Journal of Tourism and Economic Vol.6, No.1,2023, Page 96-104 ISSN: 2622-4631 (print), ISSN: 2622-495X (online) Email: jurnalapi@gmail.com Website: https://jurnal.stieparapi.ac.id/index.php/jtec/article/view/9 DOI: https://doi.org/10.36594/jtec/e6v6n1a8

## Kajian peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran terhadap pembentukan kompepar
Susilo Budi Winarno STIE Pariwisata API Yogyakarta susilostieapi2018@gmail.com
Endang Widayati STIE Pariwisata API Yogyakarta

## Erna Wigati
STIE Pariwisata API Yogyakarta

## Kaswan Hermawan
STIE Pariwisata API Yogyakarta

## ABSTRACT
Pangandaran is one of the regencies with the greatest potential in the tourism sector, where the tourism  sector  is  the  leading  sector  that  generates  the  largest  regional  income  for  the Pangandaran Regency. Regional tourism potential that is used as a tourist object and attraction can be in the form of natural conditions, flora, fauna, regional culture of Pangandaran Regency and national culture both in the form of ideas, social life or in the form of the work of the people in Pangandaran Regency. To achieve this, the role of the community in tourism development in Pangandaran  Regency  through  Kompempar  must  accommodate  the  aspirations  of  all  tourist destination  objects  in  Pangandaran  Regency.  This  is  in  accordance  Pangandaran  Regency Regional  Regulation  Number  14  of  2015  concerning  the  Implementation  of  Tourism  in Pangandaran Regency.
Keywords: Study of Regional Regulations, Implementation of Tourism, KOMPEPAR

## JOURNAL OF TOURISM AND ECONOMIC

## ABSTRAK
Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi terbesar di sektor pariwisata, yang mana  sektor  pariwisata  ini  menjadi  sektor  unggulan  yang  menghasilkan  pendapatan  daerah terbesar  bagi  Kabupaten  Pangandaran.  Potensi  pariwisata  daerah  yang  dimanfaatkan  menjadi objek  dan  daya  tarik  wisata  dapat  berupa  keadaan  alam,  flora,  fauna,  kebudayaan  daerah Kabupaten  Pangandaran  dan  kebudayaan  nasional  baik  yang  berwujud  ide,  kehidupan  sosial maupun berupa hasil karya masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Untuk mencapai hal tersebut Peran  Masyarakat  dalam  Pengembangan  pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  melalui KOMPEPAR harus mengakomodir aspirasi dari seluruh objek daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran .hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pangandaran.
Kata kunci : Kajian  Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisataan, KOMPEPAR

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan yang  terletak  di  garis  khatulistiwa  sehingga beriklim  tropis.  Berdasarkan  hasil  survey  dari tahun  2007  hingga  2010  oleh  Tim  Nasional Pembakuan  Nama  Rupabumi  (Timnas  PNR), jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.466 buah (www.menkokesra.go.id). Hal tersebut menjadikan  Indonesia  sebagai  sebuah  negeri yang  memiliki  keberagaman  sifat  dan  budaya kedaerahan,  menjadikannya  sebagai  potensi Indonesia terutama dalam bidang kepariwisataan. Indonesia  juga  terkenal  dengan  keramahan penduduknya, ditambah dengan variasi destinasi pariwisata  dalam  negeri,  seharusnya  pariwisata adalah  hal  yang  dapat  dibanggakan  oleh Indonesia. Meski demikian, industri pariwisata di Indonesia  baru  pada  tahapan  perkembangan dimana  tahapan  itu  sendiri  baru  terpusat  pada beberapa  daerah  saja.  Maka  dari  itu,  untuk menarik wisatawan serta untuk mengembangkan pariwisata  di  Indonesia,  pemerintah  setiap tahunnya mengadakan kampanye Visit Indonesia Year.  Kampanye  ini menggerakan  daerah  untuk berupaya meyiapkan destinasi wisata di daerahnya untuk mengadakan kegiatan serta siap menerima wisatawan. Kampanye ini mendorong daerah  yang  berpotensi  menjadi  tujuan  wisata namun belum dikenal masyarakat untuk menggerakan kampanye Visit ini di daerah.
Pangandaran  merupakan  salah  satu Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2012. Terbentuknya  Kabupaten  Pangandaran  sebagai pemekaran  dari  Kabupaten  Ciamis,  menjadi daerah  otonomi  baru  di  Indonesia.  Lahirnya kabupaten  baru  di  Jawa  Barat  menjadikan Pangandaran  sebagai  kota  wisata  yang  terpisah dari Kabupaten Ciamis.
Pangandaran  merupakan  salah  satu Kabupaten  dengan  potensi  terbesar  di  sektor pariwisata,  yang  mana  sektor  pariwisata  ini menjadi  sektor  unggulan  yang  menghasilkan pendapatan  daerah  terbesar  bagi  Kabupaten Pangandaran.  Sampai  saat  ini  terdapat  beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara, seperti:  Pantai  Pangandaran,  Pantai  Batukaras, Pantai  Karapyak,  Green  Canyon  (Cukang Taneuh),  Pantai  Batu  Hiu,  Curug  Citumang, Pantai  Madasari,  Pantai  Karang  Nini,  Curug
Bojong,  Cagar  Alam  Pananjung,  Pantai  Keusik Luhur,  Santirah  River  Tubing,  Saung  Muara, Desa  Wisata  Selasari,  Pantai  Karang  Tirta,  Goa Sumur  mudal  dan  Air  Terjun  Curug  Jojogan. (Sumber:  RIPPARDA  Kabupaten  Pangandaran Tahun 2016)

