## JURNAL WIDYA BHUMI

## PERSEPSI DAN MINAT MASYARAKAT PESISIR TERHADAP SERTIPIKAT TANAH
Yudhiana Irawan 1 , Rohmat Junarto* 2
1,2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta 55293
* Koresponden email: Rohmatjunartoi@stpn.ac.id

## ABSTRACT
The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the foundation  for  developing  regional  economies.  However,  less  than  half  of  the  land  plots  in  Ayah Subdistrict's  coastal  villages  have  not  yet  been  certified.  This  study  aims  to  assess  coastal communities' perceptions and interests in land certification, as well as the factors that influence them, in  five  coastal  villages  in  Ayah  District,  Kebumen  Regency.  The  descriptive  research  method  is combined with a qualitative approach. Techniques for gathering primary and secondary data include observation, interviews, and documentation studies. The descriptive qualitative analysis is used in the data analysis technique. The study's findings indicate that coastal communities in five villages have distorted perceptions of land certificates and differing levels of interest in them. Perception distortion It has been confirmed that land certificates are similar to Letters of Notification of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT-PBB) and Motor Vehicle Ownership Books (BPKB). Knowledge, the need for security, the need for capital, and the value of land are all factors that influence people's interest. To gain sympathy and empathy from the community, the land certification program necessitates best practices and long-term program goals.
Keywords : Perception level, fishery communities; perception distortion

## INTISARI
Manfaat  dari  kepemilikan  tanah  yang  aman  melalui  sertipikat  tanah  telah  lama  dipahami  sebagai basis menumbuhkan ekonomi pembangunan daerah. Namun, kurang dari 50% bidang tanah di desa- desa  pesisir  Kecamatan  Ayah  belum  bersertifikat.  Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  mengevaluasi persepsi  dan  minat  masyarakat  pesisir  terhadap  sertifikasi  tanah  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya  di  lima  desa  pesisir  Kecamatan  Ayah  Kabupaten  Kebumen.  Metode  penelitian menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dan sekunder  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis  datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di  lima  desa  memiliki  distorsi  persepsi  dan  diferensiasi  minat  terhadap  sertipikat  tanah.  Distorsi persepsi terkonfirmasi bahwa sertipikat tanah layaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi  dan  Bangunan  (SPPT-PBB)  dan  Buku  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Faktor  yang mempengaruhi  minat  masyarakat  adalah  pengetahuan,  kebutuhan  akan  rasa  aman,  kebutuhan permodalan  dan  nilai  tanah.  Program  sertipikasi  tanah  memerlukan  praktik  terbaik  dan  sasaran program yang berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dan empati masyarakat.
Kata Kunci : Masyarakat nelayan, kesalahan persepsi, tingkat persepsi

## A. Pendahuluan
Tanah di daratan hingga pantai dan lautan adalah faktor-faktor produksi yang paling  mendasar  bagi  masyarakat  pesisir.  Masyarakat  pesisir  dapat menggunakannya  sebagai  modal  hidup  dalam  kegiatan  produksi,  distribusi, konsumsi dan investasi (Salim & Widyanti, 2021). Seperti usaha penangkapan ikan, tambak, pengolahan hasil perikanan, dan pertanian pesisir (Purwanti, 2017; Sumual dkk., 2019). Oleh karena itu, masyarakat pesisir merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama di wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dengan
Vol. 2, No. 2 October 2022
Received Nov 15 th , 2022
Accepted Nov 29 th , 2022
Published Dec 6 th , 2022
sumber  daya  pesisir  serta  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan,  musim  dan juga pasar (Fama, 2016; Rachmawati dkk., 2021; Sulestiani & Astral, 2017).
Keamanan tenurial atas sumber daya pesisir, khususnya tanah, pada komunitas masyarakat petani dan nelayan di wilayah pesisir, telah lama diakui berdampak pada investasi dan keberlanjutan usaha produksi kerja (Luthfi, 2019). Kemudian, menurut de  Soto  (2000),  menyediakan  hak  atas  tanah  yang  aman,  sangat  penting  untuk pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Sehingga, sertifikat tanah sebagai wujud nyata  jaminan  keamanan  pemilikan,  penguasaan  dan  pemanfaatan  atas  tanah, dapat  digunakan  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  bank  dalam  meningkatkan ketersediaan pembiayaan pembangunan masyarakat lokal di daerah (Junarto, 2022; Junarto & Salim, 2022; Khasanah & Alfons, 2021; Supadno & Junarto, 2022).  Namun demikian, pada realitasnya jika seseorang memiliki tanah tetapi tidak memiliki surat yang  membuktikan  keabsahannya  di  mata  negara,  maka  aset  tanah  tersebut menjadi idle (de  Janvry  dkk.,  2015;  Kubitza  dkk.,  2018).  Padahal,  setelah  tanah komunitas petani dan nelayan pada kawasan pesisir disertifikasi, mereka akan lebih aware mengelola aset tanahnya dengan optimal (Ziadat dkk., 2017; Fadli, 2022).
Kecamatan  Ayah  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten  Kebumen dengan  potensi  hasil  laut  yang  paling  besar  dengan  empat  desa  nelayan  (Irawan, 2010).  Namun  demikian,  komunitas  petani  dan  nelayan  masyarakat  pesisir  pada keempat  desa  tersebut  tergolong  mempunyai  kesejahteraan  hidup  yang  rendah (miskin) (Romadi, 2013; Kusuma, 2019; Mafruhah dkk., 2019). Mereka memahami bahwa  pekerjaan  nelayan  memiliki  sejumlah  kelemahan  dan  keterbatasan  pada musim  (ada  kalanya  melaut  dengan  hasil  tangkapan  banyak  ataupun  sebaliknya). Mereka  pun  lemah  dalam  mengelola  keuangan  yang  diwujudkan  ke  dalam usaha/kegiatan  bisnis  karena  terbatasnya  pengetahuan  dan  keterampilan. Kurangnya  praktik  yang  baik  dalam  menyisihkan  uang  ke  dalam  bentuk  investasi dalam  wujud  aset  tanah  pertanian,  pekarangan  ataupun  investasi  di  sektor peternakan, juga menjadikan mereka tidak mempunyai mata pencaharian alternatif (Nurani & Hernawan, 2022).
Pemerintah  mempunyai  program  pengentasan  kemiskinan  dan  pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang salah satunya melalui program sertifikasi hak atas tanah, yang  juga  dilaksanakan  di  Kecamatan  Ayah  (Ahmad,  2018;  Kantor  Pertanahan Kebumen,  2021).  Dalam  mendukung  keberhasilan  program  sertifikasi  tersebut, pencapaian  target  jumlah  sertifikat  yang  dihasilkan  bukanlah  hasil  akhirnya. Komunitas  masyarakat  petani  dan  nelayan  di  kawasan  pesisir  perlu  diberdayakan lagi  sebagai  tindak  lanjut  dari  sertifikasi  tanah  untuk  menumbuhkan  dan memeratakan  ekonomi  lokal.  Namun  demikian,  hasilnya  belum  sesuai  dengan harapan  (Dian,  2022).  Hal  yang  mempengaruhi  agresivitas  keikutsertaan  atau partisipasi masyarakat nelayan dalam program sertifikasi tanahnya adalah adanya minat  masyarakat  nelayan  itu  sendiri  (Gurning,  2021).  Minat  dalam  masyarakat nelayan tidak akan terbangun seragam tanpa adanya persepsi yang benar tentang sertipikat  hak  atas  tanahnya.  Oleh  karenanya,  persepsi  dan  minat  masyarakat nelayan  sangat  penting  dalam  menentukan  sikap  terhadap  akselerasi  program-
program pengentasan kemiskinan ataupun mengefektivitaskan sasaran  di wilayah pesisir pada masa mendatang.
