## PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAH ACEH TIMUR MEMPERKENALKAN DESTINASI WISATA HALAL
Samsuar 1 ; Muhammad Mukhlis 2 ; Sirajul Maulana 3
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa 1, 2 ; Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Timur 3
E-mail: samsuar@iainlangsa.ac.id 1 ; mukhlis.kpi@iainlangsa.ac.id 2 ; rajulmaulana21@gmail.com 3

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  bagaimana  upaya  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur memberikan  pemahaman  serta  membujuk  masyarakat  di  sekitar  destinasi  wisata terkait  konsep  wisata  halal  yang  disodorkan  pemerintah,  penelitian  ini menggunakan    paradigma  konstruktivisme  serta  pendekatan  kualitatif,  teknik maximum  variation dipergunakan  dalam  pengumpulan  data,  pertimbangan keluasan  dan  keragaman  elemen  masyarakat  yang  terlibat  dalam  masalah  ini menjadi  faktor  penentu,  data  yang  terkumpul  diiris  menggunakan  pisau  teori Inovasi dari Gabriel Tarde. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Timur menggunakan berbagai saluran komunikasi yang  dimiliki  termasuk  dengan  pendekatan  secara  interpersonal  terhadap  tokoh- tokoh  masyarakat  dan  agama  memberikan  dampak  pada  pelaksanaan  program wisata halal di Aceh Timur.
Kata kunci: Peran Komunikasi, Aceh Timur, Wisata Halal.

## Abstract
This  article  researches  the  East  Aceh  regency  government's  effort  to  give  the concept and persuade society around tourism destination places related to the halal tourism  concept  raised  by  the  government.  This  research  uses  a  constructive paradigm and also a qualitative approach. Maximum variation technique is used in collecting data, consideration of large area and diversity of people to be involved; all  of  these  are  the  key  factor  in  this  case.  Data  collection  is  sliced  using  the Diffusion Theory cutter by Gabriel Tarde. The result of this research shows that many communication available ways are used in making an effort by the East Aceh government,  including  by  making  an  interpersonal  approach  with  the  informal leader and leading religious figures give impact toward implementing halal tourism in East Aceh regency.
Keywords:  Communication Role, East Aceh, Halal Tourism.

## PENDAHULUAN
Sekelompok massa datang dengan menumpang truk bak terbuka dan sepeda motor ke kawasan Pantai Leuge, hari itu pantai ini dipadati pengunjung yang ingin
menikmati  keindahan  pantai  yang  terletak  di  Kecamatan  Peureulak,  Kabupaten Aceh  Timur.  Dengan  menggunakan  alat  pengeras  suara  massa  yang  merupakan santri dari berbagai pesantren di sekitar Peureulak itu menghalau para pengunjung pantai  wisata  untuk  pulang,  mereka  menutup  pantai  itu  karena  takut  para pengunjung pantai akan berbuat tindakan yang melanggar syariat Islam. 1
Fenomena  penutupan  pantai  atas  nama  agama  ini  yang  merupakan  salah satu  destinasi  wisata  di  Kabupaten  Aceh  Timur  ini  merupakan  insiden  buruk terhadap  perkembangan  pariwisata  di  daerah  ini.  Padahal  sektor  pariwisata merupakan  salah  satu  ladang  devisa  bagi  pemerintah  daerah,  potensi  sektor  ini sangat menjanjikan karena pariwisata juga merupakan sektor yang tahan terhadap krisis global, bahkan saat ini pariwisata telah menjadi industri tersendiri yang besar dan dipandang sebagai sektor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari  maraknya  industri  pariwisata  yang  mampu  meningkatkan  kunjungan wisatawan, bukan hanya meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, namun juga dapat mampu memutar perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata. 2
Potensi inilah yang dilirik oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebuah daerah yang berada di pesisir timur provinsi Aceh guna mendongkrak Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sekaligus  membangkitkan  perekonomian  masyarakat khususnya masyarakat pesisir pantai dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat ibukota kabupaten yang umumnya hidup dibawah garis sejahtera. 3 Sebagai daerah yang  memiliki  potensi  destinasi  wisata  mulai  dari  wisata  bahari,  wisata  ziarah sampai  wisata  cagar  alam,  harapan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  terhadap kemajuan  pariwisata  demikian  besar,  kondisi  ini  menuntut  pemerintah  bekerja keras  menata  infrastruktur  lokasi  tujuan  serta  memberdayakan  masyarakat  agar mampu menjadi tuan rumah yang ramah serta baik bagi para wisatawan.
