Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2, July 2022, Page : 139-162 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 15 November 2021 | Reviewed: 17 May 2022 | Accepted: 28 July 2022

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK
Priyo Saptomo 1

## Abstract
The  number  of  law  violations  that  occur  during  traffic  is  always  the  same  problem  in  each  region, especially in Pontianak City where violations of traffic signs are still common, such as breaking through traffic  signs  and  passing  road  markings.  This  lack  of  public  awareness  always  causes  harm  to  other motorists  who  have  tried  to  obey  the  rules.  This  study  aims  to  analyze  the  effectiveness  of  law enforcement on the compliance of two-wheeled drivers in Pontianak City. The study was carried out in an empirical  juridical  manner  by  looking  at  facts  and  data  in  the  field  and  by  analyzing  based  on  a  legal approach. The results  of  this study see that violations that occur at several  intersections of traffic signs often  occur  not  because  of  the  presence  or  absence  of  law  enforcement  officers  in  the  area,  but  it  is believed that this has become a habit for the driving community when crossing the area, and this is what must be done. changed to improve the compliance of the driving community when driving.
Keywords : compliance; law enforcement; legal effectivenes; legal awarenes; traffic

## Abstrak
Banyaknya  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  saat  berlalu  lintas  selalu  menjadi  persoalan  yang  sama  di tiap  daerah-daerah,  secara  khusus  di  Kota  Pontianak  yang  masih  sering  terjadi  pelanggaran  di  rambu lalu  lintas  seperti  menerobos  rambu  lalu  lintas  dan  melewati  marka  jalan.  Kurangnya  kesadaran masyarakat tersebut selalu menimbulkan kerugian bagi pengendara lainnya yang sudah berusaha untuk taat  pada  peraturan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  efektifitas  penegakan  hukum  terhadap kepatuhan  pengendara  roda  dua  di  Kota  Pontianak.  Kajian  tersebut  dilakukan  secara  yuridis  empiris dengan melihat fakta dan data dilapangan serta dengan menganalisis berdasarkan pendekatan undang- undang.  Hasil  penelitian  ini  melihat  bahwa  pelanggaran  yang  terjadi  di  beberapa  ruas  persimpangan rambu  lalu  lintas  sering  terjadi  bukan  karena  ada  atau  tidaknya  aparat  hukum  yang  mengawasi  di kawasan  tersebut,  melainkan  hal  tersebut  diyakini  sudah  menjadi  kebiasaan  bagi  masyarakat pengendara saat melintasi kawasn tersebut, dan hal tersebutlah yang harus diubah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pengendara saat berkendara.
Kata kunci : efektivitas hukum; kesadaran hukum; kepatuhan; lalu lintas; penegakan hukum
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Tanjungpura,  Jln.Prof.Hadari  Nawawi,  Pontianak,  78124,  Email  : priyo.saptomo67@gmail.com

## I. Pendahuluan
Mobilitas  pergerakan  masyarakat  di  perkotaan  disebabkan  oleh  meningkatnya  aktivitas yang  beragam  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  berpergian.  Meningkatnya  jumlah penduduk  juga  memicu  meningkatnya  aktivitas  masyarakat  untuk  terus  bergerak  melakukan perjalanan, serta mobilitas pergerakan masyarakat tersebut cenderung memilih kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat untuk melakukan aktivitas berpergian kesuatu tempat. 2 Hal inilah  yang  menyebabkan  lalu  lintas  kini  padat  diisi  oleh  kendaraan-kendaraan  karena masyarakat terus melakukan aktivitas berpergian dengan kendaraan.
Pengaturan  mengenai  lalu  lintas  terdapat  pada  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Undang-undang LLAJ). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang  LLAJ,  lalu  lintas  dapat  didefinisikan  sebagai  gerak  kendaraan  dan  orang  di ruang  lalu  lintas,  sedangkan  didalam  Pasal  1  ayat  (11)  Undang-undang  LLAJ,  yang  dimaksud dengan  ruang  lalu  lintas  jalan  adalah  prasarana  yang  diperuntukan  bagi  gerak  pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Dengan adanya peraturan  lalu  lintas  tersebut  bertujuan  agar  dalam  berlalu  lintas  masyarakat  dapat  menjadi tertib  dan  teratur  di  jalan,  dimana  kepolisian  sebagai  aparat  yang  memiliki  tugas  dan kewenangan  dalam  memelihara  ketertiban  dan  menegakan  aturan  hukum  tersebut.  Dengan memahami  konstruksi  pengaturan  tentang  lalu  lintas  jalan,  maka  menarik  untuk  dicermati konteks penegakan hukum lalu lintas di jalan. 3
Adanya pengaturan regulasi undang-undang mengenai lalu lintas dijalan bertujuan untuk mengatur  tertib  berlalu  lintas  kendaraan  oleh  pengendara,  karena  pada  faktanya  banyak bentuk-bentuk  pelanggaran  serta  perilaku  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  pengendara, dimana perilaku-perilaku tersebut dapat menghambat arus lalu lintas seperti kemacetan bahkan kecelakaan.  Terjadinya  perilaku  menyimpang  oleh  pengendara  tersebut  disebabkan  karena tidak  ditaatinya  aturan  berkendara  yang  diatur  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku. 4 Terkadang perilaku menyimpang yang sering dilakukan adalah oleh pengendara kendaraan roda dua yang terkadang ugal-ugalan di jalan dan tidak mematuhi rambu-rambu yang ada dijalan. Pengendara kendaraan  kendaraan  roda  dua  pada  dasarnya  memahami  aturan  berlalu  lintas,  namun  pada kenyatanya masih  banyak  pelanggaran  yang terjadi di jalan yang disebabkan beberapa faktor
2 I. Saputra & Z.M. Mulyanisa. 2018. “Probabilitas Peralihan Moda pengguna Kendaraan Pribadi (Mobil) Ke Monorel Bandung Raya.” Jurnal Wilayah dan Kota, 5(1): 3.
3 Dian Agung Wicaksono & Chryshnanda Dwilaksana. 2020. “Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital.” Jurnal Rechtsvinding, 9(2): 312.
4 I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Nyoman Subamiya. 2021. “Tindak Pidana Pelanggaran lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2): 338.
seperti tidak memahami rambu-rambu, baik yang ada dijalan maupun di traffic light. 5
Penegakan  aturan  hukum  dalam  berlalu  lintas  harus  ditegakkan  tanpa  membedakan apakah  dari  masyarakat  golongan  atas  maupun  masyarakat  golongan  bawah.  Permasalahan yang  terjadi  saat  ini  yang  ada  di  wilayah  Kota  Pontianak,  khususnya  di  beberapa  lintas  jalan Kota Pontianak, pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh para pengendara kendaraaan roda dua, dan  secara  khusus  banyak  terjadi  di  beberapa  persimpangan traffic  light ,  seperti  menerobos traffic  light saat  keadaan  lampu  merah  dan  berhenti  melewati  marka traffic  light yang  dapat mengganggu  pejalan  kaki  yang  ingin  menyeberang,  dimana  hal-hal  tersebut  dianggap  sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat di Kota Pontianak.
Adanya  persoalan  tersebut  sebenarnya  tidak  hanya  menuntut  masyarakat  untuk  sadar akan  perbuatan  pelanggaran  yang  mereka  lakukan,  adapun  persoalan  lainnya  yang mempengaruhi  kejadian-kejadian  pelanggaran  tersebut  dianggap  biasa  oleh  pengendara karena tindakan aparat penegak hukum di kepolisian yang cenderung kurang maksimal dalam menindak. Pengaruh kepolisian sebagai aparat penegak hukum di jalan bertugas menciptakan keamanan  dan  ketertiban  berlalu  lintas  serta  dapat  mengayomi  dari  masyarakat  untuk memberikan  arahan  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,  dimana  dalam  keadaan tertentu  aparat  kepolisian  juga  dapat  bertindak  dan  memberikan  sanksi  hukum  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengendaraan  agar  tidak  melakukan  pelanggaran- pelanggaran lalu lintas.
Pelaksanaan  tugas  kepolisian  dalam  mengatur  lalu  lintas  diatur  dalam  Pasal  264  dan Pasal 265 Undang-undang LLAJ yang berbunyi:
“mengenai  pelaksanaan  pemeriksaan  kendaran  bermotor  di  jalan  yang  dilakukan  oleh Petugas  Kepolisian  Negara  RI  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan.  Pemeriksaan  dilakukan  pada  pemeriksaan:  (a)  surat  izin  mengemudi,  surat tanda  nomor  kendaraan  bermotor,  surat  tanda  coba  kendaraan  bermotor,  tanda  nomor kendaraan  bermotor,  atau  tanda  coba  kendaraan  bermotor;  (b)  tanda  bukti  lulus  uji  bagi kendaraan wajib uji; (c) fisik kendaraan bermotor; (d) daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau (e) izin penyelenggaraan angkutan.”
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai  kebutuhan,  serta  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  dapat  dilakukan  dengan menghentikan  kendaraan  bermotor;  meminta  keterangan  kepada  pengemudi;  dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
5 Dini  Anggraini.  2013.  “Studi  Tentang  Perilaku  Pengendara  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota  Samarinda.” Sosiantri- Sosiologi, 1(1): 18.
Seiring  berkembangnya  teknologi,  di  Indonesia  sudah  memulai  sistem  pengawasan  dan penegakan  hukum  dalam  berlalu  lintas  di  jalan  dengan  sistem  tilang  elektronik.  Sistem  tilang elektronik  atau  biasa  disebut e-tilang adalah  bentuk  digitalisasi  proses  tilang,  dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang membantu  kepolisian  dalam  mengefisiensi  proses  tilang  dalam  penegakannya,  manajemen penindakan, serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. 6 Namun untuk penerapannya, e- tilang ini  baru  diujicobakan  hanya  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia,  secara  khusus  di  Kota Pontianak sudah diberlakukan mulai 28 April 2021 dengan pemasangan di beberapa titik traffic light di Kota Pontianak.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  ini,  permasalahan  yang  sering  terjadi  terkait pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  di  Kota  Pontianak  adalah  banyaknya  ketidakpatuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas serta di traffic light. Hal tersebut telah diobservasi dalam penelitian ini di beberapa titik persimpangan traffic light di Kota Pontianak seperti di Jalan Imam Bonjol, Jalan Tanjungpura, Jalan Sultan Hamid II, dan Jalan Gadjah Mada. Kajian dalam penelitian ini secara khusus akan membahas persoalan efektivitas penegakan hukum terhadap kepatuhan perilaku pengendara kendara roda dua di persimpangan traffic light Kota Pontianak, dimana efektivitas ini akan dilihat dari beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum,  faktor  sarana  dan  prasarana  pendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  serta faktor  kebudayaan  penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  konsep  dasar  kepatuhan  dan  kesadaran hukum pengendara di lalu lintas.
Penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan pembaharuan hukum dari beberapa artikel jurnal  terkait  persoalan  penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  terdahulu.  Penelitian  oleh Yoga  Dwi  Arjuna  berjudul  “Implementasi  program  E-Tilang  Dalam  Penegakan  Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas” mengkaji mengenai bagaimana tindakan represif dan preventif yang dilakukan Polres Banyumas dalam melakukan penegakan hukum  dengan  menerapkan  aplikasi e-tilang. 7 Penelitian  tersebut  secara  umum  menganalisis implementasi  program e-tilang dan  upaya  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas,  sedangkan perbandingan  dan  pembaharuan  hukum  yang  dikaji  pada  penelitian  ini  membahas  secara umum  bukan  hanya  terkait  proses  implementasi  penggunaan teknologi  berbasis e-tilang yang diterapkan untuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan mengkaji juga terkait hal apa  saja  yang menyebabkan  pengendara tidak patuh  di  jalan dalam konsep  dasar kesadaran
6 Lutfina  Zunia  Apriliana  &  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2019.  “Efektivitas  Penggunaan  E-tilang  Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang” Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2): 5.
7 Yoga  Dwi Arjuna.  2020.  “Implementasi  Program  E-Tilang  Dalam  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di Wilayah Hukum Polres Banyumas”, Advances in Police Science Research Journal, 4(1): 70.
dan kepatuhan masyarakat saat berkendara.
Penelitian oleh Lutfina Zunia Apriliana & Nyoman Serikat Putra Jaya berjudul “Efektivitas Penggunaan  E-Tilang  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Polres  Magelang”  mengkaji efektivitas  penggunaan e-tilang berdasarkan  5  (lima)  indikator  teori  efektivitas  yang dikemukakan  oleh  Stees  dari  sudut  pandang  efektifnya  suatu  program,  seperti  produktivitas, kemampuan  adaptasi  kerja,  kepuasan  kerja,  kemampuan  berlaba,  dan  pencarian  sumber daya. 8 Berdasarkan  penelitian  tersebut,  adapun  perbandingan  dan  pembaharuan  hukum  yang dikaji  pada  penelitian  ini  juga membahas  berdasarkan  teori  efektivitas.  Efektivitas  tidak  hanya dilihat  dari  sudut  pandang  penggunaan  aplikasi e-tilang, namun  melihat  secara  keseluruhan terkait  pelanggaran  lalu  lintas,  mengingat  bahwa  penerapan e-tilang di  Kota  Pontianak  belum merata dan baru hanya diterapkan di beberapa titik traffic light Kota Pontianak.
Penelitian  oleh  Febriane  Paulina  Makalew  berjudul  “Pengaruh  Perilaku  Pengendara Terhadap  Kecelakaan  Pejalan  Kaki-Sepeda  Motor”  mengkaji  perilaku  pengendara  yang  dapat menyebabkan  kecelakaan  ditinjau  dalam  karakteristik  faktor-faktor. 9 Penelitian  tersebut mengevaluasi gambaran perilaku pengendara di perkotaan dan pedesaan berdasarkan survei. Perbandingan  dan  pembaharuan  hukum  dalam  penelitian  ini  juga  pada  dasarnya  meneliti mengenai  perilaku  pengadara  saat  berkendara,  namun  karena  penelitian  ini  akan  membahas secara  umum  terkait  perilaku  dan  efektivitas  penegakan  hukum  pengendara  roda  dua,  maka penelitian  ini  akan  membahas  secara  konseptual  mengenai  kesadaran  dan  kapatuhan pengadara kendaraan roda dua.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  akan  dikaji  melalui  dua  perumusan masalah.  Pertama  mengenai  konsep  dasar  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  berkendara roda  dua,  dan  Kedua  mengenai  efektivitas  penegalkan  hukum  terhadap  kepatuhan  perilaku pengendara kendaraan roda dua di persimpangan traffic light di Kota Pontianak. Adapun hasil yang  diharapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melihat  faktor-faktor  yang  menyebabkan efektifnya penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di lalu lintas, sehingga faktor- faktor  tersebut  dapat  menjadi  pemantik  bagi  daerah-daerah  lain  untuk  melaksanakan  tertib berlalu lintas.
8 loc.cit.
9 Febriane  Paulina  Makalew,  Bambang Widodo,  &  Muhammad  Isran Ramli. 2019. “Pengaruh Perilaku  Pengendara Terhadap Kecelakaan Pejalan Kaki-Sepeda Motor.” Journal of Indonesia Road Safety, 2(1): 34.

