## Pergeseran  Formulasi Kekuasaan Legislasi Pasca Amandemen Undang- Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Yasser Arafat
Universitas  Nggusuwaru Email Coresponden: yasserarafat003@gmail.com

## Abstrak
Amanademen  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  dilakukan  sebanyak  4  kali  sejak  tahun  1999  (19  Otober), amandemen  kedua  2000  (18  Agustus),  amandemen  ketiga  (10  Nopember  2001)  dan  amademen  IV  (10 Agustus)  telah  memberi  dmpak  besar  bagi  perubahan  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  guna mempertegas  pemisahan  kekuasaan  (separation  of  power)  atau  pembagian  kekuasaan  (distribution  of power)  sebagai  respon  dari  tuntutan  reformasi  konstitusi  yang  disuarakan  oleh  berbagai  kalangan,  baik kalangan  akademisi,  intelektual,    mahasiswa  dan  professional  guna  menjamin  tegaknya    negara  hukum demokratis  serta  perlindungan  terhadap  HAM.  Amandemen  UUD  NRI  tahun  1945  sekaligua  upaya membatasi  kekuasaan  eksekutif  dan  memperkuat  fungsi  legislasi  DPR  agar  terciptanya  fungsi  check  and balances.
Kata Kunci : Pergeseran  Formulasi Kekuasaan, Legislasi Pasca Amandemen

## Abstract
Amendments  to  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  which  were  carried  out  4  times  since 1999 (19 October), the second amendment in 2000 (18 August), the third amendment (10 November 2001) and  amendment  IV  (10  August)  have  had  a  major  impact  on  changes  to  the  constitutional  system  of  the Republic  of  Indonesia  to  emphasize  the  separation  of  power  or  distribution  of  power  as  a  response  to demands  for  constitutional  reform  voiced  by  various  groups,  including  academics,  intellectuals,  students and  professionals  in  order  to  guarantee  the  upholding  of  a  democratic  rule  of  law  and  the  protection  of human  rights.  The  amendment  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  is  an  effort  to  limit executive power and strengthen the legislative function of the DPR in order to create a check and balances function.
Keywords: Shift in the Formulation of Power, Post-Amendment Legislation

