## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali
I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya dan Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia sukadana.fhunwar@gmail.com

## Abstrak
Desa adat di Bali sebagaimana kini diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, memiliki sistem pemerintahan yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam desa adat meliputi bidang adat dan keagamaan, dimana  suatu  desa  adat  di  Bali  memiliki  aturan  adat  tersendiri  yang  dituangkan  dalam  awig-awig  desa. Pemerintahan  desa  adat  bersifat  otonom,  dalam  arti  setiap  desa  adat  mempunyai  aturan  tesendiri  yang  hanya berlaku bagi warga desa/ banjar yang bersangkutan. Secara umum aturan-aturan yang tertuang dalam awig-awig sama  sekali  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku  baik  di  tingkat  nasional  maupun  daerah. Tetapi  dalam  kenyataannya  masih  ditemukan  awig-awig  dibeberapa  desa  adat  yang  memuat  sanksi  yang  tidak cocok  lagi  dengan  perkembangan  jaman,  seperti  misalnya  masih  menerapkan  sanksi  adat  kasepekang  yaitu pengucilan dari pergaulan hidup bersama. Pengucilan warga masyarakat ini tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang sampai menutup akses ke luar dari tanah pekarangan rumahnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: (1) pengaturan sanksi dalam hukum adat Bali, dan (2) Faktor yang menjadi alasan diterapkannya sanksi adat kasepekang.  Tipe  penelitian  ini  adalah  empiris  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pengaturan sanksi adat tercantum dalam awig-awig  setiap  desa  adat  yaitu  indik  pamidanda  (perihal  sanksi);  Adapun  yang  menjadi  alasan  masih diterapkannya  sanksi  kasepekang  dalam  kehidupan  masyarakat  adalah  karena  yang  bersangkutan  bersikap keterlaluan  dan  sulit  dibina,  disamping  jenis  sanksi  ini  tercantum  dalam  awig-awig  sehingga  prajuru  adat (pemimpin adat) masih mempunyai landasan hukum untuk menerapkannya.
Kata Kunci: Hukum Adat Bali; Pelanggaran Awig-Awig; Sanksi Adat; Pengucilan

## Abstract
Traditional villages in Bali as now regulated through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019, have the same government system. Activities carried out in traditional villages cover the custom and religious fields, where a traditional village in Bali has its own customary rules which are outlined in the village awig-awig. Customary village government is autonomous, meaning that each customary village has its own rules which only apply to the residents of the village / banjar concerned. In general, the rules contained in awig-awig must not at all conflict with the prevailing regulations at the national or regional levels. But in reality there are still awig-awig in some traditional  villages  that  contain  sanctions  that  are  no  longer  suitable  to  the  times,  such  as  still  applying  the Kasepekang  customary  sanction,  namely  exclusion  from  the  association  of  living  together.  The  exclusion  of members of the community is not half-hearted, and some have even closed off access to the outside of their home yard. The problems examined in this study: (1) the regulation of sanctions in Balinese customary law, and (2) the factors  that  become  the  reasons  for  the  implementation  of  the  kasepekang  customary  sanctions.  This  type  of research  is  empirical  with  data  collection  techniques  using  interviews  with  informants.  Based  on  the  research results, it can be said that the customary sanctions arrangements are listed in the awig-awig of each customary village,  namely  indik  pamidanda  (regarding  sanctions);  As  for  the  reason  that  the  kasepekang  sanction  is  still being applied in people's lives is because the person concerned is outrageous and difficult to foster, besides this type of sanction is stated in awig-awig so that the prajuru adat (traditional leader) still has a legal basis to apply it.
Keywords: Balinese Customary Law; Violation Of Awig-Awig; Customary Sanctions; Exclusion
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 72
Published: 30/01/2021
How To Cite:
Sukadana,  I.  K.,  Sudibya,  D.  G.,  &  Karma,  N.  M.  S. ( 2021).  Sanksi  Kasepekang  Dalam  Hukum  Adat  Bali. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa . 15 (1).  Pp  72-79. https:// doi.org/10.22225/kw.15.1.2819.72-79

## I.  PENDAHULUAN
Desa adat memiliki sistem pemerintahan yang hampir  sama  diseluruh  Bali,  yaitu  terdiri  dari Bendesa  Adat atau Kelian  Adat sebagai  kepala desa  adat, Petajuh  Bendesa sebagai  wakilnya, penyarikan sebagai  sekretaris, patengen sebagai bendahara , Sinoman atau Kasinoman sebagai juru arah ( Sirtha, 2008 ). Anggota desa adat dinamakan sebagai krama  adat atau  sering  disebut krama desa . Namun ada juga di beberapa tempat, krama tersebut  digolongkan  lagi  menurut  status  pribadi dan perkawinannya. Prajuru desa adat merupakan perangkat  desa  adat  yang  berfungsi  untuk senantiasa  menjaga  kesuciaan  dan  keselarasan serta  keserasian  kehidupan  dalam  desa  adat dengan menjaga ketertiban, keamanan dalam arti yang  dinamis  bersama-sama  segenap  anggota masyarakat adatnya, guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
Prajuru desa  adat  dalam  melaksanakan tugasnya , berpegang  kepada  aturan-aturan  yang ditentukan  dalam awig-awig yang  di  dalamnya memiliki  satua-satuan kahyangan  tiga .  Secara garis  besar awig-awig mengatur  hubungan anggota  masyarakat  adat  dalam  keyakinannya terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  / Sanghyang Widhi  Wasa ,  hubungan  antar  sesama  anggota masyarakat  adat  dan  hubungan  anggota masyarakat  dengan  wilayah  dan  lingkungannya ( Windia, 2014 ).
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  desa  adat meliputi  bidang  adat  dan  keagamaan,  dimana suatu  desa  adat  di  Bali  memiliki  aturan  adat tersendiri  yang  dituangkan  dalam awig-awig desa.  Dari  segi  pemerintahan  adat,  masing- masing  desa  adat  bersifat  otonom,  dalam  arti setiap desa adat mempunyai aturan tesendiri yang hanya  berlaku  bagi  warga  desa/  banjar  yang bersangkutan.  Sifat  otonom  desa  adat  di  atas meliputi  pengaturan  warga  melalui  pembuatan awig-awig ataupun pararem. Isi awig-awig pada suatu desa adat tertentu masih dijumpai ada yang tidak  sesuai  dengan  perkembangan  jaman, utamanya dalam perihal sanksi terlebih lagi dalam implementasinya. Suatu hal yang menonjol dalam hal  penerapan  sanksi kasepekang yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan  atau  Hak Asasi Manusia (HAM).
Pada  penelitian  sebelumnya,  ( Wibawa  & Wiradnyana,  2017 )  menemukan  bahwa  sanksi kasepekang  dinilai  melanggar  HAM  karena sanksi kasepekang terhadap seseorang, itu berarti
orang  yang  bersangkutan  tidak  diajak  bertegur sapa atau berkomunikasi padahal dalam rumusan HAM  terkait  dengan  hak  atas  kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka permasalahan  yang  dibahas  dalam  artikel  ini adalah  Bagaimana  pengaturan  sanksi  dalam Hukum  Adat  Bali  dan  Mengapa  sanksi  adat kasepekang masih diterapkan pada masyarakat?.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengakuan Terhadap Hukum Adat
Hukum  adat  adalah  sistem  hukum  yang dikenal  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial  di Indonesia  dan  juga  beberapa  negara  di  Asia. Hukum  adat  tersebut  bersumber  dari  peraturan hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan berkembang  serta  dipertahankan  berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.
Berbagai aturan hukum tidak tertulis terbentuk dari berbagai kebiasaan-kebiasaan dalam pergaulan hidup masyarakat, selanjutnya dipandang sebagai adat dan pada akhirnya dipakai sebagai kaidah bersanksi. Masyarakat bersangkutan sebagai pengguna tetap memberikan  penghormatan  sehingga  terus dipertahankan  karena  dirasakan  memberikan manfaat yaitu kedamaian dalam pergaulan.
Hukum  adat  dapat  eksis  di  lingkungan masyarakat  oleh  karena  mengandung  nilai-nilai yang sejalan dengan jiwa masyarakat bersangkutan.  Berkaitan  dengan  hukum  adat  ini terdapat  unsur  yang  menguatkan  hukum  adat  itu yaitu  sanksi  hukum  adat  itu  sendiri.  Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan, yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau  daerah  yang  dianggap  memiliki  nilai  yang dijunjung  masyarakatnya.  Adat  telah  melembaga dalam kehidupan masyarakat yang berupa tradisi atau  kebiasaan  mampu  mengendalikan  perilaku warga masyarakatnya.
Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti  Hukum  Adat  pada  umumnya  memang belum/ tidak  tertulis.  Oleh  karena  itu  dilihat  dari mata  seorang  ahli  hukum  memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan  perasaan  pula.  Jika  dibuka  dan  dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturanperaturan  dalam  hukum  adat  yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan
Halaman 73 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali
dapat  dituntut  dan  kemudian  dihukum.  Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup  karena  dia  menjelmakan  perasaan  hukum yang  nyata  dari  rakyat  sesuai  dengan  fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.
Apabila  ditelusuri  banyak  para  ahli  hukum yang  meberikan  definisi  mengenai  hukum  adat diantaranya  Prof.  Soepomo,  merumuskan  hukum adat  adalah  synomim  dari  hukum  yang  tidak tertulis  di  dalam  peraturan  legislative  (statuary law),  hukum  yang  hidup  sebagai  konvensi  di badan-badan  hukum  Negara  (Parlemen,  Dewan Propinsi  dan  sebagainya),  hukum  yang  hidup sebagai  peraturan  kebiasaan  yang  dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.  Soekanto  juga  merumuskan  hukum adat  sebagai  komplek  adat  adat  inilah  yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan  mempunyai sanksi  (dari  itu  hukum),  jadi  mempunyai  akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat. Suroyo Wignjodipuro  mengemukakan  pendapat  adat adalah  suatu  kompleks  norma-norma  yang bersumber  apada  perasaan  keadilan  rakyat  yang selalu  berkembang  serta  meliputi  peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam  masyarakat,  sebagian  besar  tidak  tertulis, karena  mempunyai  akibat  hukum  (sanksi).  Dan tokoh  yang  terkenakl  seperti  Van  Vallenhoven yang  pertama  kali  menyebut  hukum  adat memberikan  definisi  hukum  adat  sebagai himpunan  peraturan  tentang  perilaku  yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu  pihak  yang  mempunyai  sanksi  (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan  tidak  dikodifikasikan  (karena  adat). Abdulrahman  selanjutnya  menegaskan  rumusan Van Vallenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada  jaman  tersebut  bukan  untuk  Hukum  Adat pada masa kini.
Ada empat fungsi yang berkaitan dengan hak- hak  tradisional  dalam  persekutuan  masyarakat pedesaan berkenan dengan menjaga tata harmoni antara masyarakat dengan tata semesta meliputi : fungsi  pemerintahan,  fungsi  pemeliharaan  roh, fungsi  pemeliharaan  agama,  fungsi  pembinaan hukum  adat  ( Koesnoe,  1979 ).  Hukum  adat  yang dikenal  sebagai  hukum  tidak  tertulis  jika ditelusuri  dalam  sejarahnya  sudah  diakui keberadaannya  sudah  sejak  jaman  penjajahan Belanda,  misalnya  adanya  hukum  yang  berlaku sesuai dengan penggolongan penduduk
berdasarkan  ketentuan  Pasal  131 Indische Staatregeling (IS).  Demikian  pula  setelah kemerdekaan,  hukum  adat  telah  mendapat pengakuan  sesuai  tercantum  dalam  Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945.
Apabila  dihubungkan  dengan  peraturan perundang-undangan  (hukum  positif)  dalam system hukum  Indonesia, sistem hukum nasional akan  mendahulukan  hukum  tertulis  dari  hukum tidak  hukum  tidak  tertulis  jika  terjadi  benturan. Jika  hukum  tertulis tidak  mengatur  maka  hukum tidak  tertulis  otomatis  diberlakukan.  Jadi  peran hukum adat sebagai hukum tidak tertulis bersifat anvullend (mengisi)  terhadap  hukum  tertulis. Sistem  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis keduanya  saling  melengkapi  satu  sama  lain, sekalipun  hukum  tertulis  mendapat  prioritas. Walaupun  hukum  adat  berbeda  dengan  undang- undang,  hukum  adat  tetap  mempunyai  kekuatan yang  legal  karena  masyarakat  tetap  menaatinya. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis masing-masing mempunyai kebaikan dan kelemahan ( Ranggawidjaja, 1998 ).
Berbicara  mengenai  hukum  adat  maka  tidak bisa  terlepas  dari  masyarakat  hukum  adat. Apabila dilihat dari segi terminologis maka dapat dijabarkan bahwa Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama  antara  berbagai  kelompok,  penggolongan, dan  pengawasan  tingkah  laku  serta  kebiasaan- kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk  kehidupan  bersama  untuk  jangka  waktu yang  cukup  lama  sehingga  menghasilkan  suatu adat  istiadat,  masyarakat  merupakan  setiap kelompok  manusia  yang  telah  hidup  dan  bekerja bersama  cukup  lama,  sehingga  mereka  dapat mengatur  diri  mereka  dan  menganggap  diri mereka  sebagai  suatu  kesatuan  sosial  dengan batas-batas  yang  dirumuskan  dengan  jelas sedangkan  masyarakat  adalah  orang-orang  yang hidup  bersama  yang  menghasilkan  kebudayaan dan  mereka  mempunyai  kesamaan  wilayah, identitas,  mempunyai  kebiasaan,  tradisi,  sikap, dan  perasaan  persatuan  yang  diikat  oleh kesamaan.
Hukum  adat  memandang  masyarakat  sebagai suatu  jenis  hidup  bersama  dimana  manusia memandang  sesamanya  manusia  sebagai  tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan  kebudayaan  karena  setiap  anggota kelompok  merasa  dirinya  terikat  satu  dengan yang lainnya. Beberapa pendapat para ahli di atas dapat  disimpulkan  masyarakat  memiliki  arti  ikut
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 74
serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris  disebut  society.  Bisa  dikatakan  bahwa masyarakat  adalah  sekumpulan  manusia  yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai  kesamaan  budaya,  wilayah,  dan identitas,  mempunyai  kebiasaan,  tradisi,  sikap, dan  perasaan  persatuan  yang  diikat  oleh kesamaan.
Istilah  masyarakat  hukum  adat  sering  juga disebut  dengan  persekutuan  hukum  adat  yang pada  hakekatnya  merupakan  terjemahan  dari adatrechtsgmeenschap .  Masyarakat  Indonesia yang  terdiri  dari  berbagai  corak  dan  struktur kemasyarakatannya beraneka ragam dan sebagian terbesar  penduduknya  bermukim  di  pedesaan. Beberapa  ahli  membedakan  istilah  masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat. Masyarakat hokum  adat  merupakan  terjemahan  dari adatrechtsgmeenschap dan  masyarakat  hokum merupakan terjemahan indigenous people (Samosir, 2013) .
Hukum  Adat  Bali  adalah  komplek  norma- norma,  baik  dalam  wujud  tertulis  maupun  tidak tertulis,  berisi  perintah,  kebolehan  dan  larangan, yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  Bali  yang menyangkut hubungan antara manusia, hubungan manusia  dengan  alam,  dan  manusia  dengan Tuhannya.  Apabila  keharmonisan  hubungan  ini terganggu  maka  haruslah  ada  upaya-upaya  atau tindakan-tindakan  hukum  yang  mengembalikan keseimbangan  tersebut,  berupa  reaksi  adat  atau sanksi adat ( Sudantra & Parwata, 2006 ).

## Sanksi Adat dan Penerapannya
Sanksi  adat  merupakan  salah  satu  reaksi  adat terhadap  tidak  dilaksanakannya  peraturan- peraturan  adat  sanksi  ini  dimaksudkan  untuk mengembalikan  keseimbangan  yang  terganggu akibat  adanya  pelanggaran  adat.  Sanksi  adat  ini selalu  disertai  dengan  suatu  kejadian  atau perbuatan  yang  harus  dipertanggungjawabkan oleh  si  pelaku  maupun  keluarganya.  Biasanya, perbuatan  atau  kejadian  dalam  melakukannya sanksi  adat  itu  selalu  disertai  dengan  upacara yang di Bali dikenal dengan istilah pemarisuddhan yaitu  upacara  pembersihan  desa (adat)  dari  perasaan  kotor  alam  gaib  ( Suartha, 2015 ).
Desa  Adat  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali mempunyai suatu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama  pergaulan hidup  masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun  berada  dalam  ikatan Kahyangan  Tiga
(Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah dan harta  kekayaan  sendiri  serta  berhak  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Hukum  adat  yang  ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kata sepakat yang  tertuang  dalam awig-awig dan pararem, yakni sanksi berupa teguran serta peringatan bagi yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Dapat diartikan  ini  sebatas  tindakan  adat  atas pelanggaran  warganya  sesuai  aturan  yang disepakati.
Awig-awig desa  Adat  ini  berisi  aturan  yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk tercipta keserasian dan keselaran setiap hubungan hukum  dalam  masyarakat. Awig-awig tersebut dibuat  dan  ditetapkan  oleh krama  desa berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh krama  desa itu  sendiri  dan  yang  terpenting adalah awig-awig itu  merupakan  pengikat persatuan  dan  kesatuan krama  desa guna menjamin  adanya  kekompakan  dan  keutuhan dalam  menyatukan  tujuan  bersama,  mewujudkan kehidupan  yang  aman,  tentram,  tertib  dan sejahtera demi kedamaian desa. secara garis besar awig-awig merupakan  kontrol  sosial  yang berfungsi  mempertahankan  kaidah-kaidah/nilai- nilai  yang  ada.  bertujuan  untuk  mengembalikan keseimbangan yang terganggu dengan menjatuhkan  sanksi  negatif  terhadap  warga  yang melanggar  atau  menyimpang  dari  nilai-nilai  atau kaidah-kaidah yang berlaku.
Terhadap  suatu  peraturan  masyarakat  wajib untuk  mematuhinya,  termasuk  juga  di  desa  adat yang  mempunyai  peraturan  atau awig-awig, apabila  dilanggar  akan  dikenakan  sanksi  adat. Ada  salah  satu  sanksi  yang  sangat  ditakuti  oleh masyarakat di desa adat yaitu sanksi kasepekang. Dikarenakan  hak  dan  kewajiban  mereka  dibatasi dan  berlaku  juga  bagi  keturunannya,  misalnya dilarang  ikut  serta  dalam ayah-ayahan (gotong- royong),  persembahyangan  di  pura,  penggunaan balai  banjar,  tidak  mendapatkan pemangku (pendeta)  saat  melakukan  upacara,  tidak  diajak berbicara,  dikucilkan,  dan  tidak  mendapatkan tempat  pemakaman  di  desa.  Warga  yang  sudah terkena  sanksi kasepekang bermaksud  ingin kembali  menjadi  warga  setempat  kemungkinan bisa  dikembalikan  lagi  setelah  memenuhi  syarat dan  kewajibannya  untuk  membayar  semacam penanjung  batu (ganti  kerugian)  atau  upacara guru piduka (memohon pengampunan).
Dilihat dari soal tata masyarakat di Bali, maka tidak akan berlebihan jika awig-awig itulah yang menonjol  paling  ke  depan  dimasyarakat  adat.
Halaman 75
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali
Awig-awig yang lekat dengan soal-soal “terdalam disegi  lahir  dan  batin  masyarakat  adat,  dan  ini bukan  hal  yang  ajaib  sebab awig-awig itu mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga  mengatur  hubungan  vertikal  masyarakat secara  individu  atau  kelompok  kepada Sang Hyang  Widhi  Wasa (Tuhan  Yang  Maha  Esa). Sanksi  adat  selalu  tumbuh  sejalan  dengan perjalanan  penghormatan  tata  dan  kemanfaatan tata untuk masyarakat. Kaidah-kaidah hukum adat yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  jiwa  dan  rasa kepatuhan masyarakat, otomatis akan ditinggalkan.  Sedang  yang  masih  selaras  akan selalu  terbawa  oleh  perkembangan  dan  kaidah- kaidah  yang  dianggap  patut  serta  perlu  untuk memelihara  perjalanan  kehidupan  masyarakat akan  tumbuh  lagi  melingkari  masyarakat  lain ( Artadi, 2003 ).
Membahas awig-awig Berbicara  soal  tata yang  satu  ini  di  Bali,  tidak  lepas  dari  berbagai macam  bentuk  lain  yang  pada  kenyataannya sering  dikaburkan  pengertiannya.  Menurut pengamatan  pada  berbagai  desa  di  Bali  terlihat adanya tata dalam nama lain yang disebut sebagai sima,  peswara/titiswara .  Kedua  hal  tersebut dasarnya juga menunjuk kepada soal kaidah yang mengatur  segi-segi  kehidupan  masyarakat  adat. Namun  kemudian  untuk  memperjelas  dimana letak awig-awig itu  diantara  macam  bentuk  tata tadi,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan sima adalah  suatu  tata masyarakat  adat  yang  umumnya  tidak  tertulis namun ditaati turun temurun. Sedangkan paswara adalah  suatu  tata  lain  yang  penjelmaannya  dari kehendak  penguasa  zaman  dulu  (raja-raja)  yang pada  hakikatnya  juga  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat adat.
Awig-awig pada  dasarnya  itu  tumbuh  dari bawah yaitu dari ketulusan masyarakat adat untuk kepentingan  ketentraman  dan  keharmonisan masyarakat  adat  itu  sendiri.  Sedangkan  di  jaman kini  segala  peraturan  yang  ditimpakan  kepada masyarakat  untuk  mengatur  kehidupan  dalam rangka  bernegara.  Dengan  demikian  dapat ditegaskan  bahwa awig-awig yang  tumbuh  dan mengikuti perkembangan masyarakat mampunyai kekuatan  berlaku  karena  ia  lekat  dan  diperlukan karena dirasa mutlak untuk tentram.
Awig-awig di  Bali  sekiranya  perlu  dicarikan jalan  penyegarannya  dimasa  yang  akan  datang dalam arti bahwa awig-awig itu tidak hanya untuk diakui  saja  tetapi  diperhatikan  keadaannya  yang bisa  saja  bergesekan  dengan  hukum  tertulis
lainnya.  Kepastian  hukum  yang  dikejar  oleh hukum  positif  itu  berbenturan  dengan  kabutuhan keseimbangan dan harmonisasi kelompok masyarakat  adat  yang  diatur  oleh  a wig-awig masyarakat adat di Bali.
Disetiap desa adat mempunyai awig-awig , dan warga  desa  adat  sangat  menghargai pararem dan awig-awig dan  bahkan  ada  kecenderungan bahwa  mereka  lebih  takut  sanksi  adat  dibanding terhadap  sanksi  hukum  Negara.  Karena  begitu patuhnya  adat  mereka,  maka  ada  kecenderungan bahwa  keluarga  besar  mengikat  warga  Bali dimanapun  ia  berada. Awig-awig di  desa  adat yang satu bisa berbeda dengan awig-awig di desa lain,  dikarenakan  atas  kesepakatan  warga  maka awig-awig dapat  diubah,  walaupun  untuk perubahan  bukan  suatu  hal  yang  mudah,  oleh karena  mesti  mengikuti  ketentuan  sebagaimana diatur dalam pawos nguwah-nguwuhin awig-awig (pasal  khusus  yang  mengatur  perihal  ketentuan mengubah awig-awig ).
Jelaslah  bahwa  eksistensi  sanksi  adat  di  Bali sangat kuat , dan menyeluruh untuk aturan hukum di  masyarakat  utamanya  di  kawasan  desa  adat. Hal ini disebabkan semuanya telah mengacu pada landasan  filosofis  masyarakat  adat  Bali  yakni tri kaya parisuda dan tri hita karana . Pemberlakuan awig-awig yang  ada  di  Desa  Adat,  sanksi  adat ( danda / pamidanda ) masih eksis dan berlaku di lingkungan  masyarakat  adat.  Apabila  ada masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan  maka  yang  bersangkutan  akan dikenakan sanksi adat.
Sanksi  adat  merupakan  suatu  reaksi  adat terhadap  pelanggaran  aturan-aturan  adat  usaha- usaha  yang  dilakukan  untuk  mengembalikan ketidakseimbangan pula termasuk pula ketidakseimbangan  yang  bersifat  magis  akibat adanya  gangguan  yang  merupakan  pelanggaran adat. Di dalam awig-awig reaksi adat atau sanksi adat dikenal dengan istilah pamidanda.
Sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat, Desa  Adat  diikat  oleh  aturan  adat  atau  hukum adat  yang  tumbuh  dan  berkembangan  dalam lingkungan  masyarakat  setempat,  yang  lebih dikenal  adalah  dalam  bentuk awig-awig yang merupakan  pedoman  dasar  dari  desa  adat  dalam pemerintahannya.  Apabila  ada krama desa  adat yang  melanggar  aturan  desa  akan  dikenakan sanksi adat.
Desa  Adat  di  Bali  sebagai  kesatuan masyarakat  adat  memilik  berbagai  jenis  sanksi
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 76
adat,  seperti  dapat  klasifikasikan  menjadi  tiga, yang dikenal dengan tri danda (tiga sanksi) yang terdiri  dari  : Arta  Danda,  Jiwa  Danda dan Sangaskara Danda ( Windia & Sudantra, 2006 ) . Arta  Danda yaitu  sanksi  berupa  harta  benda atau benda-benda materiil, Contohnya
 Danda  artha ,  seperti  :  dosa, danda  saha panikel-nikelnya  miwah  panikel  urunan. (denda berupa uang beserta denda-denda yang lainnya).
 Kataban . (diambil dan dimiliki).
 Kedaut karang ayahan desanya. (diambil-alih tempat  kediamannya  yang  berupa  karang ayahan desa).
 Kerampag (harta miliknya diambil paksa atau dirampas).
 Ganti rugi berupa benda-benda materiil.
 Ngingu banjar /desa (menjamu seluruh anggota banjar/desa).
Jiwa  Danda (sanksi  berupa  penderitaan jasmani dan rohani/jiwa). Contoh :
 Kapademang (dibunuh).
 Katugel limane (dipotong tangannya).
 Sangaskara , pemarisuda, prayascita, (upacara pembersihan).
 Mengaksama,  mapilaku,  lumaku,  mengolas- olas, nyuaka. (minta maaf).
 Matirta gemana atau matirta yatra (melakukan  perjalanan  suci,  untuk  golongan pendeta).
 Kaselong (dibuang  ke  luar  kerajaan  bahkan adakalanya ke luar Bali).
 Mapulang ke pasih. (ditenggelamkan ke laut).
 Kablagbag (dipasung).
 Katundung, kairid. (diusir).
 Kasepekang, kanoroyang (tidak diajak ngomong/dikucilkan).
 Ayahan  panukun  kasisipan (wajib  kerja pengganti kesalahan).
 Kawusang mabanjar/madesa adat (diberhentikan sebagai warga desa/banjar).
 Tan  polih  suaran  kulkul  matehin  pikenoh kapuikin. (untuk  sementara  dianggap  bukan
warga, yang ditandai dengan tidak mendapatkan  pemberitahuan  sesuatu  atau sama dengan dikucilkan).
 Kalatengan .  (disiksa  menggunakan  daun lateng).
 Kaople (diarak keliling desa).
 Kapelungguh,  kapesajen,  karepotang (diberi peringatan lisan).
 Ganti rugi immateriil (mengawini gadis).
 Kagingsiran (ditempatkan  sementara  dekat kuburan atau di luar tegak desa).
Sangaskara Danda (sanksi berupa
pelaksanaan  upacara  tertentu,  sesuai  dengan ajaran  agama  Hindu).  Contohnya:  pelaksanaan upacara pemarisuda,  prayascita, dan  lain-lain upacara  pembersihan  yang  dimaksudkan  untuk mengembalikan keseimbangan magis.
Khusus  untuk  jenis  sanksi kasepekang, desa adat  di  Bali  banyak  mencantumkan  dalam awig- awig ,  terutama awig-awig yang  sudah  lama disuratkan. kasepekang berasal  dari  kata sepi ikang yang  mempunyai  arti  'tidak  diajak  bicara' atau 'dikucilkan'. dan pendapat lainnya kasepekang berasal  dari  kata sepek yang mengandung  arti  'mempermasalahkan  dihadapan orang'.  Kamus  Bali-Indonesia  yang  dikeluarkan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali, kata sepek diartikan sebagai 'kucilkan', sedangkan
kasepekang sama  dengan  'dikucilkan'.  Dengan demikian kasepekang artinya  tidak  diajak ngomong, kasepekang banjar artinya tidak diajak ngomong  oleh  seluruh  anggota  banjar  dan  atau warga adat setempat.
Perihal  jenis-jenis  sanksi  adat  dalam  hukum adat  Bali  dapat  ditemukan  pengaturannya  dalam satu sarggah (bab) tersendiri  yang  berjudul “ wicara lan pamidanda ” dalam setiap awig-awig, sedangkan  besaran  sanksinya  biasanya  diatur dalam pararem masing-masing desa adat. Sarggah ini  dibagi  dalam  dua palet (bagian)  yaitu indik wicara (perihal  pelanggaran/sengketa/peristiwa hukum)  dan indik  pamidanda (perihal  sanksi) selanjutnya  tertuang  dalam  beberapa pawos (pasal).
Untuk  prosedur  penanganan wicara, dalam awig-awig sudah  ditetapkan  dengan  pola penyelesaian oleh prajuru desa, berdasarkan bukti dan  saksi  serta  bila  perlu  mohon  pertimbangan pemerintah atau pihak berwenang. Apabila pihak pelanggar  tetap  tidak  mengikuti  maka  yang
Halaman 77 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali
bersangkutan tidak diperkenankan menggunanakan fasilitas mili desa adat.
Sanksi  adat  di  Bali  sangat  kuat,  dan menyeluruh  untuk  aturan  hukum  di  masyarakat, semuanya  mengacu  pada  landasan  filosofis hukum  adat  yakni tri  kaya  parisuda dan tri  hita karana .  Dalam awig-awig yang  ada  di  Desa Adat,  sanksi  adat  ( danda  /  pamidanda )  masih eksis dan berlaku di lingkungan masyarakat adat. Apabila  ada  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran  peraturan  maka  yang  bersangkutan akan dikenakan sanksi adat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan pada beberapa awig-awig menunjukkan bahwa  telah  terjadi  perubahan  berbagai  jenis sanksi.  Banyak  sanksi  yang  tidak  sesuai  lagi dengan  perkembangan  jaman,  tidak  termuat  lagi dalam awig-awig .  Untuk artha  danda ,  sanksi kataban (diambil  dan  dimiliki), kerampag (harta miliknya  diambil  paksa  atau  dirampas)  sudah tidak  nampak  lagi.  Sedangkan  untuk  klasifikasi sanksi jiwa  danda, beberapa  jenis  sanksi  yang sudah  tidak  diberlakuan: kapademang (dibunuh), katugel  limane (dipotong  tangannya), kaselong (dibuang  ke  luar  kerajaan), mapulang  ke  pasih. (ditenggelamkan  ke  laut), kablagbag (dipasung), kalatengan (disiksa  menggunakan  daun  yang menyebabkan gatal luar biasa), dan kaople (diarak keliling desa).
Khusus  untuk  jenis  sanksi kasepekang, desa adat  di  Bali  masih  banyak  mencantumkan  dalam awig-awig , terutama awig-awig yang sudah lama disuratkan. Kasepekang merupakan  sanksi  adat yang ditakuti dikalangan masyarakat, dikarenakan orang  yang  terkena  sanksi  ini  tidak  boleh mengikuti ayah-ayahan desa, tidak mendapatkan layanan banjar, tidak boleh menggunakan fasilitas milik  desa  adat  termasuk setra (kuburan)  dan tidak  diajak  berkomunikasi  di  masyarakat. Pelaksanaan  sanksi  adat kasepekang, di dalammya  mengandung  unsur pengucilan  atau diskriminatif. Sanksi adat kasepekang ini apabila dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum  positif yang berlaku secara nasional khususnya Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  tampaknya  terjadi  hal yang bertentangan.
Sekalipun  dapat  diklasifikasikan  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan sanksi  adat kasepekang masih  saja  terjadi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Made Wijaya, SE ( Bendesa Desa Adat Tanjung Benoa, Kuta  Selatan,  Badung),  adapun  yang  menjadi
alasan  masih  diterapkannya  sanksi kasepekang dalam kehidupan masyarakat adalah karena yang bersangkutan  bersikap  keterlaluan  dan  sulit dibina,  sehingga  dianggap  melawan  desa  adat. Pendapat  lainnya  disampaikan  oleh  I  Gusti Ngurah  Bagus  Putra,  SH,  ( Bendesa Desa  Adat Sulang,  Kecamatan  Dawan,  Klungkung)  bahwa jenis sanksi ini masih tercantum dalam awig-awig sehingga prajuru adat (pemimpin adat) mempunyai  landasan  hukum  untuk  menerapkan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran  adat.  Hanya  saja prajuru  adat tidak gegabah  menerapkan  begitu  saja  sanksi  dalam awig-awig, warga  akan  diberikan  kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi justru si pelanggar yang pergi meninggalkan desa dan bukan karena diusir.

## III.  SIMPULAN
Dari  uraian  diatas  maka  penulis  memberikan kesimpulan  bahwa  apabila  kita  menghubungkan dengan  dengan  peraturan  perundang-undangan (hukum  positif)  dalam  system  hukum  Indonesia, sistem  hukum  nasional  akan  mendahulukan hukum  tertulis  dari  hukum  tidak  hukum  tidak tertulis  jika  terjadi  benturan.  Jika  hukum  tertulis tidak  mengatur  maka  hukum  tidak  tertulis otomatis  diberlakukan.  Jadi  peran  hukum  adat sebagai  hukum  tidak  tertulis  bersifat anvullend (mengisi) terhadap hukum tertulis. Sistem hukum tertulis dan hukum tidak tertulis keduanya saling melengkapi  satu  sama  lain,  sekalipun  hukum tertulis mendapat prioritas. Walaupun hukum adat berbeda  dengan  undang-undang,  hukum  adat tetap  mempunyai  kekuatan  yang  legal  karena masyarakat tetap menaatinya. Baik hukum tertulis maupun  hukum  tidak  tertulis  masing-masing mempunyai  kebaikan  dan  kelemahan.  Tetapi apabila  kita  melihat  di  Bali  yang  sangat  kental adat istiadatnya terlihat bahwa disetiap desa adat mempunyai awig-awig ,  dan  warga  desa  adat sangat  menghargai pararem dan awig-awig dan bahkan  ada  kecenderungan  bahwa  mereka  lebih takut  sanksi  adat  dibanding  terhadap  sanksi hukum  Negara.  Karena  begitu  patuhnya  adat mereka, maka ada kecenderungan bahwa keluarga besar mengikat warga Bali dimanapun ia berada. Awig-awig di  desa  adat  yang  satu  bisa  berbeda dengan awig-awig di desa lain, dikarenakan atas kesepakatan  warga  maka awig-awig dapat diubah,  walaupun  untuk  perubahan  bukan  suatu hal  yang  mudah,  oleh  karena  mesti  mengikuti ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam pawos nguwah-nguwuhin awig-awig (pasal khusus yang mengatur  perihal  ketentuan  mengubah awig-

## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 78
awig ).
Dari hal tersebut sudah dapat kita lihat bahwa jelaslah eksistensi sanksi adat di Bali sangat kuat , dan  menyeluruh  untuk  aturan  hukum  di masyarakat  utamanya  di  kawasan  desa  adat.  Hal ini  disebabkan  semuanya  telah  mengacu  pada landasan  filosofis  masyarakat  adat  Bali  yakni tri kaya parisuda dan tri hita karana . Pemberlakuan awig-awig yang  ada  di  Desa  Adat,  sanksi  adat ( danda / pamidanda ) masih eksis dan berlaku di lingkungan  masyarakat  adat.  Apabila  ada masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan  maka  yang  bersangkutan  akan dikenakan  sanksi  adat.  Sanksi  adat  merupakan suatu  reaksi  adat  terhadap  pelanggaran  aturan- aturan  adat  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk mengembalikan ketidakseimbangan pula termasuk  pula  ketidakseimbangan  yang  bersifat magis  akibat  adanya  gangguan  yang  merupakan pelanggaran  adat.  Di  dalam awig-awig reaksi adat  atau  sanksi  adat  dikenal  dengan  istilah pamidanda.
Khusus  untuk  jenis  sanksi kasepekang, desa adat  di  Bali  masih  banyak  mencantumkan  dalam awig-awig , terutama awig-awig yang sudah lama disuratkan. Kasepekang merupakan  sanksi  adat yang ditakuti dikalangan masyarakat, dikarenakan orang  yang  terkena  sanksi  ini  tidak  boleh mengikuti ayah-ayahan desa, tidak mendapatkan layanan banjar, tidak boleh menggunakan fasilitas milik  desa  adat  termasuk setra (kuburan)  dan tidak  diajak  berkomunikasi  di  masyarakat. Pelaksanaan  sanksi  adat kasepekang, di dalammya  mengandung  unsur pengucilan  atau diskriminatif. Sanksi adat kasepekang ini apabila dihubungkan  dengan  ketentuan  hukum  positif yang berlaku secara nasional khususnya Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  tampaknya  terjadi  hal yang bertentangan.
Sekalipun  dapat  diklasifikasikan  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), pelaksanaan sanksi  adat kasepekang masih  saja  terjadi. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  I  Made Wijaya, SE ( Bendesa Desa Adat Tanjung Benoa, Kuta  Selatan,  Badung),  adapun  yang  menjadi alasan  masih  diterapkannya  sanksi kasepekang dalam kehidupan masyarakat adalah karena yang bersangkutan  bersikap  keterlaluan  dan  sulit dibina,  sehingga  dianggap  melawan  desa  adat. Pendapat  lainnya  disampaikan  oleh  I  Gusti Ngurah  Bagus  Putra,  SH,  ( Bendesa Desa  Adat Sulang,  Kecamatan  Dawan,  Klungkung)  bahwa
jenis sanksi ini masih tercantum dalam awig-awig sehingga prajuru adat (pemimpin adat) mempunyai  landasan  hukum  untuk  menerapkan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran  adat.  Hanya  saja prajuru  adat tidak gegabah  menerapkan  begitu  saja  sanksi  dalam awig-awig, warga  akan  diberikan  kesempatan untuk memperbaiki diri, tetapi justru si pelanggar yang pergi meninggalkan desa dan bukan karena diusir.

## DAFTAR PUSTAKA
Artadi, I. K. (2003). Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya . Denpasar: Pustaka Bali Post. Koesnoe,  M.  (1979). Catatan-catatan  Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini . Surabaya: Airlangga. University Press.
Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar Ilmu Perundang- Undangan Indonesia . Bandung: Mandar Maju. Samosir, D. (2013). Hukum A dat Indonesia, Eksistensi dalam  Dinamika  Perkembangan  Hukum  di Indonesia . Bandung: CV. Nuansa Auli. Sirtha,  I.  N.  (2008). Aspek  Hukum  Dalam  Konflik Adat di Bali . Denpasar: Universitas Udayana.
Suartha,  I.  D.  M.  (2015). Hukum  dan  Sanksi  Adat, Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana . Malang: Setara Press.
Sudantra, I. K., & Parwata,  A.  A. (2006). Memahami
Awig-awig  Desa  Pakaraman,  Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan .
Denpasar: Udayana University Press.
Wibawa,  G.  Y.  S.,  &  Wiradnyana,  I.  G.  A.  (2017). Implementasi  Hukum  Adat  Dengan  Sanksi Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Pariksa , 1 (1).  Retrieved  from  https:// jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/ pariksa/article/view/648
Windia, W. P. (2014). Hukum Adat Bali A neka Kasus Dan  Penyelesaiannya .  Denpasar:  Udayana University Press. Windia,  W.  P.,  &  Sudantra,  I.  K.  (2006). Pengantar
Hukum  Adat  Bali .  Denpasar:  Udayana
University Press.

## Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali