## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Anak, Inses dan Problematikanya
Nurlinda Fitriani, Andi Najemi, Elizabeth Siregar

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Nurlindafitriani028@gmail.com

## ABSTRAK
Penulisan  penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest di Unit Pelaksana Teknis Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jambi. Rmusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  bagaimanakah pelaksanaan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest di UPTD PPA Provinsi Jambi, 2) apa yang menjadi kendala  dalam  melaksanakan  penanganan  anak  korban  tindak pidana  kekerasan  seksual  incest  di  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian yuridis empiris atau penelitian lapanganyang berdasarkan pada data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  bahwa penanganan  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual incest  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena  pasca  terjadinya kekerasan  seksual  incest  yang  dialami  korban,  korban  akan mengalami  trauma  sebab  pelaku  kekerasan  tersebut  adalah orang  terdekat  korban.  Hal  tersebut  yang  mendasari  bahwa pentingnya  peran UPTD PPA  Provinsi Jambi untuk  memberikan penanganan  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  incest untuk  membantu  memulihkan  keadaan  fisik  dan  psikis  anak korban  agar  tidak  menghambat  tumbuh  kembang  anak tersebut. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD  PPA  terkendala  oleh  beberapa  hal  seperti:  masih kurangnya  sarana  dan  prasarana,  kurangnya  sumber  daya manusia  dibidang  psikolog,  kurangnya  anggaran  dana  dalam melaksanakan  penanganan  anak  korban  kekerasan  seksual tersebut.
Kata  Kunci: penanganan,  anak korban, kekerasan seksual incest.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-15 Accepted: 2024-06-06
Publish: 2024-06-17 KEYWORDS: handling, child victims, incestuous sexual
violence.

## ABSTRACT
The purpose of writing this  research is to find out and analyze how the handling of child victims of incestuous sexual violence is carried out in the Regional Technical Implementation Unit for the  Protection  of  Women  and  Children  in  Jambi  Province.  The formulation  of  the  problems  in  this  study  are:  1)  how  is  the implementation  of  handling  child  victims  of  incestuous  sexual violence at UPTD PPA Jambi Province, 2) what are the obstacles in carrying out handling of child victims of incest sexual violence at  UPTD  PPA  Jambi  Province.  In  this  study  the  authors  used empirical juridical research methods or field research based on primary data and secondary data. The results of the study show that handling child victims of incestuous sexual violence is very important  to  do  because  after  the  occurrence  of  incestuous sexual  violence  experienced  by  the  victim,  the  victim  will experience  trauma  because  the  perpetrator  of  the  violence  is the person closest  to the victim. This underlies the importance of the role of UPTD PPA Jambi Province to provide treatment for child  victims  of  incestuous  sexual  violence  to  help  restore  the physical  and  psychological  condition  of  the  child  victim  so  as not to hinder the child's growth and development. However, in carrying  out  its  duties  and  functions  the  UPTD  PPA  is constrained by several things such as: the lack of facilities and infrastructure,  the  lack  of  human  resources  in  the  field  of psychology,  the  lack  of  budgetary  funds  in  carrying  out  the treatment of child victims of sexual violence.

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  permasalahan  yang  sangat krusial terutama kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Sedangkan anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus kita jaga keselamatannya dan harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi karena ditangan anak-anak lah nasib negara ini dimasa yang akan datang, baik buruknya suatu negara dan bangsa tergantung pada generasi muda saat ini. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Oleh  sebab  itu  kita  harus  menjaga,  melindungi,  dan  mendidik  anak  agar mereka  dapat  berkembang  dengan  baik,  sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  2  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam
suatu masyarakat dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 1
Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa semua pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  anak  memiliki pemahaman  dan  kemampuan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab tersebut.  Hal  ini  bertujuan  agar  anak-anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  dalam  keadaan  yang  sehat,  memiliki  kecerdasan, berakhlak mulia, dan terlindungi dari situasi buruk. 2 “Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 jenis kekerasan seksual, diantaranya:
1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual;
14. Praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang  membahayakan  atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual.
