## PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(SURVEY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI BARAT)
Suwandono 1* , Imam Zaenudin 2 , Rofiq Noorman Haryadi 3 1 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta, Indonesia 2 STIMIK Pranata Indonesia, Bekasi, Indonesia
3 STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia *e-mail: suwandono212@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sistem  e-Filing  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi barat. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner atau angket (data primer) yang dibagikan kepada wajib pajak pengguna e-Filing di KPP Pratama Bekasi Barat  dengan  metode  sampling  Insidental.  Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  pengguna  e- Filing  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Bekasi  Barat.  Sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini sebanyak 108 responden. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik  yang  digunakan  meliputi  uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  uji  autokorelasi.  Uji  hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana dengan penentuan uji koefisien determinasi dan uji parsial atau uji t. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) penerapan sistem e-Filing pajak di KPP Pratama Bekasi Barat telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan melalui analisis statistik deskriptif dimana hasil  kecenderungan  variabel  penerapan  sistem  e-Filing    menunjukan  kecenderungan  yang  cukup tinggi  sebesar  104  responden  dari  108  atau  96%  dari  data  observasi  menyatakan  kepuasannya terhadap penerapan sistem e-Filing.(2) tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukan kecenderungan variabel  kepatuhan  wajib  pajak  di  dapat  sangat  tinggi  sebesar  102  responden  dari  108  responden atau 94%. (3) penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Beksi Barat hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai R2 sebesar 0,296, yang dapat di artikan bahwa  besarnya pengaruh penerapan sistem e-Filing berpengaruh  sebesar  29,6%.  Hasil  uji  t  statistik  menghasilkan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  nilai level of significant yaitu 0,000 < 0,05.
Kata kunci: E-Filing, Kepatuhan Wajib Paja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

## Abstract
This study aims to determine the effect of the implementation of the e-Filing system on the level of taxpayer  compliance  at  KPP  Pratama  Bekasi  Barat.  The  research  data  was  obtained  through questionnaires or questionnaires (primary data) which were distributed to taxpayers who use e-Filing at KPP Pratama Bekasi Barat with incidental sampling method. The population of this research is the taxpayers of e-Filing users who are registered at KPP Pratama Bekasi Barat. The sample used in this study were 108 respondents. The questionnaire was tested for validity and reliability testing before the  study.  Classical  assumption  test  used  includes  normality  test,  heteroscedasticity  test, autocorrelation test. Hypothesis test using simple linear regression test with determination coefficient test and partial test or t test. The results of this study indicate that (1) the implementation of the e- Filing  tax  system  at  KPP  Pratama  Bekasi  Barat  has  been  going  well.  This  is  evidenced  through descriptive statistical analysis where the results of the trend of the variable application of the e-Filing system show a fairly high trend of 104 respondents from 108 or 96% of the observation data stating their satisfaction with the implementation of the e-Filing system. (2) the level of taxpayer compliance at  the  Tax  Office  Pratama  Bekasi  Barat  has  been  very  good,  this  is  evidenced  by  the  results  of descriptive analysis which shows the tendency of the taxpayer compliance variable to be very high at 102  respondents  from  108  respondents  or  94%.  (3)  the  application  of  the  e-Filing  system  has  a positive effect on the level of taxpayer compliance at KPP Pratama Beksi Barat this is evidenced by a simple linear regression analysis that obtained an R2 value of 0.296, which can be interpreted that the magnitude of the effect of the application of the  e-Filing system has an effect of 29 ,6%. The results  of  the  statistical  t  test  resulted  in  a  significance  value  smaller  than  the  level  of  significant value, namely 0.000 < 0.05.

## Keywords: E-Filing, Taxpayer Compliance, Primary Tax Service Office.

## PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  banyak  hal  yang  dibutuhkan,  salah  satunya perencanaan pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk melaksanakan  pembangunan,  negara  membutuhkan  dana pembangunan  yang  tidak sedikit dimana  kebutuhan  dana  pembangunan  tersebut  setiap  tahun  meningkat  seiring  dengan peningkatan  jumlah  dan  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan  dana  tersebut  terutama  harus diperoleh  dari  sumber  dalam  negeri,  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  adalah penerimaan  dari  sektor  perpajakan.  Dalam  tiga  dekade  terakhir,  pajak  menjadi  andalan pemerintah dalam mengumpulkan pundi-pundi pendapatan negara. Pada era kepemimpinan pemerintah presiden Joko widodo yang dimulai tahun 2014, pajak kembali menjadi penentu utama penerimaan negara (Junaedi et al., 2020).
Dengan  meningkatnya  target  penerimaan  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk  menghimpun  penerimaan  pajak  melakukan  reformasi  perpajakan  berupa  terobosan- terobosan  sistem  administrasi  perpajakan  serta  kebijakan-kebijakan  perpajakan  agar penerimaan  pajak  yang  tersedia  dapat  dipungut  secara  optimal  dengan  menjunjung  asas keadilan  sosial  serta  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  wajib  pajak  (Chriscavin, 2021).
Kewajiban  utama  bagi  wajab  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya adalah  kewajiban  mendaftarkan  diri,  membayar,  dan  melaporkan  pajaknya.  Dalam pelaksanaanya, seluruh kewajiban ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada wajib pajak, sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat diberikan secara cepat, murah, dan  aman.  Namun  pelayanan  tersebut  tetap  harus  memperhatikan  sisi  legalitas  dan kepastian  hukum.  Hal  ini  penting,  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak dapat berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak. Manajemen pengelolalan yang baik juga diperlukan bagi wajib pajak.
Dengan  kemudahan  yang  diberikan,  wajib  pajak  diharapkan  dapat  lebih meningkatkan  kewajiban  perpajakannya.  Disamping  itu,  pembukuan  saluran  atau  channel pelayanan  ini  juga  dapat  memberikan  alternatif  bagi  wajib  pajak  mendaftarkan  diri, membayar,  dan  melaporkan  pajaknya.  Fasilitas  yang  memberi  kemudahan  ini  juga  dapat mengurangi banyaknya antrian dikantor pajak pada saat jatuh tempo pemenuhan kewajiban pajak. Dapat dibayangkan, apabila jumlah wajib pajak semakin meningkat tajam dan harus melaporkan pajaknya hanya di kantor pajak (Ramdani, 2019).
Oleh karena itu untuk meningkatakan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak  selalu  mengoptimalkan    pelayanan  sehingga  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan keinginan  masyarakat  untuk  menunaikan  kewajiban  perpajakannya.  Salah  satunya  dengan melakukan  reformasi  perpajakan.  Salah  satu  perubahan    yang  dilakukan  adalah  dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan  menerapkan  sistem e-Filing.  Melalui  keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor Kep-88/PJ/2004  pada  bulan  mei  tahun  2004  secara  resmi  diluncurkan  produk e-filing tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat dikantor kepresidenan, Presiden Republik bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau electronik Filing sistem (Apriandavo, 2017).
e-Filing  merupakan  layanan  pengisian  dan  penyampaian  surat  pemberitahuan wajib  pajak  yang  dilakukan  secara  elektronik  melalui  sistem online  dan  real  time  kepada Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau melalui  Penyedia  Jasa  Aplikasi  yang  telah  ditunjuk  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Dengan diterapkanya  sistem e-Filing,  diharapkan  dapat  memberikan  kenyamanan  dan  kemudahan bagi  Wajib  Pajak  dalam  mempersiapkan  dan  menyampaikan  SPT  karena  dapat  dikirimkan
kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Marliana et al., 2017).
Penerpan sistem e-Filing dapat memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Namun  dalam  kenyataanya  masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  belum  menggunakan  fasilitas tersebut. Dalam gelaran Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio pajak Indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio terendah  yang  ada  di  dunia.  Sungguh  miris  memang  mengingat  sekitar  70%  pendapatan dihasilkan dari pajak (Inayati & Fitria, 2019).
Akuntansi  dapat  didefinisikan  sebagai  berikut  Sebagai  sebuah  sistem  informasi  yang memberikan  laporan  kepada  para  pengguna  informasi  akuntansi  atau  kepada  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan (stakeholders)  terhadap  hasil  kinerja  dan  kondisi  keuangan perusahaan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut Sebagai sebuah sistem informasi yang  memberikan  laporan  kepada  para  pengguna  informasi  akuntansi  atau  kepada  pihak- pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.  Jadi  Akuntansi  adalah  sebuah  sistem  informasi  yang  memberikan  laporan kepada  para  pengguna  informasi  atau  pihak-pihak  tertentu  mengenai  hasil  kinerja  dan kondisi keuangan perusahaan (Sujadijaya & others, 2017).
Akuntansi  Pajak  Adalah  Informasi  akuntansi  yang  akan  digunakan  sebagai  dasar penetapan besarnya pajak terutang. Informasi akuntansi ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  diperlukan  adanya akuntansi  khusus  yang  mengacu  pada  ketentuan  perundang-undangan  tersebut.  Dalam perpajakan  menggunakan  istilah  pembukuan/pencatatan,  bukan  istilah  akuntansi sebagaimana  dalam  akuntansi  komersial.  Akuntansi  pajak  merupakan  bagian  dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu, akuntansi  pajak  tercipta  karena  adanya  suatu  prinsip  dasar  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Perpajakan  dan  pembentukannya  terpengaruh  oleh  fungsi  perpajakan  dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemeritah (Kowel et al., 2019).
Banyak  definisi  atau  batasan  pajak  yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar,  yang satu  sama  lain  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  merumuskan  pengertian pajak  sehingga  mudah  dipahami.  perbedaanya  hanya  terletak  pada  sudut  pandang  yang digunakan  oleh  masing-masing  pihak  pada  saat  merumuskan  pengertian  pajak  dan diantaranya adalah:
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 2009 tentang perubahan ke empat atas  Undang-Undang  6  Nomor  tahun  1983    tentang  ketentuan  umum  dan  Tata  cara Perpajakan    pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi:  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran r akyat.” Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang-undang  (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Fungsi pajak, yaitu: Fungsi anggaran ( budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaranya.  Fungsi mengatur  ( cregurelend)  Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Ismail et al., 2014).
Guna meningkatkan rasio pajak, Ani panggilan Sri Mulyani menjelaskan diperlukan kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  akan  pajak  demi  memajukan  Indonesia.  Apalagi  di tengah perlambatan ekonomi yang saat ini sedang terjadi. (wartaekonomi.co.id).
Ada beberapa penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e- Filing  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penerapan  e-Filing  Pada  KPP  Pratama  Cibeunying Bandung  belum  sepenuhnya  efektif,  dimana  penerpan e-Filing  yang  dilakukan  mulai  2011 mengalami penurunan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Nurlaela, 2018).
e-Filing  adalah  suatu  cara  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)    elektronik  yang dilakukan  secara online  dan  real  time  melalui  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal Pajak.  atau  penyedia  layanan  SPT  elektronik  atau aplication  service  provider  (ASP)    bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT tahunan orang pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT tahunan PPh badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT nya pada aplikasi e-filing di DJP online.
Untuk  menjawab  dan  menyikapi  meningkatnya  kebutuhan  komunitas  wajib  pajak yang  menyebar  diseluruh  Indonesia  akan  tingkat  pelayanan  yang  harus  semakin  baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses  administrasi  laporan  pajak  menggunakan  kertas,  berdasarkan  keputusan  direktorat jenderal  pajak  Nomor  Surat  Keputusan  No.  88  mengenai  pelaporan  SPT  secara  elektronik pada  bulan  mei  2004.  Tujuan  utama  layanan  pelaporan  pajak  secara e-Filing  adalah Membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas SPT  secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukanya  dari rumah atau tempatnya  bekerja,  sedangkan  wajib  pajak  badan  dapat  melakukannya    dari  lokasi  kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh  wajib  pajak  untuk  mempersiapkan,  memproses  dan  melaporkan  SPT  ke  Kantor  Pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT  dan  perampingan  kegiatan  administrasi,  pendataan  (juga  akurasi  data),  distribusi  dan persiapan laporan SPT (Ningsih & Manan, 2020).
Saat  ini  tercatat  lebih  dari  10  juta  Wajib  Pajak  di  Indonesia,  dengan  cara  pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut.  Maka  dengan e-filing  dimana  sistem  pelaporan  menjadi  mudah  dan  cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.
Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-filing ini mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat  jendral  pajak  dapat  memberikan  jaminan  kepada  Wajib  Pajak  atas  keamanan, kerahasiaan dan keaslian nya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam SPT electronic merupakan  proses  penyisipan  status  subjek  hukum  pada  informasi,  bahwa  pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai e-filing ini diantara lain : Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan;  Peraturan  Direktorat  jenderal  Pajak  No.  PER- 1/PJ/2014 tentang  tata cara  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  bagi Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  menggunakan  formulir  1770  S  atau  1770  SS  secara  melalui  website Direktorat Jenderal Pajak (Subihono, 2018).
Dari  pemaparan  diatas  dan  dari  uraian  beberapa  peneliti  yang  telah  dilakukan sebelumnya  yang  memiliki  hasil  berbeda  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang berjudul  Pengaruh  Penerapan e-Filing  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  yang  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan bentuk penelitian survey. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini  sudah  cukup  lama  digunakan  sehinga  sudah  menjadi  tradisi  sebagai  metode  untuk penelitian . Metode ini dikatakan juga sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah- kaidah  ilmiah  yaitu  kongkret,  obyektiv,  terukur,  rasional,  dan  sistematis.  Metode  ini  juga disebut  metode  kuantitatif  karena  data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analis menggunakan statistik (Masrizal, 2012).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan  fanel,  atau  juga  data  hasil  wawancara  peneliti  dengan  narasumber.  Beberapa  metode penelitian kuantitatif yang sering digunakan adalah survey dan eksperimen. Dalam penelitian
ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitan  survey    yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan  informasi  yang  dilakukan  dengan  cara  menyusun  daftar  pertanyaan  yang akan diajukan kepada responden (Sundari, 2012).
Dalam  penelitian  survey  digunakan  untuk  meneliti  gejala  suatu  kelompok  atau perilaku  individu.  Penggalian  data  dapat  melalui  kuesioner  dan  wawancara,  pengumpulan data jika menggunakan kuesioner, dibuat sejumlah pertanyaan untuk diisi oleh responden.
Populasi  adalah  jumlah  yang  terdiri  atas  objek  atau  subjek  yang  mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  teretentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek  yang  dipelajari,  tetapi  meliputi  seluruh  karakteristik/sifat  yang  dimiliki  obyek atau subyek itu. Dari pengertian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi barat.
Sedangkangkan  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  karekteristik  yang  dimiliki  oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wajib pajak pengguna e-Filing yang  terdafatar  di  KPP  Pratama  Bekasi  Barat  sebagai  sampel  penelitian.  Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan  dana,  tenaga  dan  waktu,  maka  peneliti  dapat  menggunakan  sampel  yang diambil  dari  populasi  itu.  Apa  yang  dipelajari  dari  sampel  itu,  kesimpulanya  akan  dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (sugiyono 2015:81).
Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan Insidental  sampling.  Insidental  sampling  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara  kebetulan/Insidental  bertemu  dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang ditemui itu cocok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Sumber : Data diolah Tabel  1  menggambarkan  statistic  deskriptif  seluruh  variabel  dalam  penelitian  ini yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standard deviasi. Uji Asumsi Klasik
1. Uji

## Normalitas
Untuk  mengetahui  apakah  variabel  dependen,  independent  ataukah  keduanya berdistribusi normal atau tidak maka dilakuakn uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan distribusi pada grafik p-p plot dengan hasil sebagai berikut:
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Manajemen Laba 30 -2,92379 3,99883 0,1886 1,31333 Beban Pajak Tangguhan 30 -1682,50 81876076087,00 11814116038,3483 26989483671,26220 Valid N (listwise) 30 Descriptive Statistics
Gambar 1. Grafik P-P plot Uji Normalitas Sumber Hasil pengolahan data penelitian
Berdasarkan  gambar  1  dapat  diketahui  bahwa  data  menyebar  mengikuti  arah  garis diagonal.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pola  distribusi  normal.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa berdasarkan grafik P-P plot model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Heterokeadstisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  dalam  regresi  terjadi ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Cara  untuk mengetahui  heteroskedastisitas  atau  tidak  yaitu  dengan  grafik  plot  antara  nilai  prediksi dependen yaitu ZPREID dengan residualnya SRESID. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diantara angka nol pada sumbu Y.

## Gambar 2. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah
Berdasarkan gambar 2. terlihat bahwa tidak ada pola tertentu yaitu titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdpapat  hubungan  yang  kuat  baik  positif  maupun  negatif  antar  data  yang  ada  pada variabel-variabel penelitian adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Husein Umar (2011:183). Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 2

## Hasil Uji Autokorelasi
Sumber Hasil pengolahan data penelitian Dari tabel 2 didapat nilai DW +1,987. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan dl dan du.  Nilai  dl  merupak  nilai  Durbin-whatson  statistic  lower,  sedangkan  du  adalah  nilai durbin-whatson  statistic  upper.nilai  dl  dan  du  dapat  dilihat  dari    tabel  durbin-whatson dengan α =5%, n = jumlah data, K = 1 jumlah variabel independen maka ditemukan nilai dl=  1,667  dan  nilai  du  =  1,705,  sedangkan  hasil  uji  durbin  whatson  menyebutkan  bahwa nilai yang diperoleh adalah 1,987 artinya nilai 1,987 lebih besar dari nilai du dan dl dan dan lebih kecil dari nilai 4- du dan 4 -dl maka hasil uji durbin whatson dinyatakan tidak terjadi masalah autokerelasi.

## Uji Hipotesis Regresi Linier Sederhana
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  keterikatan  antara  variabel penerapam sistem e-Filing atau variabel independen (X) dan variabel kepatuhan wajib pajak atau dependen (Y) Hasil perhitungan uji regresi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 3
Analisis Garis Regresi
Sumber Hasil pengolahan data penelitian
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  diketahui  nilai  a  atau  nilai  konstan  dari unstandardized coeficients  19,036  dan  nilai  b  atau  koefisien  regresi  adalah  0,534  sehingga  persamaan regresinya adalah Y = 19,036 + 0,534X
Untuk mellihat garis regresi dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

## Gambar 4. Grafik Persamaan Regresi Linier
Sumber: Data yang diolah
Persamaan  tersebut  menunjukan  bahwa  konstanta  sebesar  19,36  hal  menunjukan bahwa pabila nilai variabel X dianggap 0, maka nilai Kepatuhaan Wajib Pajak adalah sebesar 19,36 satuan. Koefisien regresi X sebesar 0,534 menunjukan bahwa setiap kenaikan sistem penerapan e-Filing    sbesar  1  satuan    akan  menaikan  kepatuha  wajib  pajak  sebesar  0,534 satuan. Berdasarkan hasil  tersebut menunjukan arah model regresi ini adalah positif.

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentasi varaiabel dependen (Y) yang  disebabkan  oleh  varaiabel  independen  (X).  Hasil  perhitungan  dapat  dilihat  dari  tabel dibawah ini:

## Tabel  6

## Uji Koefisien Determinasi
Sumber Hasil pengolahan data penelitian Berdasasrkan hasil dari tabel 6  nilai koefisien Korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,544 Artinya  keeratan  hubungan  antara  variabel  X  dan  Y  berniliai  positif  sebesar  0,544  dan  R square    (R 2 )  sebesar  0,296.  Hal  ini  berarti  sistem  penerapan e-Filing  memiliki  pengaruh positif  dan  memiliki  pengaruh  sebesar  29,6%  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Uji Parsial (Uji t)
Berdasarkan hasil uji signifikasi sederhana diperoleh data sebagai berikut:

## Tabel 7
Signifikansi Regresi Sederhana
18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 1 2 3 5
4 5
Sumber Hasil pengolahan data penelitian Berdasrkan  tabel  7  Pengujian  signifikansi  untuk  mengetahui  signifikansi  penerapan sisitem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya lebih kecil dari nilai probailitas 0,05. Nilai t hitung sebesar 6,681  lebih  besar  dari  t  tabel      1,98260  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel penerapan  sistem e-Filing  (X)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y).  Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,544 maka hipotesis Ha yang menyatakan bahwa penerpapan sistem e-Filing  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Dan Ho yang  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem e-filing    tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak ditolak.
Penerapan e-Filing dari  hasil  analisa  deskriptif  didapatkan  bahwa  penerapan  sistem e-Filing  di  KPP Pratama Bekasi Barat memiliki kecenderungan positif dapat dilihat dari tabel kecenderungan distribusi  frekuensi  dari  108  data  responden  ditemukan  bahwa  kecenderungan  dalam kategori  tinggi  sebanyak  104  atau  96%  responden,    dalam  katagori  sedang  sebesar  4 responden  atau  4%  dan  dalam  kategori  rendah  tidak  ditemukan.  Dari  hasil  tersebut  maka dapat  disimpulkan  tinggi  rendahnya  kecenderungan  penerapan  sistem e-Filing  berbanding lurus  dengan  skor  yang  didapatkan,  apabila  semakin  tinggi  skor  yang  didapatkan  maka penerapan  sistem e-Filing  semakin  tinggi  begitu  pula  sebaliknya.  Dengan  kata  lain disimpulkan  bahwa  penerapan  sistem e-Filing  di  KPP  Pratama  Bekasi  Barat  telah  berjalan baik dibuktikan dengan nilai kecenderungan yang cukup tinggi.

## Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Dari  hasil analisa  deskriptif ditemukan  frekuensi kepatuhan  wajib  pajak   kategori sedang  sebanyak  6  responden  (6%),  dan  pada  kategori  tinggi  sebanyak  102  responden (94%)  sedangkan  pada  kategori  rendah  tidak  ditemukan.  Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan bahwa kecenderungan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat berbanding lurus dengan skor yang didapatakan. Apabila semakin tinggi skor yang didapatkan maka semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  begitu  juga  sebaliknya.  Dengan  kata  lain  dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat sudah sangat baik dibuktikan dengan skor kecenderungan variabel menunjukan dari 108 responden didapatkan 102 responden yang memberikan skor dalam kategori tinggi.
Pengaruh Penerapan e-Filing
Hasil  penelitian  ini  mendukung  Hipotesis  alternatif  yang  menyatakan  bahwa penerapan  sistem e-Filing  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajb pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 6,681 yang lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,98260 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,534  yang  berarti  arah  positif  menunjukan  semakin  baik penerapan  sistem e-Filing    maka  kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  menjadi  lebih  baik. Koefisien regresi X sebesar 0,534 menunjukan bahwa setiap kenaikan sistem penerapan e- Filing    sbesar  1  satuan    akan  menaikan  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,534  satuan. Berdasarkan  hasil    tersebut  menunjukan  arah  model  regresi  ini  adalah  positif.  Selain  itu berdasarkan hasil koefisein korelasi 0,544 dan koefisien determinasi (R 2 ) 0,296 menunjukan penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi
29,6% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh faktor lainya. dari hasil ini maka dapat disimpulkan:
Ha = Penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( diterima) H0 = Penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ( ditolak) .

## PENUTUP
Berdasarkan data yang telah analisis peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan  sistem  e-Filing  di  KPP  Pratma  Bekasi  Barat  telah  bejalan  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan melalui analisis statistik deskriptif dimana hasil kecenderungan variabel penerapan sistem e-Filing  menunjukan kecenderungan yang cukup tinggi sebesar 104 responden dari 108  atau  96%  dari  data  observasi  menyatakan  kepuasanya  terhadap  penerapan  sistem  e- Filing sedangakan sisanya 4  atau 4% responden menunjukan tingkat kecenderunga sedang dan  tidak ditemukan kecenderungan dalam kategori rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi barat sudah sangat baik hal ini dibuktikan dari hasil analisis deskriptif menunjukan  kecenderungan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukan  kecenderungan yang tinggi dimana dari 108 responden ditemukan sebesar 102 responden atau 94% dengan kecenderungan  kategori  tinggi  sisanya  6  responden  atau  6%  menunjukan  kecenderungan sedang dan tidak ditemukan kategori dengan kecenderungan rendah.
Hasil penelitian ini mendukung Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajb pajak. Dibuktikan dengan  Koefisien  regresi  X  sebesar    0,534  menunjukan  bahwa  setiap  kenaikan  sistem penerapan e-Filing  sebesar 1 satuan  akan menaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,534 satuan. Berdasarkan hasil  tersebut menunjukan arah model regresi ini adalah positif. Selain itu  berdasarkan  hasil  koefisein  korelasi  0,544  dan  koefisien  determinasi  (R2)  0,296 menunjukan  penerapan  sistem  e-Filing  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan mempengaruhi sebesar 29,6% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 70,4% dipengaruhi oleh faktor lainya.
Penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Di  KPP  Pratama  Bekasi  Barat,  Maka  dari  itu Direktorat  Jenderal  Pajak  harus    terus  mensosialisasikan e-Filing  dari  segi  manfaat  yang dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  sehingga  diharapkan  dapat  semakin  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia.  Hendaknya  prosedur  penggunaan e-Filing  lebih disederhanakan  lagi  supaya  lebih  mudah  dipelajari  bagi  pemula  ataupun  wajib  pajak  yang berusia  lanjut.  Bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  harus  terus  meng-upgrade  sitem  mengenai teknologi khususnya dalam sistem pengadministrasian agar memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriandavo, J. A. (2017). Sosialisasi Penerapan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Universitas Brawijaya.
Chriscavin, C. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya.
Inayati, E. K., & Fitria, A. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA),
8(12).
Ismail, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Delta Dharma. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(2).
Junaedi, I., Abdillah, D., & Yasin, V. (2020). Analisis Perancangan Dan Pembangunan Aplikasi Business Intelligence Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan RI. Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research, 4(3), 88 – 101.
Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 7(3).
Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-filingn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing \& Informasi, 15(1), 49 – 64.
Masrizal, M. (2012). Mixed method research. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 6(2),
53 – 56.
Ningsih, R., & Manan, A. (2020). EFEKTIVITAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WP OP MELALUI e-FILLING TERHADAP TARGET PENERIMAAN SPT TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 1(1), 1 – 14. Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. Journal Wahana Akuntansi, 2(2), 1 – 8.
Ramdani, D. (2019). Pengaruh penerapan e-registration, e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. ISEI Accounting Review, 3(2), 58 – 66.
Subihono, R. M. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega). Universitas Komputer Indonesia.
Sujadijaya, T., & others. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada PT KARETA API INDONESIA (Persero) Kota Bandung). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
Sundari, S. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Pns Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wijandari, A. (2020). Determinan Terhadap Struktur Modal Dengan Non Debt Tax Shield Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018). Tirtayasa Ekonomika, 15(1), 175- 194.