Abstract : This study aims to discuss sexual harassment against men, which in the last few years has continued to increase and is troubling so that it can be categorized as a problem that  needs  to  be  addressed  immediately.  Various  factors  such  as  toxic  masculinity  and gender  double  standards  can  be  one  of  the  causes  of  rampant  sexual  harassment  against men, especially in Indonesia. All forms of regulations that have been passed and enforced have not been able to provide a significant direct effect in reducing the number of sexual harassment that occurs to men. Examples of forms of sexual harassment against men include coercion  to  perform  sexual  acts,  seductions  with  sexual  connotations,  and  touching  vital body parts in several ways, such as stroking, holding, and squeezing. This happens because good regulations are not accompanied by good implementation by law enforcement officials and  the  lack  of  participation  and  concern  from  the  community  in  responding  to  the seriousness  of  sexual  harassment  against  men.  It  is  hoped  that  special  spaces,  institutions and forums that need to be provided to provide a greater sense of security for male victims of  sexual  harassment  can  be  realized  immediately  in  order  to  overcome  the  current problems.  The  writing  of  this  research  uses  a  normative  method  with  several  approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The results of  this  study  are  expected  to  provide  theoretical  benefits  in  the  form  of  scientific development in the field of  criminal  law, especially those concerning sexual harassment in men  and  practical  benefits  in  the  form  of  new  insights  for  writers  and  readers,  including input for the government, law enforcement officials in taking steps appropriate and efficient policy  steps  to  uphold  fair  and  balanced  legal  protection  to  reduce  or  prevent  the occurrence of criminal acts of sexual harassment against men.
Keywords: Sexual Harassment, Male Victims, Law Enforcement.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait pelecehan seksual terhadap laki- laki yang selama beberapa tahun terakhir ini jumlah kasus nya terus meningkat dan terasa

## Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki
Khazza Kayvana Affadya 1 , Aji Lukman Ibrahim 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Email : 2010611058@mahasiswa.upnvj.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Email : adjie_loekman@upnvj.ac.id
*surel korespondensi ( email correspondence): 2010611058@mahasiswa.upnvj.ac.id
Vol. 9, No. 3 September 2023

## Article History
Received: 03/04/2023 Revised: 10/05/2023 Accepted: 12/05/2023
Citation Suggestion: Affadya, Khazza Kayvana. Ibrahim, Aji Lukman. Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki. JUSTISI. Vol 9, No 3, Hlm : 233-252
meresahkan  sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  problematika  yang  perlu  segera diatasi. Berbagai faktor seperti toxic masculinity dan standar ganda  gender  dapat menjadi salah satu penyebab maraknya pelecehan seksual terhadap laki-laki khususnya di Indonesia. Segala  bentuk  regulasi  yang  telah  disahkan  dan  diberlakukan  ternyata  belum  mampu memberikan efek langsung yang signifikan dalam menekan angka pelecehan seksual yang terjadi pada  laki-laki. Pelecehan seksual terhadap laki-laki  dapat berupa  pemaksaan dalam melakukan  suatu  perbuatan  seksual,  rayuan-rayuan  berkonotasi  seksual  yang  tidak diinginkan,  dan  sentuhan-sentuhan  yang  tidak  diinginkan  pada  bagian  tubuh  dengan beberapa  cara  seperti  mengelus,  memegang,  dan  meremas.  Hal  tersebut  terjadi  karena regulasi  yang  baik  tidak  diiringi  dengan  pengimplementasian  yang  baik  pula  oleh  para aparat  penegak  hukum  dan  minimnya  partisipasi  serta  kepedulian  masyarakat  dalam menanggapi  keseriusan  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki.  Ruang,  Lembaga,  maupun forum khusus yang perlu disediakan untuk memberikan lebih rasa aman terhadap laki-laki korban  pelecehan  seksual  diharapkan  dapat  segera  terealisasikan  agar  dapat  mengatasi problematika yang terjadi saat ini. Penulisan penelitian  ini menggunakan metode normatif dengan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  teoritis  berupa  pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  ilmu  hukum  pidana khususnya yang menyangkut mengenai pelecehan seksual pada laki-laki dan manfaat praktis yang  berupa  wawasan  baru  bagi  Penulis  maupun  para  pembaca  termasuk  masukan  bagi pemerintah,  aparat  penegak  hukum  dalam  mengambil  langkah-langkah  kebijakan  yang tepat  dan  efisien  guna  menegakkan  perlindungan  hukum  yang  adil  dan  seimbang  untuk mengurangi  ataupun  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  laki- laki.
Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Korban Laki-Laki, Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN
Pelecehan seksual  merupakan permasalahan serius yang terus terjadi.  Di  Indonesia, angka  terjadinya  kasus  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  sama  memprihatinkannya dengan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan khususnya selama beberapa tahun terakhir ini.  Dihimpun dari data hasil survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) 1 dan portal berita massa, selama 3 tahun terakhir terhitung sejak 2020 hingga 2022, angka terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki meningkat secara cukup signifikan.  Tercatat  pada  tahun  2020  terjadi  204  kasus,  tahun  2021  terjadi  625  kasus,  dan tahun 2022 terjadi 2.292 kasus. 2 Tindak pidana pelecehan seksual seolah kesulitan menemui titik terang dalam penanganan dan pencegahannya, padahal pelecehan seksual merupakan suatu  jenis  kejahatan  yang  sangat  berbahaya  dan  berisiko  sehingga  persentase  terjadinya
1 Ayuningtyas, K.  (2022, Januari). Survei  : Pelecehan Seksual Terus Terjadi  Di  Ruang Publik diakses dari https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455 diakses  pada  10  Mei 2023. Pukul 11.00
2 Metrotv.  (2022,  September).  Deretan  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Indonesia  diakses  dari https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia diakses pada 10 Mei 2023. Pukul 11.05
pelecehan  seksual  perlu  ditekan  dan  diminimalisir.  Pelecehan  seksual  didefinisikan  sebagai suatu perilaku yang berkaitan, berkonotasi, atau mengarah pada seks yang tidak diinginkan, termasuk  permintaan  untuk  melakukan  seks,  dan  perilaku  lainnya  yang  dapat  dilakukan secara  verbal  maupun  fisik. 3 Pelecehan  seksual  dapat  terjadi  di  mana  saja  dan  terhadap gender  apa  pun,  meskipun  mayoritas  pelecehan  seksual  dialami  oleh  wanita  dan  anak, namun bukan merupakan hal yang mustahil bahwa pelecehan seksual berpotensi terjadi juga pada laki-laki.
Beberapa  contoh  kasus  pelecehan  seksual  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  dan meninggalkan catatan serta kenangan buruk selama beberapa tahun terakhir ini antara lain adalah pelecehan  seksual secara fisik yang dialami oleh penyanyi Pradikta Wicaksono atau biasa dikenal dengan nama Dikta pada awal tahun 2023. Kejadian tersebut terjadi saat Dikta menghadiri acara musik di Kawasan Sarinah. Oknum penggemar secara tiba-tiba dan sengaja melakukan Tindakan pelecehan seksual terhadap Dikta dengan cara meremas alat vitalnya. Kejadian  serupa  juga  terjadi  di  Jambi,  seorang  Ibu  muda  melecehkan  11  anak  laki-laki  di bawah  umur  dengan  modus  membuka  rental play  station  (PS).  Tidak  sampai  di  situ,  jika menelisik  kejadian  yang  sempat  viral  di  media  sosial  beberapa  tahun  silam  tepatnya  pada tahun 2021, pelecehan seksual secara fisik juga pernah dialami oleh seorang laki-laki yang merupakan  karyawan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  selama  bertahun-tahun.  Korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya kepada bagian internal instansi, komnas HAM, hingga kepolisian namun hasilnya nihil karena korban dianggap seorang laki-laki yang tidak mungkin mengalami pelecehan seksual. Hingga pada akhirnya korban harus membuka cerita pahitnya  di  media  sosial  untuk  mendapatkan  perhatian  aparat  penegak  hukum  dalam menangani kejahatan yang dialaminya.
Pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  secara  fisik  maupun  verbal  dapat  disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab yang pertama adalah Toxic Masculinity. Definisi Toxic Masculinity  menurut  Oxford  Dictionary  merupakan  suatu  kepercayaan  yang  salah  tentang bagaimana cara untuk bersikap atau sifat yang harus ditunjukkan oleh seorang pria.  Lebih lanjut, toxic  masculinity  adalah  kata  benda  atau  noun. 4 Sementara  itu,  Terry  Kupers  yang merupakan  seorang  psikiater  dalam  jurnalnya  yang  berjudul  “ Gender  and  Domination  in Prison” memberikan pendapat bahwa toxic masculinity merupakan sebuah sifat dalam sosial, yang  mendorong  adanya  dominasi  sifat  maskulin,  sifat  merendahkan  (terutama  pada perempuan), homofobia, dan tindak kekerasan asusila. 5 Contoh perwujudan dari sikap toxic masculinity  adalah  laki-laki  harus  mendominasi,  menganggap  kekerasan  sebagai  hal  yang normal, dan mewajarkan Tindakan-tindakan ekstrim.
Faktor  penyebab  yang  kedua  adalah  standar  ganda gender  atau  biasa  disebut
3 Sujadmi,  Febriani.  L,  Herdiyanti.  (2018)  “Upaya  Pencegahan  Sexual  Violence  Pada  Remaja  Sekolah  di Merawang Kabupaten Bangka”, Jurnal Society, Volume 6, hlm.2
4 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ diakses pada 15 Februari 2023. Pukul 17.03
5 Kupers, T.A. (2017) “Gender and Domination in Prison”, Western New England Law Review, volume 39 (issue 3), hlm.7
dengan double  standard  gender  yang  saat  ini  menjadi  isu  yang  sedang  ramai diperbincangkan oleh  masyarakat remaja hingga  dewasa terutama pada  platform-platform media sosial. Standar ganda atau double standard merupakan bentuk sikap ganda, tidak adil, atau tidak proposional saat memberikan perilaku, reaksi, dan penilaian terhadap kondisi atau situasi tertentu. 6 Sebagai contoh sederhananya adalah masyarakat akan menilai bahwa suatu hal  yang  wajar  jika  seorang  perempuan  menangis,  namun  jika  seorang  laki-laki  menangis maka  ia  akan  dianggap  sebagai  sosok  yang  lemah. 7 Adapula  contoh  lainnya  yaitu,  jika perempuan  memakai  produk  Kesehatan  kulit  maka  akan  dianggap  wajar  untuk mempercantik  diri,  namun  jika  laki-laki  memakai  produk  kesehatan  kulit  tersebut  maka masyarakat  sosial  akan  menganggap  gemulai  seperti  perempuan.  Padahal,  tujuan penggunaan produk Kesehatan kulit bukan hanya untuk mempercantik diri semata, namun juga untuk menjaga Kesehatan kulit penggunanya sehingga tidak ada Batasan gender atau jenis kelamin dalam penggunaannya.
Standar  ganda gender  tidak  berhenti  sampai  disitu  saja  melainkan  sudah  meluas terutama pada kehidupan masyarakat di dunia maya.  Beberapa kali  ditemukan perbuatan- perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap laki-laki.  Mirisnya adalah hal tersebut dianggap normal dan wajar oleh mayoritas masyarakat terutama  di  media  sosial.  Jika  perempuan  yang  melontarkan  komentar-komentar berkonotasi asusila dan pelecehan terhadap laki-laki maka akan dianggap wajar dan normal. Dibuktikan  dengan  tulisan  komentar-komentar  masyarakat  lainnya  yang  seolah  terus mengabaikan  hal  tersebut  dengan  kalimat  candaan  atau  bahkan  justru  memberikan tambahan  terhadap  komentar  pelecehan  seksual  yang  dituliskan  sebelumnya.  Berbanding terbalik,  jika  seorang  laki-laki  berkomentar  dengan  kalimat  yang  berkonotasi  asusila  dan melecehkan  perempuan  di  media  sosial,  maka  masyarakat  dunia  maya  atau netizen  akan berbondong-bondong melakukan pembelaan terhadap korban perempuan tersebut dengan cara  merundung  pelaku  laki-laki  menggunakan  kalimat  atau  komentar-komentar  balasan yang cenderung menggunakan tatanan bahasa yang cenderung kasar. Maraknya perbuatan tersebut dikarenakan anggapan jika berkomentar di media sosial maka tidak akan ditanggapi secara serius baik oleh korban maupun oleh masyarakat lain sehingga sampai saat ini masih jarang pelaku-pelaku pelecehan seksual secara verbal di media sosial terutama terhadap laki- laki  yang  diproses  secara  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat menjadi payung hukum yang tepat untuk melindungi para  korban  dan  mencegah  maraknya  kejadian  serupa  di  masa  mendatang.  Namun demikian,  minimnya  kepedulian  dari  individu  dan  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor
6 Mulyani,  E.S.  (2022,  Mei).  Double  Standard,  Pola  Pikir  yang  Tak  Pernah  Hilang  diakses  dari https://suarausu.or.id/double-standard-pola-pikir-yang-tak-pernah-hilang/ diakses pada 14 Februari 2023. Pukul 15.40
7 Itsri.  (2020,  April).  Menilik  Fenomena  Standar  Ganda  Di  Masyarakat.   diakses  dari https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/menilik-fenomena-standar-ganda-di-masyarakat/ diakses  pada  14 Februari 2023. Pukul 15.51
penghambat  dalam  optimalisasi  penegakan  hukum  terhadap  pelecehan  seksual  secara verbal terhadap laki-laki di media sosial tersebut.
Perbuatan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun  perempuan adalah  suatu  perbuatan  yang  sangat  salah  dan  tidak  dapat  dibenarkan  dengan  dan  oleh alasan  apapun.  Pelecehan  seksual  baik  secara  fisik  maupun  verbal  tentunya  akan  selalu meninggalkan  luka  mendalam  bagi  para  korbannya  tanpa  memandang gender  atau  jenis kelamin. Karena pada hakikatnya, perbuatan pelecehan seksual adalah merupakan satu dari pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yaitu  merendahkan  martabat  manusia.  Dengan berkembangnya  teknologi  dan  kemajuan  zaman,  maka  semakin  maju  pula  pola  pikir masyarakat  dalam  berinteraksi.  Pola  pikir Toxic  Masculinity  dan  Standar  ganda  gender terutama  dalam  lingkup  pelecehan  seksual  sangat  mempengaruhi  sikap  masyarakat  dalam berinteraksi adalah suatu permasalahan serius yang perlu dihentikan dan ditanggapi dengan cepat  dan  tegas,  karena  jika  dibiarkan  berlanjut  maka  hal  tersebut  akan  dianggap  wajar, normal,  lumrah,  dan  pada  akhirnya  merajalela  merusak  keamanan  dan  kesejahteraan masyarakat  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Pada  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait pelecehan  seksual,  mayoritas  Penulis  cenderung  hanya  meneliti  dan  menyoroti  pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek psikologis, aspek  kriminologis,  hingga  aspek  hukum.  Namun  pada  penelitian  ini,  Penulis  akan  fokus menyoroti  permasalahan  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  sebagai  korban  serta  upaya penanganan dan pencegahan yang efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari aspek hukum.
Berdasarkan isu hukum di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana  perlindungan  dan  penegakan  hukum  yang  tepat  dalam  mengatasi problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penulis  dalam  menyusun  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif dengan  beberapa  jenis  metode  pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( Statute  Approach),  pendekatan  konseptual  (Conseptual  Approach),  dan pendekatan  kasus  ( Case  Approach).  Jenis  penelitian  hukum  yuridis adalah  berdasarkan hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap  pantas. 8 Penelitian  hukum  normatif menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  sebagai  sumber  penelitiannya.  Bahan
8 Amiruddin  &  Zainal  asikin.  (2012).  “Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum”,  (Jakarta:Raja  Grafindo Persada), hal.118
hukum  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  Peraturan  perundang  undangan  yang  terkait dengan tema penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  antara  lain  Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Peraturan  tentang  Hukum  Pidana  (KUHP  Lama),  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP  Baru),  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban,  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.  Kemudian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa  berupa karya ilmiah, buku, serta bentuk lainnya yang berkaitan dengan isu hukum pada penelitian ini.  Selain  itu,  Penulis  juga  menggunakan  bahan  hukum  tersier  sebagai  bahan  pendukung dalam  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  tersebut  berupa  kamus  hukum,  informasi  yang diperoleh dari internet dan media sosial, serta bentuk lain yang berkaitan dengan isu hukum yang  dibahas  pada  penelitian  ini.  Sumber-sumber  penelitian  tersebut  mengacu  kepada norma-norma yang diatur dalam perundang-undangan.
Teknik  Pengumpulan  Data  pada  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  Prosedur Pengumpulan  Bahan  Hukum  (penelitian  kepustakaan  atau library  research).  Baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan  menurut sumber dan hierarkinya untuk  dikaji  secara  komprehensif.  Dalam  menganalisis  data  yang  diperoleh  baik  bahan hukum  primer  maupun  sekunder  dan  membahas  permasalahannya,  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan dengan cara menggabungkan atau menyatukan segala informasi yang didapatkan dari  perundang-undangan,  peraturan-peraturan,  dan  serta  tulisan  ilmiah  lainnya  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dibahas  pada  penelitian  ini.  Analisis  secara  kualitatif  dalam penelitian  ini  juga  bertujuan  agar  dapat  mendapatkan  kesimpulan  yang  dapat  dipahami dengan baik.

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki
A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama
KUHP  Lama  mengatur  terkait  pelecehan  seksual  pada  BAB  XIV  Kejahatan  Terhadap Kesusilaan. Secara spesifiknya, peraturan pelecehan seksual diatur dalam pasal 289 dan 290 KUHP  Lama.  Pasal  289  KUHP  Lama  berbunyi  bahwa  “ barang  siapa  dengan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul,  diancam  karena  melakukan  perbuatan  yang  menyerang  kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun” sedangkan dalam pasal 290 KUHP Lama  pada  intinya  mengatur  tentang  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  kepada  orang  di bawah  kesadaran  atau  pingsan  dan  tidak  berdaya,  perbuatan  cabul  yang  dilakukan  pada
seorang  yang  umurnya  belum  mencapai  15  tahun  atau  belum  mencapai  usia  kawin,  dan perbuatan membujuk seseorang dibawah umur 15 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul,  atau  bersetubuh  di  luar  perkawinan  dengan  orang  lain.  Dalam KUHP  Lama,  unsur  “barang  siapa”  secara  harfiah  mengartikan  bahwa  hal  tersebut  adalah universal  tanpa  memandang gender  atau  jenis  kelamin.  Seseorang  dengan  jenis  kelamin perempuan  maupun  laki-laki  dapat  menjadi  pelaku  dalam  pelecehan  seksual.  Kemudian, unsur “seorang” dalam pasal-pasal tersebut juga dapat diartikan bahwa tidak ada spesifikasi atau kategori jenis kelamin untuk korban pelecehan seksual. Baik perempuan maupun laki- laki  dapat  menjadi  objek  atau  korban  pelecehan  seksual.  Penulis  berpendapat  bahwa sebetulnya KUHP Lama sudah cukup mampu mengakomodir serta memberi keadilan dalam menumpas tindak pidana pelecehan seksual bagi perempuan maupun laki-laki, karena tidak ada unsur pasal yang mengatur secara spesifik jenis kelamin seseorang yang dapat menjadi korban pelecehan seksual.
Pada praktiknya, regulasi atau peraturan yang seharusnya menjadi payung hukum yang melindungi  masyarakat  dari  segala  bentuk  perbuatan  melanggar  hukum  terutama  dalam tindak  pidana  pelecehan  seksual,  belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  yang optimal  karena  praktik  aparat  penegak  hukum  yang  cenderung  menganggap  sepele terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Berkaca pada salah satu contoh kasus yaitu pelecehan oleh beberapa karyawan Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) terhadap seorang laki-laki  berinisial  MS  yang  merupakan  karyawan  KPI  pada  tahun  2021  lalu.  Korban  yang pada  tahun  2017  melakukan  pengaduan  formal  ke  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia (Komnas  HAM)  melalui  email,  hanya  diberikan  arahan  untuk  melapor  ke  kepolisian  tanpa adanya  Tindakan  lebih  lanjut  dari  Komnas  HAM.  Kemudian,  pada  tahun  2019  dan  2020, korban melakukan laporan kepada Kepolisian (Polsek Gambir) namun kembali diabaikan dan disepelekan  dengan  cara  menganjurkan  korban  untuk  melakukan  penyelesaian  secara internal dalam instansi. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang tercantum dalam KUHP Lama tidak dapat menjadi payung hukum yang cukup bagi laki-laki korban pelecehan seksual akibat sikap para aparat penegak hukum khususnya Kepolisian yang justru abai dan bersikap secara bertentangan dengan KUHP Lama serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  untuk memproses laporan korban sebagaimana mestinya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang pada  intinya  adalah  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  mengalami,  melihat,  menyaksikan dan/atau  jadi  korban  tindak  pidana  berhak  mengajukan  laporan  atau  pengaduan  kepada penyelidik  dan/atau  penyidik  baik  secara  lisan  maupun  tertulis.  Dengan  laporan  atau pengaduan  yang  diterima  oleh  penyidik,  maka  penyidik  atau  penyidik  pembantu  perlu segera melakukan suatu kajian awal untuk menilai serta memutuskan apakah laporan atau pengaduan yang diajukan layak atau tidak untuk ditindak lanjuti. Jika penyidik atau penyidik pembantu menilai bahwa laporan atau pengaduan tersebut tidak layak untuk dilanjuti, maka penyidik atau penyidik pembantu berhak untuk tidak menindak lanjuti hal tersebut dengan
cara  tidak  membuat  suatu  laporan  polisi.  Namun  demikian,  tidak  dibuatnya  suatu  laporan polisi  tersebut  harus  berdasarkan  alasan  yang  sah  menurut  hukum  karena  pada  dasarnya setiap  anggota  polisi  dilarang  mengabaikan  atau  menolak  segala  bentuk  laporan  dan pengaduan dari masyarakat. 9
Di  samping  itu,  pelecehan  seksual  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  bentuk kekerasan  seksual  tentunya  memiliki  potensi  menjadi  kekerasan  seksual  contohnya  adalah pemerkosaan  jika  pelaku  meniatkan  demikian.  Dalam  KUHP  Lama,  belum  mengenal  istilah “kekerasan  seksual”. World  Health  Organization  (WHO) 10 mendefinisikan  bahwa  kekerasan seksual merupakan wujud dari setiap upaya melakukan Tindakan seksual, Tindakan seksual, komentar  yang  menyarankan  atau  mendorong  orang  lain  untuk  berperilaku  seksual  yang tidak  disengaja  ataupun  sebaliknya,  dan  Tindakan  pelanggaran  hukum  dengan  melakukan perbuatan seksual secara paksaan kepada seseorang. Pasal 285 KUHP Lama yang mengatur tentang perkosaan tidak dapat menjadi pelindung hukum bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan  seksual  berbentuk  perkosaan,  karena  pada  dasarnya  pasal  285  KUHP  Lama mengatur  bahwa  hanya  perempuan  yang  dapat  diakui  sebagai  korban  perkosaan  yang mengalami  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  Tidak  hanya  dalam  pasal  285  KUHP  Lama, pada  rumusan  Pasal  286  hingga  Pasal  288  KUHP  Lama  juga  mengatur  demikian.  Penulis berpendapat  bahwa  unsur-unsur  pasal  tersebut  menjadi  diskriminatif  terhadap  laki-laki, karena siapapun dengan gender atau jenis kelamin apapun dapat menjadi korban kekerasan seksual.
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” berpendapat bahwa alasan pasal- pasal tersebut dikhususkan hanya untuk korban perempuan adalah karena pembuat aturan berpandangan  bahwa  persetubuhan  yang  dipaksakan  terhadap  laki-laki  tidak  akan mengakibatkan atau berdampak terhadap sesuatu yang buruk atau merugikan bagi laki-laki, lain  halnya  dengan  perempuan  yang  berpotensi  untuk  lebih  dirugikan  karena  perempuan akan  hamil  dan  melahirkan  anak  hasil  perbuatan  itu. 11 Sehingga  pada  praktiknya  aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 289 KUHP hingga Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul ketika menangani kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa karena pasal- pasal  tersebut  dinilai  lebih  universal,  tidak  diskriminatif,  dan  responsif gender.  Menurut penulis, meskipun memang perempuan mengalami lebih banyak kerugian akibat terjadinya tindak pidana perkosaan, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa adanya  pasal  diskriminatif  terutama  terhadap  tindak  pidana  yang  potensial  terjadi  pada siapapun  dan  oleh  siapapun.  Baik  laki-laki  dan  perempuan  akan  mengalami  kerugian  dan
9 Permatasari,  E.  (2021,  Oktober).  Jika  Laporan  Ditolak  Polisi,  Lakukan  Ini.  Diakses  dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-laporan-ditolak-polisi-lakukan-inilt616d1299c0246 diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.44
10 WHO,  2017  diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/1668154/mengenal-perbedaan-pelecehan- seksual-dan-kekerasan-seksual diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 18.00 11 R. Soesilo. (1994). Kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal / R. Soesilo. Bogor : Politeia, hlm.210
penderitaan  yang  mendalam  akibat  perbuatan  tersebut,  oleh  karena  itu  sudah  seharusnya pasal-pasal  tersebut  dirumuskan  dengan  berdasarkan  kesetaraan  antara  perempuan  dan laki-laki sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Jika pasal-pasal diskriminatif tersebut terus dipertahankan,  maka  akan  berdampak  pada  tidak  tercapainya  tujuan  hukum  untuk memberikan keadilan.

## B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)
Peraturan  atau  perlindungan  hukum  yang  berperan  penting  dan  dapat  diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur secara spesifik dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Undang-undang  tersebut  mengatur  banyak hal tentang hak sebagai seorang saksi  dan korban  suatu tindak pidana sebagaimana yang tercantum  pada  pasal  5  ayat  1  poin  a  yang  berbunyi  bahwa  “ saksi  dan  korban  berhak memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya.” Kemudian, pada Pasal 5 ayat 2 dijelaskan Kembali  bahwa “Hak  bagi korban dan  saksi  yang  diatur  dalam  Pasal  1  tersebut,  diberikan  kepada  saksi  atau  korban  tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”.
Tindak  pidana  tertentu  yang  dimaksud  dalam  Pasal  5  tersebut  diatur  dalam  Pasal  6 pada undang-undang yang sama. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 menerangkan bahwa “ korban tindak  pidana  tertentu  yang  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK  di  antaranya korban  pelanggaran  hak  asasi  yang  berat,  korban  tindak  pidana  terorisme,  korban  tindak pidana  perdagangan  orang,  korban  tindak  pidana  penyiksaan,  korban  tindak  pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Korban dan saksi yang mengalami tindak pidana  tersebut  dalam  diberikan  bantuan  medis  serta  bantuan  rehabilitasi  psikososial  dan psikologis  dari  LPSK.”  Berdasarkan  penjelasan  pada  Pasal  5  dan  Pasal  6  UU  PSK  tersebut, maka pelecehan seksual termasuk atau dapat dikategorikan ke dalam bentuk dari kekerasan seksual. Pasal-pasal yang dapat melindungi korban pelecehan seksual pada undang-undang nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa korban dan saksi yang dimaksud dalam undang- undang  tersebut  tidak  harus  memiliki  spesifikasi gender  atau  jenis  kelamin  tertentu. Sehingga,  bagi  saksi  dan  korban  yang  mengalami  tindak  pidana  tertentu  yang  termasuk dalam  kualifikasi  tindak  pidana  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  6  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2014,  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  LPSK  berdasarkan keputusan LPSK.

## C. Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)
Kemajuan  teknologi  tidak  hanya  membawa  dampak  positif,  melainkan  turut
menimbulkan dampak negatif jika digunakan dengan cara yang tidak bijak. Masalah-masalah yang terus timbul dan berkembang akibat kemajuan teknologi bukan menjadi hal yang baru di  Indonesia.  Salah  satunya  adalah  pelecehan  seksual  ( sexual  harassment)  secara  verbal melalui metode daring. 12 Umumnya, pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan dengan metode daring terjadi pada media sosial. Pelecehan seksual pada media sosial dapat terjadi dengan  tidak  terbatas  dan  tidak  terkendali  karena  kemudahan  dalam  mengakses  internet. Korban pelecehan seksual pada media sosial beragam, didominasi oleh perempuan namun tidak  sedikit  juga  laki-laki  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  secara  verbal  di  media sosial  yang  biasanya  adalah  melalui  komentar-komentar  tidak  senonoh  atau  berkonotasi seksual. Pelaku nya pun tidak selalu laki-laki terhadap perempuan, namun tidak jarang juga pelakunya  perempuan  terhadap  laki-laki  atau  laki-laki  terhadap  laki-laki.  Kompleksitas permasalahan pelecehan seksual yang terjadi pada media sosial semakin hari terasa semakin mengkhawatirkan.  Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UU  ITE  berbunyi  bahwa  “ setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang  melanggar  kesusilaan”  dan  Pasal  1  angka  1  UU  ITE  yang  berbunyi  bahwa  “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  elektronik  data  interchange  (EDI),  surat elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya . ” Pasal 45 ayat 1 UU ITE menyebutkan sanksi bagi pelanggar  kesusilaan  di  media  sosial  yang  pada  intinya,  setiap  orang  yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000  (satu  miliar rupiah).  Termasuk  di  dalamnya  orang-orang  yang  mendistribusikan  konten-konten  yang berkonotasi pelecehan  seksual atau perbuatan asusila seperti yang  dilakukan oleh selebriti Nikita Mirzani kepada Boris pada salah satu video di youtubenya yang diupload pada tahun 2021  lalu.  Dalam  video  tersebut,  Nikita  dan  Boris  terlihat  sedang  membuat  konten  video bersama  di  sebuah  hotel  mewah  yang  mana  dalam  salah  satu  adegan  video  tersebut menayangkan  perbuatan  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Nikita  dengan  cara menyentuh, meraba, dan mengelus bagian paha Boris sehingga Boris menampakkan ekspresi tidak nyaman. 13
Dalam pasal-pasal tersebut memang ditujukan untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gender sebagaimana unsur “setiap orang”, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum jika menjadi seorang korban pelecehan  seksual  secara  nonfisik  melalui  media  sosial.  Unsur  “komentar”  memang  tidak
12 Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin. (2018). “Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, Hlm.2
13 R, Crazy Nikmir. Diakses dari https://youtu.be/l6xPqdY1MF0 pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 21.03
disebutkan secara tersurat dalam UU ITE, namun dapat diartikan bahwa “komentar” termasuk dalam  unsur  “tulisan”  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  UU  ITE.  Pelecehan  di  media sosial yang  umumnya  dilakukan  pada  kolom  komentar  suatu  platform  media  sosial  juga dapat  dianggap  memenuhi  unsur  “dapat  diakses  orang  lain”  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. 14 Penulis  berpendapat bahwa  UU ITE cukup komprehensif dan dapat menjadi payung hukum yang mengakomodir pelecehan seksual di media sosial bagi  korban  perempuan  maupun  laki-laki  jika  pemanfaatan  pasalnya  dapat  dimanfaatkan dengan baik dan tidak dijadikan sebagai pasal karet semata.

## D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  merupakan  salah  satu  wujud  upaya  dalam  memperbaharui  hukum  dengan  tujuan untuk  menangani,  melindungi  korban,  memulihkan  korban,  mencegah  segala  bentuk kekerasan  seksual,  mewujudkan  lingkungan  tanpa  kekerasan  seksual,  melaksanakan penegakan  hukum,  dan  menjamin  ketidak  berulangan  kekerasan  seksual.    UU  TPKS mengatur  Tindakan  pelecehan  seksual  sebagai  salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual  yang dapat terjadi secara fisik maupun non-fisik. 15 UU TPKS juga mengkualifikasikan 9 jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  lainnya termasuk perbuatan pelecehan seksual di dalamnya. 16 Terdapat perbedaan antara UU TPKS dengan  KUHP  Lama  dan  Baru.  Jika  KUHP  Lama  dan  Baru  tidak  menuliskan  secara  tersurat definisi  pelecehan  seksual,  UU  TPKS  menuliskan  secara  tersurat  definisi  pelecehan  seksual. UU TPKS menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan  fisik,  mental,  kerugian  ekonomi,  dan/atau  kerugian  sosial  yang  diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. 17 Unsur “orang” dalam ketentuan UU TPKS diperuntukkan secara  umum  bagi  semua  orang  tanpa  memandang gender  atau  jenis  kelamin  tersebut sehingga dapat ditafsirkan bahwa  baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban pelecehan seksual. 18 Kemudian jika dianalisis lebih lanjut, pada Penjelasan Umum UU TPKS menjelaskan  bahwa  pada  intinya  pelecehan  seksual  adalah  perbuatan  merendahkan martabat  manusia  dan  hal  itu  merupakan  wujud  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang seharusnya dilindungi dan ditanggapi dengan serius oleh negara.
14 Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)
15 TPKS Pasal 4 ayat (1)  huruf a  dan  b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”)
16 https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dankekerasan/faq- undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 09.55 17 Pasal 1 angka (4) UU TPKS 18 Silaen, C.R. (2022, Oktober) . Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban-pelecehan-seksual- lt52f372d86a213#_ftn2 diakses pada 17 Februari 2023 pukul 09.31
Digunakannya  frasa  “setiap  warga  negara”  pada  UU  TPKS  menjadikan  tidak  adanya perbedaan  perlakuan  berdasarkan gender  atau  jenis  kelamin  karena  pada  dasarnya, peraturan tersebut berlaku secara umum dan universal bagi  seluruh warga negara.  Penulis berpendapat  bahwa  dengan  disahkannya  UU  TPKS,  pengaturan  terkait  pelecehan  seksual terutama  terhadap  laki-laki  menjadi  lebih  terkhusus  dan  memberikan  perlindungan  yang lebih mendalam bagi korban pelecehan seksual. Dalam UU TPKS menjelaskan dengan rinci jenis, bentuk, hak korban, perlindungan, pemulihan, sanksi, dan terdapat pengaturan hukum acara  yang  komprehensif  terkait  kekerasan  seksual  yang  termasuk  di  dalamnya  pelecehan seksual. UU TPKS dapat melengkapi  celah hukum pada KUHP dalam mengatur pencabulan dan kekerasan seksual.

## E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru
Hampir sama dengan KUHP Lama, dalam KUHP Baru yang disahkan pada tahun 2023 dan  akan  berlaku  secara  efektif  3  (tiga)  tahun  setelah  disahkan  yaitu  mulai  tahun  2026, mengatur  tentang  pelecehan  seksual  atau  dalam  KUHP  dikenal  sebagai  perbuatan  cabul. Peraturan  tersebut  diatur  dalam  BAB  XV  Tindak  Pidana  Kesusilaan  bagian  kelima  tentang perbuatan  cabul  atau  spesifiknya  pada  Pasal  414  hingga  Pasal  418  KUHP  Baru.  Sedikit perbedaan namun cukup signifikan antara peraturan pencabulan di KUHP Lama dan KUHP Baru adalah jika di KUHP Lama tidak menyebutkan hukuman terhadap perbuatan cabul yang dipublikasikan  sebagai  muatan  pornografi,  dalam  KUHP  Baru  menyebutkan  hal  demikian. Pada  Pasal  414  ayat  1  huruf  c  KUHP  Baru  berbunyi  “ yang  dipublikasikan  sebagai  muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun”. Pasal tersebut memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  korban  pencabulan  yang  direkam  dan berpotensi  untuk  disebarkan  atau  dipublikasikan  rekaman  tersebut  sebagai  konten pornografi.  Kemudian,  jika  pada  KUHP  Lama  tidak  mengatur  seseorang  yang  memaksa melakukan  seseorang  lain  untuk  melakukan  pencabulan  terhadap  dirinya  sendiri,  di  KUHP Baru  mengatur  tentang  hal  tersebut  pada  Pasal  414  ayat  2  yang  berbunyi  “ setiap  orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Berdasarkan pasal  tersebut,  dapat  ditafsirkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan kekerasan  untuk  memaksa  orang  lain  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  dirinya  dapat dijerat dengan hukuman pidana. Hal tersebut merupakan hal baru di mana seorang pelaku pencabulan dapat dikatakan bukan pelaku pencabulan sesungguhnya jika pada perkaranya terdapat  unsur  pemaksaan  untuk  melakukan  pencabulan  pada  korban  dan  oleh  korban. Begitupun  sebaliknya,  korban  pencabulan  belum  tentu  korban  sesungguhnya  karena  jika terbukti  korbanlah  yang  memaksa  pelaku  untuk  melakukan  pencabulan  terhadap  dirinya, maka sebagaimana yang termaktub  dalam Pasal 414 ayat 2,  korban dapat  menjadi pelaku atas tindak pidana pencabulan yang terjadi pada dirinya sendiri.
Penulis berpendapat bahwa baik peraturan yang terdapat dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru terkait pencabulan dapat diberlakukan secara sama rata baik bagi semua gender
atau  jenis  kelamin.  Pasal-pasal  pelecehan  atau  pencabulan  dalam  KUHP  Lama  dan  KUHP Baru memiliki unsur-unsur yang universal dan tidak diskriminatif terhadap salah satu gender. Dalam  pasal-pasal  tersebut  dapat  disadari  bahwa  siapapun  dengan gender  atau  jenis kelamin apapun dapat menjadi pelaku maupun korban dari tindak pidana pelecehan seksual. Jika dalam KUHP Lama menggunakan unsur “barang siapa”, dalam KUHP Baru menggunakan unsur  “setiap  orang”.  Dan  unsur  “dengan  orang  lain”  serta  “seseorang”  dalam  KUHP  Baru juga  menggambarkan  secara  universal  bahwa  semua  orang  dapat  menjadi  korban  tanpa memandang jenis kelamin. Berbeda dengan pasal-pasal pencabulan atau pelecehan seksual yang hampir mirip antara KUHP Lama dan KUHP Baru, pasal-pasal terkait kekerasan seksual berupa perkosaan mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada KUHP Baru. Di mana sebelumnya  diketahui  bahwa  pada  KUHP  Lama,  yang  dapat  menjadi  korban  hanyalah seorang perempuan, aturan terkait perkosaan dalam KUHP Baru mengatur dan berlaku bagi semua  orang  tanpa  pandang gender  atau  jenis  kelamin.  Pada  bagian  ketiga  tentang perkosaan  tepatnya  pasal  473  ayat  1  KUHP  Baru  berbunyi  “ Setiap  orang  yang  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya,  dipidana karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun”. Dalam  bagian  perkosaan  pada  KUHP  Baru,  terutama  dalam  pasal-pasal  perkosaan  tidak ditemukan unsur “Wanita” atau “perempuan” sehingga Penulis menilai bahwa aturan-aturan terkait perkosaan dalam KUHP  Baru telah berkembang secara signifikan menuju  arah yang lebih  positif  karena  tidak  diskriminatif  dan  pembuat  peraturan  telah  menyadari  bahwa kekerasan  seksual  dapat  terjadi  pada  siapapun.  Sehingga,  hukum  dapat  ditegakan  dengan sama rata.
2. Urgensi  Perlindungan  dan  Upaya  Penegakan  Hukum  Dalam  Mengatasi Problematika Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki di Indonesia
A. Urgensi Perlindungan Hukum
Untuk  menilai  tingkat  urgensi  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  laki-laki dengan usia anak (khusus untuk data tahun 2018) dan usia dewasa korban pelecehan seksual khususnya di Indonesia, Penulis menghimpun beberapa data pelecehan seksual yang terjadi terhadap  laki-laki  di  Indonesia  sepanjang  5  tahun  terakhir.  Data-data  tersebut  dihimpun berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh  Koalisi  Ruang  Publik  Aman  (KRPA)  dan  melalui portal-portal  berita  media  massa  dikarenakan  belum  ada  Lembaga  atau  instansi  yang melakukan pendataan pelecehan seksual terhadap laki-laki secara komprehensif. Penulis juga melakukan  perbandingan  data  jumlah  korban  pelecehan  seksual  antara  laki-laki  dan perempuan.
Tabel 1 . Data Jumlah Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Tahun 2018-2022
No Tahun Laki-Laki Perempuan 1 2018 122 32
2 2019 23.403 38.776 3 2020 204 416 4 2021 625 3.539 5 2022 2.292 15.759 Total 26.536 58.522
Source:  Survei  Koalisi  Ruang  Publik  Aman  (KRPA)  diakses  dari https://ruangaman.org/ dan Portal Berita Media Massa
Berdasarkan  tabel  di  atas,  meskipun  jumlah  korban  pelecehan  seksual  didominasi oleh  perempuan,  namun  dapat  terlihat  bahwa  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  adalah nyata  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Mirisnya,  jumlah  laki-laki  yang  menjadi  korban pelecehan seksual selama 5 tahun terakhir ini tidak sedikit. Seperti pada tahun 2018, jumlah laki-laki yang dalam usia anak yang menjadi korban pelecehan seksual jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Kemudian pada tahun 2019, sebanyak 23.403 laki-laki dalam usia dewasa mengaku pernah  menjadi korban pelecehan seksual  di ruang publik.  Angka-angka yang menjadi data pada tabel 1 membuktikan keseriusan dan tingkat urgensi perlindungan yang  efektif  bagi  laki-laki  yang  sama  potensialnya  untuk  menjadi  korban  tindak  pidana pelecehan  seksual.  Jika  perempuan  memiliki  banyak  aktivis  wanita  yang  memperjuangkan hak-hak perempuan, laki-laki hampir tidak ada karena terus berkembangnya pola pikir toxic masculinity dalam kehidupan masyarakat. Padahal baik laki-laki maupun perempuan berhak dan patut untuk memperjuangkan hak-hak sesama manusia. Selain itu, perempuan dan anak dipayungi  juga  oleh  Lembaga-Lembaga  Nasional  seperti  Komnas  Perempuan  serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemenppa) sehingga jika menjadi korban suatu  tindak  pidana  terkhususnya  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  yang  beberapa  waktu terakhir ini marak terjadi, langsung diberikan respon secara positif.
Berbanding terbalik dengan perempuan, laki-laki tidak memiliki Lembaga yang dapat menjadi  payung  jika  menjadi  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  kekerasan  dan  pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang beberapa tahun terakhir ini terjadi terhadap laki-laki  baik  secara  fisik  maupun  non-fisik  tentunya  selalu  menimbulkan  keresahan  dan ketidakamanan  bagi  laki-laki.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  masyarakat  dan  aparat penegak hukum Indonesia terkhususnya masih mengabaikan pelecehan seksual yang terjadi pada  laki-laki,  belum  dapat  menilai  urgensi  dan  keseriusan  dalam  menanggapi  pelecehan seksual yang terjadi pada laki-laki. Sebagaimana yang telah Penulis bahas pada pembahasan topik  1  di  atas,  menurut  Penulis,  negara  sebagai  pemangku  kewajiban  dalam  melindungi segenap hak asasi warga negaranya sebenarnya sudah sadar akan urgensi penanganan dan perlindungan  bagi  korban  laki-laki  pelecehan  seksual  sehingga  kini  sudah  membuat beberapa  regulasi  atau  payung  hukum  yang  cukup  dalam  mengakomodir  penindakan terhadap maraknya tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi terhadap laki-laki seperti KUHP Baru, UU TPKS, dan UU ITE untuk pelecehan seksual dalam lingkup media elektronik.
Namun  hal  tersebut  tidak  diiringi  dengan  implementasi  atau  penerapannya  untuk mendukung  tercapainya  keadilan  bagi  setiap  orang  sebagaimana  tujuan  dibentuknya beberapa  regulasi  terkait.  Disamping  itu,  minimnya  atensi  dan  kepedulian  ( awerness) masyarakat  serta  pola  pikir  individu  yang  cenderung  mendiskriminasi  dalam  menanggapi atau  merespon  pelecehan  seksual  yang  terjadi  pada  laki-laki  juga  turut  mengambil  peran yang cukup besar dalam menghambat optimalisasi penegakan hukum dalam menuntaskan problematika pelecehan seksual terhadap laki-laki terkhususnya di Indonesia.
Kemudian,  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  laki-laki  korban pelecehan seksual, para penyintas ( survivor) biasanya akan mengalami suatu gangguan psikis yang  berupa  trauma.  Sehingga  dalam  menanggapi  proses  hukumnya,  negara  dan  aparat penegak hukum atau dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  (LPSK)  perlu  menyediakan  atau  mendirikan  posko  penyembuhan  mental  untuk korban agar Kesehatan mentalnya kembali terjaga. Dalam praktiknya saat memberikan ruang bagi  laki-laki  korban  pelecehan  seksual  untuk  melakukan  konsultasi  dalam  rangka menyembuhkan trauma dan gangguan psikisnya, perlu  diutamakan agar dilakukan dengan konselor  yang  laki-laki  juga  karena  korban  laki-laki  cenderung  memiliki  kebutuhan  yang berbeda  dari  korban  perempuan  sehingga  banyak  laki-laki  yang  memilih  untuk  tidak membahas secara menyeluruh terkait pelecehan seksual yang dialaminya.

## B. Upaya Penegakan Hukum Yang Efektif
Sebagai  tombak  awal  dalam  memberikan  penegakan  serta  perlindungan  hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap laki-laki, perlu adanya data yang sistematis atau  komprehensif  yang  dapat  disusun  oleh  Lembaga  atau  instansi  pemerintah  tertentu untuk  melakukan  pendataan  secara  menyeluruh  berdasarkan  jenis  kelamin  atau gender korbannya. Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah terutama aparat penegak hukum perlu  melibatkan  beberapa  ahli  di  bidangnya.  Seperti  kriminolog,  psikiater  atau  psikolog, maupun  ahli-ahli  hukum  pidana  dengan  tujuan  untuk  mendiskusikan  pemecahan  masalah dan strategi secara efektif menurut perspektif bidang-bidang terkait agar penegakan hukum tidak  hanya  berlaku  secara  represif  melainkan  berlaku  juga  secara  preventif  (mencegah). Upaya penegakan hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum tentunya adalah dengan memberikan sanksi yang pantas bagi para pelaku pelecehan seksual terlepas  dari  apapun gender  atau  jenis  kelaminnya.  Hal  tersebut  harus  dilakukan  sejalan dengan  teori  pemidanaan  relatif.    Dikutip  dari  pendapat  Zainal  Abidin,  teori  pemidanaan relatif  didefinisikan  sebagai  pemidanaan  tidak  diberikan  sebagai  bentuk  pembalasan  atas kesalahan pelaku namun pemidanaan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat  dalam  melindungi  masyarakat.  Teori  pemidanaan  relatif  secara  spesifiknya bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan melindungi kesejahteraan masyarakat  dengan  cara  menimbulkan  rasa  takut  untuk  melakukan  kejahatan.    Selain  itu, teori  pemidanaan  relatif  juga  dapat  berperan  penting  dalam  mencegah  seseorang melakukan  suatu  tindak  pidana  sehingga  nantinya  akan  dapat  meminimalisir  terjadinya
tindak pidana berulang. Penerapan teori pemidanaan relatif tersebut akan berdampak secara signifikan jika diterapkan dengan baik karena pada hakikatnya, teori tersebut tidak diberikan hanya  untuk  pembalasan  atas  kesalahan  pelaku  dan  pemuasan  keadilan  semata  secara represif,  melainkan  untuk  mencegah  dan  meminimalisir  tindak  pidana  serupa  dimasa mendatang (preventif).
Namun demikian, untuk mencapai atau melakukan hal tersebut, yang perlu dilakukan pertama  kali  adalah  perlu  upaya  dalam  meningkatkan  kesadaran  para  aparat  penegak hukum  terlebih  dahulu  terkait  urgensi  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki.  Dengan kepedulian,  pemahaman,  dan  kesadaran  tersebut,  aparat  penegak  hukum  perlu  dan  harus menanggapi  segala  bentuk  pelecehan  seksual  baik  terhadap  perempuan  maupun  laki-laki secara sama rata ( equal) tanpa membedakan gender atau jenis kelamin korbannya sehingga tidak  akan  terulang  kembali  kejadian  sebagaimana  yang  pernah  terjadi  terhadap  kasus pelecehan  dan  perundungan  pada  salah  satu  karyawan  KPI  yang  laporannya  berulang  kali ditolak  dan  dianggap  sepele  oleh  instansi  maupun  Lembaga  berwenang.  Hal  ini  sejalan dengan penerapan teori hukum progresif yang berdasarkan pendapat Prof. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada dasarnya menjadikan hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum  seharusnya  menguntungkan  dan  melindungi  manusia,  bukan  sebaliknya.  Hukum harus  bertindak  sesuai  perannya  dalam  menegakkan  dan  menjaga  kesejahteraan  manusia sehingga para aparat penegak hukum perlu untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam  penegakan hukum disamping dari penerapan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Para  aparat  penegak  hukum  dituntut  untuk  memiliki  rasa  empati  dan  kepedulian yang tinggi terhadap segala penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya.
Penegakan  hukum  tidak  dapat  terlaksana  hanya  dengan  partisipasi  dari  aparat penegak  hukum  saja.  Dalam  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terutama  yang  terjadi  pada laki-laki,  peran  dan  partisipasi  individu  maupun  masyarakat  juga  dinilai  penting  untuk mendukung  kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  penegakan  hukum secara preventif. Pentingnya meningkatkan kesadaran, kepedulian, serta edukasi yang tidak bias gender atau standar ganda gender dalam menanggapi pelecehan seksual yang terjadi terhadap  laki-laki.  Masyarakat  perlu  memahami  bahwa  kesetaraan  adalah  persamaan  hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan oleh siapapun. Jika terjadi pelecehan seksual terhadap  laki-laki  seperti  contoh  kasus  pelecehan  seksual  yang  dialami  oleh  Pradikta Wicaksono,  maka  korban  perlu  bertindak  secara  aktif  dalam  melaporkan  kejadian  yang dialaminya  agar  dapat  segera  ditindak  lebih  lanjut  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga dapat  timbul  efek  jera  atau  contoh  hukuman  yang  dapat  diberikan  terhadap  para  pelaku pelecehan seksual sehingga dapat mencegah kejadian-kejadian serupa di masa mendatang Dengan demikian, segala bentuk regulasi terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki dapat diterapkan dengan baik.
Kemudian, Penulis berpendapat bahwa negara juga perlu bergerak lebih aktif dalam mengatasi  problematika  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  dengan  salah  satu  caranya
yaitu mendirikan Lembaga perlindungan bagi laki-laki sama halnya dengan perempuan yang memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) serta Komnas  Perempuan.  Karena  jika  hanya  Komnas  HAM,  berkaca  dari  beberapa  kasus pelecehan  terhadap  laki-laki,  Komnas  HAM  tidak  terlihat  efektif  dalam  menyelesaikan perkaranya. Ketika ada Lembaga perlindungan yang lebih khusus, laki-laki akan merasa lebih lugas dalam menyampaikan laporannya juga merasa lebih terlindungi, terpedulikan, memiliki lebih  banyak  keberanian,  dan  akan  merasa  memiliki  ruang  khusus  sama  halnya  seperti perempuan.  Meskipun  laki-laki  bukanlah  individu  yang  rentan  terhadap  tindak  pidana layaknya perempuan dan anak, namun laki-laki tetaplah memiliki hak yang perlu dilindungi, ditegakkan,  dan  disamaratakan  seperti  perempuan  terutama  dalam  hal  pelecehan  seksual yang seringkali dianggap sepele oleh kebanyakan orang jika korbannya adalah laki-laki.

## KESIMPULAN
Indonesia telah memiliki beberapa regulasi terkait dalam mengatur pelecehan seksual terhadap laki-laki. Di antaranya adalah diatur pada KUHP Lama, KUHP Baru, UU TPKS, UU ITE, dan  UU  PSK.  Meskipun  dalam  KUHP  Lama  hanya  mengatur  terkait  pelecehan  seksual terhadap  laki-laki  dan  diskriminatif  terhadap  kekerasan  seksual  berupa  perkosaan  yang dialami oleh laki-laki, namun hal tersebut sudah diperbaiki dan disempurnakan pada KUHP Baru. Di mana yang sebelumnya pada KUHP Lama hanya mengatur tentang perkosaan yang dapat  dihukum  adalah  jika  korban  nya  wanita  dan  bukan  laki-laki,  pada  KUHP  Baru  diatur bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dapat diakui menjadi korban perkosaan dan  berhak  untuk  mendapatkan  keadilan.  Selain  KUHP  Lama  dan  KUHP  Baru,  UU  TPKS sebagai regulasi yang lebih khusus untuk mengatur terkait segala bentuk kekerasan seksual juga  mengatur  secara  lebih  komprehensif  dan  rinci  terkait  kualifikasi,  jenis,  dan  kategori pelecehan seksual yang  mana  pelecehan seksual  diakui terbagi  dari  berbagai bentuk yaitu pelecehan seksual secara fisik dan non-fisik. Untuk mengatasi pelecehan pada media sosial yang  umumnya  dilakukan  secara  verbal  melalui  komentar-komentar  tertulis  yang berkonotasi asusila, Indonesia telah mengaturnya pada UU ITE. Selain itu, terdapat juga UU PSK  sebagai  regulasi  khusus  dalam  mengatur  terkait  segala  bentuk  perlindungan  yang berhak untuk diberikan kepada saksi dan korban. Dalam UU PSK, pelecehan seksual menjadi suatu tindak pidana tertentu yang mengharuskan para korban dan saksi nya mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Dengan  banyaknya  regulasi  yang  sudah  dibuat  secara  cukup  komprehensif,  tidak menjamin  bahwa  angka  pelecehan  seksual  terhadap  laki-laki  dapat  dikendalikan. Berdasarkan data yang berhasil Penulis himpun, angka kasus pelecehan seksual yang dialami oleh  laki-laki  selama  5  tahun  terakhir  ini  memprihatinkan.  Meskipun  korban  pelecehan seksual  didominasi  oleh  perempuan,  namun  angka  kasus  pelecehan  seksual  yang  dialami oleh  laki-laki  juga  tidak  sedikit  yang  dibuktikan  dengan  terjadinya  ratusan  bahkan  ribuan kasus. Regulasi yang baik tidak dapat dilakukan secara beriringan dengan penegakan hukum
yang  baik  pula  oleh  para  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia.  Tidak  diterapkannya  teori pemidanaan  relatif  dan  teori  hukum  progresif  yang  baik  berdampak  pada  lemahnya kesadaran  aparat  penegak  hukum  serta  minimnya  kepedulian  masyarakat  yang  pada akhirnya  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penegakan  hukum  yang  efektif  bagi  laki-laki korban pelecehan seksual. Tidak adanya Lembaga ataupun forum khusus yang memberikan ruang dan perlindungan terhadap laki-laki yang juga berpotensi menjadi korban pelecehan seksual adalah faktor penyebab terus meningkatnya jumlah korban laki-laki akibat pelecehan seksual  yang  cenderung  tidak  dapat  memberanikan  atau  membuka  diri  untuk  melaporkan kejahatan yang dialaminya.

## ACKNOWLEDGEMENT
Puji  syukur  Penulis  sampaikan  atas  rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  telah  memberikan kemudahan  dan  kelancaran  selama  proses  penelitian  ini.  Penulis    mengucapkan    terima kasih kepada orang  tua,  teman-teman,  dan  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi dalam penelitian  ini.  Semoga  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  sebanyak- banyaknya bagi semua pihak.

## REFERENSI
Alfan  Hilmi,  (2018).  “KPAI:  Korban  Kekerasan  Seksual  Didominasi  Laki-laki  pada  2018”, diakses  dari https://nasional.tempo.co/read/1084961/kpai-korban-kekerasan-seksual- didominasi-laki-laki-pada-2018 , tanggal 20 Februari 2023 Amiruddin & Asikin, Z. (2012). “ Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Chapman,  R.,  &  Rutherford,  J.  (ed).  (2014).  “ Menguak,  Male  Order:  Maskulinitas”. Yogyakarta:Jalasutra,
Fajar,  M  dan  Achmad,  Y.  (2010).  “ Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Harahap, I. S. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”. Jurnal Media Hukum,
DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47
Itsri.  2020.  “Menilik  Fenomena  Standar  Ganda  di  Masyarakat”,  diakses  dari https://www.its.ac.id/news/2020/04/20/menilik-fenomena-standar-ganda-di- masyarakat/,   tanggal 14 Februari 2023
Kupers, T.A. (2017). “Gender and Domination in Prison”, Western New England Law Review, vol. 39 (issue 3),
DOI: http://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol39/iss3/5 Marpaung, L. (2012). “ Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana”, Cet.7, Jakarta:Sinar Grafika. Marzuki, P.M. (2019). “ Penelitian Hukum”, Edisi Revisi, Cet.14, Jakarta:Penerbit Kencana.
Metrotv.(2022).“Kekerasan Seksual Rentan Dialami
Laki-laki”, diakses dari https://www.metrotvnews.com/play/N6GC0zXD-kekerasan-seksual-rentan-dialami-laki-
laki , tanggal 20 Februari 2023
Metrotv.  (2022).  Deretan  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Indonesia  diakses  dari https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0ED-deretan-kasus-kekerasan-seksual- pada-anak-di-indonesia , tanggal 10 Mei 2023
Miranti,  Adita,  dan  Yudi  Sudiana.  (2021)  “Pelecehan  Seksual  Pada  Laki-Laki  dan  Perspektif Masyarakat Terhadap  Maskulinitas (Analisis Wacana Norman Fairclough).” Bicolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi No.2.
DOI: https://doi.org/http;dx.doi.org/10/30813/bicolage.v7i2.2809
Mulyani,  E.  S.  (2022).  “Double  Standard,  Pola  Pikir  Yang  Tak  Pernah  Hilang”,  diakses  dari https://suarausu.or.id/double-standard-pola-pikir-yang-tak-pernah-hilang/ ,  tanggal 14 Februari 2023
Nurmita.  (2022).  “Kekerasan  Seksual  Juga  Menimpa  Laki-laki  Tapi  Tak  Banyak  Dibahas”, diakses  dari https://www.konde.co/2022/12/kekerasan-seksual-juga-menimpa-laki- laki-tapi-tak-banyak-dibahas-hak-mereka-terabaikan.html/ , tanggal 20 Februari 2023
Oxford  Learner’s  Dictionaries,  diakses  dari https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ , tanggal 15 Februari 2023
Permatasari,  E.  (2021).  “Jika  Laporan  Polisi  Ditolak,  Lakukan  Ini”.  diakses  dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-laporan-ditolak-polisi-lakukan-ini- lt616d1299c0246 , tanggal 20 Februari 2023
Priherdityo, E. (2016). “Pelecehan Seksual Verbal Dianggap Lumrah di Indonesia”, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160722103508-277- 146296/pelecehan- seksual-verbal-dianggap-lumrah-di-indonesia, tanggal 15 Februari 2023
Rahardjo,  S.  (2007).  “ Biarkan  Hukum  Mengalir  (Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia dan Hukum)”, Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
R.  Soesilo.  (1994)  “ Kitab  undang  -undang  hukum  pidana  (KUHP)  serta  komentar- komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal” . Bogor : Politeia.
Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).
DOI: https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230
Silaen, C. R . (2022). “Apakah Laki-Laki Bisa Menjadi Korban Pelecehan Seksual?”. Diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-laki-laki-bisa-menjadi-korban- pelecehan-seksual-lt52f372d86a213#_ftn2 diakses pada 17 Februari 2023
Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. Lex Scientia Law Review, 3(1), 30-39.
DOI: https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731
Sujadmi,  Febriani.  L,  Herdiyanti.  (2018).  “Upaya  Pencegahan  Sexual  Violence  Pada  Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka”, Jurnal Society. DOI:
https://doi.org/10.33019/society.v6i2.69
Trihastuti,  A.,  &  Nuqul,  F.  L.  (2020).  Menelaah  pengambilan  keputusan  korban  pelecehan
seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 11(1), 1-15. DOI : https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299
Triwijati, N. E. (2007). Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis.  Masyarakat,  Kebudayaan Dan Politik, 4, 303-306.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP Lama).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  120.  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP Baru).  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  1.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Usman, S. (2009) “ Dasar-Dasar Sosiologi Hukum”, Yogyakarta:Pustaka Belajar. Waluyo, B. (2011) “ Viktimologi Perlindungan saksi dan korban”. Jakarta:Sinar Grafika.
Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  Seksual.  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(4),  619-636.  DOI  : http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636