## PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN LUAR  SEKOLAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
Oleh I Ketut Sudarsana
Dosen pada Fakultas Dharma Acarya  IHDN Denpasar

## Abstract
The major challenge for the Indonesian nation these days and in the coming is how to improve the quality of the people. Regarding that it is interesting to study the present quality of the education and to know what can be done to it so that it improves and produces better human resources that are productive, efficient, confident, and competetive in the global context.
Key Words: Extra School Eduction and Human Resources

## I.  PENDAHULUAN
Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara.
Pendidikan tidak hanya berperan besar dalam kemajuan bangsa, melainkan juga berkaitan dengan pasar bebas yang semakin kompetitif, pendidikan hendaknya dipandang dapat mengakomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusia- manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pendidikan di setiap negara secara berkesinambungan.
Di era persaingan  dunia yang semakin tajam, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat mencapai keunggulan menuju tingkat produktivitas nasional yang tinggi. Agar dapat memenangkan persaingan tersebut setiap masyarakat harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) dan keterampilan serta keahlian professional yang dibutuhkan untuk memacu peningkatan nilai tambah berbagai sektor industri dan pemerataan ekonomi
secara berkelanjutan. Penekanan yang amat kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yakni pendidikan berorientasi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai komitmen yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain di dunia.
Sesungguhnya di Indonesia, secara konseptual pembangunan pendidikan tampaknya ditautkan secara erat dengan pembangunan ekonomi. Di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, pembangunan pendidikan tidak hanya dikaitkan secara erat dengan pembangunan ekonomi, melainkan juga dengan tantangan globalisasi. Disebutkan disini bahwa pada awal abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu bangsa bukan kekayaan alam yang dimilikinya, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang kuat dalam kualitas sumber daya manusianya muncul sebagai negara unggul meskipun mungkin hanya
memiliki sumberdaya alam yang sangat terbatas. Melihat sedemikian penting peranan pendidikan, kemunculan pendidikan luar sekolah dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep awal dari Pendidikan luar sekolah ini muncul sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an dalam bukunya Philip Coombs dan Manzoor A., P.H. (1985) The World Crisis In Education. Menurut Coombs (1974) pendidikan luar sekolah adalah:
Any organized, systematic educational activity outside the framework of the formal (school) system (designed) to provide selective type of learning particular sub-groups in the population adult, as well as children. Kehadiran pendidikan luar sekolah marak di awal-awal tahun 1970-an terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan akan pendidikan yang begitu luas terutama di negara-negara berkembang. Meluasnya kebutuhan akan pendidikan tidak terimbangi dengan ketersediaan akses pendidikan yang layak, hal ini disebabkan adanya kegagalan pendidikan formal. Sebagaimana diungkapkan oleh Paulston dan Le Roy (1972: 338) bahwa pendidikan formal mengalami kegagalan logistik dan fungsi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang begitu besar dan cepat maka munculah sistem pendidikan alternatif di luar pendidikan formal. Kehadiran pendidikan luar sekolah adalah untuk menjawab tantangan kehidupan yang bertambah kompleks, dimana dituntut pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu mandiri.
Pendidkan luar sekolah sebagai sebuah bagian dari sistem pendidkan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat, yang sangat dibutuhkan saat ini dan ke depan. Pendidikan luar sekolah dianggap sebagai pendidikan yang mampu memberikan jalan serta pemecahan bagi persoalan-persoalan layanan pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Ahmed (Wahyudi Ruwiyanto, 1994: 40) menjelaskan bahwa dalam konteks sosio-ekonomi bagi individu dari suatu program pendidikan (termasuk pendidikan luar sekolah) adalah memberikan kebermanfaatan  atau perbaikan dari segi  penghasilan,  produktivitas, kesehatan dan partisipasi.
Pada banyak hal pendidikan luar sekolah dirasakan sebagai sebuah formula yang sangat ideal serta lebih memihak masyarakat dibandingkan dengan pendidikan formal. Namun demikian pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang keberadaannya tidak bisa
dipisahkan dengan pendidikan formal apalagi dalam konteks pendidikan sepanjang hayat.
Tantangan dunia pendidikan (termasuk pendidikan luar sekolah) antara lain perlu meningkatkan nilai tambah. Suasana ketidakpastian dalam ekonomi dunia dewasa ini yang ditandai dengan resesi dunia yang berkepanjangan, menuntut kemampuan bangsa Indonesia tidak bisa menyandarkan lagi terhadap sumber daya alam, tetapi pilihan satu-satunya ialah meningkatkan nilai tambah produk-produk industri dengan mendayagunakan keterampilan dan keahlian dalam berbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut, maka tantangan bagi bangsa Indonesia ialah meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.
Orientasi nilai tambah yang akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia  hanya dapat dicapai dengan keunggulan kualitas sumber daya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna. Oleh karena  itu, makalah ini mencoba membahas tentang pendidkan luar sekolah dan kontribusinya dalam membangun budaya produktivitas  menuju pemberdayaan masyarakat.

## II.  PEMBAHASAN
2.1 Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pemberdayaan dalam Pendidikan Luar Sekolah

## 1)  Teori Fungsionalisme Struktural
Menurut teori fungsionalisme Talcot Parson, masyarakat merupakan sebuah sistem yang berstruktur dan terintegrasi secara fungsional.Artinya, dalam suatu sistem sosial terdapat unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang membangun sebuah sistem sosial. Unsur-unsur dalam sistem sosial tersebut diasumsikan (dianggap) bekerja (berfungsi) saling mendukung sehingga menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam sistem tersebut. Apabila terjadi ketegangan, disfungsi, penyimpangan dan diferensiasi dalam sistem, akan terganggu untuk sementara waktu, namun selanjutnya diasumsikan sistem akan kembali mencapai suatu titik keseimbangan.
Menurut Nasikun (2003: 9-10), teori strukturalisme fungsional menganggap bahwa masyarakat, pada dasarnya, terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu general agreements yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan
pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Ia memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Oleh karena sifatnya yang demikian, maka aliran pemikiran tersebut disebut sebagai integration approach,order approach, equilibrium approach, atau lebih populer disebut sebagai structural-functional approach, selanjutnya disebut pendekatan fungsional struktural atau fungsionalisme struktural. Teori-teori yang mendasrkan diri pada sudut pendekatan tersebut, biasa dikenal pula sebagai integration theories,order theories, equilibrium theories, atau lebih dikenal sebagai teori-teori fungsional struktural.
Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat melalui nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Sistem nilai tersebut tidak saja merupakan sumber yang menyebabkan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekalgus juga merupakan unsur yang menstabilkan sistem sosial budaya.
Sistem sosial mungkin  merupakan model konseptual yang paling umum,diakui dan dipakai oleh para sosiolog di dalam mempelajari organisasi sosial. Model ini dimaksudkan sebagai pembantu untuk menjelaskan tentang kelompok-kelompok manusia. Model tersebut berangkat dari pandangan bahwa kelompok-kelompok manusia merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, ia mempunyai bagian- bagian yang saling ketergantungan antara satu dengan lainnya di dalam satu kesatuan. Kesemuanya saling kait mengait satu sama lain dalam hubungan yang saling menguntungkan. Dalam suatu sistem sosial, paling tidak harus terdapat; (1) dua orang atau lebih, (2) terjadi interaksi antara mereka, (3) bertujuan, (4) memiliki struktur, simbul dan harapan- harapan bersama yang dipedomaninya. Hubungan antar orang di dalam suatu sistem biasanya berlangsung lama. Tapi ada kalanya berlangsung singkat (Bertrand, 1980:29).
Dengan demikian sistem sosial dapat dipandang sebagai unit dasar dari masyarakat. Model sistem sosial seperti yang dikemukanan di dalam tulisan ini termasuk suatu tradisi dari aliran struktural- fungsionalis di dalam khasanah sosialogi. Dipilihnya model ini karena dua alasan, yaitu; (1) sudah lazim dipakai, dan (2) mudah untuk menjelaskan permasalahan sosiologi itu sendiri. Setiap sistem sosial mempunyai unsur keyakinan-keyakinan (belief) tertentu yang dipeluk dan ditaati oleh para anggota-anggotanya. Mungkin juga terdapat saneka ragam keyakinan di luar keyakinan umum yang
dipeluk di dalam sesuatu sistem sosial. Akan tetapi hal itu tidaklah begitu penting. Yang penting, keyakinan itu dianggap benar atau tepat oleh warga yang hidup di dalam sistem sosial bersangkutan.
Kehidupan manusia tidak terpikirkan di luar masyarakat. Individu-individu tak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Kesaling ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sama tertentu yang bersifat ajek, dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, sebuah keniscayan. Manusia adalah mahluk sosial. Itu hampir tidak dapat diragukan (Campbell,1994:3).
Pendekatan struktural fungsional sebagaimana yang dikembangkan oleh Talcot Parson didasarkan pada pendekatan integrasi dan dapat dilihat dari anggapan dasar yang dikemukakannya. Pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Kedua, hubungan saling mempengaruhi diantara bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Ketiga, sekalipun interaksi sosial tidak akan pernah tercapai dengan sempurna, namun secara fundamental bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis. Keempat, sekalipun disfungsi, ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi pada jangka panjang, akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Kelima, perubahan-perubahan dalam sistem sosial pada umumnya akan terjadi secara gradual, melalui penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. Keenam, perubahan-perubahan yang terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yaitu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan- perubahan yang datang dari luar, perubahan melalui diferensiasi struktur fungsional, serta penemuan baru oleh masyarakat. Ketujuh, faktor terpenting yang memiliki daya mengintegrasi suatu sistem sosial adalah konsensus diantara anggota-anggotanya mengenai nilai kemasyarakatan tertentu (Nasikun, 2003: 11-12).
Pelaksanaan pendidikan luar sekolah dalam prosesnya harus memperhatikan bahwa setiap orang menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku mereka kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial. Program  pendidikan luar sekolah yang tidak sejalan dengan nilai dan struktur masyarakat akan gagal diterima.
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana

## 2)  Teori Pemberdayaan
Terkait dengan pendidikan luar sekolah, maka teori pemberdayaan, dalam hal ini adalah sebuah proses dan tujuan. Menurut Suharto (2005:58), pemberdayaan menunjuk pola kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam  (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memilikikebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka.
Lebih lanjut menurut Suharto (2005: 59-60) sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami maslah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial  seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan seagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.
Menurut Ife (Suharto,2005:59), pemberdayaan menurut dua pengertian kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan “klien”  atas:
a) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan- kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup,tempat  tinggal,pekerjaan.
b) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannnya.
c) Ide suatu gagasan: kemampuan meng- ekspesikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
d) Lembaga-lembaga kemampuan menjang-kau, menggunakan dan mempengaruhi pranata- pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
e) Sumber-sumber: kemampuan memobi-lisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
f) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola  mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
g) Reproduksi: kemampuan dalam kuitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak,pendidikan dan sosialisasi.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan
pemberdayaan di atas, menurut Suharto (2005: 67), dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu Peningkatan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan:
a) Pemungkinan: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masya- rakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebas-kan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandiri mereka.
c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya ekploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada pengehapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
d) Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
e) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
Lebih lanjut Mudjiarto (2005: 1) berpendapat bahwa  untuk mencapai tujuan pemberdayaan, terdapat 3 (tiga) jalur  kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu:
a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi  masyarakat untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia (individu) dan masyarakat mampu mengenali potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
b) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
c) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowermwent). Untuk itudalam rangka penguatan tersebut diperlukan langkah-langkah nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang membuat masyarakat makin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Memberda- yakan masyarakat mengandung pula arti melindungi, dan memberikan pengakuan keberadaan sehingga dalam proses pemberdayaa harus dicegah adanya perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Bagi semuanya berlaku setara yang diartikan semua memiliki hak dan kewajiban masing- masing sesuai potensi yang pada dirinya. Sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan luar sekolah diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat. Banyaknya lembaga pendidikan luar sekolah yang berkembang saat ini, ternyata tidak diikuti oleh pengakuan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah masih menempatkan pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap pendidikan formal. Hal ini tentu juga mempengaruhi pandangan masyarakat yang menilai lulusan pendidikan luar sekolah tidak sederajat dengan pendidikan formal. Padahal pendidikan luar sekolah ini mestinya dianggap setara karena mampu menyediakan aktivitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan kerja yang tidak dapat
dipenuhi oleh sekolah formal untuk dapat memenuhi tuntutan global di dunia kerja yang kemudian berakibat pada bergeraknya roda ekonomi.

## 2.2 Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Dan Pelatihan) untuk Mengembangkan Sumber Daya Manusia
Pendidikan pada hakikatnya tidak semata-mata memindahkan ilmu pengetahuan pada peserta didik agar menjadi orang pandai, melainkan harus membantu peserta didik untuk membangun dirinya agar memiliki kemampuan mengelola hidup dengan baik dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia.
