## Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Pasarwajo)
Amrun Kahar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Perdata

## ABSTRACT
The presence of a child outside of marriage/marriage will be a matter of sufficient concern for  women  who  give  birth  to  or  for  local  people.  This  research  will  be  conducted  on Religious  Pasarwajo  Court,  is  based  on  the  consideration  that  the  data  and  information necessary and relevant to the issues in the research in, can be poroleh easily. The research results showed that the inheritance of the child outside of marriage based on law No. 1 year 1974 about marriage is a whole child outside mating born outside the marriage provision provision  or  requirement  contained  in  article  2  paragraph  (1)  and  paragraph  (2)  of  law number  1  Year  1974  about  marriage.  Berdasrkan  research  results  beyond  the  kawini children of the author, who is not at all in a marriage that is valid not included in the terms of mutual recognition of inherited, except by a man that it was his son who followed by the existence  of  DNA  evidence  and  a  blood  test  based  on  the  decision  of  the  constitutional Number Mahkama. 46/PUU-VIII/2010.
Keywords: Inheritance, Children outside of marriage, marriage.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  penting  dalam  kehidupan  manusia  yang menimbulkan akibat hukum baik hubungan antra pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan  itu  di  lahirkan  anak,  maka  timbullah  hubungan  hokum  antara  anak  dengan orang  tuanya.  Sebagai  warga  Negara  anak  berhak  tunbuh  berkembang  sesuai  dengan kodratnya sebagai makhluk tuhan.
Anak  sebagai  hasil  dari  suatu  perkawinan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting kedudukannya  dalam  suatu  keluarga.  Anak  sebagai  amanah  Allah  SWT,  maka  orang  tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluan sampai dewasa.  Berdasarkan  pasal  45dan  46  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, hubungan hokum antara orang tua dan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara  keduannya.  Dalam  pasal  45  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya  sampai  anak  itu  kawin  atau  berdiri  sendiri.  Bahwa  kewajiban  itu  berlaku  terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang di atur dalam pasal 46, yaitu anak wajib menghormati orang tua  dan  menaatu  kehendak  mereka  yang  baik,  dan  jika  anak  telah  dewasa  ia  wajib memelihara  menurut  kemampuannya.  Anak  juga  merupakan  ahli  waris  yang  berhak menerima  warisan.  Baik  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  adalah  ahli  waris  dari orangtuannya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris.
Anak  di  golongkan  menjadi  2  (dua)  yaitu  anak  sah  dan  anak  diluar  nikah/kawin. Pasal  42  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Menyatakan  bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa  anak  di  luar  kawin  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan di lahikan oleh istri tersebut merupakan anak yang sah sesuai pasal 99 kompilasi hukum islam.
Kedudukan dan status anak dapat di lihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang  langsungkan  oleh  kedua  orang  tuanya.  Dalam  hokum  nasional  di  jelaskan  bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dicatatkan di lembaga atau instansi yang berwewenang mencatatkan  nikah.  Sedangkan  dalam  hokum  islam,  suatu  perkawinan  yang  sah  apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Pandangan hukum islam, anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah namun tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA) namun di kantor catatan sipil merupakan anak sah, karena dalam pandangan hokum islam sekalipun perkawinan itu di sebut Nikah sirri tetap perkawinan itu tidak sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.
Anak yang di lahirkan “di luar perkawinan”, perkawinannya hanya memenuhi pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hokum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya  itu”,  dan  tidak memenuhi  pasal  2  Ayat  (2)  Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974  bahwa  “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama atau biasanya di sebuh nikah siri tampa  adanya  percatatan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Sedangkan  penjelasan  pasal  2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkainan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di catatkan. Perkawinan yang tidak di catatkan adalah perkawinan yang tidak sah, dan anak yang di lahirkan atas perkawinan tersebut adalah anak tidak sah atau anak di luar kawin. Akibat yang timbul dari itu sesuai pasal 43 ayat (1) bahwa anak diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  atau  keluarga ibunya.
Kehadiran  anak  diluar  nikah/perkawinan  akan  menjadi  masalah  yang  cukup memprihatinkan bagi wanita yang melahirkan ataupun bagi masyarakat setempat. Dimana dengan  anak  yang  dilahirkan  dari  luar  perkawinan  itu  akan  banyak  menimbulkan pertentangan-pertentangan  dianatara  keluarga  maupun  didalam  masyarakat  mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.
Status  sebagai  anak  yang  di  lahirkan  diluar  nikah/perkawinan  merupakan  suatu masalah  bagi  anak  di  luar  nikah  tersebut,  karena  mereka  tidak  mempunyai  hak-hak  dan kedudukan  sebagai  anak  pada  umumnya  seperti  anak  yang  sah  karena  secara  hokum mereka  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Anak  di luar  nikah  tidak  memperoleh  hak  yang  memjadi  keqwajiban  ayahnya,  karena  ketidak absahanya pada anak di luar nikah tersebut.
Permasalahan  yang  lain  kemungkinan  terjadi  apabila  sang  ayah  dari  anak  diluar nikah/kawin  tersebut  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  anak  tersebut  dengan  ibunya apakah anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari ayah boiligisnya. Hak-hak dari seorang anak dalam hal ini ialah hak wasis mewarisi antara pewaris yaitu si ayah  dan  si  ahli  waris  ialah  anak.  Karena  bagaimanapun  si  ayah  tersebut  berhubungan darah  dengan  si  anak  dan  tetap  menjadi  ayah  biologis  si  anak.  Apakah  anak  tersebut mendapatkan  haknya  sebagai  anak  dari  ayah  biologisnya  atau  tidak  berhak  sama  sekali seperti yang tertulis dalam perundang-undangan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  pada  Pengadilan  Agama  Pasarwajo,  dengan  di dasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dan  relevan
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dengan permasalahan dalam penelitian in, dapat di poroleh dengan mudah. Sifat penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum  dan  yurispudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak  Waris  Anak  Diluar  Nikah  Sebagai  Ahli  Waris  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama PasarWajo
Permasalahan  anak  diluar  nikah  tidak  hanya  sampai  pada  pengertian  dan  makna anak  luar  nikah  itu,  karena  dalam  pasal  43  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  anak  yang  di lahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.  Sedangkan  pada  putusan  Mahkama  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 februari 2012, berdasarkan permohonan uji materi Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  perkawinan  memutus  tentang  hak  keperdataaan anak luar  nikah dengan sang ayah biologisnya, permasalahan selanjutnya bagaimana hak keperdataan yang didapat dari seorang anak luar perkawinan dari sang ayah.
Mahfud MD (Media Indonesia Express Kamis, 29/03/2012) menyatakan, hubungan perdata yang  di berikan  pada  anak  diluar perkawinan tidak berbentuk nasab, waris, dan wali nika. Hak yang dapat dituntut anak di luar nikah/perkawinan yang tidak di atur fiqih antara  lain  berupa  hak  menuntut  pembiayaan  pendidikan,  atau  hak  menuntut  ganti  rugi karena  perbuatan  melawan  hUkum  yang  merugikan  orang  lain.  Intinya  adalah  hak-hak perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip munakahat sesuai fiqih.
Menurut Akil Mochtar (http:/irmadevita.com,  diunduh 6 oktober 2016) anak yang dilahirkan  dalam  perkawinan  sirri,  seharusnya  termasuk  dalam  anak  sah  karena  dengan adanya  putusan  Mahkama  Konstitusi  telah  di  akui  bahwa  perkawinan  yang  di  lakukan sesuai dengan syarat-syarat yang di tetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai  adalah  perkawinan  yang  sah  meskipun  perkawinan  itu  tidak  di  catat  dalam catatan administrasi Negara.
Akan tetapi, dalam prakteknya  pada saat melakukan  penelitian dari 5 (lima) anak yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  sirri  justru  di  golongkan  dalam  anak  luar  kawin sehingga  si  anak  tidak  memperoleh  hak-hak  keperdataan  sebagai  mana  mestinya.  Anak dalam  akta  kelahiran  tidak  di  camtumkan  nama  bapaknya,  singga  muncul  sigma  negatif dalam  masyarakat.  Di  tambah  lagi  berkembangnya  praktek  dalam  masyarakat  bahwa kawin  sirri  merupakan  praktek  poligami  terselubung.  Pihak  laki-laki  terutama  sering menyangkal  adanya  perkawinan  tersebut  sehingga  hak-hak  anak  yang  lahir  dalam perkawinan tersebut tidak di penuhi.
Menurut  sumber  yang  tidak  mau  di  sebutkan  namanya  (Wawancara  tanggal  5 Oktober  2016)  bahwa  sebenarnya,  harta  warisan  tidak  menjadi  persoalan,  tetapi  yang menjadi  persoalan  adalah  pengakuan  bahwa  anak  itu  adalah  anak  ayahnya.  Lebih  lanjut sumber  mengatakan  bahwa  untuk  mengurus  akta  kelahiran  saja  saat  ini  harus  ada  buku nikah kedua orang tua anak.
Irma  Devita.  (http:/irmadevita.com/2012/perlindungan-anak-luar-kawin-pasca- putusanmahkama-konstitusi,  diunduh  29  november2016)  menjelaskan  bahwa  dalam kompilasi hukum islam asal usul anak hanya dapat di buktikan dengan akta kelahiran. Akta
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tetap  pengadilan  Agama  di  berikan  kewenangan  untuk  mengeluarkan  ketetapan  (isbat) bila  tidak  ada  akta  kelahiran  dari  anak  tersebut.  Pengadilan  memeriksa  asal-usul  anak tersebut dengan mendasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi-saksi, tes DNA,  pengakuan  ayah  (istilhaq)  sumpah  ibu  dan  alat-alat  bukti  lainya  yang  sah  menurut hukum.
Menurut  Umar  Shihab  (Majalah  konstitusi  edisi  Februari  2012  hal.17)  bahwa, putusan Mahkama Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 menjelaskan dasar hokum bagi hakim dalam  memutus.  Kalau  tes  DNAnya  menyatakan  itu  ayahnya,  maka  sang  ayah  harus bertanggung  jawab,  anak  yang  lahir  diluar  nikah  ada  dua  kemungkinan  anak  diakui  oleh ayahnya  atau  tidak.  Kalau  ayahnya  mengakui  maka  tidak  ada  masalah,  kalau  tidak mengakui  maka  dibuktikan  ke  pengadilan,  selanjutnya  pembuktian  di  pengadilan  yang akan  memutuskan  nasib  anak  apakah  benar  anaknya  atau  tidak.  Yaitu  dengan menggunakan  sarana  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  bersedia  dan  di  akui  secara hukum.  Apun  untuk  perkawinan  sirrim,  menurut  Umar,  tidak  ada  masalah  dalam  islam. Sebab  Nikah  sirri  di  akui  secara  sah  dalam  syariah  islam.  Brdasarkan  putusan  Mahkama Konstitusi  No.  46/PUUVIII/2010  anak  yang  lahir  diluar  nikah  hak-hak  wasinya  dari ayahnya,  seandainya  di  belakang  hari  laki-laki  mengelak  tidak  mengakui  perkawinan tersebut  maka  tinggal  di  buktikan  di  pengadilan.  Umar  juga  mengatakan  “Bedanya  anak yang lahir di luar perkawinan dia tidak mendapat hak waris, tetapi kalau lahir dari nikah sirri  maka  secara  agama  tetap  dapat  hak  waris,  nasab,  nafkah,  biaya  pendidikan  dan sebagainya.
Menurut H.M. Nurul Irfan (http:/ news.detik.com, diunduh tanggal 2 oktober 2016), Putusan Mahkama Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 menjadilan anak diluar kawin sebagai pihak  yang  memiliki  kedudukan  hukum  dalam  perkara  kewarisan  di  pengadilan  dan berhak  memperoleh  harta  warisan  ayah  biologisnya  dengan  keharusan  mampu membuktikan  adanya  hubungan  darah  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Sedangkan Hj. Nurbaya, Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo (Wawancara tanggal 5 Oktober 2016 ) berpendapat putusan Mahkama Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tersebut memang  mengarah  pada  pembagian  harta  ayah  kepada  anak  di  luar  nikah.  Tetapi, pembagian  harta  tidak  bias  di  implementasikan  sebagai  warisan  menurut  konsep  dasar hukum Islam yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbanganak perempuan. Hal  tersebut  dikarenakan  warisan  menurut  konsep  dasar  Hukum  Islam  memiliki  syarat seperti  adanya  nasab  atau  hubungan  sah  menurut  perkawinan.  Nasan  adalah  keturunan sedarah  atau  hubungan-hubungan  kekerabatan  di  dalam  Islam  melalui  perkawinan  yang sah  atau  melalui  pengakuan  seorang  laki-laki  bahwa  itu  anaknya  yang  di  akuti  dengan adanya bukti-bukti DNA dan tes darah. Selanjutnya Hj. Nurbaya mengatakan “ kalau mau disingkronisasikan  dengan  konsep  dasar  hukum  islam  jangan  di  beri  nama  waris,  kalau waris  syaratnya  harus  ada  hubungan  kekerabatan  yang  sah.  Jadi  silakan  memperoleh hanya tetapi bukan nama waris, misalnya hibah, sedekah, dan lain-lain.
