Yudhi  Lestanata,  Sadrul  Imam,  Hidayatullah,  Haeril / Inovasi  Digital  untuk  Efisiensi  Birokrasi:  Analisis
Penerapan  Aplikasi  Lambarasa  dalam  Penerbitan  Dokumen  Kependudukan  Online  di  Kabupaten Bima/Vol 5 No 2 (2024)
DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.371 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Inovasi Digital untuk Efisiensi Birokrasi: Analisis Penerapan Aplikasi Lambarasa dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Online di Kabupaten Bima
a Yudhi Lestanata, a Sadrul Imam, a Hidayatullah, b Haeril a Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
b Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia Email: yudhi.lestanata27@gmail.com
Article Information Submitted: 18  Mei 2024 Accepted: 28  Mei
2024 Online  Publish: 28 Mei 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi Aplikasi Lambarasa dalam meningkatkan  efisiensi  birokrasi  melalui  penerbitan  dokumen  kependudukan secara  online  di  Kabupaten  Bima.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis penerapan aplikasi  Lambarasa di Kantor Dukcapil Kabupaten Bima. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara  dengan  petugas,  dan  analisis  dokumen  kebijakan  terkait.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Aplikasi  Lambarasa  telah  memberikan  dampak positif  dalam  mempercepat  proses  administrasi  dan  mengurangi  beban  birokrasi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan. Namun, penelitian ini juga  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  yang  menghambat  efektivitas  aplikasi, seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang cara menggunakan aplikasi dan akses  internet  yang  tidak  merata.  Mayoritas  masyarakat  masih  lebih  memilih metode  konvensional  daripada  memanfaatkan  aplikasi  ini.  Untuk  mengatasi tantangan  ini,  diperlukan  upaya  sosialisasi  yang  intensif  dan  terarah,  peningkatan infrastruktur  teknologi  informasi,  serta  penyediaan  dukungan  teknis  yang memadai.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  aplikasi  Lambarasa  dapat diadopsi  lebih  luas,  sehingga  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan publik  serta  mempermudah  proses  pengurusan  dokumen  kependudukan  bagi masyarakat Kabupaten Bima.
Kata  Kunci : Inovasi  Digital,  Aplikasi  Lambarasa,  Penerbitan, Kependudukan

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  contribution  of  the  Lambarasa  Application  in enhancing  bureaucratic  efficiency  through  the  online  issuance  of  civil  documents in  Bima  Regency.  The  research  methodology  employed  is  a  qualitative  approach focusing on the analysis of the application of Lambarasa at the Civil Registration Office  of  Bima  Regency.  Data  were  collected  through  direct  observation, interviews  with  officials,  and  analysis  of  relevant  policy  documents.  The  study's findings  indicate  that  the  Lambarasa  Application  has  positively  impacted  the acceleration  of  administrative  processes,  reduction  of  bureaucratic  burdens,  and improvement  of  the  efficiency  and  accuracy  of  civil  data.  However,  the  research also  identifies  several  challenges  that  hinder  the  application's  effectiveness,  such as the limited public knowledge on how to use the application and uneven internet access.  The  majority  of  the  population  still  prefers  conventional  methods  over utilizing  this  application.  To  address  these  challenges,  intensive  and  targeted socialization  efforts,  improvements  in  information  technology  infrastructure,  and adequate technical support are necessary. With these measures, it is hoped that the Lambarasa  application  can  be  more  widely  adopted,  thereby  enhancing  the efficiency  and  quality  of  public  services  and  facilitating  the  processing  of  civil documents for the people of Bima Regency.
Keywords:  Digital  Innovation,  Lambarasa  Application,  Issuance,  Civil Registration.

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  data  kependudukan,  baik  dalam  bentuk  manual  maupun  online, memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat  (Vázquez-López  &  Marey-Perez,  2021);  (Maulana,  2020).  Data  kependudukan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah serta kegiatan sosial,  ekonomi,  dan  politik  (Ziemba  &  Papaj,  2012).  Seiring  dengan  perkembangan teknologi  informasi,  pentingnya  data  kependudukan  online  semakin  terasa  dalam mempermudah berbagai proses administrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat (Lytras & Şerban, 2020); (Firmandayu & Elfaki, 2023).
Salah  satu  manfaat  utama  dari  data  kependudukan  online  adalah  mempermudah verifikasi  identitas  tanpa  harus  membawa  KTP  fisik  (Koniyo,  2021);  (Ila  Farida  &  Dewi Ambarwati,  2023).  Dengan  adanya  sistem  digitalisasi,  individu  dapat  dengan  mudah memverifikasi  identitas  mereka  secara  online  melalui  berbagai  platform  yang  terintegrasi dengan  data  kependudukan  (Ingrams  et  al.,  2020).  Hal  ini  sangat  menguntungkan  terutama dalam situasi di mana membawa KTP fisik tidak praktis atau membutuhkan waktu yang lama (Li et al., 2021) (Firman et al., 2023).
Selain  itu,  keberadaan  data  kependudukan  online  juga  mempermudah  akses  terhadap layanan publik (Ullah et al., 2022). Individu tidak perlu lagi datang secara langsung ke kantor pemerintah  untuk  mengurus  berbagai  administrasi,  seperti  pembuatan  surat  izin,  pembuatan kartu  keluarga,  atau  perubahan  data  kependudukan  (Aprilia  et  al.,  2023);  (Alshehri  et  al., 2022). Dengan akses online, proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform digital yang telah tersedia (Haerofiatna & Chaidir, 2023).
Data  kependudukan  online  juga  memungkinkan  akses  yang  lebih  mudah  terhadap informasi  anggota  keluarga  (Rodriguez-Hevía  et  al.,  2020).  Dengan  terhubungnya  data kependudukan  antara  satu  individu  dengan  individu  lain  dalam  satu  keluarga,  memudahkan dalam  memverifikasi  status  hubungan  keluarga  dan  memperoleh  informasi  terkait  data keluarga secara keseluruhan (Farida et al., 2020).
Kemajuan  dalam  teknologi  juga  telah  memungkinkan  adopsi  KTP  digital  dan  kartu keluarga digital. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membawa identitas dan informasi  keluarga  mereka  tanpa  harus  membawa  dokumen  fisik  yang  rentan  hilang  atau rusak.  Selain  itu,  dengan  adanya  KTP  digital  dan  kartu  keluarga  digital,  kebutuhan  akan pencetakan  dokumen  fisik  dapat  dikurangi,  mengurangi  biaya  dan  meningkatkan  efisiensi (Japami & Eriyanti, 2019).
Perkembangan  industri  4.0  juga  berdampak  pada  pengelolaan  data  kependudukan. Proses  administrasi  yang  dulunya  memakan  waktu  dan  tenaga,  seperti  antrian  panjang  di kantor  pemerintah,  kini  dapat  diatasi  dengan  kemudahan  akses  online  (Farida  et  al.,  2020). Hal  ini  tidak  hanya  meningkatkan  efisiensi,  tetapi  juga  mengurangi  beban  birokrasi  dan memberikan  pengalaman  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  dalam  mengurus  berbagai keperluan administratif (Tryanti & Frinaldi, 2019).
Demikian di Kabupaten Bima, aplikasi Lambarasa telah menjadi sebuah terobosan yang signifikan  dalam  mempercepat  proses  penerbitan  dokumen  kependudukan  secara  online  di Kabupaten  Bima.  Sebagai  salah  satu  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  daerah, Lambarasa  menyajikan  solusi  inovatif  bagi  masyarakat  untuk  mengakses  layanan administrasi  kependudukan  dengan  lebih  cepat  dan  efisien.  Dengan  fitur-fitur  canggihnya, aplikasi  ini  tidak  hanya  memungkinkan  pengajuan  dokumen  secara  online  tetapi  juga
mempercepat proses verifikasi dan pengeluaran dokumen secara langsung.
Aplikasi  Lambarasa  mewakili  salah  satu  bentuk  inovasi  digital  yang  telah  membawa dampak  positif  dalam  meningkatkan  efisiensi  birokrasi  di  Kabupaten  Bima.  Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Lambarasa mampu mengotomatiskan sebagian besar proses administrasi  kependudukan,  mulai  dari  pengajuan  hingga  pengeluaran  dokumen.  Hal  ini mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung memakan waktu dan tenaga, serta  rentan  terhadap  kesalahan  manusia.  Dengan  demikian,  Lambarasa  tidak  hanya mempercepat  pelayanan  kepada  masyarakat  tetapi  juga  mengoptimalkan  kinerja  birokrasi dengan meminimalkan waktu dan sumber daya yang diperlukan (Taufik, 2022).
Penggunaan  Aplikasi  Lambarasa  sebagai  platform  untuk  mengurus  dokumen kependudukan secara online memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Bima. Pertama-tama, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang ke kantor pemerintah secara langsung, karena proses pengajuan dapat dilakukan melalui  aplikasi  dengan  mudah.  Selain  itu,  Lambarasa  juga  memfasilitasi  proses  verifikasi identitas secara lebih efisien, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penundaan dalam pengeluaran  dokumen.  Dengan  demikian,  Lambarasa  membuka  akses  yang  lebih  luas  bagi masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa hambatan dan dengan waktu yang lebih singkat (Chrismonita et al., 2020).
Aplikasi Lambarasa bukan hanya sekadar sebuah alat teknologi, tetapi juga merupakan simbol  dari  transformasi  birokrasi  menuju  era  digital  di  Kabupaten  Bima.  Dengan memanfaatkan  potensi  teknologi  informasi  secara  maksimal,  pemerintah  daerah  mampu meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat  sambil  mengoptimalkan  efisiensi operasional  birokrasi  (Prakoso,  2020).  Selain  itu,  Lambarasa  juga  memberikan  contoh  bagi daerah  lain  tentang  pentingnya  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  dalam menyederhanakan  proses  administrasi  dan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat.  Dengan  demikian,  Aplikasi  Lambarasa  menjadi  representasi  dari  upaya pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  menghadapi  tantangan  era  digital  dengan  solusi  yang inovatif dan efektif (Rudiansyah et al., 2022).
Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini, adapun  pertanyaan  yang muncul adalah  sejauh mana  aplikasi  Lambarasa  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  efisiensi birokrasi  melalui  penerbitan  dokumen  kependudukan  secara  online  di  Kabupaten  Bima. Pertanyaan-pertanyaan  yang  mungkin  diajukan  antara  lain:  Bagaimana  aplikasi  ini mempengaruhi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengurus  dokumen  kependudukan  secara keseluruhan?  Bagaimana  tantangan  efektivitas  dalam  penerapan  aplikasi  Lambarasa  di Kabupaten Bima?
Urgensi  penelitian  ini  sangatlah  penting  mengingat  adopsi  teknologi  informasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin mendesak di era digital ini. Kabupaten Bima menjadi contoh  yang  menarik  untuk  diteliti  karena  implementasi  aplikasi  Lambarasa  sebagai  upaya penerbitan dokumen kependudukan secara online menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam  menyederhanakan  birokrasi  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Dengan menganalisis  efektivitas  dan  dampak  aplikasi  Lambarasa,  penelitian  ini  akan  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  potensi  inovasi  digital  dalam  meningkatkan efisiensi birokrasi di tingkat lokal, serta memberikan masukan yang berharga bagi kebijakan pemerintah terkait  pengembangan  dan implementasi  teknologi  informasi  dalam administrasi publik

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan kualitatif dengan  fokus  pada  analisis  terhadap  penerapan  Aplikasi  Lambarasa  dalam  penerbitan
dokumen  kependudukan  online  di  Kantor  Dukcapil  Kabupaten  Bima.  Lokasi  penelitian berada  di  Kantor  Dukcapil  tersebut,  yang  dipilih  karena  menjadi  pusat  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Bima  dan  tempat  utama  di  mana  aplikasi  Lambarasa diimplementasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung terhadap  proses  penerbitan  dokumen  kependudukan  menggunakan  aplikasi  Lambarasa, wawancara  dengan  petugas  Dukcapil,  dan  analisis  dokumen  terkait  kebijakan  dan  prosedur penerbitan  dokumen.  Sumber  data  yang digunakan  berasal  dari  dokumen  pemerintah  terkait kebijakan dan prosedur penerbitan dokumen, serta dari publikasi yang relevan dengan inovasi digital  dalam  administrasi  publik.  Untuk  meningkatkan  keabsahan  data,  teknik  triangulasi akan  diterapkan  dengan  membandingkan  dan  memverifikasi  data  dari  berbagai  sumber. Terakhir,  teknik  analisis  data  model  interaktif  akan  digunakan  untuk  menginterpretasikan data  yang  terkumpul  dengan  menggabungkan  pemahaman  peneliti  dengan  temuan  empiris secara  interaktif,  sehingga  memungkinkan  peneliti  untuk  menghasilkan  pemahaman  yang lebih  dalam  dan  menyeluruh  tentang  dampak  penerapan  aplikasi Lambarasa  dalam  efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima.

## Hasil dan Pembahasan

## Kontribusi dalam Meningkatkan Efisiensi Birokrasi
Peran teknologi informasi yang terintegrasi menjadi fondasi vital dalam meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Bima.  Sistem  Perencanaan, Penganggaran,  dan  Informasi  Kinerja  yang  Terintegrasi,  Berbasis  Teknologi  Informasi memungkinkan  proses  perencanaan  dan  penganggaran  dilakukan  dengan  efisien  dan transparan  (Hartatik et al.,  2022);  (Nakhir  Nafis  Risqullah,  2019);  (Darmawan et al.,  2020). Dengan  integrasi  teknologi  informasi,  instansi  pemerintah  dapat  lebih  mudah mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran  dan  mencapai  hasil  kinerja  sesuai  target yang ditetapkan (Wathani et al., 2024).
Digitalisasi  layanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kabupaten  Bima  melalui  Aplikasi  Lambarasa  telah  menghadirkan  inovasi  yang  signifikan dalam  pengelolaan  administrasi  kependudukan.  Aplikasi Lambarasa,  yang  diluncurkan  pada tahun  2020,  merupakan  salah  satu  layanan  pengganti  tatap  muka  yang  memungkinkan pemohon atau warga untuk mengurus dokumen dari rumah dan mencetak sendiri Kartu Tanda Penduduk  Elektronik  (KTP-El),  tanpa  harus  datang  ke  kantor  Dukcapil.  Layanan  ini menyediakan  berbagai  fitur  penting  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  mendapatkan dokumen  kependudukan  yang  diperlukan.  Fitur-fitur  tersebut  termasuk  penerbitan  KTP-El untuk berbagai keperluan seperti perekaman baru, penggantian karena hilang atau rusak, serta perubahan  data  seperti  nama,  alamat,  atau  status  perkawinan.  Proses  penerbitan  dilakukan tanpa  perlu  perubahan  data  pada  elemen  KTP-El,  yang  memastikan  keakuratan  dan keabsahan  informasi.  Dengan  fitur-fitur  ini,  Lambarasa  mempermudah  akses  masyarakat terhadap layanan kependudukan, mengurangi waktu dan tenaga yang harus dihabiskan untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan.
Selain  penerbitan  KTP-El,  Aplikasi  Lambarasa  juga  menyediakan  layanan  pengajuan akta kelahiran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara online, serta layanan terkait Kartu  Keluarga  (KK)  seperti  pembuatan  KK  baru,  pemisahan  KK,  penambahan  atau perubahan  anggota,  dan  penerbitan  KK  yang  rusak  atau  hilang.  Semua  layanan  ini  dapat diakses dan diurus secara online melalui aplikasi Lambarasa, memberikan kemudahan akses yang  signifikan  bagi  masyarakat  Kabupaten  Bima.  Dengan  adanya  layanan  ini,  warga  tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, yang tidak hanya  menghemat  waktu  dan  tenaga  tetapi  juga  mengurangi  beban administratif  yang  harus
ditangani  oleh  staf  Dukcapil.  Hal  ini  sangat  penting  terutama  di  masa  pandemi,  di  mana mengurangi  kontak  langsung  dan  pertemuan  fisik  menjadi  bagian  dari  upaya  pencegahan penyebaran virus.
Adopsi  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  administrasi  kependudukan  melalui Aplikasi Lambarasa juga membawa manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Proses  layanan  yang  dipercepat  dan  transparansi  yang meningkat memungkinkan pelayanan publik  yang  lebih  efektif  dan  berkualitas.  Dengan  adanya  sistem  digital  ini,  data kependudukan dapat diolah dan disimpan dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dan duplikasi.  Sistem  ini  juga  memungkinkan  pelacakan  dan  pemantauan  proses  pengurusan dokumen  secara  real-time,  sehingga  mempermudah  evaluasi  dan  perbaikan  layanan. Transparansi  yang  meningkat  juga  memastikan  bahwa  masyarakat  dapat  memantau  sendiri proses  pengurusan  dokumen  mereka,  memberikan  kepercayaan  lebih  terhadap  instansi pemerintah.
Dengan  demikian,  kebijakan  digitalisasi  layanan  kependudukan  melalui  Aplikasi Lambarasa  tidak  hanya  mengubah  cara  tradisional  dalam  pengelolaan  administrasi kependudukan,  tetapi  juga  membawa  dampak  yang  positif  dalam  meningkatkan  kualitas layanan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara  lebih  efektif.  Lambarasa  memberikan solusi  yang  komprehensif  untuk  berbagai  keperluan  dokumen  kependudukan,  memastikan bahwa  setiap  warga  mendapatkan  layanan  yang  cepat,  tepat,  dan  transparan.  Ini  juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengadopsi teknologi informasi untuk  meningkatkan  efisiensi  birokrasi  dan  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik. Keberhasilan  Lambarasa  dalam  mengintegrasikan  teknologi  informasi  dalam  layanan kependudukan menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.
Adopsi  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  administrasi  kependudukan  juga meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi  data.  Proses  layanan  yang  dipercepat  dan  transparansi yang  meningkat  memungkinkan  pelayanan  publik  yang  lebih efektif  dan  berkualitas.  Selain itu,  Lambarasa  memastikan  keakuratan  dan  keabsahan  informasi  dalam  dokumen kependudukan yang dikeluarkan. Dengan adanya Aplikasi Lambarasa, masyarakat Kabupaten Bima  dapat  merasakan  manfaat  nyata  dari  efisiensi  birokrasi  yang  tercipta.  Mereka  dapat mengurus  dokumen  kependudukan  dengan  mudah  melalui  perangkat  elektronik  mereka, menghemat  waktu  dan  tenaga,  serta  memperkuat  hubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat.
Dengan  demikian,  kontribusi  Aplikasi  Lambarasa  dalam  meningkatkan  efisiensi birokrasi  di  Kabupaten  Bima  sangatlah  penting.  Melalui  integrasi  teknologi  informasi  dan digitalisasi layanan, aplikasi ini membawa perubahan positif dalam cara instansi pemerintah mengelola  administrasi  kependudukan  dan  menyediakan  layanan  kepada  masyarakat. Diharapkan  pengembangan  lebih  lanjut  pada  aplikasi  ini  dapat  terus  meningkatkan  efisiensi dan kualitas layanan publik di Kabupaten Bima, memberikan dampak positif yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

## Tantangan efektivitas dalam penerapan aplikasi Lambarasa
Tantangan  efektivitas  dalam  penerapan  aplikasi  Lambarasa  di  Kabupaten  Bima merupakan  sebuah  permasalahan  yang  memerlukan  pemahaman  mendalam  dan  solusi  yang tepat.  Salah  satu  tantangan  utama  yang  dihadapi  adalah  minimnya  pengetahuan  masyarakat tentang cara mengakses aplikasi tersebut. Meskipun Lambarasa telah menjadi inovasi digital yang signifikan dalam layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), namun masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  cara  menggunakan  aplikasi  tersebut. Minimnya  pengetahuan  ini  menjadi  hambatan  dalam  memanfaatkan  potensi  penuh  dari
aplikasi  Lambarasa  dalam  mempercepat dan  menyederhanakan  proses  pengurusan  dokumen kependudukan.
Mayoritas masyarakat Kabupaten Bima masih lebih memilih untuk mengantri di kantor Dukcapil daripada menggunakan aplikasi Lambarasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada  alternatif  yang  lebih  efisien  dan  mudah,  namun  masih  ada  ketidakpercayaan  atau keengganan untuk beralih ke cara baru yang ditawarkan oleh teknologi. Mungkin ada aspek kebiasaan  atau  ketidakpastian  mengenai  keamanan  dan  keandalan  aplikasi  yang  membuat sebagian masyarakat masih memilih cara konvensional.
