## IMPLEMENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DI PUSKESMAS PONED KABUPATEN PEKALONGAN
Hilda Prajayanti 1 , Maslikhah 2 , Ida Baroroh 3 hi317a.praja@yahoo.co.id Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan Jl. Sriwijaya No. 7 Kota Pekalongan Telp 085200072426

## Abstrak
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk memantau derajat  kesehatan  sekaligus  sebagai  evaluasi  keberhasilan  pelaksanaan  program.  Untuk  mengidentifikasi masalah dan hambatan tersebut perlu dilakukan analisis situasi dan kecenderungan di masa mendatang. P4K adalah  program  yang  dicanangkan  dalam  upaya  mempercepat  penurunan  angka  kematian  ibu  dengan  cara memantau,  mencatat  serta  menandai  setiap  ibu  hamil.  Dengan  begitu  diharapkan  setiap  ibu  hamil  sampai dengan  bersalin  dan  nifas  dapat  dipantau  oleh  masyarakat  dan  tenaga  kesehatan  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  sesuai  standar  sehingga  proses  kehamilan  dan  persalinan  sampai  dengan  nifas  termasuk rujukannya dapat berjalan dengan aman dan selamat, tidak terjadi kesakitan dan kematian ibu serta bayi yang dilahirkan selamat dan sehat. Tujuan Penelitian yaitu Menjelaskan Implementasi P4K di Puskesmas PONED Kabupaten  Pekalongan.  Desain  Penelitian  yang  digunakan  yakni  desain  penelitian  deskriptif  yang  bersifat kualitatif. Subjek Penelitian meliputi informan utama yaitu 9 bidan pelaksana di Puskesmas PONED Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan informan triangulasi yang terdiri dari Kasie Kesga Dinas Kesehatan  Kabupaten  Pekalongan,  Kepala  Puskesmas,  serta  kader  kesehatan  pelaksana  P4K.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dengan analisis isi.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  Kegiatan  implementasi  P4K  yang  belum  berjalan  adalah  donor  darah  dan tabulin,  penyebabnya  adalah  karena  banyak  ibu  hamil  belum  mengetahui  golongan  darah  anggota keluarganya  dan  masih  mengandalkan  Jaminan  Kesehatan  dari  pemerintah.  Tidak  ada  aturan  yang  jelas dalam menggalang tabulin. Bidan sudah aktif melibatkan kader dalam menjalankan P4K, namun tidak semua mendapatkan pelatihan dan informasi dari Dinas Kesehatan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh DKK kepada bidan  wilayah  dan  kader  hanya  dilaksanakan  setiap  1  tahun  sekali  dalam  bentuk  penyegaran  dan  hanya diwakili  beberapa  orang.  Kondisi  masyarakat  dengan  tingkat  ekonomi  masyarakat  dalam  strata  menengah dan  menengah  kebawah  yaitu  buruh  dan  dagang  tidak  mempengaruhi  kegiatan  P4K  karena  banyaknya jaminan kesehatan yang diandalkan oleh masyarakat
Kata Kunci : Implementasi Program, P4K, Puskesmas PONED.
1. Pendahuluan
Keberhasilan Pembangunan Kesehatan  dapat  dilihat  dari  berbagai indikator yang digunakan untuk memantau  derajat  kesehatan  sekaligus sebagai evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Derajat kesehatan masyarakat  dipengaruhi  oleh  banyak faktor,  tidak  hanya  berasal  dari  sektor kesehatan  seperti  pelayanan  kesehatan dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana kesehatan,  melainkan  juga  dipengaruhi faktor  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan sosial,  keturunan,  dan  faktor  lainnya.
Pada prinsipnya pembangunan
kesehatan  telah  menunjukkan  suatu keberhasilan dengan meningkatnya derajat  kesehatan  masyarakat,  walaupun masih  dijumpai  berbagai  masalah  dan hambatan  yang  akan  mempengaruhi
pelaksanaan  pembangunan  kesehatan. Untuk  mengidentifikasi  masalah  dan hambatan  tersebut  perlu  dilakukan analisissituasi dan kecenderungan dimasa mendatang. 2
Program  Perencanaan  Persalinan dan  Pencegahan  Komplikasi  (P4K) adalah suatu program yang dicanangkan dalam  upaya  mempercepat  penurunan angka  kematian  ibu  dengan  cara memantau,  mencatat  serta  menandai setiap ibu hamil. Program ini dilaksanakan  oleh  tenaga  kesehatan dibantu  kader  dan  tokoh  masyarakat. dengan menempelkan stiker berisi nama, tanggal  taksiran  persalinan,  penolong persalinan, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi dan calon  pendonor  darah  pada  rumah  yang di dalamnya terdapat ibu hamil. Dengan
begitu  diharapkan  setiap  ibu  hamil sampai  dengan  bersalin  dan  nifas  dapat dipantau  oleh  masyarakat  sekitar  dan tenaga  kesehatan  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  sesuai  standar  sehingga proses  persalinan  sampai  dengan  nifas termasuk  rujukannya  dapat  berjalan dengan  aman  dan  selamat,  tidak  terjadi kesakitan  dan  kematian  ibu  serta  bayi yang dilahirkan selamat dan sehat. 7,9

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yang bermaksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  yaitu bidan  pelaksana  P4K  yang  meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam  kegiatan  P4K  yaitu  kegiatan notifikasi,  donor  darah,  transportasi  dan tabulin.
