Perspektif Akuntansi
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2019), hal. 169-193 ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v1i2.p169-193 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar
Angela Ayu Wilma Atintyasputri 1
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
Received 02 April 2019 Accepted 25 Juni 2019 Abstract. This research purpose to analyze the stages of village financial management according to Permendagri 113 of 2014 with the stages of village fund management in the Banyuanyar Boyolali Village by using the application of Siskeudes. This research is a qualitative descriptive study. Data  acquired  by  interviews  and  documentation.  Qualitative  analysis method  used  are  data  reduction,  triangulation,  data  presentation  and conclusion.The results and discussion of this research indicate that the stages of village financial management Permendagri 113 of 2014 with the  stages  of  village  funds  management  starting  from  the  stages  of planning, implementation, administration, reporting and accountability through the application of Siskeudes (Version V1.2.RI.0.6) in Banyuanyar is  well  implemented.  Although  there  are  differences  in  the implementation  of  accountability,  that  do  not  inputting  process accountability  reports  by  the  application  of  Siskeudes,  but  only  to complete  the  attachments  needed  as  evidence  in  reporting accountability,  but  does  not  affect  the  process  of  village  fund management Banyuanyar Application of Siskeudes can be monitoring of village  financial  management,  seen  from  all  input  of  village  fund management  in  Banyuanyar  by  the  application  of  Siskeudes  online  by information on place, time and date in real time and directly connected with Boyolali Regency server.
Keywords: Siskeudes, village fund, supervision
1 232015236@student.uksw.edu
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antara tahapan pengelolaan  keuangan  desa  menurut  Permendagri  113  Tahun  2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar Boyolali dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  melalui  wawancara dengan bukti dokumentasi. Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu  reduksi  data,  triangulasi,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  Permendagri  113  Tahun  2014 dengan  tahapan  pengelolaan  dana  desa  mulai  dari  tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) di Desa  Banyuanyar  Boyolali  sudah  terimplementasikan  dengan  baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes  hanya  melengkapi  lampiran-lampiran  yang  dibutuhkan sebagai  bukti  dalam  pelaporan  pertanggungjawaban,  tetapi  hal tersebut  tidak  mempengaruhi  proses  pengelolaan  dana  desa Banyuanyar.  Aplikasi  Siskeudes  dapat  dijadikan  sebagai  sarana pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa,  dilihat  dari  seluruh penginputan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Banyuanyar  melalui aplikasi  Siskeudes  secara online dengan  menyertakan  keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan  langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolali.
Kata kunci: Siskeudes, dana desa, pengawasan

## Pendahuluan
Dalam  rangka  memperbaiki  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, pemerintah  pusat  memberikan  kesempatan  kepada  masing-masing pemerintah  daerah  agar    setiap  desa  dapat  berkembang  dengan  mandiri. Pemberian  kepercayaan  kepada  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya saing daerah, pendapatan daerah dan selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Kepala  Desa  Banyuanyar  Boyolali  untuk  mewujudkan  Desa  Banyuanyar sebagai Green  Smart  Village .  Salah  satu  bentuk  cara  untuk  mendukung tercapainya  tujuan  tersebut,  adalah  dengan  program  yang  dilakukan  oleh Kepala Desa Banyuanyar Boyolali yakni mendirikan Desa Berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan sepuluh titik wifi hotspot yang telah terpasang di seluruh desa dan diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat dan mempercepat informasi sekaligus mampu memanfaatkan potensi–potensi yang ada di Desa Banyuanyar  melalui  jalur online (Banyuanyar  2017) . Selain  itu  Pemerintah Desa  Banyuanyar  juga  telah  membuat Website Desa  yang  dilengkapi  dengan Information  and  Communication  Technology  Center ( ICT  Center )    untuk mengedukasi masyarakat desa.
Dalam  rangka  mewujudkan Green  Smart  Village ,  maka  Desa  Banyuanyar Boyolali menggunakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2017, yaitu sebesar Rp 786.272.000,00 (Banyuanyar  2017).  Dana  desa  harus  dapat  dikelola  dengan  baik  demi terciptanya  tata  kelola  keuangan  desa  yang  bersih,  tertib,  transparan  dan akuntabel,  terkait  hal  tersebut  peran  pengawasan  sangat  penting  untuk keberlangsungan  proses  pengelolaan  dana  desa.  Data Indonesian  Corruption Watch (ICW) sampai dengan tahun 2018 telah menemukan sebanyak 100 kasus korupsi  di  tingkat  desa  pada  sektor  penganggaran  desa  (Putra  2018).  Oleh sebab  itu  ICW  menghimbau  untuk  memprioritaskan  pengawasan  dalam pengelolaan dana desa.
Salah satu bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendukung pengawasan pengelolaan dana desa tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri nomor 145/8350/BPD tanggal 27  November  2015  tentang  Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang menyatakan  bahwa  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) telah bekerja sama dengan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi  (PDTT)  mengembangkan  sistem  pengelolaan  dana  desa berbasis  aplikasi  yaitu  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes).  Aplikasi Siskeudes sebelumnya sudah dikenal dengan nama aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA),  yang  dibuat  sebelum  terbentuknya  kebijakan dana  desa,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  laporan  keuangan  yang akuntabel.  Seiring  dengan  sahnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa di Indonesia, BPKP merancang aplikasi Siskeudes secara integrasi dan  sederhana  yang  dapat  membantu  mengawasi  pengelolaan  dana  desa (Peraturan  Pemerintah  Indonesia  2014).  Pengawasan  terhadap  pengelolaan dana  desa  mencakup  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban keuangan desa.
Selain  sebagai  sarana  pengawasan,  tujuan  lain  dari  diterapkannya  aplikasi Siskeudes  adalah  untuk  memudahkan  dalam  pelaporan  keuangan,  sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. BPKP telah merancang fitur-fitur dalam aplikasi  Siskeudes  secara  integrasi,  sederhana  dan user  friendly sehingga pengguna mudah dalam mengoperasikannya (BPKP 2015). Selain itu aplikasi Siskeudes  juga  telah  dilengkapi  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern (Built-in Internal Control) . BPKP juga melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan melakukan  pengembangan  tata  kelola  keuangan  desa  melalui  aplikasi Siskeudes.  Tingkat  implementasi  aplikasi  Siskeudes  telah  mencapai  33,17 persen  atau  24.863  dari  74.954  desa  di  seluruh  Indonesia,  salah  satunya
termasuk  Desa  Banyuanyar  Boyolali  (Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia  2017).  Penerapan  aplikasi  Siskeudes  sangat mendukung  program  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Boyolali  yang  terpilih menjadi  salah  satu  di  antara  50  daerah  dalam  program  kerja  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo)  yaitu  menciptakan  100 Smart City (Boyolali 2018) .
Penelitian  tentang  aplikasi  Siskeudes  mulai  bermunculan  seiring  dengan diterapkannya aplikasi Siskeudes pada tahun 2015 di Indonesia. Salah satunya penelitian yang dilakukan Afrizal et al. (2016) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Pinang  dengan  menggunakan  aplikasi Siskeudes  terdapat  permasalahan  berupa  belum  tersedianya  SDM  yang memadai  dalam  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Penelitian  lain  yang dilakukan  Pulungan  (2013)  menunjukkan  tentang  hasil  kajian  implementasi aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  di  Kutai  Kartanegara relatif telah cukup tinggi. SIMDA dapat dilakukan diatas rata-rata standar yang ditetapkan  regulasi.  Sumber  daya  manusia  terhadap  kesiapan  dalam implementasi SIMDA relatif cukup baik serta dukungan jaringan sudah cukup tinggi. Software SIMDA  diakui  cukup  bagus,  namun  cukup  rentan  dengan serangan virus.
Penelitian  lain  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  mempermudah  pihak kantor Desa Pringkuku dalam proses pengelolaan keuangan, membantu dalam proses  penginputan  data,  pencarian  data,  dan  laporan  data  uang,  dapat meminimalisasi  adanya  kesalahan  dan  mengoptimalkan  keamanan  data (Rusmayanti et  al. 2010).  Pada  hasil  penelitian  Juardi et  al. (2018) mengungkapkan  bahwa  pengelolaan  aplikasi  Siskeudes  di  Desa  Jennetallsa, Kecamatan  Pallangga,  Kabupaten  Gowa  sudah  terstruktur  dengan  baik  dan dalam proses pelaporannya telah melakukan proses pertanggungjawabannya dengan relevan. Penelitian Darwin (2017) menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes memberikan dampak yang cukup baik dari segi efisiensi waktu dan biaya.  Informasi  Siskeudes  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Pembangunan desa berbasis teknologi informasi merupakan salah satu bukti pemanfaatan  dana  desa  yang  dilakukan  oleh  Desa  Banyuanyar  untuk mewujudkan Green  Smart  Village .  Desa  Banyuanyar  juga  telah  dilengkapi dengan fasilitas seperti perpustakaan desa, Pos Kesehatan Desa, dan BUMDes. Selain lengkapnya fasilitas, Desa Banyuanyar juga telah membentuk beberapa lembaga  kemasyarakatan,  antara  lain  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Gabungan Kelompok Tani, dan Karangtaruna. Selain faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan penelitian ini memilih Desa Banyuanyar sebagai objek penelitian adalah Desa Banyuanyar
telah menerapkan aplikasi Siskeudes untuk mengelola dana desa. Sementara itu  pokok  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Desa Banyuanyar  sudah  memiliki  struktur  teknologi  informasi  yang  memadai, sehingga  tentunya  untuk  dapat  mengimplementasikan  Siskeudes  bukan masalah yang sulit.
Penelitian Dewanti et al. (2016) menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan  keuangan  di  Desa  Boreng  dengan  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  menurut  Permendagri  No.  37  tahun  2007  banyak  sekali ketidaksesuaiannya.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menganalisis implementasi  antara  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar  Boyolali  dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes.  Penelitian  ini juga  menganalisis  implementasi  setiap  tahapan  pengelolaan  dana  desa  yang sebenarnya  pada  desa  Banyuanyar  dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang menganalisis implementasi setiap tahapan  pengelolaan  dana  desa  dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes, penelitian sebelumnya hanya menganalisis pada pengelolaan dana desa saja. Implementasi perlu dianalisis karna berhubungan dengan salah satu fungsi dari aplikasi  Siskeudes  yaitu  sebagai  sarana  pengawasan  pengelolaan  dana  desa (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014).
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat,  terutama  bagi  Desa Banyuanyar Boyolali, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi  dalam  penggunaan  aplikasi Siskeudes.  Bagi  Pemerintah,  diharapkan penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  dalam  pengembangan  aplikasi Siskeudes  terhadap  pemberian  kebijakan,  sehingga  dalam  penggunaannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga  masyarakat.  Bagi  Akademis  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan mengenai implementasi dari aplikasi Siskeudes. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

## Telaah Pustaka

## Desa dan Dana Desa
Bermula munculnya wujud Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, keberadaan desa kini telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah berada di tingkat paling rendah dalam pemerintahan. Pengertian desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Pentingnya melakukan pembangunan kawasan di perdesaan yaitu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga dapat menciptakan desa-desa mandiri yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan penguatan  keterkaitan  kegiatan  ekonomi  kota-desa  (Kementrian  Keuangan Republik Indonesia 2017).
Dana  desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai pemerintahan,  pembangunan,  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Rustiarini (2016)  menyatakan  bahwa  dana  desa  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Dana  desa  yang  dibagikan untuk masing-masing desa berbeda, pertimbangan pembagian dana desa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dinilai berdasarkan  dari  jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan tingkat kesulitan geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa memiliki tujuan, antara lain untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa,  dan  memperkuat  masyarakat  desa sebagai subjek dari pembangunan (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014).

## Pengelolaan Keuangan Desa
Tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang mencakup  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Peraturan Pemerintah Indonesia 2014). Tahapan ini diawali  dengan  perencanaan,  yang  merupakan  proses  untuk  menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia (Murtiono dan Wulandari 2014). Kegiatan perencanaan meliputi menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes atas dasar RKPDes tahun yang bersangkutan oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa bersama dengan BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
Tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  selanjutnya  adalah  pelaksanaan. Pelaksanaan  merupakan  seluruh  proses  pengeluaran  dan  penerimaan dilakukan  menggunakan  rekening  kas  desa  dengan  dukungan  bukti  yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam rekening desa dan besarannya  ditetapkan  oleh  bupati/walikota.  Tim  pelaksana  kegiatan
mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  dengan  melampirkan pernyataan tanggungjawab belanja serta bukti transaksi yang telah diperiksa kebenaran  dan  kelengkapannya  oleh  sekretaris  desa  kemudian  meminta persetujuan pembayaran kepada kepala desa.
Tahapan  ketiga  dari  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  penatausahaan, Lapananda (2016) menyatakan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa  merupakan  kegiatan  mengatur  keuangan  desa  untuk  mewujudkan  asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan  dari  tahapan  penatausahaan  meliputi  semua  kegiatan  penerimaan dan  pengeluaran  kas  dan  melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara tertib.  Pihak  yang  bertanggungjawab  dalam  tahapan  penatausahaan  adalah bendahara desa.
Tahapan selanjutnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah tahap pelaporan yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh aparat desa kepada Pemerintah Daerah dan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat  waktu  dan  bersifat  akurat  (Mamuaya et  al. 2017).  Kepala  desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester  pertama  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  Juli  dan  laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan Januari.
Setelah  melalui  tahapan  pelaporan,  tahapan  terakhir  dari  pengelolaan keuangan  desa  yaitu  pertanggungjawaban.  Mariana  dan  Handayani  (2014) menyatakan  pertanggungjawaban  merupakan  proses  penyampaian  laporan kegiatan keuangan desa, baik itu penerimaan, pengeluaran, pembiayaan selama satu  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati/walikota  setiap  akhir tahun anggaran.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  yang  disampaikan meliputi, pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan format laporan realisasi APBDes  sesuai  dengan  peraturan  desa  yang  dibentuk  oleh  bupati/walikota. Laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat baik secara  tertulis  maupun  melalui  media  informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat.  Menurut  penjelasan  mengenai  tahapan  pengelolaan  keuangan desa dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Salah  satu  bentuk  komitmen  dari  BPKP  untuk  mengawal  akuntabilitas keuangan  dan  pembangunan  nasional,  serta  sebagai  salah  satu  bentuk pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa dalam rangka penerapan, BPKP mengembangkan sistem dengan menggunakan database Microsoft Access untuk pengelolaan  keuangan  desa  yaitu,  aplikasi  Siskeudes.  Semula  aplikasi  ini dikembangkan  oleh  Perwakilan  BPKP  Sulawesi  Barat  yang dijadikan  sebagai contoh  proyek  di  lingkungan  BPKP  bulan  Mei  2015.  Pada  bulan  Juni  2015 aplikasi  Siskeudes  diimplementasikan  secara  perdana  di  Pemerintah Kabupaten  Masama.  Keberhasilan  pengembangan  aplikasi  Siskeudes, kemudian  diserahkan  kepada  Deputi  Kepala  BPKP  Bidang  Pengawasan Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  di  Jakarta.  Pada  tanggal  13  Juli  2015 aplikasi Siskeudes resmi diluncurkan (BPKP 2015).
Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  harus  mendapat  persetujuan  dengan  cara memberikan kode validasi Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh  BPKP  selaku  pengembang  aplikasi.  Tujuan  ditetapkannya  aplikasi Siskeudes, yaitu yang pertama  memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam  implementasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  terutama  terkait keuangan  dan  pembangunan  desa  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  pada tingkatan  Pemerintah  (Peraturan  Pemerintah  Indonesia  2014).  Tujuan  yang kedua Pemerintah Desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara  akuntabel  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP  bersama  dengan  Aparat  Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui aplikasi  Siskeudes  akan  meningkatkan  pengawalan  desa  untuk  memperkuat sistem  pengendalian  internal  pengelolaan  keuangan  desa.  Pentingnya transparansi  atas  pengelolaan  keuangan  desa  membuat  BPKP  perlu berkoordinasi dengan KPK untuk menghimbau pengimplementasian Siskeudes yang ditunjukkan dalam Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B.7508/01-16/08/2016.  Selama  melakukan  penyebarluasan  aplikasi Siskeudes,  BPKP  juga  bekerja  sama  dengan  beberapa  perguruan  tinggi  dan Ikatan Akuntan Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2017).
