History: Received  : 19 June 2023 Revised  : 20 June 2023 Accepted  : 24 June 2023 Published : 28 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023, 257-267 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i3.3453

## EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: TINJAUAN DARI PRESFEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2
1,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga,Surabaya, Indonesia Corresponding Author: tiara_melati2022@fisip.unair.ac.id 1 , sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id 2

## Abstrak
Dalam era modern ini, kebijakan publik yang mendorong inklusi sosial telah menjadi perhatian penting bagi  banyak  negara  dan  pemerintahan  daerah.  Upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan memastikan  keadilan  bagi  semua  warganya  menjadi  fokus  utama  dalam  pembentukan  kebijakan  ini. Melalui  langkah-langkah  konkret  dan  strategis,  kebijakan  publik  dapat  berperan  sebagai  penggerak dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk  berpartisipasi  dan  mendapatkan  manfaat  dari  pembangunan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi implementasi kebijakan publik berupa  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi,  Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya  dalam  mendorong  inklusi  sosial.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  serta  menggunakan teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  BPNT  telah  memberikan  dampak  positif  dalam meningkatkan  inklusi  sosial  di  Kelurahan  Bendulmerisi.  Namun,  terdapat  aspek  yang  perlu  dievaluasi yakni  pendataan  warga  yang  berhak  menerima  bantuan  dan  sosialisasi  yang  lebih  efektif  mengenai penggunaan KPM.
Kata Kunci:  Evaluasi, Kebijakan Publik, Inklusi Sosial

## Abstract
In  this  modern  era,  public  policies  that  promote  social  inclusion  have  become  a  significant  concern  for  many countries  and  local  governments.  Efforts  to  reduce  social  inequality  and  ensure  fairness  for  all  citizens  are  the primary focus in the formulation of these policies. Through concrete and strategic steps, public policies can play a pivotal role in creating an inclusive society, where every individual has equal opportunities to participate and benefit from development. This research aims to evaluate the implementation of a public policy, namely the Non-Cash Food Assistance (BPNT), in Bendulmerisi Village, Wonocolo District, Surabaya City, in promoting social inclusion. The research methodology used is descriptive with a qualitative approach, employing data collection techniques such as observation,  interviews,  and  documentation.  The  findings  of  the  study  indicate  that  the  implementation  of  BPNT policy has yielded positive impacts in enhancing social inclusion in Bendulmerisi Village. However, there are aspects that  need  to  be  evaluated,  such  as  the  accurate  registration  of  eligible  recipients  and  the  need  for  more  effective socialization regarding the utilization of the Beneficiary Card (KPM).
Keywords: Evaluation, Public Policy, Social Inclusion
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...

## Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk  Indonesia.  Dalam  konteks  yang  lebih  sempit,  kemiskinan  mengacu  pada keadaan ketika individu tidak memiliki cukup uang tunai dan barang dagangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam perspektif yang lebih  luas,  kemiskinan  dapat  dipahami  sebagai  kondisi  kompleks  yang  melibatkan berbagai aspek. Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan penduduk suatu negara untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  pangan,  sandang,  papan,  pendidikan, kesejahteraan, dan kesempatan kerja (Mulia, 2022)
Menurut  data  Bank  Dunia,  kemiskinan  didefinisikan  sebagai  keadaan  ketika seseorang  hidup  dengan  pendapatan  di  bawah  garis  kemiskinan  yang  ditentukan. Namun, kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan rendah. Para ahli sepakat bahwa kemiskinan  juga  melibatkan  akses  terbatas  terhadap  pendidikan,  perumahan  layak, pelayanan  kesehatan,  dan  kesempatan  ekonomi.  Faktor-faktor  struktural  seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan, dan kebijakan yang tidak inklusif juga berperan dalam mempertahankan dan memperluas kesenjangan kemiskinan. Salah satu pendapat ahli adalah bahwa kemiskinan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling terkait. (Dawami et al., 2021), seorang ekonom dan penerima Hadiah Nobel dalam  bidang  Ekonomi,  mengemukakan  bahwa  kemiskinan  disebabkan  oleh ketidakadilan  sosial,  ketidakmerataan  distribusi  sumber  daya,  dan  kurangnya kesempatan  yang  setara.  Pendekatan  ini  menekankan  pentingnya  memperhatikan faktor-faktor struktural dan kesenjangan dalam upaya mengatasi kemiskinan.
Selain  itu,  perlu  dilakukannya  pendekatan  holistik  dalam  memerangi  kemiskinan. (Rasdi  &  Kurniawan,  2019),  berpendapat  bahwa  perlu  adanya  upaya  yang terkoordinasi  dalam  bidang  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur  untuk mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dan  mengurangi  kemiskinan.  Pendekatan  ini menekankan  pentingnya  mengatasi  berbagai  aspek  kemiskinan  secara  simultan  dan berkelanjutan.  Namun,  penting  untuk  mencatat  bahwa  kemiskinan  adalah  masalah yang  kompleks  dan  multi-dimensi,  dan  pendapat  para  ahli  tidak  selalu  homogen. Berbagai faktor seperti konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara juga perlu diperhitungkan dalam memahami dan mengatasi kemiskinan. Pendapat para ahli ini  memberikan  wawasan  dan  pandangan  penting  dalam  memahami  kemiskinan. Namun,  perlu  diingat  bahwa  pendekatan  yang  holistik  dan  terpadu  serta  tindakan konkret dari pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor terkait lainnya diperlukan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan secara efektif.
Di  negara  Indonesia  sendiri  telah  banyak  kebijakan  yang  dilakukan  baik  oleh pemerintah  daerah  maupun  pusat  dalam  upaya  menurunkan  angka  kemiskinan  dan menurunkan  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat.  Kebijakan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  merupakan  salah  satu  langkah  konkret  yang diambil  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  inklusi  sosial  di  Indonesia.  Hal  ini
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
dilakukan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permensos RI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan  Pangan  Non  Tunai.  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  jenis  bantuan  non tunai  yang  diberikan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  setiap  bulan. Pencairan dana hanya dapat dilakukan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur  atau  di  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E-Warong).  BPNT  merupakan program bantuan pangan yang menggunakan mekanisme non tunai, di mana bantuan pangan  diberikan  kepada  keluarga  miskin  melalui  kartu  elektronik  atau  e-warung. Program  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  bantuan  pangan  tepat  sasaran, mengurangi  kesenjangan  sosial,  serta  memberikan  akses  yang  lebih  mudah  dan layanan  yang  lebih  terjangkau  bagi  keluarga  yang  membutuhkan.  Dalam  konteks inklusi sosial, BPNT memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, pilihan, dan  kemandirian  bagi  penerima  bantuan.  Dengan  menggunakan  kartu  elektronik, keluarga  miskin  dapat  memilih  makanan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  preferensi mereka,  tanpa  harus  terikat  pada  paket  bantuan  pangan  yang  sudah  ditentukan sebelumnya. Ini memberikan ruang bagi mereka untuk menjaga keberagaman pangan dan mempertahankan budaya serta kebiasaan makanan mereka.
Selain itu, BPNT juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan  pangan.  Penggunaan  teknologi  dalam  program  ini  memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap data penerima bantuan dan penggunaan kartu. Dengan  demikian,  penyalahgunaan  dan  korupsi  dalam  program  bantuan  dapat diminimalkan,  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  program  tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian tentang evaluasi  kebijakan  publik  berupa  BPNT  dalam  mendorong  inklusi  sosial  dengan tinjauan  dari  presfektif  kebijakan  publik  dengan  studi  kasus  yang  dilakukan  di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kelurahan  Bendulmerisi,  Kecamatan  Wonocolo,  Kota Surabaya.  Lokasi  tersebut  dipilih  atas  pertimbangan  bahwa  Kelurahan  Bendulmerisi merupakan  salah  satu  daerah  yang  masuk dalam  program kebijakan  Bantuan  Pangan Non  Tunai  dari  pemerintah.  Sebanyak  250  KPM  yang  tersebar  di  12  RW  58  RT  di wilayah  Kelurahan  Bendulmerisi  menerima  bantuan  dari  pemerintah  dengan  jumlah nominal bantuan sebesar Rp500.000,- untuk tiga bulan bantuan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  kuantitatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  metode  berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  tujuannya  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  populasi atau  sampel  tertentu.  Teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya  dilakukan  secara random.  Pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian  analisis  data  bersifat kuantitatif/  statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah  ditetapkan
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
(Sugiyono,  2018)).  Selain  itu  menurut  (Nurlan,  2019)  bahwa  penelitian  kuantitatif adalah penelitian yang menekankan kekuatan dalam mengumpulkan data yang dapat diukur secara konsisten dan memungkinkan analisis statistik yang mendalam. Mereka menyatakan,  "Penelitian  kuantitatif  memberikan  kerangka  kerja  yang  sistematis  dan objektif untuk mengeksplorasi fenomena yang dapat diamati dan diukur."
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yakni  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Menurut  (Ni’matuzahroh  &  Prasetyaningrum,  2018), Observasi  dapat  memberikan  data  yang  akurat  dan  kontekstual  tentang  perilaku, interaksi,  dan  situasi  yang  diamati.  Jupp  menyatakan,  "Observasi  langsung memberikan wawasan yang mendalam tentang situasi atau kejadian yang tidak dapat diperoleh  melalui  wawancara  atau  sumber  data  lainnya."  Kemudian  yang  dimaksud dengan “wawancara” menurut Kvale (1996), wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif  responden.  Kvale  menjelaskan,  "Melalui  wawancara,  peneliti  dapat mendapatkan  penjelasan  mendalam  tentang  pikiran,  motivasi,  nilai-nilai,  dan pengalaman  individu."  Selanjutnya,  Dokumentasi  melibatkan  pengumpulan  data  dari dokumen  tertulis,  catatan,  laporan,  atau  arsip  yang  relevan  dengan  penelitian  atau evaluasi.  Menurut  (Yusuf  Perdana  et  al.,  2019),  Dokumentasi  dapat  memberikan  data historis,  kontekstual,  dan  objektif  yang  dapat  mendukung  analisis  dan  interpretasi. (Yusuf Perdana et al., 2019) menyatakan, "Dokumentasi dapat mencakup berbagai jenis materi, seperti dokumen resmi, catatan pertemuan, memo internal, laporan publik, atau sumber data lainnya."

## Hasil Dan Pembahasan
Evaluasi  kebijakan  publik  adalah  proses  penting  untuk  mengevaluasi  efektivitas, efisiensi,  dan  dampak  kebijakan  yang  telah  diterapkan.  Dalam  hal  ini,  evaluasi kebijakan  publik  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kelurahan  Bendulmerisi, Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya,  dapat  memberikan  wawasan  yang  berharga tentang  bagaimana  kebijakan  ini  mendorong  peningkatan  inklusi  sosial  di  tingkat kelurahan.  (Angeline  &  Sulandari,  2020),  mengemukakan  lima  kriteria  evaluasi kebijakan  yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  keberhasilan sebuah  kebijakan  publik  yakni  Efektifitas,  Efisiensi,  Keadilan,  Kepuasan  Publik  dan Dampak  Jangka  Panjang.  Evaluasi  dalam  penelitian  ini  akan  mengimplementasikan lima  kriteria  evaluasi  tersebut  untuk  dapat  memahami  bagaimana  hasil  evaluasi kebijakan publik berpengaruh dalam mendorong peningkatan inklusi sosial.