Pengumpulan  data  menggunakan
pendekatan cross sectional , yaitu pengumpulan  data  dilakukan  sekaligus pada suatu saat 18 . Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  teknik  wawancara  mendalam untuk mendapatkan data tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh bidan untuk mendukung P4K, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi dan kondisi ekonomi, sosial dan politik.  Wawancara dilakukan
menggunakan pedoman wawancara dibantu alat tulis dan tape recorder. Data Sekunder didapat dengan cara observasi untuk    mendapatkan  data-data  dari laporan  pelaksanaan  P4K  baik  melalui PWS-KIA, Kohort dan Laporan Kegiatan P4K. Subjek penelitian ini adalah bidan pelaksana P4K yang merupakan informan  utama  yaitu  sebanyak  9  bidan pelaksana di Puskesmas PONED Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, sedangkan informan  Triangulasi  terdiri  dari  Kasie Kesga  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Pekalongan,  Kepala  Puskesmas,  serta kader kesehatan pelaksana P4K.

## 3. Hasil dan Pembahasan
a. Kegiatan Pemberdayaan Masayarkat oleh bidan untuk mendukung P4K Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat untuk  mendukung  P4K  terdiri  dari kegiatan  notifikasi  (pencatatan  dan penandaan ibu hamil), penggalangan donor  darah,  tabulin  dan  dasolin serta penggalangan sarana transportasi. 1) Pencatatan  dan  penandaan  ibu hamil (Notifikasi)
Sebagian  besar  informan  utama menyatakan bahwa  kegiatan pencatatan  dan  penandaan  ibu hamil (notifikasi) dilakukan oleh bidan  dan  kader.  Dalam  hal  ini bidan  membantu  medampingi, mengisi KMS dan  mendapatkan laporan  dari  kader.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  yang disampaikan oleh sebagian besar informan triangulasi yang menyatakan bahwa dari kegiatan yang dilakukan dalam mendukung  program  P4K  yaitu penandaan, pemantauan dan pemasangan  stiker  dilakukan oleh kader. Pernyataan informan penelitian terdapat pada kotak 2
Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  persamaan  informasi antara  informan  utama  dengan informan triangulasi yang menyatakan bahwa kegiatan penandaan ibu hamil (notifikasi) dilakukan  oleh  kader,  bidan hanya  mengecek  pada  saat posyandu. Hal ini terjadi karena yang  bersinggungan  langsung dengan masyarakat adalah kader,  sehingga  kontak  dengan masyarakat juga
banyak dilakukan  oleh  kader  daripada bidan. Namun jika ada kesulitan tetap difasilitasi oleh bidan.
Kotak 2
“Ya Semua dilakukan kader, kalau ada kesulitan dibantu  bidan.  Bidan  itu  hanya  memantau”  (Inf K6)
“  Penandaan  dan  pemantauan  dilakukan  kader jika ada waktu maka bidan mendampingi kader” (Inf K3)
Implementasi operasional di tingkat  desa  menyatakan  bahwa bidan bersama kader melakukan kontak dengan ibu hamil, suami dan  keluarga  untuk  sepakat dalam pemasangan stiker (notifikasi). 9,11 Sesuai  dengan perannya  sebagai change  agent maka  setelah  peran edukasional
(penyampaian informasi) dilakukan  maka  bidan  berperan dalam  ketrampilan  teknik  untuk memberdayakan masyarakat melakukan  kegiatannya  secara mandiri. 14 2) Penggalangan Donor Darah
Sebagian  besar  Informan  utama menyatakan tidak banyak hambatan dalam notifikasi. Hambatan yang banyak disampaikan  informan  utama yaitu  penggalangan  donor darah dan  tabungan  ibu  bersalin  yang belum banyak diketahui manfaatnya. Pernyataan informan penelitian terdapat pada kotak 3 Hambatan  yang  banyak  di sampaikan informan utama yaitu penggalangan  donor  darah  dan tabungan  ibu  bersalin  karena sudah mempunyai kartu jaminan kesehatan.  Pernyataan  informan tersebut terdapat pada kotak 4
Hal ini sejalan dengan pernyataan sebagian besar informan triangulasi yaitu penggalangan donor darah belum bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan 2 informan
triangulasi  menyatakan  bahwa
penggalangan  donor  darah  sulit dilaksanakan karena susah mencari  golongan  darah  yang sama  dan  banyak  masyarakat yang tidak tahu golongan darahnya  sendiri.  Pernyataan informan penelitian terdapat pada kotak 5.
Penggalangan Donor Darah
diperlukan untuk menjamin ketersediaan darah yang dikelola masyarakat  dengan  membentuk Pokja Donor Darah. 2 Penggalangan relawan yang bersedia menjadi pendonor darah sewaktu-waktu diperlukan data  dari  masyarakat.  Untuk  itu sebelum dilakukan penggalangan donor darah, terlebih dahulu dilakukan identifikasi  golongan  darah  ibu hamil  serta  seluruh  penduduk desa sehingga seluruh penduduk dapat berpartisipasi menjadi calon pendonor. Walaupun reaksi yang ditunjukkan masyarakat beragam seperti hasil
wawancara kepada
informan yang menyatakan bahwa  susah  mencari  golongan darah yang sama, namun penggalangan donor darah harus tetap  dilakukan  sebagai  bentuk upaya pencegahan apabila terjadi  komplikasi  pada  ibu hamil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut  maka identifikasi dilakukan pengecekan  golongan  darah  di Puskesmas  dan  setidaknya  ada pendonor dari keluarganya sendiri yang mempunyai golongan  darah  yang  sama  dan terbukti  aman  dari  HIV/AIDS serta hepatitis.
Kotak 5
“Ya  paling  Cuma  donor  darah  yang  susah mencari golongan darah yang sama bu.” (Inf K7) “Jarang, paling hanya untuk donor darahnya. kadang tidak tahu golongan darahnya sendiri” (Inf K5)
Kotak 3
“Banyak ibu hamil yang kurang memperdulikan donor darah…..” (Inf B1) “Tabulin  tidak  jalan  karena  ada  jamkesmas, jamkesda dan jampersal …” (Inf B8).
