Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH)

## Wardah Jamilah
Alumni Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor dan Karyawan BPRS Amanah Ummah

## Abstract
This paper attempts to analyze collateral function in mudharabah financing. Basically collateral serves is the security for the instruments of financial institutions, as well as the practice of mudharabah financing. And in any investment is always risky, both small and big risk. To minimize risks, the Islamic banks apply in any financial assurance functions, as well as the mudharabah financing. Based on the analysis of the function of financing collateral, if collateral is sold, the selling price should be higher than the loan amount, the reason is
always the guarantee liquidity value.
Function guarantees required in the financing agreement, carried out using the analysis of bank financing to obtain reasonable assurance that the financing provided by the customer will be refunded.
Aspects guarantee is intended to determine liability in the form of customers' intention to pay. Analysis of security is also intended to know the eligibility guarantee of the legal aspects and the material associated with the financing provided to the prospective customer financing.
The most important role is to guarantee the handling of non-performing financing, by way of executing the guarantee. That guarantees a right of ownership or moved by selling insurance, to pay off the arrears that have not been completed, and in order for financing customers always have a sense of responsibility for the funds that have been borrowed, due to the condition that the funds are not wholly-owned bank disbursed funds but third party may at any time withdraw such funds.
The application functions as an instrument intended collateral securing repayment of financing sources is when the customer has no ability to pay installments intentions, and if the customer breaks the promise with indications of fraud or intentional element. But such execution of guarantees should be in the way of agreement between customer and the bank.
Keywords: collateral, mudharabah, risk

## Abstrak
Tulisan ini membahas analisa fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Pada dasarnya jaminan berfungsi sebagai instrumen pengamanan bagi pihak lembaga keuangan, begitu pula pada praktek pembiayaan mudharabah. Dan dalam setiap investasi selalu mengandung risiko, baik risiko yang kecil maupun risiko yang besar. Untuk meminimalisir risiko, maka bank syariah menerapkan fungsi jaminan dalam setiap pembiayaan, begitu pula pada pembiayaan mudharabah. Berdasarkan analisis fungsi jaminan pembiayaan mudharabah, apabila jaminan tersebut dijual, maka harga jualnya harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman, alasannya adalah jaminan tersebut selalu memiliki nilai likuiditas.
Fungsi jaminan yang dipersyaratkan dalam perjanjian dalam pembiayaan mudharabah, dilakukan dengan menggunakan analisa pembiayaan agar pihak bank
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan akan dikembalikan oleh nasabah.
Aspek jaminan dimaksudkan untuk mengetahui bentuk pertangungjawaban nasabah terhadap niat bayar. Analisa jaminan juga dimaksudkan untuk mengatahui kelayakan jaminan dari aspek legal maupun materi yang dihubungkan dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada calon nasabah pembiayaan.
Peranan yang paling penting dalam jaminan ini adalah untuk penanganan kredit macet, dengan cara mengeksekusi jaminan. Mungkin jaminan itu menjadi pindah hak kepemilikannya atau dengan cara menjual jaminan tersebut, untuk melunasi tunggakan yang belum diselesaikannya. Dan agar nasabah pembiayaan selalu memiliki rasa tangung jawab atas dana yang telah dipinjamnya, karena dana yang disalurkan bukan sepenuhnya milik bank melainkan dana pihak ketiga yang sewaktu-waktu dapat menarik dananya
tersebut.
Penerapan fungsi jaminan dimaksudkan sebagai instrumen pengamanan sumber pelunasan pembiayaan mudharabah adalah apabila nasabah sudah tidak memiliki kemampuan niat bayar angsuran lagi. Dan apabila nasabah melakukan ingkar janji dengan indikasi kecurangan atau unsur kesengajaan. Tapi pengesekusian jaminan tersebut harus dengan kesepakatan nasabah pembiayaan dan pihak bank.
Kata Kunci: jaminan, mudharabah, risiko
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Persoalan  ekonomi  memang  tidak  akan  ada  habisnya  jika  kita  bahas,  dari masa ke masa, dan selalu mengalami perubahan yang mengatur bagaiman ekonomi di  suatu  Negara  itu  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  teratur  sesuai  keinginan.  Telah terbukti dengan dua system ekonomi yang terbilang sangat gagal dalam membangun perekonomian  yaitu,  system  ekonomi  kapitalis  dan  system  ekonomi  sosialis.  Dan akibat dari pelaksanaan  system  ekonomi  kapitalis  atau  konvensioal  telah  terjadinya krisis  global  yang  sangat  mengancam  perekonomian  dunia,  dan  paling  terparah terkena  imbasnya  adalah  Negara  Amerika  Serikat.  Perekonomian  tersebut diakibatkan  perekonomian  tidak  bergerak  pada  sektor  riil  dan  peminjaman  kredit yang besar-besaran tanpa adanya jaminan.
Maka  sebagai  Muslim  dan  orang  yang  beriman  terhadap  ajaran  Islam,  kita wajib meninggalkan semua praktek riba serta meninggalkan perbankan konvensional yang menerapkan system ribawi, karena jelas menimbulkan mafsadat, membinasakan  atau  merusak  kehidupan  masyarakat. 1 Telah  terbuktinya  saat  ini perekonomian  yang  telah  di  bangun  dengan  cara  ribawi  telah  hancur  dan  binasa, yang telah kita kenal yaitu krisis global yang mengancam perekonomian dunia.
Dan  Allah  telah  memperlihatkan  begitu  sempurnanya  agama  yang  kita  anut yaitu  agama  Islam,  yang  dimana  telah  mengatur  segala  dinamika  kehidupan manusia  dan  segala  isinya  di  muka  bumi  ini.  Mengatur  dari  hal  yang  paling  kecil sampai  hal  yang  paling  besar,  yang  menurut  kita  hanya  sepele  dan  mungkin  tidak terfikir sebelumnya, termasuk soal ekonomi. Dan kesemuanya ini telah di atur dalam al-Quran dan assunah.
Manusia adalah makhluk sosial yang di mana dinamika kehidupannya selalu saja membutuhkan dan di butuhkan orang lain. Dan setiap manusia pasti mempunyai atau  memiliki  kebutuhannya  dalam  menjani  hidup.  Semakin  seseorang  itu  tumbuh dewasa  maka  semakin  besar  pula  kebutuhan  yang  harus  dipenuhinya.  Salah  satu faktor  lagi adalah  perekembangan  zaman  yang membuat  kebutuhan  manusia  yang tidak  ada  batasnya.  Dalam  Islam  sesungguhnya  kebutuhan  manusia  itu  ada batasnya,  hanya  saja  dalam  prakteknya  manusia  sudah  terhipnotis  oleh  pemikiran konvensional  yang  menyatakan  bahwa  kebutuhan  manusia  itu  tidak  ada  batasnya. Allah  menciptakan  manusia  untuk  saling  ketergantungan  satu  sama  lain  dalam menjalani kehidupannya, atau hidup bermasyarakat.
Ketergantungan  untuk  saling  membantu  atau  kerjasama,  dalam  islam  telah mengenal  model  kerja  –sama  yang  yang  dikenal  dengan musyarakah (sirkah) dan mudharabah .  Dengan  model  kerjasama  semacam  ini  di  harpakan  manusia  dapat terpenuhi  kebutuhannya.  Seiring  perkembangan  zaman,  manusia  telah  membuat lembaga formil  untuk  mengenalkan transaksi- transaksinya  tersebut di  mata  hukum agar dapat dipertanggung jawabkan jika suatu saat terjadi hal- hal yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Lembaga tersebut merupakan lembaga keungan, baik berupa lebaga keuangan bank ataupun lebaga keuangan non bank.
Banyak  sekali  lembaga  perekonomian  umat  seperti  ;  Badan  Amil  Zakat (BAZ), Bank Syariah, Islamic Deveolpment Bank (IDB), Bank Umum Syariah (BUS), Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  Asuransi  Takuful,  Unit  Simpan  Pinjam Syariah,  Baitul  Mal Wa  Tamwil  (BMT),  Lembaga  Pengembngan  Ekonomi  Swadaya Masyrakat, Reksa Dana Syariah dan Pegadaian Syariah.
1 M.    Naradratuzzaman  Hosen  dkk, Khutbah  Jum’at  Ekonomi  Syariah ,  (Jakarta,  Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008) h.183
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Dalam  UU  Nomor  7  Tahub  1992  tentang  Perbankan  Pasal  5  Ayat  1  yang diperbaharui  dengan  UU  Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa  “menurut jenisnya,  bank  terdiri  dari  bank  umum  dan  perkreditan  rakyat.”  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  yang  dimaksud  dalam  undang-  undang  tersebut  adalah  bank  yang menerima  simpanan dalam bentuk  deposito berjangka,  tabungan, dan /atau  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3). Adapun  yang  dimaksud  dengan  BPRS  (Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah)  adalah BPR  biasa  yang  pola  oprasionalnya  mengikuti  prinsip-  prinsip  ekonomi  (syari’at) Islam,  terutama  bagi  hasil.  Berdirinya  BPRS  dilaterbelakangi  oleh  kondisi  ekonomi Indonesia  yang  tengah  mengalami  restekturisasi  ekonomi.  Restrukturisasi perekonomian  di  Indonesia  itu  terwujuddalam  berbagai  kebijakan,  baik  di  bidang keungan,  moneter,  termasuk  dalam  bidang  perbankan.  Selain  itu,  berdirinya  BPRS itu dilaterbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembngan Bank Islam dalam undang- undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. 2 Bank  atau  lembaga  keungan  lainnya  sebagai  sarana  peredaran  uang  dan penyimpanan  uang  selalu  berupaya  agar  dana  yang  disalurkan  terkumpul  guna untuk    memenuhi  kebutuhan  manusia.  Karena  manusia  memilki  kelebihan  dan kekurangan,  dalam  hal  ini  adalah  ada  manusia  yang  memilki  dana  yang  berlebih sehingga  ia  akan  menyimpan  uangnya  di  bank  agar  aman,  dan  manusia  yang kekurangan  dana  ia  memiliki  tekad  kuat  untuk  berusaha  memenuhi  kebutuhan hidupnya dengan  cara  mengajukan  pinjaman.  Hal  inilah  kiranya  yang  menunculkan akad kerja –sama mudharabah sehingga dana dapat tersalur dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata serta untuk memperoleh keberkahan sesui dalam hadis Rasulullah SAW yaitu ;
Dari Salih bin Shuhaib r.a bahwa Rsulullah saw bersabda, “Tiga hal yang  di  dalamnya  terdapat  keberkatan  ;  jual  beli  secara  tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk  keperluan  bukan  untuk  jual  beli.” (HR  Ibnu  Majah  no.2280, kitab at- Tijarah) 3
Secara  teknis,  al-  mudharabah  adalah  akad  kerja-  sama  usaha  antara  dua pihak  dimana  pihak  pertama  ( shahibul  maal )  menyerahkan  (100%)  modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Mudharabah disebut juga muqaradhah ( qiradh ). Qiradh berasal  dari  kata  al-  qardhu,  artinya  pemilik  memotong  sebagian hartanya untuk diperdagangkan yang mendapat keuntungan, 4
Pada  pembiyaan  Mudharabah  yang  bersifat  amanah  ( yad  amanah ),  ini merupakan  perjanjian  antara  pihak  pertama  (shahibul  maal)  dan  pengelola (mudharib)  yang  menentut  tingkat  kejujuran  yang  sangat  tinggi  dan  menjunjung tingkat  keadilan  antara  kedua  belah  pihak  tersebut.  Maka  dalam  literatur  ini  maka perlu adanya jaminan yang perlu di tegaskan dalam pembiyaan tersebut, walaupun dalam  literatur  fiqih  pun  tidak  tercantum  bahwa  jaminan  sebagai  salah  satu  syarat yang di perjanjian tersebut. Namun pada kenyataannya dan teknisnya jaminan perlu
2 Prof.H.A.  Djazuli  Drs.Yadi  Janwari,  M.Ag, Lembaga-  Lembanga  Perekonomian  Umat ,
(Bandung, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107-108
3 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta, Gema Insani Press,2001), h. 96
4 Ibid, h.95
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
ada  dalam  perjanjian  tersebut,  untuk  menegaskan  keyakinan  ini  sebelum memberikan  pembiyaan,  bank  syariah  harus  melakukan  penilain  dengan  seksama terhadap  5  C  (Character,  Capital,  Capacity,  Collateral,  dan  Condition  of  Economi) dari  nasabah.  Disamping  itu  juga  Bank  harus  memperhatikan  AMDAL  (Analisi Mengenai  Dampak  Lingkungan)  skala  besar  bagi  perusahaan  besar  dan  berisiko besar.
Untuk  mengaurangi  risiko  pada  kesanggupan  serta  kemampuan  tersebut jaminan  pemberian  kredit  atau  pembiyaan  berdasarkan  prinsip  syariah  dalam  arti keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  kewajiban sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor  yang  harus  diperhatikan  oleh bank dan Lembaga Keungan Syariah.
Jaminan    merupakan  salah  satu hal  yang perlu diperhatikan  oleh bank atau Lembaga Keungan Syariah yang mengingat dana masyarakat yang harus dilindungi agar  jangan  sampai  merugikan  masyarakat  selaku  nasabah,  maupun  pihak  bank atau Lembaga Keungan Syariah mengingat dana masyarakat yang harus dilindungi agar  jangan  sampai  merugikan  masyarakat  selaku  nasabah,  maupun  pihak  bank atau  Lembaga  Keungan  Syariah  sendiri.  Menurut  pengertian  mudharabah  diatas, dapat di gambarkan bahwa mudharib adalah pihak yang memberikan modal dengan catatan pengambilan modal dan pembagian keuntungan jika ada keuntungan. Menjadi hal yang menarik untuk melihat apakah lembaga keungan syariah di Indonesia,  khususnya  BPRS  Amnah  Ummah,  telah  menerapkan  prinsip  syriah secara  murni  dalam  praktik muamalah di  lapangan,  terutama  terhadap  jaminan dalam  pembiayaan mudharabah .  Sebab  menurut  penulis,  akad mudharabah merupakan akad yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia jika sesuai dengan prinsip  syariah  mengingat  di  Indonesia  masih  membutuhkan  dana  untuk mengembangkan  perekonomian  yang  terbentur  pada  masalah  modal  (dana).  Yang telah menjadi hal yang biasa masalah modal (dana) ini di masyarakat.
B.  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.
1.  Tujuan Penelitian.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  kesesuaian  jaminan yang  telah  diajukan  nasabah,  mengatahui  penerapan  fungsi  jaminan  pada pembiayaan  Mudharabah, dan  menilai  kelayakan  jaminan  dalam  melakukan pembiayaan mudharabah.

## 2.  Kegunaan Penelitian.
Setiap  penelitian  harus  memiliki  kegunaan  yang  di  inginkan  penulisnya sendiri  maupun  oleh  pembacanya,  maka  dengan  itu  penulis  akan menjabarkannya ;
a.  Sebagai informasi kepada para pembaca.
b.  Menambah wawasn bagi penulis.
c.  Memberikan  pemahaman  kepada  para  pembaca  tentang  penerapan  fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah.
d.  Sebagai salah stu syarat menjadi sarjana program study ekonomi syariah.

## C.  Motode, Jenis, Teknik Penelitian.
Metode yang dipilih oleh penulis untuk mempeoleh data dalam memperoleh data dalam menyusun penelitian penulisan skipsi ini berupa ;
1.  Metode Penelitian.
Metode  penelitian  yang  di  akan  digunakan  adalah  metode  deskriptif analisis,  yang  dimana  penulis  menggambarkan  atau  melukiskan  suatu  objek penelitian.  Dan  data  yang  akan  diperlukan  dalam  penilitian  berasal  dari  data
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
laporan- laporan yang ada di BPRS Amanah Ummah dalam hal ini menyangkut jaminan dalam pembiyaan Mudharabah.
2.  Jenis Penelitian.
a.  Penelitian Kepustakaan. Yaitu  penelitian  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  dengan  cara membaca  dan  mempelajri  buku-buku  ilmiah.  Kegiatan  ini  lakukan  untuk mengetahui dan mengumpulakan pendapat dari beberapa ahli, baik terdapat dalam  buku-buku  literitur,  materi  perkuliahan  maupun  media  masa  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  dan  di  butuhkan  oleh peneliti.
b.  Penelitian Lapangan
Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah mengumpulkan data primer yang  di  perlukan  untuk  menulis  penelitian  tersebut  dengan  cara  langsung yaitu  dengan  mengadakan  dan  mengumpulkan  data-data  pada  objek penelitian. Yakni pengumpulan, pengambilan dan pengelolaan data yang ada di BPRS Amnah Ummah Leuwiliang mengenai prosedur jaminan pembiyaan mudharabah  dan  menganlisa  fungsi  jaminan  pembiyaan  mudharabah  bagi para nasabah yang akan melakukan pembiyaan ini.
3.  Teknik Penelitian
a.  Teknik Pengumpulan Data.
1)  Wawancara (interview)
Yaitu    mengumpulkan  data  dengan  cara  mengadakan tanya  jawab  langsung  dengan  pihak-pihak  yang  dianggap perlu  dan  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  di  teliti oleh  penulis,  metode  ini  melibatkan  individu-individu  yang terkait  dengan  objek  peneliatian  baik  dengan  pemimpin maupun karyawan.
Proses wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di susun oleh penulis, dengan bertatap  muka  secara  langsung  dengan  pimpinan  atau  staf yang  terkait  dalam  penelitian  ini  di  BPRS  Amnanh  Ummah Leuwiliang.
2)  Pengamatan (observasi)
Yaitu  penulis  mengadakan  pengamatan  langsung  dengan objek penelitian  dalam hal  ini  BPRS  Amanah  Ummah  Leuwiliang guna  mendapatkan  data-data  yang  berkaitan  dengan  fungsi jaminan pada pembiyaan mudharabah.
c)  Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan guna untuk memperoleh dokumen- dokumen mengenai penelitian yang penulis teliti.
b.  Analisis Data
Proses  mengatur,  menyusun  dan  mengelompokan  data  sesuai dengan  kelompoknya  masing-  masing.  Setelah  dilakukannya  observasi, wawancara  dan  dokumentasi  maka  selanjutnya  analisis  data  ini  bias dilakukan

## II. TINJAUAN TEORITIS TENTANG JAMINAN DAN PEMBIYAAN MUDHARABAH

## A.  Jaminan

## 1.  Pengertian Jaminan
Secara  etimologis,  jaminan  dalam  hukum  Islam  dikenal  dengan  istilah dhaman. Dhaman /jaminan  utang,  atau  dalam  hal  lain  menghadirkan  seseorang atau  barang  ke  tempat  tertentu  untuk  diminta  pertanggungjabannya,  atau sebagai  jaminan. 5 Jaminan  atau  atau  runggahan  ialah  suatu  barang  yang dijadikan peneguhan/penguatan kepercayaan dalam urusan utang piutang. 6
Menurut  Undang-undang  perbankan  Nomor  7  Tahun  1992  (sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahub  1989)  jaminan pemberian kredit yang ber arti “keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. 7
Bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  jaminan  adalah  barang  yang  bergerak  atau barang  yang  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  dan  bentuk  lainnya, yang diserahkan pihak yang melakukan pinjaman (debitur) ataupun pihak ketiga untuk menjamin pelunasan kewajiban utang debitor, baik berupa perjanjian kredit maupun undang- undang yang merupakan penguatan kepercayaan.
Barang  yang  akan  dijaminkan  berupa  jaminan  barang  fisik  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  berwujud  ataupun  tidak  berwujud  dan  bentuk lainnya  yang  memiliki  harga  jual.  Jaminan  merupakan  salah  satu  faktor  yang mennetukan  besar  kecilnya  suatu  pinjaman.  Bila  hutang  piutang  ini  tidak  dapat dibayar,  maka  barang  yang  dijadikan  jaminan  boleh  dijual  tetapi  penjualannya hendaknya  sesuai  dengan  nilai/harga  yang  berlaku  pada  saat  itu  dan  harus sepengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
Ada dua  istilah  yang  tidak  terlepas  dari  jaminan,  dua  istilah  tersebut adalah “Preferen”  dan  “Konkuren”.  Dua  istilah  ini  dimaksudkan  mewakili  dua  golongan hak  yang  memberi  pinjaman  atau  fasilitas  (kreditor)  atas  jaminan  yang diserahkan  penjaminnya. 8 Dan  dapat  jelaskan  pengertian  kedua  istilah  tersebut antara lain;
a.  Preferen.
Istilah  Preferen dipergunakan  untuk  menunjukan  hak  kreditor atas  suatu jaminan  pada  saat  kredit  debitor  macet,  yang  memungkinkan  kreditor mendapatkan  terlebih  dahulu  pembayaran  kewajiban  utang  debitor  dari hasil penjualan jaminan tertentu dan berdasrkan perjanjian kredit.
5 M. Nadratuzzman Hoseen, AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah , Jakarta :
Pusat Komunkasi Ekonomi Syariah, 2007, h..16
6 Imam Al Ghazali, Benang Tipis antara Halal dan Haram, Surabaya ; Putra Pelajar, 2002, h..274
7 Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta :Sinar Grafika, 2010, h.. 208
8 Purwo,  Sunu  Widi, Catatan  Hukum  Seputar  Perjanjian  Kredit  dan  Jaminan ,  Jakarta  :  Nine  Season
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
b.  Konkuren.
Kokuen  adalah  istilah  yang  dipergunakan  untuk  menunjukan  hak  yang sama  dalam  mendaptkan  pengembalian  utang  debitor  yang  macet  atas harta kekayaan debitor yang belum diikat secara preferen. Kokuen timbul karena undang- udang.
Konsep  hukum  Islam  mengenai  jaminan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  jaminan berupa orang ( personal guarancy ) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama  sering  disebut  dengan dhaman  atau  kafalah ,  sedangkan  yang  kedua sering disebut  dengan  istilah rhan . Kedua  istilah ini  dapat  diulas secara  singkat yaitu sebagai berikut ; 9 a.  Kafalah. Kafalah secara bahasa artinya adh-dhammu (menggabung-kan), atau ad-dhaman (jaminan), hamalan (beban),  dan za’mah . 10 Sedangkan menurut  istilah, kafalah merupakan  jaminan  yang  diberikan  oleh peanggung  ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban pihak kedua  atau  yang  ditanggung. 11 Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kafalah merupakan transaksi yang mengabungkan dua beban untuk terpenuhinya kewajiaban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.
Landasan hukum tentang kafalah adalah QS. Yusuf ayat 72 :
ٌم ْﯾ ِ ﻋ َز ِﮫِ ﺑ َ وَ أﺎَ ﻧ ٍ ر ْﯾِﻌَﺑ ُل ْ ﻣِﺣ ِﮫ ِ ﺑ َء ﺎ َ ﺟ ْنَ ﻣِﻟ َ و ِكِﻠ َ ﻣْ ﻟا ﺎ َ ﻋ َ وُﺻ ُدِﻘ ْ ﻔَ ﻧ ْ وُ ﻟﺎَ ﻗا
Artinya  ;  Penyeru-  penyeru  itu  berkata  “Kami  kehilangan  piala  raja,
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. 12
Jenis- jenis kafalah
1)  Kafalah bin nafis
Merupakan  akad  pemberian  jaminan  atas  diri  ( personal guarantee ).  Sebagai  contoh  dalam  praktek  perbankan  untuk bentuk kafalah bin nafis adalah seorang nasabah yang mendapat pembiyaan dengan jaminan nama baik ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat.
2)  Kafalah bil maal
Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

## 9
http://patricia-seohyerim.blogspot.com/2011/05/konsep-jaminan-dalam-hukum-islam.html , 20
Sepetember 2011, pkl 19.00 WIB
10 Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Ghufron, dkk, Cara Mudah Memahami Akad- akad Syariah , Jakarta : RENAISAN, 2005, h…59
11 Ibid , h… 59
12 Al- Quran Dan Terjemahannya , Jakarta : Al- Mujamma’ (Lembaga Percetakan Al- Qur’an Raja Fahd),
1971, h…360
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## 3)  Kafalah bit Taslim
Jenis kafalah ini  biasa dilakukan untuk  menjamian  pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa berakhir.
4)  Kafalah al munjazah
Kafalah  al  munjazah adalah  jaminan  mutlak  yang  tidak  dibatasi oleh jangka dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah  satu  bentuk kafalah  al  munjazah adalah  pemberian jamianan dalam bentuk performance (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim di kalngan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.
5)  Kafalah al muallaqah Bentuk  jaminan  ini  merupakan  penyederhanaan  dari kafalah  al munjazah , baik oleh industry perbankan maupun asuransi. 13
b.  Rahn.
Secara  bahasa, ar-  rahn bearti  tetap,  kekal,  dan  jaminan.  Menurt hukum positf akad ar- rahn disebut agunan/jaminan. Gadai syariah ( rahn ) adalah  menahan  salah  satu  harta  milik  nasabah  atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. 14 Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa rahn adalah semacam  jaminan  utang  atau  gadai. 15 Barang  yang  dapat  di  jaminkan berupa barang yang punya nilai jual, dan dapat diperjual belikan.
Landasan hukum rahn adalah QS. Al- Baqarah ayat 283 ;
َنِﻣَ أ ْ نِ ﺈَ ﻓ ٌ ﺔ َ ﺿ وُﺑ ْ ﻘﱠﻣ ٌنﺎ َ ھ ِ رَ ﻓ ًﺎﺑِﺗﺎ َ ﻛ ْا و َ وْ ﻣَ ﻟُد ِ ﺟَ ﺗ وْ ا ٍ رَ ﻔ َ ﺳ ﻰَ ﻠ َ ﻋ ْمُ ﺗﻧُ ﻛ نِ إ َ و ْاوُﻣُ ﺗ ْ ﻛَ ﺗ َﻻ َ و ُﮫﱠﺑ َ ر َ ّ ﷲ ِ قﱠ ﺗَﯾ ْ ﻟ َ و ُﮫَ ﺗَ ﻧﺎ َ ﻣَ أ َنِﻣُ ﺗ ْ ؤا يِذﱠ ﻟا ﱢد َ ؤُﯾ ْ ﻠَ ﻓ ًﺎﺿ ْ ﻌَﺑ مُ ﻛُﺿ ْ ﻌَﺑ ٌمﯾِﻠ َ ﻋ َنوُ ﻠ َ ﻣ ْ ﻌَ ﺗ ﺎ َ ﻣِ ﺑ ُ ّ ﷲ َ و ُﮫُﺑ ْ ﻠَ ﻗ ٌمِﺛآ ُﮫﱠ ﻧ ِ ﺈَ ﻓ ﺎَﮭ ْ ﻣُ ﺗ ْ ﻛَﯾ نَ ﻣ َ و َةَ دﺎَﮭﱠ ﺷﻟا Artinya  :  Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang
13 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum  Edisi  Khusus ,  Jakarta  :  Tazkia
Institute, 2000, h..173
14 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Oprasioanal (Suatu Kajian Kontemporer) , Depok ;
UIP, 2005, h..38
15 Antonio, Bank Syariah , h…182
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang kamu kerjakan. 16
Dari  uraian  tentang  kedua  konsep  jaminan  di  atas,   jelas  bahwa  eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Untuk jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas  kewajiban/prestasi  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak   yang  dijamin (debitur)  kepada  pihak  yang  berhak  menerima  pemenuhan  kewajiban/prestasi (kreditur)  disebut  dengan kafalah .  Sedangkan  jaminan  yang  terkait  dengan benda/harta  yang  harus  diberikan  debitur  (orang  yang  berhutang)  kepada kreditur (orang yang berpiutang) disebut dengan rahn .

## 2.  Dasar Hukum Jaminan
a.  Dasar  hukum  jaminan  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
Yaitu  mengcu  pada  Undang-  undang  Nomor  14  Tahun  1967  yang mensyaratkan, bahwa dalam pemberian kredit harus disertai dengan jaminan, industri  perbankan  sangat collateral  oriented (berorientasi  pada  agunan) sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  ketentuan  Pasal  24  Undang-  undang Nomor 14 Tahun 1967 yang sangat mengharuskan jaminan dalam kredit, dan perkerditan  hanya  akan  dilakukan  bila  sebelumnya  nasabah  menyediakan jaminan. 17
Berbeda  dengan  Undang-  undang  Perbankan  yang  baru  sebagaimana dinyatakan  dalam  ketentuan  pasal  8  ayat  (1)  Undang-  undang  Nomor  7 Tahun  1992  sebagiamana  telah  diubah  dengan  Undang-  undang  Nomor  10 Tahun  1998  yang  menyatakan dalam  memberikan  kredit  atau  pembiyaan berdasrkan  Prinsip  Syariah,  Bank  Umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasrkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan  kemampuan  serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiyaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan . 18
Dalam  Undang-  undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  1998  antra  lain menyatakan :
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka  apabila  berdasarkan  unsur-  unsure  lain  telah  diperoleh keyakinan  atas  kemampuan  Nasabah  Debitur  mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang  dibiayai  dengan  kredit  yang  bersangkutan.  ….Bank  tidak  wajib meminta  agunan  berupa  barang  yang  tidak  berkaitan  langsung dengan  objek  yang  dibiayai,  yang  lazim  dikenal  dengan  agunan tambahan . 19
16 Al- Quran Dan Terjemahannya , h…71
17 Gazali, Hukum Perbankan , h..281 - 282
18 Ibid , h.. 282
19 Gazali, Hukum Perbankan , h…283
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Dari uraian diatas sesuai pasal 8 tersebut, jaminan/agunan terdapat dua jenis yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok atau jaminan utama  berupa  jaminan  yang  terkait  langsung  dengan  kredit  yang  diberikan, sedangkan  agunan  tambahan  atau  jaminan  tambahan  yaitu  jaminan  yang diminta kreditor bilamana jaminan utang dianggap kurang. Agunan tambahan bukan  merupakan  sesuatu  yang  harus  dalam  pemberian  kredit  atau pemberian  pembiyaan  yang  berprinsip  syariah  (Bank  Syariah  dan  Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya), sebab tanpa itupun Bank Umum pun dapat memberikan  kredit  atau  pembiyaan  berdasrkan  prinsip  syariah,  asalkan berdasarkan  prosedur  dan  didapatkan  keyakinan  bahwa  kemampuan nasabah  debitor dapat mengembalikan utangnya.

## b.  Dasar hukum jaminan/dhaman dilihat dari hukum islam
Secara  umum  subtansi  landasan  hukum  jaminan  lebih  mencerminkan penguat  kepercayaan  dalam  hal  hutang  piutang.  Jaminan  boleh  dijual  jika hutangnya tidak dapat dibayar, hanya penjualannya itu harus dengan adil dan harus sepengatahuan si pemilik jaminan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :
… ٌ ﺔ َ ﺿ وُﺑ ْ ﻘﱠﻣ ٌنﺎ َ ھ ِ رَ ﻓ ًﺎﺑِﺗﺎ َ ﻛ ْا و َ وْ ﻣَ ﻟُد ِ ﺟَ ﺗ ٍ رَ ﻔ َ ﺳ ﻰَ ﻠ َ ﻋ ْمُ ﺗﻧُ ﻛ نِ إ َ و Artinya  :  “Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang berpiutang). “ (QS. Al-Baqarah ayat 283). 20
Dari  penjelasan  ayat  diatas  dapat  di  pahami  bahwa  jika  seseorang melakukan perjalanan dan tidak diikuti oleh seorang penulis, maka hendaklah orang  yang  melakukan  perjalanan  itu  memberikan  tanggungan  berupa barang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan jaminan.
Menningung  sedikit  tentang  penerapan  jaminan  pada  pembiayaan mudharabah. Beberpa ulama di Indonesia yang terhimpun pada Majlis Ulama Indonesia  dalam  fatwanya  No.  07/  DSN-MUI/IV/2000  mengizinkan  pemilik dana meminta jaminan dari pengelola dana terhadap pelanggaran batas atau tindakan menyalahi ketentuan. MUI telah menetapkan bahwa pada  dasarnya dalam  mudharabah  tidak  ada  ganti  rugi,  kerena  akad  ini  bersifat  amanah, kecuali  akibat  dari  kesalahan  yang  disengaja,  kelalaian  atau  pelanggaran kesepakatan.  Dari  keterangan  tersebut,  MUI  telah  menyetujui  tentang jaminan hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-  hal  yang  telah  disepakati  bersama dalam akad. 21

## 3.  Fungsi Jaminan
Jaminan merupakan salah satu intrume pengamanan yang paling penting untuk  menghadapi  potensi  terjadinya  kerugian.  Bank  syariah  juga  dapat
20 Al- Quran Dan Terjemahannya , h…71
21 DSN, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional , Jakarta ; CV. Gaung Persada, 2006, h… 43
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
menggunkan  system  jaminan  ini  untuk  mengamankan  pembiyaan  yang diberikan. 22 Selain  sebagai  tujuan  keamanan  tujuan    spesifikasi  jamianan menurut  Islam  adalah  menghindari  praktek  ijon,  pengadaian  gelap,  riba  dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.
Jaminan  salah  satu  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  rangka  untuk memberikan kredit kepada calon nasabah. Salah satu fungsi jaminan itu sendiri sebanarnya  adalah  memberikan  keyakianan  bagi  kreditor  dalam  meninjamkan dananya  kepada  debitor,  yang  menjadikan  tanggungan  yang  harus dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  juga  merupakan  memprrkecil  tingkat  risiko bagi  bank  dalam  memberikan  jaminan  kepada  nasabahnya  jika  terjadi kemungkinan yang tidak di inginkan dikemudian hari. Yang mungkin nasabahnya lalai  dalam  mengembalikan  kreditnya,  atau  perusahaan  yang  dikelola  oleh debitur mengalami kerugian, sihingga nasabah sulit mengambalikan kreditnya. Jaminan itu sendiri ada pengaturan mengenai jaminan yang terbagi atas dua  jenis  jaminan  yaitu  jaminan  utama  dan  jaminan  tambahan.  Jaminan  utama adalah  jaminan  yang  terkait  langsung  dengan  pemberian  kredit.  Sedangkan jaminan  tambahan  adalah  jaminan  yang  diminta  kreditur  liputan  jaminan  utama terhadap  utang  dianggap  kurang  oleh  kreditor,  misalnya  jaminan  tambahan berupa  jamianan  tanah,  tanah dan bangunan,  dan  kendaraan.  Pembagian  jenis ini  diperluakan  untuk  keperluan  tata  kelola  perkreditan  dan  berdampak  baik karena debitor dituntut untuk mempergunakan penyaluran dananya dengan baik sesuai tujuan awal pemeberian kredit. 23
Kegunaan jaminan kredit, yaitu ;
a.  Memeberikan  hak  dan  kekuasaan  kepada  bank  untuk  mendapatkan peluanasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
b.  Menjamin  agar  debitur  berperan  serta  dalam  transaksi  untuk membiayai  usahanya,  sehingga  kemungkinan  untuk  menginggalkan usaha  atau  proyeknya  dengan  merugikan  diri  sendiri  atas perusahaannya dapat dicegah atau sekurang- kurangnnya kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil;
c.  Memberikan  dorongan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  janjinya khususnya  mengenai  pembayaran  kembali  sesuai  dengan  syarat- syarat  yang  telah  disetujui  agar  debitur  dan/atau  pihak  ketiga  yang ikut  menjamin  tidak  kehilangan  kekayaan  yang  telah  dijaminkan kepada bank (Bank Indonesia, 1994: 3 dan Thomas Suryatno, et al ., 1995: 88). 24
Berdasarkan  uraian  ditas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  secara  teknis jaminan  merupakan  salah  satu  harta  milik  si  penjamian  sebagai  jamianan  atas pinjaman  yang  diterimanya.  Barang  yang  ditahan  tersebut  memiliki  nilai ekonomis.  Oleh  sebab  itu,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk
22 Tariqullah  Khan,  Habib  Ahmed, Menajemen  Risiko  Lembaga  Keungan  Syariah ,  Jakarta  ;  PT.  Bumi
Aksara, 2008, h..145
23 Puwoko, Catatan Hukum , h..149-150
24 Gazali, Hukum Perbankan , h… 286
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dapat  mengambil  kembali  seluruh  atau  piutangnya.  Hal  ini  dilakukan  dalam rangka memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memebrikan pembiyaan.
Dan  apabila  nasabah  yang  melakuan  kredit  disertai  dengan  jaminan, maka bila mana   terjadi wanprestasi (penipuan), pihak bank yang bersangkutan masih  berharap  bahwa  pelunasan  hutang  tersebut  dapat  diambil  dari  jaminan tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam  praktik,  calon  debitur  diwajibkan  untuk memeberikan  jaminan  kepada  pihak  bank  dengan  nilai  yang  sama  atau  lebih tinggi  dari  pinjaman  (pembiayaan)  yang  diberikan  oleh  pihak  bank.  Selain  itu, dalam praktek bank selalu menilai jaminan calon debitur lebih rendah dari harga pasar, sebagai nilai penyusutan yang harus ditanggung oleh calon debitur.
Untuk  menilai  karakter  nasabah  ada  5  prinsip  kehati-  hatian  diantanya prinsi  5C,  yang  telah  diterapkan  dari  seluruh  lemabaga  keuangan.  Dan  5’C tersebut  diantanya  adakah character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan),  dan condition  of  economy (kondisi  ekonomi). Prinsip  5’C  tersebut  dapat  memberikan  informasi  mengenai  itikad  baik  calon nasabah dalam kemampuannya membayar dan melunasi pinjaman kreditnya.

## 4.  Macam-macam Jaminan
Secara umum jamianan terbagi atas dua macam, adalah sebagai berikut ; a)  Jaminan Perorangan ( Personal Guaranty ).
Jaminan  perorangan  atau  jaminan  pribadi  adalah  jaminan  seorang pihak  ketiga  yang  bertindak  untuk  menjamin  dipenuhinya  kewajiban- kewajiban dari debitor. 25
b)  Jaminan Kebendaan.
Jaminan  kebendaan  merupakan  salah  satu  tindakan  berupa  suatu penjaminan  yang  dilakukan  oleh  kreditor  terhadap  debitornya,  atau  antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban- kewajiban dari debitor. 26

## B.  Pembiyaan Mudharabah

## 1.  Pengertian Pembiyaan Mudharabah
Akad Mudharabah sudah tidak asing lagi dan sudah sangat lama dikenal oleh  umat  muslim  sejak  zaman  nabi.  Bahkan  ketika  Nabi  Muhammad  Saw berprofesi sebagai pedadang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Praktek mudharabah tersebut antara Khadijah dan Nabi Muhammad Saw, yang dimana  Khadijah  mempercayakan  barang  dagangannya  untuk  dijual  keluar negeri.  Dimana  dalam  hal  ini  Khadijah  sabagai  pemilik  modal  ( shahib  al-maal ) dan  Nabi  Muhammad  Saw  sebagai  pelaksana  usaha  ( mudharib ).  Dengan demikian  bahwa  praktek  mudharabah  dilihat  dari  segi  hukum  Islam,  maka
25 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia ,  Jakarta  ;  Kencana  Perdana  Media  Group,  2008,
h…74
26 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, h.. 74
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
praktek mudharabah di perbolehkan, baik menurut Al- Qur’an, Sunnah, maupun ijma. 27
Allah  menciptakan  manusia  untuk  saling  berinteraksi  dengan  manusia yang  lainnya,  atau  makluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  satu  dengan  yang lainnya.  Ada  yang  memiliki  harta  berlebih  tetapi  tidak  ada  waktu  utuk mengelolanya dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki skill tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Untuk masalah seperti ini maka mempermudah untuk  pengembangan  harta.  Dan  islam  membolehkan  syarikat  dalam  usaha diantaranya adalah Mudharabah .
Mudharabah  berasal  dari  kata dharb ,  artinya memukul atau berjalan . Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah proses  seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha . 28
Mudharabah  adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal ( shahib al-maal ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola  ( mudharib )  dengan  suatu  perjanjian pembagian  keuntungan. 29 Dalam hal  ini pemilik  modal  ( shahib al-maal )  mempercayakan  100%  modalnya  kepada pengelola  ( mudharib )  untuk  selanjutnya  modal  itu  dikelola  dalam  suatu  aktifitas usaha yang telah di setujui bersama oleh kedua belah pihak.
Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan yang  dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  rugi  ditangung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan  kerena  kecurangan  atau  kelalaian  si  pengelola,  maka  si  pengelola harus bertangung jawab atas kerugian tersebut. 30
Dengan  demikian  sebagai  orang  kepercayaan,  maka  pengelola ( mudharib ) harus bertindak hati- hati dan bertangung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengelola ( mudharib ). Dan sedangkan pemilik modal ( shahib al-maal ) atau dalam hal ini Bank sebagai wakil pemilik modal ( shahib al- maal ) diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu agar menciptkan laba  yang  optimal.  Dalam  hal  ini mudharabah dalam  pelaksanaannya  yang menuntut tingkat kejujuran yang sangat tinggi dan menjungjung tinggi keadilan. Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa Mudharabah merupakan akad  kerjasama  usaha  antara  pemilik  modal  (shahibul  maal)  dan  pengelola (mudharib).  Yang  mana  dalam  nisbah  bagi  hasilnya  harus  dibagi  bersama menurut  kesepakatan  yang  telah  disepakiti  sebelumnya,  dan  jika  mengalami kerugian maka seluruh kerugian itu ditangung oleh pemilik dana (shahibul maal), kecuali  jika  ditemukan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan  pengelola  dana (mudharib),  seperti  kelalaian  dalam  menjalani  usahanya,  penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
Adapun rukun- rukun akad Mudharabah, yakni ;
27 Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2004, h.. 181
28 Antonio, BANK SYARIAH , h.. 135
29 Karim, BANK ISLAM , h.. 103
30 Antonio, BANK SYARIAHs , h.. 135
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
a.  Pemilik modal ( Shahibul mal ) b.  Pemilik usaha ( mudharib ) c.  Proyek/ usaha ( ‘amal ) d.  Modal ( ra’sul mal ) e.  Ijab qabul.
f.  Nisbah bagi hasil. 31
Ada  pun  faktor-  faktor  yang  harus  ada  (rukun)  dalam  akad mudharabah adalah : a.  Pelaku (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha).
b.  Objek mudharabah (modal dan kerja).
c.  Persetujuan kedua belah pihak ( ijab-qabul ).
d.  Nisbah keuntungan. 32

## 2.  Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah
Secara  umum  landasan  hukum  dari  pembiayaan  mudharabah  lebih mencerminkan penguatan atas landasan kepercayaan dalam hal kerjasama. Hal ini sesui dengan firman Allah SWT, quran surat al- Muzzamil ayat 20 :
… ِ ﱠ ﷲ ِل ْ ﺿَ ﻓ ْ نِﻣ َ نوُ ﻐَ ﺗْﺑَﯾ ِ ض ْ رَ أ َ ْ ﻷا ﻲِﻓ ُﺑ ِ ر ْ ﺿَﯾ َنو َنوُر َ ﺧآ َ و … Artinya  ; “…dan  dari  orang-  orang  yang  berjalan  di  muka  bumi  mencari sebagian karunia Allah SWT…” 33
Dari uraian ayat diatas, Allah memerintahkan manusia untuk mencari karunia  Allah  melalui  jalan  perniagaan  dan  carilah  keuntungan  didalamnya atau  ilmu  yang  tersimpan  didalamnya.  Tanpa  menzalami  perniagaan  ini dengan riba, garar dan lainnya.
Almarhumah Syeikh Muhammad al- Ghazzali, salah seorang ulama besar Mesir  menulis  dalam  bukunya  ; Hadza  Dinuna (Inilah  Agama  Kita): “Perdagangan  dinilai  oleh  Rasulullah  saw.  sebagai  jihad  dan dipersamakan  oleh  al-Qur’an  dengan  peperangan  dari  segi  keizinan Tuhan bagi yang melakukannya untuk tidak melaksanakan Shalat al-Lail, perdangan yang demikian itu halnya hanyalah yang disertai dengan jiwa yang  suci  (untuk  mendekatkan  diri  dari  kepada  Allah)  sambil  menjauhi segala  perilaku  amoral  seperti  penipuan,  kebohongan,  kekejaman,  riba dan lain-lain.” 34
Selain  itu  juga  ternyata  landasn  hukum  pembiyaan  terdapat  dalam firman Allah, quran surat al-Jumuah ayat 10 ;
… َﻓ ِ ﱠ ﷲ  ِ ل ْ ﺿَ ﻓ  ْ نِﻣ اوُ ﻐَ ﺗْﺑا َ و  ِ ض ْ رَ ْ ﻷا ﻲِﻓ اوُر ِ ﺷَ ﺗ ْ ﻧﺎ ُة َ ﻼ ﱠﺻ ِتَﯾ ِ ﺿُ ﻗ ا َ ذِ ﺈَ ﻓ
31 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah , Jakarta ; Zikrul, 2007, h..57
32 Karim, BANK ISLAM , h..181-182
33 Al- Quran Dan Terjemahannya , h…990
34 M. Quraish Shihab, TAFSIR AL- MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran Vol 14 , Tanggerang
; Penerbit Lentera Hati, cek VIII 2007, h…540
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Artinya  ; “Apabila  telah  ditunaikan  shalat  maka  bertaburanlah  kamu  di muka bumi dan carilah karunia Allah” 35
Maksud  surat  al-  Jumauah  ayat  10  diatas  adalah  jika  telah ditunaikannya  solat  maka  carilah  karunia  Allah  sebanyak-  banyaknya,  dan ingatlah  Allah  sebnyak-  bnyaknya  agar  kamu  beruntung.  Mualilah  dengan aktifitas sebelumnya yang telah dikerjakan.
Dan  quran  surat  al-Baqarah  ayat  189  yang  berkaitan  dengan landasan hukum pembiayaan mudharabah ;
… ْمُ ﻛﱢﺑ َ ر ْ نِﻣ ً ﻼ ْ ﺿَ ﻓ اوُ ﻐَ ﺗْﺑَ ﺗ ْ نَ أ ٌحﺎَ ﻧُﺟ ْمُ ﻛْﯾَ ﻠ َ ﻋ َسْﯾَ ﻟ
Artinya  ; “Tidak  ada  dosa  (halangan)  bagi  kamu  untuk  mencari  karunia Tuhanmu” 36
Dalam  penggalan  ayat  diatas  menerangkan  bahwa  tiada  dosa  pada musim haji melakukan usaha perniagaan.  Boleh melakukan perniagaan atau mencari  rezeki  selama  usaha  tersebut  dilakukan  sebagai  sambilan  bukan merupakan tujuan utama, yang menjadi tujuan utamanya adalah menuaikan ibadah  haji  dengan  penuh  taqwa  kepada  Allah  dan  dengan  hati  yang  tulus dan ikhlas.
Menurut  hukum  ijma,  Imam  Zailai  telah  menyatakan  bahwa  para sahabat,  telah  berkonsentrasi  terhadap  legitimasi  pengolahan  harta  yatim secara mudharabah .  Kesepakatan  para  sahabat  ini  sejalan  dengan  sprit hadits yang dikutip Abu Ubaid. 37

## 3.  Jenis- jenis Pembiyaan Mudharabah
Pada  dasarnya  mudharabah  terbagi  atas  dua  jenis,  diantanya  sebagai berikut:

## a.  Mudharabah Muthalaqah
Yang dimaksud dengan Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. 38 Prinsip jenis mudharabah muthlaqah adalah mutlak dimana pemilik modal ( shahib al-maal ) tidak  mensyaratkan  syarat-  syarat  tertentu  kepada  si  pengelola  ( mudharib ), atau  dengan  kata  lain  yakni  beradasarkan  hubungan  personal  yang  hanya menjungjung tinggi nilai kepercayaan/ amanah, hal ini disebabkan karena ada ciri khas mudharabah pada zaman dahulu. Mudharabah mutlaqah atau dalam bahasa  inggrisnya  sering  dikenal  dengan  sebagai Unrestricted  Investment Account (URIA).
35 Al- Quran Dan Terjemahannya , h…933
36 Al- Quran Dan Terjemahannya , h…48
37 Antonio, BANK SYARIAH , h…96
38 Antonio, BANK SYARIAH ,h… 97
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## b.  Mudharabah Muqayyadah
Mudhabah  muqayyadah atau  disebut  juga  dengan  istilah restricted mudharabah/specified  mudharabah adalah  dimana  si  pengelola  usaha ( mudharib ) dibatasi dengan batasan jenis usaha,waktu, atau tempat usaha. 39
Dimana  si  pemilik  modal  ( shahib  al-maal )  boleh  mensyaratkan  dan menetapakan syarat- syarat batasan tertentu kepada si pengelola ( mudharib ) guna  untuk  menyelamatkan  modalnya  dari  risiko  kerugian.  Jika  apabila  si pengelola  ( mudharib )  melanggar  batasan-  batasan,  maka  ia  harus bertangungjawab atas kerugian tang telah terjadi.
Dalam  praktek  perbankan  modern  saat  ini  terkenal  dengan  dua  bentuk mudharabah  muqayyadah ,  yakni  yang on  balance  sheet dan  yang off balance-sheet . Mudharabah  muqayyadah on  balance  sheet ,  dimana  aliran dananya dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa  sektor  terbatas,  skema  ini  mengapa  di  sebut  dengan on  balance sheet karena  dicatat  dalam  neraca  bank.  Sedangkan mudharabah  off balance-sheet aliran dananya berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiyaan, skema ini disebu off balance-sheet karena transaksinya tidak  dicatat  dalam  neraca  bank  tetapi  hanya  di  catat  dalam  rekening adminitrasif  saja,  disini  bank  syariah  hanya  bertindak  sebagai arranger dan bank hanya mendapat arranger fee . 40

## 4.  Aplikasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Mudharabah  di  dunia  bank  syariah  merupakan  karakteristik  umum  dan landasan  dasar  bagi  oprasional  Bank  Islam  secara  keseluruhan.  Dalam pengaplikasiannya  kontrak  akad  mudharabah,  peran  bank  yaitu  sebagai pengelola  dan  dialokasikan  keapada  berbagi  lokasi  pengembangan  modal. Pengalokasian  modal  itu  teraplikasikan  pihak  bank  menerima  berbagai  dana titipan  dan  simpanan  yang  ada  untuk  disalurkan  ke  berbagai  usaha pengembangan  modal.  Tetapi  harus  melalui  tahapan  dan  pengkajian  proyek dengan teliti.
Pengaplikasian  mudharabah  secara  garis  besar  dapat  dilihat  dari bagaimana  cara  pengoprasian  perbankan  syariah  dalam  proses  penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut.
Dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  ini  pada al  mudharabah diterapkan pada :
a. Tabungan  berjangka,  yaitu  tabungan  yang  dimasksudkan  untuk  tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
b. Deposito biasa.
39 Antonio, BANK SYARIAH ,h… 97
40 Karim, BANK ISLAM, h.. 189
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
c. Deposito special ( special investment ), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah saja. 41
Sedangkan pada sisi pembiyaan, mudharabah diterapkan untuk :
a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b. Investasi  khusus  :  disebut  juga mudharabah  muqayyadah ,  dimana  sumber dana  khusus  dengan  penyaluran  yang  khusus  dengan  syarat-  syarat  yang telah ditetapkan oleh shahibul maal . 42
41 Antonio, Bank Syariah , h…97
42 Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik , h…97
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor

## III. PEMBAHASAN

## A.  Gambaran Umum BPR Syari’ah Amanah Ummah 43

## 1.  Sejarah Perusahaan
Bank  Pembiayaan  Rakyat  syari’ah  Amanah  Ummah  atau  disingkat dengan  BPR  Syari’ah  Amanah  Ummah  adalah  salah  satu  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syari’ah  yang  tumbuh  di  Indonesia  khususnya  di  daerah  Bogor  Barat yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  syari’ah  Islam  yang  bertujuan diantaranya  menumbuhkan  ekonomi  masyarakat  atas  dasar  syari’ah  Islam sebagimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008.
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  maka kehadiran  bank  syari’ah  di  Indonesia  yang  diyakini  prinsip-prinsip  dan operasionalnya  sesuai  dengan  syari’ah  Islamiyah  adalah  suatu  kebutuhan sekaligus  suatu  keharusan.  Hal  ini  didasarkan  pada  suatu  keyakinan  ummat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan,  termasuk  kehidupan  sosial-ekonomi.  Akan  tetapi  dilihat  dari  realitas kehidupan  masyarakatnya  yang  serba  tertinggal  baik  dilihat  dari  sisi  ekonomi maupun lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syari’ah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang  ulama  dan  cendikiawan muslim  Bogor,  yaitu  Bapak  KH.  Soleh  Iskandar  (Alm),  yang  pada  saat  itu menjabat  sebagai  ketua  Badan  Kerjasama  Pondok  Pesantren  (BKSPP)  Jawa Barat,  beliau  mulai  merintis  pembentukan  sebuah  lembaga  keuangan  yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis  kemiskinan.  Dalam  berbagai  kesempatan  beliau  melontarkan  gagasannya dihadapan sejumlah ulama dan cendikiawan muslim dan ternyata mendapatkan tanggapan  dan  dukungan  yang  positif.  Selanjutnya  pada  awal  januari  1991 secara resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendikiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syari’ah Islam.
Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga  keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar  syari’ah  yang  nantinya  dapat membantu  masyarakat  muslim  khususnya  pengusaha  muslim  yang  berekonomi lemah.
Mengingat  pada  saat  itu  belum  ada  peraturan  resmi  tentang  lembaga keuangan  Islam,  maka  dibentuk  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  berupa gerakan  simpan  pinjam  yang  diberi  nama  koperasi  ikhwanul  muslimin. Bersamaan  dengan  hasil  evaluasi  tersebut,  pada  pertengahan  Januari  1991, pemrakarsa  mendapatkan  informasi  bahwa  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa Barat telah hadir BPR yang beroperasi berdasarkan syari’ah.
Pada  awal  Februari  1991  dibentuk  tim  untuk  menyusun  laporan pendirian  Bank  Syari’ah,  pada  bulan  Juli  1991  proposal  diajukan  ke Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  Alhamdulillah  pada  tanggal  16 Desember  1991  terbit  izin  prinsip  dari  Departemen  Keuangan,  dan  pada tanggal  18  Mei  1992  bertepatan  tanggal  2  Muharran  1413  H  terbit  izin operasional  usaha  bank,  akhirnya  pada  tanggal  11  Juli  1992  diadakan soft opening sekaligus mulai melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bapak Kepala Daerah Tingkat
43 PT. BPRS Amanah Ummah Laporan Tahun 2002
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
II Kabupaten Bogor. dengan demikian BPR Syari’ah Amanah Ummah lahir dan beroperasi  dengan  semangat  (ghirah)  keagamaan  dan  keinginan  yang  kuat untuk  memperbaiki  kehidupan  ekonomi  ummat  Islam.  Alamat  kantor  pusat BPRS  Amanah  Ummah  terletak  di  Jalan  Raya  Leuwiliang  No.  1  Leuwiliang Bogor,  sedangkan  kantor  kas  terletak  di  Jalan  KH.  Sholeh  Iskandar  Km  2 Bogor.
2. Visi, Misi PT. BPRS Amanah Ummah
a.  Visi
Menjadi BPR Syari’ah pilihan Ummat.
Menjadi BPR Syari’ah yang Amanah dan Profesional.
b.  Misi
Membangun kualitas kehidupan ummat melalui Perbankan Syari’ah
c.  Moto
Meraih Laba – Menepis Riba – Mengundang Berkah d.  Budaya Perusahaan
Pelayanan Cepat, Amanah dan Ramah.

## 3. Struktur Organisasi BPRS Amah Ummah
Dalam  sebuah  lembaga  formal  maupun  informal  struktur  organisasi merupakan sebuah keharusan yang wajib ada. Karena dalam struktur organisasi di  ketahui  pemimpin  dan  karyawannya  dan  memiliki  arti  khusus.  Apalagi untuk lembaga keungan seperti BPRS Amanah Ummah.
Pimpinan tertinggi BPRS Amanah Ummah pemegang saham atau RUPS selanjutnya  dibawah  kekuasaan  RUPS  ada  Dewan  Komisaris.  Antra  Dewan Komisisaris  dan  Dewan  Pengawas  Syariah  setara  kedudukannya.  Dibawah Dewan Komisaris ada Direksi yang merupakan tingkatan tertinggi dari beberapa Kepala Bidang atau disingkat KABID.
KABID  Oprasional,  yang  mencakup  KABAG  SIM  (kepala  bagian simpanan),  Kepala  Kantor  Kas,  PEMBK,  Head  Teller,  Deposito,  dan  CS (costumer service). Sedangkan Teller di atas pimpinan Head Teller.
KABID Personalia yang terdiri dari Umum dan Inventaris, Personalia dan Keuangan,  dan  Sekertariat.  Umum  dan  Inventaris  di  bagi  kedalam  beberapa bagian lagi yaitu Office Boy, Satpam dan Supir.
Kepala  Kantor  Cabang,  yang  diatas  kekuasaan  Wakil  Kepala  Kantor Cabang.
KABID  Marketing,  yang  memiliki  beberapa  bawahan  diantaranya Supervisor,  Legal  Marketing,  Legal  Officer,  Gadai  Emas,  KA.BAG  ADMP,  dan Funding Officer. Di bawah Supervisor ada bebrapa lagi bagian diantanya Account Officer dan Remidial.
Sedangkan Internal Audit berhubungan langsung dengan Direksi.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Adapun uraian Pekerjaan (Job Description) BPRS Amanah Ummah adalah:

## Dewan Komisaris
1).  Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
2).  Mengadakan  internal  audit  bank  secara  berkala  minimal  enam  bulan  sekali meliputi neraca, administrasi pembiayaan dan manajemen bank.
3).  Memberikan  persetujuan  atas  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  yang disusun oleh direksi.

## Dewan Pengawas Syari’ah
1).  Melakukan  pengawasan  terhadap  keseluruhan  aspek  organisasi  dan  usaha BPRS Amanah Ummah sehingga benar-benar sesuai dengan Syari’ah.
2).  Memberikan  pengarahan  terhadap  seluruh  karyawan  khususnya  bidang marketing tentang penerapan syari’ah dan produk-produknya.

## Direksi
1).  Memimpin  usaha  BPRS  Amanah  Ummah  sesuai  dengan  tujuan  dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
2).  Merencanakan,  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  seluruh  aktivitas lembaga  meliputi  penghimpunan  dana  serta  penyaluran  dana  yang merupakan  kegiatan  utama  lembaga  serta  kegiatan-kegiatan  yang  secara langsung  berhubungan  dengan  aktivitas  utama  tersebut  dalam  upaya mencapai target.
3).  Melindungi  dan  menjaga  asset  perusahaan  yang  berada  dalam  tanggung jawabnya.
4).  Membina  hubungan  dengan  nasabah,  calon  nasabah,  dan  pihak  lain  yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
5).  Membina hubungan kerjasama eksternal baik dengan organisasi masyarakat dan atau badan usaha lainnya maupun secara internal dengan seluruh aparat pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.

## Internal Audit
1).  Pengawasan  atau  control  pelaksanaan  operasional  BPRS  Amanah  Ummah agar sesuai dengan standar Operasional dan Prosedur yang telah ditetapkan.

## Kepala Kantor Cabang
1).  Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di kantor cabang di bidang operasional, umum dan personalia serta marketing.

## Kepala Bidang Marketing
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
1).  Merencanakan,  mengarahkan  serta  mengevaluasi  target  funding  dan financing serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
2).  Membuat  program  kerja  dan  evaluasi  terhadap  supervisor,  ADMP,  Legal Officer, Gadai dan Remedial.

## Supervisor
1).  Merencanakan,  mengarahkan  serta  mengevaluasi  kinerja  Account  Officer (AO)  dan  Remedial  serta  memastikan  strategi  yang  digunakan  sudah  tepat dalam upaya mencapai sasaran pembiayaan termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance/NPF).
2).  Bersama kepala bidang marketing membuat program kerja dan evaluasi terhadap Account Officer dan Remedial.

## Kepala Bidang Operasional
1).  Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal bank.
2).  Mengolah likuiditas bank, baik yang ada pada kas maupun yang ditempatkan antar bank untuk memastikan bank tidak mengalami kekurangan dana likuid.
3).  Melakukan  pemeriksaan  fisik  uang  yang  ada  di  brankas  untuk  memastikan telah  sesuai  dengan  catatan  pada  laporan  harian  kas  dari  head  teller  dan teller.

## Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen (Ka.Bag. SIM)
1).  Menjaga  kelangsungan  data  digital  agar  selalu  dalam  keadaan  terkini  dan siap digunakan.
2).  Mengaktifkan dan mematikan server pada posisi yang aman.
3).  Memantau software / program dan server pada posisi aman.
4).  Melakukan indeks program.
5).  Melakukan back-up data dan menggabungkan data.

## Kepala Kantor Kas
1).  Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi  seluruh aktivitas di kantor kas di bidang operasional dan funding dana.

## Head Teller
1).  Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.

## Kepala Bidang Umum Dan Personalia
1).  Menyediakan sarana dan prasarana kantor (aktiva tetap, ATK/barang cetakan dan  inventaris  kantor)  dan  pemeliharaannya  serta  memberikan  pelayanan kepada  pihak  internal  (pengurus  dan  karyawan)  dan  eksternal  (BI,  Depkeu, Pajak, Nasabah dll).
2).  Membuat penilaian kinerja ( performance appraisal ) staffnya secara berkala. 3).  Mengatur pelaksanaan izin dan cuti.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
4).  Mengurus asuransi pegawai.
5).  Mengatur dinas perjalanan pegawai.

## Administrasi Pembiayaan (ADMP)
1).  Mengelola  administrasi  pembiayaan  mulai  dari  pencairan  hingga  pelunasan dan  membuat  mengagendakan  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  kegiatan bidang marketing.

## Account Officer (AO)
1).  Memproses  pengajuan  pembiayaan,  melakukan  analisis  kelayakan  serta memberikan  rekomendasi  atas  pengajuan  pembiayaan  sesuai  dengan  hasil analisis yang telah dilakukan.
2).  Melaksanakan  strategi  pemasaran  produk  bank  guna  mencapai  volume  / sasaran yang telah ditetapkan.
3).  Melaksanakan penagihan rutin atas kewajiban nasabah yang jatuh tempo.
4).  Melakukan koordinasi kerja dengan ADMP.
5).  Bertanggung  jawab  atas  tugas  dan  pekerjaannya  kepada  kepala  bidang marketing.
Legal Officer (LO)

## 1).  Melakukan transaksi dan pengikatan jaminan pembiayaan

## Funding Officer (FO)
1).  Menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito.
2).  Memasarkan  produk-produk  pendanaan  bank  dan  mencari  calon-calon nasabah  funding  yang  potensial  untuk  memastikan  tercapainya  target  bank, serta pelayanan yang prima kepada nasabah.
3).  Menerima  setoran  tabungan  dan  angsuran  pembiayaan  ditempat  nasabah, membukukan ke dalam buku tabungan dan menginputkannya kedalam sistem amanah  untuk  memastikan  keakuratan  jumlah  dana  yang  di  funding  dan disetor.

## Remedial
1).   Melakukan  penjemputan  dana  setoran  angsuran  nasabah  pembiayaan  dan menyetorkannya kepada Teller.
2).  Menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah  bersama  dengan  supervisor  dan Account Officer.

## Pembukuan
1).  Mengelola pembukuan/administrasi dan pelaporan keuangan.
2).  Membukukan semua transaksi harian dalam bentuk neraca guna memastikan bahwa neraca diterbitkan secara tepat dan akurat.
3).  Melakukan  kontrol  dan  pemeriksaan  terhadap  slip-slip  transaksi  dan  tiket yang  dibuat  bagian  lain  guna  memastikan  bahwa  tidak  terjadi  kesalahan dalam proses transaksi tersebut.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
1).  Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai.
2).  Melakukan laporan cash count uang pada head teller
3).  Menerima dan memeriksa kembali setoran funding officer.
4).  Bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan kepasa head teller .

## Deposito
1).  Memberikan pelayanan kepada nasabah deposito mudharabah
2).  Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah  deposito  mudharabah  atau  produk  penghimpunan  dana  yang lainnya.
3).  Mengadministrasikan data-data deposito secara lengkap dan akurat.

## Cu s tomer Service
1).  Melakukan  informasi  atau  pelayanan  kepada  nasabah  penabung,  deposan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
2).  Memberikan  Informasi  Yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah dan informasi lain yang dibutuhkan nasabah.

## Inventaris Personalia
1).  Melakuakan  pemeliharaan  dan  pencatatan  inventaris  kantor  serta pengadministrasian data dan informasi yang berkaitan dengan karyawan.

## Administrasi dan Keuangan
1).  Mengelola  administrasi  layanan  umum  dan  proses  pengelolaan  biaya-biaya bank.
Sekretariat
1).  Mengelola  aktifitas  yang  berhubungan  dengan  direksi,  kesekretariatan  dan kemasyarakatan.

## 4.  Produk dan Jasa PT. BPRS Amanah Ummah

## a.  Penghimpunan Dana
1)  Tabungan wadiah
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat  dilakukan  menurut  syarat-syarat  dan  cara-cara  tertentu.  Produk tabungan yang ada di BPR Syari’ah Amanah Ummah adalah tabungan wadi’ah dengan akad wadi’ah yadhomanah, berupa titipan nasabah kepada bank. Bank diberi  wewenang  untuk  mengelola  uang  dari  nasabah  tersebut,  bila  bank mendapatkan  keuntungan  maka  nasabah  akan  mendapat  athoya/bonus  dari keuntungan  yang  langsung  dibukukan  pada  rekening  tabungan  penabung setiap  bulan.  Adapun  besarnya  bonus  dibagi  berdasarkan  keuntungan  yang didapat dan merupakan kebijakan bank. Alat penarikan dana tabungan melalui buku atau ATM.
2)  Tabungan Pelajar
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Tabungan  yang  diperuntukan  bagi  pelajar  dan  santri  dengan  setoran  awal minimal  Rp.  10.000,-  dan  setoran  selanjutnya  minimal  Rp.  5.000,- pengambilan dan  penyetoran tabungan dapat dilakukan kapan saja pada saat jam kerja.
3)  Tabungan Ummah
Tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat umu, berbentuk tabungan biasa dengan  setoran  awal  minimal  Rp.  10.000,-  dan  untuk  setoran  selanjutnya minimal  Rp.  5.000,-  sedangkan  untuk  tabungan  perusahaan/  badan  usaha, setoran  awal  minimal  Rp.  100.000,-  an  setoran  selanjutnya  minimal  Rp. 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada setiap jam kerja.
4)  Tabungan Haji dan Umrah (TAHAROH)
Tabungan  yang  berfungsi  untuk  investasi    dana  bagi  masyarakat  yang  akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- tabungan ini  dapat  diambil  pada  saat  nasabah  hendak  membayar  biaya  perjalanan ibadah  haji  (BPIH)  atau  sesuai  kesepakatan  antara  bank  dengan  nasabah. Nasabah akan mendapat bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan bank.
5)  Deposito Mudharabah
Simpanan  berupa  investasi  tidak  terikat  pihak  ketiga  pada  bank  yang penarikannya  antara  nasabah  pemilik  dana  (shahibul  maal)  dengan  bank (mudharib),  jangka  waktu  tersebut  adalah  satu,  tiga,  enam  dan  dua  belas bulan, dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.

## b.  Penyaluran Dana
1)  Murabahah (MBA)
Akad  jual  beli  barang  antara  bank  sebagai  pemilik  barang  dengan  nasabah seharga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2)  Istishna (IST)
Akad jual beli barang atas dasar pemesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi  tertentu  yang  diminta  nasabah.  Bank  akan  meminta  produsen/ kontraktor  untuk  membuatkan  barang  pesanan  sesuai  permintaan  nasabah dan  setelah  nasabah  akan  membeli  barang  tersebut  dari  bank  dengan  harga yang telah disepakati.
3)  Ijarah Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek  sewa  dengan  penyewa  (nasabah)  untuk  mendapakan  imbalan  berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.
4)  Mudharabah (MDA)
Akad  kerjasama  antara  bank  sebagai  pemilik  dana  (shahibul  maal)  dengan nasabah  sebagai  pelaksana  usaha  (mudharib)  dimana  keuntungan  dibagi sesuai  nisbah  yang  disepakti  sebelumnya,  sedangkan  kerugian  ditanggung pemilik dana/modal.
5)  Musyarakah (MSA)
Akad  kerjasama  antara  bank  dengan  nasabah  untuk  usaha  tertentu,  dimana masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dibagi  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  sebelumnya, sedangkan  kerugian  ditanggung  oleh  para  pihak  sebesar  partisipasi  modal yang disertakan dalam usaha.
6)  Rahn (gadai emas syari’ah) Akad penyerahan barang (emas) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan untk mendapatkan hutang.
7)  Qardhul Hasan (QH) dan Qard (QR)
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Akad  pinjaman  dana  oleh  nasabah  kepada  bank  syari’ah  tanpa  imbalan dengan  kewajiban  pihak  nasabah  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus  atau  cicilan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Qardhul  hasan  dananya bersumber  dari  infaq  dan  shadaqoh,  sedangkan  Qard  bersumber  dari  modal atau laba bank.

## B.  Prosedur Pembiyaan Mudharabah di BPRS Amanah Ummah

## 1.  Prosedur Pembiyaan Mudharabah BPRS Amanah Ummah
Penerapan  pembiayaan  mudharabah  yang  telah  diterapkan  pada  BPRS Amanah  Ummah  telah  sesuai  dengan  sistem  kerja  sama  yang  telah  dikenal dalam  Islam  dengan  istilah  mudharabah.  Untuk  menjalankan  kegiatan mudharabah  yang  diadakan  oleh  BPRS  Amanah  Ummah  ini,  maka  dalam mengajukan pengajuan pembiayaan mudharabah terdapat prosedur yang harus di penuhi. Untuk memperoleh pembiayaannya dapat terlaksana dengan lancar. Pada  saat  nasabah  mengajukan  permohonan  untuk  pembiayaan mudharabah,  BPRS  Amanah  Ummah  akan  menanyakan  terlebih  dahulu, apakah  nasabah  tersebut  telah  memiliki  rekening  pada  BPRS  Amanah Ummah.  Jika  ternyata  nasabah  belum  memiliki  rekening,  maka  nasabah diwajibkan  untuk  membuka  rekening  tabungan  dengan  cara  mengisi  blanko pembukaan  rekening  tabungan  yang  telah  disediakan  oleh  BPRS  Amnah Ummah.  Setelah  mengisi  blanko  pembukaan  rekening  tabungan,  nasabah diminta untuk melampirkan fotokopi setoran awal sebesar Rp 10.000,-. 44
Setelah  nasabah  resmi  menjadi  nasabah  BPRS  Amanah  Ummah, nasabah  akan  mendapatkan  nomor  buku  rekening  tabungan.  Setelah  itu, barulah permohonan pembiayaan mudharabah dapat diajukan yaitu antra lain syarat- syarat sebagai berikut ;
a.  Permohonan Pembiayaan.
1) BPRS  hanya  akan  memberikan  fasilitas  pembiayaan  yang diajukan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, penambahan pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, perubahan syarat  pembiayaan,  dengan  menggunakan  formulir  yang disediakan oleh BPRS.
2) Permohonan pembiyaan berisikan :
a) Gambaran umum usaha ;
b) Rencana atau prospek usaha ;
c) Rincian penggunaan dana ;
d) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana ; e) Proyeksi pengembalian pembiyaan ; b.  Legalitas.
1) Pembiyaan Untuk Perorangan.
a) Foto copy KTP/SIM suami-istri  (yang masih berlaku)
b) Foto suami-istri.
c) Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang masih berlaku
d) Foto copy rekening (listrik, telpon,PAM)
e) Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak)
f) Foto lokasi rumah tinggal dan tempat usaha.
g) Slip gaji terakhir bagi pegawai.
44 Wawanacara, Dian Muslihah, Staff Personalia BPRS Amanah Ummah,  pada tanggal 27 September 2011
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
h) Daftar  barang  dan  atau  spesifikasi  barang  jika  pengajuan pembiayaan   untuk pembelian barang.
i) Apabila    telah  memiliki  perusahaan  harus  menyerahkan  foto copy legalitas usahanya ( SIUP, TDP,NPWP)
j) Menyerahkan  SPK  bila  pembiayaan  yang  diajukan  untuk membiayai  modal kerja suatu proyek.
k) Menyerahkan  keadaan  keuangan  (dapat  dibuatkan  oleh Account Officer) untuk usaha kecil dan mikro.
2) Pembiyaan Untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)
a) Foto copy SIUP dan TDP b) Foto copy NPWP
c) Surat Keterangan Domisili perusahaan d) Foto  copy  akta/anggaran  dasar  badan  usaha  beserta  segala perubahannya e) Surat pengesahan akta/anggaran dasar dari Menteri Kehakiman     untuk badan usaha CV,PT,Yayasan dan Menteri
Koperasi & PPKM untuk badan usaha Koperasi.
f) Foto  copy  KTP  pemohon  dan  pengurus  badan  usaha  (yang masih berlaku)
g) Surat kuasa dan atau persetujuan dari pengurus badan usaha kepada pemohon untuk mengajukan pembiayaan.
h) Struktur Organisasi dan pengurus  badan usaha.
i) Surat  Perintah  Kerja  dari bowhier apabila  pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja suatu proyek
j) Daftar  barang/spesifikasi  barang yang akan diajukan pembeliannya kepada Bank k) Laporan Keuangan (minimal 12 bulan terakhir)
l) Data Jaminan dan hubungan hukum nasabah dengan jaminan
m) Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh BPRS. 45
Selain syarat- syarat diatas yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, ada pula prosedur pembiayaan yang harus dicermati oleh staff BPRS Amanh Ummah yang tercantum dalam Standar Oprasional Pembiayaan, sebagai berikut : a.  Inisiasi
1)  Pengumpulan informasi.
Dalam  pengumpulan  informasi  yang  harus  diperhatikan meliputi :
a) Jenis Nasabah
Calon nasabah pembiayaan yang akan diproses pengajuan  pembiayaannya terdiri dari 2 (dua) katagori yaitu :
i) Calon  nasabah  yang  datang  ke  kantor  BPRS  (atau dikenal dengan istilah walking client ) untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Proses awal dan analisis pembiayaan  terhadap  calon  nasabah  katagori  ini haruslah ekstra hati-hati.
ii) Calon  nasabah  yang  kualifikasinya  baik  haruslah  dicari dan  ditemukan    oleh  Account  Officer.  Dengan  demikian
45 Amnah Ummah, Standar Oprasional.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Account Officer haruslah proaktif mencari dan menemukan  nasabah  potensial  agar  pembiayaan  yang disalurkan aman dan menghasilkan laba secara optimal.
2) Teknik Mencari Informasi
i) Intern  :  deposan  besar,  penabung  besar,  nasabah  yang mempunyai reputasi bagus, calon nasabah sendiri.
ii) Ekstern  :  referensi  (surat  atau  kenalan),  pembeli  dari produk  eksisting  calon  nasabah,  supplier  dari  produk eksisting calon nasabah, jasa seseorang terhadap BPRS.
2)  Taa’ruf (wawanacara).
Dalam ta’aruf ini dipersiapkan dan dilakukan hal-hal :
a) Cakupan materi penting dalam wawancara b) Kelengkapan data pemohon c) Penjelasan data pendukung d) Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon
3)  Penentuan calon nasabah potensial.
Dari  hasil ta’aruf dapat  ditentukan  calon  nasabah  potensial menurut  standar  kualifikasi  BPRS,  dan  kualifikasinya  tidak  dibawah rata-rata. 46
b.  Solisitas.
Adalah  untuk  mengetahui  tentang  kondisi  perusahaan  dan membicarakan  hal-  hal  khusus  yang  menjadi  perhatian  BPRS  Amanah Ummah. Untuk itu langkah- langkah yang dapat diambil dalam solisitas yaitu ;
1)  Eksekusi perusahaan.
2)  Kebutuhan calon nasabah.
3)  Kemampuan bayar.
4)  Risiko.
5)  Jaminan.
Apakah  jaminan  mempunyai market  value ,  tidak  bermasalah keberadaannya, kemudahan memonitor  lokasinya.
c.  Analisa Pembiayaan.
Analisa pembiyaan yang mencakup ;
1)  Anlisa kelengkapan dokumen.
Setiap  calon  nasabah  yang  telah  memenuhi  persyaratan kelengkapan  dokumen  umum  permohonan  pembiayaan  harus dilakukan  analisa  secara  tertulis  dengan  mengedepankan;  analisa mengenai  semua  informasi  yang  berkaitan  erat  dengan  usaha  dan data  permohonan,  analisa  menyajikan  penilaian  yang  obyektif  dan tidak  dipengaruhi  oleh  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan pemohon  pembiayaan,  dan  analisa  pembiayaan  dilakukan  secara konsisten dan profesional dan tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan .
2)  Faktor-  faktor  analisa  pembiyaan  yang  terdiri  dari  ;  kemauan/niat bayar, kemampuan bayar, dan anlisa risiko. Kemauan/ niat bayar ada
46 Amnah Ummah, Standar Oprasional.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
beberpa faktor lagi yang harus dicermati diantanya character (akhlak) nasabah  itu  sendiri  dan  integritas.  Dimana  integritas  ini  untuk mengetahui  apakah  calon  nasabah  tersebut  mempunyai  komitmen yang  baik  terhadap  janji,  tata  nilai-  aturan,  hutang,  ucapan  tidak menyimpang  dari  perbutan.  Faktor  kemampuan  niat  bayar  memiliki beberapa faktor lagi diantanya adalah ;
a) Tujuan penggunaan pembiayaan.
b) Analisa  keberadaan  usaha,  meliputi  ;  analisa  syariah,  analisa yuridis,  analisa  kondisi  usaha,  analisa  kemampuan  usaha  dan menejemen, analisa keungan dan modal, dan anlisa jaminan.
Dan satu lagi faktor analisa risiko ini mencakup beberapa faktor, yakni, analisa  risiko  makro,  analisa  bisnis  dan  industri,  anlisa  keuangan, analisa menajemen, analisa yuridis, dan analisa jaminan.
3)  Strukturisasi.
Dari  hasil  identifikasi  kebutuhan  nasabah  akan  pembiayaan dan analisis kelayakan, analisa risiko oleh Account Officer dan analisa jaminan  oleh  Legal  Officer,  selanjutnya  ditentukan  strukturisasi pembiayaan yang sesuai.
d.  Penyususan usulan pembiayaan.
Setelah proses analisa pembiayaan, Account Officer membuat usulan pembiayaan  diajukan  kepada  Komite  Pembiayaan  untuk  direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan.  Usulan pembiayaan berisi :
1) Tujuan.
2) Data dan analisa kualitatif.
3) Data dan analisa kualitatif.
4) Hubungan perbankan
5) Analisis  jaminan,  mengetahui  kelayakan  jaminan  baik  dari  aspek  legal maupun  materi  dihubungkan dengan pembiayaan  yang akan diberikan kepada  calon  nasabah.  Penilai  atau  appraisal  BPRS  dilakukan  oleh Legal Officer.
6) Kesimpulan.
7) Rekomendasi.
e.  Rapat komite pembiayaan. Rapat  Komite  Pembiayaan  diselenggarakan  untuk  membahas, menganalisa  dan  memutuskan  usulan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh Account Officer, yang diikuti oleh anggota Komite Pembiayaan. f.  Prinsip persetujuan pembiayaan.
Setiap  persetujuan  pembiayaan  harus  mendasarkan  kepada  analisa dan  rekomendasi  tertulis  persetujuan  usulan  pembiayaan.  Keputusan  akhir persetujuan pembiayaan  berada di komite pembiayaan. Melaui  rapat komite yang  telah  di  sebutkan  sebelumnya,  ini  merupakan  penentuan  bahwa pembiayaan  yang  di  ajukan  nasabah  tersebut  disetujui  atau  di  tolak.  Jika ditolak  maka  seluruh  dokumen  yang  dimiliki  nasabah  dikembalikan  beserta surat  penolakan  pembiayaan.  Namun  jika  permohonan  persetujuan pembiyaan  disetujui  maka    BPRS  Amanah  Ummah  akan  membuat  Officer Letter (OL) atau surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tanganni oleh  direksi  atau  pimpinan  cabang  atau  kepala  bagian  OL  adalah dokumentasi  legal  yang  berisi  komitme  bank  untuk  membiayai  usaha nasabah.
g.  Akad pembiayaan.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
1) Setiap  pembiayaan  yang  telah  disetujui  dan  disepakati  oleh  pemohon dengan  BPRS,  maka  wajib  dibuatkan  akad  secara  tertulis  yang  memuat hal-hal :
a) Memenuhi  keabsahan  dan  persyaratan  hukum  syariah  dan  hukum positif  yang  dapat  melindungi  kepentingan  BPRS,    (penyebutan komparisi, jenis akad)
b) Memuat  jumlah,  jangka  waktu,  penggunaan,  tata  cara  pembayaran kembali, serta persyaratan lainnya.
2) Setiap akad pembiayaan yang dibuat oleh BPRS harus ditandatangani di kantor  BPRS  oleh  para  pihak  dan  pihak  yang  memberikan  persetujuan kepada pemohon beserta para saksi yang salah satu dari saksi tersebut adalah berasal dari pihak Nasabah (suami/istri nasabah).
h.  Proses realisasi pembiayaan.
1) Proses  realisasi  adalah  proses  pencairan  dana  atau  pembelian  barang nasabah setelah diproses dan diputuskan oleh Komite Pembiayaan
2) Penggunaan  dana  untuk  pembiayaan  jual-beli  dinamakan  pembayaran, sedangkan  penggunaan  dana  untuk  pembiayaan  musyarakah  atau mudharabah dan jasa disebut pencairan.
3) Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern dan ekstern yang berlaku yang menjamin perlindungan bagi BPRS telah dipenuhi dan diselesaikan.
4) Dokumen Pendukung Pencairan
a) Utama
b) Akad Pembiayaan
c) Pengikatan Jaminan
d) Jadwal Angsuran
e) Tanda Terima Uang nasabah (penarikan pembiayaan)
f) Tambahan
i) Standard Jaminan
ii) Kuasa Debet (angsuran, biaya administrasi, notaris, asuransi)
5) Pengecekan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  pencairan pembiayaan  dilakukan  oleh  bagian  ADMP  ( maker) ,  kepala  bagian operasional  dan  kepala  bagian  marketing  dan  direktur  ( cheker )  dan Direktur Utama ( approval ).
Dalam  menjalankan usahanya,  pihak  BPRS Amanah  Ummah  selaku shahibul  maal melakukan  pementauan  dan  pembianaan  kepada mudharib secara  berkala.  Pemantauan  dan  pembinaan  merupakan  salah  satu  cara yang  efektif  agar  kondisi  usaha  nasbah  lebih  enak,  mengarahkan pengguanaan  fasilitas  dengan  benar,  agar  tidak  terjadi  wanprestasi (penipuan),  dan  terbinanya  silaturahmi  antara  nasabah  dan  pihak  BPRS Amanah  Ummah  sehingga  jika  terjadi  permasalahan  terhadap  usahanya tersebut AccountOfficer akan lebih mudah mengatasinya. 47
Dalam melakukan penilaian dan meneliti si calon nasabah yang akan mengajukan  pembiayaan  maka  BPRS  Amanah  Ummah  memiliki  tolak  ukur prinsip 5’C yaitu Character, Capacty, Capital, Condition dan Collateral . Tetapi untuk  lebih  meyakinkan  BPRS  Amanah  Ummah,  maka  BPRS  Amanah Ummah  harus  meneliti  dari  capital  yang  dimana  ini  merupakan  keyakinan
47 Amnah Ummah, Standar Oprasional.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
nasabah  terhadap usahanya. 48 Prinsip  5’C  dapat dijelasakan  secara  singkat sebagai berikut :

## a.  Character.
Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik.  Karakter  merupakan  gerbang  utama  proses  persetujuan pembiayaan.  Kesalahan  dalam  menilai  karakter  calon  nasabah  dapat berakibat  fatal  pada  kemungkinan  pembiayaan  terhadap  orang  yang beritikad  buruk  seperti  berniat  membobol  bank,  penipu,  pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dll. 49

## b.  Capacity
Untuk  mengetahui  kemampuan  nasabah  dalam  memenuhi  semua kewajiban termasuk kewajiban dalam pelunasan pembiayaan.
c.  Capital.
Analisa  yang  diarahkan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri.
d.  Condition.
Kondisi ekonomi yang terjadi, misalnya pemsaran dan lain sebagainya.
e.  Collateral.
Merupakan  bentuk  jaminan  dan  jenisanya  yang  telah  disediakan nasabah.  Jika  dikemudian  hari  usaha  yang  digeluti  nasabah  tersebut mengalami kerugian dan lain sebagainya.

## 2.  Fungsi Jaminan Mudhrabah di BPRS Amanah Ummah
Dalam  peraktek  pengajuan  pembiayaan  mudharabah  yang  dilakukan  oleh nasabah,  terdapat  salah  satu  syarat  yang  telah  disebutkan  dalam  prosedur  yang harus  dipenuhi  oleh  nasabah    yaitu  menyertakan  jaminan.  Jaminan  itu  sendiri sangatlah penting fungsinya bagi pembiayaan mudharabah.
Fungsi  yang  pertama  adalah  untuk  memberi  pertolongan  terselamatkannya pekerjaan mudharib . Dan penyertaan jaminan mudharabah tidak lain adalah langkah yang diambil untuk melindungi shahibul maal dari risiko wanprestasi (penipuan) yang dilakukan oleh mudharib . Jika pada kenyataannya dapat berjalan dengan lancar dan mudharib memperoleh keuntungan dari pembiayaan mudharabahnya tersebut, maka jaminan tersebut akan dikembalikan pihak shahibul maal .
Fungsi  jaminan  yang  ke  dua  untuk  pembiayaan  mudharabah  di  BPRS Amanah  Ummah  yaitu  sebagai  salah  satu  persyartan  yang  di  tetapkan  oleh  BPRS Amanah  Ummah  jika  mengajukan  pembiayaan  mudharabah.  Mengapa  demikian, karena  agar  membrikan  dorongan  kepada  nasabah  untuk  bertanggung  jawab  atas pinjamannya  tersebut  karena  merugikan  nasabah  tersebut  atas  usaha  yang  di tekuninya. Jika dilihat dari sisi BPRS Amanah Ummah adalah untuk tidak terjadinya kehilangan dana yang di pinjam nasabah tersebut dan memberikan ketenangan bagi pihak BPRS Amanah Ummah.
Fungsi  jaminan  yang  ketiga  dalam  pembiayaan  mudharabah  yakni,  untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya risiko dari
48 Wawancara , M. Ali Batin, Staff Legal Officer, pada tanggal  11 Oktober 2011.
49 M.Abduh Khalid, Analisa dan Manajemen Pembiayaan.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
pihak  mudharib  seperti  wanprestasi  (penipuan)  atau  kelalaian  dari  mudahrib,  atau kejadian yang mungkin akan terjadi di masa depan yang mengakibatkan kerugian.
Dan fungsi jaminan pada pembiayaan mudharabah adalah untuk menangani kredit  bermasalah  yang  terjadi  di  BPRS  Amanah  Ummah.  Penyelesainya  yaitu dengan  mengesekusi  jaminan  dengan  cara  pengambil  alihan  kepemilikan  jaminan atau  dengan  menjual  jamianan.  Tetapi  pengesekusian  jaminan  juga  harus  melalui prosedur  yang  telah  di  tetapkan  oleh  BPRS  Amanah  Ummah,  atau  tahapan  yang telah di tentukan.

## C.  Analisa  Penerapan  Fungsi  Jaminan  pada  Pembiyaan  Mudharabah  Di  BPRS Amanah Ummah
BPRS Amanah Ummah sebenarnya tidak dapat menyalurkan dananya begitu saja  kepada mudharib atas  dasar  kepercayaan.  Dan  pasti  selalu  ada  risiko  bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.
Sebenarnya  risiko  yang  dihadapi  BPRS  Amanah  Ummah  dalam menginvestasikan  dananya  untuk  pembiayaan  yang  satu  ini  yakni  pembiayaan mudharabah  cukup  besar  risikonya.  Maka  untuk  itu  fungsi  jaminan  yang  di persyaratkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah sangatlah penting. Untuk itu dilakukanlah  analisa  pembiayaan  mudharabah  di  perlukan  agar  pihak  bank memperoleh  keyakinan  bahwa  pembiayaan  yang  diberikan  akan dikembalikan  oleh nasabah.  Untuk  itu  bagaimana  sesungguhnya  analisa  penerapan  fungsi  jaminan pada pembiayaan mudharabah.
Analisa  yang  dilakukan  dalam  penerapan  fungsi  jaminan  di  BPRS  Amanah Ummah  yakni  dengan  menngunakan  anlisa  kualitatif  yang  terdiri  dari  beberapa aspek  dan  salah  satunya  adalah  aspek  jaminan.  Aspek  jaminan  itu  di  maksudkan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban nasabah terhadap kemampuan niat bayar. Analisa jaminan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan jaminan dari  aspek  legal  maupun  materi  yang  di  hubungkan  dengan  pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada calon nasabah. Penilain jaminan dilakukan oleh staff BPRS Amanah Ummah yakni oleh staff Legal Officer.
Penerapan  fungsi  jaminan  dalam  pembiayaan  mudharabah  ini  sebenarnya untuk  bagaimana  pinak  BPRS  Amanah  Ummah    memiliki  ketenangan  jika  terjadi pembiyaan  mudharabah  yang  bermasalah.  BPRS  Amanah  Ummah  tidak  akan merasa  khawatir  bahwa  dananya  yang  merupakan  dana  gabungan  dari  dana penabung  dan  dana  pribadi  BPRS  Amanah  Ummah  tidak  akan  lenyap  begitu  saja ketika pengelola modal melarikan dana mudhrabah, karena masih ada jaminan.
Selain itu juga penerapan fungsi jaminan pada pembiayaan mudharabah juga adalah  untuk  bagaimana  nasabah  tersebut  diharapkan  tidak  main-  main    dalam menjalankan  usahanya  dan  serius  dalam  menjalankan  usahanya  karena  dana  itu berasal  dari  dana  orang  lain.  Jika  pihak  pengelola  modal  tidak  bertanngung  jawab atas dana yang telah di pinjamkannya atau untuk mengindari moral hazard.
Analisa  penerapan  fungsi  jaminan  di  maksudkan  adalah  sumber  terakhir pelunasan  pembiayaan  mudharabah  apabila  nasabah  sudah  tidak  dapat  lagi kemampuannya utuk membayar lagi pelunasan pembiayaan mudharabah. Walaupun sebelumnya  pihak  BPRS  Amanah  Ummah  telah  memberikan  masa  tangguh pelunasan  dan  upaya  lain  agar  tidak  terjadi  pengambilan  jaminan  sebagai  sumber pelunasan pembiayaan. Dan fungsi jaminan juga dapat di jadikan sebagai pelunasan pembiayaan  apabila  nasabah  melakukan  ingkar  janji  dengan  indikasi  kecurangan dan unsur kesengajaan.
Dan  yang  dimaksud  dengan  analisa  fungsi  jaminan  pada  pembiayaan mudharabah  adalah  nilai  jaminan  tersebut  apabila  di  jual  harganya  lebih  mahal
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
dibandingkan  jumlah  pinjaman.  Atau  untuk  penanganan  kredit  macet,  dengan  cara pengesekusian jaminan. Entah jaminan itu menjadi pindah hak kepemilikannya atau dengan  menjual  jaminan  tersebut,  untuk  melunasi  tunggakan  yang  belum diselesaikan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  tentang  pengertian  jaminan  dan pengertian  pembiyaan  mudharabah  serta  landasan  hukumnya.  Maka  penulis  akan menyimpulkan ;
1.  Penerapan fungsi jaminan pada pembiayaan mudharabah, yaitu ;
a.  Meminimalisir risiko yang akan terjadi di masa depan, misalnya mudharib yang melakukan wanprestasi atau kelalaian mudharib dalam mengembalikan dananya tersebut.
b.  Menjaga  dana  yang  di  pinjamkan  BPRS  Amanah  Ummah  kepada mudharib ,  agar  BPRS  Amanah  Ummah  memiliki  rasa  tenang  dalam memberikan  pembiayaan  mudharabah.  Kerena  dana  tersebut  bukan sepenuhnya  milik  pribadi  BPRS  Amanah  Ummah  melainkan  milik  dana pihak ke tiga (DPK).
c.  Penanganan kredit bermasalah.
d.  Penyertaan  jaminan  dalam  pembiayaam  mudharabah  merupakan alternative  dari  pengamanan  terhadap  pemberian  modal  kerja  yang dilakukan  oleh  pemilik  modal  demi  menghindari  moral  pengelola  dana dan yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja sama tersebut
2.  Penerapan fungsi jaminan di BPRS Amanah Ummah telah memenuhi kriteria dalam  pelaksanaannya.  Ini  bisa  dilihat  dari  prosedur  pembiayaan mudharabah,  di  mana  penerapan  fungsi  jaminan  sangatlah  penting  dalam pembiayaan  mudharabah,  jika  terjadi  wanprestasi  atau  penangan  kredit macet.

## B.  Saran-saran
Berdasarkan hasil analisis data penelitian di BPRS Amanah Ummah, dengan ini  penulis  mencoba  untuk  memberikan  sedikit  saran  untuk  menjadikan pertimbangan, yakni ;
1.  Dalam melaksanakan akad mudharabah BPRS Amanah Ummah masih takut untuk menginvestasikan dananya pada pembiayaan mudharabah ini. Padahal nasabah  telah  menyertakan  jaminan,  ini  mungkin  karena  pihak  BPRS Amanah  Ummah  masih  sangat  hati-  hati  unuk  investasi  pada  akad mudharabh ini.
2.  Analisa penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah kurang di analisa betul  dalam  pelaksanaannya,  dan  kurang  diperhatiakan  apa  fungsi penerapan jaminan pada pembiayaan mudharabah.
3.  Pemantauan  dan  pembinaan  usaha  nasabah  kurang  begitu  diperhatikan betul. Dan usaha yang sedang di tekuni oleh nasabah juga kurang di pahami oleh pihak BPRS Amanah Ummah.
4.  Penulis menyarankan kepada adik- adik kelas Prodi Ekonomi Islam, agar dari kajian  tersebut  lebih  mengenai  pembiayaan  mudharabah  dan  fungsi jaminannya. Agar BPRS Amanah Ummah tidak mengesampingkan investasi akad mudharabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran  Dan  Terjemahannya ,  Jakarta  :  Al-  Mujamma’  (Lembaga  Percetakan  Al- Qur’an Raja Fahd), 1971.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik ,,  Jakarta:  Gema Insani. 2007.
Antonio,  Muhammad  Syafi’I, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum ,  Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
Ar-  Rifa’I,  Muhammad  Nasib, Kemudahan  Dari  Allah  Ringkasan  Tafsir  Ibnu  Katsir Jilid 1 , Jakarta: Gema Insani, 1999.
Ash-  Shawi,  Muhammad  Shalah, Problematika  Investasi  Pada  Bank  Islam  Solusi Ekonomi Islami , Jakarta Timur: Penerbit Migunani, 2008.
Basri,  Ikhwan  Abidin, Manajemen  Risiko  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2008.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 , Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Djazuli,  A,  Yadi  Janwari, Lembaga-  Lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah Pengenalan) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Gazali, Djoni S., Rachmadi Usman, Hukum Perbankan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Ghazali, Imam Al, Benang Tipis Antara Halal Dan Haram , Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
Ghazaly,  Abdul  Rahman,  H.  Ghufron  Ihsan,  Sapiudin  Shidiq, Fiqih  Muamalat , Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
http://patricia-seohyerim.blogspot.com/2011/05/konsep-jaminan-dalam-hukum- islam.html, 20 Sepetember 2011, pkl 19.00 WIB
Hosen, M. Nadratuzzaman, AM. Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan Dan Ekonomi Syariah , Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.
Hosen,  M.  Nadratuzzaman,  AM.  Hasan  Ali,  dkk, Khutbah  Jumat  Ekonomi  Syriah , Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008.
Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan , Jakarta: IIIT Indonesia, cek pertama, 2003.
Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
NH, Muhammad Firdaus, Sofiniyah Gufron, dkk, Cara Mudah Memahami Akad- akad Syariah , Jakarta: Renaisan, 2005.
Pedoman  Penulisan  Skripsi  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor 2006.
Perwataatmadja,  A  Karnaen,  Hendri  Tanjung, Bank  Syariah  Teori,  Praktik,  dan Peranannya , Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
Purwoko,  Sunu  Widi, Catatan  Hukum  Seputar  Perjanjian  Kredit  Dan  Jaminan , Jakarta: Nine Seasons Communication, 2011.
Rais,  Sasli, Pegadaian  Syariah  Konsep  dan  Sistem  Oprasional  (Suatu  Kajian Kontemporer) , Cikupa- Depok, 2005
Saeed  Abdulah, Bank  Islam  Dan  Bunga  Studi  Kritis  dan  Interpretasi  Kontemporer Tentang Riba dan Bunga , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  Al-  Misbah  Pesan,  Kesan  dan  Kelestarian  Al-  Quran Volume 1 , Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, cetakan XI, 2007.
Shihab,  M.  Quraish, Tafsir  Al-  Misbah  Pesan,  Kesan  dan  Kelestarian  Al-  Quran Volume 14 , Tanggerang: Penerbit Lentera Hati, cetakan XI, 2007.
Swiknyo, Dwi, Kamus Lengkap Ekonomi Islam , Yogyakarta: Total Media, 2009.
Jamilah -- ANALISA FUNGSI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BPRS AMANAH UMMAH) Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3 No. 2, September 2012 pp. 170-207 Program Studi Ekonomi Islam FAI-UIKA Bogor
Undang-  Undang  Perbankan  Syariah  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2008  dan  Surat Berharga  Syariah  Negara  UU  RI  Nomor  19  Tahun  2008 ,  Jakarta:  Penerbit  Asa  Mandiri, 2008.
Wiyono, Slamet, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI , Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
Zulkifli,  Sunarto, Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah ,  Jakarta:  Zikrul Media Intelektual,