## Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)

## Richo Andi Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University School of Law
richo.wibowo@ugm.ac.id; r.a.wibowo@uu.nl

## A B S T R A K
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan sekaligus mengapresiasi aneka  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia untuk mendesain pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa,  seperti  (i)  mendesain  organisasi  pengadaan  yang  berstruktur lebih  horisontal,  sehingga  sesama  petugas  bisa    saling  kontrol  satu sama  lain;  serta  (ii)  mendesain  pengadaan  barang  dan  jasa  secara elektronik,  khususnya electronic  purchasing yang  memungkinkan pembelian  barang  dengan  cara  efektif  dan  mengurangi  potensi manipulasi  dalam  proses  tender.  Namun  demikian,  tulisan  ini  juga ingin memberikan catatan kritis yang perlu diperhatikan dari kedua keberhasilan  ini.  Selanjutnya,  berdasarkan  analisa  perbandingan hukum administrasi negara, tulisan ini juga ingin menekankan bahwa masih  terdapat  berbagai  hal  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk PHQLQJNDWNDQ HIHNWL¿WDV SHQFHJDKDQ NRUXSVL GL VHNWRU SHQJDGDDQ seperti memperluas cakupan mekanisme sanggah lelang di Indonesia
dengan  mempertimbangkan  mengadopsi  regulasi  yang  diterapkan di  Belanda.  Di  Indonesia,  mekanisme  sanggah  hanya  efektif untuk  melindungi  peserta  tender  yang  merasa  dirugikan  dengan memberikan  kesempatan  untuk  menyanggah  keputusan  pemenang lalang.  Mekanisme  sanggah  di  Indonesia  tidak  melindungi  (tidak memberikan  kesempatan  sanggah)  kepada  calon  peserta  tender yang merasa dirugikan akibat dokumen pengadaan, misalnya karena GHVDLQ VSHVL¿NDVL GDQDWDX SHUV\DUDWDQ SHQJDGDDQ \DQJ GLDQJJDS tidak adil. Mengingat pemerintah masih mempersiapkan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa, maka tulisan ini juga dapat diposisikan sebagai sumbangsih saran.
Kata  kunci: pengadaan  barang/jasa,  pencegahan  korupsi, mekanisme sanggah
A B S T R A C T
This paper aims to explore and to JLYHDSSUHFLDWLRQIRUWKHHɣRUWV which  have  been  done  by  the  Indonesian  government  to  prevent corruption in public procurement, such as: (i) designing procurement organisational structure which enables more checks and balances on the  system;  and  (ii)  designing  the  electronic  procurement  system, particularly  what  the-called  electronic  purchasing  which  enables HɣHFWLYH SXUFKDVLQJ DQG SUHYHQWLQJ WKH SRWHQF\ RI PDQLSXODWLRQ in tender processes. Nevertheless, this paper would like also to give FULWLFDOQRWHVIRUWKHDERYHHɣRUWV . In addition, based on comparative administrative  law  perspective,  this  paper  would  like  to  emphasis that there are numerous matters which can be considered to increase the HɣHFWLYHQHVV RQ SUHYHQWLQJ FRUUXSWLRQ LQ SXEOLF SURFXUHPHQW one  of  the  instances  is  that  to  broaden  the  scope  of  the  bid  protest mechanism  inspired  by  the  regulation  in  the  Netherlands.  Bid protest  mechanism  in  Indonesia  only  protects  the  aggrieved  biding participants to challenge the award decision; it does not protect the potential  bidding  participants  who  feel  aggrieved  to  challenge  the document procurement, i.e. due to the unfair tender VSHFL¿FDWLRQV or requirements. Realising that the government is still preparing public procurement bill; therefore this paper can also be considered as the author’s idea contribution.
Keywords :  public  procurement,  preventing  corruption,  bid protest mechanism

## P E N D A H U L U A N
Menurut Kaufmann, pengadaan barang/jasa (PBJ) adalah aktivitas pemerintah  yang  dianggap  paling  rentan  terhadap  korupsi,  dan  ini terjadi dimanapun di seluruh dunia (OECD, 2007: 9). Hasil penelitian LQL VHGLNLW EDQ\DN MXJD WHUNRQ¿UPDVL GL ,QGRQHVLD 0HQJXWLS GDWD statistik penanganan perkara KPK yang tersedia di beberapa laporan tahunan  KPK  (2012:  72)  (2013:  83)  (2014:  41);sejak  tahun  2004- 2014, KPK telah menangani 411 kasus korupsi yang 131 atau sepertiga kasus diantaranya terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Hal ini menempatkan korupsi di bidang ini sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan.
Korupsi yang terjadi secara massif di Indonesia disikapi dengan pendekatan  hukum  pidana  yang  bersifat  represif  dan  berorientasi pada penindakan. Di satu sisi, hal ini baik karena memberikan terapi kejut,  sehingga  membuat  orang  takut  untuk  melakukan  korupsi. Buktinya  adalah  perencanaan  untuk  melakukan  korupsi  tidak lagi  dilakukan  secara  banal  (terang-terangan),  namun  dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan menggunakan aneka sandi atau menggunakan bahasa lain, seperti bahasa Arab.
Namun  disisi  lain,  hal  ini  justru  membuat  penegakan  hukum menjadi  kontra  produktif,  karena  energi  difokuskan  lebih  kepada penindakan  dan  bukan  pencegahan    (“penyembuhan  masalah”) yang  terdapat  di  dalam  sistem.  Pendekatan  represif  yang overuse menimbulkan  kekhawatiran  tersendiri  bagi  aparatur  Negara untuk  melakukan  tindakan  dan/atau  inovasi.  Dalam  konteks  PBJ, pendekatan  yang  represif  ini  justru  membuat  aparatur  Negara takut untuk terlibat di dalam kegiatan pengadaan, sehingga mereka berupaya  untuk  membuat  diri  mereka  tidak eligible untuk  dipilih sebagai pihak yang terlibat di pengadaan dengan cara menggagalkan diri  mereka  dalam  tes  nasional  (Suaramerdeka,  08/07/2014) (Hukumonline, 26/05/2008) (Komunikasi personal penulis dengan banyak  panitia  pengadaan  dan  pejabat  pembuat  komitmen  sejak tahun 2010 hingga sekarang).
Keadaan  semakin  runyam  karena  keberhasilan  pemberantasan korupsi  kerap  dilihat  dengan  tolak  ukur  yang  matematis:  berapa jumlah  kasus  korupsi  yang  berhasil  diusut  oleh  lembaga  penegak hukum.  Padahal,  patut  dikhawatirkan  bahwa  tolak  ukur  ini justru  mendorong  penegak  hukum  (sejauh  yang  diamati  penulis,
dilakukan  oleh  Kejaksaan  dan  Kepolisian  –  dan  bukan  oleh  KPK) untuk  memaksakan  kasus  sumir  agar  diproses  dalam  bingkai korupsi.  Ambil  contoh  mengenai  kasus  Pengadaan  perbaikan  ( life time  extension )  turbin  gas  GT  2.1  dan  GT  2.2  di  pembangkit  listrik tenaga  gas  dan  uap  di  Belawan,  Medan,  sebagaimana  berikut (Majalah Tempo, 16/09/2013) (Majalah Tempo, 07/04/2014). Pada intinya  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai output listrik  yang dihasilkan  oleh  perbaikan  turbin;  ada  yang  menganggap  hasilnya sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  ada  yang  menganggap  bahkan hasilnya lebih kecil dari yang diperjanjikan. Kejaksaan meyakini poin yang terakhir. Lalu menganggap bahwa hal tersebut sebagai kerugian negara,  dan  merangkai  kasus  ini  sebagai  kasus  korupsi.  Menurut penulis, hal ini janggal karena ini adalah isu perdata. Jika katakanlah memang  hasil  listrik  lebih  kecil  daripada  yang  diperjanjikan,  maka hal  tersebut  adalah  wanprestasi,  dan  bisa  diselesaikan  dengan– misalnya mengurangi/ mengembalikan kelebihan biaya, dan bukan memaksakannya sebagai kasus korupsi.
Padahal, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah  mengarahkan  agar  pemberantasan  korupsi  mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata penindakan (Lampiran PP No 5/2012:  23-24).  Berkaca  dari  masalah  yang  ada,  serta  menimbang dokumen  cetak  biru  pemberantasan  korupsi  diatas,  maka  tulisan ini  berikhtiar  untuk  memberikan  sumbang  saran  terhadap  isu pencegahan  korupsi  khususnya  di  sektor  pengadaan  barang/jasa (PBJ).
Untuk  memberikan  sumbang  saran  terhadap  apa  yang  perlu diperbaiki  dalam  sistem  pengadaan,  tentu  juga  perlu  menguraikan apa  yang  telah  berhasil  dilakukan  di  dalam  sistem  pengadaan  itu sendiri. Maka dari itu, tulisan ini mengajukan rumusan masalah sbb: apa yang sudah dilakukan serta apa yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mencegah korupsi di Bidang pengadaan?
Untuk  menjawab  pertanyaan  diatas,  maka  pembahasan  akan diberikan  dengan  sistematika  berikut. Pertama, akan  disampaikan uraian  teoretis  yang  mempengaruhi  perspektif  penulis  dalam menguraikan  bagian-bagian  selanjutnya. Kedua, akan  dijabarkan upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam mendesain  pencegahan  korupsi  di  sektor  pengadaan  barang/jasa. Tentunya  ada  banyak  hal  yang  telah  dilakukan  dan  yang  dapat diapresiasi,  namun  tulisan  ini  ingin  berfokus  pada  dua  hal  yaitu
desain  organisasi  pengadaan  dan electronic  purchasing. Ketiga, akan  diberikan  catatan  yang  perlu  diperhatikan  atas  masalah  yang berpotensi timbul dari dua inisiatif yang telah dilakukan. Keempat, tulisan ini juga menyarankan upaya untuk meningkatkan pencegahan korupsi  di  sektor  PBJ  dengan  memberdayakan  pengawasan  dari penyedia  barang/jasa,  yaitu  dengan  cara  perluasan  obyek  sanggah lelang. Terakhir, ulasan  akan  ditutup  dengan  kesimpulan  dan rekomendasi.

## T I N J A U A N   T E O R E T I S
Merujuk  pada  konsep  yang  dikembangkan  oleh  Association  of &HUWL¿HG)UDXG([DPLQHUV.DVVHPGDQ+LJVRQ:ROIH dan  Hermanson,  2004:  38-42),  maka  relevan  untuk  menguraikan isu  pencegahan  korupsi  dari  teori  penyalahgunaan  wajik  segiempat ( fraud diamond theory ). Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa perilaku  koruptif  (penyalahgunaan)  dapat  terjadi  karena  empat hal:  (i)  dorongan  dari  pegawai  untuk  menyalahgunakan  uang  dan asset  institusi;  (ii)  keadaan  yang  memungkinkan  pegawai  untuk melakukan penyalahgunaan; (iii) pola pikir dan etika pegawai yang memungkinkan  pegawai  untuk  melakukan  penyalahgunaan;  (iv) kapasitas pegawai untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem.
Terkait dengan hal di atas, menurut Greyclar dan Prenzler (2013: 72), korupsi dapat dicegah dengan lima cara, yaitu: (i) mempersulit upaya  untuk  melakukan  korupsi;  (ii)  mengurangi  penyebab  yang mentolerir/memungkinkan  terjadinya  korupsi;  (iii)  meningkatkan resiko terdeteksi; (iv) mengurangi insentif terjadinya korupsi; dan (v) mengurangi provokasi untuk terjadinya korupsi.
Bertolak  dari  uraian-uraian  di  atas,  penulis  meyakini  bahwa Hukum Administrasi Negara (HAN) dapat menjadi instrumen untuk melakukan pencegahan korupsi. Menurut Seerdeen (2007: 1), HAN adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada hubungan-hubungan antara administrasi (pemerintah/eksekutif) dengan individu ataupun badan  hukum.  Secara  formil,  HAN  mengulas  tentang  hal-hal  yang dapat atau wajib dilakukan serta yang dapat atau wajib untuk tidak dilakukan oleh administrasi berdasarkan asas dan peraturan. Selain itu,  HAN  juga  mengulas  tentang  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh
individu atau badan hukum untuk melawan keputusan yang dibuat oleh  administrasi.  Relevansi  atas  hal  ini  akan  ditemukan  pada  isu sanggah yang akan diulas di bagian belakang tulisan ini.
'HQJDQ PHPSHUWLPEDQJNDQ GH¿QLVL +$1 GLDWDV GDQ PHQJKXEXQJNDQGH¿QLVLWHUVHEXWGHQJDQ fraudulent theory ; maka, penulis  meyakini  bahwa  HAN  adalah  instrument  yang  potensial guna  menambal  lubang  hukum  ( loop  holes )  yang  dapat  digunakan ROHKSHJDZDLXQWXNPHODNXNDQNRUXSVL6HGDQJNDQDSDELODGH¿QLVL tersebut dihubungkan dengan konsep yang disampaikan oleh Greycler dan Prenzler; maka upaya menambal lubang hukum tersebut dapat dilakukan  dengan  mempersulit  upaya  melakukan  korupsi,  serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.
Pola  pikir  ini  dapat  digunakan  di  semua  sektor  termasuk  PBJ. Proses  PBJ  adalah  proses  yang  panjang,  sehingga  melibatkan  tiga spesialisasi ilmu hukum yang salah satunya adalah HAN. Proses PBJ yang pertama adalah ketika tahapan pembicaraan dan penyepakatan atas APBN, ilmu hukum yang dominan di tahap ini adalah Hukum Tata Negara. Proses PBJ yang kedua terjadi di masing masing badan publik ketika proses perencanaan PBJ hingga pemenang pengadaan ditetapkan  (SPPBJ);  proses  ini  digerakkan  berdasarkan  spesialisasi ilmu  HAN. Ketiga ,  proses  yang  dimulai  sejak  penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak yang mana spesialisasi ilmu hukum yang dominan disini adalah hukum perdata.
Fokus  pembahasan  pada  tulisan  ini  adalah  untuk  pencegahan korupsi  administratif,  yaitu  pada  proses  PBJ  yang  kedua.  Penulis sadar bahwa banyak kasus-kasus korupsi kakap di bidang pengadaan yang terjadi di proses yang pertama (korupsi politik), misalnya kasus \DQJPHOLEDWNDQPD¿DDQJJDUDQSXWXVDQ1R.3LG6XV tentang  KPK  vs  Angelina  Sondakh,  2013).  Namun  penulis  yakin bahwa dengan meningkatkan pencegahan korupsi di sektor hilir (di level  eksekutif),  maka  juga  akan  mempersempit  peluang  korupsi  di sektor hulu (di level parlemen). Pendapat penulis ini diperkuat oleh Piga  (2011)  yang  menyatakan  bahwa  korupsi  politik  di  pengadaan bersandarkan  pada  kapasitas  birokrat  untuk  melakukan  korupsi administratif.  Maka  dengan  mengendalikan  korupsi  di  eksekutif, maka korupsi politik secara otomatis juga akan tertekan.

