## IMPLEMENTASI KELENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT KASUS BEDAH DI KAMAR OPERASI DALAM UPAYA MENUNJANG AKREDITASI RS ZAHIRAH

## IMPLEMENTATION OF COMPLETENESS OF FILLING INFORMED CONSENT OF SURGICAL CASE IN OPERATING ROOM IN AN EFFORT TO SUPPORT HOSPITAL ACCREDITATION ZAHIRAH
Fachri Razi, Alih Germas Kodyat, Fresley Hutapea Program Studi Akreditasi Rumah Sakit, Universitas Respati Indonesia Jl. Bendi III Tanah Kusir Jakarta Selatan 12240 fachrizirizi@gmail.com

## Abstrak
Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi, harus memperoleh persetujuan tertulis  dalam  bentuk  pernyataan  yang  tertuang  dalam  formulir  informed  consent  dan ditandatangani  oleh  orang  yang  berhak  memberikan  persetujuan.  Menurut  Keputusan  Menteri Kesehatan  No  129  tahun  2008  tentang  Standar  Minimal  Pelayanan  di  Rumah  Sakit,  pengisian formulir  Informed  Consent  harus  100%.  Dari  data  yang  ada,  jumlah  kasus  bedah  di  kamar  operasi Rumah Sakit Zahirah, periode Januari 2017 - Desember 2017 adalah sebanyak 5175 tindakan dengan kelengkapan  pengisian  informed  consent  58%.  Akreditasi  pada  dasarnya  adalah  proses  menilai rumah  sakit  sejauh  mana  telah  menerapkan  standar.  Kelengkapan  pengisian  Informed  Consent menjadi  penting  dalam  penilaian  akreditasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi  kelengkapan pengisian informed consent  kasus bedah di kamar  operasi dalam  upaya menunjang akreditasi Rumah Sakit Zahirah
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen Hasil  penelitian  menunjukkan  pengetahuan  mempengaruhi  kepatuhan  dan  sikap  dokter dalam  kelengkapan  pengisian  informed  consent,  Namun  motivasi  tidak  berpengaruh  dalam kelengkapan  pengisian  informed  consent.  Formulir  informed  consent  sendiri  perlu  ditelaah..  Dalam pelaksanaan  pengawasan  dalam  kelengkapan  pengisian  Informed  Consent,  maupun  sosialisasi regulasi maupun kebijakan dan pedoman (SOP) informed consent yang ada belum berjalan dengan baik,

## Kata kunci: Kelengkapan
Daftar Pustaka: 21 (1995 – 2017)

## Abstract
Any high-risk medical action shall obtain written approval in the form of a statement contained in the informed consent form and signed by the person authorized to grant consent.
According to the Minister of Health Decree No. 129/2008 on Minimum Service Standards in Hospitals, filling  out  informed  consent  form  must  be  100%.  From  the  available  data,  the  number  of  surgical cases in Zahirah Hospital  operating room,  January 2017  -  December 2017 period was  5175 actions with  58%  informed  consent  completeness.    Accreditation  is  basically  the  process  of  assessing  the hospital  to  extent  to  which  has  applied  the  standard.    The  completeness  of  the  filling  of  informed consent becomes important in the assessment of accreditation. The aim of this study is to find out the implementation of the completeness of filling informed consent in the operating room in an effort to support Zahirah hospital accreditation
This research uses descriptive method  with qualitative approach. Data collection is done by observation, in-depth interview and document review (checklists)
The  results  showed  that  knowledge  influenced  the  compliance  and  attitudes  of  doctors  in  the completeness of the filling informed consent, but the motivation had no effect in the completeness of filling  informed  consent.  The  informed  consent  form  itself  needs  to  be  reviewed.  In  the
implementation  of  supervision  in  the  completeness  of  filling  informed  consent,  as  well  as  the socialization of regulations and policies and guidelines (SOP) informed consent has not run well,
Keywords: Compliance References: 21 books (1993 - 2017)

## I. PENDAHULUAN
Dokter,  pasien,  dan  Rumah  Sakit  ada lah  tiga  subyek  hukum  yang  terkait  dalam bidang  pemeliharaan  kesehatan.  Dokter adalah  orang  yang  memiliki  kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk mela kukan pelayanan kesehatan dan mengobati penyakit  dan  dilakukan  menurut  hukum dalam  pelayanan  di  bidang  kesehatan  (As tuti, 2009). Sedangkan pasien adalah setiap orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah kesehatan  untuk  memperoleh  pelayanan ke  sehatan  yang  diperlukan,  baik  secara lang  sung  maupun  tidak  langsung,  kepada dokter atau dokter gigi (Permenkes Nomor 269/  Menkes/Per/III/2008).    Rumah  Sakit adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang menye  lenggarakan  pelayanan  kesehatan pero  rangan  secara  paripurna  yang menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan,  dan  ga  wat  darurat.  Berdasarkan jenis  pelayanan  yang  diberikan,  Rumah Sakit  dikategorikan  dalam  Rumah  Sakit Umum  dan  Rumah  Sakit  Khusus.  Rumah Sakit  Umum  adalah  rumah  sakit  yang memberikan  pelayanan  keseha  tan  pada semua  bidang  dan  jenis  penyakit.  Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi Rumah  Sakit  Umum  Kelas  A,  B,  C  dan  D, didasarkan  pada  pelayanan,  sumber  daya manusia,  peralatan  dan  bangunan  dan prasarana (Permenkes Nomor 56/ Menkes/ Per/III/2014). Rumah Sakit Z yang berada di jalan  Sirsak,  Jagakarsa,  Jakarta  Selatan adalah  Rumah  Sakit  Umum  tipe  C  dengan pela  yanan  yang  diberikan,  meliputi pelayanan medik kefarmasian, keperawatan  dan  kebi  danan,  penunjang klinik,  pelayanan  penun  jang  nonklinik  dan pelayanan rawat inap.
