## ASPEK HUKUM DALAM MITIGASI BENCANA DI MASYARAKAT DESA SENEPO KABUPATEN PONOROGO
Abraham Ferry Rosando,S.H.,M.H, Herry Widhiarto, Ir, M.Sc, Amanda Raissa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak : Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada 13.466  pulau.Luas  daratan  adalah  1.922.570  Km2  (37,1%),  dan  luas  perairan adalah  3.257.483  Km2  (62,9%),  hingga  total  luas  Indonesia  adalah  5.180.053 Km2. Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah  satu  negara  mempunyai  potensi  tinggi  terhadap  bencana  gempa  bumi, tsunami,  letusan  gunung  api  dan  gerakan  tanah  (tanah  longsor)  Potensi  tinggi terhadap  bencana  tersebut  pun  terjadi  di  Desa  Senepo  Kecamatan  Slahung Kabupaten  Ponorogo  Jawa  Timur,  khususnya  bencana  gerakan  tanah  (tanah longsor),  dimana  Topografi  desa  Senepo  tersebut  >  66,65%  nya  berupa perbukitan  /  pegunungan  dengan  kemiringan  antara  30 o s/d  85 o dengan kemiringan  lereng  yang  terjal  mengakibatkan  tanah  mudah  bergerak,  struktur geologi  berupa  patahan  turun  dilokasi  gerakan  tanah,  jenis  batuan  berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempumg dan batu pasir, sifat tanah pelapukan bersifat  poros/sarang,  kurang  kompak,  jenuh  air  serta  Sistem drainase permukaan  yang  kurang  baik  sehingga  seluruh  air  baik  air  hujan  maupun  air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor.  Bersyukur  telah  terjadi  perubahan  positif  dalam  paradigma  sistem penanggulangan bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007,  dimana  dengan  sistem  yang  baru  dasar  hukumnya  tidak  lagi  berlaku sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat  dan  lembaga  non  pemerintah.  Jika  pada  paradigma  lama  masih menerapkan  sesuai  tanggap  darurat  bencana  dengan  paradigma  baru  terdapat beberapa  proses,  mulai  mitigasi  bencana,  tanggap  darurat,  rehabilitasi  hingga rekonstruksi,  dengan  paradigma  baru  saat  ini  peran  masyarakat  dituntut  untuk aktif  terlibat  termasuk  dalam  pembagian  tanggung  jawab  yang  tidak membebankan  lagi  kepada  pemerintah  pusat  namun  tanggung  jawab  juga diambil  oleh  pemerintah  propinsi  dan  kabupaten  memberikan  rasa  aman  dan nyaman  bagi  masyarakat  Indonesia  khususnya  masyarakat  Desa  Senepo, Kabupaten Ponorogo.
Kata Kunci: Aspek Hukum, Mitigasi, Bencana.

## I. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  penduduk  terbesar  ke  4  di  dunia, setelah  China,  India,  dan  Amerika.  Dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa dan luas  wilayah  mencapai  1.904.569  km 2 dan memiliki  rasio  3,5%  dari  Jumlah  Penduduk dunia serta kepadatan penduduk mencapai 137 jiwa per km 1
Dengan  terus  bertumbuhnya  jumlah penduduk  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka kebutuhan  akan  tempat  tinggal  dan  tempat mengais rejeki bagi penduduk di seluruh Indo- nesia juga semakin meningkat, baik di kota be- sar maupun di daerah pedesaan. Bahkan peng- gunaan lahan yang semula berupa hutan rakyat berubah  fungsinya  menjadi  lahan  pertanian baik  yang ada di  daerah  dataran  rendah mau- pun dataran tinggi.
