## TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN BENDUNGAN MBAY DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUPA PADA SENGKETA HAK MENGUASAI NEGARA DENGAN HAK ULAYAT
Oleh:
Hans Blix Baarixur Rahman Email: hblixxr@student.uns.ac.id Universitas Sebelas Maret Surakarta
Fatma Ulfatun Najicha
Email: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstrak
Kedudukan  hak  menguasai  negara  di  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) merupakan  hak  penguasaan  sepenuhnya  terhadap  kekayaan  alam  yang  ada  di  dalamnya guna  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Di  sisi  lain,  UUPA  juga  mengakui  keberadaan  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat  sebagai  hak  mengelola  atau  memanfaatkan  tanah  untuk  ke- pentingan bersama. Terkait dengan pembangunan Bendungan Mbay sebagai proyek strategis nasional  ini  menimbulkan  permasalahan  terhadap  pergesekan  penguasaan  tanah  di Indonesia  menurut  hukum  yang  berlaku  di  mana  negara  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  atas  tanah  berperan  dalam  melakukan  pengadaan  tanah  dengan  memberi  ganti kerugian  kepada  pihak  masyarakat  adat  Rendu  yang  kenyataannya  masih  ada.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  upaya  penyelesaian  adanya  pergesekan  hak menguasai  negara  dengan  hak  ulayat  dalam  penguasaan  tanah  di  Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis normatif yuridis dengan mengkaji UUPA dan undang-undang tentang  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwasanya sudah  sesuai  dengan  ketentuan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dalam  UUPA, namun karena hak masyarakat adat masih diakui keberadaannya dalam konstitusi belum ada pengaturan  mengenai  pengadaan  tanah  bagi  masyarakat  adat  melainkan  pengadaan  tanah tersebut hanya berlaku secara masyarakat umum.
Kata  Kunci: Hak  Menguasai  Negara,  Hak  Ulayat,  Pergesekan  Hak  Penguasaan  Tanah,

## UUPA

## Abstract
The  excistense  of  agrarian  nation  law  (UUPA)  concede  state  to  take  a  full  control  over  the vital  natural  resources  for  the  communal  prosperity of  Indonesian purposed. In  other  hand, there is also communal land right (hak ulayat) recognized by the agrarian nation to take the highest land tenure of the indigenous people in certain area. Speaking of the agrarian nation, the construction of the Mbay Dam in Nusa Tenggara Timur Province as a national strategic project,  creates  an  overlapping  land  tenure  problem  in  Indonesia  based  on  the  nation  law where the state as the highest authority over land plays a role in carrying out land acquisition by providing compensation to the Rendu people, which is in fact still exist. The purpose of this study is to find out the settling to resolve the overlapping problem between state control rights and communal land right in Indonesia. This study use a normative juridical method based on the agrarian law (UUPA) and the law on land of acquisition for public interest. The result of the  study  is  suitable  with  the  land  acquisition  for  public  purposes  in  the  agrarian  law (UUPA), however that the rights of indigenous peoples are still rezognized in the constitution, there is no such a regulation regarding land acquisition for indigenous peoples in other hand, the land acquisition only applies for people in general.
Keywords: Agrarian  Law,  Communal  Land  Right,  Full  Control  of  State,  Overlapping  in  a Land Tenure.

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa yang  berdaulat  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Se- bagai  bangsa  yang  berdaulat  keberadaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi  tonggak  penting  dalam  konstitusi suatu negara. Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman  atau  landasan  bangsa  Indonesia dalam  menjalankan  fungsi  negara  yang tertib  dan  taat  hukum.  Di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  terdapat  cita- cita  bangsa  Indonesia  yang  secara  tersurat terletak  pada  Alinea  IV  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu, untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial.  Salah  satu implementasi  dari  pelaksanaan  tersebut, terealisasi  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang sistem  perencanaan  pembangunan  nasional jangka  panjang  25  tahunan  yang  masih berlaku hingga saat ini.
Berdasarkan  pada  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa sistem peren- canaan  pembangunan  nasional  merupakan satu  kesatuan  tata  cara  perencanaan  pem-
bangunan  untuk  menghasilkan  rencana pembangunan  jangka  panjang,  menengah, ataupun  tahunan.  Melalui  undang-undang tersebut  lahirlah  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pem- bangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025.  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  (RPJPN)  digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) yang  terbagi  menjadi  empat  tahapan. Tahapan  periode  RPJM  Nasional  tersebut disusun berdasarkan visi, misi, dan program presiden  yang  akan  menjabat  dalam  kurun lima tahun.
Di  era  kemimpinan  Presiden  Joko Widodo,  rencana  pembangunan  nasional masuk ke tahap RPJM Nasional III periode 2015-2019.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  visi Jokowi  pada  kampanye  Pilpres  2014  yang berunsur  sembilan  prioritas  pembangunan dalam  lima  tahun  ke  depan  atau  dikenal dengan istilah nawacita. Salah satu program misi  untuk  merealisasikan  pembangunan tersebut adalah dengan membangun Indonesia  dari  pinggiran  dengan  mem- perkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka  negara  kesatuan.  Oleh  karena  itu RPJM  Nasional  tahap  ke-3  ini  ditujukan untuk  lebih  memantapkan  pembangunan secara  menyeluruh  dalam  berbagai  bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan  sumber  daya  alam  dan  sumber
daya  manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. 1
Implementasi  arah  kebijakan  pem- bangunan infrastruktur dalam RPJM Nasional Tahap III ditetapkan oleh pemerintah melalui proyek strategis nasional  (PSN).  PSN  ini  menekankan  pada kajian  pembangunan  atau  pengembangan infrastruktur  di  seluruh  Indonesia.  Kajian tersebut  tercantum  di  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  yang  mana disebutkan  bahwa  salah  satu  daftar  proyek strategis  nasional  ialah  berkaitan  dengan pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagakeyo, Provinsi Nusa Teng- gara  Timur.  Rencana  proyek  tersebut  akan berdiri  di  atas  tanah  hak  ulayat  masyarakat adat Rendu.
Rencana  pembangunan  Bendungan Mbay  ini  sontak  mendapat  penolakan  dari masyarakat adat Rendubutowe karena lahan yang digunakan dalam pembangunan Bendungan Mbay akan berdiri di atas tanah ulayat  masyarakat  adat  setempat  yang kepemilikannya terbagi atas tiga suku yaitu Suku  Isa,  Suku  Gaja,  dan  Suku  Redu. 2
Masyarakat  setempat  khawatir  atas  hak ulayat yang dimiliki bersama oleh
1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Buku  I  Agenda  Pembangunan  Nasional,  2014. Halaman 9
2 Jacob  Wadu,  dkk. Resistensi  Masyarakat  Adat Dalam  Pembangunan  Waduk  Lambo  di  Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan
Kabupaten  Nagekeo. Jurnal  Administrasi  Publik. Volume 16. No. 2. April 2021. Halaman 157
masyarakat  adat  Rendu.  Hak  ulayat  sendiri merupakan  hak  penguasaan  tanah  tertinggi yang  diberikan  oleh  masyarakat  adat  untuk dimiliki  secara  bersama-sama.  Oleh  karena itu,  masyarakat  setempat  berpendapat bahwa  lokasi  pembangunan  bendungan Mbay  merupakan  hak  bersama  sebagai tanah  peninggalan  nenek  moyang  yang difungsikan  sebagai  acara  ritual-ritual upacara  adat  ataupun  dalam  memanfaatkan pengelolaan  tanah  sebagai  rumah  ibadah, kampung  adat,  pemakaman,  ataupun  lahan peternakan.
Pada  dasarnya,  keberadaan  hak masyarakat  adat  masih  diakui  keberadaan- nya  di  dalam  hukum  nasional  Indonesia. Hal  tersebut  tertera  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Pasal  18B  ayat  2  yang  berbunyi  “ Negara mengakui  dan  menghormati  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisional yang  dipatuhi  sepanjang  masih  hidup  dan selaras  dengan  perkembangan  masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Berdasarkan pada pasal tersebut bahwa keberadaan  masyarakat  adat  disertai  hak- haknya  dilindungi  oleh  negara  termasuk hak  ulayat.  Selain  itu,  Undang-Undang Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut UUPA  sebagai  dasar  pengaturan  hukum pertanahan di Indonesia mengatur mengenai hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat  adat  pada  pasal  3  yang berbunyi:
“Pelaksanaan  hak  ulayat  yang  terdapat di  dalam  masyarakat  adat  diakui sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada  dan  dengan  kepentingan  nasional dari  negara  yang  berdasarkan  atas persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
Pengakuan  hak  ulayat  dalam  pasal tersebut  mengandung  syarat  yang  harus dipenuhi  yaitu  menurut  kenyataannya masih  ada.  Menurut  Prof.  Boedi  Harsono hal ini dilihat dari dua kenyataan: 3
1. Adanya  suatu  kelompok  orang-orang yang  merupakan  bagian  dari  kelompok masyarakat adat tertentu.
2. Adanya  tanah  yang  merupakan  wilayah masyarakat hukum adat tersebut.
Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat  adat  di  dalam  Pasal  3  UUPA jelas  memberi  pengakuan  masyarakat  adat yang  sifatnya  terbatas,  artinya  pengakuan tersebut  tidak  dapat  memberi  perlindungan yang penuh ketika terjadi pergesekan antara hak  ulayat  dengan  hak  menguasai  negara terkait sengketa tanah. Adanya hak menguasai  negara  merupakan  hak  di  mana suatu negara menguasai dan memanfaatkan sebesar-besarnya  kekayaan  alam  yang  ada di  wilayah  Indonesia  untuk  kepentingaan umum. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan
3 Boedi  Harsono.  1961.  Ed  V.  Hukum  Agraria Indonesia. Jakarta:Djambatan. Halaman 280
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  ke- makmuran  rakyat.  Pasal  33  ayat  3 kemudian  menjadi  dasar  dan  mempertegas hak  menguasai  negara  di  dalam  Pasal  2 UUPA terkait dengan penguasaan kekayaan alam  yang  ada  di  dalamnya  untuk memanfaatkan  sebesar-besarnya  kekayaan alam yang ada di dalamnya.
Seiring  berjalannya  waktu,  kebutuhan akan  tanah  mengalami  peningkatan  se- hingga  tidak  heran  apabila  masalah  yang menyangkut  tentang  tanah  akan  timbul setiap  ada  usaha  manusia  terkait  dengan penyediaan  tanah  untuk  kegiatan  pem- bangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup. 4 Permasalahan  tersebut  biasanya muncul  ketika  penguasaan  tanah  harus berhadapan  dengan  masyarakat  adat  yang menguasai tanah itu atau yang biasa dikenal dengan hak ulayat.
Upaya  untuk  melaksanakan  tindakan yang berkaitan erat antara tanah dengan hak ulayat  (masyarakat  adat  yang  menguasai tanah) merupakan tugas dari pemangku adat setempat. 5 Peran pemangku adat ini penting dalam  sistem  masyarakat  adat  sebagai penegak pelanggaran hukum terkait dengan
4 Encik  Lukmanul  Hakim. Upaya  Penyelesaian Tanah  Absente  Di  Desa  Sumberjati  Kecamatan Silo  Kabupaten  Jember. Jurnal  Rechtens.  Vol.  5, No. 1. Juni 2016. Halaman 61. DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1.125
5 Fatmawati. Peran  Pemangku  Adat  Suku  Tengger Dalam  Menjalankan  Sistem  Hukum  Adat .  Jurnal Rechtens.  Vol  5.  No.  1.  Juni  2016.  Hal.  82  DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1.126
tanah.  Hal  tersebut  menjadi  urgensi  bagi masyarakat  adat  agar  mempunyai  prinsip untuk  tidak  mudah  terpengaruh  untuk menjual atau menyewakan pada orang yang bukan bagian dari masyarakat adat setempat.
Akan  tetapi,  tanah  memiliki  fungsi yang  abadi  bagi  manusia  sehingga  harus dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik sesuai  dengan  rumusan  Pasal  33  ayat  3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Artinya tanah harus digunakan dalam skala yang  lebih  besar  untuk  kesejahteraan rakyat.  Oleh  karena  itu,  konsep  pengadaan tanah  merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  upaya  perwujudan  kesejahteraan rakyat berkaitan dengan kepentingan umum yang  harus  dinikmati untuk  seluruh  lapisan sosial masyarakat. 6
Upaya  melakukan  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  nyatanya  tidak pernah lepas dari sengketa atas penguasaan hak  atas  tanah.  Sengketa  tersebut  menjadi salah  satu  hambatan  dalam  pembangunan yang  direncanakan  oleh  pemerintah.  Hal tersebut  yang  menjadikan  rencana  pem- bangunan  Bendungan  Mbay  seolah  ber- gesekan dengan dua kepentingan yang tidak sejalan  antara  hak  ulayat  masyarakat  adat dan hak menguasai negara. Kondisi tersebut
6 Muhammad  Hoiru  Nail. Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum  Dalam  Perspektif  Penentuan Ijin  Lokasi,  Besaran  Ganti  Kerugian  dan Penyelesaian  Sengketa  yang  Ditimbulkan. Jurnal Rechtens. Vol. 9 No. 2, Desember 2020. Hal. 171. DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.792
menyebabkan rencana pembangunan Bendungan Mbay dengan luas 499,94 ha ini akan  berdiri  di  atas  tanah  masyarakat  adat Rendu  yang  diakui  sebagai  hak  mereka. Bahkan  saat  tulisan  ini  dibuat  kontrak pembangunan  Bendungan  Mbay  telah disepakati di Sungai Lambo, Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. 7 Oleh karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji permasalahan  ini  terkait  dengan  sengketa antara hak ulayat dan hak menguasai negara dalam  penguasaan  tanah  dalam  tinjauan yuridis  melalui  Undang-Undang  Pokok Agraria.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut, UUPA sebagai  produk  hukum  tanah  nasional mengakui  keberadaan  hak  ulayat  dan  hak menguasai  negara.  Oleh  sebab  itu,  penulis akan merumuskan permasalahan tersebut ke dalam  dua  pembahasan.  Pertama  bagai- manakah  konsep  pengadaan  tanah  dalam hukum  tanah  nasional  di  Indonesia,  lalu bagaimanakah kedudukan kedua hak tersebut  di  dalam  UUPA  ketika  terjadi pergesekan  hak  menguasai  tanah  terhadap pembangunan Bendungan Mbay di Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Dengan  demikian, permasalahan  tersebut  ditujukan  untuk
7 Penandatangan  Kontrak  Pembangunan  Bendungan Mbay.  Direkotorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air https://sda.pu.go.id/balai/bwsnt2/web/penandatang anan-kontrak-pembangunan-bendungan-mbay/
melihat  manakah  hak  penguasaan  tanah yang  memiliki  penguasaan  terbesar  di dalam  perspektif  Undang-Undang  Pokok Agraria.

## METODE PENELITIAN
Teknik  yang  digunakan  pada  ke- penulisan  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif. Hal itu dikarenakan masalah yang ditempuh  dalam  penelitian  ini  hanyalah masalah  yang  terdapat  di  dalam  sistem hukum itu sendiri. 8 Bahkan dalam bukunya,
Peter  Mahmud  Marzuki  dikatakan  tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu  sosial  atau  humaniora. 9 Hal  tersebut didukung dengan pendapat dari Meuwissen yang  mana  menempatkan  ilmu  hukum dogmatik  sebagai  suatu  yang  bersifat sui generis, artinya  tidak  ada  bentuk  ilmu  lain yang  dapat  dibandingkan  dengan  ilmu hukum. 10
Singkatnya,  penelitian  ini  merupakan bentuk  penelitian  hukum  yang  mana  sudah jelas  bahwa  penelitian  hukum  tersebut bersifat  normatif.  Hanya  saja  metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang,  di  mana  penulis  merujuk pada  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU No.  5  Tahun  1960)  yang  selanjutnya
8 Kornelius  Benuf,  Muhammad  Azhar. Metodologi Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadlian. Vol. I, Edisi I, Juni 2020. Halaman 24
9 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum:  Edisi Revisi . Prenada Media. 2017. Halaman 45.
10 Ibid.
disebut  dengan  UUPA  sebagai  dasar  acuan hukum  mengenai  sengketa  atas  tanah  di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep  Pengadaan  Tanah  dalam Hukum Tanah Nasional
Sistem hukum adat memperoleh sebagian besar dari konstruksi hukum tanah nasional  di  Indonesia.  Hal  ini  dilandasi dengan  konsep  hukum  adat  sendiri  yang mengandung  unsur  kebersamaan.  Walau- pun,  dimungkinkan  dalam  sistem  hukum adat  mengenal  penguasaan  tanah  yang bersifat  individual,  dalam  penguasaannya tetap  harus  mengutamakan  unsur  ke- bersamaan. 11 Undang-Undang  No  5  Tahun 1960 sebagai produk hukum tanah nasional mengatakan  bahwa  semua  tanah  yang  ada dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia merupakan tanah bersama seluruh  rakyat  Indonesia,  termasuk  bumi, air,  angkasa  yang  terdapat  didalamnya. Pernyataan  tersebut  menunjukkan  adanya sifat  komunal  atau  kebersamaan  dalam undang-undang pertanahan di Indonesia. 12
Atas  dasar  pernyataan  tersebut,  di dalam  hukum  tanah  nasional  mengatur mengenai  pelaksanaan  penguasaan  dan
11 Yosep  Hadi  Putra,  Nessa  Fajriyana  Farda. Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Hukum Adat Dalam  Perkembangan  Hukum  Agraria  Nasional . Journal  Review  of  Justisia.  Vol.1  Issue  1,  Maret 2019. halaman 71
12 Boedi Harsono. Ibid. Hal 228.
pengelolaan  kekayan  tersebut  yang  di- limpahkan  kepada  negara  berdasarkan  hak menguasai negara. Melalui Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) negara diberi tugas kewajiban  sebagai  organisasi  kekuasaan rakyat  tertinggi  untuk  memegang  hak  dan amanat pengelolaan dan penguasaan kekayaan  alam  yang  ada  di  dalamnya. Menurut  Pasal  2  UUPA,  Hak  menguasai negara itu diantaranya: 13
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukkan, penggunaaan,
persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,
air,  dan  ruang  angkasa  untuk kesejahteraan umum.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air,  dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dan  perbuatan  hukum mengenai  bumi,  air,  dan  ruang angkasa.
Mengingat  tujuan  negara  Indonesia adalah  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur  sesuai  dengan  alinea  ke  IV Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  di  mana pembangunan  ekonomi  menjadi  fokus utama  dalam  mencapai  tujuan  tersebut. 14
Upaya  meningkatkan  roda  perekonomian harus  dilandasi  dengan  pembangunan  yang
13 UU  No.  5  Tahun  1960  tentang  Undang-Undang Pokok Agraria
14 Lego  Karjoko,  dkk. Refleksi  Paradigma  Ilmu Pengetahuan  Pembangunan  Hukum  Pengadaan Tanah. Jurnal  Bestuur.  Vol.  7.  Agustus,  2019. Halaman 6
bersifat  fisik  artinya  pembangunan  harus terealisasi dengan nyata. Hal tersebut dapat dilakukan  dengan  pembangunan  infra- struktur, yang antara lain dilakukan dengan pembuatan jalan raya, pembangunan waduk,  dan  lain  sebagainya.  Dengan tersedianya  infrastruktur  yang  memadai maka  roda  perekonomian  dapat  bergerak lebih  optimal  sehingga  dapat  berpengaruh pada peningkatan pendapatan yang akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  ke- sejahteraan dan atau kemakmuran masyarakat. 15
Pembangunan  infrasturktur  dikaji  di dalam  Proyek  Strategis  Nasional  yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah atau badan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan dan pe- merataan.  Oleh  karena  itu,  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016 tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis  Nasional  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan bahwa  pembangunan  infrastruktur  seperti waduk atau bendungan masuk dalam daftar proyek  percepatan  pembangunan  infra- struktur.
Sejatinya  waduk  merupakan  tempat penampungan  air  yang  dibuat  dengan membendung  aliran  sungai.  Air  yang
15 Rahayu Subekti, Winarno Budyatmojo. Perlindungan Lahan Pertanian Dalam Mengantisipasi Alih fungsi Tanah Akibat Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan .  Yustisia. Vol 4 No 2. Mei-Agustus 2015. Halaman 440.
ditampung  kemudian  dapat  dimanfaatkan untuk  budidaya  perikanan,  sumber  irigasi pertanian,  pembangkit  listrik,  sumber  air minum,  pariwisata,  dan  lain  sebagainya. 16
Pembangunan  tersebut  dinilai  dapat  men- capai  kerasionalitasan  masyarakat  yang sejahtera.
Pembangunan  infrastruktur  sering-kali dihadapkan  dengan  keterbatas  lahan  untuk mempercepat  pembangunan.  Maka  dari  itu pemerintah  perlu  mengambil  langkah  yang sah  dan  dapat  dipertanggungjawabkan dengan  kegiatan  berupa  mengambil  tanah atau yang dikenal dengan konsep pengadaan tanah. 17 Mengambil tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan yang  mengarah  pada  kepentingan  umum dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu: pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas  tanah, pencabutan hak atas tanah, perolehan tanah secara  langsung,  dan  atau  cara  yang disepakati secara sukarela. 18
Secara  teori  konsep  pengadaan tanah  didasarkan  pada  asas-asas  yang terbagi menjadi dua yaitu: pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum, dan  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah
16 Roni  Fadli,  Trisna  Insan  Noor,  dkk. Dampak Sosial  Ekonomi  Pembangunan  Waduk  Jatigede Terhadap  Masyarakat  Tani  Di  Kabupaten Sumedang.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Agroinfo Galuh. volume 6, No 3. September 2019. Halaman 553
17 Rahayu  Subekti,  Winarno  Budyatmojo.  Op.  Cip. Halaman 440
18 Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong,  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra
Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2004, hlm.14.
karena bukan kepentingan umum (komersial). 19 Sejalan  dengan  hal  tersebut, konsep pengadaan tanah untuk memperoleh hak  penguasaan  tanah  dengan  tujuan kepentingan  umum terdapat  di dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:
“Untuk  kepentingan  umum,  termasuk juga  untuk  kepentingan  bangsa  dan negara  dan  kepentingan  bersama  dari rakyat,  hak  atas  tanah  dapat  dicabut kepemilikannya,  dengan  cara  memberi ganti  kerugian  yang  layak  dan  sesuai dengan  cara  yang  diatur  dengan Undang-undang”.
Sebagai pelaksana dari UUPA, pengaturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 20 Bentuk pengaturan dalam  bentuk  undang-undang  inilah  yang diharapkan  sedari  awal  karena  pengaturan mengenai  hal  tersebut  menyangkut  dengan hak  asasi  manusia  sehingga  tidak  cukup diatur  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden ataupun  Menteri. 21 Hal  tersebut  dibuktikan dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  15  Tahun  1975  tentang Pembebasan  Tanah,  kemudian  peraturan tersebut  dicabut  dan  diganti  dengan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  55
19 Imam Koeshwahyono, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  Pembangunan  Bagi  Umum .  Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1 No. 1 Agustus 2008
20 Rofi Wahanisa. Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda  Yang  Ada  Diatasnya:  Antara  Ada  dan Tiada . Jurnal  Rechtsvinding. Volume 8  Nomor 3. Desember 2019. Halamn 451
21 Ibid. halaman 446.
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  36  Tahun  2005, dan yang terakhir Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mengenai hal yang sama.
Pada Pasal 1  angka  2  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  pengadaan  tanah diartikan  sebagai  kegiatan  menyediakan tanah  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian yang  layak  kepada  pihak  yang  berhak. 22
Selanjutnya terdapat beberapa asas fundamental  yang  terdapat  dalam  konsep pengadaan tanah yaitu: 23
1. Kepentingan Umum
2. Overmacht (Keadaan memaksa)
3. Musyawarah (Konsensuil)
4. Ganti Kerugian (convensation)
5. Onteigening (Pencabutan hak)
6. Pembebasan tanah ( Land aquition)
7. Pelepasan  hak  (Pasal  2  ayat  (1) huruf  a  Peraturan  Presiden  Nomor 36 Tahun 2005)
8. Penyerahan  hak  (Pasal  2  ayat  (1) huruf  a  Peraturan  Presiden  nomor 36 Tahun 2005)
9. Transaksi (an agreement) vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
22 UU  No.  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
23 Mulyadi. Asas  dan  Prinsip  Pengadaan  Tanah menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan Kepentingan  Umum .  Varia  Hukum.  Edisi  Nomor XXXVIII Tahun XXIX. September 2017. Halaman 1193
36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Berbicara mengenai konsep pengadaan tanah  tidak  terlepas  dari  kepentingan umum.  Istilah  kepentingan  umum  diartikan sebagai  guna  keperluan,  kebutuhan  atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan sosial  yang  luas.  Namun,  pengertian  ter- sebut dinilai  masih terlalu abstrak sehingga tidak  memberi  penjelasan  yang  spesifik. Adapun  menurut  Huybers  bahwa  ke- pentingan  masyarakat  sebagai  keseluruhan hak individu sebagai warga negara menyangkut  pengadaan  dan  pemiliharaan sarana  publik  bagi  berjalannya  kehidupan yang beradab. 24
Lebih  jelasnya,  terdapat  bentuk  dan jenis  kegiatan  yang  termasuk  ke  dalam pembangunan  untuk  kepentingan  umum terkait  halnya  dengan  konsep  pengadaan tanah. Hal tersebut tertera di dalam Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 yang meliputi pembangunan terhadap:
a. Pertanahan dan keamanan nasional;
b. Jalan  umum,  jalan  tol,  terowongan, jalur  kereta  api,  stasiun  kereta  api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. Waduk,  bendungan,  saluran  air minum, saluran pembuangan air dan
24 Eric  Henry  Supit,  dkk. Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum .  Lex  Administratum  Vol  IX.  No.  4.  April 2021. Halaman 73
sanitasi,  dan  bangunan  pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. Fasilitas keselamatan umum;
f. Prasarana pendidikan dan olahraga;
g. Cagar alam, dan lainnya.

