## Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian
Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fafika30@gmail.com , afnanananda4@gmail.com
Abstract: In  general, the majority of people only know the meaning of the  iddah period to see the cleanliness of the uterus. This study aims to determine how the period  of  iddah  of  husband  and  wife  after  divorce.  Iddah  is  the  waiting  period before  a  widow  or  divorced  woman  may  remarry.  This  research  is  included  in library research which uses analytical descriptive as a method and is equipped with a gender equality approach. The results of the study explain that the iddah period if is  associated  with  the  basis  for  identifying  whether  a  woman  is  pregnant  or  not, then  the  meaning  is  irrelevant  when  viewed  using  science  and  technology  which has different legal implications for the  iddah itself. Cleansing the uterus is not an illat  of  the  stipulation  of  iddah.  Illat  is  something  that  can  change  the  situation. Iddah has until now been considered as discrimination against women, which later gave rise to the opinion that iddah is a form of gender inequality. The concept of iddah  discriminates  against  women  because  it  is  considered  to  limit  women’s movement after divorce. The implementation of the 'iddah period for husband and wife  is  a  solution  so  that  gender  relations  between  men  and  women  are  well established.
Keywords: Iddah, Gender, Illat, Divorce

## Iddah Period for Husband and Wife Post Divorce
Abstrak: Secara  umum  mayoritas  masyarakat  hanya  mengetahui  maksud  masa iddah untuk melihat kebersihan rahim. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang yang  bercerai.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  masa  ‘iddah suami istri pasca perceraian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang  menggunakan  deskriptif  analitis  sebagai  metode  dan  dilengkapi  dengan pendekatan kesetaraan jender. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masa iddah jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka  makna  tersebut  tidak  relevan  jika  ditinjau  menggunakan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  yang  mana  menimbulkan  implikasi  hukum  berbeda  terhadap  iddah sendiri. Membersihkan rahim bukan merupakan illat dari ditetapkannya iddah. Illat adalah  sesuatu  yang  dapat  mengubah  keadaan.  Iddah  hingga  saat  ini  dianggap sebagai deksriminasi terhadap perempuan, yang kemudian memunculkan pendapat bahwa  iddah  ialah  bentuk  ketidakadilan  jender.  Konsep  iddah  ini mendeskriminasikan  perempuan  karena  dianggap  membatasi  ruang  gerak perempuan  pasca  perceraian.  Pemberlakuan  masa  iddah  bagi  suami  dan  istri  ini menjadi  solusi  agar  jelasi  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  terjalin  dengan baik.
Kata Kunci: Iddah, Jender, Illat, Perceraian

## A. Pendahuluan
Ibadah yang dilaksanakan seumur hidup dalam artian ibadah yang dilakukan sampai  akhir  hidupnya  adalah  perkawinan.  Darwis  mengemukakan  sebuah perkawinan  yang  dilaksanakan  tidak  terlepas  dari  adanya  unsur-unsur  ketaatan kepada  Allah  swt.,  sehingga  melaksanakannya  temasuk  dalam  aspek  pengabdian kepada  Allah  swt.  ( ubudiyyah). 1 Oleh  karenanya,  Alquran  maupun  hadis  menjadi pedoman  umat  Islam  dalam  menjalankan  sebuah  perkawinan. 2 Hal  ini  juga dipertegas  dengan  aturan  hukum  nasional  di  Indonesia,  yaitu  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1999  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa perkawinan,  yaitu  akad  paling  kuat  ( mis}a>qan  ghali>zan)  yang  bertujuan  untuk menaati perintah Allah swt. dan bagi yang melaksanakan dihukumi ibadah. 3
Ditinjau  dari  segi  sosial,  sebuah  perkawinan  bertujuan  untuk  membangun keluarga  yang  diselimuti  kasih  sayang,  sebagai  fondasi  utama  dalam  membangun bahtera  rumah  tangga.  Rasulullah  saw.  mengharamkan  umatnya  yang  tidak  ingin menikah  karena  dapat  mengakibatkan  hilangnya  keturunan  serta  memusnahkan umat  Islam.  Perkawinan  adalah  sebuah  perjanjian  dengan  maksud  menjalankan bahtera  rumah  tangga  antara  suami  istri  yang  bertujuan  untuk  memperbanyak keturunan berdasarkan aturan agama. 4
Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah memelihara dan melindungi kelanggengan  dalam  hidup  tetapi  hal  tersebut  bukan  perkara  mudah,  dapat dibuktikan  dengan  maraknya  perceraian  yang  terus  meningkat.  Menciptakan keharmonisan  dalam  rumah  tangga  tidak  selalu  lancar.  Halangan  dan  rintangan
1 Rizal Darwis, ‚Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,‛ Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), 1. 2 Misalnya  dapat  dilihat  dalam  QS al-Baqarah/2: 223,  228,  233;  QS al-Nisa/4:  34;  QS al- Thalaq/65: 6. Sedangkan dalam salah hadis Rasulullah saw:
َةَشِئاَع ْنَع ِنْيِطْعُ ي َسْيَلَو ٌحْيِحَش ٌلُجَر َناَيْفُس َبََأ َّنِإ َِّللَّا َلوُسَر َيَ ْتَلاَق َةَبْ تُع َتْنِب َدْنِى َّنَأ ََّ َوُىَو ُوْنَِ َََُُْْأ اََ  ََِّّإ يِدَلَوَو  ِنْيِفَْْي اََ
ِفْوُرْعَمْلِبَ ِكَدَلَوَو ِكْيِفَْْي اََ يَُِْ َلاَقَ ف ُمَلْعَ ي )ىراخبلا هاور(
3 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
4 Kamal  Muhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan  (Cet.  III;  Jakarta:  Bulan Bintang, 1993), 5.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
pasti  muncul  silih  berganti.  Islam  sebagai  agama rah}matan  lil  ‘a>lami>n  senantiasa menyusun  segala  peristiwa  dalam  hidup  termasuk  dalam  hal  perkawinan.  Apabila terdapat konflik yang hadir dalam rumah tangga dan menemukan jalan buntu yang mengakibatkan  pecahnya  hubungan  suami  istri,  maka  Islam  memberikan  solusi berupa perceraian.
Ikatan  perkawinan  antara  suami  istri  dapat  putus  jika  ditemukan  sebab- sebab  yang  melatarbelakanginya,  yaitu  meninggal  dunia,  perceraian  dan  putusan pengadilan. 5 Adanya  peristiwa  perceraian  membuat  Islam  mengatur  adanya  masa menunggu bagi seorang istri (perempuan) dengan sebutan masa iddah. Semua kaum muslim sependapat akan hukum iddah yang bersifat wajib, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Alquran:
ِفِ َُّللَّا َقَلََ اََ َنْمُتَْْي ْنَأ َّنَُلَ ُّلَِيَ ََّو ٍءوُرُ ق َةَثلاَث َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبَرَ تَ ي ُُاَقَّلَطُمْلاَو َّنِهَِاَحْرَأ
ِرَِلآا ِمْوَ يْلاَو َِّللَِّبَ َّنَِْؤُ ي َّنُك ْنِإ
ُلْثَِ َّنَُلََو اًحلاْصِإ اوُداَرَأ ْنِإ َكِلَذ  ِفِ َّنِىِّدَرِب ُّقَحَأ َّنُهُ تَلوُعُ بَو ( ٌميَِْح ٌزيِزَع َُّللَّاَو ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع  ِلاَجِّرلِلَو ِفوُرْعَمْلِبَ َّنِهْيَلَع يَِّْلا
٢٢٢ )
Terjemahnya:
Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.  Tidak  boleh  bagi  mereka  menyembunyikan  apa  yang  diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan  para  suami  mereka  lebih  berhak  kembali  kepada  mereka  dalam  (masa) itu,  jika  mereka  menghendaki  perbaikan.  Dan  mereka  (para  perempuan) mempunyai  hak  seimbang  dengan  kewajibannya  menurut  cara  yang  patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS. al-Baqarah/2: 228). 6
Iddah  diharuskan  bagi  istri  (perempuan)  karena  dalam iddah  memiliki banyak  kemaslahatan  baik  pada  keluarga,  masyarakat,  suami  maupun  istri.  Iddah dapat  menjaga  dan  melestarikan  keturunan  dari  tercampurnya  laki-laki  lain  yang
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.
