E-ISSN 2581-1002

## DETERMINAN NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH – STUDI PADA SKPK KABUPATEN PIDIE
Weni Nuranda* 1 , Heru Fahlevi *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : hfahlevi@unsyiah.ac.id *2

## Abstrak
The purpose of this study is to examine the effect of human resource capacities, information technology utilization, accounting  internal  control  and  local  government  financial  monitor  on  information  value  of  local  government financial reporting.The popullation in this study is 38 Working Units (or Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/SKPK) in kabupaten Pidie. This study involved all the SKPK as research sample. Data was collected through questionnaires that  distributed  and  filled  by  two  respondents  from  each  SKPK i.e.  Financial  Administration  Officers  (or  Pejabat Penatausahaan  Keuangan/PPK)  and  Accounting  Staffs.  Multiple  regression  method  was  used  to  analyses  the collected data. This study confirms that human resource capacities, information technology  utilization, accounting internal  control  and  local  government  financial  monitor  determine  the  information  value  of  regional  government financial reporting of SKPK Kabupaten Pidie both individually and collectively.
Keywords: human  resource  capacities,  information  technology  utilization,  accounting  internal  control,  financial monitor, information value, SKPK
1. Pendahuluan Tingginya harapan masyarakat  terhadap pelaksanaan otonomi daerah membuat kebutuhan atas informasi  keuangan  semakin  meningkat  khususnya informasi  keuangan  pemerintah  daerah.  Informasi akuntansi  yang  terdapat  di  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  disyaratkan  memenuhi  beberapa karakteristik  kualitatif  yang  didefinisikan  Peraturan Pemerintah  No.71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan.  Menurut  Nanda  (2016) Standar  akuntansi  pemerintahan  dibutuhkan  dalam rangka  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBN/APBD  yang  berupa  laporan keuangan  yang  meliputi  laporan  realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan keuangan. Pemerintah  wajib  mengungkapkan  laporan keuangannya sebagai pertanngungjawaban memberikan informasi mengenai transparansi pelaporan keuangan yang jujur dan terbuka.
Informasi  yang  dapat  diandalkan  dan  mampu menjadi  acuan  dalam  pengambilan  keputusan  adalah informasi yang memiliki nilai. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan  sebuah  keputusan  (Suwarjono,  2005). Nilai tersebut dapat ditentukan oleh manfaat dan biaya
penempatannya  (Puspitawati  dan  Anggadini,  2015). Suatu informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih besar di bandingkan dengan biaya penempatannya.  Disamping  itu,  keandalan  dan ketepatwaktuan  penyajian  informasi  juga  merupakan kriteria dari nilai informasi laporan keuangan (Wansya et al., 2012).
Penelitian terdahulu  menemukan bahwa keterandalan  dan  ketepatwaktuan  nilai  informasi pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  dipengaruhi oleh hasil kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi  dan  pengendalian  internal akuntansi  (Ariesta,  2003).  Penelitian  Pratiwi  et  al., (2015) menunjukkan hasil yang sejalan yaitu semakin baik  kualitas  sumber  daya  manusia  maka  semakin baik pula nilai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan,  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  didukung  adanya  teknologi  informasi menentukan  proses  pelaporan  keuangan  sehingga dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  handal dan  tepat  waktu.  Faktor  lain  yang  menentukan  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pada  penelitian terdahulu  adalah  pemanfaatan  kemajuan  teknologi informasi  (Sari  at  al.,2014)    dan  pengendalian  intern akuntansi (Primayana et al., 2014).
Penelitian ini  dilakukan pada SKPK kabupaten pidie  dengan  alasan  bahwa  Kabupaten  Pidie memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun 2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa penatausahaan laporan keuangan  di  kabupaten  tersebut  belum  optimal termasuk  antara  SKPD.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas sumber daya manusia,pemanfaatan
teknologi informasi,pengendalian internal akuntansi dan pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.

## 2. Telaah  Literatur  Dan    Pengembangan Hipotesis

## Nilai Informasi
Agar  manfaat  dan  tujuan  penyajian  laporan keuangan  pemerintah  dapat  dipenuhi  maka  informasi yang  disajikan  harus  merupakan  informasi  yang bermanfaat  bagi  pihak  yang  berkepentingan  dengan informasi  tersebut  (Indriasari  dan  Nahartyo,  2013). Suwarjono  (2005)  mendefinisikan  nilai  informasi sebagai  kemampuan  informasi  untuk  meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan  keputusan.  Disamping  itu,  nilai informasi  pelaporan  pemerintah  merujuk  kepada informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan yang dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya  dalam  mengambil  keputusan,  terbebas dari  kesalahan  yang  substansial  dan  diandalkan  dan dibandingkan (Fernanda, 2008).
Wansyah  et  al.,(2012)  didalam  penelitiannya menyatakan bahwa informasi yang tersajikan mungkin relevan,  tetapi  jika  hakikat  atau  penyajiannya  tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara  potensial  dapat  menyesatkan.  Keterandalan adalah bagaimana suatu informasi  memiliki kemampuan  untuk  memberi  keyakinan  bahwa informasi  tersebut  tidak  diragukan  lagi  kebenarannya atau valid. Tepat waktu berdasarkan PP No 71 Tahun 2010  dimaksudkan  bahwa  informasi  yang  disajikan dengan  tepat  waktu  maka  akan  berpengaruh  dan berguna dalam pengambilan keputusan.
Indriasari dan Nahartyo (2008) mengemukakan indikator untuk menentukan nilai informasi pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah  sebagai  berikut: a)  transaksi  keuangan  yang  wajar  dan  jujur,  b)
neraca,LRA,cacatan  atas  laporan  keuangan  disajikan, c)  dapat  diuji,  d)  adanya  rekonsiliasi,  e)  kebutuhan akan informasi, f) ketersediaan informasi, g) tersajinya laporan keuangan secara sistematis.

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  yang  dimiliki  oleh  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan  kepadanya  dengan  bekal  pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki (Anggeri dan Riduwan,  2014).  Sumber  daya  manusia  adalah  satu- satunya  sumber  daya  yang  memiliki  akal  perasaan, keinginan,  keterampilan,  pengetahuan,  dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).
Menurut Winidyaningrum et al., (2010) Kinerja sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan  seseorang atau  individu,  suatu  organisasi  (kelembagaan)  atau suatu  sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara efektif  dan  efisien.  Menurut  Wahyuno  (2004:12) untuk  menghasilkan  suatu  informasi  yang  bernilai, menyangkut  dua  hal  pokok  yaitu  informasi  yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya.
Firdaus  et  al.(2015)  menyatakan  kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PPK dan Staf sub  bagian  akuntansi  akan  menghasilkan  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan seluruh informasi keuangan pemerintah  daerah  mulai  dari  perencanaan  anggaran hingga informasi realisasi anggaran yang akan disusun dan  disajikan  oleh  pemerintah  daerah  .  Pemerintah daerah  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang bekualitas  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan. Pengukuran variabel ini dapat menggunakan  indikator  yang  kembangkan  oleh Havesi  (2005)  :  a)  pendidikan,  b)pengalaman, c)keahlian, d) koordinasi, e) penguasaan teknis.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengertian  teknologi  informasi  menurut  Abdul Kadir  dan  Terra  (2003:2)  bahwa  teknologi  informasi baik  secara  implisit  maupun  eksplisit  tidak  sekedar berupa  teknologi  komputer,  namun  juga  mencakup teknologi  tekomunikasi.  Dengan  kata  lain,  yang disebut  teknologi  informasi  adalah  gabungan  antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  hanya dirasakan  oleh  organisasi  bisnis,  tetapi  juga  oleh organisasi  sector  publik,  termasuk  pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005  tentang  sistem  informasi  keuangan  daerah, dinyatkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan dengan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( Good  Governance), pemerintah  dan  pemerintah daerah  diwajibkan  untuk  mengembangkan  dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan  kemampuan  pengelolaan  keuangan daerah  dan  menyalurkan  informasi  keuangan  daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah harus meningkatkan memanfaatan teknologi informasi untuk memungkinkan  pemerintah  bekerja  secara  terpadu dengan mengedarkan akses antar unit kerja. Indikator yang  digunakan  untur  mengukur  variabel  ini  yang dikembangkan  oleh  Thomson  et  al  (1994)  :  a) intensitas  pemanfaatan,  b)  frekuensi  pemanfaatan,  c) aplikasi/perangkat  lunak  yang  digunakan,d)  relevansi hasil.

## Pengendalian Internal Akuntansi
PP  Nomor  60  Tahun  2008  mendefinisikan pengendalian  internal  sebagai  proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Untuk  tetap  memelihara  keakuratan  data, melindungi  aset-aset  perusahaan  dari  kerugian  dan tindakan  korupsi  dan  menetapkan  kebijakan  dan prosedur  yang  tepat  diharapkan  untuk  membangun pengendalian  internal  di  lingkungan  pemerintahan (Rama  dan  L.jones,2008:8).  Sistem  pengendalian internal yang optimal mampu meyakinkan stakeholder maupun  publik  tentang  keakuratan  dan  keandalan pelaporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah. Bukan  hanya  itu,  pengendalian  internal  juga diharapkan  mampu  mencegah  atau  mendeteksi terjadinya  kesalahan  dalam  proses  akuntansi  serta memberikan  perlindungan  terhadap  data  organisasi dari  berbagai  ancaman,  salah  satunya  adalah penyelewengan  atau  sabotase  sistem  (Roshanti  et  al,
2014).  Pengendalian  internal  akuntansi  merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel  ini  yang  dikemabngkan  oleh  Indriasari  dan Nahartyo  (2008)  adalah:  a)  sistem  dan  prosedur akuntansi,  b)tersedia  daftar,  c)otorisasi  transaksi,  d) cacatan.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Siswanto  (2013:4)  menyatakan  pengawasan yaitu  suatu  proses  dan  rangkaian  kegiatan  untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan  dan  tahapan  yang  harus  dilalui.  Dalam kaitannya  dengan  akuntanbilitas  publik,  pengawasan adalah salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi  warga  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintahan  dengan  mewujudkan  suatu  sistem pengawasan  yang  efektif  baik  melalui  pengawasan internal  maupun  pengawasan  eksternal  diantaranya (Halim,  2004:308-309).  Menurut  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2007  tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan  Kab/Kota,  pengawas  intern  pemerintah  daerah dilakukan  oleh  inspektorat  yang  mempunyai  tugas pokok  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaanurusan desa.
Menurut  Tausikal  (2007)  untuk  menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar  sesuai  dengan  rencana  yang  ditetapkan  maka diperlukan  media  tertentu  yang  dipandang  relevan, yaitu  pengawasan  keuangan  daerah.  Pengawasan keuangan daerah mampu membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan  anggaran  dan  menyusun  laporan keuangan.  Pengawasan  keuangan  ini  sangat  penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal  atau  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan oleh  oknum  pemerintahan  itu  sendiri.  Apabila  fungsi dari  pengawasan  ini  dijalankan  dengan  baik  oleh pemerintah  maka  sedikit  sekali  terjadi  kemungkinan akan  adanya  kecurangan  serta  kesalahan-kesalahan (Fransisca,2015).  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur variabel ini adalah : Skedul pengawasan, b) standarisasi pengawasan, c) hubungan timbal balik.
Berdasarkan  pemaparan  teori  dan  hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini menguki lima hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Kualitas  sumber  daya  manusia,  Pemanfaatan teknologi  informasi,  Pengendalian  internal akuntansi  dan  Pengawasan  keuangan  daerah Bersama-sama  berpengaruh  terhadap  nilai informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
H 2 :  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh terhadap  Nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
H 3 :  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh terhadap  Nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
H 4 :  Pengendalian  internal  akuntansi  berpengaruh terhadap  Nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah
H 5 :  Pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah daerah

## 3. Metode Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh SKPK  yang  ada  di  lingkup  Kabupaten  Pidie. Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Penjabat Penatausaha  keuangan  (PPK)  dan  staf  sub  bagian akuntansi. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 38  SKPK  dengan  76  responden,  oleh  karena  itu penelitian ini menggunakan metode sensus.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  yang  merupakan  data  yang langsung diperoleh dari subjek penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan  kuesioner  yang  berisi  pernyataan  yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Responden diminta  untuk  menentukan  alternatif  pilihan  jawaban terhadap masing-masing pertanyaan/pernyataan terkait.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan langsung  menyerahkan  kuesioner  pada  responden yang dituju dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisi    regresi  linier  berganda. Ghozali  (2013:6)  menyatakan  bahwa  analisis  regresi adalah  usaha  menjelaskan    dan  mengevaluasi hubungan  antara  satu  atau  lebih  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Perumusan  regresi  linier berganda pada penelitian ini adlah sebagai berikut :
Y= 𝜶 +   𝜷 𝟏 𝑿 𝟏 + 𝜷 𝟐 𝑿 𝟐 + 𝜷 𝟑 𝑿 𝟑 + 𝜷 4 × 4 + 𝝐 Dimana:
Y =  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah 𝜶 = Konstanta β 1 , β 2, β 3 ,β 4 = Koefisien Regresi
X 1 = Kualitas Sumber Daya Manusia X 2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X 3 = Pengendalian Internal Akuntansi X 4 = Pengawasan Keuangan Daerah 𝝐 = Error
Penelitian ini merupakan penelitian sensus, jadi tidak  dilakukan  pengujian  signifikan.  Menurut Sugiono  (2009)  pengujian  hipotesis  penelitian  yang tidak menggunakan sampel tidak ada istilah signifikan karena signifikan artinya hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat berlaku ke populasi.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Data  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang  diperoleh dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  (kuesioner). Pengumpulan  data  dilakukan  dari  38  SKPK,  1 diantaranya  tidak  bersedia  menjadi  lokasi  penelitian. Kuesioner  yang  disebar  berjumlah  76  kuesioner,  2 kuesioner  untuk  masing-masing  SKPK  berdasarkan kriteria jumlah responden,  namun hanya 74 kuesioner yang kembali (nilai responden rate = 97%).
Uji  validitas  dilakukan  dengan  mengkolerasi masing-masing variabel dengan menggunakan Pearson Product-moment coefficient melalui program SPSS menunjukan semua pernyataan kuesioner valid.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas No Variabel Butir Nilai R hitung Nilai R tabel (N=74) Keterangan 1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) A1 0,697 0,225 Valid A2 0,746 0,225 Valid A3 0,762 0,225 Valid A4 0,821 0,225 Valid A5 0,757 0,225 Valid A6 0,795 0,225 Valid A7 0,818 0,225 Valid A8 0,771 0,225 Valid A9 0,678 0,225 Valid A10 0,673 0,225 Valid A11 0,817 0,225 Valid 2 Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) B1 0,698 0,225 Valid B2 0,238 0,225 Valid B3 0,771 0,225 Valid B4 0,706 0,225 Valid B5 0,790 0,225 Valid B6 0,691 0,225 Valid B7 0,738 0,225 Valid B8 0,691 0,225 Valid B9 0,740 0,225 Valid 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) C1 0,788 0,225 Valid C2 0,771 0,225 Valid C3 0,692 0,225 Valid C4 0,749 0,225 Valid 4 Pengendalian Internal Akuntansi (X 3 ) D1 0,766 0,225 Valid D2 0,795 0,225 Valid D3 0,872 0,225 Valid D4 0,822 0,225 Valid D5 0,719 0,225 Valid 5 Pengawasan Keuangan (X 4 ) E1 0,634 0,225 Valid E2 0,823 0,225 Valid E3 0,818 0,225 Valid E4 0,809 0,225 Valid E5 0,792 0,225 Valid E6 0,666 0,225 Valid Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) Selanjutnya,  uji  reliabilitas  dilakukan  untuk mengetahui  sejauh  mana  hasil  pengukuran  relatif konsisten  apabila  dilakukan  pengujian  ulang.
Instrumen  dalam  penelitian  ini  dikatakan  reliabel apabila  nilai  alphanya  lebih  besar  dari  0,6  (Sekaran dan Bougie, 2013:317). Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Jumlah tem Nilai Cronbach Alpha Ket 1 Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 11 0,774 Handal 2 Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) 9 0,754 Handal 3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) 4 0,794 Handal 4 Pengendalian Internal Akuntansi (X 3 ) 5 0,804 Handal 5 Pengawasan Keuangan (X 4 ) 6 0,789 Handal
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah)
 ISSN: 1978-1520
Berdasarkan  tabel  diatas  maka  pengukuran reliabilitas/kehandalan memenuhi
kredibilitas
Cronbach Alpha > 0.60.
Pengujian  hipotesis  dilakukan  untuk  menguji serta  menganalisis  rumusan  hipotesis  berdasarkan regresi.  Pengujian  ini  dilakukan  sesuai  dengan hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dari 74 kuesioner, diperoleh informasi yang memadai tentang pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  (X 1 ), pemanfaatan  teknologi  informasi  (X 2 ),  pengendalian internal  akuntansi  (X 3 )  dan  pengawasan  keuangan (X 4 )terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  (Y).  Hasil  pengujian  hipotesis  dapat dilihat pada Tabel 4.11
Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Unstandardized Coefficients β Std. Error Konstanta 0,734 0,473 Kualitas  Sumber  Daya Manusia 0,114 0,126 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,260 0,129 Pengendalian  Internal Akuntansi 0,309 0,144 Pengawasan Keuangan 0,349 0,151 Koefisien Korelasi (R) = 0,869 Koefisien Determinasi (R 2 ) = 0,755 Adjusted R Square = 0,724 F Hitung = 24,618 Sig. F = 0,000 a Sumber: Data Primer Diolah (2016)
Berdasarkan  Tabel 3,  maka  diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 0,734 + 0,114X 1 + 0,260X 2 +0,309X 3 + 0,349X 4 + έ
Nilai  konstanta  sebesar  0,734  menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas sumber daya manusia (X 1 ),  pemanfaatan  teknologi  informasi  (X 2 ), pengendalian internal akuntansi (X 3 ) dan pengawasan keuangan  (X 4 )  sama  dengan  nol  (0),  maka  besarnya nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  (Y) adalah 0,734 satuan pada skala interval.
Berdasarkan Tabel 3, koefesien regresi masing- masing  variabel  menunjukkan  bahwa  variabel independen  ≠  0  dimana  β 1 =  0,114,  β 2 =  0,260,  β 3 = 0,309 dan β 4 = 0,349. Hal ini berarti hipotesis nol (H 0 ) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya
kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,  pengendalian  internal  akuntansi  dan pengawasan  keuangan  secara  simultan  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah pada SKPK Pidie.
Selanjutnya,  kualitas  sumber  daya  manusia secara  parsial  berpengaruh  positif  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh kualitas sumber  daya  manusia  maka  akan  semakin mempengaruhi  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  Pada  SKPK  Pidie.  Disini,  kemampuan sumber  daya  manusia  sangat  berperan  dalam menghasilkan  informasi  yang  andal.  Sumber  daya manusia  yang  berkualitas  juga  mampu  menghemat waktu  pembuatan  laporan  keuangan,  hal  ini disebabkan  karna  sumber  daya  tersebut  telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  bidangnya  sehingga penyajian  laporan  keuangan  bisa  tepat  waktu. Semakin  cepat  waktu  penyampain  laporan  keuangan maka semakin cepat proses pengambilan keputusannya (Mardiasmo, 2002:146).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wansyah et al., (2012), Roshani et al., (2014), dan  Pratiwi et al., (2015) menunjukkan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah.
Pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  secara  parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan  pemerintah  Pada  SKPK  Pidie.  Hal  ini berarti  semakin  tinggi  pengaruh  pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin mempengaruhi  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya dirasakan oleh organisasi bisnis, tetapi  juga  oleh  organisasi  sektor  publik,  termasuk pemerintahan.  Pemerintah  harus  meningkatkan memanfaatan teknologi informasi untuk memungkinkan  pemerintah  bekerja  secara  terpadu dengan mengedarkan akses antar unit kerja.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Indriasari  dan  Nahartyo  (2008), Wansyah  et  al.,(2012)  dan  Pratiwi  et  al.,(2015)  yaitu dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi  pemanfaatannya  secara  luas  yang  meliputi
teknologi  komputer  dan  teknologi  komunikasi  maka dapat  membuka  peluang  bagi  berbagai  pihak  untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa pengendalian  internal  akuntansi  secara  parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan  pemerintah  Pada  SKPK  Pidie.  Hal  ini berarti semakin tinggi pengaruh pengendalian internal akuntansi  maka  akan  semakin  mempengaruhi  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  dan  Pratiwi  et  al.,  (2015) menunjukkan  bahwa  pengendalian  internal  akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.