Pendidikan dewasa ini lebih banyak mengajarkan peserta didik dalam ranah kognitif saja, jarang yang menggugah peserta didik memiliki kemampuan untuk mengelola hidupnya secara benar dan baik. Pendidikan hendaknya melakukan tiga hal yaitu: memberikan ilmu pengetahuan secara jujur, memberikan penerangan jiwa dan pendidikan harus memperhatikan perkembanan setiap peseta didik. Tiga sasaran pendidikan ini tidaklah cukup kalau diberikan dalam jalur pendidikan formal di sekolah.
Pendidikan tentang pengembangan wawasan kehidupan itu menyangkut kehidupan individual, sosial dan spiritual. Dalam aktivitas kehidupan berbagai keterampilan bisa ditranformasikan oleh generasi tua ke generasi muda. Demikian juga berbagai wawasan baik yang menyangkut masalah kehidupan secara umum maupun yang lebih khusus juga akan didapatkan oleh generasi penerus dari generasi sebelumnya. Cuma dewasa ini karena berbagai kesibukan perlu pendidikan luar sekolah dan keluarga itu lebih dikembangkan terutama manajemen dan isinya agar dapat berbobot sesuai dengan kebutuhan hidup generasi sekarang dalam menatap masa depannya.
Keterampilan atau keahlian yang menjadi fokus pendidikan luar sekolah tersebut, akan sangat berguna bagi masyarakat dalam mencari nafkah untuk membiayai berbagai kegiatan hidupnya. Ketika semua masyarakat mampu menggerakkan ekonomi keluarga yang berakibat pada pemenuhan kebutuhan, mungkin pemerintah tidak harus lagi pusing memikirkan adanya pengangguran dan kemiskinan di republik ini. Manusia yang berkualitas secara kognitif, afektif, psikomotor, emosi dan spirit insaniah adalah modal utama ketika peradaban makin modern. Terdapat bukti-bukti dalam sejarah bahwa suatu bangsa yang tidak didukung sumber daya alam secara memadai tetap bisa eksis, bahkan mampu menjadi ‘raja bangsa-bangsa’ pada tataran internasional seperti Jepang, Singapura, dan Korea selatan.
Terkait konsep penanaman modal dalam bentuk sumber daya manusia (human investment) bermakna bahwa manusia berinvestasi pada dirinya sendiri
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana
dalam bentuk pendidikan, pelatihan atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan perolehannya di masa mendatang dan menambah penghasilan sepanjang kehidupan. Sudarwan Danim (2004: 58) menjelaskan ‘investasi pendidikan’ atau ‘investasi sumberdaya manusia’, karena merujuk pada pembiayaan atas asset yang memberi  pendapatan di masa depan. Investasi itulah asset yang akan mendatangkan pendapatan pada masa datang yang disebut modal. Hal ini berbeda dengan biaya konsumsi, yang bersifat menghasilkan manfaat atau kepuasan sesaat, tetapi tidak mendatangkan pendapatan atau melahirkan keuntungan di masa yang akan datang.
Modal dalam bentuk sumberdaya manusia yang dimaksud disini adalah sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan professional dan keterampilan teknikal tertentu. Sumberdaya manusia yang kompeten dan professional dalam bidangnya dan berada pada semua lini pekerjaan akan melahirkan banyak keuntungan. David H. Maister (Sudarman Danim, 2004: 58) mengemukakan manfaat yang dapat diperoleh dengan sumberdaya manusia yang professional, yaitu:
a) Staf termotivasi untuk bekerja secara produktif
b) Produk kerja dengan kualitas tinggi
c) Staf lebih terampil dan lebih terbimbing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
d) Berkurangnya pemborosan waktu
e) Kemampuan lebih besar untuk mendelegasikan tugas pokok dan fungsi karena staf akan lebih terbimbing
f) Adanya waktu yang bagi mitra untuk mengarahkan focus pada kegiatan-kegiatan dengan nilai tambah tinggi
g) Klien-klien akan memperhatikan pelayanan yang lebih baik, kerja tim lebih besar, dan motivasi yang lebih besar.
Tuntutan sumber daya manusia yang professional seperti disebutkan di atas, jiwanya dapat ditransfer ke dalam situasi pendidikan (termasuk pendidikan luar sekolah). Tenaga professional di dalam konteks kegiatan pendidikan luar sekolah, karenanya merupakan bagian dari percepatan tercapainya tujuan pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dengan kemampuan profesionalnya, fasilitator akan mendorong warga belajar untuk termotivasi melakukan pembelajaran sehingga menghasilakn nilai tambah yang merupakan kunci produktivitas dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Program belajar yang dikembangkan untuk mengembangkan sumber daya manusia merupakan
komponen penting dalam sub-sistem pendidikan luar sekolah. Manheim (Wahyudi Ruwiyanto, 1994: 1) menyatakan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata social dan strata pendidikan, disamping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak. Ditinjau dari kaitannya dengan pendidikan persekolahan, maka pendidikan luar sekolah bisa berfungsi sebagai suplemen, komplemen dan substitusi.
Menurut Kamil (2009: 1) peran pendidkan luar sekolah dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masyarakat masih ada) dapat sebagai suplemen berarti ‘penambahan’ terhadap pendidikan persekolahan. Ditilik dari sasaran didik dalam hal ini adalah anak-anak, pemuda dan orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan persekolahan tertentu. Mengapa perlu pengetahuan dan keterampilan tambahan? Alasannya adalah proses belajar itu berlangsung seumur hidup. Jadi walaupun seseorang telah menamatkan sesuatu jenjang pendidikan, baginya belajar masih perlu terus dilakukan sepanjang membutuhkannya. Alasan selanjutnya, pada umumnya pendidikan persekolahan belum berhasil sepenuhnya menyiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Untuk memiliki kompetensi suatu tugas pekerjaan tertentu, sebelumnya harus menempuh pelatihan atau magang. Alasan lainnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga kurikulum sekolah sering ketinggalan dari perkembangan iptek tersebut.
Jenis-jenis kegiatan pendidkan luar sekolah dalam pengembangan sumberdaya manusia sebagai suplemen dari pendidikan persekolahan sangat bervariasi, seperti pelatihan kejuruan, kursus, magang dalam bidang pertanian, industry, pertukangan, pengetahuan kerumahtanggaan.
Peran pendidikan luar sekolah sebagai komplemen pendidikan persekolahan berarti pelengkap. Jadi pendidkan luar sekolah sebagai komplemen adalah melengkapi apa-apa yang diajarkan dalam pendidikan persekolahan. Mengapa harus ada pelengkap? Alasannya,  karena tidak semua hal yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat diajarkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian peran pendidkan luar sekolah merupakan saluran yang tepat untuk menampung kebutuhan peserta didik tersebut.
Peran pendidikan luar sekolah sebagai substitusi atau pengganti pendidikan persekolahan. Warga belajar dari kegiatan pendidkan luar sekolah sebagai substitusi adalah anak, pemuda ataupun orang dewasa, yang oleh karena berbagai hal tidak memiliki kesempatan bersekolah. Mereka adalah yang tuna aksara dan angka dan atau yang tidak sempat menamatkan pendidikan  sekolah.

## 2.3 Pendidikan Luar Sekolah Berorientasi Budaya Produktivitas
Menurut  Boediono (1997:113), pendidikan dilihat dari dimensi waktu dapat dibedakan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pendidikan dalam jangka pendek merupakan gejala pendidikan itu sendiri di mana peningkatan pengetahuan dan pembentukan watak peserta didik merupakan tujuannya. Pendidikan dalam jangka menengah merupakan gejala ekonomi yang mempersoalkan keterkaitan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan angkatan kerja, sehingga pemilikan pengetahuan dan keterampilan merupakan hal yang paling utama. Sedangkan pendidikan dalam dimensi waktu  panjang merupakan gejala kebudayaan di mana penerusan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan tujuan pokoknya. Pembedaan pendidikan dalam dimensi waktu ini tidak dapat dilihat secara fisik dalam proses pendidikan, karena proses pendidikan berlangsung secara simultan dalam ke tiga dimensi waktu tersebut.
Pendidikan dalam arti luas dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk menapaki kehidupan (demokrasi) dan sebagai proses penyiapannya untuk memasuki sektor ekonomi produktif. John Dewey mengatakan bahwa tidak pada tempatnya mengaitkan tatanan perilaku kelembagaan pendidkan dengan kebutuhan pasar kerja, mengingat pendidikan bertujuan meneruskan cita-cita demokrasi. Menurut Dewey, fungsi pendidikan adalah membentuk komunitas- komunitas social ideal sebagai bagian dari proses transformasi pendewasaan anak. Pendidikan disini dipandang sebagai proses penanaman modal dalam bentuk “human” karena kehadirannya merupakan proses mempersiapkan manusia untuk terjun disektor produktif.
Melalui pendidikan akan lahir manusia sebagai “human capital”, yang daya produksinya secara residual tidak kalah dengan factor-faktor produksi, seperti tanah, modal fisik dan teknologi. Menurut Psacharopoulos (Sudirman Damin, 2004:61) pekerjaan-pekerjaan yang menuntut intensitas dan rutinitas berskala tinggi dan rumit, pekerja tidak berhubungan langsung dengan produksi dan produk yang dihasilkan mempunyai nilai tambah yang tinggi
secara ekonomi, hanya mungkin dihasilkan oleh “human capital” yang sekaligus berfungsi sebagai “human factors”.
Teknologi adalah produk pendidikan, kebudayaan, buah dari kreativitas dan sistem manajemen. Sehingga kita merumuskan arti produktivitas sebagai suatu ‘kemampuan jiwa’ hasil pendidikan dan pembudayaan, yang menumbuhkan kecakapan mengorganisasikan pada diri manusia. Dalam pengertian yang luas, pendidikan (termasuk pendidkan luar sekolah) mencakup seluruh  proses belajar manusia, melalui pendidikan dan ‘pendewasaan’ di dalam lingkungan keluarga, dimasyarakat, melalui perbuatan, belajar dari pengalaman dan melalui berbagai pengaruh social, budaya serta lingkungan hidup. Sayangnya, hampir diberbagai tempat, keempat lingkungan pendidikan tersebut, tidak terkoordinasi dengan baik dan ditujukan kearah peningkatan kualitas penduduk keseluruhan, dan pengembangan budaya produktivitas. Perbedaan keefektifan proses pendidikan ini, sangat menentukan taraf pembangunan sosial ekonomi dan peningkatan produktivitas. Jadi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas adalah pengembangan sumber manusia dan mempertinggi kualitas seluruh sektor tenaga kerja.
Faktor kunci yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas adalah sikap orang-orang yang bekerjasama. Yang sangat jelas ialah bahwa sikap “setengah hati” dari tenaga kerja merupakan hambatan yang paling serius terhadap peningkatan produktivitas. Sikap itu sendiri adalah cerminan dari interaksi banyak faktor-faktor jangka panjang dan jangka pendek termasuk motivasi, kebudayaan, sistem manajemen, sifat pekerjaan dan hal-hal khusus serta manusiawi seperti sistem nilai, falsafah hidup dan lain-lain. Sikap pada dasarnya dibentuk oleh sistem nilai seseorang atau sekumpulan orang, biasa disebut dengan istilah norma sosial.
Mengubah budaya organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses pendidikan yang penting dan diarahkan untuk memecahkan tujuan-tujuan khusus. Yang jadi masalah pokok dalam mengubah budaya ialah, dimana rencana-rencana dibuat dan bagaimana dilaksanakan. Jadi nilai yang menjadi kunci dalam mengadakan perubahan ialah dengan memperkenalkan perencanaan bersama antara karyawan dengan pimpinan. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa orang akan lebih bersungguh- sungguh untuk mencapai tujuan apabila ikut serta dalam merumuskannya. Organisasi pada akhirnya adalah system manusia yang komponen-komponen materialnya sekedar mekanisme pendukung atau alat
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana
pembantu berfungsinya manusia tersebut. Oleh karena penekanan pada perilaku manusianya, maka upaya mengadakan perubahan melalui pengembangan organisasi mau tidak mau harus dilakukan melalui proses belajar dari pengalaman ketimbang sekedar pelajaran teori semata. Orang belajar paling baik dengan melakukan sendiri dan budaya organisasi, dimana perusahaan sebaikknya dikembangkan melalui latihan guna memecahkan masalah-masalah konkrit daripada membahas konsep-konsep yang abstrak.
Pendekatan partisipatif merupakan aspek penting dalam menciptakan iklim dan sikap kerja bagi peningkatan produktivitas, yaitu keikutsertaan secara aktif dari seluruh karyawan dalam proses perubahan yang diupayakan. Partisipasi bukan saja membantu mengembangkan organisasi, tetapi sekaligus memberikan dampak pendidikan yang nyata.

## 2.4 Pendidikan, Pelatihan dan Pertumbuhan Ekonomi
Sejumlah penelitian telah mengungkapkan banyaknya korelasi positif antara pendidikan dengan produktivitas. Bahkan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi antara berbagai Negara, dapat ditunjukkan bahwa hasil-hasil terbaik dari segi tingkat produktivitas dan kecepatan pertumbuhan ekonomi terdapat dinegara-negara yang tenaga kerjanya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik. Analisis terhadap empat buah karakteristik dari tenaga kerja, sikap, pengetahuan, keterampilan dan peluang keorganisasian menunjukkan dengan jelas peranan pendidikan dalam arti yang luas (termasuk pendidkan luar sekolah) terhadap pengembangan karakteristik tersebut. Untuk memastikan bahwa komponen-komponen utama dari sistem pendidkan seimbang dan terkoordinasi dengan baik, perlu dijelaskan hal-hal berikut:
a) Apakah sistem tersebut benar-benar mencakup semua komponen yang diperlukan untuk mengembangkan sumber manusiawi?
b) Jika ya, apakah komponen-komponen tersebut serta pengembangannya diseim- bangkan secara optimal dalam system pendidikan?
c) Adakah mekanisme perencanaan dan koordinasi yang baik dengan umpan balik ke tingkat nasional untuk mengembangkan dan mempertahankan mutu pendidikan yang diperlukan guna mengembangkan tingkat perekonomian negara khususnya tingkat produktivitas?
d) Apakah terdapat cukup hubungan yang saling mendukung antara jenis pendidikan nonformal, informal dan formal yang diarahkan pada peningkatan produktivitas?
e) Apakah metode dan proses pendidikan yang digunakan serasi dengan kebutuhan kehidupan  budaya serta organisasi khusus?
f) Strategi pilihan untuk mengembangkan mekanisme pendidikan sebagai sarana peningkatan kesadaran dan budaya produktivitas, hendaknya direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.
Akhir-akhir ini, pembanguan infrastruktur pendidikan (termasuk pendidkan luar sekolah) makin memperluas masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Hal ini sangat nyata efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi negara, jika Jepang dan Korea Selatan dijadikan sebagai kasus. Pendidikan dalam makna luas akan mengubah manusia menjadi tidak hanya sebagai “human factors” tetapi juga sebagai “human capital”, yang di dalamnya termuat unsur manusia secara fisik, keterampilan-keterampilan, kemampuan kognitif, keuletan, ketakwaan, motivasi, kepribadian dan loyalitas.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar ekonomi pendidikan seperti Komarov, Schultz, Bouman, Harbison dan  Myer dipuluhan negara didunia, menunjukkan bahwa tingginya rata-rata pendidikan penduduk berkorelasi secara linier dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Cina, Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Jepang tidak lepas dari keberhasilan mereka membangun pendidikan, jika komposisi tenaga kerja terdidik dijadikan parameter.
Kenyataan ini membuktikan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci utama bagi percepatan dan pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan kesejahteraan pada khususnya. Pertumbuhan ekonomi Jepang, termasuk beberapa Negara industri baru (New Industrializing Countries, NICs) seperti Korea Selatan pasca Perang Dunia II, yang antara lain ditandai oleh tingginya pendapatan per kapita diakui secara internasional banyak dipicu oleh majunya pendidikan dinegara-negara itu berikut segala infrastrukturnya.
Telaah diatas seyogyanya menjadi cambuk untuk menata pendidikan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni harus diakui jauh lebih penting daripada membeli teknologi atau penanaman modal fisik. Dalam rumusan sangat sederhana, Murdik dan Ross (Sudirman Danim (2004: 62) mengatakan, jika separuh tenaga manusia
dioptimalkan untuk berproduksi dan menggerakkan sector produksi, hal ini akan lebih baik daripada penambahan modal fisik dari teknologi itu,, melainkan juga apresiasi kita terhadap prestasi bangsa.
Pembangunan pendidikan dalam arti luas meniscayakan pertumbuhan ekonomi yang memadai dari suatu negara sebagai akseleratornya. Sisi lain, jika institusi pendidikan mampu melahirkan out-put yang bermutu, pembangunan ekonomi akan dapat dipacu. Karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan dasar atau sumber utama dari kemajuan sector pembangunan, terutama pendidikan pendidkan luar sekolah. Karena itu, jika pendidikan mampu melahirkan out-put yang berkualitas, banyak dimensi ekonomi dan produksi yang dapat dikreasi oleh manusia berpendidikan atau manusia pembelajar.
Kemajuan ekonomi suatu negara berarti terjadinya penyediaan lahan pekerjaan dan sumber utama pendapatan rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti makin mempercepat penambahan kebutuhan tenaga kerja dan juga menaikkan pendapatan negara. Hal ini akan mempermudah rakyat untuk memperoleh pendidikan. Secara ekonomi, negara-negara maju mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang tinggi dan karenanya taraf pendapatan penduduknya juga tinggi.
Perkembangan ekonomi merupakan salah satu alat untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap pendidikan, karena pendidikan memerlukan biaya. Kemajuan bidang teknik membutuhkan pekerja- pekerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan- pelatihan kejuruan, juga pekerja yang berkualifikasi tinggi dalam berbagai sector produksi. Pada proses produksi modern, diperlukan personal yang berpendidkan tinggi dan berpengalaman serta cakap yang selalu ditingkatkan kompetensinya secara terus menerus (belajar sepanjang hayat). Artinya, pengenalan pembelajaran sepanjang hayat secara universal bagi manusia, pekerja merupakan faktor langsung dalam pertumbuhan sektor produksi umumnya dan ekonomi khususnya.
Pada  pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa pendidikan atau pelatihan dan dibangunnya budaya produktivitas dalam masyarakat secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Ini berarti bahwa program dan materi pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas kerja pekerja melalui pengetahuan dan keterampilan yang diterima selama, menjalani proses pendidikan dan pelatihan tersebut. Hipotesis ini kemudian ditentang oleh sejumlah kritikus yang berpendapat bahwa perolehann yang lebih tinggi dari pekerja lebih
mencerminkan kemampuan utama yang bersumber dari dimensi internal mereka ketimbang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh selama proses pendidikan. Kritik yang lain muncul dengan alasan bahwa pekerja berpendidikan tinggi umumnya berasal dari kelompok kelas sosial yang lebih tinggi dimasyarakat. Disamping, yang disebutkan terakhir lebih sering bekerja didaerah perkotaan yang memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi daripada dipedesaan yang umumnya memberikan upah atau gaji lebih rendah.
Ada dua tujuan pendidkan pra-kerja: untuk menumbuhkan kesadaran tentang produktivitas dan mempersiapkan para pemuda sebagai warga belajar untuk kerja produktif dengan memberinya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Disini sering dilihat ketimpangan antara kedua tujuan tersebut, yaitu terlalu banyak perhatian dicurahkan kepada pemberian pengetahuan formal dan sangat kurang terhadap kecakapan bagaimana melakukan suatu pekerjaan.
Dikalangan para industrialis di Inggris misalnya, telah lama dicetuskan keluhan tentang mutu pendidikan bisnis atau manajemen yang diselenggarakan di negeri itu, karena terlalu berorientasi pada pelajaran tentang bagaimana berniaga, bagaimana membuat sesuatu dan bagaimana memutar modal daripada menciptakan nilai tambah dan menambahkan nilai baru. Beberapa lembaga pendidikan terlalu menitikberatkan nilai-nilai akademis murni daripada mengajar orang begaimana mengelola pabrik dan proses produksi dibengkel kerja. Terlalu banyak upaya diletakkan pada kegiatan mengelola ilmu pengetahuan dan penelitian ketimbang mempersiapkan wiraswastawan yang kreatif dengan kemampuan melakukan inovasi dan mengelola kerja.
Peningkatan nyata dari budaya produktif dapat dicapai dengan mengubah tekanan dari sistem pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan atau akademis semata-mata, kepada sistem yang berdasarkan pemecahan masalah dan bertujuan memberikan kecakapan konkrit untuk melaksanakan tugas pekerjaaan. Dengan investasi modal dalam bentuk pengembangan sumberdaya manusia dimaksudkan untuk dapat mendongkrak produktivitas ketika dia bekerja. Konsep modal dalam bentuk sumber daya manusia adalah suatu pemikiran bahwa orang-orang membekali dirinya dengan cara- cara yang berbeda, tidak untuk kesenangan sesaat, melainkan juga untuk kepentingan perolehan pendapatan non-uang.
Menurut M.Kubr (1986:26) negara-negara dimana pendidikan dalam keluarga, masyarakat
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana
maupun sekolah menekankan kreativitas, berhasil mendidik anak muda bersikap analitis, lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern, gaya manajemen progresif dan budaya keorganisasiaan yang maju. Jadi pengembangan pendidikan informal, nonformal dan formal yang terorganisir dan terkoordinasi dengan baik bagi calon tenaga kerja dikemudian hari, merupakan faktor penting dalam mengubah budaya produktivitas dan keorganisasiaan modern dimasa datang. Itulah sebabnya, beberapa negara telah mulai memprakarsai upaya yang terencana dan terkoordinasi ditingkat nasional dalam menumbuhkan kesadaran akan produktivitas pada usia sedini mungkin. Ditingkat yang lebih luas (nasional), konsep budaya dan sikap kerja yang sesuai, perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, lembaga kursus dan pelatihan dan perguruan tinggi. Gagasan ini dapat disebarluaskan melalui media massa, sehingga memperkuat proses pendidikan nonformal dan informal dalam menumbuhkan budaya produktivitas dan sikap positif terhadap kerja.
Sumber daya manusia yang bermutu makin dibutuhkan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin masif akhir-akhir ini. Masivitas kemajuan iptek itu antara lain ditandai oleh terjadinya pergeseran dimensi sosial, politik, ekonomi, teknologi, kultural dari era agraris ke era industri dan informasi. Pada sektor industri, perubahan terjadi dari industrialisasi berbasis sumber daya alam dengan mengandalkan tenaga kerja kurang terampil, ke industrialisasi berbasis teknologi tinggi dengan sumber daya manusia yang bermutu. Kecenderungan ini berimplikasi pada perlunya aktualitas wacana pengembangan sumber daya manusia dalam keragaman bentuk investasi.

## 2.5 Pengaruh Pendidikan Luar Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Isu mengenai sumber daya manusia (human capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, dengan mengisolasi dua faktor, yaitu; 1) pentingnya skala ekonomi; dan 2) pembentukan keahlian dan kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut Solow (1958) juga telah melakukan analisa dari temuannya tentang residual dalam penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Kemudian Romer (1986), Krugman (1987), dan Gupta (1999) juga menjelaskan bahwa residual itu
menujukkan tingkat pendidikan (educational rate) dan sumber daya mansusia. Hubungan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan suatu keharusan bahwa kebijakan publik memperhatikan pengembangan pendidikan, promosi keahlian, dan pelayanan kesehatan. Hal ini dikatakan juga oleh Lim (1996) bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jepang dan Korea Selatan besar kemungkinan disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat dari tingkat melek huruf (literacy rate) yang tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi.
Kasus lain seperti yang dikemukkan oleh Al- Samarai dan Zaman (2002) di Malawi, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pemerintah telah melakukan beberapa program antara lain dengan menghapuskan biaya untuk Sekolah Dasar dan memperbesar pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Dampak dari program ini adalah meningkatnya tingkat enrollment rate ratio pendidikan dasar. Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata.
Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas.
Studi yang dilakukan ekonom dari Harvard Dale Jorgenson et al. (1987) pada ekonomi Amerika Serikat dengan rentang waktu 1948-79 misalnya menunjukkan bahwa 46 persen pertumbuhan ekonomi adalah disebabkan pembentukan modal (capital formation), 31 persen disebabkan pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24 persen disebabkan kemajuan teknologi.Selanjutnya, Suryadi (2001) menegaskan dari hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai kesadaran sosial politik dan budaya, serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial.
Meski modal manusia memegang peranan penting dalam pertumbuhan penduduk, para ahli mulai dari ekonomi, politik, sosiologi bahkan engineering lebih menaruh prioritas pada faktor modal fisik dan kemajuan teknologi.  Ini beralasan karena melihat data AS misalnya, total kombinasi kedua faktor ini menyumbang sekitar 65 persen
pertumbuhan ekonomi AS  pada periode 1948-79. Namun, sesungguhnya faktor teknologi dan modal fisik tidak independen dari faktor manusia. Suatu bangsa dapat mewujudkan kemajuan teknologi, termasuk ilmu pengetahuan dan manajemen, serta modal fisik seperti bangunan dan peralatan mesin- mesin hanya jika negara tersebut memiliki modal manusia yang kuat dan berkualitas.  Apabila demikian, secara tidak langsung kontribusi faktor modal manusia  dalam pertumbuhan penduduk seharusnya lebih tinggi dari angka 31 persen.
Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi.  Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi,  dalam memacu pertumbuhan ekonomi.  Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas.
Buku terakhir William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), sekali lagi memberi afirmasi atas tesis ilmiah para scholars terdahulu, bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan ketarmpilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas.  Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.
Dalam segi ekonomi, struktur kesempatan, hingga pertumbuhan ekonomi, harus dibuka atau sedikit dapat dibuka dengan berbagai pengaruh atau dampak pengangguran dan pendapatan. Sekurang- kurangnya tersedianya beberapa kesempatan kerja lebih banyak ditawarkan daripada masuk ke dalam posisi pada level tertentu. Kesempatan perlu dihadirkan, dan ada dua area yang menjadi perhatian. Pertama adalah pertumbuhan masalah pengangguran diantara generasi muda, yang telah dikalkulasikan sebanyak dua kali dalam taraf nasional. Sejarah tentang perubahan generasi muda di dalam negara, dikombinasikan dengan perhatian utama dalam pembentukan generasi baru yang akan memimpin negara. Perhatian tersebut hingga mengkobinasikan pendidikan formal dan program pendidikan luar sekolah yang merupakan dua area yang potensial untuk dikombinasikan. Kombinasi tersebut secara langsung berkaitan dengan ekonomi informal dimana lebih membutuhkan analisis kompetensi dan program- program yang harus berkelanjutan.
Analisis ilmu ekonomi menunjukkan bahwa objek ilmu ekonomi adalah tindak ekonomis. Tindak ekonomis adalah memilih secara bijaksana sehubungan dengan keadaan alam, modal, tenaga kerja, organisasi dan waktu yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Analisis unsur-unsur tentang tindak ekonomi bermanfaat untuk memahami hubungan antara sistem ekonomis dan sistem pendidikan. Perbedaannya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana
Perbandingan Antara Tindak Ekonomis Dan Tindak Pendidikan
KOMPONEN TINDAK EKONOMIS TINDAK PENDIDIKAN a. Tujuan Tindakan Memperoleh keuntungan Menumbuhkan kebangkitan material atau saling individu sebagai pribadi yang menguntungkan self help. b. Pelaku Tindakan Orang dewasa yang menanggung Orang dewasa dan anak atau biaya hidup (sesuai aturan orang dewasa dan orang yang dalam masyarakat) belum dewasa yang berfungsi sebagai pendidik atau anak didik.
‘Non formal education’ diperkenalkan pada akhir 1960-an untuk menandakan adanya kebutuhan untuk membuat tanggung jawab pendidikan di luar sekolah atas permintaan pendidikan yang baru dan berbeda.  Selama tahun 1970-an, bagi kebanyakan negara dunia ketiga, pendidikan luar sekolah memiliki frekuensi alternatif program untuk remaja dan dewasa yang tidak terpuaskan atau sedikit tepuaskan pendidikannya oleh sekolah, atau bagi yang membutuhkan tambahan disamping schooling yang telah mereka terima. Karakteristik dari pendidikan luar sekolah adalah bahwa aktivitasnya harus dipisahkan dari state-sanctioned schooling dan direncanakan secara sistematik dan mengantarkan kelompok tertentu pada tujuan spesifik. Pendidikan luar sekolah tidak seperti pendidikan formal yang memiliki standar terhadap eksistensinya. Namun, pada beberapa situasi, mengejar pendidikan tidak hanya formal melainkan juga non-formal dapat menjadi tradisi untuk mobilitas karir.
Pendidikan luar sekolah berkontribusi untuk perubahan tingkah laku inividual bagi perubahan sosial. Atau dengan kata lain, jika individual memerlukan basic skills dan masyarakat dilihat sebagai sistem yang memerlukan adaptasi, maka pendidikan luar sekolah harus dilihat sebagai kontributor. Pendidikan luar sekolah digunakan melewati batas sosio-ekonomi atau kelompok etnik untuk memfasilitasi perubahan yang lebih radikal melibatkan akses kepada sumber daya politik dan ekonomi, dimana hasilnya seringkali gagal. Pendidikan luar sekolah lebih impotent dibandingkan pendidikan formal karena harus berhadapan dengan pemisahan antara politik dan ekonomi. Untuk itulah
perencanaan program pendidikan luar sekolah harus disesuaikan dengan kelas sosial dan etnik berdasarkan goal yang spesifik. Pendidikan luar sekolah seharusnya dilihat sebagai alternatif bagi pembentukan karakter melalui ketergantungan, ketertarikan dan ketidaksinambungan, dan sangat sulit untuk melihatnya membuat kontribusi besar bagi perlawanan sosial untuk perubahan individual, mengingat akses untuk kesempatan terikat kuat pada schooling.

## III. PENUTUP
1. Perbaikan mutu proses dan produk pendidikan luar sekolah dan pembelajaran masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan merupakan factor penting dalam proses kemajuan umat manusia.
2. Konsep budaya dan sikap kerja hendaklah dimasukkan ke dalam berbagai kurikulum pelatihan, kurus-kursus, pendidikan luar sekolah. Gagasan ini dapat didesiminasikan melalui media massa, jadi memperkuat proses pembelajaran masyarakat untuk membantu mengembangkan budaya produktivitas dan sikap positif terhadap pekerjaan.
3. Upaya pendidikan kearah produktivitas harus selalu menekankan orang sebagai subjek. Program pendidikan dan latihan secara sistematis dapat meningkatkan pengertian dan kesadaran produktivitas serta kebutuhan untuk meningkatkannya.
