## History:
Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 535 - 550 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3736
TRANSISI  DEMOKRASI  DAN  PEMENUHAN  HAM  DALAM PERWUJUDAN SISTEM

## KESEHATAN NASIONAL (STUDI BANDING INDONESIA DAN KUBA)
Indra  Wahyu Bintoro 1) , Anna  Erliyana 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1,2)
Corresponding  Author: indra.wb@gmail.com 1) , annaers@ui.ac.id 2)

## Abstrak
Abstrak Salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi masyarakat termasuk memastikan kesejahteraan tercapai  secara  merata  dan  berkeadilan.  Tingkat  pembangunan  juga  harus  didukung  dengan pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang dapat menopang pembangunan dan kemajuan suatu negara. Pelayanan kesehatan menjadi isu demokrasi dan juga hukum serta  erat  kaitannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia,  sehingga  diatur  dalam  konstitusi  serta  memastikan perlindungan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  negara.  Penyelenggaran  pelayanan  publik  adalah pelaksanaan kewenangan serta menjadi ruang lingkup hukum administrasi negara. Pelayanan kesehatan di Indonesia  dan  Kuba  yang  memiliki  kesamaan  dalam  perwujudan  transisi  demokrasi  serta  upaya pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakatnya. Hal tersebut akan disajikan dalam penelitian perbandingan hukum administrasi negara dengan metode penulisan analisis normatif dengan menggunakan teori h ukum progresif.  Dengan  demikian  akan  didapatkan  informasi  dan  an alisis  yang  ilmiah  yang  menunjukan keunggulan  dan  kelemahan  penyelenggaraan  kesehatan  di  Indonesia  dan  Kuba  sehingga  dapat dipergunakan dalam pembaharuan hukum dan pemenuhan terhadap HAM sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan supremasi hukum.
Kata  Kunci:  Perbandingan  hukum,  administrasi  negara,  pelayanan  kesehatan,  demokrasi,  HAM, Indonesia Kuba

## Abstract
One  of  the  goals  of  the  state  is  to  protect  the  community,  including  ensuring  that  welfare  is  achieved  in  an  equitable and  just  manner.  The  level  of  development  must  also  be  supported  by  health  services  as  a  basic  public  service  to  create human  resources  that  can  support  the  development  and  progress  of  a  country.  Health  services  are  an  issue  of democracy  as  well  as  law  and  are  closely  related  to  human  rights,  so  that  they  are  regulated  in  the  constitution  and ensure  the  protection  of  society  by  the  state.  The  provision  of  public  services  is  the  exercise  of authority and becomes the legal  scope  of  state  administration.  Health  services  in  Indonesia  and  Cuba  have  similarities  in  the  realization  of democratic  transitions  and  efforts  to  fulfill  the  right  to  health  for  their  people.  This  will  be  presented  in  a  comparativ e study  of  state  administrative  law  with  the  method  of  writing  normative  analysis  using  progressive  legal  theory.  In  this way,  scientific  information  and  analysis  will  be  obtained  showing  the  advantages  and  disadvantages  of  health administration  in  Indonesia  and  Cuba  so  that  it  can  be  used  in  law  reform  and  fulfillment  of  human  rights  as  a form of respect  for democracy  and the rule  of law.
Keywords:  Comparison  of  law,  state  administration,  health  services,  democracy,  human  rights,  Indonesia

## Cuba

## PENDAHULUAN
Akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  merupakan  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  sehingga  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab negara  sebagai  bagian  dari  tujuan  negara  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.. Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, kesehatan  adalah  keadaan  sehat  baik  jasmani,  rohani,  rohani,  dan  sosial,  yang  membantu manusia  agar  dapat  hidup  berguna  bagi  masyarakat  dan  masyarakat  (Ardinata,  2020). Kesehatan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  untuk  melaksanakan  hak  asasi manusia  lainnya  dan  setiap  orang  berhak  untuk  menikmati  derajat  kesehatan    yang setinggi-tingginya,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  1..  1,  2021    20  April  2021  ..  Namun  pada kenyataannya,  hak  atas  kesehatan  seringkali  terabaikan  dan  pelayanan  kesehatan terkadang  hanya  menjadi  komoditas,  sehingga  masyarakat  tidak  mempunyai  akses  yang sama  terhadap  pelayanan  kesehatan..  Hak  atas  kesehatan  tidak  berarti  hak    setiap  orang untuk    sehat,  juga  tidak  berarti  pemerintah  harus  menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan  yang  mahal  melebihi  kemampuannya..  Namun  persyaratan  yang  lebih  tinggi adalah  pemerintah  dan  pejabat  publik  dapat  membuat  berbagai  kebijakan  dan  rencana kerja  untuk  menjamin  ketersediaan  dan  keterjangkauan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  bagi seluruh  lapisan  masyarakat melalui  respon   yang cepat  dan tepat  waktu  (Ardinata,  2020).
Pelayanan  kesehatan  merupakan  bagian  penting  dari  hak  asasi  manusia  (HAM)  untuk masyarakat    sejahtera..  Peran  negara  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat sangatlah  penting,  terutama    dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  komprehensif, dimana  kesehatan  diakui    sebagai  salah  satu  hak  asasi  manusia,  khususnya  seperangkat hak  yang  melekat  pada  fitrah  dan  keberadaan  manusia..  ..  adalah  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan    anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati,  didukung  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum  dan  pemerintahan,  serta  oleh  semua  orang  demi  kehormatan  dan perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia..  Dalam  konteks  kemanusiaan,  kesehatan adalah  hak  setiap  orang  dan  Negara  perlu  menghormati,  melindungi  dan mempertahankan  hak tersebut.
Menjamin  akses  terhadap    kesehatan  adalah  bagian  dari  penghormatan  terhadap  hak asasi  manusia  (TAMPUBOLON,  2022).  Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia dan  syarat  penting  bagi  terwujudnya  hak-hak  lainnya  telah  diakui  secara  internasional.. Hak  atas  kesehatan  mencakup  hak  atas  hidup  dan  pekerjaan  yang  sehat,  hak  memperoleh pelayanan  kesehatan,  dan  perhatian  khusus  terhadap  kesehatan  ibu  dan  anak..  Pasal  25 Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (UDHR)  menyatakan:  “Setiap  orang  berhak  atas taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  sandang,  papan,  dan  pelayanan  kesehatan, pelayanan  sosial  yang  diperlukan,  serta  hak  atas  keamanan  pada  saat  menganggur,  sakit, cacat,  ditinggalkan  oleh  pasangannya,  lanjut  usia,  atau  keadaan-keadaan  lain  yang
mengakibatkan  merosotnya  taraf kehidupan  yang terjadi  diluar  kekuasaannya.”
Menurut  WHO,  definisi  sistem  kesehatan  mencakup  seluruh  elemen  yang  terdiri  dari institusi,  orang,  dan  tindakan  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  meningkatkan, memulihkan,  atau  memelihara  kesehatan  seseorang..  Sistem  kesehatan  harus  menjadi kekuatan  dalam  memperjuangkan  keadilan  sosial,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan memberikan  dampak  sosial  yang  lebih  positif  terhadap  masyarakat..  Namun,  penting untuk  dicatat  bahwa  sistem  kesehatan  telah  berkembang  dalam  konteks  yang  lebih  luas, termasuk  standar  dan ekspektasi  masyarakat  yang cukup  tinggi (Aurora,  2019).
Oleh  karena  itu,  permasalahan  kesehatan  sudah  menjadi  isu  politik  dan  hukum  yang bersifat  global,  karena  secara  politis  kesehatan  akan  menjadi  agenda  utama    setiap pemerintahan,  sedangkan  permasalahan  hukum  mau  tidak  mau  akan  menjadi  agenda utama  memastikan  keamanan  melindungi  orang.  orang-orangnya.  Di  negara-negara  yang menganut sistem demokrasi, konstitusi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan  negara  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Dan  C.F..  Strong berpendapat  bahwa  konstitusi  adalah  seperangkat  prinsip  yang  mengatur    kekuasaan pemerintahan,  hak-hak  yang  diperintah,  dan  hubungan  antara  yang  diperintah  dan penguasa  (Purbopranoto,  1998).  Dalam  konsep  negara  hukum,  pentingnya  konstitusi tersebut  merupakan  hakikat  tercapainya  tujuan  bernegara,  yaitu  kebahagiaan    sempurna manusia  sebagai makhluk  individu  dan makhluk sosial  (Ridwan,  2019).
Untuk  mencapai  tujuan    pelayanan  kesehatan  negaranya,  setiap  negara  mempunyai sistem  kesehatan  nasional.  Sistem  kesehatan  tiap  negara  berbeda-beda,  namun  semuanya memiliki    tujuan  yang  sama:  meningkatkan    kesehatan  masyarakat  pada  tingkat  tertinggi. Setiap  negara  maju  dan  berkembang  mempunyai  kelebihan  dan  kelemahan  masing- masing  dalam  setiap  sistem  kesehatan  yang  diterapkan.  Dari  dulu  hingga  sekarang,  sistem kesehatan  setiap  negara  mengalami  perubahan  positif.  Setiap  pemerintah  di  negara  maju dan  berkembang  berusaha  untuk  menanggung  asuransi  kesehatan  bagi  rakyatnya.  Sistem pembiayaan  kesehatan  di  setiap  negara  juga  berbeda-beda,  karena  setiap  negara  memiliki perbedaan    yang  sangat  berpengaruh  dalam  karakteristik  demografi,  pendapatan  negara, perekonomian  dan geografi  (Habibi, 2020).
Dalam  suatu  negara  demokrasi  yang  selalu  menganggap  pelayanan  kesehatan  sebagai pemenuhan  hak  asasi  manusia,  isu  kesehatan  telah  menjadi  subjek  diskusi.  Indonesia  dan Kuba  memiliki  beberapa  hal  yang  mirip  dalam  praktik  penyelenggaraan  sistem  kesehatan nasional  mereka,  seperti  pengaturan  konstitusi  mereka  dan  amanat  untuk  mewujudkan pelayanan  kesehatan  untuk  rakyat.  Dari  perspektif  sejarah,  keduanya  pernah  berada  di bawah  kekuasaan  otoriter  otoriter.
Istilah  "transisi  demokrasi"  mengacu  pada  periode  ketika  pemerintahan  yang  lebih dominan  mengambil  alih.  Proses  perubahan  politik  yang  terjadi  saat  pergantian kekuasaan  disebut  transisi  demokrasi.  Ini  biasanya  terjadi  selama  masa  pemerintahan yang  sudah  lama  berkuasa.  Jadi,  untuk  menuju  pemerintahan  berikutnya,  diperlukan waktu  atau  keadaan  untuk  beralih  dari  pemerintahan  yang  sudah  lama  berlalu  (Baderan,
2014).  Dalam  proses  transisi  demokrasi  yang  dimaksudkan,  konsep  negara  hukum  telah ditetapkan  untuk  melindungi  hak  warga  negara  sebagai  bagian  dari  demokratisasi,  yang mencakup  hak dasar  seperti  akses  ke layanan kesehatan.
Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  bahwa  konsep  negara  hukum  terkait  dengan  konsep nomokrasi,  yang  berarti  bahwa  norma  atau  hukum  adalah  komponen  yang  menentukan dalam  penyelenggaraan  kekuasaan.  Sri  Soemantri  menyatakan  bahwa  asas  demokrasi tidak  hanya  digunakan  dalam  kehidupan  nasional  tetapi  juga  digunakan  dalam  negara hukum  (Pelealu,  2015).  Prinsip  kedaulatan  rakyat—yang  berarti  rakyat  memiliki kekuasaan  tertinggi  di  negara—adalah  dasar  demokrasi  kontemporer.  Teori  perjanjian sosial,  yang  berfungsi  sebagai  dasar  pendirian  dan  penyelenggaraan  negara,  mengubah kekuasaan  menjadi  organisasi  negara.  Dalam  perjanjian  sosial,  kesepakatan  bersama,  juga dikenal  sebagai  kesepakatan  umum,  menetapkan  pendirian  negara  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Diputuskan  juga  prinsip-prinsip  dasar  penyelenggaraan  negara,  hak-hak warga  negara  yang  harus  dilindungi,  dan  bagaimana  penyelenggaraan  negara  dijalankan. Menurut  demokrasi  kontemporer,  negara  dibangun  oleh  rakyat  dan  dimaksudkan  untuk memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan  semua  orang (Safa'at, 2003).
Demokrasi  sangat  penting  bagi  masyarakat  yang  menggunakannya  karena memungkinkan  masyarakat  untuk  memiliki  hak  untuk  menentukan  bagaimana  organisasi negara  akan  berjalan.  Oleh  karena  itu,  hampir  semua  definisi  dari  istilah  demokrasi  ini mengacu  pada  rakyat,  meskipun  artinya  berbeda  di  berbagai  negara.  Demokrasi  dapat dianggap  sebagai  sistem  politik  sekitar  lima  abad  sebelum  masehi.  Saat  itu,  orang  Yunani mendirikan  polisi  (Negara  Kota)  dengan  mempelajari  bagaimana  sistem  politik  harus diatur  untuk kepentingan  dan kesejahteraan  rakyat (Awaluddin,  2011).
Negara  demokrasi  menekankan  supremasi  HAM  dan  kesejahteraan  masyarakat, termasuk  hak  atas  kesehatan.  Sebuah  negara,  seperti  Indonesia,  memiliki  sistem  kesehatan nasional  yang  berfungsi  sebagai  acuan  dan  garis  besar  dalam  penyelenggaraan  layanan kesehatan.  Dalam  hal  sistem  kesehatan  nasional  (SKN),  semua  komponen  bangsa Indonesia  mengelola  kesehatan  secara  terpadu  dan  saling  mendukung  untuk  menjamin derajat  kesehatan  masyarakat yang optimal.
Baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang  telah  memprioritaskan  Cakupan Kesehatan  Universal  (UHC).  Kesehatan  adalah  hak  asasi  manusia,  menurut  Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  tahun  1948.  Sejak  2012,  Bank  Dunia  dan  Organisasi Kesehatan  Dunia  telah  mengimbau  seluruh  negara  di  seluruh  dunia  untuk memprioritaskan  pencapaian  Universal  Health  Coverage  (UHC).  UHC  terdiri  dari  tiga pilar  implementasinya:  semua  kelompok  orang  harus  dilindungi,  layanan  kesehatan  dasar harus  tersedia,  dan  semua  orang  harus  memiliki  akses  ke  perawatan  kesehatan  yang berkualitas  tinggi  ketika  mereka  membutuhkannya.  Pencapaian  UHC  akan  menghasilkan kesetaraan  dalam memperoleh  layanan  kesehatan  yang baik bagi seluruh  manusia.