Kotak 4
“Penggalangan    donor  darah  karena  takut…..” (Inf B6) “Jarang, paling hanya untuk donor darahnya...” ( Inf B5)
3) Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) Sebagian  besar  informan  utama menyatakan bahwa tabulin tidak berjalan  dikarenakan  adanya jaminan kesehatan seperti BPJS, jamkesmas, jamkesda dan jampersal. Selain itu kebanyakan  dari  ibu  hamil sudah mempunyai tabungan sendiri serta kurangnya kepercayaan terhadap keamanan uang  jika  disimpan  oleh  kader atau bidan. Pernyataan informan penelitian terdapat pada kotak 6 Hal  ini  sama  seperti  yang diungkapkan oleh informan triangulasi  yang  menyatakan bahwa  tabulin  tidak  berjalan dikarenakan  adanya  jaminan kesehatan seperti BPJS, jamkesmas dan jampersal seperti  yang  dikutip  pada  kotak 7. Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  persamaan  informasi antara  informan  utama  dan triangulasi  yang  menyatakan bahwa  tabulin  tidak  berjalan karena adanya jaminan kesehatan  terutama  BPJS  dan jaminan persalinan maka masyarakat banyak yang mengandalkan jaminan kesehatan dari pemerintah tersebut, khususnya untuk masyarakat miskin. TABULIN (Tabungan ibu bersalin) adalah upaya menyisihkan  uang  atau  barang
berharga  (yang  bisa  diuangkan sewaktu-waktu)  oleh  ibu  hamil yang  disimpan  oleh  bidan  desa atau  pihak  yang  ditunjuk  oleh masyarakat yang sewaktu-waktu dapat  dipergunakan  untuk  biaya persalinan.
Besar simpanan/nominal tergantung dari  perkiraan  biaya  persalinan normal  atau  sesuai  dengan kesepakatan. 2 Banyaknya jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti BPJS, jamkesmas, jamkesda dan jampersal yang sebetulnya ditujukan untuk masyarakat miskin ternyata membawa dampak yang kurang baik terhadap  implementasi  program kesehatan  khususnya  Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan  Komplikasi  (P4K), karena  biaya  kesehatan  yang cukup tinggi di Indonesia membuat masyarakat hanya mengandalkan jaminan kesehatan tersebut. Upaya untuk memandirikan masyarakat
terganjal  banyaknya  jaminan kesehatan  yang  bisa  didapatkan dengan  mudah.  Terlebih  lagi biaya  ditanggung  pemerintah sejak kehamilan yaitu pemeriksaan  kehamilan  atau ANC sebanyak 4 kali, pertolongan persalinan dan pelayanan  nifas  dengan  biaya gratis  yang  ditanggung  oleh pemerintah. Selain itu, jampersal tidak hanya berlaku di institusi  pelayanan  kesehatan pemerintah tetapi juga di institusi  pelayanan  kesehatan swasta  yang  mengikuti  program jampersal.
b. Ukuran Dasar dan Tujuan Ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan yang  dimaksudkan  adalah  tujuan dan  sasaran  program  P4K  yang direfleksikan dalam bentuk dokumen  seperti  regulasi  dan  garis- garis pedoman program yang menyatakan  kriteria  untuk  evaluasi
Kotak 6
“Tabulin  tidak  jalan  karena  ada  jamkesmas, jamkesda dan jampersal”(Inf B8)
“Tabulin tidak jalan, susah sekali. Sangat banyak orang  yang gak siap  dengan  program  ini. Karena biasanya orang yang gak mampu masih mengandalkan BPJS...(Inf B9) Kotak 7
“Tabulin  tidak  jalan  karena  ada  BPJS  dan Jamkesmas” (Inf K6)
kinerja kebijakan P4K. 11
Berdasarkan  hasil  wawancara  pada informan  utama  dan  triangulasi Sebagian  besar  menyatakan  bahwa dalam  pelaksanaan  kegiatan  P4K tidak  ada  aturan  tertulis,  yang  ada hanya pedoman buku KIA. Sebagian besar  informan  triangulasi  kader menyatakan  tidak  tahu  dan  belum pernah melihat pedoman pelaksanaan P4K, beberapa informan  kader  menyatakan  hanya ada  buku  petunjuk  pelaksanaan sosialisasi P4K. Pernyataan informan  penelitian  terdapat  pada kotak 8 Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  teori yang ada bahwa suatu implementasi kebijakan hendaknya jelas tercantum  dalam  suatu  regulasi  atau pedoman program sehingga evaluasi kinerja kebijakan dapat dilakukan. 11
Hasil  penelitian  tentang  kegiatan untuk  mendukung  P4K  ditemukan masalah  dalam  hal  penggalangan tabulin  dan  donor  darah.  Tidak adanya  aturan  yang  jelas  tentang kegiatan  pemberdayaan  masyarakat dalam menggalang tabulin.
c. Sumberdaya
1) Sumberdaya Manusia Sebagian  besar  informan  utama menyatakan  bahwa  tenaga  yang ada dalam memberdayakan masyarakat  adalah  bidan  dan kader. Beberapa informan utama menyatakan  bahwa  selain  bidan dan  kader  juga  dibantu  oleh Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana  (PLKB).  Pernyataan tersebut terdapat pada kotak 9
Hal ini sejalan dengan informasi dari seluruh informan triangulasi kader  yang  menyatakan  bahwa tenaga bidan dan kader yang ada dalam mendukung kegiatan P4K sudah mencukupi.
Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  persamaan  informasi antara  informan  utama  dan triangulasi  tentang  sumberdaya dalam  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  adalah  bidan  dan kader.  Hal  ini  sudah  sesuai dengan  konsep  pemberdayaan masyarakat  bahwa  bidan  telah melibatkan  masyarakat  yaitu kader dalam menjalankan program  kesehatan  sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal. 15 Namun  kegiatan tabulin yang tidak berjalan tidak hanya  dipengaruhi  oleh  faktor sumber  daya  manusia  saja namun  sumber  daya  yang  lain ikut  menunjang.  Faktor  dana dan fasilitas yang tidak memadai akan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan  suatu  kegiatan. Wirjana (2007) menyatakan bahwa  suatu  program  akan dapat  terlaksana  secara  efektif dan mencapai misinya diantaranya memerlukan
sumberdaya  manusia  dan  dana. Sumberdaya  manusia  yang  ada harus  mempunyai  pengetahuan, ketrampilan  dan  sikap  yang tepat sebagai pelaku. 10
Dalam  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  khususnya  dalam kegiatan  P4K,  bidan  dan  kader merupakan  pelaku  yang  tepat karena  bidan  bergerak  dalam bidang  kesehatan  dan  kader sebagai  perpanjangan  tangan yang  mengetahui  sosial  budaya
Kotak 8
“Aturan  tertulis  tidak  ada,  adanya  buku  petunjuk pelaksanaan” (Inf B6)
“Berpedoman  Buku  KIA  saja  sih  bu,karena  sudah lengkap” (Inf B3)
“Tidak tau bu”(Inf K3) “Tidak ada aturan tertulis” (Inf  K8)
“Adanyabuku  petunjuk  pelaksanaan  yang  diberikan waktu sosialisasi” (Inf K9)
Kotak 9
“Bidan  yang  memberdayakan  kader.  Kader  ke masyarakat kadang dibantu PLKB...”(Inf B5) “bidan  dan  kader  di  tiap  posyandu  sudah mengerti  tugasnya  walaupun  belum  ikut pelatihan“ (Inf B7)
masyarakat  setempat  sehingga dapat  merangkul  masyarakat dan memotivasi untuk ikut andil dalam  kegiatan  tersebut.  Seperti hasil  penelitian  Azizah  yang menyatakan  bahwa  pembinaan kader  secara  rutin  akan  dapat meningkatkan  kinerjanya  dalam memberdayakan masyarakat. 10 2) Dana
Hasil wawancara mendalam didapatkan  seluruh  informan utama  menyatakan  bahwa  dana yang diperoleh untuk memperlancar  pelaksanaan  P4K yaitu dari dana Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK). Mengenai bantuan dana, sebagian besar Informan triangulasi  kader  menyatakan bahwa bantuan dana dari puskesmas yang diperoleh hanya transport untuk ibu hamil. Pernyataan  informan  penelitian terdapat pada kotak 12.
Adanya  persamaan  informasi yang  menyatakan  bahwa  dana berasal  dari  Puskesmas  diambil dari  dana  BOK.  Namun,  dana khusus dalam upaya mendukung P4K  tidak  ada.  Dana  sangat diperlukan  untuk  menjalankan suatu  kegiatan.  Tanpa  dana maka  kegiatan  tidak  akan  bisa berjalan  dengan  baik.  Besar kecilnya dana yang ada mempengaruhi  seberapa  besar keberhasilan suatu program untuk dijalankan. Ketika sumberdaya  manusia  kompeten, namun  kucuran  dana  tidak  ada
maka  dapat  menjadi  penyebab ketidakberhasilan  implementasi kebijakan. 11 3) Fasilitas Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa informan utama  dan  informan  triangulasi kader  menyatakan  fasilitas  yang selama  ini  mendukung  kegiatan P4K  seluruhnya  dari  bidan  dan diperkuat  dengan  pernyataan informan  triangulasi  kader  dan kepala  puskesmas  bahwa  dari segi  fasilitas  untuk  mendukung kegiatan  P4K  seluruhnya  dari bidan pelaksana. Seperti terkutip pada pernyataan kotak 14.
Adanya  persamaan  informasi antara  informan  utama  bidan dengan informan triangulasi kader  dan  kepala  puskesmas untuk  fasilitas  yang  selama  ini mendukung kegiatan P4K
seluruhnya  dari  bidan.  Fasilitas (sarana  dan  prasarana)  juga menjadi  faktor  penentu  adanya keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 10, Untuk  memperoleh perubahan  perilaku  yang  efektif diperlukan  faktor  pendukung berupa  sumberdaya  dan  fasilitas yang  memadai  yang  digali  dan dikembangkan  dari  masyarakat. Masyarakat harus mampu
mengorganisasikan komunitasnya  untuk  berperan dalam penyediaan fasilitas.
