## UPAYA MENUJU DEMOKRATISASI PENDIDIKAN
Oleh: Teguh Sihono
(Staff Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta)

## Abstract
The new paradigm education providing in order to capable produce results the generation who was came to play the role of nation young society be a live process and   stating   affair.   Education   expected   will   became   efficacious   medicine   for medicine society disease. This importance are there base aspect the thing which necessary renewed that is regulation, professionalism, and management.
Purpose   education   create   the   thing   which   democratic   or   education democratization, the state was make UU No. 22- 1999 year, UU No. 32-2004 year (Regional  autonomy), UU  No. 20- 2003 year (Sisdiknas), PP No 19-2005 year (SPN),   Permendiknas   No.   22,   23,   24   -2006   year   (KTSP   implementation). Implementation curriculum of KTSP the thing which give the right and freedom, community   participation,   organizer   authority,   supporter   institution,   and stakeholder’s, there is as like real effort for creates education democratization in Indonesia.   In   order   that   capable   the   human   resources   which   qualified,   and superiority competitiveness .
Key ward: democratis, and education

## A. Pendahuluan
Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke 20 Masehi, telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004   tentang   Otonomi   Daerah   telah   meletakkan   sektor   pendidikan   sebagai   salah   satu   yang diotonomisasikan   bersama  sektor   pembangunan   lain   yang   berbasis   kedaerahan.   Otonomisasi sektor pendidikan berusaha mengkondisikan sekolah agar kepala sekolah, guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas hasil belajar.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti  Undang-Undang No 2 tahun 1989. Isu penting  dalam  Undang-Undang tersebut  adalah  keterlibatan  masyarakat dalam  pengembangan
sektor pendidikan, sebagaimana tersurat pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta  dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis  dan berkeadilan.  Demokrasi  pendidikan  merupakan implikasi  dari   kebijakan yang mendorong pengelolaan sektor pendidikan di daerah, yang implementasinya di tingkat sekolah.

## 1. Politik, Ekonomi dan Demokrasi
Perubahan politik  yang secara dramatis terjadi  di  Indonesia telah memposisikan bangsa ini dalam konstalasi yang dilematis dan sangat kompleks. Kondisi semacam ini dilihat dari perspektif pendidikan menunjukkan telah terjadi proses rekayasa yang amat lama, sehingga secara teoritis membuktikan adanya keterkaitan yang erat antara politik, ekonomi dan pendidikan. Tulisan ini akan   memaparkan   keterkaitan   antara  demokrasi   dan   ekonomi,   serta   bagaimana  transformasi pendidikan mesti  dilakukan agar  mampu mempersiapkan  generasi   baru  yang  memasuki  alam demokrasi.
Kaitan antara kapitalisme dengan demokrasi telah lama menjadi diskursus dan takkan pernah selesai sampai kapanpun. Tokoh modern Max Weber dan Joseph Schumpeter menegaskan adanya hubungan   antara   kapitalis   dengan   demokrasi.   Weber   dan   Schumpeter   menyatakan   bahwa demokrasi akan tumbuh berkembang dan kokoh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kapitalis. Masyarakat   demokrasi   merupakan   produk   ekonomi   kapitalis,   yang   mendorong   timbulnya masyarakat madani. Namun Schumpeter menyadari adanya benih konflik yang akan melahirkan ketegangan antara kapitalis dengan demokrasi.
Robert   Dahl   mengemukakan   dalam   bukunya  “After   the   Revolution:   Authority   in   Good Society”   (1990) suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi. Lembaga modern demokratis hanya hadir   dalam   masyarakat   yang   menjamin   hak   milik   pribadi   dan   ekonomi   berorientasi   pasar (kapitalis). Seymour Martin Lipset, dalam bukunya Political Man: The Social Bases of Politics (1981) berpendapat bahwa pemilikan pribadi dan ekonomi berorientasi pasar memiliki hubungan dengan   demokrasi,   secara   bersama-sama   yang   memegang   nilai-nilai   untuk   mendorong pertumbuhan masyarakat.
Milton dan Rose Friedman, tidak saja meyakini adanya keterkaitan antara kebebasan ekonomi dan politik,  akan tetapi  juga meyakini  bahwa keduanya muncul  dari  sumber yang sama yaitu kemerdekaan  individu   atas  kekuasaan  negara.   Gabriel  Almond,     Profesor   Emeritus  Stanford University,   menunjukkan   bahwa   logika   sejarah   dan   statistik   membuktikan   hubungan   yang
signifikan antara pertumbuhan demokrasi dengan kapitalis. Hubungan kebebasan ekonomi dengan kebebasan politik  tidak selamanya mulus, seperti  kritikan Mancur Olsen: Di  negara demokrasi hanya  terdapat   beberapa  kelompok   warga  masyarakat   yang  memiliki   kemampuan  lebih,   dan kelompok   ini   senantiasa   berusaha   memastikan   keuntungan     bagi   mereka   sendiri   di   atas pengorbanan masyarakat luas.
Ekonomi kapitalis yang diterapkan di Indonesia semenjak tahun 1970-an diawali  masuknya modal  asing dan  disertai  dengan  berbagai  kebijakan  ekonomi   kapitalis,  ternyata  tidak  diikuti dengan kebebasan politik. Ketertutupan sosial, politik, dan ekonomi melahirkan persekongkolan sosial,  politik  dan ekonomi  yang akhirnya menyuburkan jaringan KKN  (Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme) yang luas dan melembaga.

## 2. Pendidikan dan kebebasan Politik-Ekonomi
Dalam  membangun  masyarakat   yang  demokratis  diperlukan  pendidikan,  agar  warga  tidak sekedar mampu membaca dan menulis, serta berhitung. Warga perlu memahami fungsi pemerintah yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan faham tentang konsep pasar bebas. Kemampuan warga masyarakat akan dua hal ini akan menentukan derajat rasionalitas keputusan yang diambil. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pendidikan ekonomi ditekankan pada upaya memfasilitasi setiap  peserta  didik   dengan  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  diperlukan  untuk   mengambil keputusan individual dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Pendidikan yang bersifat demokratis harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi  pengambilan keputusan kebijakan   publik.   Dengan   kata   lain,   pendidikan   harus   mampu   menanamkan   kesadaran   dan membekali pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis.

## 3. Paradigma Baru Pendidikan
Paradigma baru pendidikan, menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia demokratis yang   akan   memerankan   dirinya   sendiri   sebagai   anak   bangsa   dalam   proses   kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ternyata pendidikan yang diharapkan sebagai obat mujarab bagi penyakit   masyarakat   ternyata   sudah   terkonstaminasi   oleh   virus.   Orde   baru   mengkondisikan pendidikan   sebagai   instrumen   melanggengkan   kekuasaan   Suharto   lewat   indoktrinasi   politik. Sehingga Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan tidak lagi bersinergi secara professional, melainkan bekerja berdasarkan instruksi, petunjuk dan arahan. Sekolah bukan lagi wahana yang
bersifat demokratis, melainkan merupakan lembaga yang birokratis. Lembaga pendidikan yang anti   demokrasi,   mustahil   akan  melahirkan  manusia-manusia  yang  berwatak   demokratis.  Oleh sebab itu demokratisasi lembaga pendidikan perlu mendapatkan  prioritas perhatian.  Dengan kata lain reformasi pendidikan yang mendasar atau transformasi pendidikan suatu keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.
Ada tiga aspek dasar yang perlu diperbaharui, yaitu regulasi, profesionalitas, dan manajemen. Reformasi   tiga   aspek   ini   sangat   diperlukan   agar   dapat   menciptakan   kondisi   sekolah   yang memungkinkan peserta didik menjadi dirinya sendiri. Peserta didik dapat menemukan jati dirinya dan   bertindak   sesuai   dengan   dirinya   sendiri,   memenuhi   interes  dan   dapat   mengembangkan bakatnya,   mampu   mengambil   keputusan   secara   rasional   untuk   kepentingan   dirinya   sendiri, keluarganya dan masyarakat.

## B. Kontribusi Pendidikan Dalam Demokrasi
Saat ini sebagian masyarakat demokratis diartikan sama dengan masyarakat bebas demonstrasi, yang   intinya   bebas  memaksakan   kehendak   kelompoknya   dengan   tekanan   kekerasan.   Pihak pemerintah   karena   ketakutan   terhadap   sorotan   dunia   internasional,   cenderung   terbawa   arus pemikiran  bahwa  kebebasan  merupakan  akar   demokrasi   yang  akan  tumbuh  dan  berkembang secara alami sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Maka pemerintah yang demokratis harus memberikan kebebasan penuh bagi para warga negara untuk menyatakan pendapatnya.

## 1. Makna Demokrasi
Benyamin Barber dalam bukunya yang berjudul  Aristocracy of Everyone, menolak pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa demokrasi bukanlah bentuk organisasi yang tumbuh secara alami, melainkan tumbuh dan berkembang sebagai hasil  usaha keras menggali  ide-ide dengan penuh imaginasi. Juga bukan berarti demokrasi, kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memberikan   warga yang tidak terdidik dengan hak untuk ikut mengambil  keputusan bersama, sebagaimana hak yang diberikan kepada warga terdidik. Menurut Apple dan James A.  Beane, “ Democracy is the central tenet of our social and political relations. It is, we say, the basis for how we govern ourselves, the concept by which we measure the wisdom and worth of social polities and shifts, the ethical anchor we seek when our political ship seems to drift. And it is the standard we use to measure the political progress of other countries as well as their trade status with our own”.
Demokrasi   merupakan  gagasan/pandangan  hidup   yang  mengutamakan  persamaan  hak  dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warganegara. Secara absolut dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi langsung ada di tangan rakyat. Sedangkan secara material demokrasi merupakan   corak   pemerintahan   yang   menjamin   kemerdekaan   dan   kesamaan,   misalnya kemerdekaan   berfikir   dan   mengemukakan   pendapat,   berapat   dan   berkumpul,   kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi oleh corak pemerintah.
Demokrasi sejati membutuhkan hukum, peraturan, lembaga yang menegakkannya, dan sikap demokratis. Sikap demokratis di dalamnya terkandung kebesaran hati untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat luas, dan mampu mengkombinasikan semangat untuk menegakkan pendiriannya serta kompromi dengan kesadaran bahwa   seseorang   tidak   dapat   mewujudkan   semua   yang   diinginkan,   dan   kombinasi   antara kesadaran individu denga kelompok. Secara subtantif berdimensi panjang untuk mendidik warga negara  yang  baik   guna  menjamin   terwujudnya  masyarakat  demokratis,  pendidikan  demokrasi mutlak diperlukan.
Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui  aktivitas menanamkan pada generasi  baru yang menyadari  akan tiga hal. Pertama, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara.  Kedua, demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat   lain.   Ketiga,   kelangsungan   demokrasi   tergantung   pada   keberhasilan menstransformasikan nilai-nilai demokrasi (kebebasan, persamaan dan keadilan, serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokratis.
Tujuan pendidikan demokrasi  adalah mempersiapkan warga masyarakat berfikir  kritis, dan berperilaku   demokratis.   Persoalan   yang   muncul:   mungkinkan   pendidikan   demokratis   dapat diselenggarakan dalam suasana sekolah yang birokratis, hierarkis-sentralistis dan elitis, seperti sekolah yang ada saat ini? Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi   di   bidang   pendidikan   yang   berkaitan   dengan   kebebasan   akademik,   kebhinnekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan civics.

## 1. Kebebasan Akademik
Pengaruh dan pengawasan yang bersifat indoktrinasi dari luar sekolah harus diminimasikan, sebaliknya   ide  school   based   management,   mulai   dikembangkan,   Sekolah   harus   memiliki
kemandirian,   memiliki   kebebasan   otonomi.   Kebebasan   akademik   diperlukan   guna mengembangkan  prinsip  demokrasi  di   sekolah  yang bertumpu pada  interaksi  dan kerja  sama berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain, berfikir kreatif, menemukan   solusi   atas   masalah   yang   dihadapi   bersama.   Sekolah   yang   demokratis   harus mendorong dan memberikan kesempatan semua siswa aktif  berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut.
Kebebasan akademik menuntut sekolah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik. Karena hubungan politik dengan pendidikan amatlah erat bahkan cenderung bersifat sosial alami. Seperti pernyataan Plato dan Aristoteles: Apapun yang diinginkan suatu negara, harus juga disediakan di sekolah.

## 2. Pendidikan Kebhinekaan
Kebhinekaan masyarakat Indonesia termanifestasikan dalam Bhineka Tunggal  Ika, yang di dalamnya   termasuk   kehidupan     pendidikan.   Tujuan   pendidikan   “Ika”,   namun   proses  dalam mencapai tujuan bersifat “bhinneka”. Kurikulum yang memuat pokok-pokok pembelajaran dapat ditentukan secara nasional, namun penjabaran dan implementasi ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan di daerah yang tergantung kondisi lapangan yang ada, baik menyangkut sosial, budaya,   maupun   sarana-prasarana   pendidikan.   Pendidikan   kebhinnekaan   menghargai   dan mengakomodir perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut nilai, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan kemampuan. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan suatu kebijakan yang bersifat dan berlaku seragam seperti Ujian Nasional (UN) perlu dipertanyakan. Kebijakan yang bersifat nasional akan cenderung melecehkan prinsip-prinsip kebhinekaan yang adil.

## 3. Civics
Di   era  orde  baru,  sekolah  berupaya  menciptakan  bentuk   perilaku   politik   tertentu,  dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang   kaku   dan   bersifat   indoktrinatif.   Berbagai   kegiatan   ekstra   kurikuler   yang   dilakukan diharapkan mendukung tercapainya terbentuknya perilaku politik tertentu. Alam pendidikan politik yang indoktrinatif, siswa mengikuti kegiatan seremonial dalam bentuk upacara yang penuh rasa keterpaksaan.  Pendidikan  kewarganegaraan    penuh  dengan  doktrin   dan  informasi   yang  tidak diperlukan   siswa.   Maka   awal   proses   reformasi,   mutlak   diperlukan   reformasi   pendidikan
kewarganegaraan.   Prinsip   indoktrinasi   harus   diminimalkan,   karena   memang   tidak   mungkin dihilangkan.

## 4. Tantangan
Memperbaharui   pendidikan   kewarganegaraan   dalam   jangka   pendek   akan   menghadapi tantangan dari sisa-sisa orde baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Wujud nyata tantangan yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan dalam dunia pendidikan. Fenomena ini memang tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga muncul di hampir semua negara bekas komunis di Eropa Timur, yang sedang mereformasi pendidikannya.

## C. Sekolah Demokratis
Memasuki   abad  ke-   21,   isu   perbaikan   pendidikan   di   Indonesia   mencuat   ke   permukaan, disuarakan oleh semua departemen terkait sebagai otoritas pengelola jalur pendidikan, dan juga para praktisi  dan policy  maker dalam pembangunan sektor  pembinaan sumber daya manusia. Bersamaan dengan hal ini, di awal abad ke- 21, prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara Asia lainnya, seperti  Singapura, Malaysia, dan Jepang. Jika dilihat dari  indeks sumber daya manusia yang salah satu indikatornya sektor pendidikan, posisi Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia kini  menjadi bagian masyarakat dunia yang tidak  bisa dihindari.  Hal   ini  akan memposisikan  Indonesia  terpuruk  dalam  meraih  pasar dan peluang kerja di era global. Oleh sebab itu, penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif  dan memiliki  berbagai  keunggulan komparatif,  sudah menjadi  keharusan perhatian sektor pendidikan.
Ada beberapa pemikiran pengembangan konteks pendidikan ke depan dalam memasuki abad ke-21 yang membawa berbagai problem ekonomi, sosial dan politik. Pemikiran tersebut adalah sebagai berikut .
1. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta informasi membuat bahan ajar yang   harus   disampaikan   dalam   pendidikan   menjadi   sangat   banyak,   dikhawatirkan   akan membawa  stagnasi   pengembangan  ilmu   dan  peradaban  khususnya  pada  level   pendidikan tinggi.   Oleh   sebab   itu   struktur   program   pendidikan   tinggi   harus   memberikan   jaminan pemberian reward dan insentif  yang memadai terhadap pengembangan ilmu dan teknologi
2. Perkembangan teknologi yang terus-menerus dapat terjadi dengan akselerasi tinggi yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi melalui industri dan jasa. Oleh sebab itu pendidikan harus mampu menjembatani antara sektor kerja dengan kemjuan ilmu dan teknologi.
3. Terjadinya perubahan demografis membawa implikasi  pada persebaran penduduk, di  mana negara maju angka kelahiran rendah dan di  negara berkembang angka kelahiran tinggi. Di negara  maju   akan  berusaha  meningkatkan   pendapatannya,   namun   mengalami   kekurangan angka angkatan kerja, dan tergantung pada negara berkembang untuk memenuhi tenaga kerja. Oleh sebab itu negara berkembang harus merancang outcome pendidikannya untuk memenuhi pasar global tenaga kerja.
4. Setiap negara akan saling tergantung pada sektor ekonomi, politik, dan IPTEK. Oleh sebab itu pendidikan harus mampu membuka cakrawala global tersebut dan mampu mengarahkan sikap multikulturalisme, ketika memasuki pasar tenaga kerja.
5. Kemajuan   IPTEK   mendorong   perkembangan   sektor   ekonomi   ke   arah   pasar   global   dan membawa implikasi terbentuknya masyarakat baru. Maka Pendidikan harus mampu mendesain masyarakat baru tersebut, menjadi masyarakat humanis, menjaga lingkungan dan ekosistem, anti drug/obat, dan senantiasa hidup sehat.
Pandangan   dan   analisis   di   atas  setidaknya   merefleksikan   beberapa   faktor   penting   yang mendasari   pentingnya   reformasi   pendidikan,   yaitu:   kegagalan   pendidikan   waktu   lalu   dan mempersiapkan SDM dalam menghadapi pasar global.
Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini relevan untuk dilakukan, dengan berbagai argumentasi, yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua tipologi sekolah abad ke-21, dan model pembelajaran yang sesuai. Menurut Lyn Hass (1994) menjelaskan bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi beberapa kualifikasi ideal, yaitu:
1. Pendidikan   untuk   semua;   semua   siswa   mendapatkan   perlakuan   sama   untuk   mencapai kompetensi keilmuan, basis skill dan ketrampilan  yang ingin dicapai oleh kurikulum.
2. Memberikan  skill   dan  ketrampilan  yang  sesuai   dengan  kemajuan  teknologi   yang  menjadi tuntutan pasar.
3. Penekanan pada kerja sama; memberikan pengalaman pada siswa dalam bekerja sama dengan yang lain, melalui penugasan kelompok dalam pembelajaran.
4. Pengembangan   kecerdasan   ganda;   memberikan   kesempatan   kepada   siswa   untuk mengembangkan multiple intelligence mereka, dengan memberikan peluang mengembangkan skill dan ketrampilan yang beragam.
5. Integrasi program dengan pengabdian pada masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial.
Bergulirnya UU No. 22 tahun 1999 adalah perubahan radikal dalam otoritas pengembangan pendidikan, yang semula berada di pemerintah pusat (Depdiknas), kini terdelegasi ke pemerintah daerah. Perubahan radikal tersebut mendapatkan penguatan dengan UU No. 20 tahun 2003 (lihat pendahuluan)   bahwa   pendidikan   diselenggarakan   secara   demokratis   dan   berkeadilan   serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (pasal   4  ayat  1).   Dalam  pasal   9  dinyatakan  bahwa  masyarakat  berhak   berperan  serta  dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Dua poin penting di sini adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan evaluasi keberhasilan sekolah.
Penyelenggaraan secara demokrasi; keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, dan institusi pendukung lebih besar dari pada pemerintah pusat, bahkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam komite   sekolah   dan   dewan   pendidikan   daerah.   Komite   sekolah   berhak   ikut   serta   dalam merumuskan perencanaan pendidikan baik secara makro maupun kebijakan restrukturisasi dalam gagasan kurikulum.
Pemerintah diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicatumkan dalam pasal 10 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi   penyelenggaraan   pendidikan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku. Pada pasal 11 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi   setiap   warga   negara   tanpa   diskriminasi.   Pemerintah   dan   pemerintah   daerah   wajib menyediakan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

## D. Demokratisasi Kurikulum
Kurikulum   adalah   seperangkat   rencana  dan   pengaturan   mengenai   tujuan,   isi,   dan   bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai  pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Dalam menyelenggarakan sekolah ada suatu pertanyaan yang cukup mendasar yaitu: “Siswa mau dibawa ke mana oleh sekolah? Dan Siapa yang berhak menentukan arah dan kebijakan sekolah?”. Semangat demokratis dalam penyelenggaraan sekolah akan terinspirasi bahwa publik sekolah memiliki  hak yang sangat kuat dan besar dalam menentukan arah kebijakan kurikulum sekolah.   Kuat   dan  besarnya  hak   sekolah   dalam  menetapkan  arah  kebijakan  kurikulum,   bisa dikatakan sama dengan pemerintah.
Kurikulum   merupakan  inti   dari   sebuah  sekolah,   karena  menawarkan   pada  publik   dengan dukungan guru dan tenaga kependidikan serta sarana sumber belajar yang memadai. Diskursus kurikulum   memang   masih   berjalan   terus,   apakah  kurikulum   itu   hanya  bermakna  Course  of Line/GBPP,  atau   mencakup   seluruh   pengalaman  yang   diberikan   kepada  siswa  dalam   proses pendidikannya.  Dalam konteks ini Ronald C. Doll menjelaskan bahwa kurikulum sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan dan urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa. Akan tetapi seluruh   pengalaman   yang   ditawarkan   pada  siswa  di   bawah   arahan   dan  bimbingan   sekolah. Pengalaman yang diperoleh siswa dari program yang ditawarkan   sekolah cukup variatif, tidak terbatas pembelajaran dalam kelas saja, melainkan juga di  lapangan tempat siswa bermain, di kantin bahkan di bus sekolah. Semuanya mempengaruhi perubahan dan memberikan kontribusi pengembangan siswa.
Kurikulum   memiliki   beberapa  karakteristik   yaitu:   Sebagai   suatu   substansi,   sebagai   suatu sistem, dan merupakan suatu konsep dinamis (Sukmadinata)
1. Kurikulum   sebagai   suatu   substansi;   kurikulum   sebuah   rencana  kegiatan   belajar   siswa   di sekolah, yang mencakup: rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal, dan evaluasi hasil belajar. Kurikulum ini merupakan konsep yang telah disusun oleh para ahli dan disetujui oleh pengambil kebijakan pendidikan serta masyarakat sebagai user/pemakai.
2. Kurikulum sebagai sebuah sistem; kurikulum merupakan rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing kegiatan mempunyai keterkaitan secara koheren dengan yang lainnya, bahkan kurikulum itu sendiri memiliki keterkaitan dengan semua unsur dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.
3. Kurikulum merupakan sebuah konsep dinamis; Kurikulum merupakan konsep yang terbuka dengan berbagai gagasan perubahan dan penyesuaian dengan tuntutan pasar atau idealisme pengembangan peradaban umat manusia.
Menurut Allan A. Glattohom, ada tiga variabel penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, dan menjadi bagian integral dari hidden curriculum yaitu: organisasi, sistem sosial, dan budaya.
Variabel     budaya   mengisyaratkan   adanya   kejelasan   rumusan   tujuan   sekolah   yang   harus dipahami oleh semua pihak, pengelolaan administrasi memiliki  ekspektasi yang tinggi terhadap guru dan sebaliknya, pengelola administrasi dan guru memiliki  ekspektasi yang baik terhadap siswa, pemberian hadiah terhadap mereka yang mencapai prestasi terbaik, atau hukuman secara fair serta konsisten kepada siswa.
Demokratisasi Pengembangan Kurikulum
Gambar 1. Model Perumusan Kurikulum Yang Relevan (Adaptasi Dari Westneyer)
Demokratisasi Pengembangan Kurikulum.
Gambar 2. Bidang-Bidang Yang Mempengaruhi Kurikulum (Adaptasi Wiles-Bondi)
Guna   merealisasikan   keberhasilan   pendidikan,     dengan   mewujudkan   demokrati-   sasi pendidikan, pemerintah melalui kurikulum telah berusaha untuk melaksanakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)  dan dilanjutkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Memang harus diakui bahwa ada keengganan dari pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang   sesungguhnya   kepada   daerah.   Pasalnya,   apabila   semuanya   diserahkan   kepada   daerah kewenangan pusat berangsur-angsur berkurang dan akhirnya bisa habis. (hal yang sangat tidak diinginkan). Keengganan yang sama berlaku juga di bidang pendidikan. Pemerintah seolah-olah telah   memberikan   otonomi   sepenuhnya   antara   lain   dengan   kebijakan   Kurikulum   Berbasis Kompetensi (KBK) yang diikuti dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Semua itu (teorinya)   ditujukan   agar   sekolah   menjadi   otonom.   Tapi   pemerintah   pusat   hanya   memberi kewenangan semu, karena   belum mau berubah dengan mengevaluasi kebijakannya yang anti- otonomi, seperti ujian nasional yang standarnya setiap tahun selalu dinaikkan dan masih  banyak kecurangan.
E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebagai Upaya Menuju- Demokratisasi
Pendidikan.

## 1. Pengertian KTSP
KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri  dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.
Sebagai   kebijakan  yang  menekankan  pada  kompetensi,   KTSP  (Kurikulum  Tingkat   Satuan Pendidikan) memberikan peluang kepada peserta didik agar menjadi seorang yang kompeten/ahli dalam bidang tertentu. Sehingga kelak, jika peserta didik  sudah lulus/tamat, tidak mengalami kesulitan dalam mencari  atau memeroleh bahkan menyiptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.
2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
Pengertian pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam kerangka filosofi, bahwa: proses dalam pendidikan tidak lain adalah proses bagi manusia dalam mengarungi samudera kehidupan, dan sebaliknya. Sementara makna filosofi pendidikan adalah proses bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan. Pengertian ini  dapat bermakna bahwa: pendidikan merupakan strategi untuk menghadapi  masalah kehidupan manusia yang kian hari  semakin rumit/pelik.  Seperti  gagasan Paulo   Freire   (1921-1997)   tentang   “Filosofi   Pendidikan   Kritis”  (Critical   Education)  sebagai counter terhadap model pendidikan bank (Banking Education),  sebagai model  pendidikan yang mampu menghadapi persoalan kehidupan manusia.
Dalam  konteks  sistem  pendidikan  nasional   (Sisdiknas),   usaha  mendekontruksi   dasar-dasar filosofi  pendidikan yang menghambat kreativitas dan daya kritis peserta didik,  mulai  tampak setelah reformasi tahun 1998 yang lalu. Yaitu dengan lahirnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)   pada   tahun   2004.   Kurikulum   ini   menganjurkan   setiap   pendidik   agar   memberikan kesempatan pada peserta didik untuk pro aktif dalam proses pembelajaran (belajar-mengajar). Di samping   hal   tersebut,   seiring   dengan  perubahan  sistem  pemerintahan   lewat   Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, Sisdiknas yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan UU No. 20 tahun 2003.
Menjawab amanah otonomi pendidikan dari Undang-Undang Sisdiknas tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah mengeluarkan kebijakan berupa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 yang lalu. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dituntut menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan, karakteristik  satuan pendidikan, potensi  daerah, dan kondisi  sosial  budaya masyarakat setempat. KTSP juga merupakan usaha untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis   Kompetensi   (KBK).   Artinya,   kurikulum   ini   tetap   memberikan   tekanan   pada pengembangan kompetensi  peserta didik. Selama ini  masih ada anggapan yang salah, bahwa: KTSP ini menggantikan KBK, seakan-akan kurikulum berubah tanpa alasan yang jelas. Padahal sebenarnya KBK  dan KTSP itu bukan sebuah perubahan, melainkan proses yang belum selesai. KTSP   merupakan     penyempurnaan   dan   tetap   berdasarkan   pendekatan   KBK,   yang   sangat menganjurkan kompetensi anak didik untuk memecahkan permasalahan kehidupan di masa depan mereka kelak.
Perubahan kurikulum pada dasarnya  suatu kewajaran, yang biasa dilakukan setiap 10 tahun sekali. Misalnya tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004 yang sudah disiapkan semenjak tahun 2001, namun belum memiliki  produk hukum yang memayunginya. Baru tahun 2005 lahirlah payung hukum,   berupa   Peraturan   Pemerintah   (PP)   No.   19   tentang   Standar   Nasional   Pendidikan. Kemudian, Depdiknas menyempurnakannya  dalam bentuk KTSP pada tahun 2006.

## 3. Pengembangan KTSP
KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di   bawah   koordinasi   dan   supervisi   dinas   pendidikan   atau   kantor   Departemen   Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum oleh BSNP.
KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Berpusat   pada   potensi,   perkembangan,   kebutuhan,   dan   kepentingan   peserta   didik   dan lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk  mengembangkan kompetensinya  agar  menjadi   manusia yang  beriman dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri  dan menjadi   warga   negara   yang   demokratis   serta   bertanggung   jawab.   Untuk   mendukung pencapaian   tujuan   tersebut   pengembangan   kompetensi   peserta   didik   disesuaikan   dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

## b. Beragam dan terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik  peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi  dan seni   yang   berkembang   secara   dinamis.   Oleh   karena   itu,   semangat   dan   isi   kurikulum memberikan   pengalaman   belajar   peserta   didik   untuk   mengikuti   dan   memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

## d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan   kurikulum   dilakukan   dengan       melibatkan   pemangku   kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya   kehidupan     kemasyarakatan,   dunia   usaha  dan     dunia   kerja.   Oleh   karena  itu, pengembangan keterampilan pribadi,  keterampilan  berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

## e. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi,   bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

## f. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum   diarahkan  kepada  proses  pengembangan,  pembudayaan,  dan  pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional  dan kepentingan daerah harus saling mengisi  dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
h. Demokratisasi dan Otonomisasi Pendidikan
Seperti   telah  dipaparkan  di   muka  demokratisasi   pendidikan  memberikan  pendelegasian wewenang kepada daerah dan sekolah untuk mengelola dan menentukan arah pendidikan di tingkat sekolah, serta memberikan perlakuan sama kepada semua siswa/masyarakat. Manakala demokratisasi ini  diikuti  dengan otonomi pendidikan, maka daerah dan sekolah mempunyai kekuasaan  dalam  menentukan  arah  tindakannya  sendiri.       Pada  hakikatnya  Esensi   dalam pendidikan akan tertuang pada kurikulum yang dipergunakan oleh tingkat sekolah masing- masing. Sehingga perwujudan demokratisasi dan otonomi pendidikan akan teraktualisasi dalam penyusunan dan penggunaan/ pelaksanaan kurikulum.
Sebagai suatu kebijakan yang menekankan pada kompetensi, KTSP memberikan peluang kepada peserta didik  untuk menjadi seorang yang kompeten (ahli). Sehingga kelak, setelah peserta didik lulus/tamat dari sekolah, ia tidak akan kesulitan dalam mencari, memeroleh, dan menyiptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Saat ini  yang diperlukan di lapangan adalah   kompetensi,   ketrampilan-ketrampilan   yang   memang   dibutuhkan   dalam   menjalani kehidupan.   Karena   hal   itulah,   salah   satu   target   KTSP   adalah   memecahkan   masalah ketenagakerjaan   (pengangguran)   yang   sejauh   ini   masih   menjadi   masalah   utama   bangsa Indonesia.
Kompetensi  yang dimaksud dalam KTSP adalah kompetensi yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Pihak sekolah dengan para stake holder-nya diberi wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan   kurikulum sekolah yang bisa menghantarkan peserta
didik  mereka menjadi  seorang ahli/kompeten dalam bidang tertentu, sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Bila tempat /daerah   penyelenggaraan pendidikan dekat dengan pantai, maka kurikulum yang diutamakan adalah bidang perikanan dan kelautan. Bila daerah penyelenggara pendidikan dekat dengan pertambangan, maka kurikulum  diutamakan adalah persoalan pertambangan.
Kebijakan yang lebih akomodatif (mengakomodir) ide kreatif para stake-holder pendidikan tersebut,   berangkat   dari   kesadaran   bahwa   Indonesia   merupakan   bangsa   yang   memiliki beraneka ragam budaya dan potensi daerah yang besar dan bisa terus dikembangkan. Adapun pihak yang lebih mengetahui tentang potensi daerah adalah para stake holder pendidikan di daerah masing-masing.  Namun dalam perjalanannya, toh ada saja sebagian pihak yang masih keberatan terhadap program KTSP. Mereka memahami untuk menuju KTSP dibutuhkan sarana dan prasarana seperti:  laboratorium, perpustakaan, dan lain  sebagainya, dan pihak sekolah bukan berarti menolak KTSP. Yang lebih utama dari KTSP yaitu komitmen dalam memberikan kontribusi   berharga  bagi   peserta   didik.   Karena  KTSP  bersifat   demokratis   yang   otomatis disesuaikan   dengan   kemampuan  masing-masing   sekolah.   Jikalau   belum   siap,   tidak   perlu memaksakan diri.
Menurut Prof Dr. Mungin Eddy Wibowo, standar utama yang dijadikan dasar KTSP bukan standar sarana dan prasarana, melainkan standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL), seperti  yang telah diatur  oleh Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional  No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 dan N0. 23 tahun   2006.   Bahkan   beleid   ini   memermudah   pihak   sekolah   untuk   mengadopsi   atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BNSP. Jika suatu sekolah belum mampu membuat kurikulum sendiri, dapat mengadopsi kurikulum  sekolah lainnya yang sudah mengacu pada KTSP.
Jika   sekolah   telah   melaksanakan   uji   coba  kurikulum   2004   secara  menyeluruh,   dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas No 22 tahun 2006 dan No. 23 tahun 2006 mulai tahun ajaran baru 2008/2009 ini. Namun perlu kita cermati pada pasal 2 ayat 3 Permendiknas No. 24 itu tertulis: “kata dapat”, bukan harus. Ini  berarti, bila sekolah belum mampu, bisa menerapkan KTSP secara bertahap. Bertolak dari beberapa hal di atas, rasa optimis dari seluruh stake holder pendidikan dan warga negara Indonesia umumnya, diharapkan dapat membantu terwujudnya   cita-cita   pendidikan   Indonesia   yang   bermartabat,   dan   mampu   mengantarkan
generasi bangsa menjadi manusia yang kompetitif  di tataran internasional. Dan kemunculan KTSP  merupakan konsekuensi  logis dari  perkembangan ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan tuntutan zaman. Ini tentunya sesuai dengan sabda Rasullullah Muhammad SAW, “  Hendaknya kita mengajar anak-anak kita sesuai dengan zamannya”

## i. KTSP  Sebagai Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan
Diberlakukannya   Kurikulum   Berbasis   Kompetensi   (KBK)   pada   tahun   2004,   kemudian sisempurnakan dengan KTSP  pada  tahun  2006,  maka secara politis ini   merupakan   otonomi pendidikan di  tingkat sekolah. KTSP ini  merupakan kurikulum operasional  yang disusun dan dilaksanakan di  masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian setiap satuan pendidikan dasar dan menengah dituntut menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri  sesuai dengan kebutuhan,  karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. KTSP juga merupakan usaha untuk mempertegas pelaksanaan KBK. Artinya, kurikulum ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi anak didik.
Perubahan   radikal   dalam   otoritas   pengembangan   pendidikan,   yang   semula   berada   di pemerintah pusat (Depdiknas), kini  terdelegasi ke pemerintah daerah (UU No. 22 tahun 1999). Perubahan tersebut mendapatkan penguatan dengan UU  No. 20 tahun 2003 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai   keagamaan,   nilai   kultural,   dan  kemajemukan   bangsa  (pasal   4   ayat   1).   Dalam   pasal   9 dinyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Dua poin penting di sini  adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan evaluasi keberhasilan sekolah.
Penyelenggaraan secara demokrasi; keterlibatan masyarakat, otoritas pengelola, dan institusi pendukung lebih besar dari pada pemerintah pusat, bahkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam komite   sekolah   dan   dewan   pendidikan   daerah.   Komite   sekolah   berhak   ikut   serta   dalam merumuskan perencanaan pendidikan baik secara makro maupun kebijakan restrukturisasi dalam gagasan kurikulum.
Pemerintah diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 10 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi   penyelenggaraan   pendidikan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan   yang berlaku. Pada pasal 11 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi   setiap   warga   negara   tanpa   diskriminasi.   Pemerintah   dan   pemerintah   daerah   wajib mengusahakan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.
Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) selalu mendasarkan pada  prinsip-prinsip diantaranya :
a. berpusat   pada   potensi,   perkembangan,   kebutuhan,   dan   kepentingan   peserta   didik   dan lingkungannya.
b. beragam dan terpadu
c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
d. relevan dengan kebutuhan kehidupan
e. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Mengingat esensi pendidikan irtu terletak pada kurikulum, sementara dalam pengembangan kurikulum   tingkat   satuan   pendidikan   (KTSP)   mendasarkan   pada   beberapa   prinsip   yang menunjukkan adanya unsur-unsur demokrasi, hal ini  sebagai bukti  bahwa adanya kemerdekaan dalam   menyelenggarakan   pendidikan.   Artinya   terdapat   jaminan   kemerdekaan     bagi   satuan pendidikan (sekolah) untuk berfikir, mengemukakan pendapat, berapat dan berkelompok dalam mengambil keputusan, serta dalam  mengatur dirinya sendiri. Bergulirnya Undang-Undang No 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 (Otonomi daerah), UU No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas) sebgai pengganti UU No 2 tahun 1989, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 (Standar Pendidikan Nasional), Permendiknas No. 22, No. 23, No 24 tahun 2006 (Pelaksanaan KTSP), secara simultan merupakan   perwujudan   upaya   menuju   demokratisasi   pendidikan   guna   menggapai   tujuan pendidikan nasional.

## F. Kesimpulan
Perubahan besar pada kebijakan pengembangan di bidang pendidikan di Indonesia semenjak terjadi   reformasi   di   bidang   politik,   yang   secara   umum   tertumpu   pada   otonomisasi   dan demokratisasi. Politik,  ekonomi  dan demokrasi  mempunyai  keterkaitan yang cukup erat, yang saling   berpengaruh   yang  muncul   dari   sumber   kemerdekaan  individu   atas  kekuasaan  Negara. Dalam membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan, agar masyarakat tidak sekedar mampu membaca dan menulis serta berhitung, akan tetapi  mampu memahami  fungsi pemerintah yang demokratis sesuai dengan konstitusi dan pasar bebas.
Paradigma baru pendidikan menuntut agar pendidikan mampu melahirkan manusia demokratis yang   akan   memerankan   dirinya   sendiri   sebagai   anak   bangsa   dalam   proses   kehidupan
bermasyarakat  dan  bernegara.  Kontribusi   pendidikan  dalam  demokrasi   mempersiapkan  warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, yaitu menjamin hak-hak warga negara,  proses pembelajaran, dan mentransfor- masikan nilai-nilai  demokrasi. Penyelenggaraan sekolah secara demokratis   sebagai   upaya   untuk   mengejar   ketinggalan   Indonesia   dalam   bidang   pendidikan terhadap  negara Asia   lainnya   (Malaysia,   Singapura,   Jepang)   dengan  melibatkan   masyarakat, komite sekolah, dan dewan pendidikan, serta stakeholders.
Kurikulum   adalah   inti   dari   sebuah   sekolah,   apabila   terjadi   demokratisasi   pengembangan kurikulum   seperti   diberlakukannya   KTSP   semenjak   tahun   2006,   ini   membuktikan   suatu demokratisasi pendidikan di tingkat sekolah telah terjadi. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan, kalender akademik  dan silabus yang disusun dan dilaksanakan pada setiap tingkat satuan pendidikan. Yang semuanya ini  mentransformasikan otonomi  dan demokratisasi pendidikan pada tingkat sekolah/satuan pendidikan.
Pelaksanaan   kurikulum   tingkat   satuan   pendidikan   (KTSP)   yang   memberikan   hak   dan kebebasan,   keterlibatan   masyarakat,   otoritas  pengelola,   institusi   pendukung,   dan  pihak   yang berkepentingan,   tidak   lain   sebagai   upaya   untuk   mewujudkan   demokratisasi   pendidikan   di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Alisjahbana, Armida  S. 2000.  “Otonomi  Daerah dan  Desentralisasi  Pendidikan”,  Bandung  : Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
Almand Gabriel A. (1991), Capitalism and Democracy, Jurnal Of Political Science and Politics.
Apple W.Michael and Jame A.  Beane. (1999).  Democratic Schools: Lessons From The Chalk
Face. Buckingham, Open University Press.
Apple W. Michael. (1986) Ideology, Reproduction and Education, edited by Philliph G. Altbach and Gail P. Kelly. Chicagp. ILL, The University of Chicago Press.
Budiono, 1998. “ Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Pendidikan”, Jakarta:
Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Universitas
Indonesia. Jakarta
Burki, Shahid j. 1999. Guillermo E. Perry dan William E. Dillinger, “Beyond the Center:
Decentralizing the State, Washington DC: World Bank.
Dahl Robert, John (1990). After The Revolution: Authority in a Good Society. New Haaven, Yale
University Press.
Ki Supriyoko. 1999.“Rekonstruksi Landasan Pendidikan Nasional ”, dalam Masyarakat
Versus   Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara, Jakarta:
Penerbit KOMPAS.
Martin, Lipset, Seymor (1981).  Political Man: The Social Bases of Politics. Expanded Edition.
Baltimore, John Hopkins University Press.
Milton and Rose Friedman. (1962).  Capitalism and Freedom.  Chicago, University  of Chicago
Press.
Patrinos, Harry A. dan David L. Ariasingam.1997.  “ Decentralization of Education:
Demand-Side Financing ”, Washington DC: World Bank.
Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober -----------------, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah, Oktober
Schumpeter Joseph. (1946). Capitalsm, Socialism and Democracy. NewYork, Harper Suryadi,   Karim.1999.    “ Demokratisasi   Pendidikan   Demokrasi ”,   dalam   Masyarakat   Versus
Negara:   Paradigma   Baru   Membatasi   Dominasi   Negara,  Jakarta:   Penerbit   KOMPA.   by
www.unggulcenter.co.cc
Zamroni. 2007.  Pendidikan Dan Demokrasi  Dalam Transisi (Prakondisi  Menuju Era Global).
Jakarta, PSAP Muhammadiyah.
Zamroni. (2001). Pendidikan Untuk Demokrasi. Yogyakarta, Bigraf Publishing.