## Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik
Guntur Aris Prabowo guntur.aris.prabowo-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The title of this research is “Elektonic State Administration Dispute Settlement Arrangements” provides an explanation of the legal issues discussed by the author about 1) Comparison of procedural law ini State Administrative Courts which is carried out coventionally and electronically; and 2) Constraints to the application of Electronic Court in the State Administrative Court. Rapid technological advances make it easy for humans in all area, one of which is in the law. Legal breakthroughs carried out by the Supreme Court can be seen in the existence of Electronic Court. The State Administrative Court, which is an institution under the Supreme Court, implements electronic court. The State Administrative Court has a function to protect the public against government actions and policies.
Keywords: The State Administrative Court; Electronic Court; Conventional Court.

## Abstrak
Penelitian ini yang berjudul “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik” memberikan penjelasan pada rumusan masalah yang dibahas oleh penulis tentang 1) Perbandingan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan secara konvensional dengan elektronik; dan 2) Kendala penerapan Peradilan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi manusia di segala bidang, salah satunya adalah di bidang hukum. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dengan adanya Peradilan Elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung menerapkan peradilan elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Elektronik; Peradilan Konvensional.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum dijadikan suatu landasan yang sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan. Hal ini telah tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Guntur Aris Prabowo, ‘Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 1 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28454 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Guntur Aris Prabowo

## 1400 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Republlik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) tepatnya pada Pasal 1 Ayat (3). Negara hukum berasal dari 2 (dua) kata yaitu negara dan hukum. Banyak beberapa ahli yang mendefiniskan mengenai negara dan hukum. Karl Max, Pringgodigdo, dan Samidjo merupakan ahli yang menjelaskan mengenai negara. Mereka memandang negara merupakan suatu organisasi atau suatu badan dimana terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu wilayah, penguasa, dan rakyat. 1
Hukum sendiri berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan ius . Kata ius diartikan sebagai serangkaian peraturan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai keadilan. 2 Hukum itu sendiri memiliki 3 (tiga) hal yang menjadi tujuannya, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berbicara mengenai kepastian, kita harus mengetahui bahwa hukum harus memiliki pandangan yang sama terhadap setiap orang. Dalam mengimplementasikan tujuan dari kepastian hukum itu sendiri, Indonesia sudah memiliki lembaga negara yang didirikan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum tersebut. Lembaga negara yang dimaksud yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Kewenangan dari Mahkamah Agung yaitu kewenangan dalam hal pengawasan terhadap 4 (empat) badan peradilan di bawahnya yaitu pengawasan terhadap Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu selain melakukan pengawasan, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Mahkamah Agung juga berwenang untuk meminta segala keterangan terhadap 4 (empat) badan peradilan di bawahnya yang berkaitan dengan peradilan, serta dapat melakukan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada 4 (empat) badan peradilan di bawahnya tersebut.
Peradilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang
1 Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Prenada Media 2011).[4].
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2015).[8].
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN).
Objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN). Yang dimaksud dari KTUN adalah keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimana dalam keputusan tertulis tersebut berisi tindakan hukum pada bidang tata usaha negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara tersebut. Sifat dari keputusan tersebut adalah konkret, individual, dan final.
Hukum pasti memiliki kaitan yang erat dengan suatu hal yang dinamakan dengan asas. Paul Scholten mendefinisikan yang dimaksud dengan asas hukum adalah suatu dasar dari pemikiran yang terdapat di belakang dan di dalam sistem hukum itu sendiri. 3 H.J.  Homes  mendefisiniskan  asas  hukum  dalam  bukunya yang berjudul “ Betekenis van de Algemene Rechtbeginsselen voor d praktijk ”, bahwa asas hukum adalah dasar-dasar yang bersifat umum atau suatu petunjuk di dalam hukum yang berlaku. 4 Hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari suatu asas hukum yang dinamakan asas contrarius actus , yang arti dari asas tersebut adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan KTUN, haruslah mencabut KTUN tersebut. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas KTUN dari badan atau pejabat tata usaha negara tertentu, maka pihak tersebut hanya dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan tersebut ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN.
Zaman sekarang lebih dikenal oleh orang-orang dengan sebutan zaman industri 4.0. Definisi dari zaman industri 4.0 itu sendiri dikemukakan oleh Kagerman dengan kelompoknya. Mereka menyebutkan yang dimaksud dengan zaman industri 4.0 adalah zaman dimana adanya integrasi antara Cyber Physical System (CPS)
3 Dewa Gede Atmadja, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’ (2018) 12 Kertha Wicaksana.[146].
4 ibid .[147].

## Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
dengan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam suatu bidang industri tertentu. 5 CPS adalah suatu realisasi dari dunia maya ke dunia nyata.
Seiring perkembangan zaman tersebut, Mahkamah Agung selaku lembaga negara yang bergerak di pengadilan pun sudah memanfaatkan teknologi dengan baik. Penerapan teknologi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah: 6
1.  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan untuk penanganan perkara;
2.  Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang digunakan untuk administrasi kepegawaian;
3.  Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang digunakan untuk pengawasan; dan
4.  Layanan Publik Terpadu ( excellent court services ) yang digunakan pada tingkat pertama dan tingkat banding.
Penerapan Peradilan Elektronik ini dimulai pada saat pengadiministrasian perkara hingga pada saat pelaksanaan acaranya. Untuk saat ini, 4 (empat) kamar peradilan di bawah naungan Mahmakamh Agung sudah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sudah terintegrasikan di Mahkamah Agung. Penerapan Peradilan Elektronik ini merupakan upaya dari perwujudan dari visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, tepatnya pada visi ke-10, yaitu mewujudkan badan peradilan yang modern dengan upaya mengeluarkan teknologi informasi terpadu. 7
Mahkamah Agung selain mengeluarkan beberapa aplikasi perwujudan dari Peradilan Elektronik secara langsung, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perwujudan Peradilan Elektronik di Indonesia. peraturan perundang-undangan yang dimaksud tersebut adalah:
1.  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma
5 Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, ‘Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset’ (2018) 1 J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri.[19].
6 Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi : Hukum Acara dan Peradilan Elektronik (Prenada Media 2019).[183].
7 ibid .[185].
Nomor 3 Tahun 2018). Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai pengadiministrasian suatu perkara yang dilakukan secara elektronik; dan
2.  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2019). Peraturan Mahkamah Agung ini menjelaskan mengenai pengadministrasian perkara secara elektronik dan acara di pengadilan secara elektronik.
Peran teknologi informasi saat ini memang sangat diperlukan untuk melaksanakan tujuan dari hukum itu sendiri yang sudah dibahas sebelumnya di atas, namun Peradilan Elektronik ini tidak bisa sepenuhnya langsung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) kamar peradilan yang di bawahnya. Terbatasnya sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan secara benar dan tepat merupakan salah satu alasan Peradilan Elektronik ini tidak bisa dijalankan, sehingga yang dapat mengakses Peradilan Elektronik saat ini hanyalah beberapa subjek hukum yang ditunjuk oleh undang-undang.. Alasan lain Peradilan Elektronik tidak bisa dijalankan adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang Peradilan Elektronik tersebut. Selain alasan tersebut di atas, masih dimungkinkan terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Peradilan Elektronik masih belum bisa dijalankan secara keseluruhan oleh Mahkamah Agung dan 4 (empat) kamar peradilan di bawahnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat suatu permasalahan yaitu mengenai perbandingan antara peradilan yang menggunakan acara konvensional dengan peradilan yang berbasis teknologi informasi. Permasalahan lain adalah mengenai kendala Peradilan Elektronik yang masih tidak terlaksana secara keseluruhan khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara hingga saat ini. Oleh karena itu dari permasalahan di atas, penulis akan mencari solusi dari permasalahan tersebut.

## Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Konvensional 1.  Pendaftaran Perkara
Pendaftaran gugatan yang dilakukan secara konvensional dapat dilakukan oleh Penggugat secara pribadi atau melalui kuasanya yang dilakukan dengan

## 1404 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
cara datang secara langsung ke Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP) Pengadilan. Pada PTSP Pengadilan terdapat Meja I yang memiliki tugas untuk menangani gugatan/permohonan yang masuk. Dokumen yang harus dilengkapi dan diserahkan oleh Penggugat atau kuasanya yaitu: 8
1.  Surat gugatan asli dan surat gugatan fotokopi;
2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3.  Fotokopi surat permohonan dan/atau keputusan atas pengajuan upaya administratif;
4.  Fotokopi obyek sengketa berupa KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; dan
5.  Surat Kuasa Khusus, Kartu Advokat, dan Berita Acara Sumpah Advokat (apabila Pengguat menggunakan Kuasa Hukum).
Dokumen-dokumen yang telah disebut di atas akan diperiksa mengenai kelengkapannya dengan menggunakan Daftar Periksa. Dokumen yang telah diperiksa akan diteruskan ke Panitera Muda Perkara yang akan menyatakan bahwa dokumen yang sudah diajukan telah lengkap atau tidak lengkap. Apabila dokumen belum lengkap, Panitera Muda Perkara akan melakukan tindakan pengembalian dokumen dengan melampirkan Daftar Periksa. Apabila dokumen telah lengkap,
Panitera Muda Perkara akan menyatakan bahwa dokumen telah lengkap dan mengembalikan dokumen tersebut ke Meja I. 9
Penggugat atau kuasanya mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (selanjutnya disebut SKUM) yang diserahkan oleh petugas di Meja I apabila berkas telah dinyatakan lengkap. Penggugat atau kuasanya wajib untuk membayar uang panjar yang telah tercantum di dalam SKUM. Setelah membayar uang panjar perkara, maka gugatan tersebut akan dicatat di dalam Buku Register Perkara dan mendapat nomor perkara. Dokumen tersebut akan diproses oleh Pengadilan dan akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan. 10
8 Sudarsono dan Rabbenstein Izroiel, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik (Prenada Media 2019).[61].
9 PTUN Jakarta, ‘Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara’ (PTUN Jakarta) [s.a] <www. ptun-jakarta.go.id> accessed 22 Mei 2020.
10 Sudarsono dan Rabbenstein Izroiel, Op.Cit. [62].

## 2.  Upaya Administratif
Upaya administratif adalah upaya yang wajib dilakukan oleh recht persoon perdata atau naturlijk persoon yang merasa dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya KTUN oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebelum memasuki pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan dalam upaya administratif yaitu keberatan dan banding.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA Nomor 2 Tahun 1991)  menjelaskan bahwa untuk dapat menentukan upaya apa yang dapat dilakukan dalam upaya administraitif, dapat dilihat berdasarkan KTUN yang merugikan tersebut. Apabila KTUN yang mengenal adanya upaya administratif maka upaya yang dapat dilakukan adalah banding, sehingga gugatan (tingkat I) ditujukan secara langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila KTUN yang tidak mengenal adanya upaya administratif, maka upaya yang dapat dilakukan adalah keberatan, sehingga gugatan (tingkat I) diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 11
UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan penjelasan yang berbeda dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 mengenai upaya administratif. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 terdapat unsur “dapat”. Kata “dapat” berdasarkan Lampiran II Angka 267 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa kata “dapat” menyatakan sesuatu yang bersifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Sehingga masyarakat disini diberikan pilihan hukum untuk menggunakan upaya administratif terlebih dahulu atau langsung mengajukan gugatan secara langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka menyelesaikan
11 Phlipus M. Hadjon, [et.al.], Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).[308].

## Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
sengketa tata usaha negara. 12

## 3.  Dismissal proses dan perlawanan
Dismissal proses adalah suatu proses untuk meneliti gugatan yang diajukan ke PTUN. Proses ini bertujuan untuk menilai kelayakan gugatan yang diajukan. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 menjelaskan proses ini dilakukan oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketua dapat menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur . Proses dismissal diperlukan apabila Ketua Peradilan Tata Usaha Negara menilai bahwa gugatan yang diakukan ke PTUN dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar sesuai ketentuan Pasal 62 UU PTUN, yaitu:
a.  Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang PTUN;
b.  Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan;
c.  Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d.  Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat;
e.  Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 tentang perihal Petunjuk Pelaksanaan yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim PTUN Tahap III Angka VII.1 memberikan penjelasan mengenai tata cara pemeriksaan terhadap perlawanan Penetapan Dismissal, yaitu : a.  Pemeriksaan terhadap perlawanan atas Penetapan Dismissal tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya;
b.  Apabila perlawanan tersebut dinyatakan benar, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya;
c.  Majelis yang memeriksa pokok perkara adalah majelsi yang sama dengan yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tetapi dengan Penetapan Ketua Pengadilan
4.  Pemeriksaan persiapan
Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh hakim yang akan memeriksa perkara.
12 Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, ‘Upaya Administratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2018) 1 Arena Hukum.[40].
Tujuan dilakukannya pemeriksaan persiapan adalah untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Pasal 63 Ayat (2) UU PTUN dan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, serta Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober Tahun 1993), (Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober Tahun 1993) memberikan penjelasan bahwa Majelis Hakim memiliki beberapa wewenang yang terkait dengan pemeriksaan persiapan, yaitu:
a.  Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
b.  Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Wewenang Majelis Hakim ini diperlukan untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tata usaha negara, dengan mengingat bahwa kedudukan antara Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah sama;
c.  Hakim dapat meminta kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengirimkan kepada Pengadilan KTUN yang sedang disengketakan itu;
d.  Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan;
e.  Mencabut Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan KTUN apabila ternyata tidak diperlukan; dan
f.  Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
Pasal 63 Ayat (3) UU PTUN menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya. Ketentuan 30 (tiga puluh) hari tidaklah diterapkan secara ketat. Ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa. Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan batas waktu tersebut harus diupayakan dengan arif dan bijaksana. Maksud arif dan bijaksana adalah bahwa Majelis Hakim tidak begitu

## 1408 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ketika Penggugat hanya diberi sekali kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. 13 Ketika Penggugat tetap tidak membenarkan gugatan yang memiliki kesalahan, maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) baik sebagian atau seluruhnya, meskipun gugatan tersebut telah melalui proses dismissal. 14 Hal ini selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan keadilan bagi kepentingan Penggugat.

## 5.  Pemeriksaan perkara
Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat ditempuh melalui 2 (dua) acara, yaitu dengan acara biasa atau dengan acara cepat.
1)  Acara biasa
Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Hakim dengan 3 (tiga) orang hakim. Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 tahun 2009) menjelaskan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan wajib terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Majelis Hakim dapat menilai apabila persidangan tersebut menyangkut mengenai permasalahan negara, maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk menyelenggarakan persidangan secara tertutup, akan tetapi dalam pembacaan putusan harus tetap diadakan secara terbuka untuk umum. 15 Apabila dalam pembacaan putusan tidak dibuka untuk umum, maka putusan pengadilan tersebut menjadi batal demi hukum.
Pasal 64 sampai 66 UU PTUN mengatur mengenai pemanggilan para pihak yang bersangkutan untuk hadir di dalam persidangan yang sudah
13 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II (Mahkamah Agung RI 2009).[12].
14 Putu Ratna Surya Pratiwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2016) 5 Kertha Wicara.[4].
15 Dezonda. R. Pattipawae, ‘Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2015) 1 Jurnal Sasi.[46].
ditetapkan. Pemanggilan para pihak ini dilakukan dengan cara mengirim surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui Kepala Desa tempat tinggal para pihak. 16
Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya wajib hadir pada sidang yang sudah ditentukan waktunya. Berdasarkan Pasal 71 UU PTUN, apabila Penggugat atau kuasanya tidak hadir pada hari sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka gugatan yang diajukan oeh Penggugat dinyatakan gugur dan Penggugat diharuskan untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan Pasal 72 UU PTUN, apabila Tergugat tidak hadir di hari persidangan secara dua kali berturut-turut dan/atau tidak bisa menanggapi gugatan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim ketua Sidang dengan Surat Penetapan dapat meminta atasan Tergugat untuk datang ke persidangan.
Setelah pemanggilan para pihak dilaksanakan, yang harus dilakukan adalah pemeriksaan sengketa yang dimulai dengan dibacakannya gugatan dan jawaban oleh Hakim Ketua Sidang. Tergugat boleh menyampaikan jawaban secara lisan apabila tidak ada jawaban secara tertulis. Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan sampai replik asalkan disertai alasan yang cukup dan tidak merugikan Tergugat. Tergugat dapat merubah alasan yang mendasari jawaban hanya sampai replik asalkan disertai alasan yang cukup dan tidak merugikan Penggugat. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan bagi para pihak.
Penggugat dapat mencabut gugatannya setiap saat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Namun tidak menutup kemungkinan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikabulkan meskipun penacbutan tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban, asal disetujui oleh Tergugat. Hal ini terdapat pembatasan hak. Pencabutan gugatan dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas
16 Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara (Kejaksaan Republik Indonesia 2019).[25].

## 1410 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
sengketa. Pencabutan gugatan tidak boleh saling merugikan para pihak demi terciptanya fakta yang sebenarnya untuk pengambilan keputusan yang arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim. 17
Pihak yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu sengketa yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat, dapat masuk ke dalam sengketa (intervensi) tersebut. Pengajuan permohonan intervensi tersebut harus diajukan sebelum pembuktian, lalu pengadilan akan menilai mengenai kepentingan dari pihak intervnsi. Penilaian yang dilakukan oleh pengadilan akan menentukan pihak intervensi termasuk ke dalam:
a)  Voeging, merupakan masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara dengan mendukung salah satu pihak, Penggugat atau Tergugat.
b)  Vrijwaring, merupakan masuknya pihak ketiga ke dalam suatu sengketa karena adanya kepentingan yang sama dengan salah satu pihak, baik Penggugat atau Tergugat. Tussenkomst
c)  Tusskenkomst, merupakan masuknya pihak ketiga atas inisiatifnya sendiri dengan tujuan untuk membela hak-hak nya sendiri, tanpa ikut ke salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini tidak bergabung ke Penggugat atauoun Tergugat.
Tergugat dapat mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Penyampaian eksepsi dapat diajukan terpisah dengan jawaban ataupun diajukan bersamaan dengan jawaban. Eksepsi ditujukan kepada Majelis Hakim yang isinya menjelaskan bahwa pengadilan yang mengadili saat ini tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut ataupun kewenangan relatif). Ada beberapa eksepsi yang hanya dapat diputuskan bersama dengan pokok perkara, yaitu eksepsi mengenai ne bis in idem yang menjelaskan bahwa dalam perkara yang sama pernah diputus, baik keputusan dari Mahkamah Agung yang telah memperoleh keputusan tetap dan pasti, ataupun perkara yang
bersangkutan masih dalam pemeriksaan pengadilan lain. 18
Penggugat dapat mengajukan replik setelah disampaikannya jawaban atas gugatan oleh pihak Tergugat. Istilah penyebutan replik terdapat di dalam Pasal 75 Ayat (1) UU PTUN, namun penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dari replik tidak dijelaskan di dalam UU PTUN. Replik merupakan hak Penggugat, sehingga hak tersebut bisa digunakan atau tidak digunakan. Isi dari replik cukup bantahan-bantahan terhadap jawaban dari Tergugat. Tidak perlu mengulang kembali dalil-dalil yang terdapat di dalam gugatan. 19
Tergugat juga memiliki hak untuk menanggapi terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat. Tanggapan atas replik tersebut disebut dengan duplik. Istilah duplik terdapat di dalam Pasal 75 Ayat (2) UU PTUN. Sama hal nya degan replik, duplik tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam UU PTUN. Duplik hanya berisi mengenai hal-hal baru yang digunakan untuk menanggapi dalil-dalil yang terdapat di dalam replik yang diajukan oleh Penggugat. 20
Alat bukti surat yang dapat digunakan dalam persidangan di PTUN adalah akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Surat yang menjadi alat bukti dalam sengketa dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dibawa ke Pengadilan dalam persidangan dan Majelis Hakim dapat meminta penjelasan dan keterangan mengenai surat tersebut.
Pemeriksaan saksi wajib dilakukan apabila Hakim Ketua Sidang menganggap hal itu diperlukan. Saksi wajib datang ke persidangan, dan apabila tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Hakim Ketua Sidang dapat meminta polisi untuk membawa saksi tersebut ke dalam persidangan. Pemeriksaan saksi yang didelegasikan harus dibuat berita acara oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan wewenang. 21
18 R.  Soegijatno  Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Sinar Grafika 2008).[162].
19 Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Op.Cit .[32].
20 ibid. [33].
21 Dezonda. R. Pattipawae, Op.Cit. [48].

## 1412 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Acara Tata Usaha Negara menganut prinsip bahwa tidak semua orang dapat dijadikan saksi dalam persidangan. Pasal 88 UU PTUN memberikan penjelasan orang yang tidak dapat dijadikan saksi dalam persidangan yaitu keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa;  Isteri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; Anak yang belum berusia tujuh belas tahun; dan Orang sakit ingatan.
Keterangan ahli di dalam Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah penting untuk memberikan penjelasan mengenai suatu ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lazimnya orang yang dapat menjadi ahli adalah orang yang memiliki pendidikan, penelitian ilmiah, atau pekerjaan yang memiliki kaitan dengan suatu perkara. 22
Alat bukti selanjutnya adalah pengakuan para pihak. Ketentuan mengenai pengakuan para pihak diatur di dalam Pasal 105 UU PTUN.  Pengertian dari pengakuan adalah suatu keterangan, yang dapat dituangkan tertulis atau dikemukakan secara lisan, yang menjelaskan mengenai suatu persitiwa, hak atau hubungan hukum yang telah dikemukakan oleh para pihak. 23
Alat bukti yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Pasal 106 UU PTUN mendefiniskan pengetahuan hakim sebagai suatu hal yang oleh Hakim diketahui dan diyakini kebenarannya. Indroharto mencontohkan pengetahuan hakim antara lain hasil pemeriksaan setempat, barang, atau pun sesuatu yang ditunjukkan kepada hakim yang kesemuanya bukan termasuk keempat alat bukti sebelumnya. 24
Kedua belah pihak diperbolehkan untuk memberikan kesimpulan setelah pembuktian masing-masing pihak. Kesimpulan berisi pendapat masing-masing pihak yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesimpulan ini bukan merupakan kewajiban yang harus dijalankan, melainkan
22 Sudarsono dan Rabbenstein Izroiel, Op.Cit. [122]. 23 ibid. [125].
24 ibid.
suatu hak, sehingga pemberian kesimpulan ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan.
Majelis Hakim setelah mendengar kesimpulan atau setelah pembuktian dari masing-masing pihak (apabila tidak ada kesimpulan) menunda persidangan untuk memberikan waktu bermusyawarah guna untuk mempertimbangkan segala hal dalam pengambilan keputusan. Setelah bermusyawarah, Majelis Hakim akan memberikan keputusan pada hari itu juga atau pada hari yang berbeda. Putusan Pengadilan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Pasal  97 Ayat (7) UU PTUN menjelaskan bahwa Majelis Hakim dapat mengambil beberapa Putusan Pengadilan, yaitu gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau ugatan gugur.
2)  Acara cepat
Pasal 98 juncto Pasal 99 UU PTUN mengatur mengenai pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan sebab adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak. Sebab tersebut harus disimpulkan dari alasan- alasan permohonan yang terdapat di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.  Ketentuan  ini  memberikan  subyektifitas  kepada  Penggugat  dan Pengadilan mengenai kriteria sesuatu hal dikatakan sebagai suatu hal yang cukup mendesak. Ketua Pengadilan dalam 14 (empat belas) hari harus mengeluarkan penetapan dari permohonan yang dimohon oleh Penggugat dan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum, baik banding atau kasasi terhadap penetapan permohonan tersebut.
Pemeriksaan perkara dengan acara cepat dilakukan oleh Hakim Tunggal ( unus judex ) bukan berbentuk Majelis Hakim. Ketua Pengadilan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya penetapan permohonan, menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa adanya pemeriksaan persiapan. Penggugat dan Tergugat diberi waktu 14 (empat belas) hari dalam jawaban dan pembuktian.

## Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...

## Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik 1.  Pendaftaran perkara
Tahap pendaftaran perkara secara elektronik tidak dapat secara langsung dilaksanakan, akan tetapi harus terlebih dahulu melakukan tahap pendaftaran akun. Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Huruf B Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut KMA Nomor 129/2019) menjelaskan bahwa yang dapat melakukan pendafatran akun yaitu perorangan, advokat, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan Republik Indonesia, Direksi/
Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum ( in-house lawyer ), dan kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
Setelah tahap pendaftaran akun di aplikasi e-court dilakukan, untuk advokat dilakukan verifikasi dan validasi Berita Acara Sumpah advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana advokat tersebut disumpah. Sesudah dilakukan  verifikasi  dan  validasi,  maka  advokat  tersebut  mendapatkan  Akun Pengguna Terdaftar. Pengadilan Tata Usaha Negara akan menunjuk petugas untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Berita Acara Sumpah untuk dilakukan pendaftaran.
Bab III Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Huruf C KMA Nomor 129/2019 memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam tahap pendaftaran perkara, yaitu:
a.  Memilih pengadilan yang berwenang;
b.  Mendapatkan nomor pendaftaran online;
c.  Mengunggah ( upload ) surat kuasa;
d.  Mengisi data pihak;
e.  Mengunggah ( uplad ) berkas gugatan ke aplikasi e-court; f.  Memperoleh taksiran biaya panjar perkara elektronik ( e- SKUM);
g.  Membayar biaya panjar perkara;
h.  Mendapatan nomor perkara.

## 2.  Dismissal proses dan perlawanan
Dismissal proses merupakan tahapan yang digunakan oleh ketua pengadilan
untuk memeriksa syarat-syarat formil suatu gugatan, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam sub bab 2.1.3 di atas. Pada sub bab 2.1.3 di atas menjelaskan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketua pengadilan dalam melakukan dismissal proses yaitu:
a.  Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang PTUN;
b.  Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan;
c.  Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d.  Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat; dan
e.  Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
Penggugat dapat menerima menerima atau sebaliknya dapat melakukan keberatan terhadap penetapan dismissal yang dilakukan oleh ketua pengadilan. Jika Penggugat menerima penetapan dismissal tersebut, maka penetapan tersebut akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika Penggugat tidak menerima penetapan dismissal tersebut, maka Penggugat dapat melakukan upaya perlawanan.
Pengaturan mengenai peradilan elektronik tidak membahas mengenai dismissal proses yang dilakukan secara elektronik, akan tetapi pada Huruf E.10.i. KMA Nomor 129/2019 mengatur mengenai upaya perlawanan terhadap dismissal proses. Upaya perlawanan pada dismissal proses secara elektronik diajukan melalui sistem informasi pengadilan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan Pasal 62 Ayat (3) UU PTUN yaitu 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya penetapan dismissal.

## 3.  Pemeriksaan persiapan
Pemeriksaan persiapan merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk pemeriksaan kembali gugatan kembali setelah melalui dismissal proses. Pemeriksaan ini dapat dilakukan oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Pemeriksaan ini tidak dilakukan secara formal, sehingga majelis hakim pun diperbolehkan untuk tidak memakai toga.
Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomo 129/2019 memberikan penjelasan bahwa dalam pemeriksaan persiapan dilakukan secara manual (konvensional). Hanya saja terdapat beberapa perbedaan pada e-court pada perkara

## 1416 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
tata usaha negara yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dengan perkara perdata yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum, perkara perdata agama yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama, dan perkara tata usaha militer yang merupakan kewenangan dari Peradilan Militer. Perbedaan antara e-court Peradilan Tata Usaha Negara dengan e-court Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dalam tahap pemeriksaan perkara telah dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.1.b KMA Nomor 129/2019 yaitu apabila gugatan diajukan secara elektronik, maka peradilan tidak memerlukan persetujuan Tergugat untuk dilaksanakannya persidangan secara elektronik. Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer harus melalui persetujuan para pihak apabila ingin dilaksanakannya persidangan secara elektronik.
Alasan adanya perbedaan tersebut adalah terlihat dari salah satu urgensi dilaksanakannya pemeriksaan persiapan yaitu penyeimbangan kekuasaan dan wewenang yang sangat berbeda antara Penggugat selaku masyarakat dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, sehingga pengaturan tersebut dicantumkan di dalam suatu peraturan. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki suatu tujuan selaku peradilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan falsafat negara yang dianut oleh Republik Indonesia yaitu penyeimbang antara kepentingan umum yang dijalankan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepentingan perseorangan yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945 selaku konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25 Anwar C. mengutip dalam Inleiding Staatkunde karya J.Th.J. Van den Berg memberikan rumusan bahwa suatu konsitusi merupakan suatu kumpulan ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang memiliki pengaturan hubungan antara negara dan warga negara serta memiliki pengakuan hak-hak warga negara. 26
25 Dani Habibi, ‘Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsrecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat’ (2019) 21 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.[2].
26 Yogi Zul Fadhli, ‘Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara’ (2016) 13 Jurnal Konstitusi.[708].

## 4.  Pemanggilan para pihak
Pemanggilan para pihak dilakukan ketika sudah mendapatkan nomor perkara. Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengadilan akan memanggil Penggugat selaku pengguna terdaftar dan/atau Pengguna Lain yang dilakukan secara elektronik. Penggugat dan/atau Pengguna Lain akan dipanggil setelah memiliki domisili elektronik sesuai alamat emailnya yang telah didaftarkan dan terverifikasi pada tahap pendaftaran akun. Apabila Penggugat dan/atau Pengguna lain belum memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan Penggugat dan/atau Pengguna Lain akan tetap dilakukan dengan prosedur manual. Pemanggilan elektronik untuk Tergugat tidak perlu meminta persetujuan kepada Tergugat itu sendiri.
Perkara elektronik tidak serta merta semua panggilan dilakukan secara elektronik. Panggilan pertama untuk Tergugat atau pihak ketiga (intervensi) dilakukan secara manual. Panggilan pertama secara manual tersebut dilakukan karena pengadilan belum mengetahui domisili elektronik dari Tergugat atau pihak ketiga (intervensi). Setelah mengetahui domisili elektronik Tergugat atau pihak ketiga (intervensi), maka untuk panggilan selanjutnya dilakukan secara elektronik. 27
Panggilan yang dilakukan oleh pengadilan dapat dilakukan dengan cara sesuai dengan domisili elektronik para pihak. Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa apabila domisili elektronik berada di dalam daerah hukum pengadilan, maka pengadilan melalui Jurusita/Jurusita Pengganti secara langsung dapat mengirim panggilan elektronik kepada pihak tersebut melalui aplikasi e-court .
Apabila pihak yang memiliki domisili elektronik berada di luar daerah hukum pengadilan, maka pengadilan menyampaikan panggilan kepada pihak tersebut secara elektronik dan harus ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak yang berperkara sesuai domisili elektroniknya.
Syarat-syarat pemanggilan para pihak secara elektronik tetap tunduk pada pengaturan tentang pemanggilan para pihak secara konvesional, yaitu pada Pasal 65 UU PTUN.

## 1418 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...

## 5.  Pemeriksaan perkara
Pelakasanaan peradilan elektronik dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Peradilan Elektronik Sebagian dan Peradilan Elektronik Sepenuhnya. Peradilan Elektronik Sebagian adalah peradilan yang dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan perkara tidak dijalankan keseluruhan menggunakan media elektronik, sedangkan Peradilan Elektronik Sepenuhnya adalah peradilan yang dalam pelaksanaan pemeriksaan administrasi dan perkara dijalankan secara keseluruhan menggunakan media elektronik. 28
Setelah selesai tahap pemeriksaan persiapan dan para pihak telah dipanggil secara elektronik, maka Ketua Majelis Hakim/Hakim Tunggal akan membuat jadwal persidangan ( court calender ) berupa penetapan hari sidang. Penetapan tersebut menetapkan hari, tanggal dan jam dari penyampaian dokumen jawab menjawab (mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan, dan pembacaan putusan sesuai dengan pengaturan pada Pasal 21 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.4.a. KMA Nomor 129/2019. Apabila terjadi perubahan agenda dalam jadwal persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu merubah jadwal persidangan ( court calender ), cukup dituangkan dalam berita acara sidang yang dibuat oleh panitera/panitera pengganti. 29
Para pihak dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik,mempunyai batas waktu hingga pada saat hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal persidangan ( court calender ) yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim/Hakim Tunggal.
Penyampaian dokumen oleh para pihak wajib dilakukan dalam format pdf dan rtf/doc. Majelis Hakim akan memastikan dan memeriksa file dokumen dalam format pdf dan rtf/doc harus sama. Jika sama maka Majelis Hakim akan melakukan verifikasi dan validasi. Jika tidak sama, maka yang akan digunakan oleh Majelis
28 Sudarsono, Op.Cit. [198]. 29 Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) (Prenada Media 2020).[110].
Hakim adalah file yang memiliki format pdf karena telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum para pihak (apabila menggunakan kuasa hukum) atau oleh para pihak itu sendiri (apabila tidak menggunakan kuasa hukum. 30
Masuknya pihak ketiga (intervensi) yang memiliki kepentingan terhadap perkara tata usaha negara juga diperbolehkan dalam persidangan elektronik selama perkara tersebut berlangsung. Perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap perlindungan pihak ketiga (intervensi) adalah dengan memberitahukan hak nya, baik melalui surat elektronik, surat biasa, ataupun melalui jurusita. 31
Masuknya pihak ketiga (intervensi) dapat dilakukan pada saat acara pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan dan jawaban, pembuktian, atau sebelum adanya pembacaan putusan.
Prasyarat utama penilaian seseorang untuk diterima atau tidak diterimanya menjadi pihak ketiga (intervensi) adalah sesuai ketentuan Pasal 83 Ayat (1) UU PTUN yaitu mengenai aspek kepentingan. Ketentuan yang berada di Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.7.i. KMA Nomor 129/2019 yang menjelaskan bahwa pihak pemohon intervensi harus menyetujui untuk mengikuti persidangan secara elektronik merupakan suatu hal yang berbeda dengan prasyarat untuk diterima atau tidak diterimanya suatu permohonan intervensi, sehingga hal ini bukanlah suatu prasyarat seseorang diterima menjadi pihak intervensi di dalam persidangan elektronik. 32
Tahap jawab menjawab sesuai ketentuan Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.4. KMA Nomor 129/2019 dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, hingga duplik. Pada peradilan elektronik, dokumen-dokumen gugatan, jawaban, replik, dan duplik disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dokumen gugatan yang telah diunduh oleh Penggugat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Majelis Hakim.
30 ibid.
31 Sudarsono, Op.Cit. [195]. 32 Friska Ariesta Aritedi, [ et.al. ] Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara (Guepedia 2020).[130].

## Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Jawaban yang dilakukan oleh Tergugat disampaikan ke aplikasi e-court pada jadwal yang sudah ditetapkan. Penyampaian jawaban oleh Tergugat harus disertai dengan bukti awal berupa surat elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi terhadap jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan akan diteruskan ke Sistem Informasi Pengadilan.
Peradilan elektronik juga menerapkan penyerahan dokumen replik dan duplik. Pasal 75 UU PTUN menjelaskan bahwa dalam peradilan konvensional tidak memberikan perintah kepada Ketua Majelis Hakim untuk membacakan replik dan duplik. Para pihak hanya diperintahkan untuk menyerahkan dokumen replik dan duplik. Ketentuan tersebut berlaku juga pada peradilan elektronik yang telah diatur di dalam Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.4. KMA Nomor 129/2019.
Penggugat diberikan waktu paling lambat untuk mengunggah dokumen elektronik replik pada hari dan jam sesuai jadwal sidang. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi terhadap replik tersebut secara elektronik dan akan meneruskan dokumen tersebut kepada Tergugat/Pihak Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan. Ketentuan yang berlaku untuk replik juga berlaku pada ketentuan duplik. Tergugat diberikan waktu paling lambat untuk mengunggah dokumen elektronik duplik pada hari dan jam sesuai jadwal sidang. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi terhadap duplik tersebut secara elektronik dan akan meneruskan dokumen tersebut kepada Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan.
Pembuktian dalam peradilan elektronik diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan KMA Nomor 129/2019 dilakukan secara semi elektronik, yang artinya tidak semua pembuktian dilakukan secara elektronik. Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa pembuktian persidangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yang artinya asas, jenis, dan prosedur dilakukan sesuai dengan UU PTUN.
Pembuktian surat di dalam persidangan elektronik diatur di dalam ketentuan Huruf E.5.a-b. KMA Nomor 129/2019 dilakukan dengan cara para pihak mengunggah dokumen-dokumen bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem
Informasi Pengadilan. Asli dari surat-surat yang telah diunggah, tetap diperlihatkan di muka sidang. Hal ini memberikan penjelasan bahwa di dalam pembuktian surat tetap dilakukan secara konvensional. Majelis Hakim akan tetap melakukan verifikasi secara konvensional antara bukti surat yang diunggah secara elektronik dengan bukti surat fisik.
Pembuktian saksi dan/atau ahli di dalam persidangan elektronik diatur di dalam ketentuan Pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.5.c-e. KMA Nomor 129/2019. Pembuktian saksi dan/atau ahli secara elektronik dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga para pihak dapat saling melihat dan mendengar keterangan dari saksi dan pengetahuan dari ahli secara langsung. Pembuktian saksi dan/atau ahli dalam persidangan elektronik dilaksanakan dalam infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dalam memberikan keterangan dan ahli dalam memberikan pengetahuan harus berada di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan, sehingga hal ini merupakan masalah dalam peradilan elektronik, mengingat harus adanya pengambilan sumpah terhadap saksi dan/atau ahli secara konvensional.
Pembuktian alat bukti pengakuan para pihak dan pegetahuan hakim tidak memiliki perbedaan seperti yang terdapat di dalam ketentuan peradilan konvensional.
Setelah tahap pembuktian, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah tahap penyampaian kesimpulan. Ketentuan mengenai dokumen kesimpulan secara elektronik tidak memiliki perbedaan dengan kesimpulan yang dilakukan secara konvensional, hanya saja berbeda dalam penyampaian kesimpulan. Para pihak memiliki hak untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Batas waktu para pihak menyampaikan kesimpulan adalah pada saat jadwal sidang yang telah ditentukan hari dan jam nya. Majelis Hakim akan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut.
Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim merupakan tahap akhir dari suatu persidangan. Ketentuan mengenai putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara elektronik sama dengan konvensional. Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur.

## 1422 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Ketentuan mengenai prosedur pembacaan putusan secara elektronik diatur di dalam Pasal 26 Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Huruf E.8-9. KMA Nomor 129/2019. Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai domisili elektronik para pihak. Pembacaan putusan tersebut secara hukum dianggap dihadiri oleh para pihak dan di hadapan terbuka untuk umum. Jika putusan disampaikan melalui elektronik, maka akan menimbulkan akibat hukum mengenai jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum sejak hari pembacaan putusan yaitu pada saat putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik (Pasal 26 Ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Pasal 108 UU PTUN).

## Kendala Peradilan Elektronik Di PeradilanTata Usaha Negara 1.  Konsep domisili elektronik
Domisili elektronik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu domisili dan elektronik. Secara bahasa, kata domisili merupakan serapan dari Bahasa Belanda yaitu domicilie . Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang (tempat tinggal resmi). 33 Secara terminologi, arti dari domicilie dalam Bahasa Belanda adalah tempat tinggal yang sah seseorang sebagai tempat tinggal resminya. 34 Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa domisili memiliki kaitan yang erat dengan letak geografis yang sah dari subjek hukum.
Konsep domisili dalam domisili elektronik pada peradilan elektronik sebenarnya merujuk pada tempat kedudukan sebenarnya para pihak, akan tetapi para pihak memilih sendiri domisili dalam tahap pendaftaran akun, misalnya Penggugat atau kuasanya memilih domisili berdasarkan alamat surat elektronik ( e-mail ), serta Tergugat memilih domsili berdasarkan alamat surat elektronik ( e-mail ) yang telah didaftakan. Pemilihan domisili tersebut harus mempresentasikan kedudukan
33 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Domisili” <www.kbbi.web.id> accessed 02 Juni 2020.
34 J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Kompas Media Nusantara 2007).[70].
sebenarnya dari para pihak yang berperkara, meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan  unsur  geografis  seperti  konsep  domisili  secara  konvensional.  Untuk memastikan alamat domisili elektronik sesuai dengan kedudukan sesungguhnya para pihak, Majelis Hakim melakukan verifikasi dan validasi kepada alamat surat elektronik ( e-mail ) pada saat tahap pendaftaran akun. 35
Domisili tersebut dapat dikatakan elektronik karena menggunakan sistem elektronika dan media elektronika yaitu berupa:
a.  Server dari domain alamat surat elektronik ( e-mail );
b.  Perangkat internet; dan
c.  Media perangkat keras yang digunakan untuk membuka surat elektronik ( e-mail ). 36
Domisili elektronik yang digunakan dalam peradilan elektronik digunakan oleh peradilan sesuai dengan fungsi para pihak. Domisili elektronik Penggugat digunakan peradilan untuk menentukan alamat panggilan. Domisili elektronik Tergugat digunakan oleh peradilan untuk menentukan kompetensi relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, serta berguna untuk alamat panggilan kepada Tergugat.

## 2.  Asas persidangan terbuka untuk umum
Konsekuensi dari persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa persidangan tersebut dapat disaksikan oleh semua orang, dengan syarat semua orang yang hadir di dalam persidangan jangan sampai mengganggu ketertiban selama jalannya persidangan. Tujuan diadakannya proses persidangan terbuka untuk umum adalah supaya semua persidangan pengadilan menjadi jelas, terang, dilihat, dan diketahui oleh masyarakat. 37 Moch. Faisal Salam menafsirkan bahwa proses persidangan terbuka untuk umum merupakan suatu bentuk pengawasan umum yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja Majelis Hakim selama jalannya persidangan. 38
35 Friska Ariesta Aritedi, et.al.,Op.Cit. [57].
36 ibid. 37 Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, ‘Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media’ (2017) 24 JH Ius Quia Iustum.[498].

## 1424 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Saat pemeriksaan perkara secara konvensional, semua orang dapat memasuki ruang persidangan, namun pada pemeriksaan elektronik hanya pihak yang berperkara dan Majelis Hakim saja yang dapat masuk ke perkara yang disengketakan. Hal ini menimbulkan masalah mengenai eksistensi proses persidangan terbuka untuk umum, dimana pihak lain selain pihak yang berperkara tidak bisa melihat persidangan secara elektronik.
Ketentuan mengenai proses persidangan terbuka untuk umum pada peradilan elektronik terdapat di dalam Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakaan bahwa dalam peradilan elektronik yang diakses melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet secara hukum telah memenuhi asas proses persidangan terbuka untuk umum. Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam peradilan elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan.
Halaman depan situs e-court menjelaskan yang dimaksud dengan e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara, mendapatkan kisaran biaya panjar perkara, melakukan pembayaran perkara secara online , pemanggilan secara online, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Fitur yang terdapat di dalam situs e-court yaitu e-filling (pendafatran perkara online di pengadilan) , e-payment (pembayaran biaya panjar perkara secara online ) , e-summons (pemanggilan para pihak secara online ) , dan e-litigation (persidangan secara online ). 39
Eksistensi peradilan elektronik tidak hanya terbatas pada situs e-court . Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan maskud dari peradilan elektronik adalah peradilan yang menggunakan dukungan informasi dan komunikasi berupa Sistem Informasi Pengadilan, sehingga apabila melihat definisi Sistem Informasi Pengadilan menurut Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019 memberikan penjelasan bahwa persidangan elektronik tidak hanya terdapat pada e-court saja, tetapi juga pada layanan lain yang disediakan oleh Mahkamah Agung secara elektronik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan. Ketentuan mengenai asas persidangan terbuka untuk umum pada peradilan
39 Mahkamah Agung RI, ‘e-Court Mahkamah Agung RI’ (Mahkamah Agung RI) [s.a] <www. ecourt.mahkamahagung.go.id> accessed 3 Juni 2020.
elektronik pada saat ini sejatinya sudah dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masyarakat umum bisa mendapatkan informasi mengenai suatu perkara secara elektronik melalui situs SIPP

## 3.  Teknologi dan sumber daya manusia
Stevanus Dwi Putra Medisa dan Nita Setyaningrum selaku Tim Development Teknologi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Peradilan Tata Usaha Negara dalam wawancaranya pada tanggal 30 Januari 2018, mengatakan mengenai sumber daya manusia dalam hal mengoperasikan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami kesulitan pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, sumber daya manusia akan mulai terbiasa untuk menjalankan peradilan elektronik secara optimal. 40
Pernyataan yang dikemukakan oleh Stevanus Dwi Putra Medisa dan Nita Setyaningrum di atas berbeda dengan praktiknya berdasarkan pendapat A.S. Pudjoharsoyo pada tanggal 20 Desember 2019. A.S. Pudjoharsoyo mengatakan dalam hal teknnologi, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan keceapatan internet, meskipun bandwith internetnya sudah diperbesar menjadi 40 mbps. 41
Permasalahan yang mungkin akan timbul ke depan dalam hal teknologi adalah pada sistem yang digunakan dalam peradilan elektronik. Sistem yang akan digunakan pada peradilan elektronik diharuskan memiliki kualitas yang bagus, baik dari jaringan internet, ataupun sistem yang memiliki perlindungan kualitas tinggi dari serangan hacker dan virus . 42 Dimungkinkan pula muncul akan timbul permasalahan berupa permasalahan di bidang teknologi yaitu mengenai nomor virtual account yang dikeluarkan oleh pengadilan tentang biaya panjar perkara sama dengan nomor virtual acoount yang telah dikeluarkan sebelumnya. Lalu muncul juga permasalahan mengenai beberapa dokumen yang tidak bisa diunggah ke dalam situs e-court . 43
40 Sudarsono, Op.Cit. [196].
41 Mohammad Noor, ‘Sidak Tunjukkan Kesiapan Penerapan e-Court dengan e-Litigasi Bervariasi’ (Mahkamah Agung RI, 2019) <www.mahkamahagung.go.id> accessed 4 Juni 2020.
42 Reza Boentoro, ‘Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik’ (Hukum Online, 2019) <www.hukumonline.com> accessed 4 Juni 2020.
43 Mohammad Noor, ‘Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi e-Court di PN Palangkaraya’ (Mahkamah Agung RI, 2019) <www.mahkamahagung.go.id> accessed 4 Juni 2020.

## 1426 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...

## 4.  Sarana dan prasarana
Permasalahan mengenai sarana dan prasarana di dalam menjalankan peradilan elektronik masih memiliki beberapa kendala, seperti kurang persiapannya pengadilan dalam menerapkan peradilan elektronik. Hal itu terlihat pada saat salah satu peradilan yang berada di Yogyakarta belum menempatkan pojok e-court nya, serta mesin fotokopi. Hal itu disampaikan oleh A.S. Pudjoharsoyo yang merupakan Sekretaris Mahkamah Agung di Yogyakarta pada saat melakukan sidak. A.S. Pudjoharsoyo memang tidak mengatakan peradilan mana yang disidak, namun tidak menutup kemungkinan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengalami permasalahan tersebut. 44
Penulis melihat sumber permasalahan dari kurangnya sarana dan prasarana berkaitan dengan permasalahan yang pertama yaitu mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang belum bisa beradaptasi dengan peradilan elektronik akan memunculkan beberapa masalah lainnya seperti ketidakmauan sumber daya manusia tersebut untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan peradilan elektronik secara optimal.

## Kesimpulan
Mahkamah Agung saat ini sebagai lembaga peradilan di Indonesia telah menerapkan peradilan elektronik di 4 (empat) kamar peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan konvensional dan peradilan elektronik di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya tidak terlihat jauh berbeda dalam segi hukum. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di peradilan konvensional juga berlaku di dalam peradilan elektronik yang terdapat di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara . Perbedaan peradilan konvensional dengan peradilan elektronik di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat pada segi teknis.
Peradilan elektronik yang saat ini dijalankan oleh Peradilan Tata Usaha Negara pada praktiknya belum bisa dilaksanakan secara optimal. Terdapat
44 Mohammad Noor, ‘Sidak Tunjukkan Kesiapan Penerapan e-Court dengan e-Litigasi Bervariasi’ (Mahkamah Agung RI, 2019) <www.mahkamahagung.go.id> accessed 4 Juni 2020.
banyak kendala yang muncul sehingga mengakibatkan peradilan elektronik masih belum bisa dilaksanakan secara optimal, baik dari kendala hukum maupun kendala non hukum.

## Daftar Bacaan Buku
Friska Ariesta Aritedi, [ et.al. ], Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara (Guepedia 2020).
J.S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia (Kompas Media Nusantara 2007).
Mahkamah Agung RI , Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara-Buku II (Mahkamah Agung RI 2009).
Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) (Prenada Media 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Prenada Media 2015).
Phlipus M. Hadjon, [ et.al. ], Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Sinar Grafika 2008).
Sudarsono dan Rabbenstein Izroiel, Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik (Prenada Media 2019).
Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi: Hukum Acara dan Peradilan Elektronik (Prenada Media 2019).
Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Hukum Acara Tata Usaha Negara (Kejaksaan Republik Indonesia 2019).
Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Prenada Media 2011).

## Jurnal
Dani Habibi, ‘Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan

## 1428 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Verwaltungsrecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat’ (2019) 21 Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Dewa Gede Atmadja, ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’ (2018) 12 Kertha Wicaksana.
Dezonda. R. Pattipawae, ‘Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2015) 1 Jurnal Sasi.
Hari  Sugiharto  dan  Bagus  Oktafian  Abrianto,  ‘Upaya  Administratif  Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Sengketa Tata Usaha Negara’ (2018) 1 Arena Hukum.
Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, ‘Industri 4.0 : Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset’ (2018) 1 J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri.
Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, ‘Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media’ (2017) 24 JH Ius Quia Iustum.
Putu Ratna Surya Pratiwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, ‘Pelaksanaan Pemeriksaan Persiapan dalam Peradilan Tata Usaha Negara’ (2016) 5 Kertha Wicara.
Yogi Zul Fadhli, ‘Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara’ (2016) 13 Jurnal Konstitusi.

## Laman
Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Domisili”  < www.kbbi.web.id >. Mahkamah Agung RI, e-Court Mahkamah Agung RI’ (Mahkamah Agung RI) [s.a.] <www.ecourt.mahkamahagung.go.id>.
Mohammad Noor, ‘Sekretaris Mahkamah Agung Tinjau Implementasi e-Court di PN Palangkaraya’ (Mahkamah Agung RI, 2019) <www.mahkamahagung.go.id>.
, ‘Sidak Tunjukkan Kesiapan Penerapan e-Court dengan e-Litigasi Bervariasi’ (Mahkamah Agung RI, 2019) <www.mahkamahagung.go.id>.
PTUN Jakarta, ‘Prosedur  Pengajuan dan Biaya Perkara’ (PTUN Jakarta) [s.a.] <www.ptun-jakarta.go.id>.
Reza Boentoro, ‘Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik’ (Hukum Online, 2019) < www.hukumonline.com >.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454).
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 223/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

## 1430 Guntur Aris: Pengaturan Penyelesaian Sengketa...
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/ VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/Td.TUN/ III/1992 tanggal 24 Maret 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan.