JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO,], FEB 2OO9

## PERLAWANAN KAUM BURUH PEREMPUAN
Oleh : Radia Hafid

## Abstract
Opportunity to work overseqs is consifured as one of alterntives in solving employntent problems in Indonesia. On the other  hand, the opporlunity is ofien viewed  as a lucrqtive business. Formal sector women workers qre a real representation of the women phenomeno,  which  are used  us references in discussion women's qulonomy problems and decision making. Ihey are also a reql manifestatioan of women's hidden and public resistance against pressures on them.  This writing is based on the restlts af a number of researches on women's  real experiences and  involvement in micro-scqle decision making and on thefactors thqt influence their struggle. Both acl no Ii on the year of 2003  have alrea$t regtlated the protectiott  of female. Act no 13 on the year 2003 emphasizes sanction if there is infrigements.
Kata Kunci: Perlqwanqn, Kqum Perempuan, Tenaga kerja,
Perlindungan Hukum. Pendahuluan Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masya- rakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontibusi yang telah
mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari namun mereka seakan- akan menderita  dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam  posisi  yang sering kali tidak menguntungkan dalam  menghadapi  berbagai halang- an dan rintangan.  Walaupun perem- puan telah mem-peroleh status sosial
yang cukup muli4 namun mereka masih harus tetap diberikan  kemam- puan yang lebih di bidang  hukum, sosial, politik dan ekonomi.
Membaca dan menulis serta memahami persoalan yang  berkaitan dengan  terna besar  mengenai  perem- puan dan pengambilan keputusan ditingkat publik sebagai bahasan utama bukan merupakan pekerjaan yang sederhan4 terutama apabila kita tidak  mau terjebak  dalam arena kegiatan politik di tataran  formal. Istilah pengambilan keputusan
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
renderung dikai&an dengan aktivitas politik yang  pengertian politiknya  di- batasi  pada politik formal dalarn pengertian tadisional,  baik  di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Lebih lanju! pembahasan  mengenai perempuan dan politik seringkali dibatasi dalam lingkop yang lebih sempit sebagai keterlibatan dan keterwakilan perempuan di parle- men.
Pernbahasan mengenai keter- libatan perernpuan  dalarn  pengarnbilan di berbagai tingkdan tersebut tentu
sajamerupakan hal yang  penting untuk
dipe{uangkan. Akan tetapi  diperlukan sebuah prakondisi  yang  memberikm jaminm agar  perjuangan di tatrm tersebut tidak bersifat  se(nu atau
merupakm sebuah formatitas atau
simbol belaka Prakondisi tersebut
berupa ketrmpilan  dan keterlatihm perempuan untuli:  Pefiam4 mema- hami dan mengidentifikasi persoalan- persoalan yang beralian dengan kepentingannya Kedua terlibat dm menentukan langkah-langkatr sffiegis untuk  mem-perjumgkan kepentingan tersebut.
Alasan yang lebih  obyektif untuk memfokuskan kajian pada kelompok buruh perempuan disektor forrral adalah bahwa  buruh perempuan adalah  msrupa  kan representasi nyata dari fenomena  perempuan dan  kerja yang seringkali dijadikan acuan untuk membahas masalah-masalah otonomi perempuan dan pengam-
bilan keputusan  serta dalam banyak kasus di Indonesia  maupun di tempat lain merupakan perwujudan nyata perlawanan  perempuan baik secara terselubung maupun secara publik terhadap kondisi menekan yang dihadapi. Selain itu untuk  mengkaji yang lebih empirik adalah untuk memperlihatkan  bagaimaoa penga- laman dan keterlibatan  nyata perem- puan dalam pengarnbilan keputusan di tataran milao sebagai acuan untuk menyusun strategi keikutsertaan perempuan secara efektif dalam proses politik di tingkatan yang lebih tinegi.
Kalau kita ingin melontarkan  isu tentang kedudukan perempuarL terlebih dahulu perlu kita kaji konteks politik dan sosial yang melatarinya. Mari kita kaji cara meningkatkan posisi perempuan melalui proses demokatis. Marilatr kita bersama-sama belajar dari contoh-contoh yang ditunjukkan negara-negara tetangga yang sudah berhasil msningkatkan partisipasi politik kaum perernpuan.  Kekuasaan unfirk  membuat keputusan  mengenai kehidupan orang, masyarakat dan negaranya  haruslah  berasal dari suatu pilihan yang dibuat oleh mereka yang  akan dipengaruhinya. Selama beberapa  abad, basis legitimasi  ini terbatas  dan  banyak  diantaranya yang terabaikan.
Sementara  perdebatan  mengenai pemberian hak suara pada perem-
JURNAL LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.T, FEB 2OOg puan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan acapkali berfokus pada isu-isu keadilan,  kesetaraan dan hak asasi manusi4  maka representasi perem- puffi, termasuk pengalaman serta perspektif mereka  dalam proses pengambilan keputusan tidak terhindarkan akan mengarah pada solusi yang lebih sesuai dan memenuhi  harapan bagi lingkup masyarakat luas. Itulah sebabnya mengapa  perempuan  harus menjadi bagian dari  proses itu dan mengapa ini menjadi penting: semua masyarakat  akan memetik  keuntung- an ketika menemukan solusi yang lebih  baik dan lebih memadai bagi persoalan-persoalan yang acapkali muncul  dalam bermasayarakat dan bernegara Dalam tulisan ini penulis mencoba mendeskripsikan proses- proses pengambilan  keputusan yang dilakukan perempuan dan hubungan pengaruh timbal  balik antara situasi di lingkup domestik dan publik sebagai faktor  yang sangat menen- tukan dalarn mengambil keputusan untuk melakukan  tindakan perla- wanm  kaum perernpuan terutama dengan pisau analisisnya terhadap perlawanan kaum buruh.
Lingkup Perempuan Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian  integral dari pembangunan nasional berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, dilak- sanakan dalam  rangka pembagunan manusia  Indonesia seufutrnya untuk meningkatkan  harkat, martabat, dan harga diri tena6;a kerja serta mewujudkan  masyarakat adil, malcnur,  dan merat4 baik materil maupun  spritual. Karenanya diharapkan tenaga kerja dapat melaksanakan firngsinya dengan baik melalui  pemberian kesempatan kerja yang merata, bark itu kepada perempuan  ataupun  kepada laki-laki, perlindungan hak- haknya dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam hal pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, ke- selamatan dan semua aspek-aspek dalam  bidang  ketenagakerj aan. Peran perempuan dalam men- yediakan keperluan keluarga menjadi fakta yang tidak dapat diingkari khususnya untuk keluarga pada lapisan bawah. Dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, mengungkapkan bahwa dengan posisi  sentralny4 ternyata perempuan  tetap tidak  mampu meng- halangi terjadinya ketidakadilan patriarkis akibat perlakuan suami. Konsep  domestik dan publik merupakan pisau analisis feminis rurtuk melihat akar penyebab marjinalisasi  perempuan  dan ketim- pangan dalam realisasi gender. Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah privat dan publik atau reproduksi dan produksi. Konsep ini

## JURNAL LEGALITAS YOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
pada dasarnya merupakan pemak- naan dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki yang meletakkan  perempuan  dalam arena domestik atau  privat unttrk melakukan fungsi-fungsi  reproduksi dan laki-laki di arena publik untuk melakukan fungsifrrngsi  produksi. Peran  perempuan dalam  ke{a- kerja domestik telah memberikan citra nonprodultif pada perempuan sebagai sebuah stereotipe, juga ketika perempuan mulai mening- galkan  arena domestic dan makin terlibat  dalam  pasar tenaga  ke{a. Masuknya  pef,empuan dalam arena produksi  dalam  industrialisasi tidak dengan  serta-merta  menghilangkan stereotipe yang dileka&aq me- lainkan membawanya serta yang rnungkin  dijadikan  acuan untuk membangun kondisi  dan orgenissi
kerja di lingkungan  tempat kerja. Contoh  nyatany4  antara lain, bagaimana motivasi mempekerjakan perempwm adalatr karena mereka bisa diupah murab dianggap lebih patuh dibandingkan laki-laki, terampil,  telaten, dan tidak macam- macam, mudah  dikontrol; ke- semuanya itu merupakan bangunan sifat yang dilandaskan pada peran domestik  perempuan.
Pendekatan yang melihat secara timbal-balik  hubungan  saling  mem- pengaruhi antara  situasi domestik dan publik tersebut menunjukkan pergeseran analisis terhadap
karakteristik dan dinamika kerja upahan perempuan. Sebelumnya, analisis mengenai kondisi situasi buruh perempuan didominasi oleh paradigma lama yang memandang lingkup  domestik dan lingkup publik sebagai faktor yang independent yang mempengaruhi sikap buruh perempuan  dikedua  arena tersebut.
Pendekatan yang  baru melihat ada mekani5ps saling mem- pengaruhi yang kuat antara kondisi domestik dan publikyang menentu- kan tarnpilan perempuan di negma- negara dalam proses industrialisasi terutama ditahun 90an mulai melihat pergeseran karakteristik buruh perempuan dari  yang lebih kritis, akdq  dan militan. Perubaharr karakteristik  tersebut merupakam hasil interaksi antara kondisi kerja dan kehidupannya. Faktor-faktor yang kompleks  itu juga meliputi hal- hal yang berkaitan  dengan  struktur ekonomi, politih dan sosial yang lebih  makro  yang melingkupi dan mempengaruhi kondisi di arena domestik.
Lebih  lanjut realitasnya tenaga kerja  yang tidak tertampung  oleh pasar kerja domsetik merupakan persoalan sosial ekonomi yang membebani ekonomi  nasional. Sikap cenderung  memandang eksistensi tenaga kerja Indonesia terutama kaum buruh perempuan dari sudut ekonomi dan bisnis inilah yang menyebabkan tidak terlindinginya
JURNAL  LEGAUTAS  VOL(ALE 2 NO.], FEB 2AOg tenaga keda terutama buruh perempuan atas harkat dan martabat sebagai pekerj4 manusia  dan warga negara.
Oleh karenanya pemerintah melakukan kebijakan- dalam menaagani permasalahan ketenaga- kerjaan yang ad4 lalu dititikberatkan pada upaya penempatan  melalui jalur-jalur kesempatan kerja misal- nya melalui program  penyaluran dan penempatan  tenaga keda, baik antar kerja antar  daerah maupun antar kerja antar negara (Manulang, 1990:
3 1).

## Perlawanan  Perempuan Dalam
Praktik Di Lapangan \Valaupun dalam  'rJU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi \{anusia sudah dinyatakan terutama dalam Pasal 45 bahwa hak wanita adalah hak asasi manusi4  dan pasal 3 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan memiliki kebebasan dasar manusia, serta tanpa drskriminasi. Kenyataan dalam craltiknya apa yang diatur  oleh UU hak asasi manusia ini ternyata belum djsertai dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang nasih mendislcriminasi kaum :erempuan.
Berbagai studi mengenai
buruh perempuan di pertengahan :ahun 90an dan sebelumnya  pada rmu.mnya melihat  sifat dan  bentuk
perlawanan yang dilakukan oleh buruh  perempuan ditandai  oleh 3 ciri utama yang sangat dipengaruhi  oleh nilai-nilai  gender. Ciri pertanrq adalah tindak  perlawanan  dilakukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan yang spesifik perem- puan yang seringkali bukan meru- pakan prioritas dalam aksi-aksi protes buruh yang bersifat umum. Ciri kedua, bentuk perlawanannya dilakukan secara individual dan sembunyi-sembunyi serta tidak frontal, dan cirri ketiga" buruh perempuan merupakan pelaku pelengkap dan tidak mempunyai peran sentral dala:n  aksi-aksi  buruh.
Meskipun ciri-ciri perlawanan buruh perempuan  seperti <iisebut di atas mesih cukup  menonjol akan tetapi  telah mulai  muncul aksi-aksi perlawanan yang berbeda sifat menunjukkan  gejala yang sebaliknya. Bebrapa ilustrasi  akan diuraikan secara ringkas berikut  ini. Dari  sisi  lain bentuk perlawanan buruh perempuan, Marsinah  adalah  seorang pelaku yang penting. Ia menjadi simbol tagedi perlawanan buruh yang berakhir  tragis;  kasus ini banyak disorot dari berbagai sisi mulai dari kekerasan militer hingga pemaknaan buruh melalui seksualitas  perem- puan. Perlawanan yang dilakukan Marsinah juga dapat dilihat sebagai bentuk baru perlawanan buruh perempuan. Apa yang dilakukan
JUKNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
masinah adalah untuk melawan ketidakadilan terhadap teman- temannya  yang diintimidasi dan di- phk oleh  institusi militer yang pada masa itu sangat giat mencampuri dan
memperumit  masalah perselisihan
perburuhan di pabrik. Keputusannya untuk membela teman-temannYa sama sekali tidak ada kaitamya dengan  kepentingan spesifik buruh perempuan.  Pengetahuannya meng- enai peraturan perburuhan memung- kinkannya  membaca situasi yang tidak beres berkaitan dengan  campur tangan militer dalam perselisihan perburuhan di pabriknya dan men- doronguya untuk aktif untuk membenahi  ketidakberesan tersebut.
Keputus anny*a unhrk memperkarakan institusi militer yang melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadaP buruh yang bukan merupakan kewenangannya juga didasari oleh kenyataan bahwa  Marsinah mem- punyai seorang paman di Kantor Kejaksaan  yang  membuatnya  Yakin langkahnya  mengadukan camPur
tangan militer dalam persoalan perselisihan perburuan yang me- miliki dasar yang kuat. Ia mungkin tidak menduga bahwa langkabnYa tersebut yang belum tuntas, sekaligus mempertaruhkan nyawanya dan dia kalah. Marsinah sendiri adalah seorang  perempuan  lajang berlatar  belakang  pendidikan  SLTA yang  merantau  ke Porong  dan tinggal dengan menyewa kamar.  Ia memeng
termasuk aktivis buruh. Keterikatan
buruh-buruh  perempuan terhadap peran gender dalam rumah tangga merupakan hambatan utama : kebanyakan buruh perempuan enggan mengambil resiko menda- patkan sindiran-sindiran atau komentar-komentar miring dari keluarga  dan lingkungan  yang berhu- bungan dengan 'penyimpangan perilaku' perempuan yang tidak sesuai dengan  no(ma-nolma gender (gendered norms). Perilaku perem- puan yang dianggap menyimpang misalnya : melawan  atasan, sering berkumpul dan meninggalkan  ke- wajiban  rumah tangga sering pulang malam karena mengikuti pertemuan kelompok buruh. Tidak sedikit pasangan aktivis yang setelah menikah melakukan kompromi bahwa hanya salah satu dari  mereka yang akan melanjutkan kegiatan aktivismenya dan yang salah satu itu adalah laki-laki, dalam situasi ini domestikasi buruh perempuan terjadi.
Kaum Buruh Perempuan Terminologi buruh berda- sarkan UU No 13 tahun  2003 toftang Ketenagakerjaan, disarna artikan dengak kata "pekerja" yang maksudnya  adalah  setiap  orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam  bentuk lain. Selanjutnya tidak ada perbedaan antara  apa yang  disebut dengan uruh
JURNAL LEGAIJTASI,'OLL\ME 2 NO.I, FEB 2009
laki-laki dan buruh perempuan. Perbedaan buruh kaum laki-laki dan kaum perempuan datam wacana
gender umumnya merupakan pembedaan tugas dan  peran sosial
i aki-laki dan  perempuan  berdasarkan rarapan, kebiasaan  adat dan  fiadisi
r ang melekat pada kebudayaan  suatu nasyarakat.
Pembangunan nasional
rertujuan  mewujudkan masyarakat adil dan makrnur yang  merata  baik nateril maupun  spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalarn mewujudkan  pembangunan nasional :ersebut perlu adanya peran segenap lapisan  masyarakat  sebagai  pelaku J.tarra pembangunan, di mana masing-masing warga negara Indonesia  merrpunyai kedudukan, -iak, kewajiban dan  peran yang sama :anpa terkecuali bagi  kaum  buruh. P"6fudrrngan tenaga kerja :rrempunyai tujuan  agar majikan :dak berbuat semena-mena  terhadap luruh/tenaga keda di dalarn  buruh nelakukan pekerjaan  terutama  dalam 1al mempekerjakan kaum buruh
-:erempuan. Upaya peningkatan iesejahteraan  sosial bagi kaum buruk rerempuan sebenarnya sudah
lilakukan oleh pemerintah salah sarunya di bidang  ketenagakerjaan.
Eksistensi perlindungan :ut-um  yang mengatur mengenai  hak
^esamztan kesempatan  memperoleh
:ekerjaan bagi kaum perempuan ::rsebut menunjukkan adanya
perhatian  dari pemerintah atas nasib kaum buruh perempuan. Namun demikian,  dalam realitasnya  kaum bwuh perempuan tetap  saja me- rasakan diskriminasi terhadap dirinya dengan kaum buruh laki-laki, sehingga ada  anggapan bahwa  aturan hukum yang ada hanya sekedar pajangan untuk menunjukkan  bahwa pemerintah telah memberikan  per- hatian  bagi  kaum  buruh  perempuan.
Sifat alami dan rasa takut serta kehalusan yang dimiliki oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan menandakan bahwa  mereka tidak cocok untuk menempati berbagai jenis pekerjaan dalam kehidupan bermasyarakat ... Tujuan tertinggi dan nrisi dari para  perempuan adalaJr untuk memperoleh tempat yang mulia dan  aman  sebagai  seorang istri dan ibu. Inilah huk-um yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Demikian kata-kata yang sering diucapkan oleh para ahli yang memfokuskan diri pada penelitian- penelitian tentang kaum perempuan.
Kasus-kasus di atas  menun- jukkan berbagai  pertimbangan dan faktor  yang  bekerja  dalam proses pengambilan keputusan bagi buruh perempuan untuk melalarkan perla- wanan. Sebagaimana  diperlihatkan dalam kasus-kasus tersebut, status lajang  dan migran merupakan  faktor yang penting yang memungkinkan buruh perempuan mengambil tindakan secara lebih independen,
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
tanpa dihebanitangguna jawab keluarga. Lajang dan migran dapat dianggap  sebagai  sebuah kondisi yang 'membebaskan' perempuan dari pengawasan keluargadan
membuat  merekalebih  leluasa  antuk mengembangkan diri. Akan tetapi, kebebasan  yang diperolehdari  status  tersebut j,rga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya  jaringan  sosial, akses informasi,  daa situasi s6si3l  politik. Di samping itu, letak geografis  kedua daerah juga disebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi penentuan sikap  buruh perempuan untuk membangun pedawanan.
Secara lebih  spesifik  yang  dimaksud dengan letak geografis adalah  letak daerah yang relatif dekat dengan pusat-pusat kegiatan gerakan
perlawanan di tingkat  pusat yang memungkinkan  adanya gaung dan dukungan yang lebih luas terhadap aksi-aksi  perlawanan  buruh. Latar belakang pendidikan, koneksi di institusi pemerintahan, serta akses terhadap kelompok- kelompok pendarnping buruh di luar komunitas buruh perempuan  untuk bsrani mengambil langkah dan menjadi mobilisator perlawanan buruh.
Bentuk-bentuk perlawanan buruh  perempuan dmi kasus di atas juga sekaligus menunjukkan pertimbangan-pertimbangan situasi di rumah tanggq di lingkungan
tempat linggal, dan di tempat kerja. Dalam hal ini, buruh perempuan tetap mempertimbangkan derajat kemampuan mereka menghadapi resiko dari langkah-langkah yang diambilnya.  Buruh  perempuan yang hanya dapat menanggung  resiko yang minimal,  yang ingrn tetap menjaga citranya sebagai 'perem- puan baik-baik', dan yang tidak terancam  kelangsungan kerjanya memilih  untuk  melakukan  perlawan- an secara halus dan terselubung. Di pihak lain, buruh perempuan  yang siap menghadapi resiko apapun dengan perhitungan terhadap kemampuan dan kepemilikan  modal perjuengan berupa koneksi dan jaringan yang dapat diandalkan sebagai  dukungan, tidak mempedulikan komentar/ sindiran keluarga dan lingkungan terhadap cita keperempuanannya yang dianggap  menyimpang,  melakukan perlawanan-nya secara frontal dan memobilisasi kawan-kawannya untuk memberi  tekanan terhadap perlawanan  yang dilakukan. Satu catatan menarik dari perlawanan buruh perempuan  adalah bahwa  keputusan  melawan yang diarrbil tidak secara signifikan jika tak hendak mengatakan sama  sekali tidak mempertimbangkan  keberadaan organisasi  atau  serikat  buruh.
Kasus-kasus di atas, yang terjadi sepanjang periode 90-an, justru menuqiukkan bagaimana
JURNAL  LEGALITAS  TlOLUME 2 NO.T, FEB 2OOg
perlawanan  dilakukan justru sebagai reaksi  terhadap mandulnya kekuatan
dan kemampuan  organisasi  buruh yang ada dalam memperjuangkan kepentingan bwuh.  Barangkali dapat dikatakan, para buruh perempuan ini
mengambil inisiatif untuk me-
mobisasi perlawanan sebagai alternatifterhadap tidak berfirngsinya organisasi  buruh. Di zarraan kebebasan ber- organisasi seperti sekarang,  mun- culnya  berbagai  serikat independen
.juga belum dapat dijadikan saluran
1'ang lebih menjanjikan bagi buruh perempum untuk tampil sebagai pengambil keputusan strategis  dalam lingkup organisasi karrena  struktur organisasi masih didominasi oleh para lelaki. Kasus-kasus  perlawanan ':uruh yang dim616ri oleh perempuan ruga belum  dijadikan  pelajaran  oleh Serikat Buruh untuk menempatkan 3erempuan dalam posisi yang lerting. Dalarn serikat burutr" :srempuan  masih  ditempatkan pada :rsisi tradisional; sekretaris  dan/ atau :endahara serta penyelenggara
.. :nsumsi  untuk berbagai  organisasi.

## I\ESIIIPI]LAN
UU No 13 tahrur 2003
-f ralg Ketenagakerjaan, secara :-::rs mernberikan memberikan :::ladungan hukum  terhadap kaum
: -:-rh perempuan.  Situasi inilah yang :-=dorong buruh  perempuan unhrk
melawan yang tidak selamanya hanya berkaitan dengan  kepentingan spesifik buruh perempuan  tetapi juga menyangkut  kepentingan buruh secara umum.
Pada prinsipnya kondisi ketidakadilan di tempat kerja menjadi pemicu bagi buruh perempuan untuk menggalang kekuatan untuk melawan. Kasus- kasus perlawanan buruh yang dimotori oleh perempuan  kiranya mampu menuqjukkan prakondisi yang perlu diciptakan,  terutama oleh perempuan sendiri, untuk membuka jalan mengambil langi.ah-langkah untuk memecatrkan  persoalan dan menyuarakan kepentingannya yang tersurnbat.
Harnbatan-hambatan yang bersifat eksternal dari diri perempuan perempuan perlu dikenali dan disiasati secara kolektif akan  tetapi hambatan internal dari diri perempuan itu sendiri juga perlu diterobos. Meskipun  demikian, harus diakui bahwa  harnbatan yang bersifat internal seringkali  merupakan  hasil dari bekerjanya faktor-faktor eksternal, dalam hal  ini yang berkaitan dengan peran-peran gender.
Satah satu faktor penting yang perlu disiasati segera adalah kelangsungan peran perempuan dalam  pengambilan  keputusan yang bersifat kolektif dan terinstitusi yang dihadapkan  dengan siklus hidup
J(NNAL IEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OOg
poremprxm. Khusus untuk kelompok perempuan  kelas bawah  sebagaimana direpresentasikan oleh kelompok bumh  dalam  tulisan ini yang rentan terhadap tekanan norrna-nonna gender, terutama bila telah memasuki tahapan berkeluarga dan tidak terbiasa bertindak kolektif sangat perlu dipikirkan bagaiman  mencip- takan dan menjaga kesempatan  agar kepentingan mereka dapat diartikulasikan ke tingkatan yang
lebih tinggi.
Menciptakan kesempatan tersebut  memang bukan pekerjaan mudah terutarna  setelah disadari bahwa persoalan perempuan harus diletakkan dalam  kerangka yang luas dan multifaktor.  Memaknai aktivitas dan perilaku perempuan hanya bersandarkan aktivitas dan perilaku mereka di arena domestik atau di arena publik  sajajelas tidak memadai karena  kompleksitas yang meling- kupi kehidupan  perempuan sangat
tirggi. Daftar Pustaka
Aini, Nurul. 20a2. Partisiposi politik Buruh  pasca orde Baru studi Kasus Pabrik  Garmen PT TonglEung Mokmur Abadi di Jakarta,  Disertasi Doktor Jakarta: Universitas Indonesia.
AKATIGA. 2000. catatan LapanganMajataya tentang serikat  Buruh,
Committee  For Asian Womsn. 1991. Many  paths, One Goal, Hong Kong

## Manulang, Sendjun, 1990, Pokok-Pokok  Hulrum Ketenagakerjaan,  Rhineka
Cipta.  Jakarta
Prints, Darwin, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, cifta Aditya  Bakti. Bandung
Prisma 4. 1994. Pasang Naik Gelombang  pemogokan  dan politik perburuhan. Jakarta: LP3ES
Soepomo, hnam, 1983, Hukum  Perburuhan  undang-undang Dan peraturan, Pradnya Paramitha.  Jakarta
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999  tentang HakAsasi  Manusia
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan