## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 2, No 1, 2022, 29-37
https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1579
Analisis  Yuridis  Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana
Terhadap
Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran

## Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum
Muhammad Noval 1 , Ramon Nofrial 2 , Siti Nurkhotijah 3
Universitas Batam, Riau 1,2,3 noval@gmail.com 1 ,2,3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Oktober 2022 Revisi 1 pada 09 November 2022 Revisi 2 pada 19 November 2022 Revisi 3 pada 26 November 2002 Disetujui pada 06 Desember 2022

## Abstract
Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  states  that  any  person who intentionally and without rights spreads false and misleading news  that  results  in  consumer  losses  in  Electronic  Transactions shall  be  punished  with  imprisonment  and/or  or  fines.  The  fraud that  occurred  at  One  Mall  Batam  carried  out  through  fake  or fictitious  electronic  transactions  cost  the  victim  a  total  of  30 million rupiah.
Purpose: The purpose of this study is to determine the regulation of  criminal  law  against  perpetrators  of  fraud  through  electronic payments  in  order  to  realize  legal  protection.  And  to  find  out  the implementation, constraint factors and solutions in preventing and overcoming the rise of fraud in electronic payments. This research method is empirical juridical.
Methodology: This research consists of literature study and is also supported by field studies through interviews with respondents. Results: The  results  of  the  study  indicate  that  the  regulation  of criminal  law  against  criminals  through  electronic  payments  in realizing legal protection, namely Article 378 of the Criminal Code which  regulates  special  crimes,  is  also  specifically  regulated  in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1)  of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Amendments  to  Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions  which  regulates  criminal  acts  of  fraud  committed through  electronic  transactions  and  is  subject  to  a  maximum criminal  penalty  of  6  (six)  years  and/or  a  maximum  fine  of  Rp. 1,000,000,000  ,00  (one  billion  rupiah).  Implementation  in preventing and overcoming the rise of fraud in electronic payments is carried out by optimally criminalizing the perpetrators of crimes committed through electronic transactions.
Limitations: The  constraint  factor  faced  is  that  there  are  many types  of  electronic  transactions  that  cannot  be  reported  directly, making it easier to ensure the results of daily reports.
Contribution: The solution is that the victim must be more careful in  accepting  every  payment  through  an  electronic  transaction,  the victim  must  have  the  equipment  to  verify  the  proof  of  the electronic  payment.  It  is  recommended  for  law  enforcement officers  to  optimize  the  performance  of  law  enforcement  for electronic transactions and dismantle tricks or methods applied by perpetrators  to  prevent  other  victims,  victims  to  be  more  careful and thorough in accepting electronic transactions and must ensure first in advance of any payments made.
Keywords: Juridical  Analysis,  Fraud  Crime,  Electronic Transaction
How  To  Cite  : Noval,  M.,  Nofrial,  R.,  Nurkhotijah  ,  S.  (2022) . Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap
Pelaku  Penipuan  Melalui  Pembayaran  Elektronik  Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum . Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 29-37.

## 1. Pendahuluan
Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui  debit  maupun  pembayaran  elektronik  akibat  dari  inovasi  teknologi  digital  yang  memiliki ragam kejahatan diantaranya penipuan dalam kasus ini (Suasana, 2022). Namun potensi penipuan tak lantas  hilang  dari  penerapan  teknologi.  Seperti  aksi  seorang  pelaku  penipuan  menggunakan  metode pembayaran Quick  Response  Code  Indonesian  Standard (QRIS)  tiruan.  Tidak  tanggung-tanggung, pelaku bernama Mike Sri Novita (38) melakukan transaksi hingga Rp 31 juta di salah satu toko yang menjual brand Polo di One Mall Batam Center pada April 2022.  Hal ini diketahui setelah pihak toko melakukan pengecekan di  bank bahwa ternyata tidak ada dana masuk atas transaksi tersebut. Selain itu,  diduga  tersangka  ini  telah  melakukan  penipuan  serupa  di  beberapa  tempat  perbelanjaan.  Hal ini sangat meresahkan dan perlu dikaji lebih dalam.
Seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  sedapatnya  untuk  bisa  dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya,  serta  harus  diperhatikan  pula  kondisi  dari  pelaku  tindak  pidana  (Supriyono,  Sholichah,  & Irawan,  2022).  Di  dalam  jurnal  penelitian  karya  Suartha  (2015), criminal  liability belum  dapat diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  kejahatan  akan  tetapi  diartikan  berbeda  sebagai pertanggungjawaban  Pidana  sehingga  dua  kata  tersebut  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  berbeda dan  perlu  dilakukan  penafsiran  mendalam  agar  didapat  unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  kata tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban.  Pesatnya  perkembangan  teknologi,  informasi,  dan komunikasi  berdampak  pada  semua  aspek  diantaranya  pada  lalu  lintas  pembayaran,  dahulu  untuk membeli suatu barang dengan nilai uang yang besar maka harus membawa uang yang sangat banyak tentu  ini  sangat    merepotkan  dan  membahayakan.  Maka  seiring  berjalannya  waktu  mulai  muncul ATM  dan  penyimpanan  elektronik  yang  kemudian  pembayaran  elektronik  ini  gencar  digunakan  di berbagai kalangan karena sangat praktis.
Electronic  payment adalah  model  pembayaran  yang  memudahkan  dan  menawarkan  kenyamanan kepada  penggunanya  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran.  Pengguna  hanya  perlu  melakukan transaksi dengan memanfaatkninternet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk  menemui  penjual  (Teoh,  Chong,  Lin,  &  Chua,  2013). Electronic  payment merupakan perwakilan  dari  seluruh  pembayaran  non-tunai,  yang  juga  diartikan  sebagai  transaksi  pembayaran elektronik  antara  pelaku  bisnis  pembeli  dan  penjual  menggunakan  akun  tabungan  melalui  jaringan internet atau jaringan elektronik (Andini & Akbar, 2020). Electronic payment digunakan pada saat ini untuk  bertransaksi  jarak  jauh  seperti  online  shoping,  seiring  dengan  semakin  bertumbuhnya penggunaan  internet  dan  semakin  banyaknya  e-commerce,  maka electronic  payment adalah  solusi yang  hadir  untuk  menggantikan  alat  transaksi  pembayaran  cara  lama.  Yang  termasuk  dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, mobile payment, mobile banking.
Electronic money merupakan pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan smartphone.  Uang  elektronik  merupakan  prabayar,  yaitu  nilai  uang  dari  seseorang  yang  disimpan pada suatu media elektronik (Lee, 2022). Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu digital store  value  sistem .  Uang  elektronik  terdiri  dari  unsur-unsur  seperti,  uang  elektronik  diterbitkan dengan  nilai  mata  uang  yang  dipindahkan  sebelumnya  dari  nasabah  atau  pengguna  kepada  penerbit. Uang disimpan dalam sebuah media elektronik yang berbentuk chip atau dalam sebuah server. Uang tersebut  dipakai  untuk  alat  pembayaran  antar  pelaku  bisnis,  tidak  sebagai  penerbit  dari  uang elektronik itu. Dan uang elektronik dari akun yang sudah dipindah dari pemilik akun atau nasabah lalu dikelola oleh penerbit yang bukan bentuk dari simpanan.
Adapun  macam  tindak  pidana  penipuan  elektronik  dapat  dilaporkan  kepada  pihak  Kepolisian,  Bank Indonesia,  OJK  dan  instansi  terkait  lainnya.  Mengenai  sanksi  pidana  dari  tindakan  penipuan,  telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “ Barangsiapa dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan menggunakan  nama  palsu  atau  martabat  (hoedanigheid)  palsu;  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya, atau  supaya  memberi  utang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam,  karena  penipuan,  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun. ”  Pengertian  penipuan  secara  konvensional  yang  diatur dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  belum  mencakup  secara  komprehensif mengenai  penipuan  online  dalam  transaksi  elektronik.  Oleh  karena  itu,  perlu  diketahui  mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  jo.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni.
Merujuk  pada  maraknya  kasus  penipuan  transaksi  online  dapat  diketahui  adanya  eksistensial  tindak pidana  penipuan  dalam  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  28  ayat  (1) Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  hal  yang  berbeda.  Pasal  378  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  tentang  penipuan,  sedangkan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mengatur  hanya  sebatas  mengenai  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  menyebabkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik.  Selanjutnya,  jika dikaitkan  dengan  rumusan  frasa  menyebarkan  berita  bohong,  sebenarnya  Pasal  390  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  mengatur  ketentuan  yang  hampir  sama  meskipun  dengan  rumusan  yang sedikit  berbeda  yaitu  menggunakan  frasa  menyiarkan  kabar  bohong  dan  mengatur  lebih  spesifik mengenai kerugian yang ditimbulkan. Merujuk pada pembahasan alinea di atas yang menjadi alasan pemilihan judul dan maraknya kasus penipuan transaksi online, hal ini menjadi pemicu penulis agar oleh  karenanya  Penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut  tentang  hal  ini  menurut  dalam pandangan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penipuan melalui  pembayaran  elektronik  serta  faktorisasi dalam mencecgah penipuan menggunakan teknologi pembayaran elektronik.

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan,  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta peraturan  Bank  Indonesia  dengan  membaginya  menjadi  tiga  teori  yaitu grand,  middle dan applied theory yang  dikaji  ulang  dalam  studi  pustaka  sebagai  pelengkap  serta  wawancara  dan  observasi lapangan untuk menstrukturalisasikan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pengaturan  Hukum  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penipuan  Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum
Di era globalisasi dan teknologi serta zaman yang semakin canggih, frekuensi kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi, perusahaan merupakan salah satu tempat kegagalan yang berujung  pada  kecurangan.  Banyak  kejahatan  komersial  yang  berujung  pada  pelanggaran,  terutama dalam perjanjian/kontrak. Penulis memanfaatkan kelalaian dan ketidaktahuan pihak manapun dengan mengadakan    perjanjian  atau  kontrak  apapun  untuk  mendapatkan  keuntungan  di  luar  perjanjian  dan kesepakatan tertulis (Widodo, 2013).
Fraud  berasal  dari  kata  inggris  yang  berarti  suatu  perbuatan  atau  perkataan  yang  tidak  jujur,  palsu, bohong,  tidak  benar  dalam  tujuan  menipu,  menghalangi  atau  mencari  keuntungan.  Penipuan  adalah perbuatan yang  merugikan orang lain yang termasuk  dalam tindak pidana. Definisi penipuan di atas menggambarkan  bahwa  tindakan  curang  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk,  baik  sebagai kebohongan maupun sebagai tindakan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kepentingan  disebut  kepentingan  material  dan  kepentingan  abstrak,  seperti  memakzulkan  seseorang (Prasetyo, 2014).
Tindakan yang dimulai dalam hubungan kontraktual tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga  dapat  menyebabkan  penipuan.  Dalam  konteks  itu,  tingkat  kriminalitas  dalam  kasus-kasus  ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan alat hukum untuk menemukan pelakunya pun hampir  tidak  cukup.  Singkatnya,  dalam  bisnis  hampir  tidak  ada  keamanan,  ketertiban  dan    hukum yang mengarah pada tujuan yang baik. Konsekuensi logisnya adalah perlunya perangkat hukum lain, khususnya  hukum  pidana,  untuk  membantu  menemukan  pelaku  dan  bertindak  dengan  itikad  baik terhadap  korban.  Penipuan  yang  terjadi  dalam  hubungan  kontraktual  tidak  ditangani  dalam  bidang hukum pidana karena polisi pada dasarnya  tidak mampu melacak kasus perdata yang dilaporkan oleh korban,  sehingga  korban  bebas  untuk  berbicara,  merugikan  pihak  dan  merasa  haknya.  adalah.  tidak dihormati.  diselesaikan  atau  disebut  pelanggaran  kontrak  yang  terjadi  dalam  hubungan  kontraktual sebagai delik penipuan. Dengan demikian, dalam laporan tersebut, pihak kepolisian yang berwenang dapat  menganalisis  secara  spesifik  apakah  tindakan  tersebut  dianggap  sebagai  pelanggaran  kontrak atau penipuan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 dengan  judul  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  tidak  secara  langsung  mengatur  penipuan  online. Dalam  hal  ini,  tidak  ada  tanda-tanda    curang  dalam  pengaturan  Undang-Undang  tersebut.  Terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen terkhususkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasannya setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  palsu    dan  menyesatkan  yang merugikan  konsumen  di  bidang  transaksi  elektronik.  Meskipun  ayat  ini  tidak  secara  khusus menjelaskan  penipuan, tetapi sangat komprehensif dalam semua aspek perilaku. Tinjauan klasifikasi penipuan  kriminal  dan  perlindungan  konsumen  dengan  menetapkan  ketentuan  pengaturan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dan  diselingi  dengan  Ayat  (2) Mengatur peredaran konten Penggunaan ujaran kebencian terhadap beberapa SARA pada hakikatnya merupakan  pembelaan  terhadap  ketertiban.  Mungkin,  ayat  (1)  juga  berkaitan  dengan  perlindungan ketertiban umum, tetapi hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam teks ilmiah pembentukan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rancu.

