## ANALISIS WACANA KRITIS PADA TAJUK (ANTI) KORUPSI DI SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA
Hari Bakti Mardikantoro
FBS Universitas Negeri Semarang
e-mail: haribaktim@gmail.com
Abstrak
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan sikap dan pandangan surat kabar terhadap kasus korupsi di Indonesia yang diwujudkan dalam wacana tajuk (anti) korupsi. Sikap surat kabar diwujudkan melalui dua bingkai, yakni bingkai mengkritisi berita korupsi dan  bingkai  mendukung  berita  korupsi.  Data  dalam  penelitian  ini  dijaring  dengan menggunakan metode pustaka dan metode simak. Adapun metode yang digunakan dalam  analisis  data  adalah  metode  padan  dan  metode  partisipatif.  Hasil  penelitian sebagai berikut. Pertama, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, Koran Tempo dalam dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejanggalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap  pengusut  kasus  korupsi  yang  justru  masuk  bui.  Kedua,  dengan  bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar Kompas, Republika, Koran Tempo, Jawa Pos, dan Suara Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor.
Kata kunci: analisis wacana kritis, wacana tajuk, bingkai

## CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF (ANTI)-CORRUPTION EDITORIALS IN INDONESIAN NEWSPAPERS
Abstract
This study aims to describe newspaper attitudes towards and views of corruption cases in Indonesia, manifested in (anti-)corruption editorials. Newspaper attitudes are manifested through two frames, namely the one criticizing corruption news and the other supporting corruption news. The data were collected through a literature review and a recording method. They were analyzed by the correspondence and participatory methods. The findings are as follows. First, by criticizing corruption news, Koran Tempo in its two editorials indicates a disagreement over corruption news. The disagreement is caused by several weird facts in the court and the defense for the corruption investigator who, quite the contrary, was sent to prison. Second, with a frame of supporting corruption news, Kompas, Republika, Koran Tempo, Jawa Pos, and Suara Merdeka have attitudes and views indicating agreement to support corruption news in newspapers. The support refers to efforts to eradicate corruption that can be manifested in the arrest of a suspect in corruption, the court, and the verdict on a suspect in corruption.
Keywords: critical discourse analysis, editorials, frames

## 216

## PENDAHULUAN
Bahasa memang memiliki fungsi in- formatif, selain fungsi ekspresif, direktif, estetis, dan fatis. Bahkan fungsi informatif tersebut,  yakni  bahasa  sebagai  alat  pe- nyampai informasi oleh Leech (1997:47) dianggap sebagai fungsi utama. Oleh ka- rena bahasa juga digunakan dalam dunia pers, maka fungsi pers yang paling awal dan  terutama  juga  sebagai  penyampai informasi. Meskipun demikian, saat ini pers mempunyai fungsi yang luas, tidak sekadar untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Bahkan sekarang ini, dalam  era  globalisasi,  informasi  justru sudah menjadi komoditas ekonomi, sosial, dan politik yang terus diburu orang. Maka kemudian berlakulah premis information is  power (Subrata,  1997:70).  Demikian pentingnya informasi, maka surat kabar yang  memuat  paling  banyak  informasi ternyata lebih diminati pembaca. Hal ini terbukti dari data yang disampaikan Su- brata (1997:67) bahwa surat kabar harian ternyata paling diminati pembaca diban- dingkan surat kabar jenis lainnya.
Surat  kabar  lazimnya  memang  me- nyampaikan  informasi/berita  yang  ak- tual  kepada  para  pembaca.  Meskipun demikian, di dalam keseragaman seperti ini bukan berarti tidak terdapat kebera- gaman. Di dalam surat kabar, kita akan menjumpai berbagai macam jenis tulisan.
Tulisan yang paling menonjol memang tulisan yang mengemukakan informasi/ berita. Akan tetapi, di sisi lain, ada pula tulisan khas seperti opini, tajuk, rubrik, kolom, pojok dan jenis tulisan lainnya. Tiap-tiap  bagian  dalam  surat  kabar
memunculkan  wacana  yang  khas  dan masing-masing berbeda dengan wacana dalam  bagian  yang  lain.  Dengan  de- mikian, dalam suatu surat kabar terdapat berbagai macam wacana, seperti wacana berita, wacana iklan, wacana tajuk, wa- cana pojok, dan lain sebagainya. Masing- masing wacana tersebut tentunya berisi
suatu topik tertentu. Yang dimaksud topik adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana (Poedjasoedarmo dalam Baryadi 2002:54). Hal ini berarti topik menjiwai seluruh bagian wacana. Setiap surat kabar tentu menunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana ada- lah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu. Dengan membaca tajuk, bisa dipahami sikap dan pandangan surat kabar tersebut tentang suatu topik tertentu. Salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat menjadi berita utama ada- lah korupsi. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak pernah ada akhirnya. Bah- kan survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh Worl Justice Project menyebutkan, praktik korupsi di Indone- sia sudah sangat menyebar luas. Apabila diurutkan,  Indonesia  berada  di  posisi bawah, baik secara regional maupun se- cara  global.  Survei  dilakukan  dengan melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli. Dalam hal ketiadaan ko- rupsi, Indonesia mendapatkan skor 0,46 atau berada di urutan 47 dari 65 negara. Jika  dilihat  dari  sisi  kawasan  regional, Indonesia  merupakan  negara  tersubur korupsinya  di  antara  negara-negara  di Asia Tenggara (Suara Merdeka, 15 Juni 2011).  Pencegahan  dan  pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menemui jalan buntu. Penguasaan harta secara tidak sah oleh seseorang atau sekelompok orang di Indonesia memang menjadi magnet da- lam memperkaya diri. Dengan demikian, surat  kabar  pun  akan  secara  signifikan menginformasikan masalah tersebut ke- pada pembaca.
Penelitian ini tentang analisis secara kritis pada wacana tajuk (anti) korupsi di
surat kabar berbahasa Indonesia. Wacana tajuk (anti) korupsi dipilih karena tajuk surat kabar merupakan manifestasi sikap dan  ideologi  surat  kabar  tersebut  me- ngenai korupsi dan penanggulangannya di Indonesia. Ideologi yang dimaksud di sini  bukanlah  ideologi  yang  dimaksud Foucault (1997) sebagai will to power ‘ha- srat untuk berkuasa’, melainkan dalam pengertian yang netral, yakni worldview
‘pandangan tentang dunia’ atau ideologi dalam arti semiotik, yakni titik tolak un- tuk melakukan produksi dan interpretasi pesan atau nilai moral suatu simbol yang oleh  Roland  Barthes  disebut  mitologi (Hamad, 2004:20). Analisis wacana kritis adalah sebuah
upaya atau proses untuk memberi penje- lasan  sebuah  teks  (realitas  sosial)  yang dikaji  oleh  seseorang  atau  sekelompok dominan yang kecenderungannya mem- punyai  tujuan  tertentu  untuk  memper- oleh apa yang dinginkan. Artinya dalam sebuah  konteks  harus  disadari  akan adanya  kepentingan  (Darma,  2009:49). Selain itu, pendekatan kritis menempat- kan  wacana  sebagai power (Asher  dan Simpson,  1994:940). Adapun  Renkema (2004:282) memandang wacana sebagai cerminan  dari  suatu  relasi  kekuasaan dalam suatu masyarakat. Analisis  wacana  kritis  dalam  tajuk yang berisi topik (anti) korupsi) menarik dilakukan karena analisis ini merupakan upaya pengungkapan maksud tersembu- nyi dari subjek (penulis) yang mengemu- kakan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan  dengan  menempatkan  diri pada posisi sang penulis dengan mengi- kuti struktur makna dari penulis sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang  disamarkan  dalam  wacana  dapat diketahui. Jadi, wacana dapat dilihat dari bentuk  hubungan  kekuasaan  terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan  representasi  (Darma  2009:49). Oleh karena itu, dalam analisis ini diper- lukan bingkai. Gagasan tentang bingkai
diterapkan untuk menganalisis wacana media. Analisis bingkai secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto 2002:3). Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak  semata-mata  dipahami  sebagai studi bahasa, melainkan dipahami sebagai suatu bentuk praktik sosial (Fairclough dan  Wodak  dalam  Subagyo,  2010:177). Dalam  praktik  sosial,  seseorang  selalu memiliki  tujuan  berwacana,  termasuk tujuan  untuk  menjalankan  kekuasaan. Apabila  hal  itu  terjadi,  praktik  wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubung- an kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial pria dan wanita atau kelom- pok mayoritas dan minoritas (Subagyo, 2010:177).  Dengan  demikian,  analisis wacana kritis tidak semata-mata mengkaji wacana dari segi internal dan eksternal, tetapi dapat dianggap sebagai ‘jendela’ untuk melihat motif-motif ideologis dan kepentingan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, pada akhirnya memang analisis wacana kritis menggu- nakan bahasa dalam teks yang dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis dalam anali- sis wacana kritis berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian studi lingustik tradisional. Bahasa yang dianalisis oleh wacana kritis bukan mengambarkan as- pek bahasa saja, melainkan juga meng- hubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa dipakai untuk tujuan  tertentu  termasuk  di  dalamnya praktik kekuasaan.
Sementara itu, tajuk atau secara lang- kap tajuk rencana atau editorial dipahami sebagai sebuah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini me- dia terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu (Subagyo, 2012:6). Tajuk menjadi ungkap- an keteguhan dan keyakinan redaksi atau
pengelola surat kabar (Santana, 2005:64). Keteguhan dan keyakinan yang dimaksud mengenai  isu-isu  potensial,  fenomenal, aktual, dan atau kontroversial dalam ma- syarakat.
Tajuk  memiliki  tiga  bagian  funda- mental,  yakni lead,  follow ,  dan valuate yang berwujud kalimat atau kumpulan kalimat (Bolivar, 1994:280). Ketiga bagian itu membentuk kesatuan dengan fungsi yang  berbeda-beda. Lead berfungsi  un- tuk mengantarkan permasalahan, follow berfungsi untuk merespons bagian sebe- lumnya sekaligus untuk mempertahankan topik, sedangkan valuate berfungsi untuk mengungkapkan penilaian atas informasi pada bagian sebelumnya. Dalam  hal  bahasa,  tajuk  cenderung ditulis menggunakan bahasa resmi, baku, dan serius (Koesworo, Margantoro, dan
Viko, 1994:110). Dalam tajuk dimungkin- kan terjadi perpaduan antara ragam jur- nalistik  (berkadar  kepolosan),  dengan ragam  filosofik  (berkadar  kearifan), ragam akademik (berkedar kejernihan), dan  ragam  literer  (berkadar  kepakaan) (Sudaryanto, 1997:47).
