## PEMAJAKAN DANA DESA

## Abstraksi
UU  nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  mandat  kepada Pemerintah  untuk  mengalokasikan  Dana  Desa.  Dana  Desa  diberikan kepada setiap desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka  mendukung  tugas  dan  fungsi  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara  bertahap  dari  pemerintah  pusat  (APBN)  ke  Kabupaten/Kota (APBD),  dan  selanjutnya  ke  Desa  (APBDes).  Dalam  penggunaan  dana desa,  terdapat  beberapa  kewajiban  pajak  yang  harus  dilakukan  oleh Desa.  Sebagai  suatu  satuan  kerja  yang  mengelola  dana  yang  berasal dari APBN/APBD/APBDes, Desa merupakan pemotong/pemungut pajak. Dengan demikian, desa harus memahami kewajiban sebagai pemotong/ pemungut  pajak.  Berdasarkan  Evaluasi  yang  dilakukan  beberapa  unit Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban  perpajakan  ini  masih  perlu  adanya  perbaikan.  Politeknik Keuangan  Negara  STAN  (PKN  STAN)  melihat  perlunya  pendampingan kepada  beberapa  Desa  untuk  memastikan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan terkait dana desa. Desa yang menjadi objek pendampingan adalah  Desa  Cisereh,  Desa  Margasari,  Desa  Pematang,  dan  Desa Tegalsari  yang  berada  di  Kabupaten  Tangerang.  Berdasarkan  hasil evaluasi dan pendampingan diketahui bahwa secara umum Desa telah melakukan  pemotongan/pemungutan pajak  namun  belum  melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Kata Kunci: Dana Desa, pemotongan dan pemungutan pajak, SPT Masa

## Abstract
Village  law  number  6/2014  gives  mandate  to  the  authority  to  allocate village  fund.  Village  fund  is  given  to  every  village,  as  one  of  income source to run their duties in term of village governance and encourage village development. Village fund distribution is implemented in several stages,  from  central  government  to  regional  government  (Kabupaten/ kota),  and  to  village.  In  term  of  village  fund  expenditure,  village  has obligation according to tax regulation, as a tax withholder. So, village has to  understand  their  obligation  as  a  tax  withholder,  such  as  identify  the object and the recipient of fund, also the rate of withholding tax. Several units in Directorate General of Taxation (DGT), conduct an evaluation and found  that  many  village  hasn’t  do  the  tax  obligation  in  term  of  village fund properly. Accourding to that fact, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN  STAN)  identify  the  needs  of  accompaniment  to  villages  until  they can perform their tax obligation based on tax rules. The accompaniment is implemented in four Villages in Kabupaten Tangerang. The Villages are Cisereh, Margasari, Pematang, and Tegalsari. The results said that these villages haven’t done their tax obligation optimally, especially about filing tax return to KPP
Keywords: Village fund, withholding tax, Tax retun

## Hanik Susilawati Muamarah
1 , Emik Suyani 2

## 1). Pajak, Politeknik Keuangan Negara
STAN 2). Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email : hanik.muamarah@pknstan.ac.id

## PENDAHULUAN
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat  ini  Pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan  meningkatkan  pembangunan  di  desa melalui program dana desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan  secara  bertahap  dari  pemerintah  pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDes).
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat  desa  lainnya,  yaitu  Bendahara  Desa. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Bendahara Desa merupakan salah satu bendahara pemerintah  yang  melakukan  pemotongan  dan/ atau  pemungutan  pajak  atas  pengeluaran  yang berasal  dari  APBDes.  Dengan  demikian,  seorang bendahara  desa  harus  memahami  aspek-aspek perpajakan  agar  dapat  melakukan  pemotongan dan/atau  pemungutan  pajak  sesuai  ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  alokasi  transfer  dana  desa  pada tahun  2018,  Kabupaten  Tangerang  memperoleh alokasi  dana  desa  sebesar  Rp  241.697.257.000 untuk  246  desa  atau  sekitar  Rp1,2  Miliar  untuk masing-masing  desa.  Jumlah  ini  mengalami peningkatan  dibandingkan  tahun  2017,  yaitu sebesar  Rp215.671.732.000.  Meningkatnya  alokasi dana  desa  ini  juga  memerlukan  peningkatan  dari sisi  pendampingan  terkait  penggunaan  dana desa,  untuk  memastikan  bahwa  hak  negara  telah terpenuhi dalam bentuk pajak. Penggunaan dana desa  tersebut  dialokasikan  sebanyak  60%  untuk pembangunan  fisik  dan  40%  untuk  tunjangan perangkat desa.
Desa  Cisereh,  Desa  Margasarai,  Desa Pematang,  dan  Desa  Tegalsari  merupakan  desa yang terletak di kabupaten Tangerang. Desa-desa ini  juga  memperoleh  alokasi  dana  desa  dengan jumlah  Rp1,4  Miliar,  yang  harus  digunakan  untuk kepentingan  pemerintahan  dan  pembangunan desa.  Dengan  demikian,  keempat  desa  ini harus  memahami  kewajiban  perpajakan  terkait penggunaan  dana  desa  yang  mereka  terima, khususnya terkait pemotongan/pemungutan pajak.
Pemotongan dan pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme pelunasan pajak
pada  tahun  berjalan.  Wajib  Pajak  yang  dipotong/ dipungut  dapat  memperhitungkan  pajak  yang telah  dipotong/dipungut  dalam  SPT  Tahunan Pajak  Penghasilan,  sebagai  uang  muka  pajak Pemotongan  dan  pemungutan  pajak,  yang  lazim dikenal  sebagai withholding tax ,  merupakan  salah satu dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.
Mardiasmo  (2011)  mendefinisikan withholding system sebagai    suatu  sistem  pemungutan  pajak yang  memberikan  wewenang  kepada  pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan)  untuk  menentukan  besarnya  pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak yang ditunjuk untuk  melakukan  pemotongan/pemungutan  ini dikenal dengan nama pemotong/pemungut pajak. Sesuai  dengan  ketentuan  UU  nomor  7  Tahun  1983 Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2008  (UU  PPh),  pemotongan/pemungutan  Pajak penghasilan dilakukan atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, maupun Pasal 4 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Dan  Atau  Penjualan Atas  Barang  Mewah  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009 juga menyebutkan bendahara pemerintah merupakan  pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai. Sebagai  bagian  dari  pemerintahan,  Desa,  diwakili oleh  bendaharanya  mempunyai  kewajiban untuk  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan pajak  yang  terutang  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak atas  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Desa.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  atas  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  atas  dana  desa  yang dilakukan  oleh  beberapa  unit  kantor  Direktorat Jenderal  Pajak  pada  tahun  2017  di  Muko- muko,  Balangan,  dan  Buntok,  diketahui  bahwa pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  bendahara desa  masih  perlu  adanya  perbaikan.  Perbaikan yang  perlu  dilakukan  adalah  atas  mekanisme pemotongan/pemungutan, maupun terkait pelaporan SPT Masa.
Beberapa  penelitian  telah  menemukan bahwa  tingkat  kepatuhan  perpajakan  Bendahara pemerintah  masih  perlu  ditingkatkan.  Setyorini (2015)  melakukan  penelitian  atas  kepatuhan bendahara  pemerintah  dalam  pelaporan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) di Banyuwangi dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan bendahara dalam pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai masih rendah. Pelaporan yang dilakukan juga belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap,  dan  jelas  agar  tidak  menimbulkan  sanksi administrasi berupa bunga maupun denda.
Ismilizar (2016) melakukan penelitian terhadap tingkat  kepatuhan  Bendahara  Pemerintah  dalam penyetoran pajak di Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan menemukan bahwa tingkat kepatuhan terkait penyetoran  belum  menunjukkan  100%  karena penyetoran  dilakukan  melewati  batas  waktu penyetoran,  sedangkan  tingkat  kepatuhan  dalam pelaporan  pajak  0  atau  tidak  pernah  melaporkan pajak yang telah disetorkan sebelumnya. Ratnafuri dan  Herawati  (2014)  melakukan  penelitian  terkait pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten  Bangkalan  dan  menemukan  bahwa pelaksanaan  pemotongan  dan  pemungutan pajak  yang  dilakukan  oleh  Bendaharawan  pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Bangkalan  masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Ketidakpatuhan  ini  bisa  disebabkan  karena kurangnya  pengetahuan  perpajakan  maupun pengawasan  dari  instansi  di  atasnya.    Adriani (2000:25)  menyatakan  bahwa  pengetahuan perpajakan  adalah  pengetahuan  mengenai konsep  ketentuan  umum  di  bidang  perpajakan, jenis  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  mulai  dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan  bagaimana  pengisian  pelaporan  pajak. Nur  Hidayati  (2008),  mengemukakan  indikator pengetahuan perpajakan, yang terdiri dari :
1.  Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan.
2.  Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
3.  Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
Sampai  saat  ini,  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  oleh  desa  dilakukan  menggunakan Aplikasi  SISKEUDES.  Desa  melakukan  input  atas transaksi  yang  terkait  pemotongan/pemungutan Pajak  Penghasilan  maupun  PPN,  selanjutnya besarnya Pajak akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi tersebut.
Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan  negara,  salah  satunya  adalah penggunaan dana desa, merupakan kewenangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP).  Aplikasi  SISKEUDES,  juga merupakan  salah  satu    cara  dari  BPKP  untuk mengawasai  pengelolaan  dana  desa.  Namun demikian,  aplikasi  ini  baru  sebatas  penghitungan besarnya pajak, dan belum mengakomodasi terkait pelaporan.
Selain itu, penggunaan aplikasi ini sebenarnya juga  tergantung  dari  pemahaman  desa  terkait objek  pemotongan/pemungutan  pajak.  Apabila desa  salah  melakukan  identifikasi  atas  objek pemotongan/pemungutan,  maka  pajak  yang
dihitung melalui aplikasi juga tidak benar.
PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi yang memfokuskan  diri  dalam  pengelolaan  keuangan negara, berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  terkait  dana desa.  Upaya  peningkatan  kepatuhan  ini  diawali dengan  pendampingan  agar  desa  dapat mengidentifikasi  objek  pemotongan/pemungutan pajak, penerapan tarif, sampai dengan pelaporan SPT Masa kepada administratur pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak.

## MASALAH
Penggunaan  dana  desa  difokuskan  pada dua  hal,  yaitu  pembangunan  infrastruktur  dan kesejahteraan perangkat desa. Untuk merealisasikan hal  tersebut,  tentunya  terdapat  pihak-pihak  yang terlibat.  Misalnya  dalam  pembangunan  jalan, dapat  melibatkan  rekanan  baik  terkait  pembelian bahan  baku,  maupun  dalam  pelaksanaan pekerjaan.  Dengan  demikian,  desa  menjadi pihak  yang  memberikan  penghasilan  pada  para rekanan  tersebut.  Desa  juga  merupakan  pihak yang  memperoleh  manfaat  atas  pekerjaan  yang dilakukan rekanan.
UU  PPh  mendefinisikan  penghasilan  sebagai setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak,  baik  yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apa  pun.  Terdapat  beberapa  jenis  penghasilan, yang  pelunasan  pajaknya  dilakukan  dengan pemotongan  pemungutan,  yaitu  PPh  Pasal  21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, PPh Pasal 26,  dan  PPh  Pasal  4  ayat  (2).  Apabila  melihat  dari pengeluaran dana desa, pengeluaran yang paling sering terjadi adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2).
Selain atas penghasilan, Desa juga merupakan pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas penyerahan  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  atau perolehan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Transaksi  yang umum  dilakukan  terkait  PPN  adalah  transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam  untuk  keperluan  dinas,  pembelian komputer,  perolehan  jasa  perawatan  AC  kantor, dan sebagainya.
Jenis pajak yang lain terkait penggunaan dana desa adalah bea meterai. Bea meterai merupakan pajak atas dokumen, yang pelunasannya dilakukan menggunakan  benda  meterai.  Dokumen  yang lazim  digunakan  terkait  penggunaan  dana  desa antara  lain  kuitansi  pembayaran,  Surat  Perintah Kerja (kontrak) dan sebagainya.
Dalam  praktiknya,  pengelola  dana  desa, melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  melalui Aplikasi  SISKEUDES.  Sebagaimana  layaknya  suatu aplikasi, output (keluaran) sangan tergantung pada input (masukan)  yang  dilakukan.  Aplikasi  tidak dapat  menentukan  jenis  transaksi  yang  menjadi objek  pemotongan/pemungutan  pajak.  Aplikasi hanya melakukan proses apabila input jenis transaksi dan jenis pajak telah dilakukan. Dengan demikian, kebenaran atas pemotongan/pemungutan pajak  yang  dilakukan,  tetap  tergantung  pada pengetahuan perpajakan pihak pengelola keuangan  dana  desa.  Hal  inilah  yang  perlu  untuk ditingkatkan dalam pengelolaan dana desa, mulai dari identifikasi transaksi sampai dengan pelaporan transaksi tersebut dalam SPT Masa.

## METODE

## Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
PKN  STAN  melakukan  pendampingan  kepada Desa  Cisereh,  Desa  Margasari,  Desa  Pematang, dan Desa Tegalsari, khususnya terhadap bendahara desa  agar  dapat  melakukan  identifikasi  atas objek  pemotongan/pemungutan  pajak,  sampai dengan  melakukan  pelaporan  atas  pemotongan/ pemungutan pajak yang telah dilakukan.
Pendampingan  diawali  dengan  melakukan wawancara  terkait  jenis  pengeluaran  yang  umum dilakukan  oleh  desa  yang  berasal  dari  dana  desa dan  penerima  dari  dana  tersebut.  Selanjutnya pendampingan  akan  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  seluruh  dokumen  yang  diperlukan  terkait pemotongan/pemungutan  pajak  telah  dibuat, sampai dengan dokumen pelaporan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
Setelah pendampingan berakhir, desa diharapkan  mampu  melakukan  identifikasi  atas objek pemotongan/pemungutan, sehingga inputan dalam  aplikasi  SISKEUDES  akan  dilakukan  dengan benar  pula.  Desa  juga  diharapkan  melakukan pelaporan terkait pemotongan/pemungutan pajak  yang  dilakukannya  ke  KPP  sesuai  ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan  adalah  observasi,  wawancara,  maupun dokumentasi.  Observasi  dilakukan  dengan  cara mengunjungi  desa  sebagai  objek  pengabdian masyarakat,  yaitu  desa  Cisereh,  Desa  Margasari, Desa  Pematang,  dan  Desa  Tegalsari  untuk mengetahui gambaran kondisi desa secara umum. Wawancara  dilakukan  kepada  Kepala  Desa  atau pengelola  keuangan  desa  (Bendahara  Desa) untuk  memperoleh  informasi  terkait  penggunaan dana desa dan kendala yang dihadapi oleh desa
dalam  pertanggungjawaban  penggunaan  dana desa,  khususnya  terkait  pajak.  Namun  demikian tidak  semua  desa  bersedia  untuk  menyampaikan penggunaan  dana  tersebut.    Dokumentasi dilakukan  dengan  cara  menelaah  dokumen terkait penggunaan dana desa. Namun demikian, tidak  semua  desa  bersedia  menunjukkan  laporan/ rekapitulasi tersebut. Dari laporan yang ditunjukkan oleh beberapa desa, dapat dilihat jenis pengeluaran yang terjadi dan pihak rekanan atas beberapa jenis pekerjaan yang melibatkan pihak lain.

## Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan
Kegiatan  dilakukan  di  Kabupaten  Tangerang dan  Kota  Tangerang  Selatan,  Desa  Cisereh,  Desa Margasari,  Desa  Pematang,  dan  Desa  Tegalsari, serta di PKN STAN. Kegiatan dilakukan selama empat minggu, dari minggu kedua bulan Februari sampai dengan minggu ketiga bulan Maret 2018.

## PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2009  (UU  KUP),  Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-  Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam  kaitannya dengan dana desa, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,  desa  diwakili  oleh  bendahara desa,  berlaku  sebagai  pemotong  pajak  dan/atau pemungut pajak.
Pemotongan  pajak  dan/atau  pemungutan pajak  dilakukan  oleh  bendahara  atas  transaksi- transaksi  yang  merupakan  objek  pemotongan dan  pemungutan.  Kewajiban  bendahara  sebagai pemotong  dan/atau  pemungut  pajak  adalah sebagai berikut:
a.  Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak b.  Melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan atas transaksi yang terjadi
c.  Menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/ atau dipungut ke kas negara
d.  Melaporkan pemotongan
dan/atau pemungutan pajak ke KPP tempat bendahara terdaftar
e.  Memberikan  bukti  potong/pungut  kepada pihak yang dipotong atau dipungut
Jenis-jenis  pajak  yang  dilakukan  pemotongan dan/atau  pemungutan  oleh  bendahara  desa adalah:
1.  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
PPh  Pasal  21  adalah  pajak  atas  penghasilan sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apa  pun  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bendahara akan  melakukan  pemotongan  PPh  Pasal  21 ketika  membayar  gaji,  upah,  honorarium, atau  sejenisnya  yang  dibayarkan  kepada orang  pribadi.  PPh  Pasal  21,  bagi  bendahara, terutang  di  akhir  bulan  saat  terjadinya pembayaran atau dibebankan sebagai biaya. Penghitungan  PPh  Pasal  21  berbeda-beda tergantung  jenis  pegawainya.  Secara  umum bendahara  membayarkan  kepada  pegawai tetap,  pegawai  tidak  tetap,  bukan  pegawai, dan peserta kegiatan.
2.  PPh Pasal 22
PPh  Pasal  22  adalah  pajak  yang  dipungut sehubungan  dengan  pembayaran  atas penyerahan barang. Tidak dikenakan PPh Pasal 22 atas:
a.  Pembayaran  yang  dilakukan  bendahara pemerintah  yang  jumlahnya  paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
b.  Pembayaran  untuk  pembelian  BBM,  BB, pelumas,  dan  benda-benda  pos,  dan pemakaian air dan listrik.
c.  PPh Pasal 22 dipungut dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
3.  PPh Pasal 23
PPh  Pasal  23  adalah  pajak  yang  dipotong sehubungan  dengan  adanya  penghasilan dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau  telah  jatuh  tempo  pembayarannya  oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri  atau  bentuk  usaha  tetap.  Penghasilan yang  dipotong  PPh  Pasal  23  dalam  kaitannya dengan dana desa adalah:
a.  Hadiah,  penghargaan,  bonus,  dan sejenisnya,  selain  yang  diberikan  kepada Wajib Pajak Orang Pribadi
b.  Sewa  dan  penghasilan  lain  sehubungan dengan  penggunaan  harta,  selain  tanah dan/atau bangunan
c.  imbalan  sehubungan  dengan  jasa  teknik, jasa  manajemen,  jasa  konstruksi,  jasa konsultan,  dan  jasa  lain  selain  jasa  yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dan selain yang telah dikenakan PPh Final dengan aturan tersendiri.
4.  PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh  Pasal  4  ayat  (2)  adalah  pajak  yang dipotong atas transaksi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu:
a)  penghasilan berupa hadiah undian;
b)  penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate;
c)  persewaan  tanah  dan/atau  bangunan; dan
d)  penghasilan  tertentu  lainnya,  yang  diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah
5.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PPN  dan/atau  PPnBM  adalah  pajak  atas konsumsi  yang  dikenakan  atas  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan.
PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh bendahara dalam hal:
1.  pembayaran  yang  jumlahnya  paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak  merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2.  pembayaran untuk pembebasan tanah;
3.  pembayaran  atas  penyerahan  Barang Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak yang  menurut    ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  mendapat fasilitas  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak dipungut  dan/atau  dibebaskan  dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4.  Pembayaran  atas  penyerahan  Bahan Bakar  Minyak  dan  Bukan  Bahan  Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5.  pembayaran atas rekening telepon;
6.  pembayaran  atas  jasa  angkutan  udara yang  diserahkan  oleh  perusahaan penerbangan; atau
7.  pembayaran  lainnya  untuk  penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
PPN  yang  dipungut  adalah  sebesar  10%  dari harga  pembelian.  Tarif  PPnBM  bervariasi tergantung jenis barang.
6.  Bea Meterai
Pada  prinsipnya,  dokumen  yang  harus dikenakan  bea  meterai  adalah  dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Tarif  bea  meterai  adalah  sebesar  Rp3.000,00 atau Rp6.000,00.
Terkait  penggunaan  dana  desa,  Bea  meterai tidak dikenakan atas:
1)  tanda  terima  gaji,  uang  tunggu,  pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang  ada  kaitannya  dengan  hubungan kerja  serta  surat-  surat  yang  diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
2)  tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas  Negara,  Kas  Pemerintah  Daerah,  dan bank;
3)  kuitansi  untuk  semua  jenis  pajak  dan untuk  penerimaan  lainnya  yang  dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
4)  tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.
Setelah  bendahara  melakukan  pemotongan dan/atau  pemungutan  atas  pajak  yang  terutang, bendahara  selanjutnya  melakukan  penyetoran pajak  yang  telah  dipotong/dipungut  ke  kas negara.  Langkah  selanjutnya  adalah  melaporkan pemotongan/pemungutan  yang  dilakukannya  ke KPP tempat bendahara terdaftar. Bendahara juga harus  memberikan  bukti  potong/pungut  kepada rekanan atau pihak yang dipotong/dipungut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan kepada  Kepala  Desa  maupun  Bendahara  Desa Cisereh,  Desa  Margasari,  Desa  Pematang,  dan Desa  Tegalsari,  Kecamatan  Tigaraksa,  Kabupaten Tangerang,  diketahui  bahwa  secara  umum  pihak desa dalam hal ini bendahara desa telah berusaha melaksanakan  kewajiban  perpajakan  terkait pemotongan/pemungutan pajak.
a.  Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa Cisereh, Desa  Margasari,  Desa  Pematang,  dan  Desa Tegalsari, telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa.
b.  Kewajiban  memotong/memungut  pajak  yang terutang
Pelaksanaan  pemotongan  /  pemungutan pajak  yang  terutang  dilakukan  dengan  cara melakukan  identifikasi  atas  jenis  transaksi. Secara umum bendahara memahami jenis-jenis pajak atas transaksi antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan Bea Meterai. Penghitungan  PPh  dilakukan  menggunakan aplikasi SISKEUDES.
c.  Kewajiban membuat dan menyampaikan bukti potong/pungut Bendahara Desa Cisereh, Desa Margasari, Desa Pematang,  dan  Desa  Tegalsari  belum  pernah membuat  bukti  potong/pungut  atas  semua pemotongan/pemungutan yang dilakukannya.
d.  Kewajiban menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
Bendahara Desa telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan menggunakan e-billing .
e.  Melaporkan  pemotongan  /pemungutan  ke KPP terdaftar
Bendahara  Desa  Cisereh,  Desa  Margasari, Desa  Pematang,  dan  Desa  Tegalsari  belum pernah  melakukan  pelaporan  atas  pemotongan/ pemungutan  yang  dilakukannya  ke  KPP  Pratama Tigaraksa.
Pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  yang belum dilakukan adalah pembuatan bukti potong/ pungut dan pelaporan SPT. Dua hal tersebut tidak dilakukan  karena  dalam  aplikasi  SISKEUDES  belum difasilitasi.
Hal yang perlu dipahami oleh para pengelola keuangan  desa  sebenarnya  adalah  bahwa pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  adalah  hal yang  harus  dilaksanakan  meskipun  tidak  terdapat pada  aplikasi.  Namun,  hal  yang  dipahami  oleh desa  adalah  apabila  hal  tersebut  tidak  ada  di aplikasi, maka tidak perlu disampaikan. Hal tersebut diperkuat dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Tagihan  Pajak  (STP)  dari  KPP  Pratama.  Selain  itu, laporan  pertanggungjawaban  yang  disampaikan ke  pihak  kecamatan  atau  kabupaten  juga  tidak pernah ditolak.
Selain  itu,  pemahaman  mengenai  kriteria objek dan bukan objek pemotongan/pemungutan belum  dipahami  betul  oleh  Bendahara  Desa. Namun  demikian,  karena  khawatir  dinilai  lalai dalam  menjalankan  memotong/memungut  pajak, apabila bendahara merasa ragu, maka bendahara cenderung  untuk  melakukan  pemotongan/ pemungutan,  meskipun  hal  tersebut  sebenarnya merugikan pihak yang dipotong/dipungut.
Pendampingan  dilakukan  dengan  tahapan sebagai berikut:
a.  Memahamkan pentingnya pajak bagi negara.
Mengingat  peran  penting  pajak,  maka bendahara Desa selaku pihak yang diberikan amanat oleh Undang-Undang selaku pemotong/ pemungut pajak,  harus  berusaha  untuk  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  benar.  Dalam konteks  administrasi  perpajakan,  hal  yang  perlu dipahami  adalah  pelaporan  memegang  peran yang  tidak  kalah  penting  dengan  pemotongan/ pemungutan dan penyetoran. Pelaporan memegang  peran  sebagai  mekanisme  kontrol atas  pemotongan/pemungutan  dan  penyetoran yang  telah  dilakukan.  Melalui  pelaporan  dapat diketahui  kesesuaian  pemotongan/  pemungutan dan penyetoran yang dilakukan, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain pelaporan, hal yang tidak kalah penting adalah bukti potong/pungut yang merupakan hak para pihak yang dipotong/dipungut. Bukti potong/ pungut  merupakan  dokumen  yang  menjadi  bukti bahwa  pihak  yang  dipotong/pungut  memperoleh
penghasilan  dan  atas  penghasilan  tersebut  telah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak. Pentingnya bukti potong/pungut utamanya muncul ketika pelaporan SPT Tahunan oleh masing-masing Wajib Pajak.
Selama ini Bendahara Desa memahami bahwa pelaporan yang utamanya mereka lakukan adalah pelaporan  ke  pemerintah  Kabupaten  Tangerang. Dalam pelaporan tersebut, yang menjadi concern utama  adalah  terkait  penyetoran  pajaknya  saja. Hal tersebut mengakibatkan Bendahara Desa tidak menganggap  penting  penyampaian  SPT  Masa  ke KPP dan tidak merasa perlu untuk memahami cara pengisian SPT Masa.
b.  Asistensi  mengenai  cara  pengisian  SPT  Masa dan pembuatan bukti potong/pungut.
Karena  Bendahara  Desa  tersebut  belum  ada yang melakukan pelaporan SPT Masa, Tim dari PKN STAN  selanjutnya  melakukan  asistensi  mengenai cara  pengisian  SPT  Masa  secara  manual  ( hard copy ).  SPT  Masa  yang  diajarkan  adalah  SPT  Masa PPh  Pasal  21/26,  SPT  Masa  PPh  Pasal  22,  SPT  Masa PPh  Pasal  23/26,  dan  SPT  Masa  PPh  Pasal  4  ayat (2).  SPT  Masa  PPN  bagi  Pemungut  tidak  diajarkan karena  berdasarkan  hasil  wawancara,  Bendahara Desa  sangat  jarang  melakukan  transaksi  dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pengisian  SPT  Masa  dilakukan  berdasarkan rekapitulasi pemotongan/pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa dalam suatu masa  pajak.  Hal  yang  perlu  diisi  dalam  SPT  Masa antara  lain  jumlah  penerima  penghasilan,  jumlah bruto, dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang dipotong/dipungut,  tanggal  penyetoran  pajak, serta  tanggal  dan  nomor  bukti  potong/pungut. Karena  tanggal  dan  nomor  bukti  potong/pungut adalah  salah  satu  elemen  yang  diperlukan  agar SPT  memenuhi  kriteria  benar,  jelas,  dan  lengkap, maka  asistensi  juga  dilakukan  untuk  membuat bukti  potong/pungut  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Selanjutnya  tim  asistensi  juga menyampaikan mengenai batas waktu pelaporan masing-masing SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c.  Asistensi terkait identifikasi transaksi penentuan jenis transaksi dan ketentuan perpajakan terkait transaksi.
Transaksi  yang  terjadi  terkait  penggunaan dana desa, pada umumnya adalah transaksi yang bersifat  rutin  dan  berulang.  Transaksi  yang  umum terjadi  adalah  pembelian  barang,  baik  terkait administrasi  pemerintahan  maupun  dalam  rangka pembangunan  sarana  fisik  (infrastruktur),  transaksi pembayaran  baik  kepada  narasumber  maupun kepada  pegawai  tidak  tetap  di  Desa,  maupun transaksi pembayaran kepada pihak pemberi jasa. Hal yang perlu diperhatikan juga terkait penggunaan
dana  yang  bersumber  dari  APBN/APBD  adalah status  penerima  pembayaran.  Apabila  penerima pembayaran  adalah  PNS  atau  anggota  TNI/Polri akan dikenakan PPh yang bersifat final, sedangkan apabila  penerima  pembayaran  adalah  non  PNS atau  non  anggota  TNI/Polri,  PPh  yang  dikenakan tidak bersifat final.
Bendahara Desa dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi atas jenis pajak terkait suatu  transaksi.  Apabila  identifikasi  atas  transaksi dilakukan  dengan  benar,  maka  setelah  transaksi diinput  dalam  Aplikasi  SISKEUDES,  output  yang diberikan  oleh  aplikasi  mengenai  besarnya  pajak yang dipotong juga benar.
Untuk mempermudah Bendahara Desa, maka dibuat  suatu  panduan  ringkas  terkait  identifikasi transaksi  maupun  pelaporan  pajak  yang  telah dipoton/dipungut.  Panduan  tersebut  dapat  dilihat pada Lampiran.

## KESIMPULAN
Secara  umum  bendahara  desa  Cisereh,  Desa Margasari, Desa Pematang, dan Desa Tegalsari telah melakukan  kewajiban  perpajakan  dengan  baik terkait pemotongan/pemungutan dan penyetoran. Hal tersebut sangat dibantu oleh aplikasi SISKEUDES, yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang  dipotong/dipungut.  Kewajiban  yang  belum dilakukan adalah pembuatan bukti potong/pungut dan pelaporan SPT Masa ke KPP.
Pendampingan yang dilakukan oleh PKN STAN diharapkan  mampu  mendorong  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  ke  arah  yang  lebih baik.  Proses  pendampingan  difokuskan  pada pelaporan dan proses identifikasi transaksi. Dengan pendampingan ini diharapkan ke depannya, setiap desa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  terkait pelaporan,  dapat  disarankan  kepada  unit pengembang aplikasi SISKEUDES agar memasukkan fitur  pelaporan  dan  pembuatan  bukti  potong/ pungut.    Sehingga  pihak  desa  tidak  perlu  repot membuat  laporan  secara  manual.  Selain  itu, untuk  mendorong  kepatuhan,  Direktorat  Jenderal Pajak  dalam  hal  ini  KPP  Pratama  Tigaraksa  dapat berkoordinasi dengan Kabupaten Tangerang, agar menjadikan  bukti  pelaporan  SPT  Masa  sebagai salah  satu  dokumen  yang  harus  disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana  desa,  mengingat sampai  saat  ini,  kewajiban perpajakan  dianggap  sudah  selesai  apabila bendahara telah melakukan penyetoran pajak.

## PUSTAKA
Andriani,  P.J.A.  2000. Pajak dan Pembangunan . Jakarta: UI Press.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2016. Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016 .  Jakarta:  Tim  Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
Mardiasmo.  2011. Perpajakan Edisi Revisi .
Yogyakarta: Andi.
Ismilizar,  Ahmad.  2016.  Analisis  Tingkat  Kepatuhan Bendahara  Pemerintah  Dalam  Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). Masters thesis . Universitas Andalas.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  2017. Buku Pintar Dana Desa Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat . Jakarta
Setiawan,  Benny  dan  Primandita  Fitriandi.  2017. Kupas Tuntas PPh Pemotonan dan Pemungutan Edisi Revisi . Jakarta: Salemba Empat.
Loo  Ern  Chen,  Mckerchar  M,  and  Hansford  Ann. 2009. Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach. Journal of the Australasian Tax Teachers Association . Vol.4 No.1: p181-202
Nur  Hidayati.  2010.  Pengaruh  Pengetahuan Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Akuntansi . Vol 4 No 1. Maret 2010.
Ratnafuri,  Kiki;  Herawati,  Nurul.  Malpraktek Pemotongan  Dan  Pemungutan  Pajak  Oleh Bendaharawan  Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , [S.l.], v. 3, n. 3, mar. 2014.
Setyorini,  Niken  Loveana.  2015.  Analisis  Kepatuhan Bendahara  Pemerintah  Dalam  Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Banyuwangi). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 5 No. 1.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  Diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak
Pertambahan  Nilai  Dan  Atau  Penjualan  Atas Barang  Mewah  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Undang-Undang  No.  13  Tahun  1985  Tentang  Bea Meterai.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Persewaan  Tanah  dan/atau Bangunan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  141/PMK.03/2015  tentang  Jenis  Jasa Lain  sebagaimana  Dimaksud  dalam  Pasal 23  Ayat  (1)  Huruf  C  Angka  2  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah             Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan               Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  187/ PMK.03/2008  tentang  Tatacara  Pemotongan, Penyetoran,  Pelaporan,  dan  Penatausahaan Pajak Penghasilan atas            Penghasilan dari Usaha  Jasa  Konstruksi  sebagaimana  Diubah Terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia  Nomor 153/PMK.03/2009.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia
Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan  (SPT)  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/ PJ/2016  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara Pemotongan,  Penyetoran  dan  Pelaporan Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor SE  -  35/PJ/2010  Tentang  Pengertian  Sewa dan  Penghasilan  Lain  Sehubungan  dengan Penggunaan  Harta,  Jasa  Teknik,  Jasa Manajemen, dan Jasa Konsultan sebagaimana Dimaksud  dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  Huruf  C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983                    tentang  Pajak Penghasilan

## Lampiran

## Pedoman Pemotongan/Pemungutan Pajak
No Jenis Transaksi Penerima Jenis Pajak Penghitungan Pajak 1. Pembayaran Honor Pegawai di desa (ada di SK) PPh Pasal 21 atas Peserta Kegiatan Tarif x jumlah bruto Narasumber/ Pembicara non PNS/ anggota TNI/Polri PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai (Penceramah) Tarif x 50% x jumlah bruto Narasumber/ Pembicara PNS/ anggota TNI/Polri, dan pensiunannya PPh Pasal 21 final 0% x jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya. 5% x Jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya. 15% x jumlah bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 2. Pembayaran Upah atas jasa/pekerjaan Orang Pribadi (Tukang) non PKP PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap 5% x jumlah bruto (upah >Rp450.000/hari) Orang Pribadi (Tukang) PKP, transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN) PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap 5% x jumlah bruto (upah >Rp450.000/hari) PPN 10% x jumlah bruto 3. Pembayaran atas Jasa Badan (non PKP) PPh Pasal 23 atas jasa 2% x jumlah bruto jasa (tidak termasuk material dan tenaga kerja, kecuali untuk jasa katering) Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN) PPh Pasal 23 atas jasa 2% x jumlah bruto jasa exclude PPN PPN 10% x jumlah bruto 4. Pembayaran atas sewa harta (bukan tanah dan/atau bangunan) Orang Pribadi/Badan (non PKP) PPh Pasal 23 atas sewa 2% x jumlah bruto sewa Orang Pribadi/ Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN) PPh Pasal 23 atas sewa 2% x jumlah bruto sewa exclude PPN PPN 10% x jumlah bruto 5. Pembayaran atas sewa tanah dan/atau bangunan Orang Pribadi/Badan PPh Pasal 4 ayat (2) 10% x jumlah bruto sewa Orang Pribadi/ Badan (PKP), transaksi >Rp1.000.000 (termasuk PPN) PPh Pasal 4 ayat (2) 10% x jumlah bruto sewa exclude PPN PPN 10% x jumlah bruto 6. Pembelian Barang Orang Pribadi/ Badan memiliki SKB PP 46>Rp2.000.000, bukan ATK, BBM - Tidak dipungut sepanjang sudah menunjukkan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) 1% Orang Pribadi/Badan memiliki SKet PP 23>Rp2.000.000, bukan ATK, BBM PPh Pasal 4 ayat (2) 0.5% x jumlah pembelian (exclude PPN) Orang Pribadi/Badan tidak memiliki surat keterangan PP 23, transaksi >Rp2.000.000, bukan ATK, BBM PPh Pasal 22 1.5% x jumlah pembelian (exclude PPN) Orang Pribadi/ Badan, PKP, transaksi >Rp1.000.000 (include PPN) PPN 10% dari jumlah bruto
Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP berlaku ketentuan sebagai berikut: Objek PPh Pasal 21  : dikenakan tarif 20% lebih tinggi, untuk PPh 21 yang tidak final Objek PPh Pasal 22  : dikenakan tarif 100% lebih tinggi Objek PPh Pasal 23  : dikenakan tarif 100% lebih tinggi