## Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu

## (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75)
Fikri Ali Kurnia 1 , Shulfi Ana Helmi 2 , Sunnah Dwi Rochmanna 3 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur , Surabaya, Jawa Timur 1), 2), 3) fikia12.fa@gmail.com 1 , shulfiana021@gmail.com 2 , sunnahdwirochmana@gmail.com 3

## ABSTRACT
Vanuatu  is  one  of  the  Pacific  Island  countries  that  consistently  raises  the  issue  of  alleged  human rights violations in Papua at every opportunity at the UN session. On September 27, 2020, Vanuatu, represented by the Prime Minister of the Republic of Vanuatu, Bob Loughman, returned to address the  issue  related  to  human  rights  violations  of  the  Papuan  at  the  75th  UN  session.  Vanuatu's statement  and  its  reply  from  the  Indonesian  diplomat,  Sylvany  Austin  Pasaribu,  at  the  75th  UN session  became  the  spotlight  of  various  media.  Detik.com  and  Kompas.com  as  online  media pioneers  and  one of  the  most  frequently  accessed  news  sites,  were  also  reported  that  occurrence. This  research  aims  to  find  out  the  differences  between  those  media  on  packaging  its  report  of Vanuatu  after  the  issue  of  Papuan  human  rights  violations  was  raised  at  the  75th  UN  General Assembly. The news period under research is from 27 September to 2 October 2020. This research uses qualitative research method with the Zhongdang Pan and Gerald M Kosicki framing analysis model.  In  this  research,  Detik.com  was  more  likely  to  corner  Vanuatu.  This  matter  can  be  seen  in terms  of  quantity  and  packaging  of  news.  Meanwhile,  Kompas.com,  didn't  put  Vanuatu  in  an advantageous position, but was trying to show balance in its report.
Keywords: Framing, Online Media, Vanuatu, UN Session

## ABSTRAK
Vanuatu merupakan salah satu negara Kepulauan Pasifik yang secara konsisten menyampaikan isu  dugaan  pelanggaran  HAM  Papua  dalam  setiap  kesempatannya  di  Sidang  Umum  PBB.  Pada 27  September  2020,  Vanuatu  yang  diwakili  oleh  Perdana  Menteri  Republik  Vanuatu,  Bob Loughman, kembali menyinggung isu kasus pelanggaran HAM masyarakat Papua dalam Sidang Umum  PBB  ke-75.  Pernyataan  Vanuatu  dan  jawaban  dari  Diplomat  Indonesia,  Sylvany  Austin Pasaribu  dalam  sidang  PBB  ke-75  tersebut  menjadi  sorotan  berbagai  media.  Salah  satu  media yang  turut  memberitakan  yaitu  Detik.com  dan  Kompas.com  sebagai  pionir  media online dan salah  satu  situs  berita  yang  paling  sering  diakses.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  kedua  media online tersebut  mengemas  pemberitaannya  terhadap  Vanuatu  pasca disinggungnya isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Periode berita yang diteliti  yakni  sejak  tanggal  27  September  hingga  2  Oktober  2020.  Penelitian  ini  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicky. Dalam  penelitian  ini,  Detik.com  lebih  cenderung  menyudutkan  Vanuatu.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  segi  kuantitas  maupun  pengemasan  berita.  Sedangkan  Kompas.com  meskipun  tidak
menempatkan  Vanuatu  dalam  posisi  yang  menguntungkan,  namun  berusaha  menunjukan keberimbangan dalam pemberitaan.
Kata kunci: Framing, Media Online, Vanuatu, Sidang Umum PBB

## PENDAHULUAN
Media-media  baru  akan  selalu  hadir  seiring dengan  perkembangan  teknologi  yang ada.  Melihat  pada  sejarah  perkembangan  media,  mesin  cetak  yang  ditemukan  oleh Gutenberg  melahirkan  praktik  jurnalisme  media  cetak,  kemunculan  radio  melahirkan jurnalisme  radio  dan  kehadiran  televisi  pada  pertengahan  abad  20  melahirkan  praktik jurnalisme broadcasting (Margianto & Syaefullah, 2014). Saat ini kemunculan internet juga memicu  era  baru  dalam  perkembangan  media.  Muncul  sebuah  istilah new media untuk membedakan  karakteristik  dari  segi  interaksionalitas  oleh  media  itu  sendiri. Interaksionalitas  disini  yakni  interaksi  antara  media  dengan  khalayaknya  yang  dapat dilakukan  secara real-time .  Satu  hal  yang  sebelumnya  mustahil  dilakukan  oleh  media konvensional, kini dapat tercapai akibat adanya internet.
Internet, khususnya setelah era Web 2.0 yang membuat konten-konten di internet terpusat  pada  pengguna  internet  itu  sendiri,  mengakibatkan  arus  informasi  bertukar secara  cepat.  Kecepatan  arus  informasi  inilah  yang  nantinya  menjadi  keunggulan  dari media  yang  berbasis online (Stephen  W.  Littlejohn,  2009).  Mondry  mengatakan  bahwa media online merupakan  media  yang  menggunakan  internet,  berbasis  tekhnologi, berkarakter  fleksibel,  berpotensi  interaktif,  dan  dapat  berfungsi  secara  private  maupun secara  publik.  Dalam  buku Jurnalistik  Online:  Panduan  Mengelola  Media  Online ,  Media online diartikan sebagai media massa yang tersaji secara online di situs web. Media online dapat disebut juga sebagai cybermedia , internet media dan new media . Adanya new media ,  dunia  berita  dan  pemberitaan  mengalami  konvergensi  media dan  terjadi  pertukaran  penyebaran  berita  tanpa  mengenal  batas  waktu  dan  ruang.  Hal tersebut  memberikan  dampak  kemudahan  dalam  mengakses  ke  berbagai  situs  yang tersedia. Selain itu, media online makin dipilih dan digemari oleh kalangan jurnalistik dan masyarakat,  karena  tidak  hanya  dapat  mencari  dan  memperoleh  informasi,  tetapi  juga dapat  melakukan  korespondensi  atau  komunikasi  tertulis  dengan  narasumber    (Romli, 2012).
Melihat potensi tersebut, perusahaan media cetak Republika untuk pertama kalinya di Indonesia juga menyajikan berita-beritanya secara online melalui situs www.republika.co.id. Disusul  oleh perusahaan cetak lain yang turut memindahkan berita dari media cetak ke media online, Detik.com menjadi pelopor awal media yang sepenuhnya berbasis di online.
Digagas oleh empat sekawan yaitu Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman dan Didi Nugrahadi pada 9 Juli 1998, Detik.com mengenalkan langgam berita baru yakni ringkas to the point . Tak jarang atas nama kecepatan, berita detik.com tidak selalu lengkap dengan unsur 5W + 1H layaknya pakem baku jurnalistik  (Margianto & Syaefullah, 2014). Berbeda dengan Detik.com yang kini sudah diakuisisi CT Corp milik Chairul Tanjung pada tanggal  3  Agustus  2011,  Kompas.com  melalui  situs  resminya  menegaskan  bahwa  media onlinenya  tetap berpegang teguh pada pepatah jurnalistik lama "Get  it first, but first  get  it right".
Kompas.com  sendiri  merupakan  salah  satu  pionir  media online di  Indonesia  yang pertama kali hadir pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Awalnya hanya menyajikan  berita  replika  dari  harian  Kompas,  Kompas  Online  mulai  menyajikan perkembangan  berita-berita  terbaru  sepanjang  hari  dan  tidak  terpaku  dengan  harian Kompas.  Hingga  akhirnya me- rebranding dirinya  menjadi  Kompas.com pada  29  Mei  2008 (dikutip dari inside.kompas.com).
Dengan  adanya  kemudahan  dan  kecepatan  arus  pengiriman  informasi  secara daring, sebuah berita tentu akan cepat diketahui dan tersebar di masyarakat. Hal ini yang membuat  media online berlomba-lomba  menjadi  yang  pertama  untuk  memberitakan  agar situs merekalah yang pertama kali dikunjungi oleh khalayak. Tidak hanya soal kecepatan pemberian informasi, media juga memiliki peran dalam membentuk persepsi khalayaknya
melalui  berita-berita  yang  dimuat.  Berdasarkan  teori  Agenda  Setting  milik  Maxwell McCombs  dan  Donald  Shaw  (1972),  sebuah  media  menciptakan  persepsi  dan public awareness (kesadaran  masyarakat)  dengan  menekankan  isi  beritanya  kepada  sebuah  isu yang dianggap paling penting oleh media itu sendiri (Stephen W. Littlejohn, 2009).
Salah satu isu yang ramai diperbincangkan berbagai media, termasuk diantaranya media online Kompas.com  dan  Detik.com,  yakni  tentang  Perdana  Menteri  Republik Vanuatu, Bob Loughman yang mengungkit perihal masalah pelanggaran HAM masyarakat Papua  di  Sidang  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  27  September  2020.  Hal  ini bukan  pertama  kalinya  bagi  Vanuatu,  negara  yang  terletak  diantara  Kaledonia  Baru  dan Fiji  di  wilayah  Pasifik  Selatan,  menyinggung  Indonesia  soal  penanganan  dan  pelanggaran HAM yang ada di Papua. (Mukaromah, 2020)
Pada  tahun  2016,  Vanuatu  bersama  dengan  negara-negara  Kepulauan  Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Melalui kesempatan berpidato di Majelis PBB, mereka mendesak untuk dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Hal ini ditanggapi oleh Indonesia sebagai laporan bermotif politik dan mengganggu  kedaulatan  nasional  Indonesia.  Selanjutnya  di  tahun  2017,  2018  dan  2019, Vanuatu  terus  membawakan  isu  yang  sama  dalam  setiap kesempatannya  di  sidang  PBB. Pada  tahun  2019,  Indonesia  yang  diwakili  oleh  Rayyanul  Sangadji  melalui  hak  jawabnya juga  menanggapi  secara  tegas  bahwa  Papua  adalah  bagian  dari  Indonesia.  Vanuatu mengatakan  hal  tersebut  untuk  seakan-akan  mendukung  isu  HAM,  padahal  sebenarnya negara  itu  mendukung  agenda  separatis.  Rayyanul  bahkan  menyebut  langkah  provokatif Vanuatu adalah state-sponsored separatism (Permana, 2020).
