Pelaksanaan Keeenangan … – Reeza Andi Nova, Ruben  Achmad, Suzanalisa

## PERTANGGUNGJAWABAN  DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN TEMBAK
DI TEMPAT YANG DIMILIKI OLEH

## ANGGOTA POLRI
Oleh :
Reeza Andi Nova ∗
Ruben Achmad ∗
Suzanalisa ∗

## ABSTRAK
Penerapan  di  lapangan  biasanya  Polisi  melakukan tindakan  tembak  ditempat  terhadap  tersangka  dan  pada dasarnya  pemberlakuan  tembak  ditempat  terhadap  tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas  dalam  penanggulangan  kekerasan  dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam  menangani  kasus  yang  bersifat  individual  diperlukan tindakan  individual  pula.  Berdasarkan  karakter  profesi  yang seperti  itu,  Kepolisian  memberlakukan  prinsip  atau  asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan  pertimbangan  individual.  Dalam  mengungkap suatu  kejahatan,  masyarakat  juga  berharap  agar  polisi  tidak melakukan  tindak  kekerasan,  yang  membuat  polisi  berada pada  kondisi  yang  dilematis.  Polisi  pada  saat  menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu  dilawan  dengan  kekerasan  pula,  sebab  polisi  terikat  oleh prosedur  penangkapan  atau  bukti  yang  didapat  oleh  polisi dapat  saja  dianggap  tidak  sah  apabila  tidak  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  berlaku,  maka  pelaksanaan
∗ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari ∗ Pengajar  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Unbari  dan  Fakultas  Hukum Universitas Lang Lang Buana ∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari
kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum
Kata kunci:  Pertanggungjawaban,  Kewenangan  Tembak, Anggota Polri

## A. Latar Belakang
Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi  manusia,  globalisasi,  demokratisasi,  transparasi,  dan akuntabilitasi, telah melahirkan paradigm baru dalam melihat tujuan,  tugas,  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  penegak hukum  yang  selanjutnya  menyebabkan  pula  tumbuhnya berbagai  tuntutan  dan  harapan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang  makin  meningkat  dan  teriorentasi  kepada  masyarakat yang dilayaninya.
Tugas  dan  wewenang  kepolisian  begitu  berat  dan bersentuhan  langsung  dengan  perlindungan  jiwa,  harta masyarakat  yang  harus  dilindungi,  maka  terdapat  aturan- aturan  hukum,  baik  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-
Pelaksanaan Keeenangan … – Reeza Andi Nova, Ruben  Achmad, Suzanalisa
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun  konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian. 1
Dalam KUHP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa:
1.  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  yang terpaksa  dilakukan  untuk  mempertahankan  dirinya atau  orang  lain,  mempertahankan  kehormatan  atau harta  benda  sendiri  atau  kepunyaan  orang  lain,  dari pada  serangan  yang  melawan  hak  dan  mengancam dengan  segera  pada  saat  itu  juga  tidak  boleh dihukum.
2.  Melampaui  batas  pertahanan  yang  sangat  perlu  jika perbuatan  itu  sekonyong-konyong  dilakukan  karena perasaan  tergoncang  dengan  segera  pada  saat  itu juga, tidak boleh dihukum.
Berdasarkan  landasan  tugas  dan  wewenang  Kepolisian yang  diberikan,  seorang  polisi  berhak  menjalankan  tugasnya dengan  justifikasi  kekerasan  yang  dijadikan  dasar  solusi untuk  memecahkan  permasalahan  dengan  alasan  untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Hal  senada  dikemukakan  oleh  Indriyanto  Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa:
Tindak  kekerasan  Polri  yang  merupakan  lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai  preventieve  bevoegdheid  (kewenangan preventif) yang dibenarkan Hoge Raad
(Mahkamah  Agung  Belanda).  Bahwa  tindak kekerasan  Polisi  harus  dilandasi  dua  asas,  yaitu
1 Siswanto  Sunarso, Wawasan  Penegakan  Hukum  Indonesia , cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung, 2005, hal. 75
asas  proporsionalitas  di  mana  antar  tujuan  dan sarana  yang  ditempuh  untuk  mencapai  tujuan  itu harus  sepadan  (proprosional),  misalnya  polisi tidak  perlu  memakai  pola  kekerasan  dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak guna  mengatasi  keadaan.  Bila  tindakan  lunak tidak  dapat  mengatasi,  sebagai  ganti  digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan.
Dilanggarnya  kedua  asas  ini  merupakan  dasar pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi. 2
Polisi,  masyarakat,  kejahatan  (pelaku  kejahatan) merupakan  tritunggal,  ketiga-tiganya  memiliki  fungsi berbeda-beda,  tetapi  ketiganya  memiliki  keterkaitan  satu sama  lainnya  ketimpangan  hubungan  interaksi  antara  ketiga unsur  itu  mengakibatkan  kegoncangan-kegoncangan  yang berarti  hal  ini  terbukti  dengan  munculnya  reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat. 3
Masalah  sosial  yang  banyak  mewarnai  kehidupan masyarakat  perkotaan  adalah  prilaku  tindak  kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat.  Di  daerah  perkotaan  masalah  prilaku  kekerasan cenderung  lebih  menonjol  di  bandingkan  dengan  daerah pedesaan,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Hal  inilah yang  menuntut  kesigapan  dan  kecermatan  aparat  kepolisian
2 Indriyanto  Seno  Aji, Humanisme  dan  Pembaruan  Penegakan Hukum , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hal. 61 3 Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi ,  PT. Eresco Bandung, 1992, hal. 108
untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian  Nasional  di  Indonesia,  yang  bertanggung  jawab langsung  di  bawah  Presiden.  Polri  mengemban  tugas-tugas kepolisian  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kepolisian merupakan salah satu institusi negara  yang terdepan penjaga masyarakat,  Peran  Polisi  saat  ini  adalah  sebagai  pemelihara Kamtibmas  juga  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan : “Fungsi Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat”.
Berkaitan  dengan  penegakan  hukum  yang  dilakukan oleh anggota Kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan  kepada  siapapun  dan  dalam  kondisi  apapun, dalam  kondisi  tertentu  petugas  penegak  hukum  dapat melakukan tindakan  yang dianggap benar dan sesuai dengan penilainnya  sendiri  yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan diskresi.
Dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berisi  :  “  Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Salah  satu  bentuk  diskresi  Kepolisian  yang  sering  dilakukan dilapangan  adalah  tindakan  tembak  di  tempat  terhadap tersangka.  Pemberlakuan  tembak  di  tempat  terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas  dalam  penanggulangan  kekerasan  dan senjata  api  harus  diterapkan  pada  saat  keadaan  tertentu  oleh Polisi  dalam  menangani  kasus  yang  bersifat  individual, sehingga  diperlukan  tindakan  individual  pula.  Berdasarkan karakter profesi  yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi.
Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian
mempunyai  kewenangan  bertindak  menurut  penilaiannya sendiri  dan  hal  inilah  yang  terkadang  disalahgunakan  oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  berisi:  “Untuk kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
Adapun pengertian diskresi Kepolisan menurut Thomas J.  Aaron adalah  “Suatu  wewenang  yang  diberikan  kepada Polisi,  untuk  mengambil  keputusan  dalam  situasi  tertentu yang  membutuhkan  pertimbangan  sendiri  dan  menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.” 4
Penerapan  di  lapangan  biasanya  Polisi  melakukan tindakan  tembak  ditempat  terhadap  tersangka  dan  pada dasarnya  pemberlakuan  tembak  ditempat  terhadap  tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas  dalam  penanggulangan  kekerasan  dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.
Polisi  dalam  menangani  kasus  yang  bersifat  individual diperlukan  tindakan  individual  pula.  Berdasarkan  karakter profesi  yang  seperti  itu,  Kepolisian  memberlakukan  prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh  dan  dapat  mengambil  keputusan  dan  tindakan  sendiri, berdasarkan pertimbangan individual.
Dalam  mengungkap  suatu  kejahatan,  masyarakat  juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan,  yang membuat  polisi  berada  pada  kondisi  yang  dilematis.  Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan  apakah  kekerasan  itu  dilawan  dengan
4 M.Faal, Penyaringan  Perkara  Pidana  Oleh  Polisi  (Diskresi Kepolisian). Pradnya Paramita, 1991, hal.16
kekerasan  pula,  sebab  polisi  terikat  oleh  prosedur penangkapan  atau  bukti  yang  didapat  oleh  polisi  dapat  saja dianggap  tidak  sah  apabila  tidak  memenuhi  ketentuan- ketentuan yang berlaku.
Keberadaan  kepolisian  yang  merupakan  salah  satu instansi  pemerintah  yang  didirikan  untuk  selain  memelihara keteraturan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mendeteksi  kejahatan  dan  mencegah  terjadinya  kejahatan juga  bertugas  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dalam  UUD  1945  Pasal  30  ayat  4  dinyatakan  bahwa “ kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi  dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.
Sebagai  kelompok  yang  terlatih,  bersenjata,  memakai jalur  komando  yang  jelas,  militer  dan  kepolisian  di  berbagai negara sering terdorong untuk berkuasa, minimal
menggunakan  kemampuan  dan  sumber  dayanya  secara self tasking (penugasan  dari  internal)  untuk  hal-hal  non  militer atau  di  wilayah  sipil.  Salah  satu  diantara  kekuasaan  untuk memutuskan perkara lapangan atas diskresinya, salah satunya menyangkut  penggunaan  senjata  api  demi  memelihara ketertiban masyarakat.
Profesi  kepolisian  memang  dilematis,  yang  menuntut tidak  hanya  ketahanan  fisik,  melainkan  juga  ketahanan mental  serta  pengetahuan  hukum  yang  luas.  Polisi  dalam
menanggulangi  kejahatan  harus  melengkapi  dirinya  dengan kemahiran  yang  professional  agar  tidak  menjadi  korban kejahatan  itu  sendiri.  Lantas  apabila  aparat  kepolisian  sudah menanggalkan  profesionalitasnya,  maka  kepolisian  dengan sendirinya akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang  dimilikinya.  Kemudian  tak  jarang  pula  kita  temukan faktanya  bahwa  aparat  polisi  itu  sendiri  menjadi  pelaku kejahatan  di  masyarakat.  Misalnya  ketika  seorang  polisi  di beri  wewenang  untuk  mengoperasikan  senjata  api  yang dimilikinya  tanpa  diberengi  dengan  ketahanan  mental seorang  penegak  hukum,  maka  akan  lebih  sering  kita  dapati anggota  polisi  yang  melakukan  tindakan  yang  gambang menembak ( trigger happy ).
Dilihat dari karekteristik pekerjaan polisi, menimbulkan berbagai  persepsi  yang  menuju  pada  kekerasan  dan penyimpangan  kekuasaan  pengguna  kekerasan  oleh  polisi merupakan  perlengkapan  atau  sebahagian  dari  perlengkapan untuk  dapat  menjalankan  pekerjaannya  yaitu  membina  dan memelihara  ketertiban  dari  masyarakat  penggambaran  dari perlengkapan tersebut tampak jelas pada penampilan seorang polisi.  Apabila  penampilan  tersebut  dapat  dipegang  sebagai lambang,  maka  pekerjaan  kepolisian  sudah  dilambangkan melalui  berbagai  perlengkapan  yang  melekat  pada  polisi, seperti pentungan, pistol dan borgol. Semua alat
perlengkapan  tersebut  tentunya  mendorong  kita  untuk
cenderung  berfikir  ke  arah  pengguna  kekerasan  dan  melihat pekerjaan  kepolisian  sebagai  pekerja  yang  membutuhkan kekerasan dalam pelaksanaannya.
Seorang  Polisi  yang  sedang  melakukan  operasi  dapat memutuskan  sendiri,  apakah  ia  perlu  menembak  atau  tidak. Setelah  ia  memutuskan  untuk  ”menarik  pelatuk”  atau  ”tidak menarik  pelatuk”  maka  anggota  Polisi  yang  bersangkutan akan  mempertanggung  jawabkan  keputusannya  kepada atasannya.
Menurut Sutanto,
Penerapan  atas  asas  diskresi  tidak  semudah  teori, terutama  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  pasca tindakan.  Seorang  polisi  yang  mengambil  keputusan untuk  menembak  seseorang  tersangka  kemudian  harus mempertanggung  jawabkan  keputusan  itu  kepada atasannya  dan  ia  harus  dapat  memberikan  alasan mengapa  perlu  menembak  tersangka.  Tetapi  mungkin saja  terjadi  hal  yang  sebaliknya,  yaitu  jika  seorang Polisi  tidak  melakukan  penembakan  dan  ternyata tersangka  lolos  dari  pengejaran  atau  dalam  situasi  lain dimana  ia  tidak  menembak,  padahal  seorang  penjahat mengancam  nyawa  oarng  lain  dengan  senjata,  dalam hal  ini,  ia  tetap  harus  mempertanggung  jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk
senjatanya. 5
Untuk  mencapai  sasaran  penegakan  hukum,  segala tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan Pancasila. Salah  satunya  dapat  dilihat  dalam  Undang-undang  Nomor  8
5 Sutanto, Manajemen Investigasi . Pensil, Jakarta, 2008. hal. 75
Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  dan  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  yang  memberikan  perlindungan  terhadap  harkat dan martabat manusia.
Asas  yang  mengatu  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  ini ialah  perlindungan  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah,  yang pengaturannya  terdapat  dalam  penjelasan  angka  ke-3  sub  c Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  dan  Pasal  8  ayat  (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
Secara  formal  prosedur  penggunaan  senjata  api  telah diatur.  Namun,  apakah  dalam  pelaksanaannya  telah  sesuai dengan  ketentuan  tersebut  dan  tidak  bertentangan  dengan perundang-undangan  lain  yang  berlaku.  Tentu  dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan  tugas  Kepolisian,  akan  tetapi  kebijakan  di lapangan  sangat  menentukan  apa  yang  dilakukan  oleh seorang Polisi.
Sebab,  selain  kebijakan  formal  ada  kebijakan  informal di  Satuan  kerja  Kepolisian,  umpamanya  yang  bersifat situasional.  Yaitu  penggunaan  senjata  api  serta  eksekusi tanpa  proses  hukum  semestinya.  Misalnya  perintah  “tembak di  tempat”  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya.
Selanjutnya dalam asas strict liability si pembuat sudah dapat  dipidana  apabila  ia  telah  melakukan  perbuatan sebagaimana  dirumuskan  dalam  undang-undang  tanpa melihat  bagaimana  sikap  batinnya.  Asas  itu  sering  diartikan secara  singkat  sebagai  pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan ( liability without fault ). 6 Munculnya berbagai sistem pertanggungjawaban
pidana  seperti  tersebut  di  atas  tentu  saja  menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan merupakan  asas  yang  sangat  fundamental  dalam  hukum pidana  sehingga  asas  itu  sangat  penting  dan  dianggap  adil dalam  mempertanggungjawabkan  pelaku  delik.  Dikatakan demikian,  karena  pidana  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku  delik  yang  mempunyai  kesalahan  dan  mampu bertanggung jawab.
Penerapan  asas strict  liability itu  sangat  penting terhadap kasus-kasus tertentu yang menyangkut membahayakan  sosial  atau  anti  sosial,  membahayakan kesehatan  dan  keselamatan,  serta  moral  public.  Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen,  serta  yang  berkaitan  dengan  minuman  keras, pemilikan  senjata,  dan  pemilikan  obat-obatan  terlarang,
6 Joko  Prakoso, Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 5
merupakan  kasus  yang  sangat  memungkinkan  untuk diterapkan strict liability .

