## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE MODERNIZATION SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION AND TAX SANCTIONS ON THE COMPLIANCE LEVEL OF MSME TAXPAYERS (CASE STUDY OF MSME TAXPAYERS IN COBLONG DISTRICT)

## PENGARUH PENERAPAN SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN COBLONG)
Megil Fernanda 1 , Joan Yuliana Hutapea 2 , James Uly Reke 3 Universitas Advent Indonesia 1,2,3 megilfernandaa@gmail.com 1 , joan.hutapea@unai.edu 2 , ulyrekejames@unai.edu 3

## ABSTRACT
This research aims to determine the effect of implementing the tax administration modernization system and tax sanctions on the level of compliance of UMKM taxpayers in the Coblong sub-district. This research uses 60 samples of UMKM taxpayers as primary data. The data collection method involves distributing questionnaires using the purposive random sampling method. Data were analyzed using multiple linear regression by testing the coefficient of determination (r2), F-test, and T-test. From the results of the t-test, it  was  found  that  the  tax  administration  modernization  system  had  an  effect  on  UMKM  taxpayer compliance,  with  a  calculated  t-value  of  3.496  >  t-table  of  2.00247.  The  tax  sanctions  variable  also influences MSME taxpayer compliance, with a calculated t-value of 5.608 > t-table of 2.00247. The results of the multiple linear regression significance test obtained an F value of 31.474 with a significance of 0.000. So, the coefficient of the regression equation is significant. The coefficient of determination of 52.5% indicates that modernization of the tax administration system and tax sanctions influenced 52.5% of the decision, and other variables influenced the remaining 47.5%.
Keywords: tax admnistrasion modernization system, tax sanctions, UMKM  taxpayer complience

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem modernisasi admnistrasi perpajakan dan  sanksipajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di  kecamatan  Coblong.  Penelitian  ini menggunakan  60  sampel  Wajib  Pajak  UMKM  sebagai  data  primer.  Metode  pengumpulan  data  melalui penyebaran kuisioner dengan metode purposive random sampling. Data dianalisa menggunakan regresi linear berganda dengan menguji koefisien determinasi (r 2 ), uji-F, dan uji-T. Dari hasil uji-t diperoleh bahwa sistem modernisasi admnistrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung = 3,496 > dari t-tabel = 2,00247. Variabel sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung = 5,608 > dari t-tabel = 2,00247. Hasil uji signifikansi regresi linear  berganda  diperoleh  nilai  F  sebesar  31,474  dengan  signifikansi  0,000.  Jadi,  koefisien  persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien determinasi sebesar 52,5% menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan memengaruhi 52,5% keputusan tersebut, dan variabel lain memengaruhi sisanya sebesar 47,5%.
Kata Kunci : sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM

## PENDAHULUAN
Pajak  memegang  peran  yang sangat  penting  dalam  mengatur  arah ekonomi  suatu  negara.  Ekonomi  yang stabil  menghasilkan  kemajuan  yang meningkatkan  kualitas  negara.  Untuk membiayai seluruh kepentingan tersebut,  pemerintah  mengumpulkan iuran dari masyarakat dan digunakan
untuk  kesejahteraan    rakyat. Meskipun  pajak  bersifat  wajib,  masih ada  banyak  masalah,  salah  satunya adalah    rendahnya  kepatuhan  wajib pajak.  Hal ini memicu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga menimbulkan kritik terhadap sistem pembayaran (Lonto et al., 2023)
Di  tahun  1983  DJP  melakukan perubahan  pada  sistem  pembayaran pajak  untuk  pertama  kalinya.  Sistem pemungutan  pajak  diubah  dari  dari official assessment menjadi self
sssessment. Menurut (Lutfi  dan Ariny, 2019) Self Assesment yaitu Wajib Pajak diberikan  kepercayaan  penuh  untuk menghitung,  memperhitungkan,  dan membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  memiliki  potensi yang  sangat  besar  untuk  memengaruhi jumlah  pajak  yang  diterima  negara. Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan,  kontribusi  UMKM  terhadap PDB  Indonesia  selama  lima  tahun terakhir  mencapai  60,34%.  Menteri Koperasi  dan  UMKM  menyatakan bahwa  kontribusi  pajak  UMKM  masih lebih rendah daripada penerimaan pajak nasional.  Untuk  UMKM,  kontribusi pajak  penghasilan  akhir  masih  sangat kecil.  Kontribusi  UMKM  terhadap  PPh tahun 2019 sebesar Rp7,5 triliun, hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh. PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu dan PP Nomor 55 Tahun 2022 menetapkan  tarif  pajak  akhir  bagi UMKM.  Melalui  kebijakan  yang  resmi berlaku  sejak  2018  ini,  UMKM mendapat  pengurangan  tarif  PPh  final dari  sebelumnya  1  persen  menjadi  0,5 persen.  Keringanan  yang  diberikan kepada  wajib  pajak  UMKM  dengan pendapatan  di  bawah  4,8  miliar  per tahun.  Sejak  2022,  UMKM  dengan pendapatan  di  bawah  500  juta dibebaskan dari PPh.
Modernisasi  sistem  perpajakan
adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan, karena
administrasi  atau  pelayanan  perpajakan harus  direformasi  secara  berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan kebijakan perpajakan.  Selain  itu,  menerapkan modernisasi sistem dapat meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  karena  sistem yang  mudah  digunakan  cenderung populer dan digunakan oleh orang-orang (Safitri et al., 2023).  Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini dapat mendorong  kepatuhan  wajib  pajak karena masyarakat cenderung takut jika mereka diancam akan dikenakan sanksi karena  ketidakpatuhan  mereka.  (Putra, 2020).
Menurut  (FAUZIAH,  2019) didalam  penelitiannya  bahwa  sistem modernisasi admnistrasi perpajakan dan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian  juga  didalam  penelitian (Anggraeni & Lenggono, 2021) menyatakan  bahwa  modernisasi  sistem berpengaruh  positif  tehadap  kepatuhan wajib pajak UMKM dan Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Putri et al., 2019)  sistem  modernisasi  administrasi perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  (Solihah  et  al.,  2021)  didalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan  sanksi  perpajakan  kepada wajib  pajak  memberikan  pengaruh positif  terhadap  Kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  dan  didalam  penelitian  (Sinta, 2022)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.
Melihat fenomena diatas menunjukkan bahwa sistem modernisasi admnistrasi perpajakan dan sanksi pajak belum  sepenuhnya  menentukan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Oleh sebab  itu  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang “Pengaruh  Penerapan  Sistem
Modernisasi Administrasi Perpajakan dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM)”

## KAJIAN TEORI
Sistem  Modernisasi  Administrasi Perpajakan
Untuk  meningkatkan  penerimaan pajak negara, instansi terkait melakukan upaya  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan. Ini bertujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan,
terutama  yang  berkaitan  dengan  bidang administrasi.  Tujuan  reformasi  dan modernisasi  adalah  untuk  membuat pelayanan lebih nyaman, ramah, mudah, efisien,  dan  tidak  rumit  sehingga  wajib pajak  tidak  menganggap  pembayaran pajak sebagai hal yang rumit yang harus dihindari.  Melakukan  perbaikan  dan melayani Wajib Pajak dengan baik dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak. (Putri et al., 2019)
Penerapan  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  Kepatuhan Wajib  pajak  Orang  Pribadi  (Junaedi Abdillah,  2021).    Variabel  Sistem Modernisasi  Administrasi  Perpajakan berdampak  positif  dan  signifikan terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi. Ini karena sistem ini dapat  memudahkan  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya, sehingga  mereka  tidak  mempunyai alasan lagi untuk tidak membayar pajak. Akibatnya,  wajib  pajak  akan  semakin patuh (Septriliani & Ismatullah, 2021).