Indonesia  juga  merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data
Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah  pulau  di  Indonesia  ada  13.466  pulau. Luas daratan adalah 1.922.570 Km2 (37,1%), dan  luas  perairan  adalah  3.257.483  Km2 (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah
5.180.53 Km2. Garis pantainya kurang lebih sepanjang  81.000  Km.  Pulau-pulau  Indonesia terbentuk  tiga  lempeng  tektonik  dunia  yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lem- peng  Eurasia.  Kondisi  tersebut  menyebabkan Negara  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara mempunyai  potensi  tinggi  terhadap  bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor) 2
Potensi  tinggi  terhadap  bencana  ter- sebut  pun  terjadi  di  Desa  Senepo  Kecamatan Slahung  Kabupaten  Ponorogo  Jawa  Timur, khususnya bencana gerakan tanah (tanah long- sor). Desa Senepo adalah desa yang termasuk bagian  dari  22  desa  di  Kecamatan  Slahung Kabupaten Ponorogo. Jarak kantor Senepo ke
*Corresponding Author e-mail
ibukota  kecamatan  sejauh  ±  12  km  dan  ke ibukota  kabupaten  sejauh  ±  34  km.  Sesuai dengan namanya “slahung” berasal dari bahasa jawa “slah gunung”, artinya berada di sela-sela gunung.  Topografi  desa  Senepo  tersebut  > 66,65 % nya berupa perbukitan / pegunungan dengan  kemiringan  antara  30 o s/d  85 o .  Dari survey  yang  dilakukan,  Desa  Senepo  terletak di  ketinggian  755  mdpl  s/d  900  mdpl,  secara administrasi Desa Senepo terdiri dari 4 (empat) dusun  yaitu  dusun  Krajan,  dusun  Kowang, dusun Genuk dan dusun Salak.
Gambar 1 Tim di Lokasi Desa Senepo,

## Turut serta Tim dari BPBD Kabupaten
Ponorogo
Kondisi  hidrologi  seperti  kondisi  air tanah  tidak  mengandung  kadar  garam  yang tinggi sehingga memberi kemudahan pemilih- an tanaman tropis yang variatif. Kondisi iklim, rata-rata  curah  hujannya  mencapai  2000  mm pertahun,  suhu  berkisar  antara  28 o C  –  30 o C dengan iklim tropis. Hampir setiap tahun saat musim hujan tiba, bencana tanah longsor terus menghantui  penduduk  desa  tersebut.  Tanah longsor terakhir terjadi bulan Pebruari – Maret 2018,  satu  rumah  rusak  berat,  20  rumah terancam  longsoran  tanah  dan  sedikitnya  141 jiwa harus mengungsi serta terputusnya akses jalan yang menghubungkan dengan dukuh dan desa  lain.  Belum  lagi  longsoran-longsoran kecil  yang  sering  terjadi  saat  musim  hujan disemua dusun.
(a) (b)
Gambar 2 Rumah rusak berat akibat longsoran
Dari  survei  yang  telah  dilakukan nampaknya  bencana  akan  semakin  mengan- cam karena adanya perubahan penggunaan la- han yang semula berupa hutan rakyat berubah menjadi  lahan  pertanian.  Pemanfaatan  lahan sebagai  lahan pertanian  memanfaatkan lereng yang relatif curam, sehingga erosi akan sering terjadi  dalam  bentuk  erosi  alur  dan  gerakan massa  tanah  (retakan)  disamping  itu  sistem drainase permukaan yang kurang baik sehing- ga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah  tangga  menjenuhi  lereng  sehingga mempercepat  berkembangnya  longsor.  Bah- kan terdapat beberapa warga yang rumah dan
(a) (b)
Gambar  3  (a)  Retak  Pada  Bagian  Atas,
Turun  50-125  cm  Panjang  55  m,  (b)
Longsor  di  Lingkungan  Joso  dan  Tidak Mengarah Ke Pemukiman Warga lahannya terdampak melakukan relokasi deng-an menggunakan  biaya  pribadi  dengan  menjual harta benda yang dimiliki. lahannya terdampak
melakukan  relokasi  dengan  menggunakan biaya pribadi dengan menjual harta benda yang dimiliki.
(a) (b)
Gambar 4 (a) Retakan yang Merusak Pemukiman dan Memotong Rumah, (b)
Retakan pada Pemukiman Akibat

## Gerakan Tanah Lambat
Melihat  kondisi  diatas  permasalahan yang  dialami  oleh  warga  desa  Senepo  yaitu penduduk  selalu  merasa  was-was  terhadap datangnya  bahaya  tanah  longsor  saat  musim hujan,  pengetahuan  masyarakat  tentang  tata guna lahan serta mitigasi bencana masih sangat rendah,  sistem drainase permukaan  yang  ku- rang baik sehingga seluruh air, baik air hujan maupun  air  limbah  rumah  tangga  menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya
longsor serta belum adanya lembaga ditingkat desa yang menangani masalah kebencanaan

## II. Permasalahan
Berdasarkan rangkaian penjabaran ter- sebut  maka  bisa  ditarik  sebuah  permasalahan dalam penelitian ini yakni :
Bagaimana  aspek  hukum  dalam  mitigasi bencana di masyarakat Desa Snepo Kabupaten Ponorogo.

## III. Tujuan dan Metode Penelitian
Kajian  dalam  tulisan  ini  ditujukan untuk  mengetahui  aspek  hukum  dari  penang- gulangan bencana, khususnya penanggulangan bencana di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo. Kajian ini diharapkan dapat menambah penge- tahuan  mengenai  penanggulangan  bencana. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  tulisan  ini didasarkan  pada  sebuah  kajian  normatif empiris  yang  membahas  aspek  hukum  dalam penanggulangan  bencana,  dengan  menggu- nakan  analisis  dari  peraturan  perundang- undangan dan implementasi peraturan  ter-
sebut.  Tulisan  ini  bersifat  deskriptif , dengan menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder yang  bersifat  kualitatif.  Data  disusun  secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis  data  dibahas  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  app- roach), sehingga  memperoleh  kesimpulan yang  menjelaskan  aspek  hukum  penanggu- langan bencana dan substansinya.

## IV. Hasil dan Pembahasan
IV.1 Aspek Hukum Kebencanaan

## Nasional
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  alinea  keempat  menegaskan bahwa  "Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencer-
daskan  kehidupan  bangsa".  Pernyataan  ini menunjukkan  komitmen  awal  para  pendiri Bangsa  Indonesia  dalam  melindungi,  men- sejahterakan dan mencerdaskan segenap bang- sa Indonesia. Komitmen awal ini sangat terkait erat  dengan  upaya  penanggulangan  bencana agar menjadi bangsa yang sadar dan tang-guh dalam mengelola risiko bencana yang se-laras dengan  visi  Presiden  RI  periode  2015-2019 Bapak  Joko  Widodo  yang  diilhami  dari  Tri- sakti  dan  misi  yang  tertuang  dalam  9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) khu- susnya  arah  kebijakan  penanggulangan  ben- cana untuk mencapai terciptanya agenda prio- ritas  nomor  1:  Menghadirkan  kembali  negara untuk melindungi segenap bangsa dan memb- erikan  rasa  aman  pada  seluruh  warga  negara, dalam menghadapi ancaman bencana. 3
Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan melakukan sinergi  dari berbagai  elemen mas- yarakat,  baik  dari  pemerintah  pusat,  peme- rintah daerah, instansi – instansi terkait bahkan dari elemen akademisi. Keresahan masyarakat
di Indonesia khusunya masyarakat Desa Sene- po akan bahaya tanah longsor yang akan me- renggut  rumah  dan  lahan  yang  dimiliki  akan menjadi  sirna  dengan  negara  hadir  mem- berikan rasa aman dalam menghadapi ancaman bencana  dengan  adanya  relokasi  dan  rekon- struksi  dimana  pembiayaan  serta  lokasi  relo- kasi  serta  rekonstruksi  tersebut  tidak  lagi dibebankan  dari  menjual  harta  benda  pribadi masyarakat namun dapat dibebankan pada kas anggaran pemerintah baik ditingkat pusat mau- pun  daerah  dimana  tertuang  dalam  Pasal  32 Undang  –  Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana  yang  ber- laku  sejak  26  April  2007  yang  bunyinya  se- bagai berikut :
(1) Dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:
a. menetapkan daerah rawan ben- cana  menjadi  daerah  terlarang untuk pemukiman;dan/atau
b. mencabut  atau  mengurangi  se- bagian atau seluruh hak kepe-
Gambar 5 . Perbandingan Paradigma Lama dan Baru Sistem Penanggulangan Bencana sejak berlakunya Undang – Undang No 24 Tahun 2007
milikan setiap orang atas suatu benda  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan.
(2) Setiap  orang  yang  hak  kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  b  berhak  mendapat  ganti rugi  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang  – undangan.
Selain pertimbangan Pasal 32 diatas , di dalam  Pasal  4  Undang  -  Undang  Nomor  24 Tahun  2007  juga  ditegaskan  bahwa  penang- gulangan  bencana  bertujuan  untuk  untuk  me- lindungi  masyarakat  dari  ancaman  bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang  sudah  ada;  dan  menjamin  terseleng- garanya penanggulangan bencana secara teren- cana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Berdasarkan  Gambar  5  diatas  menun- jukkan  perubahan  Paradigma  Sistem  Penang- gulangan Bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dimana dengan sistem  yang  baru  dasar  hukumnya  tidak  lagi ber-laku  sektoral  lagi  namun  telah  berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah.
Jika pada paradigma lama masih mene- rapkan  sesuai  tanggap  darurat  dengan  para- digma  baru  terdapat  beberapa  proses,  mulai Mitigasi Bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, Dengan Paradigma baru- pun  saat  ini  peran  masyarakat  dituntut  untuk aktif  terlibat.  Paradigma  baru  juga  ter-dapat dalam Pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan  lagi  kepada  pemerintah  pusat namun  tanggung  jawab  juga  diambil  oleh pemerintah propinsi dan kabupaten.
Selain memberlakukan Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang
Penanggulangan  Bencana,  dimana  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini merupakan sumber hukum yang induk bagi proses kegia-
tan dan penanganan penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian diturunkan aturan teknis pelaksanaanya sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Penyelenggaraan  Pe- nanggulangan  Bencana  (PP  No.  21
Tahun 2008),
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pe- ngelolaan Bantuan Bencana (PP No. 22
Tahun 2008),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008  tentang  Peran  Serta  Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-
Pemerintah  dalam  Penanggulangan Bencana (PP No.23 Tahun 2008), dan
4. Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun
2008  tentang  Badan  Nasional  Penang- gulangan  Bencana  (Perpres  No.  8 Tahun 2008).
IV.2 Aspek Hukum Kebencanaan Daerah Kabupaten Ponorogo
Menghadirkan  kembali  negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  mem- berikan  rasa  aman  pada  seluruh  warga  ne- gara, dalam menghadapi ancaman bencana tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  dari Pemerintah  Pusat  namun  juga  merupakan tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Daerah khusunya Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dan seluruh elemen masyarakat yang lain.
Bupati  Kabupaten  Ponorogo  telah
menetapkan program prioritas dimana
tercantum  dalam  Rencana  Pengembangan Jangka  Menengah  Daerah  RPJMD  Pemkab Ponorogo 2016-2021 4
Adapun  program  yang  menjadi  prioritas yang  akan  dilaksanakan  adalah  sebagai  ber- ikut:
a. Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana Indikator  yang  akan  dicapai  yaitu terselenggaranya  pelatihan  optimalisasi manajemen supply  logistic ,  sosialisasi penguatan
dasawisma dalam
penanggulangan bencana, prosentase dokumen  Rencana  Kontijensi  ancaman bencana  (%),  prosentase  relawan  yang terlatih  di  daerah  rawan  bencana  (%), prosentase  desa  tangguh  di  daerah  rawan bencana (%)
b. Program  Rehabilitasi  dan  Rekontruksi
Penanggulangan Bencana
Indikator  yang  akan  dicapai  yaitu terselengaranya  Workshop  Rehabilitasi dan  Rekonstruksi  Bidang  Sosial  dan Ekonomi  (BPBD  Kab./Kota,  Instansi terkait), prosentase aparatur yang terampil dalam  menghitung  kerusakan/kerugian pasca  bencana  (%),  prosentase  dokumen Rencana Pemulihan Pasca Bencana (%)
c. Program    Pencegahan    Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam Indikator yang akan dicapai yaitu rapat koordinasi fasilitas PRB, bintek fasilitator desa  tangguh,  fasilitas  desa  tangguh bencana, prosentase peralatan tanggap darurat bencana (%), prosentase peralatan tanggap  darurat  bencana    yang  siap
digunakan  (%),  prosentase  kebutuhan dasar/pokok  bagi  korban  bencana  pada saat tanggap darurat bencana (%)
d. Program Penyusunan Perencanaan,
Fasilitas  dan  Monev  Penanggulangan Bencana
Indikator  yang  akan  dicapai  yaitu terselenggaranya sistem koordinasi dan integrasi program BPBD vertikal dan horisontal  berbasis  kebutuhan  dan  kondisi lokal,  terbangunnya  pusdalops  di  BPBD, penyusunan  perencanaan,  fasilitas  dan  monev penanggulangan bencana, fasilitas, monitoring dan evaluasi.
Melihat  kesinambungan  program  dari pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  Ka- bupaten Ponorogo merupakan bekal dan angin segar yang sangat positif , terutama bagi mas- yarakat  di  daerah  terdampak  bencana  tanah longsor lebih khusus lagi masyarakat Desa Se- nepo  dimana  diketahui  dalam  kejadian  tanah longsor terakhir yang terjadi bulan Pebruari – Maret 2018, satu rumah rusak berat, 20 rumah
terancam  longsoran  tanah  dan  sedikitnya  141 jiwa harus mengungsi serta terputusnya akses jalan yang menghubungkan dengan dukuh dan desa lain.

## IV.3 Mitigasi Bencana
Mitigasi  adalah  serangkaian  upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan peningkatan  kemampuan  menghadapi  anca- man  bencana.  Sedangkan  bencana  adalah  pe- ristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  meng- ancam dan mengganggu kehidupan dan peng- hidupan  masyarakat  yang  disebabkan,  baik oleh  faktor  alam  dan/atau  faktor  non  alam maupun  faktor  manusia  sehingga  meng- akibatkan timbulnya korban jiwa manusia, ke- rusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 5
Gambar 6 . Mitigasi Bencana Alam 6
Secara umum faktor penyebab terjadi- nya  gerakan  tanah  (longsor)  di  Desa  Senepo Kabupaten Ponorogo antara lain adalah:
• Kemiringan  lereng  yang  terjal  meng- akibatkan tanah mudah bergerak
• Struktur  geologi  berupa  patahan  turun dilokasi gerakan tanah
• Jenis  batuan  berupa  lava/breksi  yang bersisipan batu lempumg dan batu pasir
• Sifat  tanah  pelapukan  bersifat  po- ros/sarang, kurang kompak, jenuh air
• Sistem drainase permukaan  yang  ku- rang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi  lereng  sehingga  memper- cepat berkembangnya longsor
Gambar 7. Peta Pemetaan Wilayah dan
Pendataan Potensi
• Curah hujan yang tinggi dan berdurasi lama yang turun sebelum dan saat ter- jadinya gerakan tanah memicu terjadi- nya gerakan tanah.
Data  yang  berhasil  dihimpun  oleh  tim survey  dan  data  dari  BPBD  Kabupaten Ponorogo  berkaitan  dengan  gerakan  tanah  di Desa Senepo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, antara lain di :
a. RT 05/ RW 2 Lingkungan Klandri,
Dusun Genuk, Desa Snepo, Kecamatan
Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak pada koordinat 08° 04 ̍23.6 LS dan  111°  23 ̍42.7 ̎  BT  longsor
dilokasi ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2018, namun gerakan tanah tipe lambat disekitar lokasi ini sudah sering terjadi. Serta di lingkungan Mbolo, Dusun Kowang, Desa Snepo, Kecamatan Slahung. Secara geografis lokasi longsor terletak pada koordinat 08° 04 ̍ 38.1  ̎ LS dan 111° 22  ̍ 55.22
BT.  Bencana  longsor  ini  terjadi  pada hari  Jum’at,  tanggal  10  Maret  2018, namun  pergerakan  lambat  ini  sudah terjadi sebelumnya sekitar tahun 2016. Serta  di  Lingkungan  Prapatan,  Dusun Kowang,  desa  Snepo,  Kecamatan
Slahung.  Secara  geografis  lokasi longsor terletak pada koordinat 08° 03 ̍ 34.9   ̎  LS  dan  111°  22   ̍  26.3     ̎  BT.
Longsor  terjadi  pada  tanggal  12
Februari 2018.
Dampak  dari  pergerakan  tanah  di  desa tersebut terangkum sebagai berikut :
• Warga  dilingkungan  Klandri,  Dusun Genuk khawatir terjadi longsoran yang
lebih  besar  dan  menimpa  pemukiman di bawahnya
• Lingkungan  Mbolo,  Dusun  Kowang; warga Mbolo khawatir terjadi
longsoran  besar  ke  pemukiman  dan beberapa rumah retak
• Lingkungan  Parapatan  ,  Dusun  Ko- wang; 7 (tujuh) rumah  terancam
longsor dan sudah mengungsi ketempat yang aman.
• Lingkungan Joso, Dusun Tugunongko; warga  disekitar  longsoran  khawatir terjadi  longsoran  yang  mengarah kepemukiman.
• Lingkungan  Kalimati,  Dusun  Tugu- nongko; 2 (dua) rumah terancam long- sor  (rumah  Pak  Sumardi  dan  Mbah
Jarno)
• 141 warga di Desa Slahung mengungsi ke  tempat  yang  lebih  aman  karena khawatir terjadi longsoran.
• Ratusan Hewan Ternak akan terdampak
• Vegetasi milik warga akan terdampak
• Perlunya  lahan  relokasi  jika  terjadi bencana tanah longsor bagi warga yang terdampak.

## Mitigasi Bencana Desa Senepo Kabupaten Ponorogo
Melihat data yang berhasil dihimpun oleh tim dan data dari BPBD Kabupaten
Ponorogo  berkaitan  dengan  gerakan  tanah  di Desa Senepo Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo  diatas  maka  untuk  mengatasi permasalahan  adalah  dengan  memasang  alat deteksi  tanah  longsor  ditempat  yang  rawan longsor  dari  hasil  analisa  data,  melakukan penghijauan  sebagai  penyangga  pergerakan tanah  yang  terdapat  di  lereng  gunung  desa Senepo, melakukan mitigasi bencana, mengadakan  edukasi  tentang  bencana  tanah longsor.
Adapun teknis Mitigasi Bencana Desa Senepo Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:
1. Introduksi inovasi alat tekonologi pengukuran  pergerakan  tanah.  Dengan adanya  inovasi  alat  teknologi  ini  deteksi dini  terhadap  ancaman  bencana  longsor dapat diantisipasi.
2. Pelatihan-pelatihan kepada kedua masyarakat kelompok sasaran :
a. Pelatihan pengoperasian alat
b. Pelatihan perawatan alat
c. Pelatihan mitigasi bencana
3. Penghijauan/ Reboisasi  pada daerah rawan longsor
4. Pemetaan  pada  areal  terdampak  bencana longsor
5. Bersama masyarakat melakukan
penanganan  terhadap  retakan  yang  sudah terjadi dengan menutup retakan tersebut
6. Pembentukan  kelembagaan  penanganan bencana di tingkat desa dengan melibatkan
partisipasi masyarakat
7. Edukasi kepada masyarakat tentang kedaruratan bencana
Proses  Mitigasi  Bencana  di  Desa Senepo Kabupaten Ponorogo ini dapat berjalan sukses  dalam  pelaksanaan  program  bilamana masyarakat Desa Senepo dapat berperan aktif dalam  setiap  pelatihan  yang  diprogramkan baik  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah  maupun  dari  Pihak  lainnya  yang memberikan  edukasi  proses  mitigasi  bencana serta  sanggup  mengimplementasikan  hasil pelatihan yang telah diikuti tersebut.
Sebagaimana juga disampaikan
Shandra,” Penanggulangan bencana sebagai
tanggung  jawab  bersama  seluruh  elemen bangsa  memperluas  penanggulangan  bencana ke  ruang  publik  dengan  mengubah  semua aspek  kebijakan,  kelembagaan,  koordinasi, dan  mekanisme  yang  memberikan  lebih banyak  ruang  untuk  partisipasi  masyarakat, lembaga  swadaya  masyarakat,  dunia  usaha, dan  masyarakat  internasional.  Ini  berarti bahwa  dengan  perubahan  paradigma  bencana tersebut,  unsur-unsur  tahap  tanggap  darurat sebagai pra-bencana perlu dipersiapkan secara terpadu  dengan  penekanan  pada  unsur pencegahan dan kesiapsiagaan, yang didasarkan  pada  hasil  analisis  terhadap keempat trigger bencana  yaitu  ancaman bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), kapasitas (capacity), dan  risiko  bencana (disaster  risk). Oleh  karena  itu, legal  policy terhadap penanganan bencana dapat dinilai dan dievaluasi  dari  kebijakan-kebijakan  yang berhubungan  dengan  bencana,  salah  satunya UU No. 24 Tahun 2007” 7

## V. Kesimpulan
Telah  terjadi  perubahan  positif  dalam Paradigma  Sistem  Penanggulangan  Bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 dimana dengan sistem yang baru dasar  hukumnya  tidak  lagi  berlaku  sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi  seluruh  departemen,  masyarakat  dan lembaga non pemerintah.
Jika  pada  paradigma  lama  masih menerapkan  sesuai  tanggap  darurat  bencana dengan  paradigma  baru  terdapat  beberapa proses,  mulai  Mitigasi  Bencana,  tanggap darurat,  rehabilitasi  hingga  rekonstruksi, dengan  paradigma  baru  saat  ini  peran masyarakat  dituntut  untuk  aktif  terlibat termasuk  dalam  pembagian  tanggung  jawab yang  tidak  membebankan  lagi  kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten.
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  alinea  keempat  menegaskan bahwa  "Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Pernyataan ini menunjukkan komitmen awal para pendiri Bangsa
Indonesia dalam melindungi, mensejahterakan  dan  mencerdaskan  segenap bangsa Indonesia.
Komitmen  awal  ini  sangat  terkait  erat dengan  upaya  penanggulangan  bencana  agar menjadi bangsa yang sadar dan tangguh dalam mengelola risiko bencana yang selaras dengan visi  Presiden  RI  periode  2015-2019  Bapak Joko  Widodo  yang  diilhami  dari  Trisakti  dan misi yang tertuang dalam 9 (sembilan) agenda prioritas (Nawa Cita) khususnya arah kebijakan  penanggulangan  bencana  untuk mencapai terciptanya agenda prioritas
menghadirkan kembali negara untuk melindungi  segenap  bangsa  dan  memberikan rasa  aman  pada  seluruh  warga  negara,  dalam menghadapi  ancaman  bencana  penanggu- langan  bencana  dan  bertujuan  untuk  melin- dungi  masyarakat  dari  ancaman  bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan
yang  sudah  ada;  dan  menjamin  terse- lenggaranya  penanggulangan  bencana  secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menye- luruh  khususnya  bagi  masyarakat  di  desa Senepo Kabupaten Ponorogo sehingga proses Mitigasi  Bencana  di  Desa  Senepo  Kabupaten Ponorogo  ini  dapat  berjalan  sukses  dalam pelaksanaan  program  bilamana  masyarakat Desa Senepo juga berperan aktif dalam setiap pelatihan  yang  diprogramkan  baik  dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari  Pihak  lainnya  yang  memberikan  edukasi proses mitigasi bencana.

## VI Daftar Pustaka

## Buku
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisa dan  Evaluasi  UU  No.  24  Tahun  2007
tentang Penanggulangan Bencana,
Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, 2011
Ramli, Soehatman, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster management),  Jakarta:  Dian  Rakyat, 2010. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,2014 Sugiaharto,  Nurjanah,  R.,  dkk,  Manajemen
Bencana,Bandung:  Penerbit  Alfabeta,
2012
Peraturan Perundang - Undangan
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang Penanggulangan Bencana,
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan  Bencana  (PP  No.  21
Tahun 2008),
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang  Pendanaan  dan  Pengelolaan Bantuan  Bencana  (PP  No.  22  Tahun
2008),
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Non-
Pemerintah  dalam  Penanggulangan
Bencana (PP No.23 Tahun 2008),
Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres No. 8 Tahun 2008). Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Tahun
2016 – 2021

## Jurnal
A.Rusilowati, 2012, Mitigasi Bencana Alam
Berbasis Pembelajaran Bervisi Science
Environment Technology And Society,
Jurnal  Pendidikan  Fisika  Indonesia  8, Universitas Negeri Semarang (UNNES). Wandasari, Shandra Lisya. 2013. Sinkronisasi Peraturan  Perundang-
undangan dalam mewujudkan
Pengurangan  Risiko  Bencana,  Unnes Law Journal, Vol 2 No. 2. Universitas
Negeri Semarang (UNNES)

## Internet
Badan  Perencanaan   dan  Pembangunan Nasional Republik, Ringkasan Telaahan Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia
(Kebijakan, Strategi, dan Operasi),
(online),
(www.bappenas.go.id/index.php/down load_file/view/14057/3930)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
DIM dan solusinya bahan rakor pnbp, (online),
(www.bnpb.go.id/uploads/sidebar_ban
ner/6/bahan_rakor.pdf)
https://ilmupengetahuanumum.com/10- negara-dengan-jumlah-penduduk- populasi-terbanyak-di-dunia/ .
Footnote
1 https://ilmupengetahuanumum.com/10- negara-dengan-jumlah-penduduk- populasi-terbanyak-di-dunia/  diakses
16 Agustus 2019 pkl 20.31
2 Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana  2015-2019,  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana,2014, hal 1
3 Ibid hal.7
4 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ponorogo
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pengembangan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten  Ponorogo  Tahun
2016 – 2021 Bab 7 hal. 219
5 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007
tentang Penanggulangan Bencana
6 A.  Rusilowati,  Mitigasi  Bencana  Alam
Berbasis Pembelajaran Bervisi Science Environment Technology And Society,
Jurnal  Pendidikan  Fisika  Indonesia  8,
Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Indonesia
(2012),hal 51-60
7 Shandra  Lisya  Wandasari,  ”Sinkronisasi
Peraturan  Perundang-undangan  dalam
mewujudkan Pengurangan Risiko
Bencana,”  Unnes  Law  Journal,  Vol  2
No. 2, Tahun 2013, hal. 138.