## PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEPAILITAN MANAJER INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PASAR MODAL
Nathania Diva Davina 1 , Elisatris Gultom 2 , Ema Rahmawati 3
E-mail : nathaniadivadavina@gmail.com

## ABSTRAK
Investasi merupakan salah satu cara untuk melindungi nilai tabungan dari kemungkinan  penyusutan  akibat  inflasi  sekaligus  untuk  memperoleh keuntungan. Reksadana merupakan alternatif investasi dengan risiko yang relatif  lebih  rendah.  Meskipun  reksadana  memiliki  risiko  yang  relatif  lebih rendah, reksadana tetap memiliki risiko investasi, antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko jenis portofolio efek yang diinvestasikan oleh manajer investasi, dan risiko ketidakpatuhan manajer investasi dalam mengelola  dan  memasarkan  produk.  Risiko  ini  memicu  masalah  seperti gagal  bayar  yang  kerap  menimpa  manajer  investasi.  Masalah  ini  muncul akibat  kesalahan  manajer  investasi  dalam  memasarkan  produk  yang menjanjikan fixed  return dalam  jumlah  tertentu  dan  nilai  portofolio  yang terpengaruh  oleh  risiko  pasar  menyebabkan  portofolio  tidak  laku. Akibatnya,  investor  yang  merasa  dirugikan  mengajukan  permohonan pernyataan  kepailitan  terhadap  manajer  investasi.  Kepailitan  manajer investasi tentu akan merugikan investor. Melalui metode penelitian yuridis normatif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  perlindungan hukum bagi investor reksadana yang mengalami kerugian dalam hal terjadi kepailitan  manajer  investasi  dan  tanggung  jawab  manajer  investasi  atas kerugian  investor  reksadana  yang  ditinjau  berdasarkan  Hukum  Kepailitan dan Hukum Pasar Modal Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan hukum investor, Reksadana, Manajer Investasi

## PENDAHULUAN
Investasi  dipandang  sebagai  salah  satu  cara  untuk  melindungi  nilai tabungan  dari  kemungkinan  depresiasi  akibat  inflasi  sekaligus  untuk memperoleh  keuntungan.  Namun  investasi  pada  aset  keuangan  seperti saham dan obligasi kadang kala memiliki resiko yang besar karena harga saham atau kondisi pasar yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu, reksadana hadir  menjadi  salah  satu  alternatif  investasi  dengan  risiko  yang  lebih rendah. Reksadana memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki  pengetahuan,  keahlian,  atau  waktu  yang  cukup  untuk  mengikuti
Jurnal Sains Sosio Humaniora ISSN (Print) 2580-1244 (Online) 2580-2305 Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
perkembangan  instrumen  investasi  yang  dipilih. 1 Dalam  investasi reksadana,  investor  menyetorkan  sejumlah  dana  dengan  melakukan pembelian  atas  produk  yang  ditawarkan  oleh  manajer  investasi. Selanjutnya  dana  tersebut  dikelola  oleh  manajer  investasi  untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek.
Namun  meskipun  reksadana  memiliki  risiko  yang  relatif  lebih  kecil, namun  reksadana  tetap  memiliki  risiko  investasi  antara  lain  risiko  pasar, risiko  likuiditas,  risiko  inflasi,  risiko  dari  jenis  portofolio  efek  yang diinvestasikan  oleh  manajer  investasi,  dan  risiko  ketidakpatuhan  manajer investasi  dalam  mengelola  dan  memasarkan  produk.  Hal  ini  memicu terjadinya  permasalahan  seperti  masalah  gagal  bayar  yang  seringkali menimpa manajer investasi. Masalah ini muncul akibat kesalahan manajer investasi  dalam  pemasaran  produk  yang  menjanjikan fixed  return dalam jumlah  tertentu  serta  nilai  portofolio  yang  terdampak  oleh  risiko  pasar mengakibatkan  portofolio  tersebut  tidak  dapat  dijual.  Akibatnya,  investor yang  merasa  dirugikan  mengajukan  permohonan  kepailitan  terhadap manajer investasi.
