Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Endang Siswati)

## EVALUASI PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO
Endang Siswati sis_endang@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian ini dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten  Sidoarjo  dengan  tujuan  untuk  Mengetahui  gambaran  umum  perbedaan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016  dibandingkan  dengan  yang  menggunakan  Perda  Nomor  10  Tahun  2006  dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008. Mengetahui gambaran umum perbedaan  dampak dari proses  seleksi  pengangkatan  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo,  antara  yang menggunakan  Perda  Nomor  7  Tahun  2014  dan  Perbup  Nomor  55  Tahun  2016 dibandingkan  dengan  yang  menggunakan  Perda  Nomor  10  Tahun  2006  dan  Perbup Nomor  3  Tahun  2008.  Mengetahui  perbedaan  kualitas  hasil  seleksi  pengangkatan Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo,  antara  yang  menggunakan  Perda  Nomor  7 Tahun  2014  dan  Perbup  Nomor  55  Tahun  2016  dibandingkan  dengan  yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  data-data  yang  telah  diperoleh  dari Dinas/Instansi (OPD-OPD) terkait di Kabupaten Sidoarjo, agar dapat diinterpretasikan maka  terlebih  dahulu  dilakukan  analisa  data  menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan analisis data sekunder.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan  yaitu:  (a).  Indikator  penilaian  suatu  sistem  rekrutmen  Pengisian Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  variabel  waktu,  biaya,  dan  kinerja perangkat desa (b). Penilaian secara keseluruhan terhadap sistem Pengisian Perangkat Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  yang  sudah  diterapkan  sudah  bagus  menurut  seluruh responden.  Transparansi  bisa  di  rasakan,  hingga  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintahan  desa  meningkat  (c).  Berdasarkan  fakta  yang  ditemukan  dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjaringan hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang. Kata kunci : Perangkat Desa, Sistem Rekrutmen, Transparansi.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pelaksanaan otonomi  desa tertera  dalam  Undang-undang Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dalam  pasal  1  ayat  3  ditegaskan  bahwa Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu Perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.Pada  pasal  48
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
menyebutkan  bahwa  Perangkat  Desa  terdiri  dari  Sekretariat  Desa,  pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
Perangkat  Desa  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  48  bertugas membantu  Kepala  Desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.Seperti  yang diketahui  bahwa  Perangkat  Desa  diangkat  berdasarkan  keputusan  dari  Kepala Desa.PengangkatanPerangkatDesasecaraumummemuattentangpersyaratancalon,meka nisme pengangkatan, masa jabatan, kedudukan keuangan, uraian tugas, larangan, dan mekanisme pemberhentian.
Mengingat  kedudukan  perangkat  desa  yang  penting,  diperlukan  juga  proses rekruitmen yang tepat, agar sistem pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan. Proses  rekruitmen  Perangkat  Desa  diharapkan  lebih  akuntabel  didukung  dengan sistem  pengawasan  dan  keseimbangan  antara  pemerintah  desa  dan  lembaga  desa. Perangkat Desa merupakan ujung tombak dari Pemerintahan desa yang berhubungan langsung  dengan  masyarakat.Peranan  Perangkat  Desa  sangat  penting  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.Dengan  dinamika  yang  semakin  maju, Perangkat Desa harus mampu menunjukan kinerjanya lebih baik.Sehingga efektivitas kerja bisa dipertanggung jawabkan.
Mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten Sidoarjo saat ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun  2014  dan  Peraturan  Bupati  (Perbub)  Sidoarjo  Nomor  55  Tahun  2016. Sebelumnya,  mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  Perangkat  Desa  di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.
Sejak  akhir  tahun  2016  hingga  awal  tahun  2017  telah  dilakukan  pengisian jabatan  Perangkat  Desa  yang  kosong  di  seluruh  desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  dengan proses seleksi menggunakan aturan yang baru, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016.
Perbedaan mendasar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa  yang  menggunakan  aturan  saat  ini  dibandingkan  dengan  yang  menggunakan aturan  sebelumnya  terletak  pada  mekanisme  Ujian  Penyaringan.  Jika  pada  aturan lama  ujian  dilakukan  secara  manual  dan  materi  ujian  disiapkan  oleh  Panitia,  maka pada aturan baru mekanisme ujian dilakukan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dan materi ujian dibuat oleh lembaga / instansi pemerintah yang berkompeten, dalam  hal  ini  BKN  (Badan  Kepegawaian  Negara)  Regional  II  Surabaya  di  Waru. Dengan  demikian  obyektifitas  dan  independensi  Panitia  tidak  diragukan  lagi. Ujian CAT  merupakan  pintu  gerbang  menuju  pekerjaan  berbasis  komputer  sebagai Perangkat Desa. Tes Perangkat Desa berbasis computer dengan Sistem CAT ini mulai diterapkan di Kabupaten Sidoarjo sejak ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 55  Tahun  2016  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  .  Tes  ini meliputi  Tes  Kompetensi  Bidang  (TKB),  Tes  Wawasan  Kebangsaan  (TWK),  Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dan Tes Intelejensi Umum (TIU).
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
Guna mengetahui gambaran yang lebih jauh mengenai perbedaan mekanisme pengangkatan  dan  pemberhentian  Perangkat  Desa,  gambaran  proses  dan  kualitas hasil, antarayang menggunakan aturan baru (Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016) dibandingkan dengan yang menggunakan aturan lama (Perda Nomor  10  Tahun  2006  dan  Perbub  Nomor  3  Tahun  2008),  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  perlu  melakukan  sebuah  kegiatan “Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo” .

## Tujuan Kegiatan
1) Mengetahui  gambaran  umum  perbedaan  mekanisme  pengangkatan  dan pemberhentian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo,  antara  yang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan  dengan  yang  menggunakan  Perda  Nomor  10  Tahun  2006  dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.
2) Mengetahui  gambaran  umum  perbedaan  dampak  dari  proses  seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor  7  Tahun 2014  dan Perbub  Nomor  55  Tahun 2016  dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbub Nomor 3 Tahun 2008.
3) Mengetahui  perbedaan  kualitas  hasil  seleksi  pengangkatan  Perangkat  Desa  di Kabupaten Sidoarjo, antarayang menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 dan Perbub Nomor 55 Tahun 2016 dibandingkan dengan yang menggunakan Perda Nomor 10 Tahun 2006 dan Perbup Nomor 3 Tahun 2008.

## Hasil yang Diharapkan
Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan  “Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo” adalah  tersedianya  data  dan  informasi  serta  bahan  masukan  untuk  perumusan kebijakan dalam pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan terus lebih baik.

## Kedudukan dan Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  kegiatan  “Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di Kabupaten Sidoarjo”, adalah:
1) Kegiatan  pengumpulan  data  lapangan  berupa  survey  lapang  dan  kajian  data sekunder yang terkait dengan permasalahan studi evaluasi.
2) Membuat  Laporan hasil  evaluasi  dan rekomendasi  kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mengenai rumusan kebijakan dalam pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo agar kedepan terus lebih baik.
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)

## METODOLOGI Lokasi Kegiatan
Lokasi  penyusunan  dokumen  dilakukan  di  wilayah  administrasi  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penyusunan  dokumen Kajian Evaluasi  Pengisian  Perangkat  Desa Kabupaten  Sidoarjo,  membutuhkan  data-data  yang  akan  digunakan  dalam  proses penyusunannya.Data  tersebut  berupa  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif  dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara partisipatif.
Data  kuantitatif  diperoleh  dari  data-data  sekunder  yang  akan  di  ambildari instansi/lembaga  terkait  (pemerintah)  yang  berhubungan  dengan  kajian  ini,  sedangkan data kualitatif di himpun dari data-data primer yang akan diperoleh dari para responden (pemerintah  dan  masyarakat),  melalui  serangkaian  pertemuan-pertemuan  diskusi partisipatif.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:
1) Studi Pustaka.
2) Penyebaran Formulir Isian Data ( Check List ).
3) DiskusiKelompokTerfokus.
4) Dokumentasi.

## Metode Analisa Data
Data-data  yang  telah  diperoleh  dari  Dinas/Instansi  (OPD-OPD)  terkait  di Kabupaten  Sidoarjo,  agar  dapat  diinterpretasikan  maka  terlebih  dahulu  dilakukan analisa  data  menggunakan metode  deskriptif dengan  pendekatan análisis  data sekunder .
Tahapan  Proses  Penyusunan  Dokumen  Kajian  Evaluasi  Pengisian  Perangkat Desa di Kab sidoarjo
Penyusunan  dokumen Kajian  Evaluasi  Pengisian  Perangkat  Desa Kabupaten Sidoarjo,dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Persiapan yaitu berupa penyiapan data atau informasi yang akan dimanfaatkan.
b. Studi  literatur  yang  berupa  pengkajian  data  ( review kebijakan)  atau  informasi dari  data  literatur  terutama  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  sebelumnya  serta  perundangan    dapat  digunakan  sebagai  acuan awal dalam penyusunandokumen
c. Identifikasi awal yang yang meliputi: Interview /Wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten atau  pihak-pihak  lain  yang  dianggap  dapat  memberikan  data  penting  yang  dapat digunakan untuk mendukung penyusunan pengkajian ini;
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
Survei  dan  observasi  lapangan yang  meliputi  pengumpulan  data  langsung  dari lapangan,  pengamatan  langsung  terhadap  kondisi  fisik  disekitar  lokasi  obyek penelitian. Hasil survei dan observasi akan diuraikan secara jelas dan akurat sehingga hal-hal  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  evaluasi  dapat  diidentifikasi  dengan  baik, Pengamatan  didasarkan  atas  pengalaman  secara  langsung  pada  saat  terjun  ke  lokasi penelitian;
Observasi dilakukan  dengan  pencatatan,  pengukuran,  perekaman  foto  dan penggambaran  sesuai  dengan  konteks  penelitian.  Pengamatan  didasarkan  atas pengalaman secara langsung pada saat terjun ke lokasi penelitian.
Survei instansional, survei instansional ini dilakukan pada Dinas/Instansi, data baik  kualitatif  maupun  kuantitatif  dalam  berbagai  aspek  (sosial,  ekonomi,  dan  lain- lain) yang terkait dengan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
Hasil identifikasi secara lengkap selanjutnya akan diolah dalam kompilasi dan pengolahan  data,  yaitu  dengan  pengorganisasian data,  mengurutkan data ke dalam  pola,  kategori  dan  uraian-uraian  sehingga  dipilah-pilah  antara  data  yang terkait  (relevan)  kurang  terkait  atau  tidak  terkait  dengan  kegiatan  ini.  Kemudian setelah tahap kompilasi dan pengolahan data dilakukan kegiatan selanjutnya yaitu analisa terhadap hasil identifikasi yang diperoleh yang didasarkan pada teori dan standar perencanaan maupun peraturan yang mendukung analisa tersebut.
3. Tahap Penyusunan Laporan Akhir  (Pelaporan)
Keseluruhan hasil identifikasi dan analisa pada tahap tersebut harus dapat ditampilkan secara jelas dan sistematis dalam Laporan akhir, baik dalam bentuk uraian narasi (deskripsi), gambar skema, tabel-tabel dan lain sebagainya sehingga dapat  memberikan  gambaran  terhadap  proses  serta  hasil-hasil  identifikasi  dan analisa yang telah dilakukan.

## GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO Demografi
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112° 5’-112° 9’ Bujur Timur dan 7° 3’-7° 5’ Lintang Selatan. . Wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah delta yang subur karena  berada  di  antara  dua  sungai  besar  pecahan  Kali  Brantas  yaitu  Kali  Mas  dan Kali  Porong.Lokasi  Kabupaten  Sidoarjo  sangat  strategis  karena  dilalui  jalan  arteri primer Surabaya–Malang, Surabaya–Banyuwangi, dan Surabaya–Madiun.
Berdasarkan  hasil  registrasi  penduduk  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Jumlah penduduk berdasarkan laporan  perkembangan  penduduk  bulan  Desember  tahun  2014  mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2.127.043 jiwa, sedangkan tahun 2013 sejumlah 2.090.619 jiwa.
Kecamatan  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  adalah  Kecamatan Waru  yaitu  230.913  jiwa,  sekaligus  mempunyai  tingkat  kepadatan  penduduk  yang paling  tinggi  dibandingkan  dengan  kecamatan  lain.  Sedangkan  Kecamatan  Jabon memiliki  jumlah  penduduk  paling  sedikit  yaitu  59.040  jiwa  dan  sekaligus  menjadi
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
kecamatan dengan kepadatan terendah.

