Volume 3 Issue 3, December 2021: pp. 223-237.
Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kebijakan Hukum Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana di Masa Pandemi COVID-19

## Legal Policy for Implementing Criminal Court Justice in the COVID-19
Pandemic Period

## Nani Sriwahyuni
Universitas Halu Oleo E-mail: naniesriwahyuni@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This research addressed at Analyzing the implementation of criminal justice during the COVID-19 Pandemic. Analyzing obstacles and efforts to overcome obstacles to the implementation of online criminal justice during the COVID-19 Pandemic. This paper used legal research by applying legislations, and conceptual approach. The legal approach is  done  by  reviewing  all  the  laws  and  regulations  relevant  to  the  legal  issue  being addressed. The conceptual approach moves away from the views or doctrines that develop in the science of law. The results showed that: 1). The implementation of justice during the COVID-19 Pandemic is carried out Virtually based on SEMA No. 1 of 2020 to prevent the spread  of  COVID-19  2)  Virtual  Court  Constraints  include  substantive  obstacles  and technical obstacles. Substantial constraints: electronic trials are not mandatory, relatively closed; and the difficulty of proving. technical constraints: limited IT infrastructure and human resources; low law enforcement on IT.
Keyword: Justice; Criminal; During the COVID-19 Pandemic
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan peradilan pidana di masa Pandemi COVID-19. Menganalisis kendala pelaksanaan peradilan pidana Virtual di masa Pandemi COVID-19. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  dan  pendekatan konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan  undang-undang  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  konseptual  beranjak  dari  pandangan-pandangan atau  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa:  1).  Pelaksanaan  peradilan  pidana  di  masa  Pandemi  COVID-19 dilaksanakan  secara  Virtual  berdasarkan  SEMA  No.  1  Tahun  2020  guna  mencegah penyebarluasan  COVID-19 2)  Kendala  persidangan Virtual  meliputi  Kendala substantif dan  kendala  teknis.  Kendala  substantif:  persidangan  secara  elektronik  tidak  bersifat mandatory,  relatif  tertutup;  dan  sulitnya  pembuktian.  kendala  teknis:  keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT. Kata kunci: Peradilan; Pidana; Di Masa Pandemi COVID-19

## PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat karena hanya dalam kurun  waktu  beberapa  bulan  terakhir  ternyata  turut  berdampak  di  berbagai  aspek,  salah satunya  yakni  penegakan  hukum  dalam  proses  sistem  peradilan  pidana.  Dalam  merespons pandemi COVID-19, negara  perlu memastikan bahwa hak  asasi setiap individu benar-benar dilindungi.  Pandemi  COVID-19  pun  memaksa  semua  negara  menata  ulang  sistem  hukum mereka termasuk bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi. 1
Dalam  rangka  penegakan  hukum law  enforcement terdapat  kehendak  agar  hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk  membenarkan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan to  use  the  law  to  legitimate  their actions. 2
Wabah  Pandemi  COVID-19  di  tahun  2020  turut  mempengaruhi  sistem  bersidang  di pengadilan. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara,  namun  dalam  kondisi  yang  mewajibkan social  distancing ini,  maka  dicarikan alternatif lain berupa pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan  tetap  dilaksanakan  dengan  pola  langsung  sebagaimana  biasa,  maka  berisiko terdampak virus COVID-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para Hakim.
1 Hasanal  Mulkan ,  “ Penegakan  Hukum  terhadap  Tindakan  Penyalahgunaan  Kekuasaan  dalam  Kondisi Darurat Covid-19 ”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 21, No. 2, 2021, hlm. 686. Lihat juga  di Fachrizal  Afandi,  “ Penegak  hukum  Indonesia  bertindak  sewenang-wenang  selama  pandemi: perlunya sistem pemidanaan rasional ”, The Conversation, https://theconversation.com/penegak -hukum- indonesia-bertindak-sewenang-wenang-selama-pandemi-perlunya-sistem-pemidanaan-rasional- 137604, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.
2 Oheo K Haris. “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 241.
Proses  penegakan  hukum  pidana  sebagai  proses  hukum  yang  tahapannya  paling panjang  dan  melibatkan  banyak  pihak,  baik  warga  selaku  pelapor,  kuasa  hukum  dan  saksi, maupun instansi yang berkaitan. Hal ini tentu berkaitan dengan berjalannya Sistem Peradilan Pidana  ( Criminal  Justice  System )  yang  seharusnya  berjalan  dengan  baik due  process  of law (peradilan cepat dan adil).
Kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dalam hal persidangan dapat dilihat dengan lahirnya Perjanjian Kerja Sama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik  Indonesia,  dan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  402/Dju/Hm.01.1/4/2020,  Nomor  Kep-17/E/Ejp/04/2020,  Nomor  Pas-08.Hh.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference (yang kemudian dalam penelitian ini disebut SKB).
Ketentuan sidang virtual pidana yang diterapkan berdasarkan Kesepakatan bersama Menteri  Hukum  dan  HAM,  Kejaksaan  Agung  dan  Mahkamah  Agung  pada  prinsipnya dilaksanakan guna memenuhi asas peradilan pidana cepat dan adil. Namun demikian siding virtual yang diselenggarakan dapat memunculkan potensi besar hilangnya tujuan penemuan keadilan materiel dalam perkara pidana. Sidang perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah upaya penemuan kebenaran materiel atau kebenaran yang hakiki dari suatu peristiwa pidana dengan tujuan membuat keputusan adil masalah pidana tersebut.
Dari  sudut  pandang  struktur  sumber  hukum,  SKB  tersebut  tidak  dapat  mereduksi KUHAP.  SKB  tidak  setara  dengan  Undang-Undang.  Undang-Undang  memastikan  dan mewajibkan  persidangan  dilakukan  di  pengadilan  dengan  hadirnya  terdakwa.  SKB  sebagai kesepakatan bersama tidak dapat mereduksi dan mengalahkan keberlakuan Undang-Undang. Sehingga  menurut  penulis  banyak  aturan-aturan  yang  terabaikan  termasuk  di  dalamnya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal memperoleh keadilan. Bukan itu saja, penerapan asas- asas hukum pidana menjadi hal yang penting untuk dikaji.
Status keadaan darurat tertentu karena wabah penyakit (pandemi) corona ini tentunya memiliki  dampak  bagi  pelaksanaan  proses  peradilan.  Dimana  “ stay  at  home ”  tidak  bisa dilakukan dalam pelaksanaan persidangan khusus perkara pidana karena dalam persidangan melibatkan beberapa pihak, yakni Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan tentunya terdakwa dan para saksi.
Kebijakan  proses  peradilan  pidana  dalam  pencegahan  pandemi corona ini  telah dilakukan  oleh  Lembaga  Peradilan  dimana,  Kejaksaan  Agung  mengeluarkan  surat  yang ditandatangani  oleh  Jaksa  Agung  perihal  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas,  Fungsi,  dan
Kewenangan di tengah Upaya Mencegah COVID-19, yang salah satu poinnya mengupayakan sidang  pidana  menggunakan video  conference/live  streaming .  Dan  dipertegas  dengan dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 tahun 2010 Tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.
Proses  Persidangan  Kasus  Pidana  yang  dilakukan  secara  Telekonferensi  yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung menimbulkan banyak masalah, salah satunya upaya dalam hal pembuktian menjadi hal yang esensial dan kurang terpenuhi dengan baik.
Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan membutuhkan ketelitian dalam memeriksa fakta  yang  kemudian  akan  ditinjau  dengan  penerapan  hukumnya.  Kalau  fakta  tidak  bisa dicermati  maka keadilan  yang  presisi sulit ditemukan, malah  akan terjadi  pengabaian  pada keadilan. Sidang virtual dimana Hakim, Jaksa, dan Advokat bersama Terdakwa terpisah jarak hanya  dihubungkan  dengan  jaringan  internet  yang  kemudian  divisualisasi  dan  diaudiokan melalui perangkat elektronik akan mengalami banyak hambatan; masing-masing pihak yang terpisah tidak akan dapat cermat memeriksa dokumen-dokumen yang jadi alat bukti, barang bukti, bahkan keterangan saksi berpotensi tidak akan terdengar baik, bila jaringan bermasalah. Hal ini akan membuat panitera sulit mencatat, advokat sulit mencatat dan mendokumentasikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  tipologi  penelitian  hukum normatif.  Penelitian hukum normatif yaitu  penelitian  hukum  sebagai  norma.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.  Dengan  demikian  penelitian  ini  mencakup  analisis  hukum  tertulis  yang  didahului inventarisasi hukum positif. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 3
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 4 Sedangkan  pendekatan  konseptual,  digunakan  untuk memahami konsep  pembaharuan hukum,  dalam memahami implementasi Perma Nomor  1
3 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya,  Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974, hlm 1,7-8
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.
Tahun  2020;  sehingga  diharapkan  penormaan  dalam  aturan  hukum  dalam  mengkaji  serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Peradilan Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid-19

## Sistem Peradilan Pidana Virtual
Sidang Virtual adalah suatu terobosan untuk tetap dapat terselenggaranya persidangan dengan cepat dan berbiaya murah. Sidang virtual perlu untuk tetap di laksanakan tidak hanya dalam masa pandemi tetapi juga untuk kondisi-kondisi yang lain misalnya saksi yang tidak dapat hadir di persidangan
Pandemi  Virus  Corona  membuat kegiatan  apa  pun serba  terbatasi. Termasuk  dalam kerja-kerja  pemberantasan  korupsi.  Ini  karena  pemerintah  tengah  menerapkan physicial distancing (jaga  jarak)  guna  meminimalisasi  penyebaran  virus  tersebut.  Bagi  persidangan perkara  pidana,  munculnya  wabah  COVID-19  di  awal  tahun  2020  memang  sempat menimbulkan  kepanikan  di  kalangan  para  penegak  hukum  saat  itu  belum  tersedia  payung hukum  bagi  pelaksanaan  persidangan  pidana  secara  elektronik.  Agar  persidangan  kasus korupsi  tetap berjalan, Mahkamah  Agung  pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor  1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19),  di  Lingkungan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  yang  Berada  di Bawahnya. Perjanjian Kerja Sama tertanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020,  Kejaksaan  Agung Republik  Indonesia Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference . Dalam surat edaran tersebut, pihak MA memperbolehkan proses persidangan dilakukan secara virtual (virtual), guna menekan penyebaran virus. Para penegak hukum seperti jaksa dan pengacara  pun  berkreasi  menghadirkan  saksi  secara  virtual  melalui  aplikasi  dan  jaringan internet. Terdakwa sendiri bisa mengikuti sidang perkara yang melilitnya dari dalam Rutan, sementara jaksa atau pengacara pun bisa mengikuti jalannya sidang dari kantor atau rumah masing-masing.  PERMA  Nomor  4  Tahun  2020  lebih  memberikan  payung  hukum  tentang persidangan yang dilakukan secara elektronik terhadap perkara pidana Mantan wakil ketua Pengadilan  Negeri  Malang  ini  membeberkan,  selepas  PERMA  Nomor  4  Nomor  2020 diundangkan maka MA dan badan peradilan di bawahnya melakukan sosialisasi.
PERMA ini pada dasarnya juga mendukung bagi upaya pencegahan penyebaran COVID- 19  di  lingkungan  peradilan  Dia  mengungkapkan,  pelaksanaan  persidangan  virtual  memang masih banyak kendala. Tapi, MA dan badan peradilan di bawahnya serta pihak terkait pasti akan berusaha  semaksimal  mungkin.  Dia  menjelaskan,  hakikatnya  persidangan  setiap  terdakwa, saksi, ataupun  ahli  dihadapkan  di  persidangan  dalam keadaan bebas. Penghadapan itu juga berlaku  saat  persidangan  virtual.  Karenanya  saat  persidangan  virtual,  kamera  yang  dipakai dapat menunjukkan keadaan sekitar para pihak.
PERMA mencantumkan ruang sidang elektronik yakni ruang sidang di pengadilan yang meliputi  kantor  Kejaksaan,  kantor  Rutan/Lapas,  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  majelis hakim.  PERMA  juga  memasukkan  ketentuan  domisili  elektronik  dan  dokumen  elektronik. Domisili  elektronik  adalah  layanan  pesan  berupa  akun  yang  terverifikasi  milik  penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa/kesatuan terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli, Rutan, dan Lapas.
Dokumen elektronik yakni dokumen administrasi terkait perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk PDF. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang  dibacakan  dengan  yang  diunduh.  Persidangan  secara  elektronik  adalah  serangkaian proses  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  terdakwa  oleh  pengadilan  yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya 5 .
Proses  persidangan  secara  elektronik  dapat  dilakukan  dalam  empat  kondisi sebagaimana Pasal 2 ayat (2). Pertama, hakim/majelis hakim, panitera/panitera pengganti, dan JPU bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara terdakwa mengikuti persidangan dari tempatnya  ditahan  (Rutan/Lapas)  dengan  didampingi/tanpa  didampingi  penasihat  hukum. Kedua,  hakim/majelis  hakim  dan  panitera/panitera  pengganti  bersidang  di  ruang  sidang pengadilan, sementara JPU mengikuti persidangan dari kantor JPU, dan terdakwa mengikuti persidangan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan.
5 Pasal  1  angka  12  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Lihat  dalam  Panji  Purnama  dan  Febby Mutiara Nelson, “ Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” , Jurnal RechtsVinding, Volume 10 Nomor 1, April 2021, hlm. 100.

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Proses Peradilan Pidana yang Digelar Selama Masa Pandemi
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga  pertimbangan  hakim  ini  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat.  Jika pertimbangan  hakim  tidak teliti, baik,  dan  cermat, maka putusan hakim  yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 6
Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus  perkara.  Pembuktian  adalah  tahap  yang  sangat  penting  dalam  pemeriksaan  di persidangan.  Tujuan  pembuktian  adalah  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak 7
Putusan  hakim  sangat  berkaitan  dengan  bagaimana  hakim  dalam  mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan  hakim  atas  suatu  perkara.  Oleh  sebab  itu  hakim  memiliki  peran  sentral  dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan- pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. 8
Pertimbangan  mengenai hal-hal yang memberatkan  dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan  yang  disusun secara  ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  disidang  yang  menjadi  dasar  penentuan
6 Mukti  Aro, Praktik  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama. cet  V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 140.
7 Ibid ., hlm. 141
8 Nurhafifah  dan  Rahmiati. “ Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Terkait  Hal  Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan ” . Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, No. 66, 2015, hlm. 344.
kesalahan  terdakwa”.  Sedangkan  Pasal  197  huruf  f  berbunyi  “Pasal  peraturan  perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang  menjadi  dasar  hukum  dari  putusan,  disertai  keadaan  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi,  sehingga  dapat  melahirkan  keputusan-keputusan  yang  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:
a. Sikap  perilaku  apriori,  yakni  adanya  sikap  hakim  yang  sejak  semula  sudah menganggap  bahwa  terdakwa  yang  diperiksa  dan  diadili  adalah  orang  yang memang bersalah dan harus dipidana.
b. Sikap  perilaku  emosional,  yakni  putusan  pengadilan  akan  dipengaruhi  oleh perangai  hakim.  Hakim  yang  mempunyai  perangai  mudah  tersinggung  akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
c. Sikap arrogance power , yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan  kekuasaan”,  di  sini  hakim  merasa  dirinya  berkuasa  dan  pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
d. Moral,  yakni  moral  seorang  hakim  karena  bagaimanapun  juga  pribadi  seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara. 9
Faktor objektif meliputi:
a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi  putusan  hakim.  Meskipun  latar  belakang  hidup  budaya  tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
b. Profesionalisme,  yakni  kecerdasan  serta  profesionalisme  seorang  hakim  ikut mempengaruhi  putusannya.  Perbedaan  suatu  putusan  sering  dipengaruhi  oleh
9 Yahya  Harahap,  sebagaimana  dikutip  M.  Syamsudin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis Hukum Progresif . Jakarta: Kencana. 2012, hlm. 93.
profesionalisme hakim tersebut. 10
Hakim  dalam  mengadili  pelaku  tindak  pidana  harus  melalui  proses  penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum.  Dalam  menjatuhkan  putusan  hakim  harus  memiliki  dasar  pertimbangan  yang didasarkan  pada  keyakinan  serta  didukung  oleh  adanya  alat-alat  bukti  yang  sah  sehingga putusan  yang  dijatuhkan  hakim  benar-benar  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa,  tingkat  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. 11
Proses  penyelesaian  perkara  pidana,  putusan  hakim  selalu  didasari  pada  surat pelimpahan  perkara  yang  memuat  seluruh  dakwaan  atas  kesalahan  terdakwa.  Selain  itu, putusan  hakim  juga  tidak  boleh  terlepas  dari  fakta  persidangan  atau  proses  pembuktian selama masa persidangan. Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. 12
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata  “mengadili”  sebagai  rangkaian  tindakan  hakim  untuk  menerima,  memeriksa,  dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana.  Hakim  sebagai  orang  yang  menegakkan  hukum  demi  keadilan  ketika  hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan  memakai  pertimbangan  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  serta  para  saksi  yang  telah disumpah di depan persidangan. 13
Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan
10 LH  Permana, Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  di  Bawah  Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan . Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.
11 Rachmad  Afandi,  “ Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK) ”, Jurnal Poenale, Vol 3, No 4, 2015, hlm. 4.
12 Faisal  Riza ,  “ Keyakinan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Pidana ”,  Litigasi, https://www.litigasi.co.id/ posts/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana Litigasi, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.
keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 14
Keterangan  saksi  dalam  persidangan  juga  dapat  mempengaruhi  keyakinan  hakim dalam  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  ada.  Apabila  keterangan  yang  diberikan  saksi dalam  persidangan  “dibuat - buat”  menurut  terkaan  atau  pemikira n  saja,  atau  keterangan bukan  berdasarkan  fakta  atau  keahlian,  maka  hakim  boleh  untuk  tidak mempertimbangkannya. 15
Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi  penting  juga  didasarkan  oleh  keyakinan  sebagai  seorang  hakim  dalam  memutus perkara. 16
Seperti diungkapkan oleh Anselmus A.R. Masiku salah satu Pengacara di Kota Kendari, ketika harus memeriksa barang bukti berupa sabu. Sabu itu kan seperti butiran dan mirip gula. Nah kalau tidak dilihat langsung tidak bisa membedakan. Kemudian kepastian barang bukti, warna,  ukuran,  apakah  ada noda bercak darah  atau  yang  lain itu harus  dibuktikan.  Mereka (terdakwa kasus pidana) karena dalam sidang sudah dianggap salah. Hakim pun tidak cermat lagi memeriksa.
Di situlah hakim harusnya tetap melihat kepentingan terdakwa sebelum memutuskan membebani  terdakwa  dengan  pemberatan  hukum.  Hak  memeroleh  kejelasan  komunikasi langsung,  kebebasan  berekspresi  menanggapi  pernyataan  saksi  jauh  lebih  esensial.  Ada kerugian-kerugian besar yang dialami peradilan lewat sidang virtual. Intinya banyak kehilangan momentum karena persidangan ditentukan oleh bagus tidaknya alat komunikasi Zoom.
Prinsipnya peradilan wajib dihadiri terdakwa. Jika tidak dihadiri terdakwa, tidak sah. Hanya  peradilan  korupsi  dan  TPPU  saja  yang  boleh  dilaksanakan  secara inabsentia, dengan alasan  penyelamatan  uang  negara.  Bagi  tindak  pidana  lain,  termasuk  kerumunan  wajib dihadirkan  terdakwanya,  jika  tidak  sidangnya  tidak  sah.  Lagi  pula,  di  luar  pertimbangan- pertimbangan  hakim,  kita  harus  melihat  landasan  hukum  yang  lebih  mengakar,  soal penyelenggaraan sidang virtual yang sebenarnya didasari Surat Edaran MA. Sementara, dasar penyelenggaraan sidang terbuka adalah perintah UU di KUHAP.
14 Ibid .
15 Ibid .
Jadi  seharusnya  dengan  menerapkan  protokol  COVID-19  dengan  ketat,  persidangan tetap  harus  diselenggarakan  secara  langsung  dan  terbuka  dengan  menghadirkan  terdakwa secara langsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara di KUHAP.

## Kendala Pelaksanaan Sidang Virtual di Masa Pandemi COVID-19

## Kendala Sidang Virtual
Terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan sidang secara virtual. Keluhan pertama adalah kualitas  Internet  yang  kurang  baik  sehingga  menyebabkan  proses  sidang  berjalan  tidak sebagaimana  mestinya.  Di  samping  itu  kurang  memadainya  peralatan  pendukung  untuk pelaksanaan sidang secara virtual. Layar monitor, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suaranya belum tersedia di semua ruang sidang.
Kemudian hanya satu layar yang tersedia dalam ruang sidang sehingga penasihat hukum dan  jaksa kadang  tidak  dapat  melihat  pihak  lain  dengan  jelas.  Lalu  penasihat hukum harus duduk bersebelahan dengan jaksa dan saksi agar dapat bergiliran menggunakan mikrofon dan terekam kamera.
Masalah  lainnya  adalah  keterbatasan  sumber  daya  manusia  di  bidang  teknologi informasi. Tidak semua pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan memiliki staf teknologi informasi. Sehingga bila terjadi kendala teknis di tengah persidangan, maka kemudian yang terjadi adalah kesulitan untuk mengatasi, sementara proses persidangan berjalan terus. Yang berikutnya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian hakim.
Persoalan  lain  adalah  beberapa  pengadilan  negeri  hanya  berkoordinasi  dengan kejaksaan tanpa melibatkan penasihat hukum dan pihak lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Alhasil, penasihat hukum tidak mendapatkan informasi mengenai proses persidangan yang akan dilakukan.
Dalam  sidang  secara  virtual,  penasihat  hukum  tidak  bisa  berada  di  dekat  terdakwa karena terdakwa harus tetap berada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Sehingga mengurangi kualitas pendampingan terhadap terdakwa. 17
Kendala lainnya adalah proses sidang di daerah kerap terputus karena menggunakan aplikasi Zoom yang gratis dan waktunya memang dibatasi selama 40 menit. Para penasihat
hukum  tidak  dapat  memastikan  saksi  maupun  terdakwa  tidak  dalam  posisi  tekanan  atau berdusta ketika memberikan keterangan pada saat persidangan. Karena persidangan secara virtual ini membuat para pihak bebas berada di mana pun, tidak di dalam satu ruangan sidang. Sehingga para penasihat hukum meragukan kebebasan saksi ketika memberikan keterangan. 18

## Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana secara Virtual
Di Indonesia, aturan mengenai persidangan virtual telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik.  PERMA  ini mengatur  pada  lingkup  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, penyampaian panggilan atau  pemberitahuan  siding,  permohonan  nota  keberatan  (eksepsi),  bantahan,  perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan pembayaran penerimaan upaya hukum,  pengelolaan,  penyampaian,  penyimpanan  dokumen  perdata/perdata  Agama/tata usaha Militer/tata usaha Negara.
Kemudian juga, dijelaskan terkait persidangan elektronik itu sendiri yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi  dan komunikasi sebagaimana tercantum Pasal 1  angka  7 PERMA No.  1 Tahun 2009 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Mahkamah  Agung  sudah  mempunyai  terobosan  sejak  dua  tahun  lalu  untuk  perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara yang memanfaatkan teknologi untuk persidangan. Untuk pencari keadilan dengan perkara jenis itu, gedung pengadilan bukan satu-satunya yang harus dituju, melainkan dapat juga mengakses aplikasi peradilan elektronik atau e-Court . Bahkan yang terbaru, Mahkamah Agung telah menambahkan fitur untuk upaya banding.
Mengikuti  terobosan  untuk  bidang  administratif  itu,  Mahkamah  Agung  setahun kemudian  meluncurkan  e-Litigasi  yang  pertama  diberlakukan  untuk  lingkungan  peradilan umum, agama dan tata usaha negara. Perma itu mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
Untuk  mengikuti  persidangan  daring,  penyidik,  penuntut,  pengadilan,  terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan.
Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan  yang  diberikan  pihak-pihak  itu  dalam  persidangan  elektronik  ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama.
Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik.
Sementara  untuk  teknis  sidang,  Perma  mengatur  pemanggilan  persidangan  sepekan sebelum sidang disampaikan ke domisili elektronik melalui pos elektronik, aplikasi perpesanan atau  pesan  singkat.  Domisili  elektronik  adalah  domisili  para  pihak  berupa  alamat  surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
Kemudian  ruang  terdakwa  dalam  mengikuti  persidangan  hanya  boleh  dihadiri terdakwa, penasihat hukum, petugas Rutan/Lapas dan petugas IT. Sementara saksi dan ahli dapat diperiksa di kantor penuntut, pengadilan atau kedutaan/konsulat apabila berada di luar negeri. Khusus untuk saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan, keterangan dapat disampaikan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau pemberian keterangan tanpa dihadiri terdakwa.
Selanjutnya untuk pemeriksaan barang bukti pun dilakukan secara daring karena tetap berada di kantor penuntut umum, kecuali dokumen cetak yang dapat dipindai. Sedangkan untuk barang bukti selain dokumen cetak, majelis hakim menerima foto atau video dari barang bukti.
Untuk tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara. Begitu juga dengan putusan yang dibacakan secara elektronik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  peradilan  pidana  di  masa  Pandemi  COVID-19  dilaksanakan  secara  Virtual berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, hampir di seluruh Pengadilan dengan beberapa situasi tergantung situasi dan kondisi jaringan internet. Kendala pelaksanaan peradilan pidana virtual di masa Pandemi COVID-19 meliputi Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan  virtual  menjadi  lamban,  terlebih  jika  terdapat  kendala  teknis  di  tengah
persidangan.  Belum  ada  keseragaman  dari  Pengadilan  untuk  sidang  secara  telekonferensi dengan tetap meminta kehadiran Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta saksi di persidangan. Isu keamanan terkait penggunaan aplikasi telekonferensi. Keberatan dari PH untuk sidang secara telekonferensi. Belum stabilnya jaringan internet, sehingga sering terjadi delay dan terputusnya jaringan pada saat persidangan. Asas terbuka untuk umum

## Daftar Pustaka
Buku
Aro, Mukti, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.
Permana,  LH, Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Penjatuhan  Pidana  di  Bawah Minimum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Kesusilaan .  Jurnal.  Fakultas  Hukum Universitas Lampung, 2016.
Syamsudin,  M., Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif .  Jakarta: Kencana. 2012.
Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.

## Jurnal dan Makalah
Afandi,  Rachmad,  “ Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana Terhadap  Pelaku  Pencabulan  Terhadap  Anak  (Studi  Putusan  Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK) ”, Jurnal Poenale, Vol 3, No 4, 2015.
Haris, Oheo K. “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
Mulkan,  Hasanal ,  “ Penegakan  Hukum  terhadap  Tindakan  Penyalahgunaan  Kekuasaan  dalam Kondisi Darurat Covid-19 ”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 21, No. 2,
2021.
Nurhafifah dan Rahmiati. “ Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan  dan  Meringanka n  Putusan” .  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Unsyiah, No. 66, 2015.
Purnama, Panji dan Febby Mutiara Nelson, “ Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu  Upaya  Terwujudnya  Integrated  Judiciary  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia” , Jurnal RechtsVinding, Volume 10 Nomor 1, April 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur  Peradilan  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di  Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
Instruksi  Jaksa  Agung  Nomor  5  tahun  2010  Tentang  Kebijakan  Pelaksanaan  Tugas  dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan RI

## Situs Web
Afandi, Fachrizal,  “ Penegak  hukum  Indonesia  bertindak  sewenang-wenang  selama  pandemi: perlunya sistem pemidanaan
rasional ”, The Conversation, https://theconversation.com/penegak-hukum-indonesia-bertindak-sewenang- wenang-selama-pandemi-perlunya-sistem-pemidanaan-rasional-137604, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.
Riza,  Faisal ,  “ Keyakinan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Pidana ”,  Litig asi, https://www.litigasi.co.id/  posts/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana Litigasi, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.