Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358

## Research Article

## Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan
Muchlas Rastra Samara Muksin 1 * , Nur Rochaeti 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *muchlasmuksin02@gmail.com

## ABSTRACT
Examination of a criminal case becomes an integral part of a judicial process that aims to find material truth (materiile waarheid), one of the efforts is to use Forensik medicine. Still, unfortunately in the field, there are a lot  of  Law  Enforcement  Officers, including  Judges  who  do  not  utilize  the  maximum  method  allowed  by Indonesian  Procedure  Law  to  present  truth  and  justice  in  a  particular  Criminal  Case  Murder.  This  article provides clarity on the position and influence of Forensik Medical Evidence on Judges' Considerations. This research  is  a  Normative  Research.  That  the  position  of Forensik expert  testimony  stands  on  the  dualism nature of expert evidence, on one side of the expert evidence in the form of a report or Visum et Repertum can still be assessed as evidence of expert evidence, on the other hand, the expert evidence in the form of reports also touches the evidence of the letter, but decision making will be dualism nature of Forensik expert evidence lies  in  the  judge's beliefs  in  making  decisions. Forensik medicine plays a  role  in  determining  the  causality relationship between an act and the consequences that will result in bodily injury or cause health problems or cause death (causal verbend).
Keywords: Proof; Murder; Forensik Medicine.

## ABSTRAK
Pemeriksaan suatu perkara pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam suatu proses peradilan yang  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  materiil  (materiile  waarheid) salah  satu  usaha yakni dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran forensik, Namun sayangnya dilapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum  Termasuk  Hakim  yang  tidak  memanfaatkan  semaksimal  mungkin  metode  yang  diperbolehkan  oleh Hukum  Acara  Indonesia  untuk  menghadirkan  kebenaran  dan  keadilan  dalam  suatu  perkara  Pidana Khususnya Pembunuhan. Artikel ini memberikan kejelasan kedudukan dan pengaruh Alat Bukti Kedokteran Forensik  terhadap  Pertimbangan  Hakim. Penelitian  ini merupakan  Penelitian  Normatif. Bahwa Kedudukan keterangan  ahli  forensik berdiri  pada  sifat  dualisme  alat  bukti  keterangan  ahli, Pada  suatu  sisi  alat  bukti keterangan  ahli  yang  berbentuk  laporan  atau Visum  et  Repertum tetap  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat, namun pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan ahli Forensik terletak pada keyakinan hakim dalam membuat putusan. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang (causal verbend).
Kata Kunci: Pembuktian;  Pembunuhan; Kedokteran Forensik.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  yang  tercantum  dalam Pasal 338- 350  dengan  segala  unsur  yang  berbeda,  sehingga memunculkan macam-macam kejahatan diantaranya kejahatan  itu  ditujukan  terhadap  jiwa  manusia,  jiwa anak  yang  sedang  atau  baru  dilahirkan,  dan kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam  kandungan (Remmelink,  2003).  Salah  satu bentuk tindak pidana yakni pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :
“Barangsiapa  dengan  sengaja  merampas  nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barangsiapa  :  ada  orang  tertentu  yang melakukan; 2. Dengan  sengaja; 3. Menghilangkan nyawa orang lain
Penjelasan Pasal 340 mengenai tindak pidana terhadap  nyawa  “Barang  siapa  sengaja  dan  dengan rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain, diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling lama 20 tahun." Untuk menghadirkan keadilan hakim harus  mengelurkan  putusan, putusan  hakim  adalah hasil  musyawarah  yang  bertitik  tolak  dari  surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan  bahwa  “Putusan  pengadilan  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan
atau  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam Undang-undang ini (Asnawi, 2015).
Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa “Segala  putusan  pengadilan  selain  harus  memuat alasan-alasan  dan  dasar-dasar  putusan  itu,  juga harus  memuat  pula Pasal-Pasal tertentu  dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk mengadili”.  Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan didalam suatu  proses  peradilan  yang  bertujuan  untuk mencari  kebenaran  materiil  (materiile  waarheid) terhadap  perkara  tersebut (Mulyadi,  2014). Hal  ini dapat  dilihat  dari  adanya  berbagai  usaha  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam memperoleh  bukti-bukti  yang  dibutuhkan  untuk mengungkap  suatu  perkara  baik  pada  tahap pemeriksaan  pendahuluan  seperti  penyidikan  dan penuntutan  maupun  pada  tahap  persidangan perkara tersebut (Anastasya, Hamdan & Eka, 2017). Namun  di lapangan banyak sekali Aparat Penegak Hukum termasuk  Hakim  yang  tidak  memanfaatkan semaksimal  mungkin  metode  yang  diperbolehkan oleh  Hukum  Acara  untuk  menghadirkan  kebenaran dan  keadilan  dalam  suatu  perkara  Pidana,  hanya sebatas menggunakan dan menghadirkan bukti yang pas-pasan  atau  bahkan  kurang. Pembuktian merupakan  masalah  yang  memegang  peranan dalam  proses  pemeriksaan  sidang  pengadilan.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Melalui  pembuktian  ditentukan  nasib  terdakwa (Anastasya, Hamdan & Eka, 2017).
Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang  ditentukan  undang-undang  “tidak cukup” membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa,  terdakwa  “dibebaskan”  dari  Hukuman (Harahap, 2005).
Menurut  R.  Wirjono  Projodikoro, kebenaran biasanya  hanya  mengenai  keadaan-keadaan  yang tertentu  yang  sudah  lampau (Soeparmono,  2016). Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh  karena  roda  pengalaman  di  dunia diputarbalikan  lagi  maka  kepastian  seratus  persen bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukan jalan untuk berusaha guna mendekati  sebanyak  mungkin  persesuaian  antara keyakinan  hakim  dan  kebenaran  yang  sejati.  Untuk mendapatkan  keyakinan  ini,  hakim  membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Dengan demikian disebutkan secara  konkret  bahwa  jika  hakim  telah  dapat menetapkan  perihal  adanya  kebenaran,  aspek  ini merupakan  “pembuktian”  tentang  suatu  hal. Pasal 133  KUHAP  memberi  wewenang  kepada  penyidik untuk  mengajukan  permintaan  kepada  ahli  forensik jika penyidikan menyangkut korban luka, keracunan, atau  mati (Wahyuni,  2013).  Permintaan  keterangan ahli dilakukan secara tertulis (Susanti, 2012b). Pasal 133 ayat (1) merumuskan “Dalam hal penyidik untuk
kepentingan  peradilan  menangani  seorang  korban, baik  karena  luka,  keracunan  maupun  mati,  yang diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan  tindak pidana,  berwenang  mengajukan  permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya” (Hatta, & Zulfan, 2019).
Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana,  namun  ternyata  yang  terjadi  pertimbangan hakim  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  baik  terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli  dalam  pembuktian  maupun  terkait  dengan keyakinan  hakim (Hardianto,  2016). Mengacu  pada Pasal 133 ayat (1) merumuskan “Dalam hal penyidik untuk  kepentingan  peradilan  menangani  seorang korban, baik  karena  luka,  keracunan  maupun  mati, yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan tindak  pidana,  berwenang  mengajukan  permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau  dokter  dan  atau  ahli  lainnya”.  Pertimbangan hakim  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata  yang  terjadi  pertimbangan  hakim dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  baik  terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli  dalam  pembuktian  maupun  terkait  dengan keyakinan  hakim, satu  sisi  pertimbangan  hukum suatu  putusan  tindak  pidana  harus  berdasarkan fakta  yang  muncul  di  persidangan  dan  tidak  bisa lepas  dari Pasal 183  KUHAP  dimana  hakim  tidak boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar - benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan di sisi lain  dengan  adanya  upaya  oleh  penyidik  yang menghadirkan bukti keterangan ahli yang dihadirkan pada  tingkat  penyidikan  yakni ahli  kedokteran kehakiman,  atau  dokter  dan  atau  ahli  lainnya sebagaimana bunyi pasal 133 KUHAP.
Sejauh  ini,  penelitian  terkait  Kedokteran Forensik masih berfokus pada fungsi dari ilmu bantu kedokteran  forensik guna  mengungkap  kasus pembunuhan,  pembahasan  terkait  faktor-faktor  yang menghambat  fungsi  kedokteran  forensik  dalam mengungkap suatu perkara pembunuhan
(Nuzunulriyanti, Firganefi & Husin, 2020). Penelaahan yang  terus  bermunculan  terkait  kedokteran  forensik ialah  sejauh  mana  urgensi  kedokteran  forensik melakukan  pemeriksaan  bedah  mayat  guna kepentingan pembuktian tindak pidana pembunuhan, menjelaskan pula hubungan pemeriksaan Kedokteran forensik  dengan  tindak  pidana  pembunuhan yang terjadi  di  masyarakat  (Ohoiwutun,  2016). Pembahasan  lainnya  yaitu  sejauh  mana  penurunan angka  autopsi  oleh  kedokteran  forenisik  disebabkan oleh  sikap  dokter  terhadap  autopsi,  peran  spesialis forensik maupun kendala finansial dan pertimbangan etis yang menyebabkan aparat penegak hukum tidak memaksimalkan  fungsi  dari  kedokteran  forensik (Hengky dkk,  2019).  Adapun dilema  lainya  yaitu memberikan  pemahaman  sejauh  mana  kedokteran forensik  yang  berkompeten  guna  menjadi  ahli  di
persidangan  guna membuat  terang  suatu  perkara (Susanti, 2012a). Maupun hanya sebatas membahas mengenai kelengkapan  penulisan Visum  et Repertum guna kepentingan  Peradilan  Pidana (Possible, 2016).
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas  maka permasalahan (legal issue) yang  timbul pada tulisan ini ialah: 1. Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terhadap Keyakinan Hakim  dalam Perkara Pembunuhan;  dan  (2) Apakah  Hakim Perlu Mendengarkan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Surat Visum  et  Repertum dalam Perkara Pembunuhan ?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  judul  tersebut  adalah memakai penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang  terdiri  dari bahan  hukum  Primer  dan  bahan Hukum  Sekunder  maupun  Bahan  Hukum  Non Hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif dalam hal ini yang  ditulis,  oleh  karena  menyangkut  penelitian hukum  atau “gegevens  van  het  recht (Marzuki, 2016).
Adapun  pendekatan  dalam  penelitian ini menggunakan  pendekatan  kasus  yaitu  yang  perlu dipahami  adalah ratio decidendi, yakni  alasan- alasan  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  untuk sampai  kepada  putusan-putusannya. Ratio decidendi ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
merupakan  ilmu  yang  bersifat  prespektif  bukan deskriptif (Dewata, & Ahmad, 2013).
Adapun  dictum,  yaitu  putusannya  yang merupakan  sesuatu  yang  bersifat  deskriptif.  Oleh karena itulah pendekatan bukanlah merujuk kepada diktum  putusan  pengadilan  melainkan  rujukan ratio decidendi yang memperhatikan fakta materil.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Alat  Bukti  Keterangan  Ahli Kedokteran Forensik Terhadap  Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pembunuhan
Adanya  lima  macam  alat  bukti  yang  sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain adalah keterangan ahli sebagai alat bukti bagi  acara pidana  dalam  pemeriksaan  di persidangan  adalah  berarti  apa  yang  seorang  ahli nyatakan  dalam  persidangan. Keterangan  ahli tersebut  dapat  juga  sudah  diberikan  pada  waktu pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum yang dituangkan dalam suatu bentuk “laporan” dan dibuat  dengan  mengingat  sumpah  diwaktu  ia menerima  jabatan  atau  pekerjaan  selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan jika hal itu  tidak  diberikan  pada  waktu  pemeriksaan  oleh penyidik  atau  penuntut  umum  maka  pada  wakru pemeriksaan  di  sidang  diminta  untuk  memberikan keterangan  dan  dicatat  dalam  berita  acara pemeriksaan  persidangan  (BAP  persidangan) keterangan  tersebut  diberikan  setelah  ia mengucapkan  sumpah  atau  janji  dihadapan  hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat
dilakukan  setelah  memberikan  keterangan  ahli. Dalam  tahapan  pemeriksaan  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan  jikalau dihubungkan  dengan Pasal 133  KUHAP  dan penjelasanya  maka  permintaan  keterangan  yang diberikan  oleh  ahli  kedokteran  kehakiman  disebut keterangan ahli (deskundige verklaring) sedangkan keterangan  yang  diberikan  oleh  dokter  bukan  ahli kedokteran  kehakiman  disebut  keterangan verklaring (Soeparmono, 2016).
Dalam  tahapan  penyidikan  dan  penuntutan maka  suatu  laporan  yang  dibuat  penyidik  dan penuntut  umum  atas  keterangan  orang  ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainya dapat  berupa  :1. Keterangan  ahli yaitu  dalam bentuk suatu ‘’laporan’’ oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu pokok soal; 2. Keterangan ahli  oleh  dokter  ahli  kedokteran  kehakiman  atau dokter  antara  lain  dalam  bentuk Visum  et Repertum; 3. Keterangan yaitu  keterangan  oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara  tertulis/laporan (Shara, Amelia & Manalu, 2019).
Pada  dasarnya Visum  et  Repertum merupakan alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari kedokteran Forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh  korban. Visum  et  Repertum merupakan keterangan  ahli  kedokteran  yang  telah  tertuang dalam  laporan  tertulis (Trisnadi, 2013). sehingga tidak  ada  keharusan  ahli  tersebut  datang  di muka
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
sidang selama hakim merasa keterangan yang telah tertuang  dalam Visum  et  Repertum tersebut  telah jelas menjelasakan sebab akibat meninggal ataupun terlukanya  korban (Ramadani, Salenda & Kahpi, 2019). Terkait  dengan Visum  et  Repertum sebagai alat  bukti  sejalan  dengan  teori  yang  dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan  ahli  yang  berbentuk  laporan  atau Visum et Repertum tetap dapat menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alatr bukti keterangan ahli yang  berbentuk  laporan  atau Visum  et  Repertum tetap dapat dinilai sebagaai alat bukti keterangan ahli (Harahap, 2005).
Hal  ini  jelas  ditegaskan  dalam  penjelasan Pasal 186  alinea  pertama  yang  selengkapnya berbunyi “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan  dibuat  dengan  mengingat  sumpah  diwaktu  ia menerima jabataan atau pekerjaan bentuk alat bukti keterangan  itulah  yang  diatur  dalam Pasal 133 KUHAP. Yakni laporan yang dibuat oleh oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan,  pada  sisi  lain  alat  bukti  keterangan  ahli yang  berbentuk  laporan  juga  menyentuh  alat  bukti surat alasanya ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu diantara bukti surat yaitu “surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat pendapat  berdasarkan  keahlianya  mengenai  suatu hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta  resmi kepadanya”.
Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal di atas salah  satu  bentuk  alat  bukti  surat  dimaksud  oleh Pasal 187  termasuk  kedalam  bentuk  “surat keterangan  ahli” Pasal 187  huruf  c  tidak menyebutkan  dengan  kata-kata  yang  persis  sama dengan  apa  yang  disebut  pada  penjelasan Pasal 186  alinea  pertama  akan  tetapi  ditelaah  tidak  ada perbedaan  pengertian  “keterangan  ahli  yang dituangkan  dalam  bentuk  laporan”  seperti  yang termaktup  pada  penjelasan Pasal 186  dengan kalimat  “surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang memuat  pendapat  berdasarkan  keahlianya”. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c  pada  dasarnya  kedua  susunan  kalimat  diatas mengandung  pengertian  yang  sama.  Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan tiada lain daripada surat keterangan dari seorang ahli.
Dalam Pasal 186  KUHAP  disebutkan  bahwa keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli nyatakan  dalam  persidangan  di  pengadilan  suatu keterangan  ahli  baru  mempunyai  nilai  pembuktian bila  ahli  tersebut  dimuka  hakim  harus  bersumpah terlebih  dahulu  sebelum memberikan  keterangan (Sari, Rifai & Jatmiko, 2017).  Dengan  bersumpah baru  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti,  Jika  ahli tidak  bisa  hadir  dan  sebelumnya  sudah mengucapkan  sumpah  dimuka  penyidik  maka nilainya  sama  dengan  keterangan  ahli  yang diucapkan  dalam  sidang. Seperti  penjelasan sebelumnya  bila  keterangan  ahli  diberikan  tanpa sumpah  karena  disandera  dan  tetap  tidak  mau bersumpah  dan  jika  tidak hadir  ketika  pemeriksaan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
didepan  penyidik  tidak  bersumpah  terlebih  dahulu maka  keterangan  ahli  tersebut  hanya bersifat menguatkan  keyakinan  hakim  dengan  demikian selaku ahli maka ia mempunyai kewajiban: a. Datang dipersidangan; b. Mengucapkan  sumpah; c. Memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Semua  yang  diterangkan  oleh  seorang  ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau  dengan  kata  lain  merupakan  penilaian  atau penghargaan terhadap suatu keadaan (Soeparmono, 2016). Hal  ini  berbeda  dengan  keterangan  seorang saksi  yang  justru  dilarang  memberikan  kesimpulan- kesimpulan. Keterangan saksi merupakan pengungkapan  kembali  fakta-fakta  yang  dilihat, didengar  dan  dialami  sendiri  penjelasan  ini  tertuang didalam Pasal 185  ayat  (5)  KUHAP,  baik  pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran bukan merupakan  keterangan  saksi, Kekuatan  alat  bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang  hakim  untuk  memakainya  apabila bertentangan  dengan  keyakinannya,  keterangan  ahli dipersidangan  merupakan  alat  bantu  bagi  hakim untuk  menemukan  kebenaran  dan  hakim  bebas mempergunakanya  sebagai  pendapatnya  atau  tidak. Apabila  bersesuaian  dengan  kenyataan  yang  lain  di persidangan  keterangan  ahli  diambil  sebagai pendapat hakim sendiri, jika keterangan ahli tersebut bertentangan  bisa  dikesampingkan  oleh  hakim, namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli  dikesampingkan  harus  berdasar  alasan  yang
jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan  karena  hakim  masih mempunyai  wewenang untuk  meminta  penelitian  ulang  bila  memang diperlukan.
