Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara
Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah *
Asep Mahbub Junaedi 1 , Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816 Abstract
Freedom of expression is the right of every citizen to express his thoughts through written, oral, etc. freely and responsibly in accordance with the prevailing laws and  regulations. In general freedom of expression is regulated in Article 28 E Paragraph 3 of the 1945 Constitution which  reads  everyone  has  the  right  to  freedom  of  association,  assembly  and  expression. Likewise,  apart  from  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  freedom  of expression is also a right that is studied in depth in Islamic law, especially in the fiqh siyasah both in theory and practice. This study used a qualitative method with a literature approach. The  data  in  this  research  were  obtained  from  laws  and  regulations  relating  to  the  right  to freedom of expression, namely 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, number 9 of 1998 about Freedom of Expression in Public, and number 39 of 1999 about Law on Human Rights. The result of this research is the right to freedom of expression in its implementation based on the principles of equality and universality principles. The aim of both is to create a state order that upholds the values of human rights, because humans aspire to freedom of expressions in their life. This shows the relevance in the concept of expressing the right to freedom between both of them.
Keywords : Freedom, Human Rights, Fiqh Siyasah

## Abstrak
Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan pikirannya melalui tulisan, lisan, dan lain-lain secara bebas dan bertanggung jawab  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  sedang  berlaku.  Secara  umum kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula selain dalam UUD 1945 NRI, kebebasan mengeluarkan pendapat pun merupakan suatu hak yang dikaji secara mendalam dalam hukum Islam khususnya dalam fiqih siyasah baik secara teori maupun praktek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  hak  kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  yaitu  Undang- undang  Dasar  1945  NRI,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  Manusia.  Hasil  penelitian  ini  adalah  hak  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dalam pelaksanaannya  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip  persamaan  dan  prinsip  universalitas. Tujuan  keduanya  adalah  untuk  menciptakan  tatanan  bernegara  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  hak  asasi  manusia  (HAM),  karena  manusia  menurut  kodratnya  mencita-citakan kebebasan  berpendapat  dalam  kehidupannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat relevansi  dalam  konsep  pengaturan  hak  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  antara keduanya.
Kata Kunci : Kebebasan, Hak Asasi Manusia, Fiqih Siyasah
* Naskah diterima tanggal: 13 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Asep Mahbub Junaedi adalah mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), alamat email: amjunaedi58@gmail.com.
2 Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, alamat email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id.

## A. PENDAHULUAN
Kebebasan  mengemukakan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan  pikirannya  melalu  tulisan,  lisan,  dan  lain-lain  secara  bebas  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang  sedang berlaku. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara  yang  memakai  sistem  demokrasi  yang  kedaulatannya  ditentukan oleh rakyat, sehingga suara rakyat menjadi penentu dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Maka,  setiap  warga  negara  diberikan  kemerdekaan  untuk  menyampaikan pendapat di muka umum. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negara yang  menyelenggarakan  keadilan  sosial  dan  menjamin  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dengan suasana aman, tertib, dan damai.
