DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 28 Mei 2024, Revised: 16 Juni  2024, Publish: 19 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Pemanfaatan
E-Commerce Pada Pengembangan BUMDES
Ulfa Riany Fajrin 1 , Sri Widyawati 2
1 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, rianyulfa119@gmail.com 2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia, mknui.widya@gmail.com
Corresponding Author: rianyulfa119@gmail.com 1
Abstract: This study aims to determine the aspects of consumer protection in the utilization of e-commerce  in  the  development of  Village-Owned  Enterprises.  BUMDes  can  function  as  a local economic driver and how e-commerce can be a strategic tool to improve the economy of village communities. However, improving the economy must be accompanied by consumer protection  to  maintain  the  trust  and  credibility  of  BUMDes  in  the  digital  era.  Through  this Research,  the  author  analyzes  how  BUMDes  can  utilize  e-commerce  platforms  to increase revenue  and  expand  markets.  In  this  research,  the  author  uses  doctrinal  legal research methods. The conclusion that can be drawn in this research is to strengthen aspects of  consumer  protection  in  the  utilization  of  e-commerce  in  BUMDes,  such  as  online transaction  security,  product  discrepancies,  good  returns,  and  consumer  data  privacy protection. E-commerce has great potential to increase sales of goods and services offered by BUMDes.  The  use  of  e-commerce  platforms  allows  BUMDes  to  reach  a  wider  market, including national and international markets. However, there are some barriers that need to be overcome, such as limited internet access in  rural areas and BUMDes member’s lack of understanding of e-commerce technology. In this study the authors also discuss solutions to issues  such  as  technology  training  and  internet  access  financing.  This  research  provides insights  into  the  potential  for  consumer  protection  in  the  use  of  e-commerce  to  develop BUMDes and emphasizes the importance of supporting marketing development and product development, especially mastery in the marketplace/e-commerce field.
Keyword: Consumer Protection, E-commerce Utilization, BUMDes Development
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui aspek perlindungan  konsumen dalam pemanfaatan e-commerce pada pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa. BUMDes dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dan bagaimana e-commerce dapat menjadi alat  strategis  untuk  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa.  Namun,  dalam meningkatkan  perekonomian  harus  disertai  dengan  perlindungan  konsumen  untuk  menjaga kepercayaan  dan  kredibilitas  BUMDes di  era  digital. Melalui  Penelitian  ini,  penulis menganalisis bagaimana BUMDes dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode  penelitian  hukum doktrinal.  Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dalam  penelitian  ini adalah memperkuat  aspek  perlindungan  konsumen  dalam  pemanfaatan e-commerce pada
BUMDes, seperti keamanan transaksi online, ketidaksesuaian produk, pengembalian barang, dan  perlindungan  privasi  data  konsumen. E-commercememiliki  potensi  yang  besar  untuk meningkatkan  penjualan  barang dan  layanan  yang  ditawarkan  BUMDes.  Penggunaan platform e-comerce memungkinkan BUMDes mencapai  pasar  yang  lebih  luas,  termasuk pasar nasional  dan internasional.  Namun,  ada beberapa hambatan  yang perlu diatasi,  seperti keterbatasan  akses  internet  di  daerah  pedesaan  dan  kurangnya  pemahaman  anggota BUMDes tentang teknologi e-commerce. Dalam penelitian ini penulis juga membahas solusi untuk masalah-masalah seperti pelatihan teknologi dan pembiayaan akses internet. Penelitian ini  memberikan  pandangan  mengenai  potensi perlindungan  konsumen dalam pemanfaatan e- commerce untuk mengembangkan BUMDes dan menekankan betapa pentingnya mendukung pengembangan  pemasaran  dan  pengembangan  produk  khususnya  penguasaan  dalam bidang marketplace/e-commerce.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pemanfaatan E-commerce , Pengembangan BUMDes

## PENDAHULUAN
Pemanfaatan e-commerce telah menjadi langkah strategis penting dalam pengembangan BUMDes  untuk  meningkatkan  potensi  ekonomi  lokal,  memberikan  peluang  lebih  luas  bagi para pelaku usaha masyarakat desa, dan dapat menghubungkan pelaku usaha masyarakat desa dengan jangkauan pasar yang lebih besar dan luas di tingkat nasional maupun internasional. Namun,  perlindungan  konsumen  menjadi  semakin  penting  untuk  memastikan  keberlanjutan dan  kesuksesan  BUMDes  di  era  digital,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  yang  semakin meluas,  munculnya  berbagai  platform e-commerce dan  meningkatnya  jumlah  transaksi  yang dilakukan  secara  online.  Dalam  hal  ini,  BUMDes  dan  pelaku  usaha  lokal  harus  mengambil tindakan untuk melindungi konsumen. Tindakan ini mencakup memastikan bahwa pelanggan yang berbelanja di  platform  e -commerce khususnya  BUMDestersebut  dilindungi  dari segala bentuk  ketidaksesuaian  produk  yang terkait dengan deskripsi  yang diberikan,  penipuan  atau praktik  penjualan  yang  merugikan,  masalah  keamanan  transaksi  online,  pengembalian  uang yang tidak dibayar, dan berbagai masalah lainnya yang dapat merugikan konsumen.
Setiap  warga  negara  berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  wajib  diberikan  oleh negaranya,  perlindungan  konsumen  adalah  salah  satunya. Dalam  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  menyebutkan  “Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen”.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  diperlukankhususnya  pada  BUMDes, karena dalam  hal  ini keadaan  konsumen berada  di posisi yang lemah.  Jika  ada  perbedaan kepentingan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  itu  dapat  mengakibatkan  gangguan  fisik, jiwa,  atau  harta  konsumen,  dan  tidak  memungkinkan  mereka  untuk  memanfaatkan  barang dan jasa tersebut dengan cara yang paling efektif. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen,  diharapkan akan ada  kedudukan  hukum  yang  seimbang  antara  pelaku  usaha  dan konsumen. Hal ini cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang lebih kuat dilindungi oleh undang-undang.
Salah  satu  faktor  yang  mendorong  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia  adalah kemajuan internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  atau  disebut  UU  ITE,  mengatur  perkembangan e-commerce .  Sebagai  konsumen, kita harus berhati-hati saat membeli sesuatu. Setiap transaksi jual beli, e-commerce biasanya terdiri  dari  suatu  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dan  pembeli,  merupakan  salah  satu  jenis perjanjian  yang  diatur  dalam  KUHPerdata.  Di  sisi  lain, e-commerce pada  dasarnya merupakan  model  transaksi  jual  beli  yang  menggunakan  inovasi  teknologi  seperti  internet
sebagai  media  transaksi.  Kehendak  para  pihak  dalam  kesepakatan,  yang  dapat  disampaikan secara lisan maupun tertulis, mengikat para pihak dengan segala konsekuensi hukumnya.
Dengan  munculnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  ada  dua  hal  penting  yang  dibuat.  Pertama,  UU  ITE  mengatur pengakuan  transaksi elektronik  dan  dokumen  elektronik  dalam  kerangka  hukum  perikatan dan  pembuktian  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terkait  transaksi  elektronik.  Kedua,  UU ITE  mengkategorikan  tindakan  yang  termasuk  kualifikasi  pelanggaran  hukum  terkait penyalahgunaan  Teknologi  Informasi  disertai  dampak  negatifnya  terhadap  masyarakat. Dengan  pengakuan  terhadap  transaksi  dan  dokumen  elektronik,  setidaknya  aktivitas e- commerce memiliki  dasar  hukum. BUMDes  sendiri  terdapat  peraturannya  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dan  masyarakat  melalui  musyawarah  desa  untuk  membangun  dan  mengembangkan  potensi desa  dalam bidang  ekonomi  atau  pelayanan  umum  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  Desa.  Namun,  Undang-Undang Desa menyebutkan BUMDes sebagai badan usaha, tetapi tidak menetapkan posisi BUMDes secara tegas. Ini menimbulkan masalah tambahan, seperti sulit bagi BUMDes untuk menjalin kerja  sama  bisnis  dengan  pihak  lain,  sulit  mendapatkan  modal  perbankan,  dan  memperluas bisnis  mereka.  Tidak  adanya legal  standing atau  kedudukan  yang  sah  dihadapan  hukum membuat perluasan usaha di BUMDes terhambat
Oleh  karena  itu  pemangku  yang  berwenang  harus  menentukan  status  badan  hukum BUMDes. Hingga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 117 yang menyatakan,“Bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  asset,  mengembangkan  investasi  dan  produktivitas, menyediakan jasa layanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat  desa.” Selain  itu,  BUMDes  juga  bertujuan  memberikan  kesejahteraan  kepada penduduk  desa  melalui  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan  oleh  BUMDes.  Meskipun  tujuan pendirian  BUMDes  sangat  positif,  dari  segi  legalitas  perlu  ada  peraturan  yang  memperkuat posisi BUMDes dan memberikan perlindungan hukum kepada pengguna seperti masyarakat atau pihak ketiga ketika melakukan transaksi dengan BUMDes.
BUMDes  secara  resmi  menjadi  unit  usaha  berbadan  hukum  setelah  UU  Cipta  Kerja disahkan. BUMDes memiliki status  yang setara dengan Perseroan Terbatas  (PT), BUMN di tingkat  nasional  dan  BUMD  di  tingkat  daerah.  Namun,  BUMDes  memiliki payung  hukum yang berbeda dan otoritas yang berbeda karena desa adalah entitas khusus dengan wewenang tertentu.  UU  Desa  member  mereka  kekhususan,  seperti  menjamin  kemandirian  desa  dalam lingkungan budaya yang berbeda.
Pada  era  digitalisasi  yang  sedang  berkembang  pesat  saat  ini,  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  menjadi  faktor  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan ekonomi dan mengubah banyak aspek kehidupan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi  sebagai  pusat  ekonomi  pedesaan  di  Indonesia,  memainkan  peran  penting  dalam kemajuan  ekonomi.  BUMDes  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  pada  tahun  2020  Undang-Undang  Cipta  Kerja telah membuat lebih mudah BUMDes untuk beroperasi dan berkembang. Terdapat beberapa undang-undang nasional  yang mengatur transaksi e-commerce di  Indonesia, seperti Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK).
Dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  desa,  masyarakat  desa  dan  pemerintahan desa  mengelola  lembaga  usaha  yang  dikenal  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).
Salah satu strategi untuk pengembangan BUMDes adalah pemanfaatan e-commerce , terutama pada pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Pemanfaatan e-commerce dapat membantu BUMDes dalam  meningkatka  daya  saing,  memperluas  jangkauan  pasar,  meningkatkan  keterlibatan masyarakat, meningkatkan daya saing dan memperluas keberlangsungan BUMDes.
Pengimplementasian kebijakan untuk meningkatkan ekonomi di berbagai daerah harus dimulai  dari  desa.  Desa  dipilih  karena  pertumbuhan  ekonomi  di  desa  dapat  mempengaruhi seluruh masyarakat  dan  mendukung  pemerataan  ekonomi  negara.  Desa  adalah  tingkat otonomi terendah di Indonesia. Badan usaha desa (BUMDes) dapat membantu meningkatkan daya  saing  produk  melalui  spesialisasi.  Pada  akhirnya,  ini  akan  menghasilkan  peningkatan ekonomi  negara.  Dalam  rangka  otonomi  daerah,  BUMDes  juga  merupakan  alat  strategis untuk  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat.  Karena  kurangnya  kapasitas  dan  dukungan, implementasi  BUMDes  masih  belum  optimal  di  banyak  daerah.  Contohnya,  tidak  banyak desa yang dapat mendirikan BUMDes di beberapa daerah. Oleh karena itu, memaksimalkan peran BUMDes dalam jangka panjang sangat penting.
BUMDes  dapat  memaksimalkan potensi lokal  dalam suatu daerah  atau desa, terutama dengan  mengembangkan  usahanya untuk  meningkatkan  pendapatan  desa,  lembaga  dan individu  serta  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja.  Pembentukan  badan  usaha  ini memiliki  kapasitas  untuk  mengubah  keadaan  perekonomian  desan  dan  memiliki  kapasitas untuk  berbicara  di  tingkat  nasional  dan  internasional  dalam  konteks  perdagangan  bebas globalisasi.  Strategi  pengembangan  BUMDes  harus  diterapkan  secara  internasional  melalui berbagai  komponen  penting,  seperti  kepengurusan,  keuangan,  pengembangan,  kerjasama, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
Namun  dalam  kenyataannya,  masih  banyak masyarakat  yang  belum  paham  tentang program  BUMDes  karena  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  petugas  kepada masyarakat sekitar, kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen usaha melalui e-commerce . Selain itu, sumber daya finansial dalam program BUMDes, dana yang  tersedia  masih  belum  sepenuhnya  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, dan masyarakat  desa  yang  kurang  memperoleh  informasi  tentang  manfaat e-commerce yang dijalankan  BUMDes. Padahal,  penerapan e-commerce pada  BUMDes  sangat  penting  dan memberikan  peluang  yang  lebih  besar untuk  menjual  produk  dan  layanan  secara  online dengan  menghubungkan  ke jangkauan pasar  yang  lebih  luas  seperti  pasar  nasional  dan internasional  sekaligus  mempromosikan  kekayaan  budaya  dan  produk  lokal  selain  itu  dapat menciptakan lapangan kerja lokal.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana pemanfaatan e-commerce dapat meningkatkan pendapatan BUMDes?
2. Bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen dalam pemanfaatan e- commerce pada pengembangan BUMDes?

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  tentang  pemanfaatan e-commerce pada  pengembangan  BUMDes  pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini tentunya menggunakan suatu pendekatan guna mempermudah pelaksanaan  penelitian.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut  peneliti  akan  mendapatkan informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  isu  yang  sedang  dicari  jawabannya.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach) ,  dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait dengan BUMDes.

## Rancangan Kegiatan
Adapun rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  dengan  penelitian tenang pemanfaatan e-commerce pada pengembangan BUMDes pasca berlakunya UU Cipta Kerja  ini  yaitu  peneliti  melakukan  penelitian  selama  1  bulan  yaitu  selama  bulan  Oktober. Rancangan kegiatan dilakukan guna mencapai hasil penelitian yang maksimal dan baik demi dampak yang positif bagi pembacanya.

## Ruang Lingkup Atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  pemanfaatan e-commerce pada pengembangan  BUMDes  pasca  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  dengan  menganalisis  ketentuan menurut hukum undang-undang yang berlaku. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan e-commerce pada  pengembangan  BUMDes  pasca  berlakunya  UU  Cipta  Kerja yaitu pemanfaatan dan peluang e-commerce/platform digital bagi BUMDes setelah berlakunya UU Cipta Kerja.

## Bahan dan Alat Utama
Di dalam penelitian sangat diperlukan adanya suatu bahan guna mempermudah peneliti dalam mengkaji pokok permasalahan yang sedang di teliti. Terdapat beberapa bahan berbeda yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini.  Karena  penelitian  hukum  ini  adalah penelitian doktrinal, Oleh karena itu bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier berupa  Norma  Dasar,  perundang-undangan,  hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  aturan  hukum  tertulis  yang  berlaku  dan  dikeluarkan oleh  badan  yang  berwenang.  Adapun  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer  yang digunakan adalah Undang-Undang terkait BUMDes yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupaka bahan hukum yang berisi terkait dengan ajaran atau doktrin  para  ahli.  Bahan  hukum  ini  terdiri  dari  buku  atau  jurnal  hukum  yang  berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), dengan pandangan para ahli hukum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan e-commerce pada pengembangan BUMDes pasca berlakunya UU Cipta Kerja.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  non  hukum.  Bahan  hukum  tersier  terdiri  atas buku-buku  non  hukum  yang  terkait  dengan  penelitian  seperti  buku  ekonomi,  buku digitalisasi,  buku  politik,  situs  internet,  kamus  bahasa  dan  ensiklopedia  umum.  Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

## Tempat
Suatu penelitian yang tentunya berkaitan dengan menganalisis suatu permasalahan yang tentu  terjadi  di  suatu  wilayah  atau  tempat.  Dalam  penelitian  ini  suatu  tempat terjadi permasalahan  yang dianalisis adalah negara Indonesia dengan memperhatikan permasalahan tersebut dan dikaitan dengan Undang-Undang berkaitan yang berlaku.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  suatu  penelitian  digunakan  guna  memecahkan  suatu masalah  yang  terdapat  dalam  rumusan  penelitian.  Sehingga  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka atau dokumen dari berbagai dokumen-dokumen  terkait.  Berkaitan  dengan  analisis  normatif  maka  penulis  menganalisis
pokok  permasalahan  tentang  pemanfaatan e-commerce pada  pengembangan  BUMDes  pasca berlakunya  UU  Cipta  Kerja  ini  dikaitkan  dengan  buku-pustaka  yang  terdapat  hubungannya dengan pemanfaatan e-commerce pada pengembangan BUMDes pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

## Teknik Analisis
Berkaitan  dengan  metode penelitian  hukum  normatif  yang  digunakan  oleh  peneliti dalam  penelitian  ini  maka  analisis  data  yang  digunakan  peneliti  dalam  penelitian  ini dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  menguraikan  data  dalam  bentuk  kalimat  secara  teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Oleh  karena  itu  di  dalam  penelitian  ini  memperhatikan  bentuk  kalimat  yang  secara  bahasa teratur dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemanfaatan E-Commerce Dapat Meningkatkan Pendapatan BUMDes
Sebagai  negara  yang  terbuka  terhadap  hubungan  dengan  negara  lain  di  seluruh  dunia, Indonesia  harus  menghadapi  kemajuan  dalam  teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Dengan demikian, era keterbukaan atau globalisasi dapat di definisikan sebagai masuknya negara ke dalam  arus  perdagangan  bebas.  Ini  telah  menjadi  realitas  yang  harus  dihadapi  dan  diatasi melalui berbagai program dan kegiatan.
Semua  aspek  kehidupan  telah  terpengaruh  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi,  termasuk  internet,  sektor  bisnis  dan  perdagangan.  Dengan  internet, teknologi informasi dan komunikasi,  proses pemasaran dan penjualan dapat  dilakukan kapan saja dan dimana  saja  tanpa  terbatas  waktu  dan  lokasi.  Banyak  perusahaan  yang  memanfaatkan teknologi  ini  dengan  membuat  halaman  web  untuk  mempromosikan  bisnis  mereka.  Bentuk data yang dapat dikirimkan termasuk teks, grafik, gambar, suara, animasi, atau bahkan video. Karena  kemudahan  akses  ke  berbagai  jenis  informasi,  hampir  semua  lapisan  masyarakat sekarang sangat terbiasa dengan internet terutama di negara maju.
Pemasaran  melalui  jaringan  internet  berkembang  sangat  pesat  sebagai  akibat  dari perkembangan ekonomi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah transaksi yang  terjadi  sangat  menguntungkan,  menarik  minat  pebisnis  untuk  menggunakan  internet sebagai  strategi  marketing  baru.  Perusahaan  kecil  dan  menengah  dapat  bersaing  secara terbuka  dengan  perusahaan  besar  lainnya  dan  memperoleh  peluang  di  pasar  global  dengan jaringan  internet.  Daya  tarik  lain  dari  pemasaran  melalui  internet  adalah  daya  jangkau pasarnya sekarang tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara atau wilayah. Hal ini tentu saja, membuat perusahaan kecil memiliki potensi yang sama dengan perusahaan besar.
Pasca  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  tentunya  ada  potensi  besar  untuk  meningkatkan pendapatan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  melalui  penggunaan e-commerce .  Penulis akan menjelaskan beberapa komponen yang mendukung gagasan ini, yaitu:
1. Akses  pasar  yang  lebih  luas,  BUMDes  dapat  menjual  barang  dan  jasa  mereka  secara online,  yang  memungkinkan  mereka  mendapatkan  akses  pasar  yang  lebih  luas. Tergantung  pada  skala  dan  jenis  produk,  masyarakat  desa  dapat  menjual  barang  dan jasa mereka di berbagai wilayah daerah dan bahkan di luar negeri.
2. Variasi produk dan layanan, BUMDes dapat menawarkan berbagai produk dan layanan melalui  platform e-commerce .  Hal  ini  memungkinkan mereka  menjual  produk  lokal, seperti  kerajinan  tangan,  produk  pertanian,  makanan  lokal  dan  masih  banyak  lagi produk dari desa yang belum dikembangkan lainnya yang mungkin memiliki daya tarik di pasar yang lebih luas.
3. Peningkatan efisiensi operasional, BUMDes dapat mempercepat operasi mereka dengan menggunakan e-commerce karena  masyarakat  desa  dapat  mengelola  inventaris  dengan
lebih  baik,  mengurangi  biaya  logistik,  dan  menghindari  proses  penjualan  dan pengiriman yang tidak perlu.
4. Promosi dan pemasaran, BUMDes dapat memasarkan produk dengan lebih baik dengan platform e-commerce ,  masyarakat  desa  dapat  mencapai  audiens  yang  lebih  besar dengan menggunakan media sosial, iklan online, dan teknik pemasaran digital lainnya.
5. Pembelajaran  dan  peningkatan  keterampilan,  Anggota  BUMDes  dapat  meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang teknologi dan manajemen bisnis online dengan  menggunakan e-commerce. Hal  ini  dapat  membantu  mereka  memaksimalkan potensi penjualan mereka.
6. Transparansi  keuangan,  Transaksi  yang  dilakukan  melalui e-commerce tercatat  secara digital,  hal  ini  meningkatkan  transparansi  keuangan  BUMDes  dan  mengurangi  risiko penyelewengan dana.
Namun,  perlu  diingat  bahwa  pasca  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  BUMDes  harus mempersiapkan  diri  dengan  baik  dan  mempertimbangkan  sejumlah  faktor  karena pemanfaatan e-commerce pada  BUMDes  akan  bergantung  pada  infrastruktur  teknologi, pemahaman anggota BUMDes tentang teknologi, strategi pemaaran yang efektif dan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan.
Untuk  terus  meningkatkan  pengembangan  BUMDes  dengan  mendapatkan  peluang bisnis  yang  luas  strategi  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  pemanfaatan perkembangan Information  and  Comunnication  Technology (ICT). E-commerce banyak digunakan dalam pemanfaatan ICT.
E-Commerce atau Electronic  Commerce adalah  proses  transaksi  jual  beli  dengan menggunakan  alat  elektronik,  seperti  telepon  dan  internet. E-commerce adalah  salah  satu strategi  yang  popular  untuk  meningkatkan  daya  saing  BUMDes  dan  mendapatkan  peluang ekspor serta peluang bisnis lainnya. Kelebihan E-commerce , yaitu:
1. Otomatisasi, menggantikan proses manual.
2. Integrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses.
3. Publikasi,  memberikan  layanan  promosi  dan  komunikasi  produk  dan  jasa  yang dipasarkan.
4. Interaksi,  pertukaran  data  dan  informasi  antar  berbagai  pihak  yang  mengurangi kesalahan manusia (human error).
5. Transaksi,  kesepakatan  antara  dua  pihak  untuk  melakukan  transaksi  yang  melibatkan institusi lain.
Setelah penulis  membaca beberapa jurnal  dan buku mengenai  BUMDes,  ada berbagai jenis  usaha  yang  dapat  dijual  melalui e-commerce .  Pilihan  usaha  ini  akan  tergantung  pada sumber  daya, keahlian  dan  potensi  lokal  masing-masing  desa. Beberapa  jenis  usaha  yang telah penulis dapatkan melalui beberapa sumber, usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes melalui e-commerce , yaitu:
1. Kerajinan  Tangan,  BUMDes  dapat  menjual  kerajinan  tangan  seperti  tenun,  keramik, anyaman,  atau  kerajinan  tangan  lainnya  yang  dapat  diproduksi  oleh  masyarakat  desa setempat.
2. Pakaian atau  Fashion,  BUMDes dapat  menjual  pakaian,  aksesori, atau produk fashion lainnya yang di desain atau diproduksi secara lokal oleh masyarakat desa setempat.
3. Produk  Pertanian,  BUMDes  dapat  menjual  produk  pertanian  seperti  hasil  panen, sayuran  organik,  bibit  buah  atau  sayur  yang  telah  dikemas,  buah-buahan,  atau  produk olahan pertanian seperti keripik, selai, atau susu segar.
4. Kuliner Lokal, BUMDes dapat menjual makanan khas daerah seperti makanan ringan, makanan tradisional, dan hidangan khas dari desa setempat.
5. Produk Kesehatan dan Kecantikan, obat-obatan herbal, produk herbal, perawatan kulit berbahan  alami  atau  organik, atau  produk  kesehatan  lainnya  yang  diproduksi  secara lokal.
6. Produk  Lingkungan,  BUMdes  dapat  menjual  produk  yang  mendukung  keberlanjutan lingkungan, seperti barang daur ulang atau barang- barang yang ramah lingkungan.
7. Jasa  Konsultasi,  BUMDes  dapat  membuka  jasa  konsultasi  melalui e-commerce dalam berbagai bidang seperti bidang pertanian, pembangunan desa, atau manajemen bisnis.
8. Pengelolaan  Wisata  Digital,  BUMDes  dapat  mengelola  situs  web  atau  platform e- commerce yang  memfasilitasi  pemesanan  untuk  wisatawan  yang  ingin  mengunjungi desa atau destinasi wisata lokal.
Memutuskan  untuk membuka  usaha  khususnya  di dunia  maya  sangat  menjanjikan karena  sangat  memungkinkan  untuk  memasarkan  barang  atau  jasa  di  berbagai  media  yang tersebar  di  internet,  termasuk marketplace , website ,  dan  media  sosial.  Pasar  seperti  pasar tradisional,  adalah  tempat  dimana  berbagai  macam  penjual  dan  pembeli  berkumpul.  Saat ini marketplace telah berkembang menjadi platform jual beli obline yang sangat popular, dan pelanggan  bahkan  senang  menghabiskan  waktu  yang  lama  untuk  melihat  berbagai  produk yang  dijual  di  sana.  Memiliki  strategi  pemasaran  harus  dimiliki  untuk  meningkatkan pemasaran  yang  dimiliki  supaya  produk  lebih  dikenal  dan  menarik  perhatian konsumen. Strategi pemasaran yang harus dilakukan di anataranya:
1. Siapkan Produk yang akan Dijual, Tentukan jenis barang apa yang ingin dijual di situs jual  beli  online.  Ketersediaan  stok  juga  harus  diperhatikan.  Jangan  biarkan  pelanggan menunggu  terlalu  lama  untuk  membatalkan  order  mereka  karena  hal  itu  dapat mempengaruhi  rating  toko. Rating dan review pelanggan  sangat  memengaruhi  bisnis online.  Toko  yang  lebih responsif akan  meningkatkan  kredibilitasnya,  terutama  jika menyediakan produk berkualitas tinggi dan unik.
2. Kenali Target Pasar yang Menjadi Sasaran, Dalam strategi pemasaran di situs jual beli online,  selain  menentukan  jenis  produk  yang  akan  dijual,  kenali  juga  taget  pasar. Sebelum  menentukan  target  pasar,  lakukan  segmentasi  pasar  dahulu. Target pasarnya adalah orang berusia 17 hingga 36 tahun yang tinggal di daerah yang mudah dijangkau kurir  di  seluruh  Indonesia.  Setelah  mengetahui  target  pasar,  strategi  kedua  untuk berbicara  menggunakan  bahasa  modern  dengan  pelanggan,  ketiga,  jangan  campurkan produk  lain  di  dalam  toko  yang  tidak  sesuai  dengan  produk  yang  dimiliki.  Ini  akan membuat pelanggan bingung apa yang sebenarnya dijual.
3. Ketahui  Keunggulan  dan  Kelemahan Pesaing,  jika  baru  terjun di marketplace ,  pasti akan berhadapan dengan banyak pesaing yang sudah lama menjual produk serupa dan memiliki  pengalaman  bisnis  yang  signifikan.  Supaya  lebih  berdaya  saing,  pelajari kekuatan  para  pesaing sebelum  menggunakan  strategi  pemasaran  di  pasar.  Salah  satu yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  membeli  produk  pesaing  guna  mencari  tahu kualitas  produk  dan  seperti  apa  pelayanan  yang  diberikan  kepada  konsumen.  Dalam strategi pemasaran, mengamati pesaing juga merupakan bagian dari cara memenangkan persaingan.
4. Kenali Marketplace , Sebelum  bergabung  dengan marketplace ,  pelajari  terlebih  dahulu beberapa  pilihan marketplace .  Tujuannya  adalah  agar  produk  yang  akan  dipasarkan sesuai dengan konsumen yang mengunjungi masing-masing marketplace , setiap marketplace memiliki karakteristik dan keunggulan unik. seperti contohnya pada marketplace  A  lebih  terkenal  karena  fashion,  sedangkan  marketplace  B  fokus  pada penjualan  elektronik.  Ini  juga  penting  untuk  menjaga  agar  pasar  tidak  salah  menyasar pelanggan.  Meskipun  tujuannya  sama,  yaitu  membuka  toko  dan  mempromosikan produk, tiap marketplace memiliki karakteristik dan fitur yang berbeda.
5. Pelajari Algoritma Marketplace, Ada banyak pesaing yang menjual produk serupa, jadi sangat  ketat  untuk  menjadi  produk  terbaik.  Karena  produk  yang  berada  di  posisi tertinggi biasanya memiliki potensi pembelian yang lebih besar daripada produk bagus tapi  tidak  terlihat  sama  sekali.  Caranya  adalah  saat  mengupload  foto  produk  dengan
deskripsi,  gunakanlah „kata  kunci‟  yang  relevan  ke  dalam  kolom  pencarian,  pastikan membuatnya selengkap dan sedetail mungkin sesuai dengan spesifikasi produk.
6. Beri  Jaminan  Kenyamanan  Berbelanja,  Untuk  membuat  belanja  online  lebih  nyaman bagi  pelanggan,  anda  dapat  mempercepat  proses  pengiriman,  dan  memudahkan pengembalian barang yang rusak. Bentuk kenyamanan lainnya adalah komunikasi yang baik. Konsumen lebih senang jika transaksi pembayaran dan jasa pengirimannya lebih dari satu metode pembayaran memungkinkan pelanggan memilih yang lebih murah dan cepat.
7. Kemas  Produk  Seringkas  dan  Semenarik  Mungkin,  Dalam  berbelanja  online,  tidak jarang produk  yang  anda beli berkualitas tinggi,  tetapi  kemasan tidak rapi dan produk rentan rusak karena pengemasan yang asal. Pelanggan sangat senang dengan packaging yang  rapi  dan  aman,  atau  lebih  baik  jika  kemasan  produk  dibuat semenarik  mungkin  dan  diselipkan  hadiah  kecil seperti  permen  atau  kartu  sapaan karena telah membeli produk di toko anda untuk memuaskan pelanggan.
Sebelum  memulai  usaha,  sangat  penting  untuk  melakukan  riset  pasar  terlebih  dahulu dan  memahami  apa  yang  dicari  oleh  pelanggan  dan  bagaimana  pasar  dapat  berkembang  di wilayah BUMDes tertentu. Dengan memilih jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal dan sumber  daya  yang  tersedia,  BUMDes  dapat  meningkatkan  peluang  untuk  sukses  dalam menjalankan usaha melalui e-commerce .
Pasca  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  banyak  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) menghadapi  beberapa tantangan saat  mencoba menggunakan  e-commerce untuk mengembangkan bisnis mereka. Setelah penulis membaca dari berbagai sumber, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat yang umumnya dihadapi BUMDes meliputi:
1. Keterbatasan Akses  Internet, Akses internet  yang stabil dan cepat mungkin terbatas di beberapa  wilayah  pedesaan.  Hal  ini  yang  dapat  menghambat  kemampuan  BUMDes untuk menjalankan usahanya pada platform e-commerce.
2. Kurangnya  Pemahaman  Teknologi,  Beberapa  anggota  BUMDes memiliki  kurangnya pemahaman  mengenai  teknologi e-commerce ,  manajemen  situs  web,  atau  platform online lainnya. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk memahami perubahan teknologi dan menjalankan usaha pada platform e-commerce .
3. Kekurangan  Modal  Awal,  Membangun  dan  mengelola  situs  web e-commerce , mengambil  gambar  produk,  memasarkan  produk  secara  online,  dan  mengelola  stok adalah  semua  tugas yang  membutuhkan  dana  awal.  Beberapa  dari  BUMDes menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana ini.
4. Infrastruktur  Logistik  Terbatas, Infrastruktur  logistic  seperti  pengiriman  dan pengiriman  terbatas  di beberapa  desa.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  kemampuan BUMDes untuk mengirimkan produk.
5. Regulasi  dan  Perizinan,  Peraturan  lokal  atau  nasional  mengatur  bisnis  e-commerce, seperti  perizinan  usaha  dan  pajak.  Proses  perizinan  yang  rumit  atau  biaya  tambahan dapat menghalangi masyarakat desa.
6. Keamanan  Transaksi  Online,  beberapa  masyarakat  desa  masih  khawatir  tentang keamanan  transaksi  online,  seperti  penipuan,  atau  pencurian  data,  yang  dapat mengurangi kepercayaan pelanggan.
7. Ketersediaan Jasa Pengiriman, Di daerah pedesaan, mungkin  sulit  untuk mendapatkan layanan pengiriman yang andal. Pengiriman yang tidak andal dapat berdampak negatif pada reputasi BUMDes.
8. Pemasaran Online yang efektif, strategi pemasaran digital yang efektif diperlukan untuk meningkatkan  kehadiran  internet  dan  hubungan  dengan  konsumen.  Pertumbuhan BUMDes e-commerce dapat  terhambat  oleh  kurangnya  pemahaman  tentang  masalah ini.
9. Kurangnya  Kualitas  Produk  atau  Layanan,  Produk  atau  layanan  yang  ditawarkan BUMDes  harus  memenhi  standar  kualitas.  Kualitas  yang  rendah  dapat  menyebabkan pelanggan tidak puas.
10. Pemeliharaan dan Perbaikan Teknologi, Jika tidak dikelola dengan baik, pemeliharaan dan  perbaikan  teknologi  serta  situs  web e-commerce dapat  menjadi  hambatan.  Ini membutuhkan banyak waktu dan uang.
BUMDes  harus  mempersiapkan  dan  merencanakan  dengan  baik  untuk  mengatasi masalah ini. BUMDes dapat mengatasi hambatan dalam memanfaatkan e-commerce . Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu BUMDes mengatasi faktor-faktor penghambat:
1. Pendidikan  dan  Pelatihan,  Anggota  BUMDes  dapat  dilatih  dalam  teknologi e- commerce , manajemen toko online, pemasaran digital dan keterampilan terkait lainnya. Hal  ini  akan  meningkatkan  kepercayaan  pelanggan  maupun  anggota  BUMDes  dalam menjalankan bisnis online.
2. Akses  Internet  yang  Lebih  Baik,  BUMDes  dapat  bekerjasama  dengan  pihak-pihak terkait,  seperti  penyedia  layanan  internet  lokal  atau  pemerintah  daerah,  untuk meningkatkan akses internet di wilayah desa.
3. Bimbingan  dan  Dukungan  Eksternal,  BUMDes  dapat  meminta  bantuan  dari  ahli e- commerce atau  konsultan  bisnis  yang  berpengalaman  dalam  merencanakan  strategi e- commerce dan mengatasi masalah teknis.
4. Pembiayaan dan Modal, Mengumpulkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai  bisnis e-commerce ,  seperti  dana  untuk  pembuatan  situs  web,  pemeliharaan dan pemasaran.
5. Pengembangan  Situs  Web  yang  Mudah  Digunakan,  Memilih  platform e- commerce yang  mudah  digunakan  dan  ramah  pengguna,  dan  memastikan  bahwa  situs web BUMDes memiliki navigasi yang mudah dan informasi produk yang jelas.
6. Pemasaran  dan  Promosi,  Menciptakan  strategi  pemasaran  online  yang  efektif,  seperti penggunaan  media  sosial,  iklan  online,  atau  kampanye  promosi  untuk  mencapai audiens yang lebih besar seperti membuat konten di tiktok atau instagram. Setiap  langkah  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  keadaan  unik  dari  BUMDes.
BUMDes  dapat  berhasil  jika  memiliki  kesabaran,  komitmen,  keinginan  untuk  belajar  dan menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam  dunia e-commerce .  Dengan dukungan yang tepat dan pendekatan yang menyeluruh, BUMDes dapat mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi e-commerce.
Perlindungan Hukum
Konsumen
Dalam
Pemanfaatan E-commerce Pada

## Pengembangan BUMDes
Pada  pemanfaatan e-commerce dalam  mengembangkan  BUMDes,  perlindungan konsumen  sangat  diperlukan untuk  menjamin  barang  yang  dijual sesuai  dengan  apa  yang ditampilkan pada laman e-commerce , karena dalam jual beli online melalui e- commerce penjual  maupun  pembeli  tidak  berinteraksi  secara  langsung.  Kondisi  ini  dapat melemahkan posisi  pembeli  sebagai  konsumen dan memungkinkan penjual  yang tidak jujur melakukan  penipuan,  yang  dapat  merugikan  hak  pembeli  dan  mengakibatkan  kerugian finansial.  Berbelanja  secara  online  juga  menimbulkan  risiko  seperti  menerima  produk  yang tidak sesuai dengan foto dan deskripsi yang ditaarkan, menerima produk dalam kondisi yang rusak,  atau  pengiriman  yang  tertunda.  Oleh  karena  itu  pembeli  harus  berhati-hati  saat melakukan transaksi online.
Segala  hak  dan  kewajiban  konsumen  serta  pelaku  usaha  diatur  oleh  UUPK begitupun sanksi  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  transaksi  terkait.  Sebenarnya  tidak  ditujukan secara  khusus  untuk  transaksi  elektronik,  tetapi  itu  dapat  dilakukan  dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam beberapa undang-undang lain  yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha yaitu UU ITE mengatur informasi dan transaksi
elektronik, UU Perdagangan mengatur transaksi perdagangan secara umm, dan KUHPerdata yang menjadi dasar dari semua ketentuan terkait perjanjian.
Pasal 1 ayat (1) UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai berikut: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.”
Perlindungan  yang  dapat  diberikan  oleh  konsumen  ketika  menggunakan  barang  atau jasa  yang dijual  secara online terdapat  peraturannya pada UUPK. Dalam kebanyakan kasus, aturan perlindungan ini berbeda untuk setiap negara dimana perusahaan e-commerce tersebut beroperasi. Di antara hal-hal yang harus dilindungi adalah:
1. Kecurangan bisnis (fraud);
2. Iklan yang membohongi pelanggan;
3. Produk palsu yang dijual;
4. Pemesanan yang dibuat tetapi tidak dikirim oleh penjual;
5. Penipuan dalam bisnis barang online;
6. Penyalahgunaan  kartu  kredit  dimana  data  pelanggan  dicuri  sehingga  orang  lain  dapat menggunakannya;
7. Pencurian identitas pelanggan. Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK adalah sebagai berikut:
1. “meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.”
Semua  orang  yang  terlibat  dalam  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  melalui platform online memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing. Seorang penjual bertanggung jawab untuk menawarkan barang dengan jujur dan memberikan informasi yang akurat kepada calon pembeli. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas barang yang dijual, dan mereka juga berhak untuk melindungi pembeli dari tindakan tidak pantas selama proses transaksipada e-commerce . Ketika  BUMDes  menggunakan  e-commerce  untuk  memperluas jangkauan pasar, maka perlindungan hukum konsumen harus menjadi prioritas.
Beberapa  aspek  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  melindungi  konsumen  pada BUMDes, yaitu sebagai berikut:
1. Tranparansi  Informasi,  BUMDes  harus  memberikan  informasi  produk  layanan  yang jelas  dan  lengkap  melalui e-commerce .  Seperti  harga,  deskripsi,  syarat  dan  ketentuan, kebijakan pengembalian, dan informasi kontak untuk komunikasi lebih lanjut.
2. Perlindungan Privasi,  BUMDes harus memastikan bahwa data pribadi konsumen yang dikumpulkan  melalui  e-commerce  aman  dan  digunakan  sesuai  dengan  peraturan perlindungan data yang berlaku.
3. Keamanan  Transaksi,  BUMDes  harus  menerapkan  sistem  keamanan  yang  kuat  untuk mencegah pencurian identitas atau penipuan kartu kredit.
4. Kebijakan  Pengembalian  dan  Garansi,  BUMDes  harus  memiliki  kebijakan  yang  jelas tentang  pengembalian  barang  dan  garansi  kualitas  sehingga  pelanggan  dapat  yakin
bahwa  mereka  dapat  mengembalikan  barang  yang  tidak  memenuhi  harapan  mereka atau mengklaim garansi jika diperlukan.
5. Pendidikan  Konsumen,  BUMDes  dapat  membantu  melindungi  konsumen  dengan mengajarkan  hak-hak  konsumen  dan  cara  menggunakan e-commerce secara  aman  dan bertanggung jawab.
6. Kepatuhan  hukum,  BUMDes  harus  mematuhi  semua  peraturan  dan  regulasi  yang berlaku yang berkaitan dengan e-commerce dan perlindungan konsumen.
Pelaku usaha yang mengalami konflik dapat memilih untuk mengambil tindakan litigasi atau non litigasi. Dalam kebanyakan kasus, penyelesaian sengketa perdagangan konvensional dan  elektronik  tidak  jauh  berbeda.  Namun,  penyelesaian  sengketa  perdagangan  elektronik dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik  juga.  Pihak  yang  bersengketa  dalam  perdagangan elektronik  dapat  memilih  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  dengan  arbitrase online atau arbitrase cyber .
Arbitrase  online  adalah  evolusi  dari  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  melalui penyelesaian  sengketa  online  (ODR).  Arbitrase  online  dianggap  sebagai  cara  terbaik  bagi para  pelaku  bisnis  untuk  menyelesaikan  sengketanya  di  internet  karena  kondisi  sengketa konsumen,  yang  biasanya  kecil  dan  memerlukan  penyelesaian  cepat  dengan  biaya  yang relative  murah.  Oleh  karena  itu, arbitrase  online  dianggap  sebagai  salah  satu  opsi  terbaik untuk  penyelesaian  sengketa  dalam  perdagangan  elektronik.  Selain  itu,  transaksi  elektronik melibatkan transaksi internasional dan lintas batas, tetapi dapat menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, dan dinamika transaksi ini dapat menyebabkan sengketa. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase online dapat dianggap sesuai untuk sengketa yang terjadi secara online .
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dapat diapahami bahwa perlindungan hak konsumen  dalam  konteks  transaksi e-commerce sangat  penting.  Konsumen  memiliki  hak untuk  meminta  kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian  jika  barang  atau  layanan  yang mereka beli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual. Dalam hal ini, maka masyarakat  yang  menjalankan  BUMDes  wajib  untuk  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi, atau  penggantian  jika  barang  atau  jasa  yang  dijual  tidak  memenuhi  perjanjian.  Selain  itu, sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  UUPK,  Perusahaan  dapat menghadapi  tindakan  hukum  jika  mereka  menjual  barang  atau  layanan  yang  tidak  sesuai dengan  janji  yang  tercantum  dalam  label,  etiket,  informasi,  iklan,  atau  promosi  penjualan. Pelaku  usaha  yang  melanggar  aturan  tersebut  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  hingga  5 tahun atau denda maksimal Rp. 2 miliar.

## KESIMPULAN
Penggunaan e-commerce sebagai  strategi  pemasaran  dan  penjualan  produk  desa  dapat membuka peluang lebih besar bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan  dan  mengakses  pasar  yang  lebih  luas.  Beberapa hal yang  mendukung pemanfaatan e-commerce oleh  BUMDes  telah  dijelaskan,  seperti  mendapatkan  akses  pasar yang  lebih  luas,  variasi  produk,  peningkatan  efisiensi  operasional,  promosi,  peningkatan keterampilan,  dan  transparansi  keuangan.  Namun,  BUMDes  perlu  mempersiapkan infrastruktur  teknologi,  meningkatkan  pemahaman  tentang  teknologi,  dan  mengembangkan strategi  pemasaran  yang  efektif.  Selanjutnya,  penulis  juga  memberikan  contoh  jenis-jenis usaha  yang  dapat  dijalankan  melalui e-commerce oleh  BUMDes,  seperti  kerajinan  tangan, produk  pertanian,  kuliner  lokal,  produk  kesehatan  dan  masih  banyak  lagi.  Pentingnya memahami target pasar, mengenali pesaing, dan memahami karakteristik berbagai marketplace juga  ditekankan  dalam  strategi  pemasaran e-commerce .Selanjutnya, riset pasar dan pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal desa dan sumber daya yang ada di desa adalah langkah kunci untuk kesuksesan BUMDes dalam menjalankan usaha melalui e-commerce .
Perlindungan  konsumen  sangat  diperlukan  dalam  pemanfaatan e-commerce pada BUMDes. Perlindunganyang dapat diberikan oleh konsumen ketika melakukan transaksi jual beli online terdapat  peraturannya  pada  UUPK. BUMDes  perlu  memperhatikan  transparansi informasi,  perlindungan  privasi,  keamanan  transaksi,  kebijakan  pengembalian  dan  garansi, penyelesaian  sengketa,  pendidikan  konsumen  dan  kepatuhan  hukum  untuk  memastikan perlindungan  hukum  yang  memadai.  Jika  dalam  proses  transaksi  jual  beli  terdapat  konflik dapat dilakukan penyelesaian sengketa secara online melalui arbitrase online .

## REFERENSI
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Amiruddin  dan  Zainal  Asikin. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2016.
Barkatullah, Abdul  Halim. Framework  Sistem  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia. Bandung: Nusa Media, 2016.
Hs,  H.  Salim  Dan  Erlies  Septiana  Nurbani. Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
Sarwono, Jonathan dan  K  Prihartono. Perdagangan  Online:  Cara  Bisnis  Di  Internet. Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, 2012.
Sumarni,  Titin. Et  al. Strategi  Peningkatan  Ekonomi  dengan  Memanfaatkan  Market  Place Melalui Media Internet. Riau: Dotplus Publisher, 2021.
Alfiansyah.  “Status  Badan  Hukum  Atas  Di  Undangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 5. No. 1 (2021).
Hadi,  Jusman  Khairul.  “Kedudukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Vol. 3 No. 1 (2021).
Jauhari,  Jaidan.  “Upaya  Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  dengan Memanfaatkan E-Commerce.” Jurnal Sistem Informasi (JSI). Vol. 2. No. 43 (2010).
Khotimah, C.A.  dan  Chairunnisa,  J.  C.,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce).” Jurnal Business Law Review. Vol. 1, No. (2016).
Mantri,  Bagus  Hanindyo.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi E- Commerce.” Tesis  Magister  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  Semarang, 2007.
Maulana, Muhammad  Johansyah. “Perlindungan  Konsumen  Dalam E-Commerce Terkait Kerugian.” Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol. 4, No. 2 (2024).
Putra, Setia. “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual-Beli Melalui E-Commerce.” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau. Vol. 4 No. 2 (2014).
Ramli,  Tasya  Safiranita, Et.  al.,  “Aspek  Hukum  Platform  E-Commerce Dalam  Era Transformasi Digital.” Jurnal Studi Komunikasi dan Media.Vol. 24, No. 2 (2020).
Rehatalanit,  Y.L.R.  “Peran E-Commerce Dalam  Pengembangan  Bisnis.” Jurnal  Teknologi Industri. Vol. 5. (2016).
Sutopo. “BUMDES Sebagai Dewa Penolong
Eksistensi Umkm Pada Era Globalisasi” Seminar Nasional  UNS  SME‟s  SUMMIT  &  Awards  2017,  Peningkatan Daya  Saing  UMKM Berbasis  Ekonomi  Kreatif  dalam  Era  Masyarakat  Ekonomi Asean FISIP-UNS dan Puslitdesbangda-LPPM-UNS. (2017).