## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Dandi Darmadi 1 , Hamsina 2 , Muhammad Rusdi 3 , Nur Indrayati Nur Indar 4
1,2,3,4 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondence author: dandidarmadi138@gmail.com Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

## Abstract
The purpose of this study is to analyze and find the supporting and inhibiting factors of regional financial accountability and specifically regarding regional expenditures for the North Luwu district government. The method used in this study is a qualitative descriptive type with data collection techniques including primary data and secondary data. The results of the study which were analyzed based on the four elements of accountability according to Jonathan Koppel showed that the Transparency Dimension still had weaknesses in terms of timeliness in budget preparation and access to public information. Dimensions of Liability, where the consequences of misuse of the budget for employees who are not actively working are required to be returned in the amount of IDR. 91,848,019. In the Control Dimension, the Internal Inspectorate Supervisor is still not optimal, such as the low value of the follow-up to the findings of the BPK-RI that has been completed, while the DPRD supervision is quite good. Meanwhile, the responsibility dimension is still lacking because there is an expenditure budget that is used in vain and does not bring outcomes, such as equity participation in PDAM Luwu Utara. The last dimension is responsiveness, which can be seen from 1464 proposals for musrenbang only 606 proposals are accommodated. In addition, there are also supporting and inhibiting factors in the accountability of North Luwu Expenditures.

## Keywords: Accountability; Regional Expenditure; Local government; North Luwu

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dari akuntabilitas keuangan daerah dan khsusus mengenai Belanja daerah pemerintah kabupaten Luwu Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi data primer yaitu dan data sekunder. Hasil penelitian yang dianalisa berdasarkan empat unsur akuntabilitas menurut Jonthan Koppel menunjukkan bahwa Dimensi Transparansi masih memiliki kelemahan dari sisi ketepatan waktu dalam penyusunan Anggaran dan keaksesan terhadap informasi publik. Dimensi Liabilitas, dimana konsekuensi kesalahan penggunaan Anggaran belanja terhadap Pegawai yang sudah tidak aktif bekerja dituntut untuk dikembalikan senilai Rp.91.848.019. Pada Dimensi Kontrol, Pengawas Internal inspektorat masih tidak maksimal seperti masih rendahnya nilai tindak lanjut temuan BPK-RI yang diselesaikan sedangkan Pengawasan DPRD cukup baik. Sedangkan dimensi responsibilitas masih kurang karena terdapat anggaran belanja yang terpakai sia-sia tidak mendatangkan outcome, seperti penyertaan modal ke PDAM Luwu Utara. DImensi Terakhir adalah Responsivitas yang dapat dilihat dari 1464 usulan musrenbang hanya diakomodi 606 usulan. Selain itu Faktor pendukung dan penghambat juga terdapat dalam akuntabilitas Belanja Luwu Utara.

## Kata Kunci: kuntabilitas; Belanja Daerah; Pemerintah Daerah; Luwu Utara
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25

## PENDAHULUAN
Selama ini fokus kajian akuntabilitas keuangan sektor publik banyak pada keuangan pemerintah pusat, namun kajian secara komprehensif mengenai keuangan pemerintah daerah sangat jarang ditemui. Padahal masalah terkait keuangan pemerintah daerah sangat menarik di era saat ini. Karena adanya tuntutan Akuntabilitas dan Refomrasi sector publik, sehingga muncul dan meningkatnya berbagai tuntutan secara subtansial dari masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ditambah lagi akses terhadap informasi anggaran keuangan pemerintah daerah sangat terbatas.
Skema pengelolaan keuangan daerah yang masih berbeda-beda tiap daerah di Indonesia, serta ketersediaan jaringan infrastruktur yang masih minim menjangkau pelosok daerah. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
Karena selama ini, rendahnya kepercayaan dan kepuasaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah menyebabkan meningkatnya berbagai tuntutan terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Menurut (Nurrizkiana, Handayani and Widiastuty, 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Untuk itu Pertanggungjawaban kepada publik sangatlah penting, yang dimana diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang akan menjadi wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.
Atas dasar tersebut maka akuntabilitas Keungan Daerah menjadi kebutuhan, mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pelibatan masyarakat untuk mengusulkan program atau kegiatannya kepada pemerintah daerah baik itu melalui Musyawarah perencanaan pembangunan atau reses, memang menjadi impresi yang baik. Akan tetapi akses masyarakat untuk mengawal dan ikut dalam proses penganggaran tidak mendapat ruang, sehingga berbagai usulan dari hasil Musrenbang dan reses tidak di akomodir dalam APBD. Sejak 2019 telah diberlakukan regulasi terbaru tentang Pengelolaan keuangan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005. Hal tersebut sebagai upaya untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi, terlihat dari banyaknya perubahan signifikan terkait isinya. Salah satunya yaitu meningkatnya wewenang Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta penegasan dan perincian tugas dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Akuntabilitas keuangan daerah akan diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), seperti yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara.
Berikut ditemukan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester II tahun 2020 (IHPS).

