## Legalitas

## Analisis  Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh

## M. Zen Abdullah dan Fatriansyah
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi *Correspondence email : muhammad.zen.abdullah@unbari.ac.id
Abstrak. Indonesia melarang jual beli organ tubuh, namun dalam kondisi di masyarakat ada yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran dengan alasan ekonomi. Sehingga bila terjadi  jual  beli  organ,  dimana  pihak  yang  menjualkan  organnya  telah  menyerahkan  organnya,  namun  pembeli  organ  tidak membayar  ataupun  membayar  tidak  sesuai  dengan  yang  disepakati,  maka  penjual  organ  tidak  dapat  menuntut  melalui  hukum kepada pembeli organ. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum secara juridis normatif, berkenaan  dengan  hal  ini  yang  menjadi  objek  penelitian  merupakan  isu  hukum  yang  berkaitan  dengan  tulisan  ini.  penegakkan hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Organ  tubuh  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  baik  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  maupun  di  dalam  RKUHP  tahun 2004,  tidak  ada  satu  pasal  pun  yang  formulasi  isi  pasalnya  memberikan  karakteristik  mengenai  tindakan  apa  saja  yang dikategorikan sebagai praktek jualbeli organ tubuh manusia. Ketegasan aparat penegak hukum menjadi point yang terus disoroti untuk segera menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana.
Kata Kunci : Organ, tubuh, pidana, yuridis
Abstract. Indonesia prohibits the sale and purchase of organs, but in conditions in the community there are those who sell/offer their organs, some even advertise their organs for sale either through the internet or newspapers for economic reasons. So if  there is a sale and purchase of organs, where the party selling the organs has given up the organs, but the organ buyers do not pay or do  not  pay  according  to  the  agreement,  then  the  organ  seller  cannot  sue  the  organ  buyer  through  law.  The  type  of  research carried out in this study is a normative juridical research. In this regard, the object of this research is a legal issue related to this paper. Law enforcement against the criminal act of trafficking in organs has not been as expected because both in the Crimina l Code, Law Number 23 of 1992 concerning Health and in the RKUHP of 2004, there is not a single article whose formulation of the contents of the article provides characteristics regarding any actions that are categorized as the practice of buying and  selling human organs. The firmness of law enforcement officers is a point that continues to be highlighted to immediately enforce the  law in overcoming criminal acts.

## Keywords : Organ, body, criminal, juridical

## Pendahuluan
Larangan perdagangan dan jual beli organ tubuh manusia diatur antara  lain di dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Namun  fakta  di  lapangan  menyatakan  kasus  perdagangan  organ  tubuh  tetap  marak terjadi kendati pun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan hal tersebut.
Sementara  hukum  Indonesia  melarang  jual  beli  organ  tubuh,  namun  dalam  kondisi  di  masyarakat  ada  yang menjual/menawarkan organnya, bahkan ada yang mengiklankan organnya untuk dijual baik melalui internet maupun koran  dengan  alasan  ekonomi.  Sehingga  bila  terjadi  jual  beli  organ,  dimana  pihak  yang  menjualkan  organnya  telah menyerahkan  organnya,  namun  pembeli  organ  tidak  membayar  ataupun  membayar  tidak  sesuai  dengan  yang disepakati,  maka  penjual  organ  tidak  dapat  menuntut  melalui  hukum  kepada  pembeli  organ.  Hal  tersebut  karena Hukum  Indonesia  melarang  jual  beli  organ  manusia  dan  tidak  ada  aturan  yang  melindungi  penjual  organ  yang  tidak menerima  bayaran.  Oleh  karena  itu,  perlu  sosialisasi  kepada  masyarakat  baik  mengenai  aturan  hukum  ataupun informasi  lainnya  mengenai  transplantasi  dan  perlu  penegakkan  aturan  hukum  mengenai  transplantasi  dan pengawasan dalam penerapannya.
Dalam  pandangan  Agama  Islam  khususnya  menyatakan  bahwa  donor  organ  tubuh  yang  diperbolehkan  adalah mendonorkan  organ  tubuh  atau  mendonorkan  bahagian  yang  ada  di  tubuh  yang  tidak  menimbulkan  kemudaharatan pada dirinya untuk kemaslahatan orang lain seperti donor darah.
Untuk  donor  darah  sepakat  mayoritas  para  ulama  hukumnya  “Halal  (boleh)  yaitu  membolehkannya  selagi disana  tidak  ada  unsur-unsur  merusak  menurut  ahli  medis  kedokteran.  Kemudian  dilarang  berbuat kebatilan dan kezaliman seperti masyarakat digalakkan untuk donor darah oleh lembaga tertentu tetapi hasil donor darah tersebut dibisniskan atau dijual untuk mencari keuntungan yang berlebihan kepada orang yang membutuhkannya.  Atau  donor  darah  yang  diambil  dengan  cara  paksa  tanpa  ada  izin  yang  bersangkutan, maka  ini  tidak  dibenarkan,  termasuk  donor  mata  dan  ginjal  yang  dapat  merusak  tubuhnya  dan  akhirnya menimbulkan kesakitan, kerusakan dan kemudharatan pada dirinya hal seperti ini diharamkan dan dilarang
dalam agama. Karena belum tentu orang yang beri donor ginjal itu semakin sehat dan baik, dan kebanyakan adalah sebaliknya.” 1
Namun yang menjadi persoalan saat ini tidak hanya persoalan donor, sumbangan organ tubuh manusia yang dilakukan  antara  yang  memberi  (mendonor)  dan  yang  membutuhkan.  Akan  tetapi  persoalan  ini  sudah  dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu jual-beli organ tubuh manusia untuk kepentingan tranplantasi organ ginjal.
Secara  gamblang  digambarkan  bahwa  praktek  transplantasi  organ  yang  diperoleh  melalui  suatu perdagangan  menjadi  suatu  kegiatan  ilegal  yang  menjadi  perdebatan  dengan  melihat  kepada  :  (1)  Keberadaan hukum positif di tiap tiap negara terhadap praktek perdagangan organ tubuh manusia, (2) sumber donor dan motif yang mendorong seseorang menjadi donor, dari sisi pendonor dan penerima organ donor juga  merupakan korban dari  praktek  perdagangan  organ  tubuh  manusia,  (3)    cara  mencari  dan  mengumpulkan  organ  dan  jaringan  tubuh manusia tersebut dilakukan, peran rumah sakit, tenaga profesi kedoteran dan laboratorium,   rumah pemulasaraan jenazah  dan  ruang  otopsi  menjadi  sentral  perdebatan,  (4)  metode  untuk  menemukan,  sukarela  ketika  pendonor masih  hidup,  ataukah  setelah  meninggal,  adakah  pemaksaan  dan  atau  tipu  daya  dilakukan  untuk  mendapatkan donor organ manusia.
Kemudian  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  jual  beli  organ  tubuh  untuk  kepentingan transplantasi  organ  ginjal  yang  saat sekarang  ini  marak  terjadi  di  kelangan  masyarakat,  maka  diperlukan  upaya- upaya untuk mencegah semakin luasnya jual-beli organ tubuh. Terdapat legalitas bagi upaya transplantasi organ di Indonesia  asal  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  dan  hukum  yang  ada.  Landasan  yuridis  tentang  pengaturan hukum  transplantasi  organ  adalah  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan Orang  dan  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia.
Larangan  komersialisasi  organ  atau  jaringan  tubuh  diatur  dalam  Pasal  16  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  1981  yang  menyatakan  bahwa  “donor  dilarang  menerima  imbalan  material  dalam  bentuk  apapun,” kemudian pada Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah.”
Termasuk  ketentuan  tentang  larangan  untuk  pengiriman  dan  penerimaan  organ  jaringan  dari  dan  keluar negeri (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981). Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Kesehatan  yang  telah  dicabut,  akan  tetapi Peraturan  Pemerintah  ini  masih  tetap  berlaku  karena  berdasarkan  Pasal  87  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  semua  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1960  masih  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan atau  belum  diganti  dengan  yang  baru  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Walaupun di dalam dunia kedokteran, praktek jual beli organ tubuh dilarang secara moral dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tidak dibenarkan seorang dokter melakukan operasi cangkok ginjal dengan menggunakan ginjal hasil jual beli organ tubuh manusia, namun terdapat beberapa hal  yang  perlu  diwaspadai  adalah  ketika  jumlah  masyarakat  yang  membutuhkan  organ  tubuh  tidak  sebanding dengan  jumlah  pemberi  donor  maka  kemungkinan  praktek  jual  beli  organ  tubuh  tetap  ada  dan  menjanjikan keuntungan berlipat ganda.
Hal ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Pasal  64  ayat  (3)  menyebutkan,  "Organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dilarang  diperjualbelikan  dengan  dalih apapun."  Dengan  demikian,  kegiatan  memperjualbelikan  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  dikategorikan sebagai  pidana  khusus.  Sedangkan  ketentuan sanksi  pidana  dari  pasal  tersebut  terdapat  pada  Pasal  192  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  yang  menyatakan , setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memperjualbelikan  organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan  pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). sehingga yang men-jadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut :
1. pengaturan hukum terhadap  pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh.
1 K.H.  Ovied.  R Perbandingan  Madzhab  Fikih  Majelis  Ta’lim  Tentang  Transplantasi  Organ  Tubuh Manusia, (Jakarta  : Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia, 2003), hlm. 25.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  dan  penulisan  tesis  ini  merupakan  penelitian  hukum  secara juridis normatif, berkenaan dengan hal ini yang menjadi objek penelitian merupakan isu hukum yang berkaitan dengan tesis  ini.  Dalam  hal  ini  “isu  hukum  mempunyai  posisi  yang  sentral  dalam  penelitian  hukum  juridis  normatif sebagaimana  kedudukan  masalah  di  dalam  penelitian  lainnya,  karena  isu  hukum  itulah  yang  harus  dipecahkan  di dalam  penelitian  hukum.” 2 Metode  penelitian  hukum secara  juridis  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatif.  “Logika  keilmuan  yang  ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah ilmu hukum itu sendiri.” 3

## Pembahasan

## A. Pengaturan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Jual  Beli  Organ  Tubuh  Manusia  untuk  Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal.
Jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh manusia sepertinya bukan barang langka sebab banyak iklan di media maupun  internet  yang  menawarkan  hal  tersebut.  Peluang  terjadinya  jual  beli  organ  secara  ilegal  di  Indonesia  cukup terbuka karena hingga saat ini tidak ada badan khusus yang menangani transplantasi  organ sehingga calon donor dan pasien  bisa  bertemu  secara  langsung  lalu  terjadi  transaksi  jual  beli  secara  tertutup  untuk  menghindari  ancaman pelanggaran hukuman.
Adapun  peraturan-peraturan  di  negara  kita  yang  mengatur  tentang  larangan  jualbeli  organ  dan  prosedur transplantasi organ yang diurutkan berdasarkan tahun pembuatan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Sesuai  dengan  adanya  hak  asasi  manusia  dalam  Pasal  28A  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  :  "Setiap orang  berhak  hidup  serta  berhak  untuk  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya."  Terkait  dengan  tindak  pidana perdagangan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  dalam  hal  ini  dijelaskan  bahwa  hak  setiap  orang  untuk mempertahankan  kehidupan  dan  mendapat  kesehatan  dijunjung  tinggi.  Maka  diperlukan  adanya  peraturan  yang mengatur tentang kesehatan setiap orang dalam masyarakat.
Sebagai  hukum  dasar  Undang-Undang  Dasar  1945  berisikan  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  harus ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  (baik  pemerintah,  lembaga  negara  maupun  Warga  Negara Indonesia  yang  berada  di  dalam  atau  luar  wilayah  Indonesia).  Undang-Undang  Dasar  bukanlah  hukum  biasa, melainkan  hukum  dasar  seperti  undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, ataupun  bahkan  setiap tindakan  atau  kebijakan  pemerintah  haruslah  berlandaskan  dan  bersumber  pada  peraturan  yang  lebih  tinggi,  yang pada  akhirnya  kesemuanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
Dengan kedudukan demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki  peraturan  perundangan  di  Indonesia  menempati  kedudukan  yang  tertinggi.  Undang-Undang  Dasar  1945 juga mempunyai fungsi sebagai kontrol, dalam pengertian Undang-Undang Dasar 1945 mengontrol apakah norma hukum  yang  lebih  rendah  sesuai  atau  tidak  dengan  norma  hukum  tersebut  bertentangan  atau  tidak  dengan ketentuan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Selain  itu,  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  memiliki  fungsi  sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan Bedah  Mayat  Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh manusia.
Pada  tanggal  16  Juni  1981  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan Bedah Mayat  Anatomis  serta  transplantasi  alat  dan/atau jaringan tubuh manusia. Alasan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini disebutkan hal-hal sebagai berikut : a.  dalam  pengembangan  usaha  kesehatan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat,  perlu adanya  pelbagai  upaya  agar  usaha  tersebut  di  atas  diselenggarakan  dengan  baik,  antara  lain  dengan  kegiatan melakukan  bedah  mayat  klinis  dan  bedah  mayat  anatomis  serta  transplantasi  alat  dan  atau  jaringan  tubuh manusia  yang  bertujuan  untuk  keselamatan  umat  manusia  maupun  meningkatkan  ilmu  kesehatan  dan kedokteran pada umumnya.
b.  untuk  melaksanakan  maksud  tersebut  pada  huruf  a  di  atas,  perlu  diadakan  ketentuan-ketentuan  tentang  bedah mayat  klinis  dan  bedah  mayat  anatomis  serta  transplantasi  alat  dan  atau  jaringan  tubuh  manusia  dengan Peraturan Pemerintah.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Media Group, 2007,  hal. 57.
3 Jonny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Surabaya: Bayumedia, 2007,  hal. 57.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat Anatomis  serta  transplantasi  alat  atau  jaringan  tubuh  manusia  mengatur  tentang  tindak  pidana  dan  tata  cara transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  hanya  sebagai  aturan  yang  melibatkan  donor  mati  atau donor  jenazah.  Pengaturan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  10  sampai  dengan  Pasal  20.  Isi  dalam  pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal  10  menjelaskan  tentang  tata  cara  yang  utama  dalam  melakukan  transplantasi  yaitu  mendapat persetujuan  ( informed  consent) dari  pasien  atau  dari  keluarga.  Dalam  Pasal  11  menjelaskan  tentang  tenaga kesehatan  yang  ditunjuk  berdasarkan  undang-undang  dalam  melakukan  transplantasi.  Pasal  12  menjelaskan status  kematian  dalam  pelaksanaan  transplantasi  ditentukan  oleh  2  (dua)  orang  dokter  yang  tidak  memiliki hubungan medik yang melakukan transplantasi. Dalam Pasal 13  menjelaskan tata cara pengajuan consent harus ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dan ditulis di atas kertaas yang bermaterai. Pada Pasal 14 menjelaskan tentang pengambilan organ atau jaringan terhadap donor dari korban meninggal harus memiliki persetujuan dari keluarga  donor.  Pada  Pasal  15  menjelaskan  tentang  kewajiban  dokter  dalam  menberikan  penjelasan  dan informasi  terhadap  tindakan  transplantasi  yang  akan  dilakukan.  Padal  16  menjelaskan  larangan  pendonor  atau keluarga  donor  terhadap  kompensasi  material  dari  tindakan  donor  transplantasi.  Dalam  Pasal  17  menjelaskan larangan  tentang  jual  beli  jaringan  tubuh.  Pasal  18  menjelaskan  tentang  larangan  pengiriman  dan  penerimaan alat atau jaringan tubuh dari luar negeri. Dalam Pasal 19 pengecualian dalam tindakan ilmiah dan dalam Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi.
Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  dalam  undang-undang  yang  lebih  tegas mengaturnya.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan :
a) Tata cara transplantasi diatur oleh Menteri Kesehatan (Bab V Pasal 10)
b) Transplantasi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan tidak boleh  dilakukan oleh dokter yang merawat penderita (Bab V Pasal 11)
c) Penentuan saat mati ditentukan oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi (Bab V Pasal 12)
d) Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan izin tertulis keluarga yang terdekat (Bab VI Pasal 14)
e) Pada  donor  hidup  harus  ada  persetujuan  tertulis  dari  calon  donor  dengan  terlebih  dahulu  diberitahu  oleh dokter mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sehingga calon  donor  yang  bersangkutan  menyadari  sepenuhnya  arti  dari    pemberitahuan  tersebut  (Pasal  VII  Pasal 15).
f) Jual-beli organ dan alat tubuh manusia dilarang (Bab VII Pasal 17).
Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini ada 2 yaitu :
1.  menjamin  bahwa  pengambilan alat  dan atau  jaringan  tubuh  manusia  yang  akan  dipindahkan  itu,  betul-betul dengan maksud pengobatan dan menolong penderita.
2. memberikan perlindungan hukum kepada pelaksana transplantasi.

## 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  terdapat  beberapa  pasal  yang terkait dengan tindak pidana perdagangan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia. Namun dalam  undang- undang ini subjek yang dilindungi adalah anak. Pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut adalah Pasal 33, Pasal 34, Pasal 47, Pasal 84 dan Pasal 85 sebagaimana dikutip berikut ini :
Dalam Pasal 33 menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan tranplantasi organ  tubuh  atau  jaringan  tubuh,  transfusi  darah,  implant  obat  dan  atau  alat  kesehatan  serta  bedah  plastik  dan rekonstruksi, sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.
Sedangkan Pasal 34 menyatakan transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu.  Pada  ayat  2  menyatakan  bahwa  seorang  donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan persetujuan ahli waris atau keluarga. Sedangkan di ayat 3 mengatur mengenai syarat dan  tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam  Pasal  47  menjelaskan  bahwa  kewajiban  negara,  pemerintah,  keluarga  maupun  orangtua  dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperdulikan kesehatan. Dalam  Pasal  84  mengatur  tentang  larangan  melawan  hukum  terhadap  transplantasi  organ  anak  untuk  keuntungan sendiri.
Pada Pasal 85 menjelaskan tentang larangan jual beli organ tubuh anak.
Secara  keseluruhan  undang-undang  ini  mengatur  tentang  perlindungan  anak.  Dalam  kaitannya  dengan transplantasi  undang-undang  ini  memberikan  beberapa  aturan  yang  melarang  untuk  keterkaitan  anak  dalam tindakan perdagangan organ maupun transplantasi organ untuk kepentingan komersil.
Apabila  diperhatikan  beberapa  pasal  tersebut  diatas,  isi  dan  tujuannya  hampir  sama  dengan  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis,  Bedah  Mayat  Anatomis  dan Transplantasi  Alat  serta Jaringan  Tubuh  Manusia.  Dalam  Undang-Undang  Kesehatan  kembali  ditegaskan  bahwa transplantasi  organ  atau  jaringan  tubuh  dan  transfusi  darah  hanya  dapat  dilakukan  untuk  tujuan  kemanusiaan, dilarang untuk dijadikan objek untuk mencari keuntungan, jual beli dan komersialisasi bentuk lain.

## 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam  Tindak  Pidana  Orang  (TPPO)  terkait  dengan  masalah  tindak  pidana  perdagangan  transplantasi  organ dan/atau  jaringan  tubuh  manusia  terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  larangan  perdagangan  atau pemanfaatan  organ  dan/atau  jaringan  yang  dikomersilkan  dan  dengan  paksaan  yang  termasuk  ke  dalam  tindakan eksploitasi. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka.
Berikut merupakan kutipan serta analisa pasal-pasal tersebut :
Dalam  Pasal  1  angka  7  menjelaskan  pengertian  tentang  jenis-jenis  tindakan  yang  tergolong  ke  dalam  eksploitasi terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Pasal  2  menjelaskan  tentang  tindakan  perekrutan  korban eksploitasi yang dapat dihubungkan dengan calon korban transplantasi organ. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menjelaskan tentang larangan  membawa  keluar  masuk  wilayah  Indonesia  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  yang  tujuannya  berupa tindakan eksploitasi .  Pasal  5  menjelaskan  larangan  tentang  pengangkatan  anak  yang  tujuannya  berupa eksploitasi dan  Pasal  6  mengatur  tentang  membawa  anak  keluar  masuk  wilayah  Indonesia  dengan  tujuan eksploitasi .  Pasal  7 menjelaskan tentang ancaman pidana terhadap pasal-pasal tersebut.

## 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Di  Indonesia  dilarang  terhadap  tindak  pidana  perdagangan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  manusia yang  terakhir  dan  lebih  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan  Tahun  2009.  Pasal-pasal  yang  terkait dengan  Tindak  Pidana  tersebut  diantaranya  adalah  Pasal  64  ayat  (10,  (2)  dan  (3),  Pasal  65  ayat  (1),  (2)  dan  (3), Pasal  66,  Pasal  67  ayat  (1)  dan  (2),  dan  Pasal  192.  Adapun  isi  dan analisis  dari  pasal-pasal  tersebut  diantaranya adalah sebagai berikut :
Dalam  Pasal  64  menjelaskan  tentang  transplantasi, implant obat  dan  atau  alat  kesehatan,  bedah  plastik, rekonstruksi, penggunaan sel punca hanya untuk pemulihan kesehatan serta larangan jual beli organ atau jaringan tanpa dalih apapun. Dalam Pasal 65 menjelaskan tentang syarat kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan transplantasi  organ serta  perlunya informed  consent dalam  pelaksanaan  transplantasi  organ.  Pasal  66  menjelaskan bahwa  transplantasi  hanya  dilakukan  apabila  terbukti  keamanan  dan  kemanfaatannya.    Dalam  Pasal  67 menjelaskan  tentang  kompetensi  terhadap  fasilitas  dan  tenaga  kesehatan  tertentu  dalam  melakukan  transplantasi terhadap  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  kompetensi  tenaga  kesehatan  sangat  penting  yaitu  yang  mumpuni dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Oleh  karena  itu  tidak  semua  tenaga  kesehatan  boleh  melakukan  operasi  transplantasi  organ  tubuh  mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang ahli.
Pada  Pasal  192  menjelaskan  tentang  sanksi  pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Organ  tubuh  manusia. Adapun bunyi dari Pasal 192 adalah sebagai berikut :
"Setiap  orang  dengan  sengaja  memperjualbelikan  organ  atau  jaringan  tubuh  dengan  dalih  apapun  seperti tercantum  dalam  Pasal  64  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan antara lain : a. Unsur subyektif Unsur subyektif dalam pasal ini adalah "dengan sengaja." b. Unsur obyektif Sifat melawan hukum yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia.
Dalam  hal  konsep  memperjualbelikan  organ  tubuh  manusia  atau  manusia  menurut  unsur-unsur  yang  terkandung dalam  Undang-Undang Kesehatan  yaitu  adanya  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dengan  cara  mengambil dan/atau  memberikan  dengan  sengaja  organ  tubuh  manusia  atau  jaringan  manusia  yang  dilakukan  atas  kehendak sendiri ataupun adanya paksanaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Jual/beli  organ  tubuh  manusia  dan/atau  jaringan  manusia  masuk  dalam  konteks  perdagangan  orang  karena  dalam perdagangan  orang  menjelaskan  adanya  tujuan eksploitasi  yang  merupakan  suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk
memperoleh  keuntungan  yang  salah  satunya  adalah  dengan  mengambil  mentransplantasi  organ  tubuh  dan/atau jaringan manusia.

## 6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Meskipun  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  tercantum  pasal  yang  menyatakan  larangan  tentang tindak pidana transplantasi organ dan/atau jaringan maka dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat  satu  pasal  yang  terkait  dengan  larangan  tindak  pidana  perdagangan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan tubuh. Larangan itu terdapat dalam satu pasal yaitu Pasal 394. Adapun isi dari pasal tersebut adalah : Pada  Pasal  394  mengatur  tentang  apabila  diketahui  perbuatan  dengan  tujuan  komersil  dalam  pelaksanaan transplantasi  organ  tubuh  atau  jaringan  tubuh  maupun  dalam  bentuk  transfusi  darah  maka  akan  dipidana  paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV.
Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dan dengan ditambah bahan hukum undang-undang yang terkait dengan  perdagangan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  maka  undang-undang  yang  terkait  dengan perdagangan  transplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  maka  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan telah diatur dalam tindak pidana tersebut.
Jadi  secara  yuridis  formal,  cukup  jelas  bahwa  hukum  tertulis  melarang  memperjualbelikan  organ  tubuh dengan  dalih/alasan  apapun.  Sementara  dalam  kehidupan  sehari-hari  sering  kita  temui  adanya  pihak-pihak  yang menawarkan suatu organ tubuh tertentu untuk mengharapkan imbalan finansial sebagai kontra prestasinya. Imbalan ini sangat  mereka  butuhkan  untuk  biaya  hidup  dan  lain-lain.  Dengan  hal  yang  demikian,  sudah  saatnya  pula memperhatikan  kepentingan  donor serta adanya  jaminan  kesehatan atau  tidak  adanya efek samping  yang  berbahaya, akibat  proses  eksplantasi  salah  satu  organ  tubuhnya,  singkatnya  agar  pihak  donor  tidak  dirugikan  dengan  proses transplantasi.
Walaupun  peraturan-peraturan  mengenai  transplantasi  organ  tubuh  khususnya  organ  ginjal  telah  diatur  di perundang-undangan Indonesia, namun masih memiliki kekurangan-kekurangan yaitu :
1) tidak  adanya  aturan  yang  mengatur  khusus  tentang  transplantasi  organ  pada  donor  hidup  baik  terkait  dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas
2) tidak  adanya  penjelasan  mengenai  macam-macam  pendonor  hidup  yang  diperbolehkan  melakukan  transplantasi dan donasi donor ginjal
3) tidak adanya peraturan mengenai pedoman prinsip pelaksanaan transplantasi organ pada donor hidup
4) tidak adanya aturan mengenai operasional struktur terkait pelaksanaan transplantasi dan donasi organ ginjal
5) tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.
Selain  di  dalam  pengertian  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana transplantasi  organ  tubuh  khususnya  ginjal  maka  perlu  adanya  perbandingan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  di negara lain guna untuk memperoleh gambaran dan masukan terhadap materi muatan  peraturan dalam pembaharuan di masa mendatang.

## B.  Penerapan  Hukum  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Jual  Beli  Organ  Tubuh  Manusia  untuk  Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal
Perundang-undangan  pidana  umum  ialah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  semua  undang-undang yang  mengubah,  menambah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  seperti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 dan lain-lain. Sedangkan perundang- undangan  pidana  khusus  ialah  perundang-undangan  pidana  diluar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut.
Larangan  penjualan  organ  tubuh  manusia  tidak  diatur  dalam  KUHP  namun  dalam Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  pelaku  penjualan  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  diancam  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  192  Undang-Undang  Kesehatan  yang  berbunyi  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja memperjualbelikan organ dan/atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.
Dengan  demikian,  jika  mengikuti  pembagian  pidana  umum  dan  khusus  maka  penjualan  organ  tubuh  termasuk tindak  pidana  khusus  karena  Kitab  Undang-Undang-Undang  Hukum  Pidana  tidak  memiliki  aturan  mengenai  tindak pidana penjualan organ manusia dimaksud.
Selain  pengenaan  sanksi  dalam  Undang-Undang  Kesehatan,  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kasus  penjualan ginjal juga akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

## M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. Analisis  Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh
Selain  itu,  perlunya  Pemerintah  Indonesia  khususnya  Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  untuk  membuat aturan  dan  regulasi  tentang  kejelasan  hal  ini.  Dengan  demikian,  masyarakat  akan  tahu secara  pasti  tempat  dan  orang yang membutuhkan donor organ miliknya jadi ada tempat khusus untuk bisa mendapatkan informasi.
Peluang  terjadinya  jualbeli  organ  secara  ilegal  di  Indonesia  cukup  terbuka  karena  seperti  yang  kita  ketahui bahwa  hingga saat  ini  tidak ada  satu  badan  khusus  yang  menangani  transplantasi  organ  khususnya  ginjal.  Akibatnya calon donor dan pasien bisa bertemu secara langsung lalu terjadi transaksi jualbeli secara tertutup untuk menghindari ancaman  pelanggaran  hukum.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  harus  punya  badan  khusus  yang  menfasilitasi  calon-calon pendonor organ tubuh untuk menghindari jualbeli secara ilegal. Hal ini akan memudahkan dan bisa dikontrol dengan baik, mungkin bisa ditempatkan pada Rumah Sakit mana yang bisa melaksanakan hal tersebut hingga tidak lagi terjadi penjualan organ secara ilegal.
Negara  Indonesia  belum  memiliki  aturan  khusus  mengenai  transplantasi  dari  donor  hidup,  hanya  memiliki aturan  mengenai  donor  mati  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.
"Permintaan  akan  organ  tubuh  dan  jaringan  tubuh  manusia  semakin  pesat,  tidak  terbatas  pada  lingkaran keluarga saja, namun merambah lingkar yang lebih luas dengan catatan permintaan yang berkembang pesat ini, tidak memiliki kontinuitas stock organ donor sehingga membuka peluang terjadinya over demand organ tubuh manusia yang dimanfaatkan kemudian untuk mencari keuntungan, sebuah keuntungan besar yang diperoleh dari permintaan  yang  besar  dan  persediaan  yang  sangat  terbatas  dari  organ  manusia  akhirnya  melahirkan  praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia. 4
Sebagai  suatu  tindakan  medis,  transplantasi  organ  memiliki  potensi  untuk  disalahgunakan  dan  menimbulkan sengketa,  sehingga  untuk  pelaksanaannya  dirasakan  memerlukan  pengaturan  bukan  hanya  dari segi  etika  tetapi  juga dari aspek hukum.
Perdagangan  organ  tubuh  manusia  khususnya  ginjal  sebenarnya  sudah  lama  terjadi  di  Indonesia.  Hanya  saja kasus  ini  timbul  tenggelam  sehingga  tidak  mencuri  perhatian  publik.  Proses  jualbeli  biasanya  melibatkan  orang  dari dunia medis.
Kasus  penjualan  organ  tubuh  ini  semakin  membuktikan  adanya  kesenjangan  sosial  di  negeri  ini.  Sehingga membuat  masyarakat  rela  melakukan  apa  saja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Tentu  ini  semua  akibat  ekonomi bangsa yang semakin kacau sehingga memaksa rakyatnya menjual organ.
Meskipun negara telah jualbeli organ dan memperketat sanksi dengan meningkatkan hukuman dari dua sampai lima tahun perjara, orang-orang tak kunjung jera melakukannya. Bisnis ini dianggap menguntungkan untuk dan resiko tertangkapnya tidak besar.
Untuk itu sebaiknya aparat hukum mengungkap tuntas sindikat jualbeli organ tubuh manusia ini dan menghabisi semua jaringannya. Pihak Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus mencabut lisensi gelar dokter bagi tenaga medis yang terlibat dalam tindakan kejahatan ini.
Juga  menyelidiki  keterlibatan  oknum  petinggi  rumah  sakit  serta  pelaku  lainnya.  Apabila  peluang  terjadinya jualbeli  secara  ilegal  di  Indonesia  secara  cukup  terbuka  karena  kita  tidak  ada  satupun  badan  khusus  yang  menangani transplantasi  organ.  Akibatnya  calon  donor  dan  pasien  bisa  bertemu  langsung secara  tertutup  yang  tujuannya  untuk menghindari ancaman pelanggaran hukuman.
Beberapa Sarjana Hukum mengemukakan tentang tujuan Hukum Pidana ialah :
a) Untuk  menakut-nakuti  orang  jangan  sampai  melakukan  kejahatan,  baik  dengan  menakut-nakuti  orang  banyak (generale  preventie) ,  maupun  secara  menakut-nakuti  orang  tertentu  yang  sudah  menjalankan  kejahatan,  agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventie)
b) Untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang-orang  yang  suka  melakukan  kejahatan  agar  menjadi  orang  yang  baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
c) Untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk yaitu : 1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna 2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
Sehubungan  dengan  tujuan  pemidanaan  ini  J.E  Sahetapy  berpendapat  bahwa  pemidanaan  bertujuan  untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, dimana pelaku terbelenggu. 5
4 Jurnal  Srigunting, Perdagangan  Tubuh Manusia  sebagai  Bagian  dari  Kejahatan  "Trafficking  In  Persons, di  download pada 1 Juli 2016.
5 Ferlan  Alfrianto, Pemberlakuan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Perdagangan  Ginjal  Untuk  Kepentingan  Transplantasi, Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.
Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  dalam  pelaksanaan  perdagangan  ginjal  untuk  kepentingan  transplantasi  atau penegakkan  hukum  pidana  adalah  membuat  agar  hukum  pidana  difungsikan  dengan  cara  memproses  fakta-fakta perdagangan organ tubuh yang terjadi di lapangan. Tindakan represif ini dimaksudkan agar tidak timbul efek jera dan merupakan  tindakan preventif jangka  panjang  sehingga  diharapkan  tidak ada  lagi  kasus  perdagangan  organ  tubuh  di masa  mendatang.  Perlu  dipahami  bahwa  ancaman  pidana  harus  tetap  merupakan  suatu ultimatum  remedium dan diberlakukan apabila pengendalian sosial belum efektif.
Pada  dasarnya aparat  penegak  hukum  dapat  langsung  melakukan tugasnya  dan  memanfaatkan wewenang yang ada padanya untuk segera menindak lanjuti adanya berita-berita berupa penawaran-penawaran untuk menjual  organ  tubuhnya.  Aparat  penegak  hukum  sebagai  pihak  yang  mengerti  hukum  harusnya  paham betul  esensi  dari  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bahwa  tidak diperkenankan  adanya  jual  beli  organ  tubuh  te rsebut.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  adalah  aparat penegak hukum sama sekali  tidak bekerja  dan seakan menutup  mata  terhadap  kasus -kasus yang telah ada walaupun telah dengan jelas  pada  Pasal  192 Undang -Undang tersebut yang  menyatakan bahwa perbuatan tersebut di ancam pidana. 6
Penegakkan  peraturan  mengenai  perdagangan  organ  ginjal  sudah  sepantasnya  dilakukan  sesegera  mungkin. Sebagai  negara  hukum  alangkah  tidak  baiknya  citra  negara  ketika  peraturan  telah  ada  namun  pelanggaran  tetap berlangsung.
Lawrence Meir Friedman mengemukakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada Substansi Hukum (substance  of  the  law), Struktur  Hukum/Pranata  Hukum (structure  of  law) dan  Budaya  Hukum (legal culture) . 7
Substansi  hukum  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dimana  memiliki  kekuatan  yang mengikat  dan  menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum.  Kultur  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang  sikap manusia  (termasuk  budaya  hukum,  aparat  penegak  hukumnya),  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Sebaik  apapun penataan,  struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas  substansi hukum  yang  dibuat  tanpa  di  dukung  budaya  hukum  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  baik  maka  keadilan  hanya angan-angan.
Lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum  mengakibatkan  penegakkan  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  lemahnya  mentalitas  aparat  penegak  hukum  diantaranya  lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa  faktor  penegak  hukum  memainkan  peran  penting  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum  kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.
Ketegasan  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan  hukum  oleh  suatu  negara  sangat  mampu  mengurangi perdagangan  organ  ginjal.  Pada  negara-negara  yang  memiliki  hukum  yang  tegas  tentang  perdagangan  organ  ginjal, tindak pidana sangat jarang terjadi namun apabila hal ini terjadi, tindakan hukum yang berlaku juga sifatnya tegas. Hal ini  seharusnya  menjadi  suatu  acuan  bagi  negara  Indonesia  yang  sudah  memiliki  peraturan  yang  jelas  mengenai perdagangan  organ  tubuh  dan  seharusnya  bisa  meminimalisasi  kasus  yang  ada  namun  memang  dalam  penerapan peraturan oleh aparat penegak hukum memang masih sangat jauh dari yang semestinya.

