## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org

## SKENARIO PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KOLABORASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG, PROVINSI SULAWESI SELATAN

## (Development Scenario of Collaborative Management at Bantimurung Bulusaraung National Park, South Sulawesi Province)
Abd. Kadir Wakka 1  , dan San Afri Awang 2
1 Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16. Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Kode Pos 90243
Telp. +62 411554049, Fax. +62 411554058
2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Agro No. 1 Bulaksumur-Yogyakarta, Indonesia Telp./Fax. +62 274550541 Article Info ABSTRAK Article History: Received 10 December 2015; received in revised form 06 March 2017; accepted 07 March 2017. Available online since 31 March 2017 Pengelolaan  kolaborasi  merupakan  strategi  yang  paling  sesuai  dalam  upaya mengakomodasi  kepentingan  masyarakat  sekitar  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi.  Keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  sangat  tergantung  pada  sejauh mana faktor-faktor kunci keberhasilan strategi dapat diidentifikasi untuk kemudian disusun skenario yang menjadi rekomendasi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Bantimurung- Bulusaraung (TN Babul) berdasarkan skenario yang mungkin terjadi di masa yang akan  datang.  Penelitian  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  dan  pengisian kuesioner  kepada  sejumlah  informan  pakar,  serta  studi  literatur.  Data  kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  skenario  pengembangan  kolaborasi  pada  masa  yang  akan  datang  adalah skenario  optimis  melalui  peningkatan  kesadaran  akan  saling  ketergantungan kepentingan,  peningkatan  kompetensi  SDM  pelaksana  kolaborasi,  peningkatan kemampuan  membangun  jaringan  kerja  dengan stakeholder lainnya,  peningkatan kemampuan  melakukan  koordinasi  dengan stakeholder terkait,  peningkatan kemampuan  menjalin  kerja  sama  dengan stakeholder terkait,  serta  dukungan kebijakan  pemerintah  yang  memadai  untuk  memberi  ruang  lebih  luas  bagi masyarakat  dalam  pemanfaatan  kawasan  TN  Babul.  Penerapan  skenario pengembangan  kolaborasi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengelolaan  TN Babul yang lebih baik. Kata kunci: Pengelolaan kolaborasi
TN Babul Analisis prospektif Skenario kolaborasi
Keywords: Collaborative management BabulNational Park Prospective analysis Collaborative scenario

## ABSTRACT
Collaborative  management  is  the  most  appropriate  strategy  in  an  effort  to accommodate  the  interests  of  local  communities  in  the  management  of  protected areas.  Success  of  collaborative  management  is  highly  dependent  on  the  extent  of identification  of  key  factors  for  strategy  success    to  compile  scenarios  into operational  recommendations.  This  study  aimed  to  formulate  a  collaborative management  strategy  for  Bantimurung  Bulusaraung  National  Park  (Babul  NP) based  on  scenarios  that  may  occur  in  the  future.  The  study  was  conducted  by observation,  interviews  and  questionnaires  to  a  number  of  expert  informants  and literature  studies.  Data  was  analyzed  using  a  prospective  analysis.  The  results showed that the development of collaboration in the future is an optimistic scenario with the increasing awareness of the interdependence of interests, improving human resource  competencies,  collaboration,  the  ability  to  build  networks  with  other stakeholders, improving the ability to coordinate with relevant stakeholders and the ability to establish cooperation with them and the adequation of goverment policies to  give  a  place  to  people  in  the  utilization  of  the  Babul  NP.  Application  of collaborative development scenario is expected to improve Babul NP management.
 Corresponding author. Tel.: +62 85226637817 E-mail address: abdkadirw@yahoo.com (A. K. Wakka)
I. PENDAHULUAN
Sasaran  pengelolaan  kawasan  konservasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah
menjamin terpeliharanya  proses  ekologis  yang  menunjang sistem penyangga kehidupan, menjamin terpeliharanya  keanekaragaman  sumber  daya genetik dan tipe-tipe ekosistem, serta mengendalikan  cara-cara  pemanfaatan  sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.  Namun  demikian,  keberadaan masyarakat  dengan  segala  aktivitasnya  dalam kawasan  konservasi  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup dianggap sebagai salah satu kendala  dalam mencapai ketiga sasaran ini.
Taman  Nasional  Bantimurung  Bulusaraung (TN  Babul)  yang  terletak  di  Provinsi  Sulawesi Selatan  ditunjuk  berdasarkan  SK  Menhut  No: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 memiliki  luas  43.750  ha.  TN  Babul  berbatasan langsung  dengan  40  desa  dengan  jumlah  dusun sebanyak  71  dusun  yang  tersebar  ke  dalam  tiga kabupaten  yaitu  Kabupaten  Maros,  Pangkep,  dan Bone  (Balai  TN  Babul,  2008).  Kondisi  tersebut  di atas  menyebabkan  kawasan  TN  Babul  sangat rentan  terhadap  terjadinya  aktivitas  masyarakat dalam  kawasan  TN  Babul  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  (Wakka et  al .,  2012).  Fakta yang ada juga menunjukkan bahwa jauh sebelum kawasan  ini  berubah  fungsi  menjadi  taman nasional,  masyarakat  telah  melakukan  berbagai aktivitas  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan hidupnya  seperti  mengolah  sawah,  berkebun, memanen hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu,  serta  membangun  pemukiman  yang  telah berlangsung  secara  turun-temurun  (Jusuf et  al ., 2010). Salah  satu  contoh  kegiatan  pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat sebelum kawasan tersebut  ditetapkan  sebagai  TN  Babul  adalah pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  (HKm)  di Dusun  Pattiro,  Desa  Labuaja,  Kabupaten  Maros seluas  kurang  lebih  200  ha.  Setelah  kawasan tersebut  ditetapkan  sebagai  bagian  kawasan  TN Babul,  maka  masyarakat  merasa  kesulitan  untuk mengakses  atau  mengelola  areal  eks  HKm tersebut  (Wakka,  2013).  Contoh  lainnya  terdapat di  Dusun  Balang  Lohe,  Desa  Barugae,  Kecamatan Camba,  serta  Kampung  Tallasa  dan  Pangia,  Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Daerah-daerah  tersebut  secara  keseluruhan masuk  dalam  kawasan  TN  Babul,  sementara  di daerah tersebut banyak terdapat aset masyarakat berupa  lahan,  kebun,  dan  pemukiman  penduduk. Bahkan  sebagian  ada  yang  telah  memiliki  bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah/rincik/girik.
Keberadaan  masyarakat  sekitar  TN  Babul dengan segala kepentingannya perlu mendapatkan  perhatian  dan  dipertimbangkan untuk  diakomodasi  oleh  pengelola  kawasan  TN Babul  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  yang tidak  diinginkan  yang  dapat  menghambat kegiatan  pengelolaan  TN  Babul.  Perlu  disadari bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi  termasuk  taman  nasional  juga  sangat ditentukan  oleh  sikap  dan  dukungan  masyarakat (Komite PPA-MFP & WWF Indonesia, 2006).
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam  mengakomodasi  berbagai  kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman  nasional  adalah  pengelolaan  kolaborasi (Komite  PPA-MFP  &  WWF  Indonesia,  2006; Salomon et  al .,  2012).  Dalam  pengelolaan kolaborasi  diharapkan  tercipta  rumusan  visi  dan tujuan  jangka  panjang  bersama  serta  tersusun rumusan  program  dan  aksi  kolektif  (Clarke  & Fuller,  2010).  Selain  itu,  dengan  melakukan kolaboarasi maka akan meningkatkan pemahaman  dan  kemampuan  untuk  merespon persoalan  sosial-lingkungan  yang  kompleks (Armitage et  al .,  2009)  serta  peningkatan partisipasi masyarakat (Kapucu et al ., 2009). Kawasan  TN  Babul  yang  sarat  dengan berbagai kepentingan sudah selayaknya menggunakan  pendekatan  kolaborasi  dalam pengelolaannya.  Hal  ini  pun  telah  disadari  oleh pengelola  TN  Babul  dimana  salah  satu  misi  yang diemban oleh Balai TN Babul adalah mengembangkan kelembagaan dan kemitraan/kolaborasi  dalam  rangka  pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk mendukung  visi  TN  Babul,  yaitu  terwujudnya pengelolaan  TN  Babul  yang  mantap,  serasi  dan seimbang  dengan  dukungan  kelembagaan  yang efektif  (Balai  TN  Babul,  2008).  Untuk  itu, pemahaman  mengenai  faktor  kunci  yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  di  masa  yang  akan  datang sangat  diperlukan  sehingga  dapat  dilakukan upaya-upaya antisipasi dalam menjamin pelaksanaan strategi tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan skenario  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul  yang mungkin terjadi di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan bagi  Balai  TN  Babul  selaku  pengelola  kawasan dalam  mengembangkan  pengelolaan  kolaborasi pada kawasan TN Babul.

## II.  METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kawasan  TN Babul,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini
dimulai  dengan  pelaksanaan  observasi  lapangan pada bulan Januari – Februari 2013.

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan  observasi,  wawancara  dan  pengisian kuesioner  kepada  informan  pakar,  dan  melalui studi  literatur.  Informan  pakar  adalah  orang- orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif dan memahami permasalahan yang terjadi  dalam  pengelolaan  kawasan  TN  Babul. Informan  pakar  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari Guru  Besar  Universitas  Hasanuddin  (2  orang), Peneliti  Balai  Penelitian  Kehutanan  Makassar  (2 orang),  serta  pejabat  dan  staf  Balai  TN  Babul  (3 orang).

## C. Analisis Data
Analisis  strategi  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis prospektif.  Analisis  prospektif  digunakan  untuk memprediksi  keadaan  yang  mungkin  terjadi  di masa  depan,  baik  yang  bersifat  positif (diinginkan)  maupun  yang  negatif  (tidak diinginkan)  (Hardjomidjojo,  2002;  Bourgeois  & Jesus,  2004;  Wibowo,  2005;  Wibowo,  2010). Analisis  prospektif  akan  menuntun  dalam mempersiapkan  tindakan  strategis  yang  perlu dilakukan  dan  melihat  perubahan  apa  yang dibutuhkan  di  masa  depan  sehingga  strategi tersebut dapat terlaksana.
Tahapan  analisis  prospektif  pada  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut  (Hardjomidjojo,  2002; Bourgeois & Jesus, 2004; Rahmana, 2011; Amoro, 2011):
1. Menentukan  tujuan  sistem  yang  dikaji .  Tujuan sistem  yang  dikaji  harus  spesifik  dan dimengerti  oleh  semua  pakar  yang  diminta pendapatnya. Tujuan sistem yang dikaji adalah keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul.
2. Identifikasi  faktor  yang  berpengaruh .  Faktor yang  berpengaruh  dalam  pencapaian  tujuan tersebut  biasanya  merupakan  kebutuhan stakeholders sistem  yang  dikaji.  Berdasarkan tujuan  yang  ingin  dicapai,  pakar  diminta mengidentifikasi
faktor-faktor yang
berpengaruh dalam pencapaian tujuan tersebut.
3. Penilaian  pengaruh  langsung  antar  faktor . Semua  faktor  yang  teridentifikasi  akan  dinilai pengaruh  langsung  antar  faktor,  dengan pedoman  penilaian  “0=  tidak  ada  pengaruh”, “1=  pengaruhnya  kecil”,  “2=  pengaruhnya sedang”, dan “3= pengaruhnya sangat kuat”. Hasil matriks gabungan pendapat pakar diolah dengan  menggunakan  bantuan  perangkat lunak microsoft  excel .  Hasil  perhitungan divisualisasikan  dalam  diagram  pengaruh  dan ketergantungan antar faktor (Gambar 1).
4. Penyusunan  keadaan  yang  mungkin  terjadi (state)  pada  faktor .  Berdasarkan  faktor dominan yang diperoleh pada tahap 3, disusun keadaan yang mungkin terjadi di masa depan. Setiap  faktor  boleh  memiliki  lebih  dari  satu keadaan,  dengan  ketentuan  keadaan  harus memiliki  peluang  sangat  besar  untuk  terjadi (bukan  khayalan)  dalam  suatu  waktu  di  masa yang  akan  datang,  yang  merupakan  deskripsi tentang  situasi  dari  sebuah  faktor.  Untuk kajian  ini  akan  disusun  skenario  berdasarkan faktor  dominan  pada  kuadran  I  dan  faktor penghubung ( stakes ) pada kuadran II.
5. Membangun  dan  memilih  skenario .  Skenario disusun berdasarkan kombinasi dari hubungan  beberapa  keadaan  faktor  secara timbal balik ( mutual compatible ) dari keadaan yang paling optimis sampai paling pesimis.
6. Analisis  skenario  dan  penyusunan  strategi . Penyusunan strategi didasarkan pada pencapaian skenario yang diinginkan ataupun menghindari skenario yang berdampak negatif pada sistem.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Faktor  Kunci  Keberhasilan  Pengelolaan Kolaborasi TN Babul
Pengelolaan  kolaborasi  merupakan  strategi yang  sesuai  dalam  upaya  mengakomodasi kepentingan  masyarakat  sekitar  kawasan  TN Babul  (Wakka  &  Awang,  2015).  Pemahaman mengenai  faktor-faktor  kunci  yang  memengaruhi keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul sangat  diperlukan  sehingga  dapat  diprediksi peluang  keterlaksanaan  strategi  pengelolaan kolaborasi tersebut di masa datang.
Berdasarkan hasil studi literatur dan diskusi dengan informan pakar diketahui bahwa terdapat delapan  variabel  yang  dapat  memengaruhi keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul. Kedelapan  faktor  tersebut  adalah  kemampuan membangun  jaringan  kerja  ( networking )  dengan stakeholder lain  (Mcguire,  2006;  Wolff,  2010; O’Leary  &  Vij,  2012;  Ernoul  &  Wardell-Johnson, 2013;  Kapucu  &  Garayev,  2012),  kemampuan melakukan  koordinasi  ( coordination )  dengan stakeholder terkait,  kemampuan  menjalin  kerja sama  ( cooperation )  dengan  berbagai stakeholder (Wolff, 2010),  kapasitas  SDM  pelaksana kolaborasi (Raik et al ., 2006; Lank, 2006; Barnes & Liao, 2012; Nuh et al., 2006; Dollahite et al ., 2005), kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan antar stakeholder , dukungan kebijakan pemerintah yang memadai, kemampuan  berkreasi  dan  menerjemahkan kebijakan  yang  ada,  serta  dukungan  pendanaan yang memadai.
Gambar 1. Diagram pengaruh dan ketergantungan faktor dalam sistem
Figure 1. Diagram of the influence and dependence factor in system
Kedelapan  faktor  tersebut  di  atas  memiliki kepentingan  dan  kekuatan  yang  sama  terhadap keberhasilan  pengelolaan  TN  Babul.  Sementara itu,  untuk  kepentingan  perencanaan,  perlu diketahui perbedaan pengaruh antar faktor-faktor tersebut  di  atas  terhadap  sistem  yang  dikaji sehingga  dapat  ditentukan  faktor-faktor  yang perlu  diintervensi  sebagai  titik  masuk  ( entry point ) bagi perencanaan yang efektif (Hardjomidjojo, 2002; Bourgeois & Jesus, 2004). Hasil  analisis  gabungan  para  pakar menunjukkan  bahwa  kedelapan  faktor  yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  tersebut  di  atas  terbagi  ke
dalam  tiga  kuadran  berdasarkan  hasil  analisis pengaruh antar faktor (Gambar 2).
Berdasarkan  Gambar  2  diketahui  bahwa faktor  penentu  atau  penggerak  ( input/driving variables )  keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi TN  Babul  (kuadran  I)  adalah  adanya  dukungan kebijakan  pemerintah  yang  memadai.  Dukungan kebijakan  pemerintah  sangat  kuat  pengaruhnya terhadap keberhasilan pengelolaan TN Babul dan tidak  tergantung  oleh  faktor  lainnya.  Kebijakan pemerintah  merupakan  faktor  yang  tidak  dapat dikontrol  secara  internal  oleh  Balai  TN  Babul selaku pengelola kawasan dan aktor utama dalam kegiatan kolaborasi.
Gambar 2. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul
Figure 2. Factors that affect the success of the collaborative management of the Babul National Park
Rendah
( Low ) Tinggi ( High )
Tinggi ( High ) Rendah ( Low )
1 Driving/Input variables 2 Leverage/Stake variables 4 Marginal/Unused variables
3 Output variables Tingkat pengaruh faktor ( level of influence factors )
Tingkat ketergantungan faktor ( Level of dependence factors )
Kesadaran  akan  saling  ketergantungan kepentingan, kapasitas SDM pelaksana kolaborasi,
kemampuan
membangun jaringan kerja ( networking ),  kemampuan  melakukan  koordinasi ( coordination ),  dan  kemampuan  menjalin  kerja sama  ( cooperation )  (kuadran  II)  merupakan faktor  penghubung  ( stake/leverage  variables ). Faktor-faktor  ini  yang  memiliki  pengaruh  yang kuat terhadap keberhasilan pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  akan  tetapi  memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  faktor lainnya.
Kemampuan  berkreasi  khususnya  dalam menerjemahkan  kebijakan  pemerintah  dan dukungan pendanaan yang memadai (kuadran IV) menjadi  faktor  yang marginal/autonomous variables .  Artinya  faktor-faktor  ini  memiliki pengaruh  yang  kecil  terhadap  keberhasilan pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul  dan  dapat diabaikan.
Hasil  analisis  sebagaimana  yang  tampak pada  Gambar  2  diketahui  bahwa  terdapat  6 (enam)  faktor  yang  menjadi  kunci  keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul yaitu: 1)  dukungan  kebijakan  pemerintah  yang memadai,  2)  kemampuan  membangun  jaringan kerja  dengan stakeholder lain,  3)  kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, 4)  kemampuan  menjalin  kerja  sama  dengan berbagai stakeholder ,  5)  kesadaran  akan  saling ketergantungan  kepentingan  antar stakeholder , dan  6)  kapasitas  SDM  pelaksana  kolaborasi. Gambaran mengenai kondisi saat ini dari keenam faktor kunci tersebut sebagai berikut: a.   Kebijakan  pemerintah.  Sejumlah  kebijakan telah dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan  taman  nasional  mulai  dari undang-undang  sampai  kepada  peraturan menteri kehutanan. Namun demikian, terdapat ketidak-konsistenan  dalam  pasal-pasalnya serta terjadi ketidak-sesuaian antara peraturan  satu  dengan  lainnya  sehingga  sulit diimplemetasikan.
b.   Jaringan kerja. Jaringan kerja antara stakeholder belum  terbangun  dengan  baik ditandai  oleh  proses  komunikasi  yang berlangsung  secara  informal  dan  bersifat personal  sehingga  potensi  setiap stakeholder belum dapat terpetakan dengan baik.
c.   Koordinasi. Koordinasi belum berjalan dengan baik sebagai dampak dari belum terbangunnya jaringan  kerja  dengan  baik  sehingga  belum tercipta keselarasan program/kegiatan diantara stakeholder dalam  mencapai  tujuan bersama.  Koordinasi  yang  terjadi  masih sebatas  saling  menginformasikan  jika  suatu kegiatan akan dilaksanakan oleh stakeholder .
d.   Kerja  sama.  Dampak  dari  belum  optimalnya proses  jaringan  kerja  dan  koordinasi  yang terjadi  adalah  kerja  sama  antar stakeholder belum  terjalin  dengan  baik.  Kerja  sama  yang terjalin  hanya  sebatas  pelibatan  yang  bersifat personal  dari  suatu stakeholder dan  bersifat sesaat,  belum  melembaga  dan  bersifat  jangka panjang.
e.   Kesadaran saling ketergantungan kepentingan. Kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan  sudah  mulai  muncul  yang ditandai  oleh  kemauan  untuk  melakukan dialog  dengan  masyarakat  sekitar  dan membuka  ruang  untuk  terjadinya  kerja  sama dengan masyarakat sekitar kawasan TN Babul.
f.   Kapasitas  SDM  pelaksana  kolaborasi.  Upaya untuk  meningkatkan  kapsitas  SDM  pelaksana kolaborasi  sudah  mulai  dilakukan  dengan mengikutkan  sejumlah  personil  TN  Babul mulai  dari  staf  resort  sampai  pada  pimpinan Balai  untuk  mengikuti  pelatihan  manajemen kolaborasi tingkat dasar.
Keenam  faktor  kunci  tersebut  di  atas  harus memiliki  faktor  pendorong  sebagai entry  point dalam  mewujudkan  keberhasilan  pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  sebagaimana  yang  tersaji pada Tabel 1.

## B.  Skenario  Pengembangan  Kolaborasi  TN Babul
Skenario  pengembangan  kolaborasi  TN Babul  disusun  berdasarkan  faktor-faktor  kunci yang  memengaruhi  keberhasilan  pengelolaan kolaborasi  TN  Babul.  Berdasarkan  faktor-faktor kunci tersebut selanjutnya dideskripsikan tentang berbagai  keadaan  yang  mungkin  akan  terjadi  di masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  bertujuan  untuk memprediksi  kemungkinan  yang  akan  terjadi pada  faktor-faktor  tersebut,  apakah  akan berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik  dari sekarang,  tetap,  atau  bahkan  ke  arah  yang  lebih buruk dari sekarang. Hasil ini dapat memberikan kewaspadaan  bagi  pengambil  kebijakan  untuk menjalankan strategi yang dipilih (Hardjomidjojo, 2002;  Bourgeois  &  Jesus,  2004).  Pemetaan keadaan faktor-faktor kunci keberhasilan pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul  yang  mungkin berpeluang  terjadi  di  masa  yang  akan  datang disajikan pada Tabel 2.
Berdasarkan  pemetaan  keadaan  faktor- faktor kunci tersebut di atas, maka dapat disusun skenario sebagai rekomendasi operasional dalam mengembangkan  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul  sebagaimana  yang  tersaji  pada  Tabel  3 berikut.
Tabel 1. Faktor pendorong keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul Table 1. The driving factors of the success of the collaborative management of The Babul National Park
No. Faktor kunci (Key factors) Faktor pendorong keberhasilan kolaborasi (Driving factors successful collaboration) 1. Dukungan kebijakan pemerintah Kebijakan pemerintah semakin memadai jika ketidak-konsistenan dan ketidak-sesuaian antara peraturan satu dengan yang lainnya tidak terjadi dan akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan taman nasional semakin terbuka. 2. Kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan Kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan semakin meningkat apabila aspirasi-aspirasi dalam memanfaatkan sumber daya yang terdapat dalam kawasan taman nasional menjadi perhatian dan terbuka ruang untuk diakomodasi dalam pengelolaan taman nasional. 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kapasitas SDM pelaksana kolaborasi semakin meningkat jika didukung oleh peningkatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) SDM dalam mewujudkan tujuan pengelolaan kolaborasi. 4. Kemampuan membangun jaringan kerja ( networking ) Kemampuan membangun jaringan kerja ( networking ) semakin meningkat apabila potensi yang dimiliki oleh berbagai stakeholder terpetakan dengan baik sehingga dapat diperoleh peluang membangun komitmen untuk bekerja sama.
5. Kemampuan melakukan koordinasi ( coordination ) Kemampuan melakukan koordinasi ( coordination ) semakin meningkat apabila terdapat keselarasan program/kegiatan antar stakeholder yang menuntun pada pencapai tujuan bersama.
6. Kemampuan menjalin kerja sama( cooperation ) Kemampuan menjalin kerja sama ( cooperation ) semakin meningkat apabila terjadi kesepakatan/kemauan berbagi sumber daya (dana, tenaga, waktu) yang dimiliki oleh setiap stakeholder dalam mencapai tujuan bersama.
Tabel  2. Pemetaan  kondisi  faktor-faktor  penentu  keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul  pada masa yang akan datang Table 2. Mapping the conditions of the determinants of the success of the collaborative management of the National Park of Babul in the future
Faktor penentu ( Determinant factors) Kode ( Code )
Kondisi faktor penentu ( The conditions of determinant factors ) 1 2 3 Dukungan kebijakan ( Policy support ) A Semakin mendukung ( More support ) Tetap ( Not change ) --- Kesadaran saling ketergantungan ( Awareness of interdependence ) B Semakin meningkat ( Increasing ) Tetap ( Not change ) --- Kapasitas sumber daya manusia ( Human resource capacity ) C Semakin Meningkat ( Increasing ) Tetap ( Not change ) --- Jaringan kerja ( Networking ) D Semakin meningkat ( Increasing ) Tetap ( Not change ) Tidak Terbangun ( Not working ) Koordinasi ( Coordination ) E Semakin meningkat ( Increasing ) Tetap ( Not change ) Tidak Berjalan ( Not working ) Kerja sama ( Cooperation ) F Semakin meningkat ( Increasing ) Tetap ( Not change ) Tidak Terjalin ( Not working )
Tabel 3. Skenario pengembangan pengelolaan kolaborasi TN Babul pada masa yang akan datang Table 3. Development scenario of collaborative management of Babul National Parks on the future
No. Skenario (Scenario) Keadaan faktor penentu (The conditions of determinant factors) Rangking (Rank) 1. Optimis ( Optimist ) A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 I 2. Moderat ( Moderate ) A1 – B1 – C2 – D2/3 – E2/3 – F2/3 II 3. Pesimis ( Pessimist ) A2 – B2 – C2 – D3 – E3 – F3 III
Skenario  optimis  (skenario  I)  akan  terjadi jika  kesadaran  akan  saling  ketergantungan kepentingan  semakin  meningkat  (B1),  kapasitas SDM  pelaksana  kolaborasi  meningkat  yang ditandai  terjadi  peningkatan  kompetensi  SDM pelaksana kolaborasi (C1), kemampuan membangun  jaringan  kerja  semakin  meningkat yang  ditandai  dengan  terbukanya  peluang membangun  komitmen  untuk  bekerja  sama dengan stakeholder lainnya  (D1),  kemampuan melakukan  koordinasi  semakin  meningkat sehingga  terdapat  keselarasan  program/kegiatan dengan stakeholder lainnya  (E1),  kemampuan menjalin kerja sama semakin meningkat sehingga terjadi  kesepakatan  untuk  berbagi  sumber  daya dalam  mencapai  tujuan  bersama  (F1)  yang didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  yang semakin memadai sehingga dapat diimplementasikan  serta  memberi  ruang  yang lebih  luas  bagi  masyarakat  dalam  pemanfaatan kawasan  taman  nasional  (A1).  Skenario  optimis ini  perlu  didorong  untuk  dapat  terjadi  di  masa datang.
Skenario  moderat  (II)  dilatarbelakangi  oleh keadaan  dengan  tidak  terjadi  perubahan  yang signifikan  terhadap  kapasitas  SDM  pelaksana kolaborasi (C2), kemampuan membangun jaringan  kerja  (D2/3),  kemampuan  melakukan koordinasi  (E2/3),  dan  kemampuan  melakukan kerja  sama  (F2/3),  namun  di  masa  depan  jika didukung  oleh  kebijakan  pemerintah  yang memadai  (A1)  diiringi  dengan  kesadaran  akan adanya  saling  ketergantungan  kepentingan  yang semakin meningkat (B1) maka masih ada harapan bagi  keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  TN Babul.  Kemauan  pemerintah  dalam  memberikan ruang bagi masyarakat sekitar dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  dalam  kawasan taman nasional dan kesadaran akan adanya saling ketergantungan  kepentingan  dalam  pengelolaan TN  Babul  merupakan  modal  berharga  dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul.
Skenario  pesimis  (skenario  II)  akan  terjadi apabila kesadaran akan adanya saling ketergantungan  kepentingan  tidak  berubah  (B2), kompetensi  SDM  tidak  mengalami  peningkatan (C2),  jaringan  kerja  dengan stakeholder terkait tidak  terbangun  (D3),  koordinasi  dengan stakeholder tidak  berjalan  (E3),  dan  kerja  sama dengan stakeholder lain tidak  terjalin. Kondisi ini diperburuk  jika  kebijakan  pemerintah  yang  tidak konsisten  dan  saling  bertengan  satu  dengan  lain serta  terbatasnya  ruang  bagi  masyarakat  dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam kawasan TN  Babul  tidak  mengalami  perubahan.  Skenario pesimis  adalah  skenario  yang  tidak  diharapkan terjadi sehingga perlu dihindari.
Perbedaan  antar  skenario  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  memberikan  implikasi terhadap  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan kolaborasi TN Babul. Pada skenario optimis, harus dilakukan upaya  perbaikan  yang  maksimal  terhadap  semua faktor, sehingga sistem akan menuju ke arah yang lebih baik. Secara implisit tampak bahwa skenario optimis,  merupakan  cerminan  kebutuhan  para pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  suatu kondisi  pengelolaan  TN  Babul  yang  ideal  pada masa  depan.  Pada  kondisi  ekstrim  yang  lain, skenario  pesimis  menunjukkan  bahwa  bila kondisi  seperti  saat  ini  terus  berlangsung,  maka tidak  diperlukan  upaya  pebaikan,  dan  tentunya sistem akan menjadi lebih buruk daripada kondisi saat ini.
Dalam upaya mewujudkan skenario optimis, kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan  antar stakeholder sudah  saatnya dibangun dan ditingkatkan. Saling ketergantungan antar stakeholder sangat  dipengaruhi  oleh lembaga-lembaga,  wacana,  dan  konteks  ekonomi di mana proses tersebut berlangsung (Zachrisson &  Beland-Lindahl,  2013).  Pemahaman  dan kesadaran  saling  ketergantungan  sangat  penting untuk  membangun  kompetensi  yang  dibutuhkan sehingga  mereka  mau  berbagi  resiko  (Barnes  & Liao, 2012). Kesadaran adanya saling ketergantungan  kepentingan  akan  memicu timbulnya rasa saling menghormati, proses dialog yang  lebih  baik,  kesepakatan  yang  adil  (Innes  & Booher, 2003) dan menjadi jalan bagi munculnya komitmen untuk bekerja sama (Laws et al .,  2014). Staf  yang  akan  terlibat  dalam  proses kolaborasi  sudah  harus  dipersiapkan  baik  dari segi  jumlah  maupun  kapasitasnya  (kemampuan dan  keterampilan).  Staf  yang  akan  terlibat  perlu dibekali keterampilan manajerial seperti fasilitasi, komunikasi,  edukasi,  dan  resolusi  konflik (Bennett & Dearden, 2014) disamping pengetahuan  teknis  kehutanan.  Peningkatan pengetahuan  dan  kepemimpinan  menjadi  kunci keberhasilan  pengelolaan  kolaborasi  (Raik et  al ., 2006;  Barnes  &  Liao,  2012;  Lee et  al .,  2015). Dengan  meningkatnya  kapasitas  (SDM)  para pihak  maka  keterlibatannya  dalam  proses kolaborasi akan semakin meningkat (Wolff, 2010; Raik et  al., 2006),  sikap  saling  menghormati  dan kepercayaan  para  pihak  semakin  baik,  dan  ini tidak dapat dicapai ketika staf yang terlibat terus mengalami perubahan (Hoffmann et al ., 2012).
Jaringan  kerja  yang  telah  terbangun  dengan berbagai  pihak  perlu  semakin  ditingkatkan. Perbedaan  kepentingan  yang  terjadi  pada  setiap stakeholder dapat  diantisipasi  jika  jaringan  kerja tersebut  terbangun  dengan  baik  (O’Leary  &  Vij, 2012).  Demikian  halnya  dengan  peluang membangun  komitmen  untuk  bekerja  sama
dengan stakeholder lainnya  dapat  pula  diketahui melalui  jaringan  kerja  yang  terbangun.  Hal  yang terpenting  dari  jaringan  kerja  adalah  komunikasi antar stakeholder (McGuire,  2006).  Semakin  baik kualitas  dan  kuantitas  informasi  yang  digunakan maka  peluang  untuk  mengefektifkan  pengelolaan kawasan akan semakin terbuka (Rosalino & Grilo, 2011).  Sebaliknya,  komunikasi  yang  buruk  akan memengaruhi  efektifitas  dari  kolaborasi  yang akan dibangun (Ernoul & Wardell-Johnson, 2013).
Jaringan  kerja  yang  telah  terbangun  harus ditindaklanjuti  dengan  meningkatkan  koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait. Tujuan dari  koordinasi  yang  dilakukan  adalah  untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada setiap stakeholder dalam mencapai tujuan  bersama.  Koordinasi  yang  baik  dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, demikian  sebaliknya  (Wolff,  2010).  Sementara kerja sama dengan stakeholder terkait dimaksudkan agar terjadi distribusi sumber daya (kesepakatan untuk  berbagi sumber  daya)  dalam mencapai  tujuan  bersama.  Hal  yang  perlu diperhatikan  jika  kerja  sama  dapat  terus  terjalin stakeholder terkait  dalam  lingkungan  kolaboratif adalah sikap toleransi, kesabaran dan penerimaan pendapat orang lain (Hoffmann et al ., 2012). Kebijakan  pengelolaan  kolaborasi  harus didukung oleh kebijakan yang memadai dan dapat diimplemetasikan.  Kebijakan  tersebut  sangat diperlukan  dalam  memberikan  kepastian  akan hak/penguasaan  dan  pengelolaan  sumber  daya hutan.  Kepastian  penguasaan  sangat  strategis dalam mendorong pengelolaan sumber daya milik bersama  menjadi  efektif  (Kitamura  &  Clapp, 2013).  Ketidakpastian  hukum  akan  meyebabkan kerusakan hutan (Kartodihardjo, 2013), ketimpangan  dan  ketidakjelasan  penguasaan (Prayogo,  2010).  Pemerintah  telah  menerbitkan Permenhut  No.  P.19/Menhut-II/2004  sebagai landasan  pengelolaan  kolaborasi  pada  kawasan konservasi.  Akan  tetapi  kolaborasi  dalam permenhut  tersebut  lebih  menitikberatkan  pada kegiatan  pemanfaatan  pariwisata  alam  dan  jasa lingkungan,  belum  mengakomodasi  pemanfaatan tradisional  bagi  masyarakat  setempat  (Wakka et al., 2015).  Dalam  keadaan  norma  hukum  tertulis tidak  tersedia  maka  asas  keadilan  menjadi pertimbangan  (Wantu,  2012).  Selain  itu, kreativitas pengelola TN Babul dalam menerjemahkan  dan  menyusun  kebijakan  yang pro rakyat sangat diperlukan.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Faktor  kunci  keberhasilan  pengelolaan kolaborasi  TN  Babul  adalah:  1)  dukungan kebijakan pemerintah yang memadai,
2)  kemampuan  membangun  jaringan  kerja
dengan stakeholder lain,  3)  kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, 4)  kemampuan  menjalin  kerja  sama  dengan berbagai stakeholder ,  5)  kesadaran  akan  saling ketergantungan  kepentingan  antar stakeholder , dan  6)  kapasitas  SDM  pelaksana  kolaborasi. Berdasarkan faktor kunci tersebut maka skenario pengembangan  kolaborasi  pada  masa  yang  akan datang  adalah  skenario  optimis  dengan  jalan meningkatkan kesadaran akan saling ketergantungan kepentingan, meningkatkan
kompetensi SDM pelaksana kolaborasi, meningkatkan  kemampuan  membangun  jaringan kerja  dengan stakeholder lainnya,  meningkatkan kemampuan  melakukan  koordinasi  dengan stakeholder terkait,  meningkatkan  kemampuan menjalin  kerja  sama  dengan stakeholder terkait, serta  dukungan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang memadai  yang  memberi  ruang  lebih  luas  bagi masyarakat  dalam  pemanfaatan  kawasan  TN Babul.

## B.  Saran
Dalam  upaya  mewujudkan  skenario  optimis pengelolaan  kolaborasi  TN  Babul,  hal  pertama yang  perlu  dilakukan  oleh  setiap stakeholder adalah meningkatkan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) staf yang terlibat dalam pengelolaan  kolaborasi.  Peningkatan  kapasitas staf yang terlibat akan meningkatkan kemampuan dalam  membangun  jaringan  kerja,  melakukan koordinasi,  menjalin  kerja  sama  serta  kreativitas dalam  merumuskan  kebijakan  yang  adil  dan saling menguntungkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  dan  apresiasi  yang sebesar-besarnya  disampaikan  kepada  Kepala Balai  Litbang  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Makassar,  Kepala  Balai  dan  Staf  TN  Babul  serta masyarakat sekitar TN Babul atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan  naskah  ini.  Terima  kasih  dan apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Ris Hadi  Purwanto,  Ibu  Erny  Poedjirahjoe  atas bimbingannya selama pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amoro, R. A. (2011). Strategi pengembangan agrowisata di  PT.  Perkebunan  Nusantara  VIII  Kebun  Ciater Kabupaten  Subang  dengan  pendekatan  analisis prospektif. (Skripsi).  Bandung:  Universitas Pendidikan Indonesia.
Armitage,  D.  R.,  Plummer,  R.,  Berkes,  F.,  Arthur,  R.  I., Charles,  A.  T.,  Davidson-Hunt,  I.  J.,  and Wollenberg,  E.  K.  (2009).  Adaptive  co- management  for  social-ecological  complexity. Frontiers  in  Ecology  and  the  Environment , 7 (2), 95–102. http://doi.org/10.1890/070089.
Balai  TN  Babul.  (2008). Rencana  pengelolaan  jangka panjang  Balai  Taman  Nasional  Bantimurung periode  2008  –  2028  Kabupaten  Maros  dan Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Maros:  Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Barnes,  J.,  and  Liao,  Y. (2012). The  effect  of  individual, network,  and  collaborative  competencies  on  the supply  chain  management  system. International Journal of Production Economics , 140 (2), 888–899. http://doi.org/10.1016/j.ijpe. 2012.07.010
Bennett, N. J., and Dearden, P. (2014). Why local people do  not  support  conservation:  Community perceptions  of  marine  protected  area  livelihood impacts,  governance  and  management  in Thailand. Marine Policy , 44 , 107–116. http://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.017
Bourgeois,  R  and  Jesus,  F.  (2004). Participatory prospective  analysis:  Exploring  and  anticapting challenges with stakeholder . UNESCAP-CAPSA.
Clarke, A., and Fuller, M. (2010). Collaborative strategic management: Strategy formulation and implementation  by  multi-organizational  cross- sector  social  partnerships. Journal  of  Business Ethics , 94 (SUPPL. 1), 85–101. http://doi.org/10.1007/s10551-011-0781-5
Dollahite, J. S., Nelson, J. A., Frongillo, E. A.,  and Griffin, M.  R.  (2005).  Building  community  capacity through  enhanced  collaboration  in  the  farmers market nutrition program. Agriculture and Human Values , 22 , 339 – 354. http://doi.org/10.1007/s10460-005-6050-4 Ernoul, L., and Wardell-Johnson, A. (2013). Governance in  integrated  coastal  zone  management:  a  social networks  analysis  of  cross-scale  collaboration.
Environmental  Conservation , 40 (3),  231–240. http://doi.org/10.1017/ S0376892913000106
Hardjomidjojo  H.  (2002). Metode  analisis  prospektif . Departemen  Teknologi  Industri  Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Bogor: IPB.
Hoffmann,  B.  D.,  Roeger,  S.,  Wise,  P.,  Dermer,  J.,
Yunupingu,  B.,  Lacey,  D.,  and  Panton,  B.  (2012). Achieving  highly  successful  multiple  agency collaborations  in  a  cross-cultural  environment: Experiences  and  lessons  from  Dhimurru Aboriginal  Corporation  and  partners. Ecological Management  and  Restoration , 13 (1),  42–50. http://doi.org/10.1111/j.1442- 8903.2011.00630.x
Innes,  J.E.  and  Booher,  D.E.  (2003).  Collaborative Policymaking:  Governance  Through  Dialogue.  in Hajer,  M.A.  and  Wagenaar,  H.  (Ed). Deliberative Policy  Analisys . Understanding  Governance  in  the Network Society . Cambrige University Press.
Jusuf, Y., Supratman, dan Alif, K.S.M. (2010). Pendekatan Kolaborasi  dalam  Pengelolaan  Taman  Nasional Bantimurung  Bulusaraung:  Strategi  Menyatukan Kepentingan  Ekologi  dan  Sosial  Ekonomi Masyarakat .Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02.
The Center for People and Forest. RECOFTC.
Kapucu,  N.,  and  Garayev,  V.  (2012).  Designing, Managing, and Sustaining Functionally Collaborative Emergency Management Networks. The  American  Review  of  Public  Administration ,
43 (3),  312  –  330.  http://doi.org/10.1177 /0275074012444719
Kapucu,  N.,  Yuldashev,  F.,  and  Bakiev,  E.  (2009).
Collaborative Public Management and Collaborative Governance : Conceptual Similarities  and  Differences. European  Journal  of Economic and Political Studies , 2 (1), 39–60.
Kartodihardjo,  H.  (2013).  Masalah  cara  berpikir  dan praktek  kehutanan.  Refleksi  dan  evaluasi.  In Kartodihardjo,  H.  (Ed). Kembali  ke  jalan  yang lurus:  Kritik  penggunaan  ilmu  dan  praktek kehutanan Indonesia . Yogyakarta: Nailil Printika.
Kitamura, K. and Clapp, R.A. (2013). Common property protected  areas:  community  control  in  forest conservation. Land  Use  Policy,  34 (2),  204-212. http://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.03.008
Komite  PPA-MFP  and  WWF  Indonesia.  (2006). Kemitraan  dalam  pengelolaan  taman  nasional: Pelajaran  untuk  transformasi  kebijakan .  Jakarta: WWF Indonesia dan MFP Dephut DFID.
Lank,  E.  (2006). Collaborative  advantage:  How organization  win  by  working  together. New  York. Palgrave Macmillan.
Laws,  D.,  Hogendoorn,  D.,  and  Karl,  H.  (2014).  Hot adaptation:  What  conflict  can  contribute  to collaborative  natural  resource  management. Ecology and Society , 19 (2), 39-47. http://doi.org/10.5751/ES-06375-190239
Leach,  W.  D.  (2006).  Collaborative  evidence  and democracy :  Collaborative  public  management from  western  watershed  partnerships. Public Administration  Review , 66 (Special  Issue: Collaborative Public Management), 100–110.
Lee,  D.,  Huh,  Y.,  and  Reigeluth,  C.  M.  (2015). Collaboration, intragroup conflict, and social skills in  project-based  learning. Instructional  Science , 43 (5),  561–590.  http://doi.org/10.1007/s11251- 015-9348-7
Mcguire,  M.  (2006).  Collaborative  what  we  public management :  Collaborative  assessing  know  and how we know it. Public Administration Review , 66 , 33–43.
Nuh,  M.,  Darwin,  M.,  dan  Widaningrum,  A.  (2006). Dinamika  kolaborasi  a-Stakeholders  dalam strategi  anti-trafficking  di  Kota  Bandung. SOSIOSAINS, 19 (2), 221 – 233.
O’Leary,  R.,  and  Vij,  N.  (2012).  Collaborative  public management: Where have we been and where are we  going? The  American  Review  of  Public
Administration , 42 (5), 507–522. http://doi.org/10.1177/0275074012445780
Prayogo,  D.  (2010).  Anatomi  konflik  antara  korporasi dan  komunitas  lokal  pada  industri  geotermal  di Jawa  Barat. Jurnal  Makara,  Sosial  Humaniora, 14 (1), 25-34.
Rahmana,  S.  (2011). Strategi  pengembangan  Villa  Air Natural Resort untuk meningkatkan atraksi wisata di  Kabupaten  Bandung  Barat  dengan  pendekatan analisis prospektif. (Skripsi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Raik,  D.  B.,  Becker,  D.  J.,  and  Siemer,  W.  F.  (2006). Capacity  building :  A  new  focus  for  collaborative approaches  to  community-based  suburban  deer management? Wildlife Society Bulletin , 34 (2), 525- 530.
Rosalino, L.M and Grilo C. (2011). What drives visitors to  protected  area  in  Portugal:  accessibilities, human  pressure  or  natural  resources? Journal  of tourism and sustainabillty, 1 , 3-11.
Solomon, J., Jacobson, S. K., and Liu, I. (2012). Fishing for a solution: can collaborative resource management  reduce  poverty  and  support conservation? Environmental Conservation , 39 (1), 51–61. http://doi.org/10.1017/ S0376892911000403 Wakka,  A.  K.  (2013). Masyarakat  dan  taman  nasional. Akomodasi  kepentingan  masyarakat  dalam pengelolaan  Taman  Nasional  Bantimurung Bulusaraung .  Fakultas  Kehutanan.  Program Pascasarjana.  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Wakka, A.K. dan Awang, S.A. (2015). Strategi akomodasi kepentingan  masyarakat  dalam  pengelolaan Taman  Nasional  Bantimurung  Bulsaraung, Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan, 12 (1), 1-12.
Wakka,  A.K.,  Awang,  S.A.,  Purwanto,  R.H.  and Poedjirahajoe,  E.  (2012).  Peremajaan  kemiri ( Aleurites mollucana Wild.)  pada kawasan Taman Nasional  Bantimurung  Bulusaraung.  (Sebuah Tinjauan  Kebijakan  Pemerintah). Jurnal  Analisis
Kebijakan Kehutanan, 9 (3), 176-189. Wakka, A.K., Muin, N. dan Purwanti, R. (2015). Menuju pengelolaan kolaborasi Taman Nasional Bantimurung  Bulusaraung,  Provinsi  Sulawesi Selatan. Jurnal  Penelitian  Kehutanan  Wallacea , 4 (1), 41-50.
Wantu,  F.  M.  (2012).  Mewujudkan  kepastian  hukum, keadilan  dan  pemanfaatan  dalam  putusan  hakim di  peradilan  perdata. Jurnal  Dinamika  Hukum, 12 (3), 479–489. Wibowo,  Y.  (2005). Analisis  daya  saing  perusahaan daerah  perkebunan.  Studi  Kasus  PD.  Perkebunan Kabupaten  Jember. (Tesis).  Sekolah  Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Wibowo,  Y.  (2010).  Analisis  prospektif  strategi pengembangan  daya  saing  perusahaan  daerah perkebunan. AGROINTEK, 4 (2), 104 – 113
Wolff, T. (2010). The Power of collaborative solution: Six principles  and  effective  tool  for  building  healthy communities . San Francisco: Jossey- Bass.
Zachrisson,  A.,  and  Beland-Lindahl,  K.  (2013).  Conflict resolution  through  collaboration:  Preconditions and limitations in forest and nature conservation controversies. Forest  Policy  and  Economics , 33 , 39–46.
http://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.04.008