## E-PROCUREMENT: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH

## Yunus Harjito
Universitas Sebelas Maret Surakarta E-mail: yunus.3281@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk memahami keuntungan dan tantangan yang  dihadapi  pemerintah  daerah  setelah  penerapan  sistem e-procurement.  Selain  itu  artikel  ini  juga  mengkaji  sejauhmana kesiapan  pemerintah  daerah  dalam  menghadapi  tantangan- tantangan setelah implemantasi sistem e-procurement yang sudah diterapkan selama beberapa tahun. Dari kajian-kajian sebelumnya, ada  bebrapa  keuntungan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  daerah  dari  penerapan  sistem  e-procurement.  Focus kajian ini selanjutnya adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh pemetintah daerah dalam mengembangkan dan menata sistem e-procurement sehingga bisa dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Kata Kunci: E-Procurement, Pemerintah, Teknologi

## Abstract
E-PROCUREMENT:  BENEFITS  AND  CHALENGES FOR  LOCAL  GOVERNEMENTS. This  paper aims  to  find  out what  benefits and challenges  faced by  local  governments after  the implementation of e -procurement system . F urther, how does the readiness of local governments to face the challenges after the implementation of e -procurement system that has been implemented in recent years . Based on the previous discussion , some of the benefits and challenges faced by local governments after the implementation of the e-procurement system were found . Moreover , the main focus is how does the readiness of human and technology resource in local government to develop and manage
Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015

## Yunus Harjito
the e -procurement system so that the system can be run in accordance with the expected goals .
Keywords : E -Procurement, Goverment , Technology

## Pendahuluan
A.
Peningkatan frekuensi kebutuhan belanja pada pemerintah daerah  mengalami  perubahan  yang  sangat  drastis  pasca diberlakukanya  otonomi daerah yang pelaksanaanya didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri mulai  diberlakukan sejak  tahun  2001.  Otonomi  daerah  memberikan  hak, wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aktivitas belanja publik pada pemerintah daerah ini menjadi perhatian  penting,  karena  mempertimbangkan  pengeluaran atau  penggunaan  dana  publik.  Perlu  adanya    pengawasan    dan pengendalian  internal  dalam  pengadaan  barang maupun  belanja modal,    karena    dari    adanya    kegiatan    pengadaan    barang    ini dimungkinkan  terjadi  tindak  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN). Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah,  salah satunya    dengan  dikeluarkan    aturan    oleh    pemerintah,  yaitu peraturan  pemerintah  nomor  80 tahun  2003  tentang  pedoman pelaksanaan    pengadaan    barang    dan    jasa  pemerintah    yang sekarang sudah  diganti  dengan  peraturan  presiden  nomor 54 tahun 2010.
Kekhawatiran  pemerintah  akan  terjadinya  kecurangan- kecurangan  pada  aktivitas  belanja  publik  tersebut  semakin mendorong  pemerintah  menerapkan  suatu  sistem  pengadaan barang  dan jasa, salah  satu  caranya  yaitu  dengan  pengadaan secara    elektronik    ( e-procurement ).  Pengadaan  barang  dan  jasa secara elektronik yang diterapkan merupakan  sistem pengadaan barang  dan  jasa  yang  proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik  dengan  memanfaatkan  fasilitas  komunikasi  dan
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya informasi  melalui  internet  dan  sistem  aplikasi  serta  layanan pengadaan eletronik  yang  disediakan  oleh  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik (LPSE)  dari  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (LKPP).
Dengan  adanya  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik ( e-procurement )  diharapkan mampu  meningkatkan  transparansi, sehingga  persaingan  sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong  dan  proses  pengadaan  barang  dan    jasa    pemerintah secara    elektronik    akan    lebih    meningkatkan    dan  menjamin efisiensi,    efektifitas,    transparansi    serta    akuntabilitas    dalam pembelanjaan  uang  negara/pemerintah.  Engstorm et  al .  (2009) menjelaskan bahwa di sektor swasta, e-procurement pada umumnya memberikan  penghematan  biaya  tahunan  antara  25  dan  50 persen  dan  berpotensi  dapat  mencapai  tingkat  yang  sama  di sektor  publik.
Pendukung e-procurement berpendapat bahwa  sistem  ini membantu    pemerintah    menghemat    uang    dan    menyediakan cara  yang  lebih  akuntabel,  lebih  efektif,  dan  lebih  cepat  untuk mengelola  pengadaan    (Gunasekaran    dan    Ngai,  2008).  Sistem elektronik procurement menunjukkan  suatu  pengembangan  yang penting  bagi  proses  pembelian (Neef, 2001), menawarkan manfaat bagi organisasi melalui efisiensi proses pembelian  dan  mengurangi harga  (Croom,  2005; de Boer, Harink, dan Heijboer,  2002).
Sejauh  ini  dapat  kita  lihat  di  berbagai  situs  web  yang memfasilitasi  terselenggaranya  system e-procurement dipenuhi dengan tawaran-tawaran dan informasi pengadaan yang dibutuhkan oleh  lembaga-lembaga  pemerintah.  Alamat  web  di  LPSE  kota Surakarta  misalnya  (http://lpse.surakarta.go.id)  dan  web  LPSE di  kota-kota  yang  lain  pada  umumnya  memiliki  informasi  yang sama, yaitu informasi di bagian awal terdiri dari beberapa informasi diantaranya  adalah  informasi  mengenai  lelang  secara  elektronik yang  berada  di  bagian  paling  atas,  dan  dibawahnya  terdapat informasi  tentang  pengumuman  pengadaan  yang  sejajar  dengan informasi  disampingnya  yaitu  berita  tentang  pengadaan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kegunaan  LPSE  yang  diharapkan  mampu

## Yunus Harjito
menggantikan prosedur pengadaan pada barang/jasa pemerintah secara manual sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada proses pengadaan secara elektronik.
Akan tetapi, penerapan sistem baru yaitu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pemerintah daerah ini apakah sudah mempertimbangkan faktor kesiapan pemerintah daerah  sendiri  untuk  dapat  mengembangkan  dan  menggunakan sistem e-procurement secara  maksimal.  Hal  ini  sangatlah  penting karena untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem baru yang  diterapkan  pada  instansi  (khususnya  instansi  pemerintah daerah),  salah  satunya  adalah  kesiapan  sumber  daya  yang  akan mengelola dan menjalankan sistem tersebut.
Sistem e-procurement yang  diterapkan  pada  seluruh pemerintah  daerah  untuk  menangani  hal  pengadaan  barang/ jasa  ini  memang  berbasis  teknologi  internet.  Pelayanan  dengan menggunakan  Web  (berbasis  online/elektronik)  memiliki keunggulan  seperti  lebih  rendahnya  pemborosan,  lebih  cocok untuk  aplikasi  internet  dan  relatif  terhadap  teknologi  distribusi yang  lain,  menggunakan  sistem  tersebut  dapat  membangun, efisien dan terbuka (Kou, 2004). Hal ini tentunya membutuhkan teknologi  pendukung  agar  terlaksananya  sistem e-procurement tersebut  secara  maksimal.  Membutuhkan  komputer  sebagai  alat utama  untuk  menjalankan  sistem e-procurement, membutuhkan kualitas  jaringan  internet  yang  bagus,  karena  semua  data  yang nantinya akan di lelang harus di upload di web LPSE.
Hal  inilah  yang  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah,  baik pemerintah pusat sebagai pengatur dan pembuat kebijakan untuk menggunakan  sistem e-procurement maupun  pemerintah  daerah sebagai pelaksana dan pengelola dari suksesnya penerapan sistem e-procurement ini  dengan  maskimal.  Pemerintah  pusat  harus tetap  memperhatikan  dan  mengontrol  kapasitas  sistem  yang telah  diwajibkan  bagi  seluruh  instansi  pemerintah  daerah  untuk menggunakan  sistem e-procurement dalam  rangka  pengadaan barang/ jasa.

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Pembahasan B.
Sejarah
1. E-Procurement
Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 secara eksplisit telah  mengijinkan  proses  pengadaan  melalui e-procurement .  Hal inilah  yang  menjadi  dasar  lahirnya  sistem e-procurement sektor publik di Indonesia. Namun pada kenyataanya penerapan  sistem e-procurement di    sektor    publik  baru  dimulai  pada  tahun    2004. Pada awalnya  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional (Bappenas) ditunjuk sebagai  penanggung jawab  atas  sistem  ini sebelum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)    dibentuk  berdasarkan  Keppres  nomor  106  pada  bulan Desember 2007.
Reformasi  bidang  sektor  publik  dimulai  dengan  adanya otonomi daerah  di  bidang  pemerintahan  dengan  dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999, sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Otonomi  daerah memberikan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah sendiri  mulai diberlakukan  sejak  tahun  2001.
LKPP  sebagai  lembaga  penanggungjawab  sistem e-procurement pusat, juga mengembangkan sistem e-procurement melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronok (LPSE) yang berada di  daerah-daerah  sesuai  dengan  otonomi  daerah  masing-masing. Ketegasan sistem e-procurement ini nampak setelah ditetapkannya Peraturan  Presiden  (PP)  nomor  54  Tahun  2010  yang  mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

## E-Procurement
2.
Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa  pemerintah  menjelaskan  bahwa  Pengadaan  secara elektronik  atau  E-Procurement  adalah  Pengadaan  Barang/Jasa yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-

## Yunus Harjito
undangan. Engstorm, et.al. (2009) juga mendefinisikan pengertian e -procurement adalah  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik.
Barang/jasa  publik  adalah  barang  yang  pengunaannya terkait  dengan  kepentingan    masyarakat    banyak    baik    secara berkelompok    maupun    secara  umum,    sedangkan    barang/jasa privat  merupakan  barang  yang  hanya digunakan  secara  individual atau  kelompok  tertentu.  Berdasarkan  atas penggolongan ini, maka suatu barang atau jasa dapat saja dikategorikan atas barang  publik tapi  dapat  juga  dikategorikan  atas  barang  privat  tergantung pada  penggunaannya.
Wirtz    et    al.  (2010)  menjelaskan  bahwa  tidak    ada konsistensi    definisi    e-procurement  pada    administrasi    publik di    Jerman,    definisi    saat    ini    tidak  membedakan  antara  sektor swasta  dan  administrasi  publik.  LPSE  di  dalam  LPSE  portal (http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e- procurement) mendefinisikan e-procurement sebagai berikut:
Suatu proses  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  yang dilaksanakan  secara  elektronik, berbasis  web/internet  dengan memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang meliputi  pelelangan  umum  secara  elektronik  yang  diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE).
E-procurement  merupakan  istilah  generik,  diterapkan untuk  penggunaan  sistem    database  yang    terintegrasi    dan  luas (biasanya  berbasis  web)  sistem komunikasi jaringan  di sebagian atau    seluruh  proses    pembelian.    Proses  pengadaan  meliputi identifikasi kebutuhan awal  dan spesifikasi oleh pengguna,  melalui pencarian,    sumber  dan    tahap  negosiasi    kontrak,  penempatan order serta menyertakan mekanisme penerimaan,  memicu untuk membayar  dan  dukungan evaluasi  pasca-pasokan  (Croom  dan Alistair, 2005).
Menurut    Davila  et    al.,  (2003),    suatu    teknologi e-procurement didefinisikan sebagai  teknologi  yang  dirancang untuk  menfasilitasi perolehan  barang  oleh  organisasi  komersial ataupun    pemerintahan    melalui  internet.    Teknologi    internet
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
termasuk  software  e-procurement,  B2B (business  to  business) auction,    B2B    market    exchanges,    dan    purchasing  consortia yang  difokuskan  pada  otomatisasi  aliran  kerja,  konsolidasi  dan daya    belanja    organisasi    serta    mengidentifikasi    peluang    atau kesempatan melalui internet.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik  bertujuan untuk:
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
1. Meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  usaha  yang 2. sehat; Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
3. Mendukung proses monitoring dan audit; dan 4. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang 5. real time.
Berdasarkan  tipe  dan  sistem  proses, procurement dapat dibagi  menjadi  dua  area  utama  (Chang et  al., 2004  dan  Neef, 2001),  yaitu:
Pengadaan    tidak    langsung    adalah    pengadaan    yang
1. berorientasi  non-produksi  dan  umumnya  berhubungan dengan    pemeliharaan,    perbaikan  dan    operasi    (MRO) persediaan.  Sejauh ini, belum  efektif  dikendalikan atau otomatis  pada  sebagian  besar  organisasi,  sehingga  biaya bahan  meningkat    dan    pengeluaran maverick menjadi signifikan.  Baru-baru pengadaan  berbasis  internet  semakin banyak  digunakan  untuk meningkatkan manajemen dan perolehan barang MRO.
Pengadaan    langsung    adalah    pengadaan    berorientasi
2. produksi  yang mengacu pada pembelian bahan baku dan bagian yang diperlukan untuk pembuatan barang jadi.
Meningkatnya  proses    bisnis    termasuk    manajemen
3. pengadaan    telah  menjadi    prioritas    strategis    dalam kebanyakan    organisasi.    Proses  pembelian  biasanya mencakup  pra-kualifikasi  pemasok,  generasi  permintaan proposal,  evaluasi    proposal,    dan    kemudian    pemilihan pemasok    berdasarkan    kriteria  yang  ditetapkan  internal

## Yunus Harjito
suatu orgaisasi. Hasilnya adalah perjanjian kontrak di mana pesanan,  pengiriman,  dan  pembayaran  rutin  ditetapkan dan dieksekusi (Abu-Elsamen et al., 2010).
Singer et  al. (2009)  mengatakan  bahwa  banyak  negara- negara menciptakan  badan  yang  secara  khusus  mengembangkan dan    mengelola  sistem e-procurement    business    to    government (B2G).  Badan  tersebut menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan:
Mempromosikan penggunaan internet antarindustri yang
1. berbeda.
Memberikan  bukti  adanya transparansi,  sebagai  transaksi
2. antara kontraktor dan badan publik.
Mengurangi    biaya    administrasi    melalui    peningkatan
3. proses procurement .
Mengurangi    harga    pembelian    yang    disebabkan    oleh
4. efisiensi    operasi  dan  jumlah  kontraktor  potensial  yang lebih banyak.

## Fasilitas Pada
3. E-Procurement
Fasilitas  teknologi    komunikasi  dan  informasi  dalam e-procurement menurut    peraturan    presiden    nomor    54    tahun 2010  terdiri dari:
E-Tendering
1. adalah  tata  cara  pemilihan  penyedia  barang/ jasa  yang dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh semua  penyedia barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem pengadaan  secara  elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Katalog elektronik atau 2. e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
E-purchasing 3. adalah    tata    cara    pembelian    barang/jasa melalui  sistem katalog elektronik.
Vaidya et    al. (2006)    menyebutkan    ada    beberapa    jenis    dari e-procurement yang  memusatkan  pada  satu  atau  lebih  tahapan  dari  proses e-procurement seperti e-tendering,  e-marketplace,  e-auction/reverse  auction , dan
81
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
e-catalogue/purchasing , e-procurement dapat ditinjau secara lebih luas sebagai sulosi  akhir  yang  saling  terintegrasi  dan  mempersingkat  proses pengadaan di dalam organisasi. Secara operasional de Boer et al. ( 2002) dalam Hadinata (2012) menyebutkan bahwa bentuk e-procurement meliputi  enam  aktivitas yang  dibedakan  satu  dengan  yang lainnya, yaitu: ERP, e-sourcing  e-MRO, web-based, e-tendering, e-reverse auctioning, e-information.
Baik e-MRO dan web-based  ERP mengacu  pada  proses menciptakan  dan    menyetujui    permintaan    pembelian, menempatkan  pesanan  pembelian dan  penerimaan  barang  serta jasa    dengan    menggunakan    sistem    perangkat  lunak  berbasis pada  teknologi    internet.  Pada e-MRO ,  barang  dan    jasa    yang dipesan  adalah  pemeliharaan,  perbaikan,  dan  operasi  (MRO) persediaan (yaitu  terkait  non-produk).  Sistem  perangkat  lunak pendukung  (sistem katalog  pemesanan)  digunakan  oleh  semua karyawan  organisasi.  Namun, dalam  kasus web ERP ( enterprise resource  planning ) berbasis web barang dan  jasa  yang  dipesan berhubungan  dengan  produk.  Biasanya, hanya karyawan bagian pembelian (atau departemen perencanaan) menggunakan sistem perangkat lunak pendukung (sistem ERP berbasis web ).
E-sourcing mengacu pada proses identifikasi pemasok baru untuk kategori tertentu dari kebutuhan pembelian menggunakan teknologi  internet.  Dengan  mengidentifikasi  pemasok  baru, pembeli  dapat  meningkatkan  daya  saing  dalam  proses  tender untuk  kategori  pembelian  ini. E-sourcing juga  merupakan    cara untuk    mengurangi    risiko    pasokan    terkait    dengan    kategori pembelian  ini.  Sebagai  contoh,  pemasok  cadangan  baru  dapat diidentifikasi lebih  cepat  dalam  kasus  keberadaan  pemasok  yang gagal  menyerahkan dan/atau  evaluasi  yang  lebih  mendalam  dari keberadaan  calon  pemasok potensial yang dapat difasilitasi.
E-tendering menyangkut  proses  pengiriman  permintaan informasi dan harga kepada pemasok dan menerima tanggapan dari pemasok  dengan  menggunakan  teknologi  internet.    Terkadang, e-tendering juga mencakup analisis dan perbandingan tanggapan. E-tendering tidak  termasuk  menutup  kesepakatan  dengan pemasok.  Hal  ini  akan  memperlancar  sebagian  besar proses pembelian  taktis  tanpa  berfokus  pada  konten  tertentu  dari
Yunus Harjito
proses tersebut.
Dalam  prakteknya, auction (lelang)  memungkinkan pemasok untuk menjual barang dan jasa kepada sejumlah organisasi pembelian yang sudah dikenal atau tidak dikenal.  Selama  jangka waktu    yang    relatif    singkat  organisasi  yang  terlibat    pembelian mengajukan  tawaran  untuk  barang  dan jasa yang dilelang. Lelang bisa beroperasi dengan mekanisme harga ke atas (lelang  Inggris dengan beberapa tawaran) atau mekanisme harga  ke bawah (lelang Belanda dengan  satu tawaran saja). Suatu lelang yang dicadangkan (Inggris)  adalah  kebalikannya:    memungkinkan  pembeli    untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan dari sejumlah pemasok yang  dikenal  atau  tidak  dikenal.  Lelang e-reverse merupakan teknologi internet yang berbasis setara lelang terbalik.  Biasanya, lelang e-reverse berfokus    pada    harga  barang    dan    jasa    yang dilelang  (Teich et  al., 1999).  Dalam  kebanyakan kasus, kriteria lain  diabaikan  selama  pelelangan  terbalik.  Tentu  saja,  kriteria lainnya  dapat  digunakan  dalam  fase  sebelumnya  dalam  rangka untuk menentukan  pemasok  yang  seharusnya  diundang  untuk bergabung    dengan  pelelangan e-reverse .  Sebagai    kemungkinan lain,  beberapa  kriteria  dapat digunakan dalam proses lelang itu sendiri (Bichler, 2000).
Berbeda    dengan    bentuk    sebelumnya, e-information adalah  bentuk electronic procurement yang  tidak  langsung  terkait dengan  langkah  dalam pembelian  dasar  siklus  seperti  kontrak atau    pemesanan. E-information adalah  proses  pengumpulan dan penyebaran informasi pembelian baik dari dan kepada pihak internal  dan  eksternal  dengan  menggunakan  teknologi  internet. Sebagai contoh, penerbitan informasi manajemen pembelian pada sebuah ekstranet yang bisa diakses oleh klien internal dan pemasok adalah cara e-information .
Keenam    aktivitas    tersebut    di    atas    oleh    Aberden Group    (2001)  diklasifikasikan    ke    dalam    tiga    kategori e-procurement ,   yaitu:
Direct  procurement
1. ,  meliputi  pengadaan    bahan    mentah, komponen dan  perakitan;

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Indirect 2. ,    termasuk    pengadaan    barang-barang    non- produksi  dan pelayanan  seperti  peralatan  kantor, mesin cetak ( printer ), periklanan,  dan pekerja lepas;
Sourcing 3. ,  meliputi  identifikasi,  evaluasi,  negosiasi  produk dan  peralatan  baik  secara  tidak  langsung  maupun langsung.
Tidak    semua    lembaga    publik    di    berbagai    negara melaksanakan proses e-procurement dengan  semua  fitur  yang ada    secara    bersamaan.  Demikian  juga  di  Indonesia,  di  mana perkembangan e-procurement saat  ini  diterapkan    di    Indonesia yaitu e-tendering,  e-catalogue,    dan    e-purchasing (peraturan presiden  nomor  54  tahun  2010). Salah  satu  penelitian  yang dilakukan    oleh    Assar    (2008)    menghasilkan    temuan    bahwa integrasi keseluruhan  fitur e-procurement di  sektor  publik  di negara  Perancis mengalami  kendala  dari  sisi  teknologi  karena lemahnya  formula  dari pemerintah pusat.
Berbagai Manfaat 4. E-Procurement
Ada  beberapa  manfaat  yang  dapat  tercapai  melalui implementasi e-procurement .  Pemerintah  dapat  biaya  administrasi yang    lebih    rendah  berkaitan    dengan procurement melalui pengurangan    jumlah    orang    atau  pegawai    dan    waktu    yang berkaitan  dengan  proses procurement (Reddick, 2004). Biasanya biaya  yang  timbul  dari  proses  pembelian  secara  manual berkisar dari $125 sampai $175, dengan menggunakan e-procurement dapat mengurangi  biaya  berkisar  $10  sampai  $15  dengan  mengurangi bahkan  menghilangkan    biaya    yang    berkaitan    dengan    fax, panggilan    telepon,  persiapan  dokumen  (Gansler et  al., 2003). E-procurement dapat juga secara signifikan mengurangi harga bahan dan persediaan.  Pembeli  dapat  lebih mudah  mengidentifikasi nilai    yang    terbaik    ketika    mereka    mengakses    lebih  banyak penyedia/rekanan.  Attaran  (2001)  mengklasifikasikan  manfaat e-procurement ke dalam tiga kategori yang berbeda: Strategis,  yang memperhatikan  perubahan  organisasional 1. dan  keuntungan  pasar,
Kesempatan,    terutama    berkaitan    dengan    peningkatan
2.

## Yunus Harjito
dan  eksplorasi hubungan  dengan  pemasok  yang  sudah ada  atau  bahkan  baru,  dan Operasional,  yang  berarti  lebih  murah  dan  lebih  efisien
3. dalam  proses pembelian.
Zheng (2008)  menjelaskan  dalam  penelitianya bahwa  sebagai  sistem  pengadaan  baru, e-procurement telah menunjukkan keuntungan besar dibandingkan dengan pengadaan tradisional.  Hasil  penelitianya  juga  menganalisis  pentingnya kecenderungan pengembangan e-procurement di perusahaan dan menjelaskan e- procurement pasti akan menjadi kecenderungan pembelian  manajemen. Pada  analisis  dan  penjelasan  dasar, melalui  beberapa  kasus e-procurement  berhasil  diterapkan, hasil penelitian  signifikan.
Xiao (2006)  Menjelaskan  bahwa  makna  strategis e-procurement  sebagai  lingkaran  kunci  Electronic  Commerce telah  terbukti  dalam  penerapan  di  beberapa  perusahaan kelas  dunia. Pengadaan  adalah  proses  bisnis  yang  penting dalam  perusahaan,  dimana  perusahaan  memperoleh  bahan baku,  jasa  dan  sumber  daya  operasi. Pengadaan  merupakan hal  yang  paling  penting  untuk  keberhasilan  perusahaan manufaktur. Dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  internet dan  informasi, e-procurement telah  menarik  perhatian  banyak peneliti  dan  perusahaan. Hal  ini  tidak  bisa  hanya  mendapatkan keuntungan meskipun koneksi dengan perusahaan lain, tetapi juga mengurangi biaya operasi ( Fang , 2006).
Dai (2002)  menjelaskan  jika e - procurement pada Pemerintah  dapat  dilaksanakan,  hal  itu  bisa  mengurangi  biaya bisnis  dengan  margin  yang  tinggi,  meningkatkan  efisiensi  dan transparansi,  dan  mengatur  lingkungan  yang  terbuka,  adil dan  fair. Dan  itu  bisa  mengurangi  korupsi,  dan  mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Kocabasoglu (2002) juga menjelaskan dalam penelitianya bahwa pemanfaatan e - procurement memberikan hasil yang sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan jenis pembelian tertentu. Hasil ini dikuatkan oleh Wang (2005) yang menjelaskan bahwa dengan
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
penerapan  sistem  e-procurement,  berbagi  informasi  mampu ditingkatkan,  total  biaya  pengadaan  berkurang,  dan  tahap-tahap perencanaan  menjadi  kenyataan. Selain  itu  biaya  administrasi  di Departemen Pertanian AS turun dari 77 dolar AS menjadi 17 dolar AS setelah pengenalan sistem e-procurement (Holmes, 2001).
Manfaat e - procurement dapat  diringkas  (lihat  Wyld, 2000; Neef,  2001  dan Moon,  2005).  Aspek  positif e-procurement yang umumnya dikutip dalam literatur meliputi:
menurunkan biaya transaksi,
1. pemesanan lebih cepat,
2. pilihan vendor atau rekanan yang lebih besar,
3. proses pengadaan yang lebih efisien dan terstandarisasi,
4. kontrol yang lebih atas pengeluaran untuk pengadaan dan
5. kepatuhan pegawai, adanya alternatif  internet  bisa  lebih  mudah  diakses  bagi
6. pembeli,  dan berkurangnya  dokumen  dari  prosedur  administrasi  yang
7. berulang-ulang.

## Tantangan Kedepan
5.
MacManus    (2002)    mengidentifikasi    tiga    faktor    yang menjelaskan keterlambatan  implementasi e-procurement di  sektor publik.  Pertama, perbedaan  karakter  antara  sektor  publik  dan sektor bisnis.  Sektor publik harus  mengedepankan  kesejahteraan bagi semua. Kedua, adanya  saling ketidakpercayaan  antara  pihak pemerintah  dengan  swasta.  Pemerintah daerah  tidak  bisa  cepat dalam menjalankan mandat  dari  pemerintah  pusat. Faktor  ketiga adalah  kemampuan  pegawai  dalam  menjalankan e-procurement . Tantangan  untuk e-procurement dapat    diringkas sebagai  berikut:
kompleksitas teknis-privasi, keamanan, standardisasi  dan
1. sebagainya, masalah  hukum  seperti  informasi 2. web sebagai pemberitahuan  publik,  tanda  tangan  digital  untuk dokumen pengadaan,

## Yunus Harjito
metoda pembayaran untuk  biaya  potensi perkembangan 3. awal  dan  biaya  operasional, memelihara  hubungan  dengan  vendor 4. online dan penyedia layanan  aplikasi, dan adanya  kesenjangan  digital  untuk  usaha  yang  dimiliki 5. kecil  dan minoritas.
Kesiapan Pemerintah Daerah Untuk Memaksimalkan
6.

## E-Procurement
Setelah sistem e-procurement mulai diterapkan di berbagai daerah  pada  seluruh  pemerintah  daerah,  maka  hal  inilah  yang menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  untuk  dapat  selalu menjalankan  dan  mengelola  dengan  baik  berjalannya  sistem e-procurement. Hal ini dirasa sangat perlu, karena suatu sistem yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sistem itu beralih fungsi dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Merujuk pada  beberapa  tantangan  yang  ada,  maka  apakah  pemerintah daerah sudah siap dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini.
Secara  umum  dapat  dilihat  bahwa  tantangan  utama  yang telah  dijabarkan  sebelumnya  adalah  mengacu  pada  kemampuan sumber  daya  untuk  dapat  memaksimalkan  kemampuannya dalam  mengelola  dan  menjaga  sistem e-procurement yang  telah diterapkan  ini.  Permasalahan  terhadap  keamanan,  pastinya  kita tahu  bahwa  akan  ada  gangguan-gangguan  yang  mencoba  untuk menerobos sistem guna untuk mencapai tujuan buruk yang telah direncanakan. Hal ini merupakan masalah yang sering dihadapai ketika suatu instansi telah menggunakan teknologi yang sudah bisa diakses secara online. Maka dari itu, mampukah sumber daya yang ada pada pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sistem ini sehingga akan lebih sulit untuk diterobos oleh para pihak yang tidak seharusnya mengakses sistem. Tentunya hal ini memerlukan keahlian dibidang sistem untuk tetap menjaga dan mengelola sistem e-procurement dengan  baik.  Begitu  juga  untuk  pengembangan- pengembangan  sistem e-procurement agar  dapat  menampung seluruh keluhan dari tantangan yang ada pada uraian sebelumnya.

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  mengembangkan sistem e-procurement ini agar sesuai dengan kebutuhan dan bisa adil untuk seluruh kalangan masyarakat.
Sistem yang bagus pastinya juga harus diikuti dengan fasilitas teknologi  yang  maksimal  yang  dapat  mendukung  berjalannya suatu  sistem  itu  dengan  baik.  Sepertai  hanya  penerapan  sistem e-procurement yang memerlukan perangkat komputer dan jaringan internet yang bagus. Sejauh ini apakah pemerintah daerah sudah menyiapkan itu semua untuk berjalannya sistem secara maksimal. Pada dasarnya kedu hal (sumber daya dan teknologi) ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sumber daya yang bagus, tanpa diikuti dengan teknologi yang canggih dan sesuai kebutuhan juga tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, teknologi yang super canggih tetapi tanpa diikuti dengan sumber daya yang mumpuni, mampu mengelola dan menjalankan teknologi tersebut juga tidak akan maksimal dalam pencapaian tujuannya.
Maka  dari  itu  perintah  daerah  harus  benar-benar mempersiapkan  sumberdaya  yang  berkualitas  untuk  menangani sistem e-procurement yang  telah  banyak  memberikan  manfaat, di  sisi  lain  pemerintah  harus  menyediakan  fasilitas  teknologi yang  mendukung  berjalannya  sistem e-procurement dengan  baik. Sinergi kedua komponen itu lah yang akan mewujudkan tujuuan penerapan sistem e-procurement dengan maksimal dan diharapkan akan mengembangkan sistem yang lebih bagus yang tidak hanya memuat pengadaan, tetapi juga dapat digunakan sebagai aktivitas lain yang masih relevan.

## C. Simpulan
Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah  berdasarkan  UU Nomor 22 tahun 1999, yang telah diganti dengan UU Nomor 32 tahun  2004  memang  menuntut  pemerintah  daerah  untuk  bisa lebih mandiri termasuk dalam mengelola sistem yang ada. Hal ini lebih  difokuskan  pada  sistem  yang  diterapkan  untuk  mengurusi proses pengadaan barang/jasa yang ada pada pemerintah daerah. Bermula  dari  Keputusan  Presiden  nomor  80  tahun  2003  yang sekarang  telah  diganti  dengan  PP  nomor  54  Tahun  2010  yang

## Yunus Harjito
mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah muncullah sistem e -procurement yang diharapkan akan mampu memberikan perubahan secara besar-besaran pada bidang pengadaan barang/ jasa publik.
Berdasakan  ketentuan  UU  yang  mengatur  sistem e -procurement, mendefiniskan  bahwa  e -procurement merupakan suatu  proses    pengadaan    barang    dan    jasa    pemerintah    yang dilaksanakan  secara  elektronik, berbasis web /internet  dengan memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi  dan  informasi  yang meliputi  pelelangan  umum  secara  elektronik  yang  diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Banyak fitur- fitur  yang  dapat  kita  akses  pada  sistem  tersebut,  serta  banyak fasilitas lelang yang ada pada sistem  e -procurement.
Sejauh ini telah dirasakan berbagai manfaat dari penerapan sistem e-procurement pada  pemerintah  daerah,  antara  lain  yaitu (1) menurunkan biaya transaksi, hal ini sangat jelas dirasakan oleh pemerintah  daerah.  Pada  mulanya  sistem  pengadaan  atau  leleng untuk  mendapatkan  barang/jasa  harus  menggunakan  dokumen- dokumen  fisik  yang  banyak,  setelah  diterapkannya  sistem e-procurement dokumen  yang  diperlukan  hanya  cukup  dengan mengupload  soft  file  kedalam  web  site  yang  telah  disediakan oleh  LPSE  dan  proses  ini  bisa  dilakukan  dimanapun  asalkan terdapat  fasilitas  internet.  (2)  pemesanan  lebih  cepat,  sebelum diterapkan sistem e-procurement untuk proses pengadaan barang/ jasa  pemerintah  harus  tetap  muka  dengan  waktu  yang  telah ditentukan. Selain itu juga membutuhkan waktu yang lama karena adanya perundingan yang tidak hanya disepakati dalam satu kali pembicaraan.  Setelah  diterapkannya  sistem e-procurement maka lebih mempercepat proses pemesanan, karena informasi di berikan melalui website dan akan cepat diterima oleh para pihak penyedia. (3) pemilihan vendor dan rekanan yang lebih besar, hal ini terjadi karena informasi kebutuhan pemerintah akan barang/jasa di upload kedalam web yang telah disediakan oleh LPSE secara online. Jadi seluruh pihak penyedia dimanapun dapat berpartisipasi untuk ikut serta dalam pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. (4) proses
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
pengadaan  yang  lebih  efisien  dan  terstandarisasi,  karena  sistem hanya  akan  menerima  penyedia  yang  mengupload  dokumen- dokumen sesuai yang disyaratkan oleh instansi pemerintah yang membutuhkan.  (5)  kontrol  yang  lebih  atas  pengeluaran  untuk pengadaan dan kepatuhan pegawai, dikarenakan semua informasi yang diperlukan dapat dilihat oleh masyarakat. Jadi kalau adanya indikasi penyimpangan pada proses pengadaan, maka masyarakat akan mudah untuk mengevaluasi yaitu bisa melihat melalui web LPSE  yang  dapat  diakses  oleh  semua  masyarakat.  (6)  adanya alternatif    internet    bisa    lebih    mudah    diakses    bagi    pembeli, dengan adanya sistem e-procurement maka pembeli dari manapun akan mudah untuk bisa mengakses informasi kebutuhan instansi pemerintah atas barang/jasa yang dibutuhkan. (7) berkurangnya dokumen dari prosedur administrasi yang berulang-ulang, kadang kala  dokumen  yang  diperlukan  tidak  hanya  untuk  satu  pejabat yang  menagani  pengadaan  pada  instansi  pemerintah,  tetapi  juga adanya tembusan kepada pejabat lain yang berwenang mengetahui informasi pengadaan tersebut. Dengan adanya sistem e-procurement maka  ketika  seorang  pejabai  membutuhkan  informasi  tinggal membuka  file  yang  sudah  di upload oleh  para  penyedia,  maka dengan  adanya  sistem e-procurement ini  akan  lebih  mengurangi prosedur administrasi yang tidak diperlukan.
Sejauh ini tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah  yaitu  (1)  kompleksitas  teknis-privasi,  keamanan, standardisasi    dan    sebagainya,  kaena  sistem  yang  dioperasikan online sangat rawan dengan kejahatan-kejahatan pengrusak sistem. Maka dari itu keamanan sistem ini harus menjadi perhatian utama agar sistem e-procurement dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan bisa dioperasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi kecurangan-kecurangan seperti terjadinya KKN. (2) masalah  hukum  seperti  informasi web sebagai  pemberitahuan publik,  tanda  tangan  digital  untuk  dokumen  pengadaan,  hal ini  memerlukan  keahlian  pengelola  sistem  dan  kebijakan  dari pemerintah  untuk  legalnya  suatu  dokumen.  Hal  semacam  ini merupakan  masalah  sistem  yang  sebenarnya  dapat  diselesaikan
Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015

## Yunus Harjito
dengan keahlian para pengelola sistem e-procurement . Maka dari itu perlu adanya peningkatan sumber daya manusia pada pemerintah daerah atau perlu adanya keahlian untuk dapat mengembangkan sistem e-procurement yang  telah  diterapkan.                (3)  metoda pembayaran  untuk    biaya    potensi  perkembangan    awal    dan biaya  operasional,  ini  juga  merupakan  masalah  pengembangan sistem.  Ketika  sumber  daya  telah  siap  dan  menguasai  untuk mengurusi  dan  mengembangkan  sistem e-procurement, maka tentangan ini mudah untuk deselesaikan bagi pemerintah daerah. (4) memelihara  hubungan  dengan  vendor online dan penyedia layanan  aplikasi, bagaimana sebisa mungkin para pihak pemerintah yang  membtuhkan  barang/jasa  tetap  menjaga  hubungan  baik dengan pihak penyedia. Di sini sangat dibutuhkan profesionalisme, karena kalau pihak penyedia dengan penyelenggara sistem online ini terdapat hubungan khusus, maka akan terjadi juga kecurangan- kecurangan  yang  tidak  sesuai  dengan  tuujuan  penerapan  sistem e-procurement. (5) adanya  kesenjangan  digital  untuk  usaha  yang dimiliki  kecil  dan minoritas, pada umumnya yang bisa mengikuti proyek  yang  diadakan  oleh  pemerintah  yaitu  perusahaan- perusahaan berskala besar. Artinya secara tidak langsung ini akan menyingkirkan para usaha kecil dan minoritas. Hal ini yang menjadi tantangan  bagi  pemerintah  untuk  tetap  menjaga  dan  mendesain sistem e-procurement ini agar adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat  yang  ingin  ikut  berpartisipasi  dalam  memberantas kecurangan-kecurangan pada pemerintah.

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

## DAFTAR PUSTAka
Aberden  Group.  (2001). Best  Practices  in  E-procurement:  The Abridged Report . Aberden Group. Boston, MA. Abu-Elsamen.Amjad.  (2010).  “Goutam  Chakraborty,  dan  David Warren,  A  ProcessBased  Analysis  of  E-Procurement Adoption”. Journal of Internet Commerce , vol. 9.
Attaran,  Mohsen.    (2001).    “The  Coming  Age  of  Online Procurement” .  Industrial  Management  &  Data  Systems ,
101,  4.
Bichler.Martin. (2000). An Experimental Analysis of Multi-Attribute Auctions.Decision Support System , vol. 29., pages: 249-268.
Chang. Yoon. Harris Markatsoris, dan Howard Richards. (2004).
“Design and Implementation of an E-Procurement System”. Production Planning & Control . vol. 15. no.7.
Croom,  Simon  R.,  dan  Alistair  Brandon-Jones.  (2005).  Key Issues  in  E-Procurement:  Procurement  Implementation and    Operation    in    the    Public  Sector, Journal  of  Public Procurement . vol. 5. issues 3.
Dai. Yue . (2002). Government e-procurement: strategy and tactical choics. Chuangxi university
Davila,  Antonio,  Mahendra  Gupta  dan  Richard  Palmer.  (2003). “Moving  Procurement  Systems  to  the  Internet:  The Adoption and Use of E- Procurement Technology Models”. European Management Journal , vol. 21, no.1.
Engstorm,  Anne  et.  al..  (2009).  “Implementation  of  Public
E-Procurement  in  Swedish Government  Entities”.
Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology.
Fang, He. (2006). The Research of Enterprise’s E-Procurement Model and Price Negotiation : Xian Jiaotong University.
Gansler,  Jacques  S..  William  Lucyshyn.  dan  Kimberly M. Ross. (2003). Digitally Integrating  the  Government  Supply  Chain:

## Yunus Harjito
E-Procurement,  E-Finance, and E-Logistics. IBM Endowment for The Business of Government.
Gunasekaran, Angappa dan Eric W.T. Ngai. (2008). “Adoption of E-procurement  in  Hong  Kong:  An  Empirical  Research”. International Journal of Production Economics . 113.
Hadinata,  Sofyan.  (2012).  “Kesuksesan  Sistem  Teknologi Informasi  Pada  Penerapan E-Procurement Di  Pemerintah
Daerah”. Tesis . Universitas Gajah Mada. Holmes,  D..  2001. @.gov;  e-business  strategies  for  government . Clerkenwell., London: Nicholas Brealey Publishing.
Http://portal.pengadaannasional-bappenas.go.id/index.php/e- procurement, diakses 1 Maret 2013.
Http://lpse.surakarta.go.id, diakses 1 Mei 2013
Kocabasoglu.  Canan .  (2002).  An  empirical  investigation  of  the impact  of  strategic  sourcing  and  e-procurement  practices on supply chain performance. State University of New York at Buffalo
Kou,  Yi.  (2004).  Design  and  implement  the  government e-procurement  system  based  on  web  services.  Dalian University of Technology
MacManus,  Susan  A.    (2002).  Understanding  the  Incremental Nature of Eprocurement Implementation at the State and Local Levels, Journal of Public Procurement , vol. 2, issues 1, pages: 5-28.
Moon,  M.  Jae.  (2005).  “E-Procurement  Management  in  State Governments: Diffusion of E-Procurement Practices and Its Determinants”. Journal of Public Procurement , vol. 5, issues 1, pages:54-72, Neef, Dale, 2001, E-Procurement from Strategy to Implementation, United States of America: Prentice Hall. Peraturan  Presiden  nomor  54  tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.