Perbandingan  antara  ilmu management dengan  keterangan  ahli  adalah  sama  dengan  atau setara  dengan  pendapat  seorang  staf  ahli,  yang memberikan  masukan  bagi  manager  dalam pengambilan  keputusan.  Manager  bebas  memakai atau mengesampingkan pendapat seorang staf ahli dalam  pengambilan  keputusan  hanya  saja keterangan  ahli  dalam  persidangan  diharuskan memenuhi  tata  cara  tertentu  sebelum  memberikan pendapatnya (Bakhtiar dkk,  2019). Ilmu  kedokteran forensik berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas  antara  sesuatu  perbuatan  dengan  akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang  menimbulkan  gangguan  kesehatan  atau  yang menimbulkan  matinya  seseorang  dimana  terdapat akibat-akibat  tersebut  patut  diduga  telah  terjadi tindak pidana (causal verbend) (Jaya, 2015).
Melalui  dokter Forensik yang  mengeluarkan Visum  et  Repertum memberikan  bukti  sah  hanya terhadap  hal-hal  atau keadaan-keadaan  yang tercantum  didalamnya  yaitu  mengefnai  segala sesuatu yang oleh dokter ahli diperiksa dan secara pribadi  dikonstatirnya  umpamanya  mayat, badan atau  orang  lain  jika  didalam  suatu  perkara  pidana ada Visum  et  Repertum (Nnoli  dkk,  2013). hakim dalam hal ini haruslah tetap wajib menimbang secara bebas apakah ia akan mengambil alih pendapat ahli tersebut  sebagaimana  akibat  logis  dari  alasan-
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
alasan  yang  dikembangkanya  dan  akan menjadikanya  sebagai  pendapat  sendiri  atau  tidak, hakim  memperoleh keyakinan  bahwa  tindak  pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukanya.
Kekuatan  bukti  dari Visum  et  Repertum diserahkan saja pada penilaian majelis hakim. Tujuan Visum et Repertum pada dasarnya untuk memberikan kepada hakim  suatu  kenyataan  atau fakta-fakta  dari barang  bukti  tersebut  atas  semua  keadaan sebagaimana  tertuang  dalam  bagian  pemberitaan agar  supaya  hakim  dapat  mengambil  keputusanya dengan  tepat  atas  dasar  kenyataan  atau  fakta-fakta yang  ada. Mengacu  pada  penjelasan Pasal 183 KUHAP  bahwa  pada  dasrnya  ketentuan  tersebut untuk  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan,  dan kepastian hokum bagi seorang, disandingkan dengan hukum pembuktian pada acara pidana didalam Pasal itu  yang  diperlukan  oleh  majelis  hakim  dalam menjatuhkan pidana  kepada  seorang  adalah: 1. Adanya  dua  alat  bukti  yang  sah  (sekurang kurangnya); 2. Keyakinan; 3. Bahwa tindak pidana itu benar  terjadi; 4. Bahwa  terdakwalah  yang  bersalah berbuat.
Untuk memadukan antara alat bukti keterangan ahli kedokteran Forensik yaitu dilihat terlebih dahulu benang  merah  antara  keterangan  ahli  kedokteran forensik  dengan  perkara  dalam  persidangan,  harus ada  hubungan  antara  keterangan Forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter Forensik yang  dituangkan  dalam Visum  et
Repertum maupun  keterangan  kedokteran  sangat membantu  hakim  dalam  menemukan  fakta kebenaran  dipersidangan  normalnya  keteranagan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada contohnya  seperti  pisau  maupun  senjata  ataupun alat  yang  digunakan  terdakwa  untuk  melakukan ataupun  untuk  memenuhi  tindak  pidaananya tersebut kapan terdakwa melakukan perbuatan yang di  dakwakan  dan  penyebab  meninggal  dunia ataupun  lukanya  korban,  waktu  dan  dampak  yang disebabkan  terdakwa  kepada  korban.  Akhirnya membentuk  keyakinan  hakim  bahwa  terdakwa terbukti  bersalah  dan  saling  mendukung  dan menguatkan satu sama lain jadi semakin menambah keyakinan hakim.
2. Pertimbangan Hakim Mendengarkan

## Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Terkait Adanya Bukti Visum  et  Repertum dalam Perkara Pembunuhan
Pemeriksaan  suatu  perkara  pidana  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan    di dalam  suatu proses  peradilan  yang  bertujuan  untuk  mencari kebenaran  materiil  (materiile  waarheid)  terhadap perkara  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum  dalam  memperoleh  bukti-bukti  yang dibutuhkan  untuk  mengungkap  suatu  perkara  baik pada  tahap  pemeriksaan  pendahuluan  seperti penyidikan  dan  penuntutan  maupun  pada  tahap persidangan  perkara. Pembuktian  memegang peranan  dalam  proses  pemeriksaan  sidang pengadilan.  Melalui  pembuktian  ditentukan  nasib
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti  yang  ditentukan  undang-undang  “tidak  cukup” membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari Hukuman. Oleh karena  itu,  Hakim  harus  berhati-hati,  cermat,  dan matang  menilai  dan  mempertimbangkan  nilai pembuktian.  Meneliti  sampai  mana  batas  minimum “kekuatan pembuktiuan” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan  perkara  dalam  pengadilan,  pembuktian adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan dan  pedoman  tentang  cara-cara  yang  dibenarkan undang-undang  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan.  Persidangan  pengadilan  dipergunakan hakim  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan, persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena  membuktikan  kesalahan  terdakwa. Alat - alat  bukti  ini  sangat  perlu. Karena  itu  hakim tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang – kurangnya  dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukan.  Merupakan kewajiban  pula  bahwa  kedua  alat  bukti itu  adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.
Keyakinan  hakim  itu terdiri dari dua  hal yang pertama bahwa  suatu  tindak  pidana  benar – benar terjadi dan kedua bahwa pelaku tindak  pidana adalah tersangka  sebagaimana  didakwakan  dan  bukan orang  lain.  Jika di  lihat  berdasarkan  teori  Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijke Bewijs Theorie), Pada prinsipnya
menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana  terhadap  terdakwa  jika  alat  bukti  secara limitatif  ditentukan  oleh  undang-undang  dan didukung  pula  oleh  adanya  keyakinan  hakim terhadap  eksistensinya  alat  bukti  itu.  Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif melekat adanya pemahaman  bahwa procedural dan tata  cara  pembuktian  sesuai  dengan  alat-alat  bukti sebagaimana  limitatif  ditentukan  oleh  undang- undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin  baik  secara  materill  maupun  secara prosedural.
Perpaduan  antara sistem pembuktian negatif dan keyakinan hakim ini melekat pula adanya unsur- unsur  objektif dan  subyektif  dalam  menentukan terdakwa  bersalah  ataukah  tidak. Sistem ini memadukan  unsur-unsur  objektif  dan  subyektif dalam  menentukan  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa  tidak  ada  yang  paling  dominan  di  antar kedua unsur tersebut. Karena kalau salah satu unsur diantara  kedua  unsur  itu  tidak  ada  berarti  belum cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. ditinjau dari segi ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti  yang  sah  menurut  undang-undang  kesalahan terdakwa  jelas  cukup  terbukti,  hakim  sendiri  tidak yakin akan kesalahan terdakwa yang sudah terbukti tadi maka dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah serbaliknya hakim benar-benar yakin  terdakwa  sungguh-sungguh  bersalah melakukan  kejahatan  yang  didakwakan  akan  tetapi keyakinan  tersebut  tidak  didukung  dengan pembuktian  yang  cukup  menurut  tata  cara  dengan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang dalam  hal  seperti  ini  terdaakwa  tidak  dapat dinyatakan  bersalah  oleh  karena  itu  diantara  kedua komponen tersebut harus saling mendukung (Arsyadi, 2014).
Dilihat  berdasarkan  Sistem  Pembuktian  yang dianut  KUHAP  secara  ekspilsit  terkandung  dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak  pidana  benar-baenar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya.”
Perbandingan Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR  hampir  bersamaan  bunyi  dan  maksud  yang terkandung  didalamnya.  Bunyi Pasal 294  HIR  “tidak akan  dijatuhkan  hukuman  kepada  seorang  pun  jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti  menurut  undang-undang  bahwa  benar  telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu “.
Kedua pasal tersebut  sama-sama  menganut sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara negatif. Perbedaan  antar  keduanya  hanya  terletak pada penekanan saja Pada Pasal 183 KUHAP syarat pembuktian  menurut  cara  dan  alat  bukti  yang  sah, lebih  ditekankan  dalam  perumusannya. Pasal 183 KUHAP  mengatur  untuk  menentukan  salah  atau tidaknya  seorang  terdakwa  dan  untuk  menjatuhkan pidana  kepada  terdakwa  harus  ada  kesalahanya terbukti  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah dan atas keterbuktianya dengan sekurang-
kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  ketentuan Pasal 183  KUHAP bertujuan menemukan dan mewujudkan percapaian minimal  batas  pembuktian  guna  menentukan  nilai kekuatan  pembuktian  yang  dapat  atau  tidak  dapat mendukung keterbuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Guilty or Not Guilty).
Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya  pada  dasarnya Visum  et  Repertum merupakan alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari kedokteran Forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh  korban (Rindo,  2015). Visum  et  Repertum merupakan  keterangan  ahli  kedokteran  yang  telah tertuang  dalam  laporan  tertulis (Suryadi, 2019). sehingga  tidak  ada  keharusan  ahli  tersebut  datang dimuka  sidang  selama  hakim  merasa  keterangan yang  telah  tertuang  dalam Visum  et  Repertum tersebut  telah  jelas  menjelasakan  sebab  akibat meninggal ataupun terlukanya korban.
Berikut  merupakan  putusan  dari  Pengadilan Negeri  yang  menangani  perkara  tindak  pidana pembunuhan  dangan  menggunakan  alat  bukti keterangan  ahli  kedokteran Forensik dengan Putusan Nomor. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri  Yogyakarta  yang  mengadili  perkara  pidana dengan  acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat pertama. Dalam  perkara  dengan Putusan  Nomor. 207/Pid.B/2014/PN.YYK Pengadilan Negeri Yogyakarta  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama menjatuhkan  putusan  dengan  dalam  pertimbangan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
hakim menggunakan Visum et Repertum keterangan kedokteran  yang  termuat  dalam  bukti  surat  berupa Visum  et  Repertum RSUP  DR  SARDJITO YOGYAKARTA  Nomor  VR  :  035  /  2014  tanggal  30 april 2014 atas korban almarhum AGUS NUGROHO alias INUG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIKAN BASKORO, Sp F. dengan hasil kesimpulan: 1. Korban  meninggal  dunia  karena  terdapat  luka tusuk  tembus  pada  dada,  perut,  dan  punggung, dengan luka tusuk pada organ paru kanan, hati, dan ginjal  kiri  sehingga  menimbulkan  perdarahan  yang berhubungan  dengan  penyebab  kematiannya,  luka tusuk tersebut akibat kekerasan benda tajam; 2. Saat kematian  diperkirakan  antara  dua  belas  jam  sampai dua  puluh  empat  jam  sebelum  dilakukan pemeriksaan. Visum et Repertum Rumah Sakit Jogja Nomor  331 / 1015 / RS JOGJA / III / 2014 tanggal 20 Maret  2014    atas  nama    JOKO  SANTOSO    yang dibuat dan ditanda-tangani atas sumpah dan jabatan oleh dr. SUHARTINI, MPH.
Terdapat luka tusuk senjata tajam pada bagian punggung  di  dua  tempat  dengan  ukuran  masing- masing dua sentimeter dan tiga sentimeter, terdapat luka tusuk pada bagian perut di dua tempat dengan ukuran  masing-masing  dua  sentimeter.  Anggota gerak  bagian  bawah  terdapat  luka  lecet  di  kaki sebelah  kiri. adapun Kesimpulan bahwa  korban tersebut  mengalami  luka-luka  diduga  akibat  trauma benda tajam dan benda tumpul akibat perbuatan para Terdakwa. Kemudian  barang  bukti  yang  di  ajukan oleh  jaksa  penuntut  umum  yaitu  sebuah  belati panjang 19 cm dan sebuah celana jeans warna biru,
sebuah  kaos  warna  hitam,  sebuah  pedang  beserta sarungnya  panjang  55  cm  sebuah  kaos  lengan panjang warna putih yang digunakan para terdakwa dalam  hal  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan dan  berdasarkan  pengakuan  para  terdakwa  dalam pemeriksaan  di  persidangan  mengambil  sebilah belati  dan  menusukkan  pisau belati  pada Korban AGUS  NUGROHO  dan  mengenai  punggung  nya berkali-kali,  dan  juga  para  terdakwa  membacok tangan  korban  JOKO  dengan  pedang  dan  juga pinggang  korban.  Para  terdakwa  juga  mengetahui bahwa  tusukan  dengan  pisau  pada  organ-organ yang  vital  seperti dada,  kepala  dan  leher  dapat mengakibatkan  kematian. Sehingga  ditemukan benang  merah  antara  perbuatan  para  terdakwa terhadap  korban  AGUS  yang  menyebabkan meninggal  dunia  dan  JOKO  yang  mengalami  luka bacok. Visum  et  Repertum menjadi  acuan  sebab akibat  perbuatan  para  terdakwa  dan  menimbulkan akibat bagi para korban.
Putusan  kedua  dengan    Nomor. 451/Pid.B/2016/PN.Smn Pengadilan Negeri Yogyakarta  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama menjatuhkan  putusan  kepada perkara  Terdakwa atas  nama  RADEN  EKO  AGUS  NUGROHO  alias Agus alias kenthus bin ISMAYA HARYANTO, umur 26 tahun, Pekerjaan karyawan swasta. Pada perkara pembunuhan kedua Putusan Nomor: 451/Pid.B/2016/PN.Smn
Pengadilan Negeri
Yogyakarta  yang  mengadili  perkara pidana  dengan acara  pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
menjatuhkan  putusan    dalam  pertimbangan  hakim menggunakan keterangan Visum et Repertum Nomor 046/2016  tanggal  23  mei  2016  yang  ditandatangani oleh dr I.B.Gd Putra P, Sp.F yang menerangkan:
Pada  hari  selasa  tanggal  2  mei  2016  telah melakukan  pemeriksaan  luar  dan  dalam  serta  di identifikasi terhadap Korban FEBY KURNIIA Dengan hasil  pemeriksaan:  1. Bahwa Terdapat  tanda  mati lemas atau kekurangan oksigen yaitu warna kebiruan jaringan  dibawah  kuku  dan pembuluh  darah dibelakang tulang dada melebar; 2. Bahwa Terdapat pembusukan  lanjut  pada  seluruh  bagian  tubuh  dan organ  sehingga  luka  dan  gambaran  adanya  proses penyakit  tidak  padat  dinilai;  3. Pada  pemeriksaan toksikologis  sianida  dan  arsen  didapatkan  hasil negative; 4. Mekanisme kematian korban oleh karena mati  lemas  atau  kekurangan  oksigen  yang penyebabnya  tidak  bisa  ditentukan  karena  sudah mengalami  pembusukan  lanjut;  5. Saat  kematian diperkirakan  tiga  sampai  lima  hari  sebelum pemeriksaan.
Kemudian  berdasarkan  pemeriksaan  di persidangan  sesuai  dengan  keterangan  terdakwa bahwa terdakwa    mencekik  leher    dengan  jari  yang ditekan  dengan  keras yang  menyebabkan kondisi korban  pingsan  kemudian  terdakwa  mengangkat tubuh  korban  menuju  ke  salah  satu  ruang  kamar mandi atau toilet yang letaknya paling ujung.
Dari serangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara satu sama lain saling bersesuaian dan dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor 046/2016  tanggal  23 Mei  2016 Majelis Hakim
memperoleh  kesimpulan  bahwa  benar  korban meninggal dunia karena mati lemas atau kekurangan oksigen  yang  penyebabnya  tidak  bisa  ditentukan lebih  lanjut  karena  sudah  mengalami  pembusukan lanjut,  dan  korban  meninggal  dunia  karena  dicekik dibagian leher.
Jika dilihat  dari  perkara  pidananya  terlebih dahulu,  Dalam  perkara  tertentu  seperti  kejahatan terhadap  tubuh  dan  nyawa  manusia  normalnya digunakan Visum  et  Repertum menentukan  apa penyebab  korban  tersebut  terluka atau  pun meninggal  dunia,  menjelaskan  terkait  cara  seorang terdakwa  melakukan  suatu  kejahahatan  baik penganiyayaan ringan, penganiayaan berat maupun tindak  pidana  pembunuhan,  kapan  waktu  seorang korban meninggal dunia yang tidak wajar juga dapat diketahui melalui Visum  et  Repertum (Shafi  dkk, 2015).
Peranan  tersebut  sangat  penting  bagi  hakim dalam menentukan sebab kematian seorang korban tindak  pidana  pembunuhan,  apakah  ditusuk,  jerat pukul  dan  tindakan  kekerasan  lainya. Keterangan ahli Forensik pada  dasarnya  tidak  mengikat  hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuannya  dihadirkan  ahli  untuk  menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa    dalam  melakukan  perbuatan  pidananya maka  keterangan  ahli Forensik diperlukan  dalam persidangan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  pembahasan tentang Pertimbangan  Hakim  dalam  Menggunakan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
Keterangan  Ahli  Kedokteran  Forensik  sebagai  Alat bukti  Tindak  Pidana  Pembunuhan, penulis mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Bahwa kedudukan  keterangan  ahli Forensik berdiri  pada sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Pada suatu segi  alat  bukti  keterangan  ahli  yang  berbentuk laporan  atau Visum  et  Repertum tetap  dapat  dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli pada sisi yang lain alat  bukti  keterangan  ahli  yang  berbentuk  laporan juga menyentuh alat bukti surat sebagaimana Bunyi Pasal 186  dan  187  KUHAP.  Penentuan  pada pengambilan keputusan akan sifat dualisme alat bukti keterangan  ahli Forensik terletak  pada  keyakinan hakim dalam membuat putusan pada perkara tindak pidana  pembunuhan.  Ilmu  kedokteran  forensik berperan  dalam  hal  menentukan  hubungan kausalitas  antara  sesuatu  perbuatan  dengan  akibat yang akan menimbulkan akibat luka pada tubuh atau yang  menimbulkan  gangguan  kesehatan  atau  yang menimbulkan  matinya  seseorang  dimana  terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana (causal  verbend). Untuk  memadukan  antara alat bukti keterangan ahli kedokteran Forensik yaitu dilihat  terlebih  dahulu  benang  merah  antara keterangan ahli kedokteran forensik dengan perkara dalam  persidangan, harus  ada  hubungan  antara keterangan Forensik dengan perkara yang diperiksa. Jikalau dalam tindak pidana pembunuhan tidak ada saksi maka fungsi keterangan dokter Forensik yang dituangkan  dalam Visum  et  Repertum /  keterangan kedokteran  sangat  membantu  hakim  dalam menemukan  fakta  kebenaran dipersidangan
normalnya  keteranagan  tersebut  dihubungkan dengan  barang  bukti  yang  ada  contohnya  seperti pisau maupun senjata ataupun alat yang digunakan terdakwa  untuk  melakukan  ataupun  untuk memenuhi  tindak  pidaananya  tersebut  kapan terdakwa  melakukan  perbuatan  yang  di  dakwakan dan  penyebab  meninggal  dunia  ataupun  lukanya korban,  waktu  dan  dampak  yang  disebabkan terdakwa  kepada  korban.  Akhirnya  membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah dan saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sehingga semakin menambah keyakinan hakim. Dan  Simpulan  keduanya  yaitu Bahwa Pasal 183 KUHAP  menentukan  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa  dan  untuk  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa  harus  ada  kesalahanya  terbukti  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dan atas  keterbuktianya  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah, Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  ketentuan Pasal 183  KUHAP  bertujuan menemukan  dan  mewujudkan  percapaian  minimal batas pembuktian guna menentukan nilai kekuatan pembuktian yang dapat atau tidak dapat mendukung keterbuktian  kesalahan  yang  didakwakan  kepada terdakwa (Guilty  or  Not  Guilty). Keterangan  ahli Forensik pada  dasarnya  tidak  mengikat  hakim. Namun dalam acara pidana jikalau dirasa perlu dan tujuanya  dihadirkan  ahli  untuk  menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa  dalam melakukan  perbuatan  pidananya maka  keterangan  ahli Forensik diperlukan  dalam persidangan.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Hengky.,  Que,  Airin.,  Yulianti,  Kunthi.,  Rustyadi,
Dudut.,  & Alit,  Ida  Bagus  Putu. (2019). Penurunan  Angka Autopsi  Di  RSUP  Sanglah Delapan Tahun  Terakhir. Journal  of Indonesian Forensik and  Legal Medicine, Vol.I, (No.2), pp.50-55.
Ohoiwutun, T. (2016). Urgansi Bedah Mayat Forensik dalam Pembuktian
Tindak Pidana Pembunuhan  Berencana  (  The  Urgency  Of Forensik
Post-Mortem  Examiation  To Determination  Of  Criminal  Liability  In  The Premeditated  Muerder  C. Jurnal  Yudisial,
Vol.9, (No.1), pp 73-92.
Shafi, Humera.,  Imran, Muhammad., Ashiq,
Muhammad Zar., Sarwar, Muhammad., Tahir, Muhammad Ashraf., & Usman,  Hafiz  Faizal. (2015).  Toxicological  Investigation  Of  Acute Cyanide  Poisoning  Cases  :  Report  Of  Four Cases. Arab Journal of Forensik Science and Forensik Medicine, Vol.1, (No. 2), pp. 230-236. Nnoli, Martin  Anazodo., Legbosi, Nwidu  Lucky.,
Nnwafor, Paul  alozie., & Chukwuonye, Ijezie Innocent.  (2013).  Toxicological  Investigation OF  Acute  Cyanide  Poisoning  Of  a  29- Year- Old-man : A Cases Report. Iranian Journal Of Toxicology, Vol.7, (No.20), pp.831-835.
Possible, Jim  F. (2016). Prelevansi Kelengkapan Penulisan Deskripsi  luka Pada Korban Hidup Kasus Trauma Mekanik Berdasarkan Data  di Instalansi Forensik  RSUD  Abdul  Moeloek.
Jurnal Ilmu kedokteran dan Kesehatan, Vol.4, (No.3), pp.160-180.
Bakhtiar, Handar  Subhandi., Sofyan,  Andi Muhammad., Muhadar., & Soewondo, Slamet Sampurno. (2019). The Essence Of Autopsy In  the  Criminal  Investigation  Process, International  Journal  Of  Scientific  & Technology Research, Vol.8, (No.8), pp.9-16 Nuzunulriyanti, Ramadinne.,  Firganefi.,  &  Husin,
Budi  Rizki. (2017). Fungsi  Ilmu  Kedokteran Forensik  dalam  Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu dan Anak. Jurnal Poenale, Vol.2, (No.1), pp.80-96.
Suryadi,  T. (2019). Penentuan Sebab  Kematian Dalam Visum  et  Repertum Pada  Kasus Kardiovaskuler, Jurnal  Averrous Kedokteran Dan  Kesehatan  Malikussaleh, Vol.5, (No.1), pp. 60-71.
Hatta,  Muhammad., & Zulfan,  Srimulyani.  (2019).
Autopsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia dan  Hukum  Islam,  Jurnal  Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.19, (No.
1), pp. 27-51.
Susanti, R. (2012a) Paradigma Baru  Peran  Dokter Dalam  Pelayanan  Kedokteran  Forensik,
Jurnal Majalah  Kedokteran  Andalas, Vol.36,
(No.2), pp.146-154.
Susanti,  R.  (2012b).  Kematian  Tahanan  di  Ruang Sel  Polisi  Kontroversi  Pembunuhan  Atau Bunuh  Diri  Dilihat  Dari  Sudut  Pandang  Ilmu Kedokteran  Forensik, Jurnal  Majalah
Kedokteran  Andalas,  Vol.36, (No.1)  pp.112-
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
120.
Jaya,  Made  Sumitra  C. (2015). Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman (Obat  Hukum)  Dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran Menurut Undang-Undang nomor 29 tahun 2004. Jurnal Widyasrama, Vol.26, (No.2), pp.1-16.
Anastasya, Winda.,  Hamdan,  Muhammad & Eka,
Mohammad. (2017). Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan. Jurnal  Fiat Justisia, Vol.1, (No.1), pp.145-170.
Shara, Desi Wilma., Amelia, Nikita Rizky., & Manalu,
Buana Raja.  (2019).  Peranan  Vsium  Et Repertum  Dalan  Proses  Pembuktian  Perkara Pidana Penganiayaan
Biasa Ynag
Mengakibatkan  Kematian  (Putusan  Nomor: 3490/id./2015/Pn.Mdn). Jurnal  Mercatoria, Vol.12, (No.1), pp.1-13.
Wahyuni, S. 2013. kegunaan  ilmu  kedokteran Forensik dalam  mebantu  mengungkapkan peritiwa pidana, Jurnal dosen universitas PGRI
palembang, Vol.2, (No.3), pp.287-299.
Sari, Mirna Andita., Rifai, Eddy., Jatmiko, Gunawan.
(2017). Peranan  ahli  toksikologi Forensik dalam  upaya  pembuktian  tindak  pidana pembunuhan  berencana,  Jurnal  Poenale Hukum Pidana, Vol.5, (No.3), pp.120-132.
Trisnadi,  S. (2013). Ruang  lingkup Visum  et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang” (scope of Visum et Repertum as a legal mean of proof
in crime related to human body in rumah sakit bhayangkara semarang. Jurnal Sains Medika, Vol.5, (No.2), pp.121-127.
Arsyadi.  (2014).  Fungsi  dan  Kedudukan Visum  et Repertum Dalam Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum  Legal  Opinion, Vol.2, (No.2),  pp.56-
64.
Rindo,  R. (2015). Kedudukan  Kedokteran  Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  Kepolisian  Daerah Riau. Jurnal Online Mahasiswa (JOM), Vol.2,
(No.2), pp.1-14.
Ramadani, Astri Surya., Salenda, Kasjim., & Kahpi,
Ashabul. (2019). Beban Pembuktian Visum et Repertum dalam  Penanganan  Kasus  Tindak Pidana  Penganiayaan. Jurnal  Alauddin  Law Development, Vol.1, (No.2), pp.1-8.
Hardianto, D. (2016). Pertimbangan Hakim Perkara Pencemaran Nama  Baik  Melalui  Media. Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure, Vol.18, (No.1), pp.93-102.

## BUKU
Marzuki,  Peter  M. (2016). Penelitian  Hukum,  ed revisi, cetakan ke 12. Jakarta: Kencana.
Harahap,  Muhammad  Y. (2005). Pembahasan Permasalahan  dan Penerapan  KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Dewata, Mukti Fajar  Nur., &  Ahmad,  Yulianto.
(2013). Dualisme  penelitian Hukum  Normatif
Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 343-358
dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Asnawi,  Muhammad  N. (2015). Hermeneutika
Putusan Hakim. Jakarta: Putra.
Mulyadi,  L. (2014). Putusan Hakim Dalam Hukum
Acara Pidana  Indonesia. Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Soeparmono. (2016). Keterangan Ahli  & Visum  et
Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana edisi revisi. Bandung: Mandar Maju.

## Remmelink, J. (2003). Hukum  Pidana Komentar
Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Indonesia.  Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.

## Waluyadi.  (2000). Ilmu Kedokteran Kehakiman
Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek
Hukum Praktik Kedokteran.
Jakarta:
Djambatan.