## FLYPAPER EFFECT PADA UNCONDITIONAL GRANT

## Irham Iskandar
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung 40132 Telepon. (022) 2503271, Fax (022) 2509055 E-mail: irhamis@yahoo.com
Diterima 10 November 2011 / Disetujui 10 Maret 2012
Abstract: This research is intended to know the influence of unconditional grants, local reve- nue, and GRDP to local expenditure and to detect the possibility of flypaper effect occurrences at local expenditure in West Java province. Population in this research is West Java Province and the sample consisted of 13 regency and 6 municipality. Estimates conducted by the panel regression using eviews program. The results of this research, the first show that uncondi- tional grants significant and have positive relationships to local expenditure, local revenue has a significant and a positive relationship to local expenditure, GRDP has a significant and a negative relationship to the local expenditure. Second, the value of the coefficient of local reve- nue is greater than unconditional grants and both are significant. It indicates no occurrence of flypaper effect in West Java Province.
Keywords: flypaper effect, local revenue, local expenditure, unconditional grants
Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh unconditional grants, pendapatan asli daerah, dan PDRB terhadap belanja daerah dan mengetahui kemungkinan terjadinya flypaper effect pada belanja daerah di provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi Jawa Barat dan sampelnya terdiri dari 13 kabupaten dan 6 kota. Estimasi di- lakukan dengan panel regresi dengan menggunakan program eviews. Hasil dari penelitian ini, pertama menunjukkan bahwa unconditional grants berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifi- kan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, PDRB berpengaruh sig- nifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Kedua, nilai koefi- sien pendapatan daerah lebih besar dari unconditional grants dan keduanya signifikan. Ini menunjukkan tidak terjadinya flypaper effect di provinsi Jawa Barat.
Kata kunci : flypaper effect, PDRB, pendapatan daerah, belanja daerah, unconditional grants

## PENDAHULUAN
Transfer antarpemerintah merupakan fenome- na umum yang terjadi di semua negara di du- nia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menon- jol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Kuncoro, 2004). Tujuan utama imple- mentasi transfer adalah untuk mengatasi masa- lah eksternalitas, mengoreksi ketidakseimbang- an vertikal, pemerataan fiskal antardaerah ( ho- rizontal equity ) dan mencapai tujuan pemba- ngunan tertentu (Kuncoro, 2007).
Sebelum era baru desentralisasi fiskal digu- lirkan pada tahun 2001, setiap daerah tingkat I dan tingkat II memiliki dua jenis penerimaan guna membiayai pengeluaran mereka yaitu pendapatan asli daerah dan dana yang ditrans- fer oleh pemerintah pusat (Alfirman, 2003). Kri- sis politik dan ekonomi telah memicu pemerin- tah daerah untuk mengambil peran dan tang- gung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan daerahnya masing-masing (Wibowo, 2008). Fitrani et.al , (2005) mengungkapkan bah- wa menyusul lengsernya Presiden Soeharto, terdapat tekanan untuk mereformasi setiap ke-
bijakan yang bernuansa korupsi, kolusi dan ne- potisme. Salah satu contoh kebijakan yang di- maksud adalah beberapa daerah yang mempu- nyai sumber daya alam berlimpah namun memperoleh bagi hasil pendapatan yang tidak fair dari pemerintah pusat (Tadjoeddin et al , 2001).
Selanjutnya, pada tahun 1999 pemerintah- an Habibie meluncurkan dua produk hukum fenomenal yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Peme- rintah Pusat dan Daerah. Dua produk legislasi ini disusun untuk menciptakan otonomi antar daerah dan mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis, sehingga dengan para- digma desentralisasi fiskal yang baru diharap- kan provinsi dan kabupaten/kota berperan mengambil alih semua peran pemerintah pusat kecuali lima hal yaitu pertahanan dan keaman- an, kebijakan luar negeri, peradilan, kebijakan ekonomi makro dan perencanaan nasional (Fane, 2003).
Sejak tahun anggaran 2001, pemerintah te- lah menerapkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pu- sat dan Daerah. Undang-undang tersebut, membawa Indonesia memasuki era baru dalam desentralisasi di bidang fiskal ( fiscal decentrali- zation atau fiscal federalism ). Dampaknya terjadi perubahan struktural, di mana pada era sebe- lumnya pengelolaan keuangan daerah dilaku- kan secara sentralistik kemudian berubah men- jadi desentralisasi. Tujuan umum dari per- ubahan tersebut adalah untuk membentuk dan membangun sistem publik yang dapat menye- diakan barang dan jasa publik lokal yang sema- kin efektif dan efisien, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini akan berwu- jud dalam bentuk pelimpahan kewenangan ke- pada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, dan adanya bantuan dalam bentuk trans- fer dari pemerintah pusat kepada daerah.
Seiring dengan proses pembaruan terha- dap isu otonomi dan desentralisasi, pemerintah telah melakukan revisi atas UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
menjadi UU No. 33 Tahun 2004. Menurut un- dang-undang tersebut, sumber-sumber penda- naan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbang- an, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penda- patan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan ke- kayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perim- bangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) digolongkan ke dalam bentuk unconditional transfer atau biasa disebut dengan transfer tak bersyarat, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) digolongkan ke dalam bentuk conditional transfer atau biasa disebut dengan transfer bersyarat (Brojonegoro dan Vazquez, 2002).
Kemampuan fiskal merupakan isu penting dan strategis, karena di masa mendatang peme- rintah daerah diharapkan dapat mengurangi bahkan melepaskan ketergantungannya secara finansial kepada pemerintah pusat. Namun demikian, Wibowo (2008) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal versi orde reformasi me- munculkan banyak daerah yang mempunyai tanggung jawab besar namun tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Senada dengan hal tersebut, Brodjonegoro (2001) me- nyatakan bahwa kendati daerah memperoleh dana perimbangan yang lebih besar, namun hal ini dibarengi dengan merosotnya jumlah pene- rimaan asli daerah dan kemampuan pengum- pulan pajak lokal. Akibatnya dari tahun ke ta- hun pemerintah daerah selalu menuntut trans- fer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara optimal (Kuncoro, 2007). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabu- paten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen.
Dominannya peran transfer relatif terha- dap pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak
memberikan panduan yang baik bagi pemerin- tahan terhadap aliran transfer itu sendiri. Bukti- bukti empiris secara internasional menunjuk- kan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil pemerintahannya (Mello dan Barenstrein, 2001). Hal ini berarti pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang digali dari masyarakat sendiri daripada dana transfer ( grant ) yang diterima dari pusat. Fakta diatas secara umum memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat men- jadi perhatian utama dalam dalam menunjang efektivitas transfer. Bukti empiris mengenai respon pemerintah daerah untuk transfer dan pendapatan sendiri (pajak) telah banyak diba- has oleh beberapa peneliti seperti Bae dan Feiock (2004), Kusumadewi dan Rahman (2007) dan Knight (2000). Hasil analisisnya tidak ber- beda. Artinya ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulus atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pa- jak daerah). Ketika respon (belanja) daerah le- bih besar terhadap transfer, maka disebut flypa- per effect .
Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang akan menjadi dasar pemikiran teori adalah se- bagai berikut:
Transfer. Transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialo- kasikan kepada daerah untuk mendanai kebu- tuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desen- tralisasi. Berdasarkan konteks desentralisasi fis- kal,  transfer  dana  dari pemerintah pusat kepa- da pemerintah daerah merupakan hal yang ti- dak dapat dihindari. Desentralisasi memang merupakan pelimpahan wewenang dari peme- rintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembia- yaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasi- nya, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri biaya pembangunannya.
Pada dasarnya, transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan ( revenue sharing ) dan ban- tuan ( grants ). Banyak literatur mengenai eko- nomi publik dan keuangan publik diterangkan
beberapa alasan mengapa transfer dari peme- rintah pusat ke pemerintah daerah sangat di- perlukan. Paling tidak ada lima alasan yang mendukung diselenggarakannya transfer dari pusat ke daerah. Kelima alasan tersebut, menu- rut Mulyana et. al . (2006) yaitu menjaga/menja- min tercapainya standar pelayanan publik mi- nimum di seluruh negeri. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan ke- uangan horisontal antardaerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antardaerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas per- ekonomian di daerah. Seperti ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 1999, bentuk transfer yang paling penting di Indonesia adalah DAU dan DAK, selain DBH ( revenue sharing ). Pengalaman empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemberian transfer oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat disertai dengan syarat-syarat tertentu atau tidak ber- syarat sama sekali. Menurut BPPK (2006) trans- fer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu transfer tanpa syarat ( unconditional grant ) dan transfer dengan syarat ( conditional grant ). Transfer tanpa syarat ( unconditional grant ) ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehing- ga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal ( horizontal equalization ). Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki kele- luasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan- pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya.
Transfer dengan syarat digunakan untuk keperluan yang dianggap penting oleh peme- rintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Transfer ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:
(a) Transfer pengimbang (matching grants). Trans- fer pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau seluruh kekurangan pembiayaan satu jenis urusan tertentu. Di sini pemerintah
daerah telah mengalokasikan sejumlah dana pendapatan daerahnya untuk penyelenggaraan urusan tersebut, hanya dana tersebut belum cukup untuk menjamin penyelenggaraan urus- an tersebut dengan baik. Transfer dari peme- rintah pusat dalam hal ini berfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana terse- but. Transfer pengimbang ini juga dapat dibe- dakan menjadi dua jenis, yaitu transfer pengimbang tidak terbatas ( open-ended matching grants ) dan transfer pengimbang terbatas ( closed -ended matching grants ).
(b) Transfer bukan pengimbang (non-matching grants). Transfer bukan pengimbang adalah transfer yang diberikan oleh pusat kepada dae- rah untuk menambah dana penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu tanpa mempertim- bangkan bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengalokasikan dananya dengan jumlah besar atau kecil. Jenis transfer ini oleh pemerin- tah pusat untuk menjadi sarana menginternal- isasikan limpahan manfaat (eksternalitas) ter- utama kepada daerah yang menghasilkan lim- pahan manfaat tersebut. Jadi meskipun peme- rintah daerah telah mengalokasikan pendapat- an daerahnya untuk pembiayaan penyeleng- garaan urusan itu, namun karena pelaksa- naannya menghasilkan limpahan manfaat besar kepada daerah-daerah lain, transfer diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah agar tetap bersemangat dan mau mengalokasikan pendapatan daerahnya untuk pelaksanaan fungsi tersebut.
Beberapa jenis transfer di atas, dapat dija- barkan melalui Gambar 1.
Konsep Pengeluaran Pemerintah. Penge- luaran pemerintah mencerminkan kebijakan pe-
merintah. Menurut Alfirman dan Sutriaono (2006), apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terda- pat beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, seba- gai berikut:
(a) Model Pembangunan tentang Perkembangan Pe- ngeluaran Pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubung- kan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.
Tahap awal perkembangan ekonomi, per- sentase investasi pemerintah terhadap total in- vestasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendi- dikan, kesehatan, prasarana transportasi. Tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk mening- katkan pertumbuhan ekonomi agar dapat ting- gal landas, namun pada tahap ini peranan in- vestasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebab- kan terjadinya hubungan antarsektor yang ma- kin komplek. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya
Sumber: Adams dan Maslove, 2009
Gambar 1. Klasifikasi Transfer Conditional Unconditional
Matching
Transfer
Non- Matching Open-Ended Close-Ended
pencemaran atau polusi. Pemerintah harus tu- run tangan mengatur dan mengurangi dam- pak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kese- jahteraannya.
Alfirman dan Sutriono (2006) berpenda- pat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase investasi pe- merintah terhadap PDB akan semakin kecil. Tahap ekonomi lebih lanjut, Rostow mengata- kan bahwa aktivitas pemerintah dalam pemba- ngunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.
(b) Hukum Wagner mengenai Perkembangan Akti- vitas Pemerintah. Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pe- merintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan penda- patnya bahwa dalam suatu perekonomian apa- bila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “ The Law of Expanding State Expenditure ”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empi- ris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Wagner menerangkan menga- pa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masya- rakat.
Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang pu- blik. Wagner mendasarkan pandangannya de- ngan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah ( organic theory of the state ) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.
Teori Peacock & Wiseman. Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemu- kakan teori mengenai perkembangan penge- luaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pe- merintah senantiasa berusaha untuk memper- besar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak
suka membayar pajak yang semakin besar un- tuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teo- ri mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat mema- hami besarnya pungutan pajak yang dibutuh- kan oleh pemerintah untuk membiayai penge- luaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga me- reka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena- mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebab- kan pemungutan pajak semakin meningkat wa- laupun tarif pajak tidak berubah; dan mening- katnya penerimaan pajak menyebabkan penge- luaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, me- ningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pe- merintah yang semakin besar, begitu juga de- ngan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut ter- ganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluaran- nya untuk membiayai perang. Karena itu pene- rimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan ( displacement effect ) yai- tu adanya gangguan sosial menyebabkan ak- tivitas swasta dialihkan pada aktivitas peme- rintah. Perang tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilaku- kan karena pemerintah masih mempunyai ke- wajiban untuk mengembalikan pinjaman terse- but. Sehingga pengeluaran pemerintah mening- kat karena PDB yang mulai meningkat, pe-
ngembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi ( in- spection effect ). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi ke- giatan ke tangan pemerintah di mana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta. Ini disebut efek konsentrasi ( concentra- tion effect ). Adanya ketiga efek tersebut menye- babkan aktivitas pemerintah bertambah. Sete- lah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkem- bangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga.
Bird mengkritik hipotesis yang dikemuka- kan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyata- kan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerin- tah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gang- guan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh pe- ningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan- lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang. Satu hal yang perlu dicacat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gang- guan lainnya.
Faktor-faktor yang menentukan Perkem- bangan Pengeluaran Pemerintah. Menurut Alfirman dan Sutriono (2006), perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh bebe- rapa faktor yaitu perubahan permintaan akan barang publik, perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, perubahan dari kombinasi faktor produksi yang diguna- kan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang publik dan perubahan harga-harga fak-
tor-faktor produksi.
Lebih lanjut, Widanta (2008) mengklasifi- kasikan pengeluaran pemerintah menjadi lima jenis yaitu: (1) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa atau barang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa perusahaan. (2) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan- keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pe- merintah. Misalnya pengeluaran untuk pendi- dikan dan kesehatan. (3) Pengeluaran yang ti- dak self liquiditing maupun yang tidak repro- duktif, yaitu pengeluaran yang langsung me- nambah kegembiraan dan kesejahteraan masya- rakat. Misalnya obyek pariwisata. (4) Penge- luaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangannya akan naik. ( 5) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misal- nya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang kebutuhan pemeliharaan tersebut akan menjadi lebih besar di masa yang akan datang.
Klasifikasi pengeluaran pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun dae- rah terdiri dari dua pengeluaran: (1). Penge- luaran/belanja rutin adalah belanja untuk pe- meliharaan atau penyelanggaraan pemerintah sehari-hari. Pengeluaran rutin ini merupakan perkembangan istilah yang bersumber pada ICW ( Indische Comptabiliteit-Wet Staatsblad 1923 Nomor 448) belanja rutin ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. (2) Belanja pembangun- an adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, maupun pembangunan non fisik spi- ritual termasuk penataran, training .
Hubungan Unconditional Grants (DAU dan DBH) dengan Belanja Daerah. Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan terdapat keter- kaitan sangat erat antara transfer dari peme- rintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa va- riabel-variabel kebijakan pemda dalam jangka
pendek disesuaikan ( adjusted ) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terja- dinya respon yang non-linier dan asymmetric.
Lebih lanjut Maimunah (2006) menyatakan bahwa telah terjadi flypaper effect dalam meres- pon belanja teransfer DAU dan PAD di Pulau Sumatera, sedangkan Deller et al. (2007) meng- analisis hubungan pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan menggunakan suatu mo- del perilaku keuangan lokal dengan menggu- nakan data 581 kota dan desa di Wisconsin, Amerika Serikat dan menemukan untuk setiap dollar kenaikan dalam pendapatan daerah, maka pengeluaran daerah meningkat sekitar 12 sampai 15 sen. Untuk setiap kenaikan dalam pendapatan bagi hasil ( revenue sharing ), pening- katan pengeluaran daerah mencapai 46-55 sen. Deller et al . (2007) menduga bahwa pola respon daerah ini juga dipengaruhi oleh formula pe- nentuan bagi hasil itu sendiri. Hasil ini konsis- ten dengan hipotesis flypaper effect .
Hubungan PAD dengan Belanja Daerah. Prakosa (2004) dan Ashworth et al . (2005) me- nyatakan bahwa tingkat pendapatan akan me- miliki pengaruh positif pada pengeluaran pu- blik. Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi penda- patan (Maimunah, 2006). Hipotesis yang me- nyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax- spend hypothesis (Maimunah dan Akbar, 2008). Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan penge- luaran.
Hubungan PDRB dengan Belanja Daerah. Peningkatan PDRB akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya di sektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh meningkatkan penerimaan pemerin- tah melalui perpajakan, karena bergairahnya perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan per- usahaan meningkat pula. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan pemungutan pajak baik dari pajak penghasilan, pertambahan nilai maupun
cukai. Jika penerimaan pemerintah meningkat, maka akan membawa konsekuensi peningkatan pengeluaran pemerintah.
Secara teori, semakin besar Produk Domes- tik Regional Bruto (PDRB), maka akan semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan semakin besar penda- patan yang diperoleh daerah, maka pengaloka- sian belanja oleh pemerintah daerah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal di daerah tersebut untuk kepentingan pelayanan publik (Darwanto dan Yulia, 2007).
Flypaper Effect. Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap penge- luaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer ( unconditional grants ) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam penda- patan daerah. Hal tersebut merupakan feno- mena utama dalam penelitian ini, dimana flypa- per effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (be- lanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan (pendapatan) sendiri. Istilah flypaper effect di- kembangkan oleh Dollery and Worthington (1995) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer ( grants ) untuk memperluas belanja publik dari- pada pendapatan daerah (lokal), baik secara langsung melalui rabat atau tidak langsung melalui dikurangi pajak. Implikasinya berkait- an dengan alasan politik dan birokratis, yaitu transfer ( grants ) untuk pemerintah daerah cen- derung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan daerah (Shah, 2006). Penjelasan dari dampak ini disebutkan bahwa para birokrat berusaha untuk memak- simalkan anggaran karena dengan melakukan hal tersebut akan membuat mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang lebih besar di ma- syarakat (Shah, 2009).
Dalam hal ini, transfer tanpa syarat meng- gunakan formula yang biasa digunakan. Trans- fer federal dan negara bagian pada penduduk di Brazil merupakan contoh grants dalam ben- tuk ini. Bukti-bukti temuan menyarankan bahwa bentuk transfer akan mendorong pendu- duk untuk memperendah basis pajak mereka sendiri (Shah, 2009).
Beberapa literatur ekonomi dan keuangan daerah yang berkaitan dengan dengan penger- tian flypaper effect (misalnya Aller, 2007; Hin- driks dan Myles 2006; Inman, 2008; Lalvani, 2006; dan Schoeman, 2011) menemukan bahwa stimulus terhadap pengeluaran daerah yang di- sebabkan transfer (grants) mengalami kenaikan yang lebih besar daripada pendapatan daerah. Hal tersebut sejalan dengan oleh Aragon (2008) yang menyatakan flypaper effect merupakan sti- mulus terhadap pengeluaran daerah yang dise- babkan unconditional grants lebih besar daripada pendapatan daerah. Atau definisi yang lain menyatakan bahwa flypaper effect adalah respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut flypaper effect (Sukriy dan Halim, 2003). Beberapa studi empiris berikutnya kemu- dian menunjukkan bahwa perbedaan stimulus antara grants dan pendapatan sendiri memang terjadi dibeberapa negara. Misalnya Dahlberg et al , 2006; Guadarrama, 2006; Legrenzi dan Milas, 2001; Nilsson, 2009; Rios dan Jose, 2005; Sour dan Giron, 2009.
Dahlberg et. al. (2006) menemukan bukti empiris flypaper effect di Swedia. Ia menemukan pengeluaran daerah yang disebabkan transfer (grants) mengalami kenaikan yang lebih besar daripada pendapatan daerah. Ini terjadi karena transfer ( grants ) untuk pemerintah daerah cen- derung lebih besar mengarah pada pengeluaran daerah, namun tidak untuk pajak (penurunan).
Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) juga memberikan bukti empiris tentang adanya fly- paper effect dalam jangka panjang untuk sampel municipalities di Italia. Mereka menyatakan bah- wa local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in State transfer rather than to increase in own revenues. Secara empiris juga ditemukan adanya flypaper effect dalam municipalities di Finlandia (Nilsson, 2009). Ia menemukan adanya kenaikan penge- luaran daerah yang disebabkan grant yang lebih besar daripada pendapatannya. Menurutnya orang akan lebih hemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil dari effort- nya sendiri dibanding pendapatan yang diberi- kan pihak lain dalam bentuk grants (Syukriy
dan Halim, 2006). Rios dan Jose (2005) menemukan bukti fly- paper effect dalam municipalities di Portugal. Ia menemukan bahwa kenaikan unconditional grants mendorong pengeluaran pemerintah lokal lebih besar daripada hasil (pendapatan) masya- rakat setempat. Guadarrama (2006) dan Sour dan Giron (2009) menemukan bukti flypaper effect dalam municipalities di Meksiko. Ia menemukan adanya kenaikan pengeluaran daerah yang di- sebabkan transfer tanpa syarat ( unconditional grant) yang lebih besar daripada pendapatan- nya.
