214
MODELING, Vol. 10, No. 1, Maret 2023 ; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 214-228

## KONSEP DAKWAH POLITIK MOHAMMAD NATSIR DI INDONESIA
Sri Harda Yanti, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Email: hardayanti.shy@gmail.com
M. Fatchurrohman, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Email: mfatchur@dosen.iimsurakarta.ac.id
Herri Gunawan, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Email: herrigunawan82@gmail.com

## Abstract
This  research  is  included  in  library  research  with  a  socio-historical approach.  This  research  is  included  a  qualitative  research.  This  research belongs to the type of historical study through the study of documents or texts.  This  study  discusses  the  concept  of  Mohammad  Natsir's  political da'wah  and  his  methods  and  strategies  aimed  at  grounding  and reintroducing  the  concept.  Sources  of  data  in  this  research  consisted  of primary  and  secondary  sources  of  books/writings.  This  research  data collection  through  documentation  using  content  analysis  techniques.  The results  of  this  research  indicated  that  in  political  da'wah  activities, Mohammad Natsir had the concept of modernization in Islamic p olitics. The essence of Natsir's concept of political modernism is to apply the teachings of Islamic spiritual, social and political values contained in the Qur'an and Hadith, but still adapted and be opened to the period of times. Natsir carried out political da'wah with three methods, namely through the government field, the government field and the community development field. Natsir's political  da'wah  method  was  carried  out  using  a  da'wah  strategy  with actions, in writing, and orally. The implications of this research are expected to be the development of broader da'wah theories, especially those related to political da'wah in Indonesia.
Keywords: Concept, Da'wah, Politics

## Abstrak
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan sosio-historis.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini termasuk dalam jenis studi sejarah melalui studi dokumen atau teks. Kajian ini membahas tentang konsep dakwah politik Mohammad Natsir serta metode dan  strateginya  yang  bertujuan  untuk  membumikan  dan  memperkenalkan
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 215
kembali konsep tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder berupa buku/tulisan. Pengumpulan data penelitian ini melalui dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan dakwah politik, Mohammad Natsir memiliki konsep modernisasi dalam politik Islam. Inti dari konsep modernisme politik Natsir adalah menerapkan ajaran nilai-nilai spiritual, sosial dan politik Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun tetap disesuaikan dan dibuka dengan perkembangan zaman. Natsir melakukan dakwah politik dengan  tiga  metode  yaitu  melalui  bidang  pemerintahan,  bidang pemerintahan dan bidang pembangunan masyarakat. Metode dakwah politik Natsir  dilakukan  dengan  menggunakan  strategi  dakwah  dengan  tindakan, tertulis,  dan  lisan.  Implikasi  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat berkembangnya  teori-teori  dakwah  yang  lebih  luas,  khususnya  yang berkaitan dengan dakwah politik di Indonesia.
Kata Kunci: Konsep, Dakwah, Politik

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  dakwah. Dakwah  merupakan  sebuah  cara  yang ditempuh  oleh  para  nabi,  rasul,  serta para ulama. Dakwah adalah salah satu ajaran  yang  diturunkan  kepada Rasulullah  Sholallahu  alaihi  wasallam. Posisi  dakwah  dalam  Islam  sangat penting  peranannya,  sebab  melalui dakwah  ajaran  Islam  dapat  tersebar secara  luas.  Dakwah  dilakukan  untuk mengajak  manusia  ke  jalan  Allah Subhanahu  wa  Ta’ala.  Tidak  hanya mengajak ke jalan Allah SWT, tapi juga mengajak manusia kepada keadilan dan kedamaian  yang  kaffah  (menyeluruh). Dakwah kepada Allah SWT merupakan jalan mulia dan utama. (Arif M Ikhsan, 2017: 19).
Dakwah  Rasulullah  SAW  hadir membawa  perubahan-perubahan  yang lebih  baik  bagi  masyarakat  Arab.
Rasulullah  SAW  berhasil  merubah kesenjangan  sosial  yang  ada,  serta mengganti sistem yang ada dimasyarakat  Arab,  seiring  dengan dakwahnya  untuk  mengajak  kepada Allah  SWT.  Rasulullah  SAW  adalah seorang sosialis yang merubah kesenjangan yang ada dengan memberikan pemahaman bahwa perbedaan  sesungguhnya  berdasarkan sejauh mana ketaatannya kepada Allah SWT.
Sebelum  Rasulullah  SAW  datang, bangsa  Arab  tidak  memiliki  kesatuan, secara  politis  merupakan  bangsa  yang terpecah belah. Rasulullah SAW sebagai juru  dakwah,  tidak  hanya  menjadi pendiri  agama,  namun  juga  menjadi negarawan  dan  pembangun  bangsa yang  besar.  Bahkan  Rasulullah  SAW mendirikan  Republik  Madinah  dengan Piagam Madinah sebagai kitab undang-
undang  yang  mengatur  berbagai  suku yang  ada.  Piagam  Madinah  yang Rasulullah  SAW  buat  untuk  menjadi solusi  dari  perpecahan  dan  pertikaian antara  Islam  dan  Yahudi  yang  kerap terjadi.  Piagam  Madinah  menjadi jaminan hak bagi setiap manusia tanpa melihat  latar  belakang  suku  ataupun statusnya dalam masyarakat.
Syed Mahmudunnasir menjelaskan  bahwa  di  Madinah Rasulullah  SAW  memulai  dakwah dengan membawa Islam dalam konsep agama-politik  setelah  sebelumnya
Islam  hanya  menjadi  agama  murni.
Rasulullah SAW membangun persaudaraan muslim serta mendirikan suatu  negara  atas  prinsip-prinsip kesamaan dan kebebasan. Bangsa Arab, Yahudi dan semua masyarakat yang ada di tanah Arab berada pada satu pijakan dan  derajat  yang  sama  dalam struktur sosio-politik,  tanpa  ada  prasangka- prasangka  nasional  dan  rasial  dalam bermasyarakat.
Syed  Mahmudunnasir  diatas tentang  perjalanan  dakwah  Rasulullah SAW, lebih lanjut memberikan gambaran  tentang  bagaimana  suatu tantangan  dakwah  yang  dialami seorang da’i dalam
perjalanan dakwahnya.  Tantangan  yang  dihadapi dapat  berupa  berbagai  hal  dan  dari beragam  aspek  kehidupan.  Mulai  dari hal mendasar terkait
aqidah
(kepercayaan), masalah-masalah sosial, bahkan  sampai  pada  tatanan  dan struktur  politik.  Tantangan  dakwah dari berbagai aspek muncul baik secara
individu,  keluarga  atau  kelompok,  dan juga menyeluruh sampai pada konteks kenegaraan. Dengan berbagai tantangan  yang  dihadapi,  maka ketajaman berpikir da’i juga diuji untuk mampu menganalisa berbagai masalah yang ada dan menemukan solusinya.
Kebijaksanaan  dan  ketajaman berpikir  Rasulullah  SAW  diikuti  oleh para  da’i  setelahnya  diberbagai  kurun waktu  dan  tempat,  termasuk  di Indonesia. Di Indonesia, ada satu ulama yang  perjuangannya  di  jalan  dakwah mengingatkan  ummat  Islam  kepada perjuangan dan jalan dakwah Rasulullah  SAW,  karena  keteguhannya mengikuti  cara-cara  dakwah  yang dilakukan  Rasulullah  SAW,  serta kebijaksanaan dan ketajaman berpikirnya dalam merespon tantangan dakwah  kaitannya  dengan  masalah- masalah yang ada di masyarakat. Ulama sekaligus da’i tersebut adalah Mohammad Natsir, atau dikenal dengan panggilan Natsir.
Mohammad  Natsir  (1908-1993) adalah  seorang  da’i  serta  seorang pejuang  nasional  di  Indonesia.  Natsir adalah  seorang  ulama,  cendekiawan, negarawan dan juga seorang pemimpin ummat.  Natsir  sepanjang  hidupnya pernah menjadi guru, Menteri, menjadi Perdana  Menteri  setelah  Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, serta seorang  politikus  Islam  yang  dengan tegas  dan  secara  bijaksana  membawa pesan  dakwah  serta  menggerakkan kekuatan  Islam.  Bagi  Natsir,  dakwah adalah  medan  perjuangan  yang  harus
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 217
ditempuh dan terus berlangsung hingga akhir  zaman  (Hadi  Nur  Ramadhan, 2021: 13-17).
Studi  tentang pemikiran  maupun aktifitas dakwah dan politik Mohammad  Natsir  ini  menjadi  sangat menarik  dan  penting  untuk  diteliti secara  mendalam  untuk  memahami sekaligus  memperkenalkan  konsep, metode  dan  strategi  dakwah  politik Mohammad  Natsir.  Sebuah  penelitian yang bertujuan untuk mengangkat dan menghidupkan kembali konsep dakwah politik Natsir. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi contoh  bagi  para  da’i  untuk  dapat mengikuti  kebijaksaan  sikap  serta ketajaman  berpikir  Mohammad  Natsir dalam mengemban tugas dakwah.

## LANDASAN TEORI
Dakwah
Kata  dakwah  dalam  Al-Qur’an yaitu  dari  kata اعد – وعدي – ةوعد ,  secara etimologi  (secara  Bahasa)  mempunyai makna yang sama dengan kata  al nida yang berarti memanggil atau menyeru. Al-Qur’an  menyebutkan  kata  ini sebanyak  215  kali,  hal  ini  menurut informasi  peneliti  Al-Qur’an  yaitu Muhammad  Fuad  Abd.  al-Baqy.  Ada lima  makna  yang  terkandung    dalam kata tersebut, yaitu: 1) berarti meminta pertolongan  ( ةثاغتسلاا )  ,  2)  berarti menghambakan diri (ibadah), 3) berarti memanjatkan  permohonan  kepada Allah  SWT  (berdoa),  4)  berarti persaksian Islam (syahadat al Islam), 5) berarti  mengundang  atau  memanggil
(al nida) (Ilyas Ismail dan Prio Hotman, 2011: 28).
Mohammad Ali Aziz menjelaskan bahwa  penelusuran  makna  dakwah  di dalam  Al-Qur’an  dilakukan  secara semantik.  Melalui  cara  tersebut, didapati  makna  bahwa  dakwah  itu bersifat  persuasif  yakni  mengajak manusia  secara  halus.  Jika  yang dilakukan  untuk  mengajak  seseorang kepada  Islam  dilakukan  dengan  cara kekerasan, pemaksaan ancaman, terror atau  intimidasi,  maka  tidak  bisa dikatakan sebagai dakwah. Pemahaman inilah yang diperoleh dari makna dakwah yang berarti mengajak, berdoa, mengadu, mengundang, meminta  dan  memanggil,  dimana  doa berarti  permohonan  dari  hamba kepada Tuhannya (Moh Ali Aziz, 2004:
274).
Al-Qur’an memberikan gambaran secara  jelas  terkait  aktifitas  mengajak ke  jalan  Islam,  hal  ini  tertera  dalam surat  Fushsilat  (41)  ayat  33  yang berbunyi:
نَسْحَا  ْنَم َو
َلاَق  َّواًحِلاَص  َلِمَع َو ِ َّاللَّ يَلِا آَعَد  ْنَّمِم ًلا ْوَق َنْيِمِلْس مْلا َنِم ْيِنَّنِا Artinya:  siapakah  yang  lebih  baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan  amal  sholeh  dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah  diri.  (QS.  Fushshilat  [41]:
33).
Dari  ayat  di  atas  terdapat  dua pendekatan  yang  dapat  digunakan dalam  menjalankan  aktifitas  dakwah, yaitu dakwah bil qaul (dakwah dengan perkataan)  dan  dakwah  bil  amal (dakwah  dengan  perbuatan).  Dakwah bil  qaul  bisa  dilakukan  secara kelompok, massa atau secara individu. Dakwah bil amal yaitu aktifitas dakwah yang  dilakukan  dengan  cara  sosial engineering
(rekayasa sosial).
