FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
FACTORS AFFECTING TAXPAYER'S COMPLIANCE (STUDY ON MSMEs TAXPAYER AT KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)
Bella Suhendra 1 , Vince Ratnawati 2 , Ruhul Fitrios 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Email : bellasuhendra25@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the factors that influence taxpayer compliance. The sample in this study is the taxpayer of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The sampling technique  used  the  incidental  sampling  method  and  the  determination  of  the  number  of  samples  in  this  study  was calculated  through  the  slovin  formula  obtained  as  many  as  100  respondents.  The  data  in  this  study  used  primary data directly through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM- PLS) using Warp-PLS software version 6.0 PLS. The results of this study show that tax incentives, tax benefits and willingness  have  a  direct  effect  on  taxpayer  compliance,  tax  incentives  and  tax  benefits  have  a  direct  effect  on willingness, willingness to influence taxpayer compliance moderated by financial conditions, tax incentives and tax benefits have a direct  effect  on taxpayer compliance. indirectly through the  will  as a mediator. The implication of this research is to encourage the development of factors that affect taxpayer compliance.
Keywords : Tax Incentives, Tax Benefits, Willingness, Financial Condition, Taxpayer Compliance

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  insentif  pajak  dan  manfaat  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemauan sebagai variabel mediasi dan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  KPP  Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  metode insidental sampling dan penentuan  jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung melalui rumus slovin yang diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini  menggunakan  data  primer  secara  langsung  melalui  kuesioner  dan  dianalisis  menggunakan  Structural  Equation Modeling-Partial  Least  Square  (SEM-PLS)  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  PLS.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  insentif  pajak,  manfaat  pajak  dan  kemauan  berpengaruh  secara  langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara langsung terhadap kemauan, kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan, insentif pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara tidak langsung melalui kemauan sebagai pemediasi. Implikasi dari penelitian ini adalah mendorong untuk adanya pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Insentif Pajak, Manfaat Pajak, Kemauan, Kondisi Keuangan, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  dana  tertinggi  penyumbang  dana  APBN  dan  merupakan  sumber  dana  utama yang memiliki kontribusi terbesar. Namun dengan munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini  telah  memberikan  dampak  besar  terhadap  perekonomian  global,  termasuk  pula  sektor  perpajakan.  Hal  ini ditunjukkan  dengan tax  ratio Indonesia  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  negara-negara  dikawasan  Asia Tenggara, apalagi dengan Australia.
Tabel 1 dibawah ini menunjukkan perbandingan tax ratio Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia tahun 2015-2019:
Tabel 1. Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara dan Australia (Dalam Persen)
Negara/ Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 Indonesia 10.753 10.336 9.877 10.23 9.751 Malaysia 14.057 13.551 12.946 12.025 11.953 Philippines 13.02 13.087 13.594 14.048 14.49 Thailand 16.14 15.36 14.782 14.928 14.667 Singapore 13.14 13.326 14.047 13.142 13.322 Australia 21.865 22.234 22.047 23.115 23.334
Sumber: www.data.worldbank.org, 2021
Rendahnya tax ratio Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak. Oleh karena itu yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan tax  ratio Indonesia  adalah  dengan  cara  melakukan  optimalisasi penerimaan  pajak  terutama  dengan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  (McGee  et  al.,  2008)  juga  menyatakan salah satu faktor untuk memberikan dorongan pencapaian target penerimaan pajak adalah Kepatuhan Perpajakan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  192/PMK.03/2007  terakhir  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  117/PMK.03/2019  menjelaskan  wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu  yang  selanjutnya  disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1). Tepat waktu dalam menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak.  (2).  Tidak  mempunyai  tunggakan  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali tunggakan  pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3). Laporan keuangan diaudit  oleh  akuntan  publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  wajar  tanpa pengecualian selama 3 (tiga) kali berturut-turut. (4). Tidak pernah dipidana karena melakukan tidak pidana di bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir. Pada kenyataannya, rasio kepatuhan wajib pajak dari segi administrasi pelaporan SPT belum memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti yang terlihat dalam tabel 2 berikut:

## Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun Wajib SPT Target Realisasi 2016 20,16 Juta 72,5 % 61 % 2017 16,60 Juta 75 % 73 % 2018 17,65 Juta 80 % 71 % 2019 18,33 Juta 85 % 73 % 2020 19 Juta 80 % 78 %
Sumber : Kementrian Keuangan, 2021
Direktur Jenderal Pajak  Kementrian  Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo  menyampaikan  bahwa  dampak pertama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang  merupakan  penopang  60%  terhadap  ekonomi  jatuh  cukup  dalam  (pajak.co.id).  Hal  ini  mengakibatkan keberlangsungan  usaha  turut  jatuh  atau  mengalami  penurunan  salah  satunya  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).

## Tabel 3. Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2017-2020
Tahun 2017 2018 2019 2020 Kontribusi 57,1% 57,8% 60,3% 37,3%
Sumber : lokadata.id, 2021
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Tabel 4 dibawah ini menunjukkan jumlah UMKM Kota Pekanbaru beserta jenis usahanya tahun 2018-2020:

## Tabel 4. Jumlah UMKM Kota Pekanbaru
No Jenis Usaha Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 1. Kuliner 4542 4278 4645 2. Fashion 386 350 406 3. Pendidikan 99 73 121 4. Otomotif 442 448 450 5. Agrobisnis 108 119 311 6. Teknologi Internet 113 83 135 7. Lainnya 8564 8769 9034 TOTAL 14254 14120 15102
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2021
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  adalah  insentif  pajak.  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  berharap  dengan  adanya  insentif pajak berupa penurun tarif pajak wajib pajak UMKM tidak akan merasa terbebani lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.
Insentif  pajak  merupakan  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan di Indonesia seperti tax holiday, tax allowance, akselerasi depresiasi, penurunan tarif pajak dan loss carry forward (Orkaido & Beriso, 2020)
Kebijakan pegurangan tarif pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  yang  dikeluarkan  pada  08  Juni  2018  mengenai  pajak  penghasilan  UMKM hanya  sebesar  0.5%  dari  peredaran  bruto  telah  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  jumlah  wajib  pajak UMKM  di  Kota  Pekanbaru  yang  merupakan  salah  satu  kota  yang  memiliki  jumlah  UKMM  terbanyak  di  Provinsi Riau.  Tabel  5  dibawah  ini  menunjukkan  jumlah  wajib  pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2018-2020:

## Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan
Tahun Jumlah Wajib Pajak UMKM 2018 8.040 2019 9.566 2020 10.027
Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2021
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya  adalah  manfaat  pajak.  Persepsi  atas  manfaat  pajak  merupakan  asumsi  atau  penilaian  wajib  pajak tentang  manfaat  yang  akan  didapatkan  oleh  wajib  pajak  dari  apa  yang  telah  dibayarkan.  Manfaat  yang  dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Latief et al., 2020).
Kepatuhan  wajib  pajak  tidak  bisa  lepas  dengan  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan wajib  pajak  bisa  dikatakan  rendah  jika  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan  rendah  pula  dan  begitu  juga sebaliknya. (Beti et al., 2016)  menjelaskan bahwasannya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib pajak  memiliki  kemauan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya  dimulai  dari  menghitung,  membayar,  dan melapor pajaknya.
Kebijakan  insentif  pajak  yang  telah  diberikan  pemerintah  baik  sebelum  pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)  maupun  sampai  saat  ini  dapat  menjadi  salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  kemauan  wajib  pajak dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  adanya  insentif  pajak  akan  mendorong  dan  meningkatkan kemauan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Pegurangan  tarif  pajak  untuk  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan pada 08 Juni  2018  mengenai  pajak  penghasilan  UMKM  hanya  sebesar  0.5%  dari  peredaran  bruto  diyakini  menurunkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Pangesti & Yushita, 2019).
Selain itu, juga terdapat faktor yang dapat memperkuat hubungan antara kemauan menjalankan kewajiban perpajakan  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  kondisi  keuangan.  Kondisi  keuangan  merupakan  kemampuan perusahaan  yang  tercermin  dari  tingkat  profitabilitas (profitability) dan  arus  kas (cash  flow). Profitabilitas
e-ISSN: 2685-5607
perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Murray,  1990)  menjelaskan  bahwa  agar  dapat  merekonsiliasi  hasil  yang  saling  bertentangan  diperlukan pendekatan kontingensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemediasi ataupun pemoderasi dalam model riset. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apa pun, dan  membantu untuk  membuat konsep  dan  menjelaskan pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel dependen.  Sedangkan  variabel  moderasi  adalah  salah  satu  variabel  yang  mempunyai  pengeruh  kuat  terhadap hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Jadi,  merupakan  variabel  lain  yang  menyebabkan  terjadi modifikasi pada relasi asli atau relasi awal antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel kemauan sebagai variabel mediasi, yaitu untuk menguji dan membuktikan pengaruh tidak langsung  dari  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen,  dan  kondisi  keuangan  sebagai  variabel  moderasi, yaitu  untuk  menguji  dan  membuktikan  apakah memiliki  efek  moderating  (yang  memperkuat  atau  memperlemah) pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) pengaruh kepercayaan  kepada  pemerintah,  kebijakan  insentif  pajak  dan  manfaat  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kantor  pelayanan  pajak  pratama  makassar  selatan.  Adapun  perbedaan  penelitian  saat  ini  dengan  penelitian sebelumnya  yaitu  (1)  Adanya  perubahan  variabel.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  independen  insentif  pajak dan manfaat pajak, dengan menambahkan kemauan sebagai variabel mediasi dan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi . (2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.  (3)  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Partial  Least  Square  (PLS) dengan menggunakan Software Warp-PLS versi 6.0. (4) Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.
Dengan adanya perbedaan atau belum konsistennya hasil penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan diatas,  maka  peneliti  tertarik  ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan).”
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  ntuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  insentif  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk  menguji dan  menganalisis pengaruh  manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kemauan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  untuk  menguji  dan menganalisis pengaruh  insentif pajak terhadap kemauan, untuk menguji dan  menganalisis pengaruh  manfaat pajak terhadap kemauan, untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan  sebagai  variabel  mediasi,  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  manfaat  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  melalui  kemauan  sebagai  variabel  mediasi,  dan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kemauan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Atribusi
Teori atribusi dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Teori  atribusi  merupakan  salah  satu  proses  pembentukan  kesan,  di  mana  orang  menarik  kesimpulan  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  orang  lain.  Teori  atribusi  menyatakan  bahwa  bila  individu-individu mengamati perilaku seseorang, kemudian mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi  seorang  individu.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  eksternal  merupakan  perilaku  yang  dianggap  sebagai akibat  dari  sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut  dianggap  telah  dipaksa  berperilaku  demikian  oleh  situasi. Perilaku  yang  disebabkan  secara  internal  adalah  perilaku  yang  diyakini  dibawah  kendali  perilaku  individu  itu sendiri. Sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan.

## Teori Kurva Laffer (Laffer Curve Theory)
Teori kurva laffer berasal dari tahun 1974 oleh ekonom sisi penawaran Arthur Laffer untuk menunjukkan hubungan antara  tarif  pajak  dan  jumlah  penerimaan  pajak  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintah.  Kurva  digunakan  untuk menggambarkan  Laffer  argumen  bahwa  terkadang  pemotongan  tarif  pajak  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak total. Kurva Laffer menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu akan meningkatkan  pendapatan,  yang  membangun  basis  pajak  yang  lebih  besar  dalam  suatu  perekonomian  dengan meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan  bisnis  (Latief  et  al.,  2020).  Teori  ini  mendukung  gagasan  insentif  pajak secara  positif  dan  statistik  efek  signifikan  pada  pertumbuhan  UMKM  dan  gagasan  insentif  pajak  adalah  tentang cara-cara  mengurangi  pajak  untuk  bisnis  dan  individu  sebagai  imbalan  atas  tindakan  atau  investasi  khusus  yang diinginkan di pihak merek.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## Insentif Pajak
Winardi  (2011:255)  menyebutkan  istilah  insentif  pajak  dengan Incentive  Taxation, yang  artinya  :  “Pemajakan dengan  tujuan  memberikan  perangsang.  Penggunaan  pajak  bukan  untuk  maksud  menghasilkan  pendapatan pemerintah  saja,  melainkan  pula  memberikan  dorongan  ke  arah  perkembangan  ekonomi,  dalam  bidang  tertentu”. Insentif  pajak  merupakan  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan kelangsungan  usaha  perusahaan  di  Indonesia  seperti  tax  holiday,  tax  allowance,  akselerasi  depresiasi,  penurunan tarif  pajak  dan  loss  carry  forward  (Orkaido  &  Beriso,  2020).  Menurut  Ayu,  Ida  (2020)  insentif  pajak  adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam  memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

## Manfaat Pajak
Persepsi  atas  manfaat  pajak  merupakan  asumsi  atau  penilaian  wajib  pajak  tentang  manfaat  yang  akan  didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014).  Jadi, manfaat pajak merupakan guna atau faedah yang dirasakan wajib pajak dan penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan mereka peroleh setelah membayar dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Kemauan
Menurut (Sukardji, 2015) kemauan adalah dorongan dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan  yang  menimbulkan  suatu  kegiatan  untuk  tercapainya  tujuan  tertentu.  Sedangkan,  kemauan  membayar merupakan  suatu  nilai  dimana  seseorang  rela  untuk  membayar,  mengorbankan  atau  menukarkan  sesuatu  untuk memperoleh  barang  dan  jasa.  Menurut  (Nurlaela,  2013)  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan  merupakan suatu nilai dimana seseorang dengan sukarela membayar, melaporkan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  secara  langsung.  Kemauan  membayar  pajak dapat  diartikan  sebagai  suatu  nilai  atau  tindakan  moral  untuk  secara  sukarela  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk  keperluan  umum  negara  dengan  tidak  mendapatkan  suatu  timbal  balik  secara  langsung  dari  Negara (Setyonugroho, 2012).

