## Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
http :// w w w. inf eb . o rg
2024 Vol. 6 N o.   1 Hal: 56-62 e-ISSN: 2714-8491

## Kewajaran Pengalokasian Anggaran Berbasis Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Kota Padang
Putri Intan Permata Sari 1 , Dodi Suryadi 2 
1,2 Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
dodisuryadi@upiyptk.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  fairness  of  expenditure  in  Coordination  activities  and  Preparation  of  Performance Achievement  Reports  and  Overview  of  SKPD  Performance  Realization  using  the  Standard  Expenditure  Analysis  (ASB) method  in  the  Padang  City  Government  for  Fiscal  Year  2022.  Of  the  43  SKPDs  in  the  Padang  City  Government,  only  19 SKPDs are can continue to be researched. The stages of preparing the ASB are by inputting data and grouping similar data, determining cost drivers, creating a regression equation, determining the average, upper limit and lower limit, and analyzing the  reasonableness  of  the  costs  of  the  ASB  model  that  has  been  prepared.  As  for  the  preparation  of  the  ASB  model  using SPSS  with  the  regression  equation  obtained  is  Y  =  Rp  7,116,556+86,035X,  where  Based  on  this  equation,  there  are  5 underfinancing SKPDs, 6 overfinancing SKPDs, and 8 SKPDs that get fair value.
Keywords: Budget,  Fairness,  Expenditure  Standard  Analysis,  Coordination,  Preparation  of  Performance  Achievement Reports

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan untuk  menganalisis  kewajaran  belanja pada kegiatan  Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan Capaian Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD  menggunakan  metode  Analisis Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah  Kota Padang  Tahun  Anggaran  2022.  Dari  43  SKPD  yang  terdapat  pada  Pemerintah  Kota  Padang,  hanya  19  SKPD  yang  dapat dilanjutkan  untuk  diteliti.  Tahapan  penyusunan  ASB  ini  adalah  dengan  melakukan  input  data  serta  pengelompokkan  data yang  sejenis,  menentukan  cost  driver,  membuat  persamaan  regresi,  menentukan  rata-rata,  batas  atas,  dan  batas  bawah,  dan menganlisis  kewajaran  biaya  dari  model  ASB  yang  telah  disusun.  Adapun  penyusunan  model  ASB  menggunakan  SPSS dengan persamaan regresi yang didapatkan adalah Y = Rp 7.116.556 + 86.035X, dimana X adalah Jumlah Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang merupakan cost driver dari kegiatan ini. Berdasarkan persamaan tersebut terdapat 5 SKPD underfinancing, 6 SKPD overfinancing, dan 8 SKPD yang mendapatkan nilai wajar.
Kata kunci: Anggaran, Kewajaran, Analisis Standar Belanja, Koordinasi, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.
INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Anggaran  merupakan  alat  yang  sangat  penting  dalam pemerintahan baik untuk pembangunan sosial ekonomi,  kesinambungan  yang  terjamin,  dan  juga meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Dalam praktiknya,  permasalahan  mengenai  anggaran  ini selalu  berulang  mulai  dari  perencanaan  anggaran, persiapan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran, dan faktor lainnya. Dari segi  perencanaan  keuangan  dan  kegiatan,  anggaran tidak  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan dikarenakan  pengalokasian  anggaran  belanja  yang kurang wajar, efisien, dan relevan dengan output/outcome  yang  direncanakan  [ 1 ].  Dari  segi pelaksanaan,  anggaran  yang  ditetapkan  tidak  sesuai dengan  jadwal/rencana  kegiatan  maupun  kebutuhan idealnya,  realisasi  penyerapan  anggaran  tidak  sesuai dengan  rencana  penarikan  dana,  serta  penyerapan anggaran  yang  rendah,  jauh  dari  pola  ideal  serta cenderung  tidak  proporsional  dan  menumpuk  di  akhir tahun  dan  ini  masih  dianggap  sebagai  sebuah kelaziman tahunan [ 2 ].
Dalam konteks pemerintah, anggaran belanja pemerintah seharusnya digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan mampu menggerakkan  roda  perekonomian  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  [ 3 ].  Hingga  pertengahan triwulan  III  Tahun  Anggaran  2020,  secara  nasional realisasi  belanja Negara sampai dengan akhir  Agustus 2020  sebesar  Rp.1.534.66  trilliun  atau  sekitar  56.03 persen  dari  pagu  sesuai  Perpres  72/2020.  Secara nominal,  realisasi  belanja  pemerintah  pusat  sampai dengan  Agustus  2020  tumbuh  sebesar  13.97  persen (yoy)  dari  tahun  sebelumnya.  Secara  umum,  realisasi belanja  negara    pada  tahun  2020  mengalami peningkatan  apabila  dibandingkan  dengan  realisasi tahun sebelumnya ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Skema Ekonomi Islam
Belanja  negara  yang  cenderung  meningkat  dan pendapatan negara yang cenderung menurun mengakibatkan  Sri  Mulyani,  Menteri  Keuangan, melakukan pemblokiran anggaran kementeria/lembaga sebesar  5%.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyerap  shock luar  biasa  akibat  pandemi  di  2021-2022.  APBN kementerian/lembaga  dialihkan  untuk  kepentingan seperti  program  bantuan  sosial  (bansos).  Begitupun pada  2022-2023,  dimana  situasi  ekonomi  global  yang tak  menentu  turut  menganggu  pasar  domestik. Terlebih, isu resesi hingga penurunan harga komoditas yang  selama  ini  jadi  andalan  negara  juga  harus dipantau  [ 4 ].  Sampai  Maret  2023,  Pemerintah  Daerah baru belanja 10,2% dari total  APBD-nya, hal  ini  lebih rendah  dari  pemerintah  pusat  yang  sudah  mencapai 15,5% [ 5 ].