Mengemukakan  pendapat  dimuka  umum  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia, yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi yang melekat pada setiap warga negara. Secara umum, rumusan tersebut terdapat dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 NRI tentang Hak Asasi Manusia.  Hal tersebut dipertegas dengan regulasi mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat pada UU No.9 Tahun 1998 dan UU No. 39 Tahun 1999. Makna penting yang harus digali dari maksud dan tujuan kebebasan  berpikir  dan  mengemukakan  pendapat  adalah  adanya  kebebasan  masing- masing  individu  untuk  berfikir  secara  mandiri  tentang  segala  sesuatu  yang  ada  di sekelilingnya,  fenomena  yang  terlintas  dalam  pikirannya  dan  berpegang  pada  hasil pemikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara. 3
Seiring dengan menguatnya kesadaran global tentang arti penting HAM  pada dewasa ini, selain persoalan tentang muatan HAM yang terdapat dalam UUD 1945 yang sudah mengalami perubahan, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannnya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan  wacana  HAM  kontemporer.  Harus  diakui  bahwa  agama  berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam  yang  terkesan  mengundang  perdebatan  yang  sengit,  perkembangan  politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat. 4
Berbicara tatanan Islam, secara jelas bahwa yang akan menjadi landasan sebagai tolak ukur bagaimana Islam memberikan pandangan mengenai HAM adalah sumber hukum  Islam  yaitu  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Lebih  khusus  lagi,  mengenai  HAM dalam  tatanan  ketatanegaraan  Islam  banyak  dikaji  dalam fiqih  siyasah . Fiqih  siyasah merupakan  suatu  kajian  fiqih  dalam  bidang  tatanegara  yang  didalamnya  berisikan
3 Ali Abdul Wahid Wafi, Kebebasan Dalam Islam ( Al-Huriyyah Fi al-Islam ). Terj. H. S. Agil Husin Al-Munawar dan Lukman Hakim Zainudin, (Jakarta: Dina Utama, 2009 M.)
4 Majda  El  Muhtaj, Hak  Asasi  manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  (dari  UUD  1945  sampai  dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002) , (Jakarta: Kencana, 2007 M.),51.
suatu  tatanan  kenegaraan  berdasarkan  syariat  Islam,  salah  satu  bentuknya  adalah tentang  Islam  mengatur  hak  dan  kewajiban  bagi  warga  negara  dalam  pergaulannya dalam masyarakat.
Pengaturan  mengenai  hak  warga  negara  secara  spesifik  diatur  dalam siyasah dusturiyah dan yang menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para fuqaha (ahli fiqih) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu fuqaha yang terkenal Abu A’la  al-Maududi menyampaikan  bahwa  hak-hak  rakyat  diataranya  adalah  hak  atas perlindungan  terhadap  hidupnya,  harta  dan  kehormatannya,  hak  perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan  hak  jaminan  kebutuhan  pokok  hidupnya,  dengan  tidak  membedakan  kelas  dan kepercayaan. Pendapat lain dikemukakan oleh seorang ulama besar yaitu Abdul Kadir Audah , beliau menyebutkan ada dua hak bagi warga negara, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. 5
Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang hakikat pengaturan dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia (hukum positif) dan fiqih siyasah mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat, serta implementasinya.

## B. METODE PENELITIAN
Studi  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau Undang-undang Dasar 1945 NRI  Pasal 28E Ayat 3 tentang  Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan literatur.
Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hak kebebasan  mengeluarkan  pendapat,  yaitu  Undang-undang  Dasar  1945  NRI,  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyatakan  Pendapat  di  Muka Umum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta dari bahan  hukum  sekunder yaitu  buku-buku,  tulisan-tulisan  ilmiah,   jurnal hukum  yang terkait  dengan  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dalam fiqih  siyasah dan  hukum positif. 6

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak  yang  melekat  pada  setiap  manusia,  yang  tanpanya  manusia  mustahil  dapat hidup  sebagai  manusia.  Misalnya  hak  hidup,  merupakan  suatu  hak  yang  diberikan
5 Ahmad  Djajuli, Fiqih  Siyasah  (Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu  Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009 M.), 64.
6 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014 M.), 24.
sehingga  setiap  manusia  berhak  untuk  melangsungkan  kehidupannya. 7 Dalam konstitusi Indonesia, secara hukum, menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  HAM,  dirumuskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah; “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Sebagai hak dasar, HAM secara kodrati melekat secara mutlak pada diri manusia sebagai mahluk tuhan, konsekuensinya setiap individu memiliki kesetaraan ( equality ). Hak-hak dasar ini saling berhubungan tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibagi-bagi. Memang  sejatinya  HAM  harus  memiliki  sifat-sifat  demikian  yang  terkandung  di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang bersifat asasi. Berdasarkan subtansi dari paparan diatas, secara umum HAM memiliki prinsip-prinsip dasar yang sejatinya terkandung dalam  HAM  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  dasar  yang  termuat  dalam  HAM dijadikan dan menjadi beberapa prinsip.
