## ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
Sahala Purba 1) , Heri Imanuel Nadeak 2 ) , Elizabeth Siregar 3) , Nia Tabita Damanik 4) , Dian Herdeliani Purba 5)
1),2),3),4),5) Fakultas Ekonomi dan Universitas Methodist Indonesia Medan
e-mail:
sahala824@gmail.com , herinadeak51@gmail.com , elizabethsiregar07@gmail.com , niadamanik2112@gmail.com dianherdelianipurba@gmail.com

## ABSTRAK
Adapun  yang  menjadi  fenomena  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengangguran  7,35%,  tingkat jumlah  ibu  hamil  40.088  jiwa,  tingkat  kemiskian  4,30%,  tingkat  pendidikan  9,81%,  tingkat  umur harapan hidup 71,32%, tingkat pertumbuhan penduduk 2.026.558 jiwa yang terjadi pada tahun 2013- 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Deli Serdang periode 2013- 2022.  Penelitian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  ditinjau  dari  beberapa  rasio  yaitu:  rasio kemandirian,  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  derajat  desentralisasi  fiskal,  rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, dan rasio  derajat  kontribusi  BUMD.Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  Rasio  kemandiran  Deli  Serdang 30,18%,  tergolong  rendah  sekali  dengan  model  koneksi  konstruktif.  (2)  Rasio  ketergantungan keuangan  daerah  sebesar  74,8%,  tergolong  sedang.  (3)  Rasio  derajat  desentralisasi  fiskal  sebesar 21,90%,  tergolong  rendah.  (4)  Rasio  efektivitas  PAD  Deli  Serdang  tergolong  tidak  efektif  karena rasionya  76,25%.  (5)  Rasio  efisiensi  PAD  tergolong  sangat  efisien,  sebesar  4,35%.  (6)  Rasio efektivitas pajak daerah deli serdang sebesar 73,86% tergolong tidak efektif. (7) Rasio efisiensi pajak daerah  tergolong  sangat  efisien  senilai  3,96%.  (8)  Rasio  derajat  kontribusi  BUMD  tergolong  rendah karena memiliki nilai sebesar 2,74%. Adapun penelitian ini adalah untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan PAD, dan kontribusi BUMD.
Kata  kunci : Analisis  Informasi  Finansial,  Efisiensi  Rasio  PAD,  Kinerja  financial,  Pemerintah kabupaten.

## ABSTRACT
The phenomenon in this study is the unemployment rate of 7.35%, the rate of the number of pregnant mothers 40.088 people, the disability rate of 4.30%, the level of education 9.81%, the life expectancy rate of 71.32%, the population growth rate of 2.026.558 people that occurred in 2013-2022. The study aims  to  analyze  the  financial  performance  of  the  Government  of  Deli  Serdang  in  the  period  2013- 2022. The research on the financial performance of local governments is reviewed from several ratios, namely:  independence  ratio,  regional  financial  dependency  ratio;  fiscal  decentralization  ratios; effectiveness  ratios  PAD;  efficiency  ratio  PAD,  efficiency  ratios  of  regional  taxation,  regional  tax efficiency  rate,  and  BUMD  contribution  ratios.The  results  of  the  research  show:  (1)  Independence ratios  Deli  Serdang  30,18%,  belong  very  low  with  the  constructive  connectivity  model.  (2) Dependency ratios for regional finance of 74.8% belong moderately. (3) Effectiveness ratio of fiscal decentralization  degrees  of  21.90%  belongs  to  low.  (4)  PAD  Deli  serdang  contribution  ratio  is ineffective because of its ratio 76.25 (5)%. Efficiency ratius PAD serdung is very efficient, of 4.35%. (6) Effective ratios tax delegation district of 73.86% Belongings are inefficient. (7) Tax ratios have the highest contribution value in the region, with a rate of 3.74%.
Keywords:.  Financial  Information  Analysis,  PAD  efficiency  ratio,  financial  performance,  district government .

