## FENOMENA TENAGA KERJA ILEGAL ASAL DUSUN CANGKRINGAN, SUMBERJO, KANDAT, KEDIRI

## Jati Pamungkas, Diyah Mahbubatul Rahmawati
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Email: jatipamungkas@iainkediri.ac.id , Diyahmahbuba@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the experience of workers with ilegal status from villages who work in Malaysia. The author wants to know the experience of ilegal workers and wants to know the factors that cause them to become workers with ilegal status. The research method used in this study is a phenomenological method with a qualitative approach. While the theory used in this research is phenomenological theory. The results of the study indicate that  there  are  problems  that  cause  Indonesian  workers  (TKI)  to  decide  to  work  in  the destination  country,  namely  economic  factors  and  they  think  that  working  as  TKI  is  a solution  to the economic problems that suffocate them. Meanwhile, their  ilegal status is suspected to be due to limited capital to apply for permits to work.

## Keywords: Phenomenology, TKI, Economics

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengalaman sadar para  tenaga kerja berstatus ilegal dari desa yang bekerja ke negara Malaysia. Penulis ingin menggali pengalaman sadar para tenaga kerja ilegal dan ingin mengetahui faktor penyebab bekerja menjadi tenaga kerja dengan status ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  fenomenologi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat permasalahan  yang  menjadi  penyebab  tenaga  kerja  Indonesia  (TKI)  memutuskan  untuk bekerja di negara tujuan adalah faktor ekonomi dan mereka menganggap bahwa bekerja sebagai TKI adalah solusi atas permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Sementara status ilegal mereka diduga karena faktor modal  yang terbatas umtuk mengurus perizinan untuk bekerja.
Kata Kunci: Fenomenologi, TKI, Ekonomi

## PENDAHULUAN
Mobilitas  penduduk  di  Indonesia yang dikenal dengan sebutan migrasi telah dimulai  pada  tahun  1905  dengan  motif memenuhi  permintaan  akan  kebutuhan pekerjaan pada sektor perkebunan. Pemerintah  Belanda  waktu  itu  telah memindahkan  155  kepala  keluarga  dari Jawa  ke  Gedong  Tataan  Sumatra  Selatan (Mantra,  1988:  160).  Berdasarkan  hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa  migrasi  masuk  ke  luar  Jawa sebanyak  2.402.557  jiwa  dan  migrasi masuk  ke  Jawa  sebanyak  1.804.115  jiwa (Firman, 1994: 6).
Dominasi faktor ekonomi dianggap sebagai alasan utama seseorang bermigrasi. Padahal  terdapat  hal  lain  yang  harus dipertimbangkan  yaitu  faktor  jaringan sosial,  jaminan  kesehatan  dan  jaminan keamanan  (Subadi,  2004  yang  berjudul:
“ Migrasi  Masyarakat  Desa  Tegalombo (Suatu  Kajian  Migrasi  Sirkuler  dari Perspektif  Fenomenologi). Fenomena  ini bisa di asumsikan seperti pengiriman TKI ke  negara  penyerap  tenaga  kerja  asal Indonesia,  bahwa  alasan  utama  mereka menjadi  TKI  adalah  karena  masalah ekonomi  seperti  rendahnya  upah  tenaga kerja  Indonesia.  Hal  ini  mendorong  TKI memilih  menjadi  Tenaga  Kerja  Luar Negeri, sebab menjadi TKI ke luar negeri upahnya  lebih  besar  jika  dibandingkan bekerja di negerinya sendiri.
Pengiriman TKI ke luar negeri pada satu  sisi  memang  dibutuhkan  pemerintah untuk mengatasi pengangguran, tetapi pada sisi  lain  muncul  banyak  masalah  yang  di hadapi TKI di negara tujuan, seperti kasus- kasus  penyiksaan  TKI  oleh  majikan  di negara tujuan yang menimpa para TKI dan sampai saat ini masih menyisakan masalah
P-ISSN : 1829-9571 E-ISSN: 2502-860X
yang belum terselesaikan bagi keluarganya dan khususnya oleh negara. Penyalur Jasa Tenaga  Kerja  Indonesia  (PJTKI)  sebagai lembaga  penyalur  tenaga  kerja  Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyiapkan TKI yang professional, dan  bertanggungjawab  apabila  terjadi permasalahan  utama  yang  dihadapi  oleh TKI jika ditemukan kasus yang tidak dapat terselesaikan. Hal tersebut penting dipahami  karena  PJTKI  yang  mengirim para TKI ke negara tujuan dengan izin dari negara.
Pemerintah  Indonesia  mendapat atensi dunia internasional sebab keberadaan para imigran ini menuai polemik di tengah- tengah  masyarakat  sebagaimana  dimuat dalam  tulisan  yang  menyebut  masalah migran  sebagai  pedang  bermata  dua (Alamari, 2020: 18). Adanya migran yang menjadi pekerja di sektor pekerjaan kasar, menunjukkan sebuah negara tujuan adalah ngara  yang  makmur  karena  warga  negara tersebut  akan  menghindari  pekerjaan  di sektor pekerjaan kasar. Tetapi ketika di saat yang sama ketika terjadi populasi imigran yang  berlebih  ada  kecenderungan  adanya penolakan  yang  dilakukan  oleh  warga setempat. Over supply immigrant mengakibatkan  terjadinya  kriminalitas dikarenakan  susahnya  mencari  lapangan pekerjaan.  Kasus  konflik  seperti  ini  juga terjadi  di  daerah-daerah  yang  dijadikan lokasi penampungan para imigran. Sebagai daerah  yang  menjadi  tempat  penempatan imigran  ilegal  juga  terjadi  banyak  kasus seperti asusila, kriminalitas dan lain-lain.
Lokasi  penelitian  mengenai  TKI dilakukan  di  Dusun  Cangkringan,  Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Desa Sumberjo terletak di wilayah Kediri bagian selatan. Berjarak sekitar 26 km atau kira-kira 39 menit waktu tempuh berkendara  motor.  Terlepas  dari  kondisi desa  dan  masyarakatnya  hal  ini  membuat siapapun yang berkunjung merasa senang karena  keramahan  dari  orang-orangnya. Namun siapa sangka di dusun ini terdapat banyak masyarakat yang bermata pencaharian  sebagai  imigran  atau  TKI dengan mayoritas ilegal.
Pak Abas, warga Dusun
Cangkringan, mengatakan bahwa memang benar  banyak  warga  Dusun  Cangkringan yang  tertarik  bekerja  sebagai  TKI  karena
keadaan ekonomi yang buruk. Hal tersebut ditunjang  dengan  penilaian  terhadap tetangga yang bekerja di  luar negeri yang sukses.  Adengan  akhirnya  banyak  warga memutuskan  ikut  bekerja  sebagai  buruh migran.  Kebanyakan  dengan  status  ilegal karena  mahalnya  mengurus  perizinan berupa  pasport,  perizinan  kerja,  dan sebagainya.
Istilah migrasi TKI untuk bekerja di luar  negeri  sudah  terjadi  sejak  beberapa tahun  yang  lalu,  dan  masih  berlangsung sampai saat ini. Migrasi TKI ini terjadi baik secara spontan (ilegal)  maupun yang diatur oleh  peraturan  pemerintahan  Indonesia (resmi atau legal). Pada umumnya di negara tujuan  TKI  bekerja  sebagai  buruh  rumah tangga, buruh pada proyek-proyek pembangunan, dan konstruksi.

## METODE PENELITIAN DAN TEORI
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Subjek  penelitian lima  orang  TKI  dengan  negara  tujuan  di Malaysia  yang  berasal  dari  Jawa  Timur, dan berhasil kabur karena merasa pekerjaan yang  diberikan  tidak  sesuai.  Subjek penelitian ini sekaligus menjadi informan, informan ini dipilih atas dasar pertimbangan  kualitas  informan  sebagai sumber  yang  sungguh  informatif  untuk memperlancar peneliti dalam pengambilan data. Pendekatan ini
guna menggambarkan  dan  mendeskripsikan peristiwa yang diselidiki  bersifat alamiah. Data  dan  sumber  data  dalam  melakukan sebuah  penelitian  dibutuhkan  adanya sumber  data,  yang  mana  sumber  data tersebut  terdiri  dari  sumber  data  primer. Sumber  data  primer  adalah  sumber  data yang  diperoleh  secara  langsung  ini  dari subjek  penelitian.  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pertama, observasi,  yaitu  merupakan  kegiatan mencari perhatian sesuatu objek menggunakan  seluruh  alat  indera.  Teknik pelaksanaan  observasi  dilakukan  secara langsung,    yaitu  dengan  pengamatan langsung  bersama  objek  yang  diselidiki serta    pengamatan  tidak  langsung,  yaitu pengamatan  yang    tidak  pada  saat berlangsungnya penelitian yang diselidiki. Kedua  adalah  wawancara  yang  bertujuan
untuk  mengumpulkan  informasi  dengan cara  tanya  jawab  antara  peneliti  dengan subjek penelitian.
Teori yang digunakan adalah Teori Fenomenologi dari Edmund Husserl. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui hal- hal yang terjadi yang dilakukan atas dasar sudah menjadi sebuah kebiasaan dilihat dari konteks  waktu  atau  periode.  Teori Fenimenologi digunakan dalam penelitian ini  untuk  mengetahui  banyaknya  tenaga kerja dari Indonesia khususnya dari Dusun Cangkringan yang bekerja secara ilegal di Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tenaga Kerja Ilegal
Tenaga  kerja  ilegal  adalah  tenaga kerja dari yang tanpa dilengkapi dokumen- dokumen  resmi  dari  negara  tujuan  dan negara  asal  dari  tenaga  kerja.  Pada  awal tahun  1980-an  banyak  sekali  pemuda- pemuda  dari  Indonesia  pergi  ke  Malaysia untuk  bekerja  tanpa  dilengkapi  dokumen resmi. Hal tersebut memang terjadi karena dipermudah oleh Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut karena Malaysia dalam proses pembangunan besar-besaran. Dapat
dikatakan Malaysia pada waktu itu menjadi negara  berkembang  yang  menuju  negara yang  makmur.  Selain  kebutuhan  tenaga kerja  yang  mendesak,  kesamaan  budaya dan kemiripan bahasa adalah faktor penting dalam  menyokong  kebijakan  Malaysia untuk  mendatangkan  tenaga  kerja  dari indoneaia,  terlebih  Indoneaia  mempunyai jumlah penduduk siap kerja dalam jumlah yang besar. Sebetulnya kebijakan Malaysia membuka mengundang TKI adalah untuk mengurangi  ketimpangan  ekonomi  antara Etnis Melayu dengan Etnis China Malaysia (Waluya, 2006:  9)
Pada  tahun  awal-awal  kebijakan tersebut  bahkan  Malaysia  memfasilitasi bagi TKI untuk mendapat dokumen resmi untuk  tinggal  di  Malaysia  bahkan  dapat menjadi Warga Negara Malaysia. Bekerja dengan  dokumen  resmi  dari  Malaysia walaupun  datangnya  tanpa  dokumen standar  dari  pihak  imigrasi  kedua  negara serta  tingginya  upah  yang  diterima  oleh TKI  membuat  TKI  yang  bekerja  di Malaysia  dapat  mengirimkan  "ringgit" dalam  jumlah  yang  besar  ke  keluarganya
masing-masing di  daerah. Oleh sebab itu, TKI  pada  masa  awal  ke  Malaysia  dapat membangun membangun rumah, membeli sawah,  motor,  sapi,  dan  sebagainya.  Hal tersebut  sangat  menarik  warga  Indonesia termasuk dari Dusun Cangkringan berbondong-bondong bekerja ke Malaysia. Fenomena tersebut pada akhirnya di akhir tahun  90-an  dan  awal  2000-an  banyak sekali  TKI  yang  berangkat  ke  Malaysia secara  ilegal  dan  secara  pasti  akan menimbulkan berbagai masalah besar bagi kedua negara dan TKI itu sendiri.

## B.  Penyalur  Tenaga  Kerja  dan  Relasi Antar TKI
Berangkanya  TKI  dari  Dusun Cangkringan  tidak  semata-mata  dilandasi oleh faktor pribadi, akan tetapi dibantu oleh jaringan-jaringan  dari para TKI yang sudah bekerja  lama  di  Malaysia  yang  akhirnya membawa  para  tetangga  atau  teman- temannya  di  Desa.  TKI  senior  tersebut akhirnya  menjadi  jalan  untuk  penyaluran TKI secara ilegal ke Malaysia. Biasannya TKI  senior  tersebut  dinamakan  dengan "Tekong".  Tentu saja TKI senior tersebut tidak bekerja sendiri akan tetapi berhubungan  langusung  dengan  majikan atau  para  bos  dari  Malaysia  yang menginginkan  tenaga  kerja  ilegal  karena murah  daripada  tenaga  kerja  yang  resmi yang jauh lebih mahal (Rahayu, 2021: 80). Fenomena tersebut yaitu pengiriman TKI  secara  ilegal  akhirnya  menimbulkan masalah besar yang berhubungan langsung dengan  pihak  imigrasi  dari  Malaysia  dan Indonesia. Banyaknya TKI yang berada di Malaysia,  akhirnya  membuat  Malaysia mengubah  kebijakan  tentang  penerimaan TKI  yaitu  melarang  TKI  ilegal  masuk  ke negaranya.  jika  tertangkap  maka  akan dipenjara  dan  dikembalikan  ke  Indonesia serta  diberi  sanksi  dilrang  masuk  ke Malaysia lagi.
Bagi TKI ilegal yang sudah bekerja di Malaysia, mereka sering sekali sembunyi dari kejaran polisi dan pihak imigrasi. Oleh sebab itu pekerjaan TKI ilegal selalu tidak menguntungkan  yaitu  bekerja  sebagai buruh kasar seperti bangunan, perkebunan sawit, hutan, dan pembantu rumah tangga. keberadaan  TKI  tanpa  dokumen  tersebut akhirnya  TKI  ilegal  rawan  tertipu  para majikan  dengan  tidak  menggaji  mereka
P-ISSN : 1829-9571 E-ISSN: 2502-860X
bahkan  berbulan-bulan  lamanya.  Untuk pulang ke Indonesia, para TKI ilegal juga takut  tertangkap  dalam  perjalanan  oleh pihak  keamanan  dari  Malaysia.  Artinya ingin kembali ke Indonesia, para TKI ilegal harus siap menerima keaadaan mereka yang gagal bekerja dan mendulang "ringgit" dari Malaysia.  Jadi  TKI  ilegal  yang  berhasil pulang dengan selamat dari Malaysia dari kasus penipuan-penipuan tanpa membawa uang  yang  cukup,  sudah  merupakan kenikmatan  hidup  yang  diberikan  oleh Tuhan.
Dari hasil wawancara dari warga, ditemukan data bahwa dulu beberapa warga dari  dusun,  selain  berprofesi  sebagai  TKI juga membantu tetangganya untuk pergi ke Malaysia  sebagai  pekerja  ilegal  karena banyaknya relasi sesama TKI dan bos atau majikan  di  Malaysia.  Sektor  pekerjaan utama  dari  TKI  ilegal  adalah  buruh bangunan dan perkayuan di hutan. Kedua pekerjaan  tersebut  dikenal  di  Malaysia sebagai  ladang  bagi  para  buruh  migran ilegal. Tidak hanya dari Indonesia, namun juga  dari  Bangladesh.  Para  bos  atau majikan Malaysia pada umumnya memilih tenaga  kerja  dari  Indonesia  karena  lebih mempunyai  ketrampilan  dan  juga  faktor persamaan bahasa yang serumpun.

## C. Penghasilan dan Harapan
Jika  dilihat  dari  penghadilan bekerja  di  dusun  sendiri  atau  di  Kediri secara  keseluruhan,  tentu  saja  bekerja  di Malaysia  menghasilkan  pendapatan  yang jauh  lebih  tinggi.  TKI  di  Malaysia  yang resmi  dapat  menghasilkan  pendapatan  10 juta per bulan dan dapat lebih tinggi  atau lebih  rendah  tergantung  posisi  dan pekerjaannya.  TKI  ilegal  tentu  saja mendapatkan  upah  jauh  dibawah  angka tersebut  akan  tetapi  lebih  tinggi  jika berkerja  di  desa  sendiri  misalnya  buruh bangunan atau buruh tani. Status resmi juga dapat  diraih  pekerja  ilegal  jika  sudah mempunyai  modal  hasil  bekerja  dengan status ilegalnya. Tentu faktor tersebut sudah dipikirkan oleh para TKI dari Indonesia dan khususnya dari Dusun Cangkringan. Dari  hasil  wawancara  ditemukan bahwa  TKI  dengan  status  resmi  dan  TKI ilegal memiliki perbedaan penghasilan yang sangat  mencolok.  TKI  asal  Dusun
Cangkringan yang memiliki dokumen resmi dapat  mengirimkan  uang  ke  keluarganya dalam  jumlah  yang  cukup  besar  dengan pengiriman  per  bulan  atau  juga  per  dua bulan.  Hal  tersebut  dapt  dilkukan  karena TKI  yang  resmi  atau  legal  mempunyai penghasilan  yang  teratur  per  bulan  sesuai kontrak  dengan  tempat  merek  bekerja. Sebaliknya, TKI asal Dusun Cangkringan dengan  status  ilegal  dalam  mengirimkan uang  ke  keluarganya  di  desa  tidak  dapat dipastikan  dalam  besar  jumlahnya  atau periode  pengirimannya.  Dapat  ditemukan dari  hasil  wawancara  bahwa  TKI  ilegal mengirimkan uang tidak menentu, terkadang dua bulan sekali terkadang lebih dari  itu.  Dari  segi  besar  uangnya  tiap pengiriman  selalu  berbeda-beda  yaitu sekitar  500-1000  Ringgit  Malaysia,  atau jika  diuangkan  sekitar  2  hingga  4  juta Rupiah. Angka tersebut merupakan angka tafsiran rata-rata.
Sesuatu  yang  unik  yang  dapat ditemukan dalam pengiriman uang adalah kadang-kadang  diselipkan  dengan  paket barang  atau  surat.  Hal  tersebut  sering dilakukan  pada  tahun  2000-an  ke  atas karena  pengkembangan  teknologi  pada waktu  itu  masih  terbatas.  Hal  tersebut dilakukan karena dengan status ilegal, para TKI  tidak  dapat  membuka  tabungan  di bank-bank Malaysia. Cara yang lain adalah menitipkan uang pada bank teman mereka TKI  yang  resmi  dengan  asal  daerah  yang sama  atau  berdekatan.  Cara  yang  lain adalah menitipkan uang pada teman sesama TKI  yang  pulang  ke  Indonesia  di  daerah yang sama atau berdekatan Hal lain yang diinginkan para TKI ilegal tentunya adalah pengalaman kerja di luar  negeri.  Para  TKI  dari  Dusun Cangkringan  tentu  saja  ketika  pulang  ke desanya  mempunyai  pengalaman  kerja lebih daripada bekerja di desanya sendiri. Paling  tidak  para  TKI  dari  Dusun Cangkringan  memiliki  ilmu  pertukangan, bangunan, kelistrikan, dan perkebunan yang tentu saja pengalaman dan ilmunya berbeda jika bekerja di desanya sendiri.
D. Kasus-kasus TKI Ilegal di Malaysia TKI ilegal juga mempunyai masalah-masalah yang banyak sekali bagi Malaysia  maupun  Indonesia.  Pertama, kasus penipuan, dalam kasus ini Malaysia
dan Indonesia tidak dapat membantu secara maksimal  karena  statis  ilegal  para  TKI. Dari  aspek  sosial  akhirnya  banyak  TKI ilegal  ari Malaysia yang dicap gagal  oleh tetangganya pada waktu pulang. Tentu saja hal  tersebut  melukai  psikis  mantan  TKI tersebut  karena  mengalami  penderitaan ketika  bekerja  di  Malaysia  dan  menerima rasa malu di desanya sendiri.
Kedua adalah adanya kasus kriminal yang dilakukan kleh TKI ilegal di Malaysia. Kecilnya pendapatan dan tuntutan hidup bagi TKI dan keluarganya di desa  membuat  para  TKI  ilegal  banyak tersandung  masalah  kriminal  seperti pencurian, perampokan dan judi. Pencurian di Malaysia memang dilakukan oleh warga asli  dan  para  migran  dari  negara  asing. Tercatat  selain  Indonesia,  Bangladesh, India,  dan  Filipina  adalah  negara  dengan jumlah  migran  banyak  di  Malaysia. Pemaknaan  negatif  melekat  pada  migran karena sebagian dari migra tersebut tercatt tidak memiliki dokumen resmi. Oleh sebab itu  kondisi  mereka  yang  tidak  resmi membuat  merek  kesulitan  dalam  mencari kerja.  Akibatnya  terjadi  fenomena  para migran  yang  menganggur  di  Malaysia. Hal.itulah  yang  membuat  para  migran selalu dikaitkan dengan kasus kriminal di Malaysia.
Dalam  masalah  judi,  sebetulnya Malaysia  mempunyai  kebijakan  atau kewenangan  khusus  dalam  hal  perjudian. Pada kawasan tertentu, judi diperbolehkan oleh pihak pemerintah. Dari hasil wawancara sering kali TKI dari Indonesia baik  resmi  maupun  ilegal  berjudi  dengan tujuan  memperbesar  pundi  "ringgit" mereka. Jika kalah dalam perjudian maka uang penghasilan mereka tentu berkurang dan pasti mempengaruhi dalam pengiriman uang ke keluarga mereka. Faktor perjudian mungkin  mempengaruhi  TKI  resmi  dan ilegal dalam "ketertiban" mereka mengirimkan uang.
Selain tindakan kriminal TKI ilegal juga  rawan  mendapat  tindakan  kekerasan dan  penyiksaan  terutama  TKI  perempuan yang bekerja di bidang rumah tangga atau menjadi pembantu (Azmy, 2012: 7). Dalam masalah  ini  tentu  Indonesia  berupaya membela  warga  negaranya  agar  dihukum ringan bahkan untuk menghindari hukuman tersebut, akhirnya TKI ilegal dipulangkan
ke Indonesia atau deportasi. Perlindungan tersebut  kebanyakan  tidak  maksimal dikarenakan status mereka yang ilegal. Memang  buruh  migran  menjadi maslaah  besar  bagi  kedua  negara  dalam hubungan bilateral. Indonesia dan Malaysia mempunyai  dinamika pasang surut dalam hubungan  bilateral  kedua  negara.  Pada masa  Orde  Baru,  dalam  kebijakan Pemerintahan Presiden Soekarno, Malaysia merupakan  negara  yang  mengancam stabilitas  politik  Indonesia  larena  diduga sebagai  negara  boneka  dari  Inggris.  Oleh sebab  itu  terjadilah  konfrontasi  militer  ke negara  bagian  Serawak  dan  Sabah  oleh militer  dan  sukarelawan  Indonesia.  Pada masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto, Indonesia  memperbaiki  hubungan  politik dengan  Malaysia.  Kebijakan  pada  masa Orde Baru tersebut ahirnya juga berimbas pada  hubungan  dagang  dan  tenaga  kerja dari kedua negara (Tamboen, 2008: 245). Malaysia pada tahun 1971 mengeluarkan  kenijakan  ekonomi  baru yang intinya ingin menyelesaikan permasalahan antara etnis Melayu dengan etnis China keturunan dalam hal oenguasaan bidang ekonomi yang terlalu di dominasi  oleh  etnis  China.  Oleh  sebab itulah  sebagai  penyeimbang,  Malaysia mendatangkan  tenaga  kerja  besar-besaran dari Indonesia seperti guru, dokter, buruh bangunan, pekerja kasar, pembantu rumah tangga  dan  sebagainya.  Hal  tersebut didasarkan  pada  persamaan  bahasa  dan budaya dari tenaga kerja yang didatangkan Indonesia.  Jika  Malaysia  mendatangkan dari  India  atau  Bangladesh  tentu  saja berdampak pada semakin banyaknya etnis India  di  Malaysia  dan  tentu  saja menimbulkan masalah baru.

## E.  Rendahnya  perlindungan  TKI  di Luar Negeri
Perlindungan  TKI  adalah  segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI  dalam  mewujudkan  pemenuhan hak-haknya  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun  sesudah  bekerja.  Perlindungan buruh  migran  diatur  dalam  Konvensi Internasional  tentang  Perlindungan  Hak Semua  Buruh  Migran  dan  Anggota Keluarganya (Pranoto, 2013: 532)
P-ISSN : 1829-9571 E-ISSN: 2502-860X
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak  dan  kesempatan  yang  sama  tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan  penghidupan  yang  layak.  Bekerja merupakan hak asasi  manusia yang wajib dijunjung  tinggi,  dihormati,  dan  dijamin penegakannya.  Pekerja  Migran  Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa, korban kekerasan, kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta  perlakuan  lain  yang  melanggar  hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  perlu  dilakukan  dalam  suatu sistem  yang  terpadu  yang  melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia memberikan  Jaminan  Sosial  Pekerja
Migran Indonesia. Penyelenggaraan program  Jaminan  Sosial  bagi  Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan  bagian  dari  Sistem  Jaminan Sosial Nasional Undang-undang
Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia juga  memberikan  pelindungan  Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pelindungan Hukum berdasarkan  Pasal  31,  Pekerja  Migran Indonesia  hanya  dapat  bekerja  ke  negara tujuan  penempatan  yang  mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi  tenaga  kerja  asing  telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/ataumemiliki  sistem  Jaminan  Sosial dan/atau asuransiyang melindungi pekerja asing. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang
penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di  luar  negeri  dengan  pertimbangan keamanan; pelindungan hak asasi manusia; pemerataan  kesempatan  kerja;  dan/atau kepentingan  ketersediaan  tenaga  kerja sesuai dengan kebutuhan nasional (Kemenkumham, 2017: 53).
Dari keterangan
di atas perlindungan  dari  negara  tidak  akan  daat optimal  jika  status  TKI  adalah  ilegal. Perlindungan  dari  negara  akan  maksimal
jika  TKI  mempunyai  dokumen  izin  kerja yang resmi.  Kondisi ilegal menyebabkan para TKI Ilegal telah melakukan tindakan kriminal  di  negara  tujuan  karena  bekerja tanpa  dokumen  resmi  yang  tentunya  di dalamnya  berhubungan  dengan  pajak  dan sebagainya.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak Imam  Syafi'i  sebagai  salah  satu  mantan TKI  yang  pernah  bekerja  di  Malaysia mengungkapkan  bahwa  Malaysia  adalah negara  yang  tidak  banyak  meminta persyaratan  termasuk  Pendidikan  dan keahlian.  Berdasarkan  pengalaman  Pak Imam  SyafiI  datang  ke  Malaysia  dengan cara  ilegal,  setiba  disana  beliau  ditawari bekerja  di  toko  ban  setelah  itu  pindah  ke proyek bangunan namun tidak lama karena statusnya sebagai migran ilegal membuatnya  memutuskan  untuk  kembali ke  desanya.  Namun  secara  umum  dapat dikatakan bahwa memilih Malaysia sebagai negara  tujuan  bekerja  sangat  masuk  akal karena mengingat negara tersebut membutuhkan tenaga-tenaga asal Indonesia yang  dapat  dipekerjakan  pada  sektor domestik. Pengiriman TKI layaknya sebuah lingkungan  yang  tak    berujung.  Banyak pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari keluarga  (istri/suami,  orangtua)  yang mengijinkan  anggota  keluarganya  untuk menjadi  TKI.  Dengan  demikian,  seorang calon  TKI  secara  tidak  langsung  telah melibatkan  dirinya  di  dalam  lingkaran tersebut.
Penggunaan  Teori  Fenomenologi untuk menemukan pemaknaan akan motif yang memunculkan makna yang mendasari pencari  suaka  dalam  melakukan  migrasi secara  ilegal.  Motif  adalah  alasan  yang diterima  manusia  untuk  menentukan dirinya. Penyebabnya adalah alasan terjadinya  di  luar  kemauan  manusia.  Ada tiga kategori motif, yaitu motif sebab yang menunjukkan  orientasi  masa  lalu,  motif agar yang menunjukan masa orientasi masa kini, dan motif untuk menunjukan orientasi yang akan datang.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar orang yang  berminat menjadi TKI  lebih mempercayakan  nasibnya  kepada  orang yang  telah  berpengalaman  mengirimkan tenaga  kerja.  Permasalahan  yang  menjadi penyebab TKI memutuskan untuk bekerja
di negara tujuan adalah faktor ekonomi dan mereka menganggap bahwa bekerja sebagai TKI  adalah  solusi  atas  permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Di satu sisi hal itu cukup masuk akal mengingatlapangan pekerjaan yang tersedia di  desa  cukup  terbatas  sementara  jumlah usia produktif yang membutuhkan pekerjaan cenderung naik setiap tahunnya.
Indonesia termasuk negara dengan jumlah  kasus  migran  bermasalah  dengan jumlah besar di dunia. Selain Indonesia ada China,  India  dan  Pakistan.  Perlindungan terhadap  TKI  oleh  Indonesia  di  negara tujuan  para  TKI  seperti  Arab  Saudi, Hongkong, Taiwan, Jepang sebetulnya baik akan tetapi karena julah TKI yang banyak terlihat cenderung tidak maksimal. Misalnya  kasus  perlindungan  terhadap terdakwa  mati  kasus  pembunuhan  yang dilakukan  oleh  TKI  perempuan  asal Indonesi terhadap majikannya. Pada kasus tersebut terdakwa mati berhasil dibebaskan dna  dipulangkan  ke  Indonesia.  Hal  itu merupakan bukti bahwa sebetulnya perlindungan oleh pemerintah besar.
Permasalahan besarnya sebetulnya bukan  itu,  namun  bayaknya  kasus penyiksaan terhadap TKI khususnya tenag kerja perempuan di  seluruh negara tujuan terutama  yng  bekerja  di  sektor  rumah tangga.  Kasus  penyiksaan  bahkan  yang fatal  menyebabkan  kematian.  Penyiksaan yang berlebih bahkan penyebabkan gangguan  psikis  yang  paling  parah  dapt menyebabkan  gangguan  jiwa.  Kejadian yang dialami oleh TKI perempuan lainnya adalah  menjadi  korban  pelecehan  seksual oleh  majikan  tempat  mereka  bekerja. Korban pelecehan tersebut kadang-kadamg hamil  dan  terpaksa  dibawa  ke  Indonesia. Perlindungan  masalah-masalah  seperti  itu yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia.
Hampir  setiap  bulan  sebetulnya terjadi laporan penganiyayaan terhadap TKI perempuan  atau  identik  dengan  TKW,
Tenaga Kerja Wanita.
Tindakan penganiyayaan  mayoritas  dilakukan  oleh majikan  temoat  TKW  bekerja.  Tindakan yang  dilakukan  misalnya  paling  umum adalah pemukulan. Selain itu penyekapan, penyilsaan dengan air panas, pisau, setrika dan  sebgainya.  Kasus  Nirmala  Bonat  di Malaysia pada tahun 2004 mungkin adalah
salah  satu  "borok"  penyiksaan  yang terbongkar  di  media.  Pada  tahun  2014, Nirmala Bonat asal Nusa Tenggara Timur akhirnya  menerima ganti rugi sebesar 1,1 miliar lewat sidang pengadilan di Malaysia. Mirisnya hal tersebut berjeda 10 tahun lebih dari  peristiwa  penyiksaan  (BBC  New Indonesia, 2015). Hal tersebut adalah bukti bahwa  perlindungan  terhadap  TKI  masih belum maksimal.
Indonesia mempunyai Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mempunyai  tugas  pengawasan  terhadap PJTKI  dan  melindung  TKI  ketika menghadapi masalah hukum dan kriminal di  luar  negeri.  Kasus  yang  mendominasi para  TKI  adalah  pelecehan  seksual, penipuan kerja, dan penyiksaan. Pada awal tahun  2020  Presiden  Joko  Widodo membentik  Badan  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menggantikan petan dari BP2TKI (bp2mi, 2020). Sebetulnya kasus-kasus yang dialami TKI saat ini dapat dikurangi dengan kebijakan moratorium (penghentian sementara)  pengiriman  TKI  ke  Malaysia dan  negara-negara  tujuan  lainnya.  Selain moratorium  sebetulnya  pemerintah  juga berwenang  untuk  membuat  kebijakan penyeleksian  terhadap  sektor  pekerjaan yang  dapat  dituju  oleh  TKI.  Jadi  sektor pekerjaan  yang  rentan  terhadap  tindak kekerasan dan penipuan dapat diminimalisir.  Tentu  saja  kebijakan  ini menyesuaikan  dengan  perjanjian  bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, Indoneaia  dengan  Aran  Saudi,  dan sebagainya.

## KESIMPULAN
Tenaga kerja asal Dusun Cangkringan,  Sumberjo,  Kandat,  Kediri berkerja ke Malaysia sudah terjadi selama puluhan  tahun  tepatnya  awal  tahun  1980- an.  Pada  awalnya  berkerja  di  Malaysia berjalan  dengan  sesuai  harapan  yaitu persyaratan  yang  mudah  dan  dapat menyisihkan  uang  untuk  mengirimkan "ringgit"  ke  keluarganya  di  desa  hingga dapat  sigunakan  untuk  membeli  sawah, rumah, motor, sapi, dan sebagainya. Fakta- fakta  tersebut  yang  akhirnya  membuat
banyak  pemuda  Dusun  Cangkringan mengadu nasib di Malaysia dengan harapan merubah hidup menjadi lebih baik. Proses masuk yang mudah ke Malaysia dan relasi antar  TKi  yang  sudah  kuat  di  Malaysia menjadikan  banyak  sekali  para  pemuda ataupun kepala rumah tangga dan bahkan para wanita pergi ke Malaysia dengan cara ilegal.  Bekerja  dengan  status  ilegal  itulah yang  menyebabkan  banyak  kasus  terjadi kepada  para  TKI  khususnya  dari  Dusun Cangkringan.  Bekerja  di  bawah  bayang- bayang  kejaran  petugas  imigrasi  dari Malaysia  ditambah  banyaknya  kasus penipuan  yaitu  seringkali  bekerja  tanpa dibayar  oleh  majikan  di  Malaysia  sering terjadi. Hal yang terburuk adalah diusir dari Malaysia atau dideportasi untuk dipulangkan ke Indonesia tanpa membawa banyak uang yang diimpikan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Kasus- kasus  tersebut  terjadi  karena  status  TKI yang ilegal serta mudahnya pengiriman dari Indonesia atau penerimaan dari Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamari, M. F. 2020. Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. Jurnal Dinamika Global. No. 2.
Azmy , Ana . 2012 .  Negara  dan Buruh Migran Perempuan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia . Rahayu , Devi . 2021 .  Hak  Pekerja Migran Indonesia. Surabaya : Scopindo Pranoto , Iskandar . 2013 .  Hukum HAM  Internasioal:  Sebuah  Pengantar Kontekstual. Cianjur : IMR Press . Tamboen , Sagom . 2008 .  Tentara Nasional  Indonesia  dalam  Arus  Balik Transisi Demokrasi. Jakarta : LKPPI . Waluya , Bagja . 2006 . Profil Tenaga Kerja  Indonesia  di  Malaysia. Bandung : Jurnal Geografi Gea Vol 6 , No . 1 . https://www.bbc.com/indonesia/beri ta_indonesia/2015/09/150907_indonesia_ni rmala_perdata.amp. Diakses 14 November
2021 Pukul 11 . 30 WIB . https://bp2mi.go.id/berita- detail/draft-presiden-lantik-benny- rhamdani-sebagai-kepala-bp2mi. Diakses Tanggal 14  November 2021 Pukul 11 . 00 WIB https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17 5351/Kemenkumham. Diakses Tanggal 14 November 2021 Pukul 10 . 00 WIB .