Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Perlindungan  Hukum  Narapidana  Wanita  Dalam Sistem Pemsyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)
The Overview of Islamic Law towards Female Prisoners In Prison System (Case Study of Classroom IIA Watampone)
Marwan Fadhel Madjid Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: Fadhelmarwanmajid@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 28 Februari 2018 Revisi I 21 Maret 2018 Revisi II 30 April 2018 Disetujui 24 Mei 2018 Hasil  Penelitian  ini  menjelaskan  subtansi  hak-hak  hukum  narapidana wanita  dalam  lapas  kelas  IIA  terimplementasi  dalam  Undang-Undang Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  PERMENKUMHAM
Nomor  33  Tahun  2015  tentang  pengamanan  pada  lembaga pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan,  serta  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  No.M.02-PK.04.10  Tahun  1990.  Dalam mewujudkan  perlindungan  hukum  hak-hak  narapidana  wanita  telah menyediakan  fasilitas  keamanan,  kesehatan,  keterampilan,  dan  spiritual serta  pegawai  wanita  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  narapidana wanita. Kondisi narapidana wanita menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup berintegritas dan beradab yang dibuktikan dengan sikap kejujuran, konsisten  dan  komitmen  oleh  para  narapidana  wanita  sehingga  rasa kebersamaan di antara sesama napi wanita di lapas kelas IIA Watampone terjalin  dengan  baik.  Rasa  kebersamaan  ini,  dapat  disaksikan  saat  napi membersihkan blok lapas secara gotong royong.
Kata  kunci:  Perlindungan  hukum,  Narapidana  wanita,  Sistem pemasyarakatan
The results of this study describe the substance of women prisoners' legal rights in prisons IIA implemented in Law No. 12 of 1995 on Corrections, PERMENKUMHAM  No.  33  of  2015  on  security  in  prisons  and  prisons, and Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No.M .02-PK.04.10  In  1990.  In  realizing  the  legal  protection  of  women's inmates' rights have provided security, health, skills and spiritual facilities and  female  employees  in  providing  services  to  female  prisoners.  The condition of female prisoners shows attitudes and behaviors that are quite integrity and civilized as evidenced by the attitude of honesty, consistency and commitment by the female prisoners so that the sense of togetherness among  fellow  prison  women  in  prison  class  Iia  Watampone  well- established.  This  sense  of  togetherness  can  be  witnessed  when  the prisoner clears the prison block in mutual assistance.
Keywords: Legal protection, female prisoners, correctional system
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel

## A. PENDAHULUAN
Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu  Alquran  dan  Sunnah.  Jadi  hak  asasi  manusia  (HAM)  menemukan  landasan  yang kuat  dalam  hukum  Islam.  Dalam  Islam  pula,  semakin  manusia  tunduk  kepada  Tuhan dan hanya mengabdi kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia  menutup  pintu  dari  semua  penghambaan.  Hal  tersebut  berarti  menegaskan  bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh  manusiamelainkan,  hanya  dibuat  menjadi  terang.  Hak-hak  tersebut  diturunkan secara  tidak  langsung  dari  nilai  daasrnya  bahwa,  ia  adalah  hamba  Tuhan,  tidak menghamba kepada yang lain. 1
Al-Qardhawy  memeberikan  pandangan  bahwa  wanita  memiliki  hak  yang  sama dengan pria dari segi kemanusiaan. Mereka sama dalam masalah pertumbuhannya, sama dalam  masalah  kekhususan-kekhususan  kemanusiaan  secara  umum,  sama  dalam masalah  menjalankan  perintah  dan  larangan  dalam syari’at ,  sama  dalam  masalah tanggung jawab dan sama dalam masalah balasan serta tempat kembali. 2
Sejak  lebih  1400  tahun  lampau,  hak-hak  tertentu  telah  mendapat  jaminan berdasarkan  Alquran  yaitu:  hak  hidup,  keamanan  diri,  kemerdekaan,  perlakuan  yang sama,  kemerdekaan  berpikir  dan  berekspresi,  keyakinan  dan  beribadah,  perkawinan, keemrdekaan  hukum,  asas  praduga  tak  bersalah,  perlindungan  dari  kekejaman,  suaka,
1 Topo  Santoso ,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam (Cet  1,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2016), h. 196.
2 Yusuf  al-Qardhawy, Ruang  Lingkup  Aktivitas  Wanita  Muslimah ,  terj.Moh.  Suri  Sudari  A, Entin Rani’ah Ramelan (Jakarta: Pustaka al -Kautsar, 1996), h 19-20.

## Marwan Fadhel Majid
kebebasan  berserikat  dan  berkumpul,  berprofesi,  hak  memilih,  memperoleh  dan menentukan  hak  milik.  Alquran  memberi  tekanan  pada  persamaan  diantara  manusia. Semua  manusia  adalah  sama  dalam  hal  spiritual  mereka,  karena  telah  diciptakan  oleh pencipta  yang  sama,  mereka  sama  dalam  asal  fisik  karena  berasal  dari  spesies  yang sama. Tidak ada ruang bagi klaim superiotas karena asal atau nenek moyang.
Islam  tidak  mengakui  keutamaan  atas  dasar  kelahiran,  kebangsaan  atau  faktor- faktor  lain.  Kemuliaan  yang  sesungguhnya  terletak  pada  ketakwaan  semata-mata. Rasulullah  saw.  bersabda:  semua  manusia  adalah  sama  seperti  gigi  sisir.  Bangsa  Arab tidak lebih  tinggi dibanding bangsa lainnya kecuali ketakwaan. 3
Menurut  Quraish  Shihab,  persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah swt berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:13: 4
                                                                                                                            
                                 
Terjemahannya:
“Wahai  seluruh  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  (terdiri)  dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu bebangsa-bangsa dan bersuku- suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa.” 5
Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia tergambar melalui Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 yang berisikan kaidah-kaidah umum tentang kesetaraan antara laki-laki dan wanita.  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) secara eksplisif mengatur hak-hak wanita yaitu bagian kesembilan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Muatan perlindungan hak-hak tersebut antara lain : hak wanita adalah bagian dari HAM (Pasal 45), pengakuan hak politik wanita (Pasal 46), Hak wanita atas kewarganegaraan (Pasal 47), hak wanita atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak wanita atas pekerjaan (Pasal 49), hak wanita atas kesehatan reproduksi (Pasal 49), hak wanita  atas  perbuatan  hukum  yang  mandiri  (pasal  50),  dan  hak  wanita  dalam perkawinan,  perceraian  dan  pengasuhan  anak  (Pasal  51).  Sementara  ini  tengah  hadir produk  hukum  lain  yang  secara  jelas  melindungi  kedudukan  wanita  dan  merupakan buah perjuangan dari gerakan-gerakan wanita Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 6
Secara  filosofis  Pemasyarakatan  adalah  sistem  pemidanaan  yang  sudah  jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), dan deterrence
3 Topo Santoso , Asas-Asas Hukum Pidana Islam , h. 197.
4 A tik Wartini, “Tsafsir Feminis M.Quraish Shihab Telaah:  Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al- M isbah”, PALASTREN 6, No. 2, ([t.t],[t.p],2013), h. 486.
5 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: Syamil Qur’an,2009),h. 517.
6 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum , (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 215.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
(penjeraan).Dengan kondis demikian, pemidanaan tidak ditujukan untuk menyiksa atau membuat  derita  sebagai  bentuk  pembalasan,  juga  tidak  mengasumsikan  terpidana sebagai  seseorang  yang  kurang  sosialisasinya.Pemasyarakatan  sejalan  dengan  filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan  masyarakat,  sehingga  pemidanaan  ditujukan  untuk  menyatukan  kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). 7
Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana  pria,  narapidana  wanita  dan  narapidana  anak  berbeda-beda.Dalam  hal  ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana  lain,  sehingga  sudah  menjadi  suatu  kewajaran  bahwa  narapidana  wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.
Bila  melihat  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada pengaturannya. Karena  yang  disebutkan  hanya  narapidana  tidak  dibedakan  antara  narapidana  laki-laki maupun  wanita,  ini  berarti  telah  terjadi  kekosongan  norma,  sehingga  kedepan  hal  ini perlu  mendapat  pengaturan  norma  antara  narapidana  laki-laki  dan  wanita  tidak  bisa diperlakukan  sama,  mengingat  perbedaan  pisik  dan  psikologis  laki-laki  dan  wanita. Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  14  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  32  Tahun  1999,  tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pasal  20 Peraturan  Pemerintah  Nomor:  32  Tahun  1999,  memuat  perlindungan  terhadap narapidana wanita yaitu:
1. Narapidana  dan  Anak  didik  pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  dan  menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
2. Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan  jenis pekerjaan tertentu;
3. Anak  dari  narapidana  wanita  yang  dibawa  ke  dalam  LAPAS  ataupun  yang lahir  di  LAPAS  dapat  diberi  makanan  tambahan  atas  petunjuk  dokter,  paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun;
4. Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  telah  mencapai  umur  2 (dua)  tahun,  harus  diserahkan  kepada  bapaknya  atau  sanak  keluarga,  atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara;
5. Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  LAPAS  dapat  menentukan makanan  tambahan  selain  sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  3  berdasarkan pertimbangan. 8
Perkembangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  narapidana  wanita  dari  tahun ketahun  berpariasi  jumlahnya  untuk  mengatasinya  disinilah  dituntut  kesadaran  hukum masyarakat  khususnya  bagi  wanita,  artinya  ketiga  unsur  dalam  proses  pemasyarakatan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat harus saling mendukung.
7 Tim  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan, Cetak  Biru  Pembaharuan  Pelaksanaan  Sistem Pemasyarakatan (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2008), h. 5.
8 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , Pasal 20.

