JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 12 Nomor 1, Juni 2022
Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Dewan Redaksi :
Ketua: Prof. Dr. Agus Heri Purnomo ( Ekonomi Sumber Daya )
Anggota:
Prof. Dr. Harsuko Riniwati ( Sosial Ekonomi Perikanan ) Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, (Ekonomi Pertanian) Dr. Armen Zulham (Sistem Usaha Perikanan) Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. ( Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan )
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (Sistem Usaha Perikanan) Dr. Achmad Rizal (Sosial Ekonomi Perikanan) Drs. Masyhuri Imron, MA ( Sosiologi )
Redaksi Pelaksana : Nila Mustika Wati, S.S. Sinta Nurwijayanti, M.A. Nendah Kurniasari, M.Si. Rizki Aprilian Wijaya, M.T. Freshty Yulia Arthatiani, M.Si Heny Lestari, S.E. Siti Nurhayati, S.Sos. Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S.I.Kom.
Desain dan Tata Letak : Ilham Ferbiansyah, S. Kom.
Alamat Redaksi : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP Lt. 3 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse
Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi  Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

## KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI  Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan  Sertifikat  Akreditasi  No.  758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016.  Jurnal  ini  merupakan  pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  RI  Nomor  18/PERMEN-KP/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Balai  Besar  Riset Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan,  maka  sejak  tanggal  30  Maret  2017  terjadi  perubahan  nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; (ii) Kebutuhan Nelayan Miskin Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar; (iii) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja dan Program Link & Match  Pada Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Kelautan & Perikanan; (iv) Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Pengembangan Ekowisata Mangrove di Rejoso, Pasuruan, Jawa Timur; (V) Dampak Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Merauke ; (vi) Aplikasi Benefit Transfer Pada Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pesisir Kabupaten Pacitan Berdasarkan Pendekatan Circular Economy , dan; (vii) Pengelolaan Perikanan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) Dalam Upaya Penyelamatan Danau Maninjau .
Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.
Dewan  Redaksi  Jurnal  Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP)  menyampaikan penghargaan   dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 12 Nomor 1, Juni 2022 adalah:

## UCAPAN TERIMA KASIH
1.  Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (Ekonomi Sumber Daya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
2. Prof. Dr. Rilus A Kinseng (Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)
3. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si. ( Ekonomi Sumber Daya - IPB University )
4.  Dr. Suhana ( Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim )
5. Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP (Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya)
6. Dr. Ir. Siti Amanah, MSc (Penyuluhan dan komunikasi aspek sosial - IPB University)
7. Dr. Suhana (Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim)
8.  La Ode Muh. Yasir Haya, S.T., M.si., PhD. (Ilmu Kelautan - Universitas Halu Oleo)
9.  Dr. Ir. Edi Susilo, MS (Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya)
10.  Dr. Budi Wardono (Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
11. Dr. Rudi Alek Wauhyudin ( Kebijakan Kelautan Perikan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
12. Drs. Kusnadi, M.A (Antropolog Maritim - Universitas Jember)
13. Hakim Miftakhul Huda, M. Si (Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)
14.  Risna Yusuf, SKM, M.Si. (Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 12 Nomor 1, Tahun 2022
ISSN 2089-6980
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................................... ii DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... iii PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA Oleh : Ramlah S, Hasan Eldin Adimu, Asni, dan Latifa Fekri ............................................................ 1 - 10 KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR Oleh : Soetji Andari ............................................................................................................................ 11 - 21 ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PROGRAM LINK & MATCH PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM KELAUTAN & PERIKANAN Oleh : Yulinda Nurul Aini dan Yanti Astrelina Purba .......................................................................... 23 - 37 ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR Oleh : Anggraeni Budi Pratiwi, Arief Darmawan, dan Sulastri Arsad ................................................ 39 - 48

## DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU
(SKPT) KABUPATEN MERAUKE Oleh : Budi Wardono, Hikmah Hikmah, dan Hakim Miftahul Huda  .................................................. 49 - 63

## APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR
ECONOMY Oleh : Luthfi Alif Dinar Choirunnisa dan Evi Grafitiani ....................................................................... 65 - 77

## PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU
Oleh : Permana Ari Soejarwo, Sonny Koeshendrajana, Tenny Apriliani, Christina Yuliaty, Rismutia Hayu Deswati, Yesi Dewita Sari, Rahmadi Sunoko, dan Jualim Sirait ..................... 79 - 87

## ABSTRAK
Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan  rawai  dasar,  memiliki  nilai  efisiensi  yang  rendah jika  dilihat  dari  nilai  profitabilitasnya,  yaitu  20%  dan 30%,  jika  dibandingkan  dengan  alat  tangkap  jala  jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat  tangkap  yang  memiliki  nilai  efisiensi  rendah,  perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil.
.
Kata Kunci: alat tangkap; nelayan; usaha perikanan; perikanan skala kecil

## ABSTRACT
The capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community’s economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small- scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast  Sulawesi  Province,  the  data  used  is  primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values   seen from their profitability values, namely  20%,  and  30%  compared  to  fishing  gear,  Jalah Jatu,  and  boats,  with  profitability  values    of  40%  and 50%,  respectively.  In  general,  small-scale  fisheries  in Kolaka  are  still  very  dependent  on  business  capital owners  to  carry  out  fishing  activities.  The  development of fisheries business, especially in fishing gear that has a  low-efficiency  value,  requires  large  capital  assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen .
Keywords: fishing gear; fisherman; fishery business; small-scale fisheries

## PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA
Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South Sulawesi
Ramlah S, Hasan Eldin Adimu, Asni, dan Latifa Fekri
INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN (ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)
Vol. 12 No. 1, Juni 2022

## ABSTRAK
Komunitas nelayan, kelompok yang tergantung pada lingkungan sumber daya laut, pada umumnya hidup dalam jerat kemiskinan karena banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kebutuhan bertahan pada nelayan miskin terjadi karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang tersedia. Tangkapan ikan dijual melalui nelayan besar yang menguasai pasar membuat nelayan miskin tidak memiliki posisi tawar. Tingkat pendidikan rendah mengakibatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan sangat terbatas. Umumnya keterampilan itu diperoleh secara turun-temurun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan nelayan miskin dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak  bagi keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang didukung dengan data deskriptif untuk menggambarkan gambaran permasalahan kesejahteraan nelayan miskin. Data disajikan  dengan  menggunakan  grafik.  Responden adalah penduduk miskin yang tinggal di Kota Makasar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Penghasilan kecil dan pendapatan sebulan tidak pasti jumlahnya sehingga nelayan terbelit utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan miskin membutuhkan sampan, modal usaha, dan ketersediaan bahan bakar minyak dengan harga standar. Selain itu, nelayan miskin membutuhkan perbaikan jalan, penurunan harga bahan pokok, dan ketersedia air bersih. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan miskin, diperlukan kebijakan dan implementasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait dilakukan melalui pemberian bantuan usaha atau ekonomis produktif dan pemberian sampan bagi nelayan miskin. Perbaikan regulasi maritim dilakukan untuk melindungi nelayan miskin dari para punggawa atau pemilik modal, serta memberi dukungan melalui pelatihan dan subsidi untuk kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan nelayan miskin.

## KataKunci: kebutuhan; nelayan; pemenuhan;
kesejahteraan; keluarga

## ABSTRACT
The fishing community is a group that depends on the  marine  resource  environment.  They  live  in  poverty because of many factors, both internal and external. The survival needs of poor fishermen need to be done because of the low capacity of human resources in managing the available potential, the catch is sold through large fishermen who dominate the market and have no bargaining power. The  low  level  of  education  results  in  very  limited knowledge  and  skills  of  fishermen,  generally  acquired from  generation  to  generation.  The  purpose  of  the study  was  to  determine  the  needs  of  poor  fishermen in  improving  family  welfare.  Family  welfare  is  a condition  of  meeting  material,  spiritual,  and  social needs  in  order  to  be  able  to  live  a  decent  life  for  the family  and  be  able  to  carry  out  its  social  functions. The  method  used  is  a  quantitative  research  method supported  by  descriptive  data  to  describe  the  problem of the welfare of poor fishermen, the data is presented using  graphs.  Respondents  are  poor  people  living  in Makassar  City  who  have  a  livelihood  as  fishermen. The small income and monthly income are uncertain in number so they are in debt. The results showed that poor fishermen need canoes, business capital, availability of fuel  oil  at  standard  prices.  In  addition,  poor  fishermen need  road  repairs,  lower  prices  of  basic  commodities, and the availability of clean water. To improve the welfare of poor fishermen requires policies and implementations that  can  improve  family  welfare.  The  policy  of the  local  government  and  the  agency  service  is to  provide  economic  assistance  for  productive businesses, canoes for poor fishermen. Improve maritime regulations to protect poor fishermen from various parties including  high-interest  loans  from  third  parties,  and provide support through training and subsidies for needs related to the needs of poor fishermen.
Keywords: .. need;  fisherman;  fulfillment;  well-being; family

## KEBUTUHAN NELAYAN MISKIN DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI KECAMATAN UJUNG TANAH, KOTA MAKASSAR
The Needs of Poor Fishermen in Fulfilling Family Welfare in Ujung Tanah District, Makassar City
Soetji Andari

## ABSTRAK
Potensi perikanan di Indonesia sangat melimpah, namun keberadaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) yang cukup dan berkualitas. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah, yang mencanangkan agenda     poros maritim dunia sejak 2014 sebagaimana  tertuang  dalam  RPJMN  2020—2024. Untuk itu, pengoptimalan potensi  k e l a u t a n   d a n p e r i k a n a n  perlu dilakukan dengan menciptakan SDM di seluruh tingkat pendidikan, terutama SMK KP, yang nantinya berperan sebagai penggerak sektor ini. Selain ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja, permasalahan lain dari lulusan SMK KP adalah educational  mismatch di dunia kerja. Artikel ini melaporkan analisis kondisi ketenagakerjaan lulusan SMK, dipetakan potensi KP dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal, serta dikaji permasalahan educational mismatch . Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan clustering  parallel  threshold  analysis , yang menghasilkan elastisitas  penyerapan  tenaga  kerja (EPTK). Hasil clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah, seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, tetapi EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan supply tenaga kerja agar dapat mengoptimallkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan diversifikasi  pekerjaan  agar  penyerapan  tenaga  kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal. Tingkat educational  mismatch lulusan SMK KP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and  match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri.
Kata Kunci: clustering;  educational  mismatch; kelautan dan perikanan; penyerapan tenaga kerja; SMK

## ABSTRACT
The  potential  of  fisheries  in  Indonesia  is  greatly abundant,  but  its  existence  is  not  adequate  with  the availability  and  quality  of  the  marine  and  fisheries human resources. This condition is a challenge for the government, which has launched the world maritime axis agenda  since  2014  as  stated  in  the National  Medium- Term  Development  Plan  for  2020-2024.  Therefore, it  is  necessary  to  optimize  the  potential  of  marine  and fisheries  by  creating  human  resources  at  all  levels  of education,  especially  marine  and  fisheries  vocational school or SMK KP, which will later act as a driving force for the fisheries sector. In addition to the mismatch between supply and demand for labor, another problem for SMK KP graduates is the educational mismatch at work. This article reports an analysis of the employment conditions of the vocational school graduates, mapped the potential of  marine  and  fisheries  sector,  and  employment  at the  local  level,  and  examined  educational  mismatch issues. The analysis was carried out quantitatively using clustering  parallel  threshold  analysis,  which  resulted  in the  elasticity  of  employment  absorption  (EPTK).  The clustering  results  show  that  several  regions,  such  as NTT,  Maluku,  and  several  provinces  in  Sulawesi  have high marine and fishery potential conditions but have low EPTK, therefore, the local governments need to increase the supply of labor in order to optimize the potential of marine and fisheries. The areas in Central Kalimantan, North Kalimantan, North Maluku, and West Papua have low marine and fisheries potential but have high EPTK, resulting  in  an  oversupply  of  labor.  Local  governments need  to  seek  job  diversification  so  that  employment can increase fishery productivity at the local level. The educational mismatch level of graduates of marine and fisheries vocational school, which reaches 96.24%, needs to be overcome through a link and match program that focuses on market objectives so that vocational school can  produce  graduates  whose  skills  and  quality  are  in accordance  with  the  criteria  required  by  the  business world and industry
Keywords: . clustering; educational mismatch; marine and  fisheries;    employment;    vocational school

## ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PROGRAM LINK & MATCH PADA LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROGRAM KELAUTAN & PERIKANAN

## Analysis of Labor Absorption and Link & Match Program in
Vocational School Graduates of Marine & Fisheries Program
Yulinda Nurul Aini dan Yanti Astrelina Purba

## ABSTRAK
Mangrove yang tumbuh di wilayah-wilayah pesisir memiliki banyak manfaat ekologi, tetapi keberadaannya telah banyak terganggu karena alih fungsi menjadi lahan komersial dan mengalami degradasi. Degradasi mangrove menimbulkan masalah lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya  perlu pengelolaan yang tepat, salah satunya melalui pengembangan ekowisata. Kasus Ekowisata  Mangrove  Patuguran,  Kecamatan  Rejoso, Kabupaten Pasuruan merupakan contoh yang baik terkait hal ini. Berdasar itu, penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan tujuan (i) menganalisis kondisi dan potensi kawasan mangrove, dan daya dukungnya bagi pengembangan ekowisata, serta (ii)  memberikan rekomendasi pengelolaan dan pengembangannya. Pendekatan yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang dikumpulkan melalui sejumlah teknik: (i) pemotretan udara, (ii) sampling mangrove secara  bertingkat  (stratified),  (iii)  wawancara,  dan  (iv) reviu data sekunder. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan: (i) indeks kesesuaian wisata (IKW) dan (ii) analisis daya dukung kawasan (DDK). Analisis IKW menunjukkan bahwa: (i) tujuh stasiun berkategori sesuai bersyarat (S3), (ii) dua stasiun memenuhi kriteria sesuai (S2). Artinya, secara keseluruhan Ekowisata Mangrove Patuguran terkategorikan sesuai bersyarat. Analisis DDK menunjukkan bahwa: (i) kegiatan menyusuri mangrove dilakukan oleh 52 orang/hari, (ii) memancing 275  orang/hari,  (iii)  berekreasi  dan  berjemur  masing- masing 9 orang/ hari. Dari hasil-hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan sejumlah hal sebagai berikut: (i) penanaman mangrove dengan spesies yang sudah ada, (ii) mempertahankan kerapatan mangrove, (iii) penambahan jenis mangrove, (iv) mempertahankan objek biota yang menjadikan mangrove sebagai habitatnya, (v) peningkatan aksesibilitas, (vi) perbaikan fasilitas pejalan kaki, (vii) pemberlakuan kuota kunjungan, dan (viii) peningkatan peran pemerintah dan Pokmaswas dalam aspek  regulasi dan pengelolaan kawasan .
Kata Kunci: mangrove; ekowisata; indeks kesesuaian wisata; daya dukung kawasan; analisis

## ABSTRACT
Mangroves that grow in coastal areas have many ecological benefits, but their existence has been disrupted due to conversion to commercial land and degradation. Mangrove  degradation  causes  environmental  problems and  community  welfare,  therefore,  good  management practices  required  where  one  of  it  could  be  achieved through  the  development  of  ecotourism.    The  case of  Patuguran  Mangrove  Ecotourism,  Rejoso  District, Pasuruan Regency is one of the good example. Based on this condition, the research conducted at the location with  objectives:  (i)  to  analyst  condition,  potential  of  the mangrove area, and its carrying capacity for ecotourism development, (ii) to provide recommendation for a good management and development.   In the research a set of survey with several techniques conducted to obtain data, those were:  (i) aerial photography, (ii) stratified mangrove sampling, (iii) interviews, and (iv) secondary data review. Data  analyzed  by  applied  two  approaches:    (i)  tourism area suitability index (IKW) and (ii) tourism area carrying capacity  analysis  (DDK).  The  IKW  analysis  shows:  (i) seven  stations  in  conditional  suitable  criteria  (S3),  (ii) two stations meet the suitable criteria (S2).  It means that overall  Patuguran  Mangrove  Ecotourism  is  categorized as conditional suitable. Analysis of DDK shows that there are:  (i)  52  people/day  activities  along  the  mangroves, (ii)  275  people/day  fishing,  (iii)  9  people/day  recreation and sunbathing. According to these research, a series of recommendations  for  Patuguran  Mangrove  Ecotourism as follow : (i) planting mangroves with existing species, (ii) maintaining mangrove density, (iii) adding mangrove species,  (iv)  maintaining  the  biota  of  the  mangrove, (v)  increasing  accessibility,  (vi)  improving  pedestrian facilities, (vii) enforcing a visit quota, and (viii) increasing the role of the government and Pokmaswas in regulatory and area management aspects.
Keywords: mangrove; ecotourism; tourism suitability index; environmental carrying capacity; analysis

## ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA MANGROVE DI REJOSO, PASURUAN, JAWA TIMUR

## Analysis of Suitability and Carrying Capacity of Mangrove Ecotourism Development
in Rejoso, Pasuruan, East Java
Anggraeni Budi Pratiwi, Arief Darmawan, dan Sulastri Arsad

## ABSTRAK
Penyelamatan danau prioritas nasional merupakan amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres  No.  60  Tahun  2021.  Danau  Maninjau,  yang merupakan salah satu danau prioritas, memiliki manfaat multiguna termasuk untuk budi daya karamba jaring apung (KJA),  namun  terancam  keberadaannya  akibat  adanya pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelamatan Danau Maninjau dari dampak pencemaran air yang berasal dari kegiatan perikanan budi daya KJA.  Data dan informasi primer dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, focus  group discussion (FGD) yang melibatkan camat, wali nagari, pengurus  asosiasi  budi  daya  KJA,  ketua  kelompok poklahsar; serta pengumpulan data sekunder yang berasal dari instansi terkait yang relevan dengan kegiatan penelitian ini. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan rekonstruksi permasalahan terkait budi daya KJA di danau tersebut dan mengidentifikasi strategi penyelamatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tajam pencemaran Danau Maninjau dapat dihubungkan dengan peningkatan jumlah KJA dari 16.380 petak pada tahun 2014 menjadi 17.417 petak pada tahun 2021, yang ditandai dengan kematian ikan massal dan kerusakan lingkungan lainnya. Upaya pengelolaan danau dan  KJA  melalui  kebijakan  moratorium  penambahan KJA  baru  dan  penyediaan  mata  pencaharian  alternatif bagi pembudi daya terdampak merupakan kebijakan yang tepat, namun harus dibarengi dengan tindakan pendukung yang relevan. Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan  moratorium,  pendataan  KJA  aktif  melalui pemberlakuan Surat Keterangan Usaha atau bukti kepemilikan  KJA  merupakan  langkah-langkah  relevan yang diperlukan untuk mendukung pengendalian jumlah  dan  penataan  KJA.  Pemerintah  Pusat,  Daerah dan  Nagari,  dan  harus  diperankan  secara  efektif  dan bertanggung jawab secara integratif dalam menyediakan sarana dan prasarana mata pencaharian alternatif prioritas bagi pembudi daya terdampak
Kata Kunci: Merauke; perikanan; dampak; SKPT; hulu; hilir

## ABSTRACT
The  existence  of  the  Integrated  Marine  and Fisheries  Center  (SKPT)  is  projected  to  encourage  the development and utilization of potential fishery resources. One  of  the  locations  for  the  development  of  the  SKPT is  Merauke,  which  is  projected  to  become  an  integrated marine and fisheries business center in the border area, from upstream to downstream based on the area in that location.  The  question  is,  since  it  was  launched  several years  ago,  how  far  has  this  SKPT  development  effort made an impact. Therefore, this study aims to analyze the impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. This research was conducted at the location in August-November 2018 and was updated based on data collected in February 2022. The research was carried out using a case study approach in the SKPT Merauke area with a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the development of SKPT brought a number of  positive  impacts  for  the  development  of  fisheries  in the region. The primary impact is the encouragement to provide  facilities  and  infrastructure  for  fishery  business activities.  Furthermore,  the  primary  impact  triggers  an increase in fishery business activities that can encourage the  connectivity  and  development  of  upstream  and downstream  business  activities.  The  development  of upstream activities includes (i) provision of fishing facilities and  infrastructure,  (ii)  development  of  shipyards,  (iii) provision  of  supplies,  fuel,  workshops,  and  spare  parts. The  development  of  downstream  activities  includes:  (i) processing, (ii) financing, (iii) fish distribution, (iv) unloading services,  and  (v)  warehousing.  Despite  these  positive impacts,  this  study  finds  a  lack  of  private  participation. Therefore, this study recommends continuing government investment to improve physical facilities and infrastructure, which is directed to attract private investment and become a stimulus for economic development in Merauke Regency . Keywords: . Merauke; fishery; impact; SKPT; upstream; downstream

## DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE
Impact of the Development of Merauke Regency Integrated Marine and Fisheries Center
Budi Wardono, Hikmah Hikmah, dan Hakim Miftahul Huda

## ABSTRAK
Ekosistem mangrove memiliki nilai manfaat ekologis maupun sosial ekonomi yang besar. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir Kabupaten Pacitan belum berjalan dengan baik karena masyarakat belum menyadari betapa besarnya manfaat yang terkandung dalam sebuah hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengekspos manfaat pilihan dari aspek nilai keanekaragaman hayati ekosistem mangrove pada daerah pesisir Kabupaten Pacitan. Nilai keragaman hayati sebagai acuan dalam melestarikan ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan circular  economy. Penelitian dilaksanakan pada  bulan  Mei–Juni  2021  menggunakan  pendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk melihat nilai pilihan adalah metode benefit  transfer dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain, kemudian ditransfer untuk nilai manfaat dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi manfaat pilihan atas hutan mangrove yang dinilai berdasarkan keanekaragaman hayati di Desa Sidomulyo,  Kecamatan Ngadirojo,  dan  di Teluk  Pacitan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan dengan luas mangrove  7  ha  adalah  sebesar  Rp1.018.470,00/ha/ tahun.  Nilai  ekonomi  manfaat  pilihan  pada  ekosistem mangrove pesisir Kabupaten Pacitan perlu dijaga melalui pengelolaan yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memantau objek pada hutan mangrove serta memantau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat selaku pengelola ekosistem mangrove. Kegiatan pengelolaan sampah juga perlu dikembangkan melalui penerapan 3R ( reduce , reuse , dan recycle) . Konsep circular economy digunakan agar nilai manfaat pilihan tidak berkurang dan dapat meningkatkan manfaat secara sosial ekonomi maupun ekologi sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Pacitan juga meningkat .
Kata ... Kunci: benefit  transfer;  circular  economy ; ekosistem mangrove; pesisir; Pacitan

## APLIKASI BENEFIT TRANSFER PADA PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PESISIR KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN PENDEKATAN CIRCULAR ECONOMY
Application of Benefit Transfer In Coastal Mangrove Ecosystem Management of Pacitan Regency Based on Circular Economy
Luthfi Alif Dinar Choirunnisa dan Evi Grafitiani

## ABSTRACT
Mangrove  ecosystems  have  great  ecological and  socio-economic  benefits.  The  management  of mangrove  forests  on  the  coast  of  Pacitan  Regency has  not  been  going  well  because  the  community  has not  realized  the  substantial  benefit  of  a  mangrove forest.  This  study  aims  to  measure  and  expose  the benefits  of  the  option  value  based  on  a  biodiversity value  of  the  mangrove  ecosystem  in  the  coastal area  of  Pacitan  Regency.  The  biodiversity  value  as  a reference in preserving the coastal mangrove ecosystem of Pacitan Regency is calculated based on the circular economy.  The  research  was  conducted  in  May–  June 2021 using a descriptive analysis approach. Data were collected  from  secondary  data  related  to  the  research. The method used to see the option value is the benefit transfer  method  by  assessing  the  estimated  benefits from other places, then transferred to obtain the option value  of  benefits  from  the  environment.  The  results showed that the value of the selected economic option of mangrove forests was assessed based on biodiversity in  Sidomulyo  Village,  Ngadirojo  District,  and  Pacitan Bay, Sidoharjo Village, Pacitan District with an area of 7 ha  of  mangoves  amounted  to  Rp1,018,470.00/ha/year. The  economic  value  of  the  option  value  in  the  coastal mangrove  ecosystem  of  Pacitan  Regency  needs  to  be maintained through integrated management system with applications  to  monitor  objects  in  the  mangrove  forest and  monitor  the  relationship  between  the  government and the community as mangrove ecosystem managers. Waste management activities need to be developed as well  through  the  application  of  3R  (reduce,  reuse,  and recycle). The circular economy concept is used so that the value of the option benefits does not decrease and can increase the socio-economic and ecological benefits so that the welfare of the coastal community of Pacitan Regency increases.
Keywords: benefit  transfer,  circular  economy, mangrove ecosystem; coastal; Pacitan

## ABSTRAK
Makalah ini memuat evaluasi tentang implementasi berbagai kebijakan ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan  oleh  TAP  MPR  Nomor  XVI/MPR/1998. Meski tidak terdukung oleh ketersediaan data dan bersifat sangat umum, pencapaian ekonomi kerakyatan dalam sektor kelautan dan perikanan dapat diukur dan dirinci menurut analisis kurun waktu dengan penggunaan logika, pola dan metode perhitungan yang sama. Dalam penelitian ini, pengukuran pencapaian tersebut dilakukan dengan pendekatan keunggulan komparatif dari tren data pada setiap periode kebijakan menteri. Ada empat skenario evaluasi ekonomi kerakyatan yang diamati, yang  diturunkan  dari  ketentuan  TAP  MPR  tersebut  di atas: (i) Skenario A, yang berorientasi pada masyarakat paling bawah dan koperasi melalui pendekatan nilai tukar nelayan dan jumlah ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan; (ii) Skenario B, yaitu skenario A yang ditambah dengan elemen perusahaan dalam negeri dan perusahaan lainnya; (iii) Skenario C, yaitu Skenario B yang ditambah dengan komparasi perusahaan asing; (iv) Skenario D, yaitu Skenario C yang ditambah dengan elemen ekspor impor. Hasil menunjukkan bahwa setiap skenario memiliki periode terbaiknya. Skenario A terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan tahun 2011-2014. Skenario B dan C terbaik adalah terjadi pada periode kebijakan  tahun  2014-2019.  Sementara  itu,  Skenario D  terbaik  adalah  terjadi  pada  periode  kebijakan  2011- 2014. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa apabila didukung ketersediaan data, pendekatan ini dapat direplikasi untuk terlaksananya implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih baik di Indonesia .
Kata Kunci: Danau Maninjau; KJA; Moratorium; pencemaran danau; penyelamatan danau prioritas

## ABSTRACT
Saving  effort  of  the  national  priority  lake  is  the President’s mandate as stated in Presidential Regulation Number  60/2021.  Maninjau  Lake  is  included  in  the priority  lakes  with  multipurpose  benefits.  One  of  the lake  utilization  is  aquaculture  activities  in  the  form  of Floating  Net  Cages  (KJA).  This  study  aims  to  analyze Maninjau Lake saving effort due to water pollution from Floating Net Cages (KJA) aquaculture activities. Primary data  and  information  were  collected  through  field observations, interviews, focus group discussions (FGD) with  the  Camat,  wali  nagari,  management  of  the  KJA cultivation association, head of the poklahsar group, as well as secondary data collection from relevant agencies related to this research activity. The data were analyzed descriptively  in  order  to  provide  information  about  the general description of KJA cultivation and efforts to save Maninjau  Lake.  Based  on  previous  study,  from  2014 - 2021 there is an increase in the number of KJA from 16,380 plots to 17,417 plots which are suspected as the main source of pollution in the lake area and cause mass fish deaths and other environmental damage. One of the efforts to manage lakes and marine cages is through a moratorium policy on adding new marine cages. It is also expected  that  there  will  be  socialization  of  alternative livelihoods for cultivators that affected by the policy. This decision has policy implications that must be carried out by both the Central and Regional Governments in terms of strictly monitoring the new KJA moratorium, collecting active KJA data by issuing a Certificate of KJA cultivation or  proof  of  KJA  ownership  to  support  controlling  the number of KJA, and arranging KJA. The Central, Regional and  Nagari  Governments  are  responsible  integratively in  providing  priority  alternative  livelihood  facilities  and infrastructure for affected cultivators.
Keywords: Maninjau  Lake;  KJA;  Moratorium;  Lake pollution;  Save  effort  of  the  national priority lake

## PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG (KJA) DALAM UPAYA PENYELAMATAN DANAU MANINJAU
Management of Floating Net Cages (KJA) Aquaculture in an Effort To Save Maninjau Lake
Permana Ari Soejarwo, Sonny Koeshendrajana, Tenny Apriliani, Christina Yuliaty, Rismutia Hayu Deswati, Yesi Dewita Sari, Rahmadi Sunoko, dan Jualim Sirait

## (Indeks Pengarang) (Author Index)
Adimu, Hasan Eldin ......................................................................................................... 1 - 10 Aini, Yulinda Nurul ........................................................................................................... 23 - 37 Andari, Soetji ................................................................................................................... 11 - 21 Apriliani, Tenny ................................................................................................................ 79 - 87 Arsad, Sulastri ................................................................................................................. 39 - 48 Asni .................................................................................................................................. 1 - 10 Choirunnisa, Luthfi Alif Dinar ........................................................................................... 65 - 77 Darmawan, Arief .............................................................................................................. 39 - 48 Deswati, Rismutia Hayu .................................................................................................. 79 - 87 Fekri, Latifa ...................................................................................................................... 1 - 10 Grafitiani, Evi ................................................................................................................... 65 - 77 Hikmah ............................................................................................................................ 49 - 63 Huda, Hakim Miftahul ...................................................................................................... 49 - 63 Koeshendrajana, Sonny .................................................................................................. 79 - 87 Pratiwi, Anggraeni Budi ................................................................................................... 39 - 48 Purba, Yanti Astrelina ...................................................................................................... 23 – 37 S, Ramlah ........................................................................................................................ 1 - 10 Sari, Yesi Dewita .............................................................................................................. 79 - 87 Sirait, Jualim .................................................................................................................... 79 - 87 Soejarwo, Permana Ari .................................................................................................... 79 - 87 Sunoko, Rahmadi ............................................................................................................ 79 - 87 Wardono, Budi ................................................................................................................. 49 - 63 Yuliaty, Christina ............................................................................................................. 79 - 87

## (Indeks Subjek) (Subject Index)
alat tangkap ......................................................................................................................... 1 - 10 analisis ................................................................................................................................ 39 - 48 benefit transfer .................................................................................................................... 65 - 77 circular economy ................................................................................................................. 65 - 77 clustering ............................................................................................................................. 23 - 37 dampak ................................................................................................................................ 49 - 63 Danau Maninjau .................................................................................................................. 79 - 87 daya dukung kawasan ......................................................................................................... 39 - 48 educational mismatch .......................................................................................................... 23 - 37 ekosistem mangrove ........................................................................................................... 65 - 77 ekowisata ............................................................................................................................ 39 - 48 hilir ....................................................................................................................................... 49 - 63 hulu  ..................................................................................................................................... 49 - 63 indeks kesesuaian wisata  ................................................................................................... 39 - 48 kebutuhan  .......................................................................................................................... 11 - 21 kelautan dan perikanan  ...................................................................................................... 23 - 37 keluarga ............................................................................................................................... 11 - 21 kesejahteraan ...................................................................................................................... 11 - 21 KJA ..................................................................................................................................... 79 - 87 mangrove ............................................................................................................................ 39 - 48 Merauke .............................................................................................................................. 49 - 63 moratorium .......................................................................................................................... 79 - 87 nelayan ................................................................................................................................ 1 - 10 nelayan ................................................................................................................................ 11 - 21 Pacitan ................................................................................................................................ 65 - 77 pemenuhan ......................................................................................................................... 11 - 21 pencemaran danau ............................................................................................................. 79 - 87 penyelamatan danau prioritas ............................................................................................. 79 - 87 penyerapan tenaga kerja ..................................................................................................... 23 - 37 perikanan ............................................................................................................................. 49 - 63 perikanan skala kecil ........................................................................................................... 1 - 10 pesisir  ................................................................................................................................. 65 - 77 SKPT ................................................................................................................................... 49 - 63 SMK ..................................................................................................................................... 23 - 37 usaha perikanan .................................................................................................................. 1 - 10