## REFORMULASI HUKUM ARAB ERA FORMATIF ISLAM
Oleh: Akmal Bashori
Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) UNSIQ Email: akmal_ashter@yahoo.co.id

## Abstrak
Penampilan  Islam  yang  ramah,  simpatik,  santun  dan  murah  senyum  adalah perwujudan  dari  praktik  hukum  Islam  yang  bersifat  ‘humanis’.  Hal  terlebut terlihat  dalam  proses  dialog  yang  sangat  panjang  antara  adat  dengan  wahyu bahkan—tarik  tambang  antar  keduanya—berebut  supremasi  dan  tidak  mengenal finalitas.  Hal  itu  bukan  merupakan  pemaksaan  tata  nilai  yang  doktriner  yang dilakukan oleh nabi, akan tetapi lebih kepada ‘pengkajian ulang’ terhadap tradisi pra-Islam,  di  samping  melakukan  reformasi  tata  kerja  tidak  aqliah  (rasional) menuju  pola  berfikir  (hukum)  dan  tata  kerja  yang ‘aqliah .  Oleh  karena  itu  al- Qur`an sebagai wahyu dan kitab hukum, di dalamnya terdapat tawaran perbaikan yang  berupa  pembatalan  dan  perubahan  (hukum)  sarat  dengan  idiom-idiom  yang bersifat antropologis-sosiologis.
Kata kunci : Reformulasi, tradisi, epistemologi, hukum Islam

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  —dikenal  di  beberapa bagian dunia sebagai Muhammadan law — adalah  sekumpulan  peraturan  tentang ekspresi  praktis  keyakinan  religious  dan aspirasi  muslim.  Ketundukan  total  dan tanpa  syarat  kepada  kehendak  Allah adalah  ajaran  fundamental  Islam  dan hukum  diasosiasikan  dengan  agama merumuskan  kehendak  Allah  melalui kode komprehensif perilaku yang meliputi semua aspek kehidupan (Coulson, 1968 : 54). Dalam hal praktik ritual, seperti sembahyang, puasa, sedekah,  haji,  topic-topik  mengenai makanan yang diperbolehkan dan tatacara  berpakaian  serta  etiket  social pada  umumnya  adalah  vital  dan  bagian terpadu  dari  sistem  sebagaimana  topik-
topik  yang  secara  ketat  yang  semuanya itu  dipandang  sebagai  hukum  dalam pengertian Barat.
Semua itu, tidak muncul  begitu saja dari    ruang    hampa,  karena  tidak  ada gagasan baik  yang terlembagakan dalam bentuk  agama  maupun  ideologi-ideologi sekuler  yang  muncul  tanpa  sebab. Kemunculan  suatu    gagasan    pasti diawali    dengan    serangkaian    peristiwa yang    melatar-belakanginya.    Islam sebagai  suatu agama juga tidak terlepas dari aksioma tersebut. hukum Islam juga lahir  dari  serangkaian  dialog  antara keabadian  firman  Allah  yang  universal dan eternal dengan  kondisi  sosial  dan aktual  di  Bumi  (Arab)    empat    belas abad    yang    lalu.  Oleh    karena    itu gambaran    situasi    dan    kondisi
masyarakat  Arab  pra-Islam  menjadi sangat  penting  untuk  dikaji  agar  dapat dilihat  sejauh  mana  dialog  yang  terjadi, serta  seperti  apa  bentuk  akhir  dari  hasil dialog  tersebut.  Di  samping  itu  peran nabi  sebagai  pembawa  berita  sekaligus penafsir  menjadi  sangat  urgen,  oleh sebab  itu  keterlibatan  akal  tak  mungkin dihindarkan.
Berpijak  dari  hal  di  atas,  maka permasalahannya    bagaimana    refleksi ketika  Islam  yang  sudah  diturunkan menjadi  suatu  agama  harus  mempunyai seperangkat aturan-aturan.
Pertanyaannya  adalah  apakah  prinsip- prinsip  dialogis  itu  akan  tetap  dijadikan model  dalam  legislasi  Hukum  Islam pada  saat  itu?  Bagaimanakah  bangunan hukum  Islam  pada  saat  itu?  Apakah diturunkannya  al-Qur`an  sebagai  respon social ataukah hukum Tuhan?
Pendekatan    yang  digunakan    dalam paper    ini  adalah  pendekatan  historis yang  kemudian  akan  diramu  dengan pendekatan sosiologis.
Pendekatan
historis ini digunakan untuk mengelaborasi keadaan dan
perkembangan  interaksi  hukum  Islam dengan ruang-ruang budaya yang melingkupinya.
Sementara itu, pendekatan sosiologis akan
dimanfaatkan  untuk  mempertajam  dan meneropong  keadaan  masyarakat  pada masa Rasulullah.
B. Hasil Temuan dan Pembahasan

## 1. Menyibak  Geneologi  Hukum Islam
Suatu  agama,  baik  yang  mengaku sebagai  agama  wahyu  maupun  bukan, tidak  bisa  lepas  dari  pengaruh  situasi asal-usul yang kompleks. Konsep tentang  tradisi  telah  dibawa  jauh,  dan ajaran-ajaran tradisional diekspresikan dalam  tradisinya  secara  total.  Secara pasti  adalah  apa  yang  diambil  tempat selama  penggunaan  sejarah  manusia belakangan  ini.  Dalam  dunia  Arab  pra- Islam  tiap  agama  adalah  juga  pusat  atau awal tradisi,  yang memperpanjang prinsip- prinsip  agama  terhadap  wilayah-wilayah yang  berbeda.  Tidak  ada  tradisi  yang bermakna secara tepat traditio, sebagaimana  istilah  ini  digunakan  oleh katolikisme,  meskipun  ia  mencakup  ide tentang  transmisi  doktrin  dan  praktek yang  diilhami  yang  pada  akhirnya menampakkan  sifat  yang  diimplikasikan oleh traditio. Kenyataannya  kata  tradisi dihubungkan  secara  etimologis  dengan transmisi  dan  berisi  tentang  spektrum makna  gagasan  tentang  pengetahuan, praktek,  teknik,  hukum,  dan  bentuk  dan sejumlah  elemen,  baik  bersifat  oral maupun tertulis (Nasr, 68-69).
Paradigma  sebagian  masyarakat, Islam  dianggap  sebagai  agama    yang lahir  dengan    membawa    risalah    baru. Dalam    hal  ini,  Islam  dianggap    sebagai
sebuah    agama    yang  muncul  untuk merubah    seluruh  sistem  kebudayaan, khususnya Arab pra-Islam. Dalam konsep  yang  ada,  masa  pra-Islam seringkali dianggap sebagai masa kebodohan  (jahiliyyah).  Bila  jahiliyah terkait  dengan  sistem  etika  sosialnya yang  tidak  manusiawi,  mungkin    bisa dianggap    benar.  Akan  tetapi  bila jahiliyyah    ditujukan    untuk  seluruh sistem  budaya  yang  berkembang    di masyarakat  Arab, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab Kata al-jahl (jahil) terdapat dua pengertian. Pertama, al-Jahl lawan  dari  kata al-ilm yang  artinya mengetahui.  Ini  menyangkut  kaedaan akal.  Dan  lawan  dari  kata al-hilm yang artinya  sopan  santun,  ini  menyangkut kejiwaan dan perilaku (Quhtb, 1995: 53).
Dari  situ,  tidak  sepenuhnya  bisa dikatakan  bahwa  pra-Islam  dianggap sebagai  masa  jahiliyah  dengan  asumsi. Pertama ,  al-Qur`an  menantang  bangsa Arab dengan retorika untuk mendatangkan surat  yang  sepadan  dan  menyamai  al- Qur`an  (Q.S.Yunus  (10):  38.  Q.S.Hud (11):13).  Tantangan  ini  tentunya  tidak ditujukan  kepada  orang  lemah.  Dengan demikian tantangan al-Qur`an mengindikasikan bahwa masyarakat Arab telah berada pada tingkat kemajuan fantastik  dalam  stilistika,    epistemik, dan  peradaban,    sebagai    sebuah    sisi yang  menjadi  tema  tantangan  al-Qur`an.
Kedua ,  dalam  faktanya,  Islam  banyak mewarisi peninggalan-peninggalan bangsa Arab  serta  mengadopsi  sistem  (pranata) yang berkembang dikalangan mereka.
Dari fakta yang ada, banyak  budaya yang ada di masa pra-Islam diadopsi dan dipraktekkan oleh nabi  Muhammad. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  Islam  lahir tidak dalam rangka menghilangkan seluruh kebudayaan yang berkembang  dan dijalankan    oleh  masyarakat    Arab  pra- Islam.    Nabi  Muhammad    banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan  hukum adat masyarakat Arab, sehingga  memberi  tempat  bagi  praktek hukum  adat  di  dalam  sistem  hukum Islam (Khadduri, 2002: 19)
Namun  celakanya  banyak  kalangan kurang  obyektif  dalam  melihat  masa  lalu, banyak  para  sejarawan  ( mu`arrikhûn ) menjadikan gap antara  Islam  dan  tradisi Arab  pra  Islam  dengan  demarkasi  moral dan  ideologis  yang  sangat  kontras. Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat  jahiliyah,  kemudian  Islam datang  sebagai  juru  selamat yang membebaskan. Untuk beberapa hal, klaim tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi generalisasi ini telah memberikan  pengaruh  negatif  dalam menumbuhkan kritisisme sejarah.
Ketersambungan tradisi antara
masyarakat  pra  Islam  dan  pasca  Islam menjadi  fakta  sejarah  yang  terabaikan.
Akibatnya proses inkulturasi dan akulturasi  tradisi  Arab  pra  Islam  dengan Islam dianggap sebagai fakta sejarah yang tidak penting untuk dikaji. Atau, kalaupun dikaji, terkadang terjadi kekeliruan verifikasi dan penafsiran.
Kekeliruan dalam melakukan generalisasi  fakta  sejarah  ini  seringkali terlihat dalam bentuk klaim-klaim apologetik  yang  sering  muncul  dari kalangan  Muslim  puritan.  Islam  muncul sebagai  jawaban  atas  kondisi  masyarakat Arab  yang  jahiliyah.      Karenanya  dalam melakukan  penafsiran  sejarah  pun  tidak ada  pilihan  lain  kecuali  mengkontraskan antara  Islam  dan  pra  Islam  seperti mengkontraskan  warna  hitam  dan  putih. Islam  dianggap  sebagai    agama    yang komprehensif  dan  sempurna,  memiliki segala-galanya baik terkait dengan pranata sosial,  moral  maupun  ideologi.  Segala sesuatu  yang  ada  pada  masa  pra-Islam dianggap terhapus semua dengan kehadiran  Islam.  Islam  seakan-akan sebuah paket samawi yang muncul dalam ruang  hampa  dan  harus  dijadikan  titik awal  dalam  mengembangkan  segala bentuk  aturan  yang  menyangkut  pranata sosial.
Bahwa  Islam  adalah  agama  yang sempurna,  memang  tidak  diragukan. Tidak seorang pun bisa dikatakan sebagai Muslim yang baik jika masih menyisakan keraguan      atas  kesempurnaan    Islam.
Akan    tetapi    jika    klaim    kesempurnaan ini    sampai    pada    taraf  menafikan  arti penting  memahami  tradisi  pra-Islam, sama halnya dengan memanipulasi sejarah.    Padahal  Umar  bin  Khattab sendiri, sebagaimana dikutip Khalil Abdul Karim (1990 : 1) mengatakan bahwa Arab adalah  bahan  baku  Islam.  Artinya,  tradisi pra-Islam  ini  telah  banyak  diadopsi  dan kemudian  diintegrasikan  menjadi  bagian dari Islam baik yang terkait  dengan  ritus, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi,    hukum    dan    sebagainya. Dalam  hal  yang  menyangkut  ritual keagamaan,  misalnya  pelaksanaan  ibadah haji, umrah, pengagungan terhadap Ka’bah,  kesucian  bulan-bulan  haram  dan pertemuan  umum  pada  hari  Jum’at, merupakan  contoh-contoh ritus pra Islam yang  kemudian  diadopsi  oleh  Islam setelah  dilakukan  modifikasi  melalui ijtihad Nabi maupun wahyu al-Qur`an.
Al-Qur`an  adalah  kitab  suci  yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad  yang  “akomodatif”  terhadap hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat  Arab  pra-Islam.  Dalam  al- Qur`an  terdapat  tawaran  perbaikan  yang berupa pembatalan dan perubahan (Mubarak, et  al ,  2002  :  41).  Dalam konstruksi  yudisial  Islam  (baca:  fiqh), pada  bagian-bagian  tertentu  dapat  kita temui  praktek-praktek  keagamaan,  baik ubudiah maupun muamalah, yang
mengadopsi  pra-Islam.  Untuk  sekedar memberikan  ilustrasi,  berikut  ini  penulis akan  memaparkan  beberapa  contoh. Sebelum  kehadiran  Islam,  pembagian harta  pusaka  telah  dilakukan  arab  pra- Islam.  Dalam  tradisi  nenek  moyang mereka  terdapat  ketentuan  bahwa  anak yang  masih  kecil  (belum  dewasa)  dan perempuan  tidak  berhak  mendapatkan harta pusaka. Adapun persyaratan mendapatkan  harta  pusaka  pada  zaman Arab pra-Islam adalah hubungan kekerabatan ( al-Qarâbah ), karena perjanjian  kesetiaan  ( muhâlafah ),  adopsi ( tabanni ).  Dua  persyaratan  yang  pertama telah  diakomodasi  dalam  al-Qur`an,  dan hanya  terakhir  (adopsi)  yang  di  batalkan. Oleh  Allah  dalam  al-Qur`an  (al-`Ahzâb [33] : 4-5).
Tradisi penghormatan terhadap bulan-bulan  tertentu,  yang  dalam  al- Qur`an  disebut  dengan `arb’ata  hurum juga bermula dari tradisi masyarakat Arab pra-Islam.  Bulan-bulan  yang  dimaksud adalah  bulan  Dzulqa’dah,  Dzulhijjah, Muharam  dan  Rajab.  Dalam  rentang waktu  tiga  bulan  pertama,  masyarakat Arab  pra  Islam  menjadikannya  sebagai waktu  untuk    berhaji,  sementara  bulan Rajab  mereka  manfaatkan  untuk  ibadah umrah. Itulah karenanya mereka mendeklarasikan bahwa pada bulan-bulan tersebut  tidak  boleh  ada  peperangan. Ketika  Islam  datang,  tradisi  pensucian
keempat  bulan  itu  pun  dilanjutkan sebagaimana terekam dalam al-Qur`an, al- Baqarah : 2.
Selain   tradisi    yang    terkait    dengan ritus,    Islam    juga    banyak    melakukan adopsi hukum-hukum baik pidana maupun  perdata.  Nikah,  misalnya,  dalam tradisi Arab pra-Islam merupakan lembaga yang sah untuk menyatukan laki- laki  dan  perempuan  dalam  ikatan keluarga. Banyak ragam pernikahan yang telah  menjadi  tradisi  masyarakat  Arab, beberapa    model    ditolak    oleh    Islam karena    tidak    sejalan    dengan    nilai-nilai kehormatan wanita. Diantara model nikah yang  kemudian  diterima  total  oleh  Islam adalah  nikah ba’ulah .  Pernikahan  model ini diawali oleh pihak laki-laki mengajukan  pinangan  terlebih  dahulu yang  biasanya  dilakukan  oleh  ayahnya sendiri,  pamannya,  kakaknya  atau  boleh langsung dilakukan oleh calon mempelai. Pada saat nikah kemudian disyaratkan ada pernyataan  ijab  dan  qabul.  Pada  saat pelaksanaan nikah mas kawin merupakan persyaratan  yang  mutlak  harus  ada  (as- Sirjani, 2009 : 34-45), dan al- Qur`an, al- Baqarah: 235 pun memberikan justifikasi.
Di samping hukum perdata, ada juga hukum  pidana  yang  berlaku  pada  masa arab  pra-Islam  adalah  hukum  potong tangan  bagi  pencuri.  Ini  adalah  tradisi Arab  Badui  karena  mencuri  dianggap kejahatan yang melukai nilai-nilai
kesucian  hak  milik  dan  melanggar  etika solideritas yang berlaku dalam kehidupan suku  (Supena,  2008:  65).  Terlepas  dari adanya pro-kontra dikalangan ahli hukum Islam  tentang  potong  tangan  yang dianggap  mengerikan,  hukum  ini  juga diakomodasi  oleh  hukum  Islam  (Qs.  Al- Maidah [5] : 38).
Apa  yang  telah  digambarkan  di  atas tentu  saja  hanya  merupakan  bagian  kecil dari  sekian  luas  tradisi  pra  Islam  yang seharusnya  diketahui  oleh  setiap  orang yang  ingin  memahami  Islam  dalam konteks  sosio-historis  yang  benar.  Untuk mengetahui  gambaran  tradisi  pra  Islam yang  kemudian  diadopsi  oleh  Islam memang  memerlukan  kajian  kesejarahan tersendiri  baik  melalui  pendekatan  ilmu- ilmu  sosial  maupun  humaniora.  Meski demikian  target  penulis  hanya  ingin menegaskan  bahwa  mengetahui  tradisi pra-Islam  itu  penting  untuk  tujuan menumbuhkan  kesadaran      kolektif akademik      sehingga  pengembangan Islam  khususnya hukum Islam ke  depan tidak    lagi    diwarnai    oleh    sikap-sikap apologetik  dan romantik.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  al- Qur`an    itu  merupakan  respon  Ilahi terhadap  situasi  sosial  masyarakat  Arab dan  personalitas  Nabi  Muhammad  saw. Oleh  karena  itu,  disamping  memahami situasi  dan  tradisi  Arab,  memahami personalitas Nabi juga tidak bisa
dilepaskan    dari    setiap    usaha    untuk memahami    al-Qur`an.  Mempertahankan cara  menafsirkan  makna  literal  al-Qur`an dengan  mengesampingkan  arti  penting tradisi  pra-Islam    dalam  membentuk tradisi Islam, akan berakibat pada lahirnya anggapan bahwa Nabi hanyalah merupakan  “patung”  yang  sama  sekali tidak berperan dalam pembentukan tradisi (hukum  Islam).  Ini  tentu  saja  akan mengakibatkan pada sikap yang fatalistik. Allah  menciptakan  situasi  sosial  Arab termasuk  setiap  jenis  tindakan  Nabi, kemudian  Allah  menurunkan  wahyu,  dan begitu  seterusnya  setiap  kali  Allah  akan menurunkan ayat al-Qur`an. Jelasnya adat merupakan  salah  satu  elemen  pembentuk hukum  Islam  yang  perlu  diperhitungkan pada era-formatif Islam.
Dari  sini,  kita  dapat  melihat  adanya benang  merah  bahwa  kondisi  saat  itu Nabi, menggunakan pendekatan kompromis dan non-kompromis. Pendekatan  kompromis  atau  akomodatif adalah  pendekatan  yang  mengakomodasi tradisi pra-Islam, pendekatan yang damai, penuh  toleransi  tanpa  mengorbankan tradisi  ( cultural  approach ).  Sedangkan pendekatan non-kompromi adalah
mempraktikkan Islam dengan
mempertegas  aturan-aturan  hukum,  dan tidak  menerima  kebudayaan,  kecuali  hal itu  dipandang  sejaran  dengan  hukum Islam.
2. Bangunan  Epistemologi  Hukum Era-Formatif Hukum Islam pada awal perkembangan Islam terdiri atas beberapa  bangunan. Pertama wahyu langsung  dari  Allah,  yaitu  al-Kitab.
Kedua, wahyu  detil  yang  berasal  dari Rosulullah  dengan  bimbingan  yang bersember  dari  Allah,  yaitu  Hadis. Ketiga, wahyu  personal  yang  berasal dari  nalar  Rosulullah  (ijtihâd).  Point pertama  dan  kedua  menunjuk  pada transferensi  tekstual-statis,  sedangkan yang ketiga menunjuk kepada nalar yang dinamis  sehingga  ia  dapat  beradaptasi dengan setiap bangsa dan setiap waktu.
Al-Qur`an  sebagai  sumber  hukum Islam  menjadi  absolute  kedudukannya dalam  kehidupan  sosial.  Sebagai  wahyu yang  tak  mungkin  ditinggalkan,  al- Qur`an  mempunyai  otoritas  sumber dalam  pengambilan  seluruh  hukum berlaku.  Al-Qur`an  menjadi  sumber primer  dalam  acuan  bagi  peraturan- peraturan  di  bawahnya.  Karenanya peraturan  yang  disusun  berdasarkan penafsiran  seseorang  terhadap  al-Qur`an ini tentunya tak memiliki status quo.
Al-Qur`an  yang  diturunkan  kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawâtir dengan  berbahasa  Arab  dan memperoleh  pahala  bagi  siapa  yang membacanya.  Ia  mempunyai  sifat  abadi
dan universal, mencakup seluruh suasana kemanusiaan  tanpa  perbedaan  apakah aktivitas mental ataukah aktivitas duniawi. Menempati posisi paling strategis dalam memformulasikan hukum Islam.
Pendekatan dalam al-Qur`an bersifat temporal,  namun  juga  memperhatikan nuansa  spasial.  Perintah-perintah  al- Qur`an selain bersifat multi-dimensional, ia  juga  bersifat  transcendental.  Jika dilihat  dalam  konteks  yang  tepat  tidak ada  satupun  dalam  al-Qur`an  yang  tidak berlaku. Artinya validitas al-Qur`an tetap terjaga dalam kerangka “spasio- temporal”. Sehingga dalam mengkaji al- Qur`an, adakalanya terasa ada ketegangan  antara  yang  eksistensial  dan yang  transendental.  Dari  ketegangan itulah  dorongan  ke  arah  kemajuan  dan gerakan  yang  kreatif  dapat  terpenuhi Nabi.
Qur`an diterapkan oleh Nabi sebagai tolak  ukur  paling  otoritatif  bagi  semua kasus. Oleh sebab itu al-Qur`an merupakan  epistemologi  paling  vital bagi  hukum  Islam  pada  masa  Nabi Muhammad,  di  samping  wataknya  yang universal  dan  cukup  konkrit  untuk menamakan  sikap  yang  pasti  terhadap wilayah praksis. Ia tidak hanya memberikan  prinsip-prinsip  moral  dan spiritual  yang  langgeng  saja,  tetapi  juga
menjadi  pedoman  nabi  Muhammad  dan masyarakat  kaum  muslimin  yang  awal dalam  perjuangan  mereka  melawan musuh-musuh mereka orang-orang Mekah, Yahudi dan orang-orang munafik. Perjuangan dan intruksi- instruksi  konstuktif  ini  memiliki  sifat yang khusus. Sekalipun demikian, bagian  al-Qur`an  yang  benar-benar bersifat  hukum  relative  sedikit  sekali (Rahman,  2000:  91).  Ia  hanya  memuat 5,8  %  yang  merupakan  ayat  berkaitan dengan hukum (Khallaf, 2010 : 31).
Dalam menyelesaikan berbagai persoalan  yang  dihadapi,  menjawab pertanyaan-pertanyaan,
menyikapi berbagai kasus yang memerlukan penanganan  hukum,  Nabi  Muhammad senantiasa  berpedoman  pada  al-Qur`an. Itulah  sebabnya  al-Qur`an  diturunkan secara  beransur-ansur  ( munajjaman ), yang  pada  umumnya  sesuai  pada konteksnya. Karena itulah kita memperoleh pengetahuan tentang asbabun  nuzul hanya  saja  selama  ini asbabun  nuzul dipahami  hanya  yang berupa  teks  hadis.  Padahal  semestinya dapat pula dipahami dengan memasukkan sejarah social (Azizy, 2003 :  19).  Tentu  dengan  metodologi  yang tepat,  misalnya  dengan  melakukan  tiga langkah berikut : (1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks al-Qur`an
dalam  perjalanan  karir  dan  perjuangan Nabi;  (2)  Pembedaan  antara  ketetapan legal  dengan  sasaran  dan  tujuan  al- Qur`an;  (3)  Pemahaman  dan  penetapan sasaran al-Qur`an dengan mempertimbangkan  secara  sepenuhnya latar belakang sosiologisnya.
Dalam  konteks  ini,  konsep  sunnah menjadi  amat  penting.  ia  mempunyai kedudukan yang sama dengan al-Qur`an. Meski, sunah bukan wahyu, hak preogratif  Nabi  Muhammad  sebagai wakil  Tuhan  member  efek  keabsolutan. Soalnya,  apa  yang  dilakukan  dan diucapkan  itu  merupakan  gambaran tuntunan  Tuhan  kepada  hambaNya.  Hal ini dikuatkan oleh firmanNya, “ ucapannya  itu  tiada  lain  hanyalah wahyu  yang  diwahyukan ( kepadany ) .” (An-Najm [54] : 4).
Perlu  penulis  kemukakan  di  sini bahwa  sunah  berbeda  dengan  hadis. Setidaknya ia memiliki dua makna  yang berbeda,  yang  tidak  boleh  dikacaukan. Kata  sunnah  lebih  luas  dari  pada  hadis. Sunah  adalah  ucapan,  tindakan,  dan ketetapan,  oleh  sebab  itu  ia  lebih  dekat dengan  tradisi  oral.  sedangkan  hadis hanyalah  ucapan.  Mengenai  hal  tersebut Joseph  Schacht  (1969:  89)  mengatakan “sunnah hanyalah sekedar preseden, cara hidup yang diambil dari tradisi arab pra- Islam  yang  di  sesuaikan  oleh  Islam”.
Jadi sunnah sebagai sebuah dasar hukum semula  bermakna  kebiasaan  ideal  atau kebiasaan  normative  masyarakat  dan baru kemudian memperoleh makna yang terbatas  pada  preseden-preseden  yang diberikan oleh nabi.
Meskipun begitu, kita perlu mempertimbangkan  bahwa  definisi  ini tidak berasal dari nabi. Menurut Syahrur (2012 : 167), definisi seperti itulah yang menjadikan  Islam  beku.  Menurutnya definisi sunnah adalah metode penetapan hukum-hukum umm  al-kitab secara mudah tanpa keluar dari batasan-batasan hukum  Allah,  yang  bersifat  local  dan temporal.  Melalui  penciptaan  sunnah baru inilah, nabi menghasilkan statemen- statemen  otoritatif  mengenai  hukum yang  hidup  ( living  law )  yang  baru  di- Islamisasikan  di  kalangan  kaumnya, sebuah  proses  yang  mirip  dengan restatemen yudisial  dalam common  law dengan  begitu  sunnah  berubah  menjadi epistemologi hukum kedua.
Namun,  pada  dasarnya  keduanya menurut Nasr Hamid Abu Zaid (2012  :  164-5)  tidak  memiliki  kuasa apapun,  kecuali  kuasa  epistemologis. Yaitu  kuasa  yang  diupayakan  teks  — sebagai teks— untuk dipraktikkan dalam wilayah  epistemologis  tertentu.  Setiap teks  berusaha  memunculkan  kekuasaan epistemologinya  secara  baru,  dengan
asumsi  bahwa  ia  memperbaharui  teks- teks  yang mendahului. Namun demikian kekuasaan  “tekstual”  ini  tidak  akan berubah  menjadi  kekuasaan  cultural sosiologis,  kecuali  melalui  kelompok yang  mengadopsi  teks  tersebut  dan mengubahnya menjadi kerangka ideologi, seperti yang dilakukan Muhammad saw.
Oleh  karenanya,  apa  yang  telah diperbuat oleh nabi di semenanjung Arab empat  belas  abad  silam  merupakan model  pertama  bagaimana  berinteraksi dengan  Islam  pada  penggal  ruang  dan waktu  tertentu.  Muhammad  saw  adalah penutup  para  nabi  dan  rosul,  cara  beliau dalam  sunnahnya  adalah  cara  paling efektif  untuk  menjaga  spirit  kehidupan risâlah dan nubuwwah hingga  hari kiamat.
Tidak  ada  Islam  jika  tidak  ada  al- Qur`an  dan  sunah.  Keduanya  menjadi sebab lahirnya agama Islam dan menjadi ruh  bagi  eksistensinya.  Al-Qur`an  dan sunah  menjadi  undang-undang  formal tak  terbantahkan  pelaksanaannya,  dan menjadi pokok penafsiran untuk merumuskan  peraturan.  Konsekuensi dari  absolutism  agama  samawi  yakni kepatuhan terhadap wahyu yang dianggap  menjamin  bagi  kehidupan dunia  dan  akhirat.  Lalu,  bagaimanakah peran akal yang dimiliki Nabi
Muhammad  dalam  menemukan  hukum ( rech vinding )?
Risalah beliau  terdiri  dari  batasan- batasan  hukum,  beliau  adalah  satu- satunya  rosul  yang  memperoleh  hak untuk  melakukan  ijtihad  karena  beliau sebagai rosul terakhir.  Dengan demikian beliau  memberikan  keteladanan  kepada manusia  untuk  juga  melakukan  ijtihad bagi  diri  mereka  sendiri.  Abdullah Mustafa  al-Maraghi  dalam  al-Munawar (2006  :  8),  ia  menjelaskan  bahwa sesungguhnya  rasulullah  adalah  pakar ilmu u ṣ ûl  al-fiqh (teori  hukum  Islam) yang  pertama.  Dapat  dilihat  dalam beberapa  hal  Nabi  melakukan  ijtihad menggunakan  metode  berpikir  analogis ( qiyâs ).
Salah satu contoh adalah pada suatu hari  ada  lelaki  dari  kabilah  Ju’tsum datang  kepada  nabi,  seraya  berkata “ayah saya masuk Islam, namun ia sudah sangat  tua,  dan  tidak  bisa  menaiki kendaraan  dan  melaksanakan  haji  yang diwajikan  kepadanya.  Apakah  saya boleh menghajikannya? Rosulullah menjawab  “Apakah  engkau  anak  yang paling  besar?  ia  menjawab  ya!  Rosul menjawab  lagi,  apakah  yang  akan engkau  lakukan  jika  ayahmu  berhutang? lalu  engkau  membayarnya,  apakah  itu boleh?  Ia  menjawab  “Tentu”.  Nabi bersabda;  “hajikan  ayahmu”  nabi  disini
mengkiaskan,  haji  dengan  utangnya untuk diwakilkan dengan pelaksanaannya  (Khalil,  2009:  50).  Hal itu kemudian dijadikan sumber epistemologi  hukum  Islam  yang  ketiga pada era formatif Islam.
Dengan  diberikan  otoritas  untuk berijtihad  sebenarnya,  nabi  sedang melakukan  proses  perombakan  pola berfikir  dan  tata  kerja  tidak aqliah (rasional), dan menggantikannya dengan pola  berfikir  dan  tata  kerja  yang aqliah . Hal  tersebut  dikandung  maksud  untuk memperoleh  daya  guna  dan  efisiensi yang  maksimal.  Atau  dengan  kata  lain nabi ingin mengalihkan perhatian agama dan  persoalan  langit  ( theosentrisme ) menuju  persoalan  riil  yang  dihadapi manusia
( anthroposentrisme ).
Penekanannya adalah pada aspek praksis,  sehingga  agama  tidak  dipahami sebagai  ritualitas  melainkan  sebagai sebagai etika social.

## 3. Al-Qur`an: Respon Sosial atau Hukum Tuhan
Keterlibatan  Tuhan  dalam  setiap “ciptaan”  terlihat  dalam  determinasi yang  memungkinkan  munculnya  suatu “ciptaan” tertentu. Contoh paling gamblang adalah al-Qur`an, yang diturunkan  kepada  Muhammad  selama 22  tahun  2  bulan  22  hari.  Periode  ini membawa pengaruh-pengaruh yang
besar  dan  hasil-hasil  yang  gemilang. Periode  ini  terdiri  dari  dua  fase  yang berlainan,  yaitu  periode  Makah  dan Madinah. Pertama, Fase  Makah  atau fase  pengkaderan  terjadi  sekitar  13 tahun,  fase  Makah  ditandai  dengan pernyataan  kebenaran  dari  realitas  dan intensitas  dengan  manusia  individual dengan  Allah.  Fase  Makah  adalah  fase “kebergantungan  kepada  Allah”  yaitu semata-mata  menunggu  dan  mengikuti wahyu  untuk  mendapatkan  pengarahan dan  tujuan  bagi  keyakinan  yang  baru diterima  dari  turunnya  wahyu  kepada Nabi Saw. (Fatwa, t.th: 68).
Kedua fase  Madinah  1-11  H/622- 632  M  (fase  Legislasi  hukum).  Periode legislasi  Islam  bermula  dari  tahun hijriyah/perpindahan    nabi  ke  Madinah dan  berakhir  saat  wafatnya  Nabi  pada tahun  11  H/632  M.  pada  periode  inilah aturan-aturan  hukum  ditetapkan  dengan ayat-ayat  dan  hadis-hadis  Nabi,  al- Qur`an  adalah  kitab  yang  berisi  wahyu- wahyu  yang  diturunkan  kepada  Nabi, dalam  kedudukannya  sebagai  utusan Tuhan-wahyu  ini  adalah  Firman  Tuhan sendiri  yang  disampaikan  dari  waktu  ke waktu  dalam  ragam  yang  disebut  ayat- ayat.  Banyak  ayat  merupakan  aturan hukum dengan rujukan kasus-kasus yang benar-benar  timbul    (Muslehudin,  1980: 23).  Pada  saat  itu  misi  beliau  mulai ditunjukkan tidak semata-mata
pembentukan jiwa, tetapi beranjak kepada  pengaturan  manusia  di  dalam masyarakat, dengan kata lain pembentukan hukum (Fatwa, t.th: 69).
Bagi pemeluk Islam jelas akan akan mengatakan bahwa pembentukan hukum Islam  itu  sejak  agama  Islam  itu  sendiri lahir.  Yaitu  sejak  masa  kenabian  saw. Dan wujud hukum Islam itu dari sumber al-Qur`an  hadis  serta  praktek  atau sunnah  Nabi  itu  sendiri.  Itu  semua dikembangkan dengan sangat menghargai  penggunaan  akal  untuk melakukan ijtihad, disatu sisi dan sangat toleran bahkan juga adaptif terhadap adat kebiasaan  lokal  atau  kedaerahan,  di  sisi yang lain (Azizy, 2004 : 15).
Dengan  di  turunkannya  wahyu kepada  Rasulullah,  dalam  bentuk  al- Qur`an  dan  sunnah  tersebut,  mulailah timbul  sejarah  hukum  Islam.  Ayat-ayat berkenaan  dengan  hukum  kebanyakan ayat  madaniyah  yang  jumlahnya  lebih sedikit ketimbang ayat makiyah, yang di turunkan  secara  beransur-ansur  ( tadrîj ).
Dilihat  dari  turunnya  wahyu  pada  masa kenabian, secara otomatis proses legislasi  hukum  Islam  dimulai.  Karena pada  konsepsi  hukum  Islam  terletak  ide bahwa hukum esensinya adalah religious dan berjalin berkelindan secara religious . Itulah sebabnya mengapa sejak dari awal mula  sejarah  Islam,  hukum  Islam  sudah dipandang  bersumber  dari syariah (pola
perilaku  yang  diberikan  Tuhan  untuk menjadi  tuntunan  bagi  manusia)  atau sebagai  bagian  dari  padanya.  Artinya hukum  Islam  sudah  ada  sejak  awal  di turunkannya wahyu.
Berbeda dengan kajian kritis di Barat, pernyataan  miring  dikemukakan  Joseph Schacht  (1984  :  21)    yang  mengatakan bahwa  legislasi  Nabi  merupakan  sebuah inovasi  dalam  konteks  hukum  Arab. Secara  umum,  Muhammad  hampir  tidak mempunyai  alasan  untuk  mengganti hukum  adat  yang  sudah  ada.  tujuan Muhammad sebagai rosul bukanlah menciptakan  sebuah  system  hukum  yang baru, namun tujuannya adalah mengajarkan  kepada  manusia  bagaimana bertindak,  apa  yang harus dikerjakan, dan apa yang harus dihindari supaya lolos dari perhitungan dihari kiamat dan agar masuk surga.
Lebih jauh lagi, dalam bukunya  yang lain  “ The  Origin  Of  Muhammadan Jurisprudence ” Schach (1979 : 291-292) mengatakan bahwa bagian-bagian pokok yurisprudensi Islam ( Muhammadan Jurisprudence ),  seperti  konsep  tradisi yang  hidup  ( Living  Tradition )  dalam ma ż hab-ma ż hab  hukum  kuno  sejumlah doktrin umum yang menandai sistematisasi awal. Kaidah-kaidah hukum  yang  sering  kali  merefleksikan suatu  masa  yang  lebih  akhir;  dan  suatu intisari  penting  hadis-hadis  hukum-
semua hal ini dapat ditetapkan masanya, kira-kira sesuai urutan ini, sejak awal ke- 2 H dan setelahnya. Bagaimanapun juga, adalah  tepat  untuk  mengatakan  bahwa ilmu  hukum  Islam  ( Muhammadan  Legal Science )  di  mulai  pada  bagian  akhir periode umayah.
Statement Schacht di atas nampaknya mengandung maksud, hukum  Islam  yang  dijadikan  sebagai sebuah  materi  khusus  oleh  umat  Islam sebagai sebuah kajian pemikiran. Dalam perspektif  ini,  statement  Schacht  tidak sepenuhnya  keliru  apabila  mengatakan hukum  Islam  baru  berkembang  abad  II H.  analisisnya  tersebut  dipengaruhi  oleh munculnya Islamic  Legal  Theory (teori hukum  Islam)  yang  di- inisiasi oleh Syafi’I  (150-204  H).  ia  memasukkan yang  special-parsial  ke  dalam  yang universal, mempertemukan al-maskût
‘anhu (sesuatu yang tersurat dipalingkan) dengan sesuatu yang tersirat ( al-man ṭ ûq bih ), mempertemukan  yang  kontradiktif  ( al- mukhtalaf  fih )  dengan  sesuatu  yang disepakati ( al-muttafaq ‘alaih ),
menginferensi ketentuan yang tidak jelas dari ketentuan yang jelas, mempersamakan  (hukum)  cabang  pada (hukum)  pokok  ( a ṣ l ).  Dari  situlah agaknya  Schacht  merumuskan  teorinya. Sementara  itu  pada  awal  perkembangan
Islam  hukum  (moral)  Islam  masih bersifat amali.
Dipilihnya Muhammad adalah sebagai  instrument  kemahabijaksanaan
Tuhan untuk membimbing dan membebaskan  rakyat  Arabia  dari  krisis moral  dan  social  yang  lahir  dari penumpukan  kekayaan  yang  berlebih- lebihan sehingga menyebabkan kebangkrutan  sosial.  Dengan  kata  lain, al-Qur`an sebagai wahyu menjadi tantangan  serius  bagi  kaum  monopolis Makah.
Kelompok  konglomerat  pada  saat itu,  sebenarnya  bukan  tidak  mau menerima  ajaran-ajaran  keagamaan  nabi tentang ajaran-ajaran penyembahan kepada Tuhan ( tauhid )—hal itu bukanlah  suatu  yang  merisaukan  bagi mereka—akantetapi,  yang  merisaukan mereka justru implikasi-implikasi social- ekonomi  dari  risalah  nabi  itu.  Seperti diketahui,  di  sana  telah  berkembang kepentingan  ekonomi  perdagangan  yang sangat kuat. Mereka merasakan bahwa di dalam al-Qur`an terdapat suatu kepentingan  akumulasi  kekayaan  yang selama  ini  berjalan  tanpa  rintangan. Akan  tetapi  sekarang,  ayat-ayat  al- Qur`an  mencela  penumpukan  kekayaan itu.
“Celakalah  bagi  setiap  pengumpat dan  pencela,  yang  mengumpulkan harta dan menghitungnya.
Dia  mengira  bahwa  harta  itu  dapat mengekalkannya.
Sekali-kali  tidak!  Sesungguhnya  ia benar-benar  akan  dilempar  ke  dalam Hu ṭ amah.
Dan tahukah kamu Hu ṭ amah itu? ( yaitu ) api ( yang  disediakan ) Allah yang  dinyalakan,  yang  (membakar) sampai  ke  ulu  hati” (QS,  al- Humazah, [104] : 1-7).
Fakta  bahwa  al-Qur`an  lebih  dari sekedar  sebuah  peraturan  formal,  tetapi juga  merupakan  risalah  yang  agung  bagi transformasi  social  dan  tantangan  bagi kepentingan-kepentingan pribadi, dibuktikan  oleh  penekanannya  pada  salat dan  zakat.  Zakat,  seperti  digariskan  al- Qur`an,  dimaksudkan  untuk  distribusi kekayaan kepada fakir dan miskin, untuk membebaskan  budak-budak,  membayar utang mereka yang berutang dan memberikan  kemudahan  bagi ibnu  sabil (yang  diartikan  secara  harfiyah  sebagai infrastruktur  bagi  orang-orang  yang bepergian) (QS. Al-Taubah : 60). Di Arab ketika  itu,  langkah  semacam  itu  di  nilai sebagai hal baru yang sangat revolusioner; karena itu masyarakat bisnis Makah,  yang  merasa  kepentingannya terancam, melakukan perlawanan terhadap nabi.
Oleh  karena  itu,  orang-orang  kafir makah lebih merasa terusik oleh implikasi-implikasi  revolusioner  teologi Muhammad  dari  pada  dakwahnya  yang menantang penyembahan berhala. Semua tokoh  penentangnya  berasal  dari  kelas
pedagang  kaya  yang  merasa  terancam otoritas  dan  dominasi  mereka.  Nabi dengan inspirasi al-Qur`an sebagai wahyu ilahiah menurut formulasi teologis, mengajukan  sebuah  alternatif  tatanan social yang adil dan tidak ekploitatif serta menentang  penumpukan  kekayaan  di tangan segelintir orang (oligarki) (Asghar Ali Engineer, 2007 : 8). Dalam kerangka inilah  wahyu  bisa  berkedudukan  dan berperan, pertama, dalam fungsi legitimasi, kedua, berperan  kritik, ketiga, berperan  sebagai  rekayasa  social  ( social engineering ).
Tak heran sebagai pemimpin pertama komunitas  muslim,  jika  Muhammad  saw terlibat  kuat  dalam  memberikan  saran kepada kaum muslimin sesamanya tentang  masalah-masalah  social,  hukum. Ia bertindak sebagai pemimpin komunitas dan  administrator  keadilan.  Ia  adalah pemimpin,  hakim  serta  pembimbing spiritual  dari  komunitas  yang  tengah tumbuh. Coulson (1968 : 56) melaporkan bahwa selama masa hidupnya Muhammad  diterima  sebagai arbitrator (juru  tengah)  tertinggi  komunitas  dan memecahkan  berbagai  problem  hukum, manakala timbul dengan menginterpretasikan  wahyu  Qur`an  yang relevan. Coulson (1964 : 21) menekankan bahwa  Muhammad  sebagai  penengah hukum dilegitimasi oleh al-Qur`an sendiri,  mengecam  pola  adat  yang
merujuk  kepada  tukang  ramal  atau mediator pagan ( kâhin ). Ini memperteguh jalinan  internal  komunitas  muslim  dan memungkinkan  nabi  untuk  menerapkan ajaran Qur`an dalam situasi yang sulit.
Walhasil  Coulson  (1964  :  22) menulis,  Muhammad  pun  terangkat  ke posisi  hakim  tertinggi,  dengan  fungsi menginterpretasi dan menjelaskan ketentuan-ketentuan  umum  wahyu  Ilahi, tetapi  ia  juga  menekankan  bahwa Muhammad  tidak  mencoba  menjabarkan segala  sesuatunya  sebagai  sebuah  kode hukum  di  atas  landasan  ini  dan mencukupkan  diri  dengan  memberikan solusi-solusi ad  hoc ketika  problema muncul.  Terang,  dalam  memenuhi  tugas yang  ditentukan  Tuhan,  nabi  tidak  bisa melakukan  hal  lain  kecuali  menerapkan hukum-Nya.  Pada  khususnya,  ia  tidak bisa  mengklaim  membuat  hukum  tanpa menentang wahyu.
S.D.  Goitein  sebagaimana  di  kutip Minhaji  (1992  :  52)  menyatakan, beberapa  kandungan  ayat  Qur`an  yang berhubungan  dengan  karir  Muhammad, baik  di  Makkah  maupun  Madinah.  Ia setuju bahwa Qur`an tidak memiliki lebih dari  500  ayat  yang  “dapat  dianggap mempunyai  maksud  hukum”.  Meski demikian,  penting  di  catat,  menurutnya bahwa “permasalahan hukum menduduki bagian  Qur`an  yang  jauh  lebih  luas  dari
pada  yang  diasumsikan  oleh  perkiraan tersebut di atas. Oleh karena itu, Coulson (1964  :  20)  mengatakan  al-Qur`an sebagai  dokumen  legislatif.  Pendapat Coulson  mendapat  dukungan  dari  Rahim (1994: 16) —dalam sebuah ulasan singkat tentang  sejarah  hukum  dan  yurisprudensi Islam—  ia  mengatakan  pada  periode pertama  era  formatif  Islam  dinamakan periode  legislatif  Islam  ketika  hukum- hukum ditetapkan oleh legislator ilahi dan digariskan melalui kata-kata Qur`an, atau oleh ajaran Muhammad saw.
Secara konseptual pernyataan tersebut  dapat  dipahami  wahyu  ilahi sebagai  lagislasi  muslim  awal. Ia menyajikan  sebuah  keyakinan  baru  yang bisa  dipilih  oleh  semua  orang  dan  ia menggariskan  reformasi  sosio-kultural yang  penting.  Dari  situ,  terlepas  dari tujuan-tujuan  religiousnya,  wahyu  juga memiliki  efek  dan  konsekuensi  hukum yang signifikan. Betapapun juga, katagori hukum yang yengah diperkenalkan melalui ketentuan-ketentuan Qur`an bukanlah jenis hukum yang sama dengan katagori hokum sebelumnya,  yang paling tepat diklasifikasikan sebagai hukum adat Arab  lokal.  Menyadari  adanya  berbagai konseptualisasi hukum, dengan mengingat  bahwa  Qur`an  adalah  hukum ilahi  yang  meliputi  segalanya,  kita  harus mengamati dengan cermat dampak
hukum  seperti  apa  yang  dihasilkan  dari wahyu baru yang komprehensif itu.

## C. Simpulan
Al-Qur`an
tidak pernah mengabaikan  konteks  situasinya,  dan sebenarnya  hal  inilah  yang  menjadi rahasia keberhasilannya. Al-Qur`an tidak menggunakan  pendekatan  kelas  karena dalam al-Qur`an secara sosiologis kedudukan semua manusia sama. Dalam al-Quran  ditempuh  cara-cara  gradual untuk  memberikan  pengajaran  (hukum) bagi masyarakat.
Di  samping  itu,  hukum  Islam  tetap mengapresiasi  tradisi  lokal,  karakter  ini dibangun  dari  kenyataan  sejarah  bahwa Islam  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tradisi masyarakat  pra-Islam.  Bahkan  dalam faktanya, Islam telah mengadopsi tradisi-tradisi  lokal yang berkembang  di masyarakat  Arab.  Dengan  demikian, Islam  memposisikan  tradisi  lokal  bukan dalam posisi obyek yang harus ditaklukan,  tetapi  Islam  memposisikannya dalam  dimensi  dialogis.  Tak  pelak,  peral akal  (ijtihad)  nabi  menjadi  sangat penting  kedudukannya,  karena  selain  al- Qur`an  Sunnah,  secara  massif  masih diperlukan  penalaran  aligoris  untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat khususnya aspek muamalah.
Legislasi  hukum  Islam  pada  masa Rosulullah  sudah  muncul,  hal  itu
terbukti  dari  praktek  hukum  yang  di jalankan oleh Nabi menggunakan hukum Islam,  namun  demikian  masih  dalam sebatas  praktek.  Praktik-praktik  ini merefleksikan  sebagian  adat/kebiasaan
masyarakat setempat yang juga mengandung  sebuah  gagasan-gagasan teoritis atau elemen ideal yang kemudian menjadi sunnah normatif. [ ]
Wallahu ‘Alam.

## Daftar Pustaka
Ash-Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi,  1997, Pengantar  Hukum Islam, Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki Putra.
-------------, 2004, Elektisime  Hukum Nasional;  Kompetisi  antara  Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gema Insani.
-------------, 2004, Reformasi Bermadzhab;  Sebuah  Iktisar  Menuju
Ijtihad  Saintific  Modern, Jakarta: Teraju.
As-Sirjani,  Raghib,    2009, Madza Qaddamal  Muslimuna  lil  ‘alam  Is- hamaatu  al-Muslimin  fi  aal-hadlarah al-Insaniyah, Muassasah Iqra.
Al-Munawar,  said  agil  husein,  2006,
Sejarah  Perkembangan  Pemikiran
Hukum  Islam ,    dalam  Abu  Dinata (ed). Masail al-fiqhiyah , Jakarta: UIN Jakarta Press.
Al-Amidi, Ali bin Muhammad, 2003, Al- Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam ,  Riyadh: Daarussomayyi, juz 4
Bek, Muhammad Khudori, tt, Tarikh  al- Tasri’  al-Islamy, Sankapura:  al- Haromain.
Coulson,  Noel  J,  1969, Conflicts  and Tentions  in  Islamic  Jurisprudence,
Chicago  and  London:  University  of Chicago Press.,
--------------, 1964, A  Historis  of  Islamic Law, Edinburg: University Press.,
--------------, 1968, Islamic  Law, dalam Derret,  J.  d.  m.  (ed) An  Introduction to  Legal  System, London:  Sweet  &
Maxwell.,
Departemen  Agama RI,  Al-Qur`an  dan terjemahannya, Diterjemahkan  oleh yayasan  Penerjemah  Al  Qur`an,  ed.
Revisi , (Semarang: Toha Putra, 1995).
Engineer,  Asghar  Ali,  2007, Islam  dan Pembebasan, Yogyakarta:  LKis,  Cet.
II
Fatwa.  A.  M,  tth, Agama  dan  Negara dalam Konstelasi Politik Orde Baru.
Hazm,  Ibnu,  tth. Al-Ihkam  fi  Ushulil Ahkam , Cairo: Mathba’ah Al- Ashimah. Juz 5
Haq, abdul, et al, 2009, Formulasi Nalar Fiqh, Surabaya: Kalista. Jilid 2.
Ismatullah,  Dedi,  2011, Sejarah  Sosial Hukum  Islam ,  Bandung:  Pustaka Setia.
Khallaf,  Abdul  Wahab,  2010, Ilmu Uhsul al-fiqh, Jakarta: Darul kutub al- ilmiyah.
-------------, 1978, Ilmu Ushul Fikih , terj,
Moh.  Zuhri et  al, Semarang:  Dina Utama.
-------------, 1968, Khulasoh  Taarikh Tasyri’ al-Islami, ttp
Khlail,  Rasyad  Hasan,  2009, Tarikh Tasyri  al-Islami, terj.  Rasyad,  Jakarta: Amzah.
Karim,  Khalil  Abdul,  2003, Syari’ah Sejarah  Perkelahian    Pemaknaan , terj.  Kamran  As’ad.  Yogyakarta: LKiS.
Khadduri,  Majid,    2002, Perang    dan Damai    Dalam    Hukum    Islam ,    terj.
Kuswanto.  Yogyakarta:  Tarawang
Press.
Minhaji, akhmad, 1992, Joseph Schacht’s Contribution of the Study of Islamic Law, Yogyakarta: UII Press.
Michael  S.  Northcott,    “Pendekatan Sosiologis”    dalam  Peter  Connoly (ed.).  1999 .  Aneka  Pendekatan  Studi Agama , terj. Imam Khoiri.
Yogyakarta:  LKiS.
Muslekhudin, Muhammad, 1980, Islamic Jurisprudence and the rule of Law of Necessity and Need, Islamabad: Islamic Resech Institu.
Mubarak,  Jaih, et  al, 2002, Metodologi Studi  Islam, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nasution,  Harun,  2002, Islam  ditinjau dari  berbagai  aspek ,  Jakarta:  UI Press. Jilid II.
Nasr,  sayyed  Hosein,  2004, Knowledge and  The  sacred ,,  Terj.  Suharsono et al , Jakarta: Inisiasi Press.
Rahman,  Fazlur,    2000 ,  Islam, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka. Rofiq,  Ahmad,  2001, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media Offset,.
-------------, 2013, Hukum  Perdata  Islam di  Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Rajawali
Press. Cet ke I. (ed) Revisi.,
Sardar, Ziaudin, 2003, Kembali ke Masa Depan;  Syariat sebagai  metodologi pemecahan masalah, Jakarta: Serambi Schacht,  Joseph,  1984, An  introduction to  Islamic  Law, cetak  ulang,  Oxfor: Oxfor University.,
-------------, 1979, The Origin of
Muhammadan  Jurisprudence, cetak ulang, Oxfor: Clarendon Press.,
Syahrur, Muhammad, 2012, Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta:  ELsaq Press. Cet ke-V., Supena,  Ilyas,  2008, Desain  Ilmu-Ilmu Ke-Islaman; dalam pemikiran Hermeneutika Fazlur rahman, Semarang: Walisongo Press.