## Kondisi Keuangan
Kondisi keuangan (financial condition) merujuk pada status aset, liablitas, dan posisi ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan adalah keadaan atas keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Kondisi  keuangan  adalah  kemampuan  perusahaan  yang  tercermin  dari  tingkat  profitabilitas (profitability), arus kas (cash flow) (Susanto, 2012). (Lisa & Hermanto, 2021) mengatakan bahwa kondisi keuangan adalah tingkat pembentukan kondisi keuangan riil/nyata perusahaan pada periode tertentu.  (Aryandini et al., 2016) juga mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  (Rahayu,  2017)  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Safri Nurmatu (2015:148) kepatuhan  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  perpajakannya.  Menurut  Timbul  Hamonangan  Simanjuntak  dan  (Msi  &  DR  Imam Mukhlis  SE,  2012)  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sekedar  menyangkut  sejauh  mana  wajib  pajak  memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Ayu, Ida (2020) mengemukakan bahwa insentif pajak adalah kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada  wajib  pajak  tertentu  baik  individu  atau  organisasi  yang  mendukung  pemerintah,  yang  digunakan  dalam memberikan  dorongan  dan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  agar  tetap  patuh  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  salah  satu  faktor  penting  untuk  mewujudkan  sasaran  penerimaan
pajak.  Semakin  pesat  pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia,  maka  seharusnya  akan  semakin  besar  kepatuhan  wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Kebijakan  insentif  pajak  ini  bertujuan  untuk  membantu  menggerakkan  roda  perekonomian  negara  yang mengalami penurunan pesat karena pandemi Covid-19. Adanya kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah pada  saat  pandemi  Covid-19  ini  dapat  menurunkan  beban  pajak  yang  ditanggung  wajib  pajak  UMKM  sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan usaha yang dijalani. Hal  ini bertujuan agar pelaku UMKM tidak memiliki alasan untuk menghindari kewajiban perpajakannya dikarenakan  tidak  memiliki  penghasilan,  sehingga  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Teori Kurva Laffer menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu  akan  meningkatkan  pendapatan,  yang  membangun  basis  pajak  yang  lebih  besar  dalam  suatu  perekonomian dengan  meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan  bisnis  (Latief  et  al.,  2020).  Teori  ini  mendukung  gagasan  insentif pajak secara positif dan statistik efek signifikan pada pertumbuhan UMKM serta dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Latief  et  al.,  2020)menunjukkan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Meikhati  &  Kasetyaningsih,  2019)  menyebutkan  bahwa  hasil  penerapan undang-undang  No  23  tahun  2018,  yang  menjadikan  penurunan  pajak  yang  semula  1%  menjadi  0,5  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 1 : Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000  menyatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.
Persepsi  atas  manfaat  pajak  merupakan  asumsi  atau  penilaian  wajib  pajak  tentang  manfaat  yang  akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan. Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Latief et al., 2020).
Seseorang  cenderung  untuk tidak  mau  melakukan  sesuatu  jika  tidak  mendatangkan  manfaat  bagi  dirinya. Orang akan memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.
Fiscal Exchange Theory berargumen bahwa pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara  memberikan sesuatu  yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan  mudah oleh  masyarakat  (Latief et al., 2020). Oleh  sebab  itu  semakin  banyak  fasilitas  yang  disediakan  pemerintah,  tentunya  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat, maka masyarakat akan  merasa mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka korbankan, sehingga dengan  hal  tersebut  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Mahmuda et al., 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi atas manfaat pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin  tinggi tingkat wajib pajak  merasa  mendapatkan  manfaat dari apa yang  telah  mereka  korbankan  maka  akan  meningkat  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut.  Berdasarkan  penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 2 : Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kemauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan merupakan suatu nilai dimana seseorang dengan sukarela membayar, melaporkan  perpajakan  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal balik secara langsung (Nurlaela, 2013). Secara umum, seseorang akan berperilaku didasarkan atas kemauan dari  dalam  dirinya.  Apabila  wajib  pajak  mempunyai  kemauan  membayar  dalam  dirinya  maka  Kepatuhan  wajib pajak akan meningkat (Beti et al., 2016).
Kepatuhan  wajib  pajak  tidak  bisa  lepas  dengan  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan wajib  pajak  bisa  dikatakan  rendah  jika  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan  rendah  pula  dan  begitu  juga sebaliknya. (Beti et al., 2016)  menjelaskan bahwasannya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika wajib
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
pajak  memiliki  kemauan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya  dimulai  dari  menghitung,  membayar,  dan melapor pajaknya.
Berdasarkan  teori  kepatuhan,  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan  merupakan  faktor  psikologis dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  seorang  individu.  Perilaku  atau  tindakan  yang  dilakukan  wajib  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan pada kemauan dari diri wajib pajak tersebut.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Beti  et  al.,  2016)  menunjukkan  bahwa  kemauan  membayar  dari  wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  kemauan  membayar  dari  wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aruan et  al.,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kemauan  untuk  membayar  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 3 : Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kemauan
Insentif  pajak  merupakan  salah  satu  solusi  kebijakan  pemerintah  untuk  terus  memperhatikan  wajib  pajak  salah satunya  pelaku  UMKM.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  selalu  berkaitan  dengan  mempermudah  dan  meringankan beban pajak. Dengan adanya insentif pajak yang diberikan pemerintah akan menimbulkan keyakinan kepada wajib pajak bahwa insentif pajak tersebut akan memberikan manfaat untuk diri mereka sehingga mempengaruhi perilaku wajib  pajak  untuk  mau  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Secara  umum,  seseorang  akan  berperilaku didasarkan atas kemauan dari dalam dirinya.
Kebijakan  insentif  pajak  yang  telah  diberikan  pemerintah  baik  sebelum  pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)  maupun  sampai  saat  ini  dapat  menjadi  salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  kemauan  wajib  pajak dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  adanya  insentif  pajak  akan  mendorong  dan  meningkatkan kemauan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Insentif  pajak  berupa  pegurangan  tarif  pajak untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 yang dikeluarkan  pada  08  Juni  2018  mengenai  pajak  penghasilan  UMKM  hanya  sebesar  0.5%  dari  peredaran  bruto diyakini  menurunkan  beban  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan  kemauan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak (Pangesti & Yushita, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 4 : Insentif pajak berpengaruh terhadap kemauan.

## Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kemauan
Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus mendapatkan manfaat yang  lebih  besar  daripada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Manfaat  yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak  (Latief et al.,  2020).  Dengan  adanya  manfaat  yang  dirasakan  wajib  pajak  atau  faedah  yang  dirasakan  wajib  pajak  setelah melakukan  kewajibannya  akan  mendorong  wajib  pajak  tersebut  untuk  lebih  mau  menjalankan  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  teori  atribusi,  manfaat  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi persepsi  wajib  pajak  dalam  memutuskan  apakah  mereka  memiliki  kemauan  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya  atau  tidak.  Dalam  teori  pembelajaran  sosial,  wajib  pajak  dapat  belajar  melalui  pengamatan  dan pengalamannya secara langsung dalam merasakan manfaat pajak atas  membayar pajak. Wajib pajak akan mau dan taat  membayar  pajak  jika  melalui  pengamatan  dan  pengalaman  langsungnya,  hasil  pungutan  pajak  itu  telah memberikan kontribusi nyata.
Pada  dasarnya  wajib  pajak  cenderung  untuk  tidak  mau  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  jika  tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, dengan kata lain wajib pajak akan cenderung untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya  jika  mendatangkan  manfaat  untuknya.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H 5 : Manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan.
Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kemauan Sebagai Variabel Mediasi Insentif  pajak  yang  telah  diberikan  pemerintah  dapat  menjadi  salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  kemauan  wajib pajak  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  sehingga  dengan  adanya  kemauan  dari  diri  wajib  pajak  akan mendorong wajib pajak tersebut untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Insentif  pajak  diberikan  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang  kian  mengkhawatirkan  sektor  perekonomian, dan  sangat  penting  bagi  sektor  pajak  di  Indonesia.  Tujuannya  dimaksudkan  untuk  memulihkan  penerimaan  pajak dan  supaya  seluruh  wajib  pajak  tidak  menunggak  atau  menghindari  pajak.  (Latief  et  al.,  2020)  mengungkapkan bahwa  keringanan  pajak  di  Arkansas  berpotensi  membuat  negara  lebih  makmur.  Hal  ini  mengasumsikan  bahwa
insentif pajak benar-benar menjadi faktor penentu untuk semua perusahaan. Oleh sebab itu kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah sangat berpengaruh bagi wajib pajak, sehingga jika wajib pajak dapat menikmati insentif pajak  ini  dengan  baik,  maka  tidak  alasan  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya selama mereka memiliki kemauan dalam diri mereka.
Berdasarkan Teori  Kurva  Laffer  yang  berasal dari tahun 1974 oleh ekonom  sisi penawaran  Arthur Laffer untuk menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kurva  digunakan  untuk  menggambarkan  Laffer  argumen  bahwa  terkadang  pemotongan  tarif  pajak  dapat meningkatkan penerimaan pajak total.
Teori Kurva Laffer juga menjelaskan bahwa tarif pajak yang lebih rendah bisa mendorong output tambahan dan itu akan meningkatkan pendapatan, yang membangun basis pajak yang lebih besar dalam suatu perekonomian dengan  meningkatkan  pertumbuhan  perusahaan  bisnis  (Latief  et  al.,  2020).  Teori  ini  juga  mendukung  gagasan insentif  pajak  secara  positif  dan  statistik  efek  signifikan  pada  pertumbuhan  UMKM  serta  dapat  mendorong kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  apabila  wajib  pajak  tersebut  juga memiliki  kemauan  dalam  dirinya.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut :
H 6 : Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi.
Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kemauan Sebagai Variabel Mediasi Selama  ini  banyak  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  dan  telah  memiliki  NPWP  belum  mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut  disebabkan  oleh  asas  perpajakan  itu  sendiri  yaitu  bahwa  hasil  pemungutan  pajak  tersebut  tidak  secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak atau dengan kata lain wajib pajak tersebut tidak merasakan manfaat dari  apa  yang  telah  mereka  bayarkan  (Kesumaningrum,  2017).  Hal  ini  sejalan  dengan  argumen  bahwa  seseorang cenderung  untuk  tidak  mau  melakukan  sesuatu  jika  tidak  mendatangkan  manfaat  bagi  dirinya.  Orang  akan memikirkan  implikasi  dari  tindakan  mereka  sebelum  mereka  memutuskan  untuk  melakukan  atau tidak  melakukan perilaku-perilaku tersebut.
Salah satu pertimbangan kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi atas manfaat-biaya yang diekspektasi. Saat ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi UMKM, pajak yang mereka sumbangkan memunculkan kepercayaan diri mereka sebagai salah satu pemegang saham  pembangunan.  Dengan  pemenuhan  kewajibannya  pada  negara,  UMKM  dapat  lebih  merasa  terjamin  akan kelangsungan usahanya. Pembangunan yang dimunculkan oleh pajak juga akan memunculkan pasar-pasar baru yang dapat segara dilirik oleh UMKM yang berusaha mencari peluang.
Oleh  sebab  itu,  dengan  tingginya  manfaat  yang  dirasakan  oleh  wajib  pajak  akan  membentuk  pola  pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak untuk mau melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  meningkat  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 7 : Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi.
Pengaruh Kemauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan (Lisa  &  Hermanto,  2021)  mengatakan  bahwa  kondisi  keuangan  adalah  tingkat  pembentukan  kondisi  keuangan riil/nyata  perusahaan  pada  periode  tertentu.  Kondisi  keuangan  merupakan  kemampuan  perusahaan  yang  tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability), arus kas (cash flow) dan laba sebelum pajak (earning before tax).
Dalam  teori  kepatuhan  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  merupakan  suatu  kondisi  dimana  seseorang  taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Wajib pajak akan patuh terhadap perintah atau aturan tersebut apabila mereka  memiliki keinginan atau kemauan dalam  diri  mereka untuk  menjalankan kewajiban perpajakannya.  Meski demikian, setiap wajib pajak pasti akan mempertimbangkan kondisi keuangan mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya  yang  mana  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Tekanan  keuangan  merupakan  salah  satu sumber  tekanan  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  mempunyai  pendapatan  yang  terbatas  yang  mungkin  akan menghindari  pembayaran  pajak  jika  kondisi  keuangan  wajib  pajak  tersebut  buruk  dikarenakan  pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya (Widyantari et al., 2017).
Dalam  Penelitian  (Sulastri,  2016)  menyatakan  bahwa  kondisi  keuangan  berpengaruh  terhadap  kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian  (Lisa & Hermanto, 2021) yang mengatakan apabila wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan  tinggi  bila  didukung  dengan  kondisi  keuangan  wajib  pajak.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
H 8 : Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Pekanbaru  Tampan.  Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan/insidental bertemu dengan  peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel,  bila  dipandang  orang  yang  kebetulan  ditemui  itu  cocok  dengan sumber  data (Sugiyono,  2018:138).  Jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Pekanbaru  Tampan  tahun  2020  adalah  berjumlah  10.027.  Perhitungan  penentuan  sampel  menggunakan Rumus  Slovin  dengan  nilai  kritis  0,1  (10%)  dikarenakan  jumlah  populasi  yang  besar  sehingga  diperoleh  jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 (seratus) Wajib Pajak UMKM.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Pengukuran variabel melalui sejumlah pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan Skala Likert skala 1 sampai 5, dimana  angka 1 untuk  jawaban tidak pernah (TP) sampai dengan angka 5 untuk jawaban selalu (SL).
Insentif Pajak (X 1 )
Insentif pajak adalah upaya atau kebijakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau organisasi  yang  mendukung  pemerintah,  yang  digunakan  untuk  mendorong  pertumbuhan  dan  kelangsungan  usaha perusahaan  di  Indonesia  dan  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  agar  tetap  patuh  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya (Melese, 2013; Orkaido dan Beriso, 2020, Ayu, Ida, 2020). Indikator insentif pajak  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  menurut (Latief et al., 2020), yaitu : (1). Keadilan dalam pemberian insentif pajak. (2). Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.
Manfaat Pajak (X 2 )
Manfaat pajak merupakan guna atau faedah yang dirasakan wajib pajak dan penilaian wajib pajak tentang manfaat yang  akan  mereka  peroleh  setelah  membayar  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Wibowo,  2018;  Latief et.al., 2020, Wibowo, 2014). Indikator manfaat pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Latief et al.,  2020),  yaitu  :  (1).  Fasilitas  umum  dan  infrastruktur,  (2).  Pertahanan  dan  keamanan,  (3).  Subsidi  pangan  dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup dan budaya, (4). Dana pemilu.

## Kemauan (M)
Kemauan menjalankan kewajiban perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mau, ingin dan berkehendak untuk  melaksanakan  ketentuan  dan  kewajiban  perpajakan  dengan  benar  (Siti  Kurnia  Rahayu,  2017:198,  Nurlaela, 2013). Indikator kemauan menjalankan kewajiban perpajakan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Mardiasmo (2016:70) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dikarenakan lebih spesifik dan cocok dalam penelitian ini, yaitu : (1). Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. (2). Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan.  (3).  Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. (4). Menyampaikan laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah.

