## Praktik Barang Pinjaman Dijadikan Jaminan Hutang Perspektif Hukum Islam
Saifudin 1 , Muhajir 2
Institut Agama Islam An-Nawari Purworejo E-mail: saifudin@iaiannawawi.ac.id, muhajir@iaiannawawi.ac.id
Article History:
Received: 13 April 2024
Revised: 27 April 2024 Accepted: 29 April 2024
Abstract: Di Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sering terjadi fakta bahwa peminjam dalam memanfaatkan barang pinjamannya sering melebihi batas kewenangannya dan bahkan sering dalam pemanfatannya serasa menjadi miliknya sendiri, padahal itu tidak sama sekali, fakta perilaku para peminjam yaitu barang yang dipinjamnya tersebut sering dijadikan jaminan dalam transaksi yang lainnya seperti contoh hutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengganaisis tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang di Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo apa sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field Reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social), maupun lembaga pemerintah. hasil penelitian menerangkan baahwa pelaksanaan akad rahn dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminannya pada Dusun Beran tidak semuanya dibenarkan jika dilihat menurut pandangan hukum Islam, karena banyak sekali mudharatnya, yang memungkinkan mereka seringkali tidak menunaikan kewajibannya. Pemanfaatan barang pinjaman yang tidak tepat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dan itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
Keywords: Barang pinjaman, Jaminan Hutang, hukum Islam
PENDAHULUAN Di masa sekarang seseorang memberikan sesuatu hal dengan cara bntuk bantuan yang gratis bisa dianggap sebagai infaq dan sedekah. Setelah mengalami perkembangan zaman, hari setiap ikatan dalam bentuk transaksi tentu akan ada jaminan sebagai bentuk atau media sebuah kepercayaan. Hal trsebut justru memunculkan ide adanya jaminan sebagai akibat dari keharusan dalam pengembalian barang pinjaman. Dalam Islam praktik tersebut dikenal dengan istilah Rahn, dalam formulasi hukum konomi Syariah atau fiqh muamalah yang telah dirumuskan oleh para Ulama disebutkan sebagai media kepercayaan atau jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan antara kedua belah pihak 1 . Islam menganjurkan pemberian jaminan dalam melakukan akad
1 Ruslan Abd Ghofur N, Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, ( Yogyakarta: LkiS Printing

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
hutang piutang.
2 ةٌضَبُقْضَ ةٌاضَ رِضَ ابُرِاضَ قْبُ رِضِ قْضَضْ رِضَضَ ىضَضَ قْبُقْبَ قٌرِضْ Artinya: “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”. 3
Ketentuan pinjam meminjam yang telah dijelaskan oleh Hukum Islam ternyata juga diatur dalam KUHPerd. ketentuan trsebut tertuang pada pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4 Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. 5 Syaratnya dalam menerima dan memanfaatkan barang dalam jangka waktu tertentu, dan harus segera dikembalikan ketika selesai pemanfaatannya.
Ketentuan pinjaman dengan jaminan atau al-Rahn syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan ( al-marhun) menurut ulama fiqih salah satunya adalah barang tersebut milik sah orang yang berutang. 6 Dalam ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977). 7 Maksudnya ialah kejelasan status kepemilikan barang yang dijaminkan harus dipasstikan bagi pelaku transaksi pinjaman yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang yang akan berhutang. Pemaparan teori di atas berbeda dengan fakta yang terjadi pada praktik yang terjadi pada masyarakat Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo yang meminjam suatu barang kemudian untuk dijadikan jaminan, konsekuensi barang pinjaman tersebut bukan berarti milik sepenuhnya bagi peminjam terkait batasan-batasan dalam memanfaatkannya. Walaupun barang pinjaman memang diperuntukkan untuk dimanfaatkan, tetapi barang pinjaman tidaklah sepenuhnya milik peminjam dalam pemanfaatannya, hal tersebut karena dibatasi dngan status kepemilikan sempurna yang melekat pada pemilik barang.
Di Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo sering terjadi fakta bahwa peminjam dalam memanfaatkan barang pinjamannya sering melebihi batas kewenangannya dan bahkan sering dalam pemanfatannya serasa menjadi miliknya sendiri, padahal itu tidak sama sekali, fakta perilaku para peminjam yaitu barang yang dipinjamnya tersebut sering dijadikan jaminan dalam transaksi yang lainnya seperti contoh hutang. Konsekuensi apabila barang yang dijadikan jaminan yaitu ketika saat waktu pembayaran yang telah disepakati bersama antara orang yang berutang dan belum melakukan pembayaran atas utangnya maka pemberi piutang boleh menjual barang yang sudah dijaminkan. 8 Akibatnya ada pihak lain yang dirugikan yaitu pemilik asli barang jaminan tersebut. Masalah tersebut sudah sering terjadi dilingkungan masyarakat di Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, maka penulis menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan utang piutang dengan menggunakan barang pinjaman sebagai jaminannya.