Di  tahun  2020,  Vanuatu  kembali  mengangkat  isu  yang  sama  dibawakan  oleh Perdana Menterinya, Bob Loughman. Vanuatu merupakan negara dengan masyarakat yang berasal  dari  ras  Melanesia.  Atas  dasar  kesamaan  ras  inilah  yang  disinyalir melatarbelakangi  Vanuatu  beserta  negara-negara  kepulauan  Pasifik  lainnya  untuk  terus mengusik  Indonesia  terkait  kedaulatan  masyarakat  Papua.  Pada  sidang  PBB  ke-75, pernyataan  Bob  Loughman  mendapat  tanggapan  dari  diplomat  RI  di  PBB,  Silvany  Austin Pasaribu. Silvany kembali menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat merupakan bagian tak  terpisahkan  dari  Indonesia  sejak  1945.  Hal  ini  juga  sudah  didukung  oleh  PBB  dan komunitas  global  lainnya.  Silvany  juga  turut  menyindir  Vanuatu  karena  terlalu mencampuri urusan negara lain dan tidak menjalankan apa yang sudah tercantum dalam Piagam PBB (Permana, detikNews, 2020).
Dalam  buku  yang  berjudul “The  Social  Construc tion  of  Reality,  a  Treatise  in  the Sociological of Knowledge” (1996), Peter L. Beger dan Thomas Luckmann, pertama kalinya memperkenalkan  teori  konstruksi  sosial  atau  realitas.  Media  dalam  pandangan konstruksionis  merupakan  agen  konstruksi,  Media  mengkonstruksikan  berbagai  realitas yang  akan  disiarkan.  Dari  berbagai  peristiwa  yang  terjadi,  media  menyusun  realitas tersebut hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna.  Berita yang disajikan adalah produk  yang  berasal  dari  fakta  itu  sendiri  yang  kemudian  diolah  dengan  campur  tangan interaksi wartawan. Jadi, berita bukanlah suatu peristiwa ataupun fakta dalam arti nyata (Berger & Luckman, 1991).
Setiap media mempunyai kepentingannya masing-masing, yang mana hal ini sangat memengaruhi  bagaimana  konstruksi  berita  yang  akan  disajikan.  Konstruksi  sosial mengacu  pada  proses  dimana  peristiwa,  orang,  nilai  dan  ide  pertama  kali  didefinisikan atau  ditafsirkan  dengan  cara  tertentu  dan  diberi  nilai  serta  prioritas,  sebagian  besar  oleh media massa (McQuail, 2010).
Melalui analisis framing berita atau pembingkaian berita, terdapat perbedaan cara menyampaikan sebuah berita oleh media. Selain itu, framing dapat memengaruhi pembaca dengan  menawarkan  kesan  meyakinkan  atas  sebuah  pemaknaan  dan  asumsi  yang mendasar  (McQuail,  2010). Framing dalam  konteks  pemberitaan  sendiri  menurut Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki  adalah  sebuah  strategi  untuk  membentuk  dan memproses  berita  dimana  perangkat  kognisi  yang  digunakan  dalam  mengode  informasi dan  menafsirkan  peristiwa,  dihubungkan  dengan  rutinitas  serta  konvensi  pembentukan berita (Eriyanto, 2012).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  Kompas.com  dan Detik.com mengemas pemberitaannya terhadap Vanuatu setelah kasus penggaran HAM di
Papua  diungkit  oleh  Vanuatu  pada  Sidang  PBB  ke-75.  Di  Indonesia,  kedua  media online tersebut  bukan  hanya  pionir,  namun  juga  merupakan  situs  berita  yang  paling  banyak dikunjungi  oleh  khalayak  umum.  Menurut  data  dari  Alexa  pada  28  Oktober  2020, Kompas.com pada urutan ketiga dan Detik.com pada urutan keempat sebagai situs media online yang paling banyak dikunjungi.
Untuk itulah, peneliti mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pembingkaian  berita  yang  dilakukan  oleh  Detik.com  dan Kompas.com  terhadap  Vanuatu  yang  mengungkit  kasus  pelanggaran  HAM di Papua pada Sidang PBB ke-75?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus  pada  interpretasi  berdasarkan  temuan  data  yang  didapat  (Neuman,  2014). Analisis framing adalah  bagian  dari  pandangan  konstruksionis  yang  berarti  bahwa  setiap berita  yang  sampai  pada  pembaca  telah  dikonstruksikan  oleh  media  massa.  Pan  dan Kosicki  juga  mendefinisikan framing sebagai  proses  menciptakan  sebuah  pesan  menjadi lebih  menonjol  dan  menempatkan  informasi  yang  lebih  sehingga  pembaca  tertuju  pada pesan yang telah disajikan (Eriyanto, 2012).
Analisis framing Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki  menjelasakan  terdapat empat stuktur bingkai yang digunakan media yakni sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Pertama, sintaksis berkaitan dengan penyusunan peristiwa dalam susunan umum berita. Kedua, skrip berhubungan dengan cara wartawan mengkisahkan dan menampilkan fakta dalam  sebuah  berita.  Ketiga,  tematik  berkaitan  dengan  pandangan  yang  diungkapkan wartawan  sehingga  membentuk  teks  keseluruhan.  Keempat,  retoris  berkaitan  dengan pilihan kata, gambar, grafik, dan idiom yang memiliki arti tertentu dan wartawan memberi penekanan dalam berita.
