Ihsan Ainurrofiq, Muhammad Tri Andika Kurniawan   (2022) Diplomasi Parlemen: Peran DPR-RI Dalam Menanggapi  Isu  Pelanggaran  HAM  Kaum  Rohingya  Di  Myanmar  Tahun  2017-2018, (7)  11,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## DIPLOMASI  PARLEMEN:  PERAN  DPR-RI  DALAM  MENANGGAPI  ISU PELANGGARAN HAM KAUM ROHINGYA DI MYANMAR TAHUN 2017-2018
1 Ihsan Ainurrofiq, 2 Muhammad Tri Andika Kurniawan
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie Email: ihsan.ar13@gmail.com , andika.kurniawan@bakrie.ac.id

## Abstrak
Diplomasi parlemen adalah kegiatan internasional yang dilakukan oleh parlemen dan Diplomasi  Parlemen  tidak  menduplikasi  diplomasi  pemerintah  karena  merupakan bagian  dari  bentuk  multi-track  diplomacy.  Secara  khusus,  keterlibatan  langsung parlemen nasional dalam urusan luar negeri telah meningkat pesat. Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR-RI)  sebagai  parlemen  Indonesia  telah melaksanakan  diplomasi  parlemen  yang  menjadi  komponen  penting  dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui diplomasi parlemen, parlemen nasional mendiskusikan isu-isu internasional yang beredar mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh dan Implikasi  diplomasi  parlemen  Indonesia  terhadap  pelanggaran  HAM  yang  terjadi kepada kaum Rohingya di Myanmar. Menggunakan metodologi kualitatif penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  diplomasi  parlemen  dalam mempengaruhi penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi pada kaum Rohingya di Myanmar.  dengan  Teknik  Pengumpulan  Data  wawancara  dengan  menanyakan kepada  ahli  dan  Studi  kepustakaan  ( Library  Research )  yang  bersumber  dari  buku, artikel,  jurnal,  dokumen,  tabloid,  analisis  video  dan  website  yang  valid.  Penulis menggunakan teknik analisis Kualitatif dengan penulisan deduktif.
Kata kunci : Diplomasi Parlemen; Rohingya; DPR-RI

## Abstract
Parliament  Diplomacy  are  international  activities  carried  out  by  parliament, Parliament diplomacy do not duplicate the executive diplomacy because is part of a multi-track diplomacy. Nowadays involvement of parliament on international affairs has increasing. The House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) as a parliament of Indonesia already adopted parliament diplomacy as an important component  in  the  formation  of  Indonesia's  foreign  policy.  Through  Parliament Diplomacy, international issue such as political, economic, and socio-culture will be discussed.  This  research  purposed  for  observe  influence  and  implications  from Parliament  Diplomacy  of  Indonesia  towards  Human  Rights  Violation  against Rohingya people in Myanmar. Using qualitative methodology and deductive writing types  aims  of  this  research  are  observe  how  Parliament  Diplomacy  of  Indonesia affected  to  conflict  resolution  on  Rohingya  conflict  in  Myanmar.    Data  collection
technique with interview, and library research from valid books, articles, journals, documents, tabloids, video analysis and websites.

## Keywords: Parliamentary Diplomacy; Rohingya; DPR-RI

## Pendahuluan
Perlakuan buruk yang terjadi terhadap kaum Rohingya sebenarnya sudah dialami sejak  tahun  1962  pada  saat  pemerintahan  presiden  U  Nay  Win.  Presiden  U  Nay  Win membentuk  operasi-operasi  hingga  menyebabkan  orang  Rohingya  terusir  paksa  dari negara  Myanmar.  Perlakuan  tersebut  memuncak  ketika  pada  bulan  Juni  2012,  dimana penduduk dari kelompok etnis Rakhine menyerang bis dan membunuh 10 orang muslim yang  diduga  oleh  etnis  Rakhine  sebagai  Rohingya  yang  berada  di  dalam  bis.  Tuduhan tersebut  dikarenakan  3  orang  muslim  Rohingya  telah  memperkosa  dan  membunuh perempuan  yang  berasal  dari  kelompok  etnis  Rakhine.  Permasalahan  tersebut  meluas hingga  menyebabkan  ratusan  korban  kelompok  etnis  Rohingya,  puluhan  ribu  rumah dibakar,  ratusan  orang  ditangkap  dan  ditahan  secara  paksa  yang  dituangkan  oleh (Tanjung, 2020) .
Setidaknya  terdapat  beberapa  peristiwa  terjadi  kepada  kaum  rohingya  pasca kemerdekaan Myanmar 1948 yang uraikan dalam Kurniawan (2018) sebagai berikut:
1.  Upaya  mengintimidasi  kaum  Rohingya  dan  memaksa  mereka  keluar  dari  wilayah Aakan dengan melakukan operasi King Dragon pada tahun 1978;
2.  Tidak diakuinya kewarganegaraan kaum Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar pada tahun 1982;
3.  Pengembalian  secara  paksa  para  pengungsi  Rohingya  yang  telah  melarikan  diri  ke Bangladesh akibat tidak mampu bertahan dalam situasi konflik yang berkepanjangan pada tahun 1990, serta pemusnahan rumah ibadah (Masjid) dan sekolah  pada tahun 2001;
4.  Munculnya  gerakan  Rohingya  elimination  group  yang  didalangi  oleh  kelompok ekstrimis yang menamakan dirinya 969. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi Arakan. Akibat dilakukannya gerakan ini, sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi yang menyebabkan 200 orang tewas;
5.  Terjadinya eksodus besar-besaran warga Rohingya dengan menggunakan kapal untuk mengungsi  ke  Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eksodus ini  menyebabkan ribuan orang terkatung-katung di lautan dan banyak diantaranya meninggal dalam perjalanan. UNHCR  memperkirakan  setidaknya  terdapat  150.000  orang  melarikan  diri  dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012 – 2015;
6.  Pembantaian terhadap muslim Rohingya yang terjadi pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan 150 orang dan 3 desa yang hangus dibakar.
Kemudian  peristiwa  pelanggaran  HAM  yang  diuraikan Hamzah  (2018) ini kembali terjadi secara besar-besaran pada hari Jum‘at tanggal 25 Agustus 2017 setelah terjadi serangan yang mematikan dari kelompok pemerintah Militer Myanmar melawan kelompok  pembela  Rohingya  atau  ARSA  ( Arakhan  Rohingya  Salvation  Army )  atau Haraqah  Al-Yaqin.  Tindakan  diskriminasi,  kekerasan,  pembantaian,  pembunuhan,
pembasmian massal / genocide, dan pengusiran yang terjadi pada etnis Rohingya mutlak tindakan  pelangaran  HAM  berat.  Pelanggaran  ini  muncul  ke  permukaan  publik internasional,  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  merespon  kasus pelanggaran  HAM  di  Myanmar  dengan  merekomendasikan  agar United  Nations  High Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  dilibatkan  dalam  memperjelas  apa  yang sebenarnya  terjadi  di  Myanmar (Khamsiani,  2018). Selain  itu,  PBB  juga  menyerukan supaya Myanmar sebagai negara yang merdeka segera menyelesaikan persoalan secara damai  dan  tidak  melibatkan  kekerasan  dalam  penyelesaian  konflik  ini.  Dalam  hal  ini, berbagai  elemen  aktor  Internasional  diminta  untuk  terlibat  bertanggungjawab  dalam mencegah berbagai tragedi kemanusiaan di Myanmar.
Dalam Triono (2014) menjelaskan Myanmar sebagai salah satu negara anggota Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN),  namun  ASEAN  sebagai  sebuah organisasi regional di Asia Tenggara merespon kasus konflik Rohingnya secara hati-hati. Karena ASEAN menganut prinsip non-intervensi atau prinsip yang menyatakan bahwa masalah  setiap  negara  harus  diurus  masing-masing  tanpa  adanya  campur  tangan  dari pihak  luar  termasuk  campur  tangan  dari  organisasi  ASEAN.  Sebagai  sesama  anggota ASEAN Malaysia dan Indonesia pada tanggal 20 Mei 2015 menyatakan siap menerima pengungsi  Rohingya  yang  terkatung-katung  di  tengah  laut  di  daerah  perairan  kedua negara  tersebut.  Hal  itu  disampaikan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  kedua  negara  setelah melakukan  konsultasi  dengan  menlu  Thailand  di  Putrajaya,  Malaysia.  Namun  upaya proaktif  terus  dilancarkan  untuk  menyelesaikan  konflik  Rohingnya  terutama  oleh Indonesia  sebagai  negara  senior  di  ASEAN.  Indonesia  secara  aktif  mengirimkan  misi- misi diplomasi ke Myanmar untuk membantu menyelesaikan kasus yang terjadi melalui berbagai aktor, mulai dari aktor pemerintahan sampai aktor individu.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  konflik  Rohingya  ini,  hadirnya  tanggapan- tanggapan lain dari berbagai pihak salah satunya adalah para parlemen di berbagai negara. Tanggapan tersebut adalah bagian dari Diplomasi Parlemen. Diplomasi Parlemen adalah aktifitas hubungan internasional legislatif dan legislator, yang dilakukan secara bilateral dan  melalui  forum  multilateral (Gandryani  &  Hadi,  2021). Dalam  konteks  untuk menyelesaikan  konflik  intra-negara  dengan  proses  yang  damai.  Diplomasi  parlemen dilakukan  oleh  banyak  negara  seperti  Belanda,  negara-negara  Eropa,  dan  juga  negara- negara  di  Asia  seperti  Brunei  Darusalam,  Filipina,  Vietnam,  Kamboja,  Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki parlemen juga melakukan kegiatan diplomasi parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia disingkat  DPR-RI sebagai  salah satu badan formal parlemen Indonesia yang mewakili suara rakyat Indonesia menjadikan peristiwa pelanggaran HAM ini menjadi salah satu agenda dalam melakukan diplomasi bersama  parlemen  luar  negeri  lainnya.  Dalam  menjalankan  kegiatan  diplomasi parlemennya DPR-RI menjadikan komisi 1 yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang:
1.  Pertahanan
2.  Luar Negeri
3.  Komunikasi dan Informatika
4.  Intelijen
DPR-RI  juga  membentuk  suatu  alat  kelengkapan  dewan  yang  berfungsi  untuk membantu  kegiatan  diplomasi  parlemennya  yaitu  Badan  Kerja  Sama  Antar  Parlemen (BKSAP) yang mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan  dan kerja sama  antara DPR-RI dan parlemen negara lain, baik secara  bilateral  maupun  multilateral,  termasuk  berbagai  organisasi  internasional  yang menghimpun  parlemen  dan  anggota  parlemen (DPR  &  RI,  2014). BKSAP  juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.
Dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38 pada tahun 2017 DPR-RI mengusulkan masalah krisis kemanusiaan di Rakhine State , Myanmar agar mendapat  perhatian  dan  dapat  diselesaikan,  pengusulan  masalah  ini  diajukan  karena rakyat Indonesia melihat konflik yang terjadi sebagai konflik agam;a, dan konflik yang terjadi  mempengaruhi  negara-negara  disekitar  Myanmar  termasuk  Indonesia  yang kedatangan para pengungsi kaum rohingya tersebut (Ainurrofiq, 2019) . Juga dilihat dari aspek  pendekatan  kemanusiaan  bahwa  kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  kepada kaum Rohingya tidak sejalan dengan aturan dan hukum mengenai perlindungan HAM.
Namun dalam Rosyid (2019) sidang tersebut pernyataan dari DPR-RI mendapat respon  yang  beragam  seperti  parlemen  Myanmar  yang  menolak  untuk  membahas  hal tersebut dikarenakan kasus tersebut adalah urusan dalam negeri Myanmar. Lalu Delegasi Brunei  Darussalam  yang  mengusulkan  adanya  reses  bagi  Indonesia  dan  Myanmar. Mereka disarankan membicarakan hal ini bersama pimpinan AIPA. Sama dengan respon Brunei  Darussalam,  Filipina,  Vietnam,  Kamboja,  dan  Malaysia  menyepakati  usulan tersebut.  Delegasi  Malaysia  mengatakan  krisis  yang  terjadi  di  Rakhine  tidak  hanya masalah  Myanmar  namun  lebih  baik  jika  Indonesia  dan  Myanmar  mengadakan perbincangan  yang  mendalam  antara  keduabelah  pihak.  Sementara  itu  Singapura  dan Laos  setuju  dengan  pimpinan  AIPA  untuk  mengesampingkan  isu  dari  kasus  rohingya tersebut.  Sedangkan  respon  dari  Thailand  yang  mengusulkan  masalah  ini  harus dibicarakan dalam isu kemanusiaan secara spesifik, dan mengeluarkannya dari isu politik seperti yang diusulkan Indonesia.
Respon  lain  atas  kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  kepada  kaum  Rohingya juga  ditunjukkan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  melakukan  unjuk  rasa  di  Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia yang bertempat di Jakarta Pusat pada 25 November 2016 (Pradityo, 2020) . Mereka mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar serta menuntut agar hadiah Nobel Perdamaian yang telah diterima Suu Kyi dari Komite Nobel Perdamaian di tahun 1991 dicabut (Rahma, 2012) . Seruan tersebut juga dinyatakan oleh Komnas HAM Indonesia karena Suu Kyi dianggap tidak  melakukan  upaya  optimal  dalam  mendukung  terciptanya  perdamaian  dan persaudaraan  antar-sesama  mengingat  ia  memegang  posisi  yang  cukup  strategis  di Pemerintahan  Myanmar  sebagai State  Counsellor atau  Penasihat  Negara (Kurniawati, 2018).
Merujuk pada latar belakang diatas maka, penulis menganggap bahwa peristiwa pelanggaran  HAM  yang  menimpa  kaum  rohingya  yang  msaat  ini  menjadi  perhatian publik internasional dan DPR-RI sebagai parlemen Indonesia juga menjadikan peristiwa ini sebagai agenda diplomasi parlemennya kemudian menarik dan penting untuk di angkat dalam karya ilmiah Skripsi ini, dengan mengangkat judul “Pengaruh Diplomasi Parlemen DPR-RI terhadap Pelanggaran HAM Kaum Rohingya di Myanmar (2017-2018)”.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif,  dengan  pencarian jenis dan sumber data yang berupa data primer yang bisa didapatkan dengan wawancara kepada  pihak-pihak  yang  ahli  dalam  bidang  yang  diteliti,  juga  studi literature yang menjadi  data  sekunder  yang  dapat  dikumpulkan  dari  dokumen-dokumen,  laporan,  dan pemberitaan media masa.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  pada penelitian ini adalah:
1.  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara one on one , karena dengan  adanya  wawancara  terhadap  aktor  atau  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam kegiatan diplomasi parlemen akan membuat penelitian ini memiliki kebenaran yang lebih actual bagaimana  dan  isu  apa  saja  yang  menjadi  isu  penting  dalam  diplomasi parlemen.
2.  Studi literature dan  dokumen  akan  digunakan  sebagai  tinjauan  yang  lebih  spesifik untuk  menunjang  validasi  dari  data  primer.  Data  yang  dikumpulkan  berupa  buku, artikel,  dokumen  dari  parlemen,  hasil  riset  yang  terkait  dengan  topik  yang  diteliti, laporan kegiatan parlemen, dan pemberitaan media massa baik cetak maupun online.
3. Focus Group Discussion atau diskusi terfokus dari suatu kelompok yang membahas secara spesifik mengenai suatu fenomena yang ada, dalam diskusi ini menghadirkan minimal 8 orang terakreditasi didalamnya mengenai fenomena yang akan dibahas.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  konsep  diplomasi  parlemen  Malamud  dan Stavridis  dari Malamud  &  Stavridis  (2016) yang  mendefinisikan  diplomasi  parlemen sebagai  “berbagai kegiatan internasional yang dilakukan oleh anggota Parlemen untuk meningkatkan  saling  pengertian  antar  negara,  untuk  saling  membantu  dalam meningkatkan  kontrol  pemerintah  dan  representasi  dari  orang-orang,  dan  untuk meningkatkan legitimasi demokratis lembaga antar pemerintah.

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Konflik Rohingya
Menurut  bapak  Heru  Susetyo,  dosen  fakultas  hokum  Universitas  Indonesia, advokat, aktifis HAM dan relawan kemanusiaan, juga pengamat Rohingya. Menyatakan dalam Ainurrofiq (2019) bahwa alasan kaum Rohingya tidak diakui oleh Myanmar adalah belum  terselesaikannya  proses national  building dari  negara  tersebut.  Meskipun  sudah merdeka  dari  tahun  1948,  Myanmar  belum  selesai  melakukan  proses  pembangunan karakter  bangsanya.  Dalam  pandangan  sejarah,  kaum  Rohingya  memang  menempati
tempat yang bernama Arakan tetapi karena adanya penentuan border dari negara-negara British-India, Kawasan Arakan menjadi bagian dari Myanmar yang bersebrangan dengan Kawasan  Bangladesh.  Selain  itu,  dalam  banyak  aspek  memang  kaum  Rohingya  lebih dekat  dan  banyak  kemiripan  dengan  orang-orang  Bangladesh  seperti  fisik,  dan kepercayaan (sesama muslim). Akan tetapi, karena penentuan batas maka Arakan yang menjadi  tempat  tinggal  dari  kaum  Rohingya  menjadi  bagian  dari  Myanmar  yang bermayoritaskan kaum Burma yang memeluk agama Budha.
Alasan.  Populasi  etnis  Rohingnya  pun  berkembang  sangat  pesat  (seorang  pria Rohingnya rata2 memiliki lebih dari satu orang isteri dan memegang prinsip banyak anak lebih  baik),  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran.  Salah  seorang  anggota  parlemen negara  Bagian  Rakhine  juga  menyatakan  adanya  kekhawatiran  pertambahan  etnis rohingnya yang sedemikian pesat (saat ini sekitar 1,2 juta jiwa) dan dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik Rohingya bereskalasi. Hal ini ditandai peristiwa 25 Agustus 2017. Pada  peristiwa  tersebut  terjadi  serangan  yang  mematikan  dari  kelompok  pemerintah Militer Myanmar melawan kelompok pembela Rohingya atau ARSA ( Arakhan Rohingya Salvation  Army )  atau  Haraqah  Al-Yaqin (Hamzah,  2018). Tindakan  diskriminasi, kekerasan, pembantaian, pembunuhan, pembasmian massal / genocide , dan pengusiran yang terjadi pada etnis Rohingya mutlak adalah tindakan pelangaran HAM berat.
PBB dengan menugaskan pencari fakta, telah mengumpulkan bukti-bukti bahwa militer Myanmar telah melakukan kekerasan terhadap warga muslim Rohingya tersebut dan  PBB  menetapkan  kejadian  tersebut  sebagai  salah  satu  kejahatan  kemanusiaan pembersihan  etnis  (genosida) (Siregar,  2018) . United  Nations  High  Commissioner  for Refugees (UNHCR),  sampai  pada  tanggal  8  September  2017  konflik  Rohingya  telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan lebih dari 313.000 orang Rohingya mengungsi  ke  Bangladesh (Rosyid,  2019) .  Para  pengungsi  Rohingya  tersebut  tidak mempunyai tempat tinggal karena militer Myamar membakar rumah mereka di Rakhine.
Penyebab dari konflik bersenjata pada tanggal 25 Agustus ini dapat diidentifikasi dari  sejarah  bahwa,  kaum  Rohingya  merupakan  salah  satu  etnis  yang  mendapatkan tindakan represif dari militer atau aparat pemerintah Myanmar (Pradana, 2018) . Tindakan represif  ini  disahkan  juga  di  dalam  Undang-Undang The  Emergency  Immigration  Act pada tahun 1974 dan The Burmese Citizenship Law pada tahun 1982.  Undang-undang ini menyatakan bahwa semua penduduk wajib memiliki kartu identitas nasional. Dan sampai saat  peristiwa  25  Agustus  terjadi  kaum  Rohingya  masih  dianggap  sebagai  orang  asing dan bukan sebagai warga negara Myanmar.

## Konflik Rohingya di Mata Global (Negara Tetangga dan ASEAN)
Pada bagian ini akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana posisi negara-negara ASEAN dan negara DK PBB terhadap konflik Rohingya. Hal ini penting dipahami untuk mengetahui bagaimana posisi Indonesia terhadap negara lain dalam isu ini. Tanggapan dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Pro  Rohingya  Kontra  Myanmar  (tanggapan  seperti  ini  berarti  negara  tersebut mendukung kaum Rohingya dan mengecam tindakan Myanmar)
b. Pro Myanmar Kontra Rohingya (tanggapan seperti ini berarti negara tersebut lebih mendukung  pemerintah  Myanmar  dan  tidak  terlalu  mendukung  para  kaum Rohingya)
Tabel 1. Pemetaan Posisi terhadap isu Rohingya Negara Posisi terhadap isu Rohingya Pro / Kontra Bangladesh Bangladesh  sebagai  negara  paling  dekat  dengan Myanmar,  dan  sebagai  negara  yang  paling  banyak terkena  dampak  pengungsi.  Posisi  dari  negara Bangladesh  dapat  dilihat  pro  terhadap  Isu  Rohingya dan menginginkan keadilan bagi para kaum Rohingya.
Pro Rohingya Kontra Myanmar Malaysia Negara Malaysia juga terkena dampak dari pengungsi Rohingya,  dari  kecaman-kecaman  yang  terjadi  dari Malaysia terhadap Myanmar, posisi dari Malaysia pro terhadap  Isu  Rohingya  dan  menentang  perbuatan Myanmar Pro Rohingya Kontra Myanmar Thailand Tanggapan  dari  Thailand  yang  menyediakan  kamp pengungsi bagi para kaum Rohingya, dan pada sidang AIPA  ke-38  yang  mendukung  Indonesia  agar  konflik Rohingya  masuk  menjadi  agenda  internasional. Menandakan  posisi  Thailand  sebagai  pro  terhadap kaum Rohingya Pro Rohingya Kontra Myanmar Brunei Brunei  sebagai  negara  kerajaan  yang  mayoritas penduduk  nya  adalah  Islam  jga  mendukung  sesama kaum muslim yaitu kaum Rohingya. Pro Rohingya Kontra Myanmar Kamboja Salah  satu  negara  yang  menolak  rancangan  resolusi PBB mengenai konflik Rohingya adalah Kamboja, hal ini  dikarenakan  Kamboja  berpendapat  bahwa  konflik ini  adalah  masalah  internal  dari  Myanmar.  Maka Kamboja memiliki tanggapan kontra dalam mendukung  konflik  Rohingya,  dan  Pro  terhadap Myanmar Pro Myanmar Kontra Rohingya Laos Demikian  dengan  Laos  yang  sama  seperti  Kamboja dengan  menentang  resolusi  dari  PBB,  posisi  Laos kontra  terhadap  knflik  Rohingya  dan  pro  terhadap Myanmar Pro Myanmar Kontra Rohingya Filipina Filipina  berpendapat  bahwa  konflik  Rohingya  adalah masalah internal Myanmar dan bukan isu internasional. Meskipun pemerintah Filipina membantu Rohingya itu karena  atas  dasar  kemanusiaan  dan  tidak  mau  ikut campur dengan masalah internal Myanmar. Posisi dari
Filipina cenderung Pro terhadap pemerintah Myanmar
Pro Myanmar Kontra Rohingya Singapura Tanggapan  Singapura  mengenai  konflik  Rohingya lebih  pro  terhadap  kaum  Rohingya  dan  mendesak pemerintah Myanmar untuk lebih banyak menerapkan rekomendasi dari PBB. Pro Rohingya Kontra Myanmar Vietnam Sama  seperti  Filipina,  tanggapan  dari  Vietnam menyatakan  bahwa  konflik  tersebut  adalah  masalah internal  Myanmar  yang  menjadaikan  posisi  Vietnam pro terhadap pemerintah Myanmar. Pro Myanmar Kontra Rohingya

## Konflik Rohingya di Mata Global (PBB dan DK PBB)
Sebagai  organisasi  perdamaian  dunia  PBB  adalah  pihak  yang  harus  menjadi mediator dan pihak yang memberi insiatif dalam penanggulangan konflik Rohingya yang berkelanjutan ini. Berikut Pemetaan tanggapan negara-negara global. Tanggapan dibagi menjadi 2 yaitu:
a. Pro  Rohingya  Kontra  Myanmar  (tanggapan  seperti  ini  berarti  negara  tersebut mendukung kaum Rohingya dan mengecam tindakan Myanmar)
b. Pro Myanmar Kontra Rohingya (tanggapan seperti ini berarti negara tersebut lebih mendukung  pemerintah  Myanmar  dan  tidak  terlalu  mendukung  para  kaum Rohingya)
Tabel 2. Pemetaan Posisi terhadap isu Rohingya 2 Negara Posisi terhadap isu Rohingya Pro/Kontra Cina Cina  sebagai  salahsatu  Dewan  Keamanan  PBB  yang menolak  resolusi  PBB  mengenai  Rohingya,  dengan alasan  menghormati  Myanmar  dengan  3  aspek; kedaulatan,  Integritas,  dan  keterlibatan  komunitas internasional. Pro Myanmar Kontra Rohingya Prancis Prancis yang melakukan embargo terhadap Myanmar dari aspek  militer  (senjata)  juga  dari  aspek  ekonomi (pembekuan  asset  bank)  menunjukan  bahwa  Prancis mengecam perbuatan Myanmar kepada kaum Rohingya Pro Rohingya Kontra Myanmar Russia Dewan  Keamanan  PBB  lainnya  yang  menolak  resolusi PBB adalah Russia dengan alasan konflik tersebut harus diselesaikan  dengan  diplomasi  bilateral  bukan  dengan pengecaman secara Bersama Pro Myanmar Kontra Rohingya Inggris Inggris  merespon  konflik  Rohingya  sebagai  krisis kemanusiaan,  dan  harus  diadili  agar  kaum  Rohingya dapat  merasakan  keadilan  sama  seperti  masyarakat internasional lainnya. Pro Rohingya Kontra Myanmar Amerika Serikat Sebagai  salah  satu  negara  yang  mempunyai  kekuatan lebih  di  tatanan  internasional,  Amerika  Serikat  juga mendukung  kaum  Rohingya  dan  mengecam  perbuatan Myanmar  karena  tidak  sesuai  dengan  hokum-hukum internasional yang berlaku Pro Rohingya Kontra Myanmar

## Tanggapan Indonesia yang terkena dampak Konflik Rohingya
Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak oleh konflik Rohingya karena tidak  sedikit  para  pengungsi  Rohingya  masuk  ke  wilayah  teritori  Indonesia.  Hal  ini mendapat respon yang beragam dari pemerintah Indonesia karena memberikan dampak bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

## Dampak keberadaan Kaum Rohingya di Indonesia

## 1. Keamanan Nasional
Keberadaan  kaum  Rohingya  di  Indonesia  berdampak  ke  keamanan  nasional negara Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki sejarahnya sendiri yang memiliki gerakan- gerakan  separatis  karena  adanya  keberagaman  diantara  warga  negara  Indonesia.  Jika
ditambah dengan adanya suatu etnis yang mempunyai sejarah tersendiri tidak dipungkiri kedepannya bisa terjadi kemungkinan gerakan-gerakan separatis kembali.
2. Keamanan Manusia
Seperti  yang diketahui  kebutuhan premier dari semua manusia adalah sandang, pangan dan papan. Saat ini, Indonesia yang memiliki warga negara sekitar 260 juta jiwa dan  tidak  sedikit  penduduk  yang  masing  tergolong  di  bawah  tingkat  kemiskinan.  Jika ditambah dengan para pengungsi Rohingya, hal ini akan menambah keamanan manusia yaitu tidak tercukupi kebutuan premier untuk seluruh penduduk di Indonesia.

## Tanggapan Pemerintah Indonesia
Menanggapi  konflik  Rohingya,  pemerintah  Indonesia  lebih  memilih  untuk mendorong pemerintah Myanmar agar menyelesaikan masalah tersebut, karena dianggap sebagai masalah internal negara Myanmar dan sebagai bentuk penghargaan dari piagam charter ASEAN. Hal ini juga ditegaskan dengan paparan dari Juru Bicara Kementerian Luar  Negeri  RI,  Arrmanatha  Nasir,  yang  menyatakan  bahwa  “posisi  Indonesia  dalam konflik  Rohingya  adalah  untuk  terus  mendorong  Myanmar  memperhatikan  isu  ini. Indonesia juga menekannkan kembai bahwa formula 4+1 bisa membantu masalah ini”.
Presiden  Indonesia  Joko  Widodo  (Jokowi)  menyampaikan  keprihatinannya  atas terjadinya  konflik  yang  terjadi  di  Rakhine State ,  Myanmar  yang  menimpa  kaum Rohingya,  di  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT)  ASEAN  ke-31.  Presiden  Jokowi  juga mengingatkan bahwa, ASEAN tidak dapat berdiam diri atas terjadinya konflik tersebut, karena  konflik  ini  tidak saja  menjadi  perhatian  negara-negara  anggota  ASEAN  namun juga  dunia.  Indonesia  menurut  Presiden  Jokowi,  juga  membantu  mengatasi  konflik tersebut    dengan  berkontribusi  memberikan  bantuan  kemanusiaan.  Indonesia  bahkan menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rohingya, termasuk mendukung implementasi rekomendasi  untuk  Myanmar  dari  mantan  Sekretaris  Jenderal  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (Sekjen PBB) Kofi Annan (Zulfani, 2019).
Keberadaan orang-orang Rohingya di Indonesia tersebar di beberapa daerah yaitu Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), dan ada juga yang ditemukan dan  ditangkap  di  Kupang,  Banten,  dan  Banyuwangi.  Namun  dari  beberapa  wilayah tersebut, Aceh merupakan daerah yang paling banyak kedatangan pengungsi Rohingya. Para pengungsi ini datang menggunakan perahu tradisional yang seadanya dan dalam 1 perahu terdapat 121 penumpang di dalamnya. Mereka sampai di Aceh dengan menempuh perjalanan sekitar 23 hari lamanya. Sebelum berlabuh di Aceh, kapal tersebut sebelumnya sudah melintas di perairan Thailand, namun sayangnya para penjaga perairan Thailand tidak menghendaki kedatangan dari para pengungsi maka digiring kembali ke perairan lepas dan sampai akhirnya berlabuh di perairan Indonesia.
Pada 2015 pemerintah Indonesia menyiapkan lokasi bagi para pengungsi Mynamar di Aceh, penyiapan lokasi ini agar para masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dan memudahkan  pemerintah  dalam  memantau  keadaan  para  pengungsi  tersebut.  Tempat yang disiapkan oleh pemerintah berada di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur. Selain  itu  pemerintah  juga  sedang  mengerjakan  draf  Peraturan  Presiden  (Perpres)
mengenai penanganan pengungsi imigran yang terdampar di Indonesia. Perpres tersebut akan mengatur mekanisme penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah yang ditugaskan mengurus para pengungsi dan menjadi paying hokum dalam pelaksanaan tugas tersebut.
Pada  31  Desember  2016,  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo menandatangani Peraturan Prsiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi  Dari  Luar  Negeri (Anggorono,  2018). Peraturan  Presiden  tersebut  berisi tentang  deteksi  awal  pengungsi,  penampungan,  serta  perlindungan  pencari  suaka  dan pengungsi. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR terus bekerjasama dalam menanggulangi pengungsi yang datang ke Indonesia termasuk Rohingya.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  warga  negaranya  beragama  Islam menjadikan  peristiwa  ini  ramai  diperbincangkan  oleh  warga  negara  Indonesia  yang merasa  memiliki  kesamaan  identitas  dan  mendesak  pemerintah  Indonesia  untuk  turut menyelesaikan  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Myanmar.  Pemerintah  Indonesia melalui  Kementerian  Luar  Negeri  menggelar  pertemuan  dengan  pemerintah  Myanmar pada September 2017 (Rosyid, 2019). Pertemuan ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia,  ibu  Retno  Marsudi.  Beliau  menyampaikan  bahwa  “Misi  ke  Myanmar  dan paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia  kepada  situasi  kemanusiaan  di  Rakhine State dan  adanya  komitmen  otoritas Myanmar untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan tersebut,".
Sejak  konflik  Rohingya  pada  2016,  Indonesia  telah  membantu  Myanmar  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Peran  tersebut  terlihat  dengan  pemberian  bantuan kemanusiaan  yang  berupa  pembangunan  fasilitas  sekolah,  rumah  sakit  dan  juga menjembatani  Myanmar  dengan  Bangladesh  untuk  bertemu  dan  menyepakati  nota kesepahaman tentang repatriasi  para pengungsi  Rohingya.  Pemerintah  Indonesia pada 2017  mengirimkan  bantuan  kemanusiaan  menggunakan  dua  pesawat  Hercules  yang diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan ini berisi 20  ton  yang  diantaranya  makanan  tambahan  untuk  ibu  hamil  dan  anak-anak,  paket makanan instan, tangki air, tenda, kain sarung, dan obat-obatan.
Dalam menanggapi kasus ini pemerintah Indonesia menyampaikan empat usulan solusi bagi penyelesaian kasus yang terjadi kepada kaum Rohingya yang disebut dengan “Formula 4+1” untuk Rakhine. Empat elemen formula tersebut yaitu:
(1)  Mengembalikan stabilitas dan keamanan;
(2)  Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
(3)  Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama; dan
(4)  Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Satu  elemen  lainnya  yaitu  agar  rekomendasi  Laporan  Komisi  Penasehat  untuk Rakhine  State  dari  PBB  yang  dipimpin  Mantan  Sekjen  PBB  Kofi  Annan  dapat  segera diimplementasikan.  Namun  pemerintah  Indonesia  yang  masih  menghormati  hukum internasional yang disepakati oleh seluruh negara:
In  (a)  issue  areas  involving  the  conflict  of  collective  interest  and  core  values,  and  (b) between states  that ordinarily maintain friendly relations,  governments  will  attempt to
organize  their  acions  to  make  them  consistent  with  legal  obligations.  However, perceptions of threat (definition of the situation), the demands of public opinion, and the personal needs of decision makers may require that legal norms be violated, or at least interpreted arbitrarily.
Demi  menjaga  kepentingan  Bersama  dan  juga  menjaga  hubungan  baik  antara Indonesia  dan  Myanmar,  maka  pemerintah  Indonesia  cenderung  kurang  menampung aspirasi mengenai konflik Rohingya ini. Dipertegas dengan pendapat Heru Susetyo yang melihat bahwa Indonesia dalam menanggapi konflik Rohingya menjadi safety player dan sebagai bentuk menghargai prinsip ASEAN yang berpegang teguh dengan prinsip non- intervention.  Dalam  sesi  diskusi  Heru  Susetyo,  beliau  menyayangkan  tanggapan Indonesia,  sebagai  pelopor  ASEAN  dan  negara  yang  mempunyai  relasi  baik  dengan Myanmar,  Indonesia  harusnya  bisa  mengambil  prakarsa  untuk  menghentikan  konflik berkelanjutan ini.
Indonesia memang menjadi negara yang lebih didengarkan oleh Myanmar karena terjalinnya  komunikasi  yang  baik  antara  kedua  negara,  tetapi  respon  dari  pemerintah Indonesia  dirasa  kurang  untuk  konflik  ini.  Dalam  hal  ini  Indonesia  sebenarnya  dapat menggunakan  prinsip  R2P  “ Responsibility  to  Protect ”,  sebuah  prinsip  yang  telah berkembang  sejak  sepuluh  tahun  terakhir  dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya pemusnahan massal (genocide) dan berbagai kejahatan massal lainnya.

## Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Isu Rohingya
Pemerintah Indonesia dianggap kurang dalam menanggapi konflik Rohingya, hal ini terindikasi dengan 2 indikator:
1.  Pemerintah Indonesia menangapi konflik Rohingya, tidak seperti menanggapi konflik Palestina, dalam konflik Palestina Indonesia sangat keras dan mengecam perbuatan Israel.  Namun  dalam  konflik  Rohingya  tanggapan  Indonesia  terhadap  Myanmar dianggap dengan safety player.
2.  Meskipun sudah menyampaikan empat usulan solusi yang disebut dengan “Formula 4+1” namun desakan dari pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan usulan solusi tersebut belum terlihat kembali.
Dari kekurangan tersebut, parlemen Indonesia hadir untuk mencoba menutupi kelemahan dari tanggapan pemerintah dengan 2 indikator yaitu:
1.  Parlemen  Indonesia  menanggapi  konflik  Rohingya  dengan  sangat  keras  dan menjadikannya sebagai agenda utama dalam berdiplomasi, hal ini menjadi indikator bahwa  parlemen  Indonesia  mencoba  menutupi  anggapan  mengenai  pemerintah Indonesia sebagai safety player.
2.  Selain menjadikan konflik Rohingya sebagai agenda utama, parlemen Indonesia juga mengusulkan resolusi konflik untuk penyelesaian konflik tersebut dibeberapa forum. Dan desakan yang dilakukan oleh parlemen Indonesia cukup keras salah satunya saat sidang umum AIPA parlemen Indonesia menolak semua usulan jika usulan mengenai Rohingya tidak dibahas.
Menurut Bapak Fadli Zon, diplomasi itu tidak hanya tugas pemerintah tapi juga tugas parlemen sehingga menjadi bagian dari satu first track diplomacy bukan multi track diplomacy .  Sebagai  Wakil  Ketua  DPR-RI  Bidang  Korpolkam  (A-347)  beliau  juga menyatakan bahwa, DPR RI sebagai lembaga demokrasi Indonesia tentu saja tidak dapat tinggal diam. Masyarakat Indonesia mendesak pemerintah berperan aktif menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya. Karena Isu Rohingya bukan merupakan isu agama, tetapi isu  kemanusiaan,  dan  pelanggaran  HAM  berat  yang  terjadi  di  wilayah  Asia  Tenggara. Sebagai pendiri dan negara senior ASEAN, Indonesia harus bersikap tegas dan proaktif.
Dalam  sesi  interview  Bersama  Ibu  Endah  Tjahjani  Dwirini,  Kepala  Biro  Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, menyatakan bahwa DPR RI sebagai perwakilan rakyat Indonesia berperan aktif dalam menyoroti isu Rohingya yang didalamnya terdapat krisis kemanusiaan dan juga karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas islam sehingga merasa memiliki kesamaan identitas dengan kaum Rohingya. DPR RI selalu memantau perkembangan  dunia  internasional  dan  membawa  isu  Rohingya  ini  ke  forum-forum internasional.
Menurut Dr.  H. Sukamta, Anggota  Komisi  I DPR RI, Ketua  DPP PKS  Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, Direktur Crisis Center For Rohingya DPP PKS dalam sesi Round Table Discussion “Solusi Malasah Rohingya” menyatakan bahwa dengan landasan konstitusi Indonesia yang anti terhadap segala bentuk penindasa, bangsa Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap nasib Rohingya. Masyarakat Indonesia melalui  lembaga-lembaga  kemanusiaan  dan  pemerintah  selama  10  tahun  terakhir  telah membantu meringankan derita Rohingya dengan membangun sekolah, klinik kesehatan dan pengiriman bantuan makanan dan obat-obatan. Krisis Rohingya yang terjadi kali ini perlu  dijadikan  momentum  untuk  menuntaskan  persoalan  Rohingya  agar  tidak  lagi terulang.
Pada  pertemuan  Sidang  Umum  IPU  ke-137  di  St.  Petersburg,  Rusia  yang berlangsung pada tanggal 14-18 Oktober 2017. Delegasi  Indonesia dihadiri oleh Ketua Badan  Kerja  Sama  Antar  Parlemen  (BKSAP)  Nurhayati  Ali  Assegaf,  Wakil  Ketua BKSAP  Siti  Hediati  Soeharto,  Anggota  BKSAP  Dwi  Aroem  Hadiatie  dan  Amelia Anggraini.  Pada  sesi  Pertemuan Asia  Pacific  Group memperdebatkan  mengenai “ emergency  item ”  yang  akan  diusung  regional  APG.  Indonesia,  Bangladesh  dan  Iran mengajukan isu Rohingya; Jepang mengajukan isu nuklir Korea Utara; sementara India mengajukan isu terorisme. Ketua BKSAP dalam kesempatan itu sempat mengkritik sikap dan pendapat dari parlemen India yang menyebut masyarakat Rohingya sebagai teroris.
Nurhayati lebih jauh menyebut Rohingya sebagai korban state terrorist.  Setelah melalui perdebatan panjang, DPR RI bersama tujuh negara lainnya berhasil meloloskan Resolusi berjudul “Ending the grave human crisis, persecution and violent attacks on the Rohingyas as a threat to international peace and security and ensuring their unconditional and safe return to their homeland in Myanmar” yang diadopsi melalui voting di Sidang IPU ke-137.
Dalam  pembuatan  resolusi  konflik,  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui sampai menjadi suatu resolusi konflik yang disetujui oleh semua pihak terkait. Dari hasil
interview  dan  diskusi  dengan  anggota  BKSAP,  langkah-langkah  dalam  pembuatan resolusi konflik dari DPR-RI sebagai berikut:

## Diagram 1. Langkah-langkah pembuatan resolusi konflik
Dari langkah-langkah diatas, BKSAP berhasil membuat rancangan tersebut yang berisi:
Since its founding in 1889, the Inter-Parliamentary Union (IPU) has continuously promoted  peace  and  cooperation  for  the  firm  establishment  of  democracy.  In  October 2016,  the  IPU  adopted  its  2017-2021  Strategy  entitled  Better  parliaments,  stronger democracy.  Hence,  with  regard  to  the  conflict  escalation  in  the  Rakhine  State  of Myanmar,  it  is  timely  to  exercise  a  constructive  approach  in  addressing  the  grave humanitarian issues.
The  Rohingya  crisis  is  a  violation  of  human  rights  with  serious  humanitarian consequences.  The  Myanmar  authorities  apply  restrictions  to  the  Rohingya  and  deny them  their  rights  of  citizenship.  In  the  Rakhine  State,  community  segregation  is institutionalized.  Due  to  restrictions  on  the  number  of  children  families  can  have, thousands of children are left with no birth certificates, thus limiting their access to basic services. The 1982 Citizenship Law denied the Rohingya their citizenship rights.
It is  crucial  for  the IPU, as the global assembly of  people’s representatives, to ensure  that  the  basic  necessities  of  the  affected  population  are  being  met  while encouraging long-term solutions to ensure sustainable and inclusive development for all communities  in  Myanmar.  Unfettered  access  to  the  Rohingya  population  should  be granted  for  humanitarian  assistance,  including  in  other  countries  where  the  Rohingya seek asylum and protection.
The Rohingya case has to do with displacement, refugee and statelessness issues, as well as peace, security and democracy. It also has strong correlations with the long- term sustainable development of a country and the protection of human rights irrespective of race, gender, sex, age, nationality. The IPU has sufficient resources to address these
1 • Aspirasi dari rakyat dan/atau kondisi internasional
2 • BKSAP membuat resolusi konflik, dengan segala pertimbangan
3 • Dijadikan draft Resolusi konflik
4 • Diajukan ke forum terkait
5 • Diberi masukan oleh delegasi-delegasi negara lain
6 • Diubah sesuai dengan masukan yang disepakati
7 • Menjadi sebuah resolusi konflik
issues  within  its  committees,  including  the  Committee  to  Promote  Respect  for International Humanitarian Law (IHL). The Committee is mandated to promote the full observance by IPU member countries of the IHL, the fundamental law for the protection of civilians during conflicts.
According to the United Nations, to date, more than 400,000 Rohingyas, mostly Muslims, have fled Myanmar to Bangladesh, adding pressure to the Rohingya camps that house 300,000 people from the earlier waves of refugees, most of whom are children. In 2013, Myanmar rejected a UN resolution calling for the Myanmar authorities to grant citizenship to the Rohingya. In November 2015, the Rohingya were banned from voting in  the  general  elections,  leaving  them  with  no  political  representation.  Abusive  and violent  measures  against  the  Rohingya  continued,  which  resulted  in  grave  casualties among the Rohingya Muslims.
With regard to this issue, the President of the Committee to Promote Respect for International  Humanitarian  Law  of  the  Inter-Parliamentary  Union  Ms.  Nurhayati  Ali Assegaf communicated with the Secretary General of the IPU Mr. Martin Chungong, and recommended that the IPU conduct a further assessment of the situation of the Rohingya and take the necessary inter-parliamentary actions for a peaceful solution to the conflict, including sending a fact finding mission.
The Myanmar Parliament  rejected the IPU’s proposal to  have an exchange of views on internal conflicts arguing that the Myanmar authorities had formed an internal Investigation  Commission,  where  the  Parliament  was  involved.  Later,  Myanmar  also denied access to an international fact-finding mission of the UN Human Rights Council. In September 2017, the United Nations High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al-Hussein accused Myanmar of carrying out "a textbook example of ethnic cleansing" against the Rohingya Muslims and of the military’s "brutal" security campaign that was in  clear  violation  of  international  law.  During  the  World  Parliamentary  Forum  on Sustainable  Development  held  in  Bali  in  2017,  the  global  parliamentary  community called for the restoration and stability and respect for human rights of all people in the Rakhine State regardless of their faith and ethnicity.
The involvement of security forces in the atrocities against the Rohingya posed a significant threat to global stability and democracy. The international community should reaffirm  its  commitment  and  take  responsibility  to  ensure  respect  for  the  numerous international  instruments  and  global  governance.  The  IPU  and  the  UN  should collaborate to intervene while developing a long-term solution for the Rohingya.
It is with due consideration that the parliamentary delegation of the Republic of Indonesia  to  the  Inter-  Parliamentary  Union,  led  by  the  Vice  Speaker  of  the  House  of Representatives  of  the  Republic  of  Indonesia,  H.E.  Mr.  Fadli  Zon,  requests  that  the emergency item entitled Strengthening efforts to end the violent attacks on the Rohingya and  the  humanitarian  crisis  in  Myanmar  be  included  in  the  agenda  of  the  137th  IPU Assembly.
Dalam  resolusi  ini,  parlemen  Indonesia  dengan  keras  menyatakan  bahwa  krisis Rohingya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan konsekuensi kemanusiaan yang
serius. Pemerintah Myanmar memberikan pembatasan pada Rohingya dan menolak hak kewarganegaraan  mereka.  Selain  itu,  terdapat  pembatasan  jumlah  anak  yang  dapat dimiliki keluarga, ribuan anak tidak memiliki akta kelahiran, sehingga membatasi akses mereka ke layanan dasar. Dengan adanya Undang-undang Kewarganegaraan 1982 yang menolak  Rohingya  hak  kewarganegaraan  mereka  (Rohingya),  menjadikan  pemerintah Myanmar sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas krisis yang terjadi. Resolusi ini berhasil diadopsi melalui voting sidang di IPU ke-137 dengan beberapa penambahan dari parlemen-parlemen lain yang menjadi anggota. Hal ini adalah buah dari inisiatif dan ketegasan  parlemen  Indonesia  dalam  mengangkat  konflik  Rohingya  agar  segera diselesaikan.
Kasus  Rohingya  berkaitan  dengan  masalah  perpindahan,  pengungsi  dan kewarganegaraan, serta perdamaian, keamanan dan demokrasi. Ini juga memiliki korelasi kuat dengan pembangunan berkelanjutan jangka panjang suatu negara dan perlindungan hak  asasi  manusia  terlepas  dari  ras,  jenis  kelamin,  jenis  kelamin,  usia,  kebangsaan. Menurut bapak Heru Susetyo advokat, aktifis HAM dan relawan kemanusiaan yang juga berprofesi  sebagai  staf  pengajar  tetap  di  Fakultas  Hukum  UI  serta  sebagai  advokat/ pengacara publik di PAHAM Indonesia. Myanmar sebagai negara yang sudah merdeka dari  tahun  1948  tetapi  national  building    dari  negara  Myanmar  belum  selesai  sampai sekarang dan karakter negara Myanmar juga belum terbentuk dengan baik.
Pada Sidang Umum IPU ke-138 dengan tema “ Strengthening the Global Regime for Migrants and Refugees: the Need for Evidence-Based Policy Solutions ” ketua DPR- RI,  Bambang  Soesatyo,  MBA  menyampaikan  bahwa  Indonesia  telah  menunjukan komitmen  dan  kesungguhannya  terhadap  permasalahan  pengungsi  terutama  terkait  isu Rohingya  di  Myanmar.  Beliau  juga  memaparkan  bahwa  kekerasan  terhadap  kaum Rohingya  dalam  segala  bentuk  dan  manifestasinya  merupakan  ancaman  serius  bagi keamanan perdamaian dunia, juga mendorong agar sidang IPU tidak hanya menghasilkan resolusi  saja,  tetapi  memberi  dampak  langsung  pada  kesejahteraan  masyarakat  dan perdamaian dunia.
Keterlibatan  Myanmar  pada  sidang  umum  IPU  ke-139  dalam  dialog  yang kontruktif  dalam  penyelesaian  masalah  Rohingya.  Sidang  tersebut  juga  membuka kesempatan  untuk  Myanmar  agar  bertukar  informasi  mengenai  langkah-langkah  yang sudah dan akan diambil untuk mengatasi situasi tersebut dan memungkinkan agar para pengungsi Rohingya dapat kembali ke Myanmar dengan aman. Delegasi DPR-RI secara gigih  memperjuangkan  agar  isu  Rohingya  dapat  masuk  sebagai  agenda  topik  Sidang Umum  AIPA  ke-38.  Namun,  rancangan  resolusi  usulan  dari  Indonesia  yang  berjudul “V iolent  Attacks  on  Rohingya  and  Humanitarian  Crisis  in  Myanmar ”  ditolak  oleh Myanmar  pada  pertemuan  tersebut.  Setelah  melalui  sesi  reses  dan  pertemuan  khusus antara Indonesia dan Myanmar yang difasilitasi Presiden AIPA dan Sekjen AIPA, maka rancangan resolusi tersebut diubah judul menjadi “ Strengthening Parliamentary Efforts in Addressing Humanitarian Issues in Southeast Asia ”.
Delegasi  parlemen  Indonesia  dalam  Sidang  ke-39  AIPA  (ASEAN  Inter- Parliamentary  Assembly)  akhirnya  memutuskan  untuk  mencabut  dukungan  terhadap
seluruh  resolusi  politik  yang  telah  dibahas  dan  diajukan  dalam  sidang  Komite  Politik, karena Myanmar menolak untuk membahas resolusi bersama atas tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum Rohingya di Myanmar.  Delegasi DPR-RI menjelaskan, apa yang terjadi di Provinsi Rakhine bukan hanya masalah domestik Myanmar sebagaimana yang selalu diklaim delegasi Myanmar. Masalah itu sudah jadi masalah kawasan dan masalah internasional  baik  Indonesia  dan  Malaysia  sudah  terkena  dampaknya,  terkait  urusan pengungsi dari kaum Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Begitu juga dengan Bangladesh, yang sekarang jadi tempat pengungsian Rohingya terbesar di dunia.

## Kesimpulan
Dalam konflik Rohingya yang menjadi sorotan dunia karena adanya pelanggaran HAM,  juga  tindakan-tindakan  yang  mengacu  terhadap  Genosida  tanggapann  yang diberikan  oleh  pemerintah  Indonesia  terkesan  menjadi  safety  player  hal  ini  penulis identifikasi karena adanya ASEAN Charter Article 2 Principles point 2 sub point (e) non- interference in  the  internal  affairs  of ASEAN Member  States ,  dimana  Indonesia menghargai  Myanmar sebagai  negara berdaulat  maka pemerintah  Indonesia cenderung berhati-hati dalam menanggapi konflik Rohingya ini. Aktifitas diplomasi yang dilakukan oleh  parlemen  Indonesia  dalam  menanggapi  konflik  Rohingya  mengalami  banyak tantangan dan rintangan, seperti pada sidang umum AIPA ke-38. Usulan dari parlemen Indonesia sempat ditolak dan tidak dijadikan agenda pertemuan, tetapi dengan sikap keras maka Indonesia juga menolak semua usulan dari negara-negara lain sampai isu mengenai konflik Rohingya dijadikan agenda pertemuan.
Pada  sidang  umum  IPU  ke-137  di  St.  Petersburg,  Rusia.  Parlemen  Indonesia sebagai  salahsatu Asia  Pacific  Group (APG)  memperdebatkan  mengenai  “ emergency item ” yang akan diusung regional APG. Di mana Indonesia mengusung konflik Rohingya sebagai  Emergency  Item  namun  beberapa  dari  grup  asia  pasifik  mempunyai  pendapat yang berbeda. Sampai Ketua BKSAP dalam kesempatan itu sempat mengkritik sikap dan pendapat  dari  parlemen  India  yang  menyebut  masyarakat  Rohingya  sebagai  teroris. Secara  kelembagaan  hal  ini  sangat  bagus  dimana,  satu  sama  lain  Lembaga  Indonesia dalam  hal  ini  eksekutif  dan legislative berperan  aktif  dalam  kancah  Internasional  dan menutupi kelemahan satu sama lain.

## BIBLIOGRAFI
Ainurrofiq, Ihsan. (2019). Peran Diplomasi Parlemen Dpr-Ri Periode 2017-2018 Dalam Isu  Pelanggaran  Ham  Kaum  Rohingya  Di  Myanmar .  UNIVERSITAS  BAKRIE.
Google Scholar .
Anggorono,  Prabowo.  (2018). Analisis  Kebijakan  Indonesia  Dalam  Menangani Pengungsi Rohingya Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016) . Google Scholar .
DPR, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, & RI, Badan Kerja Sama Antar Parlemen D. P. R. (2014). Kaleidoskop Dinamika BKSAP Periode 2009-2014 . Google Scholar .
Gandryani,  Farina,  &  Hadi,  Fikri.  (2021).  Kedudukan  Diplomasi  Parlemen  Dalam Rangka  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Pasca  COVID-19  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 6 (1), 38–51. Google Scholar .
Hamzah,  Arbi.  (2018).  Pengaruh  Diplomasi  Kemanusiaan  Indonesia  Terhadap  Krisis Kemanusiaan  Rohingya  Di  Myanmar. Skripsi  Universitas  Hassanudin . Google Scholar.
Khamsiani,  Yuana.  (2018). Peran  organisasi kerjasama islam dalam upaya mengatasi tindakan  islamophobia  di  Perancis  Pasca  tragedi  serangan  Paris  13  November 2015  (Periode  2015-2017) .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  UIN Syarif Hidayatullah. Google Scholar .
Kurniawan,  Nalom.  (2018).  Kasus  Rohingya  dan  Tanggung  Jawab  Negara  dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 14 (4), 880–905. Google Scholar .
Kurniawati, Deni. (2018). Kebijakan Pemerintah RI terhadap pengungsi Etnik Rohingya menurut perspektif politik Islam (2014-2017) . Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Google Scholar .
Malamud,  Andrés,  &  Stavridis,  Stelios.  (2016).  Parliaments  and  parliamentarians  as international  actors.  In The Ashgate research  companion  to  non-state actors (pp. 113–128). Routledge. Google Scholar .
Pradana,  Emmelia  Pasca.  (2018). Pelaksanaan  dan  Hambatan  Perlindungan  Hukum terhadap  Pengungsi  Rohingya  oleh  The  United  Nations  High  Commissioner  for Refugees . UAJY. Google Scholar .
Pradityo,  Rahmadanu.  (2020).  Indonesia  di  Antara  Masalah  Etnis  Rohingya  dan  Etnis Uighur, 2014-2019. Indonesian Perspective , 5 (2), 138–158. Google Scholar .
Rahma, Awalia. (2012). Muslim Rohingya dan HAM pasca kemerdekaan Myanmar 1962- 2008: Analisis pelanggaran hak beragama . Google Scholar .
Rosyid,  Moh.  (2019).  Peran  Indonesia  Dalam  Menangani  Etnis  Muslim  Rohingya  Di
Myanmar. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (3), 613–635. Google Scholar .
Siregar,  Fakhrur  Rozi  H.  (2018). Kewajiban  Masyarakat  Internasional  Terhadap Penyelesaian  Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar Menurut Hukum Internasional .
Google Scholar .
Tanjung,  Syawal.  (2020).  Penyelesaian  Kasus  Pelanggaran  HAM  Berat  terhadap  Etnis Minoritas  Rohingya  di  Myanmar  Berdasarkan  Hukum  HAM  Internasional. MINORITAS  DALAM  PANDANGAN  SYARIAH  DAN  HAM  Narasi  Kaum  Muda Muslim , 61. Google Scholar .
Triono,  Triono.  (2014).  Peran  Asean  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Etnis  Rohingnya. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (2), 1–11. Google Scholar .
Zulfani,  Achmad.  (2019). Alasan  Myanmar  Menerima  Diplomasi  Indonesia  Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017 . FISIP UIN Jakarta. Google Scholar .

## Copyright holder:
Ihsan Ainurrofiq, Muhammad Tri Andika Kurniawan (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: