## Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat
Sawitri B. Utami 1
Ramadhan Pancasilawan 2

## ABSTRAK
Pengelolaan  dan  pengembangan  kawasan  konservasi  ditujukan  untuk  mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu-satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten  (Kab.  Bandung,  Kab.  Garut  dan  Kab.  Sumedang),  keterlibatan  Lembaga masyarakat  yaitu  Wanadri  serta  masyarakat  lokal  yang  juga  memiliki  kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.
Kegiatan  kolaborasi  yang  dilakukan  dalam  pengelolaan  Kawasan  Kareumbi  tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan  evaluasi.  Namun  hubungan  ini  melemah  karena tugas  dan peran  masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang  menjadi  dasar  dalam  pembagian  tugas  dan  peran  tiap  stakeholder.  Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.
Kata Kunci: Kolaborasi, Taman Buru Masigit Kareumbi, wilayah konservasi alam

## ABSTRACT
Conservation area management is aimed to promote the preservation of the biological ecosystem. Buru Masigit Kareumbi Park, one of the conservation areas in West Java and the only National Buru Park in Java Island. There are biodiversity and ecosystems that need to be preserved as national assets. The involvement of various stakeholders such as, the involvement of the central government in this case through BKKSDA West Java,  West  Java  Provincial  Government,  then  three  districts  (Bandung,  Garut  and Sumedang), community institutions Wanadri and local communities who also have an interest in Management of Taman Buru Masigit Kareumbi area.
Collaboration Kareumbi Area has been done and also have been following the stages in the collaboration even until the process of monitoring and evaluation. However, this relationship is weakened because the tasks and roles of each stakeholder can not be understood because there is no SOP (Standard Operational Procedure) which becomes the  basis  in  the  division  of  tasks  and  the  role  of  each  stakeholder.  Required
1 Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran. Email : sawitri.budi@unpad.ac.id
2 Dosen Administrasi Publik Fisip Universitas Padjadjaran. Email : ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id
comprehensive rules and derivatives of the rules are compiled SOPs that clearly define the role and function of each stakeholder who has interests in the area of Buru Masigit Kareumbi Park
Key Words: Collaboration, Buru MAsigit Kareumbi Park, Conservation area

## Latar Belakang
Dalam  merealisasikan  pengelolaan  ka- wasan konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, BKSDA selaku pemegang kekuasaan dalam  melakukan  pengelolaan  mempunyai  visi dan  misi  sebagai  landasan  atau  acuan  dalam menjalankan  segala  bentuk  kegiatannya,  visi Balai BKDSA Jawa Barat adalah “Kelembagaan Balai  BKSDA  Jawa  Barat  yang  kuat  untuk menjamin  kelestarian  dan  kemanfaatan  kon- servasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya  di  Jawa  Barat  dan  Banten.” Dengan misi Balai BKSDA Jawa Barat yaitu :
1. Meningkatkan  pengamanan,  perlindungan dan  pengelolaan  kawasan  konservasi  dan keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan kemanfaatan kawasan konservasi  untuk  kepentingan  pendidikan, penelitian, wisata alam dan jasa lingkungan; 3. Menguatkan  kelembagaan  dan  tata  kepe- merintahan yang baik.
Untuk merealisasikan visi dan misi Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jawa Barat,  maka  diperlukan  bantuan  dari  berbagai pihak,  khususnya  terlebih  bantuan  dari Perhimpunan  Penempuh  Rimba  dan  Pendaki Gunung  Wanadri  agar  pengelolaan  kawasan konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi dapat berjalan dengan baik dan proses kerjasama  di  antara  kedua  belah  pihak  berjalan selaras dan sinergis.
Adanya  keterlibatan  masyarakat  lokal yang  sangat  tinggi  khususnya  di  wilayah kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi dalam mengelola kawasan konservasi. Hal itu sangat membantu sekali baik bagi Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Jawa Barat  maupun  Wanadri.  Masyarakat  di  ajak
untuk  belajar  dalam  mengelola  kawasan  hutan dengan  diberikan  pelatihan,  pembelajaran,  dan pendidikan.
Namun dalam pengelolaan yang dilakukan  masih  ada  beberapa  permasalahan yang terjadi, hal itu terlihat dengan adanya MoU ( Memorandum  of  Understanding )  yang  telah dibuat  dan  disepakati  bersama.  Tetapi  pada implementasi atau pelaksanaan di lapangan MoU tersebut belum dijalankan secara optimal, hal ini disebabkan  karena  klausulnya  terlalu general atau  umum  dan  perlu  didetailkan  untuk memudahkan  operasionalnya.  Sehingga  para pihak  khususnya  BBKSDA  dan  Wanadri memahami  secara  jelas  tugas  dan  perannya masing-masing dalam melakukan pengelolaan.
Dengan  demikian  dalam  menyusun model  kolaborasi  yang  dapat  dilakukan  salah satunya  menggunakan  konsep  kolaoborasi  dari dari  Vigoda  dan  Gilboa  (2002),  yang  men- jelaskan  kolaborasi  dari  awal  karakteristik masalah sampai evaluasi kolaborasi tersebut.

## Rumusan Masalah
Pengelolaan kawasan Taan buru Nasional di  Jawa  Barat  seharusnya  menjadi  perhatian banyak  pihak  sebab  didalamnya  menjadi penyangga kehidupan manusia dan juga  tempat pelestarian  keanekaragaman  tumbuhan  dan satwa  serta  ekosistemnya.  Namun  masih  ada permasalahan dalam pengelolaan kawasan yang sebenarnya  sudah  ada  banyak  pihak  yang memiliki  peran  dalam  pengelolaan  kawasan tersebut.  Dengan  demikian  dalam  kajian  ini mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  stakholder  dalam  penge- lolaan  kawasan  Taman  Buru  Masigit Kareumbi Jawa Barat?
2. Bagaimana  model  kolaborasi  dalam  penge-
lolaan  kawasan  Taman  Buru  Masigit Kareumbi Jawa Barat?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah teridentifikasi  model  kolaborasi  dalam  penge- lolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi Jawa Barat.

## Kolaborasi dalam Perspektif Administrasi Publik
Di dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai  tujuan.  Hal  ini  tentu  pula  sependapat dengan  pengertian  dari  administrasi  itu  sendiri, administrasi  merupakan  suatu  kerjasama  antara dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai  suatu tujuan.
Untuk  mengetahui  posisi  kolaborasi dalam  konteks  administrasi  publik  dilakukan dengan  mencermati  konsep  tersebut  dari berbagai  perspektif  keilmuan.  Dalam  literatur administrasi publik sering digunakan terminologi governance  untuk  menjelaskan  keterkaitan antarorganisasi.  Pengertian  governance  tidak sekedar  perlibatan  lembaga  publik  dalam formulasi  dan  implementasi  kebijakan,  tetapi terhubungnya berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik.
Di  dalam  buku Collaborative  Gover- nance  a  New  Era  of  Public  Policy  in  Austra- lia oleh  Janine  O’Flynn  dan  John  Wanna dijelaskan  bahwa  kolaborasi  bisa  dilakukan  di organisasi  pemerintah  untuk  memecahkan permasalahan  yang  kompleks  serta  untuk mencapai tujuan secara efektif dan tepat sasaran. Sistem pembelajaran dan pendidikan di Australia sudah  menerapkan  berbagai  model  kolaborasi. Di Queensland, The Queensland Departement of Education,  Training,  and  the  Arts (DETA) melakukan kolaborasi dengan tiga sektor sekolah yaitu  negara,  katolik,  dan  pihak  independent. Kolaborasi  yang  dilakukan  itu  untuk  mencapai goal atau  hasil  yang  ingin  dicapai,  hasil  yang
ingin  DETA  capai  adalah  untuk  mecerdaskan, skill yang  mumpuni,  dan  kreatif  khususnya  di Queensland.
Dari penjelasan di atas, kolaborasi bisa di aplikasikan pada sektor publik. Keterbatasan dari pemerintah  sebagai  pelayan  publik  untuk mencapai  suatu goal atau  hasil  yang  baik  perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil tersebut  secara  maksimal.  Di  sadari  bahwa kolaborasi  itu  ada  karena  adanya  sifat  saling membutuhkan antarorganisasi dalam mengurusi suatu permasalahan atau kegiatan.