1 Antara  Aceh,  “Ratusan  Santri  Bubarkan  Pengunjung  Pantai  Di  Aceh  Timur,”  2019, https://aceh.antaranews.com/berita/89314/ratusan-santri-bubarkan-pengunjung-pantai-di-aceh- timur.
2 Oraphan Chanin et al., “Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast  of  Thailand,” Journal  of  Economics,  Business  and  Management 3,  no.  8  (2015):  791–94, https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287.
3 BPS Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2020 , 1st ed. (Adeh Timur: BPS Aceh Timur, 2020).
Peran  pemerintah  daerah  (pemda)  seperti  yang  disampaikan  Diah  Lastri 4 , dan  Huda 5 ,  bahwa  pemda  harus  memiliki  kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap kemajuan  sebuah  rencana  pembangunan,  karena  stimulus  yang  diberikan  oleh pemerintah  dalam  berbagai  bentuk  akan  memberikan  dan  meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
Guna  mewujudkan  destinasi  wisata  yang  aman  dan  nyaman  bagi  para wisatawan  ini,  diperlukan  peran  pemerintah  serta  sokongan  publik  yang  sejalan. Pemerintah  serta  warga  dilibatkan  supaya  proses  pemasaran  serta  pengenalan keunggulan produk dapat berjalan dengan efisien serta efektif. 6 Pemerintahan yang baik  (good  governance)  pastinya  mengaitkan  kemitraan  (partnership)  antara pemerintah  serta  masyarakatnya  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  yang berkelanjutan. 7
Namun  rencana  Pemerintah  kabupaten  Aceh  Timur  ini  mendapat pertentangan dari masyarakat terutama tokoh agama serta pimpinan dayah yang ada di  sekitar  destinasi  wisata,  mereka  menilai  keberadaan  destinasi  wisata  justru membawa bencana dengan alasan syariat Islam, destinasi wisata disamakan sebagai tempat  maksiat,  pasalnya  mereka  menganggap  destinasi  wisata  terutama  pantai tidak  ada  pemisahan  antara  pengunjung  lelaki  dan  perempuan  sehingga  rawan terjadi perbuatan yang melanggar syariat Islam. 8 Penolakan tersebut meluas dalam bentuk demo-demo serta pengusiran para wisatawan yang datang ke pantai.
Pertentangan  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  Pemerintah  Aceh  Timur, pada  satu  sisi  potensi  wisata  yang  dimiliki  harus  dikelola  dengan  baik  sehingga menghasilkan PAD dan efek domino ekonomi bagi masyarakat setempat, pada sisi
4 Diah Lastri Febriani and Reni Juliani, “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan  Informasi  Publik  Di  Kabupaten  Aceh  Barat,” AT-TANZIR:  JURNAL  ILMIAH
PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM , June 29, 2022, 19–38,
https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970.
5 Miftahul  Huda,  Muhammad  Ulin  Nuha,  and  Dewi  Mashfufah,  “Komunikasi  Dakwah Kolaboratif Pemerintah Desa Melalui Kebijakan Publik,” AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM , July 26, 2021, 37, https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.521.
6 Gandes Dwi  Ayuwangi, “Analisis Perencanaan Komunikasi  Pemerintah Kotawaringin Timur  Dalam  Upaya  Menjadikan  Sampit  Sebagai  Kota  Tujuan  Pariwisata  2016-2021,”  January 2019.
7 M  Wafah, Redevelopment  Kawasan  Wisata  Religi  Makam  Sunan  Drajat  Lamongan Dengan Pendekatan Semiotika Tema Sapta Paweling (digilib.uinsby.ac.id, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/33252/.
8 Media Realitas, “Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur,” 2019, https://mediarealitas.com/2019/07/ratusan-santri-demo-sejumlah-pantai-wisata-di-aceh-timur/.
yang lain bagaimana mengelola potensi wisata ini yang ramah dengan budaya lokal dan  sesuai  dengan  syariat  Islam,  apalagi  sejumlah  destinasi  wisata  merupakan kawasan  pantai  utama  seperti Pantai  Kuala  Leuge  dan  pantai  Kuala  Beukah  di Kecamatan Peureulak serta pantai Keutapang Mameh, di Kecamatan Idi Rayeuk.
Tulisan  terkait  dengan  peran  pemerintah  mendorong  kemajuan  destinasi wisata di daerah telah banyak diulas oleh para peneliti, seperti Azda, 9 Kuswandi, 10 dan  Makkasau  et  al. 11 ,  serta  pada  kajian  Rachmawati. 12 Namun  sisi  peran  yang dimainkan pemerintah kabupaten Aceh Timur berbeda dalam tulisan ini, sehingga memiliki  novelty  serta  keunikan  tersendiri,  peran  komunikasi  melalui  berbagai saluran  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Timur  untuk memperkenalkan destinasi wisata yang sesuai dengan syariat Islam sehingga bisa diterima masyarakat terutama oleh para pemuka agama di sekitar destinasi wisata yang umumnya merupakan wilayah pantai merupakan hal yang sangat jarang dilirik para peneliti sebelumnya.

## LANDASAN TEORI
Riset  ini  memakai  Teori  Difusi  yang  diajukan  Gabriel  Tarde,  dalam gagasannya ini Gabriel memperkenalkan kepada publik Kurva Difusi berupa S (S- shaped  Diffusion  Curve). 13 Kurva  ini  menerangkan  kalau  sesuatu inovasi  dicoba oleh  seorang  dicermati  lewat  ukuran  waktu.  Dalam  kurva  tersebut  ada  2  buah sumbu;  yaitu  sumbu  yang  menerangkan  tingkatan  adopsi  serta  sumbu  yang menerangkan  ukuran  waktu.  Sementara  itu  Rogers  mendefinisikan  difusi  inovasi merupakan proses sosial yang mengkomunikasikan data tentang ilham baru yang
9 M  A  Azda, Strategi  Pemerintah  Desa  Pongkar  Dalam  Pengembangan  Objek  Wisata Pantai  Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun  … (repository.uin-suska.ac.id,  2020), http://repository.uin-suska.ac.id/29147/.
10 Kuswandi., “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 8, No. 2 (December 21, 2020): 90–113,.
11 Nurdalwah  Makkasau  et  al.,  “Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Objek  Wisata Pulau Camba-Cambang Kabupaten Pangkep,” UNM Geographic Journal 3, no. 2 (August 2021): 167–74, https://doi.org/10.26858/UGJ.V3I2.22852.
12 Anna Rachmawati, “Upaya India Untuk Menjadi Tujuan Pariwisata Medis Di Kawasan Asia Selatan Pada Pemerintahan Presiden Pranab Mukherjee (2012-2017),” 2020.
13 Jussi Kinnunen, “Gabriel Tarde as a Founding Father of Innovation Diffusion Research,” Acta Sociologica 39, no. 4 (1996): 431–42.
ditatap  secara  subjektif.  Arti  inovasi  dengan  demikian  lambat-  laun  dibesarkan lewat suatu proses konstruksi sosial.
Teori difusi inovasi pada esensinya menjelaskan bagaimana suatu gagasan serta  ilham  baru  yang  dikomunikasikan  pada  suatu  kultur  ataupun  kebudayaan. Kalau  teori  ini  berfokus  pada  bagaimana  suatu  gagasan  ataupun  ilham  baru  bisa serta  dimungkinkan  diadopsi  oleh  suatu  kelompok  sosial  maupun  kebudayaan tertentu.
a.  Konsep Teori Difusi Inovasi
Tujuan utama dari difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi berupa gagasan, ilmu pengetahuan serta teknologi baik oleh orang ataupun kelompok sosial tertentu. Oleh karenanya Rogers mengemukakan kalau ada 4 ciri inovasi yang yang bisa pengaruhi tingkatan adopsi dari orang ataupun kelompok sosial tertentu.
b.  Keuntungan Relatif (Relative Advantage)
Keuntungan  relatif  merupakan  gimana  sesuatu  inovasi  yang  baru  ini  bisa dikatakan lebih baik dari inovasi lebih dahulu ataupun malah tidak lebih baik dari inovasi  lebih  dahulu.  Tolak  ukuranya  merupakan  gimana  seseorang  adopter merasakan langsung akibat dari inovasi tersebut yang menjadikanya puas maupun tidak puas pada suatu inovasi. Terus menjadi besar keuntungan relatif yang dialami oleh adopter hendak menjadikan inovasi tersebut terus menjadi diadopsi oleh suatu kelompok.
c.  Kesesuaian (Compatibility)
Kesesuaian  berkaitan  dengan  gimana  sesuatu  inovasi  itu  bisa  dikatakan cocok dengan keadaan warga, kebudayaan serta nilai- nilai dalam warga tersebut, dan pasti saja apakah cocok dengan kebutuhan yang terdapat. Bila cocok dengan apa yang disebutkan makan sesuatu inovasi itu hendak gampang diadopsi bilamana tidak hingga kebalikannya hendak susah diadopsi.
d.  Kerumitan (Complexity)
Persoalan kesulitan ini berkaitan dengan seberapa rumit sesuatu inovasi bisa dimengerti  serta  dijalankan  oleh  adopter.  Terus  menjadi  rumit  pasti  saja  hendak terus menjadi susah buat diadopsi begitu pula  sebaliknya terus menjadi gampang dimengerti hingga inovasi tersebut hendak terus menjadi gampang buat diadopsi.
e.  Bisa diuji coba (Triability)
Sesuatu inovasi hendak lebih gampang diadopsi bila sebuah inovasi itu bisa di uji cobakan dalam keadaan sesungguhnya. Kalau sesuatu inovasi tersebut, cocok ataupun tidaknya bisa lekas dikenal manakala bisa dilihat lewat sesuatu uji coba. Dengan  uji  coba  para  adopter  bisa  mengenali  kelebihan  serta  kekurangan  dari inovasi tersebut saat sebelum diadopsi seluruhnya

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  konstruktivisme  serta  pendekatan kualitatif, 14 sebagai  acuan  untuk  melihat  konstruksi  realitas  dari  interaksi  yang terbangun antara pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai operator utama dalam peran komunikasi bersama masyarakat serta para tokoh masyarakat di sekitar lokasi destinasi wisata terkait wisata halal pergulatan interaksi yang terjadi.
Dengan mempertimbangkan keluasan dan keragaman informan yang terkait dalam pembahasan penelitian ini merupakan titik kunci untuk menjawab persoalan mendasar dalam penelitian ini sehingga memilih teknik maximum variation untuk mengumpulkan data lapangan. 15 Data dianalisis dengan alur kerja yang disarankan oleh  Miles  dan  Huberman  yaitu,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penyajian kesimpulan. 16

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berbicara  tentang  konsep  wisata  halal  tidak  hanya  berkaitan  dengan destinasi  situs-situs  keagamaan  semata  atau  makam  para  tokoh  agama  ataupun tempat-tempat  yang  identik  dengan  budaya  Islam  seperti  tempat  ibadah  semata dengan  persoalan  makanan  semata,  namun  konsep  ini  dapat  diperkenalkan  lebih jauh  lagi,  konsep  wisata  halal  mencakup  berbagai  proses  yang  terkait  dengan Pariwisata mulai  dari  bahan-bahan  baku yang  akan  dimanfaatkan  untuk  kegiatan pariwisata,  dikonsumsi  dipastikan  kehalalnya,  juga  persoalan hospitality kepada
14 John  W  Creswell,  Daliborka  Luketić  Sveučilište  U  Zadru,  and  Odjel  Za  Pedagogiju, “Research Desing: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3 Rd Edition) (Nacrt Istraživanja: Kvalitativni, Kvantitativni i Mješoviti Pristupi),” n.d.
15 Pawito., Penelitian Komunikasi Kualitatif , II (2018) (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam danSosial (LKIS), 2007),
16 Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Sage publications, 2018).
para tetamu beserta seluruh elemen yang terlibat dalam industri pariwisata hingga perilaku seluruh unsur dalam masyarakat.
Persoalan  ini  tidak  bisa  dianggap  selesai  dengan  hanya  mengandalkan bahwa  daerah  dan  masyarakat  Aceh  sudah  melaksanakan  syariat  Islam  sehingga identik  dengan  kehidupan  yang  Islami.  Namun  terkait  dengan  pengembangan industri pariwisata ini, citra atau slogan saja bukan jaminan tanpa mengikuti aturan atau  regulasi  yang  telah  dibuat  oleh  Kementerian  Pariwisata  (Kemenpar)  yang bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta asosiasi pariwisata. 17
Pemberian  sertifikat  halal  misalnya  seperti  yang  disampaikan  Mimi Chairani, Kasi Pelayanan, Pembinaan, dan Pengawasan kepariwisataan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, selama ini identik hanya untuk  pelaku  usaha  restoran  atau  penyedia  produk  kuliner  saja,  sertifikat  juga ditujukan  untuk  hotel,  para  pengelola  hotel  bukan  hanya  diminta  untuk mensyaratkan tamu yang menginap di kamar yang sama merupakan pasangan yang halal, agar bisa mendapat sertifikat ini akan tetapi segala operasional hotel haruslah melalui proses yang halal,  semisal proses ketersediaan air baik untuk dikonsumsi maupun keperluan yang lain mulai dari proses dari pengambilan dalam hal ini asal bahan  baku  air,  proses  penyaringan,  hingga  digunakan,  semuanya  harus mendapatkan sertifikasi halal, syarat ini juga berlaku untuk semua unit usaha atau layanan bagi para tetamu mulai restoran, spa, hingga kolam renang. 18
Demikian  pula  halal  menurut  Hayatul  Ridha  Kabid  Kepariwisataan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bukan seperti yang dibayangkan secara umum oleh  masyarakat  luas,  yakni  hanya  terkait  makanan  yang  mengandung  anjing ataupun  babi  saja.  Tetapi  juga  meliputi  kesadaran  masyarakat  untuk  melahirkan budaya  sertifikasi  terhadap  program,  potensi,  usaha,  budaya  bersih  dan  higienis serta  pelayanan  yang  baik  yang  dapat  langsung  dirasakan  oleh  wisatawan  dan kelengkapan  sarana  dan  prasarana  ibadah  di  berbagai  tempat  mulai  dari  warung kopi hingga ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi lainnya. 19
17 B  E  Dartiningsih, Komunikasi  Pariwisata :  Tinjauan  Praktik  Pariwisata  Syariah  Di Madura (Indramayu: Penerbit Adab, 2021). 18 Wawancara dengan Mimi Chairani, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 09.12 wib 19 Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib
Hayatul  Ridha  mempersoalkan  pemahaman  masyarakat  bukan  hanya pelaku  usaha  yang  terkait  dengan  pariwisata  namun  semua  elemen  masyarakat yang  menurutnya    masih memerlukan  proses  untuk  memahami  secara  lebih  utuh terkait dengan konsep pariwisata halal tersebut.
“Selama  ini  masyarakat  cukup  puas  dengan  label  halal  namun kenyataannya,  banyak  perilaku  yang  dianggap  sepele  ternyata  belum mencerminkan perilaku halal yang sesuai dengan standar sertifikasi halal.” 20
Kondisi ini semua tidak terlepas dari informasi yang diterima masyarakat, konsep pariwisata halal relatif baru di kenal di Aceh, istilah ini baru dipopulerkan di  Aceh  sekitar  tahun  2016  seiring  dengan  peluncuran  brand  baru  pariwisata Aceh. 21
Menyiasati kondisi minimnya informasi serta rendahnya pemahaman terkait persoalan ini seperti yang dituturkan oleh  Hayatul Ridha, Dinas pariwisata Aceh Timur  melaksanakan  berbagai  terobosan  terutama  membuka  saluran-saluran komunikasi  dan  informasi,  berbagai  kebijakan  terkait  dengan  wisata  halal disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi.
“Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pariwisata halal ini kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia melaksanakan pelatihan  dan  sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  pariwisata  dan  tokoh masyarakat  yang  berada  di  sekitar  destinasi  wisata  di  hotel  Royale  Aceh Timur, beberapa waktu yang lalu”. 22
Dinas  Pariwisata  Aceh  Timur  juga  meluncurkan  buku  yang  berisi penjelasan  singkat  berbagai  destinasi  wisata  di  Aceh  Timur  dan  tata  letaknya, 23 menurut  Adi  Dharma  S.P    ketua  seksi  pengembangan  dan  potensi  objek  wisata
20 Ibid, Hayatul Ridha 21 Pariwisata Aceh telah dikemas dalam sebuah branding baru, “The Light of Aceh” atau “Cahaya Aceh”. sebelumnya brand pariwisata Aceh ini adalah Visit Aceh. Visit Aceh sebagai Branding pariwisata Aceh sebelumnya dinilai sudah terlalu lama dan kurang memberi dampak yang signifikan terhadap dunia pariwisata di Aceh.
Branding baru ini merefleksikan semangat bagi seluruh masyarakat yang disatukan melalui Syariat Islam yang Rahmatan lil ‘alamiin, sebagai cahaya benderang yang mengajak pada nilai-nilai kebaikan, kemakmuran, dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak.
22 Ibid, Hayatul Ridha
23 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Travel Guide To East Aceh , 1st ed., Trave Guide Indonesia (Aceh Timur: Pidii, 2019).
Aceh  Timur,  Peluncuran  buku  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  wisatawan mendapat informasi berbagai destinasi wisata di Aceh Timur yang dapat dikunjungi sekaligus akomodasi untuk memudahkan para wisatawan tersebut, kehadiran buku tersebut  bukan  hanya  ditujukan  bagi  para  wisatawan  semata  namun  juga  kepada masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata sehingga mereka paham wilayah mereka akan menjadi pusat kunjungan wisatawan. 24
Kegiatan  lain  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  adalah  pemilihan duta pariwisata Aceh Timur dengan melibatkan peserta dari kalangan pelajar dan Mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun, upaya ini sebagaimana yang dituturkan Hayatul Ridha akan memberikan umpan balik yang sangat positif bagi pemerintah. Pada satu sisi pemerintah diuntungkan dengan informasi yang tersebar luas melalui berbagai  aplikasi  media  sosial  yang  sangat  dikuasai  oleh  generasi  milenial  ini, mereka ketika nantinya telah terpilih sebagai duta wisata bukan hanya akan menjadi duta  namun  juga  sebagai  juru  bicara  untuk  memperkenalkan  destinasi  wisata  di Aceh Timur.
“Tentunya  generasi  milenial  sekarang  sangat  akrab  dengan  media  sosial, keberadaan  mereka  akan  semakin  memudahkan  kita  untuk  bisa memperkenalkan  destinasi  wisata  ke  dunia  luar melalui  aplikasi  di  media sosial”. 25
Penggunaan media sosial ini merupakan saluran informasi yang dibuka oleh Dinas  Pariwisata  Aceh timur  untuk  bisa menjangkau  audien  yang  lebih  luas  dan beragam usia, keterlibatan mahasiswa dan pelajar merupakan pintu untuk masuk ke dalam  saluran  komunikasi  tersebut.  Pembukaan  berbagai  saluran  komunikasi  ini simultan  dilaksanakan  dengan  pelibatan  masyarakat  dalam  semua  kegiatan pariwisata, upaya pelibatan masyarakat secara langsung ini menurut Surya Darma untuk meredam berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat terutama di kalangan tokoh  masyarakat  dan  para  ulama,  sebelum  ini  seperti  dikatakan  Surya  Darma terjadi  berbagai  penolakkan  yang  dimotori  oleh  para  ulama  setempat,  mereka menilai pembukaan destinasi wisata akan mengundang perbuatan yang melanggar
24 Wawancara dengan Adi Dharma S.P ketua seksi pengembangan dan potensi objek wisata dinas Pawisata kabupaten Aceh senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 13.10 wib.
25 Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib.
syariat Islam terutama destinasi wisata pantai, sikap penentangan yang ditunjukan tersebut bukan hanya dalam bentuk non verbal namun telah melebar dalam bentuk aksi berupa pengusiran para wisatawan dari pantai. 26
Mengatasi  persoalan  penolakan  ini  pihak  Dinas  Pariwisata  Aceh  Timur membuka  komunikasi  secara  interpersonal  yang  dimotori  oleh  pimpinan  dinas pariwisata Aceh Timur dan unit kerja lainnya, komunikasi dijalin dengan beberapa pimpinan  dayah  yang  berada  berdekatan  dengan  destinasi  wisata  seperti  dayah Raudhatul ulum diniyah Islamiyah Al Aziziyah pimpinan Tgk M Thahir MD, dayah Asasul Islamiyah, yang dipimpin oleh Tgk Muhammad Yusuf, serta dayah Bustanul Huda  Gampong  Alue  Cek  Doi  pimpinan  Muhammad  Ali  Bin  Tgk  H  Abdul Muthaleb.
Membangun  relasi  yang  dilakukan  dengan  pimpinan  dayah  tersebut  guna mencapai kesepahaman bagaimana pengelolaan tempat wisata yang sesuai dengan syariat  Islam,  tujuan  yang  paling  penting  tentunya  tercipta Relative  Advantage terhadap informasi yang diberikan sehingga proses inovasi dalam sektor pariwisata ini  dapat  tercapai.  ”Kita  sadar  bahwa  pemahaman  dan  tafsir  soal  syariat  Islam merupakan  wilayah  para  ulama  sehingga  pemerintah  Aceh  Timur  menggandeng para  ulama  untuk  memberikan  batasan  bagaimana  berperilaku  di  tempat  umum khususnya bagi para wisatawan agar tidak melanggar syariat Islam”. 27
Pelibatan para ulama ini bukan hanya soal syariat Islam namun juga pada kesempatan yang sama mereka diberikan pemahaman soal pentingnya membangun pariwisata dan imbasnya kepada masyarakat terutama sektor ekonomi yang dapat mendongkrak pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan pemahaman yang utuh yang telah didapat para ulama ini yang sekaligus sebagai pemuka masyarakat terkait pariwisata, seperti yang diharapkan Surya Darma nantinya dapat ditransfer kepada masyarakat  atau  jamaah,  dalam  berbagai  bentuk  dan  forum  yang  mereka  miliki seperti pengajian-pengajian rutin.
Implementasi  dari  sosialisasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  yang berada  di  sekitar  lokasi  ditindaklanjuti  dengan  pelibatan  masyarakat  dalam pembinaan  tempat-tempat  wisata  seperti  di  Kuala  Leuge,  Kuala  Beukah,  pantai
26 Media Realitas, “Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur.”
27 Ibid, Adi Dharma S.P
Kuala  Parek,  pantai  Idi  Cut  dan  pantai  Keutapang  Mameh.  Masyarakat  diajak menjadi  pengelola  atau  operator  tempat-tempat  tersebut,  masyarakat  juga  diajak untuk  membangun  fasilitas  umum  untuk kenyamanan  pengunjung  seperti  tempat pemandian  dan  tempat  shalat,  dengan  arahan  para  ulama  mereka  yang mempersiapkan  peraturan-peraturan  yang  terkait  dengan  kunjungan  ke  tempat- tempat  wisata  seperti  peraturan  tidak  boleh  ada  di  pantai  ketika  adzan berkumandang dan tidak boleh bercampur antara pengunjung pria dan perempuan saat di mandi di laut.
“Kita  berupaya melibatkan  masyarakat  dalam membangun  pariwisata ini, konsep pelibatan masyarakat ini kita harapkan agar masyarakat lebih paham dengan  wisata  halal  yang  kita  gagas,  kita  harapkan  pelibatan  ini  akan menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bagaimana mengelola dan berperilaku  sebagaimana  yang  sesuai  dengan  standarisasi  dari  wisata halal”. 28
Umpan  balik  yang  paling  diharapkan  adalah  terciptanya  proses compatibility di masyarakat sehingga konsep wisata halal yang digagas pemerintah tersebut sejalan dan sesuai dengan apa yang telah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat  selama  ini,  Surya  Darma  menyatakan  informasi  yang  diberikan  oleh para  ulama  membuat  proses  terciptanya compatibility dalam  mengadopsi  konsep wisata  halal  di  tengah-tengah  masyarakat  dalam  berjalan  lebih  efekti  dan  lebih cepat.
Pelibatan  tersebut  bukan  berarti  dinas  pariwisata  Aceh  Timur  berlepas tangan seperti yang dikatakan Surya Darma pihaknya kerap turun kelapangan untuk memantau dan berdialog dengan masyarakat untuk memberikan informasi beberapa regulasi terbaru yang terkait dengan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya  informasi  yang  disampaikan  tidak  melahirkan  complexity  dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Surya Darma dan hayatul Ridha pihaknya terus melakukan pendampingan dan sosialisasi dan membuka ruang-ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
28 Wawancara dengan Hayatul Ridha, pada senin tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.12 wib.
Pemerintah  berharap  kendati  lokasi  wisata  itu  dikelola  secara  swakelola oleh masyarakat namun standarisasi dari pelayanan kepada para wisatawan dapat terus  terjaga  dengan  demikian  bukan  hanya  kunjungan  Kembali  para  wisatawan yang  diharapkan  namun  juga  pengelolaan  ini  sesuai  standar  yang  ditetapkan pemerintah.  Pelibatan  masyarakat  sebagai  operator  secara  tidak  langsung  juga mempekerjakan masyarakat di sekitar destinasi wisata sehingga dengan demikian pemerintah juga dapat mengurangi pengangguran di Aceh Timur, pemasukan dana dari parkir dan uang sewa tempat usaha akan masuk ke kas gampong dan pemuda setempat.

## KESIMPULAN
Peran komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Timur melalui Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Aceh Timur  dengan  menggunakan  berbagai  saluran komunikasi  menyampaikan  kepada  tokoh  masyarakat  dan  pemuka  agama  serta masyarakat yang ada di sekitar destinasi wisata terkait dengan keberadaan kawasan wisata,  mengusung  konsep  wisata  halal  yang  merupakan  konsep  baru  dalam khazanah pariwisata di Aceh, pemerintah Aceh timur ingin Kawasan wisata yang dimiliki bisa menjadi aset untuk pertumbuhan ekonomi.
Sosialisasi  dan  komunikasi  interpersonal  yang  dibangun  dengan  tokoh masyarakat  dan  ulama  memberikan  efek  yang  baik  pada  penerimaan  konsep pariwisata halal di Aceh Timur, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata merupakan terobosan lain yang dilakukan sehingga konsep wisata ini dapat mereka adopsi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh, Antara. “Ratusan Santri Bubarkan Pengunjung Pantai Di Aceh Timur.” 2019. https://aceh.antaranews.com/berita/89314/ratusan-santri-bubarkan- pengunjung-pantai-di-aceh-timur.
Azda,  M  A. Strategi  Pemerintah  Desa  Pongkar  Dalam  Pengembangan  Objek Wisata  Pantai  Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun  … . repository.uin-suska.ac.id, 2020. http://repository.uin-suska.ac.id/29147/.
BPS Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur Dalam Angka 2020 . 1st ed. Adeh Timur: BPS Aceh Timur, 2020.
Chanin, Oraphan, Piangpis Sriprasert, Hamzah Abd Rahman, and Mohd Sobri Don. “Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand.” Journal  of  Economics,  Business  and  Management 3,  no.  8 (2015): 791–94. https://doi.org/10.7763/JOEBM.2015.V3.287.
Creswell,  John  W,  Daliborka  Luketić  Sveučilište  U  Zadru,  and  Odjel  Za Pedagogiju.  “Research  Desing:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Methods  Approaches  (3  Rd  Edition)  (Nacrt  Istraživanja:  Kvalitativni, Kvantitativni i Mješoviti Pristupi),” n.d.
Dartiningsih, B E. Komunikasi Pariwisata : Tinjauan Praktik Pariwisata Syariah
Di Madura . Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=ytpVEAAAQBAJ.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Travel Guide To East  Aceh .  1st  ed.  Trave  Guide  Indonesia.  Aceh  Timur:  Pidii,  2019. https://books.google.co.id/books?id=6WesDwAAQBAJ.
Febriani, Diah Lastri, and Reni Juliani. “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat.” AT- TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM , June 29, 2022, 19–38. https://doi.org/10.47498/tanzir.v13i1.970.
Gandes Dwi Ayuwangi, 14321015. “Analisis Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kotawaringin  Timur  Dalam  Upaya  Menjadikan  Sampit  Sebagai  Kota Tujuan Pariwisata 2016-2021,” January 2019.
Huda,  Miftahul,  Muhammad  Ulin  Nuha,  and  Dewi  Mashfufah.  “Komunikasi Dakwah  Kolaboratif  Pemerintah  Desa  Melalui  Kebijakan  Publik.” AT- TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM , July 26, 2021, 37. https://doi.org/10.47498/tanzir.v12i1.521.
Kinnunen,  Jussi.  “Gabriel  Tarde  as  a  Founding  Father  of  Innovation  Diffusion Research.” Acta Sociologica 39, no. 4 (1996): 431–42. Kuswandi, Aos. “STRATEGI PEMERINTAH

## DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN  PARIWISATA  DI  PROVINSI  NUSA  TENGGARA BARAT.” Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi 8, no. 2 (December 2020): 90–113. https://doi.org/10.34010/AGREGASI.V8I2.3817.
Makkasau, Nurdalwah, Rosmini Maru, Syukri Nyompa, Jurusan Geografi, Fakultas Matematika, Dan Ilmu, and Pengetahuan Alam. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan  Objek  Wisata  Pulau  Camba-Cambang  Kabupaten Pangkep.” UNM  Geographic  Journal 3,  no.  2  (August  2021):  167–74. https://doi.org/10.26858/UGJ.V3I2.22852.
Media Realitas. “Ratusan Santri Demo Sejumlah Pantai Wisata Di Aceh Timur.” 2019. https://mediarealitas.com/2019/07/ratusan-santri-demo-sejumlah- pantai-wisata-di-aceh-timur/.
Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . Sage publications, 2018.
Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif . II (2018). Yogyakarta: Lembaga Kajian
Islam dan Sosial (LKIS), 2007. https://books.google.com/books/about/Penelitian_Komunikasi_Kualitatif.h tml?hl=id&id=zN5iDwAAQBAJ.
Rachmawati,  Anna.  “Upaya  India  Untuk  Menjadi  Tujuan  Pariwisata  Medis  Di
Kawasan  Asia  Selatan  Pada  Pemerintahan  Presiden  Pranab  Mukherjee (2012-2017),” 2020.
Wafah,  M. Redevelopment  Kawasan  Wisata  Religi  Makam  Sunan  Drajat Lamongan  Dengan  Pendekatan  Semiotika  Tema  Sapta  Paweling . digilib.uinsby.ac.id, 2019. http://digilib.uinsby.ac.id/33252/.