Discontinuity formulation of restitutions in Aceh qanun against the protection of rape victims
Syarifah Rahmatillah Aljamalulail*
*Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email: syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id
* Corresponding author, email: syarifahrahmatillah@ar-raniry.ac.id
Received: Pebruary 27, 2021 Accepted: September 13, 2021 Published: September 30, 2021

## ABSTRACT
This study discusses the fulfilment of the rights of rape victims in Aceh in the form  of  restitution  payments.  Restitution  which  is  the  main  punishment  in Qanun  Aceh  No.  6  of  2014  concerning  the  Jinayat  Law,  has  never  been included  in  the  judge's  decision  in  the  cases  of  rape.  Basically  Qanun Jinayah has shown its side with rape victims by formulating punishments for perpetrators which are certain to have a deterrent effect such as the length of  prison  sentences  and  the  number  of  sentences  handed  down  to  the perpetrators.  However,  the  problem  of  hampering  the  fulfilment  of restitution to victims is a new problem in the realm of enforcing the Jinayah Qanun  in  Aceh.  This  raises  the  question  of  why  restitution  was  never included in the decision of the Sharia Court for the rape case in Aceh. This research  is  a  literature  study  using  a  normative  approach  which  is  then explained descriptively. The results of this study showed that the restitution was  never  included  in  the  decision  is  due  to  the  incompatibility  of  the restitution  formulation  mentioned  in  the  Jinayat  Law  Qanun  and  later referred  to  differently  in  the  Jinayat  Procedural  Law,  namely  as compensation.  The  fulfilment  of  this  right  to  restitution  is  also  hampered due to  the absence of  a governor's regulation  that  contains technical rules regarding the mechanism for executing restitution for victims. The impact of this  discontinuity  in  the  formulation  of  restitution  makes  judges  unable  to include sanctions for restitution in their decisions.
Keywords: Restitution; rape; qanun jinayat.

## ABSTRAK
Studi  ini  membahas  tentang  pemenuhan  hak  korban  jarimah  pemerkosaan di  Aceh  dalam  bentuk  pembayaran  restitusi.  Restitusi  yang  merupakan hukuman  utama  atau  Uqubat  utama  dalam  qanun  yang  berlaku  di  Aceh yakni Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam kenyataannya belum  pernah  di  masukkan  dalam  amar  putusan  hakim  pada  kasus  kasus jarimah  perkosaaan.  Pada  dasarnya  Qanun  Jinayah  telah  menunjukkan keberpihakannya  pada  korban  perkosaan  dengan  formulasi  hukuman  bagi pelaku  yang  dipastikan  mempunyai  efek  jera  seperti  lamanya  hukuman penjara  dan  banyaknya  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku.  Namun, persoalan  terhambatnya  pemenuhan  restitusi  kepada  korban  menjadi persoalan  baru  dalam  ranah  penegakan  Qanun  Jinayah  di  Aceh.  Hal  ini menimbulkan  pertanyaan  mengapa  restitusi  tidak  pernah  di  masukkan dalam  putusan  Mahkamah  Syariah  kasus  jarimah  perkosaan  di  Aceh. Penelitian  ini  merupakan  studi  pustaka  dengan  menggunakan  pendekatan normatif  yang  kemudian  dijelaskan  secara  deskriptif.  Hasil  studi  ini menemukan  persoalan  mengapa  restitusi  tidak  pernah  di  masukkan  dalam putusan  Mahkamah  Syariah  kasus  jarimah  perkosaan  di  Aceh  merupakan efek  dari  ketidaksesuaian  formulasi  restitusi  yang  disebut  dalam  Qanun Hukum Jinayat  dan kemudian disebut berbeda dalam  Qanun Hukum Acara Jinayat  yaitu  sebagai  kompensasi.  Pemenuhan  hak  restitusi  ini  juga terhambat  dikarenakan  tidak  adanya  peraturan  gubernur  yang  memuat aturan  teknis  tentang  mekanisme  eksekusi  restitusi  bagi  korban.  Dampak dari  ketidaksinambungan  perumusan  restitusi  ini,  secara  umum  membuat hakim tidak dapat memasukkan sanksi restitusi dalam putusannya.
Keywords: Restitusi; jarimah perkosaan; qanun jinayat.