## Pengertian Kolaborasi
Kolaborasi  dibutuhkan pada setiap level organisasi,  karena  pada  hakekatnya  kolaborasi adalah  suatu  kerjasama.Kolaborasi  dapat berlangsung dalam dua konteks,  yaitu di  dalam organisasi  (internal  organisasi)  serta  kerjasama eksternal  organisasi  atau interorganizational relations yang  dilakukan  beberapa  organisasi (dua  atau  lebih)  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu.  Hal  ini  sejalan  dengan  para  ahli  yang mengemukakan definisi kolaborasi menyangkut konteks  kerjasama  internal  dan  eksternal organisasi,  diantaranya  adalah  David  Strauss dalam  bukunya How  To  Make  Collaboration Work dan  Russel  M.  Linden  dalam  bukunya Working Across Boundaries. Strauss mengemu- kakan bahwa:
Kolaborasi  menunjuk  pada  proses mempekerjakan  orang  ketika  beker- jasama dalam suatu grup, organisasi, atau komunitas  untuk  merencanakan,  mem- buat,  memecahkan  masalah,  dan  mem- buat keputusan. (Straus: 2002:5)
David  Strauss  mengemukakan  bahwa kolaborasi  ada  di  dalam  organisasi  juga  ada  di antara  dan  di  sekitar  mereka  yang  melakukan kerjasama.  Mereka  menyediakan  orang  untuk bekerja  bersama  untuk  merencanakan,  meme- cahkan  masalah,  dan  membuat  keputusan sebelum  mengambil  tindakan.  Dari  pendapat David Strauss tersebut dapat dilihat bahwa dalam melakukan  kolaborasi  semuanya  dilakukan  dan diputuskan bersama-sama
Kolaborasi  yang  dikemukakan  oleh
Linden  dan  Strauss  tersebut  menjelaskan bagaimana  hubungan  yang  terjadi  antar organisasi  pemerintah  ( government  to  gover- nment  cooperation )  serta  antara  organisasi pemerintah  dan  organisasi  non  pemerintah ( public-private  sector  coordination ).  Kemudian ahli  lain  seperti  Agranoff  &  Mc  Guire, mendefinisikan  kolaborasi  dengan  menitik- beratkan  pada  hubungan  interorganisasi  saja, sebagaimana  dijabarkan  dalam  suatu  definisi sebagai berikut:
“Manajemen  kolaboratif  adalah  sebuah konsep  yang  menggambarkan  proses fasilitasi  dan  pengoperasian  dalam rencana multiorganisasional untuk memecahkan  masalah  yang  tidak  dapat dipecahkan  atau  dipecahkan  dengan mudah  oleh  satu  organisasi.  kolaborasi adalah  desain  relasi  purposif  untuk memecahkan  masalah  dengan  men- ciptakan  atau  menemukan  solusi  dalam sebuah situasi yang mendesak. (misalnya:  pengetahuan,  waktu,  uang, kompetisi,  dan  adat  istiadat.”  (Agranoff & Mc Guire: 2003,4).
Agranoff  &  Mc  Guire  mengembangkan konsep  kolaborasi  pada city  level  collaboration dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga pihak  yang  terlibat  tidak  hanya inter- governmental domain tapi juga nongovernmental sector.
Berkaitan  dengan  itu,  kolaborasi  pada hakikatnya  adalah  suatu  kerjasama  yang  dila- kukan  antar  organisasi  untuk  mencapai  tujuan bersama  yang  tidak  mungkin  atau  sulit  dicapai apabila dilakukan secara mandiri. Dalam konteks ini  terkandung  dua  hal  penting;  (1)  setiap organisasi  pada  awalnya  adalah  mandiri;  (2) karena  adnanya  kebutuhan  mencapai  tujuan masing-masing yang terfokus pada tujuan obyek yang  sama,  organisasi  melakukan  kerja- sama.Hubungan yang terjadi di dalam kolaborasi adalah relasi purposive, dimana tidak semua unit dalam  organisasi  melakukan  usaha  bersama hanya  unit  yang  memiliki  spesifikasi  tugas tertentu  yang  sesuai  dengan  pencapaian  tujuan
atau  permasalahan  yang  hendak  dipecahkan organisasi  lainlah  yang  melakukan joint  effort (usaha bersama).
Berdasarkan  pengertian-pengertian  di atas,  kolaborasi  merupakan  suatu  usaha kerjasama atau bekerja bersama antara organisasi pemerintah  maupun  non  pemerintah  seperti LSM,  atau  lembaga  lainnya  untuk  mencapai suatu  tujuan  bersama-sama.  Latar  belakang adanya  kolaborasi  didasarkan  atas  keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengelola suatu hal seperti halnya bentuk permasalahan ataupun kegiatan,  maka  dari  itu  pemerintah  mengajak pihak  lain  untuk  bekerja  bersama  yaitu  dengan kolaborasi.

## Proses, Prinsip dan Kerangka Kolaborasi
Proses merupakan tahapan-tahapan yang harus  dilalui  sebelum  mencapai  suatu  tujuan. Proses  kolaborasi  merupakan  tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tujuan bersama yang telah  ditetapkan  dapat  tercapai.  Richard (Raharja;  2008:9)  mengemukakan  kolaborasi merupakan  proses  yang  bersifat incremental melalui beberapa tahapan;
1. Pengembangan visi kolaborasi yang menjelaskan kepentingan bersama.
2. Approaches  to  visioning dalam  bentuk penyamaan  pemahaman  dan  pengalaman kolektif.  Hasilnya  didokumentasikan  dalam bentuk  prinsip-prinsip  operasi  sebagai referensi bagaimana stakeholder bekerja.
3. Appreciative inquiry , yaitu alat untuk mencari cara  yang  lebih  baik,  efektif  dan  konstruktif yang meliputi four D :
a. Discovery berkaitan  dengan  menemukan yang terbaik;
b. Dream berkaitan  dengan  visi  yang  ingin dihasilkan;
c. Design berkaitan  dengan  apa  yang diperbuat;
d. Deliver bagaimana  desain  diterapkan/

## dilaksanakan”
Richard  dalam  buku  yang  ditulis  Raharja mengemukakan  bahwa  proses  kolaborasi  harus memiliki  tujuan  yang  dapat  dipahami  bersama
dan  memiliki  prinsip-prinsip  yang  mendukung tercapainya tujuan.
Pendapat  lain  berkaitan  dengan  proses kolaborasi, dikemukakan oleh Chris dan Vangen (1996:  5-17),  yang  merumuskan  enam  tahapan dalam kolaborasi antarorganisasi yaitu:
1. Managing aims (Penetapan Tujuan).
2. Compromise (Kompromi).
3. Communication (Komunikasi).
4. Democracy  dan  equality (Demokrasi  dan Kesetaraan).
5. Power dan trust (Kekuatan dan Kepercayaan).
6. Determination,  commitment  dan  stamina (Ketetapan, komitmen dan kesanggupan).
Dalam  enam  tahapan  ini  dijelaskan bahwa setiap anggota kolaborasi memiliki tujuan bersama.  Pendapat  Chris  dan  Vangen  tersebut pendapat  bahwa  hal  yang  pertama  dalam melakukan kolaborasi adalah penyamaan tujuan. Kemudian  harus  adanya  pemahaman  agar perbedaan yang terjadi dalam gaya kerja, norma dan  nilai  organisasi  tidak  menimbulkan perpecahan.  Kemudian  dengan  adanya  komu- nikasi  yang  intensif  dan  efektif  menjadikan kolaborasi  lebih  dapat  berjalan  dengan  baik. Semua  anggota  harus  diajak  dalam  melakukan langkah-langkah  kolaborasi  secara  bersama- sama  agar  menciptakan  kepercayaan  dan komitmen yang kuat agar tercapainya tujuan.
Selain  itu,  Ann  Marie  Thompson  dalam jurnalnya yang berjudul “Collaboration Process:  Inside  The  Black  Box.” Mengung- kapkan  bahwa  ada  5  dimensi  kunci  dalam kolaborasi  yaitu:  2  dimensi  struktural  (penge- lolaan dan administrasi), 2 dimensi sosial kapital (hubungan timbal balik dan norma-norma), dan satu  lagi  adalah  dimensi  agensi  (otonomi organizational).
Untuk  memahami  proses  kolaborasi baiknya melalui platform analisis sistem, dimana menurut Vigoda dan Gilboa (2002), memberikan sebuah  gambaran  umum  di  dalam  kolaborasi yang  dilakukan  antara  pemerintah  dan  para stakeholders yang  terkait  di  dalamnya.  Terdiri dari enam tahap di dalam prosesnya, antara lain: 1. Memutuskan  sebuah  masalah  di  dalam kolaborasi.  ( Deciding  on  a  fitting  issue  for
collaborating )
Proses  kolaborasi  yang  baik  dapat  dimulai dengan  sebuah  masalah  yang  sesuai  dan memiliki  manfaat.  Disini  kolaborasi  dapat mampu  membuktikannya  melalui  dua kondisi  utama  :  (1)  ketika  sebuah  masalah diusahakan  untuk  diinvestasikan  bersama- sama  dengan  membuat  sebuah  kelompok kerja, (2) ketika terdapat alasan yang bagus untuk  percaya  dimana  disini  adanya kekuatan  dan  pengaruh  dari  orang-orang yang  begabung  di  dalam  kelompok  yang secara  signifikan  memiliki  kekuatan  yang lebih besar.
2. Karakteristik  masalah  tersebut  melalui pertanyaan  “ what  and  where ”.  ( Charac- terizing  the  issue  by  what  and  where inquires )
Kolaborasi  membutuhkan  karakter  kerja individu  yang  selalu  siap  berpartisipasi dalam kolaborasi, dan mengharapkan orang lain untuk berpartisipasi. Dan setiap individu harus cerdas bernegosiasi, saling berkontribusi  dalam  kerja  sama,  untuk menemukan  titik  tengah  dari  solusi  yang diinginkan. Hubungan timbal balik yang adil dan  terbuka  merupakan  dasar  untuk menghasilkan iklim kolaboratif yang efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi.
3. Mencari  tahu  siapa  saja  yang  terlibat.
( Finding out who is involved )
Di  dalam  kolaborasi  para  stakeholders  yang terlibat  didalamnya  mempunyai  kesamaan tujuan  bersama  para  stakeholders  harus meningkatkan komitmen, kepercayaan, dan keyakinan  di  dalam  perencanaan  tujuan bersama  di  dalam  proses  kolaborasi. Sehingga,  para  stakeholders  ini  memiliki keefektifan  serta  efisiensi  di  dalam menjalankan kolaborasi kebersamaan.
4. Mencari  tahu  bagaimana  pengimplemen- tasiannya. ( Finding out how to implement )
Kolaborasi  yang  efektif  terwujud  dari berbagai proses pendewasaan atas komunikasi,  kerjasama,  ketulusan,  ke- ikhlasan, dan fleksibilitas. Mengakui bahwa kolaborasi  adalah  sebuah  perjalanan. Keterampilan  dan  pengetahuan  yang
dibutuhkan  untuk  kolaborasi  yang  efektif membutuhkan waktu dan praktek.
5. Menyelenggarakan  kolaborasi.  ( Launching implementation )
Agar  penyelenggaraan  program  ini  dapat berjalan dengan baik setidaknya terdapat hal yang  harus  dilakukan,  antaranya  :  para stakeholders  bersama-sama  melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan  bersama  dan  memikirkan  kem- bali  dan  mendefinisikan  tujuan  serta menentukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses kolaborasi.
6. Mengevaluasi  proses  tersebut.  ( Evaluating the process )
Evaluasi merupakan peran instrumental dari hasil  proses  kolaborasi  bersama  di  dalam kolaborasi,  dimana  menilai  dampak  dan perubahan  bagi  organisasi  tersebut,  bagi anggota  organisasi,  atau  bagi  masyarakat yang mereka layani.
Kolaborasi  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi terjadi karena adanya hubungan saling ketergantugan  dalam  mengelola  kawasan  hutan konservasi.  Pengelolaan  kawasan  konservasi khususnya  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi  yang  cukup  sulit  dikelola  oleh  Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dika- renakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka  dibutuhkan  peran  dari  pihak  lain  dalam membantu  pengelolaan  yaitu  Wanadri  dan masyarakat  sekitar  kawasan  Taman  Buru Gunung  Masigit  Kareumbi.  Dengan  demikian dengan menggunakan konsep Vigoda dan Gilboa (2002)  juga  menjelaskan  bahwa  kolaborasi terjadi ketika adanya orang dari berbagai  pihak terkait untuk bekerjasama dalam merencanakan, membuat,  memecahkan  masalah,  dan  membuat keputusan. Hal ini pun sesuai dengan kolaborasi yang  dilakukan  oleh  BBKSDA  dan  Wanadri dalam  melakukan  pengelolaan  kawasan  kon- servasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Kedua  belah  pihak  bekerjasama  dan  menem- patkan  orang-orang  dalam  melakukan  pe- ngelolaan.
Dalam  pelaksanaan  kolaborasi  kawasan
konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam  merupakan  lembaga  dari  lingkungan pemerintah yang mengelola kawasan konservasi dengan  di  bantu  beberapa  unit  lembaga  seperti Bidang  KSDA  Wilayah  II  Soreang,  Seksi Wilayah III KSDA Soreang dan Resort Masigit Kareumbi  Barat.  Dan  Perhimpunan  Penempuh Rimba  dan  Pendaki  Gunung  Wanadri  sebagai lembaga  non  pemerintah  yang  melakukan kerjasama dengan BBKSDA terkait pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Gunung Masigit Kareumbi.
Secara  teoritis  diharapkan  pelaksanaan kolaborasi  antar  instansi  yang  merupakan aktifitas  pengintegrasian  dan  penyelarasan seluruh  kegiatan  dari  berbagai  unit  kerja  dan personil  yang  berlainan  fungsi  dan  instansi, dengan  berpedoman  kepada  proses  dalam kolaborasi,  dapat  menghasilkan  kolaborasi pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman  Buru Masigit  Kareumbi  yang  efektif,  selaras,  dan sinergis  sebagaimana  yang  diharapkan  dalam Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  : P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Penge- lolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  penulis  meng- gunakan  metode  kualitatif.  Kemudian  dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  beberapa teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang dikumpulkan  penyusun  berdasarkan  sumber datanya, dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Data Primer Data Primer merupakan data yang dikumpulkan  penyusun  dari  perusahaan, instansi, badan, lembaga atau organisasi yang diteliti, dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber  Daya  Alam  Jawa  Barat  dan Perhimpunan  Penempuh  Rimba  dan  Pendaki Gunung  Wanadri.  Pengumpulan  data  ini dilakukan  dengan  cara  wawancara  dengan pihak  yang  terkait  langsung  dengan  objek
penelitian ini, dan observasi partisipan.
2. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  pendukung data  primer.  Data  ini  diperoleh  melalui literatur-literatur,  laporan-laporan  ilmiah  dan sumber  data  lain  yang  memiliki  keterkaitan dengan  penelitian  yang  dilakukan,  yang dimaksudkan  untuk  memperoleh  landasan teoritis.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang penyusun gunakan adalah :
1. Studi Literatur (kepustakaan)
2. Penelitian  lapangan  ( field  research ),  Me- lakukan  penelitian  langsung  dapat  berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sekaligus untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan.  Adapun  data  dan  informasi dikumpulkan dengan cara:
a) Observasi,  Teknik  observasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi  partisipasi  pasif  ( passive participation ), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung  ke  Balai  Besar  Konservasi Sumber  Daya  Alam,  Bidang  KSDA Wilayah  II  Soreang,  KSDA  Seksi Wilayah  III  Soreang,  Resort  Masigit Kareumbi  Barat  dan  Perhimpunan Penempuh  Rimba  dan  Pendaki  Gunung
Wanadri.  Dalam  observasi  ini  penyusun mengumpulkan  data  yang  berhubungan dengan  objek  yang  diteliti  dengan  tidak terlibat langsung dalam proses pekerjaannya. b) Wawancara mendalam ( in depth interview ), tanya jawab langsung dengan pihak  yang  bersangkutan  dan  berkom- peten, dalam hal ini yakni para pegawai Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Jawa  Barat,  Bidang  KSDA Wilayah  II  Soreang,  KSDA  Seksi Wilayah  III  Soreang,  Resort  Masigit Kareumbi  Barat  dan  Perhimpunan Penempuh  Rimba  dan  Pendaki  Gunung
Wanadri sebagai informan untuk memperoleh  informasi  yang  berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.
c) Dokumen,  yang  digunakan  dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan/ arsip-arsip  yang  berhubungan  dengan implementasi  kebijakan  pengelolaan Kawasan  Konservasi  Taman  Buru Gunung  Masigit  Kareumbi.  Studi  do- kumen  ini  merupakan  pelengkap  dari penggunaan  metode  observasi  dan wawancara  dalam  penelitian  kualitatif ini.

## Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan Gunung Masigit Kareumbi
Menurut  sejarah  dalam  pengelolaannya, awal  mulanya  pengelolaan  kawasan  konservasi hutan  Gunung  Masigit  Kareumbi  dikelola  oleh Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jawa  Barat  pada periode  1950an.  Dalam  perjalanan  pengelola- annya,  kawasan  hutan  Gunung  Masigit  Ka- reumbi  dijadikan  tempat  hutan  wisata  Melalui SK. Menteri Pertanian No 297/Kpts/Um/5/1976 tanggal  15  Mei  1976  kawasan  ini  ditetapkan sebagai  Hutan  Wisata  dengan  fungsi  Taman Buru.  Lalu  pada  periode  ini  tahun  1970-1988, dibuatlah  Rencana  Pengelolaan  ( Management Plan )  Hutan  Wisata  Buru  Gunung  Masigit- Kareumbi  Tahun  1979 – 1984  oleh  Direktorat Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan  Pelestarian Alam.  Dalam  rencana  pengelolaan  tersebut, dilakukan  pembagian  zonasi  ke  dalam  4  zona, yaitu:
1. Zona Semi Perlindungan ( Wilderness  Zone ) seluas ± 7.800,7 ha.
2. Zona Rekreasi ( Intensive Use Zone ) seluas ± 520 ha.
3. Zona Perlindungan ( Sanctuary Zone ) seluas ± 4.100 ha.
4. Zona Penyangga ( Buffer Zone ) meliputi areal berjarak ± 500 m dari batas kawasan ke arah luar.
Kemudian  pada  tahun  1990  dilakukan program  Perencanaan  Tapak  ( site  plan )  oleh Fakultas  Kehutanan  IPB  kerja  sama  dengan BKSDA  III.  Dalam  dokumen  tersebut
pembagian  kewilayahan  kawasan  dilakukan sebagai berikut:
1. Zona  pengelolaan  di  Blok  KW,  Ciceuri, Cipancar dan Cibugel, Cikudalabuh.
2. Zona pengembangbiakan satwa buru di blok KW dan Cibugel.
3. Zona  buru  yang  merupakan  sebagian  besar kawasan.
4. Zona non-buru di Blok Cipancar dan Ciceuri.
5. Zona penyangga diluar kawasan.
Dan pada tahun 1992 dilakukan kembali program  pembuatan  rencana  pengelolaan ( management  plan )  dari  Direktorat  Jenderal PHPA yang disusun oleh PT. Aristan Ekawasta. Dalam konsep tersebut, kawasan dibagi dalam:
1. Zona pengelolaan intensif.
2. Zona penangkaran.
3. Zona peliaran dan perlindungan satwa buru.
4. Zona padang buru di blok Ciceuri.
5. Zona wisata alam lainnya.
6. Zona desa binaan/ daerah penyangga.
Dalam  perjalanannya  kawasan  ini kemudian  ditetapkan  melalui  SK.  Menhut  No. 298/Kpts-II/98  tanggal  27  Pebruari  1998  dan nama  resminya  adalah  Taman  Buru  Gunung Masigit Kareumbi.
Kemudian  setelah  itu  diterbitkan  surat dari  Menteri  Kehutanan  No.  235/Menhut/- II/1998,  tanggal  25  Februari  1998  yang menyetujui  bahwa  Hak  pengusahaan  Taman Buru  Gunung  Masigit  Kareumbi  diserahkan kepada PT. Prima Multijasa Sarana (PMS) yang berada di blok pemanfaatan dan blok buru seluas 7.560,72 ha. Sedangkan sisanya seluas 4809,98 ha yang didalamnya terdapat tegakan pinus, hak pengusahaannya  diserahkan  kepada  Perum Perhutani. Hak pengusahaan tersebut mencakup ijin  untuk  memanfaatkan  dan  menyadap  getah. Dalam  perjalanannya  kawasan  ini  kemudian ditetapkan  melalui  SK.  Menhut  No.  298/Kpts- II/98  tanggal  27  Pebruari  1998  dan  nama resminya  adalah  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan  No.  733/II/Kum/1998  Tanggal  16 April  1998,  tentang  Ijin  Prinsip  Taman  Buru Gunung  Masigit  Kareumbi  dinyatakan  bahwa ijin  Pengusahaan Perburuan bertanggung jawab atas  kelestarian  fungsi  kawasan.  Selain  itu,
kepada  Perum  Perhutani  diberi  kesempatan untuk  menyadap  getah  pinus  dan  tidak  untuk memanfaatkan  kayu.  Berdasarkan  Keputusan Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  No. 923/Kpts-II/1999  Tanggal  14  Oktober  1999, diberikan ijin Pengusahaan Taman Buru kepada PT.  PMS  pada  blok  pemanfaatan  Taman  Buru Gunung Masigit Kareumbi.
Namun  dalam perjalanannya, PT. Prima Multijasa  Sarana  melakukan  suatu  pelanggaran dengan  melakukan  penebangan  hasil  hutan terutama  kayu,  kayu  tersebut  didapatkan  dari pohon  pinus  yang  berada  di  Kawasan  Hutan Taman Buru Masigit Kareumbi. Awal  mulanya PT.  Prima  Multijasa  Sarana  mempunyai site plan , Pada sekitar tahun 2000 - 2001, PT. Prima Sakti  Multi  Jasa  Sarana  mendapatkan  hak pengelolaan kawasan untuk keperluan pelestarian, taman buru dan wisata alam terbatas. Kemudian dibangun fasilitas bermain untuk anak dan  fasilitas  outbond  di  blok  Cigoler.  Sampai tahun  2005,  dibangun  Pusat  Informasi,  Wisma Pemburu,  kompleks  taman  safari  mini,  kolam renang,  rumah  sakit  hewan  dan  mesjid,  dan kemudian pihak pengelola memutuskan menganti nama “Taman Buru” menjadi “Taman Wi sata”  karena  obyek  wisata  yang  ada didalamnya  tidak  hanya  mencakup  wisata  buru saja. Dan pengesahan mengenai perubahan nama masih dalam proses. Terdapat  empat blok  yang ada  pada  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi, pembagian  blok  tersebut  di  buat  berdasarkan fungsi  dari  tiap – tiap  blok  yang  terdapat  di Taman  Buru  Masigit  Kareumbi  adapun  blok – blok tersebut adalah :
1. Blok  Ciceur  dimana  blok  ini  di  fungsikan sebagai area wisata buru,
2. blok Cibugel, blok ini di fungsikan sebagai area penagkaran Rusa Sambar dan beberapa hewan lainya.
3. Blok  Cigoler  difungsikan  sebagai  kawasan wisata  keluarga  dimana  pada  blok  ini terdapat  sebuah  taman  safari  mini  lengkap dengan area bermain dan fasilitas outbound . 4. Blok  Cipancar  difungsikan  sebagai  area perkemahan,  di  blok  ini  juga  terdapat  area pemanfaatan  yang  berfungsi  sebagai  area pendidikan dan latihan.
Site  plan PT  Prima  Multijasa  Sarana terhadap  Kawasan  Hutan  Masigit  Kareumbi untuk  dijadikan  kawasan  Taman  Buru  yang sesuai dengan izinnya yaitu pengusahaan Taman Buru tetapi ketika diperjalanan isi dari perjanjian tersebut  dilanggar,  mereka  menyalahgunakan izin  tersebut  dengan  mengeksploitasi  Kawasan Hutan  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi  dan semenjak hal itu hak pengelolan kawasan gunung kareumbi  atas  PT.  Prima  Multijasa  Sarana dicabut. Dan akhirnya pengelolaan atas Kawasan Konservasi  Tama  Buru  Masigit  Kareumbi kembali di pegang dan di ambil alih oleh Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam (BBKSDA) Jawa Barat.
Semenjak  peristiwa  tersebut,  Kawasan Hutan  Wisata  Gunung  Masigit  Kareumbi menjadi rusak dan terbengkalai. Hal itu diperkuat dengan banyaknya perusakan dan perburuan liar yang dilakukan oleh para oknum. Melihat hal itu pada sekitar tahun 2006, sesepuh Wanadri yang sering  melakukan  perjalanan  ke  kawasan  ini, Remi  Tjahari  (W-090-LANG)  melihat  potensi kawasan  yang  sangat  besar.  Namun  di  balik potensi kawasan sebagai daerah konservasi  dan sangat  layak  dikembangkan  untuk  wisata  dan pendidikan  alam  terbuka  juga  terdapat  potensi kerusakan lingkungan bila tidak dikelola dengan baik.  Maka  timbul  suatu  ketertarikan  dalam megelola  kawasan  Taman  Buru  Masigit Kareumbi, hal itu sejalan dan menjadi kewajiban bagi Wanadri yang sesuai dengan isi salah satu hakekat  Wanadri  yaitu  “menjaga  alam  dan melestarikan  sumber  daya  alam  dengan  segala isinya.”
Akhirnya pada tahun 2007, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri menyampaikan  minat  untuk  melakukan  penge- lolaan  kawasan  pada  pihak  Kementrian  Ke- hutanan  dan  BBKSDA.  Hal  itu  pun  di  sambut baik oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya  Alam,  tetapi  dalam  proses  pengajuan kerjasama  antara  Wanadri  dengan  BBKSDA mengalami  kendala,  dikarenakan  proses  ker- jasama  yang  cukup  lama  dan  berbelit.  Hampir sekitar  satu  tahun  proses  kerjasama  itu  tidak berjalan.
Setelah  menempuh  berbagai  kewajiban
diantaranya pembuatan Rencana Jangka Pendek dan  Menengah,  pada  bulan  April  tahun  2008, Balai  BKSDA  Jawa  Barat  mengeluarkan  surat keputusan No: 750/ BBKSDA JABAR.1/ 2008. Lalu  pihak  dari  Wanadri  melakukan  audiensi dengan  pemerintah  pusat  yaitu  Menteri Kehutanan  dan  Direktorat  Jenderal  PHKA dengan  menjelaskan  maksud  dan  tujuannya melakukan  kerjasama  dalam  pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi. Setelah itu  pemerintah  pusat  pun  menyambut  baik khususnya  Menteri  Kehutanan  yang  waktu  itu dijabat  oleh  Bapak  MS  Kaban.  Kemudiansurat keputusan  direvisioleh  SK  No.  1111/BBKSDA JABAR.1/2009  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa  Balai  BKSDA  JawaBarat  setuju  untuk melakukan  kerjasama  kemitraan  Optimalisasi Pengelolaan  Kawasan  dengan  Wanadri  dan mekanisme  kerjasamanya  ditelurkan  kedalam dokumen  tersebut  dengan  diketahui  oleh Departemen Kehutanan.
Peneliti  merasa  tertarik  untuk  meneliti kolaborasi  dalam  pengelolaan  kawasan  kon- servasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi  yang merupakan usaha bersama oleh berbagai  pihak, baik  pemerintah,  NGO  ( Non  Government Organization ), dan masyarakat. Kolaborasi pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama antarorganisasi  yaitu  antara  organisasi  peme- rintah  dengan  organisasi  non-pemerintah. Kolaborasi terjadi karena adanya ketergantungan ( interdepedence )  antara  satu  organisasi  dengan organisasi lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang  sulit  dicapai  secara  mandiri.  Peneliti memiliki  ketertarikan  untuk  meneliti  hal  ter- sebut,  di  karenakan  dalam  melakukan pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman  Buru Masigit Kareumbi di kelola oleh berbagai pihak baik  dari  pemerintah  yaitu  Balai  BKSDA  Jawa Barat  sebagai  pemegang  kewenangan  dalam melakukan pengelolaan, NGO ( Non Government Organization ) yaitu Wanadri sebagai organisasi pemerhati  lingkungan  dan  juga  keterlibatan masyarakat  yang  berperan  dalam  ikutserta menjaga, melindungi serta melestarikan kawasan konservasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi. Adanya  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di dalam kawasan konservasi Taman Buru Masigit
Kareumbi,  seperti  halnya  penebangan  pohon secara  illegal,  kebakaran  hutan,  dan  perburuan binatang  menjadikan  alasan  kenapa  peneliti tertarik  untuk  meneliti.  Kita  mengetahui  secara jelas lingkungan alam dan ekosistem yang ada di dalam  kawasan  konservasi  perlu  di  jaga kelestariannya  karena  menjadi  penyangga kehidupan  bagi  masyarakat  banyak  dan  masya- rakat sekitar.
Data-data  tersebut  diperoleh  dari  hasil penelitian  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan  yaitu  observasi,  dan  wawancara  yang dilakukan  terhadap  informan  yang  terdiri  dari Kepala  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  Jawa  Barat,  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan dan Kerjasama KSDA Jawa Barat, Kepala  Seksi  Wilayah  II  KSDA  Jawa  Barat, Kepala  Resort  Bandung,  Ketua  Manajemen Pengelola  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi (TBMK).

## Pembahasan
Untuk memahami proses kolaborasi baik- nya  melalui platform analisis  sistem,  dimana menurut Vigoda dan Gilboa (2002), memberikan sebuah  gambaran  umum  di  dalam  kolaborasi yang  dilakukan  antara  pemerintah  dan  para stakeholders yang  terkait  di  dalamnya.  Terdiri dari enam tahap di dalam prosesnya, antara lain:
1. Memutuskan  sebuah  masalah  di  dalam kolaborasi.  ( Deciding  on  a  fitting  issue  for collaborating )
Proses  kolaborasi  dalam  pengelolaan Taman  Buru  Masigit  terjadi  karena  adanya permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan Taman Buru Masigit tersebut. Permasalahan itu muncul  berupa  masih  banyaknya  pembalakan liar  yang  dilakukan  oleh  penduduk  sekitar  dan juga belum dikelolanya  Taman tersebut  dengan baik.
Adanya  berbagai  permasalahan  yang terjadi di dalam kawasan konservasi Taman Buru Masigit  Kareumbi,  seperti  halnya  penebangan pohon  secara  illegal,  kebakaran  hutan,  dan perburuan  binatang  menjadikan  alasan  kenapa peneliti tertarik untuk meneliti. Kita mengetahui
secara jelas lingkungan alam dan ekosistem yang ada  di  dalam  kawasan  konservasi  perlu  di  jaga kelestariannya  karena  menjadi  penyangga kehidupan  bagi  masyarakat  banyak  dan masyarakat sekitar.
Hal  ini  menjadi  perhatian  lebih  oleh pemerintah  dan  juga  organisasi  masayarakat yang  memiliki  kepedulian  dalam  penge-lolaan Taman  Buru  Masigit  tersebut.  Oleh  karena  itu dibuatlah kerjasama antara Balai BKSDA Jawa Barat dan Wanadri dalam melakukan pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman  Buru Masigit  Kareumbi  di  dasarkan  atas  Peraturan Menteri  Kehutanan  Nomor  :  P.19/Menhut- II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dengan adanya kolaborasi oleh berbagai pihak  dalam  melakukan  pengelolaan  kawasan konservasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi  di harapkan dapat membantu untuk meminimalisir terhadap permasalahan yang ada.
2. Karakteristik  masalah  tersebut  melalui pertanyaan  “ what  and  where ”.  ( Charac- terizing  the  issue  by  what  and  where inquires )
Kolaborasi  membutuhkan  karakter  kerja individu  yang  selalu  siap  berpartisipasi  dalam kolaborasi, dan mengharapkan orang lain untuk berpartisipasi.  Dalam  pengelolaan  Kawasan Masigit,  stakeholder  yang  sangat  berpartisipasi adalah  Wanadri,  sebab  bagi  mereka  Kawasan Masigit  sangat  bagus  dan  sangat  disayangkan apabila  kawasan  ini  justru  rusak  tidak  terawat. Bahkan oleh mereka kawasan ini dikelola dengan baik  dan  kerap  dijadikan  lokasi  untuk  ketang- kasan  bagi  organisasi  pecinta  alam.  Sedangkan hubungannya  dengan  BKSDA,  bahwa  Wanadri memiliki sumber daya yang dapat optimal dalam mengelola  kawasan  tersebut.  Maka  dari  itu hubungan  yang  ada  sangat  mutualisme. Walaupun  pengelolaan  kawasan  konservasi  di Jawa  Barat  di  pegang  oleh  Balai  Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat.  Begitu  pula  kawasan  konservasi  Taman Buru  Masigit  Kareumbi,  salah  satu  kawasan konservasi  Taman  Buru  Nasional  satu-satunya yang ada di Pulau Jawa. Untuk pengelolaanya di
pegang  penuh  oleh  Balai  BKSDA  Jawa  Barat sebagai  perpanjang  tanganan  pemerintah  di bawah langsung dari Kementrian Kehutanan dan Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Hutan  dan Konservasi  Alam  (PHKA).  Balai  BKSDA memiliki visi dan misi dalam mengelola kawasan konservasi di Jawa Barat.
Sedangkan  Wanadri  merupakan  orga- nisasi  Perhimpunan  Penempuh  Rimba  dan Pendaki Gunung yang mempunyai keter-tarikan dalam  melestarikan  lingkungan  sekitar.  Sesuai dengan janji dan hakekat  yang di pegang teguh oleh setiap anggota Wanadri.
3. Mencari  tahu  siapa  saja  yang  terlibat.
( Finding out who is involved ) Berdasarkan  permasalahan  tersebut, maka  pihak  yang  terlibat  adalah  pihak  yang memiliki  keentingan  dan  juga  memiliki kepedulian dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya maka  dalam  kolaborasi  pengelolaan  kawasan konservasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi, terdapat  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengelolaannya yaitu Balai BKSDA Jawa Barat dan  Wanadri.  Balai  BKSDA  di  bantu  oleh beberapa bagian yang ikut serta dalam mengelola kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi,  yaitu  Kepala  Bidang  Teknis  KSDA Jawa Barat, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kerjasama,  Kepala  Seksi  Wilayah  II  Soreang, dan  Kepala  Resort  Masigit  Kareumbi  Barat. Sedangkan  Wanadri  di  dalam  pengelolaan kawasan koservasi menunjuk Koperasi Wanadri untuk  membuat  Usaha  Unit  Otonom  (UUO) dalam  mengelola  kawasan  konservasi  TBMK, lalu  terbentuklah  Tim  Manajemen  Pengelola Kawasan  Konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi.
Balai  BKSDA  Jawa  Barat  dan  Wanadri keduanya  memiliki  kesamaan  tujuan  awal  atau visi  dan  misi  yang  di  punya  oleh  setiap organisasi.  Keduanya  sama-sama  fokus  dalam menjaga,  melindungi,  dan  melestarikan  ling- kungan sekitarnya. Dalam hal pemahaman tujuan utama  tentunya  beracuan  pada  orang  atau instansi yang memiliki ide awal untuk mengelola kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit
Kareumbi. Awal mula berasal ketika perjalanan oleh  salah  satu    sesepuh  Wanadri  yang  sering melakukan  perjalanan  ke  kawasan  konservasi Taman  Buru  Masigit  Kareumbi,    Remi  Tjahari (W-090-LANG)  melihat  potensi  kawasan  yang sangat  besar.  Maka  timbul  suatu  ketertarikan dalam  megelola  kawasan  konservasi  Taman Buru  Masigit  Kareumbi.  Akhirnya  Wanadri menyampaikan  minatnya  untuk  mengelola kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi  dan  hal  itu  pun  di  sambut  baik  oleh Balai  BKSDA  Jawa  Barat,  lalu  terbentuklah suatu  kesepakatan  bersama  dalam  bentuk  MoU ( Memorandum  of  Understanding )  tentang “Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman  Buru  Masigit  Kareumbi”  sebagai  acuan dan  pegangan  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi.
Menurut beberapa informan semua pihak terlibat  mengetahui  tujuan  dalam  melakukan pengelolaan kawasan. Hal itu pun senada yang di ungkapkan oleh informan 4, Balai BKSDA Jawa Barat  dan  Wanadri  memiliki  kesamaan  tujuan yang  tertuang  dalam  MoU  ( Memorandum  of Understanding )  serta  setiap  pihak  mengetahui tujuannya  tersebut.  Dari  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan,  dari  beberapa  informan mengatakan  hal  yang  senada  bahwa  baik  dari Balai  BKSDA  Jawa  Barat  dan  Wanadri mengetahui  tujuan  dalam  mengelola  kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi sesuai dengan  Mou  ( Memorandum  of  Understanding ) yang telah di sepakati.
4. Mencari  tahu  bagaimana  pengimplemen- tasiannya. ( Finding out how to implement ) Setiap pihak yang terlibat baik dari Balai BKSDA  Jawa  Barat  dan  Wanadri  sudah mengetahui  tujuan  dalam  mengelola  kawasan konservasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi. Sesuai  dengan  isi  dari  Mou  ( Memorandum  of Understanding )  di  salah  satu  poin  mengenai maksud, tujuan, dan sasaran yaitu :
(1) Maksud kerjasama adalah agar Taman Buru Masigit  Kareumbi  berfungsi  sebagai kawasan  konservasi,  pendidikan,  wisata alam, dan wisata buru yang menjadi model pengelolaan  Taman  Buru  khususnya,  dan
kawasan konservasi pada umumnya.
(2) Tujuan kerjasama adalah agar Taman Buru Masigit  Kareumbi  didayagunakan  secara lestari  dan  berkelanjutan  serta  memberi manfaat  lingkungan,  ekonomi,  social,  dan budaya  kepada  masyarakat  di  dalam  dan sekitar kawasan.
(3) Sasaran kerjasama adalah :
a. Terlaksananya  pengelolaan  Taman  Buru Masigit  Kareumbi  yang  optimal  dan lestari, sesuai dengan peruntukannya;
b. Terwujudnya  peningkatan  peran  serta masyarakat  dalam  upaya  konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
c. Terjaganya keamanan dan terpeliharanya keutuhan  kawasan  Taman  Buru  Masigit Kareumbi;
d. Terselenggaranya  fungsi  Taman  Buru Masigit Kareumbi secara optimal sebagai wilayah  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan.
Dengan  adanya  penjelasan  paragraf sebelumnya,  di  harapkan  setiap  pihak  yang terlibat  mampu  menjalankan  isi  dari  maksud, tujuan,  dan  sasaran  tersebut.  Meskipun  setiap organisasi  mempunyai  tujuan  yang  berbeda tetapi  dari  perbedaan  tersebut  dapat  disatukan dalam kesepakatan bersama dengan bentuk MoU ( Memorandum of Understanding ) dalam penge- lolaan kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi.  Sehingga  kedua  belah  pihak  dapat menentukan  langkah  bagaimana  cara  untuk mewujudkan dan mencapai tujuan tersebut.
Di perlukan juga keterlibatan masyarakat sebagai  mitra  atau partner bagi  Balai  BKSDA Jawa  Barat  dan  Wanadri  untuk  ikut  berperan serta  dalam  membantu  mewujudkan  dan mencapai  tujuan  tersebut.  Hal  itu  dilakukan untuk  meminimalisir  pengrusakan  di  kawasan konservasi  Taman  Buru  Masigit  Kareumbi seperti  adanya  penebangan  pohon  secara  liar, perburuan  binatang,  dll.  Hal  itu  sesuai  dengan salah  poin  di  dalam  sasaran  kerjasama,  (b) Terwujudnya  peningkatan  peran  serta  masya- rakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati  dan  ekosistemnya,  dan  (c)  Terjaganya keamanan dan terpeliharanya keutuhan kawasan
Taman  Buru  Masigit  Kareumbi.  Kedua  poin tersebut  menjelaskan  secara  jelas  bahwa pengelolaan  kawasan  konservasi  tidak  dapat berjalan dengan optimal apabila tidak di sertakan bantuan masyarakat untuk menjaga, melindungi, dan  melestarikan  kawasan  konservasi  Taman Buru Masigit Kareumbi.
5. Menyelenggarakan  kolaborasi.  ( Launching implementation )
Agar  penyelenggaraan  program  ini  dapat berjalan  dengan  baik  setidaknya  terdapat  hal yang  harus  dilakukan,  antaranya  :  para stakeholders bersama-sama melakukan program tersebut  dengan  metode  yang  sudah  ditentukan bersama  dan  memikirkan  kembali  dan  men- definisikan  tujuan  serta  menentukan  indikator- indikator kerja untuk seluruh proses kolaborasi.
Dalam  kolaborasi  pengelolaan  Kawasan Masigit,  terdapat  perencanaan  konsep  penge- lolaan kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi  di  tuangkan  dalam  bentuk  RKT (Rencana Kerja Tahunan) sebagai gambaran atau penjelasan  mengenai  berbagai  kegiatan  dan program yang akan dilaksanakan. RKT menjadi bahan acuan atau pegangan bagi Balai BKSDA Jawa  Barat  dan  Wanadri  untuk  melaksanakan kegiatan pengelolaan.
Sebelum  melakukan  kegiatan  dalam pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman  Buru Masigit Kareumbi, draft RKT terlebih dahulu di buat oleh Manajemen Pengelola TBMK yang di bawah otoritas dari Koperasi Wanadri lalu ketika awal  tahun  diserahkan  kepada  Balai  BKSDA Jawa  Barat  untuk  dinilai  bagaimana  isi  dari kelengkapan RKT tersebut. Apabila isi dari RKT telah sesuai dengan apa yang di inginkan maka disahkan  oleh  Balai  BKSDA  Jawa  Barat.  dan dijadikan  bahan  acuan  bagi  para  pengelola khususnya Manajemen Pengelola TBMK untuk melakukan suatu kegiatan dan program di dalam kawasan.
Menurut  hasil  wawancara  dari  beberapa informan,  dalam  perencanaan  konsep  penge- lolaan kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi semua pihak terlibat. Akan tetapi pada awal  tahun  pertama  dalam  melakukan  penge- lolaan kawasan konservasi Taman Buru Masigit
Kareumbi,  RKT  (Rencana  Kerja  Tahunan) belum  pernah  sama  sekali  dibahas  ataupun dievaluasi oleh berbagai pihak yang terlibat. Hal ini  menjadikan  suatu  pertanyaan  besar  bagi pihak-pihak  yang  terlibat  bagaimana  proses kolaborasi  yang  dijalankan  dalam  pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit
Kareumbi.  Adanya  ketidaksesuain  dalam  isi MoU ( Memorandum of  Understanding ) dengan fakta yang terjadi dilapangan, terdapat di dalam isi  hak  dan  kewajiban  bahwa  “Bersama -sama melakukan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi optimalisasi  pengelolaan  kawasan  konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi.”

## Gambar 1

## Luasan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi TBMK
(Sumber : Manajemen Pengelola TBMK, 2013)
Adanya pembahasan dalam  RKT (Rencana Kerja  Tahunan)  pada  tahun  2013,  di  harapkan menjadi  suatu  awal  yang  baik  dalam keberlangsungan  kolaborasi  dalam  pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi.  Balai  BKSDA  Jawa  Barat  dan Wanadri dapat mengetahui bagaimana peranannya  dalam  menjalankan  RKT  sebagai bahan  acuan  dalam  melakukan  pengelolaan kawasan.
6. Mengevaluasi  proses  tersebut.  ( Evaluating the process )
Evaluasi  merupakan  peran  instrumental dari  hasil  proses  kolaborasi  bersama  di  dalam kolaborasi,  dimana  menilai  dampak  dan perubahan bagi organisasi tersebut, bagi anggota organisasi,  atau  bagi  masyarakat  yang  mereka layani.
Dalam  kolaborasi  pengelolaan  kawasan Masigit, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak BKSDA. Kemudian untuk tugas dan peran masing-masing  pihak  baik  Balai  BKSDA  Jawa Barat  dan  Wanadri,  dari  hasil  observasi  dan wawancara  yang  peneliti  lakukan  bahwa  Balai BKSDA  Jawa  Barat  belum  secara  optimal melaksanakan tugas hak dan kewajibannya. Hal itu  terlihat  dengan  jarangnya  intensitas  moni- toring  langsung  oleh  Resort  Masigit  Kareumbi Barat ke dalam kawasan dikarenakan kekurangan sumber  daya  manusia.  Sesuai  dengan  isi pernjanjian kerjasama atau MoU ( Memorandum of  Understanding ) di  dalam  pasal  4  mengenai hak  dan  kewajiban  ayat  1  poin  b  menjelaskan bahwa pihak pertama yaitu Balai BKSDA Jawa Barat  melakukan  kegiatan  monitoring  dan evaluasi  optimalisasi  pengelolaan  kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.
Berdasarkan pembahasan tersebut Kolaborasi  dalam  pengelolaan  kawasan  kon- servasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi terjadi  karena  adanya  hubungan  saling ketergantugan  dalam  mengelola  kawasan  hutan konservasi.  Pengelolaan  kawasan  konservasi khususnya  Taman  Buru  Gunung  Masigit Kareumbi  yang  cukup  sulit  dikelola  oleh  Balai Besar  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  dika- renakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka  dibutuhkan  peran  dari  pihak  lain  dalam membantu  pengelolaan  yaitu  Wanadri  dan masyarakat  sekitar  kawasan  Taman  Buru Gunung  Masigit  Kareumbi.  Dengan  demikian dengan menggunakan konsep Vigoda dan Gilboa (2002)  juga  menjelaskan  bahwa  kolaborasi terjadi ketika adanya orang dari berbagai  pihak terkait untuk bekerjasama dalam merencanakan, membuat,  memecahkan  masalah,  dan  membuat keputusan. Hal ini pun sesuai dengan kolaborasi yang  dilakukan  oleh  BBKSDA  dan  Wanadri dalam  melakukan pengelolaan kawasan konser- vasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit  Kareumbi. Kedua  belah  pihak  bekerjasama  dan  menem- patkan  orang-orang  dalam  melakukan  penge- lolaan.
Dalam  pelaksanaan  kolaborasi  kawasan konservasi  Taman  Buru  Gunung  Masigit  Ka- reumbi,  Balai  Besar  Konservasi  Sumber  Daya Alam  merupakan  lembaga  dari  lingkungan pemerintah yang mengelola kawasan konservasi dengan  di  bantu  beberapa  unit  lembaga  seperti Bidang  KSDA  Wilayah  II  Soreang,  Seksi Wilayah III KSDA Soreang dan Resort Masigit Kareumbi  Barat.  Dan  Perhimpunan  Penempuh Rimba  dan  Pendaki  Gunung  Wanadri  sebagai lembaga  non  pemerintah  yang  melakukan kerjasama dengan BBKSDA terkait pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Gunung Masigit Kareumbi.
Secara  teoritis  diharapkan  pelaksanaan kolaborasi  antar  instansi  yang  merupakan aktifitas  pengintegrasian  dan  penyelarasan seluruh  kegiatan  dari  berbagai  unit  kerja  dan personil  yang  berlainan  fungsi  dan  instansi, dengan  berpedoman  kepada  proses  dalam kolaborasi,  dapat  menghasilkan  kolaborasi pengelolaan  kawasan  konservasi  Taman  Buru
Masigit  Kareumbi  yang  efektif,  selaras,  dan sinergis  sebagaimana  yang  diharapkan  dalam Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  : P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Penge- lolaan  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan Pelestarian Alam.
Namun  masih  belum  kuatnya  hubungan diantara keduanya yang mengakibatkan ketidak- sepahaman  dalam  menjalankan  pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi.  Tugas  dan  peran  masing-masing pihak  dapat  lebih  dimengerti  apabila  ada  SOP (Standar  Operasional  Prosedur)  yang  menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran. Ketika adanya  kesadaran  dan  keseriusan  dalam menjalankan pengelolaan dengan ditambah lagi adanya  SOP  maka  pelaksanaan  pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi  akan  berjalan  dengan  baik  dan hubungan  antara  Balai  BKSDA  Jawa  Barat dengan  Wanadri  akan  kuat  dan  akan  terbentuk keharmonisan  dalam  menjalankan  pengelolaan kawasan  konservasi  Taman  Buru  Masigit Kareumbi serta hal itu dapat memudahkan bagi setiap  pihak  terlibat  dalam  mencapai  tujuan bersama.  Keterlibatan  masyarakat  lokal  diper- lukan  dalam  mencapai  tujuan  pengelolaan kawasan,  hal  itu  diperlukan  untuk  membantu Balai BKSDA dan Wanadri dalam menjalankan setiap  kegiatan  atau  program  yang  akan dilaksanakan sehingga akan terbentuk kolaborasi yang benar-benar selaras dan sinergis.

## Simpulan
Kolaborasi yang dilakukan dalam penge- lolaan Kawasan Masigit Kareumbi bahwa pihak yang  terlibat  adalah  dari  pihak  organisasi  lokal yaitu  Wanadri dan juga  BKSDA Provinsi  Jawa Barat.  Sedangkan  dari  pihak  pemerintah kabupaten (Kab. Garut, Kab. Bandung, dan Kab. Sumedang).  Tidak  terlibat  dalam  kolaborasi karena  mereka  beranggapan  tidak  memiliki kewenangan  dalam  pengelolaan wilayah tersebut.
Maka dari itu kolaborasi yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik dan dapat berjalan bahkan  sampai  mengeluarkan  dalam  bentuk
MoU  yang  dapat  memperkuat  kolaborasi  yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Hanya  dalam  konsep  dari  Vigoda,  bahwa kegiatan  kolaborasi  yang  dilakukan  dalam pengelolaan  Kawasan  Kareumbi  tersebut  sudah mengikuti  tahapan-tahapan  dalam  kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi.
Namun  hubungan  ini  melemah  karena ketidaksepahaman  dalam  menjalankan  penge- lolaan kawasan konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi.  Tugas  dan  peran  masing-masing pihak  tidak  dapat  dimengerti  karena  belum  ada SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder.

## Rekomendasi
Dalam kekuatan untuk  kolaborasi  sudah ada,  hanya  berdasarkan  hasil  simpulan  bahwa dalam  kolaborasi  masih  ada  ketidaksepahaman karena  tidak  adanya  aturan  khusus  yang  meli- batkan seluruh stakeholder termasuk pemerintah dari level Provinsi, hingga level kabupaten yaitu Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Bandung,  dan Kabupaten Sumedang.
Aturan  yang  sudah  terbentuk  harus diturunkan dalam bentuk  rencana aksi  Bersama atau  SOP,  maka  rekomendasi  dalam  penelitian ini  adalah  SOP  agar  setiap  stakeholder  yang terlibat  dalam  pengelolaan  kawasan  tersebut. Kemudian penyusunan SOP ini harus melibatkan setiap  stakehoder  agar  setiap  stakholder  dapat memahami  apa  yang  harus  dia  lakukan  dalam pengelolaan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Agranoff,  Robert  ;  Mc.  Guire  Michael.  2003.
Collaborative Public
management .
Washington, D.C : Goergetown University Press.
Furchan,  A.  2004. Pengantar  Penelitian  dalam Pendidikan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Creswell,  John  W.  2002.  Desain  Penelitian, Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif: Jakarta: KIK Press.
Linden,  Russell  M.  2002. Working  Across Boundaries .  Jossey – Bass  A  Wiley Imprint.
Miles,  Mathew  B.  Dan  A.  Michael  Huberman. 1992. Analisis  Data  Kualitatif  Buku Sumber  tentang  Metode-Metode  Baru . Jakarta. Universitas Indonesia (UI – Press).
O’Flynn, Janine. Wanna, John. 2008. Collaboraive Governance : A New Era of Public  Policy  in  Australia .  Australia  : Australia National University Press.
Satori,  Djam’an  :  Komariah,  Aan.  2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) . Bandung : Alfabeta.
.2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta
Straus, David. 2002. How to Make Collaboration Work .  San  Fransisco  :  Berret – Koehler Publishers, Inc.
Tadjudin, Djuhendi. 2000. Manajemen Kolaborasi . Bogor : Pustaka Latin. Vigoda,  Evan.  2002. An  Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker, Inc.

## B. Jurnal
Huxham, Chris and Vangen, Siv (1996). Working together, key themes in the management of relationships  between  public  and  non- profit  organizations .  International  Journal of Public Sector Management, 9(7) pp. 5 – 17.
Thompson, Ann Marie. Collaboration Process : Inside The Black Box .