## PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

## Abdurrakhman Alhakim
Universitas Internasional Batam Email : alhakim@uib.ac.id

## Wilda Lim
Universitas Internasional Batam

## Abstract
The  aspect  of  environmental  punishment  is  a  key  that  must  be  considered  in  the enforcement  of  environmental  laws  in  Indonesia.  Based  on  the  definition, environmental crime is polluting and damaging the environment, as regulated in the  Law  on  Environmental  Protection  and  Management  (UUPPLH).  In  this  life, there are many violations that occur in the environmental sector that will have an impact on the life to come. To minimize the violations that occur, the government has  enacted  Law  no.  32  of  2009  concerning  Protection  and  Management  of  the Environment. By enacting this law, it is hoped that it can run in accordance with the  problems  that  occur  today.  For  research  in  this  writing,  using  normative research  methods,  which  are  based  on  written  regulations,  literature  study  that examines aspects of theory, and legal explanations. In Indonesia, the main factor that causes the stipulated regulations to not work well is the lack of awareness of related parties about the importance of preserving nature and the environment. And the results of this study indicate that environmental law enforcement in Indonesia is  based  on  a  criminal  law  perspectivestudy.
Keywords: Criminal Law. Law enforcement

## A. PENDAHULUAN
Lingkungan merupakan karya indah Tuhan Yang Maha Esa, yang patut dilestarikan dandikembangkan  guna  kelangsungan  hidup  manusia  saat  ini  dan  yang akan  datang. Lingkungan hidup merupakan, ruang atau tempat yang dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. 1 Kehidupan yang berlangsung dapat dilihat dengan adanya interaksi dan keterkaitan antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, akan terjadi suatu rantai kehidupan yang akan saling memiliki ketergantungan satu sama lain.  Seperti  contohnya  negara  Indonesia,  yang  dimana  negara  Indonesia  mayoritas masyarakatnya  cenderung  melakukan  sosialisasi  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan
1 Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana,  A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip  Pembangunan. Lambung  Mangkurat  Law Journal , 5 (2), 203-214., hlm. 204.

## Email: 1851064.wilda@uib.edu
hidup. 2 Selain terkenal dengan masyarakat yang suka bersosialisasi, negara Indonesia juga merupakan  negara  dengan  beribu  pulau  dan  kekayaan  alam  yang  sangat  indah. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah problematika mengenai lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar, dan serius, yang dimana, persoalan yang terjadi bukan hanya bersifat  nasional,  namun  ada  juga  yang  bersifat global.  Sehingga,  dampak  yang ditimbulkan pun bukan hanya terikat pada satu atau dua segi saja, tetapi dampaknya akan berlanjut  pada  kehidupan  yang  akan  datang. 3 Karena,  tindakan  manusia  yang  merusak lingkungan  itu  sama  saja  dengan  mematikan  kehidupan  itu  sendiri.  Pada  praktiknya, marak sekali kita jumpai aktivitas maupun kegiatan manusia yang tidak memperdulikan kaidah-kaidah yang baik terhadap lingkungan, sehingga akibat dari tindakannya tersebut berimplikasi  terhadap  munculnya  berbagai  bencana  yang  melanda  Indonesia,  seperti; tanar longsor, merosotnya keanekaragaman hayati, banjir, polusi udara, air, dan tanah, dan lain-lain. 4 Hal tersebut dapat kita lihat diberbagai wilayah  yang  ada di Indonesia,  yang bahkan  menelan  korban  jiwa,  rumah,  fasilitas  umum  dan  sosial  hancur,  hewan  dan tanaman banyak yang mati. 5
Kesadaran  akan  pentingnya  menjaga  kelestarian  lingkungan  di  Indonesia  masih sangat  kurang,  yang  dimana  masyarakat  Indonesia  belum  bisa  sepenuhnya  menaati peraturan yang ada. 6 Sehingga, dalam hal ini yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat itu sendiri adalah kesadaran untuk tetap melestarikan dan mengembangkan potensi-potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk hukum ataupun undang-undang yang dinilai lemah terutama dalam penegakan hukumnya dalam  menghadapi  berbagai  persoalan  seperti  perusakan  hutan  dan  pencemaran lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  proses  edukasi  pada  masyarakat. Memberdayakan  masyarakat  dengan memberikan  pemahaman  yang  jelas,  dan  mudah tentang  pentingnya  kelestarian  alam  bagi  keberlangsungan  hidup  bersama  jauh  lebih berguna daripada melibatkan masyarakat sebagai  tenaga kerja dalam proses penghijauan
2 So,  W.  K.  (2009). Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan Hidup . Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 1.
