Jurnal Administrasi Negara, Volume 26 Nomor 1, April 2020

## EVALUASI PELAKSANAAN E-TENDERING PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

## EVALUATION OF E-TENDERING IMPLEMENTATION AT REGIONAL PROCUREMENT SERVICE UNIT OF MINISTRY OF FINANCE IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

## Yohanis Salupra
Kementerian Keuangan RI email: salupra.yohanis@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalui e-tendering di  Indonesia  masih  mengalami beberapa  masalah.  Seperti  halnya  pelaksanaan e-tendering pada  Unit  Layanan  Pengadaan  Daerah Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  mengalami  tender  gagal.  Pada  tahun  2016, jumlah tender gagal sebanyak enam paket tender gagal sebesar Rp4.695.581.000,00. Kemudian  pada tahun 2017, jumlah paket tender gagal sebanyak empat paket sebesar Rp36.531.445.000,00. Pada tahun 2018, sebanyak empat paket mengalami tender gagal senilai Rp23.407.124.000,00. Sampai Agustus 2019,  tender  gagal  terjadi  sebanyak  dua  paket  dengan  nilai  Rp2.061.932.000,00.  Selain  itu,  masih terdapat  adanya  persekongkolan  penyedia  dalam  mengikuti  tender.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  evaluasi  terhadap  Pelaksanaan E-Tendering Pada  Unit  Layanan  Pengadaan  Daerah Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlambatan penyelesaian tender, dan penerapan reverse auction yang belum sesuai dengan ketentuan. Kecukupan biaya dan hasil dalam pelaksanaan e-tendering telah terpenuhi dan juga terjadi perataan distribusi kegiatan dan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses e-tendering . Kepuasan para pihak dalam melaksanakan e-tendering adalah kemudahan akses sistem, persaingan dan prosesnya yang terbuka, dan mampu mengurangi beban kerja. Maintenance jaringan yang  mengganggu  jadwal  tender,  kewajaran  nilai  honorarium  Pokja  ULPD,  dan  proses  pemberian penjelasan  belum  sesuai  dengan  ketentuan.  Pelaksanaan e-tendering pada  Unit  Layanan  Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, diantaranya status ad hoc Pokja ULPD, kompetensi para pihak, koordinasi antara PPK dengan Pokja ULPD, maintenance jaringan, kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD, dan pelaksanaan tahapan pemberian penjelasan.
Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Tendering , Unit Layanan Pengadaan

## Abstract
The implementation of government procurement of goods / services through e-tendering in Indonesia is  still  experiencing  several  problems.  As  with  the  implementation  of  e-tendering  at  the  Regional Procurement Service Unit of the Ministry of Finance of South Sulawesi Province, which experienced a failed  tender.  In  2016,  the  number  of  failed  tenders  was  as  many  as  six  failed  tender  packages amounting to IDR 4,695,581,000.00. Then in 2017, the number of tender packages failed as many as four packages amounting to IDR 36,531,445,000.00. In 2018, four packages experienced failed tenders valued at IDR 23,407,124,000.00. Until August 2019, there were two failed tenders with a value of IDR 2,061,932,000.00. In addition, there are still suppliers' conspiracy to participate in tenders. This study aims to evaluate the implementation of E-Tendering at the Regional Procurement Service Unit of the Ministry  of  Finance  of  South  Sulawesi  Province  using  a  qualitative  descriptive  approach  through interviews,  observation  and  documentation  study.  The  results  showed  that  there  was  a  delay  in  the completion of the tender, and the implementation of the reverse auction was not in accordance with the provisions. Adequacy of costs and results in the implementation of e-tendering has been fulfilled and there is also an even distribution of activities and benefits for all parties directly involved in the e- tendering process. The satisfaction of the parties in implementing e-tendering is the ease of system access, open competition and processes, and the ability to reduce workloads. Network maintenance that interferes with the tender schedule, the fairness of the Pokja ULPD honorarium, and the process of providing an explanation are not in accordance with the provisions. The implementation of e-tendering at the Regional Procurement Service Unit of the Ministry of Finance of South Sulawesi Province has been carried out quite well but there are still several things that need to be addressed, including the ad hoc status of the ULPD Working Group, competency of the parties, coordination between PPK and Pokja  ULPD,  network  maintenance,  fairness  of  value.  honorarium  for  Pokja  ULPD,  and implementation of the stages of giving explanations..
Keywords: Public Procurement, E-Tendering, Procurement Service Unit

## PENDAHULUAN
Penerapan  tata  pemerintahan  yang baik  dan  bersih (Good  Governance  and Clean Governance) dalam rangka pelaksanaan  pembangunan  nasional,  perlu dilakukan  dengan  pengelolaan  keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien, dan  efektif.  Pengelolaan  keuangan  negara yang efisien dan efektif dapat diimplementasikan melalui proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah. Peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas keuangan  negara  perlu  didukung  melalui pengadaan  barang  dan  jasa  yang  tepat sasaran.  Keterbatasan  keuangan  negara menuntut proses pengadaan yang
memberikan  manfaat  bagi  negara  atas setiap anggaran yang dikeluarkan.
Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilaksanakan melalui e-procurement yang  diterapkan  oleh beberapa  instansi  pemerintah  berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2008  tentang  Fokus  Program  Ekonomi Tahun 2008 – 2009. Kemudian pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah, e-procurement mulai  diterapkan  oleh  hampir  semua instansi  pemerintah.  Implementasi e- procurement dilaksanakan  melalui  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang
dikembangkan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  SPSE  terdiri  atas  pelaksanaan tender  secara  elektronik (e-tendering) dan
pembelian secara elektronik (e- purchasing). E-purchasing diluncurkan oleh LKPP pada tahun 2012 dengan dasar hukum  Perpres  Nomor  70  Tahun  2012 tentang perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (Sadiqa,  2017).  Dengan demikian,  sistem e-procurement yang digunakan  dari  tahun  2007  hingga  tahun 2011  adalah  sistem e-tendering melalui aplikasi SPSE.
Di lingkungan
Kementerian
Keuangan, e-procurement telah diterapkan sejak  tahun  2008  melalui  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE) Kementerian  Keuangan.  Kemudian  pada tanggal 8 April 2009 (Radit, 2017:9), Pusat Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (Pusat  LPSE)  Kementerian  Keuangan terbentuk  sebagai  upaya  penguatan kelembagaan  di  bidang  pengadaan  barang dan  jasa  pemerintah.  Selanjutnya  pada tahun  2013,  Unit  Layanan  Pengadaan Daerah  Kementerian  Keuangan  (ULPD Kemenkeu)  dibentuk  di  setiap  provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)  No.  146/KM.1/2013  tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di lingkungan
Instansi
Vertikal
Kementerian Keuangan. ULPD Kemenkeu ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  melalui e- tendering di  lingkungan  Kementerian Keuangan.
Menurut  beberapa  penelitian, e- tendering telah  memberikan  kemajuan dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  di  Indonesia.  Nasution  (2012) menyebutkan  bahwa e-procurement (e- tendering) dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan  usaha  yang  sehat,  efisiensi waktu  dan  biaya,  mendukung  proses monitoring  dan  audit,  serta  memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Menurut Bawono (2011), e-tendering telah mampu  meningkatkan  efisiensi  sebesar 12,30% yang diperoleh dari efisiensi waktu, efisiensi  biaya advertisement ,  efisiensi biaya tender, dan efisiensi hasil pengadaan. Sedangkan menurut Aditya dan Oktaviana (2015), e-tendering membawa  perubahan yaitu meminimalkan waktu, meminimalkan terjadinya kolusi, dan membuat pengadaan menjadi  lebih  transparan  dengan  indikator akses  informasi  yang  akurat  dan  tepat waktu,  data  tersedia  dan  bebas  diperoleh, serta  aturan  dan  prosedur  yang simple, straight forward, dan easy to apply.
Namun di sisi lain, e-tendering juga masih  memiliki  beberapa  permasalahan. Menurut  Bawono  (2011), e-tendering
memiliki kendala yaitu kurangnya kesiapan perangkat-perangkat  teknologi  informasi yang menunjang e-procurement , kurangnya kebijakan  tentang  proses  bisnis e- procurement yang  menjadi  acuan  pelaku pengadaan,  kurangnya  sosialisasi  secara menyeluruh tentang e-procurement , kurangnya  informasi  mengenai  data penyedia  dalam  aplikasi e-procurement , tidak  terdapat  rincian  harga  untuk pengadaan sebelumnya sebagai dasar acuan pengadaan selanjutnya, kurangnya dukungan  internet, bandwith dan  server yang  masih  belum  memadai,  serta permasalahan  payung  hukum  tentang mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa secara  keseluruhan.  Menurut  Udoyono (2012),  terdapat  beberapa  penghambat dalam penerapan akuntabilitas e-tendering , yaitu  minimnya  monitoring  tender  di lapangan,  penyalahgunaan  wewenang, masih  adanya  penyimpangan  kontrak, kolusi  antara  pejabat  pelaksanan  dengan rekanan, manipulasi dalam implementasi e- tendering ,  dan  kelemahan  Sumber  Daya Manusia.  Sedangkan  menurut  Faisol  dkk. (2014), e-tendering tidak  sepenuhnya mampu  mencegah  terjadinya  kecurangan (procuremnet fraud) khususnya pada tahap perencanaan  dan  penyusunan  dokumen tender.
Di lingkungan Kementerian
Keuangan,  khususnya  di  Unit  Layanan
Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi  Sulawesi  Selatan,  pelaksanaan e- tendering mengalami  beberapa  masalah, yaitu  tender  gagal  dan  persekongkolan tender.  Tender  gagal  berarti  tidak  adanya peserta  tender  yang  ditetapkan  menjadi pemenang sehingga pelaksanaan pekerjaan pembangunan  tidak  dapat  dilaksanakan. Tender  gagal  menyebabkan  terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan  jembatan,  pembangunan gedung  perkantoran,  penyediaan  sarana dalam  rangka  pelaksanaan  pelayanan publik,  dan  menghambat  percepatan penyerapan anggaran sehingga berdampak pada  fungsi  alokasi  dan  fungsi  distribusi APBN.
Tender  gagal  pada  Unit  Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi  Sulawesi  Selatan  hampir  setiap tahun  terjadi  di  rentang  tahun  2016  s.d. 2019. Pada tahun 2016, jumlah tender gagal sebanyak enam paket tender gagal sebesar Rp4.695.581.000,00  dari  total  36  paket tender dengan  pagu  Rp40.284.336.500,00. Kemudian  pada tahun 2017, jumlah paket tender gagal sebanyak empat paket sebesar Rp36.531.445.000,00  dari  total  25  paket tender dengan total pagu Rp69.544.562.350,00.  Tingginya  nilai anggaran  tender  gagal  pada  tahun  2017 disebabkan adanya paket tender konstruksi
pembangunan gedung kantor dengan pagu Rp34.548.065.000,00  yang  mengalami tender
gagal, sehingga rencana pembangunan  diubah  menjadi  dua  tahap.
Pada  tahun  2018,  sebanyak  empat  paket mengalami tender gagal senilai Rp23.407.124.000,00  dari  total  31  paket tender dengan total
pagu Rp53.126.077.740,00.  Nilai  tender  gagal tersebut  sangat  besar  karena  terjadinya tender  gagal  pada  paket  lanjutan pembangunan  tahap  II  dari  proses pembangunan  tahap  I  pada  tahun  2017. Sampai Agustus 2019, tender gagal terjadi sebanyak  dua  paket  dengan  nilai Rp2.061.932.000,00  dari  total  sepuluh paket  tender  yang  memiliki  pagu  sebesar Rp10.234.418.500,00.
Menurut  Karyasa  et.al.  (2014), tender gagal disebabkan oleh 1) tidak siap dengan  pengadaan  secara  elektronik,  2) gagal upload dokumen  penawaran,  3) kurangnya  waktu  yang  disediakan  untuk mempersiapkan  dokumen  penawaran,  4) terlambat mengetahui pengumuman lelang,
5)  kualifikasi  personil team proyek  tidak sesuai, 6) tidak ada/tidak sesuai dukungan dari supplier , 7) dokumen penawaran tidak lengkap,  dan  8)  tidak  siap  dengan  bukti kualifikasi yang dimiliki.
Persekongkolan/persaingan  tidak
sehat terjadi pada tender yang dilaksanakan
pada
Tahun Anggaran 2017.
Persekongkolan  tersebut  terbukti  melalui proses  penilaian  Kelompok  Kerja  Unit Layanan  Pengadaan  Daerah  Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Pokja ULPD)  terhadap  dokumen  penawaran  dan pengakuan dari peserta tender yang terlibat setelah dilakukan klarifikasi. Persekongkolan  tersebut  berupa  kesamaan dokumen teknis penawaran, nilai penawaran  seluruh  penyedia  yang  terlibat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), peserta  yang  terlibat  berada  dalam  satu kendali manajemen, serta adanya kesamaan isi dan kesalahan dokumen penawaran.
Permasalahan  tersebut  mengindi- kasikan  bahwa  proses  pengadaan  belum memberikan  manfaat  bagi  negara  atas setiap anggaran yang dikeluarkan. Simatupang dan Kartika (2013)
menyebutkan  bahwa  konsep  pengadaan seharusnya memiliki konsep berkelanjutan (sustainable  procurement) yang  berarti bahwa pengadaan tidak hanya terbatas pada mendapatkan  barang,  bangunan,  dan  jasa, melainkan  juga  untuk  mencapai value  for money ,  yakni  perbesaran  nilai  dari  uang yang dikeluarkan dan memberikan manfaat nyata  untuk  masyarakat  dan  ekonomi dengan turut serta meminimalkan kerusakan lingkungan.
Konsep value for money dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018  (Perpres  16)  tentang  Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah.  Pada  bagian menimbang  huruf  (b)  Perpres  16, disebutkan  bahwa  pengaturan  pengadaan barang dan jasa pemerintah ditujukan untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value  for  money) dan kontribusi  dalam  peningkatan  penggunaan produk  dalam  negeri,  peningkatan  peran Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah  (UMKM)  serta  pembangunan berkelanjutan.  Konsep value  for  money , sesuai  pasal  4  huruf  (a)  Perpres  16, diterjemahkan sebagai menghasilkan barang/jasa  yang  tepat  dari  setiap  uang yang  dibelanjakan,  diukur  dari  aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
Untuk  itu,  penulis  melakukan evaluasi atas pelaksanaan e-tendering yang dilaksanakan pada aplikasi SPSE. Evaluasi dapat diartikan sebagai penaksiran (appraisal) , pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment) terhadap  hasil kebijakan atas tujuan yang telah ditetapkan (Dunn,  2000).  Menurut  William  Dunn (2000),  pelaksanaan  evaluasi  memerlukan beberapa  kriteria,  yaitu  1)  efektivitas, capaian  hasil  yang  telah  ditentukan;  2) efisiensi,  usaha  yang  diperlukan  untuk mencapai  hasil;  3)  kecukupan,  tingkat masalah  yang  terselesaikan  dari  hasil kebijakan;  4)  perataan,  pendistribusian biaya  dan  manfaat  secara  merata  kepada
kelompok  yang  berbeda;  5)  responsivitas, kepuasan kelompok sasaran terhadap hasil kebijakan  dan  6)  ketepatan,  hasil  yang diinginkan memiliki nilai manfaat.
Atas  dasar  hal-hal  yang  telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk  mengevaluasi  pelaksanaan e- tendering pada  Unit  Layanan  Pengadaan Daerah  Kementerian  Keuangan  Provinsi
Sulawesi Selatan dalam rangka
mewujudkan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan konsep value for money.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan  di  Unit  Layanan  Pengadaan Daerah  Kementerian  Keuangan  Provinsi Sulawesi  Selatan  pada  bulan  Februari– Maret  2020.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  mendalam,  observasi, dan  dokumentasi.  Informan  penelitian  ini adalah  Ketua  Pokja  ULPD,  Sekretaris Pokja  ULPD,  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK), Penyedia, dan Administrator SPSE. Selain  itu,  dokumen  pengadaan,  laporan ULPD,  catatan-catanan  dan  dokumen- dokumen  terkait  juga  menjadi  bagian  dari data  dalam  penelitian  ini.  Teknik  analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif.  Model  analisis  interaktif  ini
terdiri  atas  tiga  komponen  analisis  (Miles dan  Huberman,  1992),  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Komponen-komponen  tersebut  memiliki keterkaitan  hingga  tahap  akhir  proses analisis  data.  Keabsahan  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.

## HASIL PENELITIAN
Dalam  melaksanakan evaluasi  e- tendering ini, penulis melakukan wawancara  terhadap  Ketua  dan  Sekretaris
Pokja  ULPD.  ULPD  yang  dibentuk  di setiap  provinsi  berdasarkan  Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) Nomor
146/KM.1/2013  tentang  Penetapan  Unit
Layanan Pengadaan Daerah Di Lingkungan Instansi  Vertikal  Kementerian  Keuangan memiliki  personil  atau  anggota  yang bersifat ad  hoc .  Dengan  demikian, pelaksanaan e-tendering merupakan  tugas dan tanggung jawab diluar pekerjaan pokok anggota  Pokja  ULPD.  Selain  Ketua  dan Sekretaris  Pokja  ULPD,  penulis  juga melakukan  wawancara  terhadap  Pejabat Pembuat  Komitment  (PPK)  di  salah  satu satuan  kerja  di  lingkungan  Kementerian Keuangan,  Administrator  LPSE  sebagai pengelola sistem pengadaan di lingkungan Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi Selatan,  dan  salah  satu  Penyedia  yang sering  mengikuti  tender  di  lingkungan
Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Pokja ULPD memiliki tugas untuk melaksanakan  tender  melalui  SPSE  yang menetapkan  pemenang  tender  untuk diserahkan  kepada  PPK.  PPK  bertugas menyusun dokumen perencanaan pengadaan  terkait  barang/jasa  yang dibutuhkan  oleh  satuan  kerja  yang bersangkutan. Administrator LPSE bertugas  sebagai  penyedia  layanan  SPSE
untuk melaksanakan proses tender. Penyedia  merupakan  pelaku  usaha  yang mengikuti  tender  dan  kemudian  akan ditetapkan  sebagai  pelaksana  pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Adapun proses e-tendering berdasarkan  Peraturan  LKPP  Nomor  9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Melalui  Penyedia yaitu  1)  PPK  menyampaikan  dokumen persiapan  pengadaan  kepada  Kepala  Unit Layanan  Pengadaan  Daerah  melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)  yang  dapat  diakses  melalui www.lpse.kemenkeu.go.id.  2)  Kemudian Kepala  ULPD  menetapkan  Pokja  ULPD untuk  melakukan  kaji  ulang  dokumen persiapan  pengadaan,  menetapkan  metode pemilihan  Penyedia,  menetapkan  metode kualifikasi, menetapkan persyaratan penyedia,  menetapkan  metode  evaluasi penawaran  dan  metode  penyampaian
dokumen  penawaran,  menyusun  dan menetapkan  jadwal  pemilihan,  serta menyusun  dokumen  pemilihan.  3)  Pokja ULPD  mengumumkan  paket  tender  di website melalui  SPSE.  4)  peserta  tender (penyedia)  mengikuti  dan  mengunduh
Dokumen
Pemilihan.
5) Tahapan
pemberian  penjelasan (Aanwijzing) yaitu forum  tanya  jawab  antara  Peserta  Tender dengan  Pokja  ULPD  mengenai  ruang lingkup  pengadaan  serta  syarat  dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan  sehingga  terdapat  kesamaan pemahaman  antara  Pokja  Pemilihan  dan Peserta,  sekaligus  untuk  mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan. 6) Tahap selanjutnya adalah tahap pemasukan dokumen penawaran oleh peserta tender, pembukaan dokumen  penawaran  oleh  Pokja  ULPD, evaluasi/penilaian  administrasi,  teknis, harga  dan  kualifikasi  peserta  tender  oleh Pokja ULPD untuk menentukan kelulusan peserta  tender.  Pada  proses  tersebut terdapat  tahapan  pembuktian  kualifikasi, yang  membuktikan  kebenaran  dokumen kualifikasi peserta tender.
7)  Kemudian  tahap  penetapan  pemenang tender.  8)  Tahapan  terakhir  dari  proses tender adalah tahap sanggah sebagai media bagi peserta tender yang merasa dirugikan atas hasil e-tendering.
Evaluasi  menghasilkan  informasi mengenai  kinerja  kebijakan.  Untuk mendapatkan  informasi  mengenai  kinerja kebijakan,  maka  dibutuhkan  kriteria- kriteria  evaluasi.  Menurut  William  Dunn (2000:610),  kriteria  evaluasi  terdiri  atas efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Kriteria  efektivitas  menekankan kepada  hasil  atau  pencapaian  tujuan pelaksanaan e-tendering dalam hal pencapain value  for  money .  Tujuan pelaksanaan e-tendering belum  tercapai sepenuhnya,  karena  masih  mengalami keterlambatan  waktu  seperti  adanya pengluangan  proses  tender,  penerapan reverse  auction yang  belum  sesuai ketentuan,  dan  jadwal maintenance jaringan  yang  mempengaruhi  tahapan tender.  Ketua  Pokja  ULPD  mengatakan bahwa masih adanya celah dan kelemahan di  sana.  Diantaranya  menyempitkan kesempatan  untuk  rekanan-rekanan  lokal dan  masalah  maintenance  jaringan. Rekanan dari luar menang itu konsekuensi pengadaan  eletronik.  Jadi  terbuka  untuk umum  karena  tujuannya  untuk  bersaing dengan semuanya yang mampu termasuk di luar daerah. Tapi sedikit juga yang menang dari  luar  daerah.  Penyedia  barang/jasa menyampaikan bahwa:
“Sebenarnya  kalau  di  Kementerian Keuangan  itu  sudah  memenuhi.  Tapi, ada  yang  namanya  reverse  auction,  di
situlah  harga  semua  jatuh.  Sekarang meskipun  urutan  kami  urutan  pertama, kalau  masuk  reverse  auction,  kita menawar  ulang  lagi,  pasti  kualitasnya turun” (RA, Maret 2020).
Dari  hasil  penelusuran  dokumen, penulis  menemukan  tiga  paket  tender  jasa lainnya  yang  dilakukan reverse  auction, yaitu  berupa  paket  tender  pengadaan  jasa pengolahan data dan dokumen, pengadaan jasa  pemeliharaan  halaman  gedung,  dan pengadaan jasa satuan pengamanan kantor .
Selain  itu,  penulis  menemukan  beberapa paket tender yang mengalami pengulangan proses, berupa tender ulang, evaluasi ulang, dan pemasukan penawaran ulang. Dari total 36  paket  tender  selama  awal  tahun  2019 hingga awal tahun 2020, terdapat tiga paket tender  yang  mengalami  tender  ulang,  dua paket  tender  yang  mengalami  evaluasi ulang,  dan  satu  paket  tender  yang mengalami  pemasukan  penawaran  ulang. Paket tender tersebut adalah pengadaan jasa mekanikal elektrikal, pengadaan barang Air Conditioner (AC),  renovasi  rumah  dinas eselon III, pengadaan jasa konsumsi peserta pelatihan, pengadaan seragam dan perlengkapan  peserta  pelatihan  teknis kesamaptaan, serta pengadaan jasa penyediaan  pengharum  ruangan  dan  alat sanitasi.
Kriteria evaluasi yang kedua adalah efisiensi,  yaitu  jumlah  usaha  yang diperlukan  untuk  mendapatkan  tingkat
capaian  tertentu.  Dalam  pelaksanaan e- tendering ,  terdapat  efisiensi  biaya  dan kegiatan.  Efisiensi  biaya  terdiri  atas  biaya alat tulis kantor, biaya perjalanan, dan biaya rapat.  Efisiensi  kegiatan  terdiri  atas efisiensi waktu dan tempat. Selain itu, juga terdapat  penghematan  nilai  dari outcome kontrak, yang diperoleh dari perbandingan antara  nilai  HPS  dengan  nilai  kontrak. Ketua Pokja ULPD mengatakan bahwa:
“Dengan  adanya  sistem  digital,  semua pihak  tanpa  terkecuali  tanpa  harus terbatasi  oleh  kondisi  geografi  atau akses transportasi, bisa dari mana saja memiliki kesempatan yang sama. Biaya yang  timbul,  pertama  adalah  kita menggunakan alat tulis kantor, kemudian  pembuktian  lapangan , dan biaya  akomodasinya  evaluasi” (AWM, Februari 2020) .
Penyedia barang/jasa juga menyampaikan bahwa:
“Biasanya  yang  kami  keluarkan  itu cuma  materai,  kertas  juga  tidak seberapa.  Paling  yang  kami  keluarkan sekitar  tiga  ratus  ribu.  Jadi  sekarang biayanya minim” (RA, Maret 2020).
Informan lainnya juga
menambahkan:
“Penghematan  itu  ya  penggunaan kertas,  pertemuan  jadi  kurang,  waktu jadi  lebih  singkat.  Terus  penghematan nilai  kontrak.  Selama  lewat  elektronik, ada  penghematan  signifikan  dari HPSnya PPK” (ES, Maret 2020).
Dari  hasil  pengamatan  penulis, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penyedia  sebagai  peserta  tender  adalah
biaya  internet  untuk  mengakses  SPSE
(kecuali menggunakan wifi ), biaya percetakan  dokumen  penawaran  untuk kelengkapan  pembuktian  kualifikasi,  dan biaya  perjalanan  ke  kantor  ULPD  saat pembuktian
kualifikasi (kecuali pembuktian  lapangan  dilakukan  di  kantor penyedia).
Kriteria  kecukupan  menekankan kecukupan  biaya  dan  kecukupan  hasil. Biaya yang telah disiapkan dalam proses e- tendering telah  mencukupi.  Proses  tender yang  dilakukan  secara  elektronik  telah mampu  mengurangi  biaya-biaya  yang timbul  dari  pelaksanaan  tender.  Proses e- tendering telah  menghasilkan  penyedia- penyedia  yang  secara  kualifikasi  telah sesuai  dengan  bidang  pekerjaan  yang ditenderkan  karena  telah  memenuhi persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis,  dan  harga  penawaran.  Hasil wawancara  dengan  Ketua  Pokja  ULPD adalah sebagai berikut:
“Selama  ini  biaya-biaya  tersebut disiapkan oleh PPK. Unsur dari biaya- biaya  itu  kan  ada  biaya  proyek,  ada biaya  orang  per  jam,  dan  seterusnya. Terkait dengan hasil tender, PPK yang menilai. Kalau ULP menilai administrasi, secara dokumen” (AWM, Februari 2020).
Informan  lain  juga  menambahkan, bahwa:
“Ya, proses digitalisasi itu. Seperti yang saya  bilang,  itu  supaya  mudah  dan biayanya minimal.
Makanya
digitalisasi, dan ULP hanya lihat sesuai persyaratannya, sesuai administrasinya saja” (ES, Maret 2020).
Dari  sisi  hasil,  PPK  menyatakan bahwa  Penyedia  Barang/Jasa  selama  ini sudah  sangat  baik,  telah  sesuai  dengan harapan  dan  juga  PPK  mengontrol barang/jasa  yang  diadakan  oleh  Penyedia melalui  tanda  terima  atau checklist. PPK juga  menambahkan  bahwa  dengan  adanya e-tendering mengurangi  PPK  untuk bertatap muka dengan Penyedia, dan juga e- tendering membuat  siapa  saja  bisa mengikuti proses tender (AF, Maret 2020) . Kriteria  perataan  berkaitan  dengan distribusi  kegiatan  dan  distribusi  manfaat. Distribusi  kegiatan  dalam  proses e- tendering telah  berjalan  sesuai  dengan ketentuan.  Setiap  pihak  dalam  proses e- tendering mendapatkan  manfaat  yang sama,  yaitu  berupa  kemudahan  dalam melaksanakan  proses  e-tendering.  PPK  di salah  satu  satuan  kerja  Kementerian Keuangan mengatakan bahwa:
“Kita  kan  ada  area-areanya  ya, tupoksinya  ULP  apa,  PPK  juga.  Kita masing-masing  saja  areanya” (AF, Maret 2020).
Informan  lain  juga  menambahkan, bahwa:
“Di sistem sudah dibagi-bagi kewenangan-nya,  di  awal  ada  PPK kirim  paket  tender,  terus  sama  ULPD diteruskan  ke  Pokja,  nah  Pokja  sesuai aturan dari awal sampai akhir tender, di
tengah proses ada penyedia. (ES, Maret 2020).
Terkait  dengan  distribusi  manfaat,
Ketua  Pokja  ULPD  menyatakan  bahwa manfaat proses e-tendering adalah efisiensi, meminimalkan  pertemuan  dengan  calon penyedia,  dan  kurangnya  intervensi  dari pihak tertentu (AWM, Februari 2020). Hal tersebut senada dengan pendapat Penyedia yang  menyatakan  bahwa  semua  penyedia dapat  mengikuti  tender  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  dan  juga  tidak merasakan  adanya  tindakan  diskriminatif dari  anggota  Pokja  ULPD  (RA,  Maret 2020).
Kriteria  responsvitas  berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  dan nilai  dari  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu  atau  berhubungan  dengan  tingkat kepuasan  atas  manfaat  yang  diperoleh. Kepuasan  para  pihak  yang  terlibat  adalah terpenuhinya  kebutuhan  dalam  proses e- tendering berupa  kemudahan  akses  sistem e-tendering yang  dapat  dilakukan  kapan pun  dan  di  mana  pun,  keterbukaan persaingan  dan  proses  tender,  serta mengurangi  beban  kerja  dalam  proses tender.  Ketua  Pokja  ULPD  menyatakan bahwa:
“Kan  kita  ingin  mendapatkan  hasil pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan  instansi,  kebutuhan  satker pemerintah.  Selama  ini  kami  melihat
sudah  terpenuhi  disitu” (AWM, Februari 2020).
Dari  hasil  pengamatan  penulis, pengadaan  melalui e-tendering dapat mengurangi beban kerja Pokja ULPD, PPK dan  Penyedia.  Melalui  sistem  ini,  Pokja ULPD dapat melakukan evaluasi dokumen penawaran  secara  otomatis,  secara  khusus pada  saat  evaluasi  harga  dan  koreksi aritmatik.  Sistem  akan  mendeteksi  secara otomatis  harga  yang  melampaui  HPS  dan mengkoreksi  harga  sesuai  dengan  yang diinput  oleh  peserta  tender.  Melalui e- tendering,
PPK dapat melihat perkembangan proses tender. Bagi penyedia, e-tendering membuat  proses tender menjadi transparan karena penyedia dapat mengetahui proses evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sehingga dapat meminimalkan kecurangan dalam proses tender.
Namun,  ada  beberapa  hal  yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam proses  pelaksanaan e-tendering, yaitu maintenance jaringan  yang  mengganggu jadwal e-tendering , sistem reverse auction yang  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh setiap  pihak,  kewajaran  nilai  honorarium Pokja  ULPD,  dan  proses  pemberian penjelasan yang belum berjalan sebagaimana  mestinya.  Sebagian  seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pokja ULPD:
“Honorarium  jelas  tidak  wajar.  Saya berharap  ada  perhitungan  yang  lebih detail,  dibuat  suatu  formulanya.
Kendala yang utama dalam pelaksanaan e-tendering ini adalah masalah maintenance jaringan yang menghambat  pelaksanaan  e-tendering yang  sudah  terjadwal  sampai  akhir” (AWM, Februari 2020).
Selanjutnya informan dari penyedia menambahkan bahwa
“Kalau  prosesnya  sudah  puas.  Kecuali reverse  auction  dan  proses  aanwijzing. Biasanya kami bertanya tidak langsung dijawab  sama  panitia,  dijawab  sama panitia  sudah  tutup,  dan  mau  bertanya balik  sudah  tidak  bisa” (RA,  Maret 2020).
Dari  hasil  penelusuran  penulis, reverse  auction dilaksanakan  terhadap beberapa paket tender jasa lainnya.
Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah  tujuan  kebijakan  tersebut  tepat untuk  suatu  masyarakat.  Nilai  dari  tujuan kebijakan e-tendering secara khusus untuk pencapaian valur  for  money sudah  tepat.
Tujuan  berdasarkan  nilai-nilai  dari value for  money berupa  aspek  kualitas,  jumlah, waktu,  biaya,  lokasi,  dan  penyedia  telah sesuai  karena  telah  memberikan  perhatian atas  besaran  nilai  uang  yang  dikeluarkan dan  memberikan  manfaat  nyata  untuk masyarakat dan ekonomi. PPK menyatakan bahwa:
“Pasti  perubahan  ketentuan  itu  ada beberapa  pertimbangan,  di  lapangan seperti  apa  makanya  ada  perubahan.
Intinya  itu  sudah  memenuhi  value  for money” (AF, Maret 2020).
Informan  lain  juga  menyampaikan bahwa:
“Tujuannya  itu  sudah  sangat  tepat. Tinggal  bagaimana  diimplementasikan supaya terwujud” (ES, Maret 2020).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian, penulis  menemukan  beberapa  temuan terkait  dengan  pelaksanaan e-tendering di lapangan.  Beberapa  temuan  dimaksud adalah  Anggota  Kelompok  Kerja  Unit Layanan  Pengadaan  Daerah  Kementerian
Keuangan  (Pokja  ULPD)  bersifat ad  hoc ,
terjadi pengulangan proses tender, penerapan reverse auction pada semua jenis tender, maintenance jaringan yang mempengaruhi jadwal e-tendering , kewajaran  nilai  honorarium  Pokja  ULPD, serta  proses  pemberian  penjelasan  yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
1) Pokja ULPD Bersifat Ad Hoc Anggota Pokja ULPD di lingkungan Kementerian Keuangan
Provinsi  Sulawesi  Selatan  terdiri  atas pegawai  yang  diperbantukan  dari  satuan kerja  lain  di  lingkungan  Kementerian Keuangan.  Artinya  bahwa  pegawai dimaksud memiliki tugas pokok lain yang menjadi  rutinitas  sehingga  tidak  fokus melaksanakan  tender  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi
Selatan.  Untuk  melayani  tender  di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Anggota  Pokja ULPD  harus  membagi  waktu  agar
pelaksanaan tugas pokoknya tidak terganggu  yang  di  sisi  lain  juga melaksanakan  proses e-tendering .  Hal  ini menyebabkan  Anggota  Pokja  ULPD mengerjakan proses e-tendering di luar jam kerja,  kecuali  mendapatkan  surat  tugas  di jam kerja untuk mengerjakan tender.
Situasi seperti ini akan mengganggu konsentrasi Pokja ULPD
dalam melaksanakan  pekerjaan,  secara  khusus dalam  melaksanakan  tender.  Pelaksanaan tender  yang  memiliki  konsekuensi  hukum berkaitan dengan pihak ketiga dalam proses penentuan  pemenang  tender,  maka  tidak dapat dijadikan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan  pokok.  Anggota  Pokja  ULPD yang bersifat ad hoc dapat mengakibatkan kesalahan  penilaian  penyedia  pada  proses tender  sehingga  mengakibatkan  tender gagal, tahapan pemberian penjelasan yang tidak maksimal, dan kurangnya pelaksanaan  bimbingan  terhadap  peserta tender. Pelaksanaan bimbingan teknis atau sosialisasi  terkait  dengan  pelaksanaan tender  dilakukan  agar  tidak  lagi  terdapat penyedia  yang  surat  penawarannya  tidak lengkap  sehingga  gugur  ditahap  evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi.
2) Pengulangan Proses Tender
Pengulangan  proses  tersebut  yaitu tender  ulang,  evaluasi  ulang,  dan pemasukan penawaran ulang. Penyebabnya adalah a) seluruh penyedia yang memasukan  penawaran  tidak  memenuhi syarat  sehingga  terjadi  tender  gagal,  b) tidak  adanya  penyedia  yang  memasukan penawaran  pada  tender  cepat,  c)  adanya sanggahan  penyedia  yang  dinyatakan benar,  dan  d)  tidak  ada  penyedia  yang memasukan penawaran.
Tidak  adanya  penyedia  yang memenuhi  syarat  berarti  surat  penawaran penyedia  tidak  lengkap,  seperti  tidak melampirkan  ijin  perusahaan  dan  metode pelaksanaan pekerjaannya, jadwal pelaksanaan  tidak  sesuai  persyaratan,  dan bukti  kepemilikan  peralatan  tidak  sesuai. Hal  ini  menandakan  bahwa  penyedia kurang  teliti  atas  surat  penawaran  yang disampaikan sebab sudah jelas persyaratan yang harus dilengkapi.
Tidak  terdapat  penyedia  yang memasukan  penawaran  pada  tender  cepat dapat  dimaklumi  oleh  karena  tender  cepat merupakan  metode  tender  yang  baru  di kalangan penyedia saat ini. Hal ini berarti tender cepat belum dipahami sebagaimana mestinya oleh penyedia.
Sanggahan penyedia yang dinyatakan benar dapat terjadi oleh karena kekeliruan Pokja ULPD dalam melakukan evaluasi  dokumen  penawaran  penyedia.
Menurut penulis, hal ini dapat terjadi oleh karena  status  Anggota  Pokja  ULPD  yang sifatnya ad  hoc .  Situasi ad  hoc pada Anggota  Pokja  dapat  menyebabkan permasalahan-permasalahan
dalam
pelaksanaan tender. Selain itu, peningkatan kompetensi
melalui penyegaran pemahaman  proses  tender  perlu  diberikan untuk  meningkatkan  kompetensi  dan pengetahuan Anggota Pokja ULPD.
Tidak  adanya  penyedia  yang memasukan  penawaran  membuat  tender tersebut  harus  diulang  pada  tahapan pemasukan penawaran. Untuk menghindari hal  tersebut  menurut  penulis,  pada  tahap persiapan tender baik dari sisi Pokja ULPD maupun  dari  sisi  PPK  perlu  melakukan penelusuran  terkait  dengan  penyedia- penyedia  yang  bergerak  pada  tender tersebut.  Jika  ternyata  penyedia  yang  ada sedikit  dapat  dilakukan sounding atau pemberitahuan bahwa akan ada tender yang berhubungan dengan bidang pekerjaannya, tanpa  memberikan  janji  tertentu  kepada penyedia  tersebut.  Jika  ternyata  penyedia yang  ada  tidak  memiliki  pengalaman mengikuti  tender,  maka  perlu  diberikan informasi  terkait  dengan  tata  cara  tender yang saat ini telah tersedia di banyak media daring  atau  dapat  diberikan  bimbingan secara langsung.
Pengulangan proses tersebut menyebabkan  terjadinya  keterlambatan
dalam  proses  tender  sehingga  penerimaan barang/jasa  oleh  PPK  juga  mengalami penundaan.  Secara  umum,  mengulang proses  tender  menyebabkan  terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan,  penyediaan  sarana  dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, dan menghambat percepatan penyerapan anggaran sehingga berdampak pada fungsi alokasi serta fungsi distribusi APBN.

## 3) Penerapan Reverse Auction
Penerapan reverse  auction dalam proses e-tendering merupakan  hal  yang baru  sehingga  dalam  penerapannya  masih memiliki  kendala,  salah  satunya  terkait dengan  pemahaman reverse  auction . Pemberlakuan reverse  auction pada  paket pekerjaan  jasa  lainnya  menurut  penulis akan  mempengaruhi  kualitas  layanan  dari penyedia  jasa.  Dalam  praktek  tender pengadaan jasa outsourcing , penyedia jasa akan mendapakan management fee sebagai imbalan  dalam  menyediakan,  mengatur, dan  bertanggung  jawab  atas  tenaga  kerja yang  diberikan.  Jika  dilakukan reverse auction ,  maka  akan  terjadi  persaingan harga dengan menurunkan harga penawaran. Penurunan harga tersebut dapat menyebabkan  kualitas  layanan  penyedia jasa outsourcing menjadi rendah.
Penurunan  harga  tersebut  dapat mengakibatkan  pemangkasan  gaji  tenaga kerja  untuk  mengembalikan  pendapatan
yang  hilang  oleh  karena  proses reverse auction. Penyedia  jasa  juga  dapat mengurangi uang lembur tenaga kerja jika ada pekerjaan lembur. Hal ini dapat terjadi karena tenaga outsourcing berada dibawah pengaturan  dan  tanggung  jawab  penyedia jasa  tenaga  kerja.  PPK  sebagai  pengguna tenaga kerja berhubungan secara langsung dengan  penyedia  tenaga  kerja  melalui kontrak/surat perjanjian sehingga penyedia jasa  tenaga  kerja  sangat  mungkin mengurangi  kualitas  layanan  melalui pemotongan pendapatan tenaga kerja yang disediakan  bagi  PPK.  Dengan  demikian, reverse  auction seharusnya  dilakukan terhadap  pekerjaan  sesuai  dengan  kriteria yang  telah  disebutkan  dalam  Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.
Kriteria reverse
auction berdasarkan  Peraturan  LKPP  Nomor  9
Tahun  2018  adalah  a)  Barang/Jasa  rutin,
volume  besar,  dan  resikonya  rendah;  b)
Barang/Jasa yang memiliki spesifikasi  sederhana  dan  tidak  ada perbedaan  spesifikasi  antar  Pelaku  Usaha; c)  Tidak  ada  tambahan  layanan  atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada  penambahan  pekerjaan  instalasi; dan/atau  d)  Pada  pasar  persaingan kompetitif dengan jumlah sekurangkurangnya  dua  peserta  yang mampu dan bersedia berpartisipasi pada E- reverse  Auction.  Contoh  produk  atau
komoditas  yang  bisa  diadakan  melalui E- reverse  Auction menurut  Peraturan  LKPP Nomor  9  Tahun  2018  adalah  a)  bahan bangunan  seperti  baja,  besi,  beton,  pipa tembaga; b)  peralatan teknologi informasi standar seperti komputer desktop, perangkat  lunak  standar,  modem,  toner catridge;  c)  alat  tulis  kantor;  d)
bahan  kimia  dan  beberapa  produk farmasi umum; atau e) pakaian dan seragam dengan  ukuran,  warna,  dan  volume  yang standar.
Menurut  penulis,  paket  pekerjaan jasa  lainnya  tersebut  memiliki  tambahan layanan  pekerjaan  lain.  Misalnya  untuk paket  pekerjaan  jasa  kebersihan,  terdapat layanan tambahan lain seperti menyiapkan dan  membereskan  perlengkapan  kegiatan sosialisasi  atau  kegiatan  lainnya  melewati jam kerja, membantu pelaksanaan kegiatan pada hari-hari tertentu seperti hari perayaan ulang  tahun  institusi,  dan  pekerjaan- pekerjaan  tambahan  lainnya  diluar  jam kerja/lembur atau bahkan pada hari libur.
Selain itu, pada saat melaksanakan proses reverse  auction, identitas  penyedia yang  tidak  lagi  menjadi  rahasia.  Penyedia dapat  saling  mengenali  pada  saat  proses pembuktian  kualifikasi  yang  dilakukan  di Kantor Pokja ULPD. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai reverse auction bahwa  identitas  penyedia  bersifat
rahasia  selama  proses reverse  auction berlangsung.
4) Maintenance Jaringan E-Tendering Pelaksanaan e-tendering terdiri atas beberapa tahapan dengan jadwal yang telah ditentukan  oleh  Pokja  ULPD.  Dalam pelaksanaannya, jadwal e-tendering terkadang  mengalami  perubahan  yang disebabkan salah satunya oleh maintenance jaringan.  Waktu  yang  dibutuhkan  dalam proses maintenance jaringan aplikasi SPSE adalah  satu  hari  atau  bahkan  lebih tergantung  pada  tingkat  kesulitan  dalam perbaikan  sistem.  Pada  saat  maintenance SPSE berlangsung, e-tendering tidak dapat diakses oleh semua pihak. Jika berlangsungnya maintenance bersamaan dengan jadwal pada tahapan tertentu seperti hari  terakhir  upload  dokumen  penawaran, maka  jadwal  tersebut  harus  diubah  oleh Pokja ULPD pada sistem e-tendering agar lamanya  setiap  tahapan  tersebut  sesuai dengan ketentuan. Hal ini akan memperlambat  proses e-tendering secara keseluruhan. Jadwal yang diatur oleh Pokja ULPD  telah  disesuaikan  pada  jadwal penandatanganan  kontrak  sesuai  dengan perencanaan  PPK.  Jika  salah  satu  jadwal tertunda maka akan mempengaruhi jadwal selanjutnya.
Pada saat maintenance akan dilaksanakan, Pokja ULPD dan setiap pihak dalam proses e-tendering  tidak  mendapatkan  informasi
sebelum pelaksanaan maintenance tersebut, kecuali  pemberitahuan  yang  tertera  pada aplikasi  SPSE  ketika  proses  maintenance sedang  berlangsung.  Jika  informasi maintenance telah disampaikan sebelumnya, Pokja ULPD dapat memberitahukan  kepada  PPK  terkait dengan  proses maintenance tersebut sehingga  membuat  perencanaan  kembali untuk pelaksanaan kontrak. Jika pelaksanaan maintenance dilaksanakan pada  saat  proses e-tendering berlangsung, maka  Pokja  ULPD  dapat  melakukan perubahan  jadwal  sebelumnya  sehingga dapat diketahui oleh setiap peserta tender.
Menurut  penulis, maintenance jaringan  adalah  sesuatu  yang  harus dilakukan  untuk  memberikan  kelancaran dan  kenyamanan  dalam  menggunakan sistem. Untuk itu, pelaksanaan maintenance jaringan dilakukan di luar jam kerja  atau  di  luar  hari  kerja  seperti  hari sabtu  atau  minggu  sehingga  tidak mengganggu  proses  pelaksanaan  tender. Selain  itu,  sejak  awal  PPK  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  Provinsi  Sulawesi Selatan  seharusnya  menyiapkan  dan menyampaikan dokumen rencana pelaksanaan  tender  kepada  Pokja  ULPD sehingga  pelaksanaan  tender  tidak  terlalu berdekatan dengan pelaksanaan pekerjaan. PPK sudah harus memperhitungkan hal-hal yang  dapat  memperlambat  penyelesaian
tender, seperti tender gagal, evaluasi ulang,
pemasukan penawaran ulang, dan permasalahan jaringan.
5) Kewajaran Nilai Honorarium
Dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah melalui e-tendering , terdapat resiko hukum yang dihadapi oleh Pokja ULPD. Menurut Mustafa  (2010),  hal  yang  sering  dihadapi oleh  Anggota  Pokja  ULPD  adalah  adanya tekanan dari penyedia barang/jasa, pemeriksaan  intensif  dari  Inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK, serta tekanan dari pihak  pemegang  kekuasaan  yang  hendak bermain-main.  Transparansi  yang  terjadi akibat penerapan e-tendering melalui SPSE menyebabkan Pokja ULPD harus semakin cermat, teliti, dan patuh terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah (Anonim, 2017). Jika terjadi kekeliruan dan kesalahan yang tidak sesuai ketentuan, oleh karena proses yang transparan, maka Pokja ULPD menyiapkan diri untuk menghadapi gugatan  peserta  tender  atas  setiap keputusan yang diambil oleh Pokja ULPD.
Pokja  ULPD  memiliki  resiko hukum atas setiap keputusan yang diambil. Tuntutan hukum dapat terjadi jika terdapat penyedia yang tidak puas atas hasil evaluasi dan proses sanggah, sehingga Pokja ULPD akan  menghadapi  proses  hukum  yang sangat  panjang.  Resiko  hukum  tetap melekat  pada  Anggota  Pokja  ULPD  yang
telah  melaksanakan  tender  sampai  pada masa  kedaluwarsa  hukum  sehingga  tidak dapat dituntut lagi. Salah satu bagian pada Pasal  78  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa daluwarsa hukum mengenai kejahatan yang diancam  dengan  pidana  denda,  pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, terjadi sesudah enam tahun. Jadi, Anggota  Pokja  ULPD  menunggu  sampai lebih  dari  enam  tahun  sejak  terungkapnya indikasi  melawan  hukum  dalam  proses tender  untuk  merasa  bebas  dari  resiko hukum.  Itu  merupakan  salah  satu  contoh untuk  ancaman  pidana  paling  lama  tiga tahun. Jika ancaman pidana lebih dari tiga tahun,  maka  kedaluwarsa  hukum  terjadi setelah  dua  belas  tahun.  Ancaman  pidana lebih  dari  tiga  tahun  kemungkinan  dapat terjadi pada paket tender dengan nilai HPS di  atas  Rp500  miliar  dengan  honorarium Anggota
Pokja ULPD
sebesar
Rp3.200.000,00.  Hal  ini  sangat  tidak sebanding dengan jumlah honorarium yang diterima  oleh  Anggota  Pokja  ULPD.
Resiko  hukum  akan  menjadi  lebih  mudah didapatkan  ketika  status  pegawai  sebagai Anggota Pokja ULPD bersifat ad hoc.
Perlu  diketahui  juga  bahwa  proses pelaksanaan  tender  untuk  satu  paket pekerjaan  memerlukan  waktu  yang  cukup lama,  yaitu  paling  cepat  15  hari  untuk metode  tender  pascakualifikasi  satu  file,
belum  termasuk  sanggah  banding  untuk pengadaan  konstruksi.  Lamanya  waktu sanggah banding untuk pengadaan konstruksi  adalah  lima  hari  kerja  setelah jawaban  sanggah  dan  jawaban  sanggah banding paling lambat 14 hari kerja setelah menerima  klarifikasi  jaminan  sanggah banding. Untuk waktu yang lama dan resiko yang  besar  dalam  proses  tender,  Pokja ULPD  mendapatkan  honorarium  dengan nilai  seperti  yang  tertera  pada  Peraturan
Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 78/PMK.02/2019  tentang  Standar  Biaya Masukan  Tahun  2020.  Misalnya  untuk tender konstruksi dengan pagu Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar, honorarium Pokja ULPD sebesar  Rp1.270.000,00  atau  pagu  tender konstruksi  Rp750  miliar  s.d.  Rp1  triliun, honorarium Pokja ULPD sebesar Rp4.940.000,00.
Salah  satu  syarat  untuk  menjadi
Anggota  Pokja  ULPD  adalah  memiliki sertifikat  keahlian  pengadaan  barang/jasa sehingga pekerjaan ini merupakan pekerjaan  keahlian.  Tidak  semua  pegawai di  lingkungan  Kementerian  Keuangan dapat menjadi Anggota Pokja ULPD selain pegawai  yang  memiliki  sertifikat  keahlian pengadaan  barang/jasa  dan  melalui  proses seleksi penerimaan Anggota Pokja ULPD.
Dengan demikian, honorarium yang diterima  Pokja  ULPD  sangat  tidak  wajar jika  dibandingkan  dengan  tingkat  resiko
yang  dihadapi,  beban  kerja,  dan  tingkat keahlian yang dimiliki oleh Anggota Pokja ULPD.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan peninjauan  kembali  terkait  dengan  tingkat kewajaran  nilai  honorarium  yang  diterima oleh  Pokja  ULPD  disesuaikan  dengan tingkat resiko, tingkat keahlian, dan beban kerja pengadaan barang/jasa pemerintah.

## 6) Proses Pemberian Penjelasan
Tahapan  pemberian  penjelasan
(aanwijzing) merupakan  tahapan  di  mana para  penyedia  berkesempatan  untuk mengajukan  pertanyaan  kepada  Pokja ULPD  terkait  dengan  paket  pengadaan, syarat  dan  ketentuan  yang  tertuang  dalam dokumen pemilihan. Berdasarkan ketentuan,  Pokja  ULPD  diminta  untuk segera  menjawab  setiap  pertanyaan  yang diajukan  sampai  dengan  batas  akhir pemberian  penjelasan.  Dengan  demikian, Pokja  ULPD  tidak  diperkenankan  untuk mengumpulkan  pertanyaan  baru  dijawab belakangan.  Pokja  ULPD  harus  segera menjawab  ketika  ada  pertanyaan  dari peserta  tender  tanpa  harus  menunggu pertanyaan dari peserta yang lain.
Penundaan  menjawab  pertanyaan akan  membuat  tujuan  adanya  tahapan pemberian  penjelasan  tidak  tercapai. Tahapan  pemberian  penjelasan  bertujuan untuk  memperjelas  ruang  lingkup  paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang
tercantum  dalam  Dokumen  Pemilihan, sehingga  terdapat  kesamaan  pemahaman antara Pokja ULPD dan peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya  koreksi  atas  Dokumen  Pemilihan. Jika  Pokja  ULPD  tidak  segera  menjawab tetapi  mengumpulkan  pertanyaan  untuk dijawab  kemudian,  maka  menurut  penulis akan  terjadi  beberapa  hal,  yaitu:  a)  tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pokja ULPD dengan penyedia; b) ruang lingkup pekerjaan,  syarat  dan  ketentuan  tender menjadi  bias  karena  tidak  terjalin komunikasi  yang  baik;  dan  c)  penyedia tidak berminat untuk mengajukan pertanyaan.
Untuk  itu,  Pokja  ULPD  perlu meluangkan  waktu  untuk  memberikan perhatian  pada  saat  proses  pemberian penjelasan berlangsung. Agar dalam proses pemberian  penjelasan  terjadi  komunikasi yang  baik,  maka  Pokja  ULPD  terlebih dahulu  memberikan  salam  pembuka  dan menyampaikan syarat-syarat serta ketentuan dalam proses e-tendering . Hal ini dilakukan  untuk  menarik  minat  para penyedia  yang  mengikuti  tender  tersebut. Lingkup  pekerjaan,  syarat-syarat  dan ketentuan  yang  bersifat  khusus  sesuai dengan bidang pengadaan dimaksud dapat disampaikan  terlebih  dahulu  sebelum  ada yang  menyampaikan  pertanyaan  untuk membuat peserta tender aktif dalam proses
tanya-jawab  tersebut.  Selain  itu,  PPK beserta  staf  pendukung  atau  tenaga  ahli juga  perlu  meluangkan  waktu  pada  saat proses  pemberian  penjelasan  berlangsung. Hal  ini  dilakukan  jikalau  terdapat pertanyaan atau koreksi yang harus dijawab oleh  PPK.  Dengan  demikian,  tahapan pemberian penjelasan dapat menjadi wadah untuk berinteraksi bagi setiap pihak dalam proses e-tendering .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1) Tujuan  pelaksanaan e-tendering pada dasarnya belum tercapai secara keseluruhan. Masih terdapat keterlambatan proses  tender  yang  disebabkan  oleh pengulangan proses tender dan maintenance jaringan  sistem e-tendering .
Selain  itu,  pelaksanaan reverse  auction masih  belum  sesuai  dengan  ketentuan pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  2) Efisiensi  pelaksanaan e-tendering terdiri dari efisiensi biaya dan kegiatan. Efisiensi biaya berupa biaya alat tulis kantor, biaya perjalanan,  dan  biaya  rapat,  sedangkan efisiensi  kegiatan  berupa  efisiensi  waktu dan  tempat.  Selain  itu,  terdapat  efisiensi outcome  e-tendering dari  perbandingan antara  nilai  HPS  dengan  nilai  kontrak pekerjaan.  3)  Kecukupan  biaya  dan  hasil pelaksanaan e-tendering telah  memadai.
Terjadi  kecukupan  biaya  karena  proses tender  dilakukan  melalui  sistem  sehingga biaya  yang  ditimbulkan  sangat  minim. Kecukupan hasil e-tendering yaitu penyedia  barang/jasa  telah  sesuai  dengan persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi.  4)  Perataan  pelaksanaan e- tendering berupa  distribusi  kegiatan  dan manfaat  telah  sesuai.  Distribusi  kegiatan telah  sesuai  dengan  ketentuan,  di  mana proses e-tendering sebagian besar merupakan  tanggung  jawab  Pokja  ULPD untuk  menilai  penyedia  barang/jasa, sedangkan  PPK  sebagai  penerima  hasil e- tendering .  Setiap  pihak  dapat  merasakan manfaat  pelaksanaan e-tendering berupa kemudahaan  pelaksanaan,  mengurangi intervensi,  minimalisasi  pertemuan  secara langsung, keterbukaan proses, mengurangi terjadinya  diskriminasi,  dan  memudahkan pengawasan  proses  tender.  5)  Kepuasan para  pihak  dalam  pelaksanaan e-tendering yaitu  berupa  kemudahan  akses  sistem e- tendering ,  keterbukaan  persaingan  dan proses  tender,  serta  pengurangan  beban kerja.  Catatan  tertentu  terkait  dengan kepuasan  para  pihak  adalah maintenance jaringan  yang  menganggu  jadwal  tender, kurangnya  pemahaman  atas reverse auction , kewajaran nilai honorarium Pokja ULPD,  dan  tahap  pemberian  penjelasan yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan.  6) Tujuan kebijakan e-tendering dari sisi value
for  money  sudah  sesuai  dan  tepat  karena telah  memberikan  perhatian  atas  besaran nilai uang yang dikeluarkan dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat dan ekonomi.
Penulis  menemukan  bahwa  ada beberapa  hal  yang  perlu  dibenahi  dalam melaksanakan e-tendering, yaitu:  1)  Perlu menetapkan  pegawai  secara  tetap  untuk menjadi  Anggota  Pokja  ULPD  yang memiliki  tugas  pokok  melaksanakan e- tendering dan segala sesuatu terkait dengan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi  Sulawesi  Selatan.  2)  Perlu dilakukan  pelatihan  atau  penyegaran pemahaman pengadaan barang/jasa pemerintah secara regular/berkala sehingga dapat  menghindari  kesalahan-kesalahan Pokja ULPD dalam melaksanakan proses e- tendering .  3)  Perlu  melakukan  bimbingan teknis secara berkala kepada para penyedia untuk mengembangkan pemahaman terkait dengan  proses  tender  dan  pengadaan barang/jasa  secara  keseluruhan.  Hal  ini dilakukan  agar  surat  penawaran  yang disampaikan  penyedia  lengkap  dan memenuhi  syarat  serta  dapat  memahami aplikasi e-tendering secara baik mengingat sistem terus mengalami perkembangan dan tidak semua penyedia memahami proses e- tendering  secara  benar.  4)  Pokja  ULPD bersama PPK perlu membahas paket tender
bersama-sama  terkait  dengan  persyaratan dan ketentuan tender, jenis pekerjaan yang ditenderkan,  jenis  penyedia  yang  akan mengerjakan  pekerjaan,  jangka  waktu pelaksanaan  tender  hingga  tanda  tangan kontrak, rencana jenis pembuktian kualifikasi,  dan  jenis  kontrak  yang  akan digunakan.  5)  Pelaksanaan  paket  tender yang dapat dilakukan reverse auction harus sesuai  dengan  kriteria  pekerjaan  yang terdapat  pada  Peraturan  LKPP  Nomor  9 Tahun  2018  dan  perlu  dilakukan penyesuaian jadwal pembuktian kualifikasi untuk tender yang dapat dilakukan reverse auction ,  sehingga  identitas  penyedia  yang mengikuti  pembuktian  kualifikasi  tetap
rahasia sampai ditetapkan menjadi pemenang tender. 6) Maintenance jaringan sistem  pengadaan  perlu  dilakukan  di  luar jam kerja agar tidak mengganggu jadwal e- tendering sehingga  tidak  mengakibatkan penundaan jadwal tertentu pada tahapan e- tendering.  Maintenance jaringan  dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu atau di  atas  jam  kerja.  Selain  itu,  pelaksanaan maintenance jaringan sebaiknya disampaikan  terlebih  dahulu  kepada Anggota Pokja atau Ketua Pokja sehingga dapat dilakukan antisipasi terlebih dahulu. Pemberitahuan  dapat  dilakukan by  system terhadap nomor Ketua dan Anggota ULPD yang  terdaftar  di  sistem.  7)  Honorarium Anggota  Pokja  ULPD  perlu  dilakukan
peninjauan ulang mengingat pelaksanaan e- tendering merupakan  pekerjaan  keahlian, memiliki  beban  kerja  yang  tinggi,  dan resiko  hukum  atas  setiap  keputusan  yang diambil.  8)  Anggota  Pokja  ULPD  perlu meluangkan waktu pada tahapan pemberian penjelasan,  mengaktifkan  komunikasi dengan terlebih dahulu memberikan salam pembuka dan menyampaikan hal-hal yang dianggap  khusus  dalam  proses  tender tersebut dan setiap pertanyaan yang masuk dari  peserta  tender  harus  segera  dijawab sehingga terjalin komunikasi yang baik.

## REFERENSI
Aditya,  Johan  R.  dan  Oktaviana,  Sonya. (2015). Analisis  Perubahan  Metode Pengadaan Dari Konvensional Ke E- Procurement Terhadap Transparansi Proses  Pengadaan  Studi  Kasus: Inspektorat  Jenderal  Kementerian Keuangan (Skripsi,  UNIVERSITAS INDONESIA).
Bawono,  Indro.  (2011). Evaluasi  Atas
Penerapan  Pengadaan  Barang/Jasa Secara  Elektronik  (E-Procurement) di Lingkungan Kementerian Keuangan .  (Tesis,  UNIVERSITAS INDONESIA.)
Dunn,  William  N.  (2000). Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik .  Gadjah Mada University Press.
Faisol, Imam Agus dkk. (2014). Pengaruh Penerapan  E-Procurement  Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. JAFFA , Vol.2 No. 2, Oktober.
Karyasa,  I  N.  R.  dkk.  (2014).  Analisis
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa  Pemerintah  Secara  Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten
Badung”. Jurnal Spektran, Vol. 2 No. 1, Januari.
Miles,  Matthew  B.  dan  Huberman,  A.
Michael.  (1992). Analisis  Data
Kualitatif (Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Universitas Indonesia Press.
Mustafa,  Khalid.  (2010). Berapa  Honor Panitia
Pengadaan? (www.khalidmustafa.info).
Nasution,  Siti  Patimah.  (2012). Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara  Elektronik  (E-Procurement)
Pada LPSE Kementerian Keuangan . (Tesis,

## UNIVERSITAS
INDONESIA).
Radit.  (2017). Menatap  Masa  Depan Pengadaan  di  Langit  Dhanapala (Warta Eproc, edisi XVII).
Sadiqa,  Sarah.  (2017). Bangun  Sistem Informasi,  Kembangkan  Paradigma Baru Pengadaan (Majalah KREDIBEL, edisi 9 Sep-Des). Simatupang, Togar M. dan Kartika, Fanny. (2013). Manajemen Pengadaan Publik. Jurnal Pengadaan, Vol. 3 No. 3, November.
Udoyono,  Kodar.  (2012).  E-Procurement dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas  di Kota  Yogyakarta. Jurnal  Studi Pemerintahan, Vol. 3 No. 1, Februari.