Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas

## Ib Sungguminasa Perspektif Maslahah Mursalah

## Lu’luil Maknun*
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar luluilmaknun332@gmail.com Koresponden*

## Sabri Samin
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar sabrisamin55@yahoo.com

## Hamsir
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar hamsir@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The high number of verset rulings by the Class I B Sungguminasa Religious Court on divorce cases each year. This paper aims to describe the efforts to apply the verstek decision, the cause of the birth of the verstek decision, and the judge's consideration in determining the verstek decision in the Class I B Sungguminasa Religious  Court. This research  is qualitative  research  with  a case  study  model.  Primary  data  sources  are  obtained  from  interviews  with sources such as judges and related parties. The secondary data sources were obtained  from  the  literature  and  archives  of  the  Class  I  B  Sungguminasa Religious Court. The research methods used are observation, interviews, and documentation.  Researchers  used  observation  guidelines,  interview guidelines, and documentation lists as tools in this study. Techniques by data are  data  reduction,  data  presentation,  conclusions,  and  triangulation.  Data analysis is document analysis and resource person analysis. Next, the data is tested for validity using triangulation. The results showed that: 1) The Class I B  Sungguminasa  Religious  Court  had  applied  the  verstek  verdict  in accordance with the procedure. Of course, it contains benefits values. 2) The verstek judgment is influenced by the absence of the defendant, the defendant or  respondent  is  not  in  place  or  outside  the  jurisdiction,  the  defendant  or respondent  has  no  known  address  (occult  case),  and  the  defendant  is prohibited from attending the trial. 3) The judge handed down the verdict in the Class I B Sungguminasa Religious Court through the stages of examination
Diterima  : 2023-09-06 Direvisi   : 2023-09-21 Disetujui : 2023-10-19
of files or evidence, summons, trials I and II, consideration. If the defendant or plaintiff is not present, the panel of judges will decide on the verstek decision with the option of granting, rejecting, and not accepting.
Keywords: Verstek Verdict, Divorce, Religious Court, Maslahah Mursalah.

## PENDAHULUAN
Perpisahan yang dilakukan oleh pasangan disebut talak pisah, dengan asumsi suami mencatat suatu perkara di Pengadilan Ketat karena sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina keluarga dengan pasangannya. Sepasang suami istri tidak mungkin lagi mengurus rumah tangganya karena pertengkaran dan  perbedaan  pendapat  yang  terus  menerus. 1 Pengajuan  suatu  perkara  ke Pengadilan Ketat oleh suami-istri menunjukkan bahwa perpisahan terjadi tanpa membedakan  orientasi  dan  hak-hak  istimewa  yang  sah  dari  penghuni  dapat diberikan  oleh  masing-masing  pihak.  Dengan  cara  ini,  keduanya  juga  harus mengikuti  perkembangan  kasus  dengan  mengikuti  pedoman  peraturan  dan hadir  pada  tahap  awal,  sehingga  keadilan  dapat  dicapai  dan  kasus  dapat diselesaikan sesuai dengan standar peraturan. 2
Pilihan verstek adalah penyampaian acara pertemuan biasa atau acara contadictoir dan aturan audi et elteram partem karena ketidakhadiran tergugat atau  penjelasan  yang  melanggar  hukum.  Dalam  kesempatan  verstek,  pihak yang berperkara dianggap tidak akan menghadiri rapat tanpa penjelasan yang sah  dan  dalam  hal  ini  tergugat  dianggap  telah  mengakui  secara  lengkap  dan konsisten semua dalil pihak yang dirugikan. 3 Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perkara itu akan dihentikan tanpa kehadiran terdakwa atau tergugat (verstek) jika ia tidak menghadiri konferensi yang ditunjuk tanpa memberitahukan orang lain untuk itu dan jika ketidakhadirannya itu tidak dapat dibenarkan. Pertama , berikan putusan apabila perkara atau permohonan tidak mengabaikan  hak-hak  istimewa  dan  bergantung  pada  peraturan  atau mempunyai  alasan. Kedua ,  mengingkari  dalam  hal  gugatan  tidak  tergantung pada peraturan atau tidak mempunyai penjelasan yang besar, atau dalam rincian
1 Jamiah  Tompo,  Nurhalifah  Nurhalifah,  and  Yusri  Muhammad  Arsyad,  “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,” Al- Tafaqquh: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (2022): 98.
2 Shafira Noraini Abduh, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Hak Nafkah Istri  dan  Anak  pada  Putusan  Verzet  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang:  Studi  Perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg”, Skripsi (Universitas Islam Malang, 2022).
3 Ernawaty Hadji Ali and Lahaji Lahaji, “Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto,” Al-Himayah 5, no. 1 (2021).
Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal  perkara  atau  permohonan  bertentangan.  kebebasan  dan  tidak  memiliki penjelasan yang bagus. Ketiga , tidak mengakui  klaim  atau tuntutan terhadap hak  istimewa.  Dalam  hal  ini,  cenderung  dicontohkan  sebagai  tuntutan  atau permohonan  cerai  yang  tidak  dicatat  oleh  pasangan  atau  suami,  melainkan diajukan oleh wali yang hampir tidak memiliki kewenangan hukum khusus dari istri (anak) atau suami (anak). Wali dari pasangan atau istri tidak mempunyai hak  istimewa  untuk  mengajukan  permohonan  perpisahan  yang  sah  atau menuntut pendahuluan untuk menjalankan sumpah bagi anak-anak mereka. 4
Berkaitan  dengan  putusan  verstek,  dalam  pasal  149  ayat  (1)  RBg menyebutkan bahwa:
Apabila  pada  hari  yang  dipilih  penggugat  tidak  hadir  padahal  telah disebutkan namanya dengan benar, dan lebih jauh lagi tidak mengirimkan utusannya,  maka  pada  saat  itu  gugatan  dibolehkan  tanpa  kehadirannya (verstek).  kecuali  jika  menurut  pengadilan  daerah  ternyata  tuntutannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak masuk akal. 5
Selanjutnya,  dijelaskan  pada  pasal  125  ayat  (1)  HIR  menyebutkan bahwa:
Apabila pada hari yang telah ditentukan, tegugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil  dengan patut  maka gugatan itu diterima dengan putusan  tak hadir  (verstek),  kecuali  kalau  ternyata  bagi  Pengadilan  bahwa  gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. 6
Berbagai  kitab  hukum  Islam  diatur  mengenai  adaptasi  yang diperbolehkan dan akhir dari varian ini disebut al-qada'u ala al-ga'ib. Kata-kata Nabi  Muhammad  menjadi  dasar  berkah  ini.  dijelaskan  oleh  Muslim  nomor 1714 dari Aisyah r.a yang mengandung arti:
Dari  Aisyah  ra.,  “Hindun  Binti  ‘Utbah,  istri  Abu  Sufyan,  bertemu Rasulullah.”  seraya  berkata,  'Wahai  Kurir  Allah,  sesungguhnya  Abu Sufyan adalah orang yang pelit, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup  untuk  diriku  sendiri  dan  juga  anakku  selain  dari  apa  yang  aku ambil  dari  hartanya  tanpa  sepengetahuannya.  Apakah  saya  korup?
