajiban  negara  untuk melaksanakan perjanjian internasional yang sudah diratifikasinya. 39
Untuk  selanjutnya  barulah  dilakukan  pembedaan  jenis  hukum  menurut fungsinya. Hukum internasional memang memiliki beberapa permasalahan. Salah satu  diantaranya  adalah  kesulitan  dalam  membedakan  antara  sumber  hukum formal  dan  materil.    Dalam  hal  ini  Ian  Browlie  mengemukakan  pendapatnya, “ provide evidence of the existence of rules which, when proved, have the status of legally  binding  rules  of  general  application” .  Selanjutnya  dikatakan  bahwa “semua  bukti  yuridis  ( evidences )  yang  merupakan  hasil  konsesus  tentang persoalan-persoalan  tersebut  atau  praktik  antar  negara  merupakan  sumber material,  contoh  yang  dikemukakan  adalah  Mahkamah  Internasional,  resolusi majelis umum PBB dan beberapa konsesus lainya. 40

## c. Teori Hukum Alam dan Teori Positivisme
Sebagai upaya yang gradual, setelah „ regime ‟ hukum internasional berhasil difahami melalui pendekatan hukum alam, upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum  tentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  lebih  konkret.  Praktik  gradual terhadap hukum alam  yang penulis maksudkan dalam pembahasan di atas adalah sebagai  bentuk  pengejawantahan  teori  hukum  normatif  bahwa,  „ law  as  tool  of social  enginering ‟.  Yaitu  bahwa  hukum  sebagai das  sollen dimaksudkan  untuk membentuk kondisi yang seharusnya sebagai das sein . Mahfud MD dalam bahasa lain  menggambarkan  berlakunya  teori  ini  dengan  menggabungkan  dua  pola  fikir aliran  dalam  hukum  yaitu  faham natural  law 41 dan positivism 42 .  Faham natural law dipakai sebagai dasar berpijak sedangkan formalisasinya menggunakan faham positivism . 43
Jika  digambarkan,  maka  konsep  keterkaitan  hukum  internasional  melalui pendekatan  teori  hukum  alam  dengan  hukum  internasional  yang  bersifat  positif dapat penulis gambarkan sebagai berikut:
39 Sumaryo Suryokusumo, Op., Cit ., hlm. 3 40 Masyhur Effendi. Op. Cit , hlm. 43.
41 Faham „ natural law’ menekankan bahwa hukum harus berawal dari moral, budi baik dan  keadilan.  Lihat  dalam  Mahfud  MD, Bergesernya  fungsi  hukum ,  artikel  dalam http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=7&PHPSESSID=3pomg5qss acihd9eslht1j4965,  diakses pada 18 Maret 2014.
42 Faham  positivisme  adalah  faham  yang  mengajarkan  mengenai  formalisasi  hukum dalam  bentuk  tertulis.  Keunggulan  dari  faham  ini  adalah  terdapatnya  kepastian  hukum  dalam bentuk peraturan tertuilis. Dalam Ibid .
43 Ibid .
Gambar 1. ilustrasi penerapan teori law as tool of social enginering dikaitkan hukum internasional
Meskipun  dasar  keberlakuan  hukum  internasional  bagi  masyarakat internasional  harus  tetap  mengacu  pada  nilai-nilai  universal  yang  ada  dan dianggap  tepat  oleh  masyarakat  internasional  meskipun  dalam  bentuk  tidak tertulis,  namun  diplomasi  negara  harus  diejawantahkan  dalam  pelaksanaan regulasi-regulasi  yang  –menurut  Aristoteles-  bersifat  khusus  (positif).  Dengan kata  lain,  apa  yang  dapat  dipandang  sebagai  nilai  universal  tersebut dikonstruksikan ke dalam bentuk hukum yang lebih mapan yaitu hukum tertulis.
Untuk itu keberadaan dua madzhab yang berbeda yaitu teori hukum alam dan  positivisme  bukanlah  merupakan  dua  hal  yang  bertentangan,  melainkan sebagai  tahapan  yang  saling  memiliki  keterkaitan  dengan  catatan,  tidak  dapat mengesampingkan keberlakuan nilai yang ada meskipun belum menjelma sebagai regulasi tertulis. Pada akhirnya, dari manapun sudut pandang yang dipergunakan, baik instrumen hukum  yang sudah ada (hukum positif) maupun nilai  yang masih sebagai  norma  etic  akan  dapat  membedakan  antara  yang  disebut  sebagai pelanggaran dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

## C. SIMPULAN
Teori  hukum  alam  memandang  bahwa  kepatuhan  negara  terhadap  hukum internasional  adalah  keniscayaan.  Meskipun  beberapa  hal  mengenai  relevansi pemberlakuan  terhadap  norma  dan  etiknya  terkadang  berlaku  sangat  lokalistik. Namun ada beberapa ukuran yang dapat difahami bersama menurut hukum alam. Hal  tersebut  didasarkan  atas  nilai-nilai  yang  difahami  secara  universal  sebagai
1. Moral, Etika Universal
2. Hukum internasional tidak tertulis ( International Custom ) Input 1. Kepatuhan 2. Pelaksanaan 3. Menjadikan hukum tertulis Hukum Internasional Tertulis Output Perdamaian dan Ketertiban Dunia Outcame Proces
sebuah  pelanggaran  maupun  kepatuhan  meskipun  tidak  tertulis  yang  setidaknya terbagi  ke  dalam  tiga  pokok.  Pertama,  mengenai  pengakuan  terhadap  perjanjian yang  disepakati  dan  kewajiban  pelaksanaanya.  Kedua,  nilai  bahwa  tidak  boleh melakukan perampasan  hak.  Dalam konteks hukum  internasional  yang dimaksud merampas  hak  adalah  negara  merampas  hak  negara  lain.  Ketiga,  pengakuan terhadap  kebiasan-kebiasaan  internasional  yang  dianggap  sebagai  hukum meskipun  tidak  tertulis.  Alternatif  pandangan  teori  lainya,  bahwa  kewajiban kepatuhan  negara  terhadap  hukum  internasional  dapat  didasarkan  atas  beberapa aspek  yaitu,  jiwa,  ekonomi,  politik  dan  aspek  lain  yang  wajib  untuk  dilindungi masyarakat internasional.
Aspek-aspek tersebutlah yang dapat juga dijadikan ukuran nilai-nilai yang diakui  secara  universal.  Selain  itu,  sebagai  upaya  untuk  memperkuat  eksistensi hukum internasional dan kepatuhan negara, pandangan hukum alam tersebut yang acapkali berbentuk tidak tertulis dapat kemudian dikonstruksikan ke dalam bentuk tertulis sesuai kebutuhan masyarakat internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Adolf,  Huala.  2008. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Anshori,  Arif  Lutvi.  2008.  Rezim  HKI  Sebagai  Konsep  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual  Atas Pengetahuan  Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia, Yogyakarta: FH UII.
Buana,  Mirza  Satria.  2007. Hukum  Internasional:  Teori  dan  Praktek , Banjarmasin: FH Unlam Press.
_______. Hukum  Sebagai  Lingkaran  Hukum  Non  Doktrinal ,  dalam http://www.academia.edu/3515388/Hukum_sebagai_lingkaran_Hukum_N on-Doktrinal_ dilihat pada 18 Desember 2013.
Duong, Wendy N. 2007. Following The Path Of Oil: The Law of the Sea or Real Politik  –  What  Good  does  Law  do  in  the  South  China  Sea  Territorial Conflicts?, Fordham International Law Journal, April, 2007.
Effendi,  Masyhur.  1994. Hukum  Humaniter  Internasional ,  Surabaya:  Usaha Nasional.
Juwana,  Hikmahanto.  2002. Bunga  Rampai  Hukum  Ekonomi  Dan  Hukum Internasional , Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
Kelsen, Hans. 1995. General Theory of Law and State (Terj. Somardi), tanpa kota:
Rimdi Press.
_______.  2008. Pure  Theory  of  Law (terj.  Raisul  Muttaqien),  Bandung:  Nusa Media.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  1976. Hukum  Masyarakat  dan  Pembinaan  Hukum Nasional , Bandung: Binacipta.
Lombardi, Clark B. Islamic Law in the Jurisprudence of the International Court of Justice: An Analysis , Chicago Journal of International Law; Summer 2007
Likadja,  Frans  E.  dan  Daniel  Frans  Bessie.  1988. Desain  Instruksional  Dasar Hukum Internasional , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ly,  LUU  Huong. Regional  Harmonization  of  Competition  Law  and  Policy:  An ASEAN Approach , Asian Journal of International Law, July, 2012
Mauna,  Boer.  2003.  Hukum  Internasional: Pengertian  Peran  dan  Fungsi  Dalam Era Dinamika Global . Bandung: Alumni. Mahfud MD, Bergesernya fungsi hukum , artikel dalam http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=7&P
HPSESSID=3pomg5qssacihd9eslht1j4965,    diakses  pada  18  Desember 2013.
Pathiana,  I  Wayan.  2002. Perjanjian  Internasional Bag.  1 ,  Bandung:  Mandar Maju.
Raharjo, Satjipto.2010. Sosiologi Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing.
Rourke,  John  T.  2001. International  Politics  On  The  World  Stage ,  United  States of America: McGraw-Hill.
Salman,  HR.  Otje  dan  Anton  F.  Susanto.  2005. Teori  Hukum:  Mengingat, Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali , Cet.  Ke-2,  Bandung:  PT.  Refika Utama.
Sefriani. 2009. Hukum Internasional:Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Pers.
Suseno,  Franz  Magnis.  1987. Etika  Dasar:  Masalah-Masalah  Pokok  Filsafat Moral , Yogyakarta: Kanisisus.
Suryokusumo,  Sumaryo. Aspek  Moral  dan  Etika  dalam  Penegakan  Hukum Internasional , hlm. 2 dalam http://www.lfip.org/english/pdf/bali- seminar/Aspek%20moral%20dan%20etika%20dalam%20penegakan%20h
ukum%20intl%20-%20sumaryo%20suryokusumo.pdf  diakses  pada  18 Desember 2013.
Thonthowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar.  2006. Hukum  Internasional Kontemporer , Bandung: Refika Aditama.
Thontowi,  Jawahir. Ambalat  bukan  milik  Malaysia  –  Ambalat  Milik  Indonesia , dalam  http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/14/ambalat-bukan- wilayah-malaysia/, diakses pada 18 Desember 2013

## Perundang-Undangan
Kepres  Nomor  108  Tahun  2003  Tentang  Organisasi  Perwakilan  Republik Indonesia di Luar Negeri