licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Presidential Threshold: Konsep Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi 2017-2022 erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Mardania Gazali 1 , Margarito Kamis 2 , Nam Rumkel 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Program Magister Ilmu Hukum,  Universitas Khairun, Indonesia, mardaniagazali@unkhair.ac.id 2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia 3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO This study aims to analyze the constitutional interpretation method used by constitutional judges in judicial review the presidential threshold as an open legal policy for 2017-2022 and to offer an ius constituendum to use the open legal policy by the Constitutional Court in the future. The type of research used is  normative legal  research,  namely  research  conducted  by  examining legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using a case approach and a conceptual approach. The data collection technique used in this research is using a literature study and the data will be analyzed using the descriptive analysis method. The research found  that  the  Constitutional  Court  in  judicial  review  the  presidential threshold  from  2017  to  2022  all  used  structural  ,  thus  interpreting  the presidential threshold  norm and its touchstone as  an open legal policy.  But unfortunately, the interpretation made by the constitutional judge is incorrect and  has  changed  the  original  meaning  of  the  formation  of  Article  6A paragraph  (2)  of  the  NRI  Constitution  of  1945.  The  original  intent  of  the establishment of Article 6A paragraph (2) of the NRI Constitution of 1945 was to  place  political  parties  or  a  combination  of  political  parties  as  a  path  to propose candidates for President and Vice President because the framers of the amendment  did  not  want  an  independent  candidate.  Therefore,  the interpretation  of  constitutional  judges  declaring  the  presidential  threshold and Article 6A paragraph (2) of the NRI Constitution of 1945 as  open legal policy is wrong because the article is clear. In the future, constitutional judges can divide open legal policy into two forms, namely absolute and relative, both of  which  can  be  reviewing,  and  constitutional  judges  can  expand  the touchstone of the Basic Law which not only includes article norms but also includes  the  Preamble  in  which  Pancasila  and  cancels  the  formulation  of presidential  threshold  norms  to  0%  in  order  to  provide  justice  to  justice seekers.
Manuscript History:
Received: 2023-10-07
Accepted: 2024-07-04
Corresponding Author: Mardania Gazali, mardaniagazali@unkhair.ac. id Keywords : Open Legal Policy; Interpretation of Constitutional Judges; Presidential Threshold
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Gazali, M., Kamis, M., & Rumkel, N. (2024). Presidential Threshold: Konsep Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi 2017-2022. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5051

## PENDAHULUAN
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi memiliki empat kewenangan  dan  satu  kewajiban  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  24C  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945).  Empat kewenangannya  yaitu  menguji  undang-undang  terhadap  UUD,  memutus  sengketa
kewenangan  antar  lembaga  negara,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu). Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  mengenai  pemakzulan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi.
Dari sisi teori dan kesejarahan, kewenangan melakukan pengujian undang-undang adalah  kewenangan  utama  ( main  authority )  Mahkamah  Konstitusi. 1 Pengujian  undang- undang adalah bentuk checks and balances yang pada pokoknya memberikan pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat pembentuk undang-undang in casu DPR dan Presiden. 2 Hal ini juga merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. 3 Upaya  menjaga  dan  menegakkan  konstitusi  disebut  juga  dengan constitutional review 4 yang  artinya  produk-produk  hukum  harus  sesuai  dengan  konstitusi,  tidak  boleh bertentangan.
Salah  satu  undang-undang  dengan  frekuensi  paling  sering  diuji  di  Mahkamah Konstitusi  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (UU Pemilu), khususnya pengujian pasal 222 mengenai ambang batas penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden ( presidential threshold ). Pasal a quo menyebutkan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh Par tai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya ” . 5
Dari  tahun  2017  hingga  2022,  Mahkamah  Konstitusi  telah  memutus  sebanyak  21 perkara  pengujian presidential  threshold ,  dengan  rincian  17  permohonan  tidak  dapat diterima, tiga dinyatakan ditolak dan satu perkara dihentikan karena pemohon meninggal dunia. 6 20 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diuraikan ke dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.
Data Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
No Putusan No Putusan 1 44/PUU-XV/2017 (TIDAK DITERIMA) 11 61/PUU-XVI/2018 (TIDAK DITERIMA) 2 53/PUU-XV/2017 (DITOLAK) 12 92/PUU-XVI/2018 (TIDAK DITERIMA) 3 59/PUU-XV/2017 (TIDAK DITERIMA) 13 74/PUU-XVIII/2020 (TIDAK DITERIMA)
1 Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013,” Jurnal Konstitusi , Vol. 14 No. 2, 2017, h. 235.
2 Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara , Konstitusi Press, Jakarta, 2019,
h.7.
3 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 126.
4 Pandangan M. Fajrul Falaakh dikutip oleh Iwan Satriawan dan Tanto Lailam dalam Iwan Satriawan,  Tanto Lailam, “ Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang- Undang,” Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 3, 2019, h. 563.
5 Lihat  Ketentuan  Pasal  222  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6109.
6 Kompas,  Berkali- Kali  Diuji,  ‘Presidential  Threshold’  Selalu  Kandas  Di  MK",  diakses  pada https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu- kandas-di- mk”.
