MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi

## PERAN KERJA SAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI INDONESIA KE SOUTHERN PARTNERS
Zipora Mahalia 1*
1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta *Email: ziporamahalia@gmail.com

## ABSTRAK
Munculnya kerangka kerja sama Internasional baru antara negara berkembang yang dikenal dengan Kerja Sama Selatan- Selatan  dan  Triangular  merupakan  usaha  negara-negara  berkembang  memutuskan  tali  ketergantungan  ekonomi pembangunan  oleh  negara  maju.  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  (KSS)  merupakan  kerja  sama  pembangunan  di  antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam perjalanannya, model kerja sama tersebut mengalami perkembangan dengan adanya dukungan mitra pembangunan yang dikenal dengan istilah Kerja Sama Triangular sehingga kemudian dikenal menjadi Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular.  Pelaksanaan  KSST  Indonesia  sebagai  salah  satu  kebijakan  luar  negeri Indonesia, menjadi hal yang penting dan efektif sebagai instrumen/alat untuk melakukan diplomasi Indonesia di dunia internasional,  khususnya  bagi  negara-negara  berkembang  atau Southern  Partners .  Implementasi  dari  kebijakan  ini diarahkan  untuk  mewujudkan  kepentingan  nasional  Indonesia  di  dunia  internasional.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan Dyadic Power Theory untuk menjelaskan peran KSST Indonesia sebagai instrumen yang digunakan Indonesia untuk berdiplomasi dengan Southern Partners demi mencapai kepentingan nasional negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KSST Indonesia memiliki peran besar yang signifikan bagi hubungan  Indonesia  dengan Southern  Partners. Berdasarkan Dyadic  Power  Theory ,  Indonesia  memiliki  posisi  yang baik  dan  cukup  mendominasi  dalam  hubungan  kerja  sama  dengan Southern  Partners terkait  KSST  Indonesia. Kedepannya Indonesia akan terus berkomitmen untuk semakin mengembangkan kinerjanya sebagai negara donor dan selalu bersifat adaptif dengan situasi yang berkembang di dunia internasional.
Kata  Kunci :  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular;  kebijakan  luar  negeri  Indonesia;  diplomasi;  kepentingan nasional; Southern Partners

## THE ROLE OF INDONESIAN SOUTH-SOUTH AND TRIANGULAR COOPERATION AS A DIPLOMATIC INSTRUMENT INDONESIA TO SOUTHERN PARTNERS

## ABSTRACT
The emergence of a new international cooperation framework between developing countries known as the Indonesia South-South and Triangular Cooperation is an attempt by developing countries to break the economic dependence on development by developed countries. South-South Cooperation (SSC) is a development cooperation between developing countries  to  achieve  mutual  independence  based  on  solidarity,  equality,  and  mutual  benefit.  In  its  journey,  this cooperation model has evolved with the support of development partners known as Triangular Cooperation, as known as South-South and Triangular Cooperation. The implementation of Indonesia's SSTC as one of Indonesia's foreign policies is essential and useful as an instrument/tool for carrying out Indonesian diplomacy in the international world, especially  for  developing  countries  or  Southern  Partners.  The  implementation  of  this  policy  is  directed  to  realizing Indonesia's national interests in the global world. This study uses a qualitative approach and descriptive method with Dyadic  Power  Theory to  explain  Indonesia's  SSTC  as  an  instrument used by  Indonesia  to  diplomacy  with  Southern Partners to achieve the national interest of the country. The results of this study indicate that Indonesia's SSTC has a significant role in the relationship between Indonesia and Southern Partners. Based on Dyadic Power Theory, Indonesia has a good position and is quite dominant in the cooperation relationship with Southern Partners related to Indonesia's SSTC. In the future, Indonesia will continue to be committed to further developing its performance as a donor country. It will always be adaptive to the developing situation in the international world.
Keywords: South-South and Triangular Cooperation, Indonesia foreign policy, diplomacy, national interest, Southern Partners.
Korespondensi: Zipora Mahalia S.I.Kom. Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. Perumahan Cipinnag Indah I, Jalan  Cipinang  Indah  1,  Blok  D  No.  77,  Jakarta  Timur  13430. No.  HP,  WhatsApp:  081311019084 Email: ziporamahalia@gmail.com

## PENDAHULUAN
Peran  Indonesia  dalam  Kebijakan  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  telah  dimulai  sejak  diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 di Bandung. Konferensi ini menjadi titik awal dari pergerakan politik  pembangunan  bersama  negara  dunia  ketiga  ( The  Third  World )  untuk  melakukan  kerja  sama internasional. Saat itu, sejalan dengan usainya Perang Dunia II, muncul negara-negara yang baru merdeka di wilayah  Asia,  Afrika,  dan  Amerika  Latin.  Dengan  adanya  negara-negara  baru  tersebut  kemudian menimbulkan permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang saat itu, telah menjadi isu besar.
Maka, pasca Perang Dingin terbentuklah sebuah pola yang di sebut sebagai North-South atau kerangka Kerja Sama Utara-Selatan yang merupakan bentuk bantuan kerja sama dari negara inti atau First world yaitu negara-negara maju kepada negara periferi atau Third world yaitu negara-negara berkembang (negara-negara baru). Namun, pada akhirnya pola ini malah menimbulkan ketergantungan oleh negara-negara berkembang dengan  negara-negara  maju.  Pola  ini  juga  menimbulkan  ketimpangan  dimana,  negara-negara  berkembang selalu dianggap berada pada posisi minoritas (Abdurachman & Prakoso, 2017).
Selain itu kondisi ekonomi dunia mulai mengalami kejenuhan atau aid fatigue akibat bipolar system yang terjadi (US-Uni Soviet) terutama dalam hal bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara maju kepada negara-negara berkembang (Kemlu, 2015). Prioritas utama negara-negara maju bukan lagi  perihal  bantuan luar  negeri  sehingga  akhirnya  hal  ini  menimbulkan  kelambatan  bagi  negara-negara  maju  atau  lewat  badan donor lainnya untuk menanggapi kesulitan negara berkembang (Pujayanti, 2015).
Maka agar dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan ini, diawali dengan Konferensi Asia-Afrika (KAA), hasil dari konferensi tersebut menyepakati perlunya kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara- negara berkembang lewat penyediaan bantuan teknis, pertukaran para ahli untuk mendukung proyek-proyek pembangunan,  dan  pertukaran  keahlian  teknologi  ( exchanging  technological  know-how )  sehinggga terbentuklah  sebuah kerangka kerja sama internasional baru, yaitu Kerja Sama Selatan-Selatan atau KSS yang kemudian dalam praktiknya juga melibatkan pihak triangular atau pihak mitra pembangunan dari negara maju dan dikenal menjadi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular atau dalam dunia internasional juga dikenal sebagai South-South Triangular Cooperation (SSTC) (JICA, 2010).
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden Indonesia ke-5, beliau membawa rumusan baru pada konsep politik luar negeri yaitu “navigating on turbulent ocean” (mendayung di samudera yang bergejolak). Hal ini menunjukan tantangan yang dihadapai Indonesia semakin kompleks dan bukan lagi perihal blok komunis dan liberal.
Sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden SBY, kerja sama dengan negara-negara maju masih menjadi prioritas yang terdepan, namun kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang mendapat tempat yang
lebih baik dibandingkan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Falsafah Presiden SBY  mengenai  “ A  million  friends  and  zero  enemy ”  dalam  diplomasi  internasional  menekankan  bahwa Indonesia menghadapi lingkungan baru yang strategis, tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh dan begitu juga sebaliknya, tidak ada negara yang Indonesia anggap sebagai musuh.
Indonesia  dapat  mempunyai  sebanyak  mungkin  teman  dan  tanpa  memiliki  satupun  musuh,  “ All directions foreign policy ”, sehingga Indonesia dapat bekerjasama dengan siapapun, dari negara manapun yang memiliki niat dan tujuan yang sama: utamanya untuk membangun tatanan dunia yang damai, adil, demokratis, dan  sejahtera.  Falsafah  inilah  yang  sangat  mendukung  Indonesia  menjalin  kerja  sama  yang  lebih  intensif dengan negara-negara Selatan dalam rangka pencapaian kepentingan nasional Indonesia. (JICA, 2010)
Kerangka teori penelitian ini diawali dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia melalui program Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  Indonesia  sebagai  instrumen  diplomasi  Indonesia  (diplomasi publik,  diplomasi  ekonomi,  dan  diplomasi  bantuan  luar  negeri)  ke  Southern  Partners,  serta  dengan menggunakan Dyadic Power Theory, dijelaskan  bagaimana hubungan  Indonesia dengan Southern Partners dan saling memberikan manfaat satu sama lain.

## 1. Dyadic Power Theory
Dyadic Power Theory pertama kali dikemukakan oleh Boyd Rollins dan Stephen Bahr pada tahun 1976 dan kemudian  mengalami  perubahan  (revisi)  oleh  Norah  E.  Dunbar  pada  tahun  2004. Dyadic  Power  Theory menekankan  bahwa  dalam  suatu  hubungan,  antar  individu  yang  berhubungan  memiliki  power  (kekuatan, kekuasaan, atau daya) yang relatif.
Dyadic Power Theory memunculkan pandangan adanya perbandingan kekuatan dominan yang membuat individu yang satu memiliki kuasa lebih untuk memutuskan sesuatu dibanding individu lainnya sehingga dapat lebih  berkuasa  mengontrol  hubungan  kedua  individu  tersebut.  “ Greater  control  attempts  lead  to  greater influence  over  decisions ”  yang  berarti  individu  yang  dominan  akan  mengontrol  lebih  dan  otomatis  akan memberi  pengaruh  yang  lebih  besar  kepada  individu  yang  satunya,  meskipun  pada  praktiknya  akan  terasa seimbang  karena  akan  memberi  kepuasan  kelengkapan  bagi  yang  mengontrol  maupun  yang  dikontrol (Dunbar, 2004)
Dyadic Power Theory menganggap manusia adalah makhluk yang rasional, berorientasi tujuan yang berasal dari presepsi mengenai posisi mereka dalam suatu hubungan, dan menjadikan presepsi tersebut sebagai media untuk merencanakan serta menggunakan strategi-strategi tertentu untuk mempengaruhi orang lain.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan Dyadic Power Theory untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hubungan diplomasi dengan negara Southern Partners berkaitan dengan implementasi kebijakan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan nasional Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  atau  metode  ilmiah  adalah  langkah-langkah  bersifat  sistematis  yang  digunakan untuk  mendapatkan  dan  menyusun  suatu  pengetahuan  ilmiah.  Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya yang bertujuan untuk menampilkan segala respons dan perilaku subjek penelitian (Setyosari, 2012; Agustinova 2015).
Metode deskriptif atau mendeskripsikan adalah metode yang  digunakan dalam menemukan ciri-ciri, unsur, dan sifat dari suatu fenomena. Metode ini menginterpretasikan data-data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu (Suryana, 2010).

## Jenis Data
Data  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan  baik  melalui  observasi  maupun melalui  wawancara  dengan  pihak  informan.  Pengambilan  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara langsung  terhadap  Kementerian/Lembaga  anggota  Tim  Kornas  yang  menjalankan  Kebijakan  Luar  Negeri Kerja  Sama  Selatan-Selatan,  dan  Tim  Koordinasi  Nasional  Kerja  Sama  Selatan  Selatan  Triangular  yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Data  sekunder,  yaitu  berupa  data,  literatur  dan  dokumen-dokumen  lainnya  seperti  artikel  jurnal, laporan,  dan  lain-lain  yang  dapat  mendukung  dan  memperkaya  data  primer.  Pengumpulan  data  sekunder dilakukan  dengan  mengambil  atau  menggunakanya  sebagian/seluruhnya  dari  sekumpulan  data  yang  telah dicatat atau dilaporkan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  utama  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  (Sugiyono,  2009;  Agustinova  2015).  Dalam  penelitian  ini  teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan tiga metode, yaitu:
a. Observasi
Bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan  semua  indera,  sehingga  peneliti  dapat  memahami  kondisi  dan  konteks  data  dalam  keseluruhan baik secara holistik dan menyeluruh.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  pertemuan  dua  orang  yang  saling  tanya  jawab  sebagai  pertukaran  informasi  dan  ide berhubungan dengan topik tertentu (Sugiyono, 2009; Agustinova 2015)
c. Dokumen
Dokumen adalah catatan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya  seseorang.  Dokumen  merupakan  pendukung  bagi  data  penelitian  hasil  observasi  dan  wawancara,
sehingga  kelengkapan  datanya  akan  menjadi  lebih kredibel  kelengkapan  data  yang  lain  baik  dalam  bentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang (Sugiyono, 2009; Agustinova 2015)

## Teknik Analisis Data
Miles  &  Huberman  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  bagian  dalam  melakukan  suatu  analisis  yang interaktif dan berkelanjutan yaitu Reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan Penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification).

## Waktu dan Tempat Penelitian
Tempat penelitian lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas serta dengan waktu penelitian selama tahun 2019- 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerja Sama Internasional antara Negara-negara Berkembang
Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan negara-negara  sekitarnya  terkhususnya  dengan negara-negara  berkembang.  Diprakarsai  sejak dilaksanakannya  Konferensi  Asia-Afrika pada tahun 1955 di Bandung,  Indonesia  bersama  negara-negara  berkembang  lain  bertekad  untuk  saling  membantu  dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan-permasalahan  negara  yaitu  urgensi  terdahulu  berkaitan  dengan kejenuhan pola kerja sama utara-selatan yang mengharuskan negara-negara  berkembang bekerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negaranya tanpa harus selalu ketergantungan dengan negara maju.
“…ada  urgensi  untuk  saling  bekerjasama,  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  atau tantangan  pembangunan…,  kerja  sama  pembangunan  itu  menjadi  urgent…”  (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020)
Kerja  sama  antar  negara  berkembang  merupakan  bentuk  solidaritas  global  saat  itu.  Pertemuan  KAA kemudian menghasilkan Dasasila Bandung atau biasa dikenal dengan “The Ten Principles” yang merupakan prinsip-prinsip dasar berkaitan hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.
Arah kebijakan kerja sama internasional dengan negara berkembang di Indonesia kemudian berkembang dan melahirkan  apa  yang  disebut  Kerja  Sama Selatan-Selatan  Indonesia  lalu dalam perkembangannya  ikut turut  melibatkan  pihak  mitra  pembangunan  dari  negara  maju  sehingga  lebih  dikenal  menjadi  Kerja  Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia. KSST ini tidak seperti kerja sama ‘biasa’ atau kerja sama tradisional yang sekedar merupakan hubungan bilateral maupun multilateral. Seperti penjelasan dari Danny Rahdiansyah selaku Kasubdit Organisasi Internasional pada Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri RI
“...karakteristik  utama  dari  kerja  sama  dengan  negara  dalam  KSST  itu  adalah  sifatnya bantuan  teknik  dan  capacity  building...,  bantuan  teknik  dan  peningkatan  kapasitas, bentuknya  pelatihan, workshop, kayak  gitu itu yang  diarahkan untuk Kerja Sama Selatan- Selatan…” (Komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).
Pelaksanaan  KSST  Indonesia  merupakan  kerja  sama  yang  yang  diarahkan  sebagai  penguatan  dan perluasan pembangunan yang dilakukan dalam bentuk modalitas kerja sama teknik
“Ruang  lingkupnya  sendiri  difokuskan  pada  kegiatan-kegiatan  peningkatan  kapasitas pelatihan seperti workshop, beasiswa, terus ada bantuan program, proyek, ada juga bentuk- bentuk kegiatan seperti beasiswa dan tenaga ahli.” (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020) Danny juga menegaskan kembali bahwa ada perbedaan dalam kerja sama dengan negara berkembang ‘biasa’ dengan konteks KSST Indonesia ada pada bentuk kerja sama dalam bentuk bantuan teknik dimana bantuan yang diberikan oleh Indonesia seumpama diplomasi yang dilakukan dengan tangan diatas (pihak yang memberi)
“Kerena kerja sama dengan negara berkembang lainnya, kita bisa masukin pertahanan, atau apa segala macem tapi bukan merupakan kerja sama tekniknya itu. sama bantuan tekniknya, ada elemen capacity buildingnya  dan  kita  sebagai  provider.  Berarti  penyedia,  jadi  tangan  kita  di  atas  Zipora...,  diplomasi tangan di atas, bukan tangan di bawah.” (Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).

## Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia
Indonesia telah lama aktif dalam melakukan kerja sama Internasional baik dalam ruang lingkup kerja sama  bilateral,  multilateral,  maupun  dalam  sektor  regional.  Hal  ini  merupakan  usaha  Indonesia  memenuhi kepentingan-kepentingannya.  Dengan  adanya  KSST,  kepentingan-kepentingan  nasional  Indonesia  sebagai sebuah negara seperti dalam sisi ekonomi terkait akses pasar dan ekspor, sisi sosial budaya, sisi politik maupun kepentingan strategis yang menyangkut kedaulatan negara pada isu-isu internasional dapat terwujud.
“…kepentingan kita banyak sebagai sebuah negara. Kepentingan kita dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi social budaya, dan juga kepentingan strategis kita dalam menjaga kedaulatan. Itu  garis  besarnya,  jadi  KSS  itu  adalah  alat  diplomasi  untuk  mencapai  tujuan.”
(Rahdiansyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020)
Keberadaan  KSST  Indonesia  menjadi  instrumen  atau  alat  Indonesia  untuk  berdiplomasi  terutama  ke negara-negara  berkembang  penerima  bantuan  yang  selanjutnya  disebut  Southern  Partners.  Jati,  staf  pada bagian Direktorat Politik Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa dengan adanya KSST Indonesia  maka  beberapa  persoalan-persoalan  yang  sulit  diselesaikan  jika  dengan  melibatkan  tradisional cooperation atau kerja sama tradisional
“...KSST  sendiri  itu  modalitas  utama  yang  dipakai  adalah  knowledge  sharing.  Nah  nilai unique  dari  KSST  disini  itu  bahwa,  ada  persoalan-persoalan  pembangunan  yang  tidak bisa...,maksudnya  tidak  sepenuhnya  diselesaikan  di  adress  melalui  kerja  sama  yang bentuknya tradisional.” (Jati, komunikasi pribadi, 5 Juni 2020)
Lanjutnya,  Jati  menjelaskan  bahwa  jarak-jarak  yang  membatasi  knowledge  sharing  negara  maju  ke negara berkembang seringkali sulit dijangkau terutama mengenai permasalahan pembangunan.
Seperti contoh, jika Myanmar langsung belajar ke Jerman, maka aka nada gap yang mungkin cukup jauh untuk Myanmar bisa beradaptasi untuk mencoba menerapkan apa yang Jerman lakukan. Hal inilah yang lebih dikenal  sebagai  development  proximity.  Myanmar  sebagai  negara  berkembang  akan  jauh  lebih  mudah mengadopsi pembelajaran dari Indonesia
“Nah  dengan  modalitas knowledge  sharing  ini, kan negara-negara  berkembang  itu punya development proximity,...namun gap antara Indonesia dengan negara-negara yang kita bantu melalui KSST itu tidak jauh, jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan itu lebih sesuai dengan modalitas KSST…”(Jati, komunikasi peneliti, 5 Juni 2020).
Meskipun  Indonesia  kini  tidak  sepenuhnya  dapat  dikatakan  sebagai  negara  berekembang  karena posisinya yang  sudah masuk middle income country, namun Indonesia tetap memiliki semangat yang  sama untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dengan negara-negara berekembang di sekitarnya.
Meskipun setiap negara pada dasarnya memiliki keunikan sendiri dan permasalahan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kemiripan-kemiripan tertentu dalam hal tantangan-tantangan pembangunan.
Menurut  penjelasan  Rahdiansyah,  Kerja  sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  Indonesia  sifatnya functional cooperation, kerja sama yang sifatnya teknis, dan low politics, terutama yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia lebih berhati-hati pada pelatihan-pelatihan yang  sifatnya  highly  political sensitive, seperti hal-hal yang  bersinggungan  dengan hak asasi manusia, atau terkait terorisme (Rahdiasnyah, komunikasi pribadi, 2 Juni 2020).

## Kebijakan Politik Luar Negeri dan Kepentingan Nasional Indonesia
Secara  umum  dengan  adanya  pelaksanaan  KSST  Indonesia  sebagai  kebijakan  politik  luar  negeri Indonesia,  kepentingan-kepentingan  nasional  yang  dapat  terwujud  adalah  kepentingan  politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan diplomasi strategis (menyangkut isu-isu tertentu).
KSST Indonesia dapat menjadi media Indonesia untuk berhubungan baik dengan negara lain melalui bantuan- bantuan yang diberikan terutama kepada Southern Partners.
Kemudian  akan  berpengaruh  pada  perluasan  kerja  sama  Indonesia  di  bidang-bidang  lain.  Selain  itu secara  tidak  langsung  Indonesia  turut  mempromosikan  nilai-nilai  yang  kemudian  berpengaruh  pada  dialog dan  rekonsiliasi  dalam  penyelesaian  isu-isu  di  tingkat  global.  Hal-hal  inilah  yang  menjadi  kepentingan nasional Indonesia.
Holsti  dan  Chandra  sama-sama  membagi  tujuan  kebijakan  luar  negeri  menjadi  lima:  (1) mempertahankan  integritas  bangsa;  (2)  mempromosikan  kepentingan  ekonomi;  (3)  menjamin  keamanan nasional; (4) menjaga prestise dan mengembangkan kekuatan negara; dan (5) menjaga ketertiban dunia (JICA, 2010).

## Dyadic Power Theory: Posisi Indonesia di Mata Southern Partners
Peneliti  berusaha  menjelaskan  keterkaitan  elemen-elemen  dalam Dyadic  Power  Theory dalam penggunannya  pada konteks KSST Indonesia sebagai instrumen diplomasi Indonesia ke Southern Partners. Partners disini adalah pihak-pihak atau aktor yang saling berhubungan dan memiliki authority masing-masing dalam pelaksanaan KSST Indonesia yaitu, Indonesia sebagai negara provider atau pemberi bantuan, Southern Partners sebagai negara recipient atau negara penerima bantuan, dan Mitra Pembangunan yaitu lembaga donor sebagai support bagi Indonesia dalam kerangka triangular: Partners + Authority .
Kemudian,  segala  kegiatan  dan  program  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  dalam  kerangka  KSST Indonesia merupakan resources sebagai control attempts berupa usaha diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan diplomasi bantuan luar negeri yang menghasilkan control pada Southern Partners: Resources  Control Attempts  (Control). Respon Southern  Partners yang  terlibat  dalam  KSST  Indonesia  pada  akhirnya  akan
menunjukan  power  dan  relative  yang  dimiliki Indonesia  terhadap Southern Partners lewat  diplomasi  yang dilakukan dalam kerja sama tersebut: Power + Relative (Dunbar, 2004).

## 1) Partners + Authority
Elemen partners dan authority  disini merupakan aktor-aktor yang  terlibat dalam Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular Indonesia dengan posisi dan perannya masing-masing. Authority berhubungan dengan kewenangan, posisi, status individu yang melakukan sebuah hubungan (Dunbar, 2004)
Pihak  atau  pemangku  kepentingan  utama  adalah  pemerintah  Indonesia  aktor  negara  utama  yang berperan sebagai provider atau negara pemberi bantuan, yang terbagi menjadi beberapa aktor lain. Indonesia berposisi sebagai negara provider dapat memberikan bantuan ke Southern Partners dalam bidang teknis secara spesifik terkait bidang-bidang tertentu. “contohnya kita memberikan pelatihan mengenai perikanan ke negara- negara  Pasifik…,  atau  kita  memberikan  pelatihan  mengenai  pemadam  kebakaran  ke  anggota  pemadam kebakaran  Timor  Leste,  itu  spesifik.”  (Rahdiansyah,  komunikasi  pribadi,  2  Juni  2020).  Pihak  yang  kedua adalah  aktor  mitra  pembangunan  yg  berada  di  luar  aktor  utama  yang  sifatrnya  support  calaborative  bagi Indonesia. Baik sebagai provide dana maupun provide expert.

## 2) Resources Control Attempts (Control)
Resources  disini  merupakan  sumber  daya  yang  diberikan,  kaitannya  disini  adalah  menyangkut keunggulan Indonesia dalam KSST Indonesia, hal apa yang bisa diberikan Indonesia dalam KSST Indonesia sehingga  Southern  Partners  mau  bekerja  sama  dengan  Indonesia.  Lampiran  15  merupakan  beberapa keunggulan Indonesia dalam bidang-bidang tertentu.
Keunggulan  Indonesia  dalam KSST Indonesia  itu sendiri berakar  pada KSST Indonesia’s Flagiships Programs yang menjadi tiga cluster besar yang sampai sekarang digunakan dan berlaku dalam pelaksanaan KSST  Indonesia.  Dalam  menentukan  program  dan  proyek  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular Indonesia saat ini masih berdasarkan pada Flagship Programs yang dimiliki Indonesia yang juga tertera pada RPJMN  2020-2024  yaitu:  Isu  pembangunan  (Development  Issues),  Tata  Kelola  Pemerintahan  (Good Governance & Peace Building), dan isu ekonomi.
A. Diplomasi Publik
Diplomasi Publik berhubungan dengan citra positif yang ingin dibentuk oleh Indonesia terutama di mata Southern Partners. Tiga hal yang  ingin ditekankan oleh Indonesia  terkait posisinya  melalui kerangka  Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia,  yaitu  Indonesia  merupakan partner yang  credible, reliable, dan sustainable.
Credible  diartikan  bagaimana  Indonesia  memiliki kapasitas  yang  dapat  dipercaya  untuk  memberikan bantuan luar negeri dalam bidang teknis ke negara Southern Partners selaku negara recipient.
“Jadi kalau misalnya kita diminta bantuan untuk pelatihan perikanan kita punya expert -nya, pelatihan UMKM,  kita juga  ada expertnya, credible dalam arti itu. Jadi bisa diandalkan.” (Rahdiansyah, komunikasi peneliti, 2 Juni 2020).

## B. Diplomasi Ekonomi
Diplomasi ekonomi berbicara mengenai kegiatan ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, kerja sama dan  perjanjian  perdagangan,  peluang  akses  pasar  dan  investasi,  yang  menjadi  kepentingan  nasional  dalam usaha  menumbuhkan  perekonomian  negara.  Sejak  era  pemerintahan  Presiden  Joko Widodo  (2015  –  2019) sampai sekarang,  sesuai  dengan  visi dan misinya,  Presiden Jokowi lebih mengarah  pada diplomasi dagang daripada diplomasi politik, sehingga salah satu program prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia sekarang  adalah  bagaimana  memperkuat  kinerja  diplomasi  ekonomi  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  turut mendorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini juga telah ditekankan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selaku pelaksana utama garda depan diplomasi, yang  tertuang dalam Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kemlu tahun 2015-2019, dimana penguatan diplomasi ekonomi menjadi salah satu dari 8 arah kebijakan yang disepakati (Sabaruddin, 2016).

## C. Diplomasi Bantuan Luar Negeri
Diplomasi  ini lebih dikenal  dengan  diplomasi tangan  di  atas, yang  juga  memproyeksikan  bagaimana pelaksanaan  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  Indonesia  dan  Triangular  berjalan.  Indonesia  mempunyai  posisi sebagai negara pemberi bantuan atau provider, kemudian memberikan bantuan kepada Southern Partners yang merupakan negara recipient dan dibantu dengan kalaborasi support dari mitra pembangunan negara maju yang merupakan pihak triangular.
Indonesia ingin dipandang sebagai negara pemberi bantuan atau donor yang bukan seperti Negara Barat. Walaupun  Indonesia  kini  berada  pada  pada  posisi  negara  middle  income  country  tetapi  Indonesia  tetap memposisikan dirinya secara politik dan ekonomi sebagai negara berkembang. Indonesia tetap menghormati Southern Partners sebagai negara-negara berdaulat dan tidak aka nada intervensi politik apapun.
“…walaupun tangan kita di atas, tapi bukan donor kayak  IMF,  kayak  Negara  Barat  yang benar-benar  memberikan  persyaratan  yang  rinci  dan  detail,  yang  menekan  negara penerimanya gitu…” (Rahdiansyah, komunikasi peneliti, 2 Juni 2020)
1) Power + Relative
Elemen  power  adalah  bagian  yang  menjelaskan  kemampuan  atau  potensi  seseorang  untuk mempengaruhi  atau  mengontrol  perilaku  dan  sikap  seseorang.  Elemen  relative  adalah  perbedaan power/kekuasaan antara individu-individu yang memiliki hubungan dimana satu dengan yang lain memiliki kekuatan yang relative, tidak sama). Sementara control attempts adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi dan merubah perilaku orang lain (power used) menghasilkan control. (Dunbar, 2004)
Peneliti disini menjelaskan elemen power dengan adanya elemen relatif dari adanya Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular Indonesia akan memberikan control attempts untuk melakukan control kepada respon Southern Partners terhadap Indonesia terutama setelah adanya pelaksanaan program dalam kerangka tersebut.
Kehadiran KSST Indonesia  berarti menjaga kedaulatan dan hubungan baik dengan Southern Partners agar  sikap  politiknya  bisa  bersahabat  dengan  Indonesia  sehingga  bisa  men-look  Indonesia.  Parameter
keberhasilan dapat dilihat melalui feedback dan kuisioner yang disebarkan setelah dilaksanakannya program atau  pelatihan,  jika  hasilnya  90%  positif  maka  dapat  dikatakan  bahwa  program  yang  dijalankan  berhasil. Meski  begitu  belum  ada  ukuran  pasti  bersifat  tengible  yang  bisa  mengukur  secara  langsung  keberhasilan KSST Indonesia secara kuantitasnya.
Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya penelitian dengan informasi terkhususnya berkaitan dengan Peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan  Triangular  Indonesia  sebagai  instrumen  diplomasi  bagi  Indonesia  ke Southern  Partners .  Salah  satu penelitian yang membahas peran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia adalah penelitian yang dilakukan  oleh  Andirini  Pujayanti  (2015)  dengan  judul  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Manfaatnya  bagi Indonesia  dari  Pusat  Pengkajian,  Pengelolaan  Data  dan  Informasi,  Sekretariat  Jenderal  DPR  RI,  Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dianggap relevan dengan tujuan dari penelitian yang ingin mendapatkan gambaran tentang KSS dan manfaatnya bagi Indonesia.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kerja  Sama Selatan-Selatan  merupakan  aspek  penting  dalam  menunjang  dan  menguatkan  kerja  sama  pembangunan, khususnya di antara negara berkembang. Kerja sama ini menjadi kerangka penting untuk berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Dengan prestasi pembangunan dan posisinya sebagai negara berpenghasilan menengah  yang  besar,  Indonesia  memiliki  kontribusi  yang  kuat  dalam  upaya  perbaikan  arsitektur  bantuan pembangunan internasional. Indonesia terus berupaya menjadi mitra yang andal dan efektif dalam KSS.
Selain penelitian di atas, penelitian yang punya relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Dampak Bantuan Indonesia terhadap Negara Anggota Kerja Sama Selatan-Selatan di Kawasan Asia yang  diteliti  oleh  Ayu  Rachmawaty,  Ade  Rachmaliani,  dan  Ahmad  Rizaldi  (2019)  dari  Universitas  UPN “Veteran” Jakarta. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang  dimana peneliti mendeskripsikan mulai dari bentuk-bentuk bantuan luar negeri Indonesia terhadap negara mitra KSS, program  apa saja yang  dijalankan oleh Indonesia,  dan dampak dari bantuan luar negeri  Indonesia  terhadap perkembangan negara-negara mitra KSS.

## SIMPULAN
Sebagai  kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia,  KSST  Indonesia  diarahkan  untuk  mewujudkan kepentingan-kepentingan  nasional  yaitu  kepentingan  politik,  kepentingan  ekonomi,  dan  kepentingan diplomasi  strategis  (menyangkut  isu-isu  tertentu).  KSST  Indonesia  dapat  menjadi  media  Indonesia  untuk berhubungan  baik  dengan  negara  lain  melalui  bantuan-bantuan  yang  diberikan  terutama  kepada Southern Partners .
Kemudian  akan  berpengaruh  pada  perluasan  kerja  sama  Indonesia  di  bidang-bidang  lain,  membuka akses pasar dan investasi. Selain itu, secara tidak langsung Indonesia turut mempromosikan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pada dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian isu-isu di tingkat global.
Berdasarkan  Dyadic  Power Theory  oleh Norah Dunbar  pada tahun 2004, peneliti mengadaptasi  teori tersebut  untuk  menjelaskan  bagaimana  hubungan  diplomasi  Indonesia  ke  Southern  Partners.  Kemudian keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia dalam bidang-bidang tertentu lewat flagship progams KSST Indonesia  yang  dimiliki  Indonesia  sebagai  elemen  resources,  menghasilkan  program-program  yang  akan dijalankan dalam kerangka  kerja sama tersebut  sebagai  usaha control attempts lewat  usaha diplomasi yaitu dalam penelitian ini diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan diplomasi bantuan luar negeri.
Dari segi diplomasi, pelaksanaan KSST Indonesia merupakan instrumen untuk menjalankan diplomasi tersebut ke Southern Partners. Peniliti memilih tiga macam diplomasi yang dapat dilakukan lewat kerja sama tersebut  yaitu  diplomasi  publik,  diplomasi  ekonomi  dan  diplomasi  bantuan  luar  negeri.  Melalui  KSST Indonesia,  Indonesia  telah  membuktikan  bahwa  sebagai  negara  yang  kini  masuk  dalam  kategori middle income country , Indonesia bukan saja sebagai negara penerima bantuan (negara recipient) tetapi juga sudah mampu menjadi negara yang memberikan bantuan atau negara provider terkhususnya bagi Southern Partners. Dengan  adanya  KSST,  persoalan-persoalan  yang  sulit  diselesaikan  oleh  negara  berkembang  dapat terbantukan  tanpa harus mengalami  development  proximity  oleh negara  maju. Kerja  Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia merupakan bantuan teknis dan merupakan peningkatan kapasitas ( capacity building ) terutama bagi aktor grassroots sebagai pemangku kepentingan utama yang sifatnya low politics.
Meski  manfaat  yang  didapat  Indonesia  tidak  serta  merta  terlihat  gamblang  secara  langsung,  namun KSST  Indonesia  sebenarnya  membentuk  posisi  Indonesia  di  mata  Southern  Partners.  Hal  ini  menunjukan bahwa Indonesia secara tidak langsung sebenarnya berposisi lebih ‘dominan’ dan memiliki power lebih di antara negara-negara Southern Partners penerima bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurachman, B. & Prakoso, B. M. (2017). Peran Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Jurnal Transborders , (1)1, 20-33. P-ISSN: 2598-7399 & E-ISSN: 2598-9200 Agustinova,  D.  E.  (2015). Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Teori  &  Praktik .  Yogyakarta,  Indonesia: CALPULIS
Apresian, S. R. (2016). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai Instrumen Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Global. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional by Universitas Katolik Parahyangan , 12(2),189-203. p- ISSN: 2614-2562, e-ISSN: 2406-8748.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta Bayne, N. & Woolcock, S. (2017). The New Economic Diplomacy (4 th ed.). London, United Kingdom: Routledge Berridge, G. R. (2010). Diplomacy Theory and Practice (4 th ed.). Hampshire, United Kingdom: Palgrave Macmillan Centre  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS).  (2014).  Studi  mengenai  Implementasi  Kebijakan  dan  Strategi Kemitraan Pendanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan- Selatan dan Triangular & Japan International Cooperation Agency (JICA), CSIS.
Chandra, P. (1995 ) International Politics (3 rd ed.). New Delhi, India: Vikash Publishing House PVT. Columbis, Theodore A. & Wolfe, James A. (1986). Introduction to International Relations: Power and Justice . London, United Kingdom: Prentice Hall Djelantik, S. (2008). Diplomasi Antara Teori dan Praktik . Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
Dunbar,  N.  E.  (2011).  Theory  in  Progress:  Dyadic  Power  Theory:  Constructing  a  Communication-Based  Theory  of Relational Power. Journal of Family Communication , 4:3-4, 235-248. DOI: 10.1080/15267431.2004.9670133
Holsti, K. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, 14 (3),
233-309. DOI:10.2307/3013584
Japan International Cooperation Agency. (2010). Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam  Kerja Sama Selatan-Selatan. Aid for Development Effectiveness Secretariat, Japan International Cooperation Agency.
Jeffry A. Frieden & David A. Lake (2003). International Political Economy: Perspective on Global Power and Wealth (4 th ed.). London, England: Taylor & Francais e-Library.
KAA:  Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  diresmikan  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika).  (20  April 2015). Diperoleh dari website Kementerian Komunikasi dan Informatika:
Kementerian Keuangan (2011) . Kajian Membangun Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional, Kementerian Keuangan.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (n.d.). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI 2020: Prioritas Diplomasi  4+1  #Diplomacy4PeaceandProsperity.  Diperoleh  dari  website  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia: y
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2011). Diplomasi Indonesia 2010 . Jakarta, Indonesia: Kementerian Luar Negeri RI
Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia. (2015). Kajian Mandiri  Reorientasi  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan Triangular  bagi  Kepentingan  Nasional .  Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan,  Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik  Indonesia. (2015). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Kementerian Luar Negeri RI.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Bappenas  (Bappenas).  (2015).  Kajian  Integrasi  Kebijakan  Kerja Sama  Pembangunan  Internasional  dengan  RPJMN  2015-2019.  Direktorat  Kerja  Sama  Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian  Sekreriat  Negara  (2017  ). Pembentukan  "Single  Agency"  Kerja  Sama  Selatan-Selatan  dan  Triangular Indonesia. Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian  Sekretariat  Negara.  (2017). Kerjasama  Selatan-Selatan  dan  Triangular  Indonesia. Tim  Koordinasi Nasional KSST Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara.
Lancester, C. (2007). Foreign Aid Diplomacy, Development, Domestic Politics . Chicago, USA: University of Chicago Miles,  M.B.  &  Huberman,  A.  M.(1994). An  Expanded  Sourcebook  Qualitative  Data  Analysis (2 nd ed.).  California, United States: SAGE Publications.
Phlipot, C. (2010). Strategic Studies Institute Book: VOLUME I: THEORY OF WAR AND STRATEGY (Bartholomees J., 5 th ed.). USA: Army War College.
Pujayanti, A. (2015). Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia . Politica , 6(1), 63-86. ISSN: 2087- 7900. Rachmawati, I. (2016). Diplomasi Publik: Meretas Jalan bagi Harmoni dalam Hubungan Antarnegara . Yogyakarta, Indonesia: CALPULIS.
Rachmawaty, A., Rachmaliani, A., & Rizaldi, A. (2019). Dampak Bantuan Indonesia Terhadap Negara Anggota Kerja Sama Selatan-Selatan di Kawasan Asia. Jurnal Hubungan Internasional Mandala , 2(1), 80-95. P-ISSN: 2599- 0683, E-ISSN: 2599-0675.
Sabaruddin, S. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi.
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional . 12(1). DOI: 10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90. Saifuddin, A. F. (2013). Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21, Sebuah refrensi Panduan Tematis (J. T. Ishiyama & M. Breunning, Trans.) Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
Sari, D. S. (2009). Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema (J. Steans & L.