## Kondisi Keuangan (Z)
Kondisi  keuangan  adalah  keadaan  atas  keuangan  sebuah  perusahaan  selama  periode  waktu  tertentu  yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan (Lisa dan Hermanto, 2018, Aryandini, 2016). Indikator kondisi keuangan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut (Torgler, 2007), yaitu : (1). Kepuasan terhadap tingkat penghasilan, (2). Kepuasan terhadap kondisi keuangan.

## Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan  (Siti  Kurnia  Rahayu  2017:193,  Safri  Nurmatu  2015:148).  Indikator kepatuhan  wajib  pajak  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menurut  (Rahayu,  2017),  yaitu:  (1). Mendaftarkan diri  sebagai wajib  pajak  secara sukarela, (2).  Menghitung kewajiban pajak sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan,  (3).  Tepat  waktu  dalam  melaporkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak,  (4).  Tepat  waktu  dalam membayar pajak terutang.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  Structural  Equation  Modeling-Partial  Least  Square  (SEM-PLS) dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  PLS  adalah  model  persamaan  SEM  yang  berbasis  komponen atau  varian.  (Ghozali,  2014),  PLS  merupakan  pendekatan  alternatif  yang  bergeser  dari  pendekatan  SEM  berbasis kovarian  menjadi  berbasis  varian. SEM  yang berbasis kovarian umumnya  menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Outer  model  yang  menspesifikasi  hubungan  antara  variabel  laten  dengan  indikator  atau  variabel  manifestnya (measurement model) , (Ghozali, 2014) .
Hasil Pengujian Validitas Hasil Convergent Validity Convergent  validity dari  model  pengukuran  dengan  refleksif  indikator  dinilai  berdasarkan  korelasi  antara  item score/component score yang diestimasi dengan Soflware Warp PLS 6.0. Hasil uji convergent  validity dengan  nilai loading  factor dan  AVE  yang  menjelaskan  keberadaan  atribut-atribut  dari  variabel  tersebut. Convergent  validity dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score. Pada indikator setiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 6. Loading Factor
Kepatuhan Wajib Pajak Keterangan Y.1 0.843 Valid Y.2 0.826 Valid Y.3 0.657 Valid Y.4 0.570 Valid Insentif Pajak Keterangan X1.1 0.847 Valid X1.2 0.879 Valid X1.3 0.868 Valid X1.4 0.716 Valid Manfaat Pajak Keterangan X2.1 0.891 Valid X2.2 0.888 Valid X2.3 0.894 Valid X2.4 0.675 Valid Kemauan Keterangan M.1 0.863 Valid M.2 0.845 Valid M.3 0.774 Valid M.4 0.683 Valid M.5 0.863 Valid Kondisi Keuangan Keterangan Z.1 0.657 Valid Z.2 0.803 Valid Z.3 0.840 Valid Z.4 0.725 Valid
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan indikator yang diukur. Namun menurut (Ghozali, 2014) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai  0,6  dianggap  cukup  memadai.  Hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  Warp  PLS  dapat  dilihat  pada  tabel diatas. Nilai outer model antara indikator dengan  variabel telah  memenuhi convergen  validity karena  seluruh  item pada indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,50. Sehingga  setiap indicator dapat dikatakan valid.
Tabel 7. Average Variance Extracted (AVE)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Y X1 X2 M Z Kepatuhan Wajib Pajak 0.733 0.628 0.594 0.547 -0.009 Insentif Pajak 0.628 0.830 0.729 0.558 -0.036 Manfaat Pajak 0.594 0.729 0.842 0.557 0.039 Kemauan 0.547 0.558 0.557 0.794 0.048 Kondisi Keuangan -0.009 -0.036 0.039 0.048 0.76
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel 8. P Values For Correlations AVE Y X1 X2 M Z Kepatuhan Wajib Pajak 1.000 <0.001 <0.001 <0.001 0.928 Insentif Pajak <0.001 1.000 <0.001 <0.001 0.723 Manfaat Pajak <0.001 <0.001 1.000 <0.001 0.701 Kemauan <0.001 <0.001 <0.001 1.000 0.634 Kondisi Keuangan 0.928 0.723 0.701 0.634 1.000

## Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Pengukuran  lainnya  dari convergent  validity adalah  dengan  melihat  nilai  dari  AVE  (Average  Variance Extracted). (Ghozali, 2014) menyatakan bahwa akar kuadrat AVE juga digunakan untuk evaluasi konvergen, kriteria yang  harus  dipenuhi  yaitu  nilai  akar  kuadrat  AVE>0,50.  Berdasarkan  tabel  4.5  diatas,  kelima  variabel  telah memenuhi convergent  validity .  Kepatuhan  wajib  pajak,  insentif  pajak,  manfaat  pajak,  kemauan  menjalankan kewajiban  perpajakan  dan  kondisi  keuangan  masing-masing  memiliki  nilai  AVE  >0,50    dengan P-Value sudah melebihi dari pada nilai konstruk lainnya.
Hasil Discriminant Validity Discriminant validity merujuk pada derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoritis tentang variabel tersebut, discriminant validity dari model pengukuran reflektif dapat dihitung berdasarkan nilai cross loading dari masing-masing variabel laten (Sarwono, 2014). Dengan metode Cross  loading yaitu  loading    masing-masing  indikator  diharapkan  lebih  tinggi  dari cross  loading nya  masing- masing (Sarwono, 2014).
Tabel 9. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Y X1 X2 M Z Y.1 0.843 0.315 -0.356 -0.176 0.051 Y.2 0.826 0.156 -0.342 -0.112 0.051 Y.3 0.657 -0.4 0.414 0.07 0.006 Y.4 0.570 -0.231 0.544 0.343 -0.155
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel 10. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Insentif Pajak Y X1 X2 M Z X1.1 -0.1 0.847 -0.133 -0.137 -0.1 X1.2 -0.135 0.879 -0.249 0.203 -0.135 X1.3 0.233 0.868 -0.01 -0.175 0.233 X1.4 0.001 0.716 0.475 0.125 0.001
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel 11. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Manfaat Pajak
Y X1 X2 M Z X2.1 0.066 -0.04 0.891 -0.057 -0.104 X2.2 -0.058 0.183 0.888 -0.12 -0.072 X2.3 -0.177 0.044 0.894 0.074 0.068 X2.4 0.224 -0.245 0.675 0.134 0.141
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel 12. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Kemauan Y X1 X2 M Z M.1 0.044 0.048 -0.098 0.863 -0.032 M.2 -0.172 0.143 0.341 0.845 -0.024 M.4 0.085 -0.225 -0.032 0.774 -0.016 M.5 0.061 0.017 -0.262 0.683 0.088
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel 13. Hasil Nilai Cross Loading Indikator Kondisi Keuangan Y X1 X2 M Z Z.1 0.06 -0.463 0.278 0.03 0.657 Z.2 -0.164 0.092 0.013 0.155 0.803 Z.3 -0.084 0.089 -0.078 -0.026 0.84 Z.4 0.225 0.215 -0.176 -0.169 0.725
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Tabel  hasil  nilai cross loading diatas  menunjukkan  bahwa  nilai korelasi seluruh  indikator  masing-masing variabel  mempunyai korelasi yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh indikator yang ada pada indikator masing-masing variabel memenuhi persyaratan validitas discriminant.

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Pemeriksaan  selanjutnya  adalah reliability indikator  dengan  melihat output  composite  reliability atau cronbach’s alpha . Kriteria dikatakan reliability adalah nilai composite reliability atau cronbach’s alpha lebih dari 0.7. Hasil dari pengukuran reliabilitas indikator dengan composite reliability atau cronbach’s alpha adalah sebagai berikut :
Tabel 14. Outer / Measurement Model
Konstruk Composite Reliability Cronbach Alpha Kepatuhan Wajib Pajak 0.819 0.704 Insentif Pajak 0.898 0.847 Manfaat Pajak 0.906 0.859 Kemauan 0.872 0.802 Kondisi Keuangan 0.844 0.752
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Sesuai  dengan  prosedur  pengujian  Warp  PLS  6.0,  setelah  evaluasi  validitas  konvergen  menggunakan loading  factor  yang  dinyatakan  valid  maka  evaluasi  validitas  konvergen  indikator  juga  menggunakan  indikator composite  realibility dan cronbach  alpha .  Pada  tabel  diatas  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai Composite realibility sebesar 0.819 dan cronbach alpha sebesar 0.704 lebih besar dari 0.70. dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi.
Selanjutnya pada  variabel  lain  yaitu  insentif pajak  memiliki  nilai Composite realibility sebesar 0.898 dan cronbach  alpha sebesar  0.847  lebih  besar  dari  0.70  dengan  demikian  reliabilitas  telah  terpenuhi.  Untuk  variabel
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
manfaat pajak memiliki nilai Composite realibility sebesar 0.906 dan cronbach alpha sebesar 0.859 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Selanjutnya variabel kemauan menjalankan kewajiban perpajakan memiliki  nilai Composite realibility sebesar 0.872 dan cronbach alpha sebesar 0.802  lebih  besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Dan terakhir variabel  kondisi keuangan  memiliki  nilai Composite realibility sebesar 0.844 dan cronbach alpha sebesar 0.752 lebih besar dari 0.70 dengan demikian reliabilitas telah terpenuhi. Berdasarkan  hasil  pengukuran  tabel  diatas,  nilai composite  reliability dari  setiap  indikator  memiliki  nilai lebih  besar  dari  0.7  sehingga  semua  indikator  dalam  model  yang  diestimasi  memenuhi  syarat discriminant reliability . Pada cronbach’s alpha nilai yang disarankan adalah diatas 0.6 dan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha untuk semua indikator berada diatas 0.6.
Evaluasi Model Struktural (Inner Model) Model  struktural  ( inner  model) dinilai  dengan  melihat  R-Square  untuk  setiap  variabel  laten  endogen  sebagai kekuatan  prediksi  dari  model  structural.  Hasil  R-Square  dengan  menggunakan  program Warp PLS  6.0  disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 15. Hasil Nilai R-Square Indikator Penelitian R-Square Kepatuhan Wajib Pajak 0,536 Kemauan 0,360
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,536. Hasil ini  menunjukkan  bahwa  53,6%  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  variabel  insentif  pajak,  manfaat pajak, kemauan  membayar pajak dan kondisi keuangan. Sedangkan 46,4%  yang  merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Sedangkan  R-Square  untuk  variabel  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan  adalah  sebesar  0,360. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa 36%  variabel kemauan dipengaruhi oleh  variabel  insentif pajak,  manfaat pajak, dan kondisi  keuangan. Sedangkan 64%  yang  merupakan sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh  variabel  lainnya  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi structural (inner Model) yang meliputi uji kecocokan model ( model fit), path coefficient, dan R 2. Pada uji kecocokan model tersebut terdapat tiga indeks pengujian, yaitu average path coefficient ( APC), average R-square ( ARS) dan average varians factor ( AVIF) dengan kriteria APC dan ARS diterima dengan syarat p-value : 0,05 dan AVIF lebih kecil dari ≤ 3,3.
Tabel 16. Model Fit dan Quality Indices Indeks P-Value Kriteria Keterangan APC 0,268 <0,001 P <0,05 Diterima ARS 0,448 <0,001 P<0,05 Diterima AARS 0,432 <0,001 P<0,05 AVIF 1,987 Good if <3.3 AVIF < 5 Diterima AFVIF 1,758 Good if <3.3 AFVIF < 5 Diterima SPR 1,000 SPR > 0,7 Diterima RSCR 1,000 RSCR > 0,9 Diterima SSR 1,000 SSR > 0,7 Diterima NLBCDR 0,833 NLBCDR > 0,7 Diterima Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Hasil output di atas menjelaskan bahwa APC memiliki indeks sebesar 0,268 dengan nilai p-value < 0,001, ARS  memiliki  indeks  sebesar  0,448  dengan p-value <  0,001.  Berdasarkan  kriteria,  APC  sudah  memenuhi  kriteria karna memiliki nilai p-value< 0,001. Begitu pula dengan nilai p-value dari ARS yaitu P<0,001 < 0,05. Nilai AVIF dan  AFVIF  yang  harus  <5  sudah  terpenuhi  karena  berdasarkan  data  tersebut  AVIF  memiliki  nilai  1,987  dan  nilai AFVIF sudah baik dengan nilai 1,758
Untuk hasil output pada SPR dengan nilai 1,000 telah sesuai dengan kriteria yaitu >0,7 sehingga dari semua nilai  dalam  hubungan  antara  variabel  laten  bebas  dari  paradoks  simpson.  Hasil  RSCR  memiliki  nilai  1,000  telah sesuai kriteria > 0,9 sehingga telah diterima dan dan menunjukkan bahwa variabel  laten tidak memiliki R-Squared
negatif. Nilai SSR memiliki nilai 1,000 telah sesuai kriteria > 0,7 dan menunjukkan 100% hubungan dalam variabel laten yang disajikan dalam model ini terbebas dari penindasan statistik. Yang terakhir nilai NLBCDR memiliki nilai 0,833  telah  juga  sesuai  kriteria  yaitu  >  0,7  dan  menunjukkan  bahwa  directionality  antara  variabel  laten  lemah. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil ialah inner model dapat diterima.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk dengan melihat path coefficient dan tingkat signifikansinya dan kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat dalam bab dua. Berikut  ini tabel  hasil penelitian  dari direct effect dan indirect effect yang telah  diperoleh berdasarkan pengolahan data :
Tabel 17. Direct Effect Hipotesis Path coefficient p-value Effect size Keputusan H 1 0,312 <0.001 0,199 Diterima H 2 0,186 0.027 0,112 Diterima H 3 0,368 <0.001 0,218 Diterima H 4 0,326 <0.001 0,182 Diterima H 5 0,320 <0.001 0,178 Diterima H 8 0,097 0,034 0,008 Diterima
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Berikut ini pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut:

## Uji Hipotesis 1
a. Hipotesis
H1 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = <0.001 (≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai koefisien  jalur  yaitu  0,312  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  insentif  pajak  satu  satuan  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,312 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 2
a. Hipotesis
H2 : Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value =0,027 (≤  0,05), maka hipotesis diterima d. Kesimpulan
Variabel  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai koefisien  jalur  yaitu  0,186  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  manfaat  pajak  satu  satuan  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,186 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 3
a. Hipotesis
H3 : Kemauan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
c. Keputusan
p-value = <0.001 (≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,368 yang berarti bahwa setiap peningkatan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,368 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 4
a. Hipotesis
H4 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kemauan
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima. p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = <0.001 (≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  insentif  berpengaruh  terhadap  kemauan.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien  jalur  yaitu 0,326    yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  insentif  pajak    sebesar  satu  satuan  maka  akan  meningkatkan dan memperkuat kemauan menjalankan kewajiban perpajakan  sebesar 0,326 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 5
a. Hipotesis
H5 : Manfaat pajak berpengaruh terhadap Kemauan
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = <0.001(≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap  kemauan.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien  jalur yaitu  0,320    yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  manfaat  pajak    sebesar  satu  satuan  maka  akan meningkatkan dan memperkuat kemauan menjalankan kewajiban perpajakan  sebesar 0,326 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 8
a. Hipotesis
H8 : Kemauan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh Kondisi Keuangan
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = 0.034(≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  kemauan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  kondisi  keuangan  sebagai  variabel moderasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  nilai  koefisien  jalur  yaitu  0,097    yang  berarti  bahwa  setiap peningkatan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan dengan dimoderasi kondisi keuangan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,097 dan sebaliknya.
Tabel 18. Indirect Effect Hipotesis Path coefficient p-value Effect size Keputusan H 6 0,120 0.041 0,076 Diterima H 7 0,117 0.045 0,070 Diterima
Sumber : Data olahan Warp PLS 6.0 (2021)
Berikut ini pengujian hipotesis diuraikan lebih lanjut:
e-ISSN: 2685-5607

## Uji Hipotesis 6
a. Hipotesis
H6 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = 0.041 (≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  Insentif  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kemauan  sebagai  variabel  mediasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,120  yang berarti bahwa setiap peningkatan insentif dengan dimedisai kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,120 dan sebaliknya.

## Uji Hipotesis 7
a. Hipotesis
H7 : Manfaat Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
b. Dasar pengambilan keputusan
p-value ≤ 0,05, maka Hipotesis diterima.
p-value > 0,05, maka Hipotesis ditolak. c. Keputusan
p-value = 0.045 (≤  0,05), maka hipotesis diterima
d. Kesimpulan
Variabel  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kemauan  sebagai  variabel mediasi. Hal ini dapat dilihat melalui nilai koefisien jalur yaitu 0,117  yang berarti bahwa setiap peningkatan manfaat pajak dengan dimedisai kemauan menjalankan kewajiban perpajakan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak  sebesar 0,117 dan sebaliknya.

## Pembahasan

## Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan diterimanya H1 menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik insentif pajak yang diberikan pemerintah dan semakin baik wajib pajak dapat memanfaatkan insentif tersebut maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
Pada penelitian  ini  insentif pajak  menggunakan dua  indikator dalam pengukurannya  yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa insentif  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Ini  memberikan  makna  bahwa  semakin  baik  insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang ditimbulkan dari insentif  pajak  maka  semakin  meningkat  pula  kepatuhan  wajib  pajak.  Dengan  dilakukannya  pemberian  insentif secara  adil  dan  baiknya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  insentif  pajak  ini  maka  akan  semakin  mudah  untuk  wajib pajak  dalam  memanfaatkan  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  sehingga  tidak  ada  lagi  wajib  pajak  yang keberatan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa kebijakan  insentif  pajak  secara  simultan  dan  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019) menyebutkan bahwa  hasil  penerapan  undang-undang  No  23  tahun  2018,  yang  menjadikan  penurunan  pajak  yang  semula  1% menjadi 0,5 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

## Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  manfaat  pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini disebabkan diterimanya H2 menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  manfaat  pajak  yang  dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  maka  semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Pada  penelitian  ini  manfaat  pajak  menggunakan  empat  indikator  dalam  pengukurannya  yaitu  fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian lingkungan hidup  dan  budaya  dan  dana  pemilu.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini memberikan makna bahwa semakin baik manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh wajib pajak atas apa yang telah mereka korbankan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya manfaat pajak berupa  fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak kelestarian  lingkungan  hidup dan  budaya dan dana pemilu  yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh wajib pajak  maka  mereka akan  merasa puas atas apa  yang telah  mereka  lakukan sehingga tidak ada alasan  bagi  mereka untuk tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latief et al., 2020) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahmuda et al., 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi atas manfaat pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  kemauan  berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal  ini disebabkan diterimanya H3 menyatakan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa  semakin  besar  kemauan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  maka  kepatuhan  wajib pajak juga akan meningkat.
Pada penelitian ini kemauan menggunakan empat indikator dalam pengukurannya yaitu mendaftarkan diri untuk  mendapatkan  npwp,  mengisi  dengan  benar  spt  (spt  diambil  sendiri),  dan  memasukkan  ke  kantor  pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dan menyampaikan laporan  realisasi  pph  final  ditanggung  pemerintah.  Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kemauan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Ini  memberikan  makna  bahwa  semakin  besar  kemauan  wajib  pajak  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dengan adanya rasa mau dalam  diri  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  npwp,  mengisi  dengan  benar  spt (spt  diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan  dan  pencatatan  dan  menyampaikan  laporan  realisasi  pph  final  ditanggung  pemerintah  maka  dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Beti et al., 2016)  menunjukkan bahwa kemauan  membayar  dari  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi kemauan  membayar  dari  wajib  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Begitu  juga  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Aruan  et  al.,  2017)  yang  menunjukkan  bahwa  kemauan  untuk  membayar  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Insentif  pajak berpengaruh terhadap kemauan
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  disebabkan diterimanya  H4  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap  kemauan  menjalankan  kewajiban perpajakan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  maka  dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Dengan  dilakukannya  pemberian  insentif  secara  adil  dan  baiknya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  insentif pajak  ini  maka  akan  semakin  mudah  untuk  wajib  pajak  dalam  memanfaatkan  insentif  pajak  yang  diberikan pemerintah sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  (Pangesti  &  Yushita,  2019)  bahwa  insentif pajak  berupa  pegurangan  tarif  pajak  untuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang  telah  diberlakukan  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  yang  dikeluarkan  pada  08  Juni  2018  mengenai  pajak  penghasilan  UMKM hanya sebesar 0.5% dari peredaran bruto diyakini menurunkan beban pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Manfaat  pajak berpengaruh terhadap kemauan
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  manfaat  pajak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemauan  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  disebabkan diterimanya  H5  menyatakan  bahwa  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap  kemauan  menjalankan  kewajiban
e-ISSN: 2685-5607
perpajakan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik  manfaat  pajak  yang  dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak maka semakin meningkat pula kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Dengan adanya manfaat pajak berupa fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan  dan  bahan  bakar  minyak  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  budaya  dan  dana  pemilu  yang  dapat  dirasakan dan  dinikmati  oleh  wajib  pajak  maka  mereka  akan  merasa  puas  atas  apa  yang  telah  mereka  lakukan  sehingga kemauan dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya akan meningkat.
Berdasarkan  teori  atribusi,  manfaat  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi persepsi  wajib  pajak  dalam  memutuskan  apakah  mereka  memiliki  kemauan  untuk  menjalankan  kewajiban perpajakannya atau tidak.
Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui kemauan sebagai variabel  mediasi.  Hal  ini  disebabkan  diterimanya  H6  menyatakan  bahwa  insentif  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kemauan  sebagai  variabel  mediasi.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik insentif pajak yang diberikan pemerintah dan semakin baik wajib pajak dapat memanfaatkan insentif tersebut maka akan menimbulkan kemauan dari diri wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajaknnya sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
Dengan dilaksanakannya pemberian insentif secara adil dan baiknya dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak  ini  maka  akan  semakin  mudah  untuk  wajib  pajak  dalam  memanfaatkan  insentif  pajak  yang  diberikan pemerintah sehingga munculnya rasa mau dalam diri wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Kebijakan  insentif  pajak  yang  diberikan  pemerintah  sangat berpengaruh bagi wajib pajak, sehingga jika wajib pajak dapat menikmati insentif pajak ini dengan baik, maka tidak alasan  bagi  wajib  pajak  untuk  tidak  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  selama  mereka  memiliki  kemauan dalam diri mereka.
Manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel mediasi
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  manfaat  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan melalui kemauan sebagai variabel  mediasi.  Hal  ini  disebabkan  diterimanya  H7  menyatakan  bahwa  manfaat  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak  melalui kemauan sebagai  variabel  mediasi. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa dengan adanya manfaat  pajak  yang  dapat  dirasakan  oleh  wajib  pajak  maka  dapat  menimbulkan  rasa  mau  wajib  pajak  untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
Dengan adanya manfaat pajak berupa  fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan  dan  bahan  bakar  minyak  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  budaya  dan  dana  pemilu  yang  dapat  dirasakan dan  dinikmati  oleh  wajib  pajak  maka  mereka  akan  merasa  puas  atas  apa  yang  telah  mereka  lakukan  sehingga kemauan  dalam  diri  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  akan  meningkat  dan  secara  tidak langsung juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh kondisi keuangan
Hasil  pengujian  dengan  menggunakan  Software  Warp-PLS  versi  6.0  menunjukkan  bahwa  kemauan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  KPP  Pratama  Pekanbaru  Tampan  dengan  dimoderasi  oleh  kondisi keuangan. Hal ini disebabkan diterimanya H8 menyatakan bahwa kemauan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  dengan  dimoderasi  oleh  kondisi  keuangan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  setiap  wajib  pajak  pasti  akan mempertimbangkan  kondisi  keuangan  mereka  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakannya  yang  mana  dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Dalam  Penelitian  (Sulastri,  2016)  menyatakan  bahwa  kondisi  keuangan  berpengaruh  terhadap  kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian  (Lisa & Hermanto, 2021) yang mengatakan apabila wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak, maka kepatuhan dalam membayar pajak akan  tinggi  bila  didukung  dengan  kondisi  keuangan  wajib  pajak.  Semakin  besar  kemauan  wajib  pajak  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  dengan  diperkuat  oleh  kondisi  keuangan  mereka  maka  kepatuhan  wajib pajak juga akan meningkat.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil pengujian  hipotesis dan pembahasan  yang telah dijelaskan,  maka penulis  menyimpulkan  bahwa insentif pajak, manfaat pajak dan kemauan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif  pajak dan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN) (Bella Suhendra, Vince Ratnawati, Ruhul Fitrios) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
manfaat  pajak  juga  dapat  mempengaruhi  kemauan  wajib  pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya. Insentif pajak dan manfaat pajak juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kemauan sebagai variabel  mediasi.  Kondisi  keuangan  memoderasi  hubungan  antara  kemauan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  adalah  :  (1)  Hendaknya  pemerintah  memperhatikan  dan mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada Wajib Pajak, terkhusus jika Wajib Pajak sedang mengalami penurunan  produktivitas  usahanya  karena  insentif  pajak  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak.  (2) Petugas pajak perlu meyakinkan Wajib Pajak bahwa pembayaran pajak oleh Wajib Pajak akan memberikan manfaat terhadap kepentingan negara (pembangunan) sehingga Wajib Pajak akan terpanggil untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.  (3)  Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  ukuran  sampel  yang  lebih  besar sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

## DAFTAR RUJUKAN
Aruan, R., Edy Sujana, S. E., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2). Aryandini,  S.,  Savitri,  E.,  &  Wiguna,  M.  (2016). Pengaruh  kewajiban  moral,  pemeriksaan  pajak,  dan  kondisi keuangan terhadap kepatuhan  wajib pajak badan untuk usaha hotel yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota pekanbaru . Riau University.
Beti, A., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak  (Tax  Honesty),  Kemauan  Membayar  Dari  Wajib  Pajak  (Tax  Mindedness),  Kedisiplinan  Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Complience). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 4 (1). Ghozali,  I.  (2014).  Imam. Structural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  Dengan  Partial  Least  Squares  (PLS). Universitas Diponegoro Semarang .
Kesumaningrum,  N.  D.  (2017).  Kemauan  Membayar  Pajak  dan  Faktor  yang  Memengaruhinya  bagi  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah  Berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 di  Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 22 (1), 77–90.
Latief,  S.,  Zakaria,  J.,  &  Mapparenta,  M.  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah,  Kebijakan  Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center Of Economic Students Journal , 3 (3), 270–289.
Lisa, O., &  Hermanto, B. (2021). The effect of tax amnesty  and taxpayer awareness to taxpayer compliance with financial condition as intervening variable. E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang . Mahmuda, A. R., Mustofa, R. M., & Kusuma, P. D. I. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas , 2 (1), 46–61. McGee, R. W., Ho, S. S. M., & Li, A. Y. S. (2008). A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs the United States. Journal of Business Ethics , 77 (2), 147–158.
Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS , 50–59. Msi, D. R. T. H. S. S. E., & DR Imam Mukhlis SE, Ms. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi . Penebar PLUS+.
Murray,  D.  (1990).  The  performance  effects  of  participative  budgeting:  An  integration  of  intervening  and moderating variables. Behavioral Research in Accounting , 2 (2), 104–123.
Nurlaela, S. (2013). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, kesadaran, persepsi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Paradigma , 11 (02), 89–101.
Orkaido, K. D., & Beriso, B. Y. (2020). The Effect of Tax Incentives Practices on Sustainability of Micro, Small and Medium Enterprises in Ethiopia During the Outbreak of Corona Virus Pandemic . Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan,  Dan  Pemahaman  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap  Kemauan Membayar  Pajak  (Pada  Umkm  Sektor  Perdagangan  Di  Kabupaten  Klaten). Nominal:  Barometer  Riset Akuntansi Dan Manajemen , 8 (2), 166–178. Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal) . Sarwono, J. (2014). Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Apliaksi . Elex Media Komputindo. Setyonugroho, H. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Tegalsari . STIE PERBANAS SURABAYA.
Sukardji, U. (2015). Pajak Pertambahan Nilai PPN .
Sulastri,  I.  D.  (2016).  Pengaruh  Persepsi  Pengetahuan  Peraturan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Kesadaran  Membayar
e-ISSN: 2685-5607
Pajak  Dan  Kondisi  Keuangan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Penghasilan  Pada  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi , 12 (2). Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis . Edward Elgar Publishing. Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). Moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak . Alfabeta. Widyantari,  N.  P.  D.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Sulindawati,  N.  L.  G.  E.  (2017).  Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan  formal wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai  variabel  moderasi  (studi  kasus  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  yang  Terdaftar  di  KPP Pratama Singaraja). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).