## Tabel Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pangandaran

## Sumber : Operator PAD Disparbud
Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  dan kemakmuran masyarakat Kabupaten
Pangandaran dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), perluasan  pemerataan  kesempatan  usaha  dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran, memperkaya kebudayaan  daerah  dengan  tetap  terpeliharanya nilai-nilai agama, mempererat persahabatan antar daerah  dan  antar  bangsa,  memupuk  rasa  cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan,  pemasaran  dan  pemberdayaan produk  daerah  Kabupaten  Pangandaran  dan nasional  melalui  pemanfaatan  segala  potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal  ini    Salah  satu  pemberdayaan  masyarakat dalam  bidang  kepariwisataan  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pangandaran yaitu Pembentukan KOMPEPAR (Kelompok Penggerak Wisata). NO Objek Wisata Tahun 2018 2019 2020 1 Pangan daran 2.789.90 5 2.665.21 1 2.037.04 2 2 Batu Hiu 218.076 180.504 109.11 3 3 Green Canyon 165.896 139.630 64.230 4 Batuka ras 595.245 520.942 349.27 8 5 Karapy ak 276.582 269.004 282.36 0

## TINJAUAN LITERATUR
Pariwisata dan
Pengembangan Pariwisata  Menurut  Undang-Undang  No.  10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I Pasal 1;  dinyatakan  bahwa  wisata  adalah  kegiatan perjalanan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  dengan  mengunjungi  tempat tertentu  untuk  tujuan  rekreasi,  pengembangan pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu sementara.
Oka A. Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai  suatu  perjalanan  yang  dilakukan  untuk sementara  waktu,  yang  diselenggarakan  dari suatu  tempat  ketempat  lain,  dengan  maksud bukan  untuk  berusaha  (bussines)  atau  mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata- mata  untuk  menikmati  perjalanan  tersebut  guna bertamasya  dan  rekreasi  atau  untuk  memenuhi keinginan  yang  beraneka  ragam  (Yoeti,  1996: 118-119).
Untuk menjelaskan mengenai pengembangan  pariwisata,  Selo  Soemardjan (dalam  Spillane,  2001  :133)  menyatakan  : pengembangan  pariwisata  harus  merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh,  sehingga  dapat  diperoleh  manfaat yang  optimal  bagi  masyarakat,  baik  dari  segi ekonomi,  sosial,  dan  kultural.  Perencanaan tersebut  harus  mengintegrasikan  pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi,  fisik,  sosial  dari  suatu  negara. Disamping  itu,  rencana  tersebut  harus  mampu memberikan  kerangka  kerja  kebijaksanaan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.
Obyek Wisata dan Pengembangan Obyek Wisata Pengertian obyek wisata dalam Undang- Undang  Nomor.  10  tahun  2009  tentang kepariwisataan  Bab  I  pasal  4.6  menyebutkan obyek wisata dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya dalam Bab III pasal 4 disebutkan: (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri atas: (a) obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; (b) obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan  sejarah,  seni  budaya,  wisata  agro, wisata  tirta,  wisata  buru,  wisata  petualangan,
taman  rekreasi  dan  tempat  hiburan.  (2) Pemerintah  menetapkan  obyek  dan  daya  tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b. Gamal Suwantoro (1997: 57) menulis mengenai  pola  kebijakan  pengembangan  obyek wisata yang meliputi:
a) Prioritas pengembangan obyek;
b) Pengembangan  pusat  -  pusat  penyebaran kegiatan wisatawan;
c) Memungkinkan kegiatan penunjang pengembangan obyek wisata.
Manajemen  (Pengelolaan)  Pariwisata
Pengelolaan  pariwisata  haruslah  mengacu  pada prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  serta bermanfaat  bagi  kesejahteraan  komunitas  lokal. Menurut  Cox,  1985  (dalam  I  Gede  Pitana, Pengantar Ilmu Pariwisata, 2009: 81),
pengelolaan  pariwisata  harus  memperhatikan prinsipprinsip berikut:
a) Pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata haruslah  didasarkan  pada  kearifan  lokal  dan special  local  sense  yang  merefleksikan keunikan  peninggalan  budaya  dan  keunikan lingkungan;
b) Proteksi  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya  yang  menjadi  basis  pengembangan kawasan pariwisata;
c) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
d) Pelayanan  kepada  wisatawan  yang  berbasis keunikan budaya dan lingkungan sosial;
e) Memberikan  dukungan  dan  legitimasi  pada pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata jika  terbukti  memberikan  manfaat  positif, tetapi  sebaliknya  mengendalikan  dan  atau menghentikan  aktifitas  pariwisata  tersebut jika  melampaui  ambang  batas  lingkungan alam atau eksesbilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Chandler  (1962)  menyebutkan  bahwa strategi adalah tujuan jangka  panjang dari  suatu perusahaan atau organisasi, serta pendayagunaan dan  alokasi  semua  sumber  daya  yang  penting untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Porter  (1985), mengartikan  strategi  sebagai  alat  yang  sangat penting  untuk  mencapai  keunggulan  bersaing. Merujuk  pada  pandangan  Dan  Schendel  dan
Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu, 2005:101) menjelaskan  adanya  empat  tingkatan  strategi yang  keseluruhannya  disebut  Master  Strategy, adapun  dalam  Master  Strategy  tersebut  terdiri atas :
a) Enterprise  Strategy,  yaitu  yang  berkaitan dengan respon masyarakat yang mana strategi ini  menampakan  bahwa  organisasi  sungguh- sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
b) Corporate  Strategy,  yaitu  yang  berkaitan dengan  misi  organisasi,  bagaimana  misi  itu dijalankan  memerlukan  keputusankeputusan stratejik  dan  perencanaan  stratejik  yang selayaknya  juga  disiapkan  oleh  setiap organisasi;
c) Bussiness  Strategy,  strategi  pada  tingkat  ini menjabarkan  bagaimana  merebut  pasaran  di tengah masyarakat;
d) Functional  Strategy,  strategi  ini  merupakan pendukung  dan  untuk  menunjang  suksesnya strategi  lain.  Ada  3  jenis  strategi  fungsional yaitu :
1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan  organisasi  hidup  sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat;
2) Strategi  fungsional  manajemen  yaitu mencakup fungsifungsi manajemen;
3) Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol  lingkungan,  baik  situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi  yang  belum  diketahui  atau  yang selalu berubah.

## METODE, DATA, DAN ANALISIS
Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam metode  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode  penelitian  Normatif-  empiris.Penelitian Hukum  Normatif-Empiris  Merupakan  suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan  unsur  hukum  normatif  yang kemudian  didukung  dengan  penambahan  data atau unsur empiris. Metode penelitian Normatif- empiris  digunakan  karena  pada  penelitian  ini, peneliti  melakukan  kajian  terhadap  Kajian Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan  Di  Kabupaten  Pangandaran Terhadap  Pembentukan  KOMPEPAR,  peneliti mengumpulkan  data  dan  melakukan  analisis terhadap tujuan dan sasaran penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran  Nomor  14  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dijelaskan pada Pasal  1  Ayat  (9)  bahwa  :  “Pariwisata  adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan oleh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah”.  Adapun  pada  Pasal  2 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran Nomor  14  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan dijelaskan bahwa: Kepariwisataan bertujuan untuk:
a. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi sebagai keunikan dan daya tarik  wisata  yang  memiliki  keunggulan  daya saing;
b. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan  pertumbuhan  dan  kemandirian perekonomian daerah;
c. Memperluas  dan  memeratakan  kesempatan usaha dan lapangan kerja;
d. Memupuk  rasa  cinta  serta  kebanggaan terhadap  tanah  air  guna  meningkatkan persahabatan antar daaerah dan bangsa;
e. Mengangkat citra daerah;
f. Memperkuat kearifan lokal;
g. Menggali  dan  mengembangkan  potensi ekonomi,  kewirausahaan,  sosial,  budaya  dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
h. Mengoptimalkan  pendayagunaan  produksi lokal; dan
i. Mewujudkan pemanfaatan hasil pembangunan kepariwisataan untuk
peningkatan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat.
Dengan demikian untuk mencapai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran  Nomor  14  tahun  2015  tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan Wilayah Pangandaran tercapai terdapat beberapa variabel pendukung  yang  harus  dicapai  berjalan  sesuai dengan  kajian  ketentuan  dan  peraturan  yang berlaku yaitu:
a. Perbaikan  Sistem  Manajemen  Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  memperbaiki sistem  manajemen  dengan  cara  promosi karena dengan promosi yang baik maka minat wisatawan  untuk  berkunjung  akan  semakin bertambah.
b. Restrukturisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupatem Pangandaran  adalah  dengan  pengembangan pariwisata melalui pembinaan terhadap obyek dan daya tarik wisata.
c. Pemberdayaan Masyarakat
d. Penyuluhan dan pembinaan dalam pembuatan cinderamata,  tujuan  sosialisasi  ini  adalah untuk  memberikan  pemahaman  yang  tepat tentang pengembangan kepariwisataan dengan  cara  pembuatan  cinderamata  untuk membantu  perekonomian  masyarakat  sekitar objek wisata;
Pembentukan  KOMPEPAR    Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran
Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di

## Kabupaten Pangandaran
Kompepar  adalah  salah  satu  unsur “masyarakat  pariwisata“  yang  berkomitmen membantu pemerintah dalam membangun dunia kepariwisataan.  Dalam  mekanisme  kerjanya, masyarakat  dan  pemerintah  memiliki  kesamaan tujuan  dan  cita  –  cita.  Yakni  pembangunan, terutama sektor pariwisata, berbasiskan pada nilai –  nilai  kearifan  lokal  dengan  melibatkan  dan mendayagunakan peran serta masyarakat daerah sekitar.
Kompepar dibentuk berdasarkan
ketentuan dan kebijakan pemerintah, yang dalam pengelolaanya dilaksanakan
melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia yakni masyarakat  yang  ada  di  kawasan  pariwisata bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  diyakini  bahwa masyarakat  sekitar  kawasan  objek  destinasi
wisata tersebut akan lebih mengerti permasalahan yang  ada  di  daerahnya  sendiri.  Masyarakat  di sekitar  objek  destinasi  wisata  akan  mengetahui benar  tentang  potensi  dan  aspek-aspek  yang menunjang  kepariwisataan  misalnya;  aspek sosial,  potensi  alam,  lingkungan  hidup,  sejarah dan adat isitiadat budaya daerahnya.
Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan  (SK)  Bupati  Nomor  556/Kpts.  192- Huk.Org/2015  Pada  tanggal  15  Mei  2015  yang lalu,  dan  hingga  saat  ini  Kompepar  Kabupaten Pangandaran telah memiliki sekitar 20 Kompepar Destinasi yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.

## Gambar 1 Logo KOMPEPAR di Kabupaten
Pangandaran Landasan Yuridhis pembentukan KOMPEPAR Landasan Yuridhis pembentukan
Kompepar di Kabupaten Pangandaran adalah:
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  15  Tahun  1997 tentang  Kelompok  Penggerak  Pariwisata (Kompepar).
2. Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  1996 tentang  pembinaan,  pengembangan  dan pelestarian seni budaya daerah Jawa Barat.
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pangandaran 4. Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  Kabupaten
Pangandaran Nomor 556/Kpts.192-
Huk.Org/2015.

## Tujuan Pembentukan KOMPEPAR
Tujuan  Pembentukan  KOMPEPAR  di Kabupaten Pangandaran adalah:
1. Meningkatkan  peran  serta  pelaku  usaha pariwisata  dan  masyarakat  dalam  menata pelayanan dan kebutuhan wisatawan di Obyek dan Daya Tarik Wisata.
2. Meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan.
3. Menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi wisatawan yang berwisata.
4. Meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi  masyarakat  di  sekitar   Obyek  dan  Daya Tarik Wisata.
5. Memanfaatkan  dan  meningkatkan  potensi Obyek  Wisata  dan  peningkatan  mutu pelayanan bagi wisatawan.
6. Menciptakan  Pangandaran  sebagai  Daerah Tujuan Budaya dan Wisata andalan.

## Tugas Pokok Dan Fungsi KOMPEPAR
Tugas Pokok dan Fungsi KOMPEPAR di Kabupaten  Pangandaran  untuk  meningkatkan motivasi  masyarakat  dalam  rangka  mendukung pembangunan kepariwisataan, serta meningkatkan  kemampuan  dan  keterampilan anggota.  Dalam  melaksanakan  sebagaimana dimaksud  di  atas,  Kompepar mempunyai  fungsi sebagai berikut :
1. Peningkatan  peran  serta  dunia  usaha  dan masyarakat  dalam  menata  pelayanan  dan kebutuhan persinggahan wisatawan.
2. Peningkatan  kesadaran  masyarakat  di  dalam upaya pengembangan kepariwisataan.
3. Menggalakan  usaha  –  usaha  akses  yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan atau membatasi pengaruh tersebut serta meningkatkan  daya  tahan  masyarakat  dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata.
4. Peningkatan kebersihan dan ketertiban lingkungan.
5. Pemanfaatan  dan  peningkatan  potensi  obyek wisata serta pelayanan jasa pariwisata.
6. Bertindak  sebagai  motivator,  pasilitator,  dan komunikator  terhadap  masyarakat  sekitar Obyek Daya Tarik Wisata.

## Ruang Lingkup dari Kegiatan KOMPEPAR
Ruang Lingkup dari Kegiatan KOMPEPAR di Kabupaten Pangandaran adalah:
1. Mengadakan penyuluhan kepada unsur-unsur dalam kepariwisataan maupun unsur masyarakat lain.
2. Mengadakan peningkatan pengetahuan melalui  pendidikan  bagi  anggota  Kompepar agar  menjadi  sumber  daya  manusia  sebagai tenaga  yang  siap.  Misalnya,  mengadakan latihan di bidang pengingkatan mutu kerajinan, kesenian, dan pelayanan jasa usaha pariwisata serta menampilkan hasil pembinaan dalam kegiatan promosi. 3. Menyebarkan informasi tentang
kepariwisataan di lingkungan sekolah, organisasi  pemuda  dan  masyarakat  umum baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yaitu melalui media cetak maupun elektronik.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara pembina dengan kompepar mengenai perkembangan organisasi KOMPEPAR.
5. Menyelenggarkan  berbagai  kegiatan  wisata dan budaya.
6. Menyelenggarakan  bakti  wisata  di  tingkat Desa/Kecamatan  dengan  melibatkan  para pengusaha  jasa  pariwisata  dalam  rangka menunjang suksesnya program K3 dan Sapta Pesona.
7. Menyelenggarakan  upaya  pencarian  dana kelompok  penggerak  pariwisata  (Kompepar) melalui  penjualan  cinderamata,  pendirian koperasi, kios dan lain sebagainya.
8. Menyelenggarak fasilitas umum.
9. Mengadakan diskusi kelompok.
10. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Daerah Tingkat I dan II.
11. Mengadakan  study  perbandingan  ke  daerah lain.
12. Kegiatan-kegiatan lain yang di anggap perlu.

## Struktur  Kepemimpinan  KOMPEPAR  di Kabuapten Pangandaran
Kompepar  di  Kabupaten  Pangandaran yang  diketuai  oleh  Bapak  Edi  Rusmiadi mendukung  destinasi  wiasata  di  Kabupaten Pangandaran untuk terus berkembang. Destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran juga didorong Oleh Pemerintah baik Desa, Kecamatan, maupun Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Masyarakat berpartisipasi  dalam  Pengelolaan  diantaranya penjaga  parkir,  mendirikan  warung-warung, pertunjukan seni, serta pemandu wisata. Sehingga  dengan  adanya  destinasi  tersebut
memberikan dampak positif terhadap perekonomian  masyarakat  setempat.    Adanya aktifitas tersebut menunjukan adanya partisipasi aktif  dari  masyarakat  dalam  pengelolaan  objek wisata.
Bagan  Struktur  Kelompok  penggerak kepariwisataan (KOMPEPAR) sebagai berikut :

## Gambar 2. Struktur Kompepar di Pangandaran
Pembangunan
kepariwisataan di
Kabupaten  Pangandaran  dikembangkan  dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi  untuk  kesejahteraan  rakyat  dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat  yang  mencakupi  berbagai  aspek, seperti  sumber  daya  manusia,  pemasaran, destinasi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam  pemanfaatan  sumber  kekayaan  alam  dan budaya.
Target  tahun  ini  KOMPEPAR  di Kabupaten  Pangandaran  adalah  penguatan kelembagaan  serta  peningkatan  koordinasi dengan tour operator dan stakeholder pariwisata yang  ada  di  Kabupaten  Pangandaran.  Fokus penguatan  kelembagaan  tesebut  dimaksudkan untuk  lebih  memaksimalkan  peran  Kompepar dengan organisasi yang kuat dan jajaran pengurus yang  bergerak  semua  di  semua  bidang  baik  di hubungan  masyarakat,  bina  atraksi  wisata  dan
budaya  ,  bina  kebersihan  dan  keindahan,  Bina Kerajinan, Bina Pedagang, bina Generasi muda, bina peranan wanita, bina pendidikan pariwisata serta  bina  usaha  yang  akan  menjadikan Pariwisata  di  Kabupaten  Pangandaran  menjadi pilihan utama bagi wisatawan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  di  Kabupaten  Pangandaran Terhadap Pembentukan KOMPEPAR:
1. Dalam  mewujudkan  tujuan  penyelenggaraan kepariwisataan  di  Kabupaten  Pangandaran diperlukan  keterpaduan  peranan  Pemerintah Daerah,  badan  usaha  dan  masyarakat,  secara serasi,  selaras,  dan  seimbang  agar  dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten  Pangandaran  untuk  bersaing  di tingkat  nasional  maupun  internasional  sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di
Kabupaten  Pangandaran.  Potensi  pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi objek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora,  fauna,  kebudayaan  daerah  Kabupaten Pangandaran  dan  kebudayaan  nasional  baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa hasil karya manusia.
2. Peran  Masyarakat  Dalam  Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran melalui KOMPEPAR  harus  mengakomodir  aspirasi dari seluruh objek daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.
3. ODTW harus dikembangkan dengan pembentukan  Pokdarwis  (kelompok  Sadar Wisata) yang mampu mengembangkan usaha dagang atau pelayanan jasa di kawasan objek wisata, antara lain :
a. Jasa penginapan atau hotel;
b. Penyediaan/usaha  warung  makan  dan minum;
c. Penyediaan/usaha toko souvenir/cinderamata di daerah Pangandaran;
PERALATAN PEMASARAN KEAMANAN SENI BUDAYA USAHA KESEHATAN KEPEMANDUAN PENANGGUNG JAWAB PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA BENDAHARA SEKRETARI S KOORDINATOR DEVISI
d. Jasa pemandu/penunjuk jalan;
e. Photografi;
f. Menjadi pegawai perusahaan /pengusahaan wisata alam.

## DAFTAR PUSTAKA
Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar,  hlm.  34  & 51.Moleong, Lexy J. (1990).
Pitani, I Gde dan Diarta, I Ketut
Surya.(2009).Pengantar  Ilmu  Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Porter,  M.  E.  (1985).  Competitive  Advantage  :
Creating and Sustaining Superior Performance,  1st edition. New  York:  The Free Press Salusu. (2008). Pengambilan Keputusan
Strategik  Untuk  Organisasi  Publik  dan Non Profit. Jakarta : Grasindo.
Spillane, James J. (1993). Ekonomi Pariwisata :
Sejarah  Dan  Prospeknya.Yogyakarta  : Kanisius.
Subagyo, Joko. (2003). Metode Penelitian Dalam
Teori  dan  Praktek.  Jakarta  :  PT.  Rineka
Cipta.
Suwantoro,  Gamal.  (2004).  Dasar  ±  Dasar Pariwisata. Yogyakarta : ANDI
Tosun,  Cevat  and  Timothy,  Dallen  J.(2003). Arguments for Community Participation in the  Tourism  Development  Process .  The Journal Of Tourism Studies 14: 1-15. Ulber, Silalahi. (2002). Pemahaman Praktis Asas- asas Manajemen. Bandung : Mandar Maju. Yoeti, Oka A. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa.
Undang-Undang :
Undang  ±  Undang  No.  10  Tahun  2009  tentang
Kepariwisataan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangandaran
Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Pangandaran
Sumber Lain
RIPPARDA  Kabupaten  Pangandaran  Tahun
2016 diakses Tanggal 20 Desember 2021 www.menkokesra.go.id Diakses  Tanggal  20 Desember 2020 https://news.mypangandaran.com/berita/read/wi sata/1762/penguatan-kelembagaan-jadi- fokus-kompepar-kabupaten-pangandaran Diakses Tanggal 7 Januari 2022