## Cemerlang, 2012), hlm. 4
2 Q.S Al-Baqarah: 283
3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 71.
4 Subekti R & Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), hlm.
448 5 Suhrawardi K. Lubis dkk, Hukum Ekonomi syariah, (Jakarta: sinar Grafika, 2012), hlm. 137
6 Abdul Rahman Ghazaly,. dkk, Fiqih Muamalat, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2010), hlm. 268
7 Ruslan Abd Ghofur N , Gadai Syariah., hlm. 54
8 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 110
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya dalam mengkaji barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang dalam akad rahn, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat, dengan konsep hukum Islam untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang pada akad rahn membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan ( field Reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (social) , 9 maupun lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Purworejo sebagai tempat yang dijadikan penelitian. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu. 10 Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik dari barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang ditinjau dari hukum Islam. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu,: pertama, Interview. Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil brrtahap muka antara si penanya si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview giude (panduan wawancara). 11 Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang meminjam barang dan yang menjaminkan, pihak yang menerima jaminan, pihak yang meminjamkan barang dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut. Kedua , Dokumentasi. Dokumentasi adalah cacatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.
Pengolahan Data Adapun dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode 12 : Pertama, Pemeriksaan data ( editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. kedua, Sistematisasi data (Sistematizing) yaitu sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.
Metode Analisis Data Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisi data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang menurut tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriftif analitis
9 Suryabrata Sumardi, Metode Penelitian, Cet. Ke II, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), hml. 22
10 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.58
11 Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 170
12 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 178
berdasarkan teori Jaminan. Maksudnya adalah bahwa analisi ini bertujuan untuk mengetahui barang pinjaman yang dijadikan jaminan utang. tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum islam, yaitu agar dapat memberikan konstribusi keilmuwan serta memberikan pemahaman mengenai sistem pinjaman dengan jaminan atau al-rahn dengan menjadikan barang pinjaman sebagai jaminanya dalam tinjauan Hukum Islam.
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode deduktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan khusus sebagai yang terdapat dalam data. 13 Hasil analisinya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.
HASIL DAN PEMBAHASAN ‘ Āriyah 1. Pengertian ‘ Āriyah Al-‘Āriyah dengan huruf ya ditasydidkan dan ada yang ditahfifkan/tidak ditasydid. Al-Āriyah lebih fasih dan lebih masyhur yang ditasydidkan 14 . Al-Āriyah sendiri adalah nama untuk sesuatu yang dipinjamkan, atau akad untuk pinjam meminjam. Kata Al-Āriyah terambil dari kata ‘āra yang artinya pergi dan datang. Ada juga yang mengatakan bahwa ‘Āriyah terambil dari kata at-tadawur , yang artinya tadaawul atau saling bergantian.
Al- ‘Āriyah ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya 15 . Menurut para ulama madzhab Syafi’I dan Hambali ‘Āriyah merupakan pemberian izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang dimiliki tanpa adanya imbalan 16 . ‘ Āriyah merupakan sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Alloh sebagaimana firmanNya: نينِنِحْمُحْا بُ نْمي ا لل لَنإ اومِنِحْاَاَ “Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. ‘Āriyah merupakan bolehnya menggunakan atau memanfaatkan suatu barang bukan untuk memilikinya 17 . Berbeda lagi dengan hibbah (hadiah).
2. Dasar Hukum Al-‘Āriyah
Hukum ‘Āriyah ialah Sunnah, berdasarkan dari firman Allah: ى اوحْلّْا اَ نِّنِحْا ىاَاَ اومُاَاعاَ اَ “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.” نحينِنِحْمُحْا بُ نْمي ا لل لَنإ اومِنِحْاَاَ “Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
13 Susiadi, Metodologi ., hlm. 4
14 Muhammad bin Ahmad Al-Khatiib Asy-Syarbini , Mughni muhtaj, jilid 2, (Damaskus, darul fikr), 2009, hlm. 263.
15 Abu Bakar Jabir Al Jaziri , Minhajul muslim (Damaskus, Darul Fikr) hal.355 . 16 Muhammad bin Ahmad Al-Khatiib Asy-Syarbini , Mughni muhtaj, jilid 2, (Damaskus, darul fikr), 2009, hlm.264.
17 Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, Fathu Dzil Jalali wal Ikrom, jilid 4, (Kairo, Al-Maktabah Al- Islamiyah) 2006, hlm.194
Maka tidak diragukan lagi, bahwasanya menutup kesulitan orang lain dan berbuat baik kepadanya merupakan suatu kebaikan.
Bisa jadi al-‘Āriyah itu hukumnya ialah wajib, misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan baju ketika musim dingin dan ketika itu kamu memiliki baju, maka keadaan seperti inilah yang membuatmu wajib untuk meminjamkannya agar dia terhindar dari dingin.
3. Rukun Al-‘ Āriyah Rukun Al-‘Āriyah ada 4:
a. Al-Mu’ir (orang yang memberi pinjaman)
b. Al-Musta’ir (orang yang meminjam)
c. Al-Musta’ar/ Al-Mu’ar (barang yang dipinjamkan)
d. Şīghat . 18
Dan menurut hanafiyah rukun ‘Āriyah ada satu yakni ījāb dan qabūl , dan ījāb dan qabūl itu harus ada karena ‘Āriyah itu pindah kepemilikan, dan ‘Āriyah tidak sah tanpa ījāb dan qabūl. Ījāb dan qabūlnya tidak disyaratkan harus dengan lafadz, mungkin cukup menyerahkan barang pinjaman kepada si peminjam 19 .
4. Syarat-Syarat dalam ‘Āriyah
1. Syarat mu’ir
Syaratnya, dia haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi tabarru’ atau orang yang mempunyai kewenangan untuk menyumbang secara sukarela tanpa paksaan. Sebab ‘Āriyah merupakan transaksi tabarru’ . Dan juga disyaratkan telah dewasa, berakal dan dilakukan tanpa paksaan. Begitu juga menurut Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah disyaratkan bagi yang memberi pinjaman bukan orang yang diisolasi, entah karena kebodohannya atau bangkrut. Syarat dari al-mu’ir juga ialah berakal (mumayyiz), maka tidak sah pinjam meminjam dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, menurut para ulama madzhab Hanafi tidak disyaratkan baligh pada akad ini.
2. Syarat musta’ir Syaratnya, dia mampu menerima, ahlliatut tabarru’ , baligh, berakal. Dan peminjam harus dita’yin (jelas orangnya).
3. Syarat musta’ar/ mu’ar
Setiap barang yang dimiliki, yang bisa dimanfaatkan, dan tetap utuh nilai benda tersebut 20 . Dan dilarang meminjamkan sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan seperti ulat, kumbang, dan sejenisnya. Karena di dalamnya tidak terkandung suatu manfaat. Dan yang diperbolehkan yakni sesuatu yang boleh digunakan/diambil manfaatnya. Begitu pula jika sesuatu itu bisa diambil manfaatnya tapi hukum asal sesuatu itu haram, maka pinjam meminjam dalam hal ini juga tidak diperbolehkan. Seperti meminjamkan anjing yang liar untuk menjaga keamanan, ini tidak diperbolehkan karena seharusnya anjing tidak untuk dipelihara 21 . Dan haram juga pinjam meminjam dalam masalah farj, sebagaimana firman Allah:
نَا اَحْمعحْا اَ نِحْن حإا ىاَاَ اومُ اَااعاَ اَ اَ
“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
18 Abdurrohman Al-Jazari, Al-Fiqh ‘ala Madzhahibi Al-Arba’ah , jilid 3, (Beirut, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah) 2011, cet.4, hlm.240.
19 Abdurrohman Al-Jazari, Al- Fiqh ‘ala Madzhahibi., hlm. 239.
20 Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri , Al-Khawi Kabir , jilid 7, (Beirut, Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah) 1994, hlm. 115.
21 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarhul Mumti’ ‘ala Zaadil Mustaqni’ , jilid 4, (Kairo, Jannatul Afkar) 2008, hlm. 291.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Karena farj tidak halal kecuali untuk suami atau tuannya.
4. Syarat Şīghat
Lafadznya menunjukkan perizinan untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang. 22

## Konsep Rahn 1. Pengertian Rahn
Rahn secara etimologis, berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Dikatakan ma’rāhin artinya air yang diam (tenang). Ni’mah rāhinah, artinya nikmat yang terus-menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa rahn adalah habs (menahan) berdasarkan firman Allah QS. al-Muddatstsir: 38: ‚Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya.‛ Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama (yakni tetap), karena sesuatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya. 23 Atau secara garis besar pengertian rahn menurut etimologis ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. 24
Secara terminologi, rahn dapat didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang mempunyai makna sama. Antara lain pendapat Al-Jazari ia menyebutkan, rahn ialah menjamin utang dengan barang yang memungkinkan utang bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.
Menurut Sabiq, rahn didefinisikan sebagai tindakan yang menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. 25
Adapun dalam pengertian syara’, ia berarti: menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama.
Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut syara’.
Pemilik barang yang berhutang disebut rāhin (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut murtahin. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah rahn (gadaian). 26
Maksudnya ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ baik yang bergerak maupun yang tetap sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang dan dibolehkan mengambil sebagian manfaat barang tersebut untuk mengganti biaya dari perawatan dan pengurusan barang tersebut, jika memang barang yang dijadikan jaminan membutuhkan biaya perawatan. 27
22 Abu Bakar bin Muhammad Syuto Ad-Dimyati, Khasiyatu ‘Ianatut Tholibin , jilid 3, (Jakarta, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah) 2009, hlm. 235.
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah , (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm. 289.
24 Zainuddin, Hukum Gadai Syariah , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.
25 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 198-199.
26 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 , (Bandung: PT Alma’arif, 1987), hlm. 150.
27 Zainuddin, Hukum Gadai Syariah , hlm. 2.
Adapun menurut ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan barang dari hal tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 28 2. Landasan Hukum Rahn
Rahn atau gadai hukumnya sah yaitu menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, kelak akan dibayar darinya jika ar- rāhin tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. 29 Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Quran, Hadits, dan ijma’. Dalil al- Quran adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 283: اَ اَ هلّار ا لل نِلّايحْاَ هاّاُااَاا اننُمَحْا ىنِلْا نِّاَميحَاَ اضًحعاّ حِمُمًحعاّ اننَاا حَنااَ ةٌاَ حومِحْلَ ةنهٰ نِاَ اضِنَااَ ا حَمْ نِاَ حِاْلَ رِاَاَ ىهَاَ حِمّحِمَ حَنااَ 30 ةِحينَاَ اَ حومَاُحعاَ ااُنّ م لل اَ همِحَاَ ةِنْها هلُنااَ ااَحُمّحُلي حناَ اَ اَاِااَلّْا اومُمّحُاَ Artinya: ‚ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya . 31
Dasar Hadits di antaranya al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata:
مهاَحرنِ مهاِاٰاراَ اضَااعاَ ر ٍّنِ حومَاي حننَ اِلَاَاَ نهحياَاَ مل ىلَاص نل مُ حومَار ىاِاّحْا حْاْااَ ااَحِاَ مل اَ نَار اٌاّنِااَ حناَ Artinya: dari ‘Aisyah RA berkata: Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau mengadaikan kepadanya baju besi beliau . 32
Dasar ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat yang berpendapat rahn (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumen Hadits di atas. Disamping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan). 33
Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat: Rahn tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil kepada ayat tadi. (Padahal) ada hadits yang menyerang pendapat mereka. 34
3. Rukun dan Syarat Rahn Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas: (1) şīghat , (2) pihak-pihak yang berakad
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
29 Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Fat-hul Mu’in , terj. Mochammad Anwar dan Abu Bakar, (t.tp.: t.p., 2003), hlm. 838.
30 Q.S: al-Baqarah ayat 283
31 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 71.
32 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari , Jilid III, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 167.
33 Ardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah , hlm. 289-290
34 Sayyid Sabiq, Terjemahan Fikih Sunnah 12, hlm. 152.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
cakap menurut hukum, (3) utang ( marhūn bih ), dan (4) marhūn . Keempat syarat dimaksud, diuraikan sebagai berikut.
1. Şīghat Syarat şīghat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rāhin dan marhūn cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagai pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (ar- rāhin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz , yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya.
3. Utang ( Marhūn bih ) Utang ( marhūn bih ) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. Marhūn Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rāhin. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhūn sebagaimana barang dalam dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin . 35
Marhūn adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah: 36
1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
35 Ibnu Qudamah, al-Mughni ‘Ala Mukhtashar al-Kharqi , jilid IV, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1994), hlm. 337.
36 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan , (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21.
4) Agunan itu milik sah debitur;
5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip kafalah;
6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.
Praktik Peminjaman Barang yang dijadikan Jaminan Hutang Di Dusun Beran sebagian besar mayarakatnya dalam bidang perekonomian mempunya profesi pedagang dan petani. Fakta adanya gadai di beberapa penduduk masyarakat Dusun Beran disebabkan faktor perekonomi yang kelas ekonomi menengah ke bawah, terutama dalam pengembangan usaha bisnisnya dianggap belum mampu mengalami peningkatan atau baru dimulai. Sebagain dari penduduk masyarakat Dusun Beran dianggap memiliki karakter yang baik, mereka masih menggunakan norma-norma dan nilai-nilai prinsip sosial dalam kehidupan masyarakat contoh adalah gotong-royong, saling membantu dan beberapa aktifitas yang bersifat sosial lainnya. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Dusun Beran sering terjadi adanya wujud aktifitas tolong menolong seperti peminjaman barang yang bernilai serta mempunyai manfaat satu sama lain. Ha-hal yang bersifat baik dan terpuji akan muncul ketika kedua belah pihak saling mengerti dan melakukan antara satu sama lain untuk sama-sama melakukan kewajiban serta haknya masing-masing. Tetapi ada fakta aktifitas sosial yang berupa pinjam-meminjam yang terjadi sebagaian dari Masyarakat Dusun Beran ini, pihak peminjam terkadang atau bahkan sering tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, segala bentuk muamalah atau interaksi sosial ekonomi telah diatur oleh Islam dengan baik menurut menurut syariat Islam.
Aktifitas pinjam meminjam barang yang bernilai yang bisa dimanfaatkan oleh pihak peminjam sesuai porsi dari tujuan pinjaman tersebut telah memunculkan banyak sekali kemanfaatan yang diwujudkan dalam hal ini berupa keuntungan. Adapun caranya ialah dengan pemanfaatan barang pinjaman sebagai juaminan atau bisa dikatakan sebagai jaminan gadai oleh pihak peminjam barang dengan maksud untuk mendapatkan utang uang dengan adanya jaminan. Aktifitas gadai adalah bentuk aktifitas perekonomian yang berbentuk usaha yang dapat memunculkan manfaat bagi orang lain yang dianggap membutuhkan, hal ini merupakan wujud tolong-menolong antara sesama, yakni utang piutang dengan adanya jaminan. Transaksi utang piutang dengan adanya jaminan juga sering terjadi di masyarakat, hal ini dilakukan saat ini guna menjaga kepercayaan di antara kedua belah pihak dalam adanya sistem jaminan dalam utang piutang. Transaksi gadai banyak terjadi di kehidupan masayrakat, terlebih masyarakat yang memiliki harta benda yang bisa dijadikan jaminan, tapi fakta yang terjadi belum banyak masyarakat yang memahami konsep gadai atau dikenal dengan istilah ekonomi Islam adalah rahn yang bersifat tolong menolong secara tepat yang telah diatur oleh ajaran ekonomi Islam atau fiqh muamalah. Fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang masih menjadikan gadai hanya

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 184
untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena unsur tolong menolong. Transaksi gadai yang terjadi pada sebagaian masyarakat Dusun Beran Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah kesepakatan kedua belah pihak antara penghutang dan pihak yang dihutangi. Adapaun terjadinya kesepakatan berada di awal transaksi antara orang yang berhutang kepada orang yang dihutangi dengan adanya jaminan benda berharga yang dimiliki oleh penghutang . Kebiasaan yang berlaku di masyarakat ialah melakukan perjanjian di awal, perjanjian tersebut bersifat lisan dan dihadiri beberapa 1 sampai 2 orang yang masih memiliki hubunbgan kerabat atau kekeluargaan, sehingga berjalannya transaksi utang piutang tersebut berjalan secara mandiri antara kedua belah pihak dan bila terjadi adanya masalah maka kedua belah pihak yang melakukan penyelesaian masalah tersebut secara mandiri. 37 Untuk lebih jelasnya praktek utang piutang dengan adanya jaminan di Dusun Beran , penulis akan mendiskripsikannya yaitu sebagai berikut :
1. bapak Arif meminjam sertifikat rumah milik bapak Habib untuk dijadikan jaminan hutang di bank sebesar RP. 25.000.000 guna pemenuhan hajatan keluarga yaitu pernikahan anaknya bapak Arif. 38 Bapak Arif berjanji bahwa pengembalian sertifikat milik bapak Habib akan dilakukan ketika acara pernikahan anaknya usai, sekaligus menebus utangnya di bank, tetapi ketika batas waktu pembayaran habis ternyata bapak Arif belum bisa melunasi utangnya pada bank yang disebabkan karena seluruh uangnya sudah habis karena pemenuhan hajatan anknya saat pernikahan. 39 Akibatnya bapak Habib demi mendapatkan kembali sertikat tanahnya dengan menutup hutang dari pak Arif kepada bank dengan membayar sebesar uang sebesar Rp.25.000.000 beserta dengan bunga yang telah ditetapkan oleh bank, 40 ketika terjadi permasalahan pembiayaan pada bank atau bahkan nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi tanggungannya, maka bank diperkenankan untuk mengeksekusi barang jaminan sesuai yang telah disepakati di awal. Namun dalam kasusunya di atas, bapak Arif selaku peminjam sertifikat tanah sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya pada bank, sehingga menjadi resiko bagi bapak Habib mau tidak mau harus melunasi hutang bapak Arif demi untuk menyelamatkan sertifkat tanah yang dimilikinya.
2. Hal serupa seperti kasus nomor 1 yaitu peminjaman sertifikat tanah yang dilakukan oleh ibu Aminah dari ibu Siti yang digunakan sebagai jaminan pada transaksi hutang piutangnya dengan bank yang diperuntukkan penegembangan usaha wartegnya. 41
3. IbuTyas meminjam emas 6 gram milik IbuMunawaoh digunakan untuk jaminan hutang piutang kepada bapak Slametyang nantinya untuk membayar sekolah anaknya. 42
Dua responden memilih menjaminkan harta berupa emas karena mempertimbangkan harga emas yang tidak stabil naik turun, sehingga kemungkinan besar perkembangan harga senantiasa mengalami kenaikan dengan ketentuan harga jual emas biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga beli. Sehingga pemilik emas biasanya lebih memilih untuk dijaminkan daripada
37 Wawancara kepada bapak Hasim sebagai tokoh Agama di Dusun Beran Desa Bulus pada tanggal 15 Oktober 2023
38 Wawancara dengan Bapak Arif sebagai kreditur pada tangga 10 Oktober 2023
39 Wawancara dengan Bapak Habib sebagai pemilik Sertifikat Rumah pada Tanggal 24 Oktober 2023
40 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Edisi Revisi, (Jakarta: Terona Grafika, 2008), hlm. 173.
41 Wawancara dengan Ibu Siti sebagai Pemilik Sertifikat untuk dijadikan jaminan pada tanggal 23 Oktober 2023 42 Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai peminjam barang untuk dijadikan jaminan pada Tanggal 26 Oktober 2023
dijual. Lain hal ketika hanya dijadikan jaminan, pihak yang menjaminkan hanya menebus sejumlah uang yang mereka pinjam dengan tambahan sebagai upah karena orang yang menghutangi sudah menjaga barang yang dijaminkan oleh orang yang berhutang dengan baik. Dari beberapa paparan di atas sebagian dari para pelaku peminjaman barang yang dijaminkan digunakan untuk kepentingan pribadi. 43 Hal itu bisa didiskripsikan mereka para pelaku peminjam sekaligus yang berhutang melakukan transaksi atas sesuatu yang memang sangat mendesak dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang berbeda, tapi yang disayangkan adalah mereka melakukan transaksi tersebut sebelum mengukur secara matang kemampuan dalam pengembalian hutangnya, akibatnya akan adanya resiko harta orang lain yang dijaminkan oleh sang penghutang tersebut menjadi korban untuk disita oleh pihak yang dihutangi dalam hal ini seperti yang disebutkan diatas ialah bank dan beberapa orang yang melakukan transaksi hutang piutang. Konsekuensinya adalah adanya pihak yang dirugikan dari hutang piutang tersebut yaitu pemilik harta yang dipinjamkan tersebut. Setelah penulis melakukan penelitian kie masyarakat ternyata para pelaku tersebut belum begitu faham tentang teori pinjam meminjam, utang piutang dan jaminan secara konsep Islam. Transaksi yang mereka lakukan dan mereka terapkan adalah prinsip transaksi yang mereka ketahui dari ukuran kebiasaan masyarakat pada umunya. Sebagian besar dari mereka belum memahami tatacara transaksi baik itu pinjam meminjam, utang piutang dan jaminan yang dianjurkan oleh Islam yang akan bermakna tolong menolong dalam gadai bukan sekedar untuk kebutuhan, kepentingan, keinginan dan keuntungan bagi pihak yang melakukan akad gadai.
Analisis Praktik Peminjaman Barang Yang Dijadikan Jaminan Hutang Analisis akad ‘Āriyah
1. Mu’ir Syaratnya, dia haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi tabarru’ atau orang yang mempunyai kewenangan untuk menyumbang secara sukarela tanpa paksaan. Sebab ‘Āriyah merupakan transaksi tabarru’ . Dan juga disyaratkan telah dewasa, berakal dan dilakukan tanpa paksaan. Begitu juga menurut Syafi’iyah, Hanabilah, Malikiyah disyaratkan bagi yang memberi pinjaman bukan orang yang diisolasi, entah karena kebodohannya atau bangkrut. Syarat dari al-mu’ir juga ialah berakal (mumayyiz), maka tidak sah pinjam meminjam dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, menurut para ulama madzhab Hanafi tidak disyaratkan baligh pada akad ini. Adapun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, data yang ditemukan oleh penulis bahwa seluruh pelaku pinjam meminjam dan hutang piutang di Dusun Beran sudah termasuk cakap dalam melakukan akad, dikarenakan mereka semuanya sudah berada dalam umur baligh dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak seperti yang dipahami dalam istilah mumayis .
2. Musta’ir Syaratnya, dia mampu menerima, ahlliatut tabarru’ , baligh, berakal. Dan peminjam harus dita’yin (jelas orangnya). Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sama dengan syarat yang dijelaskan pada mu’ir bahwa seluruh pelaku pinjam meminjam dan hutang piutang Dusun Beran sudah termasuk cakap dalam melakukan akad, dikarenakan mereka semuanya sudah berada dalam umur baligh dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak seperti yang dipahami dalam istilah mumayis .
3. Musta’ar/ Mu’ar
43 Wawancara dengan Bapak Hasim selaku tokoh Agama di Dusun Beran Pada tanggal 26 Oktober 2023.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 186
Setiap barang yang dimiliki, yang bisa dimanfaatkan, dan tetap utuh nilai benda tersebut. Dan dilarang meminjamkan sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan seperti ulat, kumbang, dan sejenisnya. Karena di dalamnya tidak terkandung suatu manfaat. Dan yang diperbolehkan yakni sesuatu yang boleh digunakan/diambil manfaatnya. Begitu pula jika sesuatu itu bisa diambil manfaatnya tapi hukum asal sesuatu itu haram, maka pinjam meminjam dalam hal ini juga tidak diperbolehkan.
Adapun hasil penelitian yang didapatkan dari para pelaku di Dusun Beran oleh penulis dapat dijelaskan bahwa barang yang dipinjamkan merupakan barang milik sendiri dari pihak peminjam yaitu berupa barang-barang berharga seperti sertifikat adalah murni milik dari para pemberi pinjaman. Sehingga dalam syarat ini, dianggap sudah memenuhi persyaratan dalam obyek pinjam meminjam yang telah ditetapkan oleh Islam.
4. Şīghat Lafadznya menunjukkan perizinan untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang. Setelah penulis melakukan penelitian ke lapangan yakni di Dusun Beran, penulis mendapatkan data bahwa akad pinjam meminjam tersebut ada pengucapan dari kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan transaksi pinjam meminjam, hal ini terbukti bahwa keduanya pemberi pinjaman memberikan barangnya untuk dijadikan jaminan dalam akad hutang piutang yang akan dilakukan oleh pihak peminjam.
Analisis Akad Rahn
1. Şīghat Syarat şīghat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Data yang didapatkan oleh penulis di Dusun Beran adalah bahwa para pelaku utang piutang tersebut telah melakukan persetujuan dengan tatap muka sehingga keduanya telah sepakat dalam melakukannya, sehingga hal ini dianggap sudah memenuhi persyaratan şīghat .
2. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rāhin dan marhūn cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut sebagai pengikut ulama Abu Hanifah membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang menggadaikan (ar-rāhin) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori ini adalah orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Karena itu, menurut mazhab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz , yang sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat persetujuan dari walinya. Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sama dengan syarat yang dijelaskan pada mu’ir bahwa seluruh pelaku pinjam meminjam dan hutang piutang di Dusun Beran sudah termasuk cakap dalam melakukan akad, dikarenakan mereka semuanya sudah berada dalam umur baligh dan mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak seperti yang dipahami dalam istilah mumayis .
3. Utang ( Marhūn bih ) Utang ( marhūn bih ) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Dengan melihat persyaratan dari utang yang ditetapkan oleh Islam terhadap akad yang terjadi di Dusun Beran sudah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh Syara’ hal ini karena obyek yang perhutangkan adalah uang yang mana memiliki kemanfaatn dalam pentasharaufan dan dapat dihitung jumlahnya.
4. Marhūn Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rāhin. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhūn sebagaimana barang dalam dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin .
Sesuai dengan data yang diterima oleh penulis di Dusun Beran bahwa barang yang dijadikan jaminan dalam akad utang piutang tersebut ialah berupa sertifikat tanah yang manfaatnya bisa diperjualbelikan.
Marhūn adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah: Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Dalam hal ini barang dijadikan agunan memiliki nilai karena berupa sertifikat dan bisa dijadikan uang dengan cara menjualnya.
Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Barang yang dijadikan agunan di Dusun Beran tersebut memiliki nilai yaitu berupa sertikat sehingga hal ini sudah sesuai dengan persyaratan nilai atas agunan
Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik). Barang yang dijadikan agunan di Dusun Beran tersebut sangat jelas yaitu berupa sertikat sehingga hal ini sudah sesuai dengan persyaratan nilai atas agunan Agunan itu milik sah debitur. Dalam hal ini terdapat kernacuan mengingat barang jaminan yang berupa sertifikat dan emas tersebut bukanlah milik sendiri dari penghutang melainkan hasil pinjaman dari orang lain. Sehingga hal ini terdapat banyak mudarat yang akan di kemudian hari hal ini terjadi karena dari para peminjam tersebut ada yang belum bisa mengembalikan barang jaminan tersebut kepada pemiliknya karena masih belum mempunyai uang untuk melunasi kepada pemberi hutang. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. Dari hasil penelitian yang terjadi di Dusun Beran berupa emas dan sertifikat terbukti berupa materi dan dapat direahkan sekaligus dimanfaatkan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan akad rahn dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminannya pada Dusun Beran tidak semuanya dibenarkan jika dilihat menurut pandangan hukum Islam, karena banyak sekali mudharatnya, yang memungkinkan mereka seringkali tidak menunaikan kewajibannya. Akad rahn dilakukan untuk tolong menolong bukan mencari keuntungan. Pemanfaatan barang pinjaman yang tidak tepat mengakibatkan adanya pihak yang

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
dirugikan dan itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Mannan. Muhammad. 1999. Teori dan Praktek Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Abd Ghofur. Ruslan. 2012. Gadai Syariah. (Teori dan Prakteknya di Indonesia. Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang. Ad Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. 2016. Fiqh Empat Madzhab . Bandung: Hasyimi. Ad-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syato. 2009. Khasiyatu ‘Ianatut Thalibin . Jakarta. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. t.t. Shahih al-Bukhari . Semarang: Toha Putra. Al-Fanani, Zainuddun bin Abdul Aziz al-Malibari. 2003. Fat-hul Mu’in . terj. Mochammad Anwar dan Abu Bakar.
Al Jaziri, Abu Bakar Jabir . tt. Minhajul muslim Damaskus.Darul Fikr Al-Jazari, Abdurrohman. 2011. Al-Fiqh ‘ala Madzhahibi Al-Arba’ah . Beirut. Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah. cet.4. Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 1997. Al-Mughni . Riyadh: Darul ‘Alim Al-Kutub. Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib . 1994. Al-Khawi Kabir . Beirut. Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah.
Al-Qurtuby, Ibnu Rusydi. 1982. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid . Beirut : Darul Ma’rifah. Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2006. Fathu Dzil Jalali wal Ikrom. Kairo. Al-Maktabah Al-Islamiyah. jilid 4.
_____________________________. 2008. Syarhul Mumti’ ‘ala Zādil Mustaqni’ . Kairo. Jannatul Afkar Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode dan Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. An-Nawawi, Syaraf bin Yahya. 2011. Majmu’ Syarh Al-Muhadzab . Beirut : Darul kutub Al- Ilmiyah.
Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan . Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Asy-Syarbini, Muhammad. 2008. Mugni Al-Muhtaj. juz II. Beirut. Lebanon : Darul Fikr. Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. Terjemah Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu . Damaskus. Darul Fikr. cet.10.
________________. 2006. Al-Wajiz fi Fiqh Islam . Damaskus : Darul Fikr.
Departemen Agama RI. 2000. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro. Djamil. Faturrahman. 2000. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Fajar Interpratama Offset. Hasanuddin, Nor. 2006. Fiqih Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara. Kaelan M.S. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma. Lubis, Suhrawardi K. dkk. 2012. Hukum Ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika. Mardani. 2013. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah . Jakarta: Kharisma Putra Utama. Muhammad, Abdul Kadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nawawi, Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia.
Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah 12 . Bandung: PT Alma’arif. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta. Suhendi. Hendi. 2013. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumardi, Suryabrata. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. Ke II. Susiadi. 2015. Metodologi Penelitian. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
Tjitrosudibio R. Subekti R. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradya Paramita. Zainuddin. 2008. Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika. Saiful Anwar. “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Infaq (Studi Kasus Di Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo")”.Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Muamalah Purworejo. 2016. Chamdani Bahasan. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap "nglimolasi" antara petani tembakau dan tengkulak. . Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2009.
Muhamad Syafri Zumam. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Ngepul kambing (Studi Kasus di Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo). Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. 2015 Data monografi Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo 2020 Wawancara dengan Bapak Munarso Kepala Desa Bulus. Wawancara dengan Bapak Kuwat.
Wawancara kepada bapak Hasim sebagai tokoh Agama di Dusun Beran Desa Bulus. Wawancara dengan Bapak Arif sebagai kreditur. Wawancara dengan Bapak Habib sebagai pemilik Sertifikat Rumah. Wawancara dengan Ibu Siti sebagai Pemilik Sertifikat untuk dijadikan jaminan. Wawancara dengan Bapak Yanto sebagai peminjam barang untuk dijadikan jaminan. Wawancara dengan Bapak Hasim selaku tokoh Agama di Dusun Beran.