## Tanggung Jawab Kurator Keperdataan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
Evans Al Faridzi e_alfaridzi@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy is one of the instruments in overcoming a situation where the payment of an obligation does not run smoothly. Creditors or even debtors themselves can submit bankruptcy applications to the competent Commercial Court to examine whether they meet the requirements for determining bankruptcy status. If it meets the requirements and no objections are raised by the parties, the curator will proceed with the process of managing and clearing the bankruptcy estate. The curators are divided into state curators, namely Balai Harta Peninggalan (BHP) and private curators. In carrying out its duties as a curator, BHP  shall  be  borne  by  the  Civil  Curator  Functional  Officer.  The purpose of this study is to determine the location of the responsibility for the management and settlement of bankruptcy assets carried out by BHP and what sanctions can be imposed if an error occurs.
Keywords: Bankruptcy; Curator; Government Employees.

## Abstrak
Kepailitan merupakan salah satu instrumen dalam mengatasi terjadinya suatu keadaan pembayaran atas kewajiban yang tidak berjalan dengan lancar. Kreditor atau bahkan debitor sendiri dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk diperiksa apakah sudah memenuhi persyaratan ditetapkannya status pailit. Jika memenuhi persyaratan dan tidak diajukannya keberatan oleh pihak-pihak maka dilanjutkan dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Kurator terbagi menjadi kurator negeri yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kurator swasta. BHP dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator dibebankan kepada Pejabat Fungsional Kurator Keperdataan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui letak tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh BHP dan apa saja sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi kesalahan.
Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; Pegawai Negeri Sipil.

## Pendahuluan
Setiap orang tidak selalu memiliki modal ataupun pendanaan yang cukup dalam merintis atau menjalankan suatu bisnis. Salah satu solusi akan masalah yang sangat umum ini adalah tersedianya pinjaman atau kredit dari Bank, Lembaga Keuangan

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2173-2192
How to cite: Evans Al Faridzi, ‘Tanggung Jawab Kurator Keperdataan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40122 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2174 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Bukan Bank, atau dari pihak-pihak lain. Pengertian Kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kredit juga dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang yang menurut Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) disebut dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 BW. 1 Pasal 1754 BW berbunyi, pinjammeminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
Konsekuensi dari pihak penerima kredit atau debitor ialah pada waktu yang telah diperjanjikan, debitor harus mengembalikan sejumlah uang sebagaimana kredit yang telah diterimanya beserta bunga yang telah disepakati. Pembayaran tersebut dapat dilaksanakan dengan metode tunai atau mengangsur. Dengan demikian telah terpenuhi unsur prestasi dan kontra prestasi dalam perjanjian kredit. 2
Dalam beberapa kasus, debitor yang memiliki kewajiban untuk melunasi beberapa kreditnya dapat diajukan permohonan pailit oleh para kreditornya. Mekanisme yang dikenal dengan istilah kepailitan ini tidak dapat diterapkan secara serta merta terhadap semua jenis kredit macet. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
1.  Terdapat minimal 2 (dua) atau lebih kreditor; dan
2.  Perjanjian utang-piutang atau kredit telah jatuh tempo, tidak dibayar lunas, dan/ atau dapat ditagih.
1 Albert Aries, ‘Bisakah Orang Yang Tidak Membayar Utang Dipidana?’ ( Hukum Online , 2016) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57da49a2bfb95/bisakah-orang-yang- tidakmembayar-utang-dipidana/> dikunjungi pada 5 Januari 2021.
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2014).[20].
Indonesia mengatur ketentuan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK). Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut Hadi Shubhan, Pailit merupakan keadaan dari debitor yang umumnya karena kesulitan ekonomi, tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya. 3
Kepailitan bermula dari konsep Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW. Pasal 1131 BW menerangkan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan Pasal 1132 BW menerangkan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu bagibagi menurut keseimbangan. Yaitu menurut besar-kecilnya piutang masingmasing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUK, pihak yang berperan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Kurator. Kurator menurut Pasal 1 angka 5 UUK adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UndangUndang ini.
Debitor setelah diputus dengan pernyataan pailit oleh majelis hakim, seketika telah kehilangan haknya dalam pengurusan dan/atau pengalihan hartanya. 4 Hak tersebut beralih kepada kurator yang ditetapkan majelis hakim pada putusan pernyataan pailit debitor pailit tersebut. Sebagaimana Pasal 15 UUK, pengangkatan kurator dan hakim pengawas tercantum dalam bagian putusan pernyataan debitor pailit.
3 Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Prenadamedia Group 2019).[1].
4 ibid .

## 2176 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Pengangkatan kurator didasarkan atas 2 (dua) pilihan instansi, yaitu dari kurator negeri atau kurator swasta. Kurator negeri yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disingkat BHP). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Balai Harta Peninggalan menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundangundangan melalui Direktur Perdata.
Sedangkan yang dimaksud dengan kurator swasta adalah kurator yang berasal dari orang perseorangan. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UUK, kurator dari orang perseorangan merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian di bidang kepailitan dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BHP sebagai kurator negeri apabila ditunjuk menangani proses pengurusan dan pemberesan harta pailit akan menujuk pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan (selanjutnya disingkat Permenpanrb 15/2020) telah ditetapkan jabatan baru di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan. Kurator Keperdataan direncanakan sebagai pengganti peran Anggota Teknis Hukum pada BHP sebagai pejabat pelaksana atas kewenangan-kewenangan BHP. 5
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenpanrb 15/2020, kepailitan merupakan salah satu kewenangan dari Kurator Keperdataan. Kurator Keperdataan merupakan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup bidang harta peninggalan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian semakin
5 Elsaida Sari Manalu, ‘Jabatan Fungsional Sebagai Pilihan Karier Pegawai’ ( Portal AHU , 2019)<https://portal.ahu.go.id/id/detail/31-article/2417-jabatan-fungsional-kurator-keperdataan- sebagaipilihan-karier-pegawai> dikunjungi pada 5 Januari 2021.
menguatkan pernyataan bahwa Kurator Keperdataan adalah bagian dari BHP.
Oleh karena itu, timbul pertanyaan tentang siapakah yang bertanggung jawab atas proses pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila kurator yang ditunjuk adalah BHP. Dalam arti, BHP secara kelembagaan atau Kurator Keperdataan secara individu yang bertanggung jawab. Selain itu bagaimana pengaturan sanksi bagi kurator keperdataan jika lalai dalam bertugas pada proses kepailitan.

## Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) merupakan pendekatan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. 6 Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan melalui analisa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 7 Sedangkan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dilakukan dengan memahami dan analisis terhadap doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. 8

## Kewenangan Kurator Negeri dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
UUK  mengklasifikasikan  Kurator  yang  menangani  kasus  kepailitan menjadi 2 (dua) yaitu Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Balai Harta peninggalan merupakan instansi pemerintahan yang berwenang menangani atau mengelola harta peninggalan yang bertuan. Balai Harta Peninggalan inilah yang disebut sebagai Kurator Negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan Kurator lainnya adalah orang-perseorangan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kurator lainnya juga dikenal dengan kurator swasta.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenadamedia Group 2017).[133].
7 ibid. [134].
8 ibid. [135].

## 2178 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan institusi peninggalan Belanda. BHP dibentuk pada 1 Oktober 1624 dengan nama Wees En Boedel/ Kamer yang kedudukan pertama kalinya ada di Jakarta. 9 BHP sebagai lembaga bentukan Belanda pada masa itu hanya untuk melaksanakan kepentingan hukum bagi orang-orang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). 10 Seiring berjalannya waktu, melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01- 80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, BHP telah resmi menjadi instansi bagian dari sistem Pemerintahan Indonesia.
BHP mendapatkan kewenangan di bidang kepailitan, pertama kali dilimpahkan dari Peraturan Kepailitan peninggalan Belanda yang masih berlaku pada saat awal kemerdekaan yaitu Faillissements-verordening . Karena perkembangan zaman dan gejolak krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia, Faillissements-verordening direvisi untuk pertama kali pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK 1998). Pada tahun 2004, Faillissements-verordening beserta perubahannya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK).
Kewenangan BHP sebagai kurator pada intinya termuat dalam Pasal 1 angka 5 UUK. BHP yang diangkat oleh Pengadilan bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Secara rinci dan lebih spesifik, kewenangan BHP tertuang dalam beberapa pasal pada UUK.
Jika diurutkan, maka tugas BHP sebagai kurator kepailitan terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu pengurusan lalu pemberesan. Tahap pengurusan harta pailit merupakan masa ketika debitor dinyatakan pailit oleh putusan pernyataan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian lalu dihomologasi oleh
9 Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Buku Ketiga, Sinar Grafika 2019).[55].
10 Taufik H Simatupang, ‘Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Pening - galan Di Indonesia’ (2018) 18 Jurnal Penelitian Hukum De Jure 397 <https://ejournal.balitbangham. go.id/index.php/dejure/article/view/495>.[398].
majelis hakim. 11 Homologasi tersebut berakibat diangkatnya status pailit. Pada masa tersebut Kurator berperan untuk menginventarisasi kewajiban-kewajiban kreditor lalu menentukan langkah untuk menguangkan tagihan-tagihan berdasarkan kewajiban debitor pailit. 12
Sedangkan pada tahap pemberesan harta pailit terbagi menjadi dua tahap, yaitu pemberesan dan pembagian. Pada tahap pemberesan, BHP sebagai kurator berwenang untuk menentukan status dari harta pailit, baik akan dilanjutkan usahanya ( going concern ), dilelang di muka umum, atau dijual di bawah tangan. 13
Semua opsi tersebut harus dipertimbangkan dengan tujuan memperoleh nilai terbaik dan mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Pada tahap pembagian, jika tersedia cukup uang tunai berdasarkan pertimbangan hakim pengawas, maka kurator dapat membagi harta debitor pailit sesuai daftar piutang yang telah dicocokan. 14 Pada tahap ini, diperlukan kebijaksanaan kurator untuk menentukan cukup tidaknya pembagian karena dapat berdampak pada pembebanan biaya kepailitan kepada harta pailit. 15
Kurator Keperdataan merupakan jabatan fungsional PNS di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih tepatnya pada bidang harta peninggalan. Bidang harta peninggalan yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang berwenang menangani terkait harta peninggalan. Setelah dibayarkannya kewajiban- kewajiban debitor pailit kepada kreditor dan daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kurator akan mengumumkan berakhirnya status pailit atau masa kepailitan debitor pailit melalui berita negara dan surat kabar.
Kurator Keperdataan merupakan pelaksana tugas dari kewenangan yang dilimpahkan kepada BHP dari UUK. Kewenangan Kurator Keperdataan diatur juga
11 Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (RajaGrafindo Persada 2004).[72].
12 ibid. [72-73].
13 ibid. [84].
14 ibid .[85].
15 ibid .[85-86].

## 2180 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
melalui Permenpanrb 15/2020. Secara umum, sebagaimana Pasal 6 Permenpanrb 15/2020, tugas Kurator Keperdataan adalah untuk melaksanakan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan hukum di bidang harta peninggalan. Kepailitan merupakan salah satu unsur kegiatan dari Kurator Keperdataan. Dalam hal ini yang dimaksud kepailitan adalah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Secara  spesifik,  tugas  atau  kewenangan  kurator  keperdataan  dibagi  atas pangkat dari kurator keperdataan. Dalam Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan terbagi menjadi 4 (empat) pangkat, dari terendah sampai tertinggi sebagai berikut:
a.  Kurator Keperdataan Ahli Pertama;
b.  Kurator Keperdataan Ahli Muda;
c.  Kurator Keperdataan Ahli Madya;
d.  Kurator Keperdataan Ahli Utama.
3 (tiga) pangkat terendah dari Kurator Keperdataan melaksanakan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan yang bersifat teknis seperti memeriksa putusan pailit, menginventarisasi harta debitor, mengesahkan daftar tagihan, dan lain sebagainya. Sedangkat pada pangkat Ahli Utama, tugas Kurator Keperdataan bersifat finalisasi dan pengawasan.

## Perolehan Wewenang dan Pertanggungjawaban Kurator Keperdataan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
Kurator Keperdataan sebagai pengganti Anggota Teknis Hukum (ATH) berkedudukan di bawah Ketua BHP berdasarkan struktural organisasi BHP. 16
Dengan demikian Kurator Keperdataan bertanggungjawab secara struktural kepada Ketua BHP selaku pimpinan BHP. Hal tersebut diperkuat melalui Pasal 2 ayat (2) Permenpanrb 15/2020 dijelaskan bahwa Kurator Keperdataan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat
16 Kanwil Jateng, ‘Rapat Kerja Pembahasan Organisasi Dan Tata Kerja (ORTA) Balai Harta Peninggalan Dan Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Anggota Teknis Hukum (ATH)’ (2020) <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3123-rapat-kerja- pembahasanorganisasi-dan-tata-kerja-orta-balai-harta-peninggalan-dan-pembentukan-jabatan- fungsionaltertentu-anggota-teknis-hukum-ath> dikunjungi pada 7 Januari 2021.
administrator atau pejabat pengawas yang berkaitan. Pejabat pimpinan yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan BHP sebagai instansi yang berkaitan dengan bidang Kurator Keperdataan di lingkup harta peninggalan.
Untuk dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila yang kurator yang ditunjuk adalah BHP, tidak hanya cukup melihat bagaimana struktur organisasi BHP. Diperlukan pemahaman konsep wewenang dalam menentukan apakah BHP secara kelembagaan atau Kurator keperdataan secara pribadi yang bertanggung jawab. Dalam hukum publik dikenal prinsip geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid yang berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. 17 Selain itu, suatu pejabat dalam melaksanakan tugasnya berupa perbutatan pemerintahan selalu didasarkan atas perolehan kewenangan yang sah. 18
Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Airlangga, Philipus M. Hadjon, menjabarkan bahwa wewenang ( bevoegdheid ) merupakan kekuasaan hukum ( rechtmacht ). 19 Dalam hal ini, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Di lain sisi, Bagir Manan mengungkapkan bahwa konsep kewenangan dalam Bahasa Indonesia tidak sama dengan kekuasaan. 20 Kekuasaan hanya berfokus pada kehendak berbuat atau tidak berbuat. Berbeda dengan kewenangan yang juga dilekati dengan hak dan kewajiban. Pejabat dalam memperoleh wewenangnya diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).
Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi merupakan perolehan wewenang oleh badan atau pejabat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Atribusi
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (RajaGrafindo Persada 1994).[108].
18 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi (Bayumedia Publishing 2004).[77].
19 Sirajuddin and others, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Setara Press 2016).[96].
20 Ridwan HR. Loc.Cit.

## Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
dikenal dengan konsep wewenang yang melekat pada jabatan. 21 Letak tanggung jawab dari badan atau pejabat berada pada badan atau pejabat tersebut sendiri.
Delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan adalah perolehan wewenang yang diterima oleh badan atau pejabat pemerintahan dari badan atau pejabat pemerintahan yang kedudukannya lebih tinggi. Tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan beralih sepenuhnya dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.
Mandat yaitu pelimpahan tugas antara mandans kepada mandataris. Mandans melimpahkan tugas yang bertujuan untuk mewakili diri mandans kepada mandataris. 22 Umumnya, pelimpahan wewenang secara mandat terjadi dalam lingkup hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Hubungan kerja tersebut berupa janji-janji kerja intern antara penguasa dengan pegawai. 23 Letak tanggung jawab dalam pelimpahan wewenang secara mandat tetap terletak pada pemberi mandat atau mandans.
Berdasarkan konsep pelimpahan wewenang, dapat disimpulkan bahwa pelimpahan wewenang dari pejabat pimpinan BHP atau diwakili Ketua BHP kepada Kurator Keperdataan selaku pelaksana tugas dari kewenangan BHP adalah dengan konsep mandat. Hal ini dikarenakan mandat erat kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan sebagaimana ciri-ciri dari konsep pelimpahan wewenang secara mandat.
Hubungan dalam sistem kerja Kurator Keperdataan sebagai PNS atau ASN di lingkungan BHP adalah hubungan kedinasan. Konsep hukum hubungan dalam lingkup ASN dikenal dengan istilah hubungan kedinasan, hubungan dinas publik, atau hubungan kepegawaian. Hubungan kedinasan berkaitan erat dengan kepercayaan pemberian tugas kedinasan dari atasan ke bawahan. 24 Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa hubungan kepegawaian
21 Philipus M Hadjon and others, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University press 2015).[125].
22 Sirajuddin and others. Op.Cit. [99].
23 Philipus M. Hadjon and others. Op.Cit .[126].
24 Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian (RajaGrafindo Persada 1996).[71].
merupakan openbare dienstbetrekking yang berarti hubungan dinas publik. 25
Dalam hubungan dinas publik tersebut terdapat hubungan sub-ordinatie antara atasan dan bawahan. 26
Konsep pelimpahan wewenang secara mandat dari Ketua BHP kepada Kurator Keperdataan semakin terang jika diperbandingkan antara UUK dengan UUK 1998. Perbandingan yang dimaksud adalah perubahan subjek kurator lainnya atau kurator swasta dari UUK 1998 ke UUK. Menurut Pasal 67A ayat (2) UUK 1998, yang dapat ditunjuk sebagai kurator adalah perorangan atau persekutuan perdata  (law  firm).  Sedangkan  menurut  Pasal  70  ayat  (2)  UUK  diubah  menjadi hanya orang perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai kurator. Menurut Hadi Shubhan, perubahan tersebut adalah tepat karena persekutuan perdata adalah bukan badan hukum jadi pertanggungjawaban terletak pada masing-masing pribadi. 27
Sedangkan, BHP tidak mengalami perubahan subjek dan tetap pada posisinya sebagai subjek yang dilimpahi wewenang pengurusan dan pemberesan harta pailit secara delegasi. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan tetap berada pada BHP lalu dilimpahkan secara mandat kepada Kurator Keperdataan.
Majelis Hakim dalam putusan pernyataan debitor pailit yang mengangkat kurator negara sebagai kurator, pada amarnya akan berbunyi “Mengangkat Kantor Balai Harta Peninggalan … sebagai Kurator” atau “Menunjuk Balai Harta Peninggalan … dengan alamat… sebagai Kurator”. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa kedudukan BHP adalah sebagai penanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila kurator negara yang ditunjuk karena kedudukannya dituangkan dalam Putusan. Dalam praktiknya, putusan semacam tersebut telah digunakan pada beberapa putusan. Sebagai contoh adalah pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. yang menunjuk BHP Surabaya sebagai Kurator dan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Smg yang menunjuk BHP Semarang sebagai Kurator.
25 Philupus M. Hadjon and others. Op.Cit .[207].
26 ibid.
27 Hadi Shubhan. Op.Cit .[117].