Memerlukan  adanya  manajemen  agar koordinasi antara dakwah bil qaul dan dakwah bil amal berjalan secara efektif.
Dalam  pandangan  terminologi sosiologi pembangunan, dakwah dalam arti  makro  itu  sejalan  dengan rekonstruksi  sosial.  Sosial  dalam  arti ekonomi,  budaya,  Pendidikan,  dan kemasyarakatan.  Persoalan  dakwah adalah  sesuatu  yang  kompleks  karena menyangkut  segala  aspek  kehidupan dan berkaitan dengan upaya perbaikan yang  tidak  pernah  selesai.  Maka pengertian  dakwah  dalam  konteks  ini adalah  upaya  memperkenalkan  Islam sebagai  satu-satunya  jalan  Islam  yang benar,  dengan  cara  yang  menarik, bebas,  demokratis,  dan  realistik menyentuh kebutuhan primer manusia (Asep Muhiddin, 2002: 36).
Ismail  Ilyas  dan  Hotman  Prio menjabarkan  dalam  konteks  filsafat, bahwa  dakwah  dapat  dipahami  dalam tiga  makna  mulai  dari  makna  yang paling  sederhana  hingga  makna  yang paling  tinggi.  Pertama,  filsafat  dakwah adalah  suatu  konsep  atau  bagan pemikiran  yang  menerangkan  dasar-
dasar, prinsip-prinsip dan hal-hal yang dianggap  paling  pokok  mengenai dakwah. Kedua, filsafat dakwah adalah pemikiran  atau  kajian  yang  bersifat rasional dan filsufis mengenai prinsip- prinsip  dakwah  yang  digali  dari sumber-sumber  Islam  yaitu  Al-Qur’an dan  Al-Hadist  serta  pemikiran  para ulama  sebagai  pegangan  dasar  bagi para  da’i  dalam  melaksanakan  tugas dakwah  demi  mencapai  mardhatillah (ridho  Allah  SWT).  Ketiga,  filsafat dakwah  merujuk  pada  konsep-konsep atau  aliran-aliran  pemikiran  mengenai dakwah yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan paradigmatis (pola pemikiran) tentang hal-hal pokok mengenai  dakwah.  Filsafat  dakwah dalam  arti  yang  ketiga  ini  berkaitan dengan  mazhab-mazhab  pemikiran dalam dakwah yang dengan sendirinya memperkaya  wacana  dan  khazanah intelektual  mengenai  dakwah.  Dalam konteks kajian filsafat dakwah terdapat prinsip-prinsip yang fundamental dalam  pemikiran  dakwah.  Prinsip tersebut  ada  lima  yaitu  Islam, paradigma tentang dakwah, da’i, mad’u (obyek  dakwah),  dan  aliran-aliran pemikiran dalam dakwah. Inilah obyek utama dalam kajian filsafat dakwah.
Berdasarkan  penjelasan  diatas, dapat  disimpulkan  bahwa  dakwah adalah  sebuah  aktifitas  menyeru kepada  jalan  Islam,  dengan  tujuan untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah SWT  dengan  cara  amar  ma’ruf  nahi munkar. Segala kegiatan yang bertujuan untuk mengajak kebaikan dan mencegah  dari  kemungkaran  adalah
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 219
aktifitas  dakwah,  baik  dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan.  Aktifitas  dakwah  tidak hanya dimaknai  dan dipandang secara murni dari aspek keagamaan saja, tapi mencakup  semua  aspek  kehidupan. Tidak  ada  aspek  yang  bebas  dari aktifitas  dakwah.  Ruang  lingkup dakwah  sangat  luas,  mulai  dari individu,
keluarga, kelompok masyarakat  bahkan  hingga  ke  tatanan kenegaraan dalam pendekatan struktural. Politik
Politik  diambil  dari  kata  polis dalam  bahasa  Yunani  Kuno  yang artinya  kota.  Kota  dalam  bahasa  itu adalah Negara yang berkuasa, menurut istilah  sekarang.  Kata  politik  berasal dari  bahasa  Inggris  yaitu  politia  yang menunjukkan  sifat  pribadi  atau perbuatan, secara makna, kata tersebut berarti  acting  or  judging  wisely (menyikapi  dan  menghukumi  dengan bijak).  Politik  secara  lughah  (bahasa), berasal  dari  kata  'sasa-yasuusu- siyasatan'  atau  yang  berarti  mengurus kepentingan  seseorang.  Pengarang kamus  al-Muhits  mengatakan  bahwa, Sustu ar-ra'iyata siyasatan atau berarti saya memerintahnya dan melarangnya (Fachruddin  dan  Fuad  Muhammad, 1988: 1).
Agus  Hiplunuddin  menjelaskan bahwa  politik  secara  umum  erat kaitannya  dengan  kekuasaan,  dan terminologi  politik  tentang  kekuasaan biasanya  erat  melekat  dengan  negara. Orang-orang  yang  masuk  dalam  dunia
politik  yang  sedang  merebut  atau mempertahankan kekuasaanya baik itu pada  lembaga  eksekutif  ataupun legislatif  disebut  sebagai  politisi. Negara  dalam  hal  ini  dapat  diartikan sebagai  suatu  kelompok,  organisasi, alat, kelembagaan dari rakyat, keluarga atau  persekutuan  (Agus  Hiplunuddin, 2017: 7).