## II. Metode  Penelitian
Penelitian mengenai analisis hukum terhadap perilaku pengendara kendaraan roda dua di persimpangan traffic  light di  Kota  Pontianak  ini  dikaji  dengan  metode  hukum  empiris (sosiologis), yaitu penelitian dengan menganalis keadaan atau fakta-fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yaitu bertujuan untuk mengetahui atau  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  yang  ada  di  dalam  masyarakat  atau  kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara  suatu  gejala  dengan  gejala  yang  lain  dalam  bermasyarakat. Adapun  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan  sosial (sociological approach), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Kajian  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menganalisa  dengan  didasarkan  pada  sumber- sumber  hukum  primer  maupun  sekunder.  Sumber  hukum  primer  penelitian  ini  meliputi  bahan hukum  seperti  Undang-undang  LLAJ,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  jalan  dan  Penindakan.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder berasal dari kajian buku hukum terkait penelitian ini, artikel-artikel hukum, serta jurnal hukum.
Penggunaan metode penelitian secara empiris pada penelitian ini juga dilakukan dengan teknik komunikasi langsung melalui wawancara dan observasi. Wawancara pada penelitian ini melibatkan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Pontianak  (Disdukcapil  Kota Pontianak),  serta  Samsat  Polda  Kalimantan  Barat.  Kegiatan  observasi  juga  dilakukan  pada penelitian  ini,  di  antaranya  dengan  melakukan  observasi  di  Jalan  Imam  Bonjol,  Jalan Tanjungpura, Jalan Sultan Hamid II, dan Jalan Gadjah Mada.

## III. Analisis Dan Pembahasan

## A. Konsep Dasar Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berkendara Roda Dua
Pelanggaran-pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat pengendara roda dua khususnya di daerah persimpangan traffic light bukanlah suatu hal yang langka di Kota Pontianak dan dianggap menjadi pemandangan yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan  sehari-hari  dan  bahkan  tidak  pernah  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  aparat penegak  hukum  dari  kepolisian.  Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  pelanggaran  tersebut selalu dilakukan di hampir seluruh persimpangan traffic light di Kota Pontianak.
Akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  pengendara kendaraan  bermotor
roda dua ini dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pengendara kendaraan bermotor lainnya.  Perbuatan  yang  sering  dilakukan  tersebut  seperti  menerobos traffic  light yang  belum mendapat  giliran  berwarna  hijau,  dan  bahkan  memberhentikan  kendaraannya  di  luar  daerah yang ditentukan (marka jalan). Inilah fenomena yang terjadi sehari-hari di hampir persimpangan traffic  light di  Kota  Pontianak.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  pengendara  kendaraan  roda dua terhadap kepatuhan di jalan inilah yang menyebabkan bertambahnya persoalan-persoalan di jalan seperti kemacetan dan bahkan kecelakaan.
Menurut  Soemarno  Soedarsono,  kesadaran  diri  merupakan  perwujudan  jati  diri  pribadi seseorang  dapat  disebut  sebagai  pribadi  yang  berjati  diri  tatkala  dalam  pribadi  orang  yang bersangkutan  tercermin  penampilan,  ras  cipta  dan  karsa,  sistem  nilai (value  system), cara pandang (attitude) dan  perilaku (behavior) yang  ia  miliki. 10 Jika  seorang  individu  sadar  akan posisinya, maka individu tersebut dapat memunculkan perilaku positif dan bertanggung jawab. 11 Seseroang  yang  memiliki  kesadaran  diri  tinggi  akan  mampu  melakukan  kontrol  terhadap dirinya,  dan  cenderung  memunculkan  sistem  nilai (value  system) dalam  dirinya  serta  mampu merefleksikan  diri  untuk  berperilaku  sesuai  nilai-nilai  positif  yang  diyakininya.  Sebaliknya  jika kesadaran  diri  tersebut  rendah,  maka  mereka  cenderung  kurang  menghargai  diri  dan  tidak mampu mengontrol perilaku serta akan menghambat hubungannya dengan lingkungan. 12
Pada  dasarnya  ada  enam  arti  kesadaran,  yaitu  (a)  pengetahuan  bersama;  (b) pengetahuan  atau  keyakinan  internal;  (c)  keadaan  mental  yang  sedang  menyadari  sesuatu (awarness) ;  (e)  kesatuan  pribadi  yaitu  totalitas  impresi,  pikiran,  perasaan  yang  membentuk perasaan  sadar;  dan  (f)  keadaan  bangun/terjaga  secara  normal. 13 Pada  kaitannya  dengan aspek  hukum,  kesadaran  hukum  diartikan  sebagai  tindakan  dan  perasaan  yang  tumbuh  dari hati  nurani  dan  jiwa  yang  terdalam  dari  manusia  sebagai  individu  atau  masyarakat  untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. 14
Masalah  kesadaran  hukum  memang  merupakan  salah  satu  objek  kajian  yang  penting untuk  menilai  efektifnya  suatu  undang-undang.  Masalah  kesadaran  hukum  timbul  di  dalam proses  penerapan  hukum  positif  tertulis,  dimana  proses  tersebut  menimbulkan  permasalahan karena  ketidaksesuaian  dasar  yang  sah  dengan  kenyataan  yang  dipatuhinya. 15 Sering
10 Soemarno Soedarsono. 2000. Penyemaian Jati Diri. Jakarta : Efek Media Komputindo. hlm.7.
11 Antonius Atosokhi Gea. 2002. Relaksasi Dengan Diri Sendiri. Jakarta : Elex Media Komputindo.
12 Agus  Riyadi  &  Hasyim  Hasanah.  2015.  “Pengaruh  Kesadaran  Diri  dan  Kematangan  Beragama  Terhadap Komitmen Organisasi karyawan RSUD Tugurejo Semarang”, Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi, 2(1): 105.
13 Dicky Hastjarjo. 2005. “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness).” Buletin Psikologi, 13(2): 87.
14 Beni Ahmad Saebani. 2007. Sosiologi Hukum. Bandung : Pustaka Setia. hlm.197.
15 Muhammad  Ridwan  Lubis.  2018.  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.” Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum, 17(2): 108.
disebutkan  bahwa  hukum  haruslah  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Artinya, hukum  tersebut  haruslah  mengikuti  kehendak  dari  masyarakat.  Di  samping  itu,  hukum  yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:
1.  Pengetahuan  tentang  hukum;  merupakan  pengetahuan  seseorang  berkenaan  dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2.  Pengetahuan  tentang  isi  hukum;  merupakan  sejumlah  informasi  yang  dimiliki  oleh seseorang  mengenai  isi  dari  aturan  hukum  (tertulis),  yakni  mengenai  isi,  tujuan,  dan manfaat dari peraturan tersebut.
3.  Sikap  hukum;  merupakan  suatu  kecenderungan  untuk  menerima  atau  menolak  hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat  bagi kehidupan  manusia,  dalam  hal  ini  sudah  ada  elemen  apresiasi  terhadap aturan hukum.
4.  Pola perilaku hukum;  merupakan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.  Jika  berlaku  suatu  aturan  hukum,  sejauh  mana  berlakunya  itu  dan  sejauh mana masyarakat mematuhinya. 16
Berdasarkan hal tersebut, kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila  warga  masyarakat  hanya  mengetahui  adanya  suatu  ketentuan  hukum,  maka  tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, begitu pula sebaliknya.
Mengenai  ketaatan  hukum,  sedikit  banyaknya  tergantung  pada  apakah  kepentingan- kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan- ketentuan  hukum  tersebut.  Di  samping  itu,  ketaatan  sangat  tergantung  pada  daya  upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.  Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan masyarakat untuk  mengerti  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini  akan  memberikan kesempatan  untuk  dapat  meresapkan  pendirian  bahwa  teladan-teladan  yang  paling  buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum. 17
Jika  suatu  aturan  hukum  ditaati  oleh  sebagian  besar  target  yang  menjadi  sasaran ketaatannya,  kita  dapat  mengatakan  bahwa  aturan  hukum  yang  bersangkutan  adalah  efektif. Namun  demikian,  sekalipun  dapat  dikatakan  aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetapi  kita  masih
16 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : PT. Yarsif Watampone. hlm.198.
17 Soerjono Soekanto & Mustafa abdullah. 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta : Rajawali. hlm.220
dapat  mempertanyakanya  lebih  jauh  derajat  efektivitasnya.  Seseorang  menaati  atau  tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentinganya, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, sebagai berikut :
1.  Ketaatan yang bersifat Compliance , yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena  takut  terkena  sanksi.  Ketaatan  sebagai  pemenuhan  suatu  penerimaan  jelas  yang dibujuk  oleh  harapan  penghargaan  dan  suatu  usaha  untuk  menghindari  kemungkinan hukuman,  bukan  karena  keinginan  yang  kuat  untuk  menaati  hukum  dari  dalam  diri. Kekuatan  yang  mempengaruhi  didasarkan  pada  “alat-alat  kendali”  dan  sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.
2.  Ketaatan yang bersifat Identification , yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena  takut  hubungan  baiknya  dengan  seseorang  menjadi  rusak.  Identifikasi  yaitu  suatu penerimaan  terhadap  aturan  bukan  karena  nilai  hakikatnya  dan  pendekatan  hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok  dengan ketaatan  itu.  Sumber kuasa menjadi ketertarikan  dari hubungan  orang- orang  yang  menikmati  kebersamaan  kelompok  itu  dan  penyesuaiannya  dengan  aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
3.  Ketaatan  yang  bersifat Internalization ,  yaitu  jika  seseorang  taat  terhadap  suatu  aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi  yaitu  penerimaan  oleh  aturan  perorangan  atau  perilaku  sebab  ia  temukan isinya  yang  pada  hakekatnya  memberi  penghargaan.  Isi  adalah  sama  dan  sebangun dengan  nilai-nilai  seseorang  yang  manapun,  sebab  nilai-nilainya  mengubah  dan menyesuaikan  diri  dengan  yang  tak  bisa  diacuhkan. Ada  kesadaran  dari  dalam  diri  yang membuatnya menaati hukum dengan baik. 18
Jika  ketaatan  sebagian  besar  masyarakat  terhadap  suatu  aturan  umum  hanya  karena kepentingan  yang  bersifat Compliance atau  hanya  takut  sanksi,  maka  derajat  ketaatannya masih sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatan  yang  besifat Internalization, yang  ketaatannya  karena  aturan  hukum  tersebut  benar- benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya sudah tertinggi. 19 Kesadaran hukum ini erat kaitannya dengan perilaku dari masyarakat tersebut, namun di satu sisi juga untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas tentunya peran aparat penegak hukum kepolisian sangat berpengaruh dan bertanggung jawab dimana sebagai garda terdepan dalam menciptakan ketertiban dan keamanan khususnya dalam berlalu lintas.
18 Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta : Rajawali Pers. hlm.49-50.
19 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan. Jakarta : Kencana Pranada Media Grup. hlm.375.

## B. Efektivitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kepatuhan  Perilaku  Pengendara Kendaraan Roda Dua Di Persimpangan Traffic Light di Kota Pontianak
Pelanggaran  lalu  lintas  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh seseorang  mengemudikan  kendaraan  roda  dua  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  lalu  lintas  yang  berlaku. 20 Pelanggaran-pelanggaran  oleh  pengendara kendaraan roda dua sudah merupakan suatu permasalahan yang tidak asing lagi khususnya di Kota  Pontianak  pada  titik-titik  tertentu  di traffic  light seperti  di  persimpangan traffic  light Jalan Imam  Bonjol,  Jalan Tanjungpura,  Jalan  Sultan  Hamid  II,  Jalan  Gadjah  Mada  yang  setiap  hari terjadi  pelangaran  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  para  pengendara  kendaraan roda  dua  yang  tidak  sabar  menunggu  pergantian  lampu  rambu  lalu  lintas  dan  bahkan memberhentikan  kendaraannya  di  marka  jalan  tempat  menyeberang  dan  bahkan  melewati traffic light sebagaimana yang terdapat dalam gambar berikut:
Gambar 1 : Ketidakpatuhan para pengguna kendaraan roda dua di traffic light persimpangan Jalan Imam Bonjol – Jalan Tanjungpura.
Kebiasaan  dan  perilaku  ketidakpatuhan  terhadap  keselamatan  berlalu  lintas  seperti  ini akan menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Pengendara yang melakukan perbuatan tersebut  beranggapan  bahwa  apa  yang  dilakukan  itu  adalah  hal  sudah  biasa,  hal  ini dimungkinkan karena aparat kepolisian juga hampir tidak pernah terlihat dalam kegiatan sehari-
20 Erly  Pangestuti  &  Fajar  Sulistyo  Wahyudi.  2021.  “Prosedur  Penyelesaian  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas Dalam KUHP.” Jurnal Hukum Yustitiabelen, 7(1): 76.
harinya,  hal  itu  menyebabkan  apa  yang  dilakukan  oleh  pengendara  yang  melanggar  tersebut adalah  hal  dianggap  sudah  biasa  dan  bahkan  khususnya  di traffic  light persimpangan  Jalan Imam  Bonjol  –  Jalan  Tanjungpura  ini  baru  terlihat  ada  aparat  kepolisian  yang  menjaga  pada saat menjelang sore hari saat jam-jam padat lalu lintas sekitar pukul 16.00 WIB untuk mengatur kemacetan yang terjadi.
Padatnya  lalu  lintas  diwaktu-waktu  tertentu  ini  berhubungan  dengan  jumlah  penduduk yang ada di Kota Pontianak, serta mengenai tingkat kesadaran masyarakat  di Kota Pontianak ini berhubungan dengan tingkat pendidikan mereka. Adapun gambaran Pertumbuhan Penduduk di Kota Pontianak pada tahun 2020 serta rata-rata tingkat pendidikannya sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Berdasarkan Jenis Kelamin No Kecamatan Laki - laki Perempuan Total 1 Pontianak Selatan 46.407 46.895 93.302 2 Pontianak Timur 53.341 52.692 106.033 3 Pontianak Barat 75.595 75.044 150.639 4 Pontianak Utara 73.716 71.683 145.399 5 Pontianak Kota 62.812 63.618 126.431 6 Pontianak Tenggara 24.443 24.612 49.055 Total 336.314 334.545 670.859
Sumber  :  Data  SIAK  Hasil  Konsolidasi  berkala  Kemendagri  Semester  1  Tahun  2020  (Disdukcapil  Kota Pontianak).

## Tabel 2
Tingkat Pendidikan Semester 1 Tahun 2020 No Pendidikan Laki - laki Perempuan Total 1 Tidak/belum sekolah 89.025 84.895 173.920 2 Belum tamat SD 29.915 29.117 59.032 3 Tamat SD 48.285 56.277 104.562 4 SLTP 46.989 47.717 94.706 5 SLTA 89.525 83.642 173.167 6 D I/ II 1.915 2.759 4.674 7 D III 6.933 9.155 16.088 8 D IV / S I 21.079 19.351 40.430 9 S 2 2.441 1.532 3.973 10 S 3 207 100 307 T o t a l 336.314 334.545 570.859
Sumber  : Data  SIAK  Hasil  Konsolidasi  berkala  Kemendagri  Semester  1  Tahun  2020  (Disdukcapil  Kota Pontianak).
Berdasarkan data jumlah penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat di Kota Pontianak tersebut,  Kecamatan  Pontianak  Utara  menempati  jumlah  penduduk  terbanyak  di  Kota Pontianak,  dimana  Kecamatan  Pontianak  Utara  yang  padat  penduduk  tersebut  wilayahnya paling  sering  berpotensi  terjadi  kemacetan,  khususnya  di  arah traffic  light Jalan  Imam  Bonjol, Jalan Tanjungpura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Gadjah Mada. Tingginya kepadatan penduduk di daerah tersebut sering dilalui masyarakat pengendara yang berlalu lintas. Dan pada waktu- waktu  tersebut  juga,  persimpangan traffic  light Jalan  Imam  Bonjol,  Jalan  Tanjungpura,  Jalan Sultan Hamid II, Jalan Gadjah Mada merupakan jalur penghubung antar Kota/Kabupaten yang berseberangan  dengan  sungai,  sehingga  hanya  jalur  tersebut  yang  dapat  dilalui  oleh pengendara  yang  akan  ke  pusat  Kota  Pontianak  atau  akan  keluar  Kota  Pontianak.  Adapun gambaran lalu lintasnya sebagai berikut:
Gambar 2: Peta Trafic Light persimpangan Jalan Imam Bonjol – Jalan Tanjungpura – Jalan Sultan Hamid II – Jalan Pahlawan (Jalan Gajahmada)
Sumber : Google Maps ( https://www.google.com/maps/@-0.0387597,109.3499205,16.95z/data=!5m1!1e1 )
Berdasarkan  gambaran  tersebut,  kepadatan  jumlah  penduduk  bukan  hanya  menjadi dasar permasalahannya, melainkan juga penggunaan kendaraan yang ikut bertambah. Adapun data  berdasarkan  data  Samsat  Polda  Kalimantan  Barat  Tahun  2020  mengenai  rekapitulasi penggunaan  kendaraan  roda  dua  sepanjang  tahun  2019  hingga  2020.  Rekapituasi  ini  dilihat dari  keberadaan  kendaraan  bermotor  yang  ada  di  Kota  Pontianak  setiap  tahunnya  dengan mendaftarkan  kendaraannya  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pajak  kepemilikan  kendaraan bermotor. Adapun data tersebut sebagai berikut:

## Tabel. 3
Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun 2019 s/d tahun 2020 No Bulan Tahun 2019 Tahun 2020 1 Januari 1589 1607 2 Februari 3281 1590 3 Maret 2331 1882 4 April 1975 1296 5 Mei 1910 699 6 Juni 1220 1521 7 Juli 2711 1607 8 Agustus 2691 1487 9 September 2491 1461 10 Oktober 2236 1375 11 November 1472 - 12 Desember 2546 - Jumlah 26.453 14.531
Sumber data : Samsat Polda Kalimantan Barat 2020
Dari  pengamatan  yang  dilakukan  selama  ini  permasalahan  pelanggaran  tidak  hanya terjadi  berdasarkan  pada  persimpangan traffic  light pada Gambar  2 , melainkan  terjadi  pula  di Persimpangan Tanjung Hulu (Jalan Sultan Hamid II, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Tanjung Raya  I,  Jalan  Tanjung  Raya  II),  dimana  kawasan  tersebut  didominasi  oleh  pemukiman  padat penduduk.  Permasalahan  di  kawasan  tersebut  bukan  hanya  pengendara  yang  sering menerobos traffic light atau berhenti di marka jalan, melainkan banyak pengendara yang tidak menggunakan  helm  bahkan  berboncengan  lebih  dari  muatan.  Hal  tersebut  sering  terlihat  dan bahkan  menjadi  hal  yang  biasa  bagi  masyarakat  setempat.  Berikut  gambaran  kawasan  di persimpangan traffic light tersebut:
Gambar 3 : Peta Trafic Light persimpangan Jalan Sultan Hamid II – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Tanjung Raya I – Jalan Tanjung Raya II
Sumber : Google Maps (https://www.google.com/maps/@-0.0344929,109.3563636,18z/data=!5m1!1e1)
Tantangan  bagi  anggota  kepolisian  adalah  dengan  menganalisis  mengapa  pengendara kendaraan roda dua di setiap persimpangan traffic light setiap harinya melakukan pelanggaran- pelanggaran.  Hal  ini  bisa  dikarenakan  tidak  adanya  anggota  kepolisian  yang  berjaga  di persimpangan traffic  light tersebut,  sehingga  pelanggaran-pelanggaran  tersebut  terus  terjadi, dan  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  tertulis  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku  bahwa  setiap orang wajib berperilaku baik dalam berkendaraan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 105 Undang-undang LLAJ
“bahwa  setiap  orang  yang  menggunakan  jalan  wajib:  (a)  berperilaku  tertib  dan/atau;  (b) mencegah  hal-hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan  keamanan  dan  keselamatan  lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.
Adapun  di  dalam  Pasal  106  Undang-undang  LLAJ,  bahwa  pengendara  bermotor berkendara dengan mememenuhi hal berikut:
1. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
3. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  wajib  mematuhi  ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mematuhi ketentuan:
a. rambu perintah atau rambu larangan;
b. marka jalan;
c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. gerakan lalu lintas;
e. berhenti dan parkir;
f. peringatan dengan bunyi dan sinar.
5. Pada  saat  diadakan  pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di  jalan  setiap  orang  yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
a. surat tanda kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
b. surat izin mengemudi;
c. buku lulus uji berkala; dan/atau
d. tanda bukti lain yang sah.
6. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk pengaman.
7. Setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  empat  atau  lebih  yang  tidak dilengkapi  dengan  rumah-rumah  di  jalan  dan  penumpang  yang  duduk  di  sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar.
8. Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor  dan  penumpang  sepeda  motor  wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
9. Setiap orang yang menggunakan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
Terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  dapat  dikenakan  hukuman  sebagai wujud penegakan hukum. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma hukum  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan. 21 Pada  hubungannya  dengan  penegakan hukum, menurut Padmo Wahdjono mengatakan bahwa terdapat beberapa ciri, yaitu:
1. Mempunyai  kesadaran  lingkungan  artinya  bahwa  tindakan-tindakan  dalam  penegakan hukum  itu  hendaknya  mengait  kepada  proses-proses  yang  berlangsung  dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya.
21 H. Muhammad Badri, Masriyani, & Islah. 2016. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran lalu Lintas Yang Mengakibatkan  Korban  Meninggal  Dunia  Di  Wilayah  Hukum  Polresta  Jambi.” Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari Jambi, 16(1): 24.
2. Menyadari  kedudukan  dan  kualifikasinya  sebagai  suatu  badan  yang  harus  ikut menggerakan perubahan-perubahan.
3. Penegakan  hukum  di  sini  akan  banyak  terlibat  kepada  masalah  pembuatan-pembuatan keputusan daripada sekedar menjadi badan yang melaksanakan saja. 22
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  pelaku  dalam  berlalu  lintas  atau  hubungan hukum  lainnya  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara. 23 Penegakan  hukum  lalu  lintas  dapat dikatakan sebagai tindakan preventif dan  represif, dimana tindakan preventif meliputi kegiatan mengatur,  menjaga,  mengawal,  dan  patroli;  sedangkan  tidakan  represif  meliputi  penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. 24
Melihat perilaku pengendara yang semakin hari semakin tidak tertib, cara-cara yang perlu dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tertib berlalu lintas,  serta  sebenarnya  tidak  cukup  pada  memberikan  pendidikan,  melainkan  diikuti  dengan penegakan  hukum  ( law  enforcement ) dari  aparat  penegak  hukum  tersebut. 25 Pihak  aparatur penegak  hukum  kepolisian  sudah  berusaha  untuk  melakukan  penangakan  terhadap permasalahan  penindakan  terhadap  para  masyarakat  pelanggaran traffic  light dengan menerapkan sistem tilang elektronik ( e-tilang ), hal ini dilakukan agar mengawasi pengendara di jalan  dengan  pantauan  sistem,  sehingga  aparat  kepolisian  hanya  memantau  dari  layar  yang ada  dan  dapat  melakukan  penilangan  langsung  dengan  mencatat  nomor  tanda  kendaraan bermotornya  dan  surat  tilang  langsung  akan  dikirimkan  ke  rumah  pengendara  terdaftar  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  di traffic  light. Sistem  ini  dianggap  efektif  untuk mengawasi lalu  lintas  disaat  pihak  kepolisian  tidak mengawasi  langsung  di jalan,  bahkan  sistem  ini  dapat mengawasi 24 jam secara penuh di ruas-ruas persimpangan jalan.
Penerapan tilang elektronik ini belum bisa diterapkan sepenuhnya dan baru diuji cobakan di 12 (dua belas) daerah Kepolisian di wilayah Indonesia yaitu di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda  Banten,  Polda  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Polda  Lampung,  Polda  Sulawesi  Selatan, dan  Polda  Sumatera  Barat.  Di  Kota  Pontianak  sendiri  melalui  Polda  Kalimantan  Barat, penerapan e-tilang atau CCTV ETLE ( Electronic Traffic Law Enforcement ) sudah diberlakukan
22 Achmad Ali. Op.Cit. hal 179
23 Sandy Kurnia Christmas & Piramitha Angelina. 2022. “Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi.” Tanjungpura Law Journal, 6(1): 15.
24 Yoga Nugroho & Pujiyono. 2022. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak : Analisis Kepastian dan Penghambat.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1):51.
25 Erwansyah  Sjarief.  2017.  “Pengetahuan  Status  Sosial,  Perilaku  Berkendara  dan  Penegakan  Aturan  Terhadap Keselamatan Berlalulintas”. Jurnal Mitra Manajemen, 9(1): 118.
mulai 28 April 2021, 26 namun hanya di beberapa titik pemasangan. Sebagai contoh dampak dari pemasangan CCTV ETLE sebagai basis penerapan e-tilang, dimana pada pemasangan di ruas persimpangan  tersebut  tidak  pernah  terjadi  pelanggaran  adalah  di  persimpangan traffic  light Bundaran  Universitas  Tanjungpura  (Jalan  Ahmad  Yani)  dan  persimpangan traffic  light Kantor Pelayanan Pajak (Jalan Ahmad Yani – Jalan KH Ahmad Dahlan – Jalan Sultan Abdurrahman), karena daerah ini selain sebagai jalan protokol juga telah dijadikan uji coba pengamatan untuk penindakan e-tilang .
Gambar 4 : Peta Trafic Light persimpangan Bundaran Universitas Tanjungpura (Jalan Ahmad Yani)
Sumber : Google Maps (https://www.google.co.id/maps/@-0.0551007,109.3500129,17.47z?hl=id)
Gambar 5 : Peta Trafic Light persimpangan Kantor Pajak (Jalan Ahmad Yani – Jalan KH. Ahmad Dahlan
26 Andilala & Sucia Lucinda. 2021. “Kota Pontianak Akan Berlakukan Tilang Elektronik Mulai 28 April 2021.” Pada : https://www.antaranews.com/berita/2102102/kota-pontianak-akan-berlakukan-tilang-elektronik-mulai-28-april-2021, (Diakses 30 Juni 2021)

## – Jalan Sultan Abdurrahman)
Sumber : Google Maps (https://www.google.co.id/maps/@-0.0354095,109.3335531,17.99z?hl=id)
Upaya  penegakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  dilihat  dari  jenis pelanggarannya. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi e-tilang dalam wujud penegakan hukum sebagai berikut.
1. Pengendara  yang  menerobos  lampu  lalu  lintas,  melanggar  marka  jalan,  dan  melanggar rambu-rambu didenda Rp. 500.000,-.
2. Kendaraan  bermotor  tanpa  nomor  polisi  sesuai  ketentuan  yang  diatur  Polri  didenda  Rp. 500.000,-.
3. Pengendara  yang  menggunakan  telephone  genggam  atau  telepon  seluler  atau dipengaruhi  suatu  keadaan  yang  mengakibatkan  gangguan  konsentrasi  didenda  Rp. 750.000,-.
4. Pengendara  dan/atau  penumpang  di  samping  pengendara  kendaraan  roda  empat  atau mobil yang tidak mengenakan sabuk keselamatan didenda Rp. 250.000,-.
5. Pengendara dan/atau penumpang motor yang tidak menggunakan helm SNI didenda Rp. 250.000,-
Berdasarkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yang  dapat  dikenakan  sanksi  hukum khususnya  yang  tertuang  didalam  poin  1  bahwa  permasalahan  tersebut  bukanlah  suatu permasalahan  yang  bisa  dianggap  remeh  akan  tetapi  permasalahan  tersebut  adalah  suatu permasalahan  yang  cukup  serius  untuk  segera  ditangani  oleh  pihak  aparat  kepolisian  selaku petugas  yang  berwenang  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  para  pelaku  pengendara kendaraan roda dua yang melakukan pelanggaran di persimpangan traffic light. Sejalan dengan permasalahan tersebut, maka lebih lanjut dapat dianalisis dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi efektivitas dalam penerapan dan penegakan hukum, yaitu:
(1)  Faktor hukum;
(2)  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
(3)  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
(4)  Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
(5)  Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 27
27 Soerjono  Soekanto.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada. hlm.21.
Berdasarkan  efektivitas  dalam  faktor  hukumnya,  dapat  dilihat  dalam  Undang-undang LLAJ  dimana  hal  ini  dijelaskan  dalam  Pasal  287  ayat  (2)  yang  berbunyi  :  “Setiap  orang  yang mengemudi  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  melanggar  aturan  perintah  atau  larangan  yang dinyatakan  dengan  alat  pemberi  isyarat  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau denda Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).”
Adapun  dasar  hukum  lain  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  melakukan  pelaksanaan e- tilang ini  juga  dapat  dilihat  berdasarkan  Pasal  272  Undang-undang  LLAJ  yang  menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan  dapat  digunakan  peralatan  elektrolik.  Pelaksanaan  penindakan  secara e-tilang memang bisa lebih dimudahkan hanya dengan meilhat pelanggaran di layar monitor yang terekam oleh pemantauan  CCTV,  bahkan  dalam  pelaksanaan e-tilang dapat  mendekteksi  sampai  10 (sepuluh)  pelanggaran,  serta  dapat  mendekteksi  wajah  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas dimaksud.  Selain  berdasarkan  pasal  dimaksud  dalam  Undang-undang  LLAJ  maka  dapat  juga digunakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan  Bermotor  Dijalan  dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, yang  mana  Peraturan  Pemerintah  tersebut  adalah  sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan tugas penindakan di lapangan.
Berdasarkan  efektivitas  dari  faktor  aparat  penegak  hukum,  terlihat  dari  peran  pihak kepolisian  sebagai  garda  terdepan  dalam  mengawasi  dan  mengatur  lalu  lintas.  Pihak kepolisian, dalam hal ini dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur yang mempunyai kewenangan  menyelenggarakan  tugas  kepolisian  mencakup  penjagaan,  pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, serta kegiatan lain seperti registrasi dan identifikasi pengadara kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penagakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas. 28 Di  kepolisian  khususnya  Satlantas  Polresta  Kota Pontianak  sendiri  untuk  diwaktu-waktu  rawan  terjadinya  kemacetan  dibeberapa  ruas persimpangan traffic light tersebut dijaga. Dan beberapa hal yang dilakukan juga dengan upaya diskresi dari pihak kepolisian, dengan mengatur lalu lintas walaupun traffiic light sedikit berbeda waktunya  saat  lampu  hijau  atau  merah.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  upaya  meminimalisir kemacetan dari arah-arah jalan yang sedang padat.
Berdasarkan  efektivitas  dari  faktor  sarana  dan  fasilitas  pendukung  dalam  penegakan hukum,  di  Kota  Pontiananak  seperti  yang  sudah  dijabarkan  diatas,  sudah  menerapkan
28 Rahmat  Fauzi.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Sebagai  Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.” Pagaruyuang Law Journal, 3(2): 149.
beberapa  sistem e-tilang dibeberapa  ruas  persimpangan traffic  light .  Namun  upaya  ini  perlu diperluas lagi mengingat padatnya pengendara di Kota Pontianak.
Berdasarkan efektivitas dari faktor masyarakat maka ini merupakan tugas yang berat bagi aparat  kepolisian  dalam  melaksanakan  semua  tugas  yang  dimiliki  harus  berpedoman  kepada sistem  prosedur  operasional  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  tidak  melakukan pelanggaran  yang  dapat  merugikan  aparat  kepolisian  dimaksud.  Agar  masyarakat  sadar terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  itu  adalah  dengan  melakukan  pendekatan-pendekatan persuasif  terlebih  dahulu  dengan  melakukan  sosialisasi  bagaimana  berkendaraan  yang  sopan dan  tidak  melanggar  rambu  lampu  lalu  lintas,  bagaimana  tata  karma  berkendaraan  di persimpangan rambu lalu lintas dan lain sebagainya.
Berdasarkan  efektivitas dari  faktor kebudayaan dapat  dilihat  dari  perilaku  pengendara  di Kota Pontianak, dimana harus sedikit bisa mengubah perilaku yang menjadi hal-hal biasa bagi pengendara  dalam  melakukan  pelanggaran.  Upaya  tersebut  harus  dilakukan  dengan memaksimalkan  edukasi  kepada  pengendara.  Dari  faktor-faktor  efektifnya  penegakan  hukum terhadap kepatuhan dan kesadaran pengendara kendaraan roda dua di Kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat Kota Pontianak sedikit kurang efektif dibeberapa ruas persimpangan traffic light yang menjadi kebiasaan, bukan hanya  oleh  penduduk  setempat,  melainkan  pengendara  yang  melintasi  daerah  tersebut  pun terkadang  sering  melakukan  pelanggaran.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilaksanakan  pengawasan penuh dari beberapa ruas persimpangan traffic light yang menjadi kawasan rawan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan.

## IV.  Penutup
Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  berkendara  khususnya  di  Kota  Pontianak  pada dasarnya  masih  perlu  ditingkatkan.  Banyaknya  persoalan  masyarakat  yang  kurang  memiliki kesadaran  hukum  dalam  berkendara  akan  menimbulkan  dampat  negatif  di  jalan,  seperti kecelakaan ataupun menyebabkan kemacetan karena pengendara yang kurang taat. Meskipun begitu,  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  pengendara  kendaraan  roda  dua  masih  tetap melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  di traffic  light dikarenakan  selama  ini  tidak  ada  tindakan tegas  yang  dilakukan  oleh  pihak  aparat  kepolisian,  sehingga  masyarakat  pengendara kendaraan  roda  dua  tersebut  tetap  melakukan  perbuatannya  secara  berulang-ulang  tanpa memperhatikan  akibat  yang  dapat  ditimbulkan  dari  perbuatannya  tersebut  dan  bahkan  akan menimbulkan kerugian pihak-pihak lain yang ada di sekelilingnya.
Bahwa  sampai  sekarang  untuk  kawasan-kawasan  tertentu  sebagimana  yang  telah
diuraikan dalam analisa data yang setiap harinya terjadi pelanggaran lalu lintas dipersimpangan traffic  light yang  dilakukan  oleh  para  pengendara  kendaraan  roda  hingga  kini  belum  pernah mendapatkan  penindakan  tegas  dari  aparat  penegak  hukum  berupa  pemberian  sanksi  sesuai dengan  aturan  yang  ada.  Padahal  upaya-upaya  dalam  tindakan  preventif  dan  represif  perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masayarakat Kota Pontianak.

## Bibliografi
Buku:
Achmad  Ali.  1998. Menjelajahi  kajian  Empiris  Terhadap  Hukum. Jakarta  :  PT.  Yarsif Watampone.
.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan. Jakarta  : Kencana Pranada Media Grup.
Antonius Atosokhi Gea. 2002. Relaksasi Dengan Diri Sendiri. Jakarta : Elex Media Komputindo. Beni Ahmad Saebani. 2007. Sosiologi Hukum. Bandung : Pustaka Setia.
Soemarno Soedarsono. 2000. Penyemaian Jati Diri. Jakarta : Efek Media Komputindo.
Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta : Rajawali Pers.
.  &  Mustafa  abdullah.  1987. Sosiologi  Hukum  Dalam  Masyarakat .  Jakarta  : Rajawali.
.  2007. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
.
Artikel Jurnal :
Agus Riyadi & Hasyim Hasanah. 2015. “Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama Terhadap  Komitmen  Organisasi  karyawan  RSUD  Tugurejo  Semarang”, Psympathic  : Jurnal Ilmiah Psikologi, 2(1): 102-112.
Dian  Agung  Wicaksono  &  Chryshnanda  Dwilaksana.  2020.  “Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital.” Jurnal Rechtsvinding, 9(2). 311-329.
Dicky  Hastjarjo. 2005. “Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness).” Buletin Psikologi, 13(2): 79-90.
Dini  Anggraini.  2013.  “Studi  Tentang  Perilaku  Pengendara  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota Samarinda.” Sosiantri-Sosiologi, 1(1): 10-19
Erly  Pangestuti  &  Fajar  Sulistyo  Wahyudi.  2021.  “Prosedur  Penyelesaian  Hukum  Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP.” Jurnal Hukum Yustitiabelen, 7(1): 72-93.
Erwansyah  Sjarief.  2017.  “Pengetahuan  Status  Sosial,  Perilaku  Berkendara  dan  Penegakan Aturan Terhadap Keselamatan Berlalulintas”. Jurnal Mitra Manajemen, 9(1): 113-126.
Febriane  Paulina  Makalew,  Bambang  Widodo,  &  Muhammad  Isran  Ramli.  2019.  “Pengaruh Perilaku  Pengendara  Terhadap  Kecelakaan  Pejalan  Kaki-Sepeda  Motor.” Journal  of Indonesia Road Safety, 2(1): 32-44.
H.  Muhammad  Badri,  Masriyani,  &  Islah.  2016.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Pelanggaran lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 16(1): 23-27.
I  Gede  Krisna,  I  Nyoman  Gede  Sugiarta,  &  I  Nyoman  Subamiya.  2021.  “Tindak  Pidana Pelanggaran lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2): 338-343.
I. Saputra & Z.M. Mulyanisa. 2018. “Probabilitas Peralihan Moda pengguna Kendaraan Pribadi (Mobil) Ke Monorel Bandung Raya.” Jurnal Wilayah dan Kota, 5(1): 1-8.
Lutfina  Zunia Apriliana  &  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  2019.  “Efektivitas  Penggunaan  E-tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang” Jurnal Komunikasi Hukum, 5(2): 1-11.
Muhammad Ridwan Lubis. 2018. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan  Korban  Meninggal Dunia Akibat  Kelalaian.” Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum, 17(2): 97-111.
Rahmat  Fauzi.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.” Pagaruyuang Law Journal, 3(2): 148-163.
Sandy Kurnia Christmas & Piramitha Angelina. 2022. “Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule  of  Law  Dalam  Mengemban  Nilai-Nilai  Demokrasi.” Tanjungpura  Law  Journal, 6(1): 13-28.
Yoga  Dwi  Arjuna.  2020.  “Implementasi  Program  E-Tilang  Dalam  Penegakan  Hukum Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Banyumas”, Advances  in  Police Science Research Journal, 4(1): 49-90.
Yoga  Nugroho  &  Pujiyono.  2022.  “Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Anak  : Analisis Kepastian dan Penghambat.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1): 49-60

## Internet :
Andilala  &  Sucia  Lucinda.  2021.  “Kota  Pontianak Akan  Berlakukan Tilang  Elektronik  Mulai  28
April  2021.”  Pada:  https://www.antaranews.com/berita  /2102102/kota-pontianak-akan- berlakukan-tilang-elektronik-mulai-28-april-2021, (Diakses: Juni 30, 2021)

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  (Lembaran  Negara  Tahun  2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2012  tentang  Pemerikasaan  Kendaraan  Bermotor Dijalan dan Penindakan.