KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI DI TIGA DAERAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT) 1

## FRENADIN ADEGUSTARA, SYOFIARTI, TITIN FATIMAH
Kampus Unand Limau Manis Padang Sumatera Barat
Abstrak
Abstact
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Tahap 2 Penelitian Fundamental Dikti
Kegagalan   otonomi   daerah   telah mengubah   paradigma   pemerintahan daerah.  Dengan perubahan ini  daerah diberi   wewenang   yang   luas   untuk mengatur   di   bidang   pemerintahan termasuk   mengelola   sumber   daya keuangan dari sumber yang ada. Laba adalah   salah   satu   sumber   utama pendanaan   daerah   dalam   rangka pelaksanaan   desentralisasi.   Pajak daerah   dan   retribusi   memiliki   peran yang sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan (PAD).
Untuk   koleksi   pajak   dan   retribusi daerah dilaksanakan dengan mengeluarkan   peraturan   daerah.
Dampak   yang   mengemuka   kemudian adalah sejumlah peraturan baru untuk muncul   regulasi   pajak   dan   retribusi gangguan   publik   dan   pengusaha menciptakan   kondisi   tidak   kondusif untuk   pembangunan   ekonomi   dan investasi nasional. Selain itu, peraturan yang   mengarah   pada   terjadinya pungutan   baru,   yang   pada   gilirannya menciptakan   ekonomi   biaya   tinggi beban ekonomi nasional. Fakta bahwa ada   banyak   aturan,   peraturan   dicabut oleh   Pemerintah   sesuai   dengan kewenangan   yang   diberikan   oleh Undang-Undang   bahwa   pemerintah berwenang untuk mengevaluasi setiap perda yang dihasilkan.
Crash of regional autonomy has changed the   paradigm   of  local   governance.   With these   changes   regions   are   given   broad authority   to   regulate   in   the   area   of governance   including   managing   the financial   resources   of   existing   sources. Income   is   one   of   the   major   sources   of regional funding within the framework of the   implementation   of   decentralization. Regional   taxes   and   levies   have   a   very important   role   in   supporting   efforts   to increase revenue (PAD). For collection of local taxes and levies are implemented by regulations   issued   local   regulations. impacts   that   arise   then   are   number   of new regulations to appear the regulation of taxes and charges of disrupting public and entrepreneurs created the conditions are   not   conducive   to   economic development and national investment. In addition,   regulations   that   lead   to   the occurrence   of   new   levies,   which   in   turn creates a high cost economy the national economic burden. The fact that there are many   rules,   regulations   revoked   by   the Government   accordance   with   the authority   granted   by   the   Act   that   the Government   is   authorized   to   evaluate each generated local regulations.
Keyword: Regional taxes and levies