## 1. Efektifitas
Efektifitas  merupakan  kriteria  evaluasi  yang  menyoroti  sejauh  mana  kebijakan berhasil  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Efektivitas  mencakup  pertanyaan  apakah kebijakan  menghasilkan  hasil  yang  diinginkan  dan  apakah  tujuan-tujuan  tersebut
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
tercapai dengan efisien. Dalam konteks kebijakan publik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), evaluasi dapat melihat sejauh mana kebijakan ini berhasil menyediakan bantuan  pangan  yang  memadai  kepada  keluarga  miskin  di  Kelurahan  Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Analisis yang dilakukan melibatkan pengukuran partisipasi masyarakat dalam program BPNT, tingkat keterjangkauan bantuan pangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar pangan keluarga penerima manfaat. Data survei dan wawancara  dapat  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  mengenai  tingkat kepuasan dan dampak program BPNT pada kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Terdapat  2  aspek  penting  yang  terkandung  dalam  efektifitas  sebagai  kriteria  dalam mengevaluasi kebijakan, yakni adanya hasil yang sesuai dengan tujuan diterapkannya kebijakan  dan  tercapainya  dampak  baik  dari  penerapan  kebijakan  publik  yang  dalam konteks penelitian ini yakni kebijakan pemberian BPNT.

## Adanya Hasil yang Sesuai dengan Tujuan Kebijakan
Berdasarkan  data  dari  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  Kelurahan  Bendulmerisi, Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya,  mengenai  hasil  yang  dirasakan  masyarakat terkait  pelaksanaan  kebijakan  pemberian  BPNT  menunjukan  bahwa  hasil  yang dirasakan  oleh  masyarakat  masih  belum  optimal  karena  masih  ada  beberapa masyarakat yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan bantuan BPNT yang juga diindikasikan  terjadi  kesalahan  dalam  pendataan  warga  kurang  mampu  dan  warga yang sebenarnya mampu tetapi mendapat bantuan BPNT. Dalam menghadapi masalah ini masyarakat ikut berpartisipasi menyuarakan suara terhadap para pejabat Kelurahan untuk  melakukan  tinjauan  langsung  terhadap  para  penerima  bantuan  agar  dapat memeriksa secara langsung demi tercapainya bantuan sesuai dengan masyarakat yang berhak menerimanya.
Di  sisi  lain,  observasi  juga  mencatat  adanya  hasil  berupa  peningkatan  partisipasi masyarakat penerima BPNT dalam kegiatan ekonomi lokal. Bantuan pangan non tunai memberikan  keluarga  miskin  kesempatan  untuk  berbelanja  di  pasar-pasar  lokal  dan memberdayakan  para  pedagang  setempat.  Hal  ini  mendorong  pertumbuhan  ekonomi lokal,  menciptakan  peluang  kerja,  dan  meningkatkan  interaksi  sosial  antara  keluarga miskin penerima BPNT dan komunitas sekitar.

## Tercapainya Dampak Baik dari Kebijakan
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  mengungkapkan  bahwa  kebijakan BPNT  telah  memberikan  efek  positif  dalam  membangun  rasa  solidaritas  dan  saling peduli antara warga kelurahan. Program ini mendorong kolaborasi dan gotong royong di  antara  warga  kelurahan  untuk  memastikan  distribusi  yang  adil  dan  efektif  dari bantuan  pangan.  Meskipun  dalam  praktiknya  masih  belum  mencapai  hasil  yang maksimal  terkait  target  penerima  bantuan  BPNT,  Masyarakat  tetap  saling  membantu
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
dalam  memahami  proses  pendaftaran,  penggunaan  kartu  BPNT,  dan  memastikan keluarga miskin yang membutuhkan mendapatkan manfaat yang seharusnya.
Dampak  baik  yang  muncul  dari  program  ini  mendorong  terjadinya  peningkatan inklusi  sosial  di  mana  masyarakat  aktif  ikut  serta  dalam  kegiatan  mensukseskan program  kebijakan  pemerintah.  Selain  itu,  masyarakat  juga  aktif  meyuarakan  suara perihal pengajuan pendataan ulang mengenai warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan  BPNT  ini.  Di  sisi  kegiatan  ekonomi  pun,  dampak  yang  diberikan  dari implementasi  program  kebijakan  ini  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  ekonomi  lokal.  Hal  ini  juga  berdampak  pada  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  lokal,  menciptakan  peluang  kerja,  dan  meningkatkan  interaksi  sosial  antara keluarga penerima BPNT dan komunitas sekitar.

## 2. Efisiensi
Kriteria  ini  menilai  penggunaan  sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan. Efisiensi  mencakup  pertanyaan  apakah  kebijakan  dilaksanakan  secara  hemat,  dengan menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  secara  efisien.  Hasil  dari  data  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) dalam mendorong inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya juga mencapai kriteria efisiensi. Data observasi menunjukkan bahwa  implementasi  kebijakan  BPNT  dilakukan  secara  efisien  dengan  menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik.
Melalui  observasi,  dapat  diamati  bahwa  proses  distribusi  bantuan  pangan  non tunai dilakukan secara teratur dan efektif. Program penyaluran bantuan dilakukan oleh pejabat  kelurahan  berjalan  dengan  aman  dan  lancar.  Warga  yang  berpartisipasi  pun menjalakan  kegiatan  penerimaan  bantuan  dengan  kondusif.  Keluarga  miskin  di Kelurahan  Bendulmerisi  menerima  Kartu  Penerima  Manfaat  (KPM)  yakni  kartu elektronik di mana dana BPNT masuk dan dapat menggunakannya dengan mudah saat berbelanja kebutuhan pangan di toko-toko yang bekerjasama maupun melakukan tarik tunai  di  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kebijakan BPNT  telah  berhasil  mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  yang  ada  dalam implementasinya.
Selain  itu,  hasil  dokumentasi  dari  pihak  terkait  program  BPNT  juga mengungkapkan  bahwa  proses  administrasi  dan  pengelolaan  kebijakan  ini  berjalan dengan baik. Pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan peserta dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara masih menunjukan adanya kekurangan  dalam  hal  pendataan  warga  miskin  yang  berhak  mendapatkan  bantuan. Dalam  kasus  ini  terdapat  beberapa  warga  yang  berpendapat  adanya  warga  dengan ekonomi mampu yang juga ikut menerima bantuan BPNT. Namun, masih ada juga di luar sana warga miskin yang tidak mendapatkannya.
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
Kombinasi  data  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  memberikan  bukti bahwa  kebijakan  BPNT  di  Kelurahan  Bendulmerisi  memiliki  efisiensi  dalam penggunaan  sumber  daya  yang  tersedia.  Pendistribusian  bantuan  pangan  dilakukan dengan  efisien,  pengelolaan  administrasi  program  berjalan  baik,  tetapi  masih  ada kekurangan  di  bagian  pendataan  warga  miskin  yang  berhak  mendapatkan  bantuan masih belum optimal.
Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan nilai efisiensi program bantuan ini  yakni  dengan  melakukan  peninjauan  ulang  mengenai  data  warga  miskin  yang berhak  mendapatkan  bantuan  sehingga  target  penerima  bantuan  bisa  tersalurkan secara optimal dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

## 3. Keadilan
Kriteria  ini  mempertimbangkan  sejauh  mana  kebijakan  memenuhi  prinsip-prinsip keadilan  dan  distribusi  yang  adil.  Keadilan  mencakup  pertanyaan  apakah  kebijakan mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi,  serta  memberikan  perlakuan  yang  adil kepada  semua  pihak  yang  terlibat.  Hasil  dari  data  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berhasil mendorong inklusi sosial di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo,  Kota  Surabaya,  terdapat  beberapa  isu  yang  menunjukkan  bahwa  kriteria keadilan masih belum optimal. Data observasi menunjukkan bahwa meskipun bantuan pangan  non  tunai  telah  tersedia  bagi  keluarga  miskin,  masih  ada  beberapa  keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dan ada juga keluarga mampu yang mendapat  bantuan.  Selain  itu  masih  terdapat  beberapa  masyarakat  penerima  BPNT yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami  mekanisme penggunaan kartu  KPM.  Beberapa  responden  dalam  wawancara  juga  menyampaikan  bahwa informasi  yang  diberikan  mengenai  program  BPNT  belum  cukup  jelas  dan komprehensif, sehingga ada ketidakpastian dan kebingungan dalam penggunaan kartu tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  kesenjangan  informasi  yang  dapat mempengaruhi keadilan akses terhadap bantuan.
