## IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA

## I Wayan Sutrisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Mahendradatta e-mail : sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Paradigma pembangunan desa saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga  dibutuhkan  aparatur  pemerintah  desa  yang  benar-benar  dapat  menyesuaikan dengan  keadaan  yang  terus  berubah.  Pemerintahan  saat  ini  memberikan  perhatian  yang sangat serius dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan  pembangunan  desa  secara  berkelanjutan  akan  memberikan  maanfaat  pada peningkatan  perekonomian  masyarakat,  sehingga  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  merupakan  kunci  utama  suksesnya pelaksanaaan pembangunan karena menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak atau sebagai  subyek  pembangunan  bukan  hanya  sebagai  obyek.  Pembangunan  dengan pendekatan partisipatif membuat masyarakat merasa memiliki serta ikut bertanggungjawab terhadap  setiap  proses  dan  hasil-hasil  pembangunan.  Prioritas  pembangunan  desa  saat  ini sudah  diarahkan  menuju  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan  atau Sustainable Development Goals (SDGs).
BPD  sebagai  lembaga  “parlemen”  di  desa  memiliki  posisi  strategis  dalam  menciptakan proses  demokratisasi  serta  menjadi  ujung  tombak  suksesnya  pembangunan.  BPD  harus dimaksimalkan  perannya  dalam  mewujudkan  pola  pembangunan  yang  partisipatif  dengan merancang  pembangunan  yang  betul-betul  merupakan  kehendak  masyarakat.  Tulisan  ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literasi.
Kata kunci : desa, BPD, pembangunan berkelanjutan
Abstract - The paradigm of village development is changing rapidly, so it needs the village government  apparatus  that  can  really  adjust  to  the  changing  situation.  The  current government is paying very serious attention in efforts to reduce poverty in the village. This is done because with sustainable village development will provide benefits to improve the economy of the community, thereby impacting on improving the welfare of the community.
Community  participation  in  the  development  process  is  the  main  key  to  successful development implementation because it places the community as the driving force or as the subject of  development  not  just  as  an object. Development  with a participatory  approach
makes the community  feel responsible  for every  process and  results of development. The priority  of  village  development  has  now  been  directed  towards  sustainable  development goals (SDGs).
BPD as a "parliamentary"  institution  in the village has a strategic position  in creating the democratization  process  as  well  as  being  the  spearhead  of  successful  development.  BPD must  maximize  its  role  in  realizing  participatory  development  patterns  by  designing development  that  is  really  the  will  of  the  community.  This  paper  aims  to  examine  the implementation of the functions of the Village Consultative Agency (BPD) in realizing the Village Sustainable Development Goals (SDGs). This study uses a literacy study approach.
Keywords : village, BPD, sustainable development

## PENDAHULUAN
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang  dibacakan  oleh  Sukarno  atas  nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945  merupakan  jembatan  emas  menuju kesejahteraan  masyarakat Indonesia. Sejak saat  itu  Bangsa  Indonesia  terus  berusaha mewujudkan  tujuan  nasional  yang  dicita- citakan  oleh  Bangsa  Indonesia.  Tujuan Nasional  yang  ingin  diwujudkan  oleh Bangsa  Indonesia  seperti  tercantum  dalam pembukaaan  Undang-Undang  Dasar  1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan citacita  dan  tujuan  nasional  terdapat  tiga faktor  yang  mempengaruhi  yakni,  kondisi geografis negara, manusia dan lingkungannya (Santosa, 2017).
Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia adalah terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang demokratis,  karena  dengan  keadaan  lebih demokratis memungkinkan  masyarakat
lebih  terbuka  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan  di  segala  bidang.  Menurut Siagian  (1983),  pembangunan  merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana  dilakukan  secara  sadar  oleh suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaaan bangsa ( Nation-Building ). Sementara, Hakim (2011) mengungkapkan bahwa  paradigma  pembangunan  manusia sebagai  konsep  yang  holistik,  mempunyai empat unsur penting, yakni (1) peningkatan produktivitas; (2) pemerataan  kesempatan; (3) kesinambungan  pembangunan;  (4)
pemberdayaan masyarakat.
