Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 7, Nomor 1, Januari-Juni 2024 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9558

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA
Fahrurozi 1
Universitas Terbuka 1
fahrurozi24@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  implementasi  kebijakan  dana  desa  Distrik  Obaa  Kabupaten Mappi Desa Dagimon. Jenis penelitian dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan alokasi dana desa yang dilakukan di Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi, masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang  mempengaruhi  salah  satunya  yaitu  Sumber  Daya  Manusia.  Strategi  pengelolaan dana desa pada Kabupaten Mappi Desa Dagemon belum berjalan dengan baik, terutama dalam  hal  pelaporan  tidak  berjalan  dengan  baik,  Pemerintah  Desa  secara  rutin melaporkan keuangan desa kepada kepala desa setiap bulan tidak sesuai dengan realita dan  tidak  transparan.  Simpulan  studi  tersebut  mengungkapkan  bahwa  implementasi langkah-langkah  perlindungan  lingkungan  di  Dagemon  District  Obaa  Mappi  tidak dilakukan  dengan  baik  karena  sumber  daya  yang  tidak  memadai  dan  pembangunan infrastruktur  yang  kurang  memadai.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi  perlindungan lingkungan di Dagemon adalah kurangnya sumber daya manusia.
Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, Kebijakan, Pengeloaan.

## ABSTRACT
Research is aimed at implementing the policy of funds of the village of Obaa district of Mappi  Village  Dagimon  district.  The  type  of  research  in  the  research  that  will  be carried  out  is  qualitative  research.  The  results  of  the  research  conducted  on  the allocation of village funds in Dagemon Village, Obaa Mappi District, have not yet gone well.  One  factor  that  affects  this  is  Human  Resources.  The  village  fund  management strategy in Mappi Village Dagemon district has not gone well, especially in the case of reporting not going well, the village government regularly reports the village's finances to  the  village  head  every  month  is  not  in  line  with  reality  and  is  not  transparent.  The conclusion  of  the  study  reveals  that  the  implementation  of  environmental  protection measures  in  Dagemon  District  Obaa  Mappi  is  not  done  well  due  to  insufficient resources  and  inadequate  infrastructure  construction.  The  main  factor  that  affects environmental protection in Dagemon is a lack of human resources.
Keywords: Implementation, Management, Policy, Village Funds.

## PENDAHULUAN
Keefektifan  menjadi  hal  yang
perlu diperhatikan dalam upaya pengelolaan  dana  desa.  Kabupaten Mappi kususnya Desa Dagemon
merupakan  alah  satu  daerah  kabupaten yang  mendapatkan  bantuan  dana  desa. Besaran  dana  APBDes  jumlah  ADD yang  diterima  oleh  kampung  Dagemon, Distrik Obaatelah diatur  pada Peraturan Bupati  Mappi  Nomor  11  Tahun  2019 (Indonesia,  2019)  tentang  pembagian dan  penetapan  dana  desa  setiap  desa yang  ada  di  Kabupaten  Mappi  yaitu sebesar Rp.1.599.055.000.
Berdasarkan data Kabupaten
Mappi  Desa  Dagemon  memperoleh Dana  Desa  pada  tahun  2020  sebesar 1,792,688,000  kemudian  pada  tahun berikutnya  tahun  2021  APBDes  yang diterima menurun yaitu sebesar 1,722,585,000 dan 3 2 pada tahun 2022
APBDes  yang  diterima  mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 1,394,433,000. Pada tahun 2023 APBDes yang diterima mulai mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar 1,538,068,000. Berdasarkan data APBDes  penurunan  APBDes  yang dialami  Desa  Dagemon,  terjadi  suatu fenomena yang menyebabkan permasalahan  tersebut.  Alokasi  Dana
Desa terebut berdasarkan fakta yang ada dana  yang  seharusnya  dipergunakan untuk membangun desa tersebut
kebanyakan  malah  disalahgunakan  oleh beberapa pegawai yang kurang berkompeten dalam permasalahan alokasi  dana  sehingga  kurang  efektif dalam  melakukan  pengelolaan  terhadap dana  desa  tersebut  yang  rencananya digunakan untuk
mewujudkan, meningkatkan  pembangunan  desa  agar lebih baik kedepannya.
