Clara  Sahasti  Astuti  (2022)  Tanggung  Jawab  Hukum  Para  Pihak  pada  Model  Kerjasama Build  Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada Pembangunan Infrastruktur, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TANGGUNG  JAWAB  HUKUM  PARA  PIHAK  PADA  MODEL  KERJASAMA
BUILD  OPERATE  TRANSFER (BOT)  ANTARA  PEMERINTAH  DENGAN BADAN USAHA ( PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP ) PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Clara Sahasti Astuti Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: clara.sahasti@ui.ac.id

## Abstrak
Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJMN)  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  sebelumnya  untuk pengembangan investasi dan peluang usaha di Indonesia. Berkaitan dengan rencana pembangunan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  membutuhkan  pembiayaan  seluas- luasnya dengan membuka investasi seluas-luasnya kepada badan usahha baik asing maupun badan usaha dalam negeri. Tujuan dari menelitian ini mengetahui tanggung jawab hukum para pihak pada kerjasama antara badan usaha baik perusahaan dalam negeri  maupun  luar  negeri  untuk  investasi  dengan  mengadakan  perjanjian  dalam pola  kerjasama  antara  pemerinah  dengan  badan  usaha/ Public  Private  Partnership (PPP), serta memaparkan mengenai implementasi kerjasama dengan pola PPP serta menjabarkan lebih lanjut mengenai implikasi dari investasi dari badan usaha terkait pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis-normatif dan juga studi pustaka. Model kerjasama antara badan usaha untuk berinvestasi  dengan  pemerintah  melalui  KPS  atau  KPBU  adalah  BOT,  dimana badan  usaha  yang  memenangkan  tender  atas  pelelangan  proyek  dari  pemerintah, dengan  pertimbangan  nilai  investasi  yang  disetor  dan  perhitungan  masa  konsesi, maka  badan  usaha  tersebut  akan  melaksanakan  Build  yakni  melakukan  proses pembangunan  hingga  selesai  sesuai  dengan  jadwal  target  yang  telah  disepakati bersama  dengan  Pemerintah.  Peran  pemerintah  selama  masa build dan operate , untuk  meminimalisir  risiko  Pemerintah  ketika  jadwal  mundur  maka  akan berimplikasi  pada  nilai  investasi  yang  akan  melebihi  target,  sehingga  pemerintah akan rawan untuk menambah anggaran proyek.
Kata Kunci :  infrastruktur;  pemerintah;  badan  usaha,  investasi; public  private partnership

## Abstract
Infrastructure  development  in  Indonesia  is  included  in  the  Medium  Term Development Plan (RPJMN) that has been set by the previous government for the development of investment and business opportunities in Indonesia. In connection with  the  development  plan,  the  Government  of  Indonesia  requires  the  widest possible  financing  by  opening  the  widest  possible  investment  to  business  entities,
both  foreign  and  domestic.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  legal responsibilities  of  the  parties  in  cooperation  between  business  entities,  both domestic and foreign companies for investment by entering into agreements in the pattern of cooperation between the government and business entities/Public Private Partnership  (PPP),  as  well  as  explaining  the  implementation  of  cooperation  with the  pattern.  PPP  and  elaborate  further  on  the  implications  of  investment  from business  entities  related  to  infrastructure  development  in  Indonesia.  The  author uses juridical-normative research methods and also literature studies. The model of cooperation between business entities to invest with the government through PPP or  PPP  is  BOT,  where  the  business  entity  that  wins  the  tender  for  the  project auction from the government, taking into account the value of the investment paid up and the calculation of the concession period, the business entity will carry out Build, namely carrying out the development process. until it is completed according to the target schedule that has been agreed with the Government. The role of the government  during  the  build  and  operate  period  is  to  minimize  the  government's risk when the schedule is delayed, it will have implications for the investment value that will exceed the target, so that the government will be prone to increasing the project budget.
Keywords: infrastructure; government; private; investment; public private partnership

## Pendahuluan
Hingga saat ini tahun 2022, Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo masih  melanjutkan  proyek  pembangunan  infrastruktur,  salah  satunya  yakni pembangunan  jalan  tol  untuk  mendorong  kemudahan  pengangkutan  barang/produk untuk  membantu  percepatan  distribusi  dan  membangun  percepatan  perekonomian  di Indonesia.  Melalui  Peraturan  Presiden  tahun  2019,  telah  ditetapkan  fokus  pemerintah untuk  membangun  54  jalan  tol  yang  tersebar  di  beberapa  wilayah  Indonesia. Berdasarkan  informasi  dari  Kementerian  Keuangan,  diketahui  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  untuk  proyek  pembangunan  infrastruktur  tahun  2020  adalah sebesar  423,3  Triliun  yang  dibagi  kebeberapa  sasaran  target  salah  satunya  adalah pembangunan konektivitas yakni jalan sepanjang 486 km (Keuangan, 2020).
Adapun  dalam  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  tersebut,  pemerintah sadar bahwa tidak dapat terus mengandalkan dana dari APBN saja. Mengantisipasi hal tersebut,  Indonesia  membuka  investasi  seluas-luasnya  bagi  badan  usaha  baik  asing maupun dalam negeri untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam pengerjaan proyek tersebut.  Pembiayaan  investasi  tersebut  digunakan  untuk  mempercepat  pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kerjasama atas pembiayaan investasi dan pengerjaan proyek pembangunan  infrastruktur  tersebut  disebut  dengan  pola public  private  partnership , yakni kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebenarnya telah dikenal sejak masa Orde Baru seperti pada jalan tol dan ketenagalistrikan,  namun  mulai  dikembangkan  tahun  1998  pasca  krisis  moneter (Kristiana & Sunandar, 2020).
Mekanisme  yang  dapat  ditempuh  untuk  pengerjaan  proyek  yang  mengandung nilai investasi tersebut yakni dimulai dari proses tender yang diadakan oleh pemerintah,
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada
Pembangunan Infrastruktur
pembentukan konsorsium bagi peserta tender atau pelaksanaan tender yang diikuti oleh badan usaha, hingga penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan skema PPP, hingga pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan dari badan usaha kepada pemerintah.  Proses  pelaksanaan  pengerjaan  pembangunan  infrastruktur  tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai kendala yang dialami oleh badan usaha (Orocomna, 2017), kemudian akan ditemukan beberapa kendala mengenai pembagian resiko antara para  pihak,  dan  bagaimana  implikasi  dari  pelaksanaan  PKS  PPP  tersebut  bagi perekonomian dan investasi dari badan usaha kepada Pemerintah Indonesia.
Untuk  itu  penulis  akan  mencoba  untuk  membahas  mengenai  tanggung  jawab hukum  para  pihak  pada  kerjasama  antara  badan  usaha  baik  perusahaan  dalam  negeri maupun  luar  negeri  untuk  investasi  dengan  mengadakan  perjanjian  dalam  pola kerjasama  antara  pemerinah  dengan  badan  usaha/ Public  Private  Partnership (PPP). Penulis  juga  akan  memaparkan  mengenai  implementasi  kerjasama  dengan  pola  PPP serta  menjabarkan  lebih  lanjut  mengenai  implikasi  dari  investasi  dari  badan  usaha terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan juga studi pustaka. Metode  penelitian  yuridis-normatif  merupakan  suatu  metode  penelitian  dalam  bidang ilmu  hukum  yang  dalam  pengertiannya  adalah  meneliti  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  hukum  yang  berlaku  (Tan,  2021).    Penelitian  terhadap  hukum  normatif merupakan  jenis  penelitian  yang  lazim  digunakan  dalam  kegiatan  pengembanan  ilmu hukum, yang biasa disebut dogmatika hukum.
Mengenai  metode  penelitian  dengan  studi  pustaka  Menurut  (Marzuki,  2016) adalah  suatu  teknik  penelitian  dengan  cara  melakukan  pengumpulan  data-data  dan informasi  yang  berkaitan  dengan  suatu  topik  tertentu  dan  melakukan  perbandingan terhadap  buku  dan  atau  literatur  yang  masih  memiliki  hubungan  keterkaitan  dengan topik  permasalahan  yang  akan  dipecahkan.  Berkaitan  dengan  jenis  data,  dalam penelitian  ini  sebagian  besar  menggunakan  jenis  data  sekunder.    Jenis  data  sekunder berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  hukum  yang  berkaitan dengan permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur, model kerjasama pemerintah dan  tanggung  jawab  pihak  dalam  pengadaan  tender  proyek  sampai  dengan  kewajiban ketika  masa  konsesi  berakhir,  peraturan  mengenai  penanaman  modal,  hingga pelaksanaan proyek strategis nasional.

## Hasil dan Pembahasan
1. Model  Kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha/ Public  Private  Partnership (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
PPP  merupakan  kerjasama  antara  pihak  pemerintah  dengan  badan usaha/perusahaan  swasta  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  merupakan mekanisme  pembiayaan  alternatif  dalam  pengadaan  pelayanan  publik  yang  telah digunakan  secara  luas  di  beberapa  negara  maju  (Gunawan,  2018).    Di  indonesia,
pengaturan  mengenai  PPP  dibentuk  kedalam  regulasi  yakni  berupa  peraturan presiden  tentang  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha,  yang  didalamnya mengatur  mengenai  proyek  kerjasama  dengan  pola  ppp  dengan  sebutan  kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur.
Kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha  atau  disingkat  KPBU  diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha  dalam  penyediaan  Infrastruktur (Perpres 38/2015) yang menyatakan bahwa:
“ KPBU  adalah  kerjasama  antara  pemerintah  dan  badan  usaha  dalam Penyediaan  Infrastruktur  untuk  kepentingan  umum  dengan  mengacu  pada spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  Menteri/Kepala Lembaga/Kepala  Daerah/Badan  usaha  Milik  Negara/Badan  usaha  Milik Daerah,  yang  sebagian  atau  seluruhnya  menggunakan  sumber  daya  badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. ” Kerjasama  PPP  ditunjukkan  dengan  adanya  penandatanganan  kontrak  atau perjanjian  antara  pemerintah  dengan  badan  usaha  yang  didalamnya  mengandung nilai investasi proyek (yakni total pengerjaan proyek pembangunan jalan yang akan dikerjakan),  pembagian  resiko  para  pihak,  hak  dan  kewajiban  para  pihak, penyelesaian  sengketa,  serta  pengaturan  mengenai  masa  konsesi  jalan  tol,  serta mekanisme  serah  terima  proyek  jalan  tol  tersebut  dari  badan  usaha  kepada pemerintah.
Segala pengaturan dalam kontrak perjanjian dengan pola PPP tersebut harus disebutkan  secara  jelas  dan  rinci  dan  wajib  untuk  dilaksanakan  para  pihak.  Judul kontrak  yang  biasa  digunakan  pun  mengandung  kata-kata  seperti  Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), karena melibatkan sektor badan usaha yakni perusahaan swasta.
Pasal  3  huruf  c  Perpres  38/2015  menyebutkan  bahwa  KPBU  atau  KPS  atau PPP  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  iklim  investasi  yang  mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Pasal 3 huruf a Perpres 38/2015 juga menyebutkan bahwa tujuan PPP adalah  untuk  mencukupi  kebutuhan  pendanaan  secara  berkelanjutan  dalam Penyediaan  Infrastruktur  melalui  pengerahan  dana  swasta.  Sehingga  dapat memunculkan  ketersediaan  dana  berupa  investasi  dari  pihak  swasta  terhadap pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
KPBU dengan pola PPP dilaksanakan dengan model kemitraan dimana para pihak  yakni  badan  usaha  dan  pemerintah  menjalankan  kerjasama  dengan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak. Pemerintah yang membutuhkan dana berupa  investasi  untuk  mencapai  goals-nya  yakni  percepatan  pembangunan infrastruktur,  dan  badan  usaha  yakni  perusahaan  swasta  yang  mendapat  manfaat ekonomi dari investasi yang dilakukannya, jika dalam pembangunan jalan tol maka keuntungan  dari  investasi  bisa  didapat  dari  masa  konsesi  selama  beberapa  tahun
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada
Pembangunan Infrastruktur
hingga  puluhan  tahun  sebelum  dialihkan  kepada  pemerintah.  Keduanya  dijalankan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntukan para pihak.
Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi mengatur bahwa untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha berupa:
a. perluasan  dan  peningkatan  akses  terhadap  sumber  pendanaan,  serta  kemudahan persyaratan dalam pendanaan
b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.
Pendanaan  berupa  modal  untuk  investasi  dan  modal  kerja  dapat  diperoleh melalui  lembaga  keuangan  yang  terdiri  dari  bank  atau  bukan  bank  sebagai  mitra usaha (Sari, 2016). Untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha antara lain: Jaminan penawaran, jaminan pe1aksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga  kerja, construction  all  risk  insurance , professional  liability  insurance , professional indenmity insurance .
Untuk  pembangunan  infrastruktur,  model  kerjasama  yang  sering  digunakan adalah model Build Operate Transfer dimana kerjasama ini mengandung para pihak yang  terdiri  dari  pemerintah  dan  juga  perusahaan  penyedia  jasa,  yakni  kontraktor yang  juga  merupakan  investor  badan  usaha.  Dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2007  tentang  penanaman  modal  menjelaskan  bahwa  perjanjian  investasi  antara pemerintah  dengan  badan  usaha  berupa  penanaman  modal  jika  terjadi  perselisihan maka  pemerintah  tetap  dapat  digugat.  Kebijakan  pemerintah  untuk  menentukan model kontrak kerjasama apa yang akan digunakan untuk bekerjasama dengan badan usaha  juga  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Kemudian  hak badan  usaha  (swasta)  untuk  menggugat  pemerintah  juga  dapat  dilakukan  dalam rangka pemenuhan kerjasama investasi antar para pihak.
BOT merupakan model kontrak yang melibatkan dua pihak yakni pengguna jasa yang pada umumnya adalah pemerintah dengan penyedia jasa. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  jasa  konstruksi  menyebutkan definisi penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan  jasa  konstruksi  (badan  usaha),  Pasal  1  ayat  (3)  juga  menyebutkan  bahwa pengguna jasa orang atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi (pemerintah) (Undang-Undang, 2017).
Jika  dibedah  dari  istilah  BOT  ( Build  Operate  Transfer ), Build diartikan sebagai  kegiatan  investor  (badan  usaha)  untuk  membangun  fasilitas  sebagaimana dikehendaki sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian. Kemudian operate diartikan sebagai  kegiatan  untuk  mengoperasikan  hasil build sesuai  dengan  jangka  waktu tertentu (disebut dengan masa konsesi jika dikaitkan dengan pembangunan jalan tol). Sedangkan  transfer  diartikan  sebagai  pengalihan  atau  pengembalian  atas  fasilitas yang sudah di bangun dan di operasikan tadi, dalam hal ini pengembalian jalan tol
dan  pengoperasiannya  menjadi  milik  pemerintah  setelah  lewat  kurun  waktu tertentu/masa  konsesi  habis.  Sehingga  keseluruhan  proses  tadi  disebut  dengan kontrak BOT ( Build Operate Transfer ) (Adha, 2017).
Pada proses Operate, proyek (dalam hal ini jalan tol) dimanfaatkan oleh pihak badan  usaha  dalam  rangka  pemanfaatan  investasi  dari  badan  usaha.  Pada  Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  (PP  6/2006)  disebutkan  mekanisme  transfer  atas kelanjutan dari proses Operate yakni sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (12):
“ Bangun  guna  serah  adalah  pemanfaatan  barang  milik  negara/daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  untuk  selanjutnya diserahkan  kembali  tanah  beserta  bangunan  dan/atau  sarana  berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu .” Pasal 1 ayat (13): “ Bangun  serah  guna  adalah  pemanfaatan  barang  milik  negara/daerah berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk  didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu yang disepakati. ”
2. Tanggungjawab Para Pihak dalam Implementasi Model Kerjasama PPP Perjanjian  kerjasama  adalah  kesepakatan  tertulis  dalam  rangka  penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan badan usaha. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah, Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa perjanjian Investasi adalah  kesepakatan  tertulis  dalam  rangka  penyediaan  dana  investasi  antara  badan investasi pemerintah dengan badan usaha, BLU, Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.