## Gambar 1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK, 2020
Jika melihat struktur APBD Kabupaten Luwu Utara tahun 2020, pendapatan senilai Rp.1.453.289.075.900,00 dan Belanja Sebesar Rp. 1.470.313.750.993. Dalam APBD 2020 Luwu Utara Belanja dibagi menjadi Belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.
Tabel 1. Uraian Belanja Keuangan Kabupaten Luwu Utara TA 2020 No Uraian Alokasi 1 Belanja tidak langsung 785.658.161.225,00 2 Belanja langsung 684.655.589.768,00 3 Belanja tak Terduga 3.000.000.000,00 Jumlah Belanja 1.470.313.750.993
Sumber: Dokumen APBD Kabupaten Luwu Utara, 2020
Data tabel 1 menunjukan bawa anggaran belanja yang disusun belum andal, Hal ini ditunjukkan dari penganggaran belanja yang belum sepenuhnya direncanakan secara spesifik dan terukur, belum disertai indikator kinerja program yang memadai, belum memperhitungkan ketersediaan sumber daya, belum tepat waktu, dan belum mengacu pada ketentuan penganggaran yang berlaku. Akibatnya, risiko ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan program dan ketidaktercapaian tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat pada beberapa persoalan belanja yang terjadi di kabupaten luwu utara berikut. Berikut permasalahan belanja keuangan daerah yang terjadi di kabupaten Luwu Utara, Beberapa diantaranya adalah:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25

## 1. Pengelolaan Belanja Hibah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 Tidak Didukung Pertanggunggjawaban sebesar Rp7.235.000.000,00
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyajikan anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp104.440.033.351,00 dan terealisasi sebesar Rp99.152.042.707,00 atau 94,94%. Penerima hibah dalam bentuk uang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/55/I/2020 tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2020. Lampiran keputusan bupati tersebut mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/325/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020. Kemudian, perubahan kedua dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/415/XI/2020 tanggal 2 November 2020. Uraian belanja, anggaran dan realisasi belanja hibah TA.2020 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Belanja Hibah TA 2020

## Sumber: BPK-R I
Tabel 2 menunjukan bahwa hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat/perorangan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan daerah. Adapun peruntukkan pemberian hibah harus ditetapkan secara spesifik dan dilakukan melalui perjanjian. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017.
Terdapat belanja hibah yang tidak didukung pertanggungjawaban, sesuai dengan nilai yang diterima (kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu KPU dan Bawaslu) sebesar Rp7.235.000.000,00. Uraian lebih lanjut terkait penerima dan nilai realisasi hibah yang tidak didukung
pertanggungjawaban. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBD-P TA 2020, penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui kepala

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
SKPKD dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
Perangkat Daerah yang menyampaikan usulan penerima hibah kepada Bupati, belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pemberian dana hibah atau bantuan sosial. Perangkat Daerah terkait wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah atau bantuan sosial serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. Perangkat Daerah yang mengusulkan hibah uang pada TA 2020 kepada Bupati Luwu Utara antara lain Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Badan Kesbangpol.

## 2. Kelebihan Pembayaran tunjangan Komunikasi dan Reses DPRD
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PP 18/2017”), DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi; uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun terjadi kelebihan pembayaran dengan nilai Rp.874.650.000. Akuntabilitas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah akuntabilitas finansial yang merupakan pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambar kan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
Begitupula menurut (Jabbara and Dwivedi, 1989) Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam akuntabilitas terkandung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan bagi penyelenggara pemerintahan terutama dibidang administrasi keuangan baik kepada publik maupun kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang lengkap dan benar agar dapat dinilai kinerjanya baik oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.
Definisi akuntabilitas cenderung berkisar pada dua tema khusus. Salah satu tema menyangkut konteks, yaitu siapa dan apa yang terlibat dalam situasi tertentu, dan tema kedua melibatkan gagasan tentang kegiatan evaluasi dan umpan balik dalam beberapa bentuk. Tema pertama menyangkut konteks interpersonal dan berfokus pada orang-orang dalam dua peran yang berbeda. Yang satu kadang-kadang disebut sebagai "agen" dan merupakan orang utama yang perilakunya akan dievaluasi oleh orang lain. Yang lain sering disebut sebagai "audiens" atau "prinsip", dan merupakan beberapa orang atau beberapa orang yang memiliki kesempatan dan alasan untuk mengamati dan mengevaluasi agen. Namun pendapat lain dikemukakan oleh (Schlenker and Weigold, 1989) bahwa orang dapat mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan oleh karena itu akuntabilitas diri adalah konsep yang layak. Isu lain dari konteks interpersonal termasuk gagasan seperti kontingensi struktural, sosial, dan interpersonal yang menanamkan fenomena akuntabilitas.
Konsep diatas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh (Halim, 2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan tema kedua menyangkut kegiatan yang dipandang sebagai elemen dari fenomena akuntabilitas. Intinya adalah kegiatan yang terkait dengan pengamatan dan evaluasi agen, penentuan perilaku yang mungkin dipaksakan oleh agen untuk dipertahankan, dibenarkan, atau dijawab, dan penciptaan harapan untuk kewajiban semacamnya. Akhirnya, agar akuntabilitas memiliki pengaruh pada perilaku, perlu ada sistem penghargaan atau hukuman terkait yang membuat evaluasi bermakna bagi agen. Akuntabilitas karena itu dapat eksplisit dalam kebijakan dan praktik organisasi selain menjadi implisit dalam harapan normatif sosial.
Dengan demikian, konseptualisasi akuntabilitas yang luas mencakup sistem formal dan informal, evaluasi dan penghargaan objektif dan subjektif, dan audiens internal dan eksternal. Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kehadiran mekanisme