Meskipun  program  BPNT  telah  memberikan  manfaat  kepada  keluarga  miskin, kebijakan  ini  perlu  terus  dievaluasi  dan  ditingkatkan  untuk  meningkatkan  kriteria keadilan.  Dalam  hal  ini,  pendekatan  yang  lebih  komprehensif  dalam  memberikan informasi  kepada  peserta  program,  serta  peningkatan  pelayanan  informasi,  dalam konteks  ini,  para  aparatur  kelurahan  harus  mampu  mengedukasi  masyarakat  dengan menyesuaikan  tingkat  pemahaman  di  kalangan  masyarakat  mengenai  mekanisme penggunaan  kartu  KPM.  Dalam  rangka  mendorong  inklusi  sosial  yang  lebih  luas, penting  bagi  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  terkait  untuk  terus  memantau dan mengevaluasi kebijakan BPNT,  serta melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar kriteria keadilan dapat tercapai secara lebih optimal.
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...

## 4. Kepuasan Publik
Kepuasan Publik merupakan kriteria yang melibatkan penilaian terhadap kepuasan dan  tanggapan  masyarakat  terhadap  kebijakan  yang  diterapkan.  Kepuasan  publik mencakup pertanyaan apakah kebijakan mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Hasil dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai  kriteria  kepuasan  publik  yang  relatif  optimal  di  Kelurahan  Bendulmerisi, Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya.  Namun,  terdapat  aspek-aspek  yang  perlu dievaluasi  dan  diperbaiki  terkait  pendataan  warga  dan  sosialisasi  penggunaan  Kartu Penerima Manfaat (KPM).
Data  observasi  menunjukkan  bahwa  mayoritas  warga  yang  menerima  bantuan pangan non tunai merasa puas dengan kebijakan ini. Mereka mengungkapkan bahwa adanya  bantuan  tersebut  telah  membantu  memenuhi  kebutuhan  pangan  mereka dengan  lebih  mudah  dan  teratur.  Wawancara  juga  mengungkapkan  adanya  perasaan terbantu dan dihargai oleh pemerintah melalui program BPNT.
Namun,  observasi  juga  mengungkapkan  adanya  kekurangan  dalam  proses pendataan  warga  yang  perlu  dievaluasi  lebih  lanjut.  Terdapat  beberapa  keluarga miskin  yang  belum  terdaftar  sebagai  penerima  bantuan  meskipun  memenuhi  kriteria yang  ditetapkan.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  perbaikan  dalam  proses  pendataan untuk  memastikan  bahwa  semua  keluarga  miskin  yang  membutuhkan  dapat teridentifikasi dan menerima bantuan yang seharusnya.
Selain itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa warga yang belum sepenuhnya memahami dan teredukasi  mengenai penggunaan Kartu Penerima Manfaat  (KPM).  Beberapa  responden  mengaku  kesulitan  dalam  menggunakan  kartu tersebut saat berbelanja di toko. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada warga mengenai cara penggunaan kartu dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program BPNT.
Dalam  rangka  meningkatkan  kepuasan  publik,  perlu  dilakukan  evaluasi  dan perbaikan  dalam  pendataan  warga  serta  peningkatan  sosialisasi  penggunaan  KPM. Proses pendataan harus lebih akurat dan inklusif, sehingga tidak  ada keluarga miskin yang  terlewatkan  dalam  menerima  bantuan.  Selain  itu,  sosialisasi  yang  efektif  perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh agar seluruh warga memahami dengan baik cara penggunaan kartu dan manfaat dari kebijakan BPNT.
Dengan  evaluasi  dan  perbaikan  yang  tepat,  diharapkan  kebijakan  BPNT  dapat mencapai  kepuasan  publik  yang  lebih  optimal  di  Kelurahan  Bendulmerisi.  Pendataan yang  akurat  dan  sosialisasi  yang  efektif  akan  membantu  memastikan  bahwa  bantuan pangan  non  tunai  dapat  diakses  dengan  mudah  dan  memberikan  manfaat  yang maksimal bagi keluarga miskin, sehingga inklusi sosial dapat tercapai secara lebih luas dan berkelanjutan.
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...

## 5. Dampak Jangka Panjang
Kriteria  Dampak  Jangka  Panjang  mengevaluasi  konsekuensi  jangka  panjang  dari kebijakan.  Dampak  jangka  panjang  mencakup  pertanyaan  apakah  kebijakan  memiliki dampak  positif  yang  berkelanjutan  dan  mampu  menciptakan  perubahan  sosial  yang signifikan  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  luas.  Berdasarkan  data  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi,  implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)  di  Kelurahan  Bendulmerisi,  Kecamatan  Wonocolo,  Kota  Surabaya  telah memberikan  dampak  jangka  panjang  yang  signifikan  dalam  mendorong  peningkatan inklusi sosial.
Data  observasi  menunjukkan  bahwa  adanya  kebijakan  BPNT  telah  memberikan akses yang lebih mudah dan teratur terhadap uang no tunai untuk keperluan pangan bagi  keluarga  miskin  di  kelurahan  tersebut.  Dengan  menerima  bantuan  pangan  non tunai,  keluarga  miskin  dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan  mereka  secara  lebih konsisten,  membantu  mereka  keluar  dari  kondisi  kelaparan  dan  kekurangan  gizi.  Hal ini berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Selain  itu,  wawancara  dengan  peserta  program  BPNT  juga  menunjukkan  bahwa kebijakan  ini  telah  memberikan  mereka  rasa  aman  dan  perlindungan  sosial.  Mereka merasa  diakui  dan  diberdayakan  oleh  pemerintah  melalui  bantuan  yang  diterima. Dampak  psikologis  ini  penting  dalam  membangun  martabat  dan  integrasi  sosial  bagi keluarga  miskin,  yang  pada  gilirannya  berkontribusi  terhadap  peningkatan  inklusi sosial.
Dokumentasi  juga  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan  BPNT  telah mendorong  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  program-program  sosial  dan kegiatan  di  kelurahan.  Melalui  pemberdayaan  dan  pembelajaran  yang  diberikan kepada peserta, mereka menjadi lebih aktif dan berperan dalam komunitas mereka. Ini menciptakan  iklim  inklusif  di  Kelurahan  Bendulmerisi,  Kecamatan  Wonocolo,  Kota Surabaya,  di  mana  partisipasi  aktif  dari  keluarga  miskin  dan  komunitas  secara keseluruhan menjadi norma.
Secara  keseluruhan,  implementasi  kebijakan  BPNT  di  Kelurahan  Bendulmerisi memiliki  dampak  jangka  panjang  yang  signifikan  dalam  mendorong  inklusi  sosial. Dampak  ini  mencakup  peningkatan  akses  pangan  yang  teratur,  perlindungan  sosial, peningkatan  kesehatan  dan  kesejahteraan  keluarga  miskin,  serta  peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Melalui kebijakan ini, tercipta lingkungan yang  inklusif  di  mana  keluarga  miskin  dapat  merasa  dihargai,  didukung,  dan  terlibat dalam komunitas mereka.

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  implementasi  kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota  Surabaya  dalam  mendorong  inklusi  sosial,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
penting.  Pertama,  kebijakan  BPNT  telah  memberikan  dampak  positif  dalam meningkatkan  inklusi  sosial  di  Kelurahan  Bendulmerisi.  Melalui  bantuan  pangan  non tunai,  keluarga  miskin  dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan  secara  lebih  konsisten, mengurangi risiko kelaparan, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan mereka. Kedua,  kebijakan  ini  juga  memberikan  perlindungan  sosial  dan  rasa  aman  bagi keluarga  miskin.  Mereka  merasa  diakui  dan  diberdayakan  oleh  pemerintah  melalui bantuan  yang  diterima,  yang  berdampak  positif  pada  peningkatan  martabat  dan integrasi  sosial  mereka.  Ketiga,  implementasi  kebijakan  BPNT  telah  mendorong peningkatan  partisipasi  aktif  keluarga  miskin  dalam  program-program  sosial  dan kegiatan  di  kelurahan.  Hal  ini  menciptakan  iklim  inklusif  di  mana  partisipasi  dan kontribusi  dari  seluruh  komunitas  menjadi  norma.  Namun,  terdapat  beberapa  aspek yang masih perlu diperbaiki. Evaluasi terhadap kriteria keadilan menunjukkan adanya kesenjangan  dalam  pendataan  warga  dan  pemahaman  terhadap  penggunaan  Kartu Penerima  Manfaat  (KPM).  Peningkatan  dalam  pendataan  yang  akurat  dan  inklusif, serta  sosialisasi  yang  lebih  efektif  mengenai  penggunaan  KPM  perlu  dilakukan  untuk memastikan  keadilan  akses  dan  manfaat  yang  diperoleh  oleh  keluarga  miskin.  Dalam rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  kepuasan  publik,  perbaikan  dalam  pendataan, sosialisasi,  dan  pemahaman  mengenai  program  BPNT  perlu  terus  dilakukan.  Dengan adanya  evaluasi  yang  berkala  dan  perbaikan  yang  tepat,  diharapkan  implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi dapat semakin optimal dalam mendorong inklusi  sosial  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  miskin.  Kesimpulannya, implementasi kebijakan BPNT di Kelurahan Bendulmerisi memberikan dampak positif dalam  meningkatkan  inklusi  sosial.  Meskipun  ada  beberapa  aspek  yang  perlu diperbaiki, evaluasi dan perbaikan yang dilakukan dapat membantu mencapai keadilan yang  lebih  optimal.  Dengan  adanya  kebijakan  yang  efektif  dan  partisipasi  aktif  dari seluruh  komunitas,  diharapkan  inklusi  sosial  dapat  terus  meningkat  dan  memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga miskin di kelurahan tersebut.

## Daftar Pustaka
Angeline,  A.,  &  Sulandari,  S.  (2020). EVALUASI  KEBIJAKAN  PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010  Tentang  PedomanPelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan)/06/ADM. PUBLIK/2020 . Faculty of Social and Political Science.
Dawami,  H.,  Buchori,  S.  H.  I.,  &  Sh,  M.  (2021). ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI  INDEKS  PEMBANGUNAN  MANUSIA  DI  KABUPATEN BERAU PERIODE 2011-2020 .
Mulia,  R.  A.  (2022).  Pengaruh  Tingkat  Kemiskinan  dan  Produk  Domestik  Regional Bruto  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Ilmiah  Ekotrans  &  Erudisi , 2 (1), 22–33.
Tiara Melati 1 , Sulikah Asmorowati 2 , Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial:...
Ni’matuzahroh,  S.,  &  Prasetyaningrum,  S.  (2018). Observasi:  teori  dan  aplikasi  dalam psikologi (Vol. 1). UMMPress.
Nurlan, F. (2019). Metodologi penelitian kuantitatif . CV. Pilar Nusantara.
Rasdi,  D.,  &  Kurniawan,  T.  (2019).  Efektivitas  Kemitraan  Pemerintah  Dan  Swasta Dalam  Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 5 (2).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan . BANDUNG : Alfabeta,CV.
Yusuf  Perdana,  Y.  P.,  Sumargono,  S.,  &  Valensy  Rachmedita,  V.  R.  (2019).  Integrasi Sosiokultural  Siswa  Dalam  Pendidikan  Multikultural  Melalui  Pembelajaran Sejarah. Integrasi  Sosiokultural  Siswa  Dalam  Pendidikan  Multikultural  Melalui Pembelajaran Sejarah , 8 (2), 79–98.