Dari 15 jenis kekerasan seksual tersebut bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum kita kenali karena keterbatasan informasi.” 3
Ardianingsih  Puji  Lestari  dan  kawan-kawan  mengatakan  salah  satu  bentuk kekerasan  seksual  yang  paling  sering  dialami  oleh  anak  dan  sangat  menghancurkan adalah tindakan perkosaan. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan serius di Indonesia maupun di seluruh dunia, dan pelakunya dihadapkan pada sanksi pidana yang berat. 4 Jika  dilihat  dari sisi  pelaku  kekerasan  seksual  ini  sering  kali  pelakunya  adalah  orang terdekat  dari  korban  seperti  pacar,  teman,  guru  bahkan  keluarga  korban  itu  sendiri, diketahui  bahwa  bahkan  seorang  anak  yang  berada  di  dalam  lingkungan  rumah sekalipun dapat menjadi korban kekerasan seksual. 5 Berdasarkan pemahaman tentang
1 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak ,Akademi Pressindo,Jakarta,1985,hlm.18.
2 Nelli  Herlina  dan  Hafrida,  “Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum    Anak  Korban  Kekerasan Seksual  Di  Wilayah  Hukum  Kota  Jambi”, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  7,  Nomor  2, Oktober,2016,hlm.95. https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina%20%26% 20Hafrida.pdf
3 Elizabeth  Siregar,  Dessy  Rakhmawaty,  dan  Zulham  Adamy  Siregar,  “Kekerasan  Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum” Progresif: Jurnal Hukum, Volume XIV, No.1, Juni 2020,  hlm.2. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5- d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
4 Ardianingsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Hj. Andi Najemi, “Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret 2016, hlm 86. https://repository.unja.ac.id/610/ .
5 Ibid.

## 2024  Nurlinda Fitriani
kekerasan seksual berdasarkan pelaku, the National Center on Child Abuse and Neglect pada tahun 1985 dan Tower (2002) mengidentifikasi beberapa jenis kekerasan seksual sebagai berikut:1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. 2) Kekerasan yang dilakukan  oleh  orang  lain  di  luar  anggota  keluarga.  3)  Kekerasan  Perspektif  Gender Faham  gender  memunculkan  perbedaan  laki-laki  dan  perempuan,  yang  sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. 6
Kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  keluarga  digolongkan  sebagai Family Abuse , yang berarti bahwa pelaku dan korban memiliki  hubungan keluarga di antara mereka.  Beberapa  bentuk  kekerasan  seksual  terhadap  anak  meliputi  perkosaan, sodomi,  oral  seks,  sexual  gesture,  exual  remark,  pelecehan  eksual,  dan  sunat  kitoris pada  anak  perempuan. 7 Mayer  mengidentifikasi  beberapa  kategori  yang menghubungkan  keluarga  dengan  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Kategori pertama meliputi tindakan penganiayaan berupa pelecehan seksual, termasuk interaksi  nonkoitus,  petting,  fondling,  exhibitionism,  dan  voyeurism,  yang  semuanya bertujuan  memberikan  rangsangan  seksual  kepada  pelaku.  Kategori  kedua  adalah perkosaan, yang mencakup hubungan seksual, stimulasi oral, masturbasi, dan stimulasi oral pada klitoris. Kategori ketiga adalah kategori yang paling parah, yaitu perkosaan dengan  menggunakan  paksaan  dan  ancaman  kekerasan  terhadap  korban  sehingga korban menjadi tidak berdaya, yang menyebabkan rasa ketakutan yang mendalam bagi korban. 8 Perlu  diberikan  perhatian  yang  lebih  serius  terhadap  masalah  kekerasan seksual  terutama  terhadap  anak.  Hal  ini  penting  karena  seringkali  korban  anak diabaikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya  memberikan  perhatian  dan  perlindungan  yang  memadai  sesuai  dengan hukum.  Situasi  ini  seharusnya  tidak  terjadi  mengingat  korban  memiliki  hak  untuk diperlakukan dengan adil dan dilindungi hak-haknya. 9
Walaupun  sanksinya  sudah  cukup  berat,  angka  kekerasan  terhadap  anak masih  terus  meningkat.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA mencatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  yang  selanjutnya  disebut  SIMFONI  PPA  bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan anak dari tahun 2019 hingga 2022, seperti yang terlihat dalam tabel berikut: 10
6 Tateki  Yoga  Tursilarini,  “Dampak  Kekerasan  Seksual  Di  Ranah  Domestik  Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, April 2017, hlm.79. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1197.
7 Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.7.
8 I vo  Noviana,  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penanganannya,  Sosio Informa  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,  Kementrian  Sosial  RI, Jakarta,Vol.01,No.1,JanuariApril,2015,hlm.16. https://www.neliti.com/publications/52819/ kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya
9 Mien  Rukmini, Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Sebuah  Bunga  Ramai ,  PT.Alumni, Bandung, 2006,  hlm. 1.
10 Biro  Hukum  dan  Humas  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,
“ KEMENPPPA:  Negara  Hadir  Dalam  Upaya  Menyelesaikan  Permasalahan  Kekerasan  Seksual Terhadap Perempuan dan Anak”
Tabel.1 Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia No Tahun Jumlah kasus 1 2019 6.454 2 2020 6.980 3 2021 8.730 4 2022 9.558 Sumber Data: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)
Pihak  Unit  Pelaksanaan  Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Provinsi  Jambi  yang  selanjutnya  disebut  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  menyebutkan bahwa  pada  Provinsi  Jambi  tingkat  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialami  anak  juga tinggi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 terus mengalami kenaikan, yaitu:

## Tabel. 2
Data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Jambi No Tahun Jumlah kasus 1. 2019 40 kasus 2. 2020 53 kasus 3. 2021 55 kasus 4. 2022 63 kasus Suber data: UPTD PPA Provinsi Jambi
Asi Noprini selaku kepala UPTD PPA Provinsi Jambi menyatakan pada tahun 2023  tercatat  dari  januari  hingga  maret  sudah  terdapat  35  kasus  kekerasan  seksual terhadap anak. 11 Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kekerasan yang dialami oleh anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dikutip dari SIMFONI PPA tahun 2023 bahwa  usia  13-17  tahun  adalah  usia  anak  yang  paling  tinggi  mengalami  kekerasan yaitu  terdapat  3.457  kasus  disusul  usia  6-12  tahun  dengan  2.176  kasus. 12 Karena tingginya  tingkat  kekerasan  yang  dialami  anak  setiap  tahunnya  hal  tersebutlah  yang mendasari  Kemen  PPPA  membentuk  UPTD  PPA  dengan  mengeluarkan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4  Tahun  2018  Tentang  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlindungan Perempuan  dan  Anak.  Yang  langsung  ditindak  lanjuti  oleh  Gubernur  Provinsi  Jambi dengan  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Jambi  Nomor  61  Tahun  2018  Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Pada  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  Provinsi  Jambi.  Dengan
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir- dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan- anak .
11 A  Musawira,  “Tercatat  75  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempu an  dan  Anak  di  Provinsi
Jambi”, Tribun Jambi.com, Artikel, 7 April 2023. ( https://jambi.tribunnews.com/2023/04/07/tercatat-75-kasus-kekerasan-terhadap- perempuan-dan-anak-di-provinsi-jambi )  diakses pada 3 mei 2023.
12 SIMFONI PPA, Korban Berdasarkan Usia , Periode Kasus 2023, ( https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan ) diakses pada 18 mei 2023.

## 2024  Nurlinda Fitriani
tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA),  diharapkan  mereka  dapat memberikan  pelayanan,  perlindungan,  dan  penanganan  yang  sesuai  bagi  anak-anak yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual,  terutama  dalam  kasus  kekerasan  seksual dalam  keluarga  yang  selanjutnya  disebut  incest  di  mana  pelakunya  adalah  orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara, atau kerabat lainnya.
Hal  ini  yang  menjadi  permasalahan  serius  dikalangan  penegakan  hukum.
Banyak kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual incest yang tidak diselesaikan secara  hukum  karena  pihak  korban  tindak  membuat  laporan  kepada  pihak  yang berwenang sehingga kasus tersebut tidak bisa diproses dan korban tidak mendapatkan penanganan  pemulihan  pasca  tindak  pidana  tersebut.  Salah  satu  alasan  mengapa korban atau keluarga tidak melaporkan kekerasan seksual incest adalah karena takut akan  ancaman  dari  pelaku  dan  juga  karena  rasa  malu.  Mereka  khawatir  bahwa kekerasan  tersebut  akan dianggap sebagai  aib  keluarga  yang  seharusnya  tidak  boleh diketahui  oleh  orang  lain.  Sebagai  korban  kekerasan  seksual,  anak-anak  mengalami masalah  yang  kompleks  secara  psikologis  dan  sosial,  dan  mereka  membutuhkan perhatian  dan  perlindungan  dari  semua  pihak.  Diperlukan  upaya  penanganan  yang segera untuk mengatasi penyebaran kekerasan ini agar jumlah korban tidak semakin bertambah dan korban dapat terbebas dari trauma yang mereka alami.
Ani Purwanti menyatakan bahwa pada kenyataannya, dalam kasus kekerasan seksual,  subjek  hukum  pelaku  kekerasan  biasanya  menimpa  perempuan  dan  anak- anak, yang sering kali dianggap sebagai korban yang lebih lemah. 13 Hubungan seksual yang terjadi dalam konteks kekerasan sering kali disertai dengan ancaman, pemaksaan, dan tindakan kekerasan. Dampak dari kekerasan tersebut dapat membuat anak merasa rendah  diri, tidak berharga, mengembangkan rasa benci terhadap pelaku, merasakan kecemasan  atau  ketidakamanan  di  rumah,  serta  mengalami  trauma  yang berkepanjangan.  Selain  itu,  juga  mungkin  terjadi  luka  fisik  seperti  memar  atau perdarahan. 14 Tidak ada orang yang menginginkan menjadi korban kejahatan seksual, terutama jika pelakunya adalah anggota keluarga sendiri.
Dalam  implementasi  upaya  perlindungan  terhadap  anak  korban  tindak pidana,  masih  ada  kekurangan  dalam  memberikan  rasa  keadilan  kepada anak-anak yang mengalami tindak pidana. Korban sering kali ditempatkan dalam  peran  sebagai  pemberi  informasi  untuk  melengkapi  berkas pemeriksaan  atau  pembuktian,  tanpa  memiliki  peran  aktif  dalam menyelesaikan perkara atau tindakan yang dialaminya. 15
13 Ani Purwanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”,  Masalah -masalah Hukum, Jilid 47, Nomor 2, April 2018, hlm. 139. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859 . 14 Dwi Hapsari Retnaningrum, “Dalam lingkup keluarga Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap  Perempuan”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  9  No.  1  Januari  2009.  hlm.20. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/26 .
15 Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”,
Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm.154.
https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap-anak-yang- berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf.
Pasal  59  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  "pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan lembaga  negara  lainnya  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.” Dan pada Pasal 59 ayat (2) huruf j menyebutkan “perlindungan khusus kepada anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.” Serta dalam Pasal 69A dinyatakan  bahwa  “perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kejahatan  seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai  agama,  dan  nilai kesusilaan;
b. Rehabilitasi sosial;
c. Pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  sampai  pemulihan; dan
d. Pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Selain perlindungan tersebut, Pasal 4 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun  2018  Tentang  Pembentukan, Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Menyebutkan bahwa “UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian  tugas  teknis  operasional/  teknis  penunjang  pada  Dinas  dalam memberikan  layanan  perlindungan  perempuan  dan  anak  yang  mengalami kekerasan,  diskriminasi,  perlindungan  khusu  dan  masalah  lainnya.”  Serta  dalam Pasal  5  menyebutkan  “untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 4, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:
a. Pengaduan masyarakat;
b. Penjangkauan dan pendampingan korban;
c. Pengelolaan kasus;
d. Penampungan sementara;
e. Perlindungan khusus anak;
f. Mediasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang  merupakan  pendekatan  penelitian  hukum  yang  mempelajari  peristiwa  hukum tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Untuk  mengumpulkan  data,  teknik  yang digunakan  adalah  wawancara  dan  observasi. 16 Penelitian  ini  mengadopsi  metode penelitian  yuridis  empiris,  yang  merupakan  pendekatan  penelitian  hukum  yang bertujuan  untuk  memahami  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam  masyarakat.  Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memahami implementasi dan efektivitas hukum
16 Rina  Nurhaliza,  Herry  Liyus,  dan  Dheny  Wahyudi,  “Pelaksanaan  Kesepakatan  Diversi  Pada Tingkat  Penyidikan  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak”, PAMPAS:  Journal  Of  Criminal  Law, Volume.1,Nomor.1,2020,hlm.113. https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/807
di  tengah  masyarakat. 17 Dalam  konteks  ini,  norma  hukum  yang  akan  dievaluasi efektivitasnya adalah norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan hak anak korban  kekerasan  seksual  incest  di  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi.  Metode  penelitian empiris  adalah  pendekatan  penelitian  dalam  ilmu  hukum  yang  menganggap  hukum sebagai fenomena yang dapat diamati dan diobservasi, serta bebas nilai-nilai. Metode ini  memiliki  karakteristik  sebagai  berikut:  memisahkan  antara  fakta  dan  norma, mengkaji  fenomena  hukum  secara  murni  berdasarkan  fakta  sosial,  dan  menerapkan metodologi  yang  digunakan  dalam  ilmu-ilmu  empiris  secara  umum,  tanpa  adanya pengaruh nilai-nilai subjektif. 18
Spesifikasi  penelitian  ini  mengambil  bentuk  deskriptif,  yang  bertujuan memberikan  gambaran  yang  akurat  tentang  gejala  yang  terjadi  dalam  kelompok tertentu,  sesuai  dengan  pendapat  Amiruddin  dan  Zaina  Asikin. 19 Dalam  pendekatan deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran utama tentang bagaimana UPTD PPA Provinsi Jambi menangani anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest.
Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah berdasarkan pendapat Bahder  Johan  Nasution,  populasi  dalam  penelitian  ilmiah  merujuk  pada  keseluruhan objek, individu, gejala, atau kejadian termasuk aspek waktu, tempat, gejala, pola sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya yang memiliki ciri atau karakteristik yang serupa dan menjadi unit satuan yang diteliti. 20 Populasi didalam penelitian ini adalah para pejabat dan staf yang menangani anak korban tindak pidana kekeran seksual incest yang ada di UPTD  PPA  Provinsi  Jambi.  Sedangkan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode purposive  sampling. Menurut  Bahder  Johan  Nasution,  yang dimaksud dengan purposive sampling, ialah:
Purposive  sampling  mengacu  pada  pemilihan  sampel  berdasarkan  penilaian tertentu,  di  mana  unsur-unsur  atau  unit  yang  dipilih  dianggap  mewakili populasi.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  alasan yang logis, sehingga sampel yang diambil secara keseluruhan mencerminkan ciri-ciri  yang  ada  dalam  populasi  yang  dituju.  Ciri-ciri  tersebut  didasarkan pada  pengetahuan  atau  informasi  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya, seperti  pengetahuan,  pengalaman,  pekerjaan,  atau  jabatan  yang  serupa. 21 Yang berkaitan dengan penelitian ini.
C. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penanganan  Anak Korban  Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest di UPTD PPA Provinsi Jambi.
Anak korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus didapatnya dari penangan  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan  anak korban  kekerasan  seksual  adapun  hak  yang  harus  didapat  anak  berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual antara lain:
a. Hak penanganan. Yang meliputi:
17 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,2008,hlm.123.
18 Ibid , hlm 81-81.
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.8.
20 Bahder Johan. Op.Cit., hlm. 145.
21 Bahder Johan, Op.Cit., hlm. 159.
1) Hak  atas  informasi  terhadap  seluruh  proses  dan  hasil  penanganan, perlindungan dan pemulihan;
2) Hak mendapatkan dokumen hasil penangan;
3) Hak atas layanan hukum;
4) Hak atas penguatan psikologis;
5) Hak  atas  pelayanan  kesehatan  meliputi  pemeriksaan,  tindakan  dan perawatan medis;
6) Hak tas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
7) Hak  atas  penghapusan  konten  bermuatan  seksual  untuk  kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
b. Hak Perlindungan. yang meliputi:
1) Penyedian informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggara perlindungan;
3) Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
4) Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
5) Perlindungan  dari  sikap  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang merendahkan korban;
6) Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik; dan
7) Perlindungan  korban  dan/atau  pelapor  dari  tuntutan  pidana  atau gugatan  perdata  atas  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  telah dilaporkan.
c. Hak pemulihan. Yang meliputi:
1) Rehabilitasi medis;
2) Rehabilitasi mental dan sosial;
3) Pemberdayaan sosial;
4) Restitusi dan/atau kompensasi; dan
5) Reintegrasi sosial.
Dari  poin-poin  tersebut  mengenai  hak  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  khususnya  kekerasan  seksual  incest  terlihat  belum terlaksana  secara  menyeluruh. Pasca  terjadinya  suatu  tindak  pidana kekerasan  seksual  yang  dialami  anak  tentunya  anak  akan  mengalami  kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian secara psikis berupa luka-luka, rasa takut, trauma dan anak akan menjadi lebih tertutup terhadap orang lain. Apa lagi yang menjadi  pelaku  kekerasan  tersebut  adalah  orang  terdekat  yang  seharusnya melindungi  dan  menyayanginya  malah  menjadi  pemangsanya,  tentu  saja  anak akan sangat merasakan trauma yang mendalam. 22 Oleh sebab itu sangat penting bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  incest  untuk  mendapatkan  penanganan yang  tepat  dan  cepat,  agar  fisik  dan  psikis  korban  cepat  pulih  dan  tidak menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  tersebut  serta  anak  bisa beraktivitas seperti biasanya.
Penanganan  kasus  anak  yang  terlibat  dalam  sistem  peradilan,  terutama sebagai korban, harus dilakukan secara khusus dengan pendekatan yang inklusif dan  holistik.  Tujuannya  adalah  untuk  menciptakan  masa  depan  yang  baik  dan sejahtera  bagi  anak,  melalui  tindakan  represif  terhadap  pelaku  serta  upaya
22 Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.
preventif  dalam  mencegah  terjadinya  kekerasan  dan  pelanggaran  terhadap anak. 23 Selain melakukan penanganan secara hukum anak korban tindak pidana kekerasan  seksual  sangat  perlu  ditangani  secara  psikis  oleh  lembaga  yang kompeten  seperti  UPTD  PPA  karna  apa  artinya  jika  hanya  berfokus  untuk menghukum  pelaku  sedangkan  korban  tidak  dapat  penanganan  untuk pemulihannya,  oleh  sebab  itulah  Kemen  PPPA  membentuk  UPTD  PPA  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berupa  menerima  pengaduan  masyarakat, penjangkauan  dan  pendampingan  korban,  pengelolaan  kasusu,  penampungan sementara  dan  Perlindungan  Khusus  Anak  dalam  rangka  memberikan penanganan tepat terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Asi  Noprini  selaku  Kepala  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  menyatakan penanganan anak korban tindak pidana kekerasan seksual incest ini sebenarnya tidak  jauh  berbeda  dengan  penangan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada umumnya hanya saja  karena pelakunya orang terdekat korban maka korban di tempatkan  di  rumah  perlindungan  atau  rumah  aman  untuk  sementara. 24
Berdasarkan  Pasal  69A  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  sampai  pemulihan; dan
d. pemberian  perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  sampai  dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Dari  poin-poin  tersebut  diatas  Asi  Noprini  selaku  Kepala  UPTD  PPA Provinsi  Jambi  menjelaskan  bahwa  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  telah melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  hanya  saja  terkendala  oleh  beberapa  hal sehingga pelaksanaannya kurang maksimal .
2. Kendala UPTD PPA Provinsi Jambi Dalam Melaksanakan Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest.
UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  merupakan  suatu  instansi  pemerintah  yang memiliki tugas melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak, didalam menjalankan    layanan  tentu  saja  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  memiliki  kendala terutama  dalam  menangani  anak  korban  kekerasan  seksual  incest  di  tingkat Provinsi Jambi. Dalam wawancara bersama kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asi Noprini menyebutkan banyak kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Jambi akan tetapi kami optimalkan pelayanan dengan fasilitas seadanya. 25 Adapun hal- hal  yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan  penanganan  anak  korban  tindak pidana kekerasan seksual incest antara lain:
a. Kurangnya Kesadaran Hukum
23 Dheny Wahyudi, Op.Cit. hlm.151-152. 24 Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023. 25 Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023
Dalam proses penanganan anak korban kekerasan seksual incest sering dijumpai bahwa korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan tindak pidana  kekerasan  sesksual  incest  yang  sedang  dialaminya  dengan  berbagai macam  alasan,  seperti  takut  berhadapan  dengan  pihak  kepolisian,  takut karena ancaman dari pelaku, takut menjadi aib bagi korban dan keluarganya jika diketahui orang lain.
Akan tetapi jika hal tersebut dibiarkan saja tanpa ditindak lanjuti maka akan sangat merugikan korban, yang mana korban tidak akan mendapatkan penanganan pasca terjadinya tindak pidana tersebut, korban akan mengalami trauma  yang  berkepanjangan.  Disamping  itu  jika  tidak  ada  laporan  atau pengaduan  dari  pihak  korban  maka  aparat  penegak  hukum  tidak  bisa memproses  pelaku  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang dilanggarnya,  hal  tersebut  kerap  terjadi  karena  disaat  pihak  korban  ingin melaporkan  kepada  pihak  yang  berwenang  disaat  itulah  pelaku  mengancam dan meneror korban baik secara fisik maupun psikis, sehingga pada akhirnya pihak korban enggan untuk membuat laporan.
b. Kurangnya Sumber Daya Manusia
Dalam  melaksanakan  suatu  tugas  tentunya  setiap  instansi membutuhkan sumberdaya manusia yang memadai baik secara kualitas dan kuantitas, Penanganan tenaga psikolog sangat membantu dalam pemulihanan atau rehabilitasi psikis terutama pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual  inces  karena  kekerasan  seksual  incest  ini  akan  sangat  berdampak terhadap  perkembangan  anak  menuju  masadepannya.  Dalam  wawan  cara peneliti  bersama  kepala  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  ibu  Asi  Noprini menyatakan  bahwa  kami  masih  kekurangan  tenanaga  psikolog  sedangkan tenaga psikolog sangat diperlukan dalam setiap penanganan kasus kekerasan yang  dialami  perempuan  maupun  anak,  kami  hanya  mempunyai  dua  orang psikolog  saja  sedangkan  posisi  kami  ditingkat  Provinsi  yang  mana  harus menjangkau  setiap  kasus  yang  tidak  mampu  ditangani  UPTD  PPA Kabupaten. 26
c. Keterbatasan Fasilitas
Fasilitas  merupakan  hal  yang  penting  dalam  melakukan  penanganan anak  korban  kekerasan  seksual  incest  di  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi,  dalam melaksanakan  penanganan  terhadap  korban  diperlukan  fasilitas  seperti ruangan konseling sangat diperlukan yang mana ruangan ini  harus terpisah dari  ruangan  lainnya,  harus  terasa  nyaman  bagi  korban  dan  harus  bisa memeberikan  tenang  dan  aman  terhadap  korban  guna  memulihkan  kondisi fisik  dan  psikis  korban,  karena  pada  ruangan  inilah  konselor  psikolog  atau konselor  hukum  melakukan  tugasnya  untuk  memberikan  penanganan  dan menggali  informasi  terhadap  anak  korban  kekerasanseksual  incest.  Secara keselurhan  kantor  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  masih  banyak  mengalami kekurangan dan sangat sempit sehingga tidak bisa berfungsi secara maksimal.
d. Belum Terlaksannaya Pembentukan UPTD PPA Secara Menyeluruh
26 Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023 .

## 2024  Nurlinda Fitriani
Berdasarkan amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Perlidungan Perempuan dan Anak bahwa “penyusunan pedoman pembentukan UPTD PPA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang akan membentuk UPTD PPA di daerah”. Dari hal tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  setiap  daerah  Provinsi  dan  daerah Kabupaten/Kota harus membentuk UPTD PPA di daerah masing-masing guna memberikan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan karena begitu besar permasalahan perempuan dan anak mulai dari pemberdayaan, penanganan hingga perlindungannya.
Tujuan  dari  pembentukan  UPTD  PPA  di  kabupaten/kota  agar  setip mampu  menyediakan  layanan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan yang  memerlukan  koordinasi  di  tingkat  kabupaten/kota,  begitu  juga  pada tingkat  provinsi  yang  memberikan  layanan  ditingkat  provinsi  atau  lintas kabupaten/kota.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  ada  beberapa kabupaten di Provinsi Jambi yang belum memiliki UPTD PPA sehingga untuk mengani  kasus  kekerasan  yang  dialami  perempuan  dan  anak  harus dikoordinasi  oleh  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi,  sehingga  menyebabkan  proses penanganan  yang  lambat  dan  membutuhkan  biaya  lebih  karena  proses penjangkauan  korban  lebih  jauh  dari  yang  seharusnya.  Berdasarkan  wawan cara peneliti ibu Asi Noprini menyebutkan dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi hanya beberapa saja yang memiliki UPTD PPA seperti Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin  dan  akan  dibentuk  juga  di  Kota  Sungai  Penuh. 27 Hal  tersebutlah yang  menjadi  dasar  banyaknya  kasus  yang  harus  ditangani  oleh  UPTD  PPA Provinsi  Jambi,  terhitung  sejak  Januari  2023  hingga  Mei  2023  terdapat  110 kasus  masuk  yang  berasal  dari  berbagai  kabupaten/kota  baik  yang  sudah memiliki UPTD PPA maupun yang belum ada.
e. Kurangnya Anggaran Dana
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD PPA memerlukan dana yang  bersumber  dari  APBD  Provinsi  Jambi  akan  tetapi  dana  yang  diperoleh UPTD  PPA  Provinsi  Jambi  tidak  sesuai  dengan  jumlah  kasus  yang  masuk, karena  UPTD  PPA  membutuhkan  dana  untuk  melakukan  home  visit  dan penjangkauan korban dan dalam satu kasusu dibutuhkan beberapa kali home visit  untuk  melihat  perkembangan  pemulihan  korban  pasca  terjadinya kekerasan yang dialaminya.
Dari  uraian  tersebut  terlihat  bahwa  sebab  tidak  terlaksananya penanganan anak korban kekerasan seksual incest secara maksimal   karena masih  adanya  kendala  baik  dari  korban  maupun  dari  pihak  pemerintah seperti kurangnya kesadaran hukum dari pihak korban yang memilih  untuk tidak  melaporkan  kasus  yang  sedang  dialaminya,  dan  dari  sisi  pemerintah kendala muncul karena pemerintah belum mampu menyediakan sumber daya
27 Wawancara, dengan Asi Noprini, Selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.
manusia yang cukup guna memaksimalkan penanganan terhadap perempuan dan  anak  korban  kekerasan  terutama  pada  tenaga  psikolog  masih  sangat kurang,  selain  itu  fasilitas  yang  disediakan  juga  belum  maksimal  karena ruangan  kantor  yang  masih  sempit  dan  ruangan-ruangan  khusus  belum memenuhi  standar  untuk  melakukan  penanganan  terhadap  perempuan  dan anak  korban  kekerasan,  banyaknya  jumlah  kasus  pada  setiap  tahunnya  dan penjangkauan  korban  yang  jauh  dikarenakan masih  banyak  kabupaten  yang belum memiliki UPTD PPA, dan kurangnya anggarang dana yang didapatkan UPTD PPA Provinsi Jambi untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

## D. SIMPULAN
Dalam melaksanakan penanganan anak korban kekerasan seksual incest di UPTD PPA  Provinsi  Jambi  belum  berjalan  dengan maksimal  seperti  yang  diamanatkan  oleh Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentanng  Perlindungan  Anak.  Ada  beberapa  hak-hak  korban  kekerasan seksual  incest  yang  belum  terimplementasikan  oleh  UPTD  PPA  Provinsi  Jambi.  Ada beberapa  hak-hak  korban  kekerasan  seksual  incest  yang  belum  terimplementasikan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi. Banyaknya kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Jambi  dalam  menangani  anak  korban  kekerasan  seksual  incest  seperti  kurangnya kesadaran hukum korban, kurangnya sumber Daya Manusia yang dimiliki UPTD PPA Provinsi  Jambi,  kurangnya  fasilitas  pendukung,  kurangnya  dana  yang  didapat,  dan banyaknya jumlah kasus masuk setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## DOKUMEN HUKUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022 tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  RI Nomor  4  Tahun  2018 tentang  Pedoman  Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan  Gubernur  Jambi  Nomor  61  Tahun  2018 tentang  Pembentukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Unit  Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

## Buku
Amiruddin, Zainal Asiki,. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak , Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
Nasution  Bahder  Johan, Metodelogi  Peenelitian  Ilmu  Hukum, Mandar  Maju, Bandun, 2008.
Rukmini  Mien, Aspek  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi Sebuah  Bunga  Rumpai , PT.Alumni, Bandung, 2006.
Yuwono  Ismantoro  Dwi, Penerapan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

## Jurnal
Herlina Nelli, dan Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum  Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7, No.2,Oktober,2016. https://repository.unja.ac.id/619/1/6.%20Nelli%20Herlina %20%26%20Hafrida.pdf
Lestari  Ardiyaningsih  Puji,  Nys.  Arfa,  Hj.  Andi  Najemi,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”,
Jurnal Ilmu Hukum , Volume 7, No. 1, Maret, 2016.
https://repository.unja.ac.id/610/
Nurhaliza  Rina,  Herry  Liyus,  dan  Dheny  Wahyudi,    “Pelaksanaan Kesepakatan
Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor1,2020. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097
Noviana Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya”, Sosio  Informa  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial,
Kementrian Sosial RI, Jakarta , Vol.01,  No.1, Januari-April 2015.
https://www.neliti.com/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak- dampak-dan-penanganannya
Purwanti  Ani,  “Strategi  Penyelesaian  Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap Perempuan  dan  Anak  Melalui  RUU  Kekerasan  Seksual”, Masalah-masalah Hukum , Jilid 47, Nomor 2, April 2018. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012/13859
Retnaningrum Dwi Hapsari, “Dalam lingkup keluarga Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan  Terhadap  Perempuan”, Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  9 No.1,Januari,2009. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article /view/26
Siregar  Elizabeth,  Dessy  Rakhmawaty,  dan  Zulham  Adamy  Siregar,  “Kekerasan Seksual  Terhadap  Perempuan  Realitas  dan  Hukum”, Progresif:  Jurnal  Hukum, Volume XIV, No.1, Juni 2020. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=5- d2qesAAAAJ&citation_for_view=5-d2qesAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
Tursilarini  Tateki  Yoga,  “Dampak  Kekerasan  Seksual  Di  Ranah  Domestik Terhadap  Keberlangsungan  Hidup  Anak”, Media  Informasi  Penelitian Kesejahteraan Sosial , Vol. 41, No. 1, April 2017.
https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1197
Wahyudhi    Dheny,  “Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum  Melalui  Pendekatan  Restorative  Justice”, Jurnal  Ilmu  Hukum, 2015. https://media.neliti.com/media/publications/43318-ID-perlindungan-terhadap- anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-melalui-pendekatan-resto.pdf

## Wawancara
Wawancara dengan Asi Noprini selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, 5 juni 2023.