Sehubungan  dengan  pembagian  hak  waris  anak  diluar  nikah  pada  Pengadilan Agama  Pasarwajo  belum  pernah  terjadi  atau  belum  ada  kasus.  Untuk  lebih  jelasnya  hal tersebut di dapat dilihat pada table sebagai berikut:

## Tabel I:

## Data Hak Anak Diluar Nikah
No.  Kasus Jumlah Kasus Keterangan 1. Waris 0 Ada Hubungan Kekerabatan 2. Hibah 0 Tidak  Ada  Hubungan Kekerabatan 3. Sedekah 0 Tidak  Ada  Hubungan Kekerabatan
Sumber Data : Pengadilan Agama Pasarwajo, Tahun 2016
A  Mukti  Anto,  (http:/badilag.net/data/artikel/diskudi/%20hukum.  Diunduh  6 Oktober  2016)  menyebutkan  hokum  perdata  yang  timbul  akibat  dari  adanya  hubungan dara  ini  meliputi  hubungan  hokum,  hak  dan  kewajiban  antara  anak  dengan  ayah  dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab, (2) hubungan mahram, (3) hubungan hak dan kewajiban, (4) hubungan kewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan dari hubungan  hak  dan  kewajiban  karean  nasab  ketika  mereka  sama  masih  hidup  dan  (5) hubungan wali nikah bagi anak perempuan.
Ahmad Rofiq (2003:380) menyebutkan salah satu sabda Nabi dalam Hadis riwayat Muttafaq  “alaiha  yang  di  riwayatkan  oleh  bukhari  dan  muslim:’  Nabi  SAW  bersabda: beriaklah  bagian-bagian  tertentu  kepada  orang  orang  yang  berhak”.  Maka  demikian, hubungan waris adalah suatu hokum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta tata cara  pembagian  harta  peninggalan  dari  seorang  yang  sudah  meninggal(pewaris)  kepda
keluarga  dan  kerabat-kerabatnya  yang  di  tinggalkan  (ahli  waris).  Saling  mewarisi  terjadi antara pewaris dengan ahli warisnya. Proses saling mewarisi tidak sedemikian rupa terjadi dengan sendirinya, ada beberapa sebab-sebab terjadinya saling waris ialah:
a) Al-Qarabah (pertalian darah)
Sebab saling mewarisi berasal dari hubungan darah, dimana semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah mendapatkan bagiannya sesuai dengan dekat jauhnya kekerabatannya.  Baik  itu  laki-laki,  bahkan  bayi  yang  masih  dalam  kandungan memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.
b) Al-Musahrah (hubungan perkawinan)
Sebab  saling  mewarisi  Al-Musahrah  berasal  dari  perkawinan  yang  sah  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan,  baik  menurut  hokum  agama  dan  kepercayaan maupun hokum Negara yang memyebabkan adanya hubungan saling mewarisi.
c) Al-Wala (memerdekakan hamba sahaya)
Al-Wala adalah hubungan kewarisan karena seorang memerdekakan hamba sahaya, atau  melalui  perjanjian  tolong  menolong.  Laki-laki  disebut  ma’tiq  dan  perempuan disebut mu’tiqah. Bagiannya 1/6 dari harta waris pewaris.

## 2. Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Anak  Diluar  Nikah  Sebagai  Ahli  Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 1 Tahun  1976  Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) dan ayat  (2)  hanya  menyebabkan:  (1)  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  (2)  Kedudukan  anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya,  hal  ini  sesuai  dengan  pasal  100  kompilasi  hokum  islam. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  kemudian  putusan  mahkama  konstitusi  No. 46/PUUVIII/2010 dikeluarkan pada tanggal 17 Februai 2012 berdasarkan permohonan uji materi  pasal  2  ayat  (2)  dan  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Permohonan mempertanyakan konstitusional pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Pekawinan.  Akibat  kedua  pasal  tersebut, pemohon  merasa  hak  konstitusionalnya  dirugikan  karena  tidak  bisa  mendapatkan pengesahan  status  hukum  bagi  anak  pemohon  yang  merupakan  hasil  hubungan  dari perkawinan sirri.
Amar  putusan  Mahkama  Konstitusi  No.  46/PUUVIII/2010  mengabulkan permohonan  uji  materi  pemohon  dengan  menyatakan:  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan kuluarga ayahnya.
Dalam  putusan  Mahkama  Konstitusi  berpendapat  bahwa  “Secara  alamiah,  tidak mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa  adanya  pertemuan  antara  ovum  dan spermatozoa baik melalu hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lainberdasarkan perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya  pertumbuhan.  Oleh,  karena  itu
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan  tersebut  sebagai  ibunya.  Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika  hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.  Lebih-lebih  manakala  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  ada memungkinkan  dapat  dibuktikan  bahwa  seorang  anak  itu  merupakan  anak  dari  laki-laki tertentu.
Putusan  Mahkama  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010  mengundang  kontroversi,  ada beberapa  pihak yang menganggap  putusan mahkama konstitusi itu memberikan jaminan dan  perlingdungan  terhadap  anak  di  luar  perkawinan  resmi.  Padahal  sebelumnya,  seuai pasal 43 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ”Anak diluar kawin hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga sang ibu”. Reaksi yang paling terlihat dari MUI. Sebab keputusan itu  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Jika  dibiarkan  akan  menimbulkan  kegelisahan, kerisauan, bahkan kegoncangan bagi umat Islam.
Drs.  Imam  Tabroni  (Lensa  Kasus  Edisi  Mei  2012,  Hal.17)  berpendapat  bahwa  “ Putusan Mahkama Tersebut terindikasi memutar balikan ajaran Islam dan lebih gawat lagi mengubah syariat agama. Padahal dalam hukum islam telah secara tegas dijelaskan tentang ketiadaan hubungan keperdataan anak hasil perzinahan dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
Hj.  Nurbaya,  Hakim  Pengadilan  Agama  Pasarwajo  (Wawancara  Tanggal  5  Oktober 2016) menanggapi tentang anak diluar kawin sesuai dengan putusan Mahkama Konstitusi bahwa “anak yang lahir di luar kawin sesuai dengan putusan Mahkama Konstitusi itu ada tiga macam, yang  pertama ialah anak  diluar kawin resmi atau biasa di sebut kawin sirri, yang  kedua  ialah  anak  yang  diluar  kawin  yang  kemudian  ketika  ibunya  masih hamilkemudian  di  kawini  oleh  ayah  sianak  biasa  di  sebut  kawin  wanita  hamil  dan  yang terkhir ialah anak diluar kawin yang tidak pernah sama sekali ada perkawinan atau biasa di sebut  anak  zinah.  Apabila  kategori  pertama  anak  diluar  kawin  itu  merupakan  anak bapaknya, karena dalam hukum Islam kawin sirri itu merupakan kawin yang sah sehingga sama dengan anak sah, kemudian yang kedua anak yang lahir ketika ibunya hamil dikawini oleh suami yang merupakan bapak biologis anaknya juga merupakan anak yang sah, dan yang ketiga anak luar kawin yang tidak pernah dikawini tidak bisa disebut anak sah dan merupakan anak luar kawin.
Selanjutnya  Hj.  Nurbaya,  Mengemukakan  bahwa”  apabila  putusan  mahkama konstitusi  mengakibatkan  semua  anak  diluar  kawin  mempunyai  hubungan  keperdataan anak  luar  kawin  dengan  warisan  yang  dalam  hal  ini  nasab  tentu  tidak  bisa.  Karena  yang sebelumnya  saya  jelaskan  bahwa  anak  diluar  kawin  ada  tiga  macam  dan  yang  ketiga- tiganya boleh mendapatkan hubungan keperdataan  namun untuk hubungan  nasab hanya anak  luar  kawin  dalam  perkawinan  sirri  dan  anak  diluar  kawin  yang  kemudian  ibunya dikawini oleh bapak biologisnya si anak yang mendapatkannya.
Chatib  Rasyid  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Semarang  (makalah  dalam  seminar  status anak  diluar  kawin  dan  hak  keperdataan  lainnya,  pada  tanggal  10  april  2012,  di  IAIN
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Walisongo Semarang) berpendapat bahwa dari putusan mahkama konstitusi no. 46/PUU- VIII/2010 ada beberapa hal yang pantut menjadi catatan. Pertama, persoalan status anak yang lahir di luat perkawinan itu bermuara pada masalah perkawinan yang tidak tercatat. Kedua,  pengembangan  analisis  selanjutnya  adalah  seputar  anak  yang  lahir  diluar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa. Ketiga, menyangkut pengadilan agama.
Selanjutnya  Chatib  Rasyid  mengemukakan  bahwa  “kenyataan  yang  ada  di masyarakat luas, anak Indonesia terdapat tiga macam status kelahirannya, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; anak yang lahir di perkawinan; anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zinah)”. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang no.1 Tahun 1974  tentang  perkawinan,  itu  tidak  berdiri  sendiri,  sangat  berkaitan  dengan  adanya perkawinan sebagai mana di atur oleh pasal 2 Undang-Undang no.1 Tahun 1974. Di sebut luar perkawianan, karna perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat (2) tidak bisa “luar perkawian “itu di artikan sebagai perzinaan, karna perbuatan zinah itu di lakukan  sama  sekali  tanpa  ada  perkawinan,  beda  sekali  antara  luar  perkawinan  dengan tanpa perkawinan.
H.  Muhtar,  Kepala  Kantor  Kemenag.  Kabupaten  Buton  (wawancara  tanggal  10 Oktober  2016)  mengatakan  bahwa  “anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sirrihdi  golongkan pada  anak  luar  kawin.  Dengan  di  akuinya  perkawinan  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama masing-masing  mempelai  namun  tidak  di  catatkan  sebagai  suatu  perkawinan  yang  sah maka seharusnya anaka yang lahir dari perkawinan tersebut termasuk  sebagai anak sah. Namun kenyataan, anak itu di golongkan sebagai anak luar kawin ujur.
Dari  putusan  mahkama  konstitusi  no.  46/PUU/VIII/2010  menurut  Chatib  Rasyid (Http:/Badiag.  Net/data/artikel,  majalah  2  makna,  di  unduh  tanggal  2  November  2016) dapat di simpulkan hal hal sebagai berikur: (1) yang di maksud dengan anak yang lahir  di luar  perkawinan  adalah  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  menurut  agama,  tetapi  tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti kata sah secara materil tetapi tidak sah secara formil. Tidak termasuk anak yang lahir tampa perkawinan (anak zinah), karena anak zinah sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan. (2) Untuk melegalkan  “anak  yang  lahir  diluar  perkawinan”  secara  hukum  adalah  dengan  terlebih dahulu  dengan  melakukan  pengesahan  (isbat  kawin)  di  pengadilan  dan  di  lanjutkan dengan pengesahan anak di pengadilan yang sama. Dengan adanya pengesahan anak dari pengadilan maka anak yang lahir dari luar perkawinan sudah seutuhnya sama dengan anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. (3) Anak yang lahir tampa perkawinan (anak  hasil  zinah)  tidak  dapat  di  legalkan  secara  hukum,  karena  di  samping  tidak  ada lembaga  pengesahan  zinah  juga  perbuatan  zinah  adalah  merupakan  perbuatan  yang melanggar hukum yang tidak layak mendapatkan legalitasi hukum.
Menurut  Hj.  Nurbaya  (Wawancara  tanggal  5  Oktober  2016)  bahwa  “hokum  Islam dengan  putusan  mahkama  konstitusi  itu  berbeda,  artinya  dua  hal  yang  tidak  bisa  di hubungkan,  apbila  putusan  mahkama  konstitusi  itu  menjadi  pedoman  bagi  peraturan perundang-undangan  yang  di  bawahnya  dan  diterapkan  oleh  pengadilan  Agama  maupun Pengadilan  Negeri.  Jadi  sebenarnya  ada  atau  tidaknya  Putusan  Mahkama  Konstitusi terhadap anak diluar kawin tidak berpengaruh dalam Hukum Islam. Karena dalam hokum Islam anak diluar kawin didalam perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat kedudukan
Tinjauan Hukum Hak Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
anaknya  sama  dengan  anak  sah.  Kecuali  anak  luar  kawin  zinah,  anak  zinah  tidak  bisa berubah menjadi anak apapun.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  hak  waris  Anak  Luar  Nikah  Berdasarkan Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  maka  penulis  menyimpulkan sebagai berikut:
Hak Waris Anak Diluar Nikah sebagai Ahli waris berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,DIPENGADILAN  Agama  Pasar  Wajo.Anak  Luar  Kawin merupakan  seluruh  anak  luar  kawin  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  ketentuan  yang ketentuan ataupun syaratnya tertuang dalam pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Anak  luar  kawin  terbagi  dalam  3  golongan  yaitu:  (a)  Anak  luar  nikah/kawin  dalam perkawinan  yang  sah  menurut  agama  Islam  maupun  tidak  dicatatkan  atau  bisa  disebut dengan  kawin  sirri;  Anak  luar  nikah/kawin  yang  dimana  ibu  dari  anak  tersebut  hamil kemudian dikawini oleh bapaknya si anak atau sering disebut perkawinan wanita hamil;(c) Anak  luar  kawin  yang  sama  sekalitidak  dalam  perkawinan  yang  sah  atau  sering  di  sebut anak zinah.
Berdasrkan hasil penelitian penulis, anak luar kawini yang sama sekali tidak dalam suatu  perkawinan  yang  sah  tidak  termasuk  dalam  hal  saling  mewarisi,  kecuali  melalui pengakuan  seorang  laki-laki  bahwa  itu  anaknya  yang  diikuti  dengan  adanya  bukti-bukti DNA  dan  tes  darah  berdasarkan  Keputusan  Mahkama  Konstitusi  Nomor.46/PUU- VIII/2010.
Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Anak  Diluar  Nikah/Kawis  sebagai  ahli  waris berdasarkan Undang-Undang yang berlaku Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Untuk  bagian  waris  anak  luar  kawin  dalam  perkawinan  sirri  sama  dengan  bagian  dalam perkawinan yang sah.
Untuk  manak  perempuan  apabila  sendiri  atau  hanya  seorang  maka  akan mendapatkan bagian ½ dan apabila anak perempuan tersebut lebih dari satu orang maka akan mendapatkan 2/3 bagian. Satu anak perenpuan jika ia mewarisi bersama 1 atau lebih cucu perempuan, maka perempuan akan mendapatkan ½ bagian dan satu atau lebih cucu perempuan mendapatkan 1/6 bagian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manah,  2008. Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia Jakarta:  Prenada Media
Ahmad Rofiq, 2003 . Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Amir Syarifuddin, 2002. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqrh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Prenada Media Grup.
Baidhowi. 2010. Buku Ajar Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam . Semarang: Unnes Beni Ahmad Saebani, 2008 . Metode Penelitian Hukum . Bandung Pustaka Setia.
Hasbi Ash-Shidieqy, 1983. Hukum Waris Dalam Syariat Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Hilam Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Adat . Bandung. Citra Aditnya Bakti.
Hilam  Hadikusuma.1990. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menutut  Perundangan,  Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung: Mandar Mandur.
Ibrahim  Johni.  2006. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang:  Bayu  media Publising.
Jonathan  Sarwono,  2006, Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Komariah. 2005. Hukum Perdata . Malang: UMM Malang.
Lexy Moleang, 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosada Karya.
Mohammad Daud Ali. 2004. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mohammad  Idris  Ramulyo,  2000. Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut KUHPER (BW) . Sinar Grafika, Jakarta.
Muslan  Abdurrahyman,  2009, Sosiologi  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Cetakan  Pertama. Malang: UMM Press
R.  Wirjono  Pradjodikoro,  1974, Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia .  Sumur  Bandung, Bandung.
H.M. Idris Ramulyo. 2004. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam . Sinar Grafika. Jakarta.
H.  R.  Otje  Salman  dan  Mustofa  Haffas,  2006. Hukum  Waris  Islam .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.