## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024

## TALIBAN 2.0: TRANSISI PENDEKATAN KOMUNIKASI POLITIK TALIBAN DALAM MEMBANGUN CITRA DEMOKRASI
Savinka Putri Andini 1) ; Clarissa Andarini 2) ; Fadillah Rafli Anwari 3) ; Najwa Khabiza Egaikmal 4) ; Rizky Hikmawan 5)
1) savinkand@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2) andariniclarissaaa18@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3) anwari.rafli25@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4) nanakhabiza@gmail.com , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5) rizkyhikmawan@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
The withdrawal of US troops in 2021 marks the return of the Taliban after two decades of absence from power in Afghanistan. As a result of the Taliban's poor track record with democracy and human rights, this group eventually lost legitimacy from the local community and recognition from other countries. Therefore, the emergence of Taliban, which  was  later  dubbed  as  the  "Taliban  2.0"  regime,  sought  to  improve  its  image  towards  a  more  moderate  and democratic direction. This paper specifically discusses the Taliban's efforts to build an image of democracy through a transition process of political communication that is more modern and different from the previous period. The study method used is descriptive-qualitative and data collection through desk research method that uses literature study in the analysis process. The results of this study show that the changes in Taliban 2.0 are only to manipulate perceptions, while in reality the Taliban still has not really implemented a democratic and open government system. The changes made by the Taliban are considered only temporal until their political goals in gaining legitimacy can be achieved. The role of The United Nations Assistance Mission in Afghanistan UNAMA in this case is also calculated to oversee the mission of peace and uphold human rights in Afghanistan.
Keywords: Afghan istan , Democration Image, Legitimacy, Politic Communication, Taliban

## Abstrak
Penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021 menjadi pertanda kembalinya Taliban setelah dua dekade absen dari tampuk kekuasaannya di Afganistan. Akibat rekam jejak Taliban yang banyak bersinggungan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, pada akhirnya membuat kelompok ini tidak mendapat legitimasi dari masyarakat lokal dan pengakuan negara lain. Oleh karena itu, kemunculan Taliban yang kemudian dijuluki sebagai rezim “Taliban 2.0” berupaya  melakukan  perbaikan  citra  ke  arah  yang  lebih  moderat  dan  peduli  dengan  demokrasi.  Tulisan  ini  secara spesifik membahas upaya Taliban dalam membangun citra demokrasi melalui proses transisi komunikasi politik yang lebih modern dan berbeda dengan periode sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dan pengumpulan data melalui metode desk research yang menggunakan studi literatur dalam proses analisis. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  perubahan  dalam  Taliban  2.0  hanyalah  untuk  memanipulasi  persepsi,  sementara  pada kenyataannya  Taliban  masih  belum  benar-benar  menerapkan  sistem  pemerintahan  yang  demokrasi  dan  terbuka. Perubahan  yang  dilakukan  Taliban  dinilai  hanya  bersifat  temporal  hingga  tujuan  politiknya  dalam  mendapatkan legitimasi dapat tercapai. Peran The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) dalam hal ini juga diperhitungkan untuk mengawal misi perdamaian dan penegakan hak asasi manusia di Afganistan.
Kata kunci: Afganistan, Citra Demokrasi, Komunikasi Politik, Legitimasi, Taliban

## PENDAHULUAN
Apa yang terjadi di Afganistan saat ini merupakan konsekuensi atas buntut sejarah panjang carut-marut  perpolitikan  negara  tersebut.  Sebelum  terjadinya  konflik  sengit  dengan  Amerika Serikat, Afganistan lebih dulu terjerat perang melawan Uni Soviet yang dimulai dari tahun 1979 hingga  1989.  Pendudukan  Soviet  yang  berumur  satu  dekade  ini  harus  melalui  banyak pemberontakan hingga mendorong terbentuknya kelompok milisi yang disebut Mujahidin untuk memerangi pemerintahan “boneka” ala Moskow. Kondisi Perang Dingin  kemudian mendukung intervensi dari Amerika Serikat–rival utama Uni Soviet–untuk melakukan perimbangan di wilayah tersebut, yaitu dengan memberikan saluran bantuan kepada Mujahidin, mulai dari sokongan dana

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
hingga  persenjataan.  Mujahidin  di  bawah  bayang-bayang  Amerika  Serikat–yang  kemudian bergabung  Arab  Saudi  dan  Pakistan–mampu  memukul  mundur  Uni  Soviet  hingga  mengalami kekalahan mutlak.
Sepeninggalan Uni Soviet dari wilayah Afganistan nahasnya bukan menjadi kemenangan bagi  masyarakat  Afganistan  untuk  memperoleh  perdamaian.  Transisi  dari  pemerintahan  buatan Soviet  menuju  bentuk  negara  Islam  Afganistan  justru  menimbulkan  sebuah  krisis  dari  adanya perebutan  kekuasaan  faksi-faksi  pecahan  Mujahidin.  Di  antara  faksi-faksi  tersebut,  munculah sebuah  kelompok  baru  bernama  Taliban  yang  terbentuk  pada  1994,  beranggotakan  para  pelajar muslim  Sunni  ber  etnis  Pashtun–kelompok  etnis  mayoritas  di  Afganistan.  Taliban  hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk mampu mengambil-alih Kabul hingga menduduki 90 persen wilayah  Afganistan  pada  bulan  September  1996  dan  menggulingkan  Najibullah,  seorang pemimpin komunis terakhir di negara tersebut (Maizland, 2021).
Sejak  resmi  berada  pada  tampuk  kekuasaan,  Taliban  di  bawah  pimpinan  Mullah  Umar mengatur negara sesuai ajaran Islam secara tradisional dan puritan yang berbasis pada ajaran Sunni Deobandi  dan  berakar  pada  pemikiran  sekte  Wahabi.  Dalam  pemerintahan  yang  diberi  nama Emirat Islam Afganistan, hukum Islam resmi diangkat sebagai sumber perundang-undangan yang bersifat ultra-konservatif. Penerapan hukum Islam ini juga menyentuh pada kehidupan sipil seperti perintah  laki-laki  untuk  berjenggot  dan  mengenakan  serban,  ataupun  sejumlah  larangan  bagi kelompok perempuan yang menyangkut  akses pendidikan, lapangan pekerjaan, bepergian tanpa didampingi mahram, dan kewajiban menggunakan burkak di tempat umum (Ashghor, 2021).
Kehadiran  Taliban  pada  mulanya  mendapat  respon  positif  dari  masyarakat  Afganistan dengan anggapan telah mengembalikan stabilitas nasional setelah ketegangan yang cukup panjang. Namun  pada  implementasinya,  Taliban  dianggap  banyak  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan kontroversial  yang  merugikan  masyarakat.  Gerak-gerik  masyarakat  diharuskan  sesuai  dengan syariah Islam sampai-sampai dibentuk sebuah biro khusus keagamaan yang disebut Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan polisi agama sebagai pengawas. Telah menjadi sesuatu yang awam di Afganistan pada era tersebut akan kehadiran patroli untuk mencari kesalahan-kesalahan masyarakat yang tidak sesuai dengan penegakan syariah. Hukuman yang diberlakukan untuk pelanggar juga dijalankan berdasarkan pedoman Islam, seperti hukuman cambuk bagi pezina dan potong jari untuk pelaku pencurian.  Penerapan  berbagai  peraturan  tersebut  diyakini  Taliban  sebagai  sebuah  upaya  untuk mencegah demoralisasi dan tindak kriminal yang terjadi di Afganistan, namun kenyataannya hal tersebut  mencederai  hak-hak  masyarakatnya  sendiri,  terutama  perempuan  dan  anak.  Sepanjang tahun 1996 sampai 2001, rezim islamis ekstrem  Taliban menjadikan Afganistan sebagai  negara yang memiliki angka harapan hidup terendah di dunia (Febriana, 2021).
Identitas  Taliban  yang  memegang  paham  Islam  konservatif  menjadikan  wilayah Afganistan  sebagai  basis  pembentukan  dan  pusat  suaka  bagi  para  mujahidin  dari  negara  lain, seperti  relasi  Taliban  dengan  Al-Qaeda  dan  pemberian  perlindungan  terhadap  Osama  bin  laden pasca serangan World Trade Center (WTC) 11 September 2001. Hal ini menjadi babak perkara baru  dengan  munculnya  intervensi  Amerika  Serikat  yang  melengserkan  rezim  Taliban  karena diduga  berkolusi  dalam  kasus  teror  Al-Qaeda  pada  peristiwa  9/11  tersebut.  Persengkongkolan Taliban dengan Al-Qaeda membuat kelompok tersebut terseret sebagai objek kriminal yang harus diperangi,  tepat  7  Oktober  2001  Amerika  Serikat  menerjunkan  pasukan International  Security Assistance  Force (ISAF)  di  Afganistan  yang  bertujuan  menumpas  jaringan  terorisme  global (Prasetyo, et. al, 2022). Selain itu, kondisi keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Afganistan yang memprihatinkan mendorong terbentuknya United Nation Assistance Mission in

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
Afghanistan (UNAMA)  pada  Maret  2002  untuk  membantu  pemerintah  baru  Afganistan menciptakan ekosistem perdamaian yang berkelanjutan (UNAMA, 2020).
Selama  kurang  lebih  dua  dekade,  Taliban  melakukan  operasi  bawah  tanah  dengan melakukan serangkaian aksi teror dan bom, sembari memperkuat jaringan aliansi dengan ISIS dan kelompok milisi di Pakistan. Stabilitas Afganistan yang semakin terancam kemudian mendorong Amerika  Serikat  dan  sejumlah  negara  untuk  segera  menemukan  resolusi.  Hal  ini  kemudian melatarbelakangi terselenggaranya Pertemuan Doha pada bulan Februari 2020 yang berujung pada sebuah  kesepakatan  di  antara  tiga  pihak,  yaitu  Amerika  Serikat,  Afganistan,  dan  Taliban. Kesepakatan  yang  disebut  sebagai  Perjanjian  Doha  menghasilkan  keputusan  bahwa  Amerika Serikat  harus  menarik  pasukannya  secara  penuh,  sementara  Taliban  tidak  lagi  melakukan rekrutmen  dan  diharuskan  mencegah  pengaruh  ekstrimis–seperti  Al-Qaeda–yang  mengancam Amerika Serikat dan sekutunya (Thomas, 2021).
Selang beberapa pekan saja setelah penarikan pasukan Amerika Serikat, pada 15 September 2021  Taliban  sudah  berhasil  mendapatkan  kembali  kekuasaanya  di  ibu  kota  Kabul  dan  hampir keseluruhan wilayah Afganistan. Taliban saat ini meluncurkan wajah baru dengan menyatakan diri siap melakukan transformasi untuk membangun Afganistan yang lebih demokratis dan moderat di bawah  kepemimpinannya.  Rezim  baru  yang  dijuluki  “Taliban  2.0”,  mereka  berjanji  akan memperhatikan hak perempuan, kebebasan pers, dan menghindari perlawanan dengan pihak asing. Upaya  Taliban  untuk  meninggalkan  kesan  konservatif  merupakan  strategi  untuk  memperoleh pengakuan  lokal  dan  internasional  yang  tak  lain  adalah  untuk  melanggengkan  legitimasinya  di Afganistan.
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  transisi politik komunikasi Taliban 2.0 yang sifatnya lebih moderat dalam pemulihan citra. Dalam proses penegakan demokrasi dan HAM, akan lebih tepat apabila menyebutkan peran The United Nations Assistance  Mission  in  Afghanistan (UNAMA)  yang  menjadi  instrumen  internasional  dalam menciptakan  stabilitas  Afganistan  sekaligus  menekan  posisi  Taliban.  Selain  itu,  artikel  ini  juga berusaha  menjawab  pertanyaan,  apa  yang  menjadi  pembeda  dari  citra  Taliban  di  masa  lampau dengan  Taliban  saat  ini?  Dan  bagaimana  realitas  perkembangan  demokrasi  dan  HAM  di Afganistan sejak diperintah oleh rezim neo-Taliban?

## KAJIAN PUSTAKA Strategi Komunikasi Politik
Strategi Komunikasi  Politik pada dasarnya merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk  memperoleh  tujuan  politik  tertentu,  dan  istilah  strategi  sendiri  memiliki  akar  kata  dalam bahasa  Yunani  “ strategos ”  yang  berarti  memimpin  dalam  konteks  militer.  Awalnya,  istilah  ini secara khusus merujuk pada rencana yang digunakan oleh jenderal untuk mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Namun, seiring perkembangannya, konsep ini juga diterapkan dalam konteks non-militer, termasuk dalam bidang politik (Schäfer, 2021).
Pentingnya  strategi  dalam  konteks  politik  dapat  dipahami  melalui  pemahaman  tentang berbagai  pendekatan  yang  digunakan  oleh  organisasi  politik  untuk  mencapai  misi  mereka.  Ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi (Nounkeu, 2020). Strategi di sini bukan hanya sekadar rencana,  melainkan juga melibatkan manajemen untuk  mencapai  tujuan tertentu. Dalam  konteks  ini,  strategi  tidak  hanya  memberikan  arah,  tetapi  juga  harus  memperhitungkan taktik operasional yang diperlukan.
Beberapa  definisi  strategi  politik  telah  diajukan  oleh  para  akademisi.  Contohnya  De Bruycker  dan  Rooduijn  pada  tahun  2021  mengidentifikasi  lima  definisi  yang  berbeda,  yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
mencakup strategi sebagai rencana, pola, posisi, taktik, dan perspektif. Pertama, strategi sebagai rencana mengacu pada program terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, strategi sebagai pola menyoroti konsistensi dalam perilaku yang telah terjadi sebelumnya. Ketiga, strategi sebagai posisi  berkaitan  dengan  penetapan  atau  penentuan  merek  atau  produk  dalam  pasar.  Keempat, strategi  yang  sebagai  taktik  melibatkan  serangan  yang  direncanakan  untuk  mengelabui  atau mengalahkan pesaing. Kelima, strategi yang sebagai perspektif menekankan penggunaan teori dan pemikiran rasional atau ideologis dalam pelaksanaan strategi.

## Persepsi dan Citra Nasional
Dalam  lingkup  hubungan  internasional,  pentingnya  menganalisis  persepsi  dan  citra nasional  telah  diakui,  dengan  menggabungkan  perspektif  dari  berbagai  pakar.  Salah  satu pendekatan  yang  relevan  adalah  Teori  Citra  yang  diperkenalkan  oleh  Frank  Jefkins,  yang menyoroti peran citra atau stereotip dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat internasional (La Ode Syaiful Islamy, 2018). Teori ini menegaskan bahwa bagaimana negara melihat satu sama lain  berdampak  signifikan  pada  pembentukan  kebijakan  dan  tindakan  yang  diambil.  Pendapat Fisher memperkuat ide ini dengan menunjukkan bahwa respon individu atau negara terhadap suatu peristiwa  tidak  hanya  didasarkan  pada  fakta  empiris,  melainkan  juga  pada  citra  atau  persepsi tentang peristiwa tersebut. Citra negara, menurut Teori Citra, dapat menjadi faktor penentu utama dalam  mencapai  tujuan-tujuan  nasional,  bahkan  lebih  penting  daripada  kekuatan  militer  atau ekonomi  (Rosyidin,  2018).  Oleh  karena  itu,  diplomasi  dan  diplomasi  publik  menjadi  sangat penting dalam membentuk citra yang diinginkan di masyarakat internasional.
Untuk memahami bagaimana citra nasional terbentuk, penting untuk mempertimbangkan peran  pesan  atau  komunikasi  yang  disampaikan  oleh  negara  tersebut  melalui  berbagai  saluran, seperti pemimpinnya, elit, atau hubungan antarwarga. Pesan-pesan ini mempengaruhi citra sebuah negara  di  mata  negara  lain,  menjadikan  diplomasi  instrumen  krusial  dalam  mengelola  citra nasional.  Dalam  era  teknologi  dan  internet,  interaksi  antarwarga  semakin  berperan  dalam membentuk citra, seiring dengan pandangan Jervis yang menyoroti pentingnya pendapat massal dalam era globalisasi ini.
Selain  itu,  negara-negara  berupaya  mengelola  citra  mereka  melalui  strategi-strategi beragam,  termasuk  melalui  institusi  budaya,  media,  dan  program  pertukaran  pendidikan.  Peran teknologi dan media sosial juga menjadi penting dalam membentuk dan mengelola citra nasional, dengan  negara-negara  yang  memiliki  kendali  atas  teknologi  tersebut  cenderung  lebih  berhasil dalam  mempengaruhi  persepsi  internasional  terhadap  mereka.  Kemajuan  teknologi memungkinkan  informasi  tersebar  dengan  cepat  dan  dapat  diakses  langsung  oleh  masyarakat, menjadikan diplomasi publik semakin relevan dalam membentuk citra nasional yang diinginkan.
Namun,  perlu  diingat  bahwa  persepsi  citra  nasional  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh komunikasi resmi dari pemerintah, tetapi juga oleh interaksi antara individu dan kelompok dari negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kerangka teoritis ini, perlu mempertimbangkan peran berbagai pihak, termasuk elit kebijakan, pemimpin negara, birokrasi, politik domestik, dan lingkungan  internasional,  dalam  membentuk  dan  mengelola  citra  nasional.  Dengan  demikian, kerangka teoritis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana persepsi citra nasional dapat  mempengaruhi hubungan internasional,  serta bagaimana negara-negara berupaya mengelola citra mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dalam arena internasional.

## Konsep Demokrasi dan HAM
Melihat  dari  kacamata  etimologis,  kata  demokrasi  berasal  dari  dua  kata  Yunani,  yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan mutlak). Setelah Perang Dunia II usai, penyebaran konsep dan  nilai-nilai  demokrasi–atau  yang  dapat  disebut  sebagai  demokratisasi–mulai  meluas.  Pada

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
hakikatnya,  demokrasi  adalah  konsep  yang  mengakui  dan  mengafirmasi  suara  dan  afirmasi mayoritas dalam kegiatan bernegara. Sebagaimana yang telah disepakati pada Vienna Declaration and  Programme  of  Action, bahwa  dasar  dari  demokrasi  adalah  kebebasan  untuk  menyatakan keinginan dalam menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya melalui proses partisipasi secara  menyeluruh  (OHCHR,  2024).  Dalam  tulisan  ini,  pengertian  demokrasi  yang  menjadi kerangka  pemikiran  penulis  adalah  pengertian  demokrasi  yang  dikemukakan  oleh  John  Locke. John  Locke  berpendapat  bahwa  demokrasi  merupakan  konsep  pemerintahan  yang  meniadakan absolutisme kekuasaan negara. Negara dengan pemerintahan yang absolut, menurut John Locke, akan  mengabaikan  hak-hak  manusia.  Oleh  karena  itu,  demokrasi  tidak  dapat  terlepas  dari kesadaran  dalam  memenuhi  hak-hak  asasi  manusia.  Dalam  buku The  Second  Treatise  of Government yang terbit pada tahun 1690, ia berusaha untuk menjelaskan bahwa manusia hidup setara  tanpa  ketundukan  dan  orang-orang  yang  terpilih  untuk  menjalankan  negara  sejatinya memiliki  kontrak  dengan  rakyat  dalam  cita-cita  kesejahteraan.  Oleh  karena  itu,  bentuk pemerintahan  yang  sah  adalah  yang  didasarkan  pada  persetujuan  yang  diperintah,  yaitu  rakyat (Britannica,  2024).  Dengan  begitu,  demokrasi  dapat  dilihat  sebagai  konsep  yang  menekankan kesetaraan hak-hak manusia dan penggunaan keputusan kolektif dalam kegiatan bernegara.
Demokrasi  memiliki  elemen-elemen  kunci  yang  membentuknya.  Akan  tetapi,  menurut Paula  Becker  dan  Jean-Aimé  A.  Raveloson,  demokrasi  bukan  merupakan  sebuah  bangunan permanen yang tidak akan berubah, melainkan sebuah proses yang harus dikonsolidasikan secara terus menerus. Hal ini berarti negara yang demokratis tidak semerta-merta ditandai dengan adanya tiga kekuasaan terpisah, adanya pemilu, dan warga negara yang mencalonkan diri saja, melainkan juga dengan mengedepankan cara berpikir dan berperilaku sesuai nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu,  selain  transisi  demokrasi,  aspek  lain  yang  penting  adalah  konsolidasi  demokrasi  untuk mencegah  erosi  demokrasi,  keterbalikan  demokrasi,  dan  sebaliknya,  memperkuat  pendalaman demokrasi  (Asyari  dan  Jaya,  2019).    Adapun,  tidak  ada  parameter  yang  pasti  untuk  mengukur apakah suatu negara dikatakan demokrasi secara menyeluruh atau tidak. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi dapat dianalisis dengan melihat apakah prinsip-prinsip demokrasi diterapkan oleh suatu negara. Menurut Robert A. Dahl, prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek keputusan pemerintah yang  dapat  dikontrol,  jujur  dalam  proses  pemilihan,  adanya  hak  untuk  memilih  pemimpin  dan dipilih,  adanya  kebebasan  dalam  menyatakan  pendapat,  diperbolehkan  untuk  menerima  dan mengakses informasi, dan kebebasan untuk berserikat (Syafuri, 2018).
Dalam  prosesnya,  demokrasi  mengalami  perkembangan  yang  menyebabkan  model-model demokrasi  menjadi  lebih  banyak  dan  beragam,  Namun,  nilai  yang  berusaha  untuk  ditekankan dalam  konsep  demokrasi  adalah  peran  suara  rakyat  dan  kebebasan  individu.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  demokrasi  berusaha  mengakui  adanya  pluralisme  dalam  berbagai  aspek  kehidupan yang  membutuhkan  keterbukaan  satu  sama  lain.  Setiap  negara  yang  berusaha  untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokratis dalam kehidupannya akan secara otomatis menerapkan ideologi dan pandangan yang terbuka.

## METODE
Penulisan artikel ini menggunakan metode peneltian deskriptif-kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui metode desk research. Penelitian deskriptif-kualitatif sendiri mengacu kepada  jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  suatu  kondisi  objek  yang  bersifat alamiah  dan  peneliti  merupakan  instrumen  utama  dari  proses  penelitian,  hasil  dari  penelitian kualitatif juga menekankan pada makna secara khusus  dibandingkan seacra umum (Priadana & Sunarsi  2021).  Analisis  penelitian  tidak  menggunakan  angka-angka,  melainkan  menggunakan
Volume 4 No.4, 2024
sumber tertulis yang memuat bahasa yang sistemik dan sistematik (Werdiningsih, E., & B, A. H, 2022). Dalam penelitian ini proses analisis dilakukan melalui pengumpulan data dengan metode desk  research studi  literatur,  yaitu  materi  yang  didapat  diterbitkan  melalui  sebuah  laporan  dan dokumen  serupa  yang  dapat  diakses  melalui  situs web ,  data  yang  diperoleh  dari  hasil  survei, perpustakaan  umum,  maupun  penyimpanan  data  dari  organisasi-organisasi  terkait.  Metode penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan data secara keseluruhan, kemudian diringkas secara signifikan untuk mendapatkan data yang efektif digunakna dalam penelitian. Dalam artkel ini data-data yang ditemukan diambil melalui situs web jurnal, media daring, dan website resmi organisasi internasional terkait.
Dalam  metode  penelitian  deskriptif-kualitatif  terdapat  pendekatan  yang  dapat  dilakukan melalui  sejarah  dan  diperkuat  melalui  pendekatan  analisis  studi  kasus.  Pendekatan  sejarah dilakukan melalui pengertian terkait asal-usul, riwayat,  dan peristiwa di  masa  lalu. Hal  tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui latar belakang dari keberadaan kelompok Taliban di Afganistan dari masa lampau hingga masa kini, serta sebagai tolak ukur perkembangan cara berkomunikasi kelompok Taliban pada masa lampau dan masa kini. Sedangkan pendekatan melalui analisis studi kasus,  dilakukan  melalui  kasus  yang  terjadi  dari  waktu  ke  waktu  secara  rinci  dan  mendalam (Werdiningsih,  E.,  &  B,  A.  H,  2022).  Fokus  analisis  dilakukan  melalui  dasar  teori  komunikasi politik, persepsi dan citra nasional, serta demokrasi dan HAM. Dan hasil akhir  dari penelitian ini akan  melihat  hasil  dari  strategi  transisi  komunikasi  politik  Taliban  dalam  membangun  citra demokrasi di Afganistan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gaya Komunikasi Taliban pra-2021
Salah satu perubahan paling mencolok dalam kebijakan Taliban adalah penanganan mereka terhadap  media  dan  komunikasi.  Selama  masa  berkuasa  sebelum  jatuhnya  pada  tahun  2001, Taliban melarang menonton TV dan lebih mengutamakan komunikasi dengan penduduk melalui media  cetak,  radio,  dan  sering  kali  tatap  muka  dengan  masyarakat  lokal.  Penggunaan  telepon, terutama telepon satelit jarang pada masa itu untuk bisa dikuasai oleh Taliban. Pada pembahasan ini, penting untuk memeriksa gaya komunikasi utama yang digunakan Taliban sebelum peristiwa pada Agustus 2021 secara lebih rinci.

## Kontak media (radio, televisi, dan surat kabar)
Kelompok pemberontak  di  Afganistan mulai  memanfaatkan media sebagai  sarana untuk mempromosikan diri pada pertengahan tahun 1980-an ketika melawan pasukan Soviet. Ini menjadi strategi vital  dalam mendapatkan  rekrutan, serta  dukungan finansial dan  militer. Meskipun juru bicara Taliban diduga berbasis di Pakistan seperti penangkapan Hakimi di perbatasan Afganistan– Pakistan, Taliban tampaknya memiliki kemampuan untuk berpindah antara kedua negara, mereka juga memastikan bahwa kontak mereka dapat diakses oleh media internasional seperti Radio Free Europe/Radio  Liberty,  Al  Jazeera,  Associated  Press, dan Reuters ,  serta  media  regional  seperti Afghan Islamic Press dan Dawn .
Tidak mudah untuk mengidentifikasi dengan pasti siapa juru bicara resmi Taliban. Mereka yang  mengklaim  mewakili  Taliban  menggunakan  berbagai  alat  komunikasi  seperti  telepon genggam, telepon satelit, dan fax . Media lokal di Pakistan memberikan platform kepada Taliban untuk menyampaikan pandangan mereka, namun semakin banyak Taliban menyadari pentingnya berinteraksi  dengan  media  internasional.  Mullah  Dadullah,  seorang  mantan  komandan  Taliban yang  tewas  oleh  pasukan  AS  pada  Mei  2007,  menjadi  tokoh  yang  menonjol  dalam  melakukan wawancara televisi (Anas, 2019). Pada April 2005, dilaporkan bahwa Taliban berhasil mendirikan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
stasiun  radio  seluler  yang  beroperasi  dari  Afganistan  (Liwal,  2021).  Hal  ini  mungkin mengindikasikan beberapa kendala teknis yang dihadapi Taliban dalam menghadapi jenis media tertentu.

## Klaim Pertempuran Taliban
Pernyataan  mengenai  kinerja  pertempuran  Taliban  telah  menjadi  sorotan  melalui  juru bicara  media  mereka.  Dalam  hal  ini,  tidak  jarang  terjadi  informasi  yang  hiperbola  dan  distorsi terkait beberapa hal seperti jumlah korban yang diakibatkan pada pasukan koalisi, International Security Assistance Force (ISAF), klaim penembakan pesawat koalisi atau ISAF, penculikan atau penangkapan warga sipil atau personel militer, serta sistem senjata yang tersedia untuk Taliban, termasuk misil permukaan-ke-udara (Rostow, 2022).
Terdapat  beberapa  alasan  di  balik  distorsi  semacam  ini,  mulai  dari  pemalsuan  yang disengaja  demi  kepentingan  propaganda  hingga  kebutuhan  mendesak  untuk  menyampaikan informasi secara cepat. Di samping itu, ada juga keyakinan yang kuat akan keabsahan informasi yang  disampaikan  serta  kesulitan  dalam  memverifikasi  informasi  yang  mungkin  tidak  dapat dipercaya, terutama dalam suasana konflik (Napier, 2023). Taliban sering kali mengklaim bahwa kecelakaan helikopter koalisi dan ISAF yang disebabkan oleh kegagalan mekanis adalah hasil dari aksi  pemberontakan  mereka.  Bahkan  sebagian  dari  pimpinan  Taliban  dan  juru  bicara  media meyakini bahwa para pejuang mereka bertanggung jawab atas hal tersebut.
Taliban tampaknya sadar bahwa media internasional cenderung menyiarkan klaim-klaim mereka,  memberikan  publisitas  yang  luas  dengan  usaha  yang  cukup  minim.  Klaim-klaim  yang salah atau tidak akurat justru dapat menguntungkan Taliban dalam hal ini. Banyak dari pendengar di Afganistan dan Pakistan, terutama di wilayah suku Pashtun di kedua sisi perbatasan Afganistan– Pakistan  yang  cenderung  kurang  terdidik  dan  memiliki  akses  terbatas  pada  sumber  informasi publik  cenderung  memiliki  simpati  terhadap  Taliban.  Hal  ini  membuat  mereka  cenderung memberikan kredibilitas pada klaim-klaim Taliban tanpa mempertimbangkan logika berpikirnya.

## Komunikasi dengan Masyarakat Lokal

## Night Letters
Surat-surat misterius, seringkali dikenal sebagai " Night letters", adalah bentuk komunikasi yang unik yang digunakan oleh Taliban sebelum tahun 2021 untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka berupa selebaran atau surat yang dipasang di pintu-pintu atau dinding-dinding rumah  untuk  memberi  informasi,  mengancam,  atau  memberikan  nasihat  kepada  penduduk setempat  (Oluwashakin,  2022).  Dalam  daerah  di  mana  akses  ke  media  lain  terbatas,  surat-surat malam  menjadi  sarana  komunikasi  yang  sangat  efektif.  Isi  dari  surat-surat  malam  ini  biasanya berisi  peringatan  atau  instruksi  kepada  penduduk  setempat,  seperti  peringatan  untuk  tidak berinteraksi dengan orang asing atau menghindari mengirimkan anak-anak ke sekolah. Beberapa surat bahkan ditujukan secara pribadi kepada individu tertentu.
Surat-surat malam ini sangat bervariasi dalam isi dan nada, jarang sekali memberikan kesan bahwa ada pesan terkoordinasi yang disampaikan secara luas kecuali dalam pengertian yang sangat umum. Misalnya, ‘ Islamic Emirate of Afghanistan ’ sebuah surat mungkin berisi ancaman kepada guru-guru  dan  pegawai  yang  bekerja  dengan  perusahaan-perusahaan  asing,  memberi  mereka tenggat waktu tiga hari untuk menghentikan pekerjaannya. Sementara surat lainnya menekankan larangan  bagi  warga  untuk  bekerja  sama  dengan  orang  asing  dalam  bentuk  apapun  (Suhrke  & Schmeidl, (2023).
Pesan-pesan dalam surat-surat malam ini bertujuan untuk memperkuat pernyataan Taliban bahwa mereka beroperasi di daerah tersebut. Selain itu, surat-surat malam seringkali diikuti oleh

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
tindakan langsung seperti pembakaran sekolah atau eksekusi terhadap " American spies ". Korban- korban dari tindakan ini sering kali adalah warga desa yang dilihat berbicara dengan tentara koalisi atau orang-orang yang dianggap oleh Taliban setempat sebagai pembawa dendam suku.
Meskipun metode komunikasi ini tidak selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat,  namun  dampaknya  cukup  signifikan.  Masyarakat  sering  kali  menjadi  enggan  untuk terlibat  dengan  komunitas  internasional  atau  pemerintah  Afganistan  karena  takut  akan  tindakan pembalasan dari pihak Taliban.

## Kontak langsung dengan penduduk Lokal
Sebagian  besar  warga  Afganistan  tidak  memiliki  akses  ke  televisi  atau  radio,  ataupun internet. Meskipun berbicara langsung dan menyebarkan selebaran membutuhkan banyak tenaga kerja dan memiliki jangkauan cukup terbatas, tetapi seringkali merupakan cara paling efektif untuk berkomunikasi  dengan  masyarakat  (Sidiq,  2022).  Metode  sederhana  ini  memiliki  keuntungan tambahan  bagi  Taliban  karena  cukup  sulit  bagi  ISAF  untuk  meng  intersepnya.  Di  selatan Afganistan  misalnya,  mereka  memiliki  lebih  banyak  kesempatan  untuk  berinteraksi  langsung dengan  penduduk  Pashtun.  Tak  hanya  itu,  banyak  pejuang  yang  merupakan  penduduk  lokal, sehingga  mudah  untuk  mendekati  suku-suku  tersebut  dan  mencoba  untuk  meyakinkan  mereka. Jika  tidak  untuk  bertempur  untuk  mereka,  setidaknya  untuk  berkerjasama  atau  membiarkan kegiatan Taliban tanpa intervensi atau gangguan dari luar. Kekhawatiran komunitas lokal atas isu- isu seperti eradicating poppy dan serangan udara ISAF dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan.  Ancaman  pembalasan  juga  lebih  persuasif  di  mana  Taliban  telah  dapat  membentuk keberadaan semi-permanen;  sesuatu  yang secara  nyata telah sulit  dilakukan oleh pasukan  ISAF dan Pemerintah Afganistan (Bose, 2020).
Di  beberapa  daerah,  cukup  banyak  penduduk  yang  semakin  beralih  ke  pengadilan  yang dikelola oleh Taliban, yang dianggap lebih efektif dan adil daripada sistem resmi yang cenderung korup. Jenis kegiatan semacam ini, jika terus berlanjut dan berkembang, akan mengirimkan pesan kuat  bahwa  Taliban  kembali  secara  lebih  permanen.  Namun,  sebagian  besar  kelompok  etnis Afganistan  selain  Pashtun  sangat  bermusuhan  terhadap  Taliban,  membuat  upaya  untuk meyakinkan  atau  bernegosiasi  dengan  mereka  menjadi  hal  yang  sulit  (Seddiqi,  2020).  Namun, kesuksesan Taliban pada tahun 1990-an banyak didasarkan pada mendapatkan loyalitas suku-suku secara  sementara,  dan  bukan  karena  benar-benar  memenangkan  hati  dan  pikiran  suku-suku tersebut.

## Target regional dan internasional yang Lebih luas CDs, DVDs dan videotape
Media penyimpanan data seperti CD, DVD, dan videotape telah menjadi alat utama dalam upaya  Taliban  untuk  memperluas  pengaruh  mereka.  DVD  disebarkan  dengan  cara  yang  mirip dengan distribusi selebaran pada masa lalu, dan kontennya sebagian besar berisi rekaman serangan pemberontak  atau  eksekusi  terhadap  mereka  yang  dituduh  sebagai  mata-mata  (Scrivens  & Conway,  2019).  Penggunaan  media  ini  tidak  hanya  mencerminkan  kemampuan  Taliban  yang semakin meningkat dalam mengadopsi strategi dari kelompok pemberontak atau teroris lainnya, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan industri lokal yang mampu memproduksi informasi audio dan video secara  massal.  Hal  ini  juga  menyoroti  kesadaran  Taliban  akan  kekuatan  teknologi modern dalam mendukung tujuan mereka, sebagaimana yang diamati dalam berbagai kelompok pemberontak di Irak.

## Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 4 No.4, 2024

## Internet
Adopsi  teknologi  internet  telah  menjadi  langkah  signifikan  bagi  Taliban.  Mereka  telah menciptakan  setidaknya  satu  situs web .  Meskipun  sederhana,  situs  tersebut  mencantumkan serangkaian  serangan  yang  dilaporkan  dan  dilakukan  oleh  Taliban,  namun  memang  banyak diantaranya mungkin tidak dapat dikonfirmasi aktualitasnya. Di dalam bagian berbahasa Inggris, situs ini menyajikan rincian serangan terbaru, klip video, dan tautan ke situs-situs jihadis lainnya, termasuk di  Irak. Meskipun tidak ada upaya yang signifikan untuk  mempromosikan pandangan atau pesan selain jihad, Taliban kadang-kadang memposting instruksi atau memberikan komentar, bahkan berusaha membantah laporan-laporan yang tidak menguntungkan bagi mereka  (Harmon & Bowdish, 2018).

## Upaya Pemulihan Citra Demokrasi Era Taliban 2.0
Perjanjian  Doha  pada  tahun  2020  menjadi  tonggak  kemenangan  Taliban  untuk  merebut kembali kiprahnya di Afganistan setelah 20 tahun lamanya berperang melawan Amerika Serikat. Momentum kebangkitan ini lantas tidak serta-merta dimanfaatkan Taliban hanya untuk memberi komando perintah kepada masyarakat saja, namun ada pula keinginan untuk merubah reputasi ke arah yang lebih moderat, toleran, dan diplomatis. Taliban dalam hal ini juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain untuk rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan di Afganistan (Ahmadzai, 2022).
Munculnya  Taliban  2.0–sebuah  istilah  yang  menandakan  kebangkitan  rezim  lama Afganistan–disambut  dengan  keadaan  negara  yang  kurang  menguntungkan  sekaligus  mendesak posisi rezim baru tersebut. Lemahnya ekonomi negara menjadi tantangan terbesar, isu yang paling mendapat  perhatian  besar  yaitu  kasus  kelaparan  akibat  kurangnya  sumber  daya  pangan. Berdasarkan  survei  dari World  Food  Program (WFP),  persentase  keluarga  yang  mampu memperoleh  makanan  sehari-hari  hanya  sebesar  lima  persen  dari  jumlah  populasi  keseluruhan (WFP, 2021). Selain masalah kelaparan, memburuknya perekonomian Afganistan juga diperparah dengan  Pandemi  COVID-19  yang  notabene  memberikan  efek  stagnan  pada  ekonomi  global. Adapun  kembalinya  Taliban  sebagai  pemerintahan  juga  menyebabkan  pembekuan  bantuan internasional,  sebelumnya  Afganistan  mendapatkan  sejumlah  bantuan  internasional  yang jumlahnya  40%  dari  PDB  negara  (Rahman,  2022).  Terdapat  pula  masalah  lainnya,  yaitu pemblokiran  akses  Taliban  terhadap  aset  Bank  Sentral  Afganistan  senilai  US$10  miliar  yang disimpan  di  luar  negeri.  Kasus  ini  dapat  dikatakan  merupakan  upaya  Amerika  Serikat  untuk memberikan  tekanan  terhadap  rezim  tersebut  agar  tidak  bisa  masuk  ke  dalam  sistem  keuangan global.
Memburuknya  perekonomian  selanjutnya  hanya  tinggal  menunggu  waktu  untuk mengantarkan  Afganistan  dengan  masalah-masalah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  Taliban  sadar  hal tersebut perlu menjadi pertimbangan serius. Salah satu sumber masalah yang kemudian dipahami oleh Taliban adalah pengaruh legitimasi, baik itu dalam cakupan domestik maupun internasional, terhadap  citra  rezim  tersebut.  Keadaan  masyarakat  yang  masih  terpecah-pecah  dan ketidakpercayaan publik akibat masa kelam terhadap Taliban 1.0 membuat rezim ini sebenarnya menghadapi  kesulitan  untuk  mendominasi  seluruh  masyarakat  Afganistan.  Sehingga  apa  yang menjadi  ideal  bagi  Taliban  adalah  sebuah  bentuk  pemerintahan  inklusif  yang  mampu  mewakili seluruh kepentingan masyarakat Afganistan.
Sementara itu, legitimasi internasional memiliki pengaruh yang lebih besar lagi terhadap motivasi Taliban untuk melakukan transformasi. Sampai saat ini, belum ada satupun negara yang menyatakan  pengakuannya  terhadap  Taliban  sebagai  rezim  yang  sah.  Padahal  pengakuan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
internasional merupakan insentif terbesar bagi Taliban untuk dapat berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperoleh haknya di Dana Moneter Internasional (IMF), dan menuntut Amerika  Serikat  atas  kasus  pembekuan  aset  yang  telah  disinggung  sebelumnya  (Jensen  & Macdonald, 2023).
Legitimasi yang menjadi urgensi bagi rezim 2.0 ini utamanya menuntut sebuah perubahan dalam struktur Taliban. Untuk memperoleh sebuah legitimasi, Taliban harus mampu merombak citranya yang dikenal kejam, melanggar Hak Asasi Manusia, dan penganut Islam fundamentalis. Taliban saat ini juga berupaya melepaskan diri dari predikat ‘teroris’ yang menjadi kekhawatiran global  karena  rekam  jejaknya  sebagai  rumah  bagi  kelompok  militan  dan  pengaruhnya  terhadap gerakan terorisme transnasional. Misalnya, terdapat ketakutan Pakistan yang dilatarbelakangi oleh maraknya  serangan Tehreek-e  Taliban  Pakistan (TTP)  yang  berafiliasi  dengan  Taliban  di Afganistan. Respon Tiongkok kurang lebih serupa dengan Pakistan yang memaknai kebangkitan Taliban  2.0  sebagai  potensi  perlindungan  bagi  kelompok  militan  separatis  Uighur.  Dengan demikian, pemerintahan Taliban 2.0 dapat berhasil memperoleh pengakuan internasional apabila mereka membenahi kualitas demokrasi, keamanan, dan perdamaiannya (Narayan, 2022).
Dalam  upaya  membangun  citra  positif,  Taliban  membuktikan  perubahannya  melalui pendekatan komunikasi politik. Jika sebelumnya Taliban selalu terlihat brutal dan kontra terhadap hak perempuan, saat ini mereka berusaha tampil moderat dan menghindari represi dalam sorotan internasional. Taliban juga mengandalkan strategi hubungan masyarakatnya melalui media sosial dengan berbagai platform yang tersedia. Hanya selang beberapa waktu sejak pendudukan kembali Taliban  tahun  2021,  akun  pro-Taliban  melonjak  secara  mendadak.  Akun  ini  aktif  menyebarkan unggahan narasi dan video yang berisi konten positif atau bahkan mengagung-agungkan citra dari Taliban  itu  sendiri.  Akun  pro-Taliban  sangat  waspada  dan  menghindari  unggahan  konten  yang terindikasi  mendukung  kekerasan  dan  kebencian  atau  lebih  tepatnya  melanggar  regulasi perusahaan  media  sosial.  Kesan  baru  yang  hendak  ditonjolkan  Taliban  dapat  kita  lihat  dalam unggahan sederhana seperti foto atau video para pejuang yang sedang berolahraga, makan es krim, dan berpenampilan menarik (Saeed, 2021). Selain itu, salah satu akun Twitter resmi Taliban juga kedapatan  mengunggah  sebuah  video  anak-anak  perempuan  bersekolah,  seakan-akan memamerkan kepedulian Taliban terhadap hak perempuan. Padahal apabila dibandingkan dengan periode yang lalu, Taliban menolak segala kegiatan yang sifatnya modern–bertentangan dengan syariah Islam–dan peran perempuan secara gamblang.
Alih-alih membuat pesan dalam video bernuansa mencekam dengan latar gua, Taliban 2.0 kini beranjak memanfaatkan ruang digital. Rezim Taliban pada tahun 1996 sampai 2001 menolak keras  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  fotografi,  televisi,  dan  internet,  karena  dinilai bertentangan dengan pemahaman Islam yang mereka yakini. Taliban yang baru sontak mengubah sikapnya terhadap media, yaitu menjadi lebih ramah dengan pers dan mencoba beradaptasi dengan tren  digital  untuk  menyebarkan  informasi.  Juru  bicara  Taliban  Zabihullah  Mujahid  bahkan mengatakan bahwa penggunaan teknologi modern tidak bertentangan dan syariat Islam, kelompok tersebut  justru  menganggap  media  sebagai  salah  satu  bagian  dari  perjuangan  mereka  (Pratiwi, 2019).
Transisi komunikasi politik menuju ke arah yang lebih modern digarap secara serius oleh Taliban. Setiap konten yang berbentuk audio, video, dan tulisan akan berada di bawah pengawasan ketat komisi kebudayaan. Selain itu, terdapat pula tim khusus media sosial yang tugas utamanya menjaga tagar Taliban agar selalu tren di Twitter dan menyebarluaskan pesan melalui WhatsApp ataupun Facebook. Tim media sosial ini juga memberikan insentif sejumlah 1.000 Afgani (setara

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
dengan Rp164.000) per bulan untuk biaya internet kepada mereka yang dijuluki “pejuang medan perang online .”  Supaya  mendapatkan  hasil  yang  maksimal,  Taliban  tak  tanggung-tanggung mengakomodasi perlengkapan multimedia yang canggih (Atiq, 2021)
Kendati  demikian,  citra  demokrasi  yang  ditunjukan  Taliban  2.0  tak  dipungkiri  hanyalah sebuah  retorika  dan  propaganda  belaka.  Penerimaan  Taliban  terhadap  teknologi  digital  bukan berarti bukti mereka membela demokrasi dan hak asasi manusia, namun hanya untuk kepentingan kelompok yang sedang mengejar legitimasi internasional. Melihat tindakan yang diambil Taliban saat  ini  terdapat  tiga  kemungkinan  untuk  memproyeksikan  komunikasi  politik  Taliban  di  masa depan.
Kemungkinan pertama, citra moderat Taliban sifatnya hanya temporal hingga masa transisi usai. Setelah mendapat pengakuan dari berbagai negara dan situasi domestik yang sudah netral, selanjutnya Taliban akan kembali ke setelan awal sebagai kelompok yang berideologi konservatif dan ekstremis. Kemungkinan kedua, Taliban tidak menghilangkan sikap moderatnya, namun hal ini tidak berlaku setiap saat atau dalam artian sifatnya pragmatis tergantung situasi dan kepentingan politis  belaka.  Sementara  kemungkinan  terakhir  adalah  Taliban  terlena  dengan  kemudahan  dan kemaslahatan dari rezim moderat, sehingga pemahaman itu menjadi karakter baru bagi kelompok tersebut dan lekas meninggalkan ideologi Islam fundamentalis.
United  Nations  Assistance  Mission  in  Afghanistan  (UNAMA)  sebagai  Instrumen

## Internasional Dalam Mencapai Stabilitas dan Kedaulatan Afganistan
Serangkaian konflik yang terjadi di Afganistan sebagian besar disebabkan oleh gagalnya penerapan unsur-unsur demokrasi  yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik dari para elit politik Afganistan yang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mencapai perdamaian. Disisi lain  perbedaan  ideologi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  konflik  berkepanjangan  terjadi  di Afganistan,  adanya  perseteruan  antara  ideologi  komunisme,  islamisme,  maupun  nasionalisme menjadikan konflik di Afganistan tidak kunjung usai (Rois, C., & Rohaniyah, N. 2023, Juni 27) . Konflik  yang  terjadi  di  Afganistan  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dan  tidak  hanya berdampak pada infrastruktur negara, namun juga meluas ke aspek kehidupan lain seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya (Asirwadana. E, 2022).
Kegagalan demokrasi, melemahnya nilai-nilai kemanusiaa, serta terancamnya kehidupan masyarakat  sipil  di  Afganistan,  menarik  perhatian  negara-negara  dunia  untuk  segera  bertindak dalam  menyelesaikan  konflik  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Afganistan.  Untuk  itu  Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) membentuk sebuah misi politik dibawah Dewan Keamanan PBB yaitu The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA).
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  kondisi  demokrasi  Afganistan  mulai  memburuk sejak kepemimpinan Taliban menguasai  Afganistan dalam kurun waktu lima tahun sejak 1996- 2001.    Hingga  pada  11  September  2001,  terjadinya  peristiwa  peledakan World  Trade  Center (WTC) yang menewaskan 3.000 warga Amerika Serikat (AS). Tragedi tersebut menjadi alasan AS untuk melakukan invasi ke Afganistan dengan menyerang kelompok Taliban yang diduga sebagai dalang  yang  melindungi  kelompok  Al-Qaeda  yang  menjadi  dalang  dibalik  serangan  WTC. Kedatangan  pasukan  AS  di  Afganistan  melemahkan  eksistensi  Taliban  yang  sebelumnya  telah memegang kekuasaan penuh di Afganistan.
Pada  tahun  2002  UNAMA  dibentuk  atas  permintaan  pemerintah  Afganistan  yang merupakan tujuan dari misi politik Dewan Keamanan PBB. Pembentukan UNAMA sebagai respon internasional untuk membantu pencapaian perdamaian dan stabilitas pembangunan di Afganistan (Asirwadana. E, 2022). Dalam menjalankan misi perdamaian, UNAMA memegang 2 pilar penting

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
yang  pertama  yaitu  terkait  hubungan  politik,  yang  mencakup  adanya  penguatan  dalam  sistem pemerintahan, unit penegak hukum, unit pemilu, unit penasehat militer, dan unit kepolisian. Kedua, yaitu pilar dalam bidang kemanusiaan dan rekonstruksi, yang berfokus pada unit kerja seperti unit HAM, unit penyedia bantuan, penasihat dalam pembangunan. Untuk dapat mencapai tujuan dari misi  utama  UNAMA,  terdapat  4  hal  yang  menjadi  prioritas  utama  yaitu  proteksi  kepada masyarakat sipil, proteksi atas kejahatan terhadap perempuan, perdamaian dan rekonsiliasi, serta penahanan.
UNAMA telah menjalankan misinya di Afganistan selama 22 tahun lamanya, sepanjang tahun  tersebut  beberapa  pencapaian  telah  berhasil  dilakukan  oleh  UNAMA,  walaupun  secara keseluruhan  konflik  kemanusiaan  dan  kelemahan  demokrasi  di  Afganistan  belum  sepenuhnya teratasi. Salah satu isu yang kerap terjadi sejak dulu hingga kembalinya kepemimpinan Taliban di Afganistan yaitu kekerasan dan kebebasan perempuan di Afganistan sangat dibatasi, dimana hak asasi  bagi  perempuan  tidak  dapat  terpenuhi.  Kemudian  pada  2009,  Afganistan  akhirnya mengadopsi  sebuah  hukum Elimination  Violence  Against  Women (EVAW  Law),  yaitu  sebuah hukum  yang  ditujukan  untuk  menghilangkan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di dalamnya terdapat larangan untuk menikah secara paksa, menikah dibawah  umur,  larangan  bagi  perempuan  untuk  berpendidikan,  bekerja,  dan  menjamin  akses kesehatan  bagi  perempuan.  Kemudian  pada  tahun  2010,  salah  satu  peran  UNAMA  untuk menciptakan  perdamaian  dengan  membentuk  sebuah  program  perdamaian    dan  reintegrasi Afganistan atau (APRP).
Kemudian di tahun 2021, AS menarik mundur pasukan keamanannya dari Afganistan yang menyebabkan  terjadinya  transformasi  pemerintahan  Afganistan  yang  kembali  dibawah kepemimpinan  Taliban.  Hal  ini  menjadi  tantangan  baru  bagi  UNAMA  untuk  terus  melanjutkan misinya  di  Afganistan.  Dewan  Keamanan  PBB  menyatakan  adanya  dukungan  dari  14  negara termasuk  China  dan  satu  negara  absen  yaitu  Rusia  untuk  melanjutkan  resolusi  UNAMA  yang diperbarui  pada  resolusi  di  tahun  2022  pada  resolusi  2626  (UNAMA.org).  Resolusi  baru  ini memungkinkan adanya perpanjangan misi yang dilakukan oleh UNAMA dengan semua aktor dan politisi di Afganistan. Berdasarkan juru pembicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid juga menyatakan bahwa Taliban menyambut baik perpanjangan misi UNAMA dan berjanji untuk turut bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB (Shafiei. M & Overton. K, 2023).
Resolusi UNAMA terus memberikan kerangka normatif untuk mewujudkan perdamaian, pemerintahan yang inklusif, dan penegakan hak asasi manusia, namun dalam mengimplementasikannya  dibatasi  oleh  tantangan  keamanan  dan  kompleksitas  geopolitik Afganistan. Berdasarkan hal ini UNAMA terus menyurati pihak Taliban untuk dapat menjalankan mandat UNAMA dalam menjaga perdamaian dan penegakan nilai-nilai demokrasi (Shafiei. M & Overton. K, 2023). Untuk itu UNAMA kerap memperbaharui resolusi setiap tahun dengan resolusi terbaru pada resolusi 2727 tahun 2024, yang berisi adanya perpanjangan misi UNAMA hingga 17 Maret 2025. Dengan kembalinya kepemimpinan Taliban di Afganistan, diperlukan langkah baru UNAMA  untuk  dapat  berperan  secara  efektif  untuk  mencapai  perdamaian  dan  keamanan  di Afganistan.
Peningkatan strategi komunikasi yang dilakukan Taliban 2.0 di era saat ini menjadi salah satu  momentum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  UNAMA  untuk  dapat  berperan  sebagai  agen demokratis.  Walaupun  begitu  sebagai  institusi  internasional  perlu  menegaskan  pembukaan komunikasi dengan pihak Taliban bukan diartikan sebagai bentuk legitimasi terhadap rezim dan hal ini dapat berlaku hingga tercapainya misi politik UNAMA dalam menciptakan perdamaian dan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
penegakan demokrasi di Afganistan. Menurut Dr. Erica Gaston pada United Nations University, berpendapat  bahwa  untuk  dapat  mencegah  krisis  kemanusiaan  dan  ekonomi  yang  menjulang  di Afganistan adalah dengan membuka wacana politik yang lebih luas dengan Taliban, dan komunitas internasional  berhak  untuk  mendorong  pemerintahan  yang  inklusif  dan  penghormatan  terhadap HAM  terutama  bagi  perempuan  dan  anak  perempuan  (Gaston,  2021).  UNAMA  dapat  berperan sebagai benteng dari masyarakat internasional yang dapat berbicara atas nama rakyat Afganistan, kemampuan  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  UNAMA,  sebab  dengan  terpusatnya  perhatian internasional  terhadap  situasi  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  di  Afganistan  meningkatkan potensi keterbukaan dari kelompok Taliban untuk dapat benar-benar meningkatkan demokrasi dan modernisasi di Afganistan.
Rezim Taliban 2.0 memang mengubah strategi komunikasinya ke arah yang lebih modern dengan pemanfaatan media sosial dan platform digital. Namun dalam hal ini UNAMA harus tetap memberikan pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan Taliban, apakah stabilitas keamanan, prinsip  demokrasi,  penegakan  HAM,  dan  stabilitas  pembangunan  di  Afganistan  telah  berjalan dengan semestinya atau hanya sekedar bentuk propaganda Taliban untuk mendapatkan pengakuan internasional.

## Realitas Perkembangan Demokrasi dan HAM di Afganistan
Untuk menyikapi gelagat strategi komunikasi politik Taliban yang mengalami perubahan, aspek yang penting untuk diamati adalah realitas sikap dan kebijakan pemerintahan Taliban setelah kemenangannya.  Janji  Taliban  dalam  pernyataan  yang  dibuat  adalah  bahwa  mereka  akan menerapkan praktik kehidupan yang lebih moderat dengan melindungi kehidupan dan kehormatan setiap  warga  negara,  menganggap  perlindungan  nyawa  warga  negara  sebagai  prioritas,  dan memperbolehkan  perempuan  untuk  mendapatkan  hak-hak  untuk  mengakses  pendidikan, pekerjaan,  kesehatan,  dan  sosial  (Reuters,  2021).  Selain  itu,  Taliban  juga  menyatakan  bahwa mereka  tidak  lagi  mempercayai  penggunaan  kekerasan  dalam  pemerintahan.  Namun  pada faktanya, sejak Taliban resmi memenangkan Afganistan, persepsi buruk tentang cedera demokrasi dan hak asasi manusia yang dilakukan Taliban di masa lampau masih melekat di benak masyarakat internasional.  Hal  ini  memicu  ketidakpercayaan  atas  janji-janji  dan  komitmen  yang  berusaha dibangun  oleh  Taliban.  Meskipun  sejumlah  pihak  seperti  Amerika  Serikat  dan  negara  Barat memandang  positif  perubahan  yang  Taliban  buat  dengan  melihat  kemauan  Taliban  dalam mengakui  kesalahannya  di  masa  lampau,  kemampuan  dialog  negosiasi  yang  menghasilkan US- Taliban talks , dan adaptasi yang cepat pada media sosial dan teknologi (Asey, 2021). Akan tetapi, keputusan  Taliban  untuk  secara  terbuka  melakukan  perubahan–meskipun  dalam  hal  ini  penulis yakini  sebagai  upaya  mendapatkan  legitimasi  internasional–sejatinya  memberikan  tantangan tersendiri kepada Taliban sebab pengawasan internasional menjadi lebih tajam tertuju kepadanya.
Perlu  diakui  bahwa  keseriusan  Taliban  dalam  perubahan  komunikasi  politik  dan keterbukaan ini membuat semacam dikotomi dalam hal kepercayaan masyarakat internasional. Hal ini  menunjukkan  bahwa  Taliban  cukup  mampu  mempengaruhi  citranya  di  mata  dunia  dengan perubahan  pendekatan  yang  seakan  lebih  terbuka.  Namun,  untuk  menjawab  apakah  Afganistan benar-benar  menjadi  lebih  demokratis  dan  peduli  dengan  hak-hak  asasi  manusia  setelah  citra tersebut dibangun harus dilihat melalui sudut pandang yang lebih observatif. Menurut studi yang dilakukan  oleh Afghan  Analysts  Network, sejak  kemenangannya,  Taliban  belum  mampu menunjukkan kepada dunia visi masa depan Afganistan utamanya yang berkaitan dengan janji- janji  moderatnya,  seperti  pandangan  dalam  pendidikan,  rekonstruksi,  dan  kesetaraan  dengan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
program yang berupaya mencapai good governance, kekuatan supremasi hukum, dan sebagainya. Taliban sejauh ini hanya mampu memberikan pernyataan yang umum, normatif, dan kabur.
Adapun, klaim perubahan yang berusaha digaungkan oleh Taliban belum bisa dikatakan berjalan karena beberapa fakta yang menandai stagnasi perkembangan demokrasi dan kesadaran hak asasi manusia di Afganistan. Pertama, Taliban tidak benar-benar serius dalam hal keterbukaan dan  moderat  sebab  aksi  protes  masih  membuat  Taliban  melibatkan  kekerasan  dan  pasukan keamanannya. Seperti yang dilaporkan kepada Amnesty International, bahwa beberapa saat setelah Taliban memimpin Afganistan, 80 jurnalis yang memberitakan sebuah protes yang damai di Kota Herat  mengalami  penangkapan dan penyiksaan.  Hal  ini menunjukkan ketidakmampuan Taliban dalam menerima kebebasan berekspresi  padahal  masih dalam konteks yang damai. Hal  ini juga menunjukkan bahwa Taliban belum benar-benar menerapkan “kontrak sosial” yang telah mereka buat kepada masyarakat internasional, khususnya ketika Taliban mengatakan bahwa perlindungan nyawa warga negara adalah prioritas.
Membahas mengenai hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan di Taliban, terdapat inkonsistensi serupa. Pernyataan Zabihullah Mujahid sebagai juru bicara yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan  akan memperoleh hak yang sama dalam bekerja dan beraktivitas  tidak dapat  dibuktikan.  Pada  perundingan  intra-Afgan  yang  dilakukan  di  Doha,  Taliban  tidak memasukkan  perempuan  dan  kelompok  minoritas  dalam  negosiasi  tersebut  (Asey,  2021).  Pada September 2021, pemerintah Afganistan membubarkan Ministry of Women’s Affairs dan melarang perempuan  untuk  mengenyam  bangku  perkuliahan.  Tampaknya  Taliban  memang  serius  terkait keinginannya melarang perempuan untuk bersekolah sebab pada Desember 2022, sekolah hanya diperbolehkan untuk perempuan di bawah kelas 6. Pemerintah juga memukul mundur perempuan dari kursi-kursi non-governmental organization. Hal ini tentu berdampak pada jumlah angkatan kerja  perempuan  di  Taliban  yang  menurut International  Labour  Organization (ILO)  menurun hingga 25% terhitung dari Agustus 2021–Maret 2023 (Menon, 2023). Lebih lanjut, pada Juli 2024, pemerintah Afganistan membuat kebijakan yang menutup paksa sumber penghasilan seperti salon kecantikan karena dianggap tidak sejalan dengan syariat Islam.  Bahkan hingga saat ini, perempuan masih  dilarang  untuk  melakukan  aktivitas  olahraga  apapun  dan  kebijakan  untuk  menggunakan burqa masih berlaku secara mutlak.
Gelagat  keterbukaan  pada  modernisme  yang  ditunjukkan  oleh  Taliban  melalui keputusannya  dalam  mengelola  serius  platform  digital  dan  teknologi,  tidak  semerta-merta membuktikan bahwa Taliban telah berubah menjadi lebih moderat, demokratis, ataupun modern. Hingga  saat  ini,  belum  ada  bukti  yang  kuat  untuk  mendukung  klaim  yang  dibuat  oleh  Taliban. Upaya dalam membangun citra demokrasi menggunakan komunikasi politik yang lebih terbuka dan platform digital sejatinya hanya retorika dan tidak didasarkan pada kesadaran atas demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan, dalam wawancara yang dilakukan oleh PBS Newshour, mantan komisaris Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afganistan, Nader Nadery, mengatakan bahwa sangat sulit untuk membuat pemerintah saat ini mengubah kebijakan-kebijakannya terkait dengan hak asasi  manusia dan perempuan ketika pemimpin tertinggi  sudah menyatakan bahwa kualitas kehidupan perempuan di Afganistan sudah meningkat (PBS Newshour, 2023). Bahkan pada saat ini, pengaruh Amerika Serikat  dan pihak eksternal  dapat  dikatakan lebih  kecil dan tidak efektif karena Taliban sudah mempelajari fakta bahwa konsistensi yang mereka jaga telah membuahkan hasil untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024

## PENUTUP Simpulan
Kebangkitan  Taliban  di  Afganistan  pada  2020  lalu  memberikan  transformasi  yang signifikan pada kondisi pemerintahan dan politik di Afganistan. Taliban dikenal sebagai kelompok yang  memegang  paham  Islam  konservatif  yang  menjadikan  Afganistan  sebagai  pusat  dari mujahidin di seluruh dunia, dimana hal ini membawa kondisi Afganistan di era 1996-2001 melalui masa-masa kelam dengan munculnya rezim Taliban 1.0 yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik  keamanan  dan  terancamnya  nilai-nilai  demokrasi  dan  HAM  di  Afganistan.  Pada  era kebangkitan awal Taliban 1.0 strategi komunikasi Taliban untuk dapat menguasai Afganistan juga masih sangat terbatas, beberapa cara komunikasi yang digunakan Taliban hanya sebatas melalui kontak media seperti radio, televisi, surat kabar, tatap muka secara langsung, melalui videotape , maupun  melalui  penyebaran  selebaran  surat  yang  dikenal  dengan night  letters .  Melalui  cara tersebut Taliban dapat terhubung langsung dengan masyarakat, namun disisi lain keterbatasan dan distorsi komunikasi kerap terjadi, sehingga muncul propaganda dan kesalahan pengertian terkait kelompok Taliban. Beberapa kelompok seperti di wilayah Afganistan-Pakistan dapat memberikan pandangan positif terhadap kehadiran Taliban melalui minimnya informasi yang diterima, namun masyarakat  internasional  kerap  berpandangan  negatif  terhadap  Taliban  yang  berdampak  pada memburuknya citra nasional dan terhambatnya legitimasi internasional pada Taliban.

## Saran
Dengan bangkitnya rezim Taliban di tahun 2020, membuka momentum baru bagi Taliban untuk  dapat  mengubah  citranya  ke  arah  yang  lebih  moderat,  toleran  dan  diplomatis.  Keinginan Taliban untuk dapat mendapatkan legitimasi secara internasional menjadi motivasi utama Taliban untuk  dapat  terus  memimpin  di  Afganistan.  Untuk  dapat  mendapatkan  pengakuan  internasional maka rezim Taliban 2.0 mengubah strategi komunikasi dengan melakukan pendekatan komunikasi politik dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, berbagai konten berupa audio dan video dibuat oleh Taliban untuk menunjukan citra positif dari kelompoknya. Komisi kebudayaan juga dibentuk oleh Taliban sebagai badan pengawas atas konten-konten yang dibuat dan diunggah ke media sosial.
Pembenahan  kualitas  demokrasi,  keamanan,  penegakan  HAM,  dan  perdamaian  di Afganistan juga menjadi kunci dari legitimasi internasional terhadap kelompok Taliban. Untuk itu momentum keterbukaan komunikasi Taliban dapat dimanfaatkan oleh UNAMA sebagai instrumen dan  benteng  utama  internasional  untuk  tercapainya  misi  politik  di  Afganistan  dalam  mencapai perdamaian dan keamanan wilayah.
Namun,  perubahan  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Taliban  2.0  masih menimbulkan  keraguan  dari  masyarakat  internasional  Janji-janji  yang  diberikan  Taliban  untuk dapat  memperbaiki  kondisi  keamanan,  demokrasi,  dan  penegakan  HAM  di  Afganistan  tidak berjalan  dengan  baik  yang  dibuktikan  dengan  berbagai  pelanggaran  HAM  yang  diterima  oleh jurnalis dan perempuan di Afganistan.
Untuk itu melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya keterbukaan Taliban 2.0 pada  komunikasi  ke  arah  platform  digital  tidak  membuktikan  bahwa  kelompok  Taliban  telah berubah menjadi moderat, demokratis, dan modern. Perubahaan yang dilakukan oleh Taliban bisa saja hanya terjadi sementara hingga tujuan politiknya dalam mendapatkan legitimasi internasional tercapai. Untuk itu peran institusi internasional seperti UNAMA masih sangat diperlukan untuk

## Journal of Law, Administration, and Social Science
dapat terus beroperasi dan mengawasi pemerintahan Taliban di Afganistan hingga tercapainya misi perdamaian, penegakan demokrasi dan ham di Afganistan dapat berjalan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
About | UNAMA . (n.d.). United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Retrieved April 27, 2024, from https://unama.unmissions.org/about
Ahmadzai, S. J. (2023, September 19). US policy of 'pragmatic engagement' in Afghanistan risks legitimizing  Taliban  rule .  The  Conversation.  Retrieved  April  27,  2024,  from https://theconversation.com/us-policy-of-pragmatic-engagement-in-afghanistan-risks- legitimatizing-taliban-rule-211623
Amnesty International. (2022). One year of Taliban’s Broken Promises, Draconian Restrictions and Violence . Retrieved from https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/afghanistan-one-year-of-the- talibans-broken-promises-draconian-restrictions-and-violence/
Anas,  A.  (2019).  To  the  mountains:  My  life  in  Jihad,  from  Algeria  to  Afghanistan.  Oxford University Press.
Ashghor, A. (2021). Taliban di Afghanistan: Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS. Jurnal Keamanan Nasional , 7 (1), 71-83.
https://www.researchgate.net/publication/368591825_Taliban_di_Afghanistan_Tinja uan_Ideologi_Gerakan_dan_Aliansi_dengan_ISIS
Asirwadana,  E.  (2022,  January).  The  Role  Of  The  United  Nations  Assistance  Mission  In Afghanistan In Providing Human Rights Protection. International Program of Law and Sharia, Faculty of Law . https://www.researchgate.net/publication/357536303_the_role_of_the_united_nations _assistance_mission_in_afghanistan_in_providing_human_rights_protection Asey, T, (2021). Taliban 2.0. – Have the Taliban really changed and learnt their lesson? Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/taliban-2-0-have-the- taliban-really-changed-and-learnt-their-lesson/
Asyari, H., Jaya, T. P. (2019). Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia. Yogyakarta, Thafa Media.
Atiq,  S. (2021, September 7). Taliban: Dulu melarang internet  dan hancurkan pesawat  televisi dan kamera, sekarang sangat aktif manfaatkan media sosial . BBC. Retrieved April 27, 2024, from https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58471604
Bose,  P.  (2020).  Intervention  narratives:  Afghanistan,  the  United  States,  and  the  global  war  on terror. Rutgers University Press. Britannica. (2024). The Value of Democracy. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/democracy/The-value-of-democracy
Byrd, W. (2022). Let’s Not Kid Ourselves: Afghanistan’s Taliban Regime Will Not Become More
Inclusive . Retrieved from https://www.lawfaremedia.org/article/lets-not-kid- ourselves-afghanistans-taliban-regime-will-not-become-more-inclusive De Bruycker, I., & Rooduijn, M. (2021). The people’s champions? Populist communication as a contextually  dependent  political  strategy.  Journalism  &  Mass  Communication Quarterly, 98(3), 896-922.
European Commision. (2023). 2 years after the Taliban takeover: Afghanistan’s population need urgent humanitarian assistance. Retrieved from https://civil-protection-humanitarian-

## Journal of Law, Administration, and Social Science
aid.ec.europa.eu/news-stories/stories/2-years-after-taliban-takeover-afghanistans- population-need-urgent-humanitarian-assistance_en
Febriana,  H.  (2021).  Ancaman  Keamanan  Manusia:  Sepak  Terjang  Taliban  Menguasai Afghanistan. Journal  of  Diplomacy  and  International  Studies , 4 (2),  51-61. https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/14016
Gaston,  E.  (2021).  “Relief  Is  Not  Enough:  A  Mandate  for  Diplomacy  in  Afghanistan.”  United Nations University. https://carnegieendowment.org/publications/ 85646
Harmon,  C.  C.,  &  Bowdish,  R.  G.  (2018).  The  Terrorist  Argument:  Modern  Advocacy  and Propaganda. Brookings Institution Press.
In  the  grip  of  hunger:  only  5  percent  of  Afghan  families  have  enough  to  eat  |  World  Food Programme .  (2021,  September  23).  WFP.  Retrieved  April  27,  2024,  from https://www.wfp.org/stories/grip-hunger-only-5-percent-afghan-families-have- enough-eat
Jensen, E., & Macdonald, K. (2023). Is Taliban 2.0 Closing The Gates To Ijtihad Again? Stanford Journal Of International Law , 75-89. https://law.stanford.edu/wp- content/uploads/2023/10/59StanJIntlL75.pdf
Krishnankutty, P. (2023). 2 yrs of Taliban in Afghanistan — ways ‘Taliban 2.0’ is different, and not so different after all. Retrieved from https://theprint.in/theprint-essential/2-yrs-of- taliban-in-afghanistan-ways-taliban-2-0-is-different-and-not-so-different-after- all/1712784/
La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). Collaborative governance konsep dan aplikasi. Deepublish. Liwal, E. M. (2021). The role of media in selected aspects of governance in Afghanistan (Doctoral dissertation, Brac University).
LP2M  Universitas  Medan  Area.  (Desember,  2021).  “Mengenal  Desk  Research:  Definisi,  Tips Beserta Contoh,” lp2m.uma.ac.id.
Maizland,  L.  (2023,  January  19). The  Taliban  in  Afghanistan .  Council  on  Foreign  Relations. Retrieved April 27, 2024, from https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan
Mandate | UNAMA . (n.d.). United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Retrieved April 26, 2024, from https://unama.unmissions.org/mandate
Menon,  S.  (2023). Afghanistan:  The  Taliban's  broken  promises. Retrieved  from https://www.bbc.com/news/62469204
Munck, G. L. (2023). Democratic Theory and Concept Formation: Ideals and Realistic Standards. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4365181 Napier, M. (2023). Afghan Air Wars: Soviet, US and NATO operations, 1979–2021. Bloomsbury Publishing.
Narayan, R. (2022). Afghanistan's Taliban 2.0 and Its Impact on Asia. Global Asia , 17 (1), 85-89. https://www.globalasia.org/v17no1/feature/afghanistans-taliban-20-and-its-impact- on-asia_rajiv-narayan
Naziri,  A.  (2022).  The  nonfulfillment  of  democracy  in  Afghanistan:  Why  has  the  realization  of democracy failed in Afghanistan within the last two decades? University of Stavanger. Oluwashakin,  A.  (2022).  Gender  equality  and  protection  for  the  girl-child  education  in  conflict environments:  The  case  of  Afghanistan  and  Nigeria.  Journal  of  Contemporary International Relations and Diplomacy, 3(1), 325-340.
Prasetyo, C., Albayumi, F., & Hara, E. (2022). Perlibatan Private Military Company dalam Misi Perdamaian di Afghanistan oleh PBB di Tahun 2014. Electronical Journal of Social

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
and  Political  Sciences , 9 (3),  184-197.  https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E- SOS/article/download/33706/12197/
PBS  Newshour.  (2023). Life  in  Afghanistan  remains  dire  2  years  after  collapse  of  U.S.-backed government. Retrieved from https://www.pbs.org/newshour/show/life-in-afghanistan- remains-dire-2-years-after-collapse-of-u-s-backed-government
Pratiwi,  A.  (2019,  Februari  18). Dulu  Melarang,  Sekarang  Taliban  Aktif  Gunakan  Internet  dan Media Sosial . Kompas.id. Retrieved April 27, 2024, from
https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/18/dulu-melarang-sekarang-taliban- aktif-gunakan-internet-dan-media- sosial?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif. Pascal Books. Rahman, H. (2022). Afghanistan Under the Taliban 2.0: Aspects and Challenges . Gaziosmanpasa University.
https://www.researchgate.net/publication/367162990_Afghanistan_under_the_Taliba n_20_Aspects_and_Challenges
Rois,  C.,  &  Rohaniyah,  N.  (2023,  Juni  27).  Praktik  Politik  Islam:  Kepemimpinan  Taliban  Di Afghanistan Dalam Tinjauan Politik Islam Kawasan. Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam , Vol.19 (1) .
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/16369/6350 Rostow,  N.  (2022).  Reflections  on  the  Consequences  of  the  US  Afghan  Experience.  In  Israel Yearbook on Human Rights, Volume 52 (2022) (pp. 89-120). Brill Nijhoff. Rosyidin, M. (2018). 20 Buku Hubungan Internasional Paling Berpengaruh. Deepublish. Saeed, S. (2021, August 20). Taliban 2.0: Older, media-savvy and still duplicitous . POLITICO.eu. Retrieved  April  27,  2024,  from  https://www.politico.eu/article/taliban-afghanistan- rebrand-social-media-twitter-international-recognition/
Schäfer, A.  (2023). Digital heuristics:  How parties strategize political  communication in  hybrid media environments. New media & society, 25(3), 522-539.
Scrivens, R., & Conway, M. (2019). The roles of ‘old’and ‘new’media tools and technologies in the facilitation of violent extremism and terrorism. In The human factor of cybercrime. Taylor & Francis.
Seddiqi, F. A. (2020). The process of nation building in Afghanistan in last three decades (Master's thesis, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).
Shafiei,  M.,  &  Overton,  K. (2023). Mirage or Oasis? Assessing the Role  of the United  Nations Assistance Mission in Afghanistan. Asian Journal of Peacebuilding , Vol.11 No.2 , 257- 276. doi: 10.18588/202311.00a398
Sidiq, A. (2022).  Function of Mass  Communication in  the Social  Development of Afghanistan. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 2(4), 134-139.
Suhrke, A., & Schmeidl, S. (2023). Working with the Taliban: from the first to the second Emirate. Central Asian Survey, 42(3), 518-536.
Tatchou Nounkeu, C. (2020). Political communication strategies of sub-Saharan Africa nationalist movements in the era of (de) colonization: The case of the UPC in Cameroon (1948– 56). Journal of African Media Studies, 12(2), 123-136.
Thomas,  C.  (n.d.).  Taliban  Government  in  Afghanistan:  Background  and  Issues  for  Congress.
Congressional Research Service , 1-41. https://sgp.fas.org/crs/row/R45122.pdf

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.4, 2024
Werdiningsih,  E.,  &  B,  A.  H.  (2022).  Lima  Pendekatan  dalam  Penelitian  Kualitatif.
LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah , Vol.24 No.1 , 39-50.
https://likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/likhitapradnya/article/downloa d/217/195/