## ETIKA PERBANKAN SYARI’AH
Moh. Muafi Bin Thohir Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia e-mail: muafilumajang@gmail.com
Abstract:
Sharia Banking is one of the buildings of the sharia economic system that sees  important  ethical  values,  principles  and  norms  in  the  operational system.  As  part  of  the  economic  system  of  Shariah  that  is  constructed based  on  the  concept  of  Islam,  Shari'ah  banking  too,  which  runs  on  the foundation  of  ethical  values  referred  to  in  the  operationalization  of Shariah banking. Benefits of this paper put ethical values contained in the texts  of  al-Quran  and  al-Sunnah  is  referred  to  as  the  philosophical foundation and provide input to the sharia banking community in order to act in accordance with the norms of ethics.
As  for  the  question  of  ethical  values  is  the  value  of  divinity,  agency, balance,  equity,  and  kindness.  The  value  of  divinity  translated  into  the unity  of  god  principle,  faith,worship,  morals,  shariah,  sanctity  and absolute  ownership.  The  value  of  agency  come  into  prophethood principle,  good  moral,  humanity,  fraternity, contest,  professionalism  and accountability.  While  the  equilibrium  value  formulated  in  mid  principle, Islamic  socialism,  gratitude,  speculation  and  involvement.  The  equity value  translated  into  the  principle  of  justice,  equation  and  Equalization. The kindness value become maintain principles of religion, soul / mind, descendants, honor, and treasure.
Keywords : ethical, sharia banking

## Pendahuluan
Bank  sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  aktivitas  keuangan dengan terfokus pada pelayanan keuangan, seperti  giro, tabungan, dan deposito serta yang lainnya; kemudian melakukan pengelolaan atas dana yang disimpan di bank  tersebut;  serta  memberikan  pelayanan  kepada  nasabah  yang  ingin  terlibat dalam produk-produk tertentu dari sebuah bank yang ada.
Tujuan  utama  bank  adalah  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya maka pihak bank cenderung memperoleh keuntungan dengan penetapan bunga  secara  pasti  dan  dalam  jangka  yang  relatif  tidak  lama,  tetapi  dapat memberikan  hasil  yang  sangat  besar  tanpa  memperdulikan  kepentingan  sosial dan kebutuhan industri. Langkah model ini telah melahirkan distribusi kekayaan dan  pendapatan  yang  tidak  seimbang  dan  berakibat  pada  terkonsentrasinya kekuatan  ekonomi  pada  tangan  segelintir  orang,  sehingga  dapat  menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan moral secara bersamaan.
Apapun  paradigma  yang  digunakan,  bank  tetaplah  dianggap  sebagai lembaga  yang  dapat  memberikan  pelayanan  khusus  dan  bermanfaat  bagi masyarakat  dan  tidak  ada  masyarakat  modern  yang  dapat  mencapai  kemajuan dengan  pesat  atau  mempu  mempertahankan  angka  pertumbuhan  ekonominya tanpa bantuan bank. 1
Secara operasional, bank dalam menjalankan fungsinya bergerak pada tiga bidang  penting,  yaitu  investasi (investation),  pembiayaan  (financing),  dan pelayanan (servicing) bagi potensi keuangan umat. Baik bank konvensional yang secara  umum  dikenal  oleh  masyarakat,  maupun  bank  syari’ah  yang  dewasa  ini menyeruak ke permukaan dengan menawarkan sejumlah alternatif keuangan yang lebih  menjanjikan,  juga  menjalankan  ketiga  fungsi  bank  tersebut.  Namun  pada sisi  lain,  kedua  jenis  perbankan  tersebut  tentu  memiliki  beberapa  perbedaan mendasar.
Seiring  dengan  prediksi  futurolog  John  Naisbitt  dan  Patricia  Aburdene melalui  karyanya  dalam  "Megatrends  2000:  Sepuluh  Arah  Baru  untuk  Tahun
1 Afzalur  Rahman, Economic  Doctrines  of  Islam, terj.  Soeroyo  dan  Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV (Cet. I; Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 337-338.
1990-an" 2 dan  tesis  Samuel  P.  Huntington  dalam  tesisnya  tentang  ‛Benturan Peradaban‛ (The  Clash  of  Civilizations) 3 bahwa  abad  ke-21  merupakan  abad kebangkitan  agama-agama  khususnya  agama  Islam  di  belahan  Timur  dunia, akhirnya  menjadi  spirit  yang  membawa  kesadaran  baru  bagi  dunia  Islam  untuk bangun  dari  tidur  pulasnya  selama  beberapa  abad    sebelumnya  guna  berupaya bangkit  dan  merevitalisasi  universalitas  ajaran  Islam  pada  berbagai  sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi agar maju dan sejajar, bahkan menjadi pilot- project bagi perkembangan ekonomi dunia.
Salah  satu leading  sektor  ekonomi  yang  urgen  untuk  dibangun  dalam konteks  tersebut  adalah  pembentukan  bank  syari’ah  atau  bank  Islam  sebagai institusi  keuangan  umat  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  syari’ah  dalam aktivitas perbankannya.
