## ANALISIS PERMINTAAN PEMBIAYAAN PERTANIAN SYARIAH UNTUK USAHATANI PADI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Budi Yoko 1
1) Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa Barat yoko351@gmail.com

## Abstract
Capital constraints and low access to financial services from financial institutions remains a constraint  for  most  farmers  in  Indonesia.  Sharia  Cooperative  Financial  Services  or  Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) as one of the microfinance institutions that grow and develop in rural areas have potential to improve farmers' access to sources of capital. The objective of this  study  are  to  identify  the  factors  that  affect  farmers'  demand  to  agricultural  financing sharia and to estimate realization of agricultural finance sharia for rice farming. The results of  multiple  linear  regression  model  analysis,  it  is  known  that  the  factors  that  influence  the demand of farmers on agricultural financing of KJKS is cost of funds and farm income. Moral hazard  occurs  in  the  realization  of  agricultural  finance,  agricultural  finance  obtained  where farmers are not fully applied in rice farming activities.
Keywords: Sharia Agricultural Financing, Financing Demand, KJKS

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Keterbatasan  modal  dan  rendahnya akses  terhadap  fasilitas  pembiayaan menjadi  salah  satu  permasalahan  utama yang dihadapi oleh sebagian besar petani di Indonesia.  Modal  merupakan  unsur esensial  dalam  peningkatan  produksi  dan taraf  hidup  masyarakat  petani,  sehingga menurut Hamid (1986) keterbatasan modal dapat  membatasi  gerak  sektor  pertanian. Ditambah lagi pada era teknologi pertanian seperti  saat  ini,  kebutuhan  petani  akan modal  untuk  memenuhi  input  pertanian menjadi  lebih  intensif.  Permasalahan kembali  muncul  karena  sebagian  besar petani  di  Indonesia  tidak  sanggup mendanai  usahatani  yang  padat  modal dengan dana mereka sendiri (Syukur, 2000)
dan  memiliki  kendala  untuk  mengakses sumber pembiayaan. Dalam jangka panjang,  permasalahan  ini  dapat  menjadi titik awal terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat petani di perdesaan yang sulit untuk diputus (Ashari, 2006).
Kondisi  permodalan  petani  yang lemah  sebenarnya  telah  disadari  oleh Pemerintah  Indonesia,  yang  dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk meluncurkan berbagai program
pembiayaan.  Akan  tetapi,  kinerja  dari berbagai  program  pembiayaan  tersebut belum  optimal  (Ashari,  2006).  Salah  satu penyebabnya  menurut  Syaukat  (2011) adalah  karena  timbulnya moral  hazard pada  petani  selaku  penerima  program.
Peran perbankan selaku lembaga
intermediasi keuangan dalam menyalurkan pembiayaan pertanian pun sangat rendah. Berdasarkan  data  dari  Bank  Indonesia (2012), jumlah pembiayaan pertanian yang disalurkan  oleh  perbankan  di  Indonesia hanya  5.2  persen  dari  total  seluruh pembiayaan.
Guna mengatasi permasalahan keterbatasan  akses  petani  terhadap sumber  permodalan,  kemampuan  fiskal pemerintah yang terbatas, serta keengganan perbankan untuk memberikan kredit  atau  pembiayaan  secara  langsung kepada  petani,  maka  diperlukan  upaya untuk  mengoptimalkan  peran  lembaga keuangan  mikro  yang  dapat  menjadi alternatif  sumber  pembiayaan  bagi  petani di  perdesaan.  Salah  satu  bentuk  lembaga keuangan  mikro  yang  memiliki  eksistensi, baik dalam hal peranan maupun penerimaan  di  kalangan  masyarakat perdesaan, khususnya petani di Kabupaten Lampung  Tengah  adalah  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS).  KJKS  merupakan koperasi  yang  mekanisme  operasionalnya mengacu pada prinsip syariah/islam. Sektor pertanian  selaku  sektor  perekonomian utama di Lampung Tengah menjadi pangsa pasar utama dari KJKS di Lampung Tengah. Merujuk  data  dari  Pusat  Koperasi  Syariah Lampung  (Puskopsyah),  pada  tahun  2013 pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  KJKS  di
Lampung  Tengah  didominasi  oleh  sektor perdagangan  dan  jasa  yang  mencapai  63 persen.  Sedangkan  pembiayaan  yang disalurkan  bagi  sektor  pertanian  selaku sektor perekonomian utama baru mencapai  26  persen.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  petani  selaku  aktor  utama  dalam usahatani  masih  memiliki  keterbatasan untuk mengakses sumber permodalan dari lembaga  pembiayaan,  termasuk  KJKS. Keterbatasan  dalam  mengakses  sumber pembiayaan  dari  lembaga  pembiayaan mengakibatkan  petani  menggantungkan kecukupan modal usahataninya dari modal sendiri yang terbatas atau sumber-sumber lain seperti tengkulak. Kondisi keterbatasan modal  atau  tingginya cost  of  fund yang harus dikeluarkan petani apabila mengakses  pembiayaan  dari  tengkulak akan  berpengaruh  terhadap  optimalisasi pendapatan  dan  produktivitas  usahatani yang dikelola oleh petani.
Keberadaan  KJKS  sebagai  lembaga keuangan  perdesaan  yang  cukup  aktif menyalurkan  pembiayaan  pertanian  bagi petani,  khususnya  di  Kabupaten  Lampung Tengah  diharapkan  mampu  menjadi  solusi bagi permasalahan rendahnya akses petani terhadap  lembaga  permodalan.  Dengan adanya fasilitas pembiayaan pertanian dari KJKS,  diharapkan  dapat  meningkatkan produktivitas  dan  pendapatan  usahatani padi  di  Kabupaten  Lampung  Tengah.  Oleh
karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai permintaan  petani  terhadap  pembiayaan pertanian  syariah  di  Kabupaten  Lampung Tengah.
Keterbatasan  aksessibilitas  petani terhadap pembiayaan berhubungan
dengan asymetric  information yang  terjadi pada  pasar  pembiayaan,  terutama  pada sumber  pembiayaan  formal. Asymetric information akan  menyebabkan  adanya
credit  rationing yang  disebabkan  karena pembatasan  jumlah  kredit  oleh  lembaga keuangan.  Akibatnya,  jumlah  pembiayaan atau  kredit  yang  diberikan  lembaga keuangan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan jumlah yang diminta (Jafee dan Modigliani, 1969).  Hal  ini  menjadi  pemicu  timbulnya permasalahan  keterbatasan  aksessibilitas dan permintaan terhadap sumber pembiayaan.
Bagi  sebagian  besar  petani  di perdesaan  yang  masih  terkendala  dengan permodalan,  keterbatasan  akses  terhadap sumber  pembiayaan  dari  luar  akan mempengaruhi kinerja usahatani, terutama dalam pemenuhan input produksi, sehingga  hal  ini  akan  berpengaruh  pada produktivitas dari usahatani yang dijalankan.  Keberadaan  KJKS  sebagai lembaga  keuangan  yang  berbasis  di perdesaan  dan  cukup  aktif  menyalurkan pembiayaan  (salah  satunya  bagi  sektor pertanian) diharapkan dapat meningkatkan
akses  dan  permintaan  petani  terhadap sumber  pembiayaan.  Oleh  karena  itu, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani
terhadap  sumber  permbiayaan  menjadi penting untuk dilakukan.
Pembiayaan  pertanian  dari  KJKS diarahkan  sebagai  penguatan  modal usahatani.  Dengan  adanya  pembiayaan pertanian  dari  KJKS  diharapkan  petani mampu  meningkatkan  penggunaan  input produksi menjadi efisien, sehingga produksi dan produktivitas usahatani meningkat dan pada  akhirnya  mampu  meningkatkan pendapatan  petani  padi  di  Kabupaten Lampung
Tengah.
Efektivitas dari pembiayaan pertanian untuk meningkatkan alokasi penggunaan input dipengaruhi oleh tingkat  realisasi  pembiayaan  tersebut dalam kegiatan usahatani. Oleh karena itu, realisasi  dari  penggunaan  pembiayaan pertanian  dalam  kegiatan  usahatani  padi penting  untuk  diketahui.  Apakah  petani menggunakan  seluruh  pembiayaan  yang diperoleh  bagi  perbaikan  input  usahatani, atau  hanya  sebagian  yang  diaplikasikan  di usahatani  dan  sebagian  lagi  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  lain,  seperti konsumsi atau keperluan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan uraian
tersebut,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:
1)  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi permintaan
petani
terhadap  pembiayaan  pertanian  syariah yang  disalurkan  oleh  KJKS,  dan  2) mengestimasi jumlah pembiayaan pertanian  yang  direalisasikan  petani  pada usahatani padi. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di
Kabupaten  Lampung  Tengah,  Provinsi Lampung,  yang  merupakan  salah  satu penghasil utama padi di Indonesia. Jumlah produksi padi Provinsi Lampung pada tahun 2013  mencapai  3.2  juta  ton,  dan menempati peringkat tujuh secara nasional.  Kabupaten  Lampung  Tengah merupakan  penghasil  utama  padi  di Provinsi Lampung. Luas wilayah Kabupaten Lampung  Tengah  adalah  4,789.82  km², yang  didominasi  dataran  rendah  dengan ketinggian  antara  29  sampai  dengan  59 meter  di  atas  permukaan  laut.  Kabupaten Lampung  Tengah  memiliki  28  kecamatan dengan  Gunung  Sugih  sebagai  ibukota. Pada  tahun  2013  jumlah  penduduk Kabupaten  Lampung  Tengah  sebanyak 1,192,958  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan penduduk sebesar 1.14 persen.
Kegiatan  usahatani  padi  di  lokasi penelitian  didukung  oleh  keberadaan lembaga  keuangan  mikro  perdesaan  dan pasar  untuk  pemasaran  hasil  panen maupun input usahatani. Pada tahun 2012
jumlah lembaga keuangan mikro perdesaan dalam  bentuk  koperasi  di  Kabupaten Lampung  Tengah  mencapai  324  unit dengan  jumlah  anggota  sebanyak  75,326 orang  (Dinas  Koperasi  dan  UKM  Lampung Tengah  2013).  Salah  satu  bentuk  jenis koperasi  terbesar  di  Kabupaten  Lampung Tengah  adalah  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS).  Data  Dinas  Koperasi  dan UKM  Lampung  Tengah  pada  tahun  2013 menunjukkan  jumlah  KJKS  mencapai  40 unit  dengan  jumlah  anggota  sebanyak 15,143  orang.  Pasar  untuk  pemasaran komoditas  padi  berbentuk  oligopolistik. Pedagang  besar  (tengkulak)  yang  tersebar di  setiap  desa  merupakan  penampung utama  hasil  padi  petani.  Sebagian  besar petani  langsung  menjual  hasil  panennya ketika musim panen, dan hanya menyisakan sebagain kecil untuk persedian konsumsi keluarga.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli  sampai  dengan  Agustus  2014.  Data primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui  wawancara  mendalam  ( depth interview )  dengan  petani  padi  yang mengakses  pembiayaan  dari  KJKS.  KJKS yang  dijadikan  contoh  adalah  KJKS  Surya Abadi.  Pemilihan  KJKS  Surya  Abadi dilakukan  secara  sengaja  ( purposive ) dengan  pertimbangan  KJKS  Surya  Abadi merupakan  salah  satu  KJKS  dengan asset terbesar  dan  beroperasi  di  daerah
penghasil  padi  utama  di  Kabupaten Lampung Tengah.
Jumlah petani sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Seputih Banyak  dan  Seputih  Raman.  Kedua kecamatan  tersebut  merupakan  wilayah kerja dari KJKS Surya Abadi dan juga sentra produksi  padi  di  Kabupaten  Lampung Tengah  yang  mendapat  pengairan  dari irigasi  teknis.  Pada  tahun  2013,  sebanyak 18.2 persen produksi padi Lampung Tengah berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain itu, jumlah luas panen dari dua kecamatan sampel  mencapai  13.37  persen  dari  total luas  panen  padi  seluruh  kecamatan  di
Kabupaten Lampung Tengah (BPS
Kabupaten  Lampung  Tengah,  2013). Pengambilan  contoh  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  teknik stratified  random sampling.
Model  Permintaan  Pembiayaan  Pertanian Syariah
KJKS sebagai lembaga keuangan mikro semi-formal yang berbasis perdesaan dinilai cukup berhasil dalam menyediakan fasilitas permodalan  bagi  petani  yang  berada  di perdesaan  Lampung  Tengah.  Hal  ini mempertegas temuan Messah dan Wangai (2001)  yang  menyatakan  bahwa  bank komersial  dan  lembaga  keuangan  formal dinilai gagal dalam memenuhi pembiayaan
bagi  pelaku  usaha  kecil.  Akan  tetapi,  jika dilihat  dari  jumlah  pembiayaan  yang  telah salurkan  oleh  KJKS  terlihat  bahwasanya petani  masih  terkendala  untuk  mengkases pembiayaan dari KJKS.
Keterbatasan aksesibilitas dan permintaan  petani  terhadap  pembiayaan berhubungan dengan asymetric
information yang  terjadi  pada  pasar pembiayaan. Asymetric  information akan menyebabkan adanya credit rationing, yang disebabkan  karena  pembatasan  jumlah kredit  oleh  lembaga  keuangan.  Akibatnya, jumlah  pembiayaan  atau  kredit  yang diberikan  lembaga  keuangan  lebih  kecil dibandingkan dengan jumlah yang diminta (Jafee  dan  Modigliani,  1969).  Hal  ini menjadi  pemicu  timbulnya  permasalahan keterbatasan aksessibilitas dan permintaan terhadap sumber pembiayaan.
Untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan pertanian dari KJKS digunakan analisis  regresi  linier  berganda.  Model regresi linear berganda merupakan persamaan regresi dengan pendugaan nilai peubah  Y  ( dependent )  berdasarkan  hasil pengukuran beberapa peubah X
( independent ).
Variabel  terikat  (peubah  Y)  adalah jumlah realisasi pembiayaan pertanian yang diterima  petani  dari  KJKS.  Variabel  bebas (peubah  X)  terdiri  dari  variabel  yang
merepresentasikan  karakteristik  personal dan  sosial  ekonomi  petani  petani  sebagai debitur serta beberapa variabel yang terkait lembaga  pembiayaan.  Dalam  hal  ini terdapat  lima  variabel  bebas  yang dimasukkan  dalam  model  permintaan pembiayaan  pertanian,  yaitu  usia  petani (X 1 ),  luas  lahan  (X 2 ), cost  of  fund (X 3 ), pendapatan  usahatani (X 4 ),  dan  lama menjadi  anggota  KJKS  (X 5 ).  Adapun  model permintaan  pembiayaan  pertanian  KJKS adalah sebagai berikut:
Y = α + α 1 X 1 + α 2 X 2 + α 3 X 3 + α 4 X 4 + α 5 X 5 + μ Dimana:
Y  = Permintaan pembiayaan pertanian KJKS (Rp)
X 1 = Usia petani (tahun)
X 2 = Luas lahan (ha) X 3 = Cost of fund (Rp) X 4 = Pendapatan usahatani (Rp) X 5 = Lama petani menjadi anggota KJKS (tahun) μ = Gangguan acak dalam model Nilai koefisien yang diharapkan adalah X 1 , X 3 < 0; X 2 , X 4 , X 5 > 0.  Adapun hipotesis yang diuji adalah:
H0  =  peubah  bebas  tidak  berpengaruh nyata terhadap peubah tak bebas H1  =  peubah  bebas  berpengaruh  nyata terhadap peubah tak bebas.
Usia  debitur  merupakan  salah  satu variabel  yang  diperhatikan  oleh  lembaga pembiayaan  dalam  memberikan  suatu pembiayaan,  karena  hal  ini  menyangkut kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan  ( repayment ).  Luas  lahan merupakan  variabel  yang  di proxy sebagai aset  yang  dimilki  oleh  petani.  Aset  yang
dimiliki  oleh  petani  selaku  debitur merupakan salah satu ukuran yang menjadi penilaian lembaga keuangan untuk menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan.  Variabel cost  of  fund merupakan komponen  biaya  yang  harus  ditanggung petani  untuk  mendapatkan  sejumlah pembiayaan dari KJKS. Pendapatan usahatani adalah variabel yang merepresentasikan pendapatan yang menjadi sumber pengembalian
pembiayaan yang diperoleh petani. Rekam jejak petani selaku debitur dilihat dari lama petani  menjadi  anggota  KJKS.  Apabila petani sudah menjadi anggota KJKS dalam rentang waktu yang cukup lama, maka KJKS sudah  memiliki  informasi  yang  cukup banyak  mengenai  karakteristik  personal petani, sehingga hal ini akan
mempengaruhi tingkat persetujuan
pembiayaan yang diajukan

## HASIL PEMBAHASAN
Kondisi  Pembiayaan  Pertanian  Syariah  di Kabupaten Lampung Tengah
KJKS  merupakan  lembaga  swadaya masyarakat  (dalam  pengertian  didirikan dan  dikembangkan  oleh  masyarakat)  yang berbentuk  lembaga  keuangan  koperasi yang  berlandaskan  syariah.  Dewasa  ini perkembangan KJKS di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah.  Pendiri  KJKS  di  Lampung  Tengah
secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi empat, yaitu: 1) organisasi sosial kemasyarakatan,  2)  lembaga  koperasi,  3) usaha  perorangan  atau  keluarga,  dan  4) bank  umum  syariah  yang  bekerjasama dengan kelompok masyarakat.
Pendirian  dan  kegiatan  operasional KJKS  dirancang  sebagai  lembaga  ekonomi rakyat,  yang  secara  konsepsi  lebih  fokus kepada  kelompok  masyarakat  miskin  dan nyaris  miskin  ( poor  and  near  poor ).
Kegiatan  utamanya adalah  pengembangan usaha  mikro  dan  usaha  kecil,  terutama melalui  bantuan  penguatan  permodalan. Dalam tubuh KJKS terdapat dua peran yang saling menunjang, yaitu kepentingan sosial ( baitul maal ) dan kepentingan bisnis ( baitul tamwil ).  Sebagai baitul  maal ,  KJKS menerima  titipan  zakat,  infaq,  dan shadaqah  serta  menyalurkannya  ( tasaruf ) sesuai dengan kaidah yang
berlaku.  Sedangkan sebagai baitul tamwil , KJKS  berperan  dalam  mengembangkan usaha-usaha  produktif  dan  meningkatkan kualitas kegiatan pelaku usaha kecil dengan mendorong  kegiatan  menabung  dan menyalurkan pembiayaan produktif.
KJKS  Surya  Abadi  berdiri  sejak  tahun 2001 di Kecamatan Seputih Banyak. Alasan dan  motivasi  utama  pendirian  KJKS  Surya Abadi adalah keprihatinan terhadap kondisi sebagian besar pelaku usaha kecil yang sulit untuk  berkembang  karena  keterbatasan
modal serta banyaknya praktik pembiayaan dengan  bunga  tinggi  yang  dilakukan  oleh para  pelepas  uang  ( money  lender ).  Sejak didirikan,  pertumbuhan  KJKS  Surya  Abadi menunjukkan trend yang  positif.  Hal  itu dapat  dilihat  dari  peningkatan  kantor layanan, jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, jumlah pembiayaan yang disalurkan,  rasio  pembiayaan  macet  (NPF) dan  aset.  Pada  saat  ini  KJKS  Surya  Abadi telah  memiliki  8  kantor  layanan  yang tersebar  di  Kabupaten  Lampung  Tengah dan  Lampung  Timur.  Jumlah  anggota  KJKS Surya  Abadi  sampai  dengan  Desember 2013  mencapai  15,868  orang  dengan jumlah simpanan anggota sebesar Rp 29.7 Milyar.  Jumlah  pembiayaan  yang  berhasil disalurkan  sampai  dengan  tahun  2013 meningkat sebesar 23.3 persen
dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.
