Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print:    2654-9266
ISSN Online: 2656-0461

## ANOTASI NORMATIF TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI
“NORMATIVE ANNOTATIONS TO REGIONAL REGULATIONS ON TRANSPARANCY”
Nuvazria Achir 1
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia. Email : ulfa@ung.ac.id .

## Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci: Landasan Pembentukan; Peraturan Daerah; Transparansi.
Cara Mengutip (APA Citation Style) : Achir  Nuvazria. (2020). “ Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi”.  Jambura Law Review, JALREV 2 (1): 83-100 Penyusunan  Peraturan  Perundang-udangan  termasuk  produk  hukum Daerah  (Perda)  hendaknya  menyesuaikan  dengan  sistem  pembentukan hukum Nasional berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU No. 12 Tahun 2011,  serta  memperhatikan  prosedur  dan  tata  cara  yang  baik  guna menciptakan hubungan (harmonisasi) antara regulasi satu dengan lainnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Perda Transparansi No 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo masih memiliki kekurangan dan kelemahan, khususnya  dari  latar  belakang  pembentukan  yang  belum  memenuhi landasan dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk memuat landasan hukum (yuridis) aturan terbaru sebagai rujukan yakni ketentuan  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Selain  itu,  Perda  belum mengimplentasikan  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  yang  menginginkan  penyusunan  setiap produk hukum berlandaskan filosofis, sosiologis dan yuridis yang semuanya tercantum dalam lembaran Naskah Akademik serta memperhatikan asas pemberlakuan  aturan  berdasarkan  kronologis  pengeluarannya  yaitu Undang-undang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau (lex posteriori derogat lex priori), dan asas tingkatan Hirarki yang di dalamnya memuat ketentuan peraturan rendah (Perda) tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  memenuhi  ketertiban  hukum  dan menguatkan  keberadaan  serta  eksistensi  Perda  Transparansi,  maka  hal yang perlu dilakukan adalah menyesuaikannya dengan sistem penyusunan hukum  nasional  berdasarkan  undang-undang  No.  12  Tahun  2011  serta memperhatikan landasan dan asas pembentukan peraturan daerah yang baik.
© 2020 Achir ,Nuvazria
Under the license CC BY-SA 4.0

## Article Info

## Abstract
Keywords : Basis Forming; Regional Regulations; Transparancy.
How to cite (APA Citation Style) : Achir  Nuvazria . (2020). “Normative Annotations of Regional Regulations on Transparancy”. Jambura Law Review,
JALREV 2 (1): 83-100
Compilation  of  Legislation  including  Regional  legal  products  (Perda) regulates  it  according  to  the  national  legal  system  based  on  the  latest provisions in Law Number 12 of 2011, and discuss procedures that can be used to produce relationships (harmonization) of one regulatin  and others. From  the  results  of  the  research,  it  can  be  concluded  that  the  Regional Regulation  on  Transparency  No.  3  of  2002  in  Gorontalo  City  still  has weaknesses, especially from the background of manufacture which has not met the foundation and principles governing legislation including the law, the juridical Law on Public Information. In addition, the Regional Regulation has not implemented Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of  Legislation  which  invites  every  legal  product  based  on  philosophical, sociological  and  juridical  relating  to  the  writings  of  the  Academic Manuscript  as  well  as  the  principle  of  the  application  of  chronological principles,  old  principles  or  (lex  posteriori  derogat  lex  priori),  and  the principle of the evaluation of Hierarchy described in Regional Legislation (Perda) does not have the legal force and is not binding, its contents are in accordance with the legislation that has a higher position of election.
Therefore, within the framework of fulfilling legal requirements and being strengthened and the existence of the Regional on Transparency, the thing that needs to be done is to adjust it to the national legal regulatory system based on law Number 12 of 2011 and discuss good regional regulatios.

## 1. Pendahuluan
Indonesia dalam konstitusi merupakan Negara Hukum yang perwujudannya tercermin ke  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  untuk  membatasi  kekuasaan negara  (pemerintah)  dan  memberi  pedoman  bagi  rakyat  dalam  menjalankan aktivitasnya sebagai warga negara. Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Negara ini adalah persoalan yang berkaitan dengan otonomi daerah yang salah  satu  prinsipnya  adalah  (asas)  Desentralisasi,  yaitu  penyerahan  kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah, dimana hal ini mencerminkan kemandirian daerah untuk berdiri sendiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal yang lebih menguatkan lagi adalah pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah  yang  kemudian  diubah  ke  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014,  yang mengatur secara pasti mengenai kewenangan daerah.
Adanya  Desentralisasi  kewenangan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah, sesungguhnya  telah  melahirkan  pembagian  kewenangan  termasuk  penetapan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, yang salah satu produk hukumnya adalah Peraturan Daerah, (selanjutnya disebut Perda). Pasal 18  ayat  (6)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  Pemerintah Daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Sementara  itu,  hakikat  otonomi  daerah  menurut  Ateng  Syafrudin 1 ,  adalah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  artinya  keberadaan  perda  tidak  bisa  lepas  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara  nasional  dan  menyeluruh.  Dapat  diberi makna pula bahwa perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di  daerah  dalam  menyelenggarakan  kewenangannya  untuk  mewujudkan  otonomi yang dimiliki, disamping sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan lebih tinggi.
Sebagai Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI, Indonesia meletakkan segala sesuatu berdasarkan koridornya masing-masing termasuk mengatur tingkatan
1 Ateng Syafrudin. (1985). “Pasang Surut Otonomi Daerah”. Bandung: Binacipta Press. Hal. 5
produk  hukum  (regulasi).  Konsekuensinya  adalah  produk  hukum  yang  disusun hendaknya memperhatikan kedudukan dari yang lebih tinggi sampai paling rendah, termasuk landasan dan asas pembentukannya.
Maria Farida 2 mengatakan bahwa, dilihat dalam perspektif hukum positif di Indonesia maka  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dan  tercantum  pada  desain  Teory Nawiasky adalah disusun secara  berjenjang (piramida), dengan fungsi sebagai tolok ukur bagi peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya terhadap perundang- undangan yang ada di atasnya. Adanya tata aturan yang berjenjang ini maka kekuatan hukum berjenjang pula. Dalam arti bahwa bagi peraturan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan  hukum  yang  lebih  tinggi  pula.  Demikian  sebaliknya,  peraturan  yang  lebih rendah mempunyai kekuatan hukum yang lebih rendah.
Lahirnya  berbagai  produk  hukum  tertulis  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  daerah terkadang  menimbulkan  berbagai  polemik,  seperti  menyangkut  harmonisasinya (hubungan  antara  satu  sama  lain),  batas  pemberlakuan  sampai  dengan  struktur maupun  hierarki  (tata  urutan)  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  boleh bertentangan  baik  itu  substansi  maupun  materi  muatan  berdasarkan  batasan kewenangan sesuai jenis peraturan perundang-undangan.
Bagir  Manan 3 mengatakan  bahwa,  penyusunan  peraturan  perundang-undangan tingkat  daerah  bukan  sekedar  melihat  batas  kompetensi  formal  atau  kepentingan daerah  yang  bersangkutan,  tetapi  harus  dilihat  pula  kemungkinan  dampaknya terhadap  daerah  lain  atau  kepentingan  nasional  secara  keseluruhan  dan penyusunannya tidak bisa lepas dari sistem perundang-undangan Nasional.
Ketentuan  pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  menegaskan  bahwa  jenis  dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Maria Farida Indrati. (2007). “Ilmu Perundang-undangan(1)”. Yogyakarta: Kansius (Cempaka) Press. Hal. 44
3 Bagir Manan.  (1995). “Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah”. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung Press. Hal. 8-9
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Sementara  itu,  landasan  dan  Azas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan menurut  M.Solly  Lubis 4 ,    ada  tiga  (3)  landasan  pembuatan  peraturan  perundang- undangan, yakni;
(a)   landasan  filosofis  yaitu  dasar  filsafat,  pandangan  atau  ide  yang  menjadi dasar  cita-cita  sewaktu  menuangkan  hasrat  dan  kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara .
(b)  landasan  yuridis,  ialah  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi pembuatan suatu peraturan, dan
(c)  landasan  politis,  ialah  garis  kebijaksanaan  politik  yang  menjadi  dasar selanjutnya  bagi  kebijaksanaan  dan  pengarahan  ketata-laksanaan pemerintahan negara.
Sementara  itu  Amiroeddin  Syaif 5 menegaskan,  bahwa  dalam  perundang-undangan dikenali atas 5 (lima) asas yakni;
1)   asas tingkatan hirarki,
2)  Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,
3)  Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis),
4)   Undang-undang tidak berlaku surut,
5)  Undang-undang  yang  baru  menyampingkan  undang-undang  yang  lama  ( lex posteriori derogat lex priori ).
4 Suprin Na’a.  (2004).  “Perda dalam Perspektif Ilmu Perundang-undangan”. Palu: Tadulako University Press. Hal.75-76
5 Ibid. Hal. 79
Berkenaan  dengan  asas-asas  peraturan  perundang-undangan  ini,  Purnadi Purbacaraka 6 dan  Soerjono  Soekanto    pun  memperkenalkan  pula  enam  (6)  asas perundang-undangan yaitu;
(a)  Undang-undang tidak berlaku surut,
(b)  Undang-undang  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  lebih  tinggi  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
(c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum ( lex specialis derogat generali ),
(d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu ( lex posteriori derogat lex priori ),
(e)  Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, dan
(f) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material  bagi  masyarakat  maupun  individu, melalui pembaharuan/pelestarian (asas welvaarstaat ).
Fenomena  saat  ini,  lahirnya  berbagai  bentuk  produk  hukum  di  daerah  terkadang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan pusat, seperti adanya perda Syariah (agama) yang menurut sebagian orang tidak berdasarkan kebutuhan dan menyalahi hak asasi manusia orang lain, termasuk persoalan keberadaan perda yang tidak sesuai lagi harapan masyarakat, bahkan bertentangan dengan aturan perundang-undangan lebih tinggi.
Banyaknya perda yang dibatalkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagian  besar  karena  regulasi  tersebut  belum  mengikuti  pedoman  dan  teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik  termasuk landasan dan asas pembentukannya.
Menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum di daerah, keberadaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo telah ada sebelum  UU  Keterbukaan  Informasi  lahir  (KIP).  Saat  ini  implementasi  Perda Tranparansi  masih  dilakukan  pemerintah  kota  Gorontalo,  sementara  dilihat  dari beberapa  pasal  substansinya  memiliki  kemiripan  dengan  UU  No.  14  Tahun  2008.
6 Purnadi Purbacaraka. (1993). “Perundangan-undangan dan Yurisprudensi”. Bandung: Citra Aditya Bakti Press. Hal. 7-12
Pemerintah  Daerah  sendiri  meyakini,  bahwa  lahirnya  UU  KIP  berawal  dari  hasil kunjungan  Pemerintah  Pusat  ke  daerah  yang  sudah  lebih  dulu  menerapkan  Perda Transparansi.
Maka ini perlu dikaji dari berbagai aspek terutama landasan penyusunan Perda, baik secara  filosofis,  yuridis  maupun  sosiologis.  Selain  itu,  perlu  dilihat  asas pembentukannya  agar  tidak  tumpang  tindih  serta  kesesuaiannya  dengan  hierarki peraturan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik untuk  mengkaji  mengenai  latar belakang penyusunan Perda Transparansi di Kota Gorontalo, yang diberi judul Kajian Yuridis  Perda  Transparansi  di  Kota  Gorontalo  Ditinjau  dari  Landasan  dan  Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Perda No. 3 Tahun 2002).

## 2.  Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang perlu  diteliti  dan  dibahas  yakni  bagaimana  kajian  yuridis  Perda  Transparansi  Kota Gorontalo  ditinjau  dari  Landasan  dan  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.

## 3. Metode
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normative menurut  Soerjono  Soekanto 7 ,  mencakup  penelitian  asas-asas  hukum,  sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah dan perbandingan hukum.  Peneliti  juga  melakukan  penelitian  lapangan  untuk  melengkapi  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  pertama  (primer)  yang  dipertegas  oleh Sudikno 8 ,  bahwa  penelitian  kepustakaan  dapat  berdiri  sendiri  dan  dapat  pula dilengkapi  dengan  penelitian  lapangan.  Adapun  sumber  Data  dalam  penelitian  ini yakni Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
7 Soerjono Soekanto. (2007). “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta : UI-Press. Hal. 51
8 Sudikno Mertokusumo.  (2006). “Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)”. Yogyakarta: Liberty Press. Hal. 29
Untuk  mengumpulkan  data  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  berupa penelitian kepustakaan ( library research ), penelitian lapangan ( field research ), melalui interview atau  wawancara  dan  observasi  (pengamatan).  Sementara  analisis  data menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dimana  peneliti  menguraikan  dan memberikan  gambaran  berupa  penjelasan  data  yang  diperoleh melalui pengamatan dan  kemudian  dianalisa  berdasarkan  teori  dan  asas  yang  berlaku  serta  membuat prediksi maupun implikasi, kemudian diberikan kesimpulan.
Statute  approach merupakan  jenis  pendekatan  yang  dilakukan  peneliti  termasuk pendekatan  historis  (historical  approach),  yakni  dengan  menelaah  latar  belakang pembentukan Perda, landasan hukum pembentukan serta maksud dan tujuan (alasan) pemberlakuannya.  Pendekatan  komparatif  ( comparative  approach )  juga  dilakukan peneliti  dengan  membandingkan  antara  Perda  dengan  UU  Keterbukaan  Informasi Publik, yang dititikberatkan pada konsistensi perundang-undangan, keselarasan dan harmonisasinya.

## 4. Pembahasan
Aspek  maupun  pengaturan  hukum  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  Kota Gorontalo yang tercantum dalam Perda Transparansi secara garis besar meliputi;
1) Informasi seluruh proses perencanaan pembangunan (Visi, Misi dan Strategi) mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota.
2) Informasi  pembahasan  APBD  mulai  dari  penganggaran  sampai  dengan pembahasan dan penetapan.
3) Informasi yang berkaitan dengan penataan Tata Ruang Kota Gorontalo.
4) Informasi proses pengawasan mencakup obyek yang diawasi sampai hasil-hasil audit.
5) Proses perjanjian dan kontrak kerja sesuai dengan kewenangan masing-masing badan publik.
Perda Transparansi terdiri dari 11 BAB, 40 pasal meliputi :
- Bab I berisi Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal dan 18 ayat.
- Bab II berisi Kewajiban dan Hak yang terdiri dari 9 pasal. Pasal 2 mengatur tentang  Kewajiban  yang  meliputi  Informasi,  Prosedur,  dan  Pengambilan Kebijakan. Pasal 3 dan Pasal 4 berisi Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Aktif. Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 berisi tentang Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap  Saat.  Pasal  8  yang  berisi  tentang  Informasi  Yang  Wajib  Diumumkan
Secepatnya. Pasal 9 yang berisi tentang Prosedur. Pasal 10 yang berisi tentang Proses Pengambilan Kebijakan.
- Bab  III  berisi  Hak  Masyarakat  Terhadap  Badan  Publik  Informasi yang terdiri  dari  3  pasal.  Pasal  11  dan  Pasal  12  yang  berisi  tentang  Prosedur,  dan Pasal 13 yang berisi tentang Pengambilan Kebijakan.
- Bab  IV  berisi  Informasi  Yang  Dikecualikan yang  terdiri  dari  1  pasal  yaitu Pasal 14 dan terdiri dari 4 ayat.
- Bab V berisi Komisi Transparansi yang terdiri dari 6 pasal. Pasal 15. Pasal 16 yang berisi tentang Kedudukan. Pasal 17 yang berisi Tentang Susunan. Pasal 18, Pasal  19  dan  Pasal  20  yang  berisi  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Komisi Transparansi.
- Bab  VI  berisi  Tugas,  Fungsi  Dan  Wewenang  Komisi  Transparansi yang terdiri dari 7 pasal. Pasal 21. Pasal 22 yang berisi tentang Tugas. Pasal 23 yang berisi  tentang  Fungsi.  Pasal  24,  Pasal  25,  dan  Pasal  26  yang  berisi  tentang wewenang. Pasal 27 yang berisi tentang Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparansi.
- Bab VII berisi Keberatan yang terdiri dari 3 Pasal. Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.
- Bab VIII berisi Anggaran Dan Biaya yang di terangkan pada Pasal 31 dan Pasal 32.
- Bab IX berisi Sanksi Pidana yang terdiri dari 6 pasal. Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.
- Bab X berisi Ketentuan Peralihan yang terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 39.
- Bab XI berisi Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 40.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 ditetapkan Walikota Gorontalo Medi Botutihe, tanggal 13 Maret 2002. Mulai diberlakukan di Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2002 dan  diundangkan  Sekretaris  Daerah  Kota  Gorontalo  Abdul  Wahab  Thalib  dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2002 Nomor 03 seri E.
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Gorontalo yang pada saat itu dijabat Adhi Mo’o SH  mengatakan,  bahwa  lahirnya  Perda  Transparansi  jauh  sebelum  adanya  UU  yang mengatur hal serupa, yakni (UU No. 14 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Menurut  Kabag  Hukum  bahwa  Perda  Transparansi  dalam  pembahasannya telah  melalui  kajian  beberapa  unsur  antara  lain  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pemerintah Kota dan Unsur DPRD Kota Gorontalo yang menjadi bukti adanya komitmen Pemkot Gorontalo dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang informasi  pembangunan  daerah.  Namun  disayangkan  penyusunannya  belum mengikutsertakan pihak akademisi (Perguruan Tinggi). Hadirnya Komisi Transparansi yang  dibentuk  oleh  DPRD  merupakan  komitmen  dalam  penyelenggaraan  dan pengimplementasian Perda.

## 5. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

## a. Landasan Filosofis dan Sosiologis
Salah  satu  bagian  terpenting  dalam  pembentukan  Perundang-undangan  termasuk perda  transparansi  adalah  landasan  filosofis  yakni  terkait  nilai  yang  berkembang dalam masyarakat dan sosiologis adalah harapan masyarakat dimana menjadi bagian terpenting dalam memberikan pandangannya sebelum dilakukan penerapan regulasi yang  diinginkan  dan  dicita-citakan  masyarakat  sebagai  objek  pelaksanaan  aturan. Perda Transparansi sepatutnya memuat Naskah Akademik (NA) sebagai penjabaran landasan  pembentukannya,  mengingat  hal  ini  telah  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 pasal 19 dan 48, yakni pengajuan rancangan peraturan disertai dengan NA.
Selain itu, keberdaan Naskah Akademik menjadi bahan untuk mengupas tuntas sejauh mana Perda tersebut penting baik untuk memuat fakta serta problematika yang ada termasuk  latar  belakang  maksud  dan  tujuan  yang  jelas.  Akan  tetapi,  hal  ini  belum direalisasikan  dalam  pembentukan  perda  transparansi,  mengingat  waktu pembentukan Peraturan Daerah Transparansi jauh sebelkum ada ketentuan UU NO 12 Tahun 2011.
Mestinya  Naskah  Akademik  yang  berisi  hasil  penelitian  dan  pengkajian  hukum dimasukkan  dalam  Perda  Transparansi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah serta sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain  juga,    menjadi  wadah  untuk  menampung  dan  menghimpun  aspirasi  serta kepentingan masyarakat yang kemudian menjadi bahan pengaturan produk regulasi daerah.

## b. Landasan Yuridis
Setiap  peraturan  yang  disusun  hendaknya  memiliki  dasar  yuridis  guna  untuk legitimasi  (legalitas)  sekaligus  memberi  penegasan  terkait  derajat  (hierarki)  dalam pengaturan perundang-undangan secara nasional. Alasan penting lainnya adalah agar peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat,  dilaksanakan  sesuai  kewenangan lembaga negara maupun pemerintah (pusat dan daerah) yang mengeluarkan aturan tersebut.
Kaitannya  dengan  Perda  Transparansi,  Peneliti  melihat  dan  mengkaji  belum  ada kesesuaian khususnya norma hukum. Perda Transparansi seyogianya menjadikan UU KIP  No.  14  Tahun  2008  sebagai  salah  satu  landasan  yuridisnya,  mengingat  materi muatan  yang  ada  dalam  aturan  ini  secara  menyeluruh  mengatur  hal  serupa  yang terdapat  dalam  Perda  yang  notabene  merupakan  aturan  dengan  tingkatan  lebih rendah.
Berikut peneliti sedikit menguraikan fakta mengenai keberadaan kedua aturan yang tercantum dalam tabel di bawah ini :
Persamaan materi muatan dalam Perda Transparansi dan  UU No. 14 Tahun 2008 No UU KIP PERDA 1 Pasal 10 (1)  Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (2)  Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pasal 8 1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimarma dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjamin masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata. 2 BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik,
kecuali: a.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

## BAB IV INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 14 Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :
1) lnformasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat : a. Mengungkapkan identitas informasi, pelapor, pengadu, saksi, dan / atau korban yang mengetahui adanya kejahatan, atau ; b. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan
3.mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4.membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5.membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. b.  Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau ;
c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan / atau keluarganya, atau : d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana /prasarana penegakan hukum.
2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindangan dari persaingan usaha tidak sehat.
Sumber : Perda Transparansi & UU KIP

## c. Landasan Politis
Landasan Politis merupakan bagian yang juga penting dan menjadi dasar pelaksanaan bagi  kebijaksanaan  yang  dibuat  khususnya  ketata-laksanaan  pemerintahan  negara. Tujuannya  adalah  dalam  rangka  mencapai  pembangunan  nasional  melalui implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  disusun  sesuai  standar  dan memiliki manfaat serta arah yang jelas.
Olehnya,  Perda  sebagai  produk  hukum  ditingkatan  bawah  (rendah)  mestinya dijalankan berdasarkan tuntutan dan keinginan Undang-undang yang lebih di atasnya dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, konsep lain menurut Jazim Hamidi 9 bahwa  Perda  sebagai  bentuk  kewenangan  yang  diberikan  tidak  sebatas melihat ketentuan UU yang mengatur Pemerintah Daerah saja, melainkan juga menjadi amanat konstitusi yang dijalankan dengan tidak melanggar ketentuan yang diberikan, antara  lain  dengan  memperhatikan  susunan  dan  tata  cara  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sehingga  menuntut pengetahuan yang cukup dari pembuat maupun penyusunnya.
9 Jazim Hamidi. (2011). “ Legislative Drafting (Seri Naskah Akademik Perda )”. Yogyakarta: Total Media Press. Hal. 5
Rozali Abdullah 10 berpendapat, bahwa dalam proses pembentukan Perda menyangkut tiga (3) aspek penting, yaitu
1.  Aspek  Prosedural  yakni  menyangkut  tata  cara  dan  prosedur  pembentukan Peraturan Daerah yang secara normatif telah  diatur dalam Tata Tertib DPRD masing-masing.
2.  Aspek  substansial  menyangkut  isi  atau  materi  pokok  yang  diatur  dalam Peraturan  Daerah  (latar  belakang,  tujuan  dan  objek  dibuatnya  Peraturan Daerah).
3.  Aspek Teknis menyangkut masalah bentuk dan teknis penyusunan Peraturan Daerah  (diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Teknik  Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden).

## 6. Asas dalam Peraturan Perundang-undangan
Hal  lain  yang  patut  diperhatikan  dalam  penerbitan  aturan  ialah  terpenuhinya  asas peraturan  perundang-undangan  yang  harus  dimiliki    agar  setiap  regulasi  yang diterbitkan  pejabat  berlaku  efektif  dan  tidak  bertentangan  antara  norma  yang  satu dengan lainnya.

## a. Kesesuaian Norma
Peraturan Daerah seyogianya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya seperti  Undang-undang  maupun  produk  hukum  lainnya.  Peneliti  mengkaji  bahwa substansi  pengaturan  Perda  tidak  memiliki  kesesuaian  norma  (ada  pertentangan norma) yang akan diuraikan melalui table di bawah ini:
No UU KIP Perda 1 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (Ayat 12 UU) Pemohon
Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Ayat (18) Pemohon adalah setiap warga negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
10 Abdullah, Rozali. (2000). “Produk Hukum Daerah ”. Jambi: Pusat Studi dan Hukum Perudang- undangan Universitas Jambi. Hal .3
2 Asas dan Tujuan dimuat secara jelas yang tertuang dalam BAB II Tidak  dimuat  secara  jelas  mengenai Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah 3 BAB III Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan
Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik
Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 (3)  Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

## BAB III
Hak Masyarakat Terhadap Badan Publik Informasi

## Pasal 12
1) Permintaan informasi dan warga kota tidak perlu untuk mencantumkan kepentingan memperoleh informasi tersebut. 4 Bagian Ketiga Informasi yang Wajib tersedia Setiap Saat
Pasal 11 (1)  Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
Pasal 5
Informasi yang wajib tersedia setiap saat
1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi :
a. daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya termasuk informasi yang berada dalam kategori pengecualian.

## 5 Dalam Pasal 14 memuat tentang
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang Belum  mencantumkan  materi  yang  ada dalam  Pasal  14  UU  KIP  sebagai penjabaran substansi/materi Perda 6 BAB VII KOMISI INFORMASI Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 30
(Point h) pengangkatan anggota komisi informasi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun

## BAB V
KOMISI TRANSPARANSI Pasal 18 Pengangkatan dan Pemberhentian
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi, seorang calon harus memenuhi syarat seperti dalam ayat ( 1) Warga Negara Indonesia berusia minimal 27 tahun dan maksimal 60 tahun
Sumber : UU KIP dan Perda Transparansi
Dari  uraian  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  ada  pertentangan  substansi  antara aturan  yang  lebih tinggi  dengan  Perda Transparansi.   Sekilas  peneliti  juga  mengkaji bahwa tujuan atau sasaran yang hendak dicapai Perda jika disandingkan dengan UU ini,  maka ada ketidakharmonisan yang mestinya disesuaikan Perda.
Contoh perbedaan (ketidakharmonisan) yakni Pasal 12 Perda dengan Pasal 4 UU KIP. Permintaan  informasi  dalam  Peraturan  Daerah  tidak  perlu  mencantumkan kepentingan  memperoleh  informasi,  sementara  UU  mengatur  hal  demikian  yang memerintahkan  agar  permintaan  tersebut  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  untuk memastikan  kepentingan  penggunaannya.  Melihat  persoalan  ini,  peneliti menyarankan agar perda yang memiliki kekuatan hukum lebih rendah mengikuti UU demi terwujudnya kesesuaian antar keduanya selain juga tidak terjadi pertentangan norma, khususnya jika hal itu bisa berdampak kerugian bagi masyarakat, badan publik dan negara.
Keempat, terdapat pertentangan antara pasal 5 ayat 1 bagian (a) Perda Transparansi dengan Pasal 11 ayat 1 (a) UU KIP, (kolom 4).  UU KIP memberikan penekanan bahwa setiap  badan  publik  wajib  menyediakan  informasi  berupa  daftar  seluruh  informasi publik  yang  ada  di  bawah  penguasaannya  dan  tidak  termasuk  informasi  yang  yang dikecualikan, sementara Perda menegaskan bahwa informasi tersebut termasuk yang berada  dalam  kategori  pengecualian.  Bagian  ini  terdapat  suatu  pertentangan  yang apabila dikaji melalui persoalan hukum, maka Perda jelas menyalahi aturan perudang- undangan  yang  lebih  di  atasnya  termasuk  bila  dikaji  dari  sisi  ekonomi  sosial pernyataan yang ada dalam peraturan daerah bisa berdampak pada kerugian pihak- pihak  terkait  seperti  kelompok  badan  publik  yang  mengelola  masalah  keuangan (perbankan), terlebih kerahasiaan kepentingan negara dan masyarakat.
Melihat  kenyataan  diatas,  dapat  dinilai  tidak  adanya  persepsi  antara  perda  dengan peraturan di atasnya  sehingga disarankan agar peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 menyesuaikan perundang-undangan lebih tinggi, dengan tujuan melahirkan kerangka dan konsep hukum menjadi satu kebulatan utuh.

## b. Hierarki
Konsistensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting mulai dari  perencanaan,  perancangan,  pembahasan  dan  perumusan  sampai  ke  tahap
penetapan  agar  tidak  tumpang  tindih.  Seperti  pembentukan  Perda  harus memperhatikan  kesesuaian  antara  aturan  yang  lebih  tinggi  dengan  aturan  yang kedudukannya  lebih  rendah  untuk  menghindari  tidak  sinkronnya  berbagai  produk peraturan.
Jika melihat keberdaan Perda Tranparansi sama persis dengan substansi yang diatur dalam  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik,  dimana  kedua  aturan  tersebut  mengatur persoalan  serupa,  maka  berdasarkan  hierarki  perundang-undangan  Perda  dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Alasannya ialah, secara hierarki Perda merupakan aturan  yang  lebih  rendah  dibanding  UU.  Bunyi  asas  tingkatan  hierarki  secara  jelas mengatakan bahwa peraturan lebih tinggi kedudukannya memiliki kekuatan hukum yang tinggi pula. Selain itu, asas lain pun menyebut bahwa Undang-undang tidak dapat diganggu  gugat,  sehingga  tak  heran  jika  untuk  mencapai  keselarasan  dan keseimbangan diharapkan produk hukum daerah menyesuaikan dengan hierarki yang ada.
Asas  lain  menyebutkan  pula  bahwa  Undang-undang  yang  berlaku  belakangan membatalkan  undang-undang  yang  berlaku  terdahulu  ( lex  posteriori  derogat  lex priori ),  sebagai  sarana  untuk  semaksimal  mungkin  dapat  mencapai  kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan/pelestarian  ( asas  welvaarstaat ).  Hal  ini  menjadi  patut  diperhatikan pemerintah Kota Gorontalo kaitannya dengan kesesuaian perda transparansi terhadap aturan  yang  lebih  tinggi  kedudukan  dan  memuat  materi  baru  yang  tidak  terdapat dalam perda.
Olehnya,  Perda  merupakan  bagian  dari  Peraturan  Perundang-undangan  di  tingkat daerah  yang  langsung  bersentuhan  dengan  kehidupan  masyarakat  sehingga  perlu kesempurnaan  dalam  penyusunannya  baik  substansi,  prosedur  maupun  teknik  dan materi muatan.

## 7. Kesimpulan
Dari  berbagai  uraian  dan  penjelasan  sebelumnya,  peneliti  menyimpulkan  bahwa keberadaan Perda Tranparansi belum menggambarkan satu kesatuan sistem hukum
nasional.  Dimana  Perda  disusun  belum  sesuai  dengan  teknik  dan  landasan pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  seperti  menyertakan  Naskah Akademik  yang  di  dalamnya  memuat  landasan  Filosofis  dan  Sosiologis.  Perda Transparansi  juga  tidak  mencantumkan  landasan  yuridis  (regulasi)  yang  lebih diatasnya seperti UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hal-hal pokok dan serupa,  serta  tidak  mencantumkan  materi  baru  yang  dianggap  menjadi  kebutuhan sebagaimana tertuang dalam UU KIP.
Selain itu, implementasi Perda belum sesuai kaidah yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun  2011  dimana  perlu  memperhatikan  dan  mengedepankan  asas  tingkatan (hierarki) agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan regulasi yang lebih tinggi.

## 8. Saran
Pemerintah Kota Gorontalo mesti memperbaharui isi (substansi) bahkan mengganti nomenklatur terbaru Perda, dan menyesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perudang-undangan  yang  baik  termasuk  menjalankan  ketentuan  UU  No  12  Tahun 2011. Selain itu, meninjau kembali substansi yang bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi yakni UU KIP dan menjadikannya sebagai salah satu landasan yuridis Perda demi terpenuhinya asas tingkatan (hierarki) perundang-undangan.

## Referensi
Abdullah,  Rozali.  (2000).  “Produk  Hukum  Daerah”.  Jambi:  Pusat  Studi  dan  Hukum Perudang-undangan Universitas Jambi
Hamidi,  Jazim  (ed).  (2011).  “Legislative  Drafting  (Seri  Naskah  Akademik  Perda)”. Yogyakarta: Penerbit Total Media
Indrati,  Maria  Farida.  (2007).  “Ilmu  Perundang-undangan(1)”.  Yogyakarta:  Penerbit Kansius (Cempaka)
Manan, Bagir. (1995). “Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat  Daerah”.  Bandung:  Pusat  Penerbitan  Universitas  LPPM-  Universitas Islam Bandung
Mertokusumo, Sudikno. (2006). “Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)”. Yogyakarta: Penerbit Liberty
Na’a,  Suprin.  (2004).    “Perda  dalam  Perspektif  Ilmu  Perundang-Undangan”.  Palu: Tadulako University Press
Purbacaraka,  Purnadi  (ed).  (1993).  “Perundang-undangan  dan  Yurisprudensi”. Bandung: Citra Aditya Bakti
Soekanto,  Soerjono.  (2007).  “Pengantar  Penelitian  Hukum”.  Jakarta:  Penerbit Universitas  Indonesia (UI-Press)
Syafrudin, Ateng. (1985). “Pasang Surut Otonomi Daerah”. Bandung: Binacipta