El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi )
Bukhari Ali Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Email: bukhariali@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Alquran dan Hadis merupakan pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai  persoalan  yang  mereka  hadapi  oleh  umat  Islam.  Namun, tidak  semua  persoalan  yang  timbul  di  masyarakat  termuat  secara detail dalam keduanya. Hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan  Hadis  banyak  yang  bersifat  global.  Selain  itu,  ada  perbedaan kondisi antara masa turunnya Alquran dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu  dengan  segala  probematika  dan  masalahnya  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Timbulnya  berbagai  masalah  baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala  daya  upayanya  untuk  berijtihad  menetapkan  hukum  dengan menggunakan  metode-metode  tertentu,  termasuk  menggunakan al- Qawā’id al -Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh). Al- Qawā’id al -Fiqhiyah disusun  untuk  mempermudah  memahami  masalah-masalah partikular ( juz’iyyat ) dan kasus-kasus yang serupa ( al-asybah wa al- nazhā -ir )  di  dalam  menentukan  hukum  suatu  perkara.  Kaidah tersebut diproduksi dari perbuatan-perbuatan mukallaf yang telah ada hukumnya . Apabila  dianggap  sudah  sesuai  dengan  Alquran  dan Hadis  (menjadi  kaidah  yang  mapan  &  akurat),  maka  para  ulama menggunakan  kaidah-kaidah  tersebut  dalam  menjawab  berbagai persoalan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat,  baik  di  bidang sosial,  ekonomi,  politik,  budaya  dan  sebagainya.  Tulisan  ini  akan mengangkat  salah  satu  contoh  kaidah  fiqh,  yakni: ضقني  لا  داهتجءلاا داهتجءلااب (ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain).
Keyword: Otoritas, Ijtihad, Kaedah Fikih, hukum Islam

## Pendahuluan
Allah  Swt.  memerintahkan  orang-orang  beriman  untuk  menjadikan Alquran  dan  Hadis  sebagai  pedoman  utama  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan yang mereka hadapi. Perintah ini tercermin di dalam Q.S. Al- Nisa’: 59 yang artinya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat  tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah (Alquran)  dan  Rasul  (sunnah),  jika  kamu  benar-benar  beriman kepada Allah dan hari  kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al- Nisa’: 59).
Kenyataanya,  tidak  semua  persoalan  yang  timbul  di  masyarakat termuat  secara  detail  dalam  Kitab  Suci  umat  Islam  tersebut  maupun  dalam Hadis. Hukum-hukum yang terdapat dalam  Alquran dan Hadis kebanyakan bersifat  global.  Selain  itu,  ada  perbedaan  kondisi  antara  masa  turunnya Alquran dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Timbulnya  berbagai  masalah  baru menghendaki  kehadiran  aturan-aturan  yang  baru  pula  dalam  Islam.  Untuk memecahkan  persoalan  ini,  para  ulama  berusaha  mencurahkan  segala  daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode- metode  tertentu,  termasuk  menggunakan al-Qaw ā’id  al -Fiqhiyah (kaidah- kaidah fiqh).
Al-Qaw ā’id  al -Fiqhiyah disusun  untuk  mempermudah  memahami masalah-masalah  partikular  ( juz’iyyat )  dan  kasus-kasus  yang  serupa  ( al- asybah wa al- nazhā -ir ) di dalam menentukan hukum suatu perkara. Kaidah tersebut  diproduksi  dari  perbuatan-perbuatan  mukallaf  yang  telah  ada hukumnya . Apabila  dianggap  sudah  sesuai  dengan  Alquran  dan  Hadis (menjadi  kaidah  yang  mapan  &  akurat),  maka  para  ulama  menggunakan kaidah-kaidah  tersebut  dalam  menjawab  berbagai  persoalan  hukum  yang berkembang di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Tulisan ini akan mengangkat salah satu contoh kaidah fiqh, yakni: داهتجءلااب ضقني لا داهتجءلاا (ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain).

## Konsep Ijtihad dan Otoritasnya
Term ijtihad berasal dari Bahasa Arab, yang diambil dari kata jahada. Secara  etimologis,  ijtihad  adalah  upaya  pengerahan  kemampuan  untuk mencapai suatu perkara yang mengandung beban dan kesulitan. 1 Ijtihad juga dapat  diartikan  dengan  pengerahan  segala  kesanggupan  untuk  mengerjakan sesuatu  yang  sulit,  seperti  mengangkat  batu  yang  berat.  Sedangkan mengangkat benda ringan semisal tongkat, tidak dikatakan melakukan ijtihad. Ini bermakna bahwa, kata ijtihad tidak digunakan terhadap urusan sepele atau
1 Al-Amidi, Al-Ihkam fiUshul al-Ahkam, Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt.), hlm. 396.
pekerjaan-pekerjaan ringan yang dapat dilakukakan oleh semua orang. Ijtihad hanyasanya dipakai pada hal-hal atau pekerjaan yang mengandung kesukaran atau dengan kata lain sulit dilaksanakan.
Secara terminologis, para ulama ushul fiqh telah merumuskan definisi ijtihad dalam beragam redaksi, di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Menurut  Al-Amidi,  ahli  ushul  dari  kalangan  Syafi'iyah,  ijtihad adalah:
ديزملا نع زجعلا سفنلا نم سحي هجو يلع ةيعرشلا ماكحلآا نم ءيشب نظلا بلط يف عسولا غارفتسا
هيف
.
Artinya: “ pengerahan  seluruh  kemampuan  untuk  menentukan sesuatu yang zhanni dari hukum-hukum syara', sehingga mujtahid itu  merasakan  tidak  lagi  dapat  melakukan  upaya  melebihi  dari apa yang  telah dilakukannya itu ” . 2
2) al-Syirazi, mendefinisikan ijtihad:
يعرشلا مكحلا  بلط يف دوهجملا لذب و عسولا غارفتسا
Artinya: pengerahan  seluruh  kemampuan  dan  upaya  seorang mujtahid untuk menemukan hukum syara. 3
3) Al-Ghazali,  dalam  kitab al-Mustashfa, mendefinisikan  ijtihad yakni,
ةعيرشلا ماكحأب ملعلا بلط يف هعسو  دهتجملا لذب
Artinya: upaya  seorang  mujtahid  untuk  mendapatkan  ilmu tentang hukum syara. 4
Beliau juga menambahkan bahwa, ijtihad yang sempurna adalah bila dilakukan dengan usaha yang maksimal dan dirasakan oleh si mujtahid akan ketidakberdayaannya lagi untuk melakukan usaha lebih berat dari itu.
4) Menurut  Abu  Zahrah,  seorang  pakar  ushul  fiqh  kontemporer ijtihad adalah:
هتلدأ نم ةيلمعلا ماكحلأا طابنتسا يف هعسو هيقفلا لذب ةيليصفتلا ا Artinya: usaha  seorang  ahli  fiqh  yang  menggunakan  seluruh kemampuannya  untuk  menggali  hukum  yang  bersifat  amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. 5
Semua definisi yang dikemukakan tersebut mengandung maksud yang jelas.  Misalnya,  " bazl  al-wus'i" atau "istifrāgh  al -wus'i," bermakna  bahwa pekerjaan  yang  dilakukan  tersebut  benar-benar  telah  mengerahkan  daya
2 Ibid.
3 Al-Syirazi, Al-Luma'  fi Ushūl al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hlm. 129.
4 Al-Ghazali, Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl, Juz II, (Beirut: Muassasah al-Tārikh al-‘Arabi, 1993),  hlm. 350.
5 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih, Terj.  Saefullah  Ma'shum  dkk,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),  hlm. 567
kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Sebaliknya, bila upaya yang dilakukannya itu belum sungguh-sungguh maka tidak dikatakan melakukan ijtihad.
Begitu juga dengan al- Ghazali yang memuat kata “ mujtahid” dalam rumusan  definisinya  dan  penggunaan  kata  " fāqih," oleh  Abu  Zahrah, mengandung arti bahwa usaha maksimal yang dilakukan oleh selain mujtahid atau fāqih alias  orang  awam,  tidak  termasuk  ke  dalam  lingkup  definisi  ini. Sedangkan  kata  " zhanni ,"  digunakan  karena  aktivitas  ijtihad  hanya berlangsung dalam hal-hal yang ketentuan hukumnya masih bersifat zhanni, sedangkan  hal-hal  yang  sudah qath'iy  al- dalālah tidak  diijtihadkan  lagi. Demikian  juga  bagi  yang  memakai  kata  " ahkām  al - ‘amaliyah,” menurut mereka,    tidak  digolongkan  melakukan  ijtihad  selain  dalam  bidang  yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.
Memaknai Kaedah al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, hasil ijtihad ada kalanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi. Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan  berkembang,  niscaya  ia  juga  akan  berubah  dan  berkembang.  Mereka kemudian  melahirkan  kaedah  hukum “Lā yunkaru taghayyur  al- ahkām  bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-a hwāl” (perubahan hukum terjadi karena  perubahan  zaman,  lokalitas  dan  situasi  sosial).  Ibnu  al-Qayyim menyusun kaedah ini secara  lebih lengkap, yang berbunyi : “Taghayyur al - fatwā bi taghayyuri al -a zmān wa al -amkinah wa al-a hwāl wa al - niyyāt wa al - ‘awāid” .  (Perubahan  fatwa  disebabkan  perubahan  zaman,  tempat,  kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi). 6
Perubahan  bukan  berarti  pembatalan  hukum  yang  lama,  melainkan hanya penyesuaian terhadap tuntutun keadaan. Menurut Wahbah al- Zuhailī, pembatalan  berbeda  dengan  perubahan.  Perubahan  adalah  persoalan menetapkan  hukum  baru  yang  berbeda  dari  ijtihad  sebelumnya.  Sedangkan pembatalan  ijtihad  terkait  dengan  aspek  kehidupan  dan  fatwa  yang  dapat menjerumuskan kepada perselisihan dan kekacauan di antara manusia. 7 ‘Abd al- ‘Azīz Muhammad ‘Azzām menjelaskan bahwa ijtihad hanya menghasilkan
6 Badri  Khaeruman, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial, (Bandung:  Pustaka Setia, 2010),  hlm. 15. Yusuf al-Qaradhawi menginventarisir 10 faktor penyebab perubahan fatwa: 1) Perubahan tempat; 2) Perubahan waktu; 3) Perubahan kondisi; 4) Perubahan tradisi; 5) Perubahan ilmu pengetahuan; 6) Perubahan kebutuhan manusia; 7) Perubahan kemampuan manusia;  8)  Perubahan  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik;  9)  Perubahan  pemikiran,  10) Musibah.  Yusuf  al-Qaradhawi, Faktor-Faktor  Pengubah  Fatwa, (Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar, 2009), hlm. 53-54
7 Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 1, (Dār al-Fikr al- Mu’āshir, 2005), hlm. 138
suatu  kesimpulan  hukum  pada  tingkat zhanni, dan  semua  hasil  ijtihad memiliki potensi benar dan salah. Ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada yang pertama, karena keduanya sama-sama pada kategori zhanni . Oleh sebab itu, sesuatu yang zhanni tidak dapat membatalkan sesuatu lainnya yang juga bersifat zhanni . 8
Makanya Sayyid Sabiq berpandangan bahwa apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara berdasarkan ijtihadnya kemudian muncul hukum baru  darinya  yang  bertentangan  dengan  hukum  yang  pertama  maka  hukum baru itu tidaklah merusak hukum yang pertama. Demikian pula bila diajukan kepadanya  keputusan  dari  hakim  lain,  sedang  dia  tidak  sependapat  dengan yang  demikian,  maka  keputusan  hukum  yang  lain  itu  tidaklah  merusak keputusan yang telah ditetapkannya. 9
Hal  senada  juga  diutarakan  Mohammad  Hashim  Kamali  dengan mencontohkan  seorang  hakim  yang  memutus  suatu  sengketa  atas  dasar ijtihadnya sendiri ketika tidak ada teks yang jelas untuk menentukan persoalan tersebut.  Kemudian  hakim  ini  pensiun  dan  hakim  lainnya  dari  tingkatan peradilan yang sama mengkaji kembali perkara tersebut dan dengan ijtihadnya sendiri menemukan kesimpulan berbeda atas persoalan yang sama.  Perbedaan ijtihad  ini  tidak  mempengaruhi  otoritas  ijtihad  yang  pertama  semata-mata karena  satu  ijtihad  tidak  dapat  dibalikkan  oleh  putusan  ijtihad  yang  lain, 10 sesuai dengan kaidah yang berlaku, al- ijtihādu lā yunqadhu bi al - ijtihādi.
Di  sisi  lain,  ada  pula  yang  mengkritisi  keberadaan  kaidah  tersebut. Kritikan muncul dikarenakan bisa saja terjadi hasil ijtihad dihapus oleh ijtihad lain  yang  dianggap  lebih  benar,  seperti qaul  qad ī m dan qaul  jad ī d Imam S yafi’i .  A.  Djazuli  memandang  bahwa  ada  kesalahan  dari  sebagian  orang dalam  memahami  kaidah  tersebut.  Menurutnya,    yang  dimaksud  dengan kaidah  “ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain” adalah sah segala perbuatan  yang  telah  dilakukan  dengan  dasar  ijtihad  yang  pertama.  Tetapi kemudian  dengan  pentarjihan,  muncul  hukum  hasil  ijtihad  yang  baru  dan diterapkan. Dengan demikian, hasil ijtihad yang lalu berlaku pada masa yang lalu dan hasil ijtihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang sampai nanti terjadi perubahan lagi. Artinya, hasil ijtihad yang sekarang tidak berlaku surut kepada masa yang lalu, sehingga manghapuskan hasil ijtihad yang telah lalu. 11
8 ‘Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām, Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dār al- Hadīts, 2005),  hlm. 234
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid 14, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al- Ma’arif, 1997), hlm. 38
10 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 201
11 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindarkan  kesalahpahaman  terhadap kaidah tersebut, Djazuli menawarkan penjelasannya dengan:
قحلالا داهتجلإبا ةيضالما هماكحأ ضقنت لا قباسلا داهتجلإا نأ
“hukum ijtihad yang telah lalu tidak dihapus (tetap berlaku pada masa lalu) dengan  adanya  hukum  hasil  ijtihad  yang  datang  kemudian  (yang  mulai berlaku sejak ditetapkannya)” 12
Sebenarnya,  ijtihad  yang  dilakukan  seseorang  adakalanya  untuk kepentingan diri sendiri dan adakalanya untuk kepentingan memberikan fatwa atau  memberikan  keputusan  suatu  persengketaan.  Apabila  seseorang berijtihad  untuk  dirinya  sendiri  dan  setelah  hasil  ijtihadnya  diamalkan ketahuan  salahnya,  maka  ia  harus  membatalkan  ijtihadnya  yang  pertama dengan  yang  kedua.  Misalnya  seorang  mengkhulu’  (talak  rebus)  isterinya yang  sudah  ditalak  dua.  Kemudian  dia  berijtihad.  Dari  hasil  ijtihad  itu  dia berpendapat bahwa khul u’ bukan talak. Karena itu ia lalu meruju k isterinya. Akan tetapi, kemudian ternyata baginya bahwa khulu’ itu adalah talak. Maka dalam  keadaan  yang  demikian  itu  ia  wajib  menceraikan  isterinya  yang dirujuknya itu. 13
Sedangkan mujtahid yang berijtihad untuk kepentingan memberikan fatwa  atau keputusan suatu persengketaan dan kemudian ternyata apa yang telah  difatwakan  atau  diputuskan  itu  bertentangan  dengan  suatu  nash  atau ijma ’ , maka ia wajib memberitahukan kepada orang yang telah diberi fatwa atau  membatalkan  keputusan  yang  telah  diambilnya,  seperti  tindakan  yang dilakukan  oleh  Abdullah  bin  Mas’ud  ra. Beliau  telah  memberikan  fatwa kepada seorang laki-laki di Kufah perihal halalnya  ibu isterinya yang telah ditalak  sebelum  dikumpuli.  Atas  fatwa  itu  orang  laki-laki  tersebut  terus mengawini bekas mertuanya. Akan tetapi, setelah beliau pulang ke Madinah dan mengetahui bahwa fatwanya dahulu itu salah, lalu kembali lagi ke Kufah untuk  mencari  orang  laki-laki  yang  pernah  diberi  fatwa.  Setelah  bertemu keduanya lalu diceraikan. 14
12 Ibid.
13 Mukhtar  Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 388. Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid  1,  (Dār  al-Fikr  al-Mu’āshir,  2005),  hlm.  138.  Malik  dan  Jumhur  berpendapat  bahwa khulu’  adalah  talak.  Abu  hanifah  menyamakan  khulu’  dengan  talak  dan  fasakh  sekaligus. Sedang syafii menilai khulu’ adalah fasakh. Kegunaan pemisahan tersebut untuk mengetahui apakah  khulu’dihitung  dalam  bilangan  talak  atau  tidak.  Jumhur  fuqaha  menjadikannya sebagai  talak  ba’in.  demikian  itu  karena  apabila  suami  dapat  merujuk  istrinya  pada  masa iddah, maka penebusannya tidak akan berarti lagi. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 558
14 Mukhtar  Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami..., hlm. 388
Adapun  bila  mujtahid  tersebut  beralih  dari  ijtihadnya  yang  pertama kepada  ijtihad  yang  kedua  yang  dianggapnya  lebih r ā jih ,  bukan  karena berlawanan dengan nash atau ijma’, dalam hal ini dibedakan antara pemberian fatwa  dengan  keputusan.  Dalam  memberikan  fatwa  ia  tidak  harus memberitahukan kepada orang yang diberi fatwa tentang perubahannya itu. Andai kata orang yang diberi fatwa mengetahui bahwa si pemberi fatwa telah mencabut  fatwanya  setelah  ia  mengamalkan  fatwanya,  maka  tidaklah  batal apa  yang  telah  diamalkan  itu.  Akan  tetapi,  bila  ia  mengetahui  sebelum mengamalkannya  ia  wajib  membekukannya  sampai  ia  meminta  fatwa mujtahid  yang  lain.  Kemudian  fatwa  yang  kedua  ini  dipilihnya  guna menghilangkan keraguaan pada fatwa yang pertama.
Sedangkan  dalam  menyelesaikan  suatu  persengketaan,  seorang mujtahid  tidak  boleh  membatalkan  keputusannya  dengan  hasil  ijtihad  yang kedua.  Karena  akibat  pembatalan  tersebut  menyebabkan  ketidakpastian hukum dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim. Kecuali keputusan tersebut memang nyata-nyata bertentangan dengan dalil qath’i yang bersumber dari nash, ijma’ dan qiyas jali. 15
Jadi  harus  dipahami  bahwa  hasil  ijtihad  seorang  mujtahid  yang berprofesi sebagai hakim tidak sama dengan ijtihadnya seorang mufti. Hal ini tentu  saja  membawa  dampak  masing-masing  apabila  hasil  ijtihad  mereka dibatalkan.  Hasby  menyebutkan  segi-segi  perbedaan  keputusan  hakim  dan fatwa mufti, yaitu:
1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan.
2. Putusan  hakim  berlaku  untuk  penggugat  dan  tergugat,  berbeda  dengan fatwa boleh diterima boleh tidak.
3. Putusan hakim yang berbeda dengan mufti dipandang berlaku dan fatwa mufti  tidak  dapat  membatalkan  putusan  hakim,  sedang  putusan  hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
4. Mufti tidak dapat memberi putusan kecuali apabila ia telah menjadi hakim berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila  telah merupakan suatu  keharusan  dan  boleh  memberi  fatwa  apabila  belum  merupukan suatu keharusan. 16
Meski ada perbedaan antara hasil ijtihad seorang mufti dengan hakim akan tetapi Muslehuddin berpandangan bahwa seorang hakim juga tidak diikat oleh keputusannya terdahulu. Ia dapat menarik kembali jika menyadari bahwa pendapatnya  terdahulu  tidak  benar.  Keputusannya  mungkin  berpengaruh mengikat kelompoknya dalam kasus yang telah ia putuskan, tetapi itu tidak dapat  dianggap  sebagai  hukum  dan  pengadilan  tidak  terikat  untuk
15 Wahbah  al-Zuhailī, Al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, Jilid  1,  (Dār  al-Fikr  al- Mu’āshir, 2005), hlm. 138
16 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar hukum Islam ...., hlm. 184
mengikutinya.  Dalam  Islam  tidak  ada  konsepsi  hukum  buatan  hakim. 17 Pandangannya  ini  diperkuat  dengan  Instruksi  khalifah  Umar  kepada  Abu Musa al- Asy’ari dalam bentuk surat : “Setelah memberikan keputusan, jika dipertimbangkan kembali ternyata kau menemukan  pendapat yang berbeda, maka  janganlah  kau  pertahankan  pendapat  yang  telah  kau  putusakn,  tetapi tariklah  kembali;  karena  keadilan  tidak  dapat  diabaikan,  dan  kau  harus mengetahui  bahwa  lebih  baik  menarik  kembali  daripada  melakukan ketidakadilan”. 18
Penerapan Kaedah al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi Yang  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  kaidah al- ijtihādu  lā yunqadhu bi al- ijtihādi adalah ijmā’ al - shahābah. 19 Para sahabat Rasulullah saw. yang terkenal sebagai mujtahid di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khathab,  Ali  bin  Abi  Thalib,  Zaid  bin  Tsabit,  Abdullah  ibn  Abbas  dan Abdullah ibn Mas’ud. Dalam berbagai kasus, hasil  ijtihad mereka berbeda - beda.  Abu  Bakar  r.a  pernah  memutuskan  sejumlah  perkara  hukum  yang berlawanan dengan hasil ijtihad Umar r.a., begitu pula sebaliknya.  Namun apa yang diputuskan oleh Abu Bakar tidak sampai  membatalkan keputusan Umar. 20 Keputusan  Mujtahid  Sahabat  yang  saling  berbeda  dan  tidak membatalkan  salah  satu  putusan  yang  mendahuluinya  diterima  oleh  para sahabat, sehingga merupakan ijma’.
Perbedaan hasil ijtihad tidak saja terjadi antara mujtahid  satu dengan yang lain. Terkadang seorang mujtahid sahabat juga menetapkan suatu hukum yang berbeda dengan hasil  ijtihadnya sendiri sebelumnya. Kasus seperti ini pernah  dipraktikkan  Umar  bin  Khaththab,  dalam  menyelesaikan  masalah musytarakah. Musytarakah merupakan  masalah  pembagian  harta  pusaka, dimana seorang wanita mati meninggalkan suami, ibu, beberapa saudara laki- laki seibu dan beberapa saudara laki-laki sekandung. 21 Dalam hal ini, Umar memutuskan bahwa suami mendapatkan ½ bagian, ibu memperoleh 1/6, dan selebihnya  adalah  1/3  diberikan  kepada  saudara  laki-laki  seibu.  Sedangkan saudara  laki- laki  kandungnya  yang  ‘ ashabah tidak  mendapatkan  bagian,
17 Muhammad  Muslehuddin, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 113-114 18 Wahbah al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 1...., hlm.138 19 Al-Suyūthi, Al-Asybāh wa al-Nadzāir  fī al-Furū’ , (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 71.  ‘Abd  al-‘Azīz  Muhammad  ‘Azzām, Al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah  ...., hlm.  234.    Sejauh bacaan penulis, hanya Juhaya S. Praja yang menyatakan bahwa kaidah tersebut dipetik dari teks  Alquran: Lā  taziru  wāziratan  wizra  ukhra. Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam,
(Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 120
20 Ibid.
21 Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, (Jakarta: Khalifa, 205), hlm. 337-338
lantaran  sudah  tidak  ada  sisa  lagi.  Langkah  yang  ditempuh  Umar  ini sebenarnya sesuai dengan petunjuk nash Alquran. 22
Kemudian  pada  kesempatan  lain  dalam  kasus  yang  serupa,  Umar memutuskan  bahwa  Saudara  kandung  tersebut  berserikat  dengan  beberapa Saudara  seibu  dalam  menerima  1/3  harta  peninggalan.  Keputusannya  ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaduan beberapa saudara laki-laki sekandung yang tidak mendapat bahagiannya. “wahai Amirul mukminin, kami satu bapak dengan mayat sedangkan mereka (saudara seibu) tidak. Kami juga satu ibu dengan mayat sebagaimana mereka satu ibu dengannya. Jika kamu menahan kami untuk mendapatkan warisan sebab bapak kami, maka kami seharusnya mendapatkan  warisan  disebabkab  ibu  kami,  sebagaimana  mereka mendapatkan  warisan  disebabkan  ibu  mereka.  Dan  jika  demikian,  mereka mengganggap bapak kami keledai. Bukankah kami dilahirkan dari rahim yang sama?” Pengaduan ini ditanggapi Umar dengan mengatakan: “ Kalian benar. Kalian  akan  bersama-sama  membagi  1/3  kelebihan  warisan  itu  dengan saudara seibu kalian ” . 23
Setelah Umar r.a merubah pendapatnya dengan adanya musyarakah, ada  yang  mengajukan  pertanyaan  kepadanya: “ dulu  engkau  memberikan bagian  1/3  kepada  saudara  seibu.  Kenapa  sekarang  engkau  juga memberikannya  kepada  saudara  sekandung  mayat? Beliau  menjawab:  ‘ كلذ اذه و انيضق ام ىلع ىضقن ام ىلع " ( Itu adalah keputusan saya dahulu, dan ini adalah keputusan yang sekarang). 24 Keputusan Umar yang terakhir ini tidak sampai mencabut keputusannya yang dahulu meskipun berbeda.
Di waktu yang lain, Umar r.a pernah memberikan keputusan hukum terhadap  seorang  wanita  musyrik  lantaran  kesyirikannya,  tetapi  pada  tahun berikutnya  ia  membiarkan  kasus  yang  sama.  Ketika  ada  yang  bertanya
22 “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  para  isteri  memperoleh  seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka  para  isteri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari  keduanya  itu  seperenam harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya  dengan  tidak  memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris.  (Allah  menetapkan  yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Nisa’:12). 23 Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab.... , hlm. 337-338
24 Ibid ., hlm. 338. Al-Suyūthi, Al-Asybāh wa al-Nadzāir ...., hlm. 72
mengenai hal ini Umar menjawab: “itu adalah keputusa n hukum kami yang dulu,  sedangkan  keputusan  hukum  kami  yang  sekarang  seperti  ini.” 25 Terhadap praktik Umar tersebut, Ibnu Qayyim berkomentar: ”Dalam kedua ijtihadnya  ini,  Amirulmukminin  mengambil  keputusan  yang  menurut  dia adalah benar”. 26
Dengan demikian, Keputusan seorang mujtahid yang saling berbeda tidak  membatalkan  salah  satu  keputusan  yang  mendahuluinya,  sehingga lahirlah kaidah: al- ijtihādu lā yunqadhu bi al - ijtihādi.
Lebih  jauh  mengenai  hal  ini  Hasbi  ash-shiddieqy  menjelaskan: Apabila  para  mujtahid  berijtihad  dalam  sesuatu  kejadian  untuk  mengetahui hukumnya, kemudian condonglah keyakinannya kepada sesuatu hukum, maka jika ia berijtihad untuk dirinya dan telah ia amalkan ijtihadnya itu, kemudian berubah pendapatnya, lazimlah ia rubah apa yang telah ia tegakkan atas ijtihad pertama. Umpamanya, seorang yang dituntun oleh ijtihadnya kepada pendapat bahwa  khulu’  itu  fasakh,  tidak  mengurangi  bilangan  talak.  Maka  ia  pun menikah dengan perempuan yang telah tiga kali dikhulu’. Kemudian be rubah ijtihadnya,  yakni  ia  be rpendapat  bahwa  khulu’  adalah  talak,  lazimlah  ia melepaskan  itu  tidak  boleh  ditahan  lagi.  Tetapi  jika  ia  seorang    hakim  dan memutuskan hukum menurut hasil ijtihadnya kemudian merubah ijtihadnya itu  maka  tidak  boleh  lagi  baginya  merusakkan  hukum  yang  telah  lalu. Demikian  pula  tidak  boleh  lagi  bagi  orang  lain  yang  menyalahi  ijtihadnya membatalkan hukum yang telah diberikan itu dengan syarat hukum itu tidak nyata berlawanan dengan nash dan dalil yang qath’i . 27
Karena  itu,  apabila  seorang  mujtahid  menetapkan  bahwa  talak  tiga sekaligus, dihukum satu dan dibenarkan lelaki yang menjatuhkan talak rujuk kepada isterinya itu dalam masa iddah, tidaklah boleh  bagi hakim lain yang tidak  menyetujui  ijtihad  tersebut  memisahkan  lelaki  tersebut  dari  isterinya. Karena tidak ada keterangan yang tegas dan qath ’ i yang menerangkan bahwa talak tiga dalam sekali sebut jatuh tiga. 28
Contoh  lain  adalah,  seorang fāsiq mempersaksikan  suatu  perkara hingga diambil suatu keputusan oleh hakim atas persaksiannya itu. Beberapa waktu kemudian setelah keputusan hakim menjadi tetap dan dijalankan oleh pihak  terhukum,  ia  mencabut  persaksiannya  lalu  bertaubat  dan  mengulang persaksiannya kembali. Dalam hal ini tidak dapat diterima, sebab menerima
25 Al-Mawardi, Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah, Terj. Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 129 26 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid 14...., hlm. 39 27 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 151-152
28 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar hukum Islam ...., hlm. 152
persaksiannya  kembali  setelah  dia  bertaubat  termasuk  dalam  kriteria membatalkan ijtihad dengan ijtihad yang baru. 29
Namun  demikian,  bukan  berarti  bahwa  tidak  ada  keputusan  hakim mujtahid yang tidak dapat dibatalkan oleh hakim mujtahid yang lain.
Keputusan hakim mujtahid dikatakan batal apabila terdapat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud terletak pada 3 tempat : 30
1) Terletak  pada  isi  keputusan  itu  sendiri.  Kesalahan  yang  terletak  pada keputusan disebabkan keputusan itu berlawanan dengan nash atau ijma’ atau qiyas jali.
Sebagai contoh putusan hakim yang berlawanan dengan nash misalnya suatu keputusan yang isinya mengesahkan perkawinan seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang sudah ditalak tiga yang sudah diceraikan oleh suami  kedua  dalam  pernikahan  muhallil  (pernikahan  yang  hanya bermaksud  untuk  menghalalkan  kepada  suami  yang  pertama  untuk mengawini  kembali  dengan  ketentuan  bahwa  perkawinannya  dengan suami yang kedua tidak sampai terjadi persetubuhan). Keputusan tersebut berlawanan dengan sabda Rasulullah saw. yang ditujukan kepada isteri Rifa’ah  al -Qurazhi  yang  telah  ditalak  tiga  dan  dikawini  oleh  Abdur Rahman bin Zubair yang diduga impoten. Nabi bersabda:
)هيلع قفتم( كتليسع قوذي و هتليسع ىقوذت ىتح ,لا ؟ ةعاقر ىلا ىعجرت أ نيديرت أ Artinya: Apakah  kamu  akan  kawin kembali  dengan  Rifa’ah?  Jangan, sebelum kamu merasakan setetes madu Abdur Rahman dan ia merasakan setetes madumu.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Keputusan  hakim  yang  berlawanan  dengan  ijma’  seperti  keputusan hakim yang mengesahkan perkawinan mut’ah. Sebagaiman a telah diketahui bahwa  para  sahabat  dan  ulama  telah  sepakat  mengharamkan  perkawinan mut’ah.
2) Terletak  pada  sebab-sebab  atau  sarana untuk  memberi  keputusan. Misalnya keputusan seorang hakim atas suatu perkara berdasarkan bukti yang tidak jelas atau persaksian palsu.
3) Terletak  pada  kelalaian  Hakim  dalam  memutus  persengketaan  yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya bila salah seorang dari yang  besengketa  itu  adalah  bapak,  atau  anak,  atau  isteri,  sehingga keputusan  dimenangkan  kepadanya.  Atau  salah  seorang  dari  yang bersengketa  adalah  musuhnya,  sehingga  keputusan  tetap  dikalahkan kepadanya.
29 Mukhtar  Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...., hlm. 524 30 Mukhtar  Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...., hlm. 390-391
Terhadap  keputusan-keputusan  yang  salah  seperti  tersebut  di  atas hakim mujtahid yang lain atau hakim yang lebih tinggi daripada hakim yang memutus  semula  dapat  membatalkan  dan  membuat  keputusan  baru. Keputusan yang terakhir inilah yang menjadi keputusan yang tetap yang harus dijalankan dan tidak dapat dibatalkan lagi.
Contoh lain yang dikecualikan dari kaidah ini adalah: 31
1. Jika  seorang  mujtahid  berijtihad  bahwasannya  khulu’  sama  dengan fasakh  lalu  menikahi  perempuan  yang  telah tiga  kali  dikhulu’. kemudian  ijtihadnya  berubah  dan  memandang  khulu’  sebagai  talak maka tidak halal lagi baginya untuk melanjutkan hubungan tersebut. Ia harus meninggalkan ijtihadnya yang lama dan mengamalkan hasil ijtihadnya yang baru.
2. Lahan mati yang dilindungi ( hima ) dan telah ditetapkan menjadi milik umum  sebagai  tempat  tumbuhnya  rerumputan  dan  pengembalaan hewan  ternak,  boleh  dialihkan  pemanfaatannya  untuk  mendirikan sekolah  atau  rumah  sakit  dan  sebagainnnya  melalui  ijtihad  baru seorang Imam.

## Penutup
Ijtihad  merupakan  sarana  untuk  menyelesaikan  berbagai  persoalan hukum  yang  timbul  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  yang  tidak terdapat atau belum jelas ketentuan hukumnya di dalam nash. Oleh sebab itu, aktivitas  ijtihad  harus  berjalan  sepanjang  masa  dan  tidak  boleh  tertutup. Seorang  mujtahid  berkedudukan  sebagai  pelanjut  tugas  para  Nabi  untuk menyampaikan  syari’at  dan  menyelesaikan  per soalan-persoalan  yang dihadapi umat manusia saat mereka memerlukan pengetahuan hukum syara’ dalam masalah tersebut.
Ijtihad  yang  dilakukan  seorang  mujtahid  di  samping  untuk kepentingan diri sendiri,  adakalanya juga sebagai fatwa bagi umat atau dalam rangka  memutuskan  suatu  perkara  hukum  yang  sedang  diperselisihkan. Kaidah al- ijtihādu lā yunqadhu bi al - ijtihādi (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lainnya) lebih relevan dengan kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan profesi Qādhi (Hakim).  Meskipun seorang hakim telah  mengerahkan  seluruh  kemampuan  terbaiknya  untuk  berijtihad  dalam menetapkan hukum  suatu perkara, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan, di antara keputusan-keputusan yang dihasilkannya dapat saja keliru. Kekeliruan tersebut mungkin baru disadarinya di kemudian hari, ketika  perkara  hukumnya  telah  diputuskan  dan  dijalankan  oleh  para  pihak yang berperkara.
31 ‘Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah...., hlm. 240
Dalam  kondisi  yang  demikian,  hakim  tersebut  tidak  dibenarkan menganulir  keputusan  yang  telah  diputuskan  sebelumnya  lalu  mengganti dengan  keputusan  lain  hasil  ijtihad  barunya,  karena  dapat  menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi kedua keputusan tersebut sama-sama berstatus zhanni merupakan hasil  ijtihad yang sama kekuatannya, sehingga tidak dapat saling  membatalkan.  Adapun  mujtahid  yang  berijtihad  untuk  keperluan pribadinya,  tetap  dimungkinkan  untuk  menganulir  hasil  ijtihad  pertamanya lalu menggantinya dengan hasil ijtihad baru.

## Daftar Pustaka
‘Abd al - ‘Azīz Muhammad ‘Azzām, al- Qawā’id al-Fiqhiyyah, Kairo: Dār al - Hadīts, 2005 Al- Ᾱmidī, al- Ihkām  fī  Ushūl  al - Ahkām, Juz.  III,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah, Tt.
Al- Ghazālī, al- Mustashfā  min  'Ilm  al - Ushūl, juz  II,  Beirut:  Muassasah  al- Tārikh al - ‘Arabī, 1993 Al-Mawardi, Al- Ahkām Al - Sulthāniyyah, Terj. Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014 Al- Suyūthi, al- Asybāh wa al - Nazhāir  fī al - Furū’ , Beirut: Dār al -Fikr, Tt Al- Syīrāzī, al- Luma'  fī Ushūl al -Fiqh, Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2006 Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Bandung: Pustaka Setia, 2010 Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam, Bandung:  LPPM-Universitas  Islam Bandung, 2002 Mohammad Hashim Kamali, Membumikan Syariah, Bandung: Mizan, 2013
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002 Muhammad Baltaji, Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab, Jakarta: Khalifa, 2005 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991 Mukhtar  Yahya, Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: Al- Ma’arif, 1997 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al- Ma’arif, 1997
T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

## Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam
Bukhari Ali
Wahbah al- Zuhailī, Al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh, Jilid 1, Dār al -Fikr al- Mu’āshir, 2005
Yusuf al-Qaradhawi, Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009