Volume 7 Nomor 2, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE ROLE OF THE HALAL CENTER IN PROMOTING MSME HALAL CERTIFICATION TO IMPROVE HALAL LIFESTYLE IN MEDAN CITY

## ANALISIS PERAN PUSAT HALAL CENTER DALAM MENDORONG SERTIFIKASI HALAL UMKM UNTUK MENINGKATKAN HALAL

## LIFESTYLE DI KOTA MEDAN
Feby Sahira 1 , Muhammad Yafiz 2 , Nurul Jannah 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3
Febysahira55@gmail.com 1 , Muhammadyafiz@uinsu.ac.id 2 , Nuruljannah@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
Issuance  of  Minister  of  Religion  Regulation  (PMA)  no.  20  of  2021  on  September  14  2021  concerning halal certification for MSEs requires all business actors to process their business products in accordance with Islamic law and have proof of a halal certificate. In addition, the passing of the Law regarding Halal Product Guarantees has become a trend in the halal industry. With the issuance of this regulation, many universities  have  established  halal  centers  to  accommodate  the  interests  of  the  community  with  the increasing  halal  lifestyle  which  is  currently  trending  in  Indonesia,  which  consists  of  the  halal  food, fashion, media/recreation, pharmacy, cosmetics and tourism sectors. This research aims to find out How important is the Halal Center's role in encouraging halal certification for MSMEs to improve the halal lifestyle  in  the  city  of  Medan.  This  research  uses  a  qualitative  descriptive  method  by  conducting interviews, documentation and observation as descriptive techniques in collecting data. In this research, researchers  found  4  forms  of  roles  that  have  been  carried  out  by  the  halal  center  in  Medan  City  in encouraging  halal  certification  for  MSMEs  to  improve  halal  lifestyle  in  Medan  City,  including:  1) Education regarding halal certification, 2) Training and socialization of halal certification awareness, 3 ) Halal certification registration services, 4) human resource development for the use of halal products. Keywords: Halal Center, Halal MSME Certification, Halal Lifestyle

## ABSTRAK
Terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi  halal  bagi  Pelaku  UMK  mewajibkan  bagi  semua  Pelaku  Usaha  untuk  mengolah  produk usahanya sesuai dengan syariat Islam dan memiliki bukti sertifikat halal. Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang  terkait  Jaminan  Produk  Halal  menjadi  tren  industri  halal.  Dengan  diterbitkannya regulasi  tersebut,  banyak  perguruan  tinggi  yang  mendirikan  halal  center  untuk  mengakomodir kepentingan masyarakat dengan meningkatnya halal lifestyle yang sedang tren di Indonesia yang terdiri dari  sektor  makanan  halal,  fashion,  media/rekreasi,  farmasi,  kosmetik,  dan  pariwisata.Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berperan Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk  meningkatkan  halal  lifestyle  di  kota  Medan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif Kualitatif  dengan  melakukan  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  sebagai  Teknik  deskriptif  dalam mengumpulkan  data.  Adapun  dalam  penelitian  ini  peneliti  menemukan  4  bentuk  peran  yang  telah dilakukan  oleh  pusat  halal  center  di  Kota  Medan  dalam  mendorong  sertifikasi  halal  UMKM  untuk meningkatkan  halal  lifestyle  di  Kota  Medan  diantaranya  :  1)  Edukasi  terkait  sertifikasi  halal,  2) Pelatihan  dan  sosialisasi  kesadaran  sertifikasi  halal,  3)  Pelayanan  pendaftaran  sertifikasi  halal,  4) pengembangan sumber daya manusia terhadap penggunaan produk halal . Kata Kunci : Halal Center, Sertifikasi Halal UMKM, Halal Lifestyle

## PENDAHULUAN
Indonesia  punya  potensi  besar untuk  menjadi  pasar  halal.  Tidak sekedar  menjadi  tempat  jual  beli,  tapi sebagai pencipta pasarnya. Dengan kata lain,  produsen  produk-produk  halal tersebut.  Bukan  hanya  perusahaan berskala  besar,  usha  mikro,  kecil,  dan
menengah  (UMKM)  pun  bisa  menjadi pelaku  pasar  halal.  Kondisi  tersebut menjadi  tantangan  bagi  para  pelaku UMKM.  Saat  ini  jumlah  industry  kecil rumah  tangga  pangan  mencapai  lebih dari  1,6  juta  (BPJPH,  2019).  Sektor UMKM  menjadi  sektor  unggul  di Indonesia  karena  di  dalamnya  memuat
output  yang  memiliki  basis  usaha melalui  penetapan  harga  lebih  murah, tingginya ketersediaan SDM serta tidak memerlukan  kompetensi  yang  tinggi Selain  itu  dalam  sektor  UMKM  juga memiliki  spesifikasi  produk  yang  lebih beragam  sehingga  memicu  peluang untuk masuk di pasar global lebih besar (Dani Umbara & Faqih Supandi, 2022).
Masyarakat  secara  garis  besar memiliki  peranan  untuk  menciptakan pemerataan serta mendorong penghasilan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian guna mendukung kestabilan ekonomi Indonesia (Shofiyah &  Qadariyah,  2022).  Banyak  sekali pertumbuhan  dan  kemajuan  di  zaman modern  seperti  sekarang  ini,  dan keinginan  serta  aspirasi  manusia tentunya  terus  berkembang  dan  tidak terbatas  seiring  berjalannya  waktu. Tentunya saat ini banyak sekali inovasi dan  kemajuan,  khususnya  di  bidang usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM) merupakan sumber permodalan bagi perekonomian Indonesia  karena  UMKM  merupakan salah  satu  peluang  usaha  yang diperuntukkan  bagi  orang  yang  tidak memiliki  atau  tidak  mendapatkan pekerjaan (Rere et al., 2022).
Melalui  industri  UMKM  maka
Indonesia  memiliki  peluang  untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian  sebab  melalui  industri UMKM memiliki peningkatan pertumbuhan  usaha  yang  relatif  lebih cepat  dibandingkan  dengan  sektor industri lainnya (Gunawan et al., 2021). Peningkatan pertumbuhan UMKM yang semakin pesat mengakibatkan pemerintahan di Indonesia mengimplementasikan adanya  kebijakan  halal  atas  dasar  UU No.  33  tahun  2014  tentang  "Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa
kepemilikan  sertifikasi  halal  yang semula  bersifat  sukarela  ( voluntary ) menjadi  wajib  ( mandatory )."  Adanya aturan  tersebut  juga  didukung  karena mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang beragama  Islam  sehingga  sertifikasi halal  pada  suatu  produk  digunakan penilaian penting saat pembeli akhirnya menetapkan pilihan dalam menggunakan  barang  (Mardhotillah  et al.,  2022).  Meskipun  demikian  para pelaku  UMKM  di  Indonesia  masih memiliki kendala terutama pada penerapan  penggunaan  sertifikat  halal pada setiap produknya (Gunawan et al.,
2021).
Sertifikasi  halal  merupakan  suatu tindakan  untuk  menjamin  kehalalan suatu  produk  atau  layanan  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  muslim sebagai  konsumen  utama  produk  halal. Dasar  hukum  pelaksanaan  sertifikasi halal  di  Indonesia  di  antaranya  adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 2019  tentang  Sistem  Jaminan  Halal
Produk  serta  Peraturan,  Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Sertifikasi Halal. Dasar hukum tersebut bertujuan  untuk  memberikan  jaminan kepada  masyarakat  bahwa  produk  yang dikonsumsi atau digunakan adalah halal dan  memenuhi  persyaratan  kehalalan yang  ditetapkan.  Apabila  ada  suatu pelanggaran  atau  kecurangan  dalam suatu  produk  bersertifikat  halal,  maka pemerintah terkait akan menindaklanjuti pelaku  usaha  tersebut  dengan  diberi hukuman  penjara  5  tahun  atau  denda paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kota  Medan  menjadi  salah  satu kota dengan jumlah masyarakat muslim yang cukup tinggi di mana berdasarkan data BPS pada tahun 2020 menunjukkan  bahwa  tingkat  penduduk
Islam  di  kota  Medan  mencapai 1.601.296 jiwa ataupun mencapai 70.23 persen  dari  total  seluruh  penduduk
Medan  (Chairunnisyah  et  al.,  2020).
Selain itu berdasarkan data dari LPPOM MUI  Medan  menunjukkan  terdapat  90 UMKM yang telah mempunyai sertifikasi  halal  di  kota  Medan diantaranya terdapat “ 22 produk makanan  tradisional,  7  produk  kue basah, 6 produk kue kering serta produk lainnya.  Selain  itu  di  di  kota  Medan memiliki  35  perusahaan  yang  telah bersertifikasi halal di mana produk dari perusahaan tersebut mayoritas memproduksi roti dan kue. Pada produk kosmetik  dan  obat-obatan  terdapat  44 restoran  di  kota  Medan  ya  sudah bersertifikasi  halal  (Chairunnisyah  et al., 2020). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa industri halal yang ada  di  kota  Medan  telah  berkembang sejalan dengan diberlakukannya peraturan  Pemerintah  terkait  jaminan produk  halal  di  Indonesia.  Kondisi tersebut  akan  mendukung  pelaku UMKM  di  kota  Medan  untuk  terus berkembang  sejalan  dengan  semakin berkembangnya tren halal lifestyle yang ada  di  Indonesia.  Hari  ini  didukung dengan jumlah masyarakat muslim yang ada  di  kota  Medan  yang  memiliki persentase  cukup  tinggi.  Meskipun demikian  masih  terdapat  beberapa  unit usaha  yang  terdapat  pada  Kota  Medan yang belum bersertifikasi halal. Disebabkan masih kurangnya informasi dan  kepedulian  dari  pelaku  UMKM untuk  mendaftarkan  produknya  agar memiliki sertifikasi halal.
Seperti halnya perguruan tinggi di Kota  Medan  contohnya  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara  dan Universitas  Medan  Area  yang  sudah memiliki  pusat  halal  center  di kampusnya  yang  sangat  membantu UMKM  untuk  melakukan  sertifikasi
halalnya,  selain  sebagai  Lembaga  riset, halal  center  di  kampus  UMSU  dan UMA juga sebagai Lembaga Pemeriksa Halal  dan  sebagai  Lembaga  pelatihan juga  Pendidikan  Halal.  Yang  sampai saat  ini  sudah  membantu  pelaku UMKM  dalam  membuat  Sertifikasi halal  sebanyak  lebih  dari  seribu  yang sudah memiliki sertifikasi halal.
Sertifikasi  halal  juga  dapat membantu  pelaku  UMKM  di  kampus untuk  memasarkan  produk  mereka secara  lebih  luas,  untuk  pasar  muslim yang  semakin  besar  dan  menuntut produk yang benar-benar halal pedagang  nonmuslim  juga  berdampak dengan  adanya  sertifikat  halal  produk UMKM yang dapat berpartisipasi dalam perdagangan  pasar  bebas.  Dengan memiliki  sertifikasi  halal,  karena sertifikasi halal diakui secara internasional  dan  dapat  membuka peluang  ekspor  yang  lebih  besar.  Maka peran  Lembaga  ataupun  pusat  Halal Center  yang  ada  dikampus  sangat membantu  perkembangan  dari  UMKM itu  sendiri,  baik  dari  segi  pelatihan  dan pengetahuan  tentang  sertifikasi  halal dan juga pembuatan sertifikasi halal itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan fakta dilapangan yaitu berdasarkan penelitian Sabran,  dkk.  di  kota  Palangka  Raya, bahwa  dengan  adanya  sertifikasi  halal produk UMKM nonmuslim meningkatkan pendapatan mereka sebesar  30%. Selain  itu,  para  pelaku usaha  ini  mengaku  juga  lebih  mudah menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan yang kebanyakan menginginkan sertifikat produk halal (Cahyono, 2016). Dalam penelitian ini akan
memiliki  keterbaruan  penelitian  berupa analisis  terkait  dengan  motif  yang melatar belakangi pelaku usaha UMKM untuk  mendaftarkan  produknya  dalam sertifikasi  halal.  Selain  itu  peningkatan gaya hidup halal yang mulai berkembang  di  Indonesia  dan  dunia
melatar belakangi disusunnya penelitian sehingga  dapat  menjadi  tambahan literatur dalam membahas peranan Pusat
Halal  Center  di  Kota  Medan  dalam mendorong  impelementasi  setifikasi halal  bagi  pelaku  UMKM  untuk mendorong  terbentuknya  halal  lifestyle dalam  lingkungan  kampus  di  Kota Medan.  Penelitian  ini  membahas peranan  penuh  Pusat  Halal  Center menjadi  pihak  yang  terkait  dengan upaya  menciptakan  halal  lifestyle melalui  program-program  yang  dapat mendorong  peningkatan  industri  halal di Indonesia khususnya Kota Medan.

## KAJIAN PUSTAKA
Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bisnis kecil yang  mematuhi  standar  hukum  terkait kepemilikan,  penjualan  tahunan,  dan kekayaan  bersih(Imsar  et  al.,  2023). UMKM  UMKM  merupakan  jenis industri  yang  pengelolaannya  secara sendiri  dan  dalam  pelaksanaannya  bisa dilakukan  oleh  individu  maupun  badan usaha. Serta berperan sebagai kelompok usaha ekonomi terbesar dalam
perekonomian  di  Indonesia.  Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya  terhadap  pembangunan ekonomi  nasional  UMKM  juga  bisa sebagai  tempat  menciptakan  peluang kerja  yang  cukup  besar  bagi  tenaga kerja  dalam  negeri,  sehingga  dapat mengurangi jumlah pengangguran (Fuadi et al., 2022). UMKM juga sangat berperan aktif dalam upaya memajukan perekonomian  di  Indonesia  karna UMKM  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  dan  secara tidak  langsung  mengurangi  jumlah pengangguran yang ada (syafitri, Ayuni, Tambunan,  2022).  UMKM  singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, dan UMKM  juga  memiliki  peran  juga
memilikimperan  dalam  perekonomian yang  sangat  penting  dan  strategis. UMKM  ialah  sektor  usaha  yang memiliki  potensi  yang  sngat  besar. Dengan jumlah sebesar 57.895.721 juta usaha  atau  sebesar  99,99%  dari  total jumlah dominasi usaha d iIndonesia.(Harahap & Tambunan, 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu perekonomian  negara  Indonesia.  Salah satu  usaha  yang  dapat  membantu pembangunan  ekonomi  adalah  sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Partono dan Soejoedono, dalam pembangunan  ekonoi  di  Indonesia UKM  selalu  di  gambarkan  sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan  rendah  dan  hidup  dalam kegiatan  usaha  kegil  baik  tradisional maupun  modern(Siregar  et  al.,  2023) pengertian UMKM termuat pada UU RI No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM yang menyebutkan usaha mikro merupakan  “usaha  produktif  milik orang-perorangan  dan  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  usaha mikro  sebagaimana  diatur  dalam  UU tersebut.”
Pada peraturan itu menyatakan terkait istilah dari beberapa usaha yakni: a. Usaha  mikro  “merupakan  jenis perusahaan yang memiliki keuntungan  bersih  <  Rp  50.000.000 serta  selama  setahun  bisa  menjual barang < Rp 30.000.000.” b. Usaha  kecil  “merupakan  perusahaan dengan  tingkat  keuntungan  sekitar Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000  serta  mampu  menjual sekitar  Rp  300.000.000  hingga  Rp 2.500.000.000.” c. Usaha  menegah  “yakni  perusahaan dengan  tingkat  keuntungan  sekitar Rp 500.000.000 hingga Rp
10.000.000.000 serta mampu menjual  sekitar  Rp  2.500.000.000 hingga Rp 50.000.000.000.”
Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dapat didefinisikan sebagai:
a. Usaha  mikro  “adalah  saha  produktif milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam UndangUndang ini.” b. Usaha  Kecil  “adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Industri Halal Indonesia menjadi kawasan dengan masyarakat muslim paling besar di dunia sehingga menyebabkan produk halal  di  Indonesia  dimanfaatkan  dalam keperluan  masyarakat  yang  harus terpenuhi  dan  memiliki  perkembangan cukup  signifikan  (Makhtum  &  Farabi, 2021).
Adanya  industri  produk  halal yang  berkembang  pesat  di  Indonesia juga menciptakan semakin berkembangnya  sektor  industri  produk halal  di  Indonesia  terutama  pada berkembangnya  sektor  UMKM  yang memiliki  kepedulian  tinggi  terhadap produk  halal.  Oleh  sebab  itu  industri halal  merupakan  suatu  jenis  sektor industri  yang  didalamnya  memiliki kepedulian untuk mengembangkan serta mengimplementasikan  sertifikasi  halal
dalam  setiap  produknya.  Sehingga pertumbuhan  produk  halal  dalam  suatu industri  menjadi  fokus  yang  berperan penting  dalam  lingkungan  masyarakat sebab  masyarakat  memiliki  kehidupan yang  terkait  erat  dengan  produksi  halal (Makhtum & Farabi, 2021).

## Sertifikasi Produk Halal
Adanya  sertifikasi  halal  tidak menjadi  fenomena  baru  yang  ada  pada lingkungan  sosial  melainkan  telah berkembang di perekonomian Indonesia maupun dunia. Sertifikasi halal merupakan  suatu  bukti  yang  tertulis adanya acuan bahwa produk yang dijual tersebut  halal  melalui  jaminan  yang telah dikeluarkan oleh badan penyelenggara  penjamin  produk  halal (Makhtum & Farabi, 2021). Selanjutnya sertifikasi  halal  juga  menjadi  gambaran adanya acuan dari pemerintahan negara di  mana  produk  tersebut  memiliki kelayakan  untuk  dikonsumsi  sehingga dalam  sertifikasi  halal  juga  menjamin keamanan  produk  tersebut.  Selain  itu adanya  sertifikasi  halal  dalam  suatu produk  juga  memberikan  jaminan  rasa tentram bagi masyarakat muslim karena tidak  melanggar  ajaran  yang  telah diberikan.  Semua  konsumen  muslim berhak  untuk  mendaftarkan  produk yang dibuat usahanya untuk mendapatkan  sertifikasi  halal,  agar terjamin  perlindungan  dari  Negara.
Dalam  Undang-Undang  No.  8  tahun 1999 tentang “perlindungan konsumen” menyatakan  bahwa  “konsumen  berhak mendapatkan  informasi  dengan  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi barang  atau  jasa”.  Seorang  pengusaha dalam mengeluarkan produk terbarunya yang diperdagangkan harus
memberikan  informasi  yang  akurat  dan berstandar  logo  sertfikiat  MUI  ,  maka dari itu sertifikasi halal digunakan untuk melindungi  konsumen  terhadap  produk yang  masih  illegal  dan  memberikan
kepastian  status  kehalalan.  Semua konsumen  pasti  merasakan  tentram batinnya, karena produk yang
dikonsumsi  sudah  terjamin  halal  dan layak untuk dikonsumsi (Rahayuningsih &  Ghozali,  2021).  Indonesia  memiliki beberapa aturan tentang jaminan produk halal  diantaranya  (Makhtum  &  Farabi,
2021): 1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang “ Pangan ” 2. UU Nom 36 tahun 2009 tentang “ Kesehatan ” 3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang “ Perlindungan Konsumen ” 4. PP No. 69 tahun 1999 tentang “ Lavel dan Iklan Pangan ” 5. Instruksi  Presiden  Tahun  1991 tentang “ Peningkatan  Pembinaan  dan Pengawasan  Produksi  dan  Peredaran
Makanan Olahan. ” 6. UU No. 33 tahun 2014 tentang “ Jaminan Produk Halal ”
Halal Lifestyle Konsep halal  lifestyle atau  gaya hidup  halal  telah  menjadi  fenomena yang  terkenal  di  lingkup  masyarakat. Pada  gaya  hidup  ini  terfokus  dengan penggunaan  setiap  syariat  Islam  di setiap  kegiatan  masyarakat  yang menjadi  kewajiban  bagi  umat  Islam baik  dalam  melakukan  konsumsi maupun  penggunaan  produk  yang dianggap  halal.  Isu  halal  lifestyle  pada saat ini mengalami perkembangan yang ditunjukkan dari adanya potensi industri halal  yang  mulai  berkembang  di Indonesia.  Halal  lifestyle  merupakan upaya  seseorang  untuk  melakukan aktivitas  kehidupan  setiap  harinya dengan menggunakan prinsip halal yang dimulai  melalui  tindakan,  kebiasaan,
perilaku ataupun hobby ataupun peminatan yang perlu dijalani (Mursidah  &  Fartini,  2023).  Halal lifestyle  menjadi  suatu  fenomena  yang populer  di  lingkungan  masyarakat
akibat  adanya  pertumbuhan  populasi masyarakat  yang  semakin  besar  dan memiliki  kepedulian  terhadap  gaya hidup  serta  menginginkan  adanya produk yang sesuai dengan ajaran Islam (Mursidah & Fartini, 2023).
Ekonomi  syariah  dan  industri halal  terus  membuktikan  diri  sebagai pilar penting perekonomian dan menjadi  mesin  pertumbuhan  baru,  baik di  tingkat  global  maupun  domestik.
Dinar  Standard  dalam  laporannya menyebutkan,  umat  muslim  dunia  akan membeli  produk  halal  dengan  nilai mencapai  USD2,8  trilliun  di  tahun 2025.  Sementara  itu,  Bank  Indonesia memperkirakan  sektor  prioritas  Halal Value  Chain  (HVC)  di  dalam  negeri, yaitu pertanian, makanan dan minuman halal,  fesyen  muslim  dan  pariwisata ramah muslim akan tumbuh sebesar 4,5
–  5,3%  pada  tahun  2023,  yang diproyeksikan  mampu  menopang  lebih dari  25%  ekonomi  nasional.  Menperin menuturkan, Indonesia merupakan rumah  bagi  umat  muslim  dengan populasi  sebesar  241,7  juta  orang  pada tahun  2022  atau  87%  dari  total penduduk.  Pengeluaran  umat  muslim Indonesia  untuk  produk  dan  layanan halal  diproyeksikan  meningkat  sebesar 14,96%  pada  tahun  2025  yaitu USD281,6 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu  11,34%  dari  pengeluaran  halal global. (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2023) Sebagai  bentuk  keseriusan  dalam mendukung  program  halal  nasional Kemenperin  telah  melakukan  berbagai upaya, antara lain memasukkan
Pemberdayaan  Industri  Halal  sebagai bagian dari Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden  nomor  74  tahun  2022  tentang Kebijakan Industri Nasional tahun 2020 – 2024.
METODE PENELITIAN Penelitian  ini  di  lakukan  di  dua Pusat Halal Center. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan  pemahaman  mendalam mengenai fenomena atau kejadian  yang diteliti.  Metode  ini  dilakukan  dengan cara  mengumpulkan  data  melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi  kemudian  data  tersebut dianalisis  dengan  menggunakan  teknik deskriptif  (Sugiyono,  2013).  Dalam penelitian ini peneliti lakukan observasi langsung  ke  dua  Pusat  Halal  Center  di Kota  Medan,  observasi  yang  dilakukan terkait pelayanan, dan bentuk implementasi pemasaran dan pelayanan halal  center.  Sumber  data  penelitian terdiri dari sumber data primer. Sumber data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung di lapangan setelah melakukan wawancara  langsung  dan  mendalam dengan  sejumlah  informan/  narasumber meliputi  pimpinan  dan  pengelola  Halal Center  di  Universitas  Muhammadiyah Sumatera  Utara  dan  Universitas  Medan
Area. Pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Dalam penelitian  ini  keabsahan  data  didapat dengan menggunakan proses
pengumpulan  data  dengan  Teknik Triangulasi  data,  yaitu  merupakan
Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan  berbagai  data  dan sumber  yang  telah  ada.  (Sugiyono, 2015).  Triangulasi  data  merupakan Teknik  pengecekan  data  dari  sumber dengan  berbagai  cara  dan  berbagai waktu.  Maka  terdapat  triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan  data  dan  triangulasi waktu. (Wijaya, 2018) HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Halal dan Toyyib merupakan kata kunci  dalam  pemilihan  pangan  bagi muslim.  Dalam  konteks  pengolahan pangan  saat  ini  yang  diproduksi  secara masif  dan  masal  berdasar  permintaan pasar,  percampuran  antara  bahan-bahan yang  diharamkan  dengan  bahan  halal sebagai  bahan  tambahan  dalam  industri makanan dan minuman olahan merupakan fakta di lapangan. Berangkat dari  fakta  tersebut,  sertifikasi  kehalalan produk  merupakan  penting  dalam memilih  makanan  di  tengah  pesatnya industri makanan.
Peran  penting  pusat  halal  center dalam  pengembangan  ekonomi  dan keuangan  syariah  selain  melahirkan SDM  yang  berkualitas  dan  ahli  di bidang syariah, juga memiliki tanggung jawab  menghasilkan  riset-riset  untuk memajukan  industri  produk  halal. Bidang  industri  halal  meliputi  aspek kehidupan  manusia  dan  produk  yang banyak.  Di  antara  aspek  itu  adalah pariwisata  halal,  rumah  sakit  Islam, bank dan keuangan halal (bank syariah), farmasi  halal,  Perguruan  Tinggi  Islam dan  lain-lain.  Produk  yang  dihasilkan dari  industri  halal  antara  lain  makanan dan  minuman  halal,  obat-obatan  halal, dan  jasa  halal.  Produk  ini  merupakan bagian dari industri halal dan merupakan  kebutuhan  pokok  bagi masyarakat Muslim.
Di  Kota  Medan  sendiri  masih banyak  Usaha  Mikro  dan  Kecil  tetapi belum  memiiliki  sertikasi  halal,  hal  ini disebabkan kurangnya
informasi tentang  sertifikasi  halal  meskipun  sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  dan  menegaskan bahwa  undang-undang  ini  bersifat mandatory  atau  bersifat  wajib.  Artinya Pemerintah  mewajibkan  bagi  para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal atas produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat  luas.  Selain  itu,  tujuan  dari
sertifikasi  halal  tidak  hanya  bentuk upaya melindungi konsumen (khususnya masyarakat Muslim) tentang  jaminan  produk  halal,  tetapi juga sebagai upaya mempersipakan para
Pelaku  Usaha  agar  mampu  bersaing  di pasar dengan tuntutan yang berbeda dari masa  ke  masa.(Anam  &  Purnama, 2021).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka peneliti  menggali  informasi  dari  para Pelaku  Usaha  UMKM  di  Perguruan Tinggi  Kota  Medan  tentang  kebijakan sertifikasi halal. Menurut William Dunn dalam bukunya Public Policy Analysis: An  Integrate  Approach  menyampaikan bahwa;  “Responsiveness  refers  to  the extent  that  a  policy  satisfies  the  needs, preferences,  orinterests  of  particular groups.”  (W.N  2018)  Dapat  dijelaskan bahwa  salah  satu  kriteria  keberhasilan sebuah kebijakan sejauh mana
kebijakan  tersebut  mampu  memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai dari  kelompok  masyarakat  tertentu. Dengan  kata  lain  dari  sisi  masyarakat, keberhasilan  kebijakan  dapat  dilihat melalui tanggapannya tentang penerapan kebijakan baik itu tanggapan positif  (dukungan)  ataupun  tanggapan negatif (penolakan). Bentuk keterlibatan masyarakat  sangat  penting  dalam mendukung  keberhasilan  kebijakan, terutama  dari  para  Pelaku  Usaha sebagai penerima manfaat yang dituntut untuk mentaati kebijakan tersebut.
Pada  penelitian  ini,  Peneliti melakukan wawancara kepada Pengelola Pusat Halal Center Perguruan
Tinggi  di  Kota  Medan.  Data  yang dihasilakan  dari  wawancara  tersebut menunjukkan  tanggapan  yang  hampir sama terhadap kewajiban sertiikasi halal dan  kendala  yang  di  hadapi  dalam pengembangannya. Ketika Peneliti memberikan pertanyaan tentang informasi  kewajiban  sertifkasi  halal, Informan  menjelaskan  bahwa  masih
banyak  pelaku  usaha  yang  belum mengetahui  tentang  adanta  kewajiban sertifikasi halal tersebut.
Dalam  penelitian  ini  peneliti mendapatkan  hasil  observasi  dan wawancara  pada  beberapa  kampus  di kota  medan  terkait  dengan  Lembaga Halal  Center.  Dengan  fokus  Lembaga dan  program  yang  cukup  baik  dalam pengembangan  pelaku  usaha  UMKM. Diantaranya :
1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Pusat  halal  center  UMSU  berdiri sejak  tahun  2020  dan  sudah  membantu 1.478  sertifikasi  halal  bagi  pelaku UMKM.  Fokus  dari  pusat  halal  center UMSU  adalah  sebagai  Lembaga  riset, sebagai  Lembaga  pendamping  halal bagi  pelaku  Usaha  Kecil  Menengah, sebagai Lembaga LPH-KHT- Muhammadiyah  SUMUT  dan  sebagai Lembaga pelatihan dan pendidikan halal dengan program memberikan pelayanan pendaftaran  sertifikasi  halal  secara geratis dan pelatihan kesadaran sertifikasi halal. 2) Universitas Medan Area (UMA)
Pusat  Halal  Center  UMA  sudah berdiri sejak tahun 2020 dengan jumlah pendampingan  PPH  200  Pendamping, dan  sudah  sebanyak  275  pelaku  usaha yang  sudah  mendapatkan  sertifikasi halal  dibawah  naungan  halal  center UMA.  Fokus  lembaganya  adalah
Mensosialisasikan Sertifikasi halal dengan  pelaku  usaha  UMKM  di Sumatera  Utara,  Menggalakkan  dosen dan mahsiswa untuk ikut pendampingan PPH  dengan  program  pelatihan  TOT ( Training  Of  Trainer ), Pelatihan kesadaran sertifikasi halal dan workshop penelitian manajemen halal. Pusat  halal  center  memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan  sertifikasi  jaminan halal.  Hasil  penelitian  pada  dua  Pusat
Halal  Center  di  Perguruan  Tinggi  Kota Medan  menunjukkan  bahwa  berbagai inovasi  produk  dan  pelayanan  dapat mempercepat tumbuh dan berkembangnya gerakan nasional jaminan produk halal. Dengan hadirnya pusat Halal Center di dalam lingkungan kampus maka diharapkan dapat
membangun  suasana  akademika  yang memiliki  sifat  jujur,  meraih  rizki barokah,  dan  membentuk  generasi berakhlak  karimah.  Produk  yang  dijual bukan  hanya  sebatas  halal,  melainkan sesuai  dengan  kriteria  kesehatan  dan kehalalan  yang  telah  diverifikasi  oleh tim  auditor  halal,  sehingga  dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
Berdasarkan  temuan  penelitian  di  atas, tujuan dari adanya Lembaga pusat halal center  pada  perguruan  tinggi  di  kota medan  memiliki  focus  yang  sama diantaranya :
• Mendukung  program  pemerintah khususnya BPJPH (Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal)  dalam  melaksanakan  undang- undang tentang jaminan produk halal
• Mengembangkan  penelitian  dan inovasi  produk  halal  yang  bersifat interdisiplin  maupun  multidisiplin sehingga menjadi solusi bagi kalangan industri dan masyarakat • Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi  produk  halal  melalui edukasi
• Mengembangkan  sistem  informasi yang  lengkap  dan  akurat  mengenai kehalalan  produk  dari  berbagai aspek.
• Melakukan  program-program  yang mendukung  pemerintah  khususnya BPJPH (Badan penyelenggara Jaminan  Produk  Halal)  dalam melaksanakan undang-undang tentang jaminan produk halal
• Melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah  secara  inovatif  dan  terpadu
mengenai  produk  halal  baik  barang maupun jasa • Melakukan  edukasi  dan  penyadaran terhadap masyarakat dalam menggunakan  produk  halal  baik barang maupun jasa
• Menjadikan  Pusat  Kajian  Halal sebagai salah satu pusat pengelolaan data  dan  informasi  produk  halal  di Indonesia
• Memberikan  pelayanan  sertifikasi halal
• Sosialisasi  dan  pelatihan  edukasi sertifikasi halal pada UMKM Dalam teori pentahelix, akademisi  dalam  perguruan  tinggi adalah  pihak  yang  berperan  penting dalam  pembangunan.  Perguruan  tinggi memiliki peran penting bagi pengembangan  industri  halal  melalui “Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  baik pada  aspek  pengajaran,  penelitian,  dan pengabdian.  Secara  khusus,  bisa menjadi  pusat  kajian  halal  dan  pusat penelitian produk halal. Melalui akademisinya,  perguruan  tinggi  bisa menjadi pendamping bagi Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  untuk memperoleh  sertifikasi  halal.  (Dendi Raditya,  2021).  Keberadaan  para akademisi di Perguruan Tinggi merupakan  bagian  aktor  penting pembangunan,  di  samping  pemerintah, komunitas,  media,  dan  pelaku  usaha. Industri  halal  adalah  terminologi  yang cukup  baru  di  Indonesia  yang  masih membutuhkan  dukungan  dari  berbagai pihak,  termasuk  akademi  Muslim  dari PTKI.  Menurut  Efendi,  dkk.,  (2016) dalam  artikel  “Application  of  Penta Helix Model” dijelaskan bahwa akademisi  bisa  berperan  melakukan standarisasi  proses  dan  sertifikasi produk.  Dalam  konteks,  industri  halal, akademisi  ini  bertugas  melakukan kajian  konseptual  dan  penelitian lapangan  agar  keberadaan  industri
semakin  kokoh  dan  terjamin  standar syariahnya (syariah compliance). Dalam  dunia  industri  global, terminologi halal telah menjadi barometer  bisnis  yang  tidak  bisa dielakkan.  Industri  halal  tumbuh  dan berkembang seiring dengan pertumbuhan  jumlah  muslim  dunia  dan seiring  dengan  kesadaran  konsumsi halal  serta  gaya  hidup  halal  (halal  life style).  Di  sisi  lain,  halal  merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk ditaati dalam  hal  konsumsi,  baik  produk maupun  jasa  (layanan).  Jadi  produksi halal  dan  berbagai  produk  merupakan upaya  standarisasi  dan  pemenuhan kebutuhan  umat  Islam  atas  kewajiban menjalankan  agama.  Halal  merupakan perwujudan  jaminan  keamanan  dan kenyamanan  sebuah  produk.  Dengan demikian,  prospek  industri  ini  sangat menjanjikan.(Shintiya Ananda, 2022) Langkah  awal  Perguruan  Tinggi khususnya  di  kota  Medan  dalam merespon  berlakunya  UU  33  tahun 2014  tentang  jaminan  produk  halal yakni  kewajiban  pelaku  usaha  untuk memiliki  sertifikasi  halal  pada  produk di tahun 2019, maka Pusat Halal Center merupakan  lembaga  yang  paling memungkinkan  bagi  Perguruan  Tinggi saat  ini,  dengan  mengingat  segala kekuatan lembaga dari SDM, sarana dan prasarana yang kemudian dapat menjadi pusat  studi  yang  mewadahi  penelitian- penelitian  terkait  halal  industri  dan mendirikan  konsorsium  dosen  dan penelitian  yang  terkait  dengan  tema- tema halal.
Oleh karena itu peneliti menemukan  terdapat  4  bentuk  peran yang  telah  dilakukan  oleh  perguruan tinggi  kota  medan  dalam  mendorong sertifikasi halal umkm untuk meningkatkan  halal  lifestyle  di  kota medan diantaranya : 1. Edukasi 2. Pelatihan 3. Pelayanan Pendaftaran Sertifikasi Halal 4. Pengembangan Sumber Daya
Manusia Dalam  pelaksanaannya  untuk meningkatkan  layanan  yang  terarah, maka  komponen  sumber  daya  manusia dan  fasilitas  sarana  prasarana  harus sesuai  standar.  Secara  pangsa  pasar, konsumen  muslim  memang  dominan untuk  mendapatkan  segala  sesuatunya terkait  layanan  halal.  Namun,  perlu dicermati  bersama,  kalangan  non muslim  juga  sudah  mulai  tertarik  dan nyaman  dengan  produk-produk  halal.
Peralatan  dan  fasilitas  juga  turut mendukung keberadaan layanan tersebut berjalan maksimal atau tidaknya.  Saat  ini  Pusat  Halal  Center Perguruan  Tinggi  di  Kota  Medan mempunyai  fasilitas  dan  peralatan  di lokasi Laboratorium Integrasi. Peralatan tersebut pada umumnya masih termasuk kategori  baru  dan  berdaya  kualitas tinggi  dalam  operasionalnya.  Dengan ketersediaan  peralatan  yang  memadai dan  bagus,  semaksimal  mungkin  akan memberikan hasil yang tepat. Sehingga, dibutuhkan sikap profesionalisme tinggi dan  hati-hati  dalam  penggunaannya. (Hanafi Adi Putranto, 2019)

## PENUTUP Kesimpulan
Mengacu  kepada  hasil  penelitian dan  pembahasan  di  atas Peran  Pusat Halal Center dalam mendorong sertifikasi halal UMKM untuk meningkatkan  halal  lifestyle  di  kota medan  adalah  pertama,    berperan sebagai  penyedia  wadah  edukasi  dan pelatihan  mengenai  sertifikasi  halal UMKM,  kemudian  sebagai  sarana pelayanan  pembuatan  sertifikasi  halal, dan  berkontribusi  dalam  melakukan pengembangan  sumber  daya  manusia untuk menyadarkan pentingnya mengkonsumsi produk halal. Pusat halal
center juga dapat mewujudkan kerjasama  dengan  berbagai  lembaga bisnis halal dan pusat kajian halal untuk melaksanakan penelitian halal. Melakukan  studi  perbandingan  dengan lembaga  pendidikan  lainnya  untuk menghasilkan  SDM  halal.  Kedua, Melakukan pengembangan sumber daya manusia, Memfasilitasi kerjasama antara  pusat  kajian  halal  dengan lembaga lain yang relevan. Menguatkan pusat  kajian  halal  untuk  membangun kapasitas lembaga penelitian dan kajian halal. Ketiga, Penelitian dan Pengembangan:  Melakukan  penguatan pusat  pelatihan  dan  edukasi  halal.
Melakukan  pengembangan  penelitian dan  pengembangan  produk  halal. keempat,  Sertifikasi  dan  standarisasi,
Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam industri halal. Sehingga  Perguruan  Tinggi  dapat menjadi  acuan  dalam  mewujudkan  visi Indonesia untuk menjadi pusat
pengembangan  ekonomi  dan  keuangan Syariah dunia.
DAFTAR PUSTAKA Anam,  C.,  &  Purnama,  S.  N.  (2021). RASIONALITAS  KONSUMSI DI MASA PANDEMI PERSPEKTIF  ISLAM. Jurnal Studi Ekonomi Syariah , 5 (1),  30–
56. Chairunnisyah,  K.,  AK,  M.  F.,  & Wathan,  H.  (2020).  Pengaruh
Religiusitas  Terhadap  Minat  Ibu Muslim  Kota  Medan  Dalam
Mengkonsumsi  Produk  Makanan
Halal. Jurnal  Bilal  (Bisnis
Ekonomi … , 1 (1). Dani Umbara, B., & Faqih Supandi, A. (2022). Analisis Strategi Pengembangan  UMKM  Halal  di Jember dalam Menghadapi Persaingan  Pasar  Nasional  (Studi pada  Peluang  dan  Tantangan). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI) , 2 (2), 86–103. https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2. 1584 Fuadi,  Soemitra,  A.,  &  Nawawi,  Z.  M. (2022). Studi Literatur Implementasi  Sertifikasi  Halal Produk  UMKM. Jurnal  EMT KITA , 6 (1), 118–125. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1. 541 Gunawan,  S.,  Juwari,  J.,  Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati,  N.  A.  (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM). Sewagati , 5 (1),  8.
https://doi.org/10.12962/j2613996 0.v5i1.8120 Harahap,  N.  A.,  &  Tambunan,  K. (2022). UMKM DAN PEMBANGUNAN. Jurnal Manajemen  Dan  Ekonomi  Bisnis , 2 (2), 228–235. Imsar,  Nasution,  J.,  &  Ndraha,  A.  A. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan  Paket  Masa  Depan Terhadap  Pertumbuhan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  Dan Peningkatan  Pendapatan  Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam , 3 (1), 20–30. Makhtum,  A.,  &  Farabi,  M.  E.  (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal  Pada  Sektor  Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan . June , 214–225.
Mardhotillah, R. R., Budi, E., Putri, P.,
Karya,  D.  F.,  Putra,  R.  S., Khusnah,  H.,  Iskandar,  M.  R., Mariati, P., Nahdlatul, U., Surabaya,  U.,  &  Korespondensi,
P.  (2022). Pelatihan  Sertifikasi Halal  dalam  Upaya  Peningkatan Kepuasan  Pelanggan  Sebagai Bagian  dari  Scale-Up  Business
Bagi UMKM . 4 (2), 238–246. Mursidah,  I.,  &  Fartini,  A.  (2023).
Strategi  Mengembangkan  Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan  Industri  Produk Halal  dan  Kesadaran  Bersyariah.
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam ,
9 (1), 893–904. Rahayuningsih,  E.,  &  Ghozali,  M.  L.
(2021). Halal Product Certification in Maslahah Mursalah  Perspective. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1), 135– 145. Rere,  P.,  Sri,  R.,  &  Nurul,  J.  (2022). Pengaruh Harga, Promosi Online
Pada  Media  Sosial  dan  Word  Of Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Pembelian . 1 (8),  987– 997. Shofiyah,  R.,  &  Qadariyah,  L.  (2022). Pemaknaan  Sertifikasi  Halal  bagi Pelaku  UMKM  Sektor  Pangan yang  Telah  Bersertifikat  Halal  di Kabupaten  Bangkalan. Jurnal
Ekonomi  Syariah  Dan  Binsin , 5 (November), 246–259.
Siregar,  N.  K.,  Yafiz,  M.,  &  Syahrizal, R.  (2023). Potensi  Dan  Peran Zakat  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah ( Studi Kasus terhadap Balai Bina Mandiri Medan Denai ) . 2 (1), 54–73. Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta. syafitri,  Ayuni,  Tambunan,  K.  (2022). Analisis  Pembiayaan  Kur  Mikro dalam  Meningkatkan  Pendapatan Nasabah  di  BSI  KCP  Pulo
Brayan. Jurnal  Ilmu  Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) , 1 (1), 129–138.