## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.411

## Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
Sri Wahyuni 1 *, H. Uu Idjudin Solihin 2
1,2, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia Jalan HS Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawabarat 41361 *Correspondence email: sriwww1@gmail.com; oficiumnobile@gmail.com
Abstrak. Dalam  pengusahaan  tambang  di  Indonesia,  setiap  pelaku  usaha  diharuskan  mengantongi  izin  resmi  sebelum melaksanakan  kegiatan  dan/atau  Usaha  Pertambangan  tersebut.  Izin  ini  dapat  diperoleh  dari  pemerintah,  karena  izin  adalah perbuatan pemerintah  bersegi  satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret  menurut prosedur  dan  persyaratan  tertentu.  Namun  pada  kenyataanya  banyak  sekali  pelaku  usaha  tambang  yang  melakukan  aktivitas pertambangan  tanpa  mengantongi  izin,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  galian tambang ilegal. Dan  metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini  yaitu  menggunakan metode yuridis-normatif, dimana teknik pengumpulan datanya diteliti  melalui studi kepustakaan, buku-buku hukum,  serta literatur lainnya. Selain itu  juga penulis menggunakan  data  primer,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  bersama  pihak  yang  mengetahui  kasus  galian  tambang  ilegal tersebut.  Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penggalian  tambang  ilegal  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten  Purwakarta  yaitu karena adanya permintaan penggalian tanah untuk proyek  nasional Jalan Tol  Jakarta – Cikampek, sehingga proyek ini dijadikan alasan pembenaran oleh pengusaha tambang dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah.
Kata Kunci : Tambang Ilegal; Izin; Purwakarta
Abstract.  In  mining  exploitation  in  Indonesia,  every  business  actor  is  required  to  have  a  Mining  Business  License  prior  to carrying out such mining activities and / or businesses. This permit can be obtained from the government, because a permit is a one-sided  government  act  based  on  statutory  regulations  to  be  applied  to  concrete  events  according  to  certain  procedures  and conditions. However, in fact there are many mining business actors who carry out mining activities without obtaining a permit, so the author is interested in knowing the factors that cause illegal mining to occur. And the research method used in this writing is using the juridical-normative method, where the data collection techniques are researched through literature studies, law books, and other literature. In addition, the authors also use primary data, namely by conducting interviews with parties who are aware of the illegal mining case. The factor that led to illegal mining excavation in Sukatani Subdistrict, Purwakarta Regency, was the demand  for  a  national  project  for  the  Jakarta  -  Cikampek  Toll  Road,  so  this  project  was  used  as  a  justification  for  mining entrepreneurs to carry out mining activities without having an official permit from the government.

