## Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

## Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra,  E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  27 Oktober  2021 Diterima:  20 April 2021 Terbit:  25 April 2021 Keywords: Non Litigation, Case, Dispute resolution The judiciary is basically formed to try and solve problems, but in reality sometimes  it is not  able to solve the problems faced by the parties, sometimes  even causing new problems, namely prolonged hostility between  the disputing parties. The problems that  will be discussed in this research  are What are the legal remedies for non- litigation settlement  in dispute resolution according to civil law?, and  what  are  the  obstacles  to  resolving  non-litigation  disputes according to  civil law? The research  method used is an  empirical research  method that is guided by data collection techniques  with direct  interviews  with  competent  people  using  peace  theory, effectiveness  theory  in  the  rule  of law  concept  to  study  and  get answers  to  existing  problems.  The results  of this  study are  legal efforts  to  resolve  disputes  over  buying  and  selling diamonds  in civil law cases,  namely by non-litigation, this is generally done in civil  cases  only  because  it  is  more  private  in  nature  by  having several forms to resolve disputes, namely: Negotiation,  Mediation and  Arbitration.  Meanwhile,  the  obstacles  to  non-litigation settlement  in the settlement  of civil law cases of buying and selling are  juridical barriers  regarding mediation  and the  validity of the results  of  the  peace  where  the  parties  sometimes  or  the  public doubts  the final outcome  of dispute resolution  through mediation and non-juridical barriers, namely obstacles that occur because the parties involved directly related to the diamond sale and purchase dispute,  prioritizing emotions  in  problem solving. The emotional factor  with its arrogance  assumes  that all parties are in the  right position, so they don't  want to give up.

## Abstrak
Kata  kunci:
Non litigasi, Perkara, Penyelesaian sengketa
Corresponding  Author: Ni Made Trisna Dewi,  E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.co m
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3223 Peradilan  yang  dasarnya  dibentuk  untuk  mengadili  dan menyelesaikan masalah, akan tetapi kenyataannya terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan terkadang malah menimbulkan  masalah baru,  yaitu permusuhan yang  berkepanjangan  antar  pihak  yang  bersengketa.  Adapun permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitan  ini  adalah Bagaimanakah  upaya  hukum  penyelesaian  Non-Litigasi  dalam penyelesaian  sengketa  menurut  Hukum  Perdata?,  dan Bagaimanakah  hambatan-hambatan  penyelesaian  sengketa  Non- Litigasi  menurut  Hukum  Perdata?  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  empiris  yang  berpedoman pada  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  langsung kepada  yang  berkompeten  dengan  menggunakan  teori perdamaian, teori  effektivitas dalam konsep negara hukum  untuk
mengkaji  dan  mendapatkan  jawab  dari  permasalahan  yang  ada. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Upaya  hukum  penyelesaian sengketa  jual  beli  berlian  dalam  perkara  hukum  perdata  yaitu dengan cara non litigasi ini pada umumnya  dilakukan pada kasus perdata  saja  karena  lebih  bersifat  privat  dengan  mempunyai beberapa bentuk  untuk  menyelesaikan  sengketa yaitu : Negosiasi, Mediasi  dan  Arbitrase.  Sedangkan  hambatan – hambatan penyelesaian  non  litigasi  dalam  penyelesaian  perkara  hukum perdata  jual  beli  adalah hambatan  yuridis  tentang  mediasi  dan keabsahan hasil dari perdamaian diman para pihak terkadang atau masyarakat  meragukan  hasil  akhir  dari  penyelesaian  sengketa melalui mediasi dan hambatan  non  yuridis yaitu hambatan  yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa jual beli  berlian  tersebut  mengedepankan  emosi  dalam  penyelesaian masalah.  Faktor  emosi  dengan  keangkuhannya  menganggap semua  pihak  dalam  posisi  yang  benar,  sehingga  tidak  mau mengalah. .

## 1. Pendahuluan
Manusia merupakan salah satu subjek hukum. Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk  sosial” atau dalam bahasa latinnya disebut dengan “ Zoon Politicon ”, yang berarti manusia p ada dasarnya adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan makhluk lainnya dan suka  bermasyarakat. Oleh karena itu  manusia disebut  sebagai makhluk sosial. 1 Tak  seorang  pun  manusia  yang  dapat  hidup  sendiri  dan  terpisah  dari masyarakat  lainnya  sepanjang  sejarah  kehidupan.  Manusia  hidup  dalam  ikatan kelompok sebagai kesatuan sosial, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan antar satu sama lain, manusia melakukan interaksi yang dalam hal ini disebut dengan interaksi sosial.
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik terhadap individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain,  sengketa  dapat bersifat  publik  maupun keperdataan, dan dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. 2 Sengketa  atau  konflik  dirasakan  sebagai  suatu  hal  yang  mengganggu  dalam berkehidupan,  karena  pada  dasarnya setiap  orang  ingin  hidup  rukun  dan  damai. Manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  paling  sempurna,  untuk  itu  telah diberikan akal dan pikiran untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik atau  sengketa  yang  dialaminya, baik  dengan  cara berdamai  ataupun melalui  jalur hukum. Di Indonesia dikenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu  melalui  proses  litigasi  yang  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Umat manusia hingga kini masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang tetap dibutuhkan. Penyelesaian sengketa melalui  litigasi
1 C.S.T.Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , “Aristoteles” Zoon Politicon, Balai Pustaka Jakarta,hlm.29.
2 Nurnaningsih Amriani, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.
atau jalur pengadilan sering kali  dianggap sebagai  cara utama untuk menyelesaikan masalah. Sehingga setiap ada konflik yang terjadi, maka dalam pemikiran manusia cara penyelesaian terbaiknya adalah melalui pengadilan dan para pihak yang bersengketa berharap hanya pengadilanlah yang  mampu memberikan putusan yang adil bagi para pihak.
Timbulnya kritikan-kritikan dan ketidak percayaan dari masyarakat atas penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan membuat anggapan bahwa proses litigasi tersebut menjadi kurang efektif dan efesien, sehingga  para sarjana berusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan. Alternatif lain selain pengadilan inilah yang dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau yang biasa kita kenal dengan alternative  penyelesaian  sengketa.  Pengertian  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. 3
Bentuk  alternatif penyelesaian sengketa  yang   cukup pesat perkembangannya salah satunya  adalah  mediasi.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa  pengertian dan  pengaturan tentang mediasi tidak disebutkan dengan jelas, namun pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) dapat dilihat  bahwa mediasi  juga diakui  sebagai salah  satu bentuk  penyelesaian sengketa alternatif. 4 Pada dasarnya, mediasi  yang bertujuan untuk mencapai perdamaian ini sudah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu  Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang- undangan lainnya.
Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa  dengan  dibantu  arahan oleh  pihak  ketiga.  Kekuatan  mengikat  dari  hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu,  wajib dilaksanakan dengan penuh itikad  baik.  Mediasi  yang dilakukan di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela  atau  pilihan.  Akan  tetapi  dalam  konteks  mediasi  di  pengadilan, mediasi bersifat wajib.
Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  proses  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator. 5 Ketentuan kewajiban melakukan prosedur mediasi terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1  Tahun 2016 yang berbunyi  “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak  dan/atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi ” ,sedangkan dalam    Pasal  3  ayat  (3) disebutkan  “Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang tidak
3 Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4 Nurnaningsih Amriani, Op.cit., hlm.6.
5 Rachmadi Usman, 2012 (Buku I), Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik , Sinar, Grafika, Jakarta hlm.70-71
memerintahkan Para  Pihak  untuk  menempuh  Mediasi  sehingga  Para  Pihak  tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Mediasi  di  Pengadilan.Berdasarkan uraian latar belakang masalah di  atas, maka penulis dapat merumuskan masalah – masalah yang akan dibahas dalam karya imiah  ini,  yaitu:Bagaimanakah  upaya  hukum  penyelesaian  Non-Litigasi  dalam penyelesaian  sengketa  menurut  Hukum  Perdata?,  dan  Bagaimanakah  hambatan- hambatan penyelesaian sengketa Non-Litigasi menurut Hukum Perdata?

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang berpedoman pada  teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  langsung 6 kepada  yang berkompeten dengan menggunakan teori perdamaian, teori effektivitas dalam konsep negara hukum untuk mengkaji dan mendapatkan jawab dari permasalahan yang ada yaitu tentang penyelesaian dan hambatan-hambatan penyelesaian sengketa non litigasi menurut hukum perdata dengan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif membahas tentang gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat dengan sumber data primer yang didapat langsung dari sumber yang berkompeten sebagai data utama disamping data sekunder  yang  berupa bahan hukum  dari  kepustakaan. Adapun sifat  penelitian ini adalah bersifat deskriptif dalam aspek penelitian empiris yaitu dengan menggambarkan secara tepat sifat – sifat , gejala dengan gejala lain yang terjadi di masyarakat sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada dan fungsi hukum di masyarakat. 7 Data dan sumber data yang di pakai dalam pennyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi data primer  atau  data  utama  yang  berupa  wawancara dari  beberapa  narasumber yang kompeten tentang penelitian ini serta pengamatan di lapangan mengenai berjalan atau tidak nya fungsi hukum  di masyarakat dan data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat .
Teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  teknik  bola  salju  yakni menggelinding  terus  menerus 8 dengan  mengacu  kepada  wawancara di  lapangan, pengumpulan peraturan perundang-undangan dan buku-buku  hukum  sesuai  daftar pustaka,  dimana  wawancara  di  lakukan  bukan  sekedar  bertanya  pada  seseorang, melainkan  dilakukan  dengan  memberikan  pertanyaan – pertanyaan yang  telah  di rancang dengan sistematis untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  yang  berguna  untuk  mendapatkan kebenaran jawaban dari rumusan masalah yang  ada dalam penelitian  yang penulis lakukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data naturalstic berdasarkan sistem analisis kualitatif yang terdiri dari data primer, data sekunder dan bahkan data tersier  yang  diolah  dan di  analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, di katagorikan dan diklasifikasikan, di hubungkan antara satu dengan yang lainnya dan setelah itu dilakukan penafsiran yang kemudian di sajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. 9
6 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 43
7 Rianto,2021, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1 , Granit, Jakarta, hlm 12
8 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet, hlm 14
9 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung : Alfabeta, CV. Hlm 9

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Upaya Hukum Penyelesaian Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata
Sengketa  dalam  kamus  Besar  Bahasa Indonesia  sengketa  berarti  pertentangan atau konflik,  Konflik  berarti  adanya  oposisi  atau  pertentangan  antara  orang-orang, kelompok-kelompok,  atau  organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek  permasalahan. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan pleh pihak lain.  Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi conflict of interest.
Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas  proses  melalui  pengadilan/litigasi  dan  arbitrase/perwasitan,  serta  proses penyelesaian-penyelesaian konflik  secara  informal  yang  berbasis  pada  kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.
Lembaga  peradilan merupakan salah  satu  lembaga  penyelesaian  konflik  (sengketa) yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuasakan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut  akan dimenangkan oleh  pengadilan. Sebaliknya, pihak  yang  tidak  mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh  pengadilan, walaupun secara hakiki  pihak  tersebut  memiliki  hak. Dalam konteks  ini  penyele saian  sengketa  melalui  pengadilan menuntut ‘ pembuktian formal ’ , tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam  mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.
Sengketa sesungguhnya sangat berpotensi untuk dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian  sengketa. 10 Mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang dapat di gunakan oleh para pihak. 11 Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang ( win- win solution ), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang  dan  pihak  kalah.  Mediasi  bukan  hanya mempercepat proses  penyelesaian sengketa,  tetapi  juga  menghilangkan  dendam  dan  memperteguh  hubungan silaturahmi. 12
Perkembangan bisnis jual beli berlian yang semakin diminati bagi para pengusaha dan masyarakat kelas  menengah  ke  atas  dikarenakan keindahan dan  sifat  glamor  dari sebuah  perhiasan berlian.  Masyarakat kelas  menengah ke  atas  berpendapat bahwa menggunakan barang yang mahal seperti berlian merupakan prestasi atau prestise dari kesuksesan usaha dan keluarganya. Jual beli berlian dilakukan dengan cara transaksi di
10 Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. Jurnal Masalah Maslah Hukum , 47 (1). hlm. 50
11 Lorna Gilmour, 2007,Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Editioa , Great Brotain: Harper Collins Publishe, hlm. 510.
12 Op. Cit . Hlm.11
sebuah took secara tunai atau kredit dengan termin pembayaran yang dilakukan secara prbadi – pribadi dengan menggunakan perjanjian dan surat – surat atas kepemilikan berlian  seperti  contoh  kwitansi  ataupun  sertifikat  pembelian  berlian  dan  lain sebagainya.
Penjelasan mengenai  perjanjian kontrak jual  beli  diatas  apabila  dicermati,  ternyata perjanjian kontrak jual beli bermasalah terjadi karena sebuah rangkaian kalimat dalam perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak antara mereka yang mengikatkan diri dalam  satu  kontrak  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  dapat  dilaksanakan,  sekalipun seluruh unsur-unsur yang disyaratkan bagi sebuah perjanjian kontrak jual beli yang sah telah terpenuhi. Keadaan seperti ini kerap terjadi apabila pihak yang diwajibkan atau diminta untuk melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kontrak jual beli tidak mau melaksanakan dengan mengajukan berbagai alasan keberatan. Oleh karena itu para pakar hukum dagang dengan arifnya selalu  memperingatkan relevansi kehati-hatian dan kecermatan dalam mengadakan kontrak. 13
Faktor  yang  menjadi penyebab  permasalahan perjanjian kontrak  adalah bersumber pada perjanjian kontrak jual beli  tersebut  yang  mengandung kelemahan, kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kalimat dalam sebuah perjanjian kontrak jual beli yang akan menjadi dasar tidak dilaksanakannya perjanjian kontrak jual beli tersebut dan akan  melahirkan  perjanjian kontrak  jual  beli  bermasalah,  dimana  kesemuanya  itu termasuk cidera yang terselubung dan merupakan sebuah misteri permasalahan yang mewarnai perjanjian kontrak  jual  beli  atau  persetujuan-persetujuan mengikat  para pihak.
Menyelesaikan kasus Perdata biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi  dan non-litigasi, yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan. 14 Jalur non- litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. 15 Non litigasi  ini  pada umunya dilakukan pada kasus  perdata saja karena lebih  bersifat privat.Non litigasi  mempunyai beberapa bentuk  untuk menyelesaikan sengketa yaitu:
1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrase
Right Based adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di  pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke  pengadilan  yang  berwenang  atau  melalui  arbitrase. 16 Pendekatan  seperti  ini
13 Wyasa Putra Ida Bagus, 2013, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional, PT.Rafika Aditama, Bandung,  hlm..64
14 Amriani Nur, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, Rajawali Pers , Jakarta, hlm.123
15 I Made Warta. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 32-35. hlm. 34
16 Usman R, 2012, Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek , Sinar Media, Jakarta, hlm.86
umumnya  mengarah  pada  keadaan win-lose  solution ,  di  mana  ada  pihak  yang dimenangkan dan  ada  pula  pihak  yang  dikalahkan  di  sisi  lainnya.  Interest  Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak - pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi  masing- masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara  mutual  ( win-win  solution ).  Termasuk  pendekatan interest  based  diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Ruang  lingkup  penyelesaian sengketa  nonlitigasi  adalah seluas  ruang lingkup  cara penyelesaian  sengketa  hukum  kecuali  hukum-hukum  yang  bersifat  memaksa  dan hukum  publik.Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ruang  lingkup  dari penyelesaian  sengketa  nonlitigasi  adalah meliputi  perbuatan hukum  atau tindakan hukum  yang  dapat  mendorong  orang  untuk  memilih  penyelesaian  persoalan hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang  paling  efektif,  efisien  dan  aman bagi  penuntasan sengketanya.  Untuk mencapai perdamaian tersebut, pilihan nonlitigasi  dengan mempertimbangkan pada bahan-bahan  penjelasan  pasal-pasal  hukum,  biaya-biaya  litigasi,  pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas, tidak menyisakan dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat.
Penyelesaian sengketa  nonlitigasi  pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang  dilakukan  melalui  perdamaian.  Landasan  penyelesaian  sengketanya  adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

## 3.2  Hambatan-Hambatan  Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi  Menurut  Hukum Perdata
Hambatan penyelesaian setiap permasalahan tentunya berbeda – beda sesuai dengan kasus atau perkara yang ada, dan berkatian dengan penyelesaian upaya hukum non litigasi dalapam penyelesaian sengketa hukum perdata jual beli berlian ini penulis dapat membagi dua, yaitu secara yuridis  atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan non yuridis  atau pihak yang terkait dengan sengketa. Hambatan- hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.  Hambatan Yuridis Berdasarkan undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian  sengketa  tidak  menyebutkan  secara  jelas  tentang  mediasi  dan keabsahan  hasil  dari  perdamaian  para  pihak  sehingga  terkadang  masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi  yang biasanya merupakan hasil dari tersebut adalah dibawah tangan karena para pihak memiliki komitmen  untuk  melakukan  isi  dari  perdamaian  tersebut,  meskipun  hasip perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak yang telah menyetujui kesepakatan. Jika para pihak ingin  mendapat status yang jelas dari hasil perdamaian tersebut, maka para pihak dapat mendaftarkan dan mencatatkan hasil perjanjian perdamaian penyelesaian  sengketa  jual  beli  berlian  kepada  notaries  atau  pejabat  yang
berwenang. Namun jika kedua belah pihak sudah mempunyai itikad baik  untuk melaksanakan hasil perdamaian tersebut, makasejatinya tidak perlu lagi didaftarkan kepada notaries atau pejabat yang berwenang. Namun lebih  baik  jika  perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan kepada notaries, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka akan ada bukti yang kuat jika akan menegur salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atas perdamaian tersebut.
2.  Hambatan Non Yuridis Hambatan non yuridis yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung  pada sengketa  jual beli  berlian  tersebut  mengedepankan emosi  dalam penyelesaian sehingga dalam prakteknya menjadi sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan atau tidak dapat mencari solusi penyelesaian permasalan yang tepat dengan keinginan atau etikat baik dan kepala dingin dari kedua belah pihak., faktor emosi disini dapat berupa sebagai berikut :
a.  Para pihak saling merasa dirinya sendiri adalah pihak yang benar atau dengan kata lain para pihak memiliki  keegoisan  yang kuat dan menganggap dirinya tidak bersalah, sehingga keakuan para pihak ini membuat proses mediasi dan negosiasi sedikit sulid dalam menemukan jalan tengah bagi kedua belah pihak.
b.  Para pihak saling merasa dirugikan, sehingga salah satu dari pelaku transaksi jual beli berlian meminta pesangon atau ganti rugi, karena merasa dirugikan dari transaksi jual beli berlian yang telah terjadi tersebut.

## 4.  Simpulan
1.  Upaya hukum penyelesaian sengketa jual beli berlian dalam perkara hukum perdata yaitu dengan cara non litigasi ini pada umunya dilakukan pada kasus perdata saja karena  lebih  bersifat  privat  dengan  mempunyai  beberapa  bentuk  untuk menyelesaikan sengketa yaitu :
a. Negosiasi b. Mediasi c. Arbitrase Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok  maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.
2.  Hambatan – hambatan penyelesaian non litigasi dalam penyelesaian perkara hukum perdata jual beli berlian dapat dibagi dua, yaitu :
a.  Hambatan Yuridis
Berdasarkan undang – undang  nomor  30  tahun 1999 tentang arbitrase  dan alternatif penyelesaian sengketa tidak menyebutkan secara jelas tentang mediasi dan  keabsahan  hasil  dari  perdamaian  para  pihak  sehingga  terkadang masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi yang biasanya merupakan hasil  dari tersebut  adalah dibawah tangan karena para pihak memiliki  komitmen untuk melakukan isi dari perdamaian tersebut, meskipun  hasil  perdamaian tersebut  mengikat  bagi  para  pihak  yang  telah menyetujui kesepakatan
b.  Hambatan Non Yuridis
Hambatan non yuridis yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa jual beli berlian tersebut mengedepankan emosi dalam
penyelesaian masalah. Faktor emosi dengan keangkuhannya menganggap semua pihak dalam posisi yang benar, sehingga tidak mau mengalah.

## 5. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Amriani Nur, 2011, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata, Rajawali Pers, Jakarta Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum , Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada C.S.T.Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , “Aristoteles” Zoon Politicon, Balai Pustaka Jakarta
Lorna  Gilmour,  2007, Collins  English  Dictionary and  Thesaurus , Third  Editioa,  Great Brotain: Harper Collins Publishe
Nurnaningsih  Amriani,  2011, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Rachmadi Usman, 2012 (Buku  I), Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan  Praktik , Sinar Grafika, Jakarta
Rianto,2021, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , Edisi 1, Granit, Jakarta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet
Sugiyono.2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta, CV.
Usman R, 2012, Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek , Sinar Media, Jakarta,
Wyasa Putra Ida Bagus, 2013, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional , PT.Rafika Aditama, Bandung,
I  Made  Warta.  (2020). Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Kain  Tenun  Songket  Di  Desa Sidemen. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada  Masyarakat, 1(1), 32-3Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Tentang  Tanah  Melalui  Alternative  Dispute Resolution. Jurnal Masalah Maslah Hukum , 47 (1). hlm. 50

## Peraturan Perundang - Undangan
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Herziene Inlands Reglement (HIR)
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016