Submitted: January 2024 , Accepted: March 2024 , Published: March 2024 ISSN: 2614-8498 (online) DOI: https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3751

## Komunikasi dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral
Titin Setiawati 1* , Vilya Dwi Agustini 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia
* titin.setiawati@uhamka.ac.id

## Abstract
This research aims to investigate the background of women's participation in general and specifically, women who participate in electoral politics as legislative candidates. Using phenomenological methods, the study states that the backgrounds of women who are involved in electoral politics include following in the footsteps of other people who have already entered the world of politics, wanting women to play more roles, and being encouraged by other people. The participation of women in politics still mostly comes from external sources, rather than being purely driven by a desire to change women's conditions due to patriarchal relations in society. Meanwhile, the most common obstacles experienced by women in politics are the double burden of having to play both domestic and public roles, social and cultural inequality, and being underestimated as women. Regarding the communication strategy used by female legislative candidates, they stated that they communicate more with female prospective voters, explain programs related to women, children, and teenagers, and discuss issues related to women to attract votes. They believe that gender similarity helps them communicate effectively and achieve their political goals.
Keywords: women political participation; electoral politics; women political strategies;

## Abstrak
Penelitian  ini  berusaha  menggali  latar  belakang  partisipasi  perempuan  secara  umum  dan  perempuan yang  berpartisipasi  dalam  politik  elektoral  sebagai  calon  anggota  legislatif.  Menggunakan  metode fenomenologi,  penelitian  menyatakan  bahwa  latar  belakang  perempuan  yang  terjun  dalam  politik elektoral diantaranya adalah: mengikuti jejak orang lain yang sudah terlebih dulu terjun ke dunia politik, ingin  perempuan  berperan  lebih  banyak,  dan  karena  dorongan  orang  lain.  Latar  belakang  partisipasi tersebut masih lebih banyak berasal dari orang lain dan bukan murni keinginan untuk mengubah kondisi perempuan sendiri karena adanya relasi patriarkis dalam masyarakat. Sementara hambatan yang paling banyak dialami adalah adanya beban ganda untuk berperan secara domestik dan publik, ketimpangan sosial  dan  budaya,  dan  masih  sering  dipandang  sebelah  mata  sebagai  perempuan.  Untuk  strategi komunikasi yang dilakukan semua calon anggota legislatif perempuan menyatakan mereka lebih banyak berkomunikasi dengan calon pemilih yang berjenis kelamin perempuan, memaparkan program-program yang  berkaitan  dengan  perempuan,  anak,  dan  remaja,  dan  membahas  isu-isu  yang  berkaitan  dengan perempuan untuk menarik suara. Mereka beranggapan kesamaan jenis kelamin membantu mereka untuk berkomunikasi dengan efektif dan membantu untuk mencapai tujuan politik.
Kata Kunci: partisipasi politik perempuan; politik elektoral; strategi politik perempuan;

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara demokrasi  terbesar.  Demokrasi  sejatinya adalah  keterlibatan  warga  negara  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara demokrasi  memiliki  ciri  yang  melibatkan masyarakat  dalam  perencanaan  maupun dalam partisipasi politik, aspek penting dari
sebuah  demokrasi  yaitu  adanya  partisipasi politik (Liando, 2016). Demokrasi mencakup  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan  politik  secara  bebas  dan  setara (Humairatuzzahrah, 2018). Salah satu proses yang  memungkinkan  warga  negara  terlibat dalam  pengambilan keputusan  adalah
dengan memilih wakil-wakil yang duduk di parlemen dan akan menyuarakan kepentingan masyarakat, dan dikenal dengan pemilihan  umum.  Proses  pemilihan  ini sering disebut dengan politik elektoral.
Elektoral  dalam  demokrasi  dapat didefinisikan  sebagai  pemilihan  umum (PEMILU) yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat  untuk  memilih  wakilnya  di parlemen atau kepala pemerintahan (Redaksi VOI.id, 2021). Jika mengacu pada kamus besar Bahasa Indonesia kata elektoral belum  terdaftar,  tetapi  jika  mengacu  pada Bahasa  Inggris electoral ,  dapat  diartikan sebagai connected  with  elections (Oxford Learner’s Dictionaries, n.d, 2024) atau yang berhubungan dengan pemilu.
Dengan  jumlah  penduduk  sebesar 278,9  juta  pada  pertengahan  tahun  2023 (Annur,  2023),  maka  peristiwa-peristiwa demokrasi  di  Indonesia  selalu  melibatkan jumlah  penduduk  yang  besar.  Salah  satu peristiwa demokrasi yang melibatkan jumlah  penduduk  yang  besar  adalah Pemilihan Umum, peristiwa yang memungkinkan  penduduk  untuk  memilih pemimpinnya  secara  langsung  melalui tempat pemungutan suara yang ada.
Pada  pemilu  tahun  2024  yang dijadwalkan  diadakan  pada  tanggal  14 Februari  2024,  menurut  data  dari  Komisi Pemilihan  Umum,  jumlah  daftar  pemilih tetap sebanyak 204.807.222 pemilih (Humas KPU, 2023). Pemilih menurut lokasi terbagi menjadi  2  kategori,  yaitu  pemilih  dalam negeri  dan  pemilih  luar  negeri.  Selain  itu data KPU juga menyebutkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan. Pemilih Perempuan  dalam  Pemilu  2024  berjumlah 101.589.505 untuk pemilih dalam negeri dan 999.214 pemilih luar negeri. Jika dijumlahkan  maka  mencapai  102.558.719, hampir seimbang antara jumlah pemilih laki- laki dan perempuan.
Komposisi  pemilih  laki-laki  dan Perempuan  dalam  pemilu  tahun  2024  juga mencerminkan komposisi penduduk Indonesia secara umum. Menurut data BPS,
pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki Indonesia  adalah  136,34  juta  dan  jumlah penduduk  perempuan  di  Indonesia  adalah 135,24  juta  jiwa  (Badan  Pusat  Statistik, 2021).  Dengan  komposisi  kependudukan yang hampir sama, seharusnya tidak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di  berbagai  bidang.  Tetapi  kenyataannya masih  banyak  perbedaan  perlakuan  dan kesenjangan  yang  dialami  perempuan, termasuk  dalam  bidang  politik.    Dalam sistem  politik  kita  selama  ini,  kebijakan berlaku  menempatkan  perempuan  hanya sebagai second person ( Wahyudi, 2018).
Berbagai  Upaya  dilakukan  untuk meningkatkan  peran  dan  partisipasi  politik perempuan. Karena keterlibatan Perempuan dalam  politik  berarti  membukakan  akses bagi  perempuan  untuk  terlibat  dalam penentuan kebijakan publik yang seharusnya seimbang  antara  kepentingan  laki-laki  dan perempuan.  Dalam  Undang-Undang  No  39 Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia, dalam penjelelasannya, dalam pasal 46 dapat dilihat  keterwakilan  perempuan  sebagai berikut: sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan  anggota  badan  legislatif,  dan sistem  pengangkatan  di  bidang  eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan (Komnasham, n.d, 2024). Selain itu dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga telah disebutkan tentang keharusan  keterwakilan  perempuan  30 persen dalam daftar calon legislatif. Aturan tentang keharusan caleg perempuan minimal 30%  adalah  salah  satu  langkah  untuk meningkatkan  keterlibatan  perempuan,  dan aturan  ini  tercantum  dalam  beberapa Undang-Undang,  yaitu  UU  No.31  tahun 2002, UU No.12 tahun 2003, UU No.2 tahun 2008, UU No.10 tahun 2008, dan UU No. 7 tahun  2017(Kiftiyah,  2019).  Keterwakilan Perempuan  di  parlemen  memang  bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perempuan  dalam  dunia  politik,  tetapi keterwakilan  Perempuan  di  parlemen  akan
mendukung  pengambilan  keputusan  yang lebih
mengakomodir kepentingan perempuan.
Angka  keterwakilan  perempuan  di parlemen  sendiri  meningkat  pada  Pemilu tahun  2019.  Pemilu  tahun  2019  mencatat terdapat 188 atau 20,5 persen dari 575 kursi yang diduduki perempuan (Perludem, 2019). Belum  mencapai  30  persen  dari  angka minimal  berdasar  Undang-Undang  tetapi sudah  lebih  baik.  Selama  ini  karena keterlibatan  perempuan  yang  rendah  dalam bidang politik, maka mengakibatkan berbagai  kepentingan  perempuan  tidak terkomodir dengan baik. Sejumlah keputusan dan kebijakan cenderung berwatak maskulin dan tidak mempertimbangkan
dengan baik
kepentingan  perempuan  sebagai  warga negara.
Keterlibatan perempuan dalam bidang  politik  yang  rendah  ini  diantaranya disebabkan karena secara kultural perempuan ditempatkan dalam ranah domestik,  sementara  laki-laki  ditempatkan dalam ranah publik, dan politik dikategorikan  dalam  ranah  publik.  Paling tidak  ada  2  hal  yang  menyebabkan rendahnya  partisipasi  perempuan  dalam politik di Indonesia yaitu agama dan budaya (Kiftiyah, 2019).
Partisipasi  dapat  diartikan  sebagai keterlibatan.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  partisipasi  diartikan  sebagai perihal  turut  berperan  serta  dalam  suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta (Kemdikbud, n.d, 2024). Sementara partisipasi  perempuan  dalam  politik  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  sukarela  kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kegiatan seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut serta  secara  aktif  dalam  politik,  antara  lain dengan  jalan  memilih  pimpinan  negara secara  langsung  maupun  tidak  langsung, memengaruhi  kebijakan  public  ( public policy )  merupakan  bentuk  dari  sebuah partisipasi politik (Priandi & Roisah, 2019).
Tetapi  secara  umum  partisipasi  perempuan dalam  politik  merupakan  kegiatan  sukarela perempuan  dari  berbagai  aktivitas  seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam  bidang  politik,  baik  terlibat  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam proses pembuatan suatu kebijakan(Warjiyati, 2016).
Shaker  (2012)  menemukan  bahwa perempuan lebih berpengetahuan dibanding laki-laki  tentang  politik  lokal.  Temuan tersebut memunculkan pertanyaan- pertanyaan kunci tentang bagaimana pengetahuan  politik  dikonseptualisasikan. Hal  ini  karena  perempuan  belum  mencapai kesetaraan dalam jabatan terpilih, pertanyaan-pertanyaan tradisional, pertanyaan-pertanyaan tentang pejabat terpilih  hampir  secara  eksklusif  berkaitan dengan  politikus  laki-laki.  Perempuan mungkin  kurang  terbiasa  dengan  politisi yang berbeda dari mereka secara deskriptif. Dolan menemukan bahwa hal ini juga terjadi pada laki-laki. Di negara-negara bagian yang memiliki  senator  perempuan,  laki-laki kurang  mampu  menyebutkan  nama  senator perempuan dibandingkan perempuan; mereka  juga  cenderung  tidak  mengetahui persentase  perempuan  di  Kongres  (Miller, 2019).
Persoalan akuntabilitas dan representasi  merupakan  persyaratan  yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan  dalam  keikutsertaannta  pada partisipasi politik telah dipraktikan sebagaimana  mestinya.  Dalam  konteks kenegaraan Indonesia, peraturan perundang- undangan  yang  mengatur  kesetaraan  laki- laki dan Perempuan termuat dalam; 1) UUD 1945 Pasal 27-34, 2) Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988  dan  TAP  MPR  Nomor II/MPR/1993, 3) Undang-undang (UU No. 1
Tahun  1974  tentang  perkawinan,  4) Peraturan Pemerintah (PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 19 tahun 1990 (Kiftiyah, 2019).
UU pemilu No.12/2004 telah mengisyaratkan  adanya  alokasi  minimum sebesar 30% kuota kepada Perempuan untuk menempati posisi legislatif. UU ini merupakan  bentuk  akomodasi  politik  atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan Perempuan dalam wilayah politik, sekaligus  memberikan  ruang  partisipasi politik  yang  lebih  besar  bagi  perempuan dalam  pembangunan  bangsa.  Perempuan memiliki  hak  yang  sama  dengan  laki-laki untuk  berpartisipasi  di  berbagai  bidang kehidupan. Kehadiran kuota 30% keterwakilam  perempuan  ini  diharapkan mampu  mengeliminasi  hal  tersebut  dan memberikan  kesempatan  kepada  kaum perempuan  untuk  terlibat  lebih  banyak  di ranah politik (Mukarom, 2007).
Sebagai wujud bangsa yang menghargai perlindungan hak asasi manusia,  khususnya  hak-hak  perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi  internasional  tersebut,  Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perlindungan  hak-hak  perempuan  dalam setiap rancangan perumusan pelbagai peraturan perundang-undangan. Wujud nyata  perlindungan  HAM  adalah  dengan dimasukkannya  Bab  XA  dalam  Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatur lebih rinci tentang hak konstitusional warga negaranya. Meskipun  ratifikasi  konvensi  dan  jaminan konstitusional  HAM  telah  diberikan  oleh UUD 1945, namun yang menjadi permasalahan  adalah  apa  yang  sudah dirumuskan di dalam UUD 1945 tersebut di dalam  praktek  penyelenggaraan  negara tidaklah demikian. Kaum perempuan masih saja  termarjinalkan  baik  dalam  kehidupan rumah tangga, bidang politik, pemerintahan, maupun mendapatkan pekerjaan.
Keterlibatan  perempuan  dan  laki-laki  di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan  dalam  proses  demokratisasi. Mengaitkan  isu  gender  dengan  proses
demokratisasi  adalah  sesuatu  yang  sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena didalamnya terintegrasi hak-hak politik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan  hak  asasi  manusia  paling mendasar. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, peran politik perempuan Indonesia  selalu  termarjinalkan,  khususnya dari segi jumlah keterwakilam perempuan di parlemen. Representasi jumlah keterwakilan kaum  Perempuan  di  Lembaga  DPR,  hanya berkutat  di  angka  6%-13%  sejak  periode 1950-2004.  Baru  pada  pemilu  tahun  2009, jumlah  keterwakilan  perempuan  di  DPR menembus  angka  15%  yaitu  17,86%  atau setara  101  orang  anggota  DPR  perempuan dari total anggota DPR yang berjumlah 560 orang. Maka, untuk mengupayakan kesetaraan  peran  politik  Perempuan  dan melindungi hak perempuan di bidang politik tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan  ratifikasi  Konvensi  Hak  Politik Perempuan  melalui  UU  Nomor  68  Tahun 1958 (UU Hak Politik Perempuan), ratifikasi Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  terhadap  Wanita (Convention on the Ellimonation of 1984 (UU CEDAW) dan ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (Convention  on  Civil  and  Political  Rights) melalui  UU  Nomor  12  Tahun  2005 (Kurniawan, 2023)
Penelitian  ini  berusaha  menggali latar  belakang  keterlibatan  perempuan dalam  politik  elektoral  dengan  berbagai cara,  mengungkap  masalah  yang  dihadapi, dan  strategi  komunikasi  yang  diterapkan perempuan  calon  anggota  lesgislatif  untuk menarik suara pemilih.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk  menggali  keluasan  dan  kedalaman informasi  dari  informan  terkait  fokus penelitian. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai  metode  penelitian  yang  meneliti kondisi  objek  yang  alamiah  (Sugiyono, 2020).  Sedangkan  Creswell  menganggap penelitian kualitatif sebagai metode-metode
untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok  orang,  penelitian  kualitatif melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema  umum  dan  menafsirkan  makna data  (Jhon.  W.  Creswell,  2021).  Penelitian ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan menggunakan  fenomenologi  yang  ingin memaknai obyek-obyek sosial dan menjabarkan  hasil  temuan  berdasarkan wawancara mendalam di lapangan.
Menurut  Schutz  dan  Luckmann, fenomenologi  sosial  dimaksudkan  untuk merumuskan  ilmu  sosial  yang  mampu menafsirkan dan menjelaskan Tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan  struktur-struktur  dasar… realita  yang  tampak  nyata  di  mata  setiap orang  yang  berpegang  teguh  pada  sikap alamiah(Denzin & Lincoln, 2009).
Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana obyek dan pengalaman diciptakan  secara  penuh  makna  dan dikomunikasikan  dalam  kehidupan  sehari- hari,  yang  dalam  hal  ini  adalah  partisipasi dan  strategi  komunikasi  perempuan  yang memilih  untuk  menjadi  bagian  politik elektoral

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggali  informasi dari  6  orang  informan  perempuan  yang terjun  ke  dunia  politik  dan  berpartisipasi aktif.  Informasi  digali  dengan  mendalam untuk  mendapatkan  pengalaman  subyektif para perempuan yang terjun ke dunia politik dan berbagai hambatan yang dirasakan serta bagaimana perempuan mengatasi permasalahan tersebut. Satu orang informan adalah tim sukses salah satu calon presiden yang  sedang  berkompetisi  pada  pemilu 2024,  dan  5  orang  lainnya  adalah  anggota dan  calon  anggota  legislatif  yang  sedang berkompetisi pada pemilu 2024.
Tabel 1. Data informan penelitian Nama Partisipasi Politik Ujiyati Tim  Sukses  Capres  Pemilu 2024 Ambar Caleg PKS DPRD Kab. Bogor Nana Caleg Golkar Prov. Jateng Rizda Caleg  PKB  Prov.  Sulawesi Selatan Ratu Anggota DPRD dan Caleg PPP DPRD Kota Tangerang Selatan Sri Caleg  PPP  DPRD  Kota Tangerang Selatan
Sumber : peneliti, 2023
Keterlibatan Perempuan dalam politik  elektoral  secara  umum  dilatar belakangi oleh berbagai hal. Latar belakang yang  pertama  adalah  keinginan  untuk menjadikan perempuan memiliki peran yang lebih  banyak  karena  menganggap  secara umum masyarakat membutuhkan perempuan untuk menjadi penggerak perubahan dalam masyarakat. Seperti dinyatakan Ambar dalam wawancara :
“Ketika saya menjadi ketua penggerak  PKK  di  tingkat  desa,  saya melihat  masyarakat  sebetulnya  sangat membutuhkan  perempuan  untuk  menjadi penggerak perubahan. Saya melihat kondisi masyarakat  yang  kondisinya  kurang  baik, misalnya  anak-anak  kurang  gizi  yang mengarah ke stunting. Saya menemukan ada ibu  muda  yang  ketika  saya  tanya  hasilnya karena faktor ketidak tahuan dan rendahnya pendidikan. Di sini makanya saya terjun ke sini  karena  melihat  perempuan  juga  harus berpendidikan,  harus  berpengetahuan,  dan saya  ingin  mendorong  ke  sana.  Dan  saya sudah berdiskusi dengan teman-teman yang sudah  lebih  dulu  menjadi  anggota  dewan, berpikir  bahwa  kalau  perempuan  ada  di sana  (menjadi  anggota  dewan)  akan  lebih berpengaruh. dan saya mendukung pemerintah  dengan  kuota  30  persen perempuan yang dicanangkan,” (Ambar).
Sementara Ujiyati menyatakan bahwa keterlibatannya pada awalnya adalah karena membantu tokoh  politik yang sudah
terlebih dahulu terjun.
Seperti pernyataannya sebagai berikut:
“Pada awalnya saya membantu Pak Anies Baswedan di sebuah lembaga. Ketika pemilihan  Gubernur  DKI  saya  juga membantunya.  Saat  itu  saya  membantu dengan cara survei, jadi mengadakan survei elektabilitas.  Kemudian  setelah  beliau menjadi  gubernur  DKI  saya  menjadi  tim TGUPP untuk membantu belaiu mewujudkan 23 janji kampanyenya. Kemudian  ketika  Pak  Anies  dicalonkan menjadi  presiden  untuk  pemilu  2024  oleh partai  Nasdem  saya  juga  membantu  untuk kegiatan  kampanye.  Nah  dari  situ  saya terlibat dengan dunia politik,” (Ujiyati).
Sementara  Nana  menyatakan  awal mula  keterlibatannya  dalam  politik  karena ditawari untuk menjadi caleg oleh partai.
“Awalnya  saya  hanya  diundang untuk menjadi MC di acara yang diadakan partai.  Waktu  itu  Golkar.  Diajak  karena sebelumnya ada teman yang sudah bergabung  dulu  dengan  Golkar.  Dan  pada waktu  itu  ditawari  untuk  menjadi  caleg. Setelah  berpikir  dan  mencari  tahu  lebih lanjut,  tahu  bahwa  Golkar  ini  ada  satuan Perempuan  Partai  Golkar,  tahu  bahwa banyak kegiatan tentang perempuan, makanya terus bergabung. Tidak ada unsur kesengajaan sebetulnya”, (Nana).
Rizda  menyatakan  latar  belakang yang berbeda tentang keterlibatannya dalam bidang politik, seperti pernyataannya :
“Meskipun  saya  sarjana  politik sebelumnya saya tidak tertarik untuk terlibat dalam  politik.  Cuma  seiring  waktu  terus saya sekali-sekali bergabung dengan Golkar.  Ketika  pemilihan  Gubernur,  saya terlibat dalam beberapa kegiatan. Nah dari situ lama-lama semakin aktif. Dari kegiatan politik  saya  belajar  untuk  memahami manusia. Berpolitik bisa kita bagi menjadi 2, mau  idealis  atau  ikut  arus.  Kalau  saya menempel ke personal sampai saat ini. Saya melihat yang programnya bagus, dia idealis, saya mengikuti tokoh itu”, (Rizda).
Sementar Ratu menyatakan bahwa ia memang  sejak  berumur  17  tahun  sudah terjun  ke  dunia  politik  karena  menyukai kegiatan  organisasi  dan  mengikuti  jejak orang  tua  yang  adalah  kader  partai  dan anggota DPR.
“Saya memang sejak dulu menyukai kegiatan  organisasi.  Jadi  di  sekolah  juga jadi OSIS, ketua pengajian, dan sebagainya. Pas  berumur  17  tahun,  tahun  1997  saya langsung  masuk  ke  PPP  menjadi  pengurus ranting. Jadi memang sejak awal sudah ada semacam  kepemimpinan,  dan  dari  dulu  ke PPP  karena  orang  tua  saya  kader  PPP militan. Orang tua saya tahun 1997 menjadi caleg  PPP  Kabupaten  Tangerang  dan berhasil menjadi anggota Dewan”, (Ratu). Sementara Sri Handayani menyatakan  keterlibatannya  dalam  dunia politik karena selama bekerja menjadi PNS ia  merasa  terkekang  karena  tidak  diizinkan untuk  berpolitik,  maka  setelah  pensiun  ia memutuskan  untuk  terjun  ke  dunia  politik setelah  mendapat  masukan  dari  rekan- rekannya. Seperti pernyataannya :
“Sewaktu  bekerja  sebagai  PNS  kan tidak  boleh  dukung-mendukung  politik, harus  netral.  Setelah  pensiun  kembali  ke masyarakat,  dapat  masukan  juga  dari sahabat-sahabat  saya,  ya  sudah  akhirnya ikut  terjun  dengan  menjadi  caleg.  Banyak yang  mendorong  saya  dengan  mengatakan saya  kan  punya  pengalaman  di  birokrasi jadi ya sudah mencalonkan diri”, (Sri)
Dari  pernyataan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  awal  mula  seorang perempuan  berpartisipasi  dalam  politik elektoral memiliki berbagai sebab dan latar belakang. Untuk sebab mengikuti orang lain baik tokoh lain, teman, atau orang tua adalah latar belakang yang paling banyak diungkapkan, termasuk  di  dalamnya adalah mengikuti  saran  sahabat,  artinya  keputusan untuk  terlibat  dalam  politik  tidak  murni berasal  dari  diri  sendiri  tetapi  berasal  dari luar  diri  terutama  lingkungan  sekitar  yang memberi dorongan, dan masukan. Sementara  latar  belakang  lain  adalah  ingin
mendorong perempuan untuk lebih berperan dalam  keluarga  dan  masyarakat,  serta keikutsertaan  yang  dinyatakan  oleh  satu orang  informan.  Meskipun  dalam  proses pengambilan  keputusan  tersebut  tetap  ia bertanya kepada orang yang dianggap lebih mengetahui tentang politik dan sudah terjun ke dunia politik terlebih dahulu.
Perempuan  selama  ini  ditempatkan sebagai second  person dalam  setiap  sendi kehidupan.  Penempatan  sebagai  orang  ke- dua  dalam  masyarakat  ini  merupakan  hal yang telah terjadi selama peradaban manusia tercipta. Hal ini berkaitan dengan bagaimana paham  patriarki  yang  selama  ini  dianut, diwariskan, dan diteruskan dalam masyarakat masih dianggap sebagai pemahaman  yang  wajar  dan  “seharusnya” berlaku.
Patriarki  memandang  perempuan sebagai  anggota  masyarakat  yang  memiliki strata  lebih  rendah  dibanding  laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki, perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki. Perempuan tidak bisa menyampaikan pendapat,  pemikiran,  dan  keinginannya secara  terbuka.  Komunikasi  dan  ruang geraknya seolah dibatasi dan hanya menjadi obyek dari semua keputusan dan pemikiran laki-laki (Setiawati, 2021).
Dalam konteks latar belakang peran perempuan  dalam  politik,  patriarki  juga memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam membentuk  keputusan  perempuan.  Alasan untuk  berkiprah  dalam  bidang  politik  yang berasal  dari  keinginan  pribadi  sebagai perempuan untuk memperbaiki situasi yang maskulin dan menjadikan perempuan sebagai  warga  kelas  dua  seolah  tenggelam jika  dibandingkan  dengan  keputusan  untuk berkiprah  dalam  politik  karena  dorongan pihak  lain  atau  mengikuti  orang  lain  yang telah  lebih  dulu  bergerak  dalam  politik. Hanya  satu  orang  informan  menyatakan bahwa keterlibatannya dalam politik karena melihat perempuan dibutuhkan untuk perubahan. Sementara empat orang informan menyatakan bahwa
keterlibatannya  adalah  hasil  dari  dorongan orang  lain  atau  mengikuti  tokoh  lain  yang sudah  terjun  ke  dunia  politik  sebelumnya. Dan  satu  orang  informan  menyatakan meskipun ia telah menjadi kader partai sejak usia  belasan  tahun,  tetapi  keputusannya dipengaruhi  oleh  orangtuanya  terutama ayahnya  yang  menjadi  kader  partai  yang sama.
Dari hal ini kita dapat melihat bahwa sebagian besar keputusan perempuan dalam politik  masih  merupakan  keputusan  yang bukan  berasal dari  kesadaran  untuk memperbaiki  posisi  perempuan  dalam masyarakat melalui politik elektoral. Perempuan  terbiasa  dengan  situasi  sosial yang menganggap bahwa perempuan bukan pengambil  keputusan  yang  ideal  karena keputusan-keputusan  besar,  salah  satunya politik adalah keputusan yang membutuhkan pemikiran  yang  panjang  dan  rasional. Sementara Perempuan selama ini dipandang sebagai  mahluk  yang  tidak  rasional  dan cenderung  menggunakan  perasaan.  Oleh karenanya  keputusan  untuk  terlibat  dalam dunia politik elektoral tidak diambil dengan kesadaran  penuh  untuk  mengubah  situasi perempuan  yang  kurang  menguntungkan. Keputusan  lebih  banyak  diambil  setelah mendapat  masukan  dari  pihak  lain  bahkan ada yang menyatakan karena ketidaksengajaan  semata.  Dari  hal  ini tercermin  bagaimana  perempuan  yang selama  ribaun  tahun  ditempatkan  sebagai warga kelas dua akhirnya juga masih belum bisa melepaskan diri dari berbagai nilai yang ditanamkan oleh masyarakat, dan kesadaran untuk  mengubah  situasi  seolah  tidak terpikirkan  sejak  awal.  Hanya  Sebagian kecil  perempuan  yang  memikirkan  bahwa kiprahnya  dalam  politik  electoral  adalah peran  untuk  mengubah  situasi  yang  kurang menguntungkan  menjadi  situasi  yang  lebih baik bagi Perempuan dan masyarakat secara luas.
Sementara  untuk  hambatan  yang dialami  selama  berperan  dalam  politik, informan menyatakan bahwa hambatan yang
paling besar adalah peran ganda perempuan yang harus berperan di  ranah domestic dan public  sekaligus.  Peran  tersebut  harus dilakukan  secara  bersamaan  meskipun kegiatan  politik  sedang  banyak,  sehingga membutuhkan  kemampuan  untuk  membagi waktu  dengan  baik.  Seperti  pernyataan informan sebagai berikut :
“Perempuan  secara  budaya  dan secara  psikologis  ada  tuntuntan  untuk menjadi  pengelola  utama  dalam  rumah tangga. Seperti misalnya kalau mau pergi ke luar kota untuk hal ini, sementara anaknya baru  pulang  dari  asrama,  ya  harus  ngalah harus  ada  di  rumah.  Berbeda  dengan  laki- laki  yang  tidak  perlu  memikirkan  hal tersebut, apalagi kalau anaknya masih kecil. Jadi  kendalanya  lebih  ke  perempuan  yang punya double burden”, (Ujiyati).
“Manajemen waktu, karena bagaimanapun  saya  kan  seorang  ibu,  dan saya  masih  menjadi  ketua  tim  penggerak PKK di desa. Selain itu dengan dinobatkan sebagai caleg ada banyak sekali masyarakat yang  ingin  mengetahui  siapa  saya,  punya apa, bisa menyumbang apa, ingin menyampaikan  mereka  butuh  apa  dan sebagainya  yang  membuat  saya  harus menemui  mereka.  Dan  semenjak  menjadi caleg itu banyak sekali”, (Ambar). “Kalau  di  lapangan  aku  masih menemui dipandang sebelah mata.
Beberapa kali yang saya temui kalau sedang di  acara  yang  banyak  masyarakat,  yang Perempuan  biasanya  lebuh  trust,  mungkin karena  sesama  Perempuan.  Nah  kalau  di acara  yang  audience-nya  banyak  laki-laki memang sepertinya masih kurang”, (Nana). “Paling  membagi  waktu  antara kegiatan politik dengan anak-anak. Karena bagaimanapun saya seorang ibu. Kalau dari yang  lain-lain  keluarga  besar  tidak  ada masalah karena di keluarga saya juga sudah banyak  yang  terjun  ke  dunia  politik,  tetapi lebih ke diri sendiri saja ingin berpolitik tapi juga  tetap  bisa  bersama  anak-anak”, (Rizda).
“Bahwasannya  tantangan  besar yang  dihadapi  oleh  perempuan  dalam berpolitik  ini  pada  saat  ini  masih menempatkan  bahwa  perempuan  yang berpolitik itu mengalami ketimpangan sosial dan  budaya.  Karena  di  berbagai  penjuru nusantara  banyak  perempuan  yang  buta atau  bahkan  justru  dibutakan  secara struktural akan potensi diri yang dimilikinya.  Sehingga  hanya  menjalankan peran  sekunder  saja  dalam  masyarakat. Jadi, kalau perempuan mendapat kesempatan  dan  peran  yang  seimbang dengan laki-laki, maka potensi sumber daya manusia di Tangsel dan juga di Indonesia ini menjadi  jauh  lebih  besar  dan  juga  sangat menguntungkan dan memberi manfaat bagi pembangunan bangsa”, (Ratu).
“Karena  memang  kita  perempuan  punya keterbatasan waktu Mungkin ya apalagi kita seorang ibu rumah tangga begitu. Jadi kita punya  keterbatasan  waktu.  Kemudian apakah  kita  pada  saat  kita  terjun  ke  dunia politik  terutama  ya  keluarga  besar  kita terutama  suami  apakah  mengizinkan  atau tidak. Dapat izin dulu dari suami Kemudian izin  ke  keluarga  besar.  Baik  keluarga  dari saya maupun keluarga dari suami harus izin dulu  Kalau  mereka  sudah  oke  mendukung maka baru kita bisa terjun. Kemudian kalau di masyarakat sudah pasti ya. tantangannya banyak, mungkin kalau laki-laki jam berapa saja bisa hadir”, (Sri Handayani).
Dari hasil wawancara dapat dipahami  bahwa  tantangan  terbesar  yang dihadapi  perempuan  ketika  terjun  ke  dunia politik  elektoral  adalah  beban  ganda  yang harus  ditanggung  perempuan.  Berbeda dengan  laki-laki  yang  tidak  menanggung beban ganda.
Tantangan terbesar perempuan yang memutuskan terjun ke dunia politik elektoral baik sebagai calon anggota legislatif maupun lainnya bukan tantanga secara politis, tetapi justru  berasal  dari  tantangan  non  politik yaitu  beban  ganda  yang  diberikan  kepada perempuan.
Sejak  awal  peradaban,  perempuan memang  diberi  tanggung  jawab  untuk mengerjakan  tugas-tugas  domestik  yang adalah  tugas  pemeliharaan  dalam  rumah tangga seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, hingga menyediakan makanan.  Sementara  laki-laki  diberi  tugas yang secara tegas diposisikan sebagai peran publik  yang  berada  di  luar  rumah  seperti mencari nafkah.
Pembagian  peran  yang  timpang antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut membuat  laki-laki  dapat  dengan  mudah bepergian  tanpa  harus  memikirkan  kondisi domestik  yang  ditinggalkan  karena  selama ini  peran  yang  dilekatkan  padanya  adalah peran yang berada di luar rumah. Sementara Perempuan dilekatkan denga tugas domestik yang  berada  di  dalam  rumah,  sehingga apabila  perempuan  ingin  beraktivitas  di ranah  publik  justru  mendatangkan  peran ganda  yang  sama-sama  harus  diperankan dalam waktu yang bersamaan.
Ali  Latief  menyatakan  bahwa  peran ganda perempuan berarti keterlibatan perempuan  secara  aktif  dalam  suatu  proses pencapaian  tujuan  yang  dilakukan  oleh pribadi perempuan yang diorganisir berlandaskan  kemampuan  yang  memadai, serta  turut  serta  memutuskan  tujuan.  Peran ganda  juga  membawa  dampak  pada pergeseran nilai keluarga berupa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga (Humas UNM, 2023).
Peran ganda yang dilakukan perempuan seringkali menimbulkan konflik. Greenhaus  dan  Beutel  mendefinisikan konflik  peran  ganda  sebagai  suatu  bentuk konflik antar peran dimana tekanan-tekanan dari  pekerjaan  dan  keluarga  saling  tidak cocok  satu  sama  lain.  Seseorang  akan menghabiskan  waktu  yang  lebih  untuk digunakan  dalam  memenuhi  peran  yang lebih  penting  bagi  mereka,  oleh  karena  itu mereka bisa kekurangan waktu untuk peran yang  lainnya.  Hal  ini  bisa  meningkatkan kesempatan  seseorang  untuk  mengalami konflik peran (Riskasari, 2016).
Dari  pernyataan  6  informan  semua menyatakan  bahwa  tantangan  terberat sebagai  perempuan  adalan  konflik  peran yang  harus  dihadapi.  Secara  kultural perempuan dilekatkan dengan peran domestik sementara aktivitas politik dilekatkan  dengan  peran  publik.  Konflik peran  yang  terjadi  pada  perempuan  yang memutuskan  untuk  terjun  dalam  bidang politik sering tidak bisa dielakkan sehingga membutuhkan  kemampuan  untuk  mengatur pembagian peran. Hal ini tidak dihadapi oleh laki-laki yang berperan secara publik semata karena  stereotype  peran  yang  dilekatkan pada  laki-laki  maupun  perempuan  secara kultural.
Dari  6  orang  informan  penelitian,  5 diantaranya berperan dalam politik elektoral sebagai  caleg  (calon  anggota  legislatif). Mereka  berusaha  memperoleh  suara  dan menarik perhatian pemilih dengan beberapa cara.  Semua  caleg  perempuan  berusaha membangun  komunikasi  dengan  pemilih mereka  secara  langsung.  Meskipun  mereka melakukan kampanye dengan berbagai cara, tetapi mereka berpendapat bahwa berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka adalah cara yang paling efektif untuk memengaruhi  calon  pemilih,  sehingga mereka  berusaha  membangun  komunikasi secara langsung. Seperti pernyataan sebagai berikut :
“Saya kalau kampanye lebih ke ibu- ibu.  Karena  saya  juga  ketua  penggerak PKK. Program saya juga kebanyakan untuk ibu-ibu. Seperti pengentasan gizi buruk yang arahnya  ke  stunting  dari  berbagai  aspek. Kalau  kita  bicara  stunting  harus  beberapa sisi.  Jadi  lebih  sering  bertemu  langsung. Tapi saya juga selalu saya sampaikan juga saya  jadi  atau  tidak  masalah  karena  yak arena Allah saja”, (Ambar).
“Terjun  langsung  ketemu.  Lebih  ke perempuan  juga.  Karena  memang  saya melihat Golkar peduli dengan isu perempuan dan kesehatan. Makanya bentuk kampanyenya juga penyuluhan dan pemeriksaan  kesehatan.  Kalau  sesama
Perempuan mungkin lebih percaya”, (Nana).
“Sebagai perempuan kelebihan saya bisa  masuk  ke  berbagai  segmen.  Saya  bisa masuk ke emak-emak dan milenial. Makanya kampanye  juga  lebih  ke  situ.  Saya berkomunikasi  dengan  mereka  bahwa  saya menyuarakan kepentingan mereka.
Daripada  saya  berbicara  tentang  laki-laki, sudah  biasa  dan  porsinya  sudah  diambil oleh  caleg-caleg  laki-laki  juga  pasti,  jadi saya  menyuarakan  sesuai  porsi  saya”, (Rizda).
“Ketika  kampanye  sampai  saat  ini tidak  pernah  dapat  penolakan.  Selalu  saya sampaikan bahwa saya memegang idealisme.  Maksudnya  saya  akan  selalu berbuat  untuk  masyarakat,  semuanya,  itu yang saya sampaikan Ketika kampanye. Itu yang  selalu  saya  sampaikan”, (Ratu Chumaeroh).
“Kita  banyak  komunitas-komunitas kita kaum wanita, baik itu di majlis taklim, di  kegiatan  kesehatan,  kegiatan  kelompok- kelompok  tani,  kemudian  UKM.  Terkadang kita  agak  sungkan  menyampaikan  sesuatu kepada laki-laki. Ada hal-hal yang mungkin sangat  tabu.  Tapi  kalau  sama  perempuan, sesama-sama  wanita  mungkin  dia  akan menyampaikan. Banyak persoalan- persoalan  yang  mungkin  mereka  tabu, mereka tidak mau bicara tapi sebenarnya itu ada di masyarakat. Bagaimana
menggunakan pembinaan-pembinaan
kepada remaja-remaja juga”, (Sri Handayani).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat kita  ketahui  bahwa  Perempuan-perempuan calon  anggota  legislatif  menggunakan strategi  komunikasi  dengan  mendekatkan diri  pada  pemilih  perempuan.  Mereka biasanya  menggunakan  pendekatan  kepada perempuan  dengan  menggunakan  isu-isu perempuan, berjanji untuk memenuhi aspirasi  perempuan,  dan  menyampaikan program-program  yang  berkaitan  dengan perempuan. Mereka melihat bahwa kesamaan  gender  dan  jenis  kelamin
memudahkan  mereka  untuk  berkomunikasi dan menyampaikan materi kampanye.
Dalam masyarakat, komunikasi yang terjadi antar gender masih sering mengalami bias  yang  menjadikan  komunikasi  tidak efektif  dan  nyaman.  Akar  masalah  terjadi komunikasi  yang  bias  gender  adalah  faktor lingkungan masyarakat yang sengaja mengonstruksi  corak  berkomunikasi  yang berbeda  untuk  perempuan  dan  laki-laki. Menjadi  seorang  perempuan  (feminin)  atau seorang laki-laki (maskulin) tidak dilahirkan, melainkan dibentuk oleh masyarakat. Demikian pun cara berkomunikasi  yang  feminin  atau  maskulin bukan merupakan pembawaan lahir, melainkan  sengaja  dikonstruksi  berbeda oleh masyarakat  (Nurhidayah &  Nurhayati, 2018).
Perempuan  yang  menjadi  caleg mencoba mengkomunikasikan berbagai program  yang  berhubungan  dengan  dunia perempuan  kepada audience perempuan sebagai  upaya  kampanye  untuk  meraih suara. Kampanye kepada perempuan dengan membawa  isu  perempuan  tidak  lepas  dari pemikiran  para  caleg  perempuan  yang merasa  bahwa  program  tentang  perempuan lebih spesifik dan membutuhkan pemahaman lebih dari perempuan sehingga komunikasi yang dilakukan diharapkan akan berlangsung  efektif  dan  mampu  menjaring suara.
Selain  itu  ada  anggapan  dari  para caleg  perempuan  bahwa  menyuarakan program  Perempuan  dinilai  menjadi  porsi yang lebih pas karena isu lain yang dianggap sebagai isu umum dianggap sebagai isu yang sudah  banyak  dibahas  oleh  caleg  laki-laki, sehingga  mereka  membatasi  pada  isu Perempuan.
Pemahaman bahwa masalah perempuan hanya untuk perempuan sebenarnya berkaitan juga dengan konstruksi gender yang ada dalam masyarakat.  Bahkan  sejak  awal  perempuan dan  laki-laki  dipercaya  akan  melakukan cara-cara komunikasi yang berbeda.
Menurut  Freud  dan  Erikson,  corak komunikasi  perempuan  dan  laki  berbeda sesuai  dengan  genitalia  yang  dimilikinya. Laki-laki cenderung berbicara mengarah ke luar, ke masa depan, kepada hal yang lebih makro,  dengan  penuh  keberanian  dan confidence ,  bahasanya  lugas  dan  tegas, langsung, tidak berbelit, tidak berbasa-basi, tidak  mempertimbangkan  perasaan  lawan bicara,  objektif,  ekspresif,  dan  lantang, sesuai  dengan  genitalia  yang  mengarah keluar  sebagai  simbol  agresif  danekspessif. Sebaliknya,  perempuan  berbicara  dengan intonasi  suaralembut,  penuh  pertimbangan terhadap emosi lawan bicara, dengan bahasa yang  dikemas  lebih  santun,  dan  terkadang penuh  keraguan,  subjektif,  tidak  langsung, berbelit-belit, berorientasi ke dalam, kepada masalah  detail,  kurang  urgen,  praktis,  dan mengarah  ke  dalam  atau  penuh  empati, sesuai dengan genitalia ke dalam dan berliku (Nurhidayah & Nurhayati, 2018). Meskipun Erikson  juga  menyatakan  bahwa  pola pengasuhan  akan  berpengaruh  kepada  cara berkomunikasi seseorang.
Dari hal ini kita melihat bahwa cara berkomunikasi  yang  diambil  oleh  caleg perempuan  sesuai  dengan  pemahaman bahwa Perempuan memiliki pola komunikasi  yang  berbeda  dengan  laki-laki, dan  kesadaran  ini  kemudian  menimbulkan pemahaman  bahwa  caleg  perempuan  akan berpengaruh  pada  audience  Perempuan sehingga car aini diambil untuk memngumpulkan  suara  dukungan  pada caleg Perempuan.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menjawab  pertanyaan tentang  komunikasi  dan  peran  politik perempuan  dalam  politik  elektoral.  Secara garis  besar  perempuan  yang  terjun  dalam dunia  politik  elektoral  memiliki  beberapa latar  belakang  yang  berbeda,  meskipun secara  umum  masih  menyatakan  bahwa peran  politik  mereka  dalam  adalah  karena dorongan  dari  pihak  luar,  bukan  dari  diri sendiri dan hanya satu orang informan yang
menyatakan  bahwa  keikutsertaannya  dalam politik elektoral karena kesadarannya tentang peran perempuan dalam masyarakat.
Perempuan  yang  berperan  dalam politik  elektoral  masih  menemui  berbagai masalah.  Masalah  utama  yang  dihadapi bukan berasal dari lawan politik tetapi justru dari dalam struktur keluarga dan diri mereka yang sering mengalami konflik peran antara peran  domestik  dan  peran  publik  yang diemban. Sementara dalam strategi komunikasi caleg perempuan lebih memilih berkomunikasi dengan audience perempuan dengan  membawa  program  perempuan karena  meyadari  bahwa  pola  komunikasi laki-laki  dan  perempuan  berbeda,  dan  cara efektif  mendapatkan  suara  adalah  dengan menyampaikan program tentang perempuan kepada sesama perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annur,  C.  M.  (2023,  July  13). Penduduk Indonesia  Tembus  278  Juta  Jiwa Hingga Pertengahan 2023 . Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2021 .
Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  S.  Y.  (2009). Handbook  of  Qualitative  Research (Bahasa Ind). Pustaka PElajar.
Humairatuzzahrah,  N.  (2018).  Partisipasi
Politik Perempuan Dalam
Perkembangan  Demokrasi  . Buletin Hukum Dan Keadilan Adalah , 2 (1d). Humas  KPU.  (2023,  July  2). DPT  Pemilu 2024 Nasional, 204,8 Juta Pemilih . Humas UNM. (2023, May 31). Peran Ganda Perempuan  Menciptakan  Pergeseran Nilai Dalam Keluarga .
Jhon. W. Creswell. (2021). Research Design (V). Pustaka Pelajar.
Kemdikbud.  (n.d.). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia . Kiftiyah,  A.  (2019a). Perempuan  dalam Partisipasi  Politik  di  Indonesia .  1–13. https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1 .2019.pp1-13
Kiftiyah,  A.  (2019b). Perempuan  Dalam Partisipasi Politik Indonesia . 6 (2), 55–
72.
Komnasham. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia .
Kurniawan, N. (n.d.). Keterwakilan Perempuan  Di  Dewan  Perwakilan Rakyat  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi .
Liando,  D.  M.  (2016).  Pemilu  Dan Partisipasi  Politik  Masyarakat  (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan  Presiden  Dan  Calon  Wakil Presiden  Di  Kabupaten  Minahasa Tahun  2014). Jurnal  LPPM  Bidang EkoSosBudKum , 3 (2).
Miller,  M.  K.  (2019).  Who  Knows  More About Politics? A Dual Explanation for the  Gender  Gap. American  Politics Research ,
47 (1), 174–188. https://doi.org/10.1177/1532673X1880
3890
Mukarom,  Z.  (2007). Perempuan  dan Politik :  Studi  Komunikasi  Politik tentang  Keterwakilan  Perempuan  di Legislatif . 1984 (56), 257–270.
Nurhidayah,  Y.,  &  Nurhayati,  E.  (2018). Psikologi  Komunikasi  Antar  Gender . Pustaka Pelajar.
Oxford  Learner’s  Dictionaries.  (n.d.).
Electoral . Perludem.  (2019,  August  31). Perludem: Keterwakilan Perempuan Dalam Pileg 2019 Terbanyak Sepanjang Sejarah . Priandi,  R.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Upaya
Meningkatkan Partisipasi Politik
Perempuan  Dalam  Pemilihan  Umum Di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (1).
Redaksi  VOI.id.  (2021,  April  7). Meninjau Politik Elektoral: Pengertian, Dampak, Sejarah, dan Contoh-contohnya . Riskasari, W. (2016). Konflik Peran Ganda Wanita  Berkarir. Al  Qalb  Jurnal Psikologi Islam , 7 (2), 74–82.
Setiawati,  T.  (2021).  Representasi  Patriarki Dalam  Film  Istri  Orang. Komunika ,
7 (2), 66–76.
Sugiyono.  (2020). Cara Mudah  Menyusun: Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi (cetakan ke). Alfabeta.
Wahyudi, V. (2018). Peran Politik
Perempuan  Dalam  Perspektif  Gender. Politea: Jurnal Politik Islam , 1 (1), 63–
68.
Warjiyati,  S.  (2016).  Partisipasi  Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Al Daulah , 6 (1).