## P E M B A H A S A N

## 1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
Ada  banyak  ikhtiar  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia guna mencegah korupsi di sektor pengadaan, namun ulasan berikut akan  berfokus  pada  dua  hal,  yaitu  perubahan    struktur  organisasi pengadaan serta melaksanakan sistem pengadaan berbasis elektronik. Berikut adalah snapshots singkat tentang upaya yang telah dilakukan.

## Mengubah struktur organisasi pengadaan
Pemerintah  Indonesia  telah  mendesain  ulang  strukur organisasi  pengadaan,  dari  yang  amat  vertikal  (hierarkis), menjadi  lebih  horisontal.  Struktur  yang  lama  didasarkan  pada Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003, sedangkan struktur yang lebih horisontal dibentuk oleh Peraturan Presiden (Perpres) No  54/2010.  Struktur  yang  horisontal,  lebih  memungkinkan terciptanya saling kontrol pada proses pengadaan.
Menurut  Keppres  80/2003,  struktur  organisasi  pengadaan dipilah menjadi tiga petugas: (i) pimpinan badan publik, seperti: Menteri/Panglima  TNI/Kapolri/Pemimpin  Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/
Direksi  BUMN/  BUMD  atau  pejabat  yang  diberi  kuasa;  (ii) adalah Pengguna Barang dan Jasa; dan  (iii) Pejabat atau Panitia Pengadaan.
etidaknya  ada  dua  kelemahan  dari  struktur  organisasi  ini sebagaimana  diurai  berikut.    Struktur  Keppres  mendesain bahwa  petugas  pertama  memilih  petugas  kedua,  dan  petugas kedua  memilih  petugas  ketiga.  Dengan  kata  lain,  petugas  ketiga bertanggung  jawab  pada  petugas  kedua,  dan  petugas  kedua bertanggung jawab pada petugas pertama (Pasal 1, Pasal 9 (2), dan Pasal 9 (3) (b)). Artinya, struktur organisasi pengadaan ini didesain sedemikian  hierarkis  dan  berjenjang,  dengan  petugas  pertama berada  di  puncak  struktur  dan  petugas  ketiga  di  dasar  struktur. Kelemahan dari hal ini adalah, pola kontrol yang mungkin timbul hanyalah dari atasan ke bawahan.
Dari tiga petugas yang ada, petugas kedua (pengguna barang/ jasa)  adalah  petugas  yang  memiliki  kewenangan  paling  luas. Menurut  Pasal  9,  pengguna  barang/jasa  berwenang  untuk merencanakan  pengadaan;  berdasarkan  Pasal  26,  struktur  ini
bisa  menetapkan  pemenang  lelang  (untuk  pengadaan  di  bawah 50 Miliar); lalu, pada Pasal 32, struktur ini juga berwenang untuk menandatangani  kontrak  dengan  penyedia  barang/jasa  terpilih. Bahkan,  pada  Pasal  36  (2),  struktur  ini  juga  yang  berwenang menyatakan bahwa barang/jasa sudah diterima dengan baik dari penyedia.  Kelemahannya  adalah,  luasnya  kewenangan  ini  tidak hanya  merepotkan  siapapun  yang  berada  di  posisi  pengguna barang/jasa;  namun  juga  membuka  peluang  untuk  melakukan penyimpangan.
Kedua  kelamahan  tersebut  mulai  diperbaiki  oleh  Peraturan Presiden (Perpres) 8/2006. Namun, mengingat Keppres 80/2003 dengan  segala  perubahannya  termasuk  Perpres  8/2006  telah mati sejak lahirnya Perpres 54/2010; maka, untuk memudahkan, yang  tulisan  ini  maksudkan  dengan  struktur  pengadaan yang  baru  adalah  struktur  yang  diatur  oleh  Perpres  54/2010. Perpres  ini  masih  berlaku,  walaupun  sudah  beberapa  kali keluar  perubahannya  (Perpres  70/2012;  Perpres  172/2014,  dan terakhir Perpres 4/2015), dan aneka perubahan regulasi ini tidak mengubah struktur organisasi pengadaan yang ada.
Menurut  Perpres  54/2010,  struktur  organisasi  pengadaan dipilah  menjadi  empat  lapisan:  (i) Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna  Anggaran  (PA/KPA);  (ii)  adalah  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK); (iii) adalah panitia pengadaan (PP); (iv) Pejabat Penerima  Hasil  Pekerjaan  (PPHP).  Mengingat  tidak  semua pembaca  mungkin familiar dengan  terminologi  ini,  padahal struktur inilah yang saat ini berlaku, maka relevan kiranya untuk
menguraikan kewenangan masing-masing lapisan.
PA  adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab  secara  umum untuk  total  anggaran  di  Kementerian/Lembaga/Institusi  (KLI). Jika rentang kendali terlampau besar, PA dapat mendelegasikan kewenangannya ke KPA. PA (dan juga KPA – jika mendapatkan delegasi  kewenangan  dari  PA)  berwenang  untuk  mengangkat PPK, PP, dan PPHP (Pasal 8 (1) (b), (c), dan (e)).
PPK  adalah  lembaga  yang  mirip  seperti  Pengguna  Barang/ Jasa  dalam  struktur  sebelumnya,  namun  dengan  kewenangan yang  lebih  terbatas  akibat  hal-hal  yang  akan  diulas  setelah  ini. Adapun PP bertugas untuk melakukan hal-hal yang lebih bersifat WHNQLV QDPXQ VDQJDW VXEVWDQVLDO VHSHUWL PHQGHVDLQ VSHVL¿NDVL teknis,  melakukan  publikasi,  memberikan  bobot  penilaian  atas penawaran yang masuk, dan merekomendasikan penyedia mana yang perlu dipilih oleh PPK.
Pada stuktur yang baru, PP akan berhimpun di struktur Unit Layanan  Pengadaan  (ULP)  (pasal  130),  hal  ini  memungkinkan mereka  untuk  bersikap  lebih  professional  serta  memungkinkan mereka berada di kantor yang berbeda dengan PPK. Sehingga PP/ ULP  bisa  lebih  leluasa  menyampaikan  pandangannya  dan/atau melaksanakan  kerjanya  walaupun  mungkin  itu  berseberangan dengan  PPK,  tanpa  perlu ewuh  pakewuh dengan  hal  lain  yang tidak  relevan,  misalnya  dirinya  lebih  junior  dalam  kepangkatan daripada PPK.
Perubahan struktur organisasi pengadaan ini memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol diantara PPK dengan PP/ULP. Kesetaraan  posisi  PP/ULP  dengan  PPK  juga  dijamin  dengan ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  jika  ada  perselisihan  dan/
atau  perbedaan  pendapat  diantara  keduanya,  maka  yang  akan menyelesaikan adalah PA/KPA (Pasal 8 (1) (i)). Selain itu, lahirnya posisi PPHP juga memperkecil kewenangan PPK yang sebelumnya terlampau  luas.  Posisi  ini  didesain  untuk  menjadi  “kiper”  guna melakukan pengecekan akhir apakah penyedia sudah memenuhi prestasi  sebagaimana  dalam  kontrak  ataukah  belum.  Dengan tereduksi dan terdesentralisirnya kewenangan PPK ditangan PP/ ULP dan PPHP, maka internal checks and balances dapat lebih berjalan.

## Electronic purchasing
Menurut  Perpres  54/2010  jo.  70/2012,  pengadaan  secara elektronik terbagi dua: e-tendering dan e-purchasing.
E-tendering adalah sistem tender secara elektronik dimana para penyedia  berkompetisi  untuk  mendapatkan  kontrak  dari  badan SXEOLN%HEHUDSDSHQHOLWLDQPHQJNRQ¿UPDVLEDKZDWHQGHUVHFDUD elektronik  lebih  mencegah  terjadinya  korupsi  (Haryati,  Anditya, Wibowo,  2010:  337)  (Djojosoekarto,  2008:  139-143)  (Jasin, dkk,  2007:  iv).  Pada e-tendering, badan  publik  akan  memilih pemenang tender dengan tolak ukur: (i) penawar harga terendah yang  memenuhi  persyaratan;  atau  (ii)  penawar  dengan  harga ekonomi terbaik.
Sedangkan  konsep e-purchasing adalah  badan  publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik. Caranya, pegawai badan publik mencari dan memilih EDUDQJMDVDEHUGDVDUNDQVSHVL¿NDVLGDQKDUJD\DQJGLLQJLQNDQGL katalog elektronik.
Harga  yang  tertera  di  katalog  elektronik  dapat  dipastikan lebih murah dari harga di pasaran. Harga murah bisa didapatkan karena  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Pemerintah  (LKPP) telah  melakukan  kontrak  payung  dengan  produsen,  distributor tunggal,  pemegang  lisensi,  dlsb.  Sisi  positif  dari  hal  ini  adalah, kemungkinan  badan  publik  untuk  berurusan  dengan/membeli dari makelar atau re-seller menjadi jauh berkurang.
Setelah  menemukan  barang  yang  diinginkan,  badan  publik mengundang penyedia untuk melakukan negosiasi harga. Untuk banyak kategori barang, seperti pengadaan kendaraan bermotor, badan  publik  dapat  hanya  mengundang  satu  penyedia  saja. Negosiasi  di  atas  memungkinkan  badan  publik  untuk  menawar
harga yang tertera di katalog elektronik.
Dalam pelaksanaannya, sistem ini telah membuktikan banyak hal  positif.  Pertama, e-purchasing diyakini  mampu  mencegah penggelembungan  anggaran,  mengingat  harga  barang  yang diinginkan  sudah  “dikunci”  dengan  kontrak  payung.  Apalagi harga  tersebut  bersifat  transparan  karena  dipublikasikan  di website katalog elektronik (lihat di: https://e-katalog.lkpp.go.id/ e-catalogue/).
Selain  itu,  badan  publik  bisa  mendapatkan  barang  yang diinginkan dengan jumlah uang yang lebih sedikit atau bisa pula mendapatkan  barang  yang  lebih  banyak  dengan  jumlah  uang yang  sama.  Contohnya  adalah  keberhasilan  Dinas  Kebersihan DKI Jakarta sebagaimana berikut (Kompas, 07/12/2013). Dengan anggaran yang ada, mereka awalnya memprediksi hanya mampu membeli  82  truk  sampah.  Namun  karena  membeli  dengan sistem e-purchasing , mereka bisa mendapatkan 92 truk sampah. Dengan  demikian,  pelaksanaan e-purchasing juga  bermanfaat bagi pembayar pajak, karena bisa memastikan bahwa uang hasil pajak rakyat dibelanjakan secara tepat guna, tidak “menetes” ke pihak broker/perantara.
Terakhir,  sistem  ini  terbukti  memangkas  rantai  birokrasi pengadaan. Merujuk pada keberhasilan dinas kebersihan Jakarta diatas,  proses  pengadaan  yang  biasanya  membutuhkan  waktu bulanan, bisa dipersingkat hanya menjadi mingguan.

## 2. Catatan kritis untuk upaya yang telah dilakukan
Sekalipun  kedua  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah perlu diapresiasi, namun perlu pula disampaikan bahwa kedua upaya tersebut  memiliki  catatan  kritis,  yang  akan  diuraikan  sebagaimana berikut.

## Terkait dengan desain organisasi pengadaan
Perubahan  struktur  organisasi  pengadaan  sebagaimana dijelaskan  di  atas  adalah  hal  yang  perlu  diapresiasi.  Namun, bukan  berarti  potensi  korupsi  dapat  hilang  seutuhnya.  Struktur organisasi yang baru efektif untuk mencegah korupsi jika inisiator korupsinya adalah PPK (yang dalam aturan sebelumnya disebut dengan  pengguna  barang/jasa).  Namun  jika  inisiatif  untuk
menyimpangi  pengadaan  dimulai  dari  PA/KPA  yang nota  bene berwenang  untuk  mengangkat  tiga  struktur  organ  dibawahnya: PP,  PPK,  PPHP;  maka  upaya  untuk  meng- abuse pengadaan masih  bisa  dikoordinasikan  oleh  PA/KPA  tersebut.  Ada  banyak contoh-contoh  riil,  dua  diantaranya  adalah  kasus  pengadaan mesin  jahit  yang  melibatkan  Bachtiar  Chamsyah  yang  kala  itu adalah Menteri Sosial dan PA. Dialah yang memerintahkan PPK dan PP untuk memenangkan penyedia tertentu (KPK vs. Bachtiar Chamsyah,  putusan  nomor  22/Pid.B/TPK/2011/PT.DKI).  Hal yang  sama  juga  dapat  dilihat  pada  kasus  pengadaan  simulator surat ijin mengemudi (KPK vs . Djoko Susilo, putusan  nomor 48/
PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst,  dated  16  January  2014).  Irjen Djoko Susilo kala itu menjabat selaku Direktur Lalu Lintas Mabes Polri yang juga merupakan KPA. Namun justru dialah yang aktif memerintahkan  PPK  dan  PP  untuk  menyimpangi  aturan  untuk memenangkan peserta tender tertentu.
Untuk  menanggulangi  hal  tersebut,  mungkin  solusinya  tidak lagi  terdapat  pada  perbaikan  struktur  organisasi  pengadaan, melainkan dengan cara yang lainnya, misalnya: mempromosikan sistem whistle  blower yang  efektif.  Selain  itu,  bisa  juga  dengan PHPDVWLNDQ DJDU ¿JXU \DQJ GLSLOLK ROHK EDGDQ SXEOLN WHUVHEXW DGDODK ¿JXU \DQJ EHULQWHJULWDV  6HEDJDLPDQD SHULEDKDVD ELMDN dari Eropa, “ $¿VKURWVIURPWKHKHDGVGRZQ ”; ikan membusuk dimulai  dari  kepalanya,  maka,  jika  badan  publik  dipimpin  oleh pemimpin  yang  buruk,  maka  badan  publik  tersebut  akan  ikut memburuk.  Cara  yang  lain  adalah  dengan  memperkuat  kontrol atas  sistem  dengan  cara  melibatkan  peserta  tender.  Cara  inilah yang akan diulas lebih lanjut dalam sub bagian 3.3 dibawah ini.
Terkait dengan e-purchasing
E-purchasing seperti dijelaskan di atas  selain memiliki aneka kemanfaatan,  perlu  juga  dicermati  kelemahannya.  Sebagaimana diketahui, e-purchasing memfasilitasi  pembelian  barang  di situasi normal, dengan pagu yang besar yang barangnya tersedia secara  umum  di  pasaran,  seperti  pengadaan  ratusan  truk  yang disebutkan di atas.
Padahal, e-purchasing berbeda  dengan e-tendering .  Jika sistem e-tendering telah  memiliki  tolak  ukur  yang  jelas  dalam menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  pemenang  pengadaan;
maka  sistem e-purchasing tidak  memiliki  parameter  yang  jelas untuk menentukan siapa yang terpilih untuk diundang negosiasi.
Apalagi aturan yang ada mengindikasikan bahwa badan publik dapat hanya mengundang satu penyedia saja. Padahal, hilangnya unsur kompetisi dapat berarti berkurangnya pula legitimasi badan publik dalam memilih rekanan.
Memang  benar  bahwa  konsep  pengadaan  memungkinkan pemerintah  untuk  memilih  penyedia  tanpa  melalui  kompetisi. Namun sependek pengetahuan penulis, secara konseptual, hanya ada  beberapa  alasan  yang  menyimpangi  kompetisi  tersebut. Pertama, untuk  menghadapi  situasi  tertentu,  misalnya  karena ada  keadaan  genting  yang  perlu  direspon. Kedua ,  jika nature pengadaan  memang  memungkinkan  untuk  melakukan  hal tersebut, misalnya kompetisi terhalang karena barang/jasa yang ingin diperoleh memiliki paten tertentu yang hanya bisa di- supply oleh produsen tertentu; atau jika pengadaan yang ditujukan untuk penelitian dan pengembangan yang mana lembaga yang ditunjuk adalah  lembaga  yang  dianggap  memiliki  kapasitas. Ketiga, NRPSHWLVLMXJDGDSDWGLNHVDPSLQJNDQGHQJDQDODVDQHIHNWL¿WDV yaitu jika jumlah uang yang akan dibelanjakan tergolong sedikit, sehingga  jika  melakukan  proses  pengadaan  berbasis  kompetisi justru  akan  bertele-tele.  Jelas  disini  bahwa  pengadaan  truk (atau  pengadaan  lainnya  yang  menggunakan e-purschasing ) menyimpangi keharusan untuk berkompetisi, dan penyimpangan ini tidak lazim secara konsep pengadaan yang worldly recognised .
Tentu saja penulis tidak memiliki maksud untuk menyarankan pemerintah  Indonesia  untuk  mengikuti  segala  kecenderungan global.  Namun,  ketidaklaziman  ini  juga  bisa  menjadi  pertanda untuk  pemerintah,  bahwa  jangan-jangan  memang  ada  potensi masalah di konsep e-purchasing yang kita miliki. Misalnya saja, bagaimana  jika  produsen  tertentu  mendekati  aparatur  badan publik agar memilih barang yang diproduksi oleh perusahaannya, sebagai  gantinya  aparat  tersebut  akan  mendapatkan  imbalan? 0HPDQJEHQDUEDKZDVSHVL¿NDVLWLGDNELVD³GLPDLQNDQ´GDQKDUJD tidak  bisa  di- mark  up, karena item telah  terkunci  oleh  kontrak payung.  Namun  bukankah  badan  publik  kerap  membeli  dalam jumlah  besar,  sehingga  tetap  akan  menguntungkan  penyedia? Keuntungan  tersebut  bisa  menjadi  motivasi  untuk  mendekati aparatur  badan  publik.  Dengan  kata  lain,  bukankah  diskresi
untuk memilih penyedia –tanpa melalui kompetisi- bisa menjadi celah  yang  potensial  untuk  terjadinya  perbuatan  sebagaimana diprediksikan di atas?
Jika  merujuk  di  Uni  Eropa  (UE)  misalnya,  sekalipun  banyak penyedia  telah  menandatangani  kontrak  payung,  maka  badan publik tidak boleh hanya menunjuk satu penyedia untuk melakukan negosiasi. Badan publik harus memilih beberapa penyedia untuk diundang  guna  melakukan  penawaran  selanjutnya.  Bahkan, jika  ada  penyedia  lain  yang  telah  teken  kontrak  payung  ingin berpartisipasi,  maka  partisipasi  mereka  tidak  boleh  dihalang- halangi (Pasal 34 (1) dan (2) Directive 2014/24/EU).
Lebih  dari  itu,  jika  merujuk  pengalaman  Korea  Selatan (Korsel),  ternyata  mereka  dulu  pernah  memiliki  konsep e-purchasing sebagaimana yang pernah dimiliki di Indonesia saat ini, yaitu tanpa kompetisi. Namun, audit board Korsel mengkritik keras pelaksanaan ini, karena dapat membuka peluang terjadinya NRUXSVL.LP1XJURKRGDQ$¿¿$NKLUQ\DNHOXDUODK aturan,  jika  pemerintah  Korsel  ingin  melakukan e-purchasing dengan pagu dana di atas dari US$ 50.000; maka mereka wajib mengundang beberapa penyedia yang ada didalam e-katalog agar kompetisi dapat terjadi (Komunikasi personal penulis dengan Dae in Kim, 27/08/2014).
Berdasarkan uraian diatas, maka, baik kiranya jika pemerintah Indonesia  berhati-hati  dengan  sistem  dan  pelaksanaan e-purchasing yang ada. Jika pengadaan dengan pagu yang besar, mekanisme kompetisi sebaiknya tetap dipertahankan.

## 3. Hal penting lain yang perlu dilakukan: perluasan obyek sanggah
Selain  mempertimbangkan  untuk  memperbaiki  kelemahan  atas reformasi  di  bidang  pengadaan  sebagaimana  di  atas,  Pemerintah hendaknya juga terus meningkatkan aneka upaya untuk  mencegah korupsi,  termasuk  korupsi  di  bidang  pengadaan.  Hal  ini  wajib dilakukan karena –setidaknya- dua alasan.
6HFDUD¿ORVR¿V\XULGLVPHQXUXWSHPEXNDDQ88'1HJDUD diamanati  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa Negara perlu memastikan agar anggaran pengadaan tidak  bocor  sehingga  hasil  pengadaan  bisa  optimal  dan  menunjang
kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan, secara yuridis substantif, dalam Pasal 9 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dinyatakan bahwa negara SHUDWL¿NDVL GLPLQWD XQWXN VHQDQWLDVD PHQLQJNDWNDQ VLVWHP 3%- untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan. Mengingat ,QGRQHVLDDGDODKSHUDWL¿NDVL81&$&PHODOXL881RPDND
Indonesia wajib untuk mematuhi komitmen Pasal 9 tersebut.
Diyakini, masih terdapat banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan  sistem  pengadaan  guna  mencegah  korupsi,  namun penulis  ingin  berfokus  untuk  menguraikan  satu  hal  saja,  yaitu perluasan objek sanggah lelang, sebagaimana yang dijabarkan berikut ini.

## Perluasan objek sanggah lelang
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  dalam  ulasan  tentang struktur  organisasi  pengadaan  diatas,  sekalipun  pada  struktur baru  sudah  lebih  baik,  namun  atasan  (PA/KPA)  berpotensi mengarahkan  bawahannya  untuk  menyalahgunakan  sistem pengadaan.  Untuk  mencegah  hal  ini  maka  mekanisme  kontrol tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan internal, namun juga dari pengawasan eksternal. Pengawasan ini tidak harus dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal seperti BPK, namun juga dapat dilakukan  dengan  memberdayakan  pengawasan  dari  peserta tender itu sendiri.
Peserta  tender  (termasuk  calon  peserta  tender)  biasanya adalah orang yang sudah berpengalaman dalam proses pengadaan sekaligus pihak yang paling bersentuhan dengan pegawai badan publik  yang  terlibat    pada  proses  pengadaan. Know  how dan keadaan  ini  menunjang  kemampuan  mereka  untuk  melakukan pengawasan.  Lebih  dari  itu,  kemampuan  pengawasan  mereka semakin  tajam  karena  -berbeda  dengan  inspektor  atau  auditor- para  peserta  tender  memiliki  motif  ekonomi  untuk  memastikan agar  proses  pengadaan  dilakukan  secara fair 7URɣ mereka berkepentingan untuk memastikan agar -jikapun mereka kalah-  kekalahan  tersebut  bukan  disebabkan  oleh  perbuatan curang
Salah satu cara yang kerap digunakan oleh PP dan PPK yang nakal  (atau  yang  dibawah  tekanan  PA/KPA)  untuk  meng- abuse sistem pengadaan adalah dengan menambahkan persyaratan yang
tidak relevan dalam dokumen pengadaan bagi para calon peserta tender. Tujuannya untuk memperkecil jumlah partisipasi peserta tender, sehingga memudahkan pihaknya dalam mengkondisikan SHVHUWDWHQGHUWHUWHQWX\DQJWHODKEHUD¿OLDVLGHQJDQGLULQ\DDWDX dengan rekannya/atasannya) untuk memenangi kontrak.
Terhadap hal diatas, maka aturan PBJ di Indonesia sebenarnya sudah  melarang  pegawai  yang  terlibat  dalam  proses  pengadaan untuk  menambah-nambahi  persyaratan  yang  tidak  perlu  yang dapat  menghambat  kompetisi  (Penjelasan  Pasal  81  (b)  Perpres 70/2012).
Namun  demikian,  aturan  ini  seperti  macan  kertas  karena hanya  bersikap  hukum  materiil.  Tidak  terdapat  hukum  formil yang kuat yang menjelaskan mekanisme untuk memastikan agar hukum materiil tersebut terlaksana.
Jika  ada  persyaratan  pengadaan  yang  dibuat-buat,  maka mekanisme  yang  tersedia  untuk  dilakukan  oleh  calon  peserta tender  hanyalah  bertanya  di  sesi  penjelasan  ( aanwijzing ). Namun  sebagaimana  namanya,  mekanisme  ini  hanyalah  forum untuk  meminta  penjelasan,  dan  bukan  untuk  mengkritisi  atau menggugat.  Sehingga,  sesi  ini  hanya  efektif  untuk  memperbaiki persyaratan  yang  dianggap  merugikan  dalam  dokumen  tender jika panitia pengadaan memang beritikad baik untuk melakukan self  correction ketika  menyadari  kebenaran  poin  pernyataan/ keberatan  yang  diajukan  oleh  calon  peserta  tender.  Sebaliknya, sesi ini tidak akan efektif jika panitia memang sedari awal berniat buruk (atau ditekan atasan untuk mengakali proses pengadaan).
Selain aanwijzing ,  sebenarnya  ada  mekanisme  yang  lain yang  disebut  dengan  mekanisme  sanggah.  Namun  peraturan PBJ  mengatur  mekanisme  sanggah  ini  secara  sumir,  sehingga dapat  diperdebatkan  apakah  calon  peserta  tender  yang  merasa dirugikan  atas  dokumen  pengadaan  dapat  menggunakan mekanisme sanggah ini untuk menganulir persyaratan pengadaan yang dianggap merugikan.
Merujuk  pada  Pasal  81  (1)  Perpres  70/2012,  mekanisme sanggah diatur sebagaimana berikut:
“Peserta pemilihan yang memasukan dokumen NXDOL¿NDVL DWDX SHQDZDUDQ \DQJ PHUDVD GLUXJLNDQ baik  secara  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara
tertulis  apabila  menemukan:  a.  penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam  Dokumen  Pengadaan Barang/Jasa;  b. adanya  rekayasa  yang  mengakibatkan  terjadinya persaingan  yang  tidak  sehat;  dan/atau  c.  adanya penyalahgunaan  wewenang  oleh  Kelompok  Kerja ULP  dan/atau  Pejabat  yang  berwenang  lainnya” (cetak  tebal  adalah  penekanan  yang  diberikan penulis).
Kata  kata  bercetak  tebal  yang  pertama  mengindikasikan bahwa  mereka  yang  dapat  menggunakan  mekanisme  sanggah adalah  mereka  yang  telah  berpartisipasi  dalam  tender  dengan memasukkan penawaran. Artinya, yang bisa ikut sanggah adalah peserta tender yang merasa dirugikan – dan bukan calon peserta tender yang merasa dirugikan.
Penafsiran  tersebut  juga  berkorespondensi  dengan  kata- kata  bercetak  tebal  yang  kedua,  yang  dapat  diartikan  bahwa sanggah  dapat  dilakukan  jika  panitia  pengadaan  dan/atau  PPK menyimpangi Perpres dan dokumen pengadaan. Artinya, aturan memandang  dokumen  pengadaan  sebagai  alat  uji,  dan  bukan sebagai  dokumen  yang  dapat  diujikan  keberatannya  karena mengandung persyaratan pengadaan yang bersifat tidak fair .
Hal-hal  diatas  berarti  konsep  sanggah  di  Indonesia  lebih ditujukan  untuk  me- review kagiatan  hilir  yaitu  keputusan hasil  pemenang  lelang,  dan  tidak  ditujukan  untuk  me- review masalah  di  sektor  hulu:  memperkarakan  dokumen  pengadaan. Sehingga,  konsep  sanggah  di  Indonesia  masih  sempit  dan  tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi, mengingat upaya mengakali  proses  pengadaan  sudah  dimulai  sejak  di  sisi  hulu dengan merekayasa persyaratan tender di dokumen pengadaan.
Di negara-negara yang lain, konsep sanggah ini lazim disebut dengan  istilah  protest  pengadaan  ( bid  protest). Berbeda  dengan konsep  sanggah,  mekanisme bid  protest memungkinkan  calon peserta  tender  yang  merasa  dirugikan  untuk  menuntut review dokumen pengadaan.
Di Belanda misalnya, bid protest dapat diajukan tidak hanya oleh peserta tender, namun juga oleh calon peserta tender. Adapun tahapan-tahapan bid protest yang diakui adalah sbb: (i) mengajukan
pertanyaan kepada badan publik yang menyelenggarakan proses tender;  (ii)  mengajukan  keberatan  kepada  badan  publik  yang menyelenggarakan  proses  tender;  (iii)  melaporkan  keberatan kepada commissie  van  aanbestedings ,  semacam  ombudsman untuk urusan pengadaan; (iv) melakukan gugatan di pengadilan (Manunza dan Telgen, 2013:22). Bahkan, menurut data statistik yang dirilis oleh commissie di atas, kasus yang masuk ke mereka terkait dengan keberatan dokumen pengadaan jauh lebih banyak daripada  kasus  keberatan  tentang  keputusan  pemenang  lelang (Jansen, Janssen, dan Muntz-Beekhuis, 2014: 2).
Konsep sanggah di Indonesia perlu diperbaiki. Hal ini bukan agar Indonesia bisa memiliki substansi hukum yang sama seperti negara lain, namun karena hal ini memang perlu dilakukan. Dua bukti berikut memperkuat poin yang disampaikan penulis di atas.
Pasca  kasus  pengadaan  alat  penyimpan  daya  listrik  atau Uninterruptible  Power  Supply (UPS)  di  Dinas  Pendidikan  DKI Jakarta menjadi perbincangan hangat, Majalah Tempo melakukan investigasi jurnalistik dengan mewawancarai beberapa penyedia. Ditemukan informasi bahwa, pada pengadaan scanner yang juga dilaksanakan  oleh  dinas  tersebut,  panitia  meminta  persyaratan pengadaan  yang  dibuat-buat  dengan  menuntut  calon  penyedia untuk  melampirkan  dokumen  analisis  mengenai  dampak lingkungan (AMDAL) (Majalah Tempo, 16 Maret 2015). Padahal, yang  dibutuhkan  adalah  supplier  alat  alat  elektronik  dan  bukan produsen;  sehingga  janggal  kiranya  untuk  menuntut supplier memiliki AMDAL.
Jika konsep sanggah yang ada di Indonesia seluas bid protest yang  ada  di  Belanda,  mungkin  penyedia  yang  merasa  dirugikan tersebut  sudah  melakukan  protes  (atau  bahkan  menggugat) dokumen pengadaan. Pengalaman tersebut tentu akan membuat panitia  berpikir  berkali-kali  untuk  melakukan  akal-akalan  di pengadaan lain, termasuk di pengadaan UPS ini, sehingga amat mungkin kasus korupsi UPS bisa dicegah.
Lebih dari itu, mekanisme sanggah yang tidak memungkinkan review dokumen pengadaan juga menurukan kepercayaan publik terhadap  sistem  pengadaan.  Karena  tidak  terakomodir  dalam prosedur  yang  legal,  amat  mungkin  membuat  penyedia  yang frustasi  terhadap  sistem  pengadaan  akan  menggunakan  cara- cara  illegal.  Cara  yang  diketahui  kerap  terjadi  adalah  menyewa
preman,  me- lobby politisi,  bahkan  menggunakan  aparat  untuk menekan  panitia  pengadaan  (hal  ini  disarikan  dari  penuturan panitia pengadaan di dua badan publik di Surabaya, 15/03/2013 dan 20/12/2013) (van Klinken dan Aspinall, 2011: 153).

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N
Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di  Bidang  pengadaan.  Dua  diantaranya  adalah  membuat  struktur organisasi pengadaan dan mendesain pengadaan berbasis elektronik. Organisasi  pengadaan  yang  saat  ini  berlaku  memposisikan  Pejabat Pengadaan/Unit  Layanan  Pengadaan  (PP/ULP)  dengan  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  dalam  posisi  yang  sederajat.  Sehingga checks  and  balances bisa  terjadi  diantara  keduanya.  Selain  itu, dikenalkan  pula  struktur  baru  bernama  Pejabat  Penerima  Hasil Pekerjaan  (PPHP)  yang  berfungsi  sebagai  pengontrol  akhir  ketika barang/jasa diserahterimakan. Sebelumnya, kewenangan ini melekat pada PPK. Sehingga, struktur PPHP ini mereduksi kewenangan PPK yang terlampau luas sekaligus mengurangi kemungkinan PPK untuk meng- abuse sistem pengadaan.
Selain  itu,  Pemerintah  juga  telah  membangun  dan  menerapkan electronic  tendering yang  menurut  berbagai  penelitian  telah mempersulit terjadinya korupsi dan persekongkolan tender. Bahkan, inovasi juga dikembangkan dengan mendesain electronic purchasing yang  memungkinkan  panitia  pengadaan  membeli  barang/jasa  yang dibutuhkan secara efektif di electronic catalogue .
Namun  demikian,  ada  catatan  yang  perlu  diperhatikan  atas ikhtiar positif di atas. Terkait dengan struktur organisasi pengadaan, ketiga  struktur  yang  ada  -PP/ULP,  PPK,  dan  PPHP-  berada  di bawah  struktur  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran (PA/KPA),  sehingga  jika  PA/KPA  berniat  untuk  mengakali  sistem pengadaan,  maka  masih  ada  celah  dimana  PA/KPA  tersebut mengintervensi ketiga struktur tersebut.
Sedangkan catatan untuk electronic purchasing adalah hilangnya unsur kompetisi diantara penyedia. Petugas pengadaan dapat memilih barang yang tersedia di electronic catalogue tanpa penyedia barang yang satu berkompetisi dengan penyedia barang yang lain. Sehingga, sistem ini melahirkan pertanyaan fundamental, apa landasan panitia
untuk  memilih  barang  yang  ditawarkan  oleh  penyedia  yang  satu dan  bukan  penyedia  yang  lain  jika  diantara  mereka  tidak  pernah berkompetisi dalam mendapatkan kontrak?
Terhadap  masalah  organisasi  pengadaan,  penulis  mengusulkan agar  pemerintah  lebih  memberdayakan  peserta  tender  dan  calon peserta tender dalam melakukan pengawasan. Mekanisme ini sudah terdapat dalam aturan PBJ yang ada dengan mekanisme sanggah dan sanggah banding. Namun, lingkupnya masih terbatas, yaitu meminta review atas keputusan pemenang lelang. Padahal seharusnya, sanggah juga  dapat  dilakukan  untuk  memperbaiki  dokumen  pengadaan, PLVDOQ\DNDUHQDSHUV\DUDWDQGDQDWDXNXDOL¿NDVL3%-GLDQJJDSWLGDN adil. Dengan merujuk pada aturan di Belanda, pemerintah hendaknya mempertimbangkan  untuk  memperluas  objek  cakupan  mekanisme sanggah, sehingga dapat digunakan pula untuk me- review keabsahan dokumen  pengadaan.  Apabila  hal  ini  dapat  diatur,  maka  rekayasa tender sudah dapat dikritisi/dicegah sejak awal.
Adapun terkait dengan e-purchasing, merujuk pada pengalaman membangun  sistem  pengadaan  di  Korea  Selatan,  sistem  yang  ada di  Indonesia  perlu  disempurnakan.  Aneka  pengadaan  dengan  pagu besar perlu tetap mempertahankan mekanisme kompetisi, sehingga WHUGDSDW MXVWL¿NDVL GDODP PHPLOLK SHQ\HGLD \DQJ VDWX GDQ EXNDQ penyedia yang lain, serta mencegah terganggunya integritas birokrat karena  potensi  godaan  dari  penyedia.    Aneka  catatan  diatas  dapat dipertimbangkan  oleh  penyusun  RUU  pengadaan  barang/jasa sebagai strategi untuk mereformasi sistem pengadaan nasional.

## R E F E R E N S I

## $VVRFLDWLRQ RI &HUWL¿HG )UDXG ([DPLQHUV $&)( ³7KH )UDXG
Triangle”,  available  from:  http://www.acfe.com/fraud-triangle. aspx, terakhir diakses 20 Juli 2015
Djojosoekarto, A. 2008. E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Secara Elektronik, Partership Kemitraan dan LPSE Nasional, Jakarta Gordon, I.D. “Protecting the Integrity of the US Federal Procurement 6\VWHP&RQÀLFWRI,QWHUHVWDQG$VSHFWVRIWKH6\VWHPWKDW+HOS Reduce Corruption” pada Auby, J.B., Breen, E., Perroud, T. (eds.) 2014. &RUUXSWLRQDQG&RQÀLFWVRI,QWHUHVW$&RPSDUDWLYH/DZ
Approach, Edward Elgar, Cheltenham
Graycar,  A.  and  Prenzler,  T.  2013. Understanding  and  Preventing
Corruption . Basingstoke: Palgrave Macmillan
Haryati,  D.,  Anditya,  A.  dan  Wibowo,  R.A.  2011.  “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Pemerintah  Kota  Yogyakarta”,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Volume 23, Nomor 2
Jansen,  C.,  Janssen,  J,  Muntz-Beekhuis,  J.  2014.  “Extra-Judicial Complaints  Review:  First  Experiences  of  the  Dutch  Public procurement  Experts  Committee”,  paper  presented  at  the  6th International  Public  Procurement  Conference,  Dublin  City University, Dublin
Jasin,  dkk.  2007. Memahami  Untuk  Melayani:  Melaksanakan e-Announcement  dan  e-Procurement  dalam  sistem  Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah ,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,
Jakarta
Kassem, R and Higson, A. 2012.“The New Triangle Model” Journal of  Emerging  Trends  in  Economics  and  Management  Sciences (JETEMS) 3(3)
Kim, D., Nugroho, H.P., dan $¿¿$³(QKDQFLQJ(ɤFLHQF\RI1DWLRQDO Budget Execution through Advanced Public Procurement System”, pada  Korea  Development  Institute  dan  Ministry  of  Strategy  and Finance  of  the  Republic  of  Korea,  2013. Policy  Consultation  to Strengthen Indonesian Economy’s Capacity, Korea
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  2015. Laporan  Tahunan 2014: Menjaga Harapan Tetap Menyala , Jakarta
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  2013. Laporan  Tahunan
2013 , Jakarta
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  2012. Laporan  Tahunan 2012: Jalan Berliku Memberantas Korupsi, Jakarta
Manunza,  E.  and  Telgen,  J.    2013.  “Juridische  mogelijkheden om  de  kracht  van  de  samenleving  optimaal  te  benutten  bij aanbestedingen”  (“Legal  options  to  maximize  the  power  of  the society in tenders”), Public Procurement Research Centre (PPRC), Utrecht/Enschede
OECD. 2007. “Integrity on Public Procurement, Good Practices from A to Z”. Paris. Tersedia pada: <http://www.oecd.org/development/

## HɣHFWLYHQHVVSGI!
Piga,  G.  “  A  Fighting  Chance  Against  Corruption  in  Public Procurement?”  pada  Rose-Ackerman,  S.  and  Soreide,  T.  (eds.) 2011. International Handbook on the Economics of Corruption, Volume Two, Edward Elgar, Cheltenham Seerden, R.J.G.H (ed.). 2007. Administrative Law of the European Union,  its  Member  States  and  the  United  States, Intersentia, Antwerpen
7URɣ ($ 2005.  “The  United  States  Agency-Level  Bid  Protest Mechanism: A Model for Bid Challenge Procedures in Developing Nations” , Air Force Law Review , Vol. 57
Van  Klinken,  G.  dan  Aspinall,  E.  “Building  Relations:  Corruption, Competition,  and  Cooperation  in  the  Construction  Industry”, pada Van Klinken, G dan Aspinall, E. (Eds.). 2011. The State and Illegality in Indonesia . KITLV Press, Leiden
Wolfe,  D.T.  dan  Hermanson,  D.R.  2004.  “The  Fraud  Diamond:
Considering  the  Four  Elements  of  Fraud”, 7KH &3$ &HUWL¿HG
Public  Accountants)  Journal,  mirror  link  tersedia  pada:    http:// myweb.ncku.edu.tw/~r16001205/w1.3_Emba.Fraud%20 Diamond.CPAJ.2004.pdf, terakhir diakses 13 Juli 2015.

## Transkrip komunikasi personal penulis dengan
narasumber:
Komunikasi  dengan  Ketua  Unit  Layanan  Pengadaan  di  salah  satu Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Timur, 20 Desember 2013*)
Komunikasi  dengan  Ketua  dan  Anggota  Unit  Layanan  Pengadaan
pada salah satu badan publik di Jawa Timur, 15 April 2013*)
Komunikasi  personal  penulis  dengan  Dae  in  Kim,  dosen  Hukum Adminisitrasi  Negara  dan  Peneliti  Bidang  Pengadaan  Barang/ Jasa  di  Ewha  Women’s  University,  Korea  Selatan;  komunikasi dilakukan  disela  sela  the  6 th International  Conference  on  Public Procurement di Dublin dan dilanjutkan via email pada 27 Agustus 2014
Komunikasi  personal  penulis  dengan  berbagai  pihak  yang  pernah terlibat  sebagai  panitia  pengadaan,  pejabat  pembuat  komitmen EHVHUWD VWDɣ \DQJ GLDQJNDW XQWXN PHPEDQWX MXJD SHWXJDV inspektorat, petugas BPKP, dlsb. Konunikasi dilakukan di berbagai tempat pada kurun waktu 2010 s.d. 2015
*)  Nama  dan  institusi  detail  narasumber  dapat  diberikan  oleh SHQXOLV NHSDGD SLKDN \DQJ PHPLQWD NODUL¿NDVL VHSDQMDQJ narasumber tersebut menyetujui pemberian identitas informasi mengenai dirinya/diri mereka

## Regulasi:
Undang  Undang  No  7  tahun  2006  tentang  Pengesahan  United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
Lampiran Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Jangka Panjang (2012 – 2025) dan Jangka Menengah (2012-2014)
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  70/2012  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Presiden  No  54/2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 8/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan  Presiden  Nomor  80  tahun  2003  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  80/2003  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Directive 2014/24/EU on Public Procurement
Putusan:
KPK vs. Angelina Sondakh, Putusan No 1616 K/Pid.Sus/2013
KPK vs. Bachtiar  Chamsyah,  putusan  nomor  22/Pid.B/TPK/2011/ PT.DKI
KPK vs .  Djoko  Susilo,  putusan  nomor  48/PID.SUS/TPK/2013/
PN.Jkt.Pst
Surat kabar:
Hukumonline, “Ketua LKPP: Kita Butuh UU Procurement”, edisi 26 Mei 2008, tersedia pada: <http://www.hukumonline.com/berita/

## EDFDKRONHWXDONSSNLWDEXWXKXXSURFXUHPHQW!
Kompas, “Pakai E-Purchasing, DKI Berhasil Beli 92 Truk Sampah”, edisi Sabtu, 7 Desember 2013, tersedia pada: <http://megapolitan. kompas.com/read/2013/12/07/1000293/Pakai.E-Purchasing. '.,%HUKDVLO%HOL7UXN6DPSDK!
Majalah Tempo, “Arisan Perusahaan Seolah-olah”, Edisi 16 Maret 2015, tersedia  pada:  <http://majalah.tempo.co/konten/2015/03/16/ /8$ULVDQ3HUXVDKDDQ6HRODKRODK!
Majalah  Tempo,  “Arus  Balik  Setrum  Belawan”,  07  April  2014, tersedia  pada:  <http://majalah.tempo.co/konten/2014/04/07/
+.$UXV%DOLN6HWUXP%HODZDQ!
Majalah  Tempo,  “Setelah  Siemens  Kalah  Tender”,  Edisi  16
September  2013,  tersedia  pada:  <http://majalah.tempo.co/ konten/2013/09/16/EB/143485/Setelah-Siemens-Kalah-
7HQGHU!
Suara Merdeka, “Pejabat Pengadaan Tak Perlu Takut, edisi 03 Juni 2014, tersedia pada:  <http://www.suaramerdeka.com/v1/index. php/read/cetak/2014/06/03/263207/Pejabat-Pengadaan- %DUDQJ7DN3HUOX7DNXW!