## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana
Putri Sarah, Herry Liyus, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: putrisarah30111999@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B  Jambi.  Untuk  memahami  dan  mengetahui  hakim pengawas  dan  pengamat  dalam  pembinaan  narapidana wanita  di  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi.  Hasil Penelitian  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  bahwa pelaksanaan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B  Jambi  yakni  memastikan  putusan  hakim  dilaksanakan sesuai undang-undang. Adapun kontribusi hakim pengawas dan  pengamat  dalam  pembinaan  narapidana  wanita  di Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  memastikan  hak-hak narapidana  wanita  terlindungi  sesuai  pasal  14  UU Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Hakim pengawas dan pengamat; narapidana; peranan; tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-07-01 Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Criminal act; prisoners; role; supervisory and observer judges.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  and  determine  the implementation  of  the  duties  of  supervisory  judges  and observers  in  fostering  female  prisoners  in  Class  II  B Women's  Prison  in  Jambi.  To  understand  and  know  the supervisor  and  observer  judges  in  the  development  of female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. The results obtained in this study show that the implementation of  the  duties  of  supervisory  judges  and  observers  in fostering  female  prisoners  at  Class  II  B  Women's  Prison  in Jambi  is  to  ensure  that  judges'  decisions  are  carried  out according  to  law.  The  contribution  of  supervisory  judges and observers in fostering female prisoners at the Class II B Women's Prison in Jambi ensures that the rights of female prisoners are protected in accordance with Article 14 of the Correctional Law.

## A. PENDAHULUAN
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh  kepastian  bahwa  putusan  pengadilan  dapat  dilaksanakan  sebagaimana mestinya, diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (1). Hakim Pengawas dan Pengamat juga  mengadakan  pengamatan  untuk  bahan  penelitian  yang  bermanfaat  bagi pemidanaan  yang  diperoleh  bagi  perilaku  narapidana  atau  pembinaan  Lembaga Pemasyarakatan  serta  pengaruh  timbal  balik  terhadap  narapidana  selama  menjalani pidananya  diatur  didalam  KUHAP  Pasal  280  ayat  (2).  Hakim  dalam  tugas  khusus  ini turut  melakukan pendekatan secara langsung agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan.
Sehingga adanya kaitan antara tugas pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamat dengan proses pembinaan narapidana.
Hakim  harus  aktif  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  agar  tidak terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  terpidana  yang  memperoleh  putusan  pidana penjara.  Pada  saat  hakim  menjalankan  pengawasan  dan  pengamatan,  selalu mengadakan  kontak  secara  langsung  dengan  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan maupun  dengan  terpidana  sehingga  dapat  langsung  memberikan  koreksi  jika diketahuinya  terdapat  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  sebab  Negara  Republik Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  persamaan  kedudukan dihadapan hukum. 1
Dalam  melakukan  pembinaan  pada  narapidana  Lembaga  Pemasyarakatan melakukannya  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  yang  kemudian  diatur  daIam  Peraturan  Pelaksanaannya  yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  3  bahwa  pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi pembinaan yang berkaitan dengan:
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
c. Intelektual
d. Sikap dan perilaku
e. kesehatan jasmani dan rohani
f. Kesadaran hukum
g. Reintregasi sehat dengan masyarakat
h. Keterampilan kerjanya
i. Latihan kerja dan produksi
Artinya  bahwa  pembinaan  narapidana  diarahkan  untuk  mengubah  perilaku individu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa  dan  negara.  Sehingga  tercapai  tujuan  pembinaan  narapidana  untuk  berubah menjadi  lebih  baik  sesuai  dengan  konsep  nilai  yang  menjadi  harapan  masyarakat. 2 Pemasyarakatan  berdasarkan  system  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan 3
Menurut  Muladi  dan  Ohoiwutun,  pemidanaan  harus  bersifat  integratif  yaitu perlindungan  masyarakat;  memelihara  solidaritas  masyarakat;  pencegahan;  dan pengimbalan  atau  pengimbangan. 4 Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  tahap penetapan  sanksi  dan  juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam    hukum    pidana,  pada dasarnya    pidana    dijatuhkan    supaya  seseorang    yang  telah  terbukti    berbuat
1 Monika  Dwi,  Kabib  Nawawi, Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan  Dan  Permasalahan ), PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No.1, 2020, hlm.80.