4 Ummul Khaira and Azhari Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian:  Suatu  Kajian  Terhadap  Putusan  Verstek  Pada  Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen”,
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 10 (2018): 319–334.
5 Pasal 149 ayat 1 RBg
6 Pasal 125 ayat 1 HIR
Rasulullah saw. “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik apa yang cukup bagimu dan anak-anakmu,” jawabnya..’ 7
Melalui  hadis  tersebut,  putusan  Rasulullah  saw.  kepada  Hindun  ini tanpa dihadiri oleh Abi Sufyan karena ketika itu jauh di perantauan, karenanya dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat  (verstek). 8
Pilihan  titik  dipengaruhi  oleh  beberapa  variabel.  Awalnya,  terdakwa tidak  hadir  dan  tidak  mengirimkan  perwakilan.  Kedua,  tergugat  tidak didukung untuk didokumentasikan oleh pihak yang tersinggung. Ketiga, pihak yang berperkara tidak menerima permohonan yang dikirimkan oleh juru sita pengganti. Dari variabel-variabel tersebut, masih ada anggapan bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir maka pilihan tidak dapat dibatalkan, sehingga ada Penggugat  yang  mengalungkan  contoh  pihak/Calon  yang  Tersinggung,  atas dasar itulah Termohon/ itulah yang dimaksud. tergugat berpikir, jika ia tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dibatalkan atau dipilih. 9
Kehadiran  terdakwa  dalam  persidangan  merupakan  hak,  bukan keharusan  menurut  undang-undang.  Hukum  sepenuhnya  bergantung  pada apakah  pihak  yang  berperkara  menggunakan  opsi  ini  untuk  menjaga kecenderungannya.  Lagi  pula,  undang-undang  tidak  menjalankan  program verstek  secara  mendasar.  Penguasa  yang  ditunjuk  tidak  perlu  memberikan putusan  verstek  terhadap  tergugat  yang  tidak  hadir  untuk  menjawab permohonan  tersebut.  Hakim  diberi  kesempatan  untuk  menerapkannya  atau tidak. Pasal 126 HIR berfungsi sebagai acuan dan mengatur sifat permohonan sukarela. 10 Dalam memutus suatu perkara, pejabat yang ditunjuk mempunyai pertimbangan-pertimbangan  dalam  mengambil  suatu  keputusan,  khususnya, pertama,  kegagalan  pihak  yang  berperkara  pada  pendahuluan  pendahuluan dengan  cepat  memungkinkan  hakim  mengambil  keputusan  secara  verstek. Sebagaimana  disebutkan,  hakim  dapat  segera  melaksanakan  acara  verstek dengan  mengambil  putusan  verstek  apabila  terdakwa  telah  dipanggil  secara patut namun tidak menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah. Kedua, sesuai  pasal  126  HIR,  pemberian  batas  toleransi  amnesti  tidak  membatasi
7 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Sahîh Muslim, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, (1981: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).
8 Elva  Imeldatur  Rohmah,  Rinwanto  Rinwanto,  and  Dhika  Prawhidhistia  Wibowo, “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw Dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1 (2021): 39–58.
9 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana, 2016).
10 Khaira and Yahya, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian: Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen.
toleransi  atau  bolehnya  mengajukan  permohonan  sidang  dalam  hal  terdakwa tidak memenuhi panggilan. Menyinggung Pasal 125 ayat (1) juncto Pasal 126 HIR  diubah  menjadi  dasar  sehingga  juri  wajib  mengambil  pilihan  verstek, dalam  hal  pada  permohonan  ketiga,  pihak  yang  berperkara  justru  tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya. pendahuluan tanpa penjelasan substansial. 11
Secara  bahasa,  istilah maslahah berasal  dari  bahasa  Arab  dan dinormalisasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti mendatangkan  kebaikan  atau  mendatangkan  manfaat  dan  meniadakan keburukan. 12 Ditunjuk  dari  bahasa  pertama,  ungkapan maslahah berasal  dari kata saluhu, yasluhu, salahan artinya sesuatu yang agung, pantas dan berharga. Sedangkan  kata mursalah berarti  bebas,  tidak  dibatasi  oleh  ketentuan- ketentuan  tegas  (al-Qur'an  dan  al-hadits)  yang  membolehkan  atau membatasinya. 13
Sumber asal  dari  metode maslahah  mursalah adalah  diambil  dari al-Qur’an  maupun  al-sunnah  yang  banyak  jumlahnya 14 ,  sebagaimana  dalam terjemahan firman Allah swt. QS. Yunus/10: 57 bahwa:
Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur'an) dari  Tuhanmu,  penyembuh  bagi  penyakit  yang  ada  dalam  dada  dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 15
Maslahah  mursalah  sebagai  teknik  halal  yang  mempertimbangkan adanya keuntungan yang mempunyai akses umum dan kepentingan yang tidak terbatas  dan  tidak  terikat. 16 Untuk  menjaga  keutamaan  strategi  maslahah mursalah sebagai premis peraturan Islam, maka harus mempunyai dua aspek penting, yaitu secara spesifik sisi primernya harus bergantung pada dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam teks (al-Qur'an). dan al-Hadits) baik secara harafiah  maupun  relevan.  Sisi  selanjutnya  harus  mempertimbangkan  adanya kebutuhan  manusia  yang  terus  berkembang  seiring  dengan  waktu pengungkapan. Maslahah mursalah dalam kondisi dan situasi apapun tentunya mengandung  nilai-nilai  moderasi  beragama.  Pelaku  atau  orang  yang
11 Darren Andreas and Ariawan Ariawan, “Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7, no. 1 (2023): 633–639.
12 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia .
13 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia . 14 Wahyu Abdul Jafar, “Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam,” Jurnal Hukum 13, no. 1 (2016): 92–110.
15 Kementerian Agama, Al-Jumanat Al-’Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: J- Art, 2004).
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2014).
memutuskan verstek perspektif masalah mursalah adalah orang yang moderat. Ciri-ciri orang yang moderat yaitu adil, dapat dilihat oleh semua arah, teladan, tidak  cenderung  ke  kanan  ataupun  ke  kiri,  serta  keputusannya  adalah  yang terbaik. 17
Berikut  ini  adalah  penelitian  yang  relevan  dengan  riset  peneliti. Pertama ,  Dalam  pendalamannya,  Annisa  mengungkapkan,  pada  umumnya sesuai  undang-undang,  permohonan  yang  diberikan  kepada  Penggugat diberikan berkali-kali, berbeda dengan Pengadilan Syariah Banda Aceh yang permohonannya  diberikan  berkali-kali.  Ada  pula  hakim  yang  mengambil keputusan  dalam  perkara  verstek  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi penggugat.  Pilihan  verstek  merupakan  upaya  untuk  menjaga  kebebasan perempuan,  dengan  tujuan  agar  dalam  pilihan  tersebut  harus  lebih  banyak hakim  perempuan,  tidak  hanya  satu  orang  saja. 18 Kedua ,  Pebruari  dalam risetnya  menyatakan  pilihan  verstek  diserahkan  oleh  pejabat  yang  ditunjuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain tergugat tidak pernah menghadiri sidang  pendahuluan  padahal  pemanggilan  telah  disampaikan  dengan  baik. Penggugat juga tidak memberikan kewenangan hukum kepada pihak lain untuk menggantikannya di persidangan. Majelis hakim berpendapat karena tergugat tidak  hadir  maka  dalil-dalil  gugatan  penggugat  dianggap  dapat  dibenarkan olehnya. Wajar saja jika majelis hakim mengambil keputusan verstek setelah mendengarkan  keterangan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  terlebih dahulu. 19 Ketiga ,  Dalam  penelitiannya,  Nurhikmah  menjelaskan,  meski sebelumnya telah diambil keputusan verstek, namun status perkawinan peserta dan  lawannya  tetap  sah,  menandakan  mereka  masih  merupakan  pasangan suami  istri  yang  sah.  Hal  ini  tergantung  pada  pertimbangan  otoritas  yang ditunjuk  selama  waktu  yang  dihabiskan  untuk  membersihkan  papan,  bahwa kedua  pemain  telah  kembali  pada  kesepakatan  dalam  menjalankan  keluarga mereka, sehingga pilihan utama harus dibubarkan. 20
Fakta di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa upaya
17 Ahmad  Syafi’i,  “Implikasi  Al-Qur’an  Terhadap  Fenomena  Radikalisme  Islam  Era Digital,” in Annual Conference on Islamic Studies and Humanities (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022), 24–31.
18 Maulidya Annisa, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Skripsi (UIN Ar-Raniry Aceh, 2019).
19 Endang  Conik  Pebruani,  “Analisis  Terhadap  Tingginya  Angka  Putusan  Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017: Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA,”
Journal of Hupo_Linea 2, no. 1 (2021): 1–9.
20 Nurhikmah, “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang: Studi Perkara  No.  1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg”, Skripsi (Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim, 2014).
perdamaian  sebelum  konferensi  belum  dilakukan  dengan  baik  di  setiap konferensi,  sehingga  tidak  efektif  mencegah  perceraian.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti kekurangan pihak yang berperkara, sehingga  majelis  hakim  dapat  mencari  keharmonisan  dengan  pihak  yang dirugikan. Selain itu, kinerja hakim dalam mencari keharmonisan masih belum ideal, khususnya dalam perkara verstek. 21
Dengan memperhatikan  pernyataan pihak yang dirugikan, maka pada umumnya dewan hakim hanya akan berusaha memberikan arahan kepada pihak yang  dirugikan  pada  babak  penyisihan  pertama,  sedangkan  pada  babak penyisihan kedua dewan hakim hanya mendapat informasi mengenai keinginan pihak  yang  dirugikan  untuk  menghapuskan  daftar  tersebut.  tanpa  berusaha menasihati  sekali  lagi.  Hakim  tidak  dapat  mencari  perdamaian  sebagaimana disyaratkan  oleh  undang-undang  dalam  kasus  lain  ketika  terdakwa  atau tergugat  tidak hadir dalam persidangan. Akibat  buruk lainnya adalah pejabat yang  ditunjuk  hanya  mementingkan  alat  bukti  yang  diajukan  pihak/kandidat yang dirugikan sehingga tidak terjadi keseimbangan pembuktian.
Dalam  perjalanan  hidup  seseorang,  meski  perpisahan  sudah  dipilih, namun dalam beberapa kasus justru menyisakan persoalan, misalnya persoalan anak atau harta bersama. Jadi inilah yang menjadi alasan untuk menganalisis perkara  ini,  apakah  das  sollen  dan  das  sein  itu  sesuai  dengan  kenyataan  dan apakah para Pejabat yang ditunjuk juga telah diberikan pilihan yang tepat untuk menggarapnya  dengan  dicatat  sehubungan  dengan  perkara  pemisahan  yang dipilih  secara  verstek?  Itulah  sebabnya  peneliti  tergugah  untuk  mengangkat judul  riset  “Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa Perspektif Maslahat Mursalah”.

## METODE PENELITIAN
Riset ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model studi  kasus. Case  Study (studi  kasus)  adalah  penelitian  yang  memusatkan sesuatu  seperti  keanehan tersendiri  yang terjadi,  pada kenyataannya, dengan survei  lengkap  dan  disiplin  logika  yang  berbeda.  Kajian  ini  merupakan eksplorasi  eksak  yang  meneliti  suatu  keanehan  tersendiri  yang  terjadi  pada suatu  latar  yang  sebenarnya,  khususnya  ketika  batas-batas  antara  keanehan tersebut dengan latarnya tidak dapat diketahui dengan jelas dan nyata.
21 Rosita (35 tahun), Pihak Penggugat, Wawancara, Sungguminasa, pada tanggal 24 Mei 2023.
Sumber  informasi  dalam  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu esensial dan opsional. Sumber data primer dalam hal ini adalah majelis hakim dan  para  pihak  yang  digugat  dalam  perkara  perceraian  yang  diputus  secara verstek  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa. Strategi  pemeriksaan  yang  digunakan  adalah  persepsi,  pertemuan,  dan dokumentasi.  Instrumen  eksplorasinya adalah analis itu sendiri. Oleh karena itu,  para  ilmuwan  menggunakan  aturan  persepsi,  aturan  wawancara,  dan catatan  dokumentasi  sebagai  perangkat  dalam  tinjauan  ini.  Metode  analisis data  seperti  triangulasi,  reduksi  data,  dan  penyajian  data  Pemeriksaan informasi, khususnya penyelidikan laporan dan pemeriksaan aset. Selain itu, keabsahan informasi tersebut diuji dengan triangulasi.
Lokasi  penelitian  terletak  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B Sungguminasa yang terletak di Jln. Masjid Raya No. 25 Kec. Somba Opu, Kab. Gowa.

