## Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 1, Bulan Juni Tahun 2023
EKSISTENSI    DINAS   PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN BONE DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

## THE EXISTENCE OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE (DP3A) IN MINIMIZING THE OCCURRENCE OF LOWER MARRIAGES IN BONE REGENCY

## Mihfa Wahyuni
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

## wahyunimihfa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  dan  kewenangan  DP3A,  Respons  DP3A terhadap  permohonan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  Watampone,  dan  upaya  DP3A dalam  meminimalisir  terajadinya  pernikahan  di  bawah  umur  di  Kab.  Bone.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan  dengan  penelitian  kualitatif,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  empiris,  pendekatan  yuridis  formal,  Fikih munākahāt dan  pendekatan sosiologis.  Kedudukan  dan  kewenangan  DP3A  melakukan  perlindungan  terhadap  perempuan, upaya  meminimalisir  perkawinan  di  bawah  umur  merupakan  perluasan  dari  tugas  sebagai perlindungan  anak  agar  anak  dapat  memperoleh  hak-haknya.  Respons  DP3A  terhadpap permohonan dispensasi kawin pada PA Watampone, setelah keluarnya UU no. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan Adanya  Perma  no.  5  tahun  2019,  DP3A  memiliki  kewenangan  memberikan  rekomendasi  izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa adanya rekomendasi izin dari DP3A maka permohonan dispensasi kawin di PA Watampone tidak dapat diproses. Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam kondisi darurat yakni calon mempelai dalam keadaan hamil atau mengahamili. Perubahan usia minimal kawin dalam undang-undang mengakibatkan adanya kelonjakan pernikahan di bawah umur, oleh karena itu DP3A melakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi, melakukan MoU dengan berbagai Instansi, memperketat pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi kawin, dan pemberian konseling kepada calon mempelai. Implikasi dari penelitian  ini  adalah  pengurangan  atau  peminimalan  pernikahan  di  bawahh  umur  agar  anak memperoleh  perlindungan  sehingga  hak-haknya  dapat  terpenuhi,  sebagaimna  diketahui  bahwa pernikahan  di  bawah  umur  memiliki  banyak  dampak  buruk  dibandingkan  dengan  dampak positifnya.
Kata Kunci: Pernikahan Di Bawah Umur; Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak; Undang- undang Perkawinan

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  position  and  authority  of  the  WECP  Office,  the  WECP Office's response to the marriage dispensation application at the Religious Court in Watampone, and the efforts of WECP Office in minimizing the occurrence of early marriages in Bone Regency. This  research  is  a  field  research  using  a  qualitative  method.  This  research  uses  an  empirical
juridical,  a  formal  juridical,  and  a  sociological  approach.  The  position  and  authority  of  the WECP Office to protect women and minimize early marriages is an extension of its duty as a child protection  so  that  children  can  obtain  their  rights.  The  implementation  of  early  marriages requires  a  marriage  dispensation  from  Religious  Court  in  Watampone,  after  the  enactment  of Law  No.  16  of  2019  which  is  an  amendment  to  Law  No.  1  of  1974  concerning  Marriage  and followed by the Supreme Court Rule No. 5 of 2019, the WECP Office has the authority to provide permit recommendation to apply for a marriage dispensation. Without a permit recommendation from  the  WECP  Office,  the  application  for  a  marriage  dispensation  at  Religious  Court  in Watampone cannot be processed. Permit recommendations are only given to those who are in an emergency,  that  is,  when  the  prospective  bride  is  pregnant  or  the  groom  got  someone pregnant.The  amendment  in  law  regarding  the  minimum  age  limit  for  marriage  resulted  the increase of early marriages. Therefore, WECP Office made several efforts, namely socialization, conducting  MoU  with  various  agencies,  tightening  the  permit  recommendation  to  apply  for  a marriage  dispensation,  and  providing  counseling  to  prospective  brides  and  grooms.  The implication of this research is the reduction or minimization of early marriages so that children get protection with the result that their rights can be fulfilled, as it is known that early marriage has many negative impacts compared to its positive impacts.
Keywords: Occurrence Of Early Marriages; DP3A; Law Number 16 Of 2019

## I. PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  ibadah  terpanjang  bagi  yang  melaksanakannya.  Oleh karena  itu,  pernikahan  sedapat  mungkin  dilakukan  sekali  dalam  seumur  hidup. Pernikahan bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, Islam mengajarkan agar dalam pernikaan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah serta  terbentuk  generasi  yang  baik  dari  masa  ke  masa.  Untuk  itu  pernikahan membutuhkan  proses  dan  usaha  yang  keras  agar  keluarga  Islam  dapat  terwujud,  oleh karena  itu  membutuhkan  keilmuan,  modal  materi,  kematangan  usia,  dan  tentunya  niat yang lurus serta  untuk beribadah kepada Allah swt..
Pernikahan  dalam  Islam  diatur  sedemikian  rupa,  oleh  karena  itu  pernikahan sering  disebut  sebagai  perjanjian  suci  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (maqāṣidu al- syarīah ) sekaligus tujuan pernikahan adalah ḥifż  al-nasl, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fī al-arḍ . Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang, dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. 1
1 Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia , (Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1997), h. 220.