Lebih lanjut, studi empiris mengenai per- bedaan stimulus antara grants dan pendapatan sendiri ditemukan juga di Indonesia (Kuncoro, 2004; Kusuma dan Rahman, 2007; Sudrajat, 2010; dan Widarjono, 2006). Kuncoro (2004) mendukung adanya flypaper effect dalam kabu- paten/kota di Indonesia. Ia menunjukkan bah- wa transfer ( grants ) antar pemerintah merang- sang peningkatan pengeluaran pemerintah dae- rah lebih besar daripada pendapatan daerah- nya.
Hal tersebut tersebut sejalan dengan Kusu- ma dan Rahman (2007) yang menyatakan bah- wa pengaruh pengaruh transfer ( grants ) terha- dap belanja daerah lebih signifikan dibanding- kan pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah yang berarti terjadi flypaper effect pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sudrajat (2010) memberikan bukti empiris me- ngenai pengaruh transfer ( grant ) dan pendapat- an daerah terhadap belanja daerah pada kabu- paten/kota di Provinsi Lampung. Penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh transfer ( grants ) terhadap belanja daerah lebih signifikan diban- dingkan pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan adanya flypaper effect . Kemudian Widarjono (2006) menemukan adanya flypaper effect pada wilayah barat dan timur di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa flypaper effect yang terjadi di daerah timur (Kali- mantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Pulau Irian) lebih besar daripada daerah barat (Sumatera dan Jawa). Temuan ini menunjukkan pengaruh transfer ( grants ) terhadap belanja daerah lebih signifikan dibandingkan pengaruh
pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Fenomena flypaper effect membawa impli- kasi lebih luas bahwa transfer akan meningkat- kan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Feno- mena flypaper effect dapat terjadi menurut Kun- coro (2007) dan Mendes (2005) apabila pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan latar belakang, rumusan ma- salah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: pertama , diduga unconditional grants (DAU dan DBH), PAD dan PDRB berpengaruh positif ter- hadap peningkatan belanja daerah di provinsi Jawa Barat. Kedua , pengaruh unconditional grants (DAU dan DBH) terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Barat.

## METODE PENELITIAN

## Metode dan Data
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi yaitu berusaha menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, dengan menyoroti hubung- an yang telah dirumuskan sebelumnya (Nazir, 2003). Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (dependen) yaitu belanja daerah dan tiga variabel bebas (independen) yaitu unconditional grants, pendapatan asli daerah dan PDRB. Penelitian menggunakan data populasi, di mana populasi, yaitu seluruh daerah kabupa- ten/kota di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan secara sensus dengan data sekunder berbentuk time series dari tahun 2004 sampai dengan 2008, dan data cross section yang terdiri atas 25 kabupaten/kota, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2004-2008: 5 tahun) dengan data cross section 25 kabupaten/kota. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, dan instansi terkait lainnya.
Metode penelitian ini menggunakan teknik pengambilan non-probability sampling dengan
cara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan yang ditentukan dalam pengam- bilan dalam pengambilan sampel adalah seba- gai berikut: pertama , pemerintahan kabupaten/ kota  di  provinsi  Jawa  Barat yang telah menye- rahkan laporan realisasi APBDnya ke Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, dan melalui situs Departemen Keuangan Dirjen Perimbang- an Keuangan Pusat dan Daerah (www.djpk. depkeu. go.id). Kedua , p emerintahan kabupa- ten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat memiliki informasi keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai variabel penelitian. Informasi tersebut antara lain belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil dan PDRB seacara berturut- turut mulai tahun 2004-2008.
Berdasarkan pertimbangan yang telah di- sebutkan di atas, maka dari 25 sampel, ada 6 kabupaten/kota yang tidak memiliki laporan realisasi APBD berturut-turut mulai tahun 2004-2008. Dengan demikian, sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 13 pemerintahan kabupaten dan 6 pemerintah- an kota, yaitu kabupaten Bandung, kabupaten Bekasi, kabupaten Bogor, kabupaten Ciamis, kabupaten Cianjur, kabupaten Cirebon, kabu- paten Indramayu, kabupaten Karawang, kabu- paten Majalengka, kabupaten Purwakarta, ka- bupaten Subang, kabupaten Sumedang, kabu- paten Tasikmalaya, kota Bandung, kota Bekasi, kota Bogor, kota Depok, kota Cimahi, dan kota Banjar.

## Metode Analisis
Model yang digunakan untuk menganalisis fly- paper effect mengikuti penelitian sebelumnya seperti Maimunah (2006), Darwanto dan Yusti- kasari (2007) serta Rios dan Jose (2005). Fungsi yang digunakan dalam persamaan ini:
BD it = f ( UG it , PAD it , PDRB it ) (1)
Model di atas kemudian dispesifikasikan dalam bentuk model sebagai berikut:
BD it = b o + b 1 UG it + b 2 PAD it + b 3 PDRB it + μ it (2)
dimana BD adalah belanja daerah, UG adalah dana alokasi umum dan dana bagi hasil, PAD adalah pendapatan asli daerah, PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto, i adalah cross section, t adalah time series, μ adalah Error term, b o adalah konstanta, b 1 , b 2 , dan b 3 adalah koe- fisien regresi.
Deteksi terhadap flypaper effect dapat diper- oleh melalui pertama , nilai koefisien transfer ( unconditional grant s) lebih besar dari nilai koe- fisien pendapatan daerah (PAD) dan keduanya signifikan, atau kedua , pendapatan daerah (PAD) tidak signifikan (Khairani, 2008; Maimu- nah, 2006, serta Sagbas dan Saruc, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Model
Menurut Widarjono (2009), setidaknya ada tiga teknik analisis dalam menggunakan data panel yaitu common effect , fixed effect model , dan random
effect model . Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan beberapa pengujian, yaitu F Test, Uji Hausman, serta Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Lagrange Multiplier (LM) perlu dilakukan dilakukan apabila hasil F test menunjukkan Common Effect sebagai model yang sesuai se- mentara Uji Hausman menunjukkan bahwa Random Effect sebagai model yang sesuai, se- hingga perlu dibandingkan antara kedua model melalui uji LM.
Uji Chow-test ( Pool vs Fixed effect )
Pengujian F test digunakan untuk memban- dingkan antara Common Effect dengan Fixed Effect Model sebagai model yang paling cocok untuk analisis data panel. Adapun kaidah ke- putusan dalam pengujian F test adalah sebagai berikut:
H 0 : Common Effect atau Pool Effect Model H 1 : Fixed Effect Model
Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat
Tabel  1. Bukti Empiris Terjadinya Flypaper Effect No Nama penulis Sampel Bagi Hasil Pendapatan/Bantuan ( β 1 )
Pendapatan daerah
( β 2 ) 1. Gramlich and Galper  (1973 ) 10 US urban goverment, 1962-1970 0,25 0,05 2. Gramlich and Galper  (1973 ) aggregat US state and local government data (quarterly), 1954-1972 0,43 0,10 4. Case, Hines and Rosen (1993) 48 US state, 1970-1985 0,65 to 1,02 0,11 to 0,17 5. Gamkhar and Oates (1996) aggregate US state and local government data (annual), 1953-1991 0,62 to 0,73 0,11 to 0,28 6. Heyndels (2001) 308 flemish municipalities, 1989-1996 1,03 to 1,13 0,04 to 0,05 7. Gemmel, Morrissey, Pinar (2002) 54 english and welsh countries, 1991/1992 and 1993/1994 0,70 to 0,75 0,10 to 0,22 8. Tovmo and Falch (2002) 605 Norwegian rural municipalities, 1934/1935 1,31 to 2,09 0,07 to 0,10 9. Levaggi and Zanola (2003) 18 Italian regions, 1989- 1993 0,56 to 0,84 0,01 to 0,02 Sumber: Gennari and Messina,  2009
bahwa nilai F test dan Chi Square pada belanja daerah sebesar 0,911293 dan 19,256290 dengan probabilitas sebesar 0,5676 dan 0,3762 atau le- bih besar dari α = 5%, sehingga kita menerima H 0 dan menyimpulkan bahwa Common Effect atau Pool Effect Model sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Secara lengkap hasil F Test disajikan dalam Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Pengujian untuk Menentukan
Common Effect Model dengan Fixed Effect Model Melalui F Test
Redundant fixed effect tests
Pool:PLS Test cross-section fixed effect Effect Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F Cross-section Chi- square 0,911293 19,256290 (18,73) 18 0,5676 0,3762 Sumber: Hasil pengolahan data, Eviews 7
Berdasarkan hasil Uji Chow-test dapat di- simpulkan bahwa Common Effect atau Pool Effect Model merupakan teknik analisis yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis data pa- nel ini.

## Uji Lagrange Multiplier (LM)
Pengujian LM test digunakan untuk memban- dingkan antara Common Effect dengan Random Effect Model sebagai model yang paling cocok untuk analisis data panel. Adapun kaidah ke- putusan dalam pengujian LM test adalah seba- gai berikut: H 0 adalah Common Effect atau Pool Effect Model sedangkan H 1 adalah Random Effect Model.
Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai F test dan Chi Square pada belanja daerah sebesar 1,791293 dan 3,676131 dengan probabilitas sebesar 0,1727 dan 0,1591 atau lebih besar dari α = 5%, sehingga kita menerima H 0 dan menyimpulkan bahwa Common Effect atau Pool Effect Model sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Secara lengkap hasil LM Test disajikan dalam Tabel 3.
Berdasarkan hasil F test dan LM test dapat disimpulkan bahwa Common Effect atau Pool
Effect Model merupakan teknik analisis yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel ini. Dengan demikian hausman test, yaitu pengujian untuk memilih antara Random Effect Model dengan Fixed Effect Model menjadi tidak diperlukan lagi.
Tabel 3. Hasil Pengujian untuk Menentukan Common Effect Model dengan Random Effect Model Melalui LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R- squared 1,791293 3,676131 Prob. F(2,89) Prob. Chi- Square (2) 0,1727 0,1591
Sumber: Hasil pengolahan data, Eviews 7

## Pengujian Asumsi Klasik
Normalitas. Berdasarkan hasil pengujian asum- si klasik menggunakan Eviews 7, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar sebesar 1190,071 de- ngan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabi- litas Jarque-Bera lebih kecil dari alpha 0,05, se- hingga kita menolak H 0 dan menyimpulkan bahwa error term tidak terdistribusi normal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. Multikolinearitas. Masalah multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R 2 ) regresi model utama diban- dingkan dengan nilai R 2 regresi parsialnya atau dikenal dengan istilah korelasi parsial ( exa- mination of partial correlation ). Bila didapati nilai R 2 regresi model utama lebih besar daripada nilai R 2 regresi parsialnya, maka dikatakan mo- del yang diteliti tidak terkena masalah multi- kolinearitas. Tabel 4 menunjukkan nilai R 2 hasil regresi parsial untuk masing-masing persama- an.
Tabel 4.  Koefisien Determinasi (R 2 ) Parsial Persamaan BD BD Regresi Parsial Variabel Independen UG PAD PDRB R 2 =0,9298 R 2 =0,4092 R 2 =0,6617 R 2 =0,6052
Sumber: Hasil pengolahan data, Eviews 7
Dari rangkuman di atas, dapat dilihat bah- wa nilai regresi R 2 pada persamaan regresi utama BD lebih besar dari nilai R 2 pada regresi parsial variabel independen BD (R 2 = 0,9298), yaitu UG (R 2 = 0,4092), PAD (R 2 = 0,6617), dan PDRB (R 2 = 0,6052). Artinya, model estimasi re- gresi BD tidak terkena gejala multikolinearitas. Autokorelasi. Autokorelasi dalam konsep re- gresi berarti komponen error atau residual ber- korelasi berdasarkan urutan waktu (pada data time series) atau urutan ruang (pada data cross section ). Untuk mendapatkan hasil yang baik, seharusnya model terbebas dari persoalan auto- korelasi Pengujian asumsi autokorelasi dilaku- kan dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW).
Winarno (2009) berpendapat nilai d akan berada di kisaran 0 hingga 4 seperti Tabel 5.
Tabel 5.  Tabel untuk Menentukan Ada Tidak- nya Autokorelasi dengan Durbin
Watson
Tolak H 0 , ber- arti ada autokore lasi posi- tif Tidak dapat diputus kan Tidak menolak H 0 , ber- arti ti- dak ada autokore lasi Tidak dapat diputus kan Tolak H 0 , ber- arti ada autoko- relasi negatif 0 d L d u 2 4-d u 4-d L 4 1,10 1,54 2,46 2,90
Sumber: Winarno, 2009
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,813. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai d berada di antara 1,54 dan 2,46. Dengan demikian nilai Durbin Watson yang dihasilkan terletak pada kaidah keputusan untuk menolak adanya auto- korelasi.
Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas meru- pakan kondisi di mana varian ( σ 2) dari faktor penggangu atau error term ( disturbance term ) adalah tidak sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas (Xi). Untuk melihat apakah terdapat heteroskedastisitas da- am model akan digunakan white test . Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut: H 0 adalah residual bersifat homoskedastisitas, sedangkan H 1 adalah residual bersifat hete- roskedastisitas Berdasarkan hasil analisis residual meng- gunakan software Eviews, diperoleh White test sebesar 0,540916 dengan probabilitas 0,9098. Dengan demikian nilai probabilitas white test lebih besar dari nilai α =5%, sehingga menerima H 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat homo- skedastisitas dalam model. Secara jelas hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 6.
Hasil Estimasi Pengaruh Unconditional Grants , Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah
Penelitian dilakukan studi emprik dengan ana- lisis data yang diperoleh dari sumber data (dili-
Sumber: Hasil pengolahan data, Eviews 7
Gambar 2. Hasil Pengujian Normalitas Melalui Jarque – Bera Test 0 4 8 12 16 20 24 -250000 -125000 0 125000 250000 375000 500000 625000 Series: Residuals Sample 1 95
Observations 95 Mean 4.74e-10 Median -19423.08 Maximum 639087.7 Minimum -244586.3 Std. Dev. 100247.0 Skewness 2.862998 Kurtosis 19.36650 Jarque-Bera 1190.071 Probability 0.000000
hat pada Tabel 7 ). Analisis yang akan dilakukan adalah pengaruh variabel-variabel yang ber- kaitan dengan faktor-faktor yang mempenga- ruhi belanja daerah pada 19 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil dari analisis tersebut ditampilkan dalam Tabel 7. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai t hitung variabel UG sebesar 23,56967 de- ngan probabilitas sebesar 0,0000. Artinya pro- babilitas yang diperoleh lebih kecil daripada α =5% (0,0000<0,05), sehingga kita dapat meno- lak hipotesis nol (H 0 ) dan menyimpulkan bah- wa UG berpengaruh positif dan signifikan ter- hadap belanja daerah. Sementara itu, nilai t hitung varibel PAD adalah sebesar 5,055004 de- ngan probabilitas 0,0000. Artinya nilai proba- bilitas lebih kecil dari α =5% (0,0000 < 0,05), se- hingga kita dapat menolak H 0 dan menyimpul- kan bahwa PAD berpengaruh positif dan signi- fikan terhadap belanja daerah.
Namun, nilai t hitung variabel PDRB sebe- sar -2,126002 dengan probabilitas 0,0362. Arti- nya nilai probabilitas lebih kecil dari α =5% (0,0362<0,05), sehingga kita dapat menolak H 0 dan menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penentuan flypaper effect dapat dilakukan dengan membandingkan dua koefisien variabel independen yaitu UG dan PAD. Hasil analisa data menunjukkan tidak terjadinya flypaper effect karena koefisien PAD lebih besar daripada UG dan kedua-duanya signifikan β 2 = 1,18> β 1 =1,10.
Analisis Pengaruh Unconditional Grants , Pendapatan Asli Daerah dan PDRB terhadap Belanja Daerah
Pengaruh Unconditional Grants terhadap Be- lanja Daerah. Berdasarkan hasil estimasi antara unconditional grants terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat, me- nunjukkan bahwa unconditional grants berpe- ngaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil studi ini mendukung temuan em- piris Maimunah (2006), Darwanto dan Yulia (2007) dan Deller et al (2007).
Hal ini disebabkan karena unconditional grants merupakan bentuk transfer yang paling penting selain dana alokasi khusus. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah.

## Tabel 6.  Hasil Pengujian Heterokedastisitas Melalui White Test
Heteroskedasticity Test: White
F-Statistic 0,173703 Obs*R-squared 0,540916 Scaled explained SS 4,557868 Prob. F(14,80) Prob. Chi-Square(14) Prob. Chi-Square(14) 0,9139 0,9098 0,2072
Sumber: Hasil pengolahan data, Eviews 7
Tabel 7. Estimasi Model Pooled Least Square Cross-Section Weights
Variabel dependen: Belanja Daerah Variabel  Independen Koefisien t-Statistik Prob. UG PAD PDRB 1,106059 1,186933 -3,375263 23,56967 5,055004 -2,126002 0,0000 0,0000 0,0362 R 2 = 0,929809 Adjusted R 2 = 0,927495 F-Stat= 401,8187 * Signifikan pada level 5%
Sumber : Hasil pengolahan data, eviews 7
Tujuan dana transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah. Unconditional grants merupakan dana yang ber- asal dari APBN, yang dialokasikan dengan tu- juan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluar- annya dalam rangka pelaksanaan desentrali- sasi.
Berdasarkan Tabel 8 , dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi kontribusi unconditional grants terhadap belanja daerah. Melihat data bahwa sebagian besar daerah memiliki persentase kontribusi antara 82,42-74,78 persen terhadap belanja daerahnya, hal ini berarti belanja daerah dibiayai oleh 82,42-74,78 persen dari dana dana perimbangan. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa daerah di Jawa Barat masih mengalami ketergantungan secara ke- uangan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ter- hadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil esti- masi antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Ja-
wa Barat, menunjukkan bahwa PAD berpenga- ruh positif dan signifikan terhadap belanja dae- rah. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Prakosa (2004), Ashworth et al (2005), Maimu- nah (2006), Maimunah dan Akbar (2008).
Hal ini disebabkan PAD adalah peneri- maan yang diperoleh dari sumber-sumber da- lam wilayahnya sendiri yang dipungut berda- sarkan peraturan daerah sesuai dengan perun- dang-undangan yang berlaku. Semakin besar nilai PAD maka semakin besar pula stimulus untuk meningkatkan belanja daerah. Kemandi- rian dalam APBD sangat terkait dengan keman- dirian pemerintah daerah dalam menggali po- tensi PAD yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah didasarkan pada potensi daerah dan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin besar realisasi pendapatan yang diperoleh dari PAD maka semakin besar pula dana yang harus disalurkan pemerintah daerah melalui pengalo- kasian anggaran belanja daerah untuk tahun selanjutnya.
Kuncoro (2007) berpendapat juga bahwa
Tabel 8. Kontribusi Unconditional Grants terhadap Belanja Daerah
No kabupaten/Kota Persentase Kontribusi 2004 2005 2006 2007 2008 1 Kab. Bandung 81,82 79,48 89,13 87,40 78,28 2 Kab. Bekasi 73,06 79,60 63,75 70,58 97,08 3 Kab. Bogor 81,99 75,45 73,44 79,06 76,87 4 Kab. Ciamis 88,02 84,40 98,22 71,81 69,85 5 Kab. Cianjur 84,64 83,73 88,32 79,73 74,14 6 Kab. Cirebon 81,10 81,76 79,39 78,42 75,67 7 Kab. Indramayu 78,61 85,17 89,55 81,91 81,15 8 Kab. Karawang 81,25 82,82 76,09 78,99 74,71 9 Kab. Majalengka 81,91 82,65 85,99 9,59 77,09 10 Kab. Purwakarta 73,59 74,50 77,88 75,98 74,63 11 Kab. Subang 117,76 84,84 86,25 76,71 71,70 12 Kab. Sumedang 76,66 71,85 80,36 76,44 72,88 13 Kab. Tasikmalaya 85,97 85,65 90,35 81,94 88,97 14 Kota. Bandung 84,64 62,68 67,26 70,09 65,68 15 Kota. Bekasi 84,72 77,53 81,29 67,87 63,16 16 Kota. Bogor 73,25 73,37 75,41 77,13 76,58 17 Kota. Depok 70,98 72,79 78,18 69,93 66,33 18 Kota. Cimahi 88,05 76,44 83,47 71,71 69,93 19 Kota. Banjar 77,90 68,58 84,39 86,63 66,18 Rata-rata 82,42 78,07 81,51 73,26 74,78
Sumber: Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( www.djpk.depkeu.go.id ), data diolah.
kenaikan dalam pajak akan meningkatkan be- lanja daerah sehingga akhirnya akan mem- perbesar defisit. Ini juga disebabkan karena pendapatan asli daerah atau juga pajak adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sum- ber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo, 2002).
Pengaruh PDRB terhadap Belanja Daerah. PDRB dan pendapatan asli daerah (PAD) me- miliki hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD (Purbayu, 2005). Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sum- ber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001). Selanjutnya dengan peningkatan peneri- maan daerah, akan digunakan untuk membia- yai program-program pembangunan daerah. Karena peningkatan dari penerimaan daerah akan meningkatkan PDRB. Jadi, PDRB dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Bila PDRB mengalami peningkatan maka belan- ja daerah juga akan mengalami peningkatan.
Berdasarkan hasil estimasi antara PDRB terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan ter- hadap belanja daerah. Hasil studi ini tidak men- dukung penelitian sebelumnya oleh Prakosa (2004), Ashworth et al (2005), Maimunah (2006), Maimunah dan Akbar (2008). PDRB berpengaruh negatif terhadap belan- ja daerah karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung (rutin) daripada untuk membiayai belanja langsung (publik), sehingga berdampak pada sektor-sek- tor publik seperti sektor industri, sektor perda- gangan, sektor perikanan mengalami penurun- an produksi. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Darwanto dan Yulia (2007).
Lebih lanjut, Nugroho et al. (2010) berpen- dapat tinggi/rendahnya PDRB bukan hanya di- tentukan oleh belanja tidak langsung dan belan- ja langsung. Karena berdasarkan studi empiris diperoleh bahwa belanja tidak langsung dan
belanja langsung hanya sebesar 52–54 persen saja. Artinya ada faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi sebesar 46-48 persen yang mempe- ngaruhi tinggi/rendahnya PDRB di Jawa Barat.
Flypaper effect. Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap penge- luaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer ( unconditional grants ) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam penda- patan daerah. Hal ini tentu bertentangan asas desentralisasi dan prinsip otonomi di mana pemerintah daerah dituntut untuk lebih man- diri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.
Hasil studi penelitian yang dilakukan di 19 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat, dite- mukan fakta bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan terha- dap belanja daerah daripada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah, pemerintah- an daerah di provinsi Jawa Barat telah mandiri dari segi keuangan karena telah mampu ber- tumpu pada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dimungkinkan mengingat potensi yang cukup besar yang ada di daerah Jawa Barat. Posisi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam menjanjikan sumber-sumber peneri- maan yang besar, baik itu pajak dan retribusi daerah maupun pemanfaatan sumber daya alam serta pajak melalui dana bagi hasil.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahas- an tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat, dapat ditarik simpulan sebagai ber- ikut: Pertama , Unconditional grants berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang po- sitif terhadap belanja daerah di Jawa Barat.
Kedua , pendapatan asli daerah berpengaruh sig- nifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah di Jawa Barat. Ketiga , PDRB berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah di Jawa Barat. Keempat , Nilai koefisien penda-
patan asli daerah (PAD) lebih besar dari uncon- ditional grant s dan keduanya signifikan. Ini me- nunjukan tidak terjadinya flypaper effect di Jawa Barat.
Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepen- tingan praktis dan penelitiaan selanjutnya, yai- tu: Pertama , diharapkan untuk penelitian selan- jutnya agar memperbanyak jumlah sampel ka- bupaten/kota, khususnya di luar Provinsi Jawa Barat. Hal ini bertujuan agar semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah man- diri maupun yang belum mandiri. Kedua , bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan prestasi pemerin- tahan kabupaten/kota dalam pembiayaan yang lebih bertumpu pada kemampuan daerah (ka- pasitas fiskal) itu sendiri. Namun di sisi lain, peran pemerintah pusat melalui unconditional grants masih cukup besar sehingga pemerintah daerah harus lebih berupaya mengurangi peran unconditional grants. Ketiga , Mengingat tinggi- nya ketergantungan pemerintah daerah terha- dap besarnya transfer unconditional grants maka untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengupayakan untuk memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada mening- katnya PAD seperti mendorong kinerja industri manufaktur, agroindustri, jasa, dan sektor eko- nomi lainnya yang potensial dikembangkan. Keempat , pemerintah daerah juga perlu me- ningkatkan peningkatan pendapatan asli dae- rah meliputi: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak; (2) eksplorasi sumber daya alam; dan (3) skema pembentukan kapital ( capital formation ) atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2003. Pe- ngaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simpo-
sium Nasional Akuntansi VI, Yogyakarta, Hal. 1140-1159.
Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Peme- rintah Daerah dalam Hubungannya de- ngan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol. 2, No.2, November 2006, Hal 17-32.
Adams, Erika dan Allan Maslove. 2009. Innova- tions in Transfer Payments to Local Go- vernments: the Case of the Gas Tax Fund. Submitted to the Workshop on: Cities and Multilevel Governance - American and Canadian Perspectives: the Federal Go- vernment and Multilevel Governance in Canada Canadian Political Science Asso- ciation 81th Conference May 27th-28th 2009 Centre for Urban Research and Edu- cation (CURE) School of Public Policy and Administration Carleton University Otta- wa, Canada.
Alfirman, L. 2003. Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesian Local Go- vernments Increase Tax Revenues under Decentralization?. Working Paper No. 03-19, Department of Economic, University of Colorado at Bolder, Colorado.
Alfirman, Luky dan Edy Sutriono. 2006. Ana- lisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Cau- sality dan Vector Autoregression. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 25 – 66.
Allers, Maarten. 2007. Deriving Spending Needs from Local Government Budget Data: Metho- dological Problems and a Proposed Solution . University of Groningen Preliminary ver- sion – September 2007.
Aragon, Fernando M. 2008. The Flypaper Effect Revisited. STICERD, London School of Economics, November 2008.
Ashworth, J., Geys, B. & Heyndels, B. (2005). Government Weakness and Local Public Debt Development in Flemish Municipal-
ities. International Tax and Public Finance , 12, 395-422.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2006. Buku Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Peme- rintah (LPKPAP).
Bae, San-Seok dan Richard C. Feiock. 2004. The Flypaper Effect Revisited: Intergovern- mental Grants and Local Governance. In- ternational Journal of Public Administration , Vol. 27, Nos. 8 & 9, pp. 577–596.
Bastida, Francisco, Bernardino Benito dan Mª Dolores Guillamon. 2010. An Assessment of Local Government Spending in Spain. Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad- Facultad de Economía y Empresa, Univer- sidad de Murcia.
Brodjonegoro, B. 2001. Indonesian Intergovern- mental Transfer in Decentralization Era: the case of general allocation fund. Paper disajikan dalam International Symposium on Inter- governmental Transfers in Asian Countries, 9-10 Februari 2001.
Brojonegoro, Bambang dan Jorge Martinez- Vazquez. 2002. An Analysis of Indonesia’s transfer system: Recent Performance and Future Prospects. Working Paper 02-13,
May. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
Boadway, Robin dan Anwar Shah. 2009. Fiscal Federalism: Principles and Practices of Mult- order Governance . Published in the United States of America by Cambridge Universi- ty Press, New York
Dahlberg, M., Mork, E., Rattso, J. dan Agren, H. (2006). Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. Working Paper No. 25. Sweden, Uppsala University, Department of Economics. Available at http://www. nek.uu.se/Pdf/wp2006_25.pdf. Access date: 10 June 2009.
Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Dae- rah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Peng- alokasian Anggaran Belanja Modal. Sim- posium Nasional Akuntansi X, UNHAS Makasar, 26-28 Juli 2007.
Deller, Steven, Craig S Maher, dan Victor Lledo. 2007. Wisconsin Local Government, State Share Revenue and the Illusive Flypaper Effect. J. of Public Budgeting, Accounting dan Financial Management, 19 (2), 200-220, Summer 2007.
Dollery, Brian dan Andrew Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: A Test of the Flypaper Hypothesis in Aus- tralia. Publius , Vol. 25, No. 1, pp. 23-34.
Fitrani, F., Hofman, B., dan Kaiser, K. 2005. Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralising Indone- sia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , LXI(1): 57-79.
Fane, G.2003. Change and Continuity in Indo- nesia’s New Fiscal Decentralisation Ar- rangements. Bulletin of Indonesian Eco- nomic Studies , XXXIX(1):159-76.
Gennari, Elena and Messina, Giovanna. 2009.
The Relevance of the Flypaper Effect Through Municipal Data. Bank of Italy, Preliminary version, September, 2009.
Guadarrama, Cesar Velazquez. 2006. Determi- nantes del gasto estatal en Mexico. Gestión y Poitica Publica , Volumen XV, Numero 1, I Semestre de 2006, PP. 83-109
Hindriks, Jean dan Myles Gareth D. 2006. In- termediate Public Economics. The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, Eng- land.
Inman, Robert. P. 2008. The Flypaper Effect.
NBER Working Paper No. 14579, Decem- ber- 2008
Khairani, Siti. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Dae- rah (PAD) terhadap Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada Pemerin-
tah Daerah (Studi Empiris kabupaten/ Kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan dan Bangka Belitung). Kajian Ekonomi, Vol. 7 No. 1, 2008: 54-75.
Knight, Brian. 2002. The Flypaper Effect Unstuck: Evidence on Endogenous Grants from the Federal Highway Aid Program . Division of Research and Statistics, Board of Gover- nors of the Federal Reserve System Washington, DC.
Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerin- tah Daerah Kota dan kabupaten di Indo- nesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 9 No. 1, Juni 2004, Hal. 47 – 63.
Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Ef- fect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, UN- HAS Makasar, 26-28 Juli 2007.
Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Dae- rah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di Indonesia. JAAI , Vol.
11 No. 1.
Lalvani, M. (2002). The Flypaper Effect: Evi- dence from India. Public Budgeting and Finance , 22, 67-88.
Legrenzi. Gabriella & Costas Milas. 2001. Non- linier and Asymetrics Adjustment in the Lo- cal Revenue–Expenditure Models: some Evi- dence from the Italian Municipalities. Uni- versity of Milan, Working paper.
Maimunah, Mutiara dan Akbar, Rusdi. 2008.
Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Dae- rah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Jur- nal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. l I, No. 1, Januari 2008,Hal. 37-51
Maimunah, Mutiara 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penda- patan Asli Daerah (PAD) terhadap Belan-
ja Daerah pada kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntan- si IX, Padang, 2006.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Ke- uangan Daerah . Yogyakarta: Andi.
Mello Jr., L.R.D. dan M. Barenstrein, 2001. Fiscal Decentralization and Governance: A Cross- Country Analysis. IMF, Washington, DC.
Mendes, Marcos. 2005. Capture of Fiscal Trans- fers: A Study of Brazilian Local Govern- ments. Econ. Aplic., 9(3): 427-444, jul-set 2005
Mulyana, Budi, Subkhan dan Kuwat slamet. 2006. Keuangan Daerah-Perspektif Desentral- isasi Fiskal dan Pengelolaan APDB di Indone- sia. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keua- ngan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).
Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian, . Ja- karta: Ghalia Indonesia.
Nilsson, Helene L. 2009. How Local are Local Governments? Heterogeneous Effects of In- tergovernmental Grants. Department of Economics Uppsala University, Working paper 2009:16 November 2009.
Nugroho, Eko., Irzan, Achmad., Chalamsa, Miftah., Juwarto., Wijaya, Dastam. 2010. Hubungan Pola Belanja dengan PDRB: Pela- tihan Analisis Data Keuangan Daerah 2010. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masayarakat – FEUI.
Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Penga- ruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).
JAAI , Vol. 8. No. 2, 2004.
Purbayu, Budi Santosa. 2005. .Analisis Penda- patan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Kediri. Jurnal Dinamika Pem- bangunan , Vol.2, No.1, Ilmu Ekonomi
Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
Rios, Maria Emilia dan Jose da Silva Costa. 2005. O Efeito Flypaper nas Transferencias para os Municipios Portugueses, Revista Por- tuguesa de Estudos Regionais , nº 8, 1º Qua- drimestre, 2005.
Sagbas, Isa dan Naci Tolga Saruç. 2004. Intergo- vernmental Transfers and the Flypaper Ef- fect in Turkey. Turkish Studies, Vol. 5, No. 2, Summer 2004, pp.79–92.
Schoeman, Niek. 2011. Fiscal Performance and Sustainability of Local Government in South Africa – An Empirical Analysis. Working paper 201, University of Pretoria,
Department of Economics.
Shah, Anwar. 2006. A Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers. World Bank Policy Research Working Paper 4039, October 2006
Simanjuntak, Robert A. 2000. Implikasi Fiskal Pelaksanaan Otonomi Daerah. Usahawan , No. 4 April.
Halim, Abdul (ed). 2001. Bunga Rampai Mana- jemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
Sour, Lauran dan Fredy Giron. 2009. Electoral Competition and the Flypaper Effect in Mex- ican Local Governments. Division de Admi- nistracion Publica, Centro de Económicas
y Docencia Investigacion, carretera México, www.cide.edu.
Sudrajat. 2010. Fenomena Flypaper Effect pada kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Jurnal ESAI, Vol. 4 No. 3 Juli 2010.
Tadjoeddin, Zulfan M., Suharyo, W.I. dan Mi- shra, S. 2001. Regional Disparity and Ver- tical Conflict in Indonesia. UNDP/ UNSFIR (United National Special Facility for In- donesian Recovery), Mimeo, Jakarta.
Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak De- sentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5 No. 1, Oktober.
Widarjono, Agus. 2006. Does Intergovern- mental Transfers Cause Flypaper Effect on Local Spending?. Jurnal Ekonomi Pem- bangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkem- bang , Hal. 115 – 123.
Widanta, A.A.B. 2008. Peranan Pembiayaan Pembangunan dan Investasi dalam Pem- bangunan Daerah. Input Jurnal Ekonomi dan Sosial, No. 2, Agustus 2008.
Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya (Dilengkapi Aplikasi Eviews). Yogyakarta: Penerbit EKONI- SIA.
Winarno, Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews , Edisi kedua.
Yogyakarta: Penerbit UPP STIM KPN.