4 70/PUU-XV/2017 (TIDAK DITERIMA) 14 66/PUU-XIX/2021 (TIDAK DITERIMA) 5 71/PUU-XV/2017 (TIDAK DITERIMA) 15 68/PUU-XIX/2021 (TIDAK DITERIMA) 6 72/PUU-XV/2017 (TIDAK DITERIMA) 16 70/PUU-XIX/2021 (TIDAK DITERIMA) 7 49/PUU-XVI/2018 (DITOLAK) 17 5/PUU-XX/2022 (TIDAK DITERIMA) 8 50/PUU-XVI/2018 (TIDAK DITERIMA) 18 6/PUU-XX/2022 (TIDAK DITERIMA) 9 54/PUU-XVI/2018 (DITOLAK) 19 7/PUU-XX/2022 (TIDAK DITERIMA) 10 58/PUU-XV/2018 (TIDAK DITERIMA) 20 52/PUU-XX/2022 (TIDAK DITERIMA)
Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 diolah Penyusun (cetak tebal)
Berdasarkan  tabel  di  atas  terdapat  20  putusan  pengujian  Pasal  222  UU  Pemilu ( presidential  threshold )  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945,  namun  hanya  tiga  putusan  yang pokok perkaranya dipertimbangkan oleh hakim konstitusi (meskipun dinyatakan ditolak). 7 Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor  49/PUU-XVI/2018  dan  Putusan  MK  Nomor  54/PUU-XVI/2018.  Sementara  itu,  17 lainnya  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet  onvantkelijke  verklaard )  sehingga  pokok perkaranya tidak dipertimbangkan.
Alasan  hukum  para  pemohon  menguji presidential  threshold di  setiap  perkara berbeda-beda.  Hal  ini  memang  sudah  selayaknya  demikian,  mengingat  norma  Pasal  60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Mahkamah  Konstitusi  (UU  MK) juncto Pasal  78  Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2  Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan batasan ne bis in idem (suatu norma yang telah diuji oleh hakim, tidak dapat diuji kembali) kecuali baju uji atau alasan permohonan berbeda. Mahkamah  Konstitusi  dalam  semua  putusannya  mengenai presidential  threshold menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional,  sementara  itu  besar  kecilnya  persentase presidential  threshold adalah kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) . 8
Kenyataannya, open  legal  policy menimbulkan  problematika  hukum,  Hal  ini dikarenakan bagaimana sebuah norma undang-undang dimaknai sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) belum dijelaskan secara holistik komprehensif oleh hakim konstitusi.  Penelitian  yang  pernah  dilakukan  sebelumnya 9 menyatakan  sangat menyayangkan  putusan  MK  yang  menggunakan open  legal  policy ,  namun  tidak  ada
7 Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu  menyatakan  tidak  dapat  diterima, dikabulkan dan ditolak.
8 Konsep open legal policy pertama kali digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU- II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meskipun dalam putusan tersebut Mahkamah tidak menggunakan frasa 'open legal policy', namun menggunakan frasa 'kebijakan  hukum  yang  terbuka'. Open  legal  policy disebut  secara expressis  verbis pada  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
9 Penelitian sebelumnya mengenai open legal policy pernah dilakukan oleh Mardian Wibowo, Makna Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Disertasi pada Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
penjelasan  lebih  mendalam  mengenai  itu.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini tidak membahas hal yang telah diteliti sebelumnya.
Adapun  rumusan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: bagaimana interpretasi yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian presidential threshold sebagai open legal policy tahun 2017-2022 dan bagaimana ius constituendum penggunaan open legal policy oleh hakim Mahkamah Konstitusi kedepan. Penelitian  ini  bermaksud  secara  spesifik  untuk  menelaah  metode  interpretasi  konstitusi yang  digunakan  oleh  hakim  konstitusi  ketika  menguji  norma  pasal  222  UU  Pemilu ( presidential  threshold )  serta  konsep  ideal penggunaan open  legal  policy yang  ideal  oleh hakim konstitusi ke depannya.

## METODE
Dari sudut pandang lapisan ilmu hukum (dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum), penelitian ini berada pada lapisan dokmatik hukum. Berada pada dokmatik hukum bermakna bahwa penelitian ini mengarah kepada aktivitas untuk menemukan norma yang akan digunakan untuk memberikan dasar pembenaran kepada putusan yang diambil dalam rangka penyelesaian perkara. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 10 Pendekatan  yang digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan.  Yaitu pertama pendekatan kasus ( case approach ), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap in casu Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XVI/2018.  Pendekatan  kedua  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ), yaitu dilakukan dengan menggunakan pandangan atau dokrin yang relevan  dengan  isu  yang  dihadapi in  casu pandangan  hakim  konstitusi  mengenai  konsep open  legal  policy. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan studi kepustakaan serta data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif  analisis yaitu  dianalisis  dengan  menelaah  konsep  dan  norma  hukum  berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Interpretasi  Hakim  Konstitusi  dalam  Pengujian Presidential  Threshold sebagai Open Legal Policy 2017-2022
Seorang hakim konstitusi tentu tidak bisa dilepaskan dari khitahnya dalam mencari dan menemukan keadilan. Pada hakikatnya di meja peradilan, hakim memiliki kekuasaan yang  tertinggi.  Hakim  konstitusi  adalah  aktor  utama  dalam  menjaga  konstitusi  sebagai kaidah hukum tertinggi. Oleh karena itu, pihak yang berperkara sudah sepantasnya untuk tunduk pada putusan hakim. Kewajiban hakim yang begitu mulia menempatkannya sebagai ‘ wakil Tuhan di muka b umi’ dan membua t hakim layak disematkan gelar ‘Yang Mulia’ atau ‘ officium noble ’. Menurut K.C. Wheare 11 , hakim memiliki tugas untuk memutuskan apa yang dimaksud dengan  hukum,  dan  konstitusi  adalah  bagian  dari  hukum,  oleh  karenanya  ia  merupakan bidang hakim. Awal mula mengapa pengadilan bisa menafsirkan konstitusi dan pembenaran logis bagi penafsiran hukum terhadap konstitusi bisa dilihat dalam ungkapan singkat dalam pernyataan hakim tinggi John Marshall pada tahun 1803, Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus Marbury v. Madison (1 Cranch 137), untuk pertama kalinya menyatakan bahwa keputusan Kongres tidak sah. 12
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 70.
11 K.C Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern (Modern Constitutions) , Nusa Media, Bandung, 2015, h. 151.
Interpretasi konstitusi menjadi jantung dari proses penilaian konstitusionalitas suatu norma.    Dari  segi  istilah,  sejumlah  literatur  menyebutkan  interpretasi,  ada  juga  yang menyebutkan dengan istilah penafsiran. Untuk bagaimana suatu interpretasi itu dilakukan oleh  hakim,  sejumlah  literasi  menyebutnya  dengan  istilah  ‘metode  interpretasi’,  ada  pula ‘aliran interpretasi’ dan ‘pendekatan interpretasi. Berbagai ragam interpretasi tidak akan dibenturkan,  hal  ini  dikarenakan  setiap  teori  memiliki  landasan  pijakan  rasionalitas  dan pembenaran masing-masing.
Terkait  dengan  pengujian presidential  threshold terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945 sebagaimana  telah  diuraikan  pada  pendahuluan,  bahwa  dari  20  putusan  pengujian presidential threshold , hanya terdapat tiga putusan yang pokok perkaranya dipertimbangkan oleh  hakim  konstitusi  yaitu  Putusan  MK  Nomor  53/PUU-XV/2017,  Putusan  MK  Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 54/PUU-XVI/2018.
1. Metode Interpretasi yang digunakan Hakim Konstitusi dalam Menguji Presidential Threshold Untuk mengetahui metode interpretasi yang digunakan hakim konstitusi dalam pengujian presidential  threshold sebagai open  legal  policy, maka  akan  diuraikan  objek penelitian sebagai berikut:
a. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017
Alasan  pemohon  Rhoma  Irama  dan  Ramdansyah  masing-masing  sebagai ketua dan sekretaris jenderal Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) menggugat salah satu pasal 13 dalam UU Pemilu in casu pasal 222 yang berbunyi “Pasangan calon diusulkan  oleh  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” diantaranya adalah bahwa pasal a quo ( presidential threshold ) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 14 juncto Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 15
Dinyatakan pemohon bahwa penentuan open legal policy pasal 222 UU Pemilu nyata-nyata adalah manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan partai politik oposisi di DPR RI, partai politik pendukung pemerintah dan pemerintah. Open legal policy Pasal 222 a quo sejatinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 16 Selain itu  dikatakan  juga  bahwa  konsekuensi  logis  pemilu  serentak  adalah  tidak  bisa diterapkannya presidential threshold sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU Pemilu. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pada  pokoknya  menolak  permohonan  pemohon  mengenai presidential  threshold. Adapun beberapa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi:
Paragraf  [3.14]  angka  6  huruf  c  “…telah  menegaskan  bahwa  penentuan ambang  batas  minimum  perolehan  suara  partai  politik  (atau  gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan  hukum  pembentuk  undang-undang .  Dalam
13 Disebutkan salah satu karena pemohon Rhoma Irama dan Ramdansyah menguji tiga pasal. Yaitu Pasal 173 Ayat (1), Pasal 173 Ayat (2) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi dengan Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota.
14 Bunyi  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  “Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
15 Bunyi Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil  Presiden,  dan Dewan Perwakilan Daerah”.
16 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU-XV/2017,  Posita  terkait Presidential  Threshold, angka 3, h. 23.
pertimbangan  hukum  Putusan a  quo, Mahkamah  menyatakan  antara  lain: (cetak tebal)
[3.16.3] “… oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka ;”. 17 (cetak tebal)
Berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 ini menunjukkan bahwa hakim  konstitusi  telah  menginterpretasikan presidential  threshold sebagai  sebuah open legal policy . Meskipun dalam pertimbangannya, hakim lebih menggunakan frasa “kebijakan pembentuk undang - undang” dan “kebijakan yang diamanatkan UUD 1945 yang sifatnya terbuka”, namun hal tersebu t diartikan sama dengan makna open legal policy sebagaimana communis opinio yang muncul selama ini.
b. Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018
Alasan pemohon Muhammad Busyro Muqoddas (Dosen), Muhammad Chatib Basri  (Karyawan  Swasta),  Faisal  Batubara  (Dosen),  Hadar  Nafis  Gumay  (Dosen), Bambang  WIdjojanto  (Dosen),  Rocky  Gerung  (Dosen),  Robertus  Robet  (Karyawan Swasta),  Angga  Dwimas  (Karyawan  Swasta),  Feri  Amsari  (Direktur  PUSaKo  FH Andalas),  Hasan  (Karyawan  Swasta),  Pengurus  Pusat  Pemuda  Muhammadiyah (Dahnil Anzar Simanjutak), dan PERLUDEM (Titi Anggraini) menggugat Pasal 222 UU Pemilu diantaranya adalah sebagai berikut: 18 Paragraf C.2 angka 40 “... Memang benar bahwa ada konsep open legal policy yang  menjadi  kewenangan  pembentuk  undang-undang  untuk  mengatur norma suatu undang-undang secara bebas, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak tegas mengaturnya, dan/atau diberikan pendelegasian secara tegas. Namun, soal syarat dan tata cara pemilihan presiden, itu bukanlah open legal policy . UUD NRI Tahun 1945 secara tegas memberikan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu:
1) Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1)
2) Yang  mengusulkan  adalah  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik peserta pemilihan umum, Pasal 6A ayat (2)
3) Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu, yaitu pemilu saat itu, bukan pemilu sebelumnya, Pasal 6A ayat (2)
4) Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2)
5) Sedangkan tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5)
6) Mekanisme  putaran  kedua  dan  syarat  untuk  menentukan  pemenang pilpres, Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4).” (cetak tebal)
Angka  41  “ Tidak  betul  kalau  ketentuan  Pasal  222  adalah  penerapan  dari konsep open legal  policy . Karena  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  memberikan pembatasan-pembatasan bagaimana seharusnya syarat dan tata cara pilpres dilakukan.” ( cetak tebal)
Terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang  menolak  permohonan  para  pemohon  untuk  seluruhnya.  Mahkamah  dalam pertimbangannya  pada  intinya  menyatakan  bahwa  Mahkamah  tetap  berpendirian bahwa  syarat  perolehan  suara  (kursi)  partai  politik  di  DPR  dengan  persentase tertentu  untuk  dapat  mengusulkan  pasangan  calon  presiden  dan  wakil  presiden
17 Ibid, paragraf [3.4] angka 6 huruf, h.131.
18 Lihat  Pertimbangan  Pemohon  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-XVI/2018  tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Diputuskan  dalam  Rapat Permusyawaratan Hakim dengan Anwar Usman Selaku Hakim Ketua Merangkap Anggota, h. 14 angka 40-43.
adalah  konstitusional.  Mulai  dari  Putusan  MK  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008 19 hingga pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017.
c. Putusan MK Nomor 54/PUU-XVI/2018
Alasan pemohon Effendi Gazali (Dosen dan Peneliti Komunikasi Politik), Reza Indragiri  Amriel  (Konsultan  Psikologi  Yudisial),  Khoe  Seng  Seng  (Wiraswasta), Usman (Komisaris Komisi Informasi Pusat 2009-2013) melakukan pengujian salah satu pasal dalam UU Pemilu in casu pasal 222 adalah karena pasal a quo bertentangan dengan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan dua Putusan MK yang diuraikan sebelumnya,  batu  uji  dalam  Putusan  MK a  quo adalah  pancasila  ( philosophie grondslag ).  Selain  itu,  dalam  permohonan  ini,  pemohon  sependapat  dengan Mahkamah  pada  putusan-putusan presidential  threshold sebelumnya  bahwa presidential threshold adalah open legal policy.
Beberapa pernyataan pemohon sebagai berikut: 20
“…, jelas bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:
1) Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, tidak  akan  pernah  diajarkan  atau  diperbolehkan  oleh  seluruh  warga negara yang menganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (bertentangan dengan Sila 1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa);
2) Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan, semena-mena terhadap sesame manusia,  tidak  mengakui  persamaan  derajat,  persamaan  hak,  dan persamaan  kewajiban;  serta  merupakan  tindakan  yang  tidak  beradab (bertentangan  dengan  Sila  2  Pancasila:  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab);
3) Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014, jika dipaksakan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena  jelas  meletakkan  kepentingan  pribadi  atau  golongan  di  atas kepentingan serta keselamatan bangsa; dan telah terbukti menimbulkan perpecahan  di  tengah  anak  bangsa  babdalam  hal  bersikap  terhadapnya (bertentangan dengan Sila ke 3 Pancaila: Persatuan Indonesia);
4) Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014 jelas  akan  membuat  seluruh  proses  kerakyatan  yang  akan  berlangsung selanjutnya  dinilai  telah  “ternoda”  sehingga  bangsa  Indonesia  tidak  lagi dapat  melaksanakan  proses  kerakyatan  selanjutnya  dalam  sistem bernegara  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan;  bahkan  hasil-hasil proses kerakyatan selanjutnya dapat ditolak atau dianggap tidak sah oleh warga negara (bertentangan dengan Sila ke 4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyarawaran  / Perwakilan);
5) Tindakan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014,
19 Lihat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  51-52-59/PUU-VI/2008  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.    Rapat  Permusyawaratan Hakim  dengan  Moh.  Mahfud  MD  Selaku  Ketua  Merangkap  Anggota.  Putusan  MK a  quo adalah  putusan  MK pertama tentang presidential threshold.
20 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Diputuskan  dalam  Rapat  Permusyawaratan  Hakim  dengan  Anwar Usman Selaku Hakim Ketua Merangkap Anggota, h. 14-15.
juga tidak bersikap adil serta tidak menghormati hak-hak orang lain dalam pemilihan umum yang hasilnya akan punya akibat terhadap kesejahteraan sosialnya  (bertentangan  dengan  Sila  5  Pancasila:  Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) ”.
Terhadap  permohonan  tersebut  hakim  konstitusi  mengeluarkan  putusan yang  menolak  permohonan  para  pemohon  untuk  seluruhnya.  Hakim  menafsirkan norma Pasal 222 UU Pemilu ( presidential threshold) dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai open legal policy.
Terhadap  ketiga  putusan  MK in  casu Putusan  MK  Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan  MK  Nomor  49/PUU-XVI/2018  dan  Putusan  MK  Nomor  54/PUU-XVI/2018 sebagaimana  diuraikan  di  atas  tersebut  menjadi  bukti  apakah  Mahkamah  Konstitusi berperan  sebagai the  guardian  of  the  constitution atau  justru  sebaliknya.  Mengutip pendapat Sir Edward Coke 21 yang menyatakan bahwa “ reason is the life of the law ”, yang bermakna legitimasi putusan pengadilan hanya dapat dilihat atau dinilai melalui alasan atau  pertimbangan  yang  mendasari  mengapa  sebuah  putusan  dijatuhkan.  Inilah  yang menjadi  landasan  mengapa  sebuah  penyelesaian  perkara  harus  didekati  dengan pendekatan judicial activism atau judicial restraint. 22
Hakim dalam menafsirkan suatu norma memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan  metode  interpretasi.  Kebebasan  hakim  dalam  menentukan  metode interpretasi secara expressis verbis dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai -nilai hu kum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 23
Selanjutnya  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  005/PUU-IV/2006 menyatakan sebagai berikut:
“…Kemerdekaan  dimaksud  juga  diartikan  bahwa  hakim  bebas  memutus  sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.” 24
Berdasarkan ketiga putusan MK tersebut menunjukkan bahwa hakim konstitusi menggunakan metode interpretasi struktural. Yaitu hakim konstitusi mengaitkan antara suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan  ketentuan  dalam  konstitusi  dan menghubungkan  pasal-pasal  yang  ada  dalam  konstitusi.  Dalam  hal  ini  Pasal  222  UU Pemilu  yang  mengatur  soal  ambang  batas  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden ( presidential  threshold) ditafsirkan  hakim  konstitusi  adalah  bentuk  pengejawantahan dari Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Hakim konstitusi menilai pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) belumlah jelas sehingga hakim menafsirkan pasal a quo sebagai kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) pembentuk undang-undang. Oleh karena pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) menurut hakim konstitusi adalah open legal  policy ,  maka  perumusan  yang  menampung  ketentuan  persyaratan  partai  politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional
21 John V Orth, “Did Sir Edward Coke Mean What He Said,” Constitutional Commentary , Vol. 16 No. 33, h. 34.
22 Daniel  A  Farber,  Suzanna  Sherry, Judgement  Calls:  Principle  and  Politics  in  Constitutional  Law ,  Oxford University Press, London, h. 133.
23 Lihat Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
24 Lihat  pertimbangan  hakim  konstitusi  dalam  putusannya  Nomor  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dengan Jimly Asshiddiqie selaku Hakim Ketua merangkap Anggota.
pada pemilu sebelumnya dinilai oleh Mahkamah adalah konstitusional. Namun sangat disayangkan bahwa interpretasi yang dilakukan hakim konstitusi dalam hal ini terlihat tidak  tepat  dan  telah  mengubah  makna  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  dari maksud  asli  pembentukannya.  Hakim  konstitusi  seharusnya  bisa  mendalami  maksud pembentukan Pasal 6A ayat (2) a quo dengan melakukan interpretasi originalism dengan menelusuri risalah perdebatan pembentukan Pasal 6A ayat (2) a quo.
Merujuk pada risalah perdebatan pembentukan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, 25 ditemukan bahwa sebenarnya maksud pembentukan ( original intent ) Pasal 6A ayat (2) a  quo adalah  menempatkan  partai  politik  atau  gabungan  partai  polirik  sebagai  jalur untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  presiden.  Artinya  para  perumus  amandemen UUD  tidak  menghendaki  adanya  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  independen  atau calon  perseorangan. ‘Gabungan  partai  politik’  dalam  pasal  tersebut  secara  tersirat bermakna bahwa Indonesia menganut sistem multi partai, karena frasa gabungan partai politik disini artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan  Presiden  agar  bersaing  dengan  calon  lainnya  yang  diusung  oleh  partai politik lain.
K onsepsi ‘gabungan partai politik’ dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) a quo muncul dari usulan Tim Ahli Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Tim Ahli tersebut adalah Jimly Asshiddiqie selaku Tim Ahli Bidang Hukum, Maswardi Rauf dan Ramlan Surbakti selaku Tim Ahli Bidang Politik. Perdebatan sengit yang terjadi dalam pembentukan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan tidak ada satu pun fraksi, Tim Ahli maupun anggota MPR  yang  menyinggung  mengenai presidential  threshold. Lebih  lanjut  ketika  merujuk pada Pasal 6A ayat (5) pun telah mengunci rapat penambahan persyaratan pengajuan calon  (syarat  pencalonan)  tidak  seperti  syarat  personal  (syarat  calon)  yang  pada pembahasannya sengaja diberikan wewenang kepada undang-udang untuk memberikan batasan tambahan, tidak hanya sekedar yang ada dalam norma UUD NRI 1945.
Oleh karena itu, Pasal 6A ayat (2) a quo sejatinya dapat dibaca bahwa pencalonan cukup  dilakukan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan umum, sehingga interpretasi yang dilakukan hakim tidak tepat karena ayat (5) dari Pasal 6A berkenaan dengan ‘tata cara’ pemilihan cal on Presiden dan Wakil Presiden, bukan mengatur  syarat  pencalonan  tambahan.  Pasal  6A  ayat  (2)  apabila  ditafsirkan  secara gramatikal  maka  bermakna  partai  politik  yang  telah  lolos  verifikasi  di  KPU  dan  telah menjadi  peserta  pemilu  maka  seharusnya  memiliki  hak  untuk  mengusulkan  calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai satu jabatan tunggal, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksutif yang dikehendaki menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun agar presiden tidak sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya, bukan hanya  masa  jabatannya  yang  harus  diatur,  melainkan  juga  cara  pengisiannya  harus diatur. Oleh karena itu, urusan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan hanya sekedar urusan pengisian jabatan ini, apalagi urusan partai politik dan legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 26
Dengan demikian, hakim konstitusi telah mengubah makna Pasal 6A ayat (2) UUD NRI  Tahun  1945  dengan  dalil  bahwa presidential  threshold adalah  pilihan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, padahal secara jelas Pasal 6A ayat (2) sama sekali tidak menghendaki presidential threshold, karena pasal a quo dibentuk dengan maksud agar  Presiden  dan  Wakil  Presiden  adalah  berasal  dari  partai  politik  yang  telah  lolos sebagai  peserta  pemilihan  umum  dan  tidak  berasal  dari  non  partai  politik  atau  calon
25 Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah Negara , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
. 26 Margarito Kamis, Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia , Setara Press, Malang, 2014, h. 114.
independen. Oleh karena itu, tafsir hakim konstitusi bahwa presidential threshold adalah open legal policy adalah keliru dan tidak tepat.
2. Inkonsistensi Hakim Konstitusi dalam Menafsirkan Open Legal Policy Selanjutnya  penting  diuraikan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  pernah  berbeda interpretasi  terhadap  pengujian open  legal  policy dalam  pengujian  norma  undang- undang  yang  sama.  Yaitu  dalam  putusan  MK  Nomor  30-74/PUU/XII/2014  tentang Pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah open legal policy , oleh karena  itu  permohonan  pemohon  ditolak  seluruhnya  oleh  Mahkamah  Konstitusi dikarenakan itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang.
Kemudian  terjadi  penafsiran  berbeda  oleh  hakim  konstitusi  pada  Putusan  MK Nomor  22/PUU-XV/2017  dalam  pengujian  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa meskipun usia  minimal  perkawinan  adalah open  legal  policy, namun  Mahkamah  dapat mengintervensi  ketentuan  tersebut  karena  menurut  Mahkamah  batas  usia  minimal perkawinan  bukan  lagi  persoalan  kewenangan  membentuk  undang-undang,  namun merupakan pelanggaran hak konstitusi. Hal tersebut dikarenakan dengan ditetapkannya usia  minimal  16  tahun  bagi  perempuan  telah  menciderai  hak  konstitusi,  telah menciptakan  perbedaan  di  mata  hukum  terhadap  perempuan  serta  menyebabkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan “usia 16 tahun” bertentangan dengan UUD.
Selanjutnya Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK),  hakim konstitusi menafsirkan bahwa usia dan masa jabatan pimpinan KPK adalah open legal policy, namun hakim konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sehingga  Pimpinan  KPK  memegang  jabatan  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  bisa  terjadi  perbedaan interpretasi terhadap norma yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai open legal policy. Tentunya  hal  tersebut  dipertimbangkan  berdasarkan  perubahan  hukum  yang harus menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat. Inkonsistensi hakim konstitusi bisa terjadi karena sistem hukum di Indonesia tidak menerapkan secara ketat asas the binding force of precedent seperti yang ada dalam common law system. Secara umum, dikenal dua sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia ini, yaitu common law system dan civil law system. Kedua sistem ini berbeda, baik dari segi substansi, institusi dan prosedur. 27 John  Henry  Merryman  dan  Rogelio  Perez-Perdomo  menyatakan  dalam  sistem  hukum common law, hakim di lihat sebagai ‘ a culture hero ’. 28 Hal ini dikarenakan tradisi hukum common  law dikembangkan  oleh  tangan  hakim  dan  yurisprudensi  menjadi  sumber hukum  utama  mereka.  Berbeda  dengan  Indonesia,  sumber  hukum  utama  adalah peraturan perundang-undangan.
Dalam  sistem common  law ,  putusan  pengadilan  yang  telah  ditetapkan  oleh pengadilan tingkat lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat ( binding ) bagi pengadilan yang lebih rendah. Di Indonesia, sistem hukum yang dianut adalah civil law system atau hukum  kodifikasi.  Dalam  sistem  ini,  prinsip  dasar  interpretasi  hukum  adalah berdasarkan  teks  undang-undang  dan  pembentukan  hukum  oleh  lembaga  legislatif. Prinsip-prinsip  hukum  yang  diterapkan  oleh  pengadilan  cenderung  lebih  mengikuti undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  ada.  Dengan  asas the  binding  force  of
27 John Henry  Merryman  dan  Rogelio  Perez-Perdomo, The  Civil  Law  Tradition:  An Introduction  to the  Legal Systems of Europe and Latin America Fourth Edition, Standford University Press, California, 2019, h. 1.
precedent 29 ,  hukum  berkembang  secara  bertahap  melalui  interpretasi  dan  aplikasi hukum  dalam  kasus-kasus  konkret.  Putusan  pengadilan  yang  telah  ditetapkan menciptakan preseden hukum yang kemudian diikuti oleh pengadilan lain dalam kasus serupa.  Ini  membantu  mencapai  konsistensi,  kepastian  hukum,  dan  kemajuan  hukum secara bertahap.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  asas the  binding  force  of  precedent juga dapat  menimbulkan  beberapa  kritik.  Beberapa  kritik  yang  diajukan  adalah  bahwa terkadang putusan yang sudah tua dan tidak sesuai dengan perkembangan sosial dapat tetap  mengikat,  serta  adanya  keterbatasan  dalam  kemampuan  pengadilan  untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan baru. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah atau mengabaikan preseden yang ada jika dianggap tidak relevan atau tidak adil dalam situasi terkini.
Di Indonesia, meskipun tidak menganut asas " the binding force of precedent " yang kuat,  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  tetap  mempertimbangkan  putusan-putusan sebelumnya  sebagai  pedoman  atau  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan. Meskipun  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  secara  otomatis  mengikat  pada  kasus yang  serupa  di  masa  depan,  namun  putusan-putusan  tersebut  memiliki  kekuatan persuasif  yang  dapat  mempengaruhi  keputusan  hakim  di  masa  mendatang.  Namun, karena tidak ada kewajiban yang kuat bagi hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, terkadang dapat terjadi perbedaan interpretasi dan putusan yang inkonsisten. Ini dapat terjadi  karena  perbedaan  pendapat  atau  interpretasi  hukum  yang  berbeda  di  antara kesembilan hakim konstitusi.
Ius Constituendum Penggunaan Open Legal Policy Oleh Mahkamah Konstitusi Kebijakan hukum terbuka ( open legal policy ) adalah konsep yang lahir dari putusan MK. Open  legal  policy diartikan  sebagai  wilayah  kebebasan  pembentuk  undang-undang. Dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  tidak  mengenal  adanya open  legal  policy. Meskipun demikian, open legal policy adalah hal yang wajar digunakan oleh hakim konstitusi dalam  memutus  suatu  perkara  dalam  hal  frasa  undang-undang  yang  diuji  atau  batu  uji (konstitusi) menggunakan bahasa yang terbuka atau norma konstitusi tidak menjelaskan secara spesifik sehingga peru diejawantahkan lebih lanjut ke dalam norma undang-undang. Oleh  karena  itu, open  legal  policy adalah  sesuatu  yang  dibenarkan  menurut  hukum, mengingat putusan MK adalah termasuk salah satu sumber hukum 30 dalam sistem hukum di Indonesia.
Dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang  mengandung open legal policy, Mahkamah Konstitusi menyandingkan istilah open legal policy dengan beberapa istilah lain seperti ‘kebijakan hukum terbuka’, ‘pilihan kebijakan hukum yang sifatnya terbuka’, ‘ legal policy ’ dan ‘ opened legal policy’ . Sayangnya istilah ‘ open legal policy’ tidak ditemukan dalam konsep hukum berbahasa Inggris. Terlebih lagi, masih sangat minim kajian akademis yang mengkaji mengenai open legal policy. Penggunaan istilah ‘kebijakan hukum terbuka’ dalam bahasa  Indonesia  lebih  tepat  daripada  menggunakan  istilah  ‘open  legal  policy’  yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris. Menggunakan istilah yang lebih sesuai dengan konteks bahasa Indonesia akan memudahkan pemahaman dan komunikasi.
Penggunaan open  legal  policy yang  ideal  oleh  hakim  konstitusi  kedepannya seharusnya open legal policy dibagi menjadi dua bentuk, yaitu open legal policy absolut dan open  legal  policy relatif. Open  legal  policy absolut  adalah  konsep  yang  menjadi  landasan
29 H.L.A Hart, The Concept of Law Second Edition, Oxford University Press, United States, 1994, h. 12.
30 Terdapat dua sumber hukum dalam Ilmu Hukum, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil  adalah sumber  hukum  yang  menentukan  isi  suatu  peraturan  hukum  yang  meliputi perasaan hukum, public opinion, siatuasi sosial ekonomis, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, tradisi, keadaan geografis dan politik hukum. Sementara itu, sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk suatu peraturan hukum, meliputi undang-undang, hukum kebiasaan, keputusan hakim, perjanjian  internasional  dan  pendapat  pakar  hukum.  Dikutip  dalam  Rachmad  Baro,  Teori  Hukum,  Intan Cendekia, 2010, h. 130-132.
kebebasan negara. Apabila open legal policy ini tidak ada, maka negara akan lamban dalam menjalankan  aktivitasnya.  Oleh  karena  itu, open  legal  policy absolut  harus  ada  agar konstitusi bisa bertahan lama. Open legal policy absolut adalah mengenai APA yang menjadi pilihan materi muatan yang akan diatur dalam undang-undang. Sementara itu, open legal policy relatif  adalah  mengenai BAGAIMANA materi  muatan  undang-undang  itu  diatur. BAGAIMANA norma diatur adalah suatu hal yang tidak bebas nilai, untuk itu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi dan dapat dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, dalam hal ini pembentuk undang-undang mempunyai hak untuk merumuskan seperti apa yang mereka kehendaki, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak mengaturnya, namun prinsip yang mendasari dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. 31
Kedepannya,  hakim  konstitusi  perlu  untuk  mendudukkan  secara  jelas  bagaimana open legal policy itu dan perlu adanya perluasan batu uji UUD NRI Tahun 1945, yang tidak hanya mencakup pasal-pasal namun juga meliputi Pembukaan yang di dalamnya terkandung Pancasila. Ditinjau dari segi sistematika, UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen terdiri dari tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu: 32
1) Pembukaan;
2) Batang tubuh;
3) Penjelasan.
Setelah amandemen, UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas dua bagian yaitu: 33
1) Pembukaan;
2) Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh).
Norma yang menjadi batu uji telah dibatasi 34 yaitu hanya norma hukum dalam UUD NRI  Tahun  1945.  Selain  pasal  dalam  UUD,  batu  uji  konstitusionalitas  dimungkinkan  juga untuk  ditemukan  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Meskipun  hingga  saat  ini Mahkamah Konstitusi jarang menyatakan secara expressis verbis menggunakan pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  landasan  pengujian.  Namun  sangat  mungkin  di  masa mendatang pembukaan maupun Pancasila yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 akan  digunakan  oleh  hakim  konstitusi  sebagai  batu  uji  konstitusionalitas  suatu  undang- undang.
Sebagaimana  halnya  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  Nomor  100/PUU- XI/2013 tentang Pengujian Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik, 35 Mahkamah  Konstitusi  dalam  salah  satu  pertimbangannya  menegaskan  bahwa  Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi yaitu di samping sebagai dasar negara, juga sebagai dasar filosofi negara,  norma  fundamental  negara,  ideologi  negara,  cita  hukum  negara,  dan  sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila dalam makna yang demikian itu. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya pun mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
31 Mardian Wibowo, Makna Kebijakan Hukum… Op.Cit . 32 Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia , Jakarta, 2013, h. 58.
33 Ibid.
34 Mardian Wibowo, “Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang - Undang”, Materi disampaikan pada Forum Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, 2018, h. 8, diakses pada https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK dan Hukum Acara PUU - Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si..pdf.
35 Alasan-Alasan Pemohon Undang-Undang A Quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu 1. Pasal 34 ayat  (3b)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  menempatkan  Pancasila  sebagai  salah  satu  pilar berbangsa dan bernegara yang sejajar dengan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum; 2. Pancasila dalam hal ini memiliki kedudukan yang tidak sama dengan Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia, oleh karena itu penempatan Pancasila tersebut merupakan kesalahan yang fatal.
Oleh karena itu, f rasa kewenangan Mahkamah Konstitusi “…menguji undang -undang terhadap Undang-Undang Dasar …” yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  menunjukkan  bahwa  terdapat  kemungkinan  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (termasuk Pancasila) sebagai batu uji konstitusionalitas suatu norma. Oleh karena itu, kedepannya hakim konstitusi dapat mempeluas batu uji UUD NRI Tahun 1945.

## PENUTUP
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dalam menguji norma presidential threshold tahun 2017 hingga 2022 menggunakan interpretasi struktural sehingga menafsirkan presidential threshold sebagai open legal policy pembentuk undang- undang. Sayangnya interpretasi yang dilakukan hakim konstitusi tersebut tidak tepat serta telah  mengubah  makna  asli  dari  pembentukan  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945. Original intent pembentukan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah menempatkan partai politik atau gabungan partai politik sebagai jalur untuk mengusulkan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  karena  perumus  amandemen  tidak  menghendaki  adanya  calon independen.  Oleh  karena  itu,  interpretasi  hakim  konstitusi  yang  menyatakan presidential threshold dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai open legal policy adalah keliru karena pasal tersebut telah jelas. Ketika suatu norma yang dinilai oleh Mahkamah Konstitusi adalah open legal policy telah nyata bertentangan dengan prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan  yang intolerable, maka  sejatinya  norma  tersebut  dapat  diuji  dan  dinilai inkonstitusional.  Ke  depannya,  Mahkamah  Konstitusi  perlu  memaknai open  legal  policy dalam dua bentuk, yaitu open legal policy absolut dan open legal policy relatif. Mahkamah Konstitusi juga perlu memperluas batu uji UUD NRI Tahun 1945 yang tidak hanya meliputi pasal-pasal, melainkan juga Pembukaan yang didalamnya juga terkandung Pancasila. Serta Mahkamah  Konstitusi  perlu  membatalkan  norma presidential  threshold atau  meniadakan presidential threshold menjadi 0%.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asshiddiqie,  J.  (2019). Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara ,  Jakarta: Konstitusi Press.
Baro, R. (2010). Teori Hukum. Intan Cendekia.
Farber, D.A., Sherry, S. (2009). Judgement Calls: Principle and Politics in Constitutional Law , London: Oxford University Press.
Hart,  H.L.A.  (1994). The  Concept  of  Law  Second  Edition. United  States:  Oxford  University Press.
Kamis, M. (2014). Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia . Malang: Setara Press.
Marzuki, P.M. (2010). Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Prenada Media Group.
Merryman, J.H., Perez-Perdomo, R. (2019). The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal  Systems  of  Europe  and  Latin  America  Fourth  Edition .  California:  Standford University Press.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  (2013). Panduan  Permasyarakatan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia . Jakarta.
Soebechi, Imam. (2016). Hak Uji Materiil . Jakarta: Sinar Grafika.
Tim  Penyusun  Revisi  Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintah  Negara .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi.
Wheare,  K.C.  (2015). Konstitusi-Konstitusi  Modern  (Modern  Constitutions) .  Bandung:  Nusa Media.

## Artikel Jurnal
Orth, John V. Did Sir Edward Coke Mean What He Said. Constitutional Commentary , 16 (33).
Safaat, Muhammad Ali., Widiarto, Aan Eko., (2017). Suroso, Fajar Laksono. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. Jurnal Konstitusi ,  14 (2).
Satriawan,  Iwan.,  Lailam,  Tanto.  (2019). Open  Legal  Policy dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. Jurnal Konstitusi , 16 (3).

## Disertasi
Wibowo,  M.  (2017). Makna  Kebijakan  Hukum  Terbuka  dalam  Putusan  Pengujian  Undang- Undang  di  Mahkamah  Konstitusi .  Disertasi  pada  Program  Doktor  Universitas Brawijaya.

## Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## Website
Kompas,  Berkali- Kali  Diuji,  ‘Presidential  Threshold’  Selalu  Kandas  Di  MK",  diakses  pada https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji- presidential-threshold-selalu-kandas-di- mk”.
Wibowo,  M.  (2018). Mahkamah  Konstitusi  dan  Pengujian  Undang-Undang ,  Materi disampaikan pada Forum Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama, di Pusat  Pendidikan  Pancasila  dan  Konstitusi  MKRI.  Cisarua.  Diakses  pada https://pusdik.mkri.id/materi/materi_32_MK dan Hukum Acara PUU - Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si..pdf.