Pemerintah  Indonesia  terus  berusaha  untuk  mencapai  cakupan  kesehatan  semesta, juga  dikenal  sebagai  cakupan  kesehatan  universal  (UHC).  Cakupan  kesehatan  semesta
menjamin  bahwa  setiap  orang  memiliki  akses  ke  layanan  kesehatan  promotif,  preventif, kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  efektif  dan  berkualitas  tinggi.  Dalam  Sidang  Dewan Eksekutif  WHO  144  tahun  2019,  diputuskan  bahwa  seluruh  negara  anggota  WHO, termasuk  Indonesia,  akan  menyelesaikan  Program  Kerja  Umum  WHO  ke-13  pada  tahun 2023. Di antara tujuan  tersebut  adalah  (sehatnegeriku.kemkes.go.id):
1.  Satu milyar  orang mendapatkan  manfaat UHC
2.  Satu milyar  orang lebih  terlindungi  dari kedaruratan  kesehatan;  dan
3.  Satu milyar  orang menikmati  hidup  yang lebih  baik dan sehat.
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  sepanjang  satu  dasawarsa  terakhir  dalam pembangunan  kesehatan  di  Indonesia,  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional,  sudah  sejalan  dengan  upaya-upaya  yang  dicanangkan  dalam  Program  Kerja WHO .
Dalam  konstitusi  Indonesia  juga  diatur  mengenai  hak  atas  pelayanan  kesehatan.  Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  UUD  1945  yang  mencantumkan:  “Setiap  orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  baik dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”
Selanjutnya,  mengenai  kesehatan  juga  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945  yang berbunyi:  “Negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan fasilitas  pelayanan  umum yang layak.”
Pemerintah  Indonesia  terus  berusaha  untuk  mencapai  cakupan  kesehatan  semesta,  juga dikenal  sebagai  cakupan  kesehatan  universal  (UHC).  Cakupan  kesehatan  semesta menjamin  bahwa  setiap  orang  memiliki  akses  ke  layanan  kesehatan  promotif,  preventif, kuratif,  dan  rehabilitatif  yang  efektif  dan  berkualitas  tinggi.  Dalam  Sidang  Dewan Eksekutif  WHO  144  tahun  2019,  diputuskan  bahwa  seluruh  negara  anggota  WHO, termasuk  Indonesia,  akan  menyelesaikan  Program  Kerja  Umum  WHO  ke-13  pada  tahun 2023. Di antara tujuan  tersebut  adalah  (sehatnegeriku.kemkes.go.id):
Namun,  konstitusi  Negara  Kuba  menyatakan  bahwa  layanan  kesehatan  gratis.  Ini menimbulkan  perbedaan  dalam  hal  aksesibilitas  atau  keterjangkauan  layanan  kesehatan bagi  masyarakat  luas.  Mungkin  hampir  setiap  negara  di  seluruh  dunia  menganggap kesehatan  sebagai  hak  dasar  manusia.  Namun,  hanya  sedikit  negara  yang  melakukannya. Satu  di  antaranya  adalah  Kuba.  Layanan  kesehatan  universal  dan  gratis  di  Kuba,  sehingga semua  orang  yang  tinggal  di  sana  dapat  mendapatkan  layanan  kesehatan  yang berkualitas.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  bahwa  sembilan  puluh  sembilan  persen kelahiran  bayi  di  Kuba  terjadi  di  rumah  sakit  atau  fasilitas  kesehatan  milik  negara.  Bahkan sistem  kesehatan  Kuba  dapat  menjangkau  semua  penduduknya  tanpa  diskriminasi (terakurat.com).
Dalam  penyelenggaraan  kesehatan,  di  Negera  Kuba  dilaksanakan  atas  dasar  amanat konstitusi  Pasal  72  yang  berbunyi:  “Public  health  is  a  right  of  all  people  and  it is the State's responsibility  to  guarantee  access  to  quality  medical  attention,  protection,  and  recovery services,  free  of  charge.  The  State,  in  order  to  effectuate  this  right,  institutes  a  healthcare
system  at  all  levels  that  is  accessible  to  the  population  and  develops  prevention  and education  programs,  in  which  the  society  and  families  contribute.  The  law  defines  the mode  in which  health  services  are provided.”
Negara  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  semua  orang  memiliki  hak  atas kesehatan  masyarakat  dan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa semua  orang  memiliki  akses  gratis  ke  layanan  kesiapsiagaan  medis,  perlindungan,  dan pemulihan.  Untuk  melaksanakan  hak  ini,  negara  harus  membangun  sistem  perawatan kesehatan  yang  mudah  diakses  dan  program  pencegahan  dan  pendidikan  yang melibatkan  keluarga  dan  masyarakat.  Sistem  kesehatan  nasional  yang  menyeluruh  dan berdampak  bagi  masyarakat  diharapkan  bergantung  pada  kewenangan  dan  sumber  daya suatu  negara.  Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  terintegrasi  dari  hulu  ke  hilir, termasuk  penempatan  tenaga  kesehatan,  industri  farmasi,  perangkat  hukum,  dan pelaksanaan  kesehatan  semesta,  akan menjadi  bagian dari sistem  kesehatan  nasional.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  transisi  demokrasi  dan  penerapan  dalam  praktik  upaya tujuan  negara  dalam  mewujudkan  kesehateraan  rakyat  perlu  didalami  lebih  lanjut. Pelayanan  kesehatan  meruapakan  isu  popular  yang  menggambarkan  tentang  bagaimana negara  mendorong  kualitas  hidup  masyarakat  serta  menjamin  produktivitasnya.  Antara negara  Indonesia  dan  Kuba  memiliki  persamaan  tentang  perjalanan  dari  rezim otoritarinisme  serta  bangkit  untuk  menegakan  supremasi  demokrasi  dan  HAM,  salah satunya  terkait  dengan  penyelenggaraan  sistem  kesehatan  nasional.  Oleh  karena  itu, Peneliti  ingin    menguraikan  lebih  lanjut  perbandingan  antara  Indonesia  dan  Kuba  dalam persepektif  Hukum  Administrasi  Negara  dalam  judul  “  Transisi  Politik  dan  Pemenuhan HAM  dalam  Perwujudan  Sistem  Kesehatan  Nasional  (Perbandingan  antara  Indonesia  dan Kuba)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  meninjau  data  sekunder  yang  menghasilkan  argumen  atau konsepsi  (Marzuki,  2013).  Ada  tiga  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian: pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  historis,  dan  pendekatan konseptual.  Pendekatan  konseptual  menggunakan  penelusuran  literatur  dan  peraturan yang  relevan.  Jenis  penelitian  lain  adalah  perbandingan  hukum  administrasi  negara Indonesia  dan Kuba.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## Hasil
Demokrasi  telah  memungkinkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan kebijakan  pemerintah.  Pemerintahan  yang  demokratis  akan  membuat  kebijakan  untuk membantu  masyarakat,  melindungi  masyarakat,  dan  memastikan  bahwa  negara melindungi  masyarakat.  Setelah  transisi  ke  demokrasi,  negara  akan  menggunakan kewenangan  yang  diberikannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  termasuk
membuat  masyarakat yang sehat  dan berkeadilan.
Pemerintah harus memprioritaskan pelayanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan  karena  kesehatan  merupakan  hak  dasar  dan  merupakan  penghargaan terhadap  HAM.  Indonesia  dan  Kuba  masing-masing  memiliki  konstitusi  yang  mengatur hak  atas  layanan  kesehatan,  yang  merupakan  bagian  dari  HAM.  Oleh  karena  itu, kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  negara  untuk  menyediakan  akses  kesehatan harus  mempertimbangkan  nilai-nilai  HAM,  termasuk  non-diskriminasi.
Karena  amanat  konstitusi  mengatakan  bahwa  kesehatan  adalah  hak,  hak  tersebut  harus diwujudkan  dalam  sebuah  sistem  kesehatan  nasional  yang  dapat  diakses  dan  dinikmati oleh  semua  warga  negara  tanpa  memandang  latar  belakang  mereka.  Oleh  karena  itu, elemen  yang  mendukung  sistem  kesehatan  nasional  harus  dirancang  sedemikian  rupa sehingga  mereka  dapat  mencegah  atau  meminimalkan  pengabaian  tanggung  jawab konstitusional  negara.
Produk  hukum  harus  menjadi  dasar  kebijakan  pelayanan  kesehatan.  Sekurang- kurangnya  ada  beberapa  hal  yang  harus  diatur  terkait  dengan  sistem  kesehatan  nasional, seperti  anggaran,  sumber  daya  manusia,  dan  indikator  keberhasilan.  Kebijakan  kesehatan harus  memfasilitasi  akses  masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  dan terjangkau.  Misalnya,  di  Kuba,  anggaran  mencapai  52%  untuk  sektor  pendidikan  dan kesehatan,  sehingga  pemerintah  memiliki  fasilitas  kesehatan  untuk  menjaga  kontrol penuh  atas  penyelenggaraan  kesehatan.  Dengan  biaya  kesehatan  gratis,  hal  ini menunjukkan  bahwa pemerintah  secara  penuh  mengelola  program  kesehatan  pemerintah.
Pada  penganggaran  bagi  sektor  kesehatan  di  Indonesia,  pelayanan  kesehatan dilaksankan  oleh  Pemerintah  dan  Swasta  dengan  dukungan  sistem  jaminan  sosial  BPJS Kesehatan.  Mekanisme  BPJS  Kesehatan  melatakan  iuran  di  tingkat  masyarakat  mampu serta  mengusung  prinsip  gotong  royong  sehingga  warga  yang  tidak  mampu  tetap  dapat menikmati  layanan  kesehatan.  Sistem  Kesehatan  Nasional  di  Indonesia  meletakan  sistem jaminan  sosial  BPJS  Kesehatan  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  membuka  seluas-luasnya akses  kesehatan  bagi masyarakat.
Namun  sistem  kesehatan  nasional,  baik  di  Kuba  dan  di  Indonesia  tidak  dapat  berjalan maksimal  jika  Pemerintah  tidak  meletakan  aspek  SDM  dalam  pembangunan  dan penyelenggaraan  kesehatan.  SDM  yang  memenuhi  jumlah  dan  kualitasnya  akan  menjadi penentu  keberhasilan  program  kesehatan  bagi  masyarakat.  Pelatihan  dan  dukungan sarana  prasarana  menjadi  perhatian  agar  kualitas  layanan  kesehatan  dapat  diandalkan serta  memberikan  bantuan  layanan  kesehatan  dengan  tepat.  Oleh  karena  itu,  rasio  jumlah dokter  atau  tenaga  kesehatan  perlu  diperhatikan  sehingga  tercapainya  pemerataan layanan kesehatan  di  seluruh  negara termasuk  dukungan  keberadaan  fasilitas  kesehatan.
Program  kesehatan  juga  perlu  mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  turut  serta  dalam mendukung  kebijakan  layanan  kesehatan  dari  Pemerintah.  Hal  tersebut  akan  berkaitan dengan  kesuksesan  program  kesehatan  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini diperlukan  karena  terkait  dengan  kesehatan  juga  terkait  dengan  bagaimana  budaya  yang
berkembang  di  masyarakat  sehingga  Pemerintah  dengan  badan  atau  alat  yang  dimiliki perlu  untuk  menggalan  dukungan  dari  public  demi  tercapai  tujuan  dari  sistem  kesehatan nasional.

## Pembahasan
A. Sistem  Kesehatan  Nasional  di Indonesia
Indonesia  adalah  negara  yang  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945.  Meskipun pada  awal  kemerdekaan  terjadi  instabilitas  politik  dan  keamanan  yang  berasal  dari  negara asing  melalui  bentuk  agresi  militer  dan  juga  terjadinya  beberapa  pemberontakan  di  dalam negeri.  Secara  politik,  keadaan  Indonesia  di  awal  kemerdekaan  belum  mapan,  terjadi ketegangan,  kekacauan  dan  berbagai  insiden.  Sebab  ada  pihak  asing  yang  tidak  ingin Indonesia  merdeka.  Rakyat  Indonesia  masih  bentrok  dengan  sisa-sisa  kekuatan  Jepang yang  beralasan  diminta  Sekutu  tetap  menjaga  Indonesia  dalam  keadaan  status  quo. Indonesia  juga  menghadapi  tentara  Inggris  atas  nama  Sekutu  dan  NICA  (Netherlands Indies  Civil  Administration)  atas  nama  Belanda  yang  datang  kembali  ke  Indonesia  dengan membonceng  Sekutu.  Pemerintahan  negara  Indonesia  memang  sudah  terbentuk  beserta alat  kelengkapan  negara  tetapi  masih  banyak  kekurangan  di  awal  kemerdekaan (kompas.com,  2021).
UUD  1945  yang  disahkan  pada  awal  kemerdekaan  juga  telah  menegaskan  bahwa Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi,  dalam  abad  ke-20 ini  hampir  tidak  ada  satu  Negara  pun  yang  menanggap  sebagai  Negara  modern  tanpa menyebutkan  dirinya  “Negara  berdasarkan  hukum”.23  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun 1945  “Indonesia  adalah  Negara  Hukum”  jelas  menunjukkan  seluruh  pelaksanaan  tata pemerintahan  harus  dengan  hukum  yang  berlaku  dengan  tetap  memperhatikan  hak-hak warga  negara yang telah  dijamin  dalam  UUD 1945.
Dalam  perwujudan  kesejahteraan  masyarakat  dan  hak-hak  warga  negara sebagaimana  amanat  konsitutisi,  maka  negara  wajib  memberikan  kepastian  dalam pelayanan  kesehatan  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  pelaksanaannya saat  ini,  terdapat  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Dalam Pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Negara Indonesia  memahami  bahwa  merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.
Pada  prinsipnya,  DPR  RI  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (seterusnya  disingkat  UU  Kesehatan)  tanggal  13  Oktober  2009 merupakan  perwujudan  amanah  konstitusi  Indonesia.  UU  Kesehatan  menerangkan  jika kesehatan  adalah  hak  bersifat  dasar  tiap  individu.  Pemerintah  bertanggungjawab  untuk mengatur  derajat  hidup  yang  sehat  terhadap  semua  rakyat  Indonesia.  UU  Kesehatan memperjelas  bahwa  pribadi  orang,  keluarga,  hingga  masyarakat  mendapatkan  proteksi hak  atas  kesehatannya.  Sementara  itu,  pemerintah  bertanggungjawab  untuk  mengatur
supaya  bisa  memberikan  kebutuhan  hak  hidup  sehat  untuk  rakyatnya  baik  orang  yang tidak  berkemampuan  atau  orang  yang  miskin.  Untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak  itu, pemerintah  harus  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  dengan  rata,  adil,  serta  dapat dijangkau  untuk  semua  rakyat  Indonesia.  Oleh  karenanya,  pemerintah  harus  melakukan beberapa  usaha  untuk  menjamin  diperolehnya  akses  pelayanan  kesehatan  untuk  segenap warga  negara Indonesia  (Aktapani  dan Ardisyah,  2020).
Adapun  tujuan  Pembangunan  kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi  bagi pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis  (Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009). Sistem Kesehatan  Nasional  meliputi  subsistem: a.  upaya kesehatan
b.  penelitian  dan pengembangan  kesehatan,
c.  pembiayaan  kesehatan;
d.  sumber  daya manusia;
e.  sediaan  farmasi,  alat kesehatan,  dan makanan;
f.  manajemen,  informasi,  dan regulasi  kesehatan,  dan;
g.  pemberdayaan  masyarakat.
SKN  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan    pembangunan kesehatan  yang  dimulai  dari  kegiatan  perencanaan  sampai  dengan  kegiatan  monitoring dan  evaluasi.  Dalam  batas-batas  yang  telah  disepakati,  tujuan  sistem  kesehatan  adalah (kebijakankesehatanindonesia.net)  :
1.  Meningkatkan  status  kesehatan  masyarakat.  Indikatornya  banyak,  antara  lain  Angka Kematian  Ibu,  Angka  Kematian  Bayi,  Angka  kejadian  penyakit  dan  berbagai indikator  lainnya.
2.  Meningkatkan  responsiveness  terhadap  harapan  masyarakat.  Dalam  hal  ini masyarakat puas  terhadap  pelayanan  kesehatan.
3.  Menjamin  keadilan  dalam  kontribusi  pembiayaan.  Sistem  kesehatan  diharapkan memberikan  proteksi  dalam  bentuk  jaminan  pembiayaan  kesehatan  bagi  yang membutuhkan.
Untuk  itu,  Pemerintah  memiliki  sejumlah  tanggung  jawab  yang  harus dilaksanakannya,  yang  meliputi  tanggung  jawab  untuk  merencanakan,  mengatur, menyelenggarakan,  membina,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat.  Pemerintah  juga  bertanggung  jawab  untuk memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  segala  bentuk  upaya kesehatan.  Salah  satunya  melalui  gerakan  pengembangan  dan  pembinaan  jaminan  sosial nasional  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembina  Jaminan  Sosial  (BPJS),  terdiri  atas  BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  melalui  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan.  Khusus  untuk  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2014.  Secara  operasional,  pelaksanaan  JKN
dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Presiden,  antara  lain,  Peraturan Pemerintah  No.101  Tahun  2012  tentang  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI);  Peraturan Presiden  No.  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan  Kesehatan;  dan  Peta  Jalan  JKN  (Roadmap Jaminan  Kesehatan  Nasional)  (Putri  dan Murdi,  2019).
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  dikelola  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS  Kesehatan)  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  mencapai  Universal  Health  Coverage  (UHC).  Hal  ini  tertuang  dalam UU  No  40  tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjamin hak yang  sama  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  akses  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu,  dan  terjangkau.  Upaya  tersebut  relevan  dengan  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (Sustainable  Development  Goals/  SDGs)  pada  indikator  no  3.8  yakni mencapai  jaminan  kesehatan  universal,  termasuk  perlindungan  risiko  finansial,  akses terhadap  layanan  kesehatan  esensial  yang  berkualitas,  dan  akses  terhadap  obat-obatan dan  vaksin  esensial  yang  aman,  efektif,  berkualitas,  dan  terjangkau  bagi  semua (Djamhari,  2020).
Penyelenggaraan  BPJS  menjadi  alternatif  pembiayaan  dengan  meletakan kerjasama  antar  masyarakat  dalam  upaya  akses  kesehatan.  Hal  tersebut  diharapkan dapat  mendorong  akses  terhadap  layanan  kesehatan  secara  adil  dan  demokratis.  Setiap orang  diharapkan  turut  serta  dalam  BPJS,  sehingga  dapat  membantu  masyarakat  yang tidak  mampu.  Sistem  jaminan  sosial  merupakan  perwujudan  rasa  keterikatan  antara peserta  yang  sehat  dengan  peserta  yang  sakit.  Kegotongroyongan  dalam  menanggung jaminan  sosial  kesehatan  merupakan  modal  sosial  dalam  sistem  jaminan  sosial kesehatan.  Dalam  kaitannya  dengan  social  capital  menurut  Greenberg,  Gullota  dan Bloom,  (Greenberg,  Gullotta,  &  Bloom,  2016)  mengutip  perjalanan  Lexis  De  Tocqueville menyusuri  Amerika  Tahun  1835  –  1839    menyatakan  rasa  keterikatan  antar  individu dalam  jaminan  soisal  terjadi  sedemikian  rupa  sehingga,  seiring  berjalannya  waktu,  rasa keterikatan  sosial  menjadi  hubungan  dukungan  dan  kepercayaan  secara  timbal  balik yang  saling  mengharapkan  satu  sama  lain.  Rasa  keterikatan  Ini  mengarah  pada:  (a) peningkatan  potensi  perlindungan  jaminan  sosial  kesehatan  secara  utuh  dan kesejahteraan  sosial  masing-masing  individu  atas  risiko  sakit,  serta,  (b)  peningkatan potensi  dalam  keterlibatan  masyarakat  sebagai  anggota  masyarakat  sosial  dan perlindungan  risiko  kehilangan  waktu  dalam  menjalankan  pekerjaan  di  mana  mereka menjadi  bagian  dari  sistem  jaminan  sosial  kesehatan.  Kedua  potensi  ini  berkontribusi pada  peningkatan  perlindungan  jaminan  kesehatan    masyarakat  ke  arah  yang  lebih sehat dan lebih  efektif  (Samad dan James,  2021).
BPJS  Kesehatan  menopang  pembiayaan  kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia, sedangkan  Pemerintah  tetap  menganggarkan  bagi  sektor  kesehatan  dari  APBN. Termasuk  dalam  fakta  bahwa  BPJS  terus  mengalami  defisit  maka  Pemerintah  wajib memberikan  suntikan  anggaran  agar  BPJS  Kesehatan  dapat  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  analisis  pada  anggaran  kesehatan  di  tahun
2021  misalnya,  Pemerintah  menganggarkan  sebesar  169,7  Triliun.  Dari  jumlah  anggaran itu,  untuk  pengadaan  vaksin  Corona  dan  penanganan  COVID-19  sebesar  Rp  60,5  triliun (liputan6.com,  2021)  .  Hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  negara  dalam pemenuhan  kebutuhan  penyelenggaraan  layanan  kesehatan  yang  dipimpin  oleh Kementerian  Kesehatan.  Dari  tanggung  jawab  inilah  dapat  ditegaskan  bahwa penyelenggaraan  sistem  kesehatan  nasional  ditopan  dari  sistem  jaminan  sosial  BPJS Kesehatan  dan dari anggaran yang didapat  dari  APBN.
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  terkait  dengan  layanan  BPJS  antara lain  waktu  tunggu  yang  lama,  serta  adanya  diskriminasi  pada  peserta  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN),  menjadi  keluhan  yang  paling  banyak  dilaporkan  oleh pengguna  layanan  tersebut  kepada  BPJS  Kesehatan  (liputan6.com,  2021).  Selain complain  yang  sering  diajukan  adalah  tidak  semua  jenis  obat  ditanggung  BPJS Kesehatan,  pelayanan  dianggap  masih  buruk  dan  jauh  dari  harapan, tarif BPJS yang naik turun  sehingga  membingungkan  rakyat,  serta  masih  maraknya  diskriminasi  pelayanan bagi peserta  BPJS Kesehatan  (beritawajo.com,  2021) .
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  di  tingkat  publik,  maka  kebijakan  terhadap sistem  kesehatan  nasional  dan  penyelenggaraan  BPJS  Kesehatan  kiranya  dapat  mengacu kepada  amanat  konstitusi.  Dalam  Pasal  28H  ayat  (3)  UUD  1945  disebutkan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat.  Sehingga  permasalahan  yang  terkait  dengan pelayanan  yang  diskriminasi,  menyulitkan  masyarakat  dalam  mengakses  kesehatan dapat  diminalisir  melalui  pembentukan  sistem  pelayanan  yang berkeadilan.
Sistem  Kesehatan  Nasional  perlu  ditopang  oleh  keberadaan  Sumber  Daya Manusia  yang  berkompeten  serta  memiliki  daya  jangkau  di  masyarakat  Indonesia  baik di  perkotaan  maupun  pedesaan.  Pemenuhan  tenaga  kesehatan  di  Indonesia  ternyata belum  mencapai  target.  Rasio  dokter  dan  penduduk  nyatanya  masih  sangat  rendah. Hingga  1  September  2020  misalnya,  tercatat  102  dokter  meninggal  karena  tertular corona.  Kematian  ini  menempatkan  Indonesia  di  posisi  di  posisi  yang  berbahaya  pada masa  mendatang.  Menurut  data  Badan  Kesehatan  Dunia  (WHO)  pada  2017,  rasio perbandingan  dokter  dengan  populasi  di  Indonesia  berada  di  angka  4:  10.000.  Artinya, tiap  sepuluh  ribu  populasi  di  Indonesia  hanya  ada  4  dokter  yang  tersedia.  Jumlah  ini jauh di bawah  standar  ideal  WHO yang mematok  angka 1:500 (majalah.tempo.co,  2021).
Ketimpangan dalam penyelenggaran sistem kesehatan nasional selain berhadapan  dengan  konsekuensi  anggaran,  SDM  juga  masih  perlu  ditinjau  terkait dengan  pemertaan  layanan  kesehatan.  Sekitar  40%  dari  269  juta  masyarakat  Indonesia hidup  dengan  pendapatan  di  bawah  3.10  Dolar  AS  per  hari.  Ditambah  dengan pembangunan  infrastruktur  penting  seperti  jalan  raya  belum  seluruhnya  merata, terutama  di  bagian  timur  Indonesia.  Dengan  kondisi  tersebut,  pemerataan  layanan kesehatan  menjadi  tantangan  bagi  negara  kepulauan  seperti  Indonesia.  Selain  itu, kesehatan  hanya  mendapat  5%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)
dan  terbagi  untuk  tiap  pemerintah  daerah.  Angka  ini  menunjukan  sulitnya  penyediaan layanan kesehatan  yang merata  untuk masyarakat  (doctorshare.org,  2021).

## B.  Sistem  Perawatan  Kesehatan  Nasional  di Negara Kuba
Negara  Kuba  juga  dikenal  sebagai  negara  kepulauan  sebab  negara  ini  tersusun dari  Pulau  Kuba,  Isla  de  la  Juventud  dan  juga  beberapa  kepulauan  kecil  lainnya. Republik  Kuba  yang  memiliki  ibu  kota  bernama  Havana  tersebut  berada  di  Karibia bagian  utara  tepatnya  terletak  di  pertemuan  Laut  Karibia,  Teluk  Meksiko,  dan  juga Samudra  Atlantik.  Terjadinya  Revolusi  Kuba  membuat  perubahan  yang  sangat  berarti bagi  rakyat  Kuba  pada  saat  itu.  Revolusi  Kuba  terjadi  saat  masa  pemerintahan  Batista yang  dikenal  dengan  gaya  pemimpinannya  secara  diktator  dan  otoriter.  Usaha  yang dilakukannya  membuahkan  hasil.  Dengan  mendapat  bantuan  dari  Mexico,  Casto melakukan  penyerangan  menggunakan  kapal  untuk  menghadapi  pasukan  Batista. Hingga  pada  akhirnya  pada  bulan  Maret  1958  pasukan  Batista  berhasil  dikalahkan. Batista  pergi  ke  Amerika  Serikat  pada  tanggal  1  Januari  1959  dan  menjadi  tanda  telah berakhirnya  pemerintahan  Batista.  Dan  berakhir  dengan  diangkatnya  Castro  sebagai presiden  Kuba (ilmugeografi.com,  2021).
Sejak  awal  revolusi,  Kuba  telah  menempatkan  layanan  kesehatan  sebagai program  prioritas  Pemerintahan  Fidel  Castro.  Layanan  kesehatan  berkualitas  tinggi  yang dapat  diakses  oleh  semua  warga  negara  adalah  salah  satu  pilar  terpenting  Revolusi Kuba.  Sejak  awal  Revolusi  dan  sepanjang  perkembangannya,  perluasan  dan peningkatan  layanan  kesehatan  tetap  menjadi  prioritas  tertinggi  pemerintah  dan tunjangan  anggaran  terbesar  (cubaplatform.org,  2021).  Selain  telah  ditetapkan  bahwa pelayanan  kesehatan  adalah  hak  bagi  semua  orang  dan  bersifat  gratis,  maka  sistem kesehatan  nasional  di  Kuba  telah  membuat  pelayanan  kesehatan  merata  dan  tidak diskriminatif.
Transformasi  nyata  dalam  sistem  medis  tidak  terjadi  sampai  sekitar  satu  dekade pasca  Revolusi  Kuba.  Selama  tahun  1970-an,  pendukung  perawatan  kesehatan  universal seperti  Dr.  Cristina  Luna,  Direktur  Perawatan  Ambulatory  Nasional  Kuba  mendorong lebih  banyak  akses  dan  reformasi  perawatan  kesehatan.  Deklarasi  Alma-Ata  1978 mendirikan  poliklinik  keluarga  multi-spesialisasi,  yang  berfokus  pada  penyediaan layanan  dalam  komunitas  di  seluruh  Kuba.  Pada  tahun  1990,  program  ini  telah menjangkau  95  persen  penduduk  Kuba.  Pemerintah  Kuba  telah  membiayai  layanan sosial,  termasuk  perawatan  kesehatan,  dengan  mengekstraksi  nilai  lebih  dari  upah pekerja,  yang  tentu  saja  dapat  bermasalah  dengan  kurangnya  upah  yang  tinggi  bagi pekerja  (Farauq, 2021).
Saat  ini,  semua  perawatan  kesehatan  diatur  dan  dibiayai  oleh  pemerintah,  dan diberikan  kepada  warga  Kuba  secara  gratis.  Untuk  mengatasi  terbatasnya  akses  ke  obat- obatan,  teknologi,  dan  sumber  daya  material  lainnya,  negara  ini  telah  memanfaatkan kekuatannya  dalam  pendidikan  dan  jumlah  dokter  terlatih  yang  tinggi  untuk  fokus
membuat  perawatan  primer  dapat  diakses  dan  berbasis  masyarakat.  Dengan  cara  ini, penekanan  dapat  ditempatkan  pada  pencegahan,  dan  kebutuhan  akan  “penyembuhan” yang  mahal  dapat  dikurangi.  Hasilnya  adalah  hasil  kesehatan  yang  sangat  kuat  dengan pengeluaran  yang  sangat  rendah:  Kuba  secara  rutin  mengungguli  semua  negara  lain  di Amerika  Latin  dan  Karibia  dalam  ukuran  seperti  kematian  bayi  dan  harapan  hidup. Faktanya,  meskipun  menghabiskan  $6,928  (73,68%)  lebih  sedikit  per  kapita  untuk perawatan  kesehatan  daripada  Amerika  Serikat  pada  tahun  2014,  Kuba  mencatat  tingkat kematian  bayi  26%  lebih  rendah  dan  harapan  hidup  0,7%  lebih  tinggi  untuk  tahun  itu (Farauq, 2021).
Kontitusi  Kuba  yang  telah  diamandemen  pada  tahun  2019  telah  memberikan kepastian  tentang  layanan  kesehatan  gratis  bagi  seluruh  rakyatnya.  Sebagai  contoh,  pada APBN  Kuba  tahun  2020,  Pemerintah  mengalokasikan  52%  anggaran  untuk  digunakan pada  untuk  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  (orinocotribune.com,  2021).  Kebijakan tersebut  ditempuh  dalam  rangka  memastikan  program  layanan  kesehatan  dapat  berjalan serta  dapat  diakses  oleh  seluruh  warga  masyarakat.  Kebijakan  tersebut  tidak  dapat  lepas dari  political  will  dari  pemerintah  Kuba  yang  menjadikan  program  kesehatan  sebagai prioritas  yang utama sejak  dilakukannya  Revolusi  Kuba tahun 1959.
Sistem  perawatan  kesehatan  Kuba  memenuhi  semua  standar  yang  ditetapkan oleh  WHO,  oleh  karena  itu  juga  memenuhi  kebutuhan  dasar  yang  dibutuhkan  individu untuk  berada  dalam  kesehatan  yang  lengkap.  Pemerintah  sosialis  Kuba  mendekati perawatan  kesehatan  dan  merancang  sistem  pengiriman  mereka,  menggunakan pendekatan  analisis  sistem.  Ini  dicontohkan  dalam  program  mereka  yang  disebut "Kedokteran  di  Komunitas"  yang  didirikan  pada  tahun  1976  (radford.edu,  2021).  Prinsip pelayanan  dengan  mendekatkan  kepada  masyarakat  membuat  akses  layanan  kesehatan menjadi  mudah  terjangkau,  termasuk  dalam  mencegah  penyakit  serta  melakukan tindakan  medis  yang cepat  dan tepat.
Poliklinik  regional  dan  konsultan,  yang  merupakan  tingkat  perawatan  primer berbasis  masyarakat,  diawasi  oleh  otoritas  kota.  Model  keluarga-dokter-dan-perawat umum—juga  dikenal  sebagai  MEF—ditugaskan  untuk  meningkatkan  tingkat  dasar kesehatan  nasional.  Di  bawah  model  MEF,  setiap  lingkungan  memiliki  dokter  keluarga. Dokter  ini  bertanggung  jawab  untuk  melacak  setiap  pasien  di  daerah  tersebut, menentukan  siapa  yang  sehat,  siapa  yang  sakit,  dan  siapa  yang  berisiko.  Mereka  juga berpatroli  untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  diberikan  vaksinasi,  perawatan sebelum  melahirkan,  dan  perawatan  tambahan  diberikan  pada  waktu  yang  tepat. Consultorios  bertindak  sebagai  pusat  administrasi  perawatan  kesehatan  yang terdesentralisasi  dan  berusaha  menyelesaikan  sekitar  80%  dari  semua  kasus (cubaplatform.org,  2021).
Pasien  naik  ke  tingkat  kedua  perawatan  kesehatan  ketika  mereka  membutuhkan lebih  banyak  perawatan  atau  perhatian.  Tingkat  kedua  perawatan  mencakup  rumah sakit  dan  pusat  spesialisasi  yang  dikelola  provinsi  untuk  merawat  pasien,  menangani
komplikasi,  dan  mendorong  rehabilitasi.  Meskipun  pasien  dapat  datang  ke  institusi  ini secara  langsung,  sistem  berjalan  paling  baik  ketika  dokter  keluarga  merujuk  pasien  dan bekerja sama dengan  spesialis.  Level  ini mencapai  15% kasus  (cubaplatform.org,  2021).
Ketersedian  dokter  yang  mendukung  sistem  kesehatan  nasional  Kuba dipengaruhi  oleh  keberadaan  sekolah  kedokteran  di  Kuba.  Sekolah  Kedokteran  Amerika Latin  (Escuela  Latinoamericana  de  Medicina)  adalah  salah  satu  sekolah  kedokteran terbesar  di  belahan  bumi  barat  dengan  ribuan  siswa  dari  lebih  dari  100  negara (theconversation.com,  2023).  Sejarah  pendidikan  kedokteran  di  Kuba  memiliki  struktur perkembangan  yang  luar  biasa  meskipun  dimulai  pada  skala  yang  tidak  begitu  populer. Bagian  tengah-timur  Kuba  diidentifikasi  sebagai  asal  mula  pendidikan  kedokteran  di Kuba.  Program  kedokteran  dimulai  pada  tahun  1968  di  Kota  Camaguey  dengan  tiga mahasiswa  dari  Universitas  Havana.  Kuba  sejak  saat  itu  tumbuh  menjadi  negara terkemuka  di  bidang  kedokteran  di  dunia.  Pemerintah  Kuba  telah  meningkatkan beasiswa  medis  dan  ini  telah  mempengaruhi  pertumbuhan  penemuan  obat,  kemajuan farmasi  dan  kecakapan  bedah  mahasiswa  kedokteran  dan  praktisi  di  negara  tersebut. Kurikulum  di  Universitas  Ilmu  Kedokteran  telah  disetujui  oleh  Akreditasi  Nasional  di Kuba  dan  diakui  secara  global.  Pengakuan  tersebut  didasarkan  pada  bukti  lebih  dari 13.000  lulusan  sekolah  dan  spesialisasi  mulai  dari  kedokteran  gigi,  psikologi, keperawatan,  kedokteran  dan bedah serta  teknologi  kesehatan  (cubaheal.com,  2023).

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  penyelengaraan  layanan kesehatan  adalah  tugas  pemerintah  untuk  mendorong  sumber  daya  manusia  yang  sehat dan  berkualitas  tinggi,  termasuk  mencegah  penyakit  dan  menjaga  kesehatan  sebagai  cara untuk  meningkatkan  produktivitas  bangsa.  Sebagai  bagian  dari  pemenuhan  HAM  dan pembentukan  negara  demokrasi,  aspek  layanan  kesehatan  harus  menjadi  prioritas pembangunan.
Karena  pemenuhan  HAM  dan  transisi  demokrasi  saling  bergantung  dan  berkorelasi, seperti  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  Kuba,  demokrasi  tidak  akan  berguna  tanpa pemenuhan  HAM.  Sejak  reformasi  1998  di  Indonesia,  aspek  kesehatan  menjadi  lebih penting.  Ini  terbukti  dengan  penerapan  sistem  kesehatan  nasional,  yang  memberikan arahan  bagi  pemerintah  dalam  mengelola  program  kesehatan,  dan  akses  yang  luas  ke layanan  melalui  sistem  jaminan  sosial  BPJS  Kesehatan.  Demikian  juga  di  Kuba, pemerintah  telah  mengambil  alih  sumber  daya  yang  terkait  dengan  layanan  kesehatan dengan  membangun  fasilitas  kesehatan,  memberikan  APBN  yang  memadai  untuk pelayanan  kesehatan,  menyediakan  tenaga  kesehatan  atau  dokter  yang  memadai,  dan mendekati  rasio  ideal  sehingga  pelayanan  kesehatan  dapat  diberikan  kepada  masyarakat secara  gratis.
Karena  pemerintah  belum  menetapkan  besaran  yang  memadai  untuk  penyelenggaraan layanan  kesehatan  di  Indonesia,  sistem  kesehatan  nasional  belum  mendapatkan  perhatian
yang  cukup  dari  pemerintah.  Di  Indonesia,  komersialisasi  layanan  kesehatan menyebabkan  tidak  semua  fasilitas  kesehatan  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Padahal, jika  hak  ini  telah  ditetapkan  dalam  konstitusi,  maka  harus  ada  cara  untuk  mencegah diskriminasi  dalam  pelayanan  kesehatan  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  memiliki hak yang sama atas layanan  kesehatan.
Anggaran  yang  memadai,  penyediaan  tenaga  kesehatan,  termasuk  dokter,  dan pengelolaan  yang  baik  dari  sistem  jaminan  sosial  BPJS  Kesehatan  adalah  semua  faktor yang  diperlukan  untuk  mendukung  pemerataan  pelayanan  kesehatan.  Ini  akan meningkatkan  partisipasi  publik  dan  memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar  bagi seluruh  warga  negara  untuk  mendapatkan  layanan  kesehatan.  Sebagai  hasil  dari penerapan  sistem  kesehatan  nasional,  jelas  bahwa  Indonesia  dan  Kuba  menghadapi masalah  yang  sama,  seperti  keterbatasan  anggaran  atau  rekomendasi  untuk  prasarana medis  dan alat kesehatan.
Untuk  menyelesaikan  masalah  ini,  kita  akan  kembali  ke  masalah  dasar:  keinginan politik  untuk  memberi  prioritas  kesehatan  dalam  APBN  setiap  negara.  Hal  ini  penting untuk  dicatat  karena  masalah  anggaran  sering  terjadi  dalam  penyelenggaraan  sistem kesehatan  nasional.  Akibatnya,  ketika  masalah  tidak  dapat  diselesaikan  dengan  baik, layanan  kesehatan  akan  terganggu  dan  masyarakat  akan  dirugikan  oleh  kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab Samad dan James Tangkudung, dalam artikel “Evaluasi Sistem Jaminan Sosial BPJS Kesehatan”, diakses dari website : https://ppsdmri.com/wp/evaluasi-program-jaminan-sosial- bpjs-kesehatan/ tanggal 8 Juni 2021
Ardiansyah,  Slim  Oktapani.  (2020).”Politik  Hukum  Pemenuhan  Hak  atas  Kesehatan Rakyat  Indonesia  berdasarkan  UU  SJSN  dan  UU  BPJS”,  Jurnal    IUS  Kajian  Hukum dan  Keadil  an  |  Vol    VIII  |  Nomor  1  |  April  2020  |  hlm,      164  Jurnal  IUS  Kajian Hukum  dan Keadilan
Ardinata,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  Dalam Perspektif  Hak Asasi  Manusia.  Jurnal HAM, 11(2), 319–332.
Aurora,  W.  I.  D.  (2019).  Perbandingan  Sistem  Di  Negara  Maju  Dan  Negara  Berkembang.
Jurnal  Manajemen  Jambi, 7
Awaluddin.  (2011).  Konsepsi  Negara  Demokrasi  Yang  Berdasarkan  Hukum.  Academia : Majalah Ilmu  Sosial  Dan Politik,  2(1)
Baderan,  S.  (2014).  Pola  Transisi  Demokrasi  yang  Terjadi  di  Indonesia  dan  Brazil.  Farabi:
Journal  of Ushuluddin  & Islamic  Thought,  11(2)
Eka  Afrina  Djamhari,  dkk,  (2020).  “Defisit  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN):  Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya?”,  Perkumpulan  Prakarsa Indonesia,  Jakarta
Habibi,  D.(2020).”Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Kesehatan  Di  Indonesia  Dengan Pendekatan  Perbandingan  Sistem  Kesehatan  di  Negara  Maju’.  Jurnal  Medika Hutama, Vol  01 No 03, April  2020
Juniarso  Ridwan.  (2019).  “Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik”, Bandung,  Nuansa  Cendekia
Khathryna  Ihcent  Pelealu.(2015).”  Konsep  Pemikiran  Tentang  Negara  Hukum  Demokrasi Dan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Pasca  Reformasi”,  Lex  Administratum,Vol.  III/No. 7/Sep/2015
Mikho  Ardinata.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam Perspektif  Hak Asasi  Manusia.  Jurnal  HAM,  Vol 11 Nomor  2, Agustus  2020.
Muchamad  Ali  Safa’at.  (2003).  Makalah  “KONSTITUSI  DALAM  DEMOKRASI”,  Temu Nasional  Pusat  Studi  Islam dan  Kenegaraan  Indonesia.  Bogor,  22 Maret 2003. Peter  Mahmud  Marzuki  (2013),  “Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi”,  Jakarta,  Kencana
Prenada  Media  Group
Prima  Maharani  Putri  dan  Patria  Bayu  Murdi.  (2019).  “Pelayanan  Kesehatan  di  Era Jaminan  Kesehatan  Nasional  sebagai  Program  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan.  Wacana  Hukum,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Slamet  Riyadi,  Vol. 25, No.1, Juni  2019
TAMPUBOLON,  N.  (2022).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.