Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta

## PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYELESAIAN LAPORAN (SIMPeL
v.3.0) DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
1 Tulus Pribadi, 2 Syahrizal Dwi Putra*
1,2 Program Studi Teknik Informatika,
1 STMIK Jayakarta, 2 Universitas Esa Unggul *Correpondent Email : syahrizal.dwi@esaunggul.ac.id
Received: 28-06-2021, Revised: 05-07-2021, Accepted: 12-07-2021

## Abstrak
Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan tugas tersebut Ombudsman RI melakukan pelayanan berupa penerimaan laporan/keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan yang harus diselesaikan dengan cepat dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Ombudsman RI harus memiliki Sistem Informasi yang  dapat  melakukan  pencatatan  dan  proses  penyelesaian  laporan  yang  saling  terintegrasi.  Dengan mempertimbangkan  besar  dan  kompleksitas  pekerjaan  di  Ombudsman  RI  maka  Sistem  Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan ini harus direncanakan dengan baik dan berdasarkan dengan data – data  yang  dibutuhkan  oleh  masing  –  masing  pengguna.  Perancangan  Arsitektur  Sistem  Informasi Manajemen  Penyelesiaan  Laporan  Masyarakat  ini  dibangun  dengan  pendekatan  model  enterprise architecture  planning  khususnya  metode  TOGAF  ADM  dengan  harapan  tersusunnya  blueprint SIMPeL  v3.0  dapat  menjadi  dasar  untuk  pembangunan  Sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian Laporan (SIMPeL v3.0) di Ombudsman RI.
Kata kunci: Perancangan Arsitektur, Architecture Enterprise , Sistem Informasi, Ombudsman RI.

## Abstract
The  Indonesian  Ombudsman  is  a  State  Institution  tasked  with  overseeing  public  services  based  on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Based on this task, the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  performs  services  in  the  form  of  receiving  reports  / complaints  from  the  public  regarding  public  services  performed  by  service  providers  that  must  be resolved  quickly  and  efficiently.  To  achieve  this  goal,  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia must  have  an  integrated  Information  System  that  can  record  and  complete  the  report  completion process.  Taking  into  account  the  magnitude  and  complexity  of  the  work  in  the  Ombudsman  of  the Republic  of  Indonesia,  the  Management  Information  System  for  Completion  of  this  Report  must  be well planned and based on the data needed by each user. The Architecture of the Management Report Management Information System Completion of the Community Report was built using the enterprise architecture  planning  model  approach,  especially  the  TOGAF  ADM  method  with  the  hope  that  the SIMPeL  v3.0  blueprint  can  be  the  basis  for  the  development  of  the  Report  Settlement  Management Information System (SIMPeL v3.0) in the Ombudsman of the Republic of Indonesia.
Keywords: Architecture  Design,  Architecture  Enterprise,  Information  Systems,  Ombudsman  of  the Republic of Indonesia.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489