## PEMBAHASAN
A. Upaya  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B  Sungguminasa  dalam  Menerapkan Putusan Verstek
Menurut hasil data yang penulis dapat di lapangan, hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Sungguminasa mengatakan bahwa:
Secara harafiah pembuktian tidak diatur dalam Pasal 149 RBg dan u125 HIR, pasal-pasal  tersebut  hanya mengatur soal  ketidakhadiran. Terkait dengan persoalan pembuktian dalam pilihan verstek, Pengadilan  Ketat Kelas 1B Sungguminasa pada umumnya menggunakan dan memikirkan hal  tersebut,  karena  pengukuhan  merupakan  syarat  yang  lazim  dalam peradilan  dan  pembuktian  merupakan  pekerjaan  yang  vital  karena memuat kaidah pokok dalam perkara biasa. 22
Alasan hukum diputuskannya Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menggunakan alat pembuktian dalam perkara verstek selain karena keharusan yang  wajar,  pembuktian  itu  juga  diarahkan  pada  pasal  lain,  yakni  Pasal  164 HIR  tentang  pembuktian.  Demikian  pula  sebagaimana  diungkapkan  oleh Hakim Pengadilan Ketat yang mengatakan bahwa:
Peradilan  Agama  wajib  menerapkan  hukum  Islam,  padahal  Pasal  125 HIR  dikembangkan  di  Belanda.  Oleh  karena  itu,  penegasan  menjadi penting agar semua tuntutan pihak yang dirugikan mempunyai kekuatan
22 Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa,
Wawancara, Sungguminasa, 09 Juni 2023.
yang sah. 23
Apabila sidang-sidang, khususnya tergugat, sudah sepatutnya dipanggil dua  kali  berturut-turut  dan  kebetulan  mereka  tidak  hadir  pada  sidang pendahuluan, maka majelis hakim dapat mengadili perkara pemisahan tersebut tanpa kehadiran pihak yang berperkara. Pada saat pencipta berangkat ke sidang pendahuluan  pemisahan  karena  alasan  pemeriksaan  ini,  maka  majelis  hakim Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  bagaimanapun  juga  akan  memberikan pilihan terhadap verstek yang terpisah dari perkara dengan catatan apabila pada pokok  perkara  membawa  pihak  yang  berperkara  tidak  hadir,  pejabat  yang ditunjuk  akan  menunda  pemeriksaan  pendahuluan  satu  hari  lagi  dengan meminta juru sita meninjau kembali tergugat yang tidak hadir, untuk hadir pada sidang berikutnya.
Pada sidang berikutnya, apabila termohon juga tidak hadir pada sidang pendahuluan,  maka  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa  akan memeriksa  perkara  pokok  dengan  melihat  bukti-bukti  dan  keterangan  para pengamat, kemudian akan, pada saat itu mengeluarkan pilihan verstek dengan ketentuan  bahwa  pembuktian  itu  memenuhi  salah  satu  kebutuhan  yang diharapkan untuk pencatatan suatu pemisahan. Sebagaimana ditentukan dalam KHI pasal 116 bahwa:
1. Salah  satu  pihak  melakukan  perzinahan  atau  jadi  pemabuk,  pemadat, penjudi, dan lainnya yang sulit diobati. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu yang lama tanpa persetujuan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan-alasan yang berbeda di luar jangkauannya.
2. Setelah  perkawinan  dilangsungkan,  salah  satu  pihak  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima  (lima)  tahun  atau  pidana  yang  lebih berat.
3. Pihak  yang  satu  melakukan  tindak  kriminalitas  atau  merugikan  pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mempunyai cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri.
5. Di antara pasangan selalu pertengkaran dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga lagi.
6. Pasangan menyalahgunakan taklik pisah.
23 Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa,
Wawancara, Sungguminasa, 09 Juni 2023.
7. Transformasi  agama  atau  murtad  yang  menimbulkan  ketidak harmonisan dalam keluarga.
Dengan  demikian,  putusan  verstek  Majelis  Pengadilan  Agama Sungguminasa  akan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (inkrach)  apabila tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apa pun dalam jangka waktu yang ditentukan,  disebut  juga  verzet.  Dengan  demikian,  secara  sah  pihak  yang dirugikan dan pihak yang berperkara dipisahkan secara formal.
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Putusan Verstek pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa
1. Ketidak hadiran pihak tergugat
Bapak Muhammad Fitrah mengemukakan bahwa:
Biasanya  pasangan  yang  berpisah  karena  komponen  ini  responden memutuskan  untuk  tidak  menghadiri  pertemuan  meskipun  sudah mendapat panggilan hubungan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut. Pihak yang berperkara juga menyerah pada pilihan apa pun yang akan diberikan oleh pengadilan. 24
Pembagian  harta  yang  saling  menguntungkan,  nafkah  mut'ah, nafkah  iddah,  nafkah  anak,  dan  hak  asuh  anak,  semua  itu  tidak  boleh dilakukan  bila  yang  tergugat  adalah  perempuan.  Namun  jika  tergugat meminta  hal-hal  tersebut  maka  pihak  yang  berperkara  akan  mengadakan pertemuan  untuk  mendapatkan  kebebasannya  yang  akan  menimbulkan beberapa pertemuan dan tentu saja perkara tidak dapat diselesaikan secara verstek, biasanya terjadi dalam talak yang terpisah dari perkara. .
Apabila  tergugat  meminta  keistimewaannya  maka  dewan  hakim akan  mengabulkannya,  namun  dalam  beberapa  hal  permintaan  tersebut tidak dikabulkan. Untuk mempertimbangkan kepentingan tersebut, dewan juri  akan  mempertimbangkan  beberapa  hal,  misalnya  kemampuan pasangan, usaha, gaji, kondisi keluarga, dan lain-lain. Dewan juri juga akan melihat bagaimana pasangan tersebut memperlakukan pasangannya ketika dia selama ini tinggal bersama isterinya, tanpa memandang apakah ia telah melakukan nusyuz .  Kesalahan  yang  dilakukan  istri  juga  akan diperhitungkan oleh hakim. Karena pelanggaran yang dilakukan istri lebih berat dibandingkan pelanggaran suami, maka berpotensi besar sang hakim mengingkari hak tersebut.
24 Muhammad Fitrah (42 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa,
Wawancara, Sungguminasa, 09 Juni 2023.
Daripada  digugat  secara  terpisah  dari  situasi  dimana  pihak  yang berperkara  tidak  hadir,  majelis  hakim  tidak  dapat  memberikan keistimewaan  setelah  pemisahan  kepada  pihak  yang  dirugikan  dengan alasan  majelis  hakim  tidak  mengetahui  bagaimana  kondisi  dan  kapasitas tergugat.  .  Permasalahan  akan  muncul  pada  saat  eksekusi  apabila  majelis hakim  tetap  memberikan  hak  tersebut.  Sebab,  majelis  hakim  juga  tidak mengetahui jaminan yang akan diberikan terdakwa selama eksekusi.
2. Pihak tergugat atau termohon sedang tidak berada di tempat atau berada di luar yurisdiksi
Kejadian  seperti  ini  tengah  banyak  dialami  oleh  pasutri,  baik  dari kota  maupun  desa.  Banyaknya  kasus  perceraian  dimana  pasutri  memiliki rumah hunian bersama, lalu meninggalkan huniannya pergi ke rumah orang tua masing-masing. Kasus semacam ini, amat sangat jarang ditemui pasutri yang resmi bercerai berada dalam satu atap.
Setelah  pihak  yang  dirugikan  mengajukan  gugatannya  ke pengadilan,  maka  tergugat  akan  mendapat  permohonan  untuk  maju  ke sidang pendahuluan. Permintaan tersebut akan disampaikan ke rumah yang saat ini dilibatkan oleh tergugat. Apabila tergugat berkunjung kembali ke rumah  orang  tuanya,  maka  pengaduannya  akan  disampaikan  ke  rumah orang  yang  berperkara.  Karena  jarak  rumah  tergugat  dengan  Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa cukup jauh, maka pihak yang berperkara tidak menyetujui permohonan tersebut.
3. Tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya (perkara gaib)
Meski  jumlahnya  tidak  terlalu  besar,  namun  domain  satu  ini  juga menjadi  penyumbang  tingginya  putusan  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B Sungguminasa.  Alasan  berpisah  juga  dirujuk  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  yang  salah  satunya  adalah  pasutri  meninggalkan  salah  satu rumah dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut dengan alasan yang tidak sah  atau  permasalahan  yang  berbeda.  Faktanya,  ketika  suami  dan  istri berselisih, sering kali salah satu akan meninggalkan yang lain. Ada orang- orang yang pulang ke orang tuanya lantas tidak pulang. Ada juga berimigrasi atau bertransmigrasi ke daerah atau negara lantas tidak memberi informasi pasangannya  kemana  akan  pergi.  Ketidak  jelasan  yang  berlarut-larut  ini membuat pihak yang berperkara disebut gaib.
Dalam  hal  ini  terjadi,  pertukaran  panggilan  tersebut  akan disampaikan  melalui  transmisi  melalui  media  elektronik.  Pertemuan  ke pihak penuntut tidak menonjol adalah pasangan suami istri yang telah lama
mengasingkan  diri  sehingga  pihak  yang  dirugikan  sama  sekali  tidak mengetahui  keberadaan  rumah  pihak  yang  berperkara  pada  saat  pihak tertindas  mengajukan  permohonan  pemisahan  ke  pengadilan.  Selain  itu, penggugat  juga  tidak  lagi  berkomunikasi  dengan  tergugat  atau  keluarga tergugat.
Penjelasan  lain  yang  menyebabkan  pihak  yang  berperkara  atau tergugat  tidak  hadir  untuk  berkonsultasi  adalah  dengan  alasan  tidak diketahuinya keberadaan pihak yang berperkara atau tergugat. Maka dalam keadaan  sekarang  ini  permohonan  itu  harus  dilakukan  dengan  cara melaporkannya paling tidak melalui satu atau lain surat kabar yang masih beredar di Pengadilan Ketat Sungguminasa.
Keterlambatan  pihak  yang  berperkara  karena  keinginan  tergugat sendiri  juga  diperkuat  dengan  penjelasan  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Negeri  Sungguminasa  yang  menyatakan  bahwa  dalam  hal  pemisahan karena peraturan, ketidakhadiran tergugat di pengadilan disebabkan karena keinginan tergugat. sebagian besar karena keinginan pihak yang berperkara sendiri.  Sebaliknya,  jika  alamatnya  tidak  diketahui,  hanya  sekitar  10% kasus yang terjadi, dan sebagian besar adalah keinginan terdakwa sendiri.
4. Tergugat dilarang menghadiri persidangan
Persidangan  yang  tidak  dihadiri  oleh  tergugat  disebabkan  oleh permintaan  pihak  penggugat.  Seperti  kasus  Bu  Rasna,  salah  seorang tergugat. Demi mempercepat penyelesaian perkara perceraian oleh Majelis Hakim,  mantan  suaminya  menegaskan  tidak  akan  mengizinkan  tergugat menghadiri  persidangan  tersebut.  Sebab, pemohon memerlukan akta cerai agar  permohonan  nikah  siri  dengan  istrinya  yang  lain  dapat  terverifikasi dengan cepat di KUA. Perkara perceraian tersebut diputuskan secara verstek oleh majelis hakim sebab Ibu Rasna tidak menghadiri persidangan.
Alasan ini pula yang menjadi alasan sebagian orang tidak bisa hadir dalam  pertemuan  tersebut.  Ketika  para  ilmuwan  memimpin  penelitian  di Pengadilan  Ketat  Sungguminasa,  para  ahli  mendapat  kesempatan  untuk berbincang  dengan  seorang  ibu  yang  pergi  bersama  anaknya  untuk mendaftarkan kasus perpisahan. Demi mempercepat proses perceraian, sang ibu menyatakan akan melarang menantunya menghadiri konferensi tersebut. Hal ini dilakukan penggugat untuk mempercepat proses litigasi, dan hakim segera memutuskan perkaranya. Karena pihak yang berperkara tidak hadir, maka majelis hakim memilih perkara dengan versi pilihannya.
C. Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Verstek  di  Pengadilan Agama Kelas I B Sungguminasa
Majelis  hakim  rapat  melihat  dan  menyimpulkan  perkara  dengan mengabulkan  putusan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR,  yaitu bahwa  suatu  pilihan  yang  diberikan  tanpa  kehadiran  tergugat  dapat dipertimbangkan selama apapun itu. sah dan masuk akal. Akibatnya, majelis hakim turun untuk menunjukkan sanggahan dalam permohonan mereka.
Berdasarkan  informasi  dalam  hasil  wawancara  penulis  dengan narasumber,  Penulis  dapat  memahami  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  verstek  sudah  relevan  dengan  regulasi  yang  telah ditetapkan  dengan  berdasar  pada  pasal  149  RBg  dan  125  HIR,  sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian ini:
Bila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  tidak  datang  meskipun sudah  dipanggil  dengan  sepatutnya,  dan  juga  tidak  mengirimkan wakilnya,  maka  gugatan  dikabulkan  tanpa  kehadirannya  (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, gugatannya tidak mempunyai dasar  hukum atau tidak beralasan. 25
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Majelis  Hakim menilai bahwa maksud dibalik permohonan pisah dengan termohon mengingat Pasal 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dianggap sudah efektif, relevan, dan tidak bertentangan dengan hukum, yang mana telah ditetapkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, sedangkan termohon yang telah diundang dengan hormat, tidak pernah hadir. 26
Selain itu, hakim juga menimbang sebagaimana item berikut ini:
1. Keprihatinan-keprihatinan  utama  yang  mendesak  dan  hal-hal  yang diakui atau pertentangan yang tidak disangkal.
2. Terdapat  pengujian  yuridis  atas  pilihan  dalam  segala  sudut  pandang termasuk semua kenyataan/hal yang ditunjukkan dalam pemahaman.
3. Seluruh  petitum  pihak  yang  Tergugat  hendaknya  dipikirkan/dicoba sendiri-sendiri  sehingga  hakim  dapat  mengambil  keputusan  apakah perkara itu dapat dibuktikan dan apakah perkara itu dapat diakui dalam pilihannya.
Lebih  lanjut,  Majelis  Hakim  dalam  memberi  putusan  harus mempertimbangkan:
25 Pasal 149 RBg atau pasal 125 HIR.
26 Achmad  Safiudin  et  al.,  “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak,” Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum 3,  no.  1 (2022): 84–101.
1. Pilihan hakim yang ditunjuk tidak sekadar bersifat legalistik, atau paling tidak hanya berfungsi sebagai corong hukum ( la bouche de la loi ).
2. Pilihan  hakim  tidak  sekedar  memenuhi  adat  istiadat  yang  sah  atau menjaga ketabahan, namun pilihan otoritas yang ditunjuk harus berupaya untuk mendorong perbaikan di mata publik dan menciptakan kesepakatan sosial dalam hubungan.
3. Pilihan  hakim  yang  mempunyai  penalaran  visioner  ( visionary )  yang mempunyai  keberanian  etis  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum ( rulebreaking ), dimana dalam satu hal pengaturan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  bertentangan  dengan  kepentingan  umum, konvensionalitas,  pembangunan,  dan  umat  manusia,  sebagai  sifat-sifat tertentu yang ada di mata masyarakat, hakimnya bebas dan mempunyai kuasa  untuk  melakukan  kegiatan  kontra  legem,  khususnya  mengambil pilihan-pilihan  yang  bertentangan  dengan  pasal  undang-undang  yang bersangkutan, bertekad untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
4. Pemilihan  hakim-hakim  yang  adil  dan  peka  terhadap  nasib  dan  nasib negara  dan  negara,  yang  sasarannya  adalah  memperluas  bantuan pemerintah  demi  bantuan  pemerintah  terhadap  masyarakat  dan membebaskan negara dan negara kembali dari kemalangan dalam segala permasalahan sehari-hari.
Setiap  pilihan  versi  umumnya  tidak  berarti  bahwa  kasus  pihak  yang melanggar  diperbolehkan.  Pada  dasarnya  tuntutan  pihak  yang  dirugikan dikabulkan  selain  dalam  dua  perkara.  Pertama,  tuntutan  tersebut  tidak mempunyai dasar hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan mengumumkan bahwa  tuntutan  tersebut  tidak  diakui  ( niet  onvankelijke  verklaard ).  Kedua, klaim tersebut tidak pantas. Dalam kasus seperti ini, pilihan pengadilan adalah menolak perkara pihak yang bersalah.
Dari  gambaran  tersebut  terlihat  jelas  bahwa  majelis  hakim  telah menjatuhkan pilihan verstek sesuai aturan acara umum pasal 125 ayat 1 HIR, khususnya pihak yang berperkara jarang hadir. Padahal pada tataran mendasar kehadiran verstek adalah untuk mendobrak pedoman audi dan alterum partem yang harus memikirkan kepentingan kedua pelaku. Dalam hukum acara, sistem verstek  digunakan  untuk  mendorong  pihak  yang  berperkara  agar  mengikuti aturan acara dalam beracara. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak  diinginkan  dalam  proses  pemeriksaan  penyelesaian  perkara,  seperti terdakwa beritikad buruk dengan tidak hadir pada saat pihak lawan menggugat. Selanjutnya,  dengan  mempertimbangkan  akibat  buruk  yang  mungkin  terjadi akibat  tertundanya  penilaian  perkara  di  mata  pihak  yang  berperkara,  maka
Undang-Undang  menduga  hal  tersebut  melalui  program  penilaian  verstek dimana  penilaian  dan  penyelesaian  perkara  tidak  terlalu  dapat  diandalkan dengan kehadiran tergugat di Pengadilan.
Menurut  Hanafi,  tidaklah  masuk  akal  jika  memilih  perkara  dan membagi-bagikan  kekurangan  pada  seseorang  ketika  orang  tersebut  tidak menghadiri sidang, terkecuali jika mengirimkan pengganti ( naib ) untuk datang. Imam Hanafi menegaskan bahwa mengalahkan pihak yang tidak hadir adalah tindakan  yang  melanggar  aturan,  apa  pun  kondisinya.  Terlepas  dari  apakah orang  tersebut  berhalangan  hadir  dalam  suatu  peristiwa,  pada  saat  pemantau menyampaikan  pernyataannya,  atau  setelahnya,  atau  setelah  pemantau dianggap layak (tazkiyyah), apakah ia tidak hadir dalam rapat pengurus, atau ia  pergi  ke  suatu  wilayah  lain  di  luar  penguasaan  pengurus.  hakim  yang mengurus  perkara,  kecuali  keadaannya  gawat  (krisis),  seolah-olah  sudah ditetapkan perpisahannya, sedang orang-orangnya bersembunyi.
Ulama  Maliki,  Syafi'i,  serta  Hanbali  mengemukakan  bahwa  seorang hakim  bisa  saja  memutuskan  perkara  bagi  orang  yang  tidak  memenuhi panggilan sidang dan orang tersebut berada sangat jauh tempatnya dari tempat sidang, sementara orang yang mengajukan gugatan dapat menunjukkan bukti. Meski  demikian,  kasus-kasus  yang  ditangani  harus  dikaitkan  dengan  isu kebebasan dasar.
