## REKOMENDASI STRATEGI PENYULUHAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN MANGROVE PADA DIMENSI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERIKANAN DI KECAMATAN REMBANG

## RECOMMENDATIONS FOR FISHERIES EXTENSION STRATEGIES IN MANGROVE MANAGEMENT ON THE DIMENSIONS OF ORGANIZING FISHERIES EXTENSION IN REMBANG SUB-DISTRICT
Abdul Rohman Nasrudin 1* , Luchiandini Ika Pamaharyani 2 , Samsidar 1 , Yosep Yuswanto Tri Ananda 1 , Novar Kurnia Wardana 3
1 Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Politeknik Negeri Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia.
2 Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Kota Dumai, Riau, Indonesia.
3 Program Studi Pengolahan Hasil Laut, Universitas Pertahanan, Kabupaten Belu,
Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
*Korespondensi: arnasrudin@gmail.com (AR Nasrudin) Diterima 30 Agustus 2023 – Disetujui 20 Oktober 2023
ABSTRAK. Penyuluhan perikanan-kelautan dalam pengelelolaan hutan mangrove di Rembang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu tahun 1988 sampai dengan sekarang. Permasalahan yang teridentifikasi adalah bahwa  hasil  pemyuluhan  tersebut  diduga  belum  terlaksana  secara  optimal  dan  belum  pernah  dikaji  status keberhasilannya  secara  teliti  dan  terutama  sekali  dalam  status  keberlanjutannya  sehingga  diperlukan  strategi penyuluhan  perikanan. Penelitian  ini  bertujuan untuk  merumuskan  rekomendasi strategi  penyuluhan  perikanan dalam pengelolaan mangrove di Rembang. Metode analisis yang digunakan adalah Multi-Dimensional Scalling (MDS) melalui  pendekatan RAPFISH  ( Rapid  Asessment Technique for Fisheries ),  metode  ini  digunakan untuk menentukan status keberlanjutan penyuluhan perikanan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling,  dengan  responden  masyarakat  pengelola  mangrove  dan  masyarakat  perikanan  termasuk  nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanannya lainnya, serta dari instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Rembang.  Hasil  dari  penelitian  ini  diperoleh  status  keberlanjutan  penyuluhan  perikanan  dalam pengelolaan mangrove di Rembang untuk penyelenggaran penyuluhan perikanan di Rembang yang menyertakan 5  (lima)  atribut sebesar  69,89,  artinya  keberlanjutan tersebut  berada  pada  status  “cukup berkelanjutan”  dalam mendukung pengelolaan mangrove di Rembang. Substansi materi berupa pengelolaan perikanan dan teknologi serta  konservasi  merupakan  atribut  dengan  nilai sensitivitas tertinggi  yang  paling mempengaruhi keberlanjutan dimensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan di Rembang dengan nilai 11,80.
KATA KUNCI : Keberlanjutan, mangrove, penyuluhan perikanan.
ABSTRACT . Fisheries-marine extension in mangrove forest management in Rembang has been conducted for some time, namely in 1988 until now. The problem identified is that the results of the extension program allegedly have not been implemented optimally and have never been assessed the status of its success thoroughly and especially in its sustainability status so that a fisheries extension strategy is needed. This study aims to formulate recommendations for fisheries extension strategies in mangrove management in Rembang. The analysis method used  is  Multi-Dimensional  Scalling  (MDS)  through  the  RAPFISH  (Rapid  Assessment  Technique  for  Fisheries) approach,  this  method  is  used  to  determine  the  sustainability  status  of  fisheries  extension.  Sampling  using purposive  sampling  method,  with  respondents  from  mangrove  management  communities  and  fisheries communities including fishermen, fish farmers and other fisheries business actors, as well as from the Rembang Regency  Marine  and  Fisheries  Agency. The results  of this study  obtained the sustainability status  of  fisheries extension in mangrove management in Rembang for organizing fisheries extension in Rembang which includes 5 (five) attributes of 69.89, meaning that sustainability is in the status of "quite sustainable" in supporting mangrove management  in  Rembang.  Substance  material  in  the  form  of  fisheries  management  and  technology  and conservation  is  an  attribute  with  the  highest  sensitivity  value  that  most  affects  the  sustainability  dimension  of organizing fisheries extension in Rembang with a value of 11.80.
KEYWORDS : Fisheries extension, mangrove, sustainability .

## AURELIA JOURNAL VOL. 5 (2) OKTOBER 2023 : 379-388
Authentic Research of Global Fisheries Application Journal (Aurelia Journal) E-ISSN 2715-7113 e-mail: aurelia.journal@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Kawasan  pesisir  merupakan  wilayah  yang  memiliki  kompleksitas  yang  tinggi  baik  secara  ekonomi maupun  secara  ekologi.  Satu  konsep  perlindungan  terhadap  kawasan  pesisir  untuk  meningkatkan kualitas habitat secara berkelanjutan adalah konservasi mangrove (Hadipurnomo, 1995). Sebaran hutan mangrove di pantai utara Jawa Tengah terpusat di Pati Rembang (71%), selanjutnya di Demak (16%), Batang (9%), dan Pemalang (2,5%) (Soedarmo, 2018). Kecamatan Rembang memiliki hutan mangrove seluas  60  Ha  dengan  kondisi  substrat  lumpur  berpasir  dan  terdapat  16  jenis  mangrove  dimana diantaranya  yang  paling  dominan  adalah Rhizophora dan Avicennia ,  serta  disela-selanya  ditumbuhi pohon waru ( Hibicus ) dan cemara laut ( Casuarina ). Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang (2016), ekosistem mangrove di Kabupaten Rembang meliputi 3 (tiga) desa, yaitu Desa Pasar Banggi dan Desa Kabongan Lor yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Rembang,  serta Desa Tasikharjo yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Kaliori.
Menurut Julaikha et al. (2017), mangrove mempunyai peranan nilai ekologis yang sangat penting dalam mendukung konservasi laut dan  pembangunan wilayah pesisir. Fungsi dan manfaat mangrove telah banyak diketahui, baik sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah migrasi burung, dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya bagi manusia.
Berdasarkan  data  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  kabupaten  Rembang  (2020)  kawasan  hutan mangrove Rembang terdapat potensi perikanan, yaitu ikan, tiram dan kepiting yang dijadikan konsumsi masyarakat  sekitar  mangrove.  Sekitar  hutan  mangrove  juga  terdapat  tambak  budidaya  bandeng  dan udang. Potensi mangrove di Rembang bisa dikembangkan lebih besar lagi apabila masyarakat mengerti cara  pengelolaan  dan  pemanfaatan  mangrove  dengan  baik.  Untuk  menambah  pendapatan  ekonomi masyarakat maka diversifikasi produk perikanan perlu diketahui oleh masyarakat. Upaya memanfaatkan sumber  daya  secara  optimal  dan  berkelanjutan  merupakan  tuntutan  yang  sangat  mendesak  bagi kemakmuran  rakyat  terutama  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kegiatan  penyuluhan perikanan dalam upaya pengelolaan sumberdaya bidang kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat  strategis.  Keberhasilan  penyuluhan  tersebut  sangat  tergantung  dari  peran  para  penyuluh perikanan. Pengelolaan mangrove berkelanjutan mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan, seperti termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin keutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup setiap generasi.
Kegiatan  penyuluhan  memiliki  peran  sebagai  penghubung  antara  pemerintah  dengan  pelaku utama  dan  pelaku  usaha  perikanan.  Pengelolaan  mangrove  di  Rembang  tentu  terdapat  beberapa permasalahan yang  butuh solusi untuk menyelesaikan masalah. Lokasi mangrove yang terletak tidak jauh  dari  pemukiman  masyarakat  dan  pabrik  merupakan  salah  satu  penyebab  timbulnya  masalah  di masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  peran  penyuluh  sangat  penting  dalam  membantu  dalam  penyelesaian masalah  untuk  keberlanjutan  pengelolaan  mangrove,  sejalan  dengan  Undang  Undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan  Kehutanan. Kinerja penyuluh merupakan capaian hasil kerja penyuluh dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kemampuan, pengalaman, dan atau kesungguhan serta penggunaan waktu (Harbenu, 2007).
Pengelolaan  mangrove  merupakan  untuk  kepentingan  manusia,  maka  faktor-faktor  terkait kepentingan tersebut harus dipertimbangkan. Juga tidak hanya satu faktor saja, namun harus secara keseluruhan  untuk  menghindari  gesekan  kepentingan  yang  satu  dengan  kepentingan  yang  laiinya.
Penyuluhan  perikanan-kelautan  dalam  pengelelolaan  hutan  mangrove  di  Rembang  sudah  dilakukan beberapa waktu yang lalu yaitu tahun 1988 sampai dengan sekarang. Permasalahan yang teridentifikasi adalah  bahwa  hasil  pemyuluhan  tersebut  diduga  belum  terlaksana  secara  optimal  dan  belum  pernah dikaji status keberhasilannya secara teliti dan terutama sekali dalam status keberlanjutannya sehingga diperlukan  strategi  penyuluhan  perikanan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  penelitian  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  merumuskan  rekomendasi  strategi  penyuluhan  perikanan  dalam pengelolaan mangrove di Rembang

## 2. Bahan dan Metode
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Waktu pelaksanannya yaitu pada bulan November-Desember 2022.

## Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  cara optimal untuk memperoleh informasi dimana responden dapat mewakili dalam kasus ekstrim. (Palinkas et.al. 2015). Responden pada penelitian ini adalah:
a. Masyarakat disekitar mangrove sebagai  pengelola mangrove dan masyarakat perikanan termasuk nelayan, pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanannya lainnya yang terbentuk dalam kelompok yaitu Kelompok Sidodadi Maju yang berjumlah 80 orang dan Kelompok Kartini berjumlah 27 orang.
b. Institusi terkait yaitu Dinas Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Rembang berjumlah 3  orang yang merupakan penyuluh perikanan yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Rembang
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  dari  responden  dengan  cara  wawancara  dengan  kuesioner,  data  yang  diambil  yaitu aspek penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Data sekunder yang dikumpulkan  berupa  data terkait pengelolaan  mangrove  di  Rembang  yang  meliputi  ekologi,  kondisi  geografis,  demografis  masyarakat maupun kegiatan penyuluhan perikanan yang dilakukan di wilayah pengelelolaan mangrove.
Analisis  ini  menggunakan  metode  analisis  statistik Multi  Dimensional  Scalling (MDS)  dengan pendekatan Rap-FISHEXCOME ( Rapid-Fisheries Extension, Community and Ecology ) yang merupakan
modifikasi Rap-Fish ( Rapid-Assesesment Technique for Fisheries ). Analisis keberlanjutan  penyuluhan perikanan dalam pengelolaan mangrove di Kecamatan Rembang yaitu pada dimensi penyelenggaraan penyuluhan  perikanan.  Dimensi  penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan  memiliki  5  atribut  yaitu ketersediaan  programa  penyuluhan  yang  terukur,  realistis,  bermanfaat  dan  dilaksanakan  secara partisipatif, terpadu, transparan dan demokratis; memiliki programa penyuluhan; substansi materi berupa pengelolaan  perikanan  dan  teknologi  serta  konservasi;  penyelenggaraan  penyuluhan  sesuai  kondisi sasaran;  metode  efisien  dan  efektif  dalam  penggunaan  biaya,  waktu  dan  tenaga  (Handayani,  2016). Kategori hasil penilaian atribut disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Kategori Penilaian Status Keberlanjutan.
Nilai Indeks Kategori 0-25 Buruk 26-50 Kurang 51-75 Cukup 76-100 Baik

## Sumber: Handayani, 2016
Analisis leverage digunakan  untuk  melihat  atribut  yang  paling  sensitif  berpengaruh  dalam memberikan kontribusi terhadap indeks berkelanjutan penyuluhan perikanan melalui analisis Rap-FISH selanjutnya dilakukan analisis leverage . Analisis leverage dilakukan dengan melihat perubahan ordinasi apabila atribut tertentu dihilangkan dari analisis. Pengaruh setiap reduksi atribut diperhitungkan melalui akar kuadrat nilai tengah (RMS) ordinasi status keberlanjutan penyuluhan perikanan. Semakin besar nilai RMS maka semakin besar peranan atribut tersebut terhadap sensitivitas status keberlanjutan (Kavanagh & Pitcher 2004).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Analisis keberlanjutan penyuluhan perikanan dalam pengelolaan mangrove di Rembang ini menyertakan dimensi penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Analisis ini menggunakan metode analisis statistik Multi Dimensional Scalling dengan pendekatan Rap-FISHEXCOME yang merupakan modifikasi Rap-Fish yang digunakan untuk penilaian status keberlanjutan bidang perikanan dari berbagai dimensi. Nilai indeks yang dihasilkan merupakan gambaran yang terjadi saat ini pada dimensi yang ditentukan oleh skor penilaian dari masing-masing atribut pada dimensi yang dikaji.
Hasil  analisis  Rap-FISHEXCOME  diketahui  nilai  indeks  keberlanjutan  penyuluhan  perikanan dimensi penyelenggaran penyuluhan perikanan di Rembang yang menyertakan 5 (lima) atribut sebesar 69,89,  artinya  keberlanjutan  tersebut  berada  pada  status  “cukup  berkelanjutan”  dalam  mendukung pengelolaan mangrove di Rembang. Nilai indeks tersebut berada pada kisaran 51-75, sehingga berada pada  status  “cukup  berkelanjutan”  dalam  mendukung  pengelolaan  mangrove  di  Rembang.  Meskipun demikian, atribut-atribut dalam dimensi penyelenggaran penyuluhan perikanan harus terus ditingkatkan agar  dapat  mempengaruhi  kelangsungan  dimensi  lain,  sehingga  pelaksanaan  penyuluhan  perikanan dalam mendukung pengelolaan mangrove di Rembang semakin berkelanjutan. Nilai indeks keberlanjutan penyuluhan perikanan dimensi penyelenggaran penyuluhan perikanan di Rembang dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Nilai Indeks Keberlanjutan Penyuluhan Perikanan Dimensi Penyelenggaran
Penyuluhan Perikanan di Rembang.
Setelah  diketahui  nilai  indeks  dari  dimensi  penyelenggaran  penyuluhan  perikanan  tersebut, selanjutnya dilakukan analisis leverage yang bertujuan untuk mengetahui atribut sensitif terhadap indeks kondisi pengembangan penyuluhan perikanan di Rembang. Nilai RMS ( Root Mean Square ) hasil analisis leverage attributes Rap-FISHEXCOME diperoleh 2 klaster (klaster 1 nilai RMS 11,80 dan klaster 2 nilai RMS 10,21-6,27). Atribut tertinggi yang paling mempengaruhi keberlanjutan dimensi penyelenggaraan penyuluhan  perikanan  yaitu  substansi  materi  berupa  pengelolaan  perikanan  dan  teknologi  serta konservasi dengan nilai 11,80.
Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan merupakan usaha yang sangat kompleks untuk dilaksanakan,  karena  kegiatan  tersebut  membutuhkan  sifat  akomodatif  dan  adanya  mekanisme kerjasama yang sinergis antar berbagai pihak untuk duduk bersama mewakili lembaga masing-masing. Hal  tersebut  bertujuan  agar  setiap  rencana  kegiatan  pengelolaan  mangrove  berkelanjutan  dapat terlaksana  dengan  baik.  Koordinasi  antar  lembaga  dan  stakeholders  dalam  pengelolaan  ekosistem mangrove di Rembang dapat ditingkatkan dengan melibatkan peran serta dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun swadaya masyarakat (Dwijayati et. al., 2016).
69.89131927 Good Bad Up Down -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120 O the r D is ting is hing Fe at ur es Fisheries Status Real Fisheries Reference anchors Anchors

## Gambar 3. Nilai RMS Atribut Dimensi Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang
Berpengaruh dalam Pengelolaan Mangrove di Rembang.
Menurut  Amanah  (2008)  peran  penyuluhan  perikanan  merupakan agent  of change yang  dapat menyokong  sistem  penyuluhan  dimana  prinsip  mengutamakan  kebutuhan  pelaku  utama  menjadi paradigma dominan penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Penyuluh harus mempunyai kualitas diri yang  baik  yaitu  dapat  berpikir  rasional,  berlaku  sebagai  pemimpin,  adil  memiliki  kemampuan  untuk mengatur, reliabel, memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, sabar, cepat beradaptasi  dengan  kondisi  sosial  dan  budaya  setempat,  taktis  dalam  berpikir,  dan  cepat  dalam menangani masalah (Ogamba & Abowei, 2012). Implementasi peran penyuluh perikanan memerlukan beberapa strategi yaitu: a) peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan perikanan; b) peningkatan kuantitas  dan  kompetensi  ketenagaan  penyuluhan  perikanan;  c)  penguataan  dan  penataan  sistem penyelenggaraan penyuluhan perikanan; d) peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; e) peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembiayaan penyuluhan perikanan; f) peningkatan pembinaan dan pengawasan kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan perikanan, pelaku utama dan pelaku usaha
Programa penyuluhan perikanan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan  arah  dan  pedoman  sebagai  alat  pengendali  pencapaian  tujuan  penyuluhan  perikanan. Tujuan  programa  penyuluhan  perikanan  yaitu  a)  memberikanan  arah,  pedoman  dan  alat  pengendali pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan;  b)  memberikan  pedoman  bagi  penyuluh perikanan dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Sedangkan tahapan penyusunan programa adalah a) perumusan keadaan; b) penetapan masalah; c) penetapan tujuan; d) penetapan cara mencapai tujuan;  e)  rencana  montoring  dan  evaluasi;  f)  revisi  programa  penyuluhan  perikanan.  Mekanisme penyusunan  programa  penyuluhan  dilakukan  disemua  tingkatan,  mulai  dari  tingkat  desa/kelurahan, tingkat kecamatn, tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional (Kepmen KP no. 13 Tahun 2011).
Kinerja seorang penyuluh pada hakikatnya berkorelasi langsung dengan keberhasilan penyuluh dalam  menyampaikan  tugasnya  dalam  upaya  mengubah  perilaku  individu,  kelompok,  atau  komunitas masyarakat  agar  tahu,  mau,  dan  mampu  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam  kehidupannya
6.272758552 7.14625164 11.79701987 7.588611513 10.20835866 0 2 4 6 8 10 12 14 Metode efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga Penyelenggaraan penyuluhan sesuai kondisi sasaran Substansi materi berupa pengelolaan perikanan dan teknologi serta konservasi Memiliki programa penyuluhan Ketersediaan programa penyuluhan yang terukur, realistis, bermanfaat dan dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, transparan dan demokratis
Root Mean Square Change % in Ordination when Selected Attribute Removed (on Status scale 0 to 100) A ttri but e
untuk dapat hidup lebih baik. Menurut Marliati et al. (2008), kinerja satuan penyuluhan adalah kinerja yang selalu mengacu kepada konsep pemberdayaan yaitu yang akan mampu meningkatkan kapasitas/ keberdayaan dan kemandirian petani. Kinerja penyuluh merupakan capaian hasil kerja penyuluh dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kemampuan, pengalaman, dan atau kesungguhan serta penggunaan waktu (Harbenu, 2007).

## 3.1. Rekomendasi strategi
Strategi penyuluhan perikanan dalam pengelolaan mangrove di Rembang diambil dari atribut dengan nilai sensitivitas tertinggi yang paling mempengaruhi keberlanjutan masing-masing dimensi, dari keseluruhan dimensi.  Atribut  dengan  nilai  sensitivitas  tertinggi  dari  tiap  dimensi  dilihat  dari  hasil  Analisis  Pareto. Theresia  (2016)  menentukan  rekomendasi  strategi  berdasarkan  atribut  yang  paling  sensitif.  Konsep Pareto sendiri menurut Supardi et. al. (2017) dan Lind et. al. (2017) disebut kaidah 80-20, adalah bahwa 80%  kegiatan  disebabkan  oleh  20%  faktor.  Dengan  berfokus  pada  20%  faktor  maka  akan  dapat mengatasi 80% persoalannya. Dengan mengambil strategi dari atribut dengan nilai sensitivitas tertinggi yang  paling  mempengaruhi  keberlanjutan  masing-masing  dimensi  dari  keseluruhan  dimensi,  maka diharapkan  dapat  mendukung  keberlanjutan  penyuluhan  perikanan  dalam  mensukseskan  kegiatan pengelolaan mangrove di Rembang.
Menurut Aziz (2010) penyuluhan perikanan adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah (non formal) bagi para petani ikan dan nelayan yang dapat dilaksanakan di mana saja serta tidak terikat waktu pelajaran formal. Penyuluhan perikanan merupakan usaha yang membantu petani ikan dan nelayan agar senantiasa  meningkatkan  efisiensi  usaha  perikanannnya.  Konsep  penyuluhan  perikanan  menurut KEP.14/MEN/2012 adalah proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para pelaku utama dan/atau pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk mengorganisasikan dirinya dalam  mengembangkan  bisnis  perikanan  untuk  meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraannya dengan  tetap  memperhatikan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Penyuluhan  perikanan  merupakan kegiatan yang bertujuan mendidik, membantu dan pengorganisasian petani nelayan/ikan mendapatkan yang terbaik menghasilkan dari kegiatan perikanan mereka untuk mengubah atau meningkatkan taraf hidup sasaran penyuluhan.
Substansi materi berupa pengelolaan perikanan dan teknologi serta konservasi merupakan atribut dengan  nilai  sensitivitas  tertinggi  yang  paling  mempengaruhi  keberlanjutan  dimensi  penyelenggaraan penyuluhan  perikanan  di  Rembang  dengan  nilai  11,80    ( Gambar  3 ).  Substansi  materi  dalam  setiap kegiatan penyuluhan perikanan di Rembang sudah memuat tentang pengelolaan perikanan dan teknologi serta  konservasi.  Akan  tetapi  program  penyuluhan  jarang  dilakukan,  dan  hanya  dilakukan  setiap  ada program  dari  pusat.  Penyuluh  perikanan  lebih  banyak  aktif  mendampingi  dan  membantu  kebutuhan masyarakat  di  bidang  perikanan,  seperti  kepengurusan  kartu  pelaku  usaha,  kepengurusan  asuransi nelayan, perihal alat tangkap, masalah budidaya perikanan, bidang pengolahan perikanan, serta kegiatan pemasaran perikanan.
Menurut  Amanah  (2008),  komunitas  nelayan  dihadapkan  pada  sumberdaya  perikanan  yang dinamis  baik  dari  sisi  biologi,  ekologi,  teknologi  perikanan,  kerentanan  akan  konflik  penguasaan sumberdaya,  konflik  kepentingan  akan  stakeholders,  dan  kohesi  sosial  yang  cenderung  menurun keeratannya. Amanah (2008) menambahkan, dari sudut pandang peran penyuluh perikanan, maka untuk kondisi di Indonesia yang sangat bervariasi antar masyakat dan wilayah, dalam memfasilitasi masyarakat nelayan, perlu ada dukungan sistem yang memungkinkan penyuluh dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan latihan yang di dalamnya tidak semata diisi dengan substansi teknis perikanan-kelautan, tetapi harus ada substansi materi lain seperti teknologi dan konservasi, serta pengembangan kelembagaan dan jaringan sosial ekonomi di masyarakat nelayan.

## Gambar 4. Pareto Dimensi Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan.
Menurut  Puspita  et.  al.  (2018),  media  penyuluhan  sangat  berpengaruh  terhadap  kesuksesan penyelenggaraan  penyuluhan  terhadap  masyarakat.  Media  penyuluhan  harus  sesuai  dengan  kondisi sasaran dan dikemas dalam bentuk yang menarik serta mudah dipahami. Senada dengan Puspita et. al. (2018), Asyhar (2012) dalam Puspita et. al. (2018) menegaskan bahwa kriteria media penyuluhan yang baik diantaranya sesuai dengan sasaran, relevan dengan topik, dan sesuai dengan tujuan. Puspita et. al. (2018) menambahkan, dalam media penyuluhan terdapat aspek relevansi tujuan yang terbagi menjadi tiga  kriteria,  yakni  kesesuaian  materi  dengan  tujuan,  kesesuaian  materi  dengan  kebutuhan,  dan kesesuaian  materi  dengan  potensi  lokal.  Apabila  ketiga  kriteria  tersebut  dipenuhi,  maka  materi penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa status keberlanjutan penyuluhan perikanan  dalam  pengelolaan  mangrove  pada  dimensi  penyelenggaraan  penyuluhan  perikanan  di Rembang  berada  dalam  kategori  cukup  berkelanjutan.  Atribut  substansi  materi  berupa  pengelolaan perikanan dan teknologi serta konservasi memiliki nilai sensitivitas tertinggi yang paling mempengaruhi keberlanjutan  dibandingkan  dengan  atribut  lainnya,  yaitu  dengan  nilai  11,80.  Strategi  penyuluhan perikanan yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah sertifikat kompetensi profesi harus dimiliki penyuluh  perikanan,  pengelolaan  mangrove  dibutuhkan  sinergitas  penyuluhan  mulai  dari  pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta pendampingan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan mangrove.

## Daftar Pustaka
Amanah,  S.  2008.  Sistem  Penyuluhan  Perikanan  dalam  Mangantisipasi  Era  Perubahan. Jurnal Penyuluhan , ISSN: 1858-2664, Vol 4 (2). Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta:Referensi Jakarta Aziz,  N.B.  2010.  Penyuluhan  Pembangunan  Perikanan.  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro. Semarang
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  2016.  Pemetaan  mangrove  kabupaten  rembang  tahun  2016.  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 33.
Dwijayati, A. K., Suprapto, D., dan Rudiyanti, S. 2016. Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata pada Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Desa Pasarbanggi Kabupaten Rembang. Diponegoro Journal of Maquares, 5(4): 328-336.
Hadipurnomo. (1995). Fungsi dan Manfaat Mangrove di Dalam Mintakat Pantai ( Coastal Zone ). Jurnal Duta Rimba , XXI (177-178): 33-37. Handayani, H., Anggoro, S., Hendrarto, B., & Kohar, A. 2016. Analysis of management effectiveness of local  marine  conservation  area (KKLD)  Mayalibit  Bay,  Raja  Ampat  Regency,  West  Papua Province. AACL Bioflux , 9(2), 438-449. Harbenu, P.C. 2007. Pengembangan Sumberdaya Petugas Penyuluh Lapangan PPL Pertanian Guna Menghadapi Persaingan dan Meraih Peluang Kerja. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian , Vol. 3 (1): 1-11. Kavanagh, P & Pitcher, T. J. 2004. Implementing microsoft excel software for rapfish: a technique for the rapid appraisal of fisheries status. Fisheries Centre Research Report , 12(2), 75.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  perikanan  Republik  Indonesia,  Nomor  KEP.14/MEN/2012  tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan. Lind, D.A., Marchal, W.G., dan Wathen, S.A. 2017. Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global. Edisi Tiga Belas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 502 halaman.
Palinkas,  L.A.,  S.M  Horwitz,  C.A.  Green,  J.P.  wisdom, N.  Duan  and  K.  Hoagwood.  2015.  Purposeful Sampling for qualitative data collection analysis in mixed method implementation research. Adm Policy Ment Health , 42(5): 533-544.
Puspita, E., Hariyadi, B., dan Muswita. 2018. Pengembangan Video Mengenai Mangrove Sebagai Media Pembelajaran  di  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan  Masyarakat  di  Pesisir  Jambi.  Jurnal Bioedukatika, 6(2): 48-58.
Soedarmo, S. P. K. 2018. Pelestarian Hutan Mangrove dan Peran Serta Masyarakat Pesisir. Undip Press Semarang , 177 hal. ISBN: 978-979-097-518-7.
Supardi,  S.,  Hariyadi,  S.,  dan  Fahrudin,  A.  2017.  Analisis  Keberlanjutan  Pembangunan  Kota  Tepian Pantai (Studi Kasus: Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara). Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 5(3): 188-204).
Theresia. 2016. Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Tesis
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Sistem  Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan,  dan Kehutanan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Nasrudin et al. , 2023                                                                                                                     E-ISSN 2715-7113 Aurelia Journal, Vol. 5 (2): 379 – 388