## PENGARUH  DISTRIBUSI PENDAPATAN TIDAK MERATA TENUNDAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
1980 - {993.
Agus Hasan P A.1

## PENDAHULUAN
Pada  masa  sebelum orde baru dimana  perhatian pemerintsh  lebih banyak  clitujukan tefiadap masalah-masalah  politik  maka  masalah  ekonomi kurang mendapat  perhatian. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat inflasi pada masa itu yang  pemah mencapai  60006 dan rendahnya tingkat pertumbuhan GNP per kapita  bahkan  untuk  tahun-tahun  tertentu  mengalami pertumbuhan yang negatif.
Tabel 1.1.  Pertumbuhan GNP per kapita pada  harga konstan 1958, periode 195&1966
Tahun Pertumbuhan 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1966
- 1,8 o/o - 1,5 0/o 1,7 0/o - 2,7 0h -2,7 0h
2,4 0h 0,5 0/6
0.6  %
Sumber: Syahrir, Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesial966 - 1992, hal12.
Pemerintahan  pada auaal masa orde baru disamping juga menjaga stabilitas politik; mulai mencurahkan  perhatiannya terhadap  masalah ekonomi.  Salah  satu  tindakan  nyata yang segera terlihat ialah lahirnya UU PMA 1967 yang memungkinkan masuknya modalasing ke Indonesia.
Dengan  bantuan tim lima Universitas  Indonesia  disusun  disain pembangunan  yang dikenal dengan sebutan PELITA (Pembangunan Lima Tahun). Dalam lima Pelita  yang sudah dilalui Indonesia kurang-lebih telah befiasil mencapai  target-target  pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Dan menurut lMF, tahun 1986 - 1992 Indonesia telah berhasil  mencapai nata-rata pertumbuhan  ekonomi  sebesar 6,40,6, serta  pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 340fo (BPS).  Hal mana menyebabkan  kenaikan yang  sangat  besar didalam pendapetan per kapita,  yaitu US$75  pada tahun  1967 menjadi  US$570  pada tahun  1991 dan menjadi US$778 pacla tahun 1994 (BPS). Dengan  penclapatan nasional per kapita  sebesar  US$ 778 maka menurut  Dr. Mefy G. Tan  dan Mary  Pangestu;  Indonesia sudah  masuk  ke dalam negana-negan  Middle lrcortre sekalipun  masih dilapisan bawah.  Dengan  demikian pendapatan  per kapita seperti dia atas maka pendapatan  per kapita Indonesia  sudah  lebih tinggidari  Philipina, RRC,  Laos, Kamboja, Vietnam, dan hampir  seluruh  negara Afrika.
Pertumbuhan  ekonomi dan  peningkatan  pendapatan per kapita yang dicapai di atas pada dasamya karcna kebefiasilan Indonesia didalem melaksanakan transformasi slruktur ekonomi. Dimana pada tahun 1967 kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDB  mencapai 51,8% sedangkan kontribusi sektor irdustri  pengolahan hanya sebesar 8,4%  (BPS). Pada tahun  1993 kontribusi seklor pertanian tefiadap PDB menurun  menjadi  ?2,9%  sedangkan  kontdbusi  sektor industri pengolahan meningkat menjadi 22,3olo (BPS).
I Oou- ta,"p f"kunas  Ekmorni, .hnrsan  Manajerner,  Univecitas Kdolik Parahyangan.
Dengan kebefiasilan  seperti dikemukakan  di atas dan  berdasarkan kriteria gqris kemiskinan BPS, yaitu 2.100 kalori per hari atau Rp 27.905 di kota dan Rp18.244 di desa-,z maka  jumlah penduduk miskin (secara absolut) yang pada tahun 1976 mencapai 5,4,2 juta jiwa  berhasil diturunkan menjadi  25,9 juta atau 13,670,6 pada tahun 1993.
Masafah pftumbuhan ekonomi  dan pnhgkatan pendapdan Wr kapita; merupakan masalah yang berbeela dari masalah distribusi pMapatan Angka pendapatan  per kapita merupakan angka rata-rata  yang tidak mencerminkan  angka  yang sebenamya  diterima tiap  pendduk. Berapa yang diterima tiap penduduk sebenamya berleilan  dengan masalah merata atau tidak meratanya tlistribusi pendapatan.  Dari sekian banyak  indikator; salah satu indikator yang mudah  digunakan  untuk mengukur distribusi  pendapatan ialah Rasio Gini yang  angkanya  bergerak  antara 0 dan 1. Bila gini rasio mendekati 0 maka diketakan distribusi  pendapatan semakin merata dan  bila gini rasio mendekati  satu  maka distribusi pendapdan  semakin tidak merata.  Dalam  kaitan ini Emil Salim mengatakan: "dilihat dari koefisien gini,  sampaitahun  198Gan Indonesia tergolong  baik, tapi setetah tahun 199$an  meniadi kurang baiK (Gafira, Agustus  1995). Perfiatian  pemerintalrtertradap masalah pemerataan ini sebenamya sudah diketahui  sejak  awal Pelita I melalui program  yang disebut Ttilogi Pembangunan, yaitu stabilitas  politik,  pertumbuhan ekonomi dan  pemerataan  hasil-hlsilnya. Bahkan pada Pelita lll PJPT l, Pemerataan  ditempatkan pada nomor yang pertama. Konflik mengenai masalah distribusi pendapatan ini sampai mendorong Presiden Suharto, pada tanggal 4 Maret  igg0, didepan para konglomerat di Tapos, mengatakan: "&abilitas nasional  memungkinkan pertumbuhan dan prtumbuhan memungkinkan dilakukmnya upaya  Fnrerataan. Apabila pftumbuhan ekonomi tercapai tapt pmerataan  tak bisa  diwujudkan  maka akan timbul kesenjarryan sosrb/, kecemburuan sosial, sampi kepada  gejolak sosiaL Dan jika itu terjadi maka  peftumbuhan yang dicapai  akan hancu".
Rupanya masalah pemerataan sudah menjadi isu yang sangat  penting pada saat ini sampai- Smpai seorang  Presiden  mengemukakan  masalah  tersebut dan mengingaflAn  pana konglominat bahwa pensoalan  itu._sangat penting bagi kelangsungan  pembangunan  Oan betapa berba-hayanya masalah  itu apabila  dibiarkan.
Menurut hasil Susena yang  dilakukan  BPS, pada tahun 1980 besamya nasio Gini = 0,g4, pada tahun  1987 sebe-sq1 = 0,32, sedangkan  pada tahun 1993 rasio Gini mencapai 0,335 yang berarti  pada tahun 1993 distribusi pendapatan  lebih buruk  dari tahun 19g7.
.Kgryna itu pulalah seringkalidistribusi  pendapatan (kesenjangan ekonomi)  yang ticlak merata ini dituduhkan  sebagai alasalterjadinya kerusuhan-kerusutran ying ini timbul.  Odri mutai peristiwa fitup.ol{o, Jakarta  (27.Juli),  Tasikmalaya,  Sanggau  (kalimantan), tanah Abang (Jakarta, '2x), dan terakhir Rengasdengklok.
Sgcana jelas, Arif Budiman,  Kompas,  Senin, 10 Maret 1gg7,  hal 4, mengemukakan bahwa apabila dihitung dari 2o.orang peqbayar_pajak  percrangan terbesar 1996, k;dua puluh orang tersebut membayar pajak sebesar Rp.67.6&4.000.000,- 130ozo dari pendapaian)  dengan ctemikian pendapatan ke 20 orang  tersebut  adalah  sebesar Rp. 225.613.33'3.300r atau rata-ratanya Rp. 11.260.666.650,- perorang pertahun atau Rp.30.905.936,-  per hari atau  Rp. 1.2g7.742,3 fer jain atau Rp.  21.162,5 per detik. Hal ini kalau dibandingkan  oengan  UMR tertinggi  (DKt U'ayil Ving sebesar  Rp.  5.700,- /hfl.pa!a pendapatan pekerja per nari misihtebih recil difr pinoapat'in orand !-tm?V_q _tersebut per detik. Apalagi  kalau dibanoinlfan dengan  UMR terendah,'  misainya Jaten! Rp.3'200,- per hari. Atau pendapatan  orang tersebut  per hari alalah 6.1A1,1gT2 kali dari p6noapaai pekefa per  hari.
Kwik  Kian Gie, pada  Surat  Kabar  yang sama,  mempunyai persepsi mengenai  pidato prps6en Suharto bahwa kesenjangan  bukanlah suatu efek  dari' peiurirOutrin ekon-omi  (pembangunan) melainkan sebagai bagian dari  proses pembangunan itu sendiri. Sehingga xwik menirik kesiripulan btht" kesenjangan lersefut merupakan  bagian dari perencanaan. oietr karena itu, jika memeng demiklan, kita  masih  harus  bersabar.
Sebagaimana telah dikemukakan di stas masalah  pertumbuhan  ekonomi dan distribusi pendapatan  merupakan  masalah yang berbeda. Tetapi ini tidak clapat diartikan bahwa  keduanya tidak mempunyai hubungan dan tidak saling mempengaruhi. Dalam kaitan ini R.M. Sundrum (1983) mengatakan:
"ln mo# elemeftary  exposdrbng the analysis of income di#ibution is divwced fiom thd of a(lF{nte incsme, aN canied out in terms of quite distirrct  factors, often of a plifical nature. However, fherc  is a close interac'tion  between the gtowttt of total irwome aN lts distributbn; the grcvvttr of ineome iqfluences, aN is also influenced by, its di*ibution, aN these ful/€{ar/fons arc inf,rcnced by various  developnent  factors.  Therefore the di*rfrution of irrcome  must be given a cerftnl place  in &veloryrent economics.'
Di$tibusi  pendapatan yang  merata  (equal)  hanya dapat  dicapai di negara-negana  komunis. Tetapi realita menunjukkan bahwa komunis telah dipandang gagal dirlalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan distribusi  pendapatan yang menata sepertidicapai negara-negara komunis bukanlah equality yang  ideal. Sedangkan di negana-negara selain komunis dapat dikatakan telah teriadidistribusi pendapatan  yang tidak merata.
Sepedi telah dikemukakan di atas; pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Masalahnya distribusi pendapatan sepeili apa yang mempengaruhi pertumbuhan. Apakah distribusi  pendapatan yang merata dapat meningkatkan pertumbuhan,  apakah distribusi pendapatan yang merata  menghambat pedumbuhan, apakah distribusi yang tidak merata meningkatkan pertumbuhan dan  apakah distribusi pendapatan  yang tidak merata justru menghembat pertumbuhan?

## KERANGKA  TEORITIS
Pembangunan yang  selama  ini dilaksanakan  pada dasamya  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Untuk  meningkatkan  kesejahteraan dan kemakmuran itu maka dibutuhkan  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi sehingga  terjadi peningkatan  pendapatan per kapita. Sekalipun  pendapatan  per kapita bukan  merupakan  indikator terbaik dan memiliki kelemahan;  namun ia banyak dipakai oleh para ekonom untuk  mengukur tingkat kesejahteraan.
Pendapatan per kapita hanya merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan penerimaan  pendapatan  bagi  setiap  orang. Apabila terjadi distribusi  pendapatan  yang  sempuma (absolute egualfry) maka tiap orang  akan  memperoleh pendapatan  yang  besranya sama . Oleh karena itu pertumbuhan  ekonomi yang tinggi dan peningkatan  pendapatan per kapita disuatu perekonomian tidak mencerminkan  peningkatan  kesejahteraan secara umum, hal ini sangat bergantung pada distribusi  pendapatan yang terjadi. Negana maju  seperti  Amerika  Serikat, Kanada, dan Perancis temyda mempunyai  distribusi  pendapatan yang sangat tidak merata diantara negara- nega!:a maju (Paul  Samuelson).
Pertumbuhan  ekonomi  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyerakat suatu perekonomian tidak hanya  mempengaruhi  distribusi  pendapatan tetapi ia juga dipengaruhi oleh disilribusi pendaptan. Para ekonom yang mendasarkan diri pada pendekatan fungsi produksi, berpendapat bahwa hubungan paling  nyata antara distribusi  pendapatan dan perlumbuhan ekonomi terfetak pada tingkat tabungan. Sehingga kesimpulan yang biasa ditarik  ialah bahwa semakin merata distribusi pendapdan  semakin tinggi tingkat tabungan dan dengan demikian semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.  Dipihak  lain terdapat pendapat  yang  berbeda yaitu bahwa suatu distribusi pendapatan  yang tldak merata diperlukan  untuk memberikan  rangsengan  untuk usaha  yang lebih besarftuat untuk suplai tenaga  kerja, untuk suflai keahlian-keahlian teknis dan entrepreneurial yang lebih cepat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.  Kesimpulan yang biasa ditarik ialah semakin iiOaf merata distribusi pendapatan  maka sem akin tinggi tingkat pertum buha  n.
Kemungkinan lainnya  ialah bahwa distribusi  pendapatan yang tidak merata (inequality) akan menghambat  pertumbuhan  ekonomi - inequatity is harmfut tor growth. Pemyataan  ini-mempunyai argumentasi sebagai  berikut:  Pertumbuhan ekonomi  sebagian  besar ditentukan  oleh akumulasi dari capital, human  capital  dan  pengetahuan  yang  dipergunakan dalam  produksi.  Insentif untuk  terjaclinya
akumulasi yang produktif  bergailung pada kemampuan individu-individu untuk mempemleh pendapatannya dari usaha-usaha  yang dilakukannya.  Hal ini pada gilirannya  sangat bergantung pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pajak dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatumya yang dianut. Tor:ilen Persson  and  Guido Tabellini (1994), mengemukakan: "ln a society where di$ribdional  conflM is more imfiant, political decrsrrns are likely to rcsufr in policbsthat allow lesg  prvafe apgoWiation aN therefore less accumulation and /ess Wwth. B,n the gowth rate also deperaCs on plitic;al ins:titutions, for it is ttvougr the plitical process  that conflic:ting  infelesfs  uftimately  are aggregated irto publltc-plicy decislcns. "
Teori  pertumbuhan endogenous telah menjelaskan  pentingnya  kebijaksanaan-kebijaksanaan (pliciesl untuk terjadinya  pertumbuhan, tapi teori ini belum  membuat kaiten  antara distribusi pendapatan, politik  dan kebijaksanaan.  Demikian  pula literatur mengenai endogenous  pol:rcy telah menunjukkan  pentingnya disttibusi bagi kebijaksanaan tetapi belum dibuat  hubungan antara kebijaksanaan dan pertumbuhan.
Dalam karyanya yang independen tetapi melengkapi  pendapat ini; Alberto  Alesina  dan Dani Rodrik  (1993) dan Roberto  Perotti (1993) telah mempelajari determinan tax plicy dalam potitical equilibdum dari suatu endogenou+gmwth  model dimana Alesina  dan  Rodrik juga menemukan  suatu hubungan empiris negatif antara dis{ribusi pendapatan yang tidek merata  (inequality) dan pertumbuhan.
Karya klasik  yang  menghubungkan  antara  pembangunan dan distribusi  p€ndapatan ialah yang  dikemukakan oleh Simon Kuznets.  Hipotesa yang dikemukakannya ialah bahwa dislribusi pendapatan  yang tidak merata meningkat pada awalnya den kemuclian menurun sesuai clengan berjalannya  pembangunan.  Oleh  karena itu karya Kuznets (Kuznets Curve)  bertrubungan dengan pertanyaan mengenai  bagaimana tingkat pendapatan mempengaruhi distribusi pendapatan. Sedangkan  karya dari Persson  and Tabellini  (1991, dan 1994) berhubungan dengan pertahyaan bagaimanadistdbusipendapatanmempengaruhiperubahanpendapatan(pertumbuhan).
Kebanyakan  penelitian mengenai distribusi  pendapatan terutama lebih beRaitan dengan analisa hubungan-hubungan silatistik daripada  analisa  teoritis.  Pareto dan Kuznet, secana terpisah, mencoba  menemukan  pola  standar  dari disiribusi pendapatan.  Paleto's  law merupakan  suatu pola dimana  logaritma  persentase kumulatif  diatas  suatu tingkat  pendapatan tertentu merupakan suatu fungsi  linier dari logaritma  pendapatan itu sendiri.  Sedangkan Kuznet  menemukan bahuia  hubungan 9lllt? inequality dan pendapatan  sepenjang  waktu  berbentuk U. Ekonom lain seperti nhturrllia (1976)  melakukan  analisa regresi tefiadap cross-section data intemasional untuk mengidentifikasi karakteristik nasional yang berkaitan dengan  berbagai tingkat  income inequality, oimana ia menemukan  hubungan  berbentuk  U antana inequality dan pendapatan  per-kapita.
Sekafipun demikian  Sundrum membeclakan  clistribusi  pendapatan yang terjadi di masyankat tnclisional dan distribusi  pendapatan di masyarakat yang sudah  komeisial. pa-da negara-negars dengan sistem free entergise  tanpa interfensi  kebijasanaan pemerintah, distribusi penOapitan ditentukan oleh ctassica/ ddeminants.  Pada negara yang kurang'berkembang  dan  menganut sistem ini, konsekuensinya  adalah  penyebaran  kemiskinan dan distribusi  pendapalan yang sangat  tidak melda, hal ini disebabkan stok kapital dan tanah relatif  lebih sebikit daripadl pmtatr-pekega; sehingga laba dan sewa lebih tinggi daripada upah dan lebih jauh disebabkan oteh pemitiman tanirr dan  kapital  yang  lebih  terkonsentrasi.
Dafi  hasil penelitian  yang  diperoleh  para  ekonom mencoba  menemukan  faktor-faktrir yano mempengaruhidistdbusi pendapatan  . Ricardo  (1952), mengemukakan : , i 'Political economy ..- st?rlukl rather be calted an engulry into the laws which &termine tl?€ dMsion of the prodrce of irdlustry annng  ffie classes who concw in its information"
Secara tidak langsung, Ricardo mengemukakan bahwa masalah pemerataan  distribusi pendapatan tidak dapat diselesaikan dengan menganclalkan diri pada ilmu ekonomi  mumi,  melainkan harus  pada ekonomipotitik;dimana  kebijatcanaan  pemerintah menjadisangat penting.
Disamping itu Adelman dan Monis (1971a,1973) menemukan sejumlah karakteristik nasional yang berkorelasi  dengan distribusi pendapatan  yang tidak merata (inequality), antara lain: '' ' . semakin tihggi  pertisipasi  sekolah  semakin  rendah  inequality  dan semakin  rendah pendapatan kelompok  pendapatan  rendah dan menengah;
. semakin besar national resource  endowment semakin besar  inequality  dan semakin besar  bagian pendapatan dari kelompok lima persen teratas; o semakin'tinggi  investasi total pemerintah  semakin  rendah bagian pendapatan  kelompok lima persen teratas;
o semakin tinggitingkat clualisme  perekonomian; semakin buruk distribusi pendapatan r semakin besar  peluang  partisipasi politik semakin merata distribusi pendapatan
Pada banyak negara  dengan  dislribusi  pendapatan tidak merata, pendapatan  yang tinggi tidak  selalu berasal dari usaha-usaha yang  besar atau penggunaan keahlian  melainkan berasal  dari distribusi  pemilikkan  yang  tidak  merata  dan dislribusi akses  yang tidak  merata  terhadap kekuatan- kekuatan politik. Dimana dengan  adanya  kekuatan politik maka kebijalsanaan-kebijalsanaan pemerintah  dapat dipengaruhisupaya  mengarah kepada distribusi pendapatan yang lebih merata.
Seperti telah dikemukakan di muka;  Sundrum (1983) mengemukakan bahwa tedapat hubungan  yang erat dan timbal balik antara  pertumbuhan  ekonomi dan distribusi pendapatan. Interaksi antara keduanya dipengaruhi juga  oleh berbagai faktor pembangunan.  Karena itulah, sebenamya distribusi pendapatan harus mendapat tempat  yang penting dalam pembangunan ekonomi.
Teori pertumbuhan ekonomi  umumnya kurang  memberi perhatian terhadap pelgaruh dis{ribusi  pendapatan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Teori-teori itu hanya memberi  perfidian bagaimana pertumbuhan ekonomi  mempengaruhidistribusi  pendapatan. Distribusi pendapatan'dapat mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi baik  melalui aspek ekonomi sendiri maupun melalui aspek nonekonomi.  Misalnya  distribusi  pendapatan  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi melalui perannya dalam meningkatkan  permintaan  domestik.  Menurut Alesina  dan Penoti  (1994), distribusi pendapatan yang baik dapat  meningkatkan kemampuan indivHu dalam mengatasi ketidaksempumaan  pasar. Sedangkan  untuk  aspek  nonekonomi, dislribusi pendapatan yang sangat tidak merata akan menciptakan berbagai  kesenjangan yang  pada gilirannya aken berpengaruh terhadap kinerja perckonomian negara  itu sendiri.

## DISTRIBUSI  PENDAPATAN  DAN PERTUMBUHAN  EKONOMI DI INDONESIA.
Penelitian yang  penulis telah lakukan menggunakan model yang dikemukakan  oleh Persson dan Tabeffini (1991, 1994) dari makalahnya  yang berjudul 1s inequality humful for govvtr". Dalam makalahnya_ia  menggabungkan model berupa  Economic  equlibrium g = G(w,r,O) dan Political equlibrium 0- = 0(w,  r, e'), apabila politicalequilibrium  tidak dicari, maka  diperoleh
g'= G(w,r, o" = o(w,  r, en)).
g' = pertufirbuhan ekonomi;didekatimelalui Pendapatan Domestik RegionalBruto; w = tingkat keahlian; didekatidengan  tingkat pendidikan para pekerja; r = tingkat pengembalian; didekati melaluitingkat bunga  riil; em = distribusi pendapatan; didekati melalui rasio GlNl. Dengan memakai persamaan ekonometrika maka diperoleh : GPDRB = yo + y1 TPP+ y2TKBR  + y3GlNl+ e GPDRB = tingkat pertumbuhan  PDRB; TPP = tingkat penclidikan  pekerja;
GlNl = distribusi pendapatan TKBR = Tingkat Bunga Riil. (Tk  bunga  - tk inflasi)-
Penelitian  yang dilakukan penulis mencakup 26 propinsi (tidak mencakup propinsi Timor Timur) untuktahun  1980,  1981, 19&4, 1987,  1990, dan  1993. Penelilian  dilakukan  untuk Indonesia (26 propinsi), untuk Indonesia Bagian Barat (lBB = 17 propinsi) dan Indonesia Bagian Timur (lBT = 9 propinsi).
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa hanya untuk  IBB distribusi pendapatan tidak menata berpengaruh positif secara signifikan (a = 10%) terhadap pertumbuhan  ekonomi. yang berarti semakin buruk distribusi  pendapatan (GlNl  meningkat)  semakin tinggi  tingkat peftumbuhan  ekonomi Indonesia. Hal inidapat  dipahami  karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dimotori  oleh lBB" dimana kegiatan perekonomian Indonesia terpusatkan.  Secara ekonometrika  hal ini dapat dketahui  dari data yang  diperoleh  dimana  data  pertumbuhan  ekonomi  dan distribusi pendapatan  sangat bervariasi di IBB.
Dengan demikian  bukan hanya  peftumbuhan  ekonomi  mempengaruhi  distribusi pendapatan tetapi  distribusi pendapatan juga mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Kuznets  (1955, 1963), dan Myrdal  (1957)  mengemukakan  bahwa  proses  industrialisasi dan urbanisasi  mendorong ke arah distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, karena pada tahap  awal, pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor modem.  Hanya  pada tingkat pendapatan yang  relatif tinggi dimana kemajuan teknologi  mempengaruhi  ekonomi dan redistribusi melalui transfer penctapatan  dapat dikatakan signifikan.
Kuznet (1963) berpendapat bahwa  pendapatan di sektor  industri  dan jasa bukan  saja  tinggi melainkan juga terdistribusi secara tidak menata. Pada awal pembangunan  faktor-faktor lni memberikan  kontribusi terhadap  semakin  tidak meratanya  distribusi pendapatan. Dalam hal ini ia berpendapat  bahwa tedapat kecenderungan  distribusi  pendapatan  yang iidak merata  meningkat sesuai dengan peningkatan  pendapatan sampai suatu titik tertentu dan kemudian menunrn. Hubungan tersebut membentuk kurva U. la memberi contoh demikian:
Tabel 3.1.lndeks GlNl Beberapa  Negara  Berdasarkan pendapatan  perkapitanya
Pendapatan  per kapita (US  $) Rata-rata Nilai Indels  GlNl di bawah  150 150  - 299 300 - 499 500 - 999 1000 - 2499
25O0 keatas o,441
o,472
0,493 4,479 0,384 0.380
Sumben Jain, 1975.
Data  koefisien Gini plopinsi-propinsi  menunjukkan  peningkatan  sejak tahun 1gg0 sampai tahun 1983;  yang berarti-semua propinsi distribusi penOapatannya seniakin memburuk.  ydng mengalami  penurunan  koelse1 Gini hanyalah  propinsi  Lampung, Di Yogya, Sulsel, Sulteng, NTBI NTT, sedangkan 19 Ogqrnsi lainnya meningkat; yang  tierarti disriSusi pendapatan  Gmakin memburuk. Pada tahun !994; pendapatan per kapita sudafr mencapai  US $ 7Zb, apakah  ini menjadi titik balik  penurunan  koefisien GlNl ?, masih harus ditunggu.
Dengan cara lain kita dapat melihat ketimpangan PDRB dimana pada tahun  1gg0, 1g90,  dan 1993 terlihatftetimpangan|DRB antar propinsi.  Dimana pada tahun 1bS0 pDRB  tertinggi  dicapai oleh  propinsi  Riau  sebesar  Rp.3.620.99E,- dan PDRB tercndah  di propinsi NTT sebesar Rpli+o.ezt,- vang  berarti hanya !?i IPEP tertinggi.  Tahun  1990, PDRB t'erenOan naik menjadi 1t14 PDRB tertinggi, dan tahun 1993,  PDRB terendah  naik lagi menjadi 1112 PDRB tertinggi.  Seftalipun demikian inimenunjukkan perbedaan  PDRB antara propinsicukup  besar. Untuk tnOoneiii eatian'nmur, untuk !9^tiga tahun pengukuran tersebut,  selalu berada di bawah rata-rata  PDRB Nasional. Dimana tahun 1980 sebesar  Rp. 598.148,2 , tahun 1990 sebesar  Rp.752.205  dan tahun 1993 sebesar Rp.  g3S.S41,-
Bagi pana ekonorn  yang mendasarkan diri pada pendekatan  fungsi  produksi, menekankan bahwe mesin pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi taiitat. Tingkat atimuiasi rapitar bergantung
BINA EKONOMI/JUU/|q|7
pada ssving  ratio,  proporsi pendapatan yang  ditaburq dan diinvestasikan, yang umuymnya diasumsikan ditentukan oleh pendapatan dan  per kapita. Oleh  karenaitu hubungan yang paling nyata antara disiribusi pendapatan  dan  pertumbuhan  ekonomi ialah fingkaf  tabungan.  Kesimpulan yang biasa ditarik  ialah semakin merata distribusi pendapatan;  saving ratio akan semakin rendah dan dengan demikian semakin  rendah pula pertumbuhan  ekonomi. Atau  dengan kata lain; semakin tidak merata distribusi  pendapatan, saving  ration  akan  semakin  tinggi, dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi juga akan  semakin tinggi. Kaldor  (1978),  mengemukakan  bahwa  karena  suatu  tingkat tabungan yang tinggi merupakan suatu prasyarat  pertumbuhan yang cepat, pendapatan harus terkonsentrasi  pada  orang-orang  kaya dimana maqinal propensity to save mereka  tinggi.
Perubahan struktur  ekonomi di negara-negara sedang berftembang  umumnya  terjadi bersamaan dengan semakin rendahnya  kontribusi sektor pertanian  dibarengi  dengan semakin tingginya  kontnibusi  sektor-sektor lainnya. Pertumbuhan PDB Indonesia, dengan teriadinya perubahan struktur ekonomi, dengan sendirinya sebagian besar merupakan hasil sumbangan sektor- sektor di luar  sektor  pertanian,  yaitu sektor industri  dan  sektor jasa.  Hal ini terlihat jelas dari data pada tabel 3.2 di bawah  ini.
Tabe]3.2. Penduduk yang bekerja, ProduKivitas per-pekerja dan PDB lndonesia
1980. 1985 dan 1990 PDB (Milyar Rp, harga 1983)
Penduduk  yang bekerja (ribu orang) Produktivitas per  pekerja (ribu Rp) 1985 1990 1980
1990
1985 1990 Pertanian 16.399,2 19.300,0 22.6A4,5 28.834,0 U.141,8 35.450,4 568,75 565,29 637.64 (23,171  (72.68)  (1e,58) (55,e3) (s4,66) (4e,25',)
lndustri 31.409,0  33.779,8 47.255,3 6.709,5 8.376,7  11.941,5 4.625,43  4.032,59  3.957,23 (44,3e) (3s,7) (40,e1) (13,17\ (13,41) (16,5e)
lndustri 8.910,4  13.340,5 2..276,7 4.680,1 5.795,9 8.211,2 1.903,89 2.317,24 2.7A9,67 Manuf.
(12,59) (15,79) (19,30) (9.08) (9.28) (11.421
Jasa 72.95/.,6 32.002j 45.587,3 15.615,9 19.879,7 23.522,5 1.469,96  1.609,79 1.938,03
Sumber Mohamad Arsyad Anwar, World  Bank, dan BPS.
Dari data di atas dapat  diketahui  bahua produlctivitras per pekerja  sektor pertanian  merupakan yang terendah  dibandingkan  dengan sektor lndustri,  terutama industri manuf;aktur, dan sektor jasa. Demikian  pula pertumbuhan  produldivitas  per pekerja, seKor pertanian tetap  merupakan  yang terendah  dibandingl€n dengan sektor  yang lainnya. Hal ini dapat  dihitung, dimana PDB  sektor  pertanian  sekalipun  mengalami peningkatan tetapi  sektor pertanian masih menyerap tenaga  kerja dalam jumlah yang terbesar  dibandingkan sengan sektor- sektor  lainnya. Jumlah pekerja di sektor  pertanian  menurun sangat lambat yang berakibat pertumbuhan produktivitas per  pekerja sektor pertanian berjalan lambat.

## KESIMPUT.AN.
Beberapa  kesimpulan  dapat ditarik dari uraian di atas:
1. Distribusi pendapatan di indonesia masih tidak  merata, sekalipun terjadi  peningkatan pendapatan per kapita dari tahun - ketahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan  struktur ekonomi dimana distribusi  penyerapan jumlah  tenaga kerja antar sektor yang ticlak merata dan distribusi pendapatan antar propinsi  (regional)  yang juga sangat tidek merata.
2.
3.
Hipotesa  yang diajukan oleh Percson,  Torsfen dan Tabellini  (1991,  1994) bahwa'inequality harmful for growth'tidak  berlaku untuk  kasus  lndonesia. Distribusi pendapatan yang tidak merata di Indonesia temyata mampu meningkatkan pertumbuhan  PDRB  per kapita;  khususnya untuk  kasus  Indonesia  Bagian Barat (lBB). Hal ini sesuai  clengan teori  yang dikemukakan oleh para ekonom yang mendasarlcn diri pada pendekatan produksi, yang  menekankan  mesin pertumbuhan ekonomi  adalah akumulasi kapital. Penclapatan harus  terkonsentrasi  pada orang-omng  kaya dimana  marginal propensity to save mereka  relatif tinggi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agravtal, Nisha. 1996. 'The Benefits of Grqruth for  Indonesian Workers',  Country  Department lll, Fasf Asia and Pasifrc  Region, The World Bank. Ahluwafia,  Montek S, 1976 "lnequality, Pwerty, and Development',  World  Bank  Reprint  Series,  no 36, Joumd of Development  Economics  3,.
Akita, Takahiro, and Lukman, Rizal  Afandi, 1995.  'lnterregional  lnequalities in Indonesia: A Sectoral decomPosition Analysis for 1975 - 92" , Builetin of lndonesian Eanomic Studrras, Vol 31 no  2,. Anwar,  M Arsyad, 19{2. Transformasi Sfrukfur Ketenagakerjaan dan prtumbuhan ekonomi lndonesia,  1gW - ?990, dalam  Pemikiran,  Pelaksanaan,  dan  Perintisan  Pembanguan  Ekonomi, Fakultas Ekonomi Ul, lSEl & Gramedia, Jakarta. Basri,  Faisal H, dan Munandar,  Haris, 1995. Tinjauan Ekonomi  Politik Atas Lingkungan Bisnis Dl lndonesia, Seri lGrya Tulis llmiah  Dalam Bidang llmu Ekonomi dan Stdi Pembangunan, Manajemen  serta Akuntansi,  Publikasi FE Ul, No  006,  Jakartra, Juli Birdsall,  Nancy, Darrid Ross.,  1995.  Richard  Sabot, "lnequality  and Grorth Reconsidered:  Lessons From East Asia'. Ihe Workl Fernk Economic Review, Vol. g.No 3, Grossman. Gene  M, and Helpman, Elhanan, 1994. 'Endogenous  lnovation in The  Theory of Groruth', Joumd Of Eanomie Perspedive, YoL, Pack,  Howard, 'Endogenous Grorth Theory : Intetlectual Appeal and Empirical  Shortcoming", Joumd  of Eanomic Perspective, Vol. 8, 1994. Papanek, Gustatr F, 1990. Economie Growth, lncome  Distribution, And Tha Political Process rn Less  Devetoped Countries, Center ForAsian Development Studies,  Boston University. Persson,  Torsten, and Tabellini Guido, 1991."1s inequality  Harmful for Growth?', The American  Economic Review,
Persson,  Torsten, and Tabellini Guido, 1994."1s inequatig Harmful for Grorrvth?',  The Ameican Economic Revievt,
Romer, Paul M, 1994. 'The Origins of Endogenous Groryth', Joumd  of Economic Perspective,  Vol.B,
Romer, Paul M, 1986.'lncreasing Returns and Long-run Growth". Joumd of Pditicat ebnomy,  Vol 94, No.S, Solor, Robert  M,  1994. 'Perspective  on Growth Theory", Joumalof  Economic  perspeclive, Vof  g, Syahrir, 1 991. Anafg.s Ekonomi  lndonasrb, Gramedia,  Jakarta, Syahrir, 19V2.  Refleksi Pembangunan Ekonomi  tndonesh 1968 - 1ggz, Gramedia,  Jakarta, Sundrum,  RM, 1983. Development Economics, A tramework for Andysis  and Pofrcy, John Wiley and Sons, Tokyo,