Terkait permasalahan tersebut, mereka bertengkar mengenai kepastian perkara  tersebut,  sesuai  sabda  Rasulullah  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim Nomor 1714, kemudian berkata “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan masuk menemui  Rasulullah  Saw  lalu  ia  berkata:  Wahai,  Rasulullah,  sesungguhnya, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku  dan  untuk  anakku?”  Nabi  bersabda,  “Ambillah  hartanya  untuk (keperluan)mu dan anakmu dengan cara yang baik.’ 27
Dalam  hadis  ini,  Nabi  pergi  dengan  sebuah  pilihan,  sedangkan pasangannya tidak hadir pada pilihan untuk berkumpul. Meskipun demikian, hadis  ini  sekiranya  kurang  tepat  jika  digunakan  untuk  membantu  penilaian bahwa  Abu  Sufyan  benar-benar  hadir  dan  berada  di  Mekah  dan  pastinya  di Mekah peristiwa itu terjadi ketika Hindun datang berbaiat kepada Rasulullah. Syuraih,  Umar  bin  Abdul  Aziz,  Ibnu  Abi  Laila,  dan  Abu  Hanifah mengungkapkan, “Hakim tidak boleh mengambil  keputusan hukum terhadap seseorang yang tidak hadir, kecuali ada yang datang menggantikannya sebagai wakil atau walinya, karena bisa saja hal itu terjadi pada orang yang tidak hadir.”
27 Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Sahîh Muslim.
Ada bukti yang bisa membantah tuduhan yang dilontarkan penuduh. 28
Menurut Ibnu Hazm, sebuah kisah nyata menyebutkan bahwa Utsman pernah  mengatur  suatu  perkara  sedangkan  pihak  yang  dihukum  tidak  hadir. Ada  pula  rangkaian  pengalaman  yang  menunjukkan  bahwa  Umar  mendapat pengakuan  dari  pasangannya  yang  suaminya  hilang,  bahwa  ia  sempat  jeda (masa iddah) selama empat tahun, empat bulan, sepuluh hari. Rekan-rekannya tidak menentangnya.
Hadis  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  seorang  hakim  diperbolehkan memberikan  pilihan  hukum  terhadap  pemohon  apabila  perkaranya  telah dibuktikan  setelah  ia  menyampaikan  pernyataan  kepada  tergugat  yang  tidak hadir dan tidak mengizinkan naib nya untuk datang dalam sidang. Sebagaimana terjemahan  firman  Allah  swt.  dalam  QS.  Sad/38:26  “Pantaskah  Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan  orang-orang  yang  berbuat  kerusakan  di  bumi?  Atau  pantaskah  Kami menganggap  orang-orang  yang  bertakwa  sama  dengan  orang-orang  yang jahat?”
Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad yang berpendapat, “seorang yang tidak hadir tidak kehilangan haknya. Karena jika ia hadir maka hujjahnya dapat  ditegakkan,  didengar,  dan  dilaksanakan  tuntutannya.  Meskipun  hal  itu menyebabkan  rusaknya  keputusan  hukum,  karena  ia  berada  dalam  posisi hukum yang disyaratkan.”
Pendapat  yang  digunakan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  bukti pengadilan  harus  didengarkan.  Untuk  situasi  ini,  pembuktian  terhadap  pihak yang  hilang  telah  didengarkan.  Oleh  karena  itu,  pilihan  tersebut  tidak sepenuhnya  ditentukan  dengan  cara  yang  sama  seolah-olah  telah  didengar sebelumnya  oleh  terdakwa  yang  ada,  namun  dia  diam,  selain  itu,  cukup memuaskan  untuk  menetapkan  bahwa  suatu  pilihan  mengalahkan  seseorang yang telah meninggal dunia. anak-anak muda baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya  keduanya  tidak  akan  mampu  membela  diri,  dan  tidak  akan mampu membela diri terhadap orang yang tidak hadir di pengadilan.
Itulah  penjelasan  lain  jika  pilihan  tidak  diambil  dengan  alasan  tidak hadirnya  partai-partai  utama,  maka  akan  banyak  keistimewaan  yang  tidak boleh  diberikan  dan  dilaksanakan  oleh  perintis,  padahal  perintis  sudah memilikinya.  kewajiban  untuk  menjaga  kebebasan  setiap  penduduk.  Yang dimaksud dengan tidak hadir menurut Syafi'iyah adalah apabila orang tersebut tidak hadir dan berada jauh dari tempat kerja juri. Sedapat mungkin adalah jika
28 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Syayid Sabiq (Jakarta: Beirut Publishing, 2016).
orang tersebut meninggalkan tempatnya pada pagi hari dan tidak dapat kembali ke tempat itu lagi pada malam hari dengan asumsi bahwa ia menghadiri tempat tanggal  persidangan  dan  percaya  bahwa  pemeriksaan  pendahuluan  akan selesai.  Kalau  keadaannya  serupa  dan  dia  terpaksa  hadir,  maka  itu  dianggap problematis.  Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  kendalanya  adalah  jarak diperbolehkannya meng qasar salat.
Orang-orang yang berada dalam ruang di mana penguasa yang ditunjuk diturunkan harus memperhatikan atau menunjukkan bukti kepadanya dan tidak boleh  mengambil  keputusan  tanpa  kehadirannya  kecuali  jika  orang  tersebut memberontak dan tidak mempunyai keinginan untuk hadir, dan otoritas yang ditunjuk atau otoritas pemerintah tidak menghadirkannya.
Menurut  penjelasan  di  atas,  hakim  diperbolehkan  menentukan  dan memutus perkara bagi orang perseorangan yang tidak hadir (putusan verstek) apabila orang itu tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan wakil pengganti atau kuasa hukum tanpa sebab yang baik, dengan ketentuan bahwa hakim  meminta  pihak  yang  diadili  untuk  mengajukan  bukti-bukti  yang mendukung  tuntutannya.  Selanjutnya,  pihak  yang  mengadu/menyalahkan harus mempunyai pilihan untuk memberikan bukti atas tuduhannya yang dapat menyudutkan pihak yang tidak hadir dan dapat didengarkan dalam pertemuan tersebut. Sedangkan hakim yang membidangi perkara harus memutus perkara terhadap  kedua  belah  pihak  semata-mata  atas  dasar  hak  asasi  manusia  guna melindungi  kepentingan  dan  keuntungan  kedua  belah  pihak  serta meminimalkan akses negatif atau kerugian tambahan.

## PENUTUP
Upaya  Majelis  Hakim  sebelum  memaksakan  pilihan  verstek  pada perkara terpisah dari upaya plakasi. Terlaksananya upaya keharmonisan secara terpisah  dari  perkara  di  Pengadilan  Ketat  Kelas  1B  Sungguminasa  tidak berhasil secara nyata dan ideal untuk mencegah terjadinya terpisah, khususnya dalam  perkara  verstek.  Hal  ini  karena  kewenangan  yang  ditunjuk  belum berjalan secara ideal  dalam  kerangka berpikir yang harmonis  satu  sama lain. Dewan  juri  pada  umumnya  hanya  akan  mengikuti  pengaturan  konvensi. Sehingga  banyak  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Ketat  Sungguminasa tidak sepakat sehingga dipilih secara verstek.
Penyebab  tidak  tercapainya  keselarasan  dalam  perkara  pemisahan dengan  tujuan  agar  penguasa  yang  ditunjuk  mengambil  keputusan  secara verstek  adalah  karena  kekurangan  pihak  tergugat,  yang  dapat  dipicu  oleh
berbagai  variabel,  mengingat  unsur-unsur tujuan  dari pihak yang berperkara, tergugat tidak berada di tempat atau berada di luar wilayah perkara, diketahui pihak  yang  berperkara  tidak  hadir,  dan  tergugat  dilarang  menghadiri perkumpulan.  Dari  keempat  faktor  tersebut,  komponen  tujuan  merupakan variabel  dominan  yang  sering  terjadi  pada  periode  tahun  2019-2021  di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Variabel tujuan merupakan salah satu cara atau cara yang diambil oleh responden untuk bekerja dengan siklus pemisahan. Selanjutnya,  penyelesaian  perselisihan  dalam  kasus-kasus  terpisah  pada dasarnya dijatuhkan karena memberikan hukuman yang sah kepada salah satu pertemuan,  melainkan  telah  disalahgunakan  oleh  pihak  lain  untuk  bekerja dengan siklus pemisahan, khususnya ketidakharmonisan yang disengaja. Jadi tujuan  mendasar  dari  upaya  keharmonisan  untuk  mencegah  dan  mengakui perpecahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Penguasa  yang  ditunjuk  dalam  memberikan  pertimbangan  yang  sah dalam  memilih  antara  bukti-bukti  dan  keterangan  saksi-saksi  dalam  perkara- perkara terpisah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang merupakan keperluan formil dan keperluan materil dalam pengukuhan. Alasan pertimbangan hakim dalam memaksakan pilihan verstek adalah sesuai dengan aturan acara umum pasal 125 HIR/pasal 149 RBg yang memuat dua pertimbangan, yaitu: 1) Bahwa pihak yang berperkara jarang hadir padahal telah dipanggil secara formal dan dengan tepat, dia juga tidak mengirimkan delegasinya. 2) Pertentangan dalam gugatan  pemisahan  pihak  yang  dirugikan  mempunyai  dasar  atau  dasar  yang sah. Bentuk  perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak yang bersengketa, seperti penggugat:  gugatan  dapat  dikabulkan  tanpa  kehadiran  tergugat  apabila  dalil- dalilnya jelas dan didukung oleh undang-undang. Dalam jangka waktu empat belas  hari  sejak  putusan  verstek  diberikan  kepada  tergugat,  tergugat diberitahukan berhak melakukan perlawanan (verzet).

## DAFTAR PUSTAKA
Agama,  Kementerian. Al-Jumanat  Al-’Ali:  Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya .
Bandung: J-Art, 2004.
Al-Faifi,  Sulaiman. Ringkasan  Fikih  Sunnah  Syayid  Sabiq .  Jakarta:  Beirut Publishing, 2016.
Ali,  Ernawaty  Hadji,  and  Lahaji  Lahaji.  “Analisis  Putusan  Verstek  Dalam Cerai  Gugat  Dan  Upaya  Hukum  Di  Pengadilan  Agama  Limboto.” Al- Himayah 5, no. 1 (2021).
An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. Sahîh
Muslim, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, . 1981: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.
Andreas,  Darren,  and  Ariawan  Ariawan.  “Penerapan  Teori  Keadilan  Dalam Putusan  Verstek.” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan) 7,  no.  1 (2023): 633–639.
Annisa,  Maulidya.  “PUTUSAN  VERSTEK  DALAM  CERAI  GUGAT (ANALISIS  PUTUSAN  MAHKAMAH  SYAR’IYAH  BANDA ACEH).” UIN Ar-Raniry Aceh, 2019.
Imeldatur  Rohmah,  Elva,  Rinwanto  Rinwanto,  and  Dhika  Prawhidhistia Wibowo.  “Praktik  Poligami  Nabi  Muhammad  Saw  Dan  Problematika Perkawinan Menyimpang.” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1 (2021): 39–58.
Jafar, Wahyu Abdul. “Mursalah Sebagai  Alternatif Problem  Solving Dalam
Hukum Islam.” Jurnal Hukum 13, no. 1 (2016): 92–110.
Khaira, Ummul, and Azhari Yahya. “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam
Perkara  Perceraian  (Suatu  Kajian  Terhadap  Putusan  Verstek  Pada Mahkamah  Syar’iyah  Bireuen)  (Reconciliation  Efforts  in  a  Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)).” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 18,  no.  10  (2018):  319– 334.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan
Agama . Jakarta: Kencana, 2016.
Nurhikmah. “Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum
Verzet  Terhadap  Putusan  Verstek  Dalam  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan Agama Jombang: Studi Perkara No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg.”  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik
Ibrahim, 2014.
Pebruani,  Endang  Conik.  “Analisis  Terhadap  Tingginya  Angka  Putusan
Verstek  Dalam  Perkara  Perceraian  Pada  Tahun  2017:  Studi  Pengadilan
Agama Pekanbaru Kelas IA.” Journal of Hupo_Linea 2, no. 1 (2021): 1–
9.
Safiudin, Achmad, Nimatun Nashukha, Ednick Alfarizi, A. M. Imam Fadhil Nasada, and Moh. Ridwan. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Cerai Talak.” Ma’mal: Jurnal Laboratorium
Syariah dan Hukum 3, no. 1 (2022): 84–101.
Shafira  Noraini  Abduh.  “DASAR  PERTIMBANGAN  HAKIM  DALAM

## MENGABULKAN  HAK  NAFKAH  ISTRI  DAN  ANAK  PADA

## PUTUSAN  VERZET  PENGADILAN  AGAMA  KABUPATEN
MALANG: Studi Perkara No.2558/Pdt.Plw/2021/PA.Kab.Mlg.” Universitas Islam Malang, 2022.
Syafi’i, Ahmad. “Implikasi Al-Qur’an Terhadap Fenomena Radikalisme Islam
Era Digital.” In Annual Conference on Islamic Studies and Humanities ,
24–31. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Jakarta: Kencana, 2014.
Tompo,  Jamiah,  Nurhalifah  Nurhalifah,  and  Yusri  Muhammad  Arsyad.
“Putusan  Verstek  Terhadap  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama Sungguminasa Kelas 1 B.” Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (2022): 98.
Yunus,  Mahmud. Kamus  Arab  Indonesia .  Jakarta:  Mahmud  Yunus  Wa Dzurriyyah, 2010.