## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

## Helen Intania Surayda
Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  korban  kekerasan  seksual baik  melalui  proses  peradilan  maupun  melalui  sarana  kepedulian  sosial, merupakan bagian kebijakan hukum. Perundang-undangan  yang menjadi rujukan selama  ini  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  justru  menjadikan perempuan  sulit  mengakses  keadilan.  Elastisitas  hukum  Islam  sangat  adaptatif dengan  dinamika  perubahan  sosial  dan    kemajuan      zaman.    Sifat multidimensional  dalam    ruang  lingkup  hukum  Islam  meliputi  semua  aspek kehidupan  manusia.  Tujuan  dari  penetapan  hukum  Islam  tersebut  adalah mewujudkan  kemaslahatan  bagi  umat  manusia.  Sebagaimana  halnya  pemulihan terhadap  korban  kekerasan  seksual  berhubungan  dengan  kemaslahatan invidividual korban
Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah : a) bagaimana perlindungan hukum  terhadap  korban  kekerasan  seksual  di  tinjau  dari  hukum  positif,  b) bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam konsep kajian  hukum  Islam  ?  Untuk  menjawab  permasalah  tersebut  dilakukanlah penelitian  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  temuan  perlindungan  terhadap korban  kekerasan  seksual  belum  optimal  difasilitasi  oleh  negara.  Pemulihan korban  kekerasan  harus  dimaknai  secara luas,  tidak  saja  intervensi  secara  medis, hukum  maupun  psiko-sosial,  tetapi  juga  penciptaan  situasi  dimana  korban kekerasan  dapat  kembali  berdaya  secara  utuh,    sehingga  mampu  mengambil keputusan-keputusan  dalam  hidupnya  dan  bisa  kembali  menjalankan  perannya ditengah  masyarakat  sebagai  perempuan  dan  warga.  Hukum  selalu  merupakan hukum positif, dan positivisme hukum terletak pada fakta bahwa hukum itu dibuat dan  dihapuskan  oleh  tindakan-tindakan  manusia,  jadi  terlepas  dari  moralita  dan sistem-sistem  norma  itu  sendiri.  Aspek  maslahah  mursalah  jika  diterapkan terhadap  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kekerasan  tidak  menggunakan pendekatan  normatif  sebagaimana  yang  terjadi  pada  umumnya  akan  tetapi  yang digunakan adalah hak-hak korban untuk diutamakan dalam penanganannnya.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan, Hukum Islam

## LEGAL PROTECTION FOR THE SEXUAL VIOLENCE VICTIMS IN ISLAMIC LAW STUDY

## Helen Intania Surayda
Abstract
Legal  protection  for  the  interests  of  sexual  violence  victims  either  through the  judicial  process  or  by  means  of  social  care,  is  part  of  the  legal  policy.  The legislation  that  becomes  the  reference  for  handling  the  sexual  violence  cases makes  it  difficult  for  women  to  access  justice.  The  elasticity  of  Islamic  law  is highly adaptable to the dynamics of social change and the advance of the world. Multidimensional  nature  within  the  scope  of  Islamic  law  covers  all  aspects  of human  life.  The  purpose  of  the  establishment  of  Islamic  law  is  to  realize  the benefit  for  mankind.  Just  as the  recovery  of  sexual  violence victims  is  related  to the victim's invidual benefit.
The problems in this thesis are: a) how legal protection for sexual violence victims  seen  from  positive  law,  b)  how  the  legal  protection  for  sexual  violence victims  in  the  concept  of  Islamic  law  study.  To  answer  the  problems,  research with  juridical  normative  approach  method  with  specification  of  analytical descriptive  research  is  conducted.  The  type  of  data  used  in  this  research  is secondary data.
