Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2  –  September  2020,  Hal.  181-185|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2461.181-185

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK
Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Waemadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  sektor  perbankan  menjadi  sebuah  hal  yang  urgen, mengingat  telah  banyak  munculnya  kejadian  pencurian  uang  melalui  pembobolan  rekening  nasabah,  yang bahkan  justru  oleh  pegawai  bank  sendiri.  Jenis  kejahatan  perbankan  yang  diamati  dalam  penelitian  ini  adalah kejahatan  perbankan  yang  melibatkan  pegawai  bank.  Pemilihan  jenis  kejahatan  yang  melibatkan  pegawai  ini didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  mayoritas  kejahatan  perbankan  yang  akhir-akhir  ini  terjadi  dilakukan  oleh orang  yang  terlibat  sebagai  pengelola  bank,  sehingga  faktor  penyebabnya  perlu  segera  diketahui  demi menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, kajian mengungkap dua isu: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait pencurian uang mereka melalui pembobolan rekening milik nasabah  tersebut  oleh  pegawai  bank  dan  (2)  pertanggung  jawaban  bank  atas  pencurian  uang  yang  dilakukan melalui  pembobolan  rekening  nasabah  oleh  pegawai  bank  itu  sendiri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif dengan pendekatan Pendekatan- statute approach , case approach , dan conceptual approach . Hasil  penelitian  menunjukan,  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  terkait  pencurian  uang  melalui melakukan pembobolan rekening milik nasabah oleh pegawai bank terealisasi dalam bentuk peneguran terhadap pelaku  pembobolan.  Pertanggung  jawaban  pihak  bank  atas  pembobolan  rekening  nasabah  oleh  pegawainya, penghimpunan dan pengelolaan dana nasabah yang menjadi korban pembobolan dimaksud itu dilakukan dengan didasarkan atas prinsip kepercayaan untuk menjamin keamanan simpanan masyarakat pada bank.
Kata kunci: Nasabah; Perlindungan Hukum; Perbankan

## Abstract
Legal protection for customers as consumers in the banking sector is an urgent matter, considering that there have  been  many  incidents  of  theft  of  money  through  customer  account  hacking,  even  by  bank  employees themselves. The type of banking crime observed in this study is a banking crime involving bank employees. The choice of this type of crime is based on the fact that the majority of banking crimes that have recently occurred are  committed  by  people  involved  as  bank  management  team,  so  the  causative  factors  need  to  be  found immediately in order to determine the appropriate preventive measures. Based on this, the study uncovers two issues:  (1)  the  form  of  legal  protection  for  the  bank  customer  regarding  the  theft  of  their  money  through  the hacking of their account by a bank employee and (2) the bank’s liability for the theft of money that is committed through  hacking  of  the  customer  account  by  bank  the  employee  itself.  This  study  uses  a  normative  research method  with  a  statute  approach,  a  case  approach,  and  a  conceptual  approach.  The  results  showed  that  legal protection for bank customer  with regard  to the theft of money through hacking of customer account by bank employee was realised in the form of a warning against the offender of the hacking. The liability of the bank for the  hacking  of  the  customer  account  by  its  employee  is  through  the  collection  and  management  of  customer funds who was the victim of such hacking was carried out based on the principle of trust to ensure the safety of public deposits in the bank.
Keywords: Customer; Legal Protection; Banking

## I. PENDAHULUAN
Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Setiap  usaha  bank  yang  dijalankan  selalu  menghadapi risiko.  Dalam  duni  perbankan  kecurangan  merupakan  penipuan  yang  memang  disengaja  dilakukan oleh  sebagian  seseorang  atau  sebagian  kelompok  orang  sehingga  menimbulkan  kerugian  tanpa disadari  oleh  pihak  yang  dirugikan  tersebut  dan  memberikan  keuntungan  bagi  pelaku  kecurangan. Karena  maraknya  terjadi  kecurangan  yang  disebabkan  karena  ketidak  puasan  sebagian  oknum sehingga mereka mencari cara agar bagaimana caranya mendapatkan hasil yang bagus tanpa cara atau prosedur yang baik. Sehingga hal ini tidak dipungkiri menyebabkan banyaknya fraud atau kecurangan dalam  bahasa  perbankan,  jika  ini  terus  menerus  terjadi  maka  terjadi  pailit pada bank tersebut.
Jadi melalui dasar penjelasan tersebut, bank mempunyai fungsi sebagai sarana mobilisasi dalam melakukan  berbagai  kegiatan  yang  menyangkut  perbankan.  Fungsi  bank  ini  diperlukan  bagi perkembangan  perekonomian  suatu  negara  dan  peningkatan  standar  taraf  hidup  masyarakat.  Oleh karena  fungsi  bank  tersebut  yang  sangat  krusial  bagi  perekonomian  suatu  negara,  maka  keberadaan usaha  bank  harus  berdasarkan  prinsip  kepercayaan,  mengapa  kepercayaan  itu  penting?  Logika  saja, dari  pengertian  bank  saja  mengartikan  sebagai  pihak  kepercayaan  untuk  menyimpan  uang  atau transaksi  perbankan  lainnya.  Maka  untuk  menjaga  kepercayaan  itu  dibutuhkan  sebuah  usaha  yang matang,  atau  bagaimana  caranya  agar  mendapat  nasabah  atau  menjaga  nasabah  lama  agar  tidak kehilangan kepercayaan ( Djumhana, 2008 ).
Adanya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  bidang  perbankan  menjadi urgent, mengingat adanya banyak kejadian pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah  justru  oleh  pegawai  bank  sendiri.  Jenis  kejahatan  perbankan  yang  akan  diamati  dalam penelitian  ini  adalah  kejahatan  perbankan  yang  melibatkan  pegawai  bank.  Pemilihan  jenis kejahatan  yang  melibatkan  pegawai  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  mayoritas  kejahatan perbankan  yang  akhir-akhir  ini  banyak  ditemukan  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  terlibat  di  dalam  bank,  sehingga  perlu  segera  diketahui  faktor  penyebab  dan  menentukan tindakan pencegahan yang tepat.
Terkait tidanakan pembobolan bank, baik yang dilakukan oleh pegawai bank maupun oleh pihak lain  telah  dikaji  oleh  beberapa  peneliti  dalam  satu  abad  terkahir,  termasuk  Tiffany  ( 2012 ),  Nugraha dkk.  ( 2016 ),  Utami  &  Taufiq  ( 2018 ),  Bukit  ( 2019 ).  Penelitian  mereka  mengungkap  tentang pertanggung  jawaban  pelaku  dan  pertanggung  jawaban  bank,  dan  juga  perlindungan  hukum  bagi nasabah  yang  mengalami  tindakan  pembobolan  dimaksud  dan  menjadi  korban.  Namun,  penelitian yang serupa belum dilakukan di wilayah Bali. Apakah bentuk perlindungan hukum dan pertanggung jawaban  pihak  bank  atas  tindakan  tersebut  sama  dengan  ditemukan  oleh  peneliti  sebelumnya  atau tidak?
Berdasarkan  posisi  penelitian-penelitian  sebelumnya,  kajian  ini  menelaah  tentang  dua  isu  di wilayah  pemerintah  Provinsi  Bali,  yakni:  (1)  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank terkait pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening milik nasabah oleh pegawai bank dan pertanggung  jawaban  bank  atas  pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  oleh pegawai bank.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini digunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang  berlaku  atau  diterapkan  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu.  terdapat  beberapa pendekatan.  Dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti  mencari  berbagai  informasi  dari  berbagai  aspek mengenai  isu  yang  sedang  dikaji  menemukan  jawabannya  yaitu  perlindungan  hukum  bagi  nasabah bank  dalam  hal  terjadinya  pencurian  uang  dengan  melakukan  pembobolan  rekening  nasabah  oleh pegawai bank. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  umum yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum
yang  bersumber  dari  studi  kepustakaan  seperti  buku,  bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dari  internet yang  memiliki buhungan  dengan  objek  penelitian ini. Pengumpulan bahan-bahan  hukum primer dan sekunder  dilakukan  dengan  cara  pencatatan  dan  dokumentasi  tentang  permasalahan  yang  diteliti. Adapun  teknik  pengolahan  dan  analisa  hukum  di  dalam  penulisan  ini  yakni  dilakukan  secara deskriptif  dan  menyesuaikan  dengan  argumentasi  hukum.  Selanjutnya  bahan  hukum  tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan. Selanjutnya data dievaluasi serta dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  Nasabah  dari  Pembobolan  (Pencurian)  Rekening  Nasabah oleh Pegawai Bank
Perlindungan  hukum  memang  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada  di  dalam  negara  hukum,  karena perlindungan hukum itu merupakan tindakan untuk melindungi keresahan dari yang merasa terugikan maupun dirugikan, dengan adanya perlindungan  hukum ini sebenarnya merupakan memberikan rasa nyaman  dan  aman.  Seperti  yang  diketahui  semua  orang  bank  mempunyai  peran  penting  dalam dunia  perbankan,  dan  juga  dibutuhkan  juga  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  andai  kata  terjadi suatu  hal  yang  merugikan  nasabah,  jadi  nasabah  bisa  menggunakan  perlindungan  tersebut  untuk menuntut ganti rugi atau sejenisnya ( Sembiring, 2006 ). Wujud perlindungan itu dasarnya merupakan cara  untuk  mendapatkan  perlindungan  atau  terlindungi,  perlunya  melalui  tahap  konseptual  ini  yang perihal  untuk  menyelaraskan  antar  hubungan  kaedah-kaedah  dalam  perlindungan  hukum  di  dunia perbankan ( Soekanto, 1984 ).
Upaya  perlindungan  konsumen  dalam  sejarahnya  mencakup  dua  macam  adagium,  yaitu caveat emptor (waspadalah  konsumen)  yang  kemudian  berkembang  menjadi caveat  venditor (waspadalah pelaku  usaha).  Perkembangan  kedua caveat itu  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  paham  dan periode  tertentu. Ceveat  emptor tidak  terlepas  paham  liberalisme  dengan  prinsip  kebebasan berkontrak. Titik kulminasi dicapai dalam Revolusi Perancis dan Revolusi Industri. Revolusi Perancis membebaskan  manusia  dari  belenggu  perhimpunan-perhimpunan  ahli-ahli  pertungan  atau  serikat pekerja (“gilden”). Pada  masa  ini  paham liberalisme sangat  menguasai  sistem  perdagangan  dengan pasar  bebas,  dimana  “ sejalan  dengan  kebebasan  yang  sama  dan  kesamaan  kesempatan  yang  fair” ( Rawls,  1999 ).  Memberikan  kesempatan  bagi  semua  orang  dengan  peluang  yang  sama  dimana terdapat kesetaraan dalam kemampuan dan posisi tawar di antara mereka. Kesetaraan yang diberikan kepada  setiap  orang  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  pada  masa  tersebut,  yaitu  keadilan  komutatif. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  dialami  nasabahnya.  Agar  kasus-kasus  yang demikian tidak terulang  atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya  denga  prinsip  kehati-hatian  dan  meningkatkan  pengawasan  internalnya (Sulistyandari, 2011 ).
Oleh  sebab  itu,  makanya  hubungan  antar  nasabah  dan  bank  memang  harus  seperti  ikatan keluarga  dan  harus  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  nasabah,  karena  nasabah itu  merupakan seorang yang mampu menmerikan kesejahteraan dalam bank itu sendiri, semakin banyak nasabah itu juga  mempengaruhi  nama  bank  tersebut,  dan jika  pemasaran  bank  itu  pintar  dan  mempunyai  logika stategis, maka tidak dipungkiri lagi banyak nasabah yang tertarik, dibarengi dengan sebuah kegiatan semacam  pemberian  hadiah  demi  kepuasan  nasabah  itu  sendiri,  dan  kemauan  masyarakat  untuk menyimpan uangnya di bank.

## Bagaimanakah  Tanggung  Jawab  Bank  terhadap  Pencurian  Uang  dengan  Melakukan Pembobolan Rekening oleh Pegawai Bank
Bank  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  kebutuhan  masyarakat  zaman  sekarang,  bank  ini mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti  sari  dari  system  keuangan  setiap  Negara.  Begitu  banyaknya  istilah  dalam  dunia  perbankan membuat kita sangat dalam tanda kutip bingung dengan istilah- istilah tersebut salah satunya nasabah, nasabah ya dalam arti umumnya adalah seseorang yang menyimpan uang atau dananya di bank yang dipercayainya, oleh sebab itu ada 2 (dua) jenis nasabah yang kita kenal saat ini, yaitu nasabah debitur dan  nasabah  penyimpan.  Dari  nama  saja  sudah  tahu  pengertiannya,  nasabah  debitur  merupakan
nasabah yang di berikan fasilitas kredit dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh bank, sedangkan nasabah penyimpan merupakan orang yang merasa aman dan nyaman untuk menyimpan uangnya di bank  sebagai  bentuk  bukti  kepercayaan  dengan  bank  bersangkutan.  Masyarakat  yang  melakukan transaksi  langsung  di  bank  tanpa  memiliki  simpanan  atau  juga  bisa  dikategorikan  sebagai  nasabah. Dalam  suatu  kasus  yang  sering  menjadi  rujukan,  yaitu  kasus United  Dominations  Trust  Ltd.  V. Kirkwood, Lord  Denning  menyebutkan  peran  seroang  banker  adalah  sebagai  berikut:  Menyiapkan yang  namanya safe  custody melalui  dana-dana  pihak  ketiga;  Menyipakan  hitungan  rekening  bagi nasabah  yang  menjadi  kepercayaan;  Biasanya  sebagai  agen  untuk  melakukan  penarikan;  Melunasi dana yang di tarik tunai oleh nasabah ( Djumhana, 1993 ).
Dampak  selanjutnya  dari  keadaan  tersebut  akan  dapat  mengancam  perekonomian  dan  system perbankan  nasional.  Kepercayaan  masyarakat  akan  goyah, rush akan  terjadi  dan multiplier efeknya akan  dapat  menular  ke  industri  bank  yang  lain,  bahkan  pada  system  perekonomian  Negara.  Dengan demikian, tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh  tingkat  perlindungan  dan  penjaminan  hukum  yang  memadai  atas  kepercayaan  nasabah yang  diberikan  kepada  bank  untuk  mengelola  dana  yang  disimpannya  tersebut.  Nasabah  akan merasakan  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  bahwa  dana  yang  dipercayakan  kepada  bank tersebut  tidak  akan  disalahgunakan  untuk  hal-hal  yang  sangat  mengganggu  privasi  dari  si  nasabah, antara lain dalam hal kerahasiaan nasabah dan simpananya.
Dalam  era  globalisasi  saat  ini  dengan  kemajuan  teknologi  sangat  pesat  ini,  bisa  dibilang  ada enaknya  ada  juga  tidak  mengenakan,  disatu  sisi  pasti  kita  butuh  atau  di  untungkan  dengan teknologi agar lebih cepat dan efisien, namun sisi gelapnya dibalik semua itu pasti ada sisi buruknya, contoh beberapa modus penipuan dalam perbankan melalui situs komersial di internet. Dimana nomer rekening nasabah tersebut akan dilihat oleh tersangka di situs situs non secure atau jaringan internet yang  berbahaya.  Disitulah  bisa  saja  nomer  rekening  kita  sudah  di  ketahui  dan  dipergunakan  atau dibobol  oleh  pelaku  tersebut.  Nomor  rekening  tersebut  digunakan  untuk  membeli  barang  yang  akan dijual  melalui  situs  tadi.  Sebelum  menggunakan  nomor  rekening  tersebut  tersangka  terlebih  dahulu melihat  kemampuan  keuangan  pemilik  rekening,  dan  setelah  mendapat  kepastian  finansialnya, tersangka segera memesan barang-barang tertentu dengan menggunakan nomor rekening milik orang lain tersebut.
Dengan  adanya  kejadian  tersebut  pihak  bank  akhirnya  mencari  solusi  dimana  bank  membuat proteksi  dengan  memberikan  kode  rahasia  misalnya  dengan  sandi  x  dan  xx.  Atau  dengan mengganti  rekening  nasabah  dengan bank card yaitu berupa  kartu berbahan plastik yang diberikan oleh pihak bank kemudian kartu tersebut diberikan semacam urgent code yang bersifat sementara di keadaan darudat dan kemudian bisa dipergunakan di supermarket atau swalayan untuk membantu di situasi  darurat  seperti  itu.  Disamping  solusi  yang  diambil  oleh  bank  dalam  upaya  mengantisipasi kejahatan pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut, hak pemerintah hendaknya  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  perlu  mempertimbangkan dalam penegakan hukum merupakan faktor yang memang dibutuhkan dalam berbagai badan usaha di Indonesia, karena apapun jenis badan usahanya harus berbadan hukum di Indonesia, karena sudah di atur  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia,  faktor  hukum  ini  butuh  juga  dari  faktor  masyarakat yang  diperlukan  sebuah  displin  hukum  agar  membuat  negara  lebih  maju,  setelah  itu  apabila  bank melakukan  yang  melanggar  hukum  bank  harus  ditindak  juga agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan badan di Indonesia.
Jadi,  yang  boleh  diinformasikan  hanyalah  keterangan  mengenai  simpanannya.  Jika  ketentuan Pasal  42  ini  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal 40, terlihat dapat menjadi kontradiksi karena Pasal 40 menentukan  bahwa  yang  wajib  dirahasikan  adalah  nasabah  dan  simpanannya.  Mengapa  dibedakan antara  nasabah  (subjek)  dan  simpananya  (objek)?  Pasal  42  mengatur  yang  boleh  diinformasikan adalah  objeknya.  Persoalannya,  mungkinkah  menginformasikan  simpanan  (objek)  itu  tanpa  implisit termasuk  menginformasikan  keterangan  tentang  diri  nasabah  (subjek).  Tidak  tertutup  kemungkinan pertanyaan-pertanyaan diatas menjadi masalah di dalam praktik. Oleh sebab  itu, hakim harus sangat bijak dan hati-hati dengan menggunakan pendekatan keadilan dan kemanfaatan dan tidak harus selalu mengedepankan tungku kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif semata.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan uraian yang diuraikan di atas simpulan penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  bank  terkait  pencurian  uang  dengan  melakukan pembobolan rekening nasabah milik nasabah oleh pegawai bank yaitu bank bersikap tegas kepada pegaiwanya, apabila tindakan melalui surat peringatan tidak juga bisa untuk membuat pegawai itu tekun  maka  tindakan  pemecatan  wajib  dilakukan,  itu  agar  membuat  citra  bank  itu  sendiri  agar lebih baik lagi, apabila nama citra suatu bank itu baik maka para nasabah akan mempercayai bank tersebut untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan, oleh sebab itu hubungan antar nasabah dan bank memang harus seperti ikatan keluarga dan harus memberikan kepercayaan  penuh  kepada  nasabah,  karena  nasabah  itu  merupakan  seorang  yang  mampu memberikan  kesejahteraan  dalam  bank  itu  sendiri,  semakin  banyak  nasabah  itu  juga mempengaruhi  nama  bank  tersebut,  dan  jika  pemasaran  bank  itu  pintar  dan  mempunyai  logika stategis.
2. Tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 B UUP bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat  yang  disimpan  pada  bank  yang  bersangkutan  terjamin  dengan  aman.  Dengan  hal tersebut  bank  sebagai  pihak  yang  dipercaya  sebagai tempat  menyimpan  uang  agar  memperketat apabila merekrut seorang pegawai hendaknya sesuai dengan protokoler dalam perbankan.

## Saran
Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat disarankan hal sebagai berikut:
1. Kepada  pihak  bank  disarankan  hendaknya  dalam  merekrutmen  pegawai  harus  diperketat  lagi karena bank merupakan sebuah bisnis kepercayaan dalam hal perbankan.
2. Kepada masyarakat, hendaknya hati-hati dalam penyimpanan dan atau  meminjam  uang  kepada bank,  karena  masih  banyak  bank  yang  tidak  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian  dan kepercayaan,  dan  melakukan  pengcekan  secara  berkala  dana  simpanannya  sehingga  apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bisa diketahui sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Bukit,  A.  N.  (2019).  Pertanggungjawaban  Bank  terhadap  Hak  Nasabah  yang  Dirugikan  dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang Medan Gatot Subroto). Jurnal Ius Constituendum , 4 (2), 181–194. Djumhana, M. (1993). Hukum Perbankan di Indonesia . Citra Aditya Bakti. Djumhana, M. (2008). Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Nugraha,  F.  S.,  Budiharto,  &  Njatrijani,  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah  Bank dalam Pembobolan Internet Banking melalui Metode Malware. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–13.
Rawls, J. (1999). A Theory of Justice (Edisi Revi). Harvard University Press. Sembiring, S. (2006). Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan . Nuansa Aulia. Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia Press.
Sulistyandari.  (2011). Aspek  Hukum  Pembobolan  Uang  Nasabah  Bank  (Bagian  I) .  Media  Online Gagasan Hukum.
Tiffany,  M.  (2012).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Nasabah  atas  Tindakan  /  Perilaku  Fraud  yang Dilakukan oleh Pegawai Bank. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 14 (1), 244–264.
Utami, I. T., & Taufiq, M. (2018). Analisis Yuridis Kasus Pembobolan Rekening pada Bank Mandiri. Jurnal Living Law , 10 (1), 58–77.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata.)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.