Oleh  karena  itu,  pembentukan  lembaga  keuangan  kontemporer  berupa bank  syari’ah  secara  formal  yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  islami merupakan suatu kepatutan syari’ah sebagai manifestasi dari pengamalan ajaran- ajaran Islam,  khususnya bidang muamalah. Gagasan tentang bank syari’ah atau bank  Islam  kontemporer  ini  terus  diwacanakan  ke  publik  hingga  menjalar  ke mana-mana. Adalah Anwar Qureshi (1946), Naem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad  (1952)  yang  banyak  melontarkan  gagasan  tentang  perlunya  pendirian bank syari’ah, utamanya bagi negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
Untuk  memperkuat  kedudukan  hukum  BMI  tersebut  sebagai  payung hukumnya,  maka  muncullah  UU.  No.7/1992  tentang  Perbankan,  yang  mana perbankan  dengan  sistem  bagi  hasil  diakui.  Lalu  dipertegas  lagi  melalui Peraturan  Pemerintah  No.  72/1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi
2 John  Naisbitt  &  Patricia  Aburdene, ‚The  New  Direction  for  the  1990’s:  Megatrends 2000, terj.  FX.  Budijanto, Megatrends  2000:  Sepuluh  Arah  Baru  untuk  Tahun  1990-an (Cet.  I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990), h. 254-280.
3 Samuel  P.  Huntington, ‚The  Clash  of  Civilization?‛, Foreign  Affairs (1993),  h. 22-49.
Lihat  juga  tulisan  lain  Samuel  P.  Huntington,  ‚Benturan  Antar  Peradaban  Masa  Depan  Politik Dunia‛,  terj.  Saiful  Mujani, Ulumul  Qur’an, No.  5,  Vol.  IV,  (1993),  h.  11-25;  ‚Jika  Bukan Peradaban, Apa? Paradigma Dunia Pasca Perang Dingin, Ulumul Qur’an, No. 2, Vol. V, (1994), h. 56-62.
Hasil. 4 Dalam  menjalankan  perannya,  bank  syari’ah  berlandaskan  pada  UU. Perbankan  No.  7/1992  tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil  yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia. 5
Pasca  berdiri  dan  beroperasinya,  BMI  mensponsori  sekaligus  menjadi salah satu pemegang saham pendirian Asuransi Islam pertama di Indonesia, yaitu Syarikat  Takaful  Indonesia.  Kemudian  pada  tahun  1997,  BMI  mendanai pelaksanaan  Lokakarya  Ulama  tentang  Reksadana  Syari’ah  yang  selanjutnya diikuti  dengan  beroperasinya  lembaga  Reksadana  Syari’ah  oleh  PT.  Danareksa. Pada  tahun  yang  sama  berdiri  pula  sebuah  lembaga  pembiayaan (multifinance) Syari’ah,  yakni  BNI-Faisal  Islamic  Finance  Company. 6 Kedudukan  perbankan syari’ah  di  Indonesia  juga  semakin  mantap  setelah  keluarnya  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  2004  lalu  yang  menyatakan  bahwa  bunga bank hukumnya haram.
Perbankan syari’ah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Faktor-faktor  ekonomi  dan  kegiatan  ekonomi  Islam  yang  meliputi  produksi, konsumsi,  distribusi,  ekspor,  impor,  asuransi,  lembaga  keuangan  dan  ekonomi umat serta perbankan syari’ah merupakan sejumlah elemen dasar dalam ekonomi Islam  secara  sistemik.  Perbankan  syari’ah  memiliki  sistem  tersendiri  dalam operasionalisasinya yang meliputi sistem penghimpunan dana, sistem penyaluran dana, dan jasa layanan.
Ketiga sub-sistem tersebut sarat dengan nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika ini  dapat  ditemukan  dalam  nash-nash  al-Quran  dan  al-Sunnah  sebagai  landasan filosofis.  Kemudian  secara  sosiologis  nilai-nilai  etika  bermetamorfosis  menjadi prinsip-prinsip  etika.  Karyawan  dan  nasabah  yang  memegang  teguh  nilai-nilai etika  ini  berdampak  pada  kemajuan  dan  semakin survive  lembaga  perbankan
4 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, PP. No. 72, LN. No. 119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6. Lihat juga Gemala Dewi, Aspek- Aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syari’ah  di  Indonesia, edisi  revisi  (Cet.  III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 60.
5 Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  25/4/BPPP  tanggal  29  Februari 1993.
6 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah (Cet. I; Jakarta: AlvaBet, 2002), h. 7-10.
syari’ah dalam merajut dan menatap masa depan yang lebih cerah. Kemajuan dan kesehatan  lembaga  perbankan  syari’ah  diawali  dengan  adanya  komitmen  kuat dari  karyawan  dan  nasabah  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  menyimpang dari nilai-nilai etika.

## Pembahasan
Etika  diartikan  dengan  usaha  yang  sistematis  untuk  memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan  yang  seharusnya  mengatur  tingkah  laku  manusia,  nilai-nilai  yang dikembangkan,  dan  sifat-sifat  yang  perlu  dikembangkan  dalam  hidup. 7 Etika pada  segmen  ini  mengarah  pada  pengalaman  moral  individu  dan  masyarakat secara empirik, lalu dari situ muncul nilai-nilai dan sifat-sifat yang urgen untuk dikembangkan  dalam  kehidupan  manusia.  Berbagai  aturan  pun  lahir  sebagai standar etis yang mengatur tindakan manusia.
Grolier  Academic  Encyclopedia  menyatakan  bahwa  ‛ethics  or  moral philosophy,  the  branch  of  philosophy  concerned  with  conduct  and  character,  is the  systematic  study  of  principles  and  methods  for  distinguishing  right  from wrong  and  good  from  bad  [etika  atau  filsafat  moral  merupakan  bagian  dari filsafat  yang  perhatiannya  terfokus  pada  tingkah  laku  dan  karakter,  yaitu  suatu studi  yang  sistematis  mengenai  metode-metode  dan  prinsip-prinsip  untuk membedakan yang benar dari yang salah dan yang baik dari yang buruk] ‛. 8 Jadi tujuan  etika  atau  filsafat  moral  adalah  mempelajari  fakta  pengalaman  manusia, yaitu bahwa manusia mampu membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk dan mempunyai rasa wajib untuk melakukan tindakan tertentu.
