Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1400-1408

## Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid
Muhamad Subhi Apriantoro 1*) , Salsabilla Ines Sekartaji 2) , Apriliya Suryaningsih 3) 1,2,3 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia *Email korespondensi: msa617@ums.ac.id

## Abstract
The study discusses the settlement of sharia economic bankruptcy disputes from the perspective of Ibn Rushd Al- Qurtubi. As someone who had a career in the world of Islamic courts in his day, Ibn Rushd had many reflective records of the disputed cases he handled. The phenomenon of resolving bankruptcy disputes experienced by Ibn Rushd at that time was also experienced by most Muslims today, especially seeing that many companies went bankrupt due to the pandemic, so that Ibn Rushd's character, especially ijtihad in resolving bankruptcy disputes, needs to be the primary basis of this research. This study is pure library research and the material used as the primary data source is the book Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid. From the results of the research, it is known that even though Ibn Rushd is a Maliki school of thought, in some cases, he puts forward objectivity by using analytic tools to conclude a legal product, even though in settlement of bankruptcy disputes, he is more dominantly inclined to strengthening the Maliki school. Bankruptcy dispute cases that existed in the era of Ibn Rushd, although using a simple transaction background, can be analogous to cases of dispute resolution at this time  by  prioritizing  the  similarity  of  illat  (rational  reasons),  which  combines  two  different  cases  so  that  the development of fiqh law goes well without the presence of rigidity.

## Kata kunci : bankruptcy, disputes, Ibn Rushd, resolution, sharia
Saran sitasi: Apriantoro, M. S., Sekartaji, S. I.,  Suryaningsih, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi Dalam Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1400-1408. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3357

## 1. PENDAHULUAN
Perekonomian  Indonesia  saat  ini  dan  ke  depan, serta  perekonomian  global  secara  umum,  terkena dampak  signifikan  dari  wabah  COVID-19  (Abdi, 2020). Semua kegiatan ekonomi dan komersial harus terkena  dampak  sebagai  akibat  dari  sejumlah  besar kegiatan komersial dan pergerakan orang yang harus dihentikan  atau  sangat  dibatasi  (Junaedi    Salistia, 2020). Penghentian kegiatan usaha atau pemberlakuan pembatasan  kegiatan  ekonomi  skala  besar  akibat pengaruh  COVID-19  menyebabkan  terganggunya pendapatan  dunia  usaha  dan  dapat  mengakibatkan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  besar-besaran (Nalini, 2021). Berkurangnya pendapatan untuk bisnis tidak diragukan lagi akan mempengaruhi kelangsungan  bisnis,  mengubah  arus  kas.  Bagi industri  perbankan,  hal  ini  akan  berdampak  pada banyaknya  debitur  (nasabah)  yang  tidak  mampu membayar  kewajiban  pinjaman  banknya(Thamrin,
2021); di sisi lain, bank akan diminta untuk membayar bunga  kepada  deposan.  Akan  ada  beberapa  kredit bermasalah  di  sektor  perbankan,  dan  bank  akan memiliki  opsi  untuk  memaksa  debitur  melakukan pembayaran  menggunakan  upaya  hukum  seperti eksekusi jaminan, pengajuan PKPU, atau kepailitan(Napitupulu, 2020).
Islam,  sebagai  agama  yang  komprehensif  yang mengatur  semua  aspek  hidup  manusia,  tidak diragukan  lagi  memiliki  gagasan  yang  berkembang tentang  kebangkrutan  dan  penyelesaian  sengketa terkait kebangkrutan. Islam menempatkan premi pada mediasi yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam  kebangkrutan  atau  penundaan  pembayaran utang.  Misalnya,  menurut  ulama  mazhab  Maliki, Syafi'i,  dan  Hanbali,  jika  hakim  memutuskan  bahwa debitur benar-benar sakit, kreditur harus menahan diri untuk  tidak  menuntutnya  dan  mengawasinya  terus menerus; sebaliknya, ia harus diizinkan untuk mencari
rizki sampai ia memiliki kesempatan untuk membayar utang. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak ada lagi harta yang tersedia untuk membayar kreditur, maka kreditur dibebaskan.
Imam  Syafi'i,  Imam  Malik,  Abu  Yusuf,  dan Muhammad  semuanya  mengizinkan  harta  debitur dijual  atas  permintaan  kreditur.  Al-Syaukani  juga membolehkan  perampasan  harta  orang  yang  pailit untuk membayar utang-utangnya, sekalipun harta itu tidak cukup untuk membayar tagihan secara penuh.
Salah  seorang  pakar  yang  berbicara  tentang berbagai  skema  penyelesaian  sengketa  kepailitan  ini adalah  Ibnu  Rusyd  Al-Qurthubi,  ulama  bermadzhab Maliki yang banyak  menuliskan pemikiran-pemikiran yurisprudensinya  dan    melakukan  komparasi  dengan madzhab  fikih  selainnya. Bidayatul  Mujtahid  wa Nihayatul  Muqtashid merupakan  kitab  rangkuman sejarah   mazhab  di  dalam  hukum  Islam,  dan mendiskusikan  bagaimana  tiap  mazhab  mencapai kesimpulan  masing-masing.  Kitab  analisa  hukum Islam  ini,  oleh  para  sarjana,  dianggap  sebagai  karya bercorak Mazhab Maliki yang representatif mengingat posisi  Ibnu  Rusyd  yang  pernah  menjabat  sebagai hakim  di  kota  Qordoba  tentu  beliau  banyak menghadapi  kasus  persengketaan  yang  disebabkan oleh  kepailitan,  maka  pemikiran  beliau  yang dituliskan dalam kitab ini dipandang sangat otoritatif menjawab permasalahan ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Obyek  material  pada  kajian  ini  adalah Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  Ekonomi  Syariah Prespektif  Ibnu  Rusyd  Al-Qurthubi.  Oleh  karena  itu kajiian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan  ( library research )  murni  dan  bahan  yang  dijadikan  sumber data  primer  adalah  kitab Bidayatul  Mujtahid  wa Nihayatul  Muqtashid .   Sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  kitab-kitab  fikih  perbandingan madzhab  penjelas  kitab  primer  maupun  kitab-kitab ushul  fiih  lain  yang  berkaitan.  Analisis  data  dalam kajian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk mengonstruksi fenomena, menemukan dan mengambangkan  teori  yang  dibangun  melalui  data sehingga  dapat  ditemukan  hipotesis  yang  berupa hubungan antar gejala (Herdiansyah, 2010).
Metode  pengumpulan  data  dalam  kajian  ini adalah dokumentasi, yaitu penelaahan data primer dan sekunder.  Bersamaan  dengan  pengumpulan  data dilakukan  analisis  data  dengan  cara  pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi
data.  Model  penyajian  data  yang  digunakan  adalah bentuk  teks  naratif  di  mana  teks-teks  yang  tersaring dengan penggalan berkode kemudian ditarik kesimpulan darinya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah
Sengketa  dapat  digolongkan  sebagai  sengketa jika  memiliki  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1)  Ada dua  pihak  atau  lebih;  (2)  Ada  hubungan  atau  minat bersama  pada  item  tertentu;  (3)  Terjadi  perbedaan pendapat dan miskomunikasi; dan (4) Adanya akibat hukum. Jika komponen-komponen ini dipertimbangkan  dalam  konteks  bisnis,  tidak  dapat disangkal bahwa operasi industri keuangan terkadang berfluktuasi dan tidak selalu berfungsi dengan lancar. Hal  ini  ditunjukkan  oleh  fakta  bahwa  meskipun industri keuangan syariah dikendalikan oleh undang- undang, konflik sering terjadi.
