Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PELAKSANAAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
Nickholas Hartono 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia Email: nicoohartono.nh@gmail.com

## Abstract
In Indonesia, adolescents of productive age are frequently affected by environmental factors that lead to drug abuse. No. 1 Narcotics Law 35 of 2009 concerning Opiates was passed to diminish the quantity of medication victimizers and  sellers in Indonesia.  In  addition,  the  Narcotics  Law  restricts  the  legal protection afforded to addicts and narcotics abuse victims, particularly in terms of access to social and medical rehabilitation; However, this legal protection has not been used to its full potential, resulting in the imprisonment of numerous drug addicts  and  abuse  victims.  Occur.  Each  opiate  victimizer  no matter what should gain admittance to clinical and social recovery, as per the conviction that Opiates Victimizers are casualties of the wrongdoings they carry out (Self Exploiting Casualties). The findings of the preceding research and analysis indicate that the Narcotics Law's legal protection has not yet been  fully  and  effectively  implemented,  and  that  it  does  not  yet  operate  in  accordance  with  its directives.
Keywords:

## Abstrak
Di Indonesia, remaja usia produktif sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mengarah pada penyalahgunaan  narkoba.  UU  No  1  Narkotika  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  disahkan  untuk mengurangi  jumlah korban  dan penjual  narkoba  di  Indonesia.  Selain  itu,  UU  Narkotika  membatasi perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika, khususnya  dalam  hal  akses  rehabilitasi  sosial  dan  medis;  Namun,  perlindungan  hukum  ini  belum dimanfaatkan  secara  maksimal,  sehingga  banyak  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba dipenjarakan. Terjadi. Setiap korban  narkotika  apapun  yang  terjadi  harus  mendapatkan  izin  untuk pemulihan klinis dan sosial, sesuai dengan  keyakinan  bahwa  Korban  Narkotika  adalah  korban  dari kesalahan  yang  mereka  lakukan  (Self  Exploiting  Casualties).  Temuan  penelitian  dan  analisis sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan hukum UU Narkotika belum sepenuhnya dan efektif dilaksanakan, dan belum berjalan sesuai dengan arahannya.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Perlindungan Hukum, Narkotika

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negeri  hukum  (seed  of  law)  dalam  penafsiran  Pasal  1  ayat  3 Undang-  Undang  Bawah  Negeri  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memajukan,  serta menegakkan keadilan untuk rakyat Indonesia.[1]
Hukum  bisa  ditatap  selaku  fasilitas  aksesoris  masyarakat  negeri  buat  menghasilkan kedisiplinan, keamanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, hukum merupakan seperangkat norma serta ketentuan, tercantum perintah serta larangan.  Pedoman/  Petunjuk  Perundang-  undangan  bertabiat  hidup  serta  bertabiat  harus yang ialah karakteristik peraturan perundang- undangan.
Kasus  utama  yang  lagi  terjalin  pada  dikala  ini  di  Indonesia  merupakan  pemakaian narkotika  yang  pada  awal  mulanya  narkotika  sendiri  dipergunakan  buat  kepentingan penyembuhan  serta  pelayanan  kesehatan  tetapi  dari  akibat  modernisasi  menimbulkan penyalahgunaan  serta  peredaran  narkotika  terus  menjadi  menggila  dari  akibat  tersebut meenyebabkan ancaman yang signifikan terhadap keamanan Indonesia dari kehidupan serta budaya negeri. Kenyataan yang terjalin dikala ini sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh  bangsa  ini;  penyalahgunaan  narkoba  jadi  kejahatan  yang  tidak  terkontrol,  serta peredaran  narkoba  akhir-  akhir  ini  sudah  jadi  kebutuhan  serta  style  hidup  untuk  banyak orang.  Anak  muda  serta  berusia  muda  merupakan  korban  sangat  universal  dari penyalahgunaan narkoba; Sementara itu, mereka merupakan sumber energi manusia masa depan bangsa serta lagi dalam umur produktif.
Di Indonesia, penegakan hukum pidana, spesialnya dalam perihal pemidanaan, wajib mengacu  pada  pendekatan  normatif  yang  memidana  para  pelakon  kejahatan  supaya  jera. Cocok  dengan  tuntutan  hukum  serta  keadilan  warga,  hingga  keberadaan  penegak  hukum dilihat  dari  visi  serta  misinya  wajib  sama  di  tingkatan  penyidik,  penuntut  universal,  serta majelis  hukum.  Sementara  itu,  kedatangan  para  aparat  penegak  hukum  ini  cenderung ataupun  terkesan  membela  pelakon  kejahatan  tanpa  mencermati  banyaknya  korban ketergantungan narkoba.
Pecandu  ataupun  penyalah  guna narkoba  pada hakekatnya  merupakan  korban  dari penyalahguna narkoba yang melanggar ketentuan yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Seluruhnya  merupakan  masyarakat  negeri  Indonesia  sehingga  sesuatu  dikala  bisa menanggulangi keterpurukan serta membangun negeri ini nyaris di seluruh bidang. Pecandu serta  penyalah  guna  wajib  menempuh  rehabilitasi  sebab  akibat  negatifnya  terhadap kesehatan serta area sosial. Perihal ini cocok dengan Pasal 54 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang melaporkan kalau Pecandu Narkotika serta Penyalahguna.

## METODE PENELITIAN
Penulis  memakai  riset  hukum  normatif  dalam  riset  ini.  Riset  permasalahan  hukum lewat  analisis  sumber  primer  serta  sekunder  diketahui  selaku  riset  hukum  normatif.  Riset hukum normatif penulis didasarkan pada asas- asas hukum. Asas hukum ialah tolak ukur sikap yang tidak pantas ataupun sikap yang jadi bahan riset asas hukum. Riset semacam ini bisa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dicoba  terhadap dokumen  hukum  primer  serta  sekunder,  asalkan dokumen  tersebut  muat asas- asas hukum.[2]

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bagaimana perlindungan hukum bagi penyalahguna narkotika golongan 1 ditinjau dari pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
Cannabis  sativa,  ataupun  mariyuana,  tercantum  kalangan  I  KUHP  selaku  tanaman. Dalam Pasal 111 ayat 1 Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan menimpa  Cannabis  Sativa  ataupun  Ganja  mengatakan  kalau  tiap  orang  yang membudidayakan,  memelihara,  mempunyai,  menaruh,  memahami,  ataupun  sediakan Narkotika Kalangan I berbentuk tumbuhan, dikenakan sampai sanksi pidana. Penyalahguna diklasifikasikan  selaku “ pengedar “ serta “ pengguna “ di  dasar  Undang-  Undang  Narkotika tahun 2009, yang memisahkan pelakon jadi 2 jenis. Akibat dari kejahatan yang dikerjakannya, para  pecandu  narkoba  yang  diucap  selaku  pengguna  kerapkali  jadi  korban  (selfvictim). Penyalahgunaan  narkoba  menimbulkan  ketergantungan  pada  pecandu  serta  pengguna narkoba.  Undang-  Undang  No  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sepatutnya  telah membagikan  proteksi  hukum  untuk  pecandu  narkoba  yang  menempuh  rehabilitasi kedokteran.  Perihal  ini  wajib  dicoba  oleh  DPR  serta  Presiden  sebagai  pembentuk  undang- undang.
Mengenai penafsiran pasal 54 UU dengan no 35 Tahun 2009, penyalahguna Narkoba tidak  berhak  memperoleh  proteksi  hukum  berbentuk  rehabilitasi  sosial  serta  kedokteran. Perihal  ini  disebabkan  sebutan  pecandu,  penyalah  guna,  serta  korban  penyalahgunaan narkotika  berbeda  dalam  Undang-  Undang  Narkotika  itu  sendiri.  [3]  Rehabilitasi  ialah hukuman  yang  wajib  didapatkan  oleh  para  pecandu  serta  orang  yang  sudah menyalahgunakan narkoba, tetapi banyak dari hukuman tersebut yang tidak bisa terlaksana dengan  baik  sebab  hakim  yang  menanggulangi  permasalahan  narkoba  tidak  sering melaksanakan terobosan hukum yang mengutamakan nilai- nilai sosial serta kemanusiaan. Di Indonesia,  hakim  lebih  berkonsentrasi  pada  aspek  pidana  UU  Narkotika.  Kenyataan  kalau sebagian undang- undang anti- narkotika bertabiat ambigu, kerap memunculkan multitafsir. Tidak hanya itu, undang- undang pula menguasai makna klien narkotika yang diucap selaku “ korban ” serta  mengakui  mereka dari penjual  (penjual, pengirim),  namun undang-  undang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
belum  bisa  mengenali  tingkatan  pertukaran  narkotika  serta  penghibur  yang  ikut  serta dengannya. itu, permasalahan yang disebutkan di atas mempunyai banyak konsekuensi buat hukuman serta hukuman penjara alih- alih membagikan asuransi serta pemulihan korban.
Status  hukum  yang  jelas  menimpa  kualifikasinya  selaku  penyalahguna,  pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkotika wajib didapatkan oleh pelakon penyalahgunaan narkotika yang lagi menempuh proses hukum. pembuatan pasal- pasal yang relevan dengan kapasitas seorang buat menyalahgunakan narkoba serta hukuman ataupun aksi yang wajib diambil  terhadap  penyalahguna  narkoba  buat  melindungi  hak-  hak  mereka.  Manusia memerlukan hak semenjak lahir sebab memerlukan santapan, air, rumah, serta keahlian buat hidup selaku makhluk hidup. Tiap orang mempunyai hak.[4]
Bagi  Pasal  4  UU  Narkotika,  tujuan  utama  pembuatan  undang-  undang  tersebut merupakan  buat  melakukan  serta  membagikan  rehabilitasi untuk  para  penyalahguna  serta pecandu  narkoba.  Di  sisi  lain,  Pasal  54  UU  Nomor.  35  Cuma  pecandu  serta  korban penyalahgunaan narkoba yang harus menempuh rehabilitasi sosial serta kedokteran, bagi UU Publik Nomor. 35 Tahun 2009. Tentang makna berarti Pasal 54 UU Nomor. Hingga Pasal 35 Tahun  2009,  penyalahguna  Narkoba  tidak  berhak  memperoleh  proteksi  hukum  berbentuk rehabilitasi sosial serta kedokteran. Perihal ini diakibatkan perbandingan sebutan “ pecandu", "penyalahguna",  serta “ korban ” dalam  UU  Narkotika.  Cocok  dengan  tujuan  pengesahan Undang-  Undang  No  35  Tahun  2009,  hingga  aparat  penegak  hukum  harus  membagikan rehabilitasi kepada pecandu serta orang lain yang dirugikan akibat penyalahgunaan Narkoba baik secara kedokteran ataupun sosial.[5]
Ditetapkan  bahwa  pecandu  dan  korban  pelecehan  termasuk  dalam  definisi  hukum sebagai korban dari kejahatan mereka sendiri dan dengan demikian berhak atas perlindungan hukum  bersumber  pada  definisi  pecandu  serta  korban  pelecehan.  Regulasi  Narkotika membagikan keamanan yang legal untuk orang yang tercantum dalam kelas penjahat serta orang yang selamat dari penyalahgunaan Narkotika. Restorasi klinis serta pemulihan sosial merupakan  tujuan  mendasar  dari  deklarasi  Regulasi  Narkotika,  tetapi  walaupun  restorasi merupakan  suatu  yang  harus  dicoba,  fakta  lengkap  diharapkan  buat  mengelompokkan seorang  yang  diingat  buat  karakterisasi  dari  obat  iblis  ataupun  korban  narkotika. menyalahgunakan, jadi sangat bisa jadi dikira kalau hakim wajib adil serta tidak dapat tidak menentu  ataupun  pakar  dalam  kerangka  berpikir  tentang  yang  dikecam,  serta  jelas  wajib
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
terdapat  zona  kekuatan  utama  buat  melaporkan  kesalahan  ataupun  tidak  bersalah.  Vonis hakim  terhadap  permasalahan  yang  mengaitkan  korban  penyalahgunaan  narkoba  wajib sangat didasarkan pada realitas kalau rehabilitasi sosial serta kedokteran dibutuhkan.[6]
Tetapi, syarat Pasal 54 UU Narkotika serta Pasal 127 buat rehabilitasi ini silih terpaut. Dalam  menjatuhkan  vonis,  hakim  wajib  mencermati  syarat  Pasal  54,  55,  serta  103 sebagaimana  diartikan  dalam  Pasal  127  ayat  (2).  Tetapi  demikian,  walaupun  diwajibkan, penyidik  serta  penuntut  universal  senantiasa  bertanggung  jawab  atas  putusannya. pelaksanaan. Kecil mungkin pengguna narkoba hendak dimasukkan ke sarana rehabilitasi bila jaksa penuntut universal tidak memakai Pasal 127 dalam tuntutannya. Suasana sangat parah terjalin  kala  hakim  mempraktikkan  pasal  127  tanpa  mencermati  syarat  rehabilitasi. Kecenderungan  yang  sepanjang  ini  dicoba  oleh  pemeriksa  terbuka  serta  hakim  yang memandang  sisi  kesalahan  pengguna  narkotika  sama  sekali  tidak  masuk  ide,  sebab  pada dasarnya,  pengguna  narkoba  adalah  individu  lemah  yang  juga  menjadi  korban  dari penyalahgunaan  yang  dialaminya,  tetapi  sebab  mereka  betul-  betul  melaksanakan penyalahgunaan  narkotika,  tidak  terbayangkan  untuk  seorang  buat  tidak  melaksanakan pertukaran  serta  mempunyai  serta  menaruh  narkotika,  ini  tentu  perihal  yang  dilihat  oleh penyelidik publik serta menyusun premis kalau pemakaian narkotika merupakan kesalahan. 1)  Pelaksanaan  rehabilitasi  lewat  proses  peradilan  serta  2)  Pelaksanaan  rehabilitasi  lewat proses nonperadilan (assessment) ialah penerapan rehabilitasi yang sesungguhnya.[7]

## Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Paradilan
Penyalahgunaan  obat-obatan  terlarang  adalah  kejahatan  yang  melawan  hukum. Pecandu narkoba yang kedapatan melanggar Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika wajib melakukan rehabilitasi  sesuai  dengan  Pasal  127  ayat  3.  Oleh  karena  itu,  pecandu  narkoba  harus mendapatkan akses rehabilitasi medis dan sosial. Cuma hakim di ruang persidangan yang bisa mengambil  keputusan  tentang  kelayakan  pecandu  serta  korban  penyalahgunaan  narkoba buat  rehabilitasi  kedokteran  serta  sosial  bila  teruji  sudah  melanggar  Undang-  Undang Narkotika. Sehabis penetapan Pecandu Narkotika dicoba oleh penyidik, penuntut universal, ataupun  hakim  serta  menemukan  saran  dari  Regu  Dokter,  Pecandu  Narkotika  hendak ditempatkan  di  Lembaga  Rehabilitasi  buat  mengobati  ketergantungan  yang  dideritanya akibat memakai Narkotika. Dalam perihal penjatuhan pidana penjara kepada pecandu serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
korban penyalahgunaan narkotika sebab teruji melanggar ketentuan, proses rehabilitasi pula dilaksanakan bertepatan dengan proses Perihal ini dicoba supaya hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang bisa memakainya selaku pencegah, serta pecandu dan orang yang  sudah  disalahgunakan  narkoba  masih  dapat  memperoleh  rehabilitasi  sosial  serta kedokteran.

## Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (asesmen)
Setelah cukup umur, pecandu narkoba harus menginformasikan dirinya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Narkotika. Jika tidak, orang tua atau walinya harus melapor ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Pelaksanaan  rehabilitasi  kedokteran  serta rehabilitasi sosial lewat proses non- yudisial Penerapan pengungkapan harus pula ialah tipe asuransi  yang  legal  untuk  pecandu  narkotika  serta  penyintas  penyalahgunaan  narkotika, perihal  ini  sebab,  seandainya  laporan  para  penjahat  narkotika  hendak  menolong  kurangi penyalahgunaan narkotika. opium diri mereka sendiri serta penahanan mereka. Tidak hanya itu,  pecandu  serta  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  memberi  tahu  diri  ke  tempat rehabilitasi  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah  tidak  hendak  dipidana  penjara  namun  hendak menemukan  proteksi  berbentuk  rehabilitasi.  Tingkatan  ketergantungan  narkotika  yang dirasakan  oleh  pecandu  narkotika  memastikan  tahapan  rehabilitasi  yang  diberikan  kepada mereka. Umumnya, proses evaluasi digunakan buat memastikan klasifikasi pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika.[8]
Penerapan  evaluasi  pecandu  narkotika  pula  sudah  diatur  dalam  PERBER  Nomor  01 Tahun 2014 tentang Penitipan Pecandu Narkoba serta Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Yayasan Pemulihan, dalam Pasal 8 Ayat (1) secara gamblang disebutkan kalau dibangun Kelompok  Penilai  Terkoordinasi  buat  evaluasi  langsung  pecandu  serta  korban penyalahgunaan narkotika.
Untuk  pecandu  narkotika  serta  korban  penyalahgunaan  narkotika,  ada  sebagian tahapan penindakan rehabilitasi kedokteran serta sosial, antara lain:
a. Sesi  Penerimaan  Dini  Pada  sesi  dini  ini  hendak  dicoba  pengecekan  buat  memastikan penaksiran  serta  penyembuhan,  antara  lain:  pengecekan  raga,  psikis,  serta laboratorium, dan wawancara (bisa dicoba dengan keluarga).
b. Sesi Detoksifikasi Pada sesi ini merupakan upaya buat menewaskan toksin dalam badan sebab  pemakaian  narkotika,  pada  sesi  ini  penyembuhan  klinis  diberikan  selaku: tradisional, spiritual, serta kalkun dingin.
c. Uji  Sesi  Pra-  Rehabilitasi  hendak  berbentuk  uji  psikologi,  anamnesis,  serta  konseling orang pada sesi ini, yang berperan selaku persiapan buat sesi rehabilitasi selanjutnya.
d. Sesi Tutorial serta Tutorial Sesi Tutorial serta Tutorial ialah salah satu tahapan dalam rehabilitasi sosial. Tujuannya merupakan buat melenyapkan Kerutinan yang tidak cocok dengan warga serta mengubahnya dengan yang tidak (Tidak Menyimpang).
e. Sesi Reintegrasi, Sepanjang sesi ini, rencana hendak terbuat buat mengembalikan klien ke warga. Sepanjang sesi mini, klien pula hendak berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang berhubungan dengan warga.
f. Sesi  Tutorial  Lanjutan  Pada  titik  ini,  klien  sudah  kembali  ke  warga,  tetapi  mereka senantiasa  wajib  berbicara  dengan  supervisor  yang  cocok  buat  melacak  kemajuan pemulihan mereka.
g. Klien sudah sepenuhnya kembali ke masyarakat pada disaat ini karena dikira mampu menyesuikan diri dengan kebiasaan- Kerutinan yang berkembang di masyarakat. Tahap Integrasi  Komunitas  ialah  tahap  akhir  klien.  Tahapan  rehabilitasi  ini  dirancang  biar seorang pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya akibat kecanduan Narkotika dan kembali ke masyarakat. Ketujuh  tahapan  tersebut  yakni  Mengenai  yang  harus  dilalui  seseorang  disaat menerima rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Diharapkan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diterima kembali di masyarakat dengan tidak kecanduan.[9]
Jaminan hukum untuk para penjahat serta penyintas penyalahgunaan narkotika dikala ini  masih  belum  terlaksana  dengan  baik,  jumlah  klien  serta  korban  korban  narkotika  yang terus  meningkat,  yang  memerlukan  pemulihan  selalu,  penerapan  pemulihan  belum ditingkatkan,  pastinya  terdapat  sebagian  perihal  yang  membatasi  penerapannya.  Misalnya bisa terlihat di Pasal 54 UU Narkotika. Ini tercantum rehabilitasi kedokteran serta sosial yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
diamanatkan  buat  pecandu  serta  korban  penyalahgunaan  zat,  namun  pertanyaannya merupakan apa yang bagi Bagian 103 (a) Undang- Undang Narkoba bisa diselidiki oleh hakim. merupakan. Masalah Pecandu Narkoba yang memerintahkan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba  apabila  teruji  melaksanakan  tindak  pidana  Narkoba,  dalam  perihal  ini  vonis  yang diartikan merupakan vonis berbentuk vonis Pecandu Narkoba, huruf b Hakim memerintahkan Pecandu  Narkoba  buat  melaksanakan  Rehabilitasi  apabila  tidak  teruji  kalau  pecandu melaksanakan  tindak pidana Narkoba.  Sub-  ayat  (b)  berarti  keputusan  majelis hukum  non- hukuman.[10]
Rumusan Pasal 103 huruf a serta b di atas berikan kewenangan kepada hakim buat membatalkan watak harus rehabilitasi yang digariskan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Salah satu  pemicu  utama  belum  dimanfaatkannya  proteksi  hukum  untuk  korban  serta  pelakon penyalahgunaan  narkoba  secara  optimal  merupakan  sebab  konflik  antara  peraturan  serta undang- undang tentang rehabilitasi. Tidak hanya itu, Pasal 111 serta 112 UU Narkotika tiap- tiap  diucap  selaku  pasal “ keranjang  sampah ” serta “karet”,  sebab  banyak  digunakan  oleh penuntut  universal  buat  menjerat  apalagi  para  pecandu  serta  korban  penyalahgunaan narkotika.  Perihal  ini  beresiko  sebab  pada  dasarnya  seseorang  penjahat  ataupun  korban penyalahgunaan  narkotika  saat  sebelum  memakai  narkotika  hendak  melaksanakan  aksi menaruh, memahami, mempunyai ataupun menyerahkan narkotika sehingga para pecandu serta penyintas penyalahgunaan narkotika biasanya tidak dikenakan sanksi dalam pengaturan tersebut.  Pasal  111  ataupun  112  Regulasi  Narkotika,  tetapi  wajib  dicari  sepanjang  mana tujuan ataupun motivasi di balik mempunyai ataupun memahami narkotika. Mengenai kasus pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang diancam dengan sanksi pidana berupa penjara,  ini  ialah  permasalahan per permasalahan  yang  dicoba oleh  orang  tertentu;  tetapi demikian,  apabila  seorang  diresmikan  selaku  pecandu  serta/  ataupun  korban penyalahgunaan  narkotika  sehabis  dicoba  penyidikan  serta  asesmen,  harus  menemukan proteksi serta menempuh rehabilitasi sosial serta medis.[11]
Sanksi yang diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika hendak lebih  baik  apabila  sanksi  tersebut  yakni  sanksi  yang  bisa  mengobati  pecandu  serta  korban penyalahgunaan narkotika baik secara raga ataupun mental, sebab seseorang pecandu serta korban  penyalahgunaan  narkotika  pada  hakekatnya  merupakan  seseorang  penderita  serta wajib  menerima “ dorongan ” dari  perspektif  kedokteran  serta  sosial.  Dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
perkembangannya  dikala  ini,  ada  kecenderungan  warga  terus  menjadi  sadar  hendak berartinya  pemberian  sanksi  yang  manusiawi  serta  penghindaran  sanksi.  Undang-  undang Narkotika  memberlakukan  bermacam  berbagai  sanksi,  mulai  dari  penjara  seumur  hidup sampai hukuman mati, dan sanksi rehabilitasi untuk pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Tiap hukuman didetetapkan oleh kedudukan serta peran orang dalam pelanggaran UU  Narkotika.  Pasal  111  sd  148  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  syarat  pidana diformulasikan dalam Bab XV. Dalam UU Narkotika, ada 4 tipe perbuatan melawan hukum yang bisa dipidana:
a. Klasifikasi  I:  Mempunyai,  menaruh,  memahami,  ataupun  sediakan  obat  serta prekursornya (Pasal 111 serta 112 buat obat kalangan I, Pasal 117 buat obat kalangan II, serta Pasal 122 buat obat kalangan III, juncto Pasal 129 huruf a);
b. Perbuatan  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  ataupun  mengedarkan  narkotika serta prekursornya ialah kalangan kedua (Pasal 113 buat narkotika kalangan I, Pasal 118 buat narkotika kalangan II, Pasal 123 buat narkotika kalangan III, serta Pasal 129 huruf b);
c. Kalangan  ketiga  meliputi  menawarkan  buat  menjual,  membeli,  menjual,  ataupun menerima narkotika serta prekursor narkotika, dan berperan selaku perantara dalam transaksi tersebut (Pasal 114 serta 116 buat narkotika kalangan I, serta 119 serta 121 buat narkotika kalangan II). Pasal 124, 126, serta huruf c Pasal 129 buat obat kalangan III);
d. Perbuatan  bawa,  mengirim,  mengangkat,  ataupun  mentransitkan  narkoba  serta prekursornya  ialah  klasifikasi  keempat  (Pasal  115  buat narkoba  kalangan  I,  Pasal 120 buat narkoba kalangan II, Pasal 125 buat narkoba kalangan III, serta Pasal 129 huruf d).”
Sanksi buat pecandu dan pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan narkoba harus berupa rehabilitasi sosial dan medis. Sedangkan itu untuk Pesan Edaran Mahkamah Agung Nomor  4  Tahun  2010  tentang  penempatan  penyalahguna,  korban  penyalahgunaan,  dan pecandu  narkoba  di  panti  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Buat  dikira  sebagai  penyalahguna, korban  penyalahgunaan,  maupun  pecandu  narkoba,  sebagian  persyaratan  harus  dipenuhi. dalam  Pesan  Edaran  Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban Penyalahgunaan,  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Rehabilitasi  Sosial,  kualifikasi  tersebut  sangat  terbatas  sehingga  dapat  ditempatkan  di Lembaga Rehabilitasi:
a. “ Penangkapan terhadap tersangka dicoba secara tangkap tangan;
b. Kala  tertangkap  tangan  sesuai  butir  a  diatas  ditemui  benda  fakta  konsumsi  1  hari dengan perincian antara lain selaku berikut:
1) Kelompok MDMA (ekstasi) dengan jumlah : 2,4 gram = 8 butir
2) Kelompok Metamphetamine (Shabu) dengan jumlah : 1 gram
3) Kelompok Heroin dengan jumlah : 1,8 gram
4) Kelompok ganja dengan jumlah : 5 gram
5) Kelompok Kokain dengan jumlah : 1,8 gram
6) Meskalin dengan jumlah : 5 gram
7) Daun koka dengan jumlah : 5 gram
8) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide dengan jumlah : 2 gram
9) Kelompok psilosybin dengan jumlah : 3 gram
10) Kelompok Fentanil dengan jumlah : 1 gram
11) Kelompok PCP (Phencyclidine) dengan jumlah : 3 gram
12) Kelompok Morfin dengan jumlah: 1,8 gram
13) Kelompok Metadon dengan jumlah : 0,5 gram
14) Kelompok Kodein dengan jumlah : 72 gram
15) Kelompok Petidin dengan jumlah : 0,9 gram
16) Kelompok Bufrenorfin dengan jumlah : 32 mg
c. surat  keterangan/pesan  penjelasan  kalau  sudah  digunakan  narkotika  dalam pengecekan laboratorium positif atas permintaan penyidik;
d. surat keterangan/pesan penjelasan dari psikiater pemerintah  ataupun psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
e. Tidak  terdapat  fakta  kalau  yang  bersangkutan  ikut  serta  dalam  peredaran  hitam narkotika. ”
Karena sifat pembatasan dalam Pesan Edaran MA ini, hingga peran hakim serta aparat penegak hukum, spesialnya penyidik serta penuntut universal, jadi sangat berarti. Misalnya, bila pengguna narkotika ditangkap dengan memakai uji laboratorium yang membagikan hasil positif,  hingga  perihal  ini  cocok  dengan  syarat  serta  membolehkan  penyidik  buat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
merekomendasikan  kepada  hakim  penyediaan  akses  rehabilitasi  kedokteran  serta  sosial di masa  mendatang.  Tetapi  sangat  disayangkan,  dalam  sebagian  permasalahan  yang mengaitkan  penangkapan  pengguna  ataupun  korban  narkoba,  pengecekan  laboratorium dicoba bukan buat membagikan akses rehabilitasi untuk pengguna narkoba melainkan buat menaikkan kekuatan pembuktian di majelis hukum. Sementara itu, bila kita melangkah lebih jauh,  menjatuhkan  hukuman  penjara  kepada  pecandu  narkoba  serta  mereka  yang  sudah dirugikan oleh penggunaannya tidak menuntaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Perihal  ini  diakibatkan  sebab  penjatuhan  pidana  penjara  tidak  cuma  membagikan  dampak jera untuk pecandu narkoba namun pula tidak melenyapkan penyakit yang dialami pecandu akibat pemakaian narkoba. Perihal ini dikhawatirkan malah sebab pecandu narkoba hendak kembali  memakai  narkoba  sehabis  keluar  dari  penjara  sebab  sakit  yang  dideritanya  akibat pemakaian narkoba belum pula menurun.[12]
Menurut  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  Narkotika  didefinisikan  sebagai  zat  atau  obat  baik  sintetik  maupun semisintetik,  berasal  dari  tumbuhan  atau  bukan  tumbuhan,  dan  dapat  menyebabkan penyusutan. atau perubahan pemahaman, kehilangan perasaan, mati rasa pada tubuh, dan ketergantungan. Menurut lampiran undang-undang, zat atau narkotika ini dikategorikan ke dalam  kelompok.  Pengaturan  narkotika  golongan  1  lebih  menyeluruh.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa khusus Narkotika Golongan 1 : Narkotika cuma digunakan  buat  riset  serta  tidak  digunakan  buat  pengobatan.  Mereka  berisiko  besar menimbulkan sindrom serta ketergantungan, semacam: Tumbuhan Papaver Somniferum L, kecuali bijinya, serta seluruh bagiannya, tercantum buah serta jeraminya.
Buah dari tanaman Papaver Somniferum L. menghasilkan opium mentah, juga dikenal sebagai getah yang membeku dengan sendirinya. Getah hanya diproses untuk pengemasan dan  transportasi  tanpa  mempertimbangkan  kandungan  morfin.  Cannabis  sativa,  atau mariyuana, adalah tanaman penghasil serat. Dikenal karena mengandung tetrahydrocannabinol  (THC),  narkotika  yang  menyebabkan  euforia  (kesenangan berkepanjangan tanpa alasan) pada penggunanya. [13]
Tumbuhan tahunan ini mempunyai daun jari serta bisa berkembang setinggi 2 m. Ini mempunyai  bunga  jantan  serta  betina  pada  tumbuhan  yang  berbeda.  Cuma  pegunungan tropis di atas permukaan laut dengan 1. 000 m yang sesuai buat budidaya ganja. Terdapat 3
tipe ganja: varietas sativa, varietas indica, serta varietas ruderalis. Jumlah THC dalam ketiga varietas ganja ini bermacam- macam. Cannabis indica mempunyai isi THC paling tinggi, diiringi oleh  cannabis  sativa  serta  ruderalis.  Sebab  isi  THC-  nya  yang  besar,  penyalahguna  ganja terpapar dampak psikoaktif yang beresiko.

## KESIMPULAN
Bentuk  proteksi  hukum  preventif,  represif,  serta  preemtif  untuk  warga  yang bergantung  pada  korban  penyalahgunaan  narkoba.  Sebaliknya  wujud  preemptive  ialah himbauan  serta  strategi  kepada  segala  susunan  warga  buat  menguasai  kebijakan  narkoba pemerintah  supaya  segala  susunan  warga  sadar  hendak  bahaya  laten  narkoba.  Wujud pencegahannya  merupakan  memasukkan  undang-undang  yang  berlaku  yang  lebih diutamakan daripada pencegahan pelanggaran terkait narkoba adalah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang narkoba. Di sisi lain, bentuk pemberantasan kejahatan secara represif berdasarkan asas kesalahan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketika polisi masih mengacu pada KUHAP dalam proses penyelesaian masalah, mulai dari  sesi  penyidikan  sampai  pelimpahan  ke  kejaksaan,  proteksi  terhadap  korban penyalahgunaan  narkoba  tidak  bisa  diberikan.  sehingga  lembaga  rehabilitasi  pada  dikala penyidikan  kepolisian  tidak  sanggup  membagikan  proteksi  hukum  kepada  korban penyalahgunaan narkoba ini. Oleh sebab itu, rehabilitasi serta bukan penjara ialah sanksi yang sangat  bisa  jadi  diterapkan  terhadap  korban  penyalahgunaan  narkoba.  Berbeda  dengan pidana penjara selaku pelanggaran yang dicoba oleh korban yang bawa akibat pidana serta membagikan  dampak  jera  untuk  korban  ketergantungan  penyalahgunaan  narkotika, rehabilitasi bertujuan buat memulihkan kesehatan jiwa korban.
Pemulihan klinis serta pemulihan sosial merupakan jaminan legal yang diberikan oleh Regulasi Narkotika kepada para penjahat serta penyintas penyalahgunaan narkotika, tetapi ini  memerlukan  fakta  lengkap  buat  mengelompokkan  seorang  selaku  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkotika.  Proses  rehabilitasi  dipecah  jadi  2  bagian:  1)  Pemulihan  lewat interaksi hukum, serta 2) pemulihan lewat siklus non- hukum, kedua siklus ini ialah bagian berarti dari karakterisasi orang selaku pecandu ataupun penyintas penyalahgunaan narkotika. Pasal  54  UU  Narkotika  mengamanatkan  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  korban penyalahgunaan  narkoba,  namun  pada  praktiknya  Pasal  103(1)  UU  Narkotika  memiliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
kekuatan untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika. Anda bisa memberikannya kepada hakim. UU Narkotika. Sementara itu UU Narkotika sudah membagikan proteksi hukum untuk pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika, tetapi implementasinya  belum  dicoba  secara  maksimal.  Sedangkan  pecandu  serta  korban penyalahgunaan  narkotika  merupakan  permasalahan  yang  dicoba  sendiri,  permasalahan pengguna  serta  korban  penyalahgunaan  narkotika  tidak  senantiasa  memerlukan  hukuman penjara  sebab  kebutuhan  rehabilitasi.  Tetapi,  permasalahan  pengguna  serta  korban penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya  ialah  tindak  pidana serta  wajib  diproses  sama dengan masalah pidana yang lain. Pemakaian sebutan “ mempertaruhkan korban ” mengacu pada suasana di mana pelakon merupakan korban dari kejahatan yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba wajib berbentuk rehabilitasi sosial serta kedokteran. Izin yang diberikan kepada anak di dasar usia yang terjerat permasalahan narkotika jelas tidak sama dengan izin yang diberikan kepada orang berusia bagi undang- undang, mengingat berlakunya pedoman lex specialis kritik legi generalis.

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Yudi, Nelvitia Purba, “Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai),
” al-hikmah , vol. 3, no. 2, pp. 548 – 570, 2022, doi: 10.1007/s11139-022-00661-6.
P. M. Marzuki, Penelitian Hukum . Kencana, 2021.
M.  I  Made  Esa  Suryaputra,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pecandu  Dan  Korban Penyalahgunaan Narkotika, ” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , vol. 8, no. 3, pp. 338 – 350, 2021.
F. Simangunsong,
“Faktor -Faktor Penyalahgunaan Narkotika, ” Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika , 2009.
M. A. Faisal and C. Z. Ali Firmansyah, “Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun, ” 2009, doi: 10.29313/.v6i2.22250.
O. A.  (Oktaphiyani)  Nongka,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, “ 2017.
T.  N.  Hasan  and  M.  Candra,  “Tinjauan  Viktimologi  Terhadap  Hak  Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless  Crime), ” PAMPAS : Journal Of Criminal , vol. 2, p.
93, 2021.
F.  Simangunsong,  “CRIMINAL  POLICY  IN  CHILDREN’S  CONSTRUCTION  EFFORTS  AS  A NARCOTIC  CRIMINAL  ACTION  PERSON, ” UNTAG  Law  Review ,  vol.  2,  no.  2,  2018,  doi: 10.36356/ulrev.v2i2.921.
S.  A.  Utama ,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ” Badamai Law Journal , vol. 3, no. 2, p. 224, 2018, doi: 10.32801/damai.v3i2.6051.
A. N. G. Santi, P. R. N. Yuliartini, and G. S. D. Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Kor ban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, ” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , vol. 2, no. 3, 2019.
ASROPI  and  S.  FATHURRAHMAN,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Hukum  Pasal  112 Ayat    (1  )  Dan  Ayat    (2  )  Undang – Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Kaitannya Dengan Penerapan Hukum Pasal 127 Ayat  (1 ) Huruf a, Ayat  (2 ), Dan Ayat  (3 ) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 20, ” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , vol. 8, no. 1, pp. 83 – 98, 2018.
A.  A. I.  M.  Candra  Dewi,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KORBAN  PENYALAHGUNA NARKOTIKA  DENGAN  BERLAKUNYA  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN  2009 TENTANG NARKOTIKA, ” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , vol. 1, no. 1, 2012, doi: 10.24843/jmhu.2012.v01.i01.p01.
Dania. T. B. Putri, “Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan,” Drug Policy Briefing Transnational Institute , vol. 44, 2016.