IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN JEMBRANA
Ni Putu Krisna Dewi 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { krisna.2@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  mengenai  Implementasi  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terhadap  penegakan  hukum  pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di tiga tempat yakni Kepolisian Resor Jembrana,  Pengadilan  Negeri  Negara  Kelas  II,  dan  Kejaksaan  Negeri  Jembrana.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik  purposive  sampling.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yakni  dilakukan  secara  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana belum terlaksana dengan maksimal karena adanya beberapa kendala seperti belum tegasnya penindakan dari anggota kepolisian untuk para pelakunya dan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera bagi pelakunya, (2) upaya- upaya yang diterapkan untuk menekan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres  Jembrana  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  balapan  liar  yakni  telah  dilaksanakannya penindakan terhadap pelaku dengan memberikan pembinaan dan juga adanya pemberian tilang walaupun belum  berjalan  secara  maksimal,  serta  melakukan  patroli  rutin  di  setiap  tempat  yang  dianggap  rawan terjadinya pelanggaran untuk menertibkan dengan memberikan pemahaman hukum bagi pelakunya.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balapan liar, Pelanggaran Lalu Lintas.

## Abstract
This study aims to find out and analyze the  implementation of  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 concerning Road Traffic and Transportation on law enforcement for illegal racing perpetrators in Jembrana Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in three places, namely the Jembrana Resort Police, the Class II State Court, and the Jembrana District Attorney. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the  determination  of  the  subject  using  purposive  sampling  technique.  Data  processing  and  analysis techniques are carried out qualitatively. The results of the study show that (1) the implementation of the Traffic  and  Road  Transport  Law  in  law  enforcement  against  illegal  racing  perpetrators  in  Jembrana Regency has not been carried out optimally because of several obstacles such as the lack of firm action from police officers for the perpetrators and the sanctions given have not given any deterrent effect for the perpetrators, (2) the efforts implemented to suppress the high level of traffic violations by the Jembrana Police  Traffic  Unit  in  law  enforcement  against  illegal  racing  perpetrators,  namely  the  implementation  of prosecution against the perpetrators by providing guidance and also the provision of a ticket even though it  has  not  been  implemented.  maximally,  as  well  as  conducting  routine  patrols  in  every  place  that  is considered prone to violations to bring order by providing legal understanding for the perpetrators.
Keywords : Law Enforcement, Wild Races, Traffic Violations.

## PENDAHULUAN
Indonesia  memberlakukan  hukum pidana  untuk  menjamin  terlaksananya perlindungan  hukum  kepada  masyarakat secara umum, yang mana dalam praktiknya hukum pidana mengacu kepada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHP).  Menurut sistematika  pada  KUHP,  tindak  pidana dibagi  atas  kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (ovetredingen) . Khusus
mengenai  pelanggaran  dalam  hal  ini merupakan perbuatan yang sifatnya melawan  hukum,  baru  dapat  diketahui setelah adanya hukum (wet) yang menentukan  demikian,  sehingga  yang membedakan secara prinsip antara kejahatan  dan  pelanggaran  pada  KUHP adalah  berat  atau  ringan  pidananya (Moeljatno, 2015:78).
Pelanggaran  lalu  lintas  adalah  hal yang  paling  sering  terjadi  di  jalan  raya, yang  dilakukan  oleh  sebagian  besar masyarakat  baik  pengguna  jalan  roda empat,  roda  dua,  maupun  bus  atau  truk. Hal  ini  yang  menjadi  masalah  utama  di jalan raya dan menjadi tugas penting oleh kepolisian  (Sasambe,  2016:  82).  Dewasa ini  fenomena  pelanggaran  yang  marak terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas seperti balap  liar,  yang  umumnya  balap  motor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh  orang  dewasa  secara  terorganisasi dalam suatu event menggunakan kendaraan  bermotor  berdasarkan  jenis, kapasitas  mesin,  kecepatan  dan  lainnya. Kegiatan  ini  pada  umumnya  dilakukan sebagai ajang olahraga yang berjenis hobi yang  nantinya  akan  mengarah  kepada sebuah profesi sebagai seorang pembalap, bilamana didukung dengan prestasi sebagai seorang pembalap dan
pendukungnya.  Balap  motor  biasanya dilakukan  di  area  yang  sudah  dirancang khusus untuk tercapainya tujuan keamanan  dalam  berjalannya  ajang  balap motor  tersebut  (Zulkifli,  2020:  182). Kegiatan  balapan  liar  ini  dapat  ditemui dimana  saja,  mulai  dari  kota-kota  kecil hingga  kota-kota  besar,  tak  terkecuali  di kabupaten jembrana. Pelanggaran-
pelanggaran  lalu  lintas  seperti  balap  liar sering  dijumpai  di  Kabupaten  Jembrana yang terletak dibagian ujung barat provinsi Bali, yang merupakan gerbang depan pintu masuk Bali melalui jalur barat.
Balap  liar  di  Kabupaten  Jembrana sebenarnya  sudah  terjadi  sejak  lama. Penggunaan  kendaraan  sepeda  motor tidak  sesuai  dengan  fungsinya  adalah dimana  dalam  kesehariannya  sepeda motor  yang  pada  umumnya  merupakan kendaraan  untuk  mengangkut  orang  dari suatu  tempat  ke  tempat  tujuannya,  malah sering disalahgunakan untuk sarana balap liar.  Balap  liar  di  Kabupaten  Jembrana sudah  mengakar  hingga  pelaku  balap  liar tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa akan  tetapi  dapat  melibatkan  remaja bahkan  anak  dibawah  umur.  Sekarang  ini banyak  para  remaja  yang  mengikuti  trend yang  sedang  berkembang  hanya  untuk sekedar  menjadi  lebih  bergaya  dan  lebih bergengsi dibandingkan lainnya, tujuan dari pola sikap demikian tentu agar mereka bisa disanjung dan dipuji oleh teman-temannya. Khususnya  di  kalangan  remaja  yang berada dibawah umur maupun yang sudah dewasa  melakukan  hal-hal  yang  negatif yang  merugikan,  bukan  hanya  merugikan dirinya sendiri akan tetapi merugikan orang lain  juga.  Perkembangan  remaja  memiliki berbagai kebutuhan yang begitu kompleks dan  harus  dipenuhi.  Kebutuhan  yang pertama adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan  yang  kedua  adalah  kebutuhan psikologis.  Kebutuhan  psikologis  meliputi kebutuhan beragama dan kebutuhan akan rasa  aman.  Kebutuhan  yang  terakhir adalah kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok, habit (kebiasaan),dan aktualisasi diri (Maulana, 2021: 2).
Balapan  liar  adalah  kegiatan  beradu cepat  kendaraan,  baik  sepeda  motor maupun  mobil,  yang  dilakukan  di  atas lintasan  umum.  Artinya  kegiatan  ini  sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa  kelompok  pemilik  kendaraan,
seperti mobil atau sepeda motor, yang telah  dimodifikasi  dan  dilaksanakan  di waktu-waktu tertentu, biasanya kegiatan ini dilakukan  pada  tengah  malam  sampai menjelang  pagi  saat  suasana  jalan  raya sudah  mulai  lenggang  (Rosanti  &  Fuad, 2015:  65).  Para  pelaku  balap  liar    ini biasanya    melakukan    perjanjian    antara joki    atau    pelaku  balap  liar  sebelum dilaksanakannya  balapan  dengan    cara bertemu    disuatu    tempat    yang    telah disepakati  kedua  belah pihak  yang  akan menjadi    lawan    masing-masing    dan menyertakan  panjang  lintasan  balapan atau  menentukan start hingga  mencapai finish lintasan balapan sesuai  kesepakatan para  pihak.    Pada    pertemuan  tersebut para    pelaku  balap  liar  juga    memeriksa motor  yang  akan  dipakai  oleh  lawannya, sehingga    spesifikasi    motor    juga    harus disamakan.  Berbeda  dengan  menyalip kendaraan  lain  dengan  kecepatan  tinggi saat  berlalu  lintas  di  jalan  raya,  menyalip dengan  kecepatan  tinggi  ini  tidak  ada kesepakatan  sebelumnya,  tidak  ada  jarak lintasan dan finish dari kegiatan ini.
Balap  liar  termasuk  kegiatan  yang dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Selain menimbulkan
kegaduhan  karena  suara  bising  dari kendaraan yang sedang berbalapan ataupun  menimbulkan  kemacetan karena ruas  jalan  ditutup  oleh  penyelenggara balapan, balap liar juga dapat
memicu kecelakaan yang
dapat menimbulkan  korban  jiwa,  baik  dari  para pembalap  maupun  penonton  balap  liar tersebut. Balap liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya dikarenakan  dilakukan  tanpa  adanya keamanan  khusus  untuk  diri  si  pembalap maupun  bagi  penontonya.  Balapan  liar  di jalan raya adalah perilaku tidak bertanggung jawab, dari aspek keamanan dan  keselamatan  sangat  membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang  lain.  Kemudian  dari  aspek  yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.
Di  Indonesia  pengaturan  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  secara  nasional diatur  di  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya  disebut  dengan  UU  Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan). UU Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  menjadi  dasar pedoman  dalam  penindakan  terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara  kendaraan  bermotor  dalam berkendara  di  jalan  raya  yang  melanggar lalu  lintas  secara  jelas  telah  diatur  dalam UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan  dan  integrasi  nasional sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(Agus,dkk, 2016: 56).
Kesadaran hukum masyarakat
terhadap  peraturan  lalu  lintas  merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan  peraturan  lalu  lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan  kepada  seluruh  masyarakat selaku  pengguna  jalan  raya,  sebagai  rasa tanggung  jawab  terhadap  keamanan  dan lancarnya  dalam  berlalu  lintas.  Lalu  lintas jalan  raya  yang  efisien  bergantung  pada kinerja  berbagai  unsur  penting  namun kinerja  polisi  lalu  lintas  adalah  salah  satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar  bisa  beroperasi  secara  efisien  dan untuk meminimalkan permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  (Cecil,  2011: 27). Kepatuhan hukum masyarakat terhadap etika berlalu lintas dapat dikatakan  masih  rendah.  Hal  ini  dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan  banyaknya  masyarakat  yang memanfaatkan  sepeda  motor  sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh atau taat terhadap etika berlalu lintas atau tata cara berlalu lintas yang baik dan  benar  menurut  UU  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Terkait dengan balap liar, berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  balapan  liar  di  jalan  raya  itu merupakan tindakan ilegal.
Berdasarkan  pasal  115  huruf  b menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan  bermotor  di  Jalan  dilarang “Berbalapan  dengan  Kendaran  Bermotor lain”.Balapan liar ini merupakan perbuatan
yang dilarang dan diatur dalam  Pasal 297 Jo  Pasal  115  huruf  b  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  yang  menyatakan bahwa : “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor  berbalapan  di  Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  115  huruf  b  dipidana kurungan  paling  lama  1  (satu) tahun atau denda paling banyak  Rp.  3.000.000,00  (tiga juta rupiah)”.
Pengaturan  tentang  balap  liar  sendiri termuat pada pasal 297 Jo pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, aksi  balap  liar  ini  merupakan  sebuah pelanggaran, karena berpotensi
menimbulkan  kegaduhan  dan  rentan menyebabkan kecelakaan yang bisa merugikan pelaku sendiri, penonton maupun  pengguna  jalan  lainnya.  Namun pada  kenyataan  dan  fakta  yang  ada,  di kabupaten jembrana masih terdapat banyak  pelanggaran  terhadap  aturan tersebut. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal  untuk  menanggulangi  balapan liar  tersebut. Perlunya peran dari  penegak hukum  di  Kabupaten  Jembrana  dalam menertibkan  pengendara  sepeda  motor yang  tidak  sesuai  fungsinya  ini,  untuk terciptanya  keselamatan,  keamanan  dan ketertiban dijalan raya. Melihat penggunaan  kendaraan  di  jalan  semakin meningkat  setiap  tahunnya.  hal  itu  dapat dilihat dari jumlah penindakan pelanggaran balap liar pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.  Jumlah Penindakan Pelanggaran Balap Liar.
N O TAHU N LOKASI
JUMLAH
1. 2017 a.  Gintung (Delodbrawah) b.  Sawah gede (lelateng) c.  Jl. Seacom (perancak) 56 2. 2018 a.  Gintung (Delodbrawah) b.  Sawah gede (lelateng) 67
c.  Jl. Seacom
(perancak) 3. 2019
a.  Gintung (Delodbrawah) b.  Sawah gede (lelateng) c.  Jl. Seacom (perancak) 76 4. 2020 a.  Gintung (Delodbrawah) b.  Sawah gede (lelateng) c.  Jl. Seacom (perancak) 63 5. 2021 a.  Gintung (Delodbrawah) b.  Sawah gede (lelateng) c.  Jl. Seacom (perancak) 46

## Sumber: Kasatlantas POLRES Jembrana
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan  di  atas,  maka  penting  untuk dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai kondisi  tersebut.  Adapun  penelitian  yang dilakukan berjudul “ Implementasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana ”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif. Istilah  penelitian  hukum  empiris  berasal dari  bahasa  inggris  yakni empirical  legal research dan  bahasa  belanda  disebut dengan istilah empirisch ondrezoek (Salim &  Nurbaini,  2013:  20).  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  yang  mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya,  meliputi  penelitian  terhadap penerapan  hukum  tertulis  maupun  hukum kebiasaan  yang  tercatat  pada  dasarnya merupakan  kesenjangan  antara  norma ( das  sollen )  dengan  realita  hukum  ( das sein ). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan  memeriksa  sebab-sebab  suatu  gejala
tertentu (Umar, 2014: 24). Serta penelitian yang  mendeskripsikan  secara  sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau  daerah  tertentu,  mengenai  sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  sumber  data  primer  yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan  penelitian  yang  bersumber  dari sumber  pertama  di  lapangan  yaitu  baik responden maupun informan yang berkaitan  dengan  penelitian  khususnya data  yang  diperoleh  langsung  dari  pelaku yang  bersangkutan  (Yuliartini,  dkk,  2017: 86).  Dan  sumber  data  sekunder  yaitu berupa data kepustakaan yang terdiri atas bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan tersier.  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan  data  yaitu  Teknik  Studi Dokumen, Teknik Observasi, Teknik Wawancara.
Teknik  penentuan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik non probability sampling dengan menggunakan bentuk purposive sampling . Hasil penelitian akan dianalisis dan diolah secara kualitatif data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan  atau  diklasifikasikan  antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan  interpretasi  untuk  memahami makna data dan dilakukan penafsiran dari perspektif  peneliti  setelah  memahami keseluruhan kualitas data.  Bentuk analisis ini  berupa  penjelasan-penjelasan,  bukan merupakan  angka-angka  statistik  atau bentuk angka lainnya (Ishaq, 2017:126).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  Jalan  Terhadap  Penegakan
Hukum Pelaku Balapan Liar Di

## Kabupaten Jembrana
Pelanggaran  lalu  lintas  adalah  salah satu  bentuk  tingkah  laku  dalam  berlalu lintas,  yang  mana  tindakan  berlalu  lintas tersebut  tidak  sesuai  dengan  norma  yang berlaku atau menyalahi aturan-aturan atau ketentuan  lalu  lintas  yang  ada.  Sebagai konsekuensi  adanya  aturan-aturan  lalu lintas  tersebut,  maka  setiap  tingkah  laku dalam berlalu lintas yang tidak sesuai atau
menyalahi  aturan-aturan  lalu  lintas  akan diberikan sanksi sebagai penegakan hukum yang berlaku (Achmad, 2014). Lalu lintas  jalan  raya  yang  efisien  bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja  polisi  lalu  lintas  adalah  salah  satu unsur  penting  dikarenakan  kepolisian khususnya pada bagian Satlantas memiliki peran penting dalam setiap program untuk mengatur lancarnya lalu lintas di jalan raya agar  bisa  beroperasi  secara  efisien  dan untuk meminimalkan permasalahan- permasalahan yang terjadi.
Implementasi pasal yang akan dibahas pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelaku balapan liar. Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Polres Jembrana  menerangkan  bahwa  ketentuan pasal  yang  dilanggar  oleh  pelaku  balapan liar adalah Pasal 297 Jo Pasal 115 huruf b UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Ketentuan  pasal  ini  menyatakan  bahwa orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor berbalapan di jalan yang merupakan  aksi  balapan  liar  merupakan sebuah  pelanggaran.  Menyimak  isi  dari pasal  tersebut  dan  melihat  situasi  yang terjadi  dilapangan  yakni  terjadi  adu kecepatan yang dilakukan di jalan dan aksi balapan liar yang masih marak terjadi, dan adanya  balap  liar  sampai  menutup  jalan dari  aspek  keamanan  dan  keselamatan sangat membahayakan baik pembalap liar maupun pengguna jalan yang lain. Kemudian  dari  aspek  yuridis  merupakan bentuk  pelanggaran  lalu  lintas.  pada dasarnya  penggunaan  jalan  selain  untuk kegiatan lalu lintas harus mendapat izin dari pihak  berwenang.  Di  luar  ketentuan tersebut,  aksi  balap  liar  yang  mayoritas menggunakan  kendaraan  tidak  sesuai standar juga  menyalahi aturan  lain,  belum lagi dengan kelengkapan surat-surat maupun  kelengkapan  berkendara  di  jalan raya. Hal itu sudah sangat jelas melanggar ketentuan pasal dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan,  sehingga  perlu  adanya peran kepolisian untuk menertibkan pelaku pelanggaran tersebut.
Kasat  Lantas  Polres  Jembrana  juga menerangkan,  bahwa  ketentuan  yang dikenakan  kepada  para  pelaku  yang melakukan  pelanggaran  pelaku  balapan
liar  yakni  dengan  ketentuan  pasal  lain karena  dalam  aksi  balapan  liar  tersebut juga  melanggar  UU  Lalu  Lintas  dan Angkutan  jalan  mengenai  kelengkapan kendaraan  sepeda  motor  dan  surat-surat kelengkapan berkendara seperti pasal 280, pasal  281,  pasal  285  ayat  (1),  pasal  287 ayat  (5),  pasal  291  ayat  (1),  hal  ini disebabkan pelaku balap liar yang terjaring operasi/tertangkap  oleh  pihak  Satlantas Polres Jembrana tersebut rata-rata mereka masih dalam usia sekolah.
Berdasarkan  hal  tersebut  pelaku balapan  liar  tersebut  tidak  diberikan tindakan yang tegas oleh pihak Kepolisian yang  berjaga  kepada  pelaku  balapan  liar ini,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pasal yang dikenakan kepada pelaku balapan liar ini,  dikarenakan  pasal  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  kelengkapan  motor maupun  administrasi  dari  si  pengguna motor tersebut sanksinya lebih ringan dari ketentuan  sanksi  yang  disebutkan  pada pasal  297  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan. Dikhawatirkan sanksi yang diberikan kepada  pelanggar  balapan  liar  tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga  diharapkan  tindakan  tegas  dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku, karena kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama  yang  ada  saat  menangani langsung  terkait  dengan  pelanggaran  lalu lintas  balapan  liar  tersebut.  Hal  tersebut menegaskan  bahwa  masih  lemahnya penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran lalu  lintas  terkait  balapan  liar  oleh  para penegak  hukum  salah  satunya  Kepolisian dan disisi lain, dari segi sanksi yang belum maksimal dijatuhkan kepada para pelanggarnya.
Sepeda motor yang digunakan pelaku tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  dan layak  jalan,  dimana  pelanggar  ini  tidak menggunakan  kelengkapan  kendaraan maupun  kelengkapan  saat  berkendara  di jalan  sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan.  Pelanggaran  seperti  tidak menggunakan  helm,  tidak  menggunakan spion,  tidak  menggunakan  plat  nomor kendaraan,  tidak  menggunakan  lampu kendaraan,  tidak  menggunakan  knalpot sesuai  standar  (knalpot  brong),  maupun kelengkapan  administrasi  dari  orang  yang
mengemudikan kendaraan bermotor seperti tidak memiliki surat izin mengemudi, STNK. Selain sanksi tilang pelanggar juga dikenakan  sanksi  teguran  lisan  maupun tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Motor dari pelaku akan ditahan  dan  pengambilan  motor  tersebut hanya  boleh  dilakukan  setelah  1  bulan walaupun  jika  sidang  sudah  selesai dilaksanakan dalam waktu 2 minggu. Bagi pelaku yang ditemukan melanggar dua kali dengan  pelanggaran  yang  sama,  setelah pemberian  tilang  yang  kedua  pelaku disuruh untuk membuat surat pernyataan di desa  yang  diketahui  oleh  orang  tua,staf desa  dan  Bhabinkamtibmas  di  desa tersebut,  yang  menyatakan  tidak  akan mengulangi  perbuatan  pelanggaran  yang diperbuat.  Pada  saat  pengambilan  motor harus didampingi oleh orang tua kemudian diberikan pembinaan serta diberikan pengertian  agar  lebih  mengawasi  dan memantau kegiatan anaknya, dan membawa  kelengkapan  motornya  yang selanjutnya dipasang dimana motor tersebut ditahan seperti knalpot brong atau tidak  standar  harus  dibawakan  knalpot aslinya atau knalpot sesuai dengan standar sehingga  pada  saat  motor  keluar  dari kepolisian, motor yang sebelumnya ditahan harus  sudah  lengkap  dan  sesuai  dengan standarnya namun apabila belum melengkapi  maka  motor  tersebut  belum bisa  diambil,  walaupun  ada  batas  waktu selama 1 bulan.
Penyebab pelanggaran balapan liar ini adalah kurangnya perhatian dan pengawasan  orang  tua  terhadap  anak- anaknya  sehingga  banyak  remaja  yang melakukan aksi balap liar tersebut dan ada perasaan bangga karena ditonton, bangga dengan  keberhasilan  sesaat,  tapi  mereka tidak  menyadari  resiko  fatal  jika  terjadi kecelakaan.  Menurutnya  ada  beberapa prosedur  Kepolisian  Satlantas  Polres Jembrana  yang  dapat  dilakukan  untuk penertiban pelanggaran pelaku balapan liar di  Kabupaten  Jembrana  yaitu  dengan sistem berjaga di setiap pos persimpangan, sistem  razia  dan  dengan  sistem  berburu ( hanting ).
Penegakan  pelanggaran  lalu  lintas terkait  dengan  balapan  liar  merupakan tindak  pidana  ringan  dengan  acara
pemeriksaan  cepat  yang  dimana  peran jaksa  sebagai  penuntut  umum  diserahkan kepada penyidik kepolisian. setelah berkas putusan  pengadilan  terhadap  perkara Pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, pelaku pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  sudah diputus di pengadilan membayar denda ke
Bank BRI dan membawa bukti pembayarannya  ke  kejaksaan,  petugas yang  bertugas  di  kejaksaan  pada  bagian tilang menerima barang bukti pembayaran denda  sebagai  sarat  pengambilan  barang bukti  yang  ditahan.  Selain  itu  pada kejaksaan  bagian  tilang  sudah  terdapat mesin  EDC  bank  BRI  yang  langsung  bisa digunakan, sehingga ini bisa mempermudah  dari  pelaku  pelanggaran lalu lintas untuk bisa langsung membayarkannya  pada  kejaksaan  tanpa perlu  ke  bank  lagi.  Semua  berkas  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  lalu  lintas yang  sudah  putus  akan  diarsipkan  di kejaksaan.
Sepanjang penelitian di Kantor Pengadilan  Negeri  Negara    kelas  II,  tidak ada  berkas  yang  masuk  ke  Pengadilan Negeri Negara terkait dengan pelanggaran pasal  297  UU  Lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan, namun banyak berkas pelanggaran tilang terkait dengan pelanggaran UU Lalu Lintas  dan  Angkutan  jalan  mengenai kelengkapan kendaraan sepeda motor dan surat-surat kelengkapan berkendara. Ketentuan pasal yang selama ini dikenakan untuk pelaku pelanggaran lalu lintas yakni balapan liar di Kabupaten Jembrana yakni Pasal  terkait  perlengkapan  kendaraan bermotor  serta  administrasi  si  pengguna motor  maupun  motor  tersebut  dalam  UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga yang terjadi dalam realitanya, sanksi yang dijatuhkan  terkesan  memukul  rata  untuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sanksi ini  dirasa  kurang  memberikan  efek  jera bagi pelaku balapan liar tersebut sehingga banyak  dari  mereka  cuek  terhadap peraturan  yang  ada.  Pelaku  balapan  liar bisa  saja  dikenakan  pasal  berlapis  sesuai situasi  yang  terjadi  di  lapangan  karena rentan  menyebabkan  kecelakaan  yang biasa  merugikan  pelaku  sendiri  maupun pengguna  jalan  lainnya  dan  aksi  balapan liar yang mayoritas menggunakan
kendaraan  tidak  sesuai  standar  juga menyalahi  aturan,  belum  lagi  dengan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan berkendara di jalan raya. Penegakan hukum
terhadap pelanggaran  lalu  lintas  yaitu  pelaku balapan liar dengan data dan uraian diatas dirasa  belum  maksimal  ditegakkan  oleh para  penegak  hukum  dengan  beberapa masalah  yang  dihadapi.  Jika  dikaitkan dengan  lima  faktor  menurut  Soerjono Soekanto  dalam  penegakan  hukum  ada lima hal yang dijadikan sebagai tolak ukur (Soekanto,  2019:  6).  Dilihat  dari  faktor hukumnya,  semua  yang  berkaitan  dengan tata  cara  berlalu  lintas  telah  diatur  jelas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur jelas terkait syarat dan tata cara  berlalu  lintas  yang  benar.  Selain  itu telah  diatur  juga  perbuatan  yang  dilarang oleh pengguna kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan.
Selanjutnya  Struktur  Hukum  yang tercermin dari adanya instansi atau badan terkait  untuk  membantu  merealisasikan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Hanya saja  tugas  serta  fungsinya  masih  belum terbilang terlaksana sesuai yang diharapkan, sebab mereka dalam pengenaan  sanksi  pasal  yang  diberikan kepada  pelanggar  masih  belum  maksimal dan  sanksi  yang  dijatuhkan  terkesan memukul rata untuk pelanggaran lalu lintas terkait  kelengkapan  kendaraan  bermotor dengan pelaku balapan liar yang terjadi.
Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peranan  yang  sangat  penting  didalam penegakan hukum. Dalam hal ini berdasarkan  hasil  wawancara  dikatakan bahwa bagian Satlantas kekurangan anggota  dalam  proses  penanganan  dan pengamanan  pelanggaran  lalu  lintas. selanjutnya berdasarkan faktor masyarakatnya  dan  budaya  hukum,  suatu kesadaran  hukum  dalam  masyarakat sangatlah penting karena untuk mengimplementasikan  substansi  hukum, perlu kesadaran  tinggi  dari masyarakat  itu sendiri.
Kurangnya
pemahaman masyarakat terhadap hukum serta kesadaraan  untuk  taat  terhadap  hukum, salah  satunya  terhadap  ketaatan  saat berlalu lintas di jalan yang jelas-jelas sudah
diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  belum  adanya  peran  aktif  dari masyarakat itu sendiri untuk sadar terhadap  aturan  hukum  dan  kesadaran hukum  pelaku  balapan  liar  di  Kabupaten Jembrana masih tergolong rendah sehingga  masih  banyak  pelanggaran  lalu lintas  yakni  terkait  dengan  balapan  liar yang  terjadi.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  faktor  yang  masih  bermasalah dalam  penegakan  hukum  Pelanggaran Lalu  Lintas  yaitu  balapan  liar  yaitu  faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana serta  faktor  masyarakat  dan  budaya hukumnya.  Semua    faktor  diatas  saling berkaitan  dengan  eratnya  karena  menjadi hal  pokok  dalam  penegakan  hukum  serta sebagai tolak ukur dari penegakan hukum itu sendiri.

## Upaya Yang Diterapkan Untuk Menekan
Tingginya  Tingkat  Pelanggaran  Lalu Lintas  Oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Jembrana  Dalam  Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar
Kesadaran  terhadap  keselamatan berlalu  lintas  sering  sekali  diabaikan  dan pengetahuan  terhadap  tertib  berlalu  lintas juga  kurang  dipahami  oleh  kebanyakan orang.  Pada  dasarnya  berkendara  dijalan raya harusnya memperhatikan kepentingan  masyarakat  luas  bukannya hanya  untuk  kepentingan  diri  sendiri, sehingga tidak jarang pengguna jalan raya mengabaikan  peraturan  dan  keselamatan pengguna  jalan  lainnya  dengan  berbagai macam masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  berlalu  lintas menurut Safitri & Rahman (2013)
mengungkapkan bahwa faktor yang
mempengaruhi individu terhadap kepatuhan berlalu lintas yaitu:
a)  Individu patuh disebabkan adanya rasa takut  akan  sanksi  yang  diberikan  oleh petugas  kepolisian  bila  melanggar peraturan lalu lintas.
b)  Kesadaran  diri  terhadap  keselamatan lalu lintas antar pengguna jalan. Artinya individu sadar bahwa mentaati peraturan  lalu  lintas  merupakan  hal yang penting untuk dilakukan.
c)  Sikap  yang  saling  menghormati  antar pengguna  jalan  untuk  menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.
Permasalahan penanggulangan pelanggaran  lalu  lintas  balapan  liar,  bisa diatasi  dan  ditanggulangi  ketika  adanya upaya  tegas  dari  para  penegak  hukum yakni upaya secara Penal dan Non Penal.
Barda  Nawawi  Arief  menjelaskan bahwa  upaya  penanggulangan  lewat  jalur penal  juga  disebut  sebagai  upaya  yang dilakukan  melalui  jalur  hukum  pidana. Upaya  penanggulangan  ini  merupakan upaya  yang  lebih  menitikberatkan  pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah/sesudah  pelanggaran  itu  terjadi yang  merupakan  upaya  penindakan  dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku (Arief, 2011: 45). Sedangkan penanggulangan  secara  non  penal  juga disebut  sebagai  upaya  yang  dilakukan melalui  jalur  di  luar  hukum  pidana.  Upaya secara  non  penal  penanggulangan  lebih menitik  beratkan  pada  sifat  pencegahan sebelum  pelanggaran  tersebut  terjadi,  hal ini  dilakukan  dengan  melalui  upaya Preemtif dan upaya Preventif (Arief, 2011: 46).  Upaya  ini  dilaksanakan  dengan mengedepankan kegiatan Preemtif melalui pendidikan dan penyuluhan, serta pembinaan terkait lalu lintas, dan tindakan preventif  melalui  pengaturan,  penjagaan, pengawalan  dan  patroli  lalu  lintas  salah satunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Upaya secara Penal menitikberatkan pada upaya Represif yakni sesudah  pelanggaran  itu  terjadi  yang merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku seperti halnya :
1.  Memberikan  sanksi  tilang  sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk para  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas balapan  liar,  saat  ini  lebih  banyak diberikan  sanksi  tilang  terkait  dengan kelengkapan kendaraan bermotor saja,  sehingga  seringkali  para  pelaku mengulangi perbuatannya
dikarenakan sanksi tilang yang diberikan  tidak  terlalu  berat.  Maka dibutuhkannya peran Kepolisian
utamanya Sat Lantas Polres Jembrana untuk bisa menertibkan dengan memberikan  langsung  sanksi  tilang yang  lebih  berat  dan  sesuai  dengan
pelanggaran  yang  dilakukan,  dirasa bisa  lebih  efektif  untuk  kedepannya. Hal  ini  dimaksudkan  agar  nantinya para  pelaku  pelanggar  ini  tidak mengulangi perbuatannya.
2.  Memberikan  pemahaman  terhadap pelaku yang ditindak terkait perbuatan yang dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran  dan  berbahaya  bagi dirinya, penonton maupun pengendara lain,  di  samping  pemberian  sanksi tilang bagi setiap pelaku pelanggarnya pihak  Kepolisian  harus  memberikan pemahaman  perbuatan  balapan  liar merupakan  perbuatan  yang  ilegal, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan  apabila  ketentuan  ini dilanggar.  Pemahaman  ini  dapat membantu  menyadarkan  pamahan masyarakat  terhadap  hukum,  dan kesadaran tertib hukum.
Upaya secara Non Penal yang menitikberatkan  pada  upaya  Preemtif  dan upaya  Preventif  untuk  bisa  mencegah terjadinya pelanggaran balapan liar tersebut  di  masyarakat.  Upaya  ini  harus sangat dioptimalkan untuk bisa mencegah permasalahan  ini  sejak  awal  sebelum banyaknya pelanggaran yang terjadi.
1.  Upaya Preemtif Penanggulangan  dengan  upaya preemtif  ini  lebih  kepada  upaya pencegahan  melalui  pendidikan  dan penyuluhan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kepada remaja terkait  pelanggaran lalu lintas balapan liar merupakan perbuatan yang melanggar  sesuai  dengan  ketentuan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada  masyarakat  agar  mereka dapat  ikut  serta  dalam  berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan  hukum  sehingga  sadar dan mau menjalankan semua peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dengan cara yang baik. Serta aparat penegak hukum khususnya Sat Lantas  Polres  Jembrana  agar  selalu memberikan  petunjuk  teknis  terutama kepada  masyarakat  yang  kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas. Pada upaya ini belum dilaksanakannya  secara  maksimal,
kedepannya diharapkan adanya kerjasama  dengan  dinas  dan  instansi terkait untuk bisa memberikan penyuluhan  hukum  pada  masyarakat, terkait pelanggaran lalu lintas balapan liar.  Serta  bisa  menggunakan  media sosial  karena  pada  zaman  globalisasi ini  masyarakat  terutama  remaja  lebih banyak  menggunakan  media  sosial, sehingga media sosial sebagai sarana dan  tempat  memberikan  informasi terbaik dengan menyebar pamflet yang berisi  himbauan  untuk  taat  dalam berlalu  lintas  dan  mengikuti  aturan yang ada. Hal ini yang belum dilakukan Satlantas Polres Jembrana khususnya dalam  permasalahan  terkait  dengan pelanggaran lalu lintas balapan liar. 2.  Upaya Preventif
Upaya secara preventif yakni dengan  tindakan  preventif  melalui pengaturan,  penjagaan,  pengawalan dan  patroli  lalu  lintas  salah  satunya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait balapan liar. Satlantas Polres Jembrana dalam melakukan  penjagaan  dan  patroli terhadap pelanggaran lalu lintas terkait balapan  liar,  masih  belum  maksimal dilakukan  dimana  perlu  dilakukan patroli rutin pada jam-jam yang rawan terjadi balapan liar. Upaya preventif ini merupakan upaya untuk mempersempit  kesempatan  pelaku untuk melakukan pelanggaran, namun dengan  lemahnya  penindakan  saat polisi  berjaga  membuat  pelaku  tidak takut melakukan pelanggaran tersebut. Kedepannya  diharapkan  agar  upaya Preventif  ini  bisa  dilakukan  dengan maksimal sehingga memperkecil kesempatan  pelaku  untuk  melakukan pelanggaran di jalan raya dan tercapainya  keselamatan,  keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas.
Selain  bagian  Sat  Lantas  Polres Jembrana dalam hal ini peranan pemerintah dan keikutsertaan dalam upaya penanggulangan  terhadap  pelanggaran lalu lintas balapan liar ini. Pemerintah harus lebih  bersosialisasi  terkait  peraturan  lalu lintas  kepada  masyarakat  luas.  Jadi masyarakat  bisa  mengetahui  apa  saja peraturan-peraturan lalu lintas yang
berlaku maupun yang baru diterapkan dan dapat menumbuhkan
kesadaran masyarakat terhadap tertib hukum dengan menjelaskan tujuan hukum itu serta bahaya yang  bisa  didapat  ketika  hukum  itu dilanggar, sehingga munculnya rasa sadar untuk tertib hukum bukan karena keterpaksaan  tapi  karena  kesadaran  dari masyarakat  sendiri  demi  keaman  dan ketertiban bersama.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pemaparan dari pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1.  Implementasi  UU  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  terhadap  penegakan hukum pelaku balapan liar di
Kabupaten Jembrana belum terlaksana  maksimal  sesuai  yang diharapkan dalam ketentuan Perundang-Undangan, masih banyaknya  pelanggaran  yang  belum ditindak  secara  tegas  oleh  para penegak hukum pada proses penindakannya.  Belum  maksimalnya hal  ini  disebabkan  sanksi      yang dijatuhkan      terkesan  memukul  rata untuk  pelanggaran  lalu    lintas  yang terjadi. Sehingga masih banyak pelanggaran  balapan  liar  yang  terjadi karena  sanksi  yang  diberikan  kurang memberikan efek jera kepada pelaku.
2.  Upaya-Upaya  yang  diterapkan  untuk menekan tingginya
tingkat pelanggaran  lalu  lintas  oleh  Satuan Lalu  Lintas  Polres  Jembrana  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelaku balapan liar yakni dengan upaya Penal dan  Upaya  Non  Penal.  Upaya  Penal menitikberatkan  pada  upaya  secara Represif sedangkan Upaya Non Penal menitikberatkan  pada  upaya  secara preemtif  dan  upaya  Secara  Preventif. Sat  lantas  Polres  Jembrana  sudah melakukan  hal  tersebut  dalam  kasus ini.
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti sampaikan berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelaku
Balapan  Liar  Di  Kabupaten  Jembrana adalah sebagai berikut :
1.  Masyarakat  dalam  hal  ini  seharusnya bisa  menumbuhkan  kesadaran  taat hukum  dalam  dirinya  untuk  bisa menjaga  keamanan  dan  ketertiban berlalu  lintas  dijalan  raya  serta masyarakat  seharusnya  lebih  peduli dan segera melaporkan terkait adanya pelanggaran  lalu  lintas  balapan  liar yang terjadi.
2.  Pelaku  balapan  liar  seharusnya  tidak mengulangi perbuatan melanggar tersebut  karena  pelanggaran  tersebut dapat  berbahaya  bagi  pelaku  sendiri maupun bagi pengendara lain dan bisa menumbuhkan kesadaraan taat berlalu  lintas  yang  baik  dan  benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.  Pemerintah  khususnya  para  penegak hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan, dan  pengadilan  harus  meningkatkan kualitasnya sebagai fungsi penegakan hukum,  agar  ketentuan  hukum  yang ada bisa diterapkan dengan maksimal, serta  dalam penegakan hukum  terkait dengan  pelanggaran  balapan  liar diharapkan dapat melakukan kerjasama  dan  bersinergi  dengan instansi  terkait  lainnya  yang  berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  A.  Aco,  Mustari,  &  Umar  ,  Firman, 2016. Analisis  Tingkat  Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi
Pengemudi  Angkutan  Umum  Antar Kota  Di  Makassar. Firman  Umar/ Jurnal  Administrasi  Publik,  Volume 6 No. 2. 2016 , 56.
Ali, Achmad, 2017. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence ),  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Arief, Barda Nawawi,2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar Interpratama.
Cecil, Andrew R, 2011, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Bandung: Nuansa. Ishaq,  2017. Metode  Penelitian  Hukum , Bandung: Alfabeta.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Maulana,  Pandji,  2021. Kajian  Yuridis
Fenomena  Balap  Liar  Di  Wilayah
Ambarawa  Kabupaten  Semarang.
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo. Moeljatno, 2015. Asas-asas Hukum
Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Rosanti,  Amalia  &  Fuad,Fokky,  2015. Budaya  Hukum  Balap  Liar  Di Ibukota. Lex  Jurnalica  Volume  12 Nomor 1, April 2015. Safitri,  Aprilia  &  Rahman,  Tamsil.  2013.
Tingkat  Kepatuhan  Hukum  Siswa SMA Kartika
IV-3 Surabaya Terhadap  Etika  Berlalu  Lintas Menurut  Undang-Undang  Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  Angkutan  Jalan. Kajian  Moral dan  Kewarganegaraan  Nomor  1 Volume 3 Tahun 2013, 490. Salim,  HS  &  Nurbaini,  Erlies  Septiana, 2013. Penerapan  Teori  Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Sasambe, Ramly O, 2016. Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran  Peraturan Lalu  Lintas Oleh  Kepolisian. Lex  Crimen  Vol. V/No. 1/Jan/2016. Soekanto,  Soerjono,  2019. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum ,  Depok:  PT  RajaGrafindo Persada. Umar, Husein, 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press. Umar, Husein, 2014. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Press. Undang-Undang    No.  22  Tahun  2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan(Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Zulkifli, Muliaty Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2020. Efektivitas   Penyidikan   Terhadap Pelaku      Balap      Liar  Di  Wilayah Hukum Polrestabes
Makassar.
Journal of Lex Philosophy (JLP),Vol.1, No. 2, Desember 2020.