## Jurnal Solusi
Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
ISSN 1907-2376

## Daftar Isi
Analisis Dampak Pendanaan Konstruksi Proyek Pembangunan  Prasarana Light Rail Transit Jabodebek (Studi Kasus: PT Adhi Karya (Persero) Tbk.) ~ 1
Pemetaan Orientasi Visi Misi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah Kopertis V Yogyakarta ~ 23
Pengaruh Komunikasi Atasan Bawahan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di Ramai Departement Store And Supermarket Yogyakarta ~ 33
Analisis Potensi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Model Prediksi Finansial Distrees Ohlson, Grover, Altman Z-Score Pada Perusahaan Property & Real Estate ~ 55
Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Sakit ~ 73
Dampak  Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Kunjungan dan Pertumbuhan Pedagang Bagi Pedagang Keripik Belut di Pasar Godean ~ 89
Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Periode 2012-2016 ~ 103
Ki Syahgolang Permata, Imo Gandakusuma Lucia Ika Fitriastuti Nerys Lourensius L. T., Th. A. Radito Yohanes Reva Cahyo K, Maria Magdalena Yayuk Setyowati Rini Susilawati, Arief Budi Pratomo, Maria Magdalena
Arif  Triwinarso, Iwan Budiherwanto

## POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2012-2016
Arif Triwinarso, Iwan Budiherwanto ariftriwinarso@gmail.com Politeknik API Yogyakarta

## ABSTRACT
The purpose of this study aims to describe the potential of hotel tax, its effectiveness and its contribution to the regional economy in Sleman Regency in 2012- 2016. The data used are secondary data sourced from the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) Sleman Regency and other official sources. The results of the study indicate the potential for hotel taxes in Sleman Regency is very large and has an upward trend year by year. The effectiveness of the potential of hotel tax with the realization of hotel tax revenue is still ineffective at an average of 44,99% per year, but the effectiveness between the target and the realization of revenue has been very effective, wich is an average of 123,50%. The contribution of hotel tax revenue to total tax in Sleman Regency is an average of 15,71%, while for Regional Original Income (PAD) an average of  9,20%.
Keywords :   Hotel Tax, Potential Effectiveness, Contribution, Local Revenue (PAD).

## PENDAHULUAN
Reformasi dalam perpajakan terjadi ketika otonomi daerah bergulir yaitu pada tahun 1999, terutama terkait dengan kewenangan penerimaan pajak di daerah, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Adanya otonomi daerah menyebabkan beberapa kewenangan perpajakan dibagi tingkatannya, yaitu diterima pemerintah pusat, diterima oleh pemerintah propinsi dan diterima oleh Kabupaten/Kota. Melalui  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak peneriman nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm),  pajak penghasilan (PPh), pajak migas, pertanian, kehutanan dan lain-lain. Sementara pajak  provinsi terdiri dari pajak kendaran bermotor, pajak bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak
reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan lain-lain. Pajak yang dikelola oleh daerah diharapkan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang bervariasi dan tidak sama.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan bahwa pajak adalah  kontribusi  wajib kepada yang  terutang  oleh  orang pribadi maupun badan  yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang,  dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang di gunakan untuk kemakmuran rakyat  secara besar-besarnya. Menurut UU No.  28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa terkait  lainnya dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel, losmen, gubuk    pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,  rumah  penginapan  dan sejenisnya,  serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel dapat menjadi andalan untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih bagi daerah-daerah tujuan wisata atau tujuan bisnis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bali. Berbagai jenis hotel mulai dari kelas melati sampai hotel berbintang tersedia di wilayah- wilayah tujuan wisata atau tujuan bisnis. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga termasuk sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan Mice ( Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition ) karena tempat Yogyakarta dikenal dengan berbagai kampus besarnya. Sebagai tujuan wisata, Kabupaten Sleman mempunyai beberapa tempat wisata, yaitu Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Museum Monumen Jogja Kembali, Museum Ullen Sentalu, Kaliurang, serta tempat wisata lainnya. Perkembangan teknologi informasi, media sosial dan perkembangan sistem transportasi semakin mendukung orang untuk melakukan perjalanan wisata ke berbagai tempat, termasuk di kabupaten Sleman. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Sleman jika dapat mengoptimalkan pendapatan pajak hotel yang ada. Untuk mengoptimalkan penerimaan dalam pajak hotel ini, maka pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat peraturan daerah tentang Pajak Hotel yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.
Penelitian-penelitian  tentang  potensi,  efektifitas  dan  kontribusi  pajak hotel sudah banyak dilakukan diberbagai daerah dan diberbagai periode. Rahayu (2011) menganalisis potensi dan realisasi pajak pajak hotel di Kabupaten Gunungkidul dan menyimpulkan Gunungkidul mempunyai potensi pajak hotel besar, namun penerimaannya belum optimal. Widuni (2012) menganalisis potensi pajak hotel berbintang dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Surabaya yang menyimpulkan bahwa potensi berlum termanfaatkan secara maksimal. Maulana (2013) menyimpulkan bahwa peningkatan pajak hotel di kota Palu dapat meningkatkan PAD. Berangkat dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel di Kabupaten Sleman, di mana termasuk Kabupaten dengan jumlah hotel yang banyak dibanding dengan kabupaten/kota yang lain di DIY. Penelitian difokuskan dengan tujuan untuk melihat potensi pajak hotel yang ada, kemudian menganalisis efektifitasnya serta menganalisis kontribusinya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pendapatan   Asli   Daerah (PAD)  merupakan penerimaan  daerah yang berasal dari hasil  pungutan   pajak   daerah,  retribusi    daerah,    hasil    dari perusahaan daerah,   penerimaan   dari   dinas-dinas   dan penerimaan   lainnya yang   termasuk   dalam sumber-sumber PAD yang  yang  sah(Kaho, 1998:129). Semakin  tinggi  Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD) pada suatu pemerintahan daerah, maka menunjukkan adanya suatu keberhasilan dari upaya-upaya daerah untuk melakukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya (Suhendi, 2007; Rahayu, 2011) Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan  berasal dari  beberapa  sumber, salah satu sumber   penerimaan tersebut adalah  pajak.  Untuk  dapat  membiayai  dan memajukan   daerah dapat   ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak  daerah  adalah  iuran  yang  wajib dilakukan  oleh  Orang  Pribadi  atau Badan kepada  daerah tanpa imbalan  langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,   yang digunakan untuk membiayai    penyelenggaran    pemerintahan daerah   dan pembangunan   daerah (Erly, 2009).
Salah satu potensi pajak daerah tingkat Kabupaten adalah Pajak Hotel. Berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel  adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/ peristirahatan  termasuk  jasa  terkait lainnya   dengan   dipungut   bayaran,
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
yang   mencakup   juga   motel,   losmen,   gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Menurut Siahaan (2013:302) objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakanhotel dengan pembayaran termasuk : a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dankenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, fotokopi, laundry, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel,bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran( fitness centre ), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
Siahaan (2013:305) menyatakan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Tarif pajak hotel di kabupaten Sleman ditetapkan 10 % berdasarkan perda yang ada. Rahmanto (2007) mengemukakan bahwa potensi pajak hotel dapat diukur berdasarkan pada jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel. Dengan analisis yang sama, Kuncoro (2003 dalam Rahayu, 2011) mengemukakan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi yang sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif atau tidak efektif.
Analisis perhitungan potensi sangat penting bagi pengembangan penerimaan pajak yang diperlukan dalam analisis untuk menetapkan target rasional pada tahun berikutnya. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan
apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang. Menurut Sutari (2013), efektifitas yaitu suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui  seberapa  besar  tingkat  efektifitas  dari  pajak  tersebut.  Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektifitas dari Pajak Hotel tersebut. Sedangkan kontribusi semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasilnya perbandingannya terlalu kecil berarti peranan Pajak Hotel  terhadap  PAD  juga  kecil.  Dengan  demikian  potensi,  efektifitas  dan kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pujiastuti dan Wardani, 2014). Maka dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Pajak Hotel Kontribusi PAD Efektifitas Realisasi Potensi Kontribusi Pajak Daerah
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan perhitungan angka-angka yang mempunyai makna, hasil dari perhitungan rumus potensi, efektifitas dan kontribusi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah ada yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang sudah diolah pihak ketiga, secara time series untuk mengetahui perkembangannya selama periode tertentu.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Sleman termasuk penginapan (hotel melati, losmen, dan lain-lain), hotel bintang I, hotel bintang II, hotel bintang III, Bintang IV dan hotel bintang V. Penelitian ini
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
108 .::.
menggunakan metode purposive sampel , dengan kriteria hotel yang terdaftar di Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 serta data  PAD dan penerimaan Pajak Hotel 2012-2016.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi pajak hotel,  efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak hotel. Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel adalah:
Potensi Pajak Hotel = A X B X C X D
Dimana : A : Jumlah kamar terisi B : Tarif kamar rata-rata C : Jumlah hari dalam 1 tahun (365) D : Tarif pajak hotel (10%)
Rumus efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu  efektifitas  realisasi  terhadap  potensi  dan  efektivitas  realisasi  terhadap target, dengan rumus sebagai berikut:
Efektivitas = Realisasi penerimaan pajak hotel    X 100% Potensi Pajak Hotel
dan
Efektivitas = Realisasi penerimaan pajak hotel    X 100% Target Pajak Hotel
Rumus untuk menghitung kontribusi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kontribusi terhadap pajak daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rumus:
Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak hotel    X 100% Pajak Daerah
dan
Kontribusi = Realisasi penerimaan pajak hotel    X 100% PAD
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Sleman
Penghitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman dilakukan dengan data dasar jumlah kamar yang terisi, harga rata-rata kamar, jumlah hari dan besarnya tarif pajak. Hasil perhitungan setiap tahun dapat ditampilkan sebagai berikut:
Tabel 1 . Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2012
Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata- rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) Potensi Pajak Hotel (Rp) Penginapan 1.500 150.000 365 10 8.212.500.000 Hotel Bintang 1 2.650 250.000 365 10 24.181.250.000 Hotel Bintang 2 850 450.000 365 10 13.961.250.000 Hotel bintang 3 650 550.000 365 10 13.048.750.000 Hotel bintang 4 525 750.000 365 10 14.371.875.000 Hotel bintang 5 475 800.000 365 10 13.870.000.000 Total 6.650 - - - 87.645.625.000 Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Tabel 1 di atas menunjukkan perhitungan potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2012. Perhitungan total menunjukkan jumlah kamar terisi sebesar 6.650 unit paling banyak untuk hotel bintang 1 karena sering dihuni kelas menengah serta digunakan untuk menunjang kepentingan MICE. Potensi pajak hotel secara keseluruhan adalah 87, 65 Milyar dan paling besar disumbangkan oleh jenis hotel bintang 1.
Tabel 2 . Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2013
Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata-rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Penginapan 1.585 150.000 365 10 8.677.875.000 Hotel Bintang 1 2.715 250.000 365 10 24.774.375.000 Hotel Bintang 2 915 450.000 365 10 15.028.875.000 Hotel bintang 3 715 550.000 365 10 14.353.625.000
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
110 .::.
Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata-rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Hotel bintang 4 618 750.000 365 10 16.917.750.000 Hotel bintang 5 575 800.000 365 10 16.790.000.000 Total 7.123 - - - 96.542.500.000 Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui  perhitungan potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kamar terisi sebesar 7.123 unit. Potensi pajak hotel secara keseluruhan adalah 96,54 Milyar dan paling besar disumbangkan oleh jenis hotel bintang 1.
Tabel 3 . Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2014
Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata-rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Penginapan 1.775 150.000 365 10 9.719.220.000 Hotel Bintang 1 3.041 250.000 365 10 27.747.300.000 Hotel Bintang 2 1.016 450.000 365 10 16.682.051.250 Hotel bintang 3 794 550.000 365 10 15.932.523.750 Hotel bintang 4 674 750.000 365 10 18.440.347.500 Hotel bintang 5 621 800.000 365 10 18.133.200.000 Total 7.920 - - - 106.654.642.500 Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah kamar yang terisi, yaitu menjadi 7.920 unit, sehingga potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman meningkat menjadi 106, 65 Milyard. Rata-rata peningkatan kamar terisi berkisar antara 7 sampai 11%.
Tabel 4. Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2015
Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata- rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Penginapan 1.953 150.000 365 10 10.691.142.000 Hotel Bintang 1 3.314 250.000 365 10 30.244.557.000 Hotel Bintang 2 1.097 450.000 365 10 18.016.615.350
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
.::. 111 Klasifikasi hotel Jumlah kamar terisi (Unit) Tarif rata- rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Hotel bintang 3 873 550.000 365 10 17.525.776.125 Hotel bintang 4 721 750.000 365 10 19.731.171.825 Hotel bintang 5 664 800.000 365 10 19.402.524.000 Total 8.622 - - - 115.611.786.300 Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah kamar terisi meningkat menjadi 8.622 unit, sehingga potensi pajak hotel adalah 115, 61 milyar. Peningkatan ini disinyalir karena pesatnya perkembangan media sosial yang banyak mengulas tempat wisata di Jogja sehingga banyak wisatawan nusantara ke Jogja.
Tabel 5 . Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman Tahun 2016
Klasifikasi hotel Jumlah kamarterisi (Unit) Tarif rata-rata (Rp) Jumlah hari Tarif pajak (%) PotensiPajak Hotel (Rp) Penginapan 2.109 150.000 365 10 11.546.433.360 Hotel Bintang 1 3.580 250.000 365 10 32.664.121.560 Hotel Bintang 2 1.207 450.000 365 10 19.818.276.885 Hotel bintang 3 969 550.000 365 10 19.453.611.499 Hotel bintang 4 793 750.000 365 10 21.704.289.008 Hotel bintang 5 724 800.000 365 10 21.148.751.160 Total 9.381 - - - 126.335.483.471 Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat diketahui jumlah kamar terisi adalah 9.381 unit, sehingga potensi pajak hotel di kabupaten Sleman pada tahun 2016 menjadi 126,34 milyar. Potensi ini sangat besar jika mampu dikonversikan pada pendapatan pajak hotel. Diperlikan kerja keras untuk mengoptimalkan pencapaian potensi yang seoptimal mungkin. Potensi selalu meningkat seiring mudahnya perjalanan dan pemesanan tiket hotel serta kemajuan sarana prasarana transportasi.
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018

## Efektivtas Pajak Hotel di Kabupaten Sleman
Pengukuran efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sleman dilakukan dengan dua cara, yaitu realisasi dibandingkan dengan potensi dan realisasi dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang ditentukan. Berikut hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dilihat dari potensi yang ada.

## Tabel 6. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Potensi Pajak Hotel Kabupaten Sleman
Tahun Potensi Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel % Keterangan 2012 87.645.625.000                 32.216.986.820 36,76 Tidak Efektif 2013 96.542.500.000 41.502.758.586 42,99 Tidak Efektif 2014 106.654.642.500 49.800.597.181 46,69 Tidak Efektif 2015 115.611.786.300 52.305.963.907 45,24 Tidak Efektif 2016 126.335.483.471 67.278.001.146 53,25 Tidak Efektif Rata-Rata 44,99 Tidak Efektif
Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai 2016 tren dari potensi pajak hotel dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Sleman adaah positif dan progresif. Jika menggunakan batasan bahwa hotel dengan efektivitas < 60% adalah tidak efektif, maka perbandingan realisasi penerimaan pajak dibandingkan potensi pajak semuanya masuk kategori tidak efektif. Rata-rata per tahun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel adalah 44,99% dari potensi yang ada. Rendahnya pencapaian ini disebabkan oleh banyak hal, baik terkait masalah teknik pemungutan, tenaga pemungut sampai pada kesadaran pelaku bisnis hotel dan kurangnya kebijakan yang mampu mendorong pencapaian yang optimal.

## Tabel 7. Efektivitas Pajak Hotel terhadap Target Pajak Hotel Kabupaten Sleman
Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel % Keterangan 2012 25.000.000.000 32.216.986.820  128,87 Sangat Efektif 2013 32.000.000.000 41.502.758.586  129,70 Sangat Efektif 2014 45.000.000.000 49.800.597.181  110,67 Sangat Efektif
.::. 113 Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel % Keterangan 2015 46.000.000.000 52.305.963.907  113,71 Sangat Efektif 2016 50.000.000.000 67.278.001.146  134,56 Sangat Efektif Rata-Rata 123,50 Sangat Efektif
Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Tabel 7 menunjukkan perhitungan efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang ditentukan pemerintah daerah. Jika dibandingkan dengan target, maka semuanya melebihi target atau tercapai di atas 100 %. Jika dinilai dari tabel efektivitas, maka tingkat efektivitas > 100% adalah sangat efektif, sehingga setiap tahun rata-rata dapat direalisasikan 123,50%. Tingginya pencapaian ini disebabkan oleh banyak hal, yang pertama dimungkinkan penentuan target dibuat tidak terlalu tinggi, yang kedua dimungkinkan adanya upaya-upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk melakukan langkah optimal demi tercapainya hasil yang melebihi target.

## Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD
Kontribusi dapat berarti peranserta atau andil atau sumbangsih dari pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD. Diketahui bahwa pajak daerah merupakan bagian dari PAD. Perhitungan kontribusi pajak hotel dapat dilihat seperti pada tabel berikut:
Tabel 8 . Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan PAD di

## Kabupaten Sleman
Tahun Pajak Hotel Pajak Daerah PAD % Pajak Daerah % PAD 2012 32.216.986.820,07  177.835.870.150,47  301.069.539.284,13 18,12 10,70 2013 41.502.758.585,60   281.385.141.223,77  456.026.490.587,83 14,75 9,10 2014 49.800.597.180,77  326.033.995.236,66  573.343.496.413,11 15,27 8,69 2015 52.305.963.907,43   373.137.768.070,80   643.111.042.141,03 14,02 8,13 2016 67.278.001.146,00   410.456.574.359,56    717.672.384.751,55 16,39 9,37 Rata-Rata 15,71 9,20
Sumber: Data penelitian, diolah, 2017.
Tabel 8 menunjukkan bahwa kontribusi dari pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 15,71% per tahun, sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah rata-rata sebesar 9,20% per tahun.
Kontribusi paling besar pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD terjadi pada tahun 2012 yaitu 18,12% untuk pajak Daerah dan 10,70% untuk PAD. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015, yaitu 14,02% untuk Pajak daerah dan 8,13 % untuk PAD. Semakin besar kontribusi pajak hotel, menunjukkan peran penting sektor pajak hotel terhadap keseluruhan pajak daerah atau PAD. Melihat kontribusi yang masih memungkinkan ditingkatkan, maka peningkatan penerimaan pajak perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya yang tidak melanggar perungang-undangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi pajak hotel yang besar, namun dalam pengelolaannya realisasinya masih cenderung kecil jika dibandingkan dengan potensinya. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Sleman jika dilihat dari realisasi dengan potensi maka tidak efektif, namun jika dilihat dari realisasi dengan target maka sangat efektif. Kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sleman terhadap Pajak Daerah dan PAD masih relatif kecil yaitu 15,71% terhadap Pajak Daerah dan 9,20% terhadap PAD.

## Saran
Berdasarkan capaian penelitian, maka penulis memberikan saran kepada DPPKAD Kabupaten Sleman supaya meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban pajak hotel, terutama kelas hotel penginapan termasuk losmen atau kos besar yang banyak berdiri di Sleman. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan informasi dan kesadaran warga. Penetapan target pajak hotel harus dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada dan besarnya potensi yang ada, bukan hanya berdasarkan tahun sebelumnya, sehingga antara target dan realisasi tidak terlalu besar gapnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Erly, S. 2008. Hukum Pajak. Edisi Keempat . Jakarta: Salemba Empat. Halim, A., (ed). 2002.
Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta : UPP AMP YKPN,.
Kaho, J R.  2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Jurnal Solusi, Volume 13, Nomor 2, Desember 2018
.::. 115
Kuncoro, M., 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Mardiasmo. 2000. Perpajakan , Yogyakarta: Penerbit ANDI. Maulana, A.S. 2013. Analisis Potensi  Pemungutan  Pajak  Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Skripsi . Universitas Hasanudin, Makasar. Nurcholis, H. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor  1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pujiasih,  R.  and  Wardani,  D.K.,  2014.  Analisis  Potensi,  Efektifitas  Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntansi , 2 (2), pp.43-54. Rahayu, B. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunungkidul ( Doctoral dissertation , Universitas Diponegoro).
Rahmanto, A. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang tahun 2000-2004. Skripsi . Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Siahaan, M. P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Suhendi, E. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Indonesia . Suparmoko. 1986. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5. Yogyakarta:  BPFE.
Sutari. 2013. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP Pratama Sleman) Skripsi . Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Widuni, H. 2012. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. Skripsi. Universitas Kristen Petra, Surabaya.