Based  on  the  conducted  research,  it  is  found  that  protection  for  sexual violence victims have not been optimally facilitated by the state. The recovery of the  violence  victims  must  be  broadly  understood,  not  only  in  medical,  legal  or psycho-social  interventions  but  also  in  the  creation  of  situations  in  which  the victims of violence can be fully empowered, so they are able to take decisions in their  lives  and  are  able  to  resume  their  roles  in  society  as  women  and  citizens. The  law  is  always  positive  law,  and the legal  positivism  lies  on  the  fact  that the law  is  created  and  abolished  by  human  actions,  so  apart  from  the  morality  and the norm systems themselves. The aspects of maslahah mursalah if applied to the legal protection for the victims of violence do not use normative approach as the case  in  general  but  the  one  which  is  used  is  the  rights  of  the  victims  to  take precedence in its handling.
Keywords: Legal Protection, Victims of Violence, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Kekerasan    seksual  menjadi salah  satu  bentuk  kekerasan  yang paling  khas  dialami  oleh  perempuan karena  sangat  terkait  dengan  cara pandang mayarakat yang menempatkan  perempuan  sebagai obyek  seksual.  Berdasarkan  resume data  yang  dilakukan  oleh  LRC KJHAM  dari  331  kasus  terhadap perempuan di Jawa Tengah sebanyak 448  perempuan  menjadi  korban kekerasan seksual 1 . Hal ini menunjukkan  segala  upaya  yang dilakukan  untuk  memperjuangkan nasib  perempuan  dari  tindak  pidana tersebut belum  membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
Proses  penanganan  kasus  sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan  dengan  akibat  yang dialami oleh korban.
Perhatian  dan  perlindungan
terhadap kepentingan korban kekerasan  seksual  baik  melalui proses  peradilan  maupun  melalui sarana  kepedulian  sosial  tertentu
1 Resume Data Penanganan Kasus LRC KJHAM, 2014
merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan  dalam  kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan  negara  maupun  lembaga sosial  yang  ada.  Berdasarkan  tujuan dan  tanggung  jawab  negara  untuk mewujudkan  pemerataan  keadilan kesejahteraan  umum,  maka  hak korban  kekerasan  seksual  untuk dilindungi merupakan bagian integral dari  hak  asasi  di  bidang  jaminan sosial.Perhatian terhadap asasi perempuan semakin meningkat membawa pengaruh dengan peningkatan perhatian terhadap masalah-masalah  perempuan  baik  di tingkat  nasional,  regional  maupun internasional.
Elastisitas hukum Islam sangat  adaptatif  dengan  dinamika perubahan  sosial  dan    kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang  lingkup  hukum  Islam  meliputi semua  aspek  kehidupan  manusia. Tujuan  dari  penetapan  hukum  Islam tersebut adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.Sebagaimana halnya pemulihan terhadap korban
kekerasan seksual berhubungan dengan  kemaslahatan  invidividual
korban.

## PEMBAHASAN
Perlindungan terhadap
korban  kekerasan  seksual  dirasakan belum optimal karena masih kurangnya  pemahaman  masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan  seksual.  Hal  ini  ditambah dengan  belum  optimalnya  layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh  negara,  padahal  kemampuan lembaga  pengada  layanan  berbasis masyarakat untuk memberikan layanan  perlindungan    korban  juga terbatas. 2
Perlindungan  korban  dalam proses  peradilan  pidana  tentunya tidak  terlepas  dari  perlindungan korban  menurut  ketentuan  hukum positif  yang  berlaku.  Dalam  hukum positif  yang  berlaku  saat  ini  telah mengatur persoalan kekererasan
seksual,  namun  semua  peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif
2 Booklet  Komnas  Perempuan,  ,  2013,  15
Bentuk Kekerasan Seksual
Sebuah Pengenalan, Jakarta
persoalan  yang  mendalam  terkait kekerasan seksual.
Terbatasnya  ruang  lingkup dari  kekerasan  seksual  itu  sendiri yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga,  Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999,Undang-
undang  Nomor  23  Tahun  2002 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak,  dan Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  Tentang    Hak  Asasi  Manusia. Terbatasnya  ruang  lingkup  tindak pidana  kekerasan  seksual  tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan  seksual  yang  dialami secara  nyata  oleh  korban.Misalnya terkait  dengan  pelecehan  seksual, ekploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan,
pemaksaan  pelacuran,  penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.
Masih terbatasnya
pengaturan  perlindungan  terhadap korban  dalam  peraturan  perundang- undangan  dimana  korban  hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.