2 Eka Riyanti, Resosialisasi Warga Binaan Di Lembaga Penahanan, Solidarity. Vol. 4 No.1, 2015, hlm. 2.
3 Hafrida,  Yulia  Monita  &  Elizabeth  Siregar, Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Sei.  Bulu  Muara  Bulian, Publikasi  Pendidikan:  Jurnal  Pemikiran, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, Vol.5 No.3, 2015, hlm. 202.
4 Haryadi. Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak   Pidana
Korupsi
Menurut  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  dalam Perspektif  Tujuan Pemidanaan, Jurnal Ilmu Hukum Jambi , Vol.5 No.1, 2014, hlm.146.
kejahatan  tidak  lagi  mengulanginya  serta  orang  lain  takut  melakukan  kejahatan serupa. 5
Dibentuknya  hakim  pengawas  dan  pengamat  merupakan  salah  satu  upaya mewujudkan  cita-cita  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  karena  seringnya  timbul kesenjangan  antara  apa  yang  diputuskan  hakim  dengan  pelaksanaannya  di  lembaga pemasyarakatan  (LP). 6 Ikut  campurnya  hakim  dalam  pengawasan  dan  pengamatan yang  dimaksud, maka selain  hakim  akan  dapat mengetahui  apakah  putusannya  telah dilaksanakan atau belum juga dapat mengetahui sampai di mana putusan pengadilan itu tampak hasil, baik bentuknya pada diri narapidana.
Namun  kenyataan  yang  ditemukan  saat  ini  bahwa  peran  hakim  pengawas  dan pengamat  belum  berjalan  sebagaimana mestinya seperti  yang  terdapat  dalam  KUHAP dan  SEMA  Nomor  7  Tahun  1985.  Berdasarkan  hasil  penelitian  awal  skripsi  penulis, hakim  pengawas  dan  pengamat  melakukan  kunjungan  berkala  ke  lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi setiap 6 (enam) bulan sekali dan hanya mengambil  data  yang  diperlukan  dari  lembaga  pemasyarakatan  tentang  baik  atau tidaknya  pola  pembinaan  narapidana.  Seharusnya,  hakim  pengawas  dan  pengamat melakukan kunjungan berkala ke lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Jambi minimal  3  (tiga  bulan  sekali)  dan  tidak  mengambil  data  saja  terkait  pola  pembinaan tersebut. Akan tetapi mengambil bagian penuh terhadap pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan selama hukumannya seperti yang diatur dalam KUHAP dan SEMA Nomor 7 Tahun 1985  agar kegiatan dan tingkah laku narapidana diawasi dan diamati dengan baik sehingga pembinaannya maksimal dan narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang- undangan,  sedangkan  empiris  yaitu  mengkaji  pada  kenyataan  yang  ada  terhadap peranan hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

## C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas  dan  pengamat  dalam  pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi Tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  yakni  melakukan  pengawasan  dan pengamatan  untuk  memastikan  putusan  pengadilan  dilaksanakan  sebagaimana mestinya  serta  melakukan  pengamatan  untuk  bahan  penelitian  demi  ketepatan pemidanaan diatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP.
Hakim  pengawas  dan  pengamat  melakukan  pendekatan  secara  langsung  agar dapat mengetahui sampai dimana hasil baik atau buruknya pada diri narapidana atas putusan Hakim yang bersangkutan. Sehingga adanya kaitan antara tugas pengamatan oleh Hakim pengawas dan pengamat dengan proses pembinaan narapidana.
5 Ilahi, M. A. R., Elly Sudarti, & Nys. Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap  Anak Pelaku Tindak Pidana , PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No.2, hlm. 126.
6 Khunaifi  Alhumani, Hakim  Pengawas  Dan  Pengamat  Untuk  Mencegah  Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan , Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 47.
Pasal-Pasal dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mengatur lebih terperinci bagaimanakah  pembinaan  dan  pengamatan  narapidana  itu  harus  dilaksanakan. Pelaksanaan      tugas      ini      akan      membuat      hakim      harus      berhubungan      dengan lembaga  lain  sebagai  pelaksana  putusan  hakim  yaitu  jaksa  selaku  eksekutor,  namun tugas  hakim tidak  akan  berhenti  sampai  di  sini,  karena  pelaksanaan  putusan  akan berlanjut  dalam  bentuk  pemidanaan  yang  harus  dijalani  oleh  narapidana  dalam jangka  waktu  tertentu.  Adapun  tata  cara  dan  rincian  tugas    hakim    pengawas    dan pengamat  tertuang  dalam  SEMA  No.  7  tahun  1985  tentang  Petunjuk  Tugas  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  yang  menyangkut  tugas  menandatangani  register pengawasan dan pengamatan, checking on the spot, observasi, dan wawancara.
Pasal 278 KUHAP menyatakan bahwa jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  ditandatangani  olehnya,  kepala  lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama  dan  panitera  mencatatnya  dalam  register  pengawasan  dan  pengamatan. Kegiatan ini dilakukan diawali setelah pengadilan negeri Jambi menjatuhkan hukuman kepada  terpidana  yang  kemudian  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  jaksa  untuk mengeksekusi  putusan  tersebut.  Selanjutnya  pihak  jaksa  membuat  Berita  Acara Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  atau  yang  disebut  BA-8.  BA-8  ini  kemudian ditandatangani  oleh  jaksa  penuntut  umum,  kepala  lembaga  pemasyarakatan,  dan terpidana yang bersangkutan. Selanjutnya tembusan berita acara tersebut dikirimkan oleh  jaksa  kepada  pengadilan  dan  panitera  mencatatnya  dalam  register  pengawasan dan pengamatan.
Dalam  pasal  279  KUHAP  menyebutkan  bahwa:  “Register  pengawasan  dan pengamatan  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  278  wajib  dikerjakan,  ditutup  dan ditandatangani  oleh  panitera  pada  setiap  hari  kerja  dan  untuk  diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim  pengawas  dan  pengamat  di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa penandatanganan register pengawasan  dan  pengamatan  oleh  hakim  pengawas  dan  pengamat  tidak  dilakukan setiap hari kerja. Penandatanganan register pengawasan tersebut ditandatangani oleh hakim  pengawas  dan  pengamat  ketika  pelaksanaan  pengawasan  ke  lembaga pemasyarakatan. 7
Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan  untuk  memeriksa  kebenaran  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  ditanda-tangani  oleh  Jaksa,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dan terpidana.
Berdasarkan SEMA No. 7 tahun 1985, hakim pengawas dan pengamat bertugas untuk melakukan checking on the spot. Checking on the spot tersebut dilaksanakan ke lembaga  pemasyarakatan  untuk  memeriksa  kebenaran  pelaksanaan  putusan pengadilan Hal yang diperiksa terkait dengan apakah terpidana sudah diserahkan ke lembaga  pemasyarakatan  oleh  jaksa,  apakah  hukuman  yang  diberikan  sudah dilaksanakan  oleh  lembaga  pemasyarakatan,  dan  sebagainya.  Pelaksanaan  putusan pengadilan  oleh  Jaksa  penuntut  umum  selaku  eksekutor  harus  memberikan  laporan
7 Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di
Pengadilan  Negeri Jambi
kepada  Pengadilan  tentang  telah  dilaksanakannya  putusan  pengadilan.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  hakim  pengawas  dan pengamat  di  Pengadilan  Negeri  Jambi yaitu  Bapak  Arfan  Yani,  S.H,  bahwa  terdapat  saran  yang  diberikan  pihak  pengadilan yakni  hakim  pengawas  dan  pengamat  ke  pihak  kejaksaan  terkait  BA  8  (berita  acara eksekusi).  Pihak  kejaksaan  jangan  sampai  terlambat  memberikan  BA  8  (berita  acara pelaksanaan eksekusi) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor dikarenakan akan merugikan para tahanan yang perkaranya telah diputus di pengadilan dan berkekuatan hukum  tetap  untuk  statusnya  menjadi  narapidana  serta  dalam  mendapatkan  Cuti bersyarat,  Cuti  menjelang  bebas  dan  Remisi  karena  status  tahanan  tidak  termasuk dalam penilaian untuk memperoleh CB, CMB,
Selanjutnya  Hakim  pengawas  dan  pengamat  melindungi  hak-hak  narapidana. Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak  narapidana,  maka  tugas  hakim  wasmat untuk menyelesaikan secara khusus di dalam sidang pengadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim  pengawas  dan  pengamat  di Pengadilan Negeri Jambi yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  telah  memberikan  hak-hak  narapidana  wanita  sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun1995 Tentang Pemasyarakatan. 8
2. Kendala  Apa  Saja  Yang  Dihadapi  Hakim  Pengawas  dan  pengamat  Dalam Pembinaan Narapidana Wanita
Tabel 1
Perbandingan Jumlah Narapidana Wanita dan Jumlah Narapidana Wanita yang sudah diwawancarai oleh Hakim Pengawas dan Pengamat
Periode 2017 – 2019 No Jumlah Narapidana Wanita Jumlah Narapidana Wanita yang sudah diwawancarai oleh Hakim Wasmat Periode 1 105 2 Per 31 Desember 2017 2 108 2 Per 31 Desember 2018 3 164 2 Per 31 Desember 2019
Sumber: LAPAS Perempuan Kelas II B Jambi.
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah narapidana wanita tiap tahunya meningkat  tetapi  jumlah  narapidana  wanita  yang  sudah  diwawancarai  oleh  Hakim Wasmat selalu sama setiap tahunnya yakni berjumlah 2 (dua) orang. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  hakim  pengawas  dan pengamat  di  Pengadilan Negeri  Jambi  yaitu Bapak Arfan Yani, S.H, bahwa hakim pengawas dan pengamat tidak bisa mewawancarai semua narapidana wanita dikarenakan jumlah narapidana yang overcapacity sehingga
8 Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Yani, S.H, Hakim Pengawas Pengamat
Pengadilan Negeri Jambi, Hari Selasa, Tanggal 10 November 2020, Bertempat di Pengadilan  Negeri Jambi
hakim  pengawas  dan  pengamat  sulit  untuk  melakukan  tugas  dan  perannya. 9 Kriteria pemilihan  Narapidana  Wanita  yang  sudah  diwawancarai  hakim  pengawas  dan pengamat  didasarkan  atas  bentuk  tindak  pidana  dan  berapa  lamanya  ancaman hukuman penjara.
Berdasarkan  tugas-tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  pelaksanaan  tugas  hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam pelaksanaan pidana penjara di lembaga  pemasyarakatan perempuan Kelas II B Jambi belum sesuai dengan apa yang diharapkan KUHAP dan SEMA No. 7 tahun 1985. Dalam pasal  280  ayat  (2)  dan  (3)  KUHAP  menyatakan  bahwa:  “Hakim  pengawas  dan pengamat  mengadakan  pengamatan  untuk  bahan  penelitian  demi  ketetapan  yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga  pemasyarakatan  serta  pengaruh  timbal  balik  terhadap  narapidana  selama menjalani  pidananya.  Pengamatan  yang  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tetap  dilaksanakan setel ah terpidana selesai menjalani pidananya”.
