## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 22 - 31
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, Vicky Ardiansyah 3 Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3 E-mail: Fitria_ramadhani@dosen.pancabudi.ac.id 1
History: Received  : 02 Mei 2023 Revised : 10 Mei 2023
Accepted  : 23 Mei 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Sistem  Informasi  Gender  dan  Anak  Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2022 jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dikota Medan sebanyak 70 orang. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual  pada  anak  telah  meningkat  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Menurut informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan  seksual  pada  anak  diwilayah  hukum  Polretabes  Medan  pada  akhir  juli  2022 sebanyak  55  laporan  yang  diantaranya  21  orang  telah  dilakukan  penahanan  dan selebihnya  sudah  divonis  di  Pengadilan  Negeri  Medan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  penegakan  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan data  observasi  dan  wawancara  di  Polrestabes  Medan.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan Kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  kejahatan  yang  sangat  serius  dan  hal  tersebut merupakan  pelanggaran  HAM.  Salah  satu  upaya  untuk  mengantisipasi  bertambahnya kekerasan  seksual  terhadap  anak,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  yang  telah disahkan  pada  tanggal  09  Mei  2022  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yakni  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Lahirnya Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  diharapkan  dapat  optimal  dalam mengakomodir  seluruh  bentuk  kekerasan  dan  dapat  memberikan  perlindungan, pencegahan, keadilan serta pemulihan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Tindak Pidana , Anak

## Abstract
Based on data obtained from the Gender and Children Information System for North Sumatra Province,  in  2022  the  number  of  victims  of  sexual  violence  in  the  city  of  Medan  will  be  70 people.  These  figures  show  that  crimes  of  sexual  violence  against  children  have  increased compared to the previous year. According to information from the Head of the PPA Satreskrim Polrestabes  Medan  Unit,  there  were  55  reports  of  perpetrators  of  sexual  violence  against children  in  the  jurisdiction  of  the  Medan  Police  at  the  end  of  July  2022,  of  which  21  people had  been  detained  and  the  rest  had  been  sentenced  at  the  Medan  District  Court.  Sexual violence against children is a very serious crime and a violation of human rights. As an effort to  anticipate  an  increase  in  sexual  violence  against  children,  the  government  issued  a  law which was ratified on May 9, 2022 by the Ministry of Law and Human Rights, namely Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. It is hoped that the birth of the Law on Crime  of  Sexual  Violence  can  be  optimal  in  accommodating  all  forms  of  violence  and  can provide  protection,  prevention,  justice  and  recovery  for  victims  of  Crime  of  Sexual  Violence against children.
Keyword : Criminal Law Policy, Sexual Violence, Crime, Children

## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia  semakin  meningkat  setiap
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
tahunnya dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak bahkan  bayi  (Siregar  et  al.,  2023).  Kekerasan  seksual  terhadap  anak merupakan  fenomena  yang  semakin  meluas  dan  telah  menjadi  fenomena global  hampir  di  seluruh  negara  di  dunia.  Tingkat  kekerasan  seksual meningkat tidak hanya dari segi jumlah dan jumlah kasus, tetapi juga dari segi kualitas.  Pelaku kejahatan tersebut terutama berasal dari lingkungan keluarga  atau  lingkungan  dimana  anak  berada,  antara  lain  rumah  anak, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan social (Tuliah, 2018).
Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual  karena  anak  selalu  lemah  atau  tidak  berdaya  dan  sangat bergantung  pada  orang  dewasa  di  sekitarnya.  Ini  membuat  anak-anak tidak berdaya ketika mereka mengancam  untuk tidak menceritakan apa yang  terjadi.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  pelanggaran moral dan hukum serta kerugian fisik dan psikologis.
Berbeda  dengan  tindakan  kekerasan  lainnya,  kasus  kekerasan seksual  pada  anak  memiliki  dampak  yang  jauh  lebih  serius  secara signifikan terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini bukan hanya meninggalkan luka secara fisik. Akan tetapi lebih dari  itu,  tindak  anarkistik  ini  akan  memberikan  efek  buruk  dan  tidak baik  terhadap  perkembangan  emosional,  sosial,  dan  psikologi  seorang anak  sebagai  korban  kekerasan.  Seperti  yang  terjadi  dikota  Medan, terdapat  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak sekolah, sehingga anak tersebut mengalami trauma yang sangat berat.
Kekerasan  intim  pula  kerap  terjalin  di  lingkungan  pembelajaran. Perihal  ini  terlihat  dari  informasi  pada  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan kepada Perempuan( Komnas Perempuan) yang membuktikan terdapatnya 50  pengaduan  kekerasan  intim  di  lembaga  pendidikan.  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia(  KPAI)  melaporkan  pelaku  kekerasan  intim di lingkungan pembelajaran mendominasi guru pada 2019. Guru ataupun ustadz  jadi  pelaku  kekerasan  intim  kepada  anak  yang  sangat  banyak dikabarkan, sebesar 22 perkara.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Gender dan Anak  Provinsi  Sumatera  Utara,  pada  tahun  2022  jumlah  korban  tindak pidana  kekerasan  seksual  dikota  Medan  sebanyak  70  orang.  Dari  angka tersebut  menunjukkan  bahwa  kejahatan  kekerasan  seksual  pada  anak meningkat  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Menurut  informasi dari Kepala Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diwilayah hukum Polretabes Medan pada  akhir  Juli  2022  sebanyak  55  laporan  yang  diantaranya  21  orang telah  dilakukan  penahanan  dan  selebihnya  sudah  divonis  di  Pengadilan Negeri Medan.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius dan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Upaya  untuk  mencegah  maraknya kekerasan  seksual  terhadap  anak ,  Pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang yang telah disahkan pada Tanggal 09 Mei 2022 oleh Kementerian Hukum  dan  HAM  yakni  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual.  Lahirnya  Undang-Undang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat optimal dalam mengakomodir  seluruh  bentuk  kekerasan  dan  dapat  memberikan perlindungan,  pencegahan,  keadilan  serta  pemulihan  terhadap  korban
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada anak.

## a. Kebijakan Hukum Pidana
Menurut Southart, kebijakan atau politik kriminal dapat diturunkan baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan kriminal, yaitu:
a)  Upaya  untuk  melaksanakan  peraturan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan dan situasi.
b)  Kebijakan  pemerintah  dari  badan  yang  berwenang  untuk  membuat peraturan  yang  diinginkan  digunakan  untuk  mengekspresikan  isi masyarakat dan mencapai apa yang diinginkan.
b. Tindak Pidana
Moeljatno, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, mendefinisikan  bahwa  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan hukum yang berlaku di negara yang memberikan dasar dan aturan:
a)  Menentukan  tindakan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  mana  yang dilarang, dan termasuk ancaman atau sanksi atas pelanggaran larangan tertentu.
b) Menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat diadili atau dihukum dengan ancaman hukuman .
c. Kekerasan Seksual
Istilah  kekerasan  seksual  berasal  dari  bahasa  Inggris  sex  hard, dalam bahasa Inggris kata hardness berarti kekerasan, tidak nyaman dan tidak  bebas.  Kata  seksual  berarti  sesuatu  yang  berhubungan  dengan seksualitas.  Jadi  istilah  kekerasan  seksual  mengacu  pada  tindakan seksual  yang  tidak  diinginkan  penerima  yang  melibatkan  ancaman, tekanan, tidak nyaman.
Kata  seksualitas  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gender  dan seksualitas.  Jenis  kelamin  adalah  perbedaan  biologis  antara  perempuan dan laki-laki, atau yang sering disebut gender. Sementara itu, seksualitas mencakup  beberapa  dimensi  yang  luas,  yaitu  dimensi  biologis,  dimensi sosial, dimensi psikologis, dan dimensi budaya.
Riset  ini  memakai  filosofi  kajian  yuridis  perbandingan  pengaturan hukum  positif  dan  wujud  usaha  hukum  melaui  pendekatan  penal  serta non-  penal  pada  korban  perbuatan  kejahatan  kesalahan  siber  pada permasalahan manipulasi bukti diri informasi individu pada situs bantuan kartu prakerja.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  memakai  filosofi  kajian  yuridis  perbandingan  pengaturan hukum  positif  dan  wujud  usaha  hukum  melaui  pendekatan  penal  serta non-  penal  pada  korban  perbuatan  kejahatan  kejahatan  siber  pada permasalahan  manipulasi  bukti  diri  informasi  individu  pada  situs bantuan kartu prakerja.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan dua metode yaitu:
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakan yaitu pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan  dan  atau  dengan  mengunjugi E-Book guna mendapatkan  referensi  atau  literatur  yang  sesuai  dengan  penelitian
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
ini.
b. Studi Lapangan
Riset  Lapangan  adalah  observasi  dengan  cara  langsung  pada  posisi aktivitas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang dilandasi dengan wawasan  abstrak  buat  menggali  serta  mengakulasi  informasi,  dan melaksanakan  Analisa  kepada  informasi  itu  untuk  jalan  keluar permasalahan, yang dituangkan dalam wujud sesuatu informasi.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak
Praktik  seksual  yang  dianggap  menyimpang  merupakan  salah  satu bentuk  kekerasan  seksual.  Artinya,  hubungan  seksual  dilakukan  dengan cara  kekerasan,  melanggar  ajaran  dan  nilai-nilai  agama,  serta  melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuatan baik fisik  maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan jahatnya.
Mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak jauh  dari  kita.  Realitas  kekerasan  seksual  yang  dialami  anak  masih menjadi  masalah  serius  di  Indonesia.  Tengok  saja  pemberitaan  media cetak  dan  elektronik  tentang  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang ditemukan  setiap  hari.  Bentuk  dan  cara  kerjanya  juga  sangat  berbeda. Berdasarkan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak  (1989)  dan  Protokol Tambahan KHA (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak), bentuk kekerasan diklasifikasikan  menjadi  empat  bentuk.  Kekerasan  seksual  meliputi eksploitasi seksual komersial, termasuk penjualan anak untuk dilacurkan (child prostitusi) dan pornografi (pornografi anak). Kekerasan seksual, atau dengan  kata  lain  pelecehan  seksual,  dapat  berupa  seks,  baik  melalui vagina, penis, oral, dibantu, hingga pemaparan alat kelamin, penyerangan seksual, kebinatangan, seks oral, masturbasi, pelecehan seksual, bahkan incest.
Ada  pula  yang  menyentuh  kemaluan  korban  atau  memaksa  korban menyentuh  kemaluan;  Keterlibatan  anak  dalam  pornografi,  misalnya dengan  memperlihatkan  atau  menulis  gambar  erotis  yang  dimaksudkan untuk  membangkitkan  kesenangan,  termasuk  memperlihatkan  anak dengan alat-alat seperti kondom, gambar orang telanjang, dll.
Menurut  Resna  dan  Darmawan,  pelecehan  seksual  dapat  dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perkosaan, incest, dan pelecehan. eksploitasi, termasuk  prostitusi  dan  pornografi.  Jika  ingin  lebih  jelasnya  dapat diuraikan sebagai berikut:
(a) Pemerkosaan Pelaku pemerkosaan biasanya laki-laki. Pemerkosaan biasanya  terjadi  ketika  pelaku  (biasanya)  pertama  kali  mengancam dengan  menunjukkan  kekuatannya  kepada  anak.  Jika  anak diperiksa  segera  setelah  perkosaan,  tanda-tanda  fisik  seperti  air mata,  darah  dan  memar  dapat  ditemukan,  yang  merupakan pengamatan  yang  mengejutkan  setelah  pelecehan  tersebut.  Jika menyangkut  pemerkosaan  yang  melibatkan  kekerasan  terhadap anak,  ini  adalah  risiko  terbesar  karena  pelecehan  tersebut seringkali  berujung  pada  emosi  yang  tidak  stabil.  Secara  khusus, untuk  melindungi  anak  tersebut  dan  tidak  kembali  ke  situasi  di
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
mana  pemerkosaan  terjadi,  pemerkosa  harus  dijauhkan  dari  anak tersebut.
(b) Incest,  didefinisikan  sebagai  persetubuhan  atau  aktivitas  seksual lainnya  antara  orang-orang  dalam  hubungan  dekat  ketika pernikahan  di  antara  mereka  dilarang  oleh  hukum  atau  budaya. Incest  biasanya  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan seringkali disertai dengan proses yang terkondisi.
(c) Eksploitasi,  eksploitasi  seksual  termasuk  prostitusi  dan  pornografi dan  ini  cukup  unik  karena  sering  menimpa  suatu  kelompok.  Ini dapat  dilakukan  di  dalam  keluarga  atau  di  luar  rumah  dengan beberapa  orang  dewasa  dan  tidak  melibatkan  anak-anak  serta menciptakan  lingkungan  seksual.  Dalam  beberapa  kasus  hal  ini mempengaruhi  keluarga,  seluruh  keluarga  ibu,  ayah  dan  anak dapat  terlibat  dan  anak  harus  dilindungi  dan  disingkirkan  dari situasi  rumah  tangga.  Ini  adalah  situasi  patologis  di  mana  kedua orang  tua  sering  aktif  secara  seksual  dengan  anak-anaknya  dan melecehkan  anak-anak  tersebut  untuk  prostitusi  atau  pornografi. Pelecehan  anak  membutuhkan  banyak  intervensi  dan  perawatan psikiatris.

## Faktor Penyebab  Timbulnya  Kekerasan  Seksual  (Perkosaan)  Terhadap Anak Di Bawah Umur
Kekerasan  terhadap  anak,  yang  terjadi  di  sekitar  kita  dan  asalkan tidak  hanya  dilakukan  oleh  lingkungan  keluarga  anak,  tetapi  juga  oleh lingkungan  keluarga  anak  itu  sendiri,  yaitu.  orang  tua  Kasus  kekerasan terhadap  anak  tidak  hanya  terjadi  di  perkotaan  tetapi  juga  di  pedesaan. Namun  sayangnya  belum  ada  informasi  lengkap  mengenai  hal  ini. Sementara  itu,  68  persen  penyalahguna  anak  berasal  dari  orang  yang mengenal  anak  tersebut,  dimana  34  persennya  berasal  dari  orang  tua kandungnya  sendiri.  Laporan  tersebut  juga  menemukan  bahwa  anak perempuan  sangat  rentan  terhadap  kekerasan  berbasis  gender  dalam situasi saat ini. Secara umum, alasan para pelaku sangat beragam, selain tidak masuk akal juga mengada-ada. Rata-rata usia para korban berkisar antara  2  sampai  15  tahun,  ada  yang  1  tahun  3  bulan.  Pelaku  biasanya melakukan  kekerasan  dan/atau  ancaman  kekerasan,  tipu  muslihat,  dan berbagai kebohongan sebelum dan sesudah penyerangan seksual.

## a. Faktor Intern
a)  Faktor  kejiwaan,  yaitu  keadaan  mental  atau  keadaan  diri seseorang  yang  tidak  normal,  juga  dapat  mendorong  seseorang untuk  melakukan  tindak  pidana.  Misalnya  nafsu  seksual  yang tidak  normal,  dalam  hal  ini  korban  perempuan  diperkosa  tanpa mengetahui  kondisi  pelaku  sendiri,  yaitu.  masalah  kesehatan mental, psikopatologi dan aspek psikologis naluri seksual.
Dalam  kondisi  mental,  penderitanya  memiliki  gangguan  jiwa  yang dapat  bersifat  turun-temurun  atau  didapat  melalui  sikap  pribadi orang  tersebut,  sehingga  pada  akhirnya  ia  sulit  menetralisir rangsangan  seksual  yang  tumbuh  dalam  dirinya  dan  rangsangan seksual  sebagai  energi  psikis  tersebut  bila  tidak  diarahkan  akan menimbulkan  hubunganhubungan  yang  menyimpang  dan  dapat menimbulkan  korban  pada  pihak  lain.  “Psycho -patologi  ini
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan
Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
mengandung  arti  bahwa  pada  diri  seseorang  tertentu  yang memungkinkan
seseorang tersebut,
melakukan kejahatan/perbuatan  tertentu  yang  menyimpang,  walaupun  ianya tidak sakit jiwa.”). Dalam keadaan sep erti ini sering dijumpai dalam perbuatan  manusia  itu  terdapat  kesilapan-kesilapan  tanpa disadari.  Jika  terdapatnya  perbuatan-perbuatan  tidak  sadar  yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan.
a) Faktor  Biologis.  Di  dalam  kehidupannya  manusia  mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya.  Kebutuhan  pada  satu  pihak  merupakan  apa  yang disebut  motif  dan  pada  ujung  lain  kebutuhan  itu  merupakan  satu tujuan.  Bila  tujuan  itu  tercapai,  maka  kebutuhan  akan  terpenuhi, mungkin  hanya  untuk  sementara  dan  merupakan  batas penghentian  aktivitasnya.  Kebutuhan  ini  mungkin  datangnya  dari dalam  yang  disebut  dengan  kebutuhan  biologis  atau  kebutuhan organis.
b) Faktor  kriminogenik  pemerkosaan  adalah  karena  kesalahan  pelaku yang  tidak  mampu  mengendalikan  nafsu  seksualnya.  Hasrat seksualnya  cukup  tinggi  dan  tidak  dibarengi  dengan  upaya  yang dibenarkan  secara  hukum  dan  agama.  Pelaku  kekerasan  berpotensi mengalami  luka  emosi  atau  ketidakseimbangan  emosi,  sehingga  ia mencari  ganti  rugi  dan  diagnosis  dari  korban  yang  diperkosanya. Faktor  biologis  dengan  demikian  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab terjadinya tindak pidana
c) Faktor  Moral  Moralitas  merupakan  faktor  penting  dalam  menentukan dampak  kejahatan.  Moralitas  sering  disebut  sebagai  filter  terhadap terjadinya  perilaku  menyimpang  karena  moralitas  merupakan  doktrin perilaku  kebajikan  dan  sangat  penting  dalam  menentukan  perilaku. Menurut  moralitas  manusia,  otomatis  dia  menghindari  semua perbuatan  tercela.  Pada  saat  yang  sama,  orang  yang  tidak  bermoral cenderung melakukan kejahatan.
Pada  kenyataannya,  moral  bukan  sesuatu  yang  tidak  bisa  berubah, melainkan  ada  pasang  surutnya,  baik  dalam  diri  individu  maupun masyarakat.  Timbulnya  kasus-kasus  perkosaan,  disebabkan  moral pelakunya  yang  sangat  rendah.  Dari  kasus-kasus  tersebut  banyak diantaranya  terjadi,  korbannya  bukanlah  orang  asing  lagi  baginya bahkan  saudara  dan  anak  kandung  sendiri.  Kasus-kasus  tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak  bermoral  sehingga  dengan  teganya  melakukan  perbuatan  yang terkutuk  itu  terhadap  putri  kandungnya  sendiri.  Di  lain  kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara  bersama-sama dan di hadapan teman-temannya tanpa adanya rasa malu.

## b. Faktor Ekstern
(a) Aspek  Sosial  Budaya,  meningkatnya  permasalahan  permasalahan kesalahan  kesusilaan  ataupun  perkosaan  terpaut  akrab  dengan pandangan sosial adat. Sebab pandangan sosial adat yang bertumbuh
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
di  tengah-  tengah  warga  itu  sendiri  amat  pengaruhi  naik  turunnya etiket seorang.
(b) Faktor  Ekonomi,  Situasi  perekonomian  pula  bisa  ialah  satu  karena seorang  melaksanakan  kesalahan  kesusilaan  ataupun  perkosaan. Kondisi  ekonomi  yang  susah  hendak  bawa  orang  pada  pembelajaran yang  kecil  serta  pada  langkah  berikutnya  bawa  akibat  pada  bagus ataupun tidak bagusnya profesi yang didapat. Dengan cara biasa, orang yang  mempunyai  tingkatan  pembelajaran  yang  kecil  mengarah menemukan  profesi  yang  tidak  pantas.  Kondisi  yang  begitu menimbulkan  seorang  bisa  kehabisan  keyakinan  diri  serta memunculkan  jiwa  yang  acuh  tak  acuh,  kegagalan  dan  lenyapnya respek  atas  norma-  norma  yang  terdapat  di  sekelilingnya.  Kondisi perekonomian  ialah  aspek  yang  dengan  cara  langsung  ataupun  tidak langsung hendak pengaruhi fundamental kehidupan warga. Kondisi ini pengaruhi  pula  cara-  cara  kehidupan  seorang.  Dalam  kondisi-  kondisi pergolakan  gampang  sekali  terjalin  sebab  inalitas  yang  diakibatkan terdapatnya  ketegangan  ataupun  insecurity  pada  masyarakatnya, misalnya:  pemasukan  sosial  yang  kecil,  kondisi  perumahan  yang kurang  baik,  serta  serupanya,  kurang  ataupun  tidak  menemukan atensi.
(c) Aspek  Media  Massa.  Alat  massa  ialah  alat  data  di  dalam  kehidupan sosial, misalnya semacam pesan berita, majalah, tv serta serupanya itu ialah pula perlengkapan pengawasan yang menggenggam andil berarti di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Pesan  berita  berisikan pengumuman  yang  melaporkan  data  pada  warga  mengenai  insiden ataupun  peristiwa-  peristiwa  dalam  kehidupan  tiap  hari.  Hendak namun  terdapat  mungkin  pemberitaan  pesan  berita  jadi  aspek terbentuknya kesalahan.
Perihal  ini  bisa  dimengerti,  sebab  kerap  pemberitaan  pesan  berita sedemikian  muka  alhasil  kerap  penjahat  dibeberkan  selaku  bahadur sebab  sukses  melarikan  diri  dari  pelacakan  penegak  hukum,  alhasil seseorang yang sudah bermental kejam menjiplak penjahat itu. Begitu pula  pemberitaan  mengenai  kesalahan  perkosaan  yang  serimg diberitahukan  dengan  cara  terbuka  serta  didramatisasi  ditafsirkan mengenai  kebahagiaan  pelakon.  Perihal  semacam  ini  bisa  memicu para pembaca spesialnya para orang yang bermental kejam yang bisa memunculkan  ilham  menurutnya  buat  melaksanakan  perkosaan. Banyak  keadaan  yang  membolehkan  anak  jadi  korban  pelampiasan seks orangorang berusia yang sepatutnya melindunginya . Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan  atau  perkosaan  adalah  pemutaran  filmfilm  porno,  kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.

## Bagaimana penegakan hukum  dalam  menanggulangi  tindak pidana kekerasan seksual anak.
Indonesia  memberlakukan  UU  Kekerasan  Seksual  No.  12  Tahun 2022 yang diundangkan pada 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan lahirnya undang-undang ini diharapkan  mampu  menjawab  kekhawatiran  masyarakat  akan maraknya  kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Aspek  yang  terkait dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2022, yaitu:
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
a. Kalau  tiap  orang  berkuasa  memperoleh  proteksi  dari  kekerasan serta  berkuasa  buat  leluasa  dari  penganiayaan  ataupun  perlakuan yang  mengurangkan  bagian  derajat  orang  begitu  juga  dipastikan dalam  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;
b. Kalau  kekerasan  seksual  bertentangan  dengan  angka  ketuhanan serta manusiawi dan mengusik keamanan serta keamanan warga;
c. Kalau  peraturan  perundang-  undangan  yang  berhubungan  dengan kekerasan intim belum maksimal dalam  membagikan penangkalan, proteksi,  akses  kesamarataan,  serta  penyembuhan,  belum  penuhi keinginan  hak  korban  Perbuatan  Kejahatan  Kekerasan  Intim,  dan belum menyeluruh dalam menata hal hukum kegiatan;
Undang-Undang  Tindak  Pidana  Seksual  Nomor  12  Tahun  2022 memiliki  konsekuensi  transformatif,  tidak  hanya  material,  tetapi  juga struktural  dan  kultural.  Tujuan  UU  Kekerasan  Seksual  adalah  untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; pemrosesan, perlindungan, dan  penyelamatan  korban;  menegakkan  hukum  dan  merehabilitasi pelanggar;  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bebas  dari  kekerasan seksual  dan  untuk  memastikan  bahwa  kekerasan  seksual  tidak  terjadi lagi.
UU  TPKS  No.  12  Tahun  2022  memuat  reformasi  legislasi  yang progresif,  terutama  untuk  memperkuat  perlindungan  dan  pemulihan korban  kekerasan  seksual.  Secara  struktural,  UUTPKS  merupakan produk  kebijakan  hukum  yang  pelaksanaannya  melibatkan  banyak aktor  di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Koordinasi  dan  sinergi  tentunya menjadi  kunci  agar  peran  yang  dijalankan  selanjutnya  tidak  tumpang tindih, salah satunya terkait dengan peran pengawasan.
Dari pandangan bentuk, UUTPKS ialah produk politik hukum yang dalam  aplikasi  nya  bertabiat  multi-  stakeholder,  bagus  pada  tingkatan pusat  ataupun  wilayah.  Koordinasi  serta  sinergisitas  pasti  jadi  kunci supaya  esoknya  peran-  peran  yang  dijalani  tidak  silih  tumpak bertumpukan,  salah  satunya  yakni  berhubungan  dengan  kedudukan pemantauan.
Pasal  83  (4)  melaporkan  kalau  penangkalan  serta  penindakan perbuatan  kejahatan  perkosaan  dikendalikan  oleh  menteri,  Komisi Kekerasan  kepada  Wanita,  Hak  Asasi  Manusia,  Proteksi  Anak  serta Disabilitas serta dilaksanakan oleh warga. Bila merujuk pada artikel ini, Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  kepada  Wanita(  Komnas  Wanita) merupakan badan yang berhak melaksanakan pemantauan ini, bersama dengan departemen serta penguasa kota.
Komnas  Perempuan  ialah  badan  negara  independen,  yang diperuntukkan  dalam  bagan  penguatan  hak  asas  orang  wanita Indonesia,  spesialnya  penghapusan  kekerasan  kepada  perempuan. Komnas  Wanita  dibangun  lewat  Ketetapan  Kepala  negara  Nomor  181 Tahun  1998,  pada  9  Oktober  1998,  yang  diperkuat  dengan  Peraturan Kepala negara Nomor 65 Tahun 2005.
Keberadaan  Komnas  Perempuan  sebagai  lembaga  pemantau pencegahan dan penanganan kejahatan kekerasan seksual sudah sangat tepat,  meski  bukan  mandat  baru.  Keberadaan  Komnas  Perempuan memperkuat  jaminan  pelaksanaan  norma-norma  yang  tertuang  dalam UUTPKS.  Sebagai  lembaga  negara  yang  mandiri,  tugas  Komnas
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…
Perempuan  dapat  ditangani  secara  lebih  fleksibel  dan  dapat  dijangkau oleh  kementerian/lembaga  baik  pusat  maupun  daerah.  Selain  itu, keberadaan  Komnas  Perempuan  sebagai  lembaga  pengawas  juga memiliki  perspektif  strategis  secara  operasional  yang  antara  lain didasarkan  pada  tiga  pendekatan.  Pertama,  isu/permasalahan  yang diangkat  dalam  UUTPKS  sangat  erat  kaitannya  dengan  tugas  dan kewajiban  Komnas  Perempuan  sebagai  lembaga  independen  yang dijalankan selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Risma  Purnama  Dewi,  et.al,  (2019).  “Tindak  Pidana  Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur”, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1.
Ahmad Jamaluddin, (2021). “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal CIC Lembaga dan Konsultan Sosial, Vol 3, No 2. Ani  Purwanti,  dan  Marzellina  Hardiyanti,  (2018).  “Strategi  Penyelesaian Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Melalui RUU Kekerasan Seksual”, Jurnal Masalah -Masalah Hukum, Vol 47, No 2.
Anonim. (2014). Stop! Kekerasan pada Anak. 21 April 2014.  Diunduh dari http://kpkpos.  com/stop-kekerasan-pada-anak/,  diakses  pada  7  Mei 201
Anonim.  (2014).  Tiap  tahun  400  anak  jadi  korban  seksual.  Diunduh  dari http://indonesia.  ucanews.com/2014/05/05/tiap-tahun-400-  anak- jadi-korban-seksual/, diakses pada 20 Mei 2014.
Arrista  Trimaya,  (2018).  “Pengaturan  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak Korban  Kekerasan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No 2.
Iskandar,  (2019).  “Membangun  Hukum  Nasional  yang  Dicita - citakan”,

## Jurnal Serambi Akademica, Vol 7, No 3
Maemunah,  (2019).  “Perlindungan  Hukum  Anak  Jalanan  dalam  Konsep HAM Pasca Reformasi”, Junral Jatiswara, Vol 34 No 2.
Mega  Fadhilah  Chai dir  dan  Hana  Fridah,  (2021).  “Pelaku  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak  di  dalam  Media  Massa  sebagai  Wujud Ketidakberpihakan Korban”, Jurnal Justitia, Vol 8, No 6.
Muhaimin,  (2020).  “Metode  Penelitian  Hukum”,  Mataram,  Mataram University Press.
Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (2), 28 – 39.
Tuliah,  S.  (2018).  Kajian  Motif  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Melalui  Modus  Operandi  Di  Lingkungan  Keluarga. Ejournal  Sosiati- Sosiologi , 6 (2), 1 – 17.
W Muchladun, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3 Tahun 2015
Fitria Ramadhani Siregar 1, Muhammad Juang Rambe 2, et al., Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku…