## JURNAL APOKALUPSIS
Vol. 13, No. 2, Desember 2022: 153 -175 ISSN 2087-619X (print); ISSN  2747-285X (online)
Available at: http://ojs.hits.ac.id/index.php/OJS/article/view/61 Submitted: 9 September 2022/Revised: 17 Desember 2022/Accepted: 20 Desember 2022
Kritik Historis terhadap Konsep “Mencari Keadilan Pada Orang Tidak Benar” dalam 1 Korintus 6:1-9a
1 Jefri Andri Saputra, 2 Harri Prie, 3 Alan Grace 123 Institut Agama Kristen Negeri Toraja jefrijefri293@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  perjumpaan  antara  keragaman  alternatif  resolusi konflik  di  Indonesia  mulai  dari  pengadilan  negara,  pengadilan  lembaga  adat,  dan pastoral dari gereja, dengan kritikan Paulus dalam pelaksanaan resolusi konflik di luar gereja  di  Korintus.  Olehnya  itu,  penulis  bertujuan  untuk  menginterpretasi  kritikan Paulus  dalam  1  Korintus  6:1-9a,  sehingga  tidak  disalahartikan  sebagai  penolakan berbagai alternatif resolusi konflik di Indonesia. Penulis menganalisis teks ini dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dalam  pendekatan  kritik  historis.  Penulis berasumsi bahwa kondisi historis dalam penulisan  surat 1 Korintus merupakan motif dari kritik yang diajukan oleh Paulus. Di akhir tulisan ini, penulis menemukan bahwa kritik  yang  diajukan  Paulus  dalam  teks  1  Korintus  6:1-9a  tidak  menolak  keberadaan pengadilan negara dan adat, tetapi berupaya untuk memanggil gereja berperan dalam mencegah, meminimalisir, dan melakukan resolusi konflik dengan mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani.
Kata-kata kunci: keadilan; konflik; korintus; pengadilan sekular; resolusi konflik

## Abstract
This research is motivated by the encounter between the diversity of alternative conflict resolutions  in  Indonesia,  ranging  from  state  courts,  customary  courts,  and  church pastors, with Paul's criticism of the implementation of conflict resolution outside the church  in  Corinth.  Therefore,  the  author  aims  to  interpret  Paul's  criticism  in  1 Corinthians 6:1-9a, so that it is not misinterpreted as a rejection of various alternative conflict resolutions in Indonesia. The author analyzes this text using a historical critical approach. The author assumes that the historical conditions in the writing of the epistle of 1 Corinthians is the motive for Paul’s criticism. At the end of this paper, the author finds  that  Paul's  criticism  in  the  text  of  1  Corinthians  6:1-9a  does  not  reject  the existence of state and customary courts but seeks to summon the church to play a role in  preventing,  minimizing,  and  carrying  out  conflict  resolution  by  implementing Christian values.
Keywords: justice; conflict; corinth; secular courts; conflict resolution

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  perkara  tentu  tidak  lepas  dari  peran  pihak  ketiga untuk  melakukan  sebuah  rekonsiliasi  dalam  menangani  konflik.  Di Indonesia  sendiri,  penyelesaian  konflik  dapat  dimediasi  oleh  lembaga peradilan  negara,  lembaga  adat,  tetapi  juga  melalui  gereja.  Peran pengadilan negara sebagai tempat penyelesaian perkara, tentu bukan lagi hal  yang  asing  bagi  Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Terlepas  dari perbedaan tingkat efektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan, penyelesaian beberapa jenis kasus yang terjadi di beberapa wilayah yang berbeda di Indonesia mengindikasikan bahwa pengadilan negara memiliki peran yang urgen bagi kehidupan masyarakat (Lestari, 2013; Rosy dkk., 2020;  Wijayanto,  2021).  Hal  yang  sama  terjadi  dalam  lembaga  adat. Beberapa  penanganan  kasus  di  Indonesia  seperti  di  daerah  Manggarai (Nusa Tenggara Timur), Seruway (Aceh), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara),  dan  Poso  (Sulawesi  Tengah)  mengindikasikan  bahwa penyelesaian  konflik  melalui  lembaga  adat  di  daerah  ini  masih  sangat efektif  (Dasor  &  Hermaditoyo,  2020;  Rahmawati  &  Mansur,  2022; Siregar  &  Siregar,  2019;  Wijaya,  2020).  Sementara  itu,  salah  satu penyelesaian  konflik  melalui  gereja  dapat  diamati  melalui  usaha konseling (Minggus, 2019; Yudhono, 2019). Terlepas dari perbandingan tingkat  efektivitas  masing-masing  alternatif  ini,  masyarakat  Indonesia secara  khusus  umat  beragama  Kristen  menggunakannya  dalam  resolusi konflik. Ketiga alternatif ini digunakan bersama-sama untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam relasi kehidupan masyarakat.