Sesuai hasil wawancara pada  informan  maka  pengadaan fasilitas  telah  sesuai  dengan teori fasilitas sarana dan prasarana. pemberdayaan masyarakat yang ada Kotak 12
“Bantuan  kalau  ada  kelas  ibu  hamil  itu  ya transport untuk ibu hamilnya sendiri.” (inf K3)
“Transport  aja  sih  bu  untuk  ibu  hamilnya”  (Inf K5)
“Ada  untuk  ibu  hamilnya  dan  biasanya  dari puskesmas  kalau  ada  kegiatan  kelas  ibu  hamil kader  yang  ditempati  juga  dapat  untuk mengganti snack saja sih bu...” (Inf K9)
Kotak 14
“Biasanya dari bidan desa sendiri.” (inf K1)
“Kalau  fasilitas  sepenuhnya  di handle sama bidannya  masing-masing.  Kalau  dari  puskesmas hanya  ada  rapat  bidan  dan  kepala  puskesmas, bidan  selalu  menyampaiakan  permasalahan- permasalahan  yang  muncul  di  desa  wilayah kerjanya.  Untuk  urun  rembug  bu  untuk pemecahan masalahnya” (Inf KP)
d. Karakteristik Pelaksanaan P4K
1) Supervisi
Hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa sebagian besar informan utama menyatakan  ada  supervisi  1 tahun sekali dari dinas kesehatan walaupun dengan jadwal yang tidak menentu. Ada beberapa Bidan yang menyatakan  rutin  megadakan pembinaan  setiap  bulan  atau saat pertemuan kader. Pernyataan  informan  penelitian terdapat pada kotak 15. Sebagian besar informan triangulasi  kader  menyatakan bahwa supervisi dalam mendukung program P4K berasal  dari  bidan  dan  ada  1 (satu)  kader  menyatakan  pernah 1  (satu)  kali  dinas  kesehatan melakukan  supervisi  dan  jika ada  lomba  saja  melakukan kunjungan. Pernyataan tersebut terdapat pada Kotak 16 Hasil penelitian menggambarkan bahwa supervisi  dari  dinas  kesehatan
pada  setiap  wilayah  kerja  tidak dilakukan  secara  rutin.  Hal  ini didukung pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa tenaga dari dinas kesehatan  jarang melakukan supervisi ke desa dalam pelaksanaan P4K. Hal ini berdampak  pada  pelaksanaan kegiatan P4K yang tidak termonitor dengan baik khususnya oleh Dinas Kesehatan. Selain Dinas Kesehatan, Puskesmas juga mengadakan supervisi yang didelegasikan kepada bidan wilayah  sehingga  pelaksanaan P4K khususnya dalam pemberdayaan  masyarakat  tidak terkontrol oleh puskesmas. Hasil penelitian Azizah (2010)
menyatakan  bahwa  kader  akan melaksanakan  perannya  dalam desa siaga P4K secara maksimal jika  ada  pembinaan  rutin  dari Puskesmas  dalam  menjalankan program P4K. 13
2) Dukungan organisasi pelaksana Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama didapatkan  bahwa  masyarakat dan perangkat mendukung kegiatan  P4K.  Informasi  yang sama  didapatkan  dari  informan triangulasi kader yang menyatakan  bahwa  masyarakat, perangkat  desa  dan  kepala  desa mendukung  kegiatan  P4K  dan siap membantu program tersebut.  Pernyataan  informan penelitian  terdapat  pada  kotak 18
Kotak 15
“Pengawasan dilakukan 1 tahun sekali dari dinas sih bu.” (inf B2)
“Awal  pelaksanaan  rutin  dilakukan  oleh  dinas bu.  Terus  jika  ada  masalah  dikunjungi  oleh dinas.Bidan supervisi tiap bulan..(Inf B7)
“Pembinaan  1  tahun  sekali  dari  dinas.  Bidan mengadakan  pembinaan  rutin  bulanan  setiap pertemuan kader...” (Inf B9)
Kotak 16
“Supervisi  dinas  langsung  ke  desa  jika  mau  ada lomba kok ....” (inf K8) ”  Kalo  Bidan  datangnya  yai  rutin  tiap  bulan...” (inf K7)
“supervisi  dari  dinas  dengan  jadwal  yang  tidak pasti, supervisi  oleh bidan tiap pertemuan bu...”
(inf K9) Kotak 18
“Perangkat  tidak  begitu  berperan  sih  bu  karena semua dibebankan pada sektor kesehatan....” (Inf KP)
“Kepala desa dan masyarakat sangat mendukung kok bu....” (Inf K3)
“Sama mendukungnya...” (Inf 6)
“Puskesmas  dan  Dinas  mewadahi  saja  dalam kegiatan ini...” (Inf KK)
Notoatmodjo (2007) menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat akan terlaksana dengan  baik  jika  adanya team work .  Sesuai  dengan  prinsip pemberdayaan masyarakat, petugas  atau  provider  dalam memberdayakan masyarakat adalah bekerjasama dengan masyarakat  ( work  with  the community ).  Oleh  karena  itu provider berperan dalam memfasilitasi,  memotivasi  dan mengalihkan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi kepada masyarakat. 3) Koordinasi Dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama didapatkan informasi bahwa koordinasi  dalam  kegiatan  P4K
berjalan  dengan  lancar  dari kader  ke  bidan,  bidan  ke  lintas sektor,  dan  puskesmas  ke  dinas kesehatan. Hal ini sesuai dengan informasi  yang  didapatkan  dari triangulasi  yang  menyatakan bahwa  jalur  koordinasi  adalah dari  kader  ke  bidan,  bidan  ke lintas sektor. Pernyataan informan penelitian terdapat pada kotak 20. Koordinasi merupakan kegiatan untuk menyatukan tujuan dan kegiatan dari berbagai  unit  organisasi  ke  arah pencapaian  tujuan  utama  agar efektif  dan  efisien.  Koordinasi dapat dilakukan melalui kegiatan formal maupun informal dan dapat menggunakan media komunikasi  apapun.  Dengan koordinasi maka akan
menghemat pembiayaan, mencegah pemborosan, menghemat  waktu,  tenaga  dan material. 13 Adanya persamaan informasi  tentang  koordinasi dalam pemberdayaan
masyarakat  dalam  kegiatan  P4K yaitu  dari  kader  ke  bidan,  bidan ke  lintas  sektor,  puskesmas  dan dinas  kesehatan,  dikarenakan jalur  koordinasi  sudah  diketahui oleh  seluruh  komponen  karena dipakai  dalam  semua  program yang  dijalankan  oleh  sektor kesehatan.
e. Sikap Para Pelaksana 1) Pengetahuan tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan P4K Dalam wawancara
mendalam  yang  dilakukan  pada informan  utama  tentang  sikap bidan  dalam  pelaksanaan  P4K didapatkan  hasil  bahwa  hampir seluruh informan utama
menyatakan  kegiatan  P4K  yang harus menjalankan adalah
masyarakat,  sedangkan  bidan adalah sebagai fasilitator, motivator  dan  mitra  saja.  Ada satu  bidan  yang  menyatakan bahwa P4K tidak hanya dijalankan oleh masyarakat namun  harus  ada  andil  dari Dinas Kesehatan juga. Pernyataan  informan  penelitian terdapat pada kotak 21. Sikap  penerimaan  atau penolakan  dari  agen  pelaksana akan sangat banyak
Kotak 20
“Ya kalau ada masalah langsung ke bidan, bidan lintas sektor, bidan ke puskesmas, puskesmas ke dinas.” (Inf KK)
“  Jalur  koordinasinya  dari  kader  ke  bidan wilayah,  nanti  kalau  ada  kesulitan  bidannya menyampaikan ke Puskemas ...”(Inf KP)
Kotak 21
“Yang  menjalankan  adalah  masyarakat  bidan dan kader adalah sebagai mitra ” (Inf B3)
“Bidan  memfasilitasi,  kader  pengelola  dan masyarakat mendukung, perangkat diajak bekerjasama dan semua transparan...” (Inf B4)
“Memberdayakan masyarakat untuk bisa melaksana  kan  sendiri  kegiatan  P4K,  Bidan hanya memantau kalau bisa dinas kesehatan juga ikut terjun kelapangan gitu bu...” (Inf B6)
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi  kebijakan.  Tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan yaitu kognisi (komprehensi, pemahaman)  tentang  kebijakan, macam  tanggapan  (penerimaan,
netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. 12 Hal  ini  sesuai  dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dimana terdapat prinsip desentralisasi yaitu pengambilan keputusan ada pada masyarakat, sehingga peran  petugas  kesehatan  hanya dalam  batas  sebagai  fasilitator, motivator  serta  mengalihkan pengetahuan dan dan ketrampilan kepada masyarakat. 14 Namun  hal  ini  tidak sejalan dengan informan triangulasi  yang  menyatakan bahwa Program P4K merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bidan Pernyataan  informan  penelitian terdapat pada kotak 22. Menurut Bloom, dikatakan  bahwa  pengetahuan merupakan domain penting
dalam membentuk tindakan
seseorang.    Dari  pengalaman dan  penelitian  terbukti  bahwa perilaku  yang  didasari  oleh pengetahuan
akan lebih
langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.
Bila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif maka  perilaku  tersebut  akan bersifat langgeng ( long lasting ). 14 Hal tersebut dikuatkan dengan prinsip dalam manajemen kebijakan yang menyatakan  bahwa  penerimaan atau  penolakan  terhadap  suatu kebijakan salah satunya dipengaruhi  oleh  pemahaman seseorang  terhadap  kebijakan tersebut. 12
2) Respon  Puskesmas  dan  Dinas Kesehatan terhadap tugas Bidan Hasil wawancara mendalam  terhadap  informan utama didapatkan informasi bahwa Informan utama menyatakan  tanggapan  Dinas Kesehatan dan Puskesmas menganggap  bahwa  ini  adalah program  nasional  yang  harus dijalankan oleh bidan dan masyarakat.
Sejalan  dengan  informasi yang  diperoleh  dari  informan utama,  informan  triangulasi  dari Dinas  Kesehatan  dan  Kepala Puskesmas  menganggap  bahwa ini  adalah  program  nasional yang  harus  dijalankan  oleh bidan  dan  masyarakat  walaupun berat. Hal tersebut terdapat pada kotak  22.  Sehingga  hal  tersebut berdampak  pada  bidan  dan kader  mempunyai  tugas  yang berat untuk terus memberdayakan masyarakat agar P4K tetap berjalan.
f. Komunikasi dalam mendukung
pelaksanaan P4K
1) Sosialisasi Dari hasil wawancara mendalam  terhadap  informan utama didapatkan informasi bahwa  Seluruh  Informan  Utama menyatakan bahwa
ada sosialisasi  dari  bidan  untuk kader  dan  dari  Dinas  Kesehatan
Kotak 22 “Memang  itu  sudah  program,  itu  sudah  jadi kewajiban yang harus dijalankan. Tidak ada kata menyerah  buat  kami.  Ya  sebisa  mungkin  saya akan  bantu.  Ya  saya  tahu  itu  kadang  berat  buat bidan  karena  beban  kerja  bidan  banyak  sekali, tetapi tetap harus jalan semua…” (Inf KP)
“Itu kan program nasional, mau tidak mau harus dijalankan.  Komitmen  jadi  bidan  ya  harus menjalankan tugasnya secara maksimal. Kita dan puskesmas  pastinya  akan  membantu  jika  ada kesulitan  di  wilayah.  Memang  berat  tugasnya, tapi ya namanya juga pengabdian...” (Inf KK)
untuk  bidan. Hal  ini  sejalan dengan informasi yang didapatkan dari seluruh informan triangulasi Kader yang menyatakan  bahwa  sosialisai P4K  diberikan  oleh  bidan  saat ada kegiatan kelas ibu hamil dan Posyandu.  Pernyataan  informan penelitian  terdapat  pada  kotak 25.
Pembangunan di sektor kesehatan  tidak  akan  berjalan dengan  baik  dan  efektif  tanpa adanya proses komunikasi. Komunikasi bukan saja diperlukan untuk melibatkan seluruh  komponen  masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan  kesehatan,  tetapi juga diperlukan untuk memperoleh  dukungan  politik dan  kebijaksanaan  dari  para pejabat penyelenggara negara/pemerintah. 13 Untuk penyebarluasan kegiatan  P4K  sampai  tingkat operasional, di tingkat kabupaten dilakukan  pemberian  informasi dan  penyamaan  persepsi  bagi dokter  dan  bidan  puskesmas termasuk  lintas  sektor  dan  lintas program.  Sedangkan  orientasi  di tingkat desa dilakukan pemberian informasi dan penyamaann persepsi bagi kepala desa  dan  tokoh  masyarakat  yang berpengaruh serta kader kesehatan. 9 Hasil penelitian menunjukkan  kesesuaian  antara teori  dengan  pelaksanaan  di lapangan bahwa sebelum dilaksanakan  program  P4K,  di tingkat kabupaten telah dilaksanakan  sosialisasi  kegiatan kepada  bidan  wilayah  dan  kader
kesehatan. Dan dalam operasional  P4K  di  tingkat  desa dilaksanakan sosialisasi oleh bidan desa dengan memanfaatkan pertemuan bulanan tingkat desa. 9 2) Bentuk Komunikasi Dari hasil wawancara mendalam  terhadap  informan utama didapatkan informasi bahwa hampir seluruhnya menyatakan bahwa bentuk komunikasi  dalam  kegiatan  P4K melalui  pertemuan  kelas  Ibu hamil,  pertemuan  kader  maupun Posyandu.
Hal  ini  sejalan  dengan informasi dari informan triangulasii  yang  menyatakan bahwa seluruhnya informan triangulasi  kader  menyatakan bahwa  bentuk  komunikasi  lewat pertemuan  kader  setiap  bulan. Ada juga kader yang berpendapat bahwa komunikasi juga dilaksanakan  melalui  posyandu dan  PKK.  Pernyataan  informan penelitian terdapat pada kotak 27
Bidan  dapat  melaksanakan komunikasi  dengan  kader  dalam kegiatan  P4K  melalui  kegiatan posyandu,  kelas  Ibu  hamil  atau kunjungan rumah. 2 Dalam konsep komunikasi, teknik dalam melaksanakan  komunikasi  dan koordinasi dapat dilakukan dalam  bentuk  formal  maupun non formal, bahkan dapat menggunakan  alat  komunikasi seperti telepon. 15
Hasil penelitian yang menunjukkan  bahwa  kegiatan tabulin  tidak  berjalan  dengan baik  salah  satunya  dikarenakan bentuk komunikasi yang dijalankan  tanpa  media  khusus seperti brosur dan leaflet
Kotak 25
“Posyandu ada  sih bu.” (Inf K3) “Sosialisasinya  sama  kader-kader  saat  ada kegiatan  kelas  ibu  hamil  sama  posyandu  bu..” (Inf K9)
“Biasanya  ada  di  kelas  ibu  hamil  sama  ibu hamilnya juga kadang suaminya juga ikut..” (Inf K4)
Kotak 27
“Ada  di  Pertemuan  posyandu  dan  kader..”  (Inf K1, K2, K3,K5, K6, K7, K8) “Biasa lah bu pertemuan itu ada saat pertemuan kader, PKK, Pengajian..”(Inf K4, K9
sehingga informasi yang diterima  kurang  diingat  oleh kader dan masyarakat. 3) Konsistensi
Dari hasil wawancara mendalam didapatkan informasi bahwa Seluruh Informan Utama menyatakan  setiap  pertemuan kader  selalu  disinggung  tentang informasi  P4K. Senada  dengan hal  tersebut,  seluruh  informan triangulasi kader juga menyatakan  bahwa  konsistensi komunikasi    dalam  kegiatan P4K  selalu  disampaikan  saat pertemuan kader. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat dikatakan bahwa bidan mempunyai peran dan ketrampilan  yang  salah  satunya berupa  ketrampilan  edukasi. Ketrampilan edukasi yang dimaksudkan adalah membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, dan pelatihan. Dalam ketrampilan penyampaian informasi,  konsistensi  mutlak diperlukan  karena  pesan  akan bersifat menonjol bila intensitasnya diulang-ulang sehingga pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat dilaksanakan secara kontinyu. 14
g. Kondisi Ekonomi dan Sosial
1) Kondisi Ekonomi
Sebagian  besar  informan utama menyatakan bahwa status ekonomi masyarakatnya sebagian  besar  menengah  dan menengah  ke  bawah.  Sejalan dengan  informasi  dari  informan utama,  sebagian  besar  informan triangulasi kader juga menyatakan bahwa status ekonomi dari kalangan menengah. Kondisi sosial ekonomi  bagus  tetapi  tabulin sulit  digerakkan.  Pernyataan informan  penelitian  terdapat pada kotak 31. Lingkungan eksternal yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan suatu  kebijakan.  Lingkungan ekonomi  yang  tidak  baik  akan menjadi  suatu  kegagalan  dalam kinerja. 10 Sedangkan dalam kegiatan ini diperlukan dukungan  masyarakat  dalam menggunakan sumberdaya yang ada termasuk dukungan dana. Pemberdayaan
masyarakat  pada  hakikatnya adalah menggali potensi
masyarakat  terutama  potensi ekonomi.  Hal  ini  dimaksudkan agar  masyarakat  berkontribusi sesuai dengan kemampuan terhadap program yang dijalani. 13 Kondisi ekonomi masyarakat sedikitnya akan mempengaruhi masyarakat dalam  berpartisipasi  terhadap kegiatan.  Namun  kegiatan  yang terhambat  seperti  tabulin  tidak dapat  berjalan  bukan  hanya karena status ekonominya tetapi maraknya  jaminan  kesehatan yang ada di masyarakat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.
2) Kondisi Sosial Seluruh  informan  utama menyatakan bahwa kondisi sosial  masyarakat  mendukung kegiatan  P4K  kerena  banyak manfaat bagi mansyarakat.
Sejalan dengan pernyataan informan utama, seluruh informan triangulasi kader
Kotak 31
“Kondisi  menengah  itu  biasanya  nabung sendiri bu...” (Inf K1)
“Ada  dua  golongan  itu  menengah  ke  bawah dan  menengah  sehingga  tabulin  tidak  jalan..” (Inf K5)
“Daerah  minus,  kegiatan  yang  memerlukan dana  sulit  berjalan  walaupun  sudah  diberi contoh …” (Inf K3)
menyatakan bahwa kondisi sosial  tentang  kegiatan  P4K mendukung program P4K. Suatu  program  kesehatan apapun  hendaknya  memperoleh dukungan dari sasaran utamanya yaitu masyarakat terutama tokoh masyarakat. Dengan  adanya  dukungan  dari masyarakat  berarti  diterimanya suatu  program  kesehatan  oleh masyarakat. 13
4. Simpulan
a. Kegiatan  bidan  dalam  mendukung kegiatan  P4K  yang  belum  berjalan adalah  donor  darah  dan  tabulin. Beberapa  alasan  yang  menjadi penyebabnya  adalah  karena  belum banyak  ibu  hamil  yang  mengetahui golongan darah  dan masih sulitnya mengetahui keluarga yang mempunyai  golongan  darah  yang sama.  Kesulitan  dalam  adanya Tabullin karena masyarakat dan Ibu hamil  masih  mengandalkan  Kartu BPJS,  Jamkesmas  dan  Jampersal khususnya untuk masyarakat miskin. Upaya untuk memandirikan masyarakat terganjal banyaknya  jaminan  kesehatan  yang bisa  didapatkan  dengan  mudah.
Selain  itu,  jampersal  tidak  hanya berlaku di institusi pelayanan kesehatan pemerintah tetapi juga di institusi pelayanan kesehatan swasta  yang  mengikuti  program jampersal
b. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan Tidak  ada  aturan  yang  jelas tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  tertuang  dalan ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan dalam menggalang tabulin.
c. Sumberdaya Sumber daya manusia yang ada dalam  pemberdayaan  masyarakat sudah sesuai yaitu bidan melibatkan kader dalam menjalankan P4K . d. Karakteristik pelaksana P4K
Tidak  semua  bidan  dan  kader mendapatkan pelatihan dan
informasi  dari  Dinas  Kesehatan tentang  pelaksanaan  P4K  termasuk dalam  penggerakan  tabulin.  Selain
itu,  tidak  semua  bidan  melakukan pembinaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya  dalam  kegiatan  tabulin. Puskesmas  mendelegasikan  kepada bidan  wilayah  setempat,  dinas kesehatan kurang melakukan melakukan  kontrol  dalam  setiap kegiatan P4K. e. Sikap para pelaksana Semua  bidan  tidak  merasa terbeban dengan tanggungjawabnya dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat
khususnya  tabulin  sebagai  salah satu  kegiatan  dalam  P4K.  Namun bidan  kurang  memberi  informasi yang  jelas  kepada  masyarakat tentang maksud, tujuan dan manfaat tabulin  karena  sebagian  besar masyarakat  menggunakan  sarana BPJS dan Jamkesmas.
f. Komunikasi Sosialisasi  yang  dilaksanakan oleh  DKK  kepada  bidan  wilayah dan  kader  hanya  dilaksanakan setiap  1  tahun  sekali  dalam  bentuk penyegaran  dan  hanya  diwakili beberapa  orang.  Tidak  ada  forum pertemuan khusus tentang pelaksanaan P4K, Sosialisasi hanya dilakukan  dalam  pertemuan  Kelas Ibu  Hamil  maupun    posyandu. Selain itu, komunikasi hanya berupa  pendidikan  kesehatan  dan tanya  jawab  serta  tidak  ada  media khusus  yang  digunakan  dalam penyampaian informasi.
g. Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi  masyarakat  dengan tingkat  ekonomi  masyarakat  dalam strata  menengah  dan  menengah kebawah tidak mempengaruhi kegiatan  P4K  karena  banyaknya jaminan kesehatan yang diandalkan oleh  masyarakat.  Namun  pihak terkait  masih  perlu  mengimbangi dengan usaha penggerakan masyarakat khususnya tabulin.
5. Daftar Pustaka
[1] Kementerian  kesehatan. Mengurangi Angka  Kematian  Ibu  Melahirkan  (AKI) .
(editorial). 2017. Diakses dari : http://www.menegpp.go.id.
[2] Dinkes  Kabupaten  Pekalongan. Profil
Kesehatan Tahun 2018 . Dinkes Kabupaten Pekalongan. 2018.
[3] Dinkes  Kabupaten  Pekalongan Laporan KIA  (Pelaksanaan  P4K)  tahun  2018 . Dinkes Kabupaten Pekalongan.
[4] Depkes  RI. Program  Safe  Motherhood di Indonesia . Depkes RI, Jakarta. 2002 :
15, 21.
[5] Depkes RI.
Materi KIE Safe Motherhood ”Making Pregnancy Safer”. Depkes RI, Jakarta. 2004 : 1-4.
[6] Depkes  RI. Materi  Ajar  Penurunan Kematian  Ibu  dan  Bayi  Baru  Lahir.
Depkes RI, Jakarta. 2006 : 43-46.
[7] Annonymous. Menkes Canangkan Stiker
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi .(editorial). 2007. Diakses dari : http://www.puskom.publik.com.
[8] Kementrian  Kesehatan  RI. Rencana Strategis  Kementrian  Kesehatan  Tahun 2010  –  2014  (Kepmenkes  RI  no.
HK.03.01/160/I/2010) . Jakarta, 2010.
[9] Depkes  RI. Pedoman  Praktis  Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan  Komplikasi  (P4K)  dengan Stiker . Depkes RI, Jakarta. 2007 : 1-4.
[10] Nugroho,  Riant. Public  Policy .  PT  Elex Media Komputindo, Jakarta. 2008 : 429-
470
[11] Winarno, Budi. Kebijakan Publik : Teori dan  Proses .  Med  Press,  Yogyakarta.
2008 :143-224.
[12] Agustino,  Leo. Dasar-dasar  Kebijakan Publik .  Alfabeta,  Bandung.  2008  :  138- 165.
[13] Nurazizah,  Retno. Hubungan  Persepsi dan  motivasi  kader  kesehatan  dengan kinerja  dalam  Desa  Siaga  Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan  Komplikasi .  Tesis.  2010. Diakses dari : http://pasca.uns.ac.id.
[14] Darmining.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Program  Perencanaan  Persalinan  dan Pencegahan  Komplikasi  (P4K)  Dalam
Menurunkan  Angka  Kematian  Ibu . Tesis. 2010 Diakses dari :
http://pasca.uns.ac.id.
[15] Satrianiaga,  Fais. Buku  Ajar  Organisasi dan  Manajemen  Pelayanan  Kesehatan serta  Kebidanan .  Salemba  Medika, Jakarta. 2009.