## T i n j a u a n   Y u r i d i s   P e m u n g u t a n   P a j a k T e r h a d a p   O n l i n e   S h o p
Wahyuni Safitri 1 , Faradina Alya Safira 2 wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 1 faradinalyas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
This study aims to determine the arrangement of tax collection againstOnline Shop what researchers did in Samarinda City.
Research Metodes:
This research is a Normative Law research that originates from primary and secondary legal materials.

## Findings:
The  results  of  this  study  indicate  that  the  arrangement  of  tax  collection  ononline  shop  as  Taxpayers  are  Law Number  36 of  2008  concerning  Income  Tax,  Government  Regulation  Number  23 of  2018  concerning  Income Tax  on  Income  from  Business  Received  or  Earned  by  Taxpayers  with  Certain  Gross  Turnover  and  tax provisions  related  toecommerce  has  been  confirmed  in  the  Circular  Letter  of  the  Director  General  of  Taxes Number  SE-62/PJ/2013  Concerning  the  Affirmation  of  Tax  Provisions  on  TransactionsEcommerce,in  its implementation there is no specific data collection ononline shop as a Taxpayer.

## Conclusion:
So it is suggested that the government can issue laws and regulations that can cover all forms of e-commerce in order to create a good tax payment mechanism.
Keywords : Tax Collection Arrangements; Tax Obligations; Online Shop

## Abstrak

## Latar Belakang:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaturan  Pemungutan  Pajak  Terhadap  Online  Shop  yang  peneliti lakukan di Kota Samarinda.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder

## Hasil Penelitian:
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pemungutan  pajak  terhadap  online  shop  sebagai  Wajib Pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  dan  Ketentuan  perpajakan  yang  terkait  dengan  e-commerce sudah  ditegaskan  dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  Tentang  Penegasan Ketentuan  Perpajakan  atas  Transaksi  E-Commerce,  dalam  pelaksanaannya  belum  secara  khusus  adanya pendataan terhadap online shop sebagai Wajib Pajak.
Kesimpulan:
disarankan  pemerintah  dapat  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  menjangkau  semua bentuk e-commerce agar terciptanya mekanisme pembayaran pajak yang baik.
Kata kunci: Pengaturan Pemungutan Pajak; Kewajiban Pajak; Online Shop.
DOI : - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara, khususnya  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran  termasuk  pengeluaran pembangunan.  Di  sisi  lain  pajak  juga  sangat  penting  dalam  mengatur  pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 1
Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2
Karena itu secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul  tanggung  jawab  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.  Akan  tetapi  tidaklah semua  rakyat  Indonesia  diwajibkan  membayar  pajak.  Hanya  mereka  yang  memenuhi syarat  sebagai  wajib  pajak  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini tertuang pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945  yaitu  “pajak  dan  pungutan  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan  undang-undang”.  Karena  jika  pajak  tidak  diatur  dalam  peraturan  undang- undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat. 3
1 Ramadiansyah,  D.,  Sudjana,  N.,  &  Dwiatmanto,  2014, Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  pajak. Jurnal  E-Perpajakan,  vol.1,  No.1, hlm.2
2 Irwansyah  Lubis,  2011, Kreatif  Gali  Sumber  Pajak  Tanpa  Bebani  Rakyat ,  Kompas  Gramedia,  Jakarta, hlm.9
3 Leonard  Makalalag,  2016, Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  Dalam  Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.4, hlm.1

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
Wahyuni Safitri, Faradina Alya Safira
Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah self assessment  system ,  yaitu  sistem  yang  memberikan  kepercayaan  serta  tanggungjawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib  pajak.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berkewajiban  melaksanakan  pembinaan, penelitian,  dan  pengawasan  terhadap  pemenuhan  kewajiban  wajib  pajak,  salah  satun ya adalah pajak penghasilan. 4
Pada  saat  ini  transaksi  jual  beli  barang  dan  jasa  tak  lagi  hanya  dilakukan  secara konvensional  yaitu  jenis  transaksi  pada  umumnya  yang  dimana  pedagang  memiliki suatu  tempat  usaha  agar  pembeli  dan  penjual  saling  berhadapan  atau   bertemu  muka untuk  penyerahan  dan  penerimaan  barang,  tetapi  juga  telah  banyak  dilakukan  melalui media  internet  ( interconnected  network )  yang  lazim  dikenal  dengan  sebutan  transaksi jual  beli  online  ( e-commerce )  yang  dilakukan  melalui  jejaring  sosial  atau  komunitas yang menggunakan fasilitas internet.
Sistem  perdagangan  dengan  memanfaatkan  sarana  internet (interconnection networking), yang selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain  disebabkan  oleh  adanya  perkembangan  teknologi  informasi, e-commerce lahir  atas tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  serba  cepat,  mudah  dan  praktis.  Melalui internet,  masyarakat  memiliki  ruang  gerak  yang  lebih  luas  dalam  memilih  produk  (barang dan  jasa)  yang  akan  dipergunakan  tentunya  dengan  berbagai  kualitas  dan  kuantitas  sesuai dengan yang diinginkan. 5
Banyaknya E-Commerce atau  bisnis  secara  online  dari  berbagai  kalangan masyarakat  Indonesia  yang  berkembang  melebihi  pedagang  konvensional  membuat  hal tersebut  semakin mewabah  yang dikarenakan  pada perdagangan  secara  online memiliki jumlah pasar tanpa batas. Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,  Septriana  Tangkary  menyatakan  pertumbuhan  nilai  perdagangan  elektronik (e- commerce) di Indonesia mencapai 78 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan  yang tertinggi  di  dunia. 6 Dalam  hal  ini,  tentunya  tidak  menutup  kemungkinan  hasil  dari perdagangan melalui elektronik sangat berpotensi untuk dikenakan Pajak.
Selama  ini  tidak  luput  dari  perhatian  bahwa  pajak  merupakan  salah  satu pemasukan  bagi  negara,  tetapi  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  terhadap  pebisnis  online (e-
4 Safri Nurmantu, 2005, Pengantar Perpajakan , Granit, Jakarta, hlm. 108
5 Dikdik  M.Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2005, Cyber  Law  :  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi , Refika Aditama, Bandung, hlm.144
6 https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-ecommerce indonesia-tertinggi-di-dunia diakses pada 11 September 2020
commerce) yakni  pajak  yang  dibebankan  kepada  pemilik online  shop belum  efektif  secara keseluruhan, bahkan pemilik online shop ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban  yang  logis  dari  permasalahan  tersebut  adalah  karena  banyak  orang  di  negeri  ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat  menjaring  potensi  pajak  yang  ada  khususnya  jenis  usaha online  shop ,  karena  begitu banyak karakter online shop terdapat pada beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Kaskus, Whatsapp , dan berbagai marketplace .
Dari  Pernyataan  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  perdagangan  online (e- commerce) dapat  dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  untuk  barang  yang diperdagangkan  dan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  terhadap  penghasila n  yang  diperoleh sebagai  hasil  dari  perdagangan  online  tersebut.  Dikarenakan  belum  ada  aturan  yang secara  khusus  mengatur  mengenai  perlakuan  PPH  atas  Pengusaha E-Commerce sehingga  pajak  yang  berlaku  disamakan  dengan  toko  konvensional. 7 Dengan  belum adanya  peraturan  khusus  mengenai  pemungutan  pajak  terhadap  perdagangan  online (e- commerce) yang berakibat ketidakpastian hukum di Indonesia.
Pada awal Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang  kebijakan  pembayaran  pajak  bagi  para  pelaku e-commerce di  Indonesia,  termasuk pembuat  konten  di  media  sosial  dan  youtuber.  Kebijakan  itu  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas Transaksi  Perdagangan  melalui  Sistem Elektronik. 8 Namun  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani Indrawati,  menarik  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  210  tentang  perlakuan  perpajakan atas  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik (e-commerce ),  yang  harusnya  mulai berlaku 1 April 2019. Itu artinya aturan ini batal untuk diterapkan. 9

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang penulis pergunaakan dalam penelitian ini adalah Penilitian Hukum Yuridis Normatif.
Menurut  Suratman  dan  Philips  Dillah  dalam  buku  yang  berjudul  Metode  Penelitian Hukum  “Nama  lain  Penelitian  Hukum  Normatif  adalah  penelitian  hukum  doktriner, penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen.  Disebut  penelitian  hukum  doktriner  karena
7 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi-aturanpajak-e- commerce , diakses pada tanggal 25 Maret 2020
8 www.ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15 diakses pada 25 Juli 2020
9 https://www.cnbcindonesia.com/tech,29 Maret 2019 diakses pada 25 Juli 2020

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
Wahyuni Safitri, Faradina Alya Safira
penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau bahan-bahan  hukum  yang  lain.  Dikatakan  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen  disebabkan  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat sekunder yang ada di perpustakaan”. 10

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Pengaturan Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 menyatakan bahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  berdasarkan sistem  self  assessment ,  wajib  mendaftarkan  diri  pada kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  dicatat  sebagai  Wajib  Pajak  dan  sekaligus  untuk mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak.  Dimana  persyaratan  subjektif  adalah  persyaratan yang  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  subjek  pajak  dan  persyaratan  objektif  adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk  melakukan  pemotongan/pemungutan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
Pada ayat (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai  berdasarkan  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  1984  dan  perubahannya  wajib melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Pengusaha  orang pribadi  berkewajiban  melaporkan  usahanya  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  Pengusaha  dan  tempat  kegiatan  usaha  dilakukan, sedangkan  bagi  Pengusaha  badan  berkewajiban  melaporkan  usahanya  tersebut  pada  kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat  kegiatan  usaha  dilakukan.  Fungsi  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  selain dipergunakan  untuk  mengetahui  identitas  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  sebenarnya  juga berguna  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  di  bidang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.
Berdasarkan  pasal  diatas  maka online  shop yang  dikategorikan  sebagai  Wajib  Pajak Non  Karyawan,  dapat  dikenakan  Pajak  Penghasilan  sebagai  bentuk  pendapatan/penghasilan yang  diperoleh  oleh  Wajib  Pajak  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  jika  Wajib  Pajak menghasilkan atau memproduksi Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor, memperdagangkan
10 Suratman  dan  Philips  Dillah,  2013, Metode  Penelitian  Hukum, Cetakan  Kesatu,  April,  Alfabeta, Bandung, Hal. 51
BKP  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Dan  terdapat  pula  dalam  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  mengklasifikasikan  4  (empat)  model  transaksi  e- commerce  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  dan  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Adapun  jenis  pemotongan/pemungutan  dalam  data  yang  didapatkan  oleh  KPP Pratama Samarinda Ilir  dan Ulu dalam kategori non migas adalah: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,  PPh  Pasal  23,  PPh  Pasal  26,  PPh  Pasal  25/29,  PPh  Final  Pasal  4  ayat  (2)  dan  PPN  dan PPnBM. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pajak tersebut adalah sebagai berikut:
PPh  Pasal  21  adalah  pemotongan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi penghasilan  kepada  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau kegiatan  yang  dilakukan  dalam  negeri.  Misalnya  pembayaran  gaji  yang  diterima  oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU  Perpajakan  sebagai  pemotong  PPh  Pasal  21  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  kepada karyawannya  maupun  yang  bukan  karyawannya.  Wajib  Pajak  perseorangan  dapat  juga ditunjuk  sebagai  pemotong  PPh  Pasal  21  sepanjang  ada  penunjukannya  dari  KPP  tempat Wajib Pajak terdaftar.Wajib Pajak perseorangan bisa juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.
Pada  PPh  Pasal  22,  pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak  tertentu  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  sehubungan  dengan  pembayaran  atas  penyerahan  barang (seperti  penyerahan  barang  oleh  rekanan  kepada  bendaharawan  pemerintah),  impor  barang dan  kegiatan  usaha  di  bidang-bidang  tertentu  serta  penjualan  barang  yang  tergolong  sangat mewah.  Pemungutan  PPh  atas  penjualan  atas  barang  yang  tergolong  mewah.  Wajib  Pajak dapat ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau dapat juga sebagai pihak yang dipungut PPh Pasal 22.
PPh  Pasal  23  adalah  pemotongan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemberi penghasilan  sehubungan  dengan  pembayaran  berupa  deviden,  bunga,  royalti,  hadiah, penghargaan, bonus, dan jasa kepada WP badan dalam negeri. Wajib Pajak berbentuk badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23, sedangkan Wajib Pajak perseorangan tidak ditunjuk untuk  memotong  PPh  Pasal  23.  Demikian  sebaliknya,  apabila  Wajib  Pajak  menerima penghasilan  yang  merupakan  objek  pemotongan  PPh  Pasal  23  dan  pemberi  penghasilan

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
Wahyuni Safitri, Faradina Alya Safira
(pemberi  kerja)  juga  merupakan  pemotong  PPh  Pasal  23,  maka  atas  penghasilan  yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 23 oleh si pihak pemotong tersebut.
PPh Pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  setiap  bulan  adalah  sebesar  Pajak  Penghasilan  yang terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  tahun  pajak  yang  lalu dikurangi  dengan  Pajak  Penghasilan  yang  dipotong  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar  dan/atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24,  dibagi  12  (dua  belas)  atau  banyaknya  bulan  dalam bagian tahun pajak.
Badan sebagai Wajib Pajak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2), sedangkan Wajib  Pajak  perseorangan  tidak  ditunjuk  untuk  memotong  PPh  Pasal  4  ayat  (2).  Demikian sebaliknya,  apabila  Wajib  Pajak  menerima  penghasilan  yang  merupakan  objek  pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 4 ayat (2), maka atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak akan dipotong PPh Pasal 4 ayat  (2)  oleh  pihak  pemotong  tersebut.  Namun,  apabila  Wajib  Pajak  menerima  penghasilan yang  merupakan  objek  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  dan  pihak  pemberi  penghasilan  adalah  orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri.
Pada  peraturan  mengenai  PPN  dan  PPnBM,  pemungutan  PPN  dan  PPnBM  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  atau  Pemungutan  yang  ditunjuk  (misalnya  Bendahara Pemerintah)  atas  pengkonsumsian  barang  dan/atau  jasa  kena  pajak.  Pengusaha  Kena  Pajak yang ditunjuk untuk memungut PPN dan PPnBM adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omset) melebih Rp 600.000.000,- setahun atau pengusaha yang memilih sendiri untuk dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak.  Wajib  Pajak  baik  berbentuk  perseorangan maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut PPN dan  juga  PPnBM  (bila  barangnya  yang  diserahkan  tergolong  mewah)  dari  pembeli  atau pemakai  jasanya.  Wajib  Pajak  juga  wajib  membayar  PPN  dan  PPnBM  bila  mengkonsumsi barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak.
PPN  dipungut  dari  konsumen  atas  pembelian  setiap  barang  dan/atau  jasa  di  dalam negeri.  Pada  dasarnya  setiap  barang  dan  jasa  dikenakan  PPN,  kecuali  ditetapkan  lain  oleh perundang-undang. Dimana Indonesia berdasarkan UU PPN Pasal 7 ayat (1) menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Transaksi jual beli secara online tidak lepas dari pengenaan  PPN  dan  pihak  pembeli  sebagai  konsumen  akhir  dikenakan  PPN  sebesar  10%.
Berdasarkan UU PPN yang mengatur tentang objek pajak, tidak diatur untuk transaksi dalam bentuk online. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat transaksi online dibebaskan atau tidak terhutang PPN.
Dalam pemungutan pajak terhadap online shop di KPP Pratama Samarinda digunakan pula  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto  Tertentu,  dimana  online  shop  sebagai  Wajib  Pajak  Non  Karyawan  yang  digolongkan sama dengan UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu  yaitu,  0,5%  dari  omzet  sampai  dengan  RP  4.800.000,000,-  (empat  miliar  delapan ratus  juta  rupiah)  dalam  1  (satu)  Tahun  Pajak  yang  bersifat  final.  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  ketentuan  perubahan  tarif  0,5%  ini  bersifat opsional. Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan skema final dengan tarif 0,5% atau menggunakan  skema  normal  dengan  mengikuti  pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008.

## 3.2 Kepastian Hukum Terhadap Pemungutan Pajak Online Shop3.2.1 Judul sub bab atau sub judul selanjutnya
Berdasarkan regulasinya dalam aspek perpajakan antara transaksi e-commerce dengan perdagangan  konvensional  tidak  ada  perbedaan,  karena  status  objek  pajaknya  sama.  Objek pajak  dalam  pajak  penghasilan  adalah  penghasilan  itu  sendiri  baik  yang  didapat  secara transaksi online maupun offline ,  dimana  ketentuannya  adalah  bawa  setiap  tambahan penghasilan  yang  diterima  Wajib  Pajak  yang  dapat  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak bersangkutan  maka  harus  dikenakan  pajak  penghasilan.  Selain  itu  penjual  juga  dikenakan Pajak  Pertambahan  Nilai  karena  termasuk  dalam  kategori  penyerahan  barang  dan/atau  jasa kena pajak di daerah pabean wilayah hukum NKRI.
Peraturan yang digunakan untuk menjalankan pemungutan pajak terhadap online shop adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Lalu Direktur  Jenderal  Pajak  mengeluarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce dan Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-06/PJ/2015  Tentang  Pemotongan  dan/atau Pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas  Transaksi E-Commerce sebagai  sarana  untuk menyampaikan  informasi,  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  perlakuan  pajak  bagi e- commerce .

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
Wahyuni Safitri, Faradina Alya Safira
,
Dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  hanya mengklasifikasikan  4  (empat)  model  transaksi  e-commerce,  yaitu Online  Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail. Padahal sangat banyak karakter online shop yang  terdapat  pada  beberapa  media  sosial  yang  berkembang  di  Indonesia  seperti Facebook, Instagram, Twitter, Kaskus, Google, Whatsapp , dan berbagai marketplace lainnya.
Pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang Perlakuan  Perpajakan  atas  Transaksi  Perdagangan  melalu  Sistem  Elektronik  ( E-Commerce ) telah  diatur  kebijakan  serta  mekanisme  pembayaran  pajak  bagi  para  pelaku  e-commerce  di Indonesia,  dimana  lingkup  perdagangannya  termasuk  dalam  Platform  Marketplace  dan Platform  selain  Marketplace  termasuk  media  sosial,  tapi  sangat  disayangkan  Peraturan  ini batal  diterapkan  di  Indonesia.  Padahal  hadirnya  PMK  ini  mendorong  peraturan  perundang- undangan  yang  lain  agar  berjalan  maksimal  seperti  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang Perdagangan pada pasal 65 dimana termuat perdagangan melalui sistem elektronik.
Hadirnya  peraturan  yang  terkait  bisnis online  shop (e-commerce),  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  yang  menjelaskan  kepastian hukum  serta  kesepahaman  mengenai  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE),  dan dipertegas  pula  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan melalui Sistem Elektronik menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang  dan  atau  jasa  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  wajib  menyediakan  data  dan atau  informasi  secara  lengkap  dan  benar.  Setiap  pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan barang  dan  atau  jasa  dengan  menggunakan  sistem elektronik  yang  tidak  sesuai  dengan  data dan  atau  informasi  dan  penggunaan  sistem  elektronik  tersebut  wajib  memenuhi  ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Data  dan  atau informasi  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)  minimal  menyertakan  identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara  pembayaran  barang  dan  atau  jasa  serta  cara  penyerahan  barang.  Undang-undang Perdagangan  mendefinisikan  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)  sebagai perdagangan  yang  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik.  Jenis pelaku  usaha  PMSE  meliputi  pedagang  (merchant)  dan  Penyelenggara  Perdagangan  Secara Elektronik  (PPSE),  terdiri  atas  Penyelenggara  Komunikasi  Elektronik,  Iklan  Elektronik, penawaran elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa dan  sistem  aplikasi  pembayaran  dan  penyelenggara  jasa  serta  sistem  aplikasi  pengiriman
barang.  Perusahaan  PMSE  dapat  berbentuk  orang  perseorangan  atau  badan  hukum.  Terkait pengenaan  pajak,  transaksi  perdagangan  secara  elektronik  dikenakan  pajak  sesuai peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelaku  usaha  yang  menjalankan  perdagangan  secara elektronik  wajib  tunduk  pada  ketentuan  perpajakan  Indonesia  karena  dianggap  memenuhi kehadiran secara fisik dan melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.
Pada Mei 2020, Kementerian Perdagangan baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020  Tentang  Ketentuan  Perizinan  Usaha,  Periklanan, Pembinaan,  dan  Pengawasan  Pelaku  Usaha  dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik untuk  melaksanakan  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Terdapat pada pasal 3 ayat (1)  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  wajib  memiliki  Izin  Usaha  dalam  melakukan  kegiatan usaha  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  dalam  ayat  (2)  Penyelenggara  Sarana Perantara  dikecualikan  dari  ketentuan  kewajiban  memiliki  izin  usaha,  jika  buka  merupakan pihak  yang  mendapatkan  manfaat  ( beneficiary )  secara  langsung  dari  transaksi  atau  tidak terlibat  langsung  dalam  hubungan  kontraktual  para  pihak  yang  melakukan  PMSE.  Dengan munculnya regulasi ini diharapkan dapat menjaring seluruh online shop yang berkembang di Indonesia sehingga mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak terhadap online shop sebagai Wajib Pajak.
Perlakuan  pemungutan  pajak  atas  transaksi  e-commerce  sampai  saat  ini  masih  sama dengan  pemungutan  pajak  atas  transaksi  jual  beli  secara  konvensional  yakni  disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja pemungutan pajak terhadap pelaku  bisnis  e-commerce  membutuhkan  proses  penjaringan  data  yang  cukup  sulit  dan kesadaran  online  shop  untuk  mendaftarkan  diri  dan  melaporkan  sebagai  Wajib  Pajak sehingga  mendeteksi  transaksi  e-commerce  melalui  media  internet  menjadi  tantangan  baru bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak Indonesia.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  pada tahun  2017  menyatakan  bahwa  sumber  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  sebesar  85,6%  berasal  dari  pajak.  Besarnya  persentase  pajak  tersebut  tidak sejalan  dengan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  Indonesia  yang  masih  rendah,  terlebih  lagi sepanjang tahun 2017 persentase pelaporan baru mencapai 72,64%. Sangat disayangkan jika negara  Indonesia  harus  kehilangan  potensi  penerimaan  pajak  yang  cukup  besar.  Dan  yang terpenting  adalah  bagaimana  asas  keadilan  benar-benar  dapat  diterapkan  dalam  sistem perpajakan  di  Indonesia.  Bukan  hanya  perusahaan-perusahaan  besar  dan  kelas  menengah,

## Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Terhadap Online Shop
,
UMKM,  karyawan,  atau  buruh  kecil  yang  dikenakan  pajak,  tetapi  para  pelaku  dari  bisnis online  shop sudah  seharusnya  dikenakan  pajak  yang  sama  dengan  Wajib  Pajak  lainnya. Karena  itu  maka  harus  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  khusus  untuk mekanisme pemungutan pajak terhadap bisnis online shop ini sehingga terciptanya kepastian hukum  yang  jelas  untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan Pemungutan Pajak terhadap online shop dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## 4. KESIMPULAN
Dalam uraian bab-bab diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ketentuan  Pengaturan  Pemungutan  Pajak  terhadap  online  shop  sebagai  Wajib  Pajak adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  dan  dapat pula  dikenakan  PPN,  sesuai  dengan  Peraturan  perpajakan  terkait e-commerce. Sebagaimana online  shop dimasukkan  sebagai  Wajib  Pajak  karna  memenuhi  syarat subjektif  dan  syarat  objektif,  maka  ia  wajib  mendaftarkan  dirinya  dengan  sistem self assessment untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Kepastian  Hukum  terhadap  pemungutan  pajak online  shop adalah  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  dan  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-62/PJ/2013  Tentang  Penegasan  Ketentuan Perpajakan  atas  Transaksi E-Commerce .  Sistem  di  Indonesia  belum  dapat  mengambil potensi  pajak  yang  lebih  yang  terdapat  di  bisnis online  shop .  Karena  belum  adanya pengaturan khusus untuk mekanisme pemungutan pajak terhadap bisnis online shop ini sehingga  terciptanya  kepastian  hukum  yang  jelas  untuk  menjalankan  peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemungutan Pajak terhadap online shop dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## 5. REFERENSI
Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi , Refika Aditama, Bandung https://www.cnbcindonesia.com/tech,29 Maret 2019 diakses pada 25 Juli 2020 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi- aturanpajak-e-commerce , diakses pada tanggal 25 Maret 2020
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan- ecommerce indonesia-tertinggi-di-dunia, diakses pada 11 September 2020
Irwansyah  Lubis,  2011, Kreatif  Gali  Sumber  Pajak  Tanpa  Bebani  Rakyat ,  Kompas Gramedia, Jakarta
Leonard  Makalalag,  2016, Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Pengusaha  Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi I, Vol.4
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50  Tahun  2020  Tentang  Ketentuan  Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalu Sistem Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik
Ramadiansyah,  D.,  Sudjana,  N.,  &  Dwiatmanto,  2014, Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Memenuhi  Kewajiban Membayar pajak. Jurnal E-Perpajakan, Vol.1, No.1
Safri  Nurmantu,  2005, Pengantar  Perpajakan ,  Granit,  Jakarta,  hlm.  108Rosistua Pandiangan, 2015, Hukum Pajak , Graha Ilmu, Yogyakarta
Suratman  dan  Philips  Dillah,  2013, Metode  Penelitian  Hukum, Cetakan  Kesatu,  April,
Alfabeta, Bandung
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  No  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan www.ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15 diakses pada 25 Juli 2020