## Marwan Fadhel Majid
Dari  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dalam  pembahasan  tulisan  ini adalah Bagaimana  Tinjaun  Hukum  Islam  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Narapidana Wanita dalam SistemPemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Watampone), ?

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan ( field research ) yang berusaha meneliti atau melakukan studi terhadap realita kehidupan sosial. 9 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif,  artinya,  penulis  menganalisis  dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  pendekatan yuridsi  empiris karena  penelitian  ini  meneliti  bagaimana  kondisi  narapidana  wanita  selama  berada dalam  lapas  kelas  IIA  Watampone  dan  kondisi  lapas  kelas  IIA  Watampone  dalam memenuhi  hak-hak  hukum  narapidana  wanita  selama  berada  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.
Penulisan  penelitian  ini  menggunakan  dua  macam  data,  yakni  data  primer  dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasili wawancara dan respondensi dengan narapidana pira, wanitam dan pihak lapas kelas II A Watampone. Adapun data sekunder  biasanya  telah  disusun  dalam  bentuk  dokumen-dokumen,  yakni  data  yang diperoleh  dari  literature  seperti  buku,  majalah,  dokumen,  atau  referensi  lain  yang berkaitan dengan penelitian ini. 10 Selanjutnya peneliti  juga menggunakan bahan hukum tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. 11 Bahan  hukum  tersier  dalam  penelitian antara  lain,  ensiklopedia  dan  kamus  hukum,  dan  kamus  besar  bahasa  Indonesia. Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan gabungan keempatnya

## C. PEMBAHASAN
Subtansi  Hak-Hak  Hukum  Narapidana  Wanita  Yang  Harus  Dilindungi  dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Watampone
Hak  narapidana  wanita  adalah  sesuatu  yang  wajib  dipenuhi  oleh  pihak  lapas selama  narapidana  tersebut  menjalani  masa  pidananya.  Narapidana  wanita  memiliki beberapa  kebutuhan  yang  bersifat  khusus  dan  memerlukan  perhatian  khusus.Hal tersebut  harus  tetap  dipenuhi  sekalipun  telah  berstatus  sebagai  narapidana.Aturan menganai  hak-hak  narapidanatermasuk    wanitaterdapat  di  dalamUndang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14: 12
Ayat (1):
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
9 Suharsimi Arikutno, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 9.
10 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Rosda, 2010), h. 85.
11 Bambang  Soegono, Metodologi  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1992),  h. 114.
12 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , Pasal 14 Ayat 1.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Ayat  (2):Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  carapelaksanaan  hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 13
Pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  sebagaimanaterdapat  dalam  Pasal 14  Ayat  (1)  Narapidana  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  di  lapas  kelas  IIA  Watampone,  dijelaskan  dalam  4  (empat)  aspek, yakni sebagai berikut:
a) Aspek Keamanan Narapidana Wanita di Lembaga Kelas IIA Watampone
Aspek keamanan yang maksudkan penulis dalampenulisan ini adalah terjaminya keamanan  narapidana  selama  berada  dalam  Lapas.Keamanan  narapidana  telah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.  Untuk menciptakan  keamanan  dan  menghindari  fitnah  bagi  narapidana  wanita  tentusaja dibutuhkan adanya pemisahan antara narapidana pria dan wanita.
Menurut  pendapat  narapidana  wanita  aktifitas  keluar  masuk  blok  tanpa pengamanan  dari  petugas  wanita  merupakan  salah  satu  gamabaran  minimnya pengamanan  bagi  narapidana  wanita  yang  ada  di  lapas  kelas  IIA  Watampone.Guna meminimalisir  potensi  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diingginkan  pemerintah  telah meregulasikan  tentang  pembentukan  lapas  khusus  wanita  hal  ini  dijelaskan  di  dalam pasal  12  ayat  2  UU  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.Namun  dalam kenyataannya  pada  lapas  kelas  IIA  Watampone  hanya  terdapat  blok  khusus wanita.Secara jelas aspek keamanan narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (permenkumham) nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Pentingnnya  kondisi  yang  aman  dalam  kehidupan  ini  juga  dijelaskan  dalam Islam  bahwa  kondisi  yang  aman  dapat  dicapai  dengan  menjaga  jiwa  dari  hal-hal  yang tidak diinginkan (membahayakan).Menjaga jiwa ( hifzhal-nafs ) dalam teori maqᾱṣid al- Syari’ah dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji, yakni menjaga diri dari  nafsu  yang  dapat  melecehkan  atau  menjatuhkan  martabat  kemanusiaan.  Q.S  Al An’am/6:82:
13 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , Pasal 14 Ayat 2.

## Marwan Fadhel Majid
                                                                                              
Terjemahnya:
“orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman  (syirik),  mereka  Itulah  yang  mendapat  keamanan  dan  mereka  itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”. 14
Ayat diatas sebagai jawaban atas pertanyaan tentang golongan mana yang lebih berhak  mendapat  keamanan. 15 Keamana  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah pemeberian jaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah dan Rosulnya. Jaminan keamanan  dan  keimanan  serta  hidayah  akan  diberikan  padanya.Seorang  muslim  dapat melaksanakan  amalan  sesuai  dengan  tuntunan  petunjuk.  Begitu  pentingnya,  sampai- sampai  Nabi  Ibrahim  Alaihissallam  memohon  kepada  Allahswt.,  curahan  keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnyamakan dan minum. 16
b) Aspek Kesehatan Narapidana Wanita di Lembaga Kelas IIA Watampone
Aspek  kesehatan  yang  dimaksudkan  dalam  penulisan  ini  adalah  terjaminnya kesehatan narapidana wanita selama berada dalam lembaga pemasyarakatan. Memenuhi aspek  kesehatan  dan  mendapatkan  makanan  yang  layak  pemerintah  telah menetapkannya  di  dalam  UU  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  pada Pasal 14 Ayat 1 huruf (d) .
Keberadaan program pembinaan dibidang kesehatan sangat penting baik berupa program yang kesehatan rohani dan jasmani. Hal tersebut dijelaskan dalam Permen No 32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaandalam pasal  1  dan  3  yang  mengatur  tentang  penambahan  gizi  makana  bagi  narapidana  yang hamil  dan  memiliki  balita,  pasal  14  sampai  pasal18  menjelaskan  tentang  tatacara pemenuhan hak kesehatan, selajutnya pada pasal 19 sampai 29 menjelaskan tentang tata cara pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak.
Hukum  Islam  menjelaskan  tentang  memelihara  jiwa  sama  halnya  dengan memilihara  kesehatan  jiwa  dan  raga,  hal  tersebut  senada  dengan  tujuan  hukum  Islam yang  disebut  dengan maqᾱṣid  al-Syari’ah.  Maqᾱṣid  al-Syari’ah telah  dijelaskan  pada bab sebelumnya bahwa tingkat daruriat dalam menjaga jiwa adalah terpenuhinya hajat mendapatkan  makanan,  pada  tingkat hajiat terpenuhinya  makan  yang  halal  dan  baik , dan pada tingkatan tahsiniat yaitu terpenuhinya makanan ringan sebagai penunjang dan vitamin kesehatan. Hal tersebut juga terdapat di dalam Q.S al Maidah/5: 88
                                                                                      
Terjemahnya:
“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” 17
14 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya, h. 82.
15 M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misb ā h Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur ’ an, Vol 6,h.524.
16 M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misb ā h Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an, Vol 6,h.526.
17 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya, h. 162.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Ayat  ini  berbicara  menegenai  perintah  memakan  makanan  yang  halal.Dan makanlah  yang  halal  yakni  bukan  yang  haram  lagi  baik,  lezat,  bergizi  dan  berdampak positif bagi kesehatan.Ayat ini memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Tidak semua makanan yang halal sudah tergolong baik karena ada makanan halal baik  untuk  orang  lain  namun  tidak  baik  untuk  kita  karena  hal  tertentu.  Ada  makanan yang  halal,  tetapi  tidak  bergizi  maka  pada  kondisi  seperti  ini  tergolong  tidak  baik, sedangkan yang diperintahkan Allah swt., adalah makanan yang halal lagi baik. 18

