## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023

## PERGESERAN PARADIGMA PADA AKAD QARADH DARI PRINSIP TABARRU’ MENJ ADI TIJARAH DALAM PERBANKAN SYARI’AH

## Imamatus Sholihah
Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Imamatussholihah@iaiskjmalang.ac.id
Abstrak. Qardh atau hutang piutang merupakan jalan pintas yang mudah dan strategis ketika diterpa devisit keuangan, sehingga perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup. Dewasa ini, hutang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan  kemiskinan,  tetapi  hutang-piutang  juga  dilakukan  karena  mengembangkan sektor  perekonomian.  Sehingga  dunia  perbankan  atau  lembaga-lembaga  keuangan mengalami  pergeseran  paradigmatic  dalam  hal  menjalankan  fungsi  sosialnya,  yaitu berubahnya  prinsip  tabarru’  menjadi  tijarah.  Dalam  prinsip  tabarru’  pen yaluran piutangnya  kepada  pihak  yang  membutuhkan  sebagai  tindakan  tolong-menolong, kemudian  sekarang  aturan  dalam  perbankan  terdapat  jaminan  ketika  akad  qardh tersebut  berlangsung,  sehingga  prinsip  tersebut  menjadi  tijari.  Tujuan  penelitian  ini adalah  memberikan  pemaparan  dari  analisis  terkait  adanya  paradigma  di  dunia perbankan syari’ah pada akad qardh dalam hal menjalankan fungsi sosial dari tabarru’ (murni unsur tolong-menolong) menjadi tijarah (unsur komersil). Jenis penelitian yang digunakan adalah  data sekunder, dengan melakukan rangkaian studi pustaka melalui buku  dan  media  seperti  jurnal,  internet,  karya  ilmiah,  artikel  dan  sumber  lain  yang diperlukan. Data yang dihasilkan pada penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Hasil dari analisis penelitian ini ialah dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami  pergeseran  paradigmatik  dalam  hal  menjalankan  fungsi  sosialnya,  yaitu berubahnya prinsip tabarru’ menjadi tijarah. Pada hutang -piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak, jaminan diadakan ketika unsur kepercayaan tidak ada. Jaminan ini  dimaksudkan  jika  pada  waktu  jatuh  tempo  pengembalian  utang  ternyata  yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan  wanprestasi,  maka  jaminan  tersebut  di  jual  oleh  yang  berpiutang  sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
Kata Kunci : Akad Qaradh; Prinsip Tabarru’; Prinsip Tijarah.
Abstract .  Qardh  or  accounts  payable  is  an  easy  and  strategic  shortcut  when  hit  by  a financial deficit, so that the economy is an essential necessity to sustain life. Today, debts are  not  always  synonymous  with  the  problem  of  poverty,  but  debts  are  also  made  for developing  the  economic  sector.  So  that  the  world  of  banking  or  financial  institutions experienced a paradigmatic shift in terms of carrying out their social functions, namely the change from the tabarru' principle to tijarah. In the principle of tabarru', the distribution of receivables to those in need is an act of mutual assistance, then now the rules in banking have guarantees when the qardh contract takes place, so that principle becomes tijari. The purpose of this study is to provide an explanation of the analysis related to the existence of a paradigm in the world of sharia banking on  qardh contracts in terms of carrying out

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
social functions from tabarru' (purely helping each other) to tijarah (commercial element). The type of research used is secondary data, by conducting a series of literature studies through books and media such as journals, the internet, scientific papers, articles and other necessary sources. The data generated in this research is descriptive data. The result of this research analysis is that the world of banking or financial institutions has experienced a paradigmatic shift in terms of carrying out its social functions, namely the change from the principle  of  tabarru'  to  tijarah.  In  debts,  the  guarantee  position  does  not  have  to  exist absolutely, guarantees are held when the element of trust does not exist. This guarantee is intended if at the due date for repayment of the debt it turns out that the debtor does not repay the debt, or in other words the debtor defaults, then the guarantee is sold by the creditor in accordance with the agreement of the parties concerned.
Keywords : Qardh Contract; Tabarru Principle'; Tijarah Principle.

## PENDAHULUAN
Manusia diciptakan Tuhan adalah sebagai khalifah di muka bumi, kehidupan manusia secara  diametral  dikelompkkan  menjadi  dua,  yaitu  secara  vertikal mereka  harus  mengabdi kepad-Nya  dalam  bentuk  ritual,  dan  secara  horizontal  mereka  harus  berhubungan  dengan sel uruh alam semesta dalam bentuk mu’amalah. Berangkat dari dua pemikiran inilah dapat dikemukakan hal-hal berikut: Pertama, Orang berbuat karena semata-mata mengabdi kepada Allah. Kedua, orang berbuat karena melaksanakan tugas sebagai khalifah bentuk muamalah. Dalam  hubungannya  dengan  muamalah  ini,  orang  berbuat  terkadang  motivasinya  adalah mengabdi  kepada  Allah,  dan  terkadang  pula  motivasinya  ingin  mengembangkan  bidang keduniaannya. Motivasi mengabdi disebut tabarru’ dan motivasi dunia disebut tijarah. 1
Aktivitas  dalam  sistem  ekonomi  Islam  salah  satunya  adalah  sebagai  wadah  dalam menghimpun  dana  dan  menyalurkan  kembali  dana  dari  masyarakat  tersebut,  guna melaksanakan  prinsip-prinsip  Islam  untuk  saling  membantu  dan  bekerja  sama  didalam masyarkat agar dalam mengelola keuangan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat lainnya yang  membutuhkan.  Sehingga  rasa  tolong-menolong  dan  saling  memiliki  dapat  tumbuh didalam  diri  manusia  tersebut.  Bank  syariah  selain  untuk  mencari  keuntungan  juga mempunyai misi sosial dalam produk produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah akad qardh,
1 Suwandi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn , UIN MALIKI Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 210

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta’awuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong.
Dalam kehidupan suatu negara, perbankan merupakan salah satu agen pembangunan, hal ini sesuai dengan pengertiannya bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 2 Lembaga  keuangan  khususnya  perbankan  memiliki  peran  yang  sangat  penting terhadap pergerakan roda perekonomian suatu bangsa. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi  semua  kebutuhan  keuangan  mereka  sehari-hari.  Bank  dijadikan  sebagai  tempat untuk  melakukan  berbagai  transaksi  yang  berhubungan  dengan  keuangan  seperti,  tempat mengamankan  uang,  melakukan  investasi,  pengiriman  uang,  melakukan  pembayaran,  atau melakukan penagian dengan kata lain bank merupakan sendi perekonomian suatu bangsa. 3 Adanya perbankan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana  investasi  maupun  dana  untuk  modal  kerja,  dengan  dana  tersebut  akan  dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 4
Dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan, yang biasa dikenal dengan nama Qardh merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok  pinjaman  yang  diterimanya  pada  waktu  yang  telah  disepakati,  baik secara  sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad Qardh dan Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2000 tentang  Qardh. 5 Al-Qardh  merupakan  misi  sosial  perbankan  syariah.  Misi sosial  ini sebagai upaya  tanggung  jawab  sosial  perbankan  syariah  yang  bertujuan  meningkatkan  citra  bank, meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, dan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan perspektif ajaran agama islam, bahwa aktivitas finansial dan  perbankan  dalam  dunia  modern  seperti  sekarang  ini  mengandung  dua  prinsip,  yaitu prinsip al- ta’awwun. 6
2 I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan , (Jakarta: Kencana, 2013), 15
3 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan , (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 50.
4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.
5 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan , (Jakarta: Kencana,2009), 79
6 Purwadi,  M.  I, Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No. 2 Juli 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 148-162.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
Qardh atau hutang piutang merupakan jalan pintas yang mudah dan strategis ketika diterpa  devisit  keuangan,  sehingga  perekonomian  merupakan  kebutuhan  esensial  untuk mempertahankan hidup. Dikatakan paling mudah karena hutang-piutang mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan sifat setiap orang sebagai makhluk sosial. Strategis, karena utang-piutang  sekarang  justru  menjadi  peluang  mengembangkan  harta  kekayaan,  sehingga persoalan jaminan merupakan bagian penting untuk diperhatikan. 7 Pertama kali kemunculan masalah  utang-piutang  selalu  melibatkan  dua  atau  lebih  pihak.  Pihak  pertama  adalah  yang memiliki kelebihan harta (yang berpiutang), dan pihak kedua adalah yang membutuhkan harta (yang berhutang). Secara implisit, dalam ayat- ayat Al Qur’an maupun hadits telah menegaskan bahwa  orang  kaya  hendaklah  mau  menolong  orang  miskin  dengan  memberikan  utang kepadanya. Pertolongan tersebut akan lebih sempurna apabila si kaya membebaskan utang tersebut dengan jalan mensedekahkan kepadanya. Dengan pengertian ini jelaslah bahwa fokus Islam  dalam  hal  utang-piutang,  hendaklah  menyalurkan  piutangnya  kepada  pihak  yang membutuhkan yaitu orang miskin sebagai tindakan tolong- menolong (tabarru’).
Dewasa ini, hutang-piutang tidak selalu identik dengan persoalan kemiskinan, tetapi hutang-piutang juga dilakukan karena mengembangkan sektor perekonomian. Sehingga dunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan mengalami pergeseran  paradigmatic dalam hal menjalankan fungsi sos ialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru’ menjadi tijarah. Islam tidak memerintahkan berhutang, tetapi justru memerintahkan memberi hutang guna memberikan manfaat kepada orang lain dan menjaga kemulyaan nilai psikologis orang yang tidak punya (miskin). Ketika orang tidak diperintahkan berhutang, dan di lain pihak justru diperintahkan memberi  hutang,  maka  secara  ikhtiyar  berarti  memberikan  hutang  kepada  orang  yang membutuhkan hukumnya adalah nadb (sunnah). 8 Hasrat orang untuk menutupi kebutuhannya selalu mengalami peningkatan, maka hukum memberi hutangpun akhirnya juga menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selain itu, pada hutang-piutang masalah kepercayaan merupakan hal  yang  sangat  penting,  sehingga  hutang-piutang  akan  terlaksana  dengan  baik  manakala unsur  kepercayaan ini masih  ada.  Untuk mewujudkan  kepercayaan  tersebut,  maka  hutang- piutang  dikendalikan  dengan  adanya  jaminan  barang  kepada  yang  berpiutang,  yang  dalam fikih muamalah dinamakan rahn .
7 Suwandi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang dan Rahn , 204
8 Suwandi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn , 206-207

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
Fenomena  dalam  perbankan  tersebut  yaitu  adanya  jaminan  sebagai  unsur kepercayaan  demi  terlaksananya  hutang-piutang  atau  qardh  sesuai  pemaparan  diatas, menjadikan  kegelisahan  akademik  bagi  peneliti  untuk  mengupas  perubahan  prinsip  dalam akad qardh yan g semula tabarru’ menjadi tijari dengan berlandaskan syari’at Islam maupun peraturan hukum di Indonesia. Dalam prinsip tabarru’ penyaluran piutangnya kepada pihak yang  membutuhkan  sebagai  tindakan  tolong-menolong,  kemudian  sekarang  aturan  dalam perbankan  terdapat  jaminan  ketika  akad  qardh  tersebut  berlangsung,  sehingga  prinsip tersebut menjadi tijari. Hal ini, peneliti akan membahas dalam jurnal yang berjudul pergeseran paradigma dalam akad hutang-piutang atau Qardh yaitu berubahnya prinsip tabarru’ menjadi tijari pada perbankan syari’ah.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder, jenis data yang  diambil  seorang  peneliti  untuk  mendukung  sebuah  penelitian  secara  ilmiah  dengan melakukan  rangkaian  studi  pustaka  melalui  buku  dan  media  seperti  jurnal,  internet,  karya ilmiah,  artikel  dan  sumber  lain  yang  diperlukan.  Pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  pada penelitian  ini  menggunakan  teknik  dengan  beberapa  metode  studi  pustaka,  metode  ini digunakan  dengan  cara  menemukan  berbagai  dasar – dasar  teori  yang  memiliki  hubungan ten tang pemarapan yang digunakan pada Akad Qardh dalam Perbankan Syari’ah. Data yang dihasilkan pada penelitian adalah data yang bersifat deskriptif, data yang berasal dari lisan orang-orang  atau  dapat  juga  berupa  tulisan  kata-kata  serta  hasil  pengamatan  dari  suatu keadaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akad Qardh
Dalam  perbankan  syariah  akad  al-qardh  merupakan  pemberian  pinjaman  kepada nasabah  dengan  ketentuan  untuk  mengembalikan  pinjaman  sesuai  dengan  jangka  waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman  qardh  dalam  akad  qardhul  hasan  dengan  tujuan  sosial.  Bank  Syariah  tidak mengalami  kerugian  atas  pinjaman  qardhul  hasan  meski  tidak  adanya  imbalan  dalam pengembalian pinjmannya karena sumber dana qardh sebagian besar bukan berasal dari harta

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lain. 9 Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah  wajib  menembalikan  dana  yang  diterimanya  pada  waktu  yang  telah  disepakati. Sedangkan  qardh  menurut  fatwa  MUI  adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah (muqridh)  yang  memerlukan.  Nasabah  qardh  wajib  mengembalikan  jumlah  pokok  yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Qardh  diartikan  sebagai  pinjam  meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan  kewajiban  pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. 10
Tata cara perjanjian hutang-piutang memang mudah, mereka yang mengalami devisit (membutuhkan bantuan piutang) cukup mengungkapkan kebutuhannya kepada mereka yang memiliki  surplus  keuangan  dengan  mengungkapkan  berhutang  sejumlah  uang  demi  untuk menutupi kebutuhannya. Apabila orang yang memiliki surplus keuangan setuju memberikan piutang kepada yang devisit, maka persoalan selesai dan hanya menunggu pengembalian uang tersebut  sesuai  yang  disepakati  dan  diterima  oleh  yang  berhutang  dan  waktu  yang  telah disepakati  pula.  Transaksi  yang  sangat  sederhana tersebut  tentu  harus  didukung  oleh  rasa percaya  yang  tinggi  dari  pihak  yang  berpiutang  kepada  yang  berhutang,  sementara  yang berhutung harus memiliki i’tikad baik untuk mengembalikannya. Sehingga kepercayaannya ini merupakan sesuatu  yang sangat menentukan terjadinya akad atau transaksi utang-piutang. Dengan  kata  lain,  tidak  adanya  unsur  kepercayaan,  transaksi  utang-piutang  mengalami kendala  bahkan boleh  tidak dilaksanakan. Padahal, sebagaimana asal hukum utang-piutang berdasarkan  kaidah  fiqh  bisa  jadi  wajib  sesuai  illat  (alasan)  hukum  yang  mendasarinya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan “asal perintah itu menunjukkan wajib”, sekalipun secara eksplisit memberi hutang itu tidak secara langsung dalam bentuk amar/perintah. 11
9 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 212-213. 10 Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan  mikro  syariah, UIN  Sunan  Kalijaga,  Conference  on  Islamic  Management,  Accounting,  and  Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 1, 2018, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 104
11 Moh. Rifa’i. Ushûl Fiqih, (Bandung: PT. Al- Ma’arif, 1979), 2.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia mengaitkan utang -piutang (qaradl) dengan  transaksi  perbankan  berdasarkan  fatwa  No:  19/DSN-MUI/IX/2000  yang  dalam konsideran huruf (b) menyatakan: bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat  dilakukan  oleh  LKS  (Lembaga  Keuangan  Syari’ah)  adalah  penyaluran  dana  melalui prinsip al-qardl, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Berdasarkan hukum tentang utang-piutang sebagaimana dasar hukum syari’at  Islam  dan  regulasi  hukum  di  Indonesia  dijelaskan  bahwa  hukum  hutangpiutang tetaplah sebagaimana illat hukumnya. Artinya transaksi utang-piutang tetap harus dijalankan sesuai  illat  hukumnya.  Solusi  terbaik  agar  utang-piutang  tersebut  tetap  bisa  berjalan sebagaimana mestinya adalah dengan menutupi unsur kepercayaan tersebut dengan adanya jaminan  yang  dalam  istilah  fikih  muamalah  disebut  rahn.  Posisi  barang  jaminan  atau  rahn tersebut secara kepemilikan tetap menjadi milik yang berhutang sekalipun keberadaannya ada di  tangan  yang  berpiutang.    Jaminan  ini  dimaksudkan  jika  pada  waktu  jatuh  tempo pengembalian  utang  ternyata  yang  berhutang  tidak  mengembalikan  utang  tersebut,  atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
Dasar  hukum  adanya  jaminan  adalah  Al- Qur’an  Surat  al -Baqarah  ayat  283  sebagai berikut:
۞ ن ِا َو مُت ن ُ ك ى ٰ لَع ر َ ف َس م َ ل َّو ا  و ُد ِج َ ت اًبِتا َ ك ن ٰه ِر َ ف ة َض  وُب ق َّم نِا َ ف َن ِم َ ا م ُ ك ُض  عَب ا ًض  عَب ِ د َؤُي لَف ى ِذ َّ لا َن ِم ُت ؤا هَتَنا َم َ ا ِق َّتَي لَو َ ٰ للّا هَّبَر ا َ ل َو او ُمُت كَت َة َداَه َّشلا ن َم َو ا َه  مُت كَّي ٗٓ هَّنِا َ ف مِث ٰ ا هُب ل َ ق ُ ٰ للّا َو اَمِب َ ن  و ُ ل َم  عَت م يِلَع
ࣖ
283.  Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.  Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Dalil Al- Qur’an tersebut diperkuat hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:
نأ يبنلا ىلص الل هيلع ملسو ىرتشا اماعط نم يدوهي ىلا لجأ هنهرو اعرد نم ديدح ” Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi hingga waktu  yang  ditentukan  (berhutang)  dan  beliau  memberikan  sirah  besinya  sebagai jaminan”. 12
Penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  andaikan  unsur  kepercayaan  tersebut  ada,  maka jaminan/rahn tidak diperlukan. Untuk itulah maka jaminan/rahn bukanlah sesuatu yang harus atau  wajib  dilakukan.  Jaminan/  rahn  hanya  merupakan  asoseris  yang  harus  ada  jika diperlukan, dan transaksi utang-piutang tetap berjalan.
Urgensi barang jaminan tersebut sebagai unsur pengganti kepercayaan si berpiutang yang  apabila  yang  berutang  tidak  mampu  mengembalikan  utangnya,  dengan  kesepakatan keduanya  ketika  melaksanakan  akad  atau  transaksi,  barang  tersebut  dijual  dengan  harga standar (pasar). Hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk menutupi utang kepada yang berpiutang. Dengan cara ini akan melahirkan beberapa kemungkinan yaitu kemungkinan pertama, besaran hasil penjualan sama dengan besaran utang, maka kondisi seperti ini berarti urusan utang-piutang para pihak sudah dianggap selesai. Kemungkinan kedua adalah besaran hasil penjualan lebih besar dari besaran utang, maka kondisi seperti ini pun sesungguhnya juga tidak  ada  masalah.  Karena  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  akad  atau  transaksi  dan penyerahan barang jaminan atau rahn, sisa uang hasil penjualan harus diserahkan kepada yang berhutang. Yang berpiutang sedikitpun tidak diperbolehkan mengambilnya. Pengambilan sisa pembayaran utang dari hasil penjualan barang jaminan atau rahn oleh yang berpiutang bisa dikatagorikan  sebagai  riba.  Untuk  itu  seluruh  sisa pembayaran  hutang  harus  dikembalikan kepada yang berhutang. Kemungkinan ketiga, adalah apabila hasil penjualan barang jaminan atau rahn tidak sebesar hutang oleh yang berhutang, maka keadaan sperti ini aturan hukum yang harus dilakukan adalah bahwa yang berhutang wajib menambahi kekurangan utang yang menjadi kewajibannya.
Langkah  yang  dianggap  terpuji  dalam  akad  qardh  tersebut  adalah  apabila  yang berpiutang  membebaskan  beban  hutang  yang  berhutang.  Pembebasan  utang  tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang. Hal ini ditegaskan oleh
12 Imam Bukhari. Al-Bukhari, Hasyiyah al-Sindi, (Bandung: Syirkah al- Ma’arif, juz 2), 55

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
firman Allah dalam Al- Qur’an surat Al -Baqarah 280 bahwasanya jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Pembebasan utang dengan  demikian  merupakan  pilihan  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak.  Bagi  pihak  yang berpiutang selain mendapatkan dua  kebaikan dan kemulyaan yaitu menolong dengan jalan memberikan  utang  dan  setelah  itu  bersedekah  dalam  bentuk  pembebaan  utang  yang  telah diberikan. Sedangkan yang berhutang mendapatkan kelonggaran dalam bentuk terbebas dari lilitan utangnya. Hal ini sesuai prinsip tabarru’ yang memiliki hakikat akad tersebut dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan dan bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. 13

## Prinsip Tabarru’ dan Tijar ah
Bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dikenal dengan 2 (dua) jenis akad, yaitu akad tabbaru dan ijarah. Tabbaru’ adalah s uatu akad kepemilikan  tanpa  iwad  atau  yang  dkenal  dengan  pertukaran.  Sebagai  contohnya  seperti Hibah, Shadaqoh, Wakaf dan Wasiat. Dalam dalil Al- Qur’an dapat menunjukkan bahwa adanya ajaran untuk membantu agar sesama saudara-saudaranya yang memerlukan. Mendermakan sebagaian harta dengan tujuan untuk sehingga dalam Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkannya bagi yang memerlukan. Adapun fungsi dari  akad  tabbaru  adalah  akad  untuk  mecari  keuntungan  akhirat  semata,  sehingga  bank syari’ah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga apabila tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan menggunakan akad ijarah. Namun bukan  berarti akad  tabarru  ini  tidak  dapat  digunakan  dalam  kegiatan  komersil  akan  tetapi akad tabarru ini dapat digunakan sebagai jembatan untuk dapat memperlancar akad ijarah.
Prinsip tabarru’ merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba) 14 , transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersiil. Seperti halnya bahwa akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Sehingga dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.
13 Suwandi, Kedudukan Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn, 215-217 14 Adiwarman Karim, Bank Isalam Analisis Fikih dan Keuangan , ( Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, edisi ketiga, 2006), h. 66.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah melainkan bukan dari sesama manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang  dikeluarkannya  untuk  dapat  melakukan  akad  tabarru  tersebut.  Dengan  catatan  tidak boleh  sedikitpun  mengambil  laba  dari  akad  tabarru  itu.  Tetapi  pada  kenyataannya, pengguna an  akad  tabarru’  sering  dalam  transaksi  komersil,  karena  akad  tabarru  ini  dapat digunakan  untuk  menjembatani  atau  memperlancar  akad-akad  tijarah. 15 Salah  satu  yang memiliki prinsip akad tabarru’ adalah akad qardh, dimana karakteristiknya pada aka d qardh tersebut  adalah  mengenai  pinjam  meminjam  yang  menitikberatkan  pada  sikap  tolong menolong  dan  mengenai  jenis  akad  qardh  dimana  ia  tidak  mecari  keuntungan.  Dalam prinsipnya akad qardh yang merupakan akad tabbaru’ tidak mengenal riba (tambahan) akan tetapi  apabila  dalam  praktiknya  perbankan  syariah  ada  yang  namanya  biaya,  dalam  hal ini merupakan tambahan untuk biaya administrasi, biaya materai dan hal tersebut diperbolehkan.
Prinsip  Tijarah  adalah  segala  macam  perjanjian  yang  menyangkut for  profit transaction .  Akad  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mencari  keuntungan,  karena  itu  bersifat komersil.  Berdasarkan  tingkat  kepastian  dari  hasil  yang  diperolehnya,  akad  tijarah  dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: a) Natural Certainty Contract, dalam NCC, kedua belah  pihak saling mempertukarkan  aset  yang  dimilikinya,  karena itu  objek  pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Jadi secara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti, yang termasuk dalam kategori ini adalah: jual-beli (al- bai’, salam dan istishna’) dan sewa -menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik ). b) Natural Uncertainty Contract, dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets  maupun  financial  assets)  menjadi  satu  kesatuan,  dan  kemudian  menanggung  resiko bersama-sama  untuk  mendapatkan  keuntungan,  jadi  keuntungan  dan  kerugian  ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi  jumlah  maupun  waktunya.  Yang  termasuk  dalam  kontrak  ini  adalah  kontrak-kontrak investasi,  seperti:  musyarakah  (inan,  wujuh,  abdan,  muwafadhah,  dan  mudharabah), muzara’ah, musaqah, dan mukhabarah. 16
15 Nurul Hidayati dkk, Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru , Universitas Diponegoro, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019), jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 934-935
16 Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru ’, Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022, 409-409

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023
Bank  syari’ah  sebagai  lembaga  keuangan  yang  bertujuan  mendapatkan  laba  tidak dapat  mengandalkan  akad- akad  tabarru’  untuk  mendapatkan  laba.  Jika  tujuannya mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad tijarah. Namun demikian,  bukan  berarti  akad  tabarru’sama  sekali  tidak  dapat  digunakan  dalam  kegiatan komersial,  bahk an  pada  kenyataannya,  penggunaan  akad  tabarru’  sering  digunakan  dalam transaksi komersial, dengan tujuan dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad  tijarah.  Dari  fakta  tersebut,  dunia  perbankan  atau  lembaga-lembaga  keuangan mengalami  pergeseran  paradigmatik  dalam  hal  menjalankan  fungsi  sosialnya,  yaitu berubahnya  prinsip  tabarru’  menjadi  tijarah,  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  sektor perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan adanya perbankan yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 17

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bank syari’ah mempunyai tujuan terhadap masayarakat yaitu mencari keuntungan dan memberikan misi sosial dalam produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syari’ah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah akad qardh, yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta’awuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip  tolong  menolong.  Akad  qardh  atau  hutang-piutang  tidak  selalu  identik  dengan persoalan kemiskinan, tetapi hutang-piutang juga dilakukan karena mengembangkan sector perekonomian.  Sehingga  dunia  perbankan  atau  lembaga-lembaga  keuangan  mengalami pergeseran paradigmatik dalam hal menjalankan fungsi sosialnya, yaitu berubahnya prinsip tabarru’ menjadi tijarah. Pada hutang -piutang posisi jaminan tidak harus ada secara mutlak, jaminan  diadakan  ketika  unsur  kepercayaan  tidak  ada.  Jaminan  ini  dimaksudkan  jika  pada waktu jatuh tempo pengembalian utang ternyata yang berhutang tidak mengembalikan utang tersebut, atau dengan kata lain yang berutang melakukan wanprestasi, maka jaminan tersebut di jual oleh yang berpiutang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.
17 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## Saran
Peneliti  beranggapan  bahwa  pergeseran  paradigma  pada  akad  qardh  atau  hutang- piutang dari prinsip tabarru’ menj adi tijarah itu tergantung niat awal untuk menjalankan akad qardh  tersebut.  Jika  pelaksaan  akad  tersebut  sudah  ada  kepercayaan  antara  pihak  yang berhutang dengan pihak yang menghutangi, maka tidak harus ada jaminan, sehingga prinsip tersebut  menjadi  tabarr u’  (murni  untuk  menolong  orang  yang  berhutang  tanpa  mencari keuntungan sedikitpun). Sebenarnya langkah yang dianggap terpuji dalam akad qardh adalah apabila  yang  berpiutang membebaskan  beban  hutang  yang  berhutang.  Pembebasan  hutang tersebut merupakan sedekah bagi yang berpiutang terhadap yang berhutang. Tetapi, jika akad qardh  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  sektor  perekonomian  dan  unsur  kepercayaan tidak  maksimal  dari  pihak  yang  berpiutang,  maka  jaminan  harus  diadakan  sesuai  dengan prinsip tijarah (mencari keuntungan) karena bersifat komersil.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Volume 4 Nomor 1 / Januari 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddiqy,  Muhammad. Analisis  Akad  Pembiayaan  Qardh  dan  Upaya  Pengembalian Pinjaman  di  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah. UIN  Sunan  Kalijaga.  Conference  on Islamic  Management,  Accounting,  and  Economics  (CIMAE)  Proceeding. Vol. 1,  2018, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
Budiman,  Farid. Karakteristik  Akad  Pembiayaan  Al- Qardh  sebagai  Akad  Tabarru’. Yuridika: Volume  28  No  3,  September – Desember  2013,  jurnal  diakses  pada  tanggal  17 Desember 2022.
Bukhari, Imam. Hasyiyah al-Sindi . Bandung: Syirkah al- Ma’a rif. juz 2 Hasibuan S,P, Malayu. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
Hidayati, Nurul dkk. Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad Tabbaru’ . Universitas Diponegoro. NOTARIUS: Volume 12 Nomor 2 Tahun 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
Ismail. Perbankan Syari’ah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, edisi ketiga. 2006.
Kasmir. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
Purwadi,  Imam  Muhammad. Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud  Pelaksanaan Tanggung Jawab Perbankan Syariah . Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
Rifa’I, Moh. Ushûl Fiqih . Bandung: PT. Al- Ma’arif. 1979.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan . Jakarta: Kencana. 2009.
Sudirman, I wayan. Manajemen Perbankan . Jakarta: Kencana. 2015.
Suwandi. Kedudukan  Jaminan  antara  Utang-Piutang  dan  Rahn .  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No.2 Tahun 2016, jurnal diakses pada tanggal 17 Desember 2022.