## PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Aceng Asnawi Rohani acengasnawi@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Mohamad Fasyehhudin fasyehhudin@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Dede Agus de2agus@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Belardo Prasetya Mega Jaya belardoprasetya@untirta.ac.id Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Abstrak
Sengketa  dapat  bermula  dari  berbagai  sumber  potensi  sengketa,  salah  satunya adalah  dapat  berupa  masalah  bisnis  internasional  atau  penanaman  modal  asing. Sengketa  tersebut  harus  diselesaikan  dengan  hukum  internasional.  Peran  yang dimainkan  hukum  internasional  adalah  memberikan  cara  bagaimana  para  pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara win win solution. Oleh karena  itu  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  bagaimanakah perkembangan dan prospek penyelesaikan sengketa penanaman modal asing serta bagaimana  Implementasinya  di  Indonesia.  Penyajian  hasil  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  NO. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
sengketa penanaman modal para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga  peradilan  (non  litigasi)  yaitu  penyelesaian  dengan  menggunakan  jasa Arbitrase  Komersial  Internasional  karena  jalur/metode  penyelesian  tersebut  lebih menguntungkan para pihak. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah ICSID, suatu badan arbitrase yang menangani sengketa-sengketa penanaman modal  asing  antara  negara  dengan  investor  asing.  Indonesia  adalah  salah  satu negara  anggota  ICSID  yang  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  No.  5  tahun  1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing  Mengenai Penanaman Modal. Setiap sengketa  antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID. Kata  Kunci:  Perkembangan  dan  Prospek;  Penyelesaian  Sengketa;  Sengketa Penanaman Modal; ICSID

## Abstract
Disputes  can  originate  from  various  sources  of  potential  disputes,  one  of  which  is international investment. It must be resolved by international law. The role played by international law is to provide a way for the disputing parties to resolve the dispute in a  win  win  solution.  Therefore  this  paper  aims  to  analyze  how  the  progress  and prospects  for  resolving  foreign  investment  disputes  and  how  it  is  implemented  in Indonesia. Presentation of the results of this study using qualitative research with a normative  juridical  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  based  on  the discussion and description of the facts previously described, it can be concluded that in  resolving  investment  disputes,  business  actors  prefer  settlements  outside  the judiciary  (non-litigation),  namely  settlements  using  the  services  of  International Commercial Arbitration because the path/method The settlement is more profitable for the parties. The well-known International Commercial Arbitration Board is ICSID, an arbitration  body  that  handles  foreign  investment  disputes  between  countries  and foreign investors. Indonesia is one of the ICSID member countries ratified by Law no. 5  of  1968  concerning  Approval  of  the  Convention  on  the  Settlement  of  Disputes Between  Countries  and  Foreign  Nationals  Regarding  Investment.  Any  disputes between Indonesia and foreign companies can be resolved using ICSID.
Keywords: Development  and  Prospect;  Dispute  Settlement;  Foreign Investment; ICSID

## 1. PENDAHULUAN
Subjek  hukum  internasional  selalu  mengadakan  hubungan-hubungan internasional  dengan  subjek  hukum  lainnya,  baik  antarnegara,  negara  dengan individu, negara dengan organisasi internasional, dll. Pada praktiknya hubungan- hubungan  internasional  yang  diadakan  oleh  antarsubjek  hukum  internasional tersebut  tidak  selalu  terjalin  dengan  baik.  Seringkali  hubungan  tersebut menimbulkan sengketa internasional ( international dispute ) diantara mereka. Kata dispute mengandung pengertian: perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya. Menurut  Mahkamah  Internasional  Sengketa  internasional  adalah  situasi  dimana ketika  dua  negara  atau  dua  subjek  hukum  mempunyai  pandangan  yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.
Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, salah satunya adalah dapat berupa masalah perdagangan atau bisnis. Pada era Globalisasi saat ini,  hubungan  Kerjasama  bisnis  antar  negara  semakin  meningkat  sehingga dibutuhkan  pula  peningkatan  aturan  hukum  penanaman  modal  asing.  Aturan
transaksi lintas negara tidak lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, tetapi diatur dalam aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi. Perubahan juga terjadi pada  prinsip  dan  norma  hukum  dalam  kegiatan  bisnis  internasional.( Ida  Bagus Rahmadi Supancana, 2012)
Hal ini membuat investasi asing meningkat bahkan menjadi tidak terbendung akibat pengaruh arus globalisasi serta persaingan pasar global yang tinggi( Irfi Silvia Amanda, 2022) , mau tidak mau, Indonesia harus bisa menerimanya.( Syahmin Ak, 2006) Dalam Kerjasama bisnis penanaman modal, tidak dapat selalu berjalan dengan baik, melainkan dapat terjadi sengketa. Dengan demikian, perlu memahami bagaimana  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal.  Namun  sekalipun sengketa tidak bisa dihindari, sengketa dapat dikelola.( Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020) Mengelola  sengketa  berarti  mencari  solusi  terbaik  dengan  mencari  jalan tengah  yang  sama-sama  menguntungkan  para  pihak  ( win-win  solution ).( Ronald Fadly Sopamena, 2022)
Sengketa penanaman modal harus diselesaikan dengan hukum internasional. Peran  yang  dimainkan  hukum  internasional adalah  memberikan  cara  bagaimana para  pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya menurut  hukum internasional.  Perkembangan  awalnya,  hukum  internasional  mengenal  dua  cara penyelesaian,  yaitu  penyelesaian  secara  damai  (diplomatik)  dan  perang  (militer). Penyelesaian  sengketa  secara  diplomatik  meliputi  negosiasi,  penyelesaian  dengan pihak ketiga (pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi), dan penyelesaian sengketa  secara  hukum  yaitu  Arbitrase  (publik,  komersial)  dan  Mahkamah Internasional.  Lalu  bagaimanakah  perkembangan  dan  prospek  penyelesaikan sengketa penanaman modal serta bagaimana Implementasinya di Indonesia ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  pengkajian  dan  penafsiran terhadap  literatur  hukum  dan  peraturan  internasional,  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder. ( Soerjono Soekanto, 2007) 3. PEMBAHASAN
A. Perkembangan  dan Prospek Penyelesaikan Sengketa  Penanaman Modal Asing
Dalam  menjalankan  penanaman  modal  asing,  tentunya  seluruh  pihak menginginkan apa yang disepakati dan direncanakan berjalan dengan baik dan  lancar.  Dalam  praktiknya,  ada  kalanya  apa  yang  telah  disetujui  oleh kedua  belah  pihak  memiliki  penafisran  yang  berbeda  sehingga  tidak terlaksana dengan baik dan menimbulkan perselisihan atau sengketa. Setiap sengketa  yang  terjadi  pada  umumnya  akan  diusahakan  agar  dapat diselesaikan  dengan  prinsip  perdamaian  dan  keamanan  internasional sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Piagam  PBB  yakni  secara musyawarah  untuk  mufakat  bagi  kepentingan  bersama  yang  dapat dilaksanakan degan berbagi cara baik itu negosiasi atau konsultasi, ataupun dengan  bantuan  pihak  ketiga  (pencarian  fakta,  jasa  baik,  mediasi,  dan konsiliasi).( M. Husni, 2022)

## 1) Negosiasi ( Negotiation )
Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang utama dan efektif dalam  menyelesaikan  sengketa  internasional.  Alasan  utamanya  adalah dengan  negosiasi,  para  pihak  dapat  mengawasi  prosedur  penyelesaian sengketanya  dan  setiap  penyelesaiannya  didasarkan  kesepakatan  para pihak.(  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  2012)  Manakala  proses  negosiasi berhasil  mencapai  suatu  kesepakatan,  kesepakatan  atau  hasil  dari negosiasi  tersebut  biasanya  akan  dituangkan  ke  dalam  bentuk  suatu dokumen perjanjian sehingga kesepakatan yang dibuat oleh para pihak mempunyai suatu kekuatan yag mengikat kedua belah pihak dan akan berlaku  prinsip  atau  asas pacta  sunt  servanda .  Namun  apabila  tidak timbul kesepakatan, dapat diselesaikan dengan melibatkam pihak ketiga atau diselesaikan dengan cara hukum.
2) Pencarian Fakta ( Inquiry )
Suatu  sengketa  kadangkala  mempersoalkan  konflik  antara  para pihak  mengenai  suatu  fakta.  Pemastian  kedudukan  fakta  yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting untuk memperkecil masalah sengketanya. Inqury juga  disebut  sebagai  penyelidikan  yang  bertujuan untuk  menetapkan  fakta  yang  mungkin  diselesaikan  dengan  cara melibatkan pihak ketiga sebagai pencari fakta. Metode inquiry digunakan untuk mencari bukti-bukti dan melihat permasalahan yang timbul dari semua  sudut,  badan  ini  akan  dapat  mengeluarkan  sebuah  fakta  dan kedudukan. Fakta tersebut dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional.
3) Jasa Baik  ( Good Offices ) Jasa baik adalah cara penyelesaian dengan leibatkan pihak ketiga yang mana pihak ketiga bertugas menyediakan saluran komunikasi atau disebut fasilitator demi terlaksananya  proses  perundingan berdasarkan kesepakatan para pihak Dalam kedua cara tersebut syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jadi fungsi utamanya adalah hanya  mempertemukan  kedua  belah  pihak  untuk  bernegosiasi.(  W. Poeggel  and  E.  Oeser,  1991)  Jasa  baik  bisa  menjadi  fasilitator  atas permintaan  para  pihak  atau  inisiatif  dari  jasa  baik  itu  sendiri  yang menawarkan jasa-jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa.

## 4) Mediasi ( Mediation )
Mediasi adalah suatu cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga  yang  netral  dan  berusaha  mendamaikan  para  pihak  dengan memberikan  cara  penyelesaian  sengketa.  Berbeda  dengan  good  office yang  hanya  fasilitator,  fungsi  utama  mediator  adalah  mencari  berbagai solusi  (penyelesaian),  mengidentifikasi  hal-hal  yang  dapat  di  sepakati para  pihak.(  John  Collier,  1999)  Para  pihak  bebas  menentukan prosedurnya, mulai dari proses pemilihan mediator cara mediasi, sampai diterima  atau  tidaknya  usulan  yang  diberikan  oleh  mediator,  sampai berakhirnya tugas mediator.
5) Konsiliasi ( Consiliation )
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh suatu komisi yang sifatnya  lebih  formal  dibandingkan  dengan  mediasi.  Konsiliasi mempunyai hukum acara yang lebih formal yang akan ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian atau diterapkan oleh badan konsiliasi.
Konsiliato ada yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) dan berfungsi  untuk  menetapkan  persyaratan  penyelesaian  yang  diterima oleh para pihak. Persidangan suatu Komisi/Badan Konsiliasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Konsiliator atau Komisi Konsiliasi  akan  menyerahkan  laporannya  kepada  para  pihak  disertai dengan  kesimpulan  dan  usulan-usulan  penyelesaian  sengketanya berdasarkan  fakta  yang  diperolehnya.  Usulan  dan  kesimpulan  dari konsiliator dapat diterima atau ditolak oleh para pihak.
Apabila dalam metode-metode tersebut tidak timbul suatu hasil/kesepakatan,  maka  para  pihak  menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  jalur  hukum  baik  melalui  pengadilan  ataupun  di  luar  pengadilan. Pada praktiknya, para pengusaha asing lebih senang menyelesaikan sengketa yang  dilakukan  di  luar  lembaga  peradilan  ( non  litigasi )  yaitu  penyelesaian dengan  menggunakan  jasa  Arbitrase  Komersial  Internasional.  Klausul Arbitrase Komersial Internasional sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak  dagang  internasional.(  Huala  Adolf,  2013)  Moh.  Burhan  Tsani menyatakan arbitrasi adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihakpihak yang bersengketa.( Tsani, Burhan Moh, 1990) Menurut Podesta Costa  “ Arbitration  is  the  resolution  of  internasional  disputes  through  the submissions, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party who would be one or several persons by means of contentious proceedings from which  the result of definitive judgment is derived ” .(Podesta Costa  and Ruda) Arbitrase  menurut  Komisi  Hukum  Internasional  ( International  Law Commisions adalah a procedure for the settlement of disputes between states by  binding  award  on  the  basis  of  law  and  as  a  result  of  an  undertaking voluntaruly accepted .(Mark W. Janis 1992) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.( Ervita Tri Aryani) Arbitrase  Komersial  Internasional  adalah  suatu  forum  arbitrase  yang menyelesaikan  perselisihan  atas  transaksi  komersial  yang  bersifat internasional.  Diklasifikasikan  Internasional  apabila  dilaksanakan  dengan Organisasi/Badan Arbitrase Internasional (internasional menurut organisasinya)  contohnya International  Centre  for  Settlement  of  Investment Disputes (ICSID),  dilaksanakan  dengan  prosedur  internasional  (internasional menurut  prosedurnya)  dan  apabila  melibatkan  dua  jurisdiksi  (internasional menurut  faktanya).  Dalam  beberapa  literatur  Arbitrase  Komersial Internasional  dikenal  dengan  Arbitrase  dagang  atau  Arbitrase  perdagangan. Alasan digunakan istilah Komersial bukan dagang atau perdagangan adalah karena  terminologi  komersial  lebih  tepat  dibandingkan  dagang  atau perdagangan.  Dagang  atu  perdagangan  hanya  sebatas  perbuatan  bisnis pembelian  dan  penjualan  uang  saja,  sedangkan  Komersial  diartikan  sebagai perbuatan yang mencakup perdagangan ( trade ), lalu lintas uang ( money traffic ) dan  perniagaan  secara  umum  ( commerce )  yang  melibatkan  unsur  asing. Arbitrase  Komersial  Internasional  adalah  badan  yang  menyelesaikan perselisihan atau sengketa atas transaksi komersial yang bersifat internasional dalam hal ini melibatkan unsur asing.
Pengusaha  asing lebih senang menyelesaikan sengketa dengan Arbitrase Komersial Internasional dikarenakan pengadilan akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan jika diselesaikan dengan arbitrase akan
lebih murah biayanya dan prosesnya juga lebih cepat, kemudian pengusaha- pengusaha negara maju beranggapan bahwa hakim-hakim negara berkembang tidak  menguasai  sengketa-sengketa  dagang  yang  melibatkan  hubungan- hubungan  niaga  dan  keuangan  internasional  yang  rumit.  Pengusaha  asing juga  khawatir  Pengadilan  bersifat  subjektif,  karena  sengketa  diperiksa  dan diadili  dengan  hukum  dan  hakim  yang  bukan  dari  negara  mereka,  dan penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang antar  mereka.  Selain  itu  penyelesaian  sengketa  melalui  perjanjian  arbitrase bersifat tertutup, sehingga tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha. Selain itu arbitrase memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:
1. Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya ( arbritator );
2. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan;
3. Sifat  putusan  arbitrase  pada  prinsipnya  adalah  final  ( final )  dan mengikat ( binding );
4. Para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.
Subekti mengatakan bahwa penyelesaian sengketa lewat arbitrase dalam dunia perdagangan atau bisnis, memiliki banyak keuntungan yakni dilakukan dengan cepat;  oleh ahli; secara rahasia. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Pengadilan sebagai salah satu cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling  dikenal,  boleh  dikatakan  dalam  hal sengketa bisnis akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Dengan  kondisi  sebagaimana  di  atas,  penyelesaian  melalui  lembaga arbitrase  mempunyai  kelebihan-kelebihan  jika  dibandingkan  dengan penyelesaian melalui jalur peradilan. Perusahaan sering mencakup perjanjian arbitrase internasional dalam kontrak komersial dengan bisnis yang terletak di Negara  lain,  sehingga  jika  timbul  sengketa  mereka  diwajibkan  untuk melakukan arbitrase sebelum arbiter netral ketimbang untuk mengejar litigasi sebelum pengadilan asing.
Pada  perkembangannya,  seringkali  kontrak  internasional  menyelipkan atau  menetapkan  klausula  Arbitrase  Komersial  Internasional,  dan  memang dikalangan  bisnis,  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  badan  Arbitrase Komersial Internasional ini memberikan keuntungan sendiri daripada melalui badan  peradilan.  Badan  Arbitrase  Komersial  Internasional  yang  terkenal adalah International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), United  Nations  Commission  on  International  Trade  law (UNCITRAL),  dan the  International  Centre  for  The  Settlement  of  Investment Disputes (ICSID).
ICSID  adalah  badan  yang  dilahirkan  Bank  Dunia.  Konvensi  yang mendirikan badan ini, yaitu Konvensi yang disebut Konvensi Washington atau Konvensi Bank Dunia, tahun 18 Maret 1965. Terbentuknya Konvensi tersebut adalah  sebagai  akibat  dari  situasi  perekonomian  dunia  pada  waktu  1950- 1960-an yaitu Khususnya dikala beberapa negara berkembang menasionalisasi  atau  mengekspropriasi  perusahaan-perusahaan  asing  yang berada  di dalam wilayahnya. ICSID diadakan untuk memperkuat kerjasama antara  negara-negara  dalam  pembangunan  ekonomi  negara-negara  dan mendorong arus modal dari negara maju kepada negara berkembang. Kewenangan ICSID tercantum dalam Pasal 25 Konvensi, yaitu:
“The  jurisdiction  of  the  Centre  shall  extend  to  any  legal  dispute arising directly out of an investment, between a Contracting State (or any  constituent  subdivision  or  agency  of  a  Contracting  State designated  to  the  Centre  by  that  State)  and  a  national  of  another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre.When the parties have given their consent, no party may withdrawits consent unilaterally”
Kewenangan tersebut tergambar dengan ketat. ICSID hanya berlaku jika sengketa  hukum  yang  timbul  berasal  dari  penanaman  modal.  Untuk mengajukan sengketa kepada ICSID, para pihak sebelumnya harus mencapai kata  sepakat  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  yang didalamnya terdapat sebuah klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini harus menyatakan  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  sepakat  untuk  menyelesaikan sengketanya  melalui  arbitrase  ICSID.  Anggota  ICSID  adalah  negara-negara anggota  Bank  Dunia,  atau  negara  negaara  anggota    Statuta  Mahkamah Internasional.
3.2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing di Indonesia dengan ICSID Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan WNA Mengenai Penanaman Modal. Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antara  Negara  Dengan  WNA  Mengenai Penanaman  Modal  ini  sangat  singkat,  hanya  berisi  5  Pasal.  Dengan diratifikasinya Setiap sengketa yang terjadi antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID.
Pada Pasal 2 Disebutkan bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Indonesia dan warga negara asing diputuskan menurut Konvensi ICSID dan Pemerintah mewakili Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak  substitusi  Pasal  utama  penting  lainnya  adalah  tentang  pelaksanaan keputusan  badan  arbitrase  ICSID.  Pasal  3  menyebutkan  bahwa  untuk melaksanakan  putusan  Mahkamah  Arbitrase  ICSID  di  wilayah  Indonesia, maka  diperlukan  pernyataan  Mahkamah  Agung  untuk  melaksanakannya, terdapat  PERMA  No.  1  Tahun  1990  tanggal  1  Maret  1990  tentang  Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Berikut adalah kasus-kasus Indonesia yang diselesaikan melalui ICSID: (Indra Dwi Yusa Putra) Pemerintah Indonesia dan  Hesham  Al Waraq;  Churchill Mining  Plc,  Planet  Mining  dan  Pemerintah Indonesia;  dan  Kemenhan  RI  dan  Avanti  Communications  Ltd,  Amco  Asia Corporation dan Pemerintah Indonesia;
4. PENUTUP Berdasarkan  pembahasan  dan  uraian  fakta  yang  telah  dijabarkan sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Dalam  menyelesaikan sengketa bisnis, para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga peradilan (non litigasi) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa  Arbitrase  Komersial  Internasional  karena  jalur/metode  penyelesian tersebut  lebih  menguntungkan  para  pihak.  Badan  Arbitrase  Komersial Internasional  yang  terkenal  adalah  ICSID,  suatu  badan  arbitrase  yang menangani  sengketa-sengketa  penanaman  modal  asing  antara  negara dengan investor asing. Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  No.  5  tahun  1968  tentang Persetujuan  Atas  Konvensi  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Setiap
sengketa  antara  Indonesia  dan  perusahaan  Asing,  dapat  diselesaikan dengan menggunakan ICSID.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Dewa Gede Sudika Mangku. (2012). “ Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa  Internasional  Termasuk  di  Dalam  Tubuh  Asean ” , Jurnal Perspektif , Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September.
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and I Putu Rasmadi Arsha Putra, (2020) “Akibat
Hukum  Pendaftaran  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif,” ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, vol 6, No. 1 : 73 – 86, https://doi.org/10.36913/
jhaper.v6i1.102 Ervita  Tri  Aryani,  (2021). “Penyelesaian  Sengketa  Dagang  Internasional  Antara Penjual  Dan  Pembeli  Dalam  Transaksi  E- Commerce”, Privat  Law, Volume 9 Nomor 1, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/41863 Henry  Campbell  Black,  (1979 ).  Black  Law  Dictionary, St  Paul  Minn,  West Publishing Co, edisi ke-5,
Huala Adolf, (2002). Arbitrase Komersial Internasional , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Huala  Adolf,  (2010). Dasar-Dasar  Hukum  Kontrak  Internasional ,  Bandung,  PT Refika Aditama,
Huala  Adolf,  (2013). Dasar-Dasar,  Prinsip  dan  Filosofi  Arbitrase, Keni  Media, Bandung.
Huala Adolf, (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.
Indra  Dwi  Yusa  Putra,  Contoh  Kasus  yang  Diselesaikan  Badan  Arbitrase Internasional, http://elearning.iainkediri.ac.id/mod/forum/discuss.php?
d=56720
Ida Bagus Rahmadi Supancana, (2012). Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. J.G. Merrills. (1991). International Dispute Settlement , Second Edition, Cambridge, Cambridge Publication.
J.G  Merrills,  (1995). International  Disputes  Settlement, Cambridge  U.P, Cambridge.
John Collier and Vaughan Lowe, (1999). The Settlement of Disputes in International Law, Oxford, Oxford U.P.
Julian  DM  Lew,  (1987). Applicable  Law  in  International  Commercial  Arbitration , Sijthoff and Noordhoff, Netherlands.
Mark  W.  Janis,  (1992). International  Courts  for  the  twenty  First  Century , Dordrecht, Martinus Nijhoff.
M.  Husni, (2008 ). “ Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan ” , Jurnal Equality , Vol. 13 No. 1, http://repository.usu. ac.id/bitstream/123456789/18418/1/equ-feb2008-13%20(3).pdf.
Ni Wayan Restiti, M. Jodi Setianto, (2022) “Pelestarian Kedaulatan Negara Melalui Arbirase  Hukum  Internasional”, Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha Volume  10  No.  3,  DOI:  https://doi.org/10.23887/jpku. v10i3.52025
Pailtha  TB  Kohona,  (1985). The  Regulation  of  International  Economic  Relations Through Law, Martinus Nijhoff Publisher:,The Netherlands.
Peter Behrens. (1992). Alternative Methods of Dispute Settlement in International Trade Dispute in International and National Economic Law , Fribourg U.P. Ramlan Ginting, (2007). Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional , Salemba Empat, Jakarta,
Ronald Fadly Sopamena. (2022). “Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis  Internasional”, Balobe  Law  Journal, Vol  2  No  1  April  https:// doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767
R.L.  Bindschelder,  (1981). Conciliation  and  Mediation,  dalam  R.  Bernhardt  (ed) Encylopedia of Public International Law , Instalment 1. R. Soebekti, (1981). Arbitrase Perdagangan , Binacipta, Bandung. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  (2007). Penelitian  Hukum  Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
Sudargo Gautama, (1979). Arbitrase dagang Internasional, Alumni, Bandung. Syahmin  Ak,  (2006). Hukum  Dagang  Internasional  (Dalam  Kerangka  Studi Analitis), Jakarta, PT. Raja Grafindo.
Soemali, (2010).  “ Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  Dalam  Investasi Perdagangan ” , Jurnal Hukum ,Vol. XVIII, No. 18,: 53 - 68 http://ejournal. narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum- April%202010%20_SOEM ALI_.pdf. Tsani,  Burhan  Moh.,  (1990). Hukum  dan  Hubungan  Internasional ,  Yogyakarta, Liberty.
The International Law Commission was established by the General Assembly, in 1947, to undertake the mandate of the Assembly, under Pasal 13 (1) (a) of  the  Charter  of  the  United  Nations,  dapat  diakses  di  http://legal. un.org/ilc/.
W.  Poeggel  and  E.  Oeser,  (1991). Methods  of  Diplomatic  Settlement,  dalam: Bedjaoni  (Ed.),  International  Law:  Achievements  and  Prospect,  and UNESCO , Martinus Nijhoff Publisher.