DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3

## Abstrak
Latar Belakang: Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hipertensi merupakan pemicu  utama penyakit kardiovaskular. SPM  Bidang  Kesehatan adalah ketentuan tentang  jenis dan  mutu pelayanan  dasar  yang merupakan  urusan pemerintahan  wajib  yang berhak diperoleh setiap WNI secara  minimal. Untuk  menjamin  kualitas pelayanan  dasar  pada masyarakat,  maka  Puskesmas  wajib  mengimplementasikan  standar  pelayanan  minimal  bidang  kesehatan.  Namun,  capaian  SPM-BK  pada penderita hipertensi di Puskesmas masih rendah.
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan SPM-BK pada penderita hipertensi di Puskesmas. Metode: Proses pencarian artikel dilakukan menggunaakan database Google Scholar dan Research Gate . Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah literatur berupa original article yang terbit dalam waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022, artikel sesuai dengan topik literature review ini, artikel penelitian  yang  menggunakan  metode  kualitatif  dengan berbagai pendekatan, free full text, open access, dan fokus pada kendala pelaksanaan SPM-BK pada penderita hipertensi di Puskesmas.
Hasil: Kendala dalam pelaksanaan SPM-BK pada penderita hipertensi di Puskesmas yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala,  kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM  yang  kurang, penjaringan  sasaran belum  optimal, dan faktor  eksternal  yaitu kesadaran masyarakat  yang  masih kurang.
Kesimpulan: Adanya kendala-kendala tersebut maka untuk mencapai target 100% berdasarkan Permenkes No.4 Tahun 2019 pada pelayanan dasar pada penderita hipertensi  masih sulit untuk dicapai. Belum tercapainya SPM juga menjadi indikasi bahwa  mutu pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas masih terbilang rendah.
Kata Kunci: Kendala; Hipertensi; Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Puskesmas

## The Indonesian Journal of Health Promotion

## ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Suci Ramadhani 1* , Dwi Sutiningsih 2 , Cahya Tri Purnami 3 1,2,3 Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro *Korespondensi Penulis : sucirmdh1999@gmail.com

## Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Penderita Hipertensi di Puskesmas : Literature Review

## Abstract
Introduction :  Hypertension  is  a  non-communicable  disease  (PTM)  which  has  increased  every  year.  Hypertension  is  the  main  trigger  of cardiovascular  disease.  SPM  in  the  Health  Sector  are  provisions  regarding  the  type  and  quality  of  basic  services  which  are  mandatory government  affairs  that  every  Indonesian  citizen  has  the  right  to  receive  at  a  minimum.  To  guarantee  the  quality  of  basic  services  to  the community, the Puskesmas is required to implement minimum service standards in the health sector. However, the achievement of  SPM-BK for hypertension sufferers at the Puskesmas is still low.
Objective: The  purpose  of  this  article  is  to  identify  the  obstacles  in  the  implementation  of  SPM-BK  for  hypertension  sufferers  at  the Puskesmas.
Method: The article search process was carried out using the Google Scholar and Research Gate databases. The inclusion criteria in this study were literature in the form of original articles published within the last 5 years from 2018-2022, articles according to the topic of this literature review, research articles using qualitative methods with various approaches, free full text, open access, and focus on the constraints on the implementation of SPM-BK in hypertensive patients at the health center.
Result: Obstancles in the implementation of MSS-BK for hypertension sufferers at the Puskesmas are inadequate facilities and infrastructure, health  workers  who  are  not  trained  enough,  recording  and  monitoring  are  not  carried  out  regularly,  lack  of  coordination  between  cross- programs and cross-sectoral, insufficient number of human resources, target selection has not optimal, and external factors, namely public awareness that is still lacking.
Conclusion: Due  to  these  obstancles,  achieving  the  100%  target  based  on  Permenkes  No.4  of  2019  on  basic  services  for  people  with hypertension  is  still  difficult  to  achieve.  The  not  yet  achieved  SPM  is  also  an  indication that the quality of health  services for  people  with hypertension at the Puskesmas is still relatively low.
Keywords: Hypertension; Implementation of Minimum Service Standards in the Health Sector; Obstacle; Public Health Center
Obstacles to Implementation of Minimum Service Standards in the Health Sector for Hypertension Sufferers at Health Centers : Literature Review

## Review Articles
Open Access

## MPPKI (April, 2023) Vol. 6. No. 4

## PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  kesehatan  dengan  angka  kematian  dan  kesakitan  yang  terus  meningkat  adalah  penyakit tidak menular (PTM). Hipertensi merupakan  salah  satu penyakit  tidak menular  (PTM). Hipertensi menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal yang pada tahun 2016 penyakit jantung dan stroke menjadi dua penyebab kematian utama di dunia (1).
Hipertensi  adalah  peningkatan  tekanan  darah  seseorang  yang  melebihi  batas  normal,  yaitu  tekanan  sistolik ≥120 milimeter raksa (mmHg) dan tekanan diastolik ≥80 mmHg. Berdasarkan hasil penelitian dari Bloch, (2016) kejadian  hipertensi  di  seluruh  dunia  mencapai  lebih  dari  1,3  milyar  orang,  yang  mana  angka  tersebut menggambarkan  31%  jumlah  penduduk  dewasa  di  dunia  yang  mengalami  peningkatan  sebesar  5,1%  lebih  besar dibanding prevalensi global pada tahun 2000-2010 (2).
Data  Riskesdas  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  prevalensi  TMD  mengalami  peningkatan  dibandingkan pada  tahun  2013.  Salah  satunya  adalah  penyakit  hipertensi  yang  mengalami  peningkatan  dari  25,8%  menjadi 34,1%. Oleh karena itu, penderita hipertensi memerlukan pelayanan kesehatan dan deteksi dini agar tidak semakin parah  dan  menimbulkan  komplikasi  penyakit  lainnya.  Untuk  mencegah  hal  tersebut,  salah  satunya  dengan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada masyarakat. Selain itu, hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang memiliki prevalensi tertinggi yang terdiagnosis di fasilitas kesehatan dengan jumlah kasus mencapai 185.857.  Estimasi  jumlah  kasus  hipertensi  di  Indonesia  pada  tahun  2018  sebanyak  63.309.620  orang,  sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi adalah 477.218 kematian (3).
Menurut  Permenkes  No.4  Tahun  2019  SPM  Bidang  Kesehatan  adalah  ketentuan  tentang  jenis  dan  mutu pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berhak  diperoleh  setiap  WNI  secara  minimal. Terdapat  12  indikator  dalam  pelaksanaan  SPM  Kesehatan  daerah  kabupaten/kota,  salah  satunya  ada  pelayanan kesehatan  penderita  hipertensi.  Capaian  pelayanan  kesehatan  pada  penderita  hipertensi  yaitu  100%.  Pelayanan kesehatan  penderita  hipertensi  terdiri  dari  standar  jumlah  dan  kualitas  barang  dan  atau  jasa,  standar  jumlah  dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis (4).
Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) berperan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian  target-target  SPM.  Standar  pelayanan  minimal  sebagai  salah  bentuk  penguatan  program  usaha kesehatan  masyarakat  (UKM)  di  Puskesmas.  Untuk  menjamin  kualitas  pelayanan  dasar  pada  masyarakat,  maka Puskesmas wajib mengimplementasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Standar pelayanan minimal di  bidang  kesehatan  bagi  penderita  hipertensi  merupakan  capaian  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam memberikan standar pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi yang dinilai dari persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sesuai standar di  wilayah kerjanya dalam kurun waktu  satu  tahun.  Pelaksanakaan  standar  pelayanan  minimal  pada  penderita  hipertensi  di  puskesmas  dijalankan melalui  tiga  program  terkait  yaitu  yaitu  PIS-PK  sebagai  penjaringan,  Posbindu,  dan  prolanis  sebagai  pelaksana rutin.
Berdasarkan  penelitian  Subekti,  (2021)  implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan  di Puskesmas belum berjalan optimal dan belum mencapai  target  SPM kesehatan yang disebabkan  leh beberapa hal yaitu  kekurangan  Sumber  Daya  Manusia,  banyaknya  tugas  rangkap  pada  Puskesmas,  masyarakat  yang  tertutup, hubungan  lintas  sektor  yang  tidak  optimal,  dan  keterbatasananggaran  sehingga  hal  tersebut  menjadi  kendala terutama di dalam proses pelayanan kesehatan (5).
Rendahnya  capaian  SPM  pada  penderita  hipertensi  diduga  karena  masih  banyaknya  kendala  dalam penyelanggaraan  pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas.  Perlu  dilakukan  analisa  mendalam  terkait  kendala-kendala dalam  pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal  bidang  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  studi  literatur  ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan standar  pelayanan minimal bidang kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas.

## METODE
Pencarian literatur dilakukan pada database Google Scholar dan Research Gate . Adapun artikel yang dicari merupakan  artikel  yang  terbit  pada  rentang  tahun  2018  hingga  tahun  2022  dengan  kata  kunci  yang  dipakai  pada penelitian  ini  yaitu  “kendala”  AND  “pelaksanaan  SPM-BK”,  AND,  “Hipertensi”,  AND  “Puskesmas”. Kriteria inklusi  dalam  penelitian  ini  adalah  literatur  berupa  original  article  yang  terbit  dalam  waktu  5  tahun  terakhir  dari tahun  2018-2022,  artikel  sesuai  dengan  topik  literature  review  ini,  artikel  penelitian  yang  menggunakan  metode kualitatif  dengan  berbagai  pendekatan, free  full  text,  open  access ,  membahas  kendala  pelaksanaan  Standar Pelayanan  Minimal  pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas,  tersedia  dalam  bahasa  indonesia.  Kriteria  eksklusi dalam  literature  review  ini  adalah  artikel  yang  tidak open  access ,  tidak  menggunakan  metode  kualitatif,  artikel yang  teks  lengkapnya  tidak  tersedia,  dan  artikel  yang  tidak  membahas  kendala  pelaksanaan  standar  pelayanan minimal  pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas.  Setelah  menemukan  artikel,  penulis  akan  melakukan  analisis
dengan membaca judul dan abstrak terlebih dahulu lalu menentukan artikel yang sesuai dengan inklusi yang telah ditentukan  kriteria . Tujuan  literature  ini  untuk  dianalisis  sehinga  berisi  pembahasan  dalam  bentuk  deskriptif  dan digabung  dengan  literature  lain  yang  juga  membahas  mengenai  pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal  bidang kesehatan pada penderita hipertensi di Puskesmas.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  pencarian  dengan  menggunakan  kata  kunci  dan  artikel  yang  terbit  pada  rentang  tahun 2018-2022  ditemukan  artikel  berjumlah  216  artikel.  Selanjutnya,  di  identifikasi  untuk  mengetahui  terdapatnya artikel  yang  terduplikasi  sehingga  artikel  yang  didapat  pada  tahap  identifikasi  menjadi  210  artikel.  Selanjutnya, artikel  tersebut  masuk  pada  tahap screening artikel  dieksklusi  karena  judul  dan  abstrak  yang  tidak  sesuai  dengan topik  penelitian,  bukan original  research ,  teks  tidak  lengkap,  dan  tidak  dapat  diakses.  Pada  tahap  ini  terdapat  47 artikel  dengan  teks  lengkap  yang  berpotensi.  Artikel  tersebut  di  eksklusi  karena  tidak  menggunakan  desain penelitian kualitatif, tidak fokus membahas standar pelayanan minimal bidang kesehatan pada penderita hipertensi, dan  tempat  penelitian  bukan  di  Puskesmas.  Setelah  discreening,  artikel  tersebut  masuk  pada  tahap  eligibility  dan menghasilkan 14 artikel yang memenuhi kriteria. Dari 14 artikel tersebut dieksklusi kembali karena ada beberapa artikel  yang  tidak  membahas  kendala  atau  hambatan  dalam  pelaksanaan  standar  pelayanan  minimal  bidang kesehatan  pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas.  Sehingga  diperoleh  5  artikel  yang  berkualitas  dan  memenuhi kriteria  yang  akan  dianalisis  berdasarkan  kesesuaian  topik  dan  hasil  penelitian  dari  setiap  artikelnya.  Proses pemilihin literature mengikuti panduan PRISMA yang digambarkan melalui PRISMA flowchart dibawah ini.
Gambar 1. PRISMA flow diagram
Tabel 1. Artikel yang layak masuk dalam proses studi literature review
Peneliti/Tahun Judul Metode Hasil Isnia Nur Maula/2020 Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Minimal pada Penderita Hipertensi Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.  Penelitian  ini berfokus  pada  evaluasi proses (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Bahwa  pelaksanakaan  SPM-BK  pada penderita  hipertensi  di  puskesmas Mayong I dilaksnakan oleh 3 program terkait yaitu PIS-PK sebagai penjaringan,  Posbindu  dan  prolanis sebagai  pelaksana  rutin.  Pelaksanaan SPM-BK  pada  penderita  hipertensi belum  berjalan  secara  maksimal, masih  terdapat  kendala  antara  lain penjaringan pasien belum

## MPPKI (April, 2023) Vol. 6. No. 4
menyeluruh, media KIE belum diterapkan, kurangnya SDM Kesehatan. Prakasita Artha Anindya, dkk / 2020 Upaya Menerapkan Standar Pelayanan  Minimal  di  Bidang Kesehatan  Berdasarkan  Indikator Pelayanan  Kesehatan  Hipertensi di Puskesmas Kota Semarang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara  indepth  interview dan data sekunder adalah dengan cara telaah dokumen. Informan utama berjumlah 4 orang dan  informan  triangulasi terdiri dari 10 orang. Puskesmas  kota  semarang  kesulitan dalam  mencapat  target  yang  terlah ditentukan (100%). Puskesmas mengalami kendala karena
kekurangan staf, sumber daya manusia  belum  mengetahui  dan memahami  Permenkes  No.4  Tahun 2019,  dan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi dalam pencapaian target yaitu masih ditemukan institusi jejaring yang belum melakukan pelaporan terhadap puskesmas. Farid Mursyid, dkk/2022 Sistem Pelaksanaan Layanan Penderita Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Terhadap Peningkatan Capaian Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  di Puskesmas: Service Implementation System for Patients  with  Hypertension  and Diabetes  Mellitus  to  Improve Minimum Service Standards (SPM)  in  Primary  Health  Care (Puskesmas). Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan  dilakukan  dengan melakukan potret terhadap  situasi  sosial yang  kemudian  diteliti secara  menyeluruh  dan wawancara dilakukan terhadap tujuh (7) informan utama dan satu (1) informan triangulasi. Penatalaksanaan  terpadu  PTM  di puskesmas  belum  berjalan  dengan optimal dikarenakan ketiadaan ruangan  klinik  PTM.  Pelatihan  kader posbindu dan pengelola PTM puskesmas  yang  sudah  lama  tidak dilaksanakan.  Pelayanan  kesehatan yang  sesuai  standar  sebagian  besar sudah diterapkan hanya jumlah posbindu yang baru terbentuk sebanyak  4  masih  kurang  jika dibandingkan  dengan  luas  wilayah sehingga  capaian  indikator  SPM belum sesuai target. Utami, dkk/ 2021 Evaluasi  Pelaksanaan  Program Penyakit  hipertensi Di Puskesmas Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Metode  penelitian  ini adalah  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif desain studi kasus, dengan jumlah sampel 8. Penentuan informan pada penelitian ini dengan  teknik  purposive sampling.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan ceklist observasi. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa input,  proses  dan  output  pelaksanaan program  penyakit  hipertensi  telah sesuai  standar  peraturan  menteri kesehatan dan buku pedoman penatalaksanaan  penyakit  hipertensi, namun  masih  ada  kendala  yang dialami oleh petugas kesehatan
Puskesmas Bogor Utara yaitu mengalami kesulitan untuk menyambungkan antara lintas program dan lintas sektoral. Mat Zudi, dkk/ 2021 Analisis  Implementasi  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif,  pengumpulan data  dilakukan  dengan cara  indepth  interview. Informasi  dikumpulkan dari  5  informan  yang terkait dalam pelaksanaan  SPM  terdiri dari  informan utama dan informan triangulasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  6  indikator  pelayanan  yang belum  memenuhi  target  SPM  salah satunya
pelayanan kesehatan penderita  hipertensi.  Beberapa  faktor yang  menghambat  laju  target  SPM diantaranya  kuantitas  dan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  kurang maksimal,  wilayah  demografi  yang luas juga berpengaruh terhadap sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan, budaya  dan  kesadaran  masyarakat sebagai faktor eksternal, serta
manajemen  monitoring  dan  evaluasi yang kurang optimal.
Berdasarkan  artikel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  SPM-BK  pada  penderita  hipertensi  di Puskesmas belum dapat mencapai target 100% karena mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala yaitu, sarana

## MPPKI (April, 2023) Vol. 6. No. 4
dan  prasarana  yang  belum  memadai,  Tenaga  kesehatan  yang  kurang  terlatih,  pencatatan  dan  pengawasan  tidak dilakukan  secara  berkala,  kurangnya  koordinasi  antara  lintas  program  dan  lintas  sektoral,  jumlah  SDM  yang kurang, penjaringan sasaran belum optimal, dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyrakat yang masih kurang.

## PEMBAHASAN Sarana dan prasaran yang belum memadai
Berdasarkan penelitian Mursyid et al., (2021) menjelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu kebutuhan  yang  harus  ada  dan  disediakan  untuk  setiap  pelayanan  kesehatan.  Kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan prasarana  harus  diperhatikan  dengan  baik  untuk  mendukung  terselenggaranya  kegiatan  pelayanan  kesehatan. Pencapaian standar pelayanan minimal bagi penderita hipertensi dapat mencapai target 100% jika didukung sarana dan prasarana yang memadai. Jika sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum memadai, seperti gedung spesifik untuk  pelayanan  PTM  yang  belum  memadai.  Pelayanan  bagi  penderita  hipertensi  di  puskesmas  umumnya  masih dilayani dengan pasien lain karena keterbatasan fasilitas gedung untuk pelayanan PTM tertentu (6). Hal ini sejalan dengan  penelitian  Yanti,  (2020)  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  menyebabkan  pelayanan  kesehatan  bagi penderita hipertensi tidak berjalan secara maksimal sehingga menjadi penghambat dalam  pencapaian  target SPM. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menjelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan (7).
Menurut penelitian Maula, (2018) menjelaskan bahwa media KIE tidak diterapkan di Puskesmas pada pasien hipertensi  saat  edukasi  maupun  konseling  karena  Puskesmas  kekurangan  media  promosi  kesehatan  tersebut  (8). Media KIE atau media edukasi yang ada di puskesmas sebagai media alat bantu dalam pemberian edukasi. Secara standar  pada  Permenkes  No  4  Tahun  2019,  media  KIE  pelayanan  hipertensi  seharusnya  tersedia  minimal  2  per puskesmas.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Fitri  et  al.,  (2021)  ketersediaan  media  edukasi  memiliki  peranan penting sebagai alat bantu dalam proses penyampain informasi (9).
Menurut  penelitian  Zudi  et  al.,  (2021)  Posbindu  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  merupakan  peran  serta masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  deteksi  dini  dan  pemantauan  faktor  risiko  PTM  yang  dilaksanakan  secara terpadu,  rutin,  dan  berkala.  Apabila,  jumlah  posbindu  tidak  mencukupi  maka  akan  menyebabkan  kegiatan penatalaksanaan  hipertensi  belum  berjalan  optimal  (10).  Perbandingan  jumlah  posbindu  yang  sedikit  dengan  luas wilayah  yang  luas  dapat  menyebabkan  capaian  indikator  SPM  belum  sesuai  target  (6).  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian Juita & Elfindri, (2022) bahwa jumlah posbindu dan peralatan atau kit posbindu yang belum tercukupi menyebabkan  pelaksanaan  Posbindu  PTM  belum  dapat  berjalan  optimal  sehingga  susah  untuk  mencapai  target yang telah ditentukan (11).
Masih  banyak  Puskesmas  yang  belum  menyediakan  layanan  puskesmas  keliling,  sehingga  pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau  seluruh  masyarakat diwilayah kerja Puskesmas. Puskesmas  keliling berfungsi untuk  meningkatkan  aksesibilitas  pelayanan  dan  penjangkauan  masyarakat  dengan  keterbatasan  transportasi. Dengan adanya puskesmas keliling, maka dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi (12).

## Tenaga Kesehatan yang kurang terlatih
Menurut  penelitian  Mursyid  et  al.,  (2022)  tenaga  kesehatan  yang  kurang  kompeten  disebabkan  karena kurangnya  pelatihan  yang  diberikan.  Pelatihan  kader  posbindu  dan  pengelola  PTM  Puskesmas  yang  sudah  lama tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas dalam melaksanakan SPM-BK pada  penderita  hipertensi  (6).  Selain  itu,  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  harus  diberikan  pelatihan  dan  sosialisasi untuk memahami Permenkes No. 4 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Karena terdapat beberapa  SDM Kesehatan di Puskesmas  yang belum mengetahui kebijakan tersebut  (13). Hal ini sejalan  dengan  penelitian  lain  Indriono,  (2020)  yang  menjelaskan  bahwa  faktor  pelatihan  merupakan  faktor  yang dapat membuat petugas kesehatan pengelola program PTM berhasil di Puskesmas (14). Apabila kegiatan pelatihan rutin  diberikan,  maka  kemampuan  dan  keterampilan  tenaga  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan dapat  meningkat.  Kompetensi  juga  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (15).

## Pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara berkala
Pencatatan  dan  pelaporan  tidak  dilakukan  secara  berkala  dapat  menjadi  kendala  capaian  spm  hipertensi. Pencatatan dan pelaporan dilakukan di Puskesmas kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Alur pelaporan  dilakukan  secara  berjenjang  dari  penanggung  jawab  program  di  Puskesmas,  lalu  melaporkan  kepada Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  kemudian  dikirim  ke  Dinas  Provinsi  dalam  bentuk  rekapan  capian  dalam  satu semester,  dan  disajikan  secara  praktis  oleh  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  yang  bisa  diakses  secara online.  Hal  ini  menjadi  kendala  karena  pencatatan  dan  pelaporan  tidak  dilakukan  setiap  bulan  sehingga  untuk mencapai  sasaran  tidak  dapat  diatasi  sedini  mungkin  (8).  Kendala  lain  yaitu  belum  semua  institusi  yang  terlibat

## MPPKI (April, 2023) Vol. 6. No. 4
dalam  jejaring  pelayanan  melakukan  pelaporan  terkait  pasien  yang  melakukan  pemeriksaan  selain  di  puskesmas. Disisi  lain  laporan  yang  berasal  dari  intitusi  pelayanan  jejaring  sangat  diperlukan  untuk  melakukan  perhitungan presentase  capaian  kinerja  puskesmas  (13).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Nurfikri  et  al.,  (2020)  bahwa  hasil pencatatan  skrinning  wajib  dilaporkan  untuk  mendukung  pencapaian  target  SPM.  Dimana  alur  pelaporan  dimulai dari  kader  kepada  pemegang  program  puskesmas.  Kemudian  setelah  data  direkap  akan  dilaporkan  kepada  Dinas Kesehatan (16).

## Kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral
Pelaksanaan  kegiatan  dari  setiap  program  sesuai  penjadwalan  pada  rencana  pelaksanaan  kegiatan  bulanan dan  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatan  puskesmas  memerlukan  keterpaduan  baik  lintas  program  maupun  lintas sektoral.  Dimana  keterpaduan  lintas  program  merupakan  keterpaduan  internal  puskesmas  yang  bertujuan  agar seluruh  petugas  mempunyai  rasa  memiliki  dan  motivasi  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  seluruh  kegiatan  yang diselenggarakan oleh puskesmas secara terintegrasi. Menurut penelitian Utami et al., (2021) pelaksanaan SPM-BK pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas  masih  ada  hambatan  karena  koordinasi  antara  lintas  program  dan  lintas sektor  yang  masih  kurang  sehingga  kegiatan  program  hipertensi  belum  dapat  berjalan  dengan  baik  (17).  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Asri  &  Budiono,  (2019)  yang  menjalaskan  partisipasi  lintas  sektor  diluar  sektor kesehatan  sangat berperan dalam mendukung terselenggaranya pelayanan  kesehatan secara optimal. Perlu adanya kerjasama antara lintas sektoral dan lintas program agar pelaksanaan program kesehatan yang direncanakan dapat berhasil dilaksanakan (18).

## Jumlah SDM yang kurang
Tenaga  kesehatan  sangat  berperan  penting  dalam  keberhasilan  pencapaian  standar  pelayanan  minimal kesehatan. Jumlah  sumber  daya  yang  belum  memadai  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pencapain  target  SPM. Kurangnya  jumlah tenaga kesehatan mengakibatkan tenaga  kesehatan lain memiliki tugas  ganda  atau beban  kerja ganda  sehingga  tidak  dapat  fokus  terhadap  tugas  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  (10).  Pada  penelitian  Isnia menjelaskan  keterbatasan  tenaga  kesehatan  apabila  di  dalam  suatu  organisasi  atau  puskesmas  terjadi  rangkap jabatan,  maka  tujuan  yang  akan  di  capai  tidak  akan  berjalan  efektif  atau  pelayanan  yang  diberikan  akan  tidak maksimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan manusia dalam melakukan pekerjaan (8). Hal ini sejalan dengan  penelitian  lain  yang  menjelaskan  kendala  dalam  pencapaian  SPM  di  Puskesmas  salah  satunya  karena kekurangan  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  (5).  Masih  banyak  SDM  yang  merangkap  tugas  dalam  memegang program  dimana  satu  petugas  tenaga  kesehatan  melakukan  dua  tugas  atau  lebih  untuk  meng-cover  tugas  yang kosong  karena  kekurangan  tenaga  kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Habibi  et  al.,  (2016)  yang menjalaskan  perlu  adanya  penambahan  jumlah  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  apabila  di  dalam  suatu  organisasi atau puskesmas terjadi rangkap jabatan, maka tujuan yang akan di capai tidak akan berjalan efektif atau pelayanan yang aadiberikan akan tidak maksimal (19).

## Penjaringan sasaran belum optimal
Penjaringan  sasaran  yang  belum  berjalan  optimal  dapat  menyebabkan  tidak  tercapainya  spm  hipertensi  di Puskesmas.  Kendala  pada  pelaksanaan  Standar  pelayanan  minimal  antara  lain  penjaringan  sasaran  pada  usia produktif belum maksimal dan PIS-PK belum berjalan sesuai target karena jumlah wilayah yang luas dengan akses jauh  dari  puskesmas  dan  jumlah  penduduk  yang  banyak  sehingga  belum  mencakup  seluruh  desa  di  dilayah  kerja puskesmas  (8).  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Virdasari  et  al.,  (2018)  yang  menjelaskan  kendala  yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan sasaran adalah wilayah kerja luas dengan jumlah penduduk yang banyak, warga tidak dapat ditemui daerah perumahan yang terkadang tidak membukakan pintu, hanya bertemu 1/2 orang dalam 1 keluarga, kurangnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antar petugas, dan kurangnya komitmen dari petugas. Untuk itu, perlu adanya koordinasi  baik  antar  tenaga pendataan maupun puskesmas dengan  lintas sektor guna memperlancar kegiatan pendataan keluarga (20).

## Kesadaran masyarakat yang masih kurang
Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas menjadi salah satu faktor kendala dalam pencapaian  target  SPM  di  Puskesmas.  Masyarakat  tidak  ikut  berpartisipasi  dan  kurang  mendukung  program- program  kesehatan  yang  dijalankan  oleh  Puskesmas  (10).  Suatu  kebijakan  dapat  berhasil  maka  dalam  prosesnya harus melibatkan masyarakat dan juga dalam mengimplementasikan kebijakan harus maksimal sehingga diperoleh hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rahmah  &  Parinduri, (2020) yang menjelaskan Ketercapaian target kinerja  SPM 100% harus diikuti dengan partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan SPM yang telah ditetapkan. Namun, pada keberjalanannya, tidak semua masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatan secara rutin sebelum merasakan

## MPPKI (April, 2023) Vol. 6. No. 4
gejala  sakit.  Banyak  masyarakat  usia  anak-anak  hingga  remaja  belum  memiliki  kepedulian  terhadap  kesehatan karena menganggap masih muda (21).

## KESIMPULAN
Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  SPM-BK  pada  penderita  hipertensi  di Puskesmas yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala, kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM  yang  kurang,  penjaringan  sasaran  belum  optimal,  dan  faktor  eksternal  yaitu  kesadaran  masyarakat  yang masih kurang. Karena, adanya kendala-kendala tersebut maka untuk mencapai target 100% berdasarkan Permenkes No.4  Tahun  2019  pada  pelayanan  dasar  pada  penderita  hipertensi  masih  sulit  untuk  dicapai.  Belum  tercapainya SPM  juga  menjadi  indikasi  bahwa  mutu  pelayanan  kesehatan  pada  penderita  hipertensi  di  Puskesmas  masih terbilang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO. Global Health Estimates 2016: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000- 2016. Geneva: World Health Organization. 2018.
2. Bloch, M. J. Worldwide prevalence of hypertension exceeds 1.3 billion. Journal of the American Society of Hypertension: JASH. 2016;10(10), 753-754.
3. Riskesdas.  Laporan  Nasional  Riset  Kesehatan  Dasar  2018.  Jakarta:  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia. 2018.
4. Kementrian  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2019  tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia; 2019.
5. Subekti, A. Analisis Faktor-Faktor Kendala di Dalam Penyelanggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  di  UPT  Puskesmas  Palengaan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Pamekasan.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB. 2021;9(2).
6. Mursyid,  F.,  Ahri,  R.  A.,  &  Suharni,  S.  Sistem  Pelaksanaan  Layanan  Penderita  Hipertensi  Dan  Diabetes Mellitus  Terhadap  Peningkatan  Capaian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  di  Puskesmas:  Service Implementation System for Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus to Improve Minimum Service Standards (SPM) in Primary Health Care (Puskesmas). Journal of Muslim Community Health. 2022;3(1), 1- 10.
7. Yanti,  I.  D.  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  di  Puskesmas Panglayungan Kota Tasikmalaya.  Actual Research Science Academic. 2020;5(1), 210-220.
8. Maula, I. N. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Penderita Hipertensi. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), 4(Special 4). 2020;799-811.
9. Fitri, A. S., Sriatmi, A., & Nandini, N. Penataksanaan Hipertensi Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. LINK, 17(2). 2021;105-112.
10. Zudi,  M.,  Suryoputro,  A.,  &  Arso,  S.  P.  Analisis  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang Kesehatan  Di  Puskesmas  Guntur  I  Kabupaten  Demak.  JKM  (Jurnal  Kesehatan  Masyarakat)  Cendekia Utama. 2021;8(2), 165-179.
11. Juita, I., & Elfindri, E. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Oleh Penderita Hipertensi di Puskesmas Agam Barat Kabupaten Agam Tahun 2022. Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan. 2022;2(2), 1-9
12. Herlina,  H.,  &  Yosephi,  V.  Perancangan  Sistem  Informasi  Puskel  Unit  Layanan  Puskesmas  Binanga Mamuju Berbasis Web. Journal Peqguruang, 1(1). 2019;16-20.
13. Anindya,  P.  A.,  Jati,  S.  P.,  &  Nandini,  N.  Upaya  Menerapkan  Standar  Pelayanan  Minimal  di  Bidang Kesehatan  Berdasarkan  Indikator  Pelayanan  Kesehatan  Hipertensi  di  Puskesmas  Kota  Semarang.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2020;10(2), 30-33.
14. Indriono,  A.  Implementasi  Standar  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  di  Kota Pekalongan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. 2020;19(1).
15. Rahmadani, A. N., Surjoputro, A., & Budiyanti, R. T. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita  Diabetes  Mellitus  Di  Puskesmas  Pandanaran  Kota  Semarang.  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat (Undip). 2021;9(2), 149-156.
16. Nurfikri, A., Supriadi, S., & Al Aufa, B. Evaluasi Pelayanan Posbindu Penyakit Tidak Menular di Wilayah Kerja Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon Pada Era Pandemi Covid-19. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan. 2020;3(1).
17. Utami,  G.  E.,  Dwimawati,  E.,  &  Pujiati,  S.  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Penyakit  hipertensi  Di
Puskesmas Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. PROMOTOR. 2021;4(2), 134-144.
18. Asri,  A.  C.,  &  Budiono,  I.  Pelaksanaan  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga  di Puskesmas. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development). 2019;3(4), 556-567.
19. Habibi,  Nurdiyanah,  Surahmawati,  &  Chaerunnisa,  N.  Gambaran  Pengelolaan  Pelayanan  Kesehatan Berdasarkan Fungsi Manajemen Pada Program Pengendalian Penyakit Menular Di Puskesmas Tamangapa Makassar Tahun 2016. Al-Shihah: Public Health Science Journal. 2016;43-54.
20. Virdasari, E., A, S. P., & F, E. Y. Analisis Kegiatan Pendataan Keluarga Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Kota Semarang (Studi Kasus pada Puskesmas Mijen). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). 2018;5-6.
21. Rahmah,  L.,  &  Parinduri,  S.  K.  Evaluasi  Standar  Pelayanan  Minimal  Pengendalian  Diabetes  Melitus  Di Puskesmas Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2019. PROMOTOR. 2020;3(3), 269-281.