INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024  Page 11290-11297 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Pengelolaan Dokumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji (Studi Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
Binda Kurniyasih 1 ✉ , Romi Adetio Setiawan 2 , Nonie Afrianty 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Email: bindakurniyasih2007@yahoomail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dokumen dalam meningkatkan pelayanan  jamaah  haji  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu,  serta mengidentifikasi  faktor-faktor  penghambat  dan  pendukung  yang  memengaruhi  efektivitas pengelolaan dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk  memberikan  jawaban  terhadap  pertanyaan  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengelolaan  dokumen  untuk  pelayanan  calon  jamaah  haji  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Bengkulu telah berjalan efektif dan efisien sesuai standar efektivitas menurut Peter F. Drucker. Prosedur  pelayanan  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Direktorat  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah diikuti dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan dokumen haji tidak terlepas dari peran penting para petugas yang bekerjasama dan menjaga komunikasi yang baik. Meskipun terdapat sedikit hambatan dalam proses pengelolaan dokumen, namun faktor pendukung seperti tenaga operasional yang memadai dan  sarana-prasarana  yang  dimiliki  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu mampu mengatasi hambatan tersebut dengan baik.
Kata  Kunci: Efektivitas,Pelayanan,  Pengelolaan  Dokumen,    haji

## Abstract
This research aims to evaluate the effectiveness of document management in improving services for pilgrims at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in Bengkulu Province, and to identify inhibiting  and  supporting  factors  influencing  the  effectiveness  of  document  management.  The research  method  employed  is  qualitative  descriptive,  with  data  collection  through  observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed to provide answers to the research questions. The research findings indicate that document management for the services of prospective pilgrims at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in Bengkulu Province has been carried out effectively and efficiently in accordance with the standards of effectiveness outlined by Peter F. Drucker. Service procedures established by the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate General of Hajj and Umrah, as well as the Standard Operating Procedures (SOP) developed by the Head of the Working Team for Hajj and Umrah Implementation in the Ministry of Religious Affairs in Bengkulu Province have been well-followed. The implementation of hajj document management is intricately tied  to  the  pivotal  roles  of  collaborating  officers  who  maintain  effective  communication.  Despite encountering  some  challenges  in  the  document  management  process,  supportive  factors  such  as adequate operational  personnel  and  the facilities owned by  the Regional Office  of  the  Ministry  of Religious Affairs in Bengkulu Province have effectively addressed these challenges.
Keywords: Effectiveness, Service, Hajj Document Management

## PENDAHULUAN
Ibadah haji, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, diwajibkan bagi umat Islam mulai  tahun  keenam  setelah  Hijrah.  Ibadah  ini  menonjolkan  keistimewaan  karena melibatkan eksekusi tiga kewajiban pokok dalam ajaran Islam, yakni shalat, zakat, dan puasa. Shalat menjadi kewajiban yang tidak terpisahkan selama proses pelaksanaan haji. Selain itu, haji  juga  mencakup  dimensi  berzakat,  mengingat  partisipan  perlu  menanggung  biaya perjalanan dan juga dikenai biaya denda (dam). Adapun aspek puasa (shaum) hadir dalam konteks  haji,  di  mana  pelaku  haji  harus  menahan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  yang sebelumnya  dihalalkan,  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  konteks  ibadah  ini (Aminuddin, 2013).
Tidak hanya itu, pelaksanaan ibadah haji juga dapat diartikan sebagai bentuk jihad di  jalan  Allah.  Konsep  ini  mencerminkan  komitmen  dan  pengorbanan  yang  diperlukan selama  menjalankan  serangkaian  ritus  dan  upacara  yang  terstruktur  dengan  ketat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Sarbini (2017), peserta haji diharuskan menjalani berbagai  seremoni  ritualistik  dalam  batas  waktu  tertentu,  termasuk  berpindah  dari  satu lokasi ke lokasi lain secara massal. Proses ini tidak hanya menguras energi fisik, tetapi juga memerlukan ketahanan mental yang kuat.
Secara keseluruhan, ibadah haji bukan sekadar tugas keagamaan rutin, melainkan sebuah pengalaman yang memadukan aspek-aspek ibadah, kepatuhan, pengorbanan, dan ketahanan dalam rangka mencapai tujuan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.
Setiawan (2023a) mengungkapkan seseorang yang melakukan ibadah dengan tulus kepada Allah dan sesuai dengan prinsip syariah diharapkan akan mengalami dampak positif dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Dampak  tersebut  muncul  pada  kualitas  perbuatan  dan etika pribadinya.  Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al- qur’an Surah Ali - Imran ayat 97 :
ِِه ْي ِف ِ ت ٰ ي ٰ ا ِ ت ٰ ن ِّ ي َ ب ِ ما َ ق َّم َِمْي ِه ٰر ْ ب ِا ِ ە ِ ْ ن َم َو ِ ه َ ل َ خ َ د ِ َ نا َ ك ا ً ن ِم ٰ ا ِ ۗ ِِ ٰ ِ لِل َو ِ َ ل َ ع ِ سا َّ نلا ِ ج ِح ِ ِت ْيَبْلا ِ ن َم ِ َ عا َ ط َ ت ْسا ِِه ْيَل ِا ِ ً ل ْيِب َس ِ ۗ ِ ْ ن َم َو َِر َ ف َ ك ِ َّ ن ِا َ ف َِ ٰ لِلا ِي ِ ِ ن َ غ ِ ن َ ع ِ  ْ ي ِم َ ل ٰع ْ لا
Artinya:  “Di    sana    terdapat    tanda -tanda    yang    jelas,    (di  antaranya)  maqam  Ibrahim. Barangsiapa  memasukinya  (Baitullah)  amanlah  dia.  Dan  (di  antara)  kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang  yang  mampu  mengadakan  perjalanan  ke  sana.  Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah   bahwa   Allah   Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.
Tujuan dari penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam undang- undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan  ibadah  haji  bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan,  pelayanan,  dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui  sistem  dan  manajemen  penyelenggaraan  yang baik agar jemaah haji dapat melaksanakan  ibadahanya  sesuai dengan tuntunan agama yang  berlaku  serta  jamaah  haji  dapat  menciptakan  kemandirian  dan  ketahanan  pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Secara  etimologis,  terminologi  "efektivitas"  merujuk  pada  kata  "efektif"  yang bersumber dari bahasa Inggris, yaitu "effective", Drucker (2006) mendefinisikan efiktivitas sebagai suatu keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diindahkan. Demikian pula, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "efektif" sebagai suatu hal yang "dapat membawa hasil, berhasil  guna" terkait dengan usaha  atau tindakan. Selain  itu,  istilah  ini dapat merujuk pada status berlakunya undang-undang atau peraturan tertentu.
Ayub,  Hassan,  and  Saba  (2023)  menyajikan  pandangannya  terhadap  efektivitas dengan menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu, efektifitas mencakup keberadaan efek, pengaruh,  atau  akibat  dari  suatu  tindakan  atau  metode.  Lebih  lanjut,  konsep  efektivitas diukur  melalui  keberhasilan  dan  kegunaan  dari  penerapan  metode  atau  cara  tertentu, dengan  tujuan  mencapai  hasil  yang  optimal.  Oleh  karena  itu,  efektivitas  dapat  diartikan
sebagai kondisi di mana suatu tindakan atau metode mampu memberikan dampak yang diinginkan atau mencapai hasil yang diharapkan secara optimal, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Pengoptimalan pengelolaan dokumen sangat besar pengaruhnya terhadap sebuah pelayanan, di mana dalam suatu pelayanan harus terdapat komponen-komponen booster yang begitu berperan sehingga dapat menghasilkan pengelolaan yang baik (Davis & Obasi, 2003).
Efektivitas  merujuk  pada  tingkat  pencapaian  suatu  tujuan,  menjadi  indikator keberhasilan  suatu  usaha  yang  diukur  melalui  realisasi  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Konsep  efektivitas  secara  umum  mengukur  sejauh  mana  tujuan  yang  telah ditentukan  dapat  tercapai  dengan  hasil  optimal.  Hidayat  (1986)  memaparkan  bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang mencerminkan sejauh mana target, baik  dalam  hal  kuantitas,  kualitas,  maupun  waktu,  berhasil  dicapai.  Tingkat  efektivitas semakin tinggi seiring dengan persentase pencapaian target yang semakin besar.
Rambat  Rupiyodi  (2001)  mengemukakan  bahwa  kualitas  pelayanan  dapat  diukur melalui perbandingan antara harapan dan realitas yang diterima oleh pelanggan terhadap layanan yang disediakan. Pelayanan memegang peranan penting, terutama dalam konteks perusahaan  yang  berfokus  pada  sektor  jasa.  Ciri-ciri  pelayanan  yang  berkualitas,  yang mampu  memberikan  kepuasan  kepada  jamaah,  melibatkan  aspek  profesionalisme karyawan, ketersediaan sarana dan  prasarana yang memadai, ketersediaan produk yang diinginkan, tanggung jawab terhadap setiap jamaah dari awal hingga selesai, kemampuan melayani  dengan  cepat  dan  tepat,  komunikasi  yang  jelas,  pengetahuan  umum  yang memadai, dan kemampuan membangun kepercayaan.
Manajemen  kearsipan  yang  efektif  menjadi  keharusan,  terutama  bagi  lembaga pemerintahan seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kearsipan melibatkan proses  penyusunan  dan  penyimpanan  surat-surat  serta  dokumen,  termasuk  dokumen pendaftaran calon jemaah haji, yang memiliki kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu yang  Panjang  (Hasbi,  Moeljadi,  Noermijati,  &  Rofiq,  2021).  Pelaksanaan  kearsipan  yang terorganisir dan benar dianggap sebagai aset organisasi, karena dengan sistem kearsipan yang  teratur,  proses  pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  akurat, serta mampu mengurangi potensi kesalahan terkait ketersediaan informasi yang diperlukan oleh pihak internal organisasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (field research) dengan tujuan mendekati  dan  memahami  makna  yang  diberikan  oleh  anggota  masyarakat  terhadap perilaku  mereka  dan  realitas  sekitarnya.  Menurut  Suharismi  (1995),  penelitian  lapangan merupakan  suatu  pendekatan  yang  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan  untuk menyelidiki masalah dengan tingkat kedalaman tertentu dan kemudian mencari solusinya.
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, sebuah metode penelitian yang menguraikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian-kejadian yang menjadi fokus penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan cermat  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang  dapat  diandalkan.  Pendekatan  kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi atau fenomena yang diteliti, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam terhadap konteks yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Efektivitas Pengelolaan Dokumen Dalam Mengingkatkan Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Dalam upaya pengelolaan dokumen haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengadopsi pendekatan digitalisasi dan manual. Peneliti melakukan pendekatan berdasarkan teori effektifitas, Menurut teori yang dijelaskan oleh Peter F. Drucker, efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuan yang sesuai, atau yang sering disebut sebagai “doing the right things” (Drucker, 2006). Dalam ekonomi syariah, teori ini juga konsisten dengan prinsip maslahah mursalah yang mengarah pada pelaksanaan suatu tindakan dengan dasar keutamaan terhadap kepentingan umum (Setiawan, 2023b). Oleh karena itu, seorang manajer yang dianggap efektif adalah individu yang mampu memilih dengan tepat hal-hal yang harus diselesaikan dalam mencapai tujuan tertentu. Pendekatan manual melibatkan pengumpulan berkas hardcopy yang nantinya diarsipkan dan disimpan di ruang arsip. Di sisi lain, pendekatan digitalisasi menggunakan aplikasi SISKOHAT untuk mengunggah dokumen ke dalam sistem, mempermudah proses pengelolaan dokumen haji secara  efisien  dan  tepat.  Aplikasi  Haji  Pintar  juga  digunakan  untuk  memberikan  akses informasi kepada jamaah terkait haji, jadwal keberangkatan, dan informasi lainnya.
Fokus Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada peningkatan kepuasan masyarakat menjadi  landasan  utama.  Evaluasi  dilakukan  untuk  memastikan  fungsi  pengelolaan dokumen haji di Kantor Wilayah berjalan optimal. Proses pengelolaan dokumen dimulai dari
pelayanan  pendaftaran,  yang  dapat  dilakukan  secara  online  melalui  aplikasi  Haji  Pintar dengan tetap menyerahkan persyaratan dokumen pendaftaran dalam bentuk hardcopy ke Kantor Wilayah, atau secara offline dengan langsung mendatangi PTSP (Pelayanan Terpadu, Satu  Pintu)  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu.  Jamaah  yang  akan  berangkat  harus melengkapi dokumen seperti persyaratan pelunasan, pembuatan paspor dan visa haji, serta kelengkapan lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas,  tahapan  dalam  proses  pengelolaan dokumen oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melibatkan:
a. Pengurusan:  Pengurusan  dokumen  haji  di  Kantor  Wilayah  sesuai  dengan  SOP  yang telah  ditentukan.  Kerjasama  yang  baik  antar  bagian  menjadi  modal  utama  dalam pengurusan dokumen.
b. Pencatatan: Pencatatan atau pendaftaran dokumen menjadi hal yang sangat penting untuk  mengetahui  kelengkapan  dokumen  dan  jumlah  jamaah  yang  mendaftar  serta berangkat  pada  tahun  berjalan.  Dalam  proses  pengelolaan  dokumen,  terdapat kemungkinan  kesalahan  baik  dari  internal  maupun  eksternal.  Oleh  karena  itu, Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu  melakukan  pencatatan  setiap  kesalahan  dan permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  sebagai  bahan  evaluasi,  memudahkan pengawasan dan pengumpulan dokumen.
c. Penyimpanan  Dokumen:  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu memiliki ruang arsip dokumen yang dilengkapi dengan lemari yang dinomori sesuai dengan  kloter  atau  nomor  porsi  masing-masing  jamaah.  Hal  ini  bertujuan  untuk memudahkan petugas dokumen dalam mencari data dokumen.
2.  Faktor – faktor  Penghambat  dan  Pendukung  Pengelolaan  Dokumen  Jamaah  Haji  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Dalam  konteks  organisasi  atau  perusahaan,  menghadapi  situasi  atau  kondisi hambatan  dalam  prosesnya  adalah  hal  yang  umum  terjadi.  Pemahaman  mendalam terhadap  faktor-faktor  penghambat  menjadi  suatu  keharusan,  karena  hal  ini  memiliki dampak serius terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan.
Terkait dengan faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dokumen di Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu  ini,  dengan  mempertimbangkan situasi  yang  terjadi  selama  proses  penginputan  data  jamaah.  Beberapa  kendala  yang teridentifikasi  meliputi  kendala  jaringan  internet,  keberadaan  jamaah  lansia  yang  tidak memiliki handphone android, dan kurangnya pemahaman jamaah terhadap media sosial. Penelitian ini terbatas pada evaluasi kepuasan jamaah terhadap pelayanan yang diberikan
oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selama periode Januari hingga Oktober 2023, dengan jumlah pendaftar mencapai 1.777 jamaah.
Faktor penghambat pelayanan juga melibatkan kondisi di mana beberapa jamaah haji yang sudah mendaftar menghadapi kendala, seperti meninggalnya salah satu suami atau istri, sehingga mereka tidak dapat ikut berangkat. Selain itu, seringnya terjadi jaringan yang tidak stabil dan seringnya aplikasi SISKOHAT mengalami eror. Antrian haji yang panjang juga menciptakan tantangan, di mana banyak jamaah menjadi kurang aktif dalam bertanya dan terkadang sulit dihubungi karena nomor ponselnya sering berubah.
Meskipun menghadapi faktor penghambat yang signifikan, petugas PHU (Pengelolaan Haji dan Umrah) mengatasi kendala-kendala ini dengan dukungan yang  memadai. Hasil survei lapangan melalui observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tenaga operasional petugas  memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  mengatasi  berbagai  hambatan  yang muncul selama proses pengelolaan dokumen haji.
Adanya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  seperti  ruangan  SISKOHAT,  ruang pendaftaran, ruang khusus bagian PHU, ruang arsip, komputer, internet, printer, AC, kursi, meja,  dan  aplikasi  SISKOHAT,  berperan  penting  dalam  mendukung  proses  pelayanan pengelolaan  dokumen  haji.  Pernyataan  dari  Ketua  tim  kerja  mengindikasikan  bahwa pendaftaran dan pelayanan lainnya terkait dokumen haji dapat terselesaikan dengan tepat waktu berkat dukungan infrastruktur yang ada.
Dalam  praktiknya,  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Bengkulu  aktif melakukan  evaluasi  terhadap  proses  pelayanan  setelah  pemulangan  jamaah  haji.  Proses evaluasi ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal, yang berkaitan erat dengan pelayanan  dokumen  haji.  Evaluasi  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan  efektivitas pelayanan  dan  mengidentifikasi  area-area  yang  perlu  perbaikan,  jika  terdapat ketidaksesuaian atau permasalahan selama proses pengelolaan dokumen haji.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian,  hasil,  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka  peneliti menyimpulkan bahwa,  Proses pengelolaan dokumen haji dalam melayani jamaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah berjalan efektif dan efesien sesuai dengan standar efektivitas menurut Peter F Drucker, prosedur pelayanan yang sudah ditetapkan baik itu dari BPS, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah maupun SOP yang dibuat oleh Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen haji tidak lepas dari
peranan  para  petugas  yang  saling  bekerjasama  dan  yang  terpenting  saling  menjaga komunikasi yang baik.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam proses pengelolaan dokumen  haji  mempunyai  sedikit  hambatan.  Hal  ini  sudah  teratasi  dengan  baik  karena adanya faktor pendukung baik dari tenaga oprasional yang memadai maupun sarana dan prosarana yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin, L. H. (2013). Ilhaq al-Masa'il bi Nazairiha dan Penerapannya dalam Bahth al-Masa'il. Al- Tahrir, 13(2), 297-320. doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.18
Arikanto, Suharismi “Dasar - dasar Research” (Tarsoto:Bandung,1995)
Ayub, M., Hassan, K., & Saba, I. (2023). Revisiting the paradigm of Sharī ʿ ah governance of Islamic financial  institutions. Journal  of  Islamic  Accounting  and  Business  Research,  ahead-of- print(ahead-of-print). doi:10.1108/JIABR-04-2022-0110
Davis,  E.  P.,  &  Obasi,  U.  (2003). The  effectiveness  of  banking  supervision  In.  Retrieved  from http://www.ephilipdavis.com/SUPERV%20-%20cut2.pdf
Drucker, P. F. (2006). The Effecive Executive. New York: HarperCollins.
Hasbi,  H.,  Moeljadi,  M.,  Noermijati,  N.,  &  Rofiq,  A.  (2021).  Effect  of  Strength  of  the  External Environment and Islamic Business Ethics on the Performance of Islamic Finance Companies with  Intellectual  Capital  Mediation. Management  science  letters,  993-1002. doi:10.5267/j.msl.2020.9.043
Hidayat, 'Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan' (Universitas Gajah Mada,1986).
Rupiyodi, Rambat ‘Manajemen Pemasaran Jasa’ (Jakarta: Salemba Empat,2001).
Sarbini, Ahmad, Hikmah Dan Filosofi Haji (Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjend Penyelenggara Haji dan Umrah, 2017).
Setiawan,  R.  (2023a).  Avoidance  of  Riba-Based  Loans  and  Enhancement  of  Quality  of  Life:  An
Indonesian Context Analysis Journal of Religions, 14(11). doi:https://doi.org/10.3390/rel14111376
Setiawan, R. (2023b). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration  in  Indonesia. Journal  of  Islamic  Thought  and  Civilization,  13(2),  195-209. doi:https://doi.org/10.32350/jitc.132.13
Suwarto, Perilaku Organisasi, (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999), cet. Ke-1, h.1.
Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Pasal  3  Nomor  8  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.