4. Pembangunan pendidikan luar sekolah mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan
KOMPONEN TINDAK EKONOMIS TINDAK PENDIDIKAN c. Dasar Tindakan Kaidah ekonomi non susila Kesusilaan sesuai martabat (non etis) manusia d. Orientasi Untung rugi ekonomis dan Terbentuknya keutuhan efisiensi martabat manusia sebagai pribadi e. Waktu Kegiatan Terbatas, dalam  rangka perhi- Sepanjang  hayat dengan tungan keuntungan ekonomis perhitungan usia produktif f. Nilai-Nilai Nilai ekonomis dalam sistem Nilai paedagogis dalam kaitan ekonomi yg berlaku, umumnya nilai sosial budaya dihitung dengan uang g. Hasil Tindakan Barang berupa jasa, atau uang Berupa orang terpelajar, tenaga terampil yg diharapkan menjadi tenaga kerja h. Harga Satuan Jumlah penghasilan dibagi jumlah Jumlah biaya pendidikan dibagi penduduk setiap tahun lulusan setiap tahun.
ekonomi. Dana-dana pendidikan dalam jumlah yang cukup hanya mungkin dapat disediakan oleh pemerintah dan masyarakat, jika perekonomian suatu Negara tumbuh secara baik dan kondisi kehidupan masyarakat tidak berada dalam kemiskinan. Karena itu perkembaangan ekonomi merupakan salah satu alat untuk memenuhi permintaan pendidikan.
5. Antara pembangunan pendidikan dan pembangunan ekonomi terdapat hubungan yang saling terkait atau “reciprocal relationship”. Makin tinggi tingkat pendidikan rata-rata pendudk, makin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya keberhasilan negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya memungkinkan negara tersebut membangun pendidikan.
6. Pendidikan dan pelatihan memberi manfaat sosio-ekonomi bagi individu berupa perbaikan dalam hal penghasilan dan produktivitas. Tingginya rata-rata penghasilan seseorang dalam bekerja merupakan cerminan dan tingginya tingkat produksi dan hal itu menjadi indicator pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Meningkatnya pendapatan secara perorangan atau kelompok dan meningkatnya hasil produksi pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tujuan itu, pembangunan pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk membangun pendidikan dan pelatihan secara baik, dalam arti sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, diperlukan pendanaan yang mencukupi.
7. Pemerintah sebaiknya mendorong dialog terbuka dan teratur antara industri dengan sistem pendidikan maupun antara berbagai jenis pendidikan itu sendiri, termasuk media.
8. Suatu upaya nyata yang dilakukan bersama- sama dan terkoordinir dengan baik dari seluruh unsur pemerintah maupun swasta yang bergerak dibidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pada semua tingkat masyarakat dan sektor ekonomi, diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianus, Ferry. 2003. Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (1970 – 2000). Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi “KOMPETISI”. Vol. 1, No. 2, Mei 2003. hal 124-140
Alhumami, Amich, “Tiga Isu Kritis Pendidikan”, Artikel, Kompas, Jum’at, 2 Juli 2004
Bertrand, Alvin L. 1980. Sosiologi. Surabaya: Bina Ilmu.
Boediono, (1997), Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media
Campbell, Tom. 1994. Tujuh Teori Sosial. Yogyakarta: Kanisius
Danim, Sudarwan, (2003), Ekonomi Sumberdaya Manusia. Bandung: Pustaka Setia
Engle, G and C.W.J. Granger.1987. Cointegration and Error Corection: Representation and Testing. Econometrica. Vol. 100: 818-834.

## Fattah, Nanang, “Ekonomi dan Pembiayaan
Pendidikan”, Rosda Karya, Bandung, 2002
Green, William H.,”Econometric Analysis”, 2 nd ed. (New York: Macmilan Publishing Co, 1993.
Gupta, K. 1999. Public Expenditure on Education and Literacy Lavels: A Comparative Study.
State University at Stony Book.
Kamil, Mustofa, (2009), Pendidkan Nonformal. Bandung: Alfabeta
Khusaini. 2004. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah Kabupaten/Kota dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Banten. JIPIS. Vol. 2, No. 2. Tahun 2005
Kuber.M. (1986). Pendidikan kearah Budaya Produktivitas Tinggi. Jakarta: Prisma No.11.

## LP3ES
Levin, Henry M and Schultz G. Hans, “Finacing Recurrent Education Strategic the Increasing Employment, Job Opportuniyies and Productivity”, Sage Publications, New
Delhi, 1983
Lim, D. 1996. Explaining Economic Growth: A New
Aanlitical Framework. Vermont: Edwar Elgar Publish. Co.
Lin, T.C. 2003. Education, Technical Progres, and Economic Growth: The Case of Taiwan. Economics of Education Review 22: 213-220.
Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia | I Ketut Sudarsana

## Marsuki. 2005. Analisis Perekonomian Sulawesi
Selatan dan Kawasan Timur Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta
Mudjiarto. 2005. Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Sinergi.
Nasikun, 2003, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Richardson, Harry W., “Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional (terjemahan)”, LP-FEUI (Edisi Revisi), Jakarta, 2001
Ruwiyanto, Wahyudi, (1994), Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Masyarakat Miskin. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada Schultz, T. W. 1963. The Economic Value of Education. New York. Columbia University.
Suhaenah Soeparno, Ana, “Pendidikan dalam Perspektif Otonomi Daerah”, dalam “Mengurai Benang Kusut Pendidikan”, Transformasi-UNJ, Jakarta, 2003
Supriadi, Dedi, “Satuan Biaya Pendidikan: Dasar dan Menengah”, Rosda Karya, Bandung, 2003
Suryadi, Ace dan Tilaar, H. A.R., “Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar”, Rosda Karya Bandung, 1994
Suryadi, Ace. (2002), Pendidikan, Investasi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
Susanti, Hera, Moh Ikhsan, dan Widyanti, “Indikator-Indikator Makro Ekonomi”, edisi kedua LPFEUI, Jakarta, 1995
Sudjana, D. (2001). Pendidikan Luar Sekolah. Wawasan, Sejarah Perkembangan,
Falasafah, Teori Pendukung, Asas. Bandung: Penerbit Falah Production.
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.
Simanjuntak.J.Payaman. (1985), Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Tilaar.H.A.R. (1997), Pengembangan Sumberdaya
Manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Gramedia
Trisnamansyah, Sutaryat. (2003). “Materi Pokok Perkuliahan Filsafat, Teori, dan Konsep Dasar PLS”. Bandung: Makalah tidak diterbitkan.
Thomas, J. A., “The Productive School: A System Analysis Approach to Educational Administration”, John Wiley & Sons, New
York, 1971
Triaswati, N. et al, “Pendanaan Pendidikan di Indonesia”, dalam Jalal, F. Supriadi, D. eds, “Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah”, Adicita Karya Nusa, Yogjakarta, 2001
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Windham, D. M., “Improving the Efficiency of Educational Systems: Indicators of Educational Effectiveness and Efficiency”, U.S. Agency for International Development, Woshinton D.C., 1988