## Gambar 1. Alir transaksi elektronik dalam perspektif hokum
Pengaturan  perbuatan  atau  peristiwa  informasi  dan  transaksi  elektronik  melalui  Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk regulasi siber pertama di Indonesia. Regulasi sangat  ditunggu  karena  merupakan  dasar  hukum  dari  penerapan  sistem  perdagangan  elektronik. Transaksi  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik    adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  komputer,  jaringan  komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Tidak hanya itu, pengaturan UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  juga membutuhkan kapasitas dan tekad aparat penegak hukum, kesadaran  masyarakat  dan  budaya  hukum  serta  seluruh  infrastruktur  untuk  mendorong  penerapan undang-undang tersebut, pelanggaran di bidang teknologi informasi.
Pengaturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Peraturan  pemerintah  ini  memberikan  penjelasan  mengenai beberapa  ketentuan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik    yang  menjadi  pedoman
peraturan  pelaksanaannya.  Ketentuan  tersebut  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  tentang lembaga  sertifikasi  terpercaya,  Pasal  11  ayat  (2)  tentang  tanda  tangan  elektronik,  Pasal  13  ayat  (6) tentang  penyelenggara  elektronik.  sertifikasi,  Pasal  16  ayat  (2)  terkait  dengan  Penyelenggara  sistem elektronik. , Pasal 17 ayat (3) terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (2) terkait penyelenggara  Agen  Elektronik,  dan  Pasal  2  ayat  (3)  terkait  pengelolaan  Nama  domain.  Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem  elektronik  bekerja  dengan  baik.  Komponen  sistem  elektronik  antara  lain  meliputi  perangkat lunak,  tenaga  ahli,  perangkat  keras,  keamanan,  dan  administrasi.  Melalui  peraturan  pelaksanaan tersebut,  mempertegas  kewajiban  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  pada  umumnya  dan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelayanan publik.
Sistem  elektronik  dapat  dikelola    oleh  penyelenggara  sistem  elektronik  atau  dapat  didelegasikan kepada  operator  agen  e-business.  Penyelenggara  saluran  elektronik  dapat  melakukan  lebih  dari  satu pengoperasian  sistem  elektronik  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Organisasi  e-agency  harus mendaftar  ke  Kementerian  Informasi  dan  Komunikasi.  Penyelenggara  sistem  elektronik  dan penyelenggara  e-retailer  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  melakukan  transaksi  elektronik,  baik  di ranah  publik  maupun  privat.  Transaksi  elektronik  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  harus  dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, kewajaran, dan kehati-hatian. Transaksi  elektronik  dapat  dilakukan  berdasarkan  kontrak  elektronik  atau  bentuk  kontrak  lainnya. Dalam  setiap  transaksi  elektronik,    tanda  tangan  elektronik  diperlukan  untuk  mengkonfirmasi informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  oleh  tanda  tangan  elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan dengan menggunakan  berbagai  prosedur tanda  tangan,  termasuk  tanda  tangan  digital  yang  diautentikasi  dan tidak  diautentikasi.  Tanda  tangan  digital  yang  diautentikasi  dihasilkan  oleh  penyedia  sertifikat elektronik,  diwujudkan  dengan  sertifikat  elektronik.  Penyelenggara  sertifikasi  elektronik  yang beroperasi  di  Indonesia  harus  diakreditasi  oleh  menteri,  termasuk  tingkat  registrasi,  sertifikasi  atau parental.
Kewajiban  penyelenggara  e-sertifikat  meliputi  pendaftaran  dan  verifikasi  pemegang  dan/atau  calon pemegang  e-sertifikat  dan  penerbitan  e-sertifikat.  Agen  komersial  yang  melakukan  transaksi elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  otoritas  sertifikat  tepercaya.  Otoritas  sertifikat  tepercaya menerbitkan  sertifikat  tepercaya  melalui  proses  sertifikasi  tepercaya  yang  mencakup  verifikasi informasi pedagang yang lengkap dan benar. Lembaga sertifikasi terpercaya setidaknya dibentuk  oleh konsultan teknologi informasi, auditor teknologi informasi, dan konsultan hukum di bidang teknologi informasi.  Alat pembayaran yang berkembang dalam bentuk cryptocurrency, yang sebelumnya diatur sebagai  kartu  prabayar,  tidak  hanya  diterbitkan  dalam  bentuk  kartu,  tetapi  juga    berkembang  dalam bentuk lain, sejak tahun 2009. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12 /PBI/2009  tentang  Cryptocurrency.  Pengaturan  mata  uang  elektronik  Bank  Indonesia    ini  meliputi pengaturan  antara  lain  mengenai  tata  cara  perizinan  dan    perizinan,  tata  cara  pengaturan,  tata  cara pengawasan,  peningkatan  kerahasiaan  teknologi  pengamanan  dan  sanksi.  Sebelumnya,  bank merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  diperbolehkan  menerbitkan  alat  pembayaran  berbasis  kartu, seperti kartu kredit,  debit, dan prabayar. 11/12/PBI/2009 terkait uang elektronik (e-Money).
Sebagaimana  diketahui,  permasalahan  penipuan  terkait  kontrak  jual  beli  online  telah  diatur  dengan perintah hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Dasar Dasar Pengaturan Jual  Beli  Secara  Online,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik.  Namun,  dengan    pengaturan  hukum  seperti  itu, keadaan masyarakat yang sebenarnya rentan terhadap penipuan  jual beli online.  Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan langkah-langkah hukum tersebut dengan baik  untuk mencegah, mengoptimalkan atau mencegah permasalahan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, terutama masalah penipuan  jual beli online yang masih menjadi masalah. peka untuk menipu Dengan  perkembangan  masyarakat  dan  teknologi,    gaya  hidup  dan  perilaku  masyarakat  dunia  telah
berubah, yang semula kontrak jual beli dalam bentuk tradisional (tertulis dan lisan), kini berkembang menjadi kontrak elektronik. atau kontrak. Namun, dengan munculnya kontrak elektronik, atau kontrak yang  semula  kontrak  penjualan  tatap  muka  (tradisional),  kini  telah  beralih  ke  kontrak  penjualan online,  kontrak  penjualan  online  tidak  dibuat  dalam  kasus  ini.  langsung  tetapi  melalui  media  online tanpa bertemu langsung. Oleh karena itu, pada saat transaksi jual beli tukar menukar, risiko masalah hukum    meningkat,  misalnya  mengalami  penipuan,  kelalaian,  kecerobohan atau  kesalahan  pada  saat transaksi jual beli online.
3.2 Implementasi  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penipuan  Melalui  Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Batam Kota ) Indisden yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 kemarin menjadi alasan dasar penulis mengangkat kasus  penipuan  menggunakan  barcode  QRIS  palsu.  Transaksi  fiktif  yang  dilakukan  oleh  pelaku bernama Mike Sri Novita berumur tiga puluh delapan tahun dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan berlamat tempat tinggal di Sei Panas tersebut kemudian terungkap setelah toko tersebut menemukan  bahwa  tidak  ada  uang  yang  disetorkan  ke  rekening  mereka  oleh  toko  tersebut.  Pelaku mengincar  toko  atau  toko  yang  menjual  merek  terkenal  dan  melakukan  pembelian  hingga penjualannya  mencapai  puluhan  juta  (Rahmawati  &  Antoni,  2021).  Penulis  juga  beralasan  bahwa mereka  membayar secara digital karena nilai transaksinya tinggi. Penjahat bisa mendapatkan hingga puluhan juta rupee menggunakan sistem QRIS palsu ini. Pelaku diduga kembali melakukan penipuan setelah  diamankan  senbanyak  enam  puluh  barang  bukti  berupa  pakaian  dan  tiga  dus  sepatu  merek Polo.  Berdasarkan  hasil  penyidikan  ad  hoc,  ada  dugaan  kuat  bahwa  pelaku  juga  beroperasi  di beberapa mal di Batam.
Pelaku menggunakan bakat mereka untuk pengeditan digital di lokasi jangka pendek. "Ternyata yang dia tunjukkan ke kasir adalah hasil raportnya yang diedit secara digital. Bukan karena dia memalsukan barcode atau aplikasi yang dia gunakan palsu. Melainkan laporan bisnis palsu yang dia gunakan untuk menipu," katanya. dijelaskan. Kemampuan Mike untuk mengedit laporan bisnis dikreditkan ke Mike, yang  belajar  teknik  pengeditan  digital  otodidak  dari  Internet,  "Ya,  saya  sengaja.  Saya  belajar  dari Google".  Pengeditan  digitalnya  berfokus  pada  perubahan  tanggal,  tempat,  dan jumlah  acara  di  bank yang dia kunjungi penyewa. Tindakan pengkhianatan itu harus dilakukan karena ketidakmampuannya. Adapun barang palsu, dia mengaku dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari. "Saya  harus  bayar  kost  dan  keperluan  sehari-hari.  Biasanya  saya  jual  kembali  barang-barang  palsu untuk mendapatkan uang tunai," katanya.
Dalam  wawancara  bersama  pemilik  toko  Polo  Ralph  Lauren  dengan  Bapak  Wiradhi  Kasti,  penulis mencecar  beberapa  pertanyaan  terkait  wawancara  guna  memperoleh  data  real  yang  bersifat  primer dikarenakan diperoleh langsung dari pemilik Ralph Polo di One Mall Batam agar diperoleh sekiranya terkait  wawncara  yang  dilakukan  menggunakan  metode  pengumpulan  data.    Kendala  yang  dialami oleh  bapak  Wiradhi  Kasti  selaku  pemilik  toko  Ralph  Polo  ialah  ketidaktahuannya  dalam  pelakuan tindak  pidana  dikarenakan  terdapat  macam  lika-liku  dalam  transaksi  berupa  keterlambatan  dalam pencetakan  rekening  koran,  lagging  dalam  mengdistrubsi  hasil  laporan  keuangan  harian  serta dikarenakan adanya anak magang yang bekerja sebagai helper tidak mengetahui adanya kejadian yang dialami oleh pemilik dan pegawai. Dari kendala di atas, didapatkan sebuah bukti yang konkrit terkait efektivitas  penggunaan  QRIS  berupa  keterlambatan  dalam  pengecekan  data  harian  atau  pendapatan dalam produk yang dilansir sesuai dengan berita yang diunggah dalam batam pos maupun batamnews.
Adapun langkah yang dilakukan oleh bapak Wiradhi Kasti ialah melaporkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu  Polisi.  Tugas  SPKT  adalah  memberikan  layanan  kepolisian  kepada  masyarakat  untuk menerima  dan  memproses  laporan/pengaduan,  memberikan  layanan  dukungan/bantuan  polisi  dan melaksanakan  tindakan  yang  diperlukan  berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  situs  web  Pusat Pelayanan Terpadu Polisi yang akan mengunjungi TKP dengan melakukan tindakan pengamanan dan penanganan  TKP  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bapak  Wiradhi  Kasti harus  menyertakan  dokumen  pendukung,  termasuk  bukti  penerimaan  dana,  bukti  percakapan  media elektronik  dengan  tersangka  pelaku/karyawan  perusahaan  keuangan  yang  menjelaskan  pembayaran,
dan memberikan saksi yang mendengar, melihat, mengalami atau mengetahui tentang klaim tersebut. suatu kejahatan jika penyidik memintanya.  Teori merupakan entitas yang sangat penting dalam dunia hukum karena merupakan konsep fundamental yang dapat menjawab banyaknya permasalahan yang ada. Teori juga merupakan alat yang memberikan gambaran tentang bagaimana memahami  masalah dalam setiap bidang  hukum. Penting bagi seorang sarjana hukum untuk  memiliki pemahaman teori yang luas agar karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan pendidikan dalam kegiatan ilmiah atau penelitian tidak menimbulkan kesalahan. Hukum dan masyarakat adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

## Menurut John Austin
Teori hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dan sesuai dengan kebutuhan dan  nilai-nilai  yang  dihayati  masyarakat,  sehingga  teori  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  kajian fundamental  dalam    karya  tulis.  Teori  juga  merupakan  alat  yang  memberikan  gambaran  tentang bagaimana  memahami    masalah  dalam  setiap  bidang    hukum.  Landasan  teori  hukum  positivisme dapat  disimpulkan  bahwa  dimulai  dengan  John  Austin  (1790-1859)    bahwa  hukum  adalah  perintah penguasa.  Setiap  masyarakat  harus  mengikuti  perintah  ini,  dan  hukuman  berat  dan  nyata  akan dijatuhkan jika dilanggar.

## Menurut Lawrence Meir Friedman
Indonesia  sendiri  adalah  negara  hukum,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar 1945 yang menjabarkan segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus berdasarkan hukum yang  berlaku.  Namun,  hukum    Indonesia  seringkali  mengalami  dinamika  yang  seringkali  berujung pada ketidakadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini tidak seefektif yang seharusnya. Hukum yang tidak efektif  dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali  mengatakan  bahwa  hukum  yang  tidak  efektif  sama  dengan  penyakit  yang  diderita  hukum, sehingga  hukum  tidak  dapat  bekerja.  Penyakit  hukum  dapat  menyerang  struktur,  isi  dan  budaya hukum sistem hukum yang merupakan bagian integral dari sistem  hokum. Pada dasarnya, penelitian dalam  buku  The  Legal  System  A  Social  Science  Perspective  karya  Lawrence  Meir  Friedman  yang saya  sajikan  dalam  artikel  ini    lebih  menitikberatkan  pada  pentingnya  budaya  hukum  dalam masyarakat.  Hal ini   juga  terlihat  dalam  penjelasan  Friedman,  dimana  secara  umum  diyakini  bahwa dari  ketiga  komponen    sistem  hukum,  budaya  hukum  merupakan  komponen  yang  paling  penting. Namun,  penekanan  bahwa  struktur  dan  isi  merupakan  komponen  kunci  dari    sistem  hukum  tidak diabaikan (Fahrizal, 2022).
Pada prinsipnya, penipuan internet adalah kejahatan yang sama dengan penipuan tradisional menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Namun  perbedaannya  terletak  pada  media  yang  digunakan. Menurut  Sitompul  (2012),  penipuan  online  dalam  perdagangan  elektronik  adalah  penipuan  yang menggunakan internet untuk  bisnis dan perdagangan, di mana tidak lagi tergantung pada bisnis biasa dan  nyata.  Perlu  ketahui  bahwa  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta amandemennya  tidak    secara  khusus  mengatur  pasal  penipuan  kriminal  atau  penipuan  online.  Akan tetapi,  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  mengatur  tentang  tindak  pidana  penipuan sebagai berikut:

## a. Budaya Hukum
Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan hubungannya dengan hukum. Oleh karena itu  perlu  dilakukan  upaya-upaya  untuk  membentuk  masyarakat  yang  baik,  agar  dapat mengimplementasikan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  ketentuan  hukum (norma).  Dalam  kaitan  ini,  penggunaan  norma  di  luar  norma  lain  merupakan  alternatif  untuk mendukung  pelaksanaan  norma  hukum  dalam  bentuk  ketentuan  hukum.  Misalnya,  penggunaan standar agama dan standar moral dalam pemilihan polisi untuk menciptakan lembaga kepolisian yang mengayomi  kepentingan  rakyat.  Juga,  jumlah  kasus  main  hakim  sendiri    harus  diminimalkan  untuk mencapai keadilan.

## b. Substansi Hukum
Materi  adalah  apa  yang  dilakukan  dan  dihasilkan  pembuat  undang-undang  dalam  bentuk  keputusan dan  perintah,  ketentuan  hukum,  dan juga termasuk  aturan non-hukum.  Partisipasi  masyarakat  dalam pembuatan  undang-undang  mempengaruhi  efektivitas  penegakan  hukum.  Seperti  yang  dikatakan Yuliandri, tidak ada gunanya memiliki undang-undang yang tidak dapat ditegakkan atau ditegakkan, mengingat pengalaman Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang diakui sah dan  ditegakkan  tetapi  tidak  dapat  ditegakkan.  Masalah  umum  lainnya  adalah  overregulation, ketentuan yang saling bertentangan, duplikasi, multitafsir, inkonsistensi, inefisiensi, beban yang tidak perlu (unnecessary) dan penciptaan ekonomi yang mahal.

## c. Struktur Hukum
Struktur  tersebut  diibaratkan  sebuah  mesin  dengan  lembaga  legislatif  dan  penegak  hukum  seperti DPR,  eksekutif,  parlemen,  polisi,  kejaksaan,  dan  pengadilan.  Di  Indonesia  sendiri,  pembenahan struktur hukum saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi negara. Banyaknya orang yang terlibat kasus korupsi membuat penegakan hukum di Indonesia sangat sulit. Mulai dari penegak hukum hingga pemerintahan legislatif dan eksekutif, kasus korupsi kerap tersangkut. Struktur hukum yang berbelit-belit menyulitkan penegakan hukum  dan keadilan.
Tiga elemen yang dikemukakan oleh Friedman mendefinisikan sebuah negara. Menurut Plato, dalam kemunduran negara, dan dalam bentuk oligarki dan tirani, tidak mungkin setiap orang berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan. Sisi mana yang harus menyelesaikan hokum. Jika ketiga unsur tersebut terus  berubah  menjadi  lebih  baik,  maka  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  mencapai  tujuan utamanya  yaitu  keadilan.  Aristoteles  mengungkapkan  prinsip  keadilannya  dengan  kata-kata  "Jujur vivere,  alterum  non  laedere,  suum  Quique  tribuere",  yang  berarti  menghormati  kehidupan,  tidak mengganggu  orang  lain  dan  memberi  kepada  semua.  Asas  keadilan  ini  merupakan  tolok  ukur  yang benar, baik dan benar dalam  kehidupan dan oleh karena itu mengikat semua orang. Keadilan sangat perlu  diterapkan  bagi  setiap  orang  agar  masyarakat  dapat  menjalani  kehidupannya  dengan  baik  dan damai. Personifikasi keadilan itu menggunakan alat yang disebut hukum. Prof. Satjipto Rahardjo yaitu hukum untuk rakyat bukan rakyat untuk hokum.

## 4. Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penipuan  melalui pembayaran  elektronik  dalam  mewujudkan  perlindungan  hukum  yaitu  Pasal  378  KUHP  yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, juga diatur secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana  penipuan  yang  dilakukan  melalui  transaksi  elektronik  dan  diancam  hukuman  pidana  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Implementasi dalam mencegah dan mengatasi maraknya penipuan dalam pembayaran elektronik yaitu dilakukan  dengan  memidanakan  secara  optimal  para  pelaku  tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan melalui  transaksi  elektronik.  Faktor  kendala  yang  dihadapi  yaitu  banyak  jenis  transaksi  elektronik yang tidak dapat langsung diverifikasi sehingga menyulitkan korban untuk memastikan hasil laporan keuangan  harian.  Solusi  yang  dilakukan  yaitu  korban  harus  lebih  teliti  dalam  menerima  setiap pembayaran melalui transaksi elektronik, korban harus memiliki peralatan untuk menverifikasi bukti pembayaran elektronik.
Disarankan  kepada  aparat  penegak  hukum  agar  mengoptimalkan  kinerja  penegakan  hukum  tindak pidana transaksi elektronik dan membongkar trik atau cara yang diterapkan oleh pelaku untuk dapat mencegah adanya korban lainnya, kepada para korban agar lebih hati-hati dan teliti dalam menerima transaksi  elektronik  dan  wajib  memastikan  atau  memverifikasi  terlebih  dahulu  setiap  pembayaran yang dilakukan.

## Daftar Pustaka
Andini, C., & Akbar, D. (2020). Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi:  Studi  Kasus  Regulasi  Transportasi  Online  di  Kota  Batam,  Kepulauan  Riau. Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 1 (2), 73-81.
Fahrizal,  D.,  Anatami,  D.  .,  &  Nurkhotijah,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha  Terhadap  Konsumen  Akibat  Keterlambatan  Penerbangan Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan Hak Asasi Manusia, 2 (1), 15-27. doi: https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546
Lee, J. (2022). MAS untuk memperjelas tanggung jawab yang dipegang oleh konsumen, perusahaan keuangan dalam penipuan pembayaran elektronik. https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/mas-taskforce-to-make-clear-the-liability- held-by-consumers-financial-firms-in-e .
Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana, cetakan kelima. Jakarta: Rajawali Pers. Rahmawati,  D.,  &  Antoni,  D.  (2021).  Faktor-faktor  UMKM  dalam  Mengadopsi  E-Market  di Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital, 1 (1), 13-31.
Sitompul,  J.  (2012). Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw:  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana :  PT Tatanusa.
Suartha,  I.  D.  M.  (2015).  Hukum  Pidana  Korporasi:  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Setara Press.
Suasana,  I.  S.  (2022).  Prediksi  Penipuan  Digital  yang  Berkembang. http://sistem-komputer- s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prediksi-Penipuan-Digital-yang-berkembang di2022/615b40819f4660d092d6a7c1af4f9466fc413af9 .
Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga  Negara  Era  Pandemi  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 1 (2), 55-66.
Teoh,  W.  M.  Y.,  Chong,  S.  C.,  Lin,  B.,  &  Chua,  J.  W.  (2013).  Factors  Affecting  Consumers’ Perception of Electronic Payment: An Empirical Analysis. Internet Research .
Widodo,  W.  (2013).  Memerangi  Cybercrime  (Karakteristik,  Motivasi,  dan  Strategi  Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi).