Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8522-8531 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah
Anggi Aulia Kartika 1 ✉ , Annisa Mardiah Sitorus 2. , Putry Adelina Siagian 3 ,
Rohana Panjaitan 4 , Putri Kemala Dewi Lubis 5
Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: auliaa373@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dampak  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  terhadap  hubungan  keuangan  federal-daerah  di Indonesia akan dibahas dalam studi singkat ini. Pola interaksi keuangan  dalam pelaksanaan otonomi daerah,  perubahan  peraturan  perundang-undangan,  dan  sejarah  peraturan  perundang-undangan keuangan  pusat  dan daerah  merupakan bagian dari  permasalahan  tersebut.  Pengembangan  sistem keuangan  yang  efisien  memerlukan  kerja  keras,  namun  otonomi  daerah  juga  memberikan  peluang bagi  daerah  untuk  meningkatkan  kinerja  keuangannya  sendiri.  Struktur  hubungan  keuangan  pusat- daerah  mungkin  dipengaruhi  oleh  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  kesiapan  lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan, dan prosedur pengajuan anggaran merupakan  faktor  penting  yang  perlu  dipertimbangkan.  Penerapan  kebijakan  desentralisasi  dan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap hubungan keuangan antara pusat dan daerah jika aspek-aspek tersebut dipertimbangkan secara matang.
Kata Kunci : Desentralisasi, Keuangan Daerah, Otonomi Daerah

## Abstract
The effects of decentralization and regional autonomy on Indonesia's federal-regional financial ties are the  subject  of  this  brief  study.  Patterns  of  financial  interactions  in  the  implementation  of  regional autonomy, changes to statutory rules, and the history of central and regional financial legislation are all  part  of  the  issue.  The  development  of  efficient  financial  systems  requires  substantial  work,  but regional  autonomy  also  affords  regions  the  chance  to  boost  their  own  financial  performance.  The structure of central-regional financial connections may be affected by decentralization and regional
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
autonomy policies; how prepared institutions are, available human resources, financial management systems,  and  budget  submission  procedures  are  all  crucial  factors  to  consider.  Implementing decentralization and regional autonomy policies in Indonesia is expected to have a good influence on financial ties between the center and regions if these aspects are carefully considered.
Keyword: Decentralization, Regional Autonomy, Regional Finance

## PENDAHULUAN
Konsep  otonomi  daerah  erat  kaitannya  dengan  desentralisasi,  yaitu  pelimpahan tanggung  jawab  dari  pemerintah  federal  kepada  masing-masing  daerah.  Hal  ini  meliputi pengelolaan  keuangan  daerah,  perencanaan  perekonomian,  dan  penyusunan  rencana pembangunan  yang  disesuaikan  dengan  daerah  masing-masing.  Akibat  pelimpahan kekuasaan  dari  tingkat  federal  ke  daerah,  otonomi  daerah  di  Indonesia  mulai  berlaku (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah).
Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU  No.  25  Tahun  1999  awal  era  otonomi  daerah  berkaitan  dengan  keseimbangan  fiskal antara pemerintah federal dan negara bagian serta teritori. Proses pembangunan tersebut menghasilkan  pembaruan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Perundang-undangan No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka  hukum  bagi  pelaksanaan  otonomi  daerah,  menggantikan  undang-undang sebelumnya.  Pada  tanggal  1  Januari  2001,  otonomi  daerah  ditetapkan.  Apa  yang  terjadi ketika pemerintah  pusat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada negara bagian dan daerah  bergantung  pada  spesifikasi  rencana  otonomi  daerah.  Pemberlakuan  otonomi daerah membuka pintu bagi daerah untuk menggali potensi diri dan meningkatkan kinerja perekonomiannya.
Otonomi  daerah,  menurut  UU  No.  32  Tahun  2004,  berupaya  memperkuat  persatuan dan  kesatuan  melalui  mendorong  pemerataan  pembangunan  dan  hasil-hasilnya, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mendorong  prakarsa  dan  keterlibatan  aktif masyarakat, serta meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab.
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
Hubungan  pemerintah  pusat  dengan  daerah  dapat  dilihat  dari  alinea  ketiga  dan keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Alinea ketiga memuat penyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah  negara  Indonesia  yaitu  pemerintah  nasional  yang  bertanggung  jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Selanjutnya, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik."
Pembentukan  pemerintah  negara  Indonesia  sebagai  pemerintah  nasional  pada awalnya  dan  pemerintah  nasional  yang  membagi  negara  menjadi  daerah-daerah  sesuai dengan  undang-undang  adalah  hasil  alamiah  dari  sebuah  negara  kesatuan.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana  dinyatakan  dalam Pasal  18  ayat  (2)  dan  (5),  memberikan  otonomi  seluas-luasnya  kepada  daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berkolaborasi  dalam  sejumlah  bidang. Seperti di dala bidang keuangan, khususnya perimbangan dana antara daerah dan pusat. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  mengatur  perimbangan  keuangan  yang  ada antara daerah dan pemerintah pusat. Dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi, sistem  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  harus  memperhatikan  potensi, keadaan, dan kebutuhan masing-masing daerah serta jumlah dana yang akan dihasilkan dari pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sistem ini harus adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.
Pasal 2 UU No. 33/2004 mengemukakan ide-ide dasar kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
a. Pembagian  tanggung  jawab  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah menghasilkan sebuah subsistem keuangan negara yang dikenal sebagai perimbangan keuangan antara keduanya.
b. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, negara menyediakan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah yang bergantung pada pemerintah yang memberikan tugas kepada  pemerintah  daerah  dengan  tetap  mempertimbangkan  keseimbangan  dan stabilitas fiskal.
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
c. Sistem  yang  komprehensif  untuk  membiayai  penerapan  gagasan  desentralisasi, dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan  adalah  perimbangan  keuangan  antara pemerintah federal dan pemerintah daerah.
Maka,  dari  penjelasan  di  atas  perlulah  untuk  mengetahui  bagaimana  perundang- uandangan  mengatur  antara  keuangan  pusat  dan  daerah,  serta  mengetahui pengimplementasian  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam  penyenyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan atau metode literature review,  yaitu  suatu  kajian  analisis  mendalam  yang  menggabungkan  teori-teori  yang berkaitan  dengan  pertanyaan  penelitian.  Penerapan  metode  ini  menjanjikan  untuk menemukan  makna  terdalam  dari  fenomena  yang  ada,  sehingga  memperoleh  dan menemukan serta melahirkan konsep teori baru.

## Teknik Pengumpulan data
Penelitian ini mengandalkan sumber informasi sekunder karena pendekatan hukum normatifnya. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber yang telah diterbitkan  sebelumnya,  seperti  dokumen  undang-undang  Otonomi  Daerah  dan Desentralisasi,  dan  bukan  diambil  langsung  dari  sumber  aslinya,  jurnal  ataupun  berupa informasi lainnya yang dapat dilihat dari media elektronik lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah
Pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pentingnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  sesuai  dengan  konsep  otonomi  dan  kewajiban  bantuan  ditegaskan  dalam Pasal 18 ayat (2). Menurut Pasal 18 ayat 2, tidak ada lagi komponen pemerintahan daerah yang  terpusat  di  Indonesia;  sebaliknya,  merupakan  entitas  independen  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu,  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
Daerah juga menegaskan adanya tiga prinsip otonomi daerah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tiga prinsip kekuasaan desentralisasi adalah sebagai berikut:
a. Asas Desentralisasi
Desentralisasi  diartikan  sebagai  peralihan  kekuasaan  dari  pemerintah  federal kepada daerah otonom sesuai dengan konsep otonomi dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu,  penerapan desentralisasi  dalam  otonomi  daerah  juga  mempunyai  manfaat  lain.  Berikut  adalah beberapa manfaat dari konsep desentralisasi.
1) Mengurangi beban pekerjaan bagi pemerintah pusat.
2) Dapat memberikan keuntungan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung.
3) Mengurangi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah pusat.
b. Asas Dekonsentrasi
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dekonsentrasi dalam konteks pemerintahan  daerah  adalah  penyerahan  kekuasaan  dari  pemerintah  federal  kepada lembaga-lembaga  daerah  yang  berstruktur  vertikal  atau  kepada  gubernur  dan bupati/walikota  untuk  mengawasi  hal-hal  yang  lebih  umum.  Ada  beberapa  manfaat dari  penerapan  asas  dekonsentrasi.  Berikut  ini  adalah  beberapa  manfaat  dari  asas dekonsentrasi.
1) Asas  ini  dapat  menjadi  instrumen  yang  berguna  untuk  menjaga  keutuhan  dan persatuan negara.
2) Adanya  mekanisme  dekonsentrasi  di  daerah  dapat  menjamin  terselenggaranya kebijakan-kebijakan  di  bidang  politik,  ekonomi,  dan  administrasi  yang  bersumber dari tingkat federal atau negara bagian.
3) Dekonsentrasi memiliki potensi untuk  mengurangi keluhan dan  demonstrasi  lokal yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
c. Asas Tugas Pembantuan
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam konteks pemerintahan daerah,  yang  dimaksud  dengan  “tugas  pembantuan”  adalah  pelimpahan  wewenang dari  pemerintah  federal  kepada  daerah-daerah  otonom  untuk  menangani  urusan- urusan  tertentu  yang  menjadi  kewenangannya,  atau  dari  daerah  provinsi  kepada daerah  kota  atau  kabupaten  untuk  menangani  urusan-urusan  yang  menjadi kewenangannya. Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan asas tugas pembantuan.
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
1) Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pelayanan  masyarakat  dan penyelenggaraan pembangunan.
2) Mempermudah  pelaksanaan  tugas,  penyelesaian  masalah,  dan  mendukung pengembangan  pembangunan  desa  dan  daerah  sesuai  dengan  potensi  dan karakteristiknya.
Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pembagian  tanggung  jawab  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah menghasilkan  subsistem  keuangan  negara  yang  dikenal  sebagai  perimbangan  keuangan antara  keduanya.  Sistem  keuangan  negara  sangat  bergantung  pada  perimbangan keuangan,  yang  juga  mengontrol  bagaimana  kewenangan  pemerintah  didanai  dan dialokasikan  ke  berbagai  daerah.  Mendukung  terselenggaranya  otonomi  daerah memerlukan kesepakatan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  Pengaturan  ini  harus  mencakup  sumber  pendanaan  berdasarkan  kekuasaan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan harus didasarkan pada keterbukaan, keterlibatan,  dan  akuntabilitas  dalam  rangka  mewujudkan  otonomi  daerah.  Selain mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya nasional secara adil, hal ini juga  berarti  mengalokasikan  tugas-tugas  pemerintahan  kepada  daerah  secara  sungguh- sungguh dan bertanggung jawab dan menyerahkannya kepada daerah. Pemerintah federal dan negara bagian juga perlu mengendalikan anggaran mereka, Mardiasmo (2004), 106.
Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan harus dikendalikan agar pelaksanaannya efektif  dan  efisien,  meskipun  didanai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Untuk  melaksanakan  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  federal, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  menyediakan  pendanaan  yang diperlukan.  Dalam  konteks  tugas  pembantuan,  kewenangan  pusat  ini  didesentralisasikan kepada  gubernur  atau  pemerintah  di  bawahnya.  Setelah  memperoleh  otonomi,  daerah harus  mencari  sumber  pendanaan  lain  untuk  pembangunan;  inisiatif  yang  didanai  oleh swasta  dan  badan  usaha  milik  daerah  diantisipasi  untuk  memainkan  peran  utama  dalam mendorong perluasan ekonomi dan pembangunan.
Dalam  bentuk  pola  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  terdapat berbagai  sumber  penerimaan  daerah,  dimana  beberapa  sumber  penerimaan  tersebut antara lain :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan pendapatan riil dari daerah yang dapat
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan, yaitu bentuk sumber penerimaan  daerah yang dibedakan menjadi beberapa bagian.

## 1) Dana Bagi Hasil
Bersumber dari pajak dan sumber  daya alam, seperti dari pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagai contoh dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berupa penerimaan kehutanan yang  berasal  dari  penerimaan  Iuran  Hak  Pengusahaan  Hutan  (IHPH)  dan  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  yang  dihasilkan  wilayah  bersangkutan  dibagi  dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan sisanya 80% untuk daerah.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana ini dialokasikan berdasar presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan di APBN. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa keseluruhan  dari  jumlah  DAU  itu  sekurangnya  adalah  26%  dari  pendapatan  bersih dalam negeri yang ditetapkan APBN. DAU suatu daerah ini dialokasikan sebagai dasar dalam celah fiscal dan alokasi dasar.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK ini dialokasikan dari APBN untuk daerah tertentu untuk rangka pendanaan khusus desentralisasi atas dasar prioritas nasional. Dalam penerimaan DAK wajib menyediakan dana pendamping yang sedikitnya 10% dari alokasi DAK tersebut. Dana pendamping ini juga merupakan bagian dari yang dianggarkan di dalam APBD. Dana pendamping tidak diwajibkan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiscal tertentu.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan kebijakan otonomi daerah
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, antara lain: UU Udang tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999.

## 1. Komitmen dan Sikap poltik Pemerintah pusat
2. Sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
3. Organisasi yang seimbang dan dinamis
4. Hubungan kerja sama
5. Komunikasidan koordinasi
6. Prilaku dan sikap aparatur
7. Partisipasi masyarakat
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
Menghadapi  Implementasi  Otonomi  Daerah  Pemerintah  Daerah  telah  mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menghadirkan  narasumber  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  terus  melakukan  sosialisasi kepada  masyarakat,  pemerintah  kabupaten/kota,  dan  perangkat  provinsi  guna menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Ikut serta dan merencanakan sesi pelatihan, lokakarya, pertemuan koordinasi, dan sesi kerja pada skala nasional, provinsi, regional, dan lokal.
3. Menyusun  inti  3P  (Personil,  Peralatan  dan  Pembiayaan)  yang  menyusun  kewenangan kelembagaan (postur organisasi).
4. Meningkatkan kualitas  sumber  daya manusia daerah sesuai dengan kepentingan  dan potensi  daerah,  khususnya  di  bidang  pemerintahan  daerah,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.
5. Mengandalkan tradisi sebagai  bagian  dari budaya masyarakat, meningkatkan sumber daya pemerintahan daerah dan kelembagaan masyarakat
6. Memperkuat komunitas lokal dengan membimbing organisasi nirlaba, kelompok politik, firma hukum,  dan  lembaga ekonomi  berbasis regional (termasuk koperasi,  pedagang kecil dan besar, dan lembaga tradisional) untuk berkembang
7. Dalam rangka mempercepat perluasan pembangunan daerah, menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan pihak lain.
Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  terhadap  Pola  Hubungan Keuangan Pusat – Daerah
Terdapat  dampak  internal  dan  eksternal  dari  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  terhadap  struktur  interaksi  keuangan  Pusat-Daerah.  Untuk  mencapai  efisiensi  dan kinerja yang optimal, implikasi internal yang direncanakan terutama difokuskan pada sistem pengelolaan  keuangan  daerah,  sumber  daya  manusia,  dan  penyiapan  kelembagaan.  Dari segi  kelembagaan,  satuan  kerja  (Satker)  bertanggung  jawab  dalam  merencanakan, melaksanakan,  dan  melaporkan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengguna  Anggaran  (PA) mengawasi  satuan  kerja  tersebut,  dengan  dibantu  oleh  Pejabat  Pengeluaran  Anggaran (PPAB),  Petugas  Verifikasi,  Tenaga  Ahli  PPAB,  dan  Penanggung  Jawab  Uang  Muka Pekerjaan  (UMK).  Selain  itu,  akan  terjadi  pergeseran  cara  dan  tempat  penyampaian anggaran lembaga, baik internal maupun eksternal (misalnya ke KPPN, dari KPKN).
Efisiennya  pengelolaan  keuangan  daerah  bergantung  pada  pertimbangan  yang matang,  karena  hal  ini  merupakan  hal  yang  baru.  Selain  itu,  pola  hubungan  keuangan
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terpengaruh oleh pola ini. Dari sisi dampak eksternal, kita dapat melihat  bagaimana  pola hubungan keuangan  Pusat-Daerah dapat  menumbuhkan  kemandirian  ekonomi  di  tingkat  daerah  dan  membuka  pintu  bagi dunia  usaha  lokal.  Namun  menurut  temuan  KPPOD,  desentralisasi  dan  otonomi  daerah menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada pelaku usaha di daerah.

## SIMPULAN
Hubungan moneter antara pemerintah federal dan provinsi serta kota di Indonesia sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Evolusi  peraturan perundang-undangan, evolusi undang-undang keuangan federal dan negara bagian, serta pola  interaksi moneter  dengan pembentukan otonomi daerah  semuanya berperan dalam hal  ini.  Pengembangan  sistem  keuangan  yang  efisien  memerlukan  kerja  keras,  namun otonomi  daerah  juga  memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  kinerja keuangannya  sendiri.  Struktur  hubungan  keuangan  pusat-daerah  mungkin  dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kesiapan lembaga, ketersediaan sumber daya  manusia,  sistem  pengelolaan  keuangan,  dan  prosedur  pengajuan  anggaran merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan.
Dan adapun beberapa saran yang dapat diberikan  dari penjelasan yang ada, yaitu pemerintah pusat perlu memastikan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, serta memperhatikan kesiapan kelembagaan, sumber  daya  manusia,  dan  sistem  pengelolaan  keuangan  di  daerah.  Pemerintah  daerah perlu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  kelembagaan,  serta  melakukan sosialisasi,  seminar,  lokakarya,  dan  rapat  koordinasi  untuk  memahami  dan mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dengan baik.
Untuk  mewujudkan  otonomi  perekonomian  bagi  daerah  dan  mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistem dan  tata  cara  penyampaian  anggaran.  Perlu  juga  dipikirkan  cara  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  meningkatkan  kerjasama  antara pemerintah federal dan negara bagian.
Rohana Panjaitan, Putri Kemala Dewi Lubis

## DAFTAR PUSTAKA
Adissya Mega Christia, B. I. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di   Indonesia,
Volume 15, Nomor 1.
Dewirahmadanirwati.  (2018).  Implementasi  Otonomi  Daerah  Dalam  Mewujudkan  Good Governance. Jurnal Jips (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), Vol. 2 No. 3.
Elsye, R. (2014, Juli). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2.
Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: Ub Press.
Mardiasmo,  2002.  Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Penerbit  Andi Yogyakarta
Prihastuti,  D.  (2022,  Maret).  Tinjauan  Yuridis  Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  Dalam Proses. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. 1.
Rosmery  Elsye.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  Di  Prov  Sumsel. Sosiohumaniora.
Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi. Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 2.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2019.  ANALISIS  LAPORAN  KEUANGAN  Teori,  Aplikasi,  dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
Suparto. (N.D.). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan,.
Suparyanto, Y. (2018). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Nkri. Klaten: Cempaka Putih.
Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tantang  Pemerintah  Daerah.  Jakarta.  CV.Eko Jaya.
UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jakarta.  CV.Eko Jaya.
Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapai Otonomi daerah,
Manajemen Keuangan Daerah, UPP YKPN, Yogyakarta.