## ANALISA CAKUPAN HUKUM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA
Fauzi Solihin Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang Email: fauzymufc@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian ini didasari atas pentingnya di era modern saat ini untuk memberikan perlindungan atas  hak-hak  privasi  dan  data  seseorang  agar  dapat  menghalau  penyelewengan  atau kekeliruan  penanganan  data.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  cakupan pengelolaan  hukum  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang dipakai yakni penelitian kualitatif yang sifatnya studi pustaka (library research) memakai beberapa  buku,  jurnal  dan  literasi  lain  untuk  menjadi  obyek  pokok  dalam  mengupas permasalahan terkait dengan cakupan pengelolaan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.  Hasil  Penelitian  menguraikan  bahwasanya  cakupan  pengelolaan  hukum perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  telah  memunculkan  beberapa  aturan  UU  yang dijalankan dan sah saat ini, yang punya keterikatan atau dalamnya muncul bahasan yang terkait  dengan  pengelolaan  perlindungan  data  pribadi.  Beberapa  aturan  UU  itu  bisa digolongkan  jadi  beberapa  sektor,  yakni:  (1)  telekomunikasi  dan  informatika;  (2) kependudukan dan kearsipan; (3) keuangan, perbankan, dan perpajakan; (4) perdagangan dan industri; (5) layanan kesehatan; dan (6) keamanan dan penegakan hukum.

## Keywords:  Data Pribadi, Perlindungan, Hukum

## PENDAHULUAN
Transformasi  digital  sudah  berhasil  membuat  banyak  inovasi  keren  dalam  hal guna mendapatkan, memasukkan, mengolah, menyunting dan menyebarkan kuantitatif data  sesuai  waktu  sebenarnya,  luas  dan  komprehensif.  Oleh  sebab  itu, revolusi  digital kerap  kali  dinilai  sama  dengan  revolusi  data.  Kemajuan  itu  yang  sudah  menggiring penyatuan banyak jenis data, tak lagi terperangkap pada pemikiran-pemikiran data apa yang mungkin masih bisa dipakai di masa yang akan datang. Namun, hampir seluruh data disatukan,  banyak  instansi  berlomba-lomba  guna  meluaskan  ruang  penyimpanan  data sendiri-sendiri,  dan  makin  jarang  untuk  membuang  atau  memasukkan  data  ke  dalam sampah yang artinya menghapusnya.
Banyak orang menemui nilai baru dalam sebuah data, alhasil data dirawat seperti misalnya  emas,  uang,  dan  sebagainya.  Periode  baru  tata  kelola  data  ini  yang  kerap dinamakan dengan Big Data. Transformasi dalam desain tata kelola data ini juga yang sering disebut dengan pokok dari Revolusi Industri Ke-4. Adanya revolusi digital yang di  karekteristikkan  dengan  kolaborasi  teknologi  yang  memadukan  garis  dari  sisi fisik, digital,  dan  biologi.  Revolusi  Industri  ke-4  kerap  dicerminkan  menjadi  kemunculan sebuah “cyber - physical  systems”, yang  mengikutsertakan  kecerdasan  yang  semuanya baru untuk umat manusia dan mesin, terkhusus dalam sifat cepatnya, ruangnya, dan efek dari sistemnya. (Khairani, & Irwansyah, 2018).
Kemajuan ini sudah memberikan ruang atas munculnya banyak inovasi teknologi yang jarang di sektor-sektor misalnya kecerdasan buatan, robot, IoT, kendaraan otomatis, pencetakan 3 - D, dan sebagainya. Big Data pada dasarnya, kerap dinilai menjadi substansi dari keterbaruan teknologi. Maksudnya konsepsi ini hanya dikendalikan oleh atribut atau elemen  nya,  yang  di  dalamnya  mencangkup  sebuah  data  yang  baru  ditemui  dan  daya digital yang kompleks. (Schwab, 2017)
Benar bahwasanya konsepsi dari Big Data sendiri muncul dengan tak dimaknai sebagai definisi yang baku, yang di-aminkan oleh seluruh ahli. Akan tetapi, secara umum dipahami bahwasanya Big Data tak sama dari analisa bisnis konvensional dan data skala kecil, ataupun yang kuantitas nya banyak. Hal ini menimbulkan kerap munculnya rasa bimbang dan kekeliruan persepsi dalam memberikan pemahaman atas Big Data ini, yang merupakan efek dari luasnya pengertiannya.
Terlebih, pada poin tertentu, pemaknaan itu kerap bertabrakan satu dengan yang lain.  Pada sudut pandang Ilkom, Big Data pada dasarnya, kerap dinilai cuma sebatas substansi dari keterbaruan teknologi. Maksudnya konsepsi ini hanyalah ditentukan oleh elemen-elemen  di  dalamnya,  yang  memuat  sebuah  data  yang  baru  ditemui  dan  daya pengolahan  digital  yang  maju  tersebut.  Hal  itu  mirip  dengan  pengungkapan  dari Manovich (2011) bahwasanya Big Data pada dasarnya memfokuskan pada set data yang sangat luas atau besar, yang memerlukan super komputer. Walaupun di waktu sekarang ini, proses itu cukup dianalisa memakai PC dengan memaksimalkan software standar. Secara tegas diungkapkan oleh Kitchin (2014), bahwasanya Big Data merupakan output dari development dan convergn dari  banyak  macam  transformasi  teknologi. Memang,  dalam  maypritas  kasus,  makna  dari  ‘Big  Data’  sering  mengambil  dari kolaborasi atas unsur volume, velocity, variety, veracity (4Vs), yang jadi konsepsi yang dibuat oleh Gärtner, & Hiebl, (2017) dan setelah itu mayoritas konsepsi itu dicomot oleh IBM.  Metode  data - sentris  ini  terkhusus  memfokuskan  pada  banyaknya  lonjakan  data, bertambahnya kecepatan, pembuatan dan pemanfaatan data pada di waktu itu juga, serta kemajemukan format data yang dikelola. (Goes, 2014).
Nyatanya,  dikutip  dari  Mcafee  &  Brynjolfsson  (2012)  tiap  detik  di  bumi  ini memproduksi  lebih  banyak  data  daripada  yang  dijaga  dari  puluhan  th  yang  lalu. Seluruhnya  datang  dari  satuan  data  yang  beragam,  banyak  sumber  dan  banyak  jenis format, misalnya audio, interaksi sosmed, dan banyak macam konten lainnya. Kemudian, Big Data juga kerap dipakai guna menguraikan untuk implementasi teknik - teknik analisa guna  menelaah,  menyatukan  dan  mengutip  secara  silang  gabungan  dari  data  dalam jumlah kuantitas yang cukup luas guna menumbuh kembangkan sistem kecerdasan dan ilmu pengetahuan.
Gabungan data yang kuantitas nya cukup besar itu dapat diperoleh dari sumber umum,  juga  satuan  data  dari  konsumen  perusahaan  atau  instansi.  Big  Data  seiring berjalannya waktu mencakup tak cuma data yang sifatnya umum, tapi juga terdiri atas keterangan  informasi  yang  disatukan  oleh  bagian  privat.  Faktor  ini  yang  setelah  itu menjadi latar belakang kemunculan definisi Big Data menjadi kedatangannya satuan data baru dengan kuantitas yang besar dan bertransformasi dengan cepat, begitu kompleks, dan melebihi keterjangkauan kecerdasan analisa lingkungan software dan hardware yang kerap dipakai guna memproses sebuah data. Maksudnya, volume data jadi sangat besar jika dikelola oleh alat dan metode yang lama. (Akhgar, Dkk 2015).
Akan tetapi dalam pemanfaatan Big Data, ada berbagai unsur fundamental yang wajib  diketahui  dan  dipahami,  terkhusus  yang  berketerikatan  dengan  kerahasiaan  dan
perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  terkhusus  menimbang  akan  luas  dan  banyaknya penyatuan  dataset  yang  akan  memberikan  kemudahan  dalam  menelaah  seseorang personal atau golongan, yang mempunyai potensi menimbulkan tindak bahaya dari orang tersebut.  Oleh  sebab  itu,  upaya-upaya  perlindungan  data  yang  sesuai  wajib  dijalankan guna meminimalisir bahkan menghalau penyelewengan atau kekeliruan penanganan data. Maksudnya, jika pelonjalakan besar-besaran di kala penyatuan dan penyimpanan data ini tak dijalankan dalam rangka menghormati hak, alhasil mau tak mau proses dan misinya akan  dipakai  dengan  metode  yang  tak  mementingkan  hak - hak  privasi  banyak  orang. Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  guna  menelaah  pengelolaan Hukum Perlindungan atau Privasi dari Data Pribadi di Indonesia

## TINJAUAN PUSTAKA
Menjadi  sebuah  hak  yang  menempel  pada  diri  seseorang,  pembahasan  terkait urgensi nya tindakan dalam melindungi hak atas privasi manusia pada awalnya datang di dalam  putusan  dari  peradilan  di  Inggris  dan  setelah  itu  di  AS.  Sampai  suatu  waktu, Warren menulis sebuah pemikiran hukum hak atas privasi Kajian ini datang saat banyak majalah dan koran mulai memproduksi gambar manusia pertama kali. Dalam kajian itu, Warren dengan sederhana mengartikan bahwasanya hak atas privasi menjadi sebuah hak untuk  dibiarkan  berdiri  sendiri.  Definisi  itu  berdasar  pada  dua  aras  yakni  kehormatan pribadi, juga nilai dan norma seperti kedudukan manusia secara personal, otonomi dan kemandirian pribadi. (Warren, 1890).
Pemikiran  tersebut  lalu  memperoleh  persetujuan  dengan  munculnya  banyak gugatan  hukum  yang  setelah  itu  memberi  sebuah  pembenaran  mengenai  pentingnya perlindungan  hak  atas  privasi,  terkhusus  dengan  maksud  menjaga  nilai  moral. Menindaklanjuti  konsepsi  yang  disusun  oleh  Warren,  Prosser  (1960)  kala  itu  lebih menjelaskan dengan rinci atas bahasan ruang lingkup dari hak privasi manusia, dengan mengutip  dari  empat  wujud  gangguan  pada  diri  manusia  secara  personal,  yakni:  (a) gangguan kepada tingkah laku manusia menyendiri, atau gangguan kepada keterikatan personal nya, (b) mengungkap fakta pribadi yang membuat malu di dalam ruang publik (c)  publikasi  yang  memposisikan  orang  tertentu  dengan  salah  di  depan  publik  (d) memiliki  dan  menguasai  tanpa  adanya  perizinan  atas  keidentikan  seseorang  sebagai upaya mencari keuntungan.
Di sisi lain, Westin (1967) mengartikan bahwasanya hak atas privasi menjadi hak dari seseorang, golongan, juga sebuah organisasi guna memilih pribadi tentang tata kelola keterangan  informasi  mengenai  mereka  disodorkan  kepada  siapapun  juga  dimanapun. Luasnya cakupan privasi kerap membuat banyak sekali kebijakan terkait privasi di sebuah negara,  mulai  dari  macamnya  juga  level  tingkatannya.  Kemudian,  Innes  (1996) mengartikan privasi menjadi sebuah keadaan saat orang mempunyai kendali atas ranah putusan pribadi di diri mereka sendiri, yang terdiri atas putusan atas pengelolaan privat, keterangan privat dan implementasi privat. Kemudian, privat sendiri diuraikan menjadi sebuah output dari rasa cinta, rasa suka dan rasa peduli kepada sesama.
Dari beberapa pemaknaan yang disusun terkait dengan privasi", terlihat banyak polarisasi yang muncul, yang benang merahnya memposisikan privasi menjadi sebuah hak,  atau  hak  personal  guna  mengatur  keterangan  apa  terkait  pribadinya  yang  bisa dikeluarkan  atau  dipublikasikan  pada  khalayak  publik.  Privasi  juga  sudah  ditelaah menjadi volume kontrol seseorang kepada beberapa unsur kepribadian nya, yang terdiri
dari  (i)  keterangan  terkait  diri  pribadinya;  (ii)  sifat  rahasia  identitas  pribadi;  atau  (iii) orang-orang punya yang kendala kepada pribadi tersebut.
Hal ini tak sama dengan yang ada di AS, yang memfokuskan pada keterangan dan interaksi  pribadi  guna  menguraikan  keberadaan  dan  ruangs  privasi,  rezim  Eropa memfokuskan pada segi pelindungan data pribadi kerap dinamakan dengan “data” saja, menjadi elemen dari perlindungan hidup secara personal. Pemaknaan itu berfokus pada aturan Pasal 8 Konvensi Eropa, yang sudah membuat munculnya beberapa tafsir tentang cakupan dari kehidupan persona seseorang, terkhusus lewat beberapa macam fenomena kasus, mulai dari Pengadilan HAM Eropa, juga pada Pengadilan Eropa. Cakupan bahasan terkait kehidupan pribadi yang diuraikan dalam Pasal 8 Konvensi Eropa salah satunya yakni akses ke dalam data pribadi. (Lukács, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini memakai penelitian kualitatif yang sifatnya studi pustaka (library research) memakai beberapa buku, jurnal dan literasi lain untuk menjadi obyek pokok dalam  mengupas  permasalahan  dalam  penelitian  (Hadi,  1995).  Penelitian  ini memproduksi sebuah keluaran keterangan berwujud tulisan catatan data deskripsi yang ada pada bacaan yang dikaji (Mantra, 2008). Lewat penelitian kualitatif, butuh dijalankan sebuah  analisa  deskriptif.  Metode  analisa  deskriptif  memberi  sebuah  cerminan  dan informasi  dengan  gamblang,  obyektif,  tersusun  rapi,  dan  mendalam  terkait  dengan cakupan  pengelolaan  hukum  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Pendekatan kualitatif yang berdasar pada step awal yang dilewati dengan menyatukan berbagai jenis data-data yang diperlukan, lalu dilaksanakan klasifikasi dan deskripsi, serta mengambil simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Cakupan Pengelolaan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Dalam  okupansi  publik  di  Indonesia,  konsepsi  privasi  kerap  ditelaah  sebagai konsepsi  barat  (Eropa),  misalnya  yakni  HAM.  Alasan  ini  menjadi  pembelaan  atas minimnya rasa sadar akan publik terkait privasi, terlebih yang berkesinambungan dengan perlindungan  data  personal  seseorang.  Masyarakat  dengan  gampang  megumbar  cerita pada orang lain, alamat rumah, tanggal lahir, sampai pada keterkaitan antara pasangan, saudara, dan sebagainya. Kemudian, juga menjadi perilaku umum di Indonesia,  dengan sangat gampang nya menguraikan KTP maupun biodata dirinya, yang di mencangkup data personal, pada orang lain atau pihak lain contohnya saat misalnya masuk ke area tertentu, atau ruang-ruang tertentu.
Dalam bahasan terbaru, para pemakai media sosial di Indonesia, sering dengan gamblang dan tanpa kompromi dengan mudah mencantumkan tempat tinggal asli sengan selengkap-lengkapnya sampai nomor rumah pun di cantumkan; sampai juga keterikatan kedekatan dengan orang tua dan pasangan. Hal ini mengindikasikan akan masih luasnya permasalahan rasa sadar masyarakat dalam memberikan perlindungan data privasi secara personal  yang  menjadi  aset  dirinya.  Pengakuan  yang  menjelaskan  privasi  menjadi konsepsi barat sebenarnya tak menyeluruh benar di Indonesia, studi yang dilaksanakan oleh  Westin  (1967),  terkhusus  saat  dia  menjelaskan  cerminan  terkait  konsepsi  privasi dalam era pra - modern atau pada tatanan masyarakat lama, justru memakai contoh privasi
rumah tangga pada tatanan penduduk Jawa dan Bali di Indonesia, dengan memfokuskan pada kajian yang dijalankan oleh Clifford Geertz.
Sebuah konsepsi hukum perlindungan kepada privasi orang memang baru muncul berbarengan dengan kemunculan aturan UU kolonial, terkhusus se-usai diberlakukannya KUHPerdata  pada  1848,  juga  KUHP  di  th  1915,  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda.  Hal  itu  salah  satunya  bisa  dimaknai  menjadi  awal  kemunculan  konsepsi pelarangan  guna  masuk  dalam  rumah  orang  lain dengan  tak  izin  terlebih  dahulu,  atau munculnya  larangan  dalam  membuka  surat  tanpa  ijin  dari  Ketua  Pengadilan,  yang dituliskan dalam Postordonnantie 1935.
Dalam perjalanan nya, terkhusus setelah amandemen UUD 1945, hak atas privasi yang  di  dalamnya  juga  mencangkup  perlindungan  data  pribadi  dibenarkan  menjadi sebuah hak konstitusional masyarakat Indonesia. Hal ini senada dengan masuknya bab khusus  mengenai  HAM  dalam  konstitusi  output  amandemen.  Aturan  tentang  jaminan pelindungan  data  pribadi  bisa  ditemui  pada  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945  yang menguraikan bahwasanya masing-masing orang mempunyai hak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan kekayaan yang di bawah kekuasaan nya, juga punya hak atas keamanan dan perlindungan dari adanya ancaman ketakutan dalam bertindak sesuatu yang menjadi hak asasi.
Keikutsertaan  Indonesia  menjadi  negara  pihak  dari  International  Covenant  on Civil and Political Rights yang dituliskan dalam UU No. 12 th 2005, juga mempertegas bahwasanya tugas tanggung jawab pemerintah Indonesia guna memberikan perlindungan privasi dan data personal warganya. Hal itu senada dengan UU No. 39 th 1999 mengenai HAM, yang dalam pasalnya juga memberikan jaminan atas pelindungan hak atas privasi warga,  contohnya  pada  Pasal  14  (2),  29  (1)  juga  31.  Pasal  29  ayat  (1)  menguraikan pengakuan  dari  hak  masing-masing  orang  atas  pelindungan  diri.  Perlindungan  itu  tak cuma pada bahasan keterkaitan secara langsung, namun juga atas sebuah informasi atau data pribadi.
Di  sisi  lain,  pada  Pasal  14  ayat  (2)  diuraikan  bahwasanya  salah  satu  hak pengembangan  diri  yakni  hak  dalam  mencari,  mendapatkan,  mempersimpan, menyunting, memanfaatkan informasi dengan memakai semua macam fasilitas yang ada. Hal ini berkaitan dengan Pasal 31 UU HAM yang juga memberikan aturan atas merdeka nya rahasia dalam keterkaitan jaminan komunikasi lewat media elektronik, terkecuali atas suruhan hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sejalan dengan aturan UU.
Pada tahapan yang lebih rinci, juga muncul beberapa aturan UU yang dijalankan dan  sah  saat  ini,  yang  punya  keterikatan  atau  dalamnya  muncul  bahasan  yang  terkait dengan  data  pribadi.  Beberapa  aturan  UU  itu  bisa  digolongkan  jadi  beberapa  sektor, yakni:  (1)  telekomunikasi  dan  informatika;  (2)  kependudukan  dan  kearsipan;  (3) keuangan,  perbankan,  dan  perpajakan;  (4)  perdagangan  dan  industri;  (5)  layanan kesehatan; dan (6) keamanan dan penegakan hukum. (Febriana & Geraldo, 2021).
(1) Telekomunikasi dan Informatika
Dalam  segi  ini,  awalnya  aturan  tentang  perlindungan  hak  atas  privasi  cuma mengenai  atas  rahasianya  keterangan  dan  interaksi  secara  personal,  yang  dicerminkan lewat aturan larangan penyadapan, pada UU No. 36 th 1999 mengenai Telekomunikasi. Tetapi dalam kebijakan ini juga, operator telekomunikasi diberi sebuah kedudukan dalam melaksanakan  upaya  merekan  percakapan,  dengan  maksud  membuktikan  keabsahan pemanfaatan  sarana  telekomunikasi  atas  keinginan  dari  pemakai  atau  konsumen  jasa telekomunikasi.  Aturan  terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  pada  bagian  IT  atau
lebih lebarnya dalam implementasi sistem elektronik baru ada sejalan dengan munculnya UU No. 11/2008 mengenai ITE
Mengutip  pada  aturan  Pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE,  masing-masing  pergantian tangan atas data pribadi orang harus lebih dulu memperoleh perizinan dari yang memiliki data.  Jikalau  data  personal  seseorang  dipindah  tangankan  dengan  semena-mena,  yang punya data pribadi itu bisa melakukan penggugatan ganti rugi ke peradilan sesuai Pasal 26 ayat (2).  Namun, susah nya upaya pembuktian dalam pengadilan perdata di negeri ini, mempersulit si pemilik data guna mengurus permasalahan secara hukum atas praduga bocornya data diri nya.
Ada satu golongan warga yang menggugat Facebook atas dugaan bocornya data pribadi  user  Facebook  di  Indonesia,  pada  kasus  Cambridge  Analytica.  Dalam perjalanannya, setelah keputusan oleh CJEU di th 2014, yang mengeluarkan klausa right to be forgotten, juga sudah memberikan pengaruh atas berubahnya UU ITE pada 2016. Pada  upaya  amandemen  UU  ini,  DPR  memberikan  usulan  supaya  Indonesia  juga memakai sebuah konsepsi right to be forgotten. Usulan ini lalu dimasukkan pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 19 th 2016 mengenai Perubahan UU No. 11 th 2008 terkait dengan ITE, yang menjelaskan bahwasanya masing-masing PSE harus menghilangkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tak relevan yang ada di bawah kontol nya atas keinginan orang yang berketerikatan berdasar atas aturan dari pengadilan. (Rumlus & Hartadi, 2020).
Aturan lebih dalam terkait dengan penghilangan atau penghapusan informasi yang tak berketerikatan itu kemudian akan dikelola pada PP Pasal 26 ayat (4). Aturan di atas terlalu  umum,  dengan  hanya  menguraikan  penghilangan  atau  penghapusan  Informasi Elektronik yang tak berketerikatan atau tak relevan. Tak ada uraian lebih lengkap terkait dengan  yang  dijelaskan  sebagai  informasi  yang  tak  relevan.  Hal  ini  mengakibatnya adanya potensi tabrakan dengan banyak kebijakan UU lainnya dalam pelaksanaannya, terkhusus pada beberapa kebijakan yang memberikan jaminan atas hak publik informasi dan bebas dalam berekspresi. Contohnya yakni potensi tabrakannya dengan UU No. 40 Th  1999  mengenai  Pers,  juga  UU  No.  14  Th  2008  mengenai  Keterbukaan  Informasi Publik.
Di  sisi  lain,  di  UU  No.  14  th  2008  mengenai  Keterbukaan  Informasi  Publik, perlindungan  kepada  data  informasi  publik  yang  dipayungi  oleh  badan  publik  yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf (c) UU KIP yang menguraikan pada badan publik guna tak menyebarkan informasi publik yang berketerikatan dengan hak pribadi. Hal itu pula tercantum pada penjelasan Pasal 17 huruf (g) dan (h) yang menguraikan bahwasanya akta otentik yang sifatnya pribadi dan wasiat orang serta keterangan yang berketerikatan dengan sifat rahasia atas personal diuraikan menjadi sebuah informasi yang dikhususkan.
Beberapa  informasi  yang  bisa  membuka  rahasia  pribadi  yakni  berketerikatan dengan latar belakang keluarga, latar belakang kesehatan, keadaan finansial, perolehan atau pemasukan dan rekening bank, sampai latar belakang pendidikan seseorang. Dalam kenyataannya,  kebijakan  atas  perlindungan  data  pribadi  yang  beketerikatan  dengan implementasi  sistem  elektronik,  juga  aturan  IPTEK  lalu  disusunlah  kedalam  PP  No. 82/2012, lalu juga dukungan dari beberapa aturan menkominfo,
Beberapa  aturan dari menkominfo yang terhubung contohnya yakni di No. 20 th 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam SE, juga  aturan menkominfo Nomor 21/2017  mengenai  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  menkominfo  No.  12  th  2016 mengenai Pendaftaran Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pelindungan data pribadi yang
diungkapkan  oleh  aturan  menkominfo  PDPSE  terdiri  atas  pelindungan  pada  upaya pencarian  dan  penyatuan;  pemanfaatan  dan  penganalisaan;  peng-unggahan, pengumuman, pentransmisian, dan/atau membuka akses; dan pemusnahan data pribadi. Selain bahasan perlindungan data pribadi, yang terdiri atas seluruh segi dan upaya tahap pemrosesan data personal, dalam aturan menkominfo juga dituliskan atas hak - hak dari pemilik data pribadi, tanggung jawab pengguna data pribadi, juga tanggung jawab dari implementor  sistem  elektronik  dalam  seluruh  upaya  pemrosesan  tersebut.  (Salsabila, 2022).
Menjelaskan ulang atas amanat dari PP PSTE, dalam aturan menkominfo ini juga dikelola terkait dengan tanggung jawabnya di dalam memposisikan pusat data pada area atau wilayah di Indonesia (data lokal), teruntuk implementor dari sistem elektronik dalam layanan publik. Data center di wilayah Indonesia ini ditujukan supaya menjadikan sarana guna  memposisikan  Sistem  Elektronik  dan  elemen  di  dalamnya  guna  kepentingan pemposisian, penyimpanan, dan tata kelola data. (Salsabila, 2022).
Apabila muncul adanya sengketa dalam tata kelola data pribadi muncul adanya kekeliruan di saat proses melindungi kerahasiaan data pribadi, kebijakan menkominfo ini dapat meluaskan ruang aduan kepada Kominfo, agar dijalankan upaya penuntasan kasus secara aturan yang berlaku dengan berbagai jenis pilihan penyelesaian sengketa lain, atau apabila semua cara itu tak bisa menuntaskan kasus, bisa memakai metode gugatan perdata di peradilan. Peraturan menkominfo ini memberi sebuah batasan transisi dalam waktu 2 th untuk implementor sistem elektronik, agar menjalankan pencocokan seluruh kewajiban nya dalam pelindungan data pribadi.
Namun,  dalam  kenyataannya  setelah  beberaoa  th  berlakunya  Permenkominfo, masih banyak implementor dari sistem elektronik di Indonesia yang belum menjalankan tugasnya yakni mencocokkan dengan aturan kewajiban perlindungan data pribadi yang dikelola dalam Peraturan menkominfo. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang cuma  se-level  aturan  menteri,  dengan  ancaman  sanksi  yang  cuma  berwujud  sanksi administratif, dirasa kurang punya ikatan memaksa untuk implementor sistem elektronik (Ichsan, Dkk 2020).
(2) Kependudukan dan Kearsipan
Berdasar atas UU Adminduk UU No. 23 th 2006 bahwasanya negarapunya tugas dan  tanggung  jawab  guna  mempersimpan  dan  memberi  sebuah  pelindungan  atas  data pribadi  masyarakatnya.  Oleh  sebab  itu,  hak  akses  dari  pengelola  Penyelenggara  dan Instansi Pelaksana pengatur data pribadi warga punya tugas guna melindungi informasi dan sifat rahasia dari data itu, yang aturannya secara lengkap dituliskan pada PP No. 67 Th 2011 mengenai KTP Berbasis NIK Secara Nasional. Namun, kebijakan ini juga masih belum  mengakomodir  perlindungan  data  pribadi  masyarakat,  keterikatannya  dengan setelah pencarian dan menyalin data yang mengikutsertakan tindakan scan sidik jari dan retina mata warga.
Di  sisi  lain,  pada  Pasal  1  no  22  UU  No.  23  th  2014,  menjelaskan  bahwa  data pribadi menjadi data individu waga yang wajib di beri perlindungan, disimpan, dan di jaga  keabsahan  dan  rahasia  nya.  Lalu,  pada  Pasal  85  UU  Adminduk,  diuraikan bahwasanya negara punya tugas guna mengelola dan memberi sebuah pelindungan data pribadi warga masyarakat tersebut. Hal itu pula diatur pada Pasal 79 yang mengharuskan negara agar memberi sebuah perlindungan dan mengangkat menteri menjadi pelaksana atas hak akses data pribadi masyarakat. Persoalannya ada saat munculnya ketidaksamaan golongan data penduduk yang wajib di beri perlindungan atau dirahasiakan. Ada ketidak
samaan  yang  jauh  diantara  UU  No  23  th  2006  dan  amandemen  nya,  yakni  UU  No 24/2013. Keadaan seperti itu, muncul karena tak adanya kecermatan dan penjelasan atas pengelompokan data pribadi di Indonesia.
Kemudian pada cakupan kearsipan, berketerikatan dekat dengan upaya aktivitas administrasi negara yang satu diantaranya yakni berkaitan dengan implementasi sistem kearsipan  oleh  pemerintah,  dan  sering  juga  mencakup  data  dan  informasi  personal seseorang,  contohnya  data  penduduk,  juga  data  siswa  dan  guru  di  sekolah,  juga mahasiswa  dan  dosen  di  kampus.  Pada  Pasal  3  huruf  (f)  No.  43  th  2009  mengenai Kearsipan  diungkapkan  bahwasanya  salah  satu  misi  dari  kearsipan  yakni  guna memberikan  jaminan  atas  menjamin  aman-nya  arsip  menjadi  bukti  selesainya  tugas dalam hidup di dalam sebuah negara. Di samping itu, pada UU ini juga dituliskan terkait periode  retensi  dari  sebuah  data,  yang  masanya  mulai  dari  10-25  th.  Se-usai  periode retensi selesai, maka arsip itu bisa ditambah masa retensi nya, bisa pula dihapus, atau bisa juga  diunggah  ke  publik,  dengan  syaratnya  yakni  tak  membocorkan  rahasia  atau  data personal. (Husein, 2010).
(3) Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan UU  Perbankan  yakni  No.  10  th  1998,  mengelola  atas  persoalan  yang berketerikatan  atas  kerahasiaan  bank  dengan  berasaskan  prinsip  rahasia,  yang mengharuskan bank agar menjamin rahasia dari semua hal yang berkaitan dengan data dan keterangan terkait nasabah, mulai dari kondisi keuangannya juga keterangan yang punya  sifat  personal.  Pada  Pasal  1  ayat  (28)  UU  Perbankan,  rahasia  bank  diartikan menjadi  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  uraian  terkait  nasabah  penyimpan  dan simpanan nya. Dengan begitu, asas percaya dan kerahasiaan menjadi pedoman kinerja lembaga  keuangan,  ikut  dijalankan  dalam  kaitannya  antara  sisi  nasabah  dan  bank. (Sartika, 2019).
Nasabah  saat  menjalankan  penyimpanan  atau  memanfaatkan  produk  bank  lain nya  wajib  menyodorkan  data  pribadi  yang  dinilai  penting  untuk  keperluan  bank. Keterkaitan itu wajib didorong dengan kecerdasan dari pihak bank dalam mengelola dan bertanggung jawab atas rasa percaya dari nasabah juga memberikan perlindungan privasi dari nasabah yang sudah rela memberi data diri nya. Hal itu tertulis pada Pasal 40 UU Perbankan  dan  Pasal  41  UU  No.  21  th  2008  mengenai  Perbankan  Syariah,  yang menjelaskan  bahwasanya  bank  punya  kewajiban  melindungi  dan  menjaga  rahasia informasi  terkait  nasabah  penyimpanan  dan  simpanannya,  terkecuali  dalam  bahasan tertentu yang diizinkan.
Kebijakan itu mengindikasikan pelindungan privasi nasabah tak cuma berkaitan dengan data keuangan kepunyaannya, namun juga terkait dengan data personal nasabah yang sifatnya informasi juga keterangan yang menjelaskan identitas pribadi lain slain atas keuangan. Transformasi cukup ekstrim muncul sejalan dengan adanya UU No. 21 th 2011 mengenai OJK, yang punya kedudukan dalam pengawasan kepada semua implementor jasa keuangan, di dalamnya juga ada perbankan yang awalnya diberi pengawasan oleh bank sentral.
Pengawasan ini juga terdiri atas sifat rahasia nya data pribadi nasabah. Aturan ini lalu  diricuhi  lagi  atas  Peraturan  OJK  No.  1/POJK.07  th  2013  mengenai  Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dalam poin Pasal 2 (d) menjelaskan bahwasanya prinsip dasar pelindungan konsumen yang wajib OJK kelola yakni berdasar pada prinsip rahasia  dan  aman  nya  data  dari  konsumen.  Terlebih,  POJK  ini  termuat  juga  bahasan
khusus yang mengelola terkait pengawasan pelindungan konsumen bagian jasa keuangan semuanya ada di kewenangan OJK.
OJK  malah  secara  lebih  mendalam  mengatur  atas  daftar  data  juga  informasi personal  konsumen  yang  wajib  di  rahasiakan  lewat  SE  OJK  Nomor  14/SEOJK.07/  th 2014  tmengenai  Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data  Informasi  Pribadi  Konsumen, berwujud  sata  diri  pribadi,  sampai  dengan  tatanan  direksi  dan  komisaris  juga  berkas identitas berwujud KTP/Paspor/ dan yang serupa atau yang bisa menggantikannya.
Kemudian,  menanggapi  majunya  layanan  digitalisasi  finansial,  yang  juga dibarengi dengan implementasi penyatuan dan permintaan data pribadi pengguna nya, OJK  juga  suah  menerbitkan  2  kebijakan:  (i)  POJK  terkait  dengan  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI); juga (ii) POJK mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kemudian, pada cakupan perpajakan, muncul tumpang tindih pendapat sejalan dengan adanya UU No. 11 th 2016 mengenai Pengampunan Pajak, dan adanya juga Peraturan Pengganti UU No. 1 th 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU No. 9/2017). Tumbang tindih pendapat ini ada khususnya berketerikatan dengan cakupan informasi perpajakan, juga kewenangan otoritas pajak dalam memasuki dan memanfaatkan keterangan rekening wajib pajak.
(4) Perdagangan dan Perindustrian
Pada cakupan perdagangan, selain mengupas persoalan transaksi elektronik, yang sudah  dikelola  di  UU  ITE  dan  PP  PSTE,  pelindungan  data  pribadi  juga  dekat keterikatannya dengan UU No. 8/1997 mengenai Dokumen Perusahaan, UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen, dan UU No. 7/2014 mengenai Perdagangan. Namun, UU  Perlindungan  Konsumen  belum  dengan  menyeluruh  atau  mendetail  menuliskan perlindungan  data  pribadi,  menjadi  elemen  dari  hak-hak  dari  konsumen,  yang  wajib disodorkan  perlindungan  oleh  pengusaha  atau  produsen.  UU  Pelindungan  Konsumen malah  lebih  memfokuskan  pada  adanya  keterangan  yang  jelas  untuk  konsumen,  yang dipaparkan  oleh  produsen.  Juga  pada  UU  Perdagangan  tak  dengan  tegas  memberikan aturan  tentang  tanggung  jawab  perlindungan  data  pribadi  (konsumen).  (Kristiyanti, 2022).
Meskipun begitu, pada aturan Pasal 65 ayat (3) UU dijelaskan bahwasanya dalam perdagangan  yang  memakai  sistem  digital,  masing-masing  pihak  yang  melakukan transaksi wajib berpedoman pada aturan yang sah dalam UU ITE. Maksudnya, aturan terkait  perlindungan  data  pribadi  juga  mejerat  semuanya  dalam  perdagangan  yang memakai sistem digital. Oleh sebab itu, penyusunan peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan lewat sistem elektronik yang diamaantkan oleh Pasal 66 UU Perdagangan, seharusnya  juga  mengelola  terkait  perlindungan  data  pribadi  konsumen,  dengan berlandaskan pada aturan UU yang ada, terkhusus pada UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.
(5) Layanan Kesehatan
Perlindungan  data  pribadi  dalam  implementasi  layanan  kesehatan,  di  tingkatan aturannya bisa dibilang telah menyeluruh. Perlindungan ini khususnya berkaitan dengan data rekam medis pasien, yang dari mulanya dikatakan oleh UU No. 29 th 2004 mengenai Praktik  Kedokteran,  sudah  dikelompokkan  menjadi  data  yang  wajib  disodorkan perlindungan  atas  kerahasiaan  nya.  Pun  juga  pada  UU  No.  36  th  2009  mengenai Kesehatan, juga sudah dikelola tentang tanggung jawab guna memberikan perlindungan data pribadi seseorang. Penegasan itu pula dikelola pada UU Rumah Sakit yakni UU No.
44 th 2009, UU Kesehatan Jiwa  yakni UU Nomor 18 th 2014, UU Tenaga Kesehatan yakni UU Nomor 36 th 2014, UU Keperawatan yakni UU Nomor 38 th 2014. Serta pada UU Nomor 35 th 2009 mengenai Narkotika sudah memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi.
Secara  teknis  guna  menjalankan  sejumlah  UU  tersebut,  Kemenkes  juga  sudah membentuk banyak kebijakan, terkhusus mengenai rekam medis, sistem informasi RS, tanggung jawab RS dan pasien, juga sebagainya. Berdasar atas aturan Pasal 52 ayat (2) UU Kesehatan, tenkes dalam menjalankan kewajibannya harus patuh pada standar profesi dan memberikan penghormatan atas hak pasien. Salah satu wujud hormat itu ditujukan pada hak atas informasi kesehatan personal nya.
Hal itu dituliskan pada Pasal 57 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwasanya hak  orang  atas  rahasia  keadaan  fisik  pribadinya  yang  sudah  dijelaskan  kepada implementor  atau  tenaga  pelayanan  kesehatan.  Walau  muncul  pengakuan  hak  pasien menjadi  jaminan  perlindungan  atas  data  personalnya  yang  berujud  riwayat  kesehatan, akan  tetapi  UU  Kesehatan  ini  tak  mengelola  sepenuhnya  terkait  dengan  tata  cara  e pemulihan untuk pemegang hak atas penyelewengan tindakan kepada perlindungan data pribadi  pasien  itu.  Pada  UU  ini  tak  ditemui  aturan  sanksi  atau  vonis,  baik  secara administrasi ataupun pidana, teruntuk pengingkaran privasi atas riwayat kesehatan pasien tersebut.. (Fakih & Yulia, 2018).

## (6) Keamanan dan Penegakan Hukum
Dalam  cakupan  pertahanan  dan  keamanan,  pembahasan  terkait  dengan perlindungan  data  pribadi  lebih  berketerikatan  dengan  dispensasi  dari  aparat  penegak hukum,  guna  menyalin  interaksi  personal  seseorang,  melihat  dan  menyebarkan  data pribadi seseorang, juga dalam menjalankan tindakan profiling, dan membuka rekening seseorang.  Dispensasi  dan  wewenang  dari  penegak  hukum/intelijen  guna  menjalankan beberapa upaya di atas bisa ditemui di dalam UU No. 8 th 1981 mengenai KUHAP, UU No. 31 th 1999 mengenai Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 th 2002 mengenai KPK, UU No. 21 th 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 8 th 2010 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 17 th 2011 tentang BIN, UU No. 18 th 2011 mengenai KY, UU No. 9 th 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, UU Nomor 5 th 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## KESIMPULAN
Sebuah konsepsi hukum perlindungan kepada privasi orang memang baru muncul berbarengan dengan kemunculan aturan UU kolonial, terkhusus se-usai diberlakukan nya KUHPerdata  pada  1848,  juga  KUHP  di  th  1915,  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda.  Dalam  perjalanan  nya,  terkhusus  setelah  amandemen  UUD  1945,  hak  atas privasi  yang  di  dalamnya  juga  mencangkup  perlindungan  data  pribadi  dibenarkan menjadi  sebuah  hak  konstitusional  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  senada  dengan masuknya bab khusus mengenai HAM dalam konstitusi output amandemen. Keikutsertaan  Indonesia  menjadi  negara  pihak  dari International  Covenant  on Civil and Political Rights yang dituliskan dalam UU No. 12 th 2005, juga mempertegas bahwasanya tugas tanggung jawab pemerintah Indonesia guna memberikan perlindungan privasi dan data personal warganya. Pada tahapan yang lebih rinci, juga muncul beberapa aturan  UU  yang  dijalankan  dan  sah  saat  ini,  yang  punya  keterikatan  atau  dalamnya muncul  bahasan  yang  terkait  dengan  data  pribadi.  Beberapa  aturan  UU  itu  bisa
digolongkan  jadi  beberapa  sektor,  yakni:  (1)  telekomunikasi  dan  informatika;  (2) kependudukan dan kearsipan; (3) keuangan, perbankan, dan perpajakan; (4) perdagangan dan industri; (5) layanan kesehatan; dan (6) keamanan dan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhgar,  B.,  Saathoff,  G.  B.,  Arabnia,  H.  R.,  Hill,  R.,  Staniforth,  A.,  &  Bayerl,  S. (2015). Application  of  big  data  for  national  security:  a  practitioner’s  guide  to emerging technologies . Butterworth-Heinemann.
Fakih,  M.,  &  Yulia  KM,  Y.  (2018).  Tanggung  Jawab  Dokter  Dan  Tenaga  Kesehatan dalam Pelayanan pasien Hemodialisis. Pactum Law Journal , 1 (04), 419-433.
Febriana, B., & Geraldo, M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. Jurnal Education and Development , 9 (4), 197- 204.
Gärtner, B., & Hiebl, M. R. (2017). Issues with big data. In The Routledge companion to accounting information systems (pp. 161-172). Routledge.
Goes, P. B, (2014). Big Data and IS Research, MIS Quarterly Vol. 38 No. 3 pp. iii-viii Hadi, S. (1995) Metodologi Research Jilid 3. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset Husein, Y. (2010). Rahasia Bank dan Penegakan Hukum . Pustaka Juanda Tigalima.
Ichsan,  R.  N.,  SE,  M.,  Sarman  Sinaga,  S.  E.,  &  Lukman  Nasution,  S.  E.  I.
(2020). Penyelesaian  Masalah  Bisnis  Dalam  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce) . CV. Sentosa Deli Mandiri.
Inness,  J.  C.  (1996). Privacy,  intimacy,  and  isolation .  Oxford  University  Press  on Demand.
Khairani, A., & Irwansyah, I. (2018). Pemanfaatan Big Data Untuk Percepatan Proses Underwriting Sebagai Strategi Komunikasi Marketing Terpadu Perusahaan Asuransi Jiwa. Jurnal Nomosleca , 4 (2).
Kitchin,  R.  (2014).  Big  Data,  new  epistemologies  and  paradigm  shifts. Big  data  & society , 1 (1), 2053951714528481.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika. Lukács, A. (2016). What is privacy? The history and definition of privacy. Mantra.  I,  B  (2008). Filsafat  Penelitian  dan  Metode  Penelitian  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Manovich,  L.  (2011).  Trending:  The  promises  and  the  challenges  of  big  social data. Debates in the digital humanities , 2 (1), 460-475.
Mcafee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The management revolution. Harvard Business Review, 90(10), 60-6, 68, 128. Prosser, W. L. (1960). Privacy, 48 Calif. L. Rev , 383 (10.2307), 3478805383.
Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. Jurnal HAM , 11 (2), 285-299.
Salsabila, R., Hosen, M., & Manik, H. (2022). Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia. Zaaken: Journal of Civil and Business Law , 3 (1), 65-75.
Sartika,  I.  K.  (2019).  Perbandingan  Pengaturan  Rahasia  Bank  antara  Indonesia  dan Singapura. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 4 (3), 409-420. Schwab, Klaus (2017) The Fourth Industrial Revolution, Redfem: Currency Press
Warren,  S.  (1890).  Louis  Brandeis.  The  Right  to  Privacy. Harvard  Law  Review , 4 (5),
193-220.
Westin, A. F. (1967). Special report: legal safeguards to insure privacy in a computer society. Communications of the ACM , 10 (9), 533-537.