Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir
Khairur Rizki* 1 , Namira Risqi Putri Muquita 2
1,2 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, Jalan Majapahit No 62, Mataram, NTB, Indonesia
e-mail: * 1 krizki@unram.ac.id, 2 namiramuquita123@gmail.com

## Abstract
This paper aims to show human rights violations that occurred in the Kashmir border area. Kashmir is a disputed area in South Asia between India and Pakistan. The dispute occurred due to complex historical factors that led to conflict between the Indian government and the Kashmiri Muslim community.  For  Kashmiri  Muslims,  the  Kashmir  region  is  not  only  a  place  of  origin  but  also representing social structure and identity. The escalation of the conflict also triggering persecution toward  Kashmiri  Muslims  led  to  protests  in  various  forms.  Protests  and  demonstrations  were  also carried out because of the many human rights violations committed by the Indian government against the  Kashmiri  Muslim  community.  Human  rights  violations  also  continue  to  occur  to  the  Kashmiri community who protest. This paper uses one theory and one concept, the conflict theory by Karl Marx to explain the conflicts that occurred and the concept of Human Rights to analyze the various human rights violations that occurred. The results of this study indicate that the Kashmiri Muslim community has experienced various human rights violations committed by the Indian authorities.
Keywords: Conflict, Human Rights Violation, India, Kashmir, Pakistan

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah perbatasan Kashmir. Kashmir merupakan wilayah yang mengalami sengketa di daerah Asia Selatan antara India dan  Pakistan.  Persengketaan  terjadi  karena  faktor  sejarah  yang  kompleks  sehingga  menimbulkan konflik  antara  pemerintah  India  dan  masyarakat  muslim  Kashmir.  Bagi  muslim  Kahsmir,  wilayah Kashmir tidak hanya sebagai daerah asal melainkan merepresentasikan struktur sosial dan identitas. Eskalasi  konflik  yang  juga  menyebabkan  persekusi  terhadap  muslim  Kashmir  menyebabkan munculnya protes dalam berbagai bentuk. Protes dan demonstastrasi juga dilakukan karena banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah India terhadap masyarakat muslim Kashmir. Kerangka berfirkir  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  teori  konflik  yang  dikemukaan  Karl  Marx  serta konsep Hak Asasi Manusia untuk menganalisis berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat muslim Kashmir mengalami berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas India.
Kata kunci — India, Kashmir, Konflik, Pakistan, Pelanggaran HAM
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## 1. Pendahuluan
Kashmir  dinobatkan  menjadi  wilayah yang  paling  berbahaya  di  dunia,  di  mana dua  kekuatan  nuklir  berselisih,  India  dan Pakistan. Semuanya berawal dari pemisahan yang terjadi pada tahun 1947, di mana  Pakistan  mendapat  yurisdiksi  dan menjadi  negara  merdeka,  terpisah  dari India. Konflik tersebut selanjutnya menyebabkan  kemalangan  berupa  konflik sosial,  teritorial  dan  berbagai  macam konflik horizontal. Pada akhirnya, kekacauan  tersebut  memakan  sejumlah besar korban yang mayoritasnya merupakan  muslim  Khasmir  (Khan  and Ali, 2019). Sebagaimana disebutkan bahwa konflik  ini  menghasilkan  perselisihan teritori  antara  India  dan  Pakistan,  yang mana  mengarah  pada  perang  antara  dua negara. Tentunya konflik ini menyebabkan banyaknya  korban  jiwa  berjatuhan  dari kedua belah pihak (Yasmin, 2007).
Konflik  teritori  ini  berlangsung  di wilayah  yang  dahulunya  terbagi  menjadi tiga bagian wilayah dari China, India, dan Pakistan.  Wilayah  yang  masuk  ke  daerah yurisdiksi  Pakistan  adalah  Azad-Kashmir. Sementara  itu,  wilayah  yang  disebut Jammu-Kashmir berada di bawah pemerintah  India.  Di  sisi  lain,  sebagian kecil wilayah dari Aksai-China merupakan wilayah  China.  (Swaminathan  Natarajan, 2020).  Akar  permasalahan  dari  wilayah Kashmir  ini  adalah  pemisahaan  Kashmir, yang  mana  berakibat  pada  munculnya krisis kemanusiaan. Hal  ini juga didorong oleh penolakan masyarakat muslim Jammu-Kashmir  untuk  menjadi  bagian India. Mayoritas memilih merdeka.
Sementara  beberapa  yang  lain  memilih menjadi  bagian  Pakistan.    (Pakistan  India Peoples Forum for Peace and Democracy, 2017).  Penolakan  tersebut  direspon  oleh India  dengan  melawan  para  pemberontak yang  dianggap  berseberangan  dengan pemerintah India. Respon pemerintah India
terhadap penolakan ini tampaknya mengarah  kepada  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) serta diskriminasi, terutama  kepada  masyarakat  muslim  di Jammu-Kashmir ( India Administered Kashmir ).  Dengan  demikian,  masyarakat Kashmir  melawan  tindakan  pemerintah India  dengan  mengadakan  berbagai  aksi yang salah satunya adalah demonstrasi.
Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia yang  terjadi  di  Jammu-Kashmir  meliputi penculikan, penyiksaan, kekerasaan, pemerkosaan,  hingga  perusakan  rumah- rumah masyarakat. Target dari tindakan ini adalah para pemberontakan, namun mayoritas korbannya merupakan masyarakat  muslim.  Krisis  kemanusiaan ini juga diiringi dengan tindakan diskriminasi yang merendahkan
kedudukan masyarakat muslim di Jammu-
Kashmir. Alhasil ketegangan di wilayah ini semakin meningkat. Sementara itu, pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kashmir di Pakistan tidak sampai menimbulkan  kekerasan.  Protes  yang dilayangkan pada pemerintah juga cenderung  membahas  mengenai  faktor ekonomi dan sosial.
Adapun  konflik  antara  India  dan Pakistan  atas  wilayah  Kashmir  muncul karena adanya beberapa faktor pendorong, yang  meliputi  masalah  politik,  geografi, ekonomi hingga agama. Wilayah Kashmir sendiri  merupakan  wilayah  yang  secara ekonomi dan geografis sangatlah potensial. Sehingga  wilayah  ini  menjadi  titik  temu kepentingan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, wilayah Kashmir sebagaimana disebutkan  sebelumnya,  terbagi  tiga. Wilayah  dengan  cakupan  45%  dari keseluruhan  Kashmir  berada  di  bawah kekuasaan  India,  yakni  Jammu-Kashmir. Sedangkan  35%  dari  wilayah  Kashmir jatuh  ke  tangan  Pakistan  yang  mana meliputi  Azad  Kashmir,  Baltistan,  dan Gilgit. Selanjutnya, 20% wilayah Kashmir merupakan milik China dengan wilayahnya
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
meliputi Aksai (Jacob, 2008).
Sengketa menjadi bagian dari kehidupan  yang  hadir  dalam  berbagai macam  pola.  Tentunya  menjadi  bagian yang  tidak  dapat  dihindari.  Sengketa muncul  karena  adanya  perbedaan  antar masyarakat,  yang  menyebabkan  tujuan masing-masing  tidak  dapat  dijalankan. Perselisihan  yang  disebut  sengketa  lahir dari  hubungan.  Dalam  hal  ini,  hubungan yang  tercipta  antar  individu  hingga kelompok, tentu diiringi dengan awal mula, perubahan  dan  puncak  konflik.  Konflik tersebut  dapat  lahir  dari  hubungan  sosial, politik,  maupun  ekonomi.  Selain  itu, konflik-konflik yang hadir dalam masyarakat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam hubungan politik, ekonomi maupun sosial. Demikian pula yang menyebabkan timbulnya konflik di Kashmir.
Sebagai
wilayah yang dipersengketakan,  setidaknya  lebih  dari lima  dekade  rakyat  Kashmir  mengalami penderitaan,  karena  selama  itu  sudah menyebabkan terjadinya  kurang lebih tiga konflik  terbuka  yang  merenggut  tidak sedikit dari nyawa rakyat Kashmir.
Sengketa wilayah Kashmir ini penting untuk diteliti, karena menyangkut masalah perdamaian sekaligus keamanan internasional.  Mengingat  persaingan  antara kedua  negara  yang  terus  melakukan pengembangan  nuklir  di  negaranya,  tentu akan mempengaruhi keamanan internasional.  Terlebih  jika  sampai  terjadi perang  terbuka  hingga  keempat  kalinya. Konflik  wilayah  yang  terus  menerus  terjadi mengakibatkan  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia yang tidak juga selesai.  Untuk itu, artikel ini akan mencoba menganalisis terkait pelanggaran  HAM  yang  terjadi  dalam sengketa wilayah Kashmir.,
2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir pertama yang
digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx  menjelaskan  bahwa  kekuatan  dan kekuasaan  hadir  di  setiap  individu.  Jika kekuasaan tersebut dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat kelas atas yang memiliki kemampuan menciptakan kebijakan.  Kelompok  masyarakat  (kelas bawah/proletar)  yang  tidak  terlibat  dalam proses pembentukan kebijakan akan selalu dirugikan.  Marx  juga  menjelaskan  hal  ini terjadi karena kelas bawah sering mengalami externalisasi dalam pembentukan kebijakan. Keuntungan yang didapatkan  oleh  kelas  atas  dan  keruigian yang  dialami  oleh  kelas  bawah  ini  yang disebut sebagai konflik. Kehadiran konflik semakin  nyata  karena  fungsi  masyarakat hadir  hadir  melayani  kelas  atas  (Karyn  S Krawford, 2009).
Artikel  ini  akan  menggunakan  teori  ini untuk  menjelaskan  sejarah  terjadinya konflik  Kashmir  serta  pelanggaran  HAM yang  terjadi pada  masyarakat  sipil selama konflik  ini  berlangsung.  Teori  tersebut adalah  teori  konflik  dari  Karl  Marx,  yang muncul pada abad ke-18 dan 19. Teori ini dimaknai  sebagai  sebuah  respons  dari munculnya  revolusi,  demokratisasi  dan industrialisasi.  Teori  ini  juga  menjadi jawaban bagi teori fungsionalisme struktural  yang  memberikan  sedikit  ruang bagi  fenomena  konflik  dalam  masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian lebih. (Raho  2007).
Teori  konflik  berusaha  menganalisis alasan  di  balik  terjadinya  pelanggaran peraturan atau perilaku menyimpang dalam masyarakat.  Pelanggaran  peraturan  dan perilaku menyimpang tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi  kekuasaan.  Ketidakseimbangan distribusi kekuasaan tersebut terjadi karena adanya  kelompok  elit  tertentu  yang memegang kendali. Mereka bahkan memiliki kuasa untuk menciptakan
peraturan,  terlebih  aturan-aturan  yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
menguntungkan  kelompoknya  (Turner, 1998).  Teori  ini  akan  digunakan  untuk menganalisis  apa  yang  melatar  belakangi terjadinya pelanggaran HAM selama terjadi sengketa  Wilayah  di  perbatasan  Kashmir. Melalui  teori  ini  penulis  juga  akan menjelaskan  bahwa  konflik  yang  terjadi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang kemudian mendorong hadirnya pelanggaran HAM
Selain  menggunakan  teori  konflik, penulis  juga  menggunakan  konsep  Hak Asasi  Manusia  (HAM),  yang  mana menitikberatkan
pada upaya menumbuhkan perasaan
saling menghargai, menghormati dan membimbing  perilaku  antar  sesama. Munculnya HAM merupakan bukti bahwa manusia sadar akan pentingnya pemberian kebebasan sekaligus batasan dalam kehidupan  bermasyarakat.  Hak  Asasi Manusia  melekat  pada  manusia  sebagai individu.  Di  samping  itu,  mereka  juga dikarunia  akal  dan  hati  nurani  yang  dapat membimbing mereka untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut dan menghormati  milik  orang  lain.  Miriam Budiardjo  menegaskan  pula  bahwa  Hak Asasi  Manusia  merupakan  hak  yang diperoleh  sejak  lahir  dan  dibawa  oleh manusia dalam kehidupannya di masyarakat. (Radjab 2002, 7).
Adapun beberapa unsur-unsur penting  dalam  konsep  HAM, yaitu  hak untuk milik pribadi, hak untuk menentukan pilihan  pribadi  (kepercayaan,  politik,  dan ekonomi),  dan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan hukum (Umar, 1992). Dalam buku Grounding  for  the  Metaphysics  of Morals ,  Immanuel  Kant  menjelaskan mengenai  tiga  macam  hak  utama  yang dimiliki  oleh  setiap  individu.  Hak-hak tersebut  meliputi  beberapa  hal  berikut:  a) hak  berpikir  dan  menentukan  pilihan sendiri; b) hak otonomi atas dirinya; dan c) hak  untuk  dihargai  dan  menawarkan bantuan  untuk  sesama  (Kant  1993,  36). Hak  Asasi  Manusia  bersifat  esensial  dan
melekat pada setiap individu, namun tidak lagi  berlaku  di  dalam  Konflik  Kashmir. Pasalnya, tindakan pelanggaran HAM pada masyarakat Kashmir telah merenggut hak- hak  mereka  dan  menjerumuskan  dalam hidup  yang  penuh  ketakutan.  Hal  ini semakin  diperparah  dengan  penggunaan senjata  kimia  oleh  pemerintah  India. Senjata  kimia  tersebut  digunakan  sebagai media kekerasan pada masyarakat Kashmir yang  mana  terjadi  pada  tahun  2016. Tindakan  pemerintah  India  tersebut  jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum internasional. Tindakan ini juga menimbulkan efek psikis bagi masyarakat, di  mana  mereka  mengalami  ketakutan berlebih,  bahkan  ketika  hidup  di  tanah kelahirannya  sendiri.  Hal  ini  terjadi khususnya kepada masyarakat yang mendiami wilayah
India ( India Administeres  Kashmir ).  Konflik  yang berkepanjangan hingga krisis kemanusiaan ini paling banyak merugikan masyarakat di wilayah Jammu-Kashmir.
Konsep Hak Asasi Manusia merupakan  konsep  yang  tepat  untuk melihat pelanggaran yang terjadi kehidupan masyarakat sipil yang menempati  wilayah  Kashmir.  Kehidupan masyarakat
tersebut
selama berlangsungnya  konflik  antara India dengan  Pakistan  dikatakan  jauh  dari  kata aman. Segala hal mengenai hak dasar milik masyarakat yang mendiami Kashmir telah dilanggar  oleh  masyarakat  dari  luar Kashmir  dan  aparat  yang  berkonflik  di wilayah tersebut.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  untuk  menganalisa  bentuk- bentuk  pelanggaran  HAM  di  konflik perbatasan  Kashmir.  Penelitian  kualitatif digunakan  sebab  penelitian  ini  ditujukan untuk  menganalisis  permasalahan  sosial dan  kemanusiaan.  Penelitian  kualitatif  ini mencoba  menjelaskan  proses  terjadinya
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
sebuah  fenomena.  Sehingga  penelitian kualitatif  ini  memiliki  penjelasan  yang bersifat  deskriptif.  Dengan  kata  lain, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menelaah  dan  mendeskripsikan  masalah yang  dibahas.  Maka,  penulis  mencoba menuliskan,  menganalisa  dan  memahami keadaan  terkini  terkait  permasalahan Kashmir  melalui  berbagai  sumber  data sekunder yang tersedia. Data-data sekunder tersebut  dikumpulkan  melalui  teknik penelitian  kepustakaan  ( library  research ). Sumbernya  dapat  berupa  artikel,  buku, laporan penelitian, serta berbagai liputan di media cetak seperti majalah ataupun koran.
Penelitian
dilakukan untuk mengungkapkan atau mendapatkan gambaran  mengenai  topik  yang  menjadi pembahasan dalam artikel ini, dalam hal ini ialah  bentuk  pelanggaran  HAM  yang terjadi konflik perbatasan Kashmir.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Sejarah Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir
India  merupakan  negara  di  kawasan Asia  Selatan  yang  pernah  menjadi  daerah kolonialisme Inggris. Kolonialisme tersebut berawal  dari  hubungan  perniagaan  sejak tahun 1600 antara kedua negara. Hubungan perniagaan  tersebut  dilakukan  melalui English East India Company (EIC) (Carter Center,  2002).  Seiring  berjalannya  waktu, Inggris  mengambil  alih  kekuasaan  India dan berbalik arah, yang awalnya memiliki tujuan untuk  berdagang  menjadi  menjajah (Welch, 2011). Penjajahan Inggris di India memiliki  dampak  positif  dan  negatif. Secara positif, penjajahan tersebut meninggalkan  warisan  berupa  prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat di India. Berbagara  prasarana  tersebut  membantu dalam berbagai aspek, mulai dari administrasi, sosial-ekonomi, politik hingga  kebudayaan.  Sedangkan  Dampak negatifnya  yaitu  terjadinya  disintegrasi
masyarakat  India  dalam  berbagai  sektor, seperti  sosio-politik,  ekonomi  hingga budaya,  yang  kemudian  menyebabkan konflik dan persengketaan. Masalah tersebut menjadi salah satu faktor pendorong  terbentuknya  entitas  politik baru  dengan  batas-batas  yuridiksinya sendiri,  yang  kemudian  diberi  nama Pakistan.  Dengan  munculnya  negara  baru tersebut, maka perpecahan India ini lantas menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut memicu terjadinya  konflik  perebutan  wilayah, yakni Kashmir (Hari Ram Gupta, 1968).
Sengketa  wilayah  Kashmir  ini bermula  ketika  masyarakat  Muslim  di India  membangun  negara  sendiri  yaitu Pakistan.  Sengketa  tersebut  berkaitan dengan wilayah
Kashmir yang penduduknya  mayoritas  Muslim  tetapi pemimpinnya  seorang  Hindu  (Mashad, 2004). Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir sebagai wilayah dari Negara
Kepangeranan  ( Indian  Princely  States ) diberikan pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian dari India  atau  Pakistan.  Awalnya  Hari  Singh selaku pemimpin wilayah Kashmir, berpikir  untuk  tidak  bergabung  dengan salah satu negara dan  menciptakan negara baru.  Namun,  sebagai  syarat  permohonan bantuan militer dari India, Hari Singh harus menandatangani Instrument  of  Accession , konsekuensinya adalah Kashmir dinyatakan masuk ke dalam bagian integral India.  Pada  tanggal  22  Oktober  1948  M dinyatakan bahwa wilayah Kashmir masuk sebagai  wilayah  India.  Pernyataan  ini disampaikan oleh Hari Singh di hari yang sama,  bahkan  tanpa  persetujuan  dari penduduknya (Terj Eva Y. N. dkk, 2002). Terkait  dengan  tindakan  Hari  Singh  yang tidak mempertimbangkan mayoritas penduduk,  akhirnya  sengketa  Kashmir menjadi  permasalahan  yang  berlarut-larut dan  pelik.  Hal  tersebut  dikarenakan keputusan tersebut membuat rakyat Kashmir  yang  mayoritas  Muslim  marah
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
dan  melakukan  pemberontakan.  Tetapi, dalam pemberontakannya, muslim Kashmir  pro-Pakistan  dapat  dipukul mundur  oleh  tentara  India  sampai  ke daerah yang saat ini disebut Asad Kashmir. Konflik  wilayah  antara  India  dengan Pakistan  ini  terus  berlangsung,  ditambah dengan aksi saling mengancam dari kedua negara  yang  terus  dilakukan.  Hal  tersebut bahkan  menimbulkan  perang  sebanyak empat  kali  secara  berturut-turut,  yaitu tahun 1947 (pemisahan India-Pakistan dan menjadi  konflik  pertama),  1965  (perang India-Pakistan  kedua),  1971  (Kelahiran Bangladesh), dan tahun 1999 (Perseteruan Kargil)(Hari Ram Gupta, 1968).
PBB  telah  mengeluarkan  resolusi yang  menyatakan  India  maupun  Pakistan telah memiliki kuasa masing-masing yang setara atas wilayah di Kashmir (Makhijani, 2002).  Sebagaimana  Pakistan  memiliki kuasa  atas  wilayah  Azad  Kashmir. Sementara India memliki Jammu-Kashmir dan  beberapa  wilayah  lainnya  yang didominasi  oleh  penduduk  Muslim.  Akan tetapi,  permasalahannya  adalah  penduduk Muslim  tersebut  lebih  memilih  berada  di bawah  pemerintahan  negara  Pakistan daripada  India  (Council  of  Foreign Relations,  2019).  Namun,  resolusi  yang dikeluarkan  oleh  PBB  tidak  juga  berhasil dalam  menyelesaikan  sengketa  wilayah antara  kedua  negara  India  dan  Pakistan. Konflik  Kashmir  semakin  mengalami eskalasi hingga menjadi sorotan internasional  pada  bulan  Januari  1948, namun  kemudian  kasus  tersebut  mereda setelah  muncul  indikasi  bahwa  kedua negara  yakni  India  dan  Pakistan  mulai cenderung  menyelesaikan  permasalahan sengketa  Kashmir  lewat  diplomasi  dan dialog bilateral (Pribadi, 1999).
Kashmir  menjadi  wilayah  yang diperebutkan oleh kedua negara  India dan Pakistan  dikarenakan  secara  geografis, Kashmir  memiliki  banyak  kelebihan  dan keunikan.  Kashmir  merupakan  wilayah yang secara geografis memiliki keunggulan
yakni letaknya yang strategis  (Raza, 2017). Letak  geografis  Kashmir  sangat  strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa  negara  besar.  Negara  Jammu- Kashmir  berbatasan  di  sebelah  utara dengan  Rusia  dan  China.  Sementara sebelah  timur,  ia  berbatasan  dengan  Tibet beserta  China  Sinkiang.  Kemudian  di sebelah  barat  berbatasan  dengan  Pakistan dan  Afghanistan  serta  di  selatan  dengan India.  Selain  wilayahnya  yang  strategis, Kashmir dianugerahi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah (Shah, 2019). Sehingga  wilayah  Kashmir  memiliki beragam daya tarik yang luar biasa dengan sajian pemandangan yang indah. Topografi wilayahnya yang didominasi oleh pegunungan  dan  lembah  juga  masih  asri dan menambah keindahan Kashmir.
Wilayah  ini  bahkan  dialiri  oleh  sungai- sungai  besar  yakni  Sungai  Indus,  Jhelum dan Zanskar. Sungai Indus yang mengaliri Kashmir  sendiri  memiliki  aliran  yang mencapai  wilayah  Pakistan.  Hal  ini menjadi  nilai  tambah  bagi  India  yang menguasai wilayah Kashmir.
Selain keindahan wilayahnya, Kashmir juga memendam kekayaan tambang berupa logam mulia, yakni emas. Di  samping  itu,  Kashmir  juga  kaya  akan hasil bumi lainnya seperti batu delima serta zamrud yang kemudian berkontribusi bagi perekonomian  India  (86  Tahun  Konflik Kashmir,  2017).  Potensi-potensi  itulah yang  menjadi  salah  satu  alasan,  mengapa wilayah  Kashmir  menjadi  wilayah  yang diperebutkan.
Singkatnya,  sejarah  perseteruan kedua  negara,  India  dan  Pakistan,  dapat lihat  dari  penjelasan  berikut  (Konflik Pakistan-India: Sejarah yang Berawal Dari Perebutan 1 Wilayah, 2019):
Pertama ,  konflik  1947-1948  yang berisi  awal  mula  konflik  dua  negara tersebut.  Perselisihan  mulai  terjadi  tidak lama setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada dua negara, India dan Pakistan,  pada  tahun  1947.  Perang  besar
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
dimulai  dua  bulan  setelah  kemerdekaan mereka,  yakni  pada  Oktober  1947. Sebelumnya,  perselisihan  di  antara  dua negara  ini  telah  memakan  korban  kurang lebih  500  ribu  jiwa,  serta  menyebabkan gelombang pengungsi dengan jumlah yang sama.  Dengan  adanya  perang  besar  pada Oktober  1947,  maka  keadaan  wilayah tersebut  semakin  parah.  Ditambah  lagi dengan konflik antara masyarakat Muslim dan  pemerintah  Jammu-Kashmir,  yang mana  semakin  membuat  keadaan  semakin pelik. Maka, maharaja terakhir di Jammu- Kashmir,  Hari  Singh,  memohon  bantuan kepada India untuk menghentikan perlawanan  muslim  di  Jammu-Kashmir. India akan menyetujui hal tersebut apabila Jammu-Kashmir  menjadi  bagian  darinya. Perjanjian  yang  kemudian  menjadi  nyata tersebut  malah  menjadi  pemantik  perang selama dua tahun, yang kemudian berakhir melalui  gencatan  senjata  pada  awal  tahun 1949.
Kedua , Perang India-Pakistan pada April  1965  yang  mempermasalahkan mengenai  batas  wilayah  Kashmir.  Pada perang ini, Pakistan melancarkan serangan rahasia  ke  wilayah  Kashmir  pada  bulan Agustus  di  tahun  tersebut.  Kemudian dibalas  oleh  India  dengan  melewati perbatasan  internasional  di  Lahore,  yang kemudian  memicu  baku  tembak  antara Pakistan  dan  India.  Konflik  ini  akhirnya diakhiri dengan perundingan, di mana PBB hadir sebagai mediator.
Ketiga , Berdirinya Bangladesh sebagai  negara  independen  pada  tahun 1971.  Berdirinya  Bangladesh  menjadi sebuah  negara  melibatkan  konflik  dua negara.  Inilah  alasan  India  dan  Pakistan saling  menyerang  kembali,  sebab  pada waktu  itu  Pakistan  Timur  mendesak kemerdekaan  dari  Pakistan.  Konflik  ini kemudian  bertransformasi  menjadi  perang sipil  seiring  meningkatnya  ketegangan antar  pihak  yang  terlibat.  Sekitar  sepuluh juta orang kabur ke India. Hal inilah yang membuat India merasa memilik hak untuk
melakukan  intervensi  dalam  perang  sipil yang  terjadi  di  Pakistan.  Intervensi  India tersebut  menyebabkan  sekitar  90  ribu tentara  Pakistan  menjadi  tahanan  mereka, yang kemudian mendorong militer Pakistan bertekuk lutut dalam Pertemuan di Dhaka.  Pada  akhirnya  Pakistan  Timur mendapatkan  kemerdekaannya  pada  6 Desember 1971 dengan nama Bangladesh. Tiga  tahun  kemudian,  Pakistan  baru mengakuinya sebagai sebuah negara.
Keempat , Kehadiran Pejuang Muslim 1989. Kebencian muslim terhadap pemerintah  serta  masuknya  milisi  di Kashmir  pasca  keluarnya  Uni  Soviet  dari Afghanistan  mendorong  pecahnya  konflik pada 1989. Pada kondisi tersebut, Pakistan sendiri memberikan dukungan ‘diplomatik dan  moral’  terhadap  gerakan  yang membenci  pemerintah  India  tersebut. Sehingga  India  di  satu  sisi  menuduh Pakistan memberikan pelatihan dan mempersenjatai kelompok separatis tersebut. Kemudian, sentiment anti-India di wilayah  Kashmir  berubah  dari  sekadar pergerakan nasionalis menjadi keagamaan.
Kelima ,  Konflik  Kargil  1999.
Perselisihan  India  dan  Pakistan  kembali berlanjut  pasca  serangan  udara  dari  India. Serangan  udara  yang  dilancarkan  oleh India ditujukan untuk melawan milisi yang didukung  oleh  Pakistan  pasca  mereka memasuki  wilayah  Kargil  yang  berada  di bawah  pemerintahan  India.  Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1999. Serangan demi  serangan  berubah  menjadi  perang antara  India dan Pakistan, hingga puluhan ribu  orang  memilih  meninggalkan  garis perbatasan. Kompleksitas konflik semakin diperparah  dengan  peristiwa  kudeta  PM Nawaz  Sharif  oleh  Jenderal  Pervez Musharraf.
Keenam ,  Serangan  Berdarah  ke Politisi  tahun  2001  yang  mana  merenggut 38  nyawa.  Serangan  ini  dilancarkan  di Dewan  Srinagara  pada  Oktober  2001  di wilayah Kashmir, India. Sebulan kemudian,  serangan  lainnya  kembali
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
dilancarkan. Kali ini terjadi baku tembak di Gedung  Parlemen  di  India.  Peristiwa menewaskan 14 korban jiwa. Alhasil India mengarahkan tanggung jawab dan kesalahan  kepada  Pakistan.  Selain  itu, India  juga  memperketat  penjagaan  di perbatasan  Kashmir,  yang  mana  memicu reaksi dari Musharraf.
Dilihat  dari  teori  konflik  yang  di kemukakan  oleh  Karl  Marx  maka  kasus persengketaan wilayah Kashmir
merupakan konflik yang muncul berdasarkan terjadinya pelanggaran peraturan  yang  di  buat  oleh  PBB  sebagai upaya  perdamaian  antara  India  dan Pakistan.  Dimana  konflik  yang  terjadi  di Kashmir  juga  melibatkan  tentang  siapa yang  paling  berkuasa  atas  wilayah Kashmir.
Dalam  mencapai  tujuannya  baik India  maupun  Pakistan  berusaha  untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan hal itu  menimbulkan  terjadinya konflik  yang berkepanjangan  dan  tidak  kunjung  selesai karena  India  dan  Pkistan  berusaha  untuk terus menjaga dan meningkatkan posisinya dan  memelihara  dominasinya.  Dimana kedua  belah  pihak  baik  India  maupun Pakistan dilaporkan terlibat tembak menembak  di  daerah  perbatasan  yang terletak  di  wilayah  Kashmir  yang  di persengketaan.
Penyebab  terus  terjadinya  konflik diantara  kedua  Negara  tersebut  juga  di dasarkan oleh dua faktor utama berikut:
a. Faktor agama Konflik  Kashmir  disebabkan  oleh adanya persoalan agama. Pakistan mengklaim bahwa mayoritas muslim yang berada  di  Kashmir  merupakan  bagian Pakistan, sebab negaranya sendri merupakan  gabungan  berbagai  etnis. Sementara  India  juga  menyampaikan klaim yang hampir sama, di mana mereka menyatakan  bahwa  di  Kashmir  juga terdapat komunitas Hindu yang tergabung dengan India (Icha, 2012).
b. Faktor Perbatasan
Konflik di Kashmir semakin memanas  tatkala  masyarakat  Kashmir mengekspresikan kepentingan mereka sebagai bentuk nasionalisme atas Kashmir. Kelompok  separatis  di  Kashmir  ini  ingin mendirikan negaranya sendiri dan terlepas dari  India.  Kemarahan  mereka  semakin dipancing  dengan  tindakan  represif  dari pemerintah India. Tindakan represif pemerintah India tersebut juga memunculkan celah intervensi bagi Pakistan.  Dengan  masuknya  pihak  ketiga dalam  konflik  tersebut,  kompleksitas konflik  semakin  meningkat.  PBB  telah berusaha  menyelesaikan  konflik  Kashmir dengan  cara  damai,akan  tetapi  baik  India maupun Pakistan tidak menjalankan referendum  tersebut.  Dengan  demikian, perdamaian tidak selalu menjadi akhir yang paling efektif bagi setiap konflik, mengingat  dua  perang  besar  kembali terjadi antara India dan Pakistan.

## 4.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kashmir
Kekerasan,  diskriminasi  hingga pembunuhan  merupakan  segelintir  contoh pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang terjadi di Kashmir sejak 1947 hingga hari  ini.  Selain  menimbulkan  krisis kemanusiaan,  konflik  di  Kashmir  juga menyebabkan  ketidakseimbangan  pada sektor ekonomi, sosial, hingga politik, baik di India maupun Pakistan. Hubungan India dan Pakistan yang memburuk dan diwarnai dengan  konflik  merupakan  salah  satu dampak dari konflik di Kashmir. Hubungan  yang  memburuk  ini  juga berdampak  terhadap  meningkatnya  aksi pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Konflik Kashmir  menjadi  sebuah  potret  krisis kemanusiaan,  di  mana  terjadi  berbagai pembunuhan, penyiksaan, penahanan illegal, vandalism, perusakan  rumah ibadah,  pembatasan  kegiatan  keagamaan, kekerasan  seksual,  hingga  pembatasan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
komunikasi  dan  internet.  Di  samping  itu, konflik  bersenjata  yang  berkepanjangan semakin memperburuk keadaan. Akhirnya masyarakat menjadi yang paling dirugikan dan  hidup  dalam  ketakutan  yang  berlarut- larut (OHCHR, 2018).
Pembatasan komunikasi yang dilakukan  pemerintah  India  pada  tahun 2016  membuat masyarakat Kashmir kehilangan akses untuk layanan seluler dan internet.  Pemerintah  India berdalih bahwa tindakan tersebut diambil untuk mencegah meluasnya gerakan separatis.  Akan tetapi, tindakan  pelanggaran  hak  tersebut  malah bertambah  dengan  adanya  pembatasan kebebasan  berekspresi,  yang  juga  berlaku bagi  media  dan  para  jurnalis.  Tindakan pembatasan  ini  juga  berlanjut  hingga pemberlakuan  jam  malam,  yang  tentunya mengganggu  aktivitas  masyarakat  di wilayah tersebut. Kegiatan belajar- mengajar  juga  terganggu  sehingga  hak anak-anak untuk belajar pun hilang. Hal ini disebabkan  oleh  sekolah-sekolah  yang ditutup  akibat  meningkatnya  kriminalitas seperti  penculikan.  Munculnya  beragam konflik di Kashmir juga disebabkan karena pemisahan wilayah.
Penggunaan hard  power yang melampaui
Hak Asasi Manusia, menyebabkan  pelanggaran  berat  pada Konflik Kashmir dapat terjadi. Perampasan Hak Asasi Manusia untuk
mengekspresikan  dirinya  dan  menentukan nasibnya,
pembatasan kebebasan beragama,  hukuman  tahanan  yang  di  luar peraturan, penahanan illegal hingga pembakaran  rumah-rumah  warga  sipil yang  dilakukan  oleh  pasukan  keamanan India merupakan bentuk krisis kemanusiaan karena ‘kekhawatiran’ negara akan  ancaman  pemberontak.  Kesadaran akan krisis kemanusiaan yang terjadi pada Konflik  Kashmir,  membuat  India  lantas memutus  koneksi  internet  dan  seluruh saluran  komunikasi  di  beberapa  wilayah Jammu-Kashmir. Hal ini tentunya ditujukan untuk menutup krisis
kemanusiaan  yang  telah  dilakukan  oleh pihak India.
Public  Safety  Act (PSA)  telah menahan lebih dari 1000 orang di wilayah Jammu-Kashmir dalam kurun waktu Maret 2016  hingga  Agustus  2017.  Selain penahanan paksa, pemenuhan hak kesehatan  juga  terhambat  dengan  adanya kerusuhan  tahun  2016. Jammu  Kashmir Coalition  of  Civil  Society (JKCCS) melaporkan  bahwa  kerusuhan  tersebut menyebabkan  sekitar  200  ambulans  tidak dapat  digunakan,  sebab  baik  pasukan keamanan  maupun  demonstran  merusak properti  tersebut  dengan  menyerampang. Hal  ini  menyebabkan  pasien-pasien  yang menderita luka parah tidak bisa memperoleh  perawatan  cepat  dan  layak. Sebab  tidak  ada  ambulans  yang  dapat mengantar  mereka  segera  ke  rumah  sakit ataupun  menyediakan  obat-obatan  yang memadai.  Penderitaan  yang  diderita  oleh masyarakat  di  Kashmir  tentunya  menjadi penderitaan sendiri. Sebab wilayah Pakistan maupun India yang lainnya tidak merasakan  hal  yang  persis  sama  dengan yang  dirasakan  oleh  masyarakat  di Kashmir. Fakta tersebut sangatlah menyedihkan. Apalagi mengingat penderitaan  tersebut  telah  berlangsung selama lebih dari lima dekade.
Penderitaan  masyarakat  Kashmir tidak  berhenti  dengan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  melainkan  diiringi  pula dengan  perampasan  hak  mereka  untuk bebas  dari  rasa  takut.  Perampasan  hak  ini menyebabkan mereka terpaksa mengungsi. Alhasil  sekitar  1.500.000  jiwa  korban Perang  India-Pakistan  melakukan  migrasi ke wilayah Pakistan. Jumlah mereka terus bertambah  mengingat  pecahnya  Perang India-Pakistan  yang  kedua  (1965)  serta ketiga (1971). Menurut Amnesty Internasional (London)  serta Asia  Watch (New  York,  Washington),  sekitar  71.204 jiwa telah tewas akibat perbuatan pasukan keamanan India. Sementara sekitar 29.651 orang  mengalami  luka-luka.  Mereka  yang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
tewas  dan  terluka  merupakan  masyarakat Kashmir.  Perbuatan  keji  tersebut  tidak berakhir  dengan  pembunuhan  maupun penganiayaan.  Aparat  bahkan  melakukan perusakan  harta  benda  milik  sipil,  yang menurut  klaim  mereka  disinyalir  sebagai pemberontak. Tragisnya, rentetan perbuatan tidak bermoral tersebut ditambah pula dengan kasus  pemerkosaan yang menimpa sekitar 7.613 perempuan di Kashmir.  Dengan  jumlah  korban  dan pelanggaran  yang  dapat  terhitung  sebagai pelanggaran HAM berat oleh kedua negara yang terlibat membuat konflik ini semakin menimbulkan kekhawatiran. Apalagi pasukan keamanan India seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka. Alhasil mereka melakukan kekerasan alih- alih  menciptakan  keamanan.  Mereka menembaki  para  demonstran,  menangkap mereka  yang  menurutnya  provokator, hingga  menjerumuskan  orang  ke  penjara tanpa pengadilan yang transparan (Mahnoor Wani Ms, Attiya Asim, 2017).
Tindakan-tindakan brutal dari pasukan  keamanan  tersebut  mendapatkan dukungan  dari  negara  melalui  Undang- undang  Kewenangan  Khusus  Angkatan Bersenjata. Peraturan tersebut memberikan kewenangan  untuk  mengambil  tindakan force  majeur .  Artinya  mereka  memiliki kebebasan  menciduk  maupun  menembaki sipil  apabila  mereka  tertangkap  atau dicurigai sebagai dalang dari aktivitas yang mengganggu  keamanan  dan  ketertiban.
Maka  tindakan  aparat  mendapat  validasi dan perwira tentunya terhindar dari hukum. Sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus pembunuhan  Sheikh  Zahid  Farooq  yang saat  itu  berusia  16  tahun.  Kejadian mengenaskan  tersebut  terjadi  pada  tahun 2010. Dua perwira yang membunuh Zahid tidak  mendapat  hukuman  sepantasnya meski  telah  membunuh  nyawa  tidak bersalah. Para aparat yang kebal hukum itu seolah  bebas  melakukan  tindakan  biadab dan dibiarkan begitu saja. Tindakan biadab ini  juga  terjadi  pada  Burhan  Wani,  yang
mana menjadi salah satu faktor pendorong munculnya protes di Jammu-Kashmir pada tahun  2016.  Gelombang  protes  ini  juga mendorong semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pihak pemerintah India. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah penggunaan senjata kimia untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Pada  9  Juli  2016,  tepat  satu  hari pasca  kematian  Burhan  Wani,  15  orang terbunuh dan sekitar 200 orang mengalami luka-luka  akibat  protes  yang  dilakukan oleh  masyarakat  sipil.  Korban  yang berjatuhan  merupakan  masyarakat  sipil yang  menjadi  korban  kekerasan  aparat selama  bentrok  terjadi.  Peristiwa  ini menambah  indeks  kematian  di  Jammu- Kashmir,  di  mana  terdapat  peningkatan kematian  sejumlah  83  jiwa  dibandingkan tahun  sebelumnya.  Selain  itu,  tahun  2016 menjadi  tahun  dengan  jumlah  insiden tertinggi  dalam  kurun  waktu  lima  tahun belakangan,  di  mana  ada  sekitar  322 insiden yang terjadi sepanjang tahun.
Berbagai macam pelanggaran HAM tersebut menyebabkan krisi kemanusiaan di wilayah perbatasan Kashmir (Mirza, 2019).
Krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  di Jammu-Kashmir disebabkan oleh berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, diantaranya:  pembunuhan,  penahanan tidak  sah,  penganiayaan,  pelecehan seksual, vandalisme, pembakaran, hingga pembatasan kegiatan keagamaan, larangan komunikasi dan internet, dan lain sebagainya.
Kasus persengketaan wilayah
Kashmir merupakan konflik yang muncul berdasarkan terjadinya pelanggaran peraturan yang di buat oleh PBB sebagai upaya  perdamaian  antara  India  dan Pakistan.  Dimana  PBB  telah  berusaha menyelesaikan  konflik  Kashmir  dengan cara damai,akan tetapi baik India maupun Pakistan  tidak  menjalankan  referendum
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
tersebut. Oleh karena itu jalan perdamaian merupakan cara yang tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir  antara  India  dan  Pakistan, mengingat jalan damai tidak menghentikan terjadinya dua perang besar lainnya di Kashmir.
Konflik yang terjadi di Kashmir juga melibatkan  tentang  siapa  yang  paling berkuasa  atas  wilayah  Kashmir.  Dalam mencapai  tujuannya  baik  India  maupun Pakistan berusaha untuk saling menjatuhkan  satu  sama  lain  dan  hal  itu menimbulkan  terjadinya  konflik  yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai karena India dan Pakistan berusaha untuk terus menjaga dan meningkatkan posisinya  dan  memelihara  dominasinya. Konflik Kashmir  semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini  berusaha  untuk  membentuk  negara tersendiri,  pisah dari  dominasi  India.  Jika dilihat  secara  teritorial,  Kashmir  berada dibawah  otoritas  pemerintah  India.  Akan tetapi,  masyarakat  Kashmir  menderita akibat  tindakan  India  yang  begitu represif.  Sehingga  Pakistan  mendapat celah untuk melakukan intervensi. Maka, konflik  di  Kashmir  semakin  runcing karena  melibatkan  3  kelompok,  yakni kelompok  Nasionalis  Kashmir  yang berusaha  mendirikan  Negara  Kashmir Jammu-Kashmir Liberation Front, kelompok  irredentis  yang  pro  Pakistan Hizbul  Mujahidin  Jammu-Kashmir, yang berkendak  bergabung  dengan  Pakistan, serta kelompok irredentis, pro India yang berkehendak  bergabung  dengan  India. Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu  kasus  sengketa  ini  terus  meluas. Sengketa  yang  meluas  menyebabkan terjadinya  perang  antar  pihak  yang bersengketa.  Dalam  hal  ini  India  dan Pakistan.  Adapun  persoalan  perang merupakan  salah  satu  penyebab  konflik perbatasan yang umumnya terjadi.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Wilayah  Kashmir  yang  dinobatkan sebagai tempat paling berbahaya di dunia, ternyata  menyimpan  kelimpahan  dan keindahan  alam  yang  menarik  minat berbagai  pihak.  Letak  geografis  yang strategis  hingga  kandungan  logam  mulia dan batu berharganya menambah daya tarik Kashmir.  Wilayah  yang  berada  di  bawah kaki  Gunung  Himalaya  ini  merupakan wilayah  yang  terbagi  ke  dalam  tiga administrasi  pemerintahan  di  bawah  tiga negara,  yakni  India,  Pakistan  dan  China. Jammu-Kashmir merupakan wilayah India. Sementara Jammu-Ladakh serta  Kashmir- Pakistan  masuk  ke  wilayah  China  dan Pakistan.  Akan  tetapi,  di  antara  ketiga bagian wilayah Kashmir, Jammu-Kashmir merupakan wilayah yang paling kontroversial  sebab adanya gerakan untuk menuntut kemerdekaan  yang mengundang sejumlah  konflik  vertikal  yang  bersifat domestik hingga perang antar negara.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku:
Abdullah,  M.  n.d. Masalah  Kashmir  1947- 1956. Jakarta:  Information  Service  of
India.
Adolf,  Huala.  2006. Hukum  Penyelesaian
Sengketa Internasional. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Amal  Hamzah.  2002. Dunia  Sekitar  Kita,
Pakistan India . Jakarta: PT. Jambatan. Anwar, Chairul. 1998. Hukum Internasional, Pengantar  Hukum  Bangsa-Bangsa . Jakarta: Djambatan.
.
Council of Foreign Relations. 2019 (November). The  Future  of  Kashmir . Council of Foreign Relations.
Eva, Terj, et.al. 2002. Ensiklopedia Oxford: Dunia  Islam  Modern . Bandung:
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Mizan. Gupta, Hari Ram. 1968. India-Pakistan war 1965 . Delhi: Hariyana Prakashan.
Gupta, S. 1967. Kashmir a Study in India- Pakistan Relations . New Delhi:  The India Council of World Affair.
Jacob,  J.  T.  2008.  “China  and  Kashmir”. Illinois: Phoenix Publisher.
Kant, I. 1993. Grounding  for  The Metaphysic  of  Morals:  translated  by James  E.  Wellington). Indiana  Polis: Kackett Publishing Co.
Kant,  Immanuel. Grounding  for  The Metaphysic  of  Morals:  translated  by James  E.  Wellington). Indiana  Polis: Kackett Publishing Co., 1993.
Mashad, D. 2004. Kashmir Derita yang Tak Kunjung  Usai .  Jakarta  :  Pustaka  Al- Kautsar.
Musidi. 2012. India  Sejarah  Ringkas:  Dari Prasejarah Sampai Terbentuknya Bangladesh .  Yogyakarta:  Universitas
Sanata Dharma.
Acuan artikel dalam website:
BBC News. n.d. “The Future of Kashmir”.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl /hi/south_asia/03 /kashmir_future/html/default.stm diakses pada 18 Juni 2020.
BINUS  University.  2017.  “86  Tahun
Konflik Kashmir”.
http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/0
2/86-tahun-konflik-kashmir/ diakses
pada 18 Juni 2020.
Carter  Center,  T.  2002. The  Kashmiri Conflict: Historical  and Prospective Intervention Analyses . www.cartercenter.org
Khan,  H.  U.  &  Ali.  2019.  “A  Historical
Overview  of  Indo-Pak  Conflicts  and Its  Impacts  on  their  Relations”.
European  Academic  Research,  Vol.7, No.8, pp. 4333-4343.
http://www.euacademic.org/ .
Kompas . 2019.  “Konflik  Pakistan-India: Sejarah  yang  Berawal  Dari  Perebutan 1 Wilayah”. https://internasional.kompas.com/rea d/2019/03/02/13183501/konflik- pakistan-india-sejarah-yang-berawal- dari-perebutan-1-wilayah?page=all diakses pada 18 Juni 2020.
Krawford, Karyn S. 2009. Power in Society –  Marx  Conflict  Perspective  &  Elite Theory .
Makhijani,  A.  2002  (September).  “Short History of Kashmir Dispute”.
https://ieer.org/resource/south- asia/short-history-of-kashmir- dispute/ diakses pada 18 Juni 2020.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1

## Natarajan,  Swaminathan.  2020  (June).
Konflik  China-India:  Ada  apa  di balik  bentrokan  militer  India  dan China?
BBC News Indonesia.
https://www.bbc.com/indonesia/duni
a-53074107 .
Pakistan  India  Peoples  Forum  for  Peace and  Democracy.  2017. Why  Are People  Protesting  in  Kashmir? www.parhlo.com .
OHCHR. 2018. Report on the Situation of Human Rights in Kashmir:
Developments in the Indian State of
Jammu  and  Kashmir  from  June
2016  to  April  2018,  and  General Human  Rights  Concerns  in  Azad Jammu  and  Kashmir. Jenewa: Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights.
Office of the Historian. n.d.. “The India-
Pakistan War 1965”. https://history.state.gov/milestones/ 1961-1968/india-pakistan-war
diakses pada 18 Juni 2020.
Pribadi,  J.  1999. Kashmir  dan  Timor Timur:  Peran  PBB .  Bogor: Yayasan Pustaka Grafiksi.
Radjab,  S.  2002. Dasar-dasar  Hak Asasi Manusia. Jakarta: PBHI.
Raho,  B.  2007. Teori  Sosiologi  Modern.
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Raza,  M.  M.  2017  (Juli).  The  Strategic
Dimensions  of  The  Kashmir  Issue
IDR: Indian  Defence  Review.
http://www.indiandefencereview.co m/the-strategic-dimensions-of-the- kashmir-issue/ diakses  18  Juni 2020.
Shah,  S.  A.  2019  (Maret).  “Kashmir  is
Rich in Natural Resources”. http://www.risingkashmir.com/new
s/kashmir-is-rich-in-natural- resources diakses 18 Juni 2020.
Starge,  J.G.  2008. Pengantar  Hukum Internasional (edisi  ke-10).  Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Sudarson.  2004. Pengantar  Ilmu  Hukum .
Jakarta: Rineka Cipta.
Turner,  J.  H.  1998. The  Structure  of Sociological  Theory. Belmont,  CA:
Wadsworth.
Welch,  J.  P.  2011. The  British  Raj  and India:  British  Colonial  Influence: 1612 - 1948 . https://www.researchgate.net/public ation/272383606 .
Wani,  Mahnoor  &  Attiya  Asim.  2017. “India Occupied Jammu & Kashmir Human Rights  Report  2016  Indian Occuied  Jammu  &  Kashmir”. http://kashmirvalley.info/human- rights-report-2016- indian- occupied- jammukashmir/#.W037u9IzbMw diakses pada 18 Juni 2020.