Selain itu, fenomena bahwa sebagian masyarakat rela melakukan perjalanan jarak jauh hingga 120 kilometer untuk mengurus dokumen secara konvensional daripada menggunakan aplikasi  menunjukkan  adanya  kesenjangan  atau  kekurangan  dalam  sosialisasi  dan  promosi aplikasi  Lambarasa.  Pemerintah  daerah  perlu  memperkuat  upaya  sosialisasi  dan  edukasi kepada  masyarakat  tentang  keunggulan  dan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  aplikasi tersebut.  Kurangnya  pemahaman  ini  dapat  menghambat  adopsi  dan  penerapan  aplikasi  di tingkat masyarakat.
Kelemahan  dalam  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  tentang  aplikasi Lambarasa  menjadi  tantangan  lain  dalam  efektivitas  penerapannya.  Sosialisasi  yang  kurang memadai  dapat  mengakibatkan  rendahnya  kesadaran  masyarakat  akan  keberadaan  dan manfaat aplikasi tersebut. Penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa sosialisasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan memperkenalkan aplikasi kepada masyarakat, tetapi juga  memberikan  pemahaman  yang  cukup  tentang  cara  penggunaannya  dan  manfaat  yang diperoleh dari penggunaan aplikasi tersebut.
Selain  dari  sisi  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat,  tantangan  efektivitas  lainnya adalah adanya kemungkinan adanya hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi Lambarasa. Misalnya,  mungkin  ada  kendala  dalam  akses  internet  di  beberapa  daerah,  yang  dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan aplikasi secara lancar. Selain itu, mungkin juga ada  masalah  terkait  keamanan  data atau privasi  yang  membuat  sebagian  masyarakat  merasa ragu untuk menggunakan aplikasi.
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  tantangan  ini  adalah meningkatkan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Pemerintah daerah perlu melakukan kampanye sosialisasi yang menyeluruh dan konsisten, melibatkan berbagai pihak termasuk  lembaga  pendidikan,  organisasi  masyarakat,  dan  media  massa  lokal.  Sosialisasi yang  lebih  personal  dan  interaktif,  seperti  workshop  atau  pelatihan  langsung  tentang penggunaan  aplikasi,  juga  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan masyarakat dalam menggunakan Lambarasa.
Selain  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  memastikan  bahwa  infrastruktur teknologi  informasi  di  Kabupaten  Bima  cukup  mendukung  untuk  mendukung  penggunaan aplikasi  secara  luas.  Ini  termasuk  memastikan  ketersediaan  akses  internet  yang  memadai  di seluruh  wilayah,  serta  menyediakan  dukungan  teknis  yang  memadai  bagi  masyarakat  yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi.
Kemudian,  penting  memperbaiki  dan  memperkuat  layanan  dukungan  pelanggan  atau helpdesk  untuk  pengguna  aplikasi  juga  dapat  membantu  mengatasi  hambatan  teknis  yang mungkin  muncul.  Dengan  menyediakan  bantuan  teknis  yang  mudah  diakses  dan  responsif, masyarakat akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi dan lebih mungkin untuk  mengatasi  hambatan  teknis  yang  mereka  hadapi.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga dapat  mempertimbangkan  untuk  memberikan  insentif  atau  penghargaan  bagi  masyarakat yang  menggunakan  aplikasi  Lambarasa.  Misalnya,  pemerintah  daerah  dapat  memberikan diskon  atau  kemudahan  lainnya  bagi  warga  yang  menggunakan  aplikasi  untuk  mengurus dokumen  kependudukan  mereka.  Ini  dapat  menjadi  insentif  yang  efektif  untuk  mendorong adopsi  aplikasi  oleh  masyarakat.  Dengan  melakukan  upaya-upaya  ini  secara  bersama-sama,
diharapkan  tantangan  efektivitas  dalam  penerapan  aplikasi  Lambarasa  di  Kabupaten  Bima dapat  diatasi  dengan  lebih  baik.  Penggunaan  aplikasi  ini  dapat  memberikan  manfaat  yang besar  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik,  serta  mempercepat  proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  Aplikasi  Lambarasa berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi birokrasi di Kabupaten Bima, ada beberapa tantangan  yang  menghambat  efektivitas  penerapannya.  Aplikasi  ini  telah  membawa  inovasi digital  penting  dalam  layanan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan menyediakan  akses  online  untuk  penerbitan  dokumen  kependudukan,  namun  minimnya pengetahuan  masyarakat  tentang  penggunaan  aplikasi  menjadi  hambatan  utama.  Mayoritas masyarakat masih lebih memilih metode konvensional, seperti mengantri di kantor Dukcapil atau  melakukan  perjalanan  jauh,  daripada  memanfaatkan  aplikasi.  Hal  ini  mencerminkan kurangnya  sosialisasi  dan  edukasi  dari  Pemerintah  Daerah  mengenai  manfaat  dan  cara penggunaan  Lambarasa.  Selain  itu,  kendala  teknis  seperti  akses  internet  yang  tidak  merata dan  kekhawatiran  tentang  keamanan  data  juga  mempengaruhi  adopsi  aplikasi.  Untuk mengatasi  tantangan  ini,  perlu  adanya  kampanye  sosialisasi  yang  intensif  dan  terarah, peningkatan  infrastruktur  teknologi  informasi,  serta  penyediaan  dukungan  teknis  yang memadai.  Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan aplikasi  Lambarasa  dapat  diadopsi  lebih luas,  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik,  serta  mempermudah  proses pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bima.

## BIBLIOGRAFI
Alshehri, A., Alharbi, S., Khayyat, M., & Aboulola, O. (2022). Global E-government Trends , Challenges and Opportunities . January . https://doi.org/10.18421/SAR44
Aprilia, R., Rochimin, P., & Oktafia, R. (2023). Implementasi klampid new generation dalam mendukung  tertib  administrasi  kependudukan  untuk  kesejahteraan  masyarakat . 25 (2), 307–318.
Chrismonita,  V.  N.,  Dewi,  D.  A.  S.,  Suharso,  S.,  &  Budiharto,  B.  (2020).  Efektivitas Permendagri  Nomor  7  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance).
Borobudur Law Review , 2 (2), 64–89.
https://doi.org/10.31603/burrev.3917
Darmawan, A. K., Siahaan, D. O., Susanto, T. D., Walid, M., Umam, B. A., & Hidayanto, A. N.  (2020).  Identifying  the  Differing  Service  Maturity  Levels  of  Mobile-based  Smart Regency  with  e-Government  Adoption  Model  (GAM)  framework. 7th  International Conference on ICT for Smart Society: AIoT for Smart Society, ICISS 2020 - Proceeding , November . https://doi.org/10.1109/ICISS50791.2020.9307540
Farida,  I.,  Lampung,  U.  B.,  Setiawan,  R.,  Maryatmi,  A.  S.,  &  Juwita,  N.  (2020).  The Implementation  of  E-Government  in  the  Industrial  Revolution  Era  4.0  in  Indonesia. International  Journal  of  Progressive  Sciences  and  Technologies  (IJPSAT , 22 (2),  340– 346.
Firman,  F.,  Sahrul,  S.,  &  Ramadoan,  S.  (2023).  Analysis  of  Efforts  in  the  Development  of Local  Government:  E-Government and  Public  Service  Management. Jurnal  Studi Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 25–36.
Firmandayu,  N.,  &  Elfaki,  K.  E.  (2023).  The  Electronic  Government  Policy-Based  Green Constitution  Towards  Good  Governance. Journal  of  Sustainable  Development  and Regulatory Issues (JSDERI) , 1 (2), 108–121. https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.11 Haerofiatna,  H.,  &  Chaidir,  J.  (2023).  Regional  Regulations:  Implementation  of  Electronic- based  Government  System. European  Journal  of  Business  and  Innovation  Research , 11 (3), 61–69. https://doi.org/10.37745/ejbir.2013/vol11n36169
Hartatik, L., Saputra, M., & Hady, N. (2022). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem E-Siap Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Integralistik , 33 (2), 52–59. https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i2.33543 Ila Farida, & Dewi Ambarwati. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan E-KTP Berbasis  E-Adminduk. Journal  of  Governance  Innovation , 5 (1),  111–124. https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2389
Ingrams,  A.,  Manoharan,  A.,  Schmidthuber,  L.,  &  Holzer,  M.  (2020).  Stages  and Determinants  of  E-Government  Development:  A  Twelve-Year  Longitudinal  Study  of Global  Cities. International  Public  Management  Journal , 23 (6),  731–769. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987
Japami,  W.,  &  Eriyanti,  F.  (2019).  Efektivitas  Pelayanan  Keliling  Online  Pada  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tanah  Datar. Jurnal  Manajemen  dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (1), 75–85. https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.22 Koniyo, M. H. (2021). Identification of components for evaluation e-government governance framework  according  to  regional  government  characteristics. IOP  Conference  Series: Materials  Science  and  Engineering , 1098 (3),  032073.  https://doi.org/10.1088/1757- 899x/1098/3/032073
Li, S., Wei, W., & Ma, M. (2021). How Does E-Government Affect Corruption? Provincial Panel Evidence
from China.
IEEE Access , 9 , 94879–94888.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3093981
Lytras,  M.  D.,  &  Şerban,  A.  C.  (2020).  E-Government  Insights  to  Smart  Cities  Research:
European  Union  (EU)  Study  and  the  Role  of  Regulations. IEEE  Access , 8 ,  65313– 65326. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2982737
Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government- Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. Journal of Governance , 5 (1), 91–104. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317
Nakhir  Nafis  Risqullah.  (2019). Efektivitas  pelayanan  Berbasis  Online  Di  Masa  Pendemi Covid-19  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Banjarbaru  Provinsi Kalimantan Selatan .
Prakoso,  C.  T.  (2020).  Inovasi  Layanan  Publik  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Perspektif Digital Government. Jurnal Paradigma , 9 (2), 131–146.
Rodriguez-Hevía,  L.  F.,  Navío-Marco,  J.,  &  Ruiz-Gómez,  L.  M.  (2020).  Citizens’ involvement  in  e-government  in  the  European  Union:  The  rising  importance  of  the digital skills. Sustainability (Switzerland) , 12 (17). https://doi.org/10.3390/SU12176807 Rudiansyah,  Y.  A.,  Argenti,  G.,  &  Febriantin,  K.  (2022).  Kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kinerja , 18 (4), 513–520. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837
Taufik,  I.  P.  (2022).  Strategi  Penyebaran  Informasi  Persyaratan  Penerbitan  Dokumen Kependudukan  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Enrekang. Jurnal Registratie , 4 (1), 32–50.
Tryanti,  W.,  &  Frinaldi,  A.  (2019).  Efektivitas  Implementasi  E-Government  Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Journal of Multidicsiplinary Research and Development , 1 (3), 424–435.
Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Qaisar, Z. H., & Qian, N. (2022). The dynamic nexus of E- Government,  and  sustainable  development:  Moderating  role  of  multi-dimensional regional  integration  index  in  Belt  and  Road  partner  countries. Technology  in  Society , 68 (January), 101903. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101903
Vázquez-López, A., & Marey-Perez, M. (2021). Factors affecting e-government adoption by dairy  farmers:  A  case  study  in  the  north-west  of  Spain. Future  Internet , 13 (8). https://doi.org/10.3390/fi13080206
Wathani,  M.  R.,  Kurniawan,  M.  Y.,  Rosadi,  M.  E.,  Raharjo,  M.  R.,  Hasbi,  M.,  &  Noor Asegaff,  A.  R.  M.  H.  (2024).  Pelatihan  Aplikasi  Adobatola  (Administrasi Kependudukan  Online  Barito  Kuala)  Disdukcapil  Marabahan. Lamahu:  Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi , 3 (1), 39–46. https://doi.org/10.37905/ljpmt.v3i1.24013
Ziemba, E., & Papaj, T. (2012). E-government application at the regional level in Poland-The case  of  SEKAP. 2012  Federated  Conference  on  Computer  Science  and  Information Systems, FedCSIS 2012 , 1047–1054.

## Copyright holder:
Yudhi Lestanata, Sadrul Imam, Hidayatullah, Haeril (2024)
First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)