## PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI
Oleh Edi Pranoto Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Globalisasi  dan  peningkatan  pergaulan  dan  perdagangan  internasional,  cukup  banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke  dalam  perundang-undangan  nasional.  Pembaharuan  hukum  ekonomi  di  Indonesia harus diarahkan untuk  menciptakan kesejahteraan rakyat,  dengan bertumpu pada nilai- nilai  Pancasila  sebagai  falsafah  dan  pandangan  hidup  bangsa  yang  menjadi  pedoman dalam  pelaksanaan  setiap  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan bermasyarakat.    Dalam  Pancasila  terkandung  prinsip  gotong  royong,  dan  itu  sejatinya inti  dari  pembaharuan  hukum  ekonomi  yang  menempatkan  kegotongroyongan  sebagai nilai  yang  harus  diwujudkan  dalam  rumusan-rumusan  peraturan  perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Pembentukan  peraturan  per-uu  yang  terarah  melalui  Prolegnas  diharapkan  dapat mengarahkan  pembangunan  hukum,  mewujudkan  konsistensi  peraturan  per-UU,  serta menghindari adanya disharmonis peraturan per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Kata Kunci : Sistem Hukum ,Nilai Pancasila , Globalisasi

## ABSTRACT
Globalization  and  enhancement  of  international  relations  and  trade,  quite  a  number  of foreign  or  international  legal  regulations  will  also  be  incorporated  into  national legislation.  The  renewal  of  economic  law  in  Indonesia  must  be  directed  towards creating  people's  welfare,  based  on  the  values  of  Pancasila  as  the  philosophy  and outlook on the nation's life which serves as a guideline for the implementation of each nation's  life,  state  and  society.  In  the  Pancasila  contained  the  principle  of  mutual cooperation,  and  that  is  actually  the  essence  of  renewal  of  economic  law  that  puts mutual  cooperation  as  a  value  that  must  be  realized  in  the  formulations  of  legislation which then becomes the basis for realizing social welfare. The  establishment  of  regulations  that  are  directed  through  the  National  Legislation Program  is  expected  to  direct  the  development  of  law,  realize  the  consistency  of  laws and  regulations,  and  avoid  the  disharmony  of  laws  and  regulations,  both  vertical  and horizontal.
Keywords: Legal System, Pancasila Value, Globalization

## A. Pendahuluan
Kata  globalisasi  dalam  dekade terakhir  ini  tidak  saja  menjadi  konsep ilmu  pengetahuan  sosial  dan  ekonomi, tetapi  juga telah menjadi jargon politik, ideologi  pemerintahan  ( rezim ),  dan hiasan  bibir  masyarakat  awam  di seluruh  dunia.Teknologi  informasi  dan media  elektronik  dinilai  sebagai  simbol pelopor  yang  mengintegrasikan  seluruh sistem  dunia,  baik  dalam  aspek  sosial, budaya, ekonomi dan keuangan.Globalisasi  bukanlah  sesuatu yang  baru,  semangat  pencerahan  eropa di  abad  pertengahan  yang  mendorong pencarian dunia baru bisa dikategorikan sebagai arus globalisasi.Revolusi industri  dan  transportasi  di  abad  XVIII juga merupakan pendorong tren globalisasi, yang membedakannya dengan  arus  globalisasi  yang  terjadi dua-tiga  dekade  belakangan  ini  adalah kecepatan dan jangkauannya.
Selanjutnya,  interaksi  dan  transaksi antara  individu  dan  negara-negara  yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi  politik,  sosial,  dan  budaya pada  tingkat  dan  intensitas  yang berbeda pula.
Sebagai  akibat  globalisasi  dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional,  cukup  banyak  peraturan-
peraturan  hukum  asing  atau  yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang- undangan  nasional,  misalnya  di  dalam hal  surat-surat  berharga,  pasar  modal, kejahatan  komputer,  dan  sebagainya. Terutama  kaidah-kaidah  hukum  yang bersifat  transnasional  lebih  cepat  akan dapat  diterima  sebagai  hukum  nasional, karena kaedah-kaedah hukum transnasional  itu  merupakan  aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional dan global 1 . Akibatnya  semakin  memasuki  abad XXI, semakin hukum nasional Indonesia  akan  memperlihatkan  sifat yang  lebih  transnasional,  sehingga perbedaan-perbedaan  dengan  sistem hukum  lain  akan  semakin  berkurang, dan  Indonesia  tidak  bisa  melepaskan diri  dari  pengaruh  globalisasi  dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik social,politik, hukum maupu ekonomi. Dalam  kegiatan  ekonomi  inilah  justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber  ekonomi  yang  terbatas disatu  pihak  dan  tidak  terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi  dilain  pihak,  sehingga  konflik antara sesama warga dalam
1 C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional (Bandung: Alumni, 1991), hal 74.
memperebutkan sumber-sumber
ekonomi  tersebut  akan  sering  terjadi. 2 Berdasarkan pengalaman sejarah, peranan hukum tersebut haruslah terukur  sehingga  tidak  mematikan inisiatif  dan  daya  kreasi  manusia  yang menjadi  daya  dorong  utama  dalam pembangunan ekonomi.
Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan  dan  perkembangan  ekonomi dengan  prinsip  efisiensinya  merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi  kepincangan  antara  laju  gerak ekonomi yang dinamis dengan mandeknya  perangkat  hukum. 3 Di samping  itu  ahli  hukum  juga  diminta peranannya dalam konsep pembangunan, yaitu
untuk menempatkan  hukum  sebagai  lembaga (agent)  modernisasi  dan  bahwa  hukum
2 Gunarto  Suhardi.  Peranan  Hukum  Dalam Pembangunan Ekonomi. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hal. V
3 Agus Yudha Hernoko, “Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Standar (Pengembangan Konsep Win-Win  Solution  sebagai  Alternatif  Baru dalam  Kontrak  Bisnis”  dalam  Puspa  Ragam Informasi dan Problematika Hukum, diedit oleh Sarwini  dan  L.  Budi  Kagramanto,  (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hal. 95-96.
dibuat  untuk  membangun  masyarakat ( social engineering ). 4
Pasca  Reformasi  di  Indonesia sekarang  ini,  ternyata  masih  banyak tuntutan-tuntutan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  baik  dalam  bentuk  lisan maupun  tertulis.  Dalam  bentuk  lisan pendapat dinyatakan dengan demontrasi-demonstrasi  ,  sedangkan secara tertulis dilakukan dengan pendapat-pendapat  yang  dilakukan  baik melalui  media  cetak,  elektronik  dan bahkan  media  sosial.  Dengan  masih banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat membuktikan agenda- agenda  reformasi  belum  sepenuhnya terwujud,  khususnya  dalam  bidang penegakan  hukum,  hak  asasi  manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN),  serta  pertumbuhan ekonomi  yang  belum  memberikan peningkatan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat  menjerit  karena  tingginya harga-harga kebutuhan pokok,
pengurangan  subsidi  dan  tinggi  angka pengangguran. Tantangan dibidang ekonomi ini memberikan beban tersendiri  bagi  pemerintah  Indonesia, apalagi  sekarang  focus  pembangunan
4 Sumantoro,  Hukum  Ekonomi  (Jakarta:  UI Press, 1986), hal. 330
lebih banyak diarahkan
pada
pembangunan bidang infrastruktur. Pemerintah Indonesia dalam
upaya mempercepat pembangunan bidang  ekonomi  telah  mengeluarkan  15 (limabelas)  Paket  Bidang  Ekonomi sebagai  jawaban  atas  semua  persoalan- persoalan  yang  dapat  menghambat pembangunan  ekonomi  serta  menjawab tantangan  globalisasi.  Paket  Ekonomi Pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dimaksudkan untuk menghadapi dampak  krisis  ekonomi  global  terhadap ekonomi  Indonesia,  pemerintah  telah melakukan tindakan cepat berupa : 5
a. stabilisasi  ekonomi  secara  makro yang lebih kondusif, melalui kebijakan fiscal dan moneter termasuk pengendalian inflasi ;
b. pengendalian harga komoditas pokok seperti pangan dan BBM ;
c. mendorong  pemanfaatan  biodiesel untuk  mengurangi  impor  BBM  dan meningkatkan  harga  ekspor  kelapa sawit;
d. percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan  proyek  padat  karya
5 Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH), PDIHUNTAG Semarang
serta  menambah  alokasi  Rastra  ( Beras Sejahtera ) ;
e. menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin
pertumbuhan ;
f. pembentukan  Tim  Evaluasi  dan Pengawasan  realisasi  Anggaran  ( TEPRA)  dan  pembentukan  Badan Pengelola Dana Perkebunan ( BPDP) Kelapa Sawit ; g. melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan  ekonomi  pedesaan dengan  pemberdayaan  usaha  mikro dan kecil melalui penyaluran Kresdit Usaha Rakyat (KUR).
Paket    ekonomi  pertama  sampai dengan ke-15 ternyata makin memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya bagi siapapun melakukan investasi di Indonesia, termasuk keinginan  Indonesia  mendapat  investor dari  negara  asing.  Masuknya  investasi asing  ke  Indonesia  membawa  pengaruh pula  pada  sistem  ekonomi  di  Indonesia yang  oleh  para  pendiri  bangsa  ini  asas kegotongroyongan dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia  menjadi  cita-cita  yang  harus diwujudkan  sebagaimana  amanah  UUD 1945 dan pembangunan ekonomi
ditujukan  untuk  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertitik  tolak  dari  pemikiran  diatas, maka  makalah  ini  akan  membahas persoalan  aktualisasi  sistem  ekonomi yang berlandaskan pada  Pancasila diera globalisasi dengan judul “ Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi  Indonesia  Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi “.

## B.   Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam  makalah  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  sistem  hukum  ekonomi Indonesia  yang  berlandaskan  pada nilai Pancasila ?
2. Apa  upaya  yang  dapat  dilakukan untuk membangunan ekonomi berlandaskan pada nilai Pancasila di era globalisasi ?

## C. Pembahasan
1. Sistem Hukum Ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada nilai
Pancasila
1.1.  Pengertian Sistem Hukum
Ekonomi
Pengertian  sistem  Etimologis Bahasa Yunani “ systema ”  Keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian . Sedangkan Kenneth Berrien “ A  system is  a set  of  components,  interacting with each      other  and  a  boundary  which selects both the kind and a   rate of flow of  inputs  and  outputs  to  and  from  the system. 6
Suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh didalamnya terdapat bagian-bagian  yang  memiliki  ciri-ciri tersendiri  dan  antar  bagian-bagianitu memiliki keterkaitan yang saling mendukung sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu. Entitas yang  tersusun  dari  sub-sub  sistem  yang saling  berkaitan  sehingga  membentuk pola kerja yang holistik. 7
Hukum menurut Aristoteles memberikan  pengertian  hukum  dalam arti  sempit  adalah  hukum    ketika masyarakat menaati
dan menerapkannya  terhadap  anggotanya sendiri  dan  hukum  secara  universal adalah  hukum  alam  ( mazhab  natural law ).  Sedangkan Grotius memberikan pengertian  hukum  adalah  suatu  aturan
6 Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional ( Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM.) PDIH UNTAG Semarang.
7 Ibid.
dari  tindakan  moral  yang  mewajibkan pada suatu yang benar. 8
Dengan demikian Sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat operasional  yang  meliputi  institusi, prosedur, aturan hukum.Berbicara tentang  sistem  maka  harus  dipahami sebagai  suatu  organisasi  yang  terdiri atas  berbagai  unsur  atau  komponen yang  saling  pengaruh  mempengaruhi dan  keterkaitan  satu  dengan  yang lainnya  oleh  satu  atau  beberapa  asas. Apabila  dihubungkan  dengan  topik sistem  hukum  Indonesia,  maka  organ yang  akan  dibicarakan  yaitu  organ sistem hukum Indonesia.
Di  Indonesia  dikenal  ada  beberapa sistem  hukum  yang  berlaku  seperti sistem  Hukum  Adat,  Sistem  Hukum Islam,  Sistem  Hukum  Kolonial  dan Sistem  Hukum  Nasional.Sampai  abad ke-14 penduduk di kepulauan Nusantara ini  hidup  di  dalam  suasana  hukum  adat masing-masing  daerah.Asas  penting dalam  kehidupan  adat  yaitu  sifat kekeluargaan (komunalitas).Dengan masuknya  agama  Islam  ke  Indonesia, maka banyak adat daerah yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan  hukum  adatnya.  Demikian juga ketika abad ke-17 bangsa Portugis,
8 Ibid.
Inggris,  dan  Belanda  datang,  maka selain  produk  hasil  industrinya,  mereka juga memengaruhi masyarakat setempat dengan  ajaran  agamanya  sehingga hukum  adat  di  daerah  tersebut  diresapi oleh ajaran agama Kristen Protestan dan Kristen Katholik.Hukum Ekonomi menurut Sunarjati  Hartono peraturan tertulis  yang  dibuat  oleh  pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi  dan  melindungi  seluruh kegiatan bisnis meliputi kegiatan industri,  perdagangan  dan  pelaksanaan jasa, serta semua hal  yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. 9

## 1.2. Sistem Ekonomi di Dunia
Sistem ekonomi yang berkembang dunia ini ada 3 (tiga) yaitu
:Sistem Ekonomi Pasar Bebas
(Kapitalis/Liberal)  ,  Sistem  Ekonomi Komando  (Sosialis/Ethatisme)  ,  Sistem Ekonomi Campuran. 10
Sistem  ekonomi  liberal  disebut juga  sistem  ekonomi  pasar  bebas  atau sistem  ekonomi laissez  faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem
9 Sunarjati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem  Hukum  Nasional,  Alumni,  Bandung, 1991, hlm. 57-60
10 Bahan  Kuliah  Sistem  Hukum  Ekonomi Nasional ( Prof. Liliana Tedjosaputro,
SH.,MH.,MM) PDIH UNTAG Semarang.
perekonomian
yang memberikan kebebasan  sepenuhnya  dalam  segala bidang  perekonomian  kepada  masing- masing  individu  untuk  memperoleh keuntungan  yang sebesar-besarnya. Ciri sistem  ini  adalah  Setiap  orang  bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan  maupun  kelompok  Harga- harga dibentuk di pasar bebas ;Kegiatan ekonomi  sebagian  besar  dilakukan  oleh swasta  ;  Campur  tangan  pemerintah sangat sedikit/terbatas ; Modal mempunyai  peraran  yang  penting  alam kegiatan  ekonomi  ;  Adanya  kebebasan berusaha  dan  kebebasan  bersaing  ; Didorong  oleh  motif  memperoleh  laba sebesar-besarnya.
Kebaikan  sistem ekonomi liberal antara lain  :  Setiap  individu  diberi  kebebasan dan kesempatan untuk berusaha ; Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi  ;  Setiap  individu  bebas memilih  bidang  usaha  yang  disukai  ; Persaingan  dapat  menyebabkan  adanya dorongan  untuk  maju  ;  Produksi barang/jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar (kebutuhan masyarakat), sedangkan  keburukannya    adalah  : Kebebasan berusaha menyebabkan adanya  kelompok  yang  sangat  dominan sementara  ada  kelompok  yang  lemah  ; Menimbulkan monopoli yang
merugikan  masyarakat  ;  Menimbulkan penindasan (Eksploitasi) terhadap manusia  karena  mengejar  keuntungan yang  sebesar-besarnya  ;  Tidak  ada pemerataan  pendapatan  karena  setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. 11 Sistem Ekonomi Komando ( Sosialis/Ethatisme ) adalah Sistem
perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki  kemakmuran  masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk
mewujudkan  kemakmuran  yang  merata pemerintah  harus  ikut  campur  dalam perekonomian.Oleh  karena  itu  hal tersebut  mengakibatkan  potensi  dan daya  kreasi  masyarakat  akan  mati  dan tidak  adanya  kebebasan  individu  dalam melakukan  kegiatan  ekonomi.Ciri-ciri
Sistem
Ekonomi Komando (Sosialis/Ethatisme)  :    Semua  sumber daya  ekonomi  dimiliki  dan  dikuasai oleh negara ; Seluruh kegiatan ekonomi harus  diusahakan  bersama  ;  Semua perusahaan  milik  negara  sehingga  tidak ada perusahaan swasta ; Segala keputusan  mengenai  jumlah  dan  jenis barang  ditentukan  oleh  pemerintah; Harga-harga  dan  penyaluran  barang
11 Ibid.
dikendalikan  oleh  negara  ;  Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.  Kelebihan  sistem  ini  Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap
jalannya perekonomian  ;  Tidak  ada  kesenjangan ekonomi  antara  si  kaya  dan  si  miskin, karena  distribusi  pemerintah  dapat dilakukan  dengan  merata  ;  Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap  barang  dan  jasa  yang  akan diproduksi  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  ;  Pemerintah  lebih  mudah ikut  campur  dalam  pembentukan  harga. Sedangkan kekurangannya  :Mematikan kreativitas  dan  inovasi  setiap  individu  ; Tidak  ada  kebebasan  untuk  memiliki sumber  daya  ;  Kurang  adanya  variasi dalam  memproduksi  barang,  karena hanya terbatas pada ketentuan
pemerintah. 12
Sistem ekonomi campuran merupakan  campuran  atau  perpaduan antara  sistem  ekonomi  liberal  dengan sistem ekonomi sosialis.Masalah- masalah  pokok  ekonomi  mengenai barang  apa  yang  akan  diproduksi, bagaimana  barang  itu  dihasilkan,  dan untuk  siapa  barang  itu  dihasilkan,  akan
12 Ibid.
diatasi  bersama-sama  oleh  pemerintah dan  swasta.sistem  ekonomi  campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi  kebebasan  untuk  menentukan kegiatan-kegiatan  ekonomi  yang  ingin mereka jalankan.Ciri sistem ini Sumber- sumber  daya  yang  vital  dikuasai  oleh pemerintah  ;  Pemerintah  menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan
kebijaksanaan-
kebijaksanaan  di  bidang  ekonomi  ; Swasta  diberi  kebebasan  di  bidang- bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah ;  Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak
merugikan
kepentingan umum ; Pemerintah bertanggung  jawab  atas  jaminan  sosial dan  pemerataan  pendapatan  ;  Jenis  dan jumlah  barang  diproduksi  ditentukan oleh mekanisme pasar. 13

## 1. 3. Globalisasi Ekonomi
1.3.1. Globalisasi
Globalisasi  menurut Albrow mengacu  pada  keseluruhan  proses  di mana manusia di bumi ini diinkorporasikan  ke  dalam  masyarakat
13 Ibid.
dunia  yang  tunggal,  masyarakat  global. Oleh karena proses itu bersifat majemuk, maka kitapun dapat memandang globalisasi di dalam kemajemukan. 14
Menurut
Wikipedian kata "globalisasi"  diambil  dari  kata  “global”
,  yang  maknanya  ialah  universal.
Achmad Suparman
menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku)  sebagai  ciri  dari  setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah  Globalisasi  belum  memiliki definisi  yang  mapan,  kecuali  sekedar definisi  kerja  ( working  definition ), sehingga  tergantung  dari  sisi  mana orang melihatnya.
Ada
yang memandangnya  sebagai  suatu  proses sosial,  atau  proses  sejarah,  atau  proses alamiah  yang  akan  membawa  seluruh bangsa  dan  negara  di  dunia  makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan  kehidupan  baru  atau  kesatuan ko-eksistensi  dengan  menyingkirkan batas-batas  geografis,  ekonomi  dan budaya  masyarakat. Theodore  Levitte merupakan  orang  yang  pertama  kali menggunakan  istilah  Globalisasi  pada
14 Lihat  M.  Albrow,  Globalization  Knowledge and  Society,  London,  Sage  Publication,  1990. Lihat juga
Roland
Robertson,
Globalization,London, Sage Publication, 1992 .
tahun  1985.  Globalisasi  adalah  sebuah istilah  yang  memiliki  hubungan  dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia  di  seluruh  dunia  dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk- bentuk  interaksi  yang  lain  sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin  sempit  atau  dengan  pengertian lain  bahwa  globalisasi  adalah  suatu proses dimana antarindividu, antarkelompok,  dan  antarnegara  saling berinteraksi,  bergantung,  terkait,  dan mempengaruhi  satu  sama  lain  yang melintasi batas negara.
Perdagangan bebas adalah sebuah  konsep  ekonomi  yang  mengacu kepada
Harmonized
Commodity
Description  and  Coding  System (HS) dengan  ketentuan  dari World  Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.
Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan  sebagai  tidak  adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah)
dalam perdagangan  antar  individual-individual
dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. 15 Felix Wilfred mengatakan bahwa, “ideologi globalisasi” penampilannya sangatcantik dan menarik tetapi ternyata menyembunyikan kejahatan yang hanya dikenal  oleh  mereka  yang  menjadi korbannya.Kelihatannya globalisasi membawa  seluruh  dunia  bersamanya. Namun,  dalam  kenyataannya  semakin banyak  orang  yang  ditinggalkannya  di padang  pasir  penderitaan.  Globalisasi mencabut orang dan menjanjikan kemakmuran.Namun,  sebenarnya  orang tersebut diisap habis-habisan, kemudian dibiarkan  mati  kekeringan.  Globalisasi dengan  demikian,  bagi  kaum  miskin berarti proses penyingkiran dan peminggiran. 16

## 1.3.2.  Globalisasi Ekonomi
Perubahan-perubahan  global  di bidang ekonomi berorientasi pada pasar dengan falsafah liberalisme dan kapitalisme internasional. Melalui lembaga  ekonomi  internasional  Bank
15 http://aisyahppkn.blogspot.co.id , diunduh pada tanggal 24 Mei 2017
16 Felix  Wilfred,  “TiadaKeselamatan  di  Luar Globalisasi”, Basis No. 05-06, Agustus, 1996
Dunia, IMF, dan World Trade
Organization,  sistem  ekonomi  pasar bebas  diberlakukan  melalui  perjanjian internasional.Semua perjanjian perdagangan  terdiri  dari  biaya  ( cost ) dan  keuntungan  ( benefit ). 17 Negara- negara  menetapkan  kendala-kendala pada  diri  mereka  sendiri  dengan keyakinan  bahwa  timbal  balik  yang diterima  oleh  negara-negara  lain  akan membuka kesempatan baru, yaitu keuntungan yang melebihi biaya. Sayangnya,  kasus  ini  tidak  terjadi  pada negara-negara  berkembang.  Jika  arah negosiasi yang telah berlangsung selama  ini  tidak  mengalami  perubahan yang  signifikan,  makin  banyak  negara berkembang  yang  beranggapan  bahwa semua  perjanjian  perdagangan  adalah buruk. Perdagangan bebas telah terbukti ingkar  atas  janji-janjinya.  Tetapi  logika dasar  dagang  tetap  ada,  yaitu  membuat (hampir)  semua  orang  menjadi  lebih baik.  Perdagangan  bukanlah zero-sum game ,  di  mana  pihak  yang  menang membebankan  seluruh  kerugian  pada pihak  yang  kalah.  Setidak-tidaknya, perdagangan  dapat  menjadi positive- sum  game ,  di  mana  semua  orang  dapat menjadi pemenang. Jika potensi
17 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work , Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, Mizan Pustaka, hal 170.
tersebut akan direalisasikan,  yang harus kita  lakukan  pertama  kali  adalah menolak  dua  dari  beberapa  premis perdagangan bebas : bahwa perdagangan bebas secara otomatis akan mengarah  kepada  lebih  banyak  lagi kegiatan perdagangan dan pertumbuhan, dan bahwa pertumbuhan secara otomatis  akan  menetaskan  keuntungan kepada  semua  pihak.  Tak  satupun  dari kedua  premis  tersebut  yang  konsisten dengan  teori  ekonomi  dan  pengalaman sejarah.  Jika  ada  perdagangan  bebas yang  dapat  didukung  di  negara-negara maju,  kita  harus  memastikan  bahwa keuntungan dan biaya lebih terbagi rata,
yang akan mengakibatkan pajak pendapatan yang lebih progresif. 18
Dengan adanya pembaruan,
prospek globalisasi yang akan membawa keuntungan bagi lebih banyak  orang  akan  ditingkatkan.  Dan pembaruan itu juga akan mengupayakan berlangsungnya  globalisasi  yang  lebih adil.  Dengan  globalisasi,  kita  belajar bahwa kita tidak mungkin menutup diri dari  apa  yang  terjadi  di  sekitar  kita. Sudah  sejak  lama  negara-negara  maju memperoleh  keuntungan  dari  bahan
18 Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work,
Menyiasati  Globalisasi  Menuju  Dunia  Yang Lebih  Adil,  Mizan  Pustaka,  Bandung,  hal 171.
baku/mentah  yang  berasal  dari  negara- negara  berkembang.  Akhir-akhir  ini, konsumen  di  negara  maju  memperoleh keuntungan  besar  dari  barang-barang buatan  pabrik  yang  kualitasnya  makin meningkat.  Tetapi  mereka  juga  terkena imbnas  dari  adanya  migrasi  gelap, terorisme,  dan  bahkan  penyakit  yang dapat bergerak dengan mudah melintasi perbatasan.    Bagi  banyak  orang, menolong  mereka  yang  miskin  yang berada di negara berkembang adalah isu moral. Namun secara bertahap , mereka menyadari bahwa bantuan tersebut  juga demi kepentingan mereka sendiri.
1.3 Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Yang Berlandaskan Pada Nilai  Pancasila. Nilai – nilai
Pancasila sebagaimana  pernah  dinyatakan  dalam Ketetapan  MPRS  No.XX/MPRS/1966, pada  hakekatnya  adalah  pandangan hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  serta cita-cita  moral  luhur  yang  meliputi suasana  kejiwaan,  serta  watak  bangsa Indonesia. Dilihat kedudukannya,
Pancasila  sumber  hukum  yang  paling tinggi, yang berarti menjadikan
Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum  di  Indonesia.  Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam
masyarakat harus
mencerminkan
kesadaran  dan  rasa  keadilan  sesuai dengan  kepribadian  dan  falsafah  hidup bangsa Indonesia.
Dalam rangka memberikan pedoman  bagi  penentu  kebijaksanaan pembangunan  tertib  hukum  nasional agar  senantiasa  sesuai  dengan  cita hukum  bangsa  Indonesia,  perlu  kiranya dikemukakan  rumusan  cita  hukum ( recht  idee )  bangsa  Indonesia  dengan menyimpulkannya  dari  pokok-pokok pikiran  dalam  Pembukaan  UUD  1945 dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam semua  sila  Pancasila  secara  serasi  dan sebagai  kesatuan  yang  utuh.  Secara umum  nilai-nilai  dasar  cita  hukum bangsa  Indonesia  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
a. Hukum  nasional  dibangun  dengan mempertimbangkan kriteria rational, dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai spiritual,  etik  dan  moral  untuk
memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur dan memegang  teguh  cita-cita  moral rakyat. Disimpulkan dari Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan pokok  pikiran  keempat  Pembukaan UUD 1945.
b. Hukum  nasional  dibangun  atas prinsip  penghormatan  harkat  dan
martabat manusia dengan memberikan  jaminan  hak  asasi warga  negara  dan  hak-hak  sosial secara  selaras,  serasi  dan  seimbang. Di  samping  itu  hukum  nasional harus  mampu  memcegah  timbulnya ketidak  adilan  dalam  masyarakat. Disimpulkan  dari  sila  Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab  dan  pokok pikiran kedua dalam masyarakat. c. Hukum nasional melindungi segenap  bangsa  indonesia  yang merdeka,  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  negara  Indonesia yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat, adil  dan  makmur,  memperkukuh persatuan  dan  kesatuan  bangsa dimnaa  hanya  ada  satu  hukum nasional  yang  mengabdi  kepada kepentingan nasional.
Disimpulkan  dari  sila  Persatuan Indonesia  dan  pokok  pikiran  kesatu Pembukaan UUD 1945.
d. Hukum  nasional  dibentuk  sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat  rakyat  artinya  dengan persetujuan rakyat melalu permusyawaratan  perwakilan,  agar hukum  nasional  sesuai  dengan aspirasi  rakyat  sehingga  mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran,
tanggung  jawab  dan  mengairahkan peranserta  dalam  pembangunan  dan menumbuhkan  dinamika  kehidupan bangsa  dalam  suasana  tertib  dan teratur.
Disimpulkan  dari  sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.perwakilan dan
pokok  pikiran  ketiga  Pembukaan UUD 1945.
e. Hukum  Nasional  mengetengahkan nilai  keadilan  sosial  dalam  arti hukum nasional membuka jalan bagi terujudnya pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimpulkan  dari  sila  Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indoensia
dan pokok pikiran Kedua Pembukaan UUD 1945.
Rumusan  umum  cita  hukum yang luas rangkumannya tersebut berintikan  pemikiran  dasar  mengenai kehendak  dan  sekaligus  memberikan arah  mengenai  tujuan  yang  ingin dicapai  tertib  hukum  nasional.  Dengan kata  lain,  cita  hukum  berfungsi  sebagai pedoman  yang  memandu,  mengarahkan agar hukum nasional beanr-benar merupakan  perujudan  nilai-nilai  luhur Pancasila secara dinamis dapat
memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang terus bergerak maju.
Dalam pembangunan sistem hukum  ekonomi  nasional  ,  maka  harus mengacu pada : 19

## 1. Pancasila.
Pancasila  ladasan  awal  dari  politik hukum dan peraturan per-UU hal ini dimaksudkan  agar  kebijakan  dan strategi (politik) hukum dan peraturan  per-UU  sejalan  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  berlaku dalam masyarakat  Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai  hal-hal  yang  baik  yang merupakan  hasil  perubahan  yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,  dan  bernegara  baik  di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional.
2. UUD1945.
UUD  1945  merupakan  landasan formal  dan  materiil  konstitusional dalam  politik  hukum  dan  peraturan per-UU  sehingga  setiap  kebijakan dan  strategi  di  bidang  hukum  dan peraturan per-UU mendapatkan legitimasi  konstitusional  sebagai salah satu bentuk penjabaran negara
19 Materi Kulish Pembaharuan Hukum Indonesia oleh Prof. Dr. Joni Emireson, SH.,M.Hum,
PDIH UNTAG Semarang
berdasar  atas  hukum (rechtsstaat) dan asas konstitusionalisme.
3. Peraturan atau Kebijakan implementatif dari politik peraturan per-UU.
Yang dimaksud disini adalah peraturan atau kebjikan yang
memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan  per-UU  yang  bersifat implementatif dari landasan
filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural. Dalam  melaksanakan  politik  peraturan per-UU,  seharusnya  perlu  diperhatikan pula  mengenai  pola  pikir  pembentukan peraturan  per-UU  (hukum)  yang  harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip: 20
1. Segala  jenis  peraturan  per-UU merupakan  satu  kesatuan  sistem hukum yang bersumbar pada Pancasila  dan  UUD1945.  Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara  berbagai  peraturan  per-UU tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan per-UU.
2. Tidak  semua  aspek  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  harus diatur  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Berbagai  tatanan  yang hidup  dalam  masyarakat  yang  tidak
20 Ibid.
bertentangan  dengan  cita  hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam  Pancasila  dan  UUD  1945 dapat  dibiarkan  dan  diakui  sebagai subsistem  hukum  nasional  dan karena  itu  mempunyai  kekuatan hukum seperti peraturan per-UU.
3. Pembentukan  peraturan  per-UU, selain mempunyai dasar-dasar yuridis,  harus  dengan  seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.
4. Pembentukan   peraturan   perundang
-undangan  selain  mengatur  keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
5. Pembentukan  peraturan  perundang- undangan  bukan  hanya  sekedar menciptakan  instrumen  kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.
6. Pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  didasarkan  pada partisipasi  masyarakat,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung (peran serta masyarakat).
7. Pembentukan  peraturan  perundang- undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang- undangan.

## 1.3.1  Sistem Ekonomi Pancasila
Menurut Murbyarto Sistem Ekonomi  Pancasila  adalah  “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar
pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada  etika  atau  moral  Pancasila  dengan tujuan  akhir  mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 21 lebih  jauh  dijelaskan  Etika Pancasila  adalah  landasan  moral  dan kemanusiaan  yang  dijiwai  semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari  Pancasila  (Eka  Sila)  menurut Bung  Karno  adalah  gotongroyong  atau kekeluargaan,  sedangkan  dari  segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan  sosio-demokrasi.  Ciri  Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto :
a. Pengembangan koperasi penggunaan  insentif  sosial  dan moral.
b. Komitmen pada upaya pemerataan.
c. Kebijakan ekonomi nasionalis.
21 Mubyartto dalam http://salatigapmii.blogspot.com . diunduh pada tanggal 24 Mei 2017.
d. Keseimbangan  antara  perencanaan terpusat.
e. Pelaksanaan secara
terdesentralisasi. 22
Secara  normatif  landasan  idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila  dan  UUD  1945.  Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia  adalah  sistem  ekonomi  yang berorientasi  kepada  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  (berlakunya  etik  dan  moral agama, bukan materialisme);
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan
Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas
kekeluargaan,  sosio-nasionalisme  dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan  (mengutamakan  kehidupan ekonomi  rakyuat  dan  hajat  hidup  orang banyak); serta Keadilan Sosial
(persamaan/emansipasi, kemakmuran
masyarakat yang utama bukan
kemakmuran orang-seorang).Dalam sistem  ekonomi  Pancasila  keadilan menjadi  sangat  utama  di  dalam  sistem ekonomi Indonesia.Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Sebagai  sebuah  sistem  ekonomi,  sistem ekonomi  Pancasila  memiliki  kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem
22 Ibid.
ekonomi Pancasila adalah :
Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan ; Cabang-cabang produksi  yang penting bagi  negara  dan  mengusasi  hajat hidup    rakyat   banyak  dikuasai  oleh negara  ;  Bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  digunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
; Sumber-sumber kekayaan dan keuangan  negara  digunakan  dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat  pula ;   Warga negara memiliki  kebebasan  dalam  memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai  hak  akan  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  ;  Hak  milik perorangan  diakui  dan  pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan  masyarakat  ;   Potensi, inisiatif  dan  daya  kreasi  setiap  warga negara  diperkembangkan  sepenuhnya dalam  batas  yang  tidak  merugikan kepentingan  umum  ;    Fakir  miskin  dan anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara. Sedangkan kekurangannya adalah :Sistem free  fight  liberalism (sistem persaingan bebas yang saling
menghancurkan) ; Sistem terpusat, yang
dapat  mematikan  potensi,  kreasi,  dan inisiatif  warga  masyarakat  ;  Pemusatan kekuatan  ekonomi  pada  satu  kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 23
Sistem  Ekonomi  Pancasila adalah  keseluruhan  lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan  oleh  Bangsa  Indonesia dalam  mencapai  cita-cita  yang  telah ditetapkan. Adapun faktor yang digunakan  dalam  produksi,  distribusi, dan  konsumsi  barang-barang  dan  jasa falsafah Hidup Pancasila
sebagai   „ Weltanschauung „  Bangsa Indonesia.   Oleh  karena  itu,  sistem ekonomi  pancasila  ialah  suatu  cara untuk  mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah  maupun  oleh  pihak  swasta berdasarkan  prinsip  tertentu  dalam rangka  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan. Sistem ekonomi pancasila yaitu seluruh lembaga ekonomi  yang  dipergunakan  bangsa Indonesia dalm mengolah dan melakukan sumber daya yang ada untuk
23 http://sistempemerintahan- indonesia.blogspot.com
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 24
Dalam pembangunan sistem hukum  ekonomi  Indonesia  haruslah tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai  pandangan  dan  falsafah  bangsa ini,  dengan  tetap  mencermati  dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut, karena  sekarang  ini  telah  terjadi perubahan  paradigma  di  bidang  hukum ekonomi.  Sebelum  adanya  globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan  penuh  untuk  mengubah maupun membentuk perundang- undangan  bidang  ekonomi 25 ,  namun sekarang  ini  kedaulatan  tersebut  sudah hilang  khususnya  perundang-undangan di  bidang  perdagangan,  sumber  daya alam,  jasa,  investasi,  hak  kekayaan intelektual,  dan  ketentuan-ketentuan lain  sebagaimana  diatur  dalam  GATT- PU. Bahkan ketika IMF masih bercokol di Indonesia, mereka sering memaksakan pembentukan undang- undang  sebagai  salah  satu  syarat pencairan hutang, misalnya dalam letter of  intent 2002  mereka  memaksakan dibentuknya  Undang-Undang  Yayasan.
24 http://windasirumapea.wordpress.com
25 Lihat  Huala  Adolf  dalam  bukunya, Aspek- Aspek  Negara  Dalam  Hukum  Internasional , Rajawali Pers, Jakarta, 1991, pada hlm. 51.
Dalam letter  of  intent 2003  mereka meminta  amandemen  Undang-Undang No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia.
Jauh  sebelum  adanya  krisis moneter di Indonesia libelasisasi sebenarnya  sejak  terjadinya  peristiwa “Malari”  (Malapetaka  Januari)  15
Januari 1974,
slogan Trilogi Pembangunan  sudah  berhasil  dijadikan
“teori”  yang  mengoreksi  teori  ekonomi pembangunan
yang hanya mementingkan  pertumbuhan  .  Trilogi pembangunan  terdiri  atas  Stabilitas Nasional  yang  dinamis,  Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan
Pembangunan dan hasil-hasilnya.
Namun  sayangnya  slogan  yang  baik  ini justru terkalahkan karena sejak 1973/74 selama  7  tahun  Indonesia  di”manja” bonansa  minyak  yang  membuat  bangsa Indonesia  “lupa  daratan”.  Rezeki nomplok  minyak  bumi  yang  membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat  para  investor  asing  untuk  ikut “menjarah”  kekayaan  alam  Indonesia. Serbuan  para  investor  asing  ini  ketika melambat karena jatuhnya harga minyak  dunia  ,  selanjutnya  dirangsang ekstra  melalui  kebijakan  deregulasi (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-88. Kebijakan  penarikan  investor  yang
menjadi  sangat  liberal  ini tidak disadari bahkan  oleh  para  teknokrat  sendiri sehingga  seorang  tokoknya  mengaku kecolongan dengan menyatakan:
Dalam  keadaan  yang  tidak  menentu  ini pemerintah  mengambil  tindakan  yang berani  menghapus  semua  pembatasan untuk  arus  modal  yang  masuk  dan keluar.  Undang-undang  Indonesia  yang mengatur  arus  modal,  dengan  demikian menjadi  yang  paling  liberal  di  dunia, bahkan  melebihi  yang  berlaku  di negara-negara yang paling liberal. 26
2. Upaya  Yang  Dapat  Dilakukan
Untuk Membangun Ekonomi Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi Pada dasarnya Glonalisasi
merupakan  proses  perubahan  yang sangat  cepat  dan  melahirkan  kompetisi yang  sangat  tinggi  serta  menempatkan Indonesia  pada  posisi  yang  tampak sangat  lemah,  sehingga  harus  dapat membangun  kekuatan  internal  yaitu harus berupaya untuk melakukan barrier  to  entry yang  bisa  diciptakan melalui:
26 Mubyarto
dalam http://salatigapmii.blogspot.com . ,yang  diunduh pada tanggal 24 Mei 2017
1) membangun nasionalisme konsumen yang tinggi untuk mencintai produk dalam negeri,
2) mendorong  dan  memfasilitasi  agar SDM yang dimiliki dapat menguasai teknologi,
3) memperkuat  asosiasi-asosiasi  ahli untuk melindungi kepentingan profesi,
4) memperkuat  market  ekonomi dalam negeri  untuk  memasarkan  produk lokal, dan
5) Melakukan  pembaruan  hukum  yang dapat  memproteksi  semua  itu  tanpa melanggar  kesepakatan  global  yang sudah ditandatangani Indonesia 27
Menurut Muladi ,  dalam  era globalisasi  segala  hal  yang  beratribut nasional misalnya, tidak hanya bermuatan  ideologi,  konstitusi,  kondisi manusia,  alam  dan  tradisi  bangsa  saja, tetapi niscaya juga menampung kecenderungan-kecenderungan yang
terkandung  dalam  instrumen-instrumen internasional seperti konvensi, deklarasi,  resolusi,  dan  guides-lines internasional.  Jadi,  dalam  globalisasi telah  terjadi  internasionalisasi  hukum nasional.  Dalam  kaitan  yang  demikian ini,  maka  proses  pembaruan  hukum
27 Materi Kuliah Pembaharuan Hukum Nasioanl Prof. Dr. Jonni Emerison, SH.,M.Hum, PDIH UNTAG Semarang
ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasi ( law as integrative  mechanism )  –  baik  melalui pola harmonisasi mau pun translokasi  – yang dapat mengakomodasikan pelbagai  dimensi  kepentingan,  baik antara kepentingan internal  bangsa mau pun antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional.Sedangkan
Erman Rajagukguk menyarankan bahwa  kebijakan  pembaruan  hukum ekonomi Indonesia dalam era transformasi  global  sekarang  ini  dan dalam menghadapi kecenderungan pasar  bebas,  hendaknya  tidak  semata- mata  mengambil  alih  begitu  saja pengaturan-pengaturan  global,  tetapi pada  saat  yang  bersamaan  hendaknya berorientasi  kepada  tetap  terjaganya persatuan bangsa, mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  melindungi pihak  yang  lemah  dari  sisi  negatif industrialisasi. 28
Friedman , menyatakan bahwa tegaknya  peraturan-peraturan  hukum tergantung kepada budaya hukum
masyarakatnya.Budaya
hukum masyarakat  tergantung  kepada  budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan,  lingkungan  budaya,  posisi
28 Ibid.
atau  kedudukan,  bahkan  kepentingan- kepentingan. 29 Dalam  menghadapi  hal yang  demikian  itu  perlu  “ check  and balance ”  dalam  bernegara.  “ check  and balance ”  hanya  bisa  dicapai  dengan parlemen  yang  kuat,  pengadilan  yang mandiri,  dan  partisipasi  masyarakat melalui  lembaga-lembaganya.  Dalam hal  tersebut,  khususnya  dalam  masalah pengawasan  dan Law  Enforcement ,  dua hal  yang  merupakan  komponen  yang tak  terpisahkan  dari  sistim rule  of  law . Tidak  akan  ada law  enforcement kalau tidak  ada  sistim  pengawasan  dan  tidak akan  ada rule  of  law kalau  tidak  ada law enforcement yang memadai.
Pengaktualisasian Pancasila dalam  bidang  ekonomi  yaitu  dengan menerapkan  sistem  ekonomi  Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme  harga  dan  social  (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme  pasar yang  bersasaran ekonomi  kerakyatan  agar  rakyat  bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan,  rasa  was- was,  dan  rasa  diperlakukan  tidak  adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset  produksi  dalam  jumlah  yang signifikan  terutama  dalam  kegiatan ekonomi  yang  penting  bagi  negara  dan
29 Ibid. Hlm. 19
yang  menyangkut  hidup  orang  banyak. Sehingga  perlu  pengembangan  Sistem Ekonomi  Pancasila  sehingga  dapat menjamin dan berpihak pada
pemberdayaan  koperasi  serta  usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).selain  itu  ekonomi  yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan  dari  sifat  dasar  individu  dan sosial.  Manusia  tidak  dapat  hidup sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain  untuk memenuhi  semua  kebutuhanya  tetapi manusia  juga  mempunyai  kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan  ada atau turut campur.
Ekonomi menurut Pancasila adalah  berdasarkan  asas  kebersamaan,
kekeluargaan  artinya  walaupun  terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan  bersama  sehingga  tidak  terjadi persaingan  bebas  yang  mematikan. Dengan  demikian  pelaku  ekonomi  di Indonesia  dalam  menjalankan  usahanya tidak  melakukan  persaingan  bebas, meskipun  sebagian  dari  mereka  akan mendapat  keuntungan  yang  lebih  besar dan  menjanjikan.  Hal  ini  dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama
menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

## Sistem hukum ekonomi nasional
Landasan Pancasila dan UUD 1945 Asas Kebersamaan dan kekeluargaan Sendi Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan kerakyatan Prinsip Keadilan dan kemanfaatan Pengaturan Kepemilikan  sumber  daya,  penyelenggaraan,  pelaku ekonomi, kesejahteraan
Dasar  Sistem  Hukum  Ekonomi Nasional mendasarkan pada UUD 1945, pasal  yang  menjadi  dasar  acuan  dari segala kegiatan perekonomian di negara dimana  pasal  33,  ayat  1,  2,  3,  dan  4. Ayat 1 menyebutkan
bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha
bersama  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Ayat  2  menegaskan bahwa  cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  negara  dan  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai negara.  Sementara  ayat  3  menyatakan bahwa  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya
dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.
Ciri-ciri Sistem hukum ekonomi
nasional
a) Koperasi sebagai soko guru perekonomian.
b) Roda  perekonomian  tidak  hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomis, tetapi juga pertimbangan sosial, dan moral.
c) Pemerataan  (misalnya  dalam  hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja) sebagai perwujudan  dari  sikap  solidaritas dan nasionalisme.
d) Adanya  keseimbangan  yang  jelas antar perencanaan di tingkat nasional  dengan    desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Dengan  demikian  tujuan  pembangunan hukum  nasional  termasuk  didalamnya adalah  tujuan  pembaharuan  hukum ekonomi,yang  tidak  dapat  dilepaskan dari  rumusan  pencapaian  tujuan  negara sebagaimana  dimuat  dalam  Pembukaan UUD 1945, yaitu:
a. melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia;
b. mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. memajukan  kesejahteraan  umum; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia.

## D. Penutup
1. Pembaharuan  hukum  ekonomi di  Indonesia  harus  diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan  rakyat,  dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila  sebagai  falsafah  dan pandangan  hidup  bangsa  yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan  setiap  sendi-sendi kehidupan  berbangsa,  bernegara dan  bermasyarakat.    Dalam Pancasila  terkandung  prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti  dari  pembaharuan  hukum ekonomi  yang  menempatkan kegotongroyongan  sebagai  nilai yang  harus  diwujudkan  dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian  menjadi  dasar  dalam mewujudkan kesejahteraan
sosial.
2. Pembentukan  peraturan  per-uu yang  terarah  melalui  Prolegnas diharapkan  dapat  mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan per-UU, serta
menghindari adanya disharmonis  peraturan  per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hernoko,  “Kebebasan
Berkontrak  dalam  Kontrak  Standar (Pengembangan Konsep
Win-Win
Solution  sebagai  Alternatif  Baru  dalam Kontrak  Bisnis”  dalam  Puspa  Ragam
Informasi  dan  Problematika  Hukum, diedit  oleh  Sarwini  dan  L.  Budi Kagramanto,Surabaya: Karya
Abditama, 2001
C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik
Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional Bandung: Alumni, 1991
Gunarto  Suhardi.  Peranan  Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work , Menyiasati Globalisasi  Menuju  Dunia  Yang  Lebih
Adil, Mizan Pustaka
M.  Albrow,  Globalization  Knowledge and  Society,  London,  Sage  Publication, 1990
Sumantoro,  Hukum  Ekonomi  Jakarta: UI Press, 1986
Roland Robertson, Globalization,London, Sage Publication, 1992.

## Jurnal
Felix  Wilfred,  “TiadaKeselamatan  di Luar  Globalisasi”,  Basis  No.  05-06, Agustus, 1996

## Bahan Kuliah
Prof.  Dr.  Sri  Redjeki  Hartono,  SH Bahan  Kuliah  Sistem  Hukum  Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH
UNTAG Semarang.
Prof.  Dr.  Liliana  Tedjosaputro  Bahan Kuliah Sistem Hukum Ekonomi Nasional (Materi Kuliah.) PDIH
UNTAG Semarang.
Prof.  Dr.  Jonni  Emerison,  SH.,M.Hum Materi  Kuliah  Pembaharuan  Hukum Nasioanl  (Materi  Kuliah)    ,  PDIH UNTAG Semarang

## Website
http://aisyahppkn.blogspot.co.id ,
diunduh pada tanggal 24 Mei 2017 http://salatigapmii.blogspot.com . diunduh pada tanggal 24 Mei 2017.
https://rangselbudi.wordpress.com/2011 /11/17/telaah-kritis-atas-sistem- ekonomi-pancasila-di-indonesia/ ,
diunduh 10 juni 2017