https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM ADMINISTRASI PERTANAHAN MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
Arsyilla Destriana*, Tiurma Mangihut Pitta Allagan**.
Magister Kenotariaatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI, Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424.
Email:  arsyilla.destriana@ui.ac.id
Naskah diterima : 01/11/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## Abstrak
Tujuan  studi  ini  ialah  untuk  mengkaji  peran  PPAT  dalam  rangka  penyelenggaraan  administrasi Pertanahan  melalui  Sertipikat  Elektronik,  esensi  kepemilikan  atas  tanah,  kondisi  sistem  administrasi pertanahan nasional, dan urgensi sertipikat tanah elektronik dalam memecahkan problematika sengketa pertanahan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  hak  atas  tanah  merpakan  hak ekonomi  yang  harus  dilindungi,  dipenuhi,  dan  dihormati  oleh  negara.  Di  sisi  lain,  upaya  pemerintah belum  dapat  menangani  ketidakpastian  hukum  dalam  sistem  administrasi  pertanahan  di  Indonesia. Dalam  perspektif  hukum  pertanahan,  sertipikat  tanah  elektronik  dapat  menjadi  upaya  penyelesaian sengketa pertanahan.
Kata Kunci: Sertipikat Tanah Elektronik, Kepastian Hukum, Administrasi Pertanahan, PPAT.

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  essence  of  reviewing  the  role  of  PPAT  in  the  context  of administering land administration through Electronic Certificates,  land ownership, the condition of the national  land  administration  system,  and  the  urgency  of  electronic  land  certificates  in  solving  land disputes in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach.  The  results  of  the  study  show  that  land  rights  are  economic  rights  that  must  be  protected, fulfilled, and respected by the state. On the other hand, the government's efforts have not been able to deal  with  legal  uncertainty  in  the  land  administration  system  in  Indonesia.  In  the  perspective  of  land law, electronic land certificates can be an effort to resolve land disputes.
Keywords: Electronic Land Certificate, Legal Certainty, Land Administration, PPAT.

## A. Pendahuluan
Bunyi  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia mengatakan  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”  Hadirnya pasal tersebut merupakan  milestone  bagi  negara  untuk  mewujudkan  prinsip  keadilan  sosial  dan  keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. 1 Legitimasi dari peran sebuah Negara yaitu pengelola seluruh  kekayaan  alam  yang  ada  di  bumi,  ruang  angkasa,  laut  sebagai  bentuk  dari Konstitusionalitas  negara    sebagai  regulator  untuk  menciptakan  sistem  pengelolaan  sumber daya berkeadilan.
1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Pengejawantahan  amanat  konstitusi  atas  kepemilikan  tanah  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  sebagai  landasan  hukum administrasi  pertanahan  di  Indonesia.  Pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertipikat  Tanah  Elektronik  sertipikat didefinisikan sebagai “Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” 2 Dengan demikian,  sertipikat memiliki  peran  essensial  dalam  administrasi  pertanahan  sebagai  instrumen  pembuktian  hak kepemilikan tanah seseorang.
Namun ibarat tiada gading yang tak retak, implementasi administrasi pertanahan saat ini masih  belum  mengakomodir  prinsip  serta  tujuan  yang  dimaksud  dalam  pasal  33  UUD  NRI. Problematika  administrasi  pertanahan  kerap  kali  timbul  menjadi  sengketa  pertanahan  seperti sengketa  yang  disebabkan  atas  tidak  terdaftarnya  hak  kepemilikan  atas  tanah,  tumpang  tindih penggunaan tanah, dan terbitnya sertipikat tanah ganda. 3 Temuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan masih terdapat 9000 sengketa pertanahan pada tahun 2020. 4 Berbagai permasalahan demikian, mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam kepemilikan atas tanah di Indonesia belum diakomodir secara komprehensif.
Upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  hal  tersebut  diejawantahkan  melalui  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Sertipikat Tanah Elektronik. Perubahan pada era disrupsi yang didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meniscayakan pemerintah untuk beradaptasi, melakukan inovasi, dan membuat  kebijakan  untuk  mendukung  perkembangan  sosial  dan  ekonomi  dalam  sektor administrasi pertanahan nasional. Digitalisasi sertipikat tanah dianggap sebagai langkah progresif dalam menciptakan kepastian hukum dan menyajikan informasi sistem administrasi pertanahan. 5 Pasalnya,  penerapan  sertipikat  tanah  elektronik  dikhawatirkan  menjadi  pisau  bermata  dua. Permasalahan keamanan digital, kesiapan aparatur negara, pejabat  lain yang ditugaskan (dalam hal  ini  PPAT)  dan  kesiapan  masyarakat  atas  transformasi  sertipikat  tanah  ditakutkan  akan menciptakan  goncangan  dan  kekhawatiran  atas  layanan  administrasi  pertanahan.  Dengan demikian  diperlukan  pengkajian  sistem  secara  tepat  oleh  pemerintah    untuk  merealisasikan  ide digitalisasi  administrasi  pertanahan  nasional.  Sehingga  menimbulakn  pertanyaan-pertanyaan mengenai  urgensi  dari  sertipikat  tanah  elektronik  yang  sedang  digaungkan  oleh  pemerintah? Bagaimanakah  peran  PPAT  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  melalui  sistem  elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia? Serta, bagaimana kepastian hukum sertifikat  tanah  elektronik  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pertanahan  di  Indonesia?. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  urgensi  dari  dicangangkannya  sertipikat  tanah elektronik,  memahami  peran  PPAT  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  melalui  sistem elektronik,  serta  memahami  kepastian  hukum  penyelesaian  permasalahan  administrasi pertanahan melalui sertipikat tanah elektronik.
2 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang Sertipikat Tanah Elektronik
3 Anatami, Darwis.  “Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertipikat Ganda Atas  Sebidang  Tanah”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan 12, No. 1 (2017): 10.
4 Fadli,  Ardiansyah.  “Konflik  Pertanahan  9.000  Kasus,  Pengamat  Sarankan  Pemerintah  Bagi-bagi Tanah”.    diunduh  dari  https://www.kompas.com/properti/read/2020/11/04/185030121/konflik- pertanahan-9000-kasus-pengamat-sarankan-pemerintah-bagi-bagi?page=all [diakses pada 2 Oktober 2021].
5 Yani,  Ahmad.  dan  Syafiin,  Rezky  Amalia.  “Pengarsipan  Elektronik  Sertipikat  Tanah  Untuk Menjamin  Ketersediaan  Arsip  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Pada  Sengketa  Pertanahan”. Khazanah:  Jurnal Pengembangan Kearsipan 14, No. 1 (2021): 58.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif,  yakni  metode  yang  bertujuan  untuk  menelaah  asas-asas  hukum  dan  sumber hukum  tertulis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  eksploratif  yakni  metode  yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu permasalahan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan pada studi ini ialah pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach) yang merujuk kepada doktrin hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan pada studi ini ialah Undang-Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78-PUU-XVI/2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Sertipikat Elektronik.  Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku hukum, laporan penelitian artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  Pengumpulan  data  dalam  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini  dilakunan  menggunakan teknik studi kepustakaan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis konten. 6

## C. Pembahasan

## 1. Esensi Hak Kepemilikan atas Tanah
Kepemilikan  atas  tanah  didefinisikan  sebagai  seperangkat  hak  serta  kewajiban  atas tanah yang digunakan, diperjual belikan, dan diwarisi oleh seseorang. Dalam sejarah  common law,  kepemilikan  atas  tanah  terbagi  menjadi  tiga  dimensi  essensial,  yaitu  pengakuan  otoritas pemerintah  atas  hak  milik  tanah,  hak  untuk  menyewakan  tanah,  kepemilikan  komunal  atas tanah.  Secara  terperinci,  Libecap  menyatakan hak  atas  tanah  terdiri  dari  hak spesifik  lainnya seperti  hak  untuk  tidak  memberikan  akses  terhadap  bukan  pemilik,  hak  atas  keuntungan ekonomis  tanah  yang  ada  dalam  penggunaannya,  dan  hak  menjual  serta  pemindahan  hak terhadap orang lain. 7 Kendali penuh yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah menjadikan kepemilikan  tanah  mempengaruhi  produktifitas  sektor  agraria  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Selain kepemilikan individu, hak atas tanah juga mengandung fungsi sosial. 8 Kedudukan  negara  sebagai  penjamin  kesejahteraan  masyarakat  menjadikan  peran  negara untuk mengatur, merencanakan, mengelola, serta melakukan pengawasan terkait penggunaan dan  pemanfaatan  tanah  di  Indonesia.  Negara  harus  memiliki  peran  untuk  menjamin keseimbangan  antara  hak  kepemilikan  individu  dan  kepentingan  masyarakat  secara  luas. Dengan  demikian,  negara  dan  masyarakat  harus  bersinergi  dalam  memanfaatkan  tanah  bagi kemakmuran  rakyat,  melindungi,  menjamin  hak  atas  tanah,  dan  mencegah  segala  tindakan penyalahgunaan tanah.
Dasar  struktur  hubungan  negara  dan  individu  terkait  hak  atas  tanah,  tidak  berarti mengesampingkan  kepemilikan  individu  dalam  administrasi  pertanahan. 9 Atas  landasan tersebut, diperlukan perlindungan secara komprehensif dalam administrasi hukum pertanahan
6 Soekanto,  Soerjono.  dan  Mamuji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Sinar Raja Grafindo Persada, 2007), 23.
7 Libecap, G.D. Contracting For Property Rights (Arizona: Cambridge University Press, 1989), 89.
8 Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)”. Yustisia 5, No. 2 (2016): 299.
9 Yostina,  Mariska.  “Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  Di  Indonesia  (Analisi Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu)” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum. (2015): 17.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
untuk  menjaga  hak  kepemilikan  tanah  individu.  Pelaksanaan  peran  essensial  negara  dapat dilakukan  melalui  sinkronisasi  kebijakan,  reformasi  birokrasi,  dan  implementasi  kebijakan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan secara efektif dalam rangka memenuhi tujuan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 10
Sebagai institusi sosial yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan akses kepada sumber  daya  alam,  hak  kepemilikan  memiliki  peran  essensial  sebagai  instrumen  ekonomi. 11 Alokasi  dari  suatu  sumber  daya  secara  berkelanjutan  bernilai  ekonomi  tinggi  menjadi  faktor utama  yang  mengindikasikan  bahwa  hak  ekonomi  merupakan  salah  satu  unsur  dari kepemilikan atas tanah. 12 Keuntungan besar yang dihasilkan atas hak kepemilikan atas tanah kerap  kali  menjadikan  pemangku  kepentingan  menggunakan  kebijakan  terkait  kepemilikan tanah  dalam  mengendalikan  sistem  ekonomi.  Hal  tersebut  diafirmasi  oleh  Libecap  yang menyatakan bahwa: 13
“By  assigning  ownership  to  valuable  resources  and  by  designating  who  bears  the economic  rewards  and  costs  of  resource-use  decisions,  property  rights  institutions  structure incentives  for  economic  behaviour  within  the  society.  Second,  by  allocating  decision-making authority, the prevailing property rights arrangement determines who the key actors are in the economic system.”
Pengaruh ekonomi yang dimiliki bagi individu menjadikan kepemilikan atas tanah dapat mendorong investasi dan memberikan insentif dalam pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomis dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah menjadikan kepemilikan  atas  tanah  menjadi  bagian  dari  hak  ekonomi  individu.  Hal  ini  menjadikan administrasi pertanahan sebagai sektor penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Pengakuan  hak  asasi  ekonomi  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  di  dalam  the International  Bill  of  Rights  menjadi  milestone  masyarakat  internasional  untuk  merealisasikan pemajuan  keadilan  ekonomi  sebab  sebagaimana  poros  pemikiran  Rawls  yang  menyatakan pada  hakikatnya  keadilan  ekonomi  dapat  diraih  hanya  bila  sistem  hukum  yang  hidup  di tengah  masyarakat  mengedepankan  kesetaraan  hak. 14 Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan administrasi pertanahan, diperlukan jaminan keadilan dalam kebijakan dan regulasi.
Penempatan  hak  atas  tanah  sebagai  hak  ekonomi  masyarakat  menjaga  negara  untuk memenuhi,  menghargai,  dan  melindungi  hak  milik  setiap  orang  dalam  kehidupan bermasyarakat. Dengan landasan demikian, pemangku kewenangan memiliki kewajiban untuk melakakukan  pemenuhan  hak  ekonomis  individu  dalam  pelaksanaan  seluruh  tindakan administrasi negara yang dilakukannya. 15 Dalam hal ini, pemenuhan hak ekonomi tidak hanya sebatas  diakomodirnya  hak  individu  dalam  substansi  hukum,  namun  seiring  dengan konsistensi negara untuk menjalankan kewajiban pemenuhan hak.
Menilik  lebih  dalam  terkait keadilan, Rawls  berpendapat  bahwa keadilan  terwujud  di dalam  kewajaran  dan  ketepatan  pengadministrasian  hukum.  Rawls  menyatakan  bahwa “timbulnya  keadilan  terjadi  ketika  keseimbangan  hadir  di  tengah  pengaturan  hak  dan
10 Hilmy,  Muhammad  Irfan.  “Prospek  Tanah  Adat  Dalam  Menghadapi  Pembangunan  Nasional”. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter 4, No. 1 (2020): 43. 11 Reki, Natanael Dwi. “Pembatasan Pemikiran dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria”. Jurnal Hukum Magnum Opus 1, No. 1 (2018): 37. 12 Suntoro,  Agus.  “Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Regulasi  Pengadaan  Tanah  Bagi Kepentingan Umum ( Human Rights View of Land Acquisition For Public Interest Development) ” Jurnal Hak Asasi Manusia 10, No. 2 (2019): 229. 13 Barma, H. Nanzeen. Rents to Richest (Washington D. C: Worldbank, 2012), 6. 14 Anggara,  Sahya,  “Teori  Keadilan  John  Rawls:  Kritik  Terhadap  Demokrasi  Liberal”. Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1 (2013): 2.
15 Nasir,  Cholidin.  “Pengawasan  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Melalui  Mekanisme  Citizen Lawsuit“. Jurnal Konstitusi 14, No. 4 (2017): 908.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
kewajiban,  serta  ketika  hukum  mengatur  keseimbangan  yang  tepat  dalam  kompetisi  tarik- menarik  keuntungan  di  dalam  kehidupan  sosial.” 16 Dengan  demikian,  upaya  negara  dalam memenuhi  hak  konstitusional  masyarakat  atas  administrasi  pertanahan  harus  dilaksanakan secara komprehensif demi menjamin tujuan negara unuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Perwujudan  kewajiban  pemerintah  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pembenahan kepastian  hukum  administrasi  pertanahan  yang  efektif.  Sistem  administrasi  yang  bertujuan untuk  mengakomodir  formalisasi  hak  kepemilikan  dan  sebagai  mekanisme  pengalihan  hak yang  sah  menjadi  suatu  keniscayaan  untuk  menjadi  prioritas  perbaikan  pemerintah  dalam mewujudkan keadilan pertanahan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 28D yang secara  expressive  verbis  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan kepastian hukum pada seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. 17

## 2. Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pertanahan
Tuhan  Yang  Masa  Esa  telah  menganugerahi  manusia  akan  kemanfaatan  tanah, sehingga keberadaan  manusia  itu sendiri  tidak dapat  dipisahkan  dengan  urusan  pertanahan. Dinamika  kehidupan  manusia  telah  menggambarkan  bahwa  tanah  merupakan  faktor  utama produksi pada setiap fase peradaban yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, kultural serta politik,  dengan  demikian,  tidaklah  mengherankan  jika  tanah  dianggap  sebagai  sesuatu  yang transeden bagi tiap-tiap manusia.
Peningkatan  penggunaan  tanah  melahirkan  berbagai  macam  bentuk  penguasaan serta  pengelolaan  atas  tanah,  dan  di  sisi  lain,  memunculkan  perkembangan  hukum  normatif baik  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  maupun  doktrinal.  Hal  tersebut  terlihat secara jelas pada kehidupan agraris yang menganut penguasaan tanah atas nilai-nilai religius- magis-kosmis  yaitu  kepemilikan  yang  didasarkan  paham  kolektivisme,  kemudian  berubah menjadi  masyarakat  non-agraris  yang  tandai  dengan  penghormatan  serta  pengakuan  secara individu.  Pemahaman  masyarakat  pada  kondisi  ini  berakibat  pada  subtansi  materi  hukum yang lebih mengutamakan pengakuan positif individual. 18
Faktor  tingginya  penggunaan  tanah  akan  senantiasa  melahirkan  sengketa  tanah atas  berbagai  kebutuhan  pertanahan  yang  sangat  tinggi  pada  kehidupan  modern  saat  ini sedangkan jumlah ketersedian tanah yang dapat dimanfaatkan sangatlah terbatas. Kondisi ini menuntut  pemerintah  agar  menata  dan  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  di  bidang pertanahan (agraria) melalui sistem yang dapat menghindari disfungsi  tanah oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. 19
Keberadaan  masalah  pertanahan  tersebut  dimaknai  sebagai  fakta  sosial  terhadap adanya  hubungan  oleh  minimal  dua  pihak  atas  sebidang  tanah  dan  memiliki  perbedaan kepentingan  yang  saling  bertolak  belakang  serta  merugikan  satu  sama  lain,  konflik  tersebut berdampak  pada  seorang  atau  beberapa  orang  atas  hak  penguasaan,  hak  atas  pengusahaan, pengosongan  tanah  dan  transaksi  pertanahan,  selain  itu,  konflik  pertanahan  juga  dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan, pembatasan serta sengketa kepemilikan. 20 Sedangkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  terdapat pembatasan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  sengketa  pertanahan,  sebagaimana  diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
16 Rawls, John. A Theory of Justice (Amerika Serikat: The Belknap Press of Harvard University, 1999), 5.
17 Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 18 Zakie, Mukmin. “Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda”. Legality Jurnal Ilmiah Hukum 24, No. 1 (2016): 42. 19 Roeroe,  Sarah  D.L  “Penegakan  Hukum  Agraria  dan  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  dalam Proses Peradilan”. Penegakan Hukum 1, No. 6 (2013): 1-2. 20 Wehrmann,  Babette. Understanding,  Preventing  and  Solving  Land  Konflik (Eschborn:  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 2017), 24.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Penyelesaian  Kasus Pertanahan yang menyatakan:
“Sengketa  Pertanahan  yang  selanjutnya  disingkat  Sengketa  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak  berdampak luas secara sosio-politis.” 21
Klasifikasi  sengketa  tanah  yang  timbul  menurut  Abdurrahman  sebagaimana dikutip  Sarah  Roeroe,  yakni:  Pertama,  Pengakuan  kepemilikan  atas  tanah,  Kedua,  Peralihan hak  atas  tanah,  Ketiga,  pembebasan  tanah,  Keempat,  Pendudukan  eks  tanah  partikelir. penyebabnya  antara  lain:  kurang  tertibnya  administrasi,  penggunaan  stelsel  negatif, 22 dan mafia tanah . 23
Berdasarkan  Arahan  Kantor  Staff  Presiden  dalam  rencana  kerja  reforma  agraria, upaya  pemerintah  dalam  pemberian  kepastian  hukum  hak  atas  kepemilikan  tanah  masih belum  optimal,  khususnya  pada  aspek  struktur  kelembagaan  yang  masih  belum  memiliki lembaga  yang  khusus  melaksanakan  reforma  agraria,  disamping  itu  sertifikasi  tanah  yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih dijalankan secara sporadis dan tidak dibangun  berdasarkan  bingkai  percepatan  pendaftaran  tanah,  inventarisasi  riwayat penguasaan atas tanah, hal tersebut menyebabkan banyaknya jumlah tanah yang masih tidak diidentifikasi oleh hukum. 24
Disamping  itu,  pemerintah  juga  memberikan  afirmasi  pada  konsep  publikasi pendaftaran  pertanahan  pada  RPJMN  2015-2019  yang  menunjukan  permasalahan ketidakpastian  hukum  disebabkan  oleh  publikasi  (stelsel  negatif)  yang  artinya  dalam  hal informasi  yang  terdapat  dalam  sebuah  sertipikat,  negara  tidak  menjamin  kebenaran  dari sertipikat  tersebut.  Maka  dari  itu dibutuhkan  upaya  pendaftaran  tanah publikasi positif  atau biasa  disebut  dengan  Pendaftaran  Tanah  Stelsel  Positif  yaitu,    negara  menjamin  kebenaran informasi  yang  tercantum  dalam  sertipikat  tanah  yang  diterbitkan.  Bilamana  terjadi  sebuah gugatan, pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti-kerugian dari negara. 25 Adapun  mengenai  permasalahan  mafia  tanah,  pemerintah  telah  mengklasifikasi modus  tindakan  sebagaimana  diatur  dalam  Petunjuk  Teknis  No.  01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, antara lain:
a. Menerbitkan  dan/atau  menggunakan  lebih  dari  satu  surat  girik/keterangan/penyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat- surat lainnya yang berhubungan dengan tanah;
b. Menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah;
c. Merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah;
d. Terdapat  2  sertipikat  dalam  1  bidang  yang  sama,  hal  ini  dikarenakan  biasanya  ketika seseorang  mengajukan  permohonan  sertipikat  pengganti  dengan  alasan  sertipikat  telah
21 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
22 Mahfiana,  Layyin.  “Sengketa  Kepemilikan  Hak  atas  Tanah  di  Kabupaten”. Kodifikasia 7,  No.  1 (2013): 97. 23 Ginting,  D.  “Policies  on  Prevention  and  Eradication  of  Land  Mafia:  Agrarian  Reform  in Indonesia”. Utopía y Praxis Latinoamericana 2, No. 25 (2020): 255. 24 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas  Nasional  Reforma  Agraroa  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  2017 (Jakarta:  Kantor  Staf  Presiden Republik Indonesia, 2016), 38-39.
25 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional. Lampiran  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019 (Jakarta:  Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014), 8-43.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
hilang,  padahal  sebenarnya  sertipikat  tersebut    ada  dan  dipegang  oleh  pemilik  aslinya dengan itikad baik;
e. Memanfaatkan pengadilan untuk mengesahkan bukti kepemilikan atas tanah.
f. Kesepakatan dengan melibatkan Pejabat Umum (Notaris/ PPAT/ Camat/ Lurah/ Kades) yang mengakibatkan sengketa, dalam membuat akta otentik/surat keterangan oleh mafia konflik tanah dan ruang tidak terselesaikan
Uraian tindakan tersebut telah menunjukan secara jelas dampak bahaya kerugian yang akan  dialami  oleh  masyarakat  atas  perbuatan  penyalahgunaan  oleh  mafia  tanah  yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan, sehingga akan melahirkan berbagai sengketa tanah yang bermuara pada terderogasinya hak kepastian hukum masyarakat.
Namun fakta dilapangan menunjukan upaya pemberantasan masalah mafia tanah tersebut  masih  belum  dapat  ditangani  secara  optimal,  berdasarkan  laporan  kinerja,  kasus pertanahan sampai tahun 2020 berjumlah 27.433, khusus mengenai sengketa pertanahan hanya dapat  diselesaiakan  1.882  kasus  atau  17,9%  dari  jumlah  total  kasus  pertanahan  yang  dapat diselesaikan  (5,376). 26 Begitu  banyaknya  kasus  yang  dihadapi  pemerintah  disebabkan sekelumit masalah penanganan oleh pengadilan serta belum terciptanya penataan pada sektor hulu  administrasi  dan  struktur  pelembagaan  pertanahan  yang  efektif. 27 Bahkan,  kementrian ATR/BPN  sudah  mengakui  jika  berurusan  dengan  mafia  tanah,  maka  urusan  tersebut  akan menjadi rumit. Dilansir dari IDX Channel membeberkan beberapa fakta mengerikan, yaitu 125 pegawai  BPN  terlibat  dalam  mafia  tanah.  Inspektur  Jendral  (Irjen)  kementrian  ATR/BPN, Sunraizal,  memastikan  ratusan  pegawai  di  kementriannya  sudah  dihukum  karena  terlibat dalam  kasus  mafia  tanah,  bahkan  sebagian  diantaranya  sudah  diberhentikan  secara  tidak hormat. 28
Ketidakpastian  hukum  Sengketa  pertanahan  pada  umumnya  telah  menyebabkan berbagai dampak negatif, khususnya para pihak yang harus mencurahkan biaya, tenaga serta waktu untuk menunggu dan menyelesaikan sengketanya, padahal jika tidak ada permasalahan tersebut para pihak dapat melakukan kegiatan usaha atau produktivitas lain sehingga mampu memajukan  diri  secara  maksimal.  Disamping  itu,  terdapat  dampak  sosial  berupa ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  institusi pemerintahan  terakit.  Bersamaan dengan hal tersebut,  masifnya  jumlah  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa  a  quo,  seharusnya  dapat dimanfaatkan  serta  menjadi  terlantar,  sehingga  kontra-produktif  dengan  kebijakan  reforma agraria dibidang optimalisasi pemanfaatan tanah. 29

## 3. Peran PPAT dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Melalui Sistem Elektronik
Tanah memegang peranan  penting  dalam kehidupan  manusia  salah  satunya  dari segi pembangunan sosial. Oleh karena itu, pemerintah sebagai oganisasi tertinggi negara membuat suatu  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pertanahan  yaitu  UUPA.  Adapun  maksud dan tujuan pemerintah dalam mengundangkan UUPA yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  maka  pemerintah  juga  mengadakan  pendaftaran tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu Pasal
26 Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional. Rencana  Strategis  Direktorat Jenderal Penanganan Sengketan dan Konflik Pertanahan Tahun 2020-2024 (Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020), 6.
27 Ginting,  D.  “Policies  on  Prevention  and  Eradication  of  Land  Mafia:  Agrarian  Reform  in Indonesia”. Utopía y Praxis Latinoamericana 2, No. 25 (2020): 257-258.
28 Idx Channel, “Mafia Tanah, Libatkan Ratusan Pegawai BPN Hingga Punya Jaringan di Pengadilan!”, <www.idxchannel.com> diakses pada 25 Oktober 2021.
29 Ningrum,  Herlina  Ratna  Sambawa.  “Analisa  Hukum  Sistem  Penyelesaian  Sengketa  atas  Tanah Berbasiskan Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum 1, No. 2 (2014): 221-222.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pendaftaran  Tanah  jo  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang  Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan  Pendaftaran  Tanah,  sebuah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  terus  menerus  oleh pemerintah, teratur, meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan  satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.  Pemerintah  dalam  hal  ini  diwakilkan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  yang  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  dimana  dalam  menjalankan tugasnya  tersebut  Kepala  Kantor  Pertanahan  tersebut  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT).
PPAT  merupakan  seorang  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas  Satuan  Rumah  Susun  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Pejabat tersebut lah yang diberi  wewenang  dari  pemerintah  untuk melaksanakan sebagian kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuatkan  akta  otentik  dimana  akta  otentik  PPAT  tersebut  merupakan  alat  bukti suatu  perbuatan  hukum  seperti  contohnya  jual-beli.  Apabila  PPAT  telah  membuatkan  akta otentik  maka  PPAT  wajib  dengan  segera  menyampaikan  akta  tersebut  kepada  Kantor Pertanahan guna pendaftaran peralihan hak. 30
Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik mengatur mengenai Sertipikat Tanah yang awalannya berupa kertas (analog) dan kini berubah menjadi Sertipikat  tanah  elektronik,  peraturan  ini  bertujuan  untuk  mewujudkan  memudahkannya pelayanan  publik  di  bidang  pertanahan  agar  tercapai  moderenisasi  meningkatkan  indikator berusaha  masyarakat,  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
Sejatinya, komitmen pemerintah dalam pemenuhan melaksanakan keberlangsungan  Sertipikat  Elektronik  ini  dibantu  oleh  PPAT.  Dimana  PPAT  memiliki pernanan  penting  dalam  membantu  pemerintah  untuk  menjalankan  sebagian  dari  tugas pemerintah.  Peranan  PPAT  dalam  Layanan  Sertipikat  Elektronik  diharapkan  dapat mengedukasi  masyrakat  mengenai  perbuatan-perbuatan  hukum  atas  tanah  yang  telah bersertipikat,  dapat  mencegah  pemalsuan  identitas  dengan  cara  menggunakan  Teknologi rekam  biometric  yang  dibantu  oleh  pemerintah  dalam  hal  memverifikasi  identitas  orang tersebut,  menyesuaikan    Sertipikat  dengan  informasi  data-data  yang  sudah  terintegrasi, menyesuaikan akta dengan memperhatikan subyek hak dan para pihak.
Selain  itu  peran  PPAT  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  Pemecahan  Hak, pendaftaran  Akta,  Peralihan  Hak  dan  Pemeliharaan  data  mengenai  Pendaftaran  Tanah. Sertipikat manual (kertas) yang dahulu sudah dimiliki oleh kebanyakan masyarakat pun dapat diubah menjadi sertipikat elektronik, alurnya yaitu mulanya melalui pendaftaran lalu diproses oleh  pelaksanaan  hingga  akhirnya  dilakukan  pengesahan  oleh  Pejebat  berwenang,  secara singkat cara penukaran sertipikat manual menjadi elektronik adalah sebagai berikut:
Hanya berlaku bagi (Sertfikat Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik atas Satuan Rumah  Susun  atau  Tanah  Wakaf)  Pendaftaran  Akta  bersama  Sertipikat  Manual (permohonan pelayanan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah)  validasi  pemegang hak, data fisik dan data yuridis  jika data-data sudah sesuai  Penerbitan Sertipikat eL. 31
30 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Pemerintah
31 Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Tujuan  dari  kebijakan  layanan  elektronik  yaitu  untuk  meningkatkan  kompetensi PPAT secara digital melalui E-Learning PPSDM, memverfikasi identitas penghadap perorangan melalui  KTP  Reader  dan  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  yang  terdaftar  di  OJK. Kementerian  ATR/BPN  terus  memperbarui  Aplikasi  Mitra,  seluruh  PPAT  harus  menjadi anggota  dalam  Mitra  tersebut  terlebih  dahulu  dengan  cara  mendaftarkan  akun  PPAT, selanjutnya Kantah melakukan verifikasi data akun PPAT dan PPAT mendapatkan Hak Akses atas  aplikasi  Mitra.  Sehingga  PPAT  yang  telah  terverifikasi  di  aplikasi  Mitra  tersebut,  dapat terus  dimonitoring  dan  dinilai  kinerjanya  secara  terus  menerus  demi  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.    Verfikasi  dari  aplikasi  Mitra  ini  juga  bertujuan  untuk;  agar  masyarakat dapat  menikmati  layanan  elektronik  yang  disediakan  Kementerian  ATR/BPN,  memudahkan masyarakat untuk mengenali PPAT yang sudah terverifikasi oleh Kementrian ATR/BPN dalam rangka mencegah PPAT palsu yang mengatas namakan PPAT lain, meningkatkan kepercayaan publik,  mencegah  pemalsuan  identitas,  membantu  masyarakat  dapat  memilih  PPAT  terbaik dengan layanan terbaik dengan rasa aman.
Perubahan  Pola  Kerja  PPAT  terlihat  dari  pelayanan  yang  biasanya  harus melakukan  kunjungan  ke  kantor  PPAT  kini  mendaftar  layanan  dilakukan  secara  elektronik, selain  itu  PPAT  harus  membuat  data  yang  belum  siap  elektronik  diubah  menjadi  data  siap elektronik dengan cara; melakukan pengecekan buku tanah dan bidang tanah; pemberitahuan terhadap  PPAT  untuk  melanjutkan  pengecekan,  membantu  perbaikan  kualitas  data menggunakan  aplikasi  “Sentuh  Tanahku”,    sehingga  data  menjadi  siap  elektronik.  PPAT melakukan  pratinjau  terhadap  sertipikat  dan  data  elektronik,  selanjutnya  pembuktian pemegang  hak  adalah  pemilik  tanah  yang  sebenarnya,  pembayaran  Pajak  BPHTB  dan/atau PPh (Validasi pembayaran dari pemohon), membuat Akta, unggah Akta dan Dokumen lainnya. Hasil Pengecekan yang akan di terbitkan apabila sesuai dapat langsung melakukan pencetakan melalui  data  fisik  dan  data  yuridis,    selanjutnya  penyimpanan  daftar  umum  dan  dokumen, apabila  dalam  draft  pengecekan  sertipikat  terdapat  ketidaksesuaian  data  maka  PPAT  dapat melakukan konfirmasi ke Kantor Pertanahan. 32

## 4. Perwujudan Kepastian Hukum melalui Sertipikat Tanah Elektronik
Pengertian  pendaftaran  berasal  dari  istilah  kadaster-Belanda,  cadastro-Perancis, catastro-Italia,  kataster-jerman  yang  berasal  dari  bahasan  Latin  yakni  capistastrum  bermakna suatu  daftar  umum  dimana  nilai  serta  sifat  benda-benda  tetap  diuraikan,  secara  sederhana dapat diartikan sebagai daftar yang memuat informasi terhadap suatu benda. Istilah  modern kadaster dapat  tercermin dalam pendapat Soutenijk Mulder, yakni suatu badan yang dengan berbagai  peta  dan  daftar,  dibuatkan  informasi  mengenai gambaran  dan  uraian  tentang suatu wilayah negara berdasarkan perhitungan dan pengukuran. 33
Adapun  tujuan  rechtskadaster  ialah  pemeberian  jaminan  kepastian  hukum  dari  letak, batas-batas serta luas bidang tanah agar penguasaan atas tanah tersebut mendapat pengakuan hukum. Batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan batas penguasaan seseorang atas  tanah  tersebut.  Pengukuran  dan  pemetaan  agraria  harus  dilakukan  secara  seksama  dan teliti,  termasuk  batas  dan  letaknya  wilayah  tanah  tersebut  yang  menjamin  kesamaan  hasil pengukuran setiap diadakannya pengukuran kembali pada saat waktu tertentu. 34
32 Disampaikan Pada Seminar Daring IPPAT Komwil Jawa Barat Pusat Data Dan InformasiPertanahan, Tata Ruang Dan LP2B Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, Kasubdatin Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan.
33 Sumarja, FX. Hukum Pendaftaran Tanah (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), 30.
34 Sumarja, FX. Hukum Pendaftaran Tanah (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), 31.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Oleh  karenanya  secara  sederhana  manifestasi  nilai  kepastian  hukum  dalam  bidang agraria  mensyaratkan  adanya  pendaftaran  tanah  yang  menjunjung  tinggi  kepastian  status penguasaan  atas  tanah.  Hal  demikian  merupakan  amanat  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  -  ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.”
Lebih  lanjut,  mengenai  prosedur  serta  syarat  yang  harus  dilakukan  pada pendaftaran  tanah  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahum  1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: 35
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”
Penyelenggaraan pendaftaran tanah melalui dokumen fisik dinilai sudah tidak relevan lagi,  karena  menimbulkan  banyak  masalah,  padahal  teknologi  telah  menyediakan  automasi elektronik yang  menciptakan  cara  baru  di  dalam  pembuatan kontrak,  pendaftaran  dokumen, hingga transaksi. Pada hakikatnya teknologi telah mengautomasi berbagai macam kebutuhan terkait penjualan property tanah dengan menyiapkan dan menghubungkan aspek kontrak dan komunikasi melalui pendaftaran, terdapat banyak bentuk pendaftaran yang dilakukan secara otomatis mulai dari hal kecil sampai hal kompleks sekalipun.
Kebijakan  sertipikat  elektronik  (sertipikat  eL)  tersebut  sebagian  telah  diupayakan melalui  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, yakni:
(1) Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.
(2) Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan
b. pemeliharaan data pendaftaran tanah. 36
Dalam  menciptakan  penyelenggaraan  yang  terpercaya  proses  pengajuan  dokumen elektronik dapat dilakukan dengan menggabungkan sistem automasi dan manusia pada tahap pra-pendaftaran  untuk  pemeriksaan  kelengkapan.  Seringkali  meskipun  sistem  telah diintegrasikan  secara  elektronik,  namum  masih  terdapat  pemeriksaan  manual  oleh  pencatat sebelum  didaftarkan, pada saat yang  sama  terdapat  gagasan  bahwa pemilik sah  tidak  hanya mengurus pengajuan pendaftaran, lebih dari  itu  pemilik sah juga dapat mengurus perbaikan sertipikat  elektroknik  melalui  mekanisme  perbaikan  otomatis,  tanpa  melalui  (bagian)  staf pendaftaran yang pada umumnya secara tegas menghasilkan penerimaan atau penolakan oleh sistem.  Di  inggris  pencatat  berperan  memastikan  keabsahan  dokumen,  sedangkan  Selandia Baru justru meminimalisir campur tangan manusia dalam proses pengajuan maupun perbaikan pendaftaran. 37
Selanjutnya,  untuk  memastikan  elektronik  memastikan  setiap  perbuatan  hukum transaksi  atas  tanah  tersebut merupakan  persetujuan pemilik  sah, sebagai  alternatif,  terdapat prosedur  yang  mensyaratkan  tanda  tangan  digital  pemilik  sah  pada  setiap  dokumen  yang
35 Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahum 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
36 Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik.
37 Arrunada, Benito. “Electronic Titling: Potential and Risks” . New Zealand Law Journal (2010): 115- 120.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
diajukan  yang  tentunya  lebih  aman, sistem  juga  dapat menghilangkan kebutuhan  akan saksi selama  proses  autentifikasi,  keamanan  juga  ditingkatkan  melalui  pemberitahuan  kepada pemilih sah dan meminta persetujuan sebelum mengajukan perubahan yang berkaitan dengan hak  pemilik  sah.  Dengan  demikian  segala  permasalahan  mafia  tanah  dapat  terselesaikan dengan terintegrasinya identifikasi pemilik sah secara digital dan proses serta riwayat transaksi dibidang pertanahana. 38
Perlindungan  pendaftaran  dan  kemudahan  integrasi  transaksi  di  bidang pertanahan, membuat sertipikat eL selarasa dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan MK No. 78-PUU-XVI/2018 dimana Pasal 23 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  menegaskan  bahwa setiap  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanan  hak  atas  tanah  harus  didaftarkan,  kemudian pendaftaran  tersebut  dijadikan  dasar  pembuktian  atas  peralihan,  hapusnya  dan  pembebanan tanah tersebut. Sebagai benda yang kepemilikannya dapat beralih dan menimbulkan hak dan kewajiban, maka aspek pendaftaran menjadi krusial bagi seluruh kehidupan masyarakat atas kepemilikan  sebidang  tanah.  Selain  itu  pendaftaran  memberikan  jaminan  perlindungan  dan menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  terkait  yang  berkepentingan  atas  penguasaan tanah  tersebut  termasuk  pemerintah  dalam  upaya  tertib  administrasi,  yang  oleh  Mahkamah norma tersebut menjadi salah satu jantung aturan pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
Pendaftaran sertipikat elektronik melalui dokumen elektronik menimbulkan akibat hukum perbuahan publikasi negatif menjadi publikasi positif. Hal ini didasarkan bahwa sistem pendaftaran positif  mengharuskan  adanya penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah  (title  of  land) yang  dianggap  sebagai  alat  bukti  terkuat  yang  keabsahannya  tidak  dapat  diganggu  gugat (indefeasibility),  bahkan  negara  menjadi  dan  bertanggungjawab  atas  kerugian  jika  terjadi kekeliruan  proses  pendaftaran  berupa  dana  dan  kompensasi. 39 Masifnya  jumlah  perkara sengketa  terkait  kepemilikan  serta  peralihan  hak  atas  tanah  kiranya  akan  berkurang  seiring absennya klaim pihak ketiga atas suatu bidang tanah.
Dalam  rangka  menggapai  dampak  positif  atas  keberadaan  dokumen  elektronik, diperlukam  penyelenggaraan  pendaftaran  sertipikat  elektronik  yang  memiliki  standar pelaksanaan agar tidak terjadi sebuah kegagalan terdapat upaya standar pengoperasian sistem yang  optimal,  yakni:  Pertama,  peningkatan  literasi  manusia  (sebagai  staff  penyelenggara) dalam  menggunakan  teknologi,  Kedua,  penggunaan  teknologi  termuktahir,  Ketiga,  prosedur penanganan dan pelayanan terhadap konsumen harus dikelola secara baik dan optimal. 40

## D. Simpulan dan Saran
Peraturan Menteri Agraria dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik  1  Tahun  2021  tentang  Sertipikat  Elektronik  salah satunya  alasan dari transformasi  e-sertifikat ini  yaitu dalam rangka pemennuhan pemerintah melaksanakan  keberlangsungan  Sertipikat  Elektronik  untuk  pendaftaran  tanah  dan pemeliharaan data tanah agar menghindari konflik dari mafia tanah maupun, untuk mendata tanah-tanah  seperti  tanah  wakaf,  warisan  dan  sebagainya.  Aman  dan  terpercaya  karena menggunakan  sistem  crypto  graphy  dari  BSSN  dan  semua  data  terintegrasi  di  Kementrian
38 Arrunada, Benito. “Electronic Titling: Potential and Risks” . New Zealand Law Journal (2010): 115- 120.
39 Rudiyanto,  Arifin.  Dkk. Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem  Pendaftaran  Tanah  Publikasi  Positif  di Indonesia .  (Jakarta,  Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016), 13.
40 Lauesen,  Soren.  “Why  the  Electronic  Land  Registry  Failed”.  Essen.  International  Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality. (2012)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
ATR/BPN,  serta  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  dimanapun  dan  kapanpun sehingga  menimbulkan  kepastian  hukum  bagi  masayarakat.  PPAT  dalam  hal  ini  memiliki pernanan  penting  dalam  membantu  pemerintah  untuk  menjalankan  sebagian  dari  tugas pemerintah, yaitu membantu masyarakat dalam mendaftarkan.
Kepemilikan  atas  tanah  dimaknai  sebagai  seperangkat hak serta  kewajiban  atas  tanah yang  digunakan,  diperjual  belikan,  dan  diwarisi  oleh  seseorang.  Dalam  sejarah,  kepemilikan memiliki tiga dimensi esensial, yaitu: pengakuan otoritas pemerintah atas hak milik tanah, dan hak untuk menyewakan tanah. Dengan demikian negara dituntut agar mampu menjamin hak atas  tanah  dan  kepentingan  masyarakat  secara  umum  melalui  suatu  pranata  sistem administrasi  yang  baik  sehingga  berdampak  pada  kehidupan  ekonomi  masyarakat  yang berasaskan keseimbangan keadilan.
Tanah  merupakan  anugerah  Tuhan Yang  Masa Esa  kepada  umat manusia,  karenanya manusia dapat terus memanfaatan tanah. seiring berjalannya waktu, khususnya pada berbagai pase peradaban manusia, tanah telah menjadi faktor terpenting produksi yang mempengaruhi aspek  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  kultur.  Secara  singkat  dapat  dipahami  bahwa  jumlah manusia seiring waktu terus meningkat, namun berbanding terbalik dengan jumlah ketersedian tanah, sehingga senantiasa akan memunculkan potensi konflik pertanahan, diantara penyebab terjadinya sengketa ialah: kebijakan publikasi yang masih menggunakan prinsip stelsel negatif, tidak tertibnya administrasi strukur kelembagaan hingga keberadaan mafia tanah. Sayangnya berbagai usaha penyelesaian selama ini belum juga menemukan titik temu.
Pendaftaran  atas  tanah  melalui  prinsip  rechtkadaster  menjadi  suatu  kewajiban  oleh negara  untuk  menjamin  kepastian  hukum  pemilik  sah  dan  disaat  bersamaan  juga  akan mengubah prinsip stelsel negatif menjadi stelsel positif. penanganan dokumen selama ini masih menggunakan  data  berbasik  fisik.  padahal  teknologi  telah  menyediakan  automasi penyelenggaraan  pendaftaran  secara  efesien  dan  mampu  meminimalisir  campur  tangan manusia yang selama ini diragukan, selain itu, sertipikat eL ini menghendaki akses pengajukan perubahan  status  tanah  secara  aman  dan  terintegrasi,  hal  ini  membuat  kebijakan  dokumen elektronik benar-benar merepresentasikan semangat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria  serta  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  78-PUU- XVI/2018. 41

## E. UcapanTerimakasih
Segala  puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  yang  telah  memberikan kesehatan  dan  pemikiran  yang  jernih  kepada  penulis,  karena  berkat  rahmat,  hidayah,  serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat  banyak  kekurangan  baik  dari  segi materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun  penulisannya.  Penulis  menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan  penulis mengucapkan terimaksih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Arsyilla Destriana, penulis adalah Mahasiswi Fakultas Hukum yang sedang menyusun penelitiannya dalam rangka meraih gelar Master Kenotariaatan di Universitas Indonesia, yang telah  memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum pada tahun  2020 di Universitas Islam Negeri. Penulis  mengawali  karier  sebagai  Legal  pada  perusahaan  swasta  dan  penulis  juga  aktif  di berbagai organisasi kemahasiswaan.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Dosen pembimbing: Ibu Tiurma M. Pitta Allagan, S.H., M.H., Ph.D,  beliau adalah staf pengajar  di  Bidang  Studi  Hukum  Internasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak tahun  1998,  pada  bagian  Hukum  Perdata  Internasional.  Beliau  juga  mengajar  di  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  di  Universitas  Indonesia.  Beliau  meraih  Pendidikan  Doktor  (Ph.D.)  di Universitas of Groningen, the Netherlands pada tahun 2019, mengambil Master Hukum (M.H.), di  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada  tahun  2006,  serta  Sarjana  Hukum  (S.H.),  di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun1995.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## Daftar Pustaka

## A. Buku
A. Rudiyanto. Dkk. (2016). Kajian Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif di Indonesia. Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Barman, H. N. (2012). Rent to Richest. Washington: Worldbank.
Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/ Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2014). Lampiran  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2015-2019. Jakarta:  Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kantor  Staf  Presiden  Republik  Indonesia.  (2016  ). Pelaksanaan  Reforma  Agraria  Arahan  Kantor Staf  Presiden:  Prioritas  Nasional  Reforma  Agraroa  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  2017. Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (2020). Rencana  Strategis Direktorat  Jenderal  Penanganan  Sengketan  dan  Konflik  Pertanahan  Tahun  2020-2024. Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Lauesen, S. (2012). Why the Electronic Land Registry Failed”. International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality. Essen.
Libecap, G. (1989). Contracting For Property Rights. Arizona: Cambridge University Press. Rawls,  J.  (1999). A  Theory  of  Justice. Amerika  Serikat:  The  Belknap  Press  of  Harvard University.

## B. Jurnal
Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  Jawab  Siapa,  Bila  Terjadi  Sertipikat  Ganda  Atas  Sebidang Tanah. Jurnal Hukum Samudera Keadilan , 10.
Anggara, S. (2013). Teori Keadilan John Rawls: Kritik Terhadap Demokrasi Liberal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 2.
Arrunada, B. (2010). Electronic Titling: Potential and Risks. New Zealand Law Journal , 115-120.
Ginting, D. (2020). Policies on Prevention and Eradication of Land Mafia: Agrarian Reform in Indonesia. Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, , 257-258.
Hilmy, M. I. (2020). Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter , 43
Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah di Kabupaten. Kodificasia , 97.
Nasir,  C.  (2017).  Pengawasan  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  Melalui  Mekanisme  Citizen Lawsuit. Jurnal Konstitusi 14 , 908
Ningrum, H. R. (2014). Analisa Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasiskan Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 221-222.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Rejekiningsih,  T.  (2016).  Asas  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  Pada  Negara  Hukum  (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia. Yustisia , 299.
Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemikiran dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria. Jurnal Hukum Magnum Opus , 37.
Roeroe, S. D. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan. Penegakan Hukum , 1-2.
Suntoro,  A.  (2019).  Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Regulasi  Pengadaan  Tanah  Bagi Kepentingan  Umum  (Human  Rights  View  of  Land  Acquisition  For  Public  Interest Development. Jurnal Hak Asasi Manusia , 229..
Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemikiran dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria. Jurnal Hukum Magnum Opus , 37.
Roeroe, S. D. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan. Penegakan Hukum , 1-2.
Syafi'in, A. Y. (2021). Pengarsipan Elektronik Sertipikat Tanah Untuk Menjamin Ketersediaan Arsip  Sebagai  Alat  Bukti  Yang  Sah  Pada  Sengketa  Pertanahan. Khazanah:  Jurnal Pengembangan Kearsipan , 58.
Wehrmann, B. (2017). Understanding, Preventing and Solving Land Konflik. Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.
Yostina, M. (2015). Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Analisi Peaturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Hukum , 17.
Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. Legality Jurnal Ilmiah Hukum , 42.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahum 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

## D. Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78-PUU-XVI/2018

## E. Lainnya
Fadli, A. (2021, Oktober 2). Konflik Pertanahan 9.000 Kasus, Pengamat Sarankan Pemerintah Bagi- bagi Tanah . Retrieved from Kompas.com:
https://www.kompas.com/properti/read/2020/11/04/185030121/konflik-pertanahan-9000- kasus-pengamat-sarankan-pemerintah-bagi-bagi?page
Idx Channel, “Mafia Tanah, Libatkan Ratusan Pegawai BPN Hingga Punya Jaringan di Pengadilan!”, <www.idxchannel.com> diakses pada 25 Oktober 2021.
Disampaikan  Pada  Seminar  Daring  IPPAT  Komwil  Jawa  Barat  Pusat  Data  Dan InformasiPertanahan,  Tata  Ruang  Dan  LP2B  Kementerian  ATR/BPN,  Virgo  Eresta Jaya, Kasubdatin Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan.