## Legalitas
Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Suzanalisa 1) , Ibrahim 3) , Nuraini Zachman 2)
1) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: suzanalisa@unbari.ac.id
Abstrak. Prostitusi  online  terus  mengalami  perkembangan  di  Indonesia  yang  membawa  dampak  negative  terhadap  Negara Indonesia  antara  lain  merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang  dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social  akan  tersisihkan,  dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme, prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasioanal, menjatuhkan    jati    diri    bangsa    Indonesia    yang    tersohor    dengan    luhur    budinya    dan menjunjung  tinggi  nilai  budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit sebagaimana terjadi  Prostitusi  Online  di  wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  mengalami  peningkatan  untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian menggunanakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektifitas penegakan hukum Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi, menganalisis  factor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  tindak  pidana  ini  dan  memberikan  solusi  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi  sehingga berjalan efektif Prostitusi online terus mengalami perkembangan di Indonesia yang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain  merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam kelangsunagn  hidup  bangsa  dan  Negara  di  masa  mendatang,  Lunturnya  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  ideology  bangsa  yang dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social  akan  tersisihkan,  dan  hanya akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme,  prostitusi  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  luar  untuk  merusak  ketahanan  nasioanal, menjatuhkan    jati    diri    bangsa    Indonesia    yang    tersohor    dengan    luhur    budinya    dan menjunjung  tinggi  nilai  budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit sebagaimana terjadi  Prostitusi  Online  di  wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  mengalami  peningkatan  untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian menggunanakan metode penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektifitas penegakan hukum Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi, menganalisis  factor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  tindak  pidana  ini  dan  memberikan  solusi  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi  sehingga berjalan efektif
Kata Kunci : Efektifitas Hukum, Prostitusi Online, Wilayah Hukum Polda Jambi
Abstract.  Online  prostitution  continues  to  develop  in Indonesia  which  has  a  negative  impact  on  the Indonesian  state, including damaging the nation's morals, especially the nation's successor generation as the nation's successor relay so that it can threaten the survival of the nation and state in the future, the fading of the values of Pancasila as the nation's ideology which is used as a foundation of  the  founding  of  the  State  of  Indonesia.  Religious,  moral, and  social  values  will  be  marginalized,  and only  liberal culture  will  be  left  behind,  prostitution  can  be  used  by  outsiders  to  damage  national  resilience,  bring  down  the  identity  of  the Indonesian  people  who  are  famous  for  their  noble  character  and  uphold  the  values  of  eastern  culture  and  religion  and prostitution.  Online  prostitution  can  cause  and  spread  venereal  and  skin  diseases  as  online  prostitution  in  the  Jambi  Regional Police  jurisdiction  has  increased.  Therefore,  it  is  necessary  to  conduct  a  study  using  the  Juridical  Empirical  research  method which  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  law  enforcement  in  law  enforcement  of  the  crime  of  trafficking  in  persons  through online  prostitution  in  Indonesia.  The  Jambi  Regional  Police  Legal  Area,  analyzes  the  factors  that  influence  the  effectiveness  of this crime and provides solutions for Law Enforcement of the Crime of Trafficking in Persons Through Online Prostitution in the Daer Police Legal Area ah Jambi so it runs effectively

## Keywords: Legal Effectiveness, Online Prostitution, Jambi Regional Police Legal Area

## PENDAHULUAN
Revolusi  4.0  membawa  kemajuan  teknologi  dan  informasi  yang  pesat  telah  memberikan  banyak  keuntungan disetiap  lapisan  masyarakat  dan  diberbagai  bidang.  Kemajuan  teknologi  dimaksud  adalah  adanya  jaringan  internet yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, namun kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapapun ini telah menjadi peluang untuk dilakukan kejahatan yang menguntungkan pribadi maupun korporasi untuk proses lebih cepat  dan  biaya  ringan.  Salah  satu  kejahatan  yang  memanfaatkan  fasilitas  internet  adalah  pelacuran  atau  prostitusi. Prostitusi ini  dikenal  dengan istilah prostitusi  online. Prostitusi  online  berbeda denga  prostitusi  yang tidak  terdaftar, dimana  dalam menjalankan aktivitasnya yaitu  mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui

## Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
secara  perorangan  maupun  dalam  kelompok.  Perbuatannya  tidak  terorganisir,  tempatnya  pun  tidak  tertentu.  Bisa disembarang  tempat,  baik  mencari  mangsa  sendiri  maupun  melalui  calo-calo  dan  panggilan.  Mereka  tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.
Selanjutnya  bila  dibandingkan  dengan  prostitusi  online,  kegiatan  yang  dilaksanakan  telah  terorganisir  dimana terdiri  pekerja  seks  komersil ,  mucikari  atau  germo  (pimp)  dan  pelanggannya  (client) ditambah  dengan  kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini  memang  lebih  aman  jika  dibandingkan  dengan langsung menjajakan  di pinggir  jalan  ataupun  tempat  lokalisasi.  Dengan  adanya  media  ini  seseorang  bisa  lebih  leluasa  dalam  bertransaksi, tidak  harus  saling  bertemu  langsung  antara  seorang  pelaku  prostitusi  dengan  orang  yang  ingin  memakai  jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai  Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks  tersebut  kemudian  berhubungan  melalui  media  sosial  dan  di  sambungkan  dengan  BBM  atau  Whatsapp  setelah ada  kata  deal  ingin  bertemu.  Biasanya  jika  proses  sebelum  deal  pria  hidung  belang  di  harapkan  memberi downpayment terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para pekerja  seks  sudah  menentukan  secara  lengkap  layanan  yang  akan  diterima  oleh  para  pria  hidung  belang  tersebut. Setelah berhubungan melalui  BBM  atau Whatsapp, maka  akan menentukan  dimana tempat  pelaksanaannya.  Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone untuk mempermudah memanggilnya kembali  suatu  saat  jika  membutuhkan.  Cara  kerja  yang  telah  diuraikan  Kementian  Komunikasi  dan  Informasi Republik  Indonesia  sampai  tahun  2016  telah  memblokir  situs  sebanyak  900.000,-  yang  memiliki  muatan  porno  dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Prostitusi  online  yang  terus  berkembang  membawa  dampak  negative  terhadap  Negara  Indonesia  antara  lain merusak  moral  bangsa  terutama  genrasi  penerus  bangsa  sebagai  estafet  penerus  bangsa  sehingga  dapat  mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang  dijadikan  sebagai  dasar  pijakan  berdirinya  Negara  Indonesia.  Nilai-nilai  agama,  moral,  dan  social  akan tersisihkan,  dan  hanya  akan  tertinggal  kebudayaan  liberalisme,  prostitusi  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak  luar  untuk merusak
ketahanan
nasional, menjatuhkan   jati   diri   bangsa   Indonesia   yang   tersohor   dengan   luhur   budinya   dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana, maka diperlukan kehadiran  hukum  pidana,  pada  dasarnya,  kehadiran  hukum  pidana  di  tengah  masyarakat  dimaksudkan  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  individu  maupun  kelompok  dalam  masyarakat  dalam  melaksanakan  aktifitas kesehariannya.
Prostitusi online yang  telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020  mengalami peningkatan dimana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019  bekerja sama dengan Pemerintah Daerah  khususnya  Intansi  Satuan  Pamong  Praja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  dan  Dinas  Perberdayaan Perempuan  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  Provinsi  Jambi sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2020 jumlah kasus bertambah menjadi 17 kasus.
Fenomena  perkembangan  tindak  pidana  prostitusi  online  di  Kepolisian  Daerah  Jambi  menarik  bagi  penulis mengkaji efektifitas penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum ini. Sebagaimana  pendapat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk para  penegak  hukumnya,  sehingga  dikenal  asumsi  bahwa,  ”taraf  kepatuhan  yang  tinggi  adalah  indikator  suatu berfungsinya  suatu  sistem  hukum.  Dan  berfungsinya  hukum  merupakan  pertanda  hukum  tersebut  mencapai  tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup.”
Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa  masyarakat  untuk  taat  terhadap  hukum.  Hukum  dapat  efektif  jikalau  faktor-faktor  yang  mempengaruhi hukum  tersebut  dapat  berfungsi  dengan  sebaikbaiknya.  Ukuran  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.
Suatu  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  akan  efektif  apabila  warga  masyarakat  berperilaku  sesuai dengan  yang  diharapkan  atau  dikehendaki  oleh  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut  mencapai  tujuan  yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
a. Bagaimanakah Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi  ?
b. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi  ?
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
c. Bagaimanakah  Solusi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif ?

## METODE PENULISAN
Mempelajari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  kemudian  dihubungkan  dengan  pelaksanaannya dalam efektifitas penegakan hukum tindak pidana prostitusi online sebagai korban tindak pidana perdagangan orang wilayah  hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder) dengan data primer yang diperoleh kdi lapangan. Kemudian dilakukan interprestasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua bahan hukum kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif.

## PEMBAHASAN
1. Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Indonesia  adalah  negara  hukum (rechstaat) dan  bukan  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan  belaka (machstaat) . Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal tindak  pidana  perdagangan orang, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi  pidana  yang  diterapkan  melalui  sistem  peradilan  pidana  yang  dilakukan  secara  terpadu (integrated  criminal justice system). Tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk  dan  telah  meluas  Kejahatan  ini  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  yang  terorganisasi  menjadi  salah  satu bentuk  tindak  kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  baik  oleh  perorangan,  kelompok  yang  terorganisasi,  maupun korporasi.
Kejahatan  ini  terus  menerus  berkembang  secara  nasional  maupun  internasional.  Dengan  perkembangan  dan kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi  dan  transportasi  maka  semakin  berkembang  pula  modus  kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Tindak pidana perdagangan orang  merupakan  sebuah  kejahatan  yang  sangat  sulit  diberantas  dan  disebut-sebut  oleh  masyarakat  internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.
Salah  satu  upaya  penegakan  hukum  sebagai  suatu  gejala  sosial  adalah  dengan  cara  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) yang  dibentuk  negara. Demikian  pula  halnya  dengan  penegakan  hukum  kejahatan  perdagangan  anak  di  bawah  umur  dimana  proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sistem  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan. Menanggulangi  berarti  usaha  untuk  mengendalikan  kejahatan  agar  berada  dalam  batas-batas  toleransi  masyarakat. Sistem  ini  bukanlah  satu-satunya  upaya  untuk  menanggulangi  masalah  kejahatan,  karena  di  samping  itu  negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.
Pencapaian efektifitas  penegakan hukum pidana perdagangan orang melalui prostitusi online oleh Kepolisian Daera Jambi telah dilakukan antara lain :
1. Penguatan  dan  sinergitas  lembaga-lembaga  di  seluruh  Pemerintah  Daerah  se-  Provinsi  Jambi  dan seluruh  Polres  Polda Jambi  yang terkait  dengan  penanggulangan dan  penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan  razia-razia    dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  di  wilayah  hukum  polda  Jambi bekerjasama  dengan semua  Polres  se  Polda  Jambi  terutama  di lokasi  kost-kost,  penginapan  dan  hotel- hotel.
3. Melaksanakan  operasi  rutin  setiap  sabtu  malam  minggu  di  semua  jajaran  polsek  di  Polda  Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala-gejala  di  media  social terutama  pada  komentar  dan tanggapan  yang  mengandung  unsur-unsur  perdagangan  orang  di  wilayah hukum Polda Jambi.
Tindakan  yang  dilakukan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang  undangan  yaitu  Kitab  Undang  Undang Hukum  Pidana,  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Undang-Undang  RI
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,  Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.
Di  dalam  KUHP,  terdapat  3  (tiga)  Pasal  yang  berhubungan  dengan  perbuatan  prostitusi  yang  memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang yang selengkapnya menyatakan bahwa :
Pasal 296 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa  dengan  sengaja  menghubungkan  atau  memudahkan perbuatan  cabul  oleh  orang  lain,  dan  menjadikannya  sebagai  pencarian  atau  kebiasaaan,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”,
Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun “
dan Pasal 506 yang menyatakan bahwa “ Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.
Penelusuran  selanjutnya  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang menggariskan bahwa :
pasal 23 yang menyatakan bahwa:
(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara  lisan  dan  atau  tulisan  melalui  media  cetak  maupun  elektronik  dengan  memperhatikan  nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
Pasal 73 yang menyatakan bahwa:
“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang- undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa
Tindak  pidana  Prostitusi  online  merupakan  tindakan  perdagangan  orang,  maka  hal  ini  melanggar  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  tereksploitasi.  Ketentuan  sanksinya  beragam,  yaitu  penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta  rupiah)  hingga  Rp.  5.000.000.000,-  (lima  milyar  rupiah),  tergantung  pada  kategori  tindakannya  sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagai berikut :
Pasal 2
(1)  Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)”.
(2)  Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi,  maka  pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unsur-unsur  pidana  yang  dipenuhi  didalam  Undang  Undang  ini  adalah    setiap  orang,  yang  melakukan: perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat1) atau mengakibatkan tereksploitasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat 2).
Konten-konten yang ditawarkan mengenai criteria, cirri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs  prostitusi  online  juga  telah  melanggar  Undang-Undang  RI  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  lebih lengkapnya terdapat pada Pasal 4, 7sebagai berikut :
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Pasal 4
(1)   Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 29 Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat  6 (enam)  bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 30
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp.  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).
Tindak  pidana  prostitusi  online  selanjutnya  melanggar  Undang  Undang  RI    No.19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  agar  terwujud  keadilan,  ketertiban  umum,  dan  kepastian  hukum.  Sebagaimana  diatur  didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor  11 Tahun 2008 , berbunyi. Setiap Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwaSetiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Keberhasilan  penegakan  hukum  tindak  pidana  prostitusi  online  juga  pada  aparat  penegak  hukum  yang melaksanakan  penegakan  hukum  dimulai  dari  penyidikan  dalam  hal  ini  Kepolisian  daerah  Jambi  maka  aparat penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  yang  lebih  dan  profesi  dalam  menangani  tindak  pidana    prostitusi online  profesionalisme  dan  keberanian  moral  aparat  penegak  hukum  dituntut  sekaligus  diuji  untuk  melakukan penemuan hukum sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya.  Aparat  penegak  hukum  harus  memilki  kemampuan  yang lebih  didalam  melakukan  penyidikan,  pembuktian  baik  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  maupun  dalam  proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemidanaannya.
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

## 2. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
Kepolisian  Daerah  Jambi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  penegakan  hukum  tindak  pidana  perdagangan orang  melalui  prostitusi  online  dan  dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa    Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum bersumber dari internal maupun dari eksternal Kepolisian Daerah Jambi, dengan rincian sebagai berikut :
a.  Kendala dari  internal Kepolisian Daerah Jambi
1)  Jumlah  Personil  sebagai  penyidik  yang  kurang  memadai  dengan  beban  kerja  Penegakan  hukum  terhadap pelaku  penegakan  hukum  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  prostitusi  online  ditindak  lanjuti  oleh Direktorat Kriminal Umum, jumlah penyidik di Direktorat ini terbatas dengan jumlah kasus yang ditangani berbagai  kejahatan  dan  kategori  kriminal  umum  sehingga    Tindak  pidana  yang  ditangani  sehingga  sangat mempengaruhi kinerja dan beban kerja bagi personil penyidik di Direktorat Umum Polda Jambi 1
2) Anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi yang terbatas
Kepolisian  Daerah  Jambi  memiliki  Direktorat  yang  menangani  berbagai  permasalahan  hukum  oleh masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  sehingga  hal  ini  sangat  mempengaruhi  anggaran  yang  dimiliki  oleh Kepolisian daerah Jambi dalam penegakan hukum khususnya perdagangan orang melalui Prostitusi Online. Karakteristik  prostitusi  online  yang  dilacak  oleh  Cybercrime  yang  dmiliki  oleh  Polda  Jambi  tentunya membutuhkan  anggaran  yang  besar  menggunakan  alat  teknologi  dan  informasi  yang  modern  dan  canggih dalam menungjang proses penegakan hukum. Anggaran yang minim dikarenakan berbagai dengan direktorat dan divisi lain di dalam wilayah hukum Polda Jambi  bisa menjadi sebagai faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online 2 .
3)  Profesionalitas atau keahlian dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai Terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana prostitusi online yang  banyak  melibatkan  internet  sehingga  untuk  menunjang  proses  penegakan  hukum  profesionalitas personil Polda Jambi dalam penanganganan kasus menjadi terkendala dikarenakan tindak pidana ini bersifat terselubung  oleh media sosial  dan  apabila  dibiarkan tidak  diberantas  sampai  ke  akarnya maka  akan  sangat merugikan dan mengganggu keamanan dan ketentraman di masyarakat
4) Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum
Penegakan hukum prostitusi online juga masih adanya oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi yaitu :
a) Etika  pengabdian  merupakan  komitmen  moral  setiap  personil  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terhadap  profesinya  sebagai  pemelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum  serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
b) Etika  kelembagaan  merupakan  komitmen  moral  setiap  personil  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terhadap  institusinya  yang  menjadi  wadah  pengabdian  yang  patut  dijunjung  tinggi  sebagai  ikatan  lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya  untuk  senantiasa  bersikap  netral,  mandiri  dan  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disimpulkan  oleh  penulis  bahwa  kenyataan  masih  lemahnya  integritas  (konsistensi  dan  keteguhan  yang  tak tergoyahkan  dalam  menjunjung  tinggi  profesi  polisi) pada  saat  ditemukan  bahwa  pada  saat  razia  yang  dilaksanakan masih  ditemui  kegagaglan dikarenakan  pelaku,  mucikari  dan  pemakai  prostusi  online  setelah  sampai  kepada  tempat razia sudah kosong, hal ini mengindikasikan bahwa ada kebocoran informasi pelaksanaan razia hasil penyelidikan dan penyidikan  prostitusi  online  yang  disebabkan  oleh  intern  personil  kepolisian  telah  memberitahukan  terlebih  dahulu kepada pelaku prostitusi onlien 3 . b. Kendala dari eksternal Kepolisian Daerah Jambi
1) Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostutusi online
Kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  sangat  lah  mempengaruhi  tentang  penegakan  hukum prostitusi online dikarenakan ditemui bahwa masyarakat belum memahami modus operandi prostitusi online. Ditemui tempat pelaksanaan prostitusi online di Provinsi Jambi di Kos-kosan bukanlagi hotel dengan modus
1 Wawancara Kompol Rio , Penyidikan Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021
2 Wawancara Bripka Muhammad Taufik , Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 6 Agustus 2021
3 Wawancara AKBP Kaswandi , Dirkrimsus Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
yang  mengekos  adalah  masih  saudara  yang  ditinggalkan  oleh  penghuni  sebenarnya  untuk  singga  beberapa jam  di  kos-kosan  saudara  beberapa  jam,  sehingga  kesempatan  ini  dimanfaatkan  oleh  penghuni  kos  dan masyarakat tidak mengetahui bahwa kos-kosan dijadikan tempat pertemuan transaksi prostitusi online. 4 2)  Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online.
Efektivitas  penegakan  hukum  prostitusi  online  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  daerah  jambi hendaknya  mendapat  dukungan  yang  bersifat  kooperatif  dari  semua  pihak,  baik  pihak  pemerintah  maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat.
Kenyataan  di  lapangan    dilapangan  antara  aparatur  penegak  hukum,  aparatur  pemerintahan  dan  tokoh masyarakat,  tokoh  agama  belum  tercipta  suatu  koordinasi  yang  kooperatif  dalam  pemberantasan  prostitusi online.  Ini  juga  menjadi  salah  satu  kendala  pihak  Kepolisian  Daerah  Jambi  dalam  melakukan  penegakan hukum  terlebih  terhadap  prostitusi  online.  Kegagalan  razia  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Daerah  Jambi dalam menangkap pelaku akibat dari oknum – oknum polisi yang membocorkan razia yang sampai saat ini belum  terbongkar  oknum  dimaksud,  dan  masyarakat  yang  tidak  memahami  akibat  yang  ditimbulkan  oleh prostitusi online. 5 .
3. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  Solusi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif sebagai berikut : 1. Preventif
a. Pembagian  tugas  yang  lebih  baik  oleh  pimpinan  Kepolisan  Daerah  Jambi  terhadap  para  penyidik  dan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementrian Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informasi, Badan Intelijen Negara  yang terkait, Pimpinan Daerah untuk dapat  Anggota Polisi sebagai  penyidik,  penyuluh  khususnya  mengikuti  seminar,  pelatihan  yang  dilaksanakan  dalam  menambah wawasan  pengetahuan  tentang  cyber  crime  dalam  upaya  penyidikan  dan  penyelidikan  secara  tuntas  sehingga dalam menjalankan tugas dapat secara efektif dan efisien dalam penyelidikan prostitusi online b. Menindak  lebih  tegas  oknum  polisi  yang  telah  melanggar  kode  etik  khususnya  terhadap  penegakan  hukum prostitusi  online  sebagai  penegak  hukum  dan  lebih  meningkatkan  integritas  anggota  polisi  dengan  melakukan baik  yang  bersifat  pelatihan,  penyadaran  maupun  kegiatan  penggeledahan  rutin  dan  insidentil,  dalam  intensitas secara sistemik dan simultan.
c. Meningkatkan  kerjasama  dengan  pihak  –  pihak  terkait  sebagaimana  kesepakatan  Forkopimda  yang  telah disepakati dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi  seperti jumlah personil, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam upaya pencegahan dan pemberantasan prostitusi online.
2.Represif
Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana dijabarkan diatas, maka upaya represif juga  harus  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  efekjera  bagi  pelaku  prostitusi  online  baik  sebagai  pekerja, mucikari ataupun pemakais ebagai berikut :
a) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online dan media- media social, komunikasi yang digunakan oleh pelaku.
b) Melakukan  operasi-operasi  razia  atau  penggerebekan   ke  tempat-tempat  ,  kost-kosan,  hiburan  malam,  hotel, penginapan   bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
c) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh secara bersama yaitu  TNI, Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Jambi  melalui  Satpol  PP,  yang berkesinambungan  untuk  menghilangkan  harapan  para  oknum  untuk  memperoleh  untung  dari  kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
d) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri maka polisi akan mendatangi  kelurga  tersangka  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  jika  sudah  cukup  bukti  maka  polisi  akan menerbitkan DPO  merupakan suatu proses penegakan hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakkan hukum Pidana, keberadaan DPO kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Proses DPO kerap kali diberlakukan oleh pihak Penyelidik maupun Penyidik selaku pihak yang diberikan wewenang untuk
4 Wawancara AKBP Trisaksono Puspo Aji, Wadirreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 8 Agustus 2021
5 Wawancara AKBP Kaswandi, Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jambi, 3 Agustus 2021
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui

## Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi
memberlakukan status DPO kepada siapa saja subjek hukum yang terindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi  telah dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang undangan antara lain :
a. Penguatan  dan  sinergitas  lembaga-lembaga  di  seluruh  Pemerintah  Daerah  se-  Provinsi  Jambi  dan seluruh Polres Polda Jambi
b. melakukan  razia-razia    dengan  waktu  yang  tidak  ditentukan  di  wilayah  hukum  polda  Jambi bekerjasama dengan semua Polres se Polda Jambi terutama di lokasi kost-kost, penginapan dan hotel- hotel.
c. Melaksanakan  operasi  rutin  setiap  sabtu  malam  minggu  di  semua  jajaran  polsek  di  Polda  Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktifitas liburan.
d. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat se Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
e. Pendeteksian  pengamatan  yang  dilakukan  dengan  mengamati  setiap  gejala-gejala  di  media  social terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Jambi    bersumber  dari  internal  dan  ekternal Kepolisian daerah Jambi yang memberikan pengaruh antara lain :
a. Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja
b. Anggaran yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Jambi yang terbatas
c. Profesionalitas  atau  keahlian  dan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  penyidik  yang  kurang memadai
d. Masih lemahnya integritas personil polisi dalam penegakan hukum
e. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku prostutusi online
f. Kurangnya  koordinasi  antara  penegak  hukum,  aparat  pemerintah,  tokoh  masyarakat  di  dalam menanggulangi prostitusi online.
3. Solusi  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui  Prostitusi  Online  di  Wilayah  Hukum Kepolisian Daerah Jambi agar berjalan efektif melalui tindakan preventif yang melibatkan semua intansi dan lapisan masyarakat dan tindakan represif antara lain :
a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap jaringan pelaku prostitusi online
b. Melakukan  operasi-operasi  razia  atau  penggerebekan    ke  tempat-tempat  ,  kost-kosan,  hiburan  malam, hotel, penginapan   bersama pemerintah daerah, Satpol PP, TNI.
c. Melaksanakan  Operasi  Rutin  dan  Operasi  Khusus  yang  dilakukan  oleh  secara  bersama  yaitu    TNI, Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Jambi  melalui  Satpol  PP,  yang berkesinambungan  untuk  menghilangkan  harapan  para  oknum  untuk  memperoleh  untung  dari  kegiatan prostitusi dalam rangka memperkecil akses prostitusi online di wilayah Provinsi Jambi .
d. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), bagi Pelaku yang melarikan diri

## Rekomendasi
Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut  :
1. Disegerakan  evaluasi  dan  monitor  kendala  kendala  yang  bersumber  dari  internal  Kepolisian  daerah  Jambi dalam efektivitas  penegakan hukum prostitusi online
2. Disegerakan  koordinasi  dan  sinergitas  Kepolisian  Daerah  Jambi  dengan  instansi-intansi  terkait  dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemberantasan prostitusi online di Provinsi Jambi
3. Dilakukan  sosialisasi  secara  simultan  oleh  Kepolisian  Daerah  Jambi  terutama  dikalangan  penerus  bangsa seperti Mahasiswa, Siswa di Provinsi Jambi tentang penegakan hukum prostitusi online.
Suzanalisa,  Ibrahim,  dan  Nuraini  Zachman.  Efektifitas  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
Ashadi Siregar, Menyusuri Remang-Remang Jakarta , Sinar Harapan, Jakarta, 1997 Arikunto,Suharsini, 2006, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta. B. Simanjuntak, Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2005 Barda   Nawawi  Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Dikdik  M  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  (Antara  Norma  dan Realita), Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006 Harkristuti  Harkrisnowo, Reformasi  Hukum:  Menuju  Upaya  Sinergistik  Untuk  Mencapai  Supermasi  Hukum  yang Berkeadilan , Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004. Haanen, C.,Wenegar, Pengantar Ilmu Penyakit Darah , Binacipta, Bandung, 2011 Handayani,  Wiwik,  dan  Haribowo,  Andi  Sulistyo, Asuhan  Keperawatanpada  Klien  dengan  Gangguan  Sistem Hematologi , Salemba Medika, Jakarta, 2008 Harkristuti  Harkrisnowo, Indonesia  Court  Report:  Human  Trafficking ,  Universitas  Indonesia  Human  Right  Center, Jakarta, 2003 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Pustaka Magister, Semarang, 2013 I Made Winaya, Hematologi Klinik Ringkas, EGC, Jakarta, 2006 J.J.H. Bruggink, 2009, Refleksi tentang Hukum , Citra Aditya Bhakti,  Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2008, Agenda Pembangunan Hukum Nasioanal di Abad Globalisasi , Balai Pustaka, Jakarta. Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003 Langit Kaha Wong Teleng, Melibas Sekat Pembatas, CV . Qalam, Yogyakarta, 2004 Moh. Rasyid, Pendidikan Seks, Syiar media publishing, Semarang, 2007 Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pramono, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Mudjijono, Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacur , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
Muladi, "Kapita Selekta Slstem Peradilan Pidana" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995 Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi , PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. S Simandjuntak, Patologi Sosial, Tarsito, Bandung,  2012