## Pemerintahan Desa
Kabupaten  Sidoarjo  yang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Jawa  Timur, mempunyai  sistem  pemerintahan  yang  sama  dengan  kabupaten/  kota  lainnya.  Unit pemerintahan  yang  dikoordinir  oleh  pemerintah  kabupaten  secara  langsung  adalah kecamatan-kecamatan.Masing  -  masing  kecamatan  terdiri  dari  beberapa  desa/ kelurahan.Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 wilayah kecamatan terbagi menjadi 322 desa dan 31 kelurahan.
Kecamatan Jabon dan Sedati dengan luas masing-masing 81,00 km² dan 79,43 km² merupakan kecamatan terluas di Sidoarjo, akan tetapi sebagian besar wilayahnya merupakan daerah tambak. Sedangkan 16 kecamatan lainnya memiliki  luas rata-rata 34,61  km².    Adapun    jumlah  desa  dan  kelurahan  untuk  masing-masing  kecamatan dapat di lihat pada table berikut ini.
Tabel 1. Desa dan Kelurahan per Kecamatan 2016 No Kecamatan Jumlah Desa  Kelurahan 1 Sidoarjo 10 14 2 Buduran 15 3 Candi 24 4 Porong 13 6 5 Krembung 19 6 Tulangan 22 7 Tanggulangin 19 8 Jabon 15 9 Krian 19 3 10 Balong Bendo 20 11 Wonoayu 23 12 Tarik 20 13 Prambon 20 14 Taman 16 8 15 Waru 17 16 Gedangan 15 17 Sedati 16 18 Sukodono 19 Jumlah 322 31 Sumber: Sidoarjo Dalam Angka 2017
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)

## Perbedaan Perbup No 55 Tahun 2016 dan Perbup No 3 Tahun 2008
Dari  uraian  tabel  bawah  ini,  maka  kita  bisa  lihat  bahwa  terdapat  banyak perbaikan dalam pelaksana pengisian perangkat desa berdasarkan peraturan terbaru di banding dengan peraturan sebelumnya.

## Tabel 2.
Perbedaan Antara Peraturan Bupati No 55 Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 Mengenai Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
Perbedaan Perbub 55 Perbup No 3 Tahapan  Pembentukan panitia  Penjaringan  Penyaringan  Pelantikan idem Persyaratan Pendaftaran  Pada persyaratan umum, terdapat ketentuan mengenai Ijazah tertinggi SMA/sederajat dan Bebas Narkoba  Pada Persyaratan khusus
Mengharuskan  Sekdes  dan  Kasun  adalah warga diwilayah yang bersangkutan inggal,  dan  minimum  menempatinya selama satu tahun  Pada persyaratan Administratif di sebutkan  detail  dokumen-dokumen  yang dibutuhkan.
 Persyaratan  tdak  dibagi secara spesifik.
 Perbedaan  pada  ijazah tertinggi  yakni  SMP, serta  tidak  di  sebutkan keharusan  untuk  bebas narkoba  Dokumen untuk persyaratan administrative juga tidak di sampaikan detail Bentuk dan Materi Ujian Seleksi Ujian  seleksi  di  lakukan  dengan  berbasis Computer(Computer  Assisted  Test)  dengan materi  Tes  Wawasan  Kebangsaan  (TWK),  Tes Intelegensi  Umum  (TIU),  Tes  Karakteristik Pribadi(TKP), Tes Kompetensi Bidang (TKB) Ujian seleksi dilakukan tertulis denan materi Pengetahuan Umum, Pemerintahan  dan  Bahasa Indonesia Penyelenggara Ujian Seleksi Di  selenggarakan  oleh  pihak  ketiga  yang  telah di  tunjuk.  Selama  ini  menggunakan  jasa  BKN (Badan  Kepegawaian  Negara)  dan  UNESA (Universitas Surabaya) Di selenggarakan oleh pihak panitia
Perbedaan  mendasar  terletak  pada  bentuk  dan  penyelenggara  ujian  seleksi. Proses ini menimbulkan pengaruh besar pada kualitas peserta bakal calon perangkat desa  yang  lolos.  Berdasarkan  hasil  kuesioner  dan  juga  wawancara,  hasil  dari  ujian seleksi ini memunculkan tenaga-tenaga perangkat desa yang baru, lebih dinamis, dan lebih mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugas nya.
Terlihat  dari  persyaratan  yang  di  tetapkan  oleh  Perbup  No  55  Tahun  2016 bahwa  bakal  calon  perangkat  desa  harus  berijazah  minimal  SMA.Sedangkan  pada perbup sebelumnya, bakal calon perangkat desa, minimum berijazah SMP.Perbedaan jenjang  pendidikan  jelas  berpengaruh  terhadap  kemampuan  calon  perangkat desa.Proses  ujian  yang  di  selenggarakan  pihak  ketiga  juga  di  yakini  masyarakat bersih dari intervensi pihak manapun.
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)

## Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
 Flowchart
Proses  pelaksanaan  pengisian  perangkat  desa,  sejatinya  merupakan  proses rekrutmen yang termasuk dalam fungsi SDM (sumber daya  manusia) yang berperan dalam  mempersiapkan  dan  menyediakan  staff  perangkat  desa  sesuai  dengan kebutuhan  pekerjaan  sebagaimana  di  tetapkan  dalan  analisis  pekerjaan,khususnya deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Perumusan suatu system rekrutmen perankat desa tentunya dapat menghasilkan jajaran perangkat desa dengan kompetensi yang sesuai, sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa.  Proses  sisstem  perekrutan ini  harus  mendapat  dukungan  dari  semua  pihak  yang  terkait.  Dan  proses  tersebut dapat di gambarkan pada flowchart berikut ini”.
Gambar 1 Flowchart Proses Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)

## Dampak  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Perbup  No  55 Tahun 2016 dan Perda No 7 Tahun 2014
Fenomena desentralisasi di Indonesia menarik untuk di amati terutama terkait dengan  perilaku  KKN  birokrasi  di  daerah.  Kedekatan  antara  lokus  kekuasaan  dan warga    ternyata  tidak  menjamin  adanya  efektivitas  control  terhadap  penggunaan kekuasaan.  Ketika  kekuasaan  di  alihkan  di  daerah  salah  satu  asumsinya  adalah kekuasaan  akan  menjamin  semakin  mudah  untuk  dikendalikan  karena  warga  akan lebih  mudah  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan.  Warga  akan  juga semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi praktik penggunaan kekuasaan karena penggunaan kekuasaan menjadi lebih mudah diamati dan dikritisi ketika nilai tidak sesuai dengan harapan warga atau norma-norma yang berlaku.
Ternyata  tanpa  adanya  transparansi,  asumsi  –  asumsi  tersebut  diatas cenderung  tidak  berlaku.Apa  yang  terjadi  di  daerah  membuktikan  bahwa desentralisasi  tidak  akan  mampu  menekan  praktik  KKN  di  daerah  tanpa  ada  nya transparansi.Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner yang  di  sebarkan,  penilaian  semua  responden  dan  narasumber  terhadap pengisian perangkat desa adalah sama , yakni masalah transparansi.
Keterlibatan  pihak  ketiga  menjadikan  masyarakat  desa  yakin  akan keterbukaan  system  rekrutmen  dimana  mereka  bisa  langsung  tahu  hasil seleksi  dan  bisa  langsung  merasakan  suasana  proses  seleksi  yang  fair  tanpa ada nya pihak-pihak tertentu yang mencoba mmepengaruhi hasil akhir nya.
Transparansi  dalam  proses  pengisian  perangkat  desa,  menimbulkan kepercayaan  masyarakat  (  public  trust  )  terhadap  pemerintahan  desa.  Dan kerpecayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  indikator  dari  prinsip akuntabilitas pemerintahan desa itu sendiri. Selain meningkatnya kepercayaan masyarakat, berkurang kasus kolusi dan nepotisme yang membungkus proses pengisian  perangkat  desa  dengan  mendasarkan  diri  pada  peraturan sebelumnya, juga merupakan indikator dari prinsip akuntabilitas