Total  pembiayaan  yang  disalurkan  sebesar Rp 33.8 Milyar, yang didominasi pembiayaan  pada  sektor  pertanian  dan perdagangan. Nilai ratio pembiayaan macet atau non  performing  financing (NPF)  pun menunjukkan angka yang rendah, yaitu 1.7 persen. Pada  tahun 2014 asset KJKS  Surya Abadi tumbuh sebesar 36.3 persen, dimana pada  tahun  2014 asset yang  berhasil dibukukan mencapai Rp 55 Milyar.
Produk  layanan  KJKS  Surya  Abadi secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  pendanaan  (simpanan)  dan
pembiayaan.  Produk  simpanan  sebagian besar  menggunakan  akad mudharabah
(bagi hasil) dan wadhiah (titipan). Bagi hasil yang  kompetitif  dan  pelayanan  yang  baik merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan  bagi  masyarakat  untuk menyimpan  dananya  di  KJKS  Surya  Abadi. Sedangkan  untuk  produk  pembiayaan, akad  yang  diterapkan  lebih  beragam, seperti murabahah (jual beli), ijaroh (sewa) , mudharabah (bagi  hasil) ,  musyarakah
(kongsi)  dan qardhul  hasan (dana kebaikan). Aplikasi akad yang mendominasi dari pembiayaan pertanian adalah murabahah , yaitu dalam bentuk pembelian input  produksi,  seperti  pupuk,  pestisida, dan  upah  tenaga  kerja.  Pembiayaan pertanian  yang  disalurkan  oleh  lembaga keuangan  mikro,  baik  KJKS  maupun  KSP diarahkan  sebagai  upaya  untuk  penguatan sisi  permodalan  petani.  Dengan  adanya pembiayaan  ini  petani  diharapkan  dapat meningkatkan penggunaan
input usahataninya  menjadi  lebih  optimal,
sehingga dapat meningkatkan output yang dihasilkan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan
Pembiayaan Pertanian Syariah
Keterbatasan akses petani terhadap sumber pembiayaan
berpangkal  pada credit  rationing yang terjadi  pada  pasar  pembiayaan.  Salah satu penyebab timbulnya credit rationing , khusunya di pasar
pembiayaan  mikro  perdesaan  adalah keterbatasan  modal  dan  dana  yang dimiliki oleh lembaga keuangan, termasuk  KJKS.  Berbagai  upaya  telah dilakukan KJKS untuk mengatasi permasalahan  tersebut,  antara  lain meningkatkan  dana  pihak  ketiga  dalam bentuk  simpanan  masyarakat  dan kerjasama  dengan  perbankan  syariah melalui  skim joint  financing atau chanelling .  Akan  tetapi,  hal  tersebut masih belum mampu memenuhi
seluruh  permintaan  pembiayaan  yang diajukan calon debitur. Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pertanian KJKS Variabel Parameter Dugaan t-value Pr > |t| Konstanta -256.65 -0.19 0.85 Usia (X 1 ) -27.78 -0.98 0.33 Luas lahan (X 2 ) 23.99 1.23 0.22 Cost of fund (X 3 ) -20.29 a -20.86 <.0001 Pendapatan usahatani (X 4 ) 0.23 b 2.17 0.03 Lama menjadi anggota KJKS (X 5 ) 3.83 0.18 0.85 F-Hitung 98.61 R-square 0.87 a berpengaruh nyata pada α =0.01, b berpengaruh nyata pada α =0.05
Tabel  1  menyajikan  hasil  estimasi model permintaan pembiayaan pertanian  syariah  KJKS  di  Kabupaten Lampung Tengah. Hasil estimasi memperlihatkan  model  yang  baik.  Hal ini  terlihat  dari  nilai R-square sebesar
0.87 yang menjelaskan bahwa sebanyak
87  persen  keragaman  atau  variasi  dari permintaan pembiayaan dapat
dijelaskan  oleh  seluruh  variabel  bebas yang  digunakan  di  dalam  model.  Nilai statistik  uji  F  sebesar  98.61  yang signifikan  pada  taraf  nyata  1  persen menandakan  bahwa  seluruh  variabel bebas  yang  digunakan  dalam  model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap permintaan pembiayaan pertanian syariah KJKS.
Hasil  pengujian  paramater  secara parsial  menunjukkan  bahwa  terdapat dua  variabel  yang  berpengaruh  nyata, yaitu  yaitu cost  of  fund pada  selang kepercayaan  1  persen  dan  pendapatan usahatani padi pada selang kepercayaan 5  persen.  Sedangkan  variabel  usia petani,  luas  lahan , dan  lama  menjadi anggota  KJKS secara  statistik  tidak berpengaruh  nyata.    Hasil  analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap
pembiayaan  pertanian  KJKS  dapat dilihat pada Tabel 1.
Variabel cost  of  fund memiliki
tanda  parameter  negatif  dan  signifikan pada taraf kepercayaan 1 persen. Hal ini menunjukkan  bahwa  jumlah  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  petani  sebagai debitur untuk mendapatkan pembiayaan pertanian berbanding terbalik  dengan  tingkat  permintaan pembiayaan.  Artinya,  apabila  terjadi kenaikan cost of fund maka permintaan pembiayaan pertanian KJKS akan
semakin  turun.  Temuan  ini  sesuai dengan  Nizar  (2004)  yang  menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan  kredit  usahatani  salah satunya  adalah  suku  bunga.  Selain  itu, dalam  konteks  biaya  transaski,  Kausar (2013)  dalam  kajiannya  menyebutkan bahwa  biaya  transaksi  memiliki  korelasi yang  negatif  dengan  tingkat  pemintaan kredit mikro di Pakistan.
Hasil pendugaan parameter peubah pendapatan dari usahatani padi memiliki  tanda  positif  dan  berpengaruh nyata  pada  selang  kepercayaan  5 persen.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa peningkatan pendapatan usahatani akan meningkatkan  permintaan  pembiayaan pertanian,  atau  dengan  kata  lain  petani yang berpendapatan lebih besar memiliki kecenderungan untuk
mengajukan  permintaan  pembiayaan pertanian  dibandingkan  dengan  petani yang  berpendapatan  lebih  rendah.
Semakin  tinggi  pendapatan  usahatani yang  diperoleh  menunjukkan  semakin baik kemampuan petani dalam mengelola usahataninya. Petani biasanya terdorong untuk terus melakukan  inovasi  dan  perbaikan manajemen usahatani melalui
penggunaan  berbagai  teknologi  baru.
Upaya  perbaikan  manajemen  usahatani melalui  penerapan  teknologi  baru membutuhkan dukungan modal, sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian. Dari sisi kreditur, KJKS sebagai lembaga keuangan menganggap  petani  yang  memiliki pendapatan lebih besar memiliki kemampuan  pengembalian pembiayaan
yang lebih baik, sehingga lebih dipercaya oleh lembaga keuangan. Hasil dari analisis ini sesuai dengan penelitian Nuryartono (2005); Messah dan Wangai (2011);  Anyiro  dan  Oriaku  (2011); Azriani (2013), yang menemukan bahwa pendapatan  debitur  memiliki  pengaruh positif terhadap permintaan pembiayaan. Usia  petani  tidak  menjadi  salah satu variabel yang signifikan mempengaruhi permintaan pembiayaan
pertanian KJKS, meskipun secara kaidah ekonomi tanda parameter menunjukkan kesesuaian.  Hal  ini  diduga  karena
sebagian  besar  petani  di  daerah penelitian  berada  pada  usia  produktif dan  memiliki  rentang  usia  yang  tidak jauh  berbeda.  Usia  debitur  merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh lembaga keuangan dalam proses persetujuan  permohonan  pembiayaan. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Ajagbe et  al .  (2012),  bahwasanya  usia  debitur akan  mempengaruhi  total  pinjaman yang  diperolehnya.  Semakin  tua  usia debitur  maka  jumlah  pinjaman  yang diperoleh akan semakin kecil. Pertambahan usia debitur akan mengurangi usia produktifnya, sehingga lembaga  keuangan  akan  mengurangi jumlah pinjaman terhadap debitur yang lebih  tua  untuk  mengurangi  tingkat risiko pengembalian pinjaman.
Variabel luas lahan yang merepresentasikan aset petani memiliki tanda  parameter  positif  dan  memenuhi kaidah ekonomi meskipun tidak signifikan.  Hasil  ini  dapat  diartikan bahwa petani yang memiliki lahan lebih luas  atau  aset  yang  lebih  besar cenderung  memiliki  permintaan  kredit yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan petani  yang  luas lahannya lebih sempit. Luas  lahan  berbanding  lurus  dengan kebutuhan  biaya  usahatani.  Semakin luas  lahan  seorang  petani,  maka kebutuhan  akan  modal  usahatani  akan
semakin  besar.  Selain  itu,  petani  yang memiliki lahan yang luas akan berusaha meningkatkan  investasi  dalam  bentuk pembelian mesin dan peralatan pertanian,  sehingga  kecenderungan petani  untuk  mengajukan  pembiayaan pun akan semakin besar. Dari sisi kreditur, KJKS mensyaratkan adanya agunan ( collateral )  dalam  proses  pengajuan pembiayaan pertanian. Agunan tersebut cukup beragam tergantung pada besaran pembiayaan yang diajukan oleh debitur.  Jenis  agunan  yang  paling banyak digunakan petani debitur adalah BPKB  sepeda  motor,  mengingat  jumlah pembiayaan diajukan tidak terlalu besar. Namun,  terdapat  pula  petani  yang menggunakan SHM atau AJB lahan atau rumah  sebagai  agunan,  apabila  jumlah pembiayaan  yang diajukan cukup besar. Sebagai lembaga keuangan, KJKS memberikan  kepercayaan  lebih  besar kepada debitur yang memiliki aset yang lebih besar. Hal ini dikarenakan semakin besar  aset  debitur  maka  lembaga keuangan  memiliki  jaminan  yang  lebih besar  terhadap  kredit  yang  disalurkan,
sehingga  dapat  meminamilisir  risiko gagal  bayar.  Temuan  ini  memperkuat studi  yang  dilakukan  Ajagbe et  al.
(2012);  Zhao et  al. (2006),  dimana jumlah  harta  atau  aset  berpengaruh positif  terhadap  total  pinjaman  debitur dari  kreditur.  Menurut  Ajagbe et  al.
(2012) makin besar jumlah aset debitur maka lembaga keuangan mikro semakin percaya memberikan pinjaman sehingga permintaan kredit meningkat.
Realisasi Penggunaan Pembiayaan

## Pertanian Syariah
Pembiayaan  pertanian    yang disalurkan  oleh  KJKS  diarahkan  sebagai upaya untuk penguatan sisi permodalan petani.  Dengan  adanya  pembiayaan  ini, diharapkan  petani  dapat  meningkatkan penggunaan input usahataninya sehingga  menjadi  lebih  optimal.  Akan tetapi, petani sering mengalami permasalahan dalam realisasi
penggunaan  pembiayaan,  di  mana petani  kesulitan  dalam  memisahkan kegiatan  atau  kebutuhan  produksi  dan konsumsi (Kuntjoro 1983).
Tabel 2. Realisasi Penggunaan Pembiayaan Pertanian Syariah dari KJKS
Uraian KJKS Jumlah Persen Digunakan seluruhnya (100%) Digunakan sebagian (< 100%) Tidak digunakan seluruhnya (0%) 16 24 1 39.02 58.54 2.44 Total 41 100.00
Dalam realisasinya, ditemui
ketidaksesuaian  antara  permohonan yang  diajukan  oleh  petani  dengan penggunaan  pembiayaan  pertanian. Pembiayaan  pertanian  yang  diperoleh petani  tidak  seluruhnya  digunakan sebagai  modal  produksi  usahatani  padi. Rata-rata realisasi
penggunaan pembiayaan  pertanian  dari  KJKS  pada usahatani  padi  hanya  59.70  persen,  hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa petani  yang  menggunakan  seluruh pembiayaan pertanian dari KJKS sebagai modal produksi usahatani padi berjumlah  39.02  persen,  sedangkan sebanyak 58.54 persen hanya
menggunakan sebagian dari dana  pembiayaan  tersebut  sebagai modal  usahatani,  dan  terdapat  2.44 persen  yang  tidak  mengaplikasikan pembiayaan  pertanian  pada  usahatani padi. Ketidaksesuaian atau penyimpangan penggunaan pembiayaan  pertanian  yang  diperoleh petani  dari  KJKS  dikarenakan  petani menggunakan sebagian
dana pembiayaan  tersebut  untuk  modal produksi  usahatani  lain  yang  dijalankan oleh  petani,  seperti  sayuran  dan  ubi kayu,  serta  terdapat  sebagian  petani yang menggunakan dana tersebut untuk memenuhi  kebutuhan  biaya  sekolah
anak  dan  lainnya.  Dilihat  dari  sisi institusi  (KJKS  Surya  Abadi), moral hazard yang  terjadi  pada  pembiayaan pertanian  ini  tidak  mempengaruhi kesehatan KJKS sebagai lembaga keuangan. Hal itu dapat dilihat dari rasio non  performing  financing yang  rendah, yaitu 1.7 persen. Kondisi ini disebabkan karena  kemampuan  petani  selaku debitur  dalam  pembayaran  angsuran baik  atau  lancar.  Akan  tetapi,  dari tinjauan  syariah  praktik  ini  sangat bertentangan  dengan  kaidah  syariah karena melanggar akad atau persetujuan pembiayaan yang ditandatangani oleh KJKS selaku
pemberi  dana  ( shahibul  maal )  dan petani selaku pengelola dana ( mudharib ).  Oleh  karena  itu,  KJKS sebagai  lembaga  keuangan  syariah harus berupaya untuk menekan terjadinya moral hazard dengan melakukan monitoring terhadap penggunaan pembiayaan yang
diberikan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi permintaan petani terhadap
pembiayaan pertanian KJKS adalah cost of fund dan pendapatan usahatani,
2. Moral  hazard terjadi  dalam  realisasi
penggunaan  pembiayaan  pertanian. Petani tidak seluruhnya mengaplikasikan  pembiayaan  yang diperoleh  untuk  kegiatan  usahatani padi. Tingkat realisasi rata-rata pembiayaan  pertanian  syariah  pada usahatani padi adalah 59.7 persen.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Ajagbe  FA,  Oyelere  BA,  Ajetomobi  JO. 2012.  Determinants  of  Small- Scale Enterprise Credit Demand:
Evidence  From  Oyo  State, Nigeria. American  Journal  of Social and Management Sciences. 3(1): 45-48. Anyiro CO, Oriaku BN. 2011. Access and
Investment  of  Formal  Micro Credit  by  Small  Holder  Farmers in  Abia  State  Nigeria:  A  Case Study  Of  Absu  Micro  Finance Bank,  Uturu. The  Journal  of Agricultural  Sciences .6  (2):69-
76.
Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM)  Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. PSEKP. 4(2):146-164. Azriani  Z.  2013.  Aksessibilitas  dan
Partisipasi  Industri  Kecil  dan Rumahtangga  pada  Sumber Pembiayaan  dan  Pengaruhnya terhadap  Kinerja  Usaha  dan Kesejahteraan  Rumahtangga  di Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat. [Disertasi].  Bogor  (ID).  Sekolah Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor.
[BI]  Bank    Indonesia.  (ID).  2012. Statistik    Perbankan    Indonesia. Vol:    10    No.  6    Mei  2012. Jakarta (ID). BI.
[BPS  Lamteng]  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Lampung  Tengah. 2013.  Lampung  Tengah  dalam Angka.  Gunung  Sugih  (ID).  BPS
Lamteng. [Dinkop  UKM  Lamteng]  Dinas  Koperasi dan  UKM  Kabupaten  Lampung Tengah. 2013. Keragaan Koperasi  Kabupaten  Lampung Tengah.  Gunung  Sugih  (ID). Dinkop UKM Lamteng. Freixas X, Rochet JC. 1998. Microeconomics  of  Banking . Massachussets (US): Massachussetts Institute of Technology. Hamid  ES,  Mubyarto,  Dumairy.  1986.
Kredit  Pedesaan  di  Indonesia.
Yogyakarta (ID): BPFE.
Jaffee DM, Modigliani F. 1969. A Theory and  Test  of  Credit  Rationing . The American Economic Review. 59 (5): 850-872. Kausar A. 2013. Factors Affect Microcredit’s Demand in Pakistan. International  Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences . 3(4):11–
17.
Kuntjoro.  1983.  Identifikasi  Faktor- faktor yang Mempengaruhi
Pembayaran  Kembali  Kredit
BIMAS  Padi  (Studi  Kasus  di
Kabupaten Subang, Jawa Barat). [Disertasi].  Bogor  (ID).  Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor .
Mehrteab    HT.  2004. Adverse  Selection and  Moral  Hazard  in  Group Based  Lending:  Evidence  From Eritrea .  Thesis.  Faculty  of Economics. University of
Groningen.
Messah  OB,  Wangai  PN.  2011.  Factors that  Influence  the  Demand  for Credit  for  Credit  Among  Small- Scale  Investors:  a  case  study  of
Meru  Central  District,  Kenya.
Research Journal of Finance and Accounting . 2 (2).
Nizar  R.  2004.  Analisis  Permintaan  dan
Pengembalian  Kredit  Usahatani oleh Rumah Tangga Petani Padi di  Sumatera  Barat.  [Tesis]. Bogor (ID). Sekolah Pascasarjana,  Institut  Pertanian Bogor. Nuryartono N. 2005. Impact of Smallhlders’ Access to Land and Credit  Markets  on  Technology Adoption and Land Use Decisions:  The  Case  of  Tropical Forest  Margins  in  Central Sulawesi-Indonesia . Cuvillier Verlag: Göttingen, Germany. [Puskopsyah  Lampung]  Pusat  Koperasi Syariah  Lampung.  2013.  Daftar Anggota  Puskopsyah  Lampung. Metro (ID). Puskopsyah Lampung. Rachmina  D.  1994.  Analisis  Permintaan Kredit pada Industri Kecil (Kasus Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur). [Tesis].  Bogor  (ID).  Program
Pascasarjana,  Institut  Pertanian
Bogor. Stiglitz  JE,  Weiss  A.  1981.  Credit Rationing  in  Markets  with Imperfect Information. American Economic Review.71(3) : 393-410. Syaukat  Y.  2011.  Mengembangkan Pembiayaan  Syariah  Pertanian
http://repository.ipb.ac.id/hand le/123456789/53629 .  [22  Jul 2013]. Syukur  M.2000.  Peningkatan  Peranan Kredit Dalam Menunjang Agribisnis  di  Pedesaan:  Laporan Hasil  Penelitian.  Jakarta  (ID). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Zhao  H,  Wu  W,  Chen  X.  2006. What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise’s Ability  to  Borrow  from  Bank: Evidence  from  Chengdu  City, Capital of South-Western China’s Sichuan Province . Business  Institute  Berlin  at  the FHW  Berlin  -  Berlin  School  of
Economics  (Working  Paper).