Volume 3  Issue 1,  March 2019:  pp.  116-131.  Copyright  ©  2019  HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)

## Effectiveness of Marriage Recording According to Law Number 1 Year 1974
(Study in Polewali Mandar District)

## Samsidar
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia E-mail: imanuelmdumais@gmail.com

## Syamsuddin Pasamai
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

## Sri Lestari Poernomo
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  marriage  records  in Polewali Mandar District. The approach method used in this study is normative and empirical  methods.  The  research  location  was  Polewali  Mandar  District,  West Sulawesi  Province.  The  results  of  the  study  showed  that  marriage  registration  in Polewali  Mandar  District  was  in  fact  already  a  marginal  aspect  of  marriage.  In addition to the factors marginalizing the issue of marriage registration, the views and legal awareness of the community have been relatively high regarding marital status,  especially  underhanded  marriages  which  do  not  obtain  legitimacy  from ordinary people. Regarding the registration of marriage, it is known as the official marriage, which means the official marriage is a registered marriage. However, in Indonesia there are rules in the form of laws that each marriage must be recorded, and this recorded marriage can be called official marriage and legal force. Whereas unregistered marriages which are termed marriage under the hand, mean unofficial and marriage is not legally enforceable.
Keyword: Effectiveness; Marriage; Marriage Registration
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  pencatatan perkawinan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode  normatif dan empiris. Lokasi penelitian ialah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar pada kenyataannya sudah  merupakan  aspek  marginal  di  dalam  perkawinan.  Selain  faktor memarginalkan  persoalan  pencatatan  perkawinan,  pandangan  dan  kesadaran hukum  masyarakat  sudah  relatif  tinggi  mengenai  status  perkawinan  terutama perkawinan  di  bawah  tangan  yang  tidak  memperoleh  legitimasi  dari  kalangan masyarakat  awam.  Berkenaan  dengan  pencatatan  perkawinan  tersebut  dikenal dengan  istilah  nikah  resmi  yang  mana  maksud  dari  nikah  resmi  itu  adalah perkawinan  yang  tercatat.  Akan  tetapi  di  Indonesia  ada  aturan  dalam  bentuk undang-undang  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dicatat,  dan  perkawinan  yang tercatat  inilah  yang  dapat  disebut  perkawinan  resmi  serta  berkekuatan  hukum. Sedang perkawinan yang tidak tercatat yang diistilahkan dengan nikah di bawah tangan,  berarti  tidak  resmi  dan  perkawinan  (nikah)  tersebut  tidak  berkekuatan hukum.
Kata kunci: Efektivitas; Perkawinan; Pencatatan Perkawinan

## PENDAHULUAN
Secara historis, syariat Islam baik Al- Qur’an atau Al -Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat ( mudayanah ) yang dilakukan  tidak  secara  tunai  untuk  waktu  tertentu,  diperintahkan  untuk  mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam  di  Indonesia  perlu  mengaturnya  guna  kepentingan  kepastian  hukum  di  dalam masyarakat.
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan dalam  masyarakat,  baik  perkawinan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  Islam. Pencatatan  perkawinan  merupakan  upaya  untuk  menjaga  kesucian  aspek  hukum  yang timbul  dari  ikatan  perkawinan.  Realisasi  pencatatan  itu,  melahirkan  Akta  Nikah  yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.
Selain hal itu, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa  disebut  taklik  talak  atau  penggantungan  talak,  yaitu  teks  yang  dibaca  oleh  suami sesudah  akad  nikah  sebagai  janji  setia  terhadap  istrinya.  Sesudah  pembacaan  tersebut kedua mempelai menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh Pegawai  Pencatat  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Setelah  itu,  diikuti  oleh  kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah. Kemudian wali nikah atau yang mewakilinya, juga turut serta bertanda tangan. Dengan penandatanganan Akta Nikah
dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan pasal 11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  mempunyai  kekuatan  hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
Analisa Akibat Hukum Nikah Tidak Tercatat Ditinjau dari Perspektif Gender bahwa perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah.
Suatu  perkawinan  yang  tidak  tercatat  akan  menghilangkan  hak  istri  untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan  yang  demikian  bertentangan  dengan  aspek  kesetaraan  gender.  Karena  itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. 1 Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.
Masalah pencatatan perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sampai diundangkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah menjadi persoalan krusial, baik oleh karena pemikiran dimana hukum negara tidak boleh berada di bawah otoritas agama, maupun oleh karena pencatatan itu sendiri sering dihubung-hubungkan dengan absahnya perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  pada  prinsipnya  merupakan  hak  dasar  dalam  keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah sirih atau perkawinan yang  tidak  dicatatkan  dalam  administrasi  negara  mengakibatkan  perempuan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  dalam  hak  status  pengasuhan  anak,  hak  waris  dan  hak-hak lainnya sebagai istri yang pada akhirnya sangat merugikan pihak perempuan. 2
Konflik pada tingkat pembuatan aturan sebagaimana tersebut membiaskan suatu kondisi labil dalam tatanan pemahaman dan perilaku masyarakat demikian juga respons pejabat  yang  berwenang  sampai  ke  tingkat  yang  paling  bawah  yaitu  kecamatan  dan kelurahan/desa. Urgensi pencatatan perkawinan hanya berada di bawah sub koordinasi aspek-aspek substansial bahkan terkadang tidak dipandang sebagai prosesi perkawinan.
1 M. Quraish Shihab, Perempuan, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 216.
2 Achmad Sukardja, Hukum Keluarga dan Peradilan Keluarga di Indonesia, Jakarta Mahkamah Agung, 2001, tanpa halaman.
Terdapat  suatu  kesan,  bahwa  ketaatan  masyarakat  untuk  aktif  mencatatkan perkawinannya semata-mata adalah ketaatan artifisial, dan bukan karena suatu ketaatan atas dasar kewajiban dan kebutuhan.
Dari  sudut  pandang  komunikasi  dan  sosialisasi  hukum,  mulai  dari  madrasah sampai ke perguruan tinggi agama, pengajian-pengajian, dan majelis-majelis taklim, yang menjadi fokus perhatian ( focus concern ) dalam hal perkawinan hanyalah persoalan teknis perkawinan  (syarat  dan  rukun  perkawinan),  adapun  administrasi  perkawinan,  yang antara lain meliputi pencatatannya seolah-olah hanyalah sebagai aspek pelengkap. Orang- orang akan jauh lebih merasa malu jika uang belanja yang diberikan relatif sedikit dari yang diharapkan, dibandingkan jika perkawinannya dilakukan secara di bawah tangan.
Di  Sulawesi  Barat  pada  umumnya  khususnya  di  Kabupaten  Polewali  Mandar, pemahaman hukum perkawinan menurut tatanan agama bukan hanya berkisar pada sah atau tidaknya sebuah perkawinan, tetapi sudah sebahagian besar masyarakatnya sudah memahami hukum yang mempersoalkan benar atau tidaknya dari suatu perkawinan dari segi hukum positif.
Kabupaten  Polewali  Mandar  cukup  relevan  untuk  dijadikan  obyek  penelitian, sebagai salah satu barometer Provinsi Sulawesi Barat, karena hingga pertengahan tahun 2018  ini  masalah  pencatatan  nikah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  masih kurang efektif karena hingga saat ini terbukti dengan adanya kurang lebih 200 pasangan suami  istri  yang  tidak  mencatatkan  perkawinannya  hingga  secara  otomatis  tidak memperoleh  Buku  Kutipan  Akta  Nikah.  Tidak  adanya  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  yang mereka  terima  maka  upaya  hukum  yang  akan  mereka  lakukan  nantinya  dalam  hal pengurusan  akta  kelahiran,  kartu  keluarga  dan  lainnya  tidak  dapat  dilakukan  karena faktor  penting  dari  terbitnya  surat-surat  atau  akta  tersebut  berawal  dari  adanya  Buku Kutipan Akta Nikah.
Pada  sebahagian  masyarakat  memahami  apabila  perkawinan  tidak  tercatat sebagaimana mestinya, persoalan yang timbul bukan hanya kepada pasangan suami istri yang bersangkutan, akan tetapi juga akan menimbulkan persoalan lain di antara anak-anak yang akan dilahirkan nanti, persoalan kewarisan dan sengketa keperdataan lainnya yang melibatkan orang lain. Jika frekuensi pencatatan perkawinan efektif, maka hal itu  akan menciptakan  persoalan  kemasyarakatan  yang  relatif  tidak  rumit  terutama  pada  masa- masa yang akan datang.
Pencatatan  perkawinan  menjadi  salah  satu  hak  warga  negara  dimaksud  adalah dengan merujuk  kepada ketentuan peraturan perundang-undangan  nasional  Indonesia, khususnya  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pencatatan  perkawinan.  Adapun yang  menjadi  dasar  bagi  setiap  warga  yang  melangsungkan  perkawinan  untuk mendapatkan  haknya  agar  perkawinannya  dicatat  serta  mereka  mendapatkan  kutipan akta  nikah,  lalu  kemudian  melahirkan  kewajiban  bagi  Negara  untuk  mencatat  dan mengeluarkan serta memberikan kutipan akta nikah warganya, tentu jika perkawinan itu dilaksanakan sesuai aturan dan kehendak hukum negara.
Atas  konstruksi  hukum  tersebut,  perkawinan  yang  dilaksanakan  itu  merupakan perkawinan yang sah menurut kriteria hukum yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan  di  Indonesia  (Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan jo . Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam), bahwa sahnya perkawinan orang Islam itu jika mereka melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Lalu, suatu perkawinan yang sah menurut hukum harus dicatat. Artinya, orang yang melangsungkan perkawinan  tersebut  berhak  mendapatkan  pelayanan  hukum  dari  negara  tentang pencatatan perkawinannya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum
Perkawinan menurut terminologi agama adalah “pernikahan”, yaitu ikatan (akad) yang secara khusus diperuntukkan untuk sepasang suami istri dalam rangka hidup bersama, disebut “nikah”, akan tetapi di Indonesia diterjemahkan dengan “perkawinan”. Undang - Undang yang mengaturnya disebut Undang-Undang Perkawinan.
Secara  normatif,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan) merumuskan suatu pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Di dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI), perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (saling mengasihi), dan rahmah (saling menyayangi).
Dalam  pengertian  tersebut  terdapat  kata  “ikatan  lahir  batin”,  yaitu  perikatan  di dalam  suatu  tatanan  sistem  kejiwaan  dan  hukum,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga yang  bermuatan sakinah , mawaddah dan rahmah (tenang,  dan  kasih  sayang),  kekal ( unlimited time ) berdasarkan ketentuan agama yang dianut.
Konotasi suatu ikatan lahir dapat dipahami sebagai suatu perikatan yuridis, akan tetapi  ikatan  batin  tidak  ditemukan  di  dalam  pengertian  perkawinan  pada  umumnya, terutama dikaitkan dengan permasalahan hukum, karena ikatan tersebut memuat norma- norma agama dan perasaan saling cinta mencintai antara suami istri, meskipun demikian tanpa terwujudnya suatu ikatan batin, perkawinan tidak menjadi batal.
Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam meletakkan substansi agama sebagai dasar perkawinan. Selain  itu,  dalam  kaitannya  dengan  lingkungan  masyarakat,  perkawinan  seharusnya dilaksanakan secara tertib, baik dari segi sistem administrasi negara, maupun peraturan teknis agama yang dianut oleh pasangan suami istri.
Menurut  Muhammad  Amin  Suma 3 menyatakan  bahwa  paling  tidak  menurut sebagian ahli hukum, di antaranya Sayuti Thalib dan Mohd.  Idris Ramulyo,  perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu :
a. Perkawinan dari segi sosial;
b. Perkawinan dari segi agama;
c. Perkawinan dari segi hukum.
Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui  suatu  penilaian  yang  umum  bahwa  orang  yang  berkeluarga  atau  pernah berkeluarga  (dianggap)  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  dihargai  (terhormat)  dari mereka  yang  tidak  kawin.  Sedangkan  dari  segi  sudut  pandang  keagamaan,  perkawinan merupakan  suatu  hal  yang  dipandang  suci  (sakral).  Karenanya  tidaklah  mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.
Perkawinan  sangat  erat  kaitannya  dengan  sistem  kemasyarakatan,  apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tatanan normatif akan menciptakan masyarakat yang kondusif.  Eratnya hubungan antara keluarga di satu pihak dan masyarakat di lain pihak,  tidaklah  mengherankan  jika  masyarakat  atau  dalam  hal  ini  negara  banyak  turut campur tangan dalam urusan keluarga ini dengan segala bentuk peraturan yang dibuatnya.
3 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 79.
Banyaknya  peraturan  tersebut  menunjukkan  makin  banyaknya  keluarga  mendapat perhatian negara. Walaupun akibatnya terdapat banyak pembatasan terhadap kebebasan keluarga,  akan  tetapi  pembatasan-pembatasan  itu  diadakan  demi  kelangsungan kehidupan  keluarga  itu  sendiri,  dan  ini  berarti  kelangsungan  masyarakat  atau  negara dimana keluarga itu berada.
Terjadinya rumah tangga/perkawinan yang pecah, dan terutama jika hal itu banyak terjadi,  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  kehidupan  masyarakat  pada  umumnya, sebagaimana dikemukakan John Eckelaar 4 :
The breakdown of a marriage ivolves more than the cessation of relationship between two individuals, for it signifies the ultimate collapse of what is the most important social group in the community.
(Terjadinya perceraian banyak disebabkan oleh karena kemudahan semu di dalam melakukan  perkawinan,  antara  lain  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  bawah otoritas pejabat umum yang berwenang).
Dalam  konteks  pencatatan  perkawinan,  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan yang berlaku dan tujuan pencatatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975.  Dalam  Undang-Undang  ini  dinyatakan  bahwa  suatu perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang  misalnya  kelahiran,  kematian,  yang dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta  resmi  yang  dianut  dalam  daftar pencatatan.  Pencatatan  perkawinan  bukan  sekedar  pencatatan  untuk  peringatan, melainkan pencatatan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada suatu Akta Nikah.
Sejak  penandatanganan  pencatatan  tersebut,  semua  orang  dianggap  mengetahui adanya  peristiwa  perkawinan.  Untuk  memenuhi  ketentuan  pencatatan  tersebut,  maka setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  atau  di  bawah  pengawasan Pegawai  Pencatat  Nikah,  karena  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  perkawinan  yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
4 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm 8.
Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama  tempat  perkawinan  berlangsung  merupakan  salah  satu  perbuatan  pejabat administrasi  negara.  Pejabat  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  tersebut merupakan  hierarki  dari  Kementerian  Agama  ke  eselon  terendah  di  kecamatan, bertanggung  jawab  melakukan  pencatatan  perkawinan  ke  dalam  sebuah  akta  nikah berdasarkan  Daftar  Pemeriksaan  Nikah  (disebut  DPN)  kemudian  dituangkan  ke  dalam Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah dan diumumkan kepada khalayak umum, sehingga pada saat penandatanganan pencatatan, menurut hukum, dianggap semua orang telah mengetahuinya.
Pencatatan  di  luar  instansi  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama, meskipun bernilai administratif, akan tetapi hanya bersifat pencatatan di bawah tangan dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat.  Dengan  memperhatikan ketentuan-ketentuan  yang  termuat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975, terdapat beberapa tahap dalam pencatatan perkawinan yaitu: pemberitahuan, penelitian, pengumuman dan registrasi.

## Pemberitahuan Perkawinan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap orang yang akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan  kehendaknya  itu  kepada  Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  itu akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut harus  dilakukan  sekurang-kurangnya  sepuluh  hari  kerja  sebelum  perkawinan  itu dilaksanakan. Pengecualian terhadap jangka waktu sepuluh hari tersebut dapat diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah dengan disertai alasan penting. Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
Berkenaan  dengan  ketentuan  tersebut,  pada  prinsipnya  kehendak  untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu dan kedua calon mempelai,  atau  oleh  orang  tuanya  atau  wakilnya.  Tetapi  apabila  karena  sesuatu  alasan yang  sah  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  secara  lisan  itu  tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu, maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.
Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur tentang keharusan pemberitahuan  itu  memuat  nama,  umur,  agama-kepercayaan,  tempat  kediaman  calon
mempelai,  dan  apabila  salah  seorang  atau  kedua-duanya  kawin,  disebutkan  juga  nama suami atau istri terdahulu. Penjelasan atas pasal tersebut menentukan selanjutnya bahwa mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga hendaknya dalam pemberitahuan itu dicantumkan  juga  kedua  nama  tersebut,  di  samping  itu  masih  terbuka  kemungkinan penambahan  pemberitahuan  dengan  hal-hal  yang  lain  yang  dirasakan  perlu,  misalnya mengenai wali nikah dan mahar (maskawin) yang akan diberikan kepada calon istri.

## Penelitian
Setelah  pegawai  pencatat  nikah  menerima  pemberitahuan,  lalu  pegawai  tersebut melakukan  penelitian  tentang  syarat-syarat  perkawinan,  dan  kemungkinan  adanya halangan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan.
Pegawai  pencatat  nikah  juga  meneliti  berkas  yang  terkait  dengan  kemungkinan perkawinan  dilakukan  di  bawah  umur  atau  karena  salah  seorang  atau  kedua  calon mempelai pernah kawin. Berkas tersebut yaitu:
(1) Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak terdapat  akta  kelahiran  atau  akta  kenal  lahir,  dapat  dipergunakan  surat keterangan  yang  menyatakan  umur  dan  asal  usul  calon  mempelai  yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengannya.
(2) Keterangan  mengenai  nama,  agama-kepercayaan,  pekerjaan,  dan  tempat tinggal orang tua calon mempelai.
(3) Penetapan pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) Penetapan  pengadilan  apabila  salah  seorang  calon  mempelai  atau  kedua- duanya belum mencapai umur 21 tahun.
(4) Penetapan  pengadilan  sebagai  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  4  Undang- Undang Perkawinan dalam hal calon mempelai akan melakukan poligami.
(5) Penetapan  dispensasi  kawin  sebagai  dimaksudkan  dalam  pasal  7  Undang- Undang Perkawinan.
(6) Surat kematian istri atau suami terdahulu atau, dalam hal terjadi perceraian, surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.
(7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Panglima TNI atau Kapolri apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya anggota TNI dan Polri.
(8) Surat Kuasa Otentik yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.
Oleh Pegawai Pencatat Nikah, hasil penelitian itu kemudian ditulis di dalam sebuah daftar  yang  telah  disediakan.  Apabila  Pegawai  Pencatat  Nikah  tersebut  melihat  adanya halangan  atau  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  perkawinan,  maka  hal  itu  diberikan kepada calon mempelai, atau orang tua, atau wakil mempelai.

## Pengumuman
Jika  segala  persyaratan  tentang  pemberitahuan  telah  terpenuhi  serta  hasil  penelitian menunjukkan  tidak  terdapat  halangan  perkawinan,  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  lalu menyelenggarakan pengumuman dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir  yang  ditentukan  yang  mudah  dibaca  oleh  umum  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan.

## Registrasi (Pencatatan)
Pencatatan di dalam tahapan ini ialah pencatatan dalam pengertian sempit, yaitu sesuai dengan  maksud  pasal  11  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  yakni perkawinan dicatat resmi jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua  orang  saksi,  wali  nikah  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah,  setelah  itu  dilakukan penandatanganan Buku Akta Nikah (Model N) yang kutipannya berupa surat nikah (Model NA).
Relasi  Teori Maqashid  As- Syari’ah dan  Tujuan  Hukum  Terhadap  Ketentuan Pencatatan Perkawinan
Dalam demokrasi modern, terdapat tiga cabang kekuasaan utama ( primary state’s organs ) merujuk pada konsep separations of power , yaitu legislature, executive and judiciary , yang dialokasikan pada fungsi law making, execution and review .
Dalam  konsep maqashid  as- syar’iyah diharapkan  segala  sesuatu  yang  dikerjakan manusia  tidak  lepas  dari  kemaslahatan  manusia  itu  sendiri  dan  manusia  di  sekitarnya. Oleh karena itu, segala yang tidak sejiwa dengan tujuan perbuatan baik haruslah dihindari, maka  dalam  hal  perkawinan  harus  dipelihara  kemaslahatan  bagi  orang  yang melaksanakan perkawinan dan keturunannya.
Ketentuan pencatatan perkawinan yang tujuannya untuk ketertiban dan kepastian hukum jika dikaji dengan menggunakan teori mashlahah atau maqashid as- syari’ah As - Syathibi, dapat dirumuskan sebagai berikut 5 :
a. Bahwa ketertiban adalah sebuah keniscayaan, karena Allah SWT menciptakan dan mengelola alam ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, kedisiplinan  serta  perhitungan  yang  sangat  detail.  Begitu  juga  dengan perkawinan merupakan sistem yang teratur sebagai wadah bagi fitrah dua jenis manusia  yang  berbeda  jenis  kelamin  dan  berpasangan  untuk  membina keluarga bahagia. Oleh karena itu pencatatan perkawinan telah sesuai dengan semangat ajaran agama Islam.
b. Bahwa  ketentuan  pencatatan  perkawinan  tidak  ditunjukkan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  teks-teks  suci  (Al-Qur ’ an  dan  as- Sunnah),  Islam  dalam  praktik  kenabian  tidak  mengenal  itu,  sehingga  sudah tepat  mengkaji  permasalahan  ini  dengan  teori mashlahah atau maqashid  as- syari’ah karena salah satu kriteria dari teori maslahat adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukkannya.
c. Bahwa  di  zaman  sekarang  dengan  jumlah  penduduk  yang  semakin  banyak, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, perceraian,  kematian  dan  lain-lain,  mutlak  diperlukan.  Karena  jika  tidak dilakukan  akan  menimbulkan  ketidakteraturan  dan  ketidaktertiban  dalam kehidupan  bermasyarakat,  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan penyelundupan  hukum,  dengan  demikian  ketentuan  pencatatan  perkawinan sejalan dengan maqashid as- syari’ah .
d. Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  ketenteraman  tidak  terpenuhi,  hal  itu berarti  tujuan  primer ad-Dharury ,  berupa hifdz  al-nasl (memelihara keturunan/kehormatan)  dan hifdz  al-mal (memelihara  harta)  tidak  tercapai.
Dengan demikian pencatatan perkawinan jelas menolak
5 Nurhadi, Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam Menurut Teori Maqashid As- Syari’ah As-Syathibi Dan Teori  Tujuan  Hukum  Menurut  Gustav  Radbruch ,  Hukum  dan  Peradilan,  http://hukum-dan- peradilan.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar.html, diakses pada tanggal 18 April 2018.
kemudaratan/kerugian  bagi  anggota  keluarga  dan  memberikan  manfaat berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.
e. Bahwa  pencatatan  perkawinan  telah  memberikan  kemaslahatan/  keadilan sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia  secara  umum  tidak  terbatas  pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakkan adalah kemaslahatan  umum  bukan  kemaslahatan  individu.  Hal  itu  sejalan  dengan kaidah fiqh : ةحلصملا ةماعلا ةمدقم ىلع ةحلصملا ةصاخلا ” Kemaslahatan umum (publik) harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.
f. Bahwa  secara  normatif  undang-undang  perkawinan  telah  mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta  telah  mempertimbangkan  Hukum  Agama  Kepercayaan  dalam masyarakat,  oleh  karena  itu  seharusnya  pelaksanaan  ketentuan  pencatatan perkawinan itu menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak- hak  anggota  keluarga,  sebaliknya  tidak  boleh  menyulitkan  masyarakat,  baik dari segi biaya, waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam praktiknya untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum ( al- man’i ) lain yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penetapan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Perkawinan  adalah  kebijakan  yang  sangat  tepat,  karena  pencatatan  nikah  bukan  satu- satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan, karena itu, akta nikah atau pencatatan nikah adalah sebagai alat bukti tetapi bukan alat bukti yang menentukan. Karena yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama, maka alat bukti perkawinan juga harus tidak bertentangan dengan agama. Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order), pengakuan dan perlindungan hukum, kepastian dan kemudahan hukum.

## Realitas Pencatatan Sipil di Kabupaten Polewali Mandar
Pencatatan  perkawinan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  pada  kenyataannya  sudah merupakan  aspek  marginal  di  dalam  perkawinan,  di  antara  perkara  perceraian  yang diajukan tanpa dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah atau Duplikatnya berbeda dengan
aspek-aspek  substansial  (akad  nikah,  saksi-saksi  nikah  dan  wali  serta  mahar)  dimana pihak-pihak  dan  keluarga  mempelai  yang  proaktif,  demikian  juga  di  dalam  pencatatan perkawinan yang aktif bukan saja pegawai pencatat nikah (PPN) tetapi keluarga dan kedua mempelai juga aktif. Karena mereka sudah menyadari bahwa di samping perintah undang- undang terlebih perintah agama melakukan pencatatan perkawinan.
Ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, sudah terpikirkan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian (surat nikah umumnya dipergunakan untuk perceraian), harta  yang  terkumpul  selama  perkawinan  kelak,  pengurusan  akta  kelahiran  anak  yang nantinya akan lahir dalam pasangan suami istri. Hal ini memberikan pengaruh terhadap keinginan untuk mencatat perkawinan.
Masyarakat  sudah  mempersamakan  kedudukan  akta  nikah  dengan  akta-akta lainnya,  seperti  akta  kelahiran,  akta  jual  beli,  surat-surat  tanah,  kartu  tanda  penduduk yang  secara  langsung  dirasakan  kepentingannya  di  dalam  lalu  lintas  pergaulan masyarakat,  kutipan  akta  nikah  bukan  saja  dipergunakan  bila  salah  satu  pihak  akan mengajukan  perceraian  di  pengadilan  agama,  tetapi  sudah  menyangkut  beberapa  hal, seperti pengurusan akta lahir anak, pendaftaran calon jamaah haji, pengurusan pensiunan janda anggota veteran, pencairan uang di bank apabila istri atau suami meninggal dunia yang  tidak  memiliki  akta  nikah,  pengurusan  uang  taspen.  Kenyataan  tersebut  sudah mempengaruhi ketergantungan pasangan suami istri untuk berurusan dengan pencatatan perkawinan.
Selain  faktor  memarginalkan  persoalan  pencatatan  perkawinan,  pandangan  dan kesadaran hukum masyarakat sudah relatif tinggi mengenai status perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam. Perkawinan di bawah tangan tidak dianggap sebagai salah satu alternatif solusi jika terjadi permasalahan perkawinan, misalnya kawin lari di luar nikah atau perkawinan yang tidak mendapat restu dari lingkungan keluarga.
Keyakinan  dan  pemahaman  hukum  masyarakat  mengenai  perlu  atau  tidaknya pencatatan perkawinan didasari oleh persepsi mengenai kedudukan perkawinan sebagai perikatan  individual  dan  ketergantungannya  bertumpu  pada  wali  nikah  (orang  tua mempelai wanita). Jika wali nikah telah bersedia mengawinkan, dihadiri oleh saksi-saksi nikah, dan mempelai pria sanggup memberikan mahar yang layak, maka perkawinan tidak dianggap  telah  terwujud,  tanpa  melibatkan  otoritas  pemerintah.  Perkawinan  yang dilaksanakan  di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  terjadi  di  luar  konstelasi
hukum positif, karena kejadiannya berada di luar tatanan yang telah diatur secara formal di dalam undang-undang.
Mengenai perkawinan yang dilaksanakan di bawah tangan tersebut, atau tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, dan tidak mempunyai surat nikah didasari oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun peraturan perundang-undangan dengan tegas menyebutkan  adanya  sanksi,  akan  tetapi  jika  terdapat  pelanggaran,  sulit  untuk menerapkan  sanksi  hukum  dimaksud,  terutama  karena  lemahnya  sistem  penegakan hukum ( law enforcement ).
Lemahnya  sistem  penegakan  hukum  tersebut  tampaknya  bukan  merupakan kejadian yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan keyakinan beragama yang dianut masyarakat,  bahwa  perkawinan  yang  tidak  tercatat  adalah  sah  sepanjang  dilakukan menurut  ketentuan  hukum  agama  yang  dianut,  dan  agama  yang  tidak  mewajibkan pencatatan perkawinan tersebut. Lemahnya sistem hukum di Kabupaten Polewali Mandar ini  sehingga  masih  banyak  permasalahan-permasalahan  sehingga  tidak  dilakukannya pencatatan nikah pada kebanyakan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, antara lain karena  adanya  pernikahan  yang  dilakukan  di  bawah  umur,  pernikahan  yang  dilakukan tanpa restu orang tua (kawin lari), dan pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan kondisi (hamil).
Atas dasar tersebut, pencatatan perkawinan sebagai salah satu dasar perkawinan relevan menjadi topik kajian masalah perkawinan yaitu dalam rangka menciptakan tertib hukum  perkawinan  dan  meningkatkan  sistem  penegakan  hukum  ( law  enforcement ) hukum  perkawinan.  Sehingga  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai perkawinan di Indonesia, ada semacam arahan bahwa dalam rangka menertibkan hukum di bidang perkawinan maka setiap perkawinan yang dapat diakui sah oleh hukum agama harus dicatat.
Suatu perkawinan tidak berkekuatan hukum artinya  perkawinan tersebut dalam pandangan hukum tidak pernah terjadi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi peristiwa hukum lain yang timbul darinya. Atas dasar itu, perkawinan yang sebenarnya secara faktual telah dilaksanakan tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum bagi semua peristiwa hukum yang timbul karena perkawinan tersebut. Sebab sekalipun perkawinan telah ada dan telah terjadi, akan tetapi dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku
perkawinan tersebut belum pernah terjadi, atau dianggap belum pernah terjadi. Dengan kata lain, suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap belum pernah terjadi sama artinya  dengan  tidak  ada  perkawinan  ( wujuduhu  ka’adamihi ).  Hal  ini  dipahami  dari ketentuan aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai perkawinan.
Jika  halnya  seperti  dikemukakan  di  atas  bahwa  perkawinan  yang  tidak  tercatat tidak  memiliki  kekuatan  hukum,  dan  suatu  perkawinan  yang  tidak  memiliki  kekuatan hukum artinya perkawinan itu belum pernah terjadi, atau sama artinya dengan tidak ada perkawinan,  maka  masalah  pencatatan  perkawinan  ini  sebenarnya  dapat  dikatakan merupakan masalah yang sangat urgen.
Adapun  urgensi  dari  pencatatan  perkawinan  dimaksud  adalah  terutama  ketika dikaitkan dengan hak setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban negara. Pertama , bahwa pelaksanaan pencatatan nikah yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi hukum pada masyarakat tentang arti penting dari  pencatatan  nikah  tersebut;  Kedua,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam pelaksanaan  pencatatan  nikah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  yaitu  faktor  substansi hukum, penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, pengetahuan hukum masyarakat, faktor ekonomi dan lingkungan.

## KESIMPULAN
Masalah  perkawinan  di  samping  adalah  sebagai  sunah  dari  Rasulullah  SAW  dan merupakan  kodrat  manusia,  akan  tetapi  perkawinan  itu  perlu  diatur  sedemikian  rupa sehingga  menjadi  tertib  dan  teratur.  Salah  satu  sarana  untuk  mengatur  dan  tertibnya lembaga perkawinan itu adalah dengan pencatatan. Pencatatan perkawinan di Kabupaten Polewali  Mandar  pada  kenyataannya  sudah  merupakan  aspek  marginal  di  dalam perkawinan. Selain faktor memarginalkan persoalan pencatatan perkawinan, pandangan dan  kesadaran  hukum  masyarakat  sudah  relatif  tinggi  mengenai  status  perkawinan terutama perkawinan di bawah tangan yang tidak memperoleh legitimasi dari kalangan masyarakat awam.
Berkenaan dengan pencatatan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah resmi  yang  mana  maksud  dari  nikah  resmi  itu  adalah  perkawinan  yang  tercatat.  Akan tetapi di Indonesia ada aturan dalam bentuk undang-undang bahwa setiap perkawinan harus dicatat, dan perkawinan yang tercatat inilah yang dapat disebut perkawinan resmi serta  berkekuatan  hukum.  Sedang  perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang  diistilahkan
dengan nikah di bawah tangan, berarti tidak resmi dan perkawinan (nikah) tersebut tidak berkekuatan hukum.

## Daftar Pustaka
Buku
Rasjidi,  Lili, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
Shihab, M. Quraish, Perempuan , Jakarta: Lentera Hati, 2006.
Sukardja,  Achmad, Hukum  Keluarga  dan  Peradilan  Keluarga  di  Indonesia ,  Jakarta: Mahkamah Agung, 2001
Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cet. I,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  RI,  Nomor  9  Tahun  1975,  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## Internet
Nurhadi, Pencatatan Perkawinan Bagi Umat Islam Menurut Teori Maqashid As- Syari’ah As- Syathibi Dan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch , Hukum dan Peradilan, http://hukum-dan-peradilan.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-false-false-false- in-x-none-ar.html, diakses pada tanggal 18 April 2018.