Kondisi masyarakat Indonesia, secara khusus umat kristiani yang memiliki  berbagai  alternatif  untuk  menyelesaikan  konflik,  membuat penulis  tertarik  untuk  melakukan  interpretasi  terhadap  teks  1  Korintus 6:1-9a. Teks ini berisi kritik yang dilakukan oleh Paulus terhadap jemaat
di Korintus, karena melakukan penyelesaian perkaranya melalui pihak di luar jemaat. Kritikan ini tentu dapat saja memberi indikasi bahwa Paulus menolak proses rekonsiliasi yang dimediasi oleh lembaga di luar gereja. Dengan  mempertimbangkan  adanya  penyelesaian  konflik  melalui lembaga negara dan adat (baca: di luar gereja) pada beberapa data di atas, penulis  merasa  perlu  untuk  melakukan  reinterpretasi  terhadap  teks  ini. Memahami teks ini secara harafiah tentu dapat berdampak pada penolakan pengadilan negri dan pengadilan lembaga adat. Olehnya itu, reinterpretasi terhadap  teks  dibutuhkan  dalam  upaya  memahami  teks  dalam  konteks yang sedang dihadapi oleh Paulus.
Peneliti  sebelumnya  yang  mengkaji  teks  1  Korintus  kerap menyinggung  persoalan  yang  lain  dalam  jemaat,  misalnya  kehidupan amoral  di  Korintus,  pelaksanaan  pelayanan  kasih,  penggunaan  karunia rohani,  dan  penyelesaian  kasus  perpecahan  dalam  jemaat  (Baskoro  & Perangin-Angin,  2021;  Saputra,  2022;  Yahya,  2013).  Penelitian- penelitian  yang  merujuk  kepada  keterlibatan  jemaat  Korintus  dalam penyelesaian perkara hukum atau di pengadilan sekular cukup terbatas. Di antara  referensi  yang  sangat  terbatas  ini,  penulis  sebelumnya,  yakni Mateus  Mali,  dalam  bukunya  yang  berjudul Konsep  Berpolitik  Orang Kristen ,  pernah  memberikan  kajian  terhadap  teks  ini  dan  menyatakan bahwa  kritikan  Paulus  dalam  teks  ini  merujuk  kepada  larangan menggunakan  pengadilan  profan  sebagai  penyelesaian  perkara,  karena identik dengan ketidakadilan (Mali, 2014, pp. 122–124). Brent Kindman juga  meneliti  teks  ini  dan  menyimpulkan  bahwa  Paulus  berupaya menyelamatkan  reputasi  gereja  dengan  menempatkan  penyelesaian perkara internal di bawah payung gereja, bukan di luarnya (Kinman, 1997, p. 354).
Menindaklanjuti latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan  mengkaji  bagaimana  makna  dari  konsep  mencari  keadilan  pada orang yang tidak benar, serta implikasinya bagi gereja masa kini. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan pendekatan kritik historis. Melalui
pendekatan  ini,  penulis  akan  menguraikan  konteks  historis  yang melatarbelakangi  pengadilan  di  Korintus  sebagai  sudut  pandang  dalam reinterpretasi teks 1 Korintus 6:1-9a. Penulis berasumsi bahwa penolakan Paulus  terhadap  pengadilan  di  luar  jemaat  atau  pengadilan  sekular dikondisikan oleh faktor historis. Olehnya itu kritik dan penolakan Paulus perlu dipahami dalam konteksnya sehingga tidak serta merta digunakan sebagai rujukan untuk menolak segala bentuk lembaga peradilan di luar jemaat.  Faktor  historis  ini  sekaligus  memberikan  alternatif  resolusi konflik  yang  ideal  dalam  konsep  Paulus.  Melalui  tulisan  ini  penulis berharap  dapat  menginstruksikan  konsep  resolusi  konflik  dalam perspektif 1 Korintus 6:1-9a, khususnya dalam kehadiran umat Kristen di Indonesia dengan berbagai alternatif penyelesaian konflik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam tulisan ini untuk  menganalisis  teks  1  Korintus  6:1-9a  adalah  pendekatan  kritik historis.  Menurut  John  H.  Hayes  dan  Carl  R.  Holladay,  kritik  historis adalah  usaha  menganalisis  teks  dengan  asumsi  bahwa  teks  Alkitab bersifat  historis.  Hal  ini  dimaksudkan  bahwa  teks  terkait  atau dikondisikan  dalam  periode  sejarah  tertentu  dan  memiliki  sejarahnya sendiri  (Hayes  &  Holladay,  2013,  p.  52).  Dalam  tulisan  ini,  penulis menggunakan  pengertian  yang  pertama.  Teks  dilihat  sebagai  “jendela” untuk melihat suatu periode sejarah. Dengan demikian analisis terhadap teks akan memberikan gambaran mengenai keadaan keagamaan, politik, sosial,  dan  kebudayaan  dalam  periode  penulisan  teks  itu  (Hayes  & Holladay, 2013, p. 52).
Adapun  langkah-langkah  kajian  yang  akan  dilakukan  penulis dalam  penelitian  ini  antara  lain:  menelusuri  latar  belakang  historis mengenai kitab Korintus dan teks 1 Korintus 6:1-9a, analisis terhadap teks
1  Korintus  6:1-9a,  serta  refleksi  teologis.  Aspek  historis  dari  kitab Korintus memberikan gambaran mengenai dunia pada zaman penulisan kitab  Korintus  secara  khusus  keadaan  jemaat  dan  relasinya  dengan penduduk  kota  Korintus.  Pada  bagian  ini  juga,  penulis  akan mendeskripsikan konteks hukum atau pengadilan Romawi yang menjadi latar  belakang  teks  1  Korintus  6:1-9a.  Analisis  terhadap  teks  dilakukan dengan  menarasikan  pemikiran  Paulus,  serta  menelusuri  beberapa  kata kunci yang digunakan oleh Paulus dalam teks. Hasil penelusuran sejarah serta  analisis  terhadap  teks,  kemudian  menjadi  landasan  untuk  menilai sikap Paulus terhadap pelaksanaan rekonsiliasi di luar jemaat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konteks Historis 1 Korintus 6:1-9a
Konteks  historis  yang  melatarbelakangi  teks  1  Korintus  6:1-9a adalah keputusan jemaat untuk membawa perkaranya kepada pengadilan sekular (baca: Romawi). Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi kritikan yang dibangun oleh Paulus dalam teks ini yaitu keadaan politik dan  sistem  hukum  di  Korintus,  serta  kehidupan  sosial  dan  beragama masyarakat Korintus. Pembahasan terhadap kedua faktor ini akan dimulai dari yakni kondisi politik Romawi dan sistem hukum sekular di Korintus, kemudian dilanjutkan dengan kondisi sosial dan beragama di Korintus.
Pada  masa  Perjanjian  Baru,  kekaisaran  Roma  menjadi  penguasa politik  paling  berpengaruh  dalam  kehidupan  bangsa  Yahudi  dan perkembangan  awal  gereja.  Wilayah  bangsa  Yahudi  dan  umat  Kristen mula-mula  berkembang  dalam  wilayah  kekuasaan  kekaisaran  Romawi. Sekalipun pusat kerajaan dan kekuasaan berada di kota Roma, kekaisaran Roma membagi wilayah kekuasaannya ke dalam beberapa provinsi untuk memudahkan  pengaturan  dan  pengendalian  wilayah.  Daerah-daerah provinsi yang telah dibagi secara geografis dipimpin oleh wali negeri atau gubernur. Provinsi yang kondusif, tidak kerap melakukan pemberontakan,
atau setia kepada kekaisaran Roma dipimpin oleh gubernur. Kemudian, provinsi yang kerap menyulut pemberontakan dipimpin oleh wali negeri, agar dapat diawasi langsung oleh kaisar. Di samping itu, kekaisaran juga menempatkan  angkatan  perangnya  di provinsi  yang dipimpin  oleh  wali negeri (Tenney, 2013, p. 17). Kota Korintus adalah salah satu kota yang masuk  dalam  provinsi  Akhaya  dan  dipimpin  oleh  seorang  gubernur (Band. Kis. 18:12) (Spittler, 2013, p. 8). Hal ini mengindikasikan bahwa Korintus tergolong kota yang kondusif.