Sedangkan Undang-UndangNomor 23  Tahun  2002  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak,  terbatas  pada  perlindungan terhadap anak.
Sementara  itu,  ada  tiga pendekatan dalam melihat apa tujuan hukum;  pendekatan  bahwa  hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, menghadirkankemanfaatan, mencapai  kepastian  hukum,  ataupun gabungan dari beberapa tujuan ini. 3
Dalam perkembangan selanjutnya  dirasakan  ada  kebutuhan bahwa  hukum  juga  ditujukan  untuk mencapai kepastian
hukum.
Pandangan  ini  dikembangkan  oleh aliran Positivisme hukum, atau aliran hukum  positif  yang  memandang perlu  secara  tegas  ada  pemisahan antara hukum dan moral; atau antara hukum  yang  berlaku  dan  hukum yang seharusnya; atau antara das sein dengan das sollen . 4
Pemulihan  dalam  Makna Luas,  dilakukan  dengan  lima  prinsip pendekatan,  yaitu:
3 Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans Maramis,    2014 Pengantar  Ilmu  Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada
4 A. Mukhtie Fadjar, 2013 Teori-teori Hukum Kontemporer, Malang : Setara Pers
a.  berpusat/berorientasi pada korban; Kesediaan, keterlibatan aktif dan penguatan  korban  merupakan inti  dari  proses  pemulihan. Kebutuhan dan aspirasi korban  adalah  pertimbangan utama dari keseluruhan proses pemulihan.
b.  berbasis  hak;  mengupayakan pemenuhan  hak  korban  atas (1)  kebenaran,  (2)  keadilan dan (3) pemulihan (recovery), sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  penegakan hak asasi manusia. Ketiga hak korban  adalah  saling  terkait dan saling mempengaruhi. c.  multidimensi;
untuk
mencapai  pemulihan  yang utuh,  seluruh  aspek  dari kehidupan korban harus memperoleh  perhatian  yang seimbang. Karenanya, mengupayakan aspek kesehatan fisik dan psikologis, ketahanan ekonomi dan penerimaan masyarakat adalah tak terpisahkan dari upaya
menghadirkan  rasa  adil  bagi korban.
d.  berbasis komunitas; pemulihan  bagi  korban  tidak mungkin  dapat  dicapai  tanpa keikutsertaan aktif dari komunitasnya. Pada saat bersamaan,  pemulihan  bagi korban  adalah  bagian  tak terpisahkan  dari  pemulihan komunitasnya. e.  berkesinambungan; proses pemenuhan  hak  korban  atas keadilan, kebenaran dan pemulihan yang berkelanjutan. Pemulihan tidakdapat  dilakukan  dalam waktu yang singkat, melainkan seringkali membutuhkan  waktu  yang panjang.Untuk memastikan
agar hak korban tidak terabaikan, proses yang panjang  ini  perlu  terus  dijaga keberlanjutannya. 5 Kekerasan seksual juga menjadikan  korban  dan  keluarganya mengalami berbagai bentuk penderitaan, karena ancaman,
5 Komnas  Perempuan,  2007, 13  Pertanyaan Kunci  Pemulihan  Dalam  Makna  Luas,
Jakarta : Komnas Perempuan
pembatasan, pengucilan/esklusi, perampasan  hak  serta  pembedaan secara  sosial,  politik  dan  ekonomi, seperti  stigma  dan  disalahkan  oleh masyarakat  dan  keluarga,  tidak diterima  oleh  keluarga,  diusir  dan dikucilkan olehlingkungan masyarakatnya, dikeluarkan dari sekolah  atau  tempat  pendidikannya, dipecat  dari  jabatan  politiknya, penghentian  hubungan  kerja  (PHK) tanpa jaminan hak-haknya, dinikahkan  secara  paksa  dengan pelaku, dipersulit dalam memperoleh dokumen kependudukan, tidak memperoleh berbagai jaminan sosial, tergantung  secara  ekonomi  kepada keluarga dan orang terdekat, kehilangan  hak  warisnya,  tidak mendapatkan  layanan  medis  dan psikologis  karena  dianggap  sebagai pihak yang bersalah.
Penderitaan  yang  berlapis dan  bersifat  jangka  panjang  yang dialami  korban  dan  keluarganya, membutuhkan  sistem  penanganan, perlindungan  serta  pemulihan  yang komprehensif, terintegrasi/terpadu, berkualitas dan berkelanjutan.
Di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA),  ketersediaan sumber daya manusia serta infrastruktur hukum dan layanan bagi korban  kekerasan  seksual  yang mencukupi dan
berkualitas merupakan 2 (dua) elemen mendasar pra-syarat  pemberlakuan  undang- undang.  Meskipun  telah  disahkan pada  tanggal  30  Juli  tahun  2012, tetapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 baru dilakukan  setelah  2  (dua)  tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)  merupakan  sistem
terpadu  yang  menunjukkan  proses keterkaitan  antar-instansi/pihak  yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses
pelayanan yang mudah dan
terjangkau  bagi  korban  dalam  setiap proses  peradilan  kasus  kekerasan seksual.    SPPT-PKKTP  dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada  nilai-nilai  yang  adil-gender dengan mensyaratkan korban
menjadi  atau  diletakkan  pada  pusat berjalannya  sistem  peradilan.Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan  sebagai  subjek  yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan  informasi  atas  upaya- upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan  yang ingin  diperolehnya  dan  dipulihkan situasi  dirinya  atas  perampasan  hak- haknya dan kekerasan yang dialaminya.SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.
SPPT-PKKTP  mengandung prinsip-prinsip:
a) Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak  asasi perempuan
b) Kesetaraan  dan  keadilan  gender; dan
c) Non-diskriminasi.
Sebagaimana diketahui bersama  bahwa  tiga  (3)  nilai-nilai dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch  dimana  orientasinya  adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan  hukum  termasuk  salah satunya adalah di Indonesia
tentunya.Ketiga  nilai  dasar  yang dimaksud adalah
keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. 6 Nilai keadilan adalah bahwa perlindungan hukum korban kekerasan seksual harus mengutamakan  kepentingan  korban melalui  cara  dan  situasi  yang mendukung korban untuk mendapatkan haknya. Nilai kemanfaatan adalah bahwa penanganan korban kekerasan seksual  harus  memenuhi  kebutuhan
dan  hak  korban  dan  berdaya  guna bagi masyarakat yang lebih luas.Nilai  kepastian  hukum  adalah bahwa penegakan dan proses  hukum pidana kekerasan seksual harus tetap dilanjutkan      walaupun  ada  upaya- upaya    lain    untuk    menghentikan berjalan  berjalannya  proses  hukum yang  dilakukan  atas  nama  tradisi, hukum    adat,       atau   kondisi    sosial dan  politik  setempat.
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-
undangan  ―payung‖,  yang  hanya
6 Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar . Yogyakarta:
Liberty
memuat  aturan-aturan  yang  bersifat pokok  mengenai  hak  asasi  manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi  pelanggarannya  dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan turunannya.
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga
(UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai
pemaksaan  hubungan  seksual,  yang dilakukan  terhadap  seseorang  yang posisinya  sebagai  pasangan  suami atau  istri,  atau  seseorang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga  tersebut,  atau  terhadap  salah seorang dalam lingkup rumah tangganya  dengan  orang  lain  untuk tujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan  dalam  perkawinan,  incest (hubungan  seksual  dengan  orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan
prostitusi.Walaupun  demikian,  UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang  yang  posisinya  sebagai pasangan  suami  atau  istri  maka
kekerasan  seksual  merupakan  delik aduan.
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan  Anak)  berlaku  apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi  bahwa  Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan
ancaman  pidana  yang  tinggi  bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Selain  itu,  Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan  hak  atas  pemulihan bagi anak yang tereksploitasi
seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan  dinikmati  oleh korban.Undang-Undang Perlindungan  Anak  juga  mengatur pemidanaan  terhadap  orang  yang melakukan  eksploitasi  seksual  pada anak.Mengingat  ketentuan  ini  hanya berlaku  apabila  korban  adalah  anak,
sementara  tindak  pidana  eksploitasi seksual  bisa  menimpa  setiap  orang tak  terkecuali  perempuan  dan  anak yang  berada  dalam  kondisi  relasi kuasa yang timpang dengan pelaku.
Adapun Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan  Anak  menyebutkan kejahatan  seksual  sebagai  perbuatan yang  dilarang  dilakukan  terhadap anak.Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu  ditingkatkan  pengaturannya, mengingat  kejahatan  seksual  juga merupakan  perbuatan  yang  dilarang dilakukan  terhadap  semua  orang,  tak terkecuali  perempuan  dan  anak,  baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memidanakan 7 (tujuh) jenis kekerasan seksual lainnya dan hanya memberikan perlindungan pada anak korban  perkosaan  dan  eksploitasi seksual. Selain itu, UU Perlindungan
Anak tidak menyediakan
pemidanaan dalam bentuk
rehabilitasi  khusus  untuk  mengubah perilaku  dan  cara  pandang  pelaku
agar tidak mengulangi perbuatannya.Bahkan, melalui Perubahan  Kedua  Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  (Perppu)Nomor  1  Tahun 2016, justru diatur bentuk pemidanaan  kebiri  kimiawi  yang selain merupakan bentuk
penghukuman  yang  kejam  dan  tidak manusiawi,  justru  membuat  pelaku berupaya  agar  korban  menghentikan perkara yang dilaporkan ke peradilan pidana. Sementara itu, apabila perkara  kekerasan  seksual  diproses sampai  adanya  putusan  pengadilan yang  menjatuhkan  pidana  tambahan kebiri  kimiawi,  maka  potensial menghamburkan belanja negara untuk  tindakan  yang  sejauh  ini  tidak terbukti menjerakan pelaku.
Perlindungan hak asasi
manusia  dan  perlindungan  korban adalah  ibarat  dua  sisi  mata  uang, keduanya tidak dapat dipisahkan.Penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan
melakukan perlindungan korban,
demikian  pula  perlindungan  korban
diselenggarakan  tanpa  melanggar hak asasi manusia.
Secara  umumdalam  Pasal  5 Undang-Undang  Perlindungan  Saksi dan  Korban  memuat  ketentuan  dasar yang  baik  dan  terperinci  untuk melindungi hak-hak saksi dan koban. Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban yang  kemudian  diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  mengatur  norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
―Korban  pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berat,  Korban tindak  pidana  terorisme,  Korban tindak  pidana  perdagangan  orang, Korban  tindak  pidana  penyiksaan, Korban  tindak  pidana  kekerasan seksual,  dan  korban  penganiayaan berat,  selain  berhak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
(a) bantuan medis; dan
(b)  bantuan  rehabilitasi  psikososial dan psikologis.‖
Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  hanya  memberikan  hak
tambahan  dalam  Pasal  6  tersebut bagi  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  dan  korban tindak pidana
terorisme.
Padahalkorban tindak pidana lainnya, tak  terkecuali  korban  kekerasan seksual,  juga  memerlukan  hak-hak tersebut.  Dengan  pengaturan  baru berdasarkan  UU  Nomor  31  Tahun
2014 tersebut, menegaskan kewajiban  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan
psikologis  bagi  korban  kekerasan seksual, dimana perempuan dan anak rentan  menjadi  korban tindak  pidana ini. 7
Mengingat kekhasan korban
kekerasan  seksual,  perlindungan  dari LPSK  sangat  diperlukan.  Potensi viktimisasi berulang terhadap korban,  keluarga  korban,  maupun saksi,  dalam  proses  peradilan  pidana maupun  pascaputusan  pengadilan diharapkan  dapat  dicegah  dengan
7 Ema  Mukarramah  (editor), Menggugah Komitmen  Negara  Terhadap  Perlindungan Perempuan  Korban  Kekerasan:  Himpunan
Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan  Perundang-undangan  dan  Kajian Implementasi  Kebijakan .  Jakarta:  Komnas
Perempuan, 2015
adanya perlindungan tersebut.