## A. Pendahuluan
Kebijakan   pajak   dan   retribusi   merupakan   bagian   dari   kebijakan publik   (umum)   yang   diambil   pemerintah   sejalan   sebagai   cerminan
kehendak   rakyat   dalam   mencapai   tujuan   negara.     Konskuensi   lanjut terhadap   hal   di   atas   bagaimana   pemerintah   dapat   menyelenggarakan fungsi pajak ( budgeter dan reguler ). Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan   nasional   yang   diakomodir   dalam   berbagai   peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:
1) Undang   Undang   Dasar   1945,   khusus   berkenaan   dengan   pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A;
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
4) Peraturan   Pemerintah   Nomor   66   Tahun   2001   tentang   Retribusi Daerah.
5) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di   wilayah   studi,   meliputi     18   peraturan   daerah   tentang   pajak daerah dan 79 peraturan daerah tentang retribusi daerah.
Kedinamikaan   kebijakan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah mencerminkan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dorongan   kepada   Daerah   untuk   lebih   optimal   dan   tertib   dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai refleksi pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil masih berada di bawah 16%, namun ditinjau dari aspek kontribusi pajak daerah   dan   retribusi   daerah,   maka   kontribusinya   sangat   signifikan, terutama   di   Kota   Padang   kontribusi   Pajak   Daerah   mencapai   rata-rata 66,53%   dan   retribusi   daerah   memberikan   kontribusi   terhadap   PAD sebesar 22,85%. Khusus bagi Kota Bukittinggi, justru kontribusi Retribusi Daerah   lebih   besar   dibandingkan   dengan   Pajak   Daerah   terhadap   PAD Kota Bukittinggi, yakni rata-rata sebesar 41,01% dan 28,74%. Sehubungan
dengan   kontribusi   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah   terhadap peningkatan PAD,  relatif  konstan  seperti  Kota Padang  rata-rata 12,61% dan 11, 36 %, Kota Bukittinggi kontribusi terhadap peningkatan PAD rata- rata   sebesar   14,52%   dan   10,11%.   Berbeda   halnya   dengan   kondisi   di Kabupaten   Pesisir   Selatan,   keterbatasan   data   hanya   perhitungan   dua tahun   anggaran   (2007   dan   2008),  telah   menunjukkan   persentase  yang cukup   besar   kontribusi   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   terhadap peningkatan PAD, yakni 55,36% dan 27,86%.
Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD, antara lain:
a. Perangkat   hukum   di   daerah,   terutama   keberadaan   perda   yang   ada masih didasarkan pada UU yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.
b. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda   dalam   memberikan   sanksi   terhadap   subjek   hukum   yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan   persuasif   dan   toleransi   dalam   melakukan   penegakan hukum.
c. Kelemahan   di  lingkungan  aparatur   pemerintah  daerah, baik  pejabat yang   mengambil   keputusan   penetapan   pajak   dan   retribusi,   maupun pelaksana   lapangan   dalam   melakukan   identifikasi   terhadap   jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta   minimnya   ketersediaan   data   base   potensi   objek   pajak   dan retribusi daerah.
d. Kurangnya   informasi   dan   sosialisasi   terhadap   dinamika   kebijakan pajak  daerah dan  retribusi  daerah  yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.
e. Masih   lemahnya   pengawasan   termasuk   intrumennya,   sehingga menimbulkan   tidak   optimalnya   pencapaian   realisasi   sesuai   dengan target yang telah ditetapkan.
Pemerintahan Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Pesisir agar segera   melakukan   upaya   yang   serius   untuk   melakukan   penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan   ke   dalam   berbagai   perda  selama  ini   sesuai   dengan   kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanan   otonomi   daerah   yang   seluas-luasnya.   Upaya   yang   serius mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif   penyusunan   kebijakan   maupun   inventarisasi   terhadap   potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah.

## B. Masalah Penelitian
Berdasarkan   uraian   pendahuluan   yang   menjadi   latar   belakang perlunya   dilakukan   penelitian,   maka   dapat   dirumuskan   permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah   pola   rumusan   kebijakan   pajak   daerah   dan   retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ?
2. Bagaimanakah   rambu-rambu   norma   dalam   perumusan   kebijakan untuk penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah ?

## C. Metode Penelitian

## 1.  Pendekatan Masalah
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis ( sociological legal research ), yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna   “law in action”. Penelitian yang demikian di awali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya ditelusuri dan diteliti   realitas   kebijakan   kebijakan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah dalam   penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   sebagai   fenomena   sosial
dengan menggunakan perspektif hukum. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah   untuk   mengetahui   karakteristik   kebijakan   pajak   dan   retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, dan mengkaji sejauh mana kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.   Kemudian     menemukan   pola   rumusan   strategi   kebijakan   yang dapat   dilakukan   oleh   pemerintah   daerah   dalam   membuat   kebijakan terhadap   setiap   jenis   pajak   dan   retribusi   daerah   sehingga   dapat menunjang   peningkatan   PAD   dan   menjajaki   kemungkinan   perbaikan terhadap   berbagai   peraturan   perundang-undangan   yang   terkait   dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

## 2.  Sifat Penelitian
Secara   umum   penelitian   ini   bersifat   deskriptif   analitis   yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah,   dan   dengan   kacamata   hukum   menganalisis   setiap   fakta   yang dikemukakan.   Namun   demikian,   tidak   tertutup   kemungkinan   dalam beberapa   bagian   penelitian   ini   juga   bisa   bersifat   eksploratif   terutama berkaitan   dengan   faktor   yang   mempengaruhi   kebijakan   pemerintah daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan di 3 daerah di Sumatera Barat yang masing- masing   memiliki   potensi   keuangan   yang   berbeda.   Dengan   demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori ( eksplanatori ). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal   untuk   menggambarkan   dan   menjelaskan   kebijakan   pemerintah daerah   terhadap   pajak   dan   retribusi   daerah,   kemudian   berupaya menemukan   pola   dan   alternatif   terbaik   yang   dapat   dilakukan   oleh pemerintah   daerah   dalam   menerbitkan   setiap   kebijakan   yang   terkait dengan   pajak   dan   retribusi   daerah.   Sehingga   diharapkan   pola   yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terkait.
3. Jenis dan Sumber Data
Sebagaimana   lazimnya   penelitian   hukum   di   masyarakat   ( sosio- legal   research ),   penelitian   ini   membutuhkan   baik   data   sekunder   yang berasal   dari   “bahan   hukum”   maupun   data   primer   yang   berasal   dari informan.
a. Data Primer
Data   primer   yang   diperlukan   berupa   informasi   yang   terkait   dengan pajak   daerah   dan   retribusi   daerah.  Oleh   karena   itu,   informan penelitian ini terdiri atas orang-orang yang terkena dampak langsung dari kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dihasilkan. Berkaitan dengan itu, maka teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah purposive sampling .
b. Data Sekunder
Data   sekunder   adalah   data   yang   bersumber   dari   realisasi   Anggaran Pendapatan   dan  Belanja Daerah,  publikasi   dari   Pemerintah   Daerah, literatur,   peraturan   perundang-undangan   dan   kebijakan   Pemerintah Daerah   terkait   dengan   pajak   dan   retribusi   daerah,   serta   hasil-hasil penelitian sebelumnya.

## 4. Lokasi Penelitian
Penelitian   ini   dilakukan   di   tiga   Kabupaten   dan   Kota   di   Propinsi Sumatera Barat yakni Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat bahwa titik berat otonomi dilaksanakan di daerah Kabupaten   dan   Kota.   Pemilihan   terhadap   Kota   Padang   karena merupakan   Ibukota   Propinsi,   sedangkan   Kota   Bukittinggi   dan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai perwakilan dari daerah lain di   Sumatera   Barat.   Dan karena   permasalahan   yang   dihadapi   oleh Kabupaten   dan   Kota   tersebut   (sebagai   titik   berat   otonomi)   pada dasarnya   hampir   sama   dengan   permasalahan   yang   dihadapi   oleh Kabupaten atau Kota lain di Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi  Dokumentasi
Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan   internal   yang   berkaitan   dengan   pajak   daerah   dan retribusi daerah.
b. Wawancara
Dalam   hal   ini   dilakukan   survai   dan   wawancara   dengan   metode depth interview atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data   yang   berkaitan   dengan   permasalahan   yang   dihadapi. Wawancara   juga   dilakukan   dengan   menggunakan   petunjuk wawancara   ( guided   interview )   sebagai   petunjuk   atau   pedoman dalam   melakukan   wawancara.   Wawancara   dilakukan   terhadap pejabat daerah terutama dari Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA, Bagian Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah, DPRD serta dari pihak di luar Pemda seperti beberapa asosiasi pengusaha daerah yang terkena dampak langsung dengan kebijakan yang dihasilkan.

## 5. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi ( content analysis ) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum pelaksanaan  pemungutan  pajak dan  retribusi  daerah. Langkah pertama adalah dengan  melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan   Perda   yang   berkaitan   dengan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah. Langkah   selanjutnya   melakukan   telaah   terhadap   semua   dokumen pemungutan dan rekaitulasi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah guna   diperoleh   taraf   kesesuaian   antara   norma   yang   mengatur   dengan operasional norma di lapangan.
Berkaitan  dengan  data  primer  terlebih  dahulu   dilakukan  reduksi data   dan   dianalisis   dengan   analisis   domain.   Hal   ini   bertujuan   untuk memperoleh   gambaran   yang   bersifat   umum   dan   menyeluruh   tentang objek   permasalahan   yang   diteliti.   Berdasarkan   analisis   yang   dilakukan
kemudian   ditarik   generalisasi   tentang   permasalahan   dan   kemudian diambil konklusi guna memberikan jawaban tentang permasalahan yang dikemukakan.

## D. Hasil Penelitian
1. Pola rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Hasil penelusuran terhadap rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk pengaturan   undang-undang merupakan cermin   dari   pelaksanaan   prinsip   kedaulatan   rakyat.   Artinya   tatkala penguasa hendak memberikan beban kepada rakyat, wajib diketahui dan disetujui oleh rakyat, dalam hal ini representasinya diperlihatkan melalui sosok lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian halnya dengan adanya   pengaturan   dan   penetapan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah dalam bentuk perda, juga merupakan representasi rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dinamika   kebijakan   pajak   daerah   dan   retribusi   daerah   yang diwujudkan oleh UU yang telah diubah dan diganti terakhir oleh UU No. 28/2009   mencerminkan   upaya   untuk   mendorong   daerah   agar   optimal menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Ada beberapa catatan khusus yang perlu diberikan perhatian guna mendukung kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri, yakni:
1) Pajak   Pemanfaatan   Air   Bawah   Tanah   dan   Air   Permukaan  semula merupakan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 18/1997,   kemudian   ditarik   dan   dijadikan   pajak   daerah   Provinsi berdasarkan UU No. 34/2000. Namun dalam perkembangan terbaru berdasarkan UU No. 28/2009,   Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipisahkan menjadi dua jenis pajak daerah yang berbeda, yakni   Pajak   Air   Permukaan  sebagai   Pajak   Daerah  Provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
2) Pajak   Hotel   dan   Restoran   yang   diatur   dalam   UU   No.   18/1997, selanjutnya oleh UU No. 34/2000 sebagaimana diganti oleh UU No. 38/2009 dipisahkan menjadi dua jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
3) Adanya penambahan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Parkir berdasarkan UU No. 34/2000, sedangkan berdasarkan UU No. 18/1997 jenis pajak daerah tersebut tidak ada.
4) Adanya   penambahan   jenis   Pajak   Daerah   Kabupaten/Kota   yang sebelumnya berdasarkan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 34/2000 tidak ada. UU No. 28/2009 telah menetapkan tambahan jenis pajak daerah kabupaten/kota, yakni : (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Pajak Sarang Burung Walet; (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
5) Dinamika pengaturan kebijakan retribusi daerah diperlihatkan semula UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000 tidak mengatur rincian jenis retribusi daerah, selanjutnya diatur dalam UU No. 28/2009, yakni ada 13 macam retribusi jasa umum, 11 macam retribusi jasa usaha dan 6 macam     retribusi   perizinan   tertentu.   Adapun   rincian   dari   masing- masing jenis retribusi daerah yang dimaksud dalam UU No. 28/2009, sebagian besar merupakan materi muatan yang telah diatur dalam PP No.   66/2001.   Artinya   terjadi   peningkatan   derajat   materi   muatan kebijakan, semula ditetapkan riniciannya dalam PP, selanjutnya diatur ke dalam UU.
Hakikat   keberadaan   berbagai   perda   tersebut   di   atas   merupakan tindak   lanjut   pelaksanaan   yuridis   sebagaimana   yang   diamanatkan   oleh peraturan   perundang-undangan   yang   lebih   tinggi.   Oleh   karenanya konsekuensi   logis,   tatkala   peraturan   perundang-undangan   yang   lebih rendah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau materi muatannya melampaui yang didelegasikan kewenangan untuk   mengatur,  maka  peraturan   perundang-undangan   dibatalkan   oleh
Menteri   Dalam   Negeri   sebagai   instansi   yang   bertanggungjawab   dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Logika pemikiran yang demikian di dasarkan pada asas lex superioriori derogat legi inferiori .
Sehubungan   dengan   terjadinya   dinamika   peraturan   kebijakan   di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu diperlukan upaya yang   serius   bagi   pemerintah   daerah   Kabupaten/Kota   untuk   melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang   berakibat   dapat   dibatalkannya   perda   tentang   pajak   daerah   dan retribusi daerah.
Suatu   kebijakan   daerah   tentang   pajak   daerah   yang   hendak dirumuskan ke dalam suatu peraturan daerah tidak boleh berlaku surut. Selanjutnya sewaktu merumuskan materi muatan suatu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, terutama kategori jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut   oleh   Pemerintah   Kabupaten/Kota,   minimal   harus   memuat tentang :
a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. Masa Pajak;
e. penetapan;
f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administratif;
i. tanggal mulai berlakunya.
Di samping materi muatan minimal yang harus dimuat dalam suatu Peraturan   Daerah   tentang   Pajak  Daerah   sebagaimana   dikemukakan   di atas,  dapat   juga   mengatur   ketentuan  lain   sebagai   materi   muatan tambahan, yakni berkenaan:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
c. asas   timbal   balik,   berupa   pemberian   pengurangan,   keringanan,   dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.
Di   samping   pajak   daerah,   pemerintah   kabupaten/kota   juga menetapkan   retribusi   daerah   ke   dalam   peraturan   daerah   dengan ketentuan tidak dapat berlaku  surut. Selanjutnya sewaktu  merumuskan materi   muatan   suatu   Peraturan   Daerah   tentang   Retribusi   Daerah, terutama   kategori   jenis   Retribusi   Daerah   yang   dapat   dipungut   oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, minimal harus memuat tentang :
a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
d. prinsip   yang   dianut   dalam   penetapan   struktur   dan   besarnya   tarif Retribusi;
e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. penentuan   pembayaran,   tempat   pembayaran,   angsuran,   dan penundaan pembayaran;
h. sanksi administratif;
i. penagihan;
j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
k. tanggal mulai berlakunya.
Di samping materi muatan minimal yang harus dimuat dalam suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebagaimana dikemukakan di atas,  dapat   juga   mengatur   ketentuan  lain   sebagai   materi   muatan tambahan, yakni berkenaan:
a. Masa Retribusi;
b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal
tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
Selanjutnya berkenaan dengan pengurangan dan keringanan  serta pembebasan retribusi yang dapat dirumuskan ke dalam peraturan daerah tersebut, seyogiyanya memperhatikan beberapa hal berikut:
a. Pengurangan   dan   keringanan  retribusi   daerah  diberikan   dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
b. Pembebasan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
2. Rambu-rambu   norma   dalam   perumusan   kebijakan   untuk penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah
Pajak Daerah
1. Pajak Hotel
Dasar pengenaan Pajak Hotel ditentukan oleh jumlah pembayaran atau yang   seharusnya   dibayar  oleh   konsumen  kepada   Hotel. 2 Adapun   tarif pajak   yang   dapat   dikenakan   kepada   konsumen   yang   memanfaatkan fasilitas   hotel   tersebut   dinyatakan   dalam   Pasal   35   ayat   (1)   UU   No.   28 tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen)”.  Selanjutnya cara perhitungannya harus mempedomani Pasal 36 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan “besaran pokok Pajak   Hotel   yang   terutang   dihitung   dengan   cara   mengalikan   tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34”.

## 2. Pajak Restoran
Dasar pengenaan Pajak Restoran ditentukan oleh jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar  oleh konsumen  kepada  Restoran. 3 Adapun tarif  pajak yang dapat dikenakan kepada konsumen yang memanfaatkan
2 Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2009.
3 Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009.
fasilitas restoran tersebut dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”.  Selanjutnya cara perhitungannya harus mempedomani Pasal 41 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 yang menyatakan “besaran pokok Pajak  Restoran  yang   terutang   dihitung   dengan   cara   mengalikan   tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39”.

## 3. Pajak Hiburan
Dasar   pengenaan   Pajak   Hiburan   adalah  jumlah   uang   yang   diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. 4 Adapun tarif pajak yang dapat dikenakan kepada konsumen yang menikmati hiburan tersebut dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)”.
Rambu-rambu norma berikutnya terkait dengan penetapan tarif pajak hiburan ini mutlak mempedomani ketentuan sebagai berikut:
a. Pasal 45 ayat (2) UU No. 28 tahun 2009, yakni “Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/ spa , tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)”.
b. Pasal   45  ayat  (3)  UU   No.   28   Tahun   2009,   yakni   “Khusus   Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

## 4. Pajak Reklame
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 5 Khusus dalam  hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,  maka  Nilai Sewa
4 Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
5 Pasal 49 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.
Reklame  yang dimaksud  ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. 6
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan   memperhatikan   faktor   jenis,   bahan   yang   digunakan,   lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 7
Rambu-rambu norma berikutnya terkait dengan penetapan tarif pajak hiburan ini mutlak mempedomani ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)”.

## 5. Pajak Penerangan Jalan
Adapun   rambu-rambu   norma   sebagai   dasar   pengenaan   pajak penerangan jalan, mutlak mempedoman ketentuan  Pasal 54  UU No. 28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar   pengenaan   Pajak   Penerangan   Jalan   adalah   Nilai   Jual   Tenaga Listrik.
(2) Nilai   Jual   Tenaga   Listrik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) ditetapkan:
a. dalam   hal   tenaga   listrik   berasal   dari   sumber   lain   dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka   waktu   pemakaian   listrik,   dan   harga   satuan   listrik   yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
Adapun   rambu-rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani tatkala   menetapkan   tarif   pajak   penerangan   jalan   dikemukakan   dalam Pasal 55 sebagai berikut :
(1) Tarif   Pajak   Penerangan   Jalan   ditetapkan   paling   tinggi   sebesar   10% (sepuluh persen).
(2) Penggunaan   tenaga   listrik   dari   sumber   lain   oleh   industri, pertambangan   minyak   bumi   dan   gas   alam,   tarif   Pajak   Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
6 Pasal 49 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.
7 Pasal 49 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.
(3) Penggunaan   tenaga   listrik   yang   dihasilkan   sendiri,   tariff   Pajak Penerangan   Jalan   ditetapkan   paling   tinggi   sebesar   1,5%   (satu   koma lima persen).
(4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Adapun   rambu-rambu   norma   sebagai   dasar   pengenaan   pajak penerangan jalan, mutlak mempedomani ketentuan  Pasal 59  UU No. 28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(2) Nilai   jual   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dihitung   dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   sulit   diperoleh, digunakan   harga   standar   yang   ditetapkan   oleh   instansi   yang berwenang   dalam   bidang   pertambangan   Mineral   Bukan   Logam   dan Batuan.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala menetapkan tarif  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikemukakan dalam   Pasal   60   ayat  (1)  UU   No.   28   Tahun   2009,   yakni   “Tarif   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)”.

## 7. Pajak Parkir;
Adapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan pajak parkir, mutlak mempedomani ketentuan Pasal 64 UU No. 28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala
menetapkan tarif  Pajak Parkir dikemukakan dalam Pasal 65 ayat  (1)  UU No. 28 Tahun 2009, yakni  “Tarif  Pajak  Parkir ditetapkan  paling  tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)”.

## 8. Pajak Air Tanah
• Adapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan pajak air tanah,  mutlak   mempedomani   ketentuan  Pasal  69  UU   No.  28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai   Perolehan   Air   Tanah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dinyatakan  dalam   rupiah  yang   dihitung   dengan   mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) Penggunaan   faktor-faktor   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala menetapkan tarif Pajak Air Tanah  dikemukakan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Pajak Air Tanah  ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)”.

## 9. Pajak Sarang Burung Walet
Adapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan pajak Sarang Burung   Walet,   mutlak   mempedomani   ketentuan  Pasal  74   UU   No.   28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung  berdasarkan  perkalian  antara harga  pasaran  umum Sarang Burung   Walet   yang   berlaku   di   daerah   yang   bersangkutan   dengan
volume Sarang Burung Walet.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala menetapkan tarif  Pajak Sarang Burung Walet dikemukakan dalam Pasal 75 ayat  (1)  UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Pajak  Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)”.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Adapun   rambu-rambu   norma   sebagai   dasar   pengenaan   bumi   dan bangunan   perdesaan   dan   perkotaan,   mutlak   mempedomani   ketentuan Pasal 79 UU No. 28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3   (tiga)   tahun,   kecuali   untuk   objek   pajak   tertentu   dapat   ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) Penetapan   besarnya   NJOP   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala menetapkan   tarif  Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan dikemukakan dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Pajak  Bumi  dan   Bangunan   Perdesaan   dan  Perkotaan  ditetapkan  paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)”.

## 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Adapun rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, mutlak mempedomani ketentuan Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2009, yakni :
(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai   Perolehan   Objek   Pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1), dalam hal:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam peseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai
pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan   pembeli   dalam   lelang   adalah   harga   transaksi   yang tercantum dalam risalah lelang.
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf   a   sampai   dengan   huruf   n   tidak   diketahui   atau   lebih   rendah daripada   NJOP   yang   digunakan   dalam   pengenaan   Pajak   Bumi   dan Bangunan   pada   tahun   terjadinya   perolehan,   dasar   pengenaan   yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
(4) Besarnya  Nilai   Perolehan   Objek  Pajak   Tidak   Kena  Pajak   ditetapkan paling   rendah   sebesar   Rp60.000.000,00   (enam   puluh   juta   rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang  pribadi   yang  masih  dalam  hubungan  keluarga sedarah   dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek   Pajak   Tidak   Kena   Pajak   ditetapkan   paling   rendah   sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Adapun   rambu   norma   berikutnya   yang   wajib   dipedomani   tatkala menetapkan   tarif  Bea   Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan   Bangunan dikemukakan dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, yakni “Tarif Bea   Perolehan   Hak   atas   Tanah   dan   Bangunan   ditetapkan   paling   tinggi sebesar 5% (lima persen)”.

## Retribusi Daerah
Rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan dan penghitungan tarif retribusi daerah mutlak mempedomani ketentuan Pasal 151 s/d 155 UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut :
Pasal 151:
(1) Besarnya   Retribusi   yang   terutang   dihitung   berdasarkan   perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul   Pemerintah   Daerah   untuk   penyelenggaraan   jasa   yang bersangkutan.
(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
(4) Rumus   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   harus   mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5) Tarif   Retribusi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   adalah   nilai rupiah   atau   persentase   tertentu   yang   ditetapkan   untuk   menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Pasal 152 :
(1) Prinsip   dan   sasaran   dalam   penetapan   tarif   Retribusi   Jasa   Umum ditetapkan   dengan   memperhatikan   biaya   penyediaan   jasa   yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam   hal   penetapan   tarif   sepenuhnya   memperhatikan   biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Retribusi   Penggantian   Biaya   Cetak   Kartu   Tanda   Penduduk   dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
Pasal 153:
(1) Prinsip dan  sasaran  dalam  penetapan  besarnya tariff  Retribusi  Jasa Usaha didasarkan  pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan   yang   diperoleh   apabila   pelayanan   jasa   usaha   tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Pasal 154 :
(1) Prinsip   dan   sasaran   dalam   penetapan   tarif   Retribusi   Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya   penyelenggaraan   pemberian   izin   sebagaimana   dimaksud pada   ayat   (1)   meliputi   penerbitan   dokumen   izin,   pengawasan   di
lapangan,   penegakan   hukum,   penatausahaan,   dan   biaya   dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
Pasal 155 :
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan   tarif   Retribusi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan   dengan   memperhatikan   indeks   harga   dan   perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan   tarif   Retribusi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## E. Penutup
Sehubungan   dengan   penyusunan   rumusan   norma   kebijakan   daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pajak dan retribusi daerah tidak dapat diberlakukan surut;
2. Minimal materi muatan dalam merumuskan pajak daerah ke dalam peraturan daerah terdiri atas:
a. nama, objek, dan Subjek Pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. Masa Pajak;
e. penetapan;
f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administratif;
i. tanggal mulai berlakunya.
3. Minimal materi muatan dalam merumuskan retribusi daerah ke dalam peraturan daerah terdiri atas:
a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
b. golongan Retribusi;
c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi;
e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
f. wilayah pemungutan;
g. penentuan   pembayaran,   tempat   pembayaran,   angsuran,   dan penundaan pembayaran;
h. sanksi administratif;
i. penagihan;
j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
k. tanggal mulai berlakunya.
4. Rambu-rambu   norma   guna   penyesuaian   tarif   pajak   daerah   ditemui adanya batasan maksimal persentase, sedangkan tarif retribusi daerah terdapat   keleluasaan   bagi   daerah   untuk   menetapkannya   yang ditentukan dengan kualitas dan bobot pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.   Hal   ini   dikarenakan   kategori   keduanya   mempunyai karakter yang berbeda, yakni pajak daerah tanpa ada kontraprestasi langsung dibandingkan dengan retribusi daerah.

## F. Daftar Pustaka
Ahmad   Yani, Hubungan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan Daerah di Indonesia , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Alam Setia Zain, Aspek Pembinaan Hutan dan Strafikasi Hutan Rakyat , Rieneka Cipta, Jakarta, 1998.
Badan   Pengkajian   Ekonomi,   Keuangan   dan   Kerjasama   Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Jakarta.
Bambang   Pamulardi, Hukum   Kehutanan   dan   Pembangunan   Bidang Kehutanan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Deddy   K, Peta   Kemampuan   Keuangan   Provinsi   Dalam   Era   Otonomi Daerah; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah , Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
Erlangga   Agustino   Landiyanto, Kinerja   Keuangan   dan   Strategi Pembangunan  Kota  di  Era   Otonomi  Daerah;   Studi   Kasus   Kota Surabaya , Cures Working Paper 05/01, Januari 2005
Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka   Meningkatkan   Kemampuan   Keuangan   Daerah ,   Orasi Ilmiah   dengan   tema “Strategi   Meningkatkan   Kemampuan Keuangan   Daerah   Melalui   Penggalian   Potensi   Daerah   Dalam Rangka Otonomi Daerah” , Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April 2002
Muhammad   Fauzan, Hukum   Pemerintahan   Daerah;   Kajian   Tentang Hubungan   Keuangan   Antara   Pusat   dan   Daerah ,   UII   Press, Yogyakarta, 2006
Muhammad   Zaenuddin,   dalam   Batam   Pos, Strategi   Peningkatan   PAD , Selasa 20 November 2007
Nick Devas, Keuangan Pemerintah Indonesia , Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta, 1989
Tempo   Interaktif, Pemerintah   Batalkan   448   Perda   Bermasalah, Edisi Jum’at 29 April 2005
UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU   No.33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan   Keuangan   Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Yayasan   Inovasi   Pemerintahan   Daerah   ( Centre   for   Local   Government Innovation ), Kebijakan   Keuangan   Daerah   Dalam   Rangka Mendukung   Pelaksanaan   Desentralisasi   dan   Otonomi   Daerah , Roundtable Discussion YIPD/CLGI, Jakarta, 2003.