3 Subyakto,  K.  (2015).  Azas  Ultimum  Remedium  Ataukah  Azas  Primum  Remedium  Yang  Dianut  Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (2), 209-213., hlm. 211.
4 Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia’s Natural Resources. Lentera Hukum , 6 (3), 393-408., hlm. 399.
5 Chairil, N. S.  (2007). Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana  Alam. Jurnal Sosioteknologi, 10 (6), 183-189, hlm. 186.
6 Havinanda,  F.  (2020).  Politik  Hukum  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Pidana  Lingkungan  Dan Dampaknya  Terhadap  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat , 1 (1), 106-121., hlm. 109.
hutan  kembali,  atau  memperbanyak  undang-undang  yang  ternyata  tidak  banyak berfungsi. 7
Pada  pengelolaan  lingkungan  sendiri  pemerintah  menciptakan  hukum  yang mengatur mengenai lingkungan hidup. 8 Agar, bagi setiap manusia yang melanggar akan dikenakan  hukuman  sesuai  dengan  yang  dilakukan  terhadap  lingkungan  itu  sendiri. 9 Dengan demikian, pengelompokan hukum akan menyebabkan pembagian bidang dalam bentuk  hukum  lingkungan  administratif,  hukum  lingkungan  keperdataan,  dan  hukum lingkungan kepidanaan. Dalam penelitian ini, akan membahas lebih dalam lagi mengenai hukum  lingkungan  dilihat  dari  aspek  kepidanaannya,  yang  dimana  telah  diatur  dalam “Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.  Berdasarkan  paparan  atau  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini adalah mempertanyakanapa saja asas-asas yang terdapat dalam tindak pidana  lingkungan,  mempertanyakanapa  saja  faktor  penghambat  penegakan  hukum lingkungan di Indonesia, dan mempertanyakan bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia jika dilihat  dariaspek kepidanaan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif, berdasarkan peraturan-peraturan tertulis dan kepustakaan lainnya yang mengkaji aspek  teori,  struktur,  serta  penjelasan  hukum  terkait  penelitian  ini.  Kajian  pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.Data yang digunakan merupakan data sekunder yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Asas-Asas dalam Hukum Lingkungan Kepidanaan
Penegakan  hukum  lingkungan  kepidanaan,  pada  dasarnya  dilandasi  oleh sebuah asas,  yaitu  asas  legalitas.  Baik  secara  materiil,  maupun  formil.  Ditinjau  dari segi
7 Chairil, N. S.  (2007). Ibid
8 Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2020).  Kebijakan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 1-16., hlm.
3.
9 Anantama,  A.  T.,  Munawir,  Z.,  &  Rafiqi,  R.  (2020).  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Karyawan  Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (2), 119-131., hlm. 121.
substansinya penegakkan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila didasarkan pada pasal-pasal  pidana  lingkungan  hidup  yang  tersebar  di  luar  KUHP  dan  penegakkannya berpedoman  pada  KUHAP.  Oleh  karena  itu,  dalam  penegakannya  perlu  menyesuaikan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan asas hukum. 10
Sifat  yang  terkandung  dalam  asas  hukum,  yaitu  sebagai  kaidah  yang  dinilai  dan harus  diterapkan  dalam  kaidah  hukum  dari  segi  sistem  hukum  positif,  tetapi  untuk mewujudkan ukuran nilai secara baik dalam suatu sistem hukum positif bukanlah hal yang mudah. 11 Karena  asas  hukum  secara  tidak  langsung  dapat  menjadi arah  atau  pedoman karena terdapat nilai  yang terkandung, dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk aturan hukum. Sehingga keadaan tersebut akan menjadi sulit untuk mengetahui kapan suatu asas kehilangan  makna  hukumnya.  Menurut  pandangan  Paul  Scholten,  asas  hukum  adalah suatu gagasan  yang hidup di dalam dan melandasi sistem hukum. Semua itu dimuat ke dalam peraturan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim, yang dimana sesuai dengan keputusan dan ketentuan yangdipandang sebagai penjabarannya. 12
Pada setiap perkembangan yang ada dalam masyarakat, asas hukum pidana harus memenuhi  dua  fungsi  yaitu,  penegakan  norma  yang  etis  dan  penegakan  norma-norma pengatur lainnya yang besifat non-etis yang dibutuhkan demi keberlangsungan ketertiban kehidupan  sosial. 13 Maka  disini  menunjukkan  bahwa  hukum  lingkungan  dan  hukum pidana  berkekuatan  sama.  Selain  harus  memenuhi  fungsi,  hukum  pidana  dalam perkembangannya harus memenuhi asas-asas umum  yang terdapat dalam tindak pidana lingkungan.
Asas-asas  umum  yang terdapat  dalam tindak pidana lingkungan,  yaitu: 14 1) Asas Legalitas, yang dimanadalam setiap rumusan peraturan hukum pidana harus terimplikasi adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yangdikatakan sebagaimana terdapat dalam peraturan-peraturan pidana dibidang lingkungan hidup, tentang peradilan pidananya serta tentang  sanksi  yang  harus  dijatuhkan  agar terdapat  kepastian  hukum  untuk  menjaga lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang
10 Muhammad,  A.  H.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dalam Menanggulangi Kerugian Negara. Jurnal Legal Pluralism , 6 (1), hlm. 96.
11 Suherman, A. (2020). Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan , 5 (1), 133-152., hlm. 145.
12 Dewa,  G.  A.  (2018).  Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. Kertha  Wicaksana , 12 (2), 145-155, hlm. 149.
13 Thahira,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari  Konsep  Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274., hlm. 265.
14 Ria,  K.  J.  (2020). Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Terhadap  Pelaku  Pencemaran Lingkungan . Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 20.
akan  datang;  2)  Asas  Pembangunan  yang  Berkesinambungan (The  Principle  of Sustainable Development) yang menjelaskan bahwa seharusnya  pembangunan berskala ekonomi  tidak  mengorbankan  hak  generasi  yang  akan  datang  untuk  menikmati lingkungan  hidup  yang  baik.  Pembangunan  berkelanjutan  memerlukan  adanya  suatu sistem yang dapat menjamin penataanterhadap hukum, yang dimana dalam hal ini harus meletakkan  dasar  bagi  perkembangan  penataan  yang  mempunyai  kredabilitas;  3)  Asas Pencegahan (The precautionary principle) untuk asas ini menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH) diupayakan  tidak  langsung  menjatuhkan tindakan hukuman yang berat, namun harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari tindakan hukuman teringan, sedang dan yang terakhir tindakan hukuman terberat; 4) Asas Pengendalian (Principle of restraint) asas ini menjelaskan bahwa salah satu syarat kriminalisasi,  yang  menyebutkan  bahwa  sanksi  pidana  harusnya  digunakan  terhadap tindak  pidana  lingkungan  jikalau  terdapat  ketidakefektifan  sanksi  hukum  administrasi, hukum  perdata,  dan  alternatif  penyelesaiansengketa  lingkungan  di  luar  pengadilan. Di dalam hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidaritas atau ultima ratio principle atau asas ultimum remedium atau last resort atau merupakan upaya terakhir kali.
Apabila  konsep  dari  asas  hukum  dalam  tindak  pidana  lingkungan  tersebut  dapat diterapkan dengan baik, sebagaimana sesuai dengan makna dan fungsinya, maka kekuatan daya berlakunya akan semakin bertambah. 15 Selain dari asas hukum yang telah ada, harus diimbangi dengan bentuk aturan hukum lainnya, kemudian diaplikasikan dalam bentuk putusan-putusan hakim. 16 Dan perlu diketahui bahwa setiap peraturan hukum  yang ada harus berakar pada asas hukum, karena asas hukum merupakan nilai yang dapat diterima oleh masyarakat untuk mewujudkan suatu ketertiban yang berdasarkan keadilan.

## 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia
Penegakan  hukum  lingkungan  memiliki  arti  yaitu,  suatu  pelaksanaan  yang diharapkan  mampu  untuk  membuat  individu  menjadi  taatterhadap  peraturan  dan persyaratan  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  menyeluruh  dan  individual, melalui  pengawasan  dan  penerapan  serta  ancaman  atau  sanksi,  sarana  adminsitratif, keperdataan, dan kepidanaan. 17 Dalam hal ini terdapat upaya konkrit untuk menciptakan
15 Havinanda, F. (2020). Op.Cit., hlm. 111.
16 Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Op.Cit. , hlm. 121.
17 Niniek,  S.  (1994). Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 161.
keserasian lingkungan hidup demi tercapai suatu penegakan hukum lingkungan: a) Upaya sebagai  dasar  landasan  membangun  interaksi  terhadap lingkungan;  b)  Pada  kegiatan interaksi  lingkungan  harus memiliki sarana pengawas; c) Menjadi sarana interaksi satu individu dengan individu lainnya, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup; d) Untuk mewujudkan hal-hal yang telah dicita-citakan terhadap pembaharuan lingkungan.
Terkait  halnya  dalam  menjaga  kelangsungan  kelestarian  lingkungan  hidup, dibutuhkan  peran  dari  masyarakat  dan  pemerintah. 18 Pemerintahan  yang  baik  adalah pemerintahan  yang  mampu  untuk  membimbing  masyarakat  dalam  melaksanakan peraturan  yang  telah  ditetapkan.Walaupun  pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan- peraturan  mengenai  penegakan  Hukum  Lingkungan,  namun  dalam  penerapan  dari peraturan yang telah ditetapkan ditemukan tidak tepatnya jenis sanksi dan hukum yang dipilih  dan  dikenakan  bagi  pelaku  pencemaran  lingkungan.Jika  dilihat  dari  pandangan Hartiwiningsih, kondisi dari penerapan pidana lingkungan hidup hingga kinidinilai masih belum  bisa  dijalankan  sesuai  dengan  apa  yang  cita-citakan  oleh  masyarakat.  Yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan tersebut bersumber dari berbagai hal: 19 1. Segala  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  belum  sepenuhnya  memihak kepada  kepentingan lingkungan;  2.  Kurangnya  Kesadaran  hukum  dari  pihak  pengusaha tentang urgensi pelestarian lingkungan hidup; 3. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam hukum  pidana  masih  belum  diaplikasikan  dengan  maksimal;  4.  Belum  terpenuhi sinkronisasi, keselarasan, dan keserempakan dalam sistem peradilan pidana.
Tantangan  dan  hambatan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia menyebabkan  faktor  pendukung  dalam  penegakannya  menjadi  kurang  efektif. Terdapat aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  tetapi  dalam  praktek dilapangan masih  banyak  kendala  dan  halangan  yang  ditemui.  Berikut  faktor penghambat  dari penegakan hukum lingkungan, yaitu: 20
Media  Hukum .  Merupakan  faktor  penghalang  dalam  penegakan  hukum lingkungan, yang dimana ketentuan operasional yang ditetapkan seringkali tidak selaras dengan  kaidah-  kaidah  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  didalam
18 Anwar,  M.  (2020).  Paradigma  Holistik  Kontradiksi  Asas  Ultimum  Remidium  Terhadap  Asas  Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Administrative and Environmental Law Review , 1 (1), 31-37., hlm. 35.
19 Nafi’, M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5 (1), 1-29, hlm. 17.
20 Sembilan  Bintang.  (2020).  Beberapa  Tantangan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup.  Diakses  pada Maret 2, 2021, dari https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa-tantangan- penegakan-hukum-lingkungan- hidup/
UUPPLH maupun peraturan Undang-undanglainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan  hidup.  Keterbatasan  media  hukum  yang  ada  di  Indonesia  membuat  tidak semua kalangan masyarakat mengetahui bahwa ternyata dalam lingkungan hidup terdapat pasal-pasal  hukum  yang  mengatur.  Sebab  dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan, manusia akan memberikan pengaruh  yang  sangat besar dalam pelaksanaanmembangun keberhasilan penegakan hukum daripada faktor hukum itu sendiri.
Instansi  Penegak  Hukum. Masih  lemahnya  komitmen  penegakan  hukum lingkungan di  Indonesia dapat kita lihat dari maraknya kejahatan di bidang lingkungan hidup.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pendapat  mantan  Komisioner  KPK  Laode Muhammad  Syarif  yang  mengatakan  bahwa  Komitmen  yang  lemah  tersebut  berada  di garda depan aparatur pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kepolisian, dan  Kejaksaan.  Kemudian  ia juga menegaskan, bahwa perangkat hukum  kita  di  Indonesia  adalah  salah  satu  yang  terbaik  di  dunia  termasuk  di  bidang lingkungan.  Jadi,  jangan  bersembunyi  di  balik instrument hukum,  karena  persoalannya apakah  kita  punya  komitmen atau tidak. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio  Ridho  Sani  bahwa  banyak  persoalan  kejahatan  lingkungan  hidup yang  tidak  masuk  ke  pengadilan,  disebabkan  kesiapan  SDM  KLHK  yang  tidak seimbang. 21
Sarana  Penunjang. Merupakan  suatu  alat  yang  bertujuan  untuk  memenuhi penegakan hukum lingkungan. Fasilitas yang disediakan sangat terbatas dan keterbatasan dana  sebagai  sarana  penunjang,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan penegakan  hukum  lingkungan.  Berdasarkan  kenyataannya  menunjukan  bahwa  dalam menyelesaikan kasus lingkungan hidup akan lebih banyak melibatkan berbagai alat-alat yang  berteknologi  canggih,  seperti  peralatan  laboratorium,  serta  untuk  kepentingan operasionalisasinya membutuhkan tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit. 22
Sistem  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL) .  Jika  dilihat pada pelaksaannya  AMDALakanmengacu  pada  pemenuhan  ketentuan  administratif daripada subtantifnya.  Yang  berarti  bahwa  mata  rantai  akan  kewajiban  dalam  usaha perizinan, dikarenakantingginya  permintaan  akan  AMDAL  sebagai  performa  untuk mendapatkan akad  kredit  atau  izin  investasi.  Diterapkannya  mekanisme  yang  bersifat  terbuka  dalam
21 Thomas, H. S. (2018). Komitmen Penegak Hukum Lingkungan masih Lemah. Diakses pada Maret 3, 2021, dari https://mediaindonesia.com/humaniora/164493/komitmen- penegak-hukum-lingkungan-masih-lemah
22 Nina,  H.  (2015).  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3 (2), 1-15, hlm. 12.
dokumen AMDAL bagi masyarakat belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, bahkan  masyarakat  yang  merasakan  dampaknya  tidak mengetahui  secara  pasti  adanya suatu aktifitas kegiatan. 23
Kepadatan Penduduk. Angka kelahiran yang semakin tinggi menyebabkan jumlah penduduk  di  Indonesia  semakin  bertambah.  Kepadatan  penduduk  yang  tidak dapat terkendali  menyebabkan  masalah-masalah  baru  yang  mungkin  akan  sulit  diatasi  oleh pemerintah.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  terus  bertambah,  tempat  tinggal  yang dibutuhkan  masyarakat  pun  akan  bertambah.  Hal  tersebut  akan  berdampak  buruk  bagi lingkungan,  karena  biasanya  pembangunan  lahan  tempat  tinggal  tidak  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Pada  umumnya,  kepadatan  penduduk berkaitan  erat  dengan  jumlah  kemiskinan penduduk,  yang dimana  bagi penduduk  yang kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak, akan mencari cara agar mereka dapat bertahan hidup. Penduduk yang  kurang  mampu  tersebut  akan  membangun  tempat tinggal  pada  permukiman  kumuh,  sehingga  hal  ini  akan  berpengaruh  pada  kondisi lingkungan. Biasanya masalah lingkungan yang akan muncul berupa sampah, kualitas air bersih, pembangunan yang tidak merata, sanitasi, dan lain-lain.
Kesadaran  Hukum  pada  Masyakat  Mengenai  Lingkungan. Kepatuhan  dan ketaatan kepada peraturan hukum yang ditetapkan, yaitu hukum lingkunga n, merupakan indikator  kesadaran  hukum  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat.  Keikutsertaan masyarakat,  menurut  UUPLH  merupakan  komponen  atau  bagian  utama,  disamping keberadaan  penegak  hukum,  untuk  mencapai  suatu  tujuan  hukum  melalui  sarana penegakan hukum, dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 24 Seperti yang dilihat pada kondisi sekarang, rendahnya tingkat kesadaran akan lingkungan dalam masyarakat.  Kesadaran  akan  pentingnya  menjaga kebersihan  lingkungan  akan  muncul apalagi  masyarakat  memiliki  pola  hidup  yang teratur  serta  mempunyai  kebiasaan  yang bersifat positif. Masyarakat yang berada pada pola lingkungan negatif, seperti misalkan: dalam suatu kompleks perumahan selalu mengadakan gotong royong setiap minggu, dan antusiasme  masyarakat  sangat  tinggi,  maka  kebersihan  lingkungan  yang  ada  di perumahan  itu  akan  terjamin.  Berbeda  halnya  dengan  apabila  disuatu  kompleks perumahan  masyarakatnya  tidak  peduli  dengan  keadaan  lingkungan  yang  ditempati, mereka  akan  beranggapan  bahwa  kebersihan  lingkungan  merupakan  tanggung  jawab
23 Nina, H. (2015). Ibid ., hlm. 13.
24 Nina, H. (2015). Ibid ., hlm.14.
pemerintah, jika hal tersebut terus berlangsung keadaan lingkungan kompleks perumahan itu akan tercemar, karena dari masyarakat sendiri sudah tidak memiliki citra  rasa  terhadap lingkungan.  Banyak  masyarakat  masih  beranggapan  bahwa hukum yang terdapat dalam UUPPLH  merupakan  suatu  sistem  perundang-  undangan  yang  diciptakan  tanpa  ada pelaksanaanya,  bahkan  masih  banyak  kalangan  masyarakat  yang  belum  mengetahui adanya UUPPLH ini karena kurangnya sosialisasi pemerintah dan kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakan UUPPLH ini.
Sumber  Daya  Alam  yang  digunakan  Secara  Berlebihan. Sumberdaya  alam (SDA)  adalah  aset  alami  penopang  keberlanjutan  lingkungan  hidup  kita  di  bumi  ini. Pengelolaannya  sangat  diperlukan  untuk  menjaga  kelestarian  siklus-siklus alamiah  agar tidak  terputus  dan  musnah.  Berbagai  upaya  mesti  dilakukan  untuk  mewujudkan  suatu pengelolaan  yang  baik  dan  sesuai  dengan  kondisi  alam  tempat  kita  tinggal  (tipologi lingkungan). Namun, manusia seringkali menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara berlebihan. Kondisi SDA yang kita miliki saat ini semakin terdegradasi dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kegiatan pembangunan ekonomi, yang secara langsung mempengaruhi  keberlanjutan  pembangunan  yang  sedang  terjadi  saat  ini.  Berbagai kegiatan pengrusakan SDA dan Lingkungan Hidup telah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Sumatera Utara yang secara umum telah  mewakili kondisi  SDA  dan  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia,  kini  semakin mengancam keberadaan manusia penghuni bumi Indonesia ini. Pengelolaan sumberdaya alam  sangat  dibutuhkan  dan  sangat  mendesak  dalam  upaya  melestarikan  sumberdaya alam yang kita miliki bersama. 25

## D. KESIMPULAN

## 1. Kesimpulan
A. Pada  dasarnya  lingkungan  yang  ada  saat  ini  merupakan  anugerah  dari  Tuhan Yang Maha Esa. Dimana lingkungan yang telah  diberikan  harus  dapat  dijaga dan dilestarikan dengan baik. Kelestarian lingkungan akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Namun, yang menjadi permasalahan dalam menjaga kelestarian  tersebut  adalah  perilaku  manusia  yang  suka  mencemari lingkungan.Akibat  dari  ulah  manusia  yang  suka  mencemari  lingkungan
25 Veronica, A. K. (2002). Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Semakin Rusak dan Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Manusia Indonesia, Jurnal Ekoton , 2 (1), 1-2, hlm. 2.
mendatangkan  bencana  bagi  Indonesia,  dimana  sering  terjadi  banjir,  tanah longsor, polusi  udara  yang  disebabkan  karena  pembakaran  hutan  secara  tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya.Oleh karena itu, akibat dampak buruk terhadap  lingkungan  tersebut  pemerintah  mengeluarkan  peraturan-peraturan hukum untuk mecegah terjadinya perilaku kejahatan lingkungan.
B. Peraturan  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  berupa  UUPLH,  yang dimana  dalam  Undang-undang  tersebut  terdapat  ketentuan  unsur  pidana  yang diharapkan  dapat  membuat  efek  jera  dan  meminimalisir  perilaku  kejahatan. Dalam penegakan  UUPLH  terdapat  banyak  sekali  tantangan  dan  hambatan, karena  kurangnya  ketegasan  pihak  penegak  hukum,  kemudian  hukum  tidak dijalankan  dengan  sebagaimana  mestinya,  dan  kurang  nya  kesadaran masyarakat mengenai lingkungan. Padahal jika dilihat dalam UUPPLH, terdapat delik  pidana  lingkungan yang  dimana  jika  masyarakat  melanggar  peraturan tersebut  akan  dikenakan  sanksi  baik  berupa  sanksi  denda  hingga  sanksi pemenjaraan.  Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  di  Indonesia  dianggap belum  bisa  mencapai  tujuan,  karena  terdapat  banyak  kegagalan  dalam implementasinya, dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan pelanggaran yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut  tidak  menggunakan  sarana  hukum pidana  dengan  sebaik  mungkin,  aparat  penegak  hukum  lebih  memilih  untuk menggunakan sarana hukum lain yang lebih mempermudah pekerjaan atau yang lebih efektif.
2. Saran
A. Rekomendasi dari  hasli  penelitian  ini  adalah,  pemerintah  selaku  apparat penegak hukum  seharusnya dapat  menegakan sanksi-sanksi  yang tertuang dalam  UUPPLH  dengan  baik,  karena  jika  pemerintah  bisa  bersikap  lebih tegas dan lebih memperhatikan kondisi lingkungan di Indonesia, lingkungan di  Indonesia  akan  lebih  terjaga  kelestarian.  Selain  dari  pihak  pemerintah, masyarakat  pun  seharusnya  bekerja  sama  dan  turut  serta  membantu pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan.
B. Kesadaran  hukum  dari  masyarakat  juga  sangat  diperlukan  untuk mewujudkan  Indonesia  yang  bersih,  dan  masyarakat  yang  tertib  hukum diharapkan dapat meminimalisir perilaku kejahatan lingkungan yang masih ada  dari  dulu  sampai  saat  ini,  perilaku  kejahatan  terhadap  lingkungan biasanya dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang
bertujuan untuk merusak lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anantama,  A.  T.,  Munawir,  Z.,  &  Rafiqi,  R.  (2020).  Pertanggung  Jawaban  Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , 2 (2)
Anwar,  M.  (2020).  Paradigma  Holistik  Kontradiksi  Asas  Ultimum  Remidium  Terhadap Asas  Legalitas  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan. Administrative  and Environmental Law Review , 1 (1).
Chairil, N. S. (2007). Ketidakseimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam. Jurnal Sosioteknologi, 10 (6).
CNN Indonesia. (2019, September 18) Membandingkan Karhutla di Indonesia Pada 2015
dan 2019 . Diakses pada  Maret  5, 2021,  dari
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190918104533-199-
431485/membandingkan-karhutla- di-%20indonesia-pada-2015-dan-2019
Dewa, G. A.  (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana , 12 (2)
Disemadi, H. S., & Lasmadi, S. (2019). Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia’s Natural Resources. Lentera Hukum , 6 (3)
Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1)
Havinanda,  F.  (2020).  Politik  Hukum  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Pidana Lingkungan  Dan  Dampaknya  Terhadap  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Lingkungan  Hidup. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi Hukum dan Masyarakat , 1 (1)
Indonesian Center  for  Environmental  Law. (2013). Menegak  Komitmen,  Menunggak Implementasi . Jakarta: CatatanAkhir Tahun Hukum Lingkungan.
Jaka,  K.  (2017). Peran  Hukum  Pidana  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia . Medan: UniversitasSumatera Utara.
Januari, S., & Muaz, Z. (2015). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia, Jurnal Mercatoria, 8 (2)
Muhammad,  A.  H.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dalam Menanggulangi Kerugian Negara. Jurnal Legal Pluralism , 6 (1).
Nafi’, M. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5 (1)
Nina, H. (2015). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3 (2)
Niniek, S.  (1994). Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan . Jakarta: Sinar Grafika
Ria, K. J.  (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan . Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Sembilan  Bintang.  (2020).  Beberapa  Tantangan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup. Diakses  pada  Maret  2,  2021,  dari  https://www.sembilanbintang.co.id/beberapa- tantangan- penegakan-hukum-lingkungan-hidup/
So, W. K. (2009). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup . Semarang: Universitas Diponegoro.
Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum
Pidana  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  berdasarkan  Prinsip Pembangunan. Lambung Mangkurat Law Journal , 5 (2), 203-214.
Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Pada  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (2), 209-213.
Suherman,  A.  (2020).  Esensi  Asas  Legalitas  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan , 5 (1), 133-152.
Thahira,  A.  (2020).  Penegakan  Hukum  Administrasi  Lingkungan  Hidup  Ditinjau  Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 5 (2), 260-274.
Thomas, H. S. (2018). Komitmen Penegak Hukum Lingkungan masih Lemah. Diakses pada Maret  3,  2021,  dari  https://mediaindonesia.com/humaniora/164493/komitmen- penegak-hukum-lingkungan-masih-lemah

## Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Veronica, A. K. (2002). Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Semakin Rusak dan Mengancam Keberlanjutan Kehidupan Manusia Indonesia, Jurnal Ekoton , 2 (1), 1-2.