Dari  sejumlah definisi  di atas,  maka dapat diketahui  bahwa etika paling tidak  berhubungan  dengan  empat  hal,  yaitu: 9 1).  Dilihat  dari  segi  obyek pembahasannya,  etika  berupaya  membahas  perbuatan  yang  dilakukan  manusia.
7 Heru  Satyanugraha, Etika  Bisnis:  Prinsip  dan  Aplikasi, edisi  kedua  (Cet.  II;  Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2006), 4.
8 The  Lottery, Grolier  Academic  Encyclopedia  Americana, Vol.  VII  (USA:  Grolier Incorporated, 1985), . 250.
9 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),  91-92.
2).  Dilihat  dari  segi  sumbernya,  etika  bersumber  dari  akal  pikiran  atau  filsafat. Sebagai hasil pemikiran manusia, maka etika tidak bersifat mutlak, tidak absolut, dan  tidak  pula  universal.  Ia  terbatas,  dapat  berubah,  memiliki  kekurangan, kelebihan,  dan  sebagainya.  Di  samping  itu,  etika  juga  memanfaatkan  berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan sebagainya. Keterkaitan ini sangat rasional  karena  kesemua  ilmu  tersebut  memiliki  obyek  pembahasan  yang  sama dengan  etika,  yaitu  perbuatan  manusia.  3).  Dilihat  dari  segi  fungsinya,  etika berfungsi  sebagai  instrumen  penilai,  penentu,  dan  penetap  terhadap  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  yakni  apakah  perbuatan  tersebut  akan dinilai  baik,  buruk,  mulia,  terhormat,  hina,  dan  sebagainya.  Dengan  demikian, etika  lebih  berperan  sebagai  konseptor  terhadap  sejumlah  perilaku  yang dilaksanakan oleh manusia. Pada konteks ini, etika berfungsi sebagai penengah. Ia merupakan konsep atau pemikiran tentang nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan  posisi  atau  status  perbuatan  yang  dilakukan  manusia.  Etika  lebih mengacu  pada  pengkajian  terhadap  sistem  nilai  yang  ada.  4).  Dilihat  dari  segi sifatnya,  etika  bersifat  relatif  yaitu  dapat  berubah-ubah  sesuai  kebutuhan  dan kondisi zaman. 10
Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam adalah bersumber dari adanya larangan riba  yang  terdapat  dealam  sistem  bunga.  Meskipun  para  ulama  masih berbeda  pendapat  tentang  bunga,  apakah  riba  atau  bukan.  Mengenai  hal  ini, paling  tidak  ada  tiga  kelompok  ulama  atau  cendekiawan  muslim  yang  berbeda pendapat.  Kelompok  pertama  menyatakan riba  hukumnya  haram,  baik  banyak maupun  sedikit  kadarnya.  Kelompok  ini  banyak  didukung  leh  kalangan  ulama fikih,  termasuk  ulama  kontemporer  seperti  Abu  al-A’la  al-Maududi,  Hasan  al- Banna,  dan  lainnya.  Kelompok  kedua  hanya  mengharamkan  hukum riba  yang berlipat  ganda  saja.  Termasuk  kelompok  ini  misalnya  Muhammad  Abduh, Mahmud  Syaitut.  Di  Indonesia  ekonom  seperti  Sjafruddin  Prawiranegara  dan
10 Ibid ., Op, cit , 95
Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.
Di  kalangan  Muhammadiyah  pun  terjadi  pandangan  yang  berbeda mengenai  larangan  bunga  karena  berbasis  riba.  Muhammadiyah  sepakat menegaskan bahwa riba diharamkan dalam aktivitas perekonomian, tetapi bunga bank  dianggapnya  sebagai  masalah  yang  perlu  diijtihadkan.  Demikian  pula dengan  Nahdlatul  Ulama  mengemukakan  tiga  pandangan  yang  berbeda,  yaitu: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak  sebab  termasuk  utang  yang  dipungut  manfaatnya (rente),  sehingga hukumnya  haram; Kedua,  pendapat  yang  tidak  mempersamakan  bunga  bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh; dan Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa  persoalan  bunga  bank  adalah  samar-samar  atau  syubhat  karena  ulama berselisih paham mengenai hal ini. 11
Oleh  karena  itu,  meskipun  landasan  bank  syari’ah  secara  normatif dianggap berpijak pada ayat tentang riba yang masih diikhtilafkan, namun para ulama,  khususnya  yang  tergabung  dalam  Dewan  Syari’ah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  menjadikan  nash-nash  al-Quran  yang  membahas tentang riba sebagai landasan normatif perbankan syari’ah, di antaranya Q.S. al- Baqarah/2:  275-276  dan  278-279,  Ali  Imran/3:  130,  al-Nisa/4:  161,  dan  al- Rum/30: 39.Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275-276  dan Q.S. al-Baqarah/2: 278-279. Dalam suatu riwayat  dikemukakan bahwa turunnya Q.S. al-Baqarah/2:  278-279 tersebut berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah setelah  Fath  al-Makkah,  yaitu  ‘Attab  bin  Asyad  tentang  utang-utangnya  yang mengandung riba sebelum ada hukum penghapus riba kepada Bani ‘Amr bin ’Auf dari  suku  Tsaqif.  Bani  Mughirah  berkata  kepada  ‘Attab  bin  Asyad:  ‚Kami adalahmanusia  yang  paling  menderita  akibat  dihapusnya  riba‛.  Maka  berkata ‘Amr: ‚Kami minta penyelesaian atas riba kami‛, maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Nabi saw. dan surat tersebut dijawab oleh Nabi saw. sesuai dengan ayat di atas dan dianjurkan untuk bersedekah.