## c) Aspek  Keterampilan  Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone
Aspek  keterampilan  yang  dimaksud  adalah  pendidikan  keterampilan  yang diberikan  kepada  narapidana  wanita  terlaksana  dengan  efektif  selama  berada  dalam lembaga  pemasyarakatan.Pembinaan  dibidang  keterampilan  yang  diberikan  harus disesuaikan  dengan  minat  dan  bakat  dari  narapidana.Pembinaan  keterampilan  dengan menghadirkan  tegana  ahli  dan  menjalin  kerjasama  dengan  instansi  pemerintahan, yayasan,  atau lemabga kemasyarakatan  yang memiliki  orientasi di  bindang pembinaan keterampilan  pengembangan  jenis-jenis  pelatihan  keterampilan  yang  sesuai  dengan kodisi zaman juga harus terpenuhi.
Pembinaan dibidang keterampilan ini di atur dalam Bab VII angka 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990:
2. Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :
a. Ketrampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  mandiri,  misalnya  kerajinan tangan,  industri,  rumahtangga,  reparasi  mesin  dan  alat-alat  elektronika dan sebagainya.
b. Ketrampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil,  misalnya pengelolaan  bahan  mentah  darisektor  pertanian  dan  bahan  alam  menjadi bahan  setengah  jadi  dan  jadi  (contoh  mengolah  rotanmenjadi  perabotan rumah  tangga,  pengolahan  makanan  ringan  berikut  pengawetannya danpembuatan batu bata, genteng, batako).
c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam  hal  ini  bagi  mereka  yang  memiliki  bakat  tertentu  diusahakan pengembangan  bakatnya  itu.Misalnya  memiliki  kemampuan  di  bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke
perkumpulanperkumpulanseniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
d. Ketrampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau  kegiatan pertanian  (perkebunan)  denganmenggunakan  teknologi  madya  atau teknologi  tinggi,  misalnya  industri  kulit,  industri  pembuatansepatu kualitas  ekspor,  pabrik  tekstil,  industri  minyak  atsiri  dan  usaha  tambak udang. 19
Aspek  keterampilan  yang  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  memenuhi hak-hak hukum narapidana wanita. Untuk memenuhi aspek keterampilan ini tidak dapat dipungkiri peran akal sangatlah penting, tanpa terjaganya akal maka mustahillah aspek
18 M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misb ā h Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur ’ an, Vol 3,h.232.
19 Republik Indonesia , Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 , Bab VII angka 2.

## Marwan Fadhel Majid
keterampilan  ini  dapat  dipenuhi,  di  dalam  Islam,  akal  adalah  karunia  khusus  yang diberikan Allah swt,. hanya kepada manusia, karena itu kita dianjurkan di dalam Islam untuk senantiasa menjaga akal agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Menjaga  akal  ( hifẓ  al-‘aql )  juga  ditegaskan  melalui  tujuan  disyariatkannya hukum  ( maqᾱṣid al-Syari’ah ). Jika hal ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal  sebagai  alat  untuk  berfikir  yang  menjadi  bagaian ḍarūriyyat. Sementara  dalam tataran hᾱjiyyat ,  mausia  dianjurkan  untuk  memeperluas  wawasan  dan  menambah  ilmu penegatahuan.Untuk tahsῑniyyat, dianjurkan  agar  tuidak  menggunakan  akal  dalam menghayal negatife dan sebagainya. 20
Segala  usaha  dalam  menjaga  akal  merupakan  suatu  perbuatan  yang  mendapat ganjaran  pahala,  salah  satu  bentuk  menjaga  akal  adalah  dengan  menuntut  ilmu pengetahuan, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan Rosulullah saw,. Pernah bersabda ِنْب  ِدَّمَحُم  ْنَع  ٍريِظْنِش  ُنْب  ُريِثَك  اَنَثَّدَح  َناَمْيَلُس  ُنْب  ُصْفَح  اَنَثَّدَح  ٍراَّمَع  ُنْب  ُماَشِه  اَنَثَّدَح َلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ  ُلوُس َر  َلاَق  َلاَق  ٍكِلاَم  ِنْب  ِسَنَأ  ْنَع  َني ِريِس ٌةَضي ِرَف  ِمْلِعْلا  ُبَلَط َمَّلَس َو  ِهْي َهَّذلا َو َؤُل ْؤُّللا َو  َرَه ْوَجْلا  ِري ِزاَنَخْلا ِدِ لَقُمَك ِهِلْهَأ  ِرْيَغ َدْنِع ِمْلِعْلا ُع ِضا َو َو  ٍمِلْسُم ِ لُك ىَلَع َب 21
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Menuntut  ilmu  adalah  kewajiban  bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang  yang  mengalungkan  mutiara,  intan  dan  emas  ke  leher  babi ". (HR.  Ibnu Majah No. 220)
Perbuatan  yang  kemudian  dapat  merusak  akal  dikategorikan  sebagai  suatu tindakan  buruk  yang  merupakan  hal  yang  dilarang  oleh  agama  hal  tersebut  terdapat dalam  Q.S  al  Maidah/5:90  dalam  ayat  tersebut  sangat  jelas  larangan  mengkonsumsi kahamr 22 (minuman  keras).  Dalam  sunnah  Rosulullah  saw.,  juga  dijelaskan  tenatng sanksi  bagi  mereka  yang  mengkonsumsi  khamar  dengan  didera  sebanyak  40  kali. Dalam al Qur’an juga terdapat ayat yang menjelaskan betapa pentingnya menjaga akal, hal tersebut terdapat dalam Q.S al-Alaq/96:4-5:
                                                        
Te rjemahnya:
20 Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , h. 86. 21 Muhammad  bin  Yaz ī d  Ab ū ‘ Abdillah  al-Qazwain ī , Sunan  ibnu  M ā jah (Bair ū t:  D ā r  al-Fikr, [t.th]), h. 462.
22 Khamar  dari segi bahasa adalah menutupi, sedangkan dari segi istilah adalah sari biji-bijian atau  buah-buahan    yang  difermentasikan  dan  dapat  memabukkan.  Khamar  dalam  Islam  merupakan induk  dari  segala  bentuk  kejahatan  karena  dapat  menghilangkan  akal  sehat.  Lihat:  Abdi  Wijaja, Penerapan  Hukum  Pidana  Islam  Menurut  Mazhab  Empat  (Telaaah  Konsep  Hudud) ([t.t]:  Alauddin University Prees, [t.th]), h. 164.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
“yang  mengajar  (manusia)  dengan  perantaran  kalam,  Dia  mengajar  kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 23
Setelah pada ayat pertama beliau menyuruh membaca dengan nama Allah yang menciptakan  manusia  dari  segumpal  darah,  diteruskan  lagi  menyuruh  membaca  diatas nama tuhan. Sedang nama tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup itu ialah Allah  yang  maha  mulia,  maha  dermawan,  maha  kasih  dan  saying  kepada mahluknya. “Dia yang mengajarkan dengan kalam” . Itulah istimewanya tuhan itu lagi. Itulah  kemulianya  yang  tertinggi.  Yaitu  diajarkanya  kepada  manusia  berbagai  ilmu, dibukanya  berbagai  rahasia,  diserahkanya  berbagai  kunci  untuk  pembuka perbendaharaan  Allah  yaitu  dengan  qalam.  Dengan  pena  disamping  lidah  untuk membaca, tuhanpun mentaksirkan pula bahwa dengan pena ilmu dapat dicatat. Pena itu kaku dan beku serta tidak hidup  namun  yang dituliskan oleh pena itu adalah berbagai hal  yang  dapat  difahami  oleh  manusia  “ Mengajari  manusia  apa-apa  yang  dia  tidak tahu ”. Terlebih dahulu Allah ta’ala mengajar manusia mempergunakan qalam. Sesudah dia pandai mempergunakan qalam itu banyaklah ilmu pengetahuan diberikan oleh allah kepadanya,  sehingga  dapat  pula  dicatat  ilmu  yang  baru  didapatnya  itu  dengan  qalam yang sudah ada dalam tanganya. 24
Ayat  tersebut  juga  menjelaskan  perintah  Allah  swt.,  kepada  manusia  untuk menuntut  ilmu,  dan  dijelaskan  pula  sarana  yang  digunakan  untuk  menuntut  ilmu  yaitu kalam. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat manusia dan mengamalkannya juga merupakan ibadah. Semakin tinggi ilmu yang dikuasai, semakin takut pula kepada Allah swt., sehingga dengan sendirinya akan mendekatkan diri kepada allah swt. 25
d) Aspek  Spritual  Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Watampone
Pembinaan  spiritual  yang  dimaksudkan  adalah  bimbingan  keagamaan  dan  hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.Hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing termaktub di dalam pancasila pada sila pertama  yang  berbunyi  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  kemudian  terdapat  pula  dalam Pasal  14  Ayat  1  Huruf  (a)  UU.No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. Selanjutnya  diatur    dengan  jelas  mengenai  syarat  dan  tatacara  pelaksanaannya  dalam Pasal 2 samapi dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 32 tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
Pasal 2
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
(2)  Ibadah  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  di  dalam  lapas  atau  di luar lapas sesuai dengan program pembinaan.
(3)Tata  cara  pelaksanaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  diatur  lebih  lanjut dengan Keputusan Menteri. 26

## Pasal 3
23 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya, h. 905.
24 Hamka , Tafsir Al-Azhar, Jilid10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998) h. 8059.
25 Hamka , Tafsir Al-Azhar , h. 8060.
26 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  32  tahun  1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , Pasal 2.

## Marwan Fadhel Majid
(1)  Pada  setiap  lapas  wajib  disediakan  petugas  untuk  memberikan  pendidikan  dan bimbingan keagamaan.
(2)  Jumlah  Petugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  disesuaikan  dengan keperluan tiap-tiap lapas berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1),  Kepala  Lapas  setempat  dapat  mengadakan  kerja  sama  dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan. 27
Pasal 4
Setiap  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  wajib  mengikuti  program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 28
Pembinaan  pada  aspek  spritual  merupakan  suatu  upaya  untuk  menjadikan narapidana  lebih  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.Aspek  spiritual  ini  telah memenuhi  point  perlindungan  agama  ( hifzh  al-dīn), )  dalam  teori maqᾱṣid  al- Syari’ah. Memelihara  agama  dalam  peringkat ḍarūriyyat yaitu  meyakini  bahwa  Tuhan sebagai  satu-satunya  zat  yang  patut  disembah,  serta  memepercai  hal-hal  gaib sebagaimana yang tersirat dalam simpul-simpul keimanan ( arkân al Imâm ). Memelihara agama dalam konteks hᾱjiyyat adalah melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam  peringkat  primer,  seperti  melaksanakan  ibadah  shalat  lima  waktu  dan sebagainnya jika sahalat dalam rukun-rukun Islam di abaikan, akan terancam eksistensi Islamdalam  diri  dan  kehidupan  manusia.  Pada  peringkat tahsῑniyyat, yaitu  mengikuti petunjuk  agama  guna  menjungjung  tinggi  martabat  manusia,  sekaligus  melengkapi kewajiban  sebagai  pengabdian  kepada  Tuhan  seperti  melakukan  amalan-amalan  yang bersifat  tamabahan  yang  bernilai  sunnahdalam  berbagaiamalan  seperti  shalat  sunnah, haji, sedekah, dan lain-lain. 29
Islam  melarang  manusia  untuk  berbuat  sesuatu  yang  dapat  menghilangkan agama  karena  agama  merupakan  bagaian  yang  terpenting  bagi  manusia,  tanpa  agama manusia tidak memiliki acuan untuk menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Karena  itulah  Islam  sangat  mengharamkan  yang  namanya murtad 30 sebagaimanadalam Q.S al Baqarah/2:217:
                                                                                    

## Terjemahnya :
Siapa  saja  yang  murtad  di  antara  kamu  dari  agamanya,  lalu  Dia  mati  dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya…” 31
27 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    No  32  tahun  1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , Pasal 3.
28 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  32  tahun  1999  Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan , Pasal 4.
29 Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam , h. 84-85.
30 Dalam  Al- Qur’ an  pengertian  tentang  murtad  tidak  secara  langsung  dijelaskan,  namun beberapa ayat dalam Al- Qur’an yang berkaitan dengan murtad antara lain surat An -Nissa: 137 dikatakan bahwa,  sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman,  kemudian  kembali  menjadi  kafir  bahkan  bertambah ingkarnya, Allah tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukinya jalan yang benar.
31 Jika kita ikuti Pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang  dalam  bulan  itu  adalah  dosa  besar,  dan  (adalah  berarti)  menghalangi  (manusia)  dari  jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Imam  Syafi’I  menjelaskan  bahwa  orang  yang  terpercaya  memeberitahu  kami, dai Hamad bin Zaid, dari Yahya bin Zaid, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan as., bahwa Rosulullah saw., bersabda,
َح اَنَثَّدَح َةَبْيَش يِبَأ ُنْب  ِرْكَب وُبَأ اَنَثَّدَح
ْنَع  ِشَمْعَ ْلْا  ْنَع ٌعيِك َو َو َةَيِواَعُم وُبَأ َو ٍثاَيِغ ُنْب  ُصْف َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ  ُلوُس َر  َلاَق  َلاَق ِ َّاللَّ  ِدْبَع  ْنَع  ٍقوُرْسَم  ْنَع َة َّرُم  ِنْب ِ َّاللَّ  ِدْبَع َلَ
ِإ َهَلِإ  َلَ  ْنَأ ُدَهْشَي  ٍمِلْسُم  ٍئ ِرْما  ُمَد  ُّل ِحَي
ُبِ يَّثلا  ٍث َلََث  ىَدْحِإِب  َّلَِإ  ِ َّاللَّ  ُلوُس َر  يِ نَأ َو ُ َّاللَّ  َّلَ ِةَعاَمَجْلِل ُق ِراَفُمْلا ِهِنيِدِل ُك ِراَّتلا َو  ِسْفَّنلاِب  ُسْفَّنلا َو يِنا َّزلا 32
Artinya:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  telah menceritakan  kepada  kami  Hafsh  bin  Ghiyats  dan  Abu  Mu'awiyah  dan  Waki' dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Tidak  halal  darah  seorang muslim  yang  telah  bersaksi  bahwa  tiada  tuhan  yang  berhak  untuk  disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang  janda  yang  berzina,  seseorang  yang  membunuh  orang  lain  dan  orang yang  keluar  dari  agamanya,  memisahkan  diri  dari  Jama'ah  (murtad)."  (HR. Muslim No. 3175).
Imam  Syafi’i  melanjutkan,  makna  salah  satu  sabda  Nabi  Muhammad  saw., tersebut adalah kekafiran setelah keimanan, tidak boleh diartikan selain ke kafiran yang menghalalkan  darah,  sebagai  zinah  setelah  pernikahan,  atau  kata  kekafiran  kecuali setelah  pelakunya  bertaubat.  Sebab  ,  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rosulullah  saw., menunjukkan  bahwa  arti  sabda  Rosul  saw.,  “kekafiran  setelah  keimanan”  adalah  apa bila dia tidak bertaubat dari ke kafiran. 33

## 1. Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Watampone  dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Wanita
Kondisi  lapas  kelas  IIA  Watampone  yang  dihuni  oleh  narapidana  laki-laki  dan wanita sangat memperihatinkan terkait hal tersebut bisa sangat berpengaruh akan proses berjalannya  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone. 34 Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana terdapat dalam Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, dijelaskan dalam 4 (empat) bagian, yakni sebagai berikut:

## a) Fasilitas yang Layak
Fasilitas  yang layak mencakup fasilitas dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya,  mendapat  perawatan  baik  perawatan  rohani  maupun  jasmani,
dari  Masjidilharam  (Mekah)  lebih  besar  lagi  (dosanya)  di  sisi  Allah."  Pendapat  Ar  Razy  ini  mungkin berdasarkan  pertimbangan,  bahwa  mengusir  Nabi  dan  sahabat-sahabatnya  dari  Masjidilharam  sama dengan  menumpas  agama  Islam.  Sedangkan  fitnah  di  sini  berarti  penganiayaan  dan  segala  perbuatan yang  dimaksudkan  untuk  menindas  Islam  dan  muslimin.  Lihat  Kementrian  Agama  RI, Al-Qu r’an  dan Terjemahanya, h. 42.
32 Muslim bin al-Hajj ā j Abu al-Husain al-Qusyairi ā l-Nais ā b ū ri, Ṣ ahih Muslim (Bair ū t: D ā r Ihy ā al-Tur āṡ al- ‘ Arab ī , [t.th]), h. 366. 33 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Menyelamikedalaman kandungan Al - Qur’an terjh, Ali Sultan dan Fedrian Hasmad, Jilid. 1 (Jakarata: Almahira, 2006), h. 351.
34 Azhar  (34  tahun),  Ka.  Subsi,  Registrasi,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.

## Marwan Fadhel Majid
mendapatkan pendidikan/pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan/makanan yang layak, menyampaikan keluhan dan mendapatkan bahan bacaan/mengikuti  siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, serta fasilitas dalam menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
Pertama, fasilitas dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya.Fasilitas yang disediakan oleh pihak lapas kelas IIA Watampone dalam  rangka  pemenuhan  hak  beribadah,  bagi  yang  beragaman  Islam  yaitu disediakannya  tempat  beribadah  berupa  satu  buah  masjid.  Waktu  penggunaan  tempat ibadah dibatasi karena lokasi tempat masjid yang berada di luar blokkhusus narapidana wanita.  Misalnya  untuk  sholat  lima  waktu  lebih  banyak  dilakukan  di  dalam  kamar, terkait dengan waktu buka blok yang hanya pagi hari dari pukul 07:30-16:00 Wita. 35 Kedua, fasilitas  dalam  mendapatkan  perawatan  rohani  dan  jasmani.Setiap narapidana  wanita  yang  terdapat  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  berhak  mendapatkan perawatan  rohani  dan  jasmani.Lapas  kelas  IIA  Watampone  dalam  pelaksanaannya belum menyediakan fasilitas khusus dalam melakukan bimbingan kerohanian dan budi pekerti.Oleh  sebab  itu,  bimbingan  kerohanian  dan  budi  pekerti  dilakukan  di  masjid, namun  hal  tersebut  belum  maksimal  karena  antara  narapidana  pria  dan  narapidana wanita bercampur dalam satu majelis. 36
Perawatan jasmani yang mencakup penyediaan peralatan mandi dankesempatan berolahraga.Peralatan mandi tersebut, hanya didapatkan satu kali oleh narapidana, yaitu pada  saat  setelah  didaftar  dan  untuk  selanjutnya  narapidana  mengusahakan sendiri. 37 Idealnya,  mengenai  perlengkapan  mandi  tersebut  merupakan  hak  yang  harus dipenuhi  oleh  pihak  lapas  kepada  narapidana  secara  cuma-cuma.Pihak  lapas  dalam menyediakan  fasilitas  kamar  mandi  dapat  dikatakan  belum  memadahi,  karena  tembok pembatas kamar mandi dengan rungan hanya setinggi 1 meter, sehingga apabila ruagan yang  dihuni  lebih  dari  satu  orang  dapat  menimbulkan  ketidak  nyamanan.    Namun kondisi tersebut sudah menjadi aturan baku yang ditetapkan oleh pemerintah. 38 Kegiatan olahraga  berupa  bola  volley,  sepaktakrow,  bulutangkis,  tenis  meja  dan  senam  pagi. Ketersediaan sarana rekreasi di bidang kesenian berupa latihan musik band, dan satu set alat  musik  band  berupa  1  buah  gitar  listrik,  1  buah  gitar  bass,  satu  set  drum,  1  buah keyboard, dan 2 buah mic.
Untuk kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari jumat pagi mulai 07:30 sampai 09:00 WITA sedangkan untuk kegiatan kesenian dilaksanakan setiap hari jumat setelah kegiatan olahraga selesai dan dilanjutkan jumat sore setelah sholat ashar.Namun untuk narapidana wanita penggunaan fasilitas tersebut tidak dapat dilakukan selain minat dari narapidana  wanita  yang  minim  pemanfaatan  fasilitas  tersebut  di  dominasi  oleh narapidana pria. 39
35 Surianto (37 tahun), Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
36 Abu  (49  tahun),  Kasi  Pembinaan  dan  Pendidikan,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018.
37 Abu  (49  tahun),  Kasi.Pembinaan  dan  Pendidikan,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018.
38 Azhar (34 tahun), Ka. Subsi.Registrasi, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
39 Surianto (37 tahun), Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Ketiga, fasilitas dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran.Lapas kelas IIA Watampone  terdapat  program  kejar  paket  A,  B  dan  C  yang  dilaksanakan  setiap  hari kerja  dengan  mendatangkan  guru  dari  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM) Armila  Kabupaten  Bone.  Petugas  menyeleksi  narapidana  yang  wajib  mengikuti  dan melihat  latar  belakang  pendidikan  narapidana  tersebut.  Kegiatan  lain  yang  berkaitan dengan  pendidikan  dan  pengajaran  adalah  pemberian  pelatihan  keterampilan  sebagai bekal  yang  dapat  dikembangkan  setelah  narapidana  tersebut  bebas.  Pelatihan keterampilan  tersebut  meliputi:  pembuatan  bingkai  foto,  bosara,  tempat  tisu,  kipas tangan  dan  menjahit  bagi  narapidana  perempuan  serta  latihan  perbengkelan,  menjahit, peternakan, perkebunan dan pertukangan bagi narapidana laki- laki. 40
Keempat, fasilitas kesehatan dan makanan yang layak. Fasilitas kesehatan yang terdapat  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  berupa  sebuah  klinik  dan  tenaga  medis  yang terdiri dari 1 orang dokter umum dan 3 orang perawat yang bertugas untuk memberikan resep obat-obatan dan memeriksa kondisi kesehatan narapidana. 41 Pemberian pelayanan kesehatan  bagi  narapidana  di  lapaskelas  IIA  Watampone  dilakukan  degan  cara melakukan  pemeriksaan  kesehatan  rutin  yang  dilakukan  satu  kali  satu  minggu  dan pemberian  resep  obat-obatan  yang  dibutuhkan  bagi  narapida  yang  sakit. 42 Pemberian pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  di  lapaskelas  IIA  Watampone  dilakukan  degan cara melakukan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan satu kali satu minggu dan pemberian resep obat-obatan yang dibutuhkan bagi narapida yang sakit. 43
Fasilitas  kesehatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  makanan  narapidana  dalam sehari  hanya  tersedia  anggaran  sebesar  Rp15.000.  (lima  belas  ribuh  rupiah) pernarapidana,  dalam  sehari  narapidana  makan  sebanyak  3  kali  jadi  anggaran  tersebut menjadi  Rp.5.000.  (lima  ribu  rupiah)  persatu  kali  makan,  apabila  jumlah  ini  di bandingkan dengan haraga makanan diwarung makan tetu saja kita akan  mendapatkan harga Rp. 15.000. (lima belas ribuh rupiah) perporsi untuk satu kali makan. Jika melihat kondisi  ini  tentu  saja  untuk  memenuhi  kecukupan  gizi  narapidana  wanita  tentu  saja tidak  terlaksana  dengan  baik,  terlebih  lagi  bagi  narapidana  wanita  yang  membutuhkan tambahan gizi seperti narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui. 44
Kelima, Menyampaikan  keluhan.Menyampaikan  keluhan  merupakan  hak  bagi seluruh  narapidana  termasuk  narapidana  wanita  di  lapas  kleas  IIA  Watampone  yang dilanggar hak-hak asasinya oleh petugas lapas maupun sesama narapidana wanita. Pihak lapas  kelas  IIA  Watampone  telah  menyediakan  pegawai  bagian  penerima  keluhan narapidana yang mempunyai keluhan masalah, dengan cara narapidana melapor kepada
40 Surianto (37 tahun), Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
41 Muniarti  (38  tahun),  Perawat,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
42 Muniarti  (38  tahun),  Perawat,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
43 Muniarti  (38  tahun),  Perawat,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
44 Lukman  Amin (59  tahun),  Ka.Lapas,  wawancara  oleh  penulis  di  Lemabaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018.

## Marwan Fadhel Majid
petugas  blok  masing-masing,  kemudian  petugas  blok  menyampaikan  kepada  pegawai bagian yang pengeluhan. 45
Keenam, fasilitas dalam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa  lainnya  yang  tidak  dilarang.Lapaskelas  IIA  Watampone  juga  mneyediakan perpustakaan,  narapidana  diberikan  kesempatan  untuk  mengunjungi  dan  meminjam buku  yang  ada  di  perpustakaan,  meskipun  masih  sangat  sederhana  dan  terbatas  pada buku  yang  didapatkan  atau  diterima  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan. 46 Bagi narapidana  wanita  kesempatan  untuk  memebaca  diperpustakaan  sangatlah  minim,  hal ini  disebabkan  letak  perpustakaan  yang  beradah  di  antara  blok-blok  narapidana  pria, selain  itu  dalam  perpustakaan  tersebut  sering  dijumpai  narapidana  pria  yang bertelanjang  dada  dikarenakan  kondisi  perpustakaan  yang  tidak  dilengkapi  penyejuk ruagan. 47
Selain tersediannya bahan bacaan di perpustakaan yang telah di sediakan pihak lapas,  narapidana  juga  dapat  membaca  surat  kabar  atau  majalah  yang  dibawa  atau dikirim oleh keluarga. Selain itu narapidaa juga diperbolehkan  melihat dan mendengar media  elektronik,  seperti  radio  dan  televisi  yangterdapat  di  depan  kamar  masing- masing. Mereka dapat menikmati hal tersebut pada saat siang hari atau pada saat mereka sedang tidak ada kegiatan. 48 Untuk menikmati fasilitas siaran televisi narapidana wanita di  lapas  kelas  IIA  Watampone  mengaku  tidak  nyaman  karena  satu  buah  televisi  harus dinikmati oleh 20 (dua puluh) orang penghuni blok wanita. 49
Ketujuh, fasilitas  dalam  menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau orang tertentu lainnya.Narapidana diberikan kesempatan untuk mendapatkan kunjungan baik keluarga, teman, maupun penasihat hukumnya. Kunjungan bagi narapidana dicatat dalam buku daftar kunjungan dan sediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan bagi narapidana. 50
Petugas  yang  bertugas  di  tempat  kunjungan  mempunyai  kewajiban  yang  harus dilaksanakan. Kewajiaban petugas tersebut anatara lain: 51
1) Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung;
2) Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. Jadwal kunjungan bagi narapidana yaitu pada hari selasa, kamis dan sabtu pada pukul 09.00 sampai 12.00 Wita dan dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 15:00 Wita. 52 b) Keamanan Khusus
45 Surianto (37 tahun), Ka.Subsi.Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
46 Surianto  (37  tahun),  Kasi  Bimbingan  Kemasyarakatan  dan  Perawatan,  wawaancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
47 Irmah  Safitrianhy  (21  tahun),  Napi,  wawancara  penulis  di  Lemabaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 23 Maret 2018.
48 Surianto (37 tahun), Ka.Subsi.Bimbingan  Kemasyarakatan dan Perawatan, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
49 Irmah Safitrianhy (21 Tahun), Napi, wawancara penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 23 Maret 2018.
50 Surianto (37 tahun),  Ka.Subsi.Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
51 Azhar  (34  tahu),  Ka.  Subsi.Registrasi,  wawancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
52 Azhar  (34  tahu),  Ka.Subsi.  Registrasi,  wawancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Pelaksanaan  pengamanan  dilakukan  oleh  satuan  pengamanan,  yakni  unit  yang melakukan  tugas  melakukan  pencegahan,  penindakan,  penanggulangan  dan  pemulihan gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di  lapas  dan  rutan. 53 Selain  itu,  pada  Pasal  5 Permenkumham  33  Tahun  2015  Tentang  Pengamanan  Pada  Lapas  dan  Rutan, disebutkan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  pengamanan  terhadap  narapidana  dan tahanan wanita dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas wanita. 54
Narapidana  wanita  dalam  menjalani  masa  pidannya  tentu  saja  membutuhkan pengamanan khusus seperti tersediannya tenaga staf keamanan wanita dan adanya blok khusus wanita. 55 Kondisi lapas yang juga dihuni oleh narapidana pria sangat memebatasi aktifitas narapidana wanita karena hampir seluruh aktifitas narapidana wanita dilakukan di  dalam  blok  khusus  wanita,  terlebih  lagi  untuk  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan diluar  blok  seperti  saat  ada  kegiatan  kerjasama  oleh  pihak  lapas  degan  pihak  SKPD (Satuan kerja perangkat daerah), Ormas (organisasi Masyarakat), LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)  atau  perusahaan  narapidana  wanita  jarang  ikut  serta  dikarenakan  pada kegiatan tersebut didominasi oleh narapidana pria. 56
Narapidana  wanita  yang  keluar  untuk  membeli  keperluan  pribadi  di  koperasi tidak  pernah  mendapatkan  pengawalan  khusus  dari  staf  keamanan  wanita  maupun pria. 57 Begitu  juga  dengan  minimnya  pengawalan  saat  melakukan  kegiatan  senam dipagi  hari  yang  dilakukan  bersamaan  dengan  narapidana  pria.Untuk  meminimalisir potensi  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diingginkan  pemerintah  telah  meregulasikan pembentukan lapas  khusus  wanita hal  ini diterdapat dalam pasal  12 ayat  2 UU No. 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan.Namun  pada  kenyataannya  pada  lapas  kelas  IIA Watampone hanya terdapat blok khusus wanita.
Menurut pendapat salah satu narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone keamanan  belok  sudah  cukup  baik. 58 Pendapat  narapidana  tersebut  tentang  kondisi keamanan  lapas  didasari  dari  minimnya  pengetahuan  narapidana  atas  apa  saja  yang menjadi hak-hak mereka sebagai narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan rasa aman. Hal ini terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi pihak lapas terhadap narapidana mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai narapidana.
Keadaan di atas telah memberikan gambaran bahwa dengan adanya blok khusus bagi  narapidana  wanita  belum  mampu  menciptakan  keamanan  dan  ketentraman  bagi narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone.  Kondisi  minimnya  jumlah  staf pengamanan  dengan  perbandingan  antara  staf  pengamanan  lapas  dengan  narapidana wanita  dalam  satu  hari  adalah  satu  staf  pengamanan  berbanding  sepuluh  dengan
53 Republik  Indonesia, Permenkumham  33  Tahun  2015  Tentang  Pengamanan  Pada  Lapas  dan Rutan, Pasal 1 ayat  (7). 54 Republik  Indonesia, Permenkumham  33  Tahun  2015  Tentang  Pengamanan  Pada  Lapas  dan Rutan, Pasal 5.
55 M. Arfandi (48 tahun), Ka KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
56 Nurmala (48 tahun),  Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
57 Nurmala (48 tahun), Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
58 Nurmala (48 tahun), Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.

## Marwan Fadhel Majid
narapidana  wanita,  yang  tentu  dengan  keadaan  demikian,  pengamanan  terhadap narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone masih kurang maksimal.

## c) Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Wanita
Tersedianya pelayanan khusus di lapas kelas IIA Watampone dapat dilihat dari dari  tiga  aspek  yaitu  ketersediaan  tenaga  pengamanan  wanita  untuk    memberikan pelayanan keamanan bagi napi wanita, tenaga ahli wanita untuk pembinaan narapidana wanita baik  dibidang pembinaan kemandirian, kesenian, maupun pembinaan di  bidang spritual,  dan  tenaga  medis  wanita  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi narapidan wanita. 59 Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan lebih jelas sebagai berikut:
Pertama, pelayanan  dalam  bidang  keamanan.Blok  khusus  wanita  terdapat  staf keamanan  wanita  berjumlah  8  (delapan)  orang,  yang  akan  mengawasi  16  (enambelas) orang  narapidana  wanita  dan  3  (tiga)  orang  tahanan. 60 Staf  keamanan  tersebut  bekerja secara bergantian, sehingga dalam menjalankan tugasanya, 2 (dua) orang stafkeamanan mengawasi  16  (enam  belas)  orang  narapidana  wanita  dan  3  (tiga)  orang  tahanan, sedangkan  idelnya  1  (satu)  orang  staf  keamanan  mengawasi  3  (tiga)  orang  narapidana wanita. 61 Namun  tidak  jarang  di  dalam  blok  khusus  wanita  hanya  terdapat  satu  staf pengaman  yang  bertugas  menajaga  kondisi  keamanan  blok  yang  berisikan  16 (enambelas)  orang  narapidana  wanita  dan  3  (tiga)  orang  tahanan, 62 disamping  itu  staf keamanan  juga  tidak  dibekali  senjata  pengaman,  seperti  serbuk  merica,senjata  angi, pentungan atau borgol pengaman. Menurut penulis pengadaaan senjata penagaman tentu saja  dibutuhkan  untuk  berjaga-jaga  dan  menhindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan terlebih lagi di lapas kelas  IIA Watampone hanya terdapat blok khusus  wanita dimana pada bagain luar blok terdapat ratusan narapidana pria yang beraktifitas.
Minimnya  staf  kemaman  wanita  memang  menjadi  satu  masalah  serius  yang sudah lama dan belum dapat diatas.Kondisi ini juga dipertegas oleh M. Arfandi selaku Ka KPLP yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh narapidana yang ada di lapas kelas  IIA Watampone termasuk  narapidana wanita.Minimnya tenaga keamanan wanita tentu saja menjadi  gamabaran  tidak maksimalnya pelayanan khusus  narapidana wanita pada aspek keamanan. 63
Kedua, pelayanan khusus pada bidang pembinaan narapidana wanita.Kehadiran pembina wanita di bidang pembinaan kemandirian bagi narapidana wanita di lapas kelas IIA  Watampone  telah  terpenuhi,  hanya  saja  belum  berjalan  dengan  maksimal.Hal  ini dapat dilihat dari minimnya bentuk-bentuk pelatihan kemandirian yang diberikan. 64 Selain  minimnya  bentuk  pelatihan  kemandirian  yang  diberikan  kehadiran pembina tersebut di lapas kelas IIA Watampone juga tergolong minim karena pembina
59 Abu (49 tahun), Ka. Binadin, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 29 Maret 2018.
60 Nurmala (48 tahun),  Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
61 M. Arfandi (48 tahun),  Ka KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
62 Nurmala (48 tahun),  Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
63 M.  Arfandi  (48  tahun),  Ka  KPLP,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.
64 Abu (49 tahun),  Kasi. Binadin, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
hanya  hadir  satu  kali  seminggu,  sedangkan  narapidana  wanita  mengaku  kehadiran pembina saat melakukan kegiatan kemandirian sangat membantu. 65
Pembinaan  dibidang  kesenian  bagai  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone belum pernah terlaksana hal ini disebabkan tidak adanya pembina dan tidak terdapat sarana untuk melakukan kegaiatan tersebut di dalam blok khusus. Sarana untuk pengemabangan bakat di bidang kesenian hanya terdapat di aula serbaguna lapas kelas IIA Watampone dimana keberadaan aula yang berda ditegah-tegah lapas dan dominasi narapidana  pria  yang  menggunakan  sarana  tersebut  menjadi  kendala,  selain  itu diperparah dengan jadwal pembinaan di bidang kesenian yang hanya dilaksanakan satu kali satu minggu yaitu hanya pada hari jum’at. 66
Ketiga, pelayanan  khusus  dalam  bidang  kesehatan.Untuk  pelayanan  khusus dibidang  kesehatan  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  kesehatan  jasmani  dan  kehatan rohani.Pada bidang kesehatan jasmani kehadiran tenaga medis wanita dan dokter wanita di  lapas  kelas  IIA  Watampone  adalah  hal  yang  cukup  baik  bagi  narapidana  wanita, karena  degan  hadirnya  tenaga  medis  yang  seluruhnya  adalah  wanita  memebuat narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watmpone  menjadi  tidak  segan  melakukan konsultasi kesehatan atau pun meminta pelayanan kesehatan. 67
Pada  bidang  pelayanan  kesahatan  spiritual  piahak  lapas  kelas  IIA  Watampone telah  meneydiakan  tenaga  ahli  wanita  untuk  memberikan  pelayanan  dibidang spiritual.Pelayanan  kesehatan  spiritual  ini  diisi  dengan  kegiatan-kegiatan  keagamaan seperti,  tausiyah,  bimbingan  bacatulis  al-Qur’an,  dan  pembinaan  yang  menyangkut degan  keperibadian  narapidana  wanita. 68 Kehadiran  pembina  spiritual  wanita  di  lapas kelas  IIA  Watampone  telah  terpenuhi  dan  proses  pembinaanya  berjalan  cukup  baik. Menurut  salah  satu  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  pembinaan spiritual ini sangat memberikan manfaat bagi narapidana wanita karena selain memicu kesadaran  diri  narapidana  wanita  atas  kesalahan  yang  pernah  dilakukan,  pembinaan spiritual ini juga meningkatkan kualitas baca tulis al-Qur’an narapidana wanita. 69

## d) Pembinaan Khusus Bagi Narapidana Wanita
Bentuk  pembinaan  yang  diberikan  pihak  lapas  kelas  IIA  Watampone  kepada narapidana  haruslah  disesuaikan  dengan  kodratnya  sebagai  seorang  wanita,  Menurut salah  satu  narapidana  wanita  bentuk  pelatihan  yang  diberikan  pihak  lapas  kepada narapidana  wanita  sejak  awal  menjalani  masa  pidananya  sampai  dengan  sekarang bentuk  pelatihan  yang  diberikan  tidak  ada  perubahan. 70 Ketersediaan  alat  dan  bahan yang  terbatas  juga  menjadi  faktor  pendukung  minimnya  bentuk  kerajinan  tangan  yang
65 ST.  Madina  (38  tahun),  Narapidana,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21Maret 2018.
66 ST.  Madina  (38  tahun),  Narapidana,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21Maret 2018.
67 Fauzitami Sari (22 tahun), Narapidana, wawaancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 27Maret 2018.
68 Abu  (49  tahun),  Kasi.Binadin,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
69 ST.  Madina  (38  tahun),  Narapidana,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21Maret 2018.
70 ST.  Madina  (38  tahun),  Narapidana,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21Maret 2018.

## Marwan Fadhel Majid
dapat  dibuat,  hal  ini  dikarenakan  pihak  lapas  bergantung  pada  ketersediaan  anggaran untuk pengadaan alat dan bahan. 71
Pembinaan  dibidang  keterampilaan  ini  tidak  berjalan  secara  maksimal.Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  bentuk-bentuk  pelatihan  kerajianan  yang  diberikan  sudah ketinggalan jaman dan tidak inovatif, adapun bentuk pelatihan menjahit yang diberikan adalah  menjahit  dan  membuat  kerajianan  tangan.Minimnya  betuk  pelatihan  juga menjadi  kendala,  padahal  ada  banyak  bentuk-bentuk  pelatihan  yang  bisa  diberikan kepada  narapidana  wanita  antara  lain  seperti,  pelatiahan  tatarias,  tataboga, membatik/menenun kain dan pelatihan bahasa asing.
2. Kondisi  Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Watampone  Dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Hak-Hak Narapidana Wanita
Kondisi  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  memiliki permasalahan  yang  cukup  kompleks,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penjabaran  sebelumnya seperti  banyaknya  kendala  yang  dihadapai  seperti  masalah  fasilitas,  pelayanan, pembinaan  dan  sebagainya.Menciptakan  suasana  kekeluargaan  didalam  lapas  menjadi hal  paling  penting  untuk  dibangun  agar  dapat  tercapai  suasana  yang  kondusif  dan nyaman.  Penulis  membagi  kondisi  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yakni sebagai berikut:

## a) Integritas Sesama Narapidana Wanita
Andres Harefa menjelaskan bahwa integritas dapat diartikan menjadi tiga tanda kunci  yang  dapat  diamati  yaitu  menunjukkan  kejujuran,  memenuhi  komitment,  dan mengerjakan  sesuatu  dengan  konsisten. 72 Kondisi  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone  sudah  terbangun  integritas  sesama  narapidana  wanita.Salah  satu  indikator integritas  yang  ditunjukkan  oleh  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone adalah adanya sikap jujur yang diaplikasikan dalam keseharianya.
Narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  dalam  menjalankan  aktifitas keseharian  menunjukkan  sikap  kejujuran  yang  cenderung  meningkat  apabila dibandingkan saat pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan. Salah satu contoh konkret  ditandai  dengan  sikap  narapidana  dalam  kesehariannya  yang  meminta  izin terlebih dahulu saat akan mengambil atau menggunakan barang milik narapidana wanita lainnya.  Tetapi  apabila  barang  tersebut  terlanjur  dipakai,  maka  narapidana  wanita tersebut tetap memberitahukan kepada pemilik barang yang telah digunakannya. 73
Ciri  integritas  lainnya,  yang  dilakukan  oleh  narapidana  wanita  di  lapas  adalah komitmen  dalam  mengerjakan  sesuatu.Secara  sederhna  hal  ini  ditunjukkan  dengan komitmen  seluruh  narapidana  wanita  dalam  upaya  pemebersihan  blok.  Tanpa  adanya paksaan dari pihak petugas lapas, narapidana wanita di kelas IIA Watampone selalu ikut serta dalam upaya menjaga kebersihan blok khusus wanita. 74
71 Abu  (49tahun),  Kasi.  Binadin,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 28Maret 2018.
72 Amir Yamsuddin, Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara) (Jakarta: Buku Kompas, 2008), h. 13
73 Srianthy (32 tahun), Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
74 Rini Anggeriani (25 tahun), Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Perilaku  konsistensi  ditunjukkan  oleh  narapidana  wanita  di  lapas  dapat  dilihat dari konsistensi narapidana wanita dalam mematuhi peraturan yang ada di dalam lapas. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu staf pengamanan di blok khusus wanita, bahawa narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tidak pernah melakukan pelanggaran yang berat. 75
Sikap  integritas  yang  ditunjukkan  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone  merupakan  bentuk  keberhasilan  lapas  dalam  melakukan  pembinaan kepribadian  hal  ini  tergambarakan  secara  jelas  bagaimana  narapidana  wanita  yang  ada di  lapas  kelas  IIA  watampone  memperlihatkan  adanya  kemajuan  pada  prilaku  jujur, komitment dan konsisten.

## b) Perilaku Bermartabat Narapidana Wanita
Bermartabat  yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah keadaan narapidana wanita  selama  dalam  lembaga  pemasyarakatan  melakukan  seluruh  aktivitas  yang bermartabat  selaku  wanita.Secara  nyata,  sikap  yang  bermartabat  dapat  dilihat  dari berbagai aspek diantaranya adalah cara berpakaian dan etika dalam berkomunikasi.
Mengenai  cara  berpakaian  yang  sopan  sebagai  bagaian  dari  perilaku  yang bermartabat,  narapidana  wanita  di  lapas  menunjukkan  cara  berpakaian  yang  sopan. Meskipun  cara  berpakaian  narapidana  wanita  yang  beragama  Islam  belum  memenuhi standar  pakaian  yang  ditentukan  dalam  syariat  Islam. 76 Narapidana  wanita  di  lapas dalam  berpakaian  cenderung  mengggunakan  menggunakan  pakaian  yang  ketat  dan menampakkan lekuk tubuh.
Cara berkomunaksi sehari-hari yang dilakukan oleh narapidana wanita di lapas, masih  terkesan  tidak  sopan  dan  tidak  selayaknya  diucapkan  dalam  etika berkomunikasi. 77 Sebagaimana yang diuraikan oleh salah seorang staf pengamanan blok khusus  narapidana  wanita,  bahwa  kadangkala  dalam  menegur  atau  menyapa  sesama narapidana  wanita,  terkadang  menggunakan  sapaan  yang  tidak  sopan  seperti “weehh/anu”, sapaan  seperti  ini  sangat  tidak  sopan  apa  lagi  jika  diucapkan  untuk menyapa atau menegur orang yang lebih dewasa. 78
Di  sisi  lain,  cara  bertutur  kata  yang  terkesan  lebih  sopan  ditunjukkan  oleh narapidana  wanita  ketika  bertemu  dengan  petugas  lapas.  Hal  yang  sama  juga ditunjukkan  oleh  narapidana  wanita,  saat  penulis  mengunjungi  lapas  kelas  IIA Watampone.  Seluruh  narapidana  wanita yang  diwawancarai  oleh penulis memperlihatkan sikap yang sopan dan tutur kata yang sopan. 79
Keadaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan lembaga pemasyarkatan kelas IIA  Watampone  untuk  membentuk  akhlak  narapidana  khususnya  narapidana  wanita agar bermartabat telah tercapai sekalipun belum secara maksimal.Untuk menciptakan perilaku  bermartabat  selain  dibutuhkan  pembinaan,  hal  yang  juga  sangat  penting
75 Rini Anggeriani (25 tahun), Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
76 Srianthy (32 tahun), Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21 Maret 2018.
77 Sadria (28 tahun), Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 23 Maret 2018.
78 Sadria (28 tahun), Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 23 Maret 2018.
79 ST.  Madina  (38  tahun),  Narapidana,  wawaancara  oleh  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 21Maret 2018.

## Marwan Fadhel Majid
adalah  kesadaran  diri  dari  narapidana  itu  sendiri  untuk  menjadi  pribadi  yang bermartabat.  Minimnya  kesadaran  diri  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone tentu saja menjadi kendala untuk memebentuk prilaku bermartabat.

## c) Kebersamaan Narapidana Wanita
Kebersamaan  yang  dimaksud  dalam  penulisan  ini  adalah  narapidana  wanita selama  berada  di  dalam  lapas  menjalin  hubungan  dan  kerjasama  sesama  narapidana wanita  sebagai  bentuk  perwujudan  sosial  narapidana  selama  menjalani  masa pidananya.Menurut  salah  satu  narapidana  wanita  kebersamaaan  narapidana  wanita  di lapas  terbangun  secara  alamia  melalu  rutinitas  sehari-hari  yang  dijalani,  akan  tetapi untuk  narapidana  baru  memang  tidak  sekompak  narapidana  yang  sudah  lebih  dulu berada  di  lapas,  hal  ini  dikarenakan  lingkungan  yang  baru  terlebih  lagi  tidak  jarang narapidana baru kondisi emosionalnya cenderung stabil. 80
Kebersamaan  yang  terjalin  sesama  narapidana  wanita  dapat  kita  jumpai  pada kegiatan  kerjabakti  dipagi  hari  saat  mebersihkan  blok,  saat  saling  berbagi  bekal  yang diberikan oleh keluarga yang mengunjungi, ketika bergantian mengasuh balita yang ada di dalam blok, dan sikap perhatian ketika salah satu napi jatuh sakit atau membutuhkan bantuan. 81
Kondisi  emosional  dan  pisikologi  setiap  narapidana  yang  berbeda  dan  tidak stabil  merupakan  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  pihak  lapas  untuk  menciptakan kebersamaan  sesama  narapidana  wanita.  Dibutuhkan  kegiatan-kegiatan  positif  yang dapat  menghilangkan  rasa  prustasi  narapidana  wanita  sehingga  tercipta  susana  yang nyaman  bagi  narapidana  dalam  menjalani  masa  pidananya.  Adapun  bentuk  kegiatan tersebut  dapat  berupa  konseling,  pertandingan  yang  melatih  kekompakan  dan kerjasama,  atau  kegiatan  seperti  mengembangkan  bakat  di  bidang  kesenian  misalnya seperti menari, paduan suara, dan bermain alat musik.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Subtansi  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak-hak  narapidana wanita yakni, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM  Nomor  33  Tahun  2015  tentang  pengamanan  pada lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan,  serta  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  No.M.02-PK.04.10  Tahun  1990.  Hal  ini diuraikan  ke  dalam  4  (empat)  bagian  yakni:  aspek  keamanan,  kesehatan, keterampilan, dan spiritual. Ke empat aspek tersebut telah dipenuhi oleh pihak lapas  sekalipun  pada  paksanaan  belum  maksimal.  Keempat  aspek  tersebut  di atas telah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu maqosid Al-syariah.Aspek keamanan  sejalan  dengan hifz  al-nafs,  aspek  kesehatan  hifz  al-nafs,  aspek
80 A.  Nurmala  (48  tahun),  Narapidana,  wawancara  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA Watampone, 23 Maret 2018.
81 Nur.Oktaviani.  S  (28  tahun),  Narapidana,  wawancara  penulis  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 29 Maret 2018.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
keterampilan  sejalan  dengan hifz  al-aql,  dan  aspek  spiritual  sejalan  dengan hifzh al-din.
2. Kondisi lapas kelas IIA Watampone dibagi menjadi 4 (empat) bagian: Pertama, Pihak  lapas  kelas  IIA  Watampone  telah  menyediakan  beberapa  fasilitas  yang mencakup  fasilitas  dalam  beribadah,  mendapatkan  perawatan  rohani/jasmani, mendapatkan  pendidikan/pengajaran,  menyampaikan  keluhan,  mendapatkan bahan  bacaan/mengikuti  siaran  media  massa,  serta  fasilitas  dalam  menerima kunjungan  keluarga/penasehat  hukum. Kedua,  pelayanan  khusus  telah dilakukan  oleh  lapas  kelas  IIA  Watampone,  dengan  berupaya  menghadirkan pegawai  wanita  dalam  hal  memberikan  pelayanan  kepada  narapidana  wanita dalam aspek keamanan, kesehatan, dan keterampilan. pelayanan khusus belum berjalan  maksimal  dikarenakan  minimnya  kuantitas  dan  kwalitas  pegawai wanita dan Ketiga, dalam pemberian pengamanan terhadap napi wanita, pihak lapas  kelas  IIA  Watampone  telah  menyediakan  blok  khusus  wanita  serta pengamanan oleh staf pengamanan wanita. Namun hal tersebut, belum mampu memberikan keamanan maksimal bagi narapidana wanita. Keempat, lapas kelas IIA Watampone telah melakukan pembinaan khusus dalam bentuk pembekalan keterampilan  menjahit  dan  kerajinan  tangan.Namun  konsep  pembinaan  yang diberikan berjalan tidak efektif.
3. Kondisi  narapidana  wanita  di  lapas  kelas  IIA  Watampone  menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup berintegritas yang dibuktikan dengan sikap kejujuran, konsisten  dan  komitmen  oleh  para  narapidana  wanita.  Selain  integritas, narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone juga menunjukkan sikap yang bermartabat  dalam  berpakaian,  meskipun  belum  memenuhi  standar  syariat Islam  serta  cara  berkomunikasi  yang  tergolong  sopan.  Selain  kedua  hal tersebut,  rasa  kebersamaan  di  antara  sesama  napi  wanita  di  lapas  kelas  IIA Watampone, juga terjalin dengan baik. Rasa kebersamaan ini, dapat disaksikan saat napi membersihkan blok lapas secara gotong royong.

## Implikasi
1. Perlu  adanya  kebijakan  regulasi  tambahan  sebagai  bagian  dari  politik hokum.Regulasi  tersebut  mencakup  pengaturan  tentang  pembinaan  di  bidang kesehatan,  khususnya  regulasi  tentang  perlunya  perlakuan  khusus  terhadap narapidana wanita yang sedang hamil, sedang menyusui dan memiliki balita.
2. Kondisi  lapas  kelas  IIA  Watampone  diperlukan  adanya  pengadaan  beberapa fasilitas,  penambahan  jumlah  pegawai  wanita,  penambahan  jenis  pelatihan kemadirian,  dan  renofasi  blok  khusus  wanita  harus  segara  dilakukan  agar narapidana  wanita  di  Lapas  Kelas  IIA  Watampone  juga  dapat  terpenuhi  hak- haknya sebagai narapidana.

## Marwan Fadhel Majid
3. Perlunya penyediaan tenaga ahli konseling/pembinaan psikologi (kejiwaan) dan bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dapat  mengobati  kondisi  kejiwaan  narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Tamimi,  Umar,  Lembaga  Pemafaan  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Pidana  Perspektif  Hukum  Islam, Jurnal  Diskursus  Islam ,  Volume  1  Nomor  3, Desember 2013;
Ahmad, Syaikh Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Menyelami kedalaman kandungan  Al-Qur’an terjh,  Ali  Sultan  dan  Fedrian  Hasmad,  Jilid.  1,  Jakarata: Almahira, 2006;
Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006;
Atmasasmita,  Romli, Beberapa  Catatan  Isi  Naskah  RUU  Pemasyarakatan, Bandung: Rineika, 1996;
Aziz, Abd Amir, At-Ta’zîr Fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyah, Mesir: Dar al- Bab al- Halabi WA Awladuhu, 1989;
Bakry,  Muammar, Fiqih  Prioritas:  konstruksi  Metodelogi  Hukum  Islam  dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Mapan, 2009;
Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungaan Hukum Narapidana Wanita …
Marwan Fadhel
Chazawi,  Adam, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  I, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002;
Departeman Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan, Jakarta, [t.p], 2008 Dirjen  Pemasyarakatan, Bunga  Rampai  PemasyarakatanPemasyarakatan, Kumpulan Tulisan-Tulisan Baharuddin Surjobroto, Jakarta: [t.p], 2002;
Djamil,  Faturrahman,  , Filsafat  Hukum  Islam, Jakarata:  Logos  Wacana  Ilmu,
1997;
Fuady,Munir, Teori-teori  Dalam  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada MediaGroup, 2011;
Hakim,  Rahmat, Hukum  Pidana  Islam:  Fiqh  Jinayah, Bandung:  Pustaka  Setia,
2000 Hallaq, Wael, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2000;
Hamka , Tafsir Al-Azhar, Jilid10, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998;
Ishaq, Abu,  Ibrahim al-Syatibi, al  Muawafaqat fi Usl al  Ahkam, Juz. 2. Beirut: Darl al Ma’rifah, [t.th.];
Muhammad  bin  Yazīd  Abū‘Abdillah  al-Qazwainī, Sunan  ibnu  Mājah, Bairūt: Dār al-Fikr, [t.th]
Munajat,  Markhus, Reaktualisasi  Pemikiran  Hukum  Islam, Yogyakarta: Cakrawala, 2006 -------, Hukum  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Bidang  Akademik  UIN  Sunan
Kalijaga, 2008
Muslim bin al-Hajjāj Abu  al-Husain  al-Qusyairiāl-Naisābūri, Ṣahih
Muslim, Bairūt: Dār Ihyā al-Turāṡ al-‘Arabī, [t.th]; Nawawi, Barda Arief, Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara  Pidana  Penjara  Dengan  Pidana  Pengawasan, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2002.
Raharjo, Stipjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005; Republik  Indonesia  , Keputusa  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  No.  M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 ; Republik  Indonesia, Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  32  tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Republik Indonesia, Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan;
Ritongga,  A.  Rahman, Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jakarta:  Ikhtiar  Baru  Van Hove, 1997
Santoso,  Topo, MenggagasHukum  Pidana  Islam, Bandung:  Asy-Syaamil  Press & Grafika, 2000;
Sihab, M. Quraish, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005;
Soegono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2007;
Wijaja,  Abdi, Penerapan  Hukum  Pidana  Islam  Menurut  Mazhab  Empat (Telaaah Konsep Hudud), [t.t]: Alauddin University Prees, [t.th]

## Marwan Fadhel Majid
.