## PIDANA MATI CARA TERBAIK UNTUK MEMPERTAHANKAN PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM KEJAHATAN NARKOTIKA

## James Ricardo Farida
Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana
Hernawati RAS Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  penerapan  pidana  mati  sebagai  sarana  terakhir  untuk menegakkan  hukuman  pidana  terhadap  kejahatan  narkoba.  Penelitian  ini  menggunakan  yuridis empiris.Hukuman  mati  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  narkotika,  terutama  produsen,  baik pengedar maupun bandar sangat tepat, hal ini sesuai dengan teori absolut, teori pemadanaan. Menurut teori ini, pemidanaan dibenarkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga pelaku pidana mutlak harus menerima pembalasan pidana tanpa mempertimbangkan bagaimana pemidanaan berdampak pada terpidana. Pendekatan teori absolut mengatakan bahwa ada hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dan bahwa karena seseorang bertanggung jawab atas tindakannya, dia seharusnya menerima hukuman yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa inti dari pendekatan absolut adalah rasa dendam  terhadap  pelaku.  Dengan  kata  lain,  pembenarannya  terletak  pada  kejahatan  itu  sendiri.Di antara metode hukuman, pidanamati atau hukuman adalah opsi terbaik. Namun, jika suatu tindakan dianggap benar-benar merugikan negara dan rakyat, seperti halnya kejahatan narkotika, negara harus menggunakan hukuman mati sebagai pilihan utama.

## Kata Kunci: Narkotika, Pidana Mati, Ultimum Remedium

## PENDAHULUAN
Pada Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintetis  maupun  semisintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  rasa, rasa, atau rasa, atau ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti yang tercantum di bawah undang-undang tersebut.
Meskipun  upaya  pemberantasan  narkoba  telah  banyak  dilakukan,  masih  kurang kemungkinan untuk mencegah remaja dan dewasa menghindari narkotika, dan bahkan anak- anak  di  bawah  umur  sering  terjerumus  ke  dalam  penyalahgunaan. 1 Karena  masalah  ini memiliki dampak yang sangat besar bagi negara dan tentu saja menimbulkan kerugian yang besar,  masalah  ini  harus  ditangani  dengan  serius.  Indonesia  telah  mengesahkan  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  untuk  memerangi  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika.di Indonesia,  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan,  terutama  pemidanaan,  seharusnya menggunakan pendekatan norma hukum yang menghukum penjahat untuk memberikan efek jera. 2
Hal ini memberikan wacana kepada para hakim saat mereka membuat keputusan tentang sanksi  yang  harus  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  agar  mereka  dapat  mencapai  tujuan
1 Abdul  Rasyid  Hendarto,  Af  Danny  Firmansyah,  and Andi Nuhgroho, Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi  III"  Back  to Basic" (IDE Publishing, n.d.).
2 Aziz Syamsuddin, “Tindak Pidana Khusus”, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
keadilan masyarakat. Di bidang pemidanaan, kebanyakan orang percaya bahwa memperbaiki terpidana di penjara menunjukkan bahwa kejahatan hanya berhenti sebentar dan akan kembali ke kehidupan sosial masyarakat.
Peredaran narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan karena jenis kriminal ini tidak biasa. Dari beberapa kasus yang ada, dapat dilihat bahwa warga negara asing (WNA) telah terlibat dalam peredaran narkoba. Seorang WNI berinisial LPG dan tiga WNA berinisial KFH, YWB, dan KCY ditangkap dengan sabu sebanyak hampir 50 kg. Dari pemeriksaan awal, tiga WNA tersebut adalah warga Hongkong dengan paspor Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 3
Selain  itu,  peningkatan  jumlah  pengedar narkoba  dari  warga  negara  asing  mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka, dengan menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang terbukti mengedar narkoba. Sebagai contoh, eksekusi mati terhadap  dua  warga  negara  Australia,  Andrew  Chan  dan  Myuran  Sukumaran,  yang diidentifikasi sebagai anggota sindikat narkotika Bali Nine.
Bali  Nine  adalah  nama  dari  sembilan  warga  negara  Australia  yang  berusaha menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari negara mereka. 4 Mereka ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Bukan hanya kasus "Bali Nine", Zainal Abidin, pria asal Palembang, adalah salah satu  warga  negara  Indonesia  yang  dihukum  mati  pada  tahun  2000  karena  memiliki  ganja seberat  58,7  kg.Zainal  divonis  15  tahun  penjara  selama  persidangan  tingkat  pertama  di Pengadilan Negeri Palembang, Zainal Abidin melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi, yang justru memperburuk hukumannya.
