## EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN

## Hartana
Fakultas Hukum
Universitas Bung Karno Jakarta
e-mail : hartana_palm@yahoo.com

## ABSTRAK
Ekspansi  perusahaan group di  sektor  pertambangan  batubara  berimplikasi  pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa  dihindari  dari  ekspansi  suatu  perusahaan  atau  diversifikasi  usaha  ini  adalah bertambahnya  beberapa  perusahaan  baru  dan  secara  langsung  juga  berimplikasi  pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap  dan  tentang  Kepemilikan  Saham  Silang.    Hubungan  afliasi  yang  diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut, karena pengaruh  tersebut  dapat  mengendalikan  perusahaan  tersebut.  Pada  akhirnya  pengaruh tersebut  dapat  mempengaruhi  persaingan  di  pasar  bersangkutan  di  industri  tertentu. Sementara itu, penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan  dari  hampir  semua  pelaku  usaha  karena  penguasaan  pasar  yang  cukup  besar memiliki  korelasi  positif  dengan  tingkat  keuntungan  yang  mungkin  bisa  diperoleh  oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power , yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan  harga  barang  dan/atau  jasa  yang  di  pasar  yang  bersangkutan.  Dari  5  (lima) perusahaan pertambangan batubara yang diteliti apabila melakukan aksi korporasi, sehingga menjadi 1 (satu) perusahaan group , jumlah produksi batubaranya tidak mencapai 50%. Hal tersebut tidak terbukti melanggal Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
Kata Kunci : perusahaan group, hukum pertambangan, ekspansi, pasar modal

## ABSTRACT
The expansion of group companies in the coal mining sector has implications for: first, Abuse of Dominant Position, second, Market Domination. One thing that cannot be avoided from  an  expansion  of  a  company  or  seeing  this  business  is  the  addition  of  several  new companies  and  this  has  a  direct  impact  on  the  ownership  of  subsidiaries  by  the  parent

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
company. This affiliated relationship is regulated in Article 26 and Article 27 of Law No. 5 of 1999, namely regarding Concurrent Positions and concerning Cross Share Ownership. Relationships that occur in several companies or share ownership in several companies can affect  the  policies  of  these  business  actors,  because  these  influences  can  control  the company. In the end, this influence can affect the competition in the relevant market in a particular  industry.  Meanwhile,  market  control  or  in  other  words  being  the  ruler  of  the market is the desire of almost all business actors because a fairly large market share has a positive correlation with the level of profit that can be obtained by business actors. Parties who  can  exercise  market  control  are  business  actors  who  have  market  power,  namely business actors who can control the market, so that they can determine the price of goods and/or  services  in  the  relevant  market.  Of  the  5  (five)  coal  mining  companies  studied undertook  corporate  actions,  so  that  into  1  (one)  group  of  companies,  the  total  coal production did not reach 50%. This is not proven to violate Article 17 of Law no. 5 of 1999.
Keywords : group company, mining law, expansion, capital market

## PENDAHULUAN
Sepuluh  tahun  terakhir  terdapat  pertumbuhan  perusahaan  pertambangan  batubara  di Indonesia  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  dikarenakan  meningkatnya  permintaan  batubara  sebagai pasokan energi di masa mendatang yang membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor.
Batubara  merupakan  salah  satu  komoditas  energi  penting  di  Indonesia.  Penambangannya telah berlangsung sejak masa Kolonial Belanda. Penambangan batubara oleh Kolonial Belanda pertama kali dilakukan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera yang saat ini menjadi produsen utama batubara di Indonesia (Irwandy, 2014).
Pengusahaan batubara pertama kali dilakukan di Pengaron, Kalimantan Selatan, pada tahun 1849 oleh NV Oost Borneo Maatschappij “Benteng Emas”. Selanjutnya Belanda juga mendirikan dua perusahaan tambang batubara lain di dekat Martapura, yaitu Julia Hermina dan Delft . Pada tahun 1888, penambangan batubara dibuka di Batu Panggal, Kutai, Kalimantan Timur oleh L.H. Menten . Menten juga membuka upaya eksploitasi minyak bumi pertama di wilayah Kutai.
Kegiatan penyelidikan batubara terus dilanjutkan. Penyelidikan batubara pada 1915-1918 di Sumatera  Selatan  menghasilkan  sumberdaya  dan  cadangan  batubara  baru.  Pada  tahun  1919, Belanda membuka penambangan batubara di Tanjung Enim dengan metode penambangan terbuka di  tambang  Air  Laya.  Pada  tahun  1923-1940,  penambangan  dilakukan  dengan  metode penambangan bawah tanah. Pemenuhan kepentingan komersial dilakukan mulai tahun 1938 oleh penambangan  batubara  Bukit  Asam,  yaitu  pada  Air  Laya  untuk  batubara  jenis  bituminous  dan Suban  untuk  batubara  jenis  semi  antrasit.  Pada  tahun  1950,  Pemerintah  Republik  Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA) seiring berakhirnya kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.
Kembali  pada  bahasan  pertumbuhan  perusahaan  pertambangan  batubara  di  Indonesia. Banyak perusahaan batubara mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurut Jero Wacik,

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pemerintah telah menetapkan proyek membangun PLTU, selain proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap  II  yang  mayoritas  PLTU  batubara,  ditambah  lagi  PLTU  7.000  MW  yang  merupakan terobosan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di Jawa pada 2018 (Rista Rama Dhany).
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  proyek  pembangunan  PLTU  tetap berlanjut. Proyek pembangkit listrik tersebut ternaung dalam program 35.000 MW dan diharapkan dapat selesai dalam 5 (lima) tahun           ke depan. Peresmian proyek ini dilakukan di Pantai Samas, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2015. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek 35.000 MW bukanlah proyek infrastruktur yang ambisius. Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah punya utang kepada rakyat yang harus dipenuhi karena banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik (Rista Rama Dhany).
Melihat  kondisi  demikian,  kebutuhan supply batubara  diprediksi  akan  meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng  pihak  swasta,  mayoritas  (65%)  pembangkit  listrik  tersebut  adalah  Pembangkit Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU).  Melalui  tambahan  pembangunan  PLTU  ini,  maka  Indonesia membutuhkan ± 200 juta ton batubara setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Hasil perhitungan sumber daya yang dilakukan oleh Pusat Sumber  Daya  Mineral  Batubara  dan  Panas  Bumi,  Kementerian  ESDM  menunjukkan  bahwa sumberdaya batubara Indonesia sampai dengan tahun 2015 ini adalah sebesar 126.609,34 juta ton batubara, sedangkan cadangan batubara sebesar 32.263,68 juta ton (Rista Rama Dhany).
Perusahaan-perusahaan group tersebut  terus  melakukan  ekspansi  bisnisnya  di  sektor pertambangan batubara. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh laba atas investasinya dan memberikan sumbangan pada peningkatan ekonomi dan sosial lingkungan yang lebih luas. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan-perusahaan group tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat dari pesaing-pesaing yang mempunyai tujuan yang sama, dengan produk yang ditawarkan serta cara-cara yang hampir sama pula.
Adapun  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  membentuk  perusahaan group adalah  dengan melakukan merger , akuisisi atau membentuk perusahaan baru. Perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi  melalui merger ,  akuisisi  atau  membentuk  perusahaan  baru  dengan  maksud  dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Selain itu, ekspansi melalui merger , akuisisi atau membentuk perusahaan baru akan mendorong perusahaan memiliki jenis usaha yang lebih besar tanpa harus melakukannya dari awal.
Sebagai  salah  satu  komoditi  energi  yang  bernilai  strategis  bagi  kepentingan  nasional, pengelolaan industri  pertambangan batubara harus mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD)  1945  yang  mengamanatkan  penguasaan  negara  atas  sumber-sumber  alam  strategis  dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini juga termasuk orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, yakni demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perlu dipahami bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan buah pikir para pendiri negara yang menginginkan  bangsa  ini  berjalan  di  atas  kepentingan  Indonesia  yang  berasas  kekeluargaan dengan  tujuan  menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  beserta  seluruh  perangkatnya dibentuk    untuk  menjalankan  amanat  itu  demi  tercapainya  tujuan  nasional.  Sementara  itu, perusahaan  swasta  yang  sedari  awal  didirikan  dengan  maksud  mencari profit sebesar-besarnya tidak  dapat  dipercaya  untuk  mengelola  sumber-sumber  ekonomi  strategis  negara  demi kemakmuran rakyat (Rista Rama Dhany).
Penguasaan pihak swasta terhadap industri batubara nasional mengakibatkan alokasi hasil operasi produksi tambang terhitung kecil bagi kepentingan nasional. Untuk itulah pada tanggal 12 Januari  2009  Pemerintah  Indonesia  menerbitkan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menggantikan Undang-Undang        No. 11  Tahun 1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan yang dinilai sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Di dalam Undang-Undang            No. 4 Tahun 2009 dengan jelas dikatakan bahwa sumber daya alam yang telah diambil harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan industri pengolahan dalam negeri atau lebih dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO).

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Perusahaan
Secara  historis,  istilah  perusahaan  berasal  dari  Hukum  Dagang  dan  merupakan  hukum perikatan  yang  timbul  khususnya  dalam  lapangan  perusahaan  (Purwosutjipto,  1995).  Istilah perusahaan  lahir  sebagai  wujud  perkembangan  yang  terjadi  dalam  dunia  usaha,  kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Sebagai  wujud  keberadaan  dan  penerimaan  istilah  perusahaan  dalam  KUHD,  bisa diperhatikan rumusan Pasal-Pasal, antara lain sebagai berikut :
a. Pasal  6  ayat  (1)  :  “Setiap  orang  yang  menyelenggarakan  perusahaan  diwajibkan  untuk membuat  catatan-catatan  menurut  syarat-syarat  perusahaannya  tentang  keadaan  hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga  dari  catatan-catatan  yang  diselenggarakan  itu  sewaktu-waktu  dapat  diketahui segala hak dan kewajibannya”.
b. Pasal 16 KUHD : “Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.
c. Pasal 36 ayat (1) KUHD : “Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero melainkan mendapatkan namanya hanya dari tujuan perusahaan saja”.
Menurut Soekardono, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad ; 1938/276, istilah perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan mengganti istilah pedagang dan perbuatan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perdagangan  (Soekardono,  1981).  Istilah  perusahaan  dalam  Bahasa  Indonesia  mempunyai  tiga pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu sebagai berikut (Rochmat Soemitro, 1966) :
a. Onderneming .  Dalam  istilah onderneming tercermin  seakan-akan  adanya  suatu  kesatuan kerja ( wekeenheid ), namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.
b. Bedrijf. Diterjemahkan  dengan  “perusahaan”  yang  mana  dalam  hal  ini  tercermin  adanya penonjolan  pengertian  yang  bersifat  ekonomi  yang  bertujuan  mendapatkan  laba,  dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, bedrijf ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, misalnya industri rumah tangga, kerajinan atau keterampilan khusus pabrik.
c. Vennootschap .  Mengandung  pengertian  juridis  karena  adanya  suatu  bentuk  usaha  yang ditimbulkan  dengan  suatu  perjanjian  untuk  kerja  sama  dari  beberapa  orang  sekutu  atau persero (Natzir Said, 1987).
Dalam  beberapa  undang-undang  juga  ditemukan  uraian  mengenai  definisi  perusahaan, antara lain :
a. Pasal 1 hurup b UU No. 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
b. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan  atau  laba,  baik  yang  diselenggarakan  oleh perseorangan  maupun  badan  usaha,  baik  berbentuk  badan  hukum  ataupun  bukan  badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Sesuatu dapat disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini, antara lain (Mulhadi, 2010) :
a. Perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha.
b. Bentuk  usaha  itu  diselenggarakan  oleh  perseroan  maupun  badan  usaha,  baik  berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
c. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus.
d. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian- perjanjian.
e. Membuat  perhitungan  tentang  laba  rugi  yang  dicatat  dalam  pembukuan  bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

## Pengertian Perusahaan Group
Perusahaan group memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan group menjadi  bentuk  usaha  yang  paling  banyak  dipilih  oleh  pelaku  usaha  di Indonesia.  Perusahaan group adalah  suatu  susunan  dari  perusahaan-perusahaan  yang  secara yuridis  tetap  mandiri  dan  yang  satu  dengan  yang  lain  merupakan  satu  kesatuan  ekonomi  yang dipimpin oleh perusahaan induk (Pangaribuan Simanjuntak, 2008).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Fenomena tentang adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung dan terikat satu sama lain dalam  satu concern tumbuh  pada  dasawarsa  terakhir  baik  dalam  skala  nasional  maupun  dalam skala internasional. Perusahaan kelompok atau group dapat disusun secara vertikal dan horizontal. Perusahaan group disusun  secara  vertikal  dapat  dikatakan  ada  apabila  perusahaan-perusahaan yang  terkait  di  dalam  susunan  itu  merupakan  mata  rantai  dari  perusahaan-perusahaan  yang melakukan  suatu  proses  produksi.  Perusahaan-perusahaan  itu  masing-masing  mengusahakan lanjutan  dari  usaha  perusahaan  lain,  misalnya  perusahaan  pertama  memulai  dari  bahan  baku, dilanjutkan ke perusahaan lain untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produksi terakhir untuk konsumen dan pemasarannya diusahakan oleh perusahaan lain. Semua perusahaan yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam perusahaan group .
Perusahaan group yang  disusun  secara  horizontal  adalah  perusahaan-perusahaan  yang masing-masing  bergerak  dalam  bidang-bidang  usaha  yang  sangat  beragam.  Perusahaan- perusahaan yang tersusun secara terkait satu sama lain tidak hanya menangani produksi tertentu dalam  arti  satu  jenis  tertentu  melainkan  berbagai  jenis  produksi,  misalnya  produksi  pertanian, industri,  perdagangan,  jasa  angkutan  perhotelan,  bank  dan  asuransi.  Jadi,  terdapat  diversifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat.
Keberadaan  dan  pengakuan  yuridis  terhadap  perusahaan group menjadi  salah  satu perdebatan  yang  telah  berlangsung  lama  serta  melibatkan  berbagai  wilayah  yuridiksi  yang berbeda.  Perbedaan  pendapat  mengenai  pengertian  yuridis  terhadap  status  badan  hukum  ini bersumber dari belum adanya pengakuan yuridis terhadap status badan hukum dari perusahaan group . Bahkan, realitas bisnis terkini yang ditandai oleh dominasi perusahaan group dibandingkan dengan  bentuk  perusahaan  yang  lain  ternyata  belum  dapat  menjadi  justifikasi  atas  pengakuan yuridis  terhadap  perusahaan group sebagai  suatu  badan  hukum  tersendiri  sebagaimana  bentuk- bentuk organisasi perusahaan lain seperti perseroan terbatas (Sulistiowati, 2013).
Belum  adanya  pengakuan  yuridis  terhadap  status  badan  hukum  dari  perusahaan group menyebabkan  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur  mengenai  konstruksi  perusahaan group . Sebaliknya, perundang-undangan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal dari perseroan-perseroan yang menjadi konstituen perusahaan group , sehingga peraturan perundang- undangan masih mempertahankan pengakuan yuridis formal dari status badan hukum induk dan anak perusahaan. Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan group tidak menghapuskan  kemandirian  yuridis  dari  status  badan  hukum  induk  dan  anak  perusahaan, walaupun anak perusahaan tunduk di bawah kendali induk perusahaan (Sulistiowati, 2009).
Apabila dibandingkan dengan hukum perseroan, hukum perusahaan group menangani gejala khusus dari tersusunnya perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan yang erat antara satu sama lain, sehingga dari sudut pandang ekonomi dipandang sebagai suatu kesatuan yang berada di bawah pimpinan sentral. Perusahaan group merupakan suatu kesatuan ekonomi  yang  tersusun  dari  perusahaan-perusahaan  berbadan  hukum  mandiri  yang  dipandang sebagai induk dari anak perusahaan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sesuai  dengan  peruntukan  hukum  perseroan  sebagai  kerangka  pengaturan  bagi  perseroan tunggal, terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas berlaku prinsip hukum yang sama dengan perseroan tunggal, yaitu perseroan sebagai subjek hukum mandiri dan berlakunya limited liability ( Wayne M. Gazur ) pada pemegang saham. Hukum perseroan sebagai kerangka  pengaturan  perseroan  tunggal  tidak  mengatur  konstruksi  perusahaan group ,  tetapi mengatur keterkaitan antara induk dan anak-anak perusahaan sebagai hubungan diantara badan hukum mandiri. Implikasi dari digunakannya hukum perseroan untuk mengatur keterkaitan antara badan hukum induk dan anak perusahaan adalah bentuk jamak secara yuridis dalam perusahaan group .
Sebaliknya  pengakuan  yuridis  terhadap  kemandirian  dari  badan  hukum  induk  dan  anak perusahaan menimbulkan komplikasi permasalahan hukum yang terkait dengan perusahaan group . Kepemilikan  saham  induk  pada  anak  perusahaan,  penempatan  direksi  pada  anak  perusahaan, maupun kontrak bersuara menjadi alasan keberadaan bagi timbulnya keterkaitan antara induk dan anak  perusahaan.  Induk  perusahaan  memiliki  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  pimpinan sentral, yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu tatanan manajemen untuk mendukung tujuan kolektif perusahaan group sebagai satu kesatuan ekonomi.
Definisi group atau concern juga  dikemukakan  oleh  Emmy  Pangaribuan  sebagai  suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi satu kesatuan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak).  Pada  negara-negara  yang  belum  mengatur  secara  khusus  mengenai  perusahaan group ,  seperti  Indonesia,  kerangka  pengaturan  perseroan-perseroan  yang  tergabung  dalam perusahaan group masih  menggunakan  pendekatan  perseroan  tunggal.  Pengaturan  mengenai perseroan-perseroan  yang  tergabung  dalam  perusahaan group menjadi  bagian  dari  hukum perseroan.  Peraturan  perundang-undangan  tidak  mengatur  mengenai  perusahaan group .  Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap perusahaan group (Sulistiowati, 2010).
National Institute of Statistics and Economic Studie menjelaskan bahw (National Institute of Statistics and Economic Studies) :
“that a group of companies is an economic entity formed of a set of companies which are either  companies  controlled  by  the  same  company,  or  the  controlling  company  itself. Controlling a company means having the power to appoint the majority of its directors. The control of company A by company B may be direct (company B directly holds the majority of voting rights on the management board of company A) or indirect (B controls intermediate companies C, D or E, etc, which it can ask to vote the same way on the management board of A, there by obtaining a majority of rights). ”
The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), menjelaskan bahwa (The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA):
“ group company is a group of companies as two or more companies that share a holding company or subsidiary relationship. A holding company in relation to the subsidiary is defined as a juristic
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
person  or  undertaking  that  controls  a  subsidiary.  Therefore  the  determination  of  whether  a company is a holding company depends on one of the following:
a. The ability of the holding company to directly or indirectly exercise, or control the exercise of, a majority of the general voting rights at a general meeting, or
b. The right to appoint or elect, or control the appointment or election of, directors of that company  who  would  control  a  majority  of  the  votes  at  a  board  meeting,  or (Stephen  A. Rhoades)
c. All the general voting rights associated with issued securities of the company are held or controlled by persons contemplated in (1) and (2).
Dari pengertian perusahaan kelompok tersebut terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Aspek  ekonomi,  bahwa  perusahaan-perusahaan  itu  tersusun  dalam  suatu  kerjasama kelompok/ group bersama-sama  sebagai  satu  kesatuan  dalam  mencapai  tujuan  ekonomi yaitu perkembangan dan keuntungan perusahaan.
b. Aspek  yuridis/  hukum,  bahwa  masing-masing  perusahaan  di  dalam  kelompok  itu  secara hukum berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga bertanggung jawab secara sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga.
Perusahaan  kelompok/ group tersebut  sama  halnya  dengan  persekutuan  perdata.    Pada persekutuan perdata, anggotanya adalah terdiri dari orang-orang, sedangkan perusahaan kelompok anggotanya adalah terdiri dari perusahaan-perusahaan, sehingga dalam proses pembentukannya tidak  ada  keharusan  dalam  bentuk  formal  tertentu,  bahkan  mungkin  pihak  ketiga  belum  tentu mengetahui  bahwa  suatu  perusahaan  merupakan  anggota  pada  suatu  kelompok  perusahaan, sebagai  konsekuensinya  masing-masing  perusahaan  terhadap  pihak  ketiga  bertanggungjawab sendiri-sendiri, sekalipun tidak menutup kemungkinan secara intern diantara anggota terikat ikut andil  dalam  bertanggungjawab.  Dengan  demikian,  yang  terpokok  tujuan  dalam  perusahaan kelompok sebenarnya dari aspek ekonomi yaitu keuntungan perusahaan.
Eksistensi dan Perkembangan Perusahaan Group di Sektor Pertambangan
Kebutuhan supply batubara akan meningkat dikarenakan dari total pembangkit listrik 35.000 MW yang akan dibangun oleh pemerintah dengan menggandeng pihak swasta, mayoritas (65%) pembangkit  listrik  tersebut  adalah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU).  Adanya supply batubara yang besar tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang mengincar sektor pertambangan sebagai  tempat  berinvestasi.  Perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pertambangan  di Indonesia biasanya berbentuk group . Tercatat terdapat 4 group besar yang bergerak dalam industri pertambangan Indonesia. 4 group besar ini merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki  produksi  batubara  terbesar  di  Indonesia  hingga  saat  ini.  Keempat group perusahaan tersebut antara lain:
a. Group Bakrie/Bumi
Perusahaan ini awalnya bernama PT. Bumi Modern didirikan pada tanggal 26 Juni 1973 di Surabaya, Jawa Timur dengan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- pendirinya

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
adalah dua orang nasional yaitu Drs. Iamam Kadri Soeprapto, Mr. Achmad Soegianto dan satu perusahaan swasta nasional yaitu PT. Indonesia Modern Surabaya. 1
Pada tahun 1997 melalui Bursa efek Indonesia, perusahaan ini menjual sebagian sahamnya kepada public dan saat ini itu namanya berubah menjadi PT. Bumi Modern Tbk. Pada bulan September Tahun 2000 kembali terjadi perubahan pada perusahaan ini yaitu  modal  awalnya  ditingkatkan  menjadi  Rp.  10.000.000.000.000,-  dan  modal ditempatkan  sebesar  Rp.  9.702.000.000.000,-  saat  itu  nama  perusahaan  juga  berubah menjadi PT. Bumi Resources Tbk, pemegang sahamnya saat itu adalah Long Haul Ltd. Minarak Labuan Ltd, Willow Finance dan Jimba Finance Ltd . 2
Pada  tahun  2008  kembali  terjadi  perubahan  kepemilikan  saham,  saat  itu  saham perusahaan ini dikuasai oleh PT. Bakrie Brothers Tbk (Indonesia), Interventures Capital Pte Ltd Isingapore, Treasury Stock, SSB Obih Act Ishares Emerging Markets Index Fund , PT.  Reksadana  Schorder  Dana  Prestasi  Plus,  dan Credit  Suisse  International dan Masyarakat Luas. 3
Dari daftar anak perusahaan dan total aset Group Bakrie (Bumi) di atas, maka dapat dilihat  bahwa  PT.  Bumi  Resources  Tbk.  memiliki  saham  pengendali  secara absolute terhadap  anak-anak  perusahaannya (subsidiaries), sehingga  PT.  Bumi  Resources  Tbk. dapat  mengontrol,  mengkoordinasikan  dan  bertanggung  jawab  secara  mutlak  terhadap kegiatan operasional anak-anak perusahaannya.
Untuk memperluas jaringannya, PT. Bumi Resources Tbk. membentuk perusahaan subholding yaitu  PT.  Bumi  Resources  Mineral  Tbk.  (BRM).  BRM  memfokuskan  diri sebagai  induk  perusahaan  yang  mengurusi  beberapa  anak  usaha  yang  bergerak  dalam bisnis non- batubara. Pembentukan subholding ini tak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh  PT.  Bumi  Resources  Tbk.    yang  telah  melakukan  akuisisi  beberapa  perusahaan mineral  non  batubara,  antara  lain Calipso  Investment Pte  Ltd  (99%), International Minerals Company , LCC (100%), Lemington Investments Pte.Ltd (99%), PT. Citra Palu Minerals  (96,97%),    PT.  Dairi  Prima  Mineral  (80%),  PT.  Multi  Capital  (99%),  dan PT. Sarkea Prima Minerals (20%). Perusahaan-perusahaan tersebut selanjutnya menjadi anak dan/atau afiliasi dari PT. Bumi Resources Mineral Tbk.
Selanjutnya,  PT.  Bumi  Resources  Tbk.  memiliki  entitas  pengendalian  bersama terhadap PT. Kaltim Prima Coal. PT. Kaltim Prima Coal merupakan anak usaha PT. Bumi Resources Tbk. yang paling diandalkan untuk produksi batubara. PT. Kaltim Prima Coal berlokasi  di  Sangatta,  Kalimantan  Timur,  memiliki  cadangan  batubara  sebanyak 2,7 milyar ton.  Terhadap PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resources Tbk. memiliki pengendalian saham secara langsung sebesar 13,60%, melalui PT. Sitrade Coal (Sitrade) sebesar  32,40%,  melalui  Sangatta  Holding  Ltd  (SHL)  sebesar  9,50%  dan  melalui
1 Laporan Tahunan PT. Bumi Resource Tbk Tahun 2015 dam 2015, loc. cit
2 Ibid.
3 Ibid.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kalimantan Coal Ltd (KCL) sebesar 9,50%. Dengan demikian, PT. Bumi Resources Tbk. kepemilikan  saham  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  terhadap  PT. Kaltim Prima Coal sebesar 65%.
Selain  itu,    PT.  Bumi  Resources  Tbk.  juga  memiliki  kepemilikan  saham  secara langsung  terhadap  PT.  Arutmin  Indonesia  sebesar  70%.                PT.  Arutmin  Indonesia memiliki  tambang  batubara  yang  tersebar  di  wilayah  Senakin,  Kabupaten  Kotabaru, Satui,  Ata  Merah,  Batulicin,  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  wilayah  Kintap  dan  Asam  di Kabupaten  Tanah  Laut  yang  semuanya  berlokasi  di  Kalimantan  Selatan.  Cadangan batubara yang dimiliki sebanyak lebih dari 1,5 milyar ton dan berkualitas tinggi dengan tingkat kalori yang tinggi yaitu 6.700 – 6.800 kilo kalori (kcal).
Untuk menambah ekspansi usahanya, PT. Bumi Resources Tbk. juga melakukan diversifikasi  usaha  dengan  melakukan  akusisi  perusahaan  sektor  Migas  yaitu  dengan mengakuisisi Gallo Oil (Jersey) Ltd. Tidak tanggung-tanggung, ekspansi ini dilakukan di luar Indonesia, yaitu di Negara Yaman. Gallo Oil (Jersey) Ltd merupakan blok minyak dan gas (migas) di Yaman. PT. Bumi Resources Tbk. mengambilalih Gallo Oil melalui aksi korporasi penerbitan saham baru (rights issue), sehingga PT. Bumi Resources Tbk. memiliki kepemilikan saham absolute sebesar 99,99% terhadap Gallo Oil (Jersey) Ltd.
Melihat  uraian  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  PT.  Bumi  Resources  Tbk. melakukan ekspansi perusahaannya secara agresif baik ekspansi yang dilakukan secara langsung maupun ekspansi yang dilakukan melalui anak-anak perusahaannya atau secara tidak  langsung.  Selain  itu,  dapat  dilihat  pula  bahwa  PT.  Bumi  Resources  Tbk. memfokuskan  diri  melakukan  ekspansi  perusahaan  pada  sektor  energi,  baik  di  sektor pertambangan maupun di sektor Migas. Sehingga berdasar Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT. Bumi Resources Tbk.  memiliki tanggung jawab sebesar dan sebatas saham yang dimiliki.

## b. Group Adaro Energy
Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Juli 2004,- dan modal ditempatkan dengan nama  PT.  Padang  Karunia,  dengan  modal  sebesar  Rp  5.000.000.000,-  dan  modal ditempatkan sebesar Rp 1.250.000.000,- saat itu pemegang sahamnya adalah Ir. Theodore Permadi  Rachmat  dengan  Boy  Garibaldi  Thohir,  MBA.  Akte  perusahaan  ini  telah disahkan di Departemen Hukum dan HAM No. C-21493 HT.01.01. Tahun 2004 pada tanggal 26 Agustus 2004. 4
Pada tanggal 18 April 2008, perusahaan ini meningkatkan modalnya menjadi Rp 8.000.000.000.000,-  dan  modal  yang  ditempatkan  sebesar  Rp  3.198.596.000.000,-  dan merubah namanya menjadi                      PT. Adaro Energy Tbk. dan statusnya juga berubah  menjadi  perusahaan  terbuka  (Tbk),  karena  menjual  sahamnya  kepada public
4 Laporan Tahunan PT. Adaro Indonesia, loc. cit

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
melalui  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  sebesar  34,83%  dimana  pada  saat  itu  perusahaan dikuasai oleh beberapa perusahaan dan pemegang saham pribadi. 5
Adaro  merupakan  pemegang  Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan Batubara (PKP2B) yang merupakan generasi pertama di Indonesia sejak 16 Nopember 1982. Adaro memiliki masa kontrak 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial pada tahun  1992  dan  bisa  diperpanjang  2  x  10  tahun.  Adaro  adalah  pensuplai  terbesar kebutuhan batubara dalam negeri, terutama untuk kebutuhan PLTU di pulau Jawa-Bali, industri semen dan industri kertas. 6
Adaro adalah produsen batubara thermal kedua terbesar di Indonesia dan tercatat sebagai pemasok utama pasar batubara thermal global transportasi laut (global seaborne thermal coal). Adaro memiliki cadangan dan sumberdaya batubara sebesar 3,5 milyar ton dan menjalankan bisnis batubara terintegrasi mulai dari eksplorasi sampai pemasaran. 7
Langkah  besar  Adaro  yang  tidak  terlupakan  sampai  saat  ini  yaitu  dimulai  tahun 2009 lalu yang sukses melakukan penawaran saham perdana (IPO) dengan meraup dana sebesar Rp 12 trilliun. Hingga kini rekor IPO tersebut belum terpecahkan dan menjadikan Adaro sebagai perusahaan dengan IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 8
Setelah  sukses  melakukan  pendapatan  sebesar  US$  2,7  milyar  tahun  2010  lalu, kinerja  Adaro  terus  mengalami  peningkatan.  Perusahaan  ini  tiada  henti-hentinya melakukan ekspansi yang strategis melalui semua anak usahanya. Langkah ini ditempuh untuk dapat menjadi perusahaan tambang terbesar di Asia Pasific. 9

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan. Hubungan terafliasi ini diatur di dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu tentang Jabatan Rangkap dan tentang Kepemilikan Saham Silang.  Hubungan afliasi yang diakibatkan adanya jabatan rangkap oleh seseorang pada beberapa perusahaan atau kepemilikan saham silang di beberapa perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan pelaku usaha tersebut,  karena  pengaruh  tersebut  dapat  mengendalikan  perusahaan  tersebut.  Pada  akhirnya
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pengaruh  tersebut  dapat  mempengaruhi  persaingan  di  pasar  bersangkutan  di  industri  tertentu. Sementara  itu,  penguasaan  pasar  atau  dengan  kata  lain  menjadi  penguasa  di  pasar  merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai market power , yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa  yang  di  pasar  yang  bersangkutan.  Dari  5  (lima)  perusahaan  pertambangan  batubara  yang diteliti  apabila  melakukan  aksi  korporasi,  sehingga  menjadi  1  (satu)  perusahaan group ,  jumlah produksi  batubaranya  tidak  mencapai  50%.  Hal  tersebut  tidak  terbukti  melanggal  Pasal  17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Irwandy, 2014. Batubara Indonesia , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm: 37. Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak,  2008. Hukum  Perusahaan  Kelompok  dan  Globalisasi  Usaha (Concern). Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Dagang Internasional. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm: 1.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, loc. cit.
H.M.N Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang , Jakarta: Djambatan, hlm: 5. https://www.saica.co.za/tabid/1444/itemid/1784/The-definition-of-a- group -of-companies-as- per-the.aspx . Pada tanggal 2 September 2014.
Laporan Tahunan PT. Adaro Indonesia, loc. cit Laporan Tahunan PT. Bumi Resource Tbk Tahun 2015 dam 2015, loc. cit M. Natzir Said, 1987, Hukum Perusahaan Indonesia I ,  Bandung: Alumni, hlm: 29. Mulhadi,  2010, Hukum  Perusahaan  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, hlm: 10.
National Institute of Statistics and Economic Studies. “Group of companies” Diakses dari: R. Rochmat Soemitro, 1966, Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi ,            Bandung: R. Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia ,  Jakarta: Dian Rakyat, hlm: 17. Rista Rama Dhany. Jero: Masa Depan Pengusaha Tambang Batu Bara Akan Cerah . Diakses dari http://finance.detik.com/read/2014/03/07/161757/2518939/1034/jero-masa-depan- pengusaha-tambang-batu-bara-akan-cerah pada tanggal 14 November 2014.
Rista Rama Dhany. Resmikan Proyek Listrik 35.000 MW, Jokowi: Ini Bukan Proyek Ambisius .
Diakses dari:
http://finance.detik.com/read/2015/05/04/125155/2904887/1034/resmikan-proyek- listrik-35000-mw-jokowi-ini-bukan-proyek-ambisius pada tanggal 20 Juni 2015.
Stephen A. Rhoades, The Effect of Bank-Holding-Company Acquisitions of Mortgage Bankers on MortgageLending Activity, The Journal of Business, Vol. 48, No. 3 (Jul., 1975), The
Sulistiowati,  2009, Keterikatan  Induk  Dan  Anak  Perusahaan  Dalam  Konstruksi  Perusahaan Kelompok Dan Implikasinya Kepada Kelompok Ketiga Di Indonesia , Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm: 39
Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia , op. cit , hlm: 19.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sulistiowati,  2013, Tanggung  Jawab  Hukum  Pada  Perusahaan  Grup  Di  Indonesia ,  Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm: 15
The  South  African  Institute  of  Chartered  Accountants  (SAICA). ”The  definition  of  a  group  of companies as per the new Companies Act has changed”. Diakses dari:
Wayne M. Gazur, The Limited Liability Company Experiment: Unlimited Flexibility, Uncertain Role, Law and Contemporary Problems, Vol. 58, No. 2, Partnerships (Spring, 1995), Duke University School of Law, hlm : 135