## 1. PENDAHULUAN
Jarimah  perkosaan  merupakan  bentuk  kejahatan  yang  sangat  tidak  manusiawi. Kekerasan seksual di Aceh mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 2010- 2011,  salah  satunya  adalah  kasus  perkosaan  (Zuanny,  et.  al,  2016). Menurut  Hamzah (2016)  banyak  jalan  terjadinya  perkosaan,  ada  karena  kebetulan  bertemu,  misalnya perempuan  itu  minta  tumpangan  kendaraan,  sehingga  pembuat  mendapat  kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  pacarnya  untuk  bersetubuh  dengan  dia,  yang  semula  perempuan  itu  masih mempertahankan keperawanannya.
Satu  kasus  di  akhir  tahun  2020  yang  lalu.  Kasus  yang  berakhir  dengan meninggalnya  si  pelaku  di  dalam  Rutan  sebelum  putusan  hakim.  Kasus  perkosaan  di Bayeun Kabupaten Aceh Timur ini telah menarik simpati dan empati masyarakat Aceh, bahkan  dalam  skala  nasional.  Jarimah  pemerkosaan  ini  terjadi  ikuti  penganiayaan
terhadap  korbannya  dan  berlanjut  pada  pembunuhan  terhadap  anak  laki-laki  korban berusia 9 tahun.
Kasus-kasus perkosaan sangat sering terjadi di Aceh. Di Banda Aceh contohnya, kasus perkosaan tidak hanya di alami oleh perempuan dewasa namun juga terjadi pada sejumlah  anak-anak.  Periode  Januari-Oktober  2020  saja  menurut  Kapolresta  Banda Aceh,  terdapat  27  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  anak.  Hal  ini  terasa  sangat  tidak logis,  karena  masyarakat  Aceh  pada  dasarnya  sangat  kental  pendidikan  agama Islamnya.
Di  sisi  lain,  dalam  setiap  kasus  perkosaan  ini  yang  menjadi  perhatian  banyak pihak,  baik  dari  akademisi  maupun  para  pegiat  perlindungan  perempuan  dan  anak adalah  pada  tingkat  jaminan  perlindungan  pada  korban  pasca  kejahatan  atau  jarimah perkosaan  ini  terjadi.  Bagaimana  layanan  khusus  yang  diberikan  perintah  untuk membuat  korban  tidak  bertambah  traumatiknya  dalam  menghadapi  kehidupannnya apalagi  jika  korban  dihadapkan  dengan  proses  sistem  peradilan  pidana  yang  sangat menyita energi dan perasaan korban.
Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  pada  dasarnya  sudah memberikan rasa keadilan kepada para korban jarimah perkosaan. Hal ini dapat dilihat dari  tingginya  hukuman  yang  di  formulasikan  dalam  qanun  ini  kepada  pelaku  jarimah yakni dengan ancaman sanksi hukuman Uqubat Ta’zir cambuk paling  sedikit 125 kali paling  banyak  175  kali,  atau  denda  paling  sedikit  1.250  gram  emas  murni,  paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.    Dari  sini  sangat  signifikan  terlihat  bahwa  batas  terlamanya  hukuman  penjara kepada pelaku jarimah pemerkosaan yaitu 175 bulan merupakan sebuah janji penjeraan yang  sangat  baik  kepada  korban  oleh  pemerintah  melalui  Formulasi  Qanun  Jinayah tersebut.  Contoh  implementasinya  bahkan  dapat  dilihat  pada  Putusan  Mahkamah Syariah  Langsa  dengan  menghukum  pelaku  jarimah  pemerkosaan  15  tahun  penjara, selanjutnya  Mahkamah  Agung  sangat  mendukung  sanksi  yang  di  pilih  majelis  hakim tersebut dengan menguatkan putusan Mahkamah Syariah Langsa dengan menempatkan putusan  MA  No.03K/Ag/JN/2016  dalam  Landmark  Decisions  Tahun  2016  (CR-23, 2016).
Jaminan yang lain dari Pemerintah Aceh dalam hal perlindungan korban jarimah perkosaan  adalah dengan menjanjikan restitusi dan konpensasi  yang selanjutnya sudah di tuangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 Tahun  2013  tentang  Acara  Jinayat.  Namun  apabila  kita  telaah  beberapa  putusan  dari Mahkamah  Syariah,  tidak  kita  dapati  putusan  yang  memuat  restitusi  sebagai  ‘uqubat pada jarimah perkosaan tersebut. Contoh pada Putusan Mahkamah Syariah Lhok Sukon Nomor  7/JN/2020/MS.Lsk  ter  Tanggal  26  Juni  2020,  dalam  putusan  ini  di  sebutkan bahwa  amar  putusannnya,  menyatakan  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana/jarimah  pemerkosaan  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  50  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat kemudian  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  200  (dua  ratus)  bulan  dikurangi  selama
terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)
( https://putusan3.mahkamahagung.go.id ).
Dalam putusan ini, penulis tidak menemukan hukuma restitusi yang di bebankan kepada terdakwa, artinya korban tidak mengajukan permohonan restitusi pada terdakwa melalui  Jaksa  Penuntut  Umum.  Asumsi  yang  terbangun  adakah  korban  tidak mengetahui tentang proses atau teknis penganjuan restitusi saat proses peradilan pidana berjalan.
Kemudian  dalam  putusan  Mahkamah  Syariah  Kota  Langsa  Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs  mengenai  jarimah  pemerkosaan  seperti  yang  di  uraikan  Nairazi, hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  berupa:  untuk  pelaku  pertama  dijatuhkan hukuman  16  tahun  penjara  selanjutnya  pelaku  kedua  dijatuhkan  hukuman  15  tahun penjara. Namun restitusi maupun kompensasi  tidak di  cantumkan dalam  amar putusan tersebut  sebagai  bentuk  uqubat  yang  di  janjikan  dalam  Qanun  Jinayat.  Kemungkinan yang terjadi adalah korban tidak mengajukan permintaan berupa restitusi kepada pelaku melalui tuntutan pengadilan.
Menurut  pengakuan  Wakil  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Langsa  Mursyid  Syah, S.Ag  (saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi, Aceh Timur) sampai saat  ini  belum  ada  putusan  dari  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang  telah  memutuskan diyat  hukuman  tambahan  berupa  ganti  rugi  baik  berupa  restitusi  maupun  kompensasi. Untuk  putusan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Langsa  yang  terjadi  pada  Tahun  2016, tidak  dituangkannya  tuntutan  oleh  jaksa  penuntut  umum  mengenai  perihal  tuntutan ganti  rugi  baik  kepada  pelaku  maupun  lembaga  yang  berwenang  yang  memberikan kompensasi kepada korban. Jika hakim memutuskan suatu perkara  yang tidak tertuang dalam putusan maka akan dianggap sebagai bentuk ultra petita (Nairazi & Fan, 2020).
Hal  yang  menjadi  persoalan  dalam  pembahasan  ini  adalah,  mengapa  restitusi tidak  pernah  dimasukkan  dalam  putusan  mahkamah  syar’iyah  pada  kasus  jarimah perkosaan  di  Aceh.  Untuk  menjawab  nya  maka  penulis  akan  membahasnya  secara mendalam dalam perspektif kebijakan hukum pidana.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Penulis  telah  melakukan  literatur  review  terhadap  tulisan  berhubungan  dengan penerapan  restitusi  bagi  korban  perkosaan  di  Aceh.  Dalam  tulisan  yang  urai  oleh Rahmi,  et.al.  (2018)  bahwa  selama  tahun  2018,  wilayah  hukum Mahkamah  Syar’iyah Jantho  yang  menanggani  kasus  perkosaan  tidak  pernah menerapkan  uqubat  restitusi terhadap  pelaku  perkosaan  disebabkan  upaya  dari  korban  sendiri  tidak  membuat laporan, pengaduan, dan pengakuan untuk ditinjaklanjuti oleh penegak hukum.
Selanjutnya,  Nairazi  (2020)  dalam  artikelnya  yang  berjudul  pembayaran  ganti rugi  bagi  korban  Pemerkosaan  dalam  qanun  aceh  nomor  6  Tahun  2014  (Tinjauan Perspektif  Ham  Internasional)  menjelaskan  bahwa  dalam  studi  implementasi  kasus jarimah pemerkosaan  yang  diputuskan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Langsa  pada
Tahun  2016  tidak  diberikannya  restitusi,  karena  permintaan  korban  mengenai  resitusi tidak  dituangkan  di  dalam  gugatan  kejaksaan,  dan  korban  juga  tidak  menuntut  ulang gugatan  mengenai  restitusi.  Sedangkan  untuk  kompensasi  belum  adanya  aturan terperinci  yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  pada  saat  itu,  terutama  lembaga  yang berwenang  untuk  membayar  kompensasi  tersebut  yaitu  Baitul  Mal  Kota.  Namun  studi yang  penulis  lakukan  berbeda  dengan  yang  telah  di  teliti  Elda  yakni  lebih  pada  fokus pada  studi  kerancuan  atau  disfungsi  formulasi  Restitusi  dalam  Qanun  Jinayah  dan Qanun Acara Jinayah.

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum  yang  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan  dapat  digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Data yang di gunakan adalah data primer dari studi  kepustakaan  dan  bahan-bahan  hukum  primer  lainnya.  Namun  untuk  menambah kekuatan  analisis,  penulis  mengunakan  bahan  hukum  sekunder  lainnya  dari  berbagai referensi.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI

## 4.1. Aturan umum mengenai restitusi dalam hukum positif
Secara  umum  restitusi  merupakan  salah  satu  bentuk  ganti  kerugian  yang diberikan  kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga.  Pembayaran ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  diderita korban atau ahli warisnya” (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017).
Ada beberapa dasar hukum yang mengatur restitusi ini yakni:
a. UU  No.  1  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP);
b. Undang-Undang  Nomor    26  Tahun    2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia;
c. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme;
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  31  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK);
f. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
h. Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
Selanjutnya,  adapun  teknis  pengajuan  restitusi  dalam  hukum  positif  yaitu    ada tiga cara :
- Pertama, melalui penggabungan perkara ganti kerugian . Penggabungan perkara ganti  kerugian  telah  diatur  dalam KUHAP  yaitu   Pasal  98  sampai  Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) menjelaskan “Jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negeri  menimbulkan kerugian bagi orang, maka hakim ketua sidang atas permintaan  orang itu dapat menetapkan  untuk  menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada perkara  pidana  itu.”  Untuk  itu  permohonan  penggabungan  perkara  ganti kerugian  berdasarkan  ketentuan Pasal  98  ayat  (2)  UU  KUHAP diajukan selambat-lambatnya  sebelum  penuntut  umum  mengajukan  tuntutan  pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- Kedua ,  melalui gugatan  perbuatan  melawan  hukum .  Menggunakan  gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan ini,  Penggugat,  dalam  hal  ini  korban  tindak  pidana,  tentu  harus  menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).
- Ketiga ,  melalui  Permohonan  restitusi.  Permohonan  restitusi  yang  diajukan berdasarkan  ketentuan  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan korban.  PP  No.  44  Tahun  2008  tentang  pemberian  kompensasi,  restitusi  dan bantuan  kepada  saksi  dan  korban.  Berdasarkan  apa  yang  telah  diatur  dalam PP44/2008 ini, restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (vide pasal 21 pp 44/2008). ( https://www.hukumonline.com/ ).
Pemberian  ganti  rugi  atau  restitusi  oleh  pelaku  sebenarnya  tidak  hanya  di terapkan dalam ranah hukum positif saja namun dalam ranah hukum pidana adat juga di lakukan  hal  yang  sama  walau  dengan  sebutan  yang  berbeda.  Konsep  membayar kerugian korban sudah lama di terapkan hukum pidana adat, Aceh merupakan salah satu daerah yang masih menerapkannnya (Amrullah, 2018).

## 4.2. Pengarusutamaan perlindungan korban dalam peradilan pidana di Indonesia
Arief  Gosita  menekankan  bahwa  terhadap  korban  kejahatan  perlu  diberikan perlindungan  hukum  secara  memadai,  tidak  saja  karena  ini  merupakan  isu  nasional tetapi  ini  juga  merupakan  isu  internasional.  Hal  ini  secara  serius  juga  disampaikan dalam Declaration  Of  Basic  Principal  of  Justice  For  Victims  of  Crime  And  Abuse  of Power (Deklarasi prinsip-rinsip dasar keadilan bagi korban-korban tindak kejahatan dan penyalahgunaan  kekuasaan)  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  sebagai  hasil  dari
Kongres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ke  Tujuh,  tentang  Pencegahan  Kejahatan  dan Perlakuan Pelaku Kejahatan ( The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ), di Milan, Italia, bulan September Tahun 1985 (Widiyantoro, 2019, p. 3).
Ini sebagaimana disampaikan oleh Muladi bahwa sepanjang menyangkut korban kejahatan, deklarasi PBB telah menganjurkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada  korban  kejahatan  yaitu  dengan  sedikitnya  memberikan  perhatian  terhadap  4 (empat) hal sebagai berikut:
1) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil ( access to justice and fair treatment );
2) Pembayaran  ganti  rugi  ( restitution )  oleh  pelaku  tindak  pidana  kepada  korban, keluarganya  atau  orang  lain  yang  kehidupannya  dirumuskan  dalam  bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
3) Apabila  terpidana  tidak  mampu,  negara  diharapkan  membayar  santunan ( compensation ) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
4) Bantuan  materil,  medis,  psikologis  dan  sosial  kepada  korban,  baik  melalui negara,  sekarelawan  atau  masyarakat  ( assistance )  (Anindia,  2018,  p.  4).
Restitusi  bagi  Korban  kejahatan  merupakan  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh pelaku,  oleh  karena  itu  pengaturan  tentang  restitusi  harus  dengan  jelas  termuat dalam  produk  perundang  undangan  pidana  sebagai  sebuah  sanksi  yang diterapkan oleh negara bagi pelaku.
Menurut Alf Ross concept  of  punishment bertolak pada dua syarat  atau tujuan, yaitu  pidana  ditujukan  pada  pengenaan  penderitaan  terhadap  orang  yang  bersangkutan ( punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed ); dan  pidana  itu  merupakan  suatu  pernyataan  pencelaan  terhadap  perbuatan  si  pelaku (Prasetyo, 2005, p. viii).
Alf Ross adalah salah satu orang yang menolak konsep abolition of punishment yang  menyatakan  bahwa  konsep  pemidanaan  terhadap  pelaku  harus  dihapuskan,  salah satunya  diajukan  oleh  Karl  Menninger.  Konsepsi  yang  dikemukakan  oleh  Menninger menurut A. Roos tidak jelas, ia sendiri berpendapat “ Concept of Punishment ” adalah (a) Punishment  is  aimed  at  inflicting  suffering  upon the  person  whom  it  is  imposed;  and: (b) The punishment is an expression if disapproval of the action for which it is imposed. Sebagian ahli hukum pidana masih ingin mempertahankan sanksi pidana sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Daulat, 2018, p. 4).
Menurut  Eddy.  O.S,  Kebijakan  baru  dari  Paradigma  Hukum  Pidana  Modern mulai  berubah  dari  Retributif  menuju  Keadilan  Kolektif,  Restoratif  dan  Rehabilitatif. Pada Keadilan  Korektif menginginkan adanya koreksi dari kesalahan pelaku kejahatan konsekuensinya adalah si pelaku harus diberikan sanksi. Kemudian Keadilan Restoratif menginginkan  peran  dan  posisi  korban  agar  tidak  terlupakan  begitu  saja  dalam  proses
sistem  peradilan  pidana  tentunya.  Terakhir  adalah  konsep  Keadilan  Rehabilitatif  yaitu diharapkan  pelaku  tidak  akan  mengulangi  lagi  dan  memulihkan  hak-hak  korban  dan pelaku tentunya.  Oleh karena itu, sudah seharusnya perlindungan korban harus selaras dengan kebijakan baru hukum pidana moderen yang bernuansakan Restorative Justice.
Sedangkan  menurut  Iyulen,  seorang  korban  pemerkosaan  sangat  membutuhkan daya lenting untuk membantu korban bangkit dari pengalaman buruk sehingga mampu bertahan  menjalani  hidup.  Namun,  dalam  penelitiannnya,  Iyulen  menyebutkan  bahwa daya  lenting  setiap  subjek  dipengaruhi  oleh  kepribadian  tangguh,  peningkatan  diri, menyesuaikan  diri  dengan  respresif  dan  emosi  positif.Faktor  lain  yang  memengaruhi daya lenting  yaitu dukungan, harapan, syukur, optimisme, kepasrahan, efikasi  diri dan dampak paska perkosaan (Zuanny, et.al, 2016).

## 4.3. Restitusi dalam formulasi qanun jinayat dan qanun acara jinayat
Berdasarkan  kekhususan  dan  keistimewaan  Aceh,  sejak  tahun  2002 diberlakukan  sejumlah  qanun  syariat  Islam,  termasuk  di  bidang  hukum  pidana  Islam. Terakhir, pada 27 September 2014 DPRA mengesahkan sebuah qanun jinayat yang baru dan  lebih  lengkap,  yaitu  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Keberadaan  qanun  Hukum  jinayat  di  Aceh  merupakan  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia  karena  hukum  yang  baik  tentunya  harus  mencerminkan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat itu sendiri (Kamarusdiana, 2016).  Menurut Yafie (1994, p. 50), fikih Syafi’i  merupakan the  living  law yang  banyak  berjasa  membentuk  kesadaran  hukum masyarakat  Muslim  Nusantara.    Dari  aspek  ini  wajar  sekiranya  antara  sejarah  dan realitas kontemporer memperlihatkan suatu “benang merah” (Mabrur, 2017).
Qanun  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  adalah  salah  satu  produk perundang undangan pidana yang berlaku secara khusus di Aceh yang memuat berbagai ketentuan  sanksi  pidana.  Salah  satu  sanksi  yang  termuat  dalam  Qanun  ini  adalah restitusi.  Sanksi  restitusi  bagi  pelaku  jarimah  (tindak  pidana)  perkosaan  tercantum  di dalam  51  (1)  Qanun  Jinayat  “Dalam  hal  ada  permintaan  korban , setiap  orang  yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni”.
Dari  definisinya,  maka  restitusi  adalah  sejumlah  uang  atau  harta  tertentu,  yang wajib  dibayarkan  oleh  pelaku  Jarimah,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga  berdasarkan perintah  hakim  kepada  korban  atau  keluarganya,  untuk  penderitaan,  kehilangan  harta tertentu,  atau  penggantian  biaya  untuk  tindakan  tertentu.  (Pasal  1  poin  20  Qanun Jinayat). Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat  4 huruf d, restitusi merupakan Uqubat Ta’zir Utama dalam Qanun Jinayat ini.
Pasal 4:
‘Uqubat Ta’zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. cambuk;
b. denda;
c. penjara; dan
d. restitusi.
Pasal  4 di  atas jelas  memuat bahwa  restitusi merupakan hukuman utama, sama dengan  kedudukan  cambuk,  denda  dan  penjara  pada  putusan  kasus  jarimah  perkosaan menurut  Qanun  Hukum  Jinayat.  Konsekuensi  dari  formulasi  ini  yaitu  hakim  harus mempertimbangkan  permohonan  restitusi  tersebut  tentunya  dengan  mekanisme  yang ada sesuai aturan Qanun Hukum Jinayat.
Mekanisme  yang  mengatur  tentang  ganti  rugi  dalam  bentuk  restitusi  termuat dalam  Pasal  51  Qanun  Hukum  Jinayat.  Di  sana    dijelaskan  bahwa  apabila  ada permintaan korban, setiap orang yang  dikenakan ‘Uqubat  oleh hakim dapat dikenakan ‘Uqubat  Restitusi  paling  banyak  750  (tujuh  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni. Kemudian hakim dalam menetapkan  besaran  ‘Uqubat  Restitusi  dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Secara umum aturan ini sepintas sudah dapat menjadi pegangan  bagi korban jarimah perkosaan dalam menuntut haknya. Namun jika kemudian kita meninjau penjelasan Pasal 51 ayat 3 maka akan kita dapati penjelasan yang tidak sesuai dengan formulasi kebijakan hukum pidana yaitu  terdapat kalimat “ Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi .”
Sedangkan  dalam  penjelasan  Pasal  1  angka  40  (empat  puluh)  Qanun  Hukum Acara  Jinayat  disebutkan  bahwa    kompensasi  adalah  `uqubat  yang  dijatuhkan  hakim kepada  terdakwa  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  korban  kejahatan  atau  pihak lain  yang  telah  dirugikan  karena  jarimah  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Definisi kompensasi  pada  pasal  1  angka  40  tersebut  keliru,  karena  secara  definisi  itu  adalah definisi  restitusi.  Penulis  menduga  terjadi  kekeliruan  pembuat  hukum  dalam mendefinisikan kompensasi pada pasal tersebut
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sudah  terjadi ketidaksingkronan  antara  formulasi  restitusi  pada  qanun  jinayat  dengan  qanun  Acara jinayat.  Apakah  hal  ini  disebabkan  Qanun  Hukum  Acara  Jinayat  telah  terlebih  dahulu disahkan  pada  tahun  2013  sedangkan  Qanun  Hukum  Jinayat  disahkan  setahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014.
Hal tersebut di atas menjadikan para korban tidak dapat meminta keadilan yang penuh  dari  segi  pemenuhan  hak  restutusi  korban  tentunya.  Sedangkan  dari  sisi penjeraan  pada  pelaku,  secara  umum  sudah  tercover  pada  penjatuhan  pidana  penjara atau  hukuman  lainnnya  yang  di  putuskan  oleh  hakim  pada  kasus-kasus  perkosaan tentunya.

## 4.4. Diskontinuitas formulasi restitusi terhadap perlindungan korban pemerkosaan di Aceh
Penegakkan  hukum  pidana  sebagai  suatu  proses  harus  dilihat  secara  realistis. Terdapat  berbagai  keterbatasan  dalam  penegakkan  hukum  secara  aktual,  sehingga  hal ini  harus  dilihat  sebagai  bagian  diskresi  yang  tidak  dapat  dihindari.  Kenyataannya, penegakkan  hukum  pidana  tidak  dapat  diharapkan  sebagai  satu  satunya  sarana
penanggulangan  pidana  yang  efektif,  mengingat  kemungkinan  besar  adanya  pelaku pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.
Sebagai  bagian  dari  kebijakan  hukum  pidana  dan  pembangunan  hukum  pada umumnya, maka kebijakan pidana harus mengekspresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  Usaha  untuk  membuat  KUHP  yang  sesuai  dengan  masyarakat  Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1968. Usaha ini adalah merupakan kebijakan (politik) hukum pidana.  Politik  hukum  ialah  kebijakan  dari  Negara  melalui  badan-badan  yang berwenang  untuk  menetapkan  peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan  untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkandung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983, p. 20).
Walaupun  qanun  jinayat  ini  telah  disahkan  sejak  tahun  2014,  namun  dalam praktek pelaksanaannya ketentuan restitusi yang merupakan hukuman ta’zir utama yang termuat  dalam  qanun  ini  sama  sekali  belum  pernah  dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah belum disahkannya peraturan gubernur yang memuat  aturan  teknis  tentang  mekanisme  eksekusi  restitusi  bagi  korban  sebagaimana disampaikan Elda dalam penelitiannya pada Mahkamah Syariah Jantho menyampaikan bahwa  didalam  proses  peradilan  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  belum  pernah  ada, karena tidak ada permintaan dari pihak korban terkait  ganti kerugian, dan para hakim di sini juga tidak bisa menerapkan atau melakukan pelaksanaan seperti yang diatur dalam Qanun  Hukum  Jinayat,  karena  ketentuan  dari  qanun  tidak  menjelaskan  bagaimana mekanisme atau tata cara untuk mendapatkan restitusi seperti yang diatur di dalam Pasal 19-20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Restitusi (Rahmi, et.al., 2018, p. 8).
Penerapan  Restitusi  sebagai  sebuah  hukuman  tambahan  tentunya  sangat diharapkan oleh masyarakat dan juga korban. Selain untuk memenuhi hak korban yang telah dirugikan dan mengalami penderitaan, restitusi juga diharapkan menjadi hukuman yang  dapat  menjerakan  pelaku  atas  kejahatannya.  Sebagai  sebuah  kebijakan  legislatif, penjatuhan  sanksi  pidana  (kebijakan  eksekutif)  adalah  bahagian  dari  penanggulangan kejahatan  (politik  kriminal)  sekaligus  sebagai  sarana  mencapai  kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya,  dari  berbagai  putusan  Mahkamah  Syariah  di  Aceh,  dapat  dilihat bahwa  hukuman  atau  Uqubat  restitusi  tidak  pernah  dimasukkan  dalam  amar  putusan majelis  hakim,  hal  ini  tentunya  karena  restitusi  sendiri  secara  otomatis  dapat dimasukkan  dalam  amar  putusan  oleh  hakim  apabila  diawali  dengan  pemohonan  dari korban.  Secara  umum  asas  Ultra  Petita  tidak  berlaku.  Jadi  apabila  korban  tidak mengajukan  permohonan  saat  proses  penuntutan  terjadi  maka  hakim  tidak  bisa memasukkannya dalam putusan. Artinya secara mekanisme seharusnya korban jarimah perkosaan  harus  di  dampingi  khusus  oleh  lembaga  lainnya  seperti  LPSK  atau  pun lembaga  independent  seperti  lembaga  swadaya  masyarakat  agar  korban  memperoleh pengetahuan  terhadap  teknis  mengajukan  restitusi  atau  kompensasi  nantinya.
Kesimpulan dalam hal ini menunjukkan bahwa dampak dari sulitnya proses pengajuan restitusi mengakibatkan korban tidak mendapatkan haknya secara adil.
