Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Volume 2 No. 2 Tahun 2020 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 94 - 105 Diserahkan: 20/12/2020 Diterima: 30/12/2020 Diterbitkan: 8/01/2021

## Jalan Buntu Konsumen dalam Memproleh Perlindungan atas
Sengketa Dengan Pelaku Usaha (Studi Kasus Customer dan Developer di Tasikmalaya)
Ai Kusmiati Asyiah 1 , Ristina Siti Sundari 2
email: aikusmiati71@gmail.com 1 , ristina.sitisundari@yahoo.com 2
Universitas Perjuangan Tasikmalaya 1,2
Abstrak –  Hubungan  kegiatan  usaha  antara  produsen  dan  konsumen  di  samping memberikan  keuntungan  juga  sering  menimbulkan  konflik  atau  sengketa. Penellitian  ini  bertujuan  untuk  menelusuri  hubungan  bisnis  antara  customer  dan developer yang menimbulkan sengketa yang tidak mendapatkan penyelesaian yang diajukan secara non litigasi. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dianalisis secara  deskripsi  melalui  proses  dan  prosedur  yang  berlaku.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konsumen melaporkan masalahnya untuk bisa diselesaikan di Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  terhadap  Developer. Penyelesaian  secara  litigasi  dengan  gugatan  perdata  di  Pengadilan  Negeri  tidak akomodatif  dikarenakan  birokrasi  yang  ribet  dan  proses  perkara  yang  memakan waktu yang cukup panjang. Oleh karena demikian dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat menjadi  solusi  dalam  memfasilitasi  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh developer  guna  mengajukan  pengaduan  terhadap  pelaku  usaha  tersebut  kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) di luar pengadilan.

## Kata Kunci: Sengketa, konsumen, pelaku usaha
Abstract – Businnes activities relationship between consumer and producer are not only giving advantage but also emerge the conflict. The study conducted to observe bilateral  relationship  between  them  that  the  conflict  could  not  resolve  by unlitigation way. The method used case study and analyze descriptively through the process  and  applicable  procedure.  The  result  showed  that  customer  reported  the problem  in  order  to  resolve  at  Consumer  Conflict  Resolve  Institution  against Developer. Resolving litigatively by lowsuit civil action to Distric Court was not accommodative due to complicated beaurocration and case process took long time. Therefore, issuance of laws Number 8, 1999 aabout Consumer Protection hopely could be solution in facilitating Consumers’ complain that have disadvantage by developer to file the complain to Consumer Conflict Resolve Institution by non- litigatitio way.

## Key words: Conflict, Cunsumer, Developer
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  Indonesia  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  dan konstitusi Negara Indoneisa yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu pembangunan nasoinal tersebut adalah dalam bidang perekonomian yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  baik  institusi  maupun  perorangan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan. Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya dengan  berbagai  macam  bentuk  usaha  yang  dijalankannya  sehingga  dalam perkembangannya menjadikan banyak produk jasa maupun barang yang beredar di khalayak masyarakat (Mia Amalia 2015).
Kegiatan  usaha  mempunyai  hubungan  yang  saling  membutuhkan  satu  sama  lain antara  pelaku  usaha  dan  konsumen,  di  satu  pihak  pelaku  usaha  mempunyai  kepentingan untuk memperoleh hasil keuntungan yang maksimal dari kegiatan usahanya sedangkan di pihak  lain  sebagai  konsumen  memiliki  kepentingan  untuk  mendapat  kepuasan  dalam memperoleh  barang  atau  produk  atau  jasa  tertentu  sesuai  dengan  kualitas  yang diharapkannya (Hasani 2016).
Dalam hubungan kegiatan usaha tersebut seringnya terjadi perselisihan atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam dunia bisnis. Hal ini seyogyanya mendapat perhatian  bagi  pemerintah  untuk  mencari  solusi  bagaimana  upaya  menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian dapat memberikan perlindungan hukum baik itu bagi  konsumen  maupun  bagi  pelaku  usaha.  Perlindungan  hukum  yang  di  dapatkan  oleh konsumen maupun pelaku usaha dapat memberikan peran yang baik bagi konsumen maupun pelaku usaha karena masing-masing pihak telah diatur tentang hak dan kewajiban sebagai konsumen  begitu  juga  dengan  hak  dan  kewajiban  sebagai  pelaku  usaha.  Pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi dengan tujuan terciptanya sistem yang kondusif serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan utama supaya tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas (Rinaldi 2019).
