Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENGARUH TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KOMPETENSI APARAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
Dennyca Hendriyanto Nugroho 1 , Febra Robiyanto 2 1,2 Universitas Muria Kudus Email : dennyca.hendriyanto@umk.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan  kompetensi  aparat  desa  terhadap  pengelolaan  dana  desa  pada  desa  di  Kecamatan  Bae, Kabupaten  Kudus.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 10 orang per-desa, sehingga total responden sebanyak 100 orang. Metode analisis data yang digunakan  yaitu  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  25. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa,  dan kompentensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
Kata Kunci: Pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa.

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of transparency, accountability, community participation, and competence of village officials on village fund management in villages in Bae District, Kudus Regency. This type of research is quantitative research using descriptive methods. The sampling technique uses purposive sampling with the number of respondents as many as 10 people per village, so that the total respondents are 100 people. The data analysis method used is multiple linear regression analysis using the  SPSS  program  version  25.  Based  on  the  results  of  the  research  conducted,  it  shows  that transparency,  accountability,  community  participation,  and  competence  of  village  officials simultaneously  have  a  significant  effect  on  village  fund  management.  Meanwhile,  partially, transparency  does  not  have  a  significant  effect  on  village  fund  management.  Accountability  has  a significant  positive  effect  on  village  fund  management.  Community  participation  has  a  significant positive effect on village fund management, and the competence of village officials has a significant positive effect on village fund management.
Keywords: Village  fund  management,  transparency,  accountability,  community  participation, competence of village officials.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  tingkat  pemerintahan  paling  bawah  di  Indonesia,  namun keberadaannya  paling  penting  sebagai  dasar  pelaksana  pelayanan  publik  dan  penyedia pemenuhan hak-hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran. Sehingga, disahkanlah Undang-Undang yang mengatur tentang Desa yaitu
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014.  Adanya  UU  Desa  ini  diharapkan  menjadi  tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik (Mukmin & Maemunah, 2018).
Dalam  melaksanakan  wewenangnya  dan  untuk  mencapai  swakelola  pembangunan desa yang baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  maka  desa  berhak  untuk  memiliki  sumber-sumber  pendapatan  dan  berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  melalui  transfer  kepada  tiap  Kabupaten/Kota  serta  digunakan  untuk menjalankan  dan  mengelola  pendanaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  (UU  Nomor  6 Tahun 2014).
Selama empat tahun terakhir pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar ke seluruh desa di Indonesia. Pada tahun 2018, anggaran dana desa yaitu sebesar Rp60  triliun  dan  realisasi  dana  yang  dicairkan  yaitu  sebesar  Rp59,86  triliun  atau  98,77%. Selanjutnya  pada  tahun  2019  anggaran  dana  desa  mengalami  peningkatan  menjadi  Rp70 triliun  dan  realisasi  dana  yang  dikucurkan  sebesar  Rp42,2  triliun  atau  60,29%.  Pada  tahun 2020 terdapat peningkatan kembali menjadi Rp72 triliun (http:/bpkp.go.id). Pada tahun 2021 menurut Menteri Desa, alokasi anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun dan dana yang telah dicairkan  sebesar  Rp11,361  triliun  (https://setkab.go.id).  Dengan  besarnya  dana  desa tersebut  pemerintah  desa  diharapkan  dapat  mengelola  keuangan  desa  secara  efektif  dan efisien, sehingga mencapai pembangunan desa yang maju.
Dana  tersebut  bertujuan  untuk  menjadi  sumber  pembiayaan  program  pemerintah demi mensejahterakan rakyat. Sehingga, diharapkan pemerintah desa dapat merealisasikan dana  desa  tersebut  dalam  bentuk  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  yang  dapat menunjang tujuan utama pemerintah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana desa tidak sepenuhnya dijadikan untuk pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.
Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
prinsip-prinsip manajemen publik yang baik (Putra & Rasmini, 2019). Hal ini Sesuai dengan Permendagri  No.  113  (2014)  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  menjelaskan  bahwa pengelolaan  keuangan  desa  harus  didasarkan  pada  asas-asas  transparan,  akuntabel,  dan partisipatif  serta  dilaksanakan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Selain  itu,  diperlukan aparat desa yang andal dan berkompenten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).