Pengadilan  Tinggi  Palembang  menjatuhkan  hukuman  mati  pada  4  September  2001. Vonis  mati  Zainal  diperkuat  pada  3  Desember  2001. 5 Upaya  peninjauan  kembali  pun  tidak berhasil karena permohonan yang dikirim sejak tahun 2005 belum mendapat tanggapan dari Mahkamah  Agung.  Setelah  Presiden  Joko  Widodo  menolak  grasinya  melalui  surat  Keppres Nomor 2/G/2015.106 pada 2 Januari 2015, hukuman Zainal menjadi pasti.
Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengatur  pidana  mati  di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana terdiri dari:
a. Pidana pokok;
1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;
b. Pidana tambahan;
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.
Di dalam Pasal 113 dan 114 ayat kedua, 114 dan 116 ayat kedua, 118 dan 119 ayat kedua, dan  121  ayat  kedua  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menetapkan  hukuman  mati.Dari  tahun  2013  hingga  2015,  terdakwa  baik  warga  negara
3 Henny Yuningsih and Vera Novianti, “Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika,” in Sriwijaya Law Conference , vol. 1, 2015.
4 A Kronologi Putusan Hukuman Mati Dua, “Putusan Hukuman Mati Duo Bali Nine” (n.d.).
5 Yuningsih  and  Novianti, “Pidana  Mati  Sebagai  Ultimum  Remedium  Dalam  Upaya  Penegakkan  Hukum  Pidana  Pada Kejahatan Narkotika.”
Indonesia  maupun  warga  negara  asing  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  narkotika, terutama pengedar dan produsen narkoba dihukum mati.
Konsep mempertahankan pidana mati tersebut merupakan kebijakan kriminal, menurut Sudarto merupakan rangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan badan- badan  resmi  untuk  menjaga  standar  utama  masyarakat.  Pada  dasarnya,  perlindungan masyarakat (social  defence) dan  kesejahteraan  masyarakat (social  welfare) terdiri  dari kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari politik kriminal.

## PEMBAHASAN

## A. Sebuah Teori Pemidanaan
Baik ilmuwan maupun praktisi hukum di Indonesia selalu berbicara tentang pidana dan pemidanaan dalam tataran peraturan perundang-undangan karena ini merupakan masalah besar yang  selalu  dibahas  dan  mungkin  terjadi.  Berbeda  dengan  tindakan,  sanksi  dalam  bidang hukum  pidana  berupa  tindakan  diciptakan  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  individu yang  melakukan  perbuatan  yang  membahayakan  masyarakat  dan  membantu  mereka memperbaiki diri. 6
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana  semakin  dihumanisasikan. Selanjutnya,  peran  hakim  sangat  penting  dalam  proses  pemberian  pidana  atau  pemidanaan karena ia mengkonkritkan sanksi pidana yang tertulis dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu  dalam  kasus  tertentu. 7 Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  tujuan  kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti  keseluruhannya,  yaitu  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan."  Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan, Anda harus mengikuti semua teori tentang pemidanaan yang ada.
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  penghukuman  hanyalah  bentuk  pemidanaan. Penghukuman  ini  berkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  dan  alasan  pembenar  (justification). Penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang  yang  telah  dinyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan  tindak  pidana  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (incracht van gewijsde). 8 Patut diketahui bahwa tidak semua pakar hukum pidana dan filsuf setuju  bahwa  negaralah  yang  berhak  atas  pemidanaan  subjek.  Hezewinkel-Suringa, sebagaimana  dikutip  Wirjono  Prodjodikoro,  menolak  hak  mempidana  dengan  menyatakan bahwa penjahat tidak dapat dilawan dan musuh tidak boleh dibenci. 9
Teori pemidanaan biasanya terbagi menjadi tiga kelompok besar: teori absolut atau teori pembalasan  (teori  pembalasan),  teori  relatif  atau  teori  tujuan  (teori  tujuan),  dan  teori menggabungkan. Teori  absolut  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  jenis  alasan  untuk mempertimbangkan perlunya pembalasan itu, yaitu: Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet menganut perspektif ini.
- Dari Perspektif KeTuhanan.
Pandangan ini berpendapat bahwa hukum berasal dari aturan Tuhan dan diberikan kepada pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara
6 Muhammad Nurdin,  “ Kajian  Yuridis  Penetapan Sanksi  Di Bawah Sanksi  Minimum Dalam  Penyalahgunaan Narkotika ,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 270–285.
7 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , Alumni, 1984.
8 Muladi and Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana .
9 Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia” , 1989.
harus menjaga dan melaksanakan hukum, dan jika seseorang melanggarnya, mereka harus dihukum dengan setimpal.
- Dari Perspektif Etika. Perspektif ini berasal dari karya Immanuel Kant, yang disebut sebagai teori "de ethische vergeldingstheorie" . Ratio berpendapat bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh suatu pidana. Keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika, menuntut penjatuhan pidana. Dalam rangka memenuhi persyaratan etis tersebut, pemerintah memiliki otoritas untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana.
- Dari Perspektif Linguistik Alam. Hegel adalah induk dari teori ini. Dia berpendapat bahwa pidana harus ada sebagai akibat dari setiap pelanggaran. Keadilan dan hukum adalah fakta. Kejahatan menunjukkan pengingkaran hukum. Oleh karena itu, untuk mengembalikan keadilan atau kembali tegaknya hukum, pidana yang tidak adil terhadap pelakunya harus diikuti.
- Dari perspektif estetika.
- Teori "de aesthetica theorie " Herbart adalah sumber pandangan ini. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat akan muncul jika kejahatan tidak dihukum. Untuk mencapai kepuasan dari sudut pandang estetika, harus ada kompensasi yang sepadan.
Namun,  menurut  teori  yang  berbeda,  penting  untuk  mencegah  tindak  pidana  terjadi. Dalam  teori  ini,  pencegahan  umum (preventie  general )  dan  pencegahan  khusus (preventie special). 10 Teori pencegahan umum yang dipelopori oleh Muller, yang menitikberatkan sifat menakutkan dari penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada ancaman pidananya untuk membuat pelaku takut. Ini bertujuan untuk membuat  para  pelaku  lain  terkejut  dan  kemudian  menyadari  bahwa  perbuatannya  dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat. Namun, teori pencegahan khusus lebih fokus pada mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya atau untuk mengulanginya.
Ada  tiga  jenis  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  untuk  mencapai  tujuan  ini:  menakut- nakutinya, memperbaikinya dan membuatnya tidak berdaya. 11 Pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan, karena tujuan utama pidana adalah mempertahankan  tata  tertib  hukum  di  dalam  masyarakat.  Selanjutnya,  teori  ketiga,  teori gabungan,  berfokus  pada  teori  absolut  dan  teori  relatif.  Ini  menggabungkan  perspektif pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakim dan  jaksa  dapat  memilih  untuk  menggunakan  salah  satu  dari  tiga  teori  hukum  pidana  saat membuat  Undang-undang  hukum  pidana.  Wirjono  Prodjodikoro  dengan  tegas  menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan didasarkan pada perasaan manusia dari pada teori. 12
Pidana  mati  tetap  dipertahankan,  tetapi  dengan  beberapa  perbedaan,  seperti mengubahnya  menjadi  pidana  khusus  dan  menunda  eksekusi  sampai  ada  perubahan.  MK berpendapat  bahwa  penerapan  pidana  mati  untuk  kejahatan  serius  seperti  narkotika  dan terorisme tidak melanggar perjanjian internasional. Bahkan, MK menegaskan bahwa pasal 6 ayat (2) ICCPR membolehkan negara peserta terus menerapkan pidana mati, terutama untuk pelanggaran berat.
10 Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi , Pradnya Paramita, 1986.
11 Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi .
12 Agung Setiawan, “Tindak Pidana Narkotika” (n.d.).
MK  menyatakan  bahwa  Indonesia  harus  mematuhi  konvensi  internasional  tentang narkoba  dan  psikotropika,  yang  telah  diratifikasi  sebagai  UU  Narkotika. 13 Konvensi mewajibkan  negara  peserta  untuk  memaksimalkan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kejahatan narkotika. 14 Pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat, karena mereka harus selalu diancam dengan jenis pidana lain. Pidana lain, yang harus menjalani hukuman penjara paling lama dua puluh tahun.
Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  secara  bersyarat  dengan  memberikan  waktu  percobaan kepada terpidana, yang diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan  berkaitan  dengan  keadaan  masyarakat  dan  individu  yang  melakukannya,  yang diproses melalui kombinasi logika dan perasaan yang berasal dari nurani. 15 Andi Hamzah juga menyebutkan tujuan tersebut, mengatakan teori gabungan mempertimbangkan pembalasan dan pertahanan  tata  tertib  masyarakat.  Namun,  para  sarjana  kurang  membahas  teori  gabungan secara keseluruhan.
Pada  saat  kejahatan  dikenal,  ada  istilah  " criminal  extra  ordinaria ",  yang  berarti "kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang " criminal stellionatus adalah salah  satu  jenis  kriminal  extra  ordinaria  yang  paling  terkenal.  Dalam  hal  ini,  asas  legalitas diperlukan.
Berdasarkan  perspektif  legalitas  ini,  dapat  ditekankan  bahwa  hakim  harus mempertimbangkan kembali asas legalitas yang berkaitan dengan aturan hukum tindak pidana saat  menetapkan  hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  saat  hakim membacakan keputusannya, mereka juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Konsep Pertimbangan Hakim.
Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dalam menentukan nilai suatu putusan. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat jika putusan itu mengandung keadilan ( ex aequo et bono ), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Jika tidak, putusan yang dibuat oleh hakim akan dianggap salah. Tahap yang paling penting dalam  pemeriksaan  di  persidangan  adalah  pembuktian;  hakim  memerlukannya  saat memutuskan suatu perkara. Pembuktian dilakukan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang benar dan adil.
Pada  dasarnya,  tugas  hakim  adalah membuat  keputusan  yang  berdampak  hukum pada orang lain. Namun, hakim tidak dapat menolak untuk membuat keputusan dalam kasus yang telah dimulai atau diperiksa. 16 Hakim memiliki kebebasan absolut untuk mempertimbangkan, dan tidak ada pihak manapun yang dapat menghentikan mereka untuk membuat keputusan. Ini dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  pengadilan  benar-benar  objektif.  Selain  itu, hakim harus dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan pengadilan terhadap Tuhan Yang
13 Rafsanjani  Is  Marus  and  Wahyu  Eka  Putra,  “ Implementation  of  Cross-Ministry  and  Institutional  Cooperation  on  The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law,” Journal of Law and Border Protection 2, no. 2 (2020): 93–107.
14 Marus and Putra, “Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law.”
15 Setiawan, “Tindak Pidana Narkotika.”
16 Sudarto, Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Pidana ,  Sinar  Baru, 1983.
Maha Esa. 17 Hakim harus menggunakan teori dan hasil penelitian yang relevan untuk membuat keputusan pengadilan. Ini dilakukan agar hasil penelitian menjadi seimbang secara teoritis dan praktis. satu upaya untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana keputusan hakim, sebagai penegak hukum, berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan hukum.
Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  menetapkan  bahwa  posisi  hakim  yang  tidak memihak  (impartial  jugde)  harus  diinformasikan  tentang  kebebasan  hakim.  Karena  hakim harus  memihak  yang  benar  saat  membuat  keputusan,  istilah  "tidak  memihak"  tidak  harus digunakan secara harfiah di sini. Dalam hal ini, tidak dimaksudkan bahwa pertimbangannya dan penilaiannya tidak berat sebelah. Dengan kata lain, Pasal 5 ayat (1) dari UU No. 48 Tahun 2009  menyatakan,  "Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan orang."
Hakim  memiliki  kemerdekaan  untuk  memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara,  dan kemerdekaan ini harus dihormati dan dikawal oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada pihak yang dapat menghentikan hakim untuk melakukannya. Dalam membuat keputusan, hakim  harus  mempertimbangkan  banyak  hal,  termasuk  perkara  yang  sedang  dibicarakan, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban dan keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.
Menurut  Mackenzie,  ada  sejumlah  konsep  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim  saat mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam kasus:
a. Teori Keseimbangan.
Mengacu pada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau terlibat dalam masalah dan persyaratan undang-undang.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Menurut teori ini, hakim dapat memilih untuk membuat keputusan berdasarkan keadaan dan hukuman yang tepat untuk setiap pelaku tindak pidana.
c. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman sehari-hari seorang hakim dapat membantunya menangani kasus sehari-hari.
d. Teori Pendekatan Keilmuan. Studi ini berangkat dari gagasan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama jika berkaitan dengan keputusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten.
e. Teori Rasio Decidendi.
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.
f. Konsep Kebijaksanaan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa mereka di masa depan.
17 Tindak Pidana Pencurian oleh Anak, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pemidanaan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)”, 2014.
Dengan  mempertimbangkan  hal-hal  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim  adalah posisi yang mewakili Tuhan dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku,  serta  untuk  memutuskan  kasus  dengan  menggunakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam beberapa kasus, hukuman mati harus dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu. Ini termasuk:
a. tidak dilakukan di depan umum;
b. tidak  dilakukan  terhadap  wanita  hamil  atau  orang  yang  sakit  jiwa  sampai  mereka melahirkan atau sembuh; dan
c. baru dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi terpidana. Dalam penjatuhan pidana mati, beberapa hal penting harus diperhatikan:
(1) Proses peradilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual,
(2) Kesalahan  atau  kondisi  mental  terpidana  harus  benar-benar  dibuktikan  di pengadilan,
(3) Pengadilan yang memproses harus berwenang,
(4) Hukum  yang  digunakan  harus  sah,  Penjatuhan  Pidana  Mati  di  Indonesia  dari Pandangan Hak Asasi Manusia, dan
(5) Hukuman mati harus dijatuhkan secara sah.
Konvensi juga mewajibkan negara peserta untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika  yang  dianggap  sangat  serius,  terutama  lagi,  yang  memerlukan  jaringan  global. Hukuman mati tidak hanya tidak bertentangan dengan UU Narkotika, tetapi juga dibenarkan oleh hukum internasional seperti Perjanjian Umum Hak Civil dan Politik (ICCPR), Statute of the International Criminal Court of Rome , dan European Human Rights Declaration.
Menurut Pasal 67 RKUHP yang saat ini sudah di Sah kan menjadi KUHP, "Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif." Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).
Pasal 91 kemudian menetapkan bahwa:
1. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:
a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
b. Terpidana menunjukkan rasa penyesalan dan harapan untuk diperbaiki;
c. Posisi  terpidana  dalam  tindak  pidana  tidak  terlalu  penting;  dan  ada  alasan  yang meringankan.
2. Dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Jaksa Agung dapat menetapkan pidana mati jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk perbaikan.
Konsep  mempertahankan  pidana  mati  adalah  kebijakan  kriminal.  Kebijakan  kriminal, menurut Sudarto, terdiri dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh perundang-undangan dan badan resmi dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai utama masyarakat. 18
Pada dasarnya, perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) terdiri dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari politik kriminal.
Dalam penyusunan kebijakan, konsep jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur  hidup,  tetap  dipertahankan,  dan  juga  mempertimbangkan  perlindungan  atau kepentingan individu. Selain itu, mempertahankan pidana mati didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat tidak akan menanggapi tuntutan atau reaksi yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang,  atau  tidak  terkendali,  atau  sebagai  "pelaksanaan  di  luar  batas  hukum." Artinya, undang-undang yang menetapkan pidana mati dimaksudkan untuk mengatasi perasaan atau tuntutan masyarakat.
Tujuan pemidanaan selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terpidana,di samping mempertahankan tata tertib hukum.Pidana mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagimasyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk tidak mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar hukum, ternyata maksud dan tujuan itu  tidaklah  tercapai  seperti  yang  diharapkan,  karena  pada  kenyataannya  kejahatan  narkoba tidak menjadi  berkurang,  bahkan meningkat,  sekalipun  sudah  terjadi  pemidanaan mati  yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. 19
Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatanyang paling serius dan dapat menjadi alat subversi,bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. 20
Hakikat  dan  tujuan  pemidanaan  seiring  dengan  hukum  pidana  itu  merupakan  hukum sanksi  istimewa  dan  menurut  Sudarto  bahwa  hukum  pidana  merupakan  sistem  sanksi  yang negatif, yang diterapkan jika sarana atau upaya lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana mempunyai fungsi yang yang terberat dari semua pidana yang diancamkan kepada kejahatan- kejahatan yang amat berat saja, seperti kejahatan narkotika. 21
Konsistensi penerapan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia di perkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor  22  Tahun1997  Tentang  Narkotika  yang  menolak  permohonan  untuk  membatalkan hukuman  mati.  Dalam  putusan  tersebut  dinyatakan  bahwa  pidana  mati  tidak  melanggar konstitusi,  sebab  tidak  bertentangan  dengan  hak  hidup  yang  dijamin  oleh  UUD  1945.  Hal tersebut  dijamin  konstitusi  Indonesia  yang  tidak  menganut  asas  kemutlakan  Hak  Asasi Manusia.
Hukuman Pidana Mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun  1964  tentang  tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  di lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Militer.  Dalam  hukuman  mati  ini,  manusia  seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap
18 Bambang  Joyo  Supeno, “Efektivitas  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional),” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 14, no. 1 (2016).
19 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Citra Aditya Bakti, 1998.
20 Supeno, “Efektivitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional).”
21 Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal Widya Yustisia 1, no. 2 (2015): 247155.
manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, seseorang yang melakukan tindak kejahatan berat seperti pelaku penyelundupan, pengedar, atau penjual narkotika yang telah  menghancurkan  masa  depan  rakyat  Indonesia.  Jika  narkotika  dikonsumsi  oleh  jutaan remaja di Indonesia, satu generasi penerus bangsa akan rusak. 22
Seseorang  yang  mengonsumsi  narkotika  tidak  jarang  berakhir  dengan  kematian, sehingga  narkotika  dapat  membunuh  jutaan  rakyat  Indonesia.  Hal  tersebut  menjadikan pemberlakuan  hukuman  mati  bagi  penyelundup,  penjual,maupun  pemasok  narkoba  sangat layak  dilakukan. 23 Terhadap  kejahatan  narkotika  yang  berada  di  wilayah  hukum  kota Palembang dalam kurun waktu 15 tahun ini hanya ada 1 (satu) perkara yang divonis pidana mati. Perkara ini terjadi di tahun 2000 yang lalu atas nama terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs.  Mahmud  Badarudin  yang  di  vonis  pidana  mati  oleh  Pengadilan  Tinggi  Palembang. Terhadap putusan banding ini terdakwa Mgs. Zainal Abidin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung pada tahun 2005 tetapi pengajuannya ditolak.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Palembang  dikuatkan  dengan  adanya  putusan  Mahkamah Agung,  kemudian  pengajuan  Grasi  kepada  Presiden  Republik  Indonesia  pun  ditolak.  Pada tahun 2015, nama Zainal masuk dalam daftar eksekusi hukuman mati Gelombang II bersamaan dengan kelompok Bali Nine.
Eksekusi hukuman mati terhadap terdakwa Mgs. Zainal Abidin Bin Mahmud Badarudin dilaksanakan bulan April tahun 2015 yang lalu. 24 Terpidana mati pada kasus narkotika tidak hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan narkotika di wilayah negara Republik Indonesia.
Pada kasus Mary Jane Fiesta Viloso didakwa dengan dakwaan sebagai berikut Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009, Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun  2009,  dan  Dakwaan  keempat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  115  ayat  (1)  Undang- Undang RI No.35 tahun 2009. Berdasarkan Putusan Nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN Tahun 2010 Terdakwa Mary Jane Fiesta Viloso di pidana dengan pidana mati.
Pidana  mati  yang  dijatuhkankepada  terdakwa  Mgs.  Zainal  Abidin  BinMgs.  Mahmud Badarudin dan Mary Jane Fiesta Veloso menurut teori pemidanaan merupakan penerapan dari teori Absolut. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (vergfalden). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian  terhadap  pelaku  pidana  mutlak harus  diadakan  pembalasan  berupa  pidana  dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak  yang  dendam  baik  masyarakat  sendiri  maupun  pihak  yang  dirugikan  atau  menjadi korban.
Menurut  pendapat  Andi  hamzah,  teori  ini  bersifat  primitif,  tapi  kadang-kadang  masih terasa  pengaruhnya  pada  masa  modern. 25 Pendekatan  teori  absolut  meletakkan  gagasannya tentang  hak  untuk  menjatuhkan  pidana  yang  keras,  dan  dengan  alasan  karena  seseorang
22 Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana .
23 Dwi Rosa Yunisa Dwi , “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 3, no. 1 (2023): 1–6.
24 Henny Yuningsih and Vera Novianti, “Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika,” in Sriwijaya Law Conference, vol. 1, 2015.
25 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia , Sinar Grafika, 2017.
bertanggung  jawab  atas  perbuatannya,  sudah  seharusnya  dia  menerima  hukuman  yang dijatuhkan kepadanya.
Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri. 26 Pembalasan menurut teori absolut ini telah sesuai dengan pembalasan yang  dilakukan  terhadap  terdakwa  Mgs.  Zainal  Abidin  yang  divonis  pidana  mati  oleh Pengadilan  Tinggi  Palembang, 27 karena  Majelis  Hakim  tidak  bisa  membayangkan  berapa banyak orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut ,mungkin sudah ratusan, ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin sudah ratusan ribu.
Hal  ini  dinilai  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  usaha  secara  sistematis,  melakukan pemusnahan manusia secara masal, sehingga adalah wajar bila Undang-undang No. 35 tahun 2009  tentang  narkotika  mengancam  tindak  pidana  tersebut  dengan  hukuman  mati,  seumur hidup atau 20 tahun. Begitu pula terhadap putusan kepada terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso telah sesuai dengan teori pemidanaan dalam hal ini teori absolut. Dalam menjatuhkan putusan kepada  terdakwa  Mary  Jane  Fiesta  Veloso  dalam  kasus  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika putusan nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN hakim merupakan Putusan pemidanaan (Veroordeling) dan  menganut  teori  absolut  atau  pembalasan  dimana  teori  tersebut  tertuang pada putusan pidana mati yang di jatuhkan oleh para majelis hakim, sebagaimana menurut teori ini  pidana  yang  seharusnya  merupakan  sesuatu  yang  mutlak  menyusul  dengan  adanya kejahatan.
Pidana dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan, sebagai suatu pembalasan terhadap  pelaku. 28 Jika  kita  mengkaji  dan  memahami  mengenai  sifat  hukum  pidana  itu sendiri,maka  hukuman  atau  pidana  mati  memang  merupakan  ultimum  remedium  didalam hukum pidana. Namun, suatu perbuatan dianggap sudah benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis  masyarakat  seperti  halnya  kejahatan  narkotika,  penjatuhan  hukuman  mati merupakan pilihan utama ( primum / prmium remedium ) yang harus dijalankan sebuah negara terhadap pelaku. 29
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah diubah beberapa kali karena ada beberapa masalah saat diterapkan atau diterapkan. Oleh karena itu, pada tahun 2009, Undang-undang Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Narkotika  diratifikasi,  menghasilkan  beberapa  perbedaan dengan undang-undang sebelumnya.
Pasal 12 ayat 2 dan 18 ayat 1 KUHP, masing-masing, mengatur rumusan pidana minimal yang berlaku di Indonesia. Kedua undang-undang mengatur bahwa pidana minimal adalah satu hari dan berlaku umum (general). Sementara itu, pidana minimal khusus tidak diatur secara langsung dalam KUHP; namun, pasal 103 KUHP menyatakan bahwa undang-undang di luar KUHP dapat mengatur hal-hal khusus (special rules).
Pidana  minimum  khusus  adalah  ancaman  pidana  yang  memiliki  masa  hukuman minimum  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Pidana  minimum  khusus  ini  hanya  tersedia melalui jalan undang-undang tertentu di luar KUHP dan dalam konseprancangan KUHP yang
26 Arief Muladi and Barda Nawawi, “Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,” 1998.
27 H Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011): 43258.
28 Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 329–350.
29 Muhammad  Ilham  and  Oci  Senjaya, “Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 16 (2022): 389–398.
akan  datang.  Tidak  semua  undang-undang  memiliki  hukuman  pidana  minimum  khusus; namun, Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Psikotropika memilikinya.
Dengan menerapkan hukuman pidana minimum khusus, hakim diharapkan dapat lebih mudah memutuskan kasus yang tidak terlalu berat karena vonis yang berbeda pada kasus yang sama  sering  disebabkan  oleh  hal-hal  di luar  fakta  hukum  yang  dapat  mempengaruhi  hakim. Namun,  pada  kenyataannya,  masih  ada  banyak  kekurangan  yang  memerlukan  hukuman minimum  khusus.  Di  antaranya  adalah  adanya  perbedaan  dalam  vonis  masa  hukuman berdasarkan  seberapa  berat  tindak  pidana  yang  dilakukan  tetapi  menerima  hukuman  yang sama,  yang  berarti  tindak  pidana  yang  sama  menerima  hukuman  minimum  khusus,  yang seharusnya  lebih  ringan  untuk  kasus  yang  lebih  ringan.  Hal  ini  menyebabkan  pemberian hukuman tidak adil. 30
Pidana  minimum  khusus  dimaksudkan  untuk  membuat  pelaku  jera  karena  melakukan tindak pidana yang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Sayangnya, itu masih jauh, karena pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika masih banyak yang melakukannya, dan  lembaga  pemasyarakatan  masih  sangat  kuat,  sebagian  besar  karena  narapidana  kasus psikotropika. Berbeda dengan pidana minimal, KUHP mengatur pidana maksimal dan prosedur pemidanan.  Sebagai  contoh,  Pasal  52  dan  Pasal  52(a)  mengatur  tindak  pidana corcursus/residive dan percobaan/perbantuan. Oleh karena itu, persyaratan untuk pemberian pidana  maksimal  khusus  seharusnya  sama  dengan  persyaratan  untuk  pemberian  pidana minimal khusus; dengan kata lain, peraturan yang berlaku untuk maksimal khusus seharusnya juga berlaku untuk minimal khusus.
Beberapa UU, seperti UU terorisme, UU narkotika, UU penaggulangan bencana, dan UU lainnya, saat ini memiliki pencantuman pidana minimal khusus. Penjatuhan pidana minimal terhadap  undang-undang  tersebut  tidak  terstruktur  dan  bervariasi.  Delik  pidana  maksimal khusus dan delik pidana minimal khusus tidak sama pada delik serupa, jadi rasio perbandingan antara keduanya juga berbeda. Seharusnya, penerapan pidana minimal khusus dilakukan secara sistematis dan proporsional.
Subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana adalah komponen struktur hukum  yang  harus  ada  saat  membuat  peraturan.  Permasalahan  nomenklatur  mengenai penjatuhan  pidana  maksimal  dan  pidana  minimal  juga  masih  beragam  di  berbagai  undang- undang di luar KUHP. Selain itu, prinsip nulla poena sine lege srticta harus diterapkan dalam kebijakan  perumusan  undang-undang.  Akibatnya,  untuk  menentukan  jumlah  pidana  di Indonesia,  hanya  model  fix  dan  kategorisasi  yang  dapat  digunakan.  Berbagai  interpretasi bahasa hukum, variasi pola penetapan pidana minimal khusus di beberapa undang-undang di luar KUHP, dan ketidaksamaan rasio perbandingan antara pidana minimal khusus dan pidana minimal khusus (pada delik yang sama) akan menyebabkan masalah, terutama dalam proses pengambilan keputusan hakim. 31
Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan yang tak terbatas untuk menentukan atau menjatuhkan pidana minimal yang terkait dengan undang-undang khusus tersebut. Pada titik ini,  dibutuhkan  kesamaan  persepsi  dan  pelaksanaan  mengenai  pidana  minimal  yang  terkait dengan undang-undang tertentu di luar KUHP, dengan tujuan tentu saja agar keputusan hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
30 Andi Hamzah, “KUHP Dan KUHAP,” 1992.
31 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan masalah  yang telah  dibahas  di  atas,  kesimpulan yang  dibuat  adalah  sebagai  berikut:  pidana  mati  sangat  tepat  untuk  pelaku  kejahatan narkotika, terutama pengedar atau bandar narkotika.Pidanamati diberikan kepada terdakwa Mgs.  Zainal  Abidin.  Menurut  teori  pemidanaan,  Bin  Mgs.  Mahmud  Badarudin  dan terdakwa  MaryJaneFiesta  Velosom  adalah  implementasi  dari  teori  Absolut.Teori  ini dikenal  sebagai  teori  kompensasi  atau  penggandaan.  Menurut  teori  ini,  pemidanaan dibenarkan  karena  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  pelaku  pidana mutlak  harus  menerima  pembalasan  pidana,  tanpa  mempertimbangkan  bagaimana pemidanaan akan berdampak pada terpidana.
Menurut teori absolut, seseorang memiliki hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dan  karena  seseorang  bertanggung  jawab  atas  tindakannya,  dia  seharusnya  menerima hukuman yang diberikan.  Ini menunjukkan bahwa inti dari pendekatan absolut adalah rasa dendam terhadap pelaku. Dengan kata lain, pembenaran pidana bergantung pada kejahatan itu  sendiri.  Di  antara  metode  hukuman  pidana,  pidana  atau  pidana  mati  adalah  pilihan terbaik.Namun,  jika  suatu  tindakan  dianggap  benar-benar  merugikan  negara  dan  rakyat, baik  menurut  undang-undang  maupun  perasaan  sosiologis  masyarakat,  hukuman  mati merupakan pilihan utama yang harus dilakukan sebuah negara terhadap pelaku..

## SARAN
Sangat diharapkan bahwa hakim akan melakukan tindakan pidana yang tegas terhadap pengedar atau bandar narkotika dengan menerapkan hukuman pidana pada tindak pidana narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Andi Hamzah , 2017. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, ———,  1986. Sistem  Pidana  Dan  Pemidanaan  Indonesia  Dari  Retribusi  Ke  Reformasi ,  Pradnya Paramita.
Aziz Syamsuddin, 2011. Tindak Pidana Khusus , Jakarta: Sinar Grafika. Barda  Nawawi  Arief,,  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti.
Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana , Alumni ———, 1998. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana . Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia . Sudarto,  1983. Hukum  Pidana  Dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum Pidana . Sinar Baru.

## SUMBER LAIN:
Anjari, Warih. “ Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Widya Yustisia 1, no. 2 (2015): 247155.
Dwi, Dwi Rosa Yunisa. “ Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra 3, no. 1 (2023): 1–6.
Hikmawati,  Puteri.  “ Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Bagi  Pengguna  Narkotika.”  Negara  Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2016): 329–350.
Hendarto, Abdul Rasyid, Af Danny Firmansyah, and Andi Nuhgroho. Kapita Selekta Pemasyarakatan Edisi III" Back to Basic". IDE Publishing, n.d.
Ilham,  Muhammad,  and Oci  Senjaya. “Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 16 (2022): 389–398. Marus,  Rafsanjani  Is,  and  Wahyu  Eka  Putra .  “Implementation  of  Cross-Ministry  and  Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework Of Uncatoc & Uncac and Its Relationship With The Immigration Law.” Journal of Law and Border Protection 2, no. 2 (2020): 93–107.
Muhammad  Nurdin, Kajian  Yuridis  Penetapan  Sanksi  Di  Bawah  Sanksi  Minimum  Dalam Penyalahgunaan Narkotika , Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 270–285. Supeno,  Bambang  Joyo. “Efektivitas  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika  (Dalam  Kerangka  Pembaharuan  Hukum  Nasional).” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan Dinamika Masyarakat 14, no. 1 (2016).
Usman, H. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2, no. 1 (2011):
43258.
Yuningsih,  Henny,  and  Vera  Novianti. “Pidana  Mati  Sebagai  Ultimum  Remedium  Dalam  Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika.” In Sriwijaya Law Conference. Vol.
1, 2015.