## 2184 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Walupun demikian, tidak menutup kemungkinan Kurator Keperdataan bertanggung jawab dan bertanggung gugat secara pribadi jika ada kelalaian yang dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab di dalam hukum kepegawaian. Pertama, externe aansprakelykheid artinya pertanggung jawaban secara pribadi. 28 Dalam hal ini, tanggung jawab secara pribadi tersebut dikarenakan kesalahan yang dibuat oleh pegawai negeri yang bersangkutan bersifat subjektif. 29
Subjektif yang dimaksud adalah karena adanya tindakan yang secara moral tercela atau beritikad buruk serta sembrono. 30
Kedua, interne aansprakelykheid artinya pertanggung jawaban tidak langsung kepada pihak ketiga melainkan melalui instansi atau dinas terlebih dahulu. 31 Dalam hal ini, kesalahan yang dibuat oleh pegawai negeri bersifat objektif. 32 Dikatakan objektif karena bahwa pegawai negeri bersangkutan benar-benar telah bertindak sesuai tugasnya tanpa ada motif lain selain menjalankan tugasnya.

## Sanksi Kurator Keperdataan Jika Melakukan Kelalaian Berdasarkan Hukum Kepailitan
Pasal 72 UUK menyatakan bahwa pertanggungjawaban kurator atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian saat pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah menjadi beban kurator. Namun dalam UUK tidak dijelaskan secara lebih lanjut tindakan mana sajakah yang menjadi tanggung jawab kurator jika terjadi kerugian.
Imran  Nating  mengklasifikasikan  menjadi  2  (dua)  kelalaian  contoh  dari tindakan kurator berdasarkan kapasitasnya sebagai berikut: 33
a.  Kapasitas kurator:
1.  Kurator tidak cermat dalam menyusun daftar distribusi pembagian harta pailit sehingga terdapat kreditor yang belum masuk dalam daftar;
2.  Kurator menjual aset debitor pailit yang tidak termasuk dalam harta pailit;
28 SF Marbun and Moh Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Liberty 1987).
[109]. 29 Ridwan HR. Op.Cit .[369].
30 ibid.
31 SF Marbun and Moh Mahfud. Loc.Cit .
32 Ridwan HR. Loc.Cit .[369].
33 Imran Nating. Op.Cit .[116-117].
3.  Kurator menjual aset yang bukan kepemilikan dari debitor pailit yang masuk dalam harta pailit; dan
4.  Kurator terbukti melakukan tuntutan debitor secara palsu setelah upaya tuntutan tersebut terlaksana.
b.  Kapasitas pribadi kurator
Dalam kapasitas ini, tindakan kurator yang dimaksud adalah dapat berupa bertindaknya atau tidak bertindaknya kurator. Sebagai contoh adalah jika kurator menggelapkan harta pailit yang dikelolanya maka tindakan tersebut adalah tanggung jawab pribadi kurator.
Dalam kapasitasnya sebagai kurator, seorang kurator jika melakukan kelalaian maka kelalaian tersebut adalah bersifat pada tindakan pekerjaannya sebagai kurator. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelalaian tersebut tak terduga atau tidak dilakukan secara sengaja. Imran Nating menyimpulkan bahwa tindakan kelalaian yang dilakukan kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator tidak menyebabkan kurator menanggung sendiri atas kerugian yang terjadi, melainkan dibebankan pada harta debitor pailit. 34
Sedangkan pada kapasitasnya sebagai pribadi, tindakan kelalaian kurator dalam hal ini bersifat subjektif. Dalam artian kurator berbuat kelalaian karena maksud dan tujuannya sendiri atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kerugian. Putu Supadmi menjelaskan bahwa perbuatan kurator yang demikian adalah disebabkan karena ketidakprofesionalan kurator. 35 Akibat hukumnya, kurator tidak dapat membebankan kerugian yang terjadi ke harta pailit sehingga kerugian tersebut harus ditanggung sendiri secara pribadi oleh kurator yang bersangkutan. 36
Berbeda dengan Imran Nating, Jono dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” berpendapat bahwa kerugian yang disebabkan oleh tindakan kurator baik sengaja maupun tidak sengaja adalah tanggung jawab dari kurator itu sendiri. 37
34 ibid. [116]. 35 ibid . 36 ibid. 37 Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika 2013).[151].

## 2186 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Artinya segala perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, kurator harus siap bahwa harta pribadinya akan turut bertanggungjawab untuk menutupi kerugian yang terjadi.
Senada dengan Jono, Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” juga berpendapat bahwa kurator dapat digugat dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi baik perbuatan sengaja maupun tidak sengaja. 38 Lebih lanjut Adrian Sutedi menjelaskan bahwa kerugian yang dimaksud terutama bagi kreditor konkuren yang tidak mempunyai jaminan atas harta dari debitor pailit. 39
Sedangkan  menurut  Jerry  Hoff  bahwa  pada  prinsipnya  tanggung  jawab kurator sudah termuat sebagaimana konsep perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW. 40 Secara konsep, memang kerugian yang terjadi sebagai akibat tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator memenuhi unsur- unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 BW. Namun, Hadi Shubhan  berpendapat  bahwa  cakupan  Pasal  1365  terlalu  fleksibel  sehingga diperluakan ketentuan yang spesifik terkait pertanggungjawaban kerugian akibat dari tindakan kurator. 41
Ditinjau dari sanksi pidana, kurator yang diduga melakukan kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harus memenuhi 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana, antara lain: 42
1.  Unsur perbuatan pidana;
2.  Adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana; dan
3.  Sanksi pidana.
Penerapan sanksi pidana dimaksudkan sebagai pengawal norma atau sebagai ultimum remidium . 43 Bahwa sanksi pidana ditempuh sebagai opsi terakhir diantara
38 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Ghalia Indonesia 2009).[67].
39 ibid.
40 Hadi Shubhan. Op.Cit .[109].
41 ibid. 42 Sriti Hesti Astiti, ‘Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan’ (2017) 31 Yuridika.<http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/arti- cle/view/4794>.[447].
jenis sanksi yang lain. Namun, dapat dimungkinkan ditempuh sanksi pidana dahulu jika unsur-unsur perbuatan telah memenuhi unsur-unsur pidana. 44

## Sanksi Kurator Keperdataan Jika Melakukan Kelalaian Berdasarkan Hukum Kepegawaian
Kurator Keperdataan sebagai PNS akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Disiplin. Peraturan terkait disiplin PNS yang terkini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP Disiplin PNS). Disiplin PNS menurut Pasal 1 angka 1 PP Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS dalam menaati peraturan perundang- undangan dan peraturan kedinasan. Apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan hukuman disiplin. Hukuman disiplin baru dapat dikenakan kepada PNS jika telah terjadi pelanggaran disiplin. Menurut Pasal 1 angka 3 PP Disiplin PNS, pelanggaran disiplin merupakan pelanggaran berupa ucapan, tulisan atau perbuatan terhadap ketentuan disiplin PNS di jam kerja maupun di luar jam kerja.
Ratio legis dari adanya PP Disiplin PNS adalah sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dalam haknya mendapatkan pelayanan yang baik dari PNS. Pengertian perlindungan hukum menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan jaminan kepada seluruh warga negara oleh pihak yang berwenang agar dapat mewujudkan hak dan kewajibannya secara optimal. 45
Berkaitan dengan kapasitas Kurator Keperdataan sebagai PNS, berikut adalah jenis kewajiban dan larangan dalam peraturan disiplin PNS yang berpotensi dilanggar Kurator Keperdataan jika terjadi kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit:
a.  Kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan; (Pasal 3 angka 4 PP
Disiplin PNS)
44 ibid.
45 Herini Siti Aisyah and others, ‘Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia’ (2020) Journal of Drug and Alcohol Research.[2].

## Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
b.  Kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
(Pasal 3 angka 14 PP Disiplin PNS) dan/atau
c.  Larangan menyalahgunakan wewenang. ( Pasal 4 angka 1 PP Disiplin PNS) Terhadap pelanggaran disiplin PNS, Pasal 7 PP Disiplin PNS mengkategorikan sanksi yang diterapkan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yang sebagai berikut:
1.  Hukuman disiplin ringan:
a.  Teguran lisan;
b.  Teguran tertulis; dan
c.  Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2.  Hukuman disiplin sedang:
a.  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.  Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3.  Hukuman disiplin berat:
a.  Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c.  Pembebasan dari jabatan;
d.  Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e.  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Hukum kepegawaian sebagai bagian dari hukum administrasi, dalam pengenaan sanksinya dikenal dengan istilah “kumulasi eksternal”. Kumulasi eksternal bermakna sanksi administrasi dapat dikenakan berbarengan dengan sanksi hukum yang lain, seperti sanksi pidana dan/atau sanksi perdata. 46 Dengan demikian, sanksi disiplin PNS bagi Kurator Keperdataan dapat dikenakan berbarengan dengan gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

## Kesimpulan
Kurator Keperdataan sebagai pelaksana tugas dari kewenangan BHP merupakan bawahan dari Ketua BHP. Dengan adanya hubungan atasan-bawahan
46 Ridwan HR. Op.Cit .[317].
tersebut menandakan bahwa pelimpahan wewenang dari Ketua BHP kepada Kurator Keperdataan adalah secara mandat. Maka tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada BHP secara kelembagaan.
Sanksi yang dapat dikenakan kepada Kurator Keperdataan jika melakukan kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang paling utama adalah secara hukum kepegawaian. Melalui Peraturan Disiplin PNS, Kurator Keperdataan akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu, Kurator Keperdataan juga dapat dikenakan gugatan secara perdata berdasarkan pelanggaran terhadapa kewajibannya yang diatur dalam UUK serta dapat pula dikenakan sanksi pidana dengan syarat memenuhi unsur-unsur pidana.

## Daftar Bacaan Buku
Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan (Ghalia Indonesia 2009).
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2014).
Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan: Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Buku Ketig, Sinar Grafika 2019).
Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan (Prenadamedia Group 2019).
Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (RajaGrafindo Persada 2004).
Jono, Hukum Kepailitan (Sinar Grafika 2013).
Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi (Bayumedia Publishing 2004).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Revisi, Prenadamedia Group 2017).
Philipus M. Hadjon and others, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University press 2015).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (RajaGrafindo Persada 1994).

## 2190 Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
Rozali Abdullah, Hukum Kepegawaian (RajaGrafindo Persada 1996).
SF Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Liberty 1987).
Sirajuddin and others, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Setara Press 2016).

## Jurnal
Herini Siti Aisyah and others, ‘Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia’ (2020) Journal of Drug and Alcohol Research.
Sriti Hesti Astiti, ‘Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan’ (2017) 31 Yuridika 441 http://e- journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/4794.

## Taufik H. Simatupang, ‘Eksistensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta
Peninggalan Di Indonesia’ (2018) 18 Jurnal Penelitian Hukum De Jure 397 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/495>.

## Laman
Albert Aries, ‘Bisakah Orang Yang Tidak Membayar Utang Dipidana?’ ( Hukum Online , 2016) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt57da49a2bfb95/bisakah-orang-yang-tidakmembayar-utang-dipidana/> dikunjungi pada 5 Januari 2021.
Elsaida Sari Manalu, ‘Jabatan Fungsional Sebagai Pilihan Karier Pegawai’ ( Portal AHU , 2019) <https://portal.ahu.go.id/id/detail/31-article/2417-jabatan- fungsional-kurator-keperdataan-sebagaipilihan-karier-pegawai> dikunjungi pada 5 Januari 2021.
Kanwil Jateng, ‘Rapat Kerja Pembahasan Organisasi Dan Tata Kerja (ORTA) Balai Harta Peninggalan Dan Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu Anggota Teknis Hukum (ATH)’ (2020) <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/3123-rapat-kerja-pembahasanorganisasi-dan-tata-kerja- orta-balai-harta-peninggalan-dan-pembentukan-jabatan-fungsionaltertentu- anggota-teknis-hukum-ath> dikunjungi pada 7 Januari 2021.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang- Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 332.
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Balai Harta Peninggalan.

## Evans Al Faridzi: Tanggung Jawab Kurator...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--