## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penerapan Undang-Undang  No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering ) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( Illegal
Logging )
Oleh
Dahlia Kusuma Dewi 1 , Dewi Ervina Suryani 2

## Abstract
Money  Laundering  is  a  double  crime  that  is continued  crimes  that  frequently  occur  in Indonesia. This is indicated by the form of illegal money laundering as a crime that is a follow-up crime, while the main crime or crime of origin is known  as  predicate  offense  or  core  crime  or there  are  countries  that  formulate  it  as  unlawful activity,  namely  predicate  crimes  that  generate money  which  are  then  carried  out  in the  money laundering  process  (Money  Laundering).  As  for one  form  of  money  laundering  crime  (Money Laundering),  namely  forestry  crimes  which  are considered  as  predicate  of  crimes  in  the  legal system as referred to in Law Number 8 of 2010 concerning  the  Prevention  and  Eradication  of Money Laundering, of course it provides a legal basis  for  the  law  enforcement  officers  to  carry out  investigations  and  investigations  as  well  as pursuing  various  suspicious  transactions  from financial  institutions  in  order  to  seek  cash  flows that  will  eventually  lead  to  intellectual  actors holding  funds  for  illegal  logging  activities. Although there are legal instruments that contain provisions of laws and regulations in the field of forestry  and  the  environment,  namely  the  Law Number  18  of  2013  concerning  Prevention  and Eradication  of  Forest  Destruction  and  the  Law Number  32  of  2009  concerning  Environmental Protection  and  Management.  However,  in practice, the law enforcement has not been able to embrace the conception of understanding that in  trapping  perpetrators  using  the  principle approach,  it  is  suspected  or  should  be suspected  of  having  committed  the  crime  of money laundering. What is being done now is to arrest the illegal logging actors who carry out
1 Dosen Tetap Universitas Tjut Nyak Dhien Email : kesuma240284@gmail.com 2 Dosen Tetap Universitas Sari Mutiara Indonesia Email : dervina85@gmail.com
forest destruction activities and only ensnare the perpetrators  of  destruction  limited  to  the executors in the field, such as the loggers, which results  in  the  damage  to  the  forest  ecosystem, and  even  has  a  negative  impact  on  the communities surrounding the forest area.

## Abstrak
Money Laundering merupakan suatu kejahatan  ganda  yang  bersifat  kejahatan lanjutan yang banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditandai  dengan  bentuk  pencucian  uang  haram sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau  kejahatan  lanjutan,  sedangkan  kejahatan utamanya  atau  kejahatan  asalnya  disebut sebagai predicate  offense atau core  crime atau ada  negara  yang  merumuskannya  sebagai unlawful  activity  yaitu  kejahatan  asal  yang menghasilkan  uang  yang  kemudian  dilakukan proses  pencucian  uang  ( Money  Laundering ). Adapun  salah  satu  bentuk  kejahatan  dalam pencucian  uang  ( Money  Laundering )  yakni tindak  pidana  bidang  kehutanan  yang  dianggap sebagai  predikat  crimes  dalam  pranata  hukum sebagaimana dimaksud didalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UUTPPU)  tentunya memberikan  dasar  hukum  bagi  aparat  penegak hukum  untuk  melakukan  tindakan  penyelidikan dan  penyidikan  juga  pengejaran  terhadap berbagai transaksi yang mencurigai dari
Lembaga-lembaga keuangan untuk mencari aliran  dana  yang  pada  akhirnya  akan  menuju kepada  aktor  intelektual  pemegang  dana kegiatan illegal logging . Walaupun ada perangkat  hukum  yang  berisikan  ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan lingkungan hidup yakni Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Namun  dalam  praktek penegakan  hukum  belum  mampu  menganut konsepsi  pemahaman  bahwa  dalam melakukan penjeratan terhadap pelaku dengan menggunakan  pendekatan  asas  diduga  atau patut  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana kejahatan money  laundering .Yang  dilakukan saat  ini  hanya  menjerat  pelaku  aktor illegal logging yang  melakukan  kegiatan  perusakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hutan  dan  hanya  menjerat  pelaku  perusakan sebatas  pada  pelaksana  di  lapangan  seperti para  penebangnya  secara  langsung,  sehingga berakibat  pada  kerusakan  ekosistem  hutan, bahkan  berdampak  negatif  pada  masyarakat sekeliling kawasan hutan.

## I. PENDAHULUAN
Defenisi  tentang money  laundering atau tindak  pidana  pencucianuang  haram  terdapat dalam  kamus,  undang-undang,  maupun  yang dihasilkan  daripada  konvensi-konvensi  yang berkaitan dengan money laundering yaitu antara lain:  Menurut Black’s Law Dictionary pengertian money  laundering adalah  : “Money  Laundering berasal  dari money dan laundering.  Money adalah : 1. The medium of exchange authorized or  adopted  by  a  government  as  part  of  its currency  coins  and  currency  are  money,    2. Assets  that  can  be  easily  converted  to  cash,  3. Capital  that  is  invested  or  traded  as  a commodity,  4.  Funds;  Sums  of  money. Sedangkan  pengertian Loundering adalah The Federal  crime  of  transferring  illegally  obtained money  through  illegitimate  persons  or  accounts so  that  its  sriginal  sourred  cannot  be  traced. ”. Pencucianuang  haram  sebagai  suatu  kejahatan mempunyai  ciri  khas  yaitu  bahwa  kejahatan  ini bukan  merupakan  kejahatan  tunggal  tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian  uang  haram  sebagai  kejahatan  yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan  kejahatan  utamanya  atau  kejahatan asalnya  disebut  sebagai predicate  offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya  sebagai  unlawful  activity  yaitu kejahatan  asal  yang  menghasilkan  uang  yang kemudian  dilakukan  proses  pencucian  uang. Tujuan  pelaku  memproses  pencucianuang untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan hasil  daripada predicate  offence agar  tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi
bukan  untuk  tujuan  menyembunyikan  saja  tapi mengubah  performance  atau  asal  usulnya  hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan  hubungan  langsung  dengan kejahatan  asalnya.Sebenarnya  sebutan  money laundering  dalam  pengertian  hukum  digunakan pertama kali oleh Pengadilan Amerika berkenaan  dengan  putusan  tentang  penyitaan atas  hasil  kejahatan  narkotika  yang  dilakukan oleh
warga Columbia.Kekhawatiran internasional  terhadap  narkotika  dan  pencucian uang  melahirkan  suatu  kesepakatan  yang disebut  sebagai International  Legal  Regime  to Combat  Money  Laundering dan  bahkan  ada kecenderungan  bahawa  pengubahan  uang haram dilakukan dengan sangat rumit. Selanjutnya pencucian uang semakin berkembang dan bukan hanya yang berasal dari kejahatan  obat  bius  saja  tetapi  juga  berbagai kejahatan  termasuk  kejahatan  terorganisasi (organized  crimes).    Dalam  kaitannya  bahawa pencucian  uang  haram  merupakan  tindak pidana  dibidang  ekonomi  (economic  crimes), yang  pada  intinya  memberikan  gambaran terdapat  hubungan  langsung  bahwa  gejala kriminalitis  merupakan  suatu  kelanjutan  dari kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Transaksi money  laundering    yang  memanfaatkan  bank dan  jasa  keuangan  lainnya  untuk  mendanai eksploitasi  sumber  daya  hutan  dilakukan dengan  fase-fase: Pertama ,  fase  “placement” atau “penempatan”, yakni memasukkan sejumlah  uang  tunai  dalam jumlah  besar  dibagi dalam    sejumlah  pecahan  yang  lebih  kecil  dan ditempatkan  dalam  beberapa  rekening; Kedua , fase    “layering”  atau  “pelapisan”,  yakni penghilangan  jejak  transaksi  dan  nama  pemilik wang hasil kejahatan dengan cara memindahkan  dana  dari  satu  institusi  atau orang  ke  institusi  atau  orang    lain; Ketiga ,  fase

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“integration” atau “integrasi”, yakni memasukkan kembali  dana  tersebut    ke  dalam  bisnis  yang legitime  dimana  wang  hasil  yang  telah  dicuci muncul  kembali  sebagai    asset  atau  investasi yang  tampak  legal.  Penegakan  hukum  di Amerika  Syarikat  (AS)    sangat  jauh  berbeda dengan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  di Indonesia  dalam  hal  menjerat  pelaku  tindak pidana pencucian uang haram, dimana Amerika Serikat  telah  berani  menyatakan  bahwa  bukti pendukung atau petunjuk (circumtantial evidence)  sudah  cukup  untuk  penyokong adanya  unsur-unsur  tindak  pidana  pencucian uang (money  laundering).  Sedangkan di Indonesia  pembuktian  selalu  di  asaskan  pada unsur  subjektif  atau  mens  rea,  serta  unsur obejektif  atau  actus  reus.  Di  dalam  mens  rea, yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau patut diduga  yang  berkaitan  erat  dengan  maksud (intends),  dimana  kedua  unsur  tersebut  selalu berkaitan  erat  untuk  dapat  membuktikan bahawa  seorang  tersangka,  tertuntut  atau terdakwa  mengetahui  bahawa  uang  /  dana tersebut  berasal  dari  hasil  kejahatan,  dan  juga mengetahui
tentang
atau maksud melakukantransaksi kewangan tersebut. Sehingga dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa  sistem  pembuktian  sangat  memegang peranan  penting,  yaitu  akan  sulit  membuktikan terjadinya  TPPU  tanpa  terjadinya  kejahatan utamanya  ( predicate  offence )  dalam  proses penegakan  hukum,  karena  memang  kriminalitis pencucianuang haram adalah merupakan
penjenayahan lanjutan ( follow
up crime ).Lahirnya  UU  ini  di  Negara  Indonesia  di samping  bertujuan  untuk  memberantas  praktek pencucian  uang  haram  juga  bermaksud  keluar dari negara black list tidak korporatif pemberantasan money laundering (atas desakan Financial Action Task
Force
/FATF).Meningkatnya kejahatan di bidang kehutanan  berakibat  pada  kerusakan  dan hilangnya  ekosistem  hutan  serta  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Dalam  pengelolaan hutan  negara  telah  memberikan  kepercayaan kepada pengusaha/pemegang HPH (Hak Pengusahaan  Hutan)  melalui  IUPHHK  (Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu)  untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan  hutan  dengan  tetap  memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai  salah  satu  bidang  usaha  yang berpotensi  sangat  besar  untuk  menghasilkan devisa  negara  dengan  tetap  memperhatikan pelestarian  hutan.  Secara  de  facto,  praktek illegal  logging  di  Indonesia  sudah  ditempatkan pada serious crime karena dilihat dari dampaknya  yakni  praktik-praktik  illegal  logging berdampak  multidimensi  yang  berhubungan dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan ekologi  (lingkungan).Kerugian  secara  ekologis berupa hilangnya jenis/spesies keanekaragaman  hayati  tidak  dapat  dihitung secara  finansial.  Prinsip  untuk  mengejar  pelaku aktor  intelektual  yang mendanai  kegiatan illegal logging  terbuka  peluang  semenjak  lahirnya Undang-UndangNomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UUTPPU)  walaupun ada  perangkat  hukum  yang  berisikan  ketentuan peraturan-peraturan  dibidang  kehutanan  dan lingkungan hidup, yakni Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  dan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup namun pranata di bidang hukum ini belum mampu  untuk  menjerat  pelaku  aktor  illegal logging  yang  melakukan  kegiatan  perusakan hutan  dan  hanya  menjerat  pelaku  perusakan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sebatas  pada  pelaksana  dilapangan.  