## B. Pengaturan  kewenangan  tembak  di  tempat  menurut perundang-undangan Indonesia
Adapun aturan yang mengatur tentang tembak ditempat adalah sebagai berikut:

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Pasal 49 KUHP
1.  Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  yang terpaksa  dilakukan  untuk  mempertahankan  dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan  atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan  segera  pada  saat  itu  juga  tidak  boleh dihukum. 2.  Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena  perasaan  tergoncang  dengan  segera  pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.
Dalam  Pasal  49  ayat  (1)  dapat  dilihat  ada  6  (enam)
unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :
a. suatu serangan b. serangan itu diadakan sekoyong-koyong ( ogenblikkelijk )  atau  suatu  ancaman  yang  kelak  akan
dilakukan ( onmiddellijk dreigende aanranding )

## 158
c. serangan itu melawan hukum ( wederrechtelijk )
d. serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain,  kehormatan  diri  sendiri,  kehormatan  orang  lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan
( noodzakelijk ) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.
f. Alat  yang  dipakai  untuk  membela  atau  cara  membela harus setimpal
Menurut  Pasal  49  ayat  1  HUKP  untuk  pembelaan terpaksa diisyaratkan :
a. Ada  serangan  mendadak  atau  seketika  itu  terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
c. Pembelaan merupakan keharusan;
d. Cara pembelaan adalah  patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1). Menurut ketentuan pidana seperti yang telah
dirumuskan  di  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP,  apabila kepentingan-kepentingan  hukum  tertentu  dari  seseorang  itu mendapat  serangan  secara  melawan  hukum  dari  orang  lain, maka  pada  dasarnya  orang  dapat  dibenarkan  untuk melakukan  suatu  pembelaan  terhadap  serangan  tersebut walapun  dengan  cara  yang  merugikan  kepentingan  hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut
merupakan  suatu  tindakan  yang  terlarang  dimana  pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.
Pembatasan  dari  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan  bahwa  nyawa,  integritas  raga,  kehormatan  seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga.
Syarat seketika adalah mengenai serangan yang sedang terjadi  dan  mengancam  akan  terjadi.  Misalnya,  pencuri sedang  memaksa  untuk  membuka  jendela,  pembunuh  akan menyerang  korban  dengan  pisau.  Kalau  tidak  ada  keadaan seketika  atau  ancaman  serangan  seketika,  maka  juga  tidak ada situasi pembelaan terpaksa.
Suatu  serangan  itu  dapat  disebut  sebagai  bersifat seketika  yaitu bukan saja jika serangan itu telah  benar-benar dimulai  melainkan  juga  apabila  serangan  itu  telah mengancam  secara  langsung  walaupun  serangannya  itu sendiri  belum  dimulai.  serangan  itu  tidak  terbatas  pada selesainya  perbuatan  yang  merupakan  serangan  itu.  Karena serangan  itu  merupakan  suatu  delik,  maka  dapat  dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan  itu  ada  selama  masih  ada  kemungkinan  bahwa pelaku  serangan  dapat  melanjutkan  perbuatan-perbuatannya merugikan  orang  yang  telah  diserangnya.  Selama  masih  ada
kemungkinan tersebut,  maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.
Mengenai  cara  pembelaan  diperintahkan  atau  patut, membawa  kita  pada  asas  yang  sangat  penting  untuk  ajaran penghapus pidana, yaitu :
1. Asas  Subsidiaritas.  Melanggar  kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan,  kalau  perhitungan  itu  dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. 2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan  hukum  orang  lain  dilarang  kalau kepentingan  hukum  yang  dilindungi  tidak seimbang  dengan  pelanggarannya.  Jadi  harus ada  keseimbangan  antara  kepentingan  yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar. 3. Asas  “Culpa  In  Causa”  :  barang  siapa  yang keberadaannya  dalam  situasi  darurat  dapat dicelakan  kepadanya  tetap  bertanggungjawab. Ini  berarti  bahwa  seseorang  yang  karena perbuatannya  sendiri  diserang  oleh  orang  lain secara  melawan  hukum,  tidak  dapat  membela diri karena pembelaan terpaksa. 7
Selanjutnya Pasal 49 ayat 2 unsur-unsurnya antara lain melampaui  batas  pembelaan  yang  perlu;  1). Terbawa  oleh suatu perasaan “sangat panas hati” dan 2). Antara timbulnya perasaan  “sangat  panas  hati”  dan  serangan  yang  dilakukan ada  suatu  hubungan  kausal.  Sedangkan  melampaui  batas
7 www.Adrianusmeliala.com, Diakses bulan 10 Oktober 2015
pembelaan  yang  perlu  dapat  disebabkan  karena  :  1).  Alat yang  dipilih  untuk  membela  diri  atau  cara  membela  diri terlalu  keras.  Misalnya  yang  menyerang  dengan  sebatang kayu  dipukul  kembali  dengan  sepotong  besi.  Dan  2).  Yang diserang  sebetulnya  harus  melarikan  diri  atau  mengelakkan ancaman  jika  dilakukan  serangan  tetapi  ia  masih  juga memilih membela diri.
Pada yang diserang dirimbulkan suatu perasaan “ sangat panas  hati ”.  Disini  pembuat  undang-undang  pidana menerima  suatu  kenaikan  darah  yang  dapat  disebabkan karena  ketakutan,  putus  asa,  kemarahan  besar,  kebencian sebagai suatu strafuitsluitingsgrond atau suatu strafverminderingsgrond (alasan untuk mengurangi hukuman).
Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan syarat : harus ada suatu hubungan kausal antara ditimbulkannya kenaikan darah dan serangan yang dilakukan itu. Perbuatan yang melampaui batas  pembelaan  yang  perlu  itu  tetap  melawan  hukum  tetapi pembuat  dapat  dinyatakan  tidak  bersalah.  Ada  dua  syarat alasan pembelaan terpaksa melampaui batas, yaitu :
1. Harus  ada  situasi  pembelaan  terpaksa,  yang  berarti suatu  situasi  dimana  pembelaan  raga,  kehormatan kesusilaan,  atau  harta  benda  terhadap  serangan seketika  bersifat  melawan  hukum.  Kalau  orang  dapat menghindarkan  diri  dari  serangan,  maka  pembelaan
tidak  menjadi  keharusan;  bantahan  atas  dasar pembelaan  terpaksa  harus  ditolak.  Demikian  juga bantahan  berdasarkan  pembelaan  terpaksa  yang melampaui  batas  tidak  akan  berhasil.  Bantahan  itu hanya berhasil kalau pembelaannya sendiri
merupakan keharusan.
2. Pelampauan  batas  dari  keharusan  pembelaan,  harus merupakan  akibat  langsung  dari  kegoncangan  jiwa yang  hebat,  yang  pada  gilirannya  disebabkan  oleh serangan.  “Kegocangan  jiwa  yang  hebat”  dapat mencakaup  berbagai  jenis  emosi,  seperti  :  takut, marah,  panik.  Kebencian  yang  sudah  ada  terlebih dahulu  tidak  disebabkan  oleh  serangan,  maka  tidak dapat  dipakai  untuk  memaafkan.  Juga  kalau kegoncangan  jiwa  yang  hebat  tidak  disebabkan  oleh serangan,  tetapi  karena  pengaruh  alkohol  atau narkotik,  maka  pembelaan  terpaksa  melampaui  batas tidak  dapat  dipakai  sebagai  alasan  untuk  tidak dipidana.
Perbedaan  pembelaan  terpaksa  ( noodweer )  dan pelampauan  pembelaan  terpaksa  ( noodweerexces )  adalah  : Noodweer adalah  pembelaan  yang  diberikan  karena  sangat mendesak  terhadap  serangan  yang  mendesak  dan  tiba-tiba serta  mengancam  dan  melawan  hukum.  Unsur-unsurnya adalah:
1. serangan yang nyata-nyata : a. melawan hukum; b. mendesak dan sengkoyong-koyong mengancam; 2. serangan itu harus dilakukan terhadap : a. badan ( lift ) sendiri atau orang lain.
b. Kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ).
c. Barang  ( goed )  milik  sendiri  atau  orang lain. 8
Noodweerexces adalah  pembelaan  terpaksa  melampaui batas,  yang  disebabkan  oleh  suatu  tekanan  jiwa  yang  hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.
a. Pada noodweer ,  sifat  melawan  hukum  perbuatan hilang,  sedangkan  pada noodweerexces perbuatan tetap  melawan  hukum  tetapi  dasar  sehingga  tidak dapat  dipidananya  pembuat  terletak  pada  keadaan khusus    dimana  pembuat  berada,  disebabkan  karena serangan yang mengancam seketika.
b. Pada noodweer , penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu,
sedangkan  pada noodweerexces pembuat  melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh karena
keguncangan jiwa yang hebat.
c. Noodweer adalah  suatu  dasar pembenar ,  sedangkan
noodweerexces merupakan dasar pemaaf .
8 Untung  S.  Radjab, Kedudukan  dan  Fungsi  Polisi  Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraa, Utomo, Jakarta, 2003,hal 93

## 164
2. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terdapat  beberapa pasal  yang  megatur  tentang  kewenangan  tembak  ditempat, yaitu:  Dalam  Pasal  18  ayat  1:  “Untuk  kepentingan  umum pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  Selanjutnya  Pasal  15  ayat  2 huruf  k:  “melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”. dan Pasal 16 ayat 1 huruf l: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Polisi dalam melaksanakan tugas mempunyai
kewenangan  untuk  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri demi  mementingkan  kepentingan  masyarakat  umum.  Polisi dapat  melaksanakan  kewenangan  lainnya  yang  masih termasuk dalam lingkup tugas polisi dan dalam melaksanakan tindakan polisi harus berdasarkan hukum dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.
3.   Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak

## Asasi Manusia.
Pasal  29  ayat  1:  “  Setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  hak  miliknya”.  Pasal  30:  “Setiap  orang  berhak  atas  rasa
aman  dan  tenteram  serta  perlindungan  terhadap  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu”.  Dalam Pasal  ini  mengandung  unsur  “setiap  orang”  berarti  setiap siapa  pun  juga  manusia  berhak  atas  perlindungan  terhadap diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  30  juga  menjelaskan  tentang  hak- hak  yang  wajib  diberikan  oleh  negara  atas  rasa  aman  dan tenteram  serta  perlindungan  terhadap  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Jika  ada  yang melanggar  hak  ini  maka  orang  tersebut  dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

## 4.  Peraturan  Kepala  KepolisianRepublik  Indonesia
Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
Pasal 5 ayat 1 Tahapan  penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan kepolisian terdiri dari: a.  Tahap 1:kekuatan yang memiliki detterent/pencegahan. b.  Tahap 2: perintah lisan; c.  Tahap 3: kendali tangan kosong lunak; d.  Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
e.  Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara  lain  gas  air  mata,  semprotan  cabeatau alat lain sesuai standar Polri;
f.  Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain  yang menghentikan tindakan
atau  prilaku  pelaku  kejahatan  atau  tersangka yang  dapat  menyebabkan  luka  parah  atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
Dalam  hal  penyelidikan    Kepolisian  melakukan penangkapan  terhadap  tersangka  seringkali  dihadapkan  pada suatu  keadaan  yang  berbeda-beda,  sehingga  setiap  anggota Kepolisian  dalam  keadaan  tersebut  diwajibkan  untuk memiliki  kemampuan  untuk  menghadapi  tersangka  dengan baik  dan  benar  dan  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Namun  seringkali  anggota  Polri  menghadapi  situasi yang  berbeda-beda  sehingga  menimbulkan  respon  yang berbeda  pula.  Meskipun  penggunaan  senjata  api  merupakan alternatif  akhir,  tidak  sedikit  anggota  yang  terpaksa  harus menggunakan  senjata  api  dalam  menjalankan  tugasnya dilapangan.  Maka  untuk  itu  sangat  diperlukan  adanya pemahaman  mengenai  kode  etik  dan  prinsip  dasar penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam pelaksanaan kewenangan  melepaskan  tembakan  agar  nantinya  dalam pelaksanaannya itu tidak melanggar hukum.
Penjelasan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  ini adalah sebagai berikut:
1.1. Asas-Asas Penggunaan Senjata Api
Setiap  menggunakan  kekuatan,  penggunaan  kekuatan yang  dimaksud  adalah  segala  penggunaan  atau  pengerahan daya,  potensi  atau  kemampuan  anggota  Polri  dalam  rangka melaksanakan tindakan kepolisian salah satunya penggunaan senjata api.  Setiap melepaskan tembakan anggota Polri harus memperhatikan  prinsip-prinsip  dasar  yang  tertuang  dalam Pasal  3  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penggunaan Kekuatan yakni :
a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Prinsip legalitas  dalam  hak  asasi  manusia  tidak  hanya  diatur dalam  perundang-undangan  nasional,  tetapi  juga  secara internasional.  Oleh  karena  itu,  seorang  polisi  harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional  yang  terkait  dengan  tugas  penegakkan hukum. b. Nesesitas,  yang  berarti  bahwa  penggunaan  kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Nesesitas berarti  sebuah  keadaan  yang  mengharuskan  anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian  yang  tidak  dapat  dihindarkan  atau  dielakkan sehingga  terpaksa  melakukan  tindakan  yang  membatasi kebebasan  tersangka.  Dalam  penggunaan  kekerasan  dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat  dihindarkan  atau  tidak  dapat  dielakkan,  sehingga penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api  merupakan  satu- satunya  tindakan  yang  harus  dilakukan.  Artinya  bahwa tidak  ada  cara  lain  untuk  memecahkan  masalah  dalam mencapai  sasaran  yang  diharapkan.  Dalam  semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat  digunakan  secara  tegas  guna  melindungi kehidupan.  Maksud  kehidupan  disini  adalah  nyawa
warga  masyarakat  yang  tidak  bersalah,  anggota  polisi dan tersangka.
c. Proporsionalitas,  yang  berarti  bahwa  penggunaan kekuatan  harus  dilaksanakan  secara  seimbang  antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan  yang  berlebihan.  Anggota polisi  harus  menerapkan  prinsip  proporsionalitas  dalam semua  tindakan,  terutama  pada  saat  penggunaan kekerasan  dan  Senjata  Api  (hanya  pada  saat  sangat dibutuhkan).  Dalam  Perpolisian,  proporsionalitas  tidak berarti  menggunakan  alat/peralatan  yang  sama  dengan yang  digunakan  oleh  tersangka  (misalnya,  dalam keadaan  tersangka  menggunakan  sebuah  pisau,  tidak secara  langsung  polisi  juga  menggunakan  pisau).  Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah  terpenuhi,  maka  penggunaan  kekerasan  harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan  yang  sesuai  berdasarkan  tujuan  yang  dicapai dan tidak melebihi batas. d. Kewajiban  umum,  yang  berarti  bahwa  anggota  Polri diberi  kewenangan  untuk  bertindak  atau  tidak  bertindak menurut  penilaian  sendiri,  untuk  menjaga,  memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
e. Preventif,  yang  berarti  bahwa  tindakan  kepolisian mengutamakan pencegahan.
f. Masuk  akal  ( reasonable ),  yang  berarti  bahwa  tindakan kepolisian  diambil  dengan  mempertimbangkan  secara logis  situasi  dan  kondisi  dari  ancaman  atau  perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.

## 1.2. Prosedur Tindakan
Petunjuk  mengenai  penggunaan  senjata  api  diatur
dalam Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi:
PROTAP/01/V/2001  tentang  Penggunaan  Senjata  Api. Prosedur  Tetap  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  Polisi:  PROTAP/01/V/2001  mengatur  mengenai ruang  lingkup  dan  tata  urut  tentang  prosedur  penggunaan senjata api mencakup prosedur tindakan, persyaratan, tujuan, sasaran, ketentuan lain serta penyelesaian administrasi dalam penggunaan senjata api sebagai berikut:
Prosedur Tindakan : 1. Prosedur
Pemegang  senjata  api  harus  orang  yang  sudah dinyatakan  lulus  dalam  ujian  Psikologi  dan  uji keterampilan,  ini  menyangkut  aspek  emosional, kepribadian  dan  keterampilan  penggunaan  senjata api. 2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga  seseorang  (masyarakat)  dari  setiap  ancaman  / gangguan kejahatan. 3. Tujuan Penggunaan Senjata Api Pada  prinsipnya  penggunaan  senjata  api  bertujuan untuk  melumpuhkan  pelaku  kejahatan  bukan  untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa  petugas  maupun  jiwa  seseorang  dapat  dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap. 4. Sasaran Tembak Sesuai  dengan  tujuan  penggunaan  senjata  api sasaran  tembak  diarahkan  kepada  organ  /  bagian tubuh  seseorang  yang  tidak  vital  /  tidak  mematikan seperti  kepala,  jantung,  mata,  dll.  Organ  tidak  vital seperti  kaki.  Dalam  keadaan  rusuh  massal,  sasaran tembak diprioritaskan / ditujukan terhadap pemimpin / penggerak kerusuhan.
5. Tahapan  Tindakan
Penggunaan  senjata  api  tidak  langsung  ditujukan  /
diarahkan  terhadap  pelaku  kejahatan  /  pelanggar hukum,  tetap  diawali  dengan  tindakan  peringatan sebanyak  3  (tiga)  kali,  baik  menggunakan  peluru tajam,  karet  maupun  dengan  tembakan  salvo
(keatas).
6. Kewenangan Pemberian Perintah Dalam  formasi  pasukan  Dalmas/PHH  (Pasukan Huru  Hara)  penggunaan  senjata  api  (peluru  tajam) hanya  diberlakukan  atas  perintah  Kepala  Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

## 1.3. Ketentuan Lain
Selain  harus  memenuhi  persyaratan  dan  prosedur tersebut diatas, penggunaan senjata api harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 9
a. Etis
Penembakan  tidak  dilakukan  secara  brutal  / membabi  buta,  tetapi  terarah  dan  efektif,  dengan memperhatikan  norma-norma  kemanusiaan,  penggunaan peluru  seminimal  mungkin  sesuai  dengan  tujuan penembakan.
b. Aceptable
Tindakan  penembakan  yang  dilakukan  oleh petugas dapat diterima oleh masyarakat banyak, sehingga masyarakat  mendukung  tindakan  dimaksud  dan  aparat
9 Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat , Mitra Hardhasuma, Jakarta 2001, hal 5
tidak  ragu-ragu  dalam  melakukan  tindakan  keras terhadap pelaku kejahatan.
c. Pro Justicial
Akibat  penembakan  yakni  jatuhnya  korban pelaku  kejahatan  baik  kondisi  luka-luka  bahkan  kalau sampai  matipun,  kasusnya  dapat  diproses  secara  hukum sampai persidangan di Pengadilan.
d. Pemberian Pertolongan Terhadap korban penggunaan senjata api (penembakan)  diberikan  pertolongan  medis  sesuai dengan  hak-hak  tersangka  yang  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan dan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

## 1.4. Penyelesaian Administrasi
Sebagai pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan untuk kepentingan kelanjutan proses penyidikan tindak  pidana,  diperlukan  kelengkapan  administrasi sebagai berikut :
a. Laporan polisi tentang penggunaan senjata api (penembakan) b. Berita Acara Pemeriksaan 1. Saksi-saksi 2. Tersangka c. Visum  Et  Repertum  (VER),  merupakan keterangan  tertulis  yang  dibuat  oleh  dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai  hasil  pemeriksaan  medik  terhadap
manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya  dan  di  bawah  sumpah,  untuk kepentingan penegakan hukum.
d. Kelengkapan Administrasi 1. Surat perintah penanganan
2. Surat ijin pemegang senjata api.
Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan  Kepolisian  juga memberi  pedoman  bagi  anggota  polri  dalam  pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan. Tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 bahwa :
1. Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata api dilakukan ketika : a. Tindakan  pelaku  kejahatan  atau  tersangka dapat  secara  segera  menimbulkan  luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang  beralasan  dan  masuk  akal  untuk menghentikan  tindakan/perbuatan  pelaku kejahatan atau tersangka tersebut c. Anggota  polri  sedang  mencegah  larinya pelaku  kejahatan  atau  tersangka  yang merupakan  ancaman  segera  terhadap  jiwa anggota Polri atau masyarakat. 2. Penggunaan  kekuatan  dengan  senjata  api  atau alat  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka
3. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan  atau  tersangka  yang  merupakan ancaman  segera  terhadap  jiwa  anggota  Polri atau  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  dapat  dilakukan  penggunaan  kendali senjata  api  dengan  atau  tanpa  harus  diawali peringatan atau perintah lisan.
Pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  yang dimiliki  oleh  anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugasnya harus  sesuai  dengan  dasar  hukum  pelaksanaan  tembak  di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi kapan perintah tembak  di  tempat  itu  dapat  diberlakukan,  dan  juga  dalam pelaksanaan  perintah  tembak  di  tempat  harus  sesuai  asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan, dan asas kepentingan. Pada  dasarnya  tindakan  tembak  di  tempat  menjadi  prioritas apabila  posisi  petugas  terdesak  dan  pelaku  mengancam keselamatan  polisi.  Dalam  pelaksanaan  kewenangan  tembak di  tempat  harus  menghormati  hak  hidup  dan  hak  bebas  dari penyiksaan  karena  kedua  hak  itu  dijamin  dengan  undang- undang.  Serta  perlunya  pemahaman  mengenai  kode  etik  dan prinsip  dasar  penggunaan  senjata  api  oleh  Polri  dalam pelaksanaan  kewenangan  tembak  di  tempat  agar  nantinya tidak melanggar hukum.
Sebelum  petugas  kepolisian  melakukan  tindakan  keras berupa  tembak  di  tempat,  sesuai  dengan  Pasal  15  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan

## 174
Kepolisian  harus  melakukan  tindakan  tembakan  peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah :
(1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat  menimbulkan  bahaya  ancaman  luka  parah atau  kematian  terhadap  anggota  Polri  atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum  dan  tidak  bersifat  segera,  dapat  dilakukan tembakan peringatan. (2)  Tembakan  peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  dengan  pertimbangan  yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan  ancaman  atau  bahaya  bagi  orang- orang disekitarnya. (3)  Tembakan  peringatan  hanya  dilepaskan  ke  udara atau  ke  tanah  dengan  kehati-hatian  yang  tinggi apabila  alternatif  lain  sudah  dilakukan  tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut;
a.   Untuk  menurunkan  moril  pelaku  kejahatan  atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat.
b.  Untuk  memberikan  peringatan  sebelum  tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
(4)  Tembakan  peringatan  tidak  diperlukan  ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan  luka  parah  atau  kematian  bersifat segera,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk dilakukan tembakan peringatan.

## 5.  Peraturan  Kepala  KepolisianRepublik  Indonesia
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan  Standar  HAM  dalam  Penyelenggaraan  Tugas
Kepolisian Republik Indonesia.
Didalam Peraturan Kepala KepolisianRepublik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik  Indonesia  juga  terdapat  aturan  terkait  kewenangan tembak ditempat yaitu:
Pasal 45
Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan  kekuatan/  tindakan  keras  harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.  tindakan  dan  cara-cara  tanpa  kekerasan  harus diusahakan terlebih dahulu;
b.  tindakan  keras  hanya  diterapkan  bila  sangat diperlukan;
c.  tindakan  keras  hanya  diterapkan  untuk  tujuan penegakan hukum yang sah;
d.  tidak  ada  pengecualian  atau  alasan  apapun  yang dibolehkan  untuk  menggunakan  kekerasan  yang tidak berdasarkan hukum;
e.  penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus  dilaksanakan  secara  proporsional  dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
f.   penggunaan  kekuatan,  senjata  atau  alat  dalam penerapan  tindakan  keras  harus  berimbang  dengan ancaman yang dihadapi; g.  harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat  atau  dalam  penerapan  tindakan  keras; dan h.  kerusakan  dan  luka-luka  akibat  penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.
Pasal 47 ayat 1 Penggunaan  senjata  api  hanya  boleh  digunakan  bila benar-benar  diperuntukkan  untuk  melindungi  nyawa manusia.

## 176
Prosedur  tembak  di  tempat  pada  Pasal  48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2009  menjelaskan  tentang  prosedur tembak  di  tempat,  dimana  dalam  menggunakan  senjata api harus :
a.  Petugas  memahami  prinsip  penegakan  hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
b.  Sebelum  menggunakan  senjata  api  petugas harus  memberikan  peringatan  yang  jelas dengan cara :
1.  Menyebutkan  dirinya  sebagai  petugas  atau anggota polri yang sedang bertugas.
2.  Member  peringatan  dengan  ucapan  secara jelas  dan  tegas  kepada  sasaran  untuk berhenti,  angkat  tangan,  atau  meletakkan senjatanya.
3.  Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. c. Dalam keadaan  yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan  kematian  atau  luka  berat  bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf
b tidak perlu dilakukan.
Dalam  penggunaan  senjata  api  harus  disesuaikan dengan  fungsi  kepolisian,  dimana  dapat  dibagi berdasarkan tahapannya adalah :
a.  Untuk  tahapan  represif  yaitu  mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
b.  Untuk  tahapan  preventif  yaitu  mencegah
kejahatan  atau  penyimpangan  yang  terjadi
serta  bimbingan  dan  tindakan  kepolisian  yang bersifat  administrasi  terhadap  fungsi  sabhara serta lalu lintas.
c.  Ketika  kejahatan  atau  penyimpangan  sudah terjadi  dan  hukum  perlu  ditegakkan,  maka terdapat  tahap  represif  yaitu  dalam  kaitannya proses  peradilan  pidana.  Selain  itu  lalu  lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu. d.  Adapun  brimob  adalah  fungsi  kepolisian  para militer  yang  biasa  bertugas  dalam  rangka represif  maupun  preventif,  khususnya  terkait kejahatan berintensitas tinggi.
Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang  polisi  dan  tindakan  tersebut  ternyata  memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus
memperhatikan  tingkatan  kerjasama  si  tersangka  dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan  hukum  sebab  akibat.  Dalam  situasi  tersebut  polisi harus memutuskan cara  apa  yang akan ditempuh, teknik spesifik  dan  tingkat  kekerasan  yang  akan  digunakan berdasarkan keadaan.
Dalam  Pasal  45  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dimana setiap anggota  Polri  dalam  melakukan  tindakan  dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a.  Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
b.  Tindakan  keras  hanya  diterapkan  bila  sangat diperlukan;
c.  Tindakan  keras  hanya  diterapkan  untuk penegakan hukum yang sah;
d.  Tidak  ada  pengecualian  atau  alasan  apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum; e.  Penggunaan  kekuatan  dan  penerapan  tindakan keras  harus  dilaksanakan  secara  proporsional dengan tujuannya sesuai dengan hukum; f.   Penggunaan  kekuatan,  senjata  atau  alat penerapan dalam tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; g.  Harus  ada  pembatasan  dalam  penggunaan senjata/  alat  atau  dalam  penerapan  tindakan keras;
h.  Kerusakan  dan  luka-luka  akibat  penggunaan/ tindakan keras harus seminimal mungkin.
Dalam  Pasal  47  ayat  (1)  dimana  penggunaan senjata  api  hanya  boleh  digunakan  bila  benar-benar diperuntukkan  untuk  melindungi  jiwa  manusia.  ayat  (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
a.  Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b.  Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c.  Membela  orang  lain  terhadap  ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e.  Menahan,  mencegah  atau  menghentikan seseorang  yang  sedang  atau  akan  melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
f.  Mengenai  situasi  yang  membahayakan  jiwa,
dimana  langkah-langkah  lebih  baik  tidak cukup. Prinsip-prinsip Dasar Tentang Penggunaan
Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, pada  poin  ke  5  dinyatakan  bahwa  “dalam  penggunaan kekerasan  dan  senjata  api  yang  sah  tidak  dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :
a.  Melakukan  pengekangan  dalam  penggunaan dan  tindakan  tersebut  yang  sebanding  dengan keseriusan  pelanggaran  dan  tujuan  yang  akan
dicapai;
b.  Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati  serta  memelihara  kehidupan
manusia;
c.  Membuktikan  bahwa  bantuan  medis  dan penunjangannya  kepada  orang  yang  terluka atau terkena dampak;
d. Memberitahukan keluarga korban.
Dalam  poin  ke  9  menyatakan  bahwa  “  aparatur penegak  hukum  tidak  akan  menggunakan  senjata  api terhadap  seseorang  kecuali  dalam  usaha  membela  diri atau  membela  orang  lain  terhadap  ancaman  kematian atau  luka  parah  yang  segera  terjadi,  untuk  mencegah
dilakukan  suatu  tindakan  kejahatan  yang  sangat  serius yang  menyangkut  ancaman  besar  terhadap  kehidupan, untuk  mencegah  pelaku  kejahatan  melarikan  diri,  dan hanya  apabila  cara  yang  kurang  ekstrim  tidak  cukup untuk  mencapai  tujuan-tujuan  ini  dalam Symposium  on the Role of the Protection of Human Roghts di Den Hag menjelaskan bahwa :
1.  Kewajiban  polisi  untuk  menempuh  langkah- langkah criminal  policy,  crime  prevention programmers  on  the  administration  of criminal justice. 2.  Mengutuk  penerapan  kebijakan  “ extralage executions” tanpa kewenangan dalam tuga 3.  Menjamin  terlaksananya  “ the  greater  security and  protection  of  the  rights  and  freedoms  of all people”
4.  Mengutamakan terciptanya “ the  police  were  a part and not separate from the community and than  the  majority  of  policemen’s  time  wes spent  on  service-oriented  task  rather  than  on law en-forcement duties”. 10
Dengan  melihat  beberapa  peraturan  Perundang- undangan di atas maka penulis berpendapat bahwa aturan yang mengatur tentang prosedur tembak di tempat sudah jelas  namun  upaya-upaya  untuk  mengontrol  tindakan tersebut  tidak  maksimal  hal  ini  ditunjukkan  dengan belum  adanya  aturan  yang  mengatur  secara  khusus
10 Sadjijono, Fungsi  Kepolisian  dalam  Pelaksanaan  Good Governance , Laksbang Presindo, Yogyakarta, 1995, hal 236
tentang jangka waktu dari pelatihan dan penggunaan dari senjata api tersebut atau pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dimana pelatihan tersebut hanya diberikan  satu  kali  sejak  anggota  polisi  tersebut mengikuti  pendidikan  pertama  kali  di  kepolisian.  Oleh karena  itu  sangat  penting  bahwa  pelatihan  secara  rutin dan  berkelanjutan  diberikan  oleh  Polri  hal  ini  ditujukan agar  tidak  terjadi  dan  tidak  menutup  kemungkinan adanya  penyalahgunaan  wewenang  atas  penggunaan senjata api tersebut. Mudah-mudahan dengan
diadakannya aturan yang mengatur secara khusus tentang pelatihan  secara  rutin  dan  berkelanjutan  terhadap penggunaan  senjata  api  merupakan  salah  satu  upaya untuk  meminimalisir  dilakukannya  tindakan  keras kepolisian berupa tembak di tempat.
Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat  menindak.  Tugas  represif  Polisi  adalah  tugas kepolisian  yang  bersifat  menindak  terhadap  para pelanggar  hukum  untuk  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  didalam  KUHAP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Kewenangan  melakukan  tugas  represif  dalam  hal  ini tembak  ditempat  oleh  aparat  kepolisian  disebut  dengan diskresi  kepolisian  aktif,  dan  umumnya  tugas  ini
kewenangannya  diberikan  kepada  aparat  kepolisian  unit reserse.
Hal  yang  terpenting  dalam  pelaksanaan  perintah tembak  ditempat  harus  sesuai  dengan  mekanisme pelaksanaan  tembak  ditempat  dan  prosedur  tetap penggunaan  senjata  api  oleh  aparat  kepolisian.  Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan sistem peradilan, yang berkewenangan melakukan upaya
paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan
padanya,  maka  aparat  kepolisian  harus  diikat  dengan hukum  acara  yang  ketat.  Dan  untuk  dapat  bersikap  dan bertindak  santun  harus  diikat  dengan  Etika  Kepolisian yang  ditegakkan  dengan  konsekwen  dan  konsisten.Oleh karena  itu  setelah  pelaksanaan  kewenangan  tembak ditempat selesai dilakukan maka setiap aparat kepolisian yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  kewenangan  tembak ditempat  harus  membuat  laporan  ataupun  berita  acara dalam bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta  juga  harus  mempertanggungjawabkan  tindakannya dihadapan  hukum.  Pelaksanaan  kewenangan  tembak ditempat  oleh  aparat  kepolisian  ini  harus  sesuai  dengan ketentuan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian serta  juga  harus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  pidana dan  ketentuan  hukum  tentang  hak  asasi  manusia  karena
secara moral Polisi berkewajiban penuh untuk
menegakkan  dan  menghormati  HAM,  sebab  jika melanggar dapat diadili melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan HAM sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata  api dilakukan  ketika  aparat  kepolisian  tidak  memiliki alternatif  lain  yang  beralasan  dan  masuk  akal  untuk menghentikan  tindakan/perbuatan  pelaku  kejahatan  atau tersangka.  Penggunaan  kekuatan  dengan  kendali  senjata api  atau  alat  lain  dapat  dilakukan  apabila  tersangka melarikan  diri,  dan  penggunaan  senjata  api  merupakan upaya  terakhir  untuk  menghentikan  tindakan  pelaku kejahatan  atau  tersangka  tersebut.  Namun  dalam  hal nyawa  masyarakat  ataupun  jiwa  aparat  kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian  dapat  melakukan  penggunaan  kendali  senjata api  dengan  atau  tanpa  harus  diawali  peringatan  lisan untuk  menhentikan  tindakan  pelaku  kejahatan  atau tersangka.  Sedapat  mungkin  tindakan  tembak  ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya  kekerasan,  namun  tidak  selamanya  harus  halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional.  Pemberlakuan  tembak  ditempat  terhadap
tersangka  merupakan  langkah  terakhir  yang  dilakukan oleh Polisi.

## C. Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  dalam  Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Negara  Indonesia  telah  memiliki  kebijakan  hukum dalam  bentuk  peraturan-peraturan  memberikan  perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua dan memberikan  sanksi  hukuman  bagi  orang  tua  sebagai  pelaku penelantaran.    Namun  dalam  penegakan  hukum  terhadap kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua  belum  optimal memberikan  perlindungan  hukum  terhada    anak  sebagai korban. Hal ini didasarkan pada laporan jumlah  penelantaran anak oleh orang tua makin hari terus meningkat sebagaimana data  Kementerian  Sosial  pada  tahun  2014  berjumlah  5,900 anak  dan  mengalami  kenaikan  sebesar  4,8  %  dari  tahun sebelumnya 11 ,
Peningkatan jumlah penelantaran anak oleh orang tua disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor Internal, berupa :
1. Faktor  ekonomi,  penghasilan  yang  diperoleh  oleh orang  tua  dalam  mencukupi  kebutuhan  keluarga
11 http://www.gresnews.com (20 Februari  2015)
dan anak-anak menuntut orang tua menelantarkan dan sasaran kemarahan kepada anaknya.
2. Kekerasan yang dilakukan kepada istri atau suami
membawa  dampak  kepada  anak  yang  juga menjadi  sasaran  kemarahan  sehingga  pada  saat menjadi  Orang  tua  yang  “berbakat”  menganiaya anaknya
3. Adanya peranan ayah dan ibu yang tidak berjalan sebagaimana  mestinya  dimana  ayah  sebagai pemimpin  keluarga,  dan  ibu  sebagai  yang membimbing  dan  menyayangi  atau  orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan  fisik  terhadap  anak  dibandingkan dengan  orangtua  utuh.  Karena  keluarga  dengan orangtua  tunggal  biasanya  berpendapatan  lebih kecil  dibandingkan  keluarga  lain,  sehingga  hal tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  penyebab meningkatnya  tindak  kekerasan  terhadap  anak. Keluarga – keluarga yang sering bertengkar secara kronis    atau  istri  yang  diperlakukan  salah mempunyai  tingkat  tindakan  kekerasan  terhadap anak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan keluarga yang tanpa masalah.
4. Adanya  Stres  yang  ditimbulkan  oleh  berbagai kondisi  sosial  meningkatkan  resiko  kekerasan
terhadap  anak  dalam  keluarga.  Kondisi  –  kondisi sosial  ini  mencakup  :  pengangguran,  penyakit, kondisi  perumahan  buruk,  ukuran  keluarga  besar dari rata – rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat  dirumah  dan  kematian  seorang  anggota keluarga.
5. Pandangan  keliru  tentang  posisi  anak  dalam keluarga,  orang  tua  menganggap  bahwa  anak adalah  sosok  yang  lemah,  tidak  tahu  apa-apa sehingga berdampak kepada pola asuh  yang salah diberikan oleh orang tua.
6. Faktor  pendidikan,  tingkat  pendidikan  orang  tua yang  rendah  sehingga  berdampak  terhadp  pola asush  terhadap  anak-anaknya  seperti  sewenang- wenang,  tidak  mengetahui  bahwa  anak  adalah penerus  bangsa  yang  dilindungi  oleh  pemerintah sebagaimana diatur di dalam Undang Undang. Sedangkan  factor  eksternal  terjadinya  perbuatan penelantaran  anak  oleh  orang  tua  adalah  Kelakuan  anak  itu sendiri,  seperti  anak  malas,  susah  untuk  ditegur  oleh  orang tua  didukung  juga  oleh  orang  tua  yang  telah  letih  bekerja seharian sehingga timbul kekerasan yang dianggap orang tua sebagai pola asuh, hukuman dari orang tua seperti tidur diluar kamar, tidak diberi uang jajan yang terus dilakukan oleh anak sehingga  timbul  pengusiran  oleh  orang  tua  dalam  rangka
Pelaksanaan Keeenangan … – Reeza Andi Nova, Ruben  Achmad, Suzanalisa
mendidik, anak menderita gangguan perkembangan,
menderita penyakit kronis, disebabkan ketergangtungan anak pada  lingkungannya,  anak  mengalami  cacat  tubuh,  retardasi mental,  gangguan  tingkah  laku,  autisme  dan  anak  yang melakukan perilaku menyimpang.
Tindakan  penelantaran  orang  tua  terhadap  anaknya membawa  dampak  bagi  terganggunya  perkembangan  anak dimana  kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang  orang  tua terhadap anak menyebabkan anak memiliki rasa tidak aman, gagal  mengembangkan  perilaku  akrab,  mengalami  masalah penyesuaian  diri  pada  masa  yang  akan  datang  dan menimbulkan  dampak  psikis  dimana  anak  tidak  tahu  harus mengadu terhadap permasalahan-permasalahan yang
dihadapi
Data  yang  telah  dikemukakan  oleh  penulis  dan merujuk pendapat Hakristuti Hakrisnowo menyatakan bahwa :
Hukum  yang  telah  dipilih  sebagai  sarana  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan berbangsa  yang  berwujud  peraturan  perundang- undangan  melalui  apararur  negara,  maka  perlu ditindaklanjuti  usaha  pelaksanaan  hukum  itu  secara baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan. Disini  kita  telah  masuk  ke  dalam  bidang  penegakan hukum.  Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  komponen-
komponen  yang  terdapat  dalam  sistem  hukum  yaitu struktur, substansi dan kultur. 12
Diperoleh  adanya  kelemahan  pada  struktur,  substansi  dan kultur  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  penelantaran  oleh  orang  tua  yang  tidak  dapat bekerjasama.  Peranan  struktur,  substansi  dan  kultur diibaratkan  sebagai  mesin;  b)  substansi  adalah  apa  yang dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin  itu;  dan  c)  kultur hukum  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu,  serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.
Kasus  Penelantaran  Anak  oleh  Orang  Tua  sebagai fokus  kajian  penelitian  dalam  kenyataan  penegakan hukumnya  tidak  ada  satupun  yang  diproses  sampai  ke  tahap peradilan, hal ini merujuk pada Teori yang dikemukakan oleh Harkristuti  Harkrisnowo memiliki  kelemahan-kelemahan,  maka Kajian  ketiga  aspek  yang  dikemukakan  diperoleh  sebagai berikut  :
1. Aspek Struktur
Aspek  ini  meliputi  pihak-pihak  yang  membentuk maupun  menerapkan  hukum  atau  law  enforcement. Bagian-bagian  itu  law  enforcement  adalah  aparatur penegak  hukum  yang  mampu  memberikan  kepastian,
12 Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang  Berkeadilan , Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
keadilan,  dan  kemanfaat  hukum  secara  proporsional. Aparatur  penegak  hukum  menyangkup  pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam srti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman,
penasehat hukum dan petugas sipir lembaga
pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan  aparatur  diberikan kewenangan  dalam  melaksanakan  tugasnya  masing- masing,  yang  meliputi  kegiatan  penerimaan  laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya pembinaan kembali terpidana.
Sistem  peradilan  pidana  haruslah  merupakan  suatu kesatuan  terpadu  dari  usaha-usaha  untuk  menanggulangi kejahatan  yang  sesungguhnya  terjadi  dalam  masyarakat. Apabila  kita  hanya  memakai  sebagian  ukuran  statistik kriminalitas.,  maka  keberhasilan  sistem  peradilan  pidana akan  dinilai  berdasarkan  jumlah  kejahatan  yang  sampai alat  penegak  hukum.  Beberapa  banyak  yang  dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh
kejaksaan  ke  pengadilan  dan  dalam  pemeriksaan  di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa  yang  diketahui  dan  diselesaikan  melalui  system peradilan  pidana  hanya  puncaknya  saja  dari  gunung  es. Masih  banyak  yang  tidak  terlihat,  tidak  dilaporkan
(mungkin  pula  tidak  diketahui  misalnya  dalam  hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan atau “crimes  without  victims”)  dan  karena  itu  tidak  dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat
dipersalahkan  sepenuhnya  kepada  system  peradilan pidana.  Karena  tugas  system  ini  terutama  menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.
Secara  sosiologis,  setiap  aparat  penegak  hukum tersebut  mempunyai  kedudukan  (status)  dan  peranan (role).  Kedudukan  (sosial)  merupakan  posisi  tertentu  di dalam  struktur  kemasyarakatan.  Kedudukan  tersebut merupakan  peranan  atau  role,  oleh  karena  itu  seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai  peranan.  Suatu  hak  merupakan  wewenang untukberbuat  dan  tidak  berbuat,  sedangka  kewajiban adalah beban atau tugas.
Suatu  peranan  tertentu  dapat  dijabarkan  dalam unsure-unsur sebagai berikut :
1. Peranan yang ideal / ideal role
2. Peranan yang seharusnya / expected role
3. Peranan  yang  dianggap  oleh  diri  sendiri  /
perceived role, dan
4. Peranan  yang  sebenarnya  dilakukan  /  actual  role.
Penegak  gukum  dalam  menjalankan  perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus
memperhatikan etika  yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau
mempertimbangkan  tingkah  laku  manusia  dalam pengambilan  keputusan  moral.  Dalam  profesi penegak  hukumm  sendiri  mereka  telah  memiliki kode  etik  yang  diatur  tersendiri,  tapi  dalam prakteknya kode etik yang telah diterapkan dan di sepakati  itu  masih  banya  di  langgar  oleh  para penegak  hukum.  Akibat  perbuatan  –  perbuatan para  penegak  hukum  yang  tidak  memiliki integritas  bahkan  dapat  dikatakan  tidak  beretika dalam menjalankan profesinya sehingga
mengakibatkan  lambatnya  pembangunan  hukum yang  diharapkan  oleh  bangsa  ini,  bahkan menimbulkan  pikiran  –  pikiran  negative  dan mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja penegak hukum.
Dalam  pelaksanaannya  penegak  hukum  oleh penegak  hukum  di  atas  dijumpai  beberapa  halangan yang  disebabkan  oleh  penegak  hukum  itu  sendiri dalam  kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua, halangan-halangan tersebut antara lain :
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.  Maksudnya  adalah  keterbatasan
kemampuan penegak hukum untuk
memancing  keterbukaan  anak  yang  menjadi korban  penelantaran  oleh  orang  tua  sebagai saksi  untuk  menceritakan  kejadian-kejadian
yang dialaminya.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan  yang  sangat  terbatas  untuk memikirkan  masa  depan  sehinga  sulit  sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda pemuasan  suatu  kebutuhan  tertentu  terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya  daya  inovatif  yang  sebenarnya
merupakan pasangan konservatisme.
hambatan  maupun  halangan  penegak  hukum  dalam melakukan  penegakan  hukum  tersebut  dapat  diatasi dengan  cara  mendidik,  membiasakan  diri  untuk mempunyai  sikap-sikap  antara  lain  :  sikap  terbuka senantiasa siap menerima perubahan melalui pelatihan- pelatihan  berbasic  psikologi  dan  mental  anak,  peka terhadap  masalah  yang  terjadi  dialami  oleh  anak  yang menjadi korban, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap yaitu menyangkut integritas penegak hukum di dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  secara  terperinci terhadap  kasus  penelantaran  anak  oleh  orang  tua,
orientasi  ke  masa  kini  dan  masa  depan,  menyadari potensi  yang  dapat  di  kembangkan,  berpegang  pada suatu  perencanaan,  percaya  pada  kemampuan  iptek, menyadari  dan  menghormati  hak  dan  kewajiban, berpegang  teguh  pada  keputusan  yang  diambil  atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.
2. Aspek substansi
Setiap masyarakat memiliki hukum sebagai normative dalam  hubungan  antar  warga  masyarakat,  hal  ini bertujuan  agar  hubungan  masyarakat  berlangsung  lestari dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan hukum bersifat mengatur  dan  memaksa  melalui  sanksi-sanksi  yang dijatuhkan  terhadap  para  pelanggar  hukum  antara  lain berupa hukuman pidana.
Hukum  pidana  sendiri  adalah  bagian  daripada keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang  dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu  bagi  siapa  yang  melarang  perbuatan penelantaran anak oleh orang tua.
2. Menentukan kapan dan  dalam hal-hal apa kepada mereka  yang  telah  melanggar  larangan-larangan itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagai
mana  yang  diancamankan  dilain  sisi    negara memberikan  tanggung  jawab  kepada  orang  tua untuk memberikan mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak : menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya serta
memberikan  pendidikan  karakter  dan  penanaman nilai  budi  pekerti  pada  anak  dan  orang  tua menunjukkan  sikap  tidak  peduli  terhadap  anak (penelantaran)  sebagai  pola  pendidikan  agar  anak mandiri.
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada  orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Akibatnya  didalam  penerapan  hukum  pidana  atau undang-undang  oleh  penegak  hukum  pada  kenyataannya tidak  berjalan  seperti  fungsi  dan  tyjuan  hukum  pidana  yang dimaksud,  hal  ini  merupakan  gangguan  penegakan  hukum yang  berasal  dari  hukum  pidana  dan  atau  undang-undang yang mungkin disebabkan karena :
1. Belum adanya peraturan pelaksanaan  yang sangat dibutuhkan  untuk  menerapkan  undang-undang, dan

## 195
2. Ketidak  jelasan    arti  kata-kata  didalam  undang- undang  yang  mengakibatkan  kesipang  siuran  di dalam penafsiran dan penerapannya.
Untuk  menghindari  atau  mencegah  permaslaahan penegakan  hukum  yang  berasal  dari  hukum  pidan  adan  atau undang-undang seperti tersebut diatas, maka perlu diperhatikan  dasar  kontruksi  hukum  pembuatan  hukum pidana.
3.Aspek Kultur
Aspek  kultur  dengan  masyarakat  bertujuan  untuk mencapai  kedamaian  didalam  masyarakat.  Masyarakat  juga mempounyai  kecenderungan  yang  besar  untuk  mengartikan hukum  dan  bahkan  mengidentifikasi  dengan  petugas  (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).
Salah  satu  akibatnya  adalah  bahwa  baik  buruknya hukum  senantiasa  dikaitkan  dengan  pola  perilaku  penegak hukum  itu  sendiri  yang  merupakan  pendapatnya  sebagai cerminan  dari  hukum  sebagai  struktur  dan  proses.  Keadaan tersebut  juga  dapat  memberikan  pengaruh  baik  yakni  bahwa penegak  hukum  akan  merasa  bahwa  prilakunya  senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.
Permasalahan  lain  yang  timbul  sebagai  akibat anggapan  masyarakat  adalah  mengenai  penerapan  undang-
undang  yang  ada  /  berlaku.  Jika  penegak  hukum  menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan  penafsiran  mengenai  pengertian  perundang- undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan  di  dalam  masyarakat.  Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu.  Perubahan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan  senantiasa  dievaluasi  hasil-hasilnya  untuk  kemudian dikembangkan  lagi.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  nantinya  kita dapat  menempatkan  hukum  pada  kedudukan  dan  peranan yang semestinya.
Penelantaran  anak  oleh  orang  tua  dalam  penegakan hukum mengalami kendala-kendala yaitu :
a. orang tua sendiri yang merupakan pelaku penelantaran, sehingga  kebanyakan  keluarga  yang  tidak  melaporkan kasus  ini.  Karena  apabila  kasus  ini  tersebar,  maka hanya akan menjadii aib bagi keluarga.
b. Sulitnya  mendapat  keterangan  yang  sebenar-benarnya dari korban anak, apabila ada orang tua di sisinya.
c. Adanya intervensi dari pihak keluarga yang
mengintimidasi  si  Anak  sehingga  kasus  ini  seperti ditutup tutupi.
d. Kesulitan dalam Reintegrasi, hal ini dikarenakan orang tua  tidak  mau  menerima  anak  itu  kembali  di  dalam keluarga.  Hal  ini  disebabkan  kekecewaan  orang  tua yang  merasa  anaknya  telah  mencemari  nama  baik
keluarga. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam
melaksanakan  perlindungan  hukum  kepada  anak  korban penelantaran  oleh  orang  tua  yaitu  secara  preventif  dan represif.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  mencegah terjadinya penelantaran anak oleh orang tua , berupa:
1. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan,  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  seperti  sanksi  pidana,  dalam  pemberian sanksi  pidana  terhadap  pelaku  sebaiknya  diberikan hukuman  seberat-beratnya.  Pemberian  sanksi  berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku  melakukan  tindak  pidana,  cara  pelaku melakukan  tindak  pidana  dan  motif  korban. Meningkatkan kerjasama sesama Lembaga penyantun korban  dan  berkoordinasi  dengan  pihak  kepolisian harus  dilakukan,  agar  kepolisian  segera  meminta bantuan  lembaga  ini  ketika  mendapat  laporan terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Lembaga ini  perlu  didukung  setidaknya  oleh  pekerja  sosial, psikolog,  ahli  hukum  dan  dokter.  Dalam  kondisi
daerah  yang  tidak  memungkinkan,  harus  diupayakan untuk  menempatkan  orang-orang  dengan  kualifikasi yang  paling  mendekati  para  profesional  di  atas, dengan  maksud  agar  lembaga  ini  dapat  mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga  ini  harus  dimulai  dari  pemerintah  sendiri, baik  pusat  maupun  daerah,  dan  tentunya  dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.
Sedangkan  Secara  Represif  diperlukan  perlindungan  hukum berupa:
1. Sosialisasi  penguatan  keluarga  ini  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara  diantaranya  Jalin  kokmunikasi yang  baik  di  rumah.  Usahakan  agar  orang  ua  dapat mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang  telah  dilakukan anaknya  di  luar  rumah.  Komunikasi  ini  juga  dapat mempererat  kedekatan  orang  tua  kepada  anak,  dan sebalikna sehingga anak lebih jujur kepada orang tua dan orang  tua  dapat  menjadi  sahabat  bagi  si  anak  dan menjadi teman curhat bagi sang anak.
Menitikberatkan  penyuluhan  bahwa  peranan  orang  tua peranan  orang  tua  terhadap  anaknya  dalam  pendidikan yaitu  meliputi  :  Kebutuhan  akan  rasa  kasih  saying; Kebutuhan  akan  rasa  aman,  Kebutuhan  akan  harga  diri,
Kebutuhan  akan  rasa  kebebasan,    Kebutuhan  akan  rasa sukses, Kebutuhan akan mengenal.
2. pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik  maupun  psikis,  serta  penggantian  atas  biaya  yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut.
Mengenai  hak  ini  diatur  dalam  Pasal  98  ayat  (1) KUHAP, yaitu: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan  di  dalam  suatu  pemeriksaan  perkara  pidana oleh  Pengadilan  Negeri  menimbulkan  kerugian  bagi orang  lain,  maka  Hakim  Ketua  Sidang  atas  permintaan orang  itu  dapat  menetapkan  untuk  menggabungkan perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada  perkara  pidana itu.Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang  kemungkinan  korban  mendapat  ganti  kerugian sangatlah  kurang,  terutama  karena  ganti  kerugian  yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak yang dirugikan (korban).
3. Konseling  diberikan  kepada  anak  sebagai  korban penelantaran  oleh  orang  tua  yang  mengalami  trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban semula.
4. Pelayanan  /  bantuan  medis,  diberikan  kepada  korban anak yang menderita secara medis dan sosial. rehabilitasi
medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu  dengan  memulihkan  kondisi  fisik  anak,  anak korban  dan  atau  anak  saksi.  Kemudian  yang  dimaksud dengan  rehabilitasi  sosial  adalah  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun sosial,  agar  anak  korban,  dan  atau  anak  saksi  dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.
5. perlindungan yang diberikan oleh masyarakat.
Masyarakat    mempunyai  andil  besar  dalam  membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat  ditunjukkan  dengan  selalu  menghibur  korban (anak),  tidak  mengungkit-ungkit  dengan  menanyakan peristiwa  yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi  bahwa  korban  tidak  boleh  terlalu  larut  dengan masalah  yang dihadapinya, Sedangkan berkaitan dengan peran  masyarakat  oleh  media  massa  harus  dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak
6. Perlindungan  anak  yang  bersifat  non-yuridis  dapat berupa,  pengadaan  kondisi  sosial  dan  lingkungan  yang kondusif  bagi  pertumbuhan  anak,  kemudian  upaya peningkatan  kesehatan  dan  gizi  anak-anak,  serta peningkatan  kualitas  pendidikan  melalui  berbagai program  bea  siswa  dan  pengadaan  fasilitas  pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  penulis diperlukan  koordinasi  antara  Pemerintah,  Orang  Tua,  Guru dan  masyarakat  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap anak  sehingga  dapat  meminimalisir  penelantaran  terhadap anak sebagai berikut :
1. Orang  tua  dituntut  kecakapannya  dalam  mendidik  dan menyayangi  anak-anaknya.  Jangan  membiarkan  anak hidup  dalam  kekangan,  mental  maupun  fisik.  Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan
kekerasan  (pemukulan  dan  penyiksaan  fisik)  tidaklah arif,  karena  hal  itu  hanya  akan  menyebabkan  anak merasa  tidak  diperhatikan,  tidak  disayangi.  Akhirnya anak  merasa  trauma,  bahkan  putus  asa.  Penting  disadari orang  tua  bahwa  anak  dilahirkan  ke  dunia  ini  dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik,  kasih  sayang,  dan  perhatian.  Anak  pun  memiliki hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  di keluarga  maupun  di  sekolah,  juga  nafkah  (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun
keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai  anak  karena  harus  membanting  tulang  untuk menghidupi  diri  (atau  bahkan  keluarganya).  Siklus kekerasan  dapat  berkembang  dalam  keluarga.  Individu
yang  mengalami  kekerasan  dari  orang  tuanya  dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari  melalui  pengamatan  dan  imitasi,  yang  secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya  bahwa  perilaku  mereka  merupakan  model rujukan  bagi  anak-anaknya,  sehingga  mereka  mampu menghindari  perilaku  yang  kurang  baik.  Peran  keluarga terutama  orang  tua  di  sini  sangatlah  penting. Perlindungan  dan  kasih  sayang  seharusnya  semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan
menjadikan  anak  sebagai  bahan  eksploitasi  untuk mencari uang. Masa anak masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal  mereka  untuk  mengahadapi  kehidupan  yang selanjutnya  ketika  mereka  beranjak  dewasa  kelak sehingga  terpenuhinya  Dasar-dasar  tanggung  jawab keluarga atau orang tua dalam mendidik anak, yaitu:
a. Adanya  motivasi  atau  dorongan  cinta  kasih  yang menjiwai  hubungan  orang  tua  dan  anak,  kasih sayang  orang  tua  yang  ikhlas  dan  murni  akan mendorong sikap dan tindakan rela dan menerima tanggung  jawab  untuk  mengorbankan  hidupnya dalam memberi pertolongan kepada anaknya.
b. Pemberian  motivasi  kewajiban  moral  sebagai konsekwensi  kehidupan  orang  tua  terhadap keturunannya,  adanya  tanggung  jawab  moral  ini meliputi  nilai-nilai  spiritual,  menurut  para  ahli bahwa  penanaman  sikap  beragama  sangat  baik pada  masa  anak-anak.  Karena  seorang  anak memiliki  pengalaman  agama  yang  asli  dan mendalam,  serta  mudah  berakar  dalam  diri  dan kepribadiannya,  hal  tersebut  merupakan  faktor yang  sangat  penting  melebihi  orang  lain,  karena pada  saat  ini  anak  mempunyai  sifat wondering (heran) sebagai salah satu faktor untuk memperdalam  pemahaman  spiritual  reality,  pada periode  ini  peranan  orang  tua  sering  mengajak anak-anaknya  ketempat-tempat  ibadah  sebagai penanaman  dasar  yang  akan  mengarahkan  anak pada  pengabdian  yang  selanjutnya,  dan  mampu menghargai  kehadiran  agama  dalam  bentuk pengalaman  dengan  penuh  ketaatan.  Dengan demikian,  penanaman  agama  yang  dimiliki  anak sejak  kecil  ini  betul-betul  tertanam  dan  berkesan pada dirinya.
c. Tanggung  jawab  sosial  adalah  bagian  dari keluarga  yang  pada  gilirannya  akan  menjadi tanggung  jawab  masyarakat,  bangsa  dan  Negara.
Pelaksanaan Keeenangan … – Reeza Andi Nova, Ruben  Achmad, Suzanalisa
Tanggung jawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan  yang  dibina  oleh  darah,  keturunan, dan kesatuan keyakinan. d. Memelihara dan membesarkan anaknya,
tanggung  jawab  ini  merupakan  dorongan  alami untuk  dilaksanakan  karena  anak  memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup
secara berkelanjutan, disamping itu ia
bertanggung  jawab  dalam  hal  melindungi  dan menjamin  kesehatan  anaknya  baik  secara jasmaniah  maupun  rohaniah  dan  berbagai gangguan  penyakit  atau  bahaya  lingkungan  yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
e. Memberikan  pendidikan  dengan  berbagai  ilmu pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  berguna  bagi kehidupan  anak  kelak,  sehingga  bila  ia  dewasa akan mampu mandiri. 13
Dengan  demikian,  terlihat  besar  tanggung jawab  orang  tua  terhadap  anak.  Bagi  seorang  anak, keluarga persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat  dimana  ia  menjadi  diri  pribadi  atau  diri sendiri,  keluarga  juga  merupakan  wadah  bagi  anak
13 Binti  Maunah, Ilmu Pendidikan, Teras, Yogyakarta , 2009, hal 92 - 100
dalam konteks proses belajarnya untuk
mengembangkan  dan  membentuk  dari  dalam  fungsi
sosialnya.
2. Peran  seorang  guru  dituntut  untuk  menyadari  bahwa pendidikan  di  negara  kita  bukan  saja  untuk  membuat anak  pandai  dan  pintar,  tetapi  harus  juga  dapat melatih  mental  anak  didiknya.  Peran  guru  dalam memahami  kondisi  siswa  sangat  diperlukan.  Sikap arif,  bijaksana,  dan  toleransi  sangat  diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga
ia dapat bertindak dan bersikap bijak. Sebagaimana peranan guru yang dikemukakan Sadirman adalah sebagai berikut: a. Informator Sebagai pelaksana cara mengajar informatif laboratorium,  studi  lapangan  dan  sumber  informasi kegiatan akademik maupun umum. b. Organisator Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus dan lain-lain. Komponen-
komponen  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  belajar- mengajar,  semua  diorganisasikan  dengan  sedemikian rupa,  sehingga  dapat  mencapai  efektivitas  dan efesiensi dalam belajar pada diri sendiri.
c. Motivator
Peranan  guru  sebagai  motivator  ini  penting  artinya
dalam rangka meningkatkan kegairahan dan
pengembangan  kegiatan  belajar  siswa.  Guru  harus dapat  merangsang  dan  memberikan  dorongan  serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan  swadaya  (aktivitas)  dan  daya  cipta (kreativitas),  sehingga  terjadi  dinamika  di  dalam proses belajar mengajar.
d. Inisiator
Guru  dalam  hal  ini  sebagai  pencetus  ide-ide  dalam proses belajar. Sudah barang tentu ide-ide merupakan kreatif yang dapat dicontoh oleh siswa.
e. Transmitter
Dalam  kegiatan  belajar  guru  juga  akan  bertindak selaku penyebar kebijasanaa pendidikan dan
pengetahuan.
f.Fasilitator
Berperan  sebagai  fasilitator,  guru  dalam  hal  ini  akan memberikan  fasilitas  atau  kemudahan  dalam  proses belajar-mengajar,  misalnya  saja  dengan  menciptakan suasana  kegiatan  belajar  mengajar  yang  sedimikian rupa,  sesuai  dengan  perkembangan  siswa,  sehingga interaksi  belajar  mengajar  akan  berlangsung  secara efektif

## g.Mediator
Guru sebagai dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan  belajar  siswa.  Misalnya  menengahi  atau memberikan  jalan  keluar  kemacetan  dalam  kegaitan diskusi  siswa.  Mediator  juga  diartikan  sebagai penyedia media.
h. Evaluator
Ada  kecenderungan  bahwa  peran  sebagai  evaluator, guru  mempunyai  otoriatas  untuk  menilai  prestasi siswa  dalam  bidang  akademis  maupun  tingkah  laku sosialnya,  sehingga  dapat  menentukan  bagaimana siswa itu berhasil atau tidak 14 .
3. diperlukan  kesadaran  dan  kerjasama  dari  berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak.
Anak-anak  kita  ini  selain  bersentuhan  dengan  orang tua  dan  guru,  mereka  pun  tidak  bisa  lepas  dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat  dimana  dia  berada.  Untuk  itu  diperlukan kesadaran  dan  kerjasama  dari  berbagai  elemen  di masyarakat untuk turut memberikan nuansa
pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen  tersebut  adalah  pihak  pengelola  stasiun  TV.
14 Sardiman , Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar , Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 144
Banyak  riset  menyimpulkan  bahwa  pengaruh  media (terutama  TV)  terhadap  perilaku  anak  (sebagai  salah satu  penikmat  acara  TV)  cukup  besar.  Berbagai tayangan  kriminal  di  berbagai  stasiun  TV,  tanpa  kita sadari  telah  menampilkan  potret-potret  kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab  untuk  mendesain  acaranya  dengan acara  yang  banyak  mengandung  unsur  edukasi  yang positif.
1. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah  menjamin  masa  depan  bagi  anak-anak  kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat Tentang Perlindungan Anak, bila  perlu  memberikan  sosialisasi  bahwa  ada  Undang- Undang  bertujuan  dalam  perlindungan  anak  serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang- Undang  tersebut.  Pemerintah  juga  harus  memberikan fasilitas  pelatihan  dan  pembelajaran  anak.  Maka pemerintah  harus  siap  menampung  anak-anak  yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh negara”.

## D. Daftar Pustaka
Nursyamsiyah Yusuf, Ilmu Pendidikan , Pusat Penerbitan dan
Publikasi, Tulung Agung, 2000
Binti  Maunah, Ilmu Pendidikan, Teras, Yogyakarta, 2009
Abu  Huraerah, Kekerasan  Anak  Terhadap  Anak ,  Nuansa,
Bandung, 2006,
Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang Berkeadilan ,  Jurnal  Keadilan  Vol.  3,  No.  6  Tahun 2003/2004. Sardiman , Interaksi Motivasi Belajar Dan Mengajar , Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 144