11 Muslimin  H.  Kara, Bank  Syari’ah  di  Indonesia:  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari’ah. Cet I; (Yogyakarta: UII Press, 2005). 35
Adapun  nilai-nilai  etika  perbankan  syari’ah  yang  terkandung  dalam  al-
Quran adalah nilai Ilahiah, Khilafah, Tawazun, ‘Adalah, dan Masalahah.
1. Nilai Ilahiah; Nilai Ilahiyah  merupakan nilai tertinggi di antara seluruh nilai yang  ada  karena  berkaitan  dengan  unsur-unsur  Ketuhanan  sebagai  sumber dan akhir dari segalanya. Nilai Ilahiah dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Quran,  tetapi  paling  tidak  ada  sebuah  ayat  yang  menyebutkan  hal  ini, yaitu Q.S. al-Baqarah/2: 123:
                                                              
Artinya:  Dan  Tuhanmu  adalah  Tuhan  yang  Maha  Esa;  tidak  ada  Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 12
Nilai Ilahiah sebagai nilai etika yang utama dalam sistem operasional perbankan  syari’ah terderivikasi  menjadi  sejumlah prinsip-prinsip  etika dan secara  lebih  teknis  lagi  terjabarkan  dalam  bentuk  norma-norma  etika. a). Prinsip  Tauhid  ;  Dari  sisi  prinsip  Tauhid,  Allah  swt.  menegaskan  agar manusia tidak mempertuhankan materi melalui  risalah-Nya dalam  kitab al- Quran,  tetapi  sebaliknya  justru  manusia  harus  mempertuhankan  Tuhan pembuat  materi  itu.  Hal  ini  menjadi  konsekuensi  logis  dari  pendeklarasian Allah  swt.  sebagai  Tuhan  yang  bersifat  universal.  Kalimat  persaksian (syahadat) membuktikan penolakan terhadap upaya mempertuhankan tuhan- tuhan  lain  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud.  Disebutkan dalam  Q.S.  Ali  Imran/3:  18 . 13 b).  Prinsip  Akidah;  Dalam  konteks  akidah yang  berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi,  manusia  harus  meyakini  bahwa Allah swt. merupakan penentu rezki manusia dan menjadi penuntun manusia agar menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan norma, prinsip, atau nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah  beserta penjabarannya  sampai  pada  tingkat  yang  lebih  teknis.Tujuan  dari  aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia adalah terciptanya kesejahteraan bagi para
12 Departemen  Agama  RI. Al-Quran  dan  Terjemahannya, (Jakarta:  Intermasa, 1993),  40 .
13 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 8
pelaku ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya tercipta dengan sendirinya tanpa ikhtiar  yang  dilakukan  oleh  manusia  dan  takdir  yang  diberikan  Tuhan sebagai akhir dari ikhtiar tersebut seperti di dalam  Q.S. al-Qashash/28: 77. 14 c). Prinsip Akhlaq; Kejujuran dan tanggung jawab menjadi cakupan prinsip Akhlak  berikutnya,  yakni  berusaha  untuk  tidak  melakukan  tindakan kamuflase.  Kepercayaan  yang  diberikan  dan  telah  terbangun  tidak  boleh dikhianati  dan  dihancurkan  begitu  saja.  Kejujuran  dan  kepercayaan sebenarnya menjadi instrumen utama dalam melakukan bisnis dalam bentuk apapun. seperti yang disitir dalam Q.S. al-Qalam/68: 4. 15 d). Prinsip Ibadah;
Sejatinya,  hidup  manusia  di  dunia  ini  adalah  untuk  beribadah  kepada-Nya.
Dijelaskan  dalam  Q.S.  al-Dzariyat/51:  56.  Ibadah  tidak  hanya  sebatas mengerjakan  ibadah mahdhah  saja  secara  vertikal,  tetapi  yang  terpenting juga  dari  semua  itu  sebagai  tindak  lanjut  ibadah mahdhah  adalah  ibadah ghairu mahdhah secara horisontal sebagai ibadah yang bersentuhan langsung dengan manusia lain, seperti menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk  para  kaum  yang  tidak  berpunya (the  haven’t)  melalui  zakat,  infaq, atau  sedekah.  Hal  ini  sekaligus  menyatakan  kesyukuran  atas  nikmat  Allah swt. yang dianugrahkan kepada hambanya yang selalu berikhtiar dan tawakal kepada-Nya. 16 e).  Prinsip  Syari’ah;    Menjalani  aktivitas  ekonomi  guna memenuhi  kebutuhan  hidup  merupakan  anjuran  syariat  Islam.  Islam menghendaki  agar  manusia  bertebaran  di  atas  persada  bumi  ini  untuk mencari  rezeki  melalui  kerja  keras  pada  berbagai  profesi.  Demikian  pula dengan  urusan  keuangan  sedapat  mungkin  dijalankan  sesuai  dengan  syariat Islam.  Persoalan  ini  disinyalir  dalam  Q.S.  al-Jatsiyah/45:  18. 17 f).  Prinsip Muamalah; Seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan di atas persada bumi ini  diupayakan  senantiasa  bermuara  pada  pencapaian  ridha  Allah  swt. Artinya  Tahap  awal  yang  dilakukan  adalah  niat  ikhlas  yang  mendasari
14 Ibid., Op., cit ,  9 15 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 11
16 Ibid. , Op., cit, 15 17 Ibid. , Op., cit, 17
transaksi  bisnis  tersebut  dan  menghindari  tindakan  spekulasi (maisir), penipuan (gharar),  atau  anarkhis  (dharar),  dan  sejenisnya  dalam  setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Jika demikian adanya maka transaksi bisnis yang  dilakukan  senantiasa  bernuansa  keridhaan  Allah  swt. (mardhatillah) sesuai  dengan  Q.S.  al-Baqarah/2:  265. 18 g).  Prinsip  Tazkiah;  Prinsip  ini secara  sistemik  tertuju  pada  persoalan  pada  tindakan  pelaku  ekonomi;  cara memperoleh  harta;  dan  obyek  harta  yang  dituju.  Tindakan  pelaku  ekonomi dan cara-cara yang ditempuh oleh pelaku ekonomi serta harta yang menjadi obyek transaksi harus memenuhi kriteria halalan-thayyiban. Prinsip Tazkiah sejalan  dengan  Q.S.  al-Nahl/16:114.  Kriteria halalan-thayyiban  bermakna bahwa  tindakan  pelaku  ekonomi  tersebut  dalam  melakukan  aktivitas ekonomi  tidak  merugikan  rekan/mitranya  dan  senantiasa  menjaga  kesucian dirinya dengan cara mengendalikan diri agar tidak terjerembab pada lembah kenistaan. 19 h).  Prinsip  Kepemilikan  Mutlak;  Islam  mengakui  adanya kepemilikan  individu terhadap  harta,  tetapi  mesti  dingat  bahwa  harta  yang dimiliki  tersebut  hanya  sebatas  titipan  Allah  swt.  sekaligus  sebagai  ujian Allah  swt.  kepada  pemilik  harta,  apakah  harta  tersebut  diperoleh  dan diberdayakan melalui cara-cara yang elegan (ma’ruf) atau tidak. Allah swt.
merupakan  pemilik  mutlak  segala  materi  yang  ada  di  jagat  ini (theoabsolutisme)  dan  menjadi  sumber  dan  kembali  kepada  segala  ciptaan- Nya (theosentris).  Prinsip  Kepemilikan  Mutlak  relevan  dengan  Q.S.  Ali
Imran/3: 189. 20
2. Nilai  Khilafah;  Nilai  Khilafah  terkait  dengan  masalah  kepemimpinan. Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah komunitas bumi. Nilai Khilafah tercakup dalam Q.S. al-Baqarah/2:  30.  ‚ Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
18 Ibid. , Op., cit, 20 19 Ibid. , Op., cit, 22 20 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 25
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan  menumpahkan darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan mensucikan  Engkau?"  Tuhan  berfirman:  "Sesungguhnya  Aku  mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 21
Nilai Khilafah terjabarkan dalam beberapa prinsip sebagai berikut, yaitu:
a). Prinsip  Nubuwwah;  Manusia  tidak  hanya  sekedar  dilahirkan  ke  dunia tanpa ada manfaat  yang berarti, Prinsip Nubuwwah ini mengacu pada  Q.S. al-Baqarah/2:  30.  Dalam  diri  manusia  terdapat  dua  unsur  yang  selalu kontradiksi  yakni  nafsu  dan  akal.  Nafsu  ankara  murka  selalu  bersitegang dengan  akal  rasionalitas  manusia,  sehingga  sering  berkecamuk  perang  di antara  keduanya.  Hanya  manusia  yang  kuat  dan  tangguh  yang  dapat mengalahkan nafsu shahwatnya yang bisa mengemban tugas mulia tersebut. untuk  berbuat  sesuatu  yang  melanggar  norma-norma  yang  telah  digariskan Tuhan kepadanya. Manusia sebagai Wakil Tuhan dan pemimpin di alam ini, baik  dalam  kapasitasnya  secara  personal  maupun  secara  institusional memiliki misi untuk mengadakan perubahan dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Memakmurkan bumi ini mejadi perwujudan menjadi salah tugas mulianya. 22 b).  Prinsip  Insaniah;    Prinsip  Insaniah  sangat  menghargai  hak- hak  kemanusiaan  seseorang  (humanisme)  dan  lebih  mengedepankan semangan  kebersamaan  serta  kepentingan  manusia  yang  lebih  besar (kolektifisme)  dan  tidak  mendahulukan  kepentingan  orang-perorang (personalisme/individualisme).  Prinsip  Insaniah  antara  lain  mengacu  pada Q.S. al-Isra/17: 53. Secara aplikatif, prinsip Insaniah menolak tindakan yang mengandung  unsur  aniaya (zulm)  kepada  orang  lain.  Prinsip  Insaniah  yang menjauhi  tindakan aniaya (zulm) ini sesuai Q.S. al-Nisa/4: 10. 23 c). Prinsip Ukhuwah;  Solidaritas sosial mesti dipupuk dalam konteks ini bahwa harta
21 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermasa, 1993),  13 .
22 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 27
23 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 30
yang  ada  diberdayakan  untuk  memperkuat  ketahanan  sosial  ekonomi  di kalangan  masyarakat.  Transaksi  sosial-ekonomi  dapat  memperteguh  ikatan sosial  (silaturahim)  di  antara  sesama  warga  masyarakat.  Prinsip  Ukhuwah (persaudaraan) sesama ini disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10. Bentuk dari prinsip ukhuwah sebenarnya dapat dilihat pada terciptanya iklim saling mencintai di antara sesama manusia dengan cara transaksi bisnis yang murni dapat menciptakan rasa cinta kasih sebagai manusia. 24 d). Prinsip Ta’awun;
Prinsip Ta’awun  atau  biasa  disebut  dengan  tolong-menolong  .  Prinsip Ta’awun  ini  berdasarkan  Q.S.  al-Maidah/5:  2.  Maksudnya  Jika  seseorang yang tidak memiliki kecukupan modal untuk melakukan bisnis, maka sudah menjadi  tanggung  jawab  pemilik  modal  untuk  membantunya  dalam berusaha.  Atau ketika masing-masing pengguna  dan pemilik modal terlibat dalam  suatu  transaksi  atau  ikatan  bisnis,  tetapi  dalam  proses  perjalanan bisnis  tersebut  pihak  pengguna  modal  mengalami  kepailitan  atau  karena situasi force  majeur,  maka  pihak  pemilik  modal  dapat  memberikan kebijaksanaan  berupa  pembebasan  utang  atau  keringan  dalam  bentuk  lain. Prinsipnya    saat  menolong  dan  memberi  atau  menerima,  seorang  pemilik modal  dalam  pradigma  muamalah iqtishodiyah  tidak  boleh  selalu menyusahkan  orang  lain,  tetapi  harus  selalu  memberikan  kemudahan (yushra) dan menampilakan prilaku yang santun kepada mereka. 25 e). Prinsip Profesionalitas;    profesionalitas  harus  tertuju  pada  tanggung  jawab, kemampuan berkomunikasi, penuh dedikasi, memiliki kecerdasan sosial, dan menjiwai  semua  pekerjaan  yang  dilakukan.  Dalam  perspektif  Islam, seseorang  dianggap  memiliki  profesionalitas  tinggi,  minimal  mengkristal sebuah kesadaran etik, sikap amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah. Prinsip Profesionalitas  searah  dengan  Q.S.  al-Maidah/5:  92:  Pada  tataran aplikasinya, seorang yang profesional ia akan bertindak adil dan tidak zalim serta  tidak  melakukan  kebohongan  terhadap  publik.  Terkait  dengan  bisnis yang  dilakukan,  jika  ia  seorang  pemilik  usaha,  maka  ia  akan  berusaha
24 Ibid. , Op., cit, 32 25 Ibid. , Op., cit, 34
bertindak profesional dalam penentuan besarnya upah, pemberian bonus jika memungkinkan,  penetapan  hari  kerja  dan  libur,  jaminan  keselamatan  dan kesehatan  kerja,  serta  pesangon  yang  disediakan  untuk  karyawannya. 26 f). Prinsip  Pertanggungjawaban;    Tanggung  jawab  diistilahkan  juga  dengan amanat  yang  dijalankan  oleh  orang  yang  memiliki  skill  tersendiri,  seperti dijelaskan  dalam  Q.S.  al-Nisa/4:  58.  Prinsip  pertanggungjawaban  terkait dengan  tugas-tugas  kepemimpinan  (kekhilafahan)  manusia  untuk menegakkan  aturan,  baik  yang  secara  tegas  tertera  dalam  al-Quran  dan  al- Sunnah maupun aturan yang dirancang oleh manusia sendiri. Memakmurkan bumi  agar  tetap  lestari,  membangun  dan  melakukan  perubahan  di  mana manusia itu berpijak merupakan tugas-tugas mulia yang harus diemban oleh manusia sebagai Wakil Tuhan di permukaan bumi  ini. Manusia tidak boleh menjadi  pengecut  karena  pengecut  adalah  bukti  bahwa  ia  tidak  bisa bertanggung jawab dan melupakan eksistensinya sebagai manusia. 27
3. Nilai Tawazun ; Tawazun identik dengan adil, qisth, dan wustha. Tawazun atau  mizan  bermakna  timbangan.  Nilai  Tawazun  atau  Mizan,  antara  lain ditemukan dalam Q.S. al-An’am/6: 152. ‚ Dan janganlah kamu dekati harta anak  yatim,  kecuali  dengan  cara  yang  lebih  bermanfaat,  hingga  sampai  ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila  kamu  berkata,  maka  hendaklah  kamu  berlaku  adil,  kendatipun  ia adalah  kerabat(mu),  dan  penuhilah  janji  Allah  yang  demikian  itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 28
Sebagai  nilai  etika,  nilai Tawazun  diderivasikan  lagi  menjadi  beberapa prinsip  etika,  yaitu: a).  Prinsip  Pertengahan;  Prinsip  Pertengahan  (al- wustha) menganut paradigma keseimbangan (equilibrarium paradigm) yang memandang  bahwa  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  ekonomi  harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi; kebutuhan
26 Muhammad Abdul Mun’im. Mausu’at al-Iqtishad al-Islamiy. (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1986), 40
27 Ibid. , Op., cit, 45 28 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermasa, 1993), 214.
jasmani dan rohani; kepentingan lahir dan batin; sakral dan profan; akal dan hati;  rasa  dan  rasio;  material  dan  spiritual;  transenden  dan  intransenden. Tidak ada dikotomi atau penafian di antara ke dua aspek tersebut. Prinsip Pertengahan  relevan  dengan  Q.S.  al-Baqarah/2:  143.  Keseimbangan  yang dimaksudkan adalah keseimbangan dinamis (dinamisisme) yang menjelma dan  dipraktikkan  dalam  kehidupan  ekonomi  secara  nyata.  Paradigma keseimbangan  yang  memadukan  antara  kepentingan  komersial  dengan keharusan  untuk  mengeluarkan  zakat,  infaq,  atau  sedekah. 29 b).  Prinsip syukur;  Prinsip syukur menganut keseimbangan antara hak mutlak dan hak pakai. Hak mutlak adalah milik Tuhan, sedangkan hak pakai adalah milik manusia.  Mencari  dan  mengumpulkan  harta  secara  wajar  dibenarkan dengan  Islam.  Dan  menyisihkan  sebagain  harta  yang  diperoleh  tersebut untuk mereka yang tidak berpunya (the haven’t). Bentuknya , yaitu ketika ia  mendapatkan  harta  dari  usahanya  yang  halal,    tidak  boleh  dihambur- hamburkan  atau  berlebih-lebihan,  tetapi  harus  dipergunakan  secara  wajar dan bermanfaat bagi manusia lainnya ia tidak lupa mengeluarkan sebagian hartanya  untuk  zakat,  infaq,  dan  sedekah  serta  untuk  kepentingan  sosial lainnya. Prinsip Syukur tertuang dalam Q.S. al-Furqan/25: 62. 30
c).  Prinsip  Mudharabah;  Sejatinya,  mudharabah  berarti  berusaha  sekuat tenaga,  sesuai  Q.S.  al-Muzzammil/73:  20.  Mudharabah  menganut paradigma  proposionalitas  dalam  pembagian  hasil  dan  keuntungan  bisnis. Hasil  usaha  dan  keuntungan  yang  diperoleh  hendaknya  dapat didistribusikan secara adil kepada para pelaku ekonomi. Prinsip bagi hasil dalam  perbankan  syari’ah  atau  lapangan  ekonomi  lainnya  sekaligus mengikis akumulasi  keuangan yang didominasi oleh segelintir orang yang melakukan  usaha  ekonomi  yang  bercorak  kapitalisme.  Prinsip  bagi  hasil juga  memasang  jarak  dengan  tindakan  aniaya (zulm)  yang  akan  menimpa
29 al-Qardhawi, Yusuf. Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami. Cet I; (Kairo Mesir: Maktabah  Wahbah,  1995),diterj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husin Norma  dan  Etika  Ekonomi Islam. Cet II; (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15
30 Ibid ., Op, cit., 20
dan  dapat  merugikan  seseorang. 31 d).  Prinsip  Musyarakah;  Musyarakah berarti  bekerjasama,  seperti  tertuang  dalam  Q.S.  al-Nisa/4:  12.  Prinsip musyarakah  mengelimir  usaha-usaha  yang  mengarah  pada  monopoli  yang cenderung indivualistik. Sebaliknya menyemai benih kemitraan dan menuai hasil usaha dari kemitraan itu. 32
4. Nilai  ‘Adalah;  a).  Prinsip  Keadilan;  Keadilan  menegakkan  pentingnya menempatkan sesuatu secara proporsional,  tidak berat  sebelah, tidak pilih kasih,  dan  tidak  sewenang-wenang.  Implementasi  keadilan  misalnya terlihat  pada  saat  pembagian  hasil  usaha,  yakni  bahwa  pembagian keuntungan  sangat  tergantung  pada  seberasa  besar  sumbangsih  dana  dan kinerja  yang  diberikan  oleh  pemilik  modal  dan  pengelola  modal  itu. Membiasakan  diri  untuk  bertindak  secara  adil  amatlah  penting  karena keadilan  dapat  membawa  manusia  pada  keharmonisan  hidup.  Adalah melanggar  hak  asasi  manusia  apabila  seseorang  bertindak  diskriminasi kepada yang lain. Prinsip Keadilan ini disarikan dari Q.S. al-Nahl/16: 90. 33
b). Prinsip Persamaan; Prinsip Persamaan masing-masing pihak tidak boleh berat  sebelah  dalam  bertindak  karena  melihat  mitra  yang  bekerjasama dengannya  memiliki  hubungan  emosional  kekerabatan  dengan  pihak pemodal.  Semua  mitra  bisnis  harus  diperlakukan  secara  sama  tanpa membeda-bedakannya.  Prinsip  Persamaan  sebagai  dimensi  keadilan disebutkan  dalam  Q.S.  al-Nisa/4:  58.  Aplikasi  prinsip  Persamaan  tidak hanya  terbatas  pada  aspek  pembagian  keuntungan  akan  tetapi  termasuk juga  risiko  kerugian  harus  ditanggung  secara  bersama-sama. 34 c).  Prinsip Pemerataan; Prinsip pemerataan dalam konteks ini adalah pemerataan yang proporsional, yaitu bahwa setiap orang yang terlibat dalam bisnis syari’ah harus  mendapatkan  porsi  yang  tepat  sesuai  modal  dan  kerja  yang  ia
31 Ibid ., Op, cit., 22 32 Ibid ., Op, cit., 23 al-Qardhawi,  Yusuf. Daurul Qiyam  wal  Akhaq  fil  Iqtishadil  Islami. Cet  I;  (Kairo  Mesir: Maktabah  Wahbah,  1995),diterj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husin Norma  dan  Etika  Ekonomi Islam. Cet II; (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 32
34 Ibid ., Op, cit., 34
lakukan.  Dengan  porsi  yang  proporsional  diharapkan  setiap  orang mendapatkan kesejahteraan secara merata. Pemerataan yang dimaksudkan dalam  Islam  adalah  keseimbangan  yang  berdimensi  keadilan,  seperti terungkap  dalam  Q.S.  al-Infithar/82:  6-7.  Dalam  bisnis  syari’ah, keuntungan atau kerugian harus dikemukakan secara transparan agar tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Apalagi memang sejak awal nisbah (prosentase) keuntungan dan kerugian sudah ditetapkan secara jelas. Besarnya  keuntungan  dan  konsekuensi  kerugian  yang  diterima  oleh  mitra bisnis tidak dapat dikurangi atau dilebihkan. 35
5. Nilai Maslahah; Maslahah berasal dari kata shaluha-yashlihu-ishlah berarti damai  dan  baik, Nilai  Maslahah  tersadur  dari  Q.S.  al-Hujurat/49:  10.  ‚ Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat ‛ . 36
Adapun  nilai-  nilai  maslahah  yang  terkandung  dalam  al-quran diantaranya terdapat  Prinsip Memelihara Agama, Memelihara Jiwa/Akal , Memelihara keturunan, Memelihara Kehormatan, Memelihara Harta.

## Kesimpulan
Perbankan syari’ah merupakan salah satu bangunan dari sistem ekonomi syari’ah  yang  dalam  sistem  operasionalnya  memandang  urgen  nilai-nilai  etika beserta prinsip dan normanya. Sebagai bagian dari sistem ekonomi syari’ah yang dikonstruk  berdasarkan  konsep  ajaran  Islam,  perbankan  syari’ah  pun  demikian, yakni  berjalan  di  atas  landasan  nilai-nilai  etika  yang  dirujuk  dalam operasionalisasi  perbankan  syari’ah.  Adapun  nilai-nilai  etika  dimaksud  adalah nilai Ilahiah, Khilafah, Tawazun, ‘Adalah, dan Masalahah.
Nilai Ilahiah dijabarkan menjadi prinsip Tauhid, Akidah, Ibadah, Akhlak, Syari’ah,  Tazkiah,  dan  Pemilikan  Mutlak.  Nilai  Khilafah  terderivasikan  dalam
35 Ibid ., Op, cit., 35
36 Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermasa, 1993), 846.
prinsip  Nubuwwah,  Akhlakul  Karimah,  Insaniah,  Ukhuwwah,  Ta’awun, Profesionalitas, dan Pertanggungjawaban.
Sedangkan  Nilai  Tawazun  terumuskan  dalam  prinsip  Pertengahan, Sosialisme  Islam,  Syukur,  Mudharabah,  dan  Musyarakah.  Nilai  ‘Adalah dijabarkan  menjadi  prinsip  Keadilan,  Persamaan,  dan  Pemerataan.  Nilai Maslahah  terderivasikan  menjadi  prinsip  Memelihara  Agama,  Jiwa/Akal, Keturunan, Kehormatan, dan Harta.
Hasil ini dapat berimplikasi pada perubahan kebijakan perbankan syari’ah dalam penyelenggaraan aktivitas perbankan. Dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi  internal  dalam  rangka  mengaplikasikan  nilai,  prinsip,  dan  norma  etika yang  menjadi  standar  perilaku  karyawan  dalam  rangka  pengembangan  bank syari’ah  ke  depan  sebagai  lembaga  keuangan  yang  dapat  menciptakan trush  di masyarakat.
Daftar Pustaka
Afzalur  Rahman, Economic  Doctrines  of  Islam,  terj.  Soeroyo  dan  Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV ,Cet. I; Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf,
1996
John  Naisbitt  &  Patricia  Aburdene,  ‚ The  New  Direction  for  the  1990’s:
Megatrends 2000, terj.
FX. Budijanto, Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an Cet.
I; Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1990
Samuel P. Huntington, ‚ The Clash of Civilization?‛, Foreign Affairs,  (1993)
__________‚Benturan Antar Peradaban Masa Depan Politik Dunia‛, terj. Saiful
Mujani, Ulumul Qur’an, No. 5, Vol. IV, (1993)
__________‚Jika  Bukan  Peradaban,  Apa?  Paradigma  Dunia  Pasca  Perang Dingin, Ulumul Qur’an, No. 2, Vol. V, (1994).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip Bagi Hasil, PP. No. 72, LN. No. 119 Tahun 1992, TLN, No. n.a., Pasal 6.
Gemala  Dewi, Aspek-Aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian Syari’ah di Indonesia, edisi revisi Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006
Republik  Indonesia,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  25/4/BPPP  tanggal  29
Februari 1993.
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah Cet. I; Jakarta: AlvaBet,
2002.
Heru  Satyanugraha, Etika  Bisnis:  Prinsip  dan  Aplikasi,  edisi  kedua  Cet.  II;
Jakarta: LPFE Universitas Trisakti, 2006
The Lottery,  The Encyclopaedia Americana, Vol. X USA: Grolier Incorporated,
1985
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf  ,Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
Muslimin  H.  Kara, Bank  Syari’ah  di  Indonesia:  Analisis  Kebijakan  Pemerintah
Indonesia Terhadap  Perbankan  Syari’ah.  Cet  I;  Yogyakarta:  UII
Press, 2005
Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: Intermasa, 1993.
al-Jamal,  Muhammad  Abdul  Mun’im. Mausu’at  al-Iqtishad  al-Islamiy.  Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
al-Qardhawi, Yusuf. Daurul Qiyam wal Akhaq fil Iqtishadil Islami. Cet I; Kairo Mesir:  Maktabah  Wahbah,  1995,  diterj.  Zainal  Arifin  dan  Dahlia  Husin Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam.  Cet  II;  Jakarta:  Gema  Insani  Press, 1997.