## Keywords: Illegal Mining; Permit; Purwakarta

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  kesatuan  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  cukup  banyak, salah  satunya  kaya  akan  bahan  tambang  yang  melimpah.  Hal  ini  disebabkan  karena  wilayah  Indonesia  terletak  di antara  dua  lempeng  besar,  yaitu  lempeng  Eurasia  dan  Fasifik.  Akibatnya  banyak  terjadi  tumbukan  lempeng  disini, sehingga membuat kandungan minyak bumi, gas, dan logam-logam sangat berlimpah di dalamnya.
Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan  dalam  rangka,  pengelolaan  dan  pengusahaan mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan  dan/atau  pemurnian  atau  pengembangan  dan/atau  pemanfaatan,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta kegiatan  pascatambang. 1 Sedangkan  Usaha  Pertambangan  merupakan  kegiatan  dalam  rangka  pengusahaan  bahan- bahan tambang yaitu mineral dan batubara, dengan meliputi banyak tahapan-tahapan serta kegiatan pascatambang.
Dalam pengusahaan tambang di Indonesia, setiap pelaku usaha diharuskan memiliki Izin Usaha Pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau Usaha Pertambangan tersebut. Izin ini dapat diperoleh dari pemerintah, karena izin  adalah  perbuatan  pemerintah  bersegi  satu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  diterapkan  pada peristiwa  konkret  menurut  prosedur  dan  persyaratan  tertentu. 2 Dan  perbuatan  pemerintah  ini  merupakan  tindakan
1 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 201.
Sri  Wahyuni  dan  H.  Uu  Idjudin  Solihin,  Penggalian  Tambang  Ilegal  yang  Terjadi  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten Purwakarta  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Umum
hukum, yang artinya dalam pembuatan dan penerbitan keputusan izin harus ada wewenang berdasarkan asas legalitas. Karena jika tidak ada dasar wewenang,, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah.
Dalam  hal  ini  artinya  segala  kegiatan  dan/atau  usaha  pertambangan  di  Indonesia  wajib  memiliki  perizinan sebelum  beroperasi.  Tapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  pelaku  usaha  khususnya  dalam  kegiatan  dan/atau  usaha pertambangan yang tidak memiliki izin atau perizinannya belum selesai, akan teatapi sudah beroperasi. Fenomena ini dapat  dikatakan  sebagai  penggalian  tambang  ilegal,  karena  dengan  tidak  dan/atau  belum  terbitnya  Izin  Usaha Pertambangan  dari  pemerintah,  artinya  pelaku  usaha  ini  belum  memiliki  legalitas  untuk  melaksanakan  kegiatan dan/atau  usaha pertambangan di wilayah tersebut. Dan hal ini banyak berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat yang berada dalam wilayah usaha pertambangan tersebut.
Dampak buruk yang sering terjadi ialah, disamping pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan dan/atau usaha pertambangan  yang  belum  memiliki  izin  usaha  pertambangan  ini,  mereka  juga  melakukan  eksploitasi  alam  yang berlebihan.  Misalnya  dengan  melanggar  kentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  salah  satunya  dengan melanggar batasan-batasan wilayah yang diperbolehkan untuk eksplorasi.
Kejadian  seperti  ini  banyak  terjadi  dalam  kegiatan  usaha  pertambangan  bahan  galian  golongan  C,  sebab  itu banyak terjadi  kerusakan  lingkungan  contohnya  tanah longsor. Sehingga sangat merugikan masyarakat  yang  terkena dampaknya. Dan kasus seperti ini penulis temukan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
Dalam  kasus  yang  terjadi  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten  Purwakarta,  penulis  memperoleh  informasi  dari salah  satu  website  media  online  yang  menyebutkan  bahwa  ada  lima  proyek  galian  tambang  golongan  C  yang  tidak memiliki  izin  dari  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Jawabarat.  Sehingga  Kepala  Dinas  Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawabarat, Bambang Tirtoyuliono memanggil lima pihak  yang bersangkutan melalui cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ada di Kabupaten Purwakarta.
Setelah  sebelumnya  kegiatan  tersebut  diberhentikan  sementara  agar  para  pihak  menyelesaikan  perizinannya terlebih dahulu, tiga diantaranya kembali beroperasi tanpa melakukan proses perizinan. Akhirnya Kepala Dinas Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Jawabarat  menegaskan  bahwa  proyek  yang  tidak  mengantongi  izin  dilarang beroperasi. 3

## METODE Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis-normatif. Dalam penelitiannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan buku-buku hukum, Peraturan Perundang-undangan, dan literatur beserta referensi lainnya.