Penelitian  ini  juga  mengkonfirmasi  bahwa pengawasan  keuangan  secara  parsial  berpengaruh positif  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie. Hal ini berarti semakin tinggi  pengaruh  pengawasan  keuangan  maka  akan semakin  mempengaruhi  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  Pada SKPK  Pidie.  Pengawasan keuangan daerah mampu membantu pemerintah dalam mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan  anggaran  dan  menyusun  laporan keuangan.  Pengawasan  keuangan  ini  sangat  penting apalagi dalam lingkup pemerintahan, agar tidak terjadi hal-hal  atau  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan oleh  oknum  pemerintahan  itu  sendiri.  Apabila  fungsi dari  pengawasan  ini  dijalankan  dengan  baik  oleh pemerintah  maka  sedikit  sekali  terjadi  kemungkinan akan  adanya  kecurangan  serta  kesalahan-kesalahan (Fransisca,  2015).  Penelitian  diatas  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh    Fernanda  (2008) dan Armando (2013).
Nilai  koefisien  korelasi  (R)  menunjukkan bahwa  derajat  hubungan  (korelasi)  antara  variabel bebas  dengan  variabel  terikat  sebesar  86,9%,  artinya nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  Pada SKPK  Pidie  mempunyai  hubungan  sangat  erat  dan positif dengan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  pengendalian internal akuntansi dan pengawasan keuangan daerah.
Koefisien determinasi (R 2 ) menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi  informasi,  pengendalian  internal  akuntansi dan  pengawasan  keuangan  daerahterhadapnilai
informasi pelaporan keuangan pemerintah Pada SKPK Pidie  sebesar  75,5%  dan  sisanya  sebesar  24.5% dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar  dari  pada penelitian  ini  misalnya  tingkat  pendidikan,  pengalam kerja dan lain-lain.

## 5. KESIMPULAN,  KETERBATASAN  DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1)  kualitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  pengendalian  internal  akuntansi  dan pengawasan  keuangan  daerah  secara  simultan berpengaruh  postif  dan  signifikan  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (2) kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah;  (3)  pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh  terhadap  nilai  informasi  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah;  (4)  pengendalian internal  akuntansi  berpengaruh  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah; (5) pengawasan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimbangkan  keterbatasan  yang  mungkin mempengaruhi  hasil  penelitian  ini,  antara  lain;  (1) Penelitian ini hanya terbatas pada SKPK Pidie dengan jumlah  responden  sebanyak  74  orang  pegawai sehingga  memungkinkan  adanya  perbedaan  hasil penelitian  dan  kesimpulan  apabila  penelitian selanjutnya menambah atau mengganti pada objek dan daerah  penelitian  yang  berbeda.  (2)  Kuesioner  yang diberikan  merupakan  kuesioner  tertutup,  sehingga responden  terbatas  nuntuk  memberikan  jawaban terhadap pernyataan kuesioner yang tidak dimengerti.
Berdasarkan  keterbatasan  tersebut,  penelitian ini menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkan  menjadi  penelitian  yang  lebih  baik dengan  menambah  variabel  lain  dan  melakukan penelitian  di  daerah  lain  atau  ditingkat  yang  lebih tinggi..

## Daftar Pustaka
Anggraeni,  Dian  T.,  Riduan,  Akhmad.  2014.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan
 ISSN: 1978-1520
Pemerintah Daerah. Jurnal ilmu & Riset Akuntansi .3:3.
Ariesta,  Fadila.  2013.  Pengaruh  Kualitas
Sumberdaya  Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (  Studi  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Pasaman Barat). Melalui ( http://ejournal.unp.ac.id/students/index.
php/akt/article/view/52 ).  Diakses  23  juli 2016. Fernanda, Hendrick. 2008. Pengaruh
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada SKPD  Kota  Payakumbuh).  Melalui ( http://www.e- jurnal.com/2016/03/pengaruh- pemanfaatan-teknologi_26.html ).
Diakses 12 Agustus 2016. Firdaus.,  Nadirsyah,  &  Fahlevi,  Heru.  2015.
Pengaruh keualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan
teknologi informasi  dan  penerapan  kebijakan akuntansi  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  kota  Banda  Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4:1. Fransisca.2015. Pengaruh Sumber Daya Manusia,Pengawasan Keuangan  Daerah, Pemanfaatan  Teknologi  informasi  dan Komitmen organisasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  SKPD Kabupaten  Labuhan  Batu). Jom  Fekon,
2:2.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis
Multivariate  Dengan  Program  IBM. SPSS  19. Edisi  Kelima.  Semarang: Universitas Diponegoro Halim,  Abdul.2004. Manajemen  Keuangan Daerah. Edisi  Revisi.  Jakarta:  Salemba Empat.
Havesi,  G.  Alan.  2005.  Standars  for  Internal Control in New York State Governmant. Melalui  (www.osc.state.ny.us).  Diakses pada 25 juli 2016
Indriasari,  D.,  Nahartyo,  E.  2008.  Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten OganIllir) . Kumpulan
Simposium  Nasional  Akuntansi  XI di Pontianak , 23-24 Juli.
Jogiyanto.2004. Pengenalan  Komputer,  Dasar Ilmu  Komputer, Pemrograman,      Sistem Informasi  dan  Intelegensi  Buatan . Yogyakarta: Andi Kadir,  Abdul  &  Terra  Ch.  Triwahyuni.  2003.
Pengenalan Teknologi Informasi .
Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta : Andi Mentri  Dalam  Negeri. Peraturan  Mentri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia    Nomor  64 Tahun  2007  tentang    Pedoman  Teknis Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah, Nomor  56  Tahun  2005 Tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah
________, Nomor  60  Tahun  2004,  Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Nanda,  Riska  &  Suparno.  2016.  Pengaruh
kemandirian keuangan
daerah,Diferensiasi fungsional dan Spesialisasi fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB). 3:2.
Pratiwi, Putu R., I made Pradana A., dan Ananta Wikrama T. 2015. Pengaruh Pengawasan
Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi
Informasi  Dan  Pengendalian  Internal Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi  Kasus  Pada  SKPD  Kabupaten Tambanan). E-Jurnal  S1  Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 3:1.
Primayana, Kadek H.,Anantawikrama T.,Nyoman Ari  S.D.  2014.  Pengaruh  Kualitas Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (  Studi  Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng). e-Jurnal  S1  Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha, 2:1
Puspitawati,  Lilis.,  Sri  Dewi  Anggadini.  2011.
Sistem  Informasi  Akuntansi. Jakarta: GrahaI lmu. Rama, Dasaratha V & Frederick L.J. 2008. Sistem Informasi  Akuntansi. Jakarta:  Salemba Empat.
Roshanti, Arina.,Edy Sujana, &Kadek  Sinarwati.
2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2:1. Roshanti, Arina.,Edy Sujana, &Kadek  Sinarwati. 2014. Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan TI, Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, 2:1. Sari, Shinta P., Banu Winoto. 2014. Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan  Daerah  Di  Tinjau  Dari Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian
Internal  Dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi. Seminar  Nasional  dan  Call Paper, 418-425. Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. Research Method  for  Business.
Sixth  Edition.
Italy: Printer Trento Srl. Siswanto.2013. Pengantar  Manajemen. Jakarta: PT.BumiAksara. Sugiono.  2012. Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suwarjono.  2005.  TeoriAkuntansi  :Perekayasaan Pelaporan  Keuangan.  Edisi  Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
Tuasikal,  A.  2007 . Pengaruh  Pemahaman  Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Maluku Tengah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik , 8:1. Wahana  Komputer.  2003. Panduan  Aplikatif Sistem  Akuntansi  Online  Berbasis Komputer . Yogyakarta: Andi. Wahyono,  Teguh.  2004. Sistem  Informasi
Akuntansi: Analisis, Desain, dan
Pemrograman  Komputer :  Yogyakarta  : Andi.
Wansyah, Hendra., Darwanis., dan Usman Bakar. 2012. Pengaruh Kapasitas  Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan
Teknologi
Informasi  dan  Kegiatan  Pengendalian Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  SKPD  Kota  Banda  Aceh.
Jurnal Akuntansi Pasca
Sarjana Universitas Syiah Kuala 1: 1. Winidyaningrum  &  Rahmawati.2010.  Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Interverning Pengendalian Intern Akuntansi (StudiEmpiris  di  Pemda  Subosuka wonosraten). Kumpulan Makalah
Simposium    Nasional  Akuntansi  XIII di Purwokerto: 1- 28
Thompson  Ronald,  Christoper  A  and  Howell Jane. 1991. Personal Computing : Toward a  Conceptual  Model  of  Utilization. MIS Quarterly. March 1991