Hanya,dalam implementasinya ketentuan  yang  baik  ini  tidak otomatis  berlaku  bagi  setiap  korban kekerasan seksual, karena Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014
membatasi  hanya  bagi  anak  yang menjadi  korban  kekerasan  seksual. Rumusan yang tertuang dalam Penjelasan ini sebenarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan  jaminan  konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual,atas  kesamaan  di  hadapan hukum  dan  hak  atas  rasa  aman. Seharusnya  penjelasan  ini  diperbaiki menjadi ―perempuan dan anak,‖ agar sesuai  dengan  konstitusi.  Perbaikan ini  penting  karena    ada  kewajiban LPSK sebagai
lembaga
penyelenggara  Undang-Undang  ini agar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menyandarkan  pada  UUD  1945. RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual membangun pembaruan atas ketentuan  ini,  dengan  tidak  lagi membedakan  pemberian  hak  bagi korban  kekerasan  seksual  khusus bagi  perempuan  atau  anak  saja,
melainkan bagi setiap korban kekerasan seksual yang pada umumnya kebanyakan adalah perempuan dan anak. Di  samping  itu,  dengan disebutkannya tindak pidana
kekerasan  seksual  dalam  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  2014  ini, menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan  sebagai  pijakan  bagi LPSK untuk memberikan
perlindungan  bagi  korban  setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini  mengingat  frasa  ―kekerasan seksual‖  tidak  diatur  oleh  KUHP, sementara  UU  PKDRT  memberikan pemaknaan  sangat  terbatas  terhadap frasa  ―kekerasan  seksual‖.    Dengan menganut  prinsip  lex  posteriori derogat legi priori (hukum yang lahir belakangan mengesampingkan
hukum  yang  lama),  maka  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan  memberikan  kepastian  hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014,  khususnya terkait  apa  saja  jenis  kekerasan seksual  yang  korbannya  berhak mendapatkan perlindungan LPSK.
Pemulihan perempuan
korban kekerasan harus dapat dimaknai  secara  luas,  tidak  saja intervensi  yang  dilakukan  secara medis,  hukum  maupun  psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana perempuan  korban  kekerasan  dapat kembali berdaya secara utuh,
sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat  sebagai  perempuan  dan warga.  Tindakan  ini  tidak  saja menuntut  keseriusan  negara  selaku pemikul  tanggung  jawab,  namun juga  menghendaki  adanya  dukungan dan keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.
Maslahah  mursalah  sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya
kemanfaatan  yang  mempunyai  akses secara  umum  dan  kepentingan  tidak terbatas,  tidak  terikat.  Dengan  kata lain  maslahah  mursalah  merupakan kepentingan yang diputuskan bebas,namun  tetap  terikat  pada konsep  syari‘ah  yang  mendasar. Karena  syari‘ah  sendiri  ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan
kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah
kemazdaratan (kerusakan).
Hukum  selalu  merupakan hukum  positif,  dan  positivisme hukum  terletak  pada  fakta  bahwa hukum  itu  dibuat  dan  dihapuskan oleh  tindakan-tindakan  manusia, jadi terlepas  dari  moralita  dan  sistem- sistem  norma  itu  sendiri.  Norma dasar  dari  suatu  tata  hukum  positif tidak lain kecuali peraturan
fundamental menurut peraturan mana berbagai  norma  dari  tata  hukum positif itu harus dibuat. Norma dasar
ini mengkualifikasikan suatu
peristiwa  tertentu  sebagai  peristiwa awal sebagai peristiwa awal di dalam pembentukan berbagai norma hukum. 8

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perlindungan  korban  dalam hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini telah mengatur persoalan kekererasan  seksual,  namun  belum sepenuhnya memahami secara
8 Hans Kelsen, 1995, Teori Hukum Murni:
Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif , Rimdi Press, hlm. 115
komprehensif.SPPT-PKKTP dibangun  atas  dasar  kebutuhan  dan kepentingan  korban  dengan  konsep korban  diposisikan  sebagai  subjek. Pemulihan  korban  kekerasan  harus dapat dimaknai secara luas, tidak saja intervensi  yang  dilakukan  secara medis,  hukum  maupun  psiko-sosial, tetapi juga penciptaan situasi dimana korban  kekerasan  seksual  dapat kembali
berdaya secara utuh,sehingga  mampu  mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya dan bisa kembali menjalankan perannya ditengah masyarakat  sebagai  warga.  Tindakan ini  tidak  saja  menuntut  keseriusan negara  selaku  pemikul  tanggung jawab,  namun  juga  menghendaki adanya  dukungan  dan  keterlibatan dari masyarakat dan keluarga.
Dalam memberikan pelayanan  kepada korban diperlukan kerjasama  dalam  koordinasi  dan pembagian  kerja  yang  jelas  dan realistis  antar  lembaga,  termasuk kesiapan mekanisme yang disepakati bersama dan didukung oleh kebijakan  serta  sumber  daya  yang memadai.  Negara  wajib  melindungi warga  negaranya  dari  rasa  takut
sebab  bebas  dari  rasa  takut  adalah hak asasinya sebagai manusia.
Maslahah  mursalah  pada hakikatnya  ada  satu  kesamaan  yang mendasar,  yaitu  menetapkan  hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan  dalam  al-Qur-an  maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup  manusia  yang  bersendikan pada  asas  menarik  manfaat  dan menghindari kerusakan.
Aspek
maslahah  mursalah  tersebut  jika diterapkan  terhadap  perlindungan hukum  terhadap  korban  kekerasan tidak menggunakan pendekatan normatif  sebagaimana  yang  terjadi pada  umumnya  akan  tetapi  yang digunakan  adalah  hak-hak  korban
untuk diutamakan dalam penanganannnya. Uraian tentang maslahat perlindungan terhadap korban
kekerasan  seksual  memperhatikan  5 hal berikut :
a. Memelihara  agama  ( hifdzu al-ddin )
b. Memelihara  jiwa  ( hifdzul haya atau hifdzu an-Nafs )
c. Memelihara  akal  ( hifdzul al-aql )
d. Memelihara keturunan ( hifdz an-nasb )
e. Memelihara  harta  ( hifdzu al-mal
Berdasarkan  hasil  penelitian dan  pembahasan  saran  yang  dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Korban  kekerasan  seksual  adalah subjek  yang  berhak  didengar keterangannya, mendapatkan
informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan  rasa  keadilan yang  ingin  diperolehnya  dan dipulihkan  situasi  dirinya  atas perampasan hak-haknya dan kekerasan  yang  dialaminya.  Oleh karena  segala  proses  hukum  di tujukan untuk kepentingan terbaik bagi korban.
2. Partisipasi  masyarakat  dperlukan dalam pengadaan, penyediaan dan pengelolaan  sarana  dan  prasarana serta  fasilitas  pemulihan  korban berbasis komunitas serta pemberian  pertolongan  darurat terhadap  korban  sebagi  bentuk perlindungan terhadap korban proses pemulihan korban.
3. Diperlukannya  payung  hukum
yang mengatur secara khusus bagi korban kekerasan seksual. Kedepannya melalui payung hukum tersebut dapat memperjelas  perlindungan  hukum terhadap korban kekerasan
seksual. Tentunya kerjasama berbagai unsur dalam masyarakat, akademisi  maupun  pemerintah sangat  diperlukan  agar  tercapai implementasi  yang  efektif  atas pemulihan korban kekerasan
seksual tanpa diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Booklet Komnas Perempuan, , 2013, 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan , Jakarta
Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans
Maramis,    2014, Pengantar Ilmu  Hukum, Jakarta  :  Raja Grafindo Persada Ema  Mukarramah  (editor),  ,  2015, Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan  Naskah  Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang- undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan . Jakarta: Komnas Perempuan Hans  Kelsen,  1995, Teori  Hukum Murni:  Dasar-dasar  Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik- Deskriptif ,  Rimdi  Press,  hlm. 115 Komnas Perempuan, 2007, 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas, Jakarta : Komnas Perempuan Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum: Suatu
Pengantar . Yogyakarta :
Liberty
Mukhtie  Fadjar,    2013 Teori-teori
Hukum Kontemporer, Malang
: Setara Pers
Resume  Data  Penanganan  Kasus LRC KJHAM, 2014