Persoalan pandangan  tentang  penegakan  hukum  pidana sebagai  suatu  pelaksanaan  undang-undang yang lazim diistilahkan Law Enforcement adalah merupakan  hal  yang  perlu  dipecahkan,  bahkan adanya  kecenderungan  yang  kuat  oleh  aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengertikan penegakan      hukum      sebagai      pelaksanaan keputusan-keputusan      hakim,      sehingga apabila  persepsi  ini  terus  dipertahankan  atau bahkan  melembaga  dalam  institusi  aparatur penegak  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana  money  loundring  dan  illegal      logging (criminal justice   system)   tentunya   berakibat pada      kelemahan-kelemahan      penegakan hukum   pidana,   kerana  apabila   pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan- keputusan hakim  tersebut  mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Di tambah lagi proses pembuktian dengan anatomi kejahatan  yang  memanfaatkan  financial  system oleh  pelaku  pembalakan  liar  yakni  Hasil  dari tindak  pidana  dari  kejahatan  awal  (predicate crime)  yang  berupa  uang  atau  harta  kekayaan oleh  pelaku  baik  orang  maupun  korporasi biasanya  dengan  melakukan  penyamaran  dan menempatkan  harta  hasil  kejahatan  di  dalam suatu  finansial  system  sehingga  terkesan  legal dengan cara-cara, misalnya illegal logging yang telah  disidik,  dimana  hasil  tindak  pidana  illegal logging  berupa  harta  kekayaan  sebagai core crime oleh  pelaku  ditempatkan  di  dalam  sistem keuangan dengan maksud harta kekayaan hasil illegal  logging    (proceduress  crime) tidak  dapat dideteksi  oleh  aparat  penegak  hukum.  Padahal Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (UUTPPU)  telah memberikan  peluang  dan  landasan  berpijak yang  kuat  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk
menjerat pelaku aktor intelektual yang mendanai kegiatan  illegal  logging,  melalui  pendekatan  ini tidak  saja  secara  fisik  para  pelaku  dapat dideteksi  melainkan  juga  harta  kekayaan  dari hasil-hasil  kegiatan  illegal  logging  ditrasir sehingga aktor intelektual dapat diminta pertanggungjawabannya,  karena  dalam  prinsip tindak  pidana  pencucian  uang  yang  utama dikejar  adalah  uang  atau  harta  kekayaan  yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan.  Pertama,  bila mengejar  pelakunya  lebih sulit  dan  berisiko.  Kedua,  bila  dibandingkan dengan  mengejar  pelaku  akan  lebih  mudah dengan  mengejar  hasil  dari  kejahatan.  Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri (live bloods of the crime). Bila hasil kejahatan ini dikejar dan disita  untuk  negara  dengan  sendirinya  akan mengurangi  kejahatan  tindak  pidana  illegal logging.

## II. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan  di  atas,  maka  pada  artikel  ini  akan memecahkan  2  (dua)  permasalahan  yakni bagaimana  prinsip-prinsip  hukum  tanggungan ( liability )  tentang  tindak  pidana  pencucian  uang dalam  menjerat  pelaku  tindak  pidana  aktivitas pembalakan haram ( Illegal Logging ), bagiamana penerapan  hukum  tentang  tindak  pidana pencucian  uangterhadap    pertanggungjawaban pidana  kejahatan  pembalakan  haram  ( illegal logging ).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
III. PEMBAHASAN A.  Prinsip-Prinsip Hukum Tanggungan ( Liability ) Tentang Tindak Pidana
Pencucian  Uang  Dalam  Menjerat  Pelaku
Tindak  Pidana  Aktivitas  Pembalakan Haram ( Illegal Logging ) Tindak pidana pencucian uang
merupakan  kejahatan  kelas  atas  yang  dapat mengakibatkan  kerugian  negara  dalam  jumlah besar, sehingga proses dan harus diminimalisasi segala hambatan-hambatan yang dapat  memperlambat  proses  persidangan. Apalagi  jika  pelakunya  pengurus  sebuah perusahaan  besar  yang  tergolong  dalam  tindak pidana  korporasi.    Dengan  kekayaan  yang dimilikinya,  mereka  akan  menghalalkan  segala cara  untuk  menghindari  proses  peradilan. Bahkan,  dapat  melarikan  diri  ke  luar  negeri dalam  waktu  yang  lama.  Namun,  dengan adanya  pasal  36  tersebut,  walaupun  mereka menghindari  peradilan  pengadilan  masih  tetap mempuyai  kuasa  untuk  menjatuhkan  putusan. Misalnya,  dengan  putusan  jatuhan  pidana berupa  pembubaran  korporasi  maka  korporasi dapat  dibubarkan  walaupun  pada  saat  di  putus pengurusnya  tidak  ada.  Disusun  atau  telah disampaikan  kepada  PPATK.  Tindak  Pidana  ini diatur dalam Pasal 17 A.
Proses  penegakan  hukum  di  bidang money  laundering untuk  menjerat  pelaku  dan atau  actor  intelektual  tindak  pidana illegal logging di Negara Indonesia mengalami beberapa  kendala  iaitu  hukum  positif  di  Negara Indonesia  dalam  rangka  penegakan  hukum didasarkan  kepada  beberapa  prinsip  yang bertujuan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Persoalan pandangan  tentang  penegakan  hukum  pidana sebagai  suatu  pelaksanaan  undang-undang yang  lazim  diistilahkan Law  Enforcement adalah
merupakan  hal  yang  perlu  dipecahkan,  bahkan adanya  kecenderungan  yang  kuat  oleh  aparat penegak hukum di Indonesia untuk mengertikan penegakan      hukum      sebagai      pelaksanaan keputusan-keputusan      hakim,      sehingga apabila  persepsi  ini  terus  dipertahankan  atau bahkan  melembaga  dalam  institusi  aparatur penegak  hukum  dalam  penanganan  tindak pidana money  loundring dan illegal      logging ( criminal justice   system )   tentunya   berakibat pada      kelemahan-kelemahan      penegakan hukum   pidana,   kerana  apabila   pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan- keputusan    hakim  tersebut  mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Di tambah lagi proses pembuktian dengan anatomi kejahatan  yang  memanfaatkan  financial  system oleh  pelaku  pembalakan  liar  yakni  Hasil  dari tindak  pidana  dari  kejahatan  awal  ( predicate crime )  yang  berupa  wang  atau  harta  kekayaan oleh  pelaku  baik  orang  maupun  korporasi biasanya  dengan  melakukan  penyamaran  dan menempatkan  harta  hasil  kejahatan  di  dalam suatu financial  system sehingga  terkesan  legal dengan cara-cara, misalnya illegal logging yang telah  disidik,  dimana  hasil  tindak  pidana illegal logging berupa  harta  kekayaan  sebagai core crime oleh  pelaku  ditempatkan  di  dalam  sistem keuangan dengan maksud harta kekayaan hasil illegal  logging ( proceduress  crime )  tidak  dapat dideteksi oleh aparat penegak hukum.
Padahal  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2003  telah  memberikan  peluang  dan landasan  berpijak  yang  kuat  bagi  aparat penegak  hukum  untuk  menjerat  pelaku  aktor intelektual  yang  mendanai  kegiatan illegal logging , melalui pendekatan ini tidak saja secara pisik para pelaku dapat dideteksi melainkan juga harta  kekayaan  dari  hasil-hasil  kegiatan illegal logging ditrasir  sehingga  aktor  intelektual  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diminta  pertanggungjawabannya,  karena  dalam prinsip  tindak  pidana  pencucian  uang  yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang  diperoleh  dari  hasil  kejahatan  dengan beberapa  alasan.  Pertama,  bila  mengejar pelakunya  lebih  sulit  dan  berisiko.  Kedua,  bila dibandingkan  dengan  mengejar  pelaku  akan lebih  mudah  dengan  mengejar  hasil  dari kejahatan.  Ketiga,  hasil  kejahatan  merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri ( live bloods of the crime ). Bila hasil kejahatan ini dikejar  dan  disita  untuk  negara  dengan sendirinya  akan  mengurangi  kejahatan  tindak pidana illegal logging
Dalam  membantu  proses  pemeriksaan TPPU,  UUTPPU  membentuk  satu  lembaga khusus  yang  disebut  “Pusat  Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan” (PPATK).
Lembaga  ini  merupakan Financial  Intelegence Unit (FIU)  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  yang mempunyai  kewenangan  antara  lain  :  meminta dan  menerima  laporan  dari  Penyedia  Jasa Keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan  penyidikan  atau  penuntutan terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  yang telah  dilaporkan  kepada  pihak  penyidik  Polri atau penuntut umum
Masalah tindak pidana lingkungan hidup khususnya perusakan di bidang kehutanan yang dilakukan  oleh  korporasi  merupakan  masalah yang  cukup  rumit  untuk  ditanggulangi  terutama menyangkut  pelanggaran-pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pemegang HPH  dalam  memanfaatkan  pengelolaan  hutan dan  berakibat  pada  kerugian  negara  melalui pelanggaran-pelanggarankewajiban perusahaan pemegang  HPH/IUPHHK,  misalnya  kerusakan hutan dapat terjadi disebabkan penyalahgunaan tata batas pengelolaan kawasan oleh
perusahaan pemegang izin, perencanaan struktur  dan  pola  pemanfaatan  ruang  yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan reboisasi atas pemanfaatan hutan.
Peningkatan kejahatan di bidang kehutanan  berakibat  pada  kerusakan  dan hilangnya  ekosistem  hutan  serta  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Untuk  itu,  diperlukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan memperhatikan  fungsi  dan  kelestarian  hutan karena hutan yang merupakan amanah, hubungan  manusia  dengan  hutan  tidak  bisa dilepaskan terutama untuk generasi mendatang. Pengelola,pemelihara, pemanfaatan harus dilakukan  dengan  memperhatikan  kelestarian hutan  itu  sendiri.  Dalam  pengelolaan  hutan pemerintah  telah  memberikan  kepercayaan kepada pengusaha/pemegang HPH (Hak Pengusahaan  Hutan)  melalui  IUPHHK  (Izin Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu)  untuk pengelolaan berdasarkan izin tentang pengelolaan  hutan  dengan  tetap  memelihara, mengelola dan memanfaatkan sektor kehutanan sebagai  salah  satu  bidang  usaha  yang berpotensi  sangat  besar  untuk  menghasilkan devisa  negara  dengan  tetap  memperhatikan pelestarian hutan.
Pengusaha  hutan/pemegang  HPH  merupakan korporasi  yang  berbadan  hukum  baik  dikelola swasta maupun pemerintah. Izin untuk memelihara,  mengelola  dan  memanfaatkan hutan inilah secara yuridis merupakan landasan yang  melahirkan  tanggungjawab  pengusaha hutan/pemegang HPH disertai dengan kewajiban  untuk  meningkatkan  devisa  negara melalui kewajiban-kewajiban atas biaya pemanfaatan  sumber  daya  hutan  berupa  dana reboisasi  hutan  maupun  pengelolaan  sumber daya  alam.  Berbagai  kasus  yang  terjadi  bahwa pengrusakan  hutan  tidak  saja  merambah  areal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
HPH,  areal  hutan  yang  tidak  dibebani  HPH, areal  HPH  yang  telah  habis  masa  berlakunya, perambahan  areal  HPH  yang  tidak  sesuai dengan  Tebang  Pilih  Indonesia(TPI)  dan penebangan  dilakukan  di  luar  Rencana  Kerja Tahunan  (RKT),ataupun  areal  HPH  yang pengelolaannya  diserahkan  kepada  BUMN, namun juga merambah kawasan hutan konversi serta hutan lindung.
Penyalah gunaan kewajiban-kewajiban
perusahaan pemegang HPH di dalam memanfaatkan sumber daya hutan apabila tidak ditanggulangi  dapat  menimbulkan  kerusakan hutan lebih parah dan kerugian negara di sektor kehutanan.  Hal  ini  didasarkan  pada  perilaku perusahaan  pemegang  HPH  yang  melanggar kewajiban pemanfaatan hutan akan mendapatkan  harta  kekayaan  dari  pelanggaran kewajiban tersebut yang selanjutnya memanfaatkan  lembaga  perbankan  dan  jasa keuangan  lainnya  sebagai  tempat  pencucian uang sehingga harta kekayaan hasil penyimpangan  kewajiban  pemanfaatan  hutan disembunyikan dan disamarkan sehingga sebagai harta kekayaan yang legal.
B.  Penerapan Hukum Tentang Tindak Pidana PencucianUang Terhadap Pertanggungjawaban  Pidana  Kejahatan Pembalakan Haram ( Illegal Logging)
Penerapan  ketentuan  anti  pencucian uang bertujuan tidak saja menangkap pelakunya tetapi  juga  menelusuri  hasil  kejahatan  dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya  kasus  pencucian  uang  yang  sampai pada  putusan,  atau  begitu  banyaknya  kasus kejahatan  ekonomi  yang  tidak  dikaitkan  dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor
penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan organized  crimes .  Selain  itu pada United  Nations  Congress  on  The Prevention of Crime and Treatment of Offenders,  Cairo1995 ,  jelas  ditegaskan  bahwa terdapat  17  kejahatan  serius  yang  harus diwaspadai  dan  pencucian  uang  dikatagorikan sebagai  yang  paling  berbahaya.  Selain  itu ditengarai adanya aliran dana sindikat kejahatan kehutanan  yang  mempengaruhi  perkembangan perbankan dan pasar modal internasional dalam satu dekade terakhir sehingga mendorong untuk dilakukannya  kebijakan  internasional  dalam pemberantasan pencucian uang.
Kejahatan  ini  merupakan  kejahatan keuangan  yang  bersifat  lintas  batas  yang seringkali  menggunakan  teknologi  tinggi  yang mutakhir  dan  dampaknya  sangat  merugikan keuangan nasional maupun global. Bagi pelaku, praktik  pencucian  uang  dipandang  sebagai suatu  aktifitas  ekonomi  ilegal  dan  sangat menguntungkan  serta  hanya  melibatkan  orang tertentu  dan  transaksi  tertentu  yang  biasanya tidak  meninggalkan  bukti  fisik  serta  tidak menimbulkan  korban  individu.  Pada  akhirnya ditangkap  suatu  makna  bahwa  tidak  mudah untuk  memberantas  kejahatan  pencucian  uang, karena  ciri  dari  kejahatan  ini  yang  sulit  dilacak ( untraceablecrime) ,  tidak  ada  bukti  tertulis ( paperless  crime), tidak  kasat  mata  ( discernible crimes )  selain  itu  dilakukan  dengan  cara  yang rumit  ( inticrate  crimes ),  karena  didukung  oleh teknologi  yang  canggih  yang  pada  akhirnya menjadikan  kejahatan  pencucian  uang  bersifat sophisticated  crimes .  Kesulitan  pemberantasan akan  semakin  meningkat  manakala  kejahatan pencucian uang berubah sifatnya sebagai cyber

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
crimes  (cyberlaundering )  dengan  menggunakan offshore banking (crimes ).
Masalah  pembuktian  berdasarkan  sifat pencucian sebagai cyber laundering bagi aparat penegak  hukum  tentunya  mengalami  kesulitan dalam  penegakan  hukumnya,  khususnya  bagi penyidik  Polri  dalam  menjerat  para  pelaku tindak  pidana  pencucian  uang  yang  selalu berpijak  pada  asas  pembuktian  yang  ada  di dalam  Hukum  Acara  Pidana  dibandingkan dengan beberapa negara yang telah mengakomodir perkembangan sistem pembuktian di dalam proses penegakan hukumpencucian uang, misalnya Amerika
Serikat  (AS)  sangat  jauh  berbeda,  dimana Amerika Serikat telah berani menyatakan bahwa
bukti pendukung
atau petunjuk
( circumtantialevidence )  sudah  cukup  untuk membenarkan adanya unsur-unsur tindak pidana  pencucian  uang  ( money  laundering ). Sedangkan  di  Indonesia  pembuktian  selalu  di dasarkan  pada  unsur  subjektif  atau mens  rea, serta  unsur  obejektif  atau actus  reus .  Di  dalam mens rea , yang harus dibuktikan yaitu mengenai atau  patut  diduga  yang  berkaitan  erat  dengan maksud ( intends ), dimana kedua unsur tersebut selalu  berkaitan  erat  untuk  dapat  membuktikan bahwa  seorang  tersangka,  tertuntut  atau terdakwa  mengetahui  bahwa  uang  /  dana tersebut  berasal  dari  hasil  kejahatan,  dan  juga mengetahui  tentang  atau  maksud  melakukan transaksi  keuangan  tersebut.  Sehingga  dengan demikian  terlihat  dengan  jelas  bahwa  sistem pembuktian sangat memegang peranan penting, yaitu  akan  sulit  membuktikan  terjadinya  TPPU tanpa  terjadinya  kejahatan  utamanya  ( predicate offence )  dalam  proses  penegakan  hukum, karena  memang  tindak  pidana  pencucian  uang adalah merupakan kejahatan lanjutan ( follow up crime ).
Proses  pemeriksaan  dalam  rangka pembuktian  TPPU  pada  dasarnya  secara normatif
UUTPPU telah memberikan perlindungan  kepada  tersangka  atau  terdakwa yang diduga atau patut diduga melakukan TPPU dengan  menerapkan  prinsip  bahwa  terdakwa dapat  membuktikan  atas  harta  kekayaan  yang diperolehnya  bukan  hasil  tindak  pidana,  hal  ini dituangkan  pada  Pasal  35  UUTPPU  yang menyebutkan  bahwa:  “Untuk  kepentingan pemeriksaan  di  sidang    pengadilan,  terdakwa wajib  membuktikan  bahwa  Harta  kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Pasal ini mensyaratkan suatu sistem pembuktian pembuktian  terbalik  yang  khusus  diberlakukan untuk pidana pencucian  uang.
Menurut  sistem  ini,  terdakwa  harus membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari kejahatan. Apabila orang dan korporasi ditetapkan  sebagai  terdakwa  dalam  tindak pidana pencucian uang, maka terdakwa tersebut  harus  dapat  membuktikan  harta kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  dari hasil  kejahatan  oleh  penyidik  dan  penuntut hukum  sebenarnya  bukan  dari  hasil  kejahatan. Sistem  ini  menjadikan  pemeriksaan  perkara tindak  pidana  pencucian  uang  berlaku  asas praduga bersalah. Artinya, harta kekayaan yang dikuasainya  adalah  berasal  dari  kejahatan kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.

## IV. PENUTUP

## A.  KESIMPULAN
1.  Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku tindak  pidana  kehutanan  dalam  upaya menanggulangi money  laundering pada hakikatnya  UUTPPU memberi  peluang  bagi aparat  penegakan  hukum  di  dalam  sistem peradilan  pidana  khususnya  hakim  dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pendekatan  mengejar  harta  kekayaan  hasil
kejahatan yang ditempatkan untuk menetapkan pelaku tindak pidana pencucian  uang  sebagai follow  up  crime  on illegal logging .
2.  Melalui pendekatan ini tentunya memudahkan  penjeratan  terhadap  aktor intelektual yang melakukan tindakan
pembalakan liar terutama pemegang
IIPHHK  dan  HPH  dengan  menekankan penyelidikan pada aliran uang yang dihasilkan  dan  juga  memberikan  sebuah landasan  berpijak  untuk  aparat  penegak hukum dalam menjerat aktor-aktor intelektual  yang  mendanai  kegiatan Illegal Logging .  Penyelidikan  pada  aliran  uang yang dihasilkan tentunya memerlukan kerjasama  dengan  lembaga  keuangan (Penyedia  Jasa  Keuangan)  yang  telah menerapkan prinsip know your customer.

## B.  SARAN
1.  Perlu dilakukan penguatan perangkat hukum  yang  mengatur  tindak  pidana pencucian  uangberupa  sanksi  yang  lebih berat  lagi,  agar  memberikan  efek  jera kepada para pelaku tindak pidana, sekaligus juga  memberikan  efek  takut  kepada  oknum yang  mencoba  melakukan  tindak  pidana pencucian uang.
2.  Para  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang sebagian  besar  berasal  dari  kaum  intelek dengan  tingkat  ekonomi  mapan,  oleh karenanya  kepada  para  aparat  penegak
hukum diharapkan tidak memberikan perlakuan  khusus  dan  tebang  pilih  selama menjalankan tugasnya
menegakkan keadilan.

## DAFTAR  PUSTAKA

## A.  BUKU
Arrasjid  Chainur, Dasar-Dasar  llmu    Hukum , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
Dahlan  dan  Sanusi  Bintang, Pokok-Pokok
Hukum Ekonomi dan Bisnis , Penerbit  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000
Bismar  Nasution, Hukum  Rasional  Untuk
Landasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia , Disampaikan Pada Seminar  Nasional  Reformasi  Hukum dan Ekonomi, Sub Tema : Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia  diselenggarakan  dalam rangka  Dies  Natalis  USU  ke  52,
Medan, Sabtu 14 Agustus 2004 _____, Rezim  Anti  Money  Laundering
Untuk  Menberantas  Kejahatan  di Bidang  Kehutanan ,  Disampaikan Pada Seminar Pemberantasan Kejahatan  Hutan  Melalui  Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Ulang dan diselenggarakan atas kerjasama Program  Pasca  Sarjana  Universitas Sumatera Utara dengan Pusat
Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi
Keuangan  (PPATK),  Medan,  tanggal 6 Mei 2004
LiliRasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat  dan Teori  Hukum ,  Penerbit PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sutan Remy Sjahdeini, Seluk   Beluk  Tindak Pidana      Pencucian      Uang    Dan Pembiayaan Terorisme . Grafiti,
Jakarta, 2004.
Hikmahanto  Juwana, Politik      Hukum      UU Bidang   Ekonomi   di   Indonesia ,
Disamping  Pada  Seminar  Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi  Indonesia  diselengkarakan
dalam  rangka  Dies  Natalis  USU  ke- 52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1983

## B.  PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang