## FIQIH NUSANTARA
(Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi)

## Maimun
Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan e-mail: maimunmuhammmad84@yahoo.com
Abstrak: Perbedaan  ruang  dan  waktu  berakibat  pada  perubahan dan  kemajuan  peradaban telah  membentuk  perbedaan  pendekatan hukum Islam yang lebih didasarkan pada kultur dan tradisi masya- rakat.  Dalam  konteks  ini  TM.  Hasbi  al-Shiddiqi  muncul  sebagai ulama  pertama  yang  berkonsentrasi  pada  pembentukan  fiqih Indonesia.  Ia  merupakan  tokoh  reformis  yang  banyak  dipengaruhi oleh  al-Kalali  dan  Ahmad  Soorkati.    Dalam  merealisasikan pandangannya,  Hasbi  menawarkan  formulasi  konsep  ijtihad  yang berorientasi lokal keindonesiaan, yaitu; Ijtihad dengan mengklasifikasikan  hukum  produk  ulama  mazhab  masa  lalu kemudian  dipilih  produk  hukum  yang  masih  cocok  untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia; Ijtihad dengan mengklasifikasikan  hukum-hukum  yang  semata-mata  didasarkan pada  adat  dan  kebiasaan  serta  suasana  masyarakat  dimana  hukum tersebut  berkembang;  dan  Ijtihad  dengan  mencari  hukum-hukum terhadap  masalah  kontemporer  yang  timbul  sebagai  akibat  dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan tawaran konsep metodologis nya  meliputi  pemahaman  tentang  fiqih  dan  syari’ah, analisis  kesejarahan, pendekatan  sosio  kultural,  dan  studi perbandingan.
Kata kunci: kontekstualisasi, hukum Islam, Hasbi al-Shiddiqi.
Abstract:  the  difference  in  space  and  time  results  in  the  changing and  the  progress  of  civilization  formed  a  different  Islamic  Law approach which is based more on the society’s culture and tradition. In  this  context,  T.M.  Hasbi  al-Shiddiqi  comes  as  the  first  Ulama

## Fiqih Nusantara
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
who  concentrates  on  the  forming  of  Indonesian  Fiqh.  He  is  a reformist  influenced  more  by  al- Kalali  and  Ahmad    Soorkati.  In realizing  his  way  of  thinking,  Hasbi  offers  Ijtihad  concept formulation  which  is  oriented  to  local  wisdom  of  Indonesia,  they are: ijtihad by classifying the Law produced by the past Ulama then choose  the  Law  which  is  still  suitable  to  be  applied  in  Indonesia; Ijtihad by classifying the Laws that purely based on the custom and habit and also the situation where the Law developed; and Ijtihad by looking  for  the  laws  of  contemporarily  problems  that  emerged  as the consequences of the gr4owth of knowledge. While the offering of  his methodology’s concept covers the understanding of Fiqh and Syariah, historical analysis, sociocultural approach, and comparison study.
Keywords: Contextualization, Islamic Law, Hasbi al-shiddiqi

## Pendahuluan
Eksistensi  manusia  dalam  kebersamaannya  dengan  yang  lain secara  sosiologis  adalah  hakikat  yang  menjadi  piranti  dan  tujuan  adanya sebuah  hukum,  karena  orientasi  dari  hukum  itu  berdiri  bertujuan  untuk mengatur  manusia. Atas  dasar  itu,  ia  tidak  mungkin  lahir dari  ruang hampa  tanpa  merujuk  pada  kepentingan  dan  kebutuhan  manusia.  Dalam konteks  ini  kebutuhan  yang  paling  mendasar  adalah  hidup  damai  tanpa bersinggungan secara kasar baik konflik individual ataupun komunal.
Islam  dalam  kapasitasnya  sebagai  agama  yang identik  dengan dimensi  hukum,  juga  melandaskan  cita-cita  yang  sama,  yakni  terben- tuknya  masyarakat  adil  makmur  yang  diridhai  Allah  swt.  Hal  ini  tidak bisa  lepas  dari  substansi  hukum  Islam  itu  sendiri  yang  secara  ontologis merupakan  nilai  transendensi  yang didasarkan  pada  wahyu  untuk  bisa bermanfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia.
Perbedaan  ruang  dan  waktu  yang  dialami  secara  nyata  dalam kehidupan sehari-hari membentuk keragaman manusia dalam kemasyara- katannya  dengan  berbagai  aspek  yang  dimilikinya  termasuk  dalam  hal budaya,  tradisi,  kecenderungan  dan  pemikirannya  yang  menuntut kepekaan  pemahaman  berdasarkan  kultur  masing-masing  yang  relevan dan  dapat  diterima  secara  damai  tanpa  konfrontasi  dengan  tetap berpegang  pada  prinsip-prinsip  dasar  Islam itu  sendiri.  Kenyataan  ini

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 24
secara  langsung  menghendaki  adanya  fleksibelitas  hukum  yang  bisa menampung perbedaan dan perubahan demi tercapainya tujuan tadi.
Secara  historis  setelah  Nabi  Muhammad  saw.  wafat  penyebaran Islam  menghadapi  pola  baru  sebagai  respon  terhadap  berbagai  dinamika yang  dihadapi  sehingga  norma-norma  yang  bersifat  umum  dirinci  lebih lanjut  oleh  para  Sahabat  dengan  menggunakan  ijtihad  yang  berpedoman pada  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islam  yakni  kemanfaatan,  kemas- lahatan, dan keadilan bagi alam semesta (rahmatan li al- `ālamīn) .
Dalam  konteks  ini  banyak  persoalan  riil  di  masyarakat  yang belum terakomodasi dalam regulasi normatif  Islam pada masa rasulullah masih  hidup,  banyak  pula  dari  persoalan-persoalan  itu  yang  menuntut pemikiran  lebih  dalam,  tidak  hanya  dalam  pemahaman  yang  bersifat tekstual,  tapi  juga  kontekstual,  yaitu  mencari  pemecahan  status  hukum-- untuk  tidak  menyebut  penciptaan  produk  hukum--dari  masalah-masalah yang  belum  muncul  pada  masa  Nabi  Muhammad  dan  mengkonstruksi ulang  yang sudah  ada  agar  tetap  relevan  dengan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat.
Secara  sosiologis  hal  ini  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  masyarakat selalu  mengalami  perubahan  dan  secara  alamiah  perubahan  itu  dapat mempengaruhi  pola  pikir  dan  tata  nilai  yang  ada  pada  masyarakat  itu sendiri.  Konsekuensi  logis  dari  kondisi  ini  adalah  nilai  dan  norma  yang berpangkal pada agama sekalipun akan mengalami perubahan, hanya saja perubahan pada term agama ini mesti mengikuti prinsip dasar dari agama itu  sendiri.  Ambil  satu  contoh representasi  fleksibelitas  hukum  yang pernah  dipraktikkan  Sayyidina  ‘Umar  ibn  Khattab  ra.  Waktu  itu Sayyidina  ‘Umar  tidak  melaksanakan  hukum  potong  tangan  terhadap seorang  pencuri,  sebagaimana  ketentuan  surat  al-Maidah  ayat  38  bahwa seorang  pencuri  baik  laki-laki  ataupun  perempuan  harus  dipotong tangannya;
ﻢﻴﻜﺣ ﺰﻳﺰﻋ ﷲو  ﷲ ﻦﻣ ﻼﻜﻧﺎﺒﺴﻛ ﺎﲟ ءاﺰﺟ ﺎﻤﻬﻳﺪﻳااﻮﻌﻄﻗﺎﻓ ﺔﻗرﺎﺴﻟاو قرﺎﺴﻟاو
“Laki -laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya  (sebagai)  pembalasan  bagi  apa  yang  mereka  telah kerjakan dan  sebagai  siksa  dari  Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana ”. 1 Tetapi Sayyidina ‘Umar memberikan kebijakan lain di mana
1 Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Bumi Restu, 1977), 165.

## Fiqih Nusantara
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
potong  tangan  tidak  dilakukannya.  ‘Umar  memberikan  landasan  bahwa kondisi  sosial  pada  saat  itu  tidak  mengizinkan  akibat  situasi perekonomian  yang  buruk  menyebabkan  masyarakat  dilanda  musibah kelaparan,  sehingga  pencuri  itu  terpaksa  melakukannya. 2 Landasan  ini sangat  bersifat  kontekstual  dan  memberikan  ruang  perubahan  hukum karena faktor maslahat dengan terjaminnnya ma qāshid al - syarī`ah .
Fleksibelitas  ini  bisa  terjadi  di  mana  saja  termasuk  di  Indonesia,
apalagi  Indonesia  merupakan  salah  satu  konteks  di  mana  Islam  tumbuh sebagai agama mayoritas penduduknya. Dalam konteks keindonesiaan ini bisa  disaksikan  secara  faktual  ragamnya  kultur  masyarakat  dari  Sabang sampa  Merauke,  kalau  dikalkulasi  bisa  berjumlah  ratusan  budaya  yang mewakili  daerahnya  masing-masing  dengan  kekhasan  dan  karakter  yang melekat.  Terhadap  karakter  ini,  berdasarkan  kaidah  di  atas  maka  secara linier akan mendapat sentuhan nilai Islam yang berbeda terhadap masing- masing kultur ini pada bagian tertentu sesuai kebutuhan dan kemaslahatan bersama.
Adalah Hasbi al- Shiddiqi sebagai salah satu ulama’ yang memiliki perhatian  khusus  dalam  konteks  keIslaman  Indonesia  yang  berupaya menerjemahkan nilai  Islam relevan dengan kultur lokal.  Ia mengerahkan segenap  pemikirannya  untuk  menyemangati  karakter  dakwah  Rasulullah dan maqāshid  al - syarī`ah secara  sinergis  dalam  wujud  internalisasi  nilai yang  bersifat  kontekstual.  Ia merupakan  seorang  pembaharu  pemikiran hukum Islam di Indonesia yang telah berkarya dan banyak menulis buku- buku pembaharuan pemikiran Islam dan modernisasi dalam pertumbuhan fiqih di Indonesia.
Hasbi  mengetuk  kesadaran  bangsa  Indonesia  bahwa  ijtihad tidaklah  berpintu  sehingga  tidak  mungkin  ada  peluang  untuk  metutup apalagi  mengunci  rapat-rapat  sehingga  tertutup  kemungkinan  untuk dilakukannya kembali. Bagi Hasbi ijtihad selalu terbuka untuk siapa saja sepanjang  memiliki  kapasitas  yang  mumpuni  dengan  menggunakan kemampuan  pemikirannya  untuk  menemukan  kebenaran  hukum  sesuai dengan  petunjuk  sumber  rujukannnya  dalam  Islam,  yaitu  al-Quran  dan hadis.  Dengan  kata  lain,  sepanjang  manusia  masih  bisa  berfikir  secara
2 Syahrin  Harahap, Islam  Dinamis;  Menegakkan  Nilai-Nilai  Ajaran  al-Quran  dalam Kehidupan Modern di Indonesia (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 84.

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 26
rasional, sepanjang itu pula kesempatan yang dimiliki untuk menggali dan menemukan bentuk hukum melalui ijtihadnya.
Oleh  karena  itu  pemikiran  ini  penting  untuk  ditelusuri  lebih mendalam untuk menemukan intensitas pemikirannya sehingga diperoleh pemahaman  yang  utuh  tentang:  latar  belakang  pemikirannya  dan fo rmulasi konsep “kontekstualisasi hukum Islamnya”.

## Latar Belakang Pemikiran TM. Hasbi as-Shiddiqi
Hasbi  as-Shiddiqi  dilahirkan  di  daerah  yang  dikenal  sangat religius  dalam  peta  Nusantara,  yaitu  di  daerah  Lhokseumawe,  Aceh Utara,  pada  tanggal  10  Maret  tahun 1904.  Ia  dibesarkan  dalam  keluarga yang  berpendidikan  dan  kental  dengan  nuansa  keagamaan  dimana ayahnya,  Teuku  Kadi  Sri  Maharaja  Mangkubumi  Husein  bin  Mas’ud merupakan  ulama  terkenal  yang  memiliki  lembaga  pendidikan (pesantren). Sedangkan ibunya, Siti Amrah adalah puteri Teungku Abdul Aziz,  pemangku  jabatan  qadhi  Chik  Maharaja  Mangkubumi  Kesultanan Aceh  yang  notabene  adalah  seorang  ulama’  terkemuka  yang  sangat kharismatik pada masa itu. 3
Secara nasab Hasbi masih memiliki hubungan darah dengan salah satu  Sahabat  dekat  Rasulullah  yang  memiliki  komitmen  tinggi  dalam memperjuangkan  agama  Islam.  Ia merupakan keturunan Abu  Bakar ash- Shiddiq  yang  ke  37,  sehingga  gelar  as-Shiddiq  dijadikan  nama keluarganya sejak tahun 1925. 15 tahun sebelumnya di mana Hasbi masih kecil,  yaitu  pada  tahun  1910  Hasbi  menjadi  piatu  karena  ibunya meninggal dunia pada saat ia masih berusia 6 tahun sehingga kemudian ia diasuh  oleh  bibinya,  Tengku  Syamsiyah  dalam  waktu  yang  tidak  lama, hanya  selama  2  tahun,  karena  pada  tahun  1912  Tengku  Syamsiyah  juga meninggal  dunia.  Sepeninggal  Tengku  Syam,  Hasbi  tidak  kembali  ke rumah  ayahnya  yang  telah  kawin  lagi.  Ia  tinggal  di  rumah  kakaknya Tengku  Maneh,  bahkan  sering  tidur  di  langgar  (meunasah)  sampai kemudian nyantri dari satu pondok ke pondok yang lain. 4
3 Yudian  Wahyudi, Hasbi’s  Th eory  of  Ijtihad  in  The  Context  of  Indonesian  Fiqh (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), 5.
4 Nouruzzaman  Shiddiqy, Fiqih  Indonesia  Penggagas  dan  Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 8.

## Fiqih Nusantara

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
Dalam  bidang  pendidikan,  jenjang  pendidikannya  dimulai  dari pesantren yang diasuh ayahnya sendiri hingga berumur 12 tahun. 5 Dalam masa  ini  ia  dilarang  oleh  ayahnya  untuk  mempelajari  ilmu  Latin  karena dianggap  ilmu  kafir.  Pada  tahun  1912  ia  dikirim  ke  pesantren  Teungku Chik  di  Piyeung  selama  kurang  lebih  empat  (4)  tahun  dan  kemudian berpindah  ke  banyak  pondok  pesantren  lainnya  di  Aceh,  hingga  pada tahun  1920  ia  mendapatkan  ijazah  untuk  membuka  pesantren  sendiri karena ilmunya dianggap cukup. Dan dengan posisinya sebagai pengasuh ini  ia  tetap  dilarang  oleh  ayahnya  untuk  mengajarkan  ilmu  Latin  karena masyarakat  Aceh  sangat  anti  dengan  Belanda  dan  bahasanya , larangan yang  sama  dengan  alasan  yang  sama  sebagaimana  yang  ia  dapatkan ketika  hendak  memulai  belajar  sebelumnya.  Tetapi  kuriositasnya  yang tinggi  secara  personal  justru  menjadikan  tekanan  ini  sebagai  spirit tersendiri yang merangsang rasa penasaran Hasbi untuk tetap mempelajari ilmu Latin pada temannya sendiri yang bernama Teuku Muhammad tanpa sepengetahuan ayahnya. 6
Pada  tahun  yang  sama  ia  bertemu  dengan  al-Kalali,  pembentuk jurnal  reformis al-Imam pada  tahun  1906  dan  pendiri  organisasi  Islam menjadi  Bersatu  (Islam  becomes  united)  sebuah  organisasi  Islam berhaluan  reformis  pada  tahun  1920  di  Kutaraja. Pertemuannya  dengan al-Kalali ini kemudian mempengaruhi karakter reformis pemikiran Hasbi al-Shiddiqi yang selalu berusaha untuk menemukan bentuk pembaharuan hukum Islam, apalagi pada tahun 1926, ia pergi ke Surabaya bersama al- Kalali  untuk  memperdalam  pemahamannya  tentang  pembaharuan pemikiran  Islam  di  lembaga  pendidikan  al-Irsyad,  sebuah  organisasi keagamaan  yang  didirikan  oleh  Syeikh  Ahmad  Soorkati  (1874-1943), ulama’  yang  berasal  dari  Sudan  yang  memiliki  pemikiran  modern. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati ini  juga  ikut  berperan  dalam  membentuk  pemikirannya  yang  modern. 7 Perubahan  ini  semakin  jelas  karena  sepulangnya  dari  Surabaya  tepatnya
5 Maimun  Nawawi,  “Reaktualisasi  Fiqh  Indoesia:  Telaah  Atas  Kontribusi  Pemikiran Hukum  Hasbi  ash- Shiddieqi”, Jurnal  Ihkam (Jurusan  Syariah    STAIN  Pamekasan, 2007), 92.
6 Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory , 6.
7 Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 530.

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 28
pada  tahun  1927,  secara  resmi  Hasbi  bergabung  dengan  organsasi Islam Menjadi Bersatu bentukan al-Kalali tersebut. 8
Pemaparan  di  atas  menjadi  sebagian  referensi  di  mana  Hasbi memiliki  lingkungan  sosial  yang  membentuk  sensitifitas  pemikirannya yang lebih tendensif pada modernitas, pembaharuan dan penyucian ajaran Islam,  apalagi  organisasi  keagamaan  Muhammadiyah  juga  menjadi tempat  yang  lain  dari  pengalaman  keorganisasiannya  yang  semakin mempertajam tendensi tadi menjadi lebih terstruktur di mana ia langsung bergabung  dalam  keanggotaan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  K.  Ahmad Dahlan  ini, dan  pada  tahun  1943  ia  diangkat  sebagai  ketua  cabang wilayah Kutaraja periode 1943-1946. 9

## Pemikiran Hasbi al-Shiddiqi
Deskripsi mengenai latar belakang pemikiran Hasbi di atas dengan jelas  menegaskan  bahwa  TM  Hasbi  ash-Shiddieqy  merupakan  salah seorang  tokoh  reformis  yang  tendensif  pada  gerakan  kembali  kepada  al- Qur’an  dan  Sunnah  di  satu  sisi  dan  berniat  membumikannya  di bumi Nusantara di sisi yang lain. Ia menjadi penggerak pembaharuan pemikiran Islam  yang  sensitif  dengan  purifikasi  Islam  yang  mendasarkan  aturan main  dalam  Islam  merujuk  pada  sumber  utamanya.  Ia  bertekad memberantas  segala  macam  bentuk  tahayul,  bid’ah  dan khurafat  demi kejayaan Islam itu sendiri.
Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia,  pada  masa  kolonial muncul  kebijakan  tentang  teori  resepsi,  yang  menjadi  pedoman  dalam penyelenggaraan  hukum  Islam  di  Indonesia  yaitu  hukum  adat,  sedang hukum Islam baru bisa dijadikan rujukan setelah terlebih dahulu diresepsi hukum  adat. 10 Kondisi  ini  menjadi  perhatian  Hasbi  dan  menggugah kesadarannya sebagai kaum intelektual untuk menjaga dan menyelaraskan  hukum  adat  tersebut  senafas  dengan  nilai-nilai  al- Qur’an dan sunnah ”.
Di  sisi  yang  lain,  atmosfir  wacana  hukum  Islam  sampai  dengan awal  kemerdekaan  diselimuti  keterbelakangan  dalam  berfikir,  taklid dalam  bermazhab,  menututp  pintu  ijtihad  serta  dipersuram  dengan
8 Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory , 7.
9 Ibid., 9. 10 Ibid., 118.

## Fiqih Nusantara

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
miskinnya kajian metodologi. 11 Islam yang masuk di Indonesia pada saat itu  dipahami  sebagai  proses  arabisasi  dengan  menafikan  nilai-nilai lokalitas. Hasbi menilai bahwa ada bagian-bagian tertentu dari fiqih kaum muslimin Indonesia yang lebih didasarkan pada tradisi timur tengah yang tidak sesuai dengan konteks dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang  melembaga  dalam  hukum  adat.  Ia  mengatakan  fiqih  yang  berkem- bang  dalam  masyarakat  Indonesia  sebagiannya  ada  yang Hijazi, Mishry dan Hindi,  dan  oleh  karena  itu  kurang  mendapat  sambutan  yang  positif dari  masyarakat  Indonesia,  karena  tidak  sesuai  dengan  kepribadian masyarakat  Indonesia, 12 sehingga  ia  juga  dinilai  memiliki  kepekaan terhadap  konteks  di  mana  hukum  Islam  itu  akan  disampaikan  dengan melihat lokalitas masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu,  menurut  Nur
Huda--dengan  mengutip Nouruzzaman-- bahwa  Hasbi  merupakan  seorang  mujtahid  yang menganut  sistem  berpikir  dealektik  dan  cenderung  pada  persatuan.  Dia berusaha menghancurkan dinding sektarianisme dalam hukum Islam yang begitu  kuat  di  Indonesia.  Dia  menganjurkan  kepada  para  mujtahid  agar melakukan  komparasi  terhadap  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  para ulama dari semua aliran baik sunni, syi’ah dan khawarij, yang masih eksis ataupun yang sudah sirna. 13
Hasbi menghendaki munculnya konsep fiqih yang berkepribadian Indonesia. Dalam konteks ini ia menjadi orang pertama di Indonesia sejak tahun  1940  yang  selalu  menyerukan  fiqih  keindonesiaan.  Menurutnya fiqih  memiliki  watak  dinamis  yang  dapat  menampung  segala  macam perubahan  sesuai  kebutuhan  tempat  dan  waktu.  Untuk memenuhi  kebu- tuhan  ini,  maka  sistem  pendidikan  yang  mengkaji  ilmu-ilmu  keislaman secara  obligatif  harus  mengarah  pada  interkoneksi  antar  entitas  ilmu. Penguasaan  pengetahuan  keislaman  dan  ilmu-ilmu  sosial  yang  multi- dimensi harus digalakkan dalam perguruan tinggi Islam di Indonesia guna melahirkan  mujtahid-mujtahid  Indonesia  yang  mampu  mewujudkan
11 Kusdar,  “Dinamika  Fiqhi  di  Indonesia;  Telaah  Historis  Lahirnya  Fiqhi  Ke - Indonesiaan”, Jurnal Mazahib (Vol. IV, No. 2, Desember 2007), 118.
12 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS 2001), 129.
13 Nor Huda, Islam Nusantara; Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 340.

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 30
persatuan  kalangan  muslim  Indonesia  serta  mampu  melakukan  ijtihad dalam melahirkan fiqih berkepribadian Indonesia. 14
Menurut  Hasbi,  dalam  upaya  memenuhi  orientasi ini  diperlukan formulasi  konsep  ijtihad  yang  memungkinkan  adanya  ruang  tendensi kontekstual  keindonesiaan,  meliputi:  1)  ijtihad  dengan  mengkla- sifikasikan  hukum  produk  ulama’  mazhab  masa  lalu  kemudian  dipilih produk  hukum  yang  masih  cocok  untuk  diterapkan dalam  masyarakat Indonesia;  2)  ijtihad  dengan  mengklasifikasikan  hukum-hukum  yang semata-mata  didasarkan  pada  adat  dan  kebiasaan  serta  suasana masyarakat  di  mana  hukum  tersebut  berkembang;  3)  ijtihad  dengan mencari  hukum-hukum  terhadap  masalah  kontemporer yang  timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 15
Fiqih  sebagai  produk  ijtihad  mesti  bersifat  elastis  agar  mampu memenuhi  kebutuhan  umat  dalam  setiap  ruang  dan  waktu.  Dengan  kata lain,  fiqih  baru  berfungsi  dengan  baik  apabila  sesuai  dengan  kondisi masyarakat  sebagai  objek  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri  yang  memiliki ruang  khusus  dalam  kajian maqāsyid  al - syarī`ah dan  `urf 16 dalam epistemologi hukum Islam.
Salah  satu  hasil  pemikiran  TM.  Hasbi  al-Shiddiqi  yang mencerminkan  pemikiran  fiqh  Indonesia  adalah  dalam  masalah  zakat mesin  produksi  pabrik  besar  yang  wajib  dizakati.  Dalam  pemikirannya harus ada keterlibatan pemerintah dalam mengurus masalah ini, di mana wewenang untuk mengurus zakat ini ada pada pemerintah dan hal itu satu paket  dengan  proyek  penyelenggaraan  kepentingan  dan  kesejahteraan rakyat.  Pungutan  zakat  ditangani  khusus  oleh  lembaga  semacam  dewan zakat (bait al- māl ) yang berdiri sendiri terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya. 17
14 Ibid., 341.
15 Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis, Dinamika Studi Islam di Indonesia (Yogyakarta: Galang Press, 2002), 99.
16 Kekuatan  `urf dalam penetapan  hukum  syara’ tidak dapat  dipungkiri. Banyak ulama’ terdahulu  yang  merujuk  pada  `urf ini.  Bahkan  dalam  kitab-kitab  fiqih  banyak  sekali produk-produk  hukum  yang  dirumuskan  berdasarkan  kaidah ﺔﻤﻜﺤﻣ  ةدﺎﻌﻟا yang menegaskan kebiasaan suatu masyarakat bisa menjadi hukum. Lihat Ahmad al-Nadawi, al- Qawa’idu al -Fiqhiyah, (Bairut: Daru al-Qalam, tt.), 293.
17 Hasbi as-Shiddiqi, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: Tinta Mas, 1976), 22.

## Fiqih Nusantara

## Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
Hasbi  al-Shiddiqi  menyatakan  bahwa  objek  zakat  sebagaimana pandangan jumhur ulama’ adalah harta bukan orang, sehingga dari harta anak  kecil  yang  belum  mukallaf  dan  telah  sampai  nisabnya  wajib dikeluarkan  zakatnya  oleh  walinya.  Hasbi  menambahkan  bahwa  zakat adalah  ibadah  sosial yang  bertujuan  untuk  menjembatani  jurang  antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa zakat dapat  dipungut  dari nonmuslim (kafir kitabi)  untuk  diserahkan  kembali demi  kepentingan  mereka  sendiri.  Ia  mendasarkan  pendapatnya  pada keputusan Umar bin Khattab untuk memberikan zakat pada kaum zimmi (nonmuslim yang bertempat tinggal di wilayah negara Islam) yang sudah tua  dan  miskin.  Umar  juga  pernah  memungut  zakat  dari  orang  Nasrani Bani Tuglab. Pendapat ini dilandasi oleh prinsip pembinaan kesejahteraan bersama  dalam  suatu  negara,  tanpa  memandang  agama  dan  golo- ngannya. 18
Pandangan  ini  sangat  relevan  dengan  konteks  pembangunan negara  yang  membutuhkan  banyak  modal  saat  ini,  di  samping  membina kesejahteraan antar umat manusia dalam satu negara.

## Metode Ijtihad Hasbi al-Shiddiqi
Dalam  pandangan  Hasbi,  ijtihad  merupakan  usaha  maksimal dalam  mengerahkan  segala  kemampuan  berfikir  (rasio)  untuk  menemu- kan kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya  yang terperinci, atau juga bisa diartikan  sebagai  upaya  melakukan  penelitian  berkenaan  dengan persoalan-persoalan  spesifik  dalam framework dan  dengan  cara  yang bersifat  ilmiah  untuk  mendapatkan  argumentasi  dan  pemikiran  hukum yang baru. 19
Ijtihad  yang  dinilainya  paling  efektif  adalah  ijtihad  kolektif (jama`i), yaitu  ijtihad  yang  dilakukan  tidak  hanya  oleh  pribadi-pribadi saja  melainkan  dilakukan  oleh  banyak  orang.  Menurut  Hasbi  hal  ini dilatarbelakangi  karena  kompleksitas  permasalahan  yang  terjadi  sebagai dampak kemajuan peradaban sehingga pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya  tidak  bisa  dipilah-pilah  pada  bidang  tertentu  saja.  Oleh karena  itu,  ijtihad  tidak  dapat  terlaksana  dengan  efektif  kalau  dilakukan oleh individu saja.
18 Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi, 532.
19 Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory, 45

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 32
Hasbi  menawarkan  gagasan  ijtihad  di  mana  anggota-anggotanya tidak  hanya  di  kalangan  ulama,  melainkan  juga  dari  berbagai  kalangan ilmuwan muslim lainnya seperti ekonom, dokter, budayawan, politisi dan keahlian  lainnya  yang  memiliki  visi  dan  wawasan  yang  mendalam terhadap  permasalahan  umat  Islam.  Mereka  berusaha  memberikan kontribusi  pemikirannya  sesuai  dengan  keahlian  dan  disiplin  keilmuan masing-masing  sehingga  rumusan  dan  produk  ijtihad  yang  dihasilkan lebih  mendekati  kebenaran  dan  jauh  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemaslahatan  masyarakat. 20 Melalui  ijtihad  kolektif  ini  umat  Islam Indonesia  dapat  merumuskan  sendiri  pemikiran  fiqihnya  sesuai  dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam  konteks  ini,  Hasbi  as-Shiddiqi  menawarkan konsep metodologis bagi pembinaan fiqih Indonesia yang meliputi;
Pertama , pemahaman fiqih dan syari’ah. Dalam hal ini Hasbi as- Shiddiqi  membedakan  antara  pengertian  syari’at  dan  fiqih.  Menurutnya syari’ah  merupakan  kumpulan  perintah  dan  larangan  yang  bersifat  abadi dan universal, sedangkan fiqih merupakan kumpulan hukum-hukum yang bersifat amali yang bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu. 21
Dengan  merujuk  pandangan  Hasbi,  Sarjan  mengomentari  pen- dapat  tersebut  bahwa  fiqih  tidak  dapat  muncul  begitu  saja  dengan sendirinya tanpa ada dasar pijakannya yakni al-Quran dan al-Hadist. Pada syari’at  yang  b ertalian  dengan  akidah  dan  ibadah,  tertutup  kemung- kinannya  bagi  akal  manusia  untuk  melakukan  pembaharuan  pemikiran. Sedangkan  pada  syari’at  yang  memuat  masalah  hukum,  dan  peraturan - peraturan  Allah,  tidak  tertutup  peluang  untuk  melakukan  penalaran terhadapya.  Peluang  ini  terbuka  seiring  perkembangan  peradaban manusia,  terutama  berkaitan  dengan  hukum-hukum  yang  bersifat umum. 22
Kedua,  analisis  kesejarahan (dirāsah  tārikhīyah) ,  yaitu  dengan cara  memperhatikan  dan  menganalisa  relasi  antara  ide  tasyri`  dengan peristiwa yang terjadi untuk mengetahui pendekatan dan metodologi para
20 Dahlan, et al. Ensiklopedi, 531.
21 Wahyudi, Hasbi’s Theory , 77.
22 Sarjan, Pembaharuan  Pemikiran  Fiqih  Hasbi  as-Shiddiqi (Makasar:  Yameka,  2007),
17.

## Fiqih Nusantara
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
fuqaha  terdahulu  dalam  memberikan  istinbat  hukum  yang  mencakup perkembangan  masyarakat  Islam  dalam  kerangka  historis  dan  perkem- bangan  hukum  dengan  cara  melihat  pengaruh  masing-masing.  Hasbi menilai bahwa dengan  melihat perkembangan fiqih dari waktu ke waktu tadi  akan  dapat  diketahui  interrelasi  faktualitas  hidup  yang  terjadi bersama  aqidah  dalam  menghasilkan  produk  hukum-hukum  fiqih  yang diwariskan oleh para fuqaha. 23
Ketiga, pendekatan sosio kultural (dirāsah wāqi`īyah) , yaitu studi kasus  mengenai  masyarakat  Indonesia  dan  masyarakat  lain  dengan menggunakan  pendekatan  Sosiologi  Hukum,  ilmu  hukum  kemasyara- katan  dan  studi  hukum  itu  sendiri  secara  umum  untuk  mendapatkan pemahaman  tentang  motif  sosial  yang  melatarbelakangi  lahirnya  produk hukum tertentu. 24
Menurut  Noruzzaman  Shiddiqy,  ada  dua  dalil  pokok  yang dikemukakan  Hasbi  berdasarkan  sosio  kultural  masyarakat  yaitu  sebuah kaidah  fiqhiyah  yang  menegaskan  bahwa  hukum  asal  dari  segala sesuatu/perbuatan  (mu`amalat)  ialah  diperbolehkan  kecuali  ada  dalil yang  melarangnya,  serta  pada  hadist  rasul  yang  maknanya  berbunyi “engkau  lebih  tahu  urusan  duniamu”.  Di  bagian  lain  Hasbi  juga mendasarkan  argumentasinya  pada  kedinamisan  dan  fleksibelitas  hukum Islam  serta  filsafat  hukum  Islam  yang  menghargai  ‘iradah  dan  `urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. 25
Keempat,  studi  perbandingan (dirāsah  muqāranah) ,  yaitu pengkajian  hukum  syara’  dengan  mengemukakan  pendapat -pendapat imam  mazhab  secara  seimbang  baik yang  ijma’i  ataupun  yang  ikhtilafi disertai dalil dan kaidah ushuliyyah masing-masing dan diperbandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dipilih yang lebih rajih sebagai sebuah hukum. 26
Hasbi  menilai  bahwa  kajian  komparatif  yang  bersifat  terpadu terhadap pendapat imam-imam mazhab dan dalil-dalil yang melandasinya
23 Hasbi  al-Shiddiqi, Fiqih  Islam  Mempunyai  Daya  Elastis, Lengkap,  Bulat  dan  Tuntas (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 158.
24 Ibid., 159
25 Nourouzzaman  Shiddiqy, Jeram-Jeram  Peradaban  Muslim (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1996), 248.
26 Hasbi  al-Shiddiqi, Pengantar  Ilmu  Perbandingan  Mazhab (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1975), 34.

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 34
serta sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapatnya merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  berijtihad  untuk  mencari  pendapat yang  paling  sesuai  dengan  konteks  ruang,  waktu,  karakter  dan  kemas- lahatan bangsa Indonesia.
Terhadap  masalah-masalah  yang  sudah  diteapkan  hukumya  oleh ulama masa lalu, baik ulama sunni, dan semua madzhab yang ada bahkan syiah, khawarij, dan lainnya, Hasbi juga menggunakan metode komparasi (muqarin)  ini,  yakni  membandingkan  atara  satu  pendapat  degan  pedapat yang lain dan memilih yang lebih mendekati kebenaran dan didukung oeh dalil-dalil yang terkuat.

## Penutup
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ide  “  fiqh  Indonesia  “ yang  dilontarkan  Hasbi,  di  satu  sisi, merupakan  sebuah  upaya  mencoba menghasilkan hukum Islam yang sesuai dengan adat dan perubahan yang berkembang  di  Indonesia,  dan  di  sisi  yang  lain,  sebagai  upaya membaskan  budaya  Indonesia  dari  budaya  Arab  dan  menjadikan  adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.
Pemikiran  Hasbi  banyak  dipengaruhi  oleh  tokoh  pembaharu,  al- Kalali, pembentuk jurnal reformis al-Imam serta pendiri organisasi Islam Menjadi Satu di satu sisi, dan tokoh pendiri al-Irsyad, Ahmad Soorkati di sisi yang lain.
Pemikiran Hasbi bersifat dialektik dan cenderung pada persatuan. Dalam  merealisasikan  pandangannya,  Hasbi  menawarkan  formulasi konsep  ijtihad  yang  berorientasi  lokal  keindonesiaan  dengan  tawaran konsep  metodologi;  (1)  Pemahaman  tentang  fiqih  dan  syari’ah,  bahwa ke duanya  mesti  dibedakan.  Syari’ah  bersifat  abadi  dan  universal, sedangkan  fiqih  bersifat  amali  yang  bisa  berubah  dan  berbeda  menurut dimensi ruang dan waktu; (2) Analisis kesejarahan, yaitu analisa relasi ide tasyri’  dengan  peristiwa  yang  terjadi  untuk  meng etahui  pendekatan  para fuqaha  terdahulu  dalam  memberikan  istinbat  hukum;  (3)  Pendekatan sosio  kultural,  yaitu  studi  kasus  mengenai  masyarakat  Indonesia  dan masyarakat  lain  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum;  (4) Studi perbandingan, yaitu studi yang membandingkan pendapat-pendapat imam  mazhab  terdahulu  secara  seimbang,  kemudian  dipilih  yang  lebih rajih sebagai sebuah hukum.***

## Fiqih Nusantara
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016

## Daftar Pustaka
al-Nadawi, Ahmad, al- Qawa’idu al -Fiqhiyah, Bairut: Daru al-Qalam, tt.
Bustaman,  Kamaruzzaman, Islam  Historis,  Dinamika  Studi  Islam  di
Indonesia, Yogyakarta: Galang Press, 2002.
Dahlan, Abdul Aziz, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Departemen  Agama, al-Quran  dan  Terjemahnya,  Jakarta:  PT.  Bumi Restu, 1977.
Harahap,  Syahrin, Islam  Dinamis;  Menegakkan  Nilai-Nilai  Ajaran  al- Quran  Dalam  Kehidupan  Modern  di  Indonesia,  Yogyakarta:  PT Tiara Wacana Yogya, 1997.
Huda,  Nor, Islam  Nusantara;  Sejarah  Sosial  Intelektual  Islam  Di Indonesia, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
Kusdar, Dinamika  Fiqhi  Di  Indonesia;  Telaah  Historis  Lahirnya  Fiqhi Ke-Indonesiaan, Jurnal Mazahib, vol. IV, No. 2, Desember 2007.
Marzuki Wahid, dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS 2001.
Nawawi,  Maimun, Reaktualisasi  Fiqh  Indoesia:  Telaah  Atas  Kontribusi Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddieqy, Jurnal Ihkam, Pamekasan, Jurusan Syariah  STAIN,2007.
Sarjan, Pembaharuan  Pemikiran  Fiqih  Hasbi  as-Shiddiqi,  Makasar: Yameka, 2007.
Shiddiqy, Nourouzzaman, Jeram-Jeram Peradaban Muslim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Shiddiqy,  Nouruzzaman, Fiqih  Indonesia  Penggagas  dan  Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Shiddiqi, TM. Hasbi, Beberapa Permasalahan Zakat, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
Shiddiqy,  TM.  Hasbi, Fiqih  Islam  Mempunyai  Daya  Elastis, Lengkap, Bulat Dan Tuntas, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

## Maimun
Islamuna Volume 3 Nomor 1 Juni 2016 36
Shiddiqy,  TM.  Hasbi, Pengantar  Ilmu  Perbandingan  Mazhab,  Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Wahyudi, Yudian, Hasbi’s Theory of Ijtihad in The Context of Indonesian Fiqh, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.