Basori et al. (2016) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes dapat dioperasikan dengan baik pada operating system Windows seperti WindowsXP, Windows7 dan Windows8 .  Selain  dengan  menggunakan operating  system Windows tersebut, maka  aplikasi  Siskeudes  tidak  dapat  diimplementasikan. Output yang dihasilkan  dari  aplikasi  Siskeudes  berupa  dokumen  penatausahaan  dan laporan-laporan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  antara lain sebagai berikut: 1) Dokumen Penatausahaan terdiri dari bukti penerimaan, Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  dan  Surat  Setoran  Pajak  (SSP);  2) Laporan-laporan  yang  terdiri  dari  laporan  penganggaran  (APBDes,  RAB, APBDes per sumber dana), dan laporan penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register dokumen penatausahaan).
Modul atau menu yang tersedia dalam melakukan tahapan pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes yaitu dalam menu  data entri terdapat empat modul  yaitu,  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan  dan  pembukuan. Fungsi  modul  perencanaan  untuk  menginput  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran Pemerintah  Desa  yang  telah  dituangkan  dalam  RPJMDes.  Modul  kedua merupakan modul penganggaran untuk menginput data mengenai penyusunan APBDes pada awal tahun anggaran, usulan anggaran dan perubahan anggaran. Modul selanjutnya yaitu modul penatausahaan, untuk melakukan proses input dalam rangka pelaksanaan APBDes dan digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan  desa,  transaksi  pengeluaran  desa,  transaksi  mutasi  kas  dan transaksi penyetoran pajak. Modul terakhir dalam menu data entri yaitu modul pembukuan, untuk menginput saldo awal dan melakukan penyesuaian jurnal. Output yang  dihasilkan  dari  modul  pembukuan  yaitu,  Laporan  Realiasi Anggaran  Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir  Tahun  Anggaran,  Laporan Kekayaan  Milik  Desa,  Laporan  Realiasi  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Laporan Kompilasi.

## Metoda Penelitian

## Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Banyuanyar,  Kecamatan  Ampel,  Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara mendalam  dari  fenomena  kecurangan  pada  beberapa  kasus  dana  desa. Pemerintah  merancang  aplikasi  Siskeudes  dimaksudkan  sebagai  salah  satu bentuk  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  agar  dapat meminimalisir  terjadinya  kecurangan  terhadap  pengelolaan  dana  desa, sehingga perlu dilakukan analisis implementasi dengan tahapan pengelolaan dana desa menurut aturan pemerintah.
Penelitian ini mendeskripsikan antara implementasi pengelolaan dana desa di desa  banyuanyar  Boyolali  dengan  menggunakan  aplikasi  Siskeudes  telah berbasis  teknologi  informasi  dengan  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan  ketentuan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  (Peraturan Pemerintah Indonesia, 2014). Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara langsung dengan narasumber yang disertai bukti-bukti pendukung melalui dokumentasi. Narasumber dalam penelitian  ini  adalah  sekretaris  desa  Banyuanyar  Boyolali  yang  sekaligus merangkap tugas sebagai operator aplikasi Siskeudes.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  meliputi  reduksi  data,  triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pertama dalam penelitian ini adalah  reduksi  data,  menurut  Milles  dan  Huberman  (1992)  reduksi  data merupakan  proses  memilih  data-data  yang  berkaitan  dengan  penelitian, dengan membuang data yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan fokus penelitian  mengenai  tahapan  pengelolaan  dana  desa  dan  aplikasi  Siskeudes. Dengan demikian, apabila dalam hasil penelitian ditemukan data yang dianggap tidak  diperlukan,  tidak  dikenal,  dan  tidak  berkaitan  dengan  tahapan pengelolaan  dana  desa  dan  aplikasi  Siskeudes  maka  akan  dilakukan  reduksi data.
Tahapan  selanjutnya  adalah  memeriksa  keabsahan  data  dan  informasi  yang telah  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  triangulasi.  Menurut  Moleong (2004)  triangulasi  merupakan  teknik  yang  dilakukan  dengan  cara membandingkan, memeriksa dan menilai informasi atau data yang diperoleh dengan  melakukan  metoda  wawancara  dengan  beberapa  narasumber  dari sudut pandang yang berbeda serta mengumpulkan bukti melalui dokumentasi
yang  berupa  kumpulan  foto,  untuk  mendapatkan  kebenaran  informasi  yang valid serta memperoleh gambaran mengenai informasi aplikasi Siskeudes.
Setelah  informasi  dan  data  yang  diperoleh  dinyatakan  valid,  maka  tahap berikutnya  yaitu  penyajian  data.  Menurut  Milles  dan  Huberman  (1992) penyajian data merupakan sekumpulan informasi dari data yang telah disusun dan  disajikan  sesuai  dengan  fokus  penelitian,  sehingga  selanjutnya  dapat mempermudah  pada  proses  penarikan  kesimpulan.  Penyajian  data  dapat dibentuk  dalam  uraian  singkat,  bagan,  tabel,  grafik,  matriks  dan flowchart . Penelitian ini penyajian data akan menyajikan data-data yang telah dipilih dan sesuai dengan fokus penelitian dalam bentuk tabel dan naratif sehingga mudah untuk dipahami.
Teknik terakhir yang digunakan dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan, dengan  mengambil  inti  pokok  pembahasan  dari  hasil  penelitian  dengan berdasarkan  kumpulan-kumpulan  bukti  hasil  penelitian  melalui  wawancara dan dokumentasi yang ditemukan dan telah dinyatakan valid.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Objek Penelitian
Desa  Banyuanyar  merupakan  desa  yang  terletak  di  jalan  utama  antara  Solo- Semarang tepatnya di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Desa Banyuanyar memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  2.495  jiwa  dengan  rincian  1.244 penduduk berjenis kelamin laki-laki  dan 1.251 berjenis kelamin perempuan. Desa  Banyuanyar  terdiri  dari  sembilan  Dukuh  yang  dibagi  menjadi  empat wilayah Kadus, pembagian untuk wilayah Kadus I terbagi atas  empat dukuh, yaitu  Dukuh  Rekuning,  Dukuh  Grenjeng,  Dukuh  Banyuanyar,  Dukuh  Geneng. Wilayah Kadus II terdiri dari Dukuh Bunder dan Dukuh Ngemplak. Sedangkan wilayah Kadus III hanya Dukuh-Dukuh dan untuk wilayah Kadus IV terdiri dari Dukuh  Wangan  dan  Dukuh  Jumbleng.  Rata-rata  tingkat  pendidikan  dari sembilan  Dukuh  tersebut  yaitu  pada  tingkat  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas (SLTA).

## Sumber: Data Primer

## Gambar 2. Peta Desa Banyuanyar
Visi  dan  Misi  Desa  Banyuanyar  terbentuk  atas  dasar  cita-cita  dari  Bapak Komarudin yang merupakan Kepala Desa Banyuanyar Boyolali. Visi yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Banyuanyar adalah terwujudnya Banyuanyar sebagai desa  berbasis  pertanian,  vokasi  dan  susu  perah  yang  mandiri  beriman  dan bertaqwa. Agar visi tersebut dapat terwujud maka Kepala Desa melaksanakan dengan misi sebagai berikut:
1)  Peningkatan  sarana  prasarana  bidang  infrasruktur  perdesaan.  Dengan membuat  jalan  dan  jembatan  baru  serta  melakukan  pelebaran  jalan  empat meter  sampai  dengan  delapan  meter.  Selain  itu  juga  meningkatkan  sarana penerangan  di  sepanjang  jalan  utama  desa.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan transportasi,  sehingga  dapat  mempercepat  proses  arus  perekonomian masyarakat; 2) Peningkatan sarana air bersih berkecukupan. Pemerintah desa mendorong  dengan  membuat  gerakan  Biopori,  membangun  Embung  desa dengan  luas  5  ha,  membuat  sumur  bor,  dan  juga  mengalirkan  air  dari perusahaan air minum daerah agar kebutuhan air masyarakat selalu tercukup;
3) Peningkatan akses masyarakat miskin kepada informasi lokal hingga global.
Pemerintah  desa  memfasilitasi  10  titik wifi sehingga  masyarakat  dapat menggunakan  internet  secara  gratis  untuk  mengakses  berbagai  macam informasi yang dibutuhkan; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat, meskipun tanah  pertanian  sempit  namun pemerintah desa  akan  mengoptimalkan  hasil pertanian  dengan  menggali  dan  menciptakan  potensi  masyarakat  setempat. Peningkatan  pendapatan  tersebut  dicapai  melalui  pembinaan  kepada Kelompok  Tani  Ternak  Sido  Makmur  dan  telah  melakukan  kerjasama  antar pengolah susu sapi perah dengan Dinas Peternakan dan BPTP Semarang. Selain
hal  tersebut,  dengan  melihat  potensi  yang  ada  pada  bidang  perkebunan, pemerintah desa mengembangkan program One Village One Product (OVOP). Tanaman yang dikembangkan yaitu tanaman kopi dan kelengkeng.
Bapak  Komarudin,  ST  yang  menjabat  sebagai  Kepala  Desa  menempati kedudukan  tertinggi  dalam  struktur  organisasi  pemerintahan  desa  di  Desa Banyuanyar  Boyolali.  Kepala  desa  memiliki  tugas  sebagai  penyelenggara pemerintah  desa,  melaksanakan  pembangunan  sarana  prasarana  perdesaan, memberikan  pembinaan  dan  pemberdayaan  kemasyarakatan.  Dalam melaksanakan dan menyiapkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, kepala  desa  dibantu  oleh  Bapak  Sriyono,  A.Md  yang  menjabat  sebagai Sekretaris  Desa.  Tugas  sekretaris  desa  adalah  melaksanakan  urusan ketatausahaan  administrasi  umum  maupun  keuangan,  seperti  administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, inventarisasi, pengadministrasian aset, menyusun laporan dan ikut serta dalam menyusun RAPBDes.
Dalam menjalankan tugas, Sekretaris Desa membawahi dua staf bagian yaitu Bapak Waluyo yang menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Bapak Suhudi selaku Kaur  Umum  dan  Perencanaan.  Kaur  keuangan  membantu  sekretaris  desa dalam  melaksanakan  pengelolaan  sumber  pendapatan  desa,  pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes. Kaur  umum  dan  perencanaan  membantu  dalam  melaksanakan  administrasi umum, tata  usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, dan mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
Bagian Pemerintahan Desa lainnya seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra dan Pelayanan,  Kadus  I,  Kadus  II,  Kadus  III,  dan  Kadus  IV  memiliki  tugas  dan tanggungjawabnya masing-masing dalam membantu melaksanakan tugas dari kepala desa. Kasi pemerintahan yang dijabat oleh Ibu Sri Gayatmi membantu kepala  desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan  administrasi  kependudukan, administrasi  pertanahan  dan  melaksanakan  kegiatan  kemasyarakatan  dalam upaya  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat.  Kasi  kesra  dan pelayanan  yang  dijabat  oleh  Bapak  Alif  Komarudin,  ST  bertugas  untuk membantu dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan laporan pelaksanaan di bidang kesejahteraan rakyat. Masing-masing Kepala Dusun yang terbagi dalam empat  wilayah,  membantu  mengawasi  pelaksanaan  pembangunan  maupun melaksanakan  pembinaan  dan  pemberdayaan  di  wilayahnya  masing-masing. Struktur organisasi di Desa Banyuanyar disajikan dalam Gambar 3.
Sumber : Data Primer (Banyuanyar 2017)
Gambar 3. Struktur Organisasi Desa Banyuanyar Boyolali

## Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuanyar Boyolali

## Perencanaan
Tahap pertama dalam pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar yaitu tahap perencanaan.  Dalam  tahapan  ini  dilakukan  Musyawarah  Rencana Pembangunan  (Musrenbang)  yang  dihadiri  oleh  Pemerintah  Desa  serta perwakilan  masyarakat  setempat.  Musrenbang  dilaksanakan  pada  bulan Februari  satu  tahun  sebelum  tahun  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa. Landasan  dari  kegiatan  Musrenbang  yaitu  membahas  dan  berpendapat mengenai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  enam tahunan  yang  telah  dibentuk  oleh  Kepala  Desa  Banyuanyar.  RPJMDes  harus diselesaikan  paling  lambat    tiga  bulan    sejak  masa  pelantikan  Kepala  Desa. Output  yang  dihasilkan  setelah  penetapan  RPJMDes  yaitu  Rancangan  Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setelah RKPDes yang baru telah diterbitkan maka selanjutnya akan dimasukkan kedalam APBDes. APBDes dibentuk pada bulan Oktober  dan  sesuai  dengan  Peraturan  Desa  APBDes  maksimal  sudah  harus diputuskan pada tanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Banyuanyar yang menyatakan bahwa:
“Jadi n tahun minus 1 itu kita ada Musrenbang untuk tahun yang akan datang, dari Musrenbang hasilnya outputnya adalah RKPDes, Musrenbang acuannya dari RPJMDes 6 tahunan. Musrenbang dilaksanakan Februari n-1. Selanjutnya
Kepala Desa Komarudin, ST Kasi Pemerintahan
Sri Gayatmi Kasi Kesra dan Pelayanan Alif Komarudin, ST Kadus I Suyanto Kadus II Suyatmo Kadus III Sunardjo Kadus IV Sumarno Sekretaris Desa Sriyono, A.Md Kaur Keuangan
Waluyo Kaur Umum dan Perencanaan Suhudi
dari  hasil  musrenbang  muncul  skala  prioritas  yang  dibangun  pada  tahun depan,  setelah  muncul  di  RKPDes  baru  dimasukan  di  APBDes.  RKPDes  itu September munculnya Perdes. Idealnya APBdes itu dibuatnya dibulan Oktober tapi maksimal Perdesnya itu tanggal 31 Desember n-1. APBdes 2019 itu sudah diputuskan 31 Desember 2018”.

## Pelaksanaan
Kegiatan  pada  tahapan  pelaksanaan  di  Desa  Banyuanyar  dilakukan  oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris  Desa,  Kaur  Keuangan  dan  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Ketika APBDes  telah  dianggarkan,  maka  kepala  desa  menunjuk  TPK  dari  tokoh masyarakat untuk melaksanakan di lapangan. Setiap kegiatan pelaksanaan di lapangan  yang  telah  selesai  dilakukan,  dilanjutkan  dengan  pelaksana  teknis atau operator Siskeudes membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala  Desa  dalam  rangka  permintaan  pencairan  dana  untuk  kegiatan  yang bersangkutan.
Kemudian SPP atas kegiatan tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Setelah diverifikasi maka diajukan kepada kepala desa untuk meminta persetujuan berupa tanda tangan. Ketika dokumen SPP sudah lengkap ditanda tangani oleh kepala desa, sekretaris desa dan pelaksana teknis maka diserahkan kepada kaur keuangan untuk dilakukan proses  pembayaran.  Pembayaran  dilakukan  melalui  rekening  desa  dengan menggunakan Bank Boyolali. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Banyuanyar yang menyatakan bahwa:
“Pada tahapan pelaksanaan kegiatannya kita ada PKPKD, PTPKD, Bendahara, dan TPK. Ketika sudah dianggarkan maka kepala desa menunjuk TPK untuk melaksanakan  di  lapangan.  TPK  itu  bisa  dari  Kadus  bisa  juga  dari  tokoh masyarakat, kalau disini TPKnya tokoh masyarakat semua. Ketika pelaksanaan di  lapangan  sudah  dilakukan,  kita  pakai  non  cash  transaction  atau pencairannya  menggunakan  surat  permintaan  pembayaran  kita  pakai  yang definitif.  Permintaan  pembayaran  diverifikasi  oleh  Sekdes,  lalu  dimintakan persetujuan  kepada  kepala  desa.  Setelah  dokumennya  lengkap  diturunkan kepada bendahara untuk dilakukan proses pembayaran dengan menggunakan rekening kas desa melalui Bank Boyolali.”

## Penatausahaan
Tahapan penatausahaan merupakan pencatatan transaksi pada setiap aktivitas yang terjadi seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, pajak dan pendapatan bunga yang setiap bulannya harus dilakukan tutup buku dan telah diverifikasi oleh  sekretaris  desa  dibantu  dengan  kaur  keuangan  sebelum  dilaporkan
kepada kepala desa. Output yang dihasilkan dari pencatatan transaksi tersebut salah satunya seperti Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu  Pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Sekretaris  Desa Banyuanyar yang menyatakan bahwa:
“Penatausahaan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi harian seperti  pembayaran  kas,  penerimaan  kas,  pajak,  bunga.  Nah  nanti  lihat laporannya di laporan  penatausahaan contohnya buku kas umum. Keuangan itu sebenarnya sentralnya ada di sekdes tapi dibantu kaur keuangan, sekdes sebagai verifikator, ya udah verifikasi terus sebelum disampaikan ke kepala desa."

## Pelaporan
Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Banyuanyar  menggunakan dua  cara,  yaitu  pelaporan  secara online melalui  aplikasi  Siskeudes  dan pelaporan hardcopy yang  memerlukan  lampiran  bukti  seperti  kuitansi. Pelaporan  melalui  aplikasi  Siskeudes  secara  otomatis  dapat  dikontrol  dan diawasi  oleh  Kabupaten  Boyolali  dan  Kementerian  Keuangan.  Sedangkan pelaporan hardcopy , dilaporkan kepada pihak yang memberikan bantuan dana. Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  Sekretaris  Desa  Banyuanyar  yang menyatakan bahwa:
“Sekarang pelaporan ada dua, yang satu secara online , online itu di Kabupaten, pusat  sudah  mengetahui  karena  Siskeudes  kita  sudah  online.  Kedua  kita hardcopy  sebagai  barang  bukti  seperti  kuitansi  yang  tidak  bisa  diinputkan. Pelaporannya  juga  tergantung  dari  dananya,  kalau  dari  BanProv  itu  ke Provinsi, kalo murni APBDes cukup ke Kabupaten. Kalo pelaporannya online kemungkinan sudah sampai pusat (Kementerian Keuangan).”
Dalam periode satu tahun, Desa Banyuanyar melakukan empat tahap pelaporan yang  dilaporkan  setiap  tiga  bulan  sekali  atau  laporan  triwulanan  yang disampaikan oleh kaur keuangan kepada kepala desa. Laporan tersebut berupa hardcopy yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa Per Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Banyuanyar:
“Dalam 1 tahun melakukan 4 tahap pelaporan semester tiap triwulan, biasanya isinya rekap 3 bulan sama bulan 1 2 3, yang bulanan tetep sendiri-sendiri tapi nanti  ada  rekapan  yang  3  bulannya.  Laporan  triwulanan  disampaikan  oleh bendahara  kepada  kepala  desa.  Pertama  yang  dilaporkan  itu  yang  bulanan realisasi  anggaran,  realisasi  anggaran  desa  terus  realisasi  anggaran  per kegiatan. Ini laporannya dari bendahara ke kepala desa.”