## Spesifikasi Penelitian
Dalam  memproleh  data  serta  informasi  pada  penelitian  ini,  maka  penulis  menggunakan  metode  deskriptif analisis.  metode  ini  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  terkait  objek  yang  akan diteliti melalui data-data yang sudah terkumpul.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang diambil dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, memepelajari peraturan-perundang-undangan, wawancara, serta referensi literatur lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor penyebab terjadinya penggalian tambang ilegal di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta
Pertambangan  Ilegal  merupakan  kegiatan  penambangan  atau  penggalian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau perusahaan tanpa adanya izin dari pemerintah serta tidak menggunakan prinsip - prinsip penambangan yang baik dan benar.  Pertambangan  Ilegal,  lebih  tepatnya  penggalian  ilegal  pada  umumnya  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.
Pertambangan Ilegal yang dilakukan oleh perusahaan biasanya perusahaan tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah, akan tetapi perusahaan tersebut sudah beroperasi melakukan kegiatan dan/atau  usaha  pertambangannya.  seperti  hal  nya  kasus  penggalian  tambang  ilegal  yang  terjadi  dikabupaten purwakarta.
Didalam  Pasal  8  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  Pertambangan  Umum,  menyebutkan  bahwa “  Pelaksanaan  Usaha  Pertambangan  wajib  memiliki  Ijin
3 https://jabar.tribunnews.com/2020/06/15/galian-tanah-ilegal-di-purwakarta-beroperasi-lagi-sebelum-dapat-izin-ini-kata- kadis-esdm-jabar  [ diakses pada tanggal 12/02/2021 pukul 18.30 ]
Sri  Wahyuni  dan  H.  Uu  Idjudin  Solihin,  Penggalian  Tambang  Ilegal  yang  Terjadi  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten Purwakarta  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Umum
Usaha Pertambangan “ dan “ Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati “. 4
Berdasarkan  peraturan  diatas,  artinya  setiap  pelaku  usaha  yang  akan  melaksanakan  Usaha  Pertambangan  di Kabupaten Purwakarta wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan. Dan pelaksanaan Usaha Pertambangan di Kabupaten Purwakarta diperbolehkan apabila telah mendapat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati. Karena dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa tugas kepala daerah yaitu memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 5
Dengan  ini  apabila  ada  pelaku  usaha  yang  melaksanakan  Usaha  Pertambangan  tanpa  mengantongi  Ijin  Usaha Pertambangan  (IUP),  dapat  diberhentikan  sementara  oleh  Bupati  dan/atau  Dinas-Dinas  terkait  sampai  proses perizinannya selesai. Dan selama proses perzinan itu belum selesai, maka pelaku usaha tidak diperbolehkan beroperasi dan/atau melaksanakan Usaha Pertambangan di Kabupaten Purwakarta.
Dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dan g Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku  lagi  apabila “Bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dari kelestarian lingkungan hidup “ dan “ Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya “ . 6 Disamping  dalam  melaksanakan  Usaha  Pertambangan  harus  memiliki  Ijin  Usaha  Pertambangan  (IUP),  pelaku usaha  juga  harus  memperhatikan  lingkungan  dengan  melakukan  Analisis  Risiko  Lingkungan  Hidup.  Analisis  Risiko Lingkungan Hidup wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang:
1. Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
2. Mengancam ekosistem dan kehidupan; serta
3. Mengancam kesehatan dan keselamatan 7
Karena kasus yang terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, selain tidak mengantongi Ijin Usaha Pertambangan  (IUP)  juga  hampir  merusak  lingkungan.  Karena  melanggar  batasan-batasan  wilayah  yang  tidak diperbolehkan untuk di eksplorasi sehingga mengakibatkan tanah longsor dan satu rumah warga rubuh. 8 Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa Usaha Pertambangan  yang merusak lingkungan dan/atau menimbulkan dampak negatif dapat dicabut Ijin Usaha Pertambangannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, menurutnya  pada  saat  beliau  hadir  di  lokasi  galian  tambang  ilegal  tersebut  ketika  Ketua  DPRD  bersama  jajarannya melakukan  sidak,  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  penggalian  tambang  ilegal  yang  terjadi  di  Kecamatan  Sukatani Kabupaten Purwakarta yaitu:

## Faktor Internal
Adanya  permintaan  penggalian  tanah  untuk  proyek  nasional,  yaitu  pengembangan  proyek  jalan  tol  Jakarta  – Cikampek sehingga ini dijadikan alasan pembenaran oleh para pengusaha tambang yang akhirnya mendorong mereka untuk  melakukan  galian  tambang  tanpa  adanya  Izin  Usaha  Pertambangan  dari  Pemerintah  Daerah. 9 Pada  akhirnya kasus  ini  terdengar  sampai  tataran  kekuasaan  eksekutif  maupun  legislatif  di  Kabupaten  Purwakarta,  sehingga  Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya mengadakan sidak langsung ke lokasi galian tambang ilegal tersebut.
Pada saat itu seluruh pengusaha tambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan diberi peringatan agar memberhentikan  sementara  kegiatan  tersebut  sampai  terbitnya  Izin  Usaha  Pertambangan  dari  Pemerintah  Daerah. Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  didengar  oleh  beberapa  pengusaha  tambang  di  Kabupaten  Purwakarta,  karena  ada sekitar  lima  pengusaha  tambang  yang  masih  beroperasi  setelah  penyidakan  oleh  penguasa  legislatif  Kabupaten Purwakarta tersebut. Pada akhirnya kabar tersebut terdengar oleh Bupati Purwakarta, sehingga membuat geram yang akhirnya  mengadakan  sidak  kembali  ke  lokasi  galian  tambang  ilegal  tersebut  dan  memberi  peringatan  keras  kepada seluruh pengusaha tambang apabila galian tambang ini masih beroperasi tanpa mengantongi izin, maka lokasi galian tambang ini akan ditutup permanen.
4 Pasal 8, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009  tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
5 H. Deni Nuryadi, Aktualisasi Otonomi & Hukum Pemerintahan Daerah , Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2018, hlm. 69.
6 Pasal 13, Op.Cit.
7 Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan , PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 25.
8 https://jabar.tribunnews.com/2020/06/15/galian-tanah-ilegal-di-purwakarta-beroperasi-lagi-sebelum-dapat-izin-ini-kata- kadis-esdm-jabar [ diakses pada tanggal 12/02/2021 pukul 18.30 ]
9 Wawancara  dengan  Dani  Mulyaman  selaku  Ajudan  Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  pada tanggal 17 Februari 2021.
Sri  Wahyuni  dan  H.  Uu  Idjudin  Solihin,  Penggalian  Tambang  Ilegal  yang  Terjadi  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten Purwakarta  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Umum
Hal  tersebut  selain  tidak  taat  administratif,  juga  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan,  karena  bukan  berarti dengan adanya proyek nasional itu pemerintah daerah harus mengorbankan lahan-lahan di Purwakarta untuk dikeruk tanahnya, karena akan merusak lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

