Rahman, A. and Restiatun, R. (2023) “Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Barat”,
Sebatik, 27(2).
Open access article licensed under CC-BY
1 Submitted:  2023-09-20 Accepted:  2023-10-24 Published:  2023-12-15
DOI:10.46984/sebatik.v27i2.2370

## PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KALIMANTAN BARAT
Arief Rachman ) dan Restiatun Restiatun 2)
1,2, 3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Tanjungpura 1,2,3 Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi No.1, Pontianak, Kalimantan Barat, 78124 E-mail: ariefr939@gmail.com 1) , restiatun@untan.ac.id 2)

## ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan  merupakan tolok ukur  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  salah  satu  sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  potensial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  pengaruh  jumlah  penduduk,  jumlah  kendaraan  bermotor  dan  tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT)  terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kalimantan  Barat.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Objek Penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 10 tahun (2013 - 2022). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data  panel.  Setelah  dilakukan  beberapa  uji,  maka  ditentukan  bahwa  model  terbaik  untuk  penelitian  ini  adalah Model Random  Effect .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  terhadap  PAD  di Kalimantan  Barat,  jumlah  kendaraan  bermotor  berpengaruh  positif  terhadap  PAD  di  Kalimantan  Barat  dan  tingkat pengangguran  terbuka  (TPT)  tidak  berpengaruh  terhadap  PAD  di  Kalimantan  Barat.  Berdasarkan  Nilai  Koefisien Determinasi  (R 2 )  diketahui  bahwa  92,67%  variasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  jumlah penduduk, jumlah sepeda motor, dan tingkat pengangguran terbuka, ceteris paribus . Adapun berdasarkan nilai F-Statistik diketahui bahwa seluruh variabel bebas merupakan regressor yang baik bagi variabel Pendapatan Asli Daerah.

## Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Jumlah kendaraan, pengangguran terbuka, PAD, Kalimantan Barat

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  memegang  peranan penting  dalam  rangka  pembiayaan  pembangunan  suatu daerah,  dan  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber dari  pendapatan  asli  daerah.  Jadi,  agar  Pemerintah Daerah terus melakukan pembangunan kegiatan, mereka harus  dapat memaksimalkan sumber-sumber  pendapatan daerah,  salah  satunya  adalah  dari  pajak  daerah,  dimana pajak  daerah  ini  menjadi  dasar  penyusunan  rencana penerimaan (Hatta & Riduan, 2017).Banyaknya kebutuhan  daerah  yang  dibiayai  oleh  Pendapatan  Asli Daerah  yang  meharuskan  daerah  untuk  menaikan kualitas  otonomi  daerahnya  agar  mandiri dalam keuangan daerah (Mawarni, 2013).
PAD  merupakan  tolak  ukur  yang  penting  untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan  otonomi  daerah  secara  nyata  dan bertanggung  jawab  (Syahrial  &  Sotuyo,  2014).  PAD diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  keuangan yang  dapat  diandalkan  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah.  Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal  mungkin  potensipotensi  pendapatan  di daerahnya.  Sehingga,  dalam  pelaksanaanya  tidak mengalami  permasalahan  yakni  dalam  hal  pembiayaan.
Salah  satu  persoalan  yang umumnya dihadapi pemerintah daerah kabupaten atau kota adalah kekurangan  dana  dari  daerah,  yang  menghambat  proses otonomi  daerah  berjalan sebagaimana mestinya.
Otonomi  daerah  akan  berdampak  positif  bagi  daerah yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi  yang  dimiliki.  PAD  Provinsi  Kalimantan  Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 – 2022.  Realisasi  PAD  tertinggi  di  Provinsi  Kalimantan Barat  tercapai  pada  tahun  2022  dengan  nilai  sebesar Rp2.883.228.824.088 (Badan Pusat Statistik, 2023).
Jumlah  Penduduk  merupkan  salah  satu  indikator penting  dalam  melihat  perkembangan  perekonomian suatu negara (Asmuruf et al., 2015). Peningkatan jumlah penduduk  akan  meningkatkan  permintaan  akan  barang dan  jasa.  Hal  ini  selanjutnya  dapat  mendorong peningkatan  produksi  sehingga  akan  mengakibatkan perluasan usaha dan pendirian usaha-usaha baru. Hal ini pada  tahap  berikutnya  akan  mendorong  terjadinya peningkatan  pendapatan  masyarakat.  Hal  ini  akan meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar pajak  dan  retribusi  yang  ditarik  pemerintah  daerah. Dengan kata lain, adanya pertumbuhan jumlah penduduk pada  gilirannya  akan  meningkatkan  pendapatan  daerah
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
(Sukirno,  2003).  Tetapi  penelitian  Oktiani  (2021)  di Provinsi  Sumatera  Selatan  serta  penelitian  Harahap (2018) di Sumatera Utara serta peneltian yang dilakukan oleh  Prasetyo  et  al.  (2022)  di  Yogyakarta  yang menemukan  tidak  terdapat  hubungan  antara  jumlah penduduk  dan  Pendapatan  Aslu  Daerah.  Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang terus  meningkat.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Jumlah  penduduk  Provinsi Kalimantan  Barat  terus  mengalami  peningkatan  selama kurun  waktu 2013  –  2022 dengan rata-rata  pertambahan penduduk  sebesar  5.043.865  jiwa,  pada  tahun  2022 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 5.513.390 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah.  Pajak  Kendaraan  Bermotor  atau  yang  biasa dikenal  dengan  PKB  merupakan  pajak  atas  kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor  roda  dua  atau  lebih  dan  beserta  gandengannya yang  dipergunakan  pada  seluruh  jenis  jalan  darat  serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi  menjadi  sebuah  tenaga  gerak  pada  kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak (UU No. 28 tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor  menjadi  salah  satu  objek  pajak  provinsi  yang paling  berpeluang  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Pajak  Kendaraan  Bermotor  merupakan  pajak  daerah yang diterima provinsi dan menjadi salah satu komponen Bagi  Hasil  Pajak  kepada  pemerintah  Kabupaten/Kota. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan  Asli  Daerah  yang  potensial  Samudra  et  al. (2020),  tetapi  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor yang  tidak  diimbangi  dengan  pendaftaran  ulang kendaraan  oleh  pemiliknya  tidak  akan  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (Tania,  2022).  Semakin  besar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan suatu daerah akan  meningkatkan  bagi  hasil  yang  diterima  suatu daerahKarena PKB merupakan pajak provinsi maka bagi pemerintah  kabupaten/kota  PKB  ini  hanya  merupakan sumber pendapatan asli daerah melalui skema Bagi hasil pajak,  di  mana  semakin  banyak  sumbangan  pajak pemerintah  darerah  kabupaten/kota  pada  pemerintah provinsi  makan  akan  semakin  besar  juga  penerimaan bagi  hasil  pajak  pemerintah  kabupaten/kota  dari pemerintah provinsi.
Berdasarkan  data  dari  Dinas  Keuangan  dan  Aset Daerah   Provinsi   Kalimantan   Barat   (2022)   terdapat 2.617.562  unit  kendaraan  bermotor  yang  terdiri  atas kendaraan  roda  2  sebesar  2.363.898  unit  dan  kendaraan roda  4  sebesar  253.664  unit  jumlah  ini  meningkat  dari tahun sebelumnya 2021 yaitu 2.615.230 unit yang terdiri dari  kendaraan  roda  2  sebesar  2.421.558  unit  dan kendaraan  roda  4  sebesar  193.672  unit.  Dengan meningkatnya kendaraan bermotor maka akan meningkatkan  potensi  penerimaan  pajak  dan  retribusi
kendaraan  bermotor  yang  berikutnya  akan  berdampak pada peningkatan PAD.
Peningkatan  jumlah  penduduk  yang  ada  di  Provinsi Kalimantan Barat jika tidak diimbangi dengan peningkatan  lapangan  yang  memadai  maka  mendorong terjadinya  kesenjangan  antara  angkatan  kerja  dengan penduduk  bekerja  atau  terjadi  pengangguran.  Ketika tingkat  pengangguran  terbuka  meningkat  maka  akan menurunkan  kemampuan  untuk  membayar  pajak  dan retribusi. Hal ini akan  berdampak pada penurunan PAD. Daya  beli  masyarakat  yang  meningkat,  salah  satunya yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat membeli kendaraan  bermotor,  tentu  akan  meningkatkan  potensi penerimaan  asli  daerah  kabupaten  kota  melalui penerimaan  bagi  hasil  pajak  dari  pemerintah  provinsi. Peningkatan  daya  beli  atas  sepeda  motor  tersebut  tentu saja  akan  diikuti  dengan peningkatan kemampuan  untuk membayar ( ability to pay ) PKB.
Dari latar belakang yang disampaikan tersebut, maka menarik  untuk  dilakukan  penelitian  tentang  Pengaruh jumlah  penduduk,  jumlah  kendaraan  bermotor  dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. RUANG LINGKUP
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar  pemerintah  daerah  dalam  mendapatkan  dana pembangunan  dan  memenuhi  belanja  daerah  (Widjaja, 1992).  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan  yang  bersih.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan  daerah  dengan  menggali  sumber-sumber Keuangan  sendiri  berdasarkan  peraturan  undang-undang yang  berlaku.  Sumber  penerimaan  daerah  yang  penting dan  strategis  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  bagi sebagian  besar  pemerintah  Daerah  adalah  Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  suatu pendapatan  yang  menunjukan  kemampuan  suatu  daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai  pengeluaran  rutin  (2005).  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai pendapatan  rutin  dari  usaha-usaha  Pemerintah  Daerah dalam  memanfaatkan  potensi-potensi  sumber  keuangan daerahnya  sehingga  dapat  mendukung  pembiayaan penyelenggaraan  Pemerintah  dan  pembangunan  daerah. Oleh  karna  itu,  jika  semakin  tinggi  nilai  PAD  suatu daerah,  semakin  mampu  daerah  tersebut  dalam melaksanakan  pembangunan  daerah  dan  mencapai pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  tinggi  (Susanto  & Sugianto, 2019).
Warsito (2001) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang  bersumber dan dipungut sendiri oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  UU  Nomor  33  Tahun 2014  menjelaskan  bahwa  pendapatan  asli  daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  yang  bertujuan  untuk memberikan  keleluasaan  kepada  daerah dalam  menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Contoh Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri, dan penerimaan daerah lainnya yang sah (Chandra, 2016). Daerah (baik provinsi maupun  kabupaten/kota)  telah  diberikan  kewenangan untuk  memungut  pajak  yang  beragam  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  seperti  terlihat pada tabel yang ingin dijelaskan.
Sutrisno  (2017)  membedakan  2  (dua)  faktor  yang mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  suatu  daerah yaitu  faktor  Eksternal  dan  faktor  internal.  Faktor eksternal  terdiri  dari  investasi,  inflasi,  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dan  jumlah  penduduk, sedangkan  faktor  internal  terdiri  dari  sarana  dan prasarana  infrastruktur,  insentif,  penerimaan  subsidi, pembangunan  penerimaan,  sumber  daya manusia, belanja daerah, daerah regulasi, sistem dan pelaporan.
Pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  memerlukan keterlibatan  seluruh  komponen  masyarakat,  penduduk termasuk salah satunya. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan jumlah penduduk, namun, hubungan  antara  keduanya  tergantung  pada  jumlah penduduk suatu negara atau wilayah. Pendapatan daerah bisa  diperoleh  dari  kegiatan  ekonomi  penduduk  dalam bentuk  pajak,  retribusi,  dan  sebagainya  pada  (Murib  et al.,  2018).  Peningkatan  populasi  berdampak  positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Bertambahnya  jumlah  penduduk  akan  meningkatkan jumlah  tenaga  kerja.  Peningkatan  jumlah  tenaga  kerja memungkinkan  suatu  daerah  untuk  meningkatkan produksi.  Besaran  pendapatan  daerah  bisa  dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk bertambah maka  pendapatan  yang  ditarik  akan  meningkat  (Halim, 2020).  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  di Statistik  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Penduduk  Kalbar dalam  10  tahun  terakhir  terus  mengalami  peningkatan. Berdasarkan  teori  dan  fenomena  di  atas,  maka  dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan  kegiatan  ekonomi  dalam  memproduksi barang  dan  jasa,  karena  semakin  meningkat  kegiatan ekonomi  suatu  daerah  kemudian  aliran  pemerintahan pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Tetapi belum banyak penelitian empiris yang melihat  pengaruh  tingkat  pengangguran  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Beberapa  peneltian  terdahulu yang  meneliti  hubungan  kedua  variabel  tersebut  melihat hubungannya  secara  berkebalikan  yakni  pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  tingkat  pengangguran
terbuka (Adhi Prasetyo & Aida, 2017; Pangastuti, 2015; Rizal et al., 2021).
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua  jenis jalan  darat,  dan  digerakkan oleh  peralatan  teknik berupa motor  atau  peralatan  lainnya  yang  berpungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu  menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan  roda  dan  motor.  Pajak Kendaraan Bermotor,  dipungut  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Setiap  kepemilikan  atau  penguasaan  kendaraan bermotor,  baik  dengan  roda  dua  atau  roda  empat  wajib membayar pajak yang masuk ke dalam penerimaan pajak daerah  provinsi  dan  hasil  dari  pemungutan  pajak kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Sesuai dengan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah, paling sedikit 10 % dari bagi hasil yang diterima pemerintah daerah provinsi harus dialokasikan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan  jalan  serta  peningkatan  modal  dan  sarana transportasi umum.
Rasio  pengangguran  terhadap  total  tenaga  kerja adalah  tingkat  pengangguran  terbuka.  Penduduk  usia kerja  (usia  di  atas  15  tahun)  yang  bekerja  atau mempunyai  pekerjaan  tetapi  menganggur  sementara termasuk dalam angkatan kerja (Sutrisno, 2017):
1. Penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru.
3. Penduduk  yang  tidak  mencari  pekerjaan  karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan.
4. Kelompok  penduduk  yang  tidak  aktif  mencari pekerjaan dengan alasan.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif karena  data  dalam  penelitian  ini  berbentuk  angka  atau numerik  dengan  variabel  independen  Jumlah  penduduk (JP),  Jumlah  kendaraan  bermotor  (JKB),  Tingkat pengangguran  terbuka  (TPT)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependennya. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  sekunder yang  berbentuk  data  panel,  yakni  gabungan  antara  data time  series dan cross  section yang  mencakup  14 kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  selama  10 tahun dari tahun 2013 hingga 2022 merupakan jenis data yang digunakan.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model regresi  data  panel  yang  ditujukan  untuk  mengestimasi apakah  variabel  independen/bebas  memiliki  pengaruh terhadap  variabel  dependen/terikat.  Sebelum  dilakukan estimasi  dengan  model  panel  terbaik,  dilakukan  terlebih dahulu  uji  yang  akan  menentukan  model  terbaik  dari ketiga  model  data  panel  ( Common  Effect,  Fixed  Effect
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
atau Random Effect Model ) yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  studi empiris  terdahulu  yang  telah  disajikan,  maka  dalam penelitian  ini  dibangun  persamaan  estimasi  (1)  yang menggambarkan  hubungan  antara variabel-variabel bebas  denga  variabel  terikat.  Persamaan  (1)  merupakan persamaan matematis yang diuji dalam penelitian ini.
PAD it = α + β 1 JP it + β 2 JKB it + β 3 TPT it + e it (1) Keterangan (1):
PAD = Pendapatan Asli Daerah JP = Jumlah Penduduk JKB
= Jumlah kendaraan bermotor
TPT
= Tingkat Pengangguran Terbuka
β1- β3  = Koefisian regresi α
= konstanta
i
= Kabupaten/Kota
t = Series Tahun 2013-2022
e
= error term / galat
Adapun variabel-variabel penelitian beserta definisi operasionalnya disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Definisi PAD Jumlah  realisasi  penerimaan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  per  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Barat  sepanjang tahun 2013 – 2022 dalam satuan Rupiah. Jumlah penduduk Jumlah penduduk yang terdapat di
Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan
Barat  sepanjang  tahun  2013  -  2022.  Satuan jiwa Kendaraan bermotor Jumlah  kendaraan  bermotor  yang  terdiri atas  kendaraan  roda  dua  dan  roda  empat atau  lebih  yang  terdapat  di  kabupaten/kota di  Provinsi  Kalimantan  Barat  sepanjang tahun 2013 - 2022. Satuan unit
Tingkat
Pengangg uran Terbuka (TPT) Persentase  Jumlah  pengangguran  terhadap jumlah  angkatan  kerja pada kabupaten/kota di  Provinsi  Kalimantan  Barat  sepanjang tahun 2013 - 2022. Satuan persen.

## 4. PEMBAHASAN
Berikut  ini  disajikan  hasil  uji  untuk  ketiga  jenis model panel data untuk menentukan model estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 2. Hasil Uji Keunggulan Model Regresi
Prob. Keputusan Uji Chow 0,000 Fixed Effect Model Uji Hausman 0,1099 Random Effect Model Uji Lagrange Multiplier 0,000 Random Effect Model
Berdasarkan  Tabel  2  diketahui  bahwa  nilai  probabilitas pada  Uji  Chow  sebesar  0,000  menunjukkan  bahwa  nilai probablitias  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  0,05  yang berarti  berarti Fixed  Effect  Model yang  diterima  lebih baik  dari  pada Common  Effect  Model .  Selanjutnya  Uji Hausman memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1099 yang menunjukkan  bahwa  nilai  ini  lebih  besar  dari  taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa Random Effect Model lebih  baik  daripada Fixed  Effect  Model . Selanjutnya  uji  Lagrange  Multiplier  memiliki  nilai probabilitas  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi 0,05 yang berarti Random Effect Model yang diterima  lebih  baik  dari Common  Effect  Model . Berdasarkan  hasil  dari  uji  tersebut  diperoleh  bahwa Random  Effect  Model yang  direkomendasikan  dalam penelitian  ini.  Adapun  hasil  estimasi  dengan  Model Random Effect disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda dengan
Random Effect Model Variabel Koefisien t-statistik Prob. Konstanta 12,37631 4,921243 0,0143 LNJP 0,840486 4,804891 0,0000 LNJKB 0,084314 3,551793 0,0005 TPT 0,151524 0,883589 0,3785 R-squared 0,926741 F Statistic 0,0000 1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R 2 ). Nilai R 2 adalah  sebesar  0,926741  yang  berarti  bahwa  variabel bebas  yaitu  jumlah  penduduk,  jumlah kendaraan bermotor  dan  TPT  dapat  menjelaskan  variabel  terikat yaitu  PAD  sebesar  92  persen  dan  8  persen  dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.
2. Uji Statistik simultan (uji F)
Berdasarkan  hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas  uji  f  statistik  sebesar  0,000  yaang  berarti nilai ini lebih kecil daripada taraf signifikansi alpha 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  jumlah kendaraan  bermotor,  jumlah  penduduk,  dan  TPT  secara simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  PAD di Kalimantan brat.
3. Uji Statistik Parsial (Uji t)
Berdasarkan  data  hasil  uji  signifikansi  parsial  yang disajikan  pada  Tabel  3  menunjukkan  jumlah  penduduk memiliki  nilai  t  statistik  sebesar  4,804891  dan  nilai  ini lebih besar dari 1,656 sehingga menunjukkan bahwa H0 ditolak  dan  H1  diterima  yang  artinya  jumlah  penduduk secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD  di
Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023 ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik
Kalimantan  Barat.  Hasil  peneltian  ini  tidak  sejalan dengan penelitian (Harahap, 2018) dan (Oktiani, 2021).
Berdasarkan  hasil  uji  t-statistik  diperoleh  bahwa jumlah  kendaraan  bermotor  memiliki  nilai  t  statistik sebesar 3,551793 dan nilai ini lebih besar dari 1,656. Hal ini menunjukkan bahwa H 0 ditolak dan H 1 diterima yang artinya  jumlah  kendaraan  bermotor  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD  di  Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan hasil uji t-statistik diketahui bahwa TPT memiliki  nilai  t  statistik  sebesar  0,883589  dan  nilai  ini lebih  kecil  dari  1,656  sehingga  menunjukkan  bahwa  H0 diterima dan H1 ditolak yang artinya TPT secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di
Kalimantan Barat. 4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap

## Pendapatan Asli Daerah
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PAD di Kalimantan  Barat.  Peningkatan  populasi  akan  memicu tuntutan terhadap Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas  pelayanan  publik.  Dengan  populasi  yang  lebih besar,  permintaan  terhadap  barang-barang  konsumsi akan  meningkat,  yang  pada  gilirannya  akan  mendorong ekonomi  skala  dalam  produksi  dan  secara  langsung mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
Contoh  konkret  adalah  pajak  restoran.  Seiring bertambahnya jumlah penduduk di suatu kabupaten/kota, kemungkinan akan ada lebih banyak restoran dan tempat makan  yang  dibuka  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin besar. Hal ini berarti potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak juga akan semakin bertambah.
Informasi  mengenai  pendapatan  dari  pajak  hotel, pajak  restoran,  pajak  hiburan,  dan  jumlah  penduduk  di berbagai  kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Barat. Pontianak,  sebagai  kota  terbesar  dan  ibu  kota  provinsi, tercatat nilai tertinggi dalam semua kategori pajak. Pajak hotel dan restoran di Pontianak mencapai Rp17.335.240.885 pajak restoran mencapai Rp51.460.293.816 dan pajak hiburan mencapai Rp8.525.539.753.  Jumlah  penduduk  di  Pontianak  juga tercatat sebagai yang jumlah tertinggi, yaitu 663.713 jiwa Sebagai  pusat  aktivitas  ekonomi  dan  administrasi, banyak hotel, restoran, dan tempat hiburan beroperasi di sini,  yang  berkontribusi  pada  pendapatan  pajak  daerah yang tinggi.
Peningkatan  penerimaan  pajak  dari  lapangan  usaha restoran,  hotel,  dan  hiburan  memang  dapat  memiliki dampak  positif  bagi  kemandirian  keuangan  daerah, seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  konteks  Kota Pontianak dan daerah-daerah lainnya. Dengan pendapatan  pajak  yang  cukup  besar  dari  sektor-sektor ini, pemerintah daerah dapat memiliki sumber dana yang lebih  besar  untuk  mendukung  berbagai  kegiatan operasional dan pembangunan daerah.
Di  satu  sisi,  Kota  Pontianak  memiliki  potensi  untuk meningkatkan  pendapatan  pajak  dari  sektor-sektor  ini, yang  akan  memberikan  lebih  banyak  fleksibilitas  dalam mengelola keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari pusat. Hal ini tentu saja akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan memungkinkan  pemerintah  untuk  lebih  fokus  pada program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk serta memajukan infrastruktur dan fasilitas publik.
Namun, di daerah lainnya, seperti yang di Kabupaten Kayong  Utara  dan  Kapuas  Hulu,  terdapat  tantangan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tersebut.  Nilai  yang  rendah  dalam  pajak  hotel,  hiburan, dan  restoran  mungkin  mengindikasikan  tingkat  aktivitas ekonomi  dan  perniagaan  yang  lebih  rendah  di  daerah- daerah  tersebut  atau  belum  berkembang  seperti  daerah lainnya.  Ini  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor, seperti  kurangnya  infrastruktur  pendukung,  kurangnya destinasi  wisata,  atau  masalah  lain  yang  dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor tersebut.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  pemerintah  daerah perlu melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan promosi pariwisata, menciptakan lingkungan  bisnis  yang  lebih  ramah,  dan  mengambil tindakan  lain  yang  dapat  merangsang  pertumbuhan sektor-sektor  tersebut.  Dengan  cara  ini,  mereka  dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak mereka, yang pada  gilirannya  akan  mendukung  pembangunan  dan kemandirian  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  sejalan dengan  yang  dilakukan  oleh  Asmuruf  et  al.  (2015) diperoleh  hasil  bahwa  Jumlah  Penduduk  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Kota  Sorong.  Dan  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Doni  (2018)  diperoleh hasil  bahwa  secara  parsial  terdapat  pengaruh  negatif terhadap  Jumlah  Penduduk  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah di Jakarta.
4.2 Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Jumlah  kendaraan  bermotor  memiliki  pengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kalimantan Barat.  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di Kalimantan  Barat  selama  ini  cenderung  meningkat, Jumlah kendaraan bermotor yang banyak di suatu daerah juga  berarti  ada  kebutuhan  yang  tinggi  akan  tempat parkir. Pemerintah daerah biasanya menetapkan retribusi parkir  untuk  kendaraan  bermotor  yang  berlaku  di  area- area  tertentu.  Dengan  banyaknya  motor,  retribusi  parkir dari  pemilik  motor  yang  harus  membayar  untuk mengakses  dan  menggunakan  tempat  parkir  ini  akan menyumbang pada PAD daerah kab/kota.
Kota  Pontianak  memiliki  jumlah  retribusi  pelayanan parkir  tertinggi  dengan  total  Rp  1.172.436.737  Sebagai ibu  kota  provinsi,  Pontianak  merupakan  pusat  aktivitas ekonomi  dan  administrasi  yang  menarik  sejumlah  besar
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
lalu lintas setiap hari. Hal ini berarti lebih banyak orang menggunakan  fasilitas  parkir,  yang  pada  gilirannya meningkatkan jumlah retribusi yang diterima. Selain itu, infrastruktur parkir yang baik dan sistem penagihan yang efisien  juga  bisa  berkontribusi  terhadap  jumlah  retribusi parkir yang tinggi ini. Selanjutnya Kabupaten Mempawah  yang  memiliki  retribusi  parkir  kedua tertinggi  sebesar  Rp  536.094.000.  Hal  ini  mungkin mencerminkan tingkat aktivitas dan populasi yang relatif tinggi  di  kabupaten  ini.  Di  sisi  lain,  Kabupaten  Kubu Raya  dan  Kabupaten  Sekadau  memiliki  retribusi  parkir yang  juga  relatif  rendah,  masing-masing  sebesar Rp21.600.000  dan  Rp22.310.000.  Hal  ini  dapat mencerminkan  tingkat  populasi  atau  aktivitas  ekonomi yang lebih rendah, atau mungkin sistem penagihan yang kurang efisien dibandingkan dengan daerah lain.
Di  sisi  lain,  Kabupaten  Ketapang  memiliki  jumlah retribusi  pelayanan  parkir  terendah  dengan  total Rp21.591.000.  Hal  ini  mungkin  mencerminkan  bahwa Ketapang memiliki populasi dan aktivitas ekonomi yang lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kota-kota  atau kabupaten-kabupaten lainnya di provinsi ini. Infrastruktur  parkir  yang  lebih  sedikit  dan/atau  sistem penagihan yang kurang efisien mungkin juga berkontribusi terhadap retribusi parkir yang lebih rendah di Kabupaten Ketapang.
Selain  itu,  tingginya  jumlah  kendaraan  bermotor  di Kalimantan Barat dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  kabupaten/kota  melalui bagi  hasil  pajak  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB). Seiring  dengan  meningkatnya  jumlah kendaraan bermotor  yang  terdaftar  dan  beroperasi  di  daerah tersebut, penerimaan PKB dari pemerintah provinsi juga akan  meningkat.  PKB  merupakan  pajak  provinsi  yang dikenakan pada setiap kendaraan yang berada di wilayah provinsi  tersebut.  Sebagian  dari  pendapatan  PKB  ini kemudian dibagikan kembali ke pemerintah kabupaten/kota  sesuai  dengan  mekanisme  bagi  hasil yang  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  No  147  Tahun 2020  tentang  bagi  hasil  penerimaan  pajak  Provinsi Kalimantan  Barat  Kepada  kabupaten/kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Meningkatnya  penerimaan  PKB sebagai  hasil  dari  tingginya  jumlah  kendaraan  bermotor berdampak  positif  pada  PAD  kabupaten/kota.  Bagian dari  pendapatan  PKB  yang  menjadi  bagi  hasil  akan menjadi  sumber  pendapatan  yang  penting  bagi pemerintah  kabupaten/kota  untuk  membiayai  berbagai program  pembangunan  dan  pelayanan  publik  di  tingkat daerah.  Dengan  PAD  yang  lebih  besar,  pemerintah daerah  memiliki  fleksibilitas  yang  lebih  tinggi  dalam mengalokasikan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. PKB  merupakan  pajak  provinsi  yang  diterapkan  pada kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah tersebut. Data ini mencerminkan pentingnya kontribusi kendaraan bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di daerah tersebut melalui PKB. Alokasi dana dari PKB ini
kemudian  dibagi  ulang  kepada  pemerintah  kabupaten dan kota sesuai dengan mekanisme bagi hasil yang telah diatur.  Misalnya,  Kota  Pontianak  menerima  alokasi terbesar sebesar Rp60.423.515.354, diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan alokasi sebesar Rp21.120.703.265.  Seluruh  alokasi  dana  yang  diberikan kepada  kabupaten  dan  kota  dalam  tabel  ini  mencapai total  Rp  208.868.592.928  rupiah.  Pendapatan  ini kemudian  berperan  sebagai  sumber  pendanaan  penting bagi  pemerintah  daerah  dalam  mendukung  berbagai program pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal,  sambil  memberikan  dorongan  bagi  pembangunan berkelanjutan dalam wilayah tersebut.
Alokasi  terbesar  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) melalui  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) yang diberikan  kepada  Kota  Pontianak  dapat  dijelaskan melalui  beberapa  faktor.  Pertama,  populasi  penduduk yang  lebih  besar  di  Kota  Pontianak  mungkin  menjadi penyebab  utama,  karena  semakin  banyak  penduduk, semakin tinggi permintaan akan kendaraan bermotor dan, akibatnya,  penerimaan  dari  PKB.  Selain  itu,  sebagai pusat ekonomi dan aktivitas perkotaan yang signifikan di Provinsi  Kalimantan  Barat,  Kota  Pontianak  mungkin memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  tinggi, menarik  urbanisasi,  dan  mengakibatkan  lonjakan mobilitas  penduduk  serta  peningkatan  penggunaan kendaraan  bermotor.  Faktor  lain  termasuk  infrastruktur jalan  yang  baik  dan  aksesibilitas  yang  memadai  di  kota ini,  mendorong  lebih  banyak  penduduk  untuk  memiliki dan  menggunakan  kendaraan.  Selain  itu,  jika  Kota Pontianak  adalah  pusat  perdagangan  dan  bisnis,  maka aliran  distribusi  barang  dan  jasa  yang  padat  juga  dapat memberikan kontribusi besar terhadap jumlah kendaraan bermotor  yang  beroperasi  dan,  akibatnya,  penerimaan PKB  yang  tinggi.  Faktor  lainnya  seperti  pola  mobilitas masyarakat  dan  kebijakan  pemerintah  setempat  terkait dengan tarif pajak dan regulasi PKB juga mungkin turut berperan  dalam  menjelaskan  mengapa  Kota  Pontianak mendapatkan  alokasi  terbesar  dari  PKB  dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Anggraeni  et al. (2022) yang menemukan bahwa Kendaraan Bermotor memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  dari  tahun 2012-2014.  Dan  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Saraswati  &  Utomo  (2023)  diperoleh hasil  bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor  tidak  memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2012-2021. 4.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tingkat  pengangguran  terbuka  (TPT)  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). (TPT)  umumnya  tidak  memiliki  dampak  langsung terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  adalah sumber pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh
dari  berbagai  jenis  pajak  dan retribusi.  Di  sisi  lain,  TPT mencerminkan  tingkat  pengangguran  di  daerah  tersebut, yang  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor ekonomi  dan  ketenagakerjaan.  Dalam  konteks  PAD, perbedaan  ini  menggambarkan  bahwa  TPT  dan  PAD adalah  dua  hal  yang  berbeda  secara  konseptual. Misalnya,  TPT  tidak  secara  langsung  memengaruhi jenis-jenis  pajak  yang  menghasilkan  PAD,  seperti  pajak properti, pajak penjualan, atau pajak restoran. Meskipun ada kemungkinan bahwa situasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang buruk dalam jangka panjang dapat berdampak  negatif  pada  PAD  karena  dapat  mengurangi aktivitas  ekonomi  dan  daya  beli  masyarakat,  hubungan antara  TPT  dan  PAD  adalah  lebih  kompleks  dan  tidak langsung.PAD  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  ekonomi dan  kebijakan,  termasuk  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  faktor-faktor  lainnya yang  beroperasi  dalam  konteks  pajak  dan  retribusi  yang diterapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu, sementara  TPT  adalah  indikator  penting  dalam  analisis ketenagakerjaan,  dampaknya  terhadap  PAD  harus dipahami  sebagai  bagian  dari  gambaran  ekonomi  yang lebih luas.
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  yang  tidak memiliki  dampak  langsung  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  seringkali  menjadi  masalah  yang kompleks ketika disandingkan dengan tingkat pendidikan yang  rendah.  Meskipun  TPT  mungkin  tidak  secara langsung  memengaruhi  PAD,  tingkat  pendidikan  yang rendah  dapat  menciptakan  tantangan  serius  dalam  aspek ekonomi  dan  sosial.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah dapat  menghasilkan  tenaga  kerja  yang  kurang  terampil dan  kurang  siap  untuk  berpartisipasi  dalam  sektor ekonomi  yang  semakin  kompleks.  Ini  bisa  berdampak negatif  pada  daya  saing  daerah  dan  menghambat pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Kurangnya akses  dan  kualitas  pendidikan  yang  rendah  juga  dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial dan peluang pendidikan  yang  berujung  pada  siklus  kemiskinan.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk memprioritaskan pendidikan sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan. Upaya-upaya  perbaikan  dalam  sistem  pendidikan  dan pemerataan  aksesnya  serta  investasi  dalam  keterampilan dan pengetahuan masyarakat dapat membantu menciptakan  hubungan  positif  antara  pendidikan, pengangguran, dan PAD di masa depan.
Ketika  jumlah  tenaga  kerja  mayoritas  dengan  tigkat pendidikan  rendah,  ini  berarti  banyak  pekerja  memiliki keterampilan  dan  pengetahuan  terbatas.  Dapat  dilihat dari  Kabupaten  Sambas,  56.66%  dari  populasi  bekerja berusia 15 tahun ke atas memiliki tingkat pendidikan SD atau  di  bawahnya,  14.82%  memiliki  tingkat  pendidikan SMP,  dan  28.53%  memiliki  tingkat  pendidikan  SMA atau  lebih  tinggi.  Persentase  populasi  bekerja  dengan pendidikan  setingkat  SMA  keatas  lebih  sedikit
dibandingkan  dengan  dua  kategori  lainnya.  Ini  mungkin menunjukkan  kurangnya  akses  ke  pendidikan  tinggi  di wilayah  ini,  atau  mungkin  banyaknya  pekerjaan  yang tidak memerlukan tingkat pendidikan formal yang tinggi. Sebaliknya  di  Kota  Pontianak,  ada  persentase  individu bekerja  yang  jauh  lebih  tinggi  dengan  pendidikan setidaknya SMA (61.26%) dibandingkan dengan wilayah lain, menunjukkan tenaga kerja yang lebih berpendidikan di kota ini. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan atau  jumlah  pekerjaan  yang  membutuhkan  pendidikan tinggi lebih banyak.
Daerah  dengan  ketersediaan  tenaga  kerja  yang  lebih terdidik biasanya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk  menarik  investasi  dan  membuka  lapangan pekerjaan baru yang lebih berkualitas dan berupah tinggi. Hal  ini  bisa  meningkatkan  pemasukan  daerah  melalui pajak  penghasilan  dan  pajak  perusahaan.  Sebaliknya, daerah dengan sebagian besar tenaga kerja berpendidikan rendah  mungkin  terbatas  pada  pekerjaan  yang  kurang produktif  dan  berupah  rendah,  yang  dapat  mengurangi potensi  pendapatan  pajak  daerah.  Hal  ini  yang menyebabkan  PAD  Kota  Pontianak  lebih  tinggi dibandingkan  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi Kalimantan Barat.
Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yulianto  (2023)  dengan hasil  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  PAD  di  Kabupaten  Bungo.  Dan penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh Sihombing  &  Sihombing  (2022)  diperoleh  hasil  bahwa Tingkat  Pengangguran  Terbuka  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi Riau.

## 5. KESIMPULAN
Jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di Provinsi  Kalimantan  Barat.  Semakin  banyak  jumlah penduduk,  maka  akan  meingkatkan  jumlah  wajib  pajak dan  pada  giliran  berikutnya  akan  meningkatkan penerimaan  pajak  daerah, ceteris  paribus ,  mengingat pajak  merupakan  salah  satu  sumber  utama  pendapatan asli  daerah.  Agar  peningkatan  wajib  pajak  ini  dapat meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  maka  perlu adanya upaya pemerintah untuk menghindari keterlambatan  pembayaran  pajak  oleh  wajib  pajak dengan  membuat  surat  panggilan  terhadap  wajib  pajak apabila melewati batas waktu yang ditetapkan.
Jumlah  kendaraan  bermotor  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Semakin  banyak jumlah kendaraan bermotor maka selain akan meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor (PKB)  juga  akan  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah melalui peningkatan penerimaan retribusi, yakni retribusi parkir.  Untuk meningkatkan  jumlah wajib pajak
© 2023, The Author(s). Authors retain all their rights to the published works, such as (but not limited to) the following rights; Copyright and other proprietary rights relating to the article, such as patent rights, The right to use the substance of the article in own future works, including lectures and books, The right to reproduce the article for own purposes, The right to self-archive the article
kendaraan  bermotor,  pemerintah  dapat  melakukan iupaya-upaya  yang  memudahkan  masyarakat  akan kepemilikan  kendaraan  bermotor,  misalnya  dengan pemberian  subsidi  pembelian  kendaraan  bermotor,  atau melalui  penyediaan  pinjaman  kepemilikan  kendaraan bermotor  yang  berbunga  ringan.  Selain  itu,  pemerintah juga  perlu  melakukan  penertiban  pengelolaan  lahan parkir,  agar  terjadi  kenaikan  pendapatan  daerah  melalui peningkatan penerimaan retribusi parkir.
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  tidak  berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kalimantan Barat. Hal ini mungkin disebabkan tingkat pengangguran terbuka  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  mayoritas  terdiri atas  penduduk  usia  sekolah/kuliah  sehingga  memang mereka belum berpenghasilan. Sementara karena mereka belum  berpenghasilan,  sehingga  kelompok  ini  belum menjadi  wajib  pajak,  sehingga  keberadaan  kelompok initidak  berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah. Agar  penduduk  usia  sekolah  dan  pendidikan  tinggi  ini kelak  dapat  menjadi  pembayar  pajak  yang  taat,  maka pemerintah  sebaiknya  dapat  menyediakan  lapangan pekerjaan  yang  sesuai  sehingga  penghasilan  kelompok ini  memungkinkan  mereka  untuk  mampu  membayar pajak  atau  dengan  kata  lain  pekerjaan  yang  disediakan oleh  pemerintah  mampu  meningkatkan  ability  to  pay kelompok ini di masa mendatang untuk membayar pajak sehingga terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

## 6. SARAN
Keterbatasan  penelitian  ini  terletak  pada  belum memasukkan  variabel  ojek  online  yang  sangat  mungkin mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah.  Keberadaan  ojek online  telah  memudahkan  masyarakat  yang  tidak memiliki kendaraan bermotor dalam melakukan aktivitas ekonomi  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya.  Dari sisi  masyarakat  yang  menikmati  fasilitas  yang  diberikan oleh  ojek  online  ini  bisa  jadi  akan  menurunkan willingness untuk memiliki kendaraan bermotor, dan hal ini  akan  berpengaruh  pada  penurunan  pendapatan  asli daerah.  Tetapi  dari  sisi  pengemudi  ojek  online, perkembangan  permintaan  akan  jasa  ojek  online  akan mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor  sebagai  sarana  untuk  menjadi  pengemudi  ojek online  yang  berikutnya  akan  meningkatkan  wajib  pajak kendaraan  bermotor  dan  pada  gilirannya  akan  dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Dari  fenomena ini,  maka  untuk  penelitian  berikutnya  akan  sangat menarik  jika  dilakukan  dengan  mempertimbangkan variabel  jumlah  ojek  online  sebagai  salah satu determinan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian yang sama juga dapat dilakukan dengan objek penelitian yang  berbeda,  yang  bisa  jadi  akan  memberikan  temuan yang berbeda.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Adhi Prasetyo, A., & Aida, A. N. (2017). Pengaruh PAD,
DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia. Jurnal Budget , 2 (1), 51 – 61.
Anggraeni T, S., Vuspitasari, K, B., & Shanti Bhuana, I. (2022).  Gorontalo  Development  Review  Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Regional Economic Development Strategy. Gorontalo
Development Review (GOLDER) , 5 (1), 16 – 25. Asmuruf, M. ., Rumate, V. A., A., V., & Kawung, G. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Di  Kota  Sorong. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 15 (5), 727 – 737. Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Kalimantan  Barat  dalam Angka . Chandra,  P.  (2016). Esensi  Ekonomi  Makro .  Zifatama Publisher.
Dinas  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat. (2022). Data .
Doni,  F.  U.  (2018).  Analysis  of  Influencing  Factors Regional  Original  Revenue  (PAD)  in  The Provincial  Government  of  Dki  Jakarta. Indonesian Journal of Business, Accounting and Management , 1 (1),
25–30.
https://doi.org/10.36406/ijbam.v1i1.220
Halim,  A.  (2020).  Pengaruh Pertumbuhan  Usaha  Mikro, Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Mamuju. GROWTH  Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan , 1 (2), 157 – 172. Harahap,  I.  (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di  Provinsi Sumatera  Utara. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 6 (2), 51–63. Hatta, M., & Riduan, A. (2017). Intention of Accounting Students   to   Careers   as   Accountants   Abroad: Testing  Theory  Of  Planned  Behavior. Journal  of Accounting , 5 (1), 63–68.
Mawarni. (2013). The Effect of Local Own Revenue, and General Allocation Funds, on Capital Expenditure, and  Its  Impact  on  Regional  Economic  Growth (Studies in Districts and Cities in Aceh). Journal of Accounting , 2 (2), 19–27.
Murib,  D.,  Koleangan,  R.  A.  M.,  &  Tolosang,  K.  D. (2018).  Pengaruh  jumlah  penduduk,  pendapatan perkapita,  PDRB  terhadap  PAD  di  Kabupaten Mimika  Provinsi  Papua. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi , 12 (1), 23–33.
Oktiani,  A.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  Dan Inflasi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Provinsi  Sumatera  Selatan. KLASSEN :  Jurnal Ilmu  Ekonomi  Dan  Perencanaan  Pembangunan , 1 (1), 16 – 35.
Pangastuti,  Y.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di Provinsi Jawa Tengah. EDAJ , 4 (2), 203 – 211.
Prasetyo,  A.  A.,  Siwi,  V.  N.,  &  Kudhani,  E.  Y.  (2022). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan
Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023 ISSN: 1410-3737(p) 2621-069X(e) Open access article licensed under CC-BY jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik
Asli  Daerah  Jawa  Tengah  Tahun  2010-2018. DEKAT:  Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Rakyat , 1 (1), 37–56. https://ejournal.uksw.edu/dekat
Rizal, Y., Iskandar, & Wati, D. (2021). Analisis
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad),  Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika , 5 (1), 56–67. https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jse.v5i1.34
45 Samudra,  A.  A.,  Koto,  E.  A.,  &  Subagja,  I.  K.  (2020). Performance  Analysis  of  Local  Tax  Organization Using  Tax  Potential  Measurement,  Tax  Gap  and Compliance Cost: Study on Regional Tax and User Charges  Agency  Jakarta,  Indonesia. Journal  of Xi’an  University  of  Architecture  &  Technology ,
12 (2), 2656 – 2654.
Saraswati, E. ., & Utomo, Y. . (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Konsumsi  Masyarakat, Jumlah  Kendaraan  Bermotor,  Jumlah  Hotel  dan Restoran,  Jumlah  Wisatawan  dan  Kepadatan Penduduk  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur Periode Tahun 2012-2021. Bisnis Dan Manajemen , 3 (2), 192–200.
Sihombing,  S.  .,  &  Sihombing,  D.  .  (2022).  Pengaruh PDRB,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka, dan Jumlah  Penduduk  Miskin  Terhadap  PAD  Provinsi Riau. Procuratio:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen , 10 (2), 195–202. Sukirno,  S.  (2003). Pengantar  Teori  Makro  Ekonomi . PT. Raja Grafindo Persada. Susanto,  W.,  &  Sugianto,  C.  (2019).  The  Structure  of Regional  Original  Revenue  and  Its  Effect  on Economic  Growth:  Facts  from  Regencies  and Cities  in  Central  Jawa. Jurnal  Perencanaan Pembangunan: The Indonesian
Journal of Development Planning , 3 (1), 68–102. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i1.59
Sutrisno, E.
(2017). Kependudukan
Dan
Ketenagakerjaan  (Pertama) .  Fakultas  Manajemen
Pemerintahan IPDN.
Syahrial,  &  Sotuyo.  (2014).  Peranan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Dalam  Pelaksanaan Otonomi
Daerah
di Kota Lhokseumawe.
Jurnal Kebangsaan , 3 (5), 20–28. Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Dan  Kendaraan  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang Terhadap  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor.
Jurnal Proaksi , 9 (4),
391–403. https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413 Warsito. (2001). Hukum Pajak . PT. Rajawali. Widjaja.  (1992). Titik  Berat  Otonomi  pada  daerah Tingkat II . PT. Raja Grafindo Persada. Yulianto, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD di Kabupaten Bungo . S1 Thesis.
Universitas Jambi.Tidak dipublikasikan.