Di Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di mana salah satu pasalnya menyebutkan tentang usia kawin yaitu pasal pasal 7 UU no. 1 tahun 1974 bahwa:
(1) Pernikahan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  19  (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. 2
Kemudian  diatur  kembali  dalam  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikawinan ketentuan pasal 7 diubah sebagai berikut :
(1) Pernikahan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan belas ) tahun. 3
Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diantaranya  adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Di samping itu bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 4
Membahas  tentang  pernikahan  di  bawah  umur,  tentu  tidak  akan  lepas  dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat
2 Republik Indonesia ,  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina,n Pasal 7, ayat 1.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pasal 7, ayat 1.
4 Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.
meminta  rekomendasi  dari  Psikolog  atau  Dokter/  Bidan  Pekerja  Sosial  Profesional, Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”. 5
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  (DP3A)  berfungsi  sebagai Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  dari  P2TP2A  sebagai  penyedia  layanan  yang  bertugas memberikan  advokasi  terkait  pencegahan  perkawinan    anak,  selain  itu  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  memiliki  program  berupa pemenuhan hak anak/ pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia  usaha  kewenangan  Kab/  Kota,  dan  Peningkatan  kualitas  keluarga/  Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan keseteraan gender dan wilayah kerjanya dalam Kab/ Kota.
Penikahan  di  bawah  umur  banyak  terjadi  dari  dahulu  sampai  sekarang, kebanyakan  para  pelaku  pernikahan  di  bawah  umur  tersebut  adalah  remaja  desa  yang memiliki tingkat pendidikan rendah, seperti remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP ), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan penceraian, karena pada masa tersebut ego  remaja  masih  tinggi.  Selain itu,  kesiapan  psikis  usia  remaja  belum  begitu matang sehingga belum siap menghadapi lika- liku kehidupan rumah tangga yang tidak serta merta berjalan mulus sesuai yang diharapkan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  di  Kabupaten  Bone  banyak  dijumpai  terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena orang tua  merasa  sudah  berumur  sehingga  ingin  menikahkan  anaknya  secepat  mungkin, ketakutan  orang  tua  terhadap  anak  gadisnya  akan  menjadi  gadis  tua apabila  menolak lamaran laki-laki. Selain itu karena adanya faktor ekonomi dimana orang tua menikahkan anaknya  sebagai  pelepasan  beban,  karena  dengan  menikahkan  anaknya  tersebut, maka beban anak tersebut akan ditanggung oleh suaminya kelak.
Pada  tahun  2018,  sebelum  berlakunya  undang-undang  Nomor  16  tahun  2019, telah tercatat sebanyak 190 kasus permintaan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama
5 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin
Watampone Kelas I A. 6 Upaya hakim pengadilan agama pada proses persidangan pertama adalah mediasi, yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena mendamaikan itu sebagai prioritas utama. Namun tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang  dihadapi  mediator  dalam  proses  pelaksanaan  mediasi  yang  menyebabkan  tidak berhasilnya mediasi tersebut. 7
Melihat banyaknya permintaan dispensasi nikah pada tahun 2018 di mana batas minimal usia nikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka menurut  peneliti bahwa  dengan  naiknya  batas  minimal  usia  pernikahan  dari  16  tahun menjadi 19 tahun akan mejadi pemicu meningkatnya permintaan dispensasi nikah setelah berlakunya  UU  no.  16  tahun  2019  perubahan  atas  UU  no.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Pernikahan di bawah umur hanya dapat terjadi apabila ada disepensasi nikah dari Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, namun sebelum dilakukan dispensasi nikah, terlebih dahulu calon mempelai harus mendapatkan rekomendasi izin untuk melakukan dispensasi  nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pada  tahun  2020  terdapat  68  permintaan  rekomendasi  izin  yang  ditolak  atau  tidak diberikan rekomendasi izin dan sebanyak 168 yang diberikan rekomendasi izin.
Salah  satu  peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A) yaitu meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tidak serta merta memberikan rekomendasi kepada  calon  mempelai  yang  akan  menikah.  Rekomendasi  hanya  akan  diberikan  jika dalam kondisi darurat yaitu telah terjadi kehamilan sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan  pernikahan.  Dalam  hal  kondisi  darurat  tersebut  harus  disertai  dengan  bukti yang konkrit berupa surat keterangan dari pihak yang berwenang bahwa benar-benar telah terjadi kehamilan pada calon mempelai.