Prinsip  dalam  HAM  ada  empat,  yaitu  universal  ( universality ),  tak  terbagi ( indivisibility ),  saling  bergantung  ( interdependent ),  dan  saling  terkait  ( interrelated ). Kemudian  ditambahkan  oleh  Rhona  K.  M.  Smith  dengan  prinsip  lainnya,  yaitu kesetaraan ( equality ), non-diskriminasi ( non-discrimination ), dan kewajiban positif setiap negara untuk melindungi hak-hak tertentu. 8 Prinsip-prinsip ini telah menjadi landasan dalam hukum HAM. Dari prinsip tersebut memiliki makna yang besar bagi kehidupan individu manusia sebagai pemilik hak yang melekat semenjak ia dilahirkan.

## 2. Telaah Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dalam  perjalanannya  HAM  lahir  dan  berkembang  melalui  masa  yang  sangat panjang. Konsep HAM bagi Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan UUD 1945 belum terpengaruh oleh UDHR karena lahir lebih awal sehingga kandungan  HAM  yang  tertuang  di  dalamnya  merupakan  pikiran-pikiran  yang didasarkan  tradisi  budaya  masyarakat  itu  sendiri. 9 Mengenai  jaminan  UUD  1945 terhadap  HAM  terdapat  tiga  pandangan  yang  hampir  senada;  pertama  adalah kelompok  yang  berpendapat  bahwa  UUD  1945  tidak  memberikan  jaminan  hukum terhadap HAM secara komprehensif, pendapat yang kedua yaitu bahwa UUD 1945 telah memberikan  jaminan  secara  komprehensif  terhadap  HAM,  dan  yang  ketiga berpendapat  bahwa  hanya  memberikan  jaminan  pokok  terhadap  HAM  yang terkandung  dalam  UUD  1945. 10 Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  sistem konstitusi,  termasuk  didalamnya  pembukaan  UUD  1945.  Bila  dikaitkan  dengan  Hak
7 Tim ICCE UIN, Demokrsasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani , (Jakarta: Prenada Media. Cet. 2. 2005 M.), 110.
8 Majaid Kumkelo et al, Fiqih HAM , (Malang: Stara Press, 2015 M.), 35.
9 Widiada Gunakaya, Hukum Hak Asasi Manusia , 25.
10 Arman Suadi, Filsafat Hukum (Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika) , (Jakarta: Kencana, 2019 M.), 168.
Asasi Manusia (HAM) didalam pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai HAM yang berfungsi  sebagai grundnorm bagi  perundang-undangan  yang  berada  di  bawahnya. Akan tetapi di dalam batang tubuh tidak terdapat bab yang mengatur HAM secara jelas terhadap  perlindungan  HAM,  pengaturannya  tersebar  dalam  beberapa  pasal.  Ada  7 pasal  yang  langsung  mengatur  tentang  jaminan  perlindungan  terhadap  HAM,  yaitu Pasal 27, 28, 30, 31, 33, dan 34.
Dalam UUD 1945 secara subtansi sudah memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai HAM diantaranya pada alinea pertama dalam pembukaan terkandung subtansi hakikat adanya  kebebasan  untuk  merdeka,  martabat  manusia  dan  keadilan.  Alinea  kedua, terkandung  subtansi  nilai  HAM  bahwa  Indonesia  selain  menjunjung  tinggi  keadilan, juga  mengakui  HAM  dibidang  politik,  sosial  dan  budaya.  Selanjutnya  pada  alinea ketiga, terkandung subtansi nilai HAM. Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya  sehingga  menjelma  menjadi  bangsa  yang  bebas  sesuai  dengan  nilai HAM  adanya  persamaan  dalam  politik,  sosial,  dan  budaya.  Alinea  terakhir mengandung  subtansi  nilai  HAM  yakni  pengakuan  dan  perlindungan  dalam  segala bidang kehidupan, sepeti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
Setelah  dilakukan  perubahan  atau  amandemen  terhadap  UUD  1945,  terutama pada  perubahan  kedua,  muatan  HAM  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  besar, terdapat bab tersendiri yaitu Bab XA, terdiri dari Pasal 28A sampai Pasal 28J dengan masing-masing  pasal  terdiri  dari  beberapa  butir  peraturan  terhadap  HAM.  Dengan adanya  amandemen  ini  diharapkan  sebagai  negara  yang  memakai  sistem  demokrasi menyatakan  bahwa  dimensi  konstitusi  telah  menetapkan  dan  mengatur  secara  jelas terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

## 3. Jaminan Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Sebagai  negara  hukum,  negara  Indonesia  menjalankan  seluruh  aspek pemerintahannya  mengikuti  regulasi  yang  tertulis  sedemikian  rupa  dalam  undang- undang. Begitu pula mengenai hak kebebasan mengeluarkan pendapat telah ditetapkan undang-undang yang mengaturnya. Tujuan undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan  menyatakan  pendapat  dan  berserikat  itu  adalah  suatu  ketetapan  yang menerangkan  terhadap  kebebasan  berpendapat  baik  secara  lisan  maupun  tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan  bahan-bahan  yang  dibutuhkannya,  sehingga  harus  dijamin  haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya.  Dibalik  itu,  ada  ketentuan  undang-undang  yang  melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut. 11
11 Krisna Harahap, HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia , (Bandung:  Grafiti, 2003 M.)
Dasar hukum sebagai jaminan atas kebebasan berpendapat di  Indonesia, telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang tertera di bawah ini:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
i) Pasal  28  menyatakan  bahwa  “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan undang-undang.”
ii) Pasal  28  E  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan meyakini  kepercayaan,  menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai  dengan  hati nuraninya.“
iii) Pasal  28  E  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.“
iv) Pasal   28   F menyatakan bahwa “setiap   orang   berhak berkomunikasi dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya, serta
v) berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang tersedia.“
b. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum.  Ketentuan  Pasal  2  yang  menyatakan  bahwa  “setiap warga negara,  secara  perorangan  atau  kelompok,  bebas  menyampaikan pendapat sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab  berdemokrasi  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.  Dalam Pasal 23   ayat (2)   menyebutkan   bahwa “setiap   orang   bebas   untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik    dengan memperhatikan nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban,  kepentingan  umum,  dan  keutuhan Negara.”
d. Undang-Undang No.  12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Dalam  Undang-Undang  ini  tidak  diatur  lebih  lanjut  mengenai  hak-hak  sipil  dan politik  yang  ada  di  Indonesia,  sebab  Undang-Undang      ini      meratifikasi      secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.  Jadi apapun yang  menjadi  substansi  dalam  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  juga merupakan isi dari Undang-Undang No.12 Tahun 2005 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan  peraturan  yang  telah  tertulis  diatas,  secara  hukum  hak  atas kebebasan  mengeluarkan  pendapat  merupakan  hak  yang  dilindungi  keberadaannya. Kebebasan  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  anugerah  dari  Tuhan  yang  perlu dijaga,  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  umat  manusia  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 3. Hak Asasi Manusia dalam kajian Fiqih Siyasah
Definisi fiqih siyasah adalah ilmu tatanegara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, pengaturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan  yang  bernafaskan  atau  sejalan  dengan  ajaran  Islam,  guna  mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin  timbul  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang dijalaninya. 12
Secara garis besar, objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara  warga  negara,  hubungan  antara  warga  negara  dengan  lembaga  negara,  dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungannya bersifat intern suatu negara maupun ekstern. Dari pemahaman tersebut, tanpak bahwa kajian siyasah terfokus pada bidang pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah pengaturan terhadap  undang-undang, kedua ,  pengorganisasian  dan  pengaturan  kemaslahatan, ketiga , hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.
Sumber hukum fiqih siyasah atau politik Islam bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah  serta  pemikiran  dan  praktek  kenegaraan  yang  terjadi  pada  masa  Nabi Muhammad SAW. memimpin, khulafaurrasidin, Bani Umayah dan Bani Abbasiah dan dinasti Islam lainnya. Al-Quran menegaskan bahwa Islam agama rahmatan lil ‘aalamiin dan  merupakan  ajaran  yang  sempuna.  Disamping  mengajarkan  kepada  manusia bagaimana  menjalin  hubungan  dengan  pencipta,  Islam  pun  memberi  pengajaran bagaimana  kita  bergaul  dengan  sesama.  Ajaran  pokok hablu  minallaah dan hablu minannaas menghadirkan dua konsep hak, yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak saling melandasi hak yang lainnya, hak Allah melandasi hak manusia dan begitu juga sebaliknya. Mengenai kehidupan manusia didasarkan atas landasan teosentrik, dimana Allah  yang  menentukan  ketentuan  syariatnya  sebagai  tolak  ukur  baik  dan  buruknya tatanan kehidupan manusia secara pribadi maupun sebagai warga negara. 13
HAM dalam ajaran Islam terdiri dari tiga tingkatan, yaitu, a) Pertama, hak dasar ( hak dharury ) yaitu hak yang melekat sejak ia lahir sebagai manusia, yang apabila hak ini dilanggar  maka  bukan  hanya  membuat  manusia  sengsara,  tetapi  juga  hilang eksistensinya, misalnya hak hidup, b) Kedua, hak sekunder ( hak hajy ) yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup, apabila hak ini tidak terpenuhi maka akan hilang hak hidupnya, misalnya hak untuk mendapatkan sandang pangan yang layak, c) Ketiga, hak  tersier  ( hak  tahsiny )  yaitu  hak  pelengkap  dalam  memenuhi  kemajuan  dan pengembangan diri, hak ini tingkatannya lebih rendah dari hak dasar dan hak sekunder.
Fiqih siyasah merupakan suatu landasan konstitusional bagi pemerintahan yang berdasarkan  hukum  Islam,  bagaimana  negara  menjalankan  roda  pemerintahan  demi kemaslahatan  warga  negaranya.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  negara
12 Mujar Ibnu Syarif. & Hamami Zada, Fiqih Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Jakarta: Erlangga, 2008 M.), 11.
13 Said Aqiel Siradj, Hak Atas Keadilan Dalam Wacana Islam , (Jakarta: ELSAM, 1998 M.), 142.
tentunya  tidak  akan  berhasil  bila  tidak  ada  prinsip  yang  menjadi  pegangan  dalam meraih tujuan tersebut. Prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan dalam mengatur warga negara sehingga tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai. Dalam fiqih siyasah , syariat atau hukum memiliki beberapa tujuan seperti yang telah dirumuskan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi, yang disebut dengan Maqosidu Asy-Syari’ah , antara lain hifdzu ad-din (perlindungan  terhadap  agama/keyakinan) ,  hifdzu  an-nafs (perlindungan  atas  hak hidup) ,  hifdzu  al-aql (perlindungan  atas  akal) ,  hifdzu  al-mal (perlindungan  atas  harta benda) , dan hifdzu an-nasb (perlindungan terhadap keturunan). 14
Sedangkan secara normatif pelaksanaan HAM di dalam fiqih siyasah berdasarkan hukum Islam didasari oleh beberapa prinsip. 15 Diantara prinsip tersebut yaitu:
a) Prinsip persamaan antar manusia, yaitu semua manusia mempunyai kedudukan yang  sama  dihadapan  Tuhan,  tidak  ada  satu  ras  yang  lebih  unggul  dari  yang lain, karena manusia mempunyai leluhur yang sama.
b) Prinsip  kebebasan  personal,  oleh  karena  itu  Islam  melarang  perbudakan  dan mewajibkan  untuk  memberikan  kemerdekaan  pada  budak.  Landasan hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 177.
c) Prinsip keselamatan jiwa, menyelamatkan jiwa berarti menyelamatkan manusia seutuhnya. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh khalifah Ali bin Abu Thalib bahwa darah non muslim ( dzimmi ) suci sebagaimana darah orang muslim dan  harta  mereka  pun  harus  dilindungi.  Landasan  hukum  dari  prinsip  yang ketiga adalah Al-Quran surat Al-Maidah (5) ayat 32.
d) Prinsip keadilan, keadilan merupakan hak yang sangat ditekankan di dalam Al- Quran. Dasar hukum dari prinsip keadilan adalah Al-Quran surat Al-A’raf (7) ayat 29 dan Al-Hadid (57) ayat 25.
Di  dalam  ketatanegaraan  Islam  prinsip  amar  ma’ruf  nahi  munkar  merupakan asas  dasar  pijakan  kebebasan.  Doktrin  ketatanegaraan  Islam  memberikan  kebebasan berpendapat  akan  tetapi  harus  memiliki  alasan  yang  jelas.  Bahkan  bagi  umat  Islam sendiri diwajibkan berkata benar walau berat untuk dilakukan. Ada beberapa cakupan dalam  kebebasan  berpendapat  yaitu,  kebebasan  memberikan  nasehat,  kebebasan melakukan pengawasan dan kebebasan memberikan keritikan.
Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi dari pada yang diakui Barat. Memang, hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat guna menyebarkan  kebaikan  dan  kebajikan  bukan  hanya  semata-mata  hak,  tetapi  satu kewajiban.  Siapapun  yang  berusaha  menyangkal  hak  ini  terhadap  rakyatnya  secara terang-terangan menentang Tuhan yang Maha Kuasa. 16
Hak kebebasan mengeluarkan pendapat kedudukannya sama dengan hak dan kewajiban terhadap individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan ini  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  orang  atau  pemerintah  salah  satu  negara
14 Ahmad Sudirman Abbas, Fiqih Siyasah , 8. 15 Mujaid Kumkelo et al. Fiqih HAM , 48. 16 Mujaid Kumkelo et al. Fiqih HAM , 71.
…   penelitian
…
atau  pemerintah  negara  lain.  Al-Qur’an  telah  menjelaskan  tentang  perintah  untuk menyuarakan  kebenaran  dalam  QS.  Ali  Imran  (3)  ayat  110, ‘Mereka  menganjurkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang mungkar” .
Tujuan  utama  suatu  pemerintah  Islam  telah  ditentukan  oleh  Allah  dalam  Al- Qur’an  sebagai  berikut: “Jika  Kami  beri  kekuasaan  kepada  orang-orang  ini  di  bumi  mereka mengerjakan  shalat  dan  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat  kebaikan,  melarang  berbuat kemungkaran’ (QS.  Al-  Hajj  (22)  ayat  41).  Kemudian  dalam  sebuah  hadits  Rasulullah SAW. juga menegaskan bahwa apabila ada seseorang menyaksikan perbuatan tercela, maka  ia  harus  berusaha  menghentikannya,  paling  tidak  dengan  lidahnya  atau mengutuknya dalam hati. Inilah tingkat keimanan paling lemah. Pendapat Al-Maududi ini bisa dijadikan dasar bagi kita bahwa syariat Islam secara jelas memberikan kepada umatnya  atas  hak  kebebasan  berpendapat  kepada  seluruh  warga  negara,  akan  tetapi kebebasan ini digunakan semata-mata untuk suatu kebaikan tidak untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.
Mengenai  hak  kebebasan  mengemukakan  pendapat,  dalam  ketatanegaraan Islam,  nilai-nilai  HAM  esensinya  telah  dilaksanakan  dalam  tatanan  kehidupan  oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika beliau memimpin umat Islam. Hal ini  berdasarkan  dengan  adanya  bukti-bukti  bahwa  Nabi  Muhammad  memberikan kebebasan untuk berbicara kepada para sahabat dan mengemukakan pendapat mereka. Ini  tampak  jelas  dalam  musyawarah-musyawarah  dan  konsultasi  yang  beliau laksanakan  untuk  membahas  berbagai  persoalan  atau  penetapan  suatu  kelonggaran kepada mereka untuk menentukan pilihan.
4. Relevansi  Hak  Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat  Dalam  Pasal  28E  Ayat  3 Undang  Undang  Dasar  1945  Negara  Republik  Indonesia  Terhadap  Kajian  Fiqih Siyasah
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  relevansi  mengandung  makna hubungan, atau kaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Sebelum disimpulkan mengenai  relevansi  hak  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dalam  Pasal  28E  Ayat  3 UUD  1945  Negara  Republik  Indonesia  terhadap  kajian fiqih  siyasah ,  terlebih  dahulu penulis  harus  mengurai  beberapa  faktor  yang  akan  mendukung  terhadap  sebuah pengamatan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar.
Faktor yang pertama, HAM dalam konteks fiqih siyasah dan secara umum dalam hukum positif memiliki arti yang hampir sama yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bisa dijadikan faktor pendukung mengenai relevansi kebebasan mengeluarkan pendapat antara dua konsep hukum tersebut.
Setelah  kita  telaah  dari  segi  pengertian  dan  prinsip  atas  hak  kebebasan mengeluarkan pendapat, faktor berikutnya yang bisa dijadikan indikator bahwa adanya relevansi  antara  kebebasan  mengeluarkan  pendapat  dalam  kedua  aturan  hukum  ini adalah  adanya  kesamaan  tujuan  hukum.  Tujuan  dari  kebebasan  mengemukakan
pendapat yaitu untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945, mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  konsisten  dan  berkesinambungan  dalam menjamin  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat,  mewujudkan iklim  yang  kondusif bagi  berkembangnya  partisipasi  dan  kreativitas  setiap  warga  negara  sebagai perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab  dalam  kehidupan  berdemokrasi,  dan  untuk menempatkan  tanggung  jawab  sosial  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Sedangkan  tujuan  hukum  dalam fiqih  siyasah adalah  tercapainya  maslahah kehidupan manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas. Tujuan hukum tersebut dapat  terpenuhi  manakala  manusia  senantiasa  berusaha  untuk  menjaga  dan merawatnya dengan baik. Tentunya subtansi dari masing-masing tujuan hukum adalah sama,  tujuan  hukum  yang  terkandung  dalam fiqih  siyasah telah  mengakomodir  dari tujuan hukum dari kebebasan mengeluarkan pendapat yang terdapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Relevansi antara keduanya jelas nampak sebagai suatu kesatuan yang saling keterkaitan.
Secara  umum  tujuan  kebebasan  mengemukakan  pendapat  dalam fiqih  siyasah adalah untuk menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mengkritisi perbuatan atau hal  yang  menyimpang  dari  aturan  hukum  baik  antara  individu  dengan  individu maupun individu terhadap pemerintah. Dari kedua sistem tatanan hukum baik hukum positif  maupun fiqih  siyasah dalam  pelaksanaan  hak  atas  kebebasan  berpendapat  ini harus  dimanfaatkan  untuk  tujuan  menyebarkan  kebaikan,  dan  tidak  untuk menyebarluaskan kejahatan dan kezaliman. Seseorang boleh mengemukakan pendapat secara  bebas,  asalkan tidak  melanggar  hukum  seperti  penghujatan,  fitnah,  melawan kebenaran,  menghina  keyakinan  orang lain  atau  dengan  mengikuti  kemauan  sendiri. Dan dalam keadaan bagaimanapun aturan mana pun tidak akan mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan juga tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan bahasa yang keji atau menghina atas nama kritik.
Oleh karena itu kebebasan berpendapat harus sesuai dengan prinsip dasar, yakni mewajibkan  setiap  manusia  supaya  menegakkan  dan  melaksanakan  yang  benar, menghapus dan menghindari yang salah. Secara subtansi dari kedua tujuan kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 sama dengan tujuan hukum yang diatur dalam fiqih siyasah , dan merupakan suatu tatanan hukum yang menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  (HAM),  hal  ini  pun  bisa  dijadikan  sebuah  indikator  bahwa memang kedua aturan ini memiliki relevansi dalam makna dan tujuannya.

## D. KESIMPULAN
Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan jelas telah diatur dalam pasal 28 E Ayat  3  UUD  1945  Negara  Republik  Indonesia,  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Peraturan perundang- undangan  turunan  yang  mengatur  tentang  hak  kebebasan  mengeluarkan  pendapat
adalah  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian kebebasan mengeluarkan pendapat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam fiqih siyasah (sistem tatanegara Islam) telah jelas mengatur dan memberikan kebebasan dan keleluasaan  untuk  mengeluarkan  pendapat  kepada  seluruh  warga  negara,  dengan syarat  bahwa  hak  itu  digunakan  untuk  menyebarkan  kebaikan  dan  untuk  mencegah keburukan.  Hak  tersebut  bukan  hanya  semata-mata  hak,  tetapi  juga  merupakan  satu kewajiban bagi seluruh warga negara.
Hak kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 dan dalam  kajian fiqih  siyasah dalam  pelaksanaannya  berdasarkan  kepada  prinsip-prinsip yang  sama.  Diantara  prinsip  tersebut  yang  paling  mendasar  adalah  prinsip  equalitas (persamaan)  dan  prinsip  universalitas  (menyeluruh).  Tujuan  keduanya  pun  memiliki keselarasan yaitu semata-mata untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  (HAM),  karena  manusia  menurut  kodratnya mencita-citakan kebebasan berpendapat dalam kehidupannya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa terdapat relevansi dalam konsep pengaturan hak kebebasan mengeluarkan pendapat antara keduanya.

## REFERENSI
Abbas, Ahmad Sudirman. 2015. Fiqih Siyasah . Jakarta: Abbas Press.
Al-Zuhaili,  Wahbah.  2004. al-Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuhu .  Damaskus:  Dar  al- Fikr.Asshiddiqie, Jimly. 2006. Kemerdekaan   Berserikat, Pembubaran   Parati   Politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
Djajuli,  H.A.2009. Fiqih  Siyasah  (Implementasi  Kemaslahatan  Umat  Dalam  Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana.
El  Muhtaj,  Majda.  2007. Hak  Asasi  manusia  Dalam  Konstitusi  Indonesia  (dari  UUD  1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002) . Jakarta: Kencana.
Gunakaya, Widiada. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia . Jakarta: Andi.
Harahap, Krisna.  2003. HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia .  Bandung:  Grafiti.
Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqih Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam). Jakarta: Gaya Media Pratama.
Kumkelo, Majid, Anas Kholish dan Aulia Ali. 2015. Fiqih HAM . Malang: Stara Press.
Siradj, Said Aqiel. 1998. Hak Atas Keadilan Dalam Wacana Islam . Jakarta: ELSAM.
Syarif,  Mujar  Ibnu  &  Zada,  Hamami.  2008. Fiqih  Siyasah (Doktrin  dan  Pemikiran  Politik Islam). Jakarta: Erlangga.
Tim  ICCE  UIN.  2005. Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani .  Jakarta: Prenada Media. Cet. 2.
Zed, Mestika. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Muzzahidin,  Muhamad  Ina.  2010. Konsep  Kebebasan  Dalam  Islam .  [Skripsi].  Semarang. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Negeri Islam Walisongo.
Nugroho,  Aris  Setyo.  2010. Perlindungan  Kebebasan  Berpendapat  Melalui  Media  Internet Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. [Skripsi]  Universitas  Sebelas  Maret.
Surakarta.
Sabri  Bun  Mamat,  Mohd.  2010. Kebebasan  Berpendapat  Dalam  Hukum  Indonesia  Dan Malaysia  (Analisis  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam .  [Skripsi].  Jakarta.  Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasam Mengeluarkan Pendapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)