## PENDAHULUAN
Reformasi tahun 1998 membawa implikasi  politik  dan  hukum  di  bidang ketataneegaraan Republik Indonesia.  Di bidang politik  terjadi  reformasi  sistem      kelembagaan negara.  Di  bidang  hukum  reformasi  peraturan perundang-undangan  berupa  amandemen  UUD NRI  1945.  Perubahan  UUD  NRI  1945 dimaksudkan untuk perbaikan sistem ketatanegaraan  yaitu  mempertegas  sistem pemerintahan  presidential.  Perubahan  sistem pemerintahan  pasca  reformasi  juga  bertujuan mengembalikan  kedudukan  Dewan  Perwakilan
Rakyar sebagai lembaga legislasi yang sederajat  dengan  presiden.    Dewan  Perwakilan Rakyat  selama  orde  baru  berkuasa  menjadi lembaga subordinat karena kewenangan diberikan  begitu  terbatas,  tidak  menjadi lembaga  kontrol  kekuasaan  yang  efektif  untuk mewujudkan  pemerintahan  stabil  melalui proses  check  and  balances  di  antara  cabang- cabang kekuasaan negara. Kedudukan Presiden yang  begitu  kuat  (strong)  sesuai  kewenangan yang  diatur  dalam  pasal  5  ayat  1  dan  2  UUD NRI 1945 dinilai telah menghambat konsolidasi demokrasi di antara cabang-cabang kekuaasaan
lembaga negara, dan terkesan lembaga-lembaga negara  yang  dibentuk  sebagai  auxiliary  system untuk memperkuat kedudukan Presiden sebagai eksekutif  power dan legsilatif power.
Reformasi  di  bidang  hukum  telah menjadi  atensi  khusus  dan  serius  bagi  para pakar  dan  pengamat  sesuai  dengan  tuntutan mahasiswa  yaitu  membatasi  semua  kekuasaan negara  sesuai  prinsip  konstitusionalisme  yang dikehendaki  oleh  negara  hukum  demokratis, sehingga kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara  menjadi  sederajat,  tidak  ada  melampui kekuasaan  lembaga  negara  lain,    agar  tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power)  seperti  yang  terjadi  pada  masa pemerintahan  orde  baru,  di  mana  kekuasaan eksekutif  begitu  kuat  dan  dominan,  bahkan terkesan    kekuasaan  eksekutif  berada  di  atas kekuasaan  legislatif  dan  yudikatif.  Kekuasaan presiden yang begitu besar dari lembaga negara lain  sulit  dikontrol  akibat  distribusi  kekuasaan oleh konstitusi menyalahi paham konstitusionalisme, inilah yang menjadi penyebab  rezim  orde  baru  menyuburkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena  kekuasaan  ditangan  eksekutif  begitu besar.
Kekuasaan eksekutif yang besar di bidang legislasi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5 UUD  1945  sebelum  amandemen  mendorong Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) melakukan  amandemen  UUD  1945    dengan maksud  membatasi  kekuasaan  presiden  di
bidang  legislasi,  dan  kekuasaan  legislasi dikembalikan  kepada  DPR  sebagai  lembaga pemegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang bersama presiden, Sehingga  komposisi keanggotaan DPR dan  MPR ikut dirubah tidak ada  lagi  anggota  DPR  dan  MPR  yang  berasal dari  utusan  daerah,  golongan,  fraksi  ABRI, sehingga komposisi anggota MPR semua harus melalui pemilihan bukan lagi penunjukkan atau utusan  dari  golongan  tertentu  menyebabkan keterwakilan  anggota  MPR  pada  era  orde  baru lebih  banyak  dari  utusan  daripada  yang  dipilih secara langsung oleh rakyat ( Rusdyanto, 2022) . Merespon berbagai tuntutan dari berbagai  elemen  kelompok  reformis  tahun 1998, melahirkan reformasi peraturan perundang-undangan  yaitu  amandemen  UUD NRI  1945  yang  dilakukan  sebanyak  4  (empat) kali  masa  sidang  tahunan  ( Rishan,  2020) . Amandemen  UUD  NRI  1945  membawa dampak besar bagi perubahan dan pembaharuan  sistem  ketataneraan  republik,  di mana kekuasaan lembaga-lembaga ditempatkan sebagai  lembaga  Negara  sederajat  dengan melucuti  fungsi  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  sebagai  lembaga  tertinggi Negara.    Dan  pasca  amandemen  MPR  kini menjadi  lembaga  tinggi  Negara  yang  sederajat dengan  lembaga  Negara  lain,  dan  kekuasaan eksekutif  (presiden)  yang  kuat  sebelum amandemen,  kini  menjadi  sederajat  dengan kekuasaan  DPR  sebagai  pemegang  kekuasaan membentuk  Undang-undang,  dan  kekuasaan
DPR  sebelum  amandemen  sebagai  stempel kekuasaan  presiden  (eksekutif)  telah  dikembali menjadi  lembaga  yang  sederajat  dengan presiden.
Konstitusi  yang  demokratis  menurut Carl  Friedrich,  disusun  mengacu  kepada konstitusionalisme,  yaitu  menghendaki  prinsip pembatasan  kekuasaan,  akuntabilitas  dari  yang memerintah  kepada  yang  diperintah,  dan jaminan  atas  hak-hak  asasi  manusia.  Masih menurut  Strong  dalam  bukunya  Modern Political Constitution mengatakan bahwa negara yang memiliki konstitusi dengan prinsip yang demikian disebut sebagai negara konstitusional  modern.  Bambang  Wijayanto menyatakan perubahan konstitusi itu dilakukan dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  sistem kekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan  jaman  dari  sistem  otoriter  ke sistem demokratis, untuk menciptakan kekuasaan  yang  bersifat  check  and  balances dan  melindungi  hak  asasi  manusia  ( Valina Singka , 2008).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  dengan  menggunakan  pendekatan Undang-Undang    Dasar  Negara  Republik Indoonesia  (statute  approach),  pendekatan konsep  (concept  approach),  dan  pendekatan historis  (historical  approach),  analisis  yang digunakan  menngunakan  pendekatan  kualitatif deskiptif  yaitu  data-data  yang  diperoleh
kemudian diuraikan secara deskriptif berdasarkan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kontestasi Perubahan UUD 1945 Penyimpangan  kekuasaan  politik  rezim orde  baru  yang  berkuasa  selama  32  tahun berturut-turut menjadi penyebab utama dilakukan  amandemen  terhadap  UUD  1945 untuk  melakukan  penataan  ulang  dan  kembali desain  ketatanegaraan,.    Pembaharuan  materi konstitusi  melalui  amademen  terbatas  terhadap pasal-pasal  dalam  UUD  1945,  dengan  maksud supaya  adanya  revitalisasi    antar  cabang kekuasaan negara, dan salah satu point penting pergeseran  formulasi  kekuasaan  membentuk undang-undang dari tangan presiden dikembalikan kepada DPR. Tuntutan amandemen terhadap  UUD 1945  selain tujuan utama  membatasi  kekuasaan  eksekutif  yang terlalu  kuat  (executive  heavy)  juga  untuk melakukan  penguatan  konsolidasi  kekuatan civil  society  untuk  menjaga  kestabilan  proses demokratisasi  lembaga-lembaga  politik.(Valina Singka, 2008)
Telaah akademis menyimpulkan anomaly  politik  itu  terjadi  karena  UUD  1945 tidak mendistribusikan kekuasaan secara seimbang  antara  eksekutif  dan  legislatif,  dan yudukatif.  UUD  1945  terlampaui  executive heavy,  memberikan  kekuasaan  yang  sangat besar  pada  presiden,  sehingga  kekuasaan  DPR lemah.  Minimnya  perlindungan  HAM  dan mekanisme  checks  and  balances  yang  tidak
memadai,  sementara,  kita  mengetahui  bahwa distribusi  kekuasaan  yang  seimbang  akan memberi implikasi  terhadap bekerjanya system politik  yang  demokratis.  Apalagi  kekuasaan eksekutif terlampau dominan sementara kekuasaan  legislatif  lemah,  yang  terjadi  adalah kekuasaan  eksekutif  yang  eksesif  yang  bekerja tanpa  control.  Akibatnya  eksekutif  sewenang- wenang  dan  cenderung  korup  dan  berpotensi memunculkan kekuasaan yang otoriter.

## Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara
Formulasi  kekuasaan  lembaga  negara menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Tahun  1945  mengalami  perubahan kewenangan  dalam  pembentukan  Undang- Undang setelah dilakuan amanemen dimaksudkan  melakukan  penataan  ulang  dan penguatan  kembali  fungsi-fungsi  lembaga negara  sebagaimana  yang  dikehendaki  teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquei.
Adapun  Kekuasaan  dan  kewenangan  yang dimiliki  lembaga-lembaga  negara  sebelum  dan dan  sesudah  amandemen  dapat    dilihat  dalam UUD  NRI  tahun  1945.  Sri  Nur  Hari  Susanto dalam  artikel yang  berjudul  Pergeseran Kekuasaan lembaga negara pasca amandemen
Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sesudah Perubahan UUD 1945
Menurut Sri Nur Hari Susanto (hal. 285) Deskripsi  struktur  ketatanegaraan  Negara Indonesia setelah Amandemen. UUD memberikan  pembagian  kekuasaan  (separation
of  power)  kepada  6  Lembaga  Negara  dengan kedudukan  yang  sama  dan  sejajar,  yaitu Presiden,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung  dan  Mahkamah Konstitusi. Dari  sisi  kualitatif,  perubahan  UUD  1945 bersifat  sangat  mendasar  karena  me-ngubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan  sepenuhnya      oleh      MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.  Perubahan  (Amandemen)  UUD  1945 dapat dili-hat sebagai hal yang :
a. Mempertegas  prinsip  negara  berdasarkan atas  hukum  [Pasal  1  ayat  (3)]  dengan menem-patkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan  kepada  hak  asasi  manusia serta  kekuasaan  yang  dijalankan  atas prinsip due process of law.
b. Mengatur  mekanisme  pengangkatan  dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
c. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances)  yaitu  setiap  kekuasaan  dibatasi oleh  Undang-undang  berdasarkan  fungsi masing-masing.
d. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
e. Penyempurnaan  pada  sisi  kedudukan  dan kewenangan masing-masing lembaga
a. Lembaga      tinggi      negara      sejajar kedudukannya  dengan  lembaga  tinggi negara  lainnya  seperti  Presiden,  DPR, DPD, MA, MK, BPK.
b. Menghilangkan supremasi kekuasaan kewenangannya.
c. Menetapkan GBHN. Menghilangkan supremasi kekuasaan
d. Menghilangkan  kewenangan  mengangkat Presiden  (karena  presiden  dipilih  secara langsung melalui pemilu).
e. Susunan  keanggotaanya  berubah,  yaitu terdiri  dari  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  dan  angota  Dewan  Perwakilan Daerah  yang  dipilih  secara  langsung melalui pemilu.
DPR
a. Posisi dan kewenangannya diperkuat.
b. Mempunyai  kekuasan  membentuk  UU (sebelumnya  ada  di  tangan  presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan  saja)  sementara  pemerintah berhak mengajukan RUU.
c. Proses  dan  mekanisme  membentuk   UU antara DPR dan Pemerintah.
d. Mempertegas  fungsi  DPR,  yaitu:  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan  sebagai  mekanisme  kontrol antar lembaga negara.

## DPD
a. Lembaga  negara  baru  sebagai  langkah akomodasi  bagi  keterwakilan  kepentingan daerah  dalam  badan  perwakilan  tingkat
nasional  setelah  ditiadakannya  utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
b. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
c. Mempunyai  kewenangan  mengajukan  dan ikut  membahas  RUU  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

## BPK
a. Berwenang  mengawasi  dan  memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah  (APBD)  serta  menyampaikan  hasil pemeriksaan  kepada  DPR  dan  DPD  dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
b. Berkedudukan  di  ibukota  negara  dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
c. Mengintegrasi    peran    BPKP  sebagai instansi  pengawas  internal  departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

## Presiden
a. Membatasi  beberapa  kekuasaan  presiden dengan  memperbaiki  tata  cara  pemilihan dan  pemberhentian  presiden  dalam  masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
b. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima  duta  harus  memperhatikan pertimbangan  DPR.
c. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
d. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan  calon  presiden  dan  wakil presiden  menjadi  dipilih  secara  langsung oleh  rakyat  melui  pemilu,  juga  mengenai pemberhentian  jabatan  presiden  dalam masa jabatannya.

## Mahkamah Agung
Berwenang  mengadili  pada  tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan militer  dan  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara (PTUN).
Mahkamah Konstitusi
a. Keberadaanya    dimaksudkan  sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
b. Mempunyai   kewenangan:   Menguji   UU terhadap      UUD  ,      Memutus      sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus  sengketa  hasil  pemilu  dan memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden  dan  atau  wakil  presiden  menurut UUD c. Mengatur  mekanisme  pengangkatan  dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
d. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances)  yaitu  setiap  kekuasaan  dibatasi oleh  Undang-undang  berdasarkan  fungsi masing-masing.
e. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
f. Menata  kembali  lembaga-lembaga  negara yang  ada  serta  membentuk  beberapa lembaga  negara  baru  agar  sesuai  dengan sistem  konstitusional  dan  prinsip  negara berdasarkan hukum.
g. Penyempurnaan  pada  sisi  kedudukan  dan kewenangan maing-masing lembaga negara di- sesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

## KESIMPULAN
Amandemen  UUD  1945  sebagai  upaya revitalisasi kembali nilai-nilai konstitusionalisme  dalaam  UUD  NRI  1945 dengan  mempertegaas  prinsip  separation  of power  atau  distribution  of  power  antara kekuasaan  eksekutif  dan  legislatif,  karena konstitusi  yang  demokratis  harus  mengatur mengenai  pembatasan  kekuasaan  pemerintah, perlindungan terhadap HAM sesuai dengan cita negara  hukum  demokratis,    dan  amademen terhaadap UUD tahun 1945 sekaligus mengembalikan  fungsi  DPR  sebagai  lembaga legislative  power    sebagaimana  diatur  dalam pasal  5  UUD  tahun  1945  ayat  1,  dan  2  ,  DPR menjadi  lembaga  yang  memegang  kekuasaan
membentuk  undang-undang,  dan  presiden menjadi lembaga negara yang sederajat dengan DPR,  presiden  tidak  lagi  menjadi  lembaga negara  yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tapi Presiden diberi kewenangan  untuk  mengajukan  rancangan undang-undang  kepada  DPR  sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1, 2 UUD NRI tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani,  N.  M.,  &  Hermanto,  B.  (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan
Wakil Presiden dalam Kerangka
Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil  Indonesia.  Jurnal  Legislasi Indonesia, 15, 91-101.
Hermanto,  B.  (2023).  Formulasi  Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation  Terhadap  Penguatan  Hak Asasi Manusia. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 292-306. Kusumaningtyas, D. Y. P. (2018). Problematika Model Perencanaan Pembangunan Nasional  Pasca-Amandemen  Undang- Undang  Dasar  Negara.  Ummul  Qura Jurnal  Institut  Pesantren  Sunan  Drajat (INSUD) Lamongan, 11(1), 1-15.
Musana,  A.  (2020).  Kekuasaan  Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amandemen  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
The  Legislative  Power  of  the  House  of Representatives after the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia.
Nurhayati,  N.,  Mayasari,  E.,  Nu’ma,  A.  N.  F.,
&  Laksana,  Y.  D.  (2022).  Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi  Sebelum  dan  Sesudah Amandemen  UUD  1945.  Amnesti Jurnal Hukum, 4(1), 44-61.
Rusdyanto,  S.  (2022).  Rekontruksi  Regulasi
Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Berbasis  Nilai  Keadilan  (Doctoral dissertation,  Universitas  Islam  Sultan Agung).
Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem  Presidensial di  Indonesia. Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustum,  27(2),  219- 240.
Renaldo, M. F. R. (2022). Implikasi Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mpr
Sebelum Dan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
Sugiman, S. (2020). Fungsi Legislasi Dpr Pasca
Amandemen  UUD  Nkri  1945.  Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
Zuhri,  B.  (2020).  Peranan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Dalam  Pembentukan  Undang-
Undang Menurut Undang-Undang
Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  Setelah Amandemen.  Jurnal  Ensiklopedia,  3(5).