Menurut (Junaedi Abdillah, 2021), Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan telah dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  tersebut dapat  diketahui  berdasarkan  indikator-
indikator sebagai berikut :
1. Perubahan struktur organisasi 2. Perubahan implementasi pelayanan
3. Fasilitas  pelayanan  menggunakan teknologi informasi

## Sanksi Pajak
Sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2007,  wajib  pajak dapat  dikenakan  sanksi  administratif atau pidana jika mereka tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku  atau  menolak untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan perpajakan  yang  berlaku.  Didalam penelitian  (Pratama  &  Mulyani,  2019) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki  pengaruh  secara  positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Sanksi  perpajakan  terdiri  dari  sanksi denda,  sanksi  bunga  dan  sanksi kenaikan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh  (ARTAMEVIAH,  2022)  Sanksi pajak  dapat  diukur  melalui  beberapa indikator, diantaranya yaitu :
1. Sanksi  pajak  yang  diberikan  kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang.
3. Sanksi  diberikan  sesuai  dengan pelanggaran yang dilakukan. 4. Sanksi  yang  diberikan  harus  sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 5. Sanksi  diberikan  untuk  menciptakan kedisiplinan  wajib  pajak  dalam membayar pajak.
Karena  fungsi  pajak  sebagai  alat untuk mengatur sekelompok orang agar patuh  terhadap  aturan  yang  telah ditetapkan,  sanksi  pajak  menjadi  salah satu faktor yang dapat mendorong wajib pajak  untuk  memenuhi  kewajiban mereka  untuk  membayar  pajak  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dalam  administrasi  pajak,  tingkat kepatuhan  membayar  pajak  adalah
indikator  penting  yang  menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk
memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Tingkat  kepatuhan  diukur  dengan menghitung  jumlah  wajib  pajak  yang benar-benar  membayar  pajak  ditambah jumlah  total  wajib  pajak.Didalam penelitian (FAUZIAH, 2019) menyatakan  bahwa  sistem  modernisasi admnistrasi perpajakan dan sanksi pajak memberikan  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Usaha  mikro  kecil  dan  menengah
(UMKM)  merupakan  sebuah  kelompok usaha terbesar di perekonomian Indonesia, dan mereka telah menunjukkan  tingkat  ketahanan  yang tinggi  terhadap  berbagai  bentuk  krisis ekonomi yang pernah terjadi (Alansori & Listyaningsih, 2020). Dalam administrasi  pajak,  tingkat  kepatuhan membayar  pajak  adalah  indikator penting yang menunjukkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan diukur dengan menghitung jumlah wajib pajak yang benar-benar membayar pajak ditambah  jumlah  total  wajib  pajak. Menurut  (Maulana,  2020)    beberapa faktor  lainnya  dapat  dipengaruhi  oleh pemahaman yang buruk tentang perpajakan,  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak,  dan  kualitas  layanan  perpajakan yang tidak sesuai dengan harapan wajib pajak..
Menurut (A et al., 2023), Adapun indikator  kepatuhan  wajib  pajak  dalam kajian ini adalah :
1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk  memahami  semua  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 2. Mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung  jumlah  pajak  yang terhutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM Setiap tahun, wajib pajak mengalami  kesulitan  dalam  mengisi pelaporan  pajak  karena  mereka  harus mengisi  formulir  pendaftaran  secara lengkap  dan  memfotokopi  semua dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu,  pemerintah  memperbarui  dan memperbarui  proses  pembayaran  dan pelaporan  pajak.  Pelayanan  pajak  yang efisien  dan  efektif  dapat  meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemerintah  dapat  memperbaiki  sistem pembayaran  pajak  dan  mendorong kepatuhan wajib pajak dengan memodernisasi administrasi pajak,
menyediakan  layanan  yang  mudah diakses,  memberikan  edukasi  tentang pentingnya  pajak,  dan  memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh. Tujuan  dari  reformasi  dan  pelayanan perpajakan  adalah  untuk  meningkatkan jumlah  yang  diterima  negara  sebagai pajak.  Modernisasi  KPP  meningkatkan penerimaan  pajak  dari  20%  menjadi 40%.  Untuk  mengisi  APBN,  pajak menyumbang  80%  pendapatan  negara. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Putri  et  al.,  2019)  Modernisasi  sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Hasil  penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Andianty &  Umaimah,  2023)  menyatakan  bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi  karena  sistem  yang  sederhana lebih  mudah  digunakan  dan  dipahami. Orang  cenderung  memilih  penggunaan yang  praktis.  Jika  pembayaran  pajak
disederhanakan,  lebih  banyak  yang bersedia membayar.
Pengaruh  Sanksi  Pajak  terhadap
Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM
Pemerintah menggunakan sanksi perpajakan  untuk  mendorong  wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan memberikan  insentif  kepada  mereka yang  cenderung  menghindari  atau menunda pembayaran pajaknya. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dan mendukung keberlangsungan pendapatan  negara.  Hasil  penelitian  ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan oleh  (Saprudin  et  al.,  2020)  yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah dan didalam penelitian (Sinta, 2022)  menyatakan  bahwa  sanksi  pajak secara  parsial  berpengaruh  negatif  dan tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak terbaru, yang  diatur  dalam  UU  No.  11  Tahun 2020  tentang  Cipta  Kerja,  menetapkan sanksi  bagi  UMKM  yang  tidak  taat pajak.  Tarif  administrasi  pajak  yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung  berdasarkan  suku  bunga  bank sentral Indonesia yang berlaku.
Pengaruh Sistem Modernisasi Admnistrasi  Perpajakan  dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pemerintah melakukan perubahan untuk membantu wajib pajak membayar  dan  melaporkan  pajak. Sistem administrasi perpajakan kontemporer  menggunakan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  layanan kepada  wajib  pajak  dan  meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Sesuai yang diungkapkan oleh (Fatmawati Dwi, 2019)  sistem  modernisasi  administrasi
perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Kombinasi penerapan sistem  administrasi  perpajakan  modern dan  sanksi  perpajakan  memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Adoption teknologi dan penyederhanaan prosedur administrasi membuat UMKM lebih  mudah  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Di  sisi  lain,  penerapan sanksi pajak proporsional dapat mendorong UMKM untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif.
Untuk mendapatkan informasi  yang  relevan,  penelitian  ini menggunakan  survei  kuesioner  yang disebarkan  secara  langsung  kepada responden. Tempat pengambilan sampel dipilih  sesuai  dengan  kebutuhan  dan dapat menggambarkan lingkup penelitian.  Penelitian  ini  melibatkan wajib  pajak  UMKM  di  Kecamatan
Coblong,  dengan  60  responden  yang dipilih menggunakan metode purpoisive random sampling.
Kuesioner ini menggunakan Skala Likert, mulai dari pilihan 1 yang berarti
“sangat  tidak  setuju”  hingga  5  yalng berarti “sangat setuju”. Untuk menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dan pengujian instrumen penelitian dilakukan terdahulu pengukuran  kualitas  data  melalui  uji validitas  dan  reabilitas.  Teknik  analisis
data  dalam  penelitian  ini  menggunakan uji  statistik  deskriptif  dan  uji  asumsi klasik  yaitu  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, dan uji
heteroskedastisitas,  uji  analisis  linear berganda, uji koefisien determinasi (r 2 ). Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  uji simultan (uji-F), dan uji parsial (uji-t).
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Uji Validitas Tabel 1. HasiL Uji Validitas
Hasil pengujian validitas data yang telah dilakukan dinyatakan valid semua pernyaatan  dikuisioner.  Hal  tersebut dinyatakan  sesuai  dengan  ketentuan dimana r hitung > r-tabel 0,254 dari hasil ini dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Pada  tabel  2  diatas  Nilai Cronbach’s Alpha menghasilkan Sistem Modernisasi  Administrasi  Perpajakan
sebesar  (0,754  >  0,60),  Sanksi  Pajak (0,727  >  0,60)  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM (0,703 > 0,60) maka dapat dikatakan sebagai instrument yang kuat karena  memiliki  nilai  realibilitas  tinggi karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.

## Uji Normalitas
Setelah  dilakukan  uji  normalitas dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  one sampel  Kolmogorov-Smirnov  yang diperoleh  adalah  sebesar  0,098,  dengan nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian  memiliki  distribusi  normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05) Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,33967715 Most Extreme Differences  Absolute ,098 Positive ,098 Negative -,055 Test Statistic ,098 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024
Uji Multikolinearitas

## Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model
Collinearity Statistics Tolerance  VIF 1 Sistem  Modernisasi Admnistrasi Perpajakan ,895 1,117 Sanksi Pajak ,895 1,117 a.  Dependent  Variable:  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024 Dari  Hasil  uji  multikolinearitas pada  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa variabel Sistem Modernisasi Administrasi  Perpajakan  dan  Sanksi Pajak  tidak  menunjukkan  adanya masalah dalam multikolineritas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Tolerence Variabel Cronbach's Alpha Keterangan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) 0,754 Realibel Sanksi Pajak (X2) 0,727 Realibel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 0,703 Realibel Sumber : Hasil pengelolaan
≥ 0,10, yaitu sebesar 0,895 dan nilai VIF yang ≤ 10 yaitu sebesar 1,117.
Uji Heterokedastisitas Gambar 2. Hasil Uji
Heterokedastisitas Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
25, 2024
Dari  hasil  penggujian  scatterplot pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik  menyebar  jauh  dari  sumbu  X dan  Y  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  pola  tertentu  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  model regresi  tidak  terjadi  heterokedastisitas. Oleh karena itu, model regresi ini dapat dianggap  layak  untuk  digunakan  dalam memperediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Uji Hipotesis Untuk  mengambil  keputusan, pengujian hipotesis menggunakan
analisis  data.  Dalam  analisis  statistik, jika kemungkinan terjadinya suatu hasil sangat  rendah  dan  terjadi  secara kebetulan,  hasil  tersebut  dianggap signifikan secara statistik. Hal ini sesuai dengan  batas  standar  probabilitas  yang telah  ditetapkan  pada  tahap  pengujian hipotesis sebelumnya. Hipotesis
penelitian diuji dengan uji F dan T.
Uji Statistik Deskriptif
Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Dapat  disimpulkan  dari  tabel diatas hasil uji deskriptif terkait indikator variabel sistem modernisasi admnistrasi perpajakan  yang  memiliki  nilai  mean tertinggi  adalah  mengenai  perubahan struktur  organisasi  dengan  nilai  4,50, lalu indikator dengan nilai terendah yaitu perubahan  implementasi  pelayanan dengan  nilai  3,97.  Indikator  variabel sanski  pajak  dengan  nilai  tertinggi adalah  mengenai  sanksi  pajak  yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dengan  nilai  4,28  lalu  indikator  dengan nilai  terendah  mengenai  sesuai  dengan pelanggaran yang dilakukan dengan nilai 4,01. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak  UMKM  dengan  nilai  mean tertinggi  yaitu  mengenai  memahami ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dengan nilai 4,37,
lalu indikator dengan nilai terendah yaitu tentang  membayar  pajak  yang  terutang tepat pada waktunya dengan nilai 3,92.

## Uji Signifikansi Model T (Parsial)
Tabel 7. Hasil Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficien ts t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,455 3,518 1,551 ,12 7 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan ,357 ,102 ,337 3,496 ,00 1 Sanksi Pajak ,509 ,091 ,541 5,608 ,00 0 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024
Berdasarkan  tabel  di  atas  dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Sistem Variabel Indikator Mean Max Min Perubahan Struktur Organisasi 4,5 5 3 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Perubahan Implementasi Pelayanan 3,97 5 2 Fasilitas pelayanan menggunakan teknologi informasi 4,38 5 3 Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas 4,28 5 3 Sanksi Pajak Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang 4,09 5 2 Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan 4,01 5 2 Sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 4,11 5 2 Memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 4,37 5 3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 4,04 5 2 Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar 4,08 5 2 Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya 3,92 5 2
Modernisasi  Administrasi  Perpajakan mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (3,496 > 2,00247), variabel Sanksi Pajak juga memiliki nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan nilai  t-hitung  lebih  besar  dari  t-tabel (5.608 > 2,00247) maka kedua variabel dinyatakan memiliki pengaruh.

## Uji Kelayakan Model F (Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  mengukur kesesuaian  model  regresi  total  dengan data  yang  dijelaskan.  Jika  nilai signifikansi uji F kurang dari 0,05, maka model  regresi  secara  keseluruhan  layak atau  signifikan  untuk  pengujian  data berikutnya.  Jika  nilai  signifikansi  uji  F kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa  setiap  variabel  independen mempengaruhi  masing-masing  variabel dependen secara bersamaan.
Tabel 8. Hasil Uji F
Berdasarkan  pengujian  kelayakan model  F  ,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sistem Modernisasi Admnistrasi  Perpajakan  dan  Sanksi Pajak  terhadap  Tingkat    Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM. Hal ini dinyatakan berdasarkan  dari  nilai  signifikansi  yang diperoleh sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05  (0,000  <  0,05)  dan  nilai  f  hitung lebih besar dari f tabel (31,474 > 3,159).

## Analisis Regresi Linear Berganda
Metode statistik uji ini digunakan untuk menilai  hubungan  antara  satu  variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen.  Tujuan  dari  uji  ini  adalah
untuk menentukan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel  dependen  berdasarkan  variabel independen yang digunakan.
Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada Tabel 9 diatas, maka didapatkan formula model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = α + β1X1 + β2X2 + e Y= 5.455 + 0.357 X1 + 0.509 X2 + e Dimana :
Y  =  Tingkat  Kepaatuhan  Wajib  Pajak
UMKM α = Konstanta X1 = Sistem Modernisasi Admnistrasi X2 = Sanksi Pajak e = Error Term Hasil  dari  persamaan  regresi secara  keseluruhan  menyatakan  hasil interpretasi sebagai berikut:
1. Nilai  konstanta  (α)  sebesar    5.455 mengindikasikan bahwa jika variabel independen  konstan  maka  rata-rata kepatuhan  pelaporan  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 5.455.
2. Koefisien regresi (β1) variabel Sistem Modernisasi  Admnistrasi  Perpajakan bernilai positif sebesar 0.357 mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Sistem Modernisasi  Admnistrasi  Perpajakan sebesar  1  akan  meningkatkan Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM sebesar  0.357  dengan  asumsi  yang lain tetap.
3. Koefisien regresi (β2) variabel Sanksi Pajak  bernilai  positif  sebesar  0.509
Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 5,455 3,518 1,551 0,127 Sistem Modernisasi Admnistrasi Perpajakan 0,357 0,102 0,337 3,496 0,001 Sanksi Pajak 0,509 0,091 0,541 5,608 0 1 a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sumber : Pengolahan Data SPSS 25, 2024 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients t Sig.
mengindikasikan bahwa setiap terjadi peningkatan  variabel  Sanksi  Pajak sebesar  1  akan  meningkatkan
Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM sebesar  0.509  dengan  asumsi  yang lain tetap.

## Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Koefisien determinasi (r2) adalah  ukuran  yang  digunakan  untuk mengukur  seberapa  baik  variabel independen  dapat  menjelaskan  varians variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi :
Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi Hasil pengujian koefisien determinasi  (R  Square)  diperoleh sebesar  0,525  atau  52,5%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sekitar  52,5% variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  dapat  dijelaskan  oleh  variabel Sistem Modernisasi Administrasi
Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak.  Sisanya, sekitar  47,5%  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan sistem modernisasi admnistrasi  perpajkan  dan  sanksi  pajak terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
UMKM, maka dapat disimpulkan:
1. Hasil  analisa  deskriptif  terkait indikator variabel sistem modernisasi admnistrasi perpajakan yang
memiliki  nilai  mean  tertinggi  adalah mengenai perubahan struktur organisasi  dengan  nilai  4,50,  lalu indikator dengan nilai terendah yaitu perubahan  implementasi  pelayanan dengan  nilai  3,97.  Indikator  variabel sanski  pajak  dengan  nilai  tertinggi adalah  mengenai  sanksi  pajak  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  harus jelas dengan nilai 4,28 lalu indikator dengan  nilai  terendah  mengenai sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukan dengan nilai 4,01. Indikator variabel  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  dengan  nilai  mean  tertinggi yaitu mengenai memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  dengan  nilai  4,37,  lalu indikator dengan nilai terendah yaitu tentang  membay  ar  pajak  yang terutang tepat pada waktunya dengan nilai 3,92. 2. Berdasarkan  hasil  uji-t  yang  didapat menyatakan  bahwa  variabel  sistem modernisasi  perpajakan  dan  sanksi pajak  memiliki  pengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak
UMKM
3. Melalui uji signifikansi regresi linear berganda  (uji  F),  diperoleh  nilai  F sebesar  31,474    .  Karena  nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka variabel sistem modernisasi admnistrasi perpajakan(X1),  sanksi  pajak  (X2) memiliki  pengaruh  secara  simultan terhadap  variabel  tingkat  kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). 4. Dan  berdasarkan  hasil  uji  koefisien determinasi sistem modernisasi administrasi  perpajakan  dan  sanksi pajak  memiliki  hubungan  yang  kuat terhadap  variabel  depeenden  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  UMKM sebesar 52,5% dan 47,5% dipengaruhi oleh faktor luar variabel yang tidak diteliti oleh penulis.

## Saran
1. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa perubahan  implementasi  pelayanan adalah indikator dengan nilai rata-rata terendah  dalam  variabel  sistem modernisasi  admnistrasi  perpajakan, dengan nilai 3,97. Strategi implementasi pelayanan harus diperkuat dengan melakukan evaluasi tentang  tata  pelayanan  atau  cara pegawai merespon setiap wajib pajak yang  datang  bertanya  ataupun meminta  bantuan  kepada  pegawai yang bekerja dikantor pajak. Ini akan
membantu meningkatkan implementasi  pelayanan.  Indikator yang  lemah  dalam  variabel  sanksi pajak yaitu sesuai dengan pelanggaran  yang  dilakukan  dengan nilai 4,01. Untuk dapat meningkatkan keterhubungan antara jenis pelanggaran yang dilakukan dan jenis pelanggaran dapat dilakukan penyuluhan  kepada  WP  tentang implikasi pelanggran dan konsikuensinya.  Indikator  terendah dalam  variabel  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  mengenai membayar  pajak  yang  terutang  tepat pada  waktunya  dengan  nilai  3,92. Untuk dapat meningkatkan pembayaran pajak tepat waktu dapat dilakukan  penyuluhan  dan  edukasi yang  insentif    kepada  wajib  pajak UMKM, menyediakan fasilitas pembayaran  pajak  yang  mudah diakses dan efisien, mengoptimalkan sistem  pengawasan  dan  penegakan hukum  untuk  menjamin  kepatuhan WP,  dan  memberikan  pinalti  yang sesuai  untuk  mendorong  kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu.
2. Dari  hasil  uji  koefisien  determinasi sistem modernisasi administrasi perpajakan dan sanksi pajak terdapat 47,5% dipengaruhi oleh faktor diluar variabel  yang  tidak  diteliti  oleh penulis dalam penelitian ini.
Disarankan  bagi  peneliti  selanjurnya untuk  mengambil  sampel  yang  lebih besar dan objek penelitian yang lebih lu.  Selain  itu,  untuk  peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel baru untuk  mendapatkan  gambaran  yang lebih lengkap dan bervariasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  Kecamatan Coblong.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  L.  S.  E.  M.,  Muhammad  Ryan Fahlevi,  M.  M.,  Alfiansyah Imanda Putra, M. K., & Faizin, M.
(2023). Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak . Kolaborasi Pustaka Warga. https://books.google.co.id/books?i d=FOqxEAAAQBAJ
Andianty,    ardana  ayu,  &  Umaimah. (2023).  Pengaruh  Modernisasi
Sistem  Administrasi  Perpajakan Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Enam-Enam  Kendari , 1 (2),  401– 407. https://doi.org/10.572349/neraca.v
1i2.163%0Ahttps://jurnal.kolibi.o rg/index.php/neraca/article/view/1 63
Anggraeni,  V.  K.,  &  Lenggono,  T.  O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No  23  Tahun  2018,  Pemahaman
Perpajakan,  Dan  Modernisasi Sistem  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm. Jurnal Akuntansi : Transparansi  Dan  Akuntabilitas ,
9 (1), 96–108. https://doi.org/10.35508/jak.v9i1. 3993 Apip  Alansori,  S.  E.,  &  Erna Listyaningsih, S. E. M. S. (2020). Kontribusi  UMKM  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?i d=mzYNEAAAQBAJ ARTAMEVIAH,  R.  (2022).  Bab  ii kajian  pustaka  bab  ii  kajian pustaka 2.1. Bab Ii Kajian Pustaka 2.1 , 12 (2004), 6–25.
Fatmawati Dwi, Y. A. A. (2019). Jurnal ilimiah  bisnis  dan  perpajakan. Scholar.Archive.Org , 24–37. https://scholar.archive.org/work/3 hitmp2g25aejavzyytkws2z64/acce ss/wayback/https://jurnal.unmer.a c.id/index.php/jb/article/download /6593/pdf Junaedi Abdillah. (2021). The Effect of the Application of Tax Administration  Modernization  to Taxpayer Compliance. Indonesian Accounting  Research  Journal ,
2 (1), 1–6.
Lonto, M. S., Pontoh, J. X., & Pratiwi, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem  Modernisasi  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Tingkat
Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal
Akuntansi Manado (JAIM) , 72–80.
https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4 112 Lutfi,  C.,  &  Ariny,  B.  D.  (2019).
Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan  Self  Assessment System .  Publica  Institute  Jakarta.
https://books.google.co.id/books?i d=FxH9DwAAQBAJ Maulana, M. F. (2020). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Dalam  Melaksanakan  Kewajiban Perpajakan  (Studi  Kasus  Pada
Wajib Pajak UMKM di Kota Batu
Jawa  Timur)  Miftah  Farizt Maulana. Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis,  Universitas  Brawijaya, Malang .
Pratama,  R.  A.,  &  Mulyani,  E.  (2019). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  Di  Kota  Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1293–
1306.
https://doi.org/10.24036/jea.v1i3. 143 Putra,  A.  F.  (2020).  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi  Sistem. Jurnal  Riset Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 7 (01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i0 1.1212 Putri, E., Zirman, & Wahyuni, N. (2019). Pengaruh  Modernisasi  Sistem Administrasi  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib Pajak. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 6 , 1–14.
Safitri, R., Haykal, M., & Gesta Putri, R. (2023). Analisis Penerapan Sistem Modernisasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  Di  Samsat  Kota Lhokseumawe. Jam , 2 (1),  2962–
6927. https://ojs.unimal.ac.id/jam Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Di  Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi , 29 (02), 44–
56.
https://doi.org/10.36406/jemi.v29i
2.322
Septriliani,  L.,  &  Ismatullah,  I.  (2021).
Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JAE : Jurnal  Akuntansi  Dan  Ekonomi , 6 (1), 101. https://doi.org/10.29407/jae.v6i1. 14750
SERI REZKI FAUZIAH. (2019). No 主 観的健康感を中心とした在宅 高齢者における 健康関連指標 に関する共分散構造分析 Title . 2016 , 1–12. Sinta,  F.  (2022).  Pengaruh  Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Di  Kecamataan  Pulau  Punjung. Prosiding  National  Seminar  on Accounting,  Finance  … , 2 (4), 132–143. http://conference.um.ac.id/index.p hp/nsafe/article/view/2661 Solihah, Novitasari, I., & Khoiriyah, N.
(2021). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pustaka). Simposium  Nasional  Perpajakan ,
1 (1), 96–99.