Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 251-264, link: https://www.academia.edu/31651271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Elastisitas Hukum Pidana Islam *

## (ELASTICITY OF ISLAMIC CRIMINAL LAW)
Syarifah Gustiawati FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: liefah83@gmail.com
Abstract: The  Islamic  Shariah  is  one  aspect  of  the  teachings  of  Islam's  universal and comprehensive. But this universality is often erroneously regarded by most people,  especially  the  conventional  legal  experts.  Islamic  law  is  often  viewed from  one  side  only,  without  seeing  the  other  side  is  not  separate  from  the  first side. Every time we heard the phrase 'Islamic law', it is implied in their minds no more than a law cutting off hands, stoning, and qhisas which can be categorized as  a  'verdict'.  Though  Islamic  law  is  a  revelation  from  God  directly  to  arrange human  life.  Therefore,  there  are  things  that  are  elastic  that  is  not  rigid  in  its application.
Keywords: Elasticity, Islamic Law, Sharia
Abstrak: Syariat  Islam  adalah  satu  aspek  dari  ajaran  Islam  yang  universal  dan komprehensif.  Tetapi  keuniversalan  ini  sering  dipandang  secara  keliru  oleh sebagian  orang,  khususnya  ahli  hukum  konvensional.  Hukum  Islam  sering dipandang dari satu sisi saja, tanpa melihat sisi lain yang tidak terpisah dari sisi pertama. Setiap mendengar ungkapan ‘hukum Islam’, maka yang tersirat dalam benak mereka tidak lebih dari sekadar hukum potong tangan, hukum rajam, dan qhisas  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  ‘vonis’.  Padahal  hukum  Islam  adalah wahyu  dari  Allah  langsung  untuk  mengatur  kehidupan  manusia.  Oleh karenanya,  ada  hal-hal  yang  bersifat  elastis  yang  tidak  kaku  dalam penerapannya.
Kata Kunci: Elastisitas, Hukum Islam, Syariah
* Diterima tanggal naskah diterima:  25 Juni 2013, direvisi: 30 September 2013, disetujui untuk terbit: 13 November 2013.

## Pendahuluan
Allah  Swt  menurunkan  syariat-Nya  sebagai  syifa’  untuk  mengobati segala  penyakit  kehidupan,  memberikan way  out (makhraj)  dari  setiap  krisis yang  menimpa  dan  secara  umum  pada  garis  horizontal  mengkondisikan kehidupan  sosial  yang  saling  menguntungkan,  sedang  pada  garis  vertkal mengundang  turunnya  rahmat  Allah  baik  di  dunia  ini  maupun  di  akhirat nanti.
Syariat  Islam  adalah  keimanan  (untuk  diimani),  tapi  sebelum  itu  ia adalah ilmu dan kepahaman (untuk diinternalisasi) lalu sesudah itu langsung tanpa  suatu  interval  harus  terwujud  sebagai  perilaku  moral  dalam  setiap bidang  kehidupan.  Pola  percontohan  untuk  itu  semua  adalah  kehidupan Rasulullah  SAW  bersama  para  sahabat  beliau  yang  Allah  ridhai.  Potretnya secara  tepat  dibidik  oleh  kamera  Siti  Aisyah  r.a.  “Akhlak  Rasulullah  Saw adalah Alquran.” (HR. Bukhari).
Hal  ini  memberikan  gambaran  keyakinan  yang  utuh  bahwa  Syariat Islam  adalah  satu  aspek  dari  ajaran  Islam  yang universal  dan  komprehensif. Tetapi keuniversalan ini sering dipandang secara keliru oleh sebagian orang, khususnya  ahli  hukum  konvensional.  Hukum  Islam  sering  dipandang  dari satu  sisi  saja,  tanpa  melihat  sisi  lain  yang  tidak  terpisah  dari  sisi  pertama. Ibarat orang buta meraba gajah. Ketika yang terpegang belalai gajah, ia bersih keras megatakan bahwa gajah itu bulat, panjang dan mengecil di ujung. Jika ia dikoreksi dan diberitahu bentuk gajah yang sesungguhnya, ia menolak.
Hukum  Islam  juga  demikian,  sering  ditampilkan  dan  ditafsirkan sebagai  suatu  ‘vonis’.  Karena  itu,  tidak  heran  ada  yang  mengatakan  bahwa hukum Islam itu kejam, sadis dan tidak manusiawi. Ungkapan ini tidak hanya keluar dari lidah kaum non-muslim, tapi anehnya juga keluar dari lidah yang mengaku bahwa diirinya muslim terpelajar.
Setiap mendengar ungkapan ‘hukum Islam’, maka yang tersirat dalam benak mereka tidak lebih dari sekadar hukum potong tangan, hukum rajam, dan  qhisas  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  ‘vonis’.  Kalau  dilihat  sepintas lalu, memang semua vonis ini terlihat menimbulkan kesan yang kurang enak bagi  hukum  Allah  tersebut.  Tapi  orang  tidak  mau  melihat,  kapankah  suatu kasus  baru  sampai  ke  tingkat  vonis?  Apakah  eksekusi  (pelaksanaan) hukuman  dilakukan  dengan  sembarangan,  tanpa  proses  peradilan?  Apakah vonis bisa dijatuhkan sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsur dan syarat suatu kejahatan?
Dari  permasalahan  diatas  penulis  merasa  perlunya  kajian  yang  lebih intensif terhadap Hukum Pidana Islam, dan dengan makalah yang sederhana ini  penulis  mengajukan  beberapa  batasan  diantaranya;  apa  dasar  klasifikasi Hukum  Pidana  Islam?  Apakah  Pidana  Islam  adalah  hukum  yang  kaku  atau bersifat  elastis?  Apa  Asas  Hukum  Pidana  Islam?  Bagaimana  mewujudkan Supremasi Hukum Pidana Islam?

## Klasifikasi  Kejahatan  Dalam  Hukum  Pidana  Islam
Ada  tiga  pengklasifikasian  hukum  yang  sering  dibahas  para  ahli hukum Islam, yaitu: Hudud, Qishas dan Ta’zir.
Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum  pidana  Islam.  Ia  adalah  kejahatan  terhadap  kepentingan  publik. Tetapi  ini  tidak  berarti  bahwa  kejahatan hudud tidak  mempengaruhi kepentingan  pribadi  sama  sekali,  namun  terutama  sekali  berkaitan  dengan apa yang disebut dengan hak Allah. 1
Dengan  demikian,  kejahatan  dalam  kategori  ini  dapat  didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan  sebagai  hak  Allah.  Dalam  definisi  ini,  hukuman  yang  ditentukan berarti  bahwa  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya  ditentukan  dan  ia  tidak mengenal tingkatan.
Menurut  Muhammad  Ibnu  Ibrahim  Ibnu  Jubair,  yang  tergolong kejahatan  hudud  ada  tujuh  kejahatan  yaitu: 2 1).  Minum-minuman keras/memabukkan ( Syurbu al-Khamr ); 2). Mencuri (Syariqah); 3). Perampokan
(al-Hirabah); 4).  Berzina (al-Zina); 5). Menuduh  berzina (al-Qodzf); 6).
Pemberontakan (al-Baghyu), dan 7). Murtad (ar-Ridda).
Ketujuh perbuatan kriminal ( jarimah ) ini merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran dan Sunnah nabi Muhammad Saw.
1 Lihat: Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, GIP, Jakarta, 2003, (h. 22- 23)
2 Lihat: Mohammad Ibn Ibrahim Ibn Jubair, “Criminal Law in Islam: Basic Sources and General  Principles”,  dalam  Tahir  Mehmood  (ed.),  Criminal  Law  in  Islam  and  the  Muslim World-A Comparative Perspektive, Institute of Objective Studies, Delhi, 1996, (h. 54-55)
Kategori  berikutnya  adalah Qhisas. Ia  jatuh  pada  posisi  ditengah antara  kejahatan Hudud dan Ta’zir dalam  hal  beratnya.  Kejahatan-kejahatan dalam  kategori qhisas ini  kurang  serius  dibanding  yang  pertama  ( hudud ), namun lebih berat daripada yang berikutnya ( ta’zir ).
Sasaran  dari  kejahatan  ini  adalah  integritas  tubuh  manusia,  sengaja atau  tidak  disengaja.  Ia  terdiri  dari  apa  yang  dikenal  dalam  hukum  pidana modern  sebagai  kejahatan  terhadap  manusia  atau Crime  against  persons. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan  karena  kealpaan,  penganiayaan,  menimbulkan  luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishas ini.
Kategori  terakhir  adalah  kejahatan Ta’zir 3 .  Landasan  dan  penentuan hukumannya didasarkan pada ijma’ (consensus) berkaitan dengan hak negara muslim  untuk  melakukan  kriminalisasi  dan  menghukum  semua  perbuatan yang  tidak  pantas,  yang  menyebabkan  kerugian/kerusakan  fisik,  sosial, politik,  finansial  atau  moral  bagi  individu  atau  masyarakat  secara keseluruhan. 4
Mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini, namun tidak berarti tak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya  terfokus  pada  jenis  perbuatan  apa  yang  masuk  dalam  kategori hudud, apakah  lebih  dari  tujuh  perbuatan  sebagaimana  yang  disebut  diatas atau kurang dari tujuh, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbeda- beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Alquran maupun hadist tersebut. 5

## Elastisitas  Hukum  Dalam  Penegakan  Keadilan
Dalam  tindak  pidana  yang  tidak  jelas  kesalahannya,  Rasulullah  SAW tidak akan memberlakukan hukuman pokok. Karena dalam sistem peradilan Islam  ada  ketentuan  hukum  yang  bersifat  absolut  ( tsawabit )  dan  relatif ( mutaghoyyir ).  Oleh  karena  itu  pada  penerapan  hukuman  sangat  kauistik.
3 Ta’zir adalah Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak ada sanksi  hudud  dan  kafarah  di  dalamnya  yang  keputusannya  diserahkan  kepada  hakim,  (lihat: Ibnu  Farhun, Tabsiroul  Hukkam  fi  Ushuli  al-Aqdiyah  wa  manahijul  ahkam, Dar  Kutb  al  Ilmiah, Bairut, 1422/2001, (2/293)
4 Nagaty  Sanad,  The  Theory  of  Crime  and  Criminal  Responsibility  in  Islamic  Law; Saria, Office of International Criminal Justice, Chicago, 1991, (Hal: 63)
5 Muhammad  S.  El-Awa, Punishment  in  Islamic  law, Indianapoli,  American  Trust Publications, 1982, Hal:2
Dengan  demikian  prinsip  hindari  hukuman  had  jika  ada  unsur  syubhat diterapkan  dalam  perkara  yang  kesalahannya  belum  jelas.  Demikian  juga sudah  menjadi  prinsip  bahwa  dalam  peradilan  Islam  seorang  hakim  lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. 6 Sebagaimana diceritakan dalam riwayat dibawah ini:
Pada  masa  Rsulullah  Saw,  ada  seorang  laki-laki  terbunuh.  Lalu  hal  tersebut dilaporkan  kepada  Rasulullah  Saw.  Beliau  lalu  menyerahkan  pembunuh  itu kepada  wali  terbunuh.  Pembunuh  berkata:  “wahai  Rasulullah,  demi  Allah aku  tidak  sengaja  membunuhnya”.  Nabi  Saw  lalu  bersabda  kepada  wali  si terbunuh:  “Ingatlah  seandainya  apa  yang  dikatakan  itu  benar,  kemudian kamu  membunuhnya  engkau  pasti  masuk  neraka”.  Akhirnya  wali  si terbunuh  melepaskannya  yang  pada  waktu  itu  terikat  tali  kulit,  sambil menyeret atau menarik tali keluar. Abu hurairah r.a. berkata: “orang tersebut sejak peristiwa itu dijuluki Zunis’ah (orang yang terikat). 7
Pada  posisi  tertentu,  Rasulullah  Saw  menjamin  pembunuh  karena pembelaan  diri,  baik  dalam  mempertahankan  kehormatan,  harta  maupun jiwa. Seperti pemberian fakta beliau:
Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah menanyakan sesuatu, lalu ia berkata:  “Ya  Rasulullah,  bagaimana  pendapat  anda  seseorang  yang  datang hendak  merampas  harta  kami?”  jawab  beliau:  “Tahan  hartamu”.  Lalu  ia bertanya  lagi:  “bagaimana  jika  ia  menyerangku?”,  beliau  menjawab: “Seranglah  dia”.  Ia  bertanya  lagi:  :”bagaimana  jika  saya  terbunuh?”.  Jawab Rasul: “Maka engkau mati syahid”.  Ia bertanya lagi: “bagaimana jika ia yang terbunuh?”jawab Rasulullah: “Dia masuk neraka”. 8
Praktek sahabat dalam menangani kasus pemidanaan sangat hati-hati, seperti Khalifah Usman bin Affan r.a. pernah menolak tuntutan sahabat Nabi agar  menjatuhkan  hukuman  qisas  pada  Ubaidillah  bin  Umar  bin  Khattab, yang  didorong  oleh  kemarahan  lantaran  membunuh  Hurmuzan,  yang dituduh membunuh ayahnya (Umar bin Khattab). Bila ia jatuhkan hukuman mati  pada  Ubaidillah  tentu  orang  akan  berkata:  “Kemarin  Umar  mati terbunuh, hari ini putranya dibunuh”.
6 Hadist  selengkapnya:  “Hindarkan  hudud  dalam  keadaan  ragu,  lebih  baik  salah dalam  membebaskan  daripada  salah  dalam  menghukum.  (Lihat:  at-Turmudzi, sunan  at- Turmmudzi, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu, Mesir, 1968, (4/39).
7 Peristiwa  ini  selengkapnya  dapat  dibaca  dalam  hadist  Ibn Majah,  (Lihat:  Sunan  Ibn Majah, (Lihat: Sunan Ibn Majah, Dar al Halabi wa Awladuhu, Mesir, (2/132).
8 Haidst Shohih Bukhari dan Muslim, Bab Afradul Muslim, Hadist No. 2726.
Langkah Usman bin Affan r.a. dinapaktilasi oleh Ali bin Abi Thalib r.a. ketika  Usman  bin  Affan  r.a.  terbunuh.  Ali  tidak  segera  menghukum pembunuhnya.  Alasannya  ia  akan  menanti  saat  yang  tepat  untuk melaksanakan hukuman Allah, agar aman dari persekutuan mereka.
Dalam  sunan  Abu  Daud  sebagaimana  dikutip  oleh  Yusuf  Qordawi, Rasulullah  Saw  pernah  melarang  hukum  potong  tangan  bagi  pencuri.  Ini terjadi tatkala peperangan sedang berkecamuk. Larangan ini didasarkan atas kekhawatiran  bahwa  pelaksanaan  hukuman  tersebut  akan  membawa konsekuensi yang lebih dibenci Allah SWT. 9
Bentuk  ijtihad  Rasulullah  Saw  ini  selanjutnya  diikuti  oleh  Umar  bin Khatab  r.a.  yang  pada  gilirannya  tidak  menghukum  potong  tangan  bagi pencuri  yang  melakukan  tindakan  pencurian  pada  saat  musim  penceklik. Sebagaimana fatwa beliau yang dikutip Ibnu Qoyyim:” Umar bin al-Khattab tidak menghukum potong tangan pada kasus pencurian yang dilakukan pada saat musim panceklik”. 10
Dalam  banyak  hal  Rasulullah  Saw  sangat  memperhatikan  bukti sebagai  dasar  penetapan  hukuman,  baik  berupa  saksi  maupun  pengakuan. Jadi  Rasulullah  Saw  meghukumi  berdasarkan  alat-alat  bukti  nyata, sebagaimana diceritakan dalam suatu peristiwa:
Ada dua orang saudara yang berselisih tentang harta waris yang terbengkalai lama  karena  tidak  ada  bukti,  Rasulullah  Saw  berkata:  “Kamu  datang  minta dihukumi  saya,  sedang  saya  akan  menghukumi  berdasarkan  bukti  yang nyata. Maka seandainya salah satu dari kamu memenangkan perkara karena pandai  berargumentasi  di  depan  saya  dengan  cara  mengambil  hak saudaramu  yang  lain,  sesungguhnya  saya  telah  mengalungkan  bakal  api  di lehermu  yang  akan  menjadi  penggerak  api  neraka  bagimu  di  hari  kiamat”. Mendengar pesan Rasulullah itu, kedua orang tersebut menangis dan masing- masing  menyerahkan  harta  untuk  saudaranya.  Lantas  Rasulullah  Saw berpesan supaya kembali ke rumah dan membagi harta itu secara adil. 11
Dari  kasus  diatas  menunjukkan  bahwa  sistem  peradilan  Islam  bebas dari pengaruh siapapun. Nabi sebagai seorang hakim hanya mendengar dari
9 Yusuf Al-Qardhawi, al-Syariah al-islamiah, 1983, Hal:33.
10 Ibnu  Qoyyim,  I’lam  Mauqi’in,  Dar  al-Fikr,  t.t.,  (3/22).  Lihat  juga:  Ali  as-Syabuni, Rawa’I  al-Bayan, Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  al-Qur’an,  Mekkah,  Dar  al-Qur’an  al-Karim,  1972, (1/301).
11 Imam  Bukhari, Shahih  Bukhari, (3/174).  Imam  Muslim,  Sahih  Muslim,  (3/132).  An- Nasai, Sunan an-Nasai, Beirut, Dar al-Fikr, (2/157)
keterangan  para  pihak  yang  bersengketa.  Dengan  kewibawaannya  nabi  Saw hanya  berpesan  bahwa  kebenaran  pengadilan  itu  bisa  semu  bila  para  pihak berlaku  curang  dalam  memberikan  kesaksian.  Oleh  karena  itu,  nabi  hanya memutuskan perkara berdasarkan bukti yang lahir sedang Allah yang Maha Mengetahui dari sesuatu yang tersembunyi.
Dalam  memberikan had terhadap  perilaku  zina,  dibutuhkan  4  orang saksi  dengan  syarat  melihat  langsung  kejadian  dengan  mata  kepala  masing- masing.  Bila  persaksian  terhadap  tindak  pidana  perzinahan,  maka  hukum menjadi  berbaik  menjadi  tindak  pidana Qodz, persaksian  palsu  adanya perzinahan.
Para  sahabatpun  sangat  berhati-hati  dalam  memberikan  sanksi  ini. Seperti  kisah  seorang  wanita  yang  diajukan  kepada  Umar  bin  Khattab  r.a. dengan  tuduhan  berzina.  Pada  saat  sahabat  Umar  hendak  merajamnya, sahabat Ali r.a. berkata: “Hendaknya ada alasan darinya?”, kemudian beliau bertanya  kepada  wanita  tersebut,  “apa  yang  menyebabkan  engkau  berbuat zina?”.  Wanita  itu  menjawab:  “  Saya  memiliki  teman  perjalanan,  di  ontanya ada air dan susu, sedang aku tidak memilikinya. Aku meminta darinya dan ia tidak  memberikan  kecuali  aku  memberikan  tubuhku.  Pada  saat  aku merasakan  kehausan  yang  sangat,  aku  berikan  apa  yang  ia  mau,  dan  ia memberiku minum”. Kemudian Ali berkata: Allahu Akbar,
(Barangsiapa  dalam  Keadaan  terpaksa  sedang  Dia  tidak  menginginkannya dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  Maka  tidak  ada  dosa  baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 02:173). 12
Dengan  melihat  fakta-fakta  diatas,  kita  dapat  menarik  kesimpulan, bahwa  hukum  pidana  Islam  tidak  sekaku  yang  dibayangkan.  Ada  unsur- unsur  kelenturan/elastis  yang  digunakan,  walau  pun  tidak  berarti plinplan/ tanpa pijakan yang jelas.

## Asas-Asas  Dalam  Hukum  Pindana  Islam
Penerapan  hukuman  dalam  rangka  menegakkan  supremasi  hukum, pengadilan Islam berpijak kepada asas-asas peradilan, yang tentunya dengan asas-asas  ini  menjadi  patokan  berpijak  kepada  asas-asas  peradilan,  yang
12 Dr.  Muhammad  Sa’id  Ramadhan  al-Buthi,  al-‘Uqubat  al-Islamiyah  wa  ‘uqdatul tanaqhud bainaha wa baina ma yusamma bi thobiatin ‘ashri, Majlis al-Wathoni litsaqofah wal funun wal adab, kuwait, 2002, (Hal: 25)
tentunya dengan asas-asas ini menjadi patokan berpijak bagi Hukum Pidana Islam. Asas-asas tersebut yaitu:

## Pertama: Asas Legalitas
Asas  Legalitas  biasanya tercermin  dari  ungkapan  dalam bahasa  latin: Nullum  Deliktum  Nulid  Poena  Sine  Praevia  Lege  Poenali (tiada  delik  tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan  dasar  bagi  kebebasan  individu  dengan  memberi  batas  aktifitas  apa yang dilarang secara tepat dan jelas.
Asas  ini  melindungi  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  atau kesewenang-wenangan  hakim,  menjamin  keamanan  individu  dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya  tentang  perbuatan-perbuatan  illegal  dan  hukumannya.  Jadi berdasarkan  asas  ini,  tiada  suatu  perbuatan  boleh  dianggap  melanggar hukum  oleh  hakim  jika  belum  dinyatakan  secara  jelas  oleh  suatu  hukum pidana  dan  selama  perbuatan  itu  belum  dilakukan.  Hakim  dapat menjatuhkan  pidana  hanya  terhadap  orang  yang  melakukan  perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.
Asas  legalitas  dalam  Islam  bukan  berdasarkan  akal  manusia,  tetapi dari  ketentuan  Tuhan.  Dalamkitab  suci  Alquran  Allah  Swt  berfirman:  Dan Kami  tidak  akan  meng’azab  sebelum  Kami  mengutus  seorang  rasul (QS.Al- Isra’:15) . Prinsip  legalitas  ini  diterapkan  paling  tegas  pada  kejahatan- kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip  tersebut  juga  diterapkan  bagi  kejahatan  qishas  dan  diyat.  Jadi,  tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas. Untuk  menerapkan  asas  legalitas  ini,  dalam  hukum  pidana  Islam  terdapat keseimbangan.  Hukum  Islam  menjalankan  asas  legalitas,  tetapi  juga melindungi  kepentingan  masyarakat.  Ia  menyeimbangkan  hak-hak  individu, keluarga dan masyarakat melalui kategori kejahatan dan sanksinya.

## Kedua: Asas Kemaslahatan Umat
Artinya,  setiap  hukuman  yang  diterapkan  harus  mengandung  empat aspek;
1. Retribusi
Yaitu  dalam  pemidanaan  harus  termuat  unsur  pembalasan  dari  bagi pelaku  kejahatan.  Jangka  panjang  dari  aspek  ini  ialah  pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas, (social defence). Seperti hukum qhisas yang dapat menjamin kelangsungan hidup di satu tempat.
Fungsi  retribusi  suatu  hukuman  merupakan  subjek  yang  paling banyak  diperbincangkan  oleh  para  ahli  pidana  Islam,  disamping  fungsi penjeraannya.  Hal  ini  tampaknya  karena  pengaruh  ayat-ayat  Alquran  itu sendiri  banyak  membahas  tentang  aspek  retribusi  ini.  Ayat-ayat  Alquran seperti  5:33,  38,  10,  27. 13 Banyak  menyebut  tentang  tujuan  suatu  hukuman sebagai balasan ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.
Dalam  bahasa  Arab  untuk  kata  “balasan”,  yaitu  jaza’  dalam  Alquran digunakan  untuk  kedua  arti;  hukuman  dan  ganjaran,  sehingga  dengan demikian  kedua  arti  kata  ini  secara  filosofis  sama-sama  digunakan  untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang.
Dalam “retribusi” sebagai alasan rasional dibalik pemberian hukuman memiliki dua hal secara inheren menjadi unsur yang harus ada didalamnya: (1)  Kekerasan  suatu  hukuman,  dan  (2)  Keharusan  hukuman  itu  diberikan kepada  pelaku  perbuatan  kriminal. 14 Bila  dibandingkan  dengan  bentuk hukuman  dalam  sistem  hukum  pidana  lain,  bentuk  hukuman  yang  paling keras.
Menurut  Muhammad  Qutb,  kerasnya  hukuman  dalam  pidana  Islam ini  karena  suatu  pertimbangan  psikologis  bahwa  dalam  rangka  memerangin kecenderungan  para  kriminalis  untuk  melanggar  hukum,  maka  Islam
13 Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya  dan  membuat  kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  mereka  dibunuh  atau  disalib,  atau dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  dengan  bertimbal  balik,  atau  dibuang  dari  negeri  (tempat kediamannya),  yang  demikian  itu  (sebagai)  suatu  penghinaan  untuk  mereka  didunia,  dan  di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.(QS.5:33)
Laki-laki  yang  mencuri  dan  perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan  keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.5:38).
Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (medapat). Balasan yang setimpal dan mereka  ditutupi  kehinaan,  tidak  ada  bagi  mereka  seorang  pelindungpun  dari  (azab)  Allah, seakan-akan  muka  mereka  ditutupi  dengan  kepingan-kepingan  malam  yang  gelap  gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS.10:27)
14 Abdullah  Ahmed  an  Na’im,  Toward  an  Islamic  Reformation,  Syracuse,  Newyork, Syracuse University Press, 1990, Hal: 112-113
menuntunkan  pemberian  hukuman  yang  keras  yang  secara reciprocal merupakan  balasan  kepada  tindakan  criminal  yang  dilakukan  sehingga dengan  hukuman  tersebut  orang  menjadi  jera  untuk  mengulangi perbuatannya lagi. 15
Kepercayaan  terhadap  sifat  retribusi  dalam  pemberian  hukuman, sesungguhnya  merupakan  suatu  hal  yang  universal  sifatnya.  Sistem  hukum pidana barat juga mengenal rumusan retribusi ini. Di Inggris, misalnya tidak hanya public yang menghendaki hukuman yang retributif sifatnya akan tetapi doktrin ini sendiri mempunyai akar yang cukup kuat dalam jurisprudensi dan filsafat hukum Inggris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Goodhart:
“Retribusi  dalam  suatu  hukuman  pada  dasarnya  merupakan  kespresi  dari ketidaksetujuan  masyarakat terhadap tindakan criminal, dan jika retribusi ini tidak  dipertimbangkan,  maka  berarti  ketidaksetujuan  masyarakat  tersebut menjadi hilang.” 16

## 2. Special Prevention (Pencegahan) atau Deterrence (Penjeraan)
Artinya  pencegahan  untuk  terpidana  dari  kemungkinan  mengulangi perbuatan jahatnya.
Dalam  aspek  ini  secara  implisit  terkandung  nilai  treatment.  Sebab tercegahnya  seseorang  dari  perbuatan  jahat  bisa  melalui  penderitaan  akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.
Tujuan  yang  pokok  dari  fungsi  kedua  ini  adalah  mencegah terulangnya  perbuatan  pidana  tersebut  di  kemudian  hari.  Berbeda  dengan retribusi  yang  cenderung  melihat  ke  belakang  dari  titik  waktu  perbuatan pidana tersbeut, maka penjeraan ini proyeksinya ke depan yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.
Efek  penjeraan  mempunyai  dua  macam  tujuan,  yaitu:  tujuan  internal dan  jeneral.  Pada  aspek  internal  penjeraan  itu  ditujukan  kepada  si  pelaku kejahatan  tersebut  agar kapok untuk  mengulangi  tindakan  jahatnya,  sedang secara jeneral penjeraan itu di proyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan criminal.
15 Muhammad Qutb, Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, Beirut, 1967, hal: 231-234
16 Athur Lehman Goodhart, English Law and The Moral Law, London, Stevent, 1953,
(Hal: 93)
Hukum  pidana  Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  paling  kuat mengadopsiannya  terhadap  aspek  penjeraan  ini  bila  dibandingkan  sistem pidana  yang  lain.  Islam  memandang  sifat  penjeraan  merupakan  hal  yang paling utama dalam pemberian hukuman.
Pandangan seperti itu dapat dilihat dari pendapat ulama-ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Karena pandangan seperti  inilah  maka  al-Mawardi  dalam al-Ahkam  as-Sulthoniah- nya mendefinisikan hudud sebagai:  “Hukuman  penjeraan  yang  diciptakan  Tuhan untuk  mencegah  manusia  melakukan  pelanggaran  terhadap  apa  yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya”. 17
Kekentalan  sifat  penjeraan  dalam  teori  hukuman  dalam  Islam,  baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam  argument-argumen  para  ahli  hukum  Islam  yang  umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi dibalik ketetapan Tuhan tentang hukuman had.
Dengan  teori  penjeraan  ini  kitapun  dapat  memahami  mengapa beberapa  hukuman  yang  dituntutkan  dalam  pidana  Islam,  seperti  hukuman untuk perzinahan misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum dilakukan kepada public, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

## 3. General Prevention,
Yakni  tercegahnya  masyarakat  luas  dari  kemungkinan  terpengaruh terpidana untuk melakukan kejahatan.

## 4. Memperhatikan Korban Kejahatan,
Khususnya  korban  yang  bersifat  indivikatif  dan  atau  korban  yang ditimbulkan oleh kegiatan terpidana secara langsung.
Ketiga: Asas Keadilan yang merata
17 Abu  Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthoniah, Dar al-Kitab al-Arabi, Bairut, 1380 H, (Hal: 221)
Artinya hukum ditegakan secara aadil dengan tidak memihak kepada salah  satu  golongan.  Asas  ini  dilegalkan  oleh  Rasulullah  Saw  dan  para sahabatnya. Akibat dari penerapan asas ini masyarakat luas merasa terayomi rasa keadilannya. Prinsip ini didasarkan pada ayat: “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS.4:58)

## Keempat: Asas Pencegahan dari perbuatan jahat
Yakni  mencegah  agar  pelaku  kejahatan  tidak  mengulangi kejahatannya  setelah  menerima  sanksi  pidana,  juga  kepada  masyarakat  luas tidak melakukan perbuatan jahat yang serupa.
Abdul  Qadir  Awdah  berpendapat  bahwa  pemidanaan  dalam  Islam pada  prinsipnya  mengandung  dua  aspek,  yakni  pencegahan  ( al-rad’u  wa  al- zakru ),  dan  pendidikan  ( al-ishlah  wa  al-tahdib ).  Kedua  aspek  ini berimplementasi pada terbentuknya moral posistif bagi setiap individu. Pada akhirnya kemaslahatan umat dapat tercapai. 18

## Kelima: Asas Pertanggungjawaban pidana
Artinya  dalam  peradilan  Islam  bahwa  setiap  orang  harus bertanggungjawab atas perbuatan pidananya. Tepat bila Islam datang sebagai koreksi  terhadap  hukum  jahiliyah  yang  mengenal  dosa  turunan  dan menuntut balas yang berlebihan atas kesalahan orang.
Dengan merujuk kepada asas-asas dan tujuan dari pemidanaan Islam diatas,  maka  sistem  peradilan  Islam  ternyata  mampu  merespon  kebutuhan masyarakat  akan  dijunjungnya  nilai  keadilan.  Hal  tentunya  dapat  dijadikan preseden  bagi  seluruh  kalangan  yang  benar-benar  ingin  menegakkan supremasi  hukum  Pidana  Islam  ditengah-tengah  masyarakat  yang  semakin kompleks ini.

## Peradilan  Sebagai  Penegak  Supermasi  Hukum  Pidana  Islam
Dalam tatanan peradilan Islam tegaknya supremasi hukum didukung oleh  keberadaan  lembaga  peradilan  yang  bebas.  Artinya,  kekuasaan
18 Abdul Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, cet.II, Hal: 234-235

## Syarifah Gustiawati
kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif.
Putusan  hakim  harus  mencerminkan  rasa  keadilan  hukum  terhadap siapapun.  Seorang  yuris  Islam  terkenal  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa kebebasan  kekuasaan  kehakiman  harus  mencangkup  pula  tentang kewenangan  hakim  untuk  menjatuhkan  putusannya  pada  penguasa  jika  ia melanggar  hak-hak  rakyat.  Sistem  peradilan  bebas  dari  Islam  merupakan kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh  hakim.  Peradilan  bebas  merupakan syarat  bagi  terlaksananya  prinsip  keadilan  dan  persamaan  dalam  upaya tegaknya supremasi hukum Pidana Islam. Disamping sistem peradilan bebas yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  tujuan  hukum  Islam,  maka  dalam peradilan kebebasan seorang hakim juga harus memperhatikan amanah.
Kekuasaan  hakim  yang  berada  di  tangannya  adalah  suatu  amanah dari  Allah  secara  vertikal  dan  dari  masyarakat  luas  secara  horizontal  untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengambil putusan selalu berlindung dan  berharap  ridha  Allah  agar  hukum  yang  ditetapkan  memuat  nilai keadilan. Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan menjadi tujuan utama  dalam  lembaga  peradilan  yang  bebas.  Tegaknya  supremasi  hukum dalam  Islam  didukung  oleh  peradilan  yang  sistem  operasionalnya  mengacu kepada  asas-asas  dan  tujuan  dari  hukum  Islam  sendiri,  sehingga  hak-hak individu dan masyarakat kuas mencari keadilan dapat dipenuhi.

## Penutup
Walhasil, penulis hanya bisa berharap, bila suatu masa kelak akan ada kesadaran  dari  seluruh  golongan,  baik  dari  muslim  ataupun  non-muslim betapa  pentingnya  syariat  Islam  diterapkan.  Walaupun  kita  semua  tahu, dibutuhkan  usaha  dan  kerja  keras  dari  seluruh  lapisan  untuk  dapat memberikan  pemahaman  bahwasanya  agama  Islam  adalah  agama komprehensif,  syamil  mutakamil  dan  agama  yang  universal  tidak  hanya mengurusi  masalah  ibadah  vertikal  semata,  tetapi  juga  permasalahan  yang bersifat horizontal/ muamalah ma’annas.

## Pustaka Acuan
Al-Buthi,  Muhammad  Sa’id  Ramadhan, al-‘Uqubat  al-Islamiyah  wa  ‘uqdatul tanaqhud  bainaha  wa  baina  ma  yusamma  bi  thobiatin  ‘ashri,  Majlis  al- Wathoni litsaqofah wal funun wal adab, kuwait, 2002. Al-Mawardi,  Abu  Hasan  Ali  bin  Muhammad  bin  Habib, al-Ahkam  as- Sulthoniah, Dar al-Kitab al-Arabi, Bairut, 1380 H. Al-Qardhawi, Yusuf , al-Syariah al-islamiah, 1983. An  Na’im,  Abdullah  Ahmed, Toward  an  Islamic  Reformation, Syracuse, Newyork, Syracuse University Press, 1990. As-Syabuni, Ali, Rawa’I al-Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, Mekkah, Dar al-Qur’an al-Karim, 1972. At-Turmudzi, sunan at-Turmmudzi, Dar al-Bab al Halabi aw awladuhu, Mesir, 1968.
Awdah, Abdul Qadir, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, cet.II. Bukhari, Imam, Shahih Bukhari, (3/174). Imam Muslim, Sahih Muslim, (3/132). An-Nasai, Sunan an-Nasai, Beirut, Dar al-Fikr. El-Awa,  Muhammad  S., Punishment  in  Islamic  law, Indianapoli,  American Trust Publications, 1982.
Farhun,  Ibnu, Tabsiroul  Hukkam  fi  Ushuli  al-Aqdiyah  wa  manahijul  ahkam, Dar Kutb al Ilmiah, Bairut, 1422/2001.
Goodhart,  Athur  Lehman, English  Law  and  The  Moral  Law, London,  Stevent,
1953.
Ibn Jubair, Mohammad Ibn Ibrahim, “Criminal Law in Islam: Basic Sources and General Principles”, dalam Tahir Mehmood (ed.), Criminal Law in Islam and  the  Muslim  World-A  Comparative  Perspektive,  Institute  of Objective Studies, Delhi, 1996.
Ibn Majah, Sunan, Sunan Ibn Majah, Dar al Halabi wa Awladuhu, Mesir. Qoyyim, Ibnu, I’lam Mauqi’in, Dar al-Fikr, t.t. Qutb, Muhammad, Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, Beirut, 1967. Sanad,  Nagaty, The  Theory  of  Crime  and  Criminal  Responsibility  in  Islamic  Law; Saria, Office of International Criminal Justice, Chicago, 1991.
Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam, GIP, Jakarta, 2003.