## REGULASI WAKAF DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN
DITINJAU DARI STATUTE APPROACH

## Sudirman
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sudirmansyariah@gmail.com

## Abstract
This Article focusing on wakaf regulation in Indonesia after its independence day. The research used statute approach, it also used regulation No. 5 Year 1960 and regulation No.  41  Year  2004  as  its  primary  legal  source.  In  analyzing  data  it  used  three  legal basis;  Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori,  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali,  and Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori.  Firstly,  it  concludes  that  the  background  of regulating the wakaf regulation in Indonesia was conducted because of public needs to a  special  regulation  which  can  rules  wakaf  and  its  legal  contemporary  development. Secondly, the comparison of wakaf regulations regulated from post-independence until reformation  era  explained  that  in  the  first  concept  of  wakaf  and  its  implementation opportunity  was  realized  in  The  Reg.  5/1960.  But  the  concept  of  Nâdzir  firstly introduced  in  Gov.  Regulation  No.  28/1977  and  established  by  the  Indonesian compilation  of  Islamic  Law.  Thirdly,  penal  punishment  changes,  and  according  to statute  approach  analysis  using  those  three  legal  basis,  the  Reg.  41/2004  is  the  most updated wakaf regulation in Indonesia.
Tulisan ini difokuskan pada penelitian regulasi wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundangan-undangan  (statute  approach). Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 dan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004.  Penelitian  ini  dalam  analisisnya menggunakan  tiga  asas,  yakni  asas  Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori,  asas  Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali,  dan  asas  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori. Kesimpulan  penelitian  ini  menemukan  bahwa  latar  belakang  munculnya  berbagai peraturan  wakaf  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  sarat  dengan  tuntutan  perlunya regulasi  khusus  yang  mengatur  tentang  wakaf  serta  reaksi  dari  perkembangan  hukum wakaf  kontemporer.  2)  Perbandingan  regulasi  wakaf  pasca  kemerdekaan  hingga  era reformasi menunjukkan bahwa dalam hal konsep wakaf, UU 5/1960 telah memberikan peluang  terjadinya  wakaf  di  Indonesia.  Dalam  hal  nâzhir,  konsep  awal  sudah diperkenalkan  dalam  PP  28/1977  dan  dikuatkan  oleh  KHI.  Terakhir,  aturan  pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan. 3) Regulasi ditinjau dari Statute Approach dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  tiga  asas  hukum  menyimpulkan  UU  41/2004 menjadi aturan wakaf paling mutakhir dan puncak regulasi wakaf di Indonesia.
Kata Kunci: Konsep wakaf, n â zhir, ketentuan pidana, statute approach
Jejak  sejarah  regulasi  wakaf  di  Indonesia dapat  dimulai  sejak  masa  penjajahan.  Hal  ini dapat  dibuktikan  dengan  lahirnya  beberapa peraturan  tentang  wakaf  di  era  pemerintah Hindia  Belanda.  Menurut  Djunaidi,  tidak kurang  dari  empat  surat  edaran  tentang  wakaf yang  diluncurkan.  Di  antaranya  adalah  Surat
Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal  31  Januari  1905,  Nomor  435  yang tertuang dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen. Surat  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  Kolonial  tidak  melarang  praktik wakaf  yang  dilakukan  oleh  umat  Islam  di
wilayah  Jawa  dan  Madura  demi  menjalankan ajaran  agamanya  asalkan  tempat  ibadah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum. 1 Surat-surat  edaran  lainnya  memiliki semangat serupa untuk menertibkan administrasi  tanah  wakaf  di  bawah  naungan bupati atau pejabat yang berwenang.
Potensi  wakaf  di  Indonesia  hingga  kini cukup menggembirakan. Menurut data Direktorat  Urusan  Agama  Islam,  pada  tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat  1.477.111.015  m 2 yang  terdiri  atas 349.296  lokasi.    Pada  tahun  2012,  luas  tanah wakaf  di  Indonesia  meningkat  lebih  dari  dua kali  lipat  hingga  mencapai  3.492.045.373,754 m 2 di 420.003 titik. 2
Perkembangan  terakhir  di  atas  tidak  lepas dari pergeseran regulasi  di  Indonesia, terutama setelah  kemerdekaan.  Jika  dihitung  secara cermat, regulasi tentang wakaf pasca kemerdekaan  dapat  dimulai  sejak  lahirnya Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor  5 Tahun  1960.  Dalam  Undang-Undang  tersebut dinyatakan  bahwa  tanah  wakaf  akan  diatur secara  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah. Sayangnya,  peraturan yang  diamanahkan tersebut  tidak  kunjung  lahir.  Baru  setelah  17 tahun kemudian, disahkanlah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 yang membahas secara rinci tentang wakaf tanah milik.
Menyadari  perkembangan  wakaf  yang signifikan,  penelitian  ini  difokuskan  pada penelitian  regulasi  wakaf  di  Indonesia  pasca kemerdekaan.  Topik  ini  diambil  dengan maksud  untuk  menggambarkan  perkembangan regulasi  dari  awal  kemerdekaan  hingga  era reformasi  yang  ditandai  dengan  lahirnya Undang-Undang  No  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  yang  cukup  revolusioner.  Sejumlah peraturan aplikatif yang merupakan terjemahan administratif  dari  Undang-Undang  ini  juga dipaparkan secara detail dalam penelitian ini.
Untuk  memberikan  analisis  yang  tajam, penelitian  ini  menyajikan  perbandingan  antara satu  peraturan  dengan  peraturan  lain  yang dimiliki Indonesia setelah kemerdekaan.
1 Achmad Djunaidi, dkk., Perkembangan Pengelolaan Wakaf  di  Indonesia ,  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Wakaf, 2006: 15-16.
2 http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/3 5-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia- 3492045373754-m2.html diakses 27 Agustus 2013.
Perbandingan ini meliputi penyajian persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap peraturan perudangan-undangan yang kemudian dianalisis  dengan  teori statute  approach Peter Mahmud Marzuki. Dipilihnya teori pendekatan perundangan-undangan  sebagai  alat  analisis karena teori ini dinilai tepat untuk mendudukkan  setiap  aturan  hukum  secara sejajar  dan  seimbang  sehingga  dapat  diperoleh gambaran  keberanjakan  hukum  dari  masa  ke masa, khususnya pasca kemerdekaan.

## Konsep Wakaf
Wakaf  secara  bahasa  berasal  dari  bahasa Arab,  yakni waqafa-yaqifu ( وَ وَ  وَ - فُ قِ وَ ) yang artinya berhenti, lawan dari kata istamarra ( رَّ وَ وَ سْ قِ ) . 3 Wehr  mengartikan waqafa sebagai to come to a standstill atau to come to stop . 4 Kata wakaf sering disamakan dengan al- tahbîs ( فُ سْ قِ سْ رَّ ا ) atau al-tasbîl ( فُ سْ قِ سْ رَّ اوَ ) yang
bermakna al-hâbs  ‘an  at-tasharruf (
قِنوَع  فُ سْ وَ سْاوَ قِ  رُّ وَ رَّ ا ) , yakni  mencegah  dari  mengelola. 5 Dalam  literatur  bahasa  Inggris,  wakaf  biasa disebut  sebagai endowment,  endowment  fund , atau unalienable property . 6
Adapun  secara  istilah,  wakaf  menurut  Abû Hanîfah dalam al-Hafsakî 7 adalah
قِ وَلوَ سْ وَ سْا قِ  فُ رُّ وَ رَّ ا  وَ   قِ قِ   وَلاسْ   قِ سْ قِ    وَ وَع قِنسْ وَلاسْ   فُ سْ وَ
yakni  menahan  harta  di  bawah  naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.  Kemudian,  menurut  az-Zuhailî, 8 wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan  untuk  mengambil  manfaat dengan  tetapnya  harta  tersebut  serta  memutus pengelolaan  dari wâkif dan  selainnya  dengan tujuan  mendekatkan  diri  kepada  Allah  dengan redaksi sebagai berikut.
ِفِقاَولْا َنِم  ِفُّرَصَّتلا ِعْطَقِب ِهِنْيَع ِءاَقَ ب َعَم ِهِب ُعاَفِتْنِلاْا ُنِكُْيُ  ٍلاَم ُسْبَح ِ  َ ِ  ابًبُّرَقَ   ِ ِْ َ َ
3 Ahmad  Warson, al-Munawwir,  Kamus  Arab- Indonesia , (t.tp.: t.p., 1984), h.1683.
4 Hans  Wehr, Arabic-English  Dictionary,  the  Hans Wehr  Dictionary  of  Modern  Written  Arabic ,  (Urbana: Spoken Language Services, 1994), h. 1280 5 Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 7599.
6 Wehr, Arabic-English , p. 1280
7 Alauddin  Muhammad  bin  ‘Alî  al-Hafsakî, ad-Dur al-Mukhta>r , (t.tp.: t.p., t.th./IV), h. 532.
8 Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh , h. 7601.
192 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203
Selain  dua  definisi  di  atas,  menurut  al- Kabisi, 9 definisi  yang  lebih  singkat  namun padat  ( jâmi‘  mâni‘ )  adalah  definisi  Ibn Qudâmah 10 yang  mengadopsi  langsung  dari potongan hadis Rasulullah,  yang berbunyi:
وَهقِ   وَتسْ رَّ وَ وَت وَ   وَهوَ سْصوَأ  وَتسْ وَ وَ   وَتسْئقِش  سْنقِإ
Artinya: menahan  asal  dan  mengalirkan hasilnya .    Hadis  tersebut  secara  jelas  dimuat antara lain dalam Sunan at-Turmudzî. 11
Dari  beberapa  definisi  wakaf  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  intisari  wakaf  adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan  untuk  kepentingan  agama  dan menyalurkan  hasilnya  untuk  kemaslahatan umat.  Wakaf  bertujuan  untuk  memberikan manfaat  atau  faedah  harta  yang  diwakafkan kepada  orang  yang  berhak  dan  dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. 12
Teori Statute Approach versi Peter

## Mahmud Marzuki
Dalam  bukunya  yang  populer  berjudul “Penelitian  Hukum”,  Marzuki  menjelaskan tentang  beberapa  pendekatan  dalam  penelitian hukum.  Dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti dapat  memperoleh  informasi  dari  berbagai aspek  mengenai  isu  yang  sedang  diteliti. Pendekatan-pendekatan  yang  dapat  digunakan terdiri  atas  lima  macam,  yaitu  pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus  ( case  approach ),  pendekatan  historis ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif
9 Muhammad  Abid  Abdullah  al-Kabisi,  2004, Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan  oleh  Ahrul  Sani Fathurrohman  (et.al.),  Jakarta,    IIMaN  Press,    2004,  h. 61. 10 ‘Abd  ar-Rahmân  bin  Abû  ‘Umar  ibn  Qudâmah, asy-Syarh al-Kabîr , t.tp.: t.p., t.th./VI), h. 187.
11 Muhammad  bin  ‘Îsâ  at-Turmudzi>, Sunan  at- Turmudzi> ,  Kairo:  Mauqi‘  Wizârah  al-Auqâf  al- Mishriyyah, t.th./V), h. 388.
12 Dalam  buku Agar  Harta  Berkah  dan  Bertambah , Hafidhuddin  (2007)  mengatakan  bahwa  sifat  harta berkah  ada  tiga  hal,  yakni  harta  “taqarrub”,  harta manfaat,  dan  harta  berkecukupan.  Maksud  harta “taqarrub”  adalah  harta  tersebut  jika  dimiliki  oleh seseorang  yang  cara  yang  benar  akan  semakin mendekatkan  dirinya  kepada  sang  pemilik  harta  hakiki, yakni  Allah  SWT.  Harta  manfaat  maksudnya  bahwa harta  yang  dimiliki  oleh  seorang  Muslim  haruslah memberikan  kemanfaatan  tidak  hanya  untuk  diri  sendiri namun juga untuk orang lain. Adapun harta berkecukupan  maksudnya  adalah  harta  yang  dimiliki seseorang harus dapat membuatnya merasa cukup.
( comparative  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani.  Bagi  penelitian untuk  kegiatan  praktis,  pendekatan  undang- undang  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi peneliti  untuk  mempelajari  ada  tidaknya konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar  atau  natar  undang-undang  regulasi  dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebutmerupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian  untuk  kegiatan  akademis,  peneliti perlu  mencari ratio  legis dan  dasar  ontologis lahirnya  undang-undang  tersebut.  Dengan mempelajari ratio  legis dan  dasar  ontologis suatu  undang-undang,  peneliti  sebenarnya mampu  menangkap  kandungan  filosofi  yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan  filosofi  yang  ada  di  belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. 13
Kecuali  penelitian  dalam  ruang  lingkup hukum  adat,  penelitian  hukum  dalam  level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan  diri  dari  pendekatan  perundang- undangan.  Penelitian  untuk  karya    akademik dari  level  teori  atau  filsafat  hukum  dapat  saja tidak  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan  yang  dijadikan  referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. 14
Dalam  metode  pendekatan  perundang- undangan,  peneliti  perlu  memahami  hierarki dan  asas-asas  dalam  peraturan  perundang- undangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah  peraturan  tertulis  yang  dibentuk  oleh lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang dan  mengikat  secara  umum.  Dari  pengertian tersebut, secara singkat  dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai  statute berupa legislasi
13 Peter, Penelitian, h. 93-94 14 Peter, Penelitian, h. 96-97.
dan  regulasi.  Jika  demikian,  pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi  dan regulasi. Produk yang merupakan decree, yaitu suatu  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  pejabat administrasi  yang  bersifat  konkret  dan  khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri,  keputusan  bupati,  atau  keputusan suatu  badan  tertentu  tidak  dapat  digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.
Pemahaman tersebut mempunyai arti penting  dalam  memahami  asas lex  superior derogat legi inferiori . Menurut asas ini, apablia terjadi pertentangan antara peraturan perundangan-undangan  yang  secara  hierarkis lebih  rendah  dengan  yang  lebih  tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya  lebih  rendah  tersebut  harus disisihkan.
Di  samping  asas lex  superior  derogat  legi inferiori , dalam melakukan pendekatan peraturan  perundang-undangan,  peneliti  juga bisa  memahami  asas lex  specialis  derogat  legi generali .  Asas  ini  merujuk  kepada  dua peraturan  perundang-undangan  yang  secara hierarkis  mempunyai  kedudukan  yang  sama. Akan  tetapi,  ruang  lingkup  materi  muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak  sama,  yaitu  satu  merupakan  pengaturan secara khusus dari yang lain. 15
Asas peraturan perundang-undangan berikutnya  adalah lex  posterior  derogat  legi priori . Artinya, peraturan perundang-undangan yang belakangan menyisihkan peraturan perundang-undangan  yang  terdahulu.  Asas  ini berkaitan  dengan  dua  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  masalah  yang  sama, mislanya UU No 14 Tahun 1970 dan UU No 4 Thaun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman. Sebagaimana yang terjadi ada asas lex specialis derogat  legi  generali ,  penggunaan  asas  ini mensyaratkan  bahwa  yang  diperhadapkan adalah  dua  peraturan  perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

## Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia
Perkembangan  regulasi  wakaf  dapat  dilihat dari  karakter  wakaf  di  Indonesia.  Wakaf  yang dipraktikkan  di  berbagai  negara  termasuk Indonesia memiliki karakter tersendiri, meskipun  bila  ditelusuri  lebih  mendalam
15 Peter, Penelitian, h. 98-99.
memiliki  kesamaan  tujuan.  Ada  beberapa istilah  khas  Indonesia  tentang  wakaf  ini.  Di Banten,  dikenal  istilah  “Huma  Serang”  yang merupakan ladang-ladang yang dikelola bersama-sama dan hasilnya pun dapat digunakan  untuk  kepentingan  bersama.  Di Lombok,  ada  istilah  “Tanah  Pareman”  yang merupakan  tanah  negara  yang  dibebaskan  dari pajak  “Landrette”.  Hasil  tanah  itu  diserahkan ke  desa-desa,  subak,  dan  Candi  untuk digunakan  kepentingan  umum.  Selain  itu,  di Jawa Timur, ada istilah tanah “Perdikan” yang merupakan  tanah  pemberian  raja  kepada seseorang  atau  kelompok  orang  yang  berjasa. Tanah ini mempunyai kemiripan dengan wakaf ahli  (wakaf  untuk  keluarga)  dari  segi  fungsi dan pemanfaatannya. Tanah perdikan pun tidak boleh dijualbelikan. 16 Dari sini dapat disimpulkan  bahwa  wakaf  di  Indonesia memiliki corak khas sesuai dengan daerahnya.

## Masa Pasca Kemerdekaan RI
Dengan  adanya  Proklamasi  Kemerdekaan RI  tanggal  17  Agustus  1945,  peraturan- peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan  dinyatakan  masih  berlaku  kecuali bila  sudah  ada  aturan  barunya.  Hal  ini  sesuai dengan  pasal  peralihan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Dalam  hal  wakaf,  Departemen  Agama telah  mengeluarkan  petunjuk  tentang  wakaf pada  tanggal  22  Desember  1953.  Perwakafan dijadikan  salah  satu  wewenang  dari  Jabatan Urusan  Agama,  yakni  bagian  D  atau  ibadah sosial. 17
Surat  Edaran  Nomor  5/D/1956  tentang Prosedur  Perwakafan  Tanah  dikeluarkan  pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindaklanjuti  peraturan  sebelumnya  yang dianggap  belum  memberikan  kepastian  hukum di bidang wakaf.

## Regulasi Wakaf
Selanjutnya, aturan tentang wakaf dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam  Undang- Undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Agraria. Pada  pasal  49  ditemukan  ketentuan  sebagai berikut.
1) Untuk  keperluan  peribadatan    dan keperluan suci lainnya sebagai
16 Djunaidi dkk., Perkembangan , h. 13.
17 Djunaidi dkk., Perkembangan , h. 16.
194 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203 dimaksud  dalam  pasal  14  dapat diberikan  tanah    yang  dikuasai langsung  oleh  negara  dengan  hak pakai.
2) Perwakafan  tanah    milik  dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah .
Pasal  ini  memberikan  penegasan  bahwa pemerintah  harus  memberikan  aturan  jelas tentang wakaf dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya PP yang ditunggu-tunggu  itu  baru  lahir  17  tahun kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  pada tanggal  17  Mei  1977.  Dengan  demikian, selama  rentang  waktu  tersebut,  peraturan  yang dipakai  tentunya  adalah  peraturan  yang  sudah berlaku sebelumnya. 18
Beberapa peraturan telah disesuaikan dengan disahkannya PP No 28 Tahun 1977. Di antaranya  adalah  adanya  definisi  wakaf  yang berbunyi:
wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan  keagamaan,  khususnya  bagi umat  yang  beragama  Islam  dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan  material  menuju  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Peraturan  yang ada sebelum lahirnya PP ini dianggap  belum  memenuhi  kebutuhan  tentang cara-cara perwakafan yang benar dan membuka kemungkinan  timbulnya  berbagai  masalah wakaf.  Oleh  sebab  itu,  pemberlakuan  PP  ini meniscayakan  ketidakberlakukan  peraturan- peraturan sebelumnya, khususnya yang bertentangan dengan PP tersebut. Hal-hal  yang belum  diatur  dalam  PP  ini  akan  diatur  lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.
Dengan adanya PP No 28 Tahun 1977, umat Islam  mendapat  dukungan  legal  formal  dan terperinci  mengenai  wakaf.  PP  ini  tentu  saja berlaku  lebih  luas  tidak  hanya  wilayah  Jawa dan Madura melainkan seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Umat  Islam  di seluruh  penjuru  tanah    air  akan  menundukkan diri kepada PP ini.
18 Djunaidi dkk., Perkembangan , h. 17.
Perbandingan Regulasi Wakaf di Indonesia
Pada bagian ini diuraikan tentang perbandingan  beberapa  konsep  penting  antara beberpa  regulasi  wakaf.  Di  antaranya  adalah konsep  wakaf,  konsep nâzhir ,  dan  sanksi pidana.

## Konsep Wakaf
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 (berikutnya disingkat UU No 5/1960)
Mengawali  pembahasan  ini,  peraturan wakaf  yang  menjadi  landasan  wakaf  di Indonesia  pasca  kemerdekaan  adalah  Undang- Undang  No  5  Tahun  1960  tentang  Agraria. Pada  pasal  49  ditemukan  ketentuan  sebagai berikut.
1) Untuk  keperluan  peribadatan    dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud  dalam  pasal  14  dapat diberikan  tanah    yang  dikuasai langsung  oleh  negara  dengan  hak pakai.
2) Perwakafan  tanah    milik  dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal  ini  menegaskan  bahwa  tanah  yang digunakan  untuk  kepentingan  peribadatan, seperti  lokasi  pembangunan  masjid  dan madrasah,  mendapat  pengakuan  secara  resmi. Jenis  tanah  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk keperluan tersebut ada dua macam: yakni tanah hak pakai dan tanah hak milik. Tanah hak pakai berasal  dari  tanah  yang  dikuasai  negara sedangkan  tanah  hak  milik  berasal  dari  tanah pribadi.  Untuk  menjalankan  wakaf,  Undang- Undang  ini  mengamanatkan  untuk  lahirnya peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang wakaf tanah milik.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977 (berikutnya disingkat PP No 28/1977)
Setelah menunggu sekitar 17 tahun, peraturan  pemerintah  yang  dinantikan  baru disahkan  tanggal  17  Mei  1977.    Peraturan  itu adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977  tentang  Perwakafan  Hak  Milik.  PP  ini secara resmi mengganti Bijblad-bijblad Nomor 6196  Tahun  1905,  Nomor  12573  Tahun  1931, Nomor  13390  Tahun  1934,  dan  Nomor  13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya.
PP ini terdiri dari VII bab dan 18 Pasal. Bab I  adalah  Ketentuan  Umum.  Bab  ini  berisi  satu pasal.  Pasal  ini  menjelaskan  definisi  wakaf, wâkif ,  ikrar,  dan nâzhir .  Pada  pasal  1  ayat  (1) memberikan definisi wakaf sebagai berikut:
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  harta  kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya untuk  kepentingan  peribadatan  atau keperluan  umum  lainnya  sesuai  dengan ajaran agama Islam.
Definisi ini merupakan terobosan baru yang menegaskan  bahwa  wakaf  dapat  dilakukan baik perorangan maupun badan hukum dengan memberikan tanah miliknya untuk kepentingan keagamaan. Tanah wakaf yang sudah diserahkan  tidak  dapat  ditarik  kembali  karena peraturan ini menegaskan wakaf untuk selama- lamanya.
Kompilasi Hukum Islam (berikutnya disingkat KHI)
Dalam  KHI  pasal  215  ayat  (1),  wakaf didefinisikan sebagai berikut.
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang  atau  kelompok  orang atau badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian dari
benda miliknya dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya guna  kepentingan  ibadat  atau  keperluan umum  lainnya  sesuai  dengan  ajaran Islam.
Definisi  wakaf  dalam  KHI  tidak  jauh berbeda  dengan  definisi  wakaf  dalam  PP  28 Tahun  1977.  Hal  ini  disebabkan  oleh  posisi KHI  dalam  tata  urutan  perundang-undangan yang memang lebih rendah dari PP.  Meskipun begitu,  ada  sedikit  perbedaan  redaksi  definisi wakaf  antara  PP  dan  KHI.  Perbedaan  itu terletak  pada  frase    tambahan  “atau  kelompok orang”,  frase  “sebagian  dari  benda  miliknya” menggantikan “harta kekayaannya yang berupa tanah  milik”,  dan    frase  “  guna  kepentingan ibadat”  menggantikan  “untuk  kepentingan peribadatan”. Secara  substansi  kedua  definisi memiliki  makna  yang  sama.  Hanya  pada tambahan  “atau  kelompok  orang”  dapat memberikan makna bahwa KHI mengakomodasi  kemungkinan  wakaf  yang
dilakukan  oleh  beberapa  orang  dalam  satu kelompok.
Undang-Undang  Nomor    41  Tahun  2004 (berikutnya disingkat UU No 4/2004)
Dalam  UU  No  41/2004  pasal  1  ayat  (1) disebutkan bahwa
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadat dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah.
Definisi  yang  tercantum  dalam  UU  ini memuat  frase  yang  belum  pernah  muncul sebelumnya,  yakni  “untuk  jangka  waktu tertentu”.  Frase  ini  menunjukkan  perubahan yang  signifikan  dalam  fiqh  wakaf  Indonesia. Sebelumnya,  wakaf  selalu  identik  dengan penyerahan  harta  untuk  selama-lamanya, namun  dalam  fiqh  terbaru  Indonesia,  wakaf bisa  berjangka.  Artinya,  seseorang  bisa memberikan  hartanya  kepada  pengelola  wakaf untuk dimanfaatkan dalam rentang waktu yang dipersyaratkan,  misalnya  satu  tahun.  Setelah berlalu  satu  tahun,  harta  tersebut  kembali kepada wâkif .
Perubahan  cara  pandang  di  atas  tidak  lepas dari  dinamika  wakaf  yang  terjadi  dalam  fiqh. Dalam  fiqh  Syafi‟i,  wakaf  adalah  penyerahan harta kepada Allah sehingga hak milik manusia berpindah  kepada  hak  milik  Allah.  Karena bukan  lagi  milik  manusia,  maka  tidak  ada alasan  untuk  mengembalikan  harta  itu  kepada manusia.  Penyerahan  harta  untuk  Allah berlangsung  sekali  dan  tidak  dapat  ditarik kembali. 19 Berbeda  dengan  itu,  fiqh  Maliki menegaskan  bahwa  harta  yang  diwakafkan tidak menghilangkan hak kepemilikan manusia atau wâkif .  Harta  wakaf  memang  tidak  boleh dimanfaatkan  (di- tasharruf -kan)  oleh wâkif selama masa wakaf. Namun, bila sudah selesai masanya, wâkif berhak  menggunakan  harta  itu seperti sediakala. 20 Sejalan dengan fiqh Maliki, fiqh  Hanafi  menegaskan  bahwa  wakaf  itu seperti pinjam-meminjam. Jika masa
19 Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ,
(Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. 8, h. 154-155.
20 Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh , h. 155-156.
196 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203 peminjaman  telah  terlampaui,  harta  wakaf kembali menjadi milik wâkif . 21
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi  wakaf  yang  tercantum  dalam  PP 28/1977 dan KHI dipengaruhi oleh fiqh Syafi‟i sedangkan  definisi  wakaf  dalam  UU  41/2004 dipengaruhi  oleh  fiqh  Maliki  dan  Hanafi. Dengan  demikian,  hukum  wakaf  di  Indonesia sangat  dinamis  seiring  dengan  perubahan  dan tuntutan  zaman.  Penggunaan  fiqh  Maliki  pada masyarakat  yang  lebih  cenderung  pada  fiqh Syafi‟i  menunjukkan  kedewasaan  umat  Islam Indonesia dalam merespon dinamika zaman.

## Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun
2006 (berikutnya disingkat PP 42/ 2006)
Dalam PP 42/2006 pasal 1 ayat (1), definisi wakaf sama dengan definisi wakaf dalam UU 41/2004.
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian  harta  benda  miliknya  untuk dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syariah.
Hal  ini  wajar  karena  posisi  PP  42/2006 adalah  penjelasan  dari  UU  41/2004.  Jika  ada perbedaan, tentunya akan menunjukkan inkonsistensi dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun begitu jika dicermati dari huruf  ke  huruf,  ada  perbedaannya  kecil  antara UU  41/2004  dan  PP  42/2006,  yakni  pada  kata ibadah  dan  ibadat.  UU  41/2004  menyebut ibadat  sedangkan  PP  42/2006  menyebut ibadah.  Hal  ini  bisa  saja  terjadi  karena  salah ketik atau proses transliterasi yang tidak tuntas.
Bila  dikonfirmasikan  ke  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  ternyata  kedua  istilah tersebut  sama-sama  diakui  meskipun  memiliki penekanan  yang  berbeda.  Ibadah  diartikan sebagai  perbuatan  untuk  menyatakan  bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 22 Adapun ibadat dimaknai sebagai  segala  usaha  lahir  dan  batin  sesuai dengan  perintah  Tuhan  untuk  mendapatkan
21 Wahbah, al-Fiqh , h. 153-154.
22 http://kbbi.web.id/ibadah,  diakses    tanggal  5 Oktober 2014.
kebahagiaan  dan  keseimbangan  hidup,  baik untuk  diri  sendiri,  keluarga,  masyarakat maupun terhadap alam semesta. 23 Dari definisi KKBI,  nampak  jelas  bahwa  ibadah  lebih dikhususkan  kepada  ritualitas  umat  Islam sedangkan ibadat  bermakna lebih umum untuk segala  jenis  agama  dan  kepercayaan.  Dari  sini dapat  disimpulkan  bahwa  redaksi  PP  yang menggunakan kata “ibadah” dapat dimungkinkan  untuk  memberikan  penekanan pemanfaatan  wakaf  khusus  untuk  kepentingan umat Islam.
Konsep Nâzhir UU 5/1960
Dalam UU ini belum ada penjelasan tentang nâzhir . PP 28/77 Dalam PP 28/77, konsep nâzhir dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) sebagai berikut.
Nâzhir  adalah  kelompok  orang  atau badan  hukum  yang  diserahi  tugas pemeliharaan  dan  pengurusan  benda wakaf.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jenis nâzhir ada  dua,  yakni  nadzhir  kelompok orang  dan  badan  hukum.  Hal  ini  akan  berbeda dengan  perkembangan  selanjutnya  bahwa selain  kedua  jenis nâzhir di  atas,  ada  jenis ketiga  yakni nâzhir organisasi.  Kemudian, tugas  utama nâzhir adalah  memelihara  dan mengurus  benda  wakaf.  Persyaratan  menjadi nâzhir diatur  dalam  pasal  6.  Pasal  ini menjelaskan  persyaratan  dua  jenis nâzhir .  Jika nâzhir kelompok  orang,    maka  syaratnya sebgaai  berikut:  a)  warganegara  Republik Indonesia;  b)  beragama  Islam;  c)  sudah dewasa;  d)  sehat  jasmaniah  dan  rohaniah;  e) tidak  berada  di  bawah  pengampuan;  f) bertempat  tinggal  di  Kecamatan  tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
Namun  bila  berbentuk  badan  hukum,  maka persyaratan    yang  harus  dipenuhi  adalah:  a) badan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia;  b)  mempunyai  perwakilan  di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
Dari  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  persyaratan nâzhir kelompok  orang
23 http://kbbi.web.id/ibadat,  diakses    tanggal  5 Oktober 2014.
lebih  banyak  daripada nâzhir badan  hukum. Hal ini disebabkan karena nâzhir perseorangan melekat  pada  diri  seseorang  sehingga  unsur personalitas  menjadi  pertimbangan  penting. Adapun nâzhir badan  hukum  lebih  fleksibel dan  tidak  menekankan  pada  persyaratan personalitas.  Pada  poin  ini, nâzhir badan hukum  nampak  lebih  mudah  dan  lebih  aman dalam penjagaan benda wakaf karena keterlibatan individu lebih rendah.
Lebih lanjut, tentang kewajiban dan hak-hak nâdzir, pasal 7 dan pasal 8 menjelaskan sebagai berikut.  Pasal  7  menyebutkan:  (1)  Nâdzir berkewajiban  untuk  mengurus  dan  mengawasi kekayaan  wakaf  serta  hasilnya  menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  lebih  lanjut oleh  Menteri  Agama  sesuai  dengan  tujuan wakaf; (2) Nâdzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut  kekayaan  wakaf  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1);  (3)  Tatacara pembuatan  laporan  seperti  dimaksud  dalam ayat  (2),  diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri Agama.  Pasal  8  menyebutkan  Nâdzir  berhak mendapatkan  penghasilan  dan  fasilitas  yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.
Kedua  pasal  di  atas  menjelaskan  tentang kewajiban  dan  hak nâzhir .  Kewajiban  utama adalah  mengawasi  dan  mengurus  benda  wakaf yang  kemudian  dilaporkan  secara  berkala. Setelah  itu, nâzhir baru  berhak  mendapatkan haknya yang besarnya belum ditentukan.

## KHI
Dalam hal nâzhir , KHI banyak mengadopsi dari PP 28. Termasuk dalam persyaratan nâzhir kelompok  orang  dan  badan  hukum  serta  tugas kewajibannya.  Yang  sedikit  berbeda  adalah persoalan  hak.  Hak nâzhir termaktub  dalam pasal 222 yang berbunyi:
Nâzhir  berhak  mendapatkan  penghasilan dan  fasilitas  yang  jenis  dan  jumlahnya ditentukan  berdasarkan  kelayakan  atas saran  Majelis  Ulama  Kecamatan  dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
Kalau  dalam  PP  28,  hak nâzhir menunggu ketentuan  menteri  agama,  namun  dalam  KHI hak nâzhir didasarkan  pada  saran  majelis ulama keacamatan dan KUA. Dengan demikian,  musyawarah  antara nâzhir ,  majelis
ulama,  dan  KUA  menentukan  besaran  hak nâzhir yang layak.

## UU 41/2004
Dalam  UU  No  41/2004, nâzhir dibahas detail  pada  pasal  9,  10,  11,  dan  12.    Dalam pasal  9,  jenis nâzhir terbagi  dalam  tiga kategori,  yaitu  perseorangan,  organisasi,dan badan hukum. Pasal 10 menjelaskan persyaratan nâzhir perseorangan,  yakni  harus memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  a)  Warga negara  Indonesia;  b)  Beragama  Islam;  c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan  rohani;  dan  f)  Tidak  terhalang  melakukan perbuatan hokum.
Adapun tugasnya dipaparkan dalam pasal 11 dijelaskan  bahwa Nâzhir mempunyai  tugas sebagai berikut:
a)
melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf;  b) mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan peruntukannya;  c)  mengawasi  dan  melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Ketika nâzhir sudah melaksanakan kewajibannya,  maka  ia  berhak  mendapatkan haknya  yang  lebih  jelas,  yaitu  10%.  Hal  ini tercantum dalam pasal 12 berikut ini.
Pasal 12 Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11, Nâzhir  dapat  menerima  imbalan  dari hasil  bersih  atas  pengelolaan  dan pengembangan  harta  benda  wakaf  yang besarnya  tidak  melebihi  10%  (sepuluh persen).
Hal  yang  harus  digarisbawahi  dalam memahami  pasal  12  ini  adalah  bahwa nâzhir akan  berhak  mendapatkan  10%  setelah memanfaatkan  aset  wakaf  secara  produktif. Dengan  kata  lain,  jika nâzhir tidak  mampu mengelola  harta  benda  wakaf,  maka  ia  tidak akan  pernah  mendapatkan  bagian  apapun karena  ia  tidak  boleh  mengambil  aset  wakaf untuk dirinya. 10% yang merupakan hak nâzhir diambil  dari  hasil  bersih  usahanya.  Misalnya, aset  wakaf  berjumlah  1  milyar,  kemudian diputar  secara  produktif  baik  dalam  sektor keuangan maupun sektor riil dan menghasilnya 100  juta.  Maka,  dalam  kasus  ini, nâzhir boleh mengambil  haknya  maksimal  10%  atau  dalam kasus ini maksimal 10 juta.
198 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203
Aturan  tentang  hak nâzhir ini    adalah sebuah tantangan bagi nâzhir profesional  yang memiliki  kemampuan  manajerial  tinggi.  Saat ini  profesi nâzhir masih  dipandang  sebelah mata.  Seiring  dengan  waktu,  profesi nâzhir menjadi  sebuah  profesi  menjanjikan  yang sederajat dengan profesi populer lainnya.

## PP 42/2006
PP  42/2006  terlihat  memposisikan nâzhir sebagai  pembahasan  utama.  Tidak  kurang  dari 13 pasal secara berurutan mulai pasal 2 sampai pasal  14  menejlaskan  tentang  jenis nâzhir , tugas  dan  kewajiban nâzhir ,  serta  yang  paling penting adalah masa bakti nâzhir .
Pasal 2 menjelaskan jenis nâzhir yang terdiri dari nâzhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 4 menjelaskan natara lain tentang jumlah nâzhir perseorangan  yang  terdiri minamla  3  orang  dan  salah  satunya  harus bertempat  tinggal  di  kecamatan  tempat  benda wakaf berada. Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan berhentinya  satus nâzhir dengan  alasan:  a)  a. meninggal  dunia;  b)  berhalangan  tetap;  c) mengundurkan  diri;  atau  d)  diberhentikan  oleh BWI.
Adapun nâzhir Organisasi  dijelaskan  dalam Pasal  7.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa nâzhir organisasi  wajib  didaftarkan  pada  Menteri  dan BWI  melalui  Kantor  Urusan  Agama  setempat. Nâzhir organisasi  merupakan  organisasi  yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan  dan/atau  keagamaan  Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nâzhir perseorangan;  b)  salah seorang  pengurus  organisasi  harus  berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) memiliki:  1)  salinan  akta  notaris  tentang pendirian  dan  anggaran  dasar;  2)  daftar susunan  pengurus;  3)  anggaran  rumah  tangga; 4)  program  kerja dalam  pengembangan  wakaf; 5)  daftar  kekayaan  yang  berasal  dari  harta wakaf  yang  terpisah  dari  kekayaan  lain  atau yang  merupakan  kekayaan  organisasi;  dan  6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Pasal 11 menjelaskan tentang Nâzhir Badan Hukum. Nâzhir badan hukum wajib didaftarkan  pada  Menteri  dan  BWI  melalui Kantor Urusan Agama setempat. Nâzhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus
memenuhi  persyaratan:  a)  badan  hukum Indonesia  yang  bergerak  di  bidang  sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan  Islam;  b)  pengurus  badan  hukum harus memenuhi persyaratan Nâzhir perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum  harus  berdomisili  di  kabupaten/kota benda  wakaf  berada;  d)  memiliki:  1)  salinan akta  notaris  tentang  pendirian  dan  anggaran dasar  badan  hukum  yang  telah  disahkan  oleh instansi berwenang; 2) daftar susunan pengurus;  3)  anggaran  rumah  tangga;  4) program  kerja dalam pengembangan wakaf;  5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda  wakaf  atau  yang  merupakan  kekayaan badan hukum; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Pasal  14  menjelaskan  masa  bakti Nâzhir yang  dibatasi  hanya  5  (lima)  tahun  dan  dapat diangkat  kembali.  Pengangkatan  kembali Nâzhir dilakukan  oleh  BWI,  apabila  yang bersangkutan  telah  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  dalam  periode  sebelumnya  sesuai ketentuan  prinsip  syariah  dan  Peraturan Perundang-undangan.

## Konsep Sanksi Pidana

## UU No 5/1960
Tidak ada ketentuan pidana dalam UU No 5 Tahun 1960, khususnya  tentang wakaf. Aturan pidana yang ada adalah pasal 52 tentang pidana untuk orang yang melanggar pasal 15. Pasal 15 itu berbunyi:
Memelihara  tanah,  termasuk  menambah kesuburannya
serta mencegah kerusakannya  adalah  kewajiban  tiap-tiap orang,  badan  hukum  atau  instansi  yang mempunyai  hubungan  hukum  dengan tanah  itu,  dengan  memperhatikan  pihak yang ekonomis lemah.
Adapun pasal 52 berbunyi:
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar  ketentuan  dalam  pasal  15 dipidana  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  3  bulan  dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
(2) Peraturan  Pemerintah  dan  peraturan perundangan  yang  dimaksud  dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49  ayat  3  dan  50  ayat  2  dapat memberikan  ancaman  pidana  atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman  kurungan  selama-lamanya  3 bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,-.
(3) Tindak  pidana  dalam  ayat  1  dan  2 pasal ini adalah pelanggaran.
Dari kedua pasal di atas, terlihat jelas bahwa aturan  pidana  itu  bukna  untuk  wakaf. Ketentuan  pidana  itu  diperuntukkan  bagi mereka  yang  melakukan  pengrusakan  dan penghancuran lingkungan, khususnya berkaitan dengan  tanah.  Ancamannya  adalah    penjara    3 bulan atau denda 10.000,-.

## PP 28/1977
Ketentuan  pidana  sudah  diatur  dalam  PP 28/1977 pasal 14-15. Pasal 14 berbunyi:
Barangsiapa  melakukan  perbuatan  yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana  dimaksud  pasal  5,  pasal  6 ayat  (3),  pasal  7  ayat  (1)  dan  ayat  (2), pasal  9,  pasal  10  dan  pasal  11,  dihukum dengan hukuman kurungan selama- lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Adapun Pasal 15 berbunyi:
Apabila  perbuatan  yang  dimaksud  dalam pasal  14  dilakukan  oleh  atau  atas  nama badan  hukum  maka  tuntutan  pidana dilakukan  dan  pidana  serta  tindakan  tata tertib  dijatuhkan,  baik  terhadap  badan hukum  maupun  terhadap  mereka  yang memberi  perintah  melakukan  perbuatan tersebut  atau  yang  bertindak  sebagai pemimpin  atau  penanggung  jawab  dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.
Ketentuan  pidana  dalam  PP  ini  dikaitkan dengan  pasal  5,  pasal  6  ayat  (3),  pasal  7  ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Pasal  5  berisi  tentang  keharusan  mengikrarkan kehendaknya  secara  jelas  dan  tegas  kepada Nâdzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.  Pasal  6  (3)  keharusan  nâdzir  didaftar pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan setempat  untuk  mendapatkan  pengesahan. Pasal 7 berisi tentang kewajiban nâzhir . Pasal 9 tentang  tatacara  perwakafan  tanah  milik,  pasal 10 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik,
dan  pasal  11  tentang  perubahan  perwakafan tanah milik. Dengan demikian, ancaman pidana dalam  PP  ini  dikhususkan  bagi  pengelola wakaf  agar  berhati-hati  dalam  menjaga, mengelola, dan mengawasi harta benda wakaf.

## KHI
Tidak ada ketentuan pidana dalam Kompilasi Hukum Islam.

## UU 41/2004
UU  ini  menegaskan  tentang  ketentuan pidana wakaf dalam satu pasal, yakni pasal 67. Bunyi  pasal  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  40  atau  tanpa  izin  menukar  harta  benda wakaf  yang  telah  diwakafkan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah);  (2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengubah peruntukan  harta  benda  wakaf  tanpa  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  400.000.000,00  (empat  ratus  juta rupiah); (3)  Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan  atau  mengambil  fasilitas  atas hasil  pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda  wakaf  melebihi  jumlah  yang  ditentukan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 3(tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).
Pasal  ini  memberikan  tiga  kategori  pidana dalam  wakaf.  Pertama  adalah  pelanggaran berat, yakni sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak lainnya.  Ancamannya  adalah  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  pidana denda  paling  banyak  Rp  500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah).  Kedua  adalah  pelanggaran sedang,  yaitu  sengaja  mengubah  peruntukan harta  benda  wakaf  tanpa  izin.  Ancamannya adalah  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
200 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203 400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah). Adapun  pelanggaran  yang  ketiga  adalah pelanggaran ringan, yaitu sengaja menggunakan  atau  mengambil  fasilitas  atas hasil  pengelolaan  dan  pengembangan  harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Ancamannya  adalah  pidana  penjara  paling lama  3(tiga)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UU  41/2004  ini  mempunyai  semangat  untuk menertibkan pengelolaan wakaf secara profesional.  Ancaman  pidana  maupun  denda diharapkan akan mendorong para nâzhir wakaf untuk  berhati-hati  dalam  pengelolaan  wakaf. Dengan  demikian,  harta  benda  wakaf  akan terjaga  keabadian  manfaatnya  sesuai  dengan niat wâkif .

## PP 42/2006
Tidak  ada  aturan  tentang  hukuman pidana  dalam  PP  42/2006.  Hal  ini  bisa  jadi karena PP ini bersifat menjelaskan hal-hal yang belum  disinggung  dalam  UU.  Meskipun
begitu, PP ini memuat sanksi administratif bagi LKS-PWU  yang  tidak  melakukan  tugasnya dengan  baik  yang  termaktub  dalam  Pasal  57. Bunyi  pasal  57  adalah  sebagai  berikut:  1) Menteri  dapat  memberikan  peringatan  tertulis kepada  LKS-PWU  yang  tidak  menjalankan kewajiban sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25;  2)  Peringatan  tertulis  paling  banyak diberikan  3  (tiga)  kali  untuk  3  (tiga)  kali kejadian  yang  berbeda;  3)  Penghentian sementara  atau  pencabutan  izin  sebagai  LKS- PWU  dapat  dilakukan  setelah  LKS-PWU dimaksud  telah  menerima  3  kali  surat peringatan  tertulis;  4)  Penghentian  sementara atau  pencabutan  izin  sebagai  LKS-PWU  dapat dilakukan  setelah  mendengar  pembelaan  dari LKS-PWU  dimaksud  dan/atau  rekomendasi dari instansi terkait.
Secara  garis  besar  perbandingan  tiga konsep:  wakaf, nâzhir ,  dan  ketentuan  pidana dalam  UU  5/1960,  PP  28/1977,  KHI,  UU 41/2004,  dan  PP  42/2006  dapat  dicermati dalam tabel berikut.
Tabel Perbandingan Konsep Wakaf, Nâzhir , dan Pidana UU 5/1960 PP 28/1977 KHI UU 41/2004 PP 42/2006 Konsep wakaf Wakaf  perlu PP Hanya wakaf tanah milik  untuk selamanya Wakaf benda bergerak dan wakaf tidak bergerak untuk selamanya Benda bergerak-tak bergerak Wakaf berjangka Sama  dengan UU 41/2004 Konsep Nâzhir Tidak ada nâzhir perorangan dan  badan hukum; berhak mendapat penghasilan namun tidak jelas mempertegas konsep PP 28/1977 nâzhir perorangan, organisasi,  dan badan hukum; berinduk pada Badan Wakaf Indonesia; berpenghasilan 10%  dari  hasil bersih pengelolaan aset wakaf menguatkan UU No 41/2004; menjelaskan masa bakti nâzhir 5 tahun dan dapat diangkat kembali Ketentuan Pidana penjara 3 bulan, denda Rp. 10.000 penjara 3 bulan, denda  Rp. 10.000 Tidak ada Maks 5 tahun penjara/ Rp.500 juta, min 3 tahun /Rp.300 juta Hanya  sanksi administratif Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa dalam  hal  konsep  wakaf,  UU  5/1960  telah
memberikan  peluang  terjadinya  wakaf  di Indonesia  meskipun  masih  membutuhkan  PP. Setelah  17  tahun,  PP  yang  ditunggu-tunggu
disahkan.  Dalam  PP  28/1977  tersebut,  konsep wakaf  lebih  detail  meskipun  masih  sederhana yang  kemudian  dikuatkan  dengan  hadirnya KHI. Puncak konsep wakaf dapat dilihat dalam UU  41/2004  yang  dilengkapi  dengan  PP 42/2006.
Dalam  hal wâkif dan nâzhir ,  konsep  awal sudah  diperkenalkan  dalam  PP  28/1977  dan dikuatkan  oleh  KHI.  Namun,  versi  terbaru telah  disebutkan  dalam  UU  41/2004  dan  PP 42/2006.  Salah  satu  hal  baru  yang  disebutkan UU  41/2004  dan  PP  42/2006  adalah  adanya wâkif dan nâzhir organisasi.  Selain  itu,  aturan tentang nâzhir dalam  UU  41/2004  dan  PP 42/2006  lebih  nyata.  Di  antaranya  adalah  hak nâzhir sebesar 10% dari hasil kelola wakaf dan masa bakti nâzhir yang dibatasi hanya 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang.
Terakhir, aturan pidana dari waktu ke waktu mengalami  perubahan.  Jika  dalam  UU  5/1960 dan  PP  28/1977  ancaman  pidana  kurungan hanya  3  bulan  dan  ancaman  denda  maksimal Rp.10.000, maka dalam UU 41/2004 ketentuan pidana lebih jelas,  yakni kurungan maksimal 5 tahun  dan  denda  maksimal  Rp.  500  juta.  Ini menunjukkan  bahwa  persoalan  wakaf  yang berpeluang  untuk  diselewengkan  mendapat perhatian  khusus  dalam  regulasi  wakaf  di Indonesia.

## Regulasi  Wakaf  Ditinjau  dari  Statute Approach
Regulasi  wakaf  sejak  pasca  kemerdekaan hingga  era  reformasi  dapat  ditinjau  dari  sisi pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  yang  disampaikan  Peter  Mahmud Marzuki  dalam  bukunya  “Penelitian  Hukum”. Dalam  buku  tersebut  sebagaimana  telah diuraikan  secara  luas  pada  bab  II,  Marzuki menyebut  tiga  asas  hukum  yang  dapat digunakan  sebagai  pisau  analisis,  yakni  Asas Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori, asas Lex Specialis Derogat Legi Generali , dan asas Lex Posterior  Derogat  Legi  Priori. Berikut  ini diuraikan  tentang  penggunaan  ketiga  asas tersebut  untuk  melihat  regulasi  wakaf  di Indonesia.
Asas Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori. Asas  ini  menyatakan  bahwa aturan  hukum yang  lebih  tinggi  mengganti  aturan  hukum yang  lebih  rendah.  Jika  asas  ini  diterapkan
dalam  regulasi  wakaf  di  Indonesia  pasca kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa segala aturan wakaf yang memiliki posisi tinggi harus menggantikan  segala  aturan  wakaf  yang  lebih rendah.  Dengan  demikian,  aturan  wakaf  yang tercantum  dalam  UU  5/1960  yang  kemudian dikuatkan  oleh  UU  41/2004  harus  diutamakan ketimbang  aturan-aturan  di  bawahnya.  UU 5/1960  telah  dikuatkan  oleh  PP  28/1977 sedangkan  UU  41/2004  telah  mempunyai penjelasan  lengkap  dalam  PP  42/2006.  Oleh sebab  itu,  kandungan  dalam  PP  28/1977  dan PP 42/2006 harus sejalan dengan isi dalam UU 5/1960 dan UU 41/2004.
Asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali. Asas  ini  menegaskan  bahwa  aturan  hukum yang  khusus  mengganti  aturan  hukum  yang lebih  umum.  Dalam  konteks  regulasi  wakaf  di Indonesia, aturan wakaf yang khusus menggantikan  aturan  wakaf  yang  umum.    Jika asas  ini  diterapkan  dalam  konteks  undang- undang, maka UU 41/2004 merupakan regulasi spesifik yang mengatur wakaf. UU 41/2004 ini menggantikan aturan-aturan wakaf sebelumnya,  misalnya  UU  5/1960  yang menyebut  wakaf  tanah  milik  sebagai  bagian dari  peribadatan  seseorang.  Selain  itu,  aturan- aturan  wakaf  yang  sebetulnya  berstatus  di bawah undang-undang, seperti PP 28/1977 dan KHI, secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.
Asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori, maksud  asas  ini  adalah  bahwa aturan  hukum yang  baru  menggantikan  aturan  hukum  yang lebih  lama.  Dalam  konteks  wakaf,  aturan wakaf  yang  termaktub  dalam  UU  41/2004 menggantikan  aturan  wakaf  yang  ada  pada periode  sebelumnya,  seperti  UU  5/1960,  PP 28/1977  dan  KHI.  Adapun  PP  42/2006  yang merupakan  penjelasan  dari  UU  41/2004  tetap dianggap  sebagai  bagian  dari  UU  41/2004. Jadi,  aturan  wakaf  yang  utama  merujuk  pada UU 41/2004 dan PP 42/2006.
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa peraturan yang memiliki status sederajat adalah  UU 5/1960 dan UU 41/2004. Selain itu, ditingkat  PP,  status  sederajat  adalah  PP 28/1977  dan  PP  42/2006.  Namun,  jika  dilihat secara utuh, UU 41/2004 menjadi aturan wakaf paling  mutakhir  dan  puncak  regulasi  wakaf  di Indonesia.  UU  41/2004  ini  menjadi  lebih lengkap  setelah  dikeluarkannya  PP  42/2006. Adapun  aturan  wakaf  yang  paling  rendah
202 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 190-203 adalah  KHI.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena KHI  hanya  didukung  oleh  Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

## Kesimpulan
Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  latar belakang  munculnya  berbagai  peraturan  wakaf di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  sarat  dengan tuntutan  perlunya  regulasi  khusus  yang mengatur  tentang  wakaf  serta  reaksi  dari perkembangan  hukum  wakaf  kontemporer. Kalau  UU  5/1960  adalah  tonggak  awal persoalan  wakaf  disentuh  dalam  regulasi Indonesia  sekelas  undang-undang,  maka  UU 41/2004  dapat  dikatakan  sebagai  jawaban puncak  atas  kegelisahan  regulasi  wakaf  di Indonesia  yang  harus  mampu  menjawab tantangan  zaman  seperti  tentang  wakaf  uang dan wakaf berjangka. Kemudian, perbandingan regulasi  wakaf  pasca  kemerdekaan  hingga  era reformasi  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hal konsep  wakaf,  UU  5/1960  telah  memberikan peluang terjadinya wakaf di  Indonesia. Puncak konsep wakaf dapat dilihat dalam UU 41/2004 yang dilengkapi dengan PP 42/2006. Dalam hal wâkif dan nâzhir ,  konsep  awal  sudah diperkenalkan dalam PP 28/1977 dan dikuatkan oleh KHI. Namun, versi terbaru telah disebutkan dalam UU 41/2004 dan PP 42/2006, seperti  adanya wâkif dan nâzhir organisasi. Lebih  lanjut,  konsep  harta  wakaf  mengalami perubahan  signifikan.  Jika  dalam  PP  28/1977 harta  wakaf  terbatas  hanya  tanah  milik,  UU 41/2004 dan PP 42/2006 memberikan keluasan jenis benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak,  benda  bergerak  berupa  uang,  dan
benda  bergerak  selain  uang.    Ini  merupakan terobosan  signifikan  dalam  sejarah  wakaf  di Indonesia.  Terakhir,  aturan  pidana  dari  waktu ke  waktu  mengalami  perubahan.  Jika  dalam UU  5/1960  dan  PP  28/1977  ancaman  pidana kurungan  hanya  3  bulan  dan  ancaman  denda maksimal Rp.10.000, maka dalam UU 41/2004 ketentuan  pidana  lebih  jelas,  yakni  kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta.
Perbandingan  Regulasi  ditinjau  dari  Statute Approach dapat dianalisis dengan menggunakan  tiga  asas  hukum.  Pertama,  asas
Lex Superior
Derogat Legi Inferiori menyimpulkan  bahwa  segala  aturan  wakaf yang memiliki posisi tinggi harus menggantikan  segala  aturan  wakaf  yang  lebih rendah.  Dengan  demikian,  aturan  wakaf  yang tercantum  dalam  UU  5/1960  yang  kemudian dikuatkan  oleh  UU  41/2004  harus  diutamakan ketimbang  aturan-aturan  di  bawahnya.  Kedua, asas Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali menegaskan  bahwa  UU  41/2004  merupakan regulasi  spesifik  yang  mengatur  wakaf.  UU 41/2004  ini menggantikan aturan-aturan wakaf sebelumnya,  misalnya  UU  5/1960  yang menyebut  wakaf  tanah  milik  sebagai  bagian dari  peribadatan  seseorang.  Ketiga,  asas Lex Posterior  Derogat  Legi  Priori meniscayakan bahwa    aturan  wakaf  yang  termaktub  dalam UU  41/2004  menggantikan  aturan  wakaf  yang ada  pada  periode  sebelumnya,  seperti  UU 5/1960,  PP  28/1977  dan  KHI.  Jadi,  aturan wakaf  yang  utama  merujuk  pada  UU  41/2004 dan PP 42/2006.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Agama,  2006, Al-Qur’an  dan
Terjemahnya , Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
Djunaidi,  Achmad,  dkk.,  2006, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
Hafidhuddin,  Didin,  2007, Agar  Harta  Berkah dan  Bertambah ,  Jakarta:  Gema  Insani Press, Jakarta.
al-Hafsakî, Alauddin Muhammad bin „Alî, t.th.,
ad-Dur al-Mukhtâr , t.tp.: t.p.
al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah,  2004,
Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan  oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.),
Jakarta,  IIMaN Press.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  Penelitian  Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. an-Naisâburî,  Muslim  bin  Hajjâj,  t.th., Sahîh Muslim ,  Kairo:  Mauqi„  Wizârah  al-
Auqaf al-Misriyyah.
Qardhawi, Yusuf, 1997, Fiqh az-Zakat , Jilid I, Beirut: Muassasah ar-Risalah. ibn  Qudâmah,  „Abd  ar-Rahmân  bin  Abû „Umar,    t.th., asy-Syarh  al-Kabîr ,  t.tp.: t.p.
Suyono, Yusuf, dkk., 2007, Wakaf Produktif di Indonesia,  Studi atas  Pengelolaan Aset
Wakaf Pondok Modern Gontor
Ponorogo  1958-2006, Semarang:  IAIN Walisongo.
Syaukani,  Imam,  2006,  “Pemberdayaan Pengelolaan  Wakaf  Rumah  Sakit  Islam Sunan  Kudus  Kabupaten  Kudus”, dalam Muchit A. Karim dkk.,
Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Tulus  dkk.,  2005, Nazhir  Profesional  dan Amanah ,
Jakarta: Direktorat
Pengembangan Zakat dan Wakaf.
at-Turmudzî,  Muhammad bin  „Îsâ, t.th., Sunan at-Turmudzî ,  Kairo:  Mauqi„  Wizârah al-Auqâf al-Mishriyyah.
Warson, Ahmad, 1984, al-Munawwir, Kamus Arab- Indonesia , t.tp.: t.p.
Wehr, Hans, 1994, Arabic-English Dictionary, the  Hans  Wehr  Dictionary  of  Modern Written Arabic , Urbana: Spoken Language Services. az-Zuhailî, Wahbah, t.th., al-Fiqh al-Islâmî wa
Adillatuh , Beirut: Dâr al-Fikr.