## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
21 (3), 2022, 285 – 292
DOI : 10.14710/ jkli.21.3.285-292

## Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Binjai
Putranto Manalu 1 , Fahmi Syahpreza Tarigan 1 , Ermi Girsang 2 * , Chrismis Novalinda Ginting 2
1 Bagian Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia
2 Bagian Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia *Coresponding author: ermigirsang@unprimdn.ac.id
Info Artikel:Diterima 13 April 2022 ; Direvisi 3 Agustus 2022 ; Disetujui 5 Agustus 2022 Tersedia online : 18 Oktober 2022 ; Diterbitkan secara teratur : Oktober 2022
Cara sitasi (Vancouver): Manalu P, Tarigan FS, Girsang E, Ginting CN. Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  di  Kota  Binjai.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia  [Online].  2022  Oct;21(3):285-292. https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292.

## ABSTRAK
Latar  belakang: Pengelolaan  sampah  merupakan  permasalahan  penting  yang  harus  diprioritaskan  oleh pemerintah mengingat pertumbuhan penduduk yang cukup masif yang berimplikasi pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Binjai masih belum optimal yang diindikasikan  peningkatan  volume  sampah  tiap  tahunnya.  Studi  ini  bertujuan  mengevaluasi  implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Binjai.
Metode: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penentuan  subjek penelitian  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Subjek  penelitian  terdiri  dari  kepala  UPTD  Pengolahan Sampah  dan  TPA  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai,  kepala  sub  bagian  umum  dan  kepegawaian  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai,  dan  2  orang  fasilitator  lapangan  UPTD  Pengolahan  Sampah  dan  TPA  Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai informan triangulasi.  Adapun variabel yang diteliti adalah komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Dalam  menggumpulkan  data,  peneliti  melakukan  wawancara mendalam,  pengamatan  langsung  dan  studi  dokumen.  Data  dianalisis  dengan  model  interaktif  berupa  analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptitif dan narasi yang menyertainya.
Hasil: Pada studi ini ditemukan  hambatan implementasi  kebijakan pengelolaan  sampah rumah  tangga di Kota Binjai antara lain tidak adanya peraturan daerah yang spesifik mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan berakibat pada ketersediaan anggaran. Dukungan pimpinan yang kurang untuk menjadikan program ini sebagai program prioritas menjadi kendala lainnya. Sumber daya manusia yang tersedia secara kuantitatif cukup namun secara  kualitatif  sangat  kurang,  serta  masih  banyak  sumber  daya  yang  kurang  produktif  dalam  menjalankan tugasnya.
Simpulan: Implementasi pengolahan sampah rumah tangga menghadapi hambatan dari sisi regulasi pendukung, anggaran  dan  SDM  yang  kurang  memadai,  dan  minimnya  dukungan  pimpinan.  Dengan  berbagai  hambatan tersebut,  penting  bagi stakeholder untuk  memprioritaskan  penyusunan  peraturan  daerah  pendukung  kebijakan strategi  nasional  pengolahan  sampah  rumah  tangga  (Jakstranas)  agar  pelaksanaan  kegiatan  memiliki  payung hukum  yang  jelas.  Selain  itu,  penempatan  SDM  yang  kompeten  dan  sesuai  keahliannya  dapat  membantu mengatasi hambatan teknis pelaksanan kegiatan di lapangan.
Kata kunci: pengelolaan sampah; implementasi kebijakan; Jakstrada

## ABSTRACT
Title: Barriers to the Implementation of Household Waste Management Policies in Binjai City Background: Waste  management  is  one  of  the  paramount  issue  that  must  be  prioritized  by  the  government, given  the  relatively  rapid  population  growth  that  impacts  the  increase  of  waste  volume  being  generated.  The waste  management  policy  implementation  at  Binjai  City  is  not  yet  optimal  indicated  by  the  increase  of  waste volume  annually.  This  study  serves  to  evaluate  the  household  waste  management  policy  implementation  and household-like waste at Binjai City.
Method: This  research  is  qualitative  research  with  case  study  approach.    Subjects  consisted  of  the  head  of Waste Treatment and Final Processing Site of the Regional Environmental Office of Binjai City,  the head of the general and staffing sub-section of the Regional Environmental Office of Binjai City, and 2 field facilitators of the  Waste  Treatment  and  Final  Processing  Site  of  the  Regional  Environmental  Office  of  Binjai  City  as triangulation informants. The variables studied were communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.  The  determination  of  research  subjects  was  conducted  through  the  purposive  sampling  technique. For data collection the researchers  conducted in-depth interview, direct observation and literature study. The data  were  analyzed  using  an  interactive  model  in  the  form  of  the  qualitative  analysis  presented  in  the descriptive form and accompanying narration.
Result: For  this  research,  several  barriers  were  found  for  the  household  waste  management  policy implementation  at  Binjai  City,  such  as  the  lack  of  specific  regional  regulations  concerning  household  waste management and in which it was affected by the budget availability. The lack of leadership support to make this program  as  a  priority  program  was  also  found  to  be  another  obstacle.  The  human  resources  available  in  a sufficient quantitative manner does not translate well in quality sense, and there were still many less productive human resources performing their duties.