Maka  dari  itu,  tahapan  penyusunan  anggaran memegang  peranan  penting  dikarenakan  pada  tahap penyusunan  anggaran,  pemerintah  daerah  dapat mencapai  tujuan  fiskal,  meningkatkan  koordinasi, membantu  efisiensi,  keadilan  dan  transparansi  dalam lingkungan  serta  membantu  pemerintah  daerah  untuk memenuhi kebutuhan prioritas belanja [ 6 ]. Pemberlakuan  otonomi  daerah  di  Indonesia  juga mengakibatkan  perubahan  pola  pertanggungjawaban daerah atas pengalokasian dana yang dianggarkan oleh daerah  [ 7 ].  Meskipun  otonomi  daerah  saat  ini  masih belum  terwujud  secara  signifikan  [ 8 ].  Kesalahan penyusunan  anggaran  akan  menyebabkan  defisit anggaran atau kelebihan anggaran. Seperti yang terjadi Pemerintah  Kabupaten  Bogor  yang  melakukan refocusing anggaran karena mengalami defisit anggaran  lebih  dari  Rp  300  miliar  yang  meyebabkan program  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  2023  belum  dapat  dilaksanakan. Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  maka  diperlukan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mencakup kegiatan  penyusunan  program  dan  tolak  ukur  kinerja sebagai  instrumen  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran program  secara  efektif,  efisien,  dan  ekonomis (value for money) .
Penerapan  sistem  anggaran  kinerja  dalam  penyusunan anggaran  dimulai  dengan  perumusan  program  dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan  program  yang  diusulkan,  mencakup  pula penentuan  unit  kerja  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  mencapai tujuan  program  yang  telah  ditetapkan.  Anggaran dengan  pendekatan  prestasi  kerja  merupakan  suatu sistem  anggaran  yang  mengutamakan  hasil  kerja  dan output  dari  setiap  program  dan  kegiatan  yang direncanakan.  Penyusunan  anggaran  berdasarkan prestasi  kerja  pada  dasarnya  dilakukan sejak pemerintah  daerah  mengajukan  Kebijakan  Umum APBD  (KUA)  dan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran. Sementara  (PPAS)  harus  ditentukan  secara  tegas mengenai  besaran  hasil  dan  outputnya.  Namun, penyusunan  anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja  akan terlihat secara operasional pada saat SKPD mengajukanRKA-SKPD. Untuk mengimplementasikan
anggaran  berdasarkan  prestasi  kerja,  pemerintah daerah  perlu  melengkapi  instrument  seperti  capaian kinerja,  indikator  kinerja,  analisis  standar  belanja, standar  satuan  harga,  dan  standar  pelayanan  minimal. Agar  anggaran  dipahami  sebagai  strategi  keuangan untuk  mengalokasikan  sumber  daya  organisasi  untuk memenuhi tujuannya [ 9 ].
Istilah  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  diperkenalkan dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah.  Analisis  Standar  Belanja  (ASB) mempunyai  maksud  dan  istilah  yang  sama  dengan Standar Analisa Belanja (SAB). Selanjutnya, peraturan perundang-undangan  yang  mendasari  ASB  yaitu Peraturan  pemerintah  No.58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  yang  dijabarkan  lebih lanjut  dalam  Permendagri  No.13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dearah.  Dalam regulasi-regulasi  tersebut  disebutkan  bahwa  ASB merupakan  salah  satu  instrumen  pokok  dalam penganggaran berbasis kinerja [ 10 ]. Namun, ASB yang diamanatkan  dalam  regulasi-regulasi  tersebut  belum menunjukkan  secara  riil  dan  operasional  tentang  ASB sehingga  ASB  menjadi  sesuatu  yang  abstrak  bagi pemerintah daerah di Indonesia.
ASB  merupakan  salah  satu  cara  memperbaiki  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  mengurangi perilaku  pemborosan  anggaran  dan  meningkatkan efisiensi  anggaran  [ 11 ].  ASB  merupakan  salah  satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja [ 12 ].  Ketidakadaan  wujud  ASB  secara  riil  pada pemerintah  daerah  menimbulkan  berbagai  macam masalah  dalam  penyusunan  APBD.  Masalah  klasik dalam  penyusunan  APBD  diantaranya  penentuan anggaran dilakukan secara incremental yaitu penentuan besaran  anggaran  hanya  dengan  menambah  atau mengurangi  jumlah  rupiah  pada  item-item  anggaran yang  telah  ada.  ASB  adalah  standar  yang  digunakan untuk  menganalisis  kewajaran  beban  kerja  atau  biaya setiap  program  atau  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan oleh  suatu  satuan  kerja  dalam  satu  tahun  anggaran [ 13 ].
Penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  penerapan  ASB belum banyak dilakukan sementara pemerintah daerah dalam mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja  perlu  melengkapi  instrumen  analisis  standar belanja dalam penyusunan anggaran. Penyusunan ASB sangat  penting  dilakukan  pada  pemerintah  daerah, karena  dalam  penganggaran  keuangan  daerah  sering ditemukan  berbagai  masalah  yaitu  kesulitan  untuk menilai  kewajaran  beban  kerja  atas  suatu  kegiatan sejenis  antar  program/kegiatan  dan  antar  SKPD; dalam  proses  penyusunan  dan  penentuan  anggaran menjadi  suatu  hal  yang  bersifat  subjektif;  adanya ketidakadilan dalam mengalokasikan besaran anggaran untuk  dua  atau  lebih  kegiatan  yang  sama;  aparat pemerintah  daerah  tidak  memiliki  argumen  yang  kuat jika  dituduh  melakukan  pemborosan,  dan  proses penyusunan  anggaran  sering  kali  tertunda  dan membutuhkan  waktu  yang  lama.  Hal-hal  tersebut menjadikan  konsep  ASB  sangat  penting  diterapkan
dalam  pemerintah  daerah.  Konsep  ASB  masih  sangat jarang  diterapkan  pada  pemerintah  daerah  provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia karena masih sangat  sedikit  referensi  yang  mengacu  pada  konsep ASB  sehingga  masih  banyak  daerah  yang  belum mengetahui  proses  penyusunan  ASB.  Penelitian- penelitian  yang  terkait  ASB  juga  masih  jarang dilakukan.  Hal  ini  yang  mendorong  peneliti  untuk melakukan  penelitian  dengan  menganalisis  kewajaran dari  pengalokasian  anggaran  berdasarkan  metode analisis  standar  belanja  yang  merujuk  kepada penelitian [ 14 ].
ASB  dapat  memastikan  hubungan  kegiatan  dengan aktivitas  dan  beban  kerja  yang  sama  seharusnya mendapatkan  total  biaya/belanja  yang  sama  [ 15 ]. Menentukan  kewajaran  biaya  dan  beban  kerja  untuk melaksanakan  kegiatan  sehingga  hal  itu  dapat meminimalisir  terjadinya  pengeluaran  yang  kurang jelas yang menyebabkan inefesiensi anggaran. Penerapan  ASB  dalam  pengelolaan  keuangan  akan mampu  mengurangi  ketidakadilan  dan  ketidakwajaran anggaran  belanja  antar  kegiatan  sejenis  antar  program dan  antar  perangkat  daerah  [ 16 ].  Kewajaran  biaya adalah biaya per komponen atau biaya total yang wajar untuk  menyelesaikan  suatu  kegiatan  tertentu  atau untuk  menghasilkan  satuan  output  tertentu.  Dalam melakukan  penilaian  kewajaran  biaya  hal-hal  yang harus  dilakukan  adalah  menghitung  rata-rata,  batas bawah,  dan  batas  atas  sesuatu  kegiatan  ASB  yang disusun berdasarkan persamaan yang telah disusun.
Berdasarakan  hasil    dan  temuan  penelitian  terdahulu menyatakan  persentase  atau  alokasi  masing-masing belanja terhadap total belanja memiliki nilai maksimum  yaitu  pada  kegiatan  atau  belanja  [ 17 ]. Tambahan  penghasilan  berdasarkan  beban  kerja  dan memiliki  nilai  minimum  yaitu  pada  kegiatan pembulatan gaji. Model ASB yang terbentuk sebaiknya digunakan untuk penyusunan, evaluasi, dan pengendalian besaran anggaran kegiatan di Pemerintahan Daerah [ 18 ].
Beban kerja adalah komponen belanja yang mencerminkan  tahapan  pelaksanaan  kegiatan,  terdiri dari: belanja pegawai,  belanja barang/jasa, dan belanja modal  yang  dapat  menyelesaikan  suatu  kegiatan tertentu  atau  untuk  menghasilkan  satuan  output tertentu.  Terkait  dengan  peraturan  di  atas,  maka seluruh  daerah  berkewajiban  menyusun  Analisis Standar Belanja (ASB) dalam menilai kewajaran suatu anggaran  tanpa  terkecuali  Pemerintah  Kota  Padang [ 19 ].  Sistem  ASB  juga  sebaiknya  dikembangkan  agar terciptanya  anggaran  yang  efektif  dan  efisien. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang karena  Kota  Padang  baru  akan  menerapkan  ASB  ini pada  tahun  anggaran  2024.  Sehingga  peneliti  akan menganalisis  kewajaran  anggaran  belanja  pada  SKPD Pemerintah  Kota  Padang  pada  Tahun  Anggaran  2022 berdasarkan metode ASB.
Prinsip  anggaran  berbasis  kinerja  secara  teori  adalah anggaran  yang  menghubungkan  anggaran  negara (pengeluaran  negara)  dengan  hasil  yang  diinginkan
(output  dan  outcome) sehingga  setiap  rupiah  yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya.  Anggaran  berbasis  kinerja  sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan  setiap  pendanaan  yang  dituangkan  dalam kegiatan-kegiatan  dengan  keluaran  dan  hasil  yang diharapkan  termasuk  efisiensi  dalam  pencapain  hasil dari  keluaran  tersebut.  Keluaran  dan  hasil  tersebut dituangkan  dalam  target  kinerja  pada  setiap  unit kinerja.  Anggaran  berbasis  kinerja (Performance Based  Budgeting) merupakan  sistem  penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat  erat  dengan  visi,  misi,  dan  rencana  strategis organisasi [ 20 ].
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program  atau  kebijakan  sesuai  dengan  sasaran  dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.  Anggaran yang tidak efektif  dan  tidak  berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat menggagalkan  perencanaan  yang  telah  disusun. Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan setiap  biaya  yang  dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan dengan  manfaat  yang  dihasilkan.  Pengukuran  kinerja secara  berkelanjutan  akan  memberikan  umpan  balik, sehingga  upaya  perbaikan  secara  terus  menerus  akan mencapai  keberhasilan  di  masa  mendatang.  Anggaran berbasis  kinerja  juga  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  pada  organisasi  perangkat  daerah  di  Kota Padang.
Anggaran  kinerja  didasarkan  pada  tujuan  dan  sasaran kinerja.  Oleh  karena  itu,  anggaran  digunakan  sebagai alat  untuk  mencapai  tujuan.  Penilaian  kinerja didasarkan  pada  pelaksanaan  value  for  money  dan efektivitas  anggaran.  Pendekatan  ini  cenderung menolak  pandangan  anggaran  tradisional yang menganggap  bahwa  tanpa  adanya  arahan  dan  campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka  dan  cenderung  boros (over  spending). Hal  ini akan  menimbulkan  efek  ratchet efek  ratchet  dalam anggaran  belanja.  Menurut  pendekatan  anggaran kinerja,  dominasi  pemerintah  akan  dapat  diawasi  dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness ,  audit  keuangan  dan  audit  kinerja,  serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata  lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah  juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu,  agar  dapat  mencapai  tujuan  tersebut  maka diperlukan  adanya  program  dan  tolok  ukur  sebagai standar  kinerja.  Selain  itu,  sumber  daya  juga  menjadi faktor untuk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output  yang  optimum  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi.  Kampanye  implementasi  konsep value  for money pada organisasi  sektor publik gencar dilakukan
seiring  dengan  meningkatnya  tuntutan  akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance . Implementasi  konsep value  for  money diyakini  dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki  kinerja  sektor  publik.  Hal  ini  sejalan dengan  dari  hasil  penelitian  yang  menyatakan  bahwa penerapan value  for  money dalam  menilai  kinerja organisasi  sektor  public  dengan  mengukur  ekonomi, efektif, dan efisiennya.
Analisa  Belanja  Umum  menjelaskan  bahwa  Analisis standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas  beban  kerja  dan  biaya  yang  digunakan  untuk melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat.  Terdapat  dua  hal  penting  dalam  pengertian tersebut  yakni  kewajaran  atas  beban  kerja  dan kewajaran  biaya.  Kewajaran  yang  dimaksud  adalah kewajaran penganggaran atas suatu kegiatan, sehingga orientasi  standar  ini  ditujukan  pada  kegiatan  yang diusulkan. Menurut Tim Penyusunan ASB Universitas Andalas  penyusunan  ASB  seharusnya  dilakukan  pada awal  setiap  proses  penyusunan  anggaran.  Hal  ini karena  ASB  dibutuhkan  oleh  SKPD  sebagai  pedoman dalam  mengajukan  jumlah  anggaran  belanja  untuk suatu  kegiatan  yang  terangkum  dalam  Rencana  Kerja dan  Anggaran  (RKA)  SKPD.  Dengan  berpedoman kepada  ASB,  SKPD  dapat  menyusun  anggaran  sesuai dengan  prinsip-prinsip  penganggaran  yang  baik  yang salah satunya dengan memperhatikan faktor kewajarannya.  Di  sisi  sebaliknya,  TAPD  dengan berpedoman  kepada  ASB  dapat  dengan  baik  pula mengevaluasi kewajaran atas anggaran yang diusulkan oleh  masing-masing  SKPD.  Model  ASB  yang terbentuk  sebaiknya  digunakan  untuk  penyusunan, evaluasi dan pengendalian esaran anggaran kegiatan di Pemerintahan Daerah.

## 2. Metode Penelitian
Menurut  modul  analisis  standar  belanja  PSKD  untuk menghasilkan  ASB  yang  layak  dan  dapat  diterapkan oleh  Pemerintah  Kota  Padang  maka  dilakukan beberapa  tahapan  kegiatan.  Tahap  pengumpulan  data merupakan  tahap  pengambilan  data  berupa  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  untuk  tahun  2022  ke setiap  SKPD  pada  Pemerintah Kota  Padang. Penggunaan  regresi  sederhana  dalam  menyusun  ASB berguna  untuk  membuat  model  (persamaan)  regresi untuk  peramalan  belanja  dari  suatu  kegiatan. Peramalan  belanja  dengan  model  regresi  ini  dengan cara  menghitung  belanja  rata-rata,  menghitung  batas minimum  belanja,  dan  batas  maksimum  belanja,  serta menghitung  persentase  alokasi  kepada  masing-masing objek  belanja.  Dalam  menentukan  nilai  persamaan regresi  ini  dibantu  dengan  menggunakan  program SPSS.
Inventarisasi data merupakan kegiatan menginput data seluruh kegiatan  belanja  langsung dari DPA ke dalam file  microsoft  excel.  Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berulang dalam suatu SKPD atau kegiatan yang terjadi pada  beberapa  SKPD.  Inventarisasi  data  ini  juga
bermanfaat  untuk  memudahkan  pengolahan  data kegiatan  untuk  tahap  berikutnya.  Data  anggaran  di Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  (DPA)  diinputkan dalam  kolom  tersendiri  berdasarkan  alokasi  belanja masing-masing jenis kegiatan.
Cost driver merupakan faktor pemicu besarnya jumlah biaya  yang  terjadi  dalam  suatu  aktivitas.  Misalnya besarnya  biaya pelatihan akan dipicu (merupakan cost driver)  oleh  jumlah  peserta  serta  lamanya  pelatihan. Cost  driver berbeda-beda  antara  satu  ASB  dengan ASB  lainnya  tergantung  pada  jenis  kegiatan  yang dilaksanakan.  Untuk  menentukan cost  driver dapat dilakukan dengan membandingkan pemicu biaya yang mengakibatkan  suatu  biaya  berubah  pada  kegiatan yang sama.
Diagram  pencar  atau  diagram  serak  (scatter  plot) merupakan alat berupa diagram yang digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan antara variabel X dan  variabel  Y  melalui  penggambaran  nilai  dari variabel-variabel tersebut. Diagram pencar menggunakan  sistem  koordinat  cartesius.  Pada koordinat  tersebut,  pada  sumbu  X  diletakkan  nilai variabel  bebas  dan  pada  sumbu  Y  diletakkan  nilai variabel  terikat  (Y).  Tujuan  diagram  pencar  untuk mengetahui  apakah  titik-titik  koordinat  diagram membentuk  pola  tertentu.  Dalam  diagram  selanjutnya ditarik  suatu  garis  yang  dapat  membagi  dua  titik koordinat  pada  kedua  sisinya.  Garis  yang  ditarik diupayakan  sesuai  menggambarkan  kecenderungan data yang tersebar (garis best fit).
Dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara dua variabel  sekaligus  arah  atau  bentuk  hubungan.  Jika garis  naik artinya  hubungan positif dan  jika arah  garis turun  maka  jenis  hubungan  negatif.  Selain  itu  jika antara  dua  varibael  bebas  dan  variabel  terikat membentuk  atau  mendekati  garis  lurus,  maka  data tersebut  bersifat  linear.  Sebaliknya  jika  data  antara variabel  bebas  dan  variabel  terikat  tidak  membentuk atau  mendekati  garis  lurus,  maka  data  tersebut  tidak bersifat  linear.  Dapat  disimpulkan  dalam  melakukan pengujian  menggunakan  diagram  scatter  plot  ini syarat-syaratnya adalah adanya  hubungan positif  antar dua variabel dan data bersifat linear.
Pada tahap penyusunan  model analisis  standar belanja untuk  masing-masing  kegiatan  ini  dapat  dilakukan dengan  beberapa  langkah  sebagai  berikut  menentukan persentase  rata-rata,  batas  atas,  dan  batas  bawah. Setelah  tahap  persamaan  regresi  yang  didapat  untuk mencari  total  anggaran  yang  dibuat  berdasarkan cost driver masing-masing.  Tahap  berikutnya  adalah menentukan  persentase  yang  akan  menjadi  acuan  tim penyusunan  anggaran  dalam  menentukan  nilai  rincian alokasi belanja kegiatan tersebut. Setiap rincian alokasi belanja  akan  diberikan  acuan  rata-rata,  batas  atas  dan batas  bawah  yang  akan  diolah  dari  data  yang  ada. Untuk menentukan nilai persentase rata-rata, batas atas dan batas bawah tersebut digunakan persamaan.
Menentukan  persamaan  regresi  dari  setiap  ASB Analisis  regresi (regression  anlysis) merupakan
metode statistik untuk memperoleh persamaan estimasi biaya  unik  yang  paling  sesuai  bagi  sekumpulan  titik data.  Adapun  persamaan  regresi  dapat  terlihat  pada persamaan, yaitu: Y = A+B (X) . Dimana Y merupakan total  belanja  anggaran.  A  adalah  biaya  tetap (fixed zost) ,  B  adalah  biaya  variabel (variable  cost) dan  X adalah  pemicu  biaya  atau  yang  menjadi cost  driver pada kegiatan ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Langkah-langkah  dalam  analisis  kewajaran  belanja dimulai dari pembuatan model ASB. Tahap pembuatan model ASB yaitu tahap mengumpulkan dan pemilihan data,  tahap  pencarian  pemicu  belanja/biaya  (cost driver), tahap pencarian belanja/biaya tetap (fixed cost) dan  belanja/biaya  variabel  (variable  cost),  tahap penentuan nilai rata-rata, batas bawah (minimum), dan batas  atas  (maksimum),  dan  tahap  analisis  kewajaran biaya.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  atau Dokumen  Perubahan  Pelaksana  Anggaran  (DPPA) SKPD pada Pemerintah Kota Padang tahun 2022 yang terdiri dari 43 SKPD, namun dikarenakan keterbatasan data,  maka  penelitian  ini  hanya  menggunakan  23 SKPD. Pembuatan model ASB ini dilakukan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Tahap  Pengumpulan  data  kegiatan  Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD.  Pada  tahap  ini,  peneliti mengumpulkan data terkait dengan kegiatan koordinasi dan  penyusunan  laporan  capaian  kinerja  dan  ikhtisar realisasi  kinerja  SKPD  yang  dilaksanakan  oleh aparatur  dalam  bentuk  Dokumen  Pelaksana  Anggaran (DPA)  atau  Dokumen  Perubahan  Pelaksana  Anggaran (DPPA)  pada  tahun  anggaran  2022  pada  Pemerintah Kota  Padang.  Berdasarkan    data    yang    dikumpulkan tersebut  selanjutnya  melakukan  pengelompokan data dalam  bentuk  tabel  pada Microsoft  Excel.  Hal  ini bertujuan  untuk  mendapatkan kegiatan-kegiatan yang berulang   pada   suatu   SKPD   atau   kegiatan   yang terjadi      dari  beberapa    SKPD.    Berdasarkan penjelasan    anggaran    berbasis    kinerja    ASB    yang disusun  adalah      berdasarkan      kegiatan      yang melakukan      belanja      langsung      saja.      Setelah dikumpulkan    terdapat    19    data    yang    layak  diolah pada  ASB  Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD. Dari    data    yang    telah    diinput  ke    dalam  Microsoft Excel,  kemudian    dilakukan  penyetaraan    data. Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengelompokkan    berbagai  kegiatan    dari    tahap pengumpulan    data    ke    dalam    jenis    atau    kategori kegiatan  yang memiliki pola dan kemiripin yangsama dengan nilai belanja yang sepadan.
Menentukan  cost  driver  kegiatan  Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Berdasarkan pengamatan data yang dikumpulkan,  maka ditetapkan cost  driver untuk ASB  kegiatan  Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD
adalah  jumlah  dokumen/laporan  capaian  kinerja  dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Cost Driver menjelaskan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  dokumen yang  dihasilkan  maka  semakin  besar  juga  beban belanja  yang  akan  dikeluarkan  dalam  melaksanakan kegiatan    ASB  Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD, begitu juga sebaliknya. Setelah menentukan cost driver pada ASB, selanjutnya adalah menghitung berapa cost driver  di  setiap  kegiatan.  Untuk  menganalisis  dan mendapatkan nilai cost driver yang tepat.
Melakukan  pengujian  dengan  menggunakan  diagram pencar/scatter plot kegiatan Koordinasi dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD.  Langkah  selanjutnya  adalah menyeleksi  data  yang  tepat  untuk  dimasukkan kedalam  model  ASB  Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja  SKPD.  Dalam  melakukan  kegiatan  ini  kita dapat  menggunakan  diagram  pencar/scatter  plot  untuk melakukan pengujian data. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan diagram pencar/scatter    plot,  maka  terbentuklah  hubungan antara  variabel  x  (cost      driver)  dan  variabel  y  (total belanja).  Namun  jika  pada  diagram  tersebut    terdapat sebaran  data  yang  tidak  layak  yang  dapat  merusak model    ASB    yang    diinginkan,  maka  data  tersebut akan  dihapuskan      dalam  menganalisis  ASB Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD.  Selanjutnya setelah  tertinggal  data  yang  layak  maka  dilakukan sekali  lagi  pengujian  dengan  menggunakan  diagram pencar/scatter plot ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Pencar/ Scatter Plot
Dari gambar di atas terlihat bahwa data sudah tersebar dengan  baik  dan  tidak  ada  data  terpencil  atau  tidak layak,  sehingga  data  tersebut  layak  untuk  dimasukkan untuk  membuat model/persamaan regresi.  Penyusunan Model  ASB  Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  Kinerja SKPD. Langkah-langkah  dalam  menyusun  ASB  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD  membuat  persamaan  regresi analisis  regresi  adalah  salah  satu  metode  yang menentukan  hubungan  sebab  akibat  antara  stau variabel  dengan  variabel  lainnya.  Variabel  penyebab
sering kali digambarkan dalam grafik sebagai sumbu x dan  variabel  akibat  digambarkan  dengan  sumbu  y. Variabel  bebas  adalah  sumbu  x  dan  variable  tidak bebas  adalah  sumbu  y.  Dalam  regresi  ini  variabel bebas  adalah  cost  driver,  sedangkan  variabel  tidak bebas  adalah  biaya  dari  suatu  kegiatan.  Adapun  hasil yang diperoleh dari pengelolaan data ASB  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja  SKPD  dengan menggunakan program SPSS disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Model ASB Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Sig.
B Std. Error
1 (Constant) 7116556.351 1965446.763 3.621 .002 Jumlah_Do kumen 86034.952 182570.005 .471 .643
Dari  tabel  1  menunjukkan  bahwa  belanja  Tetap  (a): 7.116.556. Belanja Variabel (b)
:  86.035. Signifikansi (Sig) :  0,03621.  Pastikan  nilai signifikansi  (Sig.)  memiliki  nilai  di  antara  0,000 sampai  dengan  0,050.  Nilai  koefisien  regresi  layak digunakan  apabila  nilai  signifikansi  maksimum  atau paling  besar  0,050  atau  5%.  Nilai  signifikansi  pada kegiatan  ini  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%,  sehingga data  dalam  penelitian  ini  dignifikan  dan  sudah  sesuai dengan persyaratan kelayakan koefisien yang memiliki Tingkat  keyakinan  yang  cukup  tinggi  serta  siap digunakan.  Berdasarkan  model  di  atas,  didapatkan persamaan/model  ASB  untuk  menentukan  total anggaran pada  jenis  ASB  Koordinasi  dan Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja  SKPD  yang  terlihat  pada  persamaan  (2) sebagai  berikut Total  Belanja  =  Rp  7.116.556  + 86.035  (x). Dimana  X  =  Jumlah  Dokumen/Laporan Capaian  Kinerja  dan  Realisasi  Kinerja  SKPD. Menentukan persentase alokasi  belanja rata-rata, batas bawah, dan batas atas.
Alokasi total belanja ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja SKPD dapat dilakukan berdasarkan persamaan  2,  adapun  penentuan  persentase  batasan alokasi    belanja  untuk    total    belanja    jenis    kegiatan ASB    Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD  merujuk pada  penelitian  yang  menggunakan  standar    deviasi sebesar 25%. Perhitungannya disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan Rata-Rata, Batas Bawah, dan Batas Atas ASB
Nama Alokasi Belanja Total Alokasi Belanja Rata-Rata % Batas Bawah Batas Atas (1) (2) (3)=(2)/(7 )*100% (4) (5)=(3)- {(4)*(3)} (5)=(3)+{( 4)*(3)} Belanja Barang Rp93.052.932 61,7% 25% 46,2% 77,1% Belanja Jasa Rp17.920.000 11,9% 25% 8,91% 14,8% Belanja Perjalanan Dinas Rp39.900.000 26,4% 25% 19,8% 33,1% Total Belanja (7) Rp150.872.932 100%
ASB  Koordinasi  dan  Penyusunan  Laporan  Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini seperti yang terlihat pada tabel 2 hanya mengalokasikan objek
belanja untuk belanja barang, belanja jasa, dan belanja perjalanan  dinas.  Suatu  kegiatan  Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD  yang  pelaksanaannya  akan memasukkan objek belanja selain dari yang tersebut di atas, maka dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan  tersendiri  dengan  persetujuan  Tim  Evaluasi Anggaran.  Tabel  Batasan  alokasi  belanja  di  atas merupakan  acuan  untuk  memudahkan  alokasi  belanja dalam  jenis  kegiatan  Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja SKPD. Persentase yang didapatkan dari olahan data  tersebut  ditujukan  jika  akan  dianggarkan  suatu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD.  Hal  ini memudahkan Tim Penyusunan Anggaran Kota Padang dalam mengalokasikan ataupun mengevaluasi kelayakan  belanja  untuk  kegiatan  Koordinasi  dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD.  Untuk  informasi  tambahan bahwa standar deviasi sebesar 25% bisa berubah sesuai dengan kesepakatan dengan SKPD terkait.
Analisis        Pengujian        Kewajaran        biaya        dan beban    kerja    Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja  SKPD.  Pada  tahap  ini  adalah  melakukan penilaian  kewajaran  atas  biaya  dan  beban  kerja  yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam penilaian kewajaran beban kerja aspek yang diperhatikan  adalah  kaitan  logis  antara  kegiatan  yang diusulkan  dengan  sasaran  pembangunan,  kesesuaian antara  program  dan  kegiatan  yang  diusulkan,  dan kemampuan  SKPD  untuk  melaksanakan  program  dan kegiatan  dengan  tingkat  pencapaian  yang  diinginkan dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  anggaran. Sedangkan  aspek  yang  diperhatikan  dalam  penilaian kewajaran  biaya  adalah  kaitan  antara  biaya  yang dianggarkan  dengan  target  pencapaian  kinerja,  kaitan antara  standar  biaya  dengan  harga  yang  berlaku,  dan kaitan  antara  biaya  yang  dianggarkan  dengan  target pencapaian kinerja dengan sumber daya.
Berdasarkan  persamaan  model  ASB  yang  telah didapatkan untuk kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan  capaian  kinerja  dan  ikhtisar  realisasi  kinerja SKPD,  dari  19  SKPD  yang  diteliti  terdapat  5  SKPD yang underfinancing, 6 SKPD yang overfinancing, dan 8  SKPD  yang  mendapatkan  nilai  wajar.  Dikatakan underfinancing jika total belanja yang telah direalisasikan lebih rendah dari batas bawah yang telah ditetapkan, dikatakan overfinancing jika melebihi batas atas  yang  telah  ditetapkan,  dan  dikatakan  wajar  jika berada pada rentang batas bawah dan batas atas.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah model ASB untuk kegiatan Koordinasi dan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar Realisasi  Kinerja  SKPD  adalah  Total  Belanja  =  Rp 31.257.570–999.936  (Jumlah  Dokumen/Laporan  yang dihasilkan).  Berdasarkan  model  ASB  tersebut,  masih
terdapat 5 SKPD yang termasuk kategori underfinancing,  6  SKPD  yang  termasuk  kategori overfinancing,  dan  8  SKPD  yang  termasuk  kategori wajar.  Bagi  Pemerintah  Kota  Padang  yang  akan menerapkan  model  ASB  pada  tahun  2024,  penelitian ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam  pembuatan  model ASB  pada  kegiatan  Koordinasi  dan  Penyusunan Laporan  Capaian  Kinerja  dan  Ikhtisar  Realisasi Kinerja  SKPD.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menghindari kemungkinan  overfinancing  yang  dapat  membebani anggaran maupun underfinancing yang dapat menyebabkan  kegiatan  yang  dilaksanakan  tidak  dapat berjalan  maksimal  karena  kurangnya  anggaran.  Bagi peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  dilakukan  pada Pemerintah  Kota  Padang  tahun  anggaran  2022. Penelitian  ini  bisa  dilakukan  di  Kota  lainnya  yang belum  memiliki  acuan  khusus  yang  diterapkan  secara optimal  dalam  penganggaran  kegiatan-kegiatan  yang sering dilaksanakan dan spesifik oleh SKPD.

## Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  kami  ucapkan  kepada  Ketua  Yayasan Perguruan  Tinggi  Komputer  Padang  atas  dana  hibah yang  telah  diberikan,  LPPM  Universitas  Putra Indonesia  YPTK  Padang,  dan  BPKAD  Kota  Padang yang telah mendukung moril dan data penelitian.

## Daftar Rujukan
[1] A.  D.  Indriyani  and  W.  S.  Yuliandhari.  (2020).  Pengaruh Profitabilitas,  Ukuran  Perusahaan,  dan  Umur  Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris  pada  Perusahaan  indeks  LQ  45  Non-Keuangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2015-2018). J.  Akunt. Bisnis dan Ekon, 6 , pp. 1559–1568. DOI: https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.466 .
[2] N. Picicia, Wahidin, and Wahyunadi. (2023). Analisa Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesinambungan Penyelenggaraan  Layanan  Publik. J.  Ilmu  Ekon,  2 (2).  DOI: https://doi.org/10.59827/jie.v2i2.84 .
[3] R. Y. Dai, Z. Bokiu, and M. Mahmud. (2023).  Analisis Standar Satuan  Harga  (SSH)  Pada  Penyusunan  Anggaran.  SEIKO : Journal  of  Management  &  Business  Analisis  Standar  Satuan Harga (SSH) Pada Penyusunan Anggaran Belanja Bimtek (Studi Kasus  Badan  Keuangan  Kota  Gorontalo). SEIKO    J.  Manag.
Bus, 6 (2), pp. 236–245. DOI:
https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4768 .
[4] M. Trisilia. (2016). Analisis Standar Belanja untuk Penyusunan RKA-APBD  Kegiatan  Penyediaan  Bahan  Bacaan  (Studi  Pada SKPD  di  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang  Tahun  2015). J. Manaj.  dan  Bisnis  Indonesia,  4 (1),  pp.  147–158.  DOI: https://doi.org/10.31843/jmbi.v4i1.108 .
[5] K.  S.  Syafis  and  A.  S.  Irawan.  (2014).  Evaluasi  Kewajaran Pembelanjaan  Daerah  dengan  Menggunakan  Analisis  Standar Belanja (Studi Pada Pemerintah Kota Jambi). Account. Bus. Inf. Syst.
J, 2 (2), pp. 1–12. DOI:
https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59366 .
[6] T.  Cahyono.  (2014).  Perancangan  Basisdata  Sistem  Informasi Perhitungan  Asb  (Analisis  Standar  Belanja)  Pemerintahan Daerah. Agustus,
7 (2), p. 60. DOI: https://doi.org/10.35671/telematika.v7i2.250 .
[7] Z.  Putra  and  I.  P.  G.  Diatmika.  (2021).  Pendampingan Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  Pemerintah  Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. BERNAS J.  Pengabdi. Kpd. Masy, 2 (2), pp. 610–618. DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v2i2.1006 .
[8] D. Djefris, E. Rosalina, Rasyidah, A. W. Ahmad, F. Misra, and J.  A.  E.  Putri.  (2021).  Analisis  Standar  Belanja  (ASB)  Pada Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Akunt.  dan  Manaj, 16(2), pp. 50–67. DOI: https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.116 .
[9] M. F. Agustina. (2020). Analisis Model Analisa Standar Belanja (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta). ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J, 6 (4). DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58803 .
[10] U.  Nas,  M.  Suun,  and  F.  Nasaruddin.  (2020).  Analisis  Standar Belanja  dan  Kewajaran  Anggaran  Pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sinjai. Bongaya  J.  Res.  Account,  3 (2),  pp.  76–82. DOI: https://doi.org/10.37888/bjra.v3i2.227 .
[11] T. Winerungan, V. A. Rumate, and E. N. Walewangko. (2018). Kasus  Inspektorat  Kota  Bitung). J.  Pembanguan  Ekon.  dan Keuang.
Drh, 19 (2), pp. 2015–2017.
DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.19788.19.6.2018 .
[12] Husin,  Nurwati,  Rostin,  and  A.  Achmad.  (2022).  Pelatihan Perhitungan  Analisis  Standar  Satuan  Belanja  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Bombana. J-Abdi  J.  Pengabdi. Kpd. Masy, 1 (10). DOI: https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i10.1624 .
[13] B. N. Pradipta, L. Susilowati, and H. Haq. (2020). Implementasi Software  AxataPOS  dalam  Memenuhi  Kebutuhan  Sistem Informasi  Akuntansi  Pada  Klinik  Kesehatan  Ditinjau  Dari Perspektif  Manajemen  Bisnis  Syariah. J.  Imara,  4 (2),  pp.  133– 145. DOI: http://dx.doi.org/10.31958/imara.v4i2.2376 .
[14] S.  Sumiati,  H.  W.  Apriyanti,  and  K.  Fuad.  (2021).  Model Penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  Kabupaten  Kudus  dalam Menunjang Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan  APBD. INVEST  J.  Inov.  Bisnis  dan  Akunt,  2 (2). DOI: https://doi.org/10.55583/invest.v2i2.158 .
[15] M.  Yusuf,  R.  Rahmawati,  and  A.  Aswar.  (2020).  Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang  Kelas  Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Tahun 2019.  Reson. J.  Ilm.  Pengabdi.  Masy,  3 (2),  pp.  9–16.  DOI: https://doi.org/10.35906/resona.v3i2.386 .
[16] W. Anggita. (2017). Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan  Minimal  dan  Indikator  Kinerja  terhadap  Penyusunan Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi  Kasus  Pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Kota  Pangkalpinang). ACCOUNTHIK    J. Account.
Financ, 2( 1), pp. 314–324. DOI:
https://doi.org/10.35706/acc.v2i01.734 .
[17] N.  H.  Israr  and  E.  Syofyan.  (2022).  Pengaruh  Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  dan  Penerapan  Good  Governance terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. J.  Eksplor. Akunt, 4 (4), 2022, DOI: https://doi.org/10.24036/jea.v4i4.550 .
[18] C.  Kuntadi  and  E.  Velayati.  (2022).  Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja. Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang, 5 (4). DOI: https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2830 .
[19] F.  D.  Lombi,  Haliah,  Nirwana,  and  A.  Fahdal.  (2022). Application  of  Value  for  Money  in  Assessing  in  Public  Sector Hospitals:  A  Systematic  Literature  Review. JEINSA  J.  Ekon.
Sidenreng Rapppang, 1 (2). DOI:
https://doi.org/10.61912/jeinsa.v1i02.12 .
[20] Jiang,  H.  (2023).  Discussion  on  Key  Technologies  of  Big  Data In  Financial  Budget  Performance  Management  In  Low-Carbon Economy. Frontiers in Energy Research, 10 . DOI: https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.1080595 .