Proyek  pembangunan  infrastruktur  merupakan  investasi  langsung  dari Pemerintah.  Dalam  perkembangan  investasi  di  Indonesia,  dikenal  badan  investasi pemerintah  yang  merupakan  unit  pelaksana  investasi  sebagai  satuan  kerja  yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi pemerintah atau badan hukum  yang  lingkup  kegiatannya  di  bidang  pelaksanaan  investasi  pemerintah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.  Investasi langsung dimaksudkan  untuk  diinvestasikan  kembali  dalam  rangka  meningkatkan  fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. Dalam hal pemerintah mengadakan kerjasama KPS dengan pola PPP dengan badan  usaha,  maka  badan  investasi  pemerintah  dapat  memberikan  dukungan finansial  dan/atau  dukungan  lainnya  sesuai  dengan  Pasal  27  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (PP 1/2008). Pemberian dukungan finansial tersebut harus dilakukan melalui skema
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada
Pembangunan Infrastruktur
pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Badan Investasi Pemerintah dan Badan usaha sesuai Pasal 27 ayat (2) PP 1/2008.
Pengaturan dalam perjanjian KPS yang mengandung unsur-unsur dari model kerjasama  pembangunan  infrastruktur  dengan  pola  PPP  dengan  kontrak Build Operate  Transfer (BOT),  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Perpres  38/2015  yang menyebutkan bahwa dalam perjanjian KPS diatur:
a. tujuan  pemanfaatan  aset  dan  larangan  untuk  memanfaatkan  aset  untuk  tujuan selain yang telah disepakati;
b. tanggung  jawab  pengoperasian  dan  pemeliharaan,  termasuk  pembayaran  pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset;
c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
d. larangan  bagi  badan  usaha  pelaksana  untuk  mengagunkan  aset  sebagai  jaminan kepada pihak ketiga;
e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset;
f. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap  yang  dilalui  dalam  Transaksi  KPBU  terdiri  dari  kegiatan-kegiatan seperti  pengadaan  badan  usaha  pelaksana  yang  akan  dilewati  melalui  proses pelelangan  proyek  oleh  pemerintah  dan  diikuti  oleh  badan  usaha  sebagai  peserta tender  proyek  pembangunan,  penandatangan  perjanjian  KPS  antara  pemerintah dengan  badan  usaha  serta  pemenuhan  pembiayaan  infrastruktur  oleh  badan  usaha yang  dinyatakan  sebagai  pemenang  tender  dan  akan  melaksanakan  kegiatan pembangunan proyek dan menginvestasikan dalam kegiatan operate .
Tahap  transaksi  pelaksanaan  perjanjian  KPS  tercantum  dalam  Pasal  31 Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan  kerjasama  pemerintah  dengan  badan  usaha  dalam  penyediaan infrastruktur, dan terdiri dari 5 tahap sebagai berikut:
a. Penjajakan minat pasar ( market sounding );
b. Penetapan lokasi KPS;
c. Pengadaan  badan  usaha  pelaksana  yang  mencakup  persiapan  dan  pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
d. Penandatanganan perjanjian KPS yang dilaksanakan oleh pemenang lelang; dan
e. Pemenuhan pembiayaan ( financial close ).
Pemenuhan  pembiayaan  yang  bersumber  dari  pinjaman  dinyatakan  telah terlaksana  apabila  telah  ditandatanganinya  perjanjian  pinjaman  untuk  membiayai seluruh KPS dan sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.  Perjanjian  KPS  juga  perlu  mencantumkan  dengan  jelas  status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian (berdasarkan Pasal 23 Perpres 13/2010) berkaitan dengan pelaksanaan transfer dari badan usaha kepada Pemerintah setelah berakhirnya masa konsesi.
Pasal 11 ayat (1) Perpres 38 Tahun 2015 mengatur bahwa penanggung jawab proyek  kerjasama  yang  merupakan  pihak  dari  pemerintah  akan  menetapkan  bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan badan usaha pelaksana (Sitanggang et al., 2017). Badan usaha pelaksana yakni badan usaha yang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Selain itu, dalam Pasal  11  ayat  (2)  Perpres  28  Tahun  2015  menyebutkan  bahwa  pengembalian investasi kepada badan usaha tersebut nantinya akan diganti dalam bentuk tarif atas penyediaan  infrastruktur,  dan  keuntungan  dalam  kurun  waktu  tertentu  atas penyediaan  pembangunan  infrastruktur.  Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  2005  tentang  kerjasama  pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (Perpres 67/2005), menyebutkan bahwa:
“ Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu .” Atas  tarif  awal  dan  penyesuaian  tersebut  dan  memperhatikan  tingkat kemampuan  pengguna  (oleh  pemerintah),  maka  sesuai  dengan  tahap  pelaksanaan kerjasama dengan pola PPP, pemerintah akan memberikan kompensasi atas investasi dengan  keuntungan  yang  wajar  kepada  badan  usaha  dengan  mempertimbangkan penawaran dengan besaran kompensasi terendah pada saat proses pelelangan proyek sebelum  menandatangani  kontrak  KPS  antara  pemerintah  dengan  badan  usaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) Perpres 67/2005:
“ Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan  hasil  kompetisi  antar  peserta  lelang  dan  dipilih  berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah .”
Ketentuan  mengenai  nilai  investasi  juga  perlu  untuk  dicantumkan  dalam perjanjian  KPS.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (2)  Perpres  38/2015  yang mensyaratkan  bahwa  perjanjian  KPBU/KPS  paling  kurang  memuat  ketentuan mengenai  salah  satunya  jaminan  pelaksanaan.  Kemudian  dalam  Pasal  32  ayat  (3) Perpres  38/2015  tersebut  juga  mengatur  bahwa  besaran  jaminan  pelaksanaan setinggi-tingginya ada 5 % dari nilai investasi KPBU.
Melalui  Perjanjian  KPS  selain  berisi  nilai  angka  investasi  kerjasama pemerintah  dengan  badan  usaha,  Pasal  32  ayat  (1)  Perpres  38/2015  juga  mengatur klausul-klausul  perjanjian  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak termasuk  pengaturan  mengenai  alokasi  risiko,  yakni  kerja  sama  Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko (Kurniawan, 2018).
Untuk  proyek  pembangunan  KPS  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah sudah  menerapkan land  fund ,  yakni  pemberian  insentif  fiskal  yakni  dengan  skema pembiayaan  berupa  pinjaman  kepada  swasta  untuk  pembelian  lahan  infrastruktur dengan  tujuan  mengurangi  risiko  peningkatan  harga  atas  isu-isu  pembangunan  dan aksi makelar yang melebihi dari perhitungan kontrak/perjanjian.  Dalam perjanjian,
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada
Pembangunan Infrastruktur
jika semakin berkurangnya partisipasi pemerintah maka akan semakin besar potensi risiko yang akan ditanggung oleh badan usaha, dan sebaliknya.
Pada perjanjian investasi pembangunan dan pengelolaan proyek infrastruktur dengan skema BOT, semakin sedikit peran pemerintah dalam proyek pembangunan, maka  akan  semakin  banyak  beban  badan  usaha,  misalnya  dalam  hal  pembebasan lahan.  Maka  dalam  perjanjian  KPS  antara  pemerintah  dengan  badan  usaha,  perlu dirincikan secara jelas aturan mengenai beban pekerjaan sesuai dengan nilai investasi yang  ditanggung  oleh  badan  usaha  dan  peran  pemerintah  untuk  melancarkan pembebasan  lahan  agar  pada  tahap build ,  tidak  menghambat  proses  pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh badan usaha.
Kemudian pada tahap operate , badan usaha akan lebih banyak menanggung resiko  pada  pengelolaan  selama  masa  konsesi,  karena  itu  masih  menjadi  tanggung jawab badan usaha sebelum pengelolaan dialihkan kepada pemerintah setelah masa konsesi  habis.  Badan  usaha  perlu  untuk  mempertimbangkan  investasi  terhadap proyek  ini  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  besaran  investasi  yang  dikeluarkan  oleh badan  usaha.  Kemudian  beban  tanggungannya  masih  menjadi  tanggung  jawab  dari badan usaha pada tahap operate atau pemeliharaan infrastruktur ini.
Pasal  17  ayat  (1)  Perpres  38/2015  menyebutkan  bahwa  pemerintah  dapat memberikan  Jaminan  Pemerintah  terhadap  KPBU  (atau  KPS)  dan  ayat  (2) menyebutkan dapat diberikan dalam bentuk penjaminan infrastruktur dan diberikan dengan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN. Pasal 1 ayat (14) Perpres 38/2015 menyebutkan bahwa:
“ Jaminan  pemerintah  adalah  kompensasi  finansial  yang  diberikan  oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada badan usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama ”.

## Kesimpulan
Model  kerjasama  antara  badan  usaha  untuk  berinvestasi  dengan  pemerintah melalui KPS atau KPBU adalah BOT, dimana badan usaha yang memenangkan tender atas  pelelangan  proyek  dari  pemerintah,  dengan  pertimbangan  nilai  investasi  yang disetor  dan  perhitungan  masa  konsesi,  maka  badan  usaha  tersebut  akan  melaksanakan Build yakni melakukan proses pembangunan hingga selesai sesuai dengan jadwal target yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah. Dengan memperhatikan manajemen investasi  dan  masa  konsesi,  perhitungan  dan  pengelolaan  mitigasi  risiko  antara  para pihak.  Peran  pemerintah  selama  masa build dan operate ,  untuk  meminimalisir  risiko Pemerintah  ketika  jadwal  mundur  maka  akan  berimplikasi  pada  nilai  investasi  yang akan  melebihi  target,  sehingga  pemerintah  akan  rawan  untuk  menambah  anggaran proyek. Pemerintah dan badan usaha juga harus memperhatikan isi perjanjian investasi dalam perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan peraturan/regulasi terkait KPBU dan jasa konstruksi yakni Perpres 38/2015, PP 67-2015 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pemerintah  juga  berperan  untuk  membantu  swasta  dalam  pelaksanaan  proyek,  terkait
pelepasan  lahan,  investasi  modal  untuk  proyek  dan  penyesuaian  jadwal  dan  nilai investasi ke dalam perjanjian KPS.
Clara  Sahasti  Astuti  (2022)  Tanggung  Jawab  Hukum  Para  Pihak  pada  Model  Kerjasama Build  Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah dengan Badan Usaha ( Public Private Partnership ) pada Pembangunan Infrastruktur, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Bibliografi
Adha,  L.  H.  (2017).  Kontrak  Bot  sebagai  Perjanjian  Kebijakan  (Beleidovereenkomst). Law Reform , 4 (2), 1–18.
Gunawan,  N.  P.  S.  (2018). Kemitraan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Swasta  Dalam Pelaksanaan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (Csr)(Studi  Pada Kemitraan  Pemerintah  Kecamatan  Gresik  Dengan  Pt  Petrokimia  Gresik) . Universitas Brawijaya.
Keuangan,  K.  (2020). Kebijakan  Extraordinary  APBN  Untuk  Membantu  Masyarakat Serta Dunia Usaha Pulih dan Bangkit . Pers: APBN 2020.
Kristiana,  R.,  &  Sunandar,  A.  (2020).  Identifikasi  Risiko  Fase  Operasional  Dan Pemeliharaan  Proyek  Stadion  Equestrian,  Jakarta  Berbasis  Pendekatan  Public Private Partnership. Fondasi: Jurnal Teknik Sipil , 9 (2), 127–137.
Kurniawan, W. (2018). Standar Formal Dan Substantif Dalam Mengelola Risiko Pada Kerjasama Pemerintah Swasta. Jurnal Hukum & Pasar Modal , 8 (15), 68–78.
Marzuki,  P.  M.  (2016).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana .
Orocomna, E. (2017). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Udara Di Distrik  Moskona  Utara  Kabupaten  Teluk  Bintuni  Provinsi  Papua  Barat. Jurnal Renaissance , 2 (2), 209–223.
Sari,  N.  (2016).  Manajemen  Dana  Bank  Syariah. Jurnal  Ilmu  Syariah:  Al-Maslahah ,
12 (1), 45–61.
Sitanggang, P. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Kontrak Kerjasama dengan  Sistem  Bangun  Guna  Serah/Build  Operate  Transfer  (Bot)  dalam Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  Tol  Medan–Kualanamu–Tebing  Tinggi. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–16.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi Dalam  Menyelenggarakan  Penelitian  Hukum. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463–2478.
Undang-Undang.  (2017). Undang-Undang  Pasal  1  ayat  (4)  Nomor  12  Tahun  2017 tentang Jasa Konstruksi .
Copyright holder:
Clara Sahasti Astuti (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: