## Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
DOI: 10.51874/jips.v5i1.201 ISSN 2774-9363 (Cetak)
ISSN 2774-9746 (Online)
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah

## Analisis Kebijakan Program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami Temanggung

## Anastasia Nana Astuti*, Ngasbun Egar, Ghufron Abdullah
Manajemen Pendidikan Universitas PGRI Semarang Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto, Semarang
* E-mail: manieztcah@gmail.com

## Abstrak
Program Sekolah Penggerak merupakan upaya  untuk mendorong satuan pendidikan untuk melakukan transformasi berupa pengembangan hasil peserta didik secara holistik baik literasi, numerasi, dan juga karakter yang dimulai dari SDM yang unggul yakni Kepala Sekolah dan Guru. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih  dalam  implementasi  kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  sebagai  salah  satu  bagian  dari  kebijakan Merdeka Belajar di SD Pangudi Utami Temanggung melalui teori implementasi kebijakan publik Edward III. Teori ini terdiri dari empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  sebab  melalui  pendekatan  ini  dinilai mampu untuk menjawab rumusan masalah yang dirancang oleh peneliti. Data yang terkumpul merupakan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara dalam teknik analisis data, terdapat tahapan yang dilalui oleh peneliti, yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap penyajian data dan tahap akhir yaitu pengambilan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  di  SD Pangudi Utami Temanggung telah memenuhi aspek komunikasi baik kepada para guru dan tenaga kependidikan maupun  kepada  Dinas  Pendidikan  setempat,  BBPMP  dan  BBGP  sebagai  perpanjangan tangan  Kemendikbud, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan baik meskipun pada tahun pertama pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam pengimplementasiannya.
Kata Kunci : Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kebijakan, Teori Edward III

## Abstract
The  Sekolah  Penggerak  program  is  an  effort  to  promote  educational  unit  transformation  toward  a holistic improvement of the study result among students, which covers the literation, numeration, and character aspects.  The  transformation  begins  with  building  high-quality  human  resources,  i.e.,  the  Principal  and Teachers. This study is aimed at further analyzing the implementation of the Sekolah Penggerak policy, which is a part of the Independent Learning (Merdeka Belajar) policy, in Pangudi Utami elementary school. The Public Policy  Implementation  theory  by  Edward  III  is  used,  which  consists  of  four  aspects,  i.e.,  communication, resources, disposition, and bureaucratic structure that takes part in the policy implementation.
The study uses the descriptive-qualitative approach, which enables addressing the problem statement as made by the researcher. Data are collected through observation, interviews, and documentation. As to the data analysis  method,  the  researcher  went  through  the  data  collection,  data  processing,  data  presentation,  and conclusion drawing stages.
The result of the study indicates that the implementation of the Sekolah Penggerak program in Pangudi Utami  elementary  school  in  Temanggung  has  covered  the  communication  aspect,  both  with  the  teachers, educational staff, and the relevant Education Office, the BBPMP, and the BBGP as the agency of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of Indonesia.  It also addresses the resources, disposition, and bureaucratic structure aspect despite the constraints during the first year of the implementation.
Keywords : Sekolah Penggerak Program, Policy Implementation, Edward III’s Theory

## PENDAHULUAN
Program Sekolah Penggerak dilaksanakan secara bertahap  dan terintegrasi dengan tujuan akhir yaitu seluruh sekolah yang ada di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak  merupakan  program  kolaborasi  antara  Kemdikbudristek  dengan  Pemerintah  Daerah dan  diikuti  oleh  seluruh jenjang  pendidikan  mulai  dari  PAUD,  SD,  SMP,  SMA  dan  SLB  baik
negeri maupun swasta dengan cara mengadakan seleksi terhadap kepala sekolah. Dalam program ini terdapat lima intervensi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan yaitu pendampingan konsultatif  dan  asimetris,  penguatan  SDM  sekolah,  pembelajaran  dengan  paradigma  baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Pendidikan Dasar,  dan  Pendidikan  Menengah  Nomor  0301  /  C  /  HK.00  /  2022  tentang  Penetapan  Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II, SD Pangudi Utami Temanggung juga  termasuk  di  dalamnya.  SD  Pangudi  Utami  merupakan  salah  satu  sekolah  dasar  swasta  di Kabupaten  Temanggung  yang  didirikan  oleh  Suster-suster  PI  pada  tanggal  8  Januari  1960. Sekolah ini terletak di Jl. Jenderal Sudirman 53 Temanggung. Sekolah dengan NPSN 20321379 memiliki  nilai  akreditasi  A  (unggul)  dengan  peserta  didik  sejumlah  kurang  lebih  189  siswa dengan  11  rombel  serta  terdiri  dari  14  orang  pendidik  serta  4  orang  tenaga  kependidikan. Menurut  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti,  sekolah  ini  memiliki  sarana  dan  prasarana pendidikan yang lengkap yaitu ruang kelas sebanyak 12 kelas dengan dilengkapi LCD proyektor, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang tata usaha,  kantin,  serta  sarana  penunjang  pendidikan  yang  lainnya.    SD  Pangudi  Utami  memiliki program-program sekolah yang terkoordinasi dengan baik sebagai upaya mewujudkan visi, misi serta  tujuan  sekolah.  Sejak  awal  pendiriannya,  SD  Pangudi  Utami  telah  menetapkan  value proposition yaitu Sekolah yang menjadikan siswa pemimpin masa depan cerdas dan berkarakter. Melalui  ciri  khas  Penyelenggara  Illahi  (PI)  yaitu  COIS  (Cerdas,  Otentik,  Iman  pada Penyelenggaraan  Illahi,  Solider)  sekolah  menetapkan  indikator  pencapaian  karakter  COIS  bagi siswa SD Pangudi Utami.
Peneliti  juga  melaksanakan  wawancara  langsung  dengan  pimpinan  sekolah  yaitu  Ibu Aloysia  Heny  Widayanti,  S.  Pd.  SD  dan  bertanya  tentang  latar  belakang  SD  Pangudi  Utami memilih untuk mengikuti seleksi  Program Sekolah Penggerak. Menurut penuturan beliau, alasan utama  mengikuti  seleksi  Sekolah  Penggerak  ini  adalah  untuk  pengembangan  Sumber  Daya Manusia (SDM) maupun pengembangan sekolah. Pemberlakuan Kurikulum Merdeka menuntut sekolah  untuk  mampu  mengembangkan  cakrawala  pengetahuannya  sehingga  dapat  diterapkan bagi  kemajuan  pendidikan.  Sebelum  Program  Sekolah  Penggerak  ini  diluncurkan  oleh Mendikbudristek  Nadim  Makarim  secara  resmi,  Kepala  Sekolah  telah  mengikuti  Konferensi Sekolah  Katolik  se  Indonesia  yang  dilaksanakan  di  Jogjakarta  dengan  pembicara  Dr.  Iwan Syahril,  Ph.D.  Dalam  konferensi  tersebut,  sempat  pula  disampaikan  terkait  program-program Kemdikbudristek, di antaranya adalah Program Sekolah Penggerak.
Hal lain yang menggerakkan SD Pangudi Utami ingin menjadi Sekolah Penggerak adalah besarnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  sekolah  untuk  menitipkan  putra-putrinya  untuk mendapat  pendidikan  dasar  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  komitmen  bersama  yang dibangun oleh kepala sekolah dan para guru, maka ketika Program Sekolah Penggerak Angkatan 2  diluncurkan,  kepala  sekolah  berusaha  menanggapinya  dengan  mengikuti  seleksi  yang dilaksanakan  melalui  3  (tiga)  tahapan.  Berkat  kekompakan  Tim  Kerja  Sekolah,  dukungan  dari mitra  sekolah  serta  pengawas  Pembina,  maka  SD  Pangudi  Utami  dapat  menjadi  salah  satu  di antara  dua  puluh  dua  sekolah  yang  lolos  dalam  Program  Sekolah  Penggerak  di  Kabupaten Temanggung jenjang sekolah dasar.
Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat komponen utama yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Komponen  pertama  yang  memengaruhi  keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah serta beberara guru, disampaikan bahwa sebelum kepala sekolah  mendaftar  untuk  mengikuti  seleksi  Program  Sekolah  Penggerak  Angkatan  2,  kepala sekolah menyampaikan kepada para guru melalui kegiatan breafing yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu  hari  yaitu pagi pukul  06.45  sampai  07.00 wib  dan  siang  pukul  14.45  sampai  15.00 wib. Dalam kegiatan breafing tersebut, kepala sekolah menyampaikan perihal Program Sekolah Penggerak  beserta  konsekuensi  logis  jika  lolos  dalam  seleksi  tersebut.  Kegiatan  breafing  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama    antara  kepala  sekolah  dan  seluruh  dewan guru  serta  tenaga  kependidikan  serta  mengurangi  adanya  misskonsepsi  serta  misskomunikasi
yang mengakibatkan adanya pesan yang terdistorsi di tengah jalan.
Ketika peneliti bertanya kepada beberapa guru dalam suasana santai, peneliti mendapatkan gambaran  bahwa  kepala  sekolah  menyampaikan  informasi  terkait  kegiatan  yang  harus dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  Program  Sekolah  Penggerak  tersebut  secara runtut  dan  jelas. Hal  ini  supaya  rangkaian  kegiatan  serta  langkah-langkah  kegiatan  selama  mengikuti  Program Sekolah  Penggerak  dapat  terlaksana  oleh  sekolah  dan  tujuan  dari  kebijakan  ini  dapat  tercapai dengan maksimal.
Dalam mengimplementasikan  kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak, kepala  sekolah  SD Pangudi  Utami  selalu  melibatkan  komite  pembelajar  terkait  pelaksanaannya.  Bukan  hanya  itu saja,  SD  Pangudi  Utami  juga  memiliki  Tim  Pengembang  Sekolah  dengan  anggota  para  wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, bidang kesiswaan, bidang humas, dan koordinator perpustakaan. Melalui kegiatan rapat koordinasi, kepala sekolah beserta komite pembelajar  dan  Tim  Pengembang  Sekolah  melakukan  pendataan  kebutuhan  sekolah  sesuai dengan  arahan  kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak.  Sebagai  salah  satu  contoh,  SD  Pangudi Utami  menjalin  kerjasama  dengan  Universitas  Bina  Nusantara  Semarang  sebagai  langkah mengoptimalkan pelayanan. Kerjasama tersebut meliputi pengadaan digitalisasi sekolah e-raport mandiri  yaitu  SOCRATES.  Selain  itu,  untuk  pendampingan  ekstrakurikuler  robotic  yang  akan dimulai  pada  tahun  ajaran  2023/2024,  sekolah  mengadakan  kerjasama  dengan  Diginusa. Kerjasama di bidang teknologi ini dapat berjalan dengan maksimal karena didukung oleh sarana sekolah yaitu ruang TIK yang representative dengan kapasitas sumber daya listrik sebesar 11.000 VA.
Fasilitas  fisik  lain  yang  dimiliki  SD  Pangudi  Utami  adalah  di  tiap  kelas  telah terpasang  LCD  Proyektor  untuk  mendukung  digitalisasi  dalam  pembelajaran.  Bagi  guru  yang terkendala dalam penguasaan IT, sekolah telah menyediakan sarana belajar melalui optimalisasi Komunitas Belajar Sekolah yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam satu bulan pada hari Sabtu, mulai  pukul  08.00  sampai  13.00  wib.  Narasumber  berasal  dari  guru  sendiri  sesuai  dengan kompetensinya.  Kegiatan  komunitas  sengaja  dilaksanakan  pada  hari  Sabtu,  agar  tidak mengganggu  proses  pembelajaran  dengan  peserta  didik,  karena  sekolah  ini  menerapkan  waktu pembelajaran 5 (lima) hari kerja. Optimalisasi pembelajaran di kelas ini sejalan dengan salah satu intervensi  Program  Sekolah  Penggerak  yaitu  Pembelajaran  dengan  Paradigma  Baru.  Terkait intervensi  lain  yaitu  perencanaan  berbasis  data,  kepala  sekolah  SD  Pangudi  Utami  pernah menjadi narasumber INI GERAKKU Episode 8 dengan Tema “Perencanaan Berbasis Data untuk Penyusunan  Program  Kerja  Sekolah”  yang  diselenggarakan  secara  virtual  oleh  BBGP  Jawa Tengah pada Senin, 10 Juli 2023.
Berdasarkan  penjelasan  yang  diberikan  kepala  sekolah,  selama  sekolah  ini  masih melaksanakan Program Sekolah Penggerak, sekolah akan mendapatkan bantuan finansial berupa Bos  Kinerja  yang  dapat  digunakan  untuk  peningkatan  atau  pengembangan  SDM  maupun peningkatan di bidang lain yang dirancang berdasarkan data yang ada. Sebagai salah satu contoh digitalisasi  sekolah  yang  dapat  didanai  oleh  Bos  Kinerja  adalah  e-perpustakaan.  Ketika  ada program  e-perpustakaan,  kepala  sekolah  mengambil  kesempatan  ini.  Dengan  modal  awal  yang cukup terjangkau dari dana perpustakaan anak-anak, sekolah baru mendapatkan buku elektronik secara terbatas dan 500 akun user yang juga diberikan kepada peserta didik dan guru di TK Cor Yesu  Temanggung.  Ketika  mendapatkan  Bos  Kinerja  tahap  kedua,  kepala  sekolah mengalokasikan  dana  tersebut  sekitar  Rp  13.000.000,00  untuk  dapat  menambah  koleksi  buku perpustakaan secara digital supaya memenuhi kebutuhan buku bacaan mulai dari tingkat PAUD sampai dengan buku-buku tentang parenting bagi orang tua peserta didik.
Dalam  melaksanakan  kebijakan  yayasan  terkait  kepegawaian,  SD  Pangudi  Utami mengikuti  Standar  Operating  Procedures  (SOP)    yang  ditetetapkan  oleh  YPII  Pusat.  Namun untuk  pelaksanaan  Program  Sekolah  Penggerak  ini,  SD  Pangudi  Utami  mengikuti  SOP  dari pemerintah  pusat.  Terkait  pelaksanaan  kebijakan  di  sekolah,  pada  dasarnya  kepala  sekolah memberikan  keluasaan  kepada  rekan  guru  yang  sudah  ditunjuk  sebagai  wakil  kepala  sekolah untuk mengkoordinasi setiap kegiatan yang telah diprogramkan awal tanpa menunggu komando dari kepala sekolah.

## METODE PENELITIAN
Tempat  dilaksanakannya  penelitian  diartikan  sebagai  suatu  tempat  atau  wilayah  dimana penelitian itu akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi di SD Pangudi Utami yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 53, Temanggung 56217. Sekolah  ini  dipilih  sebagai  tempat  penelitian  oleh  karena  di  sekolah  ini,  peneliti  menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik atau fokus penelitian yang ingin penulis teliti. Selain itu, penulis juga mendapatkan kemudahan akses untuk menentukan narasumber kunci di sekolah ini karena adanya hubungan baik peneliti dengan pihak sekolah.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  dalam  konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015). Selain itu  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Absussamad,  2021)  menyebutkan  bahwa  penelitian  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Menurut  Sugiyono  (2019),  metode  penelitian  kualitatif  sering  disebut  metode  penelitian naturalistik.  Hal  ini  disebabkan  penelitian  dilakukan  dalam  kondisi  yang  natural  dan  alamiah ( natural  setting ).  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan pada  filsafat postpositivisme ,  serta  digunakan  untuk  meneliti  kondisi  objek  alamiah.  Pada penelitian  ini,  peneliti  merupakan  instrument  kunci.  Dalam  penelitian  kualitatif,  akan  banyak disampaikan penjelasan atau deskripsi serta analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.
Peneliti  ingin  menggambarkan  dengan  jelas  tentang  objek  penelitian  melalui  fenomena yang dialami para informan terkait. Fenomena yang digambarkan berdasarkan keadaan nyata dan sebenarnya sehingga mampu memberikan kesan naturalis sesuai dengan definisi fenomenologi. Diharapkan melalui metode kualitatif, akan didapatkan data yang lengkap, mendalam, kredibel serta lebih bermakna.
Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang  menjadi  sumber  data  dipilih  secara  purposive. Maksudnya  adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  menggunakan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono, 2019). Hal ini sangat tepat diterapkan oleh karena SD Pangudi Utami Temanggung merupakan sebuah kesatuan, maka peneliti menggunakan sampel penelitian atau informan adalah kepala  sekolah,  guru,  serta  karyawan.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif, diharapkan  peneliti  akan  mendapatkan  hasil  yang  tepat  sesuai  tujuan  penelitian  yaitu menganalisis kebijakan Program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami Temanggung.
Menurut  Sugiyono  (dalam  Mauludin,  2022)  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan populasi  karena  berangkat  dari  kasus  tertentu  yang  ada  pada  situasi  sosial  tertentu  dan  hasil kajiannya  tidak  akan  diberlakukan  kepada  populasi,  tetapi  ditransferkan  ke  tempat  lain  pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
Teknik  pemilihan  responden  atau  sumber  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya subjek tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Abdussamad, 2021).
Objek  penelitian  merupakan  topik  yang  akan  diteliti  berkaitan  dengan  subjek  penelitian. Objek  penelitian  yang  diambil,  diantaranya  adalah:  kebijakan  kepala  sekolah,  kkegiatan pendampingan asimetris pemerintah, kegiatan pembelajaran guru, dan  pemanfaatan digitalisasi. Peneliti ingin mengetahui aktivitas yang terjadi di sekolah penggerak SD Pangudi Utami terkait dengan implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak.
Sugiyono  (2019)  menyampaikan  bahwa  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah utama  dalam  penelitian,  sebab  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  data. Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  latar,  berbagai  sumber  dan  berbagai  cara. Dalam  penelitian  kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  ( natural setting )  dan  teknik  pengumpulan  data  lebih  menekankan  pada  observasi  berperan  serta ( participant observation ), wawancara mendalam ( in depth interview ), dokumentasi dan gabungan ketiganya  (triangulasi). Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara ( interview ), observasi ( observation ) dan studi dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menjadi  Sekolah  Penggerak,  terdapat  beberapa  tahapan  yang  dimulai  dari  tahap pendaftaran  kemudian  seleksi  yang  terdiri  dari  dua  tahap,  dan  apabila  dinyatakan  lolos  maka akan  ditetapkan  oleh  Kemdikbud.  Tahap  pertama  adalah  seleksi  administrasi,  kemudian  tahap kedua yaitu wawancara dan simulasi mengajar. SD Pangudi Utami Temanggung yang dikepalai oleh Ibu Heny Widayanti, S. Pd.SD juga menempuh tahapan demi tahapan seleksi sampai pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,  dan  Pendidikan  Menengah  Nomor  0301/C/HK.00/2022  tentang  Penetapan  Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II, SD Pangudi Utami Temanggung ditetapkan sebagai salah satu Sekolah Penggerak. Selanjutnya, setelah resmi ditetapkan sebagai Sekolah  Penggerak,  sekolah  akan  diminta  untuk  membentuk  Komite  Pembelajaran  yang beranggotakan  kepala  sekolah,  guru  kelas  1,  guru  kelas  4,  dan  guru  mapel,  serta  pengawas pembina.  Setelah  Komite  Pembelajar  terbentuk,  dilanjutkan  dengan  mengikuti  pelatihan  yang diselenggarakan  oleh  Kemdikbud.  Pelatihan  ini  diadakan  selama  kurang  lebih  9  hari  secara daring. Selesai pelatihan, sekolah mengadakan Kegiatan In House Training atau IHT untuk para guru di sekolah tersebut dengan Komite Pembelajar sebagai narasumbernya.
Secara  umum,  tidak  ada perbedaan  antara  Sekolah  Penggerak  dengan  sekolah  yang lain.  Hal  tersebut  dikarenakan,  Kemendikbud  telah  memberikan  penawaran  serupa  yaitu Implementasi  Kurikulum  Merdeka.  Kurikulum  Merdeka  diawali  dari  Sekolah  Penggerak Angkatan 1, sehingga harapannya pada jangka panjang, seluruh satuan pendidikan di Indonesia nantinya  akan  menerapkan  Kurikulum  Merdeka.  Hal  mendasar  yang  menjadi  pembeda  antara Sekolah  Penggerak  dengan  sekolah  yang  lain  terletak  pada  pendampingan  langsung  dari Kemendikbud  serta  bantuan  anggaran  dana  untuk  operasional  jalannya  Program  Sekolah Penggerak.  Diharapkan  dengan  adanya  controlling  langsung  dari  Kemendikbud,  Sekolah Penggerak  akan  lebih  baik  dari  sekolah  lain  dan  dapat  melakukan  pengimbasan  ke  sekolah  di sekitarnya.
Dalam implementasi Program Sekolah Penggerak, terdapat beberapa intervensi atau hubungan  yang  saling  berkaitan  serta  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Intervensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 Pendampingan konsultatif dan Asimetris
 Penguatan SDM Sekolah
 Pembelajaran dengan Paradigma Baru
 Perencanaan Berbasis Data
 Digitalisasi Sekolah
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Program  Sekolah  Penggerak  di  SD Pangudi Utami Temanggung
1) Faktor Pendukung
Selama  implementasi  Program  Sekolah  Penggerak  di  SD  Pangudi  Utami  Temanggung terdapat  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Dukungan  tersebut  berasal  dari  berbagai pihak, yaitu pihak internal, eksternal maupun sarana dan prasarana. Dukungan dari SDM sekolah yaitu  guru  dan  tenaga  kependidikan.  Dari  awal  munculnya  kebijakan  pemerintah  tentang Program Sekolah Penggerak, guru senantiasa memberikan dukungan penuh upaya tersebut. Para guru di SD Pangudi Utami Temanggung memiliki kemauan serta semangat belajar yang tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi. Demikian pula sikap adaptif terhadap perubahan. Seluruh guru saling bersinergi dan saling membantu satu sama lain. Jika dirasa ada guru yang kesulitan, maka rekan sejawatnya akan segera memberikan bantuan.
Berdasarkan  teori  yang  dipaparkan  terkait  Sekolah  Penggerak,  usaha  pemerintah  dalam menyukseskan program ini, SDM perlu mendapat fokus perhatian melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.  Seperti  yang  telah  dipaparkan  dalam  teori  pada  Bab  II,  pendampingan  yang dimaksud  adalah  pendampingan  konsultatif  dan  asimetris  yang  merupakan  program  kemitraan antara  Kemendikbud  dengan  pemerintah  daerah  yang  membantu  memberikan  pendampingan Implementasi  Program  Sekolah  Penggerak.  Kemendikbud  melalui  UPT  di  masing-masing propinsi serta Kabupaten/Kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak berupa fasilitasi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi terhadap pihak yang membutuhkan sampai
pada mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada saat implementasi.
Implementasi  teori  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yaitu  dalam  program pendampingan  konsultatif  dan  asimetris  serta  penguatan  SDM.  Pada  kegiatan  tersebut  telah dilakukan  coaching  one  by  one,  PMO,  Penguatan  Komite  Pembelajaran  dan  Lokakarya. Sedangkan  dalam  penguatan  SDM  sekolah,  dilaksanakan  melalui  program-program  pelatihan seperti IHT, workshop, maupun bimbingan teknis.
2) Faktor Penghambat
Selain  dukungan  yang  telah  diuraikan,  selama  implementasi  Program  Sekolah Penggerak  juga  terdapat  hambatan  yang  juga  perlu  mendapat  perhatian  serta  penyelesaian. Diantaranya adalah: Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak telah membawa perubahan dalam pola pembelajaran. Adanya tuntutan bahwa Sekolah Penggerak itu harus lebih dari sekolah lain yang  mengimplementasikan  Kurikulum  Merdeka  secara  mandiri.  Adanya  beberapa  perubahan perangkat ajar pada Kurikulum Merdeka, menjadikan guru harus beradaptasi. Dalam pembuatan modul  ajar,  guru  harus mencari  referensi terkait metode,  media,  asesmen, serta sumber  belajar yang  sesuai.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  penghambat,  karena  guru  masih  jarang  memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan oleh pemerintah.
Program Sekolah Penggerak memiliki program pelatihan yang terjadwal, akan tetapi yang  dimaksudkan  adalah  terkait  intensitas  pelaksanaan  pelatihan  tersebut.  Artinya,  jika memungkinkan, pelatihan bagi guru perlu ditambah baik intensitas maupun materi pelatihan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penguatan untuk guru.
Dualisme  kebijakan  menjadi  salah  satu  hambatan  bagi  SD  Pangudi  Utami Temanggung yang berada di bawah naungan Yayasan Penyelenggara Ilahi Indonesia yang harus melaksanakan  3  (tiga)  kebijakan  sekaligus,  yaitu  YPII  Pusat,  YPII  Cabang,  serta  Dinas Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Temanggung.  Namun  demikian,  yayasan memberikan  kesempatan  kepada  sekolah  untuk  mengikuti  Program  Sekolah  Penggerak  dengan tidak meninggalkan kebijakan yayasan meskipun terkadang masih menyisakan kebingungan bagi para guru dan tenaga kependidikan. Sebagai salah satu contoh adalah kebijakan kepala yayasan yang tidak menghendaki agar kelas digunakan untuk papan pajang maupun papan tempel. Hal ini berimbas  pada  terhambatnya  pembuatan  lingkungan  kaya  literasi.  Sedangkan  literasi  dan numerasi  ini  merupakan  salah  satu  kompetensi  yang  sifatnya  mendasar.  Sementara  penguatan literasi  dan  numerasi  ini  memerlukan  keterlibatan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Berbagai pihak,  mulai  dari  tingkat  pusat,  daerah,  hingga  satuan  pendidikan  dan  yayasan  dengan didampingi oleh pengawas sekolah, perlu memastikan keterlibatannya agar berkontribusi positif bagi kemajuan peserta didik. Sebab, penguatan literasi dan numerasi merupakan suatu program di dunia pendidikan Indonesia yang akan berkelanjutan.

## Implementasi  Model  Edward  III  dalam  Konteks  Kebijakan  Sekolah  Penggerak  di  SD Pangudi Utami Temanggung
Untuk  mengkaji  lebih  baik  suatu  implementasi  kebijakan  publik,  maka  perlu  diketahui faktor-faktor  yang  memengaruhinya.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  model  kebijakan.  Terdapat banyak  model  yang  dipakai  untuk  menganalisis  sebuah  implementasi  kebijakan,  diantaranya adalah  model  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  George  C.  Edward  III  (Leo  Agustino, 2012:149) Edward melihat implementasi  kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis,  dimana terdapat  banyak  faktor  yang  saling  berinteraksi  dan  memengaruhi  implementasi  kebijakan. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:
a. Komunikasi
Dimensi  komunikasi  ini  mencakup  tiga  indikator  yaitu  penyampaian,  kejelasan informasi serta konsistensi informasi.
Program  Sekolah  Penggerak  ini  disampaikan  oleh  pemerintah  kepada BBPMP  (Balai  Besar  Penjaminan  Mutu  Pendidikan)  dan  BBGP  (Balai  Besar  Guru Penggerak),  Dinas  Pendidikan  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  serta  tiap  satuan pendidikan melalui  berbagai cara atau  berbagai media.  Pihak  satuan  pendidikan  yang diwakili langsung oleh kepala sekolah SD Pangudi Utami Temanggung, mendapatkan sosialisasi  Program  Sekolah  Penggerak ini  melalui  kanal  youtube  dan  zoom meeting, whatsapps group serta website paudikdasmen Kemendikbud.  Pada kegiatan sosialisasi tersebut,  Menteri  Nadiem  Makarim  menyampaikan  secara  langsung  tujuan  serta
program  dari  Sekolah  Penggerak.  Pada  tingkat  sekolah,  sosialisasi  Program  Sekolah Penggerak  dilaksanakan  oleh  Kepala  Sekolah  dengan  sasaran  warga  sekolah  melalui berbagai cara, salah satunya dengan kegiatan breafing.
Kejelasan tujuan dan sasaran dari Kebijakan Program Sekolah Penggerak ini perlu  dipahami  oleh  seluruh  pihak  yang  terlibat.  Berdasarkan  Keputusan  Mendikbud Ristek No. 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) tujuan Program Sekolah Penggerak yaitu: 1) Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila; 2) Menjamin pemerataan kualitas pendidikan  melalui  program  peningkatan  kapasitas  kepala  sekolah  yang  mampu memimpin  satuan  pendidikan  dalam  mencapai  pembelajaran  yang  berkualitas;  3) Membangun  ekosistem  pendidikan  yang  lebih  kuat  yang  berfokus  pada  peningkatan kualitas; 4) Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.
Salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  Program  Sekolah  Penggerak yakni  tercapainya  Profil  Pelajar  Pancasila  bagi  peserta  didik  serta  pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar bagi pendidik. Meskipun para guru di SD Pangudi Utami Temanggung  ini  tidak  terlalu  diintervensi  untuk  memanfaatkan  PMM,  namun  pada realitanya, para guru telah mengupayakan peningkatan pembelajaran melalui berbagai desain  pembelajaran  paradigma  baru.  Hasil  positif  ini  didapatkan  dari  pendampingan konsultatif  dan  asimetris,  penguatan  SDM  sekolah,  serta  perencanaan  berbasis  data dengan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
b. Sumber Daya (resources)
Sumber  daya  (resources)  yang  dimaksud  dalam  implementasi  kebijakan  adalah pelaksana  kebijakan.  Agar  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  kesiapan  sumber  daya pelaksana kebijakan publik menjadi penting untuk diperhatikan. Kesiapan sumber daya meliputi  kualitas  dan  kuantitas  staf pelaksana,  ketersediaan  informasi  yang  memadai, kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan.
Dalam konteks kebijakan Program Sekolah Penggerak, sumber daya yang terlibat dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  tingkatan  PMO,  yang  meliputi  PMO  di  tingkat pusat, PMO di tingkat daerah, dan PMO di tingkat satuan pendidikan. PMO di tingkat pusat terdiri dari Kemendikbud Ristek. PMO di tingkat daerah melibatkan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), Dinas Pendidikan,  Balai  Bahasa  dan  Pengawas  Sekolah.  Sedangkan  PMO  di  tingkat  satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, komite pembelajaran, dan pengawas sekolah. Di samping sumber daya yang telah disebutkan, terdapat sumber daya manusia lain yang terlibat dalam implementasi Program Sekolah Penggerak, diantaranya adalah Fasilitator Sekolah  Penggerak,  guru,  siswa  ,  komite  sekolah  serta  mitra.  Setiap  SDM  tersebut memainkan peran krusial dalam keberhasilan Program Sekolah Penggerak.
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  dapat  diketahui  bahwa  SDM  yang  terlibat dalam  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  telah memenuhi  kualifikasi  dan  kompetensi yang  diperlukan.  Kepala  sekolah  juga  terpilih  melalui  proses  seleksi  yang  sangat selektif.  Selain  itu,  para  guru  di  sekolah  dianggap  telah  memenuhi  kompetensi  yang diinginkan oleh Program Sekolah Penggerak berkat pembinaan dan pelatihan rutin yang diberikan  oleh  FSP,  baik  melalui  forum  PMO  sekolah  maupun  pelatihan  yang diselenggarakan oleh BBGP dan BBPMP di luar sekolah.
Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi  berkaitan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dan  data  yang  berkaitan dengan  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  (Anggara,  2018).  Ketersediaan  informasi terkait  Program  Sekolah  Penggerak  ini  sangat  mudah  didapatkan  oleh  pelaksana kebijakan baik oleh BBPMP, BBGP, Dinas Pendidikan, dan sekolah. Sumber informasi PSP  telah  tersedia  baik  secara  digital  maupun  pertemuan  langsung  melalui  kegiatan rapat, IHT maupun workshop. Keberadaan informasi dari pusat juga dapat diakses oleh para guru. Sehingga semua informasi terkait PSP dapat diterjemahkan dengan baik di
tiap satuan pendidikan.
Sumber  daya  penting  lain  dalam  impelentasi  kebijakan  adalah  otoritas (kewenangan). Penerapan PSP di lapangan tentunya melibatkan berbagai pihak dengan kewenangan  yang  berbeda-beda,  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga  tingkat  sekolah. Dalam  konteks  ini,  kewenangan  menjadi  penting  untuk  memastikan  keberhasilan program  dan  koordinasi  yang  baik  antarpihak  yang  terlibat.  Dalam  hal  ini,  Dinas Pendidikan berwenang sebagai fasilitator terhadap sekolah sekaligus koordinator dalam pelaksanaan  PSP.  Sedangkan  kepala  sekolah  memiliki  kewenangan  sebagai  evaluator dan berperan untuk memonitor pelaksanaan PSP. Kepala sekolah juga memiliki peran untuk mendorong guru untuk lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah juga  bertanggung  jawab  untuk  membentuk  komite  pembelajaran,  pengelolaan manajerial sekolah dan pelaksanaan pelatihan di tingkat sekolah.
c. Disposisi
Efek  disposisi  dalam  teori  implementasi  kebijakan  Edward  III  merujuk  pada sikap, keyakinan, dan motivasi pelaksana dalam menerima dan menjalankan kebijakan. Disposisi  ini  dapat  memengaruhi  sejauh  mana  pelaksana  bersedia  dan  mampu melaksanakan  kebijakan  dengan  efektif.  Sekolah  beranggapan  bahwa  PSP  dapat mewujudkan  profil  pelajar  Pancasila  yang  ada  dalam  visi  pendidikan  Indonesia, sekaligus  menambah  tugas  dan  tanggung  jawab  guru  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  Indonesia.  Sementara  Dinas  Pendidikan  bersama  BBPMP  dan  BBGP berkomitmen  akan  terus  konsisten  dalam  membina  dan  mendampingi  sekolah penggerak.
Dinas Pendidikan dan sekolah memiliki harapan terhadap terlaksananya Program Sekolah  Penggerak.  Demikian  pula  dengan  SD  Pangudi  Utami  Temanggung  yang bernaung di bawah Yayasan Penyelenggara Ilahi Indonesia, juga mendukung kebijakan pemerintah, meskipun di balik itu semua ada tendensi lain yaitu harapan agar setelah mengikuti Program Sekolah Penggerak, SD Pangudi Utami menjadi tambah maju dan tetap  menjadi  sekolah  favorit  di  Kabupaten  Temanggung  sehingga  semakin  banyak peserta didik yang tertarik untuk bersekolah di SD Pangudi Utami Temanggung.
Dalam  melaksanakan  implementasi  Program  Sekolah  Penggerak,  Kepala Sekolah  juga  harus  bijaksana  dalam  menempatkan  Sumber  Daya  Manusia  sesuai dengan  kompetensinya.  Demikian  pula  di  SD  Pangudi  Utami  yang  mengatur  staf dengan  bijak  dengan  menempatkan  para guru  berpasangan antara  guru  senior  dengan guru  yunior  sebagai  patnernya.  Kebijakan  ini  ditempuh  agar  para  guru  dapat  saling mendukung  satu  sama  lain  sehingga  Program  Sekolah  Penggerak  dapat  dilaksanakan secara optimal.
Bentuk  penghargaan  ini  mungkin  terlihat  sederhana.  Sebagai  contoh,  Wakil Kurikulum bidang humas yang sekaligus merupakan guru TIK akan membuat twibbon yang  akan  diunggah  ke  media  sosial  seperti  WhatsApp  Group,  Facebook  maupun Instagram  sekolah.  Selain  itu,  ketika  kepala  sekolah  melakukan  kegiatan  supervisi untuk  memberikan  penilaian  kinerja  bagi  guru,  hasil  penilaian  kinerja  tersebut  akan menjadi  masukan  bagi  yayasan  terkait  promosi  pegawai,  baik  pengangkatan  sebagai pegawai tetap maupun promosi kenaikan jabatan.
d. Birokrasi
Berdasarkan  Kepmendikbud  Ristek  No.  371/M/2021  tentang  Prosedur Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak yang berlaku, implementasi PSP dimulai dari sosialisasi  kepada  Pemerintah  Daerah,  penetapan  daerah  sebagai  penyelenggara  PSP, penetapan  satuan  pendidikan  sebagai  pelaksana  PSP,  pelaksanaan  kegiatan  PSP  di daerah,  pelaksanaan  PSP  di  satuan  pendidikan,  dan  evaluasi  penyelenggaraan  PSP. Pemberian  sanksi  juga  diatur  untuk  kepala  daerah  atau  ketua  yayasan/badan perkumpulan  penyelenggara  satuan  pendidikan  yang  melanggar  aturan  pada  Program Sekolah Penggerak.
Implementasi  PSP  diawali  dengan  kepala  sekolah  mengikuti  seleksi  kepala sekolah  penggerak,  pengumuman  kelulusan  dan  penetapan  Sekolah  Penggerak, pembentukan  komite pembelajaran,  PMO sekolah  dengan  didampingi  oleh  Fasilitator
Sekolah  Penggerak,  pengimbasan  kepada  guru  lain  di  sekolah,  pelaksanaan pembelajaran  dengan  Kurikulum  Merdeka  dan  pengimbasan  praktik  baik  ke  sekolah lain di sekitar lingkungan Sekolah Penggerak. Selama pelaksanaan implementasi PSP, menunjukkan bahwa kebijakan menjadi lebih efektif manakala didukung oleh struktur birokrasi yang bertanggungjawab atas implementasinya.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan terkait “Analisis Kebijakan Program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami Temanggung”, dapat disimpulkan bahwasanya:
 Implementasi Program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami Temanggung telah berjalan dengan  baik.  Secara  tahapan  dan  juga  ketentuan  telah  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  Program  Sekolah  Penggerak  yang  dicanangkan  Kemendikbud.  Selama penerapan  Program  Sekolah  Penggerak,  tidak  dapat  terlepas  dari  lima  intervensi,  yaitu: Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, Penguatan SDM Sekolah, Pembelajaran Paradigma Baru,  Perencanaan  Berbasis  Data,  dan  terakhir  adalah  Digitalisasi  Sekolah.  Sekolah Penggerak  secara  otomatis  akan  menjadi  pionir  dalam  menerapkan  Kurikulum  Merdeka, dikarenakan Sekolah Penggerak merupakan project dalam penerapan IKM.
 Dengan  mengikuti  Program  Sekolah  Penggerak,  telah  memberikan  dampak  positif  bagi peningkatan mutu SD Pangudi Utami Temanggung karena Kepala Sekolah beserta para guru memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  profesionalismenya  dengan  didampingi  secara langsung  oleh  Fasilitator  Sekolah  Penggerak.  Selain  itu,  kepala  sekolah  beserta  guru mendapat  kesempatan  untuk  melakukan  kolaborasi  dengan  berbagai  pihak  sehingga terciptalah iklim sekolah yang kondusif bagi terciptanya proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik.
 Faktor pendukung pelaksanaan Implementasi Program Sekolah Penggerak berasal dari faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Beberapa  bentuk dukungan  yang  didapatkan  berasal  dari  para guru  di  SD  Pangudi  Utami  Temanggung  yang  senantiasa  memiliki  komitmen  tinggi  dalam melaksanakan  Program  Sekolah  Penggerak.  Dukungan  lain  berupa  kelengkapan  sarana  dan prasarana pendukung pembelajaran di sekolah serta lingkungan sekolah yang berada di lokasi strategis  di  pusat  Kabupaten  Temanggung.  Sementara  untuk  dukungan  eksternal  sekolah berasal dari pemerintah Daerah serta dinas terkait baik dalam bentuk moril maupun materiil.
 Berdasarkan  teori  Implementasi  Kebijakan  yang  disampaikan  oleh  Edward  III,  pelaksanaan program Sekolah Penggerak di SD Pangudi Utami telah memenuhi aspek komunikasi, sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  Birokrasi  dengan  baik  meskipun  pada  awal  pelaksanaannya masih  mengalami  banyak  hambatan  atau  kendala  dalam  pengimplementasiannya.  Namun menuju  tahun  kedua  pelaksanaan  Program  Sekolah  Penggerak  semakin  berjalan  dengan lancar. Namun demikian, sekolah masih perlu untuk menyesuaikan kebijakan yayasan dengan kebijakan pemerintah yang terkadang membuat bingung para guru sebagai pelaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2015. Analisis  Kebijakan  (Dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model- model Implementasi Kebijakan Publik) . Jakarta: PT Bumi Aksara Afifah,  Dea  Elisa.  2023.  “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Program  Sekolah  Penggerak  di Sekolah  Menengah  Pertama  Kota  Bandung”.  Skripsi.  Bandung:  Prodi  Administrasi Pendidikan UPI Bandung.
Arifin  Tahir.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah . Bandung: Alfabeta Asnil Aidah Ritonga, dkk. 2022. Program Sekolah Penggerak sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas  Pendidikan  di  SD  Negeri  104267  Pegajahan .  Jurnal  Pendidikan  Volume  31 No. 2 Juli 2022.
Bella  Khofifah,  dkk.  2023. Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Mengenai  Sekolah  Penggerak . Jurnal Inovasi Penelitian volume 3 Nomor 8 Januari 2023.
Biro  Komunikasi  dan  Layanan  Masyarakat  Kemendikbud.  Hasil  PISA  2018:  Akses  Makin
meluas, Saatnya Tingkatkan Kualitas. 2019 Dunn.,  N.,  William.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua.  Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Hasbullah.  2015. Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Teori,  Aplikasi  dan  Kondisi Objektif . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Islamiyah,  Nur  Mawaddah.  2022.  “Implementasi  Program  Sekolah  Penggerak  dalam Kebijakan  Pendidikan  Merdeka  Belajar  (Studi  Kasus  di  Sekolah  Dasar  Kota  Bima, NTB)”. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Iswandi, Ngurah Ayu Nyoman, Ngasbun Egar. 2023. Pengembangan Analisis SWOT dalam Perencanaan Strategik Program Sekolah Penggerak Sekolah Dasar di Kota Semarang . Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X Volume 09 Nomor 02, Juni 2023.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia.  2020.  Tentang Program Sekolah Penggerak .
Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  1177/M/2020 Tentang Sekolah Penggerak
Khofifah,  B., &  Syaifudin,  M. 2022. Program  Sekolah  Penggerak  (PSP)  Terhadap  Kinerja dan Manajemen Kepala Sekolah . Jurnal Basiccedu, 6(4). 6679-6685 Marina  Waruwu,  dkk.  2022. Pemberdayaan  Kepala  Sekolah  dan  Guru  dalam Mengimplementasikan  Program  Sekolah  Penggerak  dan  Merdeka  Belajar .  Artikel yang  diterbitkan  pada Magistrorum  Et  Scholarium :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Volume 02 Nomor 03 April 2022 halaman 440 – 450.
Mulyadi. 2015. Implementasi Organisasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik .  Cetakan  kesatu.  Bandung:  Alfabeta CV.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor  16  Tahun  2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021.
Pratama, Rezki, Teddy. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Sampah  (Studi  tentang  Kewajiban  Pemerintah  Daerah  dalam  Memberi Pelayanan  Penelolaan  Sampah  di  Kelurahan  Sidodadi  Kecamatan  Samarinda  Ulu) . Journal Pemerintahan Integratif, Volume 3 Nomor 1.
Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2020.  Naskah  Kademik  Program  Sekolah  Penggerak. Jakarta
Riant Nugroho. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sarlin Patilima. 2021. Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan . Jurnal ilmiah yang disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
Shodiq, Ahmad Ja’far. 2023. “Implementasi Program Sekolah Penggerak dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di UPT SMPN 3 Gresik”. Skripsi. Surabaya: Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
Sugiyono.  2019. Metodologi  Penelitian  Kauntitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Syahida,  Agung,  Bayu.  2014. Implementasi  Perda  Nomor  14  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan  Sampah  di  Kota  Tanjungpinang  (Study  Kasus  di  Kelurahan  Tanjung Unggat)
Teni Marliyani, Sofyan Iskandar. 2022. Program Sekolah Penggerak (PSP) terhadap Kinerja dan  Manajemen  Kepala  Sekolah .  Jurnal  Basicedu  volume  6  Nomor  4  Tahun  2022 Halaman 6679 – 6685
Widodo.  2011. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.