## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 1 (3) (2017): 131- 142
DOI: 10.21787/mp.1.3.2017.131-142
Keywords: Local Government, Disability, Policy Innovation
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Disabilitas, Inovasi Kebijakan
*Korespondensi Phone      : +62 822 4446 8840 Email       : adisuhendra.pm@gmail. com
S������� P��������� K ��� B ���� A ��� ��� K ��� S�������� ����� M��������� K ��� R����

## D����������
Adi Suhendra *
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Dikirim:  8 Juli 2017; Direvisi: 12 September 2017; Disetujui: 25 September 2017
Abstract This  study  is  about  disability-friendly  cities  (KRD).  This  research is motivated by the innovation of local government policy in realizing the city of disability friendly. The purpose of this research is to describe various efforts made by local government of Banda Aceh City and Surakarta City in realizing KRD. This research uses qualitative approach. The data collection technique is done by interviewing informants and collecting secondary data. While data processing is done by data reduction is open coding, axial coding and selective coding. The �indings of the strategy in the city of Surakarta is to support the budget for the disabled. In addition, the local government of Surakarta also issued social assistance given to persons with disabilities who enter the criteria of poor families. While Banda Aceh, local government do dukunyan in the �i eld of education that is by establishing schools in Kota For kindergarten  level  there  are  six  units,  20  units  of  elementary  school,  nine units of junior high school, seven units of SMA, and 15 SLB with the number of  supporters  of  120  teachers.  In  the  housing  sector,  Pemko  Banda  Aceh also issued a policy to enable disabled people to access affordable housing facilities and the assistance of Al-Quran Braile Digital to the blind. The result of this research is surakarta city make KRD by giving social support. While Banda  Aceh  is  more  on  creating  an  inclusive  city  that  unites  people  with disabilities to merge in people’s lives.

## Intisari
Penelitian ini adalah tentang Kota Ramah Disabilitas (KRD). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi kebijakan pemerintahan daerah dalam  mewujudkan  kota  ramah  disabilitas.  Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah  Kota  Banda  Aceh  dan  Kota  Surakarta  dalam  mewujudkan  KRD. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  kepada informan dan mengumpulkan data sekunder. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan reduksi data yaitu open coding, axial coding dan selective coding. Temuan dilapangan strategi yang dilakukan kota Surakarta adalah adanya upaya dari pemerintah daerah membuat kebijakan dan dukungan anggaran bagi kaum difabel. Selain itu Pemda Surakarta juga memberikan bantuan  sosial  kepada  penyandang  disabilitas  yang  masuk  kriteria keluarga miskin. Sedangkan Banda Aceh, Pemerintah daerah melakukan dukunganya di bidang pendidikan dengan mendirikan 6 unit TK, 20 unit SD, 9 unit SMP, 7 unit SMA, dan 15 SLB dengan 120 orang guru pendukung. Di bidang perumahan, Pemko Banda Aceh juga mengeluarkan kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan yang terjangkau dan bantuan al-Quran braile digital kepada para tuna netra.  Hasil dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta membuat KRD dengan memberikan dukungan  sosial.  Sedangkan  Banda  Aceh  lebih  pada  menciptakan  kota inklusif  yaitu  penyatuan  penyandang  disabilitas  untuk  melebur  di kehidupan masyarakat. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450 © Adi Suhendra
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pandahuluan
Penelitian ini adalah tentang kota ramah disabilitas (KRD). KRD merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis ramah disabilitas melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan bagi kaum disabilitas. KRD atau yang dalam bahasa inggris diistilahkan dengan disability friendly cities (DFC) awalnya diinisiasi oleh konvensi atas hak-hak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimaksudkan untuk melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas.  Dalam pertemuan itu, tujuan konvensi diadakan adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka (Teks diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006, dan dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007).
Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak- hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (Kementrian Kesehatan RI 2014). Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelindungan terhadap penyandang disabilitas, termasuk di antaranya UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat mengenai Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat pada Bagian Ketiga yaitu pasal 138-140.
Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, di mana penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki  keterbatasan  fisik,  mental,  intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Timbulnya disabilitas dapat dilatarbelakangi masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, bencana, dan sebagainya. Seiring meningkatnya populasi lanjut usia, ditengarai
akan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas karena meningkatnya gangguan kesehatan yang diakibatkan penyakit kronis degeneratif. Disabilitas erat kaitannya dengan kesehatan baik  fisik  maupun  mental.  Disabilitas  banyak dilatarbelakangi masalah kesehatan, dan sebaliknya kondisi disabilitas juga dapat mempengaruhi kesehatan. Sektor kesehatan berperan dalam upaya pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam upaya pelayanan kesehatan, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pelayanan khusus dan terjangkau sesuai kebutuhan khusus dari disabilitas yang dimilikinya.
Jika melihat kajian dari Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI bekerja sama dengan Australian Governement. Program disabilitas di Indonesia diintegrasikan pada bidang lainnya, dan dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004 -2013 yang meliputi 8 bidang prioritas, yaitu Bidang Pembentukan Organisasi Swadaya Penyandang Disabilitas, Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Penyandang Disabilitas,  Deteksi Dini, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, Akses Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Umum dan Transportasi, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bidang Informasi Komunikasi dan Teknologi, Penghapusan Kemiskinan, dan Kerja sama Internasional dan HAM. Namun hingga 2/3 masa pelaksanaan RAN Penyandang Disabilitas, tidak banyak kemajuan berarti yang dicapai, meskipun (Irwanto et al. 2010). Dalam konteks itu, penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan  KRD itu.
Jika dicermati, permasalahan pada masyarakat disabilitas adalah sulitnya berinteraksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainya. Padahal sejatinya hak mereka adalah sama yaitu pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, sosial, hukum dan politik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini ingin melihat upaya yang dilakukan Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat disabilitas. Banda Aceh merupakan proyek percontohan yang digagas pemerintah pusat. Kota Banda Aceh telah memberi contoh bagaimana kota ini terus melakukan perbaikan rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah dengan menjadikan kotanya sebagai kota yang ramah bagi semua warganya termasuk kaum difabel. Sedangkan Kota Surakarta juga dinobatkan sebagai Kota Ramah Disabilitas. Kota ini pada tahun 2014 telah menerima Piagam Kebijakan Inovatif dari Zero Project International selaku penyelenggara nominasi aksesibilitas bagi difabel  yang meliputi

## bidang transportasi, informasi dan komunikasi.
Perbedaan di antara kedua kota ini adalah jika kota Surakarta telah mengerluarkan peraturan daerah tentang kesetaraan disabilitas, sedangkan Kota Banda Aceh belum. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan yakni effort atas upaya menjadikan kota ramah terhadap kaum disabilitas. Kajian ini ingin menjelaskan bagaimana strategi Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta berupaya mewujudkan KRD. Harapannya, kedua model ini dapat menjadi contoh atau model KRD baik daerah lainnya di Indonesia. Karena selama ini KRD masih jarang di implementasikan di kota- kota di Indonesia.  Sebagai contoh, kota banda aceh telah menerapkan pembangunan gedung di banda aceh harus ramah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Banda Aceh mewajibkan setiap gedung publik yang akan dibangun di ibu kota Provinsi Aceh memenuhi persyaratan ramah pada disabilitas atau penyandang cacat. Semua gedung publik yang dibangun wajib ramah disabilitas. Jika tidak, pemerintah kota tidak akan mengeluarkan izin mendirikan bangunan. kebijakan ramah terhadap disabilitas ini mengacu pada UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan amanah UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Serta perintah Qanun Kota Banda Aceh No 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, dan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 Tentang RTRW 2009-2029.
Adapun strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Surakarta, yaitu menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dalam Perda tersebut, sejumlah kewajiban harus dilaksanakan oleh Pemda Surakarta. Dalam Pasal 8 menyebutkan pemerintah    daerah    memunyai   kewajiban untuk mewujudkan    kesetaraan  difabel melalui; perlindungan    dari   segala    bentuk    eksploitasi dan    penerapan    peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif; penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik; dan keterbukaan informasi dan kesempatan bagi difabel dalam pembangunan daerah Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dan memiliki relevansi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sebagai kementerian yang membina dan mengawasi pemerintahan di daerah, Kemendagri memiliki kewenangan mensinergikan dan mengoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga sektoral agar sukses dalam pelaksanaannya di daerah. Dalam konteks ini, KRD sebagai salah satu program nasional, patut dikawal oleh Kemendagri (Hamudy 2015). Apalagi, urusan perlindungan penyandang disabilitas merupakan urusan wajib yang sudah dibebankan kepada daerah. Kemendagri berkewajiban memastikan bahwa urusan itu
memang tengah dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sejauh ini sudah cukup banyak penelitian yang pernah mengulas tentang KRD, utamanya penelitian- penelitian yang dilakukan oleh para peneliti barat. Seperti yang dilakukan oleh Popiel (2014) tentang penelitianya di Kota Krakow, Polandia. Berkat upaya dan perubahan yang mereka timbulkan, wisatawan yang memiliki gangguan dari seluruh dunia bisa mengenal baik kota maupun sumber daya dan infrastruktur wisatanya. Peningkatan aksesibilitas menyebabkan peningkatan pergerakan wisatawan, menarik modal baru untuk membuka kemungkinan pengembangan lebih lanjut praktik terbaik dan ketersediaan kota untuk semua orang.  Akses terhadap pariwisata, berbagai jenis layanan dan produk terkait harus menjadi standar dan tidak terkecuali. Faktanya adalah bahwa menyediakan aksesibilitas tidak selalu merupakan tugas yang mudah, namun sekarang, di usia menciptakannya dapat digunakan sebagai contoh aglomerasi yang berusaha memecahkan hambatan di lingkungan kota dan mempromosikan partisipasi penyandang cacat dan lansia di bidang pariwisata.
Adapun kajian tentang disabilitas juga pernah dikaji oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hasil kajian yang disusun oleh Rapley (2013) menjelaskan aksebilitas pada masyarakat berkebutuhan khusus harus menjadi panduan normatif dalam menyetarakan hak. Dalam perkembangan arus utama secara internasional masih sulit dipahami sampai saat ini. Dikatakan bahwa aksesibilitas dalam konteks pembangunan harus dipandang sebagai barang publik global daripada biaya untuk mematuhi kebijakan dan undang-undang non- diskriminasi.
Sementara Bezmez (2013) di Istanbul Turki, dalam penelitianya menjelaskan, isu disabilitas menjadi isu prioritas yang dibicarakan pada masyarakat perkotaan dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa selama ini, padangan partai  politik terhadap orang disabilitas hanyalah karena faktor amal, bukan pada persamaan hak. Hal ini dikarenakan sebagian besar tuntutan penduduk terhadap fasilitas di perkotaan hanya datang dari masyarakat non-disabilitas.
Tidak jauh berbeda dengan penelitian para peneliti barat yang menelaah KRD dari perspektif pembangunan kota, para sarjana lokal di Indonesia juga menekankan penelitian KRD dari sudut pandang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Seperti misalnya Triutari (2014) yang melihat tentang pendidkan Segregasi dan Pendidikan Inklusif pada penyandang disabilitas. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Penyelengggaraan sistem pendidikan segregasif dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari
penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Sedangkan Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam program yang sama, dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pentingnya pendidikan Inklusif, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan pendidikan dasar 9 tahun, akan tetapi lebih banyak keuntungannya tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pendidikan segregasi bukannya mereka tidak mendapat pelayanan yang baik namun mereka belum merasakan dengan sempurna sesuai dengan canangan dan ganbaran pendidikan inklusif yang diberitakan pada saat sekarang ini. Mereka menyatakan mungkin pendidikan inklusif ini baru dan belum teraplikasi dengan sempurna.
Senafas dengan Triutari, penelitian dari Rizky (2014) menjelaskan pendidikan pada masa  SMA.  Kajianya  identifikasinya  menjelaskan bahwa kebutuhan siswa disabilitas pasca- sekolah menengah atas, yaitu pihak sekolah harus mempersiapkan siswa yang ingin bekerja setelah lulus SMA, agar dapat bersaing dengan masyarakat umum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan atau mengadakan bimbingan konseling di sekolah terkait bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh siswa. Selain itu, pihak sekolah harus memfasilitasi siswa penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, keinginan siswa penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke perguruatn tinggi menempati tempat kedua. Untuk itu, sebaiknya pihak sekolah mengadakan konseling dan try out bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Bertautan dengan penelitian Rizky, justru kajian lain mendapati hal yang menarik. Kajian dari Sholeh (2015) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia kurang mendapat kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian di tingkat perguruan tinggi. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh perguruan tinggi kurang sensitif terhadap disabilitas.
Kendati begitu, para peneliti di atas meneliti KRD secara parsial saja, dengan sudut pandang tertentu. Berbeda dengan kajian di atas, penelitian ini berusaha menelaah KRD dari beberapa sudut pandang secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang pembangunan kota yang memenuhi kebutuhan  anak  secara  fisik,  tetapi  juga  non-fisik.
Untuk meringkas pelbagai sudut pandang itu, peneliti menggunakan indikator yang digunakan Kementerian Sosial untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan KRD.
Penelitian ini juga dianggap penting dan relevan karena melihat konteks kekinian di Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional, pemerintah juga telah  meratifikasi  Konvensi  Internasional  tentang Hak-hak Disabilitas yang diimplementasikan dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Disamping itu, Dalam kerangka Nawacita, pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk dalam bagian penting dari Nawacita ke satu dan ke sembilan (RI 2016). Presiden Jokowi menegaskan kehadiran negara untuk melindungi dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara, tentu termasuk penyandang disabilitas di dalamnya. Lalu pada Nawacita ke Sembilan, apa yang dimaksud dengan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial sudah dengan sendirinya langsung mengarah pada upaya memperjuangkan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari kebhinekaan.

## II. Metode
Lokus penelitian ini berfokus pada pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta. Kota Banda Aceh dipilih, karena di kota itu KRD sudah diwujudkan sejak 2007 (YIPD 2014). Untuk mengetahui bagaimana strategi masing-masing pemerintahan daerah dalam mewujudkan KRD, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penggalian data dalam penelitian ini dapat dikatakan baik dengan menggunakan wawancara mendalam ( indepth interview ). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan  yakni dari Bappeda dan Dinas PU. Serta penggalian informasi juga dilakukan dengan mencari dokumen yang terkait, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, instansi terkait lainnya, maupun pemberitaan yang dilansir media massa cetak.
Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, menggunakan teknik open coding, axial coding dan selective coding . seperti yang jelaskan (Berg 2001) reduksi data ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian pada fokus kebutuhan penelitian, menyederhanakan, dan mengubah data
mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan peneliti dari sepanjang proses penelitian ini.

## III. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini diuraikan pelbagai strategi yang dilakukan Pemerintah Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan KRD di kotanya masing-masing. Selain itu, akan diuraikan beberapa hal yang dianggap sebagai upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KRD tersebut.

## A. Banda Aceh Menuju KRD
Upaya pemerintahan kota banda aceh dalam memperbaiki pelayanan disabilitas adalah dengan mengembangkan keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat. Istilah ini dikenal dengan sebutan masyarakat inklusif. Istilah inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di masyarakat.
Untuk mewujudkan KRD secara inklusi, Kepala Daerah Banda Aceh menandatangani Piagam Jaringan Wali Kota Indonesia untuk Kota Inklusif. Piagam ini ditujukan untuk menyatakan kembali komitmen para wali kota untuk melakukan aksi-aksi yang direkomendasikan di dalam piagam tersebut demi memenuhi, melindungi, dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh the United Nations Conventions on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) yang diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2011 lalu.
Bantuan usaha ekonomi produktif terus juga disalurkan oleh Pemda kepada kaum disabilitas seperti bantuan mesin jahit, dan bantuan tempat usaha refleksi di mana disediakan tempat, pelatihan, peralatan dan modal usaha. Selain itu juga diberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp 2,5 juta per tahun bagi penyandang cacat, dan bantuan Rp 1 juta per tahun bagi keluarga dengan anak cacat, serta Rp 300 ribu per bulan bagi penyandang cacat berat, di samping bantuan-bantuan lainnya dari Baitul Mal . Dalam bidang pendidikan, misalnya, Pemko Banda Aceh terus berupaya menyediakan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas maupun anak-anak mereka.
“Di antaranya menerima guru khusus bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, membangun  berbagai  akses  fisik,  mengirim  calon guru pendidik inklusi untuk mengikuti pendidikan khusus bagi anak tuna netra, tuna rungu, dan tuna
grahita. Hingga saat ini, sudah banyak sekolah di Kota Banda Aceh yang menerapkan sitem pendidikan inklusi. Untuk tingkat TK ada enam unit, SD 20 unit, SMP sembilan unit, SMA tujuh unit, dan 15 SLB dengan jumlah guru pendukung sebanyak120 orang.” Sementara di bidang kesehatan, pihaknya juga melakukan berbagai pendekatan seperti penyediaan layanan medis khusus bagi penyandang disabilitas secara gratis." (Informan Bappeda).