Bangsa Romawi juga menghormati kearifan lokal dan hukum yang berlaku  di  masing-masing  daerah  jajahannya.  Setiap  provinsi  diberikan kebebasan  untuk  menata  pemerintahannya  dan  memberikan  kebebasan kepada  setiap  agama  untuk  mengembangkan  diri  di  daerahnya  masing- masing  (Tenney,  2013,  p.  17).  Di  daerah  Yudea,  kekaisaran  Romawi memberikan ruang bagi bangsa Yahudi untuk mendirikan lembaga yang bertugas  mengatur  pelaksanaan  hukum  dan  adat  Yahudi,yang  disebut Mahkamah Agama atau Sanhedrin ( Alkitab Edisi Studi , 2014, p. 1534).
Dalam  konteks  pengadilan,  pemerintahan  Romawi  memberikan otoritas hukum kepada masing-masing provinsi atau bahkan kepada setiap agama untuk menyelenggarakan pengadilan di wilayah kota Roma. Kaisar dan dewannya juga ikut mendengarkan kasus yang ditangani oleh hakim kota,  sekaligus  berperan  sebagai  pengadilan  tertinggi,  serta  menjadi hakim  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  sangat  serius,  misalnya pengkhianatan (Stambaugh & Balch, 2004, p. 25).
Tugas  kehakiman  di  provinsi  akan  dijabat  oleh  gubernur.  Akan tetapi, tidak semua masalah di provinsi diadili oleh gubernur. Gubernur dapat memutuskan terlebih dahulu kelayakan dari sebuah perkara untuk diadili  dalam  yuridiksinya.  Dalam  keadaan  tertentu  kasus  dapat  saja ditolak untuk diadili oleh gubernur, dan mengembalikannya kepada pihak yang bertikai karena dianggap sebagai konflik internal. Penolakan inilah yang diputuskan oleh Galio, gubernur dari Akhaya, ketika orang Yahudi melawan  Paulus  dan  membawanya  ke  pengadilan.  Orang  Yahudi
mendakwa Paulus dengan dalih bahwa Paulus telah melanggar hukum dan keyakinan umat Yahudi. Akan tetapi, Galio tidak menerima  pengaduan umat Yahudi karena dianggap bukan sebuah pelanggaran atau kejahatan, melainkan masalah dalam internal Yahudi (Band. Kis. 18:12-17).
Selain menolak kasus karena konflik internal, gubernur juga dapat menolak kasus dan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pejabat setempat  dalam  suatu  daerah.  Hal  ini  dapat  berlaku  pada  kasus  yang dianggap bukan masalah yang sangat serius (Stambaugh & Balch, 2004, pp. 25–26).
Secara  sepintas,  masyarakat  Romawi  dikenal  sangat  menaati hukum.(Keener,  2005,  p.  52)  Hal  ini  tentu  sesuatu  yang  positif  dalam sebuah  negara.  Akan  tetapi,  masalah  yang  urgen  adalah  pelaksanaan hukum. Pelaksanaan atau penyelenggaraan hukum yang dimaksud di sini adalah  identiknya  pengadilan  Romawi  dengan  praktik  saling  menuntut dan  berbagai  tindakan  kesenjangan  hukum  atau  ketidakadilan  (Keener, 2005, p. 52). Menurut Craig S. Keener, tuntutan yang kerap diajukan ke pengadilan adalah masalah properti di antara orang yang kaya. Tuntutan tersebut  juga  kadang dilakukan untuk membalas penghinaan  dari orang lain,  ataupun  sebagai  bentuk  perselisihan  atau  permusuhan  di  antara mereka  (Keener,  2005,  p.  52).  Selain  itu,  sengketa  properti  dalam pengadilan  sekular  sudah  sangat  lazim  mempertemukan  saudara  yang saling  menggugat  (Keener,  2005,  p.  53).  Kondisi  ini  tentu  membuat pengadilan sekular di Romawi jauh dari kata kerukunan atau kedamaian.
Kemudian kesenjangan hukum dapat ditemukan dalam perbedaan hak  dan  kedudukan  orang  di  depan  hukum.  Perbedaan  pertama  dapat ditemukan dalam hak untuk menuntut di pengadilan. Hak untuk menuntut di pengadilan bersifat hierarkis. Masyarakat kelas atas diberi ruang untuk menuntut  masyarakat  kelas  bawah,  sementara  masyarakat  kelas  bawah dipandang tidak pantas menuntut masyarakat kelas atas (Keener, 2005, p. 52).  Kondisi  ini  tentu  akan  merugikan  masyarakat  kelas  bawah. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah akan berakibat
pada tuntutan dari masyarakat kelas atas, dan hukuman dari pengadilan. Akan  tetapi  masyarakat  kelas  atas  yang  tidak  bisa  dituntut  dalam pelanggaran kepada masyarakat kelas bawah, mengakibatkan masyarakat kelas bawah terus menerus menderita kesewenangan karena strata sosial.
Kesenjangan  yang  kedua  juga  muncul  dalam  kecenderungan hukum Romawi memberikan keistimewaan kepada pihak yang berstatus sebagai  warga  negara  Roma.  Status  ini  dapat  memberikan  hak perlindungan penuh hukum Romawi dan bahkan dibebaskan dari sebagian besar  pajak  (Stambaugh  &  Balch,  2004,  p.  23).  Keistimewaan kewarganegaraan  Roma  di  hadapan  hukum  dapat  dilihat  dalam  kasus Paulus  yang  seharusnya  tidak  dapat  diperlakukan  semena-mena  (Kis. 16:37-38). Status warga negara Roma akan memberikan perlakuan yang berbeda dengan  penduduk  yang  tidak memiliki  status  kewarganegaraan Roma di hadapan hukum.
Kesenjangan  yang  ketiga  dapat  dilihat  dalam  berbagai  putusan hukuman  dari  pengadilan.  Hukuman  yang  diputuskan  oleh  hakim ditentukan oleh penilaian hakim dan penasihatnya, bentuk kejahatan, serta keadaan  yang  menyertainya.  Orang  yang  tertuduh  sebagai  pelanggar hukum  akan  ditahan  atau  dipenjara  terlebih  dahulu  sebelum  proses pengadilan  atau  belum  ada  keputusan  hukum.  Hukuman  paling  ringan biasanya  berupa  denda.  Hukuman  yang  setara  dengan  penahanan  pada masa  kini,  adalah  pengasingan  atau  pembuangan  ke  tempat  tertentu. Tetapi dalam kasus kejahatan yang serupa, masyarakat kelas bawah yang menjadi pelaku kejahatan justru tidak diasingkan, tetapi akan menerima hukuman  berupa  pencabutan  hak  kemerdekaannya  untuk  dijadikan sebagai seorang budak, hingga menerima hukuman mati (Harmadji, 2020; Keener, 2005, p. 52; Stambaugh & Balch, 2004, pp. 28–29). Hukuman mati di kekaisaran Roma terdiri dari berbagai bentuk, seperti dimasukkan dalam karung dan dibuang di sungai, dikubur hidup-hidup, dilemparkan dari  batu  karang,  dicambuk  kemudian  dipancung,  serta  hukuman  salib (Stambaugh  &  Balch,  2004,  p.  29).  Dalam  kondisi  inilah,  kesenjangan
hukum sangat jelas dalam pengadilan sekular.
Masalah  kedua  yang  menjadi  alasan  Paulus  mengkritik  jemaat Korintus  adalah  konteks  sosial  dan  beragama  di  Korintus.  Titik  awal permasalahan  adalah  konteks  sosial  jemaat  yang  sangat  harmonis  dan terintegrasi  dengan  masyarakat  non-Kristen,  bahkan  disebut  oleh  John M.G Barclay tanpa eksklusivitas (Barclay, 2004, p. 194). Jemaat Kristen dan  kelompok  non-Kristen  dapat  berbaur  tanpa  sekat  agama  sebagai identitas  yang  mempermasalahkan  relasi  di  antara  mereka.  Kondisi  ini memungkinkan bagi jemaat untuk berinteraksi dan terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat Korintus (Barclay, 2004, p. 185).
Kondisi di atas ternyata berdampak negatif bagi jemaat. Beberapa dari anggota jemaat sama sekali tidak meleburkan kehidupan sosial dan gereja,  tetapi justru ditempatkan dalam wilayah yang berbeda  (Barclay, 2004, p. 187). Menurut Jacobus Kok, beberapa jemaat memisahkan aspek kehidupan sehari-hari dengan identitas kristiani, sehingga tindakan sehari- hari dianggap tidak memberi implikasi signifikan bagi identitas kristiani mereka (Kok, 2012, p. 2). Jemaat juga menganggap bahwa iman kristiani mereka tidak memiliki sumbangsih untuk membatasi jemaat di luar dari komunitas dan pertemuan mereka. Akibatnya adalah etos religius jemaat tidak dapat diejawantahkan di lingkungan sosial (Barclay, 2004, p. 195).
Relasi sosial di Korintus dipengaruhi oleh status sosial. Richard A Hors  Ley  menyebut  bahwa  orang  kaya  di  Korintus  umumnya  tidak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, bahkan mengeksploitasi orang miskin  (Ley,  2004,  p.  229).  Dalam  lingkungan  jemaat  sendiri,  ikatan emosional  atau  solidaritas  sangat  kurang.  Kelompok  orang  kaya cenderung  mengabaikan  ikatan  dan  solidaritas  mereka  kepada  orang Kristen dengan status sosial yang rendah, dan malah lebih terikat secara emosional  dengan  sesama  non-Kristen  dengan  status  sosial  yang  lebih tinggi (Barclay, 2004, p. 187).
Dampak  negatif  dari  keharmonisan  beragama  di  Korintus,  baik karena pembedaan dan pemisahan kehidupan sosial dan gereja maupun
kurangnya ikatan emosional jemaat, mengakibatkan munculnya beberapa praktik yang dikritik oleh Paulus seperti membawa sesama ke pengadilan (6:1-11)  dan  juga  “sikap  seenaknya”  dari  masyarakat  kelas  atas  dalam perjamuan kasih (1 Kor. 11:17-34).
Berdasarkan  data  historis  di  atas,  maka  masalah  yang melatarbelakangi  kritikan  Paulus  terhadap  jemaat  Korintus  terdiri  dari permasalahan kesenjangan atau ketidakadilan hukum dan perilaku hidup materialisme, serta kurangnya penekanan identitas jemaat sebagai orang Kristen,  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari,  maupun  dalam  ikatan emosional sesama  anggota jemaaat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Paulus mengajak jemaat Korintus membangun komunitas yang memiliki solidaritas  internal  untuk  menghadapi  dominasi  dan  pengaruh  dari masyarakat  setempat  (Kok,  2012,  p.  9;  Ley,  2004,  p.  237).  Upaya  ini bukanlah  sebuah  penolakan  atau  menutup  diri  terhadap  situasi  luar, melainkan  usaha  menarik  orang  ke  dalam  dan  mengimplementasikan konsep  religius  Kristen  (Ley,  2004,  p.  231).Khusus  dalam  tulisan  ini, usaha Paulus yang akan ditelusuri adalah kritik terhadap tindakan yang berupaya membawa sesama ke pengadilan sekular.

## Analisis Teks 1 Korintus 6:1-9a
Paulus  membuka  percakapan  di  teks  ini  dengan  memberikan pertanyaan  retoris  mengenai  kehidupan  jemaat  yang  justru  mencari keadilan  pada  orang  tidak  benar,  bukan  pada  orang  kudus  (6:1).  Kata orang yang tidak benar dalam teks ini berasal dari kata ἀδίκων, yang dapat diartikan sebagai orang yang tidak berada dalam komunitas jemaat ( Bible Works , 2015). Paulus mempertanyakan kecenderungan hidup jemaat yang justru memilih mencari keadilan pada sistem pengadilan yang berada di luar jemaat. R. Dean Anderson mengartikannya sebagai orang yang tidak benar  di  hadapan  Allah  (Anderson,  2018,  p.  118).  Pembahasan sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  hukum  romawi  identik  dengan
pelaksanaan hukum yang sangat merugikan masyarakat kelas bawah dan jauh  dari  keadilan.  Ley  menyebutnya  sebagai  instrumen  kontrol  sosial yang hanya mengabdi kepada kepentingan penguasa dan orang kaya (Ley, 2004,  p.  232).  Kondisi  inilah  yang  membuat  Paulus  meragukan kemampuan  pengadