## MASTERPLAN PUSAT PERKANTORAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Saeroji 1 ; Dirman Ruchban 2 ; Mohammad Imran 3 ; Nini A. Kiay Demak 4 ;
Sekolah Tinggi Teknik (STITEK) Bina Taruna Gorontalo
saeroji42@gmail.com 1

## ABSTRAK
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  adalah  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Sulawesi  Utara,  dengan  pusat  pemerintahan  berada  di  Bolaang  Uki.  Kabupaten  ini  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang  Mongondow.  Kabupaten  yang  baru  terbentuk  ini  memiliki  luas  1.615,86  km2  dengan jumlah penduduk 87.012 jiwa. Semua kecamatan berada di pesisir Teluk Tomini dengan panjang garis  pantai  290  km. (BPS  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan ),  Saat  ini  sistem  pelayanan pemerintahan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  belum  efisien  karena  Satuan  Kerja Perangkat Derah (SKPD) masih menggunakan bangunan rumah tinggal warga yang disewa untuk dijadikan sebagai gedung kantor dan letak antara SKPD sangat berjauhan.
Masterplan Pusat Perkantoran bertujuan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan dalam pemerintahan  pusat  setempat  dalam  melaksanakan  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat  dan melayani  kepentingan  umum  serta  dapat  berperan  sebagai  symbol  filosofi,  fungsional,  teknis, monumental,  serta  memiliki  fungsi  keterbukaan  yang  menjadi  cerminan  kota  atau  Kabupaten tersebut.  Metode  yang  digunakan  merupakan  metode  perancangan  arsitektur  dengan  pendekatan Arsitektur  Post  Moderen  karena  cocok  untuk  karakteristik  bangunan  perkantoran  yaitu  lebih Rasional, modern dan menambahkan unsur klasik pada desain tersebut sehingga menggambarkan karakter gedung pemerintahan.
Kata Kunci : Masterplan, Kantor, Arsitektur Post Modern

## PENDAHULUAN
Pusat  Pemerintahan  merupakan  tempat untuk  melaksanakan  segala  hal  yang berkaitan  dengan  pemerintahan,  baik  itu kegiatan  politik  dan  administratif,  serta segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  hal- hal  mengenai  politik  dan  pemerintahan. Pusat  Pemerintahan  tersebut  selain  sebagai pusat  dari  struktur  ruang  kota,  dapat  juga dipahami  sebagai  pusat  kegiatan  dari  suatu kota  atau  wilayah  bahkan  suatu  Negara. Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada Kawasan pusat pemerintahan adalah tidak
terciptannya  kawasan  pemerintahan  yang kuat  dan  konsisten.  Disisi  lain  juga permasalahan  yang  timbul  adalah  terjadinya ketidakteraturan,  ketidak  efisiensienan  dan tersendatnya  proses  kegiatan  pemerintahan yang  akibatnya  berdampak  pula  terhadap masyarakat yang dilayani oleh pemerintah.
Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Selatan  dengan  gerak laju  pembangunan  sekarang  ini,  Kabupaten Bolaang  mongondow  Selatan  tumbuh  dan berkembang  menjadi  salah  satu  Kabupaten termaju  di  Sulawesi  Utara.  Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Selatan  tumbuh  dan berkembang  dengan  cepat  baik fisik wilayah,  perekonomian,  social,  budaya,  dan jumlah  penduduk.  Laju  perkembangan pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan barkaitan dengan tumbuhnya beberapa pusat perekonomian  wilayah.  Pembangunan  di Bolaang  Mongondow  Selatan  di  segala bidang  harus  diiringi  dengan  pembangunan fasilitas  pemerintahan  sebagai  pengendali pada sektor-sektor lain.
Saat ini sistem pelayanan pemerintahan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan belum efisien karena Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) masih menggunakan bangunan rumah tinggal  warga  yang disewa untuk  dijadikan  sebagai  gedung  kantor  dan letak  antara  SKPD  sangat berjauhan.
Tercatat  Kantor  SKPD  di Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  sebanyak  23 Kantor Termasuk Kantor Sekretariat Daerah dan  Kantor  Sekretariat  DPRD dengan
Jumlah  pegawai  sebanyak  1900  Jiwa  dan melayani  penduduk  sebanyak  87.012  Jiwa. Pusat pemerintahan  ini sangat penting  maka dalam  perancangan  arsitektur  ini  penulis bermaksud  mengangkat  Pusat  Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berlokasi di Desa Tabilaa  Kec.  Bolaang  Uki,  berdsarkan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan daerah ini merupakan daerah perkantoran. Aktivitas pemerintahan ini membutuhkan  suatu  wadah  yang  disebut ’’ Pusat Perkantoran Pemerintahan’ ’.