## 1 Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  dapat  dimanfaatkan  oleh  banyak  pihak,  baik  perorangan maupun  instansi  dibidang  pemerintahan,  kesehatan,  pendidikan  dan  bisnis.  Dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dapat  mempermudah  dalam  proses  penyelesaian  pekerjaan  yang  membutuhkan kecepatan,  ketepatan,  dan  keakuratan  data.  Perangkat  komputer  sebagai  perangkat  pendukung manajemen  dan  pengolahan  data  adalah  sangat  tepat  dengan  mempertimbangkan  kuantitas  dan kualitas data khususnya dalam pengelolaan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia.
Ombudsman  Republik  Indonesia  merupakan  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  tidak memiliki  hubungan  organik  dengan  lembaga  negara  dan  instansi  pemerintahan  lainnya,  serta  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. (pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) [1].
Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai lembaga  negara  yang  diberikan  mandat  oleh  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  [2],  mempunyai kewenangan  mengawasi    penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara  negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Miliki Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta  Badan  Swasta  atau perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran pendapatan dan belanja.
Salah  satu  tugas  pokok  Ombudsman  Republik  Indonesia  adalah  menindaklanjuti laporan/pengaduan  masyarakat.  Untuk  mendukung  tugas  pokok  tersebut,  Ombudsman  Republik Indonesia  telah  memiliki  alat  berupa  aplikasi  sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian  Laporan (SIMPeL). Akan tetapi dalam perjalanannya, prosedur penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia  telah  mengalami  banyak  perubahan  untuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dan perkembangan kinerja penyelesaian laporan. Salah satu contoh prosedur yang sedang dibahas adalah perubahan  alur  penyelesaian  laporan  yang  memunculkan  kebutuhan  akan  kemudahan  mendapatkan informasi  perkembangan  penyelesaian  laporan,  dukungan  mobilitas  aplikasi  di  luar  kantor  dan sebagainya.  Mengingat  banyaknya  perubahan  dalam  sistem  yang  perlu  diakomodir  dalam  aplikasi, maka  diperlukan  pengembangan  terhadap  aplikasi  SIMPeL  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja penyelesaian laporan masyarakat [3].
Sesuai  dengan  laporan  tahunan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Tahun  2018,  jumlah laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 8.314 laporan  dan  telah  teregistrasi  di  aplikasi  SIMPeL.  Total  laporan  yang  telah  diselesaikan  sebanyak 6.893 dari total laporan yang diterima sebanyak 8.314.
Saat  ini  aplikasi  SIMPeL  terdiri  dari  2  (dua)  versi  yakni  SIMPel  v1  (aplikasi  pada  saat  tahap pemeriksaan  laporan)  dan  SIMPeL  v2.1  (aplikasi  mengakomodir  alur  Penerimaan  dan  verifikasi Laporan).  Penggunaan  2  (dua)  database  juga  masih  dilakukan,  guna  mengakomodir  antara  SIMPeL v.1.0 dan SIMPeL v2.1. Adanya 2 (dua) aplikasi yang berjalan terpisah dalam  penyelesaian laporan masyarakat menjadikan alur penyelesaian tidak efisien.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  Sistem  Informasi Penyelesaian  Laporan  di  Ombudsman  Republik  Indonesia  untuk  dijadikan  solusi  atas  permasalahan yang terjadi saat ini.
Tujuan  penelitian  diperlukan  agar  penelitian  ini  dapat  terukur  dan  terperinci  sesuai  dengan kebutuhan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Merancang Enterprise Architecture Planning ( blueprint ) untuk Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan di Ombudsman Republik Indonesia.
2. Mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan.
Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberi manfaat secara teoretis maupun praktis.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta

## 1) Manfaat Teoritis
Manfaat  secara  teoretis  adalah  diharapkan  mampu  memperkaya  teori  –  teori  berkaitan  dengan pengelolaan laporan atau pengaduan masyarakat, peraturan  – peraturan terkait pelayanan publik, kendala  –  kendala  yang  dihadapi  dan  solusinya,  maupun  teori  –  teori  berkaitan  dengan pengelolaan laporan masyarakat.
2) Manfaat Praktis
Arsitektur  Sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian  Laporan  berbasis  Web  studi  kasus  di lingkungan  Ombudsman  Republik  Indonesia  yaitu  sebagai  solusi  permasalahan  dalam pengembangan  Aplikasi  Manajemen  Penyelesaian  Laporan  masyarakat  di  lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

## 2 Tinjauan Literatur (or Literature Review)
The Open Group Architecture Framework (TOGAF).
TOGAF  merupakan  sebuah framework untuk  mengembangkan  arsitektur  perusahaan.  TOGAF memiliki metode yang detail sekaligus tools pendukung untuk mengimplementasikannya. Framework ini dikeluarkan oleh The Open Group’s Architeture Framework pada tahun 1995 (The-Open-Group, 2011) [4].
Pada  perancangan  ini  akan  menggunakan  pendekatan Enterprise  Architecture  Model yang diturunkan dari kerangka kerja The Open Group Architecture framework (TOGAF) sebagai kerangka kerja penyusunan rancangan. TOGAF memiliki beberapa karakteristik, antara lain :
a.  Merupakan kerangka kerja yang bersifat open-standard.
b.  Bersifat netral.
c.  Diterima oleh masyarakat internasional secara luas.
d.  Pendekatannya bersifat menyeluruh (holistic).
e.  Memiliki alat – alat bantu (tools) untuk perencanaan dan proses yang lengkap.
f.  Fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses.
Pemilihan kerangka kerja ini dilakukan dengan petimbangan bahwa:
a. Perlunya metode yang fleksibel dalam mengintegrasikan unit – unit informasi dan juga sistem informasi dengan platform dan standar yang berbeda – beda.
b. TOGAF  cenderfung  bersifat generic dan  fleksibel  sehingga  dapat  mengantisipasi  segala macam  artefak  yang  mungkin  muncul  dalam  proses  perancangan  ( resource  base TOGAF menyediakan  banyak  material  referensi),  mampu  mengatasi  perubahan,  dan  standarnya diterima secara luas.
c. Relative mudah diimplementasikan.
d. Bersifat open source , sehingga bersifat netral terhadap teknologi dari vendor tertentu.

## Architecture Development Method (ADM)
ADM  merupakan  inti  dari  TOGAF  sebagai  hasil  kontibusi  dari  banyak  praktisi  arsitektur teknologi informasi di dunia. Secara spesifik ADM dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi berskala enterprise. ADM menjelaskan bagaimana menemukan sebuah arsitektur organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhan bisnisnya.
Dalam  memandu  proses  perancangan,  ADM  memiliki  8  fase  utama.  Untuk  lebih  jelasnya, tahapan – tahapan pada ADM adalah sebagai berikut:
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta

## Gambar 1. Tahapan – Tahapan ADM [5]
Tahapan – tahapan kerangka kerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Preleiminary Phase : Framework and Principles
Merupakan  tahap  persiapan  dalam  proses  perancangan,  dimana  dilakukan  penyusunan framework dan  prinsip  –  prinsip  arsitektur.  Tujuan  fase  ini  adalah  untuk  meyakinkan setiap orang yang terlibat didalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur.  Pada  fase  ini  harus  menspesifikasikan who,  what,  why,  when, dan where dari arsitektur itu sendiri.
2) Phase A : Architecture Vision
Tahap ini merupakan tahap inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian  ruang  lingkup,  identifikasi  stakeholders,  penyusunan  visi  arsitektur  dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur.
3) Phase B : Business Architecture
Tahap  ini  mencakup  pengembangan  arsitektur  bisnis  untuk  mendukung  visi  arsitektur yang  telah  disepakati.  Pada  tahap  ini  tools  dan  method  umum  untuk  penodelan  seperti Integration  Definition (IDEF)  dan Unified  Modeling  Language (UML)  bisa  digunakan untuk membangun model yang diperlukan.
4) Phase C : Information System Architectures
Tahapan  ini  lebih  menekankan  pada  aktifitas  bagaimana  arsitektur  sistem  informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi pada tahapan ini meliputi :
a. Arsitektur Data ( Data Architecture )
Arsitektur  data  melakukan  identifikasi  entitas  data,  serta  menggambarkan  asosiasi data dengan proses dan skema data. Indentifikasi entitas data dilakukan berdasarkan arsitektur  bisnis  yang  ada.  Aliran  informasi  antar  sistem  didekomposisikan  sebagai entitas data. Teknik yang bisa digunakan yaitu dengan ER-diagram, Class Diagram , dan Object Diagram .
b. Arsitektur Aplikasi ( Applications Architecture )
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
Arsitektur  aplikasi  bertujuan  untuk  mendefinisikan  jenis  –  jenis  utama  dari  sistem aplikasi yang penting untuk  memproses data dan mendukung bisnis. Pada tahap ini, aristektur aplikasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan.
5) Phase D : Technology Architecture
Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang akan dijadikan dasar pada saat implementasi. Pengembangan arsitektur teknologi ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi arsitektur baseline, menentukan target arsitektur, dan melakukan gap  analysis  antara  baseline  dengan  target.  Dalam  tahapan  ini  juga  mempertimbangkan alternatif – alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.
6) Phase E : Opportunities and Solutions
Pada  tahap  ini  peluang  –  peluang  bisnis  baru  dari  arsitektur  pada  tahap  –  tahap sebelumnya yang mungkin muncul diidentifikasi. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari rencana implementasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur.
7) Phase F : Migration Planning
Pada tahap ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih  proyek  implementasi  yang  bervariasi  menjadi  urutan  prioritas.  Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi.
8) Phase G : Implementation Governance Pada tahap ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini  adalah  untuk  menyususn  suatu  tata  laksana  implementasi,  termasuk  menyusun  dan menformalisasi  tim,  menyusun  manajemen  proyek,  dan  membuat  suatu  manajemen komunikasi dari proyek tersebut.
9) Phase H : Architecture Change Management Tahapan  ini  mencakup  penyusunan  prosedur  –  prosedur  untuk  mengelola  perubahan  ke arsitektur  yang  baru.  Pada  fase  ini  akan  diuraikan  penggerak  perubahan  dan  bagaimana memanajemen  perubahan  tersebut,  dari  pemeliharaan  sederhana  sampai  perancangan kembali arsitektur.

## Foundation Architecture (Enterprise Continuum)
Merupakan  sebuah  “ framework-within-a-framework ”  yang  menyediakan  hubungan  bagi pengumpulan  asset  arsitektur  yang  relevan  dan  menyediakan  bantuan  petunjuk  pada  saat  terjadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda. Foundation Architecture terdiri dari :
1) Technical  Reference  Model ,  menyediakan  sebuah  model  dan  klasifikasi  dari platform layanan generic.
2) Standard Information Base , menyediakan standar – standar dasar dari informasi.
3) Building  Block  Information  Base ,  menyediakan  blok  –  blok  dasar  informasi  di  masa  yang  akan datang.

## Resource Base
Bagian ini memberikan sumber – sumber informasi berupa guidelines, templates, checklists, latar belakang informasi dan detil material pendukung yang membantu arsitek didalam penggunaan ADM.

## 3 Metode Penelitian
Sebelum  memasuki  tahapan  kerangka  kerja  TOGAF  ADM  perlu  adanya  observasi  dan wawancara  untuk  memenuhi  kebutuhan  data  dan  informasi.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara yang telah dilakukan di Bidang Keasistenan Pengendalian Mutu dan Bidang Keasistenan Inisiatif  Strategis  Ombudsman  Republik  Indonesia,  Sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian Laporan  masih  belum  dapat  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  dikarenakan  adanya  dua  aplikasi yang  berjalan  terpisah  di  tahap  penerimaan  dan  verifikasi  laporan  dan  tahap  pemeriksaan  laporan.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
Kendala  yang  dihadapi  tersebut  menyebabkan  alur  penyelesaian  laporan  masyarakat  lebih  panjang sehingga hasil penyelesaian laporan tidak sesuai dengan target instansi.
Pengumpulan  data  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  berbagai  metode  –  metode penelitian  seperti  observasi,  wawancara,  studi  pustaka  dan  dokumentasi,  memerlukan  alat  bantu sebagai  instrument.  Instrument  yang  dimaksud  yaitu  kamera,  pensil,  ballpoint,  dan  buku.  Kamera digunakan  ketika  peneliti  melakukan  observasi  untuk  merekam  kejadian  yang  penting  pada  suatu peristiwa  baik  dalam  bentuk  foto.  Sedangkan  pensil,  ballpoint,  dan  buku  gambar  digunakan  untuk menuliskan  atau  menggambarkan  informasi  data  yang  didapat  dari  narasumber.  Instrumen  yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan akses intenet.
1. Observasi dilakukan oleh peneliti secara terbatas terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menangani laporan masyarakat dan pedoman yang dilakukan untuk kegiatan tersebut.
2. Melalui wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber  yang  relevan  dalam  penelitian  tersebut.  Pertanyaan  wawancara  ini  antara  lain  sebagai berikut :
a. Bagaimana latar belakang di bangunnya Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan Masyarakat (SIMPeL) di Ombudsman Republik Indonesia?
b. Untuk  sistem  yang  sudah  berjalan  apakah  telah  memenuhi  kebutuhan  terkait  penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik ke Ombudsman Republik Indonesia?
c. Siapa  saja  yang  menangani  langsung  terkait  laporan  masyarkat  ke  Ombudsman  Republik Indonesia?
d. Bagian atau bidang apa saja yang mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL)?
e. Untuk  saat  ini  berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  tindak  lanjut penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia?
3. Studi Kepustakaan digunakan untuk mencari data pendukung dari berbagai buku, ebook, maupun jurnal – jurnal yang relevan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  secara  terbatas,  peneliti  mendapatkan  data meliputi:
a. Peraturan  atau  ketentuan  –  ketentuan  yang  dijadikan  acuan  untuk  proses  penyelesaian laporan  di  Ombudsman  Republik  Indonesia  yaitu  Peraturan  Ombudsman  Nomor  26  Tahun 2017.
b. Pelaksanaan peraturan yang meliputi prakteknya.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  unit  keasistenan  terkait  dapat  di  simpulkan dengan tabel dibawah ini :
Tabel 1. Hasil Wawancara Narasumber Hasil Wawancara Patnuaji Agus Indarto, SS (Kepala Keasistenan Manajemen Data dan Informasi Pengawasan Pelayanan Publik (MDIPP)) - SIMPeL  dibangun  dengan  tujuan  untuk  mempermudah pencatatan  laporan  masyarakat  ke  Ombudsman  RI  dari proses  awal  sampai  dengan  proses  akhir  (munculnya rekomendasi)
- Sangat  perlu  suatu  perencanaan  untuk  melakukan pengembangan  aplikasi  SIMPeL  yang  sudah  ada  sehingga aplikasi  yang  sudah  berjalan  saat  ini  dapat  terintegrasi menjadi satu aplikasi.
- Dengan  integrasinya  SIMPeL  v1.0  dan  SIMPeL  v2.0 seharusnya  dapat  memangkas  waktu  penyelesaian  karena unit  –  unit  terkait  tidak  melakukan  dua  kali  pencatatan  di dalam  sistem,  sehingga  dapat  fokus  kepada  solusi  –  solusi dalam penyelesaian laporan masyarakat. Achmad Fauzi, S.Kom Perlu  adanya  perencanaan  terkait  pengembangan  dari  sisi
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta
(admin SIMPeL) Aplikasi, arsitektur bisnis, dan arsitektur teknologi. Santi Wijayanti, S.I.P (Keasistenan  Penerimaan  dan Verifikasi Laporan (PVL)) - Perlu  adanya  pengembangan  Sistem  yang  sedang  berjalan, karena  dengan  bertambahnya  kepedulian  masyarakat terhadap  pelayan  publik  berimbas  juga  pada  laporan  yang diterima  oleh  Ombudsman  RI,  hal  ini  membuat  tim keasistenan  PVL  harus  cepat  dalam  melakukan  pencatatan sehingga  laporan  masyarakat  dapat  tertangani  dengan  baik dan tentunya memuaskan pelapor dan terlapor.
- Lama  waktu  untuk  tindak  lanjut  laporan  masyarakat mempunyai keragaman, akan tetapi jikam engacu pada UU Nomor  25  Tahun  2019  tentang    pelayanan  publik  pasal  50 ayat 1 penyelenggara wajib memberikan tanggapan terhadap aduan maksimal 14 hari sejak laporan diterima. - Perlu  ada  perencanaan  untuk  penggabungan  SIMPeL  v0.1 dan  SIMPeL  v02  sehingga  Kelompok  Keasistenan  PVL,
Tim  Pemeriksa,  dan  Kelompok  Keasistenan  Resolusi  dan Monitoring  dapat  lebih  menyatu  karena  tidak  perlu melakukan  pencatatan  berulang  yang  pastinya  dapat menggunakan waktu yang lebih efisien terhadap penanganan laporan masyarakat.
Kerangka  pemikiran  penelitian  ini  dimulai  dengan  adanya  permasalahan  –  permasalahan mengenai  penyelesaian  laporan  di  Ombudsman  Republik  Indonesia  melalui  Sistem  Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta
227

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## 4 Hasil dan Pembahasan
Rancangan Hirarki Input Proses Output/Struktur Proses dengan menggunakan HIPO ( Hierarchy plus Input-Proses-Output ) merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM yang sebenarnya adalah alat dokumentasi program.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta
Gambar 3. HIPO SIMPeL V3.0
Setelah dilakukan pengumpulan data  kebutuhan dan studi literatur, peneliti dapat menghasilkan rancangan proses sebagai berikut :
Gambar 4. Use Case Diagram SIMPeL
Rencana  Halaman dashboard yang  menampilkan  angka  statistik  dari  jumlah  sesuai  dengan kondisi yang ada, seperti :
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta
-  Jumlah laporan masyarakat berdasarkan cara penyampaian.
-  Jumlah pengaduan yang sedang diproses.
-  Jumlah pengaduan masuk
-  GIS
Gambar 5. Rancangan dashboard
Hasil pengujian dari Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) v3.0 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.Hasil Pengujian Perancangan Arsitektur
Bagian/Bidang Hasil FGD Kelompok Keasistenan Inisiatif Strategis  Kebutuhan  menu  terkait  resolusi  dan  monitoring  telah terakomodir didalam perencanaan.
 Perencanaan  dapat  diterima  dan  akan  dilakukan  evaluasi ulang sebelum dilakukan implementasi Kelompok Keasistenan Pengendalian Mutu  Kebutuhan  menu  terkait  Penerimaan  dan  verifikasi  laporan telah terakomodir didalam perencanaan.
 Perencanaan  Arsitektur  Sistem  Informasi  dapat  diterima dengan  catatan  dapat  menyesuaikan  kondisi  yang  akan berubah  terkait  proses  penyelesaian  laporan  yang  akan datang.
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
Dari  penelitian  yang  dilakukan  terkait  perancangan  arsitektur  sistem  informasi  manajemen penyelesaian laporan menggunakan metode TOGAF ADM di Ombudsman Republik Indonesia dapat dihasilkan rancangan sistem informasi manajemen penyelesaian laporan yang dapat mengintegrasikan SIMPeL v1.0 dengan SIMPeL v2.0.
Setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan pengujian terhadap perancangan arsitektur sistem informasi  manajemen  penyelesaian  laporan  di  Ombudsman  Republik  Indonesia  dapat  dipetakan dampak dari penelitian yang dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 3. Hasil dan Solusi Rencana Arsitektur Dampak Positif Dampak Negatif Arsitektur proses Aktifitas  yang  direncanakan  bisa mengurangi waktu input data. Sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya sehingga perlu adaptasi kembali. Arsitektur Data Dapat mengintegrasikan data Membutuhkan  biaya  yang  sedikit lebih mahal untuk memelihara basis data yang lebih besar Arsitektur Aplikasi Penyelesaian  laporan  masyarakat dapat  lebih  efektif  dan  efisien dengan sistem baru yang diusulkan. Dibutuhkan komitmen dari brainware/user untuk selalu melakukan pengisian data. Arsitektur Teknologi Teknologi  yang  diusulkan  sesuai dengan  jaringan  komputer  yang ada di Ombudsman RI Dibutuhkan  biaya  yang  besar  untuk implementasinya.
Dari  hasil  pengujian  dan  pemetaan  dampak  dapat  dikatakan  bahwa  Perancangan  Arsitektur Sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian  Laporan  berpengaruh  terhadap  kebutuhan  sistem informasi  manajemen  penyelesaian  laporan  yang  lebih  efektif  dan  efisien  di  Ombudsman  Republik Indonesia,  hanya  saja  untuk  menerapkannya  dibutuhkan  komitmen  dari  semua  unsur  pengambil keputusan di Ombudsman RI karena diperlukan aturan – aturan dan juga biaya yang besar.

## 5 Kesimpulan
Penelitian  tentang  Perancangan  Arsitektur  Sistem  Informasi  Manajemen  Penyelesaian  Laporan v3.0 pada Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Penelitian ini membuat perancangan arsitektur sistem informasi manajemen penyelesaian laporan yang  terintegrasi,  sehingga  lebih  efisien  untuk  mempermudah  administrasi  atau  pencatatan laporan  masyarakat  di  Ombudsman  Republik  Indonesia  dengan  menggunakan  kerangka  kerja TOGAF  ADM  melalui  empat  tahapan  melalui  arsitektur  visi,  arsitektur  bisnis,  arsitektur  sistem informasi dan arsitektur teknologi.
2. Dari penelitian yang dilakukan telah tersusun rancangan  modul  – modul yang  dibutuhkan untuk Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL v3.0) di Ombudsman RI.
3. Penelitian  ini  hanya  membuat  rancangan  arsitektur  sistem  informasi  manajemen  penyelesaian laporan pada Ombudsman Republik Indonesia..

## 6 References
[1] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.”.
[2] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”.
[3] P. Ombudsman, “Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata
Volume 1, Nomor 3, Juli 2021: halaman 220-231
DOI: https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License . http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta
Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.,” Ombusman, 2017.
[4] The-Open-Group, “TOGAF® Version 9.1 . In Open Group Standard,” 2011.
[5] F. T. a. A. R. Emanuel, “Perancangan Enterprise Architecture UNIPAS Morotai Menggunakan TOGAF ADM,” teknika, vol. 9, no. 1, pp. 1-8, 2020.
[6] H. Tohari, Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
[7] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”.