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
evaluasi tidak serta merta mempengaruhi perilaku secara langsung. Sebaliknya, itu adalah harapan seputar evaluasi potensial. Mekanisme evaluatif dan hubungan yang ada digunakan untuk dasar persepsi dan harapan tentang evaluasi masa depan. Dengan kata lain, daripada melihat akuntabilitas terutama sebagai keadaan, kita cenderung melihatnya sebagai keadaan pikiran yang sebagian berasal dari keadaan.
Dalam penelitian ini akan digunakan teori dari Jonathan Koppel. (Koppell, 2005) mengungkapkan bahwa untuk memahami konsep akuntabilitas dengan baik maka perlu diketahui apa saja dimensi-dimensinya. Koppel menyebutkan lima dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Perlu untuk diketahui bahwa Kelima kategori tersebut tidaklah mutually exclusive , yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Konsep Dimensi Akuntabilitas Koppel (2005) Akuntabilitas Kunci Penentu Transparansi Apakah organisasi mengungkapkan fakta kinerjanya? Liabilitas Apakah organisasi mendapatkan konsekuensi atas kinerjanya? Kontrol Apakah organisasi melakukan apa yang diinginkan pimpinan (misalnya, Kongres, presiden)? Responsibilitas Apakah organisasi mengikuti aturan? Responsivitas Apakah organisasi memenuhi harapan substantif
(permintaan/kebutuhan)? Sumber: Koopel (2005)
Tebl 3 menjelaskan bahwa dunia kita yang saling terhubung, administrator publik biasanya menghadapi berbagai saluran tekanan akuntabilitas internal dan eksternal, dan aliran akuntabilitas yang berbeda sering kali bertentangan satu sama lain. Dalam praktiknya, undang-undang atau prosedur administratif yang dikodifikasi terkadang bertentangan dengan penilaian profesional atau nilai-nilai etika. Untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah secara efektif, perspektif terpadu sangat penting untuk memilah-milah dinamika bentrokan dari berbagai mekanisme akuntabilitas.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah Akuntabilitas Belanja Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Data yang terkumpul merupakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data seperti observasi, studi pustaka, dan arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Hasil analisis kemudian dikategorisasikan dan didiskusikan sesuai Dimensi Akuntabilitas. Secara umum Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Belanja daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
Kondisi serupa juga terjadi di kabupaten Luwu Utara dan yang menambah kompleks masalahnya adalah Sistem Akuntabilitas yang tidak mapan karena jika akuntabilitas dilihat dari Khusus dari aspek keuangan, Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka, Pemerintah Indonesia perlu secara terus menerus melakukan upaya reformasi pengelolaan keuangan negara menuju ke arah yang lebih baik.

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## Dimensi Transparansi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa indicator transparansi adalah Ketepatan Waktu dan Keaksesan.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8) yang disusun pada tahun 2020 dalam prosesnya terdapat ketidak sesuaian waktu tahapan dengan peraturan Menteri dalam negeri 33 tahun 2019 tentang penyusunan APBD 2020. Meskipun Penetapan Ranperda APBD oleh DPRD Bersama pemerintah ditetapkan tepat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, akan tetapi dalam tahap penyusunan menyelisihi jadwal yang ditetapkan oleh kemendagri dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 No Uraian Waktu Luwu Utara Keterangan 1 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat minggu II Juli 31 Juli 2019 Lambat 2 Kesepakatan DPRD dan Kepala Daerah tentang KUA dan PPAS Paling lambat minggu II Agustus 20 September 2019 Lambat 3 Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Paling Lambat minggu III Agustus (4 Minggu) Oktober 2019 Lambat 4 Penyampaian Ranperda APBD oleh kepala daerah ke DPRD Paling lambat minggu II September (60 Hari kerja) November 2019 Lambat 5 Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan 1 Desember 2019 Tepat

## Sumber: DPRD Luwu Utara, 2022
Tabel 4 menunjukan bahwa, Jika memperhatikan tabel tahapan dan jadwal penyusunan APBD tahun 2020 kabupaten Luwu utara tentunya belum tepat waktu secara tahapan meskipun untuk penetapan atau pengesahan Ranperda APBD antara Kepala daerah dan DPRD telah sesuai ketentutan sehingga Luwu Utara terhindar dari sanksi keterlembatan.
Saat ini ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh public sudah menjadi keniscayaan, bahkan kita telah masuk ke fase dimana kemudahan akses terhadap informasi tersebut. Bilamana dahulu untuk memperoleh infomrasi dan data harus mendatangi kantor

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
yang bersangkutan maka saat ini dengan perkembangan teknologi sudah seharusnya public mudah dalam mengakses informasi dan data yang dibutuhkan begitupula yang berkaitan dengan Anggaran pemerintah daerah. Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) sebagai sebuah system terintegrasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang artinya berisikan informasi tentang rencana pembangunan daerah dan keuangan daerah. Meskipun demikian paripurnanya system tersebut digunakan dalam perencanaan pembangunan, namun ketersediaan akses public terhadap system tersebut tidak ada, sehingga masyarakat termasuk kabupaten Luwu Utara tidak bisa mengakses secara luas dan dalam tentang informasi keuangan daerah. Kementerian dalam negeri melaluai kepala pusat penerangannya memberi pernyataan (16/03/2022) bahwa masyarakay kedepan akan diberikan akses informasi terhadap SIPD. Akses Publik terhadap informasi dan data pemerintah daerah kabupaten luwu utara termasuk Anggaran Belanja saat ini selalu dilakukan pengembangan baik melalui media website ataupun media social yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan,
hal ini dapat dilihat dari situs https://www.luwuutarakab.go.id/egovernment.html yang nantinya akan terdapat menu untuk di akses, untuk mengakses informasi seputar Anggaran Belanja Daerah Luwu Utara maka bisa melalui https://e-ppid.luwuutarakab.go.id/ dan https://sirup.lkpp.go.id/ .

## Dimensi Liabilitas
Anggaran Belanja tentang tunjangan pegawai dilingkup pemerintah kabupaten Luwu Utara yang terjadi kelebihan pembayaran terhadap pegawai yang sudah tidak aktif bekerja senilai Rp.91.848.019 yang tersebar pada 12 kasus dituntut untuk melakukan proses ganti kerugian negara. Begitupun pada kasus Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Marimari kecamatan Sabbang Selatan, setelah Kejaksaan Luwu Utara menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Marimari senilai Rp 320.962.282, akhirnya dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan.
Selain konsekuensi terhadap kinerja anggaran belanja yang buruk, Pemerintah Kabupaten Luwu utara juga mendapat penghargaan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. Dimana pemerintah kabupaten Luwu Utara memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan reward atas pengelolaan keuangan yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tahun 2020 yaitu senilai Rp. 40,26 Miliar, merupakan tertinggi di Luwu Raya dan tertinggi ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan.
Konsekuensi pengelolaan keuangan yang andal juga mengakibatkan Luwu Utara mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2021 yaitu

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
perolehan Angka Integritas 79,74 yang merupakan tertinggi di Provinsi Sulawesi selatan, Penilaian ini mengukur tujuh elemen, yakni transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, trading in influence, pengelolaan PBJ, dan sosialisasi antikorupsi.

## Dimensi Kontrol
Dimensi kontrol yang dilakukan dalam anggaran belanja dilakukan secara melekat oleh Bupati Luwu utara Sejak penyusnan Rencana kerja Anggaran sampai pada penetapan APBD. Terdapat Lembaga pengendalian dan pengawasan APBD terhadap pemerintah kabupaten Luwu Utara seperti Inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan dan Kejaksaan negeri.

## Inspektorat Daerah
Kedudukan inspektorat daerah sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah, yang menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota menjadikan Insepktorat sebagai Lembaga internal yang mengawasi jalannya pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi a) administrasi umum pemerintahan, dan b) urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap,a) kebijakan daerah,b) kelembagaan, c) pegawai daerah, d) keuangan daerah, serta e) barang dan aset daerah, untuk itu inspektorat tidak boleh memihak kepada siapapun, inspektorat mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa dan mengamati setiap bagian dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya inspektorat dapat bertindak sesubjektif dan seefektif mungkin.
Penguatan peran inspektorat kabupaten luwu utara dalam mengawasi pemerintahan begitupun Penggunaan APBD dilakukan melalui pemberian pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap inspektur atau auditor, seperti Bimtek Probity Audit, yakni audit terhadap kejujuran khususnya terkait pengadaan barang dan jasa mulai perencanaan hingga pengawasan, guna memastikan bahwa memenuhi persyaratan/selevel juga melalui proses yang benar, sehingga ketika diimpementasikan bukan hanya selesai saja tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu juga pemberian Bimtek Evaluasi Risk Register dan Audit Pengelolaan Keuangan Desa.
Fungsi Inspektorat juga diatur melalui Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dimana inspektorat dapat melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang berguna untuk mendeteksi apakah terjadi

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
penyimpangan atau tidak. Jadi dengan adanya pengawasan internal yang dilakukan inspektorat dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.79 Tahun 2005, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa salah-satu dari tugas inspektorat adalah melakukan Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Desa sehingga track record Dana Desa selama kegiatan berlangsung dapat diketahui untuk apa saja Dana Desa tersebut digunakan.

## Dimensi Responsibilitas
Dinamika dan beragamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur membuat peluang penyelewengan menjadi semakin kecil ditambah lagi dengan dukungan digitalisasi. Terlebih sejak sepuluh tahun terakhir Luwu Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Suawesi Selatan. Pada catatan atas laporan keuangan (CALK) tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu utara mengaeluarkan uang untuk berinvestasi Panjang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukae, dimana Investasi Panjang yang dimaksud adalah investasi yang untuk dimiliki selama lebih 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka Panjang pemerintah Luwu Utara pada PDAM sebesar Rp. 14.066.100.264,20 merupakan nilai penyertaan kabupaten Luwu Utara bukan berbentuk saham PDAM sesuai dengan keputusan Bupati Nomor 67 tahun 2003 tanggal 10 april 2003 tentang penyerahan asset pemerintah kabupaten Luwu Utara kepada PDAM.
Selain itu terdapat investasi kepada PT. Bank Sulsel sebesar Rp. 13.355.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal berbentuk saham sebanyak 13.355 (tiga belas ribu tiga ratus lima puluh lima) lembar saham @ Rp. 1.000.000,00 atau menguasai 1,39% kepemilikan PT. Bank Sulselbar. Penyertaan modal atau investasi yang dilakukan pemerintah daerah seyogiyanya membawa manfaat kepada pemerintah daerah, akan tetapi berdasarkan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan terhadap PDAM Tirta bukae diperoleh hasil bahwa kinerja operasional dan kegiatan produksi kurang efektif dan efisien sehingga berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba. Berikut permasalahan yang terdapat pada PDAM Tirta Bukae Luwu utara.
1) Belum sepenuhnya melaksanakan program penurunan tingkat kehilangan air (Non

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Revenue Water/NRW) secara optimal. PDAM belum melakukan pemetaan masalah tingkat kehilangan air secara lengkap, belum melaksanakan program penurunan tingkat kehilangan air sesuai target dan rencana yang ditetapkan, serta belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program penurunan tingkat kehilangan air. Akibatnya, PDAM tidak memperoleh pendapatan optimal atas air yang hilang, air yang didistribusikan tidak optimal mencapai pelanggan, mengakibatkan pemborosan biaya yang dibutuhkan dalam produksi air yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pelanggan.
2) Tarif penjualan air PDAM Tirta Bukae belum didasarkan pada Full Cost Recovery (FCR) . Pada PDAM Tirta Bukae, perhitungan tarif masih mengacu pada Peraturan Bupati No. 390 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Luwu Utara dan belum mengusulkan penyesuaian tarif air atau permohonan subsidi.
Kondisi tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 3 yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan Peraturan pemerintah tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu. Begitupun Yang dimaksud dengan "efektif' adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga amanat peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara Administratif dan Fungsional Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran berkewajiban membuat Laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## Dimensi Responsivitas
Daya tanggap pemerintah kabupaten Luwu Utara terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap program yang diakomodir dalam APBD dapat dilihat dari sinkronisasi dokumen perencanaan yang menjadi usulan masyarakat baik melalui proses Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan Reses DPRD dengan Penganggaran yang dilakukan. Sejauh ini permasalahan Sinkronisasi memang masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan penganggaran karena banyak factor yang bisa mempengaruhinya. Sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi terkait upaya sinkronisasi tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menjadi ikhtiar untuk mewujudkan daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
Untuk pengalaman Indonesia, terlihat sekali bahwa perlu adanya integrasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran. Banyak fakta menunjukkan bahwa pemindahan alokasi anggaran prioritas yang menyebabkan terjadinya penundaan pencapaian pembangunan. Untuk Upaya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terdapat kaidah yang ditetapkan yaitu:
a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.
b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pen dekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
c. Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui: 1. kerangka pendanaan; 2. kerangka regulasi; dan 3. kerangka pelayanan umum dan investasi.
Untuk melihat bagaimana daya tanggap pemerintah kabupaten Luwu utara dalam mengakomodir permintaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipantau dari dokumen usulan Musrenbang. Untuk Musrenbang sendiri terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat, dari yang paling tinggi yaitu musrenbang nasional, musrenbang provinsi, musrenbang kota/kabupaten, musrenbang kecamatan, musrenbang kelurahan/desa. Pelaksanaan Musrenbang tersebut dimulai dari tingkatan paling bawah yaitu kelurahan/desa. Secara umum, pelaksanaan musrenbang pada tiap tingkatan dan jenisnya memiliki hal yang sama, diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang diundang oleh desa atau kelurahan sehingga yang hadir hanya orang-orang yang didasari pada pertimbangan subjektif aparat desa atau kelurahan sehingga datanglah mereka memenuhi undangan seleksi itu untuk mengikuti kegiatan musrenbang. Sebagai kelompok yang berada pada tataran akar rumput tentu masyarakat betul-betul memahami dan merasakan apa yang menjadi kebutuhan dan hal mendesak yang sebaiknya dikerjakan dalam lingkup masyarakat tersebut.
Dokumen yang memuat usulan-usulan masyarakat harus melalui tingkatan musrenbang yang lebih tinggi lagi, dan setiap tingkatan musrenbang seolah sedikit demi sedikit melenyapkan usulan-usulan tersebut. Padahal masyarakat menaruh harapan besar

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
dalam setiap usulan tersebut. Hal ini terjadi bukan karena tidak punya sebab, pemerintah daerah sesungguhnya sudah tahu bahwa ada keterbatasan anggaran yang dimiliki serta ada pedoman atau kaidah arah pembangunan nasional yang harus ditaati sebagai upaya sinkronisasi pusat dan daerah, namun pemerintah daerah terus-terusan menerima usulan seolah memiliki kemampuan finansial tak terbatas. Masalah yang terjadi tersebut memang merupakan hal yang sangat dilematis. Di satu sisi menjaga perasaan masyarakat untuk tidak menolak agar tidak timbul rasa kecewa dan satu sisi mengharapkan efektivitas dan efisiensi, menghadapi masalah seperti ini dibanding melakukan eliminasi terhadap berbagai usulan yang telah termuat dalam dokumen musrenbang tersebut yang akan membawa pada ketidakpercayaan masyarakat meskipun melalui pertimbangan yang ilmiah namun masyarakat tetap saja tidak menerima karena merasa usulan tersebut sangat dibutuhkannya. Lebih baik melakukan penolakan pada saat musrenbang dilakukan tentu dengan penjabaran yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hasil musrenbang RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Musrenbang RKPD 2021 Jumlah Usulan DIterima Ditolak 1464 Usulan 606 858

## Sumber: BAPELITBANGDA Luwu Utara 2022
Tabel 5 menunjukan bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen Musrenbang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki skala yang lebih kecil dari RPJPD dan RPJMD dan muatan lebih teknis lagi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian menunjukan bahwa Perwujudan akuntabilitas keuangan daerah secara umum dan belanja daerah secara khusus di kabupaten Luwu Utara yang dianalisa berdasarkan dimensi akuntabilitas jonathan Koppel ditemuka bahwa Dimensi Transparansi masih kurang jika dilihat dari aspek ketepatan waktu penyusunan kebijakan dan kemudahan akses informasi publik karena masih terdapat dokumen dengan lembaran kosong yang tidak dapat diunduh pada website. Sedangkan untuk dimensi Liabilitas dimana organisasi mendapat konsekuensi sesuai dengan tindakan mereka telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan ketika anggaran belanja dibayarkan kepada pegawai yang sudah tidak aktif senilai Rp.91.848.019 maka dituntut untuk pengembalian, begitupun sebaliknya ketika keuangan dikelolah dengan baik maka Luwu Utara memperoleh Dana Insentif Daerah (DID). Dimensi Kontrol dan Responsibilitas belum maksimal karena Pengeawas internal yaitu inspektorat belum mampu menuntaskan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp. 746-762
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25
tindak lanjut temuan BPK-RI, sedangkan responsibilitas anggaran belanja tidak maksimal karena anggaran untuk penyertaan modal PDAM Tirta Bukae tidak mampu mendatangkan manfaat dan keuntungan. Hal lainnya adalah Dimensi Resposivitas melihat tingkat respon pemerintah daerah Luwu Utara terhadap tuntutan masyarakat yang masih minim karena dari 1464 usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hanya 606 yang disetujui, hal ini salah satunya dikarenakan keterbatasan anggaran.

## REFERENSI
Barro, R. and Grilli, V. (1994) European Macroeconomics . United Kingdom: Macmillan Press. Carino, L. V. (2002) Administrative Accountability . USA: San Fransisco State University Fall.
Cutt, J. and Murray, V. (2000) Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations . London: Routledge.
Denhardt, J. . and Denhardt, R. . (2015) ‘The New Public Service Revisited’, Public Administration Review , 75(5), pp. 664–672.
Devas, N. (2008) Financing Local Government . London: Commonwealth Secretariat.
Fatemi, M. and Behmanesh, M. . (2012) ‘New Public Management Approach and Accountability’, International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS) , 1(2), pp. 42–49.
Frink, D. D. and Klimoski, R. J. (2004) ‘Advancing accountability theory and practice: Introduction to the human resource management review special edition’, Human Resource Management Review , 14(1), pp. 1–17. doi: 10.1016/j.hrmr.2004.02.001.
Ghartey, J. . (1987) Crisis, Accountability and Development in the Third World . United Kingdom: Gower Pub Co.
Gianakis, G. A. and McCue, C. P. (1999) Local Government Budgeting a Managerial Approach , تفرعم نایدا . London: Greenwood Publishing Group. Available at: http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150.
Haimann, T. and Scott, W. G. (1970) Management in the Modern Organization . Boston: Houghton Mifflin.
Halim, A. (2012) Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Jabbara, J. . and Dwivedi, O. . (1989) Public Service Accountability . United States of America: Kumarian Press, Inc.
Koppell, J. G. S. (2005) ‘Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of “multiple accountabilities disorder”’, Public Administration Review , 65(1), pp. 94–108. doi: 10.1111/j.1540-6210.2005.00434.x.
M.M Ludani, G.B Tampi, J. P. (2017) ‘Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ( Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan )’, Jurnal Akuntansi Pemerintahan .
Mamesah (1995) Sistem Administrasi Keuangan Daerah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Martines-Vazquez, J. and Smoke, P. (2011) ‘Introduction. Local Government Finance: The

## AKUNTABILITAS BELANJA DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.746-762 Dandi Darmadi. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.25 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Challenges of the 21st Century’, ECON Publication , 55.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Nurrizkiana, B., Handayani, L. and Widiastuty, E. (2017) ‘Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders’, Jurnal Akuntansi dan Investasi , 18(1), pp. 28–47. doi: 10.18196/jai.18159.
Piffner, J. . and Presthus, R. . (1967) Public Administration 5th edition . New York: The Ronald Press Company.
Polidano, C. (1998) ‘Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies’, Public Policy and Administration , 13(1), p. 38.
Rasul, S. (2004) Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja . Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
Simon, H. A., Thompson, V. A. and Smithburg, D. W. (1991) Public Administration . United States of America: Routledge.
Sinclair, A. (1995) ‘The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses’, Accounting, Organizations and Society , 20(2), pp. 219–237.
Wang, K. (2015) How to make sense of government accountability , World Bank Blogs . Available at: https://blogs.worldbank.org/governance/how-make-sense- government-accountability (Accessed: 16 July 2021).