## 1. Pendahuluan
Adapun  yang  menjadi  permasalah  dalam  penelitian  ini  bahwa  dalam  Kabupaten Deli  Serdang  ada  masalah  pengangguran,  jumlah  ibu  hamil  kekurangan  zat  besi, kemiskinan,  pendidikan,  umur  harapan  hidup,  dan  tingkat  pertumbuhan  penduduk. Berdasarkan  Ringkasan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (RLPPD),  tingkat pengangguran  terbuka  di  Kabupaten  Deli  Serdang  pada  tahun  2013  adalah  7,54%, meningkat menjadi 9,5% pada tahun 2020, dan turun menjadi 8,79% pada tahun 2022 .[1]
Sumber :( bps.go.id , 2024) Gambar 1 Tingkat Pengangguran pada tahun 2013-2022
Menurut  [2]  stunting  merupakan  kelainan  yang  terjadi  pada  saat  anak  berkembang  dan bertumbuh, disebabkan oleh defisiensi gizi kronis dan infeksi berulang, yang memiliki tanda dengan tinggi badan atau panjang badan di bawah rata-rata. Penelitian ini menunjukkan bahwa asupan zat besi merupakan  faktor  penting  dalam  perkembangan  anak.  Penting  untuk  meningkatkan  asupan  zat  besi pada balita melalui fortifikasi makanan, pemberian formula tinggi zat besi dan makanan kaya zat besi. [3].
Sumber :( bps.go.id , 2024)

## Gambar 2 Tingkat Jumlah ibu hamil yang mendapatkan zat besi tahun 2013-2022
Kemiskinan  merupakan  kondisi  di  mana  individu  menghadapi  keterbatasan  dalam kemampuan  finansial  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan  lain  yang  diperlukan  untuk mencapai  standar  hidup  yang  layak.  Pada  tahun  2013,  persentase  penduduk  miskin  (yang  memiliki pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan)  di  Kabupaten  Deli  Serdang  mencapai 4,71%.  Angka  ini  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2016  menjadi  4,86%.  Namun  di  tahun  2022 mengalami penurunan sebesar 3,63% [4].
Sumber :( bps.go.id , 2024) Gambar 3 Tingkat Kemiskinan pada tahun 2013-2022
7,54 7 6,38 6,16 6,16 7,06 5,74 9,5 9,13 8,79 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pers en ta se Tahun 37.8 28 42.2 04 44.9 82 47.6 40 47.4 09 47.1 69 45.9 18 44.2 79 43.4 49 2 0 1 3
2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 JIW A TAHUN 4, 71% 4, 56% 4, 74% 4,86% 4, 62% 4, 13% 3, 89% 3, 88%
4, 01%
3, 63% 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 PE R SE N TA SE TAHUN
Faktor penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah mengacu pada total tahun rata-rata yang dihabiskan oleh individiu berusia 15 tahun ke atas dalam menuntaskan pendidikan mereka. Pada daerah Deli Serdang, rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas memiliki Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 10,27 tahun yang mana hal  tersebut  setara  dengan  Sekolah  Menengah  Umum  kelas  I  pada  tahun  2022.  Berdasarkan  tabel diagram  dibawah  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  RLS  di  daerah  Deli  Serdang  selalu meningkat  setiap  tahunnya  dari  tahun  2013-2020.  Tahun  2021  RLS  mengalami  penurunan  sebesar 10,1% dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 sebesar 10,27%.[5].
Sumber :( bps.go.id , 2024)

## Gambar 4 Tingkat Pendidikan pada tahun 2013-2022
Parameter  penting  dalam  mengevaluasi  kondisi  kesehatan  masyarakat  adalah  Umur  Harapan Hidup,  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  dan  pendidikan  dari  lahir  hingga lanjut usia. Grafik Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang tahun 2013-2022 dapat dilihat pada tabel grafik berikut.
Sumber :( bps.go.id , 2024)

## Gambar 5 Tingkat Umur Harapan Hidup pada tahun 2013-2022
Pada tahun 2013, tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Deli Serdang adalah 1.886.388 jiwa, yang meningkat menjadi 2.195.709 jiwa pada tahun 2019. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk mencapai 1.931.441 jiwa dan meningkat menjadi 1.941.374 jiwa pada tahun 2021, termasuk  penduduk  dengan  status  tempat  tinggal  tidak  tetap.  Kabupaten  Deli  Serdang  menduduki peringkat kedua terbesar di Sumatera Utara setelah Kota Medan[6].
Gambar 6 Tingkat Pertumbuhan penduduk pada tahun 2013-2022
9, 37 9, 46 9, 48 9, 68 9, 7 9,92 10, 08 10, 09 10, 1 10, 27 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 PE R SE N TA SE TAHUN 70, 78 70, 8 71
71, 06 71, 11 71, 31 71, 61 71, 73 71, 77 72,07 2 0 1 3 2 0 1 4
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 PE R SE N TA SE TAHUN 1.88 6.38 8 1.98 4.59 8 2.02 9.30 8 2.07 2.52 1 2.11 4.62 7 2.155 .625 2.19
5.70 9 1.93 1.44 1 1.94 1.37 4
1.95 3.98 6 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 JIW A TAHUN

## 2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio l Kemandirian  Keuangan l Daerah  adalah l ukuran  yang l menunjukkan  kemampuan l keuangan pemerintah l daerah dalam l membiayai sendiri l kegiatan l pemerintahan, l pembangunan, dan l pelayanan kepada l masyarakat, yang l diukur dengan l rasio Pendapatan l Asli Daerah l ( l PAD) terhadap l jumlah  bantuan l pemerintah  pusat l dan  pinjaman l (Bisma  &  Susanto,  2010).  Berikut l formula  untuk l mengukur tingkat l Kemandirian Keuangan l Daerah :
Rasio Kemandirian  = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑥 100%

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio l ini  merupakan l perbandingan  dari l jumlah  pendapatan l asli  daerah  yang l diterima  ole daerah l atas  total l penerimaan  daerah l (Widodo,  2021).  Rasio  ini  drumuskan  sebagai  berikut Rasio l Ketergantungan Keuangan l Daerah  = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 l 100%

## Rasio Ukuran Desentralisasi Fiskal
Tingkat l Desentralisasi Fiskal l adalah ukuran l untuk menunjukkan l tingkat kewenangan l dan tanggung l jawab yang l diberikan pemerintah l pusat kepada l pemerintah daerah l untuk melaksanakan l pembangunan. Tingkat l desentralisasi fiskal l dalam penelitian l ini diukur l dengan menggunakan l rasio total PAD l terhadap pendapatan daerah l (Bisma & Susanto, 2010). Berikut l formula untuk l mengukur tingkat l Desentralisasi Fiskal l : Rasio Desentralisasi Fiskal = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rasio l ini  menggambarkan  kemampuan l pemerintah  daerah l dalam  merealisasikan l pendapatan  asli l daerah  yang l direncanakan  dibandingkan l dengan  target l yang  ditetapkan l berdasarkan potensi l rill daerah l (Widodo, 2021). Rasio Efektivitas PAD = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%

## Rasio EfisiensiPendapatan  Asli Daerah (PAD)
Rasio l Efisiensi  menggambarkan l kemampuan  Pemerintah l Daerah  dalam l merealisasikan PAD l yang  direncanakan l dibandingkan  dengan l target  yang l ditetapkan  berdasarkan l potensi  riil l daerah. Semakin l rendah rasio l efeisiensi, maka l semakin baik l kinerja pemerintah l daerah (Maulina, 2020).
Rasio Keefisienan PAD = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%
Rasio Efektifitas Pajak daerah Efektivitas l pajak  daerah l menunjukkan  kemampuan l pemerintah  daerah l dalam mengumpulkan l pajak  daerah l sesuai  dengan l jumlah  penerimaan l pajak  daerah l yang ditargetkan l (Puspitasari
& Rohman, 2014). Rasio l Efektivitas Pajak l Daerah = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Rasio EfisiensiPajak daerah
Efisiensi l pajak  berhubungan l dengan  besarnya l biaya  pemungutan l dengan    realisasi l penerimaan pajak l daerah (Puspitasari & Rohman, 2014).
Rasio Keefisienan Pajak Daerah = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100%

## Rasio DerajatKontribusi BUMD
Rasio l ini  merupakan l perbandingan  antara l laba  BUMD l dengan  realisasi  PAD l yang bertujuan l untuk  mengetahui l tingkat  kontribusi l perusahaan  negara l dalam  mendukung l pendapatan l daerah (Widodo, 2021). Rasio l ini dirumuskan l sebagai l berikut:
Rasio Kontribusi BUMD = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑈𝑀𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100%

## 3. Metode Penelitian
Penerapan metode deskriptif kuantitatif digunakan pada penelitian ini dalam memeriksa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK Sumatera Utara selama rentang waktu 2013-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, diikuti dengan pengukuran skala terhadap data keuangan yang diperoleh. Setelah itu, data tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang relevan dan dijabarkan dengan menggunakan kalimat dan ilustrasi untuk menjelaskan kinerja
keuangan. Analisis informasi finansial dimanfaatkan untuk memahami isu-isu dan peluang yang terdapat dalam data keuangan tersebut [7].

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Otonomi(%) Kontribusi PAD Model koneksi 0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Sangat Rendah Sekali Rendah Sekali Sedang Tinggi Instruktif Konstruktif Parsipatif Delegatif
Semakin tinggi porsinya, semakin besar otonomi yang dimiliki daerah tersebut [1]

## Rasio ketergantungan keuangan daerah
Standar Rasio Kriteria 0%  - 25% Rendah Sekali 26% - 50% Rendah 51% - 75% Sedang 76% - 100% Tinggi
Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap keuangan pusat (pendapatan transfer) [8].

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Standar Rasio Kriteria 0% - 10% Rendah Sekali 11%- 30% Rendah 31% – 40% Cukup 41% – 50% Tinggi >50%
Sangat Tinggi
Semakin  tinggi  kontribusi  terhadap  PAD  maka  semakin  besar  pula  kemampuan  pengelola  daerah dalam melaksanakan desentralisasi [8].

## Rasio Efektivitas PAD
Standar Rasio Efektivitas (%) Kemampuan moneter <75 Tidak Efektif 75-89 Kurang Efektif 90-99 Cukup Efektif 100 Efektif >100 Sangat Efektif
Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah(PAD)  maka  semakin  tinggi  kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD )sesuai dengan anggarannya [8].

## Rasio Efisiensi PAD
Standar Keefisienan (%) Kemampuan Finansial < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien
31% - 40% Kurang Efisien >40%
Tidak Efisien
Semakin  besar  ukurannya  maka  semakin  besar  pula  kemampuan  penyelenggara  daerah  dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai anggarannya [1].

## Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Standar Rasio Efekifitas (%) Kemampuan Finansial <75 Tidak Efektif 75 - 89 Kurang Efektif 90 - 99 Cukup Efektif 100 Efektif >100 Sangat Efektif
Semakin tinggi porsinya, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD untuk memenuhi anggarannya [1].

## Rasio Efisiensi Pajak Daerah
Standar Keefisienan (%) Kemampuan Finansial < 10% Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien >40% Tidak Efisien
Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dikatakan lebih baik/efisien jika kurang dari atau sama dengan 10% [8].

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  Kemandirian  Finansial  Daerah  bertujuan  dalam  mengukur  kinerja  perealisasian Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan pendapatan transfer yang dihasilkan Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya. Jika rasio ini kecil berarti realisasi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan sangat rendah dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selalu mengharapkan Pusat untuk menanggung biaya pemerintahan dan operasional Kabupaten Deli Serdang [9].
Tabel 1. Rasio Kemandirian Tahun Realisasi PAD (Rp) Penghasilan Transfer (Rp) Rasio Kontribusi PAD Model Koneksi 2013 328.348.147.362,35 1.756.113.110.433,00 18,70% Sangat rendah sekali Instruktif 2014 433.885.507.125,82 2.007.514.826.334,00 21,61% Sangat rendah sekali Instruktif 2015 515.293.681.488,42 2.251.862.365.570,00 22,88% Sangat rendah sekali Instruktif 2016 573.010.351.004,96 2.539.333.029.362,00 22,57% Sangat rendah sekali Instruktif 2017 849.286.151.151,13 2.476.079.377.351,00 34,30% Rendah sekali Konstruktif 2018 729.648.594.488,68 2.478.181.849.298,00 29,44% Rendah sekali Konstruktif 2019 825.375.281.296,75 2.279.470.240.722,00 36,21% Rendah sekali Konstruktif 2020 809.719.829.264,82 2.049.562.028.316,00 39,51% Rendah sekali Konstruktif 2021 926.137.759.153,33 2.451.655.133.476,00 37,78% Rendah sekali Konstruktif 2022 1.041.732.670.188,21 2.687.662.779.160,00 38,76% Rendah sekali Konstruktif Rata- Rata 703.243.797.252,45 2.297.743.474.002,20 30,18% Rendah sekali Konstruktif
Sumber: [10]

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan dengan membandingkan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah. Dari tabel 4.2, terlihat bahwa ketergantungan  keuangan  Kabupaten  Deli  Serdang  pada  2013-2016  berada  pada  kriteria  tinggi, sedangkan  pada  2017-2022  berada  pada  kriteria  sedang.  Rasio  ketergantungan  tertinggi  terjadi  pada tahun 2013 sebesar 83,77% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 61,45%.
Tabel 2. Rasio Ketergantungan Daerah Tahun Pendapatan Transfer (Rp) Penghasilan Daerah (Rp) Rasio Ketergantungan 2013 1.756.113.110.433,00 2.096.336.073.545,35 83,77% Tinggi 2014 2.007.514.826.334,00 2.450.204.561.759,82 81,93% Tinggi 2015 2.251.862.365.570,00 2.782.141.454.678,42 80,94% Tinggi 2016 2.539.333.029.362,00 3.112.343.380.366,96 81,59% Tinggi 2017 2.476.079.377.351,00 3.332.039.840.502,13 74,31% Sedang 2018 2.478.181.849.298,00 3.363.304.583.385,75 73,68% Sedang 2019 2.279.470.240.722,00 3.573.056.389.618,75 63,80% Sedang 2020 2.049.562.028.316,00 3.335.349.826.580,82 61,45% Sedang 2021 2.451.655.133.476,00 3.539.280.627.629,33 69,27% Sedang 2022 2.687.662.779.160,00 3.731.018.449.348,21 72,04% Sedang Rata- Rata 2.297.743.474.002,20 3.131.507.518.741,55 74,28% Sedang
Sumber: [10]

## Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Dalam  menghitung  derajat  sebaran  pajak  dalam  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah menggunakan metode mengukur pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah. Rasio yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022, sebesar 27,92% dengan indikator rendah. Dan yang paling rendah pada tahun 2013, sebesar 15,66% dengan indikator rendah
Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun Penghasilan Asli Daerah(Rp)  Penghasilan Daerah(Rp)  Rasio Indikator 2013 328.348.147.362,35 2.096.336.073.545,35 15,66% Rendah 2014 433.885.507.125,82 2.450.204.561.759,82 17,71% Rendah 2015 515.293.681.488,42 2.782.141.454.678,42 18,52% Rendah 2016 573.010.351.004,96 3.112.343.380.366,96 18,41% Rendah 2017 849.286.151.151,13 3.332.039.840.502,13 25,49% Rendah 2018 729.648.594.488,68 3.363.304.583.385,75 21,69% Rendah 2019 825.375.281.296,75 3.573.056.389.618,75 23,10% Rendah 2020 809.719.829.264,82 3.335.349.826.580,82 24,28% Rendah 2021 926.137.759.153,33 3.539.280.627.629,33 26,17% Rendah 2022 1.041.732.670.188,21 3.731.018.449.348,21 27,92% Rendah Rata-Rata 703.243.797.252,45 3.131.507.518.741,55 21,90% Rendah
Sumber: [10]

## Rasio Efektivitas PAD
Dari  hasil  penelitian  rasio efektivitas  pendapatan  asli daerah  (PAD)  kabupaten Deli  Serdang yang  tidak  efektif  terjadi  sebanyak  5  tahun  (2013,2019,2020,2021,2022),  dan  yang  kurang  efektif terjadi sebanyak 4 tahun (2014,2015,2016,2018), dan yang cukup efektif terjadi hanya 1 tahun (2018). Rasio  efektivitas  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  kabupaten  Deli  Serdang  yang  paling  tinggi  terjadi pada  tahun  2018  yang  besar  rasionya  93,06%  dengan  kemampuan  moneter  cukup  efektif.  Rasio efektivitas pendapatan asli daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2021 dengan besar rasionya 60,94% dengan kategori kemampuan moneter tidak efektif.
Tabel 4 Rasio Efektivitas PAD Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Rasio Kemampuan Moneter 2013 328.348.147.362,35 465.000.000.000,00 70,61% Tidak Efektif 2014 433.885.507.125,82 566.137.619.000,00 76,64% Kurang Efektif 2015 515.293.681.488,42 638.538.138.500,00 80,70% Kurang Efektif
2016 573.010.351.004,96 649.175.754.000,00 88,27% Kurang Efektif 2017 849.286.151.151,13 912.593.775.000,00 93,06% Cukup Efektif 2018 729.648.594.488,68 925.522.525.079,00 78,84% KurangEfektif 2019 825.375.281.296,75 1.167.794.977.442,00 70,68% Tidak Efektif 2020 809.719.829.264,82 1.100.498.262.974,00 73,58% Tidak Efektif 2021 926.137.759.153,33 1.519.793.939.731,00 60,94% Tidak Efektif 2022 1.041.732.670.188,21 1.504.964.363.832,00 69,22% Tidak Efektif Rata-rata 703.243.797.252,45 945.001.935.555,80 76,25% Tidak Efektif
Sumber: [10]

## Rasio Efisiensi PAD
Perhitungan  rasio  ini  melibatkan  pembandingan  antara  biaya  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan PAD yang berhasil direalisasikan [7]. Dari hasil pengamatan, kemampuan finansial rasio PAD (2013-2022) kabupaten  Deli  Serdang  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2016  yang  besar  rasionya  5,93%,  dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2014 yang besar rasionya 2,60%.
Tabel 5 Rasio Efesiensi PAD Tahun Biaya Perolehan PAD Realisasi PAD Rasio Kemampuan Finansial 2013 - 305.271.905.329,59 - - 2014 10.206.781.875,00 391.956.019.105,61 2,60% Sangat Efektif 2015 29.226.996.437,00 492.734.033.232,51 5,93% Sangat Efektif 2016 23.065.607.801,00 491.288.438.679,16 4,69% Sangat Efektif 2017 27.561.885.501,00 613.301.179.494,03 4,49% Sangat Efektif 2018 24.018.545.399,00 597.124.263.824,97 4,02% Sangat Efektif 2019 - 686.745.816.813,00 - - 2020 - 643.960.297.066,77 - - 2021 - 704.859.912.826,00 - - 2022 - 796.879.743.645,40 - - Rata-rata 22.815.963.402,60 572.412.161.001,70 4,35% Sangat Efektif
Sumber: [10]

## Rasio Efektifitas Pajak Daerah
Analisis  rasio  efektivitas  kebijakan  fiskal  daerah  meliputi  analisis  kemampuan  pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah dengan membandingkan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah  dan  anggaran  fiskal  daerah[9]  .  Dari  hasil  analisis  rasio  pada  table  4.6  rata-Rata  rasio efektivitas pajak daerah (Deli Serdang) sebesar 73,86% yang berada pada kaegori tidak efektif.
Tabel 6 Rasio Efektivitas Pajak Daerah Tahun Realisasi Fiskus Wilayah Anggaran Fiskus Wilayah Rasio Kemampuan Finansial 2013 253.251.664.618,76 364.720.000.000,00 69,44% Tidak Efektif 2014 302.207.051.218,57 418.680.000.000,00 72,18% Tidak Efektif 2015 369.060.712.118,63 463.126.092.000,00 79,69% Kurang Efektif 2016 426.484.851.696,80 487.186.468.000,00 87,54% Kurang Efektif 2017 553.610.032.994,03 582.022.000.000,00 95,12% Cukup Efektif 2018 558.329.598.200,97 720.622.000.000,00 77,48% Tidak Efektif 2019 652.563.113.786,75 945.382.220.000,00 69,03% Tidak Efektif 2020 596.316.675.898,77 881.671.250.000,00 67,63% Tidak Efektif 2021 672.462.837.506,00 1.188.522.247.055,00 56,58% Tidak Efektif 2022 767.658.224.719,40 1.201.597.247.055,00 63,89% Tidak Efektif Rata-rata 515.194.476.275,87 725.352.952.411,00 73,86% Tidak Efektif
Sumber: [10]

## Rasio Efisiensi Pajak Daerah
Hasil  penelahaan  menunjukkan  bahwa  efisiensi  PAD  mengalami fluktuasi  yang  cukup stabil selama periode tahun 2013-2020, mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, skala efisiensi
tertinggi sebesar 5,56% pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0%. Namun semuanya masih masuk dalam kategori sangat efisien.
Tabel 7 Rasio Efesiensi Pajak Daerah Tahun Biaya Pengumpulan Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Rasio Kemampuan Finansial 2013 11.114.714.335,00 253.251.664.618,76 4,39% Sangat Efisien 2014 10.206.781.875,00 302.207.051.218,57 3,38% Sangat Efisien 2015 20.540.440.201,00 369.060.712.118,63 5,57% Sangat Efisien 2016 23.065.607.801,00 426.484.851.696,80 5,41% Sangat Efisien 2017 23.637.841.250,00 553.610.032.994,03 4,27% Sangat Efisien 2018 24.018.545.399,00 558.329.598.200,97 4,30% Sangat Efisien 2019 28.268.716.600,00 652.563.113.786,75 4,33% Sangat Efisien 2020 0,00 596.316.675.898,77 0,00% Sangat Efisien 2021 - 672.462.837.506,00 - - 2022 - 767.658.224.719,40 - - Rata-rata 17.606.580.932,63 515.194.476.275,87 3,96% Sangat Efisien
Sumber: [10]

## Rasio Derajat Kontribusi BUMD
Kontribusi  usaha  lokal  terhadap  pendapatan  daerah  dipahami  melalui  perhitungan  rasio  ini, yang menghitung hasil pengelolaan aset daerah secara individual dengan total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) [7]. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kontribusi BUMD Kabupaten Deli Serdang  cenderung  berfluktuasi  selama  periode  2013-2022.  Rasio  tertinggi  mencapai  4,88%  pada tahun 2018, dan terendah mencapai 1,48% pada tahun 2015. Rata-rata rasio derajat kontribusi BUMD daerah kabupaten Deli Serdang 2,74%.
Tabel 8 Rasio Derajat Kontribusi BUMD Tahun Laba BUMD Realisasi PAD Rasio 2013 13.960.019.593,00 328.348.147.362,35 4,25% 2014 9.959.571.858,00 433.885.507.125,82 2,30% 2015 7.611.631.987,00 515.293.681.488,42 1,48% 2016 17.259.675.200,00 573.010.351.004,96 3,01% 2017 20.064.116.991,00 849.286.151.151,13 2,36% 2018 35.636.472.727,00 729.648.594.488,68 4,88% 2019 22.017.441.824,00 825.375.281.296,75 2,67% 2020 16.190.194.281,00 809.719.829.264,82 2,00% 2021 22.228.003.613,00 926.137.759.153,33 2,40% 2022 21.867.448.711,00 1.041.732.670.188,21 2,10% Rata-Rata 18.679.457.678,50 703.243.797.252,45 2,74%
Sumber: [10]

## PEMBAHASAN
Pada  tahun  2016-2020,  tingkat  pendidikan  di  Kabupaten  Deli  Serdang  mengalami peningkatan, sementara tingkat kemiskinan menurun. Namun, pada tahun 2021, pendidikan menurun dan kemiskinan meningkat. Pada tahun 2022, tingkat pendidikan kembali meningkat dan kemiskinan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan; semakin tinggi  pendidikan,  semakin  rendah  kemiskinan.  Masyarakat  dengan  pendidikan  rendah  kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang mengakibatkan kemiskinan. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, sehingga mengurangi kemiskinan (Susanto  &  Pangesti,  2019).  Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Deli  Serdang  tidak  mempengaruhi tingkat  kemiskinan,  terlihat  dari  data  PAD  yang  meningkat  tetapi  kemiskinan  juga  meningkat  pada tahun  2015,  2016,  dan  2021,  serta  PAD  yang  menurun  pada  tahun  2018  dan  2020  diikuti  oleh
penurunan  kemiskinan  (Iswara  &  Indrajaya,  2011).  Selain  itu,  rasio  efektivitas  PAD  tidak mempengaruhi  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Deli  Serdang,  meskipun  rasio  efektivitas meningkat, kontribusi PAD tetap rendah (Alokasi et al., 2016). Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Deli Serdang dalam kategori rendah sekali, menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana transfer pusat, dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 74,28% selama periode 2013-2022 (Silampari,  2010).  Rata-rata  rasio  desentralisasi  fiskal  sebesar  21,90%  juga  menunjukkan  indikator rendah  (Christina  Irwati  Tanan,  2018).  Rata-rata  rasio  efektivitas  PAD  dan  pajak  daerah  sebesar 69,22% dan 73,86% menunjukkan ketidakefektifan dalam pengumpulan PAD, dengan rasio efisiensi PAD  sebesar  4,35%  dalam  kategori  sangat  efisien  (Yakub  et  al.,  2022;  Silitonga  et  al.,  2022). Kontribusi  BUMD  terhadap  PAD  cukup  tinggi  dengan  rata-rata  rasio  2,74%,  namun  belum  mampu membuat keuangan Deli Serdang mandiri (Christina Irwati Tanan, 2018).

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  riset,  rata-rata  rasio  finansial  Kabupaten  Deli  Serdang  selama  2013-2020  menunjukkan bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  sangat  rendah  dengan  nilai  3,18%,  sementara  ketergantungan daerah  pada  keuangan  pusat  tergolong  sedang  dengan  nilai  68,12%.  Ini  menunjukkan  perlunya peningkatan  PAD  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada  dana  pusat.  Rasio  desentralisasi  fiskal selama sepuluh tahun adalah 22,47%, tergolong sedang. Rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif dengan  nilai 76,25%, dan  rasio  efisiensi  PAD  sangat tidak  efisien  dengan  nilai  225,04%.  Efektivitas pajak daerah juga tidak efektif dengan nilai 73,86%, tetapi efisiensi pajak daerah sangat efisien dengan nilai 2,12%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Purba  and  K.  Purba,  “Tata  Kelola  Pemerintahan  Pusat  Dalam  Pengembangan Kabupaten  Tapanuli  Utara,” J.  Media  Ris.  Akuntansi,  Audit.  Inf. ,  vol.  22,  no.  2,  pp. 171–190, 2022, doi: 10.25105/mraai.v22i2.15103.
[2] Who, “Stunting in a nutshell,” Who. [Online]. Available: https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell
[3] A.  Maria  Martiani,  Ani  Margawati,  Maria  Mexitalia,  Farid  Agung  Rahmadi,  Etika Ratna Noer, Syauqy1, “Asupan Zat Besi Berhubungan dengan Perkembangan Anak,” Sari Pediatr. , vol. 23, no. 2, pp. 95–102, 2021.
[4] K.  Badan  Pusat  Statistik  Deli  and  S.  Tahun,  “Kemiskinan  Kabupaten  Deli  Serdang Tahun 2021 Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 sebesar,” pp. 1–8,
2021, [Online]. Available: https://deliserdangkab.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/289/kemiskinan-kabupaten- deli-serdang-2021.html
[5] S.  Bps,  “Rata-rata  Lama  Sekolah  (Tahun),  2018-2020.”  [Online].  Available: https://sumut.bps.go.id/indicator/26/77/2/rata-rata-lama-sekolah.html
[6] C. T. Putrianti, “Data Penduduk DeliSerdang.” [Online]. Available: https://portal.deliserdangkab.go.id/wp-content/berkas/1680248702.pdf
[7] D.  A.  M.  Siswanto,  “Analisis  Laporan  Keuangan  untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah,” vol. 11, no. 1, pp. 130–138, 2022.
[8] I.  M.  Silitonga,  S.  B.  Siahaan,  and  S.  Purba,  “Analisis  Informasi  Keuangan  Dalam Mengevaluasi  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Langkat,” J.  Akunt. ,  vol.  11,  no.  2,  pp. 222–235, 2022, doi: 10.37932/ja.v11i2.607.
[9] S.  Purba,  “Analisis  Informasi  Keuangan  Dalam  Mengevaluasi  Kinerja  Pemerintah Kabupaten  Langkat,” J.  Ilm.  Akunt.  Kesatuan ,  vol.  11,  no.  1,  2022,  doi: 10.37641/jiakes.v11i1.1547.
[10]  Badan  Pemeriksa  Keuangan  sumatera  utara  (BPK),  “Badan  Pemeriksa  Keuangan Republik Indonesia (BPK).” 2024.