Konsep politik dalam Islam secara jelas  diungkapkan  dalam  teks-teks  Al- Qur’an  yang  menyebutkan  sejumlah prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah,  toleransi,  hak-hak  dan kewajiban,  amar  ma’ruf  dan  nahi mungkar,  kejujuran,  amanah  serta penegakan  hukum.  Selain  itu,  konsep- konsep  dan  dasar-dasar  politik  dalam Islam  juga  dapat  dilihat  dari  praktek politik
Rasulullah SAW dalam penyelengaraan  pemerintahan  Islam, yaitu  tentang  bagaimana  Rasulullah ketika menjalankan fungsi pemerintahan di Madinah (Ayi Sofyan, 2012: 16). Penjabaran  di  atas  memberikan gambaran  bahwa  aktifitas  politik bukanlah sesuatu yang hanya dipandang  dalam  konteks  negara  saja namun juga dari segi keagamaan. Islam sendiri  telah  menaruh  perhatian terhadap  politik.  Politik  bahkan  telah terlaksana dan menjadi bagian dakwah Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan  aktifitas-aktifitas  politik sesungguhnya  tidak  boleh  dipisahkan dari persoalan agama.
Dakwah Politik Dakwah politik merupakan dakwah  yang  dilaksanakan  melalui pendekatan  struktur  politik  atau melalui kekuasaan. Dakwah politik juga sering disebut dengan dakwah struktural, yaitu dakwah yang pelaksanaannya memanfaatkan susunan jabatan, pangkat atau kedudukan  dari  seorang  da’i  atau mad’u. Struktur tersebut dapat berupa kepemimpinan.  Hampir  semua  nabi dan rasul berdakwah dengan pendekatan  ini.  Semua  agama  yang berkembang dibawah lindungan negara serta  pemerintahan,  sehingga  negara tersebut menjamin aktifitas dakwah itu, serta  bertanggung  jawab  melindungi penyebar  luasannya  A.  Ghaffar  Aziz (dalam  Mokhamad  Abdul  Aziz,  2018: 40).
Dengan  demikian,  juru  dakwah yang  berasal  dari  latar  belakang kehidupan  dan  profesi  yang  berbeda sebenarnya tidak ada  masalah asalkan memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan  ajaran  Islam.
Dakwah  dapat  berlangsung  dalam kehidupan  manusia,  termasuk  dalam arena politik kenegaraan. Secara umum dapat dikatakan bahwa politik dakwah tidak  lain  dari  segala  jenis  kegiatan manusia  yang  berkaitan  dengan masalah kekuasaan.  Dalam  pandangan Islam,  politik  hanyalah  salah  satu medium  untuk  mencapai  tujuan dakwah.  Bukan  sebaliknya,  dakwah justru dijadikan medium untuk mencapai  tujuan  politik  (Awaludin
Pimay, 2005: 8-9). Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  dakwah  politik adalah  sebuah  aktifitas  dakwah  yang dilakukan melalui jalur politik. Kekuasaan  yang  ada  dalam  aspek politik  digunakan  untuk  menyebarkan dan  mendakwahkan  nilai-nilai  Islam. Penggunaan kekuasaan yang digunakan  dalam  menyebarkan  nilai- nilai  Islam  dimulai  dari  tingkat kekuasaan  yang  paling  kecil  hingga kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu negara.  Namun  perlu  diketahui  bahwa sesunggunya  penggunaan  kekuasaan bukanlah  satu-satunya  cara  untuk berdakwah.  Sehingga  bukan  masalah bagi seorang da’i apabila tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam masyarakat atau negara. Sebagai  produk  budaya,  dakwah tidak  terlepas  dari  dunia  politik. Setidaknya, ada tiga paradigma terkait hubungan  dakwah  dan  politik,  yakni paradigma simbiotik, integralistik, dan instrumentalistik. Paradigma simbiotik memandang bahwa dakwah dan politik saling memerlukan secara timbal balik. Dalam  hal  ini,  dakwah  memerlukan politik,  karena  dengan  politik,  dakwah dapat berkembang. Inilah yang disebut dengan  berdakwah  dengan  politik. Sebaliknya,
politik memerlukan dakwah, karena dengan dakwah, politik dapat jadi digdaya dalam bingkai etika dan  moral.  Inilah  yang  dikatakan berpolitik dengan dakwah.
Dalam  tulisan  Syamsul  Yakin, secara kritis, berdakwah melalui politik berbeda  dengan  berpolitik  melalui
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 221
dakwah. Syamsul Yakin mengutip dari F Adi  Kusumo,  unsur  utama  frasa  ini adalah  berdakwah.  Dalam  konteks  ini, dakwah berada dalam bingkai idealisme, yakni menyebarkan kebaikan  ajaran  agama.  Jika  dakwah dilakukan  melalui  politik,  maka orientasinya adalah
berbagai keuntungan  dan  kebaikan  untuk masyarakat  dan  mendapat  ridha  Allah SWT. Jika seseorang berdakwah melalui politik  lalu  memperoleh  jabatan  dan kekuasaan tertentu, maka hal ini adalah amanah  dan  semata-mata  untuk memperluas kawasan dakwah.
Sedangkan  frasa  kedua,  yakni berpolitik  melalui  dakwah,  aspek politik  lebih  diutamakan  dibanding dengan aspek dakwah. Seseorang yang melancarkan gerakan berpolitik melalui dakwah kerap kali menggunakan berbagai atribut dakwah dalam  melakukan  lobi-lobi  politik.  Di sini  kekuasaan  politik  menjadi  tujuan utama berdakwah. Akibatnya,
kebijakan  dan  arah  perjuangannya dapat  tiba-tiba  berubah sesuai  dengan dinamika politik yang ada agar cita-cita politik yang bersangkutan dapat berada di  lingkaran  kekuasaan,  mendapat simpati  masyarakat,  termasuk  hal  lain yang mengokohkan kepentingan politiknya  dengan  kendaraan  dakwah (Syamsul Yakin, 2019: 59-60). Pendekatan dakwah melalui jalur politik  dapat  dilakukan  sepanjang  ia membawa kemanfaatan dalam
perkembangan  dakwah  Islamiyah, sesuai  dengan  prinsip  tasharruf  al-
imam  manuthun  bi  al-mashlahah
(kebijakan pemimpin haruslah berorientasi  kepada  kemaslahatan masyarakat). Pendekatan dakwah melalui  jalur  politik,  menurut  Samsul Munir  Amin  pada  dasarnya  dilakukan melalui dua strategi; pertama, pendekatan  Islam  struktural,  yakni Islamisasi  negara  demi  Islamisasi masyarakat berdasarkan pada gagasan bahwa negara harus mengatur kehidupan  masyarakat  berdasarkan hukum Islam. Dalam  prakteknya,  pergerakan struktural  ada  yang  dilakukan  secara radikal  pemberontakan  dengan  cara menentang kekuasaan dan pemeritahan  yang  dianggap  tidak sejalan. Ataupun dengan cara konstitusional  di  dalam  parlemen dengan memperjuangkan aspirasi umat Islam  dalam  bentuk  kebijakan  dan perundang-undangan.  Apalagi  bila dikaitkan dengan keinginan sebahagian umat  Islam  untuk  mengembalikan kejayaan  Islam  yang  dikenal  dengan gerakan  i’adatul  Islam.  Dalam  gerakan ini ada yang mengambil pola tatbiq al- syari’ah, yakni penerapan syariat Islam dalam  perundang-undangan  negara yang nantinya menjadi pedoman dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (Dudung Abdul Rahman, 2018: 49).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  kedalam penelitian  kualitatif,  dimana  fokus analisisnya yaitu pada proses penyimpulan  dan  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari
sumber  data  yang  telah  diamati,  yaitu buku, jurnal, artikel dan sumber tulisan lainnya.  Penelitian  termasuk  kedalam jenis  studi  sejarah  melalui  studi dokumen  atau  teks.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  normatif  dan  sosio- historis.  Pendekatan  normatif  yaitu sebuah pendekatan untuk menjelaskan masalah  yang  dikaji  dengan  hukum (fiqh)  yang  berlaku  sebagai  upaya penegasan.  Pendekatan  normatif  ini dilakukan karena politik Islam termasuk  kedalam  bagian  kajian hukum  Islam,  yaitu  Fiqh  Siyasah  (ilmu fiqih yang mengkhususkan pada bidang politik).  Pendekatan  sosio-historis menyatakan  setiap  produk  pemikiran merupakan  hasil  interaksi  pemikir dengan  lingkungan  sosio-kultural  dan sosio-politik yang mengitarinya.
Setelah  menentukan  sumber- sumber  prioritas  dan  penunjang, kemudian  mulai  mengumpulkan  dan menghimpun  data  dari  lokasi-lokasi pencarian  data  yang  ada.  Lokasi pencarian  data  yaitu  perpustakaan, situs-situs  jurnal  dan  penelitian lainnya, termasuk perpustakaan digital dan  tempat  lain  yang  menunjang ketersediaan  data  yang  diperlukan seperti toko buku. Sumber data berupa karya  tulis  baik  buku  dan  tulisan lainnya, dalam bentuk buku atau tulisan fisik  maupun  sumber  data  digital. Setelah  data-data  terkumpul,  maka tahap  berikutnya  yang  dilakukan adalah membaca data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Mohammad Natsir
Mohammad  Natsir  (1908-1993) adalah  seorang  tokoh  penting  dalam sejarah pemikiran dan gerakan dakwah di  Indonesia.  Natsir  merupakan seorang  negarawan  sekaligus  seorang pelaku  sejarah  negara  Indonesia modern.  Natsir  tidak  hanya  seorang pemikir, namun juga seorang politikus. Natsir  adalah  seorang  tokoh  rendah hati  yang  pernah  memimpin  Partai Politik  Islam  (PII)  Masyumi.  Dalam karirnya  sebagai  seorang  negarawan, Natsir pernah menjadi seorang Perdana Menteri  di  masa  Soekarno.  Perjalanan dakwahnya  yang  paling  menonjol adalah  Ketika  Natsir  menjadi  pelopor berdirinya  organisasi  Dewan  Dakwah Islamiyah  Indonesia  (DDII).  Natsir memperoleh  pendidikan  agama  dari orang  tuanya.  Natsir  masuk  sekolah diniyah  di  Solok  saat  sore  hari  dan malam  hari  Nastir  belajar  mengaji  Al- Qur’an  di  surau.  Ketertarikan  dan pengetahuan  Natsir  terhadap  agama semakin  besar  ketika  Natsir  berguru pada  Ahmad  Hasan  yang  merupakan seorang tokoh Persatuan Islam (PERSIS). Mohammad  Natsir  mulai  masuk kedalam  dunia  politik  sejak  Natsir menjadi anggota Partai Islam Indonesia pada awal tahun 40-an, saat itu Natsir memimpin  organisasi  Majelis  Al-Islam A’la  Indonesia  (MIAI).  Saat  itu  kiprah organisasi  MIAI  sangat  meningkat dibawah  kepemimpinan  Natsir.  Dalam masa  itu  pula,  terbentuklah  Majelis Syura  Muslimin  Indonesia  (Masyumi)
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 223
yang  menjadi  salah  satu  wadah perjuangan  untuk  memerdekakan Indonesia.  Kiprah  politik  Natsir meningkat saat Natsir tergabung dalam Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945-1946.  Kiprah  terbesar  Natsir dalam  politik  yaitu  saat  Indonesia terbagi  menjadi  negara  serikat,  Natsir hadir  dengan  solusinya  melalui  mosi integral Natsir.
Aktifitas Mohammad Natsir dalam  sejarah  Indonesia  dilatar belakangi  oleh  sosialisasi  intelektual dan  keagamaan  Natsir,  selain  itu  juga karena adanya tantangan dari beberapa aliran  pemikiran,  baik  dari  kalangan orientalis  Belanda  ataupun  dari  tokoh nasionalis  yang  menurut  Natsir cenderung  sekuler  yang  pada  saat  itu berusaha untuk memojokkan Islam dan ingin  menghidupkan  lagi  zaman  pra- Islam.  Hal-hal  tersebut  menjadi  sebab bagi  Natsir  untuk  mengikuti  jejak modernisme politik dari gurunya yang lain,
Agus Salim dan H.O.S Tjokroaminoto.  Pemikiran-pemikiran
Natsir  menunjukkan  corak  keteguhan dalam  mempertahankan  Islam  dari berbagai  serangan  pihak-pihak  yang menyerangnya.
Konsep Dakwah Politik Mohammad Natsir Natsir menjelaskan dalam bukunya  Fiqhud  Dakwah  bahwa  amar ma’ruf  nahi  munkar  adalah  hal  yang mutlak  dalam  suatu  aktifitas  dakwah untuk  mencapai  kesempurnaan  dan keselamatan  hidup  masyarakat.  Amar ma’ruf nahi munkar menjadi kewajiban
fitrah  manusia  yang  telah  ditetapkan dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul sebagai makhluk sosial. Menyampaikan amar ma’ruf nahi munkar tidak sekadar menyampaikan  saja,  tapi  juga  disertai syarat-syarat  yaitu  mencari  materi yang  cocok,  mengetahui  keadaan subyek dakwah dengan tepat, menggunakan  bahasa  yang  bijaksana serta  memilih  metode  yang  tepat  dan representatif.
Hal  diatas  menunjukkan  bahwa makna  dakwah  menurut  Natsir  lebih kepada bagaimana penyampaian pesan dakwah Islam. Dakwah menurut Natsir, intinya adalah sebuah upaya mengajak kepada  kebaikan  dan  mencegah  dari kemungkaran  dengan  cara-cara  yang baik,  bijaksana,  menggunakan  metode yang  tepat,  serta  dalam  keadaan  yang tepat terhadap obyek dakwah.
Mencegah  dari  yang  mungkar  dan menyeru  kepada  kebaikan  dalam pandangan  Natsir  tujuannya  untuk mencapai kesempurnaan serta keselamatan  hidup  dalam  tatanan hidup  bermasyarakat.  Natsir  dalam dakwahnya  tidak  hanya  dilakukan semata-mata  murni  dalam  aspek keagamaan  saja.  Natsir  melakukan aktifitas  dakwahnya  dalam  berbagai aspek kehidupan.  Dakwah  Natsir ialah dakwah yang dilakukan dimulai dalam lingkup  kecil  seperti  keluarga  hingga pada  lingkup  paling besar yaitu  dalam konteks  kenegeraan,  yang  dilakukan
Natsir dengan menggunakan pendekatan politik.
Mohammad Natsir memiliki keyakinan  bahwa  politik  dan  dakwah tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata  uang.  Bagi  Natsir,  politik merupakan  pelaksanaan  amar  ma’ruf nahi  munkar.  Siapapun  yang  berbuat baik  bagi  Natsir  harus  didukung  dan siapapun  yang  bersikap  tidak  baik harus  dikritik.  Antara  dakwah  dan politik  itu  menyatu,  tidak  ada pemisahan  antara  keduanya.  Dakwah dan  politik  seolah  terjadi  kontradiksi, namun  pada  dasarnya  dakwah  adalah kegiatan untuk menyeru serta mengajak  orang  kepada  kebaikan.
Politik sendiri lebih cenderung berurusan  dengan  banyak  orang.  Bagi Natsir,  pada  dasarnya  politik  adalah sebuah  aktifitas  dakwah.  Natsir mengikuti kepemimpinan ideal Rasulullah  SAW.  Dalam  aktifitas dakwah  politik,  Mohammad  Natsir melakukannya dengan konsep
modernisme  politik  Islam,  untuk menjadi  penghubung  antara  dakwah dan  politik.  Istilah  modernisme  politik Islam  adalah  wujud  sikap  dan pandangan Natsir yang berusaha untuk menerapkan  nilai-nilai  dan  ajaran kerohanian,  sosial  serta  politik  Islam sebagaimana  yang  terkandung  dalam Al-Qur’an  dan  Hadits,  tentu  dengan tetap mengikuti perkembangan zaman serta peradaban ummat manusia.
Dalam  konsep  dakwah  politik Natsir, ummat Islam diwajibkan untuk berpolitik sebagai sebuah sarana untuk menjalankan  dakwah  Islam.  Menurut Natsir,  sebagai  seorang  politikus ummat  Islam  tidak  bisa  berlepas  diri
ideologi  Islam.  Karena  tujuan  untuk menegakkan  Islam  itu  dimulai  dari upaya menegakkan masyarakat hingga menegakkan  negara,  sehingga  semua ummat  Islam  harus  turut  serta didalamnya. Natsir dalam kegiatannya, menggunakan  kekuatan  politik  untuk berdakwah  amar  ma’ruf  nahi  munkar (Siti Nur Fadlila, 2019: 19-21).
Tendensi  konsep  modernisme politik  Islam  dalam  aktifitas  dakwah politik  Natsir  memiliki  ciri  elastis  dan fleksibel  yang  berbeda  dengan  konsep pemikirian Islam yang tradisional atau fundamental, kontekstual yaitu aplikatif  terhadap  ajaran  Islam, akulturatif  yaitu  adaptif  dengan keadaan yang terjadi, realistis, rasional, kompromistik  yang  tetap  berada  pada batas  tertentu  serta  berkarakter universal. Konsep dakwah politik Natsir ini  juga  banyak  dipengaruhi  oleh kedudukan  dan  keterlibatan  Natsir secara  langsung  dalam  pemerintahan dan kekuasaan.
Inti  dari  konsep  dakwah  politik
Mohammad Natsir menempatkan dakwah  kepada  penguasa  menjadi prioritas. Dakwah yang Natsir lakukan kepada penguasa yaitu dengan melakukan  social  support  (memberi dukungan  sosial), sosial  control (melakukan kontrol sosial), dan control social  participant  (partisipasi  kontrol sosial).  Oleh  karena  itu,  apapun  yang terjadi  dalam  pemerintahan  akan dicermati  oleh  Natsir,  yang  baik  akan didukung,  yang  tidak  baik  akan dikoreksi  dengan  baik  melalui  dialog.
MODELING, Volume 10, Nomor 1, Maret 2023 | 225
Tidak hanya dakwah kepada penguasa, Natsir  juga  melakukan  aktifitasnya kebawah.  Dakwah  kebawah  Natsir lakukan  dengan  cara  mencerdaskan dan  melakukan  pembinaan  ummat. Pembinaan  ummat  Natsir  lakukan dengan  mengirim  da’i  ke  daerah- daerah  pelosok.  Hal  ini  menjadi perpaduan  seimbang  dalam  aktifitas dakwah  politik  Natsir,  yaitu  sebagai seorang politisi Islam dan juga sebagai da’i yang berpolitik. Mohammad Natsir selalu  tegas  dan  pandai  mencari  jalan untuk  tetap  memperjuangkan  dakwah Islam
Metode dan Strategi Dakwah Politik Mohammad Natsir
Dalam perjalanan dakwah politik Mohammad Natsir, lebih banyak Natsir lakukan  ketika  masih  menjadi  ketua partai  Masyumi.  Sebagai  Partai  Islam, tentu saja yang menjadi cita-cita besar partai adalah sesuai basis ajaran Islam. Cita-cita tersebut menjadi inti perjuangan dakwah politik Natsir yang diwujudkan  dalam  kegiatan-kegiatan Masyumi.  Natsir  menjelaskan  bahwa dalam  mencapai  cita-cita  partai  yang berlandaskan  Islam,  telah  ditentukan garis  perjuangan  dalam  dakwah politiknya, yaitu dengan menggunakan tiga  metode  perjuangan,  yakni  sebagai berikut:
1) Perjuangan di lapangan parlementer. Artawijaya menerangkan, Partai  Masyumi  dibawah  pimpinan Natsir  dengan  tegas  menjelaskan tafsir  asasnya  bahwa  Masyumi
memperjuangkan  cita-cita  partai dengan  cara  dan  jalan  yang  sah, seperti yang terbuka jalannya dalam NKRI berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Kemauan rakyat diwujudkan  melalui  pemilihan umum  dalam  parlemen,  baik  di pusat  ataupun  di  daerah.  Dibawah pimpinan  Natsir,  Masyumi  sebagai Partai  Islam  berhasil  mendominasi kursi  parlemen  dibanding  dengan partai lainnya.
Sebagai  partai  politik,  Natsir konsisten dan aktif untuk berjuang dalam  menundukkan  wakil-wakil dan  dewan  perwakilan  rakyat. Selain  itu,  Natsir  juga  selalu berusaha agar berbagai kepentingan  ummat  Islam  ataupun kepentingan rakyat secara keseluruhan  dapat  diselesaikan melalui  musyawarah.  Sehingga Natsir  sangat  menolak  dan  tidak setuju dengan paham atau kegiatan mengatur  negara  yang  dilakukan dengan  cara  kekerasan  atau pemberontakan, Natsir menempuhnya  dengan  jaan  yang sah dan benar. 2) Perjuangan di lapangan pemerintahan. Sama  seperti  partai  lainnya, Natsir  juga  membawa  Masyumi untuk  memperoleh  kedudukan dalam  kabinet  atau  jabatan  yang lain-lain  dalam  pemerintahan.  Hal ini bukan bertujuan untuk merebut kekuasaan  dan  kedudukan  semata, tetapi untuk mengambil peran serta
tanggung jawab menjalankan tugas eksekutif  negara.  Melalui  lapangan pemerintahan  ini  Natsir  bertujuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya  yang  berasaskan  Islam. Masyumi  memang  sejak  awal memang  memiliki  cita-cita  politik untuk  menjadikan  Islam  sebagai dasar negara.
3) Perjuangan di lapangan pembinaan ummat.
Perjuangan  Natsir  dengan metode  ini  dilakukan  melalui penyusunan  tenaga  ummat  yang tertib untuk membangun kehidupan  yang  dapat  mendidik akhlak,  sifat  dan  watak.  Lapangan pembinaan  ummat  meliputi  semua golongan dalam masyarakat. Pembinaan  ummat  yang  ditempuh Natsir bersama Masyumi dirumuskan  sesuai  dengan  sistem pendidikan  nasional.  Masyumi memperjuangkan  program  wajib belajar  bagi  semua  warga  negara.
Natsir  juga  mengajukan  agar pendidikan agama dijadikan sebagai kurikulum wajib di sekolah, sehingga  setiap  murid  harus diajarkan  sesuai  dengan  agama yang dianutnya.
Menindaklanjuti  metode  dakwah politik  Natsir,  implementasi  strategi Mohammad  Natsir  dalam  aktifitas dakwah  politik  dijabarkan  oleh  Nofa Nur Rahmah (2020) sebagai berikut:
1) Strategi  dakwah  bil  hal  (dengan perbuatan dan tindakan) Dalam aktifitas dakwah politik Natsir,  tetap  dilakukan  dengan memegang prinsip untuk menggunakan  cara  hikmah,  yaitu dengan  sikap  bijaksana  disertai dengan  keberanian  yang  tegas.
Wujud  dakwah  bil  hal  dalam aktifitas dakwah politik Mohammad Natsir  antara  lain  adalah  mosi integral  Natsir  dalam  upaya penyatuan  kembali  NKRI  di  masa pasca  proklamasi  kemerdekaan.
Selain itu juga tentu saja keterlibatan  Natsir  dalam  jabatan pemerintahan  sehingga  membuat Natsir turut serta dalam pengambilan  kebijakan  terkait ketatanegaraan. 2) Strategi  dakwah  bil  qalam  (dengan tulisan) Perjuangan Natsir dalam dakwah  politik  ditempuh  Natsir salah  satunya  dengan  strategi  bil qalam atau melalui tulisan. Melalui tulisan,  dakwah  politik  Natsir diwujudkan dengan terbitnya karya-karya  Natsir  baik  berupa buku  maupun  tulisan-tulisan  lain berupa  artikel  dan  sebagainya. Tulisan Natsir yang terkenal adalah bukunya  yang  berjudul  Fiqhud Dakwah,  sebuah  buku  yang  berisi pandangan  Natsir  terkait  dakwah. Buku  Natsir  itu  banyak  dijadikan rujukan  oleh  para  da’i  dalam aktifitas  dakwah  yang  dijalani. Tulisan Natsir yang lain yaitu buku- buku: Capita Selecta jilid 1-3, Politik melalui  Jalur  Dakwah,  di  Bawah Naungan  Risalah,  Islam  dan  Akal
Merdeka,  Islam  sebagai  Dasar Negara, dan masih banyak lagi.
3) Strategi  dakwah  bil  lisan  (dengan lisan atau perkataan) Strategi dakwah politik Natsir
dalam  menempuh  metode-metode yang  ada  juga  dilakukan  Natsir dengan  lisan  atau  perkataan. Dengan  cara  ini  Natsir  sering  kali menyampaikan dakwahnya, termasuk  yang  berkaitan  dengan politik.  Wujud  dakwah  bil  lisan Natsir  yaitu  ceramah  atau  khutbah yang  dilakukan  di  mimbar  masjid, seperti yang dilakukan Natsir ketika menyampaikan materi untuk anggota  JIB.  Wujud  lainnya  yaitu diskusi  dengan  rekan  dakwah
Natsir lintas generasi, serta pidato- pidato  Natsir  yang  disampaikan baik  dalam  acara  kenegaraan tingkat  nasional  maupun  dalam skala internasional seperti pidatonya pada acara World of Islam
Festival di London tahun 1980.

## SIMPULAN
Mohammad  Natsir  memandang aktifitas  dakwah  dan  aktifitas  politik adalah  dua  hal  yang  tidak  bisa dipisahkan  bagaikan  dua  sisi  mata uang.  Menurut  Natsir,  politik  adalah sesuatu  yang  tidak  bisa  lepas  dari kehidupan  ummat  muslim,  termasuk dari  sudut  pandang  dakwah.  Bagi Natsir, Islam adalah multisistem, bukan hanya sebuah sistem peribadatan saja. Dalam aktifitas dakwah politik,
Mohammad  Natsir  memiliki  konsep
modernisasi politik Islam. Modernisme politik  bagi  Natsir  dianggap  dapat menunjang  keberhasilan  dakwah  di Indonesia. Inti dari konsep modernisme politik Natsir yaitu untuk menerapkan ajaran  nilai  kerohanian,  sosial  dan politik  Islam  yang  terkandung  dalam Al-Qur’an  dan  Hadits,  namuntetap menyesuaikan  dan  terbuka  dengan perkembangan zaman. Dalam upaya menjalankan aktifitas dakwah politik, Natsir tempuh dengan  tiga  metode  perjuangan,  yaitu perjuangan melalui lapangan parlementer  atau  badan  perwakilan, perjuangan melalui lapangan pemerintahan serta perjuangan melalui lapangan  pembinaan  ummat.  Melalui lapangan  parlementer  Natsir  lakukan dengan cara memutuskan kepentingan ummat berdasarkan musyawarah sehingga menolak suatu cara mengatur negara  dengan  kekerasan.  Melalui lapangan  pemerintahan  dilakukan Natsir  dengan  cara  menyalurkan aspirasi  politik  yang  berlandaskan Islam.  Melalui  lapangan  pembinaan ummat  dilakukan  dengan  bergerak melalui pendidikan, Natsir memperjuangkan undang-undang wajib belajar bagi semua warga negara sehingga pembinaan ummat dilakukan
Natsir terhadap semua golongan.
Mohammad  Natsir menggunakan tiga strategi untuk mencapai tujuannya dalam  aktifitas  dakwah  politik,  yaitu strategi  bil  hal,  strategi  bil  qalam,  dan strategi  bil  lisan.  Strategi  dengan perbuatan  dilakukan  Natsir  dalam
wujud pembinaan ummat melalui DDII serta  tindakan  lainnya  seperti  mosi integral Natsir. Strategi dakwah politik Natsir  dengan  tulisan  yaitu  melalui tulisan  Natsir  terkait  dakwah  dan politik  baik  berupa  buku  maupun artikel  dalam  majalah  dan  sebagainya. Dengan  strategi  perkataan  dilakukan Natsir  melalui  ceramah,  pidato  atau diskusi Natsir dengan rekan dakwahnya,  pidato  Natsir  terkait kenegaraan  telah  dilakukan  dalam tingkat nasional dan internasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus  Hiplunudin.  (2017).  Filsafat Politik  Plato  dan  Ariestoteles, Yogyakarta: Cognitora Arif  M.  Ikhsan.  (2017).  Beginilah  Jalan Dakwah, Jakarta: PT Alex Media Komputindo Awaludin  Pimay.  (2005).  Paradigma DAkwah  Humanis:  Strategi  dan Metode  Dakwah  Prof.  KH. Saifuddin Zurif, Semarang: Rasail Ayi  Sofyan.  (2012).  Etika  Politik  Islam, Bandung: Pustaka Setia Dudung  Abdul  Rohman.  (2018).
Tipologi  Pergerakan  Dakwah Islam  di  Indonesia,  Jurnal  Diklat Keagamaan, Volume XII No.32 Fachruddin,  Fuad  Muhammad.  (1988).
Pemikiran Politik  Islam,  Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Hadi Nur Ramadhan. (2021). Patah Tak Tumbuh  Hilang  Tak  Berganti, Yogyakarta: Pro-U Media Ismail  Ilyas,  dan  Hotman  Prio.  (2011).
Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mohammad  Ali  Aziz.  (2004).  Ilmu
Dakwah  Edisi  Revisi.  Jakarta: Kencana Mokhammad  Abdul  Aziz.  (2018). Konsep Dakwah Politik dalam Al- Qur’an,  Tesis,  UIN  Walisongo, Semarang, 2018 Siti Nur Fadlila. (2019). Konsep Dakwah
Politik Mohammad Natsir, Jurnal
Dakwah,  Vol.  3  No.  1,  E-ISSN:
2721-7183 Syamsul Yakin. (2019). Dakwah Politik dalam  Paradigma  Simbiotik, Jurnal Komunikasi Islam, Volume 09 No.01