Tabel 1. Skema analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto,
2012) Struktur Perangkat Framing Unit yang diamati Sintaksis (Cara wartawan menyusun berita) Skema berita Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, penutup Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta) Kelengkapan berita 5W+1H Tematik (Cara wartawan menulis fakta) Detail, Kohrensi, Bentuk kalimat dan Kata ganti Paragraph, preposisi, kalimat, hubungan antar kalimat Retoris (Cara wartawan menekankan fakta) Leksikon, Grafis dan Metafora Kata, idiom, gambar, foto dan grafik
Pemilihan  analisis framing model  Zhongdang  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicki  karena metode  ini  dapat  melihat  bagaimana  sebuah  realitas  diseleksi  lalu  dibingkai  dalam pemberitaan  dengan  mengunakan  empat  stuktur  yakni  sintaksis,  skrip,  tematik,  dan retoris.  Realitas yang akan digambarkan pada penelitian ini ialah bagaimana media online Detik.com  dan  Kompas.com  dalam  melakukan  pembingkaian  berita  mengenai  Vanuatu pasca pengangkatan isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75. Subjek dalam penelitian ini adalah media online Detik.com dan Kompas.com. Sedangkan objeknya adalah  artikel-artikel  berita  pada  periode  tanggal  27  September  2020  hingga  2  Oktober 2020 yang memberitakan tentang Vanuatu dalam kaitannya dengan isu pelanggaran HAM Papua yang disinggung
di Sidang Umum PBB ke-75.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  Vanuatu  membawa  isu  pelanggaran  HAM  Papua  di  Sidang  Umum  PBB  ke-75 pada 27 September 2020 waktu setempat, berbagai media ramai membahas hal tersebut, tidak terkecuali media online Detik.com dan Kompas.com. Peneliti mengidentifikasi berita- berita  terkait  Vanuatu  pada  kedua  media online tersebut.  Terhitung  sejak  27  September hingga 2 Oktober 2020 setidaknya ada 11 artikel berita yang dimuat oleh Detik.com dan 11 artikel  berita  yang  dimuat  oleh  Kompas.com.  Dalam  penelitian  ini  kemudian  berita dikategorisasikan  kedalam  dua frame .  Yaitu frame favorable dan unfavorable . Frame favorable adalah  model  pemberitaan  yang  cenderung  mendukung  atau  menguntungkan bagi  pihak  tertentu.  Sedangkan frame unfavorable adalah  model  pemberitaan  yang cenderung merugikan atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu (Eriyanto, 2012). Dalam penelitian  ini,  pihak  yang  dimaksud  adalah  pemerintah  Vanuatu  dan  pemerintah Indonesia.  Distribusi frame pemberitaan  untuk  masing-masing  pihak  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 2. Frame pemberitaan berdasarkan kepentingan pemerintah Vanuatu
Favorable Unfavorable Vanuatu  menilai  komentar  rasis  di  medsos terkesan terkoordinasi Vanuatu mensponsori sparatisme Vanuatu  tidak  memahami  prinsip  fundamental piagam PBB Vanuatu masih belum menandatangani konverensi internasional penghapusan diskriminasi rasial Vanuatu bukan perwakilan Papua Vanuatu pernah memasukkan Benny (pimpinan gerakan  pembebasan  Papua  Barat)  dalam
KTHAM PBB
Vanuatu  dianggap  tidak  memahami  norma  dan hukum internasional Jejak hitam bank asal Vanuatu di Indonesia Fakta perekonomian Vanuatu Tabel 3. Frame pemberitaan berdasarkan kepentingan pemerintah Indonesia
Favorable Unfavorable Aziz  (Wakil  DPR)  yang  menyatakan  dukungan pada  pemerintah  dalam  menjaga  kehormatan negara Amnesty  Internasional  menyangkan  respon Indonesia atas tuduhan Vanuatu Menlu  Indonesia  telah  mengundang  dewan HAM PBB Kontas  menilai  Indonesia  seakan  tak  mengerti diplomasi Pembelaan  perwakilan  Indonesia  terhadap dugaan  pelanggaran  HAM  di  Papua  dalam sidang PBB sejak 2016-2020 Sejak  reformasi  HAM  telah  jadi  prioritas, KOMNAS HAM telah dibentuk berdasarkan UU TNI  dan  POLRI  lindungi  rakyat  Papua  dari kelompok kriminal bersenjata
Komposisi frame, sebagaimana  yang  tercantum  pada  tabel  diatas  menunjukkan adanya  ketimpangan  pemberitaan.  Dapat  dilihat  bahwa  pemberitaan  terhadap  Vanuatu lebih  banyak  ditempatkan  pada frame unfavorable dan  Indonesia  lebih  banyak  mendapat sorotan  dengan frame favorable .  Selengkapnya  komposisi  frame  berita  Detik.com  dan Kompas.com dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4. Frekuensi frame pemberitaan Frame Berita Detik.com Kompas.com Vanuatu Indonesia Vanuatu Indonesia Favorable Unfavorable 1 7 3 - 1 4 4 2 Jumlah 8 3 5 6
Masing-masing media baik Detik.com maupun Kompas.com melakukan pembingkaian yang berbeda terhadap kasus ini. Model analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  model  analisis framing dari  Zhongdong  Pan  dan  Gerald  M.  Kosicky.  Model analisis framing ini  mengelompokkan  berita  dalam  empat  sub  ketegori  yaitu  sintaksis (bagaimana cara wartawan menyusun berita), skrip (bagaimana cara wartawan menyusun fakta), tematik (bagaimana cara wartawan menuliskan fakta), dan retoris (bagaimana cara wartawan menekankan fakta) (Eriyanto, 2012).

## Sintaksis
Unit-unit yang diamati dalam sintaksis yaitu headline atau judul, lead, latar informasi, kutipan,  sumber  pernyataan,  dan  penutup.  Diantara  unit-unit  sintaksis  tersebut,  judul adalah  unit  yang  memiliki  sisi  kemenonjolan  tinggi  dan  mampu  memberikan  gambaran kecenderungan arah isi teks.
Mayoritas  judul  yang  digunakan  oleh  kedua  media  cenderung  menyudutkan  dan menempatkan Vanuatu berada dipihak yang bersalah. Sebagai contoh, judul-judul dalam artikel berita milik Detik.com yaitu “Bukan Pertama Kali, Vanuatu Rutin Serang Indonesia soal Papua di PBB”, “Sidang Umum PBB, Indonesia Minta Vanuatu Tak Ikut Campur Soal Papua”,  “Vanuatu  Usik  RI  di  Sidang  PBB,  DPR  Minta  Antarnegara  Saling  Menghormati”, “Ulah  Vanuatu  Lagi - Lagi  Usik  Indonesia  Dibalas  Jawaban  Menohok”,  “MPR  Sebut  Sikap Vanuatu  di  PBB  Cederai  Hubungan  Diplomati k  dengan  RI”,  “Mahfud  Bangga  dengan Silvany Pasaribu: Vanuatu Memang Mengada- ada”.
Dapat dilihat bahwa tiga judul berita terakhir yang dimuat oleh Detik.com seolah-olah sengaja  untuk  menunjukkan  sarkasme  kepada  negara  Vanuatu  atau  seolah  ingin menunjukkan motif tindakan Vanuatu dalam Sidang PBB. Judul yang dimaksud yaitu “3 Fakta Ekonomi Vanuatu yang Usik RI di Sidang PBB”, “Jejak Hitam Bank Asal Vanuatu di Jakarta”, dan “Mengintip Ekonomi Vanuatu, Negara yang Serang RI soal Papua di PBB”.
Sementara  itu,  Kompas.com  juga  tidak  jauh  berbeda  dengan  Detik.com.  Judul-judul artikel berita yang digunakan antara lain “Indonesia Dalam Sidang Umum PBB : Vanuatu Jangan  Ikut  Campur  Urusan  Papua”,  “Diingatkan  Jangan  Ikut  Campur,  Sudah  Beberapa Kali  Vanuatu  Singgung  Isu Papua  di  Sidang  PBB”,  “Bantah  Vanuatu,  Kemenlu  Sebut Sudah  Undang  Komisi  Tinggi  HAM  PBB  ke  Papua”,  “PM  Vanuatu  Diminta  Belajar  Ilmu Hubungan  Internasional”,  “Indonesia  ke  Vanuatu  :  Anda  Bukan  Perwakilan  Papua, Berhentilah  Berfantasi  !”,  “Soal  Tuduhan  Pela nggaran  HAM  di  Papua,  Mahfud  :  Vanuatu Mengada- ada”.  Berbeda  dengan  Detik.com  yang  keseluruhan  judulnya  cenderung mendiskreditkan Vanuatu, terdapat dua judul artikel berita dari Kompas.com yang kontra perihal  respons  Indonesia  terhadap  Vanuatu  pada  Sidang  Umum  PBB  ke-75  lalu.  Judul yang  dimaksud  yaitu  “Amnesty  Sayangkan  Respons  Indonesia  ke  Vanuatu  soal  Papua  di Sidang  PBB”  dan  “Soal  Respons  Indonesia  ke  Vanuatu,  Kontras  :  Indonesia  Seakan  Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik”. Dengan dua judul ini, Kompas.co m berusaha membuka sudut pandang baru dan tidak hanya terfokus pada Vanuatu yang dijadikan sebagai pihak yang bersalah.
Terkait  dengan  kutipan,  Detik.com  lebih  banyak  mengutip  dari  pernyataan  Silvany Pasaribu,  Diplomat  perwakilan  Indonesia  dalam  Sidang  Umum  PBB  ke-75  dan  juga beberapa  kutipan  lama  dari  Jusuf  Kalla.  Kutipan  dari  keduanya  cenderung  mengkritisi tindakan  Vanuatu.  Selain  itu,  terdapat  satu  kutipan  dari  Hasan  Kleib,  Duta  Besar  RI untuk  PBB  di  Jenewa,  tahun  2019.  Kutipan  tersebut  berisi  kecaman  atas  tindakan Vanuatu yang melakukan langkah manipulatif dengan menyusupkan Benny Wenda dalam Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (KTHAM PBB).
Kompas.com  juga  banyak  menggunakan  kutipan  dari  Silvany  Pasaribu.  Berbeda dengan  Detik.com,  Kompas.com  juga  menggunakan  kutipan  dari  apa  yang  disampaikan Vanuatu  terkait  tuduhan  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Kutipan  yang  digunakan  oleh Kompas.com yaitu kutipan dari Moana, Perdana Menteri Vanuatu pada Sidang Umum PBB tahun  2015  lalu.  Dalam  kutipan  tersebut,  Moana  menyebutkan  pelanggaran  HAM  oleh aparat  keamanan  di  Papua  Barat  dan  desakan  agar  pengawas  HAM  PBB,  wartawan internasional, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli HAM untuk memeroleh akses ke  Papua  Barat.  Ada  pula  kutipan  dari  Bob  Loughman,  Perdana  Menteri  Vanuatu  yang meminta  Indonesia  untuk  merespons  seruan  pemimpin  Kepulauan  Pasifik  terkait  dugaan pelanggaran  HAM  Papua  dalam  Sidang  Umum  PBB  ke-75.  Juga  kutipan  dari  Manasye
Sogavare,  Perdana  Menteri  Solomon  dalam  Sidang  Umum  PBB  tahun  2016  terkait pelanggaran HAM di Papua. Sementara Detik.com sama sekali tidak menggunakan kutipan dari pihak lain selain Indonesia.
Terkait dengan sumber pernyataan, kedua media ini memiliki preverensi yang berbeda dalam  memilih  narasumber.  Detik.com  menggunakan  sumber  pernyataan  dari  Aziz Syamsudin,  Wakil  Ketua  DPR  yang  menyatakan  dukungannya  dengan  memberikan tanggapan  bahwa  pemerintah  Indonesia  harus  berkomitmen  menjaga  kedaulatan  negara. Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR yang menyatakan pandangan Vanuatu itu keliru dan dapat mencederai  hubungan  diplomatiknya  dengan  RI.  Syarif  juga  menyatakan  bahwa  TNI  dan POLRI  akan  senantiasa  melindungi  warga  Papua  dari  kelompok  kriminal  bersenjata. Mahfud  MD,  Menko  Polhukam,  yang  menyatakan  jika  ada  pelanggaran  HAM  di  Papua, tentu  pemerintah  akan  menyelidikinya  karena  HAM  telah  menjadi  prioritas  sejak  adanya reformasi.
Sementara  sumber  pernyataan  yang  digunakan  oleh  Kompas.com  yaitu  berasal  dari Kemenlu  yang  menyatakan  telah  mengundang  dewan  HAM  PBB.  Amnesty,  yang menyayangkan  respons  Indonesia,  karna  harusnya  Indonesia  bisa  meresponnya  dengan cara  yang  lebih  elegan.  Kontras,  yang  menilai  Indonesia  seakan  tak  mengerti  diplomasi. Sekalipun  di  Kompas.com  juga  ada  sumber  informasi  dari  Wakil  Ketua  DPR,  Aziz Syamsudin, Mahfud DM dan Menko Polhukam, namun ketiga sumber informasi yang telah disebutkan diatas dapat memberikan sudut pandang baru dalam kasus ini.
Sekalipun  bersifat  melengkapi,  sumber  berita  berperan  penting  dalam  menciptakan berita yang objektif. Pentingnya seorang narasumber terkait dengan upaya untuk menjaga keseimbangan  pemberitaan  yang cover  both  side dengan  melibatkan  seluruh  pihak  yang terkait dengan masalah pemberitaan. Kompas.com mencoba menunjukkan keberimbangan, hal sebaliknya yang justru dilakukan oleh Detik.com yang hanya terfokus pada pemerintah Indonesia saja.

## Skrip
Elemen  kedua  yang  diamati  yaitu  skrip.  Pengamatan  terhadap  skrip  dilihat  dari bagaimana  wartawan  mengisahkan  fakta  melalui  kelengkapan  5W+1H.  Detik.com  sudah memenuhi  unsur  5W+1H  dalam  setiap  artikel  beritanya.  Namun  Detik.com  lebih menekankan  pada  unsur what dan how yang  menjelaskan  tentang  bantahan  Indonesia soal  tuduhan  dugaan  pelanggaran  HAM  di  Papua  oleh  Vanuatu.  Salah  satu  penonjolan unsur what dan how terdapat pada kutipan berita berikut : “Seperti diketahui, Vanuatu lagi -lagi mengusik  Indonesia dengan mengungkit isu  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Perdana  Menteri  Republik  Vanuatu  Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua itu dalam Sidang Majelis Umum PBB,” penonjolan unsur what Detik.com.
“Mulanya Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu  pelanggaran  HAM  di  Papua  itu  dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB. Indonesia  kemudian  memakai  hak  jawabnya  untuk  membantah  Vanuatu,” penonjolan unsur who Detik.com.
Artikel-artikel  berita  Kompas.com  telah  memenuhi  kelengkapan  unsur  5W+1H. Sama  halnya  dengan  Detik.com,  Kompas.com  juga  lebih  menonjolkan  unsur what dan how .  Hal  yang  membedakan  dari  kedua  media  ini  yaitu  terdapat  dalam  unsur who . Detik.com  terfokus  pada  siapa  yang  cenderung  mendukung  dan  memuji  tindakan  yang telah  dilakukan  diplomat  RI  pada  Sidang  Umum  PBB,  sedangkan  Kompas.com menghadirkan unsur who dari pihak yang tidak begitu menyetujui tindakan atau respons yang  diberikan  perwakilan  Indonesia  pada  sidang  PBB.  Sehingga  unsur how yang ditonjolkan dalam Kompas.com tidak hanya terfokus pada bagaimana bantahan Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang dilontarkan oleh Vanuatu, tetapi juga bagaimana  harusnya  Indonesia  bersikap  menghadapi  tuduhan  tersebut,  seperti  dalam kutipan berita berikut:
“Indonesia  seharusnya  menjawab  tuduhan  tersebut  dengan  cara  yang  lebih elegan,  misalnya,  dengan  cara  yang  memperlihatkan  komitmen  Indonesia dalam penegakkan hukum dan HAM,” penonjolan unsur how Kompas.com Sedangkan unsur why terkait dengan mengapa negara Vanuatu melontarkan tuduhan tersebut tidak dibahas oleh kedua media ini, baik Detik.com maupun Kompas.com.

## Tematik
Aspek selanjutnya yang diamati yaitu tematik, yakni bagaimana wartawan menuliskan fakta.  Unsur  yang  dianalisis  dalam  aspek  tematik  yaitu  dengan  mengamati  detail, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, maupun kata ganti. Pemberitaan Detik.com lebih fokus pada negara Vanuatu yang kembali mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  proporsi  kalimat  terbanyak  yang  digunakan  Detik.com,  yaitu mengungkit  tentang  Vanuatu  yang  menyoalkan  isu  pelanggaran  HAM  di  Papua.  Dari  11 berita,  setidaknya  ada  8  berita  yang  memuat  kalimat  “Vanuatu  lagi -lagi  mengusik Indonesia  dengan  mengungk it  isu  pelanggaran  HAM  di  Papua…”.  Penyusunan  masing - masing  berita  kemudian  dikoherensikan  secara  berbeda  dalam  penyusun  detail-detail pemberitaan  baik  itu  narasumber  maupun  sumber  kutipan.  Namun  semua  berita  yang dimuat  oleh  Detik.com  mengarah  pada  satu  ide  yang  sama  yaitu  Vanuatu  yang  kembali mengungkit isu pelanggaran HAM Papua.
Sementara  itu,  Kompas.com  lebih  banyak  menunjukkan  detail-detail  secara  lebih runtut  dan  menyeluruh.  Muatan  berita  berisi  kutipan  pernyataan  dari  Vanuatu  maupun negara lain yang juga pernah mengangkat isu Papua dalam berbagai forum internasional, pernyataan  dari  Kemenlu  yang  membantah  tuduhan  Vanuatu  tentang  kunjungan  Dewan HAM  PBB,  sanggahan  maupun  kritik  balik  dari  diplomat  Indonesia  kepada  Vanuatu, maupun  lembaga-lembaga  terkait  seperti  Kontras dan  Amnesty  yang  turut  mengomentari respons Indonesia.

## Retoris
Aspek  terakhir  yang  dianalisis  yaitu  retoris.  Aspek  ini  untuk  mengetahui  bagaimana cara  wartawan  menekankan  fakta.  Unsur-unsur  yang  dianalisis  meliputi  penggunaan leksikon,  grafis, metaphor atau  gaya  bahasa,  dan  pengandaian.  Untuk  memperpejas perbedaan  gaya  bahasa  dari  kedua  media  ini  dilakukan  komparasi  dari  dua  berita  yang bermuatan sama. Kompas.com cenderung menggunakan gaya bahasa yang lebih halus dan bermain  aman.  Sedangkan  Detik.com  cenderung menggunakan  bahasa  yang  lebih  frontal dan terkesan provokatif, sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan berikut:
“Republik  Vanuatu  yang  lagi -lagi  mengungkit  soal  isu  pelanggaran HAM  di Papua  dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB  menjadi  sorotan  wakil  rakyat  di Senayan. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Vanuatu menghormati kedaulatan RI,” (Detik.com, 28 September 2020).
“Wakil  Ketua  DPR  Azis  Syamsuddin  menilai,  pernyataan  Perdana  Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman yang menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  Papua terkesan tidak  menghormati kedaulatan Republik Indonesia,” (Kompas.com, 28 September 2020).
Detik.com  secara  gamblang  menggunakan  kata  ‘meminta’  yang  terkesan  lebih frontal. Jika dibuat perbanding an, pemilihan penggunaan kata ‘terkesan’ yang digunakan oleh  Kompas.com  membuatnya  terlihat  lebih  berhati-hati  dalam  penyampaian  berita. Selain  itu  Detik.com  juga  cenderung  menggunakan  kata  yang  memberikan  kesan  negatif pada Vanuatu seperti ‘mengusik’ dan ‘serangan’. Berbeda dengan Detik.com, Kompas.com meletakkan kata-kata yang sensitif dalam kutipan langsung si narasumber.
“Vanuatu  lagi -lagi  mengusik  Indonesia  dengan mengungkit  isu  pelanggaran HAM di Papua,” (Detik.com, 28 September 2020). “Vanuatu  kembal i  mengusik  Indonesia  pada  Sidang  Majelis  Umum  PBB. Negara kepulauan  itu kembali mengungkit  masalah Papua untuk  menyerang Indonesia.  Serangan  ini  merupakan  ke  sekian  kalinya  yang  dilakukan Vanuatu,” (Detik.com, 2 Oktober 2020). “Fakta  itu,  menurut  Azis,  per lu  dihormati  Vanuatu  maupun  kelompok  lain yang  terus  berupaya  memprovokasi  keutuhan  NKRI  "Mungkin  PM  Vanuatu perlu  belajar  ilmu  hubungan  internasional  sehingga  memahami  norma  dan hukum secara benar," ucapnya,” (Kompas.com, 28 September 2020).
Sementara  dalam  penggunaan  grafis,  kedua  media  ini  sama-sama  menggunakan tampilan  foto  berdasarkan  siapa  yang  menjadi  subjek  utama  dalam  berita  yang diangkatnya.

## SIMPULAN
Dari analisis framing media online Detik.com dan  Kompas.com dalam pemberitaannya mengenai Vanuatu tentang pengangkatan isu pelanggaran HAM Papua dalam sidang PBB ke-75  pada  periode  pemberitaan  27  September  2020  hingga  2  Oktober  2020,  dapat disimpulkan  bahwa  kedua  media  ini  memiliki sudut  pandang  pemberitaan  yang  berbeda, yaitu:
1. Melalui berita-berita yang disampailan, Detik.com cenderung menyudutkan Vanuatu. Dapat dilihat dari segi kuantitas maupun pengemasan berita. Dari 11 artikel berita yang dimuat, 7 diantaranya adalah artikel yang cenderung mendiskreditkan negara Vanuatu. Baik judul berita, kutipan yang dipakai, narasumber  yang  dipilih,  fokus  pemberitaan,  maupun  penggunaan leksikon,  menempatkan  negara  Vanuatu  pada  posisi  yang  tidak  begitu menguntungkan.
2. Sementara  itu,  Kompas.com  meskipun  tidak  menempatkan  Vanuatu  pada posisi  yang  menguntungkan,  ia  berusaha  menunjukkan  keberimbangan dengan  turut  serta  menyertakan  kutipan  dari  Vanuatu,  menggunakan narasumber  yang  menunjukkan  sudut  pandang  baru  tidak  serta  merta menyetujui  sikap  Indonesia,  juga  penggunaan  gaya  bahasa  yang  terkesan lebih berhati-hati.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Berger, P. L., & Luckman, T. (1991). The Social Construction of Reality. New York: Penguin Books.
Eriyanto. (2012). Analisis Framing. Yogyakarta: LKiS Group. Margianto, J. H., & Syaefullah, A. (2014). Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika. Jakarta: AJI Indonesia.
McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory (6th ed.). London: SAGE Publications. Mursito. (2012). Realitas Media. Solo: Perpustakaan UNS. Neuman,  W.  L.  (2014). Basics  of  Social  Research  :  Qualitative  &  Quantitative  Approaches. Boston: Pearson.
Romli, A. S. (2012). Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Bandung: Nuansa Cendika.
Stephen  W.  Littlejohn,  K.  A.  (2009). Encyclopedia  of  Communication  Theory. SAGE Publications.

## Jurnal:
Andriani, T., Hidayatullah, A., & Ishaka, M. (2018, Desember). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN  TENTANG  PEMILIHAN  UMUM  GUBERNUR  PROVINSI  NTB PERIODE  2018-2023  PADA  MEDIA  ONLINE  BIMAKINI.COM  DAN STABILITAS.COM  EDISI  15  MEI-23  JUNI  2018. Jurnal  Komunikasi  dan Kebudayaan , 38-55.
Emeraldien,  F.  Z.,  Purnomo,  A.,  &  Handoko,  N.  W.  (2019).  Analisis  Framing terhadap Pemberitaan Klub Sepak Bola Persebaya. Jurnal Penjakora , 82-91. Gaio, A. M., Mondry, & Diahloka, C. (2015). ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN PADA  PEMBERITAAN  KONFLIK  KPK  VS  POLRI  DI  VIVANEWS.CO.ID  DAN DETIKNEWS.COM. JISIP , 451-455. Johanes,  L.  (2013).  ANALISIS  FRAMING  PEMBERITAAN  KONFLIK  PARTAI NASIONAL  DEMOKRAT  (NASDEM)  DI  HARIAN  MEDIA  INDONESIA  DAN KORAN SINDO. JURNAL E-KOMUNIKASI , 83-92.
Juditha, C. (2014). FRAMING BERITA  POLEMIK LURAH LENTENG AGUNG PADA MEDIA ONLINE. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan , 94-111. Khoironi,  L.,  &  Fitriawan,  R.  A.  (2018,  Juni).  Pembingkaian  Pemberitaan  Nonton Bareng  Film  G30S/PKI  di  Media  Daring  (Analisis  Framing  Pan  &  Kosicki pada Media Detik.com dan Kompas.com). ULTIMACOMM , 72-91.
Musniyah  Ayunita  Muzakkir,  R.  A.  (2020,  Juni).  ANALISIS  FRAMING PEMBERITAAN  PEMBANGUNAN  POJOK  DILAN  PADA  MEDIA  PIKIRAN- RAKYAT.COM DAN NEWS.DETIK.COM/JAWABARAT. Common , 65-77. Santoso,  D.  H.,  &  Lestari,  R.  D.  (2018,  Oktober).  Penerapan  Etika  Jurnalistik dalam  Pemberitaan  Politik  di  Media  Online  (Studi  Kasus  Pemilihan Gubernur DKI Jakarta). Jurnal Pekommas , 203-212.
Setiansah,  M.  (2009).  Politik  Media  dalam  Membingkai  Perempuan  (Analisis Framing  Pemberitaan  Kasus  Video  Porno  Yahya  Zaini  dan  Maria  Eva  di Harian  Umum  Kompas  dan  Suara Merdeka). Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  137- 154.
Wiranata,  R.  (2014).  ANALISIS  BERITA  TENTANG  ABURIZAL  BAKRIE  SEBAGAI KANDIDAT  PRESIDEN  DI  OKEZONE.COM  DAN  VIVA.CO.ID. eJournal  Ilmu Komunikasi , 170-183.

## Internet:
Permana, R. H. (2020, September 27). detikNews . Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/internasional/d-5190210/bukan-pertama-kali- vanuatu-rutin-serang-indonesia-soal-papua-di-pbb/2
Permana, R. H. (2020, September 27). detikNews . Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/internasional/d-5190065/sidang-umum-pbb- indonesia-minta-vanuatu-tak-ikut-campur-soal-papua/2 Mukaromah,  V.  F.  (2020,  September  28). Kompas.com .  Retrieved  from kompas.com:
https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/28/133200465/diingatkan- jangan-ikut-campur-sudah-beberapa-kali-vanuatu-singgung-isu?page=all