## B. Kedudukan  Hak  Ulayat  Masyarakat
Adat  Rendu  dan  Hak  Menguasai

## Negara Dalam Perspektif UUPA
Pasca  Kemerdekaan  sistem  hukum pertanahan di Indonesia mengalami reformasi  terhadap Agrarische Wet 1870.
Perubahan  tersebut  lahir  sebagai  per- wujudan  kemandirian  bangsa  Indonesia agar  terbebas  dari  ideologi  demokrasi kapitalis  Belanda.  Indonesia  menginginkan pembuatan  hukum  tanah  yang  berdasarkan pada  ideologi  yang  hidup  di  dalam masyarakat,  yaitu  Pancasila.  Perbedaan mendasar  dalam Agrarische  Wet sebelum- nya  terlihat  dari  pengaturannya  yang menganut  dualisme  dan  tidak  menjamin kepastian  hukum  bagi  bangsa  Indonesia asli. 25 Hal  tersebut  terlihat  dari  berlakunya hukum  barat  bagi  golongan  eropa  dan berlakunya hukum adat bagi golongan bumi putera. Oleh karena itu, produk UUPA lahir untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi bangsa  Indonesia  dan  mewujudkan  aturan hukum yang bersifat nasional.
Penetapan UUPA sebagai dasar berlakunya  hukum  pertanahan  di  Indonesia
25 S.F  Marbun,  dkk.  1987.  Pokok-Pokok  Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Hal 151
mengakhiri  dualisme  hukum  untuk  men- ciptakan aturan hukum  yang berlaku secara nasional  yang  berlandaskan  hukum  adat. Pemilihan  hukum  adat  sebagai  landasan hukum  tanah  nasional  ini  dapat  dilihat dalam  Penjelasan  Umum  angka  III  UUPA yang berbunyi:
“ Hukum  Agraria  yang  baru  itu  (dalam hal  ini  UUPA)  harus  sesuai  dengan kesadaran  rakyat  banyak.  Oleh  karena sebagian  besar  rakyat  Indonesia  tunduk pada  hukum  adat,  maka  Hukum  agraria baru  tersebut  akan  didasarkan  pula pada  ketentuan-ketentuan  hukum  adat itu,  sebagai  hukum  yang  asli,  yang disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan kepentingan masyarakat negara modern…..”
Konsep  hukum  adat  di  dalam  UUPA dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik  religius  yang  mana  me- mungkinkan  penguasaan  tanah  secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat  pribadi,  sekaligus  mengandung unsur  kebersamaan. 26 Hal  tersebut  merujuk pada  hak  penguasaan  masyarakat  hukum adat  atas  tanah,  yang  disebut  sebagai  hak ulayat. Hak ulayat merupakan hak penguasaan  tertinggi  atas  tanah  yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat. Selain itu,  tanah  ulayat  diyakini  sebagai  aset berharga terkait dengan religius magis yang berhubungan dengan roh-roh nenek
26 Prof. Boedi Harsono. Op.Cit (hal 181)
moyang. 27 Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikatakan oleh Boedi Harsono bahwa tanah ulayat  merupakan  tanah  bersama  yang diyakini  sebagai  karunia  suatu  kekuatan gaib  atau  peninggalan  nenek  moyang  dari masyarakat  hukum  adat  sebagai  unsur pendukung  utama  bagi  kehidupan  dan penghidupan kelompok sepanjang masa.
Dalam  proses  pemetaan  perencanaan bendungan  Mbay  direncanakan  seluas 431,92  ha  yang  mencakup  wilayah  Desa Ulupulu,
Labolewa,
dan Desa
Rendubutowe. 28 Setelah  itu  didapatilah bahwa  desa  adat  Rendubutowe  merupakan desa yang diupayakan dalam pembangunan Bendungan Mbay yang terletak di kabupaten  Nagekeo,  NTT  dengan  luas 499,9  ha.  Desa  tersebut  dihuni  oleh  tiga suku  besar  yaitu,  Suku  Redu,  Suku  Gaja, dan Suku Isa.
Mayoritas  penduduk  di  dalam  Desa Adat Rendubutowe bergantung pada sumber  pertanian  dan  potensi  alam  yang ada.  Hal  itu  didukung  dengan  mata pencaharian  di  Desa  Rendubutowe  yang didominasi  oleh  petani  dan  peternak sebanyak 96.64%. 29 Menurut hasil wawancara  yang  dilakukan  bahwa  mata
27 Andi  Bustamin  Kunu. Kedudukan  Hak  Ulayat Masyarakat  Adat  dalam  Hukum  Tanah  Nasional. Jurnal Inspirasi. 2010.
28 Jacob Wadu, Primus Lake, Claudia Pita. Op.Cipt. Halaman 159
29 Helenerius  Ajo  Leda.  2018. Strategi  Perlawanan Masyarakat  Terhadap  Rencana  Pembangunan Waduk  Lembo  di  Desa  Rendubutowe  Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (Thesis)
pencaharian di sektor pertanian sudah turun menurun  dari  nenek  moyang.  Masyarakat setempat  memanfaatkan  lahan  pertanian tersebut untuk menopang kebutuhan ekonomi khususnya pada tanaman komoditas  seperti  kopi,  kakao,  jambu mente,  kemiri,  dan  lainnya.  Selain  itu masyarakat  di  Desa  Rendubutowe  juga beternak  sapi,  kerbau,  babi,  anjing,  dan lainnya  yang  biasanya  ditaruh  di  area perbukitan  ladang mereka guna meningkat- kan pendapatan ekonomi.
Masyarakat  Adat  Rendu  juga  dinilai masih  memiliki  keadaan  sosial-kultural yang  melekat  diantaranya  adalah  upacara tinju  adat.  Upacara  tersebut  masih  di- lestarikan sampai saat ini sebagai serangkaian  upacara  yang  dilakukan  oleh masyarakat adat saat memulai menanamkan hasil  panennya  di  kebun. 30 Pelaksanaan upacara  ini  diawali  dengan  saling  meninju keduanya dengan menggunakan kepo (sarung tinju yang terbuat dari sapu ijuk).
Di  sisi  lain,  rencana  pembangunan Bendungan  Mbay  akan  menenggelamkan seluruh  wilayah  Desa  Rendubutowe  yang berbasis  kultural.  Pembangunan  tersebut dinilai akan meneggelamkan kuburan nenek moyang  masyarakat  setempat,  sebanyak  8 buah  kuburan  dari  Suku  Gaja,  10  kuburan
30 Ben. Pagelaran  „Tinju  Adat‟  Tidak  Sekadar Menang dan Kalah. Flores Bangkit. 2012
dari  Suku  Redu,  dan  5  buah  kuburan  dari Suku Isa. 31
Berdasarkan keadaan Masyarakat Adat Rendu ini bahwa tanah yang akan dijadikan sebagai  pembangunan  Bendungan  Mbay merupakan  tanah  kesatuan  masyarakat  adat yang  hak-hak  tradisionalnya  masih  hidup. Hak  tradisional  yang  dinilai  masih  hidup merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat  adat.  UUPA  sendiri  mengakui eksistensi hak ulayat yang terdapat di dalam Pasal 3 yang berbunyi:
“ Pelaksanaan  hak  ulayat  dan  hak masyarakat  hukum  adat,  sepanjang menurut  kenyataannya  masih  ada  dan sedemikian  rupa  harus  sesuai  dengan kepentingan  nasional  dan  negara  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang  atau  peraturan  yang lebih tinggi”.
Pengakuan  terhadap  hak  ulayat  ter- sebut  menimbulkan  dua  konsekuensi  yaitu berkaitan dengan sepanjang hak tradisional- nya  tersebut  masih  ada  dan  tidak  ber- tentangan  dengan  kepentingan  nasional. Akan  tetapi,  hak  ulayat  ketika  berhadapan dengan  pembangunan  kepentingan  umum akan  menjadi  terkesampingkan.  Hal  itu dilihat dari konteks subjektifitas dari pihak- pihak  yang  berkepentingan  sesuai  ke- butuhan dan kepentingannya sendiri dengan alih-alih untuk kepentingan negara.
31 Jacob Wadu, Primus Lake, Claudia Pita. Op.Cipt. Halaman 162.
Disisi  lain  dikatakan  bahwa  hak masyarakat hukum adat masih diakui untuk mengelola  hak  ulayat  di  dalam  UUPA. Walaupun  UUPA  sepenuhnya  menguasai hak-hak  atas  kekayaan  alam  yang  ada  di dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, tapi hal tersebut tetap bersumber pada  hukum  adat  sebagai  hukum  tanah nasional.  Hal  tersebut  tercantum  di  dalam Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  2 ayat (4) yang berbunyi:
“Pelaksanaan  Hak  Menguasai  Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantara  dan  Masyarakat  Hukum Adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,  menurut  ketentuan  peraturan pemerintah”.
Dari  bunyi  pasal  tersebut,  maka  dapat diketahui  bahwa  hukum  tanah  nasional (UUPA) juga memberi pelaksanaan penguasaan  tanah  terhadap  masyarakat hukum  adat  dengan  kondisi  tidak  ber- tentangan  dengan  kepentingan  nasional. Dengan  adanya  suatu  kondisi  “Asal  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” mengakibatkan  terjadinya  pergesekan  hak ulayat  dengan  hak  menguasai  negara.  Hak ulayat  seolah  menjadi  korban  dari  hak menguasai  negara  dalam  pembangunan negara  yang  sifatnya  superior.  Konsep hukum  tanah  nasional  sebagai  tanah  yang menjamin  kepastian  masyarakat  Indonesia tidak  lagi  melihat  masyarakat  adat  yang hidup  di  tengah-tengah  alam  sebagai  satu
kesatuan. Melainkan masyarakat adat sendiri  itu  mendefinisikan  penguasa  negara sebagai perambah hutan. Masyarakat hukum adat bahkan harus rela menyerahkan tanah bersama  mereka (tanah  ulayat) untuk diambil alih oleh pelaku untuk kepentingan bersama  yang  bisa  saja  kepentingan tersebut  menjadi  kepentingan  pihak  yang menguntungkan.
Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada koordinat 8°- 12°  LS  dan  118°-  125°BT.  Hal  ini menyebabkan  wilayah  NTT  dikategorikan ke  dalam  iklim semi-arid yang  memiliki intensitas  curah  hujan  sebesar  1500-3000 mm  per  tahun  dan  terjadi  selama  3-4 bulan. 32 Kondisi  alam  ini  menyebabkan wilayah  tersebut  didominasi  oleh  lahan pertanian kering sehingga berimplikasi pada kekeringan  dan  kekurangan  ketersediaan pangan.
Sebagai  upaya  penggambaran  kondisi sumber  daya  air  di  wilayah  NTT  maka dilakukan  pengamatan  terhadap  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Aesesa  dengan kuantitas  (debit  air)  dan  kualitas  air. Menurut  BP  DAS  Benain  Noelmina mengatakan  bahwa  salah  satu  indikator penilaian  debit  air  sungai  adalah  nilai Koefisien Regim Sungai (KRS). Nilai KRS DAS  Aesasa  ini  mendapatkan  nilai  sebesar
32 Pujiono, Eko, dkk. Penilaian Tingkat Kerentanan Sumber  Daya  Air  Terhadap  Variabilitas  iklim  Di DAS  Aesesa.  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi Kehutanan , vol. 12, 2015, hal.178
103  yang  mana  diklasifikasikan  sedang (klasidikasi  nilai  KRS:  <50  baik,  50-120 sedang,  >120  jelek).  Dengan  begitu  meski dikategorikan  sedang,  nilai  KRS  tersebut mendekati  nilai  120  yang  dikategorikan jelek,  artinya  harus  ada  upaya  untuk menjaga daerah resapan air pada musim ke- marau di sekitar DAS untuk menanggulangi masalah kekurangan air. 33
Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memasukkan Bendungan Mbay yang terletak  di  Desa  Rendubutowe,  Kabupaten Nagekeo,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur sebagai  kajian  proyek  strategis  nasional. Sejatinya,  bendungan  merupakan  sarana konstruksi  bangunan  yang  dibangun  untuk menahan  laju  air  menjadi  waduk  ataupun danau  dan  memiliki  fungsi  sebagai  tempat penampung  air  untuk  menyimpan  air  pada masa  surplus  dan  dipergunakan  saat  terjadi kekurangan sumber air. Pemerintah menilai bahwa pembangunan bendungan ini ditujukan  untuk  mengatasi  permasalahan kekurangan  air  dan  pemenuhan  kebutuhan irigasi  masyarakat  sekitar  yang  dapat berguna untuk menyejahterakan rakyat.
Dilihat  dari  sudut  pandang  UUPA sendiri  bahwa  negara  memiliki  penguasaan terhadap  tanah  yang  ada  di  dalamnya. Ketentuan  tersebut  tertera  di dalam  Pasal 2 ayat (1)  UUPA  yang  berbunyi “Atas dasar ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD
33 Ibid . Halaman 186
bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dalam ting- katan  tertinggi  sebagai  organisasi  seluruh rakyat”.
Selain  itu,  hak  menguasai  negara memiliki  kewenangan  yang  selanjutnya dijelaskan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA yaitu:
1) Mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, per- sediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang  dengan  bumi,  air  dan ruang angkasa.
3) Menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Menurut  hemat  penulis  sendiri  bahwa hak  menguasai  negara  dapat  didefinisikan sebagai  hak  penguasaan  tanah  tertinggi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai badan  penguasa  terhadap  tanah  strategis untuk  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kepentingan  masyarakat.  Seluruh  tanah yang  ada  di  wilayah  Republik  Indonesia merupakan  bagian  dari  hak  menguasai negara  baik  yang  sudah  dihaki  maupun belum  dihaki  untuk  kepentingan  pem- bangunan bersama.
Walaupun penguasaan seluruhnya dilakukan  oleh  pemerintah  maka  menurut Maria  S.  Sumardjono  kewenangan  negara dalam hak menguasai negara harus dibatasi. Pembatasan  tersebut  pada  prinsipnya  harus bersifat substantive, artinya semua peraturan pertanahan harus  ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  sebagaimana  tercantum  di  dalam Pasal  2  ayat  (3)  UUPA. 34 Pada  prinsipnya, hubungan  antara  negara  dan  masyarakat harus  setara  di  mana  kedua  belah  pihak saling mengontrol atau mengecek penguasaan tanah untuk kepentingan negara dan  masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan negara justru menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur segala peruntukkan  penggunaan  tanah  demi  ke- pentingan  bersama  sehingga  perbuatan negara  dalam  hal  ini  harus  dapat  di- pertanggungjawabkan  kepada  masyarakat. Begitupun  sebaliknya  masyarakat  sebagai pemilik hak ulayat diakui keberadaannya di dalam  UUPA  sesuai  dengan  kepentingan nasional  yang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang  untuk  mempertanggung jawabkan keberadaannya kepada negara.
Pada  dasarnya  konsep  hak  menguasai negara dalam  menguasai  tanah  yang ada  di wilayahnya  termasuk  hak  ulayat  harus sesuai  dengan  UU  yang  mengaturnya.
34 Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar,  Maria Sriwulani  (Dalam  buku  Ismi  Hayatul,  halaman 92l)
Seperti  yang  tercantum  dalam  Penjelasan Umum II angka (3) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa perolehan atas hak menguasai  negara  terhadap  hak  ulayat sebelumnya harus mendengar pendapat dari masyarakat  hukum  adat  setempat.  Pada Pasal  1  ayat  (10)  dan  9  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  36  Tahun  2005  yang diperbaharui  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  65  Tahun  2006  tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  dijelaskan mengenai  bentuk  kewajiban  mendengar pendapat  masyarakat  hukum  adat  terkait pelaksanaan pembangunan untuk ke- pentingan  umum  harus  melalui  proses musyawarah. Proses ini merupakan kegiatan  mempertemukan  kedua  belah pihak  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dan pihak  yang  memerlukan  atas  tanah  untuk memperoleh  kesepakatan  mengenai  bentuk besarnya ganti rugi atau kegiatan pengadaan  tanah  atas  dasar  kesukarelaan antara  pihak  pemilik  tanah  dengan  pihak yang memerlukan tanah. 35
Ketika masyarakat hukum adat sebagai pemilik  hak  ulayat  menghalangi  pemberian hak  atas  tanah  tersebut  untuk  kepentingan yang  lebih  luas  maka  hal  tersebut  tidak dapat  dibenarkan.  Dalam  hal  ini  menolak begitu  saja  terhadap  pembangunan  Ben-
35 Pasal  1  ayat  (10)  Peraturan  Presiden  Nomor  36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
dungan  Mbay  dalam  rangka  mengatasi kekeringan  yang  terjadi  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Pada  Pasal  10  ayat  (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menjelaskan apabila  setelah  diadakan  musyawarah  yang sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  panitia pengadaan  tanah  menetapkan  besarnya ganti  rugi  dan  menitipkan  ganti  rugi  uang tersebut  kepada  pengadilan  negeri  yang berwenang.
Pada  akhirnya  kepentingan  suatu masyarakat  harus  tunduk  pada  kepentingan nasional  yang  lebih  luas  itu.  Proses kesepakatan yang dilalui dengan musyawarah  antara  pemegang  hak  atas tanah  tanah  dan  pihak  yang  memerlukan kiranya berakhir dengan kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti kerugian  kepada  pemegang  hak  ulayat. Selain  itu,  proses  kesepakatan  kedua  belah pihak  harus  dicapai  dengan  kesediaan masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan untuk  menyerahkan  sebagian  hak  ulayat yang  diperlukan  kepada  negara  sebagai pihak  yang  memerlukannya  guna  ke- pentingan  yang  lebih  luas  dalam  bentuk „ recognitie‟.

## KESIMPULAN
P embangunan  Bendungan  Mbay  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan salah  satu  proyek  kajian  strategis  nasional yang  tertera  dalam  Peraturan  Presiden
Nomor  3  Tahun  2016.  Proyek  tersebut sebagaimana  telah  dikaji  sesuai  dengan cita-cita  bangsa  yaitu  untuk  memajukan kesejahteran  umum.  Sejalan  dengan  hal tersebut diaturlah mengenai konsep pengadaan  tanah  dengan  adanya  pem- bangunan demi kesejahteraan umum.
Konsep tersebut merupakan langkah pemerintah  dalam  rangka  mengambil  tanah untuk  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  jenis pembangunan  untuk  pengadaan  tanah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012  adalah  terkait  dengan  pem- bangunan  waduk  atau  saluran  irigasi  untuk kepentingan bersama.
Walaupun  pada  pelaksanaan  peren- canaannya menimbulkan pergesekan penguasaan hak atas tanah antara hak ulayat dengan  hak  menguasai  negara.  Pada akhirnya  hak  ulayat  masyarakat  adat  harus dikesampingkan  untuk  keperluan  yang lebih  luas.  Pengalaman  menunjukkan  hak ulayat  bisa  saja  menghambat  usaha-usaha besar pemerintah. Sementara, pembangunan Bendungan Mbay ini harus segera dibangun untuk mengatasi masalah keterbatasan air di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  untuk menyejahterakan  masyarakat  desa.  Oleh karena itu, negara melalui pemerintah dapat mengambil  alih  penguasaan  tanah  tersebut untuk  dikuasai  oleh  negara  sesuai  dengan konsep  “menguasai  negara”  dalam  UUPA yaitu  mengatur  dan  menyelenggarakan
peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Revisi  2005  ed.,  Jakarta,  Djambatan,
1961.
Ismi,  Hayatul. Tinjauan  Hukum  Atas  Hak
Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia . Pekanbaru, Forum Kerakyatan, 2017.
Marbun,  S.  F,  and  Moh  Mahfud. Pokok- Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta, Liberty, 1987.
Sitorus,  Oloan,  and  Dayat  Limbong.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Yogyakarta, Mitra  Kebijakan  Tanah  Indonesia,
2004.
Kementerian  Perancanaan  Pembangunan Nasional. Buku  I  “Rancangan  Awal
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 .”
https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/def ault/files/regulasi/Buku%20I%20RPJ MN%202015-2019.pdf .  Accessed  6 Januari 2023.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelian  Hukum: Edisi  Revisi .  Jakarta.  Prenada  Media. 2017.

## Jurnal
Benuf,  Kornelius,  dan  Muhammad  Azhar.
“Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan  Hukum  Kontemporer.”
Gema  Keadlian ,  vol.  7,  no.  1,  2020, pp. 20-33.
Bustamin, Andi, dan Daeng Kunu.
“Kedudukan  Hak  Ulayat  Masyarakat
Adat dalam Hukum Tanah Nasional.” Inspirasi , vol. 1, no. 10, 2014.
Eko, Pujiono. “Penilaian Tingkat Kerentanan Sumber Daya Air Terhadap  Variabilitas  Iklim  Di  DAS Aesesa,  Pulau  Flores,  Nusa  Tenggara
Timur.” Jurnal  Penelitian  Sosial  dan Ekonomi  Kehutanan ,  vol.  12,  no.  3,
2015.

## Fadli, Roni, dkk. “Dampak Sosial Ekonomi
Pembangunan Waduk Jatigede Terhadap Masyarakat Tani Di Kabupaten  Sumedang  (Suatu  Kasus di Blok Pasirkanaga Desa Tarunajaya Kecamatan  Darmaraja  Kabupaten Sumedang).” Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  Agroinfo  Galuh ,  vol.  6, no. 3, 2019, pp. 552-563.
Fatmawati.  Peran  Pemangku  Adat  Suku Tengger  Dalam  Menjalankan  Sistem Hukum Adat. Jurnal Rechtens , Vol 5.
No. 1. Juni 2016. DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1 .126 Hakim, Encik Lukmanul. Upaya Penyelesaian  Tanah  Absente Di  Desa Sumberjati Kecamatan Silo Kabupaten  Jember. Jurnal Rechtens . Vol.  5,  No.  1.  Juni  2016.  DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v5i1 .125

## Karjoko,  Lego,  dkk.  “Refleksi  Paradigma
Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum  Pengadaan  Tanah.” Bestuur , vol. 7, no. 1, 2019, pp. 1-14.
Koeswahyono,  Imam.  “Melacak  Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk  Kepentingan  Pembangunan bagi  Umum.” Jurnal  Konstitusi ,  vol.
I, 2010.
Leda, Helenarius Ajo. “Strategi Perlawanan
Masyaralat Terhadap Rencana
Pembangunan  Waduk  Lambo  Di Desa Rendubutowe Kabupaten
Nagekeo,  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur.” Masters  Thesis,  Sekolah Tinggi  Pembangunan  Masyarakat Desa" APMD" , 2018,
https://www.researchgate.net/profile/ Helenerius-Ajo- Leda/publication/333942724_Strategi _Perlawanan_Masyarakat_Rendubuto we/links/5d0db8f4458515c11ced5fa6 /Strategi-Perlawanan-Masyarakat- Rendubutowe.pdf .
Nail,  Muhammad  Hoiru.  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum  Dalam Perspektif  Penentuan  Ijin  Lokasi,
Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan . Jurnal Rechtens. Vol. 9 No. 2, Desember 2020. DOI: https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2
.792
Putra,  Yosep  Hadi,  and  Nessa  Fajriyana Farda.  “Tinjauan  Yuridis  Tentang Kedudukan  Hukum  Adat  Dalam Perkembangan Hukum Agraria Nasional.” Journal Review of Justisia ,
vol. 1, no. 1, 2019, pp. 59-74.
Subekti, Rahayu, and Winarno
Budyatmojo.  “Perlindungan  Lahan Pertanian Dalam  Mengantisipasi Alih Fungsi  Tanah  Akibat  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan.” Yustisia Jurnal Hukum , vol. 4, no. 2, 2015, pp. 439-455.
Supit,  Henry,  dkk.  “Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.” Lex Administratum , vol. 9, no. 4, 2021.
Tanzili.  “Asas  Dan  Prinsip  Pengadaan
Tanah Menurut Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan Tanah Untuk

## Pembangunan  Kepentingan  Umum.”
Varia  Hukum ,  vol.  28,  no.  34,  2018, pp. 1186-1195.
Wadu,  Jacob,  dkk.  “Resistensi  Masyarakat Adat  Dalam  Pembangunan  Waduk
Lambo Di Desa Rendubutowe Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo.” Jurnal Administrasi Publik ,  vol.  16,  no.  2,  2021,  pp.  156- 166.
Wahanisa,  Rofi.  “Pencabutan  Hak  Atas
Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya:  Antara  Ada  Dan  Tiada.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan  Hukum  Nasional ,  vol.  8, no. 3, 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012
Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.

## Sumber Referensi Lain
Admin  Balai  Wilayah  Sungai  Nusa Tenggara
II. “Penandatanganan Kontrak  Pembangunan  Bendungan Mbay.” https://sda.pu.go.id/balai/bwsn t2/web/penandatanganan-kontrak- pembangunan-bendungan-mbay/ . Accessed 6 Januari 2023.
Ben.  “Pagelaran  „Tinju  Adat‟  Tidak Sekadar  Menang  dan  Kalah.” Flores Bangkit , 2010,
https://web.archive.org/web/2014050
3042352/http:/www.floresbangkit.co m/2012/06/pagelaran-tinju-adat-tidak- sekadar-menang-dan-kalah/ . Accessed 5 Januari 2023.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Penulis  merupakan  mahasiswa  Program Studi  Ilmu  Hukum  S1  Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret  angkatan  2021 yang  dibimbing  oleh  Ibu  Fatma  Ulfatun Najicha dalam membuat artikel ilmiah ini.