## C. Upaya-upaya dalam Mencegah Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal.
Perdagangan  organ  ginjal  sebenarnya  sudah  lama  terjadi  di  Indonesia.  Proses  jual -beli  organ  ginjal biasanya  melibatkan  orang  dari  dunia  medis.  Tentu  hal  ini  dilakukan  diam -diam,  karena  menurut  undang- undang  jual-beli  organ  ginjal  merupakan  perbuatan  kriminal.  Antara  penjual  dan  yang  membutuhkan  tidak saling berhubungan. Operasi pengangkatan organ tubuh adalah operasi besar, dan banyak tahapan serta prosedur yang  harus  dilalui,  ini  berarti  jelas  ada  mafia  besar  yang  mengerjakan  proses  jual  beli  organ  tubuh  m anusia tersebut.
Banyak  orang  awam  tidak  mengerti  efek  setelah  mendonorkan  ginjalnya.  Mereka  lebih  tergiur  dengan segepok  uang  yang  ditawarkan  oleh calo .  Pengambilan  ginjal  akan  berpotensi  mengganggu  metabolisme  tubuh salah  satunya  ketahanan  tubuh  melemah  dan  mudah  merasa  lelah.  Ginjal  merupakan  organ  penyaring  tubuh sehingga  harus  dipastikan  jika  metabolisme  tubuh  dari  pendonor  tidak  bermasalah  dan  sehat  maka  akan diprediksi dan diyakini tidak mempengaruhi kualitas hidupnya.
Aparat  hukum  mesti  mengungkap  tuntas  sindikat  jual  beli  organ  tubuh  manusia.  Penjualan  organ  tubuh manusia meskipun dilakukan untuk tujuan transplantasi medis jelas melanggar aturan. Selain berbahaya dan bisa
6 Muhammad Hamdan, Urgansi Penegakkan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi di Indonesia, Jurnal Karya Ilmiah, 2010, hal. 6.
7 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusi) , Galia Indonesia, Jakarta, hal. 10-11.
mengancam  jiwa  pendonor,  proses  yang  ilegal  tidak  dibenarkan  dalam  dunia  medis.  Organ  mesti  diperoleh secara legal, memang di dapat dari orang yang bersedia untuk didonorkan.
Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya-upaya  dalam  penindakkan  pelaku  tindak  pidana  jual  beli  organ  tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi organ ginjal yaitu :
a. Perlu adanya mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik
Hal  ini  harus  dimulai  dengan  keterbukaan  informasi  di  koperasi  pencangkokan  organ.  Harus  ada  penjelasan  dari mana organ-organ yang tersedia itu bisa di dapatkan, sebab hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan ihwal cara mendapatkan  organ-organ  yang  bisa  di cangkok  di  rumah  sakit.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  yang  diwakilkan  dari Kementerian  Kesehatan  harus  aktif  melakukan  pengawasan.  Perlunya  keterlibatan  Kementerian  Kesehatan  dalam memantau  penyediaan  organ  untuk  dicangkok  di  Rumah  Sakit  karena  dengan  tidak  adanya  pengawasan  maka praktik memilukan akan penjualan organ bisa saja terus terjadi.

## b. Tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat.
Para donor organ biasanya berasal dari keluarga miskin dimana mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa untuk  mendapatkan  uang  sehingga  dengan  iming-iming  imbalan  sejumlah  uang  akan  sangat  mudah  membuat mereka rela menyerahkan organ tubuhnya.
Namun demikian, biasanya praktik jual beli organ melibatkan pihak perantara, karena pada umumnya pihak donor yang  kebanyakan  berasal  dari  kalangan  ekonomi  lemah  tadi  tidak  memahami  birokrasi  rumah  sakit.  Dengan demikian,  bisa  saja  perantara  tadi  adalah  orang  luar  yang  memahami  seluk  beluk    rumah  sakit  dan  berprofesi sebagai calo ataupun bisa saja dari oknum orang dalam rumah sakit.
Kemudian celah keterlibatan dokter juga perlu diperhatikan karena dari dokter lah yang menginformasikan kepada pihak  lain  yang  tidak  berkepentingan  seperti calo bahwa  ada  pasien  kaya  yang  membutuhkan  organ  tertentu. Dalam  kasus  transplantasi  organ  yang  paling  berperan  adalah  dokter,  dia  yang  mendiagnosa,  menangani  operasi dan  merawat  setelah  transplantasi  organ.  Jadi  penyalahgunaan  organ  tubuh  manusia,  pertama-tama  terletak  pada dokter  yang  menanganinya.  Namun  demikian,  keterlibatan  dokter  sangat sulit  ditelusuri.  Selain  itu,  sanksi  pidana yang mengancam pun hanya menjerat orang-orang yang melakukan transaksi jual-beli. Sementara itu, dokter yang tidak  terlibat  langsung  sebagai  penjual  atau  pembeli  hanya  dikenakan  sanksi  etik.  Bagi  petugas  medis  yang kedapatan  melakukan  bisnis  jual-beli  organ  mesti  diberi  tindakan  tegas.  Pelanggaran  semacam  ini  bukan  lagi masuk  ranah  disiplin  atau  etika  tapi  murni  kriminal.  Ini  sudah  masuk  kategori  kejahatan  dalam  dunia  kedokteran. Selain itu, pencabutan lisensi dan gelar sebagai dokter patut dilakukan untuk memberi efek jera.

## c. Perlunya keterlibatan dari Badan Penegak Hukum
Kalau  suatu  undang-undang  sudah  berlaku  dengan  sah,  maka  perlu  ditegakkan.  Alat  perlengkapan  negara  yang ditugaskan  untuk  menegakkan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku.  Penanggulangan  kejahatan  belum terwujud  hanya  dengan  terbentuknya  undang-undang  belaka.  Dimana  kalau  ada  indikasi  jual-beli  organ  yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku dengan tegas.

## Simpulan
1. Pengaturan terkait perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi organ tubuh manusia terdapat pada UUD  1945,  PP  No.  18  Tahun  1981  tentang  Bedah  Mayat  Klinis  dan  Bedah  Mayat  Anatomis  serta  transplantasi Alat atau jaringan tubuh manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Rancangan  KUHP.dimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut melarang dilakukannya jual beli organ tubuh.
2. Masalah  Perdagangan  organ  tubuh  tetap  banyak  terjadi  di  Indonesia  walaupun  terdapat  pengaturan  hukum mengenai hal tersebut. Kondisi aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam menindaklanjuti masalah ini juga menjadi  penyebab  tetap  maraknya  kasus  ini,  karena  setelah  dengan  terang-terangan  proses  perdagangan  organ tubuh  di  media.  Oleh  karena  itu  penegakkan  hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Organ  tubuh  belum sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  baik  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  maupun  di  dalam  RKUHP  tahun  2004,  tidak  ada satu  pasal  pun  yang formulasi  isi  pasalnya  memberikan  karakteristik  mengenai  tindakan  apa saja  yang  dikategorikan  sebagai  praktek jualbeli  organ  tubuh  manusia.  Ketegasan  aparat  penegak  hukum  menjadi  point  yang  terus  disoroti  untuk  segera menegakkan undang-undang dalam mengatasi tindak pidana ini.

## Daftar Pustaka
Abdul Latif dan Hasbih Ali. 2011. Politik Hukum . Jakarta : Penerbit PT. Sinar Grafika. Adami Chazawi. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bagian. 1, Jakarta : Penerbit Grafindo. Anonim.  2013. Pedoman  Teknik  Penulisan  Tesis  Mahasiswa  Program  Pascasarjana  Ilmu  Hukum  Universitas Batanghari, Jambi : Universitas Batanghari.
A. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana I , Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

## M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. Analisis  Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh
Ardy  S. 2010. Pengertian Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Arif Suhartono. 2014 Pengertian, Unsur-unsur, Jenis, Subyek Tindak Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti Bandung. ................................ 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
--------------------------  2007 Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta.
................................  2006. Pedoman  Perumusan/Formulasi  Ketentuan  Pidana  dalam  Perundang-undangan,  Bahan Kuliah  Program  Doktor  Ilmu  Hukum ,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
Bahder Johan Nasution. 2006. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju. CST Cansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rieneka Cipta, Jakarta. Djaja  Surya  Atmadja.  2005. Transplantasi  Organ  dan  Aspek  Medikolegalnya ,  (Jakarta  :  Departemen  Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dede Mulyono. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosda Karya. Djoko Prakoso. 1987. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Erdianto Efendi. 2011. Hukum Pidana Indsonesia Suatu Pengantar . Bandung : Refika Aditama. Ikatan Dokter Indonesia (IDI). 1999. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Jakarta : Pustaka Karya Cioptam .
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. J. Supranto, Metode Penelitian Kualitatif . 2005. Jakarta : Penerbit Bina Aksara CetaKan ke-II. Kadri Husin. 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar , Bandung, Refika Aditama.
K.H.  Ovied.  R.  2003. Perbandingan  Madzhab  Fikih  Majelis  Ta’lim  Tentang  Transplantasi  Organ  Tubuh  Manusia, Jakarta : Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia.
Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke-III. Mardjono Reksodipoetra. 1999. Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek , Jakarta, Rineka Cipta. Martiman Prdjohamidjojo. 2001. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Jakarta : Pradnya Paramita.