Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 68-72| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4626.68-72

## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG KLEPTOMANIA
Komang Sutriani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia sutrysutry0@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Kleptomania  adalah  kondisi  dimana  seorang  individu  memiliki  masalah  kontrol  dalam  dirinya  untuk mengambil.  Pola  pikir  di  sini  bukan  hanya  orang  gila  yang  kesal  dengan  akal  dan  budi  tetapi  juga  berbagai penyakit  psikologis.Terdapat  beberapa  kasus  seringkali  terjadinya  pencurian  yang  disebabkan  oleh  penderita kleptomania dan dalam hal ini dirumuskannya suatu tujuan penelitian yaitu  pengaturan tindak pidana pencurian yang  dilakukan  oleh  seorang  kleptomania  serta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencurian yang  dilakukan  oleh  seorang  kleptomania.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normative  dengan pendekatan  kasus  dan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  penulis  gunakan  dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  teknik  deskriptif.  Hasil  temuan  penelitian  ini mengungkapkan bahwa kasus seperti ini telah diatur dalam  Pasal 44 ayat (1) KUHP hasil dari penilaian pelaku di  dokter  spesialis  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  untuk  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam menentukan  pilihan  apakah  pelakunya  kemudian  ditempatkan  di  poliklinik  kesehatan  jiwa  atau  dalam pemulihan.
Kata Kunci : Gangguan Kejiwaan, Kleptomania, Pertanggungjawaban Pidana

## Abstract
Kleptomania is a condition in which an individual has control problems within himself to take. The mindset here is not only crazy people who are annoyed with reason and mind but also various psychological diseases. There are several cases of frequent thefts caused by kleptomaniac sufferers and in this case a research objectives are formulated,  namely  regulating  the  crime  of  theft  committed  by  a  kleptomaniac  and  criminal  liability  for  the crime  of  theft  committed  by  a  kleptomaniac.  This  research  is  a  normative  legal  research  with  a  case  and legislation  approach.  The  technique  of  collecting  legal  materials  that  the  author  uses  in  this  research  is  a literature study. Sources of legal materials  used  are primary and secondary legal sources. The legal material analysis technique used is descriptive technique. The findings of this study reveal that cases like this have been regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. The results from the assessment of the perpetrator at a specialist doctor can be used as legal evidence, to be considered by the judge in determining  whether the perpetrator is then placed in a mental health polyclinic or not. in recovery.
Keywords: Mental Disorders, Kleptomania, Criminal Liability

## I. PENDAHULUAN
Setelah negara ini memproklamasikan kemerdekaannya, akhirnya Indonesia menjadi negara  kesatuan dan memiliki sistem hukum sebagai pengatur Negara dalam menyusun tatanannya. Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  Negara  kepulauan  dengan  kekhasan  pulau-pulaunya  yang  berbatasan  dan hak haknya yang dirancang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 (yang selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945).  Adanya  hukum  berfungsi  untuk  membatasi  individu  dalam bertingkah  laku  guna  menciptakan  suasana  yang  tertib,  teratur  dan  tentram.  Hukum  bergerak  pada dinamika masyarakat yang terus maju. Perubahan, perbedaan, maupun adanya hal baru pada peraturan yang dirancang agar dapat kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat banyak.
Suatu  perbuatan  pencurian  yang  dilakukan  oleh  seseorang  mencakup  semua  gerakan psikologis dan tidak setiap orang memiliki sikap yang sehat dan biasa saja. Orang yang tinggal di area publik  memiliki  alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Bagaimanapun  juga  manusia  sebagai makhluk  yang  bersahabat  yang  hidup  di  arena  publik  tidak  dapat  bertindak  secara  terbuka  sesuai dengan kehendaknya dan setiap individu memiliki ketidaksempurnaan dalam penalarannya, ada yang
sehat  dan  ada  yang  kurang  beruntung,  seperti  kurang  nalar,  khususnya  masalah  mental.  Kata kecenderungan  untuk  mencuri  dalam  aktivitas  publik  belum  diketahui  secara  keseluruhan  dan  di dalam  dan  di  luar,  bahkan  dalam  bahasa  biasa  arti  pentingnya  belum  dianggap  sesuai  kesepakatan ilmiah  klinis.  Oleh  karena  itu,  kami  tidak  dapat  sepenuhnya  menyalahkannya  dengan  asumsi ditemukan bahwa ada kasus yang ekstrem dalam mengelola masalah perampokan di daerah, toko, atau di kota tanpa terlebih dahulu mengetahui latar belakang  sejarah perampokan tersebut. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian  ringan  dan  pencurian  dengan  kekerasan (Hartono  et  al.,  2021) .  Tindak  pidana  pencurian adalah  gejala  sosial  yang  senantiasa  dihadapi  oleh  masyarakat,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  yang  berwajib  maupun  warga  masyarakat  sendiri  untuk  menghapusnya,  akan  tetapi  upaya tersebut  tidak  mungkin  akan  terwujud  secara  keeluruhannya,  karena  setiap  kejahatan  tidak  akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya (Saputra, 2019) .
Perbedaan dengan kemajuan  yang terdapat di dunia akan semakin sulit dengan adanya sikap dan  kemampuan  manusia.  Peralihan  perilaku  manusia  dapat  membentuk  faktor  yang  akan  dirasakan pemerintahan  maupun  masyarakat  sendiri.  Faktor  ini  dapat  berupa  perbuatan  positif  yang  baik  bagi masyarakat  dan  perbuatan  negatif  yang  banyak  menyusahkan  masyarakat.  Adapun  perilaku  negatif dapat dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun perbuatan yang tidak baik. Hukum  pidana  terdiri  atas  norma  hukum  sendiri  yang  menjadikan  tatanan  yang  berada  pada masyarakat  di  antara  norma-norma  yang  lain.  Hukum  pidana  berfungsi  untuk  mencegah  tindakan- tindakan  sewenang-wenang  individu  (pelaku),  baik  si  pelanggar  hukum  korban  maupun  masyarakat. Konsep  sentral  dengan  pertanggungjawaban  pada  pidana  adalah  adanya  asas  tindak  pidana  tanpa kelalaian  (geen  straf  zonder  schuld).  Pada  KUHP  tidak  terdapat  mengenai  kualifikasi pertanggungjawaban  yang  dimaksud  dalam  hukum  pidana.  pada KUHP  hanya  saja  diuraikan  bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Dua permasalahan dalam diri seseorang tidak dimungkinkan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang ia lakui.
Kleptomania  adalah  suatu  kondisi  dimana  seseorang  memiliki  masalah  pengendalian dorongan  yang  mengendalikan  dirinya  untuk  mengambil,  meskipun  fakta  bahwa  pembobolan  yang mereka lakukan tidak didorong oleh  keinginan untuk memiliki barang  atau karena  nilai barang yang mereka  ambil,  bukan  pada  Alasan  korban  tidak  mampu  secara  finansial,  namun  kegembiraan  yang didapat saat melakukan perampokan barang itulah  yang mereka  cari. Demonstrasi perampokan  yang dilakukan  oleh  seseorang  mencakup  semua  gerakan  psikologis  dan  tidak  setiap  orang  memiliki  pola pikir  yang  solid  dan  tipikal.  Orang  yang  hidup  di  mata  publik  memiliki  alasan  untuk  memenuhi kebutuhan mereka (Prabowo & Karyono, 2014) . Masalah kecenderungan mencuri di Indonesia adalah adanya  perbedaan  penilaian  dari  beberapa  terapis.  Ada  beberapa  ahli  yang  mengatakan  bahwa kecenderungan mencuri tidak dapat dibantah dengan alasan membuat korban tidak dapat mengontrol pencuriannya,  namun  ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  paksaan  untuk  mencuri  hanyalah  perilaku disfungsional yang tidak lengkap yang bagaimanapun juga dapat dibatasi oleh korban.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  kleptomania merupakan  salah  satu bentuk gangguan kejiawaan  yang ditandai dengan mencuri  yang terjadi secara berulang.  Perilaku  tersebut  disertai  dengan  keinginan  kuat  yang  sulit  dikendalikan (Levani  et  al., 2019) .  Adapun  pelaku  pencurian  oleh  pengidap  kleptomania  ini  tidak  bisa  dijatuhi  hukuman dikarenakan adanya  alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga kesalahan si pelaku dihapuskan (Permana  &  Wirasila,  2019) .  Lebih  lanjut Brawanti  &  Utari  (2019) dengan  keterangan ahli  jiwa  dalam  persidangan  karena  dalam  hasil  pemeriksaan  pelaku  terbukti  mengidap  penyakit kleptomania,  agar  aparat  penegak  hukum  tidak  salah  mempidanakan  seorang  yang  mempunyai penyakit jiwa karena perbuatannya. Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk  mengungkap  pengaturan  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  seorang  kleptomania serta  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  seorang kleptomania.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  penelitian hukum normatif dengan menganalisis sumber hukum menjadi peraturan  perundang  undangan  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  dengan  pendekatan  kasus dan  perundang-undangan.  Dalam  sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  terbagi  menjadi  sumber
utama dalam peneliti ini yakni bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat autoritat yang dimaknai pada otoritas yang merupakan  konsekuensi dari kegiatan tersebut. Bahan hukum sekunder, yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi  bagian  pada  hukum  primer  agar  menjadi  suatu  yang  komplit. Bahan hukum dikumpulkan dengan  teknik menginventarisasi secara  hierarkis dengan memanfaatkan prosedur pencatatan dan kerangka dokumen  yang terkait dengan pengaturan eksplorasi yang sah dan mengandung  pertentangan  legitimasi  yang  rasional  dan  induktif.  Setelah  terkumpul  kemudian  bahan hukum dianalisis dan dikaji secara terperinci menggunakan interpretasi hukum dan diikuti dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Seorang Kleptomania
Tindakan  kriminal  adalah  demonstrasi  yang  memenuhi  perincian  yang  diberikan  dalam  pengaturan pidana.  Secara  bersama-sama  agar  suatu  demonstrasi  dinyatakan  sebagai  demonstrasi  kriminal, demonstrasi  tersebut  harus  sesuai  dengan  rencana  yang  diberikan  dalam  pengaturan  undang-undang. Tindak  pidana  pencurian  merupakan  aksi  unjuk  rasa  yang  dinamakan  perbuatan  salah  secara keseluruhan  karena  diatur  dalam  Buku  II  KUHP  dan  hukum  acara  untuk  pengelolaan  tindak  pidana pembobolan diatur dalam KUHAP.
Salah  satu  hal  yang  penting  dalam  merumuskan  sebuah  tindak  pidana  adalah  sifat  melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan yang sebenarnya  termasuk  melawan  hukum,  tetapi  tidak  mendapatkan  sanksi.  Sebagai  contoh,  penahanan oleh  pihak  kepolisian  yang  pada  hakikatnya  adalah  perampasan  kemerdekaan  orang  lain  dan  perlu dilakukan  pembahasan  yang  berkaitan  dengan  asas  legalitass  serta  kewajiban  hakim  untuk  tidak menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya (Moeljanto, 1993) .
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania yaitu kecenderungan yang paling  besar  adalah  karena  adanya  proses  tekanan-tekanan  dari  kehidupan  kemasyarakatan.  Menurut Bonger  kerugian  tersebut  dapat  dipandang  dari  dua  sudut  yaitu  dari  sudut  ekonomi  dan  dari  sudut psikologis/kesusilaan.  Kerugian  ekonomis  dapat  kita  lihat  dari  kejahatan  yang  bermotif  ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian  ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk  kepada masyarakat. Jika  ditambah  dengan  kerugian  dan  kesusahan  yang  diderita  oleh  korban,  juga  ancaman  terhadap masyarakat,  kesemuanya  itu  merupakan  jumlah  yang  tidak  terhitung  besarnya.  Jenis  kepemilikan barang  dagangan  yang  berbeda  seperti  menjual,  menghibahkan,  meminjamkan,  menuntut,  menjual, dan bahkan bersifat sebaliknya, khususnya tidak melakukan sesuatu terhadap barang tersebut namun juga  tidak  mengizinkan  orang  lain  untuk  mengurus  barang  tersebut  tanpa  persetujuan  mereka (Marzuki, 2008) .
Kerugian  yang  ditimbulkan  dapat  dilihat  dari  dua  hal,  yaitu  spesifik  menurut  perspektif finansial  dan  dari  perspektif  mental/moral.  Kita  bisa  melihat  kemalangan  moneter  dari  pelanggaran keuangan  yang  dibujuk,  seperti  perampokan,  perampokan,  penggambaran  yang  keliru.  Sementara kemalangan  mental  meskipun  kesalahan  dapat  menyebabkan  kemalangan  finansial  juga  dapat mempengaruhi masyarakat.Pengaturan tindak pidana kleptomania dalam KUHP belum diatur dengan jelas,  Sampai  sekarang  Ada  beberapa  ahli  yang  mengatakan  bahwa  pemaksaan  untuk  mencuri  tidak dapat  dibantah  karena  hal  tersebut  membuat  korban  tidak  dapat  mengontrol  tindakan  pencuriannya, namun ada juga yang mengatakan bahwa mencuri hanyalah sebuah perilaku disfungsional yang tidak lengkap. yang dalam hal apapun dapat dianalisis. dibatasi oleh pasien.
Satu  hal  yang  tidak  bisa  diabaikan  adalah  penderitaan  si  pelaku  itu  sendiri,  karena bagaimanapun  mereka  adalah  anggota  masyarakat  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Oleh  karena  itu baik  masyarakat  maupun  aparat  pemerintah  perlu  memperhatikan  penderitaan  yang  dihadapi  oleh mereka.  Namun  penderitaan  korban  yang  mengalami  kerugian  juga  harus  menjadi  prioritas  dari masyarakat  dan  penegak  hukum,  seperti  korban  tindak  pidana  pencurian  yang  mengalami  kerugian materiil,  pencurian  di  Indonesia  adalah  salah  satu  tindak  pidana  yang  paling  banyak  dilakukan  oleh pelaku kriminal.
Kleptomania  dalam  pengaturan  tindak  pidana  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  karena tidak  ada  aturan  yang  jelas  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang kleptomania, maka dari itu tindak pidana kleptomania termasuk ke dalam kekosongan norma, Alasan kekosongan yang sah, khususnya dalam kesiapan peraturan, baik dari badan pembuat undang-undang
dan  kepala,  memang  menghabiskan  sebagian  besar  hari,  sehingga  ketika  peraturan  itu  diucapkan substansial, hal-hal atau kondisi yang direncanakan akan diarahkan oleh pedoman telah berubah.

## 2. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  oleh Seorang Kleptomania
Siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  dilanggar  dengan  disiplin,  namun  ini  tidak  berarti  bahwa setiap  individu  yang  melakukan  demonstrasi  kemudian  ditolak.  Hal  ini  dengan  alasan  bahwa  untuk memaksakan  suatu  pemidanaan  kepada  seseorang  serta  untuk  mengajukan  suatu  perbuatan  yang ingkar,  ada  tambahan  aturan  yang  berbunyi  “Tidak  ada  pemidanaan  yang  dipaksakan  asal  tidak  ada kesalahan” (Nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali) ini pedoman adalah aturan yang ada dalam hukum tidak tertulis, yang hidup di arena publik dan yang tidak kurang dari standar yang tertulis dalam peraturan.
Pencurian  dalam  hukum  pidana  tertentu  seperti  pada  pasal  di  atas  yaitu  dengan  pidana kurungan paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000,- yang termasuk disiplin yang cukup  banyak  menghalangi  pelakunya,  namun  hukuman  untuk  pelanggaran  perampokan  sangat tinggi. berbeda, sesuai pasal 362 KUHP dengan Pasal 367 KUHP yang telah diatur dalam KUHP, hal ini  bertumpu  pada  strategi  yang  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  pembobolan  dan  melihat objek barang yang diambil.
Karena  adanya  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh  korban  perampok  kompulsif, yang  harus  dilihat  adalah  kondisi  kejiwaan  pelakunya,,  hal  ini  berdasar  atas  pasal  44  KUHP  ayat  1 dan  ayat  2  yang  berbunyi:  Ayat  (1)  “Barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya  karena  jiwanya  cacat  dalam  pertumbuhannya  atau  terganggu karena  penyakit,  tidak  dipidana”.  Ayat  (2)  “Jika  ternyata  perbuatan  itu  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pembuatnya  karena  pertumbuhan  jiwanya  cacat  atau  terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” (Sutrisno, 2010) .
Meskipun  demikian,  perlu  diingat  bahwa  dalam  hukum  pidana  terdapat  dugaan  pendukung dan alasan. Alasan pembelaan menyiratkan penjelasan yang menghilangkan ide demonstrasi kriminal yang  melanggar  hukum.  Alasan  absolusi  adalah  penjelasan  yang  menghapuskan  kesalahan  si  pelaku suatu kesalahan, sedangkan kegiatannya masih melawan Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila  sehingga  tak  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  itu  (Pasal  44  KUHP).  Kleptomania lebih mengarah kepada alasan pemaaf, yang berhubungan dengan keadaan si pelaku. Mengenai alasan pemaaf  dapat  dilihat  dari  bunyi  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP:  “Tiada  dapat  dipidana  barangsiapa mengerjakan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sebab  kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Dikatakan bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung  perbuatannya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya  adalah  karena  Kurang sempurna akalnya (Soerjodibroto, 2006) .
Ada  tiga  tingkah  laku  kleptomania  yang  berbahaya  diantaranya  yaitu,  seorang  penderita kleptomania selalu gagal menolak dorongan untuk tidak melakukan pencurian, walaupun barang yang dicuri tidak terlalu berharga, dan dibutuhkan, penderita awalnya merasa cemas dan tegang saat hendak mencuri  namun  setelah  mencuri  penderita  merasa  senang  dan  puas  melakukan  aksinya,  setelah  itu muncul  kembali  rasa  bersalah,  menyesal  dan  takut  tertangkap  namun  penderita  tetap  tidak  menahan kegiatan tersebut, yang pasti tidak ada rencana yang tegas sejauh kemampuan untuk dapat diandalkan, Pasal 44 KUHP di atas mungkin menggambarkan syarat-syarat kapan seseorang tidak dapat memikul tanggung  jawab  agar  tidak  ditolak.  Dalam  situasi  yang  unik  ini,  orang  yang  kecurian  dalam  KUHP positif diperintahkan sebagai orang yang tidak cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, hanya secara tegas dalam kasus pembobolan. apa lagi bagian yang tersisa bertanggung jawab dengan asumsi  dia  melakukan  kesalahan  lain.  Dengan  cara  ini,  ia  dibebaskan  dari  tuduhan  yang  sah,  bukan pembebasan,  dengan  alasan  bahwa  pelakunya  telah  terbukti  melakukan  demonstrasi  kriminal, khususnya  perampokan.  Bagaimanapun,  dengan  pengampunan  karena  pelakunya  tidak  dapat bertanggung  jawab,  maka,  pada  saat  itu,  sebagai  tanggung  jawab,  individu  dengan  pencurian  harus diserahkan  ke  komunitas  restorasi  atau  klinik  mental  selama  satu  tahun  sebagai  waktu  untuk pengujian  yang  merugikan  Negara,  dengan  harapan  penyakitnya  dapat  disembuhkan  dan  kapan  saja diserahkan atau dikembalikan ke lingkungan sosialnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Tindak  pidana  pencurian  diatur  dalam  Pasal  362  sampai  dengan  Pasal  367  KUHP  tentang perampokan, Pasal 362 KUHP mengatur perampokan biasa, Pasal 363 KUHP mengatur perampokan dengan  berat,  Pasal  364  mengatur  perampokan  ringan,  Pasal  365  KUHP  mengatur  perampokan dengan  kebiadaban,  Pasal  367  KUHP  mengatur  perampokan  dalam  keluarga.  Pencurian  lebih mengarah pada alasan pembenaran, yang diidentikkan dengan keadaan pelakunya. Adapun penjelasan di  balik  pengampunan,  cenderung  dilihat  dari  bunyi  Pasal  44  ayat  (1)  KUHP  “Tiada  dapat  dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang  sempurna  akalnya  atau  sakit  berubah  akal.” Pertanggungjawaban  tindak  pidana  kriminal pencurian  oleh  seseorang  dengan  paksaan  untuk  mencuri,  seseorang  dengan  pencuri  tidak  dapat dianggap  bertanggung  jawab  atas  kegiatannya.  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa motif pembobolan adalah untuk mempercantik diri, melainkan hanya untuk memiliki barang-barang yang tidak ada tempatnya.

## 2. Saran
Aparat  penegak  hukum  harus  lebih  berhati-hati  karena  salah  langkah  dari  seorang  pengganti  yang sebenarnya dan secara intelektual kuat, seseorang yang memiliki semangat (kecenderungan mencuri). Ahli hukum memberikan jabatan  kepada pelaku, misalnya, menyambut pelakunya ke  spesialis  untuk melihat  pikiran  pelakunya.  Hasil  dari  penilaian  tersebut  nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  pemikiran agar  tidak  masuk  ke  tahap  pendahuluan.  Dalam  hal  pelaku  terbukti  memiliki  ketidakstabilan psikologis  (keterpaksaan  untuk  mencuri),  dan  dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  pendahuluan.  Untuk masyarakat  setempat,  lebih  baik  untuk  menumbuhkan  perspektif  dan  kecenderungan  yang menggembirakan  selamanya,  baik  dalam  menyelesaikan  latihan  sehari-hari  dan  melihat  seseorang sebagai upaya pencegahan sambil membatasi terjadinya masalah mental yang berbeda seperti paksaan untuk  mencuri.  Adapun  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  pencurian  penderita  kleptomania  agar melakukan  terapi  secara  rutin  saat  terdiagnosis  kleptomania,  untuk  meminimalisir  terjadinya  suatu kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brawanti,  N.  L.  B.  M.,  &  Utari,  A.  A.  S.  (2019).  Pertanggungjawaban  Terhadap  Orang  yang Menderita Penyakit Kleptomania. Kertha Wicara , 8 (7), 1–13.
Hartono,  T.,  Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). Retentum , 2 (1), 32–42.
Levani, Y., Prastya, A. D., & Ramadhani, S. N. (2019). Kleptomania: Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi. Magna Medika , 6 (1), 31–37. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana Prenada, Jakarta. Moeljanto. (1993). Asas-asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
Permana,  I.  P.  Y.  A.,  &  Wirasila,  A.  A.  N.  (2019).  Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencurian Terhadap Pelaku yang Mengidap Kleptomania. Kertha Wicara , 8 (5), 1–14.
Prabowo,  B.  A.,  &  Karyono.  (2014).  Gambaran  Psikologis  Individu  dengan  Kecenderungan Kleptomania. Psikologi , 3 (2), 163–169.
Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. Pahlawan , 2 (2), 1–8. Soerjodibroto, S. (2006). KUHP dan KUHAP . Raja Gafindo Persada, Jakarta. Sutrisno. (2010). Ilmu Hukum . Prenhallindo, Jakarta.