Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Juli  2023 Hal. 311-315 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.838

## Analisis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan Umkm Di Indonesia
Bonaraja Purba 1 , Hasyim 2 , Asshofi Fadhillah Harahap 3 , Laura Elfina Karo Karo 4 , Lily Syafitri Batubara 5 , Sri Dai Sulfina 6
Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: asshofifadhillah@gmail.com , lauraelfina@gmail.com , lilysyafitribatubara@gmail.com, srisulfina0205@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  see  how  the  existence  of  cooperative  legal  entities  as  a  means  of  advancing  MSMEs  in Indonesia and to see how MSME regulations in Indonesia are according to existing legal rules. The research method used in  this  research  is  descriptive  in  nature.  Where  this  research  utilizes  literature  studies.  This  activity  is  carried  out  by collecting  information  related  to  the  subject  or  problem  under  study  through  books,  journals,  the  internet  and  other sources  of  information.  The  results  of  the  study  show  that  merging  MSMEs  is  seen  as  being  able  to  better  support  the national economy because it is a family-based business in addition to carrying out the tasks and functions that have been set in the cooperative.
Keywords: Existence, Cooperative Legal Entity and UMKM

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  melihat  bagaimana  Eksistensi  Badan  Hukum  Koperasi    Sebagai  Sarana  Kemajuan UMKM  Di  Indonesia  dan  untuk  melihat  bagaimana  peraturan  UMKM  di  Indonesia  menurut  aturan  hukum  yang  ada. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  bersifat  deskriptif.  Dimana  penelitian  ini  memanfaatkan studi  kepustakaan.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  subjek  atau masalah  yang  diteliti  melalui  buku,  jurnal,  internet  dan  juga  sumber  informasi  lainnya.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  enggabungan  UMKM  dipandang  dapat  membantu  menopang  perekonomian  nasional  secara  lebih  baik  karena merupakan usaha berbasis keluarga selain menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam koperasi Kata Kunci : Eksistensi, Badan Hukum Koperasi dan UMKM
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Setelah  amandemen  keempat,  salah  satu  pasal  dalam  Pasal  34  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  khususnya  ayat  (2),  menyebutkan  bahwa  negara  wajib  menciptakan  sistem jaminan sosial bagi setiap orang dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu menurut hukum. dengan martabat manusia. Dari Pasal 34 jelas bahwa kesejahteraan sosial masyarakat dijabarkan dalam rangka melaksanakan arahan UUD 1945, khususnya dalam upaya memperkuat yang lemah.
Memberikan  kekuatan  kepada  organisasi  masyarakat  yang  menjalankan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  adalah  salah  satu  cara  untuk  memperkuat  masyarakat  yang  lemah.  Pemerintah  menetapkan kebijakan  untuk  melindungi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Selengkapnya  aturan  yang mengatur peran dan keistimewaan UMKM dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  (UU).  Selain  itu,  pemerintah  daerah  diwajibkan  oleh  undang-undang  untuk memberikan perlindungan di bidang pendanaan dan investasi. Koperasi merupakan bagian integral dari sistem perekonomian,  atau  bisa  juga  dikatakan  bahwa  koperasi  mempunyai  andil  dalam  memperbaiki  kondisi perekonomian di Indonesia.