Penelitian tentang distorsi persepsi tentang sertifikasi tanah pernah dilakukan terhadap  masyarakat  di  luar  komunitas  nelayan  (Nabila  &  Indiraharti,  2020). Masyarakat  umum  tersebut  menganggap  bahwa  bidang  tanah  yang  telah mempunyai surat keterangan ganti rugi (SKGR), bukti iuran pembangunan daerah (IPEDA),  ataupun  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar  di  kantor  desa  dan  tercatat dalam  register  A,  B  ataupun  C,  sudah  cukup  menjadi  penguat  bukti  kepemilikan tanah (Salele, 2019; Gurning, 2021). Bahkan terdapat tradisi atau sistem norma di masyarakat  bahwa  kepastian  atas  status  tanah  tidak  berdasarkan  atas  surat  atau sertipikat,  tetapi  atas  pengakuan  dari  komunitas  (Putri,  2022).  Penelitian  lain tentang diferensiasi minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah juga pernah dibahas  oleh  Avivah  dkk.  (2022)  dan  Wiarsa  Putra  dkk.  (2021).  Kedua  penelitian tersebut  menyebutkan  keengganan  masyarakat  untuk  mendaftarkan  tanahnya disebabkan  oleh  sejumlah  asumsi  yaitu  prosedur  pensertipikatan  yang  sulit  dan berbelit, sehingga membutuhkan waktu penyelesaian lama, biaya yang tinggi terkait dengan  pajak-pajak  yang  dibayarkan.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  belum memprioritaskan memilikinya karena tidak akan ada razia/pemeriksaan atau sanksi yang akan meminta kepemilikan mereka (Alam & Tri Utami, 2021).
Berbeda  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian  mengenai persepsi dan minat masyarakat nelayan di wilayah pesisir masih jarang dilakukan. Khususnya  yang  menghubungkan  kedua  indikator  tersebut  dalam  efektivitas program sertifikasi tanah. Hal ini penting untuk mengetahui akar masalah mendasar yang  menjadikan  komunitas  nelayan  tidak  peduli  sekaligus  mengevaluasi  akurasi dan kepresisian program sertipikat tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis  persepsi,  minat  beserta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat tanah di kawasan pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  studi  kualitatif.  Pengumpulan  data  primer  dan sekunder  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  (Braun  dkk.,  2021),  sedangkan data  sekunder  melalui literature  review (Pujiriyani,  2022;  Snyder,  2019).  Kami memanfaatkan  media online untuk  memudahkan  aplikasinya.  Survei  lapangan dilakukan pada April-Agustus 2010 dan Februari-Maret 2022 dengan asumsi dapat menggambarkan  tingkat  perkembangan  kehidupan  ekonomi  produksi  komunitas nelayan. Data primer dikumpulkan dari responden di lima desa, meliputi empat desa nelayan yang masih eksis (Desa Ayah, Argopeni, Karangduwur dan Pasir) dan Desa Srati  di  Kecamatan  Ayah,  Kabupaten  Kebumen.  Profesi  responden  yang diwawancarai  terdiri  atas  nelayan,  pedagang,  tagog,  dan  pegawai  kantor  desa. Responden  berjumlah  60  orang  dan  dua  ahli  dilibatkan  dalam  analisisnya. Responden  dipilih  secara purposive melalui  wawancara  pribadi  yang  dilakukan  di rumah atau tempat pemancingan/TPI atau di lahan pertanian. Responden di pilih
dengan kriteria antara lain: orang yang berdomisili di pesisir pantai kurang dari 3 Km dari bibir pantai; bekerja di sektor perikanan (nelayan, buruh/anak buah kapal) dan sektor  lain  yang  terkait  dengan  kehidupan  wilayah  pesisir  (misalnya  tagog, pedagang, pegawai).
Kondisi  tempat  tinggal,  keterbatasan  waktu  dan  aktivitas  sebagai  nelayan sebagian  responden  menjadikan  sulitnya  mendapatkan  proporsi  jumlah  sampel yang mewakili populasi. Namun kami mengatasinya dengan menjalin kesepakatan dengan responden sebelumnya, untuk bertemu di fasilitas pertemuan umum atau di kantor desa. Selain itu, kami bahkan mewawancarai sebagian kecil dari mereka dengan  ikut  pergi  melaut  karena  sulitnya  untuk  ditemui.  Keseluruhan  hasil wawancara  yang  diperoleh  selanjutnya  kami  analisis  dengan  mengklasifikasikan persepsi  masyarakat  menjadi  dua  kelompok  yaitu  mereka  yang  tidak  memiliki persepsi dan mereka yang memiliki persepsi.  Adapun terhadap minat masyarakat, kami bagi juga menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berminat atau tidak berminat.  Kelompok  masyarakat  yang  berminat  akan  dibagi  lagi  menjadi  tiga tingkatan  yaitu  tinggi,  sedang  dan  rendah.  Terakhir,  kami  mendeskripsikan  hasil keseluruhan temuan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
C. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa-Desa Pesisir
Kondisi Sosial . Pada awalnya, komunitas masyarakat pesisir di desa-desa pesisir Kecamatan  Ayah  berasal  dari  kebiasan  warga  Desa  Argopeni  dan  Kalipoh  yang berprofesi  sebagai  nelayan.  Kemudian,  kondisi  tersebut  berkembang  ke  desa  lain bahkan  ke  desa  yang  bukan  di  pesisir  seperti  Desa  Tambak  dan  Candirenggo. Peralatan  yang  digunakan  untuk  melaut  juga  terbilang  masih  sederhana,  belum menggunakan  jaring  namun  masih  menggunakan  pancing  yang  terbuat  dari tambang  (ike-ike).  Penggunaan  peralatan  jaring  terkonfirmasi  antara  tahun  1967- 1968.
Saat ini, masyarakat nelayan tidak terlepas dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dalam  kehidupan  kesehariannya.  TPI  menjadi  pusat  aktivitas  nelayan  mulai  dari tempat  turun  melaut,  mendaratkan  perahu,  tempat  perawatan  jaring,  tempat penjualan hasil tangkapan ikan, tempat perbaikan atau perawatan perahu, sampai pada  tempat  terbentuknya  organisasi  nelayan  seperti  kelompok  nelayan.  Setiap nelayan akan tergabung dalam kelompok-kelompok nelayan.
Menjadi sebuah keuntungan bagi komunitas masyarakat petani dan nelayan di kawasan pesisir jika tergabung ke dalam kelompok-kelompok. Sebab, setiap bantuan yang  datang  dari  pemerintah  umumnya  akan  disalurkan  melalui  kelompok- kelompok yang sudah terbentuk tersebut. Apabila terdapat seorang nelayan yang tidak masuk ke dalam anggota kelompok tersebut maka orang tersebut tidak akan mendapatkan  bantuan.  Adanya  koperasi  simpan  pinjam  pada  masing-masing kelompok  tersebut  juga  akan  memberikan  keuntungan  tersendiri  bagi  anggota kelompok.  Keuntungan  adanya  koperasi  simpan  pinjam  salah  satunya  dapat memberikan  pinjaman/kredit  kepada  anggota  tatkala  mereka  membutuhkannya, misalnya modal untuk pembelian alat tangkap. Keuntungan lainnya adalah angsuran
dari  pinjaman  koperasi  tersebut  relatif  bersifat  lunak,  karena  pada  saat  musim paceklik terdapat dispensasi yaitu angsuran akan dihentikan.
Beberapa kelompok nelayan yang ada dalam satu TPI, akan membentuk  satu rukun nelayan. Jadi, di setiap TPI akan terdapat satu rukun nelayan yang terdiri dari semua kelompok nelayan yang ada di TPI tersebut. Setiap rukun nelayan mempunyai kantor yang bertempat di TPI yang bersangkutan. Fungsi dari rukun nelayan adalah sebagai  jembatan  antara  nelayan  dengan  pemerintah.  Pemerintah  akan berkoordinasi  dengan  rukun  nelayan  apabila  terdapat  situasi  formal  maupun informal.  Misalnya  penyaluran  bantuan/program/kegiatan  tertentu  untuk  para nelayan. Nantinya, rukun nelayan yang akan mensosialisasikan hal tersebut kepada nelayan  melalui  kelompok.  Fungsi  lain  dari  rukun  nelayan  adalah  mengurus keperluan nelayan, seperti apabila nelayan mengalami kemacetan mesin perahu di laut maka  dengan Tim SAR yang dimiliki rukun nelayan bertanggung jawab untuk melakukan pertolongan. Setiap harinya, rukun nelayan bertugas memantau jumlah nelayan yang turun melaut dan jumlah yang mendarat nantinya. Rukun nelayan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan sedekah laut.
