## PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

## Social Assessment on The Development of The Fishery Business
Entity in SKPT Selat Lampa, Natuna
*Armen Zulham Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 Diterima tanggal: 22 Januari 2018 Diterima setelah perbaikan: 8 Maret 2018 Disetujui terbit: 6 Juni 2018
* email: keude_bing@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kehadiran nelayan asing pelaku Illegal Unreported and Unregulated fishing ( IUU- Fishing ) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku IUU Fishing pada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih premature sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya.  Penilaian sosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50  nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna.  Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017.  Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut  berperan di SKPT Selat Lampa.

## Kata Kunci: perikanan; Natuna; struktur sosial; jaringan sosial

## ABSTRACT
The presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation,  access  to  fish  resources,  development  of  processing  industry,  development  of  market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016,  is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

## Keywords: fishing; Natuna; social structure; social networking
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Perairan Laut Natuna Utara mulai dikenal pada Juli 2017 (Suryadinata, 2017). Perairan ini merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI- 711). Menurut Supryanto (2015) potensi bisnis perairan tersebut sering dimanfaatkan armada perikanan China, Vietnam dan Thailand. Pemerintahan China dan Vietnam secara sepihak mengakui perairan Laut Natuna Utara adalah fishingground tradisional nelayan mereka (Riska, 2017).
Laporan dari nelayan Desa Sepampang, Desa Bandarsyah Pulau Bunguran Besar, menunjukkan kegiatan illegal  fishing kapal ikan Vietnam sampai 2018 masih terjadi, namun jumlahnya jauh berkurang. Kehadiran kapal ikan asing pada perairan Laut Natuna Utara merupakan tanda, bahwa:
a.  Laut Natuna adalah salah satu sumber pasokan ikan. Analisis yang dilakukan lembaga S.  Rajaratnam  School  of  International  Study Nanyang  Technology  University  Singapore, perairan Natuna dapat  menghasilkan 500 ribu ton ikan per tahun (Supryanto, 2015). Estimasi tersebut termasuk ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  Laut Natuna Utara.  Pada tahun 2015 ikan yang didaratkan di Natuna mencapai 48.968,85 ton (Dinas Perikanan Natuna, 2017). Jika keberadaan armada perikanan  Muara Angke, Muara Baru, Tegal dan Pekalongan yang beroperasi pada Laut Natuna Utara diperhitungkan, maka jumlah ikan yang ditangkap  dari perairan itu diperkirakan mencapai  60 ribu ton – 70 ribu ton ikan per tahun. Angka tersebut, menurut Kepmen KP No. 45/MEN/2011, Kepmen KP No. 47/Kepmen-KP/2016 dan Kepmen KP No. 50 / Kepmen KP/ 2017 menunjukkan produksi ikan dari perairan Natuna telah lebih tangkap.
b.  Armada perikanan tangkap  di Natuna tidak memadai. Pada tahun 2017, jumlah armada perikanan Kabupaten Natuna  sekitar 4.107 unit. Armada itu terdiri dari  kapal / perahu 1GT – 5GT (58,4%);  9,3% armada perikanan 5 GT – 10 GT dan 27,6% armada Perahu Motor Tempel. Armada perikanan > 30 GT tidak tercatat pada Statistik Perikanan Kabupaten Natuna. Namun, armada perikanan > 30 GT yang beroperasi di Laut Natuna Utara merupakan kapal ikan asal Tanjung Balai
Karimun Kepulauan Riau,  Muara Angke, Muara Baru, serta Pekalongan dan Tegal yang jumlahnya terbatas.
c.  Fasilitas pendukung penangkapan ikan di Natuna tidak memadai. Distribusi ikan ke pasar tujuan misalnya,  adalah tantangan yang dihadapi nelayan asal Natuna. Hal ini disebabkan karena jumlah Cold  Storage , Pabrik Es dan Tempat Pendaratan Ikan tidak memadai. Selain itu pasokan bahan bakar minyak untuk penangkapan ikan di Natuna juga terbatas. Permasalahan semakin pelik ketika  produksi ikan di Natuna melimpah, daya serap pasar lokal terbatas sehingga harga ikan sangat rendah. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh struktur sosial yang ada. Jika dipelajari statistik Kabupaten Natuna (BPS Kabupaten Natuna, 2017), hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna, belum memprioritaskan lapangan usaha sektor primer (termasuk perikanan).
Uraian diatas, secara implisit menunjukkan aktivitas bisnis (Reniati, 2013), kontruksi sosial (Radcliffe_Brown,  1940),  jaringan  sosial  (Blau, 1964) Lapangan Usaha Perikanan di Natuna telah berjalan, namun struktur sosial dan entitas bisnisnya belum dipetakan dengan baik, sehingga Lapangan Usaha Perikanan tersebut belum mampu mendorong perekonomian Natuna.
Pada sisi lain, untuk memanfaatkan potensi ikan dan mengantikan peran kapal ikan asing yang ditangkap dan ditenggelamkan di Laut Natuna Utara, pemerintah melakukan kontruksi sosial dengan Kepmen KP No. 51/Kepmen-KP/2016, membangun SKPT Selat Lampa serta memberi bantuan armada dan alat tangkap perikanan kepada nelayan di Natuna. Artinya pemerintah mengintervensi struktur sosial di luar SKPT Selat Lampa dengan Kepmen KP No. 51/Kepmen- KP/2016, agar berintegrasi dengan struktur sosial yang dibuat pemerintah di Selat Lampa (Radcliffe-Brown,  1940).  Harapan  ini  tidak mudah diwujudkan, karena entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa tidak terintegrasi. Apalagi setiap jaringan sosial pada entitas bisnis perikanan yang ada sudah  mapan dan ikatannya cukup kuat. Jaringan sosial pada entitas bisnis perikanan dapat disebut sebagai keterlekatan kuat (Damsar dan Indriyani, 2013). Sementara, entitas bisnis pada SKPT Selat Lampa sedang dirintis dan jaringan sosialnya premature .
Penilaian  sosial  cara yang  digunakan untuk mempercepat berfungsinya suatu program (Taylor et al ., 1990). Penilaian sosial tulisan ini, dilakukan untuk mempelajari strategi, kemampuan dan fungsi dari entitas bisnis pada struktur sosial perikanan Natuna, agar informasi pemanfaatan potensi ikan, akses  teknologi, kemampuan akumulasi modal, akses pasar dapat dipetakan. Sehingga jaringan sosial pada entitas bisnis yang ada diluar kawasan SKPT Selat Lampa itu, dapat berintegrasi dengan jaringan  sosial yang dibangun pada  SKPT Selat Lampa di Natuna. Pengumpulan data untuk mewujudkan tujuan diatas dilakukan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Data dan informasi diperoleh melalui Focus  Group  Discussion (FGD) di Ranai. In depth study dilakukan dengan wawancara pada 50  nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha/koperasi yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Responden tersebut tersebar pada Desa Pulau Tiga, Desa Tanjung, Desa Bandarsyah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Sepampang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif (Huisman, 2015; de Lange, 2017; dan Heaney, 2015). Analisis preskriptif digunakan dengan memanfaatkan  hasil analisis deskriptif tersebut untuk mendorong jaringan sosial diluar SKPT Selat Lampa  dapat berintegrasi dengan aktivitas pada  SKPT Selat Lampa.

## CAKUPAN BAHASAN ENTITAS BISNIS DAN JARINGAN SOSIAL PERIKANAN NATUNA
Struktur sosial dan jaringan sosial  di Natuna membentuk entitas bisnis perikanan melalui  proses interaksi sosial (Bardis, 1978). Struktur sosial itu menurut Parsons (1951) adalah sistem sosial yang terdiri dari pedagang ikan, pemilik kapal ikan, pengusaha maupun pengolah hasil perikanan. Dan menurut Crossman, (2017); Lauer, (1982) struktur sosial itu dapat berupa institusi/organisasi/ lembaga/kelompok dengan peran dan status sosial tertentu.  Sistem sosial itu akan berfungsi, jika punya kemampuan adaptasi, tujuan yang sama, mampu berintegrasi dan menjaga pola relasi yang sudah dibangun (Poloma, 2007).
Tulisan ini melihat, entitas bisnis perikanan di Natuna adalah bentuk  operasionalisasi bisnis yang dilakukan oleh  pelaku usaha perikanan di Natuna. Berdasarkan batasan itu maka di Natuna terdapat 4 tipe entitas bisnis (Moore, 1974 dan Kimmitt & Esquire, 2013), yaitu: kepemilikan sendiri, kongsi, kongsi terbatas, kongsi dengan penyertaan modal (saham).
Entitas bisnis kepemilikan sendiri, umumnya mencakup kegiatan penangkapan ikan dengan perahu tanpa motor dan pengolahan ikan skala rumah tangga. Karakteristik entitas bisnis ini adalah pemilik tunggal, keuntungan dan berbagai keperluan dalam kegiatan usaha adalah  tanggung jawab pemilik usaha.
Entitas bisnis Kongsi terdapat pada kegiatan penagkapan ikan dengan motor tempeL, kapal motor dan koperasi. Entitas Kongsi ini merupakan bentuk kerja sama 2 orang atau lebih dalam pengelolaan dan pembiayaan usaha, pengunaaan keuntungan  serta  membayar kewajiban usaha.
Entitas bisnis kongsi terbatas umumnya terdapat dalam perdagangan ikan antara eksportir / pengumpul dan pemilik kapal ikan. Entitas bisnis ini merupakan kerjasama dua orang atau lebih dimana mitra hanya ikut dalam investasi, tetapi pengelolaan usaha dan kewajiban lain adalah tanggung jawab yang menjalankan usaha.
Entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal (saham). Entitas ini terdapat pada kegiatan ekspor hasil perikanan, pengelolaan cold storage , pabrik es atau Stasiun Pengisi Bahan Bakar Nelayan. Pada entitas bisnis ini, usaha dijalankan oleh profesional, namun keputusan pengelolaan usaha, kewajiban usaha dan keuntungan dari usaha diatur berdasarkan saham yang dimiliki.
Kekuatan jaringan sosial pada entitas bisnis itu tergantung dari kapasitas  struktur sosial dalam masyarakat perikanan Natuna. Pada entitas bisnis penangkapan ikan (kongsi) misalnya, kekuatanya tergantung dari pengaruh pemilik kapal ikan (juragan) pada nahkoda dan  anak buah kapal; atau kongsi terbatas tergantung pengaruh pedagang ikan (pengumpul dan eksportir) dengan pemilik kapal (juragan). Demikian juga halnya, pada kegiatan perdagangan dan distribusi ikan kekuatan jaringan sosial itu terletak pada  pedagang besar (eksportir). Kekuatan bisnis entitas kongsi dengan penyertaan modal tergantung kesepakatan antara pedagang besar (eksportir di Tanjung Balai Karimun) dengan pedagang pengumpul ikan di Natuna.  Peran jaringan  sosial pada entitas bisnis perikanan Natuna dapat dipelajari menurut dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal  pelaku usaha pada  jaringan sosial tersebut punya peran berbeda dan status sosial  yang setara, sedangkan pada dimensi vertikal pelaku usaha pada  jaringan sosial punya peran dan status sosial yang berbeda satu dengan lainnya (Schmitz, 2012).
Tulisan ini melihat jaringan sosial bisnis perikanan di Natuna dalam dimensi horizontal dan dimensi vertikal perlu dipahami, agar mereka dapat melakukan kegiatan bisnis pada SKPT Selat Lampa. Saat ini entitas bisnis perikanan di Natuna aktivitasnya belum terintegrasi, karena aktivitas mereka tersebar pada berbagai desa di Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan  Sedanau.
Entitas Bisnis Perikanan di Luar SKPT Selat Lampa
Jaringan sosial entitas bisnis perikanan Natuna dalam dimensi horizontal menggambarkan diferensiasi sosial karena perbedaan peran dalam membangun relasi. Pelaku usaha pada jaringan sosial ini menurut fungsi ekonomi terdiri dari: pemilik kapal ikan – pedagang - pengolah – dan pengusaha.
Jaringan bisnis perikanan pada struktur sosial diatas dapat membangun entitas bisnis kongsi terbatas. Kekuatan jaringan bisnis itu terletak pada “ikatan”. Ikatan  menjadi “wadah” adaptasi pelaku usaha untuk berkerjasama  karena tingginya persaingan bisnis. Jaringan sosial pada entitas kongsi terbatas akan berlanjut jika para pelaku usaha mempunya komitmen dan tujuan yang sama dan akan berakhir jika komitmen dan tujuan berbeda. Integrasi yang berlanjut disebut keterlekatan kuat dan yang tidak berlanjut disebut keterlekatan lemah (Granovetter, 1995; Damsar & Indrayani, 2013).
Jaringan sosial pada entitas bisnis “keterlekatan kuat” terjadi karena  pelaku usaha “diikat” dengan investasi atau bantuan biaya operasional oleh pelaku lain. Sebaliknya jaringan sosial dengan “keterlekatan lemah” pelaku usahanya  belum diikat / terikat dengan investasi atau bantuan biaya.
Pada nelayan di Bunguran Timur hasil penelitian Zulham et al . (2017), menunjukkan 50% nelayan menerima investasi pembuatan armada dari pedagang. Selain itu, pedagang juga  memberi “jaminan sosial” ( social  safety fund ) kepada rumah tangga nelayan (pemilik kapal). Jaringan sosial pada entitas bisnis kongsi yang diikat pedagang, umumnya sulit beradaptasi dengan jaringan  sosial yang dibentuk pedagang ikan lain, karena akan mengganggu bisnis mereka. Di Pulau Tiga 80% investasi armada perikanan berasal dari modal pribadi, namun biaya operasional penangkapan ikan tetap dari pedagang. Dengan demikian, jaringan bisnis perikanan di
luar SKPT Selat Lampa dapat disebut  sebagai jaringan sosial dengan keterlekatan kuat. Jika demikian halnya, diperlukan  langkah terobosan agar  jaringan sosial pada berbagai entitas bisnis di Natuna dapat beradaptasi dengan jaringan bisnis /jaringan sosial baru  yang dirintis  pada SKPT Selat Lampa.
Pada dimensi vertikal, jaringan sosial bisnis perikanan di Natuna dibangun pelaku usaha tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi investasi mereka.   Oleh sebab itu, pada dimensi vertikal jaringan sosial dapat dikelompokkan menurut:
a.  Kegiatan penangkapan ikan:
1.  Pemilik kapal ikan (juragan) – nahkoda - dan anak buah kapal.
2.  Pemilik kapal (juragan) - pedagang besar/ pedagang pengumpul
b.  Kegiatan perdagangan dan distribusi ikan:
1.  Pedagang besar – pedagang pengumpul - pemilik kapal ikan (juragan).
2.  Pedagang besar - pedagang pengumpul.
Relasi yang dibangun oleh pelaku usaha menurut dimensi vertikal pada jaringan  sosial tersebut peran dan status sosialnya tidak sama. Kekuatan relasi juga ditentukan oleh ikatan modal, investasi atau bantuan lainnya. Jaringan sosial bisnis tersebut sangat resisten, dan sulit bergabung dengan jaringan bisnis perikanan lain atau jaringan bisnis yang dibangun di Selat Lampa.
Relasi pada dimensi vertikal ini, terbentuk karena berbagai hal: pada pemilik kapal penangkap ikan karena keterbatasan modal dan pendapatan; pada ABK & nahkoda karena memerlukan uang. Pada pedagang karena persaingan ketat dalam mendapatkan pasokan ikan akibat  kuota ikan yang harus dipenuhi untuk pasar tujuan.
Relasi pada struktur sosial dimensi horizontal dan dimensi vertikal membentuk ikatan patron –  client .  Bentuk relasi  yang demikian umum ditemui  pada bisnis produk primer (Saptana & Ashari, 2007).  Pada dimensi horizontal terdapat antara pedagang ( patron ) – pemilik kapal ( client ); pengusaha ( patron ) – pedagang (pengumpul) & nelayan ( client ).  Sedangkan pada dimensi vertikal adalah antara: pemilik kapal/juragan (patron) – nahkoda / ABK ( client ); pedagang pengumpul /
pedagang besar ( patron ) - pemilik kapal ikan ( client ); pedagang besar ( patron ) – pedagang pengumpul dan pemilik kapal ikan ( client ) dan pedagang besar sebagai patron dengan pedagang pengumpul sebagai client (Humaidi, 2010; Minaro et al ., 2010).
Entitas  Bisnis  Perikanan  Pada  SKPT  Selat

## Lampa
Tersedianya berbagai fasilitas pada SKPT Selat Lampa, maka pemerintah mendorong entitas bisnis memanfaatkan berbagai fasilitas yang terdapat pada SKPT itu. Jika diperhatikan  pada SKPT Selat Lampa baru  terdapat tipe entitas bisnis kongsi terbatas.
Entitas bisnis kongsi terbatas terjadi karena kerjasama antara Perum Perindo (pedagang ikan) dengan pemilik armada/kapal penangkap ikan di Midai Natuna. Kerjasama tersebut merupakan bentuk jaringan sosial dari dimensi horizontal. Para  pelaku usaha pada jaringan sosial itu, mempunyai  peran yang berbeda dan status sosial yang setara. Entitas bisnis kongsi terbatas yang dibangun Perum Perindo tersebut dibentuk secara formal dengan perjanjian. Pemilik armada perikanan sebagai “ client ” diikat dengan bantuan biaya penangkapan ikan oleh Perum Perindo. Selanjutnya pemilik armada penangkapan ikan menjual hasil tangkapan kepada Perum Perindo sebagai patron . Kekuatan jaringan sosial yang fomal ini membentuk “keterlekatan kuat”. Namun keterlekaan itu dapat melemah jika bantuan biaya tersebut dikurangi atau dihentikan.
Pada dimensi horizontal Perum Perindo diperkirakan sulit membangun jaringan sosial dengan berbagai armada perikanan lain yang ada di sekitar Selat Lampa (Pulau Tiga dan Bunguran Besar) untuk mendukung usahanya di SKPT Selat Lampa. Pemilik  armada perikanan pada lokasi Pulau Tiga dan Bunguran Besar (diluar SKPT Selat Lampa) telah “diikat” oleh pedagang pengumpul lain yang berkongsi dengan pedagang di Tanjung Balai Karimun dan Batam. Hal ini diduga menjadi penyebab armada perikanan di  Pulau Tiga dan Bunguran Besar tidak  beraktivitas pada lokasi SKPT Selat Lampa. Untuk mendorong mereka masuk ke SKPT Selat Lampa diperlukan kontruksi sosial baru berupa perda dari Pemerintah Daerah Natuna dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perda dan peraturan Menteri tersebut akan mendorong terdapatnya entitas bisnis
kepemilikan sendiri dan kongsi terdapat dalam SKPT Selat Lampa.
Pada SKPT Selat Lampa terdapat pengusaha SPDN, pengusaha ini merupakan entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal. Pengusaha SPDN di Selat Lampa mendapat hak untuk mengelola SPDN di SKPT Selat Lampa dengan penyertaan modal untuk mendapat pasokan BBM dari Pertamina.
Ikatan yang dibangun oleh dua entitas bisnis di Selat Lampa tersebut walaupun merupakan kelekatan kuat, tetapi terbentukknya sangat formal (dengan surat perjanjian), sehingga jika satu pihak merasa dirugikan maka jaringan sosial itu akan lepas satu dengan lainnya.
Dengan entitas bisnis yang ada dan  untuk mewujudkan tumbuhnya jaringan sosial dalam dimensi vertikal  dalam SKPT Selat Lampa diperlukan kontruksi sosial baru yang harus dibuat oleh Pemda dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sehingga di SKPT Selat Lampa akan ditemui jaringan sosial pemilik kapal – nahkoda – ABK atau eksportir  - pedagang pengumpul – pemilik kapal ikan.

## Penilaian Sosial Dimensi Horizontal  Bisnis Perikanan Natuna
Pelaku usaha pada jaringan sosial menurut dimensi horizontal  dipandang memiliki peran yang berbeda dan status sosial  yang setara. Di Natuna, pemilik kapal berperan dalam menangkap ikan; pedagang berperan membeli dan mendistribusikan ikan; pengolah membeli dan mengolah bahan baku ikan; pengusaha berinvestasi untuk mendukung bisnis perikanan. sRelasi pemilik kapal / nelayan – pedagang – pengolah – pengusaha bertujuan agar investasi mereka pada bisnis perikanan di Natuna dapat berlanjut.
Keberlanjutan investasi itu dapat dipetakan dari kemampuan  dan fungsi pelaku usaha, sehingga kapasitas dari pelaku usaha perikanan pada struktur sosial dalam perekonomian Natuna dapat diketahui.
Hasil pemetaan pada Tabel 1 menurut Soerjono (1985), dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki relasi dan kapasitas pelaku usaha dalam membangun perekonomian Natuna.
Struktur Sosial Menurut Dimensi Horizontal/ Horizontal Dimension of Social Structure Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ Social Assessment Components of fisheries Business Akses Sumber Daya Perikanan/ Access to Fish Resource Strategi Akumulasi Modal/ Capital Accumulation Strategy Akses Teknologi/ Access of Technology Akses Pasar/ Market Access Nelayan / Fishers Penangkapan ikan, umumnya dengan armada 1 – 5 GT. Tujuannya mensuplai ikan untuk pedagang / mostly used 1 – 5 GT fishing fleet for fishing. The purpose to supply fish for traders Tidak mampu mengakumulasi dan mengakses sumber modal resmi. Menggunakan modal pedagang untuk menangkap ikan. / Limited ability to accumulate and access formal funding institution. For fishing used funding from trader. Tidak mampu mengakses sumber teknologi dan memanfaatkan teknologi yang ada./ Limited ability to access sources of technology. And used existing technology Kemampuan mengakses pasar sangat terbatas. Hanya menjual ikan di lokasi pendaratan ikan./ limited ability to access market. Fish sold at fishing port only. Pedagang ikan/ Fish trader Membiayai kegiatan penangkapan ikan. Tujuan mendapatkan ikan ekspor./ Offer funding for fishing operation. The purpose to find the quality of  export fishes . Akses pada sumber modal dan mengakumulasi modal. Berfungsi sebagai penyedia modal untuk penangkapan ikan, handling dan distribusi ikan. / Have the ability to access and accumulate capital. The role as supplier of funding for fishing & fish processing Akses pada sumber teknologi dalam kasus tertentu siap membeli teknologi agar ikan yang diperdagangkan bermutu premium / have the ability to access source of technology to find the premium quality of fish . Punya kemampuan mengakses pasar ekspor. Ekspor per pedagang besar ± 20 ton – 30 ton per bulan.
/ Ability to access fish export market. Export capacity each trader 20 tonnes – 30 tonnes per month .
Pengolah/ Processor Tidak mampu mengakses sumber daya . Kebutuhan ikan dibeli pada tempat pendaratan ikan, daya serap terbatas./ have no ability to access to fish resources. Fish supply buy at the fish landing site with limited capacity . Hanya beberapa yang dapat mengakses Bank. Kegiatan produksi mampu mengakumuasi modal ± Rp. 500 ribu per proses  produksi./ only limited fish processor have access to bank.
Production process could be accumulated capital ± 500 thousand for each production cycle. Akses teknologi diperoleh melalui petugas pemerintah / peneliti. Menggunakan teknologi yang ada./
Access technology found from governmen official / reseach person. Used the existing technology. Punya kemampuan mengakses pasar, dan tidak mampu memenuhi persyaratan pasar. Memasok produk olahan skala rumah tangga. / Have the ability to access market but unable to fulfill market requirement . Pengusaha / Businessmen Kegiatan utama berinvestasi untuk penangkapan ikan, menjual  es balok dan membeli ikan hasil tangkapan nelayan./ the main activities are to invest in fishing activities, sold ice and buy fresh  fish from fisher’s.
Mampu mengakses perbankan. Berfungsi menyerap dan menyediakan akomodasi untuk kegiatan penangkapan ikan./ able to access bank. The main function to absorb and provide accommodation for fishing activities. Tidak mau mengakses sumber teknologi. Hanya memanfaatkan teknologi/infrastruktur yang telah ada./ Do not want to access sources of technologi. Only utilize technology/ infrastructure . Avability.
Punya akses dan relasi pada pasar ekspor. Berfungsi sebagai grader, dan broker eksportir ikan. /
have the access and relation in export market. The role as grader and broker for fish”s exporter.
Tabel 1.   Pemetaan Kemampuan dan Fungsi  Pelaku Usaha  Dalam Bisnis Perikanan Pada Dimensi Horizontal, di Natuna 2017.
Table 1.  Mapping of Capacity and Function for Businessmen in Fishery Business on Horizontal Dimension, in Natuna 2017
Assessmen pada Tabel 1, menunjukkan peran pedagang pada dimensi horizontal  sangat dominan dalam menjalankan fungsi ekonomi pada bisnis hasil perikanan di Natuna. Peran tersebut terutama  pada: (a). penyediaan modal operasional dan investasi untuk mengakses sumber  daya pada kegiatan penangkapan ikan. Bantuan modal pedagang tersebut diarahkan untuk menangkap ikan karang. Rata-rata setiap pedagang membantu biaya operasional per trip (2 -3 hari) Rp1.182.527. yang terdiri dari biaya solar Rp567.968; biaya es Rp274.227; biaya umpan Rp100.000 dan perbekalan Rp240.282. (b). Kemampuan  akumulasi modal pedagang ikan Natuna, cukup tinggi. Sumber modal cadangan untuk mendukung bisnis perikanan berasal dari eksportir ikan di Batam dan Singapura. Seorang pedagang ikan di Ranai setiap hari harus menyediakan dana tunai minimal Rp. 25 Juta untuk membiayai kegiatan penangkapan ikan dan membeli ikan. (c). Mutu dan jenis ikan menjadi perhatian utama dalam membeli  ikan, dan (d). mampu membangun akses pasar dan jaringan distribusi ikan.
Pelaku usaha lain, nelayan (pemilik kapal), pengolah dan pengusaha) perannya terbatas (Tabel 1). Peran nelayan dalam struktur sosial tersebut, lebih dominan untuk akses sumber daya . Kemampuan nelayan untuk mengakses sumber modal  usaha  pada  lembaga  finansial  tidak  ada, karena kendala persyaratan perbankan. Hal inilah yang menyebabkan  sumber biaya operasional atau investasi kegiatan penangkapan ikan diperoleh dari pedagang. Relasi pedagang – nelayan menjamin pasokan ikan untuk pedagang. Relasi ini dipertahankan dan semakin kuat, karena pedagang memerlukan ikan untuk tujuan pasar ekspor. Perilaku ini mendorong nelayan menangkap jenis ikan tertentu untuk  pasar ekspor saja.
Hasil tangkapan nelayan Natuna pada tahun 2017 terdiri dari ikan Kerapu 301,9 ton; Kurisi Bali 233,1 ton; Kakap Merah ( Anggoli ) 208,9 ton; Kurisi 252 ton; Manyung 318,1 ton; Gurita 138,5 ton; Cumi-cumi 237,9 ton; Ikan Tongkol dan ikan Layang masing-masing 311,2 ton dan 451,7 ton. Tiga jenis hasil tangkapan yang terakhir umumnya dijual ke Jakarta dan Pemangkat (Kalimantan Barat), sedangkan ikan lainnya tujuan pasarnya adalah Singapura.
Peran pengolah hasil perikanan dalam struktur bisnis perikanan di Natuna masih terbatas. Keberadaan pelaku usaha pengolahan di Natuna, karena program pemberdayaan masyarakat
“kelompok pengolah dan pemasar” (Poklahsar) yang dimulai pada tahun 2012. Poklahsar diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan skala komersial di Natuna.
Jumlah poklahsar sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 122 unit. Poklahsar yang dominan dalam struktur sosial itu  adalah: usaha kerupuk ikan (63%), usaha ikan asin (17%)  dan usaha bakso ikan 15%. Selain itu, terdapat usaha pengolahan teri kering dan fermentasi ikan teri (pedé), abon ikan, kerupuk cumi dan ikan salai masing-masing sekitar 1% – 2% dari jumlah poklahsar yang ada. Usaha rumah tangga tersebut terkonsentrasi pada desa Cemaga Tengah (Bunguran Selatan), ikan Salai di Bunguran Selatan dan Bunguran Timur, Ikan Asin di Bunguran Tengah, kerupuk tersebar di Midai, Pulau Tiga, Bunguran Tengah, Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur, Bunguran Selatan.
Seluruh pelaku usaha pada struktur sosial ini termasuk sebagai usaha rumah tangga skala kecil, mutu hasil produksi tidak stabil dengan kemasan yang tidak standar, serta pasar hasil produksi yang terbatas di Ranai dan Batam, proses produksi dilakukan secara konvensional. Struktur sosial tersebut belum berhasil menumbuhkan pengolah hasil perikanan dalam skala komersial.
Pengusaha pada struktur sosial bisnis perikanan di Natuna dapat dikatagorikan sebagai pengusaha yang memanfaatkan infrastruktur yang dibangun pemerintah.  Mereka tidak berinvestasi pada infrastruktur, karena resiko bisnis sangat tinggi, apalagi  jumlah  ikan  hasil  tangkapan  berfluktuasi tergantung musim ikan. Biaya investasi perikanan sangat tinggi dan ongkos distribusi barang dan jasa relatif mahal. Oleh sebab itu, perilaku bisnis pengusaha perikanan di Natuna lebih dominan dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah atau koperasi dalam bentuk penyertaan modal untuk mengelola Cold  Storage,  Ice  Flake, dan dan armada penangkapan ikan. Cold  Storage yang dikelola pengusaha terdapat di SKPT Selat Lampa dan di dekat pasar tradisional Ranai. Armada perikanan dan ice  flake yang telah diserahkan kepada koperasi akhirnya dikelola oleh pengusaha. Dengan fasilitas yang dikelolanya, pengusaha membeli ikan dari nelayan dan menyimpannya dalam jumlah yang banyak dan setelah volume ikan mencukupi dikirim dengan kapal  ke Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, atau Pemangkat (Kalimantan Barat).
Tabel 1, menunjukkan pedagang ikan merupakan kunci utama dalam mengembangkan perikanan Natuna. Jumlah pedagang besar ikan di pulau Bunguran (Natuna) sekitar 3 pedagang, Tanjung Balai Karimun dan Sedanau masing- masng satu pedagang.
Setiap pedagang memiliki jaringan sosial yang terpisah satu dengan lainnya.  Pedagang besar ikan di Bunguran Besar (Natuna) berperan mendistribusikan ikan segar kualitas ekspor melalui jaringan distribusi di Batam dan Tanjung Balai Karimun serta Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pengiriman ikan segar kualitas ekspor dilakukan setiap hari kecuali hari minggu. Rata-rata pengiriman ikan berkisar antara 3 kuintal – 5 kuintal ikan segar per pedagang.  Pengiriman lewat jalur udara hanya menggunakan Sriwijaya Air dan dibatasi kapasitas kargo pesawat.
Pada perdagangan ikan di Natuna, pedagang besar memerlukan pasokan es curah yang cukup banyak, karena ikan hasil tangkapan nelayan harus
sampai ke Singapura dalam waktu 24 jam. Saat ini pasokan es terbatas, sumber pasokan  es untuk mengawetkan ikan berasal dari pabrik es dan es yang diproduksi oleh rumah tangga. Jika terdapat ikan yang tidak terkirim ke Singapura, maka akan disimpan dalam “ box ” penyimpan ikan dan ikan tersebut akan dikirim ke Batam dan Tanjung Pinang dengan kapal pengangkut ikan melalui jaringan distribusi yang biasa dilakukan pedagang.

## Penilaian  Sosial  Dimensi  Vertikal  Bisnis Perikanan Natuna
Assessmen sosial dimensi vertikal, menggambarkan kemampuan dan fungsi dari setiap pelaku usaha pada jaringan  sosial bisnis perikanan dimana peran dan status sosialnya berbeda antar pelaku usaha. Pada dimensi ini, pelaku usaha dengan jaringan sosialnya bersaing dengan pelaku / jaringan sosial lain  dalam pasar. Tabel 2, mengambarkan hasil pemetaan kemampuan dan fungsi jaringan ringan sosial bisnis  perikanan di Natuna.

## Tabel 2.   Pemetaan Kemampuan dan Fungsi  Pelaku Usaha  Dalam Bisnis Perikanan Pada Dimensi Vertikal, di Natuna 2017.
Table  2.  Mapping  of  Capacity  and  Function  for    Businessmen  in  Fishery  Business  on  Vertical Dimension, in Natuna 2017 .
Struktur Sosial Menurut Dimensi
Vertikal/ Vertical Dimention of Social Structure Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ Social Assessment Components of Fisheries Business Akses Sumber Daya Perikanan/ Fish Resource Access Strategi Akumulasi Modal/ Capital Accumulation Strategy Akses Teknologi/ Technology Access Akses Pasar/ Market Access Jaringan Bisnis Kegiatan Penangkapan Ikan / Fishing Business Network
Pemilik kapal ikan
– nahkoda -  ABK/ Fish boat owners – fishing master –boat labor Akses sumber daya semakin kuat  karena relasi patron (pemilik kapal) dengan client (nahkoda & ABK). Fungsinya untuk mendapat ikan dan pendapatan agar usaha tetap eksis./ resources access getting stronger due to patron relation (boat owner) – client (fishing master ? boat labor. The function is to get supply of fish &
income
Akumulasi modal hanya pada pemilik kapal. Modal digunakan sebagai pengikat client (nahkoda + ABK). Fungsinya mengikat nahkoda & ABK agar usaha penangkapan ikan dapat beroperasi / capital accumulation only at boat owner. The capital use to tie up fishing master & boat labor . Sumber teknologi yang diakses pemilik kapal adalah kerabat, penyuluh dan pedagang ikan/ The boat owner source of technology is relative, extension agent & fish trader Akses pasar pemilik kapal terbatas pada lokasi pendaratan ikan. Fungsinya hanya untuk menjual ikan dan mendapat uang tunai untuk rumah tangga dan melanjutkan usaha./ boat owner access to market only at landing place. The function only to get fresh money and income for fishing household .
Struktur Sosial Menurut Dimensi Vertikal/ Vertical Dimention of Social Structure Komponen Penilaian Sosial Bisnis Perikanan/ Social Assessment Components of Fisheries Business Akses Sumber Daya Perikanan/ Fish Resource Access Strategi Akumulasi Modal/ Capital Accumulation Strategy Akses Teknologi/ Technology Access Akses Pasar/ Market Access Pemilik kapal ikan – pedagang / boat owner - trader Pemilik kapal sebagai client - pedagang ( patron) . Fungsinya menjamin pasokan ikan dari nelayan untuk pedagang pengumpul dan pedagang besar) / Boat owner client – trader patron. The fuction is to gurantee fish supply . Akumulasi modal sangat kuat pada pedagang ( patron ).
Modal digunakan agar mendapat pasokan ikan dengan mengikat pemilik kapal./ capital accumulation only at trader. . The capital use to tie up boat owner. Sumber teknologi adalah penyuluh. Teknologi fungsinya hanya untuk menangkap ikan./ t he sources of technology is extension agent. The function of technology only  for fishing activities. Akses pasar dilakukan pedagang (besar). Pedagang pengumpul hanya membeli ikan dari nelayan. Fungsi  pengumpul adalah menjamin suplai ikan untuk pedagang besar. / market access conducted by trader only to buy fish from fisher’s. Jaringan Bisnis  perdagangan dan distribusi ikan / Trader network and distribution Pedagang  - pemilik kapal ikan/ Trader – boat owner Pedagang (patron) mengakses sumber daya melalui pemilik kapal ikan. Fungsinya adalah untuk mendapat pasokan ikan sesuai dengan permintaan pasar./ trader access to resources through boat owner to collect fish from boat owner. Akumulasi modal dilakukan pedagang ( patron ) dan mengikat pemilik kapal  agar mendapat pasokan ikan. / capital accumulation only at trader and binding the fishermen, and to binding fishing owner to provide supply of fish. Sumber teknologi yang diakses adalah penyuluh. Teknologi yang dicari adalah untuk mengawetkan ikan./ .the sources of technology is extension agent. The function of technology only  for preservation Akses pasar ekspor dilakukan pedagang (besar). Pengumpul hanya membeli ikan dari nelayan.
Fungsi  pengumpul memasok ikan agar disortir oleh pedagang besar./ Export market undertaken by fish trader and collector only buy fish from fishermen. The role of collector only to supply fish for traders Pedagang besar – pedagang pengumpul / Fish trader – fish collector Mencari pasokan ikan dari nelayan. Fungsinya mengikat nelayan mendapatkan ikan segar berkualitas sehingga memenuhi kuota./ The role, looking for fish from fishermen. The role binding fishermen to supply the quality of fish for export market. Akumulasi modal dilakukan pedagang ( patron ) dan mengikat pedagang pengupul. Fungsinya mendapat jenis ikan ekspor. / capital accumulation carried out bay trader and binding fish collector.
Sumber teknologi adalah penyuluh dan  pameran. Teknologi yang dicari adalah untuk distribusi ikan. / The source of technology is extension agent and exhibition. Technology only for distribution of fish . Membangun akses pasar.
Fungsi: melakukan sortasi dan distribusi sesuai pasar tujuan./ To construct market access. The function is for sortation and distribution .
Lanjutan Tabel 2/ Continue Table 2.
Pada jaringan bisnis penangkapan ikan, pemilik kapal ikan – nahkoda – ABK, kekuatan relasi  berada pada pemilik kapal.  Pemilik kapal adalah patron dan nahkoda serta ABK merupakan client . Patron memiliki kekuasaan “mengikat” client dengan uang (dalam bentuk pinjaminan atau bonus). Pinjaman diperhitungkan dalam bagi
hasil sedangkan bonus tidak diperhitungkan dan dianggap  penghargaan yang diberikan pemilik kapal kepada nahkoda dan ABK. Besar bonus ditentukan pemilik kapal, dan bonus itu dapat dikatakan sebagai insentif untuk mendorong nahkoda dan ABK bekerja menangkap ikan lebih banyak dari biasanya.
Sebagai pemilik  aset, pemilik kapal punya posisi strategis untuk menentukan lokasi penangkapan ikan dan mengakumulasi modal dari penangkapan ikan agar usahanya tetap bertahan. Di Natuna, tidak ditemukan pemilik kapal yang dapat mengakses langsung sumber teknologi penangkapan ikan. Informasi teknologi tangkap ikan diperoleh dari kerabat dengan profesi yang sama, penyuluh dan pedagang. Pada relasi pemilik kapal – nahkoda – ABK,  pemilik kapal hanya mampu mengakses pasar di lokasi pendaratan ikan. Akses pasar diluar lokasi pendaratan ikan tidak dikuasai oleh pemilik kapal dan kemampuan tersebut ada pada pedagang (besar dan pengumpul).
Pada relasi  pemilik kapal – nahkoda – ABK, kekuasaan pemilik kapal sangat besar, terutama jika pemilik kapal merangkap pengurus koperasi dan menjadi penerima kapal bantuan penangkap ikan > 30 GT. Kapal batuan perikanan 30 GT memerlukan nahkoda trampil yang menguasai operasi kapal besar. Pada nelayan Natuna jumlah nahkoda untuk mengoperasikan kapal ikan besar (> 30GT) terbatas jumlahnya, dari 4.107 unit armada perikanan, hanya terdapat 0,2% armada ≥ 30 GT. Upaya untuk menyediakan nahkoda kapal ikan pernah dilakukan oleh Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara di Natuna pada tahun 2017 dengan menyewa nahkoda kapal ikan dari Bitung Sulawesi Utara menjadi pelatih nelayan setempat agar mereka dapat menjadi nahkoda. Nahkoda kapal ikan di Natuna umumnya nahkoda  belum  bersertifikat.  Hal  ini  terjadi, karena 58,4% armada perikanan Natuna ukuran 1-5GT dan 9,3% ukuran 5-10 GT, dan jumlah ABK per kapal  berkisar antara 2 sampai 3 orang dengan trip penangkapan rata-rata 2-3  hari. Adanya kapal bantuan tersebut, mendorong perubahan relasi pada dimensi vertikal dari pemilik kapal ikan (juragan) - nahkoda dan ABK menjadi relasi baru dengan pelaku  baru yaitu antara koperasi (sebagai juragan pemilik kapal) – nahkoda – juru mesin – juru masak dan anak buah kapal. Perubahan ini memerlukan keterampilan dalam manajemen maupun pengelolaan aset.
Perubahan relasi diatas adalah perubahan sosial dalam masyarakat perikanan di Natuna. Perubahan  itu  memunculkan  konflik  antara beberapa kelompok nelayan  perikanan di Natuna dengan pengusaha yang membiayai operasi penangkapan ikan dan manajemen operasional armada perikanan tersebut.
Perubahan sosial juga terjadi karena bantuan alat tangkap bubu lipat dari pemerintah. Bubu lipat ditolak nelayan, karena kontruksi dan jaringnya tidak sesuai dengan kondisi setempat serta kebiasaan nelayan untuk menangkap ikan. Permasalahan sosial bantuan alat tersebut muncul karena kebiasaan nelayan di Natuna belum dipetakan dengan cermat.
Pada relasi pemilik kapal (juragan) – pedagang (besar dan pengumpul), kekuatan relasi terletak pada pedagang (besar atau pengumpul). Pedagang merupakan patron , mempunyai uang dan kekuasaan, sedangkan pemilik kapal adalah client yang memiliki armada dan mempunyai tenaga kerja. Pada relasi yang demikian, pedagang berinvestasi atau membantu biaya operasional penangkapan ikan. Konsekuensinya,  pemilik kapal harus memasok ikan hasil tangkapan  kepada pedagang.
Pada dimensi vertikal, dalam perdagangan dan distribusi ikan di Natuna peran pedagang  sangat penting. Pedagang besar dengan status sosial sebagai “toke” selalu mendapatkan pasokan ikan dari pemilik kapal dan pedagang pengumpul yang menjadi client -nya. Sebagai “toke”, pasokan ikan dapat juga diperoleh dari pemilik kapal yang bukan client . Kondisi ini terjadi, jika suplai ikan melimpah dan daya serap pasarikan Natuna terbatas. Hal ini disebabkan karena daya serap pasar  di Natuna yang terbatas. Penyerapan ikan oleh satu industri pengolahan skala rumah tangga rata rata 5 kuintal per minggu. Sementara, permintaan ikan untuk konsumsi rumah tangga berkisar antara 15 - 17 Kg per bulan.  Jumlah rumah tangga di Natuna pada tahun 2015 adalah 19.296 kepala keluarga.
Akses pedagang besar pada potensi ikan dilakukan melalui dua cara, yaitu: berinvestasi pada armada penangkapan ikan dan mengikat pedagang pengumpul untuk menjamin pasokan ikan. Perilaku yang demikian  dilakukan karena: pedagang besar telah memiliki kontrak dengan pasar. Pedagang besar ikan di Natuna setiap hari minimal harus memiliki dana tunai berkisar antara Rp. 25 juta. Dana tunai tersebut sebagai cadangan untuk mendapat pasokan ikan, sementara dana hasil penjualan ikan pedagang besar masih ada direkanan  berkisar antara Rp. 115 juta – 120 juta per hari.
Bagi pedagang besar Natuna teknologi handling ikan belum menjadi perhatian utama.
Prinsip mereka adalah agar ikan yang didaratkan tersebut sebelum 24 jam sampai ke Tanjung Balai Karimun atau Batam. Pedagang mendapat informasi teknologi handling ikan dari penyuluh, pameran atau  eksportir ikan di Batam. Handling ikan yang dilakukan pedagang besar umumnya menggunakan “ steroform ” dan box ikan yang berinsulasi. Ikan yang akan dikirim tersebut dimasukkan dalam “ steroform ”  dan box ikan tersebut dan diberi  es curah, dengan komposisi 60% ikan segar  dan 40% es curah. Ikan kualitas ekspor dikirim melalui cargo pesawat ke Batam rata-rata 1 sampai 2 kuintal. Pengiriman ikan juga dilakukan dengan kapal laut, untuk tujuan Tanjung Balai Karimun, Batam dan Tanjung Pinang.
Integrasi  Sosial  Entitas  Bisnis  Perikanan  Pada SKPT Selat Lampa
Prospek ekonomi perikanan tangkap Natuna telah dianalisa oleh Wardono et al .,  (2017) dan aspek teknis ditulis Fauzi et al ., (2015). Namun, pengembangan bisnis perikanan di Natuna tidak mudah dilakukan, karena struktur sosial  dan jaringan bisnis pada setiap entitas bisnis di luar SKPT tidak lentur dan resisten terhadap perubahan.
Mengintegrasikan jaringan sosial yang ada diluar SKPT dengan jarigan sosial yang dibangun SKPT, melalui pemetaan akan membantu menemukan entry  point mendorong entitas bisnis diluar SKPT Selat Lampa berintegrasi  dengan aktivitas pada SKPT Selat Lampa. Selain itu menurut, Mularska-Kucharek & Brzezinki (2012) entitas bisnis perikanan di Natuna perlu memahami arah pembangunan perikanan  Natuna, agar mereka berkembang bersama program tersebut.
Demikian juga jaringan sosial entitas bisnis pada dimensi vertikal harus didorong agar berintegasi dengan jaringan sosial yang dirintis pada SKPT Selat Lampa, sehingga pada SKPT itu terdapat berbagai jaringan sosial dengan  entitas bisnisnya. Walaupun  menurut Bardis (1978) jaringan bisnis pada struktur sosial itu sulit beradaptasi, namun jika patron dari jaringan bisnis telah beraktivitas di SKPT maka client akan ikut beroperasi di SKPT Selat Lampa. Karena jaringan bisnis patron - client itu harus memasok ikan kepada pasar.
Integrasi sosial pada bisnis perikanan di Natuna dapat terwujud melalui  proses sosial  yang digambarkan oleh Setiadi & Kolip (2015) sebagai
hubungan timbal balik antara para pelaku usaha dalam mengakses sumber  daya , permodalan, teknologi dan memanfaatkan peluang pasar. Proses sosial bisnis perikanan itu dapat berbentuk asosiatif dan disasosiatif. Proses sosial asosiatif ditandai dengan relasi timbal balik yang bermanfaat antara para pelaku usaha. Proses sosial yang demikian, harus dibina dan  dikembangkan serta didorong agar dapat berperan memfungsikan SKPT Selat Lampa. Sebaliknya proses sosial disasosiatif  merupakan relasi timbal balik, antara pelaku usaha yang mengedepankan konflik.  Proses  sosial  ini  harus  dihindari,  karena dapat menghambat partisipasi pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang bisnis perikanan di Natuna.
Proses sosial asosiatif pada struktur sosial dalam bisnis perikanan di SKPT Selat Lampa dapat dipelajari pada Tabel 3. Proses sosial pada Tabel 3, sudah tercakup ( embeded ) perilaku pelaku usaha terhadap sumber daya, permodalam, tekologi dan pasar yang telah ditampilkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.  Proses sosial asosiatif pada entitas bisnis itu terdiri dari 3 bentuk: kooperatif (kerja sama), akomodatif  dan asimilasi.
Bentuk kooperatif pada bisnis perikanan di Natuna hanya terjadi antara pemilik kapal ikan – pedagang ikan dalam bentuk kongsi terbatas atau kongsi dengan penyertaan modal.  Integrasi antar pelaku usaha itu terjadi  karena tujuannya untuk mendapat ikan ekspor, kesepakatan jaminan pasokan  perbekalan dan biaya operasional atau investasi kegiatan penangkapan ikan. Pada integrasi sosial ini, di Bunguran Besar potensi konflik  antara  beberapa  pemilik  kapal  ikan  dalam jaringan bisnis  3 pedagang ikan sangat kecil terjadi. Namun, persaingan antar 3 pedagang besar tersebut tetap ada.
Bentuk  kerja sama kooperatif  jaringan bisnis perikanan pada SKPT Selat Lampa dapat diwujudkan, jika yang berbeda   peran tersebut ikut menyertakan modal untuk kegiatan usaha di SKPT.
Bentuk kerja sama lain adalah kerja sama akomodatif antara koperasi (pemilik kapal) dengan pengusaha dalam bentuk kongsi terbatas; antara pemilik kapal dengan nahkoda dan ABK pada entitas bisnis  kepemilikan sendiri; serta dalam perdagangan dan distribusi ikan antara pedagang besar dengan pedagang pengumpul dalam entitas bisnis kongsi terbatas.
Tabel 3.  Pemetaan Integrasi Sosial Bisnis Perikanan Pada SKPT Selat Lampa, 2017. Table 3. Mapping the Social Integration for Fisheries Business in SKPT Selat Lampa, 2017.
Bentuk Struktur
Sosial/ Type Social structure Bentuk Asosiatif  Bisnis Perikanan / Type Associative Of Fisheries Business Kooperatif/ Cooperative Akomodatif/ Accomodative Asimilasi/ Assimilative Dimensi horizontal/ Horizontal dimension x Koperasi (pemilik kapal) – Pengusaha / Cooperative (boat owner) – businessmen. Pemilik kapal – Pengolah – pedagang – pengusaha / Boat owner – fish processor – trader – businessmen. Dimensi vertikal / Vertical dimension Kegiatan penangkapan ikan/ Fishing activities Pemilik kapal ikan – pedagang Besar / Boat owner – Fish trader. Pemilik Kapal – Nahkoda – ABK / Boat owner – Fishing master – boat labor X Perdagangan dan Distribusi ikan/ Fish trading & distribution x Pedagang besar – pedagang pengumpul / trader - collector X
Integrasi sosial yang disebutkan diatas, terjadi melalui  kompromi:  reduksi  konflik,    pengelolaan manajemen dan beban operasional penangkapan ikan, misalnya antara koperasi (seperti Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara) dengan pengusaha (Perum Perindo) selaku penyedia biaya operasional penangkapan ikan. Dan mereduksi perbedaan perolehan pendapatan dari bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan nahkoda/ABK melalui pemberian bonus setelah penangkapan ikan. Integrasi akomodatif dalam bentuk kongsi terbatas dapat terjadi dengan memberi bantuan modal pembelian ikan kepada pedagang pengumpul oleh pedagang besar sesuai dengan kesepakatan. Integrasi akomodatif, punya potensi  tidak  terintegrasi,  jika  konflik  dalam  kerja sama tersebut muncul kembali, seperti antara Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara dengan Perum Perindo.
Bentuk kerja sama asosiatif  lain pada SKPT Selat Lampa adalah bentuk asimilasi. Kerja sama ini terjadi karena  mengabaikan perbedaan dan dikuti kesatuan tindak yang saling mendukung antara pelaku usaha dalam melakukan bisnis masing-masing. Kerjasama yang demikian di Natuna terjadi antara: Pemilik kapal – Pengolah – pedagang – pengusaha. Proses sosial yang terakhir ini diwujudkan dalam bentuk suplai bahan baku ikan kepada pengolah dari pemilik kapal ikan atau suplai es curah dari pengusaha ke pedagang ikan.
Dari uraian diatas, relasi antara pedagang besar dengan pelaku usaha lain sangat penting
di Natuan. Relasi pedagang dengan pemilik kapal (juragan) merupakan relasi yang dibangun dalam bentuk integrasi  kooperatif. Satu pedagang besar Natuna membangun mitra dengan sekitar 25 – 35 pemilik kapal. Kekuatan integrasi sosial 3 pedagang besar – pemilik kapal ini dapat digunakan untuk mendorong mereka berpartisipasi beroperasi dan memfungsikan SKPT Selat Lampa.
Integrasi 3 pedagang besar beroperasi pada SKPT Selat Lampa  dapat dilakukan dengan kesepakatan dagang dalam bentuk entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal (saham) yang disebut usaha patungan.
Usaha patungan ini dapat menjadi satu entitas bisnis di SKPT Selat Lampa, yang bergerak dalam bisnis pemanfaatan sumber  daya ikan, penyediaan modal usaha sarana produksi, sumber teknologi perikanan dan memperbesar kapasitas pasar. Usaha patungan tersebut akan berintegrasi dengan SKPT, diperlukan kontruksi sisal dari pengelola SKPT. Kontruksi sosial itu mencakup aturan dan kesepakatan menjalankan  kegiatan bisnis, dan  menyediakan insentif agar 3 pedagang Natuna itu berkativitas pada SKPT Selat Lampa.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Pembangunan SKPT Selat Lampa di Natuna, merupakan jawaban  pemerintah membangun dari pinggiran. Bagi Kabupaten Natuna  SKPT Selat Lampa memiliki arti strategis untuk membangun
industri perikanan di Natuna. Saat ini momentum tersebut belum dimanfaatkan dengan baik,  karena kemampuan dan fungsi entitas bisnis yang ada di Natuna belum dipetakan dengan baik.
Di Luar SKPT Selat Lampa terdapat empat entitas bisnis, yaitu: entitas bisnis kepemilikan sendiri, kongsi, kongsi terbatas dan kongsi dengan penyertaan modal (saham). Sementara di dalam SKPT Selat Lampa telah dibentuk entitas bisnis kongsi terbatas antara Perum Perindo dengan pemilik kapal di Midai. Entitas bisnis yang terakhir ini bersifat formal, namun integrasi antara keduanya dapat saja menjadi longggar jika salah satu pihak melanggar komitmen yang disepakati.
Entitas bisnis diluar SKPT Selat Lampa tersebut pada umumnya resisten terhadap perubahan. Namun dengan pemetaan kapasitas dan fungsi dari jaringan sosial pelaku usaha pada entitas bisnis tersebut dapat dipetakan peran dan fungsi pemilik kapal ikan, pedagang, pengolah serta pengusaha dalam bisnis perikanan di Natuna. Tiga pedagang besar di Bunguran Besar dapat dijadikan pelopor untuk beraktivitas pada SKPT Selat Lampa, melengkapi entitas bisnis kongsi terbatas yang dibangun Perum Perindo.

## Implikasi Kebijakan
Pemerintah sebagai pembuat kontruksi sosial baru dalam SKPT Natuna, harus menyadari adanya entitas bisnis yang sudah terbangun lama dan kuat yang harus dirangkul diluar SKPT. Tiga pedagang besar di Bunguran Besar Natuna telah memiliki jaringan sosial yang permanen di Natuna merupakan entitas bisnis Natuna yang perlu dirangkul. Peran mereka dalam SKPT Selat Lampa, diperlukan untuk mendorong bergeraknya berbagai potensi yang ada pada SKPT tersebut.
Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus membuat kontruksi sosial dalam bentuk Perda atau Kepmen agar aktivitas perdagangan entitas tersebut harus dilakukan di SKPT Selat Lampa.  Pemerintah menyiapkan insentif fiskal pada 3 pedagang besar agar mereka berintegrasi membentuk  usaha  kongsi dengan penyertaan modal (saham) agar kapasitas usaha mereka lebih besar dan dapat mengelola fasilitas dalam SKPT.
Aktivitas entitas bisnis kongsi dengan penyertaan modal ini, selain melakukan perdagangan ikan, bisnis yang dilakukan dapat
berkembang, seperti: penyediaan modal kerja, pendampingan dan penyediaan teknologi, advokasi usaha dan perluasan pasar, serta ekspor ikan langsung dari Ranai. Entitas bisnis lain dapat saja berpartisipasi pada SKPT Selat Lampa, asalkan mengikuti kontruksi sosial (aturan) yang dibuat oleh pengelola SKPT Selat Lampa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Kepala BBRSEKP dan Kepala Pusat Riset Perikanan yang memberi kepercayaan pada penulis untuk mempelajari perikanan di Natuna dan mencermati pembangunan SKPT Selat Lampa.

## DAFTAR PUSTAKA
Blau, P.M. 1964. Exchange  and  Power  in  Social  Life . New York. John Wiley & SonInc.
BPS Kabupatren Natuna. 2017. Natuna  dalam  Angka 2016 . Ranai. BPS Kab. Natuna.
Bardis, P.D. 1978. Social interaction and social process. Social  Science. Vol (53)3. Summer 1979: 147-167.
Crossman, A. 2017. The Concept of Social Structure in Our  Society .  https://www.thoughtco.com/social- structure-defined-3026594. Tangal 25 juli 2018 .
Dinas Perikanan Natuna. 2017. Produksi    Perikanan Natuna Tahun 2015 . Dinas  Perikanan  Natuna. 2017.
Damsar & Indrayani. 2013. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Edisi kedua. Kencana PRENADAMEDIA Group. p.316.
de Lange, G. (2017). Understand Prescriptive Analytics in  20  Minutes . AIMMS. Connecting Business & Optimization.
Fauzi,  M.,  Efizon,  D.,  &  Yani,  A.H.  2015.  Potensi Perikanan Tangkap di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Prosiding Seminar Antar Bangsa ke 8: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran, 2015. Universitas Riau. (pp:75-82).
Granovetter, .1995. The Economic Sociology of Firm and Enterpreneurs. In A. Portes (Eds). The Economics Sociology of Immigration . New York. Russel Sage Foundation.
Humaidi, M.A. 2010. Jeragan Nemen:dinamika hubungan bakul – langgan dalam perspektif politik ekonomi. Masyarakat Indonesia. XXXVI(2).2010. 125 – 156.
Huisman, D.O. 2015. To  what  extend  do  predictive, descriptive and prescriptive supply chain analytics affect organization performance ?. 5 th IBA thesis conference 2 July 2015. (p.8). The Faculty of Behavioral, Management and Social Sciences. Univ. Twente. Netherland.
Heaney, B. (2015). Supply Chain Intelligence: Descriptive, Prescriptive  and  Predictive  Optimization . ABERDEEN GROUP. A Harte Hank Company.
KEPMEN KP  Republik Indonesia. No. 45/ Men/ 2011.
(2011). Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. KKP.
KEPMEN KP Republik Indonesia No. 47/KEPMEN KP/2016. (2016). Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. KKP.
Kepmen KP Republik Indonesia. No. 50/ Kepmen-KP/ 2017. (2017). Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta.
KKP.
Kimmitt & Esquire 2013. Choice  of  Business  Entity, Business, Tax and Legal Implication . Whiteford,
Taylor & Preston, LLP. Maryland. pp. 12
Lauer, R.H. 1982. Perspectives  on  Social  Changes . Boston. Allyn & Bacon.
Moore, J.E. 1974. Farm Business Organization Consid- erations.
Minaro, S., Forero, G,N., Reuter, H., & van Putten, I.E. 2016. The  role  of  patron  client  relations  on  the fishing  behavior  of  artisanal  fishermen  in  the Spermonde  Archipelago  (Indonesia). Marine Policy . 69 (2016): 73 – 83.
Mularska-Kucharek, M.,  &  Brzezinki, K. 2012. Horizontal and vertical dimensions of sosial trust – the case of  Lodz  and  the  districts  of  Lodz    Voivodeship . European  Spatial  Research  and  Policy . Vol 19(1)- 2012: 143 – 158.
Parsons, T. 1951. The  Social  System . New York. Free Press.
Poloma, M.M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
Radcliffe - Brown, A.R. 1940. On Social structure. The Journal  of  Antrophological  Institute  of  Great Britain and Ireland . (70) 1. 1940, 1 – 12.
Reniati. 2013. Kreativitas Organisasi dan Inovasi Bisnis. Bandung. Alfabeta. pp: 142
Riska, E. 2017. Diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas penangkapan ikan illegal (illegal fishing) oleh nelayan China di ZEE Kepulauan Natuna. Jurnal  Prodi  Diplomasi  Pertahanan .  3 (2) Juni 2017: 33 – 47.
Saptana & Ashari. 2007. Pembangunan kemitraan berkelanjutan melalui kemitraan usaha. Jurnal Litbang Pertanian. (26) 4, 123 – 130.
Setiadi, E.M & U. Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta. Prenadamedia Group. pp. 960.
Supryanto, R.A. 2015. Indonesia’s Natuna Islands: the next flashpoint in the South China Sea ?. Nanyang Tech. Univ. Singapore. RSIS Commentary No.033 – 16 February 2015.
Suryadinata, L. 2017. Maksud Sesungguhnya dari Penamaan Laut Natuna Utara: Analisis.https:// www.matamatapolitik.com/maksud-sesungguhn- ya-dari-penamaan-laut-natuna-utara-analisis/. Retrived: 13 Agustus 2018.
Soerjono, S. 1985. Sosiologi, Ruang Lingkup dan Aplikasinya. Bandung, CV. Remaja Karya.
Schmitz, A. 2012. Sociology:  Comprehensive  Edition. Social Structure and Social Interaction . Chapter 5.http://2012.lardbucket.org/. pp: 145 – 185.
Taylor, C.N., C.H. Bryan., C.G. Goodrich. 1990. Social assessment:  theory,  process  and  techniques. Centre  for  Resources  Management. Lincoln University New Zealand. pp. 246
Wardono, B., Suryawati, S.H & Erlina, M.D. 2017. Pengembangan perikanan tangkap melalui Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Natuna. Prosiding Seminar Nasional Kelautan ke XII. Inovasi Hasil Riset & Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir. Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Univ. Hang Tuah. Surabaya. (pp: 58 – 69).
Zulham, A. Subaryono, R.F Anggawangsa. 2017. Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.