## Analisis Indikator Fundamental Ekonomi Daerah di Kalimatan Barat: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Perkapita dan HDI
Nurul Bariyah* Universitas Tanjungpura

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  identify  the  profile  and  classification  of  districts  and  cities  in  West Kalimantan  based  on indicators  of local  economic  fundamentals such  as  economic  growth,  per capita income and the Human Development Index (HDI). Secondary data were obtained from the BPS West Kalimantan and other related agencies for the years 2005 - 2011. In the processing of secondary data to answer the purpose, this study uses local typology analysis tools to determine the pattern and structure of economic growth in each region (Kuncoro, 2004) which divides area into four categories: (1) regions with high-income and high economic growth; (2) regions with high-income and low economic growth; (3) regions with low-income and high economic growth; and  (4)  regions  with  low  income  and  low  economic  growth.The  research  found  development gaps  between  the  City  of West  Kalimantan  (Pontianak  and  Singkawang)  and  other  districts where both cities have high-performance in economic growth, income per capita and HDI. None of the districts that have high performance in all three indicators. 11 other districts have diverse performance.  Policy  development  at  the  district  and  municipal  level  should  be  based  on development goals on a scale of local, provincial and national levels with a convergent pattern. This will facilitate the development of the region in the future.

## Keywords:  economic  growth,  per  capita  income,  human  development  index,  local  economic fundamental

## 1. PENDAHULUAN
Perekonomian  Kalimantan  Barat  mengalami  perkembangan  yang  fluktuatif dari waktu ke waktu seiring  dengan perkembangan  ekonomi  Indonesia sebagaimana terlihat Grafik 1. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat berada pada tingkat  sedikit  lebih  rendah  dari  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dengan perbedaan  0,17%.  Tahun-tahun  berikutnya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Kalimantan  Barat  berjalan  hampir  parallel  di  bawah  tingkat  pertumbuhan  ekonomi Nasional.
* Korespondensi:  Nurul  Bariyah,  Jurusan  Ilmu  Ekonomi, Fakultas  Ekonomi, Universitas  Tanjungpura,  Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia. Email: nurulb_hamzar@yahoo.com.
Grafik 1.Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Nasional Tahun 2004-2012 (%)
Sumber: Buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012
Pada tahun 2009 terjadi trend menurun baik pada tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi  Kalimantan  Barat  maupun  pada  tingkat  pertumbhunan  ekonomi  Nasional, namun  ketika  pertumbuhan  ekonomi  nasional  menukik  tajam  pertumbuhan  ekonomi Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan yang relative moderat, dimana tingkat pertumbuhan  ekonomi  nasional  turun    sebanyak  1,52%  dari  6,01%  menjadi  4,58%. Sebaliknya  penurunan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Barat  hanya sebesar 0,65% dari 5,45% menjadi 4,80%. Jadi, terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi  sebesar  1,52% - 0,65%  =  0,87%.  Adalah  sangat  menarik  untuk  dikaji  bahwa krisis  financial  di  tingkat  internasional  memiliki  dampak  yang  berbeda  terhadap perekonomian nasional dan Kalimantan Barat dimana perekonomian nasional mengalami konjungtur yang drastis seperti itu. Kondisi ini menunjukkan perekonomian Kalimantan Barat tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi ekonomi nasional/internasional. Hal ini tergambar  pula  dari  struktur  perekonomian  Kalimantan  Barat  yang  berbeda  dengan struktur perekonomian di tingkat nasional yang didominasi sector industry. Sebagaimana diketahui struktur perekonomian Kalimantan Barat didominasi oleh secara bersama-sama oleh sector pertanian dan sektor industri.
Pada  tahun  2010  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kalimantan  Barat  kembali tertinggal  dari  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  nasional  meskipun  pada  tahun  2012 perbedaannya  kembali  mengecil,  yaitu  sebesar  0,43%.  Adalah  menarik  untuk  diteliti
bagaimana mekanisme dan proses ekonomi yang berlaku selama periode 9 tahun tersebut sehingga  menghasilkan  pola  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  daerah  yang  berubah- ubah  mulai  dari  pola  divergensi,  convergensi,  dan  parallel.  Namun  demikian  secara umum perekonomian Kalimantan Barat dapat dikatakan mengalami kemajuan dibanding dilihat dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan antar waktu.

## Grafik 2.Kemiskinan Di Kalimantan Barat Terhadap Nasional Tahun 2004-2012 (%)
Sumber: Buku Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012
Gambar  2  menunjukkan  permasalahan kemiskinan  yang  masih  dihadapi  dalam pembangunan  ekonomi  dan  manusia  di  Kalimantan  Barat.Gambaran  mengenai  tingkat kemiskinan  yang  berlaku  di  Propinsi  Kalimantan  Barat  memperlihatkan  tendensi  yang parallel dengan perkembangan tingkat kemiskinan masyarakat secara Nasional. Data ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi terdapat pada periode Tahun 2006 yaitu 17,75%  untuk  tingkat  Nasional  dan  15,24%  untuk  Propinsi  Kalimantan  Barat.  Tingkat kemiskinan  terendah  terdapat  pada  tahun  2012  yaitu  11,96  untuk tingkat  Nasional  dan 8,17 untuk Propinsi Kalimantan Barat.
Pada  tahun  2004  tingkat  kemiskinan  propinsi  Kalimantan  Barat  berada  2,75% lebih rendah  dari  tingkat  kemiskinan  nasional,  sedangkan  pada  tahun  2013  perbedaan tersebut menjadi lebih besar  yaitu 3,79%. Nampaknya perbedaan ini cukup positif bagi perkembangan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  Kalimantan  Barat.  Tetapi  kita  tetap harus  berhati-hati  dalam  menarik  kesimpulan  tersebut,  untuk  mengantisipasi  data  yang bias serta indikator dan definisi kemiskinan yang masih mengundang perdebatan. Namun demikian  secara  umum,  kemiskinan  Kalimantan  Barat  mengalami  penurunan  yang
signifikan antar waktu  yang menunjukkan prestasi Kalimantan Barat dalam memajukan daerahnya.
Jika dilihat dari dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi ke-4  terbesar  di  Indonesia.  Dengan  luasan  mencapai  146.000  km  persegi.  Kalimantan Barat  terbagi  menjadi  14  Kabupaten  dan  Kota  yang  dapat  dikategorikan  menjadi kawasan pesisir, kawasan pedalaman, kawasan perbatasan dan kawasan perkotaan.
Keragaman  karakteristik  dan  pola  implementasi  desentralisasi  melalui  Undang- Undang  No  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang No  32  Tahun  2004 yang  mengamanatkan  daerah  untuk  menentukan nasibnya  sendiri.  Adanya  kebebasan  untuk  menentukan  nasib  sendiri  tersebut mengakibatkan  pencapaian  indikator  fundamental  ekonomi  daerah  yang  berbeda-beda pula.  Lebih  lanjut  Undang-Undang  No  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga diganti dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004.  Dengan  demikian  maka  gambaran  mengenai  ekonomi  Kalimantan  Barat sebagaimana  diuraikan  di  atas  terasa  masih  belum  memadai.  Perbedaan  letak  geografis daerah  dapat  memiliki  dampak  terhadap  struktur  ekonomi daerah  yang  bersangkutan. Untuk  itu  perlu  diidentifikasi  profil  dan  klasifikasi  masing-masing  kabupaten  dan  kota yang ada di Kalimantan Barat berdasarkan indikator fundamental ekonomi daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  penilitian,  permasalahan  dalam penelitian  ini diarahkan pada upaya mengidentifikasi profil dan klasifikasi pemerintah kabupaten dan kota  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  berdasarkan  indikator  fundamental  ekonomi  daerah yang  meliputi  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  perkapita  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM).  Informasi  tentang  profil  dan  karakteristiks  daerah  merupakan  masukan yang  sangat  penting  bagi  formulasi  kebijakan  serta  upaya  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan  daerah.Penelitian  ini  berutujuan  untuk  mengidentifikasi profil  dan  klasifikasi  kabupaten  dan kota  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  berdasarkan indikator fundamental ekonomi daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pembangunan  daerah  selalu  menghadapi  tantangan  disebabkan  berbagai  faktor ekonomi  maupun  non  ekonomi  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi upaya pembangunan tersebut.  Pada awalnya pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu upaya pembangunan ekonomi diarahkan pada  upaya  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  memunculkan  teori-teori pertumbuhan  klasik,  neoklasik  maupun  teori  pertumbuhan  baru/teori  pertumbuhan endogen (Todaro & Smith 2012).
Teori-teori  pertumbuhan  ekonomi  yang  diperkenalkan  oleh  para  ekonom menemukan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju bergerak di atas empat roda/faktor pertumbuhan ekonomi yaitu sumberdaya alam,
sumberdaya  manusia,  pembentukan  capital  dan  teknologi  (Samuelson,  1995).  Hal  ini sesuai  dengan  teori  pertumbuhan  ekonomi  Neo  Klasik  yang  menyimpulkan  bahwa  laju tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai suatu negara tergantung kepada tingkat perkembangan  teknologi,  peranan  modal  dan  peranan  tenaga  kerja  dalam  menciptakan pendapatan negara (Sukirno, 1985).
Perbedaan  mendasar  antara  negara  berkembang  dan  negara  maju  terletak  pada akumulasi  modal  yang  bersumber  dari  sisa  pendapatan  yang  tidak  dikonsumsi.  Hal  ini terkait dengan rendahnya pendapatan di negara berkembang sehingga aliran capital dari luar  negeri  baik  yang  berasal  dari  investasi  asing  maupun  hutang  luar  negeri  menjadi salah  satu  sumber  akumulasi  capital  yang  penting.  Kebanyakan  negara  berkembang hanya  mempunyai  tabungan  dan  investasi  sebesar  2%  sampai  6%  dari  pendapatan nasionalnya,  sedangkan  tabungan  dan  investasi  negara  maju  selama  periode pertumbuhan  yang  cepat  mencapai 10%  sampai  20%  dari  pendapatan  nasionalnya (Irawan dan Suparmoko, 1992).
Akan  halnya  tenaga  kerja,  Batiz  &  Batiz  (1994)  menyatakan  bahwa  seringkali teknologi  dan  capital  telah  tersedia  dalam  jumlah  yang  relative  tetap,  sehingga  jumlah output  yang dihasilkan dalam suatu perekonomian sangat tergantung pada tenaga kerja. Penduduk  sebagai  sumber  tenaga  kerja  memiliki  fungsi  ganda  dalam  perekonomian, yaitu sebagai konsumen/pasar apabila dilihat dari sisi permintaan serta tenaga kerja atau produsen apabila dilihat dari sisi penawaran.
Sebagaimana dikatakan Anderson (1991), “The concept of economic growth was rooted from the larger concept of ‘progress’. The concept of progress can be traced back historically  through  different  paths  i.e.  religion, civilization  and  development  of  system of thought. The latter can be seen from the development of economics by Adam Smith in 1776 that was mainly concern with economic advance. ”
Akumulasi  sumberdaya  dalam  jangka  panjang  akan  meningkatkan  penawaran faktor  produksi  dan  pada  gilirannya  akan  meningkatkan  produksi  barang  dan  jasa (pertumbuhan  ekonomi).  Karena  itu  upaya  pembangunan  lebih  diarahkan  pada  upaya pemupukan  modal  dan  industrialisasi  modern.  Seiring  dengan  perkembangan  waktu, awal dekade 1970an terjadi redefinisi makna pembangunan disebabkan masalah-masalah seperti  kemiskinan,  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  dominasi  struktural  serta pengangguran  yang  tidak  teratasi  melalui  pertumbuhan  ekonomi.  Menyadari    bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang perlu namun bukan kondisi cukup bagi pembangunan,  paradigma  pembangunan  selanjutnya  mengalami  pergeseran  ke  arah strategi  pembangunan  dengan  pemerataan/distribusi  pendapatan,  strategi  pembangunan dengan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  (basic  needs),  strategi  pembangunan  mandiri, strategi  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development) serta  strategi  pem- bangunan berdimensi etnik/ethnodevelopment (Kuncoro, 2004).
Strategi  pembangunan  menurut  pandangan  Klasik  mengandalkan  peran  sisi penawaran dalam mencapai tingkat kegiatan ekonomi  yang lebih tinggi. Bagaimanapun kemandegan ekonomi sejak masa depresi besar telah memposisikan pemerintah sebagai pemain  penting  melalui  kemampuannya  menciptakan  permintaan  dalam  ekonomi (pandangan  Keynesian).  Pandangan  Keynesian  mengenai  perekonomian  yang  disetir oleh  permintaan  agregat  telah  memberikan  justifikasi  campur  tangan  pemerintah  dalam menciptakan permintaan dalam perekonomian. Pemerintah melalui efek pengganda dapat meningkatkan  kegiatan  produktif  dalam  perekonomian  melalui  pengaturan pengeluaran pemerintah.  Pembangunan  ekonomi  menurut  pandangan  Keynesian  ditentukan  oleh kegiatan  rumah  tangga,  perusahaan,  pemerintah  dan  luar  negeri  dalam  membentuk permintaan agregat (aggregate demand).
Keberhasilan  pembangunan  tersebut  bagaimanapun  perlu  diukur  dengan  meng- gunakan indikator baik sosial maupun ekonomi  yang dapat diterima secara umum serta mampu mendeskripsikan kondisi riil di lapangan. Indikator yang umum digunakan untuk mengevaluasi  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  adalah  angka-angka  PDRB, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kondisi sosial kemasyakaratan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Meskipun pendapatan masih merupakan indikator yang paling banyak digunakan sebagai  ukuran  pertumbuhan  output (Frumkin,  1990),  validitas  indikator  konvensional ini  masih  diperdebatkan.  Perdebatan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  bagaimana keterkaitan  kemajuan  ekonomi  ini  dengan  kemajuan  yang  lebih  luas  dalam  hal  moral, kemanusiaan  dan  sosial.  Ini  disebabkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  biasanya diciptakan dengan biaya lingkungan dan kemanusiaan yang tinggi (Froyen, 1996). Untuk itu badan-badan dunia seperti PBB dan Bank Dunia memperkenalkan indikator-indikator tambahan selain indikator ekonomi. indikator sosial  yang biasanya digunakan berkaitan dengan pendidikan, kesehatan serta lingkungan.
Salah  satu  indikator  penting  yang  dianggap  lebih  holistic  dari  sekedar pertumbuhan  ekonomi  adalah Human  Development  Index (Indeks  Pembangunan Manusia). HDI merupakan indeks gabungan dari tiga indikator: longevity sebagai ukuran harapan  hidup,  pengetahuan  (knowledge)  yang  diukur  dengan  kombinasi  melek  huruf penduduk dewasa (bobot ¾) dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, tersier bruto (bobot 1/3) dan standar hidup layak (decent standard of living) yang diukur oleh  PDB  riil  per  kapita  dalam  paritas  daya  beli  (lihat  Kuncoro,  2004).  Ukuran  ini digunakan untuk melengkapi indikator pembangunan  yang lama seperti indikator social ekonomi dari Irma-Adelman, Physical Quality Life Index dll (Todaro & Smith 2012).
Sebagaimana  dapat  dilihat  dalam  Kuncoro  (2004),  Indeks  3  komponen  IPM dihitung dengan rumus berikut:
Indeks X (i) =  X (i) – X (i) min  /  X (i) maks – X (i) min  ................................. (1)
Dimana:
X (i) = indikator ke-I (i = 1, 2, 3) X (i) maks = nilai maksimum X (i) X (i) min = nilai minimum X (i)
Kisaran antara nilai minimum dan nilai maksimum untuk indikator HDI adalah:
Harapan hidup waktu kelahiran : 25-85 (standar UNDP) Tingkat melek huruf : 0-100 (standar UNDP) Rata-rata lama sekolah : 0-15 (standar UNDP)
Konsumsi perkapita yang disesuaikan : 300.000-732.720
Berdasarkan prosedur di atas, berikut adalah rumus HDI:
HDI = 1/3  X (1) + X (2) + X (3)  .............................................................................. (2)
Dimana:
X (1) = indeks harapan hidup waktu lahir X (2) = indeks pendidikan = 2/3 indeks melek huruf + 1/3 indeks rata-rata lama sekolah X (3) = indeks standar hidup layak/paritas daya beli

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Metode Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  penelitian,  penelitian  ini  mengandalkan  data sekunder.  Data  sekunder  diperoleh  dari  BPS  Kalimantan  Barat  serta  instansi  terkait lainnya. Data dimaksud berupa publikasi statistik serta dokumen lain yang relevan. Data Pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  perkapita  dan  HDI  yang  digunakan  adalah  tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, oleh karena itu Kabupaten Kubu Raya tidak dianalisis karena baru terbentuk pada tahun 2007. Untuk menjawab tujuan pertama, data sekunder dimaksud digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kabupaten dan kota di  Kalimantan  Barat  berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita. Sedangkan  untuk  tujuan  kedua  dan  ketiga  data  tersebut  digunakan  untuk mengidentifikasi  dan  mengklasifikasikan  kabupaten  dan  kota  di  Kalimantan  Barat berdasarkan HDI dan pendapatan perkapita serta HDI dan pertumbuhan ekonomi.
Lokasi  penelitian  adalah  Kalimantan  Barat  yang  dibagi  menjadi  13  kabupaten kota yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Kayong  Utara,  Kabupaten Sanggau,  Kabupaten  Kapuas  Hulu,  Kabupaten  Bengkayang,  Kabupaten  Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang.

## 3.2. Metode Analisis
Dalam pengolahan data sekunder untuk menjawab tujuan pertama, penelitian ini menggunakan  alat  analisis  tipologi  daerah  untuk  mengetahui  pola  dan  struktur pertumbuhan  ekonomi  masing-masing  daerah  (Kuncoro,  2004).  Tipologi  daerah membagi  daerah  menjadi  empat  kategori, yaitu (1)  daerah  yang  berpendapatan  tinggi dan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi;  (2)  daerah  yang  berpendapatan  tinggi  dan pertumbuhan ekonomi rendah; (3) daerah  yang berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi; serta (4) daerah  yang berpendapatan rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah. Lebih jelasnya klasifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Tipologi Daerah Pendapatan Perkapita Dan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi PDRB per kapita (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pendapatan tinggi & pertumbuhan tinggi Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi (ri<r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah Keterangan: r : rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
y : rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota ri : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i) yi : PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)
Dalam pengolahan  data  sekunder  untuk  menjawab  tujuan  kedua,  penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  tipologi  daerah  dengan  membagi  daerah  menjadi  empat kategori  yaitu  (1)  daerah  yang  berpendapatan  tinggi  dan  pembangunan  manusia  yang tinggi; (2) daerah yang berpendapatan tinggi dan pembangunan manusia yang rendah; (3) daerah  yang  berpendapatan  rendah  dan  pembangunan  manusia  yang  tinggi;  serta  (4) daerah yang berpendapatan rendah dan pembangunan manusia yang rendah (Tabel 2.)
Tabel 2. Tipologi Daerah Pendapatan Perkapita dan HDI
HDI PDRB per kapita (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pendapatan tinggi & pertumbuhan tinggi Pendapata rendah dan pertumbuhan tinggi (ri<r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah Keterangan: r : rata-rata HDI kabupaten/kota
y : rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota ri : HDI kabupaten/kota yang diamati (i) yi : PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)
Dalam  pengolahan  data  sekunder  untuk  menjawab  tujuan  ketiga,  penelitian  ini menggunakan  alat  analisis  tipologi  daerah  dengan  membagi  daerah  menjadi  empat kategori yaitu (1) daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan manusia  yang  tinggi;  (2)  daerah  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan pembangunan  manusia  yang  rendah; (3)  daerah  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi rendah  dan  pembangunan  manusia  yang  tinggi;  serta  (4)  daerah  yang  memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan pembangunan manusia yang rendah (Tabel 3).

## Tabel 3. Tipologi Daerah Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi dan HDI
PertumbuhanEkonomi HDI (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pendapatan tinggi & pertumbuhan tinggi Pendapata rendah dan pertumbuhan tinggi (ri<r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah Keterangan: r : rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
y : rata-rata HDI kabupaten/kota ri : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i) yi : HDI kabupaten/kota yang diamati (i)
Hasil  dari  ketiga  kombinasi  indikator  ini  dibandingkan  untuk  mendapatkan kabupaten/kota yang memiliki indikator yang konsisten atau tidak konsisten. Pemaham- an  mengenai  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  yang  dibandingkan  dengan  pendapatan perkapita  serta  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  diukur  dari  HDI  masing-masing kabupaten  kota  ini  dianalisis  untuk  kemudian  disimpulkan  sebagai  dasar  rekomendasi kebijakan.

## 3.3 Perbandingan  Indikator  Sosial  Ekonomi  Antar  Kabupaten/Kota  Di Kalimantan Barat
Bab  ini  memberikan  gambaran  tentang  kondisi  social  ekonomi  pada kabupaten/kota  yang  terdapat  di  Kalimantan Barat.  Dengan  menampilkan  data-data makro antar daerah, perbandingan pencapaian serta kondisi masing-masing daerah dapat dipahami secara komprehensif.

## 3.3.1 Perkembangan Penduduk
Jumlah  penduduk  Provinsi  Kalimantan  Barat  terus  meningkat.  Dalam  masa  4 tahun Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 penduduk bertambah sebanyak 4.477.384 – 4.178.498 = 298.886 jiwa (7,15%) atau  rata-rata  1.79% setahun. Data ini  menunjukkan bahwa  laju  pertumbuhan  penduduk  di  provinsi  ini  lebih  tinggi  dari  laju  pertumbuhan penduduk  Indonesia berdasarkan  Sensus  2010  yang  hanya  mencapai  1,49%  setahun. Kendatipun  laju  pertumbuhannya  lebih  cepat  dari  laju  pertumbuhan  penduduk  secara
nasional,  berkat  territorialnya  yang  cukup  luas  kepadatannya  tidak  begitu mengkhawatirkan.

## 3.3.2 Perkembangan Ketenagakerjaan
Untuk menganalisis aspek ketenagakerjaan kita perlu mereview makna beberapa istilah yang  dipergunakan  dalam grafik ini.  Penduduk  yang  dianggap  produktif  adalah yang  sudah  berusia  15  tahun  ke  atas.  Penduduk  dalam  kategori  ini  terbagi  menjadi  2 bagian yaitu Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang berada dalam kondisi Pengangguran Terbuka.

## Grafik 3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota Di Kalbar
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, 2011
Penduduk yang berada dalam kategori Pengangguran Terbuka terdiri atas mereka yang  mencari  kerja,  mempersiapkan  usaha,  merasa  tidak  mungkin  mendapatkan pekerjaan,  dan  mereka  yang  sudah  mendapat  pekerjaan  tetapi  belum  dimulai  bekerja. Penduduk  berumur  15  tahun  keatas  yang  Bukan  Angkatan  Kerja  adalah  mereka  yang sekolah, mengurusi rumah tangga, dan lainnya. Angka-angka  yang tercantum dalam sel grafik menunjukkan persentase. Dengan memahami beberapa pengertian tersebut, konten grafik dapat dibahas secara komprehensif seperti berikut ini.
Jika kita bandingkan TPAK tahun 2010 dan 2011 untuk tingkat provinsi terdapat peningkatan  persentase  TPAK  sebesar  0.76%,  tetapi  sebagian  dari  Kabupaten  justru mengalami  penurunan  seperti  Sambas,  Sintang,  Kapuas  Hulu,  Sekadau,  Melawi,  dan Kabupaten  Pontianak.  Kabupaten-Kabupaten  yang  mengalami  penurunan  TPAK  perlu mencari  tahu  mengapa  hal  itu  terjadi?  Karena  penurunan  TPAK  berarti  peningkatan beban masyarakat secara keseluruhan. Ketika hal itu terjadi pada 6 dari 14 wilayah kita perlu  memberikan  perhatian  yang  serius. Dalam  Pengangguran  Terbuka  penurunan berarti  positif  dan  peningkatan  berarti  negatif.  Peningkatan  TPT  terjadi  di  Kabupaten
Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi. Yang mengalami penurunan TPT adalah Kabupaten Sambas, Landak, Pontianak, Sanggau, Ketapang, Kayong Utara, Kubu  Raaya,  Kota  Pontianak,  dan  Kota  Singkawang.  Secara  keseluruhan  Provinsi Kalimantan  Barat  juuga  mengalami  penurunan  TPT  pada  tahun  2011.  Daerah-daerah yang mengalami peningkatan TPT patut menjadi risau karena pwngangguran juga berarti bertambahnya beban masyarakat secara keseluruhan.

## Grafik 4. Tingkat Pengangguran  TerbukaKabupaten/Kota Di Kalimantan Barat
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional  2011

## 3.3.3 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  mengakibatkan  peningkatan  produksi  barang  dan  jasa  dalam masyarakat dan peningkatan kemakmuran masyarakat.
Provinsi  Kalimantan  Barat  mengalami  laju  pertumbuhan  tertinggi  pada  tahun 2007  yaitu  sebesar  6.02  %  dengan  peningkatan  sebesar  0,79%  dari  tahun  2006.  Bagi provinsi  ini  moment  kedua  yang  perlu  diwaspadai  adalah  laju  pertumbuhan  ekonomi yang terendah yang terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,76%. Perlambatan ekonomi global  pada  2008-2009  pada  gilirannya  mempengaruhi  pula  perekonomian  Kalimantan Barat.
Data  yang  tersedia  dari  BPS  Kalbar  memperlihatkan  adanya  beberapa  pola pertumbuhan  ekonomi  selama  periode  3  tahun  dari tahun  2008-2010  sebagai  berikut. Pertama, Pola terus meningkat  (-++)  yang meliputi Sektor Bangunan, Sektor Jasa-Jasa, dan  Sektor  Keuangan,  Persewaan  dan  Jasa  Perusahaan. Kedua, Pola  penurunan  dan kembali  meningkat  (+-+)  yang  meliputi  Sektor  Pertambangan  dan  Penggalian,  Sektor
Industri Pengolahan, Listrik Gas dan air bersih, Sektor Perdagangan  Hotel dan Restoran, dan PDRB. Ketiga, Pola terus menurun (+--) yang diperlihatkan oleh Sektor Pertanian.
Diantara  ketiga  pola  ini  yang  paling  menguntungkan  adalah  pola  yang  pertama, karena  pola  ini  memperlihatkan steady  growth yang  memang  menjadi  tujuan pembangunan  ekonomi.  Pilihan  yang  kedua  adalah  penurunan  yang  diikuti  oleh peningkatan.  Trend  yang  kedua  ini  mengindikasikan  bahwa  upaya  menanggulangi kemunduran berhasil dilakukan. Pola yang ketiga adalah yang sangat merugikan karena disini  terjadi  trend  negatif  yang  berkepanjangan.  Dengan  ditemukannya  ketiga  pola petumbuhan tersebut pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi  yang tepat dalam memelihara trend yang baik dan menanggulangi trend yang terindikasi negatif.

## 3.3.4 Pendapatan Perkapita
Banyak orang beranggapan bahwa pendapatan perkapita tidak dapat menjelaskan keadaan  yang  sebenarnya  dari  tingkat  kesejahteraan  penduduk,  karena  dalam kenyataannya  pendapatan  terbesar  hanya  dinikmati  oleh  sebagian  kecil  penduduk, sedangkan  bagian  terbesar  penduduk  hanya  menerima  penghasilan  yang  sangat  kecil. Ketika  pendapatan  perkapita  dihitung  berdasarkan  jumlah  pendapatan  dibagi  dengan jumlah penduduk, diperoleh angka rata-rata pendapatan  yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan  sebenarnya  penduduk  berpenghasilan  rendah.  Namun  pendapatan  perkapita dapat membantu kita dalam upaya membandingkan pendapatan antar wilayah dalam satu negara dan pendapatan antar negara.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  adalah  akumulasi  pendapatan  sektor-sektor kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang  terdiri  atas  9  sektor  yaitu: pertanian,  pertambangan dan  penggalian,  industri  pengolahan,  listrik  gas  dan  air  bersih,  bangunan,  perdagangan hotel  dan  restoran,  pengangkutan  dan  komunikasi,    keuangan  persewaan  dan  jasa perusahaan,  dan  jasa-jasa.  Perhitungan  PDRB  dihitung  per  Kabupaten  dan  Kota  untuk setiap Tahun Anggaran. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu region atau Kabupaten/Kota.
Berdasarkan data Kalbar yang tersedia, kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, PDRB perkapita tertinggi diperoleh oleh Kota Pontianak yaitu diatas  10  juta  per  tahun. Kedua, PDRB  perkapita  terendah  diperoleh  oleh  Kabupaten Melawi  yaitu  dibawah  4  juta  per  tahun. Ketiga, Selama  Periode  2007-2010,  12 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan nilai PDRB perkapita setiap Tahun, yaitu Kab Sambas, Kab  Bengkayang, Kab  Landak, Kab  Pontianak, Kab  Sanggau, Kab  Sintang, Kab  Kapuas Hulu, Kab  Sekadau, Kab  Melawi, Kab  Kayong Utara, Kab  Kubu Raya, dan  Kota  Singkawang. Keempat, Kabupaten  Ketapang  dan  Kota  Pontianak  mengalami penurunan PDRB perkapita pada tahun 2009.
Jika 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat kita pilah berdasarkan besarnya  PDRB  perkapita  masing-masing,  kita  akan  memperoleh  gambaran  sebagai berikut. Kelompok pertama yang meliputi Kabupaten dan Kota dengan PDRB perkapita
2.500.000-5000.000, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong  Utara, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi. Kelompok  kedua  dengan  PDRB  perkapita  >5000.000-7.500.000,  yaitu  Kabupaten Ketapang,  Kabupaten Sanggau,  Kota Singkawang,  Kabupaten Sambas dan  Kabupaten Sintang.  Kelompok  ketiga  dengan PDRB  perkapita  >7.500.000-10.000.000,  yaitu Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu  Raya.  Kelompok  terakhir dengan PDRB perkapita >10.000.000-12.500.000, yaitu Kota Pontianak.

## 3.3.5 Pendidikan
Data yang tersedia memperlihatkan pertumbuhan sekolah dasar pada 14 wilayah sejak  tahun  2007-2011.  Pada  tahun  2007  data  untuk  Kabupaten  Kayong  Utara  dan Kabupaten  Kubu  Raya  masih  bergabung  dengan  Kabupaten  Induk  masing-masing  yitu Kabupaten  Ketapang  dan  Kabupaten  Pontianak.  Terlihat  pada  tahun  2009  terjadi penurunan  jumlah  SD  dari  tahun  sebelumnya  sebanyak  13  buah.  Jika  data ini  dapat diyakini kebenarannya, ini merupakan indikasi bahwa ada sekolah dasar yang sudah ada kemudian  menghilang.  Dalam  kenyataannya  kasus-kasus  seperti  itu  memang  terjadi terutama  di  daerah  terpencil.  Ada  sekolah  ditutup karena  kekurangan  murid,  ada  pula karena  gurunya  tidak  bisa  bertahan disebabkan berbagai  alasan  seperti  alasan  ekonomi, alasan keluarga, dan alasan kesehatan.
Pertumbuhan  jumlah sekolah  menengah  pertama di  Kalimantan  Barat memperlihatkan  jumlah  yang  menurun  di  sejumlah  wilayah,  misalnya tahun  2009  di Kabupaten  Sambas,  tahun  2011  di  Kabupaten  Landak,  tahun  2008  di  Kabupaten Sekadau,  tahun  2012  di  Kabupaten  Kayong  Utara,  tahun  2008  di  Kota  Pontianak,  dan tahun 2010 dan 2011 di  Kota Singkawang. Pada  tingkat SMP persaingan  antar sekolah semakin  gencar,  sekolah-sekolah  yang  kurang  bermutu  akannkesulitan  memperoleh murid baru, sehingga ada diantaranya yang terpaksa mengakhiri kegiatannya.
Jumlah  SMU  juga  berkembang  secara  dinamis  dalam  periode  2007-2011. Sebagian  besar  wilayah  mengalami  peningkatan  jumlah  SMU,  meskipun  di antaranya ada  yang  mengalami  penurunan  pada  tahun-tahun  tertentu,  misanya  penurunan  yang terjadi di Kabupaten Sambas tahun 1010, di Kabupaten Landak tahun 2011, Kabupaten Pontianak  tahun  2011,  Kabupaten  Sanggau  tahun  2011,  Kabupaten  Ketapang  tahun 2010, Kabupaten  Sintang  tahun  2010,  Kabupaten  Kapuas  Hulu  tahun  2008,  Kabupaten Melawi tahun 2009 dan 2011, Kota Pontianak tahun 2008, dan Kota Singkawang tahun 2009  dan  2010.  Alasan  menurunnya  jumlah  SMU  di  tempat-tempat  tersebut  sangat bervariasi, sehingga agak sulit untuk digeneralisir.
Ratio  jumlah  penduduk  terhadap  jumlahSD  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dari tahun 2007 s/d 2011 adalah sebagai berikut: (1) 1 SD untuk 1074 penduduk, (2) 1 SMP untuk  4138  penduduk,  (3) 1  SMU  untuk  8972 penduduk. Pertumbuhan  dari  tahun  ke tahun  jumlah  lembaga-lembaga  pendidikan  tersebut  tidak  menunjukkan  peningkatan yang menyolok, bahkan diantaranya ada yang mengalami penurunan.
Tabel 4. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Lembaga Pendidikan
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah SD Jumlah SMP Jumlah SMU Ratio 2/3 Ratio 2/4 Ratio 2/5 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 4.178.498 3.968 843 401 1053.05 4956,70 10420,19 2008 4.249.117 4.059 908 460 1046.84 4679,64 9237,21 2009 4.319.142 4.046 1.022 474 1067.51 4226,17 9112,11 2010 4.395.983 4.097 1.079 471 1072.98 4074,13 9333,30 2011 4.477.384 4.169 1.082 499 1073.97 4138,06 8972,71

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Estimasi untuk menjawab ketiga tujuan penelitian dilakukan dengan mengklasifikasikan 13 kabupaten  kota  di  kalimantan  barat  berdasarkan  3  tipologi,  yaitu  (1)  tipologi pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita;  (2)  tipologi  hdi  dan  pendapatan perkapita; dan (3) tipologi HDI dan pertumbuhan ekonomi.

## 4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  dapat  diklasifikasikan  pada  empat  kuadran seperti  berikut (lihat  lampiran  1). Kuadran  1  menggambarkan kabupaten/kota  dengan pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  pendapatan  perkapita  tinggi.  Kuadran  2  meng- gambarkan kabupaten/kota  dengan  pertumbuhan  ekonomi  rendah  dan  pendapatan perkapita  tinggi.  Kuadran  3 menggambarkan  kabupaten/kota  dengan pertumbuhan ekonomi  rendah  dan  pendapatan  perkapita  rendah.  Kuadran  4  menggambarkan kabupaten/kota dengan Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan perkapita rendah.

## Tabel 5.Tipologi Kabupaten/Kota Di Kalimantan BaratMenurut Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB/Kapita
PertumbuhanEkonomi PDRB/Kapita (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pendapatan perkapita tinggi & pertumbuhan tinggi: Sambas Ketapang Kota Singkawang Kota Pontianak Pendapatanperkapita rendah & pertumbuhan tinggi: Bengkayang Sekadau (ri<r) Pendapatan perkapita tinggi &pertumbuhan rendah: Sintang Pendapatan perkapita rendah &pertumbuhan rendah: Landak Pontianak Sanggau Kapuas Hulu Melawi Kayong Utara
Keterangan: r : rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
y : rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota ri : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i) yi : PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)
Pembagian  kabupaten/kota  berdasarkan  kombinasi  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  perkapita  mengklasifikasikan  13  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat sebagaimana terlihat  pada  Tabel  5.  Ketigabelas  Kabupaten/Kota  yang  dianalisis menunjukkan  bahwa keempat  kategori  pilihan  seluruhnya  terisi.  Jumlah  kabupaten terbanyak terdapat pada kategori pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah,  yaitu  sebanyak  6  kabupaten  (46,15%).  Sebaliknya  23,07%  jatuh  pada  kategori pendapatan  perkapita  tinggi  dan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi.  Dua kabupaten  terletak pada kategori pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan perkapita  rendah (15,38%). Sedangkan pada kategori pendapatan perkapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah terdapat satu kabupaten (7,69%).

## 4.2. HDI dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  dapat  diklasifikasikan  pada  empat  kuadran seperti  berikut (lihat  lampiran  2). Kuadran  1menggambarkan  Kabupaten/kota  dengan HDI tinggi dan pendapatan perkapita tinggi. Kuadran 2 menggambarkan Kabupaten/kota dengan HDI  rendah  dan  pendapatan  perkapita  tinggi. Kuadran  3 menggambarkan Kabupaten/kota  dengan HDIrendah  dan  pendapatan  perkapita  rendah. Kuadran  4 menggambarkan Kabupaten/kota dengan HDI tinggi dan pendapatan perkapita rendah.
Tabel 6. Tipologi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Menurut HDI dan PDRB/Kapita
HDI PDRB/Kapita (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pendapatan perkapita tinggi &HDI tinggi: Kota Singkawang Kota Pontianak Pendapatan perkapita rendah &HDI tinggi: Pontianak Sanggau Kapuas Hulu (ri<r) Pendapatan perkapita tinggi &HDI rendah: Sambas Ketapang Sintang Pendapatan perkapita rendah &HDI rendah: Bengkayang Landak Sekadau Melawi Kayong Utara
Keterangan: r : rata-rata HDI kabupaten/kota
y : rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota
ri : HDI kabupaten/kota yang diamati (i) yi : PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)
Pembagian  kabupaten/kota  berdasarkan  kombinasi  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  perkapita  mengklasifikasikan  13  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat sebagaimana  terlihat  pada  Tabel  6.  Data  dari 13 Kabupaten/Kota  yang  dianalisis menunjukkan  bahwa keempat  kategori  pilihan  seluruhnya  terisi.  Jumlah  kabupaten terbanyak  terdapat  pada  kategori  pendapatan  perkapita  rendah  dan  HDI  rendah,  yaitu sebanyak  5  kabupaten  (38,46%).  Sebaliknya  hanya  15,38%  jatuh  pada  kategori pendapatan  perkapita  tinggi  dan  HDI  tinggi  (2  kabupaten).  3  kabupaten  terletak  pada kategori  HDI  tinggi  dan  pendapatan  perkapita  rendah  (23,08%).  Sedangkan  pada kategori  pendapatan  perkapita  tinggi  dan  HDI  rendah  juga  terdapat  3  kabupaten (23,08%).

## 4.3. HDI dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat  dapat  diklasifikasikan  pada  empat  kuadran seperti  berikut (lihat  lampiran  3). Kuadran  1  menggambarkan  kabupaten/kota  dengan HDI  tinggi  dan  pertumbuhan  ekonomi  tinggi. Kuadran  2 menggambarkan  kabupaten/ kota dengan HDI rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kuadran 3 menggambarkan kabupaten/kota  dengan HDI  rendah  dan  pertumbuhan  ekonomi  rendah. Kuadran  4 menggambarkan kabupaten/kota dengan HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah.

## Tabel 7. Tipologi Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat Menurut HDI dan
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi HDI (yi>y) (yi<y) (ri>r) Pertumbuhan ekonomi  tinggi & HDI tinggi: Kota Pontianak Kota Singkawang Pertumbuhan ekonomi rendah & HDI tinggi: Pontianak Sanggau Kapuas Hulu (ri<r) Pertumbuhan ekonomi tinggi & HDI rendah: Sambas Bengkayang Sekadau Ketapang Pertumbuhan ekonomi rendah & HDI rendah: Landak Sintang Melawi Kayong Utara
Keterangan: r : rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota y : rata-rata HDI kabupaten/kota ri : pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i) yi : HDI kabupaten/kota yang diamati (i)
Pembagian  kabupaten/kota  berdasarkan  kombinasi  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  perkapita  mengklasifikasikan  13  kabupaten/kota  di  Kalimantan  Barat sebagaimana terlihat  pada  Tabel  7.  Data  dari 13 Kabupaten/Kota  yang  dianalisis menunjukkan  bahwa keempat  kategori  pilihan  seluruhnya  terisi. Jumlah  kabupaten terbanyak  terdapat  pada  kategori  pertumbuhan  ekonomi  rendah dan  HDI  rendah,  yaitu sebanyak 4  kabupaten  (30,77%).  Sebaliknya  hanya  15,38%  jatuh  pada  kategori pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  HDI  tinggi  (2  kabupaten).  Empat kabupaten  terletak pada kategori HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah (30,77%). Sedangkan pada kategori  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  HDI  rendah  juga  terdapat  4  kabupaten (30,77%).

## 4.4. Pembahasan
Hasil  estimasi  memperlihatkan  inkonsistensi  indikator  makro  dan  pembangunan pada  beberapa  kabupaten,  sedangkan  kabupaten  lain  memiliki  konsistensi.  Dua  daerah yang  secara  konsisten  berada  pada  kuadr an  tertinggi,  yaitu  kombinasi  “p endapatan perkapita  tinggi-HDI  tinggi- pertumbuhan  ekonomi  tinggi”  adalah  Kota  Pontianak  dan Kota  Singkawang.  Sedangkan  daerah  yang  secara  konsisten  berada  pada  kuadran terendah,  yaitu  kombinasi  “p endapatan  perkapita  rendah-HDI  rendah-pertumbuhan ekonomi  rendah”  adalah  Kabupaten  Landak  dan  Kabupaten  Kayong  Utara.  Sedang kan sembilan kabupaten lain berada di antara kedua kategori di atas.
Kedua  daerah  yang  secara  konsisten  menunjukkan  performa  yang  tinggi  adalah daerah  kota,  baik  ibukota  Propinsi  Kalimantan  Barat,  yaitu  Kota  Pontianak  maupun bukan  ibukota,  yaitu  Kota  Singkawang.  Hal  ini  mudah  dipahami,  mengingat  perkotaan merupakan pusat pemerintahan serta pusat kegiatan ekonomi yang umumnya dilengkapi dengan  infrastruktur  yang baik  untuk  menunjang  kegiatan  ekonomi  tersebut.  Kota Pontianak dan Kota Singkawang memiliki luas wilayah terkecil di Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan kabupaten lain, oleh karena itu perekonomian tidak bertumpu pada sector pertanian, melainkan pada sektor jasa (non-tradable sector).
Tingginya  pendapatan  perkapita  dan  pertumbuhan  ekonomi  ini  tercermin  pula pada  kualitas  manusianya  yang  diukur  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (HDI).  Ini berarti  tingginya  pendapatan  yang  terus  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  berasosiasi positif  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di  Kota  Pontianak  dan Singkawang.  Peningkatan  kemampuan  secara  ekonomi  memberikan  akses  yang  lebih luas  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pelayanan  kesehatan.  Pada gilirannya  hal  ini  akan  meningkatkan  lama  sekolah,  meningkatkan  angka  melek  huruf, menurunkan  angka  kematian  bayi/balita  serta  meningkatkan  pengeluaran  perkapita. Secara  bersama-sama  komponen  ini  akan  meningkatkan  HDI  Kota  Pontianak  dan  Kota Singkawang.
Tiga  kabupaten  yang  memiliki  performa  rendah  baik  dilihat  dari  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  perkapita  maupun  HDI  adalah  Kabupaten  Landak,  Kabupaten
Melawi dan Kabupaten Kayong Utara. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten baru hasil  pemekaran.  Kabupaten  Landak  merupakan  kabupaten  hasil  pemekaran  Kabupaten Pontianak  pada  tahun  1999,  Kabupaten  Melawi  merupakan  kabupaten  hasil  pemekaran Kabupaten  Sintang  pada  tahun  2004,  sedangkan  Kabupaten  Kayong  Utara  merupakan hasil  pemekaran  Kabupaten  Ketapang  pada  tahun  2007. Ketiga  kabupaten  ini  masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian.
Karakteristik  wilayah  ketiga  kabupaten  ini  berbeda,  dimana  Kayong  Utara dikategorikan  daerah  pesisir  pantai,  sedangkan  Kabupaten  Landak  dan  Kabupaten Melawi dikategorikan daerah pedalaman. Umumnya daerah pesisir pantai relative lebih maju  dibanding  daerah  pedalaman,  namun  demikian  untuk  kasus  Kabupaten  Ketapang dan sekitarnya (Kayong Utara dan Kendawangan), keunggulan lokasi ini terhambat oleh terisolirnya ketiga wilayah tersebut dengan wilayah Kalimantan Barat lainnya. Sehingga kegiatan  ekonomi  tidak  dapat  berkembang  dengan  pesat  disebabkan  kurangnya dukungan  infrastruktur  untuk  menghubungkan  wilayah  selatan  Kalimantan  Barat  ini dengan  bagian  tengah  dan  utara. Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu  kendala perkembangan  ekonomi  Kabupaten  Ketapang  dan  sekitarnya,  termasuk  Kabupaten Kayong Utara.
Kabupaten  Sambas  dan  Ketapang  memiliki  pola  yang  menarik  yaitu “pertumbuhan  ekonomi  tinggi -pendapatan  perkapita  tinggi-HDI rendah”.  Dalam berbagai  pembahasan  ilmu  ekonomi  pembangunan,  keselarasan  antara  pertumbuhan ekonomi  dan  HDI  memang  sering  dipertikaikan.  Ketidaksesuaian  antara  capaian ekonomi  yang  diukur  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan  perkapita  ini menunjukkan rendahnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  berkontribusi  dalam pembangunan  sehingga  hasil  pembangunan  hanya  dinikmati  oleh  sebagian  kecil masyarakat  saja.  Hal  ini  mengakibatkan  capaian  indikator-indikator  pengukur keberhasilan  HDI  tidak  memuaskan.  Apabila  masyarakat  ikut  serta  dalam  penciptaan PDRB,  mereka  akan  memiliki  pendapatan  yang  cukup  untuk  mengakses  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan  dan  pada  gilirannya  meningkatkan  produktivitasnya  untuk menghasilkan PDRB yang lebih tinggi lagi bagi daerah tersebut.
Selain  itu  terdapat  kemungkinan  mekanisme  transfer  kurang  berjalan  secara efektif.  Seyogyanya  perekonomian  yang  memiliki  PDRB  tinggi  dan  terus  tumbuh  akan mendapatkan  penghasilan  pajak  yang  tinggi  yang  akan  disalurkan  kepada  masyarakat yang tidak mampu sehingga mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan dan mendapatkan  bantuan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehari-hari. Apabila  hal  ini  terpenuhi,  maka  capaian  indikator  pengukur  HDI  akan  meningkat  dan menghasilkan masyarakat yang lebih berkualitas.
Sebaliknya  3  kabupaten  berada  pada  kategori  “Pertumbuhan  ekonomi  rendah - pendapatan  perkapita  rendah- HDI  tinggi”.  Kondisi  di  Kabupaten  Pontianak,  Kabupaten Kapuas  Hulu  dan  Kabupaten  Sanggau  ini  berlawanan  dengan  Kabupaten  Sambas  dan Kabupaten  Ketapang.  Meskipun  berada  di  bawah  rata-rata  kabupaten  lain,  dengan
keterbatasannya ketiga kabupaten ini mampu meningkatkan HDInya sehingga berada di atas  rata-rata  kabupaten  lain  di  Kalimantan  Barat.  Hal  ini  merupakan  fenomena  yang menarik  dimana  logika  umum  adalah  perekonomian  yang  memiliki  PDRB  rendah biasanya  memiliki  kualitas  sumberdaya  manusia  yang  rendah  pula.  Namun  demikian apabila kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilaksanakan secara terarah, maka  dengan  dana  yang  terbatas,  upaya  tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif. Keefektifan  kebijakan  untuk  peningkatan  pendidikan  dan  kesehatan  ini  pada  gilirannya dapat  mengatasi  kekurangan  dalam  bidang  ekonomi.  Sehingga  secara  total  HDI mengalami peningkatan yang signifikan.
Dua kabupaten,  yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sekadau memiliki kesamaan  yaitu “pendapatan perkapita rendah -HDI rendah tetapi pertumbuhan ekonomi tinggi”.  Rendahnya  HDI  yang  berasosiasi  dengan  rendahnya  PDRB  perkapita,  namun demikian  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  merupakan  peluang  untuk  meningkatkan pendapatan  perkapita  serta  HDI.  Hal  ini  dapat  dicapai  apabila  peningkatan  PDRB tersebut dicapai dengan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada masyarakat untuk turut serta dalam  penciptaan barang dan jasa. Dengan demikian masyarakat akan ikut  menikmati  hasil  pembangunan  yang  tercermin  dari  pengeluaran  perkapita  mereka. Selain  itu  peningkatan  pendapatan  perkapita  yang  dinikmati  secara  merata  akan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Strategi pembangunan harus  diarahkan  pada  upaya  untuk  menyelaraskan  pencapaian  di  bidang  ekonomi  dan pembangunan manusia.
Kabupaten Sintang menghadapi situasi  yang sedikit berbeda dimana pendapatan perkapita  tinggi,  namun  pertumbuhan  ekonomi  dan  HDI  masih  rendah.  Dalam  jangka panjang  hal  ini  akan  menjadi  masalah  sebab  kabupaten  lain  mengalami  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi.  Dengan  demikian  Kabupaten  Sintang  akan  semakin  tertinggal. Upaya  yang  serius  perlu  dilakukan  untuk  menciptakan  pertumbuhan  sekaligus mengarahkan pertumbuhan tersebut untuk perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Saat ini  pendapatan  perkapita  yang  tinggi  belum  diimbangi  dengan  kualitas  sumberdaya manusia yang tinggi sebagaimana tercermin dari HDI yang rendah.
Upaya  untuk  mencapai  pertumbuhan  tinggi,  pendapatan  perkapita  tinggi  serta HDI  tinggi  untuk  Kalimantan  Barat  memerlukan  strategi  yang  mengarah  pada konvergensi  dalam  ketiga  bidang  tersebut.  Kabupaten/kota  yang  sudah  memiliki performa  yang  tinggi  dalam  ketiga  komponen  tersebut  perlu  memelihara  momentum. Sedangkan  kabupaten/kota  yang  sudah  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi tetapi  masih  memiliki  HDI  yang  rendah  perlu  memfokuskan  pada  upaya  memeratakan pertumbuhan dan peningkatan kualitas SDM.

## Tabel 8.Ringkasan Perbandingan Antar Kabupaten/KotaKalimantan Barat
Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Perkapita HDI Strategi Pembangunan Kota Pontianak Tinggi Tinggi Tinggi Memelihara momentum Kota Singkawang Rendah Tinggi Tinggi Memelihara momentum Kabupaten Landak Rendah Rendah Rendah Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI Kabupaten Melawi Rendah Rendah Rendah Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI Kabupaten Kayong Utara Rendah Rendah Rendah Mengejar pertumbuhan, pemerataan dan HDI Kabupaten Sambas Tinggi Tinggi Rendah Orientasi pada pemerataan dan peningkatan HDI Kabupaten Ketapang Tinggi Tinggi Rendah Orientasi pada pemerataan dan peningkatan HDI Kabupaten Pontianak Rendah Rendah Tinggi Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan sdm berkualitas Kabupaten Kapuas Hulu Rendah Rendah Tinggi Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan sdm berkualitas Kabupaten Sanggau Rendah Rendah Tinggi Mengejar pertumbuhan dan pemerataan bermodalkan sdm berkualitas Kabupaten Bengkayang Tinggi Rendah Rendah Memelihara momentum pertumbuhan dan mengarahkan pada pemerataan dan  HDI Kabupaten Sekadau Tinggi Rendah Rendah Memelihara momentum pertumbuhan dan mengarahkan pada pemerataan dan HDI Kabupaten Sintang Rendah Tinggi Rendah Mengejar pertumbuhan dan mengarahkan pada perbaikan HDI

## 5. KESIMPULAN
Terdapat  ketimpangan  pembangunan  Kalimantan  Barat  antara  Kota  (Pontianak dan  Singkawang)  dan  kabupaten  lainnya  dimana  wilayah  kota  memiliki  performa  yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan  perkapita maupun HDI. Tidak satupun kabupaten  yang  memiliki  performa  tinggi  dalam  ketiga  indikator  sekaligus. Sebelas
kabupaten  lain  yang  dianalisis  memiliki  performa  yang  beragam.  Tiga kabupaten memiliki  performa  yang  rendah  pada  ketiga  indikator  yaitu  pertumbuhan  ekonomi, pendapatan  perkapita  dan  HDI.  Ketiga  kabupaten  ini  adalah  Kabupaten  Landak, Kabupaten  Melawi  dan  Kabupaten  Kayong  Utara  yang  merupakan  kabupaten  hasil pemekaran.
Kabupaten  memiliki  HDI  yang  tinggi  meskipun  pertumbuhan  ekonomi  dan pendapatan  perkapitanya  rendah.  Ketiga  kabupaten ini  adalah  Kabupaten  Pontianak, Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  Kabupaten  Sanggau.  Sebaliknya  Kabupaten  Sambas  dan Kabupaen  Ketapang,  meskipun  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan perkapita  yang  tinggi  ternyata  memiliki  HDI yang  rendah.  Kabupaten  Sintang, Bengkayang  serta  Sekadau  juga  memiliki  HDI  yang  rendah  baik  disebabkan  oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah ataupun pendapatan perkapita yang rendah.
Kebijakan  pembangunan  pada  tingkat  kabupaten  dan  kota  harus  mengacu  pada tujuan pembangunan baik pada skala lokal, provinsi maupun nasional dengan pola yang konvergen.  Hal  ini  akan  memudahkan  pengembangan  wilayah  pada  masa  yang  akan datang apabila sudah terdapat keseragaman performa/kinerja pembangunan antar daerah.
Kota  Singkawang  dan  Kota  Pontianak  perlu  mempertahankan  momentum pertumbuhan  ekonomi  tinggi  yang  sudah  dicapai  dengan  tetap  memperhatikan pemerataan dan peningkatan kualitas SDM. Kabupaten Landak, Melawi, Kayong Utara, Bengkayang, Sekadau dan Sintang perlu membuat strategi untuk mengejar pertumbuhan dengan mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki. Upaya mengejar pertumbuhan harus melibatkan  sebanyak  mungkin  masyarakat  melalui  peningkatan  kesempatan  kerja  (pro growth-pro  job  strategy).  Dengan  demikian  masyarakat  dapat  meningkatkan  kesejahte- raannya yang  pada  gilirannya  meningkatkan  kemampuan  mereka  mengakses  fasilitas kesehatan, pendidikan serta meningkatkan pengeluaran perkapita.
Kabupaten  Sambas  dan  Ketapang  perlu  mengarahkan  strategi  pembangunan kearah  pemerataan  dan  pembangunan  sumberdaya  manusia  karena  kedua  kabupaten  ini telah  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Berbeda  dengan  Kabupaten Pontianak,  Kabupaten  Kapuas  Hulu  dan  Kabupaten  Sanggau  yang  telah  mencapai  HDI tinggi meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah. Sehingga  kebijakan  ketiga  kabupaten  ini  harus  lebih  diarahkan  pada  upaya  mengejar pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, V. (1991). Alternative Economic Indicator. New York: Routledge.
Bappenas, (2013). Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012.
BPS,  (2010).Kalimantan  Barat  Dalam  Angka  2010,  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.
Batiz,  F. L.  R.,&  Batiz,  L. A.  R. (1994). International finance  and open economy macroeconomics, Second Edition, , New York: Mac-millan Publishing Company.
Froyen,  R.T.  (1996).Macroeconomics theories  &policies Fifth  Edition. Upper  Saddle River: Prentice Hall International Editions.
Frumkin, N. (1990). Guide to economic indicators. New York: M.E. Sharpe Armonk.
Irawan & Suparmoko, (1992), Ekonomika pembangunan, Edisi V. Yogyakarta: BPFE.
Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Macmillan Cambridge University Press.
Kuncoro,  M.  (1997).Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Kuncoro,  M.  (2001).Metode kuantitatif, teori  dan aplikasi  untuk bisnis  dan ekonomi, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Kuncoro,  M.  (2004).Otonomi  dan pembangunan daerah, reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Samuelson,  P.A.,  &  Nordhaus,  W.D.  (1995). Economics, International  Edition,  Fifteen Edition, New York: Mc Graw Hill.
Smith,  A. (1776). An inquiry  into  the nature  and causes  of  the wealth  of nations. University of Chicago Press.
Sukirno,  S. (1985).Ekonomi  Pembangunan:  Proses,  Masalah  dan  Kebijaksanaan. Jakarta: LP FEUI.
Todaro,  M.  P.  &  Smith,  S.  C.  (2012).Economic development 11 th Edition. Boston: Addison-Wesley Pearson.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.