Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Optimisme dan Skeptisisme Peran Hukum Dalam Pembangunan  Ekonomi di Indonesia

## Argo Trinandityo
Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Email Korespondensi: argo.trinandityo@gmail.com
Abstrak . Hukum dan Ekonomi merupakan dua disiplin ilmu yang senantiasa berinteraksi di hampir setiap aspek kehidupan manusia, bahkan terlebih lagi selalu hadir dalam setiap aktivitas yang dilakukan  oleh  manusia.  Oleh  karena  itu  mengingat  bahwa  kedudukan  manusia  adalah  sebagai elemen terpenting  dalam  suatu  negara,  maka  dalam  rangka  pembangunan  suatu  negara  diperlukan pembangunan manusia yang harus ditopang oleh pembangunan ekonomi dan hukum negara tersebut, termasuk di Indonesia. Untuk dapat lebih memahami bagaimana membangun ekonomi dan hukum di Indonesia, maka terlebih dahulu diperlukan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran dan daya  dari  masing-masing  disiplin  ilmu  tersebut,  termasuk  mempelajari  cara  pandang  ahli  hukum terhadap  ekonomi  dan  sebaliknya  juga  mencoba  memahami  cara  pandang  ahli  ekonomi  terhadap hukum baik dalam bentuk optimis maupun skeptis.

## Kata kunci:  Hukum  dan  Ekonomi,  Pembangunan  Negara,  Peran  Hukum  dalam  Pembangunan Ekonomi
Abstract . Law and Economics are two disciplines that always interact in almost every aspect of  human  life,  even  moreover  its  always  present  in  every  natural  activity  carried  out  by  humans. Therefore, given that human position as the most important element in a country, in the framework of the development of a country human development is required, that must be supported by economic development  and  the  laws  of  the  country,  including  in  Indonesia.  To  be  able  to  reach  a  better understanding about how to build the economy and law in Indonesia, a more thorough understanding of the role and power of each discipline is mandatory needed, including learning the way how legal experts view regarding the economy and on the contrary also try to understand  about the way how economists view regarding the law, in both optimistic and skeptical form.

## Keyword: Law and Economics, Nation Development, Legal Role in Economic Development

## PENDAHULUAN
Hukum  dan  Ekonomi  merupakan  dua disiplin ilmu yang saling berkaitan satu dengan lainnya,  terutama  di  masa  modern  seperti sekarang  ini.  Keduanya  senantiasa  hadir  dan bahkan tidak jarang bertentangan satu dengan lainnya di setiap disiplin ilmu lainnya yang ada di  muka  bumi  ini.  Hampir  dalam  setiap aktivitas  manusia  yang  rasional,  yang  selalu menjadi pertanyaan mendasar adalah “bagaimana hukumnya?” dan “bagaimanakah dampak ekonominya?”
Sebagai contoh misalnya dalam bidang kedokteran,  ketika  ditemukan  adanya  suatu metode  pengobatan  yang  baru,  akan  muncul dua  pertanyaan  mendasar  tersebut  di  atas. Demikian pula halnya dalam bidang sains dan
teknologi,  politik,  sosial,  budaya,  dan  lain sebagainya.
Dalam  aktivitas  yang  paling  rutin  dan sederhana sekalipun, setiap hari seseorang baik secara sadar ataupun tidak, juga hampir selalu mempertimbangkan  kedua  aspek  tersebut  di atas. Sebagai contoh, dari sejak bangun di pagi hari,  akan  muncul  pertanyaan  dalam  benak seseorang, “Apakah bila saya tidur lagi maka saya  akan  mengalami  keuntungan  atau kerugian?” dan Apakah dengan tidur lagi maka saya  akan  melanggar  kewajiban  saya  atau tidak? (misalnya terhadap perjanjian kerja).
Hal tersebut berlanjut hingga malam hari ketika  seseorang  tersebut  hendak  tidur  akan muncul  pertimbangan  akankah  dia  tidur sekarang  ataukah  nanti  setelah  selesai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mengerjakan tugasnya? Di manakah saya akan tidur?  di  kantor  ataukah  di  rumah?  Dan  lain sebagainya.  Semua  pertimbangan  umumnya akan mengerucut kepada pertimbangan hukum dan ekonomi.
Hal  tersebut  tidaklah  mengherankan karena baik hukum maupun ekonomi merupakan refleksi dari pemenuhan kebutuhan manusia. Ekonomi memberikan alat-alat untuk memenuhi  kebutuhan  manusia,  dan  hukum memberikan perlindungan atau rasa aman bagi pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  manusia itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  pembangunan negara  sebagai  kumpulan  dari  manusia  pada dasarnya akan bergantung kepada pembangunan ekonomi dan hukumnya.
Erman Rajagukguk secara umum membagi  dua  kelompok  besar  yakni  yang menganut pandangan optimis di satu sisi, dan yang menganut pandangan skeptis di sisi lain, yang  akan  saya  elaborasi  lebih  dalam  tulisan ini  dengan  membahas  Peran  Hukum  Dalam Pembangunan  Ekonomi  di  Indonesia,  dan sebaliknya Peran
Ekonomi Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI

## INDONESIA
Di dalam buku “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa dalam kajian hubungan hukum dengan pembangunan, para ahli terbagi menjadi  2  (dua)  kelompok  yakni  kelompok yang optimis dan yang skeptis.
Kelompok  yang  optimis  berpandangan bahwa  hukum  memainkan  peranan  penting dalam  menentukan  prospek  pembangunan, sehingga sistem hukum akan mampu mengubah  situasi,  dan  oleh  karenanya  para ahli  hukum  akan  memegang  peranan  penting untuk  mengidentifikasi  pembaharuan  hukum yang mendorong pembangunan.
Saya  melihat  bahwa  kelompok  yang optimis  tersebut  dipengaruhi  oleh  pandangan Roscoe Pound, bahwa hukum (sebagai) bentuk perubahan  sosial  yang  mengarahkan  kepada tercapainya keharmonisan sosial (masyarakat). “ law a form of social change directed toward achieving  social  harm ony.”  Kelompok  yang
optimis  tersebut  memiliki  keyakinan  bahwa dengan  dilakukannya  pembangunan  hukum yang  baik  (terlebih  dahulu)  maka  akan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih baik pula.
Sebaliknya  kelompok  yang  skeptis berpandangan  bahwa  pembangunan  ekonomi akan  terus  berjalan  bahkan  mendahului pembangunan  hukum,  sehingga  dengan  kata lain  peran  hukum  dalam  pembangunan ekonomi  hanya  bersifat  suplemen  saja. Pandangan tersebut didasari atas perkembangan  yang  sangat  pesat  di  Asia, khususnya  China,  yang  tidak  begitu  populer dengan
kemuktahiran pembangunan hukumnya, tetapi justru mengalami pembangunan  ekonomi  yang  luar  biasa mengalahkan  banyak  negara-negara  yang ekonominya sudah maju terlebih dahulu.
Adapun sebagai contoh adalah dalam hal Trust Law di China, konsep “ Trust Fund ” yang diadopsi  dari Common  Law menimbulkan banyak  kerancuan  dan  ketidakpastian  hukum dalam pelaksanaannya di China yang menganut Civil  Law ,  akan  tetapi  lembaga tersebut justru berkembang pesat dari tahun ke tahun (tercatat dana kelolaan Trust Fund pada tahun  2004  sebesar  USD  24,51  milliar melonjak hampir 100 kali lipat menjadi USD 2,24 trilliun pada 2014, padahal dalam kondisi kesimpangsiuran  hukum  dan  terjadi  putusan pengadilan  yang  bertentangan  satu  dengan lainnya dalam perkara Trust Fund tersebut) . Sebagai  salah  satu  negara  berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi, Indonesia secara umum menempatkan hukum sebagai kerangka pembangunan  ekonomi  negara.  Hal  tersebut didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  1  ayat  3 konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  (UUD  45)  yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara  hukum”.  Sedangkan  hal  mengenai perekonomian dalam UUD 45 itu sendiri baru ditempatkan belakangan yakni pada Bab XIV yakni Pasal 33.