Besarnya  tugas  dan  tanggung  jawab  hakim  pengawas  dan  pengamat ini, sering kali  dalam  kenyataannya  menimbulkan  berbagai  kendala.  Bahkan  sering  terabaikan atau  tidak  dilaksanakan  sama  sekali.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  hakim pengawas  dan  pengamat  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  yaitu  Bapak  Arfan  Yani,  S.H, bahwa  hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam  menjalankan  tugasnya  di  temukan beberapa kendala seperti:
1. Kesibukan  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  dalam  menjalankan  tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sehingga tidak  banyak  waktu  yang bisa  digunakan  untuk melakukan  pengawasan  dan pengamatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
2. Jumlah  hakim  pengawas  dan  pengamat  di  daerah  Pengadilan  Negeri  Jambi belum memadai.
3. Tidak  adanya  staff pembantu  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  di  Pengadilan Negeri  Jambi  untuk  membantu  tugas  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
4. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat.
5. Kurangnya  sarana  prasarana  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  dalam menjalankan tugasnya.
6. Tidak  adanya  anggaran  yang  dipersiapkan  terhadap  Hakim  Pengawas  dan Pengamat. 10

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  di  atas,  bahwa  Pelaksanaan  tugas  Hakim pengawas  dan  pengamat  memastikan  putusan  pengadilan  telah  dilaksanakan  oleh pihak  kejaksaan  dan  melindungi  hak-hak  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan perempuan  kelas  II  B  Jambi  sudah  berjalan.  Hakim  Pengawas  dan  pengamat  juga
9 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arfan  Yani,  S.H,  Hakim  Pengawas  Pengamat  Pengadilan Negeri  Jambi,  Hari  Selasa,  Tanggal  10  November  2020,  Bertempat  di  Pengadilan  Negeri Jambi.
10 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arfan  Yani,  S.H,  Hakim  Pengawas  Pengamat  Pengadilan Negeri  Jambi,  Hari  Selasa,  Tanggal  10  November  2020,  Bertempat  di  Pengadilan  Negeri Jambi.
melakukan  kunjungan  berkala  ke  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam    mewujudkan pembinaan  narapidana,Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  masih  mengalami  beberapa kendala  salah  satunya  jumlah  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  di  Pengadilan  Negeri Jambi hanya  1 (satu)  orang.  Selanjutnya  tidak  adanya  staff  pembantu  yang  membantu Hakim Pengawas dan Pengamat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang - Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995. LNRI Tahun 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 3614.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, UU Nomor 31 Tahun 1999.
Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. SEMA Nomor 7 Tahun.

## Buku
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Buku Kencana, 2010.
Hamzah,  Andi.  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Sinar  Grafika, 2008.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum,  Bandung:  Penerbit  Buku  Cv Mandar Maju, 2016.
Sani,  Abdullah.  Hakim  dan  Keadilan  Hukum,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Bulan  Bintang, 1975.
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Universitas Indonesia Press, 1986.
_________________. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Buku Rajawali Press, 2002.

## Jurnal
Alhumani,  Khunaifi. “ Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  Untuk  Mencegah  Terjadinya Penyimpangan  Pada  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan ”,  Jurnal  Hukum  Dan Peradilan, Vol. 7 No. 1, (2018).
Monika,  Dwi  dan  Kabib  Nawawi. “ Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan  dan Permasalahan) ”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.1 No.1, (2020).
Hafrida, Yulia Monita, dan Elizabeth Siregar, “ Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Sei.  Bulu  Muara  Bulian ” , Publikasi  Pendidikan:  Jurnal Pemikiran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan, Vol. 5 No. 3, (2015) .
Haryadi, “ Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan ” , Jurnal Ilmu Hukum Jambi , Vol. 5 No. 1, (2014).
Ilahi, M. A. R., Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, “ Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana ”, PAMPAS:  Journal  of  criminal  Law,  Vol.1  No.  2, (2020).
Riyanti, Eka, “ Resosialisasi Warga Binaan di Lembaga Penahanan ” , Solidarity, Vol. 4 No. 1, (2015).