Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 26-41. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Fungsi dan Wewenang Negara dalam Diversi Anak
State Functions and Authorities in Child Diversion
Jamaludin
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari E-mail: jamal_ludin17@yahoo.co.id

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu18@gmail.com
Muhammad Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Deity Yuningsih
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deity.yuningsih@yahoo.com
Abstract: The  responsibility  of  the  state  in  an  effort  to  provide  special  protection  for children in conflict with the law through the delegation of authority to the government is influenced by the characteristics of the duties assigned to it. The task of the government is to follow the duties of the state, namely, to carry out some of the duties of the state as an organization of power as the main obligation that must be carried out by the state is the obligation to respect, obligation to fulfill and an obligation to protect or obliged to control and  guarantee  the  implementation  of  protection  for  every  individual  who  is  under  its jurisdiction. In this study aimed at the process of child diversion as protection of human rights.  The  objectives  of  the  compilers  in  this  study  are  how  the  state's  protection  for children  in the  diversion process  and  what  the state's  functions and  authorities  in the diversion process have made to protect children.
Keyword: State Authority; Diversion; Protection
Abstrak: Penelitian ini ditujukan pada tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan  khusus  terhadap  anak  berhadapan  dengan  hukum  melalui  pelimpahan wewenang  kepada  pemerintah  dipengaruhi  oleh  karakteristik  tugas  yang  dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian  tugas  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  sebagai  kewajiban  utama  yang harus  diemban  negara  adalah  kewajiban  untuk  menghormati  ( to  respect ),  kewajiban untuk memenuhi ( to fulfill ), dan kewajiban untuk melindungi ( to protect ) maupun wajib mengontrol dan menjamin berjalannya  pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Dalam penelitian ini ditujukan pada proses diversi
anak  sebagai  perlindungan  HAM.  Sasaran  penyusun  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana perlindungan negara terhadap anak dalam proses diversi dan apa fungsi dan wewenang negara dalam proses diversi telah mewujudkan perlindungan kepada anak. Kata kunci: Wewenang Negara; Diversi; Perlindungan

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  Negara  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 1 Ruang lingkup tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum melalui pelimpahan  wewenang  kepada  pemerintah.  Tugas  pemerintah,  menurut  Mac  Iver  dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) cultural function , (2) general welfare function , (3) economic control  function . 2 Di  Indonesia  tugas  pemerintah  harus  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD NRI Tahun 1945 khususnya pada alinea ke- 4. 3 Menjalankan tugas sesuai tujuan negara, pemerintah diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Menurut S.F. Marbun, sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud  dan  tujuannya  itu  terikat  pada  waktu  tertentu  dan  tunduk  pada  batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak). 4
Negara Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 44.25, yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 26 Januari Tahun 1990, 5 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang
1 Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative  Justice, Medan: Refika Aditama, 2012, hlm. XV.
2 Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan  Pemerintah ,  Bandung:  PT. Alumni, 2004, hlm. 30.
3 Imam Sukadi, “ Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak ” , de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 125.
4 Irfan Fachruddin, Op. cit. , hlm. 154.
5 Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak , Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 4.
berhadapan dengan hukum. 6 Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati ( to respect ), kewajiban untuk memenuhi ( to fulfill ), dan kewajiban untuk melindungi ( to protect ). 7 Selain itu, negara juga wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. 8 Posisi dan peran  negara  sebagai  pemberi  perlindungan  telah  menunjukkan  bahwa  semua  aspek  yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan adalah tanggung jawab negara. 9 Kemudian, menurut Philip, bahwa pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya. 10
Secara garis  besar, kewajiban negara  yang paling mendasar  adalah kewajiban  untuk menghormati  ( obligation  to  respect ),  kewajiban  untuk  memenuhi  ( obligation  to  fulfill ),  dan kewajiban untuk melindungi ( obligation to protect ). 11 Selain itu juga, berdasarkan Peraturan- Peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai  Administrasi  Peradilan Bagi Anak/ The Beijing Rules , Res. No. 40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apa pun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. 12 Arif  Gosita  mengatakan  bahwa  anak  wajib  dilindungi  agar  mereka  tidak menjadi  korban  tindakan  siapa  saja  (individu  atau  kelompok,  organisasi  swasta  maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 13
Menurut F. Sungeng Istanto tanggung jawab negara sebagai: “…kewajiban memberikan jawaban  yang  merupakan  perhitungan  atas  suatu  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.” 14 Secara historis prinsip tanggung  jawab  negara  memiliki  kaitan  erat  dengan  HAM  melalui  prinsip  tanggung  jawab
6 Pocut Eliza dkk., Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Jakarta: BPHN, 2016, hlm. 2. Lihat juga dalam Gilang Ramadhan Suharto, “ Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , Lex Crimen Volume IV, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 35.
7 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 2015, hlm. 13. Lihat  dalam  Setiyani,  Joko  Setiyono, “ Penerapan  Prinsip  Pertanggungjawaban  Negara  terhadap  Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar ” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 263.
8 Naya. A. Zaini, “ Politik Hukum dan HAM ” , Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 12.
9 Setiyani, Joko Setiyono, Loc. cit .
10 C. Philip, “ Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional ” , Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 36.
11 Muhammad  Luthfan  Setiaji  &  Aminullah  Ibrahim, “ Kajian  HAM  dalam  Negara  The  Rule  of  Law ” ,  Lex Scientia Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 76.
12 Yunisa  Sholikhati, Anak “ Berkonflik  dengan  Hukum  (ABH),  Tanggung Jawab  Orang Tua  atau  Negara? ” , Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Malang: Psychology Forum UMM, hlm. 465.
13 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan ,  Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 37. Lihat dalam Imam Sukadi, Op. cit. , hlm. 120.
14 F. Sugeng Istanto, Hukum Internasional , Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998, hlm. 77.
negara atas perlakuan terhadap orang asing ( state responsibility for the treatment of aliens ). 15 Dalam konteks penegakkan HAM, negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan- kovenan  internasional  tentang  HAM  sebagai  entitas  utama  yang  bertanggung  jawab  secara penuh untuk melindungi,  menegakkan,  dan  memajukan HAM. 16 Hal inilah  yang melahirkan tanggung  jawab  negara  dalam  usaha  perlindungan  hak  anak,  termasuk  hak  Anak  yang berkonflik dengan hukum (Undang-Undang Perlindungan Anak), 17 perlindungan terhadap hak anak harus dikedepankan. 18 Anak yang berkonflik dengan hukum adalah korban dari kondisi sosial dan permasalahan yang terjadi di keluarga maupun lingkungan sekitarnya. 19
Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh anak, disebabkan faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  menunjukkan  bahwa  tingkat  kriminalitas  serta pengaruh negatif semakin meningkat. 20 Kemudian ditunjukkan juga pada data Polda Metro Jaya periode 2013-2017 Ayu Eza Tiara menghitung ada 229 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dari 229 kasus itu hanya 32 kasus yang diupayakan diversi pada tahap penyidikan dan 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversi atau tidak. Kemudian, melalui Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina,  mengatakan  periode  2017  KPAI  menerima  3.849  kasus,  dari  jumlah  itu  kasus  yang berkaitan  dengan  anak  berhadapan  dengan  hukum  paling  banyak. 21 Pada  Sistem  Database Pemasyarakatan (SDP) pada akhir November 2019 menunjukkan saat ini terdapat 1.737 anak pidana yang tersebar pada 33 (tiga puluh tiga) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia. 22 Oleh karena itu, anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
15 Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim dkk., Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 81.
16 Muh. Yusuf, Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013, hlm. 102.
17 Yunisa Sholikhati, Op. cit. , hlm. 467.
18 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman  Umum  Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum,  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
19 Melinda Maharani, Penerapan Diversi pada Kasus Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan yang Melakukan Tindak Pidana yang Ancaman Pidana di Atas 7 (tujuh) Tahun , Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 4.
20 Lihat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
21 “ Mengenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak ” , HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-Diversi-dalam- pengadilan-pidana-anak?page=3, 24 April 2018, diakses pada tanggal 21 November 2020.
22 “ Status  Pelaporan  Klasifikasi  Anak  Perkanwil ”,  Sistem  Database Pemasyarakatan  direktorat  Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/12, diakses pada tanggal 21 November 2020.
perkembangan  pembangunan,  arus  globalisasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup. 23

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan menganalisis  permasalahan  dengan  menggunakan  asas-asas  hukum  dan  prinsip-prinsip hukum.  Peneliti  menganalisis  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi  dasar  dan  landasan  bagi permasalahan  yang  dibahas  dengan  melakukan  studi  kepustakaan.  Pendekatan  penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  adalah  suatu  alat  pengumpulan  bahan hukum  yang  dilakukan  melalui  bahan  hukum  tertulis  dengan  mempergunakan content analysis . 24 Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis  yaitu  suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi  objek  penelitian,  setelah  itu  dilakukan  telaah  secara  kritis,  dalam  arti  memberikan penjelasan-penjelasan  atas  fakta  atau  gejala  tersebut,  baik  dalam  kerangka  sistemisasi  atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Fungsi dan Wewenang Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Diversi
Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  negara.  Dalam  bentuknya  yang  paling  sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak
23 Hafridaa dan Helmib, “ Perlindungan Korban Melalui Kompensasi  dalam Peradilan Pidana Anak ” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020, hlm. 121.
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 21.
bersifat  melengkapi  hak-hak  lainnya  menjamin bahwa  anak-anak  akan menerima  apa  yang mereka  butuhkan  agar  mereka  dapat  bertahan  hidup,  berkembang  dan  tumbuh. 25 Tugas pemerintah menurut Mac Iver yang digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) cultural function ; (2) general  welfare  function ;  dan  (3) economic  control  function . 26 Menurut  S.F.  Marbun,  sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya itu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak). 27
Perlindungan  anak  sebagaimana  batasan  pengertian  yang  tercantum  dalam  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA)  dapat  terwujud  apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak yang diatur dalam Pasal 20 UUPA. 28 Pengaturan  mengenai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah tercantum dalam pemberian jaminan perlindungan hak anak ini dikuatkan melalui pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention  On  The  Rights  of  The  Child (Konvensi  Tentang  Hak-Hak  Anak),  Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002 tentang  Perlindungan Anak sebagaimana yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada ketentuan Pasal 21, Pasal 22 Pasal 59 angka 2.
Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara  ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang mengandung cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak khususnya dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak
25 Rini  Fitriani, “ Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  dalam  Melindungi  dan  Memenuhi  Hak-hak Anak ” , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 251.
26 Irfan Fachruddin, Op. cit. , hlm. 30.
27 Ibid. , hlm. 154. 28 Winahyu  Erwiningsih, “ Peranan  Hukum  dalam  Pertanggung-Jawaban  Perbuatan  Pemerintahan (Bestuurshandeling)  Suatu  kajian  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Hukum ” ,  Jurisprudence,  Volume  1, Nomor 2, September 2004, hlm. 140.
dapat diminimalisasi dengan upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilakukan melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. 29 Proses ini bertujuan untuk menentukan tanggung jawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum tanpa membawa anak yang berhadapan dengan hukum ke proses peradilan pidana yang formal. 30
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  bertujuan  agar  dapat  terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the  Child )  sebagaimana  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak),  kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak.  Kemudian  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, dimana poin utamanya adalah hakim wajib menyelesaikan persoalan perlindungan anak-anak yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  dengan  cara  diversi. 31 Di  samping  itu,  PERMA  ini merupakan pegangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana anak sebelum adanya regulasi khusus mengenai diversi pada sistem pengadilan pidana terhadap anak dengan syarat bahwa tindak  pidana  yang  dilakukan  merupakan pelanggaran,  tindak  pidana ringan, tindak  pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan kerugian yang nilainya tidak melebihi dari  nilai  upah  minimum  provinsi  setempat  serta  tindak  pidana  yang  hukuman  pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan memiliki rentang usia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun.
29 Yanse Oktaliza, “ Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana  terhadap Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak di Bawah Umur ” , Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains Vol 1, No 2, 2016, hlm. 73.
30 Chairul Bariah, Mohd. din, dan Mujibussalim, “ Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak ” , Syiah Kuala Law Journal, Volume 1, Nomor 3 Desember 2017, hlm. 78.
31 Dhoni Martien, “ Politik Hukum Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif ” , Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 11, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 12-13.
United  Nations  Minimum  Rules  for  the  Administrator  of  Juveline ( The  Beijing  Rules ), memberikan  pengertian  diversi  adalah  pemberian  kewenangan  dari  negara  kepada  aparat penegak  hukum untuk mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal  antara  lain menghentikan  atau  meneruskan  atau  melepaskan  dari  proses  peradilan  pidana  atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. 32 Adanya  tujuan  tersebut,  maka  negara  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  anak-anak  yaitu  kebutuhan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  dan  dalam pelaksaan pemeliharaan anak-anak di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara  normal  layaknya  anak-anak  pada  umumnya  yaitu  hak  sipil  dan  hak  kemerdekaan, lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, rekreasi dan budaya serta asuhan, perawatan dan pembinaan. Secara legal formal fungsi negara melindungi  anak  dan  adalah  upaya  negara  terhadap  masa  depan  anak  melalui  pembuatan kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan. 33 Berangkat  dari  fungsi  inilah  selanjutnya melahirkan  suatu  kewenangan  yang  mesti  dilaksanakan  oleh  negara  melalui  organ pemerintahannya.  Maka,  kewenangan  tidak  hanya  diartikan  sebagai  hak  untuk  melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang pasti; perintah; memutuskan; pengawasan; yurisdiksi; atau kekuasaan. 34 Istilah  wewenang  atau  kewenangan  secara  konseptual  sering  disejajarkan  dengan  istilah Belanda “ bevoegdheid ” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. 35
Teori  Kewenangan  sebagai middle  theory menurut  Philipus  M.  Hadjon,  kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi , delegasi , dan mandat . Jika dianalisis dengan teori  kewenangan  dari  Philipus  M.  Hadjon  adalah,  bahwa  yang  melaksanakan  diversi  pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. 36 Maka, kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Diversi merupakan kebijakan
32 Wijoyo R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 47-48.
33 Triyani  Kathrilda  Ambat, “ Fungsi  Negara  Memelihara  Anak-anak  Terlantar  Menurut  Undang-Undang Dasar 1945 ” , Lex Administratum, Volume 1, Nomor 2, Januari-Maret 2013, hlm. 1.
34 Salim  H.S  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 185.
35 SF.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Liberty, 1997, hlm. 154.
36 Dhoni Martien, Op. cit. , hlm. 12-13.
yang  dilakukan  untuk  menghindarkan  pelaku  dari  sistem  peradilan  pidana  formal. 37 Maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. 38
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah wujud dari politik hukum pemerintah untuk  merealisasikan  keseriusan  pemerintah  dalam  perkara  pidana  anak  dimana  undang- undang tersebut dinamakan SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diletakkan dalam  ketentuan  Pasal  1. 39 Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  segala  unsur  sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus ABH (Anak Bermasalah dengan Hukum), antara lain: Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta pembimbing Kemasyarakatan atau Balai  Pemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi  bantuan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA),  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS),  dan  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor  keadilan  restoratif. 40 Terkait  dengan  kekhususan  dalam  penanganan  anak  yang berkonflik dengan hukum ada 7 (tujuh) pilar peradilan anak yaitu Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim (Pengadilan),  Petugas  Bapas,  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Warga  Masyarakat. 41 Ketujuh  komponen  ini  diharapkan  bekerja  sama  membentuk  apa  yang  dikenal  dengan intergrated criminal justice system .
Prinsip utama pelaksanaan diversi adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non-penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. 42 Sehingga, pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. 43 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  29  menyatakan  diversi  hanya  dapat dilaksanakan ancaman tindak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun atau diklasifikasikan ke dalam
37 Fiska  Ananda, “ Penerapan  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana ” , Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 79.
38 Dhoni Martien, Op. cit. , hlm. 13.
39 Ibid ., hlm. 9.
40 Hulman  Panjaitan  Lonna  Yohanes  Lengkong  Fabianustua  Sihaloho, “ Penerapan  Diversi  terhadap  Anak yang Melakukan Tindak Pidana ” , Tô-râ: Volume 5, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 97.
41 Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, “ Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum ” , Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1, hlm. 12.
42 Azwad  Rachmat  Hambali, “ Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam Sistem Peradilan Pidana ” , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 22.
43 Maya Sari, Made Ayu Citra, “ Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Denpasar: Pascasarjana Universitas Udayana, 2012, hlm. 7.
tindak pidana ringan, tanpa memberikan aturan perlindungan ancaman tindak pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Tidak konsisten dalam pelaksanaan diversi terhadap ancaman tindak pidana di atas 7 (tujuh) tahun secara prinsip membuat perlindungan hukum terhadap anak masih belum maksimal sedangkan yang terancam hukuman di atas 7 (tujuh) tahun tetap diproses secara formal.
Penegak  hukum  dalam  praktiknya,  Kepolisian  (penyidik)  berwenang  menentukan posisi anak pelaku tindak pidana untuk tidak meneruskan atau memberhentikan perkara anak pelaku tindak pidana atau melakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  Pelaksanaan  diversi  pada  tahap  penyidikan  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah  yang  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan  dan  pekerja  sosial  profesional  berdasarkan pendekatan keadilan restoratif . 44 Selanjutnya, Pasal 8 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penghentian penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat dilakukan apabila penetapan hasil kesepakatan diversi telah disampaikan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk  dibuatkan penetapan. 45 Penanganan  anak  bermasalah  dengan  hukum  (ABH)  melalui  tindakan  diversi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, walaupun menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta 46 dikatakan bahwa keadilan adalah suatu yang sukar didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas  dan  kaidah  yang  menjamin  adanya  keteraturan  dan  ketertiban  dalam  masyarakat. Berhukum dengan hati hakikatnya memadukan rasio dengan akhlak dalam aktualisasi hukum dalam masyarakat. 47

## Peran Negara Mewujudkan Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Diversi
44 Pasal  1  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor 11  tahun 2012  menyatakan  keadilan restoratif  justice adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban  keluarga  pelaku/korban  dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
45 Fiska Ananda, Op. cit. , hlm. 81-82.
46 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Buku I , Bandung: Alumni, 2000, hlm. 52.
47 Absori, Pemikiran  Hukum  Transendental  dalam  Konteks  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia  dalam Transedensi Hukum: Prospek dan Implementasi , Yogyakarta: Genta Publishing, 2017, hlm. 1.
Posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan  martabatnya,  anak  berhak  mendapatkan  pelindungan  khusus,  terutama  pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  saat  ini  melalui  penyelenggaraan  Sistem  Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, 48 yaitu dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk  anak  yang  disebut  dengan “diversi”. Hal ini merupakan suatu keadaan dalam rangka penegakan hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions . 49
Melalui  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  Undang- Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice , yang dilaksanakan dengan cara pengalihan ( diversi ). 50 Maka, hak dan kewajiban anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagaimana dinyatakan juga dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia.  Serta,  diversi  dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan  dan rehabilitasi ( protection and rehabilitation ) kepada  pelaku sebagai upaya  untuk  mencegah  anak menjadi pelaku  kriminal  dewasa. 51 Beberapa  prinsip  terpenting  dalam  memberikan  perlindungan terhadap anak, sebagai berikut: (1), prinsip non diskriminasi agar negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak; (2), prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak agar perlindungan anak terselenggara dengan baik; Prinsip (3), hak hidup, kelangsungan hidup, dan  perkembangan;  dan  Prinsip  (4),  penghargaan  terhadap  pendapat  anak. 52 Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat dari Plato bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah
48 Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1.
49 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 241.
50 Fiska Ananda, Op. cit., hlm. 78-79.
51 Yati Sharfina Desiandri, “ Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan ” , USU Law Journal, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 147-157.
52 Reza Fahlevi, “ Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional ” , Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 179.
yang  didasarkan  pada  pengaturan  (hukum)  yang  baik. 53 Kehadiran  negara  dan  pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai salah satu organ penyelenggara negara mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  pemeliharaan  dan  pembinaan  anak-anak  yang bermasalah dengan hukum (ABH).

## KESIMPULAN
Fungsi dan wewenang negara dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam proses diversi sebagai tugas negara yang telah menjamin terhadap hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi guna menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Peran negara mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam proses diversi telah dilaksanakan dimana setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang- Undang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka

## Buku
Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia dalam  Transedensi  Hukum:  Prospek  dan  Implementasi ,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2017.
Eliza,  Pocut,  dkk., Kelompok  Kerja  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  dalam  Rangka  Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Jakarta: BPHN, 2016.
Fachruddin,  Irfan, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  terhadap  Tindakan  Pemerintah , Bandung: PT. Alumni, 2004.
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak; Kumpulan Karangan , Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
H.S.,  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Huda, Ni’matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005. Istanto, F. Sugeng, Hukum Internasional , Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 1998.
53 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review , Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1. Lihat juga dalam Markus Iman Sucipto, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “ Kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelesaian Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Nomor. 2, August 2019, hlm. 322.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu  Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum. Buku I , Bandung: Alumni, 2000.
Maharani, Melinda, Penerapan Diversi pada Kasus Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan yang Melakukan Tindak Pidana yang Ancaman Pidana di Atas 7 (tujuh) Tahun ,
Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
2016.
Makarao,  Mohammad  Taufik,  dkk., Hukum  Perlindungan  Anak  dan  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Marbun, SF., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia , Yogyakarta:
Liberty, 1997.
Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative
Justice, Medan: Refika Aditama, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Prakoso, Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak , Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
Smith, Rhona K.M., Christian Ranheim dkk., Hukum Hak Asasi Manusia , Yogyakarta: PUSHAM UII,
2008.
Wijoyo, R, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Yusuf, Muh., Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2013.

## Jurnal dan Makalah
Ambat, Triyani Kathrilda, “ Fungsi Negara Memelihara Anak-anak Terlantar Menurut Undang- Undang Dasar 1945” , Lex Administratum, Volume 1, Nomor 2, Januari-Maret 2013.
Ananda, Fiska, “ Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana” , Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.
Bariah, Chairul, Mohd. din, dan Mujibussalim, “ Perluasan Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Anak”, Syiah  Kuala  Law  Journal,  Volume  1,  Nomor  3 Desember 2017.
Desiandrim Yati Sharfina, “ Diversi  terhadap  Anak yang Berkonflik  dengan  Hukum  di Tingkat
Penyidikan” , USU Law Journal, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.
Erwiningsih, Winahyu, “ Peranan Hukum dalam Pertanggung-Jawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling)  Su atu  kajian  dalam  Kebijakan  Pembangunan  Hukum” , Jurisprudence, Volume 1, Nomor 2, September 2004.
Fahlevi, Reza,  “ Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Hukum  Nasional” ,  Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
Fitriani, Rini, “ Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Hafridaa dan Helmib, “ Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 1, September 2020.
Hambali, Azwad Rachmat, “ Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana” , Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1, Maret 2019.
Haris, Oheo  K.,  “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara Pidana Khusus”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017.
Martien, Dhoni, “ Politik Hukum Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif”, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 11, Nomor 1, Januari 2017.
Oktaliza, Yanse, “ Analisis  Yuridis Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana terhadap  Pembunuhan Berencana yang dilakukan Anak di Bawah Umur” , Jurnal Ilmu Hukum Justicia Sains Vol 1, No 2, 2016.
Panjaitan,  Hulman,  Lonna  Yohanes  Lengkong, Fabianustua  Sihaloho,  “ Penerapan  Diversi terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana”, Tô-râ:  Volume  5,  Nomor  2,  Agustus 2019.
Philip, C., “ Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional”,
Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Nomor 2, 2016.
Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis, “ Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1.
Sari, Maya, Made Ayu Citra , “ Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Artikel Hukum  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Denpasar:  Pascasarjana  Universitas  Udayana, 2012.
Setiaji, Muhammad Luthfan & Aminullah Ibrahim, “ Kajian HAM dalam Negara The Rule of Law” ,
Lex Scientia Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017.
Setiyani,  Joko  Setiyono,  “ Penerapan  Prinsip  Pertanggungjawaban  Negara  terhadap  Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020.
Sholikhati, Yunisa, Anak “Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?”, Seminar Psikologi & Kemanusiaan, Malang: Psychology Forum UMM.
Sucipto, Markus Iman, Guasman Tatawu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, “ Kewenangan Biro Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dalam  Penyelesaian  Perkara Litigasi di Lingkungan Pemerint ah Daerah” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Nomor.
2, August 2019.
Suharto, Gilang Ramadhan, “ Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia” , Lex Crimen Volume IV, Nomor 1, Januari-Maret 2015.
Sukadi, Imam,  “ Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Anak  Terlantar  dalam  Operasionalisasi Pemerintah  di  Bidang  Perlindungan  Hak  Anak”, de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan  Hukum,
Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
Zaini, Naya. A., “ Politik Hukum dan HAM” , Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

## Situs Web
“ Mengenal  Konsep  Diversi  dalam  Pengadilan  Pidana  Anak”, HukumOnline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep- Diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak?page=3, 24 April 2018, diakses pada tanggal 21 November 2020.
“ Status  Pelaporan  Klasifikasi  Anak  Perkanwil ”,  Sistem  Database  Pemasyarakatan  direktorat
Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2020/month/12, diakses pada tanggal 21 November 2020.