Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023

## CRIMINAL LAW ON UNDERAGE CHILDREN DOING NARCOTICS BUSINESS WITH EVIL CONSENT

## (HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN BISNIS
NARKOTIKA DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT)

## Ardi Rian Pratama
Universitas Bandar Lampung pratamaardirian@gmail.com

## Tami Rusli
Universitas Bandar Lampung tamirusli963@gmail.com

## Suta Ramadhan
Universitas Bandar Lampung sutaramadhan@ubl.ac.id

## ABSTRACT
The involvement of children in the criminal justice process has the potential to cause various complex negative impacts. The intervention of juvenile criminal law, especially in the abuse of narcotics by children,  has  led  children  to  various  physical  and  psychological  suffering.  The  purpose  of  child protection according to law is to guarantee the fulfillment of children's rights so that they can live, grow and participate optimally in human dignity and dignity, and receive protection from violence and  discrimination,  for  the  realization  of  quality  Indonesian  children,  with  noble  character  and prosperity. In article 59 of the Child Protection Act, it is stated that special protection must be given to children who conflict with the law. Article 64 paragraphs I and 2 state that children who conflict with the law are children who are in conflict with the law and are victims of crime.
Keywords: Minors, Narcotics Business, Evil Conspiracy

## ABSTRAK
Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan fisik maupun psikis.  Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan  sejahtera.  Di  dalam  pasal  59  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  disebutkan  bahwa  perlindungan  khusus  wajib  diberikan  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum.  Dalam  pasal  64  ayat  I  dan  2  menyebutkan  bahwa  anak-anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban kejahatan.
Kata Kunci: Anak Di bawah Umur, Bisnis Narkotika, Permufakatan Jahat .

## I. PENDAHULUAN
Keterlibatan  anak  dalam  proses peradilan  pidana  berpotensi  menimbulkan berbagai  dampak  negatif  yang  kompleks.
Campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak telah  mengantarkan  anak  dalam  berbagai
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
penderitaan  fisik  maupun  psikis. 1 Istilah narkotika  bukan  lagi  istilah  asing  bagi masyarakat  mengingat  begitu  banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang  memberitakan  tentang  penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Dalam pemberitaan di media massa, sering kali terdengar bagaimana orang yang  menggunakan  narkotika  ditemukan sudah  meregang  nyawa  dalam  penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. 2
Indonesia  telah  membentuk  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak  anak. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan  identitas  anak  sebagai  korban kejahatan.  Penyimpangan  atau  pelanggaran terhadap  hak  anak  banyak  terjadi.  Terbukti
1 Kusno Adi. 2009, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  oleh  Anak. UMM Press, Malang, hlm. 2
dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi  ataupun  koran  yang  tidak  melakukan perlindungan  terhadap  identitas  anak  sebagai korban kejahatan.
Tujuan  perlindungan  anak  menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskrimisasi,  demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Di dalam pasal 59 UndangUndang Perlindungan Anak, disebutkan  bahwa  perlindungan  khusus wajib diberikan  kepada  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Dalam  pasal  64  ayat  I  dan  2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak-anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  anak korban kejahatan. 3
Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional  serta  Pasal  21  sampai  24 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2 R. Sujono, Bony Daniel. 2011, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika,Jakarta, hlm. 1.
3 H.R  Abdussalam  dan  Adri  Deasasfuryanto. 2014, Hukum Perlndungan Anak. PTIK, Jakarta, hlm. 1.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
Adapun  pengertian  anak  menurut  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan.
Perlindungan  yang  diberikan  kepada anak  sangat  berdekatan  dengan  kepentingan- kepentingannya  sebagai  individu  di  suatu Negara.  Berkaitan  dengan  perlindungan terhadap  kepentingan  individu,  paling  tidak ada  tiga  hal  yang  dilindungi.  Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam  KUHP  terdapat  pasal-pasal  berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta  benda  yang  dituangkan  dalam  pasal- pasal  yang  berkaitan  dengan  kejahatan terhadap  harta  benda.  Ketiga,  perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama  baik.  Dengan  demikian  di  KUHP  juga terdapat  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan kehormatan. 4
Pemerintah sudah selayaknya memberikan  perhatian  terhadap  perlindungan anak  karena  amanat  Undang-Undang  Dasar 1945  Pasal  28  B  (2)  menyatakan  bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
