INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6943-6959 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Masalah Sosial Permukiman Kumuh Di Kelurahan Baru Kota Palu Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan
Yumriani 1 ✉ , Suardi 2 , Nur afni 3
(1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
(2) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar Email: afnyraja@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
“  Masalah  Sosial  Pemukiman  Kumuh  Kelurahan  Baru  Kota  Palu  ditinjau  dari  Perspektif  Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan” Penelitian ini bertujuan untuk : (1 ) melihat hubungan antara kehidupan sosial  masyarakat  ditinjau  dari  perspektif  pendidikan  wawasan  kemasyarakatan  terhadap  adanya pemukiman  kumuh  di  kelurahan  baru  kota  Palu.  (2)  Mendeskripsikan  upaya penanganan  kawasan pemukiman kumuh di kelurahan baru kota Palu. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  lingkungan  Pemukiman,  pemukiman  kumuh  dan Masyarakat  Kelurahan  Baru  Kota  Palu,  Pengambilan  data  melalui  Observasi,  Wawancara  dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan antara kehidupan sosial masyarakat terhadap adanya pemukiman Kumuh; dan (2) terdapat penanganan kawasan Pemukiman Kumuh. Kata kunci : Masalah Sosial, Pemukiman Kumuh, Pendidikan Wawasan Kemasyarakatan

## Abstract
"Social  Problems  of  Slum  Settlements  in  Kelurahan  Baru,  Palu  City  in  terms  of  Urban  Sociology Education Perspective Wawasan Kemasyarakatan. This study aims to: (1) see the relationship between social life in terms of the perspective of urban Wawasan Kemasyarakatan and the existence of slum settlements in the new urban village of Palu. (2) Describe the efforts to deal with slum areas in the new urban  village  of  Palu.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  The  population  in  this research is the New Kelurahan People of Palu City, collecting data through observation, interviews, and  documentation.  The  results  showed  (1)  there  is  a  relationship  between  the  social  life  of  the community and the existence of slum settlements, and (2) there is a management of slum areas. Keywords : Social Problems, Slum Settlements, education Wawasan kemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Masalah sosial adalah situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya, yakni perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma-norma (Horton dan Leslie, 2018). Adapun unsur-unsur masalah sosial yaitu adanya suatu  situasi atau kondisi sosial, adanya sekelompok orang yang mengevaluasi situasi atau kondisi sosial tersebut, adanya evaluasi terhadap situasi atau kondisi sosial tersebut sebagai tidak mengenakkan, adanya alasan-alasan mengapa situasi atau kondisi tersebut sebagai tidak mengenakkan. Salah satu pemasalahan  sosial  yang  mempengaruhi  keberlangsungan  hidup  masyarakat  adalah permasalahan kawasan permukiman kumuh yang menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terselesaikan oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu yang sudah dilakukan. Secara khusus dampak kawasan permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan  memberikan  dampak  citra  negatif  akan  ketidakberdayaan  dan  ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.
Kawasan permukiman kumuh di kelurahan Baru serupa dengan masalah yang dihadapi oleh  hampir  semua  kota-kota  besar  di  Indonesia  bahkan  kota-kota  besar  di  negara berkembang lainnya. Kawasan permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama  kondisi  fisiknya,  kedua  kondisi  sosial  ekonomi,  dan  ketiga  kondisi  perilaku masyarakatnya. Kondisi fisik tersebut antara  lain tampak dari  kondisi  bangunannya yang sangat rapat, kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.
Fenomena  sosial  di  kelurahan  Baru  apabila  dilihat  dari  kondisi  fisiknya  mencakup kelayakan bangunan hunian yakni terdiri dari wilayah kelurahan baru yaitu derah prioritas RT 002 RW 002, RT 003 RW 001. Dijabarkan bahwa bangunan hunian tidak memiliki kondisi atap,  lantai,  dinding  sesuai  persyaratan  teknis,  panjang  jalan  lingkungan,  termasuk penghubung  dengan  jalan  perkotaan,  selanjutnya  luas  area  permukiman  sering  terjadi genangan air/banjir, memiliki drainase yang minimun ideal yaitu masih jauh dari bersih dan tidak  bau.  Disamping  itu  keterbatasan  pelayanan  air  minum  dari  segi  ketercukupan  dan kualitas air bersih untuk mandi dan cuci serta keterbatasan kepemilikan jamban pribadi milik masyarakat,  sehingga  masih  terdapat  masyarakat  yang  menggunakan  jamban  secara bersama,  dari  segi  pengelolaan  persampahan,  bahkan  jumlah  sampah  domestik  rumah tangga  dikawasan  permukiman  tidak  terangkut  ke  TPS/TPA  minimal  dua  kali  seminggu sebagian  besar  masyarakat  terutama  yang  berada  pada  daerah  bantaran  sungai  masih membuang sampahnya langsung ke sungai. dan dengan kondisi permukiman yang padat
jarak  antar  bangunan  yang  cukup  rapat  sehingga  menyisahkan  lahan  setapak  untuk dijadikan akses masyarakat, hal tersebut menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran sebagai bentuk sarana proteksi kebakaran.
Rasa  memiliki  lingkungan  permukiman  juga  dirasa  masih  kurang  oleh  warga masyarakat  kelurahan  baru  hal  tersebut  tergambar  dengan  pembiaran  terhadap  kondisi permasalahan lingkungan di sekitar tempat tinggal seperti kondisi saluran drainase yang kotor dan dipenuhi dengan sampah, sanitasi masyarakat yang hanya dibuang ke halaman belakang tanpa  bak penampungan atau resapan  sehingga menimbulkan  bau yang tidak sedap. Disisi lain kurangnya kapasitas masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang di tetapkan oleh pemerintah kota menjadi salah satu faktor pembiaran tersebut.
Dengan  adanya  harapan  dan  kenyataan  yang  tidak  beriringan  dan  sejalan,  yakni harapan atas terciptanya masyarakat dengan kesadaran bermasyarakat dengan memahami perlunya  pemukiman  layak  huni  yakni  kondisi  ketidakteraturan  bangunan,  serta  melihat hubungan kemasyarakatan dan sebuah masalah sosial dari perspektif pendidikan wawasan kemasyarakatan, sedangkan kenyataan yg terjadi dilapangan bahwa di Kelurahan baru kota Palu berada dikategori kumuh sedang, maka judul ini penting untuk dilakukan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjadikan lingkungan sebagai  sumber  data.  Penelitian  kualitatif  juga  adalah  penelitian  yang  berupaya  untuk menemukan,  menggambarkan  serta  menjelaskan  kondisi  suatu  objek,  sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berupaya menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang atau lembaga dan lainya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan apa adanya.  Menurut (Hermawan 2019:100) bahwa: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Penelitian  kualitatif  mengkaji  perspektif  partisipan  dengan  strategi-strategi  yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena- fenomena  sosial  dari  sudut  pandang  partisipan.  Dengan  demikian  arti  atau  pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Lokasi penelitian dilakukan di RT 002 RW 002, RT 003 RW 001, Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat, peneliti memilih lokasi  ini  karena  merupakan  lokasi  prioritas  kawasan  permukiman  kumuh  yang  menjadi fokus penanganan oleh pemerintah kota dan termuat dalam SK kawasan kumuh kota palu,
serta berdasarkan obsevasi awal dan pengamatan yang dilakukan peneliti terlihat bahwa kondisi  permukiman  masyarakat  kelurahan  baru  tampak  lebih  padat,  kondisi  lingkungan sangat kotor dan terlihat lebih kumuh. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Baru.
Teknik  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  metode  observasi,  dan  wawancara yang dilakukan di tingkat masyarakat dengan mengacu pada data dasar kekumuhan tingkat kelurahan,  Observasi  dilakukan  pada  lokasi  prioritas  dengan  melakukan  pengamatan langsung dilokasi terkait indikator kumuh yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan,  air  minum,  sanitasi  masyarakat,  persampahan,  dan  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat lokasi penelitian, dalam pelaksanaan observasi perlu juga dilakukan wawancara atau  penggalian  terkait  faktor-faktor  penyebab  kekumuhan  berdasarkan  kondisi  yang nampak sehingga dapat ditemukenali akar masalah penyebab kekumuhan.
Teknik  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  teknik  untuk  mengumpulkan data  sesuai  dengan  permasalahan  yang  sudah  ditentukan.  Adapun  teknik  pengumpulan data  tersebut  adalah  berupa  :  a.  Observasi  yang  merupakan  teknik  pengumpulan  data melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan datang langsung ke Kelurahan Baru Kota Palu, dimana peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadiran subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda.  Menurut  Mamik  (2015:104)  observasi  yaitu  teknik  pengumpulan  yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat,  pelaku,  kegiatan,  waktu,  peristiwa,  tujuan,  dan  perasaan;  b.  Wawancara,  Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, penulis melakukan wawancara yang menjadi sasaran adalah ketua BKM Kelurahan Baru, Kelurahan Baru, RT/RW dan masyarakat Kelurahan Baru. Menurut (Sugiyono 2016:317) bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam; c. Studi Dokumentasi, yaitu mengadakan penyajian terhadap  dokumen-dokumen  yang dianggap mendukung hasil penelitian. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik berada di BKM ataupun yang berada di Kelurahan Baru, yang ada hubungannya dengan  permukiman kumuh di Kelurahan Baru. Menurut I Wayan  Suwendra  (2018:65)  bahwa  teknik  dokumentasi  digunakan  untuk  mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
Teknik analisis data adalah teknik deskriptif kualitatif. Metode  ini  dilakukan  dengan mengolah  dan  menganalisis  data  berbagai  data  yang  didapatkan  dari  berbagai  literatur
yang berhubungan dengan penelitian ini maupun data penelitian lapangan dalam bentuk deskriptif  yang  utuh.  Langkah-langkah  yang  ditempuh  sebagai  berikut  :  1.  Reduksi  Data diterapkan pada hasil observasi, interview, dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, basa-basi, dan sejenisnya.  (Sugiyono  2016:339)  bahwa:  Reduksi  data  merupakan  proses  berpikir  sensitif yang  memerlukan  kecerdasan  dan  keluasan  dan  kedalaman  wawasan  yang  tinggi.  Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau  orang  lain yang dipandang ahli.  Melalui diskusi  itu, maka wawasan penelitian akan berkembang,  sehingga  dapat  mereduksi  data-data  yang  memiliki  nilai  temuan  dan pengembangan teori yang signifikan; 2. Penyajian Data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi  dalam  model-model  tertentu  untuk  menghindari  adanya  kesalahan  penafsiran terhadap  data  tersebut.  (Sugiyono  2016:341)  bahwa  dalam  penelitian  kualitatif  penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya; 3. Verifikasi Data, yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut.
Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara, yaitu : a. Deduktif, yaitu  dari  analisis  yang  diawali  dari  data  yang  bersifat  umum,  untuk  mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus; b. Induktif, yaitu dari analisis yang diawali dari data yang bersifat khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum; c. Komparatif, yaitu analisis  yang  membandingkan  beberapa  data  untuk  didapatkan  kesimpulan  tentang persamaan maupun perbedaannya.
Sumber data dalam penelitian ini adalah BKM (Badan Koordinasi Masyarakat) dan data dari Kantor Kelurahan Baru Kota Palu serta informasi Masyarakat setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  yang  sama  belum  pernah  ada  sebelumnya,  dijelaskan  bahwa  Rumah merupakan institusi budaya, bukan saja sebagai hasil kegiatan manusia tetapi juga karena peranannya sebagai tempat dalam menampung, menyalurkan dan pengembangan usaha serta langkah menuju perbaikan taraf hidup manusia. (Budihardjo, 1984). Dengan demikian rumah  dapat  dilihat  sebagai  pusat  kegiatan  budaya:  rumah  terwujud  dalam  proses pemikiran dan tingkah laku. Selanjutnya ditekankan lagi bahwa rumah menunjukkan tempat tinggal,  merupakan  mediasi  antara  manusia  dengan  dunia,  dimana  manusia  dapat menemukan  kembali  kekuatannya  setelah  lebih  dahulu  melakukan  pekerjaan  yang melelahkan  dan  menghabiskan  energi.  Rumah  juga  memberikan  keamanan,  ketenangan hidup, kemesraan dan kehangatan hidup serta kebebasan   sosial   dan   psikologis.
Hidayat  (2019)  mengemukakan  bahwa  rumah  merupakan  basis  bagi  terbentuknya kepribadian  manusia,  rumah  merupakan  ekspresi  dari  eksistensi  manusia,  di  rumah pulalah   perilaku   manusia  dibentuk.   Ada   empat tingkat kebutuhan rumah diukur dari tingkat  kepuasan  yaitu:  kebutuhan  untuk  bernaung  dan  rasa  aman,  kebutuhan  fisik, kebutuhan sosial dan kebutuhan estetika. Dalam bentuk materialnya suatu rumah dilengkapi dengan  lantai, dinding,  dan atap yang kuat merupakan tempat manusia berlindung dan diamankan dari bermacam-macam bahaya. Harianto (1987) mengemukakan bahwa rumah bukannya  sekedar  tempat  terlindung  dari  terik  matahari,  hujan,  angin  dan  cuaca  buruk lainnya  tetapi  juga  harus  bisa  memberikan  kenyamanan  dan  ketenteraman  bagi  para penghuninya.
Konsep  Pendidikan  adalah  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  membuat perubahan dalam  dirinya dengan cara menuntut ilmu agar terjadi  perubahan dalam hal pengetahuan maupun perilaku. Pendidikan pertama kali di dapatkan dari lingkungan terkecil kita  yaitu  keluarga  dan  masyarakat  (pendidikan  informal)  dan  lingkungan  sekolah (pendidikan formal). Menurut Hasan Basri (2013:13) bahwa “pendidikan lebih tepat diartikan sebagai peroses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada  anak  didik  untuk  mencapai  tujuan  pendidi kan”.  Tujuan  pendidikan  adalah mencerdaskan anak bangsa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
Pendidikan juga dapat dilacak dari kata educare yang berasal dari educare yang artinya menggiring ke luar. Educare dapat diartikan usaha pemuliaan manusia atau pembentukan manusia.  (Drost,  2006:  54)  Lebih  lanjut  konsep  pendidikan  dapat  diberi  batasan  yang berbeda-beda sesuai sudut pandangnya, antara lain: filosofis, psikologis, etis, sosiologis, dan teologis.  Secara  filosofis,  pendidikan  dapat  dipandang  sebagai  proses  memanusiakan manusia  lewat  pembudayaan  atau  proses  hominisasi  dan  humanisasi.  Proses  tersebut terwujud dalam mendidik dan dididik. Pendidikan harus ditelaah secara ilmiah, bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Kritis, berarti semua pernyataan dan afirmasi memiliki dasar yang kuat, metodis berarti proses berpikir dan penyelidikan dengan cara tertentu, dan sistematis berarti berdasar idea yang menyeluruh sebagai kesatuan yang saling terkait.
Secara  psikologis,  pendidikan  adalah  proses  pendewasaan  anak  muda  oleh  orang dewasa  yang  susila.  Pendewasaan  tersebut  terlaksana  dalam  bentuk  lahir  (pertumbuhan fisik)  maupun  batin  (perkembangan  mental).  Secara  etis,  pendidikan  merupakan  proses transfer nilai-nilai kemanusiaan dalam pembentukan manusia dewasa yang susila. Secara sosiologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan anggota masyarakat yang  berjiwa  sosial,  berguna  bagi  masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  yang  berguna  bagi
orang lain (kekitaan). Sedang secara teologis, pendidikan dapat dipandang sebagai proses pembentukan warga  surgawi (civitas  Dei). Dari  beberapa definisi yang  dipaparkan dapat disimpulkan  konsep  pendidikan  sebagai  proses  manusiawi  yang  terwujud  dalam  proses pendewasaan,  pembentukan  diri  sendiri,  menuju  kedewasaan  yang  susila,  melalui internalisasi (pembatinan, normasi) nilai-nilai kemanusiaan. Simpulan tersebut dapat diurai kembali berikut ini, Pendidikan sebagai proses manusiawi, terwujud dalam aktivitas mendidik dan dididik, yang mendidik manusia dan yang dididik manusia. Di luar manusia tidak pernah ada pendidikan, bila ditemukan istilah “pendidikan gajah” (di Lampung) hal itu pasti salah konse p, perlu dimaknai lain, yaitu “pelatihan gajah”.
Proses mendidik dan dididik juga disebut sebagai proses mengajar-belajar (teaching learning), yang dewasa ini secara lebih tepat dipopularitaskan sebagai proses pembelajaran. Dikatakan “secara lebih tepat” karena dalam konsep pembelajaran dikandung makna “anak yang aktif”, cara belajar siswa aktif (CBSA), yang secara konseptual mulai disosialisasikan oleh Conny R. Semiawan, yang sejiwa dengan “otonomi pendidikan”, strategi pembelajaran yang terpusat pada siswa (student centered, student oriented) atau pembelajaran berbasis siswa. Konsep-konsep  yang  disebut  belakangan  inilah  yang  menjadi  rohnya  pendidikan,  yang sekarang, di Indonesia, banyak diingkari. Pendidikan bersifat membantu dalam tiga aspek, yaitu: individual, sosial, dan kepribadian. Secara individual, pendidikan memberikan bantuan untuk  mengembangkan  daya  pikir  (intelektual),  menguasai  IPTEKS,  mengambil  putusan, memecahkan  masalah  kehidupan,  dan  mengembangkan  berbagai  keterampilan.  Secara sosial,  pendidikan  memberikan  bantuan  mengembangkan  kebersamaan,  solidaritas, kekitaan,  membangun  komunitas,  dan  memperkuat  hubungan  antarmanusia.  Secara kepribadian pendidikan membantu membentuk kekuatan batin, seperti harga diri, percaya diri, dan harapan masa depan. (Widiastono, 2004: xxiv).
Dalam  mengkaji  konsep  masalah  sosial  ditinjau  dari  perspektif  masalah  sosialnya dengan  menggunakan  perspektif  teori  yang  berbeda  akan  mengakibatkan  perbedaan tentang bagaimana memandang masyarakat dan masalah sosial itu sendiri. Teori masalah sosial oleh Earl Rubington dan Martin S. Weinberg (1995), dijelaskan dalam masalah-masalah sosial  (Patologi  sosial  dan  Perilaku  Menyimpang)  yang  disebut sebagai  paradigm consensus dan struktural fungsional.
Patologi  berasal  dari  kata   pathos,  yaitu  penderitaan  atau  penyakit, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, patologi berarti ilmu tentang penyakit. Sementara itu, sosial  adalah  tempat  atau  wadah  pergaulan  hidup  antar  manusia  yang  perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berinteraksi atau  berhubungan  secara  timbal  balik,  bukan  manusia  dalam  arti  fisik.  Oleh  karena  itu,
pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala- gejala sosial yang dianggap “sakit”, disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya  manusia dalam hidup masyarakat. Menurut Kartini Kartono  Patologi  sosial  adalah  semua  tingkah  laku  yang  bertentangan  dengan  norma kebaikan,  stabilitas  lokal,  pola  kesederhanaan,  moral,  hak  milik,  solidaritas  kekeluargaan, hidup  rukun  bertetangga,  disiplin  kebaikan  dan  hukum  formal.  Sedangkan  menurut Sigmund  Freud  (1856-1939),  Patologi  sosial  adalah  perilaku  menyimpang  yang  ditandai adanya  pola-pola  kepribadian  yang  inadekuat  disertai  dengan  pengalaman-pengalaman atau konflik-konflik ketidaksadaran antara komponen-komponen kepribadian ide, ego dan super ego. Dollard juga berpendapat bahwa Patologi sosial adalah penyimpangan perilaku yang  disebabkan  oleh  adanya  agresif  sebagai  akibat  rasa  frustasi  yang  muncul  karena ketidakpuasan dalam diri sendiri. Kepincangan-kepincangan yang dianggap masalah sosial oleh masyarakat tergantung dari sistem nilai sosial masyarakat tersebut. akan tetapi, ada beberapa  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat-masyarakat  yang  pada  umumnya  sama, yaitu sebagai berikut : a. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah,  keadaan kaya dan miskin  secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai  saatnya  perdagangan  berkembang  dengan  pesat  dan  timbulnya  nilai-nilai  sosial yang baru. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena  sikap  yang  membenci  kemiskinan  tadi.  Seseorang  bukan  merasa  miskin  karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi, karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta; seorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, atau mobil sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial  ekonomi  seseorang,  yaitu  apakah  dia  miskin  atau  kaya;  b.  Disorganisasi  keluarga adalah  perpecahan  keluarga  sebagai  suatu  unit  karena  anggota-anggotanya  gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.
Disorganisasi  keluarga  mungkin  terjadi  pada  masyarakat-masyarakat  sederhana karena  kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan kebutuhan primer keluarganya atau mungkin karena dia menikah lagi. Di zaman modern ini, disorganisasi keluarga mungkin terjadi karena konflik peranan sosial atas dasar perbedaan ras, agama, atau faktor sosial ekonomis. Adapun bentuk-bentuk diorganisasi keluarga menurut sosiologi antara lain: 1) Unit kegiatan yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan walaupun dalam hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, bentuk ini dapat digolongkan
sebagai disorganisasi keluarga sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan  demikian  juga  halnya  dengan  keluarga  pihak  ayah  maupun  keluarga  pihak  ibu;  2) Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur; 3) Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya; 4) Krisis keluarga, karena salah satu yang bertindak sebagai kepala  keluarga  di  luar  kemampuannya  sendiri  meninggalkan  rumah,  mungkin  karena meninggal dunia, di hukum atau karena peperangan; 5) Krisis keluarga yang disebabkan oleh  faktor-faktor  internal, misalnya karena  terganggu keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.
Patologi sosial ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1). Ketidakmampuan individu  menyesuaikan  diri  dalam  menjalankan  peranannya  ( maladjustment);  dan  (2). Kegagalan  masyarakat  melakukan  fungsinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  warganya ( malfunction).  Disinilah  ciri  utama  perspektif  patologi  sosial,  bahwa  permasalahan  sosial selalu  dicari pada kelemahan, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, masalah  sosial  itu  selalu  disebabkan  oleh  sesuatu  yang  tidak  beres,  karenanya  perlu dilakukan  pengobatan  terlebih  dahulu  terhadap  masalah  yang  tidak  beres  tersebut. Perspektif  patologi  sosial  mengenal  3  (tiga)  penyimpangan,  yaitu  (1)  cacat  ( defect)  atau bawaan lahir yang tidak bisa diajari; (2) ketergantungan (dependent) yang menyebabkan kesulitan  menerima  pengajaran;  dan  (3)  kenakalan  ( delinquent)  yang  bersifat  menolak pelajaran.  Penyebab  dari  penyimpangan  tersebut  bisa  dilatarbelakangi  oleh  adanya pengaruh dari nilai-nilai yang salah di lingkungannya, seperti lingungan yang buruk akibat kepadatan penduduk, polusi, perkembangan teknoogi dan lain sebagainya. Baik pandangan klasik  maupun  modern  melihat  bahwa  penanggulangan  masalah  sosial  adalah  melalui pendidikan moral.
Perilaku menyimpang adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma- norma sosial yang ada. Perilaku menyimpang dapat terjadi di mana saja, baik di keluarga maupun  di  masyarakat.  Menurut  G.  Kartasaputra,  perilaku  menyimpang  adalah  suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Menurut Mappier perilaku menyimpang disebut dengan tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah masih dianggap wajar jika hal ini terjadi pada remaja. Maksudnya, tingkah laku ini masih terjadi dalam batas ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan psikis. Menurut Hordert perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga  dianggap  menodai  kepribadian-kepribadian  kelompok  yang  akhirnya  si  pelaku
dikenai  sanksi.  Keinginan  yang  dimaksud  adalah  sistem  nilai  dan  norma  yang  berlaku. Menurut Lawang beranggapan bahwa perilaku menyimpang merupakan semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem ini untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Menurut Zanden perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi. Dari penjelasan beberapa di atas tentang  perilaku  menyimpang  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  menyimpang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan hidup masyarakat.
Terjadinya  perilaku  penyimpangan  dapat  dipengaruhi  oleh  hal-hal  sebagai  berikut. 1)  Tidak adanya seseorang yang dapat dijadikan panutan dalam memahami dan meresapi tata  nilai  atau  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat;  2)   Pengaruh  lingkungan kehidupan  sosial  yang  tidak  baik,  misalnya  lingkungan  yang  sering  terjadi  tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya; 3)  Proses bersosialisasi yang negatif karena bergaul dengan para pelaku penyimpangan sosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya; 4)  Ketidakadilan sehingga pihak- pihak  yang  dirugikan  melakukan  protes,  unjuk  rasa,  bahkan  bisa  menjurus  ke  tindakan anarkis.
Penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya  dan  pelaku  penyimpangannya.  1)  Berdasarkan  kadar  penyimpangan Berdasarkan  kadarnya,  penyimpangan  sosial  dibagi  menjadi  dua,  seperti  berikut.  a) Penyimpangan  primer.  Penyimpangan  primer  disebut  juga  penyimpangan  ringan.  Para pelaku  penyimpangan  ini  umumnya  tidak  menyadari  bahwa  dirinya  melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus-menerus (insidental) dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret- coret tembok tetangga, ataupun melakukan balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat  sementara  (temporer),  sehingga  orang  yang  melakukan  penyimpangan  primer masih  dapat  diterima  oleh  masyarakat.  b)  Penyimpangan  sekunder.  Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya, perilaku penyimpangan dilakukan oleh  seseorang  secara  berulang-ulang  dan  terus-menerus,  meskipun  pelakunya  sudah dikenai  sanksi.  Bentuk  penyimpangan  ini  mengarah  pada  tindak  kriminal,  seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana. 2) Berdasarkan pelaku penyimpangan Berdasarkan pelakunya, penyimpangan sosial dibagi menjadi tiga, seperti berikut. a) Penyimpangan individu (individual deviation). Penyimpangan jenis ini dilakukan
secara  perorangan  tanpa  campur  tangan  orang  lain.  Contohnya  seorang  pejabat  yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang berselingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual, pelakunya mendapat sebutan seperti  pembandel,  pembangkang,  pelanggar,  bahkan  penjahat.  b)  Penyimpangan kelompok (group deviation). Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta narkoba yang dilakukan kelompok satu geng, perkelahian massal yang dilakukan antar kelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan karena kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai serta kaidah sendiri yang berlaku bagi semua  anggota  kelompoknya.  Sikap  fanatik  yang  dimiliki  setiap  anggota  terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Hal  tersebut  menyebabkan  penyimpangan  kelompok  lebih  berbahaya  dari  pada penyimpangan  individu.  c)  Penyimpangan  campuran  (mixture  of  both  deviation). Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya  waktu,  pelaku  penyimpangan  dapat  memengaruhi  orang  lain  untuk  ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah  sindikat  narkoba,  sindikat  uang  palsu,  ataupun  demonstrasi  yang  berkembang menjadi amuk massa.
Mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan sosial pada masyarakat di lingkungan permukiman kumuh dikelurahan Baru kota Palu, dalam sudut pandang pendidikan wawasan kemasyarakatan  adalah  keadaan   permukiman  yakni  salah  satu   faktor   yang menentukan  keadaan adanya urbanisasi dan perilaku menyimpang di wilayah permukiman tersebut. Seperti diketahui bahwa perumahan yang tidak cukup atau penyediaan ruangan dalam rumah hendaknya mencukupi sesuai kebutuhan. Tingginya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal, Hal demikian biasanya tergantung dari kebiasaan atau kemampuan  dari  penghuninya.  Situasi  urbanisasi  berlebih  dengan  kebijakan  pemerintah kota  yang  lebih  represif  dan  kontradiktif.  Dikemukakan  oleh  Soto,  bahwa  akibat  obsesi perencanaan  kota  yang  ingin  membangun  kota  serba  megah  dan  indah,  sering menyebabkan mereka salah langkah (Suyanto, 2013). Kondisi yang mudah dikenali sebagai dampak  dari  urbanisasi  berlebih  tersebut  adalah  munculnya  kawasan  permukiman perkotaan yang tidak layak huni dan bahkan dapat dikatakan tidak manusiawi.
Bentuk  masalah  sosial  pada  kawasan  permukiman  kumuh  tersebut  :  1.  Urbanisasi berlebih  Migrasi  desa  kota  yang  tidak  terkendali  menyebabkan  terjadinya  urbanisasi berlebih.  Urbanisasi  berlebih  merupakan  faktor  yang  memicu  pertambahan  jumlah
penduduk  di  kawasan  permukiman  perkotaan.  Urbanisasi  berlebih  tersebut  terjadinya karena arus perpindahan penduduk yang tidak terkendali dari daerah pedesaan dan atau daerah lain; 2. Aktifitas sosial ekonomi Tumbuhnya kawasan permukiman berpengaruh pada meningkatnya  aktivitas  sosial  dan  perekonomian  penduduk.  Berbagai  jenis  aktivitas perekonomian penduduk di kawasan permukiman dapat dilihat dari pekerjaan penduduk. Jenis-jenis  pekerjaan  penduduk  di  kawasan  permukiman,  pedagang  dipasar,  buruh,  kuli bangunan, Bahkan di antaranya ada pengangguran dan setengah pengangguran. Situasi tersebut menurut Gilbert dan Gugler (2007) menggambarkan terjadinya kelebihan tenaga kerja di perkotaan. Jenis-jenis pekerjaan tersebut termasuk sektor ekonomi informal yang tidak menghendaki persyaratan pendidikan dan keahlian tertentu. Modal utamanya adalah kesehatan  dan  keuletan,  Jenis-jenis  pekerjaan  tersebut  termasuk  jenis  pekerjaan  murah, sehingga memberikan penghasilan dalam bentuk upah atau gaji yang rendah. Rendahnya penghasilan  di  satu  sisi,  dan  tuntutan  kebutuhan  hidup  di  sisi  yang  lain,  memaksa masyarakat  setempat  pandai-pandai  mengelola  penghasilannya  agar  dapat  mencukupi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Strategi  yang  dilakukan  migran  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  minimalnya,  yaitu  melibatkan  seluruh  anggota  keluarganya  dalam  kegiatan ekonomi informal. Maka dari itu, ada sebagian dari masyarakat yang lebih mengutamakan mencari  uang  dari  pada  menyekolahkan  anak-anaknya.  Menurut  mereka,  anak-anaknya merupakan ‘aset ekonomi keluarga’, sehingga anak -anak tersebut dapat dimobilisasi untuk mengumpulkan uang bagi keluarga. Kegiatan ekonomi yang dilakukan anak-anak tersebut, antara  lain  menjadi  pemulung,  buruh  pasar,  buruh  bangunan,  kuli  dan  kegiatan  sejenis lainnya (Suradi dan Pudjianto, 2013). Berdasarkan kondisi sosial ekonomi migran di kawasan permukiman  perkotaan,  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  pada  umumnya  dapat dimasukkan  ke  dalam  rumpun  penduduk  miskin.  Berbeda  dengan  penduduk  miskin  di pedesaan, penduduk miskin di perkotaan menghadapi situasi yang lebih kompleks. Contoh situasi  yang  dihadapi  migran,  yaitu  status  lahan  yang  ditempati.  Sebagian  migran menempati kawasan permukiman dengan status ilegal, dan tidak dimilikinya administrasi kependudukan,  dan  pada  akhirnya  situasi  ini  akan  membebani  pemerintah  dalam pengelolaan  pembangunan  perkotaan;  3.  Masalah  lingkungan  fisik  dan  Perumahan, Kemampuan ekonomi yang rendah menyebabkan migran tidak mampu menempati rumah yang layak huni. Rumah dibangun sendiri dengan bahan-bahan yang murah dan mudah rusak  (kardus,  triplek  dan  seng  bekas).  Rumah  yang  berhimpit-himpitan  di  kawasan permukiman tersebut  biasanya tidak  dilengkapi dengan fasilitas air bersih,  drainase, dan pembuangan sampah. Kawasan permukiman biasanya pada musim hujan menjadi becek, di sana sini air tergenang dan terjadi banjir. Kondisi tersebut mengindikasikan, bahwa migran
di perumaham kumuh sangat rentan terjangkit penyakit. Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa  perumahan  kumuh  didefinisikan  sebagai  lingkungan  perumahan  berpenghuni sangat padat, yaitu melebihi 500 orang per ha, dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Rumah-rumahnya  berukuran  kecil  di  bawah  standar,  serta  saling  berhimpitan.  Rumah- rumahnya berukuran kecil di bawah standar, serta saling berhimpitan. Prasarana lingkungan, baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas,  terhitung  minim.  Selain  itu,  pada  umumnya perumahan  kumuh  menyerobot  tanah  negara  atau  tanah  milik  orang  lain  secara  ilegal. Lingkungan  perumahan  kumuh  digambarkan  dengan  kondisi  tempat  tinggal  yang berdesakdesakan, luas rumah yang tidak sebanding dengan penghuninya, fungsinya hanya sebagai tempat berlindung diri dari panas dan hujan. Tata letak lingkungan perumahan tidak beraturan. Sarana dan prasarana lingkungan tidak ada atau tidak memadai. Penghuninya tidak  mempunyai  pendapatan  tetap,  serta  biasanya  tidak  tercatat  sebagai  penduduk setempat. Selain itu, secara keseluruhan lingkungan permukiman rawan terhadap bahaya banjir,  kebakaran  dan  penyakit  menular.  Kemudian  di  kemukakan  oleh  Grimes  (Pitomo, 1995), bahwa permukiman kumuh atau slum, ditandai oleh sekelompok bangunan di sutu daerah  dengan  keburukan-keburukan  yang  berlebihan,  berkondisi  kurang  sehat, kekurangan fasilitas.
Kondisi ini akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan fisik dan moral penduduknya. Tumanggor (1985), menyebutkan ada beberapa ciri fisik permukiman kumuh, yaitu: a. Jarak antara satu rumah ke rumah sudah terlalu rapat, pada umumnya tidak dilengkapi sumur, WC, kamar mandi, tanpa ventilasi/jendela, dan tidak ada tempat untuk membuang sampah; b. Jumlah kamar tidur dan ruang tamu umumnya tidak lengkap dan tidak sebanding dengan jumlah penghuninya; c. Bahan bangunan rumah, atap, dinding, lantai terdiri dari bahan yang tidak kuat; d. Saluran air yang mengalirkan air dari rumah-rumah ke got induk tidak ada atau tidak  berfungsi  mengalirkan  air,  sehingga  menimbulkan  genangan  air  dan  tumpukan sampah; e. Tidak dialiri aliran listrik dan cenderung gelap; f. Letak rumah tidak beraturan, sehingga terdapat kebutuhan-kebutuhan jalan di dalamnya.
Sikap mental dan perilaku sosial, Istilah mental dan pikiran ‘kumuh’ ini diadaptasi dari pemikiran  Pamekas  (2013)  dalam  memahami  berbagai  permasalahan  yang  ada  kawasan permukiman perkotaan. Dikemukakan oleh Pamekas (2013), bahwa rumah kumuh membuat pikiran  kumuh.  Membiarkan  rumah  dan  lingkungan  kumuh,  secara  tidak  langsung  sama dengan mengkondisikan pikiran, mental dan moral  penghuninya agar “kumuh”. Bertolak dari pemikiran Pamekas tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan permukiman perkotaan yang kumuh, akan berdampak pada sikap mental dan perilaku sosial penduduknya. Orang- orang di kawasan permukiman kumuh, menampilkan sikap mental dan perilaku sosial yang
seringkali tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Sikap mental dan perilaku sosial yang ditampilkan seperti: merusak fasilitas umum, minum minuman  keras,  berjudi,  pemerasan,  tindak  kekerasan,  kata-kata  kasar  dan  jorok,  dan eksploitasi anak.
Upaya  atau  intervensi  pemerintah  dalam  pendidikan  wawasan  kemasyarakatan tersebut  :  1.  Relokasi,  pemulangan  dan  transmigrasi  (eksitu)  Pada  program  ini  dilakukan pemindahan  penduduk  dari  kawasan  permukiman.  Kawasan  ini  biasanya  ilegal,  di  mana penduduk  tidak  memiliki  bukti-bukti  administrasi  atas  kepemilikan  lahan  kawasan  yang ditempati.  Alternatif  yang  dapat  dilakukan  pada  model  eksitu,  yaitu  :  a.  Memindahkan penduduk  ke  rumah  susun  yang  disediakan  pemerintah  kota.  Pembangunan  kawasan permukiman dengan program rumah susun (Rusun) sederhana dengan harga yang dapat dijangkau  migran  yang  kondisi  sosial  ekonominya  tergolong  rendah.  Pemerintah  kota bertanggung  jawab  untuk  memastikan,  bahwa  penduduk  yang  tinggal  di  rumah  susun adalah  mereka  yang  masuk  pada  program  relokasi.  Selain  itu,  pemerintah  kota  juga bertanggung  jawab  untuk  memastikan,  bahwa  jaringan  sosial  ekonomi  di  rumah  susun dapat diteruskan dan dikembangkan. Jangan sampai penduduk mengalami shock karena di lingkungan  baru  tanpa  jaringan  sosial  ekonomi;  Pemulangan  penduduk  ke  tempat  asal, perlu melibatkan kabupaten/kota asal migran yang mendiami kawasan permukiman ilegal. Perlu dibangun kerjasama untuk memastikan bahwa penduduk yang kembali ke tampat asal tersebut  tidak  kembali  atau  bermigrasi  ke  kota  lagi.  Dipastikan  bahwa  mereka  mau melanjutkan  kehidupannya  di  tempat  asal  dengan  modal  kerja  (pelatihan  keterampilan, modal usaha) yang sudah disiapkan pemerintah kota; c. Penduduk disertakan pada program transmigrasi, penyertaan migran pada program transmigrasi perlu dilakukan secara sinergis dengan intansi terkait dan pemerintah daerah yang menjadi tujuan transmigran. Program transmigrasi ini dimungkinkan tidak hanya di sektor pertanian, akan tetapi juga di sektor- sektor lain seperti: perikanan, kehutanan, perkebuan dan perindustrian; 2. Pelayanan dan bantuan sosial. Pelayanan dan bantuan sosail dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain  :  a.  Penyuluhan  sosial,  diarahkan  pada  pemberian  pemahaman  kepada  penghuni kawasan permukiman, bahwa mereka membangun kawasan permukiman yang melanggar peraturan  perundang-undangan.  Melalui  penyuluhan  sosial,  penghuni  diharapkan menyadari  bahwa  yang  dilakukan  itu  salah,  bersedia  membongkar/memperbaiki  tempat tinggalnya  dan  atau  mendukung  pembongkaran  oleh  petugas  yang  berwenang;  b. Bimbingan sosial diarahkan pada perubahan sikap mental dan perilaku migran agar mereka memiliki pemahaman tentang lingkungan permukiman yang sehat, dan termotivasi untuk melakukan  perubahan-perubahan  menuju  hidup  bersih,  sehat  dan  sejahtera.  Bimbingan
sosial ini diberikan pada model insitu maupun program eksitu/semua program; 3. Pelatihan usaha diarahkan untuk membuka usaha baru dan atau mengembangkan atau penguatan usaha migran yang selama ini sudah berjalan. Bimbingan dan pelatihan meliputi bimbingan manajemen  usaha,  dan  keterampilan  kerja  (vokasional)  berdasarkan  minat  dan pertimbangan  pasar. Pada bimbingan  dan  pelatihan usaha  ini, diberikan bantuan modal usaha, baik untuk membuka usaha baru atau pengembangan/penguatan usaha yang sudah ada.  Pelatihan  usaha  ini  diberikan  pada  model  insitu  maupun  program  eksitu/semua program; 4. Pelayanan akses dimaksudkan agar penduduk di kawasan permukiman terakses dengan bantuan pendidikan (KIP) dan pelayanan kesehatan (KIS) serta bantuan sosial lainnya (KSKS dan KKS). Berkaitan dengan kartu-kartu tersebut, persyaratan bagi mereka yang tidak memiliki identitas kependudukan dapat diatasi dengan surat keterangan dari pemerintah kota  atau  pejabat  yang  berwenang.  Pelayanan  akses  ini  diberikan  pada  program  insitu maupun  eksitu/khusus  pada  program  rumah  susun;  5.  Pendampingan  sosial  diarahkan untuk memberikan kesadaran, pengetahuan  baru, menjaringkan  dengan pemilik sumber dan  memberikan  dorongan  agar  migran  mau  melakukan  perubahan.  Pendampingan  ini dilakukan dalam mekanisme kelompok. Pendamping dari unsur pekerja sosial pada model insitu, relokasi dan kembali ke tampat asal. Sedangkan bagi mereka yang mengikuti program transmigrasi,  disediakan  pendamping  lapangan  khusus  di  lokasi  transmigrasi. Pendampingan ini  diberikan pada  program insitu maupun eksitu/ khusus  pada program rumah  susun,  dan  transmigrasi;  6.  Bantuan  sarana  prasarana  diarahkan  pada  penataan lingkungan permukiman menuju permukiman dan perumahan yang bersih dan sehat. Pada model  insitu,  intervensi  dilakukan  di  kawasan  permukiman  penduduk.  Sarana  prasarana yang diperlukan seperti: jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah, drainase dan MCK umum. Selain itu bantuan sarana prasarana yang berkaitan dengan tempat ibadah, tempat rekreasi  warga  (taman  warga),  taman  bacaan  dan  sarana  olah  raga.  Bantuan  sarana prasarana tersebut tentu mempertimbangkan ketersediaan dan kelayakan lahan di kawasan permukiman.

## SIMPULAN
Masalah kawasan permukiman kumuh di Kelurahan baru kota Palu merupakan suatu penelitian deskriptif analisis kualitatif dimana menggambarkan fenomena, yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan  kesimpulan.  Masyarakat  dalam  konteks  pendidikan  wawasan  kemasyarakatan adalah agen (pelaksana)  tujuan dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pendidikan. Implementasi pendidikan berbasis masyarakat diharapkan setiap anggota masyarakat dapat
belajar  bersama,  para  guru,  dewan  pendidikan,  pengelola  dan  pelajar  adalah  semua anggota masyarakat dari semua generasi. Untuk dapat menilai bahwa suatu permukiman sehat atau tidak perlu didasarkan pada karakteristik daerah permukiman yang merupakan standar yang telah disepakati Akibat dari semua  kenyataan di atas adalah semakin beratnya beban  yang  dipikul  oleh  pemukiman  yang  bersangkutan  dan  semakin  sulitnya mengendalikan  situasi  di  dalamnya  secara  keseluruhan.  Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa  kejadian  tersebut  telah  menciptakan  permasalahan  permukiman  kumuh  yang semakin  rumit  dari  waktu  ke   waktu.  Banyaknya  permasalahan  yang  melatar  belakangi munculnya  permukiman  kumuh,  sehingga  perlu  diketahui  permasalahan  spesifik  dan program  pengendalian  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Baru  kota  Palu  ditinjau  dari perspektif  Pendidikan  wawasan  kemasyarakatan,  sehingga  dapat  dibuat  strategi penanganan permukiman kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Raharjo. 2014. Ekonomi Tata Ruang Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Bani  Putri,  Baiguni.  2015. Jurnal  Evaluasi  Penataan  Kawasan  Pemukiman  Kumuh  di  Kota Yogyakarta.  Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Hatimah, Ihat, dkk. 2007. Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. Jakarta:   Universitas Terbuka.
I  Wayan  Suwendra.  2018. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Ilmu  Sosial,  Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra.
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  2015. Arahan  dan  Kebijakan Penanganan dan Pemukiman Kumuh. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta karya.
Kompas.com.  2014.  Bappenas: Masih  ada  38.431  Hektar  Kawasan  Kumuh  di  Indonesia, Jakarta, Selasa 23 Desember 2013.
Mamik. 2015. Metodologi Kualitatif. Taman Siduarjo: Zilfatama Jawara.
Paulus Hariyono. 2017. Sosiologi kota untuk arsitek. Jakarta: Bina Aksara.
Raudina  Cristy.  2019. Jurnal  Penataan  Permukiman  Kumuh  Dengan  Teknoogi  Risha  di kampung Deret Petagogan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan : Universitas Gunadarma.
Setiadi, Elly M dan Usman Kolip.2016. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana
Silvia, Charitas. 2019. Jurnal Analisis Tingkat Pemukiman Kumuh Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG pada Kota Magelang. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana. Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Soyomukti, Nurani. 2017. Pengantar Sosiologi: Dasar Analisis, Teori dan Pendekatan Menuju Analisis  Masalah-masalah  sosial,  Perubahan  Sosial  dan  Kajian-kajian  Strategis. Yogyakarta: Arruz Media.
Syaidah, Nur. 2018. Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian. Taman Siduarjo: Zilfatama Jawara.
Wajib, Nurwino. 2016. Alternatif Model Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh. Jurnal, Medan.
Widodo,  Eko.  2016. Pengembangan  Atraksi  Wisata  Tanjung  karang  Sebagai  Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Donggala. Tesis Tidak di Publikasikan. Program Studi Pembangunan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
Zubaedi M.Ag, M.Pd.2009. Pembelajaran Berbasis Masyarakat. Yogyakarta : pustaka pelajar.