Transparasi  dapat  diartikan  sebagai  keterbukaan  penyediaan  informasi  dan kemudahan akses informasi yang akurat dan memadai kepada publik (Mardiasmo, 2018: 32). Adanya  transparasi  memberikan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  kepada  publik  untuk mengetahui informasi yang menyangkut kepentingan, aspirasi, dan pemenuhan kebutuhan khalayak  umum.  Transparasi  dana  desa  yakni  keterbukaan  informasi  terkait  dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana  desa  dan  kepatuhannya  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga,  akan mewujudkan  legitimasi dan  kepercayaan  masyarakat  yang  kuat  kepada pemerintah.  Serta, dengan  adanya  asas  transparan  ini  akan  memudahkan pengawasan  sosial  dari  masyarakat agar  kebijakan  yang  dijalankan  pemerintah  dapat  berhasil  secara  optimal  dan  mencegah terjadinya kecurangan (Windyastuti et al., 2019).
Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil dari variabel transparasi berpengaruh positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Mukmin  &  Maemunah,  2018;  Nazar  et  al.,  2021; Sukmawati & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019). Namun, terdapat pula research gap dari  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan  bahwa  hasil  dari  variabel  transparasi  tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Yanto & Aqfir, 2020).
Menurut Mustofa (2012) akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai wujud  kewajiban  pertanggungjawaban  atas  keberhasilan  atau  kegagalan  pemerintah  desa berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  atas  seluruh  kegiatan  dimulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  hingga pengawasan keuangan desa kepada publik secara terbuka dan jujur melalui penyajian laporan keuangan  secara  berkala,  yang  mana  informasi  tersebut  dapat  diakses  dan  diketahui  oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Angelia  et  al.,  2020;
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Mukmin  &  Maemunah,  2018;  Sukmawati  &  Nurfitriani,  2019;  Windyastuti  et  al.,  2019). Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020).
Penyelenggaraan  pemerintahan  memerlukan  partisipasi  masyarakat  yang  sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat  dapat  berpengaruh  dalam  proses  evaluasi  dan  pengendalian  atas  kegiatan pemerintah  dan  mengurangi  terjadinya  penyimpangan  wewenang.  Selain  itu,  keterlibatan partisipasi  masyarakat  bertujuan  demi  terwujudnya  anggaran  yang  efektif,  karena  dapat memberikan  saran  dalam  penyusunan  tujuan  dan  kebijakan  anggaran  (Putra  &  Rasmini, 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan  bahwa  dalam  setiap  proses  pengelolaan  dana  desa,  baik  dari  proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan harus didasari oleh mekanisme pembangunan partisipastif  yang  bertumpu  pada  peran  aktif  masyarakat  desa.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Angelia  et  al.,  2020;  Masruhin  &  Kaukab,  2019; Mukmin  &  Maemunah,  2018).  Namun,  terdapat  pula  dari  penelitian  sebelumnya  yang menunjukkan hasil  bahwa partisipasi  masyarakat tidak berpengaruh  terhadap pengelolaan dana desa (Nazar et al., 2021; Yanto & Aqfir, 2020).
Menurut  Mahayani  (2017)  menerangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  pembangunan  desa,  yaitu  kapasitas  perangkat  desa,  partisipasi  masyarakat, serta kepimpinan dari kepala desa. Dalam penerapan asas-asas pengelolaan dana desa yang kredibel,  maka  dibutuhkan  pula  aparat  desa  yang  berkompenten,  unsur  pengawasan  dan pelaksanaan audit yang profesional (Putri, 2015). Salah satu faktor penghambat pengelolaan dana desa yaitu terbatasnya kemampuan aparatur desa  dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan  desa  (Mahayani,  2017).  Maka  dari  itu,  aparat  desa  harus  didukung  oleh  latar belakang yang memadai, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman yang sesuai  dengan  bidangnya  (Ferina  et  al.,  2016).  Aparatur  desa  yang  berkompeten  sangat dibutuhkan  karena  sebagai  salah  satu  agen  penggerak  pemerintahan  untuk  dapat berkontribusi  secara  optimal  dalam  mewujudkan  visi,  misi  serta  tujuan  pemerintahan  itu sendiri.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  menunjukkan  hasil  bahwa
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kompetensi  aparat  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Masruhin  & Kaukab,  2019).  Sedangkan  dalam  penelitian  (Nazar  et  al.,  2021)  menunjukkan  hasil  bahwa kompetensi  aparat  berpengaruh  negatif  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Terdapat  pula research  gap  yang ditunjukkan  oleh  penelitian  (Sweetenia  et al.,  2019) yang  menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat research gap pada penelitian sebelumnya yang  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  hasil.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk  menguji  kembali  pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di Kecamatan Bae. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

## KAJIAN TEORITIK

## Teori Stewardship
Teori Stewardship dikemukakan  oleh  Donaldson  dan  Davis  (1991)  yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manajemen  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan individu  tetapi  lebih  ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk  kepentingan organisasi.  Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa  adanya  hubungan  yang  kuat  antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok ini yang pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.
Teori Stewardship atau  pengabdian  berasumsi  bahwa  manusia  pada  hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki  kejujuran.  Teori  ini  memandang  manajemen  sebagai  pihak  yang  mampu melaksanakan  tindakan  yang  sebaikbaiknya  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan stakeholders. Konsep teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab.
Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik yang  sejak  awal  perkembangannya,  akuntansi  organisasi  sektor  publik  telah  dipersiapkan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  bagi  hubungan  antara  stewards  dengan  principals. Akuntansi  sebagai  penggerak  (driver)  berjalannya  transaksi  bergerak  kearah  yang  semakin kompleks  dan  diikuti  dengan  tumbuhnya  spesialisasi  dalam  akuntansi  organisasi  sektor publik.  Kondisi  semakin kompleks  dengan bertambahnya tuntutan  akan  akuntabilitas  pada organisasi  sektor  publik,  principal  semakin  sulit  untuk  melaksanakan  sendiri  fungsi-fungsi pengelolaan.
Pemisahan  antara  fungsi  kepemilikan  dengan  fungsi  pengelolaan  menjadi  semakin nyata.  Berbagai  keterbatasan,  pemilik  sumber  daya  ( capital  suppliers/principals ) mempercayakan  ( trust =  amanah)  pengelolaan  sumber  daya  tersebut  kepada  pihak  lain ( steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara steward dan principals atas  dasar  kepercayaan  bertindak  kolektif  sesuai  dengan  tujuan  organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory .

## Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa
Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang  baik,  serta  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  terbuka,  memberikan kemudahan  akses  informasi,  dan  adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan pemerintahan (Mukmin & Maemunah, 2018). Berdasarkan stewardship theory menerangkan bahwa steward merupakan individu yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya, maka hal tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  prinsip  transparansi.  Dimana  aparat  desa  memberikan akses  yang  luas  untuk  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  penyelenggaraan  desa, terutama  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  diwujudkan  agar  menghindari  adanya  asimetri informasi  yang  dapat  memberikan  keraguan  publik  terhadap  pemerintah.  Steward  akan selalu  berusaha  untuk  menerapkan  asas  transparansi  yang  tinggi  agar  dapat  memberikan informasi  yang  lengkap  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat  menjadi  pengawasan  untuk menghindari  penyimpangan  pengelolaan  dana  desa  dan  terjalinnya  kemitraan  yang  kuat antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Dengan  begitu,  dapat  dirumuskan  bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa  (Angelia  et  al.,  2020;  Mukmin  & Maemunah, 2018; Nazar et al., 2021; Windyastuti et al., 2019).
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  yaitu  memberikan  informasi  atas  kegiatan  dan  kinerja  pemerintah kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (Yanto  &  Aqfir,  2020).  Berdasarkan  stewardship theory, steward memiliki tanggungjawab untuk melaporkan hasil kinerja atas program yang dilaksanakan  kepada  publik.  Akuntabilitas  merupakan  perwujudan  tanggungjawab  dari steward (aparatur desa) atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa kepada eksekutif di atasnya maupun kepada principal (masyarakat desa). Oleh karena itu, apabila masyarakat menilai penerapan asas akuntabilitas pada penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, maka pengelolaan dana desa-nya juga dianggap baik dan optimal. Maka dapat dirumuskan bahwa akuntabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan  dana  desa  (Angelia  et  al.,  2020;  Mukmin  &  Maemunah,  2018;  Sukmawati  & Nurfitriani, 2019; Windyastuti et al., 2019).

## H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa
Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan  dana  desa  sebagai  aspek  pengawasan  dan  aspirasi  dari  masyarakat  (Matia Andriani,  2019).  Dalam  perspektif  stewardship  theory  menyatakan  bahwa  masyarakat sebagai  principal  merupakan  tujuan  utama  adanya  penyelenggaraan  pemerintahan.  Maka dari  itu,  untuk  mewujudkan  prioritas  tujuan  pemerintah  secara  optimal  dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat memberikan masukkan, penilaian dan pengawasan pada kinerja aparat desa (steward). Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan  aktif  untuk  meningkatkan  pengelolaan  dana  yang  efektif,  efisien,  dan  ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan sasaran tujuan penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat sebagai principal berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi  pengelolaan  dana  agar  terciptanya  pengelolaan  dana  yang  tertib.  Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hal  ini  didukung  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020; Masruhin & Kaukab, 2019; Matia andriani, 2019; Mukmin & Maemunah, 2018).

## H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

## Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa
Sesuai  dengan  teori  Stewardship  dalam  konteks  pengelolaan  dana  desa,  dijelaskan bahwa aparat sebagai eksekutif yang diberikan kepercayaan untuk mengelola pemerintahan memiliki  motivasi  untuk  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mencapai  tujuan  utama pemerintah, yakni kesejahteraan masyarakat. Selain itu, aparat selaku pengelola kebijakan wajib mempertanggungjawabkan segala aktivitas pengelolaannya kepada prinsipal. Sehingga, pemerintah membutuhkan dan berusaha secara maksimal untuk membentuk aparatur yang memiliki  motivasi  dan  kompetensi  yang  tinggi  agar  memberikan  hasil  yang  memuaskan (Mada et al., 2017). Semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, maka semakin tinggi pula tingkat  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desanya.  Hal  ini  dikarenakan  aparatur  yang berkompeten akan mampu melaksanakan tugasnya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain  itu,  tingginya  kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  akan  menuntun  aparatur  untuk bekerja  dengan  efektif,  efisien,  dan  produktif.  Aparatur  yang  berkompeten  akan menyelesaikan kerjanya dengan maksimal, sehingga akan meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019).
Hal  ini  didukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019; Nazar et al., 2021).
H4 :   Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif.  Objek penelitian yang dipilih penulis adalah desa-desa di wilayah Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus dengan  menggunakan  variabel  independen  yakni  Transparansi  (X1),  Akuntabilitas  (X2), Partisipasi  Masyarakat  (X3),  Kompetensi  Aparat  Desa  (X4),  dan  variabel  dependen Pengelolaan  Dana  Desa  (Y).  Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  yang  digunakan  yakni  data
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
primer. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu survey dengan cara membagikan kuisioner sebagai  instrumen  pengambilan  data.  Penarikan  sampel  pada  penelitian  ini  dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Penggunaan  metode  ini  dipilih  karena  akan  mendapatkan  hasil  pilihan-pilihan tertentu dan akan diperoleh kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Suharyadi & Purwanto, 2016: 19). Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu aparatur desa, pejabat tim pengelola dana desa, dan perwakilan masyarakat. Sehingga, dalam penelitian ini sampel yang  dipilih  sebanyak  10  (tujuh)  responden  di  setiap  desa,  yang  terdiri  dari  kepala  desa, sekretaris desa,  bendahara  desa,  tiga  orang  kasi,  dan  empat  orang perwakilan  masyarakat yang paham tentang pengelolaan dana desa. Sehingga total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak  100  responden.  Alat  uji  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  uji  persyaratan  analisis  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolonieritas,  uji heteroskedastisitas.  Metode  yang  digunakan  dalam  uji  analisis  data  adalah  model  analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Asumsi  hipotesis  pengujian  yang  digunakan  dalam  uji  Kolmogorov-Smirnov  adalah sebagai berikut :
Hipotesis Nol (H0) : Data terdistribusi secara normal
Hipotesis Alternatif (Ha) : Data tidak terdistribusi secara normal
Tabel 1. Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardi ze d Residual N 100 Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 Std. Deviation 1,3525529 Absolute 0,075 Most Extreme Differences Positive 0,061 Negative -0,075 Kolmogorov-Smirnov Z 0,598
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,767
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Output SPSS 21
Berdasarkan tabel 1 pada uji normalitas data bahwa besarnya nilai signifikansi ( Asymp Sig. 2- tailed ) adalah sebesar 0,767 atau 76,7%, hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal  karena  signifikannya  berada di  atas  0,05 atau 5%  sehingga  hipotesisnya  menerima Hipotesis Nol (H 0 ) data terdistribusi secara normal dan menolak Hipotesis Alternatif (H a ) data tidak terdistribusi secara normal.
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi  klasik  multikolinearitas  yaitu  adanya  hubungan  linear  antar  variabel  independen dalam  model  regresi.  Metode  pengujian  yang  bisa  digunakan  yaitu  melihat  nilai  Variance Inflation  Factor  (VIF)  pada  model   regresi,  membandingkan  nilai  koefisien  determinasi individual  (r2).  Nilai  yang  umum  dipakai  untuk  menunjukan  tidak  adanya  multikolinearitas adalah  nilai Tolerance >  0,10  dan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  <  10  (Gozali,  2011).
Adapun hasil dari uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Mod el Collinearity Statistics Toleranc e VIF Transparansi (X1 0,816 1,154 1 Akuntabilitas (X2) 0,826 1,142 Partisipasi Masyarakat (X3) 0,812 1,123 Kompetensi Aparatur Desa (X4) 0,878 1,033

## a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

## Sumber: Hasil Output SPSS 21.0
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) diperoleh < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengandung gejala multikolinieritas dan tolerance menunjukkan
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
>  dari  0,10.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antara variabel dalam model regresi tersebut.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap,  maka  disebut homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Dalam  asumsi  klasik  untuk  menguji  apakah  terjadi  pelanggaran  terhadap heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan  Uji  Park.  Uji  ini  dikembangkan  oleh  Park  pada tahun  1966,  pengujian  dilakukan  dengan  meregresikan  nilai  log  residual  kuadrat  sebagai variabel  dependen  dengan  variabel  independennya.  Metode  uji  Park  yaitu  dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat (Lne 2 ) dengan variabel independen. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
Ho  : tidak ada gejala eteroskedastisitas
Ha  : ada gejala heteroskedastisitas
Ho  diterima  bila  Signifikansi  >  0,05  berarti  tidak  terdapat  heteroskedastisitas  dan Ho ditolak  bila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil perhitungan Heterokedastisitas dengan uji park adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park
Coefficients a Mod el Unstandardi zed Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Bet a (Constant) 0,638 4,467 0,143  0,887 1 Transparansi (X1 -0,087 0,103 -0,171  -0,849  0,403 Transp. Pengel. Keu (X2) -0,010 0,157 -0,013  -0,065  0,948 Partisipasi Masyarakat (X3) 0,106 0,148 0,138  0,716  0,480 Komp. Aparat Desa (X4) 0,106 0,128 0,118  0,316  0,480
a. Dependent Variable: LNRes1
Sumber: Hasil Output SPSS 21.0
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  nilai  sig  > α (0,05)  semua  variabel  bersifat homoskedasitas  yang  dibuktikan  dengan nilai  signifikansi  uji park .  Semua  nilai  probabilitas (sig) adalah lebih besar dari 0.05 dengan demikian bahwa dalam model tersebut Ho diterima Ha ditolak sehingga tidak ada gejala heteroskedastisitas.

## Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit Model)
Uji goodness of fit merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teroritis). Adapun indikator dari goodness of fit dapat dilihat dari koefisien determinasinya (Adjusted R-Square)

## Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)
Untuk  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen,  digunakan  uji  Koefisien  Determinasi  (KD).  Berikut  merupakan  hasil perhitungan  R 2 untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  Maksimalisasi  kekayaan,  Informasi Akuntansi,  hubungan  audit internal dengan eksternal, Informasi netral, independensi audit internal  terhadap  pembuatan  keputusan  investor  individu  dengan  menggunakan  program aplikasi SPSS 21.0.
Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model
Summary b Mode l R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,785a 0,616 0,609 2,05199
a.  Predictors:  (Constant),  Komp.  Aparat  Desa  (X4),  Partisipasi Masyarakat (X3), Transp. Pengel. Keu (X2), Transparansi (X1)

## Sumber: Hasil Output SPSS 21.0
Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai R Square sebesar 0,616 variabel Transparansi (X 1 ), Akuntabilitas  (X 2 ),  Partisipasi  Masyarakat  (X 3 ), Kompetensi Aparat Desa  (X 4 ) bersama-sama menjelaskan  variabilitas  dari  Pengelolaan  Dana  Desa  (Y)  adalah  sebesar  61,6%  sedangkan sisanya 38,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  Partisipasi Masyarakat,  dan  Kompetensi  Aparat  Desa  secara  simultan  mempengaruhi  terhadap Pengelolaan Dana Desa maka dilakukan uji F adalah sebagai berikut :
Tabel 6. Uji F / Analisis Model
ANOVA a Mode l Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 28,540 4 9,513 3,047 0,035b 1 Residual 187,31 9 96 3,122 Total 215,85 9 10 0
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)
b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Transp. Pengel. Keu
(X2), Transparansi (X1

## Sumber: Hasil Output SPSS 21.0
Dari perhitungan di atas diperoleh Fhitung sebesar 3,047 dan nilai Ftabel pada tarif α =  5%  dan derajat pembilang  m  =  4 dan  derajat penyebut digunakan n-m-1 =  100-3-1  =  96 diperoleh F tabel sebesar 2,758 atau 3,047 > 2,758 diterima, artinya Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Aparat  Desa  secara  simultan  mempengaruhi  terhadap Pengelolaan Dana Desa. Selain itu nilai probability sebesar 0,035 yang berarti angka ini lebih kecil  dari  tingkat  signifikansi  5%  atau  0,03  <  0,05  menunjukan  bahwa  Transparansi, Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Pengelolaan Dana Desa.

## Pengujian Hipotesis 1
Hasil  pengujian  hipotesis  1  Transparansi  berpengaruh  positif  terhadap  Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t hitung untuk variabel Transparansi adalah positif sebesar 1,047 sedangkan t tabel pada taraf α =5% dengan df=  100-3  =  97,  yaitu  t tabel sebesar  2,000.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  t hitung >  t tabel (1,047 < 2,000) dan sig > 0,05 (0,065 > 0,05), maka H a ditolak artinya bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 1 ditolak).
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Pengujian Hipotesis 2
Hasil  pengujian hipotesis  2  Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap  Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t hitung untuk variabel Akuntabilitas adalah positif sebesar 3,514 sedangkan t tabel pada taraf α =5% dengan df=  100-3  =  97,  yaitu  t tabel sebesar  2,000.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  t hitung >  t tabel (3,514 > 2,000) dan sig < 0,05 (0,001 > 0,05), maka H a diterima dan H 0 ditolak artinya bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 2 diterima).

## Pengujian Hipotesis 3
Hasil  pengujian  hipotesis  3  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah positif sebesar 3,190 sedangkan t tabel pada taraf  α  =5% dengan df= 100-3  =  97,  yaitu  t tabel sebesar  2,000.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (3,190 < 2,000) dan sig < 0,05 (0,004 > 0,05), maka H a diterima artinya bahwa  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Hipotesis  3 diterima).

## Pengujian Hipotesis 4
Hasil  pengujian  hipotesis  4  Kompetensi  aparat  desa  berpengaruh  positif  terhadap Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan tabel 7 pada uji statistik di atas, maka diperoleh nilai t hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah positif sebesar 4,190 sedangkan t tabel pada taraf  α  =5% dengan df= 100-3  =  97,  yaitu  t tabel sebesar  2,000.  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (4,190 < 2,000) dan sig < 0,05 (0,004 > 0,05), maka H a diterima artinya bahwa Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Hipotesis 3 diterima).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Desa di  Kecamatan  Bae.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  keterbukaan  pemerintah  kepada  publik. Masyarakat  tidak  mengetahui  program  maupun  kegiatan  pemerintahan  serta  penggunaan dananya, karena tidak adanya media informasi, seperti papan informasi dan pengumuman
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dapat meningkatkan pelanggaran hukum karena masyarakat tidak mengetahui informasi kegiatan pemerintahan. Akuntabilitas  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Tingkat akuntabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa juga cukup optimal. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas yang baik artinya pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desanya, baik kepada peraturan yang telah ditetapkan, pemerintah pusat, maupun masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Angelia,  R.  S.,  Rahayu,  S.,  &  Ak,  M.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019) The Influence of Transparency,
Accountability,  and  Participation  of  Village  Financial  Management  (A.  EProceeding  of Management, 7(1), 1008 – 1014.
Asmawati,  I.,  &  Basuki,  P.  (2019).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Melalui  Bumdes. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(1), 63 – 76.
Ball, C. (2009). What Is  Transparency? Public Integrity, 11(4), 293 – 308. https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922110400
Budiaji, W. (2013). Skala pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert (The Measurement Scale and The Number of Responses in Likert Scale). Ilmu Pertanian Dan Perikanan, 2(2), 127 – 133.
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and  Shareholder  Returns.  Australian  Journal  of  Management,  16(1),  49 – 64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
Ferina,  I.,  Burhanuddin,  B.,  &  Lubis,  H.  (2016).  Tinjauan  Kesiapan  Pemerintah  Desa  dalam Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). Jurnal Manajemen
Dan Bisnis Sriwijaya, 14(3), 321 – 336. https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991
Ghozali.  (2018a).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25  (Edisi  9). Universitas Diponegoro: Semarang.
Hardiyansyah.  (2012).  Ssitem  Administrasi  dan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah. Gaya Media: Yogyakarta.
Humas.  (2021).  Mendes  PDTT:  45  Persen  Desa  Sudah  Terima  Dana  Desa. https://setkab.go.id/mendes-pdtt-45-persen-desa-sudah-terima-dana-desa/,  (Diakses pada 22 Oktober 2021).
KEMENDESA.  (2020).  Peraturan  menteri  desa  nomor  6  tahun  2020.  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dam Transmigrasi Republik Indonesia, 53(9), 1689 – 1699.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Kumalasari, M., Subowo, & Anisykurillah, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas  Pengungkapan  Manajemen  Risiko.  Accounting  Analysis  Journal,  3(1),  18 – 25. https://doi.org/10.15294/aaj.v3i1.3896
Mada,  S.,  Kalangi,  L.,  &  Gamaliel,  H.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana Desa,  Komitmen  Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 106– 115. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199 Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 12(2), 129. https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07
Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018b). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (Terbaru). ANDI: Yogyakarta. Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi,
Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kejelasan  Sasaran Anggaran  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  Pada  Perangkat  Desa  Di Kecamatan  Mojotengah  Kabupaten  Wonosobo).  Journal  of  Economic,  Business  and Engineering, 1(1), 118 – 130.
Matia  andriani.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Journal of Accounting, Finance, and Auditing, 1(2), 1 – 13. https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323
Mualifu,  Guspul,  A.,  &  Hermawan.  (2019).  Pengaruh  Transparansi,  Kompetensi,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah Desa  dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Seluruh  Desa  di Kecamatan  Mrebet  Kabupaten  Purbalingga).  Journal  of  Economic,  Business  and Engineering, 1(1), 49 – 59.
Mukmin, M. N.,  &  Maemunah,  S.  (2018).  Pengelolaan Dana  Pemerintah  Desa:  Kajian  Pada Kecamatan  Babakan  Madang,  Sukaraja  Dan  Ciawi.  Jurnal  Akunida,  4(2),  73. https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558
Mustofa,  A.  I.  (2012).  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 1(2).
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Nazar, S. N., Wulandari, R., Syafrizal, S., & Lestari, A. (2021). Competencies on Execution of Village Government Authorities, Transparency, Public Participation and Accountability of  Villages  Fund  Management.  EAJ  (Economic  and  Accounting  Journal),  4(1),  59. https://doi.org/10.32493/eaj.v4i1.y2021.p59-70
Oktavianus  Pasoloran.  (2001).  Teori  Stwardship:  Tinjauan  Konsep  Dan  Implikasinya  Pada Akuntansi Organisasi Sektor Publik (pp. 419 – 432).
Permendagri No. 113. (2014). Permendagri No 113 Tahun 2014. Republik Indonesia, 51(1), 51.
Purwanto, S. dan. (2016). Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (3rd ed.). Salemba Empat.
Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat  Pada  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  E-Jurnal  Akuntansi,  28(1),  132 – 158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Putri, E. M. N. (2015). Faculty of Economic, Riau University,. JOM Fekon, 2(2). Sari,  I.  R.,  Nasution,  I.  A.,  Akuntansi,  S.,  &  Prima,  U.  (2021).  Pengaruh  Tingkat  Leverage,
Profitabilitas,  dan  Ukuran  Perusahaan  Publik  terhadap  Pengungkapan  Manajemen Risiko. 2(2), 241 – 253.
Saskara,  I.  P.  W.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  N.  (2018). Pengaruh  Leverage  dan Profitabilitas  pada Pengungkapan  Manajemen  Risiko.  E-Jurnal  Akuntansi,  24(3),  1990 – 2022.
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i03.p13 Sukarno. (2020). Akuntabilitas Dana Desa.
http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA, (Diakses pada 22 Oktober 2021).
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM, 2(1), 52 – 66.
Sweetenia,  A.  M.,  Caesari,  E.  P.  A.,  Aprillia,  A.  F.,  &  Purwantini,  A.  H.  (2019).  Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 17(1), 44 – 56. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752
Webler, T., Tuler, S., & Krueger, R. (2001). What is a good public participation process? Five perspectives  from  the  public.  Environmental  Management,  27(3),  435 – 450. https://doi.org/10.1007/s002670010160
Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. Proceeding UII-ICABE, 177 – 184.
Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Economy Deposit Journal (E-DJ), 2(2). https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916