6 Arridha  Ahmad,  Staf  Posbakum,  Wawancara  di  Posbakum  Pengadilan  Agama  Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021
7 Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN  PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 3 (2), 103-115. Hlm. 106
Oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui eksistensi  dari  Dinas  Pemberdayaan  Peremuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam memberikan  pengaruh  atau  perubahan  dalam  meminimalisir  terjadinya  pernikahan  di bawah umur sesuai dengan  wewenang yang di peroleh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi Kawin.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan (field  research )  dengan  penelitian kualitatif.  Dimana  lokasi  penelitian  yakni  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A)  dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca  berlakunya  undang-undang  nomor  16  tahun  2019  serta  kaitannya  dengan permintaan dispensasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, dengan pendekatan penelitian  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  dengan  sumber  data  primer    yakni didapatkan  dari  pegawai  DP3A  dan  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A Watampone serta data sekunder berupa Undang-undang, Kamus Bahasa Indonesia, Jurnal tentang  pernikahan  di  bawah  umur,  buku-buku  terkait  pernikahan,  dengan  analisis penelitian yang nantinya menghasilkan jawaban, mengapa dan seperti apa peran Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  dalam  meminimalisir pernikahan di bawah umur yang terjadi dimasyarakat dan kaitannya dengan permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Dan Kewenangan DP3A Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Di Kab. Bone
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah suatu badan atau instansi  yang  memiliki  kedudukan  memberdayakan  perempuan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. 8
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Bidang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dipimpin  oleh  Kepala  Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam  mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  kebijakan  tehnis  perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan  fungsi :
a) perumusan  kebijakan  teknis  perlindungan  perempuan  dan  anak;  b)pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;
c)  pencegahan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  melibatkan  para pihak lingkup kabupaten/kota; d) penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban  kekerasan  yang  memerlukan  koordinasi  tingkat  kabupaten/kota;  e) penguatan  dan  pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota; f) pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota; g) penguatan  dan  pengembangan  lembaga  penyedia  layanan  peningkatan  kualitas hidup  anak  tingkat  kabupaten/kota;  h)  penyediaan  layanan  bagi  anak  yang memerlukan  perlindungan  khusus  yang  memerlukan  koordinasi  tingkat kabupaten/kota; i) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  tingkat  Daerah kabupaten/kota;  j) pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan  Anak;  dan  k)  pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kedudukan  dan  kewenangan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak tidak menyebutkan adanya upaya meminimalisir pernikahan di  bawah  umur  atau  pernikahan  anak,  sebagaimana  diungkapakan  oleh  Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa
8 Rencana  Strategis  (Resntra  )  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
“meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur  bukan  tugas  utama  dari  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan tetapi tugas utama kami adalah  perlindungan  perempuan  dan  anak.  Perkawinan  di  bawah  umur mengakibatkan  anak  tidak  mendapatkan  haknya  sebagai  anak,  makanya  kami meminimalisir  adanya  pernikahan  di  bawah  umur,  kami  lindungi  anak  supaya tidak dikawinkan, tugas kami bukan ke pencegahan pernikahan di bawah umur melainkan lebih kepada perlindungan anak” 9
Tugas  sebagai  perlindungan  anak  termuat  dalam  upaya  meminimalisir pernikahan  di  bawah  umur  karena  dengan  tidak  terlaksananya    pernikahan  di bawah  umur  maka,  anak  dapat  menjalani  hidup  sebagai  mana  mestinya  sesuai dengan umurnya dan memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengalami perubahan khususnya Pasal 7 yakni keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  usia  minimal  perkawinan,  perubahan  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensassi kawin hakim dapat meminta  rekomendasi  dari  Psikolog  atau  Dokter/  Bidan  Pekerja  Sosial Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”. 10
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  sebagaimana disebutkan  di  atas  memberikan  kewenangan  baru  kepada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  berupa  pemberian  rekomendasi  izin  bagi calon  mempelai  yang  hendak  menikah  namun  masih  berusia  di  bawah  umur. Rekomendasi  izin  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  permohonan  dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.  Sebagaimana diutarakan oleh Agung Rachmadi, S.Sos, MM bahwa
“hadirnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menambah wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan
9 Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
10 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin
dan Perlindungan Anak dan semakin memperkuat tugas kami dalam melakukan perlindungan terhadap anak, sebagaimana diketahui perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di mana anak masih belum memiliki usia yang matang dalam menyelesaikan suatu masalah terlebih dalam hubungan rumah tangga” 11
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak  memiliki kewenangan  yang  semakin  jelas  dalam  hal  memberikan  rekomendasi  kepada hakim yang hendak melakukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama  Watampone.  Dengan  semakin  tegasnya  kewenangan  dan  kedudukan Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak,  maka  pernikagan  di bawah umur dapat semakin berkurang sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan mudarat yaitu salah satu penyebab terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  usia  anak  yang  belum  matang  sehingga mental anak yang belum siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan dapat berujung pada perrceraian.
Sehingga  kedudukan  dan  kewenangan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  di  Kabupaten  Bone  sudah  jelas  dalam  hal  upaya meminimalisir pernikahan di bawah yang merupakan perluasan dari wewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap memperoleh hak-haknya dan melindungi anak dari dampak negatif yang timbul akibat adanya pernikahan di bawah umur.

## B.  Respon  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Terhadap
Permintaan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
Dispensasi  adalah  penyimpangan  atau  pengecualian  dari  suatu  peraturan. 12 Dispensai perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan di dalam melakukan ikatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11 Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  P2TP2ADinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
12 R.  subekti  dan  R.  Tjitrosoedibio, Kamus  Hukum ,  (Cet.  I;  PT.Pradnya  Paramitha:  Jakarta, 1996), h. 36.
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam  belum  mengalami  perubahan  dimana  batas  usia perkawinan  bagi  laki-laki  berusia  19  tahun  dan  16  tahun  bagi  perempuan,  Namun dijelaskan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  6  ayat  2  “untuk  melangsungkan perkawinan  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun  harus  mendapatkan  izin kedua  orang  tua”.  Dari  hal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  seseorang  yang  berusia  di bawah  21  tahun  dinyatakan  sebagai  seorang  yang  belum  dewasa  karena  harus mendapatkan persetuajuan dari orang tua sebelum melakukan perkawinan.
Jika  merujuk  pada  Undang-undang  Perlindungan  Anak  yakni  Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hak-hak anak diatur sedemikian rupa yaitu:
1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera
2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
3. Hak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul  dengan  anak  yang sebaya,  bermain,  berekreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya demi pengembangan diri, dan
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi  (b)  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual  (c)  penelantaran  (d) kekejaman,  kekerasan,  dan  penganiayaan  (e)  ketidak  adilan  (f)  perlakuan  salah lainnya. 13
Upaya  pemerintah  dalam  meminimalisir  terjadinya  pernikahan  pernikahan  di bawah  umur  yaitu  dengan  merevisi  Undang-undnag  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merubah pasal 7 dimana dalam pasal tersebut  menyebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 9, 11 dan 13.
Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diantaranya  adalah bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Disamping  itu  bahwa  perkawinan  pada  usia  anak  menimbulkan  dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. 14
Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan diiringi pula dengan peraturan  pelaksana  khusus  yang  hadir  sebagai  rambu  teknis  pelaksanaan  dispensasi perkawinan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan Bab V Pasal 15 (d) “ Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD)”. 15
Dengan  Adanya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  (DP3A)  memiliki  tugas  memberikan  rekomendasi  izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Agung Rachmadi, S.Sos, MM mengatakan bahwa
“Permohonan dispensasi dipengadilan baru akan diproses setelah menerima rekomendasi izin dari DP3A Karena merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi” 16
14 Kamarusdiana  dan  Ita  Sofia  “Dispensasi  kawin  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.
15 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin
16 Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  P2TP2A  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Dispensasi  kawin  merupakan  jalan  agar  perkawinan  di  bawah  umur  dapat terlaksana oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak serta  merta  memberikan  rekomendasi  izin  kepada  calon  mempelai  untuk  mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A 17 , akan tetapi dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak  melakukan  seleksi ketat terhadap calon mempelai yang berhak diberikan rekomendasi izin dengan yang tidak berhak diberikan rekomendasi izin.
Rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki kedudukan yang sangat  penting  dalam  proses  pengajuan  permohonan  dispensasi  kawin,  sebagaimana diungkapkan oleh Drs. H. M. Tang, M.H bahwa
“Mereka  yang  tidak  mendapatkan  rekomendasi  izin  dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak pengadilan tidak melakukan penolakan kepada mereka,  karena  mereka  memang  tidak  datang  ke  Pengadilan  Agama  karena  sudah mengetahui bahwa permohonan mereka tidak akan diproses” 18
Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam keadaan darurat atau mendesak. Darurat atau mendesak  adalah suatu kondisi atau keadaan yang terpaksa. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  perubahan  atas Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. 19
Keadaan  darurat  yang  dimaksudkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak adalah keadaan di mana calon mempelai tidak memiliki jalan keluar selain melakukan pernikahan meskipun masih di bawah umur dan bertentangan dengan Undang-undang  perkawinan,  sehingga  memerlukan  rekomendasi  izin  dari  Dinas
17 Nurlina, and Andi Jusran Kasim. 2022. “Ketiadaan Persetujuan Wali Nasab Untuk Mempelai Wanita Sebagai Analisis Penunjukan Wali Hakim Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” . QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum 3 (2):72-85. https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.308. h.74
18 Tang,  Hakim  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A,  wawancara  oleh  Penulis,  20  April 2022
19 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pasal 7, ayat2.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagan Anak untuk dapat melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A agar dapat melaksanakan pernikahan meskipun di bawah umur.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  memberikan rekomendasi izin  kepada calon  mempelai  yang  dalam  keadaan  hamil atau menghamili dengan  cara  yang  ketat  pula,  yakni  harus  ada  keterangan  dari  dokter  bahwa  yang bersangkutan benar-benar dalam keadaan hamil dan tidak sedang mengada-ada agar tidak terjadi manipulasi dokumen, sebagaimana dikatakan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M. Si “calon  mempelai  yang  hendak meminta  rekomendasi  izin  harus  membawa  keterangan dari  dokter  bahwa  benar-benar  telah  terjadi  kehamilan,  bahkan  terkadang  bagi  yang hamilnya masih muda dari pihak kami menyarankan untuk memeriksakan kehamilannya pada klinik Deng Keysia karena pada klinik tersebut bekerja sama dengan pihak DP3A” 20
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rekomendasi  izin  untuk melakukan permohonan dispensasi kawin tidak sekedar formalitas saja agar pernikahan di bawah umur tidak membludak, melihat dari perubahann batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita sangat memicu meningkatnya pernikahan di bawah umur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya permohonan dispensasi kawin yang membeludak.
Tabel 1
Bulan 2020 2021 2022 Diterima   Ditolak Diterima Ditolak Diterima   Ditolak Januari 23 - 9 4 1 - Februari 59 - 8 1 1 1 Maret 33 - 1 3 4 - April 0 - 2 1 Mei 0 - 5 4 Juni 9 20 4 4 Juli 6 16 6 2
20 Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Agustus 7 8 1 - September 7 6 5 1 Oktober 10 11 3 1 November 2 4 15 6 Desember 8 3 3 - Jumlah 164 68 62 27 7 1
Sumber: Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berdasarkan tabel di atas terlihat perubahan jumlah permintaan rekomendasi izin untuk  melakukan  permohonan  dispensasi  kawin  dikarenakan  pada  awal  diberlakukan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  pedoman  mengadili permohonan dispensasi kawin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menentukan standar darurat yang boleh menerima izin rekomendasi permohonan dispensasi kawin.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  sangat  selektif  dalam memberikan  rekomendasi  izin  untuk  melakukan  permohonan  dispensasi  kawin  pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, hal ini agar pernikahan di bawah umur dapat berkurang meskipun batas minimal usia nikah berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan usia minimal kawin tidak lagi menjadi pemicu banyaknya peristiwa nikah  di  bawah  umur  karena  keberadaan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  mampu  meminimalisir  hal  tersebut  melalui  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi Kawin.  Dari  hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  eksitensi  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan sudah telihat dengan  berkurangnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone.
Respon  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten Bone dalam menghadapi permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone dalam hal memberikan rekomendasi izin dengan ketat dan tegas tidak terlepas dari pro dan kontra, secara matematis jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone  berkurang  yang  menjadi  indikasi  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur berkurang,  namun  disisi  lain  apabila  kita  lebih  menelisik  lebih  dalam  mengenai karakteristik  yang  bisa  mendapatkan  rekomendasi  izin  adalah  ketika  calon  pengantin telah  hamil  atau  menghamili,  tentu  ini  jika  diterima  secara  mentah  dalam  masyarakat,
maka akan terbesit dalam benak mereka bahwa anak di bawah umur dapat dikawinkan ketika anak tersebut hamil, penulis khawatir jika dengan kondisi ini disalah artikan bukan tidak  mungkin  akan  banyak  terjadi  perzinahan  anak,  dengan  alasan    ketika  hamil  bisa mendapat izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone  dan  mendapat  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  Watampone.  Selain  hal tersebut  bagi  calon  mempelai  yang  tidak  memperoleh  rekomendasi  izin  dapat menimbulkan masalah baru dalam masyarakat yakni memicu terjadinya nikah di bawah tangan  maupun  nikah sirri karena  masih  ada  jalan  keluar  selain  dispensasi  yakni melakukan tsbat nikah  bagi  yang  belum  memiliki  buku  nikah  atau  belum  tercatat perkawinannya ketika sudah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Sehingga menurut peneliti perlu adanya solusi untuk menjawab problematika dari suatu  kebijakan  yang  ditetapkan  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  misalnya  mengenai  penafsiran  dari  kondisi mendesak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang perlu diartikan secara luas bukan hanya hamil, karena kondisi mendesak bukan hanya hamil saja namun ada kondisi tertentu  yang  dapat  ditafsirkan  pula  mendesak  misalnya  ketika  anak  tersebut  telah menjalin hubungan asmara dengan lawan jenisnya sehingga sering bersama berdua-duan, tentu kondisi ini jika tidak ditindaki dengan pernikahan bukan tidak mungkin maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

## C.  Upaya  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam
Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Bone.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdaayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  dalam  meminimalisir  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur diantaranya :

## 1. Sosialisai Kepada Masyarakat
Dinas  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak  sangat  berupaya  dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, oleh karena itu ada beberapa upaya yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, sebagaimana dikatakan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa
“Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yakni sosialisasi di dua Kecamatan setiap tahun dengan  mengumpulkan    pewakilan-perwakilan  setiap  Desa,  mengenai  aturan  batas minimal usia kawin dan pencegahan pernikahan di bawah umur” 21
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, tujuan dari sosialisasi ini untuk memperkenalkan kepada  masyarakat  mengenai  aturan  tentang  batas  usia  minimal  kawin  bagi  pria  dan wanita dan juga resiko serta bahaya apabila pernikahan di bawah umur di lakukan.
Sosialisasi diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan khususnya bagi anak yang dinikahkan ketika belum cukup umur, selain itu agar masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan khususnya pernikahan di bawah umur.
Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga berupa adanya pemberian rekomendasi izin  dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  untuk melakukan  permohonan  dispensassi  kawin  pada  Pengadilan  Agama  Watampone. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si bahwa
“pemberian  rekomendasi  izin  dari  pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak juga disosialisasikan, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa saat ini  dalam  melakukan  permohonan  dispensasi  pada  pengadilan  tidak  lagi  sama  seperti dahulu,  dimana  pada  saat  ini  lebih  diperketat  dengan  memperhatikan  keadaan  calon mempelai apakah dalam keadaan darurat atau tidak” 22 Tabel 2 Tahun 2020 2021 2022/ Maret Diterima   Ditolak  Diterima   Ditolak  Diterima   Ditolak Jumlah 164 68 62 27 7 1
Sumber: Buku Permintaan rekomendasi Izin permohonan Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dari data tersebut di atas dapat dijadikan sebagai indikasi  keberhasilan sosialisasi yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak,  hal
21 Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
22 Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  permintaan  rekomendasi  izin  yang  ditolak  dari tahun ke tahun.
2. Melakukan Memorandum of Understanding  (MoU) dengan berbagai Instansi
Upaya  meminimalisir  penikahan  di  bawah  umur  tidak  hanya  dilakukan  dengan sosialisasi  di  masyarakat  melainkan  adanya  keterlibatan  semua  pihak  agar  usaha meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur  dapat  terlaksa  dengan  baik,  sebagaimana dijelaskan oleh Yuyun Prihatin, S. Prt, M.Si  bahwa
“Dalam  mengoptimalkan  upaya  meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur  Dinas Pemberdayaan  perempuan  dan  Perlindungan  Anak  tidak  melakukan  hal  tersebut melainkan telah dilakukan MoU dengan beberapa instansi yang terkait, agar semua pihak dapat terlibat dan upaya ini dapat optimal” 23
Berdsarkan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  anak  melakukan MoU dengan  13  Instansi  yang  ada  di Kabupaten  Bone  yakni 24 :  Pengadilan  Agama,  Kementrian  Agama,  Dinas  Pendidikan, Dinas  Sosial,  Dinas  Kependudukan  dan  Capil,  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Kominfo  dan Persandian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Polres Bone, Pemerintah Kecamatan dan Desa,dan Puspaga.
Instansi  yang  disebutkan  di  atas  memiliki  tugas  yang  berbeda-beda  dalam meningkatkan  upaya  meminimalisir  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur  Misalnya Dinas  Pendidikan  sosial  yang  memiliki  tugas  berupa  melakukan  pembinaan  dan memberdayakan  kelompok  kerja  guru  (kkg)  dalam  mengadvokasi  dan  sosialisasi pencegahan perkawinan anak.
Dari  ke  13  Instansi  tersebut  di  atas  memiliki  tugas  yang  berbeda  dalam  upaya meminimalisir  terjadinya  pernikahan  di  bawah  umur,  sehingga  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  tidak  sendirian  dalam  meminimalisir  terjadinya pernikahan di bawah umur, hal ini agar program meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dapat optimal dan mampu mengurangi pernikahan di bawah umur.

## 3. Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi
Rekomendasi  izin  tidak  dapat  diperoleh  begitu  saja,  hal  tersebut  karena  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  sangat  selektif  dalam  memberikan
23 Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
24 Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
rekomendasi  izin  tersebut,  hal  ini  sesuai  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019 perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Nomor 2 yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. 25 Sebagaimana diungkapkan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM,. bahwa
“pada  awal  berlakunya  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  kami  mulai  menjalankannya  di Januari tahun 2020 dengan memberikan rekomendasi kepada calon yang datang meminta, awal mulanya belum ada standar darurat atau mendesak yang diberlakukan seperti apa, akan  tetapi  setelah  3  bulan  berjalan  permintaan  rekomendasi  izin  terus  melonjak, sehingga  di  pihak  kami  terus  melakukan  rapat  dan  mencari  solusi  bagaimana  supaya permintaan  rekomendasi  ini  berkurang,  sehingga  pada  bulan  Mei  ditetapkan  bahwa keadaan yang mendesak yang dimaksud adalah dalam keadaan hamil atau menghamili” 26
Dinas  Pemberdayaan  perempuan  dan  Perlindungan  Anak  terus  melakukan  upaya agar  pernikahan  di  bawah  umur  dapat  berkurang,  hingga  pada  akhirnya  menetapkan bahwa  keadaan  mendesak  atau  darurat  yang  dimaksudkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  adalah  hamil  atau  menghamili  sebagaimana diungkapkan oleh Yuyun Prihatin, S.Ptr, M.Si bahwa:
“rekomendasi  izin  hanya  diberikan  kepada  calon  mempelai  yang  dalam  keadaan mendesak  atau  darurat  yakni  dalam  keadaan  hamil  atau  menghamili,  setelah  kami melakukan  berbagai  upaya,  alasan  bahwa  ingin  menikah  karena  faktor  ekonomi  atau meresahkan masyarakat tidak lagi dapat diberikan rekomendasi izin. ” 27
Tidak  berhenti  disitu  Dinas  Pemberdayan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak hanya  memberikan  rekomendasi  izin  kepada  mereka  yang  memiliki  alasan  hamil  atau menghamili dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan hamil  dan  bahkan  sebagian  dari  calon  mempelai  yang  datang  meminta  rekomendasi disarankan  untuk  melakukan  pemeriksaan  kehamilan  pada  klinik  Deng  Keisya,  hal
25 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas Undang-undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pasal 7, ayat 2.
26 Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  P2TP2A  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
27 Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
tersebut  dilakuakan  karena  Pihak  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  telah  melakukan  kerja  sama  dengan  klinik  tersebut  serta  alasan  lainnya  adalah bahwa untuk meminimalisir terjadinya manipulasi dokumen, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dra. Hj. Harfiah M.Si bahwa
“Calon mempelai yang meminta rekomendasi izin harus menyertakan bukti-bukti yang jelas apabila bukti tersebut meragukan terlebih yang masih dalam keadaan hamil muda karena  kondisi  perutnya  belum  terlihat  maka  dari  pihak  kami  menyarakan  untuk melakukan  pemeriksaan  pada  Klinik  Deng  Keisya,  hal  tersebut  agar  tidak  terjadi manipulasi dokumen jadi terkadang ada yang melakukan pemeriksaan sebanyak dua kali terlebih  yang  masih  hamil muda  karena belum  bisa  dibuktikan  dengan  melihat  bentuk fisik” 28
Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan perannya dengan sebaik mungkin, agar pernikahan di bawah umur hanya terjadi ketika sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain dengan menikah untuk kemaslahatan bersama.

## 4. Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai
Konseling  diberikan  kepada calon  mempelai  yang  akan  menikah  di  bawah  umur dan juga calon mempelai yang tidak diberikan  rekomendasi nikah berupa hal-hal yang dihadapi  apabila  pernikahan  di  bawah  umur  dilakukan.  Tujuan  dilakukan  konseling tersebut agar mampu menjalani kehidupan setelah menikah lebih efektif, efisen dan lebih alternatif dalam melakukan pemecahan  masalah mengingat umur mereka masih sangat dini  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Begitu  pula  bagi  calon  yang  tidak  diberikan rekomendasi izin mampu mempersiapkan diri dan lebih mengembangkan bakat di usia yang  masih  muda  ketimbang  harus  melakukan  pernikahan  di  usia  dini,  hal  tersebut  di utarakan oleh Agung Rachmadi, S. Sos, MM,. bahwa
“kami tidak melepas begitu saja calon mempelai yang datang meminta rekomendasi, baik itu  yang  diberikan  izin  maupun  yang  tidak  diberikan  izin,  kami  melakukan  tindakan lanjutan  berupa  konseling  mengenai  dampak  dan  resiko  serta  persiapan  yang  harus disiapkan apabila melakukan pernikahan di bawah umur” 29
28 Harfiah, Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
29 Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  P2TP2A  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diketahui kesuksesannya dari jumlah permohonan dispensasi kawin  yang  dikabulkan  oleh  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A  dari  tahun  ke tahun, sebagaimana yang di ungkapkan oleh, Drs. H. Kamaluddin, S.H bahwa
“Dengan adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi  Kawin,  dimana  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak memeliki  kewenangan  memberikan  rekomendasi  izin  sebelum  calon  mempelai melakukan  permohonan  dispensasi  pada  Pengadilan  Agama  terbukti  permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan” 30
Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sangat terlihat eksistensinya, hal tersebut dibuktikan dengan  permohonan  dispensasi  yang  dikabulkan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan sebagai   berikut:
Tabel 3 Bulan Tahun 2019 2020 2021 2022/Maret Januari 21 51 9 1 Februari 5 55 8 2 Maret 7 23 1 4 April 4 0 2 Mei 6 0 5 Juni 9 9 4 Juli 14 6 6 Agustus 18 7 1 September 20 7 5 Oktober 15 10 3 November 78 2 15 Desember 31 8 3 Jumlah 228 178 62 7
Sumber: http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sipp-pa-watampone, diakses pada tanggal 9 Mei 2022
Perubahan  usia  minimal  kawin  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan permohonan  dispensasi  pada  awal  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2019,  namun  setelah  diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  tentang
30 Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022
Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  mengakibatkan  permohonan dispensasi kawin mulai mengalami perubahan sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Dasri Akil, S.H bahwa
“Adanya  perubahan  usia  minimal  kawin  mengakibatkan  melonjaknyan  permohonan dispensasi kawin, hal ini karena pada awal berlakunya Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019    pihak  KUA  juga  melakukan  penolakan  terhadap calon  mempelai  yang  masih  di bawah  umur,  namun  kemudian  Perma  No.  5  diberlakukan  dengan  syarat  yang  ketat, permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan” 31
Dari  data  dan  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  peran  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam  meminimalisir  terjadinya pernikahan  di  bawah  umur  memberikan  pengaruh,  terlihat  dari  perubahan  jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pada Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mampu  menekan permohonan  dispensasi  kawin  pada  Pengadilan  Agama  yang  menjadi  indikasi menurunnya pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, hal ini menggambarkan bahwa instansi tersebut mampu melaksanakan kewenangannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Namun  disisi  lain  ,  berkurang  permintaan  dispensasi  kawin  pada  Pengadilan Agama  Watampone  sebagai  indikasi  berkurangnya  pernikahan  di  bawah  umur  yang terjadi  di  masyarakat  karena  ketatnya  pemberian  rekomendasi  izin,  hal  tersebut  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  dapat  menimbulkan  masalah  baru  yakni  dapat  menyebabkan terjadinya  pernikahan  di  bawah  tangan,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  bagi  mereka  yang tidak  memperoleh  rekomendasi  izin  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  mengambil  jalan  pintas  dengan  melakukan  pernikahan  di  bawah tangan. Meskipun pernikahan di bawah tangan dapat menimbulkan masalah baru seperti, anak  tidak  dapat  memperoleh  akta  kelahiran  yang  dapat  menimbulkan  masalah kedepannya  seperti  tidak  dapat  mendaftar  sekolah.    Namun  ada  jalan  lain  yang  dapat ditempuh agar pelaku nikah di bawah tangan dapat dimohonkan pada Pengadilan Agma Watampone  berupa  permohonan isbat nikah,  agar  perkawinan  yang  awalnya  tidak tercatat menjadi dapat tercatat melalui isbat nikah tersebut.
31 Dasri  Akil,  Hakim  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A,  Wawancara  oleh  Penulis  di Watampone, 12 Mei 2022.
Sehingga menurut peneliti perlu adanya upaya berupa tindakan lanjutan seperti pengawasan langsung kepada calon mempelai yang tidak diberikan rekomendasi izin agar tidak melakukan pernikahan di bawah tangan dan perlunya peningkatan akan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan agar tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan bersama terkhususnya bagi anak yang belum cukup umur agar senantiasa memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Selain itu agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak terulang kejadian yang sama secara berulang-ulang dikalangan anak di bawah umur, maka perlu adanya denda berupa membayar sejumlah uang kepada pihak yang berwenang. Ddengan begitu akan menciptakan  masyarakat  yang  lebih  was-was  dan  lebih  ketat  dalam  memberikan pengawasan  kepada  anak  mereka  sehingga  pergaulan  bebas  dikalangan  remaja  dapat berkurang.

## IV KESIMPULAN
1. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  adalah  suatu  badan  atau instansi  yang  memiliki  kedudukan  memberdayakan  perempuan  dan  memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone dan  Peraturan  Bupati  Bone  Nomor  69  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kewenanganya adalah  memberdyakan perempuan dan melindungi  anak  agar  tetap  memperoleh  hak-hak  mereka.  Dengan  dikeluarkannya Perma  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi  Kawin  semakin  mempertegas  kedudukan  dan  kewenangan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan terhadap  anak  khusunya  upaya  meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur,  karena pernikahan  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.
2. Respons Dinas Perdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal permohonan dispensasi  nikah  pada  Pengadilan  Agama  Watampone  memiliki  kewenangan memberikan  rekomendasi  izin  untuk  digunakan  dalam  melakukan  permohonan dispensasi kawin, tanpa ada rekomendasi izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, maka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone tidak dapat diproses.
3. Ada beberapa hal dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya  meminimalisir terjaadinya pernikahan d bawah umur yaitu:
• Sosialisai Kepada Masyarakat
• Melakukan Memorandum  Of  Understanding ( MoU) dengan  berbagai Instansi.
• Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi.
• Pemberian Konseling Kepada Calon Mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Rofiq, Hukum islam di Indonesia , Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1997 Husein  Umar, Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis Cet.  II;  Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1999
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Malang, 2007
Miles  B.  Matthew  dan  Huberman  A.  Michael, Analisis  Data  Kualitatif ,  Alih  Bahasa (terjemahan) oleh Tjetjep R. Rohidi  Jakarta: UI-Press, 1992
R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum , Cet. I; PT.Pradnya Paramitha: Jakarta, 1996
Rencana  Strategis  (Resntra  )  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadilii Permohonan Dispensasi Kawin
-------,, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pasal 7, ayat 1.
-------,, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang no.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan , Pasal 7, ayat 2.
-------, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 9, 11 dan 13.

## Jurnal
Kamarusdiana dan Ita Sofia “Dispensasi kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 1, 2020, h. 60.

## Responden
Agung Rachmadi, KA UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Agung  Rachmadi,  KA  UPTD  P2TP2ADinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Ardiansyah,  A.,  &  Nurjannah,  N.  (2022).  Upaya  Hakim  Mediator  Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 3 (2), 103-115. Arridha Ahmad, Staf Posbakum, Wawancara di Posbakum Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, 10 Februari 2021
Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, Wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 Mei 2022.
Harfiah,  Kabid  PPA  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.
Iriani,  Petugas  Informasi  Pengadilan  Agama  Watampone,  wawancara  oleh  Penulis  di Watampone, 13 April 2022.
Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, wawancara oleh Penulis, 14 April 2022
Tang,  Hakim  Pengadilan  Agama  Watampone  Kelas  I  A,  wawancara  oleh  Penulis,  20
April 2022
Yuyun  Prihatin,  Penyuluh  Sosial  Ahli  Muda  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, wawancara oleh Penulis di Watampone, 12 April 2022.