Hubungan pasien, dokter, dan Rumah Sakit,  selain  berbentuk  sebagai  hubungan medik,  juga  berbentuk  sebagai  hubungan
hu  kum.    Sebagai  hubungan  medik,  maka hu  bungan  medik  itu  akan  diatur  oleh kaidah-kai  dah  medik,  sebagai  hubungan hukum,  maka  hubungan  itu  akan  diatur oleh kaidah-kaidah hukum
Dokter  dan  pasien  adalah  subjek  hu kum  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban masing-masing  yang  harus  dihormati.  Tim bulnya hubungan hukum antara dokter dan pasien,  dalam  praktek  sehari-hari  dapat disebabkan dalam berbagai hal. antara lain disebabkan  oleh  kepercayaan  pasien  ter hadap  dokter  untuk  menerima  upaya medis  yang  akan  dilakukan  terhadapnya setelah  mendapat  informasi  dari  dokter mengenai  upaya  medis  yang  dapat  dila kukan  untuk  menolong  dirinya,  termasuk memperoleh  se  gala  resiko  yang  mungkin terjadi.  Selain  itu  hubungan  hukum  antara dokter  dengan  pa  sien  adalah  karena keadaan  pasien  yang  sangat  mendesak untuk  segera  menda  patkan  pertolongan dari  dokter,  sehingga  menyulitkan  bagi dokter  untuk  mengetahui  dengan  pasti kehendak  pasien.  Dalam  kea  daan  seperti ini  dokter  langsung  melakukan  apa  yang disebut dengan zaak waarne ming sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1354 KUHPerdata,  yaitu  suatu  bentuk  hubungan hukum  yang  timbul  bukan  karena  adanya persetujuan tindakan medik terlebih dahulu,  melainkan  karena  adanya  keadaan yang  me  maksa  atau  keadaan  darurat. Apabila  dilihat  dari  hubungan  hukum  yang timbul antar pasien dan Rumah Sakit, dapat dibedakan  pada  dua  macam  perjanjian, yaitu:
a. Perjanjian  perawatan  dimana  terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pa sien  bahwa  pihak  rumah  sakit  me nyediakan kamar perawatan dan dimana  tenaga  perawatan  melakukan tindakan perawatan
b. Perjanjian  pelayanan  medis  dimana  ter dapat  kesepakatan  antara  rumah  sakit dan  pasien  bahwa  tenaga  pada  rumah
sakit  akan  berupaya  secara  maksimal untuk  menyembuhkan  pasien  melalui tindakan medis Inspannings Verbintenis Dalam hubungan antara  Rumah Sakit deng an pasien, Rumah Sakit menawarkan upaya pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana,  prasarana  dan  sumber  daya  kese hatan.  Rumah  Sakit  memikul  beban  tang gung  gugat  jika  pelayanan  kesehatan  yang diberian tidak memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit dan standar profesi tenaga kesehatan.
Dalam hal pasien/keluarga menyetujui  advis  dokter  untuk  menjalani perawatan  di  rumah  sakit  dan  rumah sakit bersedia  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  diperlukan  pasien,  maka hak dan kewajiban pasien dan dokter serta rumah  sakit  timbul  sejak  pasien  masuk  ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.  Untuk  itu,  dokter  dan  pasien sebagai  subjek  hukum  secara  sukarela  dan tanpa  paksaan  saling  mengikatkan  diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang disebut  perjanjian  atau  kontrak  terapeutik Pasien  memberikan  kewenangan  kepada dokter  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  pasien  berdasarkan keahlian  dan  keteram  pilan  yang  dimiliki oleh  dokter  tersebut.  Dengan  demikian timbul  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak
.  Pasien  berhak  memutuskan  apakah mene  rima  atau  menolak  sebagian  atau selu ruhnya rencana tindakan dari pengobatan  yang  akan  dilakukan  oleh dokter terhadap dirinya. Persetujuan dapat diberi  kan  secara  tertulis  maupun  lisan setelah  mendapat  pen  jelasan  yang diperlukan  tentang  perlunya  tindakan kedokteran  dila  kukan.  Penjelasan  tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pa sien dan atau keluarga terdekat,  baik  diminta  maupun  tidak diminta.  Setiap  tindakan  kedokteran  yang mengan dung resiko tinggi harus memperoleh  perse  tujuan  tertulis  yang ditandatangani  oleh  orang  yang  berhak memberikan persetuju an. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah  tindakan  medis  yang  ber  dasarkan tingkat  probabilitas  tertentu  yang  dapat
mengakibatkan  kematian  atau  keca  catan. Tindakan  kedokteran  yang  tidak  ter  masuk dalam  ketentuan  ini  dapat  diberikan dengan persetujuan lisan dalam bentuk uca pan  setuju  atau  bentuk  gerakan  meng anggukkan  kepala  yang  dapat  diartikan seba  gai  ucapan  setuju.  Dalam  hal persetujuan  lisan  yang  diberikan  dianggap meragukan maka dapat dimintakan persetu juan  tertulis.    Persetujuan  tertulis  dibuat dalam  bentuk  pernyataan  yang  tertuang dalam  formulir  khu  sus  yang  dibuat  untuk itu.  Penanda  tangan  an  formulir  atau lembar persetujuan tindakan medis mempunyai  konsekuensi  telah  ter  capai apa  yang  dinamakan  “sepakat  para  pihak yang  mengikatkan  diri,  terjadi  perjan  jian untuk  melaksanakan  tindakan  medis” Pesetujuan  ini  mempunyai  kekuatan  meng ikat  dalam  arti  mempunyai  kekuatan hukum,  berarti  dokter  boleh  menjalankan kewajiban  nya  memberikan  informasi  dan membe  rikan  hak  kepada  dokter  untuk melakukan tinda kan medis.
Menurut Permenkes no 290/Menkes/ Per/III/2008, Informed  Consent adalah perse  tujuan  tindakan  kedokteran  yang diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga terdekatnya sete lah mendapatkan penjelasan  secara  leng  kap  mengenai tindakan  kedokteran  yang  akan  dilakukan terhadap  pasien  tersebut.  Ke  luarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu  kandung,  anak-anak  kandung  atau pengampunya. Penjelasan tentang tindakan  kedokteran  sekurang-kurangnya mencakup:
a. Diagnosis  dan  tatacara  tindakan  kedok teran
b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilaku kan
c. Alternatif tindakan lain dan resikonya
d. Resiko dan komplikasi yang mungkin ter jadi
e. Prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan
f. Perkiraan pembiayaan
Penjelasan  harus  diberikan  secara  lengkap dengan  bahasa  yang  mudah  di  mengerti atau  cara  lain  yang  bertujuan  untuk  mem permudah pemahaman
Dalam  upaya  peningkatan  mutu  pela yanan,  Rumah  Sakit  di  Indonesia  wajib mengikuti akreditasi secara berkala, minimal  3  (tiga)  tahun  sekali  yang dijabarkan dalam pasal 40 Undang-Undang No  44  tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit. Akreditasi  pada  dasar  nya  adalah  proses menilai  rumah  sakit  se  jauh  mana  telah menerapkan standar. Ke lengkapan pengisian Informed Consent sa ngat penting karena  merupakan  salah  satu  aspek  yang dinilai dalam standar akreditasi KARS 2018. Informed  Consent yang  terisi  lengkap mencerminkan  bahwa  hak  pasien  maupun keluarga  sudah  terpenuhi  yang  artinya mereka  telah  menerima  informasi  yang dibutuhkan  atas  tindakan  kedokteran  yang akan dilakukan.
Menurut  Keputusan  Menteri  Keseha tan No. 129 tahun 2008 tentang Standar Mi nimal Pelayanan  di  Rumah  Sakit,  pengisian formulir Informed Consent (IC) harus 100%. Dari  data yang ada,  jumlah  kasus  bedah  di kamar  operasi  RS.  Zahirah  periode  Januari 2017-Desember 2017adalah sebanyak 5175 tindakan  dengan  kelengkapan  pengisi  an Informed  Consent  RS.  Z  pada  periode  ini adalah  58%  (sumber:  Unit  Kamar  Operasi RS  Z).  RS  Z  nantinya  akan  mengikuti  akre ditasi  SNARS  edisi  1  dimana  merupakan standar  akreditasi  baru  yang  bersifat  nasio nal  dan  diberlakukan  secara  nasional  di Indonesia.
Mengingat  pentingnya  kelengkapan pengisian formulir Informed Consent
sebagai salah satu upaya dalam mensukseskan  akreditasi,  maka  dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kelengkapan
Pengisian Informed Consent kasus bedah di kamar  operasi  dalam  upaya  menunjang akreditasi. RS. Z
II. Bahan dan Metode
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan
menganalisa secara mendalam proses implementasi  kelengkapan  pengisian  formulir Informed Consent kasus bedah di kamar operasi dalam upaya menunjang akreditasi RS. Zahirah.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  semua berkas  formulir Informed  Consent semua  ke giatan  operasi  di  kamar  operasi  RS.  Zahirah  di bulan  Mei  2018  sampai  Juni  2018.  Informan penelitian  ini  adalah  dokter  (dokter  operator dan dokter anastesi) sebagai pemberi penjelasan dengan jumlah 9 orang dan perawat yang  menjadi  saksi  dalam  pemberian  informed consent  dengan  jumlah  3  orang  dan  rekam medis dengan jumlah 1 orang.
Data  primer  didapatkan  dari  wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekun der  diperoleh  dari  telaah  dokumen  dan  profil Rumah  Sakit..  Tujuan  penelitian  adalah  untuk me ngetahui dan menganalisa secara mendalam proses  implementasi  kelengkapan  pengisian formulir Informed Consent kasus bedah di kamar operasi  dalam  upaya  menunjang  akreditasi  RS. Zahirah.
Penelitian  berlangsung  dari  bulan  Mei 2018 sampai Juni 2018.

## III. Hasil
Hasil  Observasi  Kelengkapan  Pengisian  For mulir Informed Consent
Berdasarkan  hasil  observasi,  kelengkapan  pengi sian Informed Consent belum sepenuhnya mengi kuti  SOP  yang  ada.  Penjelasan  untuk  kasus-ka sus  elektif  masih  banyak  dilakukan  tidak  di polikli  nik  rawat  jalan,  melainkan  dilakukan  di kamar  operasi  menjelang  saat  akan  dilakukan tindakan. Selain itu beberapa formulir persetujuan  tindakan  medis  yang  harus  diisi lengkap  dan  ditandatangani  oleh  pasien  atau keluarga,  dokter  yang  melakukan  tindakan  dan saksi-saksi belum maksimal.

## Hasil Wawancara Mendalam Berdasarkan Tematik Terhadap Informan Penelitian
A. Input
1. Sumber Daya Manusia (Dokter)
1.1. Pengetahuan Pengetahuan dokter dalam kelengkapan pengisian formulir IC didapat :
 6  (Enam)  dari  (Sembilan)  dokter  tidak mengetahui  apa  itu Informed  Consent menurut aturan hukum yang mengatur
 Semua  dokter  memahami  pentingnya kelengkapan pengisian Informed Consent
 Semua  dokter  tidak  tahu  point-point  apa saja  yang  perlu  ada  dalam  kelengkapan
pengisian formulir Informed Consent berdasarkan Permenkes
 Semua  dokter  tidak  tahu  apakah  item-item yang  ada  sudah  sesuai  dengan  regulasi  dan pedoman yang ada
 Semua  dokter  tahu  kelengkapan  pengisian Informed Consent ada hubungannya dengan pemenuhan hak pasien dan keluarga
 Semua  dokter  tahu  resiko  apabila Informed Consent tidak  diisi  lengkap,  namun  belum sepenuhnya  mengerti  adanya  peraturan hukum  yang  mengatur Informed  Consent
(Permenkes  No  290/Menkes/Per/III/2008) dan  juga  belum  sepenuhnya  mengerti konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.
Hasilnya  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 2 (lampiran) 1.2. Kepatuhan Kepatuhan dokter dalam kelengkapan pengisian Informed Consent didapat
 Semua  dokter  selalu  memberikan Informed Consent sebelum tindakan.
 7  (Tujuh)  dari  (9)  sembilan  dokter  tidak selalu memberikan Informed Consent sesuai item-item yang ada dalam formulir Informed Consent
 Semua  dokter  mengurangi  item-item  yang ada dalam formulir Informed Consent karena sebagian  sudah  diberikan  penjelasan  oleh perawat yang bertanggung jawab saat itu.
 Semua dokter hanya memberikan penjelasan  secukupnya  saja  kecuali  diminta untuk memberikan penjelasan yang lengkap oleh  pasien  dan  keluarga  dan  disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien.
 5  (Lima)  dari  9  (sembilan)  dokter,  dalam memberikan Informed  Consent tidak  sesuai dengan  SPO  yang  ada  tergantung  kondisi saat itu.
 Semua  dokter  telah  melengkapi  pengisian Informed Consent sebelum tindakan dilakukan,  tergantung  kondisi  saat  itu, antara  lain  pada  kasus  emergensi  yang bertujuan  life  saving  atau  ada  temuan  lain selama operasi.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 3 (lampiran) 1.3. Sikap Sikap  dokter  dalam  kelengkapan  pengisian formulir Informed Consent didapat:
 Semua  dokter  merasa  perlu  memberikan Informed Consent dalam setiap tindakan.
 Semua dokter merasa tidak perlu memberikan  Informed  Consent  sesuai dengan  item-item  yang  ada  dalam  formulir Informed Consent
 Semua  dokter  merasa  perlu  meluangkan waktu  untuk  pemberian  maupun  pengisian formulir Informed Consent.
 Semua  dokter  bersedia  untuk  diingatkan melakukan kelengkapan pengisian Informed Consent.
 Semua  dokter  merasa  bertanggung  jawab untuk  kelengkapan  pengisian  Informed Consent sesuai dengan item-item yang ada.
 Delapan dari sembilan dokter siap menanggung  resiko  apabila  pengisian Informed  Consent  tidak  sesuai  dengan regulasi dan pedoman yang ada.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 4 (lampiran) 1.4. Motivasi
Motivasi  dokter  dalam  kelengkapan  pengisian formulir Informed Consent didapat
 Semua  dokter  mengisi Informed  Consent sebagai  pemenuhan  hak  pasien  dan keluarga.
 Semua  dokter  tahu  apakah  rumah  sakit sedang  atau  tidak  dalam  menghadapi akreditasi.
 Semua  dokter  tidak  mendapat  imbalan dalam  kelengkapan  pengisian  Informed Consent sebelum tindakan.
 Semua dokter menjawab tidak ada hukuman apabila  pengisian  Informed  Consent  tidak lengkap.
 Semua  dokter  menjawab  Informed  Consent yang dokter berikan bukan atas permintaan pasien.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 5
2. Material (Formulir Informed Consent)
Hasil pertanyaan wawancara mendalam dengan dokter  terkait  formulir  Informed  Consent didapat
 5  (Lima)  dari  9  (Sembilan)  dokter mengatakan  formulir  Informed  Consent yang ada susah dibaca.
 7  (Tujuh)  dari  9  (Sembilan)  dokter mengatakan  tidak  terdapat  ruang  yang
cukup  untuk  menulis  penjelasan  yang  telah diberikan
 Semua  dokter  mengatakan  Bahasa  yang tercantum mudah dimengerti.
 6  (Enam)  dari  9  (Sembilan)  dokter mengatakan  kalimat  yang  ada  dalam beberapa  item  terlampau  panjang  sehingga menyulitkan.