Conclusion: The  implementation  of  household  waste  management  faces  barriers  in  terms  of  supporting regulations, inadequate budgets and human resources, and lack of leadership support. Through such barriers, it is  crucial  for  the  stakeholders  to  prioritize  the  preparation  of  supporting  regional  regulations  for  national strategy for managing household waste policy (Jakstranas) in order for such implementation to have clear legal basis.  Additionally,  the placement  of  competent  human  resource  and  in  accordance  with  their  expertise  could facilitate to overcome the technical obstacles in implementing such activities on the field.
Keywords : waste management; policy implementation; Jakstrada

## PENDAHULUAN
Pertambahan  penduduk  dan  perubahan  pola konsumsi  masyarakat  menyebabkan  volume  sampah menjadi  meningkat  dan  beragam. 1 Kondisi  tersebut berlangsung  di  berbagai  negara  dan  menciptakan permasalahan  publik  sehingga  pengelolaannya  perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. 2 Pengelolaan  sampah  selama  ini  belum  sesuai  dengan metode  dan  teknik  pengelolaan  sampah  yang berwawasan  lingkungan  sehingga  menimbulkan dampak  negatif  terhadap  kesehatan  masyarakat  dan lingkungan. 3 Studi terdahulu mengungkapkan permasalahan  utama  di  dalam  pengelolaan  sampah adalah rendahnya akses terhadap layanan pengelolaan sampah. 2,4 Selain  itu,  diperlukan  tahapan  yang  cukup panjang  dalam  memberdayakan  masyarakat  untuk mengelola sampah. 5,6
Keberhasilan metode pemilahan sampah sangat bergantung  pada  partisipasi  aktif  para  penghasil sampah di berbagai komunitas dan bagaimana mereka mematuhi  prinsip-prinsip  pemilahan  dan  pemisahan sampah. 7 Selain perubahan perilaku masyarakat, paket regulasi  merupakan  elemen  penting  dalam  mencapai tujuan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga. 8 Berbagai negara  di  Asia  telah  mengembangkan beberapa kebijakan  dan  program  pengelolaan  sampah.  Di  Cina yang  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk terbanyak  di  dunia,  pemerintah  China  membuat
kebijakan  pengelolaan  sampah  yang  mewajibkan adanya  pemilahan  sampah  dengan  target  tingkat  daur ulang sampah domestik adalah sekitar 35% pada akhir tahun 2020. 9 Malaysia menyusun regulasi (ACT 672) yang  mewajibkan  pemilahan  dan  dauar  limbah  padat perkotaan. 10 Thailand  juga  telah  mengeluarkan kebijakan/peraturan untuk mendukung sistem pengelolaan  limbah,  namun  belum  maksimal  akibat dari  rendahnya  partisipasi  publik,  implementasi kebijakan, dan dukungan kelembagaan. 11
Di Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga (Jakstranas). Regulasi ini diharapkan menjadi terobosan terbaru dalam pengelolaan sampah nasional dan  melibatkan  seluruh  lapisan  baik  pemerintah maupun  masyarakat  untuk  melakukan  pengelolaan sampah  terintegrasi  mulai  dari  rumah  tangga  yang menjadi  sumber  sampai  ke  tempat  pemerosesan akhir. 12 Pemenritah  Daerah  juga  diamanatkan  untuk mengaplikasikan  regulasi  tersebut  di  daerah  masing- masing,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  ditemui beragam  hambatan.  Implementasi  Jakstrada  di Tanjung  Pinang  mangalami  permasalahan  seperti keterbatasan SDM dan informasi program yang belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat. 13 Di
Bangkalan, sebagian besar program baru dijalankan di tahun  2020  dan  dari  segi  substansi  masih  belum adanya  ketentuan  terkait  penindakan  dan  pemberian sanksi  terhadap  pelanggar. 14 Minimnya  anggaran  dan penempatan  pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan keahliannya  menjadi  hambatan  bagi  Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. 15 Di Kuantan Singingi, belum optimalnya  sumberdaya  dan  fasilitas  pengangkut sampah  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup serta  terbatasnya  standar  operasional  prosedur  terkait pengelolaan persampahan menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan. 16 Data  yang  dirilis  oleh  Pemerintah  Propinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa produksi sampah di  Sumatera  Utara  mencapai  10.219  ton  per  hari  atau 3.740.362  ton  per  tahun  namun  yang  dikelola  baru 11%. Sekitar 89% sampah tidak dapat dikelola dengan baik  dan  menimbulkan  permasalahan  baru  bagi lingkungan. 17 Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Propinsi  Sumatera  Utara  mengeluarkan  kebijakan turunan  Jakstranas  berupa  Peraturan  Gubernur Sumatera  Utara  No.3  Tahun  2020  tentang  Kebijakan dan  Strategi Daerah  Pengelolaan  Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga. 18 Namun  sejauh  ini  belum  ada  studi  ilmiah yang  mengevaluasi  implementasi  kebijakan  Jakstrada di  Sumatera  Utara.  Pemilihan  lokasi  studi  di  Kota Binjai dikarenakan peningkatan volume sampah  yang cukup signifikan per tahunnya. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai  menunjukkan  volume sampah  yang  masuk  ke  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA)  sebanyak  30.367  ton  pada  tahun  2018  dan meningkat  menjadi  32.464  ton  pada  tahun  2020. 19 Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  studi  evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
Evaluasi  atas  sebuah  implementasi  kebijakan penting  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi pengambilan keputusan  program yang  sedang berlangsung  dan  mengeksplorasi  bagaimana  dan mengapa  hasil  tidak  tercapai. 20 Kegiatan  evaluatif penting  untuk  pemerintahan  yang  baik  dan  dapat berkontribusi  pada  kemajuan  kebijakan  publik  yang lebih  efektif,  manjur,  dan  efektif. 21 Pada  studi  ini, analisis  didasarkan  pada  model  yang  dikembangkan oleh George Edward III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III menitikberatkan  analisis  pada  4  faktor  yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi  kebijakan  antara  lain  yaitu  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan    struktur  birokrasi. 22 Studi ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  implementasi kebijakan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  dan sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  di  Kota  Binjai. Hasil  studi  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  stakeholder  dalam  pengambilan kebijakan  penanganan  serta  pengelolaan  sampah secara optimal.

