## TINJAUAN  HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA MAROS
Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi Kurniati Nur Taufiq Sanusi E-mail: Saadbarkah37@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum nasional  terhadap  dispensasi  nikah  pada  Pengadilan  Agama  Maros.    Jenis  penelitian ini  tergolong  kualitatif  lapangan  ( field  research  kualitatif) dan  pendekatan  penelitian yang  digunakan;  yuridis-empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  data primer  yang  diambil  enam  orang  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  dan  data  skunder sebanyak  tiga  orang  sebagai  pendukung  dalam  penelitian  ini,  selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan penulusuran  referensi.  Lalu,  teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukuan  melalui empat  tahap,  yaitu;  reduksi  data,  display  data,  verifikasi  data  dan  penarikan kesimpulan. Perspektif hukum Islam, tidak adanya ketegasan nas dalam perkawinan di bawah  umur,  namun  bukan  berarti  hukum  Islam  tidak  mengatur  lebih  lanjut  tentang batasan  itu.  Untuk  menjembatani  pernikahan  di  bawah  umur  ini  yang  terus berkembang,  maka  perlu  sebuah  usaha  terus  menerus  dalam  upaya  menggali  hukum Islam yang disebut dengan ijtihad . Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal  untuk  menikah  yakni  19  tahun  untuk  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan. Pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu hak setiap orang dalam menentukan kehidupannya, namun perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan pilihan. Salah satu cara untuk menindak lanjuti pernikahan di bawah umur, Pengadilan Agama  bukanlah  satu-satunya  alat  dalam  perkara  ini  karena  peran  yang  lebih  utama dalam  memperhatikan  dan  menjaga  adalah  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan beberapa  badan  hukum  lainnya  seperti:  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP), Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Indonesia  (PPPAI),  dan sebagainya.  Sehingga  tujuan  pernikahan  untuk  mewujudkan  sakinah  mawaddah warahmah tercapai dengan aman dan tentram.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling  mendapat  hak  dan  kewajiban  serta  bertujuan  mengadakan  hubungan  pergaulan yang  dilandasi  tolong  menolong.  Karena  perkawinan  termasuk  pelaksanaan  agama, maka  di  dalamnya  terkandung  adanya  tujuan  atau  maksud  mengharapkan  keridaan Allah swt. 1
Pernikahan  merupakan sunnatullâh  yang  umum  dan  berlaku  pada  semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  swt.,  sebagai  jalan  bagi  makhluknya  untuk berkembang  biak  dan  melestarikan  hidupnya.  Pernikahan  akan  berperan  setelah masing-masing  pasangannya  sudah  melakukan  perannya  masing-masing  yang  positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut. 2
1 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat ( Jakarta: Prenada Media Group,2008), h. 10
2 Slamet Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 9.
Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan  makhluk  lainnya.  Allah  swt.,  telah  menetapkan  adanya  aturan  tentang pernikahan  bagi  manusia  dengan  adanya  aturan-aturan  yang  tidak  boleh  dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya  atau  seperti  tumbuh-tumbuhan  yang  kawin  dengan  perantara  angin. 3 Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS al-Hijr/15: 22
بَي َٔ  ًُُُِٕكبَُْيَقْسَأَف  ًءبَي  ِءبًََّسنا  ٍَ ِي  بَُْن َسََْأَف  َخِقا ََٕن  َحبَي ِّرنا  بَُْهَس ْرَأ َٔ

## ٍَيَِ ِزب َخِب َُّن ْىُتََْأ
Terjemah nya:
Dan  Kami  telah  meniupkan  angin  untuk  mengawinkan  (tumbuh-tumbuhan)  dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. 4
Hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  swt.,  yang  menyebutkan  bahwa  makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan,  saling  berdampingan  dan  berkasih  sayang.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  perkawinan  merupakan  sunnatullâh  yang  umum,  yang  berlaku  pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan. 5
Perkawinan  menjadi  peristiwa  yang  didamba-damba  semua  orang  karena dengan  perkawinan  seseorang  dapat  mendapatkan  keturunan  yang  sah,  baik  dalam pandangan  Agama  dan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Melihat  begitu  pentingnya sebuah  ikatan  demi  eksistensi  kehidupan  manusia,  maka  perlu  ada  pemikiran  yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah rumah tangga. Salah satu hal perlu dipikirkan adalah usia yang dikategorikan dewasa.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  pasal  1  yaitu  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 6
Mendambakan  pasangan  merupakan  fitrah  manusia  sebelum  dewasa  dan dorongan  yang  mesti  direalisasikan  setelah  dewasa.  Oleh  karena  itu,  agama mensyariatkan  dijalinnya  pertemuan  antara  pria  dan  wanita,  serta  mengarahkan pertemuan  itu  sehingga  terlaksananya  perkawinan,  dan  beralihlah  kerisauan  pria  dan wanita  menjadi  ketentraman  atau sakinah.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  QS  al- Rum/30: 21
َمَعَج َٔ  بَْٓيَنِإ  إُُُكْسَتِن  بًجا َٔ ْزَأ  ْىُكِسُفََْأ  ٍْ ِي  ْىُكَن  َقَهَخ  ٌَْأ  ِِّتبَيآ  ٍْ ِي َٔ ًت ًَ ْد َر َٔ ًةَّد ََٕي ْىُكَُْيَب ۚ
ٌَٔ ُرَّكَفَتَي   و َْٕقِن   ثبَي ََ  ََِن  َر  ِف  ٌَِّإ
Terjemahnya:
3 Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 15.
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h. 263.
5 Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah (Cet. VI; Bandung: PT. Al -Ma’arif, 2006), h. 253.
6 R.  Subekti  dan  R.  Tirtosudibjo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  (Bw)  Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Perkawinan (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h . 449.
Da n  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu  isteri-isteri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian  itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 7
Sakinah  terambil  dari  akar  kata sakana  yang  berarti  diam  atau  tenangnya sesuatu  setelah  bergejolak.  Itulah  sebabnya  mengapa  pisau  dinamai sikkin  karena  ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia merontak. Sakinah karena hal pernikahan maka bermakna ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. 8
Perkawinan  merupakan  satu  hal  yang  dilakukan  dengan  serius  yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu  perkawinan  membutuhkan  persiapan  yang  matang,  yaitu  kematangan  fisik  dan kedewasaan  mental.  Pada  dasarnya  kematangan  jiwalah  yang  sangat  berarti  untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda disaat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan. 9 Demi mencapai tujuan perkawinan yakni perlunya mentalitas  yang  matang  merupakan  kekuatan  yang  besar  dalam  memperoleh kebahagiaan  rumah  tangga.  Kesiapan  dan  kematangan  fisik  dan  mental  sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya  cita-cita  untuk  berumah  tangga  yang  bahagia,  kekal  dan  sejahtera  bisa terwujud. 10
Agama  Islam  tidak  menentukan  batasan  usia  perkawinan  yang  jelas.  Namun begitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan atau  kriteria-kriteria  tersendiri  terhadap  batasan  usia  seseorang  yang  akan melangsungkan  pernikahan.  Ketentuan  itu  dijelaskan  dalam  pasal  7  ayat  (1): “Perkawian hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Walaupun telah diatur  dengan  sedemikian  rupa,  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  akan  selalu terjadi.  Oleh  sebab  itu  ditambahkan  dengan  ayat  (2)  “Dalam  hal  penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada  Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” 11 Sekalipun Undang-Undang  telah  mengatur  batasan  usia  nikah,  namun  dalam  prakteknya  masih ada  nikah  di  bawah  umur.  Pernikahan  di  bawah  umur  boleh  saja  dilakukan  dengan syarat  tertentu,  yaitu  ketika  pemberitahuan  ke  KUA  dengan  melampirkan  dispensasi nikah.  Agar  perkawinan  itu  bukan  hanya  sah  menurut  Agama  tapi  juga  sah  menurut Negara.  Jika  perkawinan  tersebut  tidak  dengan  dilampirkan  dispensasi  nikah  maka perkawinan itu tidak dapat dicatatkan. 12
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 407.
8 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2006), h. 192.
9 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (Bandung: al- Bayan, 1995), h . 18.
10 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk , h. 19.
11 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang-Undang Perkawinan (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 4.
12 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk , h. 19.
Bentuk dari aturan Islam yang luas, adil, dan bijaksana tersebut salah satunya adalah disyaratkannya bagi para calon mempelai yakni berakal dan baligh. Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan balig merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika  dilakukan  oleh  wali  mempelai.  Para  ulama  mazhab  juga  sepakat  bahwa,  bagi perempuan  haidh  dan  hamil  merupakan  bukti  ke-balig-an.  Menurut  madzhab  Syafi’i dan Hambali, bahwa fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun. 13
Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ukuran  seorang dapat melakukan  pernikahan  adalah  telah  dewasa.  Dewasa  menurut  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus  mendapat  izin  dari  orang  tua  dan  Pengadilan  Agama.  Adanya  pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan pernikahan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai  kepentingan  sekaligus  kewajiban  untuk  mengawal  dan  mengarahkan perkawinan  sebagai  institusi  sosial  yang  melindungi  sekaligus  mengangangkat  harkat dan martabat perempuan. 14
Melihat  pentingnya  dispensasi  nikah  untuk  pencatatan  pernikahan  dibawah umur agar sah menurut agama dan negara, maka peneliti bertujuan mengulas lebih jauh mengenai  dispensasi  nikah,  yang  dalam  ini  akan  diangkat  sebuah  judul  “Dampak Yuridis  Dispensasi  Nikah  di  Bawah  Umur  terhadap  Pernikahan  pada  Pengadilan Agama Maros”.

## B. KAJIAN TEORITIK

## 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Pernikahan
Batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah bermimpi basah untuk anak  laki-laki,  dan  telah  menstruasi  untuk  anak  perempuan. 15 Dalam  Islam  tidak  ada batasan  umur  dalam  menjalankan  pernikahan  akan  tetapi,  Islam  hanya  menunjukkan tanda-tandanya  saja,  dalam  hal  ini  juga  para  ilmuan  Islam  berbeda  pendapat  tentang tanda-tanda itu, al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan  melangsungkan  pernikahan.  Batasan  hanya  diberikan  berdasarkan  kualitas  yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa’/4: 6
ُر  ْىُُْٓ ِي  ْىُتْسََآ  ٌِْإَف  َحبَكُِّنا  إُغَهَب  اَرِإ   ىَّتَد   ىَيبَتَيْنا  إُهَتْبا َٔ اًذْش ۚ أ ُرَبْكَي  ٌَْأ  ا ًراَذِب َٔ  بًفا َرْسِإ  بَُْٕهُكْأَت  َلَ َٔ  ۖ ْىَُٓنا َٕ ْيَأ  ْىِْٓيَنِإ  إُعَفْدبَف اَرِإَف ۚ  ِفٔ ُرْعًَْنبِب  ْمُكْأَيْهَف ا ًريِقَف  ٌَبَك  ٍَْي َٔ ۖ  ْفِفْعَتْسَيْهَف بًّيَُِغ  ٌَبَك  ٍَْي َٔ َع أُذِْٓشَأَف ْىَُٓنا َٕ ْيَأ ْىِْٓيَنِإ ْىُتْعَفَد بًبي ِس َد ِ َّللَّبِب   ىَفَك َٔ ۚ ْىِْٓيَه
Terjemahnya:
Dan  ujila h  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  kemudian  jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  Maka  serahkanlah kepada  mereka  harta-hartanya.  dan  janganlah  kamu  Makan  harta  anak  yatim  lebih  dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri
13 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Bandung: Mandar, 2011), h. 21
14 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur , h. 10.
15 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional , h. 160.
(dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  Barangsiapa  yang  miskin,  Maka  bolehlah  ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 16
Merujuk  pada  ayat  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  sudah  cukup  umur  untuk menikah  adalah  setelah  timbul  keinginan  untuk  berumah  tangga,  dan  siap  menjadi suami  dan  memimpin  keluarga.  Hal  ini  tidak  akan  bisa  berjalan  sempurna,  jika  dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Para fuqoha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan,  seseorang  diminta  pertanggung  jawaban  atas  perbuatannya  dan mempunyai  kebebasan  menentukan  hidupnya  setelah  cukup  umur  (baligh).  Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. 17
Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh- an  seorang  wanita.  Hamil  terjadi  karena  terjadinya  pembuahan  ovum  oleh  sperma, sedangkan  haid  kedudukannya  sama  dengan  mengeluarkan  sperma  laki-laki. 18 Imamiyah,  Maliki,  Syafi’i  dan  Hambali  menyatakan  tumbuhnya  bulu-bulu  ketiak merupakan  bukti  baligh  seseorang.  Mereka  juga  menyatakan  usia  baligh  untuk  anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai  bukti  baligh  seseorang,  sebab  bulu-bulu  ketiak  itu  tidak  ada  bedanya  dengan bulu-bulu  lain  yang  ada  pada  tubuh.  Hanafi  menetapkan  batas  maksimal  usia  baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia  baligh  anak  perempuan  maksimal  tujuh  belas  tahun  dan  minimalnya  sembilan tahun. 19
Syariat  Islam  menganjurkan  bahwa  salah  satu  syarat  utama  keabsahan  suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan kabul secara sah dalam suatu akad nikah. 20

## 2. Tinjauan Hukum Nasional Terhadap Dispensasi Pernikahan
Menurut  hukum  KUHP  Indonesia,  batas  usia  di  bawah  umur/  belum  dewasa adalah  belum  mencapai  usia  21  tahun  atau  belum  pernah  kawin,  begitu  juga  dengan Undang-undang  No.  1  tahun  1974  yang  juga  batasan  umur  tertentu.  Hal  ini  berlaku baik  untuk  laki-laki  maupun  perempuan.  Dikatakan  anak  di  bawah  umur,  berarti usianya  belum  mencapai  batas  yang  disyaratkan  di  atas,  tergantung  mau  dipandang dari sudut hukum yang mana. 21
Sebelum  melangsungkan  perkawinan,  maka  calon  mempelai  harus  Memenuhi syarat-syarat  perkawinan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  perkawinan sebagaimana  diatur  pasal  6  sampai  12.  Adapun  syarat-syarat  pada  pokoknya  adalah sebagai berikut:
16 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 61.
17 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.
18 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Basrie Press,1994). h. 345.
19 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab , h. 345-346.
20 Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga (Jakarta: Gemainsani, 1999), h. 26.
21 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional , h. 160-161.
a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
b. Umur  calon  mempelai,  untuk  laki-laki  sudah  mencapai  19  tahun  sedangkan  umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
c. Ada  izin  dari  kedua  orang  tua  atau  walinya  bagi  calon  mempelai  yang  belum berumur 21 tahun.
d. Tidak melanggar larangan perkawinan
e. Berlaku asas monogami.
f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi. 22
Dari  keenam  syarat-syarat  perkawinan  tersebut,  yang  menjadi  Pembahasan disini  adalah  nomor  dua  yang  terdapat  pada  pasal  7  ayat  (1)  menyatakan  bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 23
Ketentuan  batas  umur  ini,  seperti  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam pasal  15  ayat  (1)  didasarkan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon  suami  isteri  itu  harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan,  agar  supaya  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. 24
Undang-Undang  juga  mengkhawatirkan  dalam  hubungan  dengan  masalah kependudukan,  karena  alasan  mengapa  ditentukan  umur  minimal,  terdapat  kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju  kelahiran  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  batas  umur  yang  lebih  tinggi. Memang  pada  waktu  UU  Perkawinan  dilahirkan,  pelaksanaan  program  Keluarga Berencana  (KB)  belum  seperti  sekarang  ini.  Pada  waktu  itu  orang  berumah  tangga masih  mempunyai  anak  lebih  dari  tiga  orang.  Sehingga  dikhawatirkan  akan  padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda. 25

## 3. Akibat Hukum Dispensasi Nikah
Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan  mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan,  mengancam  hak  anak  atas  pendidikan  dan  mendeskriminasi  pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi  pada  perempuan  usia  anak  atau  belum  mencapai  usia  18  tahun  beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak-anak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya  maupun  hak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang. 26
22 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan, 1998), h.15.