Proses  suatu  implementasi  baru akan  dimulai  jika  tujuan  dari  sasaran telah  ditetapkan,  program  kegiatan tersusun,  dana  telah  siap  dan  telah
disalurkan  untuk  mencapai  sebuah sasaran  dari  yang  telah  direncanakan (Grindle,  1980).  Hasil  pengamatan  dan informasi  dari  informan  menunjukkan bahwa  Sumber  Daya  Manusia  pada
Dagemon mempengatuhi alokasi pembangunan  dana  Desa.  Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah  desa  dalam  hal  struktur pemerintahan,  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  program  pemberdayaan, dan  komunikasi.  Masalah-masalah  ini dapat  mempengaruhi  informasi  publik mengenai  APBDes  atau  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  APBDes adalah dokumen yang merinci penggunaan  dan  alokasi  dana  desa, sehingga  penting  untuk  memastikan ketersediaan informasi publik mengenai hal  tersebut”  (RM,  51  Th),  (SK,  48 Th)”.
Minimnya informasi publik masyarakat  pada  Dagemon  mengenai alokasi  pembangunan  dana  Desa  juga merupakan  faktor  yang  mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai. Hasil pengamatan dan informasi lapangan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program serta alokasi  dana  desa.  Salah  satu  langkah yang  dapat  diambil  adalah  dengan memastikan  pelaporan  keuangan  desa yang  konsolidasi  dengan  baik  sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau penggunaan dana desa secara transparan. Selain itu, melibatkan masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  memberikan  informasi yang  lebih  jelas  mengenai  alokasi pembangunan  dana  desa  juga  dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai program-program  tersebut”  (EB,  58 Th)”.
Kurangnya informasi publik dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai  ADD  dari  aparatur  desa kepada  masyarakat.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Mustanir  (2016),  hasil penelitian membuktikan bahwa Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa berjalan  dengan  baik,  karena  selalu melibatkan masyarakat secara transparan  mengenai  APBDes  dan masyarakat  selalu  dilibatkan  dalam mengawal jalannya pengelolaan anggaran  Desa  sehingga  informasi publik  mengenai  ADD  terbuka  dan diketahui masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, peran masyarakat dan juga pemerintah sangatlah  penting  dalam  mendampingi jalannya  kegiatan  bangun  desa  dengan upaya  menempatkan  pegawai  yang berkompeten padabidangnya dan meningkatkan kedisiplinan kerja pegawainya  dalampengelolaan  dana desa  di  Kabupaten  Mappi.  Penggunaan dana  desa  dapat  digunakan  dalam beberapa  kegiatan  seperti  guna  untuk bangun desa, perencanaan ADD, pengelolaan  ADD,  sampai  dengan
Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ) dimana  harus  dilakukan  sesuai  dengan prosedur dan diharapkan jika penggunaan  dana  desa  sudah  sesuai dengan  prosedur,  dana  tersebut  dapat bermanfaat  untuk  masyarakat  yang tinggal di desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, yang ditujukan untuk
menjelaskan  fenomena  yang  mendalam dan  mendetail  dengan  mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan pengelolaan  dana  desa,  faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  dana  desa,  dan  strategi implementasi  kebijakan  pengelolaan dana  desa.  Teknik  Pengumpulan  data
pada  penelitian  ini  meliputi:  (1) Wawancara,  (2)  Dokumentasi,  (3) Observasi,  (4)  Studi  Pustaka.  Analisis data  dilakukan  mulai  masuk  lapangan hingga  selesai  penelitian  lapangan. Analisis  data  lebih  difokuskan  selama proses  di  lapangan  bersamaan  dengan pengumpulan data.
Informan kunci pada penelitian ini terdiri  dari  7  orang  narasumber  yang dijabarkan  sebagai  berikut:  Kepala Kampung,  Kaur  Pemerintahan,  Kaur Umum  Pembangunan,  Kaur  Kersa,
Ketua Bamuskam dan Sekertaris Bamuskam. Informan kunci mendukung tekhnik  wawancara  yang  dilakukan  dan menjadi  sumber  data  primer  dalam penelitian  ini.  Sedangkan  sumber  data sekunder dari buku literature dan jurnal penelitian terdahulu.
Proses  analisis  data  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.  Proses  ini  berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung,  bahkan  sebelum  data benar-benar terkumpul

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil wawancara yang  membahas  tentang  implementasi dana  desa  di  Kampung  Dagemon Distrik  Obaa  Mappi  membuktikan bahwa  pelaksanaannya  masih  jauh  dari prosedur.  Minimnya  informasi  publik masyarakat  pada  Dagemon  mengenai alokasi  pembangunan  dana  Desa  juga merupakan  faktor  yang  mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai. Fenomena ini berdasarkan
wawancara  yang  dilakukan  pada  jam 14.20  tanggal  05  Oktober  2023  dengan informan  Enggel  Bertus  Miyakaimu, sebagai  salah  satu  kepala  Kampung Dagemon  Distrik  Obaa  Kabupaten Mappi  terkait  fenomena  pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa yang dilakukan di kampung Dagemon Distrik
Obaa  Mappi.    “Menurut  informan bahwa  implementasi  dana  desa  di kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi dilakukan  masih  sangat  jauh  dari prosedur.  Pelaksanaan  implementasi dana  desa  yang  terjadi  pada  Kampung Dagemon  Distrik  Obaa  Kabupaten Mappi tidak transparan, sehingga informasi  yang  diterima  masyarakat masih  sangat  minim,  bahkan  banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui mengenai informasi alokasi pembangunan  dana  Desa.  Selain  itu pelaksanaan  program-program yang
akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan  tidak  transparan,  terutama dalam penggunaan keuangan desa tidak transparan  dan  akuntabel.  Penggunaan dana  desa  tidak  sesuai  dengan  rencana, dan adanya intervensi pada pelaksanaan PBJ  Desa,  pelaporan  keuangan  desa yang tidak di konsolidasi dengan baik.
Penerapan implementasi dana desa  sering  tidak  sesuai  dengan  isi-isi kebijakan implementasi  dana desa yang ada.  Pelaksanaan  implementasi  dana desa  Kampung  Dagemon  Distrik  Obaa Kabupaten  Mappi  masih  dilakukan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan dari
dampak pelaksanaan  tersebut.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  anggaran  yang  semestinya dialokasikan  terhadap  pembangunan namun  realitanya  digunakan  untuk keperluan  pribadi.  Alokasi  dana  desa yang seharusnya dilakukan untuk perbaikan  jalan  sering  dikurangi  untuk kepentingan  pribadi  sehingga  dalam melaksanakan  implementasi  kebijakan dana  desa  tidak  berjalan  dengan  baik. Alokasi  dana  bantuan  sering  dikurangi nominalnya  untuk  keperluan  pribadi, sehingga kemiskinan dan pembangunan Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih terus tergolong tertinggal.
Berdasarkan hasil observasi, implementasi dana desa  pada Kampung Dagemon  Distrik  Obaa  Kabupaten
Mappi. Berikut ini adalah hasil observasi  yang  didapat  peneliti  terkait dampak  dari  implementasi  kebijakan dana  desa  yang  dilakukan  di  Kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi. Berdasarkan  data  yang  didapat  pada Distrik  Obaa  Kabupaten  Mapi  Desa
Dagimon  tahun  2020  klasifikasi  desa tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  1467  jiwa,  0,0133 penduduk  yang  miskin.  Tahun  2021 klasifikasi  desa  tergolong  desa  yang tertinggal  dengan  jumlah  penduduk 1498  jiwa,  0,0145  penduduk  yang miskin.  Tahun  2022  klasifikasi  desa tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  1517  jiwa,  0,0177 penduduk  yang  miskin.  Tahun  2023 klasifikasi  desa  tergolong  desa  yang tertinggal  dengan  jumlah  penduduk 14527  jiwa,  0,0186  penduduk  yang miskin.
Faktor yang mennghambat terealisasinya dana desa dengan maksimal  salah  satunya  minimnya informasi  publik  masyarakat  pada Dagemon mengenai alokasi pembangunan dana Desa juga merupakan  faktor  yang  mempengaruhi APB-Des disalah gunakan oleh pegawai. Menurut  informasi  yang diperoleh dari informan bahwa implementasi dana desa yang dilakukan di  kampung  Dagemon  Distrik  Obaa Mappi  belum  berjalan  dengan  baik. Terdapat  beberapa  faktor  permasalahan dilapangan yang menghambat isi kebujakan maupun konteks implementasinya. Faktor yang menghambat  implementasi  kebijakan dana desa yaitu Sumber Daya Manusia. Sumber  Daya  Manusia  yang  terdapat pada Kampung  Dagemon masih kurang kompeten  dalam  hal  mengelola  alokasi dana  desa.  Fenomena  ini  dapat  dilihat
dari  tingkat  pendidikan  yang  ada kampung Dagemon Distrik Obaa Mappi.  Tingkat  Pendidikan  sangat penting  dalam  mengelola  alokasi  dana desa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  rata-rata Sumber  Daya  Manusia  berpendidikan SD,  SMP.  Minimnya  pengetahuan mengenai  Pendidikan  terutama  dalam mengelola  implementasi  dana  desa berdampak  pada  salah  satu  indikator yang merupakan faktor yang
menghambat  implementasi  dana  desa berjalan tidak baik. Selain faktor tingkat Pendidikan,  faktor  yang  menghambat implementasi kebijakan dana desa yaitu minimnya kesadaran aparatur desa akan kemajuan dari pembangunan dana desa. Ketidak  jujuran  aparatur  desa  dalam mengelolan alokasi dana desa merupakan suatu indikator yang
menghambat dampak dari implementasi dana  desa.  Faktor  selanjutnya  yaitu aparatur  desa  kurang  berkompeten dalam  mengelola  dana  desa.  Faktor selanjutnya  yaitu  struktur  pemerintahan Desa bisa dikatakan belum ideal. Hal ini terbukti  dari  pelaksanaan  penganggaran terdapat  kewenangan  yang  tumpang tindi  antara  sekertaris  desa  dengan kepala dusun.
Berdasarkan observasi faktor yang menghambat  implementasi  dana  desa pada  Desa  Dagemon  dilihat  dari  data dokumentasi  tingkat  pendidikan  yang mengelola  kebijakan  dana  desa.  Rata- rata  tingkat  pendidikan  yang  mengelola dana  desa  hanya  berpendidikan  SD, SMP,  dan  SMA.  Hal  ini  merupakan faktor  yang  mempengaruhi  pengelolaan dana desa pada Dagemon.
Konsep strategi implementasi dana  desa  yang  dilakukan  pada  Distrik Obaa  Kabupaten  Mappi  Desa  Dagimon dimana pada strategi  tersebut  dilakukan mulai  dari  perencanaan  anggaran  pada Distrik  Obaa  Kabupaten  Mappi  Desa Dagimon,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hasil  observasi  didapat bahwa  strategi  dana  desa  tidak  berjalan sesuai konsep yang direncanakan karena tingkat pendidikan pada pada
Kabupaten Mappi Desa Dagemon masih sangat  kurang,  Sumber  Daya  Manusia yang  berkompeten  dalam  menerapkan strategi tersebut.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  implementasi  dana desa  yang  terjadi  pada  Kampung Dagemon  Distrik  Obaa  Kabupaten Mappi tidak transparan, karena informasi  yang  diterima  masyarakat masih  sangat  minim,  bahkan  banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui mengenai informasi alokasi pembangunan  dana  Desa,  dan  kurang keterbukaan atau transparan pemerintah desa kepada sebagian masyarakat dalam pelaksanaan  program-program yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Pelaksanaan implementasi dana desa  pada Kampung Dagemon  Distrik  Obaa  Kabupaten Mappi  terutama  dalam  penggunaan keuangan  desa  tidak  transparan  dan akuntabel,  penggunaan  dana  desa  tidak sesuai dengan rencana, adanya intervensi  pada  pelaksanaan  PBJ  Desa, pelaporan  keuangan  desa  yang  tidak  di konsolidasi dengan baik.
Penerapan implementasi dana desa  sering  tidak  sesuai  denga  nisi-isi kebijakan implementasi dana desa yang ada. Pelaksanaa implementasi dana desa Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten  Mappi  masih  dilakukan secara asal-asalan tanpa mempertimbangkan dari dampak pelaksanaan  tersebut,  seperti  anggaran yang  semestinya  dialokasikan  terhadap pembangunan namun
realitanya digunakan  untuk  keperluan  pribadi. Alokasi  dana  bantuan  sering  dikurangi nominalnya  untuk  keperluan  pribadi, sehingga kemiskinan dan pembangunan
Kampung Dagemon Distrik Obaa Kabupaten Mappi masih terus tergolong tertinggal. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data
Distrik  Obaa  Kabupaten  Mapi  Desa Dagimon  tahun  2020  klasifikasi  desa tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  1467  jiwa,  0,0133 penduduk  yang  miskin.  Tahun  2021 tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  1498  jiwa,  0,0145 penduduk  yang  miskin.  Tahun  2022 tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  1517  jiwa,  0,0177 penduduk  yang  miskin.  Tahun  2023 tergolong  desa  yang  tertinggal  dengan jumlah  penduduk  14527  jiwa,  0,0186 penduduk yang miskin.
Menurut teori model proses implementasi  kebijakan  menggunakan teori  Merilee  S.  Grindle.  Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle  dipengaruhi  oleh  dua  faktor, yaitu  isi  kebijakan  (content  of  policy) dan  konteks  implementasi  (context  of implementation). Faktor
tersebut mencakup:  sejauh  mana  kepentingan kelompok  sasaran  atau  target  group termuat  dalam  isi  kebijakan,  jenis manfaat  yang  diterima  oleh  target group,  sejauh  mana  perubahan  yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Selain  isi  implementasi  dan  konteks implementasi pada Distrik Obaa
Kabupaten Mappi Desa Dagimon belum dilaksanaksn dengan baik, ada beberapa faktor  yang  mempengaruhi  hal  tersebut salah  satunya  yaitu  komunikasi  yang kurang  antara  aparatur  desa  dengan masyarakat sekitar. Kurangnya komunikasi yang dibangun oleh aparatur desa mengakibatkan minimnya informasi dan kejelasan
yang didapatkan oleh masyarakat pada
Distrik  Obaa  Kabupaten  Mappi  Desa Dagimon.
Selain minimnya komunikasi, sumber daya manusia pada Distrik Obaa Kabupaten  Mappi  Desa  Dagimon  juga merupakan faktor implemenrasi
kebijakan  dana  desa  belum  berjalan dengan baik. Disposisi pelaksana dalam mengelola  kebijakan  dana  desa  pada Distrik  Obaa  Kabupaten  Mappi  Desa Dagimon  juga  masih  kurang  baik,  daan struktur  birokasi  pada  Distrik  Obaa Kabupaten Mappi Desa Dagimon masih belum berfungsi dengan baik. Berdasarkan hasil pada penelitian implementasi  dana  desa  pada  Distrik Obaa  Kabupaten  Mappi  Desa  Dagimon memiliki  korelasi  dengan  teori  pada penelitian Subandi (2018).
Menurut  George  C.  Edwards dalam  Subandi  (2018),  terdapat  faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang pertama proses komunikasi  kebijakan,  ada  tiga  hal penting menurut Edwards, yaitu transmisi,  konsistensi  dan  kejelasan. Faktor  kedua  sumber  daya  manusia. Faktor  ketiga  yaitu  disposisi.  Faktor yang keempat yaitu struktur birokasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  maak dapat  dikatakan  bahwa  implementasi kebijakan  dana  desa  yang  dilakukan  di
Kampung Dagemon Distrik Obaa
Mappi,  masih  belum  berjalan  dengan baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  daya serap  anggaran  yang  kurang  maksimal dan  pembangunan  infrastruktur  yang masih  tergolong  tertinggal.  Faktor  yang mempengaruhi  dalam  pengelolaan  dana desa  pada  Kabupaten  Mappi  Desa Dagemon  salah  satunya  yaitu  Sumber Daya  Manusia.  Sumber  Daya  Manusia yang  kurang  berkompetensi  dalam menangani  pengelolaan  dana  desa  pada Kabupaten  Mappi  Desa  Dagemon merupakan  faktor  yang  menghambat berjalannya  implementasi  kebijakan dana  desa.  Strategi  pengelolaan  dana
desa  pada  Kabupaten  Mappi  Desa Dagemon  belum  berjalan  dengan  baik, tidak  sesuai  dengan  realita  dan  tidak transparan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin,  A.,  Rivai,  A.,  Wulandari,  R. (2021).  Implementasi  Kebijakan
Dana  Desa  di  Desa  Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. CENDRAWASIH. JAMIL: Journal of Administration and Management  Politics  Literation. 1 (1). 10-18. https://e-
journal.iyb.ac.id/index.php/cendra wasih/article/download/154/123/
Azizah,  A.  N.,  PRabawati,  I.  (2021). Implementasi  Kebijakan  Dana Desa  untuk  Penanganan  Pandemi
Covid-19  di  Desa  Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Publika:  Jurnal Ilmu  Administrasi  Negara.  9 (4). https://doi.org/10.26740/publika.v 9n4.p459%20-%20474 Chasanah,  K.,  Rosyadi,  S.,  Kurniasih,
D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesian  Journal  of  PUblic Administration (IJPA). 3 (2). https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2. 921 Grindle,  M.  S.  (1980). Politics and Policy Implementation  in  The  Third World, Princnton University Press, New Jersey Hansiden,  P.  E.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  (Studi  di
Desa Lansot Kabupaten Minahasa Utara).  KNIA  6.0.  Konferensi NAsional Ilmu Administrasi. PResidensi G-20 Indonesia Tahun 2022.  Recover  Together,  Tcover Stronger. 1-4. https://knia.stialanbandung.ac.id/i ndex.php/knia/article/download/8 03/pdf Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya  Kabupaten  Kuburaya Provinsi  Kalimantan  Barat. JE  & KP. 5 (1). 1-17. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/ar ticle/download/391/223/ Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  untuk Penanggulangan  Pandemi  Covid- 19 di Sampang. Soetomo Comunication  and  Humanities.
2 (1).
https://doi.org/10.25139/sch.v2i1. 3165 Indonesia,  P.  R.  (2019).  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  11  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2O14  tentang Desa. Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Sekretariat Negara, 2, 1–8.. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details /102675/pp-no-11-tahun-2019 Kapita,  M.,  Mingkid,  E.,  Rares,  J.  J. (2021).  Implementasi  Kebijakan Dana  Desa  di  Desa  Bailengit Kecamatan  Kao  Barat  Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan. 1 (1). 1-11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/ind ex.php/psp/article/view/33776/31 991 Kartika, K. (2017). Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Terap Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. i(2). 1-14. https://jurmafis.untan.ac.id/index. php/publika/article/download/150
8/pdf_368 Mustanir,  A.  (2016).  Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan  di  Desa  Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik , 4 (2). https://doi.org/10.24252/profetik.v 4i2a6 Mustanis,  A.,  Darmiah,  D.  (2016). Implementasi  Kebijakan  Dana Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Pembangunan  di  Desa Teteaji  Kecamatan  Tellu  Limpoe
Kabupaten  Sidenreng  Rappang.
Jurnal Politik Profetik.  4 (2). 225-
238. https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/articl
e/view/2749/2593
PanuluH,  F.  (2020).  Dana  Desa. Proposal. Simlitamas. 8-37.
https://drive.google.com/open?id=
1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUc
N 0NQ0hbL
Prihatini,  D.,  &  Subanda,  I.  N.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi  (MEA) , 4 (2),  46-59. https://doi.org/10.31955/mea.v4i2 .353 Riadi,  S.,  Sawitri,  A., Suasa,  S.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Tolole Kecamatan  Ampibabo  Kabupaten Parigi Moutong. Jurnal MODERAT. 6 (3). 490-501. https://jurnal.unigal.ac.id/index.ph
p/moderat
Subandi, A. (2018). Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  di  Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten  Bogor.  Skripsi  Thesis. Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu
Politik  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspa ce/bitstream/123456789/42718/2/ AHMAD%20SUBANDI- FISIP.pdf Sugiyono, S. (2012). Memahami
Penelitian  Kualitatif. Alfabeta.
Bandung