## Pertanggungjawaban
Bapak  Komarudin,  ST  selaku  Kepala  Desa  bertanggungjawab  kepada Kabupaten  Boyolali  atas  laporan  realisasi  APBDes  yang  terdiri  dari  laporan semester  pertama  dan  kedua  pada  setiap  akhir  tahun  yang  dianggarkan  31 Desember  sesuai  dengan  Peraturan  Desa.  Salah  satu  lampiran  yang terdapat pada  dalam  laporan  pertanggungjawaban  tersebut  yaitu  Laporan  Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi APBDes per Sumberdana 1a dan 1b. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Desa Banyuanyar:
“Kalau  kepala  desa  ke  Kabupaten  yang  dilaporkan  itu  laporan  realisasi semesteran  ada  2,  semester  pertama  sama  semester  kedua  dalam  bentuk hardcopy. Biasanya dilaporkan pada akhir tahun anggaran 31 Desember sesuai dengan  PerDes.  Itu  lampirannya  kalau  dari  siskeudes  laporan  realisasi anggaran desa, laporan sumberdana 1a dan 1b.”
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pengelolaan  dana  desa  di  Banyuanyar Boyolali  maka dapat disajikan dalam bagan yang disajikan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Bagan Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa
Banyuanyar Boyolali
Tahapan Pengelolaan Dana Desa menurut Aplikasi Siskeudes ( Versi V1.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali

## Perencanaan
Kegiatan Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Desa Banyuanyar yang dihadiri  oleh  perwakilan  masing-masing  lembaga  dan  tokoh  masyarakat setempat  menghasilkan output RKPDes.  Tahap  pertama  yang  harus  diinput oleh  sekretaris  desa  adalah  pada  menu  data  entri  modul  perencanaan  pada form perencanaan visi misi dan RPJM desa (Lampiran I).
Sebelum menginput data APBDes baru, maka harus dipastikan telah menginput RPJMDes dan RKPDes pada bulan September. Setelah dipastikan sudah diinput, tahap berikutnya menginput APBDes baru di bulan Oktober, pada menu data entri  modul  penganggaran,  menginput  data  anggaran  yang  terdiri  dari  data umum desa, kegiatan, pendapatan, belanja, pembayaran 1 dan pembayaran 2. Data-data  yang  telah  diinput  menghasilkan  laporan  APBDes  yang  akan dikirimkan  kepada  Kabupaten  Boyolali  dalam  bentuk hardcopy untuk dievaluasi  atas  ketentuan  jumlah  anggaran  dan  pendapatan  yang  akan digunakan  tersebut  untuk  kegiatan  apa  saja.  Kemudian,  apabila  laporan APBDes  lolos  evaluasi  dari  Bupati  melalui  camat,    maka  APBDes  baru  dapat di posting melalui Siskeudes, karena syarat untuk posting APBDes adalah lolos evaluasi. Bentuk Laporan APBDes Desa Banyuanyar yang telah di posting oleh Sekretaris Desa Banyuanyar (Lampiran I).

## Pelaksanaan
Setelah TPK selesai melakukan pekerjaannya, maka sekretaris desa melakukan input  data  pada form SPP  pelaksana  kegiatan  dari  menu  data  entri  modul penatausahaan SPP kegiatan SPP definitif. Tujuan input data pada SPP definitif adalah untuk membuat surat permohonan pencairan untuk kegiatan yang telah selesai dikerjakan agar dapat segera dibayarkan oleh kaur keuangan melalui rekening kas desa dari Bank Boyolali (Lampiran I).
Hasil output dari form SPP  definitif  juga  menjadi  salah  satu  lampiran  dalam laporan  pertanggungjawaban  dana  desa  sebagai  bukti.  Sesuai  prosedur lampiran tersebut harus ditanda tangani dan distempel oleh Bapak Komarudin, ST  selaku  Kepala  Desa  dan  Bapak  Waluyo  selaku  Kaur  Keuangan  Desa Banyuanyar. Lampiran tersebut terdiri dari kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP- 2, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) (Lampiran I).

## Penatausahaan
Sebelum melakukan tahap penatausahaan, dipastikan bahwa nomor rekening bank desa telah diinput dengan benar, APBDes telah di posting dan menginput saldo  awal.  Tahap  penatausahaan  merupakan  kegiatan  pencatatan  transaksi atas  setiap  kegiatan  yang  terjadi,  seperti  penerimaan  dan  pengeluaran  kas. Mencatat  transaksi penerimaan  pada  menu  data  entri  modul  penatausahaan untuk  menginput  seluruh  penerimaan  di  Desa  Banyuanyar  dengan  mengisi secara  rinci  mulai  dari  kolom  tanggal,  jumlah  dan  penanggungjawab penerimaan tunai, bank penyetoran dan swadaya non kas (Lampiran I).
Hasil output atas pencatatan penerimaan kegiatan tersedia pada menu laporan modul penatausahaan, yang salah satunya berupa buku kas umum desa. Buku kas  umum  desa  menjadi  sarana  pengendalian  bagi  kaur  keuangan  Desa
Banyuanyar terhadap jumlah kas yang dipegang dengan jumlah batas maksimal uang kas yang harus dibawa sebesar Rp 5.000.000,00. Sekretaris desa secara berkala memverifikasi atas jumlah kas yang dibawa oleh kaur keuangan dengan saldo yang ada di buku kas umum desa (Lampiran I).
Selain itu output yang dihasilkan dari pencatatan  penerimaan kegiatan yaitu buku  pembantu  bank.  Buku  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat pengendalian antara buku pembantu bank di Siskeudes dengan buku bank dari Bank Boyolali. Apabila jumlah saldo akhir antara buku pembantu bank dengan buku bank Boyolali tidak sama maka telah terjadi kesalahan. Kaur Keuangan bertanggungjawab  atas  buku  bank  Boyolali  dengan  verifikasi dari  Sekretaris Desa  yang  melakukan  kontrol  buku  pembantu  bank  melalui  Siskeudes (Lampiran I).
Output lainnya  adalah  buku  kas  pembantu  pajak  yang  digunakan  sebagai pengendalian  atas  potongan  dan  setoran  pajak  yang  dilakukan  oleh  Kaur Keuangan, sehingga dapat dipantau mengenai kewajiban pajak apa saja yang telah dilakukan oleh kaur keuangan melalui aplikasi Siskeudes. Sekretaris Desa secara  berkala  memverifikasi  seluruh  aktivitas  kegiatan  pencatatan penerimaan  dan  pengeluaran  seperti  buku  kas  umum,  buku  pembantu  bank dan buku pembantu pajak melalui Siskeudes (Lampiran I).

## Pelaporan
Pelaporan  secara online melalui  aplikasi  Siskeudes  yang  dimaksud  adalah ketika  telah  selesai  menginput  seluruh form pada  menu  data  entri  modul penganggaran dan penatausahaan. Hasil output laporannya tersedia pada menu laporan modul pembukuan yaitu form Laporan Keuangan Desa (Lampiran I).
Aplikasi  Siskeudes  Desa  Banyuanyar  telah  terhubung  dengan server yang khusus dimiliki oleh Kabupaten Boyolali, maka dalam sistem pelaporan online dari  Kabupaten  Boyolali  dapat  memeriksa  langsung  data-data  yang  telah diinputkan dalam Siskeudes dari berbagai Desa yang ada di Kabupaten Boyolali dan  salah  satunya  termasuk  Desa  Banyuanyar.  Selain  itu  aplikasi  Siskeudes online juga dilengkapi pengawasan secara real time dengan adanya keterangan tanggal, tempat dan waktu (Lampiran I).

## Pertanggungjawaban
Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh kepala desa adalah laporan realisasi  APBDes  semester  pertama  dan  semester  kedua  kepada  Kabupaten Boyolali.  Selain  itu  juga  melampirkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa, Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1a dan Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1b pada menu laporan modul pembukuan aplikasi Siskeudes.
Pada  tahapan  pertanggungjawaban  melalui  aplikasi  Siskeudes,  mengambil hasil output pada  menu  laporan  modul  pembukuan  pada form laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan pertanggungjawaban salah  satunya  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  Desa  Banyuanyar (Lampiran I).
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan diatas, sesuai dengan tujuan penelitian maka akan menganalisis implementasi tahapan pengelolaan keuangan  desa  berdasarkan  Permendagri  113  Tahun  2014  dengan  tahapan pengelolaan dana desa  di desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6)    yang  disajikan  dalam  Tabel  1.  Berdasarkan  tabel  analisis menunjukkan  bahwa  antara  pengelolaan  keuangan  desa  Permendagri  113 tahun  2014  dengan  pengelolaan  dana  desa  melalui  aplikasi  Siskeudes  (Versi V1.2.RI.0.6) Desa  Banyuanyar  Boyolali  mulai  dari  tahapan  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  telah terimplementasi  dengan  baik.  Meskipun  terdapat  sedikit  perbedaan  pada pengimplementasian  tahapan  pertanggungjawaban  yang  tidak  melakukan proses  penginputan  pada    laporan  pertanggungjawaban  melalui  aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan  sebagai  bukti  dalam  pelaporan  pertanggungjawaban.  Namun  hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar.
Tabel 1. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6) Desa

## Banyuanyar
Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 113 Tahun 2014 Pengelolaan Dana Desa Desa Banyuanyar Pengelolaan Dana Desa Aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6)  Desa Banyuanyar Keterangan 1. Perencanaan Kegiatan : a. Menyusun Rancangan Peraturan  Desa  mengenai APBDes atas dasar RKPDes tahun  yang  bersangkutan oleh  sekretaris  desa  dan disampaikan kepada kepala desa. 1. Perencanaan Kegiatan : a. Melakukan  Musrenbang  yang menghasilkan  RKPDes,  dan dimasukan  ke  dalam  APBDes untuk tahun yang dianggarkan. 1. Perencanaan Kegiatan : a. Menginput Visi dan Misi Desa Banyuanyar. b. Menginput RPJMDes dan RKPDes
c. Menginput APBDes baru. Tahapan  perencanaan  sama-sama  bertujuan untuk  menyusun  APBDes  dengan  dasar RKPDes. Bedanya Desa Banyuanyar melakukan  Musrenbang  dengan  melibatkan partisipasi  dari  masyarakat  setempat  dalam menyusun RKPDes. Tahap  perencanaan  menurut  Permendagri tidak  terdapat  visi  misi,  sedangkan  melalui Siskeudes  menginput  secara  bertahap  mulai dari visi misi, RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. 2. Pelaksanaan Kegiatan : a. Pengeluaran dan penerimaan menggunakan  rekening desa dilengkapi bukti yang sah. b. TPK  mengajukan  SPP dengan melampirkan bukti transaksi yang telah diperiksa  oleh  sekretaris desa  dengan  persetujuan kepala desa. 2. Pelaksanaan Kegiatan : a. Pembayaran dilakukan melalui rekening desa dengan menggunakan  Bank  Boyolali dengan  melampirkan  bukti yang sah. b. Pelaksana teknis atau operator  Siskeudes  membuat SPP  yang  telah  diverifikasi sekretaris  desa  dan  diajukan kepada  kepala  desa  untuk meminta tanda tangan persetujuan. 2. Pelaksanaan Kegiatan : a. Menginput  pada form SPP pelaksana  kegiatan  dari  data entri  penatausahaan  SPP kegiatan,  yang  terdiri  dari panjar kegiatan, SPP definitif, dan  SPP  pembiayaan. Output dari form tersebut  adalah berupa  kuitansi  pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB.
Tujuan  dari  tahapan  pelaksanaan  dari ketiganya  adalah  seluruh  pengeluaran  dan penerimaan  dilakukan  melalui  rekening  desa dengan  melampirkan  bukti  yang  sah.  Bukti tersebut  salah  satunya  dapat  dibuat  melalui aplikasi  Siskeudes,  dengan  menginput  pada form SPP definitif dan output dijadikan sebagai bukti.
3. Penatausahaan Kegiatan : a. Penerimaan dan pengeluaran kas dan melakukan  tutup  buku setiap  akhir  bulan  secara tertib. 3. Penatausahaan Kegiatan : a. Pencatatan  transaksi  setiap aktivitas  yang  terjadi  seperti penerimaan  kas,  pengeluaran kas,  pajak  dan  pendapatan bunga yang setiap akhir bulan dilakukan tutup buku. 3. Penatausahaan Kegiatan : a. Input pada  menu  data  entri modul  penatausahaan  pada form Penerimaan Desa.
b. Output penatausahaan terdiri dari  Buku  Kas  Umum  Desa, Buku  Pembantu  Bank,  Buku Kas Pembantu Pajak. Tahapan penatausahaan dari ketiganya sama- sama bertujuan untuk pembuatan pencatatan atas  setiap  kegiatan  transaksi,  yang  dapat diinput melalui Siskeudes salah satunya dapat menghasilkan output Buku  Kas  Umum  Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu yang selalu diverifikasi oleh sekretaris desa. 4. Pelaporan Kegiatan : a. Kepala desa menyampaikan  laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir kepada bupati/walikota. 4. Pelaporan Kegiatan : a. Kepala desa melaporkan laporan  realisasi  APBDes semester  pertama  dan  kedua ke Kabupaten Boyolali b. Dua  cara  pelaporan  yaitu pelaporan secara online melalui aplikasi Siskeudes dan pelaporan hardcopy yang memerlukan lampiran bukti. 4. Pelaporan Kegiatan : a. Melakukan  input  pada  menu data entri modul perencanaan dan  penatausahaan.  Hasil output laporannya  tersedia pada  menu  laporan  modul pembukuan  dengan form laporan keuangan desa. Tahapan pelaporan memiliki tujuan yang sama yaitu melaporkan laporan realisasi pelaksanaan  APBdes  semester  pertama  dan kedua  kepada  Kabupaten  Boyolali  yang disampaikan  oleh  kepala  desa.  Proses pelaporan  ada  2  cara  yaitu online melalui Siskeudes  dengan  menginput  pada  modul perencanaan  dan  penatausahaan  dengan output pada menu laporan modul pembukuan dan  pelaporan hardcopy dengan  lampiran bukti. 5. Pertanggungjawaban Kegiatan : a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. 5. Pertanggungjawaban Kegiatan : a. Laporan  pertanggungjawaban dilakukan  setiap  akhir  tahun anggaran  oleh  kepala  desa sesuai  dengan  PerDes  pada tanggal 31 Desember. 5. Pertanggungjawaban Kegiatan : a. Laporan  realisasi  anggaran APBDes  semester  pertama dan kedua melampirkan laporan dari Siskeudes berupa  Laporan  Realisasi Anggaran Desa,  Laporan Realisasi APBDes per Sumber dana 1a dan 1b. Tahapan pertanggungjawaban bertujuan untuk melaporkan Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  bupati/walikota  oleh  Kepala Desa.    Perbedaannya  pada  aplikasi  Siskeudes yang hanya menjadi pelengkap dalam lampiran bukti pada laporan pertanggungjawaban
Hasil analisis ini, menunjukkan bahwa peran aplikasi Siskeudes dapat dijadikan sebagai  sarana  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa,  dilihat  dari  seluruh tahapan  pengelolaan  dana  desa  Banyuanyar  yang  telah  terimplementasikan berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 juga penginputan melalui aplikasi Siskeudes online secara real time yang tercantum keterangan tanggal, tempat dan  waktu  yang  langsung  terhubung  dengan server Kabupaten  Boyolali, sehingga  Kabupaten  Boyolali  dan  Kementerian  Keuangan  dapat  langsung mengawasi  dan  mengontrol  pengelolaan  keuangan  desa  Banyuanyar.  Secara umum  tidak  terdapat  masalah  dalam  pengimplementasian  pengelolaan  dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes dikarenakan desa tersebut merupakan desa yang berbasis online dan menjadikan  desa Banyuanyar Boyolali menjadi desa percontohan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  tahapan  pengelolaan  keuangan  desa  Permendagri 113 tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan sampai  dengan  pertanggungjawaban  telah  terimplementasi  dengan  baik. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban yang tidak  melakukan  proses  penginputan  pada  laporan  pertanggungjawaban melalui  aplikasi  Siskeudes,  namun  peran  Siskeudes  hanya  melengkapi lampiran-lampiran  yang  dibutuhkan  sebagai  bukti  dalam  pelaporan pertanggungjawaban.  Lebih  lanjut,  lampiran-lampiran  tersebut  tidak mempengaruhi  proses  pengelolaan  dana  desa  Banyuanyar.  Berdasarkan seluruh proses input pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes online secara real  time menunjukkan  waktu,  tempat  dan  tanggal dan  langsung terhubung dengan server di Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes dapat berperan sebagai sarana pengawasan pengelolaan dana desa.
Secara  umum  implementasi  pengelolaan  dana  desa  menggunakan  aplikasi Siskeudes  tidak  memiliki  masalah  yang  berarti  dalam  pengoperasiannya dikarenakan memang desa Banyuanyar merupakan desa yang sudah terbuka dengan teknologi informasi dan memiliki SDM yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga tidak mengalami kendala yang berarti. Selain mengimplementasi  pengelolaan dana desa  menggunakan  aplikasi  Siskeudes,  desa  Banyuanyar  memang  menerima dana desa dengan keyakinan bahwa dana desa ini akan membangun desanya. Sehingga  dalam  pengelolaannya  mereka  benar-benar  ingin  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  dari  pemerintah  sehingga  penempatan  SDM  di  desa Banyuanyar sudah tepat.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  hanya  memiliki  satu  narasumber  yang memahami  pengelolaan  dana  desa  sekaligus  merangkap  sebagai  operator aplikasi Siskeudes, sehingga informasi yang didapatkan kurang objektif. Saran bagi  Pemerintah  Desa  Banyuanyar  untuk  tetap  mempertahankan konsistensinya  agar  dapat  mengelola  dana  desa  dan  mengimpementasikan aplikasi  Siskeudes  dengan  baik.  Bagi  Pemerintah  Desa  yang  sekaligus merangkap  sebagai  operator  aplikasi  Siskeudes,  perlu  dibantu  dengan menambah  SDM  yang  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  bidang teknologi  informasi,  sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  lebih mempermudah  dan  mempercepat  pengelolaan  dana  desa.  Bagi  penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding untuk desa yang  belum  terbuka  dengan  teknologi  informasi  dan  desa  yang  telah menerapkan  kebijakan  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  Permendagri  20 Tahun  2018.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  juga  diharapkan  dapat mengidentifikasi masalah dalam implementasi aplikasi Siskeudes.

## Daftar Pustaka
Afrizal, Mazaliza, Z., & Khudri, A. (2016). Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi Siskeudes, (12), 1–8.
Banyuanyar.  (2017a).  Anggaran  Desa.  https://banyuanyar.desa.id/profildesa-50- Anggaran.Desa.html.
Banyuanyar.  (2017b).  Perangkat  Desa.  https://banyuanyar.desa.id/profildesa-47- Perangkat.Desa.html. Banyuanyar. (2017c). Sosok Di balik Green Smart Village. https://banyuanyar.desa.id/berita-3-Sosok.Di.balik.Green.Smart.Village.html. Basori,  A.,  Megantoro,  R.  G.,  &  Lasantu,  A.  I.  (2016).  Buku  Kerja  Aplikasi  Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), 3–112. Boyolali. (2018). Berita Smart City Terwujud Karena Komitmen Para Kepala Daerah. http://www.boyolali.go.id/detail/4112/smart-city-terwujud-karena- komitmen. BPKP. (2015). Peluncuran SISKEUDES. http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp. Darwin.  (2017).  Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (Simda)  Dalam Menciptakan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (  Add  )  Di Kabupaten Sinjai Regional.
Dewanti, E. D. W., Sudarno, & Kurrohman, T. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng ( Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ) Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village ( Case Study at Boreng Lumajang Regency ). http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73233/ELSA Dwi Wahyu Dewanti.pdf?sequence=1.
Juardi,  M.  S.  S.,  Muchlis,  M.,  &  Putri,  R.  A.  (2018).  Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi
Siskeudes  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Desa
(Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). Akuntansi Peradaban , 3017 , 84–107.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). BPKP Konsisten Mengawal Keuangan Desa. https://kominfo.go.id/content/detail/9658/bpkp- konsisten-mengawal-keuangan-desa/0/artikel_gpr.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017.  “Buku  Saku  Dana  Desa.” https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  nomor.  2016.  “Surat  Edaran  Komisi  Pemberantasan
Korupsi NomorB7508/01-16/08/2016.” http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Surat Ketua KPK_kpd Kades.pdf. Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Buku 1). Jakarta: Penerbit Rmbooks.
Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  (Studi  Kasus  di  Desa  Adow Kecamatan  Pinolosian  Tengah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 5 (2), 1020–1030.
Mariana,  D.,  &  Handayani,  S.  (2014). Pengelolaan  &  Pertanggungjawaban  Keuangan Desa . Yogyakarta: FPPD. Milles,  &  Huberman.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). Perencanaan dan Penganggaran Desa . Yogyakarta: FPPD.
Peraturan Pemerintah Indonesia. (2014a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Peraturan Pemerintah Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Pulungan, M. S. (2013). Optimalisasi Simda Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Yang Lebih Berkualitas. Jurnal Bina Praja , 5 , 301–316.
Putra, H. D. (2018). ICW Sebut Angka Korupsi Dana Desa Naik di 2018, Sudah 102 Kades Tersangka.
Rusmayanti,  A.,  Purnama,  B.  E.,  &  Sukadi.  (2010).  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan. Indonesian Journal on Computer Science - Speed , 1979 – 9330 , 1–5. Rustiarini,  Ni  Wayan.  2016.  “Good  Governance  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa.” Simposium Nasional Akuntansi, 1–18.
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
2016. “Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 145/8350/BPD.” http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Surat  Edaran  Dagri SISKEUDES.pdf.