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Di  desa,  para  perangkat  desa  selama  ini  di  persepsikan  oleh  masyarakat sebagai  “pamong  deso”  yang  diharapkan  sebagai  pelindung  dan  pengayom  warga masyarakat. Para pamong desa beserta elite desa lain nya- dalam hubungan social di desa  –  di  tuakan,  di  tokohkan  dan  di  percaya  oleh  warga  desa  untuk  mengelola kehidupan politik maupun privat ( pribadi ) warga desa. Dan dalam prakteknya antara warga  dan  pamong  desa  mempunyai  hubungan  kedekatan  secara  personal  yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsure itu  saling  menyentuh  secara  personal  dalam  wilayah  yang  lebih  privat  ketimbang public.
Perangkat  desa  dinilai  baik  oleh  warga  jika  ringan  tangan,  ringan  kaki  dan ramah.Bahkan meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagai ukuran untuk mempertegas kepercayaan  mereka  terhadap  pejabat  negara,  yakni  pemerintah  desa.  Demikian sebaliknya,  perangkat  desa  dan  elite  lain  membutuhkan  kepercayaan  rakyat  melalui
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
cara-cara  tradisional,  bersifat  personal  dan  penjagaan  kearifan  local  di  desa.Dengan begitu mereka mudah di terima, dapat menjaga  eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas yang di emban, apalagi bagi elite desa yang baru terpilih.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dibahas,  dapat  diambil  beberapa kesimpulan yaitu:
a. Indikator penilaian suatu sistem rekrutmen Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo yaitu variabel waktu, biaya, dan kinerja perangkat desa
b.  Penilaian  secara  keseluruhan  terhadap  sistem  Pengisian  Perangkat  Desa  di Kabupaten  Sidoarjo  yang  sudah  diterapkan  sudah  bagus  menurut  seluruh responden.  Transparansi  bisa  di  rasakan,  hingga  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintahan desa meningkat.
c. Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penelitian, ada beberapa responden yang menilai  waktu  yang  dibutuhkan  terlalu  lama  dan  proses  penjaringan  hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.

## Rekomendasi
1. Sistem  rekrutmen  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  tetap dipertahankan  dengan  selalu  melakukan  evaluasi  terhadap  sistem  rekrutmen yang sedang berjalan tersebut.
2. Panitia  dapat  mengurangi  durasi  rekrutmen  pada  tahapan  penjaringan,  dalam hal  ini  pemeriksaan  kelengkapan  dokumen  agar  calon  karyawan  yang mengikuti proses rekrutmen tidak merasakan waktu yang lama.
3. Perlu  ada  kajian  lagi  untuk  mengevaluasi  pihak  ketiga  yang  dilibatkan  dalam proses seleksi Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA
-----------, Reformasi Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003.
Abdullah,  Rozali, Pelaksanaan  Otonomi  Luas  dan  Isu  Federalisme  Sebagai Suatu Alternatif, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002.
Agustin  Narang,  Teras, Reformasi  Hukum  Pertanggungjawaban  Seorang  Wakil Rakyat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,2003.
Indrianto,  Nur  dan  Supomo,  Bambang,  M etodologi  Penelitian  Bisnis, Yogyakarta,

## BPFE
Kertapradja,  E.  Koswara,  P eranan  dan  Kedudukan  Camatan  dalam  Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia , Makalah disampaikan  sebagai  bahan  diskusi  pada  Forum  Democratic  Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007.
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
Lapera, Politik  Pemberdayaan,  Jalan  Mewujudkan  Otonomi  Desa, Lapera  Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001
Narbuko,  Cholid  dan  Achmadi,  Abu, Metodologi  Penelitian ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 2008
Pasal 18 b ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengaruh  Motivasi  Terhadap
Peningkatan  Kinerja,
http://harisahmad.blogspot.com/2010/05/pengaruh-motivasi-terhadap- , diakses 21  OKtober 2017
Peraturan  Daerah Kabupaten Sidoarjo,Nomor 10 tahun 2006 tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan    Daerah  Kabupaten  Sidoarjo,Nomor7  tahun  2014  tentang    Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  3  tahun  2008  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  55  tahun  2016  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa Sidoarjo Dalam Angka 2016
Soenarjo, Metode  Riset  I ,  Universitas  Negeri  Sebelas  Maret,  Surakarta,  1985 Supranto,  J  , Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik ,  PT  Rineka  Cipta, Jakarta,2003
Suryokoco  Suryoputro,  Posisi  Politik  dan  Kewenangan  Desa  http://  relawandesa. wordpress.21 Oktober 2017
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  di Daerah.
Widjaja,  HAW,  Kepemimpinan  Pemerintahan  Daerah,  Bahan  Kuliah,  Palembang, 2001.
Evaluasi  Pelaksanaan  Pengisian  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sidoarjo  (Sucahyo  Titi Budiono)
Widjaja,UAW, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, PT.

## Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Wijaya,  HAW, Pemerintahan  Desa/  Marga:  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Suatu  Telaah Administrasi Negara) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002