## KAJIAN TEORI Pengertian Koperasi
Cooperative, yang berarti kerjasama dalam bahasa Inggris. Menurut pengertian dari kata “koperasi” adalah  suatu  organisasi  yang  terdiri  dari  anggota-anggota  yang  berpartisipasi  yang  berusaha  memenuhi kebutuhan  para  anggotanya  dengan  biaya  yang  wajar  dan  berusaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  setiap orang  sesuai  dengan  kesepakatan.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  menetapkan  pengertian  koperasi. Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  koperasi  yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Juli  2023 Hal. 311-315 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.838
mendasarkan  kegiatannya  pada  cita-cita  koperasi  dan  gerak  ekonomi  anggotanya  berdasarkan  kekeluargaan. Koperasi dicirikan sebagai bisnis atau entitas yang berbeda di bawah hukum yang mengizinkan anggota untuk bergerak bebas sambil bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang memerlukan modal untuk kesejahteraan anggotanya dan menjalankan usaha  berdasarkan  prinsip  koperasi  berdasarkan  kekeluargaan.  Karena  pembangunan  koperasi  menyangkut masalah  ekonomi,  maka  ada  unsur  kesukarelaan  dalam  koperasi,  dan  dengan  bekerja  sama  serta mengembangkan rasa percaya, individu akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya.
Koperasi  kata  Mohammad  Hatta,  merupakan  upaya  kelompok  dengan  dalih  “tolong  bantu”  untuk mengubah  arah  kehidupan  ekonomi.  Organisasi  kekerabatan  koperasi  didefinisikan  sebagai  organisasi ekonomi dengan komponen sosial yang dikendalikan atas dasar kekerabatan berdasarkan Undang-undang No. 12  Tahun  1967.  Perkumpulan  yang  menjual  secara  umum  dengan  maksud  meningkatkan  kegiatan  ekonomi para  anggotanya  digambarkan  sebagai  koperasi  di  Jerman.  pada  tahun  1988.  Koperasi  adalah  badan  usaha yang  beranggotakan orang-orang  atau  koperasi  yang  diakui  secara  sah,  yang  mendasarkan  kegiatannya  pada gerakan  ekonomi  berdasarkan  kekeluargaan  dan  cita-cita  koperasi.  Sedangkan  koperasi  adalah  badan  hukum yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi  lainnya  untuk  memisahkan  kekayaan anggota  dan  menggunakannya  sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012. pengaturan yang berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

## Usaha Kecil dan Menengah
Pembinaan  perluasan  dan  pengembangan  usaha  harus  diprioritaskan  oleh  pemerintah  daerah  karena Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  sangat  penting  bagi  pembangunan  ekonomi  daerah.  Ketika banyak  barang  impor  masuk  ke  pasar  domestik,  pemerintah  daerah  harus  membantu  UMKM  dalam pengemasan  barang  modern.  Salah  satu  kunci  peningkatan  perekonomian  daerah  adalah  pemerintah  daerah harus mendukung UMKM yang berkembang pesat di berbagai tempat. Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menghimpun sumber daya dan memberikan bantuan yang tulus kepada masyarakat agar mereka dapat memaksimalkan potensinya dengan mendirikan usaha rumahan yang akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat  dan  menumbuhkan  inovasi  lokal  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  sendiri.  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah operasi komersial yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemungkinan  masyarakat  dengan  menghasilkan  lebih  banyak  pendapatan  dan  ekuitas  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil.  Perusahaan  kecil  atau  besar  yang  memenuhi  persyaratan  hukum  untuk bisnis menengah. Pasal 6 menyatakan bahwa UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih, nilai aset (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  yang  digunakan  untuk  tempat  usaha),  atau  angka  penjualan  tahunan (Kader, 2018).

## METODE PENELITIAN
Teknik  penelitian  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  sains  untuk  mengumpulkan  data  untuk kegunaan  dan  tujuan  tertentu.  Metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  yang dibuat  untuk  pengetahuan  lebih  lanjut  memanfaatkan  praktik  yang  bereputasi  dan  tepercaya  juga  disebut sebagai  metode  penelitian.  Metodologi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  menjelaskan  peraturan  perundang- undangan,  dan  dikaitkan  dengan  tujuan  penelitian.  Tulisan  ini  akan  mengambil  bahan  primer,  dan  bahan sekunder  dari  berbagai  sumber.  Penelitian  ini  memanfaatkan  studi  kepustakaan.  Suatu  kegiatan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  subjek  atau  masalah  yang  diteliti  disebut  kajian  pustaka. Buku,  artikel  ilmiah,  internet,  dan  sumber  lainnya  adalah  tempat  yang  baik  untuk  mencari  informasi  ini. Peneliti  bisa  mendapatkan  keuntungan  dari  semua  pengetahuan  dan  ide-ide  yang  berkaitan  dengan  mereka dengan melakukan studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Koperasi dan UMKM di Indonesia
UKM  menyumbang  53,3  persen,  atau  Rp  1.778,7  triliun,  dari  total  Produk  Domestik  Bruto  (PDB), yaitu Rp 3.338,2 triliun pada tahun 2006, menurut Menegkop & UKM, Menteri Negara Koperasi dan UKM. Jumlah  keseluruhan  unit  usaha  UKM  di  Indonesia  mencapai  48,9  juta  pada  tahun  2006,  merupakan  99,98% dari  seluruh  unit  usaha  di  negara  ini.  Sebaliknya,  UKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebanyak  85,4  juta orang atau 96,18% dari seluruh angkatan kerja Indonesia. UMKM harus memenuhi persyaratan tertentu, yang berubah  tergantung  pada  perusahaan.  Ukuran  aset  bisnis,  jumlah  karyawan,  dan  perputarannya  biasanya merupakan satu-satunya batasan.

## Eksistensi Badan Usaha Koperasi dan UMKM
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Juli  2023 Hal. 311-315 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.838
Raden Ngabei Ariawiriaatmadja adalah orang pertama yang memperkenalkan koperasi ke Indonesia, dan Patih Purwokerto dan teman-temannya mendirikan Bank Simpan Pinjam. Bank Simpan Pinjam didirikan dengan  tujuan  untuk  membantu  pegawai  negeri  sipil  yang  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  cengkeraman rentenir. Sebuah bank yang menawarkan simpan pinjam, sering dikenal sebagai bank tabungan. Dalam hal ini, Raden  Ngabei  Ariawiriaatmadja  mendapat  bantuan  dari  E.  Sieburg,  Asisten  Residen  Purwokerto,  atasan perdana  menteri,  dalam  mengelola  Bank  Simpan  Pinjam.  Segera  setelah  itu,  WPD  de  Wolf  van  Westerode mengumpulkan  para  imigran  Belanda  yang  kemudian  menjadi  E.  Sieburg  dengan  tujuan  menawarkan pembiayaan petani berdasarkan konsep koperasi Raiffeisen M.
Sebelum  membentuk  koperasi,  para  pendiri  harus  mengetahui  persyaratan  serta  tujuan  dan sasarannya. Berikut ini adalah kriteria yang harus diperhatikan dalam sikap koperasi, menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006:
1. Perorangan  yang  membuat  dan  berencana  untuk  bergabung  dengan  koperasi.  memiliki  tujuan  yang sama, terutama dalam bidang ekonomi
2. Penduduk Indonesia yang cukup cerdas untuk menempuh jalur hukum adalah para pendiri koperasi, baik primer maupun sekunder
3. Koperasi  primer  yang  diizinkan  menghadiri  rapat-rapat  pendirian  koperasi  sekunder  berfungsi sebagai pengurus koperasi sekunder
4. Usaha koperasi semuanya harus praktis dan layak dari sudut pandang ekonomi, dan usaha itu harus menguntungkan
5. Untuk menjalankan usaha diperlukan modal sendiri yang memadai
6. Pengurus koperasi
Melalui  International  Cooperative  Alliance  (ICA),  tidak  hanya  kriteria  undang-undang  pelestarian koperasi yang harus dipenuhi, tetapi juga apa yang menjadi nilai fundamental bagi semua gerakan koperasi di seluruh dunia, terutama untuk membangun hal-hal penting secara internal, dinyalakan. Empat (empat) prinsip dasar koperasi berikut diciptakan pada tahun 1988:
1. Demokrasi  kooperatif,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan,  disebut  sebagai demokrasi.  Diperkirakan  baik  individu  maupun  kekuatan  eksternal  mana  pun  tidak  akan  menekan koperasi saat membuat pilihan
2. Untuk  menerapkan  pendekatan  ini  dan  menghasilkan  hasil  yang  berarti,  partisipasi  sangat  penting. Ketika  kewajiban  dipenuhi,  khususnya  di  bidang  administrasi,  seperti  penyerahan  dana  koperasi, konsekuensi  nyata  dihasilkan,  kegiatan  usaha  koperasi,  manajemen,  simpanan-simpanan  kegiatan usaha dan lain-lain.
3. Sejak  berdirinya  koperasi,  kejujuran  telah  ditanamkan  sebagai  nilai  dasar  yang  sangat  penting. mewujudkan  koperasi  yang  bersih  dari  suap,  kolusi,  dan  nepotisme.  Pengertian  penyelenggara koperasi  menunjukkan  kejujuran  dalam  operasional  perusahaan,  manajemen  umum,  manajemen personalia, dan bidang lainnya.
4. Kepedulian  (caring):  Konsep  ini  membedakan  koperasi  sebagai  organisasi  yang  bergerak  secara sosial  yang  peduli,  menerima,  dan  memperhatikan  anggotanya  dan  komunitas  yang  lebih  besar  di dalam dan sekitar wilayah kerja mereka.