## MATERI DAN METODE
Studi  ini  merupakan  studi  kualitatif  dengan desain  studi  kasus.  Peneliti  melakukan  evaluasi terhadap  suatu  program  kebijakan  yaitu  Kebijakan dan  Strategi  Daerah  Pengelolaan  Persampahan  dalam waktu  tertentu.  Penelitian  dilakukan  di  UPTD Pengolahan  Sampah  dan  Tempat  Pemrosesan  Akhir Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  pada  bulan Oktober  2021.  Dalam  menentukan  subjek  penelitian, peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling. Subjek penelitian terdiri dari kepala UPTD Pengolahan  Sampah  dan  TPA  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Binjai  sebagai  informan  utama  (IF01), kepala  sub  bagian  umum  dan  kepegawaian  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  (IF02)  sebagai informan  utama,  dan  2  orang  fasilitator  lapangan UPTD  Pengolahan  Sampah  dan  TPA  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  sebagai  informan triangulasi  (IT01  dan  IT02).  Dalam  menggumpulkan data,  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam, pengamatan  langsung  dan  studi  dokumen.  Pedoman wawancara  mendalam  berisi  poin-poin  penting  yang berfokus  pada  regulasi,  anggaran,  SDM,  dukungan pimpinan  dan  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  proses  implementasi  kebijakan  Jakstrada. Pengamatan langsung dilakukan pada proses pengolahan  sampah  rumah  tangga  mulai  dari penjemputan sampah organik hingga pada pengolahan di TPA. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  sumber  data  yang terdapat  di  UPTD  Pengolahan  Sampah  dan  Tempat Pemrosesan  Akhir  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Binjai.
Analisis data dilakukan dengan model interaktif  berupa  analisis  kualitatif  disajikan  dalam bentuk  deskriptitif  dan  narasi  yang  menyertainya. Analisis  data  dimulai  dengan  proses  reduksi  data, verifikasi dan penarikan simpulan. Peneliti melakukan validasi  (pemeriksaan  keabsahan  data)  pada  temuan penelitian  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi data  (membandingkan  sumber  data). 23 Pada  studi  ini, triangulasi  data  dilakukan  dengan  membandingkan data  hasil  pengamatan  di  lapangan  dan  hasil wawancara dengan informan triangulasi yaitu 2 orang fasilitator  lapangan  UPTD  Pengolahan  Sampah  dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Jakstrada  merupakan  salah  satu rancangan  kebijakan  yang  dibuat  berdasarkan  amanat Kebijakan  Strategi  Nasional  (Jakstranas)  yang ditetapkan  pada  tanggal  23  Oktober  2017.  Setiap daerah  wajib  memiliki  Kebijakan  Strategi  Daerah tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga  dalam bentuk  peraturan  daerah.  Kebijakan  ini  diatur  dalam Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  97  Tahun 2017  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Secara  demografi  berdasarkan  data  Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Binjai di tahun 2017  berjumlah  270.926  jiwa  dan  mengalami kenaikan pertumbuhan sekitar 1,12% setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan  berimplikasi  terhadap  potensi  timbulan  sampah. Kota Binjai merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara  yang  masih  menyusun  Kebijakan  Strategi Daerah yang akan dibuat dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota. Meski  belum  memiliki  peraturan  daerah  tentang Kebijakan Jakstrada di Kota Binjai, Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  sudah  menjalankan program  untuk  mencapai  target  Kebijakan  Jakstrada yaitu  pengurangan  sampah  30%  dan  penanganan sampah 70%. Kota Binjai mengadopsi kebijakan yang dikembangkan  oleh  pemerintah  pusat  sejak  bulan November 2018.
Tabel 1 Jumlah data penduduk dan potensi timbulan sampah Kota Binjai
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa/Tahun) Timbulan Sampah (Ton/Tahun) 2018 273.892 69.979 2019 276.597 70.670 2020 279.302 71.361 2021 282.004 72.052 2022 284.703 72.741 2023 287.401 73.430 2024 290.098 74.120 2025 292.794 74.808 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, 2018

## Regulasi
Dalam menjalankan program pengelolaan sampah  yang  ada  di  Kota  Binjai  maka  dibutuhkan kebijakan  dan  regulasi  yang  menaungi  dan  menjadi acuan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai.  Peneliti menanyakan  kepada  informan  mengenai  rancangan kebijakan  yang  menaungi  program  Jakstrada  serta turunan regulasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota  Binjai.  Dari  hasil  wawancara  diperoleh keterangan  bahwa  belum  ada  peraturan  daerah  yang spesifik, Jakstrada ini hanya sebagai peraturan daerah pendukung.
“... tidak  ada  Perda  dasarnya,  Jakstrada  ini  kan cuma  perda  pendukung,  kita  gak  ada  perda pengolahan  persampahan  seperti  sangsi  atau SOP.” (IF 02)
Peneliti melakukan wawancara kepada informan  triangulasi  dan  didapatkan  keterangan bahwa  tidak  adanya  peraturan  daerah  mengenai pengelolaan sampah membuat kebijakan tersebut sulit untuk  dilaksanakan.  Mekanisme  sanksi  juga  tidak dapat  diterapkan  akibat  tidak  adanya  payung  hukum. Meskipun  demikian,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota
Binjai  sudah  menjalankan  program  pengolahan sampah seperti bank sampah dan rumah kompos.
“... programnya sudah kita laksanakan dari 2018, contohnya  kami  buat  program  bank  sampah  di Kota  Binjai  sekitar  20.  Selain  itu  kita  juga  ada pengolahan  sampah  organik,  di  TPA  diubah sampah  organik  jadi  pupuk  kompos  dari masyarakat.” (IF 01)
Penyusunan
Peraturan Daerah tentang Kebijakan  Strategi  Daerah  (Jakstrada)  Pengelolaan Sampah  di  Kota  Binjai  saat  ini  sudah  dalam  tahap proses eksaminasi (tahap pengujian dan pemeriksaan). Belum  adanya  peraturan  daerah  yang  spesifik mengatur  mengenai  pengelolaan  sampah  rumah tangga  berdampak  pada  penentuan  indikator  dan sasaran,  serta  rencana  kebutuhan  anggaran.  Literatur menyebutkan  bahwa  dengan  adanya  peraturan  dapat membantu  memastikan  SDM  yang  terkait  dengan program  bertindak  sesuai  dengan  kebijakan,  prosedur dan  aturan  yang  berlaku. 24 Oleh  karena  perlu dilakukan  upaya  advokasi  kepada  stakeholder  terkait agar penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah rumah menjadi prioritas. Advokasi  merupakan  proses  melakukan  intervensi yang bertujuan  memengaruhi  proses penyusunan atau penerapan kebijakan. 25
Namun  sudah  ada  program  yang  dijalankan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  seperti bank sampah,  rumah  kompos,  pemulung  sama biopori.  Ada  beberapa  kegiatan  tidak  bisa  dijalankan karena  terhambat  oleh  pandemi.  Berikut  kutipan wawancara dengan informan triangulasi.
“… udah  ada  program  yang  dijalankan  kayak bank  sampah,  rumah  kompos,  aaaa  pemulung sama  biopori,  programnya  berjalan  tapi  gak semua  karena  banyak  hambatan  kayak  pandemi ini.” (IFT 01)

## Anggaran
Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan  Hidup  sebagai  stakeholder  adalah anggaran  program  yang  belum  masuk  menjadi prioritas.  Penyusunan  rancangan  kebijakan  telah dilakukan  sejak  tiga  tahun  lalu  atau  tepatnya  sejak 2018  sesuai  dengan  amanat  dari  Peraturan  Presiden No  97  Tahun  2017  tentang  Jakstranas  yang dilanjutkan  dengan  Jakstrada.  Namun  ditemukan permasalahan  yaitu  belum  disetujuinya  anggaran untuk  pembuatan  Perda  Jakstrada  dalam  belanja APBD daerah Kota Binjai pada tahun 2019. Anggaran untuk  pembuatan  rancangan  Jakstrada  tidak  masuk dalam belanja APBD daerah.
“… hambatan  kita  saat  ini  ya  itu,  anggaran  ngga turun dari APBD. ” (IF01)
“… anggaran  untuk    pembuatan  rancangan Jakstrada tidak masuk dalam belanja APBD daerah .” (IF02)
Peneliti menanyakan kepada informan triangulasi  tentang  hambatan  lain  dalam  pembuatan kebijakan Jakstrada dan didapatkan keterangan bahwa hambatan  yang  sangat  besar  saat  ini  adalah  angaran karena  sejak  terjadi  pandemi  anggaran  mengalami penurunan.
“… ya  sementara  2  tahun  ini  kan  covid  jadi anggaran  kami  terkendala,  kami  udah  ngajukan 2018  tapi  belum  di  acc  malah  sekarang  di kurangi”. ( IFT 01)
“… untuk  menjalankan  program  ada  tapi  tahun ini  sudah  tidak  ada  tapi  kalau  untuk  pembuatan Perwal tidak ada” . (IFT 02)
Peneliti melakukan pemeriksaan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Tahun Anggaran  (TA)  2019  untuk  memastikan  bahwa anggaran  program  memang  belum  diajukan.  Hasil telaah  dokumen  menunjukkan  bahwa  pada  RKA  TA 2019  memang  belum  dianggarkan.  Pada  tahun  2020, anggaran tidak disetujui dikarenakan adanya realokasi anggaran  untuk  penanganan  pandemi  COVID-19. Kondisi  tersebut  terjadi  hingga  saat  ini,  bersamaan dengan belum berakhirnya pandemi.
Literatur  menyebutkan  bahwa  ketersediaan anggaran  menjadi  faktor  penting  dalam  kesuksesan sebuah program, apalagi program tersebut merupakan program  prioritas. 26 Rencana  dan  penggunaan anggaran  untuk  sebuah  kebijakan  idealnya  digunakan pembuat  kebijakan  untuk  alat  analisis  proyeksi keberhasilan  kebijakan  yang  diterapkan  berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia. 27
Dalam  menjalankan  program  yang  ada  Dinas Lingkungan  Hidup  menggunakan  anggaran  rutin pengolahan  sampah  UPTD  Pengolahan  Sampah  dan TPA.  Namun  saat  ini  anggaran  rutin  tersebut mengalami pengurangan dikarenakan adanya refocusing anggaran  untuk  penanganan  pandemi COVID-19.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai melalui  UPTD  Pengolahan  Sampah  &  TPA  tetap menjalankan program-program untuk mencapai target Jakstrada  persampahan  pada  tahun  2025  mendatang melalui  program  bank  sampah,  pemilahan  sampah kompos rumah tangga, pembuatan lubang biopori dan pengutipan  kembali  sampah  yang  sudah  masuk  ke TPA oleh pemulung.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  menjadi  salah  satu permasalahan dalam menjalankan kebijakan Jakstrada di  Kota  Binjai.  Selain  masalah  anggaran  dalam penyusunan  Perda  Jakstrada  dibutuhkan  data  untuk mengisi neraca pengurangan  dan penanganan sampah rumah  tangga  yang  terdiri  dari  data  bank  sampah,
pembuatan  lubang  biopori,  pengolahan  sampah organik  dan  pengutipan  kembali  sampah  di  TPA. Dalam  pengisian  data  tersebut  didapati  hambatan yaitu  kurangnya  SDM,  dan  SDM  yang  ada  saat  ini kurang  aktif  dalam  melakukan  tugasnya.  SDM merupakan fasilitator yang bertugas sebagai penyuluh dan pengumpul data pengolahan sampah di masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  kepada  informan utaman dan informan triangulasi didapatkan keterangan  bahwa  banyak  petugas  yang  tidak produktif.
“… kalau SDM nya saya ampun lah, malas-malas sekali,  sudah  di  tegur  juga  ya  gak  ada  efeknya. ”  (IF 01)
“… kalau  untuk  SDM  belum  sesuai  ya,  dari  25 orang yang aktif sekitar 7 orang ”. (IFT 02)
Pengumpulan  data  Jakstrada  yang  berisi tentang  kondisi  dan  metode  pengelolaan  sampah dilakukan dengan mengunjungi bank sampah. Namun informan  mengakui  mengalami  kesulitan  akibat  dari kurangnya  tenaga  yang  mau  ikut  serta  dalam pengambilan data. Informan triangulasi juga menyebutkan  bahwa  kegiatan  pengambilan  data kurang efektif karena tidak dilakukan secara rutin.
“... gimana  ya,  mau  ambil  data  juga  kita  susah karena  petugasnya  banyak  tapi  ya  gitulah, masuknya  jarang,  kalu  nggak  ada  kerjaan  ya nggak masuk. ” (IF02)
“… kalau dibilang ya kurang efektif karena kalau gak  ada  jadwal  kunjungan  atau  kerjaan  ya  tidak datang. (IFT 01)

## Dukungan Pimpinan
Dukungan  pimpinan  merupakan  salah  satu  hal penting dalam pembuatan kebijakan Jakstrada di Kota Binjai.  Dari  hasil  wawancara,  informan  mengatakan bahwa dukungan dari pimpinan masih sangat kurang.
“… kalau  untuk  dukungan  dari  2018  sampai sekarang  ya  masih  kurang  ya,  saya  masih berjuang sendiri. ” (IF 01)
Menurut  informan,  pimpinan  sampai  saat  ini hanya  berfokus  pada  program  atau  kegiatan  langsung yang  dapat  terlihat  oleh  publik  seperti  pembangunan dan rehabilitasi taman kota. Informan juga menyatakan pimpinan kurang mendorong terbentuknya  regulasi  yang  mewadahi  pengelolaan sampah  sebagai  tindak  lanjut  peraturan  yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“… sampai  sekarang  belum  ada  pimpinan  yang betul-betul  mendukung    soal  Jakstrada  ini, fokusnya  cuma  yang  terlihat  kayak  jalan  bersih, taman bersih. (IF 02)
Peneliti  melakukan  wawancara  pada  informan triangulasi  dan  didapatkan  keterangan  bahwa  selain dukungan  secara  moril  yang  masih  kurang,  fasilitas juga  belum  memadai  dalam  menjalankan  program Jakstrada.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  penyebab Jakstrada  di  Kota  Binjai  tidak  berjalan.  Berikut kutipan wawancara dengan informan triangulasi.
“… dukungan ya ada, cuma gak sepenuhnya lebih ke  kurang  mendukung,  untuk  fasilitasnya  juga sekedar sudah ada aja” . (IFT 01)
“… kalau  dukungan  mungkin    cuma  sekedar ajalah  apalagi  fasilitasnya  juga  gak  ada  terus dimana  pun  kalau  anggaran  dana  gak  ada  ya susah ya ”.(IFT02)
Dalam  penelitiannya,  Armhela  mengatakan bahwa  peran  pemimpin  sangat  penting  dalam  suatu organisasi.  Pemimpin  sebagai  pemegang  kekuasaan dalam  organisasi  mempunyai  pengaruh  yang  besar dalam  menunjang  kinerja  pegawainya  pada  suatu organisasi. Arahan dari pimpinan merupakan petunjuk, intruksi, atau perintah yang harus dikerjakan oleh  pegawai  agar  pegawai  dapat  memahami pekerjaan yang harus mereka kerjakan. 28

## Pelaksanaan dan target yang akan dicapai
Dalam menjalankan  Kebijakan  Jakstrada terdapat target 30% pengurangan dan 70% penanganan.  Namun  informan  merasa  tidak  dapat mencapai target dikarenakan masih banyak kekurangan.
“… kalau  belum  ada  kesadaran  dari  masyarakat terus  kerjasama  yang  baik  diantara  SDM  yang ada  ya  kecil  harapan  untuk  target  tersebut. ”  (IF 02)
Program  yang  sudah  ada  dipercaya  dapat membantu mencapi target Jakstrada meskipun dengan jumlah  yang  sangat  kecil    namun  belum  maksimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
“… saya yakin ya target yang sudah saya buat ini ya  bisa  lah  membantu  mencapai  target  Jakstrada. Meskipun ya belum maksimal, semua itu kan kembali ke masyarakat .” (IF 01)
Mengingat banyaknya hambatan dalam menjalankan  program  untuk  pencapaian  target, informan  merasa  perlu  dukungan  kerjasama  antara masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mencapai  target tersebut, dan tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak.  Peneliti  mewawancarai  informan  triangulasi dan didapatkan keterangan bahwa  program  yang baik jika  tidak  didukung  oleh  fasilitas  yang  memadai  juga dianggap sia-sia oleh informan triangulasi.
“… pelaksanaannya  itu  banyak  hambatannya  ya karena  warga  itu  kurang  mau  dalam  memilah jadi  hambatan besar  kalau  diliat  dari  saat  ini  sih gak tercapai. ” (IFT 01)
“… programnya  sih  sudah  baik  tapi  fasilitasnya juga  belum  memadai  jadi  ya  saya  masih  ragu untuk pencapaian targetnya terpenuhi .” (IFT 02)

## Evaluasi
Program  Jakstrada  sudah  berjalan  selama  tiga tahun namun belum ada evaluasi untuk program yang sudah  berjalan.  Sampai  saat  ini  hanya  dilakukan sosialisasi  kepada  masyarakat.  Di  samping  itu kurangnya minat dan respon warga tentang pengolahan sampah karena dianggap terlalu merepotkan menyebabkan tidak dilakukannya evaluasi terhadap program yang dijalankan.
“... terus  sosialisasi  ke  masyarakat  ya  karena kesadaran  masyarakat  itu  yang  paling  penting, kita sekarang cuma bisa sosialisasi aja .” (IF 01)
“... warga  kurang  berminat  soal  sampah  apalagi bank  sampah,  jadi  kita  cuma  bisa  sosialisasi  lagi ke masyarakat. ” (IFT 01)
Informan  menyatakan  tidak  bisa  bertindak tegas  dan  memberikan  sanksi  dikarenakan  tidak adanya  landasan  hukum  yang  mendukung  tentang pengolahan sampah di Kota Binjai.
“… kita  nggak  punya  perda  dasar  jadi  susah kalau  mau  terlalu  tegas  nggak  ada  perda  yang bisa  dikasi  sanksi,  evaluasinya  ya  paling sosialisasi. ” (IF 02)
Ketersediaan  anggaran  yang  terbatas  membuat Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Binjai  hanya  dapat menjalankan program bank sampah dan pengomposan. Bank sampah tersebut bersifat swadaya masyarakat  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  dan Dinas  Lingkungan  Hidup  berperan  sebagai  fasilitator dan  pengawasan  dalam  menjalankan  bank  sampah oleh masyarakat. Program yang sudah berjalan saat ini cukup  membantu  dalam  antisipasi  dan  pengurangan timbulan  sampah  yang  masuk  ke  TPA  hingga  30  – 40%.  Dari  hasil  observasi  di  lapangan,  Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki bank sampah bernama  bank  sampah  DLH. Bank sampah  ini ditujukan  tidak  hanya  untuk  pegawai  internal  tetapi juga  dibuka  untuk  umum.  Bank  sampah  ini  buka setiap  hari  Jumat  mulai  pukul  09.00  sampai  pukul 12.00  WIB.  Sampah  dijual  jika  sudah  terkumpul banyak  dan  untuk  sampah  yang  tidak  dapat  dijual diolah  menjadi ecobrick dan  kerajinan  tangan  seperti baju  daur  ulang  yang  digunakan  untuk  pameran. Penelitian  Suryani  (2014)  menyimpulkan  program pengolahan  sampah  melalui  bank  sampah  dirasa efektif  dikarenakan  terdapat  nilai  ekonomis  di
dalamnya. Nasabah yang mayoritas ibu rumah tangga dapat  menyetorkan  sampah  anorganiknya  dan ditukarkan  dengan  uang  setelah  memiliki  tabungan yang  cukup  besar.  Dengan  kata  lain  sampah  yang masuk ke TPA berkurang dan sampah yang disetor ke bank sampah dapat didaur ulang kembali. 29
Pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat  melalui bank  sampah  membawa  dampak  positif  pada masyarakat.  Masyarakat  berpikir  bahwa  lebih  baik menabung  sampah  daripada  harus  membakar  atau membuangnya.  Keuntungan  ini  menjadi  bahan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya pengolahan  sampah  dan  pemilahan  sampah  rumah tangga agar bernilai ekonomis. 30

## SIMPULAN
Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan  oleh  sinergitas  antar  komponen  organisasi mulai dari regulasi, SDM, dukungan pimpinan hingga anggaran  yang  memadai.  Pada  studi  ini  ditemukan hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah  rumah  tangga  di  Kota  Binjai  adalah  tidak adanya  peraturan  daerah  yang  spesifik  mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan berakibat pada ketersediaan  anggaran.  Dukungan  pimpinan  yang kurang  untuk  menjadikan  program  ini  sebagai program  prioritas  menjadi  kendala  lain.  Sumber  daya manusia yang tersedia secara kuantitatif cukup namun secara  kualitatif  sangat  kurang,  serta  masih  banyak sumber daya yang kurang produktif dalam menjalankan  tugasnya.  Dengan  berbagai  hambatan tersebut, penting bagi stakeholder untuk memprioritas penyusunan  peraturan  daerah  pendukung  kebijakan Jakstranas  agar  pelaksanaan  kegiatan  memiliki payung  hukum  yang  jelas.  Selain  itu,  penempatan SDM  sesuai  keahlian  dan  kompetensi  dapat membantu  mengatasi  hambatan  teknis  pelaksanan kegiatan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Liu  J,  Li  Q,  Gu  W,  Wang  C.  The  Impact  of Consumption  Patterns  on  the  Generation  of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(10):1–19. https://doi.org/10.3390/ijerph16101717
2. Abdel-Shafy  HI,  Mansour  MSM.  Solid  waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and  valorization.  Egypt  J  Pet.  2018;27(4):1275– 90. https://doi.org/10.1016/j.ejpe.2018.07.003
3. Ferronato N, Torretta V. Waste Mismanagement in  Developing  Countries:  A  Review  of  Global Issues.  Int  J  Environ  Res  Public  Health.  2019 Mar
24;16(6):1060.
https://doi.org/10.3390/ijerph16061060
4. Yukalang  N,  Clarke  B,  Ross  K.  Barriers  to Effective Municipal Solid Waste Management in a  Rapidly  Urbanizing  Area  in  Thailand.  Int  J Environ  Res  Public  Health.  2017;14(9):1–23.
https://doi.org/10.3390/ijerph14091013
5. Ahmad  M,  Tri  U,  Tri  W,  Novia  R.  Community Empowerment  in  Waste  Management  Area  for Sustainable  Development.  In:  IOP  Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science. Shanghai:  IOP  Publishing;  2019.  p.  12019. https://doi.org/10.1088/1755-1315/281/1/012019
6. Hadiyanti P. A Group Approach in a Community Empowerment :  A  Case  Study  of  Waste Recycling  Group  in  Jakarta.  J  Educ  Pract. 2016;7(29):157–67.
7. Miezah  K,  Obiri-Danso  K,  Kádár  Z,  Fei-Baffoe B,  Mensah  MY.  Municipal  solid  waste characterization  and  quantification  as  a  measure towards  effective  waste  management  in  Ghana.
Waste Manag. 2015;46(12):15–27.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.009
8. Sukholthaman  P,  Sharp  A.  A  system  dynamics model to evaluate effects of source separation of municipal  solid  waste  management:  A  case  of Bangkok,
Thailand. Waste
Manag. 2016;52(6):50–61.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.03.026
9. Xiao  S,  Dong  H,  Geng  Y,  Brander  M.  An overview  of  China’s  recyclable  waste  recycling and  recommendations  for  integrated  solutions. Resour Conserv Recycl. 2018;134(A1-A8 (July)):112–20.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.02.032
10.   Moh  YC,  Manaf  LA.  Solid  waste  management transformation  and  future  challenges  of  source separation  and  recycling  practice  in  Malaysia. Resour  Conserv  Recycl.  2017;116(1):1–14. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.09.012
11.   Babel S, Ta A, Habarakada Liyanage T. Current Situation and Challenges of  Waste Management in  Thailand.  In:  Sustainable  Waste  Management Challenges  in  Developing  Countries.  2020.  p. 409–40. https://doi.org/10.4018/978-1-7998- 0198-6.ch017 12.   Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah Tangga. Jakarta; 2017.
13.   Fadilla  N,  Safitri  DP,  Kurnianingsih  F. Implementasi  Kebijakan  Dan  Strategi  Daerah (JAKSTRADA)  Dalam  Pengelolaan  Sampah Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah  Tangga.  Universitas  Maritim  Raja  Ali Haji; 2019.
14.   Hardiyanti  R,  Nuswardani  N.  Kebijakan  dan Strategi  Daerah  Bagi  Pengelolaan  Sampah Anorganik  di  Wilayah  Kabupaten  Bangkalan. Universitas Trunojoyo Madura; 2022.
15.   Bussalim M. Implementasi Kebijakan Pemerintah  Aceh  Besar  Terhadap  Pengelolaan Sampah. J Ilm Mhs Fak Ilmu Sos dan Ilmu Polit Unsyiah. 2017;2(4):1–20.
16.   Ariesti E, Isril. Implementasi Kebijakan
Pemerintah  Daerah  Dalam  Penanganan  Sampah Rumah  Tangga  di  Kecamatan  Kuantan  Tengah Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2018-2019. J  Online  Mhs  Ilmu  Sos  dan  Ilmu  Polit. 2021;9(1):1–15.
17.   Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Utara.  Data Pengelolaan  Sampah  Sumatera  Utara  [Internet]. Medan; 2020. Available
from:
biroadpim.sumutprov.go.id
18.   Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Utara.  Peraturan Gubernur  Sumatera  Utara  No.3  Tahun  2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga. Medan:  Pemerintah  Propinsi  Sumatera  Utara; 2020.
19.   Pemerintah  Kota  Binjai.  Data  Pengelolaan Sampah  Kota  Binjai  Tahun  2020.  Kota  Binjai; 2021.
20.   Mugwagwa J, Edwards D, de Haan S. Assessing the implementation and influence of policies that support  research  and  innovation  systems  for health:  The  cases  of  Mozambique,  Senegal,  and Tanzania. Heal Res Policy Syst. 2015;13(1):1–7. https://doi.org/10.1186/s12961-015-0010-2
21.   Oliveira  LR  de,  Passador  CS.  Theoretical  essay on  public  policy  evaluations.  Cad  EBAPEBR. 2019;17(2):324–7. https://doi.org/10.1590/1679- 395169657
22.   George EI. Implementing public policy. Wangshington, DC Robert L Peabody. 1980;
23.   Moleong  LJ.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2010.
24.   Clarke  D.  Law,  regulation  and  strategizing  for health. In: Strategizing national health in the 21st century: a handbook. World Health Organization; 2016.
25.   Cullerton  K,  Donnet  T,  Lee  A,  Gallegos  D. Effective  advocacy  strategies  for  influencing government  nutrition  policy:  A  conceptual model. Int J Behav Nutr Phys Act. 2018;15(1):1–11.
https://doi.org/10.1186/s12966-018-0716-y
26.   Hudson B, Hunter D, Peckham  S. Policy failure and  the  policy-implementation  gap:  can  policy support  programs  help?  Policy  Des  Pract.  2019 Jan 2;2(1):1–14. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378 27.   Glenngård  AH,  Maina  TM.  Reversing  the  trend of  weak  policy  implementation  in  the  Kenyan health sector? – a study of budget allocation and spending of health resources versus set priorities. Heal Res Policy Syst. 2007;5(3):1–9. https://doi.org/10.1186/1478-4505-5-3
28.   Fazrien  A,  Sumartono,  Domai  T.  Peran Pemimpin  Dalam  Pencapaian  Kinerja  Pegawai (Studi  Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota Malang).  J  Adm  Publik  Mhs  Univ  Brawijaya. 2014;2(4):603–7.
29.   Suryani  AS.  Peran  Bank  Sampah  Dalam Efektivitas  Pengelolaan  Sampah  (Studi  Kasus Bank  Sampah  Malang).  J  Aspir.  2014;5(1):71– 84.
30.   Saputro  YE,  Kismartini,  Syafrudin.  Pengelolaan Sampah  Berbasis  Masyarakat  Melalui  Bank Sampah. Indones J Conserv. 2015;4(1):83–94.
©2022. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.