Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)
Rina Madyasari Universitas Cipasung Email : rinamadyasari@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to see the direct influence of financial performance variable in the form of independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio of economic growth, unemployment  and  poverty,  to  see  the  direct  impact  of  economic  growth  on  poverty unemployment, and to see the direct impact of unemployment on poverty. The  method used was  case  study.  Data  in  this  research  is  secondary  data  including  Realization  Report  of Revenue  and  Expenditure  Budget  (APBD),  the  rate  of  economic  growth,  the  rate  of unemployment and the rate of poverty in Tasikmalaya cities starting from 2008 until 2013. This research using statistics descriptif and path analysis of research variable. The result of the research showed that financial performance namely of independence ratio have positive significant effect on economic growth,  while the effectiveness ratio and efficiency ratio have negative  effect  on  economic  growth.    Independence  ratio  also  have  negative  effect  on unemployment and poverty, while the effectiveness ratio and efficiency ratio have positive effect  on  unemployment  and  poverty.  Economic  growth  gives  negative  effect  in unemployment, while gives positive effect on poverty. Unemployment gives significant effect on poverty.

## Keyword : financial performance, economic growth, poverty, unemployment

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh langsung variabel kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi,  pengangguran  dan  kemiskinan,  untuk  melihat  pengaruh  langsung  pertumbuhan ekonomi  terhadap  pengangguran  dan  kemiskinan  serta  untuk  melihat  pengaruh  langsung pengangguran terhadap kemiskinan. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kota Tasikmalaya, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan pada Kota Tasikmalaya.  Sampel dalam penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya mulai tahun 2008 sampai  tahun 2013. Dari hasil  penelitian  dengan  menggunakan  analisis  jalur  ( path  analysis )  menunjukkan  bahwa kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan rasio efektifitas dan rasio efisiensi  mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Kemandirian juga memiliki pengaruh  negatif  terhadap  pengangguran  dan  kemiskinan.  Rasio  efektifitas  dan  rasio efisiensi memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran dan kemiskinan, serta pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
Kata kunci : kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  otonomi  daerah  tidak  terlepas  dari  kinerja  Pemerintah  Daerah dalam  mengelola  keuangannya  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelolaan keuangan  daerah  tersebut  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.  58  tahun  2005,  pasal  4).  Tolak  ukur  kinerja  anggaran  belanja  dalam  suatu organisasi  termasuk  Pemerintah  Daerah  adalah value  for  money yakni  efisiensi, efektivitas  dan  ekonomis  (Bastian,  2001).  Efisien  berarti  penggunaan  dana masyarakat ( public money ) tersebut menghasilkan output yang maksimal. Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan  publik  dan  ekonomis  berkaitan  dengan  pemilihan  dan  penggunaan sumber  daya  dalam  jumlah  dan  kualitas  tertentu  pada  tingkat  harga  yang  paling murah (Mardiasmo, 2002).
Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas  perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno,  2006).  Tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja  namun  tidak  memliki  pekerjaan  (Nanga,  2005)  serta  menurunkan  tingkat kemiskinan, dimana kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang baik itu kebutuhan makan maupun non makan (BPS, 2008).
Dalam teori fiscal federalism dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai  dengan  desetralisasi  fiskal  melalui  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Dimana desentralisasi  fiskal  adalah  pelimpahan  kewenangan  terkait  dengan  pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002), yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi, 2011). Aristovnik (2012)  mengatakan  bahwa  desentralisasi  fiskal  dapat  dibagi  menjadi  dua  luas kategori  yaitu:  (i)  otonomi  fiskal  pemerintah  daerah,  dan  (ii)  pentingnya  fiskal pemerintah  daerah.  Dengan  menerapkan  sistem  pemerintahan  terdesentralisasi, pemerintah daerah akan dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto,dkk., 2009). Penthury (2011)  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  haru s mampu  memberikan  fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal, karena infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Modebe et al . (2012).
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
Pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  daerah  cenderung  mendorong  terjadinya marginalisasi  dan  peningkatan  permasalahan  sosial.  Hal  ini  selain  akibat  dari partisipasi  angkatan  kerja  yang  rendah  dan  lapangan  kerja  yang  tersedia  belum mampu  menyerap  tenaga  kerja  yang  semakin  bertambah.  Kondisi  ini  mendorong terjadinya urbanisasi dan kemiskinan di perkotaan. Walaupun pertumbuhan ekonomi masih  mampu  mengimbangi  pertumbuhan  penduduk,  namun  persebaran pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  merata,  akhirnya  mendorong  terjadinya kesenjangan antar sektor pertanian dan industri, antar desa dan kota. Daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat partisipasi angkatan kerjanya cenderung  rendah.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  daerah-daerah  yang  pesat pertumbuhan  penduduknya,  namun  penduduk  usia  kerja  yang  ada  belum  terserap dalam  sektor  pekerjaan  yang  berkembang  di  wilayah  tersebut.  Di  lain  pihak pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  berkorelasi  negatif  dengan  tingkat  partisipasi angkatan  kerja  dan  tidak  berkorelasi  nyata  dengan  penurunan  pengangguran. Pertumbuhan  ekonomi  sampai  saat  ini  masih  menjadi  indikator  keberhasilan pembangunan dan familiar bagi masyarakat umum. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan dari daerahnya itu sendiri tanpa memandang kenaikan itu besar atau kecil. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana, mengupayakan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  yang  lainnya.  Jika  hal  ini berlangsung  terus  maka  daerah-daerah  lain  ikut  terpacu  untuk  berkembang  dan memajukan daerahnya, (Wahyu, 2012).

## METODE PENELITIAN
Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier untuk melakukan  analisis  jalur  ( path  analysis )  terhadap  variabel-variabel  penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Garis Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sensus atau sampling jenuh.  Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang  digunakan  adalah  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat  Pengagguran  dan  Garis Kemiskinan  Kota  Tasikmalaya  tahun  2008-2013.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data juga diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kinerja Keuangan Kota Tasikmalaya
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Kota Tasikmalaya
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Tahun Anggaran 2008-2013 Tahun Pendapatan Bertambah/ (%) (Rp) (Berkurang) Target Realisasi (Rp) 2008 607.484.462.000,00 617.040.309.495,61 9.555.847.495,61  101% 2009 656.395.387.000,00 709.019.451.793,19 52.624.064.793,19  108% 2010 823.160.158.000,00 829.347.403.378,70 6.187.245.378,70  101% 2011 916.055.793.000,00 915.696.936.770,03 (358.856.229,97)  100% 2012 1.067.473.778.151,00  1.061.433.837.805,00  (6.039.940.346,00)  99% 2013 1.350.407.419.111,00  1.365.593.492.674,06 15.186.073.563,06  101% Jumlah  4.813.492.535.262,00  4.881.091.122.420,98 67598587158,98 101%

## Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014
Dari tabel diatas menunjukan bahwa selama kurun waktu 6 tahun, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi  pendapatan  daerah.  Hal  ini  terlihat  dari  realisasi  pendapatan  daerah  dari tahun  2008  sebesar  Rp.  617.040.309.495,61  atau  101,57%  dari  target  yang ditetapkan,  kemudian  naik  pada  tahun  2009  sebesar  Rp.  709.019.451.793,19  atau 108%  dari  target  yang  ditetapkan,  kemudian  meningkat  di  tahun  2010  dengan realisasi  pendapatan  sebesar  Rp.  829.347.403.378,70  atau  101%  dari  target  yang ditetapkan. Pada tahun 2011 realisasi mencapai 100% dari target yang ditetapkan, tetapi  pada  tahun  2012  pemerintah  kota  Tasikmalaya  hanya  dapat  merealisasikan 99%  pendapatan  dari  target  yang  ditetapkan,  namun  demikian  besarnya  nominal jumlah  realisasi  pendapatan  yang  diperoleh  pada  tahun  2012  meningkat  jika dibandingkan  dengan  tahun-tahun  sebelumnya.  Penurunan  hanya  terjadi  pada persentase  antara  target  dan  realisasi.  Sampai  dengan  tahun  2013  realisasi pendapatan  Kota  Tasikmalaya  selalu  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  Rp. 1.365.593.492.674,06 atau 101% dari target yang ditetapkan.

## Analisis Kemandirian
Tabel 2. Rasio Tingkat Kemandirian Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2013 Tahun Keterangan PAD Penerimaan Daerah Rasio Kemandirian Kemampuan Keuangan 2008 65.715.623.638,61 617.040.309.495,61 10,65 Sangat Rendah 2009 76.503.523.370,19 709.019.451.793,19 10,79 Sangat Rendah 2010 104.787.914.974,70 829.347.403.378,70 12,63 Sangat Rendah 2011 110.369.865.905,03 915.696.936.770,03 12,05 Sangat Rendah
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022

## Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014
Kota  Tasikmalaya  dengan  rasio  kemandirian  daerah  rata-rata  dalam  enam tahun terakhir yaitu tahun 2008- 2013 yang mencapai 12,20% mengintrepetasikan pola    kemandirian  yang  masih  instruktif.  Pola  hubungan  instruktif  yaitu  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari  pada  kemandirian  pemerintah  daerah.  Pola instruktif  tersebut  yang  membuat  ketergantungan  pemerintah  daerah  kota Tasikmalaya dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal itu  diperkuat  dengan  pendapatan  transfer  kota  Tasikmalaya  yang  bersumber  dari Transfer  Pemerintah  Pusat/Dana  Perimbangan,  pendapatan  bagi  hasil  pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi  Khusus,  transfer  pemerintah  pusat-lainya,  dana  otonomi  khusus,  dana penyesuaian,  transfer  pemerintah  propinsi,  pendapatan  bagi  hasil  pajak,  dan pendapatan  bagi  hasil  lainya  yang  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  dari tahun 2008-2013. Berdasarkan hasil analisis data yang tersaji pada tabel diatas pada dasarnya  pendapatan  transfer  daerah  kota  Tasikmalaya  didominasi  oleh  perolehan transfer pemerintah pusat atau yang sering disebut sebagai dana perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU).

## Analisis Efektifitas
Tabel 3. Rasio Efektifitas Pendapatan Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2013
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014
Dari tabel perhitungan rasio efektifitas diatas, dapat diketahui bahwa  pada tahun 2008-2013 rasio efektifitas keuangan daerah kota Tasikmalaya yang rata-rata mencapai  108,33%  dapat  dikatakan  efektif.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
2012 153.009.410.135,00  1.061.433.837.805,00 14,42 Sangat Rendah 2013 172.883.279.898,06  1.365.593.492.674,06 12,66 Sangat Rendah Rata-Rata 113.878.269.653,60 916.355.238.652,77 12,20 Sangat Rendah Tahun Keterangan Realisasi PAD (Rp) Target PAD (Rp) Rasio Efektifitas (%) 2008 65.715.623.638,61 58.684.055.000,00 111,98 2009 76.503.523.370 69.337.990.000 110,33 2010 104.787.914.974 95.412.668.000 109,83 2011 110.369.865.905 104.897.749.000 105,22 2012 153.009.410.135 137.853.811.629 110,99 2013 172.883.279.898 170.101.109.996 101,64 Rata-Rata 113.878.269.653,44 106.047.897.270,83 108,33
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
selama enam tahun terakhir, Kota Tasikmalaya dapat mengefektifkan realisasi PAD yang  bersumber  dari  pendapatan  pajak,  pendapatan  retribusi,  pendapatan  hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan baik.

## Analisis Efisiensi
Tabel 4. Rasio Efisiensi  Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2013 Tahun Keterangan Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan Rasio (Rp) (Rp) Efisiensi (%) 2008 687.947.280.646,19 709.019.451.793,19 97,03 2009 687.947.280.646 709.019.451.793 97,03 2010 880.339.919.311 829.347.403.378 106,15 2011 917.531.043.950 915.696.936.770 100,20 2012 1.035.028.120.491 1.061.433.837.805 97,51 2013 1.311.030.641.333 1.365.593.492.674 96,00 Rata-Rata 919.970.714.396,20 931.685.095.702,20 98,99
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Tasikmalaya, 2014
Dari tabel diatas menunjukan bahwa selama 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-2013 menggambarkan bahwa Kota Tasikmalaya masuk dalam kategori efisien dengan rata-rata 98,99%. Komponen dari total belanja ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

## Uji Regresi dengan Metode Path Analysis

## Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Pemerintah Kota Tasikmalaya
Berdasarkan hasil pengujian antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 5. Persamaan Regresi Model I Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,167 ,438 16,362 ,004 Rasio Kemandirian ,042 ,009 ,628 4,578 ,045
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Rasio Efektifitas -,009 ,003 -,399 -2,689 ,115 Rasio Efisiensi -,009 ,004 -,367 -2,472 ,132 a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 7,167  + 0,042 X 1 – 0,009 X 2 – 0,009 X 3
Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 7,167 diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi ketika variabel eksogen seperti kinerja keuangan berupa rasio kemnadirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear  b 1 sebesar  0,042  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan  rasio  kemandirian (variabel X 1 ) sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b 2 sebesar - 0,009 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X 2 ) sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9% dengan asumsi variabel lainnya  adalah  konstan.  Sementara  itu,  koefisien  regresi  linear  b 3 sebesar  -0.009 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi (variabel X 3 ) sebesar 1% akan menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,9%  dengan  asumsi  variabel  lainnya adalah konstan.
Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian regresi antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  positif  sebesar  0,042  dengan  signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05, maka Ha.1 diterima atau dengan kata lain penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hasil ini berarti bahwa rasio kemandirian  berpengaruh  positif  dan  secara  statistik  signifikan  pada pertumbuhan ekonomi.
2) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efektifitas  terhadap  pertumbuhan ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  negatif  sebesar  -0,009  dengan  signifikansi sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05, maka Ha.1 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Realisasi penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan  target penerimaan  PAD  belum  memenuhi  ekonomis,  efisien,  dan  efektif (value  for money). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam  merealisasikan  penerimaannya  jika  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan belum maksimal sehingga rasio efektivitas belum mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.
3) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efisiensi  terhadap  pertumbuhan ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  negatif  sebesar  -0,009  dengan  signifikansi sebesar 0,132 lebih besar dari 0,05 maka Ha.1 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  pertumbuhan  ekonomi. Hal  ini
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
dikarenakan  realisasi  belanja  yang  dikeluarkan  belum  cukup  mampu dialokasikan  untuk  belanja  modal.  Dengan  belum  efisiennya  penggunaan anggaran belanja modal maka belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan hasil pengujian antara kinerja keuangan terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 6.Persamaan Regresi Model II
Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6,200 18,823 -,329 ,773 Rasio Kemandirian -,714 ,395 -,640 -1,808 ,212 Rasio Efektifitas ,099 ,148 ,258 ,672 ,571 Rasio Efisiensi ,125 ,154 ,312 ,814 ,501 a. Dependent Variable: Pengangguran
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: Y = -6,200 – 0,714 X 1 + 0,099 X 2 + 0,125 X 3 Persamaan  diatas  menjelaskan  bahwa  intersep  sebesar  -6,200  diartikan sebagai pengangguran ketika variabel independen seperti kinerja keuangan berupa rasio  kemnadirian,  rasio  efektifitas  dan  rasio  efisiensi  adalah  nol.  Nilai  koefisien regresi  linear  b 1 sebesar  -0,714  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan  rasio kemandirian  (variabel  X 1 )  sebesar  1%  akan  menurunkan  pengangguran  sebesar 71,4% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b 2 sebesar 0,099 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X 2 ) sebesar 1% akan meningkatkan pengangguran sebesar 9,9% dengan asumsi variabel lainnya  adalah  konstan.  Sementara  itu,  koefisien  regresi  linear  b 3 sebesar  0,125 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efisiensi (variabel X 3 ) sebesar 1% akan meningkatkan pengangguran sebesar 12,5% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
Berdasarkan  Tabel  6,  hasil  pengujian  hipotesis  antara  kinerja  keuangan terhadap pengangguran dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio kemandirian terhadap pengangguran menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,714 dengan signifikansi sebesar 0,212 lebih besar dari 0,05, maka Ha.2 ditolak. Ini berarti bahwa rasio kemandirian tidak
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan pada sektor riil  PAD  yang  ditunjang  dari  pembayaran  pajak  dan  retribusi,  dimana  daerah memiliki  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  seharusnya  mampu meningkatkan  pembayaran  pajak  dan  retribusi  ternyata  kurang  berkembang dengan baik, yang menyebabkan kecilnya sumbangan PAD terhadap pendapatan sehingga kurang atau tidak menyerap jumlah pengangguran.
2) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efektifitas  terhadap  pengangguran menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,099 dengan signifikansi sebesar 0,571 lebih besar dari 0,05, maka Ha.2 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh  signifikan  pada  pengangguran.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  realisasi penerimaan  daerah  dari  yang  ditargetkan  tidak  terlalu  besar  atau  adanya kesenjangan  anggaran  dalam  penyusunan  anggaran,  sehingga  tidak  mampu mendorong  pengembangan  program-program  yang  dapat  dialokasikan  untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
3) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efisiensi  terhadap  pengangguran menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,125 dengan signifikansi sebesar 0,501 lebih besar dari 0,05, maka Ha.2 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh  signifikan  pada  pengangguran.  Hal  ini  disebabkan  karena pengeluaran  pemerintah  dalam  penggunaan  belanja  daerah  lebih  besar  pada alokasi  belanja  operasi  dari  pada  alokasi  belanja  modal.  Sehingga  penerimaan yang  seharusnya  dialokasikan  untuk  membuat  lapangan  pekerjaan  yang  lebih banyak hanya mampu digunakan untuk membiayai belanja operasi dan menutupi kekurangan  yang  disebabkan  oleh  banyaknya  pengeluran  daerah,  sehingga  hal tersebut tidak dapat mengurangi jumlah pengangguran.

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  hasil  pengujian  antara  kinerja  keuangan  terhadap  pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 7. Persamaan Regresi Model III Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemiskinan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -12,620 12,687 -,995 ,425 Rasio Kemandirian -1,599 ,266 -,691 -6,010 ,027 Rasio Efektifitas ,474 ,100 ,591 4,761 ,041 Rasio Efisiensi ,018 ,104 ,022 ,175 ,877 a.  Dependent Variable: Kemiskinan
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut: Y = -12,620 – 1,599 X 1 + 0,474 X 2 + 0,018 X 3 Persamaan  diatas  menjelaskan  bahwa  intersep  sebesar  -12,620  diartikan sebagai kemiskinan ketika variabel independen seperti kinerja keuangan berupa rasio kemnadirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah nol. Nilai koefisien regresi linear  b 1 sebesar  -1,599  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan  rasio  kemandirian (variabel  X 1 )  sebesar  1%  akan  menurukkan  kemiskinan  1,599  sebesar  159,9% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Koefisien regresi linear b 2 sebesar 0,474 menyatakan bahwa setiap peningkatan rasio efektifitas (variabel X 2 ) sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 47,4% dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Sementara itu, koefisien regresi linear b 3 sebesar 0,018 menyatakan bahwa  setiap  peningkatan  rasio  efisiensi  (variabel  X 3 )  sebesar  1%  akan meningkatkan  kemiskinan  sebesar  1,8%  dengan  asumsi  variabel  lainnya  adalah konstan.
Berdasarkan  Tabel  6,    hasil  pengujian  hipotesis  antara  kinerja  keuangan terhadap kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  kemandirian  terhadap  kemiskinan menunjukkan  nilai  yang  negatif  sebesar  -1,599  dengan  signifikansi sebesar 0,027  lebih  kecil  dari  0,05,  maka  Ha.3  diterima.  Ini  berarti  bahwa  rasio kemandirian  berpengaruh    secara  signifikan  pada  tingkat  kemiskinan.  Ini menunjukkan semakin besarnya sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah maka akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan.
2) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efektifitas  terhadap  kemiskinan menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,474 dengan signifikansi sebesar 0,041 lebih  kecil  dari  0,05,  maka  Ha.3  diterima.  Ini  berarti  bahwa  rasio  efektivitas berpengaruh  secara  signifikan  pada  kemiskinan.  Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Kota  Tasikmalaya  selama  enam  tahun  terakir  selalu  melebihi target yang ditetapkan sehingga telah efektif untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah Kota Tasikmalaya.
3) Nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel  rasio  efisiensi  terhadap  kemiskinan menunjukkan nilai yang positif sebesar 0,018 dengan signifikans i sebesar 0,877 lebih besar dari 0,05, maka Ha.3 ditolak. Ini berarti bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan pada kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah  lebih  besar  dialokasikan  untuk  belanja  operasi  dari  pada  belanja modal.  Hal  tersebut  menyebabkan  kurang  efisiennya  pengeluaran  yang dilakukan  pemerintah  sehingga  tidak  dapat  digunakan  untuk  membantu meningkatkan  program-progam  dalam  menanggulangi  tingkat  kemiskinan. Realisasi  penerimaan  pemerintah  daerah  belum  mampu  atau  belum  teralokasi pada  peningkatan  program-program  untuk  menanggulangi  kemiskinan  seperti belum  adanya  gerakan  pembangunan  desa  terpadu,  belum  mendorong permodalan  untuk  UMKM  yang  ada  di  wilayah  kota  Tasikmalaya  sehingga belum mampu mengurangi kemiskinan.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022

## Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Pengangguran  di  Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  hasil  pengujian  antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 8. Persamaan Regresi Model IV
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 84,366 29,644 2,846 ,047 Pertumbuhan Ekonomi -13,117 5,115 -,789 -2,564 ,062 a. Dependent Variable: Pengangguran
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y 2 = 84,366 – 13,117 Y 1 Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 84,366 diartikan sebagai pengangguran ketika variabel independen pertumbuhan ekonomi adalah nol. Nilai koefisien  regresi  linear  b 1 sebesar  -13,117  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  (variabel  Y 1 )  sebesar  1%  akan  menurukkan  pengangguran sebesar 13,117 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian hipotesis antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  negatif  yaitu  sebesar  -13,117  dan signifikasinya 0,062 yang lebih besar dari 0,05 maka Ha.4 ditolak. Ini berarti bahwa tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  pengangguran. Apabila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  berarti  telah  terjadi  kenaikan  terhadap produksi  barang  dan  jasa  karena  kenaikan  produksi  barang  dan  jasa  akan menyebabkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja.  Kenaikan  permintaan  terhadap  tenaga  kerja  ini  akan  berakibat  terhadap menurunnya  tingkat  pengangguran.  Begitu  sebaliknya,  apabila  pertumbuhan ekonomi  turun  berarti  telah  terjadi  penurunan  terhadap  produksi  barang  dan  jasa karena penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap faktor-faktor  produksi  salah  satunya  adalah  tenaga  kerja.  Penurunan  permintaan terhadap  tenaga  kerja  ini  akan  berakibat  terhadap  meningkatnya  tingkat pengangguran.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452 Diserahkan: 04/01/2022 Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Berdasarkan  hasil  pengujian  antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 9. Persamaan Regresi Model V Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 199,114 45,841 4,344 ,012 Pertumbuhan Ekonomi -30,723 7,910 -,889  -3,884 ,018 a. Dependent Variable: Kemiskinan
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y 3 = 199,114 - 30,723 Y 1 Persamaan  diatas  menjelaskan  bahwa  intersep  sebesar  199,114  diartikan sebagai kemiskinan ketika variabel eksogen pertumbuhan ekonomi adalah nol. Nilai koefisien  regresi  linear  b 1 sebesar  -30,723  menyatakan  bahwa  setiap  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  (variabel  Y 1 )  sebesar  1%  akan  menurukkan  kemiskinan sebesar 30,723 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian hipotesis antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  nilai  yang  negatif  yaitu  sebesar  -30,723  dan signifikasinya 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ha.5 diterima. Ini berarti bahwa terdapat  pengaruh  negatif  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan.  Artinya apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan  kemiskinan  menurun  sebesar  30,723%.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  meningkat  laju  pertumbuhan  ekonomi  semakin  berkurang  tingkat kemiskinan.

## Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Tasikmalaya
Berdasarkan  hasil  pengujian  antara  pertumbuhan  ekonomi  terhadap pengangguran diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 9. Persamaan Regresi Model VI Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,943 4,315 1,377 ,241 Pengangguran 1,811 ,509 ,872 3,556 ,024 a. Dependent Variable: Kemiskinan
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Sumber : Hasil pengolahan data dengan SPSS Statistics 21 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y 3 =  5,943 + 1,811 Y 2
Persamaan diatas menjelaskan bahwa intersep sebesar 5,943 diartikan sebagai kemiskinan  ketika  variabel  independen  pengangguran  adalah  nol.  Nilai  koefisien regresi linear b 2 sebesar 1,811 menyatakan bahwa setiap peningkatan pengangguran (variabel Y 2 ) sebesar 1% akan menaikan kemiskinan sebesar 1,811 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian hipotesis antara pengangguran terhadap kemiskinan  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  koefisien  regresi  untuk  variabel pengangguran menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar 1,811 dan signifikasinya 0,024  yang  lebih  kecil    dari  0,05  maka  Ha. 6 diterima.  Ini  berarti  bahwa    terdapat pengaruh  positif  pengangguran  terhadap  kemiskinan.  Artinya  apabila  terjadi peningkatan  terhadap  pengangguran  sebesar  1%  maka  akan  mengakibatkan kemiskinan meningkat sebesar 1,811%. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

## Uji Validitas Model
Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis jalur ( path analysis ) yaitu koefisien determinan total dan trimming theory . Untuk koefisien determinan total merupakan total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang diukur dengan :
Rm 2 = 1- P e1 2 . P e2 2 . P e3 2
Dimana : R2m = total keragaman data P e1 2 = nilai kuadrat residu pada pertumbuhan ekonomi P e2 2 = nilai kuadrat residu pada pengangguran P e3 2 = nilai kuadrat residu pada kemiskinan Maka koefisien determinannya:
Rm 2 = 1 – (0,09) 2 x (0,603 + 0,378) 2 x (0,064 + 0,21 + 0,24) 2
= 1 – (0,0081) (0,962361) (0,264196)
= 1 – 0,002059
= 0,997941 atau 99,79%
Besarnya Rm 2 sebesar 99,79% artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh  model  tersebut  adalah  sebesar  99,79%  atau  dengan  kata  lain  informasi  yang terkandung  dalam  data  99,79%  dapat  dijelaskan  oleh  model  tersebut,  sedangkan
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterbitkan: 07/01/2022
sisanya sebesar 0,2059% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian.
Berdasarkan teori trimming , maka jalur-jalur yang tidak signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik. Adapun model dalam bentuk diagram jalur berdasarkan teori trimming adalah sebagai berikut :
0,042;ρ=0,045                                       -30,723;ρ=0,018
-1,599 ; ρ=0,027
0,474 ; ρ=0,041 1,811 ; ρ=0,024

## Gambar 1. Diagram Jalur Persamaan Substruktur
Berdasarkan  Gambar  1,  diperoleh  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut
Tabel 10. Rangkuman Dekomposisi dari Koefisien Jalur, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung, dan Pengaruh Total X 1 , X 2 Terhadap Y 1 dan Y 3 Pengaruh Variabel Pengaruh Total Langsung Tidak Langsung (Melalui Y 1 )
X 1 à Y 1 0,042 - 0,042 X 1 à Y 3 -1,599 -1,29 2,889
X 2 à Y 3 0,474 0,750
Y 1 à Y 3 -30,723 - -30,723 Y 2 à Y 3 1,811 - 1,811
Sumber : Data diolah, 2014 X X 1 X 2 Y 1 Y 2 Y 3 ε 1 Ε 3
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Berdasarkan Tabel 10 di atas, diperoleh informasi bahwa :
1. Kinerja  keuangan  berupa  rasio  kemandirian  berpengaruh  positif  sebesar  0,042. Hasil  ini  sesuai  hipotesis  yang  diajukan.  Ini  menunjukkan  rasio  kemandirian secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
2. Pada  pengaruh  tidak  langsung  rasio  kemandirian  ke  kemiskinan  melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,042 X -30,723 = -1,29. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan. Ini menunjukkan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.
3. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif sebesar           - 1,599.  Hasil  ini  sesuai  hipotesis  yang  diajukan.  Ini  menunjukkan  rasio kemandirian  secara  langsung  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan.
4. Kinerja keuangan berupa rasio efektifitas berpengaruh positif sebesar 0,474. Hasil ini  sesuai  hipotesis  yang  diajukan.  Ini  menunjukkan  rasio  efektifitas  secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5. Pengangguran berpengaruh positif sebesar 1,811. Hasil ini sesuai hipotesis yang diajukan.  Ini  menunjukkan  pengangguran  secara  langsung  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian  secara langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  sedangkan  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  berpengaruh negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian,  rasio efektivitas  dan  rasio  efisiensi  secara  langsung  tidak  berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.
3. Kinerja  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian  dan  rasio efektivitas secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan,  sedangkan  rasio  efisiensi  secara  langsung  tidak  berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
4. Pertumbuhan  ekonomi  secara  langsung  berpengaruh  negatif  terhadap pengangguran.
5. Pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
6. Pengangguran  secara  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kemiskinan.
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452

## Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diajukan secara khusus bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Peran pemerintah daerah harus lebih dioptimalkan dari pada pemerintah pusat agar lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan kebijakan yang akan diambil dapat  diaplikasikan  dengan  baik,  serta  akan  berdampak  positif  terhadap  Kota Tasikmalaya pada tahun berikutnya.
2. Pemerintah  diharapkan  dapat  cepat  mengambil  langkah  dengan  melihat kontribusi yang dihasilkan pada variabel-variabel di dalam penelitian yang lebih menekankan  pada  kemandirian,  efektifitas  dan  efisiensi  daerah  apabila  ingin menekan  pengangguran  serta  kemiskinan  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Kebijakan  yang  diberikan  pemerintah  daerah  ialah  kebijakan  yang  dapat meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maupun  meningkatkan kesejahteraan  daerah.  Dalam  hal  ini  sangat  berpengaruh  di  bidang  keuangan daerahnya,  sebab  keuangan  daerah  yang  diolah  secara  baik  akan  mendukung potensi daerah yang dimilikinya. Kebijakan otonomi daerah merupakan upaya pemerintah  dalam  peningkatkan  kemampuan  perekonomian  daerah  dan  juga untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPFE.
----------------. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga. Halim,  Abdul.  2002.  Manajemen  Keuangan  Daerah.  Yogyakarta  :  Penerbit  UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
----------------. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten  dan  9  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur  Periode  2001-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI.
Mahmudi.  2007.  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Panduan  Bagi Eksekutif,  DPRD,  dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
Ni Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah  Pada    Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Dan  Kemiskinan
Jurnal Ekonomi Perjuangan ( JUMPER ) Vol 3 No.2.2021   ; Halaman 128 – 144 P-ISSN : 2714-8319 E-ISSN : 2714-7452
Diterima: 06/01/2022 Diterbitkan: 07/01/2022
Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Bali.    E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana 6.3 (2014):481-497.
Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Wahyu, Arief. 2013. Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Seluruh  Kabupaten  Se  Jawa  Tengah  Periode  2007-2009).  Universitas Muhammadiyah Purwokerto.