Dimana  kantor  merupakan  wadah  aktivitas atau  kegiatan  dalam  pemerintahan  pusat
setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan  kepada  masyarakat  dan  melayani kepentingan  umum  serta  dapat  berperan sebagai  symbol  filosofi,  fungsional,  teknis,
monumental, serta memiliki fungsi keterbukaan  yang  menjadi  cerminan  kota atau  Kabupaten  tersebut.  Pusat  perkantoran tersebut  membutuhkan  suatu  perencanaan secara  makro  terhadap masterplan yang akan menjadi dasar dalam penataan unit-unit bangunan  SKPD  yang  ada  di  Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Selatan.  Oleh  karena itu penulis tertarik untuk membuat rancangan tentang “Masterplan  Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”, penulis akan
menggunakan  desain  arsitektur  post  modern karena  cocok  untuk  karakteristik  bangunan perkantoran  yaitu  lebih  Rasional,  modern dan  menambahkan  unsur  klasik  pada  desain tersebut  sehingga  menggambarkan  karakter gedung pemerintahan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penyelenggaraan       Pemerintahan Daerah  di  Indonesia  meliputi,  provinsi  dan kabupaten/kota  terdiri  atas  kepala  daerah dan  DPRD  dibantu  oleh  Perangkat  Daerah. Dalam   menyelenggarakan     pemerintahan, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang terdiri   atas:    kepastian    hukum,     tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan,                proporsionalitas, profesionalitas,     akuntabilitas,     efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Pemerintahan di Indonesia merupakan tatanan hukum yang dibentuk     setelah   meninggalkan    tatanan hukum  zaman  belanda  maupun  jepang. Setalah     dikumandangkannya   proklamasi para pemimpin    bangsa      Indonesia membentuk   sistem  pemerintahan     yang mandiri dikarenakan bangsa sudah merdeka.
Sehari        setelah      proklamasi kemerdekaan  Indonesia  atau  tepatnya  18 agustus  1945  Mulai  disahkannya  UUD 1945 sebagai    bentuk  landasan    utama mengatur  pemerintahan.  Dengan  begitu Indonesia sudah dapat menentukan arah pembangunannya    berdasarkan     landasan hukum yang sudah ditetapkan tersebut.
Setelah  Undang-undang  ditetapkan dilanjutkan  dengan  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden.  Calon  yang  ditetapkan  pada awal  pemerintahan  bangsa  Indonesia  saat itu adalah Soekarno dan Hatta.
Berdasarkan Musyawarah dan mufakat  akhirnya  ditatapkanlah  sekarno sebagai  Pucuk  pimpinan  di  Pemerintahan Republik Indonesia.
Setelah kepemimpinan di pemerintahan ditetapkan kemudian dilanjutkan  dengan  pembagian  teritorial wilayah Indonesia. Tepatnya pada tanggal 19 agustus 1945 Wilayah Indonesia ditetapkan  menjadi  8  bagian  provinsi meliputi  dari  jawa  barat,  jawa  timur,  jawa tengah,  Kalimantan,  Sulawesi,  Maluku,  DI Yogyakarta hingga sumatera. Setelah
pembagian  provinsi  jelas  ditentukan,  maka dilanjutkan  dengan  para  pemimpin  yang
akan  memimpin  di  kementrian serta provinsi. Akhirnya diputuskan untuk dibentuk tiga belas kementrian di pemerintahan  saat  itu.  Kemudian  dalam kementrian  tersebut  ditetapkan  pula  dua belas  departemen  dan  satu  kementrian Negara. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini menggunakan Penekanan Arsitektur Postmodern. Tampilan pada bangunan merupakan  sesuatu  yang  sangat  diperlukan pada  suatu  rancangan  bangunan.  Karena dengan  tampilan  bangunan  dapat  diketahui tema  dari  suatu  bangunan  yang  akan dirancang.

## Objek Perancangan
Objek  yang  ingin dirancang pada  studi kasus  ini  adalah  kawasan  yang  sesuai dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan  yang  berlokasi  di Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tidak  lama  setelah  penetapan kementrian  tersebut  tepatnya  tanggal  22 agustus 1945 di lanjutkan dengan pembentukan  KNIP  atau  disebut juga
dengan  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat. Dimana  fungsi  dari  Organisasi  tersebut adalah  mengawasi  jalannya  pemerintahan dan  membantu  menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.
Setelah  itu  Pada  tahun  1973 Berdasarkan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  Pemda  18/2/6  tanggal  15  Mei  1973, tentang  penyusunan  Rencana  Pembangunan bagi Ibukota Kabupaten, maka pembentukan daerah  otonomi  baru  mulai  dilaksanakan untuk  mengatur  arah  pembangunan  daerah sesuai  dengan  undang-undang  yang  di tetapkan. Dan dalam mengatur pemerintahan daerah  agar  lebih  efisien  maka  pada  suatu daerah  dibutuhkan  suatu  wadah  yang memusatkan  kegiatan pelayanan pada daerah tersebut.

## METODE PERANCANGAN
Pendekatan Perancangan dan Penekanan Desain
Pendekatan  konsep  Dasar  terhadap elemen-elemen  arsitektur  pada  bangunan akan  terwujud  dalam  bentuk-bentuk  baik bersifat  nyata(fisik),  maupun  sesuatu  yang abstrak  pada  bangunan  tersebut.  Pada Masterplan Pusat  Perkantoran Pemerintahan

## Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
1. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dari survey lapangan  dapat  berupa  :  data  primer  (luas lahan/site,  eksisting  kawasan  pemerintahan yang  seusai  RTRW,  kondisi  topografi  dan data-data mengenai profil Kabupaten Molaang  Mongondow  Selatan).  Sedangkan data  sekunder  yakni  dari google  earth yang penulis peroleh dari internet. a.Data Primer 1) Mengukur luas lahan yang tersedia, mengambil  dokumentasi  lahan  yang tersedia sesuai RTRW Kabupaten, mengetahui kondisi topografi, pengumpulan  data mengenai  profil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2) Mengetahui area kawasan Pemerintahan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan. b.        Data Sekunder 1) Studi Literatur
Mengkaji  skripsi  sejenis,  buku  maupun literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan perancangan  kawasan  wisata  pantai  dan diharapkan  menjadi  suatu  acuan  kepada pihak yang berkepentingan.
2) Penggunaan Peta Diperoleh  g oogle  earth berupa  peta makro  (peta  Kabupaten  Bolaang
Mongondow Selatan) dan peta mikro
(peta site/tapak).
2. Pengolahan Data
a. Data  yang  dikumpulkan  dari  survey lapangan  dapat  berupa  :  data  primer (luas  lahan/  Identifikasi  masalah, menguasai  masalah-masalah yang ada  pada  kondisi  sebenarnya)  dan dapat berupa data sekunder.
b. Pengumpulan  data  dan  informasi, dengan melakukan survey (observasi) lapangan,  studi  literatur,  peta  bahkan wawancara  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten. c. Analisa data, dengan mengidentifikasi masalah dengan
mengelompokan  dan  mengkaitkan masalah  yang  satu  dengan  yang  lain serta analisa mengenai visual, bentuk dan  struktur  terhadap  penekanan desain yakni arsitektur postmodern.
d. Sintesa,  hasil  analisa  disimpulkan untuk memperoleh persyaratan tertentu  dalam  penentuan  acuan perancangan arsitektur.
e. Transformasi,  menguraikan  konsep atau  acuan  perancangan  menjadi suatu  produk  desain  yakni  pusat perkantoran  pemerintah  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## ACUAN DAN LAPORAN PERANCANGAN
A. Acuan Perancangan Makro
1. Reseume Lokasi dan Site
Salah  satu  hal  yang  cukup penting  dalam  resume  lokasi  dan  site adalah  dengan  memperhatikan  kriteria dan kondisi  yang ada di lokasi dan site yang  ada  dan  memenuhi  beberapa syarat  dalam  penentuan  suatu  site kawasan :
a. Lokasi masterplan telah  memenuhi peruntukan fungsi kawasan perkantoran  yang  ada  di  RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
b. Ditinjau  dari  sarana  dan  prasarana seperti  jaringan  listtrik,  air  bersih,
telpon dan  jalan  serta sarana  prasarana penunjang lainya.
c. Pencapaian  yang  mudah  dari  berbagai bagian kota.
d. Daerah sekitar  site  belum terlalu  padat dari pemukiman penduduk.
e. Lingkungan yang tertib dan teratur.

## 2. Penzoningan Tapak
Kondisi  tapak  yang  berada  pada komples  perkantoran  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  secara  umum  masih belum  tertata  dengan  baik,  masih  adanya sirkulasi yang tidak jelas, masih banyaknya area atau ruang luar yang masih terbengkalai dan belum jelasnya pembagian zona dalam tapak yang ada. Oleh  karena  itu,  akan  dilakukan penzoningan  terhadap  tapak  yang  ada dalam kawasan perkantoran terebut, pembagian  zona  berdasarkan  karakteristik bangunan atau pembagian hirarki pekerjaan  di  masing-masing  SKPD  yang ada dalam masterplan tersebut

## B. Acuan Perancangan Mikro
1. Klasifikasi Pengguna Pengguna  untuk  masterplan  pusat perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan  dapat  digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu : 1) Kelompok pengelola Adapun aktivitas dari Kelompok pengelola terdiri dari :
a) Mengelola sistem pelayanan
b) Mengembangkan  dan  memelihara fasilitas  sehingga  seluruh  pengguna dapat menggunakannya dengan maksimal. 2) Pekerja/ASN a) Melakukan pekerjaan pada  masing- masing SKPD b) Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di kompleks/kawasan perkantoran 3) Kelompok pengunjung a) Memanfaatkan fasilitas umum yang ada di kompleks/kawasan perkantoran
b) Berkunjung atau membutuhkan informasi di masing-masing SKPD

## 2. Kebutuhan Ruang
Pendekatan  dilakukan  dari  literatur- literatur dan objek lain yang sama kemudian digabungkan  dengan  kebutuhan  ruang  yang terjadi  akibat  aktivitas  dalam  objek  yang diwadahi dalam ruang-ruang tertentu.
a. Masjid
=        4.624 m 2
b. Kantor Bupati =        8.000 m2
c. Kantor SKPD =      63.100 m2
d. Kantor DPRD
= 9.800 m2
e. Lapangan Upacara
= 6.500 m 2 f. Parkir Masjid
= 3.600 m2
g. Parkir SKPD = 4.200 m2
h. Parkir Kantor Bupati
= 6.000 m2
i. Danau Buatan
= 22.600 m2 j. Green Belt Area
= 20.600 m2
k. Area Pengembangan
= 26.800 m2 l. RTH = 7.400 m2 m. Sirkulasi = 69.176m2 TOTAL =  257.624 M2 C. Laporan Perancangan 1. Data Fisik Nama  Proyek :  Masterplan  Pusat Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Lokasi  Proyek  :  Blokplan  perkantoran Luas Tapak  : 257.624 M2
2. Perancangan Ruang Makro
a. Resume Lokasi dan Site
Adapun kriteria-kriteria untuk penentuan  sebuah  lokasi  dan  site  yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan adalah : 1) Lokasi masterplan telah  memenuhi peruntukan fungsi kawasan perkantoran  yang  ada  di  RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2) Ditinjau  dari  sarana  dan  prasarana seperti  jaringan  listtrik,  air  bersih, telpon dan jalan serta sarana prasarana penunjang lainya. 3) Pencapaian yang mudah dari berbagai bagian kota.
4) Daerah  sekitar  site  belum  terlalu padat dari pemukiman penduduk.
5) Lingkungan yang tertib dan teratur.
b. Pengolahan Tapak
1) Ukuran dan tata wilayah
Building  coverage tapak  adalah
30%  dan  70%  untuk open  space . Adapun sempadan bangunan dimanfaatkan sebagai jalur penghijauan dan sirkulasi kendaraan bermotor. 2) Zonase Zonase tapak direncanakan berdasarkan  tingkat  privacy  masing- masing  kelompok  kegiatan.  Kegiatan pekerjaan  yang  membutuhkan  tingkat ketenangan yang cukup tinggi diletakkan  pada  zona  bagian  dalam
(kantor  Bupati  dan  Kantor  DPRD), sedangkan area publik pada bagian luar atau  depan  dekat  dengan  pintu  masuk kawasan.
3) Orientasi matahari dan angin
a) Orientasi terhadap sinar matahari
 Mempengaruhi tata letak unit bangunan yang memiliki  area lansekap yang luas serta pertimbangan terhadap pemanfaatan  sinar  matahari  yang masuk ke dalam bangunan
 Area  yang  banyak  menerima  sinar matahari  dapat  dilindungi  dengan penanaman  pohon  pelindung  dan penggunaan overstek.
b) Orientasi terhadap angin
 Mempengaruhi
kenyamanan terhadap  unit  bangunan  dalam  site,
pemanfaatan  arah  angin  sebagai penghawaan  alami  digunakan  pada ruang  melalui  bukaan-bukaan  yang ada.
4) Noise
Noise  yang  besar  berasal  dari  jalan
poros,  oleh  karena  itu  yang  dapat dilakukan  dalam  desain  bangunan sebagai pereduksi kebisingan yakni :
a) Peninggian  lantai  dasar  bangunan maksimal dua (2) lantai
b) pemanfaatan  unsur  lansekap  di sekelilinmg bangunan
c) Membuat  jarak  bangunan  depan lebih masuk ke dalam site.
c. Tata Ruang Luar
1) Pencapaian dan Sirkulasi Sirkulasi  dalam  site  didasarkan  pada pertimbangan  berdasarkan  tingkat kemudahan  dan  keamanan  sehingga disediakan  area  masuk  sama  dengan area  keluar.  Sirkulasi  pada  site  yakni : a) Sirkulasi pejalan kaki,
b) Sirkulasi kendaraan roda dua
c) Sirkulasi kendaraan roda empat.
3. Perancangan Ruang Mikro
a. Masjid
= 4.624 m 2 b. Kantor Bupati = 8.000 m2
c. Kantor SKPD
= 63.100 m2
d. Kantor DPRD
= 9.800 m2 e. Lapangan Upacara = 6.500 m 2
k. Area Pengembangan = 26.800 m2 l. RTH = 7.400 m2 m. Sirkulasi = 69.176m2
TOTAL =  257.624 M2
4. Sistem Utilitas
a. Sistem jaringan air bersih
Penggunaan  air  bersih  untuk  dalam bangunan  air  dari  PAM.  Air  tersebut ditampung dulu dalam bak penampungan  kemudian  dialirkan  ke masing-masing unit menggunakan pompa. b. Sistem jaringan air kotor
Pembuangan air hujan dialirkan melalui  pipa  pada  atap  plat  mengingat bangunan  ini  merupakan  bangunan berlantai.  Sedangkan  limbah  diolah terlebih dahulu melalui sewerage treatment  untuk  menghilangkan  lemak yang  ada  pada  limbah  dari  bagian dapur, laboratorium dan tempat praktikum. c. Sistem jaringan listrik Sumber  utama  berasal  dari  PLN  dan pada saat listrik padam dapat menggunakan Genset. Energi cadangan  sangat  diperlukan  apabila terjadi pemadaman dari PLN.
d. Sistem penanggulangan kebaran
1) Tabung  CO 2 ditempatkan  ruang- ruang publik.
2) Sprinkler  dengan detector    system yang dihubungkan dengan alarm.
3) Pilar hydrant, diletakkan pada f. Parkir Masjid halaman dengan jarak antar hydrant 9 = 3.600 m2 – 150 meter g.  Parkir SKPD 4) Fire  hydrant ,    berupa    box    berisi = 4.200 m2 kapak  dan  selan  air  sepanjang  25 h.  Parkir Kantor Bupati meter yang  diletakkan  pada  tempat i. = Danau Buatan 6.000 m2 –  tempat  strategis, dengan standar pelayanan 800 m 2 / unit. = 22.600 m2 5) Smoke  detector ,  diletakkan  di  setiap j. Green Belt Area ruangan. = 20.600 m2 e. Sistem penangkal petir
Sistem penangkal petir yang digunakan  adalah  sistem  tongkat franklin  yang  dipasang  pada  ujung atap. f. Sistem sirkulasi bangunan Sirkulasi  horizontal  dalam  bangunan menggunakan selasar, sedangkan sirkulasi vertikal menggunakan tangga.
g. Sistem pembuangan sampah Pada  setiap  ruangan  disediakan  tempat sampah  yang  kemudian  diangkut  ke tempat  penampungan  sampah  sementara oleh  petugas cleaning  service untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan akhir yang diangkut dengan mobil sampah.
5. Sistem Pengkondisian Bangunan
a. Sistem pencahayaan
Sistem pencahayaan yang digunakan  adalah  pencahayaan  alami dan pencahayaan buatan.
2.  Pencahayaan alami
Memanfaatkan cahaya matahari dengan menghindarkan  pengaruh  negatifnya seperti  kemungkinan  masuknya  sinar matahari langsung.
2.  Pencahayaan buatan Dimanfaatkan  untuk  ruang-ruang  yang kurang/tidak mendapatkan sinar matahari seperti pada koridor dan pada saat langit mendung atau waktu malam hari yang tidak ada cahaya langit (sinar matahari). b. Sistem penghawaan Sistem penghawaan yang digunakan adalah penghawaan alami dan penghawaan buatan. 1. Penghawaan alami Memanfaatkan angin dengan menggunakan ventilasi silang yakni
pengaliran  udara  dari  satu  sisi  ke  sisi lainnya.
2. Penghawaan buatan Penghawaan  buatan  diperlukan  untuk memberikan  kenyamanan  di  dalam  ruang yang  kurang  mendapatkan  penghawaan alami  yang  baik.  Sistem  penghawaan
buatan  yang  digunakan  yakni  dengan penggunaan AC split.
c. Sistem akustik Permasalahan akustik merupakan masalah yang penting dicarikan solusi bagi Pusat  Pekantoran  Kabupaten  Bolaang Mongndow Selatan ini sebab perencanaannya  harus  mampu  mencecah pemantulan  bunyi  yang  timbul  baik  dari ruang  luar  ( outdoor )  ke  dalam  site  yang ada  bahkan  ke  dalam  ruangan  di  masing- masing unit. Adapun alternative yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :
1) Penggunaan  bahan  –  bahan  yang mampu  menyerap  suara  baik  dinding, plafond maupun lantai
2) Penataan  ruang  pada  bangunan  sesuai dengan karakteristik penggunaan ruangan  bangunannya  dan  penggunaan unsur lansekap (jenis tanaman pereduksi bunyi) sebagai akustik alami.

## PENUTUP
A. Kesimpulan Masterplan Pusat Perkantoran Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan ini dengan kesimpulan adalah : 1. Lokasi terpilih berada pada blokplan/kawasan Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2. Masterplan Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mngondow Selatan adalah: merencanakan suatu kawasan pengembangan yang menyediakan sarana  aktivitas  atau  pun  kegiatan pelayanan           berkaitan
dengan
pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien, yang  di  hasilkan  dari  suatu  proses berlokasikan  di  Kecamatan  Bolaang Uki dengan penekanan arsitektur
postmodern 3. Luasan  masterplan  Pusat  Perkantoran Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sbb :
n. Masjid
=        4.624 m 2
o. Kantor Bupati
=        8.000 m2
p. Kantor SKPD = 63.100 m2
q. Kantor DPRD = 9.800 m2
r. Lapangan Upacara
= 6.500 m 2
s. Parkir Masjid = 3.600 m2
t. Parkir SKPD
= 4.200 m2
u. Parkir Kantor Bupati = 6.000 m2
v. Danau Buatan
= 22.600 m2
w. Green Belt Area
= 20.600 m2
x. Area Pengembangan
= 26.800 m2
y. RTH
= 7.400 m2
z. Sirkulasi = 69.176m2 TOTAL =  27.624 M2

## B. Saran
Selama  melakukan  suvey  ataupun proses  penyusunan  dan  perampungan Perancangan  ini,  penulis  menyadari bahwa  masih  terdapat  sejumlah  faktor yang perlu dikembangkan atau diperluas.  Oleh  karena  itu  penulis memberikan saran ataupun masukan :
1. Pengembangan Perancangan adalah respon pemerintah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  agar dapat  mengakomodir  rancangan nantinya dalam pengembangan blokplan/kawasan perkantoran sudah  ada  acuan/masterplan  yang siap bangun. 2. Dengan  Perancangan  ini,  dapat dijadikan sebagai acuan atau contoh dalam perancangan blokplan/kawasan perkantoran yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2018. Provinsi
Sulawesi Utara . Badan Pertanahan Nasional. 2018. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan . Budiharjo,  Eko.  1997.  A rsitektur  Sebagai Warisan Budaya . Jakarta : Djambatan.
Ching,  Francis  DK.  1987. Arsitektur:
Bentuk,  Ruang  and  Susunannya .
Jakarta : Erlangga. Julaihi, Wahid dan  Bhakti, Alamsyah. 2013. Teori Arsitektur Suatu Kajian Perbedaan  Pemahaman  Teori  Barat dan Timur . Yogyakarta : Graha ilmu.
Mangunwijaya. 1988. Wastu Citra . Jakarta : Gramedia.
Neufert, E. 1993. Data Arsitek. Edisi Kedua. Jilid I . Jakarta : Erlangga.
Poerwadarminta  WJS.  1991. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Balai
Pustaka.
Snyder,  James,  C,  dkk.  1985. Pengantar Arsitektur . Jakarta : Erlangga.