## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
(Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)
Komang Putrayasa 1 , Si Ngurah Ardhya 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { komangputrayasa23@undiksha.ac.id , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  kasus perceraian  tanpa  didasari  dengan  akta  perkawinan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  serta  (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang bersifat  deskriptif  dan  dengan  teknik  pengumpulan  sampel  yaitu purposive  sampling serta subjek  pada  penelitian  ini  diantaranya  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  Advokat  di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan.  Adapun  objek  dari  penelitian  ini  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  beserta  ketentuan  yang mendukung  penelitian  ini  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  teknik  studi  dokumen,  teknik  wawancara  dan  teknik  observasi  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  dan  Kantor  Advokat  di  Buleleng.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  tanpa  didasari  dengan  akta perkawinan  berpacu  pada  ketentuan  pasal  2  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan  pendapat  Sarjana.  Walaupun  demikian,  ketentuan  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai pertimbangan  hakim  untuk  memutus  perkara  perceraian  seperti  Undang-Undang  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006,  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  dan  ketentuan  lainnya.  Melihat  hal  tersebut, implementasi  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  terkait  Perceraian  tanpa  Akta  Perkawinan  di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan  masyarakat  terkait  administrasi  kependudukan  sehingga  masih  adanya masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  perkawinannya  di  catatan  sipil  serta  pertimbangan- pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  perceraian  masih  belum  relevan  dan  masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.
Kata kunci: putusan, perceraian, tanpa akta perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

## Abstract
This  study  aimted  a  finding  out  the  judges'  considerations  in  deciding  divorce  cases  without being  based  on  a  marriage  certificate  at  the  Singaraja  District  Court  and  (2)  knowing  the
implementation of Government Regulation  No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No.  1/1974  regarding  Divorce  Decisions  without  a  Marriage  Certificate.  at  the  Singaraja District  Court.  This  study  uses  an  empirical  juridical  method  that  is  descriptive  and  with  a sample collection technique that is purposive sampling and the subjects in this  study include judges  at the  Singaraja  District  Court,  advocates  in  Buleleng  Regency  and  people  who have experienced  divorce  cases  without  a  marriage  certificate.  The  object  of  this  research  is Government  Regulation  No. 9/1975  concerning  the  Implementation  of Law  No.  1/1974  along with  the  provisions  that  support  this  research.  The  data  collection  techniques  used  in  this research are document study techniques, interview techniques and observation techniques at the  Singaraja  District  Court  and  Advocate's  Office  in  Buleleng.  The  results  of  this  study indicate  that  the  judge's  consideration  in  deciding  divorce  cases  without  being  based  on  a marriage  certificate  is  based  on  the  provisions  of  Article  2  paragraph  (1)  of  Law  No.  1/1974 and  the  opinion  of  a  Bachelor.  However,  there  are  other  provisions  that  can  be  used  as judges' considerations  to decide  divorce cases, such  as Government Regulation No.  9/1975, Law  No.  23/2006,  Supreme  Court  Circular  No.  3/2018  and  other  provisions.  Seeing  this,  the implementation of Government No. 9/1975 regarding Divorce without a Marriage Certificate at the Singaraja District Court has not been fully realized due to the low level of public knowledge regarding population administration so that there are still people who have not registered their marriages  in  the  civil  registry  as  well  as  judges'  considerations  in  deciding  cases.  Divorce  is still not relevant and still requires a lot of consideration of other legal materials that support the provisions related to divorce.
Keywords:  decision, divorce, without a marriage certificate, Government Regulation Number 9 of 1975.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara kepulauan  dengan  penduduk  terbesar keempat  di  dunia.  Berdasarkan data based  on  the  latest  United  Nations Population  Division  estimates ,  banyak penduduk Indonesia sebesar
sebanyak 273,523,615 penduduk.
