## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG
Dian Rosa Sunaryo 1 , Candradewini 2 , Ria Arifianti 3
1 Program Pasca Sarjana Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Departemen Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
dianrosdianasunaryo@yahoo.co.id; candradewini@unpad.ac.id; r.arifianti@unpad.ac.id
Submitted: 22-07-2021; Accepted: 25-02-2022: Published : 9-03-2022

## ABSTRAK
Penelitian ini tentang implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. Terbitnya Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tentunya menjadi langkah konvergensi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Adanya Pandemi  Covid-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap program gizi terkait stunting di Kabupaten Bandung. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik badan Pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan. Penentuan informan, Peneliti menggunakan teknik purposive sampling . Dari penelitian, diambil kesimpulan  bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Stunting , Covid-19, Implementasi Kebijakan, Sumber Daya.

## ABSTRACT
The study discusses about the implementation of policies for acceleration of stunting prevention and control in Bandung Regency. The issuance of Bandung Regents’ Rules No. 74 of 2019 about the Acceleration of Stunting Prevention and Control surely becomes a convergence stage in activities related to stunting prevention. Covid-19 Pandemic has a significant influence on nutrition program related to stunting in Bandung Regency. The study used the theory of Van Meter and Van Horn stating that there are six indicators. Those are policy standard and target, resource, communication, characteristics of implementing agency, the socio-economic and political environment, as well the attitude of the implementer. The method used was qualitative and descriptive. The data collection techniques were conducted by collecting primary and secondary data through interview and observation in the form of activity report. In addition, the study used purposive sampling technique to determine the informants. It can be concluded from the study that the acceleration of stunting prevention and control do not succed in recuding stunting cases at Bandung Regency, although  stunting prevention and control activities have been carried out both sensitive and specific nutrition interventions due to the Covid-19 Pandemic.
Keywords: Stunting, Covid-19, Policy Implementation, Resource.

## PENDAHULUAN
Awal mula kehidupan dimulai sejak kandungan ibu sampai dengan dua tahun adalah masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Balita termasuk ke dalam stunting jika panjang ataupun tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) lebih kecil dari -2 Standar Deviasi. Standar dimaksud terdapat pada Kepmenkes No 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
Indonesia menduduki peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting (MCA-Indonesia, 2017). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang memerlukan penanganan terintegrasi dan menyeluruh. Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan adanya peningkatan stunting disebabkan oleh pandemi Covid-19 (www.cnnindonesia.com, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.
Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah dengan penderita terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2018 menunjukan angka stunting  di Kabupaten Bandung sebesar 35,2%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional 30,8% dan provinsi 31,1%. Pencegahan serta penanggulangan stunting telah menjadi program prioritas dan tertuang salah satunya dalam penyusunan rencana dan biaya pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bandung sudah membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, yang selanjutnya RAD tersebut di Perbupkan yaitu Peraturan Bupati Bandung No. 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten pertama yang membuat RAD lalu di Perbupkan, Kabupaten/Kota di Jawa Barat umumnya RAD hanya berbentuk dokumen ataupun matriks kegiatan.
Pada bulan Maret ada Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Nomor 441/7590/111/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi
Corona Virus Disease -19 (Covid-19) yang berisi menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang mengundang dan berdampak pada pengumpulan massa seperti Kegiatan UKBM (Posyandu, Posbindu, Posrem, Posbindu PTM), Kegiatan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil, Penyuluhan Kelompok dan mengundang kader kesehatan maupun masyarakat. Pelayanan imunisasi yang seharusnya di Posyandu sementara dialihkan ke Puskesmas, Bidan Desa atau Faskes lainnya yang memberikan layanan imunisasi.
Berdasarkan hasil wawancara awal, ditemukan beberapa indikasi masalah berkaitan dengan implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung yaitu:
1. Masih kurangnya konvergensi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bandung. Biasanya dilakukan minimal 1 bulan sekali dengan di hadiri oleh OPD se- Kabupaten Bandung, namun semenjak pandemi Covid-19 rapat dilakukan jika ada hal penting saja, itupun hanya di hadiri oleh OPD inti yang terkait langsung dengan stunting yaitu BAPPEDA, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dispakan dan Disperkimtan. Hal ini menjadikan konvergensi setiap OPD menjadi berkurang.
2. Adanya Protokol Kesehatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Nomor 441/7590/111/2020atentang PeningkatanaKewaspadaan terhadapaRisiko PenularanaInfeksi CoronaaVirus Disease- 19a(Covid-19) yang berisi menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang mengundang dan berdampak pada pengumpulan massa. Sehingga Kegiatan UKBM (Posyandu, Posbindu, Posrem, Posbindu PTM), Kegiatan Kelas Ibu Balita dan Ibu Hamil, Penyuluhan Kelompok dan mengundang  kader kesehatan maupun masyarakat. Pelayanan imunisasi yang seharusnya di Posyandu sementara dialihkan ke Puskesmas, Bidan Desa atau Faskes
lainnya yang memberikan layanan imunisasi.
3. Sumber Daya Manusia menjadi berkurang, karena petugas yang terlibat dalam penanganan stunting, sekarang menjadi menangani Covid-19. Seperti petugas gizi, bidan, petugas promosi kesehatan yang kesemuanya dilibatkan dalam penanganan Covid-19.
4. Adanya penurunan penghasilan masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 ditambah aturan PPKM menjadikan berbagai kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting belum bisa direalisasikan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Van Meter & Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Sehingga mengubah keputusan menjadi sesutau yang bersifat operasional, serta berupaya untuk mencapai perubahan, baik perubahan kecil maupun besar melalui keputusan kebijakan tersebut  (Meter dan Horn, 1975).
Model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan suatu model kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model Van  Meter dan Horn (Indiahono, 2009) adalah sebagai berikut:
a) Standart kebijakan dan sasaran Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi. Pada Perbup No. 74 Tahun 2019 target tercantum pada lampiran yaitu pada Review Kinerja Tahunan Aksi 8. Strategi pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung untuk 2019-2021. Setiap OPD memiliki target-target yang harus di sesuai dengan indikator yang dipantau ( output ).
b) Sumber daya Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang  baik, baik SDM maupun sumber daya keuangan. SDM yaitu kecukupan kualitas dan kuantitas implementor yang bisa
melingkupi semua kelompok sasaran. Sumber daya keuangan meliputi ketersediaan anggaran yang mendukung implementasi pencegahan dan penanggulangan stunting. Selain itu, kehandalan sang implementor akan mempengaruhi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kebijakan.
Fokus peneliti untuk pencegahan dan penanggulangan stunting lebih kepada sumber daya manusia, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang digunakan pada saat ini terutama tenaga kesehatan, lebih terfokus kepada pandemi Covid-19 dibandingkan dengan penanggulangan stunting. Keterbatasan sumber daya manusia, membuat petugas di lapangan menjadi tugas rangkap, yang semula bidan dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas melakukan kegiatan pencegahan stunting, kini bidan dan TPG menjadi petuga Covid-19 juga, hal ini menjadikan petugas tidak fokus untuk menangani stunting.
c) Komunikasi Komunikasi antara pemegang  kebijakan dengan group target dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung harus dilakukan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, semua implementor kebijakan yang dikomandoi oleh Kepala Bappeda, dan sebagai pelaksana teknisnya adalah Dinas Kesehatan, secara rutin dan berkualitas melakukan komunikasi dalam berbagai bentuk, dengan seluruh pihak yang terlibat.
d) Karakteristik Karakteristik Badan Pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada Perbup No. 74 Tahun 2019 setiap badan pelaksana terutama OPD sudah diberikan mandat sebagai penanggung jawab pada aksi 1 sampai dengan aksi 8. Selain itu secara lebih rinci karakteristik badan pelaksana dicantumkan di SK Bupati Bandung Nomor 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 yang didalamnya memuat tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas dari setiap anggota satgas.