Di bidang perumahan, Pemko Banda Aceh juga mengeluarkan kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan yang terjangkau. “Dan akses tranportasi di Banda Aceh juga telah diatur agar sesuai dengan standar kebutuhan kelompok khusus. Saat ini kami sudah memiliki sistem tranportasi darat Trans Kutaraja yang ramah bagi penyandang disabilitas." (Informan Bappeda).
Hal lainnya, (Informan Bappeda) mengungkapkan Pemko Banda Aceh juga memberikan bantuan Al-Quran Braile Digital kepada para tuna netra, sehingga memudahkan mereka untuk mempelajari, membaca dan memahami kalam Ilahi sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. “Menyahuti permintaan mereka, kami juga menyerahkan bantuan radio agar mereka dapat mendengarkan ceramah-ceramah agama.” Ia menambahkan, untuk membantu peningkatan kualitas hidup dan ekonomi, Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta lembaga lainnya, juga menyediakan berbagai bantuan sosial di antaranya pemberian dana maupun alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Upaya Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh mewujudkan KRD, sejatinya tak terlepaskan dari pengalaman pahit kota banda aceh sebagai korban bencana tsunami 2004. Kejadian ini menjadikan refleksi  bagi  kepala  daerah  agar  Kota  Banda  Aceh lebih ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas.
Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam setiap bencana alam adalah bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur saja. Namun, bencana alam kala itu menimbulkan korban yang selamat menjadi kehilangan fungsi tubuhnya atau dengan kata lain menjadi penyandang disabilitas. Banyak dari korban selamat yang kemudian kehilangan kaki, lengan dan fungsi kaki lainnya seperti fungsi penglihatan dan pendengaran selama proses penyelamatan diri (Fuad dan Twigg, 2008). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NAD pada tahun 2005, pasca bencana gempa bumi dan tsunami menyebutkan bahwa sebesar 62.785 (1,85%) penduduk Aceh mengalami stres dari total
penduduk Provinsi NAD saat itu yang berjumlah 4.031.589 jiwa. Sejumlah 263.294 jiwa warga Aceh (6,63%) mengalami kehilangan mata pencaharian dan penduduk yang mengalami disabilitas akibat bencana gempa bumi dan tsunami sebesar 6.629 orang (0,17%).  Angka ini mungkin bila dilihat secara persen tergolong kecil namun sekecil apapun jumlah penyandang disabilitas, tetap memunyai hak yang sama sebagai warga negara. Dampak yang ditimbulkan bencana alam sangat besar dan dapat berkepanjangan yaitu menimbulkan trauma dan stress yang mendalam bagi penduduk Aceh. Atas pengalaman beberapa tragedi itu, Pemerintah Provinsi Aceh membuat Qanun tentang perlindungan bagi masyarakat disabiitas. Qanun tentang perlindungan bagi disabilitas dituangkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial. Qanun  Aceh  ini  mengatur asas,  tujuan,  dan  ruang  lingkup, tanggung jawab,  kewenangan  dan  kewajiban,  dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal lain yang diatur dalam Qanun Aceh ini adalah sumber daya  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial, sasaran  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial, dan  pembinaan  dan  pengawasan.  Mengingat pentingnya koordinasi  antar-berbagai  pihak  dalam penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial, maka  Qanun ini  juga  mengatur  sanksi  administratif  kepada pihak-pihak  yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial tanpa izin.
Mengusung visi Banda Aceh Model Kota Madani, Pemko Banda Aceh menjunjung tinggi kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat, keadilan, kebersamaan, dan menghargai hak-hak asasi manusia termasuk hak bagi penyandang disabilitas yaitu Kota Madani akan benar-benar tercapai ketika seluruh aspek tersebut dapat terpenuhi dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.
Kota Banda Aceh juga dijadikan pilot project kota inklusif yang ramah bagi penyandang difabel oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mari Elka Pangestu selaku Menteri Kemenparekraf saat itu mendorong implementasi fasilitas insfrastruktur dan transportasi publik yang ramah bagi penyandang disabilitas di daerah. disusul juga pada 2016, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal dinobatkan sebagai tokoh peduli kaum disablitas oleh Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh (FKM-BKA)  FKM-BKA Award 2016 (acehprov.go.id, 2016). Sebagai komitmen mewujudkan KRD, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan strategi yaitu pemenuhan hak bagi kaum disabilitas dengan menerbitkan sejumlah peraturan. Beberapa
peraturan yang memihak bagi kaum disabilitas di antaranya adalah Qanun Kota Banda Aceh No 10 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung, dan Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009- 2029. Ramos (sekretaris Dinas PU Banda Aceh) menegaskan, tim Dinas PU akan mempelajari gambar setiap usulan gedung publik. Dari gambar tersebut, Dinas PU akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait izin mendirikan bangunan. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh, desainnya diharuskan ramah disabilitas. Kebijakan ini sebagai komitmen dalam memberikan kemudahan atau akses bagi penyandang disabilitas.

## B.  Regulasi KRD di Surakarta
Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang banyak memberikan perhatian kepada persoalan penyandang disabilitas. Di tahun 2008, Pemerintahan daerah mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait kesetaraan disabilitas. Dasar hukum pengaturan penyandang disabilitas di Kota Surakarta adalah Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 No 2). Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perwal Kota Surakarta No 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian kiranya ada perlakuan yang proporsional di antara para peyandang disabilitas sendiri dan antara penyandang disabilitas dengan yang tidak.
Sebagai contoh, hasil pelaksanaan Perda dan Perwali tersebut dilakukan dengan membangun terminal yang ramah dengan disabilitas. Terminal Bus Tirtonadi Surakarta yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No 262, Surakarta merupakan terminal yang dapat dikatakan strategis, yakni menghubungkan kabupaten-kabupaten di wilayah bekas Karesidenan Surakarta (solo raya) seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta. Terminal Tirtonadi belum lama ini dilakukan renovasi. Sebagai sarana pelayanan publik, terminal di Surakarta ini dituntut untuk mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, tidak terkecuali dengan kaum difabel. Kaum difabel merupakan anggota masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam menggukakan fasilitas publik.
Gambar 1.1 Jalur untuk penderita tunanetra di Terminal Tirtonadi Surakarta (Sunaryo n.d.
Merdeka.com)
Tidak hanya itu, bertepatan dengan Hari Difabel Sedunia, Pemkot Surakarta juga meluncurkan bus untuk kaum difabel. Bus tersebut diberi nama Begawan Abiyasa. Bus tersebut disediakan untuk sarana wisata kota bagi difabel.  Nama Begawan Abiyasa sendiri diambil dari nama tokoh pewayangan yang diyakini sebagai bapak kaum difabel. Tiga putra dari tiga istri Begawan Abiyasa, sang leluhur keluarga Pandawa dan Kurawa, terlahir cacat fisik. Meski demikian, ketiganya menurunkan sosok-sosok hebat di cerita pewayangan.
Gambar 1.2 Bus Khusus - Para Penyandang Cacat Difabel Saat Menggunakan Bus Begawan

## Abiyasa Di Kota Surakarta
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajad mengatakan, dua unit bus itu merupakan pemberian Pemprov Jateng. Sebelumnya, bus yang dibeli 2011 silam itu dimanfaatkan sebagai kendaraan antar jemput atlet difabel pada Asian Paragames (APG) VI di Solo (Proatmojo 2013). Seiring berakhirnya pesta olahraga bagi difabel, kedua bus yang dibeli bersama delapan bus serupa tidak lagi dimanfaatkan. Pemkot pun meminta Pemprov Jateng menghibahkan bus itu agar dapat digunakan warga difabel. Bus tersebut memiliki desain yang lowdeck dan interior yang cukup luas, satu unit bus bisa mengangkut sekira 25 orang penyandang cacat.
Istilah difabel telah digunakan dalam berbeagai peraturan daerah di Indonesia untuk
mengganti istilah penyandang cacat. Di antaranya Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang kesetaraaan Difabel (lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 No 2). Peraturan daerah itu kemudia ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Surakarya No 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang penyediaan fasilitas pada bangunan umum dan lingkungan bagi difabel. Perda itu dimaknai bagi setiap orang penyandang kelainan fisik  dan/atau  mental,  dapat  mengganggu  atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya bagi penyadang cacat fisik,  penyandang  cacat  mental  dan  penyandang cacat fisik dan mental (Perda Kota Surakarta, 2008) Jika melihat Perda itu, istilah difabel dalam Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 masih juga dipadankan dan disandingkan dengan istilah penyandang cacat. Ketentuan ini nampak jelas dalam Pasal 1 Angka 8. Dari isi Perda Kota Surakarta tersebut nampak bahwa dalam tataran pemerintah telah ada keinginan baik untuk melakukan eufemisme bagi istilah penyandang cacat, namun masih timbul keraguan dalam penggunaan istilah penyandang cacat atau difabel (Pudyatmoko, Y Sri; Dewi 2015).
Dalam Peraturan Walikota tersebut diatur pula mengenai rehabilitasi yang dimaksudkan sebagai upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas dalam proses integrasi dengan masyarakat. Penyandang disabilitas diberikan hak-hak berupa bantuan sosial sebagai upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu, yang bersifat tetap, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, diberikan sarana aksesibilitas  fisik,  yakni  kemudahan  yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Bagi penyandang disabilitas diberikan pelayanan hak-hak tertentu meliputi: aksesibilitas fisik;  rehabilitasi;  pendidikan;  kesempatan  kerja; peran serta dalam pembangunan; dan bantuan sosial. Aksesibilitas fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi: aksesibilitas pada bangunan umum; pada jalan umum; pada pertamanan dan pemakaman umum; dan pada angkutan umum.

## C. Dukungan  Anggaran  untuk  Kaum Disabilitas di Surakarta
Bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang masuk kriteria keluarga miskin. Bantuan sosial tersebut dapat berupa uang atau barang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas
yang bersangkutan. Syarat dan tata cara pemberian bantuan sosial dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Walikota. Berdasar keterangan dari Bagian Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta penganggaran untuk keperluan penyandang disabilitas dijadikan satu anggaran dengan persoalan kesejahteraan sosial. Secara teknis penganggaran ada pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Dari wawancara dengan salah seorang pejabat pada Bidang Sosial dari Dinas Sosial Nakertrans Surakarta diketahui bahwa tahun 2015 hibah untuk bidang ini sebesar Rp 1,8 milyar. Hal tersebut belum yang masuk dalam APBNP. Penganggaran pendampingan kegiatan bagi penyandang disabilitas yang rutin dilakukan secara nasional ada HDI (hari difabel nasional).
Keberpihakan terhadap persoalan tertentu memang dapat dilihat antara lain dalam pengalokasiaan anggaran. Dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 pasca-amandemen juga ditentukan bahwa paling sedikit 20% dari APBN dianggarkan untuk bidang pendidikan. Di dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai pengalokasian dalam persentase minimal tertentu ( earmarking ) dari tiga jenis pajak secara langsung terhadap hal-hal yang dibutuhkan rakyat. Minimal 10% dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor digunakan untuk memperbaiki dan membangun sarana transportasi. Minimal 50% dari hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan sebagian dari hasil pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan sarana penerangan jalan.
Dalam rangka penganggaran bagi kaum difabel, Pemerintah Kota Surakarta menyediakan dana baik untuk kegiatan yang langsung maupun tidak langsung. Penganggaran yang langsung bagi kaum difabel dilaksanakan untuk program- program bantuan langsung seperti penyediaan alat bantu, penyediaan kebutuhan langsung, maupun pemberdayaan, seperti pelatihan, pemberian keterampilan, dan pendidikan formal melalui sekolah inklusi. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Di samping itu juga penganggaran dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak langsung akan tetapi bersifat dukungan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk penyediaan sarana umum yang memberikan aksesibilitas bagi kaum difabel, seperti misalnya untuk penyediaan kawasan pedestrian, bangunan pemerintah, trotoar, halte bus, yang memberikan akses bagi kaum difabel. Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak terlihat secara langsung sebagai sebuah mata anggaran,
karena menjadi satu dengan kegiatan lain, seperti renovasi gedung pemerintah, pembuatan taman dan kawasan pedestrian, dan pembangunan sarana penunjang transportasi.
Sistem penganggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta pada saat ini menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja. Secara teori anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan.
Dasar pemikirannya adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat menajemen sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Anggaran harus dianggap sebagai program kerja. Selain itu, anggaran juga bisa jadi sebuah bentuk pengawasan. Menurut  Bohari (dalam Marlita, 2014) pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan- kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.
Anggaran berbasis kinerja memusatkan perhatian  pada  pengukuran  efisiensi  hasil  kerja dengan tujuan memaksimumkan output yang dapat dihasilkan dari input tertentu. Tiga unsur pokok anggaran berbasis kinerja, yaitu: pengeluaran pemerintah dikelompokkan menurut program dan kegiatan, performance measurement (pengukuran hasil kerja), dan program reporting (pelaporan program).

## D. Pendekatan Model Sosial Disabilitas
Suatu kota dapat dipandang sebagai organisme hidup. Dalam perkembangannya sebagai organisme, kota memunyai seperangkat elemen-elemen yang membentuk lingkungan kehidupan yang mencirikan sifat-sifat perkotaan. Elemen utama pembentuk kota adalah penduduk dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Dalam proses perkembangannya, elemen-elemen kegiatan kota juga memunyai kaitan satu sama lain sebagai akibat interaksi yang terjadi dalam aktivitas penduduk sehari-hari. Interaksi tersebut dapat menimbulkan pengaruh dan perubahan-perubahan sifat kegiatan di Kota yang bersangkutan makin mudah hubungan tersebut dapat dilakukan, makin intensif pula kecenderungan untuk berinteraksi yang terjadi.
Bertautan dengan perencanaan tata kota, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menata kota dengan memperhatikan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas. Contoh nyata adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik baik di swasta maupun pemerintahan. Pemerintah Kota Banda Aceh memperketat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terutama untuk bangunan-bangunan pelayanan publik, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah kota mengambil kebijakan setiap bangunan baru, desainnya harus ramah disabilitas. Kebijakan ini dilakukan sebagai komitmen Walikota dalam memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas.
Seperti apa yang diutarakan oleh Sekretaris Dinas PU, beberapa bangunan, terutama milik swasta masih belum dilengkapi akses untuk kaum disabilitas. Karena itu, sekarang ini setiap pemohon yang mengajukan izin mendirikan bangunan diwajibkan membuat akses bagi penyandang cacat. “Bagi bangunan lama, akan ada surat edaran Walikota yang meminta pemilik bangunan menambah dan menyesuaikan, sehingga bangunan mereka memiliki akses disabilitas. Bahkan bangunan milik pemerintah kota seperti RSUD Meuraxa, gedung penyelamatan, serta taman-taman di Banda Aceh sudah harus ramah disabilitas .
Kemudian jika di Surakarta, Pemerintah Daerah Surakarta juga mengucurkan bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang masuk kriteria keluarga miskin. Bantuan sosial tersebut berupa uang atau barang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas yang bersangkutan. Syarat dan tata cara pemberian bantuan sosial dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Walikota.
Jika melihat kedua fenomena itu, Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, terdapat perubahan paradigma tentang disabilitas, dari paradigma yang didasarkan atas medical model of disability yang memunculkan charity-based approach to disability , ke paradigma yang didasarkan atas social model of disability yang memunculkan human-rights-based approach to disability daripada Medical model of disability (lih . Katsui, 2008) . Medical model of disability seperti yang disebutkan Sullivan (2011) adalah sebuah model di mana disabilitas dipandang sebagai akibat  dari  kondisi  kelainan  fisik  semata-mata, yang merupakan hakikat dari kondisi individu penyandangnya, yang merupakan bagian intrinsik dari diri individu yang bersangkutan. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas kehidupan individu, dan jelas mengakibatkan kerugian bagi individu tersebut. Akibatnya, mengatasi masalah disabilitas itu  berkutat  seputar  mengidentifikasi  disabilitas itu, memahami dan meneliti cara mengontrol dan mengubah penyebabnya. Potensi dan tanggung jawab profesi medis dalam bidang ini adalah sentral.
Oleh karena itu, atas dasar rasa belas kasihan atau rasa keadilan, masyarakat menginvestasikan sumber-sumber dalam bidang perawatan kesehatan dan berbagai bentuk pelayanan terkait lainnya dalam upaya untuk ”menyembuhkan” disabilitas secara medis, mengembangkan fungsionalitas dan /atau meningkatkan keberfungsian penyandang disabilitas sehingga memungkinkan mereka memunyai kehidupan yang lebih “normal”. Dengan pendekatan belas kasihan itu, para penyandang disabilitas cenderung dipandang sebagai “objek” perlindungan, perlakuan dan bantuan dari pada sebagai subjek pemegang hak. Sebagai akibat dari pendekatan ini, para penyandang disabilitas dipisahkan dari masyarakat umum, dan disediakan bagi mereka sekolah khusus, “bengkel kerja terlindung” ( sheltered workshop ), dan di masyarakat tertentu juga bahkan perumahan dan transportasi yang terpisah. Ini dilakukan atas asumsi bahwa mereka tidak mampu menghadapi tantangan hidup di masyarakat luas. Mereka sering tidak diberi kesamaan akses ke hak-hak mendasar dan kebebasan fundamental (misalnya perawatan kesehatan yang memadai, pekerjaan, pendidikan, pemilihan, partisipasi dalam kegiatan budaya); mereka hanya diberi akses ke tempat-tempat yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam bidang pendidikan, model ini telah melahirkan sistem segregasi yang memisahkan anak-anak penyandang disabilitas dari anak-anak pada umumnya. Anak-anak penyandang disabilitas ditempatkan di sekolah-sekolah khusus yang kita kenal dengan istilah sekolah luar biasa (SLB). Akibatnya, para penyandang disabilitas cenderung diperlakukan sebagai orang asing di dalam masyarakatnya sendiri. Masyarakat cenderung memandangnya sebagai suatu keanehan apabila ada penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak dirancang khusus baginya. Lebih jauh pendekatan ini memunculkan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas.
Dari kedua daerah yang ditemukan, pemerintah daerah Banda Aceh dan Surakarta memandang Social model of disability sebagai sebuah strategi pemerintahan daerah dalam memberikan fasilitas yang sama kepada penyandang disabilitas. Social model of disability mengemukakan bahwa hambatan sistemik, sikap negatif dan eksklusi oleh masyarakat (secara sengaja atau tidak sengaja) merupakan faktor-faktor  utama  yang  mendefinisikan  siapa yang menyandang disabilitas dan siapa yang tidak di dalam masyarakat tertentu (Shakespeare and Watson 2001). Model ini mengakui bahwa sementara orang-orang tertentu mempunyai variasi fisik,  sensori,  intelektual,  atau  psikologis,  yang kadang-kadang dapat mengakibatkan keterbatasan fungsi atau ketunaan pada individu, ini tidak harus
mengakibatkan disabilitas, kalau masyarakat dapat menghargai dan menginklusikan semua orang tanpa memandang perbedaan-perbedaan individu. Model ini tidak menyangkal bahwa perbedaan- perbedaan individual tertentu mengakibatkan keterbatasan individual atau ketunaan, tetapi hal ini tidak boleh menjadi penyebab eksklusi.
Berdasarkan model sosial, disabilitas disebabkan oleh masyarakat tempat kita tinggal dan bukan merupakan ‘kesalahan’ seorang individu penyandang disabilitas itu, atau juga bukan merupakan konsekuensi yang tak dapat dihindari dari keterbatasannya. Disabilitas merupakan akibat dari hambatan-hambatan fisik, struktural dan sikap yang ada di dalam masyarakat, yang mengarah pada diskriminasi. Oleh karena itu, pengubahan lingkungan demi menghilangkan hambatan- hambatan tersebut diyakini dapat menghilangkan disabilitas sekurang-kurangnya menurunkan tingkat disabilitas itu.
Model sosial memandang penyandang disabilitas sebagai bagian dari ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat kita. Jika seorang individu penyandang disabilitas tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan di masyarakat, yang merupakan masalah adalah hambatan-hambatan yang mencegah individu itu memainkan peran di dalam masyarakat itu, bukan sang individu itu sendiri. Satu contoh sederhana adalah tentang seorang penguna kursi roda yang mengalami hambatan mobilitas. Dia sesungguhnya tidak mengalami disabilitas apabila lingkungan tempat tinggalnya memungkinkannya untuk menggunakan kendaraan umum, dan dengan kursi rodanya dia dapat sepenuhnya mengakses semua bangunan beserta segala fasilitasnya seperti orang lain.

## IV. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan pada bagian sebelumnya didapatkan simpulan dalam kajian ini adalah strategi yang dilakukan Kota Surakarta dengan membuat Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perwal Kota Surakarta No 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Selain itu, strategi yang dilakukan kota surakarta adalah dengan melakukan dukungan anggaran bagi kaum difabel. Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak terlihat secara langsung sebagai sebuah mata anggaran, karena menjadi satu dengan kegiaan lain, seperti renovasi gedung pemerintah, pembuatan taman dan kawasan pedestrian, dan pembangunan sarana penunjang transportasi. Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan. Penganggaran bagi kaum difabel di Kota Surakarta tidak hanya dilakukan
oleh Pemerintah Kota Surakarta saja. Penganggaran untuk mendanai kaum difabel di kota Surakarta juga dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun sumbangan. Dengan demikian penganggaran bagi kaum difabel dapat memenuhi kebutuhan yang setiap tahun terus berkembang, sesuai dengan slogan Surakarta sebagai kota inklusi dan layak difabel. Selain itu, pemerintah daerah mengeluarkan bantuan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang masuk kriteria keluarga miskin. Bantuan sosial tersebut dapat berupa uang atau barang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
Berbeda dengan Banda Aceh. Mengusung visi Banda Aceh Model Kota Madani yaitu kota yang menjunjung tinggi kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat, keadilan, kebersamaan, dan menghargai hak-hak asasi manusia termasuk hak bagi penyandang disabilitas Kota Banda Aceh berusaha menjadikan kota sebagai kota inklusif bagi kaum disabilitas. Dibidang pendidikan, sekolah di Kota Banda Aceh yang menerapkan sitem pendidikan inklusi. Untuk tingkat TK ada enam unit, SD 20 unit, SMP sembilan unit, SMA tujuh unit, dan 15 SLB dengan jumlah guru pendukung sebanyak120 orang. Di bidang perumahan, Pemko Banda Aceh juga mengeluarkan kebijakan agar kaum difabel dapat mengakses fasilitas perumahan yang terjangkau dan memberikan bantuan Al-Quran Braile Digital kepada para tuna netra.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih dihaturkan untuk Kepala BPP Kemendagri, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, serta kepada para narasumber yang ada di lingkungan pemerintah darah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta, yang telah mendukung dan membantu penelitian ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan rujukan untuk penerapan kebijakan di daerah lainnya, serta referensi dalam membuat penelitian selanjutnya.

## V. Daftar Pustaka
Aceh, Pemprov. 2016. “Peduli Kaum Disabilitas, Walikota Banda Aceh Dianugerahi FKM- BKA Award 2016.” Pemerintah Aceh . h t t p : / / w w w. a c e h p r o v. g o . i d / n e w s / read/2016/02/01/2940/peduli-kaum- disabilitas-walikota-banda-aceh-dianugerahi- fkm-bka-award-2016.html (June 18, 2017).
Berg, Bruce Lawrence. 2001. Qualitative Research Methods  For  The  Social  Sciences . 4th ed. ed. Sarah L. Kelbaugh. United State of Amerika: California State University.
Bezmez, Dikmen. 2013. “Urban Citizenship, the Right to the City and Politics of Disability in Istanbul.”
International Journal of Urban and Regional Research 37(1): 93–114. http://doi.wiley. com/10.1111/j.1468-2427.2012.01190.x (June 4, 2017). Fuad; Twigg. 2008. Studi Model Kebijakan Mitigasi Difabel Korban Bencana Alam (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta) .
Yogyakarta. https://propionagreat.wordpress. com/2013/03/20/peran-pemerintah-daerah- terhadap-penyandang-disabilitas-di-nad/
(June 18, 2017).
Hamudy, Moh. Ilham A. 2015. “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Dan Makassar.”
Jurnal Bina Praja 7(2): 149–60. Irwanto et al. 2010. Pusat Kajian Disabilitas FISIP Universitas Indonesia Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review . Depok. http://www. ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/- --ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/ publication/wcms_160340.pdf. Katsui, By Hisayo. 2008. Development Downside of the Human Rights-Based Approach to Disability in Development . Tokyo. Kementrian Kesehatan RI. 2014. “Situasi Penyandang Disabilitas.” Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan Semester 2(1): 1–5. Marlita, Dewi. 2014. “Pengaruh Kualitas Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Bontang Selatan.” E-Jurnal Ilmu Pemerintahan 2(3): 2640–49. Popiel, Marcin. 2014. “Paving the Way To Accessible Tourism on the Example of Krakow.” European Journal of Tourism : 55–71. www.ejthr.com. Proatmojo, Galih. 2013. “Siswa SLB Puas Dan Senang Dengan Fasilitas Bus Begawan Abiyasa - Tribun Jateng.” Tribun news Jateng . http:// jateng.tribunnews.com/2013/12/04/siswa- slb-puas-dan-senang-dengan-fasilitas-bus- begawan-abiyasa (September 25, 2017). Pudyatmoko, Y Sri; Dewi, Imma Indra. 2015.
Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta . Yogyakarta. Rapley, Clinton E. 2013. “Accessibility and Development: Environmental Accessibility and Its Implications for Inclusive, Sustainable and
Equitable Development for All.” Department of Economic and Social Affairs, United Nations (June): 79.
RI, Presiden. 2016. “Model Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Solo - Presiden Republik Indonesia.” www.presidenri.go.id . http://www.presidenri.go.id/pembangunan- m a n u s i a - 2 / m o d e l - p e m e n u h a n - h a k- penyandang-disabilitas-kota-solo.html (June 18, 2017).
Rizky, Ulfah Fatmala. 2014. “Identifikasi Kebutuhan Siswa Penyandang Disabilitas Pasca Sekolah Menengah Atas.” Indonesian Journal od Disability Studies : 52–59.
Shakespeare, Torn, and Nicholas Watson. 2001.
“The Social Model of Disability: An Outdated Ideology?” Research in Social Science and
Disability 2: 9–28. Sholeh, Akhmad. 2015. “Islam Dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas
Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia.” Jurnal Palastren 8(2): 293–320.
Sullivan, Kathryn. 2011. The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society The Prevalence of the Medical Model of Disability in Society . http://digitalcommons.olin.edu/ahs_ capstone_2011/13.
Sunaryo, Arie. “Terminal Tirtonadi Solo Dilengkapi Jalur Khusus Tunanetra | Merdeka.com.” https://www.merdeka.com/peristiwa/ terminal-tirtonadi-solo-dilengkapi-jalur- khusus-tunanetra.html (September 25, 2017).
Surakarta, Pemerintahan Daerah. 2008. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Surakarta . Surakarta.
Triutari, Indah. 2014. “Volume Nomor September 2014.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus (September): 221–29.
YIPD. 2014. “Banda Aceh Layak Jadi Kota Ramah Disabilitas.” Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah . http://www.yipd.or.id/en/articles/ banda-aceh-layak-jadi-kota-ramah-disabilitas (June 18, 2017).

## Halaman ini sengaja dikosongkan