Hal  tersebut  menjadi  indikator  secara tidak  langsung  yang  mencerminkan  posisi Indonesia  sebagai  penganut  paham  optimis dalam  memandang  peranan  hukum  dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembangunan ekonomi. Demikian pula halnya dalam  5  (lima)  syarat  utama  demokrasi  yang terkonsolidasi ( consolidated democracy ) sesuai  Visi  Pembangunan  Politik  Negara Indonesia  menempatkan  Pemerintah  yang Berdasarkan  Hukum  ( Rechtsstaat )  sebagai syarat pertama, sedangkan mengenai
Masyarakat
Ekonomi yang Otonom menempati syarat kelima.
Indikator  lain  dari  pentingnya  hukum dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia  adalah  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja ( Omnibus law Ciptaker) yang dipromosikan  atau  digadang-gadang  oleh Pemerintah sebagai masterpiece yang diharapkan  mampu  mengundang  masuknya investasi  (baik  asing  maupun  lokal)  secara masif  guna  memacu  pertumbuhan  ekonomi nasional  secara  signifikan.  Terlepas  dari pendapat  pribadi  saya  bahwa Omnibus  Law Ciptaker  tersebut  belum  menggambarkan perubahan  yang  radikal  atau  revolusioner dalam  kemudahan  bisnis  ( ease  of  doing business ) sebagaimana dipromosikan sebelumnya, akan tetapi ditempuhnya metode
Omnibus Law tersebut mencerminkan paradigma berpikir Pemerintah yang menempatkan  hukum  sebagai  pembuka  jalan pembangunan ekonomi dalam hal ini investasi yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru baik sebagai pelaku usaha ( enterpreneur ) maupun sebagai tenaga kerja (buruh).
Selain  daripada  paradigma  berpikir Pemerintah yang menempatkan hukum di atas ekonomi, masyarakat Indonesia pada umumnya  termasuk  juga  para  ahli  hukum memiliki  paradigma  berpikir  yang  sama, seperti  misalnya  dalam  hal  Arbitrase  dan dalam  hal  Jaminan  Kebendaan.  Sebagaimana kita  ketahui  bersama,  Arbitrase  adalah merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan guna mendukung perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu  lintas  di  bidang  perdagangan,  sehingga berorientasi  kepada  perkembangan  ekonomi, akan tetapi putusannya tetap harus didaftarkan dan  dieksekusi  di  Pengadilan  Negeri,  bahkan lebih jauh lagi dapat dimohonkan pembatalannya ke Pengadilan Negeri.
Serupa halnya dengan Arbitrase tersebut, dalam  hal  Jaminan  Kebendaan  juga  nampak paradigma  berpikir  yang  sama  dalam  hal menempatkan hukum dan ekonomi. Lembaga Parate Executie baik dalam Hak Tanggungan ataupun  Jaminan  Fiducia  seolah  ditempatkan di bawah lembaga peradilan. Padahal maksud dan  tujuan  dari  adanya  lembaga Parate Executie adalah  kemudahan  dalam  eksekusi jaminan  bagi  kreditur  (dengan  tanpa  melalui lembaga peradilan) guna mendukung pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengurangi risiko  kredit  macet,  yang  memang  sejatinya menempatkan posisi kreditur di atas debitur.
Hal  tersebut  dilakukan  karena  dalam  suatu perjanjian  kredit  atau  pinjaman  atau  yang sejenisnya,  posisi  kreditur  adalah  pihak  yang lemah dalam perjanjian, karena sudah terlebih dahulu melaksanakan prestasinya berdasarkan perjanjian  tersebut  di  awal  pelaksanaan perjanjian, sebaliknya posisi debitur pada awal perjanjian  sama  sekali  belum  melakukan kontraprestasinya.    Bahkan  yang  lebih mengherankan  lagi,  posisi  kreditur  yang melakukan Parate  Executie justru  dianggap melakukan Perbuatan Melawan hukum (padahal  sedang  menjalankan  haknya  yang diberikan oleh Undang-Undang).
Secara  kontradiktif,  hakim  sebagai penegak hukum diserahkan untuk mengambil keputusan  menyangkut  ekonomi  dengan penilaian dan subyektivitas hakim sebagai ahli hukum  dan  bukan  sebagai  ahli  ekonomi, sehingga  tidaklah  mengherankan  apabila sebagai  salah  satu  dampaknya,  semakin  hari pengertian Perbuatan Melawan Hukum menjadi  semakin  luas    untuk  mengakomodir hadirnya  kekuasaan  hukum  (yang  notabene adalah  wilayah  kekuasaan  hakim)  ke  dalam perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya belum  dapat  dirumuskan  secara  jelas  oleh hukum  sebelumnya,  dan  sebagai  akibatnya akan semakin sulit untuk didefinisikan secara pasti.
Sebagai contoh misalnya dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan secara daring di dunia maya,  akan  sulit  mendefinisikan  mengenai perbuatan melawan hukum akibat pelanggaran kepatutan  atau  kesusilaan,  karena  pihak yang bertransaksi  secara  daring  sangat  mungkin
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
berada dalam kultur masyarakat yang berbeda atau  bahkan  dalam  hukum  negara  yang berbeda,  sehingga  akan  memiliki  persepsi yang berbeda dalam memaknai dan mengukur kepatutan  atau  kesusilaan.  Padahal  perbuatan yang  melanggar  kepatutan  atau  kesusilaan adalah  termasuk  2  (dua)  hal  yang  diakui bahkan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Molengraaff.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas, maka  dapatlah  dipahami  bahwa  sekalipun kelompok  yang  optimis  terhadap  peranan hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  di Indonesia mendominasi secara kuantitas, akan tetapi  pandangan  kelompok  yang  skeptis terhadap  peranan  hukum  tersebut  pun memiliki  landasan  yang  cukup  kuat  untuk dipertimbangkan.
Pandangan tersebut khususnya lahir dari para  pelaku  ekonomi  (bukan  hanya  para ekonom)  itu  sendiri  yang  justru  seringkali berpandangan  bahwa  hukum  di  Indonesia lebih  banyak  menghambat  perkembangan ekonomi  dibandingkan  dengan  mendukung pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. (contoh: pengenaan pajak terhadap e-commerce yang  banyak  melibatkan  usaha mikro dan kecil termasuk usaha rumah tangga, Jaminan Produk Halal yang menyulitkan usaha kecil atau pedagang kaki lima untuk menjamin kehalalan  produknya  sesuai  standar  Undang- Undang,  dan  lain  sebagainya).  Tidak  dapat dijelaskan secara ekonomi, bagaimana keberadaan  aturan-aturan  hukum  tersebut dapat  menunjang  pembangunan  ekonomi  dan bukannya  malah  menjadi  hambatan  terhadap ekonomi).
PERAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI

## INDONESIA
Untuk  mendapatkan  perspektif  yang lebih lengkap mengenai hubungan hukum dan ekonomi,  maka  pada  bagian  ini  saya bermaksud  akan  menguji  dari  sisi  sebaliknya yaitu  peranan  ekonomi  dalam  pembangunan hukum  di  Indonesia.  Teori  yang  sangat berkaitan  dengan  hal  ini  adalah  teori “ Economic Analysis of Law ”.
Teori tersebut di atas secara praktis dapat diartikan sebagai melakukan intepretasi hukum  melalui  kacamata  teori  ekonomi, oleh karena itu haruslah terlebih dahulu memahami teori tentang ekonomi. Teori tersebut dikembangkan dari ide aliran ‘ utilitarian ’ atau kemanfaatan  hukum  yang  diilhami  oleh pemikiran  filsuf  Jeremy  Bentham  (1748- 1832). Bentham sendiri tidak secara langsung mengusung  teori Economic  Analysis  of  Law , akan  tetapi  buah  pemikirannya  mengenai hukum  yang  seharusnya  ( ought  to  be  atau should  be )  bermanfaat,  berkembang  menjadi salah  satunya  dari  sisi  kemanfaatan  ekonomi. Teori tersebut justru dikembangkan oleh filsuf John  Stuart  Mill  (1806-1873)  yang  notabene adalah seorang ekonom.
Keith  Hylton  membagi  kelompok- kelompok Economic Analysis of Law menjadi 4  (empat),  yaitu  kelompok  pertama  yaitu kelompok  analisa  hukum  positif  dengan analisa ekonomi positif, kelompok kedua yaitu kelompok  analisa  hukum  positif  dengan analisa  ekonomi  normatif,  kelompok  yang ketiga  yaitu  kelompok  analisa  hukum nonpositif dengan analisa ekonomi positif, dan kelompok  yang  keempat  adalah  kelompok analisa  hukum  nonpositif  dengan  analisa ekonomi  normatif.  Beranjak  dari  pendapat Hylton tersebut di atas, maka selanjutnya saya akan mencoba menganalisanya dengan situasi hukum di Indonesia.
Pada kelompok yang pertama ini, analisa dilakuan terhadap hukum positif menggunakan analisa  ekonomi  yang  positif,  yang  mencoba menjelaskan sebab musabab beserta konsekwensi  dari  hukum  positif  tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi.
Sebagai contoh konkrit dari pandangan kelompok  yang  pertama  ini  di  Indonesia adalah misalnya dalam hal penelitian mengenai  apakah  Undang-Undang  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Apakah  hukum  tersebut  meningkatkan  angka harapan hidup masyarakat Indonesia? Apakah seiring dengan masyarakat yang semakin sehat maka kemudian tercipta masyarakat Indonesia yang  produktif  sehingga  penerimaan  negara dari  sektor  perpajakan  juga  meningkat?
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Apakah  justru  menambah  beban  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara) saja  dan  tidak  berdampak  signfikan  terhadap kesehatan masyarakat?
Dari hasil penelitian tersebut maka akan dapat  dikalkulasi  secara  ekonomi  apakah hukum  positif  tersebut  perlu  dipertahankan ataukah harus diubah? Metode dari kelompok yang  pertama  inilah  yang  biasanya  paling sering  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang menjalankan fungsi eksekutif sebagai evaluasi keberhasilan atas suatu hukum positif dengan metode keekonomian, untuk dapat menyesuaikan  antara  pelaksanaan  suatu program dengan budget yang ada.
Pada  kelompok  yang  kedua,  analisa dilakuan terhadap hukum positif menggunakan analisa ekonomi yang normatif, yang mencoba mendesain, mengoptimalkan, atau mereformasi  lembaga-lembaga  hukum  yang ada  guna  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi yang  optimal.  Sebagai  contoh  konkritnya adalah misalnya dalam hal penelitian terhadap Undang-Undang  30  tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), apakah dapat mengurangi  tunggakan  perkara  di  lembaga peradilan  (yang  berarti  mengurangi  beban operasional  lembaga  peradilan)?  Ataukah misalnya justru UU AAPS tersebut menambah beban  biaya  litigasi  (cost  of  litigation)  bagi pihak-pihak  yang  berperkara?  Apakah  UU AAPS  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor?
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat dirancangkan  atau  dirumuskan  suatu  hukum positif  yang  dapat  menunjang  tercapainya suatu tujuan tertantu yang diharapkan. Metode dari  kelompok  ini  biasanya  digunakan  oleh pihak-pihak yang menjalankan fungsi legislatif dalam  hal  evaluasi  terhadap  suatu  lembaga atau  sistem  hukum,  atau  guna  merumuskan sistem  atau  lembaga  hukum  yang  dianggap paling  tepat  dan  berdampak  optimal,  untuk dapat diundangkan dikemudian hari.
Pada kelompok ketiga, analisa dilakukan terhadap hukum nonpositif dengan menggunakan  analisa  ekonomi  yang  positif. Sebagai  contoh  adalah  dalam  hal  penelitian terhadap  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia
Nomor  1  tahun  2004  tentang  Bunga (Interest/Fa’idah)  yang  menyatakan  bahwa bunga  (Bank, Asuransi, Pasar  Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun oleh individu) adalah haram. Apakah hukum nonpositif tersebut berdampak terhadap  kesejahteraan  orang  Indonesia  yang beragama  Islam?  Apakah  fatwa  tersebut berdampak terhadap meningkatnya
pendapatan  Bank  atau  Lembaga  Keuangan yang syariah? Hasil penelitian tersebut dapat digunakan  sebagai  evaluasi  dari  suatu pelaksanaan  kegiatan  keuangan  baik  individu ataupun  lembaga  yang  beragama  atau berasaskan  Islam.  Metode  ini  bisa  digunakan misalnya  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  (KPPU)  untuk  menentukan  dan memutuskan apakah fatwa ini dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan yang tidak  sehat  dari  lembaga  keuangan  syariah ataukah  memang  demi  kesejahteraan  umat Islam di Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan persaingan usaha?
Pada  kelompok  yang  keempat,  analisa dilakukan  terhadap  hukum  nonpositif  dengan menggunakan analisa ekonomi yang normatif. Sebagai  contoh  adalah  dalam  hal  penelitian terhadap  perkawinan  beda  agama.  Undang- Undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur mengenai  keabsahan  perkawinan  beda  agama antara calon suami dan istri.
Penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui  bagaimanakah  perumusan  yang paling  optimal  dalam  lembaga  hukum perkawinan  mengenai  perkawinan  yang dilakukan  oleh  calon  pasangan  yang  berbeda agama? Bagaimanakah pencatatan perkawinan pasangan  yang  berbeda  agama  (misalnya antara  agama  Islam  dan  Budha)  apakah  akan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil (Dukcapil)?
Hasil penelitian tersebut dapat digunakan  sebagai  pertimbangan  umumnya bagi  pihak-pihak  yang  menjalankan  fungsi legislatif  untuk  dapat  merumuskan  kaidah hukum  yang  dianggap  paling  optimal  secara pertimbangan  biaya  beserta  manfaat  yang diharapkan. Pertimbangan juga dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dilakukan  misalnya  bagi  hakim  yang  akan memutus suatu perkara yang belum ada dasar undang-undangnya apakah akan menggunakan hukum  non  positif  tersebut  sebagai  dasar pengambilan putusannya.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas, maka kita dapat melihat dengan lebih jelas lagi bahwa  ekonomi  memiliki  peranan  yang signifikan  dalam  pembangunan  hukum.  Hal tersebut  bukan  berarti  bahwa  segala  sesuatu mengenai hukum hanya diperhitungkan manfaat  ekonominya  saja,  akan  tetapi  dalam pembangunan, perumusan ataupun penegakkan hukumpun harus dipertimbangkan juga  biaya  dan  manfaatnya  secara  rasional, sesuai dengan prinsip keekonomian.
Sebagai  contoh  misalnya  hukum  jelas menyatakan  bahwa  setiap  terpidana  harus menjalankan  hukumannya  sesuai  putusan pengadilan  yang  berlaku,  tetapi  dalam  hal buronan  yang  sudah  melarikan  diri  belasan tahun  yang  lalu  dan  diduga  hasil  pidananya pun sudah hampir habis (karena sudah  punya cukup  waktu  untuk  menghabiskannya),  maka apabila  untuk  menangkap  dan  memulangkan buronan  tersebut  membutuhkan  biaya  sewa pesawat ditambah biaya logistik dan akomodasi  bagi  rombongan  pejabat    beserta jajarannya akan menghabiskan dana yang jauh lebih  besar  daripada Stolen  Asset  Recovery (StAR)    yang  akan  diperolah,  maka  langkah- langkah penegakkan hukumnya pun sebaiknya dapat dipertimbangkan kembali secara ekonomi.  Apabila  memang  ternyata  lebih besar  manfaatnya  maka  berapapun  biayanya tidak akan menjadi masalah.

## KESIMPULAN
Hukum  dan  Ekonomi  merupakan  dua disiplin ilmu yang saling menunjang dan saling membutuhkan  satu  dengan  yang  lainnya. Kedua  disiplin  tersebut  senantiasa  beriringan dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari, karena  keduanya  merupakan  disiplin  ilmu yang mengandalkan logika atau nalar manusia, dan  sebaliknya  apabila  ada  sesuatu  konsep yang  salah  atau  bertentangan  dengan  logika atau  nalar  (baik  di  bidang  hukum  ataupun ekonomi), maka secara naluriah akan langsung
dapat dirasakan kejanggalannya oleh manusia tersebut.
Oleh  karena  itu,  baik  hukum  dan ekonomi,  keduanya  memiliki  fungsi  yang berbeda  akan  tetapi  beriringan  dan  saling melengkapi, sehingga tidak perlu dipertentangkan siapakah yang lebih berperan, apakah  hukum  yang  lebih  berperan  dalam ekonomi? Ataukah justru ekonomi yang lebih berperan  dalam  hukum?  Maka  jawabannya akan  sangat  beragam  tergantung  situasi  dan kondisinya. Bagaikan kedua tangan (kanan dan kiri) di tubuh manusia, terkadang tangan kanan memiliki peran lebih besar, namun ada kalanya justru malah tangan kiri  yang memiliki peran lebih  besar,  tergantung  konteks  aktivitas manusia pada waktu tertentu tersebut.
Demikian pula halnya dengan optimisme  dan  skeptisisme  terhadap  peranan hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  di Indonesia, harus dilihat secara konteks waktu, situasi  dan  kondisi.  Oleh  karena  itu, diharapkan  sedapat  mungkin  hukum  dan ekonomi  dapat  berkembang  secara  beriringan dalam suatu sinergi ( AT ).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Rosa.  (2004).  Perbuatan  Melawan Hukum, Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Calabresi,  Guido.  (2019).  Of  Law  and Economics  and  Economic  Analysis  of Law:  The  Role  of  the  Lawyer.  Global Jurist, vol. 19, no. 3.
Hylton, Keith N. (2019).  Law and economics versus  economic  analysis  of  law.  Eur  J Law Econ 48.
Meng,  Zhen.  (2016).  Legal  Certainty  in  a Contemporary  Context,  Legal  Certainty and Trust in China. Editor Mark Fenwick and Stefan Wrbka, Singapore: Springer. Pangaribuan,  Luhut  M.P.  (2019).  Tindak Pidana  Ekonomi  dan  Anti  Korupsi: Pengantar,  Ketentuan  dan  Pertanyaan- pertanyaan.  Jakarta:  Penerbit  Papas Sinar Sinanti.
Rajagukguk,  Erman.  (2017).  Peranan  Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakan pertama.  Jakarta:  Penerbit  Universitas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia Fakultas Hukum- Pascasarjana.
Schofield,  Philip.  (2003).  Jeremy  Bentham's ‘Nonsense upon Stilts.’ Utilitas, vol. 15, no. 1.
Vago,  Steven.  (2009).  Law  and  Society,  9th edition.  New  Jersey:  Pearson  Prentice Hall.
Indonesia.  1945.  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
________.  1999.  Undang-Undang  Nomor  30
tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia tahun  1999,  Nomor  138,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3872.
________.  2020.  Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia tahun  2020,  Nomor  245,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573.
_______. Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional Indonesia, Visi dan Arah Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP 2005- 2025).
Majelis  Ulama  Indonesia.  (2004).  Fatwa Nomor  1  tahun  2004  tentang  Bunga (Interest/Fa’idah).
Government  of  India.  (2017).  Ministry  of
Commerce and Industry, Department of
Industrial Policy & Promotion,
“Consolidated  FDI  Policy  Circular  of 2017”,  D/o  IPP  F.No.5(1)/2017-FC-1, Dated August 28, 2017.