## Faktor Eksternal
Tidak  adanya kewenangan Kepala Desa  setempat untuk mencegah para pengusaha tambang melakukan  galian tambang, karena Izin Usaha Pertambangan tidak dikeluarkan oleh Desa, sehingga sangat sulit bagi Kepala Desa untuk mencegah  atau  menghentikan  terjadinya  galian  tambang  tanpa  izin  di  daerahnya.  Selain  itu  juga  dipengaruhi  oleh faktor ekonomi masyarakat setempat dan ketidaktahuan soal galian tambang tanpa izin. Masyarakat setempat biasanya dijadikan tukang parkir kendaraan keluar masuk, dan mereka hanya tahu bahwa mereka kerja ditempat tersebut untuk mendapatkan upah. 10

## Akibat Hukum Penggalian Tambang Ilegal Berdasarkan Perda Kab. Purwakarta No. 6A Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
Sebagaimana yang telah diketahui dalam pasal 8 angka (1) dan (2) bahwa Pelaksana Usaha Petambangan wajib memiliki  Ijin  Usaha  Pertambangan  dan  Usaha  Pertambangan  dapat  dilaksanakan  setelah  mendapat  Ijin  Usaha Petambangan  (  IUP  )  dari  Bupati.  Maka  dari  itu  apabila  ada  Pelaku  Usaha  Pertambangan  yang  tidak  memiliki  izin dan/atau  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  dimaksud  dalam  pasal  8,  Pemerintah  Kabupaten  Purwakarta  Berhak menjatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 31:
(1) Setiap orang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh Juta Rupiah ).
(2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan  pencemaran  lingkungan  dikenakan  ancaman  pidana  sesuai  perundang-undangan  di  bidang  lingkungan hidup; 11
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan  akan  dikenai  sanksi  pidana  undang-undang  lainnya.  dan  apabila  terjadi  sengketa  antara  pelaku  usaha pertambangan dengan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 28 ayat (1) dan (2 ) “ Masalah penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 maka akan diselesaikan melalui musyawarah “ dan “Apabila para pihak yang bersangkutan tidak menerima penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri Setempat “. 12

## SIMPULAN
1. Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  penggalian  tambang  ilegal  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten  Purwakarta yaitu  karena  adanya permintaan penggalian tanah  untuk proyek nasional Jalan Tol Jakarta – Cikampek,  sehingga proyek ini dijadikan  alasan pembenaran oleh pengusaha tambang dalam melakukan kegiatan pertambangan  tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah dan/atau perizinan usaha pertambangannya belum selesai. Dan faktor lain yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai kegiatan pertambangan ilegal.
10 Ibid.
11 Pasal 31, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009  tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.
12 Ibid, Pasal 28.
Sri  Wahyuni  dan  H.  Uu  Idjudin  Solihin,  Penggalian  Tambang  Ilegal  yang  Terjadi  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten Purwakarta  Dihubungkan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan Pertambangan Umum
2. Sanksi-sanksi  terhadap  usaha  pertambangan  tanpa  izin  di  Kecamatan  Sukatani  Kabupaten  Purwakarta  ini  telah diatur  dalam  Pasal  31  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Nomor  6.A  tahun  2009  tentang  Pengelolaan Pertambangan Umum yaitu diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- serta pelanggaran lainnya diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan , PT Refika Aditama, Bandung, 2015. H. Deni Nuryadi, Aktualisasi Otonomi & Hukum Pemerintahan Daerah , Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2018.

## Perundang-undangan
Undang-  Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Peubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6.A Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

## Internet
https://jabar.tribunnews.com/2020/06/15/galian-tanah-ilegal-di-purwakarta-beroperasi-lagi-sebelum-dapat-izin-ini- kata-kadis-esdm-jabar [ diakses pada tanggal 12/02/2021 pukul 18.30 ]