Apabila  debitur  tidak  mampu  mengembalikan pinjamannya  maka  secara  umum  kreditur  dapat memperpanjang  jangka  waktu  pengembalian  atau menghapus  (write  off)  sebagian  atau  seluruh kewajiban. Hal ini bisa dilakukan dengan jalur litigasi ataupun nonlitigasi.
Dalam  hukum  Islam  perselisihan  atau  sengketa dapat diselesaikan dengan beberapa cara penyelesaian,  diantaranya  dengan  syura.  Kata al- syura merupakan  bentuk masdar dari  kata syawara yang  berarti  “meminta  pendapat  pada  orang  lain”. Pengertian al-syura dapat  berarti  perundingan  untuk menyelesaikan  konflik  yang  dilakukan  oleh  pihak- pihak yang bersengketa secara langsung.
Selain syura Islam mengenal as-shulhu . kata al- shulh dapat  berarti al-qath’u yaitu  memutus pertengkaran  atau  persengketaan.  Sedangkan  secara terminologi,  banyak  diungkapkan  para  ahli  hukum islam.  Di  antaranya  menurut  Taqiyudin  Abu  Bakar Ibnu  Muhammad  Al-Husaini,  as-shulhu  adalah  akad yang  memutuskan  perselisihan  dua  pihak  yang bertengkar (berselisih) (Taqiyuddin, 1995). Semangat as-shulhu diambil dari surah Al-Hujurat ayat 10 yang menyatakan  “Sesungguhnya  orang-orang  mukmin adalah  bersaudara,  karena  itu  damaikanlah  antara kedua  saudaramu  dan  bertakwalah  kepada  Allah supaya kamu mendapat rahmat”.
Islam juga mengenal al-Tahkim . Pranata tahkim yang  dikenal  dalam  tradisi  masyarakat  islam  masa lalu, ditransformasi dan diwujudkan dalam kehidupan komunitas masyarakat islam kontemporer di berbagai
belahan  negara  islam  dan  negeri  muslim  dengan bentuk arbitrase. Istilah al-tahkim berasal dari bahasa Arab  yang  berarti  menyerahkan  putusan  kepada seseorang  dan  menerima  putusan  itu.  Dalam pengertian  ini  tahkim  berarti  menunjuk  seseorang yang  dianggap  memiliki  kemampuan,  sifat  adil  dan bijaksana  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang dihadapi dua orang atau lebih. Atau dengan kata lain, menyerahkan diri atau urusan keapada seseorang yang dianggap  cakap  dan  pandai  menyelesaikan  sesuatu dengan  menyenangkan  kedua  belah  pihak.  Model penyelesaian  sengketa  melalui  pranata  tahkim dilakukan di luar peradilan, dan tokoh yang ditunjuk untuk menyelesaikan  perselisihan dan persengketaan itu  dikenal  dengan  sebutan  hakam  atau  muhakkam. Secara yuridis, kedudukan pranata hakim lebih rendah daripada kedudukan peradilan. Karena dari segi teori hukum  tentang  kompetensi  absolut,  hakam  tidak memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  sengketa sebagaimana  yang  dapat  dilakukan  oleh  hakim pengadilan.
Pola dari terjadinya sengketa sampai penyelesaian  sengketa  yang  diawali  dengan  adanya perjanjian akad dijelaskan pada bagan berikut:
Gambar 1 Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Dari  perspektif  bisnis,  kebangkrutan  atau kepailitan  adalah  posisi  keuangan  yang  memburuk dari  suatu  perusahaan  yang  dapat  mengakibatkan kinerja  di  bawah  standar  dalam  jangka  waktu  yang lama  yang  pada  akhirnya  mengakibatkan  organisasi kehilangan sumber daya dan keuangannya.
Kepailitan mengacu pada situasi di mana debitur tidak  dapat  melakukan  pembayaran  atas  utang krediturnya. Dalam kebanyakan kasus, ketidakmampuan  untuk  membayar  adalah  karena masalah  keuangan  perusahaan  debitur,  yang  telah mengalami  kemunduran.  Kepailitan  adalah  suatu putusan pengadilan yang bermuara pada perampasan umum  atau  perampasan  seluruh  harta  kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan datang.
Al-Zuhaili memberikan pengertian pailit sebagai suatu  keadaan  dimana  debitur  tak  mampu  melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan hakim membatasinya  dalam  mempergunakan  hartanya  (Al- Zuhaili, 2001). Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama kalangan al-Syafi’iyah dan al-Hanafiyah ketika memaknai pailit dalam arti khusus  ( ،ةيملاسلإا 1993 ).
Dalam  hukum  Islam  terdapat  banyak  dasar hukum  kepailitan,  baik  empiris  maupun  yuridis.  Di antaranya ada riwayat di mana Rasulullah menggambarkan  Muadz  bin  Jabal  sebagai  seseorang yang  berutang  dan  tidak  mampu  membayarnya,  dan kemudian  membayarnya  dengan  uangnya  yang terakhir.  Namun,  karena  debitur  tidak  menerima jumlah  yang  lengkap,  ia  mengajukan  keberatan kepada  Nabi,  yang  ditanggapi  oleh  Nabi  dengan mengatakan:  "Tidak  ada  lagi  yang  dapat  ditawarkan kepada  Anda  kecuali  itu"  (HR  Daruquthni  dan  al- Hakim)
Menurut  riwayat  lain,  Umar  ibn  al-Khattab pernah  menahan  harta  kreditur  untuk  dibagikan kepada debitur. Menurut rangkuman riwayat tersebut, seorang  sahabat  bernama  Usaifi'  dari  bani  Juhainah memiliki  utang  yang  tidak  mau  dibayarnya. Akibatnya,  Umar  menahan  kekayaannya  dan mengundang  siapa  saja  yang  berutang  untuk  datang kepadanya  untuk  membagikannya  untuk  membayar kewajiban.
Dari sunnah Nabi dan perbuatan Khalifah Umar ibn al-Khattab, jelaslah bahwa otoritas penguasa atau hakim  dalam  mengambil  keputusan  pailit  dan membatasi  debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit (Amran Suadi, 2017).

## 3.2. Ibnu Rusyd al-Qurthubi dan Bidayat al- Mujtahid
Muhammad  bin  Ahmed  bin  Ahmed bin  Ahmed bin Rushd Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed bin Ahmed  bin  Ahmed  bin  Rushd  (520  H  -  595  H).  Ia dikenal sebagai Ibnu Rusyd al-Hafidh, cucu dari Ibnu Rusyd (lahir 14 April 1126 M di Cordoba – meninggal 10  Desember  1198  M  di Marrakesh)  adalah  seorang filsuf,  dokter,  pengacara,  hakim,  astronom,  dan fisikawan  Andalusia.  Dia  dibesarkan  di  salah  satu keluarga Andalusia yang paling terkenal, yang dikenal sebagai  mazhab  Maliki.  Dia  menghafal  Muwatta Malik dan Al-Diwan Mutanabi, mempelajari mazhab Maliki dan Asy'ari dalam pemikiran fiqih. Ibn Rusyd diangkat  ke  pengadilan  di  Seville  dan  mengadopsi interpretasi  Aristoteles  seperti  yang  diinginkan
Akad Terlaksana
Dengan Sempurna Tidak Terlaksana Dengan Sempurna Tidak Terlaksana
Perbedaan Memahami Isi Akad Penyelesaian Pengadilan Menimbulkan Sengketa Penyelesaian Arbitrase
Khalifah  Almohad  Abu  Ya'qub  Yusuf.  Di  akhir hayatnya,  Ibnu  Rusyd  dihadapkan  pada  cobaan, dimana  para  ulama  Andalusia  dan  lawan-lawannya menuduhnya kafir dan ateisme, kemudian Abu Yaqub Yusuf mengirimnya ke Marrakesh dan meninggal di sana (1198 M).
Ibnu  Rusyd  tumbuh  di  tengah-tengah  keluarga terkemuka.  Kakeknya,  yang  dikenal  sebagai  Ibnu Rusyd  al-Jadd,  untuk  membedakan  antara  dia  dan cucunya. Kakeknya adalah penasihat senior pangeran negara  bagian  Almoravid.  Adapun  ayahnya,  dia adalah  Abu  al-Qasim  Ahmad  ibn  Abi  al-Walid, seorang ahli hukum dari dewan tempat dia mengajar di  Masjid  Cordoba,  sedangkan  putranya  Ibnu  Rusyd pada  saat  itu  berusia  dua  belas  tahun.  Abu al-Qasim meninggalkan  peradilan  untuk  fokus  mengajar  dan menulis,  dalam  fikih,  tafsir  dan  hadits,  sampai  dia meninggal pada tahun 563 H, ketika putranya berada di puncak aktivitas filosofisnya. Ibn Rusyd, cucunya, hidup di masa mudanya di akhir era Almoravid, dan era itu ditandai dengan otoritas para ahli hukum atas pemikiran, budaya, sosial, dan politik ( ،يرباجلا 2015 ).
Ibn  Rusyd  dikenal  dalam  sumber-sumber biliografi telah menulis sejumlah karya mengenai ilmu hukum,  termasuk Bidayat  al-Mujtahid ,  sebuah ikhtisar dari al-Mustashfa karya al-Ghazali . Di antara risalah-risalah ini, Bidayat al-Mujtahid sangat bernilai dalam mengenalkan tentang pembacaan terhadap sifat dasar dan tujuan-tujuan ilmu fikih.
Pada  bab  pembuka,  Ibn  Rusyd  menjelaskan bahwa  tujuannya  dalam  menulis  risalah  ini  adalah memberikan suatu catatan ijtihad-ijtihad hukum yang para  cendekiawan  saling  besepakat  dan  tidak, berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  yang dianggap  fundamental  ( ،دشر 1975 ).  Ia  menurunkan metode-metode  itu  pada  tiga  hal  yang  diterima  dari nabi;  yaitu  ucapan,  perbuatan,  dan  persetujuan  yang tidak  diucapkan.  Yang  pertama  merujuk  pada  apa yang  diucapkan  nabi  dalam  ungkapan-ungkapan spesifik;  yang  kedua  pada  solusi  praktisnya  atas perselisihan  hukum;  dan  yang  ketiga  pada  subjek persetujuan tak terucapkan (taqrir).
Metode  analogi  (qiyas)  berada  di  titik  tengah perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama,  seperti Malik  bin  Anas  (w.795)  dan  Ahmad  bin  Hanbal (w.855),  yang  berturut-turut  merupakan  pendiri mazhab  hukum  Malikiah  dan  Hanabilah,  yang cenderung  membatasi  jangkauan  qiyas;  dan  pendiri mazhab  fikih  lain  yaitu  Hanafi  dan  as-Syafi’I  yang cenderung meluaskan jangkauannya.
Kemudian  Ibn  Rusyd  mendiskusikan  ujaran hukum, yang dibaginya ke dalam empat kategori, tiga diantaranya adalah objek konsensus (ijma’) dan yang keempat  adalah  objek  ketidaksepakatan.  Yang pertama  dari  tiga  jenis  objek  konsesnsus  terdiri  dari ucapan-ucapann  atau  pernyataan-pernyataan  yang pada  umumnya  dapat  dimengerti;  yang  kedua terdiri dari pernyataan-pernyataan umum yang berhubungan dengan  kasus  khusus  atau  pernyataan  khusus  yang mengindikasikan suatu prinsip umum( ,دشر 1975 ). Dalam Fashl  al-Maqal ,  seperti  telah  kita  lihat dalam  bab  sebelumnya,  Ibn  Rusyd  menggambarkan kesejajaran  antara  hukum  dan  qiyas  rasional  dan mempertahankan  penggunaan  yang  kedua  atas  dasar bahwa,  hanya  seorang  fikih  saja  yang  dapat dibenarkan  menggunakannya  atau  dedukasi  rasional dalam  menyelesaikan  perselisihan  filosofis  atau teologis ( ،دشر نبا 2013 ).
Metode-metode verbal, yang melibatkan ucapan tekstual  eksplisit,  seperti  disebutkan  sebelumnya, dapat  mengandung  suatu  perintah,  larangan,  atau pilihan. Karenanya, jenis-jenis hukum dapat diturunkan dalam lima metode yaitu: wajib, anjuran, haram, makruh, mubah.
Ibn Rusyd mendaftar enam penyebab ketidakpatutan  dasar  yang  dihasilkan  dari  kesalahan penggunaan  kelima  metode.  Pertama,  terkandung dalam  kesalahan  istilah  (terma)  umum  untuk  yang khusus,  yang  khusus  untuk  yang  umum,  atau kesalahpahaman terhadap keduanya. Kedua, terkandung  dalam  ekuivokasi,  sepeti  ketika  suatu perintah  dipahami  sebagai  kewajiban  atau  anjuran, dan  larangan  dipahami  sebagai  apa  yang  dilarang. Ketiga,  terkandung  dalam  kesalahan  tatabahasa; keempat,  dalam  mempersamakan  kiasan  dengan penggunaan  sebenarnya  dari  suatu  terma.  Kelima, terkandung  dalam  penggunaan  terma  pada  arti  yang sebenarnya  dalam  satu  waktu  dan  dalam  arti  yang nisbi di waktu lain; Keenam, pada oposisi dalam dua kasus untuk seluruh jenis terma yang mana keputusan- keputusan  didasarkan  bersama-sama,  baik  dalam  hal tindakan atau persetujuan( ،دشر نبا 2013 ).
Dari penjelasan-penjelasan metodologis ini, jelas sudah bahwasannya Ibn Rusyd sebagai seorang fakih sangat  menekkankan  peran  analogi  atau  dedukasi dalam  menyelesaikan  perselisihan  hukum,  alih-alih mencukupkan diri dengan mengandalkan otoritas para ulama  dan  fukaha  yang  telah  diakui,  sebagaimana yang  cenderung  dilakukan  kalangan  tradisionalis. Karena  Alqur’an  telah  berulangkali  menyeru  umat
manusia  untuk  menyelidiki  realitas  dengan  tujuan mengenal Tuhan sebagai Pencipta dunia, seperti telah disebutkan sebelumnya.
Jika  ternyata  kajian  dedukasi  rasional  tidak pernah  dicoba  oleh  para  pendahulu  Muslim  kita melainkan  telah  diselidiki  sepenuhnya  oleh  orang- orang  kuno  (yakni  Yunani),  maka  merupakan kewajiban  bagi  kita  untuk  memikul  tanggung  jawab ini,  khususnya  dalam  kasus  dedukasi  rasional,  yang sepenuhnya  telah  diselidiki  para  pendahulu  kita,  di mana tentunya yang dimaksud Ibn Rusyd adalah para filsuf dan logikus kuno.
Kitab Bidâyatul mujtahid yang judul lengkapnya Bidâyatul mujtahid wa nihâyatul muqtashid, merupakan karya Ibnu Rusyd yang paling terkenal dan berkualitas  dalam  bidang  fikih  dibandingkan  dengan karya-karya  fiqhnya  yang  lain.  Ibnu  Rusyd menyelesaikan  karyanya  sekitar  tahun  1188  M,  saat menjabat sebagai Hakim Agung di Kordoba, atau pada usia kurang lebih 62 tahun. Buku ini memuat pendapat dan  nalar  semua  mazhab  fiqih  sejak  zaman  para sahabat  hingga  abad  kesebelas  Masehi.  ,  baik tekstualis  maupun  rasionalis.  Di  zaman  modern  ini, kitab  ini  tergolong  buku  yang  memuat  Ilmu Perbandingan atau Mazhab Ilmu Perbandingan.
Sejak  akhir  abad  ke-11  M,  Ilmu  Hukum Perbandingan disebut sebagai Ilmu Khilaf, yaitu ilmu yang  membandingkan  alasan  yang  digunakan  oleh berbagai akademisi dalam menciptakan hukum. Ibnu Khaldun  menyoroti  dalam  kata  pengantar  buku sejarahnya  yang  terkenal  "Al  Muqaddimah"  bahwa Ilmu Khilaf (Al Khilâfiyyat) adalah alat yang sangat berharga untuk memastikan sudut pandang dan alasan para Imam dan membuatnya lebih mudah bagi siapa saja yang ingin menggunakannya dalam memutuskan sebuah aturan. Karena pentingnya informasi ini, tidak dapat  dipungkiri  bahwa  para  ulama  Islam  seperti Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Syafii, dan Imam Maliki, serta para imam lain dari berbagai  madzhab, menaruh perhatian yang tinggi terhadap sektor ini.
Seperti yang disebutkan oleh para pemikir Islam sebelumnya, Ibnu Rusyd tidak dilupakan. Ibn Rusyd mengakui  bahwa  Ilmu  Khilaf  berbeda  dari  Fiqh melalui gaya penulisan yang berbeda dari para penulis sebelumnya yang dia contohkan, termasuk kakeknya. Jika  fikih  menjelaskan  suatu  hukum  hanya  dengan dalil-dalil,  Ilmu  Khilaf  membahas  suatu  hukum melalui  berbagai  sudut  pandang  dan  pendapat  yang berbeda  disertai  dengan  berbagai  argumentasi.  Ibnu Rusyd menulis buku Bidâyatul mujtahid untuk tujuan
ini,  yang  dimulai  dengan  renungannya  tentang perlunya membuka kembali pintu ijtihad.

## 3.3. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al-Qurthubi
Ibnu  Rusyd  mendefinisikan  kepailitan  dengan dua  kemungkinan,  pertama  orang  yang  memiliki utang  sedangkan  hartanya  tidak  mencukupi  untuk melunasi  utang-utang  tersebut,  kedua  orang  yang bangkrut  dan  tidak  memiliki  harta  walaupun  tidak memiliki  utang.  Dari  dua  keadaan  ini  para  ulama berbeda  pendapat  tentang  rincian  hukum  dari keduanya.
Dalam  keadaan  orang  yang  memiliki  utang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para pakar dalam nukilan Ibnu Rusyd  berbeda  pendapat  tentang  pembatasan  yang dilakukan  pengadilan  setempat  atas  penggunaan seluruh  asetnya  yang  tersisa,  kemudian  pemerintah menjualnya  untuk  menulasi  utang-utangnya  atau tidak.  Dalam  hal  ini  tentu  pemerintah  tidak diperkenankan  menahan  sisa  asetnya  kecuali  para debitur telah melaporkan kasus tersebut.

## Debitur Kehilangan Hak Mengurus
Salah satu konsekuensi hukum yang fundamental dalam  kasus  kepailitan  adalah  bahwa  debitur  pailit kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus kekayaannya terhitung sejak putusan pailit ditetapkan.
Pembatasan  penggunaan  aset  ini  merupakan tugas  dan  wewenang  pemerintah  melalui  lembaga kehakiman  terkait.  Melindungi  serta  mengurus  harta pailit merupakan wujud pertanggungjawaban kurator kepada  kreditur.  Hakim  pengawas  pula  berwenang membagikan  penjelasan  kepada  majelis  hakim  yang hendak  mengambil  ketetapan  pengurusan  ataupun pemberesan harta pailit. Hakim pengawas berwenang memberikan  persetujuan  kepada  kurator  apabila hendak melaksanakan pinjaman kepada pihak ketiga. Dengan  syarat  dalam  melaksanakan  pinjaman  dari pihak  ketiga,  kurator membebani  harta  pailit  dengan gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek, ataupun hak agunan atas kebendaan yang lain, hingga pinjaman  tersebut  terlebih  dulu  mendapatkan persetujuan  dari  hakim  pengawas  (Sejati,  2015). Pendapat ini yang diambil oleh mayoritas ulama dari madzhab  Maliki,  as-Syafi’i  dan  Hambali.  Adapun madzhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  pemerintah hanya  boleh  membatasinya  tanpa  menjual  asetnya ,يلئاولا( 2019 ) .    Pihak  pemerintah  juga  perlu mengumumkan  status  kepailitannya  kepada  publik
dengan harapan publik dapat mengukur diri jika akan melakukan transaksi dengan pihak tersebut. Pembatasan ini diyujukan untuk kemaslahatan orang lain,  berbeda  dengan  pembatasan  yang  dilakukan kepada  orang  hilang  akal  maupun  anak  kecil  maka pembatasan ditujukan untuk kemaslahatan diri sendiri.
Pendapat  mayoritas  ulama  diperkuat  dengan hadis  Muadz  bin  Jabal  yang  tentang  dirinya  yang terlilit  utang  dan  tak  mampu  membayarnya    ,دواد  وبأ( 1987 ) , juga hadis Abi Said al-Khudri tentang seorang lelaki  yang  mengalami  gagal  panen  sehingga  tak mampu  melunasi  utang-utangnya ,يروباسينلا( 2018 ) , dan hadis Umar tentang keputusannya menahan orang yang pailit ,سنأ( 2020 ) , serta analogi jika orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya tidak diperkenankan  membelanjakan  hartanya  lebih  dari sepertiga  untuk  kemaslahatan  ahli  warisnya,  maka tentu lebih tidak diperkenankan orang yang berutang membelanjakan  hartanya  padahal  ia  seharusnya melunasi utang tersebut.

## Pailit Sebelum Dan Sesudah Putusan
Ibnu Rusyd juga membagai keadaan pihak yang pailit menjadi dua; pertama pailit sebelum dibatasi dan keadaan setelah pembatasan dari ortoritas terkait.
Dalam  keadaan  pertama,  telah  terbukti  bahwa seseorang  telah  mengalami  pailit,  namun  belum muncul  vonis  dari  pengadilan  tentang  kepailitannya yang  berakibat  pada  pembatasannya  terhadap penggunaan  aset  yang  ia  miliki.  Imam  Malik menyamakan  keadaan  pertama  dengan  keadaan kedua.  Dalam  artian  jika  telah  tampak  jelas kepailitannya  ia  langsung  mendapatkan  pembatasan terhadap  penggunaan  asetnya  tanpa  harus ،يبطرقلا( ٢٠٠٤ ) menunggu  vonis  pengadilan  ( ,يلئاولا 2019 ). Pendapat  Imam  Malik  menyelisihi  mayoritas  ulama yang mengatakan bahwa orang tersebut masih bebas menggunakan  sisa  hartanya,  karena  hak  miliknya belum dibatasi oleh pengadilan.
Ibnu Rusyd sejalan dengan pendapat Malik yang menggunakan  analogi  jika  orang  sakit  saja  dibatasi penggunaan  hartanya  karena  kemaslahatan  para pewarisnya,  maka  orang  yang  berutang  lebih  layak untuk  dibatasi  karena  kemaslahatan  para  pemilik piutang.
Berbeda  dengan  pendapat  Malik,  Abu  Hanifah mengatakan  pembatasan  tidak  perlu  dilakukan. Pengadilan  menahannya  hingga  ia  dapat  melunasi utangnya atau hingga ia meninggal kemudian hartanya dijual  untuk  melunasi  utang  tersebut.  Argumen  Abu Hanifah  antara lain  diperkuat  dengan  hadis  Amr  bin
Syarid  bahwa  mengindarnya  orang  yang  mampu melunasi  utang  menyebabkan  kehalalan  kehormatan dan  kebolehan  menghukumnya,  dalam  hal  ini hukuman  yang  dimaksud  adalah  penahanan    ,لبنح( 1993 ) .
Jika  diteliti  lebih  lanjut,  ditemukan  sebab perbedaan  pendapat  antara  mayoritas  ulama  dengan Abu  Hanifah  adalah  perbedaan  teks  dalil  yang digunakan  dan  juga  perbedaan  pemahaman  terhadap teks-teks dalil tersebut.

## Debitur Pailit yang Belum Ditetapkan Pengadilan
Ibnu  Rusyd  mengutip  pendapat  Imam  Malik dengan  menyamakan  keadaan  orang  pailit  namun belum  diputuskan  pengadilan  untuk  dibatasi  dengan orang yang telah mendapatakan keputusan pengadilan. Dalam artian orang tersebut diperlalukan seperti perlakuan kepada orang yang telah mendapatkan  putusan  pengaadilan.  Pendapat  ini menyelisihi mayoritas ulama yang menyatakan bahwa sebelum  ada  putusan  pengadilan  maka  ia  bebas menggunakan  hartanya.  Namun  Malik  kemudian merinci  bahwa  meskipun  diperlalukan  sama  dengan orang  yang  telah  mendapatkan  keputusan  namun  ia tetap  boleh  menggunakan  hartanya  dalam  nafkah wajib  kepada  dirinya  sendiri  dan  keluarga  yang menjadi tanggungannya. Juga diperbolehkan melakukan transaksi yang mendapatkan ganti seperti jual beli  ( ،يفارقلا 2016 ).

## Kepailitan Pada Orang Yang Telah Meninggal
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  utang  orang yang  bangkrut  yang  telah  meninggal  namun  belum jatuh  tempo,  apakah  utang  tersebut  selesai  dengan putusan  pengadilan  kepadanya  bahwa  ia  telah banggrut  atau  tidak?  Ilustrasi  permasalahan  ini digambarkan  dalam  contoh  apabila  seseorang meninggal dunia meninggalkan utang sejumlah uang. Apakah  sebaiknya  warisan  langsung  dibagi  dengan pemotongan utang telebih dahulu meskipun utangnya belum  jatuh  tempo  atau  menunggu  jatuhnya  tempo pembayaran?  Sebagian  ulama  membolehkan  utang tidak  langsung  dibayar  ketika  pembagian  waris dengan  konsekuensi  tanggungan  utang  berpindak kepada para ahli waris.
Pada hukum kepailitan di Indonesia permohonan proses  demikian  dapat  diajukan  dengan  persyaratan apabila  ada  dua  atau  lebih  kreditor  mengajukan permohonan  pailit  dengan  membuktikan  hal  yang tertuang di dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  No.  37/2004),
yaitu  utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak  dibayar  lunas;  atau  pada  saat  meninggalnya orang  tersebut,  harta  peninggalannya  tidak  cukup untuk membayar utangnya (Baihaqi et al., 2020).
Harta  warisan  dari  seseorang  yang  meninggal dunia  dapat  dinyatakan  pailit  apabila  orang  yang meninggal  dunia  itu  semasa  hidupnya  berada  dalam keadaan  berhenti  membayar  utangnya,  atau  harta warisannya  pada  saat  meninggal  dunia  si  pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya (Istyaningrum, 2016).
Namun  Ibnu  Rusyd  menggarisbawahi  bahwa tanggungan  utang  orang  yang  telah  meninggal  tidak bisa  disamakan  secara  mutlak  dengan  orang  yang masih hidup. Dalam keadaan masih hidup pengembalian  utang  masih  dapat  diharapkan, sedangkan dalam keadaan meninggal maka tanggungan utang tidak bisa dibebankan kepada mayit maka ahli waris yang memikul tanggungan tersebut.

## Hak Preferen Dalam Kepailitan
Kreditur  preferen  termasuk  dalam  kategori kreditur  terjamin  berdasarkan  sifat  piutangnya. Kreditur  pilihan memiliki peringkat lebih  tinggi  dari kreditur  kontemporer  sebagai  akibat  dari  perbedaan ini.  Kewajiban  debitur  kepada  kreditur  preferen biasanya dijamin dengan jaminan material dan secara eksplisit  diprioritaskan  dalam  hal  pembayaran  oleh hukum.  Dengan  demikian,  jika  debitur  dinyatakan pailit  oleh  Pengadilan  Niaga,  tata  cara  pembayaran kreditur  preferen  didahulukan  dari  pada  kreditur konkuren  dengan  memasukkan  dan  membayarkan tagihan kepada kurator untuk diverifikasi dan disetujui dalam rapat verifikasi awal (Fuady, 2002).
Menurut  hukum  Islam,  kreditur  yang  diberikan hak  berupa  hak  preferen  adalah  seseorang  yang menjual barang dagangannya kepada pembeli melalui utang kepada pembeli atau dengan pelunasan barang, setelah  itu  pembeli  menjadi  pailit,  dan  kreditur menemukan  barang  tersebut  masih  utuh  untuk pembeli  pailit,  dan  kreditur  belum  menerima pembayaran  sedikit  pun  dari  pembeli  (Hasibuan, 2017; Wahyudi, 2019).
Menurut ulama Hanafiyah, jika hakim menyatakan pailit terhadap kreditur, ditemukan harta benda.  Pada  saat  yang  sama,  debitur  yang  masih belum  dibayar  oleh  kreditur  maka  barang  harus dilelang  dan  kemudian  dibagikan  sesuai  dengan persentase utang yang terutang kepada semua debitur. Menurut  mazhab  Syafi'i,  debitur  diperbolehkan menerima  harta  utuh  langsung  dari  kreditur  yang
pailit,  tanpa  melalui  prosedur  pembagian  yang  adil kepada debitur lainnya. Pendapat ini didasarkan pada hadits  Abu  Hurairah,  yang  menyatakan  bahwa  jika seorang  debitur  mengetahui  bahwa  barang-barang milik kreditur pailit masih utuh, ia memiliki hak yang lebih besar atas barang-barang itu daripada pihak lain. ( ,سنأ 2020 ).
Dalam madzhab Maliki sebagaimana dinukilkan oleh  Ibnu  Rusyd,  berpendapat  bahwa  nilai  barang harus dilihat pada saat diputuskan kepailitannya. Jika nilai  tersebut  lebih  rendah  dari  harga  semula,  maka pemilik  barang  diminta  untuk  memilih  antara mengambil  barang  tersebut  atau  ikut  dalam pembagian  piutang.  Sedang  apabila  nilainya  lebih banyak  atau  sama  dengan  harga  semula,  maka  ia mengambil  barang  itu  sendiri.  Pendapat  ini menitikberatkan  pada  kemaslahatan  debitur  untuk tetap memperoleh haknya secara proporsional.
Perselisihan  pendapat  ini  hanya  terjadi  apabila barang tersebut  sudah  berpindah  ke  kreditur, adapun apabila  barang  belum  berpindah  maka  para  ulama bersepakah  bahwa  debitur  berhak  sepenuhnya memiliki kembali barang tersebut.

## Debitur Telah Menerima Sebagian Pembayaran
Sebagai  ilustrasi,  Ali  membeli  motor  kebada Ismail seharga 10 juta dengan kredit. Ketika Ali telah melunasi  senilai  5  juta,  Ali  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan. Maka dalam hal ini  Ismail masuk dalam pembagian  piutang  dengan  debitur  yang  lain  setelah motor tersebut dijual. Pendapat ini dipilih oleh Dawud dari  Dzahiriyah,  Ishaq  bin  Rahawayh  dan  Imam Ahmad ,مزح نبا( 2010 ,ةمادق نبا ;
2009 ,يتيوهبلا ; 2007 ) .
Madzhab  Syafii  berpendapat  kembali  barang  secara utuh ,يزاريشلا( 1992 ) . Sedangkan Ibnu Rusyd sebagai representasi  madzhab  Malikiyah  membolehkan  dua macam  cara,  pertama  Ismail  mengembalika  5  juta, kemudian  mengambil  sepeda  motor,  kedua  5  juta masih  di  Ali  dibagi  sesuai  dengan  perolehan  dari ghuroma setelah menjual sisa aset Ali.

## Berkurangnya Nilai Barang Setelah Pailit
Ulama sepakat jika debitur telah memakai barang pinjamannya  namun  masih  ditemukan  oleh  kreditur separuh  barang  tersebut  setelah  penetapan  pailitnya debitur  maka  kreditur  berhak  mengambil  separuh barang  tersebut.  Dijelaskan  dalam  ilustrasi  sebagai berikut:
Bakar menjual beras 1 ton seharga 8 juta kepada Ali  secara  kredit.  Sebelum  membayarnya,  Ali  sudah memasak beras tersebut 5 Kw, sehingga yang tersisa tinggal 5 Kw. Karena suatu sebab, Ali dihukumi Pailit,
maka  Bakar  diperbolehkan  mengambil  5  Kw  yang tersisa, sedangkan nilai 4 juta  dalam beras yang telah digunakan  Ali  akan  dihitung  dengan  semua  debitur yang lain.
Pendapat  Atho  menyelisihi  mayoritas  ulama dengan mengatakan bahwa sisa barang tidak diambil tetapi  tetap  dilelang  kemudian  dibagi  sesuai prosentase utang dengan debitur yang lain. Pendapat ini  diriwayatkan  dalam  al-Mushonaf  Abdul  al- Razzaq( ,قازرلا دبع 2013 ).

## Bertambahnya Nilai Barang Setelah Pailit
Bakar menjual kebun, kepada Ali, dengan harga 1M dengan utang. Ali sudah menanaminya kemudian Ali  bangkrut.  Dalam  hal  ini  Ibnu  Rusyd  mengikuti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa Bakar tak  dapat  lagi  menarik  kebunnya  karena  telah ditanami,  namun  ia  harus  ikut  pembagian  sesuai prosentase utang dengan debitur yang lain. Sedangkan Imam  Syafii  berpendapat  bahwa  Bakar  membayar pengeluaran  Ali  berupa  bibit,  pupuk  dan  biaya tambahan  lain  dan  kemudian  dapat  mengambil tanahnya.  Pendapat  Imam  Syafii  juga  diikuti  oleh Imam Ahmad ( ,يتيوهبلا 2007 ).

## 4. KESIMPULAN
Penyelesaian  segketa  kepailitan  pada  umunya adalah proses panjang yang melelahkan. Akan banyak pihak  (kreditur)  yang  terlibat  dalam  proses  tersebut, karena kebanyakan debitur yang dipailitkan memiliki utang yang lebih dari satu kreditur, di sisi lain belum tentu harta yang dimiliki debitur cukup untuk menutup utang-utang kepada kreditur. Masing-masing kreditur akan  berusaha  mendapatkan  pemmbayaran  setinggi- tingginya  atas  piutang  mereka.  Kondisi  inilah  yang melatarbelakangi lahirnya hukum-hukum yang mengikat  di  dalam  penyelesaian  sengketa  kepailitan, yang  mengatur  pembbagian  harta  pailit  di  bawah pengawasan hakim.
Dari  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  Ibnu Rusyd  meskipun  bermadzhab  Maliki  namun  dalam beberapa  kasus  beliau  mengedepankan  objektifitas dengan menggunakan perangkat logis guna menyimpulkan  sebuah  produk  hukum,  meskipun dalam  penyelesaian  sengketa  kepailitan  beliau  lebih dominan condong kepada penguatan madzhab Maliki.
Kasus-kasus  sengketa  kepailitan  yang  ada  pada era  Ibnu  Rusyd,  meskipun  menggunakan  skema transaksi sederhana namun dapat dianalogikan dengan kasus  penyelesaian  sengketa  pada  zaman  ini  dengan mengedepankan kesamaan illah (alasan rasional) yang
menggabungkan  dua  kasus  yang  berbeda,  sehingga pengembangan  hukum  fikih  berjalan  dengan  baik tanpa adanya kesan rigiditas.
Mengingat peran besar lembaga peradilan dalam menyelesaikan  sengketa  kepailitan  ekonomi  syariah, maka  sudah  selayaknya  pemerintah  memperhatikan kesiapan sumber  daya  manusia yang bertugas  dalam bidang  ini.  Tantangan  eksternal  juga  muncul  dalam berbagai  bentuk,  diantaranya  mafia  peradilan.  Oleh karena  itu  para  hakim  harus  menguasai  hukum materiil,  hukum  acara  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait.  Hal  ini  tentu  sangat berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat  pencari  keadilan  terhadap  lembaga peradilan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  M.  N.  (2020).  Krisis  Ekonomi  Global  dari Dampak  Penyebaran  Virus  Corona  (Covid-19). AkMen Jurnal Ilmiah .
Al-Zuhaili,  W.  (2001).  Ushul  Fikih  al-Islami. Libanon. Dar al-Fikr .
Amran  Suadi.  (2017). Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah .Jakarta. Kencana. Baihaqi, M. A., Suryadi, S.,  Sucipta, P. R. (2020). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam
Pemberesan  Harta  Pailit  Serta  Upaya  Negara Terhadap  Penanganan  Kerugian  Atas  Utang Pajak (Studi Kasus Kepailitan PT Gunung Kijang Jaya  Lestari). Student  Online  Journal  (SOJ) UMRAH  -  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik . https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/artic le/view/644
Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk  Ilmu-ilmu  Sosial.  Jakarta:  Salemba Humanika.  In Journal  Of  Nonformal  Education And Community Empowerment . Istyaningrum,  D.  A.  (2016). Akibat  Hukum Pernyataan  Pailit  Terhadap  Harta  Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/2079 Junaedi,  D.,    Salistia,  F. (2020).  Dampak  Pandemi Covid-19  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Negara-Negara
Terdampak.
Prosiding
Simposium  Nasional  Keuangan  Negara  2020 https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/ view/600
Napitupulu, H. (2020). Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit  Diri  Sendiri)  Perseroan  Terbatas  (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from  Financial  Distress. Krtha  Bhayangkara . http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTH A/article/view/37
Sejati,  B.  P.  (2015).  Pelaksanaan  Tugas  dan
Kewenangan Hakim Pengawas dalam Mengawasi  Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta Pailit di Pengadilan Niaga
Surabaya. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/h ukum/article/view/1124 Taqiyuddin,  A.  B.  (1995). Kifayat  al-akhyar  fi  hilli gayat  al-ikhtisar .  Beirut.  Dar  al-Kutub  al- `Ilmiyyah.
Thamrin,  H.  (2021).  Analisis  Dampak  Covid  19
Terhadap  Kinerja  Keuangan  Perbankan  Syariah Di  Indonesia. Jurnal  Tabarru:  Islamic  Banking and
Finance . https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/ view/6068 أ ( .دواد وب 1987 .) ك ت ليسارملا با . ةلاسرلا ةسسؤم - توريب . ( .ب .م ,سنأ 2020 .) كلام ماملإا أطوم
و رشنلا و ةعابطلل ملقلا راد .
عيزوتلا - نانبل / توريب . ( .مزح نبا 2010 .) راثلآاب ىلحملا 1 - 12 ج 10 . Dar Al Kotob Al Ilmiyah ةيملعلا بتكلا راد . (  .دشر  نبا 2013 .) ا  لصف حلا  نيب  ام  يف  لاقمل
نم  ةعيرشلا  و  ةمك
لاا لاصت . New Med House.
( .ةمادق نبا 2009 .) ريبكلا حرشلا هعمو يقرخلا رصتخم ىلع ينغملا عنقملا نتم ىلع 1 - 15 ج 6 . Dar Al Kotob Al Ilmiyah
ةيملعلا بتكلا راد ( .و .ا .و .ك ,ةيملاسلإا 1993 .)
ةيهقفلا ةعوسوملا
(Issue v. 45). ةلود قولأا ةرازو ،تيوكلا يملاسلإا نوئشلاو فا ،ة . ( .يتيوهبلا 2007 .) تادارلإا ىهتنم حرش - ج 2 . IslamKotob. (  .ع  .م  ,يرباجلا 2015 .) هقف  تيب  نم جرخي  فوسليف . دباع دمحم يرباجلا – ررحملا ةرشن : ةنودم
– Nachrat Almouharir . https://www.nachrat.com/2015/09/09/ فوسليف -
ي جرخ - نم - تيب - هقف - دمحم - دباع - باجلا / ( .يزاريشلا 1992 .) يعفاشلا ماملإا ةقف يف بذهملا
(Issue v. 2). ،ملقلا راد . ( .ا .ش ,يفارقلا 2016 .) ةيكلاملا عورف يف ةريخذلا 1 - 11 سراهفلا عم ج 1 ،ةيملعلا بتكلا راد . . ( .ا .ب .م ,يروباسينلا 2018 .) ملسم حيحص - دحاو دلجم يف . Dar Al Kotob Al Ilmiyah ةيملعلا بتكلا راد .
( .ح ,يلئاولا 2019 .)
ديلولا يبلأ :دهتجملا ةيادب حرش دصتقملا ةيغب نباب ريهشلا ،يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
ىفوتملا( ديفحلا دشر 595 جه ) ( .ا .م .ب .أ ,لبنح 1993 .) ،لبنح نب دمحأ ماملأا دنسم (164-241 H) . ةسسؤم ،ةلاسرلا . ( .ا ,دشر 1975 .) ج( دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب 1 ) تاطوطخم . يقيرفلإا برغلا . ( .قازرلا دبع 2013 .) قازرلا دبع فنصم . ليصأتلا راد .