Setiap tahunnya, penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut  didukung  oleh data  based population of Indonesia on worldometer.info senagai berikut: Tahun Jumlah Penduduk 2018 267,670,543 2019 270,625,568 2020 273,523,615
Meningkatnya  jumlah  penduduk di  Indonesia  disetiap  tahunnya  tidak terlepas dari tingginya angka kelahiran dan  kematian  serta  perkawinan  yang terjadi  disetiap  harinya.  Perkawinan  di Indonesia  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan  pada  pasal  1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (UU
Perkawinan), yang menjelaskan bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Pada  ketentuan  pasal  2  ayat  (1) dan  (2)  UU  Perkawinan,  menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan
kepercayaannya
serta setiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang
dilangsungkan dengan tata cara perkawinan  menurut  hukum  masing- masing
agamanya dan kepercayaannya  dihadapan  Pegawai Pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua  orang saksi, sesudah melangsungkan perkawinan,  para  pihak  yang  sudah melangsungkan  perkawinan  biasanya menandatangani akta perkawinan yang  telah  disiapkan  oleh  Pegawai Pencatan  serta  ditandatangani  oleh
kedua  saksi  dan  Pegawai  Pencatat yang  menghadiri  perkawinan  tersebut sehingga  perkawinan  telah  dicatatkan secara  resmi.  Setelah  tercatat  secara resmi,  pihak  yang  melangsungkan perkawinan segera mendaftarkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil tempat  dilangsungkannya  perkawinan untuk melakukan validitas serta perbitan akta perkawinan sebagai bukti sah  atau  bukti  formil  bahwa  benar perkawinan telah dilaksanakan (Adnyani,  2016:  2).  Selain  itu,  adanya ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  UU  Pekawinan (PP No. 9 Tahun 1975) yang mengatur tentang  akta  perkawinan,  sehingga akta  perkawinan  merupakan  bukti formil  bahwa  suami  istri  pernah melangsungkan suatu perkawinan.
Namun, dewasa ini di Kabupaten  Buleleng  khususnya  di Singaraja  masih  terdapat  masyarakat yang  belum  memiliki  akta  perkawinan. Hal  ini  menandakan  bahwa  belum meratanya pencatatan perkawinan serta kepemilikan atas akta perkawinan oleh masyarakat di Kabupaten  Buleleng  khususnya  di Singaraja. Berdasarkan laporan pencatatan perkawinan penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019-2020, terjadi  peningkatan  angka  perkawinan yang  tidak  dicatatkan  di  Kabupaten Buleleng. No Uraian 2019 2020 1 Jumlah Perkawinan yang dilaporkan 453.095  482.467 2 Jumlah Akta Perkawinan 134.875  157.727 3 Jumlah Akta perkawinan yang tidak tercatat 318.220  324.740
Tingginya  jumlah  penduduk  yang belum mencatatkan
data perkawinannya  serta  banyaknya  data kependudukan  lain  tentunya  akan mempengaruhi  sistem  adminisitrasi pada  masyarakat  di  Singaraja,  salah satunya pada saat melakukan perceraian.
Definisi  perceraian  tidak  diatur secara  tegas  dan  terperinci  dalam undang-undang perkawinan, melainkan  terdapat  ketentuan  pada bahwa pada pasal 38 Undang-Undang Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa  hal  diantaranya  kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Perceraian  secara  umum  didefinisikan sebagai suatu proses yang menunjukkan  bahwa  tidak  adanya keharmonisan  antara  suami  isteri dalam suatu perkawinan.
Selain  ketentuan  pada  pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adapun tata cara perceraian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, yang menjelaskan bahwa:
a. Seorang  suami  istri  yang  telah
melangsungkan perkawinan
mengajukan surat
kepada Pengadilan  di  tempat  tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud  menceraikan  isterinya disertai  dengan  alasan-alasannya serta  meminta  kepada  Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
b. Pengadilan  mempelajari  isi  Surat pemberitahuan  perceraian  tersebut selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh) hari  memanggil  pengirim  Surat  dan juga isterinya untuk meminta penjelasan  tentang  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  maksud perceraian itu.
c.  Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan
perceraian antara suami istri apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian  yang  dimaksud  pada pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi:
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina atau menjadi pemabok,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima)  tahun atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara  suami  dan  isteri  terus- menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga.
d. Apabila  terpenuhinya  unsur-unsur tersebut,  Pengadilan  berpendapat bahwa  antara  suami  isteri  yang bersangkutan  tidak  mungkin  lagi didamaikan  untuk  hidup  rukun  lagi dalam  rumah  tangga.  Sehingga Ketua  Pengadilan  dapat  membuat surat  keterangan  tentang  terjadinya perceraian
tersebut. Surat
keterangan  itu  dikirimkan  kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
e. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat  perceraian  itu  dinyatakan  di depan sidang pengadilan.
Perceraian  di  Kota  Singaraja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dijelaskan pada data  jumlah  perkara  perceraian  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  tahun 2018-2020, sebagai berikut: Perceraian 2018 2019 2020 687 perkara 706 perkara 719 perkara 2.112 perkara Perceraian  selain  harus  terpenuhinya syarat/ alasan-alasan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan oleh suami  istri  yang  telah  melangsungkan perkawinan  dan  dibuktikan  melalui penerbitan akta perkawinan.
Namun, pada dewasa ini di Kota Singaraja  masih  terdapat  perceraian yang putus tanpa disertai akta perkawinan  sebagai  bukti  formil/  akta otentik  bahwa  pernah  melangsungkan perkawinan.  Peristiwa  tersebut  terjadi di Pengadilan Negeri Singaraja dengan putusan perkara nomor 232/Pdt.G/2020/ PN.Sgr yang menjelaskan  bahwa  memang  benar pihak  suami  istri  telah  melangsungkan perkawinan  hanya  dengan  hukum agama  Hindu  yang  disebut  dengan syarat  Tri  Upa  Saksi.  Sehingga  dalam hal  ini  adanya  suatu  pengingkaran terhadap  ketentuan  UU  Perkaiwnan dan  PP  No.  9  Tahun  1975,  juga pengingkaran  terhadap  SEMA  Nomor 3  Tahun  2018  yang  menjelaskan bahwa perceraian yang perkawinannya  tidak  didaftarakan  di catatan  sipil  terhadap  gugatan  yang diajukan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang perkawinan yang dilangsungkan  secara  agama/  adat sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Melihat problematika
yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan,  maka  penelitia  dalam tulisan  ini  tertarik  untuk  menganalisa lebih dalam terkait pertimbangan Hakim dalam memutus kasus Perceraian tanpa didasari dengan Akta Perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  dan  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  terkait  Putusan Perceraian  Tanpa  Akta  Perkawinan  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  (Studi Perkara
Nomor:
232/Pdt.G/
2020/PN.Sgr).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah jenis  penelitian  yuridis  empiris  dengan sifat penelitian secara deskriptif. Penelitian  secara  deskriptif  dengan mengambarkan  secara  nyata  tentang pertimbangan  Hakim  dalam  memutus kasus Perceraian tanpa didasari dengan
Akta Perkawinan
di Pengadilan  Negeri  Singaraja  serta implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  terkait  Putusan Perceraian  Tanpa  Akta  Perkawinan  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  (Studi Perkara
Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr).  Penelitian  ini menggunakan  data  dan  sumber  data secara  primer  dan  sekunder.  Data primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh langsung  dari  sumber  pertama  di lapangan,  yaitu  informan  atau  para pihak yang berkaitan dengan penelitian  yang  diantaranya  Hakim Pengadilan  Negeri  Singaraja,  Advokat yang  pernah  menangani  peristiwa  ini dan  masyarakat  yang  melakukan perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan. Sedangkan data sekunder dalam  penelitia  ini  dibagi  menjadi  3 (tiga)  yaitu  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  studi dokumen dan teknik wawancara.
Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah  teknik non  probability  sampling dan  juga porposive  sampling dengan teknik  pengolahan  data  serta  analysis data  dilakukan  dengan  secara  analisis kualitatif,  yaitu  dengan  mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran yang  logis  dari  wawancara  dengan para  informan,  responden  dan/atau para  pihak  maupun  dari  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan analisis dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim
dalam Memutus  Kasus  Perceraian  Tanpa Didasari Dengan Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja
Hakim  dalam  suatu  peradilan menjadi  hal  yang  penting  dalam memutus suatu perkara dengan berdasarkan  kode  etik  profesi  dan peraturan  perundang-undangan  yang mengatur.  Kasus  Perceraian  tanpa didasari  dengan  Akta  Perkawinan memang  benar  terjadi  di  Pengadila Negeri  Singaraja.  Hal  ini  didukung dengan  hasil  wawancara  bersama salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja  yang  pernah  menangani kasus perceraian tanpa akta perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja.  Dalam  hasil  wawancara tersebut,  Hakim  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  melakukan  pertimbangan bahwa perceraian yang perkawinannya  tidak  memiliki  akta perkawinan  dapat  diputus  sepanjang terpenuhinya  beberapa  unsur  yang diantaranya ketentuan pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami isteri  itu  tidak  akan  dapat  hidup  rukun
sebagai  suami  isteri.  Hal  tersebut ditegaskan  kembali  pada  pasal  19 Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975  yang  sudah  dijelaskan  secara limitatif  bahwa  terdapat  enam  syarat/ alasan-alasan sahnya suatu perceraian  diantaranya  salah  satu pihak  berbuat  zina  atau  kebiasaan yang  sukar  disembuhkan  (menjadi pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain), salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya,  salah  satu  pihak mendapat  hukuman  penjara  5  (lima) tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan  pihak  yang  lainnya, salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  suami/isteri  dan  antara  pihak suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun lagi dalam rumah tangga. Jika diantara keenam  syarat/  alasan  sahnya  suatu perceraian  tersebut  terpenuhi  salah satunya  maka  perceraiannya  tersebut dapat diputuskan perceraiannya.
Perceraian yang perkawinannya belum memiliki akta perkawinan, hakim dalam menggali fakta perkara perceraian  tersebut  dilihat  dari  alat bukti.  Alat  bukti  yang  pertama  yaitu berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2) Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan
kepercayaannya
dan
tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan.  Hakim  dalam memutus  perceraian  tanpa  adanya akta perkawinan tentunya harus mengetahui  bahwa  perkawinan  antara
pihak  yang  melakukan  perceraian benar-benar  pernah  melangsungkan perkawinan secara sah sehingga perceraian  tersebut  dapat  dikabulkan. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  bukti surat-surat  yang  menyatakan  bahwa perkawinan tersebut pernah dilaksanakan  yang  diantaranya  surat keterangan,  surat  pernyatan  dari  desa atau  kelurahan,  akta  perkawinan  dan bukti surat lainnya.
Apabila  dikerucutkan  menurut agama  Hindu,  ketentuan  pada  pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya diimplementasikan degan  syarat  Tri  Upasaksi  atau  tiga saksi yang diantaranya, saksi Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa,  saksi  dari  bendesa,  kelian  dinas, pemangku  yang  memimpin  upacara perkawinan  tersebut  dan  pihak-pihak lainnya serta saksi berupa persembahan  yang  diberikan  kepada Sang  Bhuta/  penguasa  lingkungan secara niskala .  Apabila  syarat  Tri Upasaksi  dan  syarat  sah  putusnya suatu  perkawinan  menurut  pasal  19 PP No. 9 Tahun 1975 maka perceraian tanpa  akta  perkawinan  dapat  diputus. Sehingga,  pada  amar  putusan  nanti akan  dijelaskan  bahwa  perceraian tersebut dikabulkan karena telah memenuhi syarat Tri Upasaksi didasarkan sah menurut hukum agama dan  syarat  sah  percerain.  Selain  itu, hakim  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  tidak  diperbolehkan  untuk menolak  perkara  dalam  hal  ini  hakim dalam menerima perkara hakim bertugas  untuk  menerima,  memeriksa, dan  memutus  perkara.  Sehingga, semua perkara yang masuk ke pengadilan  diterima  dan  di  sidangkan sepanjang  perkara  tersebut  memiliki alasan  hukum  maka  akan  dikabulkan,
namun  apabila  tidak  memiliki  alasan hukum, akan ditolak.
Selain wawancara bersama salah satu hakim di Pengadilan Negeri
Singaraja,  berdasarkan  wawancara bersama salah satu Advokat  di Kabupaten  Buleleng  menjelaskan  hal yang  sama  seperti  penjelasan  oleh hakim, bahwa Pembuktian yang dilakukan  perihal  perceraian  tanpa akta  perkawinan  didasari  menurut ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  suatu perkawinan  dianggap  sah  menurut hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.  Sementara,  pada ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  hanya merupakan  syarat  administrasi  yang dicatatkan  di  catatan  sipil.  Perceraian yang perkawinannya belum didaftarkan,  apabila  sudah  melalui prosesi  upacara  menurut  masing- masing hukum agama dan kepercayaan dianggap sah. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  yang dapat  menerima  dan  memutus  pekara perceraian  tanpa  akta  perkawinan tersebut. Berdasarkan
hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang pernah melangsungkan  perceraian  tanpa  akta perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  menerangkan  bahwa  alasan tidak  menyertakan  akta  perkawinan dalam persyaratan perceraiannya disebabkan karena pada saat melangsungkan perkawinan hanya dilaksanakan  dengan  prosesi  upacara secara  agama  Hindu  sehingga  segala urusan administrasi tentang perkawinannya  tersebut  diserahkan kepada  pihak  suami.  Namun,  melihat kondisi  suami  yang  tidak  memiliki kesempatan  untuk  mengurus  berkas tersebut maupun kelalaian pihak suami menimbulkan  tidak  terurusnya  berkas- berkas  perkawinan.  Hakim  dalam
menjalankan  profesinya  harus  dapat menilai,  menimbang  dan  memutus perkara dengan seadil-adilnya.
Hakim  dalam  memutus  suatu perkara harus mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi kebenaran  yuridis,  kebenaran  filosofis dan  sosiologis.  Kebenaran  yuridis merupakan  landasan  hukum  yang digunakan  hakim  untuk  memenuhi ketentuan  hukum  yang  berlaku  atas perkara  yang  ditanganinya.  Ketentuan hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus  perkara  perceraian  tanpa akta  perkawinan  tentunya  dicari  dari berbagai  referensi  kehakiman  yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974.  Kebenaran filosofis  merupakan  landasan  hakim untuk mempertimbangkan segala keputusan dan pendapat yang dikeluarkan  melalui  sisi  keadilan.  Sisi keadilan yang menggunakan teori-teori yang  mendukung  tegaknya  suatu keadilan dan tidak bertentangan dengan  nilai-nilai  moral  dan  norma- norma  yang  berlaku.  Sedangkan, pertimbangan  sosiologis  merupakan landasan hakim untuk mempertimbangkan  segala  putusan dan  pendapatnya  terhadap  dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat  dengan  meliputi  dasar- dasar hukum dan pembuktian perkara. Berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 284 RBg  dan  pasal  1866  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan bahwa  hakim  dalam  memutus  perkara perdata  harus  didasari  dengan  fakta- fakta atau pembuktian yang terdiri dari bukti  tertulis,  saksi,  persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian  Tanpa  Akta  Perkawinan di  Pengadilan  Negeri  Singaraja (Studi Perkara Nomor:
232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan  salah  satu  acuan  yang digunakan  hakim  dalam  menjalankan pelaksanaan perkawinan maupun perceraian  di  Indonesia.  Hakim  dalam memutus  perkara  perceraian,  selain mengacu  pada  ketentuan  PP  No.  9 Tahun 1975 sebagai bahan pertimbangan,  juga  didukung  dengan ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Undang-Undang  No  23  Tahun  2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2018  dan  ketentuan lainnya.  Selain  ketentuan  perundang- undangan,  hakim  harus  menimbang dari  berbagai  aspek  yang  diantaranya aspek  yuridis,  aspek  filosofis  dan aspek sosiologis. Namun pada penerapannya  di  lapangan,  masih terdapat  perkara  yang  putus  akibat kurangnya  bahan  pertimbangan  dari hakim  yang  salah  satunya  perceraian yang  putus  tanpa  akta  perkawinan. Perkara perceraian tanpa akta perkawinan  terdapat  di  salah  satu pengadilan  di  Bali  yaitu  Pengadilan Negeri Singaraja.
Perkara  perceraian  tanpa  akta perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja salah satunya terdapat pada Putusan Perkara Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr. Putusan tersebut menjelaskan bahwa pertimbangkan  tentang  pembuktian bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah melangsungkan  perkawinan  yang  sah, didasarkan  pada  perkawinan  secara adat  dan  agama  Hindu  sehingga  tidak
didaftarkan  dan  tidak mempunyai  Akta Perkawinan. Pertimbangan hakim dilanjutkan  dengan  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya dan pada ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut  harus  dicatatkan  yang  dalam hal  ini  tidak  dapat  serta  merta  hakim sebagai  Majelis  buktikan  berdasarkan pengakuan  Tergugat  melainkan  harus dengan  alat-alat  bukti  yang  lainnya.
Hakim dalam memberikan pertimbangan dari dalil gugatan Penggugat  dihubungkan  dengan  bukti surat  yaitu  Surat  Keterangan.  Selain surat keterangan, pada putusan tersebut  menjelaskan  bahwa  terdapat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat  yang  telah  memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga  hakim  ditemukan  fakta-fakta bahwa  antara  Penggugat  dengan Tergugat memang benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan  pemuka  agama  Hindu, Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing  pihak  Penggugat  dan Tergugat dengan serangkaian upacara yang disebut dengan Tri Upasaksi dan perkawinan tersebut belum didaftarkan dan  dicatatkan  pada  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buleleng  serta  alat  bukti pendukung lainnya yaitu dengan disertakannya  Kartu  Keluarga  pihak Penggugat  dan  Tergugat.  Selain  itu, hakim  dalam  menimbang  perkara perceraian  tanpa  akta  perkawinan pada  perkara  tersebut  menyebutkan bahwa pada pasal 2 ayat (2) ini masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti menurut pendapat  R.Soetojo  Prawirohamidjojo mengatakan  bahwa  untuk  sahnya perkawinan hanya ada satu syarat saja
yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
sedangkan pencatatan  menurut  pasal  2  ayat  (2) tidak  lain  dari  pada  suatu  tindakan administrasi  dan  pendapat  tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan  bukanlah  syarat  yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah  dianggap  sah  apabila  hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah. Dalam syarat ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dalam  hal  pencatatan  perkawinan menurut  hakim  memang  memegang peranan  yang  sangat  menentukan, karena  pencatatan  merupakan  suatu syarat  diakui  atau  tidaknya  suatu perkawinan oleh Negara yang membawa  konsekuensi  bagi  yang bersangkutan  dan  juga  berdampak terhadap keabsahan terkait pengakuan secara hukum
Negara perihal kelahiran anak-anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan  mempunyai  keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian,  karena  penegasan  pasal tersebut  masih  menimbulkan  banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa  Sarjana  mengenai  idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara hukum adat Hindu. Sehingga perkara perceraian tanpa Berdasarkan  penjelasan  terkait pertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara perceraian tanpa akta perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr.  tidak  sejalan dengan implementasi
Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur  tentang  tatacara  perceraian, administrasi kependudukan, dan
ketentauan lainnya. Berdasarkan putusan hakim tersebut, hakim menyampingkan  ketentuan  pasal  2 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975  dengan  menggunakan pendapat  para  sarjana.  Dalam  hal  ini, ketentuan  pasal  pasal  2  ayat  (2) Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975  merupakan  salah  satu  syarat formil bahwa suami istri telah melangsungkan perkawinan yaitu dengan  mencatatkan  perkawinannya ke  Pegawai  Pencatat  di  catatan  sipil sehingga dapat diterbitkan akta perkawinan.  Sehingga,  pada  saat melangsungkan perceraian di pengadilan  dapat  menyertakan  akta perkawinan  sebagai  bukti  sah  bahwa perkawinan suami istri sudah dicatatkan  di  catatan  sipil  sehingga penerbitan  akta  perceraian  nantinya dapat  dipenuhi.  Apabila  perceraian yang  perkawinan  tidak  dicatatkan  di catatan  sipil,  pada  saat  melakukan penerbitan akta perceraian tidak terdapat  data  bahwa  suami  istri tersebut pernah
mencatatkan perkawinannya di catatan sipil sehingga  akan  menghambat  proses penerbitan  akta  perceraian.  Selain  itu, berbicara  hukum  perdata  pembuktian dalam hukum ini adalah formil sehingga akta perkawinan yang merupakan  syarat  formil  perkawinan dalam pemenuhan persyaratan administrasi di pengadilan saat melakukan perceraian dapat menyertakan akta perkawinan sebagai bukti  sah  bahwa  benar  dan  pernah melangsungkan perkawinan.
Pada  ketentuan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun 2018  pada  Rumusan  Hukum  Kasus Perdata  bagian  Perdata  Umum  angka 5  membenarkan  bahwa  perceraian tanpa akta dapat diterima dan dikabulkan  di  Pengadilan,  sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara adat/ agama sebelum
berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  jo.  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975.  Sehingga perkawinan  yang  telah  dilangsungkan sesudah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 harus dicatatkan oleh Pengawai Pencatat  seperti  yang  telah  diatur dalam  pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil.
Ketentuan tersebut ditegaskan kembali pada  ketentuan  pasal  34  Undang- Undang
No 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang
menyebutkan  bahwa  perkawinan  yang sah  menurut  peraturan  perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak tanggal  perkawinan.  Hal  ini  juga didukung dengan ketetuan pada Pasal 3  jo.  Pasal  1  angka  17  Undang- Undang  No  23  Tahun  2006  yang menjelaskan  bahwa  setiap  Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan  dan  peristiwa  penting yang dialaminya yang meliputi meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan anak, pengesahan anak,
pengangkatan  anak,  perubahan  nama dan
perubahan status kewarganegaraan.  Selain  itu,  akta perkawinan  termasuk  dalam  data perseorangan  menurut  pasal  58  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2013.  Suatu  perkawinan  yang  tidak didaftarkan  dan  tidak  memiliki  bukti sah  secara  undang-undang  untuk melangsungkan  perkawinan,  dalam
hukum  negara  menyebabkan  suatu perkawinan  tidak  memiliki  kekuatan hukum.    Sehingga  status  suami  atau istri, dan anak-anaknya tentu saja tidak terjamin  oleh  hukum.  Dengan  tidak memiliki  bukti  sah  perkawinan  secara hukum, status penggugat dan tergugat sebagai  suami  istri  dalam  suatu perkawinan  menjadi  tidak  sah  dalam mengajukan gugatan perceraian.

## SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN
1. Pertimbangan Hakim dalam memutus  kasus  Perceraian  tanpa Akta  Perkawinan  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  didasari  dengan ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan,  dalam  hal  ini  bagi Hindu  Bali  berdasarkan  syarat  Tri Upasaksi.  Selain  itu,  terpenuhinya unsur  pada  ketentuan  pasal  19  PP No.  9  Tahun  1975  tentang  alasan sahnya  suatu  perceraian  serta Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja menggunakan penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana  dalam  memutus  perkara perceraian tanpa akta perkawinan.
2.  Pengimplementasian  PP  No.  9 Tahun 1975 dalam memutus perkara  perceraian  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  masih  belum diterapkan secara relevan, dikarenakan masih terdapat ketentuan mengatur bahwa perceraian menggunakan akta perceraian  atau  bukti  sah  suatu perkawinan  sebagai  dasar  hakim untuk mempertimbangkan dan memutus  perkara  percerian  tanpa akta perkawinan.

## SARAN
1.  Hakim
Pengadilan Negeri
Singaraja diharapkan mampu untuk  meng-  implementasikan pertimbangan- pertimbangan
yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga aspek kebenaran
yuridis,  kebenaran  filosofis  dan sosiologis dalam memutus perkara perdata khususnya perkara perceraian. 2.  Advokat di Kota Singaraja diharapkan  mampu  memberikan pendampingan  dan  penyuluhan terhadap  pihak-pihak  yang  ingin melakukan  perceraian  khususnya kepada  pihak  yang  melakukan perceraian tanpa akta perkawinan agar mendaftarkan dan mencatatkan  perkawinannya  ke catatan sipil.
3.  Kepada masyarakat yang khususnya telah melakukan perkawinan diharap- kan mencatatkan  perkawinannya  di catatan sipil untuk diterbitkan akta perkawinannya  sebagai  alat  bukti sah  melakukan  perkawinan  dan kepada  masyarakat  yang  akan melakukan perceraian
agar mampu  untuk  mengikuti  dan mengimplementasikan  kebijakan- kebijakan  administrasi  yang  telah diatur
dalam ketentuan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  2016.  Bentuk
Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat  Hindu  Bali  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora: Universitas Pendidikan Ganesha. Agustina, Rosa. 2012. Beberapa Catatan Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum  tentang  Orang,  Hukum Keluarga,  dan  Hukum  Waris  di Belanda dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan. Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kharisma Putra Utama. Badan  Pusat  Statistik.  2021.  Statistik Kabupaten Buleleng 2021.Buleleng:  BPS  Kabupaten Buleleng. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Dzubaidah,  Neng.  2010.  Pencatatan
Perkawinan dan Perkawinan Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum
Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum Islam. Jakarta: Hartono, Rudi. 2014. Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan  Agama  Ambarawa).
Unnes  Law  Journal  Vol.  3,  No.  2 (hlm.  75-83)  Fakultas  Hukum, Universitas  Negeri  Semarang, Indonesia.
Kho,  Indran,  Ning  Adiasih.  2021.
Analisis Atas Pertimbangan Hakim  Dalam  Memutus  Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn.  Btm  Ditinjau
Dari  Asas  Ultra  Petita  Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan
Subsidair  Dalam  Gugatan  Ex Aequo  Et  Bono.  Jurnal  Hukum Adigama. Vol. 4, No. 1 (hlm. 356- 376). Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Sambikakki,  Maria  Magdalena  Ine. 2020. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI  Nomor:  2722  K/Pdt/2014). Tesis: Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia.
Sembiring,  Josua  Tri  Anta.  2020.
Analisis  Cerai  Gugat  Terhadap
Suami (Studi Putusan No: 520/Pdt.G/2017/PN. Mdn Pengadilan Negeri Medan).
Skripsi:  Fakultas  Sosial,  Hukum Universitas Quality.