6 Kementerian  Agama  RI., Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk  Wanita (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), 36.
ingin  dinikahi.  Kesucian  istri  dapat  dilihat  ketika  masa  iddah yang  dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin. 7
Hukum  iddah  untuk  istri  yang  ditalak  jika  dihubungkan  sesuai  argumen adalah  bermaksud  melihat  barangkali  hamil  atau  tidak,  singkatnya  untuk mendeteksi  kehamilan  istri  dan  memastikan  kebersihan  rahim.  Berdasarkan pernyataan  di  atas  menjadi  pertanda  adanya  kesetiaan,  komitmen  dan penghormatan  dari  sang  istri  sembari  bentuk  bukti  dukacita  atas  meninggalnya sang suami. 8
Kajian yang membahas masa iddah bagi suami istri pasca perceraian dalam artikel  ini  memiliki  keunikan  tersendiri  untuk  dijadikam  penelitian  pada  berbagai perspektif,  seperti  karya  Nurnazli  berpendapat  bahwa  penerapan  iddah  di  era kontemporer jika ditinjau dari segi ‘illat hukum dijadikan alasan untuk mengetahui kosongnya  rahim  dari  janin,  maka  hal  tersebut  sangat  tidak  relevan  dikarenakan teknologi mutakhir saat ini seperti utrasonografi (USG) dan deoxyribonucleic acid (DNA)  dapat  mendeteksi  secara  dini  kondisi  rahim  seseorang  beserta  nasab  dari janin yang dikandung oleh seorang perempuan. 9
Selanjutnya, persoalan iddah dalam Islam ialah bersifat ta’abbudi (pengabdian diri  kepada  Allah)  dan  berlawanan  dengan  sifat ta’aqquli (sebab  dan  alasan).
Panjang  pendeknya  masa  iddah  juga  tidak  dapat  diukur  dengen  IPTEK,  sehingga tidak  dapat  dijadikan  alasan  bahwa ‘illat iddah  untuk  membersihkan  rahim  wanita yang  ditinggal  mati  atau  dicerai  oleh  suaminya,  hal  demikian  sebagaimana pandangan Rahmad Achri Subri dalam tulisannya. 10
Ade Istikomah dan Muhammad Zubir berpendapat bahwa masa iddah memang telah  ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  dan  tidak  dapat  digantikan  dengan argumen apapun. Masa iddah tidak bisa langsung dipahami hanya untuk mengetahui
7 Nunung Radliyah, ‚Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam),‛ Jurnal Al-Ahwal, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009); 303-304.
8 Indar,  ‚Iddah  dalam  Keadilan  Gender‛, Jurnal  Studi  Gender  dan  Anak,  Vol.  5  No.  1 (Januari 2010); 2.
9 Nurnazli,  ‚Relevansi  Penerapan ‘Iddah    di  Era  Teknologi  Modern‛,  Ijtimaiyya:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1 (2017); 126-128.
10 Rahmad Achri Subri, ‚USG Pengganti Hukum Iddah Perspektif Maqashid Syari’ah‛, Al- Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1 (Januari-Juni, 2019), 12-26.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
bersihnya  rahim  perempuan,  melainkan  memberi  kesempatan  untuk  berpikir  rujuk kembali  setelah  bercerai  dengan  suaminya  serta  perujudan  bela  sungkawa  terhadap istri yang ditinggal mati oleh suaminya. 11
Berbeda dengan riset di atas, tulisan ini mencoba menelaah mendalam terkait masa  iddah  bagi  suami  istri  pasca  perceraian.  Pada  umumnya,  mayoritas masyarakat  hanya  mengetahui  tujuan  dari  masa  iddah yakni  untuk  melihat kebersihan  rahim  daripada  istri.  Oleh  karenanya,  istri  (perempuan)  yang mempunyai rahim sekaligus mengalami kehamilan disaat masa iddah hanya terjadi pada  perempuan  saja.  Namun,  faktanya  hal  itu  merupakan  salah  satu  diantara tujuan  daripada  iddah.  Dalam  perkembangan  hukum  pada  masa  kini  iddah  tidak hanya dimiliki seorang istri (perempuan) saja, melainkan suamipun memiliki masa iddah.  Dengan  demikian,  pada  artikel  ini  akan  mengkaji  tentang  masa  iddah  bagi suami  istri  pasca  perceraian  serta  melihat  apakah  perkembangan  teknologi  dapat mengubah illat hukum dari masa iddah.

## B. Konsep Iddah dalam Hukum Islam
Allah  swt.  mensyaratkan  bahwa  perkawinan  memiliki  tujuan  mulia  yakni dengan merealisasikan ketentraman hidup (hati, batin dan pikiran), menumbuhkan rasa  kasih  sayang  dengan  suami,  istri  serta  anak  turun  mereka.  Namun  terkadang ditemui  rintangan  di  tengah  rumah  tangga,  sehingga  memutuskan  mengakhiri rumah  tangganya  dengan  jalan  perceraian,  baik  cerai  talak  atau  cerai  mati.  Islam membolehkan  perceraian  jika  dalam  keadaan  yang  darurat  saja,  tetapi  Allah  swt. sangat membenci akan perceraian.
Iddah juga memiliki faedah tersendiri, yang berarti bahwa Allah swt memberi kesempatan  khususnya  pada  pasangan  suami  istri  yang  bercerai  namun  berencana ingin  rujuk  kembali.  Dalam  kitab H}ikmah  al-Tasyri’  wa  Falsafatuhu  dijelaskan tentang faedah yang termuat, yaitu: Pertama, rahim istri (perempuan) terbebas dan bersih  sehingga  air  mani  dari  dua  laki-laki  atau  lebih  daripada  satu  rahim  tidak
11 Ade  Istikomah  dan  Muhammad  Zubir,  ‚Analisis  Iddah  Berdasarkan  Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam  Menafsirkan Tsalatsatu Quru’  ‛, Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1, No 1 (Juli, 2019), 31-44.
tercampur  menjadi  satu.  Seandainya  ditemui  air  mani  yang  tercampur  maka keturunannya akan bercampur. Peristiwa tersebut sangat mendatangkan bahaya dan tidak dibernarkan oleh Islam; Kedua, memperlihatkan penghormatan dan pemuliaan akad nikah; Ketiga, memanjangkan peluang untuk rujuk antara suami dan istri yang berstatus  mentalak  dengan  talak  rujuk,  dengan  harapan  laki-laki  tersebut memperoleh  isyarat  khusus  dan  kecewa  akan  talak  yang  dijatuhkan,  sehingga terdapat  tenggang  waktu  cukup  demi  menguatkan  dia  rujuk  kembali. Keempat, pemberian hotmat terhadap suami jika didapati suami meninggal dunia (cerai mati), mengungkapkan bela sungkawa akan kematian suaminya,  hal tersebut bagian dari masa iddah; Kelima, bersikap waspada dengan suami yang baru. 12
Seorang istri (perempuan) jika didapati perkawinannya telah berakhir maka berlaku waktu tunggu atau disebut dengan iddah, kecuali qabda al-dukhul, putusnya perkawinan  yang  tidak  disebabkan  oleh  kematian  suami. 13 Ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (Iptek)  terus  berkembang  sebagaimana  penemuan-penemuan  baru  oleh para ilmuwan. Hal ini membuat semangat baru bagi kehidupan manusia untuk lebik baik  dalam  penguasaan,  pengolahan  dan  pengelolaan  alam  demi  kebutuhan, keamanan,  keselamatan  dan  ketentraman  dalam  hidupnya.  Akan  tetapi  di  bidang tertentu,  kemajuan  Iptek  malah  menghasilkan  hal-hal  yang  tidak  dikehendaki. Dewasa  ini  dapat  diketahui  bahwa  beberapa  teknologisasi  kehidupan  dan penhidupan secara perlahan mengesampingkan agama. 14
Iddah    dalam  konteks  perkembangan  Iptek  tidak  bisa  merubah  ketentuan panjang  serta  pendeknya  iddah.  Meskipun  telah  dibuktikan  berdasarkan  Iptek ketika rahim istri bersih sehingga antara pasangan suami istri tidak dimungkinkan rujuk  kembali  tetapi  yang  demikian  tidak  diperkenankan  bagi  istri  (perempuan) dikarenakan menyalahi ketetapan iddah  sebagaimana telah diatur dalam syara’.
Kemajuan  zaman  memaksa  manusia  harus  lebih  bersikap  cermat  dan berhati-hati  dalam  menyikapi  berbagai  problem  yang  terjadi.  Sebagaimana  telah
12 Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu (Cet. I; Mesir: Dar al-Fikr, 1938), 321-322.
13 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 153 ayat (1).
14 Ali Anwar Yusuf, Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), 283.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
termaktub  dalam  Alquran  dan  Sunnah  bahwa  segala  sesuatu  dijelaskan  secara implisit  sehingga  perlu  upaya  penafsiran  atau  ijtihad  agar  penyelesaiannya  tetap berpedoman pada syara’. Islam menempatkan kaidah-kaidah dasar beserta prinsip- prinsip  umum  yang  bisa  digunakan  sebagai  rujukan  oleh  para  mujtahid  guna memaksimalkan hukum Islam dalam menyelesaikan problem-problem baru dengan jalan ijtihad. Adapun prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar dengan tujuan pokok pensyariatan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh kehidupan kaumnya.  Prinsip  tersebut  yang  kemudian  digunakan  oleh  para  mujtahid  untuk menguraikan  hukum  Islam  untuk  menyelesaikan  problem-problem  baru  yang muncul  dan  harus  dihadapi  oleh  umat  Islam  dan  belum  terdapat  penjelasan  yang konkrit  dalam  Alquran  dan  Sunnah,  maka  para  mujtahid  dapat  menggunakan metode-metode  seperti qiyas,  istih}san,  mursalah  dan  sadd  dzari>’ah  sebagai pedoman dalam menyelesaikan problem-problem terbaru.

## C.  Konstruksi dan Dasar Hukum Iddah
Iddah  ditinjau  secara  etimologi  bersumber  dari  kata ‘adad  (bilangan  atau perhitungan), atau seorang istri (perempuan) yang menghitung dan menjumlah hari di masa haid hingga masa suci. Adapun pemikiran lain menejelaskan bahwa  iddah bermula  dari  kata adda-ya’uddu-‘iddatan  dan  jamaknya  berupa  iddad  yang  secara bahasa  mengandurng  arti  hitungan  serta  menghitung.  Kata  tersebut  digunakan dengan  tujuan  iddah lantaran  pada  masa  itu  si  istri  (perempuan)  yang  sedang beriddah menantikan berlalunya waktu. 15
Kategori  istri  (perempuan)  yang  dapat  dikatakan  beriddah  dibagi  kedalam dua  jenis,  yakni: Pertama,  istri  (perempuan)  yang  beriddah  disebabkan  suaminya meninggal. Ketetapan masa iddahnya berjumlah empat bulan sepuluh hari (4 bulan 10  hari)  dan  disyaratkan  tidak  sedang  hamil,  baik  sudah  pernah dukhul  maupun belum  di- dukhul;  Kedua,  istri  (perempuan)  yang  beriddah  tidak  dengan  alasan suaminya  meninggal,  maka  ketentuan  masa  iddahnya  yakni  sampai  melahirkan anaknya  apabila  kehamilannya  dinisbatkan  pada  tiga  kali  suci  jika  ia  pernah  haid
atau tiga bulan (3 bulan), apabila belum haid atau bahkan telah putus dari periode haid ( ya’isah). 16
Ketentuan  rentang  waktu  lama  atau  tidak  pada  masa  iddahnya  perempuan tidak dapat disamakan. Allah swt. berfirman dalam Alquran:
ٌعيَِسَ ََّللَّا َّنِإَف َقلاَّطلا اوََُزَع ْنِإَو ( ٌميِلَع ٢٢٢ ) ََّو ٍءوُرُ ق َةَثلاَث َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبَرَ تَ ي ُُاَقَّلَطُمْلاَو ُ بَو ِرَِلآا ِمْوَ يْلاَو َِّللَِّبَ َّنَِْؤُ ي َّنُك ْنِإ َّنِهَِاَحْرَأ  ِفِ َُّللَّا َقَلََ اََ َنْمُتَْْي ْنَأ َّنَُلَ ُّلَِيَ ُّقَحَأ َّنُهُ تَلوُع
َكِلَذ  ِفِ َّنِىِّدَرِب
ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع  ِلاَجِّرلِلَو  ِفوُرْعَمْلِبَ َّنِهْيَلَع يَِّْلا ُلْثَِ َّنَُلََو اًحلاْصِإ اوُداَرَأ ْنِإ ( ٌميَِْح ٌزيِزَع َُّللَّاَو ٢٢٢ )
Terjemahnya:
Dan jika mereka berketatapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah, Allah  Maha  Mendengar,  Maha  Mengetahui.  Dan  para  istri  yang  diceraikan (wajib)  menahan  diri  mereka  (menunggu)  tiga  kali quru’.  Tidak  boleh  bagi mereka  menyembunyikan  apa  yang  diciptakan  Allah  dalam  rahim  mereka, jika  mereka  beriman  kepada  Allah  dan  hari  akhir.  Dan  para  suami  mereka lebih  berhak  kembali  kepada  mereka  dalam  (masa)  itu,  jika  mereka menghendaki  perbaikan.  Dan  mereka  (para  perempuan)  mempunyai  hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai  kelebihan  di  atas  mereka,  Allah  Mahaperkasa,  Mahabijaksana (QS. al-Baqarah/2: 227-228). 17
Pada  ayat  QS  al-Baqarah/2:  227-228  ditegaskan  bahwa  seorang  istri (perempuan)  yang  telah  dicerai  oleh  suaminya  dengan  keadaan  masih  haid,  maka hukum  iddahnya  3  kali quru>’.  Rentang  waktu  yang  dijadikan  patokan  sebagai mayoritas  lamanya  siklus  haid  perempuan  adalah  15  hari  dengan  durasi  waktu  15 hari  untuk  periode  haid  keduanya  dan  seterusnya,  dikarenakan  periode  haid  antar perempuan  berbeda  satu  dengan  lainnya.  Tenggang  waktu  tersebut  dapat dipergunakan  untuk  memikirkan  dan  menimbang  ulang  terhadap  keputusan perceraian  dan  besar  harapan  untuk  mengurungkan  niat  keduanya,  sehingga berujung kesepatakan dengan mencapai kata islah} (perdamaian).
16 Syaikh  Muhammad  Kamil  Uwaidah, Al-Jami’  fi  Fiqh  an-Nisa’,  terj,  M.  Abdul  Ghofar,
E.M., Fiqh Wanita  (Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 449-450.
17 Kementerian Agama RI., Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Tejemahan, 36.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
Apabila  sang  istri  (perempuan)  tersebut  diketahui  hamil,  maka  secara otomatis  masa  iddahnya  berlaku  hingga  ia  melahirkan.  Hal  ini  ditegaskan  Allah swt. dalam firman-Nya:
َّنُهُ تَّدِعَف ْمُتْ بَ تْرا ِنِإ ْمُِْئاَسِن ْنَِ  ِضيِحَمْلا َنَِ َنْسِئَي يِئلالاَو َنْضَِيَ َْلَ يِئلالاَو ٍرُهْشَأ ُةَثلاَث ( اًرْسُي ِهِرََْأ ْنَِ ُوَل ْلَعَْيَ ََّللَّا ِقَّتَ ي ْنَََو َّنُهَلَْحْ َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ ِلاَْحْلأا َُُّوُأَو ٤ ) Terjamahan:
Perempuan-perempuan  yang  tidak  haid  lagi  (menapouse)  di  antara  istri- istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan,  dan  begitu  (pula)  perempuan-perempuan  yang  tidak  haid.  Sedangkan perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu  sampai  mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa  bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya (QS. at}-T}ala>q/65: 4). 18
Berdasarkan QS at}-T}ala>q/65: 4 bahwa proses penentuan masa iddahnya istri (perempuan) yang putus diakibatkan cerai hidup alurnya sebagai berikut.
a. Penetuan  masa  iddah  terhadap  istri  (perempuan)  yang  disebabkan  karena bercerai dan sedang mengandung bayi,oleh karenanya masa iddahnya ialah saat bayi yang dikandung tersebut lahir kedunia.
b. Penentuan masa iddah terhadap istri (perempuan) yang sudah haid adalah tiga kali masa suci (3 kali suci).
c. Penentuan  masa  iddah  terhadap  istri  (perempuan)  yang  belum  dikategorikan dewasa (belum pernah haid) maupun telah habis masa haid (menopouse) adalah iddahnya selama 3 bulan.
d. Tidak  ada  ketentuan  iddah  terhadap  istri  (perempuan)  yang  belum  pernah digauli ( dukhul) oleh suaminya. Jika terjadi perceraian maka istri (perempuan) yang  belum  di- dukhul  secara  otomatis  dapat  melangsungkan  perkawinan dengan orang lain. 19
Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 menegaskan klasifikasi masa ‘iddah, yaitu: Pertama, putus perkawinan karena cerai mati (suaminya meninggal dunia); Kedua,
18 Ibid., 558.
19 Nurnazli, ‚Relevansi Penerapan ‘Iddah  di Era Teknologi Modern, 126-128.
perkawinan  putus  yang  disebabkan  karena  cerai  hidup; Ketiga,  perkawinan  yang putus  dikarenakan khulu’,  fasakh  dan  li’an;  Keempat,  perkawinan  tersebut  putus disebabkan  istri  (perempuan)  tersebut  ditalak raj’i,  namun  tiba-tiba  suaminya meninggal  saat  masa  iddahnya  istri  (perempuan)  belum  berakhir. 20 Dengan demikian  dapat  diketahui  bahwa  secara  tegas  aturan  tentang  iddah  dapat  dilihat berdasarkan nash Alquran dan aturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

## D.  Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Iddah
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan bahwa  mantan  suami  diwajibkan  meneruskan  nafkah  kepada  sang  mantan  istri. 21
Ketentuan  ini  diharapkan  dapat  membantu  mantan  istri  dalam  melanjutkan kehidupan  serta  agar  mantan  istri  tidak  menderita.  Nafkah  yang  diberikan  oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan disebut nafkah ‘iddah dan nafkah mutah yang  dimana  akan  digunakan  sebagai  bekal  hidup.  Apabila  terjadi  perceraian, mantan suami di sini memiliki beberapa kewajban kepada mantan istri yang harus dilaksanakan, di antaranya: 22
a. Memberikan  nafkah  mutah  yang  sesuai  bagi  mantan  istrinya,  dapat  berupa barang atau uang dan tidak diberikan pada mantan istri yang qabla al-dukhul;
b. Memberikan nafkah ‘iddah pada mantan istri, kecuali sudah ditalak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil; 23
c. Menunaikan  hutang  mahar  pada  mantan  istri  apabila  belum  dibayarkan  dan apabila qabla al-dukhul maka mahar tersebut dibayarkan setengah saja;
d. apabila  memiliki  buah  hati  dari  perkawinan  dengan  mantan  istri,  maka  harus memberikan  hak  hadanah  untuk  anak-anaknya  hingga  mereka  dewasa/  berusia 21 tahun.
20 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 153.
21 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Pasal 41.
22 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149.
23 Muchammad  Hammad,  ‚Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian:  Nafkah  Iddah  Talak dalam  Hukum  Keluarga  Muslim  Indonesia,  Malaysia  dan  Yordania,‛ Al-Ahwal,  Vol.  7,  No.  1 (2014), 27.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
Hak  dan  kewajiban  kepada  istri  ketika  saat  dalam  masa  iddah  yang  fokus bahasan pada talak raj’i di antaranya:
a. Istri  tersebut  dilarang  menerima  pinangan  dari  lelaki  manapun,  dengan  jalan langsung  maupun  dengan  cara  menyindir.  Akan  tetapi,  jika  istri  (perempuan) yang suaminya meninggal (cerai mati) maka diperbolehkan menerima pinangan dengan cara sindiran.
b. Jumhur  ulama  selain  mazhab  Hanafi  menyatakan,  jika  istri  dilarang  keluar rumah  kecuali  dalam  keadaan  darurat  atau  mendesak,  seperti  pergi  bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
c. Istri  (wanita)  memiliki  hak  jika  memilih  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah suaminya selama iddahnya belum usai.
d. Istri  (wanita)  yang  telah  ditalak raj’i  dan  dalam  kondisi  hamil  memiliki  hak untuk  mndapatkan  nafkah  dari  suami  (beruapa  uang/barang).  Dalam  keadaan ditinggal  mati  suamiya,  maka  tidak  mendapatkan  nafkah  akan  tetapi mendapatkan  harta  waris  dan  memiliki  hak  untuk  tetap  tinggal  dirumah suaminya hingga masa iddahnya selesai.
e. Wanita yang ditinggal suaminya wajib ihdad dengan tidak memakai kosmetik atau  berdandan  berlebihan  untuk  memperlihatkan  rasa  berduka  selama  empat bulan sepuluh hari.
f. Harta waris hanya diperuntukan bagi istri yang ditalak raj’i oleh suaminya dan bagi istri yang ditalak tiga tidak mendapatan apapun.
Penegasan  terhadap  iddah  bagi  seorang  istri  yang  diceraikan  oleh  suaminya merupakan ketentuan baku yang terdapat dalam Alquran. Jumhur ulama melakukan kajian-kajian  terhadap  pemberlakuan  iddah  dan  hikmah  yang  terkandung  dalam penerapan iddah. Penafsiran iddah oleh para ulama disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada masanya. 24
Tujuan  akan  pentingnya  dilaksanakannya  iddah dalam  perkawinan  di antaranya:
24 Nurnazli, ‚Relevansi Penerapan ‘Iddah di Era Teknologi Modern,‛ 132.
a. Iddah bertujuan untuk menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting  dan  sakral,  dimana  orang  yang  melaksanakannya  sudah  dewasa, bertanggung  jawab  dan  dapat  memikirkan  penyelesaian  terbaik  jika  terdapat konflik dalam perkawinan sebelum memutuskan untuk mengakhirinya dengan perceraian. 25
b. Iddah  diatur  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  suami  istri  dalam memikirkan  kembali  untuk  rujuk  tanpa  harus  melalui  akad  nikah  yang  baru. Apabila didapati perceraian yang disebabkan ditinggal mati, maka iddah diatur guna  mengungkapkan  rasa  berkabung  atau  berduka  terhadap  meninggalnya sang suami. 26
c. Pasangan suami istri yang bercerai dan qabla al-dukhul, masa ‘iddah diadakan untuk  mengetahui  kebersihan  rahim  atau  kekosongan  lain  karena  ditakutkan akan terjadi percampuran nasab nantinya jika istri menikah kembali tanpa tahu sedang  mengandung  anak  dari  mantan  suami.  Namun,  kembali  pada  alasan utama  yakni  tujuan  utamanya  tetaplah  untuk  memberi  kesempatan  kepada suami  istri  untuk  berpikir  apakah  benar-benar  akan  berpisah  atau  kembali rujuk. 27
d. Iddah juga bertujuan untuk ta’abbud, maksudnya untuk menjalankan ketentuan yang  diatur  yakni  harus  melaksanakan ‘iddah  hanya  untuk  memastikan kosongnya  rahim  seorang  istri  yang  terjadi  karena  bercerai  hidup  atau  mati, walaupun saat ini teknologi sudah canggih dan dapat mengetahui apakah rahim kosong atau tidak. 28
Para ulama menguraikan lima manfaat dari penerapan iddah bagi perempuan atau istri, di antaranya meliputi:
a. Untuk  mngetahui  kekosongan  ataupun  kebersihan  rahim  dari  perempuan  atau istri yang telah diceraikan oleh suami.
25 M.  Nur  Kholis  Al-Amin,  ‚’ Iddah  Bagi Suami  Karena  Cerai  Mati  dalam  Kajian  Filsafat Hukum  Islam‛, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016); 100-103. 26 Ibid. 27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 94-95.
28 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), 305.
b. Untuk mengindahkan nilai-nilai yang terkandung pada perkawinan.
c. Untuk memikirkan kelanjutan rumah tangga, mewujudkan tujuan awal rumah tangga  untuk  hidup  langgeng  bersama  dan  memperhatikan  kerugian  dari tindakan yang dipilih..
d. Untuk  beribadah  kepada  Allah  swt.  serta  menaati  ketetapan-ketetapan sebagaimana diatur dalam syara’. 29
Kusmidi  mengemukakan  bahwa  hikmah  iddah  adalah  memberikan kesempatan  kepada  dua  belah  pihak  suami  dan  istri  untuk  memikirkan  kembali tentang  perkawinan  mereka.  Memberikan  kesempatan  untuk  melihat  apakah  ada peluang  untuk  kembali  bersama  dan  dapat  introspeksi  diri  dari  pihak-pihak terkait. 30
Tidak  dikhususkan  untuk  istri/perempuan  saja,  namun  hukum  iddah diturunkan  guna  mendatangkan  kemaslahatan  pada  seluruh  pihak  seperti  suami, istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Dewasa ini perihal  ketentuan iddah juga berlaku bagi laki-laki/suami dalam kasus tertentu. Ketentuan iddah sebenarnya untuk suami dan istri karena adanya kesetaraan dalam pasangan dan keadilan yang mana harus dilakukan oleh kedua pihak.
Iddah sebenarnya ditujukan bagi laki-laki dan perempuan atau suami istri, sebab yang melakukan perkawinan adalah keduanya. Hal ini dikarenakan: Pertama, apabila    suami  memutuskan  mengakhiri  rumah  tangganya  dengan  menceraikan istrinya  serta  menjatuhkan  talak ba’in  dan  kemudian  suami  ingin  menikahi seseoang yang tidak boleh dinikahinya karena memiliki hubungan dengan istrinya seperti  saudara  kandung  istrinya,  maka  suami  harus  menunggu  atau  beriddah sampai  selesai  masa  iddah dari  istrinya  tersebut;  Kedua,  apabila  laki-laki  telah memiliki  empat  orang  istri,  kemudian  suami  mentalak  salah  seorang  istrinya  dan hendak  menikah  lagi,  maka  suami  harus  menunggu  atau  beriddah  sampai  masa
29 Ibid., 132-133.
30 Henderi  Kusmidi,  ‚Reaktualisasi  Konsep  Iddah  dalam  Pernikahan‛, Mizani:Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1 (2017), 40.
iddah dari istri yang ditalak selesai dan baru bisa melangsungkan pernikahan yang lain. 31
Ketentuan iddah secara tersirat yang dilakukan oleh laki-laki atau suami ini terjadi karena adanya ketentuan iddah pada istri dan berdampak padanya jika ingin melakukan  suatu  perkara  yang  berhubungan  dengan  itu.  Jadi,  masa  iddah tidak serta-merta hanya dijalankan oleh istri saja. Oleh karena itu, pada dasarnya  iddah dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan  berpikir  pada  suami  dan  istri  agar dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga setelah instrospeksi diri masing- masing  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  lagi  serta  menerima  kelebihan kekurangan pasangannya.

## F. Konsep Iddah dalam Pendekatan Jender
Prinsip  kesetaraan  jender  dalam  Islam  ialah  laki-laki  dan  perempuan  sama dalam  berbagai  hal,  yakni  sebagai  hamba  Allah,  sebagai  khalifah  Allah,  terlibat aktif  dan  berpotensi  meraih  prestasi.  Kesetaraan  dalam  berkeadilan  gender merupakan  kondisi  yang  dinamis,  di  mana  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  hak, kewajiban, peranan serta kesempatan yang didasarkan rasa saling menghargai dan menghormati.  Terbentuknya  perbedaan  jender  dikarenakan  oleh  banyak  hal  di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat oleh ajaran agama maupun negara. Perbedaan  ini  sesungguhnya  tidak  menjadi  masalah  selama  semuanya  seimbang. Namun dalam kenyataan perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi beberapa pihak. 32
Jender  sebagai  alat  analisis  yang  digunakan  oleh  penganut  ilmu  sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh  jender.  Jender  ialah  suatu  konsep  yang  melihat  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  dari  aspek  sosial  dan  budaya.  Perbedaan  jender  sesungguhnya  bukan
31 M.  Nur  Kholis  Al-Amin,  ‚’ Iddah  Bagi Suami  Karena  Cerai  Mati  dalam  Kajian  Filsafat Hukum  Islam‛, 113-116.
32 Riha  Nadhifah  Minnuril  Jannah  dan  Naning  Ma’rifatul  Faiqoh,  ‚Pendekatan  Keadilan Gender  pada  Penerapan  Iddah  Ditinjau  dari  Studi  Islam,‛ Urwatul  Wutqo,  Vol.  10,  No.  1  (Maret 2021), 55-56.
merupakan  suatu  masalah  selama  tidak  melahirkan  ketidakadilan  jender. Ketidakadilan  jender  adalah  sistem  yang  mana  baik  laki-laki  maupun  perempuan menjadi korban dari sitem tersebut. 33
Iddah hingga  saat  ini  dianggap  sebagai  deksriminasi  terhadap  perempuan, yang  kemudian  memunculkan  pendapat  bahwa  iddah ialah  bentuk  ketidakadilan jender.  Sejak  terjadinya  perceraian  muncul  ketentuan  mengenai  masa  iddah yang ketentuannya  dikaitkan  dengan  kebersihan  rahim,  maka  dari  itu  sangat  logis  jika iddah dikatakan  hanya  berlaku  bagi  perempuan  saja.  Konsep  iddah  ini mendeskriminasikan  perempuan  karena  dianggap  membatasi  ruang  gerak perempuan  pasca  perceraian.  Perempuan  dituntut  membatasi  pergaulan  dan aktivitas  sehari-hari,  sedangkan  laki-laki  bebas  berbuat  apa  saja  pasca  perceraian bahkan bisa menikah lagi tanpa harus menunggu masa iddah selesai. Padahal dalam kehidupan  modern  perempuan  tidak  hanya  aktif  pada  ranah  domestik  akan  tetapi pada ranah publik. 34
Islam  senantiasa  mengatur  segala  yang  berkaitan  dengan  manusia,  seperti halnya  ketentuan  masa  iddah  bagi  seorang  perempuan/istri.  Kaum  muslim senantiasa memiliki satu suara perihal iddah bagi seorang istri (perempuan) selepas bercerai  dengan  suaminya  baik  itu  cerai  hidup  maupun  cerai  mati  yang  dihukumi wajib.  Pada  umumnya,  mayoritas  masyarakat  hanya  mengetahui  tujuan  dari  masa iddah yakni guna mendeteksi kebersihan rahim dari seorang istri. Oleh karena itu, seorang  istri  (perempuan)  yang  mempunyai  rahim  dan  merasakan  kehamilanlah yang  memiliki  masa  iddah. Dengan  demikian,  sangat  masuk  akal  jika  iddah ditafsirkan hanya terjadi pada istri (perempuan).
Aturan  atau  hukum-hukum  mengenai  iddah tidak secara jelas menjelaskan mengenai lama masa iddah yang dilakukan oleh perempuan/istri jika terdapat kasus bertemunya  dua  iddah secara  bersamaan,  seperti  iddahnya  perempuan  hamil  dan bertepatan dengan meninggalnya suami. Dalam masalah gabungan iddah ini belum ada ketentuan ataupun dalil yang mengaturnya secara rinci dan jelas dalam hukum
33 Ibid.,  64.
34 Uzulia  Febri  Hidayati,  ‚Tinjauan  Gender  terhadap  Konstruksi ‘Iddah  dan  Ihdad  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),‛ Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 3.

## Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian
Islam untuk batasan waktu iddah yang akan digunakan. Hal ini juga masih menjadi perbincangan  dikalangan  ulama  mengenai  keputusan  dari  masalah  tersebut. Ketentuan  hukum  iddah perempuan  hamil  dan  ditinggal  mati  suami  diatur  secara berbeda  dalam  QS  at}-T}ala>q/65:  4  dan  QS  al-Baqarah/2:  234  serta  memiliki hubungan  umum  dan  khusus,  sehingga  ulama  berbeda  pendapat  mengenai hukumnya. 35
Prinsip awal mengenai masa iddah sudah disepakati oleh jumhur ulama dan terdapat  penjelasannya  dalam  Alquran  dan  Sunnah.  Namun,  mengenai  gabungan iddah yang berbeda dan terjadi sekaligus ini merupakan peristiwa yang tidak lazim terjadi,  seperti  gabungan  iddah perempuan  hamil  dan  kematian  suaminya.  Dalam gabungan iddah ini, jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda bahwa wanita hamil dan kematian suaminya maka masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya, walaupun masa iddah tersebut tidak sampai empat bulan sepuluh hari (masa ‘iddah meninggalnya  suami),  maka  dari  itu  masalah  ini  memiliki  dua  sisi  hukum,  di anataranya:
1. Menurut  Imam  Syafi’i,  masa  iddah perempuan  yang  hamil  ialah  sampai melahirkan  anaknya,  meskipun  nantinya  terdapat  masalah  seperti  terjadinya keguguran.  Keguguran  di  sini  maksudnya  tidak  diragukan  lagi  bahwa  yang gugur  tersebut  adalah  janin  yang  memiliki  minimal  anggota  tubuh  dan  dapat dikatakan  sebagai  anak.  Namun,  jika  keguguran  tersebut  hanya  berupa gumpalan  darah  dan  bukan  janin  atau  bakal  anak,  maka  masa  iddah bagi perempuan itu belum berakhir.
2. Melahirkan  pada  kehamilan  terakhir.  Menurut  Imam  Syafi’i,  jika  perempuan hamil  beberapa  anak,  maka  melahirkan  kehamilannya  yang  terakhir  sebagai hitungan  berakhirnya  masa  iddah .  Maksudnya,  masa  iddah  berakhir  setelah melahirkan keseluruhan anaknya tersebut. 36
35 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 311.
36 Jamhuri  dan  Izzudin  Juliara,‛  Penggabungan  Iddah  Wanita  Hamil  dan  Kematian  Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)‛, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017), 241-242.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
Imam  Syafi’i  menyatakan  bahwa  tidak  ada  tanggungan  nafkah  lagi  bagi perempuan  (istri)  yang  hamil  dan  ditinggal  mati  suaminya,  melainkan  ia mendapatkan harta warisan dari suaminya. Jika dilihat kembali, berakhirnya masa iddah bagi  perempuan  hamil  secara  umum  akan  berlaku  sama.  Perempuan  hamil yang  ditalak  (cerai  hidup  atau  cerai  mati)  akan  memiliki  masa  iddah hingga  ia melahirkan  anaknya.  Selama  masa  iddah menunggu kelahiran anak tersebut, sang suami  boleh  merujuknya.  KHI  telah  menjelaskan  apabila  sebuah  perkawinan berakhir karena kematian sang suami dan sang istri didapati dalam keadaan hamil, maka hukum masa iddah yang ditetapkan ialah sampai anak yang dikandung lahir kedunia. 37 Contoh lainnya dalam kasus cerai mati dalam keadaan qabla al-dukhul, penyelesaian kasus ini terdapat dalam KHI menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari. 38
Islam  merupakan  agama  yang  terbuka  dan  akan  tetap  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Pada  zaman  sekarang,  teknologi  sudah  berkembang  dan mendukung  kemajuan  ilmu  pengetahuan  terutama  dalam  bidang  kedokteran. Kecanggihan  ini  dapat  mengetahui  kehamilan  dengan  akurat  serta  di  waktu  yang singkat.  Hal  ini  dapat  berimplikasi  terhadap  ketentuan  iddah jika  tujuan  iddah hanya  untuk  melihat  kebersihan  rahim.  Namun  pada  faktanya  kebersihan  rahim hanya merupakan salah satu di antara tujuan dari iddah . Oleh karena itu, kebersihan rahim  dari  janin  tidak  dapat  dijadikan  dasar  ditetapkannya  iddah  karena  hal tersebut dapat berubah seiring perkembangan zaman.
Pada dasarnya illat hukum dari iddah ialah memberi waktu bagi suami istri untuk  memikirkan  pernikahannya.  Waktu  masa  iddah dianggap cukup bagi  suami istri  memikirkan  masa  depan  dari  perkawinannya  apakah  akan  rujuk  atau  tidak. Dengan illat  hukum  ini  tidak  akan  mengubah  hukum  dari  penetapan  iddah walaupun zaman telah berubah dan berkembang.
37 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 153 ayat (2) huruf d.
38 Ibid., Pasal 153 ayat (2) huruf a.
Jender  ialah  suatu  konsep  yang  melihat  peran  antara  laki-laki  dan perempuan  dari  aspek  sosial  dan  budaya.  Perbedaan  jender  sesungguhnya  bukan merupakan  suatu  masalah  selama  tidak  melahirkan  ketidakadilan  jender. Ketidakadilan  jender  adalah  sistem  yang  mana  baik  laki-laki  maupun  perempuan menjadi  korban  dari  sitem  tersebut.  Konteks  iddah telah  berubah  seiring  dengan perkembangan  sosial  masyarakat,  dimana  awalnya  iddah hanya  ditujukan  untuk perempuan (istri), akan tetapi dapat diberlakukan bagi laki-laki (suami).
Ketentuan dalam hukum Islam selama ini hanya mengatur iddah bagi istri secara  tersurat  dan  dipahami  bahwa  hanya  perempuan  saja  yang  melakukannya. Pemahaman ini sangat tidak adil bagi perempuan (istri), padahal dalam perkawinan dan  menjalani  rumah  tangga  dilakukan  dua  belah  pihak,  yaitu  antara  suami  dan istri.  Pemberlakuan  iddah ini  bukan  berdasarkan  pertimbangan  kodrati  atau  satu jender saja, melainkan keduanya tanpa meninggalkan nilai dan tujuan dari iddah itu sendiri.
Iddah dilihat  sebagai  masa  transisi  bagi  mantan  suami  dan  mantan  istri akibat  dari  perceraian,  baik cerai mati  ataupun  cerai  talak  dan  memiliki  kekuatan hukum serta ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Mayoritas perceraian yang terjadi di masyarakat dikarenakan gugatan istri, ini merupakan indikasi bahwa talak yang dulunya  hanya  berada  di  tangan  suami  telah  mengalami  pergeseran,  di  mana  baik istri  maupun  suami  dapat  memutuskan  dan  mengakhiri  perkawinan.  Begitupun dengan  masa  iddah  yang  dulunya  murni  untuk  perempuan,  maka  saat  ini  dapat diberlakukan juga pada laki-laki.
Peruntukan  masa  iddah bagi  suami  selaras  dengan  kemaslahatan  hukum karena cerai mati, karena merupakan cara untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Apabila  iddah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa iddah yang berbeda dengan iddah bagi  isteri  dan  cenderung  dengan  pertimbangan  terhadap  adat  kebiasaan masyarakat  untuk  masa  berkabung,  merupakan  suatu  bentuk  pelaksanaan  yang
cenderung  mementingkan  kemasalahatan  umum.  Aspek  ini  hanya  terdapat  pada iddah bagi suami karena cerai mati. 39
Masa  iddah ada  kewajiban  suami  yang  mana  menjadi  hak  istri  dan  ada kewajiban istri yang mana menjadi hak suami. Saat iddah tidak terlepas dari nafkah mutah  (uang/barang)  dan islah  (rujuk),  semua  berjalan  beriringan  satu  sama  lain berhubungan. Maka dari itu, saat masa iddah bukan hanya menjadi masa bagi istri menjalankan  kewajibannya,  tetapi  masa  bagi  suami  pula  untuk  menjalankan kewajibannya dimana itu menjadi hak dari istri tersebut. Jika semuanya dilakukan bersama,  maka  tercapailah  kesetaraan  dan  keadilan  pada  suami  istri.  Istri  dapat menjalankan  kewajiban  dengan  baik  dan  haknya  terpenuhi,  begitu  juga  dengan suami menjalankan kewajiban dan haknya terpenuhi.
Sejumlah  ayat  dalam  Alquran  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang, hak dan kewajiban yang sama di  mata  hukum.  Konsep  kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yaitu memposisikan keduanya dalam derajat yang sama dalam  perkawinan. Sikap saling menghormati  dan  menghargai  dalam  perkawinan  merujuk  pada  keadilan  terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki selama masa iddah . Darwis mengemukakan bahwa keseimbangan  dan  kesetaraan  sesungguhnya  sudah  dimulai  pada  masa  pra-nikah, yang  oleh  Islam  disebut  dengan sekufu.  Ditetapkannya  sekufu  yang  berarti seimbang  dan  setara  sebagai  salah  satu  syarat  untuk  melangsungkan  pernikahan mengindikasikan  bahwa  sesungguhnya  modal  penting  dalam  mewujudkan  motif ideal  perkawinan  dengan  realitas  perkawinan  yang  dijalani  oleh  suami  dan  isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan. 40
Suami  wajib  bertindak  dalam  memberikan  nafkah  pada  istri  biarpun  istri selama masa iddah berlangsung kecuali apabila istri bertindak nusyuz, maka suami diperkenankan  untuk  rujuk  saat  istri  dalam  masa  iddah.  Istri  juga  berkewajiban
39 M.  Nur  Kholis  Al-Amin,  ‚’ Iddah  Bagi Suami  Karena  Cerai  Mati  dalam  Kajian  Filsafat Hukum  Islam‛, 116.
40 Rizal  Darwis,  ‛Hak  Nafkah  Batin  Isteri  dan  Kesetaraan  Jender  dalam  Perkawinan: Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Indonesia,‛  dalam  Tim  Imtiyaz Indonesia  (peny.), Islam  Indonesia  Pasca  Reformasi:  Dinamika  Keagamaan  Pada  RanahSosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 141.
untuk  menjaga  dirinya  selama  menjalani  masa  iddah serta  memiliki  hak  berupa nafkah  iddah  dari  suami  setelah  ditalak raj’i.  Iddah  pada  prinsipnya  diatur  untuk mempertimbangan  akibat  dari  perceraian  yang  dilakukan,  melihat  baik  buruknya pada segala sisi, baik sisi suami, istri maupun anaknya.  Iddah diharapkan menjadi jembatan  atau  salah  satu  jalan  dalam  merenungkan  kembali  tindakan  yang dilakukan selanjutnya setelah bercerai.
Pada  masa  iddah , kewajiban untuk instrospeksi diri bukan hanya ada pada pihak  perempuan  (istri)  saja,  melainkan  kedua  pihak  yakni  suami  juga  memiliki kewajiban  untuk  instrospeksi  diri.  Keduanya  diharapkan  dapat  memikirkan tindakan  yang  mereka  lakukan  selama  ini  dan  dapat  dipikirkan  sendiri  atau dibicarakan bersama guna menemukan solusi yang terbaik  untuk keberlangsungan rumah tangga yang lebih baik. Hikmah iddah dalam talak raj’i ini ialah mendesak kedua  belah  pihak  untuk  mencapai  kata islah}  (berdamai),  bersama  kembali  dan melanjutkan rumah tangganya.
Pemberlakuan iddah bagi perempuan semata, nantinya akan mengakibatkan ketimpangan  dan  ketidakadilan  sosial.    Pemberlakuan  masa  iddah bagi suami dan istri  ini  menjadi  solusi  agar  relasi  jender  antara  laki-laki  dan  perempuan  terjalin dengan  baik.  Penekanan  iddah bagi  suami  diharapkan  dapat  menekan  angka perceraian,  dikarenakan    masa  iddah menjadi  langkah  untuk  kedua  pihak  saling berkomunikasi,  menghargai  sehingga  tidak  adanya  kebencian  diantara  keduanya. Ketika perceraian terjadi, maka perempuan akan menanggung beban ganda. Beban ganda tersebut ialah beban akibat perceraian dan beban akibat masa iddah . Terlebih lagi  ketika  iddah  tidak  dibebankan  pada  laki-laki  dan  otomatis  dapat  menikah seenaknya. Jika demikian, maka perempuan akan mengalami kekerasan psikologis. Dalam Islam menyakiti atau melakukan kekerasan itu haram hukumnya. Iddah bagi laki-laki  (suami)  merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  mencegah  keharaman tersebut  dan  memberi  kesempatan  kedua  pihak  untuk  kembali  bersama  lagi. Namun, jika beban iddah hanya ada pada perempuan (istri), maka salah satu pihak diberi peluang untuk tidak kembali membina rumah tangga.

## Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan keharmonisan antara  laki-laki  dan  perempuan  serta  keadilan  di  dalamnya,  maka  iddah harus diperhatikan baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu yang utama jika dilihat dari tujuan  iddah untuk  rekonsiliasi  dan  tafajju’,  kedua  pihak  harus  terlibat.  Dengan mempertimbangkan  illat  hukumnya,  maka  bisa  diterima  secara  logis  dan  dapat dipertanggungjawabkan jika pemberlakuan iddah  bersifat jender dan bukan hanya pada perempuan saja. Dengan demikian, apabila laki-laki dan perempuan beriddah , maka  tujuan  syariat  iddah akan  tercapai  dan  martabat  kemanusiaan  dalam perkawinan  tetap  terpelihara. 41 Untuk  itu  analisis  jender  boleh  dijadikan  sebagai salah  satu  instrumen  analisis  yang  sekiranya  dapat  mengembalikan  pandangan syariat Islam. Olehnya itu keseimbangan antara apa yang dicitrakan dalam syariat Islam dengan apa yang berlaku dalam realita sosial dapat dianalisis dengan adil dan seksama. 42 Bahwasanya iddah adalah masa-masa pasangan suami istri yang hendak bercerai  dapat  merenungkan  dan  mempertimbagkan  hubungan  rumah  tangganya kembali.

## G. Kesimpulan
Mayoritas  masyarakat  hanya  mengetahui  tujuan  dari  masa  iddah  adalah guna  mendeteksi  rahim  sang  istri  (perempuan)  telah  bersih.  Namun,  teknologi sudah  berkembang  dan  mendukung  kemajuan  ilmu  pengetahuan  terutama  dalam bidang  kedokteran,  pengecekan  rahim  seseorang  dapat  diketahui  menggunakan teknologi  mutakhir  yakni  USG.  Hal  itu  dapat  berimplikasi  terhadap  ketentuan iddah jika tujuan iddah hanya untuk melihat kebersihan rahim.
Konteks  iddah telah  berubah  seiring  dengan  perkembangan  sosial masyarakat,  dimana  iddah ditujukan  untuk  perempuan  (istri),  akan  tetapi  dapat diberlakukan  bagi  laki-laki  (suami).  Ketentuan  dalam  hukum  Islam  selama  ini hanya  mengatur  iddah bagi  istri  secara  tersurat  dan  dipahami  bahwa  hanya
41 Wardah Nuroniyah, ‚Diskursus Iddah Perspektif Gender:  Membaca  Ulang Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass,‛ Al-Manahijj, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018); 221.
42 Riha  Nadhifah  Minnuril  Jannah  dan  Naning  Ma’rifatul  Faiqoh,  ‚Pendekatan  Keadilan Gender pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam,‛ 68.
perempuan  saja  yang  melakukanya.  Pemahaman  ini  sangat  tidak  adil  bagi perempuan  (istri),  padahal  dalam  perkawinan  dan  menjalani  rumah  tangga dilakukan dua belah pihak yakni suami dan istri, m aka membersihkan rahim bukan merupakan illat dari ditetapkannya iddah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa illat hukum  iddah ialah  untuk  memberi  watu  berpikir  bagi  suami  istri mengenai pernikahannya.
Daftar Pustaka
Al-Qur’a>n al-Kari>m
Al-Amin,  M.  Nur  Kholis.  ‚’ Iddah  Bagi  Suami  Karena  Cerai  Mati  dalam  Kajian Filsafat Hukum Islam‛, Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016).
Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Pres, 1999.
Darwis, Rizal. ‚Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum  Nasional  Perspektif  Jender,‛ Disertasi.  Makassar:  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.
______.  ‛Hak  Nafkah  Batin  Isteri  dan  Kesetaraan  Jender  dalam  Perkawinan: Analisis  Terhadap  Konsep  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  Indonesia,‛ dalam  Tim  Imtiyaz  Indonesia  (peny.), Islam  Indonesia  Pasca  Reformasi: Dinamika  Keagamaan  Pada  RanahSosial,  Politik,  Budaya,  Hukum  dan Pendidikan. Surabaya: Imtiyaz, 2015.
Hammad,  Muchammad.  ‚Hak-Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian:  Nafkah  Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania,‛ Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1 (2014).
Hidayati,  Uzulia  Febri.  ‚Tinjauan  Gender  terhadap  Konstruksi ‘Iddah  dan  Ihdad dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),‛ Tesis.  Yogyakarta:  UIN  Sunan Kalijaga, 2018.
Indar. ‚Iddah dalam Keadilan Gender‛, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 5 No. 1 (Januari 2010).
Istikomah, Ade, dan Muhammad Zubir. ‚Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi  Kedokteran  dalam  Menafsirkan Tsalatsatu  Quru’‛,  Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1, No 1 (Juli, 2019).
Jamhuri,  dan  Izzudin  Juliara,‛  Penggabungan  Iddah  Wanita  Hamil  dan  Kematian Suami  (Analisis  Terhadap  Pendapat  Mazhab  Syafi’i)‛, Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017).
Jannah  Riha  Nadhifah  Minnuril,  dan  Naning  Ma’rifatul  Faiqoh,  ‚Pendekatan Keadilan Gender pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam,‛ Urwatul Wutqo, Vol. 10, No. 1 (Maret 2021).
Al-Jurjawi,  Syeikh  Ali  Ahmad. Hikmah  at-Tasyri’  wa  Falsafatuhu.  Cet.  I;  Mesir: Dar al-Fikr, 1938.
Kamil, Syaikh Muhammad. Al-Jami’ fi Fiqh an-Nisa’, terj, M. Abdul Ghofar, E.M., Fiqh Wanita. Cet I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
Kementerian  Agama  RI. Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemahan  untuk Wanita. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010.
Kusmidi,  Henderi.  ‚Reaktualisasi  Konsep  Iddah  Dalam  Pernikahan‛, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1 (2017).
Muhtar,  Kamal. Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan.  Cet.  III;  Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
Nurnazli.  ‚Relevansi  Penerapan ‘Iddah    di  Era  Teknologi  Modern‛,  Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1 (2017).
Nuroniyah,  Wardah.  ‚Diskursus  Iddah  Perspektif  Gender:  Membaca  Ulang  Iddah dengan Metode Dalalah Al-Nass,‛ Al-Manahijj, Vol. XII, No. 2 (Desember 2018).
Radliyah, Nunung. ‚Fungsi Iddah bagi Perempuan (Perspektif Hukum Perkawinan Islam),‛ Jurnal Al-Ahwal, Vol. 2 No. 2 (Maret 2009).
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
______. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Subri,  Rahmad  Achri.  ‚USG  Pengganti  Hukum  Iddah  Perspektif Maqashid Syari’ah‛, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1  (Januari-Juni, 2019).
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
Yusuf,  Ali  Anwar. Islam  dan  Sains  Modern:  Sentuhan  Islam  Terhadap  Berbagai Disiplin Ilmu. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006.