Perubahan yang sangat nyata dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  terjadi pada  era  reformasi  yakni  pada  tahun  1998 yang  mengubah  pola  pembangunan  dari yang sangat sentralistik ke arah desentralisasi. Kebijakan  desentralisasi dengan  pemberlakuan  otonomi  daerah dilaksanakan  secara  progresif  sejak  tahun 2001.  Perubahan  arah  kebijakan  ini memberikan  ruang  yang  lebih  luas  kepada daerah  untuk  menetukan  arah  kebijakan yang  berbasis  kearifan  lokal.  Pemberian wewenang  kepada  daerah  diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh
komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta  berpartisipasi  dalam  seluruh  proses pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah.  Partisipasi  ini  akan  mampu menjadi  kekuatan  yang  luar  biasa  dalam mensukseskan  pembangunan  itu  sendiri. Dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan  keleluasaan  kepada  daerah untuk mengelola potensi daerahnya, pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom  saat  ini  berusaha  menggalakan pembangunan  partisipatif  utamanya  pada wilayah Desa.
Saat ini tuntutan masyarakat mengenai  pelayanan  kepada  masyarakat merupakan  faktor  yang  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintah  di  Desa, partisipasi  masyarakat  merupakan  faktor penentu  yang  perlu  diperhatikan  dalam melaksanakan  pembangunan  di  Desa. Paradigma  pembangunan  desa  saat  ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan para aparatur pemerintah  desa  yang  benar-benar  dapat menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  terus berubah. Tingkat demokrasi di desa sangat menentukan  keberhasilan  pembangunan yang dilaksanakan. Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai lembaga  legislatif  di  desa  harus  mampu menjadi pilar demokrasi dan pembangunan di  desa.  Pemberlakuan  Undang  Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa  makin memperjelas  posisi  desa  dalam  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara karena desa langsung ditata oleh pemerintah pusat melalui kementrian khusus yang menangani desa.
Pengertian  desa  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 yakni desa dan desa adat atau yang
disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disebut  Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan adanya regulasi terbaru tentang desa  maka negara  mengamanatkan  adanya  alokasi dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  serta  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) yang  cukup  untuk  pembangunan  di  desa dengan  harapan  mampu  menjadikan  desa sebagai subyek pembangunan. Peningkatan pembangunan  infrastruktur  di  Desa  akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  terutama  semakin  cepatnya hasil-hasil pertanian dan produksi dari Desa terserap di pasaran khusunya di kota.
Badan Pusat  Statistik (BPS)  merilis bahwa pada tahun 2018  jumlah Desa  yang ada  di  Indonesia  adalah  sebanyak  83.931. Secara geografis desa digolongkan menjadi dua yakni Desa yang terletak di tepi laut dan Desa  yang  terletak  bukan  di  tepi  laut. Membangun  Desa  berarti  membangun Indonesia  secara  merata  dan  berkeadilan serta  akan  mampu  menurunkan  tingkat kemiskinan  secara  umum  karena  tingkat kemiskinan di Desa lebih tinggi dari pada di kota.  Republika. co.id pada  tanggal  15
Jnauari  2019  memuat  informasi  yang bersumber  dari  BPS  menyebutkan  bahwa persentase penduduk miskin antara di Kota dan Desa pada tahun 2018 adalah sebanyak 13,1 % masyarakat miskin tinggal di Desa dan 6,89 % ada di Kota.
Pemerintah terus berupaya menekan jumlah  masyarakat  miskin  utamanya  yang ada  di  daerah  perdesaan.  Alokasi  APBN telah dikucurkan untuk membantu pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan  masyarakat  agar  mampu keluar  dari  garis  kemiskinan.  Prioritas penggunaan  dana  desa  yang  dikucurkan pemerintah  pusat  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang
ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Desa.  Dalam Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021,
disebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan  dan  kelaparan,  Desa  ekonomi tumbuh  merata,  Desa  peduli  kesehatan, Desa  peduli  lingkungan,  Desa  peduli pendidikan,  Desa  ramah  perempuan,  Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji  tentang  implementasi  fungsi Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam
mewujudkan Sustainable Development  Goals  (SDGs) Desa.  Kajian ini menggunakan pendekatan studi literasi.

## PEMBAHASAN

## Membangun Indonesia dari desa
Pemerintahan  saat  ini  memberikan perhatian  yang  sangat  serius  dalam  usaha untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di desa.  Hal  ini  dilakukan  karena  dengan pembangunan  desa  secara  berkelanjutan akan memberikan maanfaat pada
peningkatan  perekonomian  masyarakat, sehingga  berdampak  pada  peningkatan kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia.  Saat  ini,  mayoritas  masyarakat miskin  di  Indonesia  tinggal  di  desa-desa dengan permasalahan ekonomi yang beragam.  Pemerintah  memberikan  solusi dengan  kucuran  dana  dari  APBN  yang dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  desa dalam  proses  pembangunan  berkelanjutan sesuai dengan kondisi desa masing-masing.
Presiden  Joko  Widodo  bahkan memasukkan  agenda  pembangunan  desa menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Nawa Cita yang diusung oleh  Presiden  Jokowi  merupakan  program untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat  secara  politik,  serta  mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam  kebudayaan.  Salah  satu  program yang  menjadi  prioritas  dalam  Nawa  Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah- daerah  dan  desa  dalam  kerangka  negara kesatuan.  Dengan  memberikan  fokus pembangunan  di  tingkat  desa  diharapkan dapat mengurangi pergeseran Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  di  desa menuju  ke  kota.  Penduduk  desa  diberikan ruang  yang  luas  dalam  melaksankan pembangunan  di  desanya  sesuai  dengan keinginan mayoritas masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa mewajibkan desa diatur agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis sehingga tercipta landasan yang ideal  dalam  melaksanakan  pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang  sejahtera.  Tujuan  dari  pengaturan desa adalah :
a. Memberikan  pengakuan  dan penghormatan  atas  Desa  yang sudah ada dengan keberagamannya  sebelum  dan sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Memberikan  kejelasan  status dan kepastian hukum atas Desa dalam  sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. Melestarikan  dan  memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. Mendorong  prakarsa,  gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk  pengembangan  potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang  profesional,  efisien  dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi  warga  masyarakat  Desa guna  mempercepat  perwujudan kesejahteraan umum;
g. Meningkatkan  ketahanan  sosial budaya  masyarakat  Desa  guna mewujudkan  masyarakat  Desa yang mampu memelihara kesatuan  sosial  sebagai  bagian dari ketahanan nasional;
h. Memajukan perekonomian
masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional; dan
i. Memperkuat  masyarakat  Desa sebagai subjek pembangunan.
Kucuran  dana  dari  APBN  yang cukup besar ditujukan langsung kepada
pemerintah desa telah mengubah paradigma  pembangunan  di  desa  yang sebelumnya hanya sebagai obyek pembangunan  kini  desa  telah  menjadi subyek  pembangunan  sehingga  proses  dan hasil  pembangunan  di  desa  betul-betul bermanfaat bagi masyarakat desa. Kendala yang  dihadapi  dalam  proses  pembangunan di  desa  adalah  masih  rendahnya  kualitas sumber daya manusia di desa. permasalahan ini akan dapat diatasi dengan berbagai  program  dan  kebijakan  dari pemerintah seperti program sarjana membangun desa. Program ini akan mampu mengatasi  kekurangan  tenaga  trampil  dan terdidik  di  desa.  Selain  itu  pelibatan institusi perguruan tinggi dalam membangun desa perlu ditingkatkan sehingga desa mandiri dapat diwujudkan.
Desa mandiri merupakan desa yang mampu  memenuhi  kebutuhannya  dan apabila  terdapat  bantuan  dari  Pemerintah, bantuan  tersebut  hanya  bersifat  stimulus. Terdapat  tiga  sektor  yang  menjadi  fokus dalam  usaha  realisasi  kemandirian  sebuah desa,  yakni:  (a)  potensi  ekonomi;  (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia  (Nursetiawan,  2018).  Sementara Sidik (2015) menyebutkan bahwa kemandirian  desa  dimaknai  sebagai  upaya yang  dilakukan  oleh  warga  setempat melalui kapasitas institusi pemerintah desa dan  emansipasi  warga  agar  mampu mendayagunakan kemampuan, prakarsa/inisiatif  dan  gerakan  desa  secara kolektif dalam mengembangkan potensi/aset  yang  dimiliki  baik  fisik maupun  nonfisik.  Pemerintah  desa  harus mampu  mengelola  aset  dan  potensi  yang dimiliki  untuk  dimanfaatkan  menjadi peluang  dalam  pengelolaan  pembangunan menuju kesejahteraan warga desa.  Sebagai
daerah otonom, Pemerintah Desa memiliki hak untuk mengelola potensi desanya yang ditujukan  untuk  kemakmuran  masyarakat desa  setempat.  Dengan  melaksanakan pembangunan  dari  desa  diyakini  akan mampu  menekan  jumlah penduduk  miskin di  Indonesia  karena  saat  ini  mayoritas penduduk miskin terdapat di desa. Membangun desa akan menciptakan pembangunan  nasional  terasa  merata  dan berkeadilan. Dengan keberadaan desa yang mandiri dan maju akan terwuju masyarakat Indonesia  yang  sejahtera,  makmur  dan berkeadilan.

## Partisipasi Masyarakat sebagai kekuatan utama Pembangunan
Pembangunan  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  perlu  didukung  oleh seluruh komponen masyarakat. Sesuai data BPS tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia  berjumlah  lebih  dari  260  juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini akan dapat  menjadi  kekuatan  yang  luar  biasa dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan apabila seluruh masyarakat mau berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan  yang  dilaksanakan.  Sumber daya  manusia  yang  dimiliki  ini  apabila diarahkan  dengan  optimal  akan  mampu menjadi kekuatan utama pendukung pembangunan nasional. Namun keberadaan penduduk  yang  banyak  ini  kadang  juga merupakan hambatan yang sangat mengganggu proses pembangunan.
Penduduk  yang  acuh  tak  acuh  dan  tidak peduli  dengan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  akan  menjadi  hambatan  dalam pembangunan ini.
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupak  kunci
utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan  karena  akan  menempatkan masyarakat  sebagai  motor  penggerak  atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek atau penerima manfaat saja. Pembangunan dengan pendekatan partisipatif  membuat  masyarakat  merasa memiliki  serta  ikut  bertanggungjawab terhadap  setiap  proses  dan  hasil-hasil pembangunan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, pendekatan  partisipatif  dalam  penyusunan rencana pembangunan merupakan perencanaan  dengan  melibatkan  semua pihak  yang  berkepentingan (stakeholders), pemangku  kepentingan  dilibatkan  untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.  Model  partisipasi  yang  sifatnya masif (melibatkan  masyarakat luas) sangat tepat  diterapkan  bagi  perencanaan  yang menyangkut  kepentingan  umum  atau pembangunan yang berbasis  wilayah (Lubis, 2009).
Pembangunan nasional dengan partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  akan menghasilkan  masyarakat  yang  semakin berdaya  sehingga  menjadi  kekuatan  yang mampu mewujudkan tujuan nasional sesuai yang  di  cita-citakan.  Proses  pelaksanaan pembangunan  yang  dilaksankan  dengan pola  partisifatif  yakni  pola  pembangunan yang  mulai  dari  proses  perencanaan  pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  di  tingkat desa  sudah  melibatkan  seluruh  komponen masyarakat secara partisifatif akan  mampu mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  dan  berkualitas.  Fadil  (2013), menyebutkan  bahwa  keterlibatan  aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting dalam bentuk
partisipasinya
pada pelaksanaan Musrenbang.  Semakin  banyak  masyarakat terlibat  dalam  Musrenbang  akan  membuat perencanaan  pembangunan  lebih  aspiratif sehingga  apa  yang  akan  dikerjakan  sesuai dengan  keinginan  mayoritas  masyarakat setempat.
Selama ini pelaksanaan Musrenbang di banyak desa belum mampu menghadirkan
seluruh pemangku
kepentingan, pelaksanaan perencanaan pembangunan ini hanya melibatkan segelintir elite yang  ada  di  desa.  Hal  ini dapat  diakibatkan  oleh  anggapan  bahwa pelaksanaan  Musrenbang  hanya  proses seremonial  belaka  sehingga  masyarakat secara  umum  memiliki  keengganan  untuk melibatkan  diri  dalam  kegiatan  tersebut. Untuk  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat desa, sangat diperlukan peranan dari Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah
berhadapan  langsung  dengan  masyarakat. Pemerintahan  Desa  dapat  memberikan penyuluhan-penyuluhan, pendidikan politik sehingga  masyarakat  desa  akan  mengerti dan  memahami  bahwa  partisipasi  mereka dalam politik dapat menunjang pembangunan desa ke arah yang lebih baik (Kusmanto,  2013).  Sedangkan  Deviyanti (2013),  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan  oleh  kemauan  masyarakat  itu sendiri  untuk  melibatkan  diri  atau  tidak dalam proses pembangunan yang dilaksanakan.
Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban masyarakat adalah berpartisipasi  dalam  setiap  pembangunan yang dilaksankan. Partisipasi masyarakat
akan  mengarah  kepada  pemberdayaan masyarakat  karena  melalui  partisipasi dalam  seluruh  proses,  masyarakat  akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan  proses  tersebut  kearah pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  itu sendiri.  Pemberdayaan  masyarakat  dalam proses  pembangunan  mengandung  arti bahwa  masyarakat  berinisiatif  memulai proses  kegiatan  untuk  perubahan  kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat hanya  bisa  terjadi  apabila  warganya  ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan  modal  utama  dan  kekuatan untuk mensukseskan pembangunan.
Peran  BPD  dalam  mewujudkan pembangunan berkelanjutan di desa
Pembangunan yang dilaksanakan di desa sangat memerlukan partisipasi masyarakat agar sasaran dari pembangunan itu  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  tatanan  pemerintahan desa terdapat sebuah lembaga yang menjadi mitra  pemerintah  desa  dalam  menjalankan roda  pemrintahan  di  desa  yakni  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Lembaga ini  merupakan  wadah  bagi  perwakilan masyarakat  desa  untuk  mensukseskan pelaksanaan pembangunan  yang dirancang bersama. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan, Badan Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.
BPD mempunyai fungsi yaitu, (1)
membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa  bersama  Kepala  Desa;  (2) menampung dan menyalurkan  aspirasi
masyarakat  Desa;  dan  (3)  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pelaksanaan  fungsi  BPD  dalam proses  pemerintahan  di  desa  membuat lembaga  “parlemen”  desa  ini  memiliki posisi  yang  strategis  dalam  menciptakan proses demokratisasi di desa  serta menjadi ujung  tombak  suksesnya  pembangunan. Menurut  Sidik  (2015),  Pemerintahan  Desa merupakan  bagian  dari  mata  rantai birokrasi  negara  yang  menjalankan  fungsi regulasi dan kontrol pada wilayah tersebut melalui pelayanan administratif, implementasi
proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk  mendukung  kebijakan  pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di  desa.  Suksesnya  pembangunan  di  desa sangat  ditentukan  oleh  tingkat  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembanguna  yang  dilaksanakan.  BPD sebagai  lembaga  perwakilan  desa  harus memberikan  ruang  yang  luas  kepada masyarakat  untuk  terlibat  dalam  seluruh proses pemerintahan  yang dijalankan serta aktif  dalam  penyerapan  aspirasi  guna mewujudkan pembangunan partisipatif.
Peran BPD sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa memiliki  posisi  yang  strategis  dalam menjawab  kebutuhan  masyarakat  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  masyarakat setempat  (Roza  dan  Arliman,  2017).  BPD harus  mampu  mengarahkan  manajemen pembangunan  yang  dilaksanakan  di  desa menuju  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Selain itu BPD harus mengawal agar proses pemerintahan  di  desa  dapat  dilakukan secara transparan melalui prinsip open
government dan e-government sehingga masyarakat mampu memberikan
pengawasan serta masukan demi kemajuan pembangunan di desa mereka. Yamin, et.al (2019) mengungkapkan bahwa Inovasi dan teknologi yang digunakan oleh pemerintahan  menjadi  pendorong  pada pendekatan  yang  lebih  holistik  atau menyeluruh  serta  dapat  menyelesaikan masalah  dengan  melibatkan  peran  banyak aktor di dalamnya.
Prioritas pembangunan desa saat ini sudah diarahkan menuju tujuan pembangunan  yang  berkelanjutan  atau
Sustainable  Development  Goals (SDGs).
Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021,
disebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan  dan  kelaparan,  Desa  ekonomi tumbuh  merata,  Desa  peduli  kesehatan, Desa  peduli  lingkungan,  Desa  peduli pendidikan,  Desa  ramah  perempuan,  Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keberhasilan mewujudkan pembanguan
yang berkelanjutan harus didukung oleh
Pemberdayaan masyarakat secara maksimal.
BPD  sebagai  lembaga  legeslatif desa harus mampu menyiapkan aturan yang mengarahkan  pelaksanaan  pembangunan dan  pemerintahan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip good  governance .  Pelaksanaan fungsi  BPD  hendaknya  dimaksimalkan dalam  mewujudkan  pola  pembangunan yang partisipatif. Aspirasi masyarakat yang
diserap agar disalurkan dalam Musyawarah Desa  (Musdes)  sebagai  wadah  untuk merancang  pembangunan  yang  betul-betul merupakan kehendak masyarakat. Pendekatan partisipatif akan
memungkinkan  masyarakat  desa  lebih berdaya  sehingga  pembangunan  yang dilaksanakan  dapat  mengarah  kepada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

## PENUTUP

## Simpulan
Sejak pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Proses pembangunan yang dilaksanakan di desa selain mendapatkan transfer dana dari pemerintah  daerah  juga  dialokasikan  dari APBN.  Hal  ini  membuat  desa  bukan  lagi hanya  sebagai  obyek  tetapi  sudah  menjadi subyek  pembangunan.  Pembangunan  yang dilaksanakan  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dalam  menunjang peningkatan  perekenomian  desa  sehingga berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat yang semakin baik. Pendekatan partisipatif menjadi  hal  yang  harus  dilakukan  agar masyarakat  semakin  berdaya  dalam  setiap proses  pembangunan  yang  dilaksanakan. Cerminan  masyarakat  berdaya  adalah masyarakat  yang  proaktif  dalam  setiap proses serta menikmati hasil yang maksimal dari pembangunan yang
dilaksanakan.
BPD  sebagai  lembaga  “parlemen” di  desa  yang  memiliki  tiga  fungsi  yakni legeslasi , controlling dan menyerap aspirasi,  memiliki  posisi  strategis  dalam menciptakan  proses  demokratisasi  di  desa serta menjadi ujung tombak suksesnya
pembangunan.  BPD  harus  dimaksimalkan perannya dalam mewujudkan pola pembangunan  yang  partisipatif  dengan merancang  pembangunan  yang  betul-betul merupakan kehendak masyarakat. Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dapat membuat masyarakat lebih berdaya sehingga perekonomian masyarakat tumbuh secara maksimal dan pembangunan berkelanjutan  yang  tertuang  dalam  SDGs desa dapat diwujudkan.

## Rekomendasi
Lembaga  BPD  selaku  mitra  kepala desa  dalam  proses  pembangunan  dan pemerintahan  di  desa  harus  didukung dengan  pemahaman  yang  sama  tentang visi-misi pemerintah desa menuju terwujudnya  pembangunan  berkelanjutan. Persamaan pemahaman ini dapat dilakukan dengan  melakukan  kegiatan  bimbingan teknis  atau  kegiatan  lainnya  tentang pelaksanaan  fungsi,  hak  dan  kewajiban sebagai  anggota  BPD.  Antara  pemerintah desa  (Kepala  Desa  bersama  Perangkat Desa)  dan  BPD  harus  terjalin  hubungan yang  harmonis  sehingga  setiap  proses pemerintahan  dan  pembangunan  dapat dilakukan  sesuai  tufoksi  masing-masing yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya  tujuan  yang  ingin  dicapai yakni pembangunan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Deviyanti,  Dea.  2013. Studi  Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  di  Kelurahan  Karang Jati  Kecamatan  Balikpapan  Tengah . eJurnal  Administrasi  Negara  2013.1 (2). Hal 380-394.
Fadil,  Fathurrahman.  2013. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  Kotabaru  Tenga h.  Jurnal
Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2. Hal. 251-262.
Hakim,  Lukman  EM.  2011. Pengantar Administrasi Pembangunan . Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. Kusmanto,  Heri.  2013. Peran  Badan
Permusyawaratan  Daerah  dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (1) (2013). Hal.  39-47 Lubis,  Asri.  2009.  Upaya  Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.  Jurnal  Tabularasa. Vol.6  No.2,  Desember  2009.  Hal.
181-190
Nursetiawan,
Irfan. 2018. Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui  Inovasi  BUMDes .  Moderat:
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018). Hal. 72-81.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Roza, Darmini dan Arliman S, Laurensius. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa  di  dalam  Pembangunan  Desa dan  Pengawasan  Keuangan  Desa. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 Tahun 2017. Hal. 606-624.
Santosa, Pandji. 2017. Administrasi Publik;
Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung. Refika
Aditama.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan  Perubahannya,  (Amandemen  I, II, III dan IV), Penabur Ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Siagian. S. P. 1983, Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya ,  Jakarta,  PT  Gunung
Agung.
Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa . Jurnal  Kebijakan  &  Administrasi Publik. Vol 19 No 2 (2015). Hal. 115- 131.
Yamin,  Muhammad.,  Darmawan,  Arief Bakhtiar.,  Zayzda,  Nurul  Azizah., dan  Ash-Shafikh,  Maiza.  2019. Analisis  Open  Government  dan  e- Government
di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja  SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas. Jurnal
Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2 Oktober  2018  –  Maret  2019.    Hal. 133-142.
https://bps.go.id https://republika.co.id