Perselisihan atau sengketa antara konsumen dengan pelakuk usaha apabila dilakukan secara litigasi dengan melalui jalur pengadilan untuk perkembangan saat ini dirasakan sudah tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  institusi  yang  dapat  menyelesaikan
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020
Diterima: 25/12/2020
Diterbitkan: 2/01/2021
sengketa dengan birokrasi yang ribet dan proses perkara yang memakan waktu yang cukup panjang dan dirasakan para pihak merasa dirugikan baik dari segi biaya, waktu, pemikiran dan  perselisihan  yang  terus  berlanjut  sedangkan  hasil  yang  diharapkan  masih  jauh  dari keinginan  penyelesaian  sengketa  yang  benar  dan  adil  (Lalu  Sultan  Alifin,  Zainal  Asikin 2019).
Sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK),  dimana  pemerintah  membentuk  suatu  lembaga  yang  dapat  menangani  dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku uasaha yaitu Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  di  luar  pengadilan  sehingga  dapat  melindungi  kepentingan baik  itu  pihak  konsumen  maupun  pihak  pelakku  usaha  (Emping  2018).  BPSK  adalah lembaga  non  structural  yang  berada  atau  berkedudukan  di  seluruh  wilayah  Kota  atau Kabupaten yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (S.H and Safitri 2020).

## Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal ini sebagai depelover dalam transaksi pembelian perumahan yang ditangani oleh lembaga non litigasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tasikmalaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kegiatan usaha yang melibatkan pihak konsumen dan pelaku usaha secara positif dapat memberikan suatu hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain, akan tetapi dalam hubungan kegiatan usaha tersebut sering dijumpai hal-hal yang  menjadikan  sengketa  diantara  kedua  belah  pihak.  Konsumen  adalah  setiap  orang, pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (RI 1999). Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republic Indonesia,
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha dalam berbagai bidang ekonomi (RI 1999).
Sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antara  Pelaku  Usaha  dan  Konsumen  yang menuntut  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  menderita  kerugian  akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (RI 2017).  Sedangkan  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (RI 2017).
Apabila  dalam  kegiatan  usaha  tersebut  timbul  sengketa  antara  konsumen  dengan pelaku usaha, penyelesainnya sengketa secara teori dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi dilakukan prosedur dengan pengajuan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri setempat dan secara non litigasi yaitu dilakukan melalui jalur  diluar  pengadilan,  dan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang dilakukan di luar pengadilan yaitu sesuai dengan amanat Undang –undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu melalui lembaga/badan  public dan independen yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  ada  pada  setiap  kota/ kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Tugas dan wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  yaitu  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha  dengan  cara  konsiliasi,  mediasi  dan  arbitrase  (Zainul Akhyar, Harpani Matnuh 2015).
Secara normatif peraturan perund ang-undangan yang mengatur tentang hal ihwal konsumen, sengketa dan perlindungannya diurutkan sebagai berikut :
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor:3 tahun 2019 Tentang pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya;
Dengan  adanya  peraturan-peraturan  tersebut  tujuannya  adalah  untuk  mendorong iklim  kegiatan  usaha  yang  mewujudkan  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
persaingan  serta  kegiatan  usaha  tersebut  menjadi  sehat  serta  mempunyai  tujuan  untuk melindungi dan meningkatkan sikap peduli yang sangat tinggi terhadap (Siallagan 2018). Setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  dapat  mengadukan permasalahannya atau sengketanya dengan cara non litigasi atau diluar pengadilan adalah melalui institusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada wilayah kota atau kabupaten dimana konsumen itu berada. BPSK menyelesaikan sengketa konsumen dengan melalui mekanisme konsiliasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap tidak memihak pada siapapun dan netral, dimana  konsiliator    disini  yaitu  BPSK  itu  sendiri  dan  hanya  sebagai  fasilitator  guna mempertemukan dan melakukan komunikasi diantara para pihak (konsiliator bersifat pasif) dan para pihak sendiri yang menentukan atau menemukan solusinya dengan kata lain proses penyelesaian sengketa secara consensus diantara para pihak (Rusli 2012).
Mekanisme  mediasi  yaitu  proses  negosiasi  dalam  pemecahan  masalah  atau penyelesaian  sengketa,  dimana  BPSK  sebagai  pihak  ketiga  dalam  kedudukannya  sebagai penasehat dan mediator yang independen (bersifat aktif) bekerja sama dengan para pihak yang  bersengketa  dengan  membantu  untuk  mendapatkan  kesepakatan  perjanjian  yang memuaskan bagi para pihak (Rusli 2012). Mekanisme arbitrase yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis Badan penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  bertindak  sebagai  arbiter  (RI,  2001).  Putusan  majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdapat dua (2) jenis putusan diantaranya adalah :
1. Putusan  dengan  mekanisme  konsiliasi  dan  mediasi  yaitu  Putusan  BPSK  yang  pada dasarnya hanya memuat pengukuhan isi dari perjanjian perdamaian yang telah disetujui dan ditandtangani oleh para pihak yang bersengketa;
2. Putusan dengan mekanisme arbitrase yaitu Putusan BPSK yang pada dasarnya hampir sama  dengan  putusan  perkara  perdata  pada  Pengadilan  Negeri  yang  meliputi  duduk perkara serta pertimbangan hukumnya dan untuk putusan ini dapat pula memuat sanksi administratif; (RI 2001)
Secara umum putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat berupa putusan    perdamaian,  putusan  dengan  gugatan  yang  ditolak  atau  juga  gugatan  yang dikabulkan, dan apabila gugatan dikabulkan maka di dalam amar putusan tersebut ditetapkan pihak  pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kewjibannya  dengan
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
memberikan penggantian sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh konsumen (Rusli 2012).
Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) dalam permasalahan sengketa konsumen bersifat final, mengikat dan tidak melakukan upaya banding, dalam artian sebagai lembaga pemutus sengketa konsumen dalam tingkat pertama dan terakhir, bisa dikatakan ideal karena sebagai badan penengah yaitu sebagai konsiliator, mediator dan arbiter diharapkan isi putusannya tentang perdamaian dengan demikian tidak perlu dibantah lagi oleh salah satu pihak yang bersengketa (Mia Amalia 2015).

## Kerangka Pemikiran
Peranan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dalam  menyelesaikan perkara  pengaduan  tentang  sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha,  pada  dasarnya berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perwujudan berupa bentuk perhargaan hak-hak dari konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang merupakan wujud  dari  kewajibannya  sebagai  tanggung  jawab  dari  upaya  penyelesaian  sengketa (Yuanitasari and Kusmayanti 2019).
Menurut  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, bahwa penyelesaiaan sengketa konsumen di luar Pengadilan atau secara non litigasi adalah tugas  pokok  dari  Badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  selain  itu  juga  dapat memberikan  konsultasi  perlindungan  konsumen  bagi  konsumen  yang  datang  dan mengadukan sengketanya dengan pelaku usaha guna memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perlindungan konsumen sehingga diharapkan menjadikan konsumen Indonesia lebih cerdas dan berdaya guna.
Badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  berada  pada  wilayah  kota  dan kabupaten  yang  dibentuk  dan  didirikan  berdasarkan  Keputusan  Presiden.  Untuk  wilayah Kota  Tasikmalaya  pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 yang telah ditetapkan pada tanggal 17  September  2012.  Dengan  demikian  bagi  konsumen  Kota  Tasikmalaya  dan  sekitarnya yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadu atau menggugat melalui Badan
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  karena  berdasarkan  tempat domisili konsumen (RI 2012).
Hubungan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  tidak  jarang  menimbulkan sengketa, hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak konsumen tidak mengerti akan hak-hak nya sementara di pihak lain pelaku usaha hanya mementingkan tujuan  mencari keuntungan yang sebesar-besarnya,  akan  tetapi  kondisi  seperti  ini  bisa  terjadinya  kerugian  bagi  pihak konsumen.  Konsumen  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  pengaduan  pada  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  merupakan  proses  di  luar  pengadilan (Kusumaningrum 2013).
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyumbangkan  alternative  dengan melaksanakan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  dengan  tujuan  untuk mengatasi proses pengadilan yang formal dan dengan waktu yang lama dan dengan biaya yang  tidak  sedikit.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan  undang-undang  ini diselenggarakan  demi  tercapainya  kesepakatan  mengenai  besarnya  ganti  kerugian  atau bentuk  dari  ganti  kerugian  tersebut  atau  juga  mengenai  tindakan  tertentu  dengan  tujuan menjamin tidak akan terulang lagi kerugian yang diderita oleh konsumen (Rusli 2012).
Pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri dapat di tempuh apabila dalam upaya penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  dilaksanakan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berhasil, hal ini artinya penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih  bisa  ditempuh  apabila  para  pihak  telah  gagal  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan (Rusli 2012).

## 3 METODE PENELITIAN
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
Metode  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  terhadap  sengketa  hubungan kegiatan  usaha  antara  konsumen  dan  developer  pada  transaksi  pembelian  perumahan Winaya Jaya yang berkedudukan di persimpangan Leuwidahu Indihiang Kota Tasikmalaya. Analisis deskriptif digunakan untuk menelusuri tahap dan prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ini.

## 3.1. Jenis Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil kuisioner konsumen yang bersengketa.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka, jurnal penelitian, dan bahan publikasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3.2. Teknik Penentuan Responden
Teknik  penentuan  responden  dilakukan  dengan  sengaja  (purposive  judgement sampling) terhadap kasus sengketa konsumen dan developer di Perumahan Winaya Jaya, Leuwidahu Indihiang Kota Tasikmalaya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  kasus  sengketa  konsumen  yang  diajukan pengadunnya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya, di mana  konsemen  merasa  dirugikan  oleh  Pelaku  Usaha  dalam  hal  ini  sebagai  developer perumahan. Proses penyelesaian sengketa  konsumen  pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  telah  berjalan  dengan  mekanisme  verstek  karena ketidakhadiran dari pihak pelaku usaha (devepoler), dengan cara penyelesaian arbitrase dan mengabulkan  tuntutan  dari  konsumen  dengan  Putusan  Badan  penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  Nomor  002/A/BPSK-Kota.Tsm/III/2018,  tetanggal 20 Maret 2018.
Dari  mekanisme  proses  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dari  kasus tersebut diatas adalah bentuk penyelesaian dengan menggunakan cara arbitrase dan bentuk atau metoda penyelesaian sengketa tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 52 huruf a.
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
Hasil  dari  putusan  Badan  Penyelesaian  sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota Tasikmalaya dengan mengabulkan tuntutan dari pihak konsumen yaitu dengan menghukum pelaku usaha (developer) untuk memenuhi kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab karena pelanggaran yang telah dilakukan Pelaku Usaha (Developer). Implikasi hukum dalam putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  terhadap  para  pihak  yang bersengketa antara lain dengan menjatuhkan sanksi administrasif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan lembaga ini merupakan pengadilan khusus konsumen yang diharapkan bisa menjawab tuntutan masyarakat konsumen yang dirugikan (Zainul Akhyar, Harpani Matnuh 2015).
Proses Persidangan yang dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  terkait  sengketa  konsumen  tersebut  tanpa  dihadiri  oleh  pihak Teradu dalam hal ini pihak pelaku usaha (Developer), dan atas Putusan yang telah dijatuhkan oleh Badan Penyeesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut, pihak Teradu (pelaku usaha ) merasa keberatan. Terkait hal tersebut pelaku usaha mengajukan upaya bantahan terhadap hasil putusan tersebut dan mengajukan Permohonan Keberatan/Bantaham terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diajukan pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Tasikmalaya.
Langkah yang dilakukan pelaku usaha seperti ini telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  tersebut” Jo  Pasal  41  ayat  (3)  Keputusan Menperindag  No.  350/MPP/  Kep/12/2001  yang  berbunyi “Konsumen  dan  pelaku  usaha yang  menolak  putusan  BPSK,  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri Selambat-lambatnya dalam waktu 14 9empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan”.
Selanjutnya  proses  keberatan  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Negeri  Klas  IA Tasikmalaya di dalam persidangannya telah memutuskan yaitu membatalkan Putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  nomor  :  002/A/BPSK- Kota.Tsm/III/2018.
Dari dua putusan lembaga ini  yaitu dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya dan Pengeadilan Negeri Klas IA Kota Tasikmalaya terdapat dua
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020
Diterima: 25/12/2020
Diterbitkan: 2/01/2021
putusan yang saling kontradiktif atau bertentangan, Putusan Pertama Badan Penyelesaian Sengketa  (BPSK)  Kota  Tasikmalaya  menjatuhkan  Putusan  dengan  memberikan  sanksi kepada Pelaku usaha yang harus memenuhi kewajibannya di satu sisi hal ini menguntungkan pihak  konsumen  karena  hak-hak  konsumen  dan  perlindungan  hukumnya  terjamin  oleh putusan BPSK tersebut, sementara putusan kedua dari Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya membatalkan  putusan  yang  pertama  yaitu  putusan  dari  BPSK,  hal  ini  memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dimana pelaku usaha tidak perlu memenuhi kewajibannya sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh BPSK.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya dalam puutusan yang dikeluarkan terkait sengketa konsumen tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini pihak konsumen yang merasa dirugikan. Baik itu pihak konsumen  maupun  pihak  pelaku  usaha  yang  merasa  dirugikan    kemudian  mengadukan masalahnya  akan  mendapatkan  awal  kesetaraan  keadilan  dari  keberadaan  atau  peranan BPSK yang dapat memberikan kepastian hukum (Hulu, Dewi Ni, and Karma 2020). Peranan BPSK  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  merupakan  suatu  ujung  tombak yang  dapat  memberikan  perlindungan    kepada  konsumen  yang  merasa  dirugikan  melalui penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  secara  perdata  non  litigasi yang dilakukan melalui mekanisme arbitrase (S.H and Safitri 2020).
Dalam  kasus  disini  Pelaku  usaha  yang  merasa  keberatan  dengan  mengajukan keberatannya  pada  pengadilan  negeri  Klas  IA  Kota  Tasikmalaya  dimana  putusan  nya bertolak belakang dengan putusan BPSK menimbulkan persepsi negative terhadap kepastian hukum  yang  dicari  oleh  konsumen  serta  asumsi  proses  yang  panjang  dan  berlarut-larut. Penyelesaian sengketa konsumen yang diputuskan oleh Majelis BPSK adalah merupakan suatu hasil putusan yang sifatnya final  dan mengikat ( Pasal 54 ayat 3 UUPK) artinya harus dijalankan oleh para pihak dan putusan yang tidak mungkin lagi dilakukan upaya hukum, akan  tetapi  pada  kenyataannya  di  lapangan  yang  terjadi  proses  penyelesaian  yang  telah diputuskan tersebut dengan adanya keberatan dari pihak lawan  dalam hal ini pelaku usaha yang  mengajukan  keberatan/bantahan  pada  Pengadilan  Negeri  (Pasal  56  ayat  2  UUPK) sehingga  menimbulkan  anggapan  tidak  finalnya  putusan  dari  BPSK  tersebut  dan  proses penyelesaian  yang  berkepanjangan  padahal  penyelesaian  sengketa  melalui  BPSK merupakan penyelesaian yang mudah, murah, cepat dan sederhana (S.H and Safitri 2020).
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
Hal  ini  menyebabkan  putusan  BPSK  seakan-akan  mantul  terbentur  oleh  Putusan pengadilan  Negeri,  kenapa  hal  tersebut  bisa  terjadi  dikarenakan  substansi  pengaturan, mekanisme  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  saling  bertentangan  dan  banyak mengandung kelemahan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam menyelesaikan sengketa konsumen (S.H and Safitri 2020). Apabila kita amati dalam prakteknya, penerapan tentang  istrumen  hukum  atau  upaya  hukum  keberatan  ini  sangat  membingungkan menimbulkan berbagai interpretasi atau berbagai persepsi sehingga berakibat menimblkan banyak  penafsiran  terhadap  maksud  dan  pengartian  undang-undang,  hal  isi  dikarenakan pengertian keberatan tidak dikenal dalam system hukum acara yang ada  (S.H and Safitri 2020).
Pada akhirnya dari kasus sengketa konsumen dengan pelaku usaha(developer) yang terjadi  di  Kota  tasikmalaya  ini,  mengalami  jalan  buntu  karena  dengan  adanya  putusan keberatan dari pengadilan negeri seolah-olah masalah ini posisinya kembali ke semula atau kembali ke awal di mana sebelum perkara sengketa konsumen ini diajukan pengaduannya pada BPSK, dengan demikian putusab BPSK Kota Tasikmalaya tidak ada artinya manakala tidak  dapat  dilaksanakan.  Ternyata  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang diharapkan dapat menjadi alat bagi para pencari keadilan masih menghadaapi kendala dan sulit dilakukan karena praturan yang ada tidak sesuai harapan yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara sederhana, biaya murah dan proses yang cepat, kemudian juga kontradiktif pasal yang satu dengan yang lainnya, peraturan yang satu dengan yang lainnya, kontradiktif dengan hukum acara perdata yang selama ini dipakai sehingga kepastian hukum sulit dicapai (Mia Amalia 2015).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Konsumen  mengajukan  pengaduan  masalahnya  untuk  bisa  diselesaikan  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  terhadap  Pelaku  usaha  (Developer). Penyelesaian secara litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri tidak akomodatif dikarenakan birokrasi yang ribet dan proses perkara yang memakan waktu yang cukup  panjang.  Oleh  karena  demikian  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  dalam
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020
Diterima: 25/12/2020
Diterbitkan: 2/01/2021
memfasilitasi  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  developer  guna  mengajukan pengaduan terhadap pelaku usaha tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK).
Pelaku usaha (developer) mengajukan keberatan atas putusan BPSK yang menurut UUPK merupakan putusan final dan mengikat, menjadikan proses penyelesaian sengketa konsumen menjadi panjang dan putusan Keberatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dengan demikian putusan BPSK menjadi tiada arti manakala terbentur putusan pengadilan Negeri.

## Saran
Pembaharuan  tentang  peraturan  perundang-undangan  terkait  perlindungan konsumen  dan  lembaga  yang  berwenang  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  supaya tidak terjadi pertentangan antara pasal satu dengan yang lainnya, peraturan yang satu dengan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Emping,  Fladi  M.  D.  2018.  “Kedudukan  Dan  Peran  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Dalam  Perspektif  Peradilan  Pidana.” Journal  of  Chemical Information and Modeling VIII(2):93–103.
Hasani.  2016.  “Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Rangka  Menwujudkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” 30.
Hulu, Arianto, A. A. Laksmi Sagung Dewi Ni, and Made Sukaryati Karma. 2020. “Peran Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016).” Jurnal Preferensi Hukum 1(2):28–32.
Kusumaningrum, Anggraeni Endah. 2013. “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.” Serat Acitya Untag Semarang 2(ISSN 2302-2752):40–49.
Lalu  Sultan  Alifin,  Zainal  Asikin,  Kurniawan.  2019.  “Kedudukan  Hukum  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indoneisa.” Media Bina Ilmiah 13(10):1705–14.
Mia  Amalia.  2015.  “Kendala  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1(2):572– 91.
RI,  Menteri  Perdagangan.  2017.  “Peraturan  Menteri  Perdagangan  Repubkik  Indonesia Nomor 05/M-DAD/PER/2/2017 Tentang BPSK.” 1–22.
RI, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 2001. “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indinesia Nomor:350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK.” (desember):43.
RI, Presiden. 1999. “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Halaman 83 -93 Diserahkan: 12/12/2020 Diterima: 25/12/2020 Diterbitkan: 2/01/2021
Perlindungan Konsumen.” 80.
RI, Presiden. 2012. “Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pembentukan BPSK Kota Tasikmalaya.”
Rinaldi, Nedi. 2019. “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa KOnsumen ( BPSK ) KOTA
PAYAKUMBUH  Terhadap  Sengketa  Konsumen.” Jurnal  Cendekiawan  Hukum 4(2):321–33.
Rusli, Tami. 2012. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” Keadilan Progresif 3(1):1–16.
S.H, Yatini, and Wahyuni Safitri. 2020. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda.” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 7(2):63.
Siallagan,  Gabriel.  2018.  “Analisis  Yuridis  Upaya  Keberatan  Terhadap  Putusan  BPSK Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen.” Journal Neliti 1(1):1–22. Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. 2019. “Eksistensi Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7(3):425–35.
Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto. 2015. “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kota  Banjarmasin.” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 5(10):773–83.