Di Kecamatan Ayah terdapat lima TPI. Pada kelima TPI tersebut hanya empat yang  berfungsi  saat  ini.  Keempat  TPI  yang  masih  berfungsi  tersebut  adalah  TPI Logending yang terdapat di Desa Ayah, TPI Pedalen yang terdapat di Desa Argopeni, TPI  Menganti  yang  terdapat  di  Desa  Karangduwur  dan  TPI  Pasir  yang  terdapat  di Desa Pasir. Pada sisi lain, satu TPI yang sudah tidak berfungsi yaitu TPI Pecaron yang terdapat di Desa Srati. Masing-masing TPI memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau memiliki keunggulan/kekurangan, sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik TPI di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Karakteristik TPI Nama tempat pelelangan ikan Logending Pedalen Menganti Pasir Nama desa TPI Ayah Argopeni Karangduwur Pasir Jumlah nelayan dan motor tempel 256  orang  dan 64 buah 470  orang  dan 186 buah 808  orang  dan 268 buah 941corang dan 332 orang Volume/trip perahu,  ikan  laut, dan nilai produksi 1004 trip/th; 326,361.30 kg 18,371 miliar 1891  trip/th; 164,340.75 kg 12,394 miliar 2791  trip/th; 653,797.35 kg 46,494 miliar 1135 trip/th; 371,210.59 kg 28,519 miliar Aparat pengelola dan Bakul 9 pegawai 56 orang 2 pegawai 22 orang 2 pegawai 25 orang 11 pegawai 53 orang Komoditas utama Tongkol, Tembang, Layur, Pelus Tengiri, Tetengkek, Layur, Lobster Tengiri Batang, Tembang, Bawal Putih, Tongkol, Belanak, Layur, Udang Jerbung Kondisi  lingkungan sekitar Paling Barat, Berada di muara sungai Timur Logending, Akses mudah Menghadap barat daya TPI terluas
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen (2021)
TPI Logending yang terdapat di Desa Ayah adalah TPI dengan posisi paling barat, berada  pada  logawa  (muara  sungai)  yang  menjadi  perbatasan  antara  Kabupaten Kebumen  dengan  Kabupaten  Cilacap.  Pada  TPI  Logending  terdapat  3  kelompok nelayan  yaitu  Mino  Bahari  dari  Desa  Ayah  yang  di  Ketuai  oleh  Bapak  Muhtarom,
Karya  Usaha  Mina  yang  di  Ketuai  oleh  Bapak  Sadimin  dan  Mina  Barokah  yang diketuai  Bapak  Turiman  berasal  dari  Desa  Kalipoh.  Ketua  rukun  nelayan  TPI Logending adalah Bapak Turiman. Pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon aktifitas di TPI Logending libur. Sebab pada hari itu nelayan libur melaut.
Selanjutnya  adalah  TPI  Pedalen.  TPI  ini  yang  terletak  di  Desa  Argopeni.  TPI Pedalen berada di sebelah Timur TPI Logending. Ketua rukun nelayan TPI Pedalen adalah Bapak Sumachid Ahmad Suseno. Jumlah anggota rukun TPI Pedalen lebih dari 500  orang  nelayan,  baik  juragan  maupun  ABK.  Di  TPI  Pedalen  ada  7  kelompok nelayan.  Tujuh  kelompok  tersebut  adalah  Mina  Lestari,  Mina  Guna,  Karya  Mina, Mugi  Lancar,  Setia  Utama,  Sekar  Gadung  dan  Samudera  Jaya  yang  merupakan kelompok  baru.  TPI  Pedalen  diuntungkan  karena  mudahnya  akses  masuk-keluar menuju laut dan arus laut yang tenang (pertemuan tiga gelombang laut berada di tengah  laut).  Pada  hari  Selasa  Kliwon  dan  Jumat  Kliwon,  aktivitas  nelayan  di  TPI Pedalen libur melaut.
Kemudian,  TPI  yang  berada  di  Desa  Karangduwur  adalah  TPI  Menganti.  TPI Menganti menghadap arah barat daya, sehingga saat terjadi angin tenggara nelayan TPI Menganti masih dapat melaut. Hari libur nelayan untuk melaut di TPI Menganti adalah Jumat Kliwon. Ketua rukun nelayan TPI Menganti adalah Bapak Niman Arjo Prayitno.  Selanjutnya,  jalan  menuju  TPI  Menganti  telah  terbangun  pada  tahun 1990an.  Namun  demikian,  tempat  pendaratan  perahu  pada  TPI  ini  awalnya  di samping Goa Menganti. Rukun nelayan pada TPI Menganti membawahi 6 kelompok nelayan yaitu Cempaka Martani, Mekar Sari, Trino Maju, Salungkeng, Karang Kitri dan  Sekar  Mandiri.  Kelompok  nelayan  Cempaka  Martani  merupakan  kelompok nelayan pelopor.
Selanutnya,  TPI  Pecaron  adalah  TPI  yang  berada  di  Desa  Srati.  Saat  ini,  TPI Pecaron sudah tidak dipakai lagi. Posisinya yang diapit dua TPI yang berdekatan yaitu TPI Menganti dan TPI Pasir yang telah ada lebih dulu membuat TPI Pecaron tidak strategis. Kondisi karang dan ombak yang besar juga sangat membahayakan perahu yang melakukan pendaratan di TPI tersebut. Bangunan pada TPI tersebut sekarang hanya dimanfaatkan warga untuk parkir motor saat mereka mencari rumput untuk ternaknya.
Lalu, TPI Pasir adalah TPI yang ada di Desa Pasir.  Tempat pendaratan perahu yang ada di TPI ini merupakan yang terluas se Kabupaten Kebumen. Jumlah perahu dan jumlah nelayan di TPI Pasir adalah yang terbanyak di Kecamatan Ayah, jumlah perahunya  empat  ratusan  dan  jumlah  nelayannya  mencapai  lebih  dari  delapan ratusan.  Pada  umumnya  masyarakat  Pasir  adalah  nelayan,  ada  yang  serumah  2 sampai 3 orang yang menjadi nelayan. Pada hari Jumat Kliwon nelayan TPI Pasir libur melaut.  Ketua  rukun  nelayan  TPI  Pasir  adalah  Bapak  Yakimin  Siswodiharjo.  Di  TPI Pasir terdapat 7 kelompok nelayan, 3 kelompok berasal dari Desa Pasir sendiri yang diketuai oleh Duljalal, Mulud / Bolot dan Simin, 1 kelompok dari Desa Karangbolong, 1 kelompok dari Desa Banjararjo, 1 kelompok dari Desa Srati dan 1 kelompok dari Desa Jintung.
Selain TPI, di Kecamatan Ayah terdapat satu-satunya KUD nelayan yang ada di Kabupaten Kebumen.  Semua nelayan diwajibkan menjadi  anggota koperasi untuk mengantisipasi  tingginya  risiko  dalam  mencari  nafkah  di  lautan.  Oleh  karenanya, setiap  nelayan  akan  mendapat  perlindungan  asuransi,  baik  pengobatan  maupun dampak dari kecelakaan fatal lainnya. KUD ini pada awalnya dirintis oleh 3 TPI yaitu TPI Pasir, TPI Karangduwur dan TPI Argopeni. Karena itu lah KUD diberi nama KUD Mino  Pawurni,  dimana  kata  Pawurni  merupakan  kependekan  dari  Pasir, Karangduwur dan Argopeni. TPI yang muncul di kemudian hari seperti TPI Logending turut  bergabung  ke  dalamnya.  Kepengurusan  KUD  Mino  Pawurni  dipegang  oleh perwakilan hasil pilihan dari masing-masing desa. Reorganisasi kepengurusan KUD Mino Pawurni dilakukan setiap 5 tahun. Jumlah anggota KUD Mino Pawurni saat ini adalah lebih dari 3.000 orang. Kantor KUD Mino Pawurni terletak di jalan menuju TPI Pedalen. KUD Mino Pawurni baru disertipikatkan tanahnya dengan biaya 3 juta. KUD Mino  Pawurni  buka  sampai  Jam  14:00  WIB,  setelah  itu  petugasnya  turun  ke  TPI untuk  memantau  nelayan  siapa  yang  belum  mendarat  dan  ada  kejadian  apa. Meskipun  TPI  dengan  tempat  pendaratan  terbesar  dan  jumlah  nelayan  terbesar adalah  TPI  Pasir,  namun  letak  KUD  Mino  Pawurni  berada  di  Argopeni.  Hal  ini disebabkan karena orang-orang pada daerah tersebut sebagai perintis utama.
Secara  garis  besar,  masyarakat  pesisir  yang  melakukan  aktivitas  di  TPI  dapat dibagi  tiga  profesi.  Pertama  adalah  mereka  yang  berprofesi  sebagai  nelayan. Nelayan  pun  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok  yaitu  kelompok  juragan  dan kelompok buruh. Nelayan juragan adalah mereka yang memiliki perahu, mesin dan peralatan  tangkap  secara  pribadi  walaupun  hanya  memiliki  satu  perahu.  Nelayan juragan  setidaknya  memiliki  seorang  ABK  (Anak  Buah  Kapal).  Sedangkan  nelayan buruh  adalah  mereka  yang  tidak  memiliki  perahu,  mesin  dan  peralatan  tangkap sendiri. Mereka hanya menjadi ABK dari juragan. ABK bertanggung jawab terhadap perawatan perahu dan alat tangkap. Sistem yang digunakan antara juragan dan ABK adalah  sistem  bagi  hasil.  Besarnya  bagi  hasil  antara  juragan  dengan  ABK  adalah 50:50,  hal  ini  beralasan  karena  perawatan  perahu  dan  alat  tangkap  menjadi tanggung  jawab  ABK.  Profesi  kedua  setelah  nelayan  adalah  pedagang.  Pedagang berperan sebagai penampung hasil melaut dari para nelayan. Kemudian profesi yang ketiga  adalah  tagog.  Tagog  adalah  tukang  parkir  perahu.  Tugas  tagog  adalah membantu  mengangkat  perahu  nelayan  baik  saat  mau  melaut  maupun  saat pendaratan.  Satu  kelompok  tagog  biasanya  terdiri  dari  7-10  orang.  Pada  satu  TPI terdapat lebih dari satu kelompok tagog. Satu kelompok tagog hanya bertanggung jawab pada satu kelompok nelayan. Jumlah kelompok tagog menyesuaikan jumlah kelompok nelayan yang ada di TPI tersebut. Informasi mengenai banyaknya perahu yang turun melaut dan yang sudah mendarat bisa didapat dari tagog.
Masyarakat  pesisir  yang  berprofesi  sebagai  nelayan  di  desa-desa  pesisir Kecamatan  Ayah  tingkat  pendidikannya  sangat  bervariasi.  Mulai  dari  yang  tidak berpendidikan  sampai  yang  mempunyai  gelar  sarjana.  Bahkan,  ada  juga  nelayan yang  berpendidikan  SR  (Sekolah  Rakyat).  Mereka  yang  berpendidikan  SR  adalah generasi  tua  dari  nelayan,  namun  mereka  masih  aktif  melaut.  Di  antara  mereka
adalah  Atmo  Suwarno  dan  Pamulya  Surana.  Tapi  yang  menjadi  mayoritas  adalah mereka yang bertingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar).
Kondisi Ekonomi .  Sebelum tahun 1965 makanan pokok masyarakat  pesisir di desa-desa Kecamatan Ayah masih berupa oyek. Oyek merupakan makanan pokok yang berasal dari ketela. Pada tahun 1965 makanan pokoknya baru berupa beras. Pada  tahun  2010,  perekonomian  masyarakat  nelayan  makin  membaik.  Hasil tangkapan ikan harganya makin mahal. Dulu ikan layur harganya Rp 50,s/d Rp 60,- /ekor, kalo 2010 sudah mencapai Rp 12.000,- s/d Rp 18.000,- /kg. Kalo hari besar imlek bisa mencapai Rp 20.000,- /kg. Tahun 2020 ini terdapat program dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan dalam hal praktik terbaik pengelolaan ikan.  Masyarakat  diberikan  pemahaman  bahwa  mayoritas  hasil  tangkapan merupakan jenis ikan komoditas ekspor dan bernilai ekonomis tinggi. Di antaranya lobster, bawal putih, udang dan layur. Untuk lobster dapat mencapai tiga ratus ribu rupiah  per  kilogram,  sedangkan  bawal  putih  udang  dan  layur  relatif  lebih  rendah harganya di atas Rp.100.000,-/kg.
Kondisi  perekonomian  masyarakat  nelayan  bisa  digolongkan  mapan  untuk  di pesisir perdesaan. Penghasilan dari melaut dalam waktu satu tahun jika dirata-rata per  bulan  bisa  mencapai  2  juta  pada  tahun  2010  dan  3,5  juta  pada  tahun  2022 (Wawancara dengan Kepala Desa Ayah, 2022). Begitu pun halnya yang diungkapkan oleh seorang nelayan, yaitu Bapak Jamingin (wawancara tahun 2022) :” Pada musim panen  penghasilan  sehari  bisa  sampai  5  s/d  10  juta.  Kadang-kadang  penghasilan setengah  tahun  saja  bisa  sampai  ratusan  juta.  Tetapi,  kebiasaan  nelayan  waktu musim panen adalah berfoya-foya karena punya prinsip-hari ini dapat  sekian  dan besok cari lagi ”.
Ungkapan  yang  juga  menyatakan  penghasilan  nelayan  cukup  banyak  turut disampaikan oleh nelayan lain yaitu Bapak Turisman: “ Penghasilan nelayan cukup besar, setiap 6 bulan sekali nelayan menerima saving , yaitu simpanan nelayan yang berasal dari potongan hasil penjualan dari tiap kali melaut sebesar 2,5%. Saya sejak 2010  hingga  saat  ini  sudah  ikut  simpanan  nelayan  dan  rutin  menerima saving sebesar Rp 1.500.000,- hingga Rp.3000.000,- “ . Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil saya melaut selama 6 bulan adalah 60-120 juta. Padahal dalam 6 bulan atau 150  hari,  paling  melautnya  hanya  80  hari ” .  Selanjutnya,  Kepala  Desa  Pasir menambahkan: “ Penghasilan nelayan itu besar, tinggal bagaimana penggunaannya.
Kebanyakan  nelayan  penggunaannya  pada  tidak  terarah,  seperti  mengikuti  hobi, gaya hidup yang kurang berorientasi ke depan ” (wawancara 2022) . “M ungkin juga karena merasa untuk mendapatkan uang lagi gampang” , sambung penuturan dari Mantan Kepala desa Argopeni, 2010.
Bukti  lain  bahwa  penghasilan  nelayan  itu  banyak  dan  menggiurkan  adalah adanya  generasi  muda  yang  mau  terjun  menjadi  nelayan,  karena  generasi  muda pada  umumnya  lebih  suka  menggeluti  bidang  pekerjaan  dengan  hasil  yang menjanjikan.  Tidak  seperti  halnya  bidang  usaha  pertanian  atau  petani  yang dipandang kurang menjanjikan. Hal yang senada juga diungkapkan oleh nelayan lain di  Desa  Ayah  seperti  Bapak  Duljalal,  Bapak  Misar,  Bapak  Mulud  dan  Bapak  Wasil
Saefudin  serta  Bapak  Yakimin  Siswodiharjo,  (wawancara  dilakukan  pada  2022). Turut menjadi bukti bahwa bagusnya kondisi perekonomian masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan adalah susahnya mencari ABK (Anak Buah Kapal). Terlebih pada saat  ini,  mayoritas  nelayan  telah  mempunyai  perahu  sendiri.  Hal  itu  diungkapkan oleh  mereka  yang  dulunya  mempunyai  perahu  banyak,  harus  mengurangi  jumlah kepemilikan  perahunya  karena  alasan  tersebut.  Padahal  harga  perahu  kecil tradisional  lengkap  dengan  mesin  dan  peralatan  alat  tangkap  mencapai  Rp 45.000.000,-.  Penghasilan  masyarakat  pesisir  tersebut  baru  ditinjau  dari  sumber profesi nelayan/hasil laut dan belum ditambah dari penghasilan darat yang mereka lakoni sebagai sambilan.
Sudah menjadi kebudayaan masyarakat setempat selain melaut juga memiliki pekerjaan  sambilan  di  darat.  Di  antara  pekerjaan  sambilan  yang  mereka  jalankan adalah  beternak  sapi,  menderes  nira  kelapa,  budidaya  kolam/keramba  dengan kepiting, menggarap sawah dan berdagang. Alasan yang mereka ungkapkan adalah untuk  mengisi  kesibukan  saat  di  darat  atau  saat  tidak  melaut.  Usaha  sambilan berupa ternak lumayan menjanjikan, seperti yang diungkapkan salah satu nelayan yaitu Bapak Jayus man berikut: ” Temenku yang bernama Rosid buruh sapi sampai 3 ekor, jadi sekalinya dapat hasil juga 3 ekor. Misalnya, harga satu anak sapinya 7 juta maka dapat 21 juta yang dibagi 2 dengan para pemiliknya atau 3,5 juta kali 3, itu merupakan penghasilan satu tahun. Pada akhirnya, hal ini identik dengan tabungan” (wawancara 2010). Adanya koperasi simpan pinjam pada tiap-tiap kelompok pada tahun 2022 turut mendukung perekonomian masyarakat pesisir. Dukungan yang lain datang  dari  bantuan  pemerintah  yang  hampir  setiap  tahun  ada,  yang  disalurkan melalui kelompok-kelompok nelayan (wawancara dengan Soyib, 2022).
Kondisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah . Pada lokasi penelitian di lima desa, semua bidang tanah sudah memiliki alat bukti SPPT PBB dan beberapa di antaranya sudah memiliki alat bukti berupa sertipikat hak atas tanah. Adanya alat bukti SPPT PBB  pada  semua  bidang  tanah  dikarenakan  pernah  terdapat  proyek  pengukuran rincikan bidang Sismiop (Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak) oleh Derektorat Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  tahun  2008  (wawancara  dengan  mantan  Kepala Desa Ayah, Argopeni, Pasir dan Karangduwur). Berdasarkan observasi lapang pada 2010  dan  2022,  tanda  batas  bidang  tanah  yang  dipasang  pada  umumnya  dahulu berupa tanaman hidup seperti pohon jarak dan saat ini sudah terdapat perubahan kecil  berupa  pagar  tetap  (pondasi).  Pada  tanah  yang  telah  bersertipikat,  pemilik tanah  tidak  memasang  tanda  batas  berupa  patok  beton,  tetapi  umumnya  kayu keras.  Pada  penggunaan  tanah  sawah,  tanda  batas  yang  digunakan  oleh  pemilik tanah adalah pematang sawah. Apabila pematang sawah dirasakan sudah tidak lurus lagi, maka akan diluruskan kembali bersama-sama dengan tetangga yang berbatasan (Wawancara dengan Jumangin, 2012).
Perolehan tanah pada masyarakat di desa-desa pesisir cukup bervariasi, mulai dari jual beli, waris hingga hibah. Perolehan tanah secara hibah mayoritas terjadi di Desa  Karangduwur.  Seperti  yang  dikemukakan  Kepala  Desa  Karangduwur,  2022
bahwa “ adat setempat, jika seorang anak telah berumah tangga maka akan segara diberikan tanah yang menurut orang tuanya menjadi hak anak tersebut ” .
Selain itu, penggunaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan  Ayah  cukup  bervariasi.  Umumnya,  penggunaan  tanah  non  pertanian difungsikan sebagai tempat tinggal. Selain itu, penggunaan tanah tegal/kebun dan hutan rakyat ditanami dengan tanaman tahunan oleh masyarakat setempat, seperti albasiyah  dan  kelapa  yang  ambil  niranya.  Kemudian  penggunaan  tanah  lainnya adalah berupa sawah dan tambak. Tanah sawah pada umumnya terletak di luar desa dan  berada  pada  desa  yang  terletak  pada  dataran  rendah  seperti  di  Desa Candirenggo. Sedangkan tambak, umumnya berada di dekat pantai karena sumber airnya  yang  melimpah  dan  unsur  hara  yang  mendukung.  Karakteristik  wilayah penelitian secara lengkap tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik lokasi penelitian dan responden
Karakteristik Nama desa Ayah Argopeni Karangduwur Srati Pasir Lokasi desa -7.65 LU, 109.40 BT -7.74 LU, 109.39 BT -7.74 LU, 109.40 BT -7.74 LU, 109.42 BT -7.76 LU, 109.44 BT Jumlah sertipikat (bidang) HM 468 130 203 140 425 HGB 3 3 1 1 3 HP 13 13 8 3 18 Wakaf 5 4 5 6 3 Total bidang bersertipikat 489 150 217 150 449 Total bidang SISMIOP 921 1831 1672 1289 1302 Jenis penggunaan lahan (ha) Non pertanian 43,10 47 83,20 184 56 Sawah 44 24 48 29 40 Tegal/kebun 18 31 64,50 Hutan rakyat 169 169 100 43,50 Lainnya (tambak) 172,70 290 184 108 150 Total luas 277,80 530 415,20 352 354 Jumlah penduduk 1 926 3 677 4 731 3 796 2 977 Kepadatan penduduk 693 694 1 139 1 078 841 Jumlah responden dan jenjang pendidikan Tidak sekolah 1 1 - 1 1 SD 3 3 3 2 3 SLTP 4 3 3 3 3 SLTA 4 4 5 4 4 S1 1 1 1 1 1 Total responden 13 12 12 11 12
Sumber: Analisis data primer dan sekunder penulis, 2022
Berdasarkan pada Tabel 2, empat dari desa-desa pesisir Kecamatan Ayah berada pada wilayah pegunungan. Hanya satu desa pesisir Kecamatan Ayah yang terletak pada  dataran  rendah  yaitu  Desa  Ayah.  Bentangan  sawah  di  Desa  Ayah, Karangduwur,  Pasir  dan  Srati  masih  cukup  luas.  Bentangan  sawah  tersebut  dapat ditemui di dekat lokasi wisata Pantai Logending. Adapun bantangan sawah di Desa
Pasir terdapat di Utara Balai Desa Pasir. Sedangkan bentangan sawah di Desa Srati berada di Selatan Bukit Pandang Banjaran.
Kemudian, pada sisi kepemilikan tanah, masyarakat di desa-desa pesisir tidak sepenuhnya  bersedia  memberikan  informasinya.  Hal  tersebut  disebabkan  karena minimnya jumlah sertipikat tanah yang telah mereka miliki, yaitu di bawah 50% dari total daftar bidang pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) (Tabel 2).  Mayoritas  responden  hanya  bisa  mengetahui  bahwa  dia  memiliki  pekarangan dengan  bukti  kepemilikan  berupa  SPPT-PBB  dan  letak  tanahnya  berada  di  Desa Karangduwur,  Srati,  Pasir,  Ayah  dan  Argopeni.  Mengenai  jumlah,  luas  dan  asal perolehannya, masing-masing responden tidak memberikan jawaban dengan pasti. Bahkan para responden juga tidak mengetahui luas tanahnya dalam satuan nasional misalnya  meter  persegi  (m²),  namun  ukuran  luas  yang  mereka  gunakan  dalam keseharian adalah ubin (1 ubin = 14 m²).
D. Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir terhadap Sertipikat Tanah
Persepsi .  Persepsi  merupakan  pemahaman  seseorang  atas  suatu  hal  atau tanggapan,  penerimaan  langsung  dari  suatu  serapan,  atau  merupakan  proses seseorang  mengetahui  beberapa  hal  melalui  panca  inderanya  (KBBI).  Terkait persepsi  masyarakat  pesisir  di  kecamatan  ayah  terhadap  sertipikat  tanah  adalah sebagai berikut. Seseorang akan memilik persepsi tentang sertipikat hak atas tanah apabila dia mengenal sertipikat hak atas tanah. Apabila seseorang yang tidak pernah bersinggungan sama sekali dengan sertipikat hak atas tanah, maka orang tersebut tidak akan memiliki suatu persepsi apa pun terhadap sertipikat hak atas tanah. Oleh karena itu, bagi orang tersebut sertipikat hak atas tanah adalah sesuatu yang asing. Pada sisi lain, seseorang baru akan mendapatkan pengalaman pertamanya terhadap sertipikat  hak  atas  tanah  jika  setidaknya  pernah  mengindranya.  Pengalaman tersebut dapat diperoleh dengan mendengar, melihat, dan memegang sertipikat hak atas tanah. Hal ini merupakan realitas dan menjadi bagian khusus yang mencirikan di dalam masyarakat di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah.
Selain  itu,  mereka  yang  telah  memiliki  persepsi  terhadap  sertipikat  hak  atas tanah didasarkan atas pengalaman yang mereka dapatkan  melalui interaksi sosial dalam kesehariannya. Hal ini terjadi karena tidak adanya pihak berkompeten yang memberikan pengalaman dan sosialisasi, mengenai fungsi ataupun tujuan sertipikat hak atas tanah. Hal ini diperparah oleh informasi yang menyimpang dari mulut ke mulut yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Keadaan ini membuat persepsi atas sertipikat hak atas tanah sangat beragam. Mayoritas masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan  Ayah  tidak  memersepsikan  sertipikat  hak  atas  tanah  dengan  benar, Mereka  memersepsikan  sertipikat  tanahnya  layaknya  seperti  SPPT-PBB.  Adapun penggunaannya, mereka memersepsikan sertipikat tanah layaknya BPKB dan SPPT- PBB. Kedua alat pembuktian ini sama-sama berguna sebagai akses kredit atau dapat digadaikan/dijaminkan ke bank. Bahkan, mereka menganggap SPPT-PBB merupakan bukti  kepemilikan  tanah  yang  sah  dan  berkekuatan  hukum  karena  telah  ada pengukuran dalam rangka pengoptimalan pajak sebelumnya.
Pada  sisi  lain,  masyarakat  di  desa-desa  pesisir  Kecamatan  Ayah  dalam kehidupan keseharian belum memerlukan sertipikat tanah. Hal tersebut disebabkan karena  tidak  ada  razia  atau  pemeriksaan  terhadap  kepemilikan  tanah  mereka. Ataupun,  tidak  ada  orang  yang  akan  menanyakan  kewajiban  pensertipikatan layaknya BPKB. Selain itu, masyarakat juga memersepsikan bahwa tidak mendesak untuk  memiliki  sertipikat  tanah.  Alasan  mereka  adalah  tidak  adanya  sangsi  bila seseorang tidak memiliki sertipikat tanah, layaknya SIM ataupun KTP.
Meskipun terdapat distorsi persepsi tentang sertipikat tanah sebagaimana yang telah  diuraikan,  sebagian  kecil  masyarakat  pesisir  di  Kawasan  Pantai  Kecamatan Ayah kokoh dengan persepsi yang benar akan sertipikat tanah. Mereka sependapat bahwa  sertipikat  tanah  merupakan  surat  tanda  bukti  kepemilikan  tanah  yang memberikan  kepastian  luas  dan  bentuk  bidang  tanah.  Sertipikat  hak  atas  tanah adalah alat bukti kepemilikan yang memastikan seseorang sebagai pemilik tanah di suatu  lokasi  dengan  batas-batas  yang  jelas.  Selain  itu,  sertipikat  hak  atas  tanah merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sudah tidak bisa digugat lagi. Hal ini hanya sebatas tendensi positif yang dimiliki sertipikat hak atas tanah.
Keberagaman  persepsi  baik  yang  terdistorsi  maupun  yang  benar  terhadap sertipikat hak atas tanah adalah disebabkan karena pengalaman dan pemahaman yang mereka alami terhadap sertipikat hak atas tanah berbeda-beda. Pemahaman yang tidak utuh dari sertipikat hak atas tanah disebabkan karena pengalaman yang mereka alami terhadap sertipikat hak atas tanah yang membentuk persepsi mereka terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  tidak  di  dapat  dari  pihak  yang  berkompeten seperti  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  atau  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT). Mereka tidak mendapat pengalaman itu dari  forum sosialisasi atau penyuluhan mengenai sertipikat hak atas tanah yang diprogramkan oleh BPN.
Minat . Secara ekonomi masyarakat pesisir tergolong mampu untuk membiayai pensertipikatan  tanahnya.  Pada  dasarnya  mereka  akan  membutuhkan  kepastian hukum  atas  tanah  yang  dimilikinya  di  kemudian  hari.  Terlebih  jika  terdapat permasalahan batas ataupun penguasaan dan pemilikan tanah. Mereka menyadari bahwa untuk menyelesaikan kasus tersebut memerlukan pihak desa, sebagai saksi, dalam usaha penyelesaiannya. Ciri lainnya kalau mereka mampu adalah peran aktif mereka dalam pengurusan dan pembayaran SSPT-PBB. Kebutuhan akan alat bukti kepemilikan  atas  suatu  bidang  tanah  bagi  masyarakat  pesisir  adalah  memberikan jaminan kepastian hukum yang otentik.
Terdapat  sekelompok  masyarakat  nelayan  yang  merasa  terpenuhinya kebutuhan  tersebut  setelah  adanya  sertipikat  hak  atas  tanah.  Alasan  mereka memilih  sertipikat  tanah  tersebut  karena  asosiasi  mereka  terhadap  sertipikat  hak atas  tanah  ibarat  BPKB  bagi  kendaraan  bermotor,  mengetahui  ukuran  pasti  atas tanahnya,  adanya  rasa  puas  karena  telah  memiliki  hak  penuh  atas  tanah,  serta memiliki  rasa  aman  terhadap  kepastian  kepemilikan  para  ahli  warisnya.  Turut menjadi alasan juga adalah adanya visi bahwa tanah miliknya di masa depan akan lebih mahal dan mudah untuk berhutang ke bank.
Pada  sisi  lain,  terdapat  sebagian  kelompok  masyarakat  pesisir  yang  merasa kebutuhan akan hal tersebut telah terakomodir oleh SPPT  PBB.  Alasannya adalah adanya kesepakatan lokal yang tidak tertulis dari warga masyarakat setempat untuk bersama-sama mengakui SPPT PBB sebagai alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah  yang  mereka  akui  keabsahannya  secara  bersama-sama.  Selain  itu  adanya Sismiop  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dengan melakukan  pengukuran  kembali  rincikan  bidang-bidang  tanah  yang  menghasilkan formulir  pengukuran  dan  identifikasi  objek  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan.  Formulir tersebut  berisikan  daftar  nama  wajib  pajak  dan  luas  tanah  yang  dimilikinya  serta peta  persil  bidang  tanah.  Pada  akhirnya  SPPT-PBB  menjadi  pendukung terakomodirnya kebutuhan akan alat bukti kepemilikan.
Gambar 1. Formulir pengukuran dan identifikasi objek PBB Sumber: Data Primer Peneliti, 2010
Gambar 1 di atas adalah formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam bentuk buku yang berisi satu blok pengukuran. Jumlah buku ini  pada  setiap  desa  tidak  sama,  tergantung  dari  jumlah  blok  pengukuran  pada masing-masing desa. Lengkapnya, isi dari formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan memuat nomor objek pajak, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, dan luas bidang tanahnya. Dari daftar ini dapat diketahui jumlah bidang tanah yang ada pada suatu desa. Apabila terjadi perubahan data pada bidang tanah yang bersangkutan, maka oleh pihak desa, perubahan tersebut akan di masukan ke dalam daftar ini. Daftar ini juga terbuka untuk umum, utamanya bagi setiap warga yang berkepentingan bisa melihat daftar tersebut. Terdapat pula peta bidang tanah dari hasil pengukuran Sismiop. Pada buku formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan peta bidang ini divisualisasikan dengan skala 1:1000 yang dilengkapi dengan angka ukur. Oleh karena itu, kepastian luas, bentuk dan ukuran bidang tanahnya sudah memilik kepastian.
Formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan ini oleh Kantor  Pajak  Pratama  dibagikan  kepada  setiap  desa.  Masing-masing  desa menerimanya  dalam  bentuk  buku  yang  masing-masing  buku  memuat  satu  blok pengukuran.  Pembagian  blok  pengukuran  tersebut  dilakukan  waktu  pengukuran
dan didasarkan pada batas yang berupa jalan, sungai, dan obyek geografis lain yang ada di lapangan. Oleh pihak desa, formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan pegangan untuk urusan bidang pertanahan desa, baik pembukuan  maupun  penyelesaian  masalah.  Sebagai  contoh  di  Desa  Pasir  pernah terjadi  sengketa  batas  karena  batas  bidang  tanahnya  bergeser  10  m.  Dalam menyelesaikan  masalah  tersebut,  pihak  desa  menggunakan  angka  ukur  yang  ada pada peta bidang di dalam formulir pengukuran dan identifikasi objek Pajak Bumi dan  Bangunan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  peta  Sismiop  (Sistem  Informasi Manajemen Obyek Pajak), sebagai acuan pengembalian batas.
Pengukuran Sismiop yang menggunakan pita ukur dan dengan disaksikan oleh tetangga  yang  berbatasan  serta  menghasilkan  peta  bidang  yang  memiliki  bentuk sama  dengan  di  lapangan.  Membuat  mereka  semakin  merasa  bahwa  alat  bukti kepemilikan berupa SPPT PBB sudah cukup. Mereka merasa telah bisa mengetahui bentuk dan ukuran serta luas tanah yang mereka percayai kebenarannya. Mereka yang memilih alat bukti kepemilikan berupa SPPT PBB di antaranya memiliki alasan tanah  yang  dimilikinya  merupakan  tanah  warisan,  jadi  tanpa  disertifikatkan  pun tidak akan ada masalah karena tidak akan ada gugatan dari pihak lain. Orang tuanya dulu hanya memiliki alat bukti SPPT PBB, dan pada kenyataannya tidak ada masalah. Alasan  lain  adalah  tidak  adanya  keharusan  dari  pemerintah  bahwa  bidang  tanah harus  bersertipikat,  dan  juga  tidak  adanya  sangsi  atas  kepemilikan  bidang  tanah yang tidak bersertipikat. SPPT PBB yang masih bisa dijadikan jaminan di bank turut mewarnai alasan belum membutuhkan alat bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Alasan selanjutnya adalah mahalnya dan susahnya birokrasi pengurusan sertipikat hak atas tanah bila dibandingkan dengan pengurusan SPPT PBB.
Ada juga masyarakat yang bersifat pasif. Pada dasarnya mereka ingin memiliki alat bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah tapi menunggu insiatif dari pemerintah. Mereka menunggu adanya sertipikat masal dengan harga yang murah dan  sebaiknya  di  musim  yang  tepat,  yakni  musim  panen  ikan.  Mereka cenderung bertindak  mengikuti  lingkungan  mereka,  jika  lingkungan  sekitarnya  telah bersertipikat maka dia akan turut mensertipikatkan tanahnya. Di antara penyebab mereka  bersikap  pasif  adalah  miskinnya  mereka  terhadap  informasi  mengenai sertipikat  hak  atas  tanah  yang  di  sebabkan  tidak  adanya  sumber  informasi  yang benar  di  sekitar  mereka.  Kemiskinan  informasi  itu  seperti  tidak  tahu  secara  pasti biaya  pengurusan  sertipikat  hak  atas  tanah  dan  biaya  tersebut  peruntukannya  ke mana saja dan untuk apa saja. Tidak tahu ke mana harus mengurus sertipikat hak atas  tanah  dan  dengan  persyaratan  apa  saja.  Ada  di  antara  mereka  yang  tidak mengenal Kantor Pertanahan. Kantor Desa adalah satu-satunya tempat yang mereka jadikan sumber informasi, sementara informasi yang ada di Kantor Desa juga tidak lengkap.  Tidak  lengkapnya  informasi  yang  ada  di  Kantor  Desa  disebabkan  tidak adanya jalur pembinaan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Desa.
Fenomena  terakhir  yang  ada  di  lokasi  penelitian  adalah  mereka  yang  tidak berminat  untuk  memiliki  sertipikat  hak  atas  tanah  dari  tanah  yang  dimilikinya. Mereka  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  persepsi  terhadap  sertipikat  hak  atas
tanah atau tidak mengenal sertipikat hak atas tanah. Mereka juga memiliki persepsi salah  tentang  sertipikat  hak  atas  tanah  seperti  menganggap  SPPT  PBB  adalah sertipikat hak milik atas tanah. Selain itu, mereka yang memang tidak mempunyai tanah atau memiliki tanah yang relatif sempit dimana dia merasa biaya pembuatan sertipikat hak atas tanah yang dia ketahui tidak sebanding dengan kondisi tanahnya.
Faktor  yang  mempengaruhi  minat .  Pendidikan  yang  secara  teori  seharusnya mempengaruhi  semakin  tingginya  minat  komunitas  nelayan  masyarakat  pesisir terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  ternyata  berbalikan  di  lapangan.  Idealnya, semakin  seseorang  berpendidikan,  seyogyanya  semakin  tinggi  pula  minat  mereka terhadap pensertipikatan tanah. Kenyataan yang berbalikan terjadi pada responden Karno yang berpendidikan SMP tetapi tidak tahu sertipikat hak atas tanah dan malah menganggap  SPPT  PBB  sebagai  sertipikat  hak  atas  tanah.  Sedang  responden Maryono,  Turisman  dan  Yakimin  yang  justru  hanya  berpendidikan  SD  namun memiliki  minat  terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  tinggi.  Semakin  banyak jumlah  bidang  tanah  yang  dimiliki  seharusnya  semakin  membuat  pemiliknya berminat  terhadap  sertipikat  hak  atas  tanah  guna  jaminan  rasa  aman  terhadap bidang-bidang tanah miliknya. Namun di lapangan juga ditemukan fenomena yang berbalikan.  Responden Niman  Arjo Prayitno yang  memiliki  9  bidang  tanah,  hanya satu bidang tanahnya yang bersertipikat, yang diperoleh dari jual beli dan itu pun sampai dengan saat ini belum dibalik nama dari pemilik lama. Sementara responden yang lain seperti Kustiono yang jumlah bidang tanahnya lebih sedikit, hanya tinggal satu bidang yang belum disertipikatkan.
Nilai tanah mempengaruhi minat masyarakat nelayan terhadap sertipikat hak atas tanah. Di lapangan hanya ditemui keadaan yang sejalan dengan teori ini. Hal ini dapat dilihat pada responden Kustiono, Maryono dan Mulud serta yang lainnya, dari beberapa  bidang  tanah  yang  mereka  miliki  maka  yang  akan  mereka  sertipikatkan terlebih  dahulu  adalah  bidang  tanah  yang  terletak  pada  posisi  strategis  seperti bidang tanah yang terletak di pinggir jalan raya. Pengetahuan tentang sertipikat hak atas tanah mempengaruhi minat terhadap sertipikat hak atas tanah. Teori ini sejalan dengan kondisi di lapangan dan tidak di temukan keadaan sebaliknya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari responden Turisman yang hanya berpendidikan SD namun empat bidang tanahnya telah bersertipikat dan berencana akan mensertipikatkan keseluruhan dari delapan bidang tanah miliknya untuk bersertipikat. Pengetahuan tentang  sertipikat  didapatnya  dari  pegawai  bank  debiturnya  yang  kemudian ditambah dari pergaulannya dengan PPAT Gombong yaitu Ibu Maya Sari. Berbeda dengan  responden  Jasimin  yang  berpendidikan  SMEA  justru  belum  satu  bidang tanah pun kepunyaannya yang telah bersertipikat. Biaya pensertipikatan hak atas tanah, dan kebutuhan akan rasa aman terhadap bidang tanah yang dimilikinya, serta kebutuhan  akan  permodalan  mempengaruhi  minat  masyarakat  nelayan  terhadap sertipikat hak atas tanah. Keadaan yang ada di lapangan berbanding lurus dengan teori  tersebut.  Kondisi  ini  di  lapangan  dapat  dilihat  pada  responden  Maryono, Kustiono dan Turisman.

## E. Kesimpulan
Masyarakat pesisir di desa-desa kawasan pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen memiliki distorsi persepsi terhadap sertipikat hak atas tanah. Mayoritas mereka  menganggap  bahwa  sertipikat  tanah  wujudnya  identik  dengan  SPPT-PBB dan berguna layaknya BPKB/SIM/KTP. Selain itu, mereka memiliki persepsi tidak ada keharusan  untuk  mensertipikatkan  tanah  karena  tidak  ada  sanksi  yang membebaninya.  Namun  demikian  terdapat  anggapan  dari  masyarakat  tersebut bahwa sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat namun tidak mutlak, serta sertipikat  dapat  dijaminkan  ke  bank,  dan  sertipikat  sebagai  produk  investasi permodalan yang berjangka panjang.
Selanjutnya, minat masyarakat pesisir di desa-desa kawasan pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap sertipikat hak atas tanah beragam. Diferensiasi minat tercermin dari masyarakat yang berminat rendah, sedang, dan tinggi. Minat rendah  berlaku  jika  mereka  diwajibkan  mensertipikatkan  tanah  tanpa  bantuan pendanaan.  Minat  sedang  jika  mereka  mendapatkan  program  dari  pemerintah sekaligus  pendanaan,  dan  minat  tinggi  terhadap  mereka  yang  membutuhkan sertipikat  untuk  jaminan  kepastian  hukum  dan  keberlanjutan  usaha  produksi. Terkait  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pensertipikatan  tanah  di  lokasi penelitian  ternyata,  jenjang  pendidikan  tidak  mempengaruhi  minat  masyarakat pesisir terhadap sertipikat tanah. Kemudian, banyaknya jumlah bidang tanah yang dimiliki  oleh  masyarakat  pesisir  juga  tidak  mempengaruhi  minat  pensertipikatan tanah.  Namun  demikian,  faktor  lainnya  seperti:  nilai  tanah,  pengetahuan masyarakat,  biaya  sertipikasi  tanah,  kebutuhan  akan  rasa  aman  dan  akses permodalan mempengaruhi minat masyarakat pesisir terhadap sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan agar instansi pertanahan, PPAT dan badan perencanaan  pembangunan  daerah  di  kabupaten/kota,  supaya  lebih  intens mensosialisasikan  pentingnya  sertipikat  tanah  sebagai  bukti  otentik  atas  hak-hak atas tanah.

## F. Ucapan Terima kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  segenap  responden  mulai  dari nelayan,  pedagang  dan  tagog  di  sekitar  TPI  serta  mantan  kepala  desa dan  kepala desa  di  kawasan  pantai  Ayah  yang  telah  “legowo”  memberikan  tanggapannya. Semoga Tuhan YME berkenan membalas budi baik bapak-ibu sekalian.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  S.  (2018,  September  24).  Proses  Sertifikat  Tanah  di  Kebumen  Butuh  200 Tahun. Http://Www.Kebumenekspres.Com/ , 1 – 2.
http://www.kebumenekspres.com/2018/09/proses-sertifikat-tanah-di- kebumen_25.html
Alam,  A.,  &  Tri  Utami,  Y.  (2021).  Unsur  Riba  dalam  Perbedaan  Konsep  Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit. Al- Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240
Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk  pertama  kali  dalam  rangka  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah.
Tunas Agraria , 5 (3), 197 – 210.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186
Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L., & McEvoy, C. (2021). The online survey as  a  qualitative  research  tool. International  Journal  of  Social  Research Methodology , 24 (6). https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550 de  Janvry,  A.,  Emerick,  K.,  Gonzalez-Navarro,  M.,  &  Sadoulet,  E.  (2015).  Delinking land  rights  from  land  use:  Certification  and  migration  in  Mexico. American Economic Review , 105 (10). https://doi.org/10.1257/aer.20130853 de Soto, H. (2000). The mystery of capital: Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else (2nd ed., Vol. 1). Basic Books.
Dian. (2022, January 21). Bupati Arif Sugiyanto Bagikan 933 Sertifikat Tanah Warga Wadasmalang. Tahun 2021, Total Ada 50.260 Sertifikat Tanah Dibagikan untuk
Masyarakat Kebumen. Https://Www.Kebumenkab.Go.Id/ , 1 – 2.
https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6730
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Kebumen.  (2021). Database  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 . https://dlhkp.kebumenkab.go.id/index.php/web/view_file/135 Fadli,  A.  (2022,  January  20).  Segudang  Keuntungan  Punya  Sertifikat  Tanah,  Salah Satunya Akses Modal Usaha. Kompas.Com , 1 – 2. https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/20/203000021/segudang- keuntungan-punya-sertifikat-tanah-salah-satunya-akses-modal?page=all Fama, A. (2016). Komunitas Masyarakat Pesisir Di Tambak Lorok, Semarang. Sabda Volume , 11 (02).
Gurning, E. H. (2021, February 23). Bukti Tanah Warisan Saya Hanya Girik, Bisakah Menang di Pengadilan? News.Detik.Com , 1 – 2. https://news.detik.com/berita/d-5406922/bukti-tanah-warisan-saya-hanya- girik-bisakah-menang-di-pengadilan
Irawan, Y. (2010). Minat Masyarakat Nelayan Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah di  Desa-Desa  Pesisir  Kecamatan  Ayah  Kabupaten  Kebumen  Propinsi  Jawa Tengah [Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. http://repository.stpn.ac.id/1154/1/YUDHIANA%20IRAWAN.pdf
Junarto,  R.  (2022).  Agrarian  reform:  the  reflection  on  the  performance  of  the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. Inovasi ,
19 (2), 133 – 145. https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492 Junarto,  R.,  &  Salim,  M.  N.  (2022).  Strategi  Membangun  Kemandirian  dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. Tunas Agraria , 5 (2), 142 – 164. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181
Kantor  Pertanahan  Kebumen.  (2021). Laporan  Kinerja  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kebumen . https://kab-kebumen.atrbpn.go.id/laporan-kinerja Kubitza, C., Krishna, V. v., Urban, K., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land Property Rights, Agricultural Intensification, and Deforestation in Indonesia. Ecological Economics , 147 . https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.021 Kusuma,  E.  N.  (2019).  Sumber  Makna  Hidup  Nelayan  Pantai  Menganti:  Studi Interpretative  Phenomenological  Approach  (IPA). Psychosophia:  Journal  of Psychology, Religion, and Humanity , 1 (1).
https://doi.org/10.32923/psc.v1i1.874
Luthfi, A. N. (2019). Membangun Bersama Rumah Agraria (S. Polamolo, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Magnum Pustaka Utama.
Mafruhah, I., Mulyani, N. S., Istiqomah, N., & Ismoyowati, D. (2019). Development of Ecotourism based on Community Empowerment (a Case Study of Kebumen Regency). Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  Dan Pembangunan , 19 (2). https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6996 Nabila, K., & Indiraharti, N. S. (2020). Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Keterangan
Ganti Rugi (Skgr) Dalam Jual Beli Tanah Di Pekanbaru (Studi Kasus Tanah Milik Boy Desvinal Salam). Reformasi Hukum Trisakti , 2 (1). https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.10502
Nurani, T. W., & Hernawan, J. (2022, August 9). Dospulkam IPB University Goes Down in the Field, Internalizes Good Practices for Sustainable Fisheries in Kebumen Fisherman Village . Https://Ipb.Ac.Id/News. https://ipb.ac.id/news/index/2022/08/
Pujiriyani,  D.  W.  (2022).  Reforma  Agraria  untuk  Kedaulatan  Pangan:  Problem
Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. Widya Bhumi , 2 (1), 39 – 53. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23
Purwanti,  P.  (2017).  Perilaku  Ekonomi  Rumah  Tangga  Nelayan  Skala  Kecil  Dalam
Mencapai  Ketahanan  Pangan  Di  Pedesaan  Pantai  Jawa  Timur. Jurnal  Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan , 4 (1). https://doi.org/10.15578/jsekp.v4i1.5817
Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada  Orang  Bukan  Suku  Tengger  Berdasarkan  Asas  Keadilan. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (1), 206 – 2013.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p206-213
Rachmawati,  N.,  Alhassan,  M.  L.,  &  Syafii,  M.  (2021).  Sedek ah  Bumi :  Model Kebersyukuran dan Resiliensi Komunitas pada Masyarakat Pesisir Utara Jawa Tengah. JURNAL PENELITIAN , 15 (1). https://doi.org/10.21043/jp.v15i1.9075
Romadi. (2013). Geliat Nelayan Pantai Ayah Kebumen Menghadapi Krisis Ekonomi 1998-1999 . Forum Ilmu Sosial , 40 (1), 97 – 112.
https://doi.org/https://10.15294/fis.v40i1.5500
Salele,  R.  (2019).  Kajian  Hukum  Terhadap  Register  Desa  Sebagai  Permulaan  Bukti Kepemilikan Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah. LEX PRIVATUM , 7 (4), 49 – 56. Salim, F. D., & Widyanti, S. E. (2021). Livelihood assets: A livelihood strategy for small fishers  and  fisherman  laborers  in  Ternate  City. Agrikan:  Jurnal  Agribisnis Perikanan , 14 (2), 574 – 584. https://doi.org/https://doi.org/10.52046/agrikan.v14i2.870 Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research , 104 .
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Sulestiani, A., & Astral, M. (2017). Pengelolaan Potensi Perikanan Di Pantai Pesisir Pantai  Timur  Surabaya  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Sukolilo,  Mulyorejo, Kenjeran,  Dan  Bulak). Agritrop :  Jurnal  Ilmu -Ilmu  Pertanian  (Journal  of Agricultural Science) , 14 (1). https://doi.org/10.32528/agr.v14i1.415 Sumual, J. I., Rompas, W. F. I., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Analisis Pendapatan Dan  Pola  Konsumsi  Masyarakat  Nelayan  Desa  Arakan  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 18 (3). https://doi.org/10.35794/jpekd.14198.18.3.2016
Wiarsa  Putra,  N.  H.,  Laksmi  Dewi,  A.  A.  S.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Menanga, Kecamatan Rendang,
Kabupaten Karangasem. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3). https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4036.651-657
Ziadat, F., Bunning, S., & de Pauw, E. (2017). Land Resource Planning for Sustainable Land Management. ResearchGet , 14 . https://www.fao.org/3/i5937e/i5937e