## Pendekatan Etika Teleologi dalam Pengambilan Keputusan Tindak Aborsi
Annas Fitria Sa’adah Institut Seni Indonesia Yogyakarta annas.fitria@isi.ac.id
Abstract Keywords: Abortion, ethics, teleology Abortion is the removal of a living fetus from a mother's womb through  human  intervention  before  birth  by  killing  her.  This abortion  phenomenon  certainly  has  many  pros  and  cons, especially regarding ethics. The aim of this research is to look at abortion decision making from a teleological ethical perspective. The  form  of  this  research  is  qualitative,  with  the  research method  being  a  library  research  study. The  material  object  of this  research  is  abortion  and  the  formal  object  is  teleological ethics.  The  methodology  used  is  interpretation,  description, verstehen,  heuristics,  hermeneutics,  reflection.  The  results  of this  research  provide  an  overview  of  teleological  ethics  in making decisions about abortion, namely as long as the abortion produces  the  desired  happiness,  the  action  is  permissible. Abortion based on teleological ethics is  permitted for medical reasons, but apart from medical reasons, abortion should not be carried out. Abstrak Kata kunci: Aborsi, etika, teleologi Aborsi adalah peniadaan buah kandungan yang masih hidup dari  rahim  seorang  ibu  melalui  campur  tangan  manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Fenomena aborsi ini tentunya  menuai  banyak  pro  dan  kontra  terlebih  soal  etika. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat pengambilan  keputusan  tindak  aborsi  dari  perspektif  etika teleologi.  Bentuk  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  dengan metode  penelitiannya  berupa  studi  kepustakaan  (library research study). Objek material dari penelitian ini adalah aborsi dan  objek  formalnya adalah  etika  teleologi.  Metodologi  yang digunakan yaitu  interpretasi,  deskripsi, verstehen,  heuristika, hermeneutika,  refleksi.  Hasil  penelitian  ini  memberikan gambaran  tinjauan  etika  teleologi  dalam  pengambilan keputusan  tindak  aborsi,  yakni  selama  tindakan  aborsi  itu menghasilkan kebahagiaan yang diinginkan maka tindakan itu diperbolehkan. Aborsi berdasar etika teleologis diperbolehkan dengan alasan-alasan medis, namun selain alasan-alasan medis aborsi sebaiknya tidak dilakukan.

## Pendahuluan
Kasus aborsi bukan merupakan sesuatu yang baru lagi di Indonesia. Salah satu kasus aborsi seperti yang dimuat dalam media Kompas yang terjadi pada tahun 2024 ini, ditemukan janin bayi yang merupakan hasil aborsi oleh pemuda pemudi berusia 21 dan 22 tahun di Kediri, Jawa Timur(Hakim, 2024). Pada tahun 2000 dilakukan penelitian di enam wilayah di Indonesia, dan ditemukan bahwa estimasi aborsi adalah 37 aborsi untuk setiap 1000 perempuan berusia 15-49 tahun (Rahmawati dan Budiman, 2023). Dari 405  kehamilan  yang  tidak  direncanakan,  95%nya  dilakukan  oleh  remaja  usia  15-25 tahun. Angka terjadinya aborsi di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus (Nurhafni, 2022).
Aborsi  atau  dalam  bahasa  Indonesia  pengguguran  merupakan  masalah  yang kontroversial.  Dalam  beberapa  kajian  mengenai  aborsi  menunjukkan  adanya perbedaan-perbedaan pendapat, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Ada pihak- pihak  yang  setuju  dengan  tindakan  aborsi,  jika  dilakukan  dengan  alasan  yang  kuat, misalnya alasan medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Tetapi ada pula pihak yang apapun  juga  alasannya,  menolak  aborsi  karena  kehidupan  calon  bayi  haruslah dihormati.
Perdebatan mengenai abortus atau aborsi terjadi dapat pula disebabkan adanya perbedaan  konsep  tentang  awal  kehidupan.  Sampai  saat  ini  perdebatan  ini  belum selesai. Sementara itu mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak tahu  kemana  mereka  harus  mencari  pertolongan,  sehingga  banyak  yang  memilih membuang atau membunuh bayi yang dilahirkan, atau pergi ke tempat pengguguran kandungan  yang  tidak  bertanggung  jawab  dengan  risiko  kematian,  perdarahan  atau infeksi.
Aborsi biasanya terjadi karena kehamilan yang tidak diharapkan atau unwanted, dan  biasanya  pula  terjadi  di  luar  pernikahan.  Bila  kehamilan  dipertahankan, alternatifnya  adalah  kehamilan  kehamilan  dapat  diterima  oleh  keluarga,  dengan dilanjutkan  pernikahan  atau  tanpa  pernikahan  (single  parent).  Seandainya  kehamilan tidak diterima keluarga, maka bayi yang baru lahir dapat diadopsi atau diserahkan ke panti asuhan. Alternatif lain ialah mengakhiri kehamilan, sehingga kehamilan diakhiri dengan aborsi. Gambaran tentang bagaimana kehamilan akan berakhir dengan aborsi dapat dilihat pada bagan berikut :
(Angsar, Dikman: 2006)
Nasib  kehamilan  yang  akan  diakhiri  dengan  aborsi  karena  unwanted,  sangat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Pengaruh  pertama  adalah  dokter,  yang  dalam menjalankan tugasnya akan selalu berlandaskan nilai-nilai sumpah dokter, value driven. Dalam sumpah dokter dilafalkan :
-“Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.”
-“Saya akan senantiasa menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan.”
Pengaruh kedua, adalah sistem perundangan yang merupakan regulator :  rule driven. Artinya  sistem  perundangan  hanya  memandang  bahwa  abortus  adalah  melanggar hukum. Pengaruh ketiga, adalah faktor ibu. Keinginan seorang ibu untuk mengakhiri kehamilannya  belum  tentu  merupakan  kebutuhan  yang  mutlak.  Oleh  karena  itu  ibu hamil perlu dilakukan konseling, sehingga felt need dapat diplah menjadi absolute need. Kebutuhan yang benar-benar absolut tidak dapat ditawar. Pengaruh keempat adalah dari  pihak keluarga  ibu  hamil, yang  berdasarkan keinginannya,  kehamilannya  harus diakhiri,  karena  menimbulkan  aib  di  keluarga.  Pihak  lain  yang  berpengaruh  adalah kelompok yang tidak bertanggungjawab, yaitu yang ingin memanfaatkan keinginan ibu
hamil untuk mengakhiri kehamilannya dengan imbalan uang. Pembuatan keputusan sangat  diperlukan  ketika  menghadapi  nasib  kehamilan  yang  akan  diakhiri  dengan aborsi.
Mengacu  pada  latar  belakang  di  atas,  penulis  meneliti  tindak  aborsi  ini  karena fenomena  aborsi  saat  ini  sangatlah  menjamur.  Melakukan  tindak  aborsi  dengan berbagaimacam  alasan,  pasti  akan  berbenturan  dengan  nilai  norma,  etika,  hukum, sosial,  agama  dan  lainnya.  Pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  aborsi  juga memunculkan pro dan kontra. Hal inilah yang menjadi urgensi untuk dikaji. Penulis menggunakan  perspektif  etika  teleologi  sebagai  pisau  analisis  untuk  melihat  tindak aborsi  karena  belum  banyak  peneliti  yang  membahas  tindak  aborsi  dari  sisi  etika teleologi.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka.  Objek analisis yang diteliti adalah tindak  aborsi,  sementara  objek  formalnya  adalah  etika  teleologi.  Sumber  metodologi yang digunakan adalah Bakker dan Zubair (1994: 107-113), yaitu :
1. Interpretasi
Penulis  berusaha  menangkap  dan  mengolah  persoalan  etis  tindak  aborsi dengan tinjauan etika teleologis.
2. Deskripsi
Penulis menguraikan seluruh pemahaman yang didapat secara teratur.

## 3. Verstehen
Penulis  memberikan  pemahaman  pada  materi-materi  yang  telah dikumpulkan  dan  dipahami  berdasarkan  karakteristik  masing-masing, kemudian diketahui makna tiap-tiap data.
4. Heuristika
Penulis berusaha mencari struktur norma yang diidentifikasikan dan dilihat dalam kerangka keseluruhan, yakni hakikat manusia dengan dunia, manusia dengan  sesama  manusia,  dan  manusia  dengan  Tuhan.  Hal  ini  dilakukan guna memberikan refleksi secara filosofis terhadap permasalahan mengenai aborsi dan etika teleologis.
5. Hermeneutika
Penulis berusaha memahami, menafsirkan, atau menerjemahkan interpretasi makna persoalan etis tindak aborsi dan pemikiran etika teleologis.
6. Refleski
Adanya  interpretasi  yang  lebih  baru  dan  penambahan  dari  hasil  refleksi penulis, sehingga penulisan ini dapat menemukan makna yang sebenarnya sehingga  didapat  suatu  pemahaman  moral  pada  masing-masing  individu dalam menyikapi tindak aborsi.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pro dan Kontra
Menurut  pandangan  Katolik,  kehidupan  insani  selalu  harus  dilindungi  serta dihargai  dan  tidak  pernah  boleh  dimusnahkan,  karena  merupakan  ciptaan  Tuhan. Walaupun tidak selalu dirumuskan dengan cara tegas, sebenarnya semua agama agama berpendapat demikian. Prof.Dr.Zakiah Daradjat, psikolog yang menjabat Ketua Bidang Wanita,  Keluarga  dan  Remaja  dari  MUI,  menegaskan  bahwa  “Siapa  tahu  bayi  yang digugurkan itu bakal menjadi pemimpin masa depan” (Gatra, 6/12/1997). Di Indonesia diperkirakan  setiap  tahun  ribuan  bayi dalam kandungan digugurkan.  Ada  juga bayi yang dibunuh segera setelah dilahirkan atau dibiarkan dalam keadaan hidup di suatu tempat  dengan  harapan  akan  ditemukan  orang.  Rupanya  terutama  ibu  miskin  yang tidak bisa membayar abortus memilih cara terakhir ini. Almarhumah Ibu Teresa dari Kalkutta diceritakan bahwa ia mengimbau kepada ibu-ibu India yang merencanakan menggugurkan kandungannya : “berilah aku anak-anak yang diabortus itu; aku akan mencari jalan untuk membesarkan dan mendidik mereka”. Inilah sikap Katolik yang konsekuen (Bertens, 2001: 104-105).
Sejak  akhir  tahun  1960-an  banyak  negara  melagalisasi  abortus,  artinya  secara hukum  negara  mengizinkan  dilakukannya  abortus,  tetapi  dengan  ditambah  syarat- syarat ketat, seperti hanya boleh sampai usia janin tiga bulan. Sejak legalisasi abortus ditetapkan, perdebatan tentang aspek-aspek etisnya tidak mereda, tetapi berjalan terus. Di  Amerika  Serikat  dan  banyak  negara  lain  perdebatan  itu  berlangsung  antara kelompok pro life, yang dengan tegas menolak abortus sebagai tidak etis, dan kelompok pro  choice  yang  mendukung  hak  setiap  wanita  meminta  abortus,  jika  ia menginginkannya.  Hardono  Hadi  (2009:  27-28)  menuliskan  bahwa  para  pendukung kehidupan (pro life) berpendapat bahwa janin atau embrio sudah merupakan pribadi manusia dan harus mendapat dukungan dan perlindungan, bukan hanya secara mental atau  pun  rohani,  melainkan  juga  dukungan  hukum  bagi  kelangsungan  hidupnya. Sambil menunjukkan film tentang janin yang berteriak kesakitan di dalam kebisuannya sewaktu  pisau-pisau  potong  menjamah  anggota-anggota  tubuh  si  mungil  itu,  para pendukung kehidupan menuduh pihak lain sebagai pembunuh berdarah dingin. Sebab
menurut anggota kelompok ini, para pendukung aborsi ternyata begitu tega membunuh anak-anak manusia yang tidak berdosa, lemah dan tidak mampu mempertahankan diri. Sebaliknya,  para  pendukung  pilihan  (pro  choice)  berpendapat  bahwa  perempuan mempunyai  hak  penuh  untuk  menentukan  dan  mengurus  tubuhnya  sendiri  tanpa campur  tangan  dari  pihak  atau  instansi  manapun.  Bagi  pro  choice,  foetus  atau  janin tidak lebih daripada hanya segumpal proplasma yang nebeng dan menjadi parasit di tubuh perempuan. Maka kelangsungan hidup foetus tergantung pada kehendak bebas dan  kemurahan  hati  si  induk  semang.  Jika  seorang  perempuan  beranggapan  bahwa foetus harus dikeluarkan, hal ini tidak perlu disertai penyesalan. Menurut pro choice, orang atau pihak lain, bahkan negara pun tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan pribadi perempuan dan memperbudaknya dengan menentukan legal tidaknya tindakan aborsi.
Mereka  yang  menentang  pengguguran  menyatakan  bahwa  pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja (abortus provokatus), sangat berbahaya bagi keselamatan  wanita  itu  sendiri.  Bahaya  pendarahan,  infeksi,  kerusakan  rahim,  dan dampak psikologisnya, dapat merugikan wanita itu sendiri. Kehamilan memang juga berbahaya,  tetapi  dibandingkan  dengan  bahaya  pengguguran,  bahaya  yang ditimbulkan  oleh  kehamilan  relatif  keci.  Sebaliknya,  yang  menyetujui  pengguguran kandungan mengemukakan bahwa pengguguran yang berbahaya adalah pengguguran yang  dilakukan  secara  gelap  oleh  yang  tidak  bertanggungjawab.  Dengan  teknologi semakin canggih saat ini, pengguguran dapat dilakukan secara aman, asal oleh orang yang terlatih dan bertanggujawab. Dengan mengizinkan penguguran dilakukan secara terbuka dan terkendali, maka penguguran kandungan yang ilegal dan berbahaya akan jauh berkurang.
Kelompok penentang penguguran berpendapat bahwa kehamilan adalah risiko yang harus dihadapi jika seseorang melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, wanita yang hamil dibebani tanggungjawab yang tidak dapat dielakkannya, karena kehamilan itu  sudah  merupakan  risiko  yang  menyatu  dengan  perbuatannya.  Tetapi,  kelompok yang  menyetujui  pengguguran  menyanggah  dengan  mengatakan  bahwa  keputusan untuk  menggugurkan  kandungan  adalah  juga  merupakan  bagian  dari  rasa tanggungjawabnya.  Kalau  ia  merasa  tidak  sanggup  mempunyai  anak  maka keputusannya untuk menggugurkan justru mencerminkan adanya rasa tanggungjawab. Mereka yang  bertekad  untuk  menggugurkan  kandungannya  bukanlah  demikian saja mengambil keputusan. Mereka tentu telah mempertimbangkan segi tidak enaknya (rasa
sakit) selama proses pengguguran dilakukan. Oleh karena itu, mengambil keputusan untuk menggugurkan bukanlah sesuatu yang ringan bagi seorang wanita.
Filsuf  Hippokrates  yang  dikenal  sebagai  bapak  ilmu  kedokteran  juga memberikan sumpah, yang dikenal sebagai Sumpah Hippokrates, salah satu diantara sumpahnya yakni terdapat ketentuan yang melarang abortus, dikatakan : “aku tidak akan memberikan kepada seorang wanita sebuah alat yang abortif.” Terutama karena pengaruh Sumpah Hippokrates ini, dalam etika kedokteran tradisional telah tumbuh suatu tendensi anti-abortus yang kuat.
Di  Indonesia  peraturan  tentang  aborsi  atau  abortus  provokatus  telah  diatur dalam  KUHP  yakni  dalam  pasal  299, 346, 347,  348, dan 349.  Menurut  pasal-pasal  itu semua ibu yang menggugurkan kandungannya dengan alasan apapun, dan juga dokter yang melakukannya, bisa dijatuhi hukuman berat oleh hakim, maksimal berkisar antara 12 dan 15 tahun penjara. Jadi, hukum tidak memungkinkan pengguguran kandungan dalam bentuk apapun termasuk dasar pertimbangan kesehatan (Bertens, 1990: 93-94).
Di  kebanyakan  negara  Barat  hukum dalam  hal  ini  sudah diubah  (atau malah beberapa  kali  diubah  terhitung  sejak  permulaan  abad  ke-20).  Sekitar  tahun  70-an  di banyak  negara  diadakan  “legalisasi  bortus”,  artinya,  dirumuskan  persis  dalam  batas persyaratan  apa  abortus  diperbolehkan  (sampai  bulan  berapa,  klinik  mana,  dengan pengawasan  bagaimana,  dan  sebagainya).  Hl  itu  disertai  diskusi-diskusi  yang  hebat sekali  dengan  akibat  bahwa di  beberapa  negara  usulan  legalisasi  tidak  diterima oleh parlemen. Di negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, legalisasi abortus diterima, tapi masih ada gerakan kuat yang menuntut supaya undang-undang abortus itu dicabut kembali (misalnya, Pro Life Movement di Amerika Serikat, sampai-sampai mengadakan pemboman  terhadap  klinik  yang  melakukan  abortus  yang  kini  legal.  Di  Eropa  juga terlihat perkembangan yang sejenis. Baru sektar akhir tahun 1960-an, peraturan hukum mulai bersikap lebih lunak terhadap kemungkinan abortus, terutama karena mengakui hak wanita yang minta kehamilannya diakhiri dan profesi medis mulai dilibatkan secara langsung  dalam  praktek  abortus.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Umum  dari  Asosiasi Kedokteran  Dunia  yang  diadakan  di  Oslo  pada  tahun  1970,  dengan  hati-hati mengizinkan para dokter mempraktekkan aborsi terapeutik, jika ikatan dokter setempat menyetujuinya.

## 2. Aborsi Berdasar Tinjauan Etika Teleologi
Ketika  membuat  keputusan  untuk  melakukan  aborsi  maka  haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu efek yang akan timbul pasca melakukan aborsi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam  proses aborsi. Pertimbangan tersebut haruslah hadir sebagai solusi yang tepat bagi pihak-pihak yang akan merencanakan aborsi, baik pihak ketiga, ibu, serta janin (May, 2001: 304).
Dulu sewaktu KUHP disusun para pakar hukum menganut aliran deontologis, yang  beranggapan  bahwa  perbuatan  yang  dianggap  jahat  (abortus)  tidak  boleh dilakukan atas alasan apapun, dan kini nampaknya mereka mulai cenderung menganut aliran  teleologis  yang menganggap  bahwa  jahat atau  tidaknya  perbuatan  dilihat  dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasar etika teleologis, pengguguran yang semula secara mutlak dilarang, kini diperbolehkan asal tujuannya baik, yaitu menyelamatkan jiwa dan menjaga  kesehatan  si  ibu.  Maka  batasan  atas  indikasi  medis  atau  kesehatan  pun diberikan. Namun pengertian kesehatan yang dimaksud, tidak hanya sekedar kesehatan fisik  saja,  tetapi  juga  kesehatan  mental  dan  sosial.  Jika  seorang  calon  ibu  menderita gangguan  mental  berat,  skizofrenia  misalnya,  maka  dengan  dasar  etika  teleologi, penguguran  kandungan  dibolehkan.  Indikasi  kesehatan  mental  tersebut  jelas  tidak untuk menyelamatkan jiwa si ibu, tetapi lebih untuk menghindarkan kelahiran seorang anak yang akan diasuh  oleh  orang yang  secara  medis tidak  mungkin membina anak secara bertanggungjawab. Apalagi jika suami dari  wanita yang mengandung itu juga tidak siap mempunyai anak, karena mungkin ia sudah sibuk mengasuh isterinya yang gila. Selain kesehatan fisik dan mental, ada pula kesehatan sosial. Dalam pengetahuan kedokteran,  seseorang  yang  secara  sosial  tidak  sehat  akan  juga  mudah  terganggu kesehatan  fisik  dan  mentalnya.  Sehingga,  dalam  kenyataan  praktis  memang  sulit memisahkan gangguan kesehatan yang sepintas hanya nampak gejala secara fisik, dari kaitannya dengan kesehatan jiwa dan kesehatan sosial.
Di  Indonesia  sendiri,  dalam  hal  praktik  aborsi  sanksi  atau  hukumnya  sering tidak menentu. Hukum bersifat keras, sampai-sampai abortus untuk menyelamatkan nyawa  sang  ibu  pun  sebenarnya  tidak  dimungkinkan.  Seperti  kata  Prof.Sudradji Sumapraja dalam dengar pendapat antara Komisi VIII DPR dan Perkumpulan Obstetri dan  Ginekologi  Indonesia  :  “Kalau  para dokter dihukum, maka  penjara di Indonesia akan  penuh.”  Kemudian  pada  praktiknya  ternyata  menerapkan teori  teleologi, yakni abortus  dilaksanakan  untuk menghasilkan  kebahagiaan.  Terbukti dengan  banyaknya kasus pengguguran kandungan yang ilegal, dan legal pun yang bisa membayar pasti
akan  dilayani.  Tetapi  pada  dasarnya  setiap  manusia,  termasuk  mereka  yang  masih dalam  kandungan  memiliki  hak  dasar  untuk  hidup  yang  langsung  dari  Tuhan  dan bukan  dari  orang  tua.  Janin  dalam  kandungan  memiliki  hak-hak  dasar  yang  setara dengan manusia. Sehingga sebenarnya aborsi yang disengaja sama sekali tidak dapat diterima  karena  bertentangan  atau  melawan  nilai  hidup  manusia.  Namun  dengan kacamata etika teleologi, jika hasil perbuatan itu menyenangkan maka dapat dinilai etis.
Menurut B.Haring anak dalam rahim ibu adalah pribadi manusia yang hidup dengan hak-hak yang sama baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Dalam situasi konfliktual,  aborsi  sekurang-kurangnya  perlu  menimbang  beberapa  nilai  berikut  :  1. pengakuan atas hak-hak dasar setiap manusia, 2. perlindungan atas hak-hak dasar ini terkait dengan cinta kasih Sang Pencipta, 3. pembelaan terhadap gagasan yang benar dari tinjauan keibuan, 4. keselamatan nyawa yang sedang mengandung anak manusia. Namun  B.Haring  menerima  pelaksanaan  aborsi  terapeutik  sebagai  sebuah  akibat samping yang tak terhindarkan dan bukan pembunuhan langsung. Kehati-hatian dan kearifan  dalam  penanganan  terapi  ini  sangat  diperlukan  supaya  bisa  terhindar  dari aneka  bentuk  ancaman  yang  membahayakan  keselamatan  manusia.  Nilai  dasar kehidupan  tetap  diprioritaskan.  Tentu,  latar  belakang  atau  alasan  munculnya  aborsi perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Pada prinsipnya, orang tidak pernah boleh  membenarkan  aborsi,  tetapi  harus  diusahakan  untuk  mencabut  penyebab- penyebabnya.  Pendekatan  kesehatan,  moral,  hukum,  ekonomi,  dan  politik  akan membantu  segenap  lapisan  masyarakat  dalam  menghadapi  dan  mengatasi  masalah aborsi yang sudah begitu lazim dan menjamur. Setiap keputusan dan tindakan manusia seharusnya  mempertimbangkan  dampak  atau  konsekuensi  logis  tindakannya. Sehingga,  tujuan  untuk  mendapatkan  kesenangan  tidaklah  menjadi  prioritas.  Dalam konteks  ini,  etika  teleologis  kurang  layak  untuk  dijadikan  pengambilan  keputusan, tetapi yang berperan adalah prinsip konsekuensialisme yang memang diperlukan untuk mewarnai  seluruh  pertimbangan  kita  sebelum  pengambilan  keputusan  yang menyangkut hidup dan keselamatan manusia.
Pengakhiran  kehamilan  dengan  alasan  apapun  mendapat  hambatan  atau dilarang.  Tetapi  abortus  pada  keadaan  tertentu  memang  sangat  dibutuhkan.  Agar abortus dapat diterima semua pihak, maka dibutuhkan legalisasi abortus, yakni suatu aturan  untuk  mengatur  dan  memberi  kepastian  serta  perlindungan  hukum  kepada pihak-pihak terkait. Sebenarnya pengaturan abortus sudah ada sejak Yunani Kuno abad 5 SM. Namun Plato justru cukup toleran dengan tindak aborsi. Seperti Plato mengatakan
anak yang dikandung karena incest harus diaborsi. Socrates juga mengatakan, salah satu tuhas  dari  dukun  beranak  adalah  melakukan  pengguguran  kandungan  dengan memberikan ramuan obat-obatan (Kusumanto, Kontroversi Aborsi. 2002). Aristotelian dalam bukunya Politik VII menganjurkan agar aborsi dipakai untuk mengontrol jumlah kelahiran tetapi sebelum janin bernyawa/jiwa, kalau perempuan sebelum 90 hari, kalau laki-laki sebelum 40 hari. Anjuran Aristotelian untuk aborsi ini jika dilihat dari kacamata etika teleologis adalah etis, karena tujuannya adalah kebaikan yang membawa manfaat, yakni  mengontrol  jumlah  kelahiran.  Di  zaman  modern  ini,  Indonesia  kembali  pada zaman Aristotelian dalam program pengendalian penduduk seperti program KB, MR, dan cara-cara kontrasepsi yang digunakan.
Di  Indonesia  mengenai  aborsi,  sepertinya  sulit  untuk  disikapi  secara  tegas, karena hukum yang dibuat untuk kasus aborsi ada, tetapi pada kenyataannya abortus ilegal banyak ditemukan. Meskipun masih kontroversi, namun penyediaan pelayanan abortus  aman  perlu  dipertimbangkan.  Abortus  aman  merupakan  hak  atas  kesehatan reproduksi  yang  dijamin  melalui  serangkaian  konvensi  internasional,  yang  juga ditandatangani  oleh  pemerintah  Indonesia.  Hak  kesehatan  reproduksi  termasuk  hak untuk  mendapatkan  informasi  dan  pendidikan  tentang  kesehatan  reproduksi,  hak untuk menetapkan pilihan-pilihan dan lain-lain, yang semuanya belum terakomodasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang  terpadu  dari  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  hak  kesehatan reproduksi  perempuan,  sehingga  dapat  terhindar  terjadinya  unsafe  abortion.  Berdasar etika teleologis, safe or unsafe abortion semua tergantung pada tujuannya. Jika tujuannya mendatangkan kesenangan sesuai yang diinginkan maka itu dianggap etis.

## Kesimpulan
Pengambilan keputusan tindakan aborsi dapat dilakukan dengan berdasar teori teleologis, yakni selama tindakan aborsi itu menghasilkan kebahagiaan yang diinginkan maka  tindakan  itu  diperbolehkan.  Aborsi  berdasar  etika  teleologis  diperbolehkan dengan alasan-alasan medis, namun selain alasan-alasan medis aborsi sebaiknya tidak dilakukan. Di Indonesia sendiri aborsi telah diatur dengan tegas dalam KUHP, sehingga secara hukum, etik, maupun agama aborsi jelas dilarang. Namun pada kenyataannya, banyak  perempuan  yang  hamil  menerapkan  teori  teleologis,  yakni  menggugurkan kandungan  sesuai  dengan  keinginnya,  karena  alasan-alasan  non  medis  seperti  hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, atau karena
kasus  perkosaan.  Tindak  aborsi  ini  dapat  dilakukan  di  tempat  legal  maupun  ilegal. Apapun  pengambilan  keputusan  yang  ditentukan,  pada  dasarnya  manusia  sendiri itulah yang bertanggung jawab atas keputusan moral yang telah diambilnya.

## Daftar Pustaka
Angsar, Dikman. (2006). Apa Kabar “Abortus” dalam Renai (Bioetika: Masalah, Tantangan,
dan Peluang). Pustaka Percik: Salatiga.
Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1994. Metodologi Penelitian Filsafat. Kanisius:
Yogyakarta.
Bertens, K. (1990). Bioetika Refleksi Atas Masalah Etika Medis. PT.Gramedia Pustaka Utama
: Jakarta.
Bertens, K. (2001). Perspektif Etika: Esai-Esai Tentang Masalah Aktual. Kansius: Yogyakarta. Bertens, K. (2005). Etika. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Hadi, Hardono. (1996). Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead. Kanisius:
Yogyakarta.
Hakim, Agus Fauzul dan Andi Hartik. Janin Yang Ditemukan di Halaman Rumah Warga Kediri Korban Aborsi.
https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/07/223033378/janin-yang- ditemukan-di-halaman-rumah-warga-kediri-korban-aborsi (diakses  pada  23
April 2024, pkl 9.00 WIB).
May, Larry. (2001). Etika Terapan II. Tiara Wacana: Yogyakarta.
Nurhafni.  (2022).  Gambaran  Pengetahuan  Remaja  Putri  tentang  Aborsi.  Jurnal
Kebidanan Vol.12 No.1 Maret 2022.Stikes Insan Cendekia Medika.
Pendidikan  Nasional Departemen,  Pusat  Bahasa.  (1989).  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia Edisi Kedua. Balai Pustaka: Jakarta.
Rahmawati dan Budiman. (2023). Kerangka Hukum Tentang Aborsi Aman di Indonesia.
Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta.
Widanti, Agnes. (2006). Jender, Aborsi, dan Cara-Cara Kontrasepsi dalam Renai (Bioetika:
Masalah, Tantangan, dan Peluang). Pustaka Percik: Salatiga.
Zubair, Achmad Charris. (1987). Etika. Rajawali Pers: Jakarta.