## Pengaturan Hukum Koperasi dan UMKM
Koperasi  telah  diberi  kedudukan  tertentu  sejak  negara  Indonesia  didirikan.  Amanat  konstitusi Indonesia,  Antara  lain,  Pasal  33  ayat  1  menyatakan  bahwa  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan  asas  kekeluargaan”.  Penjelasan  Pasal  33  yang  merupakan  unsur  yang  sangat  menentukan keabsahan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  “Oleh  karena  itu,  Organisasi  ini  disusun  sebagai  suatu  usaha patungan  berdasarkan  asas  kekeluargaan”.  Ciptakan  bisnis  yang  sesuai  dengan  model  koperasi.  Pemerintah Indonesia  memberlakukan  undang-undang  tentang  koperasi  dan  hal-hal  yang  dapat  membantu  koperasi berkembang  untuk  memenuhi  tujuan  yang  digariskan  dalam  konstitusi.  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1967  tentang  Pokok-Pokok  Perkoperasian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Perkoperasian  pada  tahun  1992 sebagai  akibat  perkembangan  orde  baru.  Hukum  yang  ada  dipertahankan  oleh  hukum  koperasi  yang  baru. Sekitar  sepuluh  tahun  setelah  reformasi,  UU  No. 17  Tahun  2012  tentang  Perkoperasian, yang menggantikan UU Perkoperasian, menjadi aturan perkoperasian yang berlaku.
Operasi UMKM membutuhkan undang-undang yang mengatur lainnya, yang tanpanya mereka tidak dapat  ada.  Dua  undang-undang  berikutnya  yang  mendukung  UMKM  adalah  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  beserta  Peraturan  Pelaksanaannya.  sehingga  dapat  berdampak  pada  sistem  pemberdayaan  UMKM yang terfragmentasi, tidak lengkap, dan menghambat investasi apapun. UU Cipta Kerja telah disempurnakan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Juli  2023 Hal. 311-315 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.838
agar  lebih  unggul  dan  memudahkan  regulasi.  Perubahan  aturan  UU  Cipta  Kerja  terkait  UMKM  antara  lain: Pertama, UMKM harus diberikan insentif. berdasarkan Pasal 90 UU Cipta Kerja Ayat 1 yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus membantu, memfasilitasi, dan memajukan semua kegiatan. Ini juga menawarkan  kemudahan  dengan  menyingkirkan  pajak.  Ketiga,  izin  usaha  mendapat  keringanan,  khususnya dalam pengelolaan. Keempat, dukung UMKM dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan, dan dukungan hukum.  Untuk  menjamin  kekuatan  UMKM,  pemerintah  menetapkan  program  yang  dinamakan  “Melakukan Restrukturisasi  Kredit,  Memperkuat  Struktur  Permodalan,  dan  Mempermudah  Kredit  dengan  Jangka  Waktu Relatif  Singkat,  Sehingga  Kondisi  Stabil  Memberikan  Peluang  Bagi  Dunia  Usaha”  dalam  Jangka  Panjang Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Waktu (RPJPN) 2005 s/d 2005 d 2025.

## Koperasi sebagai Wadah UMKM
Untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya,  koperasi  adalah  perkumpulan  orang-orang  atau badan  usaha  koperasi  yang  berbadan  hukum  yang  mengizinkan  anggotanya  untuk  bergabung  dan  keluar sewaktu-waktu.
Mengikuti  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  tujuan  masyarakat  ekonomi  Indonesia  berikut berdasarkan pengertian yang diuraikan:
1. Pendapatan meningkat karena adanya koperasi
2. Koperasi membantu mengembangkan kesempatan kerja
3. Tingkat kehidupan masyarakat meningkat berkat adanya koperasi.
4. Distribusi pendapatan yang dihasilkan melalui koperasi.
Selain perannya dalam masyarakat, koperasi juga melayani tujuan berikut dalam dunia usaha:
1. Cobalah strategi untuk mengalokasikan hasil usaha agar lebih merata
2. Meningkatkan gaji bersih anggota
3. Mampu menjaga stabilitas pasokan dan permintaan
4. Mengajar individu bagaimana menggunakan uang mereka dengan benar dan efisien.
Penggabungan  UMKM  dipandang  dapat  membantu  menopang  perekonomian  nasional  secara  lebih baik  karena  merupakan  usaha  berbasis  keluarga  selain  menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang  telah  ditetapkan. Dengan  dicabutnya  Pajak  Penghasilan  (PPh),  UU  Cipta  Kerja  secara  signifikan  mendorong  tumbuhnya UMKM di masyarakat. Akibatnya, ini dapat membantu dalam operasi koperasi yang efisien sebagai platform untuk  UMKM.  Efek  antisipasi  koperasi  tidak  hanya dirasakan  oleh  masyarakat,  tetapi  juga  oleh  pemerintah. Karena  kekayaan  adalah  sesuatu  yang  kita  cita-citakan,  koperasi  diharapkan  berhasil  dalam  mencapai tujuannya.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  terdapat  27,54  juta  orang  yang  hidup  dalam  kemiskinan  di Indonesia  per  Maret  2021  (Badan  Pusat  Statistik,  2021).  Ini  meningkatkan  persentase  puing  menjadi  10,14 persen  dari  seluruh  populasi  negara.  Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  membangun perekonomian  bangsa  yang  tidak  diragukan  lagi  kurang  produktif  dan  efisien  adalah  tingginya  persentase kemiskinan.  Koperasi  adalah  solusi  dari  keterbatasan  tersebut  karena  memiliki  tujuan  yang  tepat  untuk meningkatkan  perekonomian  nasional.  Penduduk  pedesaan  lebih  mudah  dihubungi  berkat  koperasi  yang tersebar di seluruh negeri.

## SIMPULAN
Koperasi  adalah  badan  usaha  menurut  asas  persekutuan,  menurut  kewajiban  konstitusional.  Tujuan utama  koperasi  adalah  kesejahteraan  setiap  anggotanya,  bukan  maksimalisasi  keuntungan.  Oleh  karena  itu, koperasi  harus  mampu  memimpin  dalam  pembangunan  perekonomian  Indonesia.  Tujuan  koperasi  sejalan dengan UMKM, yang dapat menunjukkan kontribusi mereka untuk meningkatkan perekonomian negara.
Pada  tahun  1998,  UMKM  memainkan  peran  penting,  khususnya  dalam  memulihkan  perekonomian Indonesia  yang  sedang  terpuruk.  Oleh  karena  itu,  koperasi  dan  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam membangun  perekonomian  Indonesia  yang  lebih  maju,  terutama  mengingat  keterlibatan  pemerintah  dalam pengelolaan  koperasi  dan  UMKM  secara  umum.  Pemerintah  dapat  lebih  mudah  mengakses  dan  mengamati perkembangan  pembangunan  masyarakat,  terutama  yang  berada  di  perdesaan,  jika  UMKM  bersatu  menjadi anggota  koperasi.  Pengumpulan  datanya  sederhana,  dan  dijamin  bahwa  perusahaan  lokal  yang  ada  dapat berkembang dan secara signifikan meningkatkan perekonomian negara.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 3 No.2 Juli  2023 Hal. 311-315 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v3i2.838

## SARAN
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  yang  merupakan  landasan  hukum bagi  koperasi  harus  dipahami  agar  diadakan  pendidikan  dan  pelatihan  terlebih  dahulu  mengenai  tata  cara memperlakukan koperasi secara baik dan benar, sehingga pada saat koperasi didirikan dapat memaksimalkan manfaat bagi pengembangan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan
Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(01), 91-96.
Gunardi,  G.,  Marfungah,  L.,  Fansuri,  R.  F.,  Prawira,  M.,  &  Lafentia,  A.  (2022).  Analisis  Yuridis        Eksistensi        Badan        Hukum
Koperasi    Sebagai    Sarana    Kemajuan UMKM. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 6(1), 256-264.
Kader,  Mukhtar  Abdul.  2018.  “Kerakyatan  Di  Indonesia  Program  Studi  Manajemen Universitas Komputer Indonesia Bandung.” Jurisma 8(1): 15–32.
Puri,  C.  (2021).  PERANAN  KOPERASI,  DALAM  PENGEMBANGAN  USAHA  MIKRO,  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)
UNTUK MENDUKUNG PERMODALAN DAN  MENGURANGI  PENGANGGURAN  DI  KECAMATAN  TRIMURJO.
At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah, 2(1), 1-10.
Suprayitno,  B.  (2007,  November).  Kritik  Terhadap  Koperasi   (Serta  Solusinya) Sebagai Media  Pendorong  Pertumbuhan  Usaha
Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Jurnal Ekonomi dan Pendidkan, 4 .
Zakka,  M.  F.  A.,  &  Rizaldi,  A.  (2022).  Eksistensi  Koperasi  yang  Menjadi  Tantangan  di  Era Revolusi   Industri  4.0. JPSDa:  Jurnal Perbankan  Syariah  Darussalam , 2 (2),  138-148.