JIGE 4 (1) (2023) 219-228

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
ANALISIS  KEMANDIRIAN  FISKAL,  KETERGANTUNGAN  FISKAL DAN  EFEKTIVITAS  FISKAL  PROVINSI  D.I  YOGYAKARTA  TAHUN 2018-2022
Kumba Digdowiseiso 1 , Dhimas Kaliwattu 2 1,2 Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

## History Article

## Article history:
Received Feb 8, 2023 Approved Feb 25, 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  Fiscal  Independence,  Fiscal Dependence  and  Fiscal  Effectiveness  of  the  D.I  Yogyakarta Province  in  the  2018-2022  period.  The  research  is  quantitative descriptive by observing the posture of the provincial budget. In the  aspect  of  fiscal  independence,  an  average  value  of  36.7  is obtained, including the category towards independence. In the aspect of fiscal dependence, the value tends to be > 50 with an average  percentage  of  62.9  percent,  including  in  the  very  high category.  In  the  aspect  of  fiscal  effectiveness,  the  figure obtained  was  104.39  percent,  including  the  category  of  very effective  fiscal  implementation  in  the  region.  Based  on  the review in this study, which found fluctuating changes from year to year, it justifies the influence of the First-Generation Theory that  the  central  government's  intervention  to  the  Provincial Government  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta  still  has  a significant  influence  on  regional  fiscal  independence,
dependence and effectiveness.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas  Fiskal  Provinsi  D.I Yogyakarta  pada  periode  2018-2022.  Penelitian  bersifat desktiptif kuantitatif dengan pengamatan postur APBD Provinsi.
Pada  aspek  kemandirian  fiskal  rata-rata  diperoleh  nilai  36,7 termasuk  kategori  menuju  kemandirian.  Pada  aspek ketergantungan  fiskal  nilainya  cenderung  >50  dengan presentase rata-rata 62,9 persen termasuk kategori sangat tinggi. Pada aspek efektivitas fiskal angka yang diperoleh sebesar 104,39 persen  termasuk  kategori  sangat  efektif  dalam  pelaksanaan fiskal  didaerahnya.    Berdasaarkan  tinjauan  dalam  penelitian  ini yang  menemukan  perubahan  fluktuatif  dari  tahun  ke  tahun berikutnya  membenarkan  pengaruh  First-Generation  Theory bahwa intervensi pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi

## Keywords:
Fiscal Independence,
Fiscal  Dependence, Fiscal Effectiveness,
First-Generation
Theory
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  masih  ada  pengaruh  signifikan pada kemandirian, ketergantungan dan efektivitas fiskal daerah.

## © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

## PENDAHULUAN
Melalui  kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang  mulai  dijalankan  tahun  2001 penyerahan  kewenangan  kepada  daerah  dalam  mengelola  fiskal  daerah  di  daerahnya telah dilakukan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penggunaan anggaran, baik  dari  sisi  penerimaan  maupun  pengeluaran  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas daerah.
Di  Indonesia  tahap  awal  implementasi  desentralisasi  fiskal  ditandai  pada terjadinya  peningkatan  yang  sangat  besar  pada  dana  transfer  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  sebesar  145,06%  atau  dari  Rp  33,07  triliun  (2000) menjadi  Rp  81,05  triliun  (2001).  Dana  transfer  tersebut  terus  meningkat  menjadi  Rp 812,97 triliun (2019) dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13,03% per tahun.
Badan  Kebijakan  Fiskal  dalam  laporan  implementasi  kebijakan  desentralisasi fiskal  di  Indonesia  mencatat  dalam  dua  dekade  (2001-2020)  sumber  pendapatan  utama daerah berasal  dari dana transfer APBN dengan rata-rata 66,81% dari  total pendapatan daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut  rasio  intervensi  pemerintah  pusat  terlihat  masih  lebih kuat dalam implementasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Di sisi lain sebagai dampak desentralisasi fiskal dalam perluasan pungutan pajak dan  retribusi  daerah  pada  postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) secara  keseluruhan  terjadi  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  waktu  ke waktu,  yakni  15,16  Triliun  (2001)  dan  pada  titik  tertingginya  Rp  293,66  Triliun  (2019) namun menurun di angka Rp 264,07 Triliun (2020) sebagai dampak penurunan aktivitas ekonomi karena Covid-19.
Provinsi  D.I  Yogyakarta  salah  satu  dari  mayoritas  daerah  di  Indonesia  yang belum  memiliki  kemandirian  fiskal  daerah  secara  penuh.  Ekowati  (2013)  menemukan tahun  2006  hingga  2010  Kabupaten/Kota  di  D.I  Yogyakarta  masih  memiliki ketergantungan  keuangan  yang  tinggi  kepada  pemerintah  pusat  rata-rata  di  bawah 10,10%.
Pada tingkat Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 juga telihat belum  bisa  menjadi  daerah  yang  memiliki  kemandirian  fiskal  secara  penuh.  Tingkat kemandirian  fiskal  berada  di  <  50  yang  artinya  baru  mulai  menuju  mandiri  sehingga pemerintah pusat masih memiliki intervensi melalui pola hubungan konsultatif.

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)
Pada  tinjauan  aspek  ketergantungan  fiskal  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta  juga didapati  presentase  nilai  sangat  tinggi  dengan trend ketergantungan  yang  cenderung meningkat.  Sebagai  daerah  yang  memiliki  otonomi  khusus  seharusnya  Provinsi  D.I Yogyakarta tidak boleh terlalu bergantung pada dana perimbangan dan otsus. Menurut Fatikah  (2001)  pengoptimalan  pendapatan  asli  daerah  mempunyai  pengaruh  signifikan bagi kemandirian keuangan daerah baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)
Masih  tingginya  Provinsi  D.I  Yogyakarta  dalam  ketergantungan  fiskalnya  dapat diamati dari perjalanan trend ketergantungan fiskalnya pada periode lima tahunan. Pada tahun  2020  dan  2021  berada  di  atas  66  persen.  Tentu  ini  merupakan  tantangan  bagi daerah terrsebut untuk lebih proaktif mengurangi ketergantungan fiskalnya.
Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (EKD) menggambarkan kemampuan sebuah pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarakan  potensi  rill  daerah.  Semakin  tinggi  EKD menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. EKD Provinsi D.I Yogyakarta pada  periode  ini  berhasil  mencapai  target  PAD  bahkan  melebihi  sehingga  realisasi penerimaan  PAD  sangat  efektif,  kecuali  tahun  2020  dimana  tingkat  ketercapaian realisasinya 86,73 persen.
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Kemandirian Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022 56 58 60 62 64 66 68 2018 2019 2020 2021
2022
Trend Ketergantungan Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta 2018-
2022

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah (2023)
Semakin  besar  tingkat  EKD  yang  dikelola  akan  berdampak  pada  kontribusi daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu EKD  juga  dapat  dilihat  sebagai  kinerja  efektif  perangkat  pemerintah  daerah  dalam mengindentifikasi, merencanakan dan merealisasikan pendapatan asli daerah yang harus tumbuh  dari  waktu  ke  waktu  sehingga  mendorong  inisiatif  daerah  untuk  terus membangun  sumber-sumber  PAD  berdasarkan  potensi  daerah  yang  dipungut  dengan bentuk-bentuk inovatif sesuai dengan peraturan dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dengan  pengambilan  data  APBD  Provinsi  di  tahun  tersebut  dan  data  dari  Direktorat Jendral  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  yang  di  publish.  Penelitian yang  akan  dilakukan  berbentuk  desktiptif  kuantitatif  yang  bertujuan  bisa mendeskiripsikan secara sistematis terkait fakta yang ada.
Penulis ingin membagi analisis keuangan Pemerintah Provinsi Yogyakarta Tahun 2022  dengan  uraian:  (1)  Menghitung  Kemandirian  Fiskal;  (2)  Menghituung  Tingkat Ketergantungan  Fiskal;  dan  (3)  Menghitung  Efektivitas  Fiskal  dengan  rasio  dan penjabaran sebagai berikut;

## Kemandirian Fiskal
Kemandiran Fiskal menjelaskan nilai indeks bervarasi dari 0 (Semua pengeluaran dibiayai  dari  transfer  serta  tidak  ada  peran  dari  PAD),  dan  angka  100  (Semua pengeluaran dibiayai oleh PAD dan peran transfer tidak ada). Maka jika perolehan nilai rendah berarti belum mandiri dan membentuk pola hubungan instruktif, sebaliknya jika perolehan  nilai  semakin  tinggi  berarti  dalam  tahap  menuju  mandiri  atau  tinggi merupakan  tingkat  sangat  mandiri  dengan  membentuk  pola  hubungan  delegatif. Formulasi perhitungannya sebagai berikut:
𝑅𝐾𝐹 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 + 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥100% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2018 2019 2020 2021
2022 Trend Efektivitas Fiskal Daerah Provinsi D.I Yogyakarta 2018-2022

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 1. Klasifikasi Kemandirian Fiskal
Kemampuan Daerah Kemandirian Pola Hubungan Belum Mandiri 0 – 25 Instruktif Menuju Mandiri 25 – 50 Konsultatif Mandiri 50 – 75 Partisipatif Sangat Mandiri 75 – 100 Delegatif Sumber : Abdul Halim, 2007

## Ketergantungan Fiskal
Ketergantungan  Fiskal  diformulasikan  dengan  cara  membandingkan  tingkat penerimaan  dana  negara  (transfer)  dengan  total  PAD.  Formulasi  perhitungan  untuk menghitung  rasio  ketergantungan  fiskal  keuangan  pemda  sebagai  berikut  (Mahmudi, 2010).
𝑅𝐾𝐹 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100% Tabel 2. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal No Nilai KF Keterangan 1 <10,00 Sangat Rendah 2 10,00 – 20,00 Rendah 3 20,00 – 30,00 Sedang 4 30,00 – 40,00 Cukup 5 40,00 – 50,00 Tinggi 6 > 50,00 Sangat Tinggi Sumber : Mahmudi, 2010

## Efektivitas Fiskal
Efektivitas  Fiskal  berhubungan  antar  hasil  yang  diharapkan  dengan  apa  yang ingin dicapai. Jika PAD menunjukkan kemampuan pemda dalam  merealisasi targetnya akan berdampak pada hasil yang dicapai, semakin besar hasil yang diperoleh maka besar tingkat  efektivitasnya,  begitupun  sebaliknya  semakin  kecil  hasil  yang  diperoleh  maka kecil tingkat efektivitasnya. Berikut formulasi perhitungan fiskal:

## 𝑅𝐸𝐹 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100% Table 3. Klasifikasi Efektivitas Fiskal No Nilai EF (%) Keterangan 1 < 75 Tidak Efektif 2 75 – 89 Kurang Efektif 3 90 – 99 Cukup Efektif 4 100 Efektif 5 >100 Sangat Efektif Sumber : Mahmudi (2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas  Fiskal Privinsi  D.I  Yogyakarta  periode  2018-2022  dimaksudkan  untuk  melihat  sejauh  mana Pemprov  D.I  Yogyakarta  dalam  mengelola  tingkat  kemandirian,  ketergantungan  dan seberapa  efekif  fiskal  daerahnya.  Penggunaan  data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan postur APBD D.I Yogyakarta selama periode tersebut.
Penggunaan  data  di  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  postur  APBD  Provinsi D.I  Yogyakarta,  yang  diakses  melalui website DJPK  Kemenkeu  yang  di publish .  Untuk menganalisa tingkat Kemandirian, Ketergantungan dan Efektivitas Fiskal maka peneliti melakukan perhitungan terhadap seluruh variabel yang diuraikan sebagai berikut:

## Kemandirian Fiskal
Grafik 1. Kemandirian Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta periode 2018-2022 (Dalam Miliar)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023
Berdasarkan hasil perhitungan Kemandirian Fiskal pada Grafik 1, PAD Provinsi D.I  Yogyakarta  2018-2022  teradi  perubahan  yang  cukup  dinamis  namun  stabil.  Pada tahun  2019  PAD  Provinsi  D.I  Yogyakarta  berada  di  2,08  Triliun,  naik  42  Milliar  dari tahun  sebelumnya.  Terjadi  penurunan  PAD  pada  tahun  2020  sebesar  206  Milliar  yang kemungkinan  besar  diakibatkan  dari  penurunan  aktivitas  ekonomi  nasional  secara keseluruhan akibat covid-19.
Dalam  penyeimbangan  fiskal  dana  transfer  pemerintah  pusat  pada  tahun  2018- 2021 terjadi peningkatan dari 3,3 Triliun (2018) menjadi 3,7 Triliun (2021) diikuti dengan trend penurunan  pendapatan  pada  pos  lain-lain  pendapatan  daerah.  Paling  besar  dapat dibaca pada tahun 2018 yakni sebesar 74,33 Milliar yang 99 persennya berasal dari dana hibah. Berlanjut pada tahun 2022 dimana dapat diamati terjadi kenaikan PAD menjadi 2,17 Triliun sekaligus penurunan dana transfer menjadi 2,9 Triliun.
2018 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Asli Daerah 2,040.35 2,082.33 1,876.83 1,900.07 2,176.78 Pendapatan Transfer 3,328.84 3,608.44 3,726.60 3,794.66 2,906.91 Lain-lain Pendapatan 74.33 9.25 9.13 8.13 5.64 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00

## Kemandirian Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Lain-lain Pendapatan

## Digdowiseiso at al. / Jurnal Ilmiah Global Education 4 (1) (2023)
Tabel 4. Perhitungn Kemandirian Fiskal (PFK) Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-
2022 (Dalam Milliiar) Tahun PAD Dana TF Lain-lain Pendapatan Rasio KF 2018 2.040,35 3.328,84 74,33 37,5 2019 2.082,33 3.608,44 9,25 36,5 2020 1.876,83 3.726,60 9,13 33,4 2021 1.900,07 3.794,66 8,13 33,3 2022 2.176,78 2.906,91 5,64 42,8 Rata-rata Kemandirian Fiskal (RRKF) 36,7 Sumber : Diolah
Jika  melihat  hasil  perhitungan  tabel  4  di  atas,  perjalanan  kemandirian  fiskal Provinsi  D.I  Yogyakarta  tahun  2018  berkisar  37,5  dengan  menurun  ke  angka  36,5 (2019),  menurun  ke  angka  33,4  (2020),  kembali  menurun  ke  angka  33,3  (2021),  dan meningkat di angka 42,8 (2022).
Ditinjau dari kemandirian fiskal Provinsi D.I  Yogyakarta secara rata-rata berada pada  posisi  36,7  secara  rasio  ini  menunjukan  Indeks  Kemandirian  Fiskal  dikategorikan menuju  kemandirian.  Berdasarkan  pola  hubungan  berada  pada  pola  hubungan konsultatif,  yaitu  campur  tangan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  dan  lebih banyak  pada  pemberian  konsultasi  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah.

## Ketergantungan Fiskal
Berdasarkan hasil perhitungan Ketergantungan Fiskal pada grafik 2, dapat dilihat gerak total pendapatan daerah cenderung mengikuti pola pendapatan transfer yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Grafik 2. Ketergantungan Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (dalam milliar)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data diolah 2023 2018
2019 2020 2021 2022 Total Pendapatan Daerah 5,443.150 5,699.23 5,611.92 5,703.31 5,089.33 Pendapatan Transfer 3,328.84 3,608.44 3,726.60 3,794.66 2,906.91 0.000 1,000.000 2,000.000 3,000.000 4,000.000 5,000.000 6,000.000 Ketergantungan Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Total Pendapatan Daerah
Pendapatan Transfer
Pada  tahun  2018-2019  terjadi  kenaikan  transfer  daerah  sebesar  280  Milliar  dan terus  meningkat  hingga  menjadi  3,7  Triliun  atau  jumlah  dana  transfer  meningkat  34 Milliar  pada  tahun  2020,  dan  pada  tahun  2021  menjadi  3,7  Triliun  atau  meningkat  68 Milliar  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2022  dapat  dilihat  terjadi  penurunan  dana transfer  yang  sangat  signifikan  bekisar  888  Milliar  dan  menyebabkan  terjadinya penurunan pada total pendapatan daerah.
Tabel 5. Perhitungan Ketergantungan Fiskal (PFK) Provinsi D.I Yogyakarta
Tahun Pendapatan transfer PAD Rasio KF (%) 2018 3.328,84 2.040,35 61,5 % 2019 3.608,44 2.082,33 63,3 % 2020 3.726,6 1.876,83 66,4 % 2021 3.794,66 1.900,07 66,5 % 2022 2.906,91 2.176,78 57,1% Rata-rata Ketergantungan Fiskal (RRKF) 62,9 %

## Sumber : Data diolah
Perubahan  rasio  ketergantungan  fiskal  Provinsi  D.I  Yogyakarta  periode  2018- 2022 mengalami perubahan fluktuatif atau tidak bisa dikatakan stabil. Berdasarkan table 5 rasio ketergantungan fiskal dalam lima tahun terakhir masih berada di atas > 50 persen, artinya  tingkat  ketergantungan  Provinsi  D.I  Yogyakarta  masih  sangat  tinggi.  Periode tertinggi berada pada tahun 2010-2021 yang mencapai diatas 66 persen.
Pada tahun  2022 terjadi peningkatan PAD Provinsi D.I Yogyakarta menjadi 2,1 Triliun yang diikuti dengan pendapatan transfer yang menurun dari 7,7 Triliun menjadi 2,9 Triliun sehingga menurunkan rasio ketergantungan fiskal berada diangka 57,1 persen. Namun  berdasarkan  kategorisasi  Provinsi  D.I  Yogyakarta  tetap  masih  memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dalam fiskal daerah.

## Efektivitas Fiskal
Grafik 3. Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018-2022 (dalam milliar)
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, Data Diolah 2023 2018 2019
2020 2021 2022 target 1,734.01 1,921.56 2,163.74 1,849.84 2,045.84 realisasi 2,040.72 2,082.80 1,876.71 1,900.92 2,176.78 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta target realisasi
Berdasarkan  perhitungan  efektivitas  fiskal  pada  grafik  3  dapat  diamati  realisasi fiskal Provinsi D.I Yogyakarta selalu melebihi target PAD ditahun berjalan kecuali pada tahun 2020 dimana realisasi pemerimaan PAD Provinsi D.I Yogyakarta dibawah target yang harus dicapai. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD hanya 86,73 persen.
Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan jumlah dan realisasi penerimaan PAD sekitar 82 Milliar, sedangkan pada periode 2021-2022 peningkatan jumlahnya mencapai 276  Milliar.  Periode  ini  tertinggi  dalam  lima  tahun  terakhir.  Efektivitas  fiskal  Provinsi D.I Yogyakarta dalam lima tahun terakhir dalam rata-rata berada diangka 104,39 persen secara katagori sangat efektif. Artinya kinerja perangkat daerah Provinsi D.I Yogyakarta baik  karena  berhasil  melampaui  target  PAD  yang  ditetapkan  yang  tentunya  terus meningkat setiap tahunnya.
Tabel 6. Perhitungan Efektivitas Fiskal (PEF) Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2018- 2022 (dalam miliar) Tahun Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan PAD Rasio EF (%) 2018 1.734,01 2.040,72 117,69% 2019 1.921,56 2.082,80 108,39% 2020 2.163,74 1.876,71 86,73% 2021 1.849,84 1.900,92 102,76% 2022 2.045,84 2.176,78 106,40% Sumber : Data Diolah

## KESIMPULAN
Analisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal,  Efektivitas  Provinsi  D.I Yogyakarta  periode  2018-2022  dari  pembahasan  diatas  menunjukan  hasil  sebagai berikut:
1. PAD  Provinsi  D.I  Yogyakarta  2018-2022  berjalan  cukup  dinamis  namun  cenderung stabil. Kemandirian fiskal Provinsi D.I Yogyakarta secara rata-rata berada pada posisi 36,7  secara  rasio  ini  menunjukan  Indeks  Kemandirian  Fiskal  dikategorikan  menuju kemandirian.
2. Gerak total pendapatan daerah D.I Yogyakarta 2018-2022 cenderung mengikuti pola pendapatan  dana  transfer.  Perubahan  rasio  ketergantungan  fiskal  berubah  fluktuatif atau tidak bisa dikatakan stabil. Rasio ketergantungan fiskal dalam lima tahun terakhir masih berada  di atas >  50 persen,  artinya tingkat ketergantungan fiskal  Provinsi D.I Yogyakarta masih sangat tinggi
3. Realisasi  fiskal  Provinsi  D.I  Yogyakarta  dalam  lima  tahun  terakhir  rata-rata  selalu mencapai  target  PAD  bahkan  dapat  melampaui.  Efektivitas  fiskal  Provinsi  D.I Yogyakarta dalam lima tahun terakhir sangat efektif.
4. Hasil  perhitungan  aspek  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan  Efektivitas Fiskal  menunjukan  adanya  pengaruh  First-Generation  Theory  yang  dapat disimpulkan  intervensi  pemerintah  pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  D.I Yogyakarta pada periode 2018-2022 masih ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2007).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  keuangan  daerah”,  Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
Ahmad  Taufik.  (2021).  Analisis  Kesehatan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Kota  Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016-2019, Universitas Nasional
Andi. Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat Arif Budianto. (2021).  Analisis Rasio  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Magelang Tahun Anggran 2016-2020, Diskominfo Kab Magelang.
Badan  Kebijakan  Fiskal.  (2021).  Dua  Dekade  Implementasi  Desentralisasi  Fiskal  di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Digdowiseiso,  K.  (2015).  Sistem  Keuangan  Publik.  Lembaga  Penerbitan  Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Digdowiseiso,  K.  (2021)  Analisis  Kemandirian  Fiskal,  Ketergantungan  Fiskal  dan Efektivitas  Fiskal  Provinsi  Kalimantan  Utara  Periode  2017-2022.  Universitas Nasional
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang, Jakarta: Erlangga.
Lia  Ekowati.  (2013).  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta dan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
Oates, W.E. Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism. Int Tax Public Finan 12, 349–373 (2005). https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9
Oates,  Wallace,  E.  1999.  "An  Essay  on  Fiscal  Federalism."  Journal  of  Economic Literature, 37 (3): 1120-1149.DOI: 10.1257/jel.37.3.1120
Portal Data SIKD, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rosiana.  (2021). Tingkat  Kemandirian  Keuangan  daerah  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta , Prosiding Senama. Universitas Ahmad Dahlan Saadillah,  Lala  Fatikah.  (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah,  dana alokasi umum, luas wilayah  dan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  terhadap  belanja  modal  (studi  empiris  pada kabupaten/kota  di  provinsi  jawa  tengah  tahun  2015-2018) .  Sarjana  Thesis.  Universitas Muria Kudus. Kudus.