4 Nursariani  Simatupang  dan  Faisal  II.  2018, Hukum  Perlindungan  Anak.  Pustaka  Prima,  Medan, hlm. 24.
tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  Pasal 33  (1)  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  kejam  tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusian”,  sedangkan  Pasal  29  ayat  (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. 5
Tindak pidana kejahatan narkoba saat ini tidak  lagi  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi,  tetapi  sudah  terang-terangan  yang dilakukan  oleh  para  pemakai  dan  pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu.  Masyarakat  kini  sudah  sangat  resah terutama  keluarga  para  korban,  mereka  kini sudah  ada  yang  bersedia  menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam  kecanduan  narkotika,  psikotropika  dan zat adiktif lainnya itu.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di  Indonesia.  Penyalahgunaan  narkotika mengandung  maksud  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum memanfaatkan narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan  jenis  kejahatan  yang  mempunyai (potensi)  dampak  sosial  dampak  sosial  yang
5 Hidayati,  N.  2014,  Perlindungan  Anak terhadap  Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (Pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol.14, No.1, hlm. 68.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
sangat  luas  dan  kompleks,  lebih-lebih  ketika yang melakukan adalah anak-anak.
Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya  disebabkan  oleh  karena  akibat  yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran  baik  fisik  maupun  mental  yang teramat  panjang,  tetapi  juga  oleh  karena kompleksitas  di  dalam  penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia (KPAI) mencatat banyaknya anakanak Indonesia yang dijadikan kurir narkoba selama 2017.  Anak-anak  menjadi  rentan  karena Indonesia  dijadikan  sasaran  empuk  peredaran narkoba.  Jumlah  anak  yang  terlibat  yaitu selama  2017  sekitar  22  kasus  anak  yang menjadi  kurir  narkoba.  Kemudian  sekitar  46 anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan narkoba.  Narkotika  menjadi  ancaman  besar bagi  Indonesia.  Indonesia  merupakan  salah satu  pilihan  sebagai  sasaran  empuk  bisnis penyalahgunaan  narkoba.  Ini  tentu  menjadi peringatan  bagi  semua  dan  menutup  akses masuk pelaku yang ingin memasukkan barang haram itu ke Tanah Air. 6
Seperti  salah  satu  contoh  kasus  yang terjadi  pada  hari  kamis  tanggal  10  Februari 2022  sekira  pukul  21.00  WIB  atau  setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pulau Bacan Kel. Jaga Baya II Kec.  Sukabumi  Kota  Bandar  Lampung,  atau
6 https://www.kpai.go.id/berita/kpai,  Diakses Pada Tanggal 31/03/2022, Pukul 11.49
setidak  –  tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih  termasuk  dalam  daerah  Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau  melawan  hukum  melakukan  percobaan atau  permufakatan  jahat  untuk  melakukan tindak  pidana  Narkotika  dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa daun ganja. Bahwa berdasarkan Berita Acara  Hasil  Pengujian  Laboratorium  Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung  No.  PP.01.01.8A.8A1.02.22.0561 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh  Sofia  Masroh,  SF,  Apt,M.Si  selaku Koordinator  Kelompok  Subtansi  Pengujian, Barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering berat netto seluruhnhya 6,2635 gram, diamasukan dalam amplop coklat tersegel dan terlak  atas  nama  tersangka  MRR  (Alm), setelah  dilakukan  Pengujian  Laboratorium disimpulkan  barang  bukti  tersebut  positif  (+) (6aR,9R)- delta10-THC Metamfetamin (termasuk  Narkotika  Golongan  I  menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
Seorang  anak  yang  tertangkap  tangan sedang melakukan pengantaran barang/narkotika  tentu  akan  dikenakan  Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  Kondisi  di  atas menunjukkan  anak  yang  terlibat  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
narkotika  secara  khusus  sebagai  kurir narkotika  dapat  disebut  anak  yang  berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum  dapat  juga  disebut  dengan  anak  yang melakukan  tindak  pidana  atau  juvenile delinquency. 7
Penjelasan  umum  Undang-  Undang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak, disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain adanya  dampak  negative  dari  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan  antara  gaya  hidup  sebagian  orang tua,  telah  membawa  perubahan  sosial  yang mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Dalam menanggulangi berbagai perbuatan  dan  tingkah  laku  anak  nakal  perlu dipertimbangkan  kedudukan  anak  dengan segala  ciri  dan  sifatnya  yang  khas.  Namun, tidak semua anak nakal dapat diajukan depan sidang pengadilan anak, mengingat kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas maka terdapat batas umur minimum bagi anak yang  dapat  diajukan  di  depan  sidang pengadilan  anak.  Anak  sebagai  bagian  dari generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita perjuangan  bangsa  dan  merupakan  sumber daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional  ke
7 Elisabeth  Juniarti  et.al.  2014,  Diversi  Dan Keadilan Restoratif. Pusaka Indonesia, Medan. hlm. 17.
depan,  sehingga  diperlukan  langkah-langkah strategis  untuk  melakukan  perlindungan  baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. 8

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan empiris.  Di  mana  Pendekatan  Yuridis Normatif  melihat  masalah  hukum  sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif ini  dilakukan  studi  kepustakaan  ( Library Research )  terhadap  hal-hal  yang  bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan  mempelajari  asas-asas  hukum  dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dan Pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  cara melihat  dan  mengamati  secara  langsung terhadap obyek penelitian mengenai implementasi hukum pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan bisnis narkotika dengan  permufakatan  jahat  berupa  prekursor narkotika  dan  hambatan  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang melakukan bisnis narkotika dengan permufakatan jahat berupa prekursor narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
8 Koesno  Adi.  2015,  Diversi  Tindak  Pidana Narkotika Anak. Setara Press, Malang, hlm. 4.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Hukum Pidana
Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur Yang  Melakukan  Bisnis  Narkotika Dengan Permufakatan Jahat
Menurut  Pasal  1  ayat  1  UU  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), anak adalah seseorang yang belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Defenis  anak  yang  ditetapkan  dalam perundang-undangan  berbeda  dengan  definisi menurut  hukum  Islam  dan  hukum  adat. Hukum  Islam  dan  hukum  adat  sama-sama menentukan  seseorang  masih  anak-anak  atau sudah  dewasa  bukan  dari  usia  anak,  hal  ini dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk  mencapai  tingkat  kedewasaan.  Hukum Islam  menentukan  definisi  anak  dilihat  dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu  sudah  dewasa  atau  belum.  Artinya seseorang  dinyatakan  sebagai  anak  apabila anak  tersebut  belum  memiliki  tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.
UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal  1  Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak, tidak mempermasalahkan  apakah  anak  tersebut sudah  atau  belum  kawin.  Anak  yang
melakukan  tindak  pidana  atau  anak  yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan perundang–undangan maupun menurut peraturan  hukum  yang  lain  yang  hidup  dan berlaku  dalam  masyarakat  disebut  sebagai “kenalakan remaja”.
Kenakalan anak didefinisikan tidak jauh berbeda  dengan  pengertian  kejahatan  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa,  dalam  arti sempit  yaitu  sebuah  perbuatan  anak  yang melanggar ketentuaan undang–undang pidana. Sedangkan  dalam  arti  luas,  kenakalan  anak didefinisikan bahwa kenakalan anak itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum  pidana,  namun  melanggar  juga ketentuan–ketentuan  diluar  hukum  pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis.
UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mendefenisikan  anak  di  bawah  umur  sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur  18  tahun,  dan  membedakan  anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
1. Anak  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana (Anak  Korban)  (Pasal  1  angka  4  UU SPPA); dan
3. Anak  yang  menjadi  saksi  tindak  pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)
Menurut  UU  SPPA,  seorang  pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi,  yaitu  tindakan,  bagi  pelaku  tindak pidana  yang  berumur  di  bawah  14  tahun  dan
pidana,  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang berumur 15 tahun ke atas.
a. Sanksi  Tindakan  yang  dapat  dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS;
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan  surat  izin  mengemudi; dan/atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.
b. Sanksi  pidana,  dibagi  menjadi  dua,  yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.
1. Pidana Pokok terdiri dari :
a. Pidana peringatan;
b. Pidana  dengan  syarat,  yang  terdiri atas:  pembinaan  di  luar  lembaga, pelayanan masyarakat, atau
pengawasan; Pelatihan kerja;
Pembinaan dalam lembaga; Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Anak  yang  sedang  menjalani  masa  pidana berhak atas:
a. Remisi  atau  pengurangan  masa pidana;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi keluarga;
d. Pembebasan bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Cuti bersyarat;
Setelah terpenuhinya syarat-syarat adanya  pertanggung  jawaban  pidana  seorang anak,  hal  ini  berarti  bahwa  terhadap  anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan  terhadap  anak  hendaknya  harus memperhatikan  perkembangan  seorang  anak, disebabkan  bahwa  anak  tidak  dapat/kurang berfikir  dan  kurangnya  pertimbangan  atas perbuatan  yang  dilakukannya.  Mengenai tentang  hal  anak  yang  melakukan  tindak pidana, anak tidak mempunyai motif
Pada  kasus  perantara  dalam  transaksi narkotika  golongan  I,  terhadap  pelakunya dapat  diancam  sesuai  Pasal  114  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  (“UU  Narkotika”):  Setiap orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Selain  pasal  mengenai  tindak  pidana terkait  menjadi  perantara  narkotika,  ada kemungkinan  juga  anak  tersebut  bisa  dikenai Pasal  112  ayat  (1)  UU  Narkotika  tentang penguasaan  narkotika.  “Setiap  orang  yang tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Tetapi  untuk  ancaman  pidana  penjara yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  pa  ling lama  1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.
3.2 Penerapan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pencurian  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana
Pemberian perlindungan hukum terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  kurir narkotika  selama  ini  bukan  tidak  memiliki hambatan.  Hambatan  tersebut  dapat  berasal dari internal penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)  atau  dari  luar  penegak  hukum  itu sendiri.  Perlu  dipahami  bahwa  pada  dasarnya pengkajian  hambatan  penegak  hukum  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  termasuk  kedalam proses  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum adalah  segala  daya  upaya  untuk  menjabarkan kaidah-kaidah  hukum  ke  dalam  masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan  hukum  dalam  masyarakat  berupa
perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan  hak,  ketertiban,  kebahagiaan masyarakat  dan  lainlain.  Proses  penegakan hukum  hambatannya  dapat  dilihat  melalui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum.  Hambatan  juga  dibedakan  menjadi dua, yaitu :
1. Hambatan Internal
Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam  proses  penanganan  atau  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  pelaku tindak  pidana  kurir  narkotika.  Hambatan- hambatan  internal  yang  dihadapi  penegak hukum  dalam  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana kurir narkotika, sebagai berikut:
a. Aparat Penegak Hukum.
Aparat  penegak  hukum  atau  struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan  hakim  dimana  ketiga  aparat  penegak hukum  itu  yang  berperan  aktif  dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  kurir  narkotika dengan menggunakan metode diversi yang berkeadilan restoratif. Penegak hukum yang ikut  dalam  proses  peradilan  anak  harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:
1) Harus  ada  surat  keputusan  (SK)  khusus anak dari institusi yang bersangkutan,
2) Surat keputusan (SK) penyidik umum,
3) Pengalaman  sebagai  aparat  penegak hukum minimal 2 (dua) tahun atau lebih,
4) Berpendidikan sarjana hukum,
5) Pemerhati  dan  memiliki  perspektif terhadap anak,
6) Mengikuti  diklat/pelatihan  penanganan perkara anak,
7) Sebaiknya perempuan.
Kecenderungan hakim hanya menggunakan  pertimbangan  yuridis  dalam penyelesaian tindak pidana anak.
Seharusnya seoranga hakim mampu memasukkan  pertimbangan  non  yuridis yang  bersumber  dari  moral  justice  dan social  justice.  Moral  justice  berarti  hakim dalam  penyelesaian  persoalan  anak  pelaku tindak  pidana  kurir  narkotika  harus  juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi  dan  psikologi.  Sisi  sosiologi perkembangan  anak,  harus  dilihat  dasar yang melatarbelakangi anak untuk melakukan  tindak  pidana,  sisi  psikologis anak  bisa  dikategorikan  sebagai  manusia yang belum cakap dalam artian memutuskan  untuk  melakukan  perbuatan, emosional  dan  logika  berfikirnya  belum sempurna.
Social  justice  mengharuskan  hakim dalam  bertindak  atau  berhadapan  dengan anak  pelaku  tindak  pidana  kurir  narkotika mencerminkan  keadilan  yang  bermanfaat demi  kepentingan  anak  tersebut  juga kepada  lingkungan  sosial  termasuk  orang tua  serta  masyarakat  sekitarnya.  Dengan demikian,  sangat  diharuskan  hakim  anak benar-benar  paham  persoalan  keadilan restoratif.
Institusi  kepolisian  dimana  secara umum  polisi,  dalam  menangani  kasus tindak  pidana  anak  kurir  narkotika  tidak hanya  sebatas  syarat-syarat  di  atas  akan tetapi  tetap  harus  memegang  prinsip  dasar seorang  polisi,  yakni  penegak  hukum  dan pelayan  serta  pengayom  masyarakat76 sehingga  proses  untuk  penanganan  kasus anak  kurir  narkotika  di  kepolisian  dapat berjalan baik walaupun jumlah sumber daya penyidik  anak  belum  mencukupi. Terakhir pihak  kepolisian  juga  harus  mengerti  dan memahami diversi dan keadilan restoratif.
b. Undang-undang
Undang-undang sebagai aturan tertulis bukan tidak menutup kemungkinan terganggu eksistensinya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang mengganggu  eksistensi  undang-undang, yaitu:
1) Tidak  diikutinya  asas-asas  berlakunya undang-undang,
2) Belum  adanya  peraturan  pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
3) Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.
Pengaturan  diversi  yang  berkeadilan restoratif  sebagai  bentuk  perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum  dapat  diterapkan  secara  maksimal. Hal itu terbukti dengan adanya Pasal 7 ayat
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
(2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, berbunyi : ”Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
1) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2) bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana”.
Menghendaki proses diversi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Penegasan  yang ditunjukkan  dalam  pelaksanaan  diversi pada  hakikatnya  ialah  untuk  hakim  bukan jaksa  maupun  polisi.  Oleh  karena  itu, Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak pantas dilakukan perubahan bukan penggantian untuk mempertegas proses dan pelasanaan diversi yang berkeadilan restoraktif.
c. Sarana dan Fasilitas
Sarana atau fasilitas dapat dgambarkan  dalam  beberapa  wujud  antara lain  mencakup  tenaga  manusia  yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.80  Sarana  atau  fasilitas  yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau  menanggulangi  masalah  narkotika
masih belum maksimal atau masih kurang. Jika  dilihat  dari  jumlah  manusia  yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian  masih  banyak  kekurangan penyidik  anak)  yang  menguasai  perihal tindak pidana anak. Distribusi pemeriksaan dan penyidikan kasus yang masuk kekepolisian umunya didasarkan atas jenis tindak pidana yang dilakukan misalnya unit narkotika dimana tidak menutup kemungkinan  keterlibatan  anak  sebagai pelaku  dan  karena  institusinya  harus melakukan  pelatihan  mendasar  mengenai anak  tidak  hanya  terbatas  pada  unit pelayanan  perempuan  dan  anak.  Hal tersebut  bertujuan  agar  tidak  terjadi pelanggaran  terhadap  hak-hak  anak.  Pada akhirnya  keterampilan  sebagai  salah  satu sarana  atau  fasilitas  dapat  tertangani  yang mana  dengan  pelatihan  kemampuan  dan pemahaman pada kepolisian hak anak tidak terlanggar  yang  artinya  penegakan  hukum dapat berjalan maksimal.
2. Hambatan Eksternal
Masyarakat  dan  kebudayaan  dapat  juga dimasukkan  kategori  budaya  hukum  karena didalam  masyarakat  dan  kebudayaan  dapat dilihat  tumbuh  dan  berkembangnya  budaya hukum.  Keberadaan  budaya  hukum  didalam masyarakat  dan  kebudayaan  dapat  disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat  yang  memiliki  kebudayaan. Namun,  yang  menjadi  perhatian  ialah  hukum yang  merupakan  peraturan  hidup  masyarakat yang  bersifat  memaksa  dan  mengatur  untuk
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 02. September, 2023
menjamin  tata  tertib  masyarakat,  apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal.  Artinya,  hukum  yang  memiliki norma  dalam  peraturan  perundang-undang dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau  sebaliknya  hukum  hanya  sekedar  aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal  sehingga  menghasilkan  budaya hukum yang buruk.
Berkembangnya budaya hukum.
Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat  dan  kebudayaan  dapat  disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat  yang  memiliki  kebudayaan. Namun,  yang  menjadi  perhatian  ialah  hukum yang  merupakan  peraturan  hidup  masyarakat yang  bersifat  memaksa  dan  mengatur  untuk menjamin  tata  tertib  masyarakat,  apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal.  Artinya,  hukum  yang  memiliki norma  dalam  peraturan  perundang-undang dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga  mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau  sebaliknya  hukum  hanya  sekedar  aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal  sehingga  menghasilkan  budaya hukum yang buruk.
Konsep  dasarnya  ialah  harus  ada kepercayaan  kembali  dari  masyarakat.  Cara menumbuhkan  kepercayaan  kembali  dengan membangun  komunikasi  yang  rutin  terutama kepolisian  yang  merupakan  ujung  tombak penegakan  hukum  dilapangan.  Selanjutnya setelah kepercayaan terbangun maka
kedekatan  dan  rasa  simpati  kepada  penegak hukum akan kembali sehingga dalam penyelesaian  urusan  anak  sebagai  kurir narkotika  masyarakat  juga  akan  turut  serta dalam  menanganinya  yang  mana  akan berdampak pada proses diversi yang berkeadilan restoratif menjadi berhasil.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan hukum anak menurut hukum pidana  ialah  pengenaan  pasal  terhadap  anak sama dengan orang dewasa, hanya perbedaan terletak pada penerapan penjatuhan sanksinya lebih rendah dari orang dewasa dimana harus berpedoman  pada  Pasal  81  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  meliputi:  Pidana  penjara  yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara  bagi  orang  dewasa.  Menurut  UU  No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  yang  dimaksud  dengan  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Pemberian perlindungan hukum terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  kurir narkotika  selama  ini  bukan  tidak  memiliki hambatan. Proses penegakan hukum hambatannya  dapat  dilihat  melalui  faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hambatan  juga  dibedakan menjadi  dua, yaitu hambatan  internal  dan  hambatan  eskternal.
Hambatan  internal  merupakan  halangan  atau rintangan  yang  diperoleh  penegak  hukum dalam  proses  penanganan  atau  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  pelaku tindak  pidana  narkotika.  Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap anak  pelaku  tindak  pidana  kurir  narkotika, yaitu  Aparat  Penegak  Hukum,  Undang- undang,  sarana  dan  fasilitas.  Sedangkan hambatan  eskternal  sebagai  hambatan  yang muncul dari luar penegak hukum sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkotika. Hambatan-hambatan eksternal yang  dialamai  para  aparat  penegak  hukum dalam  memberikan  perlindungan  hukum kepada anak kurir narkotika, sebagai berikut : Masyarakat dan kebudayaan.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak berlaku  bagi  semua  anak,  baik  anak  yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan  perlindungan  hukum.  Undang  - Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak selain mengatur hak - hak anak,  dalam  Pasal  59  mengatur  pula  tentang anak  yang  mendapat  perlidungan  khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik  dengan  hukum  dan  anak  korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung  jawab  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya.  Berikut upaya  perlindungan  anak  selama  proses peradilan  pidana  anak  dan  perlindungan anak
setelah memperoleh putusan dari hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Elisabeth  Juniarti  et.al.  2014,  Diversi  Dan Keadilan Restoratif. Pusaka Indonesia,
Medan.
H.R  Abdussalam  dan  Adri  Deasasfuryanto. 2014,  Hukum  Perlndungan  Anak. PTIK, Jakarta.
Koesno  Adi.  2015,  Diversi  Tindak  Pidana
Narkotika Anak. Setara Press, Malang.
Kusno  Adi.  2009,  Kebijakan  Kriminal  dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  oleh  Anak.  UMM  Press,
Malang.
Nursariani  Simatupang  dan  Faisal  II.  2018,
Hukum  Perlindungan  Anak.  Pustaka Prima, Medan.
R. Sujono, Bony Daniel. 2011, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal
Hidayati,  N.  2014,  Perlindungan  Anak
terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). Ragam Jurnal Pengembangan  Humaniora,  Vol.14, No.1.
website
https://www.kpai.go.id/berita/kpai, Diakses Pada Tanggal 31/03/2022, Pukul 11.49