## Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia
Sarah, 1 Syamsul, 2 Abdul Jafar 3
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: sarahqosim@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: syamsulsh13@yahoo.com
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, email: abduljafar1211@gmail.com
Histori Naskah

## ABSTRACT
Diserahkan: 02-05-2024 Direvisi: 26-06-2024 Diterima: 31-07-2024
This study aims to examine the legal implications for inheritance rights for parties involved  in  cases  of  mafqud  (missing  persons)  and  individuals  who  die  together according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The  research  employs  a  normative  legal  study  method  with  an  Islamic  law approach.  The  findings  indicate  that  Islamic  law  provides  specific  provisions  for mafqud cases, considering an individual deceased after a certain period, while in cases  of  individuals  dying  together,  inheritance  distribution  is  based  on confirmation  of  the  order  of  death.  KHI  follows  a  similar  principle  and  involves religious courts in resolving inheritance disputes to ensure fairness. The discussion emphasizes  the  importance  of  consistent  application  of  legal  provisions  and  the crucial  role  of  religious  courts  in  addressing  uncertainty  and  conflicts  in inheritance distribution. Keywords : Inheritance for Those Who Die Together, Compilation of Islamic Law, Mafqud

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap hak waris bagi pihak-pihak  terkait  dalam  kasus  mafqud  (seseorang  yang  hilang)  dan  orang  mati bersama  menurut  hukum  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  hukum  Islam.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam memberikan  ketentuan  khusus  untuk  kasus  mafqud,  yaitu  dengan  menganggap seseorang sebagai telah meninggal setelah jangka waktu tertentu, sedangkan dalam kasus  orang  mati  bersama,  pembagian  waris  dilakukan  berdasarkan  kepastian urutan  kematian.  KHI  mengikuti  prinsip  yang  serupa  dan  melibatkan  pengadilan agama  dalam  penyelesaian  sengketa  waris  untuk  memastikan  keadilan.  Diskusi penelitian  menekankan  pentingnya  penerapan  ketentuan  hukum  secara  konsisten dan  peran  krusial  pengadilan  agama  dalam  mengatasi  ketidakpastian  dan  konflik dalam pembagian waris. Kata Kunci : Kewarisan Mati Bersama , Kompilasi Hukum Islam, Mafqud Corresponding
Author : Sarah,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Palembang,  e-mail: sarahqosim@gmail.com

## PENDAHULUAN
Penerapan  hukum  waris  dalam  masyarakat  Islam  memiliki  dinamika  yang  unik  dan kompleks,  terutama  dalam  kasus-kasus  tertentu  seperti  mafqud  (seseorang  yang  hilang)  dan situasi di mana ahli waris meninggal bersama pewaris. Dalam konteks hukum Islam, mafqud merujuk  pada  seseorang  yang  hilang  tanpa  kabar  pasti  tentang  keberadaannya,  sehingga status  hidup  atau  matinya  menjadi  tidak  jelas.  Keberadaan  kasus  mafqud  ini  menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hak-hak warisnya diatur, mengingat  ketidakpastian tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap pembagian harta warisan. (Gunawan, 2016, p. 6) Di  Indonesia,  aturan  mengenai  mafqud  dan  pembagian  waris  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan pedoman bagi umat Islam. Namun, penerapan aturan ini  sering  kali  menimbulkan  tantangan  dalam  praktik,  terutama  ketika  menghadapi  kasus- kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks hukum. (Hermawan  Sumardjo, 2016, p.  20) Dalam  hukum  Islam,  konsep  mafqud  memiliki  akar  yang  kuat,  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  dirancang  untuk  melindungi  hak-hak  individu  dan  keluarga.  Namun,  dalam praktik, penerapan konsep ini sering kali menghadapi kendala, terutama dalam membedakan antara  hilang  sementara  dan  hilang  permanen.  Ketidakpastian  ini  mempengaruhi  keputusan pengadilan  dan  proses  pembagian  waris,  yang  memerlukan  bukti  kuat  dan  kesaksian  yang valid.
Kasus  orang  mati  bersama  juga  menimbulkan  tantangan  tersendiri  dalam  pembagian waris. Situasi di mana ahli waris meninggal bersama pewaris, seperti dalam kecelakaan atau bencana,  menimbulkan  dilema  hukum  tentang  siapa  yang  dianggap  terlebih  dahulu meninggal  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  hak  waris.  Dalam  hukum  Islam,  ada prinsip-prinsip  tertentu  yang  mengatur  hal  ini,  namun  penerapan  praktisnya  sering  kali memerlukan  interpretasi  yang  hati-hati.  Salah  satu  kasus  mafqud  dan  mati  bersama  yang menyoroti  kompleksitas  ini  adalah  jatuhnya  pesawat  LionAir  JT610  tujuan  Jakarta-Pangkal Pinang  pada  tahun  2018. ( Hari  Ini  Dalam  Sejarah:  Kecelakaan  Pesawat  Lion  Air  JT-610,  189 Orang  Meninggal  Halaman  All  -  Kompas.Com ,  n.d.) Kecelakaan  tragis  ini  menyebabkan hilangnya  nyawa  banyak  orang  secara  bersamaan,  yang  menimbulkan  perhatian  besar  dari masyarakat  Indonesia.  Dalam  konteks  waris,  tragedi  ini  juga memunculkan  masalah  hukum mengenai  pembagian  harta  warisan  bagi  korban  yang  meninggal  bersama-sama,  serta bagaimana status hukum bagi korban yang belum ditemukan atau mafqud (Fadhilah, 2021).
Penerapan hukum waris dalam kasus orang mati bersama juga memerlukan pemahaman mendalam  tentang  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  ketentuan  perundangan  di  Indonesia. Prinsip  dasar  yang  diadopsi  adalah  bahwa  hak  waris  tidak  dapat  ditentukan  sampai  ada kepastian tentang siapa yang meninggal terlebih  dahulu. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini dapat menimbulkan sengketa di antara ahli waris, yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan (Prasetyo, 2018).
Masalah  lain  yang  sering  muncul  adalah  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  tentang  ketentuan  hukum  waris,  baik  dalam  hukum  Islam  maupun  perundangan di Indonesia. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga, terutama  ketika  terjadi  peristiwa  tragis  seperti  kecelakaan  atau  bencana.  Oleh  karena  itu, pendidikan hukum dan sosialisasi tentang hak waris sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak.
Hukum  kewarisan  Islam  telah  banyak  dipelajari,  dengan  fokus  pada  prinsip-prinsip, penerapan, dan berbagai kompleksitas yang muncul dalam konteks yang berbeda. Studi-studi yang  dieksplorasi  dalam  tiga  penelitian  sebelumnya  yang  relevan,  yang  disediakan
memaparkan pemeriksaan rinci tentang kewarisan Islam dan penerapannya, termasuk isu-isu seperti warisan bagi orang hilang (mafqud) dan kematian bersamaan.
Dalam artikel berjudul "Perbandingan Ketentuan Harta Warisan Orang Hilang Menurut Terjemah  Kitab  Al-Mawarits  Karya  Muhammad  Ali  Ash-Shabuni  Dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata”  oleh  M.  Quzwini  dan  Sarbaini, (Quzwini    Sarbaini,  2020,  p.  56) membahas aspek-aspek fundamental dari kewarisan Islam, menyoroti pentingnya hukum ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Studi ini menekankan betapa krusialnya hukum kewarisan  dalam  Islam,  dengan  menekankan  panduan  yang  tepat  yang  mengatur  distribusi aset  seseorang  yang  telah  meninggal  kepada  ahli  waris  mereka.  Artikel  ini  juga mengeksplorasi  berbagai  masalah  terkait  kewarisan,  termasuk  hak  dan  bagian  dari  berbagai ahli  waris,  serta  membahas  tantangan  khusus  seperti  warisan  bagi  mereka  yang  dianggap hilang  (mafqud)  dan  kematian  bersamaan,  di  mana  baik  ahli  waris  maupun  pewaris meninggal pada waktu yang sama.
Tema  serupa  ditemukan  dalam  studi  berjudul  "Dinamika  Kewarisan  Islam;  Telaah Problematika  Waris  Mafqud  (Orang  Hilang),  Mati  Bersama,  Khuntsa’  (Banci)  dan  Proses Penyelesaian  Warisan”  oleh  Mujibur  Rohman. (Mujibur  Rohman,  2024,  p.  78) Penelitian  ini memperluas  wawasan  tentang  kompleksitas  warisan  bagi  orang  hilang,  mengeksplorasi bagaimana  yurisprudensi  Islam  menangani  ketidakpastian  dan  kompleksitas  yang  muncul ketika  seorang  ahli  waris  tidak  dapat  dipastikan apakah  masih  hidup  atau  sudah  meninggal. Studi ini dengan cermat merinci langkah-langkah prosedural dan hukum yang diambil untuk menyelesaikan  situasi  semacam  itu,  memastikan  bahwa  distribusi  warisan  tetap  adil  dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Studi  ketiga  berjudul  “Analisis  Komparatif  Kewarisan  Mafqud  (Orang  Hilang) Berdasarkan  Hukum  Islam  dan  KUH  Perdata,"  oleh  Mirna  Riswanti, (Riswanti,  2019,  p.  76) berfokus pada penetapan hukum kematian bagi orang hilang dan implikasinya terhadap klaim asuransi jiwa. Penelitian ini sangat penting karena beririsan dengan hukum kewarisan dengan membahas  bagaimana  sistem  hukum  menangani  aset  dan  kewajiban  orang  yang  dinyatakan meninggal secara hukum setelah lama hilang. Studi Sunardi sangat penting untuk memahami aspek-aspek prosedural dan keputusan yudisial yang mempengaruhi distribusi warisan dalam kasus semacam ini.
Artikel  "Warisan  Mafqud  Dan  Orang  Mati  Bersama  Menurut  Imam  Mazhab  dan Hukum Islam di Indonesia" memberikan perbandingan komprehensif tentang perspektif dari berbagai  mazhab  Islam  mengenai  warisan  bagi  orang  hilang  dan  mereka  yang  meninggal secara  bersamaan.  Studi  ini  signifikan  karena  membandingkan  yurisprudensi  Islam tradisional  dengan  penerapan  kontemporer  dalam  konteks  hukum  di  Indonesia.  Artikel  ini mengevaluasi bagaimana setiap mazhab menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip kewarisan  terhadap  skenario  yang  kompleks  ini,  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang variasi dan kesamaan di antara berbagai mazhab.
Kebaruan  dari  penelitian  ini  terletak  pada  pendekatan  komparatifnya,  yang menjembatani  yurisprudensi  Islam  tradisional  dengan  praktik  hukum  modern  di  Indonesia. Dengan  menganalisis  bagaimana  berbagai  mazhab  menginterpretasikan  hukum  kewarisan terkait  mafqud  dan  kematian  bersamaan,  serta  membandingkan  interpretasi  ini  dengan konteks  Indonesia,  studi  ini  menawarkan  perspektif  unik  yang  belum  banyak  dieksplorasi dalam  studi-studi  sebelumnya.  Analisis  komparatif  ini  tidak  hanya  memperkaya  diskursus akademis  tentang  hukum  kewarisan  Islam  tetapi  juga  memberikan  wawasan  praktis  bagi praktisi  hukum  dan  pembuat  kebijakan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menyoroti  sifat  dinamis dari hukum kewarisan Islam dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tantangan hukum kontemporer, menjadikannya kontribusi yang berharga dalam bidang ini.
Untuk itu, penting untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dan perundangan  di  Indonesia  mengatur  kasus-kasus  mafqud  dan  orang  mati  bersama,  serta bagaimana  implementasi  ketentuan  tersebut  dalam  praktik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis konsep warisan bagi orang hilang (mafqud) dan orang yang meninggal bersama menurut  pandangan  Imam  Mazhab  dan  bagaimana  hukum  Islam  di  Indonesia  mengatur  hal ini. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan interpretasi dan penerapan hukum warisan terkait  mafqud  dan  kematian  bersamaan  di  antara  berbagai  mazhab  dalam  Islam.  Penelitian ini  berupaya  mengidentifikasi  tantangan  praktis  dalam  penerapan  hukum  warisan  Islam  di Indonesia,  khususnya  dalam  kasus  mafqud  dan  kematian  bersamaan,  serta  memberikan rekomendasi  untuk  perbaikan  kebijakan  hukum  warisan  di  Indonesia  berdasarkan  temuan penelitian ini. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama , bagaimana status hukum waris bagi seseorang yang hilang (mafqud) dalam perspektif hukum Islam  dan  bagaimana  implementasinya  dalam  Inpres  No.1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam. Kedua ,  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  kasus  orang  mati  bersama dalam  hukum  Islam  dan  bagaimana  ketentuan  tersebut  diadopsi  dalam  perundangan  di Indonesia. Ketiga ,  apa  implikasi  hukum  terhadap  hak  waris  bagi  pihak-pihak  terkait  dalam kasus mafqud dan orang mati bersama menurut hukum Islam dan perundangan di Indonesia. Kajian  ini  akan  mengeksplorasi  jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  guna memberikan  solusi  yang  komprehensif  dan  tepat  sasaran.  Kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan waris dalam konteks hukum Islam  dan  perundangan  di  Indonesia,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk  penyempurnaan aturan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang  digunakan dalam kajian  ini adalah penelitian yuridis normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach) dan  pendekatan  hukum  Islam. Pendekatan  ini  akan  mengkaji  norma-norma  hukum  yang  berlaku  terkait  waris  mafqud  dan orang  mati  bersama  dalam  hukum  Islam  serta  implementasinya  dalam  perundangan  di Indonesia.  Analisis  penelitian  dilakukan  melalui  studi  dokumen  dan  literatur,  termasuk analisis  terhadap  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  dan  berbagai  sumber  hukum  primer  dan  sekunder  lainnya.  Sumber  primer dalam  penelitian  ini  meliputi  teks-teks  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  seperti KUHPerdata, KHI, dan  peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan sumber sekunder mencakup  buku-buku,  artikel  jurnal,  dan  karya  ilmiah  lainnya  yang  membahas  konsep mafqud dan kematian bersama dalam konteks hukum Islam serta penerapannya di Indonesia. Data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  ini  akan  dianalisis  secara  kualitatif  untuk mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  aturan-aturan  hukum  yang  relevan  serta  bagaimana penerapannya  dalam  kasus-kasus  konkret  di  pengadilan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  praktik  hukum warisan  Islam  di  Indonesia,  khususnya  terkait  mafqud  dan  kematian  bersama,  serta menyarankan perbaikan kebijakan yang diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan  terkait  Mafqud  menurut  Imam  Mazhab  dan  Implementasi  dalam Kompilasi Hukum Islam
Kata  “ Al-Mafqud ”  dalam  Bahasa  berarti  “ Adl-Dlaa-i’u ”  artinya  lenyap.  Orang mengatakan:  “Faqadatis  Syai-u  idzaa  ‘adamathu”  yang  artinya  sesuatu  dikatakan  hilang apabila ia tidak ada. Allah berfirman:
فَن ْاوُلاَق َعا َوُص ُدِق ٱ  ل ِكِلَم ٧٢
“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala-piala raja….” (Q.S Yusuf: 72) Mafqud menurut  syara’  ialah  orang  pergi  (tidak  ada  di  tempat)  yang  tidak  diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui apakah ia masih hidup ataukah dia telah meninggal (Ash- Shiddidieqy, 1973).

## B. Dasar Hukum Mafqud menurut Fikih
Dasar Hukum  Islam mengenai  orang hilang ini  adalah  Al-Hadits dan pendapat  ulama. Para fuqaha berbeda pendapat dengan masalah ini, di antaranya yang tentang ketetapan status seseorang dalam warisan, hartanya, dan status kewarisannya.
Islam  melalui  aturannya  yang  disumbangkan  lewat  ijtihad  para  fuqaha  tersebut, sebenarnya  telah  memberikan  kontribusi  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  hukum  orang hilang  ( mafqud )  ini  (Lubis    Simanjuntak,  2013).  Salah  satu  kontribusi  ulama  tersebut mengenai waktu untuk menetapkan kematian seseorang.
Adapun yang dimaksud  dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus  sama  sekalu  kabar  beritanya,  tidak  diketahui  tempatnya,  dan  juga  tidak  diketahui apabila dia masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari Malik, bahwa dia berkata, “empat tahun’, karena Umar ra., berkata: “Setiap istri yang ditinggalkan pergi  oleh suaminya, sedang dia  tidak mengetahui dimana suaminya, maka dia  mengunggu empat  tahun,  kemudian  dia  beriddah  selama  empat  bulan  sepuluh  hari,  kemudian  lepaslah dia’. (HR. Al-Bukhari dan Asy-Syafii).

## C. Penentuan Masa Seorang Mafqud dihukumi meninggal
Para ulama bersepakat bahawa pengesahan kematian orang hilang dikira sebaik sahaja diputuskan  oleh  hakim  berkenaan  kematiannya,  namun  para  ulama  fiqih  berbeda  pendapat tentang  batas  waktu  yang  digunakan  oleh  qadhi  untuk  memutuskan,  apakah  seorang  yang hilang telah meninggal atau masih hidup.
Hanafiyah dan Syafiiyah, berpendapat bahwa orang hilang dapat dianggap mati, jika orang  yang  sepadan  dengannya  atau  orang  yang  sama  masa  kelahirannta,  meninggalnya. Dengan kata lain, tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang yang hilang.
Apabila tidak bisa diketahui dengan cara itu, maka diperkirakan dengan waktu. Dalam hal  ini  mereka  berpendapat,  ada  yang  mengatakan  120  tahun,  100  tahun,  dan  90  tahun. Sedangkan  sebagian  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa  penetapan  waktu  itu  diserahkan kepada wali  al-amr (orang  yang  ahli  dalam  suatu  urusan).  Dialah  yang  harus  memilih waktunya, sesuai  dengan tempat  dan zamannya.  Fatwa menyebutkan 90 tahun itu, terhitung dari masa kelahiran orang yang hilang.
Pendapat  yang  masyhur  dalam  mazhab  Hanbali  dalam  menetapkan  estimasi  waktu penantian untuk dua keadaan ini. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila seorang itu hilang dalam  suatu  keadaan,  di  mana  dalam  keadaan  itu  terjadi  kebinasaan  yang  membinasakan, seperti  orang  hilang  di  antara  barisan  tantara  yang  saling  berperang  ketika  berkecamuk peperangan dan sangat sengit pertempuran itu, atau jatuh dan tenggelamnya pesawat terbang dimana  sebagian  penumpangnya  selamat  dan  sebagiannya  tenggelam,  maka  harus  diselidiki selama  4  tahun.  Apabila  tidak  ditemukan  suatu  berita  baginya,  maka  hartanya  dibagikan kepada ahli warisnya, sesudah habis masa iddahnya ia boleh kawin dengan orang lain. Tetapi apabila  ia  hilang  dalam  suatu  keadaan  yang  tidak  terjadi  kebinasaan,  seperti  orang  yang berpergian  untuk  berdagang,  atau  melancong,  atau  menuntut  ilmu  dan  sebagainya,  maka dalam keadaan demikian ada dua pendapat:(Rahman, 2019)
1) Dinanti  sampai  berlalu  masa  90  tahun  dihitung  sejak  kelahirannya  karena  pada umumnya tidak ada orang yang hidup lebih dari masa ini.
2) Menyerahkan  urusannya  kepada  ijtihad  hakim,  lalu  ia  menantinya.  Apabila  terjadi ijtihad, maka urusannya diselesaikan (diterapkan) oleh ijtihad hakim itu.
Pendapat  ini  dipilih  oleh  Az-Zailiy,  ahli  hukum  Islam  dari  golongan  Hanafiyah,  dan pendapat yang disetujui oleh mayoritas ulama, yakni menyerahkan mengenai batas waktu ini kepada hakim, karena hal  itu  berbeda-beda menurut pandangan negara  (daerah) dan pribadi seorang.  Sebab,  orang  yang  hilang  dalam  suatu  peristiwa  yang  membinasakan  atau  pada waktu  musuh  berhadapan  atau  Bersama  pemberontakan,  tentu  berbeda  dengan  orang  hilang dalam  keadaan-kedaan  ini.  Maka  tidak  ada  gunanya  menetapkan  masa  tertentu.  Oleh karenanya  serahkan  saja  masalah  ini  pada  ijtihad  hakim,  agar  ia  menetapkan  berdasarkan indikasi yang tampak, yang menunjukkan atas kematian atau kebinasaaannya. Pendapat inilah yang sesuai dengan pemahaman dan lebih berguna bagi kemaslahatan. (Rahman, 2019, p. 41) Pembicaraan  tentang mafqud dalam  kewarisan  ini  menyangkut  dua  hal,  yaitu  pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. (Simanjuntak et al., 2023, p. 28)

## D. Keadaan Mafqud

## 1) Mafqud sebagai pewaris
Dalam  kedudukannya  sebagai  pewaris,  para  ulama  sepakat  bahwa  orang  hilang  tetap dianggap  masih  hidup  selama  masa  hilangnya  dan  karenanya  harta  miliknya  tidak  dapat dibagikan  kepada  ahli  waris  dan  juga  istrinya  tetap  berstatus  sebagai  istri.  Jumhur  ulama sepakat bahwa dalam posisinya sebagai pewaris maka ia harus ditunggu sampai batas waktu yang sebutkan di atas karena ia dinyatakan tetap hidup. (Hidayati, 2015, p. 32)

## 2) Mafqud sebagai ahli waris
Para  ulama  berbeda  pendapat  ketika  membicarakan  apakah  orang  hilang  berhak mewarisi  harta  peninggalan  ahli  warisnya  yang  meninggal  dunia  setelah  orang  hilang  itu dinyatakan  oleh  pengadilan  sebagai  telah  mati  dengan  anggapan.  Menurut  Abdul  Rashid, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa dampak keputusan tentang kematian orang yang hilang mulai dari tanggal hilangnya. Maka orang hilang itu tidak mewarisi segala harta pusaka atau harta wasiat.
Sementara  itu,  Imam  Syafii  dan  Ahmad  bin  Hambal  berpendapat  bahwa  kematian orang  yang  hilang  dianggap  terjadi  pada  waktu  keputusan  pengadilan  diputuskan,  dengan demikian  orang  hilang  itu  bisa  mempusakai  harta  warisnya  yang  meninggal  sebelum  itu. Orang  hilang  jika  terbukti  masih  hidup  setelah  pengadilan  memutuskan  kematiannya  tidak dapat  menuntut  kembali  bagian  harta  yang  telah  dihabiskan  oleh  ahli  waris  kecuali mengambil  apa  yang  masih  tertinggal  darinya  saja.  Namun  demikian,  ulama  fikih  mahzab sunni yang empat, sependapat bahwa harus ditentukan hak dan bagian yang seharusnya untuk orang  hilang  itu  dan  dipinggirkan  dahulu  atau  ditahan  bagiannya  itu  sehingga  jelas kematiannya. Jika terbukti kematian orang hilang itu meninggal dunia sebelum ahli warisnya meninggal  dunia maka bagian orang hilang yang ditahan harus dibagikan kepada ahli waris yang hidup saat kematian ahli waris tersebut. Sebaliknya jika mafqud masih hidup ketika ahli warisnya meninggal dunia maka dia bisa mengambil bahagiannya.
Mafqud sebagai ahli waris ada 2 posisi: (1) Jika dia menjadi ahli waris tunggal, maka hartanya ditangguhkan sampai jelas keberadaan orang hilang tersebut; (2) Jika dia bukan ahli
waris  tunggal  (ada  ahli  waris  yang  lainnya),  maka  cara  pembagiannya  buat  dalam  dua keadaan: Jika dia diyakini masih hidup dan jika dia diyakini sudah meninggal.
Dalam kedudukannya sebagai ahli waris Pembagian harta warisan jika ahli waris yang hilang, Contoh: Jika seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris:  Suami, Saudara PR sekandung dua orang. Tentukan bagian ahli waris!
Dari Aslul Masalah 6-4 = 2 , maka 2 adalah bagian yang ditangguhkan.
Dari  dua  keadaan  yang  ada  diambil  bagian  terkecil  itulah  bagian  yang  pertama  kali dibagikan  dan  sisa  yang  belum  dibagikan  ditangguhkan  sampai  jelas  orang  yang  hilang tersebut, apabila ia ditemukan dalam keadaan meninggal maka dibagikan sebagai orang yang meninggal,  namun  apabila  ditemukan  dalam  keadaan  hidup  maka  dibagikan  sebagai  ahli waris yang hidup.

## E. Implementasi Mafqud di Indonesia
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ketentuan  mengenai  mafqud  atau  orang  yang hilang diatur untuk memberikan kepastian hukum dalam pembagian waris bagi keluarga yang ditinggalkan.  Mafqud  adalah  seseorang  yang  keberadaannya  tidak  diketahui  selama  jangka waktu  tertentu,  sehingga  status  hidup  atau  matinya  tidak  dapat  dipastikan.  Dalam  KHI, mafqud  diatur  dalam  konteks  pembagian  harta  warisan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak ahli waris lainnya tidak terganggu akibat ketidakpastian tersebut (2017, p. 13).
Pasal  172  KHI  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  hilang  (mafqud)  dianggap  mati secara hukum setelah empat tahun sejak hilangnya tanpa kabar. Penetapan status kematian ini dilakukan melalui putusan pengadilan agama. Penetapan ini penting agar harta warisan dapat dibagi  kepada  ahli  waris  yang  berhak,  tanpa  menunggu  kepastian  keberadaan  mafqud. Pengadilan  agama  memiliki  peran  sentral  dalam  menetapkan  status  hukum  mafqud, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga atau pihak terkait.(Malik, 2017)
Selama empat tahun masa tunggu, harta mafqud tidak dapat langsung dibagikan sebagai warisan.  Harta  tersebut  harus  dikelola  dengan  baik  untuk  menjaga  nilainya  hingga  ada kepastian hukum mengenai status mafqud. Dalam hal ini, KHI mengatur bahwa pengelolaan harta  mafqud  harus  dilakukan  oleh  ahli  waris  yang  sah  atau  orang  yang  ditunjuk  oleh pengadilan untuk mengelola harta tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi harta mafqud dari  penyalahgunaan  dan  memastikan  bahwa  harta  tersebut  tetap  utuh  hingga  pembagian warisan dilakukan.
Setelah  empat  tahun  berlalu  dan  status  kematian  mafqud  ditetapkan  oleh  pengadilan agama,  pembagian  harta  warisan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  waris  Islam.  Harta mafqud  akan  dibagi  kepada  ahli  waris  yang  berhak,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur
Ahli Waris Bagian AM (6) Bagian AM (6) AM (6-4) Ibu 1/6 1 1/6 1 1 Saudara lk Sebapak A 1 A 2 1 Saudara  PR  sekandung ( mafqud ) 2/3 4 ½ 3 2 Saudara PR sekandung - - - Bagian jika mafqud berkemungkinan masih hidup Bagian jika mafqud dinyatakan sudah meninggal 4
dalam  KHI.  Pembagian  ini  harus  dilakukan  dengan  adil  dan  merata,  berdasarkan  prinsip- prinsip  hukum  waris  Islam  yang  mengutamakan  keadilan  bagi  semua  pihak  yang berhak.(Muhammad Yahya Harahap, 2016)
Implementasi ketentuan mafqud dalam KHI juga mencakup perlindungan hak-hak ahli waris  lainnya.  Ketidakpastian  status  mafqud  tidak  boleh  menghalangi  hak-hak  ahli  waris lainnya  untuk  menerima  bagian  warisan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  pengadilan  agama berperan  penting  dalam  memastikan  bahwa  proses  penetapan  status  mafqud  dan  pembagian harta waris dilakukan dengan adil dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Quzwini  Sarbaini, 2020, p. 56)
Tantangan  dalam  implementasi  ketentuan  mafqud  sering  kali  terkait  dengan  proses pengumpulan  bukti  dan  kesaksian  yang  diperlukan  untuk  menetapkan  status  kematian mafqud. Pengadilan agama harus melakukan pemeriksaan yang  cermat terhadap bukti-bukti yang  diajukan,  termasuk  laporan  dari  pihak  kepolisian,  kesaksian  dari  keluarga,  dan  bukti- bukti lainnya yang mendukung. Proses ini bisa memakan waktu dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait.
Selain  itu,  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  ketentuan  hukum  mafqud masih  perlu  ditingkatkan.  Banyak  kasus  mafqud  yang  tidak  segera  dilaporkan  atau  tidak diurus  dengan  baik  karena  kurangnya  pemahaman  tentang  prosedur  hukum  yang  harus ditempuh. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi hukum mengenai ketentuan mafqud dalam KHI sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam kasus ini.
Secara  keseluruhan,  implementasi  ketentuan  mafqud  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pengadilan  agama  berperan  penting  dalam  menegakkan  hukum  ini,  dengan  memastikan bahwa  proses  penetapan  status  mafqud  dan  pembagian  warisan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  hak-hak  ahli  waris  dapat  dilindungi  dan ketidakpastian hukum dapat diminimalisir (Hermawan  Sumardjo, 2016).

## F. Warisan  Orang  Mati  Bersama  menurut  Fikih  dan  Adopsi  kedalam  Kompilasi Hukum Islam
1. Pengertian Mati Bersama (Mati Beruntun)
Yang dimaksud dengan orang yang mengalami kematian bersama adalah orang-orang yang  dapat  saling  waris-mewarisi  (memiliki  hubungan  kerabat),  dimana  mereka  mengalami kecelakaan  dalam  satu  waktu  bersamaan,  bisa  disebabkan  karena  bencana  alam,  kebakaran, tabrakan kendaraan, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, tenggelam, tertimbun, ataupun hal- hal lainnya. Kaidah yang berlaku dalam pembagian hak waris untuk orang yang mengalami kematian bersama adalah dengan cara menentukan mana di antara mereka yang lebih dahulu pertama  kali  dan  yang  meninggal  kemudian.  Hal  ini  bisa  diketahui  dengan  cara  bertanya kepada  orang  yang  menyaksikan,  atau  adanya  salah  seorang  atau  lebih  dari  mereka  yang selamat dari bencana tersebut yang menyaksikan siapa yang paling dulu meninggal, lalu siapa yang  hidup  kemudian  walaupun  hidupnya  itu  hanya  sesaat  saja.  Jika  memang  keadaannya demikian,  pembagian  waris  akan  lebih  mudah  dilaksanakan,  yakni  dengan  memberikan  hak waris  kepada  orang  yang  meninggal  kemudian.  Setelah  orang  kedua  (yang  meninggal kemudian)  meninggal,  maka  kepemilikan  harta  waris  tadi  berpindah  kepada  ahli  warisnya yang berhak dan begitulah seterusnya (Ash-Shiddidieqy, 1973) .

## 2. Hak Waris Orang yang Mati bersama menurut pandangan ulama
Jika  dua  orang  atau  lebih  yang  saling  mewarisi  meninggal  secara  bersamaan  dalam satu  peristiwa,  seperti  jatuhnya  pesawat,  tenggelamnya  perahu  yang  membawa  mereka, runtuh atau terbakarnya rumah yang mereka dialami, dan kejadian serupa, maka bagi mereka ada 5 keadaan (Salim, 2009):
i. Jika  diketahui  mana  yang  lebih  dahulu  meninggal  sekalipun  dengan  selang  waktu yang sebentar, maka disepakati bahwa yang meninggal terakhir mewarisi harta orang yang meninggal lebih dahulu.
ii. Jika jelas mereka meninggal dalam waktu yang sama, maka disepakati bahwa mereka tidak saling mewarisi
iii. Terkadang  tidak  diketahui  keadaannya,  apakah  mereka  meninggal  bersamaan,  atau sebagian dari mereka meninggal terlebih dahulu dari yang lainnya.
iv. Diketahui  bahwa  salah  seorang  dari  mereka  meninggal  lebih  dahulu,  namun  hal  itu tidak benar-benar diyakini.
v. Diketahui  dengan  yakin  bahwa  seorang  dari  mereka  meninggal  lebih  dahulu. Kemudian hal itu terlupakan dikarenakan waktu telah lama berlalu, atau dikarenakan sebab yang lainnya.
Jika  dalam  kecelakaan  tersebut  diketahui  matinya  secara  serentak  atau  secara  beruntun namun  tidak  diketahui  sama  sekali  mana  yang  lebih  dahulu  meninggal  dan  mana  yang kemudian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak kewarisan mereka.
1) Menurut  Abu  Bakar,Zaid,  Ibnu  Abbas,  Auza’I,  Malik,  Imam  Syafii,  Abu  Hanifah  dan sahabatnya, dan Ahmad, bahwa dalam satu riwayat mengatakan bahwa mereka keduanya tidak  saling  mewarisi.  Alasan  yang  dikemukakan  oleh  mereka  ini  adalah  bahwa  syarat dapatnya  seseorang  mewarisi  dan  pewaris  adalah  jelasnya  status  hidup  pewaris  saat kematian pewaris, sedangkan dalam hal ini tidak diketahui mana yang pewaris dan mana yang ahli waris. Harta masing-masing diwarisi oleh ali waris yang ada. Disamping alas an  rasional  tersebut,  mereka  juga  menggunakan atsar (ucapan  atau  perbuatan  sahabay Nabi)  yang  diriwayatkan  oleh  Said  dari  Ismail  ibn  Iyas  dan  Yahya  bin  Said  yang mengatakan bahwa orang-orang yang tewas dalam perang Yamamah Shiffin, dan Hurrah tidak  saling  mewarisi  sesama  mereka  dan  pewaris  mereka  adalah  ahli  warisnya  yang masih hidup.
2) Menurut  Umar,  Ali,  Imam  Ahmad,  Syuraih,  al-Sya’bi,  ‘atha’,  Ibnu  Abi  Lalila,  yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa mereka yang mengalami kecelakaan bersama itu saling mewarisi. Mereka beragumentasi dengan apa yang dikatakan oleh al-Sya’bi yang mengatakan  bahwa  suatu  ketika  terjadi  musibah  besar  yang  menyebabkan  orang  mati dalam  satu  rumah.  Berita  bencana  itu  dilaporkan  kepada  Umar.  Kemudian  Umar mengirim Surat yang isinya: “Hendaklah mereka menjadikan sebagiannya menjadi ahli waris terhadap yang lainnya.”
3. Perhitungan Warisan Orang Mati bersama menurut Imam Mazhab
1) Menurut Pendapat yang pertama (Golongan Maliki, Syafii, dan Abu Bakar)

## Kasus Pertama (jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu)
Pasangan suami istri sebagai korban jatuhnya pesawat dan tidak diketahui siapa yang meninggal  terlebih  dahulu,  suami  dan  istri  masing-masing  meninggalkan  harta  sebesar  Rp. 60.000.000,-. Ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:
Ahli Waris Suami: 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah dan Nenek dari Ibu; Ahli Waris Istri  : 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah, Ibu, dan Saudara Pr sekandung
Ahli Waris Suami Bagian AM (6) X5 AM (30) AM (30) Anak Lk Ashobah bil ghairi 4 20 16 8 Anak Lk 8 Anak Pr 4 4 Ayah 1/6 1 5 5 5 Nenek dari Ibu 1/6 1 5 5 5 Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 30 = Rp 2.000.000 • Ayah = 5 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000,
• Nenek dari Ibu = 5x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000, • Anak Lk = 8  x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,- • Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,- • Anak Pr = 4 x Rp. 2.000.000,- = Rp.   8.000.000,- Ahli Waris Istri Bagian AM (6) X5 AM (30) AM (30) Anak Lk Ashobah bil ghairi 4 20 16 8 Anak Lk 8 Anak Pr 4 4 Ayah 1/6 1 5 5 5 Ibu 1/6 1 5 5 5 Saudara Pr sekandung - - - - - - Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 30 = Rp 2.000.000 • Ayah = 5 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000, • Ibu = 5x Rp. 2.000.000,- = Rp. 10.000.000, • Anak Lk = 8  x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,- • Anak Lk = 8 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 16.000.000,- • Anak Pr = 4 x Rp. 2.000.000,- = Rp.   8.000.000,-
• Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya furu’ 1

## Kasus kedua (jika diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu)
Masih dalam contoh diatas, akan tetapi si-suami diketahui lebih dulu diketahui secara pasti kematiannya dari pada isterinya  yaitu pada  pukul  14.00 WIB dan istrinya 14.20  WIB. Ahli Waris Suami yang ditinggalkan adalah 2 Anak Lk, anak Pr, Ayah dan Nenek dari  Ibu. Sedangkan,  Ahli  waris  Istri  Dengan  meninggalkan  harta  masing-masing  sebesar  Rp 60.000.000,- Maka pembagiannya ada 3 (tiga) cara, sebagai berikut:
Pertama: Diselesaikan terlebih dahulu warisan Suami:
Ahli Waris Suami Bagian AM (24)
X5 AM (120) AM (120) Istri 1/8 3 15 15 Anak Lk Ashobah bil ghairi 13 45 36 18 Anak Lk 18 Anak Pr 9 9 Ayah 1/6 4 20 20 20
1 Ahli Waris furu’ yaitu dua orang anak laki-laki dan anak perempuan
Nenek dari Ibu 1/6 4 20 20 20 Rp 60.000.000,- : AM = Rp 60.000.000 : 120 = Rp. 500.000,- • Ayah = 20 x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000, • Istri = 15 x Rp 500.000,- = Rp.   7.500.000,- • Nenek dari Ibu = 20x Rp. 500.000,- = Rp. 10.000.000, • Anak Lk = 18  x Rp. 500.000,- = Rp.   9.000.000,- • Anak Lk = 18 x Rp. 500.000,- = Rp.   9.000.000,- • Anak Pr = 9 x Rp. 500.000,- = Rp.   4.500.000,-
Kedua: Pada  pembagian  kedua,  harta  istri  yang  mula-mula  Rp.  60.000.000,-  menjadi bertambah Rp 7.500.000,-  (ditambah bagian waris dari suami)
Harta Istri Rp 60.000.000 + Rp. 7.500.000 = Rp. 67.500.000,- Ahli Waris Istri Bagian AM (6) X5 AM (30) AM (30) Anak Lk Ashobah bil ghairi 4 20 16 8 Anak Lk 8 Anak Pr 4 4 Ayah 1/6 1 5 5 5 Ibu 1/6 1 5 5 5 Saudara Pr sekandung - - - - - - Rp. 67.500.000,- : AM = Rp. 67.500.000,- : 30 = Rp. 2.250.000,- • Ayah = 5 x Rp. 2.250.000,- = Rp. 11.250.000, • Ibu = 5x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 11.250.000, • Anak Lk = 8  x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,- • Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,- • Anak Pr = 4 x Rp. 2. 250.000,- = Rp.   9.000.000,-
• Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya furu’
2) Menurut Pendapat Golongan Kedua (Umar,Ali, Imam Ahmad)
Bagi golongan Syi’i yang bersumber dari pendapat yang diriwayatkan dari Umar dan Ali yang  diamalkan  oleh  Imam  Ahmad, Syureih,  Al-Sya’bi,  ‘Atha’,  ibnu  Abi  Laila  dan  juga diriwayatkan  oleh  ibnu  Mas’ud,  yang  mengatakan  bahwa  antara  mereka  yang  mengalami kecelakaan bersama itu saling mewarisi, baik diketahui siapa yang lebih dulu meninggal atau tidak  diketahui  siapa  yang  lebih  dulu  meninggal  diantara  mereka.  Sehingga  golongan  ini memberikan  argumentasi  dengan  apa  yang  telah  dikatakan  oleh  Sya’bi  bahwa  suatu  ketika terjadi musibah besar yang menyebabkan orang mati dalam satu-satu rumah. Berita bencana itu  dilaporkan  kepada  umar,  kemudian  beliau  mengirim  surat  yang  isinya, “hendaklah mereka menjadikan sebagiannya menjadi ahli waris terhadap yang lainnya” .
Mengenai  pandangan  di  atas,  M.  Jawad  Mughniyah  menyatakan  bahwa  cara penyelesaian model ini tidak dikenal  oleh kalangan sunni, yang mempunyai  pengaruh besar terhadap masalah ini. Para ulama mazhab kontenporer mereka telah memberikan uraian yang sangat memadai dan membuat cabang permasalahan yang belum terpikirkan oleh ulama lain.
Masih dalam kasus yang sama pasangan suami istri sebagai korban jatuhnya pesawat dan tidak  diketahui  siapa  yang  meninggal  terlebih  dahulu,  suami  dan  istri  masing-masing meninggalkan  harta  sebesar  Rp.  60.000.000,-.  Ahli  waris  yang  ditinggalkan  adalah  sebagai berikut:
Ahli Waris Suami: 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah dan Nenek dari Ibu Ahli Waris Istri  : 2 orang Anak Lk, Anak Pr, Ayah, Ibu, dan Saudara Pr sekandung Sebelum dibagikan ke Ahli waris , maka dikeluarkan terlebih dahulu harta Suami untuk Istri, Harta Istri untuk Suami.
• Suami: ¼ x Rp. 60.000.000,- (harta istri) = Rp. 15.000.000,- + (harta dari istri) = Rp. 15.000.000 + Rp. 60.000.000 = Rp. 75.000.000,-
• Istri: 1/8 x Rp. 60.000.000,- (harta suami) = Rp. 7.500.000 + harta asal istri = Rp.
7.500.000 + Rp. 60.000.000 = Rp 67.500.000 Ahli Waris Suami Bagian AM (6) X5 AM (30) AM (30) Anak Lk Ashobah bil ghairi 4 20 16 8 Anak Lk 8 Anak Pr 4 4 Ayah 1/6 1 5 5 5 Nenek dari Ibu 1/6 1 5 5 5 Rp 75.000.000,- : AM = Rp 75.000.000 : 30 = Rp 2.500.000 • Ayah = 5 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000,
• Nenek dari Ibu = 5x Rp. 2.500.000,- = Rp. 12.500.000, • Anak Lk = 8  x Rp. 2.500.000,- = Rp. 20.000.000,- • Anak Lk = 8 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 20.000.000,- • Anak Pr = 4 x Rp. 2.500.000,- = Rp. 10.000.000,- Ahli Waris Istri Bagian AM (6) X5 AM (30) AM (30) Anak Lk Ashobah bil ghairi 4 20 16 8 Anak Lk 8 Anak Pr 4 4 Ayah 1/6 1 5 5 5 Ibu 1/6 1 5 5 5 Saudara Pr sekandung - - - - - - Rp. 67.500.000,- : AM = Rp. 67.500.000,- : 30 = Rp. 2.250.000,- • Ayah = 5 x Rp. 2.250.000,- = Rp. 11.250.000, • Ibu = 5x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 11.250.000, • Anak Lk = 8  x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,- • Anak Lk = 8 x Rp. 2. 250.000,- = Rp. 18.000.000,- • Anak Pr = 4 x Rp. 2. 250.000,- = Rp.   9.000.000,-
• Saudara Pr sekandung tidak mendapatkan warisan karena terhalang adanya furu’ 2
•

## G. Aturan Hukum Mati Bersama dan Ketentuan Adopsi  ke dalam Kompilasi  Hukum Islam
Kasus  orang  mati  bersama  (simultaneous  death)  diatur  dengan  cermat  untuk memastikan keadilan  dalam  pembagian harta waris.  Konsep ini tercantum dalam Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  yang  disahkan  melalui  Instruksi  Presiden  (Inpres)  No.  1  Tahun  1991.
2 Ahli Waris furu’ yaitu dua orang anak laki-laki dan anak perempuan
KHI  adalah  pedoman  hukum  yang  digunakan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia  dalam  berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah waris.
Pasal  171  KHI  mendefinisikan  beberapa  terminologi  penting  dalam  hukum  waris, termasuk  ketentuan  tentang  ahli  waris  yang  meninggal  bersama  pewaris.  Dalam  hal  ini, prinsip hukum yang diadopsi adalah bahwa jika ahli waris dan pewaris meninggal dalam satu kejadian  dan  tidak  dapat  dipastikan  siapa  yang  meninggal  terlebih  dahulu,  maka  mereka dianggap  tidak  saling  mewarisi.  Ini  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  warisan  hanya  dapat dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup setelah pewaris meninggal. 3
Ketentuan  ini  juga  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  187  KHI,  yang  menyatakan bahwa jika dua orang atau lebih meninggal  dalam  satu  peristiwa dan tidak dapat  dipastikan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka tidak saling mewarisi. Harta warisan dari masing-masing  orang  tersebut  dibagikan  kepada  ahli  warisnya  yang  masih  hidup.  Hal  ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan sengketa dalam pembagian warisan.(Naskur, 2018, p. 45)
Implementasi  ketentuan  ini  dalam  praktik  hukum  di  Indonesia  sering  kali  dihadapkan pada  tantangan,  terutama  dalam  kasus-kasus  besar  seperti  kecelakaan  pesawat  atau  bencana alam.  Salah  satu  contoh  yang  relevan  adalah  tragedi  jatuhnya  pesawat  LionAir  JT610  pada tahun 2018, di  mana banyak korban meninggal  secara bersamaan. Dalam situasi  seperti ini, penerapan prinsip tidak saling mewarisi menjadi sangat penting untuk menentukan distribusi harta warisan.(Naskur, 2010, p. 10)
Pengadilan  agama,  sebagai  lembaga  yang  berwenang  menangani  kasus-kasus  waris bagi  umat  Islam,  memainkan  peran  penting  dalam  menginterpretasikan  dan  menerapkan ketentuan  ini.  Hakim  di  pengadilan  agama  harus  mempertimbangkan  bukti  dan  kesaksian yang ada untuk menentukan status kematian dan urutan kematian para korban. Jika tidak ada bukti yang cukup untuk menentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka pengadilan akan menggunakan ketentuan KHI untuk menyelesaikan kasus tersebut.
Selain KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku umum di Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai waris, namun tidak secara spesifik mengatur tentang  kasus  orang  mati  bersama.  Oleh  karena  itu,  bagi  umat  Islam,  KHI  menjadi  rujukan utama  dalam  menyelesaikan  sengketa  waris  terkait  dengan  kematian  bersama.  KHI menyediakan kerangka hukum  yang spesifik  dan  jelas, yang membantu  mengurangi  potensi konflik di antara ahli waris.
Adopsi ketentuan ini dalam perundangan di  Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Inpres No. 1  Tahun  1991  tentang  KHI  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  umat  Islam  untuk menyelesaikan  masalah  waris  sesuai  dengan  keyakinan  agama  mereka.  Ini  juga mencerminkan  pluralisme  hukum  di  Indonesia,  di  mana  berbagai  sistem  hukum  dapat beroperasi secara harmonis dalam satu negara.
Namun,  tantangan  tetap  ada  dalam  penerapan  ketentuan  ini,  terutama  terkait  dengan sosialisasi  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  aturan  hukum  waris  dalam  Islam.  Banyak masyarakat  yang  masih  kurang  memahami  ketentuan  KHI,  sehingga  sering  kali  terjadi kesalahpahaman  dan  konflik  dalam  keluarga.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  hukum  dan sosialisasi  yang  lebih  intensif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  memahami hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris Islam.(Mujibur Rohman, 2024, p. 78)
Secara keseluruhan, pengaturan hukum terhadap kasus orang mati bersama dalam KHI merupakan  langkah  penting  dalam  memastikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  umat
3 Pasal 171 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Islam  di  Indonesia.  Implementasi  ketentuan  ini  dalam  perundangan  nasional  melalui  Inpres No. 1 Tahun 1991 memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Meskipun masih  ada  tantangan  dalam  penerapannya,  keberadaan  KHI  sebagai  pedoman  hukum  waris Islam  di  Indonesia  sangat  penting  untuk  menjaga  keharmonisan  dan  keadilan  dalam masyarakat.

## H. Implikasi  Hukum  terhadap  Hak  Waris  bagi  Pihak-Pihak  Terkait  dalam  Kasus Mafqud  dan  Orang  Mati  Bersama  Menurut  Hukum  Islam  dan  Perundangan  di Indonesia
Dalam hukum Islam, perbedaan pandangan tentang hak waris bagi mafqud (seseorang yang  hilang)  dan  orang  mati  bersama  mencerminkan  keragaman  interpretasi  di  kalangan imam  mazhab.  Mazhab  Hanafi,  misalnya,  menganggap  mafqud  sebagai  orang  yang  hilang secara  fisik  tetapi  tetap  dianggap  hidup  hingga  ada  bukti  kematiannya.  Dalam  hal  ini,  harta waris  mafqud  tidak  dapat  dibagikan  sampai  ada  kepastian  mengenai  status  hidup  atau matinya. Konsekuensinya, ahli waris mafqud tidak dapat menerima bagian warisnya sebelum adanya  keputusan  hukum  yang  jelas  tentang  kematiannya.  Ini  bisa  menyebabkan ketidakpastian dalam distribusi harta waris dan konflik antara ahli waris.
Sebaliknya, Mazhab Maliki(Nuriyyatiningrum, 2023, p. 30) memberikan panduan yang sedikit berbeda dengan menekankan perlunya tindakan pencegahan, seperti menetapkan masa waktu  tertentu  untuk  menunggu  keberadaan  mafqud  sebelum  dianggap  mati.  Setelah  waktu tersebut  berlalu  tanpa  kabar,  mafqud  dianggap  telah  meninggal  dunia,  dan  harta  warisnya dapat  dibagikan.  Hal  ini  memberikan  dasar  yang  lebih  konkret  untuk  distribusi  warisan, namun  tetap  memerlukan  waktu  yang  panjang  dan  proses  hukum  untuk  memastikan  status mafqud.
Mazhab  Syafi'i(Boyoh,  2021,  p.  113)  memiliki  pandangan  serupa  dengan  Mazhab Hanafi  dalam  hal  penanganan  mafqud,  yaitu  dengan  menunggu  kepastian  sebelum membagikan  harta  warisan.  Namun,  Syafi'i  menggarisbawahi  pentingnya  usaha  maksimal untuk  menemukan  mafqud,  seperti  melalui  pencarian  dan  pengumuman.  Ini  menekankan tanggung jawab ahli waris dan otoritas hukum untuk memastikan hak waris diberikan secara adil setelah mengupayakan segala cara untuk mengetahui keberadaan mafqud.
Dalam  Mazhab  Hanbali,(Palayukan,  2021,  p.  124)  ada  pengaturan  yang  lebih  ketat terkait mafqud. Mazhab ini berpendapat bahwa seseorang dianggap telah mati setelah waktu tertentu  jika  tidak  ada  kabar  atau  bukti  yang  jelas  tentang  keberadaannya.  Oleh  karena  itu, jika mafqud tidak ditemukan dalam jangka waktu yang wajar, maka dia dianggap mati secara hukum,  dan  harta  warisnya  dapat  dibagikan.  Pendekatan  ini  memberikan  solusi  yang  lebih definitif  dibandingkan  dengan  pandangan  mazhab  lain  tetapi  mungkin  juga  menghadapi tantangan praktis dalam penerapannya.
Penetapan  masa  tunggu  selama  4  tahun  untuk  seseorang  yang  hilang  (mafqud)  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki landasan praktis dan pertimbangan sosial-ekonomi yang  mendesak  dalam  konteks  hukum  waris  di  Indonesia.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan  dan  mencegah  stagnasi ekonomi  akibat  ketidakpastian  status  seseorang  yang  hilang.  Meskipun  beberapa  imam madzhab, seperti Imam Syafi'i, cenderung menetapkan masa tunggu yang lebih lama bahkan hingga  masa  hidup  wajar  seseorang  kebijakan  KHI  yang  lebih  singkat  mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks Indonesia yang modern.
Menurut  pandangan  peneliti,  masa  tunggu  4  tahun  yang  ditetapkan  KHI  dapat dipandang  sebagai  kompromi  antara  prinsip  kehati-hatian  dan  kebutuhan  praktis  untuk penyelesaian  waris.  Walaupun  demikian,  penting  untuk  mempertimbangkan  bahwa
perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama  mencerminkan  fleksibilitas  dalam  hukum  Islam yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Maka dari itu, gagasan untuk mempertimbangkan  perpanjangan  masa  tunggu  dengan  mempertimbangkan  kemajuan teknologi  dalam  pencarian  orang  hilang  atau  kompleksitas  kasus  tertentu  juga  patut  untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum Indonesia.
KHI  juga  mengatur  tentang  kasus  orang  mati  bersama  dengan  prinsip  bahwa  dalam kasus  di  mana  tidak  ada  kepastian  tentang  urutan  kematian,  prinsip  hukum  Islam  yang berlaku  harus  diterapkan.  Misalnya,  jika  beberapa  orang  meninggal  dalam  keadaan  yang tidak  memungkinkan  untuk  menentukan  siapa  yang  lebih  dahulu  meninggal,  maka  hukum waris akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam KHI untuk menentukan hak-hak waris. KHI  berusaha  untuk  memberikan  solusi  praktis  dan  adil  dalam  situasi  yang  kompleks ini.(Fariani, 2014, p. 101)
Dalam  praktiknya,  KHI  menghadapi  tantangan  dalam  penegakan  aturan  mengenai mafqud dan orang mati bersama. Proses hukum untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai mafqud dan melaksanakan pembagian waris dapat memerlukan waktu yang lama, yang bisa menyebabkan  ketidakpastian  hukum  bagi  pihak-pihak  terkait.  Oleh  karena  itu,  pengadilan agama memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Samiat et al., 2023, p. 382)
KHI  juga  mengatur  tentang  hak-hak  waris  dalam  kasus  orang  mati  bersama  dengan menetapkan  bahwa  harta  waris  harus  dibagi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  dengan mempertimbangkan  prinsip  keadilan.  Misalnya,  dalam  kasus-kasus  di  mana  korban meninggal  dalam tragedi bersama, pembagian harta waris harus dilakukan dengan mengacu pada  ketentuan  hukum  yang  ada  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  setiap  ahli  waris diakomodasi secara adil.
Selain  itu,  KHI  mengharuskan  pihak-pihak  terkait  untuk  mematuhi  prosedur  hukum yang  berlaku,  termasuk  melakukan  pengumuman  dan  pencarian  mafqud  sesuai  dengan ketentuan hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak waris dapat diidentifikasi dan dilindungi dengan baik, serta untuk mencegah sengketa dan konflik di antara ahli waris yang mungkin timbul dari ketidakpastian hukum.(Samiat et al., 2023, p. 373)
Terakhir,  KHI  memberikan  panduan  bagi  pengadilan  agama  dalam  menangani  kasus- kasus  waris  yang  melibatkan  mafqud  dan  orang  mati  bersama,  termasuk  menetapkan prosedur  yang  harus  diikuti  untuk  menentukan  hak-hak  waris  secara  adil.  Hal  ini  termasuk penerapan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  relevan  dan  penilaian  berdasarkan  bukti  dan kesaksian yang ada. Pengadilan agama berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## PENUTUP
Hak  waris  dalam  kasus  mafqud  dan  orang  mati  bersama  memerlukan  integrasi  antara prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  perundangan  di  Indonesia.  Pertama,  dalam  hukum  Islam, status  hukum  waris  bagi  seseorang  yang  mafqud  diatur  dengan  mempertimbangkan  jangka waktu ketidakpastian, di mana seseorang dapat dianggap meninggal setelah periode tertentu, seperti empat tahun untuk pria menurut mazhab Hanafi. Namun, dalam prakteknya, status ini memerlukan keputusan pengadilan untuk memastikan pembagian waris dilakukan secara adil. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  mengadopsi  pendekatan  serupa  dengan menetapkan bahwa seseorang dapat dianggap meninggal setelah dua tahun tanpa kabar, dan proses hukum harus melalui pengadilan agama untuk kepastian hukum.
Kedua,  mengenai  pengaturan  kasus  orang  mati  bersama  dalam  hukum  Islam, pandangan  mazhab  bervariasi,  namun  umumnya  menetapkan  bahwa  hak  waris  tidak  dapat dibagi  sampai  ada  kepastian  tentang  siapa  yang  meninggal  terlebih  dahulu.  Mazhab  Hanafi misalnya, membagi  warisan dengan asumsi  urutan kematian yang jelas. Di sisi lain, KHI di Indonesia  menetapkan  bahwa  pembagian  waris  dilakukan  berdasarkan  musyawarah  dan keputusan pengadilan ketika tidak ada kepastian tentang urutan kematian. Pengadilan agama memegang  peran  penting  dalam  menentukan  pembagian  yang  adil  dan  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam.
Ketiga,  implikasi  hukum  terhadap  hak  waris  dalam  kasus  mafqud  dan  orang  mati bersama  menunjukkan  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  dan  KHI  dalam konteks  perundangan  Indonesia.  Proses  hukum  yang  melibatkan  pengadilan  agama  penting untuk  memastikan  bahwa  pembagian  waris  dilakukan  secara  adil,  mengingat  ketidakpastian yang  mungkin  timbul  dari  situasi  seperti  mafqud  dan  orang  mati  bersama.  Keseluruhan pendekatan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  semua  pihak  terkait  dan  memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddidieqy, H. (1973). Fiqih Mawaris . Bulan Bintang.
Boyoh,  N.  (2021).  KEKUATAN  HUKUM  SURAT  WASIAT  SEBAGAI  BUKTI KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA. LEX PRIVATUM , 9 (4), Article 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33349
Fadhilah,  N.  (2021).  PEMBARUAN  HUKUM  WARIS  ISLAM:  WASIAT  WAJIBAH MESIR  DAN  RELEVANSINYA  DENGAN  KONSEP  WARIS  PENGGANTI INDONESIA. Al-Mawarid  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  (JSYH) , 3 (1),  Article  1. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4
Fariani,  F.  (2014).  PROBLEMATIKA  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN  PASCA TSUNAMI  DI  KABUPATEN  ACEH  BARAT  (Studi  Kasus  Kecamatan  Johan Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat). Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura , 14 (1),  Article  1. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.82
Gunawan, E. (2016). EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 8 (1), Article 1. https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39
Hari  Ini  dalam  Sejarah:  Kecelakaan  Pesawat  Lion  Air  JT-610,  189  Orang  Meninggal Halaman all—Kompas.com . (n.d.). Retrieved July 27, 2024, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/29/143000465/hari-ini-dalam-sejarah-- kecelakaan-pesawat-lion-air-jt-610-189-orang?page=all
Hermawan, D.,  Sumardjo, S. (2016). KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM MATERIIL  PADA  PERADILAN  AGAMA. YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum Dan Hukum Islam , 6 (1), Article 1. https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i1.1469
Hidayat, E. (2017). KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NASIONAL.
ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 9 (2), Article 2.
https://doi.org/10.24042/asas.v9i2.3278
Hidayati,  H.  S.  (2015). HAK  WARIS  BAGI  AHLI  WARIS  YANG  HILANG  (MAFQUD) DALAM
PEMBAGIAN WARISAN

## MENURUT
HUKUM
ISLAM . https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/67778
Lubis, S. K.,  Simanjuntak, K. (2013). Hukum Waris Islam . Sinar Grafika.
Malik, A. (2017). Hukum Waris Islam dan Reformasi di Indonesia . UGM Press. Muhammad Yahya Harahap. (2016). Hukum Waris Islam: Perspektif Indonesia . Kencana. Mujibur  Rohman,  M.  (2024).  Dinamika  Kewarisan  Islam;  Telaah  Problematika  Waris Mafqud  (Orang  Hilang),  Mati  Bersama,  Khuntsa’  (Banci)  dan  Proses  Penyelesaian Warisan. ResearchGate . https://doi.org/10.36420/Asasi
Naskur, N. (2010). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 8 (1), 240209. https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32
Naskur, N. (2018). Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah , 15 (1),  Article  1. https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/473
Nuriyyatiningrum,  M.  H.  (2023).  PENETAPAN  HAK  WARIS  ORANG  YANG  MATI BERSAMA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM. ISTIGHNA:  Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam , 6 (1), Article 1.
https://doi.org/10.33853/istighna.v6i1.461
Palayukan,  Y.  (2021).  TANGGUNG  JAWAB  AHLI  WARIS  TERHADAP  HARTA
WARISAN  PEWARIS  MENURUT  KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM PERDATA.
LEX PRIVATUM , 9 (4), Article 4.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33352
Prasetyo,  A. (2018). Hukum Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan  Agama di  Indonesia . Airlangga University Press.
Quzwini, M.,  Sarbaini, S. (2020). PERBANDINGAN KETENTUAN HARTA WARISAN ORANG  HILANG  MENURUT  TERJEMAH  KITAB  AL-MAWARITS  KARYA MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Syariah  Darussalam :  Jurnal  Ilmiah  Kesyariahan  Dan  Sosial Masyarakat , 5 (1), Article 1. https://doi.org/10.58791/sydrs.v5i1.102 Rahman,  F.  (2019).  Pendapat  Imam  Syafiʻ  i  Tentang  Penangguhan  Harta  Warisan  Orang
Hilang  (Studi  Kitab  Al-Umm). Ulumul  Syar’i :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Hukum  Dan Syariah , 8 (1), Article 1. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.50
Riswanti,  M.  (2019).  Analisis  Komparatif  Kewarisan  Mafqud  (Orang  Hilang)  Berdasarkan Hukum  Islam  dan  KUH  Perdata. Syaksia :  Jurnal  Hukum  Perdata  Islam , 20 (1), Article 1. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1986
Salim, A. M. K. bin as-Sayyid. (2009). Tuntunan Praktis Hukum Waris . Pustaka Ibnu Umar. Samiat, P., Latupono, B.,  Angga, L. O. (2023). Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari  Suami  Istri  Yang  Telah  Meninggal  Dunia  Tanpa  Keturunan  Menurut  Hukum Islam.
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (4), 351. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1795
Simanjuntak, K., Nasution, E. R., Rahmat, R.,  Sukmawati, N. (2023). Akibat Hukum Ahli Waris  Yang  Hilang  Dalam  Hukum  Islam. Citra  Justicia :  Majalah  Hukum  dan Dinamika Masyarakat , 24 (1), 17–27. https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3244