Di  sisi  lain,  dampak  dari  ketidakkonsistenannya  formulasi  antara  rumusan restitusi  pada  qanun  hukum  jinayat  yang  pada  qanun  acara  jinayat  di  sebut  sebagai kompensasi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan restitusi itu sendiri. Hal  ini di perumit dengan belum adanya Peraturan  Gubernur  yang memuat  aturan teknis tentang mekanisme  eksekusi  restitusi  bagi  korban,  sehingga  secara  umum  hakim  tidak  dapat memutuskan  restitusi  apabila  selanjutnya  eksekusi  restotusi  itu  sendiri  tidak  dapat dilaksanakan.

## 5. SIMPULAN
Hasil  studi  ini  menemukan  persoalan  mengapa  restitusi  tidak  pernah  di masukkan  dalam  putusan  Mahkamah  Syariah  kasus  jarimah  perkosaan  di  Aceh merupakan  efek  dari  ketidaksesuaian  formulasi  restitusi  yang  disebut  dalam  Qanun Hukum Jinayat dan kemudian disebut berbeda dalam Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu sebagai  kompensasi.  Pemenuhan  hak  restitusi  ini  juga  terhambat  dikarenakan  tidak adanya  peraturan  gubernur  yang  memuat  aturan  teknis  tentang  mekanisme  eksekusi restitusi bagi korban. Dampak dari ketidak sinambungan perumusan restitusi ini, secara umum membuat hakim tidak dapat memasukkan sanksi restitusi dalam putusannya dan selanjutnya para korban tidak dapat mengajukan hak restitusinya kepada majelis hakim sehingga keadilan bagi korban jelas terlupakan.

## Referensi
Ali,  M.  D.  (1998). Hukum  Islam:  Pengantar  ilmu  hukum  dan  tata  hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Amrullah,  A.  (2019).  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  pidana  adat  di  Aceh  Selatan  (Studi  terhadap  pelaksanaan  qanun kemukiman  Kuala  Ba’u  kecamatan  Kluet  Utara  kab.  Aceh  Selatan). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 4 (1), 55-72.
Anindia,  I. A. (2019). Perlindungan hukum  terhadap perdagangan anak dengan modus pernikahan dalam perspektif viktimologis. Jurnal Litigasi (E-Journal) , 19 (1), 89- 115.
Bambang  Widiyantoro,  S.  H.,  &  MM,  M.  (2019). Declaration  of  basic  principles  of justice  for  victims  of  crime  and  abuse  of  power terhadap  perlindungan korban. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum , 4 (1), 1-12.
CR-23. (2016). Ini 11 putusan MA berstatus Landmark Decisions tahun 2016 . Jakarta: Hukum Online.com.
Daulat,  P.  A.  S.  (2018).  Urgensi  penggunaan  sanksi  hukum  pidana  dalam  konteks penanggulangan kejahatan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika
Masyarakat , 16 (1), 79-86.
Hamzah, A. (2016). Delik-delik tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
Kamarusdiana,  K.  (2016).  Qânûn  Jinâyat  Aceh  dalam  Perspektif  Negara  Hukum Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 16 (2), 151-162.
Mabrur,  A.,  Muhammad,  R.  A.,  &  Din,  M.  (2017).  Konsepsi  pidana hudud dalam Qanun  Jinayat  Aceh-Indonesia  dan  Brunei  Darussalam. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 19 (1), 19-44.
Nairazi,  AZ.  (2020).  Pembayaran  ganti  rugi  bagi  korban  pemerkosaan  dalam  Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15 (1), 67-85.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Rahmi,  E.  M.,  Bakar,  A.  A.,  &  Suhaimi,  S.  (2019).  Pelaksanaan  ‘uqubat  restitusi terhadap korban perkosaan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 21 (2), 227-240.
Sudarto.  (1983). Hukum  pidana  dan  perkembangan  masyarakat,  kajian  terhadap pembaharuan hukum pidana. Bandung: Sinar Baru.
Teguh Prasetyo, A. H. (2005). Politik hukum pidana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wignjosoebroto.  (2002). Hukum  paradigma,  metode  dan  dinamika  masalahnya.
Jakarta: Huma.
Yafie, A. (1994). Menggagas fiqh sosial. Bandung: Mizan.
Yulia,  R.  (2010). Viktimologi  "Perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan". Yogyakarta: Graha Ilmu.
Zuanny,  I.  P.,  Mawarpury,  M.,  &  Khairani,  M.  (2017).  Daya  lenting  (resilience)  pada perempuan  korban  perkosaan. Gender  Equality:  International  Journal  of  Child and Gender Studies , 2 (2), 81-90.