(Dian Rosdiana Sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti)
e) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Variabel ini mencakup lingkungan sosial balita di masyarakat, karena lingkungan sosial akan mempengaruhi pola makan yang dikonsumsi oleh balita, selain itu lingkungan sosial juga mempengaruhi pola asuh yang akan diterima oleh balita yang akan mempengaruhi pertumbuhan balita tersebut. Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan stunting, karena dengan ekonomi yang baik maka balita mampu membeli dan bisa  mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang sehingga stunting bisa dicegah. Lingkungan politik yang mendukung implementasi kebijakan stunting, terutama politik di tingkat Kabupaten sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan stunting di tingkat kecamatan maupun desa, karena jika di tingkat Kabupaten Bandung memprioritaskan stunting maka di tingkat kecamatan dan desa pun akan menjadi prioritas.
f) Sikap pelaksana Sikap pelaksana terhadap kebijakan stunting sangat penting, karena jika sikap pelaksana mau melaksanakan kebijakan tersebut maka stunting ini akan lebih mudah teratasi. Pelaksana atau implementor akan paham terhadap kebijakan stunting tersebut. Responsifitas implementor sangat berarti dalam mempercepat pencegahan dan penanggulangan stunting ini.
Gambar 1. Model Implementasi Van Meter danVan Horn
Penetapan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah wujud komitmen untuk percepatan perbaikan gizi yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, terutama KIA dan pengendalian penyakit melalui pendekatan berbagai program yang dilaksanakan oleh lintas sektor.
Permasalahan stunting pada usia di bawah dua tahun nantinya akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara baik akibat stunting. Balita stunting berkontribusi terhadap 15% kematian balita di dunia dan menyebabkan 55 juta Disability-Adjusted Life Years (hilangnya masa hidup sehat setiap tahun) (BAPPENAS, 2018).
Selain Perbup Bandung No. 74 Tahun 2019, Kabupaten Bandung sudah membuat Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung. Susunan keanggotaan Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting ini terdiri dari Ketua Pelaksana yaitu Kepala Bappeda dan Ketua Harian adalah Kepala Dinas Kesehatan, dengan jumlah anggota sebanyak 36 anggota yang terdiri dari berbagai unsur seperti Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit, Camat, Ketua Forum Bandung Sehat, Ketua Tim Penggerak PKK, Organisasi Profesi Kesehatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan.
Fokus peneliti untuk pencegahan dan penanggulangan stunting lebih kepada sumber daya manusia, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang digunakan pada saat ini terutama tenaga kesehatan, lebih terfokus kepada pandemi Covid-19 dibandingkan dengan penanggulangan stunting. Keterbatasan sumber daya manusia, membuat petugas di lapangan menjadi tugas rangkap, yang semula bidan dan Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) puskesmas melakukan kegiatan pencegahan stunting, kini bidan dan TPG menjadi petuga Covid-19 juga, hal ini menjadikan petugas tidak fokus untuk menangani stunting.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif, dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan tingkah laku, data, dan tulisan yang didapat dari hasil pengamatan. Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena ingin mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Bandung.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  meliputi  teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah peneliti memvalidasi seluruh data baik primer maupun data sekunder yang diperoleh.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.  Informan yang diwawancara yaitu informan yang paham betul mengenai permasalahan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting yang akan diteliti. Informan yang akan menjadi subjek peneliti, yaitu Bappeda, Setda, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dispakan, Disperkimtan, Tim Penggerak PKK dan Organisasi Profesi Kesehatan. Sedangkan dalam rangka kroscek, penulis akan bertanya kepada ibu balita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model Van Meter dan Van Horn pada prinsipnya adalah implementasi kebijakan berlangsung secara linier dari kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan. Model kebijakan ini menawarkan 6 variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Keenam variabel yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan termasuk dalam kebijakan implementasi Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung.  Uraian dari masing-masing variabel berdasarkan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:
Standar Kebijakan dan Sasaran Standar dan sasaran kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh keterangan bahwa para pelaksana khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
Hasil wawancara dengan para informan menyebutkan bahwa pemahaman ini tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh setiap OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 10 diperoleh informasi bahwa sosialisasi masih belum menyeluruh, dan baru sebatas pada pihak tertentu seperti para pengurus organisasi. Di sisi lain, kegiatan sosialisasi stunting untuk disebarluaskan di masyarakat juga terhambat, karena adanya pembatasan dalam berkumpul dan berkerumun. Beberapa Posyandu yang menjadi pusat sosialisasi dan pengukuran stunting harus tutup karena menjadi zona merah Covid-19.

## Sumber Daya
Berdasarkan hasil penelitian sumber daya dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan. Apalagi berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi, maka sumber daya manusia atau SDM menjadi terbatas. Kondisi pandemi Covid-19 membuat banyak petugas kesehatan yang bertugas menangani stunting, kemudian beralih menangani juga Covid-19.
Terjadinya refocusing anggaran di masing- masing OPD untuk menanggulangi Covid-19 membuat beberapa kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting perlu menyesuaikan metode pelaksanaannya. Namun Dinas Sosial masih mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan), dan Program Sembako yang dahulunya adalah Program Raskin. Penambahan anggran ini berasal dari Kementrian Sosial, bukan dari APBD Kabupaten Bandung

## Komunikasi
Komunikasi antar OPD di Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik. Kondisi pandemi Covid-19 telah merubah metode komunikasi dan koordinasi secara langsung atau offline menjadi daring atau online . Komunikasi diantara OPD dapat berjalan dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti telepon dan aplikasi meeting online . Walaupun kebanyakan komunikasi sekarang melalui telepon atau zoom tanpa melakukan tatap muka, serta jika ada dokumen yang diperlukan terkait stunting, OPD biasanya mengirimkan via Whatsapp atau email. Jumlah komunikasi melalui Whatsapp atau email ini tidak dirutinkan
atau ditargetkan, disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Bappeda selaku Ketua Satgas Stunting. Menurut Informan 4, Daring membantu menyampaikan materi tapi tidak semaksimal kalau tatap muka dan praktek langsung.
Sebagai contoh masih kurangnya konvergensi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Bandung. Biasanya dilakukan minimal 1 bulan sekali dengan di hadiri oleh OPD se-Kabupaten Bandung, namun semenjak pandemi Covid-19 rapat dilakukan jika ada hal penting saja, itupun hanya di hadiri oleh OPD inti yang terkait langsung dengan stunting yaitu BAPPEDA, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dispakan dan Disperkimtan. Hal ini menjadikan konvergensi setiap OPD menjadi berkurang. Hal penting ini biasanya berupa pembahasan aksi- aksi dimulai dari Aksi 1 hingga aksi 8 yang harus di isikan oleh Bappeda ke website aksi.bangda.kemendagri.go.id.
Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepara para pelaksana kebijakan. Selain itu koordinasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus selalu dilakukan.
Karateristik Badan Pelaksana Implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting yang menjadi badan pelaksana adalah semua yang ada di SK Bupati Bandung No. 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung sudah mendukung dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini dikarenakan OPD-OPD melakukan kegiatan- kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting yang sudah biasa dilakukan namun kegiatannya difokuskan di lokasi-lokasi desa yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
Dinas Kesehatan membantu penurunan stunting ini dimulai dari masa remaja putri yang nanti akan menjadi calon ibu yaitu dengan memberikan tablet tambah darah agar tidak anemia, setelah remaja putri ini menjadi dewasa dan menjadi seorang dan akan menikah maka akan diberikan kursus calon pengantin yang
bekerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Bandung agar jika hamil nanti status gizinya sudah optimal, sehingga melahirkan bayi yang sehat, karena 1.000 Hari Pertama Kehidupan dimulai ketika hamil, bagi ibu hamil yang mengalami Kekuranagn Energi Kronis maka akan di berikan PMT Ibu Hamil, begitu bayi lahir maka bayi tersebut di pantau setiap bulan di posyandu serta di ukur panjang badan atau tinggi badannya setiap bulan Februari dan Agustus berbarengan dengan Vitamin A. Begitu ada balita yang memiliki status gizi kurang, maka diberikan PMT Balita agar berat badannya cepat kembali normal.
Pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan dan penanngulangan stunting sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD dan sudah ada pengawasan dari luar yaitu dari pihak inspektorat yang selalu memeriksa kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh OPD secara berkala. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Sulistio (2017) karakteristik badan pelaksana dapat dikatakan sudah baik karena petugas yang ada sudah mematuhi nota kesepakatan yang telah dibuat serta adanya ketepatan waktu yang diberikan petugas, sehingga dengan adanya kepatuhan implementor tersebut dapat berakibat pada kelancaran pelaksanaan program.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Implementasi percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting  di lihat dari indikator Van Meter dan Van horn ini belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari komitmen dan kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Bandung dengan Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2020 sudah di tandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan dan Kepala Bagian Kesra, namun masih ada yang belum menandatangani komitmen ini seperti dari Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DP2KBP3A, Kepala Dinas Kominfo, Ketua TP-PKK Kabupaten, Ketua
Forum Camat, Ketua APDESI, Perwakilan CSR dan Forum Kepala Puskesmas. Komitmen ini tercantum pada Aksi 3 yaitu Rembug Stunting. Lingkungan  sosial, ekonomi dan politik terutama lingkungan sosial sangat berpengaruh di masa pandemi ini, interaksi antara masyarakat di batasi, karena harus menerapkan physical distancing , lingkungan ekonomi pun sangat berpengaruh, banyak pedagang yang jam berjualan di batasi sehingga mempengaruhi pendapatan dan mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat terhadap pembelian bahan makanan yang bergizi. Lingkungan politikpun pemerintah sedang  memprioritaskan terhadap penurunan kasus Covid-19 dibandingkan dengan kasus stunting.
Menurut Priyanto dan Noviana (2018) dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, dan sifat opini publik. Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan impelementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial. Kepentingan politik yang menopangi sebuah kebijakan akan memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan. Kepentingan tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari keberhasilan implementasi kebijakan.
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Bandung sedang memfokuskan pada penanggulangan pandemi Covid-19, menurut Kasubid Renbang Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Bappeda) sekarang zaman pandemi, pemerintah menetapkan PPKM, sehingga yang berdagang harus tutup, hal tersebut berpengaruh langsung ke ekonomi. Selanjutnya menurut  Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial (Setda) salah satu penyebab stunting yaitu ekonomi sehingga kebijakan tetap diupayakan yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap memberikan bantuan- bantuan kepada masyarakat seperti PMT ataupun melakukan tindakan preventif dan promotif untuk mencegah stunting ini atau mungkin kuratif bagi yang sakit. Sehingga diharapkan penurunan stunting itu akan cepat sesuai dengan target nasional.

## Sikap Pelaksana
Sikap pelaksana terhadap kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting, bisa dikatakan sudah baik dan sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD.
Hal ini bisa dilihat dari Dinas Pendidikan yang sudah melakukan bintek terhadap para Guru Paud terkait dengan stunting menggunakan sumber anggaran DID yang dilakukakn secara bertahap atau bergelombang dikarenakan jumlah peserta yang banyak dan untuk mengurang kerumunan dalam rangka pencegahn Covid-19. Selain itu ada pula dari Dinas Sosial yang memberikan bantuan berupa PKH kepada KPM, ada pula program sembako yang dibagikan kepada keluarga miskin serta ada pula pemberian JKN bagi warga miskin. Program sembako salah satunya dengan memberikan bantuan ikan, ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat baik untuk mencegah balita stunting. Adapula dari Dispakan yang memberikan bantuan kepada 4.000 anak stunting di Kabupaten Bandung yang ada di desa-desa lokus stunting.
Sikap Pelaksana dikatakan baik jika pelaksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana (Ani dan Sulistio, 2017).  Secara keseluruhan, semua OPD di Kabupaten Bandung sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Namun masih ada OPD yang melakukan intervensi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak di daerah lokus stunting yang terbaru. Hal ini dikarenakan lokasi kegiatan sudah di kunci di DPA sehingga tidak bisa di alihkan ke desa lokus stunting untuk pembangunannya seperti pembangunan sumur yang dilakukan oleh Disperkimtan.
Sikap pelaksana pada pencegahan dan penanggulangan stunting ini tetap konsisten mendukung terhadap penurunan stunting ini walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi. Pelaksana umumnya sudah mengetahui dan paham tentang tujuan kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Sikap pelaksana yang merespon dengan dengan baik dan mendukung terhadap stunting sangat diperlukan, tetapi masih perlu adanya peningkatan pengetahuan mengenai pemahaman tentang kebijakan stunting ini dikarenakan adanya pergantian orang baru di beberapa OPD
(Dian Rosdiana Sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti)
seperti di Dinsos, Dispakan serta Disperkimtan, tanpa adanya informasi dari penanggung jawab stunting yang lama.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung telah memiliki standar dan sasaran kebijakan dalam bentuk Perbup  Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Setiap stakeholders melaksanakan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, belum semua pelaksana memahami standar dan sasaran kebijakan.
Hal ini disebabkan salah satunya karena sosialisasi belum menyeluruh dilakukan. Selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga terhambat akibat pembatasan sosial.
2. Masih terbatasnya SDM dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kab.  Bandung. SDM  khususnya petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan stunting, saat ini dialihkan untuk menangani Covid-19. Selain itu, sarana seperti alat timbang dan alat ukur tidak mungkin dibawa secara langsung ke masyarakat secara door to door . Hal lain adalah terjadinya refocusing anggaran pada tahun 2020 menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
3. Komunikasi antara stakeholders belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perubahan metode tatap muka menjadi daring menyebabkan rapat rutin dalam rangka koordinasi pembahasan program dan kegiatan belum maksimal.
4. Sikap pelaksana yang mendukung dan merespon dengan baik kegiatan stunting ini secara konsisten setiap tahunnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing stakeholder.
5. Karakteristik organisasi pelaksana sudah memadai yang ditandai dengan adanya berbagai Surat Edaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan. Kondisi pandemi Covid 19 telah menurunkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah stunting.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani, Serli dan Eko Budi Sulistio. 2017. Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun  2016. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2017.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2018. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Jakarta : BAPPENAS. CNN Indonesia, 2021, tersedia https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210129032301-20-
599776/jokowi-prediksi-jumlah-bayi- stunting-naik-karena-pandemi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 2020.
Dokumen Analisis Dampak Pandemik Covid-19 pada Program Pencegahan dan Penggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. Bandung: Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 2020.
Laporan Bulan Penimbangan Balita Tahun 2020. Bandung: -.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018, tersedia
https://www.litbang.kemkes.go.id/lapor an-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/. 6 Juni, 2020. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis . Yogyakarta: Gava Media.
Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, New York: Harper Collins.
Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn.
1975. Administration & Society. Ohio State University Department of Political Science . Vol. 6 No. 4, Februari 1975. Millennium Challenge Account –  Indonesia
(MCA-Indonesia), 2017, tersedia
http://www.mca- indonesia.go.id/assets/uploads/media/p df/BackgrounderStunting-ID.pdf. 10 Juli, 2017
Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Priyanto, Hary dan Nana Noviana. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 No. 1, Juni 2018.
Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Nomor 441/7590/111/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung.
Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 441/Kep.309-Dinkes/2020 tentang Penetapan Desa Lokus Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2020.
Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung (Dian Rosdiana Sunaryo, Candradewini, Ria Arifianti)