Padahal berdasarkan Pasal 28 POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang edoman  Pengelolaan  Portofolio  Efek untuk  Kepentingan  Nasabah  secara Individual,  dalam  pengelolaan  portofolio  nasabah  secara  individual, manajer  investasi  dilarang  menjanjikan  kepada  nasabah  akan  terdapat keuntungan pada tingkat tertentu dan/atau kerugian tidak akan melampaui tingkat yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pasar  Modal  menegaskan  bahwa  manajer  investasi  wajib  menjalankan tugasnya  sebaik  mungkin  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab semata-mata  untuk  kepentingan  reksadana.  Namun  nyatanya  masih seringkali  investor  dirugikan  akibat  kelalaian  manajer  investasi  yang mengakibatkan  gagal  bayar  ( default )  hingga  berujung  pada  kepailitan manajer  investasi.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  keraguan  dan  ketakutan
1 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal , Jakarta: Prenada Media, 2019, hlm. 362.
masyarakat  untuk  mulai  berinvestasi  di  reksadana.  Oleh  karena  itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi investor di Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis  normatif,  yaitu  metode  penelitian  hukum  yang  mengkaji  norma hukum  positif  sebagai  objek  kajian. 2 Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  dilakukan dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  dikaitkan  dengan permasalahan  hukum  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. 3 Penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  berupa  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian,  dan  pendapat  ahli untuk menganalisis permasalahan hukum. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif dengan memaparkan peraturan-peraturan dan teori-teori hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  investor  reksadana dalam kepailitan manajer investasi di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  Dalam  Kepailitan Manajer Investasi
Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  bentuk,  yaitu preventif  dan  represif.  Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  hukum terhadap  investor  reksadana  yang  dirugikan  akibat  pailitnya  manajer investasi,  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  tidak  dapat  diterapkan untuk  mencegah  terjadinya  kepailitan  karena  manajer  investasi  telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
2 E. S. Wiradipradja, Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Bandung: Keni Media, 2015, hlm. 5.
3 P. M. Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2005 , hlm. 133.
hukum  tetap.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan kepada investor reksadana yang mengalami kerugian adalah perlindungan hukum represif.
Perlindungan  hukum  represif  adalah  perlindungan  hukum  yang diberikan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  diakibatkan  oleh pelanggaran,  yaitu  berupa  pemberian  sanksi  seperti  denda  atau  ganti kerugian  atas  pelanggaran  yang  telah  dilakukan.  Perlindungan  hukum represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi,  termasuk penyelesaiannya  melalui  peradilan. 4 Dalam  kepailitan  manajer  investasi, perlindungan hukum secara represif memberikan kesempatan bagi investor reksadana selaku kreditor untuk mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya.

## Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  Berdasarkan  Hukum Kepailitan Indonesia
Dalam  kepailitan  dikenal  3  (tiga)  klasifikasi  kreditor,  yaitu  kreditor separatis,  kreditor  preferen,  dan  kreditor  konkuren.  Pembagian  klasifikasi kreditor  ini  didasarkan  pada  jenis  utang  ataupun  jenis  jaminan  yang menentukan  kedudukan  kreditor  dalam  pelunasan  piutangnya.  Investor reksadana  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kreditor  konkuren,  karena investor  reksadana  tidak  memegang  hak  jaminan  kebendaan.  Artinya, dalam  kepailitan  manajer  investasi,  investor  reksadana  mendapatkan pelunasan  yang  paling  akhir  setelah  harta  debitor  pailit  dikurangi  untuk pelunasan kepada kreditor preferen dan kreditor separatis.
Apabila  debitor  pailit,  kreditor  preferen  dan  kreditor  separatis  dapat mengeksekusi  jaminan  seolah  tidak  terjadi  kepailitan.  Hal  ini  berbeda dengan kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan, sehingga dapat terjadi perebutan harta debitor di antara kreditor konkuren. 5 Permasalahan yang  kemudian  timbul  dari  proses  penyelesaian  harta  pailit  adalah  jika
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 55.
5 M.  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 35.
jumlah  utang  debitor  lebih  besar  dari  harta  pailit,  apalagi  setelah  kreditor preferen dan kreditor separatis mengambil haknya, hak kreditor konkuren pun terancam tidak dapat terbayarkan penuh. Undang-Undang Nomor 37 Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  (“PKPU”)  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kreditor  konkuren untuk memperoleh pemenuhan haknya atas harta kekayaan debitor pailit. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU  dapat  mencegah  terjadinya  itikad  buruk  atau  kesalahan  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  dalam  kepailitan  yang  dapat  mengakibatkan berkurangnya nilai boedel pailit sebagai sumber pelunasan piutang kreditor konkuren  dan  menyebabkan  kerugian  bagi  kreditor  konkuren. 6 Adapun Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur  sejumlah  perlindungan hukum guna melindungi hak dan kepentingan kreditor, antara lain:
1) Actio Pauliana
Actio  pauliana merupakan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh kreditor untuk menuntut pembatalan terhadap perbuatan-perbuatan hukum debitor yang dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor. Tindakan ini untuk menghindari  perbuatan  curang  yang  dilakukan  oleh  debitor  dengan mengalihkan  hartanya  sebelum  dinyatakan  pailit  untuk  mengurangi pemenuhan  pembayaran  utang-utangnya.  Selain  itu, actio  pauliana juga diperlukan untuk menghindari konflik  jika ada seorang kreditor yang  ingin memperoleh hak-hak tertentu, yang memaksa untuk menjual sendiri harta milik  debitor  atau  menguasai  harta  debitor  sendiri  tanpa  memperhatikan hak-hak kreditor lainnya. 7
Actio  pauliana terkandung  dalam  Pasal  1341  KUHPerdata  yang menentukan  bahwa  kreditor  dapat  mengajukan  pembatalan  atas  segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor yang merugikan
6 Irfan  Idham,  S.  Nawi,  &  H.  Baharuddin,  “Perlindungan  Hukum  Kreditor  Konkuren Dalam  Kepailitan:  Studi  Putusan  Nomor  04/Pdt.Sus- PKPU.Pailit/2018/PN.Niaga  Mks”,
Journal of Lex Generalis , Vol. 1, No. 5, 2020, hlm. 752.
7 Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum , Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 263.
kreditor,  sepanjang  dapat  dibuktikan  bahwa  bilamana  tindakan  tersebut dilakukan, baik debitor ataupun orang yang dengan atau untuk siapa debitor berbuat,  mengetahui  bahwa  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  kerugian bagi kreditor.
Asas ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dalam Pasal 41 ayat (1) menentukan bahwa untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  yang  merugikan  kepentingan kreditor,  yang  dilakukan  sebelum  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pembatalan tersebut hanya dapat  dilakukan  apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  pada  saat  perbuatan hukum  tersebut  dilakukan,  debitor  dan  pihak  dengan  siapa  perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan  hukum  tersebut  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditor. Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  memberikan  kewenangan  kepada Kurator untuk mengajukan gugatan actio pauliana. 8 Gugatan actio pauliana dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan: 9
a)  Debitur telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim;
b)  Tindakan  tersebut  dilakukan  dalam  waktu  satu  tahun  sebelum putusan pailit diucapkan; dan
c)  Debitor  tidak  wajib  melakukan  perbuatan  tersebut  berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.
2) Paksa Badan
Dalam proses kepailitan dapat dilakukan beberapa upaya agar kreditor memperoleh  pembayaran  piutangnya  dari  debitor.  Salah  satunya  yaitu dengan  upaya  paksa  badan  dalam  pelaksanaan  putusan  pailit  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Niaga.  Upaya  paksa  badan  dilakukan
8 Andika  Wijaya  &  W.  P.  Ananta, Hukum  Acara  Pengadilan  Niaga ,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2018, hlm. 61.
9 Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  “Pembuktian  terhadap  Perbuatan  Debitur  yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana”, Jurnal Yudisial , Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 217.
terhadap  debitor  pailit  yang  tidak  beritikad  baik  untuk  melunasi  utangnya kepada kreditor sehingga mengganggu hak dan kepentingan kreditor.
Upaya  paksa  badan  diatur  dalam  Pasal  93  sampai  dengan  Pasal  96 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang- Undang  Kepailitan  dan  PKPU  disebutkan  bahwa  pengadilan  dengan putusan  pernyataan  pailit  atau  setiap  waktu  setelah  itu,  atas  usul  Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih  dan  setelah  mendengar  Hakim  Pengawas,  dapat  memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun  di  rumahnya  sendiri,  di  bawah  pengawasan  jaksa  yang  ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Penahanan berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilakukan. Atas usul Hakim Pengawas atau atas  permintaan  Kurator  atau  seorang  kreditor  atau  lebih  dan  setelah mendengar  Hakim  Pengawas,  Pengadilan  dapat  memperpanjang  masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Kemudian  Pasal  95  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU menyebutkan, permintaan untuk menahan debitor pailit harus dikabulkan, apabila  permintaan  tersebut  didasarkan  atas  alasan  bahwa  debitor  pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, antara lain: 10
a)  Debitor  dengan  sengaja  tidak  memberikan  keterangan  yang  jelas mengenai  seluruh  boedel  yang  dijadikan  harta  pailit  sehingga membebani tugas Kurator;
b)  Debitor dengan sengaja tidak menghadap kepada Hakim Pengawas, Kurator,  atau  panitia  kreditor  untuk  memberikan  keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap harta debitor pailit;
c)  Debitor tidak datang sendiri dalam rapat pencocokan utang;
10 Ernes Gabriel Sihotang, I. B. P. Atmadja, & I. A. Sukihana, “Dasar Pertimbangan Hakim  dan  Upaya  Hukum  Debitor  Pailit  Terkait  Penggunaan  Paksa  Badan  dalam Kepailitan”, Kertha Semaya , Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 7.
d)  Debitor  secara  sengaja  tidak  hadir  dalam  rapat  pencocokan  utang untuk memberikan keterangan mengenai kepailitan debitor dan harta pailitnya.
Mengacu  pada  Pasal  111  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU, dalam  kepailitan  suatu  badan  hukum,  ketentuan  upaya  paksa  badan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  93  sampai  dengan  Pasal  96  Undang- Undang Kepailitan dan PKPU hanya berlaku bagi pengurus badan hukum tersebut.  Dengan  demikian,  maka  sebagai  suatu  badan  hukum,  upaya paksa  badan  terhadap  manajer  investasi  hanya  berlaku  bagi  pengurus manajer investasi tersebut.
Sebagai  suatu  entitas  badan  hukum  yang  berbentuk  perseroan terbatas, manajer investasi tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Dalam  hal  penerapan  upaya  paksa badan atas manajer investasi, Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas  menyatakan  bahwa  setiap  anggota  direksi  bertanggung  jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya ayat (4) menyatakan bahwa  dalam  hal  direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  direksi  atau  lebih, pertanggungjawaban tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
3) Keberatan terhadap Permohonan Rehabilitasi
Berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, setelah berakhirnya  kepailitan,  debitor  atau  ahli  warisnya  berhak  mengajukan permohonan  rehabilitasi  kepada  Pengadilan  yang  telah  mengucapkan putusan pernyataan pailit. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang  semula  dinyatakan  pailit,  melalui  putusan  Pengadilan  yang  berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.
Permohonan  rehabilitasi  yang  diajukan  oleh  debitor  maupun  ahli warisnya  dapat  dikabulkan  apabila  dalam  surat  permohonan  tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui telah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Artinya, kreditor yang diakui
tidak  akan  mengajukan  tagihan  lagi  terhadap  debitor,  sekalipun  kreditor mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.
Setelah  permohonan  rehabilitasi  diumumkan,  dalam  jangka  waktu  60 (enam puluh) hari, setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dengan memasukkan surat keberatan yang disertai dengan alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan. Keberatan hanya dapat  diajukan  apabila  kreditor  belum  memperoleh  pembayaran  secara memuaskan.
4) Banding atas Penetapan Hakim Pengawas
Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan  dalam putusan  PKPU  atau  putusan  pailit.  Hakim  Pengawas  bertanggung  jawab untuk  mengawasi  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  serta bertanggung jawab untuk mengawasi kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Berdasarkan  Pasal  68  Undang-Undang  Kepailitan  dan PKPU, terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan. Permohonan banding tersebut harus diajukan oleh seorang  advokat.  Namun  permohonan  banding  tidak  dapat  diajukan terhadap penetapan yang berkenaan dengan Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2),  dan  ayat  (3),  Pasal  186,  Pasal  188,  dan  Pasal  189  Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  Berdasarkan  Hukum  Pasar Modal Indonesia
Otoritas Jasa K euangan (“OJK”) sebagai lembaga pengawas kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi investor  yang  dirugikan  akibat  pailitnya  manajer  investasi  apabila permohonan pernyataan pailit atas manajer investasi diajukan melalui OJK. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang Kepailitan  dan  PKPU,  dalam  hal  debitor  adalah  perusahaan  efek,
permohonan  pailit  hanya  dapat  diajukan  oleh  Badan  Pengawas  Pasar Modal,  yang  sekarang  telah  beralih  kepada  OJK  dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Ketentuan ini juga didukung dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 21 Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan  Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek yang  menegaskan  bahwa  permohonan  pailit  terhadap  perusahaan  efek hanya dapat diajukan oleh OJK dengan dasar:
a)  Terdapat permohonan kepada OJK yang diajukan oleh paling sedikit 2 (dua) kreditor yang memiliki paling sedikit 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap perusahaan efek; atau
b)  Terdapat permohonan yang diajukan kepada OJK oleh perusahaan efek sendiri yang tidak mampu untuk membayar utangnya; atau
c)  Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan OJK.
Pengajuan permohonan kepailitan oleh OJK terhadap perusahaan efek dapat  diajukan  tanpa  adanya  permohonan  dari  kreditor  perusahaan  efek atau perusahaan efek itu sendiri. OJK juga dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek berdasarkan permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum.
Setelah permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukan  kepada  OJK,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  45  (empat  pulih lima)  hari  sejak  diterimanya  permohonan,  OJK  melakukan  penelaahan untuk  menentukan  apakah  permohonan  pernyataan  kepailitan  terhadap perusahaan efek layak atau tidak layak untuk diajukan kepada pengadilan. Permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek tidak  layak diajukan  kepada  Pengadilan  apabila  berdasarkan  hasil  penelaahan  OJK, kondisi  keuangan  perusahaan  efek  tidak  dalam  keadaan  tidak  mampu untuk  membayar  utangnya  dan  dapat  melaksanakan  kegiatan  usahanya sebagai perusahaan efek secara normal. Dalam hal demikian, OJK dapat meminta penyelesaian sengketa utang-piutang antara perusahaan efek dan kreditor  melalui  mediasi.  Namun  apabila  berdasarkan  hasil  penelaahan
OJK  kondisi  keuangan  perusahaan  efek  dalam  keadaan  tidak  mampu membayar utangnya dan tidak melaksanakan kegiatan usahanya sebagai perusahaan  secara  normal,  OJK  menyatakan  permohonan  pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek layak diajukan kepada pengadilan.
Apabila berdasarkan hasil penelaahan OJK permohonan tersebut layak diajukan  kepada  Pengadilan,  maka  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (2) Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2022, OJK berwenang untuk menetapkan pembekuan  kegiatan  usaha  manajer  investasi.  Kemudian  ayat  (3) menyatakan bahwa manajer investasi wajib menyelesaikan terlebih dahulu seluruh  kewajibannya  kepada  nasabah  dan  kewajiban  penyelesaian transaksi  efek  paling  lama  30  (tiga  puluh)  Hari  Kerja  sejak  permohonan pernyataan pailit dinyatakan layak diajukan kepada Pengadilan.
Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  10  ayat  (4)  Peraturan  OJK  Nomor  21 Tahun  2022,  untuk  melindungi  nasabah  manajer  investasi,  OJK  dapat melakukan tindakan:
a)  Memindahkan  pengelolaan  portofolio  produk  investasi  pada perusahaan  efek  yang  melakukan  kegiatan  sebagai  manajer investasi  yang  akan  diajukan  kepailitan  kepada  manajer  investasi lain;
b)  Melakukan  likuidasi  atas  portofolio  produk  investasi  pada perusahaan  efek  yang  melakukan  kegiatan  sebagai  manajer investasi yang akan diajukan kepailitan;
c)  Melakukan pemblokiran atas aset nasabah manajer investasi; atau
d)  Tindakan lain yang diperlukan.

## Tanggung Jawab Manajer Investasi terhadap Kerugian Investor Akibat Kepailitan Manajer Investasi
Kepailitan  manajer  investasi  tentu  akan  menimbulkan  kerugian  bagi investor.  Padahal  tujuan  dari  investasi  adalah  untuk  memperoleh keuntungan,  namun  dengan  pailitnya  manajer  investasi,  investor  gagal untuk memperoleh keuntungan dari modal yang diinvestasikannya, bahkan
investor  terancam  tidak  dapat  memperoleh  pelunasan  dari  manajer investasi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan  PKPU,  setelah  putusan  pailit  diucapkan,  manajer  investasi  selaku debitor  pailit  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta kekayaannya,  termasuk  harta  pailit.  Tanggung  jawab  pengurusan  dan pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator. Tanggung jawab manajer investasi adalah menyerahkan hartanya kepada Kurator untuk selanjutnya dijual  oleh  Kurator.  Hasil  penjualan  harta  pailit  yang  telah  terkumpul kemudian dikurangi dengan biaya-biaya kepailitan, termasuk di dalamnya upah Kurator, dan sisanya digunakan untuk membayar utang debitor pailit kepada para kreditor.
Perlu diperhatikan bahwa kepailitan hanya menyangkut harta kekayaan debitor  pailit.  Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  37  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  yang  menyatakan  bahwa perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya wajib:
a)  Menyimpan  efek  tersebut  dalam  rekening  yang  terpisah  dari rekening perusahaan efek; dan
b)  Menyelenggarakan  pembukuan  secara  terpisah  untuk  setiap nasabah  dan  menyediakan  tempat  penyimpanan  yang  aman  atas harta  nasabahnya  sesuai  dengan  tata  cara  yang  ditetapkan  oleh OJK.
Hal serupa juga diatur di dalam Pasal 2 huruf f Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 mengenai prinsip perlindungan aset nasabah yang wajib diterapkan oleh manajer investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf f Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015, disebutkan bahwa manajer investasi wajib menyimpan aset nasabah dalam rekening dan tempat yang terpisah dari rekening dan tempat penyimpanan aset manajer investasi sendiri dan nasabah lain. Dengan demikian, maka dapat  disimpulkan  bahwa  dana  nasabah  yang  dikelola  oleh  manajer investasi  dalam  portofolio  tersebut  tidak  menjadi  bagian  dari  kekayaan
manajer investasi. Dana tersebut harus dicatat secara tersendiri, terpisah dari pembukuan kekayaan manajer investasi.
Penjelasan  Pasal  37  huruf  a  Undang-Undang  Pasar  Modal menegaskan  bahwa  oleh  karena  efek  nasabah  yang  dikelola  oleh perusahaan efek bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek, maka dalam hal perusahaan efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, efek  nasabah  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dari  harta  pailit  ( boedel pailit )  ataupun  harta  yang  dilikuidasi.  Dengan  demikian,  maka  nasabah yang  merasa  dirugikan  dengan  pailitnya  manajer  investasi  bisa  saja mengajukan  permohonan  pengembalian  dana  tersebut,  mengingat  dana tersebut  merupakan  harta  nasabah  dan  bukan  harta  manajer  investasi. Meskipun  dana  yang  dikembalikan  telah  berkurang  karena  adanya penurunan  Nilai  Aktiva  Bersih  unit  penyertaan  reksadana  yang menyebabkan  berkurangnya  nilai  investasi,  namun  dengan  adanya pengembalian dana ini setidak-tidaknya dapat sedikit mengurangi kerugian yang dialami oleh investor.
Walaupun  demikian,  dengan  kondisi  manajer  investasi  yang  pailit, artinya manajer investasi mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana investasi  nasabah,  sehingga  nasabah  yang  dirugikan  tidak  dapat memperoleh  pertanggungjawaban  dari  manajer  investasi  sebagaimana semestinya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum  ada  kepastian  hukum mengenai  pertanggungjawaban  manajer  investasi  terhadap  kerugian investor reksadana akibat kepailitan manajer investasi.

## KESIMPULAN
a)  Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  investor reksadana  yang  dirugikan  akibat  pailitnya  manajer  investasi  adalah perlindungan hukum secara represif. Adapun perlindungan hukum yang diatur  oleh  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU  untuk  melindungi hak-hak  investor  dalam  kepailitan  manajer  investasi  adalah  dengan upaya hukum berupa gugatan actio pauliana , paksa badan, keberatan
atas  permohonan  rehabilitasi,  dan  banding  atas  penetapan  Hakim Pengawas. Kemudian melalui Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2022, OJK  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  investor  reksadana  yang dirugikan  akibat  pailitnya  manajer  investasi  apabila  permohonan pernyataan  pailit  diajukan  oleh  kreditor  atau  oleh  manajer  investasi sendiri  melalui  OJK.  Dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit  yang dinyatakan  layak  untuk  diajukan  kepada  Pengadilan,  maka  OJK berwenang  untuk  membekukan  kegiatan  usaha  manajer  investasi, memindahkan  pengelolaan  portofolio  produk  investasi  pada  manajer investasi yang diajukan pailit kepada manajer investasi lain, melikuidasi portofolio produk investasi pada manajer investasi yang diajukan pailit, dan melakukan pemblokiran atas aset nasabah manajer investasi.
b)  Setelah  adanya  putusan  pailit,  manajer  investasi  yang  berkedudukan sebagai  debitor  pailit,  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan mengurus  harta  kekayaannya.  Pengurusan  dan  pemberesan  harta pailit  menjadi  wewenang  kurator.  Tanggung  jawab  manajer  investasi adalah menyerahkan hartanya kepada Kurator untuk selanjutnya dijual dan  digunakan  untuk  membayar  utang  debitor  pailit  kepada  para kreditor.  Selain  itu,  manajer  investasi  juga  bertanggung  jawab  untuk mengembalikan dana investasi apabila investor reksadana mengajukan permohonan  pengembalian  dana  investasi.  Dana  nasabah  yang dikelola oleh manajer investasi bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer  investasi,  maka  dalam  hal  manajer  investasi  pailit,  dana tersebut tidak termasuk ke dalam boedel pailit, sehingga investor yang dirugikan  akibat  kepailitan  manajer  investasi  dapat  mengajukan pengembalian  atas  dana  tersebut.  Namun  dengan  kondisi  manajer investasi  yang  pailit,  artinya  manajer  investasi  mengalami  kesulitan untuk mengembalikan dana investasi nasabah, sehingga nasabah yang dirugikan  tidak  dapat  memperoleh  pertanggungjawaban  dari  manajer investasi sebagaimana semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
E.  S.  Wiradipradja, Penuntut  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Bandung: Keni Media, 2015.
Emmy Yuhassarie, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum , Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
M.  S.  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: PT Alumni, 2006.
Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal , Jakarta: Prenada Media, 2019.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2005 .
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

## Jurnal
Andika Wijaya & W. P. Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga , Jakarta:
Sinar Grafika, 2018.
Elisabeth  Nurhaini  Butarbutar,  “Pembuktian  terhadap  Perbuatan  Debitur yang  Merugikan  Kreditur  dalam  Tuntutan  Actio  Pauliana”, Jurnal Yudisial , Vol. 12, No. 2, 2019.
Ernes  Gabriel  Sihotang,  I.  B.  P.  Atmadja,  &  I.  A.  Sukihana,  “Dasar Pertimbangan  Hakim  dan  Upaya  Hukum  Debitor  Pailit  Terkait Penggunaan Paksa Badan dalam Kepailitan”, Kertha Semaya , Vol. 3, No. 2, 2015.
Irfan  Idham,  S.  Nawi,  &  H.  Baharuddin,  “Perlindungan  Hukum  Kreditor Konkuren  Dalam  Kepailitan:  Studi  Putusan  Nomor  04/Pdt.Sus- PKPU.Pailit/2018 /PN.Niaga Mks”, Journal of Lex Generalis , Vol. 1, No.
5, 2020.