23 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 119.
24 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.
25 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah , h.17.
26 Sonny  Dewi  Judiasih, Perkawinan  Bawah Umur  di  Indonesia (Bandung:  PT Refika  Aditama, 2018), h. 22.
Walaupun  perkawinan  di  bawah  umur  tidak  dilarang  tetapi  perkawinan  di bawah umur perlu mendapatkan penetapan dispensasi kawin sesuai dengan aturan yang berlaku, setidaknya dapat mengurangi akibat buruk dari perkawinan usia muda seperti terjadinya  perceraian,  dan  sangat  beresiko  pada  saat  melahirkan  dengan  usia  yang sangat muda. 27
Kematangan  emosional  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  untuk  menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan  emosi,  baik  suami  maupun  istri.  Dengan  dilangsungkannya  perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami- istri, dan sah secara hukum.  Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara  tetapi  untuk  seumur  hidup.  Sayangnya  tidak  semua  orang  bisa  memahami hakekat  dan  tujuan  dari  perkawinan  yang  seutuhnya  yaitu  mendapatkan  kebahagiaan yang  sejati  dalam  berumah-tangga.  Batas  usia  dalam  melangsungkan  perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. 28
Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian  karena  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan berumah  tangga  bagi  suami  istri.  Pernikahan  yang  sukses  sering  ditandai  dengan kesiapan  memikul  tanggung-jawab.  Begitu  memutuskan  untuk  menikah,  mereka  siap menanggung  segala  beban  yang  timbul  akibat  adanya  pernikahan.  Seorang  anak remaja,  mereka    belum  dikatakan  manusia  dewasa  yang  yang  memiliki  kematangan pikiran,  karena  belum  mempunyai  kemampuan  yang  matang  untuk  menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa  depan  yang  baik),  akan  sangat  mempengaruhi  perkembangan  psikososial  anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun usia itu sangat berpengaruh. 29
Dari  uraian  di  atas,  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  melakukan  sesuatu sebagaimana  diatur  dalam  hak  asasi  manusia  (HAM)  terkhususnya  dalam  menjalin sebuah  pernikahan.  Menikah  itu  adalah  ibadah  atau  sunnah  Rasulullah  saw.,  namun bukan berarti pernikahan itu dilakukan begitu saja, olehnya itu dalam pernikahan harus di  atur  mulai  dari  sebelum  seseorang  melakukan  pernikahan  hingga  ia  menjalin  atau menyambung  tali  kekeluargaan  sehingga  tercipta  keluarga  yang  aman  dan  tentram serta menjadi keluarga yang tauladan buat semua orang.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan Yuridis-Empiris yakni suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktik yang dijalankan oleh Pengadilan.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Maros.  Khususnya  pada  wilayah  kerja Pengadilan  Agama  Maros  dalam  kaitannya  dengan  dispensasi  pernikahan  di  bawah
27 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4993/jurnal%20quri%20orchid.pdf? sequence=1, di akses pada Pukul 11.00 WITA 20 September 2018.
28 http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html, diakses  pada  Pukul 11.55 WITA 20 September 2018.
29 http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html, diakses  pada  Pukul 12.05 WITA 20 September 2018.
umur  di  Kabupaten  Maros.  Adapun  alasan  memilih  lokasi  penelitian  ini  adalah dikarenakan pada Pengadilan Agama Maros terdapat beberapa perkara dispensasi nikah yang  setiap  tahunnya  mengalami  peningkatan  karena  semakin  banyak  remaja  yang ingin menikah muda.
Penelitian data dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk data, yakni data primer  dan  data  skunder.  Data  primer  adalah  sumber  data  yang  didapat  dari  hasil wawancara  secara  mendalam,  sehingga  mereka  dapat  dijadikan  saksi. 30 Adapun  data primer  pada  penelitian  ini  akan  diambil  dari  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  yang telah ditentukan oleh sekretaris Pengadilan Agama yakni sebanyak 6 orang. Sementara sebagai data sekunder atau data tambahan akan diambil 3 orang yang berbeda profesi, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian ini.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Perspektif Hukum Islam
Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah swt (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. 31
Dalam  pandangan  Islam,  pernikahan  merupakan  salah  satu  sunnah kauliyah yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  manusia,  hewan  serta  tumbuh-tumbuhan. 32 Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh- tumbuhan  yang  kawin  dengan  perantara  angin. 33 Sebagaimana  firman  Allah  swt., dalam QS al-Hijr/15: 22
بَُْهَس ْرَأ َٔ
بَي َٔ  ًُُُِٕكبَُْيَقْسَأَف  ًءبَي  ِءبًََّسنا  ٍَ ِي  بَُْن َسََْأَف  َخِقا ََٕن  َحبَي ِّرنا ٍَيَِ ِزب َخِب َُّن ْىُتََْأ
Terjemahnya:
Dan  Kami  telah  meniupkan  angin  untuk  mengawinkan  (tumbuh-tumbuhan)  dan  Kami turunkan  hujan  dari  langit,  lalu  Kami  beri  minum  kamu  dengan  air  itu,  dan  sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. 34
Hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  swt.,  yang  menyebutkan  bahwa  makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan,  saling  berdampingan  dan  berkasih  sayang.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  perkawinan  merupakan  sunnatullâh  yang  umum,  yang  berlaku  pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan. 35 Kata nikah berasal dari
30 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 64.
31 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 1.
32 Aidil Abdul Mun’im Abu Abbas, Ketika Menikah Jadi Pilihan (Jakarta: Almahira, 2008) h. 9.
33 Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , h. 15.
34 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 263.
35 Sayyid Sâbiq, Fiqh Sunnah , h. 253.

## Try Sa’adurrahman HM. Kafrawi, Kurniati, Nur Taufiq Sanusi
bahasa  Arab  yang  merupakan masdar  atau  asal  kata  kerja,  sinonimnya  kemudian diterjemahkan  kedalam  bahasa  Indonesia  yaitu  kawin. 36 Nikah  menurut  istilah syara’ ialah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan  melakukan  hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Menurut syari’at  nikah  juga  berarti  akad. 37 Oleh  karena  itu,  secara  sosial  kata  pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.
Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:
1. Menurut  Mazhab  Maliki,  Pengertian  nikah  ialah  aqad  yang  dilakukan  untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. 38
2. Menurut  Imam  Syafi'I,  pengertian  nikah  ialah  suatu  aqad  yang  dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. 39
3. Undang-Undang  Perkawinan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dalam pasal  1 menjelaskanbahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 40
4. Pengertian  perkawinan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  akad  yang sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalizan  untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Dan  perkawinan  bertujuan  untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. 41
5. Adapun  pengertian  dari  segi  istilah,  para  ulama’  berbeda  pendapat  namun perbedaan  tersebut  tidak  mempengaruhi  hakikat  yang  ingin  dituju  karena  pada umumnya mereka hanya berbeda dari segi redaksi semata. 42
Berdasarkan  beberapa  pengertian  perkawinan  diatas  dapat  dilihat  bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat  hak  dan  kewajiban  serta  bertujuan  mengadakan  hubungan  pergaulan  yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridaan Allah swt. 43
Dalam  perspektif  fikih  Islam  tidak  kemukakan  mengenai  pembatasan  usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq/65: 4
36 Musthofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h.10.
37 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 10.
38 M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah , h. 3.
39 M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah , h. 3.
40 Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari’ah Dalam Hukum Indonesia , h. 260.
41 Mohd  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam , Hukum  Perkawinan  Islam (Jakarta:  Bumi Aksara, 2004), h. 4.
42 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 8.
43 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 10.
ُتَث َلََّث  ٍَُُّٓتَّذِعَف  ْىُتْبَت ْرا  ٌِِإ  ْىُكِئبَسَِ  ٍْ ِي  ِضي ِذًَْنا  ٍَ ِي  ٍَْسِئَي   ِئ َّلَّنا َٔ ٍَْعَضَي  ٌَْأ  ٍَُُّٓهَجَأ  ِلب ًَ ْدَ ْلْا  ُث َلَُٔأ َٔ  ۚ  ٍَْض ِذَي  ْىَن   ِئ َّلَّنا َٔ   رُْٓشَأ َّتَي  ٍَْي َٔ ۚ  ٍََُّٓه ًَْد ا ًرْسُي ِِ ِر ْيَأ  ٍْ ِي َُّن  ْمَع ْجَي َ َّاللَّ ِق
Terjemahnya:
Dan  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi  (monopause)  di  antara perempuan-perempuanmu jika  kamu  ragu-ragu  (tentang  masa  iddahnya),  Maka  masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  iddah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. 44
Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia perkawinan.  Jadi,  berdasarkan  hukum  Islam  pada  dasarnya  dapat  melakukan  ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., sendiri menikahi Aisyah r.a., ketika ia berusia 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw., sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadist). Adapun batasan usia minimal calon mempelai baik  al-Qur’an  maupun  hadist  tidak  mempersoalkannya,  karena  itu  tidak  mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah. 45
Perspektif  hukum  Islam  terhadap  pernikahan  di  bawah  umur  menurut  Zainal Farid,  sebagai  hakim  sekaligus  wakil  ketua  Pengadilan  Agama  Maros  bahwa  hukum Islam  tidak  mengatur  batasan  umur  seseorang  untuk  menikah  hanya  saja  disebutkan tanda-tanda  kebalighan  seseorang  dengan  mimpi  basah  jika  dia  laki-laki  dan  pernah mengalami  menstruasi  bagi  kaum  wanita.  Adapun  di  masa  Rasulullah  saw  beliau menikahi  Aisyah  ra  yang  pada  saat  itu  berumur  9  tahun.  Dari  sinilah  kita  harus menarik benang merahnya bahwa dalam ajaran Islam menikah itu adalah suatu ibadah karena dengan menikah maka sempurnalah iman seseorang. 46
Menurut  Muh.  Arief  Ridha,  selaku  hakim  Pengadilan  Agama  Maros mengatakan  bahwa  Nabi  Muhammad  saw.,  merupakan  uswatun  hasanah  atau  suri teladan  yang  baik  bagi  seluruh  umat  Islam,  dimana  perilaku,  tindakan,  dan  peri kehidupannya  selalu  dijadikan  sebagai  acuan  dan  rujukan.  Namun  sekali  lagi,  dalam konteks menikahi gadis di bawah umur, kaum muslim seoalah dihadapkan pada pilihan yang  dilematis.  Sebab  bagaimanapun  mayoritas  muslim  tidak  akan  pernag  berfikir apalagi melakukan tindakan menikahkan anak perempuannya yang baru usia 6 atau 9 tahun dengan pria dewasa yang lebih pantas menjadi bapak bahkan kakeknya. Jika ada orang tua yang setuju dengan pernikahan seperti itu, kebanyakan orang meskipun tidak semua  akan  mencibir  dan  memandang  sinis  terlebih  kepada  pria  uzur  yang  tega menikahkan anaknya yang masih di bawah umur kecuali dalam keadaan darurat. 47
44 Kementrian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 558.
45 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan,  Hukum Adat, Hukum Agama Islam (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 51.
46 Zainal  Farid,  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara , (07 November 2018).
47 Muh.  Arief  Ridha,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara , (05 November 2018).
Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur’an dan hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur’an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa’/4: 6
ُر  ْىُُْٓ ِي  ْىُتْسََآ  ٌِْإَف  َحبَكُِّنا  إُغَهَب  اَرِإ   ىَّتَد   ىَيبَتَيْنا  إُهَتْبا َٔ اًذْش ۚ أ ُرَبْكَي  ٌَْأ  ا ًراَذِب َٔ  بًفا َرْسِإ  بَُْٕهُكْأَت  َلَ َٔ  ۖ ْىَُٓنا َٕ ْيَأ  ْىِْٓيَنِإ  إُعَفْدبَف اَرِإَف ۚ  ِفٔ ُرْعًَْنبِب  ْمُكْأَيْهَف ا ًريِقَف  ٌَبَك  ٍَْي َٔ ۖ  ْفِفْعَتْسَيْهَف بًّيَُِغ  ٌَبَك  ٍَْي َٔ َع أُذِْٓشَأَف ْىَُٓنا َٕ ْيَأ ْىِْٓيَنِإ ْىُتْعَفَد

## بًبي ِس َد ِ َّللَّبِب   ىَفَك َٔ ۚ ْىِْٓيَه
Terjemahnya:
Dan  ujilah anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk  kawin.  Kemudian  jika menurut  pendapatmu  mereka  telah  cerdas  (pandai  memelihara  harta),  maka  serahkanlah kepada  mereka  harta-hartanya.  Dan  janganlah  kamu  makan  harta  anak  yatim  lebih  dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari  memakan  harta  anak  yatim  itu)  dan  barangsiapa  yang  miskin,  maka  bolehlah  ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 48
Dari  ayat  ini,  dapat  dipahami  bahwa  kawin  itu  mempunyai  batas  umur  dan batas  umur  itu  adalah baligh.  Hal-hal  disebutkan  di  atas  memberi  isyarat  bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas  dewasa  itu  dapat  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dapat  pula  berbeda karena  perbedaan  lingkungan  budaya  dan  tingkat  kecerdasan  suatu  komunitas  atau disebabkan oleh faktor lainnya. 49
Berdasarakan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros sekaligus  ketua  Pengadilan  Agama,  usia  yang  tepat  menikah  menurut  agama  yaitu pada  saat  seseorang  mencapai  kedewasaan.  Secara  hukum  Islam,  seseorang  dapat dikatakan  dewasa  apabila  sudah  mampu  mengetahui,  memahami,  dan  mampu membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk,  serta  telah  mengalami  mimpi basah bagi laki-laki dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. 50
Menurut  Irham  Riad,  selaku  hakim  Pengadilan  Agama  Maros  mengatakan bahwa  Allah  swt.,  mensyari’atkan  pernikahan  kepada  umat  manusia  dan  menetapkan seperangkat  ketentuan  untuk  mengokohkan  bangunannya,  di  samping  itu  diperindah dengan  ajaran-ajaran  etik  dan  tuntunan-tuntunanmoral.  Allah  swt.,  telah  menjadikan utusan-Nya,  Muhammad  saw,  sebagai  uswatun  hasanah  yang  sepatutnya  diteladani, dimana  ia  terekam  dalam  lembaran-lembaran  sejarah  menikahi  gadis  perawan  dan janda  dan  juga  pernah  mengawini  wanita  muda  ( shagirah)  dan  tua  (Kabirah). Keseluruhan  istrinya  itu  terpilih  atas  pertimbangan-pertimbangan  ilahiyah  yang  jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi. 51
48 Kementrian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 77.
49 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Munakahat  dan  Undang-undang Perkawinan , (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 66.
50 Martina  Budiana  Mulya,  Ketua  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara , (31 Oktober 2018).
51 Irham  Riad,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara (05
Rifyal  Fachri  Tatuhey  mengatakan  bahwa  pada  zaman  sahabat  Nabi Muhammad saw., ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya  yang masih  berusia  kecil.  Sebagai  contoh  adalah  Sahabat  Ali  bin  Abi  Thalib  yang menikahkan anak perempuannya yang  bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin  Khattab  ketika  masih  muda.  Begitu  juga  sahabat  Urwah  bin  Zubair  yang menikahkan  anak  perempuan  saudaranya  dengan  anak  laki-laki  saudaranya  yang  lain sedangkan  umur  kedua  keponakannya  itu  masih  di  bawah  umur.  Adanya  ketidak jelasan  tentang  batasan  umur  ini  juga  dipertegas  dengan  tidak  adanya  nas  al-Qur’an dan as-Sunah yang menjelaskan batasan umur boleh menikah. Nas hanya menjelaskan secara global tentang keharusan dewasa bagi kedua belah pihak yang ak an melangsungkan pernikahan. 52
Adapun  yang  perlu  digaris  bawahi  disini  sebagai  kesimpulan  bahwa  tidak adanya  ketegasan  nas  itu  bukan  berarti  hukum  Islam  tidak  mengatur  lebih  lanjut tentang batasan itu. Seperti yang dikatakan pada penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjembatani  pernikahan  di  bawah  umur  ini  yang  terus  berkembang,  maka  perlu sebuah usaha terus menerus dalam upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad.
Ijtihad  yang  dimksud  adalah  sebuah  usaha  yang  sungguh-sungguh,  yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam al-Qur’an maupun hadits dengan syarat menggunakan  akal  sehat  dan  pertimbangan  matang.  Namun  pada  perkembangan selanjutnya, ijtihad sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam.

## 2. Perspektif Hukum Nasional
Anak dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  pada  Pasal  1,  poin  (1)  bahwa  “Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan. 53 Perkawinan bagi anak sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 26 poin (1) huruf (c) Undang-undang perlindungan anak bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 54
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Martina Budiana Mulya, selaku ketua Pengadilan  Agama  Maros  mengatakan  bahwa  perkawinan  pada  usia  anak  jika  dilihat dari aspek perlindungan anak dianggap merupakan tindakan melanggar hukum karena tindakan  tersebut  dianggap  suatu  perampasan  terhadap  hak-hak  anak.  Pada  dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan  kesejahteraan  anak.  Adapaun  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  harus memperhatikan  dua  tujuan  tersebut  terutama  dalam  dispensasi  nikah  harus memperhatikan  dengan  sungguh-  sungguh  hak-hak  anak  dan  juga  kesejahteraan  anak
November 2018).
52 Rifyal  fachri  Tatuhey,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara , (12 November 2018).
53 Republik  Indonesia, Undang-undang  No.  35  tahun  2014  tentangPerubahan  atas  Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , h. 2.
54 Republik  Indonesia, Undang-undang  No.  35  tahun  2014  tentangPerubahan  atas  Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , h. 9.
baik  lahiriyah  maupun  bathiniyah,  baik  fisik  maupun  psikis  karena  orang  tua merupakan  pemegang  peranan  yang  penting  terhadap  terwujudnya  perlindungan  anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16  tahun,  orang  tua  tidak  boleh  serta  merta  mengizinkan  atau  merestui  terutama mendorong  anak  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Orang  tua  harus  berpikir  jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, penyebab terjadinya perkawinan dibawah  umur  atau  alasan  hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  nikah dikarenakan  kondisi  pihak  perempuan  telah  hamil  diluar  nikah  dan  telah mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  selain  itu  Pengadilan  Agama diberikan  kewenangan  dalam  hal  ini  dispensasi  nikah  sebagai  jalan  keluar  untuk mengatasi timbulnya kerusakan yang lebih besar. 55
Menurut  Bapak  Muh.  Arief  Ridha  selaku  hakim  Pengadilan  Agama  Maros mengatakan  bahwa  kitab  Undang-Undang  hukum  perdata  (KUHPerdata)  sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974  tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan  bahwa  laki-laki   yang  belum  mencapai  umur  delapan  belas  tahun  penuh dan  perempuan  yang  belum  mencapai  umur  lima  belas  tahun  penuh,  tidak  dapat mengadakan  perkawinan.  Sedangkan  batas  kedewasaan  seseorang  berdasarkan KUHPerdata  pasal  330  adalah  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  belum  pernah kawin. Namun, berdasarkan ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  Pasal  66  bahwa  untuk  perkawinan  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  perkawinan  berdasarkan  Undang-Undang  ini,  maka  dengan berlakunya  Undang-Undang  ini, ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang hukum perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya  ketentuan  batas  umur  perkawinan  karena  Undang-Undang  nomor  1  tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. 56
Menurut  Irham  Riad,  sebagai  salah  ketua  majelis  hakim  Pengadilan  Agama Maros,  salah  satu  prinsip  yang  dianut  oleh  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  adalah  prinsip  kematangan  calon  mempelai.  Kematangan  calon mempelai  ini  diimplementasikan  dengan  batasan  umur  perkawinan.  Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun  wanita  diasumsikan  telah  mencapai  usia  minimal  untuk  melangsungkan perkawinan  dengan  segala  permasalahannya.   Selain  itu,  Undang-undang  perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.  Undang-Undang  perkawinan  Pasal  6  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 15  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,
55 Martina  Budiana  Mulya,  Ketua  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara , (31 Oktober 2018).
56 Muh.  Arief  Ridha,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Wawancara, (05 November 2018).
perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  Pasal  7  ayat  (1)  yakni  calon suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 57
Pada  dasarnya  penetapan  batas  usia  perkawinan  memang  bertujuan  demi kemaslahatan  dan  kebaikan  terutama  bagi  calon  mempelai.  Dalam  penjelasan  umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf (d) dijelaskan bahwa  prinsip  calon  mempelai  harus  masak  jiwa  raganya  dimaksudkan  agar  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat   keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Olehnya  itu,  perkawinan  di  bawah  umur harus  dicegah, dengan  ketentuan  ini  maka  penetapan  batas  usia  perkawinan  dalam Undang-undang  perkawinan  bersifat  kaku.  Artinya,  tidak  memberikan  peluang  bagi siapapun untuk melakukannya.  Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat  penyimpangan  dengan  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur.  Terhadap penyimpangan  ini,  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  jalan  keluar  berupa dispensasi  kawin  kepada  pengadilan.  Berdasarkan  peraturan  Menteri  Agama  No.  3 tahun  1975  bahwa  dispensasi  Pengadilan  Agama  ialah  penetapan  yang  berupa dispensasi  untuk  calon  suami  yang  belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  atau  calon istri  yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. 58
Sebagai  kesimpulan,  untuk  mengetahui  kelayakan  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan  perkawinan  di  bawah  umur,  maka  dilakukanlah  persidangan  dengan acara  singkat.  Dalam  penetapan  dispensasi  kawin,  hakim  mempertimbangkan  antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental  dan  fisik.  Hakim menetapkan  dispensasi  kawin  harus  didasarkan  atas pertimbangan  yang  rasional  dan  memungkinkan  untuk  memberikan  dispensasi  kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan  bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk  memberikan dispensasi  tersebut,  maka  Pengadilan  Agama  memberikan  dispensasi  kawin  dengan suatu penetapan.

## E. PENUTUP
Perspektif  hukum  Islam,  tidak  adanya  ketegasan  nas  dalam  perkawinan  di bawah  umur,  namun  bukan  berarti  hukum  Islam  tidak  mengatur  lebih  lanjut  tentang batasan  itu.  Untuk  menjembatani  pernikahan  di  bawah  umur  ini  yang  terus berkembang, maka perlu sebuah  usaha terus menerus dalam  upaya menggali hukum Islam yang disebut dengan ijtihad. Sedangkan dalam hukum nasional mengatur umur ideal untuk menikah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
57 Irham  Riad,  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara, (05 November 2018).
58 Zainal  Farid,  Wakil  Ketua Pengadilan  Agama  Maros Provinsi  Sulawesi Selatan, Wawancara , (07 November 2018).

## DAFTAR PUSTAKA
Aidil  Abdul  Mun’im  Abu  Abbas. Ketika  Menikah  Jadi  Pilihan.  Jakarta:  Almahira. 2008.
Al-Hamdani. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
Aminuddin, Slamet. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Bahan Penyuluhan Hukum Jakarta: Departemen Agama RI. 2001.
Farid,  Zainal.  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara. 07 November 2018.
Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
Hadikusuma,  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam. Bandung: CV. Mandar Maju. 2007.
Hanafi,  Yusuf. Kontroversi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur.  Bandung:  Mandar. 2011.
Hasan, Musthofa. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
Hasan, M.Ali. Masail Fiqhiyah al-Haditsah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
http://gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/perkawinan-dibawah-umur.html, diakses pada Pukul 11.55 WITA 20 September 2018.
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4993/jurnal%20quri%20orch id.pdf?sequence=1,  di akses pada Pukul 11.00 WITA 20 September 2018.
Irham Riad, Hakim Pengadilan  Agama  Maros Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara (05 November 2018).
Judiasih,  Sonny  Dewi. Perkawinan  Bawah  Umur  di  Indonesia.  Bandung:  PT  Refika Aditama. 2018.
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Qur’an. 2012.
Maloko,  M.  Tahir, Dinamika  Hukum  Dalam  Perkawinan.  Makassar:  Alauddin University Press. 2012.
Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga. Jakarta: Gemainsani. 1999.
Mughniyah, Muhammad Jawad Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Basrie Press.1994.
Muhdlor,  Zuhdi. Memahami  Hukum  Perkawinan:  Nikah.  Talak.  Cerai  dan  Rujuk Bandung: al-Bayan. 1995.
Mujieb, M. Abdul. Kamus Istilah Fikih. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
Mulya, Martina Budiana. Ketua Pengadilan Agama Maros Provinsi Sulawesi Selatan,
Wawancara. 31 Oktober 2018.
R.  Subekti  dan  R.  Tirtosudibjo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  (Bw) Dengan  Tambahan  Undang-Undang  Pokok  Agrarian  dan  Perkawinan.  Jakarta: Pradnya Paramita. 1994.
Ramulyo, Mohd Idris. Hukum Perkawinan Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
Republik  Indonesia. Undang-undang  No.  35  tahun  2014  tentangPerubahan  atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ridha,  Muh.  Arief.  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Wawancara. 05 November 2018.
Ridwan, Muhammad Saleh, Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Makassar: Alauddin University Press. 2014.
Sâbiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Cet. VI; Bandung: PT. Al -Ma’arif. 2006.
Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur’an. Bandung: Mizan. 2006.
Shomad,  Abd. Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syari’ah  Dalam  Hukum  Indonesia Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
Supramono,  Gatot. Segi-Segi  Hukum  Hubungan  Luar  Nikah.  Jakarta:  Djambatan. 1998.
Syarifudin,  Amir. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Antara  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan. Jakarta: Pranada Media Group. 2006.
Tatuhey,  Rifyal  fachri.  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan,
Wawancara. 12 November 2018.
Tim  Redaksi  Fokusmedia, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang- Undang Perkawinan. Bandung: Fokusmedia. 2005.