Volume 7 Nomor 1 Maret 2021

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
1 Data Wardana, & 2 Syafrianto
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia Email Korespodensi: dw17@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
Penelitian ini tentang implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten Kota dua diantaranya yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak telah menetapkan desa  adat.  Sistem  pemerintahan  desa  adat  sebagaimana  amanat  undang-undang  nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa belum terlaksana karena sistem pemerintahan desa adat masih sama dengan desa lain yang belum ditetapkan sebagai desa adat. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan tentang susunan  kelembagaan  pengisian  jabatan  dan  masa  jabatan  kepala  desa  adat  dengan  mengguna  teori implementasi. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa belum terimplementasi karena pertama komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan, kebijakan tidak diikuti dengan kesiapan intstansi pelaksana dan kurang dukungan dan partisipasi masyarakat. Aspek koordinasi anatara pemerintah Kabupaten dan Provinsi belum maksimal.
Keywords: Implementasi, Kebijakan dan Peraturan Daerah

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  memberikan  ruang  dan  peluang  bagi  daerah  untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi dan budaya lokal sebagai kekhasan daerah dan meperkaya keberagaman  kebudaya  Bangsa.  Penguatan  ini  didukung  pula  dengan  lahirnya  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  memberikan  peluang  pembentukan  desa  adat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat merupakan bukti bahwa  keinginan  pemerintah  daerah  dan  juga  prakarsa  masyarakat  untuk  membentuk  desa  adat dalam  rangka  menjaga  adat  dan  tradisi  budaya  yang  berlaku  ditengah  masyarakat.  penelitian  ini Kampung  Adat  Sungai  rawa  sebagai  lokus  penelitian  yaitu  desa  adat  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak.  Untuk  memperkuat  eksistensi  dari  hak  asal-  usul  atau  hak tradisional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut agar tidak hilang dan sesuai dengan sistem  pemerintahan  indonesia,  maka  Pemerintah  Indonesia,  baik  itu  Pemerintah  Pusat  atau Kabupaten/Kota  mendukung  eksis-  tensi  hak  asal  usul  atau  hak  tradisional  tersebut  denga
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021
mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya terkait pengakuan terhadap desa  adat  yang  ada  di  Indonesia  (Dasrol  2022).  Lebih  lanjut  Turot  Y.  Mudiyati,  Jossy(2021) mengatakan  bahwa  Pembentukan  kampung  adat  dalam  kerangka  studi  ilmu  sosial  maupun pemerintahan  masuk  dalam  ranah  kajian  kebijakan  publik  dan  untuk  melihat  secara  utuh bagaimana  efektifitas  kebijakan  tersebut  secara  khusus  dapat  dikaji  melalui  pendekatan  studi implementasi  kebijakan  publik.  Pengakuan  eksistensi  dari  desa  adat  tergantung  pada  kebijakan Pemerintah Ka- bupaten/Kota yang mana perlu penyesuaian antara masyarakat dengan nilai-nilai adat istiadat serta kelembagaan dan urusan pemeritahaannya (Zain & Siddiq, 2015).
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungi  pemerintahan,  pemeritah  desa  maupun  desa  adat dilengkapi  dengan  struktur  pemerintahan  desa  sebagi  suatu  struktur  organisasi  yang  akan menjalankan  roda  pemerintahan  desa  atau  desa  adat.  Keberadaan  struktur  pemerintahan  desa melekat tugas dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintahan  desa  dan  desa  adat  perlu  dilengkapi  dengan  struktur  pemerintah  yang  akan memberikan  pelayanan  dan  melaksanakan  kegiatan  pemberdayakan  masyarakat.  Struktur Kelembagaan desa adat sebagaimana yang diatur peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat dalam Pasal  4  Susunan  Kelembagaan  Desa  Adat  terdiri  dari:  Pemerintah  Desa  Adat;  Badan Permusyawaratan  Desa  Adat;  Lembaga  Adat;  dan/atau  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  Adat. Sedangkan Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan  kampung  adat  tersebut  dalam  kerangka  studi  ilmu  sosial  maupun pemerintahan  masuk  dalam  ranah  kajian  kebijakan  publik  dan  untuk  melihat  secara  utuh bagaimana efektifitas kebijakan yang perlu dikaji dan diteliti dengan pendekatan studi implementasi kebijakan .
Pendefenisian kebijakan oleh para ahli dalam ilmu politik dan pemerintahan dan ilmu sosial lainnya beragam. Namun yang sering menjadi rujukan seperti Anderson yang memaknai kebijakan sebagai  rangkaian  rangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah tertentu (Islamy, 2009). Sedangkan Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. (Thomas R, Dye dalam Deddy Mulyadi 2016;36).
Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  dalam  bukunya Implementation  and  Publik  Policy (1983:61) mendefenisikan kebijakan sebagai “ Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Chief J. O. Udoji (1981) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting dan bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya sekedar  berupa  impian  atau  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip  kalau  tidak diimplementasikan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (1978 : 447), “Policy implementation encompasses those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set  forth  in  prior  policy  decisions”  implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021
tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Selanjutnya, Wahab (1997 : 50)  mendefinisikannya  sebagai  “suatu  proses  melaksanakan  keputusan  kebijakan”.  Definisi  yang sama juga dikemukakan oleh Edward III (1980 : 1), yaitu : “policy implementatiom... is the stage of policy making between the establisment of a policy... and the consequencies of the policy for the people whom it affects”. Sedangkan menurut Jones (1996 : 126) Implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan memuat tentang aktivitas-aktivitas program  yang  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran yang dituju.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  Van  Meter  dan  Van  Horn  yang mengatakan bahwa faktor yang menentukan implementasi adalah; 1) Policy Standard and Objectives
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kinerja  kebijakan  adalah  standar  dan tujuan-tujuan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  indikator-indikator  keberhasilan  dan  tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan.  Terjadinya  berbagai  interpretasi  dari  tujuan  kebijakan tersebut akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.
2)  Policy  Resources;  Selain  indikator-indikator  kinerja  kebijakan  dan  tujuan-tujuan kebijakan  harus  jelas,  juga  sumber-sumber  daya  pendukung  pelaksanaan  kebijakan  tidak  bisa disepelekan. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia ,dan berbagai insentif  yang  dapat  melancarkan  pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Insentif  dapat  berupa  pemberian hadiah bagi mereka yang berhasil dalam pelaksanaan pekerjaan, dan pemberian “hukuman” bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan tugasnya.
3)  Interorganizational  Communication  and  Enforcement  Activities;  Dalam  model  ini, standar  kinerja  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  serta  sumber-  sumber  daya  merupakan  faktor-faktor utama  yang  menentukan  kinerja  kebijakan.  Selain  faktor-faktor  utama  tersebut,  ada  faktor pendukung lain yang perlu diperhatikan dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas penguatan.
4) Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber  informasi  dalam  rangka  memperjelas  standar-standar  atau  indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin  keberhasilan  implementasi  kebijakan  diperlukan  adanya  pendorong  atau  penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah technical advice and assistance dan ganjaran baik posistif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.
5) The Characteristic of the Implementing Agencies; Faktor pendukung kedua dalam model ini,  yang  ikut  menetukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  adalah  karakteristik  badan  yang melaksanakan kebijakan.
6) Economic, Social, and Political Conditions; Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  yang  perlu  diperhatikan  dalam  implementasi kebijakan.Dalam  hal  ini,  ketersediaan  sumber-sumber  daya  ekonomi  sangat  dibutuhkan  dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam  implementasi  kebijakan,  karena  hal  merupakan  kelompok  sasaran  dari  suatu  kebijakan publik.  Demikian  juga,  pentingnya  kelompok-kelompok  kepentingan  dalam  masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021
Faktor pendukung at yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan adalah disposisi para pelaksana kebijakan. Setiap komponen dalam model di atas akan disaring melalui persepsi dari para implementor.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kulaitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  untuk menngali dan menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam dengan fokus penelitian adalah implementasi  van  meter  dan  van  horn.  Pendekatan  fenomenologi  dalam  penelitian  kualitatif sebagaimana disampaikan Cresswell (2015) dimaknai jika dan manakala ada pengalaman, peristiwa atau  konsep  yang  dirasakan  baru  oleh  individu  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  dan  juiga mengunakan studi literature. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  datanya  menggunakan  model  interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Penelitian  ini  untuk  melihat bagaimana implementasi pengisian jabatan dan jabatan kepala desa desa adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa merupakan salah satu daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dimana desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangga desa berdasarkan hak asal usul dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. tentang implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

## Policy Standard and Objectives
Indikator  penetepan  dan  tujuan  dari  kebijakan  perlu  dijelaskan  agar  dapat  mengetahhui sejauhmana  kebijakan  dapat  dilaksankan  dan  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan.  Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa abatan Kepala Desa Adat menjelaskan secara rinci tentang standard dan persyaratan tentang pengisian  jabatan  kepala  desa  adat.  Seharusnya  mengenai  standar  pengisian  tersebut  diserahkan kepada  pemerintahan  desa  adat  yang  standarnya  ditetapkan  melalui  peraturan  desa  adat  atau ketentuan  hukum  adat.  Karena  pemerintahan  adat  dan  sistem  pemerintahan  adat  berdasarkan hukum adat dan hak asal usul. Sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan tidak mempersempit ruang bagi pemangku adat untuk menjadi kepala desa adat. Peraturan daerah ini mengatur untuk menjadi kepala desa adat berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun. Sebagai daerah yang otonom penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat dipilih oleh masyarakat melalui sistem pemilihan secara  demokratis  dan  pemerintahan  desa  adat  dipilih  berdasarkan  hukum  adat.  Konstitusi  kita mengatur bahwa hak memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun hak hak untuk dipilih 21 (dua puluh satu) tahun. Sehingga batas usia 25 (dua puluh lima) tahun jelas berbeda dengan konstitusi yang mengatur hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Sedangkan dalam hokum adat tidak diatur secara jelas tentang batasan umur untuk menjadi pemimpin dalam struktur adat karena pilihan tersebut berdasarkan pertimbangan hasil musyawarah adat.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021

## Policy Resources
Sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implemtasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak lagi  hidup  dalam  masyarakat  adat  yang  dulu  pernah  ada  menjadikan  masyarakat  tidak  lagi memahami  adat  istiadat  yang  dulu  pernah  ada  dan  belaku  ditengah  masyarakat.  Sementara  yag mengisi  jabatan  kepala  desa  adat  yang  mengerti  sistem  pemerintahan  adat  maupun  sistem pemerintahan desa adat sangat sangat sedikit. Sehingga sumberdaya masyarakat yang dapat mengisi jabatan kepala desa sulit didapatkan dalam masyarakat ada. Sejak ditetapkan menjadi kampung adat sampai  pada  penelitian  ini  jabatan  kepala  desa  adat  masih  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Bupati Kabupaten Siak.

## Interorganizational Communication and Enforcement Activities
Faktor  berikutnya  yang  menentukan  adalah  komunikasi  antar  organisasi  dang  faktor penguatan. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan  para  aparatur  pelaksana  untuk  menyampaikan  maksud  dan  tujuan  dari  dibentuknya sebuah  kebijakan,  yang  terbagi  atas:  Pertama  Transmisi,  adalah  penyampaian  informasi  oleh aparatur  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Kedua  Kejelasan,  merupakan proses penerimaan informasi kebijakan oleh aparatur pemerintahan yang tidak berlawanan dengan kebijakan. Ketiga Konsistensi, yaitu sikap pelaksana kebijakan yang tidak merubah sebuah kebijakan yang telah berjalan.
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanan merupakan mekanisme yang ampuh dan  sangat  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Karena  Semakin  baik  koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan, maka asumsinya  kesalahan-  kesalahan  akan  sangat  kecil  untuk  terjadi  dan  memudahkan  dalam  proses pencapaian tujuan kebijakan.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  masyarakat  mengetahui  bahwa kampung mereka akan ditetapkan sebagai desa adat. Masyarakat mayoritas heterogen yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang berbangsa. Pelaksana kebijakan di level desa tidak dapat melaksanakan  sistem  pemerintahan  adat  karena  masyarakat  belum  membentuk  struktur  adat berdasarkan  kebatinan  adat  yang  pernah  ada  di  Sungai  Rawa.  Sehingga  komunikasi  anatara pemerintah desa dengan organisasi Lembaga kemasyarakatan yaitu salah satu Lembaga adat belum dapat terlaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## The Characteristic of the Implementing Agencies
Karakteristik  badan  pelaksana  kebijakan  merupakan  salah  satu  factor  yang mempengaruhi  pelaskanaan  kebijakan.  Karakteristik  masyarakat  adat  Sungai  rawa  memiliki keunikan  tersendiri  dari  masyarakat  adat  lainnya.  Provinsi  Riau  merupakan  masyarakat mayoritas melayu, sedangkan masyarakat adat Sungai rawa menyebut memreka sebagai suku asli dan bukan suku melayu. Adapun struktur adat meraka adalah kebatinan yang dipimpin oleh Batin.
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021

## Economic, Social, and Political Conditions
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu  diperhatikan  dalam  implementasi  kebijakan.  Dukiungan  social  dan  politik  akan  sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat tentu mendapatkan dukungan secara politik. Pengesahan kebijakan ini sudah melalui proses politik  di  DPRD  Provinsi  Riau  dan  lahirnya  kebijakan  ini  tentu  institusi  pemerintahan  daerah sangat mendukung. Kondisi ekonomi social masyarakat juga mempengaruhi. Dukungam masyarakat Mandi Angin terhadap pelaskanaan peraturan daerah ini ditunjukkan dengan masyarakat sudah membentuk Lembaga adat desa. Adanya modal sosial ditegah masyarakat yang memiliki  nilai dan norma  informal  secara  bersama  menjadi  modal  para  anggota  suatu  kelompok,  komunitas, masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka (Widodo 2016).

## The Disposition of Implementors
Faktor  berikutnya  adalah  disposisi  implementor  kebijakan.  Sudut  padang  pelaksana kebijakan  sangat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Dukungan  dari  pimpinan  sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Pemerintah provinsi Riau sangat mendukung pelaksanaan kebijakan tentang pengisisan jabatan kepala desa ata.  Namun  terkendala  dari  dukungan  pelaksana  pada  level  desa  yang  belum  siap  untuk melaskanakan kebijakan tersebut. Di Sungai Rawa masih ditnuk pejabat Kepala Desa. Pemerintah Provinsi Riau kebijakan ini menjadi skala prioritas untuk memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain di desa adat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Kebijakan  peraturan  daerah  Provinsi  Riau  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat belum terlaksana disebakan  desa  di  adat  di  Provinsi  Riau  belum  ter-registrasi  sebagai  desa  adat.  Penyelenggaraan pemerintahan masih sama dengan desa lain yang belum ditetapkan sebagai desa adat. Dukungan standar  dan  tujuan  kebijakan,  sumber-sumber  daya,  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksanaan,  karakteristik  badan  pelaksana,  kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  dan  sikap implementer secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifkan dengan klasifikasi rendah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Creswel, J.W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintoro.
Dasrol , D., & Fitriani, R. ( 2022 ). Model Mediasi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hukum di Kabupaten Pelalawan
Edward III. George C. 1980. Implementing Poblic Policy.Washinton : Congressional Quarterly Inc.
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021
Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Mazmanian,  Daniel  A  and  Paul  A.  Sabatier.  1983.  Implementation  and  Public  Policy,  Scott Foresman and Company, USA.
Mochamad  Adib  Zain,  &  Ahmad  Siddiq.  (2015).  Pengakuan  Atas  Kedudukan  dan  Keberadaan Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  Pasca  Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2 (No.2), 63-76.
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung.
Sugiyono.  2011.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:  Afabeta.  CV. ALFABETA.
Sulaeman, Affan. 1998. Public Policy -Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial pada Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD- IIP.
Tutor,  Jossy,  Mudiyati  (2021)  Implementasi  Kebijakan  Pembentukan  Kampung  Adat  Di Kabupaten  Jayapura:  Potensi,  Peluang  Dan  Tantangan.  Jurnal  MODERAT,  Volume  7, Nomor  1  ISSN:  2442-3777  (cetak)  Website:  https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 4 Februari 2021, Reviewed 6 Februari 2021, Publish 28 Februari 2021.
Udoji,  Chief  J.O,  1981.  The  African  Public  Servant  As  Public  Policy  in  Africa,  Addis  Abeba:
African Association For Public Administration and Management.
Van  Meter,  Donald  S.  &  Van  Horn,  Carl  E.  1975.  The  Policy  Implementation  Process,  A Conceptual Framework.. Dalam Jurnal Administration and Society. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975.
Wahab,  Solichin  Abdul,  2002,  Analisis  Kebijaksanaan  Negara:  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta :Bumi Aksara.
Widodo, Harge Trio (2016) “Peran dan Manfaat Modal Sosial dalam Peningkatan Efektivitas Kerja Karyawan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sentra Kerajinan Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo”, Bisnis, Manajemen & Perbankan, 2 (1), 1-14
Zain & Siddiq, 2015. Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. JURNAL Penelitian Hukum Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76
Zainal, Z. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan  Balai  Jaya  Kabupaten  Rokan  Hilir. Bhakti  Nagori  (Jurnal  Pengabdian  kepada Masyarakat) , 1 (2), 170-176.
Zainal, Z., Rahman, K., & Harlaninnur, Z. (2021). New Public Service in Improving Quality of Public  Service  in  Siak  Regency,  Riau  Province,  Indonesia. The  International  Journal  of Humanities & Social Studies , 9 (9), 34-41.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District,  Pelalawan Regency. In The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political Issue and Economic Development (VCOSPILED) (p. 190).
Journal of Government, Social and Politics
Volume 7 Nomor 1 Maret 2021
Lumban Gaol, E. (2022). Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Kenegerian Logas Tanah Darat (Luhak Nan Sambilan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).