## MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

## KABUPATEN BULELENG
Oleh: Made Jaka Arisudana 1 dan Dewa Nyoman Redana 2

## Abstraksi
Wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  sangat  luas  dengan  potensi  terjadinya  bencana cukup tinggi memerlukan kesiapsiagaan berbagai pihak untuk mengantisipasinya. Berkaitan dengan  hal  tersebut  perlunya  manajemen  penanggulangan  bencana  demi  meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pokok permasalahan yang muncul dalam penelitian  ini  adalah  :  1)  bagaimanakah  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten Buleleng ? ; 2) apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ? ;
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  maksud  memperoleh  gambaran  yang  jelas  tentang  manajemen penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng.  Pengambilan  informan menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya  menggunakan teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  manajemen  penanggulangan bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  dilaksanakan  dengan  empat  langkah  yakni perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing ),  penggerakkan  ( actuating ),  dan pengawasan/pengendalian ( controlling ).
Faktor  pendukung  internal  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya  SOP  dan  pedoman  tentang  tatacara  penanggulangan bencana  yang  menjadi  acuan  bagi  para  pegawai  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  melakukan  penanggulangan  bencana. Pendukung  eksternalnya  adalah  terbentuknya  beberapa  komunitas  relawan  serta  kerjasama dengan  Undiksha  dengan  membentuk  Kampus  Siaga  Bencana.  Faktor  penghambat internalnya adalah masih kurangnya jumlah SDM dan sarana prasarana yang dimiliki untuk penanggulangan  bencana.  Sedangkan  faktor  penghambat  eksternalnya  adalah  masih minimnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  penanggulangan  dan  mitigasi bencana.
Kata kunci : manajemen, penanggulangan bencana.
1 Staf BPBD Kabupaten Buleleng email arisudanajaka@gmail.com
2 Staf Pengajar UNIPAS email dewa.redana@unipas.ac.id
I. Pendahuluan
Bencana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kejadian  yang  secara  alami  maupun  karena ulah manusia, terjadi secara mendadak atau berangsur-angsur, dan menimbulkan akibat yang merugikan,  sehingga  masyarakat  dipaksa  untuk  melakukan  tindakan  penanggulangan. Indonesia  adalah  salah  satu  negara  di  dunia  yang  rawan  akan  bencana.  Hal  ini  disebabkan karena  secara  geografis,  Indonesia  berada  diantara  dua  Samudera  yaitu  Samudera  Hindia dan  Samudera  Pasifik,  sehingga  akibatnya  rawan  terkena  bencana  Tsunami.  Wilayah Indonesia juga dikenal sebagai wilayah tektonik (lempeng) aktif, hal itu disebabkan karena Indonesia  berada  di  tiga  lempeng  tektonik  aktif  utama,  yaitu  “Eurasia  di  sebelah  utara, Samudera hindia-australia di sebelah selatan, dan lempeng pasifik di timur “   ( Kusumasari, 2014 : 74 )
Beberapa  peristiwa  bencana  yang  terjadi    di  Indonesia  diantaranya  meliputi gempabumi  dan  tsunami  di  Aceh  pada  26  Desember  2004,  gempa  bumi  dan  tsunami  di Pulau  Nias  tahun  2005,  gempabumi  di  Yogyakarta  tahun  2006,  dan  berbagai  peristiwa bencan  alam  lainnya.  Peristiwa  tersebut  cukup  menjadi  bukti  bahwa  Indonesia  adalah wilayah yang rawan akan bencana. Fakta inilah yang kemudian mendasari lahirnya Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.
Di  dalam  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana, dirumuskan tentang pengertian bencana dan jenis-jenis bencana yang meliputi hal- hal sebagai berikut :
1.Bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  perisiwa  yang  mengancam  dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam  dan/atau  faktor  non  alam  maupun  faktor  manusia  sehingga  mengakibatkan timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerusakan    harta  benda, dan dampak psikologis.
2.Dalam undang-undang ini dijabarkan juga jenis-jenis bencana yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
3.Bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa  non  alam  yang  antara  lain  berupa  gagal  teknologi,  gagal  modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5.Bencana  sosial  adalah  bencana  yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau  serangkaian peristiwa  yang  diakibatkan  oleh  manusia  yang  meliputi  konflik  sosial  antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Berdasarkan    pengertian  dan  jenis-jenis  bencana  di  atas,  bisa  dikatakan  bahwa bencana dapat memiliki dampak yang serius dan menimbulkan kerusakan baik itu kerusakan di  bidang  ekologi,  ekonomi,  dan  kerusakan-kerusakan  lainnya  yang  berkaitan  erat  dengan manusia dan lingkungannya. Untuk mengatasi hal itu, maka Pemerintah Indonesia berusaha melakukan  penanggulangan  dan  pengurangan  resiko  bencana  yang  terjadi,  dengan  cara membuat suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang  diberi  nama  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB).  Badan  tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  yang  merupakan  penjabaran  dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Pembentukan  lembaga  penanggulangan  bencana  ini  diharapkan  dapat  melindungi masyarakat dari bencana dan juga dapat mengurangi resiko bencana. Selain di tingkat pusat, lembaga penanggulangan bencana juga dibentuk di daerah-daerah, yang diberi nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan salah satunya berada di Kabupaten Buleleng.
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencaca Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Buleleng.  BPBD  Kabupaten  Buleleng mempunyai  tugas  pokok  memimpin,  merumuskan,  mengatur,  membina,  mengendalikan, mengkoordinasikan  dan  mempertanggungjawabkan  kebijakan  teknis  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  yang  bersifat  spesifik  di  bidang  penanggulangan  bencana. Selanjutnya  potensi  ancaman  bencana  di  Kabupaten  Buleleng  yang  sering  terjadi  adalah berupa  gempa  bumi,  tanah  longsor,  angin  ribut/angin  puting  beliung,  banjir,  tsunami, kekeringan, dan kebakaran.
Hal  ini  disebabkan  letak  geografis  kabupaten  Buleleng  yang  terdiri  dari  daerah pegunungan  dan  struktur  tanah  yang  labil,  serta  berada  di  daerah  pesisir  utara  Pulau  Bali, dimana  potensi  bencana  terdapat  di  hampir  seluruh  wilayah  Kabupaten  Buleleng.  Dengan mempertimbangkan  potensi  bencana  yang  muncul,  maka  diperlukan  adanya  manajemen
penanggulangan bencana yang baik dan terencana untuk meminimalkan resiko yang terjadi akibat adanya bencana.
Pada  praktiknya  BPBD  yang  meliputi  kegiatan  menganalisis  pra  bencana,  saat bencana  dan  pasca  bencana  yang  disesuaikan    dengan  keadaan  lingkungan  di  sekitarnya. Manajemen penanggulangan bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi- fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, aktuating (pengarahan/penggerakan),  dan  pengawasan.  Semua  fungsi-fungsi  manajemen  tersebut menjadi acuan dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng.
Selama  kurun  waktu  4  (empat  tahun)  yakni  dari  tahun  2019  sampai  dengan  tahun 2022, BPBD Kabupaten Buleleng mencatat dan menangani puluhan bahkan ratusan bencana alam dan non alam yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Bencana alam dan non alam tersebut diantaranya adalah : tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran gedung dan permukiman, angin puting beliung, gempa bumi, pohon tumbang, dan bencana lainnya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kantor  BPBD  Kabupaten  Buleleng  tentang kejadian  bencana  alam  yang  terjadi  selama  4  (empat)  tahun  ,  diketahui  bahwa  wilayah Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang rawan dan sering terjadi bencana alam. Untuk itu  diperlukan  manajemen  penanggulangan  bencana  yang  baik  supaya  dampak  yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana tersebut dapat diminimalisir.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukkan penelitian dengan judul : ” Manajemen Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng ”.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ?
2. Apa  sajakah  faktor  pendukung  dan  penghambat  manajemen  penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  diskriptif kualitatif  karena  data  yang  dikumpulkan  berupa  kata-kata.  Arikunto  (2013  :  12) mengemukakan  bahwa,  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  angka-angka  tetapi  hanya menggunakan  kata-kata.  Sedangkan    menurut  Bungin  (2014  :  32),  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.
Yang    menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  BPBD,  Para  Kepala Bidang,  serta  pegawai  baik  PNS  maupun  pegawai  kontrak  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng. Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive  sampling, dengan  mempertimbangkan pengetahuan  mereka  tentang  masalah  yang  ditelaah.  Dalam  artian,  informan  yang  ditunjuk memiliki  tujuan  untuk  dapat  memberikan  jawaban  atas  semua  pertanyaan  yang  diajukan. Dalam  hal  ini  jumlah  informan  tidak  dibatasi,  melainkan  disesuaikan  dengan  tingkat kejenuhan data, dalam artian pengembangan informan dihentikan jika data yang terkumpul telah mampu memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara tuntas.
Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan research question atau fokus penelitian ( Hendarso, 2014: 170).
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1.  Manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  yang  meliputi: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan),  dan controlling (pengawasan/pengendalian)
2.    Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  manajemen  penanggulangan  bencana  di BPBD Kabupaten Buleleng, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  BPBD    Kabupaten  Buleleng.  Lokasi  ini  dipilih karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan topik  yang  sama  sebelumnya,  dan  data-data  yang  diperlukan  cukup  tersedia.  Selanjutnya pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan dokumen.  Sedangkan  analisis  datanya  dilakukan  dengan  analisis  data  kualitatif,  dimana analisis  data  memakai  empat  tahapan  analisis  data  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Milles
dan  Huberman  (  Sugiyono,  2013  ),  yakni  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data, dan simpulan/verifikasi.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 3.1 Manajemen Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Buleleng
Manajemen  penanggulangan  bencana  merupakan  segala  upaya  atau  kegiatan  yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana.
Terkait  dengan  manajemen  penanggulangan  bencana  di  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Buleleng, pihak BPBD menerapkan pola pengelolaan atau manajemen yang berpedoman pada : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

## 1. Perencanaan ( Planning )
Perencanaan  merupakan  suatui  proses  untuk  menentukan  tujuan  serta  sasaran  yang ingin  dicapai  dan  mengambil  langkah-langkah  strategis  guna  mencapai  tujuan  tersebut. Suatu  “perencanaan  yang  cukup  matang  yang  disesuaikan  dengan tujuan  yang  ingin dicapai  agar  apa  yang  hendak  dilaksanakan  benar-benar  dapat terwujud dengan baik” (Darmawan  dan  Suprapta,  2020:  31).  Terkait  perencanaan  dalam  manajemen penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng,  maka  kegiatan  yang  dilakukan dalam fungsi perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan dan terget kinerja.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan yakni,Kepala  Pelaksana  BPBD,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi  dan  rekonstruksi  BPBD,  dan Penata  Penanggulangan  Bencana  Bidang  Kedaruratan  dan  Logistik  BPBD  Kabupaten Buleleng , didukung hasil observasi di lokasi penelitian  dapat dipahami bahwa perencanaan memang  harus  selalu  dilakukan  sebelum  memulai  suatu  pekerjaan  dengan  maksud  untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh  Terry  (  Hasibuan,  2012  )  bahwa  perencanaan  merupakan  susunan  langkah-langkah secara  sistematik  dan  teratur  demi  mencapai  tujuan  organisasi  ataupun  untuk  memecahkan
masalah tertentu. Selanjutnya menurut Amirullah ( 2015 : 8 ), bahwa kegiatan utama dalam fungsi perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan dan target kinerja.
Kegiatan  berikutnya  dari  fungsi  utama  manajemen  adalah  merumuskan  strategi untuk  mencapai  tujuan  dan  target  kinerja  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Pelaksana  BPBD  dan  Sekretaris  BPBD  Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  penyataan  yang  disampaikan  oleh  Kepala  Pelaksana  dan  Sekretaris BPBD Kabupaten Buleleng , dapat diketahui bahwa perencanaan untuk merumuskan strategi untuk  mencapai  tujuan  dan  target  kinerja  BPBD  Kabupaten  Buleleng  mutlak  perlu dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Amirullah  (  2015  :  8  ),  bahwa merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target kinerja seperti yang telah ditetapkan, merupakan bagian dari kegiatan utama dalam fungsi perencanaan.
Hal  selanjutnya  yang  dilakukan  sebagai  kegiatan  dalam  fungsi  perencanaan  adalah menentukan  sumber-sumber  daya  yang  diperoleh  untuk  bisa  terlaksananya  manajemen penanggulangan  bencana  dengan  sebaik-baiknya.  Sumber  daya  disini  yang  utama  adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan ( anggaran ) Berdasarkan hasil wawancara dengan  dua  orang  informan,  dapat  dipahami  bahwa  menentukan  sumber-sumber  daya khususnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan ( anggaran ) menjadi hal yang sangat  penting  sebagai  kegiatan  dalam  perencanaan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Amirullah  (  2015  :  8    bahwa  menentukan  sumber-sumber  daya  yang diperoleh merupakan salah satu kegiatan utama dalam fungsi perencanaan.
Yang  terakhir  dari  kegiatan  utama  dalam  fungsi  perencanaan  di  BPBD  Kabupaten Buleleng adalah menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  wawancara  dilakukan  dengan  dua  orang  informan  yakni Kepala  Pelaksana  BPBD  dan  seorang  pegawai  Jasa  Tenaga  Teknis  Kebencanaan  BPBD Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  kedua  orang  informan  tersebut, dapat  dipahami  bahwa  menetapkan  standar  atau  indikator  terhadap  keberhasilan  dalam pencapaian target khususnya target kinerja BPBD Kabupaten Buleleng, merupakan langkah awal  sebelum  pekerjaan  tersebut  dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh
Amirullah  (  2015  :  8  ),  bahwa  kegiatan  utama  dalam  fungsi  perencanaan  salah  satunya adalah menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.
Perencanaan  yang  baik  tentunya  akan  menghasilkan  kinerja  yang  baik  pula. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan melalui cara atau metode yang tepat dan sistematis  untuk  mencapai  tujuan  (  Harsono,  2010  :  6  ).  Perencanaan  merupakan  suatu proses  untuk  menentukan  tujuan  serta  sasaran  yang  ingin  dicapai  dan  mengambil  langkah- langkah  strategis  guna  mencapai  tujuan  tersebut.  Melalui  perencanaan,  seorang  pemimpin organisasi akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk melakukannya.  Menurut  Amirullah    (  2015  :  8  )  bahwa  menentukan  target  kinerja  pada periode  yang  akan  datang,  berapa  tingkat  kebutuhan  tenaga  kerja,  berapa  anggaran  yang dibutuhkan  dan  bagaimana  cara  memperolehnya,  dan  keputusan  apakah  yang  harus dilakukan  seorang  pemimpin  merupakan  bagian  dari  perencanaan  kegiatan  utama  dalam fungsi  perencanaan  yang  terdiri  dari  :  (a)  Menetapkan  tujuan  dan  target  kinerja  ;  (b) Merumuskan  strategi  untuk  mencapai  tujuan  dan  target  kinerja  tersebut;  (c)  Menentukan sumber-sumber  daya  yang  diperoleh;  dan  (d)  Menetapkan  standar/indikator  keberhasilan dalam pencapaian target kinerja.

## 2.Pengorganisasian ( Organizing )
Tahapan  selanjutnya  dalam  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten Buleleng adalah pengorganisasian ( organizing ). Menurut Amirullah             ( 2015  )  pengorganisasian  merupakan  proses  pemberian  perintah,  sumber  daya  serta pengaturan  kegiatan  secara  koordinir  kepada  setiap  individu  dan  kelompok  untuk menerapkan rencana. Sedangkan menurut Manullang ( 2012 : 5 ), bentuk pengorganisasian terdiri dari : penentuan sumber daya manusia, penyusunan organisasi  atau kelompok kerja, dan penugasan wewenang.
Penentuan sumber daya manusia merupakan bentuk pengorganisasian, dalam hal ini jumlah  sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  dan    ditentukan  bidang  kerjanya  sesuai dengan  keahlian  dan  kompetensi  yang  dimilikinya.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut wawancara  dilakukan  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Umum,  Kepala  Pelaksana,  dan  Jasa Tenaga Teknis Kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketiga orang informan tersebut dapat dipahami  bahwa  penentuan  sumber  daya  dan  kegiatan-kegiatan  yang  harus  dilaksanakan merupakan tugas seorang pemimpin dalam konteks pengorganisasian. Hal ini sesuai dengan yang  disampaikan  oleh  Manullang  (  2012  :  5)  bahwa  salah  satu  bentuk  pengorganisasian adalah  penentuan  sumber  daya  manusia  dan  kegiatan-kegiatan  yang  dibutuhkan  untuk mencapai tujuan organisasi.
Tahapan  selanjutnya  dalam  kegiatan  pengorganisasian  dalam  manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng adalah penyusunan organisasi atau kelompok kerja. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BPBD  Kabupaten  Buleleng  dapat  diselesaikan  dengan  baik  sesuai  dengan  jumlah  pegawai yang ada dan jumlah potensi bencana yang harus ditanggulangi.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, didukung  dengan  hasil  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian  serta  melihat  dokumen yang  ada,  dapat  dipahami  bahwa  penyusunan  organisasi  atau  pembagian  kelompok  kerja merupakan salah satu kegiatan dalam pengorganisasian di BPBD Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Amurillah    ( 2015 : 8 ) yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengorganisasian salah satunya adalah membagi tugas kepada manajer dan bawahan untuk  mengadakan  pengelompokan atau unit-unit organisasi. Sesuai  juga  dengan  yang  disampaikan  oleh  Harsono  (  2010  :  7  )  yang  mengatakan  bahwa pengorganisasian adalah proses membentuk kerjasama antara dua individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai tujuan dan seperangkat tujuan.
Kegiatan selanjutnya sebagai bentuk pengorganisasian adalah penugasan wewenang. Dalam  hal  ini  pimpinan  memberikan  tugas  dan  wewenang  kepada  bawahannya  sesuai dengan kemampuan, kehlian dan kompetensi yang dimiliki pegawai. Memberikan tugas dan wewenang kepada masing-masing pegawai ini penting supaya semua pegawai dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh dua orang informan, dapat dipahami bahwa pemberian tugas  dan wewenang kepada  masing-masing pegawai  merupakan bentuk kegiatan  pengorganisasian  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  dimana  pemberian  tugas  dan
wewenang haruslah disesuaikan dengan keahlian, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh  pegawai.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Manullang  (  2012  :  5  ), yang menyebutkan bentuk pengorganisasian salah satunya adalah pendelegasian wewenang yang  diperlukan  kepada  individu-individu  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya,  fungsi  ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

## 3. Actuating ( penggerakan )
Langkah  ketiga  dalam  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten Buleleng adalah actuating ( penggerakan ). Poin penting actuating ( penggerakan ) adalah  menggerakan  semua  anggota  kelompok  dalam  hal  ini  semua  pegawai  di  BPBD Kabupaten  Buleleng  untuk  bekerja  agar  mencapai  tujuan  organisasi.  Setiap  pelaku  dalam organisasi  harus  bekerja  sesuai  dengan  peran  dan  tugasnya  demi  mencapai  visi  misi  dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian,  dapat  dipahami  bahwa  kegiatan  dalam proses  penggerakan  atau actuating yang  dilakukan  oleh  pimpinan  di  BPBD  Kabupaten Buleleng  adalah  memimpin  dengan  baik,  senantiasa  memberikan  bimbingan  dan  motivasi kepada bawahan, serta  selalu menjalin komunikasi  yang baik  supaya pegawai  mau bekerja dengan  baik  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  pasien.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Manullang  (  2012  :  6  )  bahwa  poin  penting  penggerakan  adalah menggerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Juga disebutkan  istilah  lain  dari  penggerakan  adalah  pengarahan,  yaitu  proses  untuk menumbuhkan  semangat  ( motivation )  pada  karyawan  agar  dapat  bekerja  keras  dan  giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan  efisien.  Sedangkan  menurut  Amirullah  (  2015  :  8  )  kegiatan  dalam  fungsi  pengarahan adalah  :  (1)  mengimpelementasikan  proses  kepemimpinan,  pembimbingan,  dan  pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan; (2) memberikan tugas da penjelasan ritun mengenai pekerjaan; dan (3) menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

## 4. Controlling ( pengawasan/pengendalian )
Kegiatan  terakhir  dalam  fungsi  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten Buleleng adalah controlling ( pengawasan/pengendalian ). Fungsi ini tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program,  namun  juga mengawasinya sehingga apabila terdapat  kesalahan  segera  dapat  dikoreksi.  Dengan  pengawasan/pengendalian,  apa  yang dikerjakan  olef  staf  dapat  diarahkan  ke  jalan  yang  tepat,  dengan  maksud  untuk  mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan  hasil  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian,  dapat  dipahami  bahwa pengawasan/pengendalian  sangat  dipentingkan  untuk  memastikan  bahwa  semua  pekerjaan yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  dan  mencapai  tujuan  seperti yang  diharapkan.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  pengawasan  tidak  hanya  sekedar mengendalikan pelaksanaan organisasi, namun juga mengawasinya sehingga apabila terjadi kesalahan  dapat  dikoreksi.  Dengan  ini  apa  yang  dikerjakan  oleh  staf  dapat  diarahkan  ke jalan yang tepat, dengan maksud mencapai tujuan yang sudah direncanakan terlebih dahulu ( Amirullah, 2015 : 8 ). Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Manullang ( 2012 : 173 ), bahwa  pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk  menerapkan  pekerjaan  apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjan sesuai dengan rencana semula.

## 3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Buleleng
Manajemen  penanggulangan  bencana  di  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten  Buleleng  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat.  Faktor  pendukung  menjadi  hal  yang  positif  karena  menyebabkan  manajemen penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  berjalan  lancar  sesuai  rencana  dan mampu  meminimalisir  korban  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  bencana.  Sedangkan  faktor penghambat  tentunya  menjadi  hal  yang  negatif  karena  berpotensi  menjadi  hal  yang mempersulit  proses  penanggulangan  bencana  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kabupaten Buleleng.

## 1. Faktor Pendukung
Dukungan  terhadap  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD    Kabupaten Buleleng  muncul  dari  internal  dan  eksternal  BPBD  itu  sendiri.  Yang  bisa  disebut  sebagai faktor  pendukung  internal  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten Buleleng  adalah  adanya  SOP  tentang  pedoman  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, didukung  dengan  hasil  observasi  serta  melihat  dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa adanya  SOP  tentang  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng memudahkan  dan  mendukung  manajemen  penanggulangan  bencana  yang  dilakukan  oleh BPBD  Kabupaten  Buleleng.    Dalam  buku  pedoman  tercantum  segala  hal  yang  berkaitan dengan  kerangka  kerja,  tatacara  penanggulangan  bencana,  serta  tugas  pokok  dan  fungsi BPBD  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  manajemen  yang  salah satunya mengatakan bahwa manajemen sebagai  kerangka kerja, yaitu  suatu  kerangka kerja yang  terdiri  dari  berbagai  bidang  atau  unit  atau  komponen  yang  saling  berkaitan, bergantung, dan terorganisasikan satu sama lain dalam mencapai tujuan ( Siagian, 2006 ).
Sedangkan  yang  menjadi  faktor  pendukung  eksternal  manajemen  penanggulangan bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya  terbentuknya  beberapa  komunitas relawan  yang  setiap  saat  siap  membantu  BPBD  Kabupaten  Buleleng  dalam  proses penanggulangan bencana. Juga adanya kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi yang ada di Buleleng dalam membentuk Kampus Siaga Bencana.
Menyimak  hasil  wawancara  dengan  tiga  orang  informan,  didukung  dengan  hasil observasi  di  lokasi  penelitian  yakni  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng,  dapat  diketahui  bahwa terbentuknya  beberapa  kelompok  relawan  di  berbagai  desa  di  Kabupaten  Buleleng  serta kerjasama  dengan  pihak  Perguruan  Tinggi  dengan  membentuk  Kampus  Siaga  Bencana, menjadi  faktor  pendukung  eksternal  manajamen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten  Buleleng.  Keberadaan  kelompok  relawan  dan  Kampus  Siaga  Bencana  tersebut tentunya  memudahkan  BPBD  Kabupaten  Buleleng  dalam  mengorganisir  dan  mengerahkan para  relawan  tersebut  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  manajemen  bencana.  Mereka  juga dibekali  dengan  berbagai  pengetahuan  tentang  kebencanaan  mulai  dari  fase  pra-bencana,
tanggap  darurat,  dan  pasca  bencana.  Dimana  menurut  Nurjanah  (2013  :  99-101),  bahwa kegiatan  penyelenggaraan  manajemen  benana  dapat  dibagi  menjadi  3  (tiga)  fase  atau tahapan,  yaitu  pra-bencana,  tanggap  darurat,  dan  pasca  bencana.  Pengetahuan  dan pemahaman  tentang  hal  tersebutlah  yang  harus  diberikan  kepada  para  relawan  supaya mereka memahami apa yang harus dilakukan ketika merekadietrjunkan ke lokasi bencana.
Berdasarkan  data  yang  ada  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng,  sampai  saat  ini  sudah terbentuk  11  (sebelas  kelompok  relawan  yang  berasal  dari  berbagai  desa  di  kabupaten Buleleng  serta  organisasi  yang  memiliki  kepedulian  terhadap  penanggulangan  bencana  di Kabupaten  Buleleng.  Kesebelas  kelompok  relawan  tersebut  sudah  terdaftar  di  BPBD Kabupaten  Buleleng,  sehingga  memudahkan  pihak  BPBD  Kabupaten  Buleleng  untuk mengorganisir dan mengerahkan para anggota relawan tersebut ke lokasi bencana.

## 2. Faktor Penghambat
Di  samping  adanya  faktor  pendukung  manajemen  penanggulangan  di  BPBD Kabupaten Buleleng, seperti yang telah diuraikan di atas, tentunya akan ditemui pula faktor penghambat  dari  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng. Faktor penghambat internal yang dapat dikemukakan di sini masih kurang jumlah personel pegawai tenaga teknis kebencanaan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng serta potensi bencana yang terjadi.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, dapat  dipahami  bahwa  jumlah  SDM  yang  memiliki  keahlian  tenaga  teknis  kebencanaan  di BPBD  Kabupaten  Buleleng  masih  sangat  kurang  jika  harus  menangani  seluruh  bencana yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  sangat  luas  dengan  potensi  bencana  yang cukup  besar.  Hal  ini  tentunya  berdampak  pada  terkendalanya  proses  penanggulangan bencana  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  tiga  tahapan  penyelenggaraan  manajemen  bencana yakni  pra-bencana,  tanggap  darurat,  dan  pasca  bencana  yang  tentunya  memerlukan keterlibatan banyak orang didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Nurjanah ( 2013: 99- 101)  bahwa  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  tahap  pra-bencana  meliputi  : dalam  situasi  tidak  terjadi  bencana  dan  dalam  situasi  terdapat  potensi  terjadinya  bencana. Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap  darurat  bencana  meliputi  : (1)pengkajian  secara  cepat  dan  tepat  terhadap  lokasi,  kerusakan,  kerugian,  dan  sumber
daya;(2)penentuan  status  keadaan  darurat  bencana;(3)penyelamatan  dan  evakuasi masyarakat  terhadap  masyarakat  terkena  bencana;(4)pemenuhan  kebutuhan  dasar;(5) perlindungan  terhadap  kelompok  rentan;  dan  (6)pemulihan  dengan  segera  sarana  dan prasarana.
Untuk  bisa  melaksanakan  semua  tahapan  manajemen  penanggulangan  bencana tersebut,  tentunya  dibutuhkan  jumlah  SDM  yang  memadai  dan  memiliki  keahlian  yang mumpuni untuk melaksanakan semua itu, supaya manajemen penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik.
Minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  BPBD  Kabupaten  Buleleng  juga menjadi  faktor  penghambat  internal  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD Kabupaten  Buleleng.  Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para informan  yang  merupakan  pimpinan  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  tersebut,  didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian serta melihat data yang tersedia. dapat dipahami bahwa  terhambatnya  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng salah  satunya  disebabkan  karena  terbatasnya  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki. Dengan  hanya  mengandalkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  akan  menjadi  kendala  bagi BPBD Kabupaten Buleleng dalam manajemen penanggulangan bencana.
Selanjutnya  yang  bisa  disebutkan  sebagai  faktor  penghambat  eksternal  manajemen penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya  pemahaman  yang kurang dari masyarakat khususnya masyarakat yang tertimpa bencana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  tiga  orang  informan,  dapat  dipahami  bahwa kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  resiko  bencana.  Hal  tersebut tentunya  menjadi  penghambat  manajemen  penanggulangan  bencana  yang  dilakukan  oleh BPBD  Kabupaten  Buleleng.  Masalah  tersebut  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  jika  seluruh komponen  yang  terlibat  dan  peduli  dengan  penanggulangan  bencana  bahu-membahu  serta bersinergi  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  masyarakat  lewat  sosialisasi tentang  bagaimana  menghindarkan  diri  dari  bencana,  meminimalisir  resiko  yang ditimbulkan  oleh  terjadinya  bencana,  serta  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengan  mitigasi bencana.  Jangan  sampai  karena  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  dari  masyarakat
tentang mitigasi  bencana tersebut  justru bisa berdampak timbulnya resiko  yang lebih besar dari sebuah bencana.
Semua permasalahan yang menjadi penghambat dalam manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng baik itu yang bersifat internal maupun yang eksternal sebisa  mungkin  untuk  diminalisir  dengan  proses  perencanan  yang  tepat.  Seperti  yang disampaikan oleh Handoko ( 2012 : 79 ), bahwa ada empat tahap dalam perencanaan, salah satunya  adalah  mengidentifikasi  segala  kemudahan  dan  hambatan.  Segala  kekuatan  dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukut kemampuan organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu  perlu  diketahui  faktor-faktor  intern  dan ekstern  yang  dapat  membantu  organisasi  mencapai  tujuan  atau  mungkin  menimbulkan masalah.

## 4. Penutup

## 4.1. Simpulan
Dari  uraian yang dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di  atas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :
1.Manajemen penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Buleleng meliputi Perencanaan yang  mencakup  :  menetapkan  tujuan  dan  target  kinerja,  merumuskan  strategi  untuk mencapai tujuan dan target kinerja, menentukan sumber-sumber daya yang diperoleh dan menetapkan  standar/indikator  keberhasilan  dalam  pencapaian  target.  Pengorganisasian mencakup : penentuan sumber daya manusia, penyusunan organisasi atau kelompok kerja, dan  penugasan  wewenang.  Penggerakkan  mencakup  :  memimpin,  memotivasi,  dan berkomunikasi. Pengendalian/pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pekerjaan  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  yang  telah  direncanakan  dan  mencapai tujuan seperti yang diharapkan.
2.Faktor-faktor  pendukung  manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten Buleleng  terdiri  dari  faktor  internal  yaitu,  adanya  SOP  tentang  pedoman  dan  tatacara dalam  proses  penanggulangan  bencana.  Faktor  pendukung  eksternalnya  adalah terbentuknya  kelompok-kelompok  relawan  di  berbagai  desa  di  Kabupaten  Buleleng  serta kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi. Selanjutnya faktor penghambat internalnya
adalah  masih  kurangnya  jumlah  SDM  yang  bertugas  langsung  dalam  penanggulangan bencana.  Juga  terbatasnya  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang  bisa  digunakan  dalam penanggulangan  bencana.  Sedangkan  faktor  penghambat  eksternalnya  adalah  kurangnya pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  penanggulangan  bencana  dan  mitigasi bencana..

## 4.2. Saran-saran
Selanjutnya dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :
1.Manajemen  penanggulangan  bencana  di  BPBD  Kabupaten  Buleleng  hendaknya  selalu mengedepankan unsur kecepatan dan ketepatan dalam membantu masyarakat yang terkena musibah  bencana.  Pembentukan  komunitas-komunitas  relawan  harus  terus  digalakan supaya  lebih  banyak  masyarakat  yang  mau  terlibat  dalam  penanggulangan  bencana. Sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  penanggulangan  dan  mitigasi  bencana  juga  harus sering diadakan.
2.Semua  faktor  yang  menjadi  pendukung  dalam  manajemen  penanggulangan  bencana  di BPBD  Kabupaten  Buleleng  hendaknya  terus  diupayakan  dengan  baik.  Sedangkan  faktor yang menjadi penghambat supaya bisa segera diatasi bahkan sebisa mungkin tidak terjadi lagi.

## Daftar Pustaka
Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen . Mitra Wacana Media : Jakarta
Arikunto,Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Raja Grafindo : Jakarta
Bungin,Burhan,  2014, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Darmawan,  Nyoman  Doddy  dan  I  Nyoman  Suprapta,  2020.  “Strategi  Bappeda  dalam melaksanakan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dengan  Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  (  APBD  )  Kabupaten  Buleleng”. Dalam  locus  Majalah  Ilmiah FISIP Vol  12 No.2–Agustus2020 p.31
Handoko, T.Hani, 2017, Manajemen , Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Harsono.  2010. Manajeman  Pengantar .  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi YKPN. Yogyakarta
Hasibuan,Malayu S.P.,2012, Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara : Jakarta
Hendarso,  Emy  Susanti.  2012  ,  Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif  Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar , Kencana Prenada Media Group : Jakarta
Kusumasari,  Bevola,  2014, Manajemen  Bencana  dan  Kapabilitas  Pemerintah  Lokal, Gava Media : Yogyakarta.
Manullang, 2012. Dasar-Dasar Manajemen .UGM:Yogyakarta
Nurjanah,dkk.,2013, Manajemen Bencana , Alfabeta : Bandung
Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi , PT.Gunung Agung : Jakarta
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D , Alfabeta : Bandung
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan Bencana