METODE
Pengkajian masalah dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kritis. Penekatan ini menempatkan wacana se- bagai power (kekuasaan) (Asher dan Simp- son 1994:940) atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi dalam masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana  sebagai  bentuk  praktik  sosial. Dalam  praktik  sosial,  seseorang  selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan  untuk  menjalankan  kekuasaan. Apabila  hal  ini  terjadi,  praktik  wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubung- an kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas.
Data dalam penelitian ini dijaring de- ngan  menggunakan  metode  pustaka, yaitu  menggunakan  sumber-sumber
tertulis untuk memperole data (Subroto 1992:42).  Metode  ini  dilakukan  dengan cara mengumpulkan wacana (anti) korup- si dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga meng- gunakan metode simak (Sudaryanto 1993: 5) dan dilanjutkan dengan teknik catat. Dalam hal ini, peneliti mengamati setiap rubrik tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Adapun data penelitian berupa penggalan wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indo- nesia. Surat kabar yang dijadikan sumber data fisik berupa tiga surat kabar nasional, yaitu Kompas, Republika, dan Tempo , serta dua  surat  kabar  yang  terbit  di  daerah, yaitu Jawa Pos dan Suara Merdeka . Pemilih- an surat kabar tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan surat kabar nasional yang terbit di Ibu Kota dan surat kabar regional yang terbit di daerah. Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan dua metode. Penggunaan metode yang lebih dari satu ini disesuai- kan dengan permasalahan penelitian yang akan  diungkap. Adapun  metode  yang digunakan  adalah  metode  padan  dan metode partisipatif. Metode yang digu- nakan dalam rangka mengurai konteks wacana (anti) korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia adalah metode pa- dan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah  pragmatis.  Sementara  itu,  untuk mengungkap sikap surat kabar terhadap pemahaman korupsi di Indonesia digu- nakan metode partisipatif, yaitu metode yang mengutamakan analisis komprehen- sif, kontekstual, dan multilevel analisis yang bisa dilakukan melalui penempa- tan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Dalam hal ini, setiap pertuturan atau penggunaan wacana se- lalu diasumsikan ada penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, peneliti menem- patkan diri sebagai penerima tutur yang menafsirkan  wacana  tajuk  dalam  surat kabar berbahasa Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu masalah penting yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini adalah masalah korupsi. Masalah ko- rupsi adalah masalah kita bersama. Oleh karena  itu,  dalam  hal  pencegahan  dan pemberantasan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu elemen masyarakat yang  mempunyai  tanggung  jawab  un- tuk menginformasikan masalah korupsi dan bentuk pencegahannya adalah surat kabar.  Ketika  ada  peristiwa  korupsi  di Indonesia, surat kabarlah yang menjadi media  terdepan  dalam  memberitakan. Di  samping  itu,  surat  kabar  juga  akan mengambil  sikap  terhadap  peristiwa korupsi tersebut. Sikap suatu surat kabar terhadap korupsi di Indonesia akan ditulis dalam tajuk. Oleh karena itu, tajuk bisa digunakan untuk mengukur kadar keber- pihakan atau sebaliknya suatu surat kabar terhadap masalah korupsi di Indonesia. Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan analisis wacana kritis terhadap tajuk (anti) korupsi pada surat kabar berbahasa Indo- nesia. Analisis ini meliputi dua hal, yakni dengan bingkai mengkritisi berita korupsi di surat kabar dan mendukung berita ko- rupsi di surat kabar. Dalam praktik media massa, bingkai meupakan transformasi ideologi, visi, atau keberpihakan institusi media yang sangat kelihatan terungkap dalam struktur dan penggunaan bentuk- bentuk ekspresi bahasa pada wacana tajuk (Subagyo, 2012).
Bingkai Mengkritisi Berita Korupsi Yang dimaksud bingkai mengkritisi berita  korupsi  adalah  suatu  sikap  dan pandangan surat kabar yang tidak setuju terhadap  berita  korupsi  di  surat  kabar yang bersangkutan. Ketidaksetujuan ter- sebut  mengacu  pada  upaya  pemberan- tasan korupsi yang bisa diwujudkan da- lam  penangkapan  tersangka  koruptor, persidangan,  dan  vonis  hukuman  ter- hadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat  kabar  yang  menjadi  sumber  data
ditemukan tajuk dengan bingkai meng- kritisi  berita  korupsi.  Data  yang  dapat diamati:
(1)  Vonis majelis hakim Pengadilan Tin- dak Pidana Korupsi yang memutus bersalah  Indar  Atmanto  mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), beserta PT Indosat, induk usaha IM2 sungguh tidak masuk akal. (2)  Sepintas lalu saja bisa diketahui bahwa tuduhan  atas  Heru  itu  dicari-cari. Heru justru dibidik karena menemu- kan pelbagai kejanggalan proyek mi- liter.
Data (1) dan (2) merupakan penggalan wacana dalam tajuk pada Koran Tempo .
Kalau dicermati kedua data tersebut, ada sikap Koran Tempo yang mengkritisi berita dugaan  kasus  korupsi  yang  dimuat  di surat kabar. Dalam data (1), Koran Tempo menunjukan sikap yang mengkritisi berita persidangan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2). Hal itu ditunjukkan dengan penggalan wacana vonis majelis hakim Pe- ngadilan Tindak Pidana Korupsi yang memu- tus bersalah Indar Atmanto mantan Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2), beserta PT Indosat, induk usaha IM2 sungguh tidak masuk  akal .  Penggunaan  frase sungguh tidak masuk akal dalam tajuk itu menunjuk- kan sikap bahwa Koran Tempo tidak setuju dengan vonis yang telah dijatuhkan ter- hadap tersangka koruptor Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2). Sikap ini tentu ada  latar  belakangnya.  Mengapa Koran Tempo mempunyai sikap seperti itu? Hal ini disebabkan oleh bingkai yang dipakai oleh Koran Tempo , yakni mengkritisi berita korupsi yang ada di surat kabar. Bingkai itu sebagai dasar dalam menyikapi berita kasus korupsi.
Bingkai yang dipakai oleh Koran Tempo adalah sejumlah fakta kejanggalan dalam kasus  korupsi  yang  diduga  dilakukan oleh Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) yang ditemukan pada berita lain
dalam koran tersebut. Sejumlah kejang- galan antara lain (1) hasil audit BPKP telah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, (2) terjadinya perubahan isi dakwaan jaksa ketika proses persidangan telah berlang- sung, bahkan jaksa mengubah dakwaan ketika  siding  memasuki  tahap  pemba- caan  tuntutan,  dan  (3)  tudingan  jaksa mengada-ada. Sementara itu, dalam data (2) redaktur
Koran  Tempo mengkritisi  berita  dugaan kasus korupsi yang dlakukan oleh Briga- dir Jenderal Heru Sukrisno yang semula mengaudit  dan  menemukan  dugaan proyek  fiktif    pengadaan  pesawat  Fok - ker F-50 yang merugikan Negara Rp 17,8 miliar. Sebagai pengusut kasus korupsi, ia justru masuk bui karena lupa mengem- balikan dokumen sigi. Ketidaksetujuan Koran Tempo terhadap vonis korupsi yang dijatuhkan pada Brigadir Jenderal Heru Sukrisno dimunculkan dalam tajuk de- ngan judul “Mengusut Korupsi Berujung
Bui”.
Koran Tempo mempunyai sikap tidak setuju  terhadap  vonis  6  bulan  penjara dengan  masa  percobaan  8  bulan  yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer
Jakarta terhadap pengusut kasus korupsi bernama Brigadir Jenderal Heru Sukrisno tentu ada latar belakangnya. Menurut Ko- ran Tempo vonis tersebut terlalu dicari-cari. Markas Besar TNI Angkatan Darat gerah dengan temuan Brigadir Jenderal Heru
Sukrisno,  sehingga  dicari  alasan  untuk menutup kasus tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah  tuduhan  terhadap  pengusut kasus korupsi. Tuduhan tersebut meliputi pembocoran dokumen, mekipun gagal; tuduhan tidak mengembalikan dokumen audit pengadaan Fokker. Tuduhan tera- khir inilah yang kemudan menjerat Briga- dir Jenderal Heru Sukrisno masuk bui
Bingkai Mendukung Berita Korupsi Yang dimaksud bingkai mendukung berita  korupsi  adalah  suatu  sikap  dan
pandangan surat kabar yang setuju dan mendukung terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Dukung- an tersebut mengacu pada upaya pembe- rantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan,  dan  vonis  hukuman  ter- hadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat  kabar  yang  menjadi  sumber  data ditemukan  tajuk  dengan  bingkai  men- dukung berita korupsi. Data yang dapat diamati: (3)  Jangan berhenti mengusut kasus ko- rupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja. (4)  Uang tersebut merupakan jatah untuk Nazaruddin  dan  teman-temannya karena telah meloloskan proyek pe- ngadaan simulator kemudi tahun ang- garan 2010 senilai Rp 196,8 miliar.
Data (3) dan (4) merupakan penggalan wacana (anti) korupsi pada editorial surat kabar  berbahasa  Indonesia.  Kebetulan ketiga  data  tersebut  dimuat  di Koran Tempo pada tanggal 3 Juni dan 4 Juni 2013 dengan  judul  editorial Kasus  Duit  untu
Senayan dan Kongkalikong di Kementerian Pendidikan . Pada data (3) terdapat kalimat jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja. Secara struktural, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah kepada KPK untuk tidak berhenti  mengusut  kasus  korupsi  pe- ngadaan simulator kemudi di kepolisian saja.  Namun  di  balik  kalimat  perintah tersebut,  redaktur Koran  Tempo tentu mempunyai alasan mengapa muncul ka- limat tersebut. Redaktur Tempo dan kita semua sebagai warga Negara Indonesia tentu sudah sangat paham bahwa korup- si di Indonesia sering dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak. Demikian pula korupsi simulator kemudi yang sekarang sedang ditangani olek KPK. Di balik kalimat perintah terse- but, penulis editorial pada Koran Tempo
menduga ada pihak lain yang diduga ter- libat dalam korupsi simulator kemudi.
Data  (4)  mengungkapkan  kalimat berita  yang  memberitakan  bahwa  ada sejumlah  uang  yang  diserahkan  untuk Nazaruddin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simu- lator kemudi tahun anggaran 2010 senilai
Rp 196,8 miliar. Namun kalau dianalisis secara mendalam apa yang ada di balik kalimat tersebut bahwa uang sebesar Rp 196,8 milyar merupakan jatah Nazarud- din  dan  teman-temannya.  Kata jatah berarti  jumlah  atau  banyaknya  barang dan  sebagainya  (termasuk  uang)  yang telah  ditentukan  (untuk  suatu  maksud atau untuk suatu daerah). Dalam konteks data  (4)  tersebut  penulis  mengunakan kata jatah karena  penulis  beranggapan bahwa penyetoran untuk Nazaruddin dan teman-temannya dilakukan secara teratur dan periodik dengan jumlah tertentu, se- hingga kalau dijumlahkan bisa mencapai
Rp 196,8 milyar, jumlah uang yang tidak sedikit. Jumlah uang sebesar itu diberikan secara  teratur  dengan  jumlah  tertentu dalam jangka tertentu. Dengan demikian, korupsi simulator kemudi sudah dilaku- kan cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Data lain : (5)  Wiendu Nuryanti diduga kuat memba- wa gerbong bisnisnya untuk melaku- kan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (6)  Modus  Nazar  belum  berubah.  Ia disebut-sebut  berada  di  belakang sederet perusahaan baru yang “berbe- lanja anggaran” ke Dewan Perwakilan Rakyat. (7)  Ada alasan mengapa KPK hanya ke- bagian dua kasus Nazaruddin. Rupa- nya Kejaksaan Agung dan Kepolisian lebih  dulu  menerbitkan  Surat  Pem- beritahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP)  untuk  kasus-kasus  korupsi Nazaruddin.  Begitu  penyelidikan mereka dimulai, KPK tak punya pilih- an selain memberi jalan.
Data (5) s.d (7) merupakan penggalan wacana  yang  terdapat  dalam  editorial surat kabar berbahasa Indonesia. Ketiga penggalan wacana tersebut merupakan bagian  dari  wacana  editorial  yang  ber- judul Kongkalikong di Kementerian Pendidik- an,  Setengah  Hati  Mengusut  Nazar ,  dan Jangan Lupakan Nazaruddin . Secara struk- tural, ketiga penggalan wacana tersebut merupakan kalimat-kalimat berita. Pada data (5) terdapat kalimat berita Wiendu Nuryanti  diduga  kuat  membawa  gerbong bisnisnya untuk melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Kalimat tersebut hanya menginformasikan bahwa ada seseorang bernama Wiendu Nuryanti yang telah melakukan berbagai kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan membaca kalimat tersebut, pembaca hanya sekadar mem- peroleh informasi tersebut. Namun kalau kita  analisis  lebih  mendalam  berkaitan dengan  apa  yang  ada  di  balik  kalimat berita  tersebut  akan  muncul  suatu  pe- mahaman bahwa kalimat tersebut tidak sekadar menginformasikan saja. Hal ini bisa dicermati dengan penggunaan klausa membawa gerbong bisnisnya . Dalam konteks tersebut, Wiendu Nuryanti berperan seba- gai masinis yang tentu akan mengarahkan gerbong bisnisnya sesuai kemauan dia. Gerbong adalah bagian ketera api tempat untuk penumpang dan biasanya kereta api akan membawa banyak gerbong. Ger- bong bisnis yang ingin disampaikan oleh penulis editorial tersebut adalah gerbong yang  berisi  banyak  kepentingan  bisnis pribadi Wiendu Nuryanti untuk mencari keuntungan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerbong yang biasanya penuh dengan orang, dalam konteks ini penuh dengan kepentingan bisnis pribadi dengan  maksud  untuk  makin  banyak mendapat  keuntungan  di  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada data (6) terdapat penggalan wa- cana Modus Nazar belum berubah. Ia disebut- sebut berada di belakang sederet perusahaan
baru  yang  “berbelanja  anggaran”  ke  De- wan Perwakilan Rakyat . Dalam pandangan penulis, penggalan wacana tersebut tidak sekadar memberitahu bahwa modus yang digunakan Nazaruddin belum berubah. Namun  penulis  ingin  menyampaikan lebih  dari  sekadar  memberitahu.  Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan klusa berbelanja anggaran untuk menggam- barkan betapa sepak terjang Nazaruddin sudah sangat meresahkan. Dalam kata ber- belanja , ada aspek makna jual beli. Artinya Nazaruddin dengan segala kelicikannya menggunakan kesempatan untuk masuk dan melibatkan anggota DPR dalam kasus ini. Anggaran negara yang mestinya un- tuk kepentingan rakyat oleh Nazaruddin bisa  ‘dibeli’  dan  tentunya  ada  imbalan tertentu  yang  masuk  ke  para  anggota DPR, sehingga dengan berbelanja anggar- an  tersebut  Nazaruddin  bisa  mengatur anggaran yang akan disyagkan oleh para anggota DPR. Sementara itu dalam data (7) terdapat penggalan  wacana Ada  alasan  mengapa KPK hanya kebagian dua kasus Nazaruddin. Rupanya Kejaksaan Agung dan Kepolisian lebih dulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya  Penyelidikan  (SPDP)  untuk kasus-kasus  korupsi  Nazaruddin.  Begitu penyelidikan mereka dimulai, KPK tak pu- nya  pilihan  selain  memberi  jalan. Dalam penggalan wacana tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin melibatkan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum.  Mereka  berusaha  untuk  saling menyelamatkan  instusinya  masing-ma- sing. Oleh karena itu, dua aparat penegak hukum berupaya mengambil alih kasus ini  supaya  bisa  sedikit  ‘menutupi’  aib institusinya  dan  berusaha  untuk  tidak melibatkan unsur pimpinan atau anggota pada  kedua  penegak  hukum  tersebut. Dengan  demikian,  seakan-akan  terjadi perebutan    kewenangan  dalam  mena- ngani kasus ini antara pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung di satu sisi dengan KPK  di  sisi  yang  lain.  Kedua  penegak hukum  tersebut  berusaha  untuk  men- jauhkan kasus ini dengan KPK, padahal yang justru berwenang menangani kasus ini adalah KPK yang merupakan lembaga independen dalam menangani kasus ko- rupsi di Indonesia. (8)  PKS sebagai partai yang mempunyai komitmen untuk memberantas korup- si dan menegakkan keadilan seharus- nya  mendukung  penuh  langkah KPK, bukan malah menghambat atau menghalang-halangi. Jika masyarakat menilai  suatu  partai  konsisten  atau tidak antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, maka penilaian itu akan diwujudkan sebagai sikap dalam pemilihan Umum 2014. (9)  Fathonah, juga sebelum ini Nazarud- din dan Gayus menciptakan kekuatan di lingkar kekuasaan tertentu sebagai ‘pengatur’.  Entah  bermodal  bakat kekuatan  lobi,  atau  kemampuan berkomunikasi  untuk  meyakinkan banyak pihak, maka orang-orang itu bisa menjadi episentrum yang men- caloi  kebutuhan-kebutuhan  orang atau kelompok tertentu. (10) Defensivitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas penanganan kasus dugaan suap dalam kebijakan impor daging sapi merupakan reaksi alamiah yang bisa dipamahami. Namun menuding langkah-langkah Komisi Pemberan- tasan Korupsi (KPK) sebagai “festi- val” seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Fachri Hamzah jelas tidak rasional dan sangat gegabah.
Data (8) s.d (10) merupakan penggalan wacana editorial pada rubrik tajuk. Ketiga editorial tersebut diberi judul Mind Game”
Korupsi Politik, Kekuasaan di Tangan Calo, dan KPK Tak  Akan Sembarangan . Dalam ketiga data tersebut terdapat permasalah- an yang hampir sama. Ada benang merah yang bisa ditarik dari ketiga penggalam wacana  tersebut,  yakni  permasalahan
Presiden PKS yang diduga terlibat korupsi impor daging sapi. Ketiga penggalan wa- cana tersebut berisi kalimat-kalimat berita yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang permasalahan yang sedang ditulis. Namun di balik ka- limat-kalimat berita tersebut ada sesuatu yang menarik yang perlu dicermati. Pada data (8) penulis ingin menyam- paikan dukungannya terhadap KPK yang sedang menangani kasus dugaan korupsi impor  daging  sapi  ini.  Bahkan  penulis meminta kepada PKS untuk mendukung KPK dalam menangani kasus yang me- nimpa presidennya bukan justru menen- tangnya. Hal ini terlihat dari kalimat PKS sebagai  partai  yang  mempunyai  komitmen untuk  memberantas  korupsi  dan  menegak- kan keadilan seharusnya mendukung penuh langkah  KPK,  bukan  malah  menghambat atau menghalang-halangi . Bahkan penulis mempunyai keyakinan, partai yang tidak sesuai antara yang sikap dengan perbuat- annya akan ditinggalkan pemilihnya. Adapun dalam data (9) dibicarakan kekuatan  orang-orang  tertentu  dalam lingkaran kekuasaan di negeri ini. Orang yang dimaksud adalah Fathonah, Naza- ruddin, dan Gayus Tambunan. Kalimat yang  mendukung  pernyataan  tersebut adalah Fathonah,  juga  sebelum  ini  Naz- aruddin dan Gayus menciptakan kekuatan di lingkar kekuasaan tertentu sebagai ‘pengatur’.
Penulis ingin menyampaikan bahwa yang justru  mengatur  segala  kepentingan  di Indonesia ini adalah uang yang kebetul- an  dimiliki  oleh  ketiga  orang  tersebut. Dengan  uang  yang  dimiliki,  Fathonah,
Nazaruddin, dan Gayus Tambunan bisa menjadi raja dan mengatur oarng-orang yang rakus harta dan kekuasaan. Sementara  itu  data  (10)  juga  masih membicarakan  dugaan  kasus  korupsi impor daging sapi yang dilakukan oleh Presiden PKS. Sekali lagi, penulis edito- rial  tersebut  mendukung  langkah  KPK dalam menangani kasus ini. Penulis da- lam tajuknya menulis Defensivitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas penanganan kasus dugaan suap dalam kebijakan impor da- ging sapi merupakan reaksi alamiah yang bisa dipamahami. Namun menuding langkah-lang- kah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “festival” seperti yang disampaikan oleh Wasekjen PKS Fachri Hamzah jelas tidak rasional dan sangat gegabah. Bahkan surat kabar memberi judul tajuk tersebut adalah
KPK Tak  Akan Sembarangan.
Data lain : (11) Status  kepolisian  sebagai  lembaga terkorup disusul Dewan perwakilan Rakyat  (DPR)  dan  pengadilan.  Se- mentara  Polri  menanggapi  dengan permintaan  maaf,  DPR  terkesan meradang. Kedua respons itu sama- sama tidak cukup karena hasil survei tersebut pastilah tidak untuk diperde- batkan kesahihannya.
Data (11) merupakan penggalan wa- cana (anti) korupsi pada editorial surat kabar dengan judul Langkah Radikal ter- hadap Lembaga Korup dan Merosotnya Ke- percayaan Publik . Dalam data (11) terdapat kalimat yang merupakan sikap penulis wacana tersebut terhadap permasalahan korupsi di Indonesia. Secara struktural, wacana (11) dibangun oleh beberapa kali- mat berita. Dengan demikian, tentunya isi wacana tersebut menyampaikan informasi tentang masalah korupsi di Indonesia. Di balik kalimat berita tersebut, penu- lis wacana (11) ingin menyampaikan dan menggarisbawahi  dengan  tinta  tebal bahwa  lembaga  terkorup  di  Indonesia adalah  kepolisian,  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengadilan. Sesuatu yang ironis ingin ditunjukkan oleh penu- lis bahwa lembaga terkorup di Indonesia justru  dipegang  oleh  lembaga  penegak hukum. Hal lain yang ingin disampaikan penulis adalah survei itu sahih, sehingga tidak perlu diperdebatkan atau ditang- gapi dengan reaksi yang berlebihan. Da- lam kasus ini, Polri tidak perlu meminta maaf. DPR juga tidak perlu meradang. Ka-
laupun Polri meminta maaf, pernyataan maaf dari Polri diharapkan sebagai per- mintaan maaf yang keluar sebagai eks- presi niat untuk memperbaiki diri tanpa embel-embel klausa “jika hasil survei itu terbukti benar”. (12) Kalau ingin “selamat”, sebaiknya PKS tidak perlu berhadapan dengan KPK. (13) Di dasawarsa kedua perjuangannya, KPK  harus  mengajak  lembaga  lain “masuk  surga”  setidaknya  berupa meraih kehormatan dan respek rakyat.
Data (12) dan (13) merupakan peng- galan wacana dalam editorial pada surat kabar.  Editorial  tersebut  diberi  judul Sia-sia  Melawan  KPK dan KPK  Jangan Masuk  Surga  Sendirian .  Dalam  editorial tersebut  penulis  jelas-jelas  mendukung KPK ketika berseberangan dengan PKS dalam masalah dugaan penyuaapan im- por daging sapi. Dalam data (12) bahkan penulis berpendapat kalau ingin “selamat”, sebaiknya  PKS  tidak  perlu  berhadapan  de- ngan KPK . Penulis memperingatkan PKS untuk tidak melawan KPK. Penggunaan kata selamat dalam wacana tersebut dapat dimaknai  sebagai  ancaman  serius  ter- hadap PKS dari masyarakat untuk tidak memilih PKS ketika masih melawan KPK karena masyarakat tentu ada di balik kerja KPK.  KPK  selalu  dapat  membuktikan tuduhannya terhadap para pelaku tindak korupsi. Oleh karena itu, pada data (13) penulis mengatakan bahwa KPK harus mengajak  lembaga  lain  “masuk  surga” karena KPK telah melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil menekan korup- si  di  Indonesia,  meskipun  sampai  saat ini tindak kejahatan korupsi tetap masih ada. Selama ini, KPK berjuang sendirian melawan korupsi di Indonesia. Semen- tara,  lembaga  lain  masih  belum  selesai membersihkan dirinya.
Hasil penelitian tersebut sejalan de- ngan beberapa penelitian dengan pendekat- an analisis wacana kritis, antara lain yang dilakukan oleh Subagyo (2012). Subagyo
meneliti  “Bingkai  dalam  Wacana  Tajuk tentang Terorisme: Kajian Pragmatik Kri- tis atas Editorial Suara Pembaharuan dan Republika”.  Dalam  penelitian  tersebut, dibahas apa, bagaimana, dan mengapa bingkai ( frame ) dan pembingkaian ( fram- ing )  dalam  wacana tajuk tentang teror- isme Suara Pembaharuan dan Republika . Di samping itu, peneliti juga menawarkan pendekatan  atau  model  kajian  wacana secara “pragmatik kritis” sebagai paduan pragmatik dan analisis kritis. Sesuai de- ngan pendekatan pragmatik kritis, metode analisis data yang digunakan mencakup metode  padan  pragmatik  dan  model analisis kognisi sosial. Adapun hasil pene- litiannya adalah kedua surat kabar terse- but menggunakan bingkai yang berbeda. Perbedaan bingkai tersebut dipengaruhi oleh latar belakang dua institusi media tersebut. Selain itu, kedua media tersebut melakukan  pembingkaian  dengan  me- manfaatkan tujuan tuturan dan sasaran tutur  wacana  tajuk  tentang  terorisme. Kesamaam tujuan tutur (mengajak, men- dorong, dan mengkritik) memperlihatkan tujuan tutur dijadikan ‘arena bertanding’ untuk berperang opini.
SIMPULAN Dengan  bingkai  mengkritisi  berita korupsi, Koran Tempo dalam dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejang- galan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk bui. Dengan  bingkai  mendukung  berita korupsi,  surat  kabar Kompas,  Republika, Koran Tempo, Jawa Pos, dan Suara Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwu- judkan  dalam  penangkapan  tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukum- an terhadap tersangka koruptor.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel merupakan salah satu luaran penelitian Desentralisasi skim Hibah Fun- damental  tahun  2013.  Oleh  karena  itu, penulis mengucapkan terima kasih kepa- da Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua  LP2M  Unnes,  dan  para reviewer , yakni Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd. dan Prof. Dr. M. Jazuli, M.Hum. yang telah berkenan menyeleksi, memberi masukan, dan menilai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asher, R.E dan J.M.Y Simpson (Eds). 1994.
The  Encyclopedia  of  Language  and  Li- nguistics, Volume 2 . Oxford: Pergamon Press. Baryadi,  Parptomo.  2002. Dasar-dasar Analisis  Wacana  dalam  Ilmu  Bahasa . Yogyakarta: Pustaka Gondho Suli. Bolivar, A. 1994. “The Structure of New- paper Editorials” dalam M. Coulthard (ed.). Advances in Written Text Analysis . London: Routledge, Hlm. 276-294. Darma, Yoce Aliah. 2009. Analisis Wacana Kritis . Bandung: Yrama Widya. Eriyanto. 2001. Analisis Wacana, Pengan- tar  Analisis  Teks  Media .  Yogyakarta:
LKiS.
Eriyanto.  2002. Analisis  Framing.  Kon- struksi,  Ideologi,  dan  Politik  Media .
Yogyakarta: LKiS.
Fairclough,  N  dan  Ruth  Wodak.  1997. “Critical  Discourse  Analysis:  An
Overview” dalam Teun van Dijk (ed).
Discourse and Interaction . London: Sage Publications, 67-97. Foucault, Michel.1997. Seks dan Kekuasaan .
Terjemahan  Rahayu  S.  Hidayat.  Ja- karta: Gramedia Pustaka Utama. Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas Publik  di  Media  Massa  sebuah  Studi Critical  Discourse  Analysis .  Jakarta: Granit. Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phil- lips. 2007. Analisis Wacana, Teori dan
Metode . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Koesworo, F.X, Y.B Margantoro, dan R.S Viko. 1994. Di Balik Tugas Kuli Tinta . Surakarta: Sebelas Maret University Press dan Yayasan Pustaka Nusatama. Leech.  Geoffrey.  1993. Prinsip-prinsip Pragmatik . Terj. M.D.D Oka. Jakarta: Universitas Indonesia. Renkema, J. 2004. Introduction to Discourse Studies . Philadelphia: John Benjamin Publishing Company. Santana, K. S. 2005. Jurnalisme Kontempo- rer . Jakarta: Obor. Suara Merdeka. 2011. “RI ‘Juara’ Korupsi Asia  Tenggara”,  Suara  Merdeka,  15 Juni 2011, hal.1 Subagyo,  Paulus Ari.  2010.  “Pragmatik Kritis:  Paduan  Pragmatik  dengan Analisis Wacana Kritis” dalam Jurnal Linguistik Indonesia , Tahun ke-28, No- mor 2, Agustus 2010, hal. 177-187. Subagyo, Paulus Ari. 2012. “Bingkai da- lam Wacana Tajuk tentang Terorisme: Kajian Pragmatik Kritis atas Editorial Suara Pembaharuan dan Republika”. Disertasi. Universitas Gadjah Mada. Subrata. 1997. “Penggunaan Bahasa Jur- nalistik pada Media Massa: Pendeka- tan Empiris” dalam Sudaryanto dan
Sulistyo (eds.). Ragam Bahasa Jurnalis- tik dan Pengajaran Bahasa Indonesia . Se- marang: Citra Almamater, hal. 65 - 75.
Subroto, D. Edi. 1992. Pengantar Metoda Pe- nelitian Linguistik Struktural . Surakarta: Sebelas Maret University Press. Sudaryanto. 1993. Metode dan Aneka Teknik Analisis  Bahasa,  Pengantar  Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistis . Yogyakarta: Duta Wacana University Press. Sudaryanto.  1997.  “Ragam  Jurnalistik Bahasa Indonesia sebagai Ragam Kre- atif: Posisinya di antara Ragam-ragam Kreatif  yang  Lain  serta  Prospeknya pada Abad XXI” dalam Sudaryanto dan  Sulistyo  (eds.). Ragam  Bahasa Jurnalistik  dan  Pengajaran  Bahasa  In- donesia . Semarang: Citra Almamater, hal. 43-63.