## OPTIMALISASI EKONOMI KREATIF MELALUI PENERAPAN E-COMMERCE UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN PADA
REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Asmah
Universitas Sawerigading Makassar
Email: asmahunsa@yahoo.co.id

## Abstract
The  application  of  e-commerce  in  realizing  a  populist  economy  in  the industrial revolution 4.0 is expected that people can be more creative in creating business  activities  so  that  they  can  generate  profits  and  employment  and  not depend  on  the  government,  through  e-commerce  and  industrial  revolution  4.0  is expected to  generate  employment  for  all layers  of  society in  the field  of  industry and creativity in terms of business can be further improved. In Law No. 5 of 1999 concerning  the  prohibition  of  Monopolistic  Practices  and  unfair  business competition,  the  existence  of  this  law  is  expected  to  be  economic  independence and the absence of  a barrier in  terms of  business for  the community so that  fair competition in terms of business can be created well.

## Keywords: e commerce, industrial revolution, creative economy

## Abstrak
Penerapan  e-commerce  dalam  mewujudkan  ekonomi  kerakyatan  pada revolusi  industri  4.0  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  kreatif  dalam menciptakan  kegiatan  usaha  sehingga  dapat  menghasilkan  keuntungan  dan lapangan kerja serta tidak tergantung pada pemerintah, lewat perapan e-commerce serta revolusi  industri  4.0 diharapkan dapat  menghasilkan lapangan kerja kepada semua  lapisan  masyarakat  dalam  bidang  industri  serta  kreatifitas  dalam  hal berusaha dapat lebih di tingkatkan lagi. Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang  larangan  Praktek  Monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dengan adanya  undang-undang  ini  diharapkan  kemandirian  ekonomi  serta  tidak  adanya sekat dalam hal berusaha bagi masyarakat sehingga persaingan yang sehat dalam hal usaha dapat tercipta dengan baik.
Kata Kunci : e commerce, revolusi industri, ekonomi kreatif

## PENDAHULUAN
embangunan  nasional  di  Indonesia  di  arahkan  pada  tercapainya peningkatan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Oleh  karena  itu Pemerintah  mendukung,  mendorong,  dan  mengembangkan  pembangunan ekonomi,  baik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  pihak  swasta.  Demikian pula  kegiatan  ekonomi  yang  dilaksanakan  masyarakat,  oleh  pemerintah  terus didorong  dan  difasilitasi  berupa  penyediaan  sarana  dan  prasarana.  Kebijakan pemerintah  dalam  bentuk  penyediaan  modal  bagi  kegiatan  ekonomi  merupakan salah  satu  upaya  nyata  dalam  meningkatkan  dan  melibatkan  masyarakat  dalam pembanguanan  ekonomi.  Kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  masyarakat  dapat dikelompokkan  menjadi  beberapa  bidang  kegiatan  yang  mempunyai  karateristik tertentu yaitu kegiatan jasa, produksi, distribusi, pemasaran, dan lain-lain. Dengan karateristik  tersebut,  kegiatan  ekonomi  tersebut  membutuhkan  payung  hukum, sehingga  dapat  berjalan  dengan  tertib  dan  seimbang.  Payung  hukum  tersebut adalah  berupa  peraturan  yang  mempunyai  tujuan  menciptakan  kepentingan, berupa kepastian hukum sehingga terwujud keadilan yang proposrsional. Namun, hal  itu  belum  cukup  untuk  mencegah  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak  sehata  dalam  system  perekonomian  Indonesia,  sebab  kegiatan  ekonomi terdiri  dari  rangkaian  kegiatan  meliputi  kegiatan  produksi,  distribsui,  dan pemasaran,  maka  membutuhkan  aturan  yang  tegas  sehingga  dapat  mwujudkan ketertiban  dalam  upaya    mewujudkan  keadlian  proporsional  dalam  masyarakat. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indoensia  telah  mengamanatkan    suatu pengaturan persaingan usaha yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan  praktik  monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  yang selanjutkan    disebut  Undang-Undang  Anti  Monopoli  di  harapkan  mampu mencegah praktik monopoli.
Disisi  lain  lahirnya  Undang-Undang  Antimonopoli  dan  larangan persaingan usaha tidak sehat dipengaruhi aspek lain di luar konstitusi dan hukum yakni aspek ekonomi dan politik dibuktikan dengan adanya  tuntutan International Monetery  Fund  (IMF).  Namun  pada  dasarnya  semata-mata  sebagai  amanah konstitusi,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  substansi  pasal  2  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  ditegfaskan  sebagai  berikut:  “ Pelaku  usaha  di  Indonesia dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  berasakan  demokrasi  ekonomi  dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.” Asas    demokrasi  ekonomi  merupakan  penjabaran    Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia    Tahun  1945  dan  ruang  lingkup
P
pengertian  demokrasi  ekonomi  yang  dimaksud  dahulu    dapat  ditemukan  dalam penjelasan atas pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Pada  tahun  2018  pemerintah  mengumumkan  peta  perjalanan  (roadmap) revolusi industri 4.0 untuk Indonesia 2 . Hal ini menandakan bahwa Indonesia telah siap  memasuki  ranah  industri  yang  menerapkan  sistem  internet  yang  lebih terpadu. Prof Klaus Schwab, dalam bukunya yang berjudul “The Fourth Industrial Revolution” menjelaskan bahwa revolusi  industri 4.0 telah mengubah hidup dan kerja  manusia  secara  fundamental 3 .  Rosyadi  (2018)  mengatakan  bahwa  revolusi industri  4.0  memiliki  skala,  ruang  lingkup  dan  kompleksitas  yang  lebih  luas. Perubahan industri telah berubah dari revolusi industri generasi pertama yaitu era dimana  mesin  uap  menjadi  hal  yang  eksis  pada  zamannya.  Airlangga  Hartato, Menteri Perindustrian 4 , dalam pernyataan nya melalui Detik Finance mengatakan bahwa revolusi industri kedua dimulai saat otomotif Fort membuat line production pada  saat  Indonesia  masih  Hindia-Belanda  dan  revolusi  industri  ketiga  diawali tahun  90-an  dengan  dimulainya  otomatisasi.  Setelah  perkembangan  zaman kemudian revolusi industri keempat mulai menggantikan revolusi industri ketiga. Peta perjalanan revolusi industri dapat dilihat pada sebagai berikut:
Gambar 1. Peta peperkembangan revolusi industri
1 Jhonny  Ibrahim,  2009  Hukum  Persaingan  Usaha,  filosifi,  teori,  dan  implikasi penerapannya di Indonesia. Bayumedia. Malang hlm 191
2 Kusuma,  H.  (2018,  April  4).  Jokowi  Resmikan  Roadmap  Industri  4.0.  Retrieved  from Detik Finance: https://finance.detik.com/industri/d-3952444/jokowi-resmikan-roadmapindustri-40
3 Rosyadi,  S.  (2018).  Revolusi  Industri  4.0  :  Peluang  dan  Tantangan  bagi  Alumni Universitas Terbuka.
4 Ibid
Dari  pemaparan  pada  paragraf  sebelumnya  mengenai  revolusi  industri maka dapat dirancang berbagai macam industri yang mendukung revolusi industri 4.0  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menguatkan  perekonomian  bangsa.  Dalam forum Indonesia Digital Business Ecosystem (Indibest Forum) disebutkan bahwa dalam  menghadapi  revolusi  industri  4.0  diperlukan  pemahaman  serta  pemetaan terhadap  pasar  yang  belum  terlayani  dengan  baik  oleh  pemanfaatan  teknologi sehingga  dapat  dirancang  industri  yang  mendukung  industri  generasi  keempat. Untuk  dapat  memberikan  pelayanan  terhadap  sektor  tersebut  maka  salah  satu jawabannya yaitu dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai isu strategis untuk dapat  memenangkan  persaingan  global  serta  menghasilkan  produk  maupun layanan dengan kreativitas tinggi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

## PEMBAHASAN
Istilah ekonomi kreatif mulai dikenal sejak munculnya buku “ The Creative Economy:  How  People  Make  Money  from  Ideas ”  oleh  John  Howkins. 5 Bekraf menyebutkan  bahwa  Howkins  mengartikan  ekonomi  kreatif  sebagai  penciptaan nilai sebagai hasil dari ide. Sementara Bekraf mengartikan ekonomi kreatif yaitu ekonomi yang berlandaskan pada kreativitas dan inovasi. Kreativitas serta inovasi tersebut  yang  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk  Indonesia  pada  pasar domestik maupun pasar internasional.
Di  Indonesia badan  yang mengatur dan mengembangkan ekonomi  kreatif yaitu Badan Ekonomi Kreatif atau disingkat  Bekraf. Menurut Peraturan Presiden Nomor  72  Tahun  2015  tugas  dari  Bekraf  yaitu  mengelola  16  subsektor  ekonomi kreatif  di  Indonesia. 6 Subsektor  ekonomi  kreatif  tersebut  memiliki  berbagai karakteristik  tersendiri  serta  dimungkinkan  masih  ada  permasalahan  pada  sektor tersebut.  Subsektor  tersebut  yaitu  arsitektur,  desain  produk,  fashion,  desain interior, desain komunikasi visual, aplikasi dan pengembangan permainan, televisi dan radio, seni rupa, periklanan, penerbitan, musik, kuliner, kriya, fotografi, film, animasi, dan video, dan yang terakhir yaitu seni pertunjukan.
Setiap  daerah  di  Indonesia  memiliki  jenis  usaha  ekonomi  kreatif  yang sangat  bervariatif.  Menurut  data  dari  Bekraf 7 ,  ditemukan  sebanyak  8.203.826 usaha  perusahaan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia.  Potensi  usaha/perusahaan
5 Bekraf.  (2017).  Apa  itu  Ekonomi  Kreatif.  Retrieved  from  Indonesia  Kreatif: http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/apa-itu-ekonomi-kreatif/
6 Bekraf.  (2018).  Profil  Usaha/Perusahaan  16  Subsektor  Ekonomi  Kreatif  Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016. Badan Pusat Statistik (BPS).
7 Ibid
ekonomi  mayoritas  berada  di  Pulau  Jawa  yaitu  sebanyak  65,37%  selanjutnya persentase  kedua  terbesar  yaitu  berada  pada  Pulau  Sumatera  dengan  persentase 17,94%,  diikuti  oleh  Pulau  Sulawesi,  Maluku,  &  Papua  yaitu  sebanyak  6,52%, Bali & Nusa Tenggara 5,21% dan Pulau Kalimantan sebesar 4,95%. Berikut data mengenai persebaran pelaku usaha ekonomi kreatif berdasarkan provinsi. Gambar II. Persentase Usaha/Perusahaan Ekonomi Kreatif Menurut Provinsi
Pada  Grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  daerah  yang  paling  banyak terdapat  ekonomi kreatif  yaitu daerah pulau Jawa. Sementara untuk wilayah lain
yang  memiliki  persentase  paling  kecil  keberadaan  ekonomi  kreatif  yaitu  daerah Kalimantan  Utara  dan  Papua  Barat.  Selanjutnya  terdapat  data  mengenai usaha/perusahaan  ekonomi  kreatif  yang  telah  memanfaatkan  internet  dalam bisnisnya. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar III. Persentase Usaha/Perusahaan Ekonomi Kreatif menurut Pulau dan Pemanfaatan Media Internet Era industri generasi keempat erat kaitannya dengan pemanfaatan internet. Bisnis  toko  online  sebagai  pembawa  perubahan  dalam  bertransaksi  yang  pada awalnya  konsumen  harus  datang  langsung  ke  gerai  toko  hingga  pada  saat  ini cukup  mengakses  internet  melalui  smartphone  nya  untuk  dapat  berbelanja. Persentase  usaha/perusahaan  ekonomi  kreatif  yang  menerapkan  ecommerce  dan yang tidak dapat dilihat.
Gambar  IV.  Persentase  Penerapan  E-Commerce  Usaha/Perusahaan  Ekonomi Kreatif Tahun 2016
Persentase  yang  terdapat  pada  Gambar  di  atas  membuktikan  bahwa usaha/perusahaan  ekonomi  kreatif  lebih  banyak  menggunakan  e-commerce sebagai  alat  bantu  usahanya.  Masing-masing  kota  memiliki  persentase  dalam penggunaan  toko  online.  Berikut  terdapat  data  mengenai  20  kota  dengan persentase pemanfaatan e-commerce terbesar:
Persentase  Penerapan  E-Commerce  Usaha/Perusahaan  Ekonomi  Kreatif  pada  20 Kota  Terbesar  yang  Menerapkan  E-Commerce  pada  Tahun  2016.  Dari  segi pendapatan,  ekonomi  kreatif  dapat  dibedakan  menjadi  usaha  mikro,  usaha  kecil, usaha  menengah,  dan  usaha  besar.  Pengelompokan  ini  didasari  oleh  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro.
Gambar  VI.  Persentase  Usaha/Perusahaan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia Menurut Pendapatan
Dapat  dilihat  pada  gambar  di  atas  usaha  mikro  menempati  persentase tertinggi  diantara  jenis  usaha  berdasarkan  pendapatan  yang  lain.  Hal  ini merupakan  salah  satu  potensi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  masih
cukup  kuat.  Menurut  Bekraf  (2018),  secara  angka  jumlah  jenis  usaha  mikro berdasarkan hasil survey yaitu sebanyak 7.593.720, usaha kecil sebanyak 568.972, usaha menengah sebanyak 37.562, dan usaha besar sebanyak 3.608.
A. Dampak E-commerce terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen
Dalam  praktik,  pemakaian  dan  pemanfaatan  e-commerce  memiliki jaringan yang luas dan mendunia sehingga dengan mudah orang dapat mengakses setiap saat tanpa adanya kontak fisik antara user/konsumen dengan pelaku usaha. Pelaku  usaha  dapat  mengatasi  jarak  secara  fisik  karena  proses  penjualan  dan tawar-menawar  dapat  dilakukan  melalui  media  internet.  Layanan  e-commerce memberikan banyak sekali manfaaat kepada pengguna internet baik pelaku usaha maupun pembeli. Pelaku usaha dapat dengan mudah menawarkan produk kepada konsumen  hanya  dengan  membuka  layanan  e-commerce  melalui  komputer ataupun perangkat mobile (smartphone, handphone, tablet) menggunakan koneksi internet  dan  web  broser  untuk  memasukkan  data  dan  informasi  produk,  harga produk, foto produk, kontak yang dapat dihubungi, dan lokasi fisik pelaku usaha berada.  Pelaku  usaha  tidak  memerlukan  biaya  untuk  menggunakan  layanan  e- commerce, sehingga meminimalkan biaya pemasaran dimana pelaku usaha hanya melalukan  penawaran  secara  online  tanpa  mencetak  selebaran,  brosur,  dan sebagainya.  Adanya e-commerce, memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, diantaranya 8 : memperluas pasar, Biaya terkendali, Efisien, cash flow terjamin Selain  menguntungkan  bagi  pelaku  usaha,  e-commerce  juga  memberikan manfaat  kepada  konsumen,  karena  konsumen  dapat  dengan  mudah  mencari barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan  melalui  komputer  atau  perangkat  mobile  dan koneksi  internet.  Keuntungan  ecommerce  bagi  konsumen  yakni  efektif,  efisien, dan fleksibel. Secara umum, keuntungan e-commerce adalah terciptanya peluang bagi  pelaku  usaha  untuk  memasuki  pasar  sehingga  akan  mengurangi  hambatan masuk  pasar  (entry  barrier).  Dengan  kemudahan  memasuki  pasar  tersebut,  maka akan  tercipta  kompetisi  yang  sehat  antar  pelaku  usaha  sehingga  konsumen  dapat memilih  dan  menikmati  produk  barang  dan/atau  jasa  dengan  kualitas  yang  baik dan  dengan  harga  yang  kompetitif  sehingga  akan  tercipta  pasar  yang  kondusif. Yang  dimaksud  dengan  hambatan  masuk  pasar  (entry  barrier)  adalah  keadaan dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu menembus pasar monopoli untuk suatu produk  yang sejenis, sehingga pada gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu  masuk  ke  pasar  monopoli  akan  mengalami  kesulian  untuk  dapat berkembang  secara  wajar  dan  pada  akhirnya  akan  bangkrut.  Entry  barrier  dapat
8 Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, 2013, E-Business & E-Commerce, Yogyakarta, Andi Offset.
terjadi  apabila  posisi  suatu  pelaku  usaha  yang  sebelumnya  telah  memiliki kekuatan  atas pasar (posisi dominan) menghalangi  para pelaku usaha baru untuk masuk  ke  pasar  (barriers  to  entry).  Entry  barrier  merupakan  karakteristik  utama pasar  monopoli,  karena  tanpa  adanya  hambatan  tersebut,  maka  pada  akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam industri yang sama.
Praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  digunakan  sebagai salah  satu  strategi  yang  diterapkan  oleh  pelaku  usaha  untuk  mengusir  pesaing  - pesaingnya  dari  pasar  yang  sama.  Monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat sebenarnya  sangat  sulit  untuk  dilakukan  pada  ekonomi  pasar  yang  sehat  (healty market economy), karena pada pasar yang sehat tidak ada hambatan untuk masuk (entry  barrier).  Pelaku  usaha  yang  dapat  melakukan  monopoli  dan  persaingan usaha tidak sehat adalah pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dan dapat membatasi  pasar.  Pengertian  membatasi  pasar  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha yang  mempunyai  posisi  dominan  sebagai  penjual  atau  pembeli  dapat  diartikan dimana  pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  untuk  mendistorsi  pasar  sehingga pelaku  usaha  pesaingnya  sulit  untuk  dapat  bersaing  di  pasar  yang  bersangkutan. Bentuk  -  bentuk  membatasi  pasar  dapat  dilakukan  berupa  melakukan  hambatan masuk  pasar  ( entry  barrier ),  mengatur  pasokan  barang  di  pasar  atau  membatasi peredaran  dan  atau  penjualan  barang  dan  atau  jasa  di  pasar  yang  bersangkutan, melakukan jual rugi yang akan menyingkirkan persaingnya dari pasar, melakukan perjanjian tertutu, dan praktek diskriminasi. Dengan hilangnya entry barrier dalam suatu  pasar, maka akan  menciptakan pasar  yang kompetitif dan kondusif. Dalam mengevaluasi  suatu  pasar  yang  kompetitif,  maka  akan  selalu  ditentukan  terlebih dahulu  pangsa  pasar  pelaku  usaha  di  pasar  terkait.  Semakin  tinggi  pangsa  pasar suatu  perusahaan  di  pasar,  maka  semakin  besar  pula  luasnya  kerugian  terhadap persaingan, karena pelaku usaha  yang memiliki kekuatan pasar  yang besar, akan dapat meningkatkan harga secara mudah dan memaksakan keuntungan monopoli dengan biaya  yang harus ditanggung oleh konsumen. Jika suatu  perusahaan  atau pelaku  usaha  memiliki  pangsa  pasar  yang  tinggi  dan  menggunakan  kekuatan tersebut  untuk  menetapkan  harga  yang  lebih  mahal,  maka  pelaku  usaha  akan berhasil  mencapainya,  paling  tidak  sampai  terdapat  pelaku  usaha  baru  yang memasuki pasar dan pelaku usaha tersebut mampu menjual harga di bawah harga tersebut. Sebaliknya, suatu perusahaan yang hanya memiliki kekuatan pasar yang kecil,  relatif  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengancam  proses  persaingan, karena jika bermaksud mencoba menetapkan harga monopoli, maka pelaku usaha lain  yang  memiliki  pangsa  besar  akan  secara  mudah  menjual  harga  di  bawah barang yang ditetapkan perusahaan (dengan pangsa kecil) tersebut di muka.
Selain memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha dan konsumen, perkembangan  industri  e-commerce  juga  menimbulkan  kerugian.  Permasalahan yang  sering  terjadi  dalam  industri  e-commerce  adalah  adanya  tindak  kejahatan transaksi  internet  yang  dikenal  dengan  cybercrime  dan  penegakan  hukum  terkait dengan  kejahatan  internet.  Salah  satu  kejahatan  transaksi  internet  yang  sering terjadi  adalah  adanya  kecurangan  dalam  transaksi  yang  dilakukan  seseorang dengan melakukan penipuan. Penipuan tidak hanya  dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen  juga  dapat  melakukan  penipuan  dalam  transaksi  ecommerce  dengan menyatakan  bahwa  konsumen  telah  mentransfer  sejumlah  uang  dan  meminta produk dikirim. Pelaku usaha yang tidak teliti akan langsung mengirimkan produk pada  konsumen  tersebut  tanpa  menerima  pembayaran.  Selain  itu,  pencurian informasi rahasia yang berharga juga sering terjadi dan mengakibatkan informasi rahasia  tersebut  diketahui  pihak-pihak  yang  tidak  berhak.  Dengan  adanya  kasus- kasus  kejahatan  pada  industri  e-commerce,  maka  perlu  adanya  perlindungan hukum  terhadap  transaksi  dalam  media  internet  melalui  peraturan  perundang- undangan. Perlindungan terhadap konsumen dalam terjadinya kejahatan-kejahatan dalam  transaksi  e-commerce  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Pasal  60  dan  62  Undang-Undang No 8 Tahun 1999 telah diatur sanksi administrasi dan sanksi pidana secara jelas. E-commerce dalam perspektif hukum  persaingan usaha dapat  berdampak negatif ketika  seorang  pelaku  usaha  menjalankan  beberapa  web  site  dan  memberikan harga  yang  sama  pada  setiap  web  site  dengan  tampilan  yang  berbeda  sehingga menyebabkan konsumen membeli barang  yang ditawarkan karena mengira harga tersebut  adalah  harga  pasaran.  Dampak  negatif  lainnya  terjadi  apabila  seorang pelaku  usaha  menjalankan  beberapa  web  site  dengan  menawarkan  berbagai macam  harga  namun  harga  terendah  yang  ditawarkan  sebenarnya  diatas  harga pasar.  Pengoperasian  beberapa  web  site  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha tersebut adalah untuk mengelabui konsumen.
B. Pengaturan E-commerce di Indonesia
Pengaturan e-commerce dalam hukum Indonesia terbilang masih terbatas. Salah  satu  pengaturan  e-commerce  adalah  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik.  Undang-Undang  ITE merupakan gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital. Undang-Undang  ITE  mengatur  dua  hal  utama  dalam  kegiatan  internet,  yaitu memberikan  jaminan  keamanan  hukum  bagi  para  pelaku  bisnis  online  (pelaku usaha  dan  konsumen)  sehingga  proses  transaksi  dapat  berjalan  dengan  lancar, aman  dan    nyaman,  serta  mengatur  tentang  hal-hal  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan di internet. Perlindungan hukum tersebut dicantumkan dalam pasal 5, 6,
11,  12,  13,  14,  15,  dan  16  Undang-Undang  ITE.  Namun  dalam  Undang-Undang ITE  masih  memerlukan  peraturan  pelaksana  turunan  sebagai  juklak  dalam penerjemahan  implementasi  Undang-Undang  transaksi  Elektronis  itu  sendiri. Undang-Undang  ITE  masih  bersifat  teknikal  dalam  arti  belum  menyentuh  aspek perdagangan dan ekonomi. Beberapa prinsip yang harus ditegakkan sebagai solusi penegakan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik adalah perlunya secara konsisten  upaya  terus  menerus  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  di  bawah  ini sebagai langkah konkrit 9 :
1. Menegakkan  larangan  yang  dikategorikan  sebagai  tindakan  pelaku  usaha yang dapat menghambat perdagangan.
2. Larangan  bagi  tindakan  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  berkurangnya persaingan  mengandung  hak  setiap  anggota  masyarakat  untuk diperbolehkan menjalankan aktivitas ekonomi.
Untuk  mengakomodir  berbagai  perkembangan  dan  kemajuan  dalam transaksi  elektronik,  maka  diperlukan  adanya  amandemen  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar dapat mencakup transaksi dalam industri e-commerce. Peraturan  e-  commerce  perlu  mencakup  aspek  ekonomi  dan  perdagangan  serta tugas dan kewenangan KPPU dalam hal terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri e-commerce.
Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan  usaha dalam bidang ekonomi.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi pelaku usaha masih terbatas  pada  pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usahanya  dalam  wilayah hukum  negara  Republik  Indonesia.  Dengan  pengaturan  demikian,  seringkali pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  usaha  diluar  wilayah  Indonesia,  dapat menggunakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk lepas dari  cakupan  KPPU.  Untuk  itu,  diperlukan  adanya  pengaturan  yang  lebih  luas, agar  KPPU  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  tidak  hanya terhadap pelaku usaha  yang melakukan kegiatan usaha di  Indonesia, namun juga terhadap pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia yang mempengaruhi perekonomian  Indonesia.  Dalam  Pasal  1  angka  4  Rancangan  Undang-Undang
9 Endang Purwaningsih, 2015, Hukum Bisnis, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 68.
Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  definisi  pelaku usaha sebagai berikut:
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  baik  di  dalam  ataupun  di  luar  wilayah hukum  Negara  Republik  Indonesia  yang  mempunyai  dampak  terhadap perekonomian  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian, menyelenggarakan berbagai  kegiatan  usaha di  bidang  ekonomi. Dengan  definisi pelaku  usaha  yang  melakukan  kegiatan  baik  di  dalam  maupun  diluar  wilayah Negara  Republik  Indonesia  yang  dapat  memberikan  dampak  tehadap perekonomian  Indonesia,  maka  KPPU  dapat  mencakup  pelaku  usaha  yang melakukan  kegiatannya  melalui  media  elektronik.  Amandemen  terhadap  definisi pelaku usaha akan mencakup pelaku usaha MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan pelaku usaha dalam industri e-commerce

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Adanya  pengaturan  hukum  persaingan  usaha  Berdasarkan  Undang- Undang No 5 Tahun 1999 ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing  secara  sehat  dan  wajar  tanpa  merugikan  masyarakat  atau  konsumen sehingga penguasaan terjadi secara kompetitif dan sehat nnamun ketika memasuki era  revolusi  industry  4.0  diperlukan  pengaturan  yang  komprehensif  untuk mengakomodir  hak  hak  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  praktif  usahanya. Melalui  revolusi  industri  4.0    akses  internet  dimanfaatkan  untuk  sarana  bisnis dalam  ekonomi  kreatif  terutama  di  kota  besar  seperti  Bandung  dan  Surabaya sebagai  dua  kota  terbesar  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  memanfaatkan  e- commerce. Bahwa ekonomi kreatif dapat lebih dikembangkan lagi untuk sebagai salah  satu  komponen  penguat  perekonomian  bangsa  namun  masih  perlu  perlu pembenahan dari aspek regulasi  yang mencakup seluruh aktivitas pelaku yang di tuangkan kedalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Hadirnya revolusi industri menuntut masyarakat lebih  kreatif  dan  menciptkakan  inovasi-inovasi  dalam  menajalankan  praktik ekonominya
B. Saran
1. Pihak  pemerintah  mengakomodir  berbagai  perkembangan  dan  kemajuan dalam  transaksi  elektronik,  maka  diperlukan  adanya  amandemen  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  agar  dapat  mencakup  transaksi  dalam  industri e-commerce.  Peraturan  e-  commerce  perlu  mencakup  aspek  ekonomi  dan
perdagangan  serta  tugas  dan  kewenangan  KPPU  dalam  hal  terjadi  praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri e-commerce
2. Untuk  pihak  pemerintah  agar  lebih  fokus  dalam  pemerataan  akses  jaringan internet  berkecepatan  tinggi  keseluruh  daerah  sehingga  pelaku  usaha  dapat sehingga dapat bersaing dalam era industrilisasi
3. Pihak pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas pelatihan serta sertifkasi kompetensi  para  angkatan  kerja  untuk  menjawab  tantangan  globalisasi  pasar bebas guna dapat  bersaing pada era revolusi industry
4. Menajalin  sinergitas  seluruh  stakeholder  terakit  untuk  pengembangan  minat dan bakat angkatan kerja di mulai sejak dini melalui pendidikan kejuruan

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1998, Anti Monopoli, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.  Andi  Fahmi  Lubis,  2009,  Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks dan Konteks, Surabaya, ROV Creative Media.
Bekraf.  (2017).  Apa  itu  Ekonomi  Kreatif.  Retrieved  from  Indonesia Kreatif:http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/programs/apa-itu-ekonomi- kreatif/
Bekraf.  (2018).  Profil  Usaha/Perusahaan  16  Subsektor  Ekonomi  Kreatif Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016. Badan Pusat Statistik (BPS).
Candra  Ahmadi  dan  Dadang  Hermawan,  2013,  E-Business  &  E-Commercce, Yogyakarta, Andi Offset.
Endang Purwaningsih, 2015, Hukum Bisnis, Bogor, Ghalia Indonesia
Hartomo,  G.  (2018,  March  20).  Revolusi  Industri  4.0,  Menperin  Beberkan Masalah  Teknologi  dan  SDM.  Retrieved  from  Okezone  Finance: https://economy.okezone.com/read/2018/03/20/320/1875246/revolusi- industri-4-0-menperin-beberkan-masalah-teknologi-dan-sdm
Jhonny  Ibrahim,  2009  Hukum  Persaingan  Usaha,  filosifi,  teori,  dan  implikasi penerapannya di Indonesia. Bayumedia. Malang hlm 191
Kusuma,  H.  (2018,  April  4).  Jokowi  Resmikan  Roadmap  Industri  4.0.  Retrieved from  Detik  Finance: https://finance.detik.com/industri/d-3952444/jokowi- resmikan-roadmapindustri-40
Rosyadi,  S.  (2018).  Revolusi  Industri  4.0  :  Peluang  dan  Tantangan  bagi  Alumni Universitas Terbuka.