 Semua dokter mengatakan formulir Informed  Consent  selalu  ada  di  ruang tempat pengisian Informed Consent.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 6 3. Metode
Hasil pertanyaan wawancara mendalam dengan dokter  terkait  metode  kelengkapan  pengisian formulir Informed Consent didapat :
 8  (Delapan)  dari  9  (Sembilan)  dokter  tidak tahu  tahu  ada  kebijakan  rumah  sakit terhadap  alur  proses  prngisian  Informed Consent.
 6  (Enam)  dari  9  (Sembilan)  dokter  tidak mengetahui ada pedoman dalam kelengkapan pengisian Informed Consent.
 8  (Delapan)  dari  9  (Sembilan)  dokter  belum mendapat  sosialisasi  bagai  mana  cara pengisian  Informed  Consent  yang  baik  dan benar.
 Semua  dokter  mengatakan  pengawasan dalam  kelengkapan  pengisian  Informed Consent  hanya  didapat  dari  perawat  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan pengisian  Informed  Consent,  tidak  dari rekam medis.
 Semua  dokter  mengatakan  pengawasan dalam  kelengkapan  pengisian  Informed Consent  hanya  didapat  dari  perawat  yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan pengisian  Informed  Consent,  tidak  dari rekam medis.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 7
4. Environment
Hasil pertanyaan wawancara mendalam dengan dokter  terkait  metode  kelengkapan  pengisian Informed Consent adalah sebagai berikut
 Semua  dokter  merasa  cukup  memadai  dan nyaman.
 7  (Tujuh)  dari  9  (Sembilan)  dokter  merasa tidak  punya  waktu  yang  cukup  dalam
memberikan  penjelasan  sesuai  item-item yang ada.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 8 B. Proses Hasil pertanyaan wawancara mendalam dengan dokter  terkait  proses  kelengkapan  pengisian Informed Consent adalah sebagai berikut
 Semua  dokter  tidak  mengisi  seluruh  item- item  yang  ada  dalam  formulir  Informed Consent.
 Semua dokter mengatakan sebelum dilakukan  pengisian  formulir  Informed Consent, pasien diberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah pasien setuju untuk dilakukan  tindakan  operasi,  berkas  formulir Informed  Consent  diisi  kelengkapammya oleh  pasien.  Kepada  pasien  dimintakan  cek list  apa-apa  saja  yang  sudah  diberikan penjelasan  oleh  dokter,  baru  kemudian dibawa ke dokter untuk diisi dan dilengkapi. Sebelum berkas Informed Consent diterima, beberapa  item  telah  terlebih  dahulu  diisi oleh  perawat  yang  bertanggung  jawab dalam  kelengkapan  pengisian  Informed Consent.  Selanjutnya  dokter  memintakan kepada perawat untuk melengkapi kelengkapan  pengisian  Informed  Consent jika  masih  kurang,  dan  baru  setelah  itu dokter membubuhinya dengan tanda tangan
 Semua  dokter  mengatakan  waktu  yang dibutuhkan  dalam  memberikan  penjelasan rata-rata  5-10  menit,  tergantung  keadaan saat  itu,  seperti  tingkat  pendidikan  pasien, jadwal operasi dan lain sebagainya
 3  (Tiga)  dari  9  (Sembilan)  dokter  mengisi kelengkapan  Informed  Consent  di  kamar operasi.  Untuk  kasus  emergensi,  semua dokter  memberikan  penjelasan  di  kamar operasi.
 3  (Tiga)  dari  9  (Sembilan)  dokter  tidak pernah  diingatkan  untuk  kelengkapan pengisian Informed Consent.
 Semua  dokter  tidak  memeriksakan  kembali kelengkapan pengisian Informed Consent.
Hasil  jawaban  wawancara  mendalam  dapat dilihat pada tabel 9
.
Hasil  Cek  List  Kelengkapan  Pengisian  Informed Consent
Selain dilakukan wawancara mendalam terhadap informan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan  kelengkapan  pengisian  informed consent,  peneliti  juga  melakukan  telaah dokumen  menggunakan  lembar  cek  list kelengkapan  pengisian  terhadap  70  lembar formulir  informed  consent  dari  9  (sembilan) dokter spesialis yang diamati.
Dari  hasil  penelitian  setelah  formulir  informed consent  di  Unit  Rekam  Medik  didapat  untuk pengisian  komponen nama pasien , persetujuan tindakan  rumah  sakit  untuk  perawat  dan keluarga serta hubungan pasien, masing-masing 100%,  diikuti  dengan  komponen  nomor    rekam medis dan tanggal masing-masing 98,57%,  tata cara tindakan, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan,  alternative  tindakan  lain  dan resikonya,  resiko  dan  komplikasi  yang  mungin terjadi,  prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan,  persetujuan  tindakan  rumah  sakit untuk  nama  dan  tanda  tangan  penerima persetujuan,  penjelasan  terhadap  hak  dan kewajiban pasien masing-masing 97,14%. Persetujuan  tindakan  untuk  nama  dan  tanda tangan  dokter  yang  memberikan  informed consent  78,57%,  diagnose  42,86%,  waktu  (jam) 32,86%
Hasil  cek  list  kelengkapan  pengisian  informed consent  selengkapnya  dapat  dilihat  pada  tabel 25

## Hasil  Cek  List  Kelengkapan  Pengisian Informed Consent
Dari  hasil  penelitian  setelah  formulir  informed consent  di  Unit  Rekam  Medik  didapat  untuk pengisian  komponen nama pasien , persetujuan tindakan  rumah  sakit  untuk  perawat  dan keluarga serta hubungan pasien, masing-masing 100%,  diikuti  dengan  komponen  nomor    rekam medis dan tanggal masing-masing 98,57%,  tata cara tindakan, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan,  alternative  tindakan  lain  dan resikonya,  resiko  dan  komplikasi  yang  mungin terjadi,  prognosis  terhadap  tindakan  yang dilakukan,  persetujuan  tindakan  rumah  sakit untuk  nama  dan  tanda  tangan  penerima persetujuan,  penjelasan  terhadap  hak  dan kewajiban pasien masing-masing 97,14%. Persetujuan  tindakan  untuk  nama  dan  tanda tangan  dokter  yang  memberikan Informed
Consent 78,57%,  diagnose  42,86%,  waktu  (jam) 32,86%
Hasil  cek  list  kelengkapan  pengisian  informed consent  selengkapnya  dapat  dilihat  pada  tabel 25

## V. Pembahasan
Implementasi Kelengkapan Pengisian Inform ed Consent
Kelengkapan  pengisian Informed  Consent men jadi  sangat  penting  oleh  karena  mencerminkan bahwa  hak  pasien  maupun  keluarga  sudah terpenuhi.  Mereka  telah  menerima  informasi yang dibutuhkan atas tindakan kedokteran yang akan  dilakukan  dan  dapat  digunakan  sebagai alasan  gugatan  terhadap  dokter,  apabila  terjadi penyimpangan  praktik  kedokteran  dari  maksud diberikannya persetujuan tindakan medis Bagi  dokter Informed  Consent dapat  membuat rasa  aman,  sekaligus  dapat  digunakan  pembela diri  terhadap  kemungkinan  adanya  tuntutan atau  gugatan  dari  pasien  atau  keluarganya apabila  timbul  yang  tidak  diinginkan.  Selain  itu Informed  Consent juga  menjadi  salah  satu indikator penting dalam penilaian akreditasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  diketahui  bahwa kelengkapan pengisian formulir Informed Consent kasus  bedah  di  kamar  operasi  RS. Zahirah periode Juni 2018 adalah 82,09%.  Hasil pengamatan  pada  70  lembar  formulir Informed Consent dari  9  (sembilan)  dokter  spesialis  yang diamati,  didapat  beberapa  komponen  yang masih  kurang  dalam  kelengkapan  pengisian Informed Consent, yakni :
a. Waktu (jam) Kepatuhan  dokter    adalah  21,43%.    Hasil evaluasi  setelah  berkas  formulir Informed Consent di  rekam  medik,  tidak  terlihat perubahan yang berarti, 32,86%
b. Diagnosis Kepatuhan  dokter  adalah  42,86  %/.    Hasil evaluasi  setelah  berkas  formulir Informed Consent di  rekam medik  menunjukkan  hasil yang sama.
a) c.    Persetujuan tindakan yakni nama dan tanda tangan  dokter  yang  memberikan Informed Consent
Kelengkapan pengisian adalah 44,29%. Hasil evaluasi  kelengkapan  pengisian  setelah berkas  formulir Informed  Consent di  rekam
medik menunjukkan meskipun ada perbaikan,  namun  masih  rendah,  78,57  % padahal  nama  dan  tanda  tangan  dokter dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  hukum yang  sah  bahwa  dokter  telah  memberikan informasi  dan  penjelasan  kepada  pasien dan/atau keluarga pasien sebelum dilakukannya suatu tindakan.
Untuk komponen perkiraan pembiayaan, kelengkapan  pengisian  tidak  dilakukan  karena dalam formulir Informed Consent tidak dijumpai. Hal ini menyebabkan beban ekonomi yang akan ditanggung  pasien  maupun  keluarga,  tidak diketahui  sehingga  dapat  menimbulkan missed communication
Pasal  yang  mengatur  mengenai  pelanggaran pengisian Informed  Consent dikenai  sangsi administratif terdapat pada pasal 13 Permenkes No. 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Informed Consent yang mengatur tentang sangsi administratif  terhadap  dokter  yang  melakukan tindakan  medik  tanpa  persetujuan  pasien  atau keluarganya dapat dikenakan sangsi administratif berupa pencabutan ijin praktek”
Dalam  implementasi  kelengkapan  pengisian Informed  Consent di  RS  Zahirah,  didapat  antara lain:
a. Belum  maksimalnya  sosialisasi  formulir Informed  Consent dalam  berbagai  aspek meskipun  ketentuan  mengenai  Pedoman dan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) Informed  Consent yang  ditetapkan  dan  di tanda  tangani  oleh  Direktur  Utama  oleh  RS
Zahirah Jakarta sudah ada
b. Pengawasan dalam kelengkapan pengisian Informed Consent masih kurang. Terlihat dari tidak semua dokter diingatkan kelengkapan pengisian Informed Consent oleh perawat yang bertanggungjawab dalam kelengkapan pengisian Informed Consent. Sayangnya dalam setiap tindakan, semua dokter tidak memeriksakan kembali kelengka pan pengisian Informed Consent
Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat  dalam  kelengkapan  pengisian Informed Consent a. Pengetahuan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dokter  terhadap  kelengkapan pengisian  formulir  Informed  Consent  masih kurang,  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  adanya beberapa  dokter  yang  tidak  melengkapi pengisian formulir Informed Consent.
Dari hasil wawancara mendalam didapat meskipun  semua  dokter  memahami  pentingnya kelengkapan  pengisian Informed  Consent dan tahu  kelengkapan  pengisian Informed  Consent ada  hubungannya  dengan  pemenuhan  hak pasien  dan  keluarga  serta  tahu  resiko  apabila Informed  Consent tidak  diisi  lengkap,  namun belum  sepenuhnya  mengerti  adanya  peraturan hukum  yang  mengatur Informed  Consent, yakni Permenkes  no  290/Menkes/Per/III/2008  dan konsekuensi  hukum  yang ditimbulkanya.  Hal  ini tampak  dari  tidak  semua  dokter  mengetahui dengan benar tentang apa itu Informed Consent jika  dikaitkan  aturan  hukum  yang  mengatur Informed Consent yakni permenkes, serta point- point  apa  saja  yang  perlu  ada  dalam kelengkapan pengisian Informed Consent berdasarkan permenkes dan item-item yang ada dalam Informed  Consent apakah  sudah  sesuai dengan regulasi dan pedoman yang ada
Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap  perawat  maupun  rekam  medis (informan  riangulasi),  didapat  masih  adanya dokter menugaskan perawat dalam melengkapi  pengisian  formulir Informed Consent dan  masih  dijumpai  formulir Informed  Consent yang  tidak  diisi  lengkap sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  mengatur Informed Consent
b. Kepatuhan Hasil penelitian
menunjukkan kepatuhan dokter dalam kelengkapan pengisian formulir Informed Consent di RS Zahirah belum maksimal  (82,09%).  Menurut  Keputusan Menteri  Kesehatan  No.  129  Tahun  2008 tentang Standar Minimal Pelayanan di Rumah Sakit,  pengisian  formulir Informed  Consent harus 100%.
Hasil  telaah  dokumen,  kepatuhan dokter  terhadap  komponen  penulisan  nama pasien  sudah  baik  (100%).  Untuk  pengisian komponen  nomor  rekam  medis  dan  tanggal (98,57%),  tata  cara  tindakan,  tujuan  tindakan kedokteran yang dilakukan, alternative tindakan  lain  dan  resikonya,  resiko  dan
komplikasi  yang  mungkin  timbul,  prognosis terhadap  tindakan  yang  dilakukan,  tanda tangan saksi dan hubungan keluarga, penjelasan terhadap hak dan kewajiban pasien, maing-masing,  97,14%  sudah  cukup  baik. Pengisian  nama  dan  tanda  tangan  dokter  yang memberikan Informed  Consent (78,57%)  masih kurang.  Sementara  untuk  pengisian  kolom waktu  (32,86%),  diagnosis  (42,86%)  adalah masih buruk,
Hal ini tentunya akan berpengaruh pada proses  penilaian  akreditasi.      Akreditasi  pada dasarnya  adalah  proses  menilai  rumah  sakit sejauh  mana  telah  melaksanakan  standar. Dalam akreditasi, perlunya kelengkapan Informed  Consent  sangat  penting  dalam  upaya menunjang  penilaian  standar  Hak  Pasien  dan Keluarga. yang telah ditetapkan standar nasional akreditasi edisi 1
Disamping  itu,  pemberian  penjelasan kepada  pasien  dan  pengisian  formulir  dapat dijadikan  sebagai  perlindungan  hukum  jika dilakukan  dengan  benar  dan  untuk  itu  telah diautur dalam regulasi yang terkait
Jika  dilihat  dari  data  yahun  2017 terutama  menjelang  akrediatasi  2012,  tampak perbaikan yang cukup baik. Untuk itu kepatuhan dari dokter masih perlu ditingkatkan dikarenakan  RS  Zahirah  akan  melakukan reakreditasi  dan  juga  jika  suatu  saat  nanti terdapat  hal  yang  tidak  berkenan  dari  pasien, pertanggung  jawaban  pasti  akan  dapat  dilihat dari  kelengkapan  pengisian  formulir Informed Consent yang sudah terisi secara lengkap, yakni siapa  yang  melaksanakan  tindakan,  apa  saja yang  sudah  dilakukan,  dan  lain-lainnya  akan terlihat
Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap  dokter  terkait  kepatuhan  dokter dalam kelengkapan pengisian Informed Consent masih kurang menunjukkan meskipun semua  dokter  selalu  memberikan Informed Consent sebelum tindakan  namun tidak semua dokter  selalu  memberikan Informed  Consent sesuai  item-item  yang  ada  dalam  lemberan Informed Consent , karena beberapa item sudah dijelaskan  oleh  perawat  yang  bertugas  dalam kelengkapan  pengisian Informed  Consent .  Dan dalam  memberikan  penjelasan,  hampir  semua dokter  mengurangi  item-item  yang  ada  dalam Informed  Consent dikarenakan  sebagian  sudah diberikan  penjelasan  oleh  perawat  yang
bertanggung  jawab  terhadap  kelengkapan pengisian Informed  Consent .    Demikian  juga dalam  memberikan  penjelasan,  semua  dokter hanya  memberikan  penjelasan  secukupnya  saja kecuali  diminta  untuk  memberikan  penjelasan yang  lengkap  oleh  pasien  dan  keluarga  dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien.
Tampak adanya hubungan pengetahuan dengan  kepatuhan  dokter  dalam  kelengkapan pengisian Informed  Consent .  Dokter  yang memiliki  pengetahuan  yang  baik  terhadap Informed Consent sesuai peraturan hukum yang mengaturnya, secara  sadar akan patuh melaksanakan IC Menurut  Notoatmojo  (2010),  dikatakan adanya  pengaruh  pengetahuan  seseorang (tingkat pendidikan) dengan kepatuhan seseorang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Khasna  dalam  “Analisis Persetujuan Tindakan kedokteran Dalam Rangka persiapan  Akreditasi  Rumah  sakit  di  Instalasi Bedah  sentral  RSUD  kota  Semarang  dimana kurangnya pengetahuan dokter dapat menyebabkan  kurangnya  kepatuhan  dokter dalam Informed  Consent dan  dokter  yang memiliki  pengetahuan  yang  baik  terhadap Informed  Consent akan  patuh  melaksanakan kelengkapan pengisian Informed Consent Untuk itu dibutuhkan upaya manajemen untuk  lebih  meningkatkan  pengetahuan  dokter tentang kelengkapan pengisian Informed Consent sesuai peraturan hukum yang mengaturnya dan konsekuensi hukum Informed Consent yang ditimbulkannya
c. Sikap
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sikap  dokter  dalam  kelengkapan  pengisian formulir  Informed  Consent  masih  terlihat belum  maksimal.  Dari  hasil  wawancara mendalam  didapat  meskipun  semua  dokter merasa  perlu  memberikan Informed  Consent dalam  setiap  tindakan,  meluangkan  waktu untuk pemberian maupun pengisian lembaran formulir Informed Consent , bersedia untuk diingatkan melakukan kelengkapan  pengisian  formulir Informed Consent ,  merasa  bertanggung  jawab  untuk kelengkapan  pengisian Informed  Consent , tidak semua dokter merasa perlu memberikan Informed Consent sesuai dengan
item-item  yang  ada  dalam  setiap  tindakan yang  akan  dilakukan  dan  tidak  semua  ,siap menanggung resiko apabila dalam melaksanakan  dan  melengkapi  pengisian Informed  Consent tidak  sesuai  dengan  regulasi dan  pedoman  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan belum sepenuhnya mengerti adanya peraturan hukum yang mengatur Informed Consent , yakni Permenkes no 290 tahun 2008 dan konsekuensi yang ditimbulkannya
Dengan  demikian  tampak  adanya hubungan pengetahuan dokter terhadap sikap dokter  dalam  pemberian  dan  pengisian Informed  Consent .  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khasna  dalam “Analisis  Persetujuan  Tindakan  kedokteran Dalam Rangka persiapan Akreditasi Rumah sakit di  Instalasi  Bedah  sentral  RSUD  kota  Semarang dimana  kurangnya  pengetahuan  dokter  dapat menyebabkan  sikap  dokter  tidak  maksimal dalam kelengkapan pengisian Informed Consent Pemberian  penjelasan  kepada  pasien dan  pengisian  formulir Informed  Consent pada dasarnya  telah  diatur  dalam  peraturan  terkait Informed  Consent dan  dapat  dijadikan  sebagai perlindungan  hukum  jika  dilakukan  dengan benar. Seharusnya jika dokter menyatakan sikap setuju  terkait  ketentuan  hukum  dan  penerapan Informed Consent , maka setiap dokter cenderung untuk menjalankan kewajiban Informed Consent -nya dengan baik atau dengan kata  lain  menimbulkan  kepatuhan  dalam pelaksanaan Informed Consent .
Untuk  itu  diperlukan  kesadaran  dokter untuk  melaksanakan Informed  Consent sesuai peraturan  prosedur  yang  ada  dan  melengkapi formulir  untuk  melindungi  dari  hal  yang  tidak diinginkan dikemudian hari seperti tuntutan dari pasien maupun tuduhan malapraktek.
Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap  perawat  maupun  rekam  medis terkait  sikap  dokter  dalam  kelengkapan pengisian Informed  Consent juga  didapat kurang maksimal
d. Motivasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  motivasi dokter  dalam  kelengkapan  pengisian  Informed Consent dapat dikatakan baik. Namun demikian, masih  ada  beberapa  dokter  yang  tidak melengkapi pengisian formulir Informed
Consent. Berdasarkan hasil wawancara mendalam  didapat  semua  dokter  mengetahui pengisian Informed Consent yang dokter berikan ada  hubungannya  dalam  pemenuhan  hak pasien,  dan  dokter  tidak  mendapat  imbalan dalam  kelengkapan  pengisian Informed  Consent sebelum  tindakan,  tidak  ada  hukuman  apabila pengisian Informd  Consent tidak  lengkap,  juga pengisian Informed  Consent bukan  atas permintaan  pasien  dan  semua  dokter  tidak mengetahui  saat  ini  sedang  atau  dalam menghadapi akreditasi.
Dari  hasil  wawancara  mendalam terhadap  perawat  maupun  rekam  medik (informan  triangular)  didapat  hasil  yang sama,  semua  dokter  melakukan Informed Consent karena semata-mata ada hubungannya dengan pemenuhan hak pasien dan  keluarga.  bukan  karena  adanya  imbalan, atau adanya hukuman apabila pengisian tidak lengkap, maupun karena permintaan pasien.
Dengan  demikian,  tampak  tidak adanya  hubungan  antara  motivasi  dengan kepatuhan dokter dalam kelengkapan pengisian Informed Consent . Hal ini menunjukkan motivasi dokter dalam pemberian  dan  pengisian Informed  Consent tidak  membuat  dokter  menjadi  patuh  dalam kelengkapan  pengisian Informed  Consent . Olehkarenanya untuk meningkatkan kepatuhan dokter dalam pengisian kelengkapan Informed Consent tidak cukup dengan memiliki motivasi  dalam  pengisian Informed  Consent saja,  melainkan  perlu  adanya  pengetahuan yang  baik  dari  dokter  operator  terhadap Informed  Consent berdasarkan  aturan  hukum yang mendasarinya, yakni permenkes
e. Material (formulir informed consent)
Hasil  penelitian  menunjukkan  ,  formulir Informed  Consent  yang  ada  perlu  di  evaluasi. Dari  hasil  pengamatan  terhadap  berkas Informed  Consent tampak  tulisan  yang  ada dalam formulir Informed Consent kecil sehingga agak sulit untuk dibaca dan tidak ada ruang yang cukup  dalam  membubuhi/menulis  keterangan yang  diperlukan,  Point-point  yang  perlu dijelaskan  untuk  beberapa  item  terlampau panjang.  Namun  demikian,  bahasa  yang tercantum  dalam  formulr Informed  Consent ini mudah  dimengerti  dan  selalu  ada  di  tempat pengisian Informed Consent
Dari hasil wawancara mendalam terhadap  dokter  terkait  kelengkapan  pengisian Informed  Consent didapat  meskipun  semua dokter  mengatakan  bahasa  yang  tercantum mudah  dimengerti,  dan  selalu  ada  diruang tempat  pengisian Informed  Consent ,  namun tidak  semua  dokter  mengatakan  formulir Informed Consent mudah dibaca, terdapat ruang yang cukup untuk menulis, dan kalimat yang ada dalam  beberapa  item  terlampau  panjang sehingga menyulitkan
Dari hasil wawancara mendalam terhadap  perawat  maupun  rekam  medik (informan triangulasi) didapat hasil yang sama
f.   Methode
Dari  hasil  pengamatan,  Rumah  Sakit Zahirah,  sudah  memiliki  kebijakan  terkait  alur proses  pengisian informed  consent berupa  SPO pengisian informed consent namun, pengawasan kelengkapan pengisian Informed Consent ada di perawat  yang  bertanggung  jawab  untuk kelengkapan,  bukan  dilakukan  oleh  rekam medis.
Dari hasil wawancara mendalam terhadap  dokter  didapat  tidak  semua  dokter  (6 dari sembilan dokter) tahu ada kebijakan rumah sakit  terkait  alur  proses  pengisian Informed Consent dan  mendapat  sosialisasi  bagaimana cara  pengisian Informed  Consent yang  baik  dan benar.  Namun,  hampir  semua  (6  dari  Sembilan dokter)  mengetahui  ada  pedoman  dalam kelengkapan pengisian Informed Consent. Selain itu,  belum  semua  dokter  mendapat  sosialisasi bagaimana  cara  pengisian Informed  Consent yang  baik  dan  benar.  Untuk  pengawasan kelengkapan pengisian Informed Consent didapat semua dokter mengatakan pengawasan dalam  kelengkapan  pengisian Informed  Consent hanya  didapat  dari  perawat  yang  bertanggung jawab  dalam  pelaksanaan  pengisian Informed Consent , tidak dari rekam medis.
Dari hasil wawancara mendalam terhadap  perawat  (informan  triangular),  semua perawat mengatakan formulir informed consent selalu  ada  di  ruang  tempat  pengisian Informed Consent , dan untuk mengatasi ketidaklengkapan pengisian Informed  Consent mereka  selalu mengingatkan  dokter-dokter  yang  ada  untuk kelengkapan  pengisian Informed  Consent . Namun  demikian  semua  perawat  mengatakan
tidak  semua  dokter  tahu  ada  kebijakan  rumah sakit  terkait  alur  proses  pengisian Informed
Consent , pedoman dalam kelengkapan pengisisan Informed  Consent dan  sosialisasi bagaimana  cara  pengisian Informed  Consent yang baik dan benar.
Dari hasil wawancara mendalam terhadap  rekam  medik  (informan  triangular) didapat, untuk pengawasan kelengkapan pengisian Informed  Consent di  lakukan  oleh perawat  yang  bertugas  pada  saat  itu. Pengawasan  dari  rekam  medis  hanya  sebatas terhadap  resume  medis,  bukan Informed Consent
g.  Environtment Hasil  wawancara  mendalam  terhadap dokter  terkait  environment  dalam  kelengkapan pengisian Informed  Consent ,  didapat  meskipun semua  dokter  merasa  tempat  pengisian kelengkapan Informed  Consent cukup  memadai dan nyaman, namun tidak semua dokter merasa punya  waktu  yang  cukup  dalam  memberikan penjelasan Informed  Consent sesuai  item-item yang  ada.  6  dari  sembilan  dokter  merasa  tidak punya waktu yang cukup
Hasil  wawancara  mendalam  terhadap perawat  maupun  rekam  medik  (informan triangular) terkait environment dalam kelengkapan pengisian Informed Consent didapat hal yang sama
h. Proses
Dari hasil pengamatan di poliklinik rawat jalan,  rawat  inap  dan  kamar  operasi,  pada pasien-pasien  yang  direncanakan  operasi, terutama  kasus  emergensi,  berkas Informed Consent telah  terlebih  dahulu  dilengkapi  oleh perawat  yang  bertanggung  jawab  dalam pengisian Informed Consent. Kemudian formulir Informed  Consent dibawa  ke  dokter  untuk dilengkapi..Dalam  pengamatan,  waktu  periksa setiap  pasien  berkisar  sekitar  10-15  menit. Hanya  saja,  untuk  kasus-kasus  elektif  tidak semua berkas dilengkapi di poliklinik atau rawat inap.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai  dengan  alur pengisian Informed  Consent maupun  SPO  yang ada.  Pada  pengamatan  dikamar  operasi,  tidak semua  formulir Informed  Consent dilakukan pengecekan  ulang,  baik  dokter  maupun  oleh perawat  yang  bertanggung  jawab  dalam
kelengkapan  pengisian Informed  Consent pada saat itu Dari hasil wawancara mendalam terhadap  dokter  terkait  proses  kelengkapan pengisian Informed  Consent ,  didapat  semua dokter  dalam  menjelaskan  proses  kelengkapan pengisian Informed Consent mengatakan bahwa dokter  memberikan  penjelasan  terlebih  dahulu, setuju, baru Informed Consent diberikan kepada dokter setelah sebelumnya beberapa item telah terlebih dahulu diberikan dan diisi oleh perawat yang  bertanggung  jawab  dalam  kelengkapan pengisian Informed Consent ,  Selanjutnya dokter memintakan kepada perawat untuk melengkapi ulang  kelengkapan  pengisian Informed  Consent jika  belum  lengkap.  Setelah  itu  dokter melengkapinya  dengan  membubuhinya  dengan tanda tangan. Jika masih dijumpai ketidaklengkapan  dalam  pengisian Informed Consent, dokter akan meminta kembali perawat yang  bertugas  untuk  melengkapinya.  Dalam memberikan penjelasan semua dokter mengatakan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam memberikan  penjelasan,  rata-rata  5-10  menit, tergantung  keadaan  saat  itu,  seperti  tingkat pendidikan  pasien,  jadwal  operasi  dan  lain sebagainya
Hasil  wawancara  mendalam  dengan perawat  (informan  triangulasi),  semua  dokter tidak mengisi seluruh item-item yang ada dalam formulir Informed  Consent .  Sebelum  berkas Informed Consent diterima, beberapa item telah terlebih  dahulu  diisi  oleh  perawat  yang bertanggung jawab dalam kelengkapan pengisian Informed  Consent ,  baru  kemudian dokter  memberikan  penjelasan  kepada  pasien dan  keluarga.  Selanjutnya  dokter  memintakan kepada perawat untuk melengkapi  kelengkapan pengisian Informed  Consent dan  kemudian dokter  melengkapinya  dengan  membubuhinya dengan  tanda  tangan.  Jika  masih  dijumpai ketidaklengkapan  dalam  pengisian Informed Consent , dokter akan meminta kembali perawat yang bertugas untuk melengkapinya.
Waktu yang dibutuhkan dalam pemberian  dan  pengisian Informed  Consent rata-rata  5-10  menit,  tergantung  keadaan  saat itu,  seperti  tingkat  pendidikan  pasien,  jadwal operasi dan lain sebagainya Tidak semua dokter mengisi kelengkapan pengisian Informed Consent sesuai  pedoman  yang  ada,  5  dari sembilan  dokter  mengisi  kelengkapan Informed
Consent di  kamar  operasi.  Selain  itu,  tidak semua dokter diingatkan kelengkapan pengisian
Informed Consent oleh perawat yang bertanggung jawab dalam kelengkapan pengisian Informed  Consent .  Sayangnya,  dalam setiap tindakan, semua dokter tidak memeriksakan  kembali  kelengkapan  pengisian Informed  Consent dan  tidak  semua  dokter diingatkan  kelengkapan  pengisian Informed Consent oleh  perawat  yang  bertanggung  jawab dalam kelengkapan pengisian Informed Consent. Menurut  rekam  medis,  semua  perawat mengatakan  dalam  setiap  tindakan,  semua dokter tidak memeriksakan kembali kelengkapan  pengisian Informed  Consent dan tidak mengisi seluruh item-item yang ada dalam formulir Informed  Consent .  Sebelum  berkas Informed Consent diterima, beberapa item telah terlebih  dahulu  diisi  oleh  perawat  yang bertanggung jawab dalam kelengkapan pengisian Informed  Consent ,  baru  kemudian dokter  memberikan  penjelasan  kepada  pasien dan  keluarga.  Selanjutnya  dokter  memintakan kepada perawat untuk melengkapi kelengkapan pengisian Informed  Consent dan  kemudian dokter  melengkapinya  dengan  membubuhinya dengan  tanda  tangan.  Jika  masih  dijumpai ketidaklengkapan  dalam  pengisian Informed Consent , dokter akan meminta kembali perawat yang  bertugas  untuk  melengkapinya.    Menurut rekam  medis,  yang  bertanggung  jawab  dalam pengawasan  kelengkapan  pengisian Informed Consent oleh  dokter  adalah  perawat  yang bertugas  saat  itu,  bukan  oleh  rekam  medis. Dengan demikian, rekam medis tidak mengetahui  secara  pasti  waktu  rata-rata  yang dibutuhkan  dokter    dalam  pemberian  dan pengisian Informed Consent dan tidak mengetahui secara pasti dimana dokter mengisi kelengkapan pengisian Informed Consent

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan:
1. Implementasi kelengkapan pengisian
Informed  Consent  belum  berjalan  dengan baik
2. Tingkat  kepatuhan  kelengkapan  pengisian formulir  Informed  Consent  kasus  bedah  di kamar  operasi  dalam  upaya  menunjang akreditasi RS Zahirah masih belum maksimal (82,09%)
3. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kelengkapan  pengisian  Informed  Consent adalah :
a. Pengetahuan,  sikap  dan  kepatuhan dokter.  Hal  iini  dikarenakan  masih adanya  beberapa  dokter  yang  belum sepenuhnya mengerti adanya peraturan hukum yang mengatur Informed Consent dan konsekuensi yang
ditimbulkannya
b. Formulir Informed Consent tampak agak sulit  dibaca  dan  tidak  ada  ruang  yang cukup  dalam  menuliskan  penjelasan yang telah diberikan.
c. Dari  metode  yang  dilakukan  dijumpai belum maksimalnya sosialisasi pedoman dan  standar  operasional  dalam  proses kelengkapan pengisian Informed Consent dan pengawasan dalam kelengkapan pengisian Informed Consent belum berjalan dengan baik

## Daftar Pustaka
Astuti,Endang Kusuma, 2009. Transaksi
Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di  Rumah  Sakit,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Biben, Ahmad.2005, Alternatif Bentuk  Informed Consent  Dalam  Praktik  dan  Penelitian Kedokteran,  Bandung,  FK  UNPAD  RS.  Dr. Hasan Sadikin
Departemen  Kesehatan  RI.  Direktorat  Jenderal
Pelayanan Medik. 1997. Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Jakarta. Efi S, 2015,“Analisis Faktor-Faktor Ketidaklengkapan Formulir Informed
Consent  di  Rumah  Sakit  Ungaran“ Universitas Dian Nuswantoro, Semarang Friska  R,  “Implementasi  Persetujuan  Tindakan Medis  (Informed  Consent)  pada  kegiatan Bakti  Sosial  Kesehatan  di  Rumah  Sakit Islam  Sultan  Agung  Semarang”,  Tesis Magister  Hukum  Kesehatan,  Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
Guwandi,J.2006,  Hukum  Medik (Medical  Law), FKUI, Jakarta
Hanafiah,  M.  Jusuf,  Amri  Amir,  1999,  Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kedokteran, Cetakan III, Jakarta: EGC
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  269/MENKES/Per  /III/2008 tentang Rekam Medis
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  56/MENKES/Per  /III/2014 tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah Sakit
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik
Indonesia No. 56/MENKES/SK/I/2014 tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah Sakit
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  No.  129/MENKES/SK  /II/2008 tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Peraturan  Menteri  Kesehatan
Republik  Indonesia  No.  34/MENKES/SK /II/2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit,  Instrumen Standar  Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit. Jakarta : KARS. 2018
Khasna  Fikriya,  2016,  Analisa  Persetujuan Tindakan  Kedokteran  (Informed  Consent) Dalam  Rangka  Persiapan  Akreditasi Rumah  Sakit  di  Instalasi  Bedah  Sentral RSUD Kota Semarang,
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/art icle/view/11576
Komalawati, V. 2002.Peranan Informed consent dalam  Transaksi  Terapeutik,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Leni  Herfiyanti,  2015,  Kelengkapan  Informed Consent  Tindakan  bedah  Menunjang Akreditasi  JCI  Standar  HPK  6  Pasien Ortopedi di RS. Hasan Sadikin, Bandung https://jmiki.aptirmik.or.id/index.php/jmiki/arti cle/view/89
Prof.  Dr.  Soekidjo  Notoatmodjo,  2003  Konsep
Perilaku Kesehatan
https://manyundarma.wordpress.com/2012/01/ 05/konsep-perilaku-kesehatan-menurut- prof-dr-soekidjo-notoatmodjo-2003/
Veronica,  Komalawati.2002  Peranan  Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,Citra Aditya, Bandung Wila  Ch.  Supriadi,  S.H.  Maret  15,  2008  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan https://hukumkes.wordpress.com/2008/03/15/ aspek-hukum-pelayanan-kesehatan/ Wibowo  A.  2014. Metodologi  Penelitian  Praktis Bidang Kesehatan. R&D. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta