## ANALISIS FRAMING BERITA KERUSUHAN DAN DISKRIMINASI DI PAPUA PADA MEDIA DARING TIRTO.ID
1 Maulana Yusuf, 2* Muh. Akbar, 3 Alem Febri Sonni 1,2,3 Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin Email : 1 yusufm23@student.unhas.ac.id, 2 muh.akbar@unhas.ac.id
3 afsonni@gmail.com ,
* Corresponding Author

## ABSTRAK
Tujuan studi  ini untuk  mengkaji framing berita  tentang kerusuhan dan diskriminasi di  Papua pada media daring Tirto.id. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori framing media dari Robert Entman yang merumuskan  framing  dari  empat  model  pembingkaian  yaitu, Define  Problems ,  dimana  hal  ini  berkaitan  dengan bagaimana  isu  tersebut  dapat  terjadi.  Kedua, Diagnose  Causes ,  dimana  hal  ini  berkaitan  dengan  apa  penyebab munculnya  isu  tersebut.  Ketiga, Make  Moral  Judgment ,  dimana  hal  ini  berkaitan  dengan  nilai  moral  yang terkandung dalam isu tersebut. Keempat, Treatment Recommendation yang berkaitan dengan penyelesaian masalah atau  rekomendasi  terhadap  isu  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  ( Define  Problem )  pendefinisian  masalah kerusuhan dan diskriminasi yang diberitakan oleh Tirto.id terkait kerusuhan di Papua adalah masalah kemanusiaan. Seperti diketahui sebelumnya, aksi protes yang menyebabkan kerusuhan di papua adalah bentuk kemarahan dari masyarakat Papua atas peristiwa yang terjadi di Surabaya. ( Diagnose causes ) yang diberitakan oleh Tirto.id adalah dugaan tindakan rasisme, diskriminasi dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas dan oknum aparat terhadap mahasiswa  Papua  di  Surabaya.  Selain  itu,  tindakan  rasisme  dan  diskriminasi  yang  dilakukan  oknum  ormas  dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang adalah perilaku yang semestinya diselesaikan dan  dihentikan.  Keputusan  moral  ( Make  moral  judgement )  Tirto.id  yaitu  kerusuhan  dan  diskriminasi  di  Papua seharusnya  pemerintah  melakukan  penyelesaian  dengan  pendekatan  emosional.  ( Treatment  Recommendation ) Tirto.id menekankan bahwa pemerintah harus belajar dari sejarah terkait menyelesaikan  permasalahan di Papua. Tirto.id menekankan penyelesaian permasalahan kerusuhan di Papua harusnya dengan pendekatan Sosial, Politik, dan Budaya. Tirto.id menekankan bahwa pemerintah harus belajar dari sejarah terkait menyelesaikan permasalahan di Papua.
Kata Kunci: Analisis Framing, Kerusuhan dan Diskriminasi, Papua, Tirto.id.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  framing  of  news  about  riots  and  ethnic  discrimination  in Papua on online media Tirto.id. This research uses a qualitative method with Robert Entman's media framing theory which formulates framing from four framing models, namely, Define Problems, where this relates to how the issue can occur. Second, Diagnose Causes, which is related to what causes the issue to emerge. Third, Make a Moral Judgment, which is related to the moral values contained in the issue. Fourth, Treatment Recommendation, which is related to problem-solving or recommendations on the issue. The results showed (Define Problem) defining the problem of riots and discrimination reported by Tirto.id related to riots in Papua as a humanitarian problem. As previously known, the protests that caused riots in Papua were a form of anger from the Papuan people over the events  that  occurred  in  Surabaya.  (Diagnose  causes)  reported  by  Tirto.id  is  the  alleged  acts  of  racism, discrimination, and intimidation committed by unscrupulous mass organizations and unscrupulous officers against Papuan  students  in  Surabaya.  In  addition,  acts  of  racism  and  discrimination  committed  by  unscrupulous  mass organizations  and  unscrupulous  officials  against  Papuan  students  in  Surabaya  and  Malang  are  behaviors  that should  be  resolved  and  stopped.  Tirto.id's  moral  judgment  (Make  moral  judgment)  is  that  the  riots  and discrimination  in  Papua  should  be  resolved  by  the  government  with  an  emotional  approach.  (Treatment Recommendation) Tirto.id emphasizes that the government must learn from history regarding solving problems in Papua. Tirto.id emphasizes that solving the problem of riots in Papua should be done with a Social, Political, and Cultural approach. Tirto.id emphasizes that the government must learn from history regarding solving problems in Papua.
Keywords: Framing Analysis, Riots and Discrimination, Papua, Tirto.id.

## PENDAHULUAN
Informasi  saat  ini  telah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  manusia,  untuk  memperoleh informasi  salah  satunya  dengan  membaca  berita  di  media-media  online/daring  (Nadin  et  al., 2019). Tetapi perlu diperhatikan dalam sebuah berita yang memuat informasi harus memenuhi kriteria yang sifatnya faktual, aktual, akurat, objektif, penting dan tentu saja menarik perhatian publik (Qorib et al., 2019). Meski berita dirangkai dengan kerja-kerja jurnalistik profesional dan melibatkan narasumber terpercaya, terkadang apa yang kita lihat dan saksikan mengenai dalam sebuah berita, sangat bergantung pada bagaimana kacamata media memproduksi berita dengan merangkai  dan  membingkai  informasi  pada  berita  (Widyaningsih  &  Lestari,  2020).  Tuchman (1980) dalam Sobur (2015), menerangkan bahwa pembentukan berita di media pada dasarnya tak lebih dari proses penyusunan sebuah realitas hingga membentuk sebuah cerita (Halim et al., 2016).
Media  tentunya  memiliki  pandangan  dan  pemahaman  yang  berbeda  tentang  suatu masalah. Ini berdampak pada cara menulis berita, termasuk sudut pandang, interpretasi kasus, gaya penulisan yang berbeda, kategorisasi, dan elemen khusus yang berkaitan dengan masalah yang  dibahas.  Pembingkaian  informasi  dalam  suatu  berita  di  setiap  media  online  memiliki perbedaan. Meskipun dengan topik pembahasan yang sama, namun bisa jadi menggunakan sudut pandang dan penonjolan angle berita yang berbeda (Simarmata, 2014). Pembingkaian atau lebih dikenal  dengan  istilah framing adalah  cara  untuk  melihat  bagaimana  media  membentuk  dan mengkonstruksi  realitas.  Ini  adalah  proses  yang  menyebabkan  bagian  tertentu  dari  realitas menjadi lebih jelas dan lebih mudah dikenal (Dwi Zulhifitri & Ofi Hidayat, 2022).
Model  Robert  N.  Etman,  Zhongdang  Pan,  Gerald  M.  Kosicki,  Murray  Edelman,  dan William A. Gamson adalah beberapa model analisis framing yang sering digunakan dalam sautu penelitian.  Robert  Entman  (dalam  Eriyanto,  2002)  menyatakan  bahwa  framing  adalah  proses memilih antara berbagai aspek realitas sehingga elemen tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol daripada elemen lainnya (Aini & Setiawan, 2021).  Melalui pembingkaian, seorang jurnalis atau media menyajikan peristiwa dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu atau membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas (Karlina & Wardhani, 2020). Secara sederhana,  analisis  framing  adalah  analisis  untuk  mengetahui  bagaimana  realitas  (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media selama proses konstruksi (Sovianti, 2019). Pada  dasarnya,  framing  adalah  cara  sebuah  media  bercerita  tentang  sebuah  peristiwa  atau kejadian yang sebenarnya terjadi.
Beberapa  studi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  oleh  Widyaningsih  dan  Lestari (2020)  dengan  judul  “Pembingkaian  Berita Media Daring tentang Kerusuhan di  Papua (Studi pada  detik.com  dan  reuters.com  pada  Tahun  2019)”.  Studi  tersebut  membahas  tentang pembingkaian berita oleh detik.com dan reuters.com pada isu kerusuhan di Papua pada Tahun 2019.    Studi  kedua  oleh,  Kurniadi  dan  Kurnia  (2020)  berjudul  “Analisis  Framing  Komparasi Kerusuhan di Papua Barat Pada Media Tribunnews.com dan Detik.com”. penelitian itu mengulas perbedaan  konstruksi  realita  media  yang  dibentuk  Tribunnews.com  dan  Detik.com  edisi  19 Agustus – 2 September terhadap pemberitaan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat. Studi lainnya oleh,  Karlina dan Wardhani (2020) dengan  judul “Media Online dan Diskriminasi Rasial Papua (Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki  Terhadap  Kasus  Pengepungan  Asrama  Mahasiswa  Papua  Pada  Pemberitaan  Media Online  Detik.com  dan  Tirto.id)”.  Studi  ini  ingin  melihat  perbandingan  pembingkaian  berita, khususnya penerapan ideologi dan ekonomi politik media, untuk mendekati pemberitaan yang objektif dan independent .
Berkaitan  dengan  pemberitaan  tentang  kerusuhan  dan  diskriminasi  di  Papua  yang diberitakan  Tirto.id.  Peristiwa  tersebut  berawal  dari  gelombang  demonstrasi  yang  melanda Wamena,  Kabupaten  Jayawijaya,  Papua  pada  Senin  23  September  2019.  Kantor  Bupati Jayawijaya dibakar dan menjadi sasaran amuk massa. Seluruh jadwal penerbangan di Bandara Wamena dibatalkan. Para demonstran yang terdiri dari pelajar sekolah SMA PGRI dan warga sipil  itu  juga  turut  membakar  kantor  PLN  Rayon  Wamena  (63B,  2019).  Dugaan  penyebab demonstrasi  4  tersebut,  berdasarkan  versi  polisi,  disebabkan  isu  yang  beredar  pada  sepekan sebelum kerusuhan.  Hal itu dijelaskan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rdja, "Ada isu bahwa,  seorang  guru  mengeluarkan  kata-kata  rasis  sehingga  sebagai  bentuk  solidaritas melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa pagi tadi," kata Rodja.
Rodja mengaku sudah mendalami kasus tersebut. Ia lantas mengklaim bahwa isu tersebut adalah hoaks. "Guru tersebut sudah kami tanyakan dan dia katakan tidak pernah keluarkan kata- kata atau kalimat rasis. Itu sudah kami pastikan,” jelas Rodja. Konflik horizontal berulang kali dipancing  untuk  terjadi  di  Papua,  salah  satu  pemicunya  adalah  kabar  hoax  yang  di  unggah melalui  akun  facebook  Dawai  Lama,  akun  tersebut  melantangkan  hoaks  yang  memantik sentimen  SARA  dengan  menuliskan  kalimat  "Selain  mengibarkan  bendera  Bintang  Kejora. Papua kini kibarkan bendera Yahudi Israel". Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 4,9 ribu kali dan kini telah dihapus.
Berdasarkan berita-berita yang penulis kutip dari media Tirto.id, penulis tertarik memilih media online tirto.id karena berita mengenai Papua banyak dibahas secara mendalam baik secara Sejarah,  Politik,  dan  Ekonomi.  Penulis  ingin  mengkaji,  apakah  berita-berita  mengenai  kasus kerusuhan dan diskriminasi suku di Papua yang diberitakan pada Tirto.id ditulis oleh wartawan secara baik, sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, dan demokratis berdasarkan fakta.  Serta  bersifat  transparan,  tidak  menyembunyikan  sesuatu  yang  negatif,  berbau  fitnah ataupun prasangka. Dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih jauh meneliti berita mengenai kasus kerusuhan dan diskriminasi suku di Papua yang dimuat Tirto.id. lalu penulis ingin melihat Bagaimana Tirto.id memframe pemberitaan tentang kerusuhan dan diskriminasi suku di Papua.
Untuk itu, studi ini dirumuskan untuk mengetahui pembingkaian berita tentang peristiwa kerusuhan di Papua pada Tahun 2019 pada media daring Tirto.id. Dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman, yang melihat framing dalam dua dimensi: pemilihan masalah dan penekanan atau penonjolan (Islami, 2024). Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan  mengenai  pembingkaian  terhadap  berita kerusuhan Papua 2019.  Hasil  penelitian ini  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  gambaran  mengenai  bagaimana  suatu  media  daring
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
membingkai  suatu  pemberitaan  yang  terjadi  di  masyarakat,  serta  sebagai  rujukan  evaluasi pemberitaan pada media terkait.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berusaha meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Wiksana, 2017). Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara  fenomena  yang  diselidiki  (Prasanti  &  Indriani,  2017;  Rukajat,  2018).  Dalam  studi  ini sifatnya yang mendalam dan tertancap pada sasaran penelitian, sehingga memungkinkan peneliti melakukan  pengamatan  yang  mendalam,  dengan  metode  analisis framing model  Robert  N. Entman (Santosa, 2016).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  membagi  bagian-bagian  film  yang  terdapat  unsur kerusuhan  dan  diskriminasi  untuk  dianalisa  lebih  rinci  menggunakan  teori  framing  model Entman.  Dalam  melakukan  analisis framing Robert  Entman  terdiri  dari  empat  kategori  yaitu, pertama, Define Problems , dimana hal ini berkaitan dengan bagaimana isu tersebut dapat terjadi. Kedua, Diagnose Causes , dimana hal ini berkaitan dengan apa penyebab munculnya isu tersebut. Ketiga, Make  Moral  Judgment ,  dimana  hal  ini berkaitan dengan nilai  moral  yang  terkandung dalam isu tersebut. Keempat, Treatment Recommendation yang berkaitan dengan penyelesaian masalah atau rekomendasi terhadap isu tersebut (Widyaya & Setiawan, 2023).
Jumlah populasi dalam penelitian ini ada 40 berita dari Tirto.id yang telah dikategorikan ke dalam 2 topik yakni politik dan hukum. Dari topik tersebut peneliti menemukan ada 7 berita yang  berkaitan  dengan  topik,  kemudian  mengambil  4  berita  untuk  dianalisis.  Jika  dikaitkan dengan  penelitian,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dengan  cara mengkategorikan populasi penelitian ke dalam 2 (dua) topik pemberitaan tadi, dengan masing- masing  2  berita  setiap  topik.  untuk  menentukan  berapa  jumlah  sampel.  Selanjutnya  peneliti menentukan  satu  sampel  dari  setiap  kategori  topik  yang  sudah  dipilih  berdasarkan  kriteria tertentu  yang  sesuai  dengan  tujuan  riset.  Sampel  yang  sudah  dipilih  telah  mewakili  seluruh populasi dari masing-masing topik. Berikut tabel rincian sampel:
No. Tanggal Kanal Judul Berita Topik 1. 19 Agustus 2019 Hukum Rusuh Manokwari, 9 Satuan Setingkat Kompi dari TNI- Polri Dikerahkan Tanggapan Polisi terkait Kerusuhan di Manokwari Papua 2. 19 Agustus 2019 Politik Respon Jokowi Soal Papua: Emosi Boleh, tapi Memaafkan Lebih Baik 3. 19 Agustus 2019 Hukum Agar konflik papua tak bersifat horizontal, Pemerintah perlu tegas Tanggapan LSM terkait kerusuhan dan diskriminasi suku di Papua 4. 2 September 2019 Politik Pemantik Konflik Horizontal di Papua: Polanya Mirip Pilgub DKI 2017 Penyebab kerusuhan dan diskriminasi di Papua
Tabel.1 Sampel. Sumber: Peneliti 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Framing Model Robert N. Entman
Gambar. 1. Sumber: Tirto.id

## Berita 1:
1. Define problem (pendefinisian masalah)
Masalah yang didefinisikan Tirto.id adalah masalah kerusuhan dampak dari aksi protes masyarakat  Papua  yang  tidak  terima  mahasiswa  asal  Papua  di  Surabaya  dan  malang diintimidasi dan dicaci maki oleh oknum ormas. Aksi tersebut berakhir dengan kerusuhan dan pembakaran kantor-kantor pemerintahan Manokwari, 72 Papua. Pada senin 19 Agustus 2019. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 1, 4 dan 5.
Paragraf  1 -  Tirto.id  -  Manokwari  memanas,  warga  melakukan  aksi  karena mahasiswa  asal  Papua  di  Surabaya  dan  Malang  tidak  terima  diintimidasi  dan  dicaci  maki. Jajaran TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan daerah tersebut.
Paragraf 4 - Kantor DPRD Papua Barat dan kantor Gubernur Lama Papua Barat jadi pelampiasan kekesalan massa.
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Paragraf 5 - Massa membakar dua gedung tersebut, serta ban di jalan raya. Ketika Pangdam  XVIII/Kasuari,  Kapolda  Papua  Barat  dan  Gubernur  Papua  Barat  bernegosiasi dengan massa, ada provokasi. Massa melemparkan batu sehingga tiga polisi jadi korban.

## 2. Diagnose causes (penyebab masalah)
Tirto.id menjelaskan penyebab masalah dikarenakan perlakuan rasisme dan diskriminasi, diduga  dilakukan  oleh  ormas  dan  oknum  aparat  di  Surabaya.  Selain  itu  Pernyataan  Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap mahasiswa Papua  di  Malang  membuat  geram  masyarakat  Papua  dan  berdampak  menciptakan  konflik yang meluas. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 6 dan 7.
Paragraf 6 - Masyarakat Papua marah karena dicaci maki oleh ormas di Surabaya, polisi juga  memaksa  masuk  asrama  yang  mereka  tempati.  Mereka  73  digelandang  ke  Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan perusakan bendera yang diadukan ke kepolisian pada 16 Agustus.
Paragraf 7 - Pernyataan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko yang membuka opsi pengusiran terhadap mahasiswa Papua di Malang. Kampus-kampus yang menampung mahasiswa Papua pun diminta membuat fakta integritas cinta NKRI. Hal ini juga membuat geram masyarakat Papua.

## 3. Make moral judgement (membuat keputusan moral)
Tirto.id membuat keputusan moral pada pernyataan Aktivis Forum Rakyat Indonesia Untuk  West  Papua  (FRI-West  Papua)  Surya  Anta  menilai,  aksi  di  Surabaya  menandakan masih  kentalnya  kebencian  berbasis  ras  kepada  orang  Papua.  Ini  ironis  karena  pemerintah juga terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 8 dan 9.
Paragraf 8 - Aktivis Forum Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua) Surya Anta menilai, aksi di Surabaya menandakan masih kentalnya kebencian berbasis ras kepada orang Papua. Ini ironis karena pemerintah juga terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) Papua.
Paragraf 9 - Hal ini membuat Surya teringat pada pernyataan mantan wakil kepala Badan  Koordinasi  Intelijen  Negara  (BAKIN)  Ali  Moertopo:  "Jakarta  tidak  tertarik  kepada orang Papua melainkan wilayahnya."
4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)
Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, Tirto.id menegaskan penyelesaian masalah kerusuhan  dan  diskriminasi  dengan  upaya  pengamanan  yang  dilakukan  oleh  TNI-Polri dengan  menambahkan  9  pasukan.  Yaitu  dengan  menurunkan  2  satuan  setingkat  kompi (SSK)  TNI  dan  7  satuan  setingkat  kompi  (SSK)  Polri  serta  Pemda  setempat  untuk menetralisir  keadaan.  Hal tersebut  dijelaskan pada  paragraf  2  dan 3.  Paragraf  2  -  "Ada 2 Satuan  Setingkat  Kompi  (SSK)  dari  TNI  dan  7  SSK  dari  Polri,  yang  berusaha
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
menetralisasikan peristiwa di Manokwari," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (19/8/2019). Paragraf 3 - "Situasi secara umum masih bisa dikendalikan oleh jajaran Polda Papua Barat, dibantu dengan anggota Polres Manokwari, personel TNI dan pemda setempat," sambung Dedi.
Paragraf 2 - "Ada 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari TNI dan 7 SSK dari Polri, yang  berusaha  menetralisasikan  peristiwa  di  Manokwari,"  kata  Karopenmas  Mabes  Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (19/8/2019).
Paragraf 3 - "Situasi secara umum masih bisa dikendalikan oleh jajaran Polda Papua Barat,  dibantu  dengan  anggota  Polres  Manokwari,  personel  TNI  dan  pemda  setempat," sambung Dedi.

## Gambar. 2. Sumber: Tirto.id

## Berita 2:
1. Define problem (pendefinisian masalah)
Masalah  yang  didefinisikan  Tirto.id  adalah  aksi  anarkis  dari  protes  yang  dilakukan oleh warga dan mahasiswa dengan memblokir sejumlah ruas jalan di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Senin (19/8/2019) pagi sekitar pukul 08.00 WIT. Salah satunya Jalan Yos  Sudarso,  jalan  utama  kota  tersebut.  Mereka  juga  menebang  pohon,  membakar  ban, spanduk, dan semua yang bisa dibakar. Yang menyebabkan lalu lintas lumpuh. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 6 dan 7.
Paragraf  6 -  Sebelumnya,  warga  dan  mahasiswa  memblokir  sejumlah  ruas  jalan  di Manokwari,  Ibu  Kota  Provinsi  Papua  Barat,  Senin  (19/8/2019)  pagi  sekitar  pukul  08.00 WIT. Salah satunya Jalan Yos Sudarso, jalan utama kota tersebut.
Paragraf 7 - Mereka juga menebang pohon, membakar ban, spanduk, dan semua yang bisa  dibakar.  Lalu  lintas  pun  lumpuh,  api  berkobar  di  tengah-tengah  jalan,  asap  hitam membumbung.
2. Diagnose causes (penyebab masalah)
Tirto.id  menjelaskan  penyebab  masalah  tersebut  adalah  bentuk  kekecewaan masyarakat  Papua  terhadap  pengepungan  asrama  mahasiswa  Papua  yang  dilakukan  oleh oknum ormas di Jalan Kalasan Surabaya, Jumat (16/8/2019). Penyebab pengepungan yaitu beredar  kabar  tuduhan  kepada  mahasiswa  Papua  merusak  78  bendera  merah  putih  yang
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
dipasang di depan asrama, meski fakta dan buktibuktinya tak jelas. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 8 dan 9.
Paragraf 8 - Dilaporkan Antara, seorang warga bernama Simon mengatakan aksi ini adalah  bentuk  kekecewaan  masyarakat  Papua  terhadap  pengepungan  asrama  mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jumat (16/8/2019).
Paragraf  9 -  Para  mahasiswa  itu  dikepung  karena  dituduh  merusak  bendera  merah putih yang dipasang di depan asrama, meski bukti-buktinya tak jelas.

## 3. Make moral judgement (membuat keputusan moral)
Keputusan  moral  yang  dimuat  Tirto.id  adalah  pernyataan  Presiden  Jokowi  terkait konflik kerusuhan yang terjadi di Papua. Beliau mengatakan emosi boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Lalu dalam pidatonya Jokowi kembali  menegaskan bahwa sebagai saudara sebangsa  dan  setanah  air,  yang  paling  baik  adalah  memaafkan.  Hal  itu  dijelaskan  pada paragraf 1, 3 dan 4.
Paragraf 1 - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan atas kasus atau kericuhan yang terjadi di Papua dengan mengatakan bahwa emosi boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Jokowi mengajak agar saling memaafkan.
Paragraf 3 - Oleh sebab itu, kata Jokowi, sebagai saudara sebangsa dan seTanah Air, yang paling baik adalah saling memaafkan.
Paragraf  4 -  “Emosi  itu  boleh,  tetapi,  memaafkan  itu  lebih  baik,”  kata  mantan Gubernur DKI itu menambahkan.

## 4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)
Tirto.id  menekankan  penyelesaian  seperti  yang  disampaikan  Presiden  Jokowi  agar tetap  yakin  bahwa  pemerintah  akan  terus  menjaga  kehormatan  dan  kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Hal itu dijelaskan pada paragraf dan 5.
Paragraf 5 -  Jokowi mengatakan,  sabar  itu  juga lebih  baik.  Karena  itu,  ia  meminta masyarakat  yakin  bahwa  pemerintah  akan  terus  menjaga  kehormatan  dan  kesejahteraan pace, mace mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat.
Gambar.3. Sumber: Tirto.id

## Berita 3:

## 1. Define problem (pendefinisian masalah)
Masalah  yang  didefinisikan  Tirto.id  adalah  aksi  anarkis  warga  Papua  yang  marah akibat kata-kata rasial yang dilontarkan ormas dan oknum aparat keamanan. Massa membakar gedung DPRD Provinsi Papua Barat, tak hanya sampai disitu massa juga turut merusak kantor KPUD dan Bawaslu. Kerusuhan juga merembet ke kota lainya di Papua. Bahkan di Makassar bentrokan yang melibatkan warga lokal dengan Masyarakat Papua yang penghuni asrama pun pecah. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 3,4 dan 5.
Paragraf  3 -  Kekecewaan  warga,  menyebabkan  massa  yang  kecewa mengekspresikannya dengan membakar gedung DPRD Provinsi Papua Barat, Kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, dan beberapa kantor dinas. Serta merusak kantor KPUD dan Bawaslu.
Paragraf 4 - Tidak hanya berhenti di sana, kerusuhan juga merembet ke Kota Sorong, Papua Barat. Kerusuhan juga menjalar keluar daerah, seperti Makassar, Sulawesi Selatan.
Paragraf  5 -  Kericuhan  yang  terjadi  di  Makassar  malah  melibatkan  warga  lokal versus masyarakat Papua yang menghuni asrama di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Bentrokan pecah pada malam hari, kedua kubu saling lempar batu sebelum akhirnya di lerai kepolisian setempat.
2. Diagnose causes (penyebab masalah)
Penyebab masalah tersebut akibat dari kata-kata rasial yang dilontarkan ormas dan oknum aparat  keamanan.  Kemudian  ribuan  massa  yang  yang  turun  kejalan  tidak  terima  atas perbuatan semena mena yang terjadi pada sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 1 dan 2.
Paragraf 1 - Situasi di Manokwari, Papua Barat nampak berbeda pada Senin (19/8/2019) pagi. Ribuan massa dari berbagai elemen turun ke jalan. Mereka tak terima atas perbuatan semena-mena yang terjadi pada sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Paragraf  2 -  “Akibat  dari  kata-kata  rasial  yang  dilontarkan  ormas  dan  oknum  aparat keamanan itu,” ujar Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor kepada reporter Tirto, Senin kemarin.
3. Make moral judgement (membuat keputusan moral)
Keputusan  moral  Tirto.id  adalah  semua  tanggapan  untuk  menyelesaikan  persoalan rasialisme  yang  terjadi  di  Papua.  Seperti  yang  disampaikan  Andreas  Harsono  bahwa pemerintah  harus  turun  langsung  untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut.  Kemudian, koordinator  (Kontras)  Yati  Andriyani  mengatakan  harus  ada  upaya  yang  dilakukan pemerintah, untuk menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA dari insiden yang terjadi  pada  masyarakat  Papua  belakangan  ini.  Sementara  itu,  Menteri  Koordinator  Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga berjanji pemerintah akan “mengusut tuntas  dan  adil  kepada  siapa  pun  yang  melakukan  pelanggaran  hukum”  kerusuhan  di
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Manokwari, Papua. Hal itu dijelaskan pada paragraf 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 26 ,27, 31, dan 32.
Paragraf  6 -  Peneliti  senior  Human  Rights  Watch  (HRW)  di  Indonesia,  Andreas Harsono  menilai  pemerintah  harus  turun  tangan  menyelesaikan  persoalan  rasialisme  yang acap  kali  tersasar  pada  masyarakat  Papua  dan  diidap  oleh  masyarakat  di  luar  Pulau Cendrawasih.
Paragraf 7 - “Presiden Jokowi dan kepala-kepala daerah tersebut harus mendidik soal rasialisme  bahwa  menyebut  orang  hitam  sebagai  'monyet'  adalah  tidak  baik,  tidak menghormati orang dengan kulit hitam,” kata Andreas saat dihubungi reporter Tirto.
Paragraf 8 - Andreas juga menilai bahwa pemerintah perlu segera duduk satu meja dan berunding dengan Organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menyelesaikan persoalan yang sarat muatan politis tersebut.
Paragraf 9 - Lebih lanjut, kata Andreas, persoalan yang mendasar terjadi di Papua ialah rasialisme. Hal ini kemudian menyebabkan pemiskinan terhadap para etnik Papua itu sendiri. Ia sesali lantaran hal tersebut diakui dalam sidang umum PBB.
Paragraf 10 - "Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan jurnalisme yang independen sejak 1963, maupun perubahan demografi secara drastis, pendatang tumbuh 10.8 persen  per  tahun,  penduduk  asli  hanya  1,8  persen,  97  antara  1971  dan  2000;  pengrusakan lingkungan  besar-besaran  buat  tambang  dan  perkebunan  sawit  serta  manipulasi  Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969," ujarnya.
Paragraf  11 -  Berkaitan  dengan  itu,  kata  Andreas,  pemerintah  dituntut  harus menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, agar konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.
Paragraf 13 - “Siapapun yang lakukan kekerasan harus ditindak, diperiksa dan diadili bila diduga salah,” kata Andreas.
Paragraf  14 -  Koordinator  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindakan Kekerasan  (Kontras)  Yati  Andriyani  mengatakan  harus  ada  upaya  yang  dilakukan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA dari insiden yang terjadi pada masyarakat Papua belakangan ini.
Paragraf 20 - Oleh sebab itu, kata Yati, Presiden Jokowi harus turun tangan langsung untuk  tidak  mentolerir  perbuatan  rasisme  kepada  masyarakat  Papua.  Serta  negara  harus melindungi setiap warga Papua yang mengekspresikan aspirasi politiknya dengan damai di mana pun mereka berada.
Paragraf 21 - Yati mengatakan, tidak boleh juga ada pembiaran terhadap pihak yang bersikap rasial kepada masyarakat Papua.
Paragraf  22 -  “Penegak  hukum  tidak  boleh  melakukan  pembiaran  dan  harus melakukan tindakan tegas berdasarkan hukum segala bentuk diskriminasi, tindakan 98 rasis, dan  ancaman  kekerasan  kepada  Masyarakat  Papua,  baik  oleh  ormas  reaksioner  maupun anggota masyarakat,” kata dia.
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Paragraf 24 - Ia pun meminta aparat untuk melindungi warga dari kekerasan berbasis kesukuan, warna kulit, dan agama.
Paragraf 26 - “Menyerukan kepada aparat pemerintah maupun keamanan untuk tidak menggunakan  cara-cara  adu  domba  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dengan  warga Papua,” kata Alissa dalam rilis yang diterima Tirto.
Paragraf  27 -  Ia  menambahkan,  Gusduran  juga  “menghimbau  kepada  masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak terpancing serta ikut aktif menciptakan kedamaian.”
Paragraf  31 -  Sementara  itu,  Menteri  Koordinator  Politik  Hukum  dan  Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga berjanji pemerintah akan “mengusut tuntas dan adil kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum” kerusuhan di Manokwari, Papua.
Paragraf 32 - Pernyataan itu diungkapkan Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). Salah satu yang akan diusut adalah kekerasan terhadap mahasiswa Papua saat asrama mereka yang terletak di Jalan Kalasan Surabaya dikepung aparat dan massa, Jum’at (16/8/2019) lalu.

## 4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)
Tirto.id  menekankan  penyelesaian  Masalah  yang  disampaikan  langsung  oleh Presiden Joko Widodo untuk mengajak masyarakat agar saling memaafkan. 99 Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga berjanji pemerintah akan “mengusut tuntas dan adil kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum”  kerusuhan  di  Manokwari,  Papua.  Hal  itu  dijelaskan  pada  paragraf 28,29,30,31,32,33,34, dan 35.
Paragraf 28 - Terkait ini, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk saling memaafkan. Sebab, kata Jokowi, masyarakat yang terlibat konflik adalah saudara sebangsa dan tanah air.
Paragraf 29 - “Emosi itu boleh, tetapi, memaafkan itu lebih baik,” kata Jokowi terkait ricuh yang terjadi di Papua, Senin malam seperti dikutip Antara.
Paragraf 30 - Jokowi mengatakan, sabar itu juga lebih baik. Karena itu, ia meminta masyarakat yakin bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat.
Paragraf  31 -  Sementara  itu,  Menteri  Koordinator  Politik  Hukum  dan  Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga berjanji pemerintah akan “mengusut tuntas dan adil kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum” kerusuhan di Manokwari, Papua.
Paragraf 32 - Pernyataan itu diungkapkan Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). Salah satu yang akan diusut adalah kekerasan terhadap mahasiswa Papua saat asrama mereka yang terletak di Jalan Kalasan Surabaya dikepung aparat dan massa, Jumat (16/8/2019) lalu.
Paragraf  33 -  Saat  itu  para  pengepung  bertindak  rasis.  Salah  satu  dari  mereka menghardik dengan makian binatang.
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Paragraf 34 - Polisi bahkan memaksa masuk asrama dengan senjata lengkap plus gas air mata. Tindakan rasis ini yang lantas memicu kerusuhan di Manokwari dan demonstrasi di beberapa wilayah lain di Papua.
Paragraf  35 -  Selain  itu,  kata  Wiranto,  yang  juga  akan  diusut  adalah  pemicu pengepungan, yaitu  perusakan bendera  merah putih yang ada di depan asrama. Ormas dan TNI menuduh para mahasiswa pelakunya, meski kemudian tak ada satu pun dari mereka yang dijadikan tersangka oleh polisi.

## Gambar 4. Sumber: Tirto.id
Berita 4:
1. Define problem (pendefinisian masalah)
Masalah yang didefinisikan Tirto.id adalah Konflik horizontal yang terjadi di Papua. Konflik  tersebut  terjadi  karena  ada  aksi  penghadangan  terhadap  massa  yang  sedang melakukan aksi Demonstrasi besar-besaran di kantor Gubernur Papua, Kamis (29/8/2019), massa  aksi  dihadang  kelompok  lain.  Kelompok  lain  itu  adalah  kelompok  yang  kontra demonstrasi  anti  tindakan  rasisme.  kelompok  itu  juga  menutup  beberapa  ruas  jalan  di  di depan kantor Kelurahan Argapura, Jayapura Selatan, Jayapura. Mereka juga merazia setiap kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan sipil maupun milik TNI-Polri. penyisiran itu mengakibatkan  tiga  warga  lokal  nyaris  menjadi  korban.  Hal  tersebut  dijelaskan  pada paragraf 9,10,11,12,13,18,19,20,21 dan 22.
Paragraf  9 -  Konflik  horizontal  sudah  terjadi  di  Papua.  Roki,  seorang  warga Jayapura  yang  namanya  minta  disamarkan,  membenarkan  hal  itu.  Demonstrasi  besar- besaran di kantor Gubernur Papua, Kamis (29/8/2019), diadang kelompok lain.
Paragraf 10 - Kelompok lain itu, kontra demonstrasi anti tindakan rasisme. Hingga kelompok itu menutup beberapa ruas jalan di di depan kantor Kelurahan Argapura, Jayapura Selatan, Jayapura. Mereka juga merazia setiap kendaraan yang melintas, baik itu kendaraan sipil maupun milik TNI-Polri. 142
Paragraf  11 -  "Mereka  mau  melawan  massa  pendemo.  Tetapi  pendemo  sudah dipulangkan  [oleh  aparat] dan mereka kecewa. Aksi berlanjut  sampai pukul 14.00  WIT," ujar Roki kepada reporter Tirto, Jumat (30/8/2019).
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Paragraf  12 -  Roki  menuturkan,  penyisiran  itu  mengakibatkan  tiga  warga  lokal nyaris menjadi korban. Salah satu dari mereka perempuan. Mereka melarikan diri tunggang- langgang ke rumah warga Argapura karena diancam senjata tajam.
Paragraf 13 - Massa yang razia, kata Roki, sempat terlibat gesekan dengan aparat kepolisian  yang  berjaga-jaga  di  lokasi.  Mereka  melempari  polisi  dengan  batu  dan  aparat membalasnya  dengan  muntahan  gas  air  mata.  Hingga  akhirnya  massa  tersebut membubarkan diri.
Paragraf 18 - Menurut Adriana, sejauh ini ada empat kelompok di Papua. Mereka memainkan isunya masing-masing.
Paragraf  19 -  Pertama,  ada  kelompok  massa  yang  pro  kemerdekaan  Papua. Kelompok ini bergerak dengan diawali isu anti-rasialisme yang kemudian diarahkan ke isu kemerdekaan. Kedua, kelompok milisi barisan merah putih dengan semangat Pro-NKRI.
Paragraf  20 -  Kemudian  ketiga,  kelompok  nusantara  yang  sebagian  besarnya pendatang dengan isu perekonomiannya. Keempat, kelompok yang tak teridentifikasi dan mendadak ikut-ikutan.
Paragraf  21 -  Situasi  kiwari,  kata  Adriana,  rumit.  Pembakar  fasilitas  publik, pertokoan, dan kantor pemerintahan perlu dilihat pemerintah, sebagai ekspresi kekecewaan atas berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di Papua.
Paragraf 22 -  "Itu bukan persoalan baru. Ini tumpukan persoalan yang kebetulan dimanfaatkan oleh master mind," terangnya.

## 2. Diagnose causes ( penyebab masalah)
Tirto.id menjelaskan penyebab masalah kerusuhan dan diskriminasi dikarenakan Konflik horizontal berulangkali dipancing untuk terjadi di Papua. Salah satunya lewat akun Facebook Dawai  Lama.  Pada  Selasa,  (27/8/2019),  ia  melantangkan  hoaks  yang  memantik  sentimen SARA: Ada bendera Israel yang dikibarkan di Papua. "Selain mengibarkan bendera Bintang Kejora. Papua kini kibarkan bendera Yahudi Israel," bunyi kalimat yang Dawai unggah lewat akun facebook miliknya. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 4,9 ribu kali dan kini telah dihapus. Hal tersebut dijelaskan pada paragraf 1,2,3,4 dan 5.
Paragraf  1 -  Konflik  horizontal  berulangkali  dipancing  untuk  terjadi  di  Papua.  Salah satunya lewat akun Facebook Dawai Lama. Pada Selasa, (27/8/2019), ia melantangkan hoaks yang memantik sentimen SARA: Ada bendera Israel yang dikibarkan di Papua.
Paragraf 2 - "Selain mengibarkan bendera Bintang Kejora. Papua kini kibarkan bendera Yahudi Israel," bunyi kalimat yang Dawai unggah. Postingan itu sudah dibagikan lebih dari 4,9 ribu kali dan kini telah dihapus.
Paragraf 3 - Kemudian Sabtu (31/8/2019), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) menegaskan, konten yang disebarkan Dawai itu salah. Postingan Facebook itu berisi video tahun 2018 yang dibumbui informasi palsu.
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Paragraf  4 -  Namun  apakah  Dawai  dicokok  polisi  untuk  dimintai  keterangan?  Tidak jelas. Pada Ahad (1/9/2019), ia kembali mengunggah konten yang dinyatakan salah juga oleh Mafindo. Hal itu terkait rekaman video bentrokan antara aparat dengan pengunjuk rasa.
Paragraf  5 -  Selain  itu  juga  beredar  hoaks  pesan  berantai  melalui  aplikasi  WhatsApp. Isinya  terkait  "Masjid  di  Papua  dibakar".  Menurut  Mafindo  video  yang  diunggah  adalah rekaman video peristiwa kebakaran Masjid Agung Belopa di Luwu, Sulawesi Selatan.
Paragraf 7 - "Amber [pendatang dari luar Papua] belum ada korban jatuh karena kami menghargai.  Sebab  perjuangan  orang  Papua  saat  ini  ialah  perjuangan  kemanusiaan,  tidak pandang  SARA,"  kata  Albert  saat  ditemui  reporter  Tirto  di  Asrama  Mahasiswa  Papua  di kawasan Batuampar, Condet, Jakarta Timur, Kamis (29/8/2019).

## 3. Make moral judgement (membuat keputusan moral)
Keputusan moral Tirto.id adalah Tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat Papua, yang menjelaskan bahwa keadaan situasi di Papua saat ini masyarakat tidak terpancing terhadap ISU kebencian SARA yang sengaja di hembuskan oleh oknum yang menginginkan kerusuhan dan kegaduhan di Papua. Pada sisi lain para demonstran orang asli Papua, selalu berupaya tak memunculkan konflik horizontal. 145 Bahkan Sekretaris Umum II Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Albert Mungguar menjelaskan, berantainya aksi antirasisme tak sekalipun menyasar para  pendatang  di  Papua.  Mereka  hanya  menargetkan  kantong-kantong  administrasi pemerintahan. Hal itu dijelaskan pada paragraf 6,7,8,16 ,17,24,25,26 dan 27.
Paragraf  6 -  Pada  sisi  lain  para  demonstran  orang  asli  Papua,  selalu  berupaya  tak memunculkan  konflik  horizontal.  Bahkan  Sekretaris  Umum  II  Aliansi  Mahasiswa  Papua (AMP) Albert Mungguar menjelaskan, berantainya aksi antirasisme tak sekalipun menyasar para  pendatang  di  Papua.  Mereka  hanya  menargetkan  kantong-kantong  administrasi pemerintahan.
Paragraf 7 - "Amber [pendatang dari luar Papua] belum ada korban jatuh karena kami menghargai.  Sebab  perjuangan  orang  Papua  saat  ini  ialah  perjuangan  kemanusiaan,  tidak pandang  SARA,"  kata  Albert  saat  ditemui  reporter  Tirto  di  Asrama  Mahasiswa  Papua  di kawasan Batuampar, Condet, Jakarta Timur, Kamis (29/8/2019).
Paragraf 8 - Begitu juga Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP) dan AMP Komite Kota Semarang. Dalam aksi damainya, Ahad (18/8/2019), mereka menegaskan tak akan terprovokasi propaganda yang menggiring baku serang antar kelompok etnis atau agama tertentu di Papua. Sebab, dikutip dari Tabloid Jubi, musuh utama mereka adalah: militerisme, kolonialisme, dan imperialisme.
Paragraf 16 - Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menjelaskan, ada kelompok yang menumpangi 146 protes warga asli Papua dengan  isu  politik  identitas.  Menurutnya  corak  yang  dimainkan  mirip  dengan  Pilgub  DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
Paragraf  17 -  "Sesegera  juga  harus  ditangkap  master  mind-nya.  Orang  Papua  tidak pernah melakukan [aksi] seperti ini. Kalau demo-demo [menuntut] merdeka itu sudah biasa,
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
bukan  isu  baru.  Itu  justru  tidak  relevan  untuk  konteks  ini,"  ujarnya  kepada  reporter  Tirto, Ahad (1/9/2019).
Paragraf 24 - "Saya minta semua pihak untuk menahan diri, kita bangun tanah Papua yang penuh damai," ujar Saiful kepada reporter Tirto, Sabtu (31/8/2019).
Paragraf  25 -  Selain  itu,  Saiful  mendesak  aparat  keamanan  gabungan  TNIPolri  taat pada standar operasional prosedur (SOP) dalam menyikapi segala persoalan di Papua. Tidak bertindak represif. Tentu agar situasi tak semakin keruh dan memunculkan persoalan baru.
Paragraf  26 -  Begitu  juga  menurut  Adriana  Elisabeth,  jika  TNI-Polri  bertindak sembarangan,  ketegangan  akan  semakin  berumur  panjang.  Contohnya  di  Deiyai,  Selasa (30/8/2019)  lalu,  terdapat  7  orang  sipil  yang  meninggal  karena  gesekan  dengan  aparat keamanan.
Paragraf  27 -  "Seperti  di  Deiyai.  Korban  demo  justru  seolah-olah  mereka tersangkanya. Itu bisa memicu persoalan baru," kata Adriana.

## 4. Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)
Tirto.id menekankan penyelesaian Masalah dengan menekankan sikap kepada pemerintah untuk  cepat  dan  tanggap  dalam  menyelesaikan  masalah  konflik  horizontal  yang  terjadi  di Papua. Selain itu Presiden Jokowi diminta untuk mendengar pendapat tokoh masyarakat dan adat Papua. Agar mereka dapat terlibat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Hal itu dijelaskan pada paragraf 14,15,23,28,29,30,31 dan 32.
Paragraf 14 - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengakui, gesekan antar elemen masyarakat itu sudah terjadi di Papua. Maka dari itu TNI-Polri terus didampingi tokoh setempat untuk meredamnya.
Paragraf 15 - "Itu dicegah jangan sampai terjadi salah paham dan memperkeruh situasi," ujarnya di Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Paragraf 23 - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Saiful Islam Al-Payage khawatir konflik horizontal di Papua meluas. Dia meminta Presiden Jokowi turun langsung  ke  Papua.  Tujuannya  fokus  menyelesaikan  masalah  protes  besar-besaran  dan beruntun.
Paragraf  28 -  Adriana  mengimbau,  pemerintah  segera  berdialog  dengan  masyarakat Papua  dengan  jujur  tanpa  politisasi  agar  segala  aspirasi  masyarakat  Papua  dapat tersampaikan. Menurutnya pemerintah perlu mendengar pendapat orang asli Papua.
Paragraf  29 -  Hal  senada  juga  diungkapkan  Ketua  Bidang  Hankam  Dewan  Pimpinan Pusat  (DPP)  PKB  Yaqut  Cholil  Qoumas.  Dia  menilai,  berbagai  masalah  di  Papua  harus dituntaskan dengan cara pendekatan dari hati ke hati.
Paragraf  30 -  "Lakukan  komunikasi  secara  intensif.  Tanyakan  apa  yang  masyarakat Papua  inginkan.  Kalau  soal  Papua  jangan  hanya  persepsi  Jakarta  saja.  Tanyakan  apa  yang sebenarnya  dibutuhkan  masyarakat  di  sana,"  ujar  Gus  Yaqut  melalui  pesan  tertulis  yang diterima reporter Tirto, Sabtu (31/8/2019).
Paragraf 31 - Dia meyakini dialog yang setara antara Papua dan Jakarta, sebagai tindakan yang penting. Ruang itu harusnya dibuka lebar agar para tokoh-tokoh masyarakat dan adat Papua: Mengutarakan pandangannya terkait arah pembangunan di Papua sendiri. Tindakan itu, kata Yaqut, pernah dilakukan Presiden RI ke-4, Gus Dur.
Paragraf  32 -  "Seperti  pernah  saya  sampaikan,  apa  yang  dilakukan  mantan  Presiden Abdurahman  Wahid  atau  Gus  Dur  yang  melakukan  pendekatan  dari  hati  ke  hati  bisa dicontoh," ujarnya

## KESIMPULAN
Berkaitan  dengan framing berita  yang  dimuat  oleh  Tirto.id  pada  empat  sampel  yang penulis  analisis,  pendefinisian  masalahnya  adalah  masalah  kerusuhan  dan  diskriminasi  di Surabaya.  Penyebab  dari  peristiwa  tersebut  berawal  dari  aksi  protes  masyarakat  Papua  yang geram dan tidak terima atas tindakan intimidasi dan diskriminasi yang di alami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dari aspek (Define Problem) hasil  pendifinisian masalah kerusuhan dan  diskriminasi  yang  diberitakan  oleh  Tirto.id  terkait  kerusuhan  di  Papua  adalah  masalah kemanusiaan. (Diagnose causes) yang diberitakan oleh Tirto.id adalah dugaan tindakan rasisme, diskriminasi  dan  intimidasi  yang  dilakukan  oleh  oknum  ormas  dan  oknum  aparat  terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Selain itu, pernyataan rasis Wakil Walikota Malang membuka opsi  pengusiran  terhadap  mahasiswa  Papua  di  Malang  memicu  kemarahan  masyarakat  Papua hingga memicu aksi gelombang protes menuntut pemerintah agar cepat menyelesaikan masalah dan dapat segera menindak tegas para pelaku. Keputusan moral ( Make moral judgement ) Tirto.id yaitu  kerusuhan  dan  diskriminasi  di  Papua  seharusnya  pemerintah  melakukan  penyelesaian dengan  pendekatan  emosional.  (Treatment  Recommendation)  Tirto.id  menekankan  bahwa pemerintah  harus  belajar  dari  sejarah  terkait  menyelesaikan  permasalahan  di  Papua.  Tirto.id menekankan  penyelesaian  permasalahan  kerusuhan  di  Papua  harusnya  dengan  pendekatan Sosial, Politik, dan Budaya. Tirto.id menekankan bahwa pemerintah harus belajar dari sejarah terkait menyelesaikan permasalahan di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA
63B,  :  Newsroom.  (2019). Kerusuhan  Wamena  Papua,  23  September  2019 .  Tirto.Id. https://tirto.id/kerusuhan-wamena-papua-23-september-2019-ekhD
Aini,  Q.,  &  Setiawan,  H.  (2021).  Analisis  Stuktur  Dan  Framing  Model  Zhongdang  Pan  dan Gerald  M.  Kosicki  Mengenai  Berita  Mensos  Risma  Menanggapi  Kasus  Pelecehan  Anak Panti Asuhan …. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (3), 9623–9629. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2538
Dwi  Zulhifitri,  &  Ofi  Hidayat.  (2022).  Persamaan  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Rasisme  Pada Kelompok Minoritas (Analisis Framing Dalam Film the Greatest Showman). KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science , 3 (2), 140–147. https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v3i2.1520
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., Muhd, Y., Imam, A. R., Masduki, R., Amalia, A., & Badri, M. (2016). Media dan Politik . CV Riau Creative Multimedia iii. Islami, A. (2024). Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Palestina. ITTISHAL Jurnal Komunikasi Dan Media , 1 (1), 26–38.
Karlina, S. A., & Wardhani, N. K. (2020). Media Online Dan Diskriminasi Rasial Papua. JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek , 3 (2), 217–234. https://doi.org/10.32534/jike.v3i2.969 Kurniadi, A. I., Kurnia, D., & Putra, S. (2020). Analisis Framing Komparasi Kerusuhan Di Papua Barat  Pada  Media  Tribunnews.Com  Dan  Detik.Com  Comparative  Framing  Analysis  of Riots  in  West  Papua  on  Media  Tribunnews.Com  and  Detik.Com. E-Proceeding  of Management , 7 (2), 4256–4264.
Nadin, A. M., Ikhtiono, G., Sholeh Iskandar, B. J., Badak, K., Sereal, T., Bogor, K., & Barat, J. (2019).  Manajemen  Media  Massa  Menghadapi  Persaingan  Media  Online. Journal  of Communication Science and Islamic Da’wah , 3 (1), 76–87.
Prasanti, D., & Indriani, S. S. (2017). ETIKA KOMUNIKASI DALAM MEDIA SOSIAL BAGI IBU- IBU PKK DI DESA MEKARMUKTI KAB.BANDUNG BARAT (Studi Deskriptif Kualitatif  tentang  Etika  Komunikasi  dalam  Media  Sosial  bagi  Ibu-Ibu  PKK  di  desa Mekarmukti Kab.Bandung Barat). Profetik: Jurnal Komunikasi , 10 (1), 21. https://doi.org/10.14421/pjk.v10i1.1219
Qorib, A., Saragih, Y., & Suwandi. (2019). Pengantar Jurnalistik . Guepedia.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif . Deepublish.
Santosa,  R.  (2016).  Analisis  Framing  Pemberitaan  Etnis  Tionghoa  dalam  Media  Online Republika di Bulan Februari
2016. Journal E-Komunikasi , 4 (1), 1–12. http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4876
Simarmata,  S.  (2014). Media  dan  Politik:  Sikap  Pers  Terhadap  Pemerintahan  Koalisi  di Indonesia Yayasan . Pustaka Obor Indonesia.
Sovianti, R. (2019). Analisis Framing: Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring Detik.Com dan Kompas.Com. Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan , 1 (1), 47–61. https://doi.org/10.31599/komaskam.v1i1.3258
Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of Online Media News about Riots in
ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099 http://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA
Papua  (Studies  on  www.detik.com  and  www.reuters.com  in  2019). Journal  Pekommas ,
5 (1), 81. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109
Widyaya,  I.,  &  Setiawan,  W.  (2023).  Analisis  Framing  Model  Robert  N.  Entman  Dalam Representasi Publik Figur Politik: Episode “Dosa-Dosa Anies” Di Program “Kick Andy” Metro Tv. Sibatik Journal | Volume , 3 (1), 103–118. https://publish.ojs- indonesia.com/index.php/SIBATIK
Wiksana, W. A. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan  Model  dalam  Proses  Pemotretan. Mediator:  Jurnal  Komunikasi , 10 (1),  121–131. https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661

## INTERNET
63B, : Newsroom. (2019). Kerusuhan Wamena Papua, 23 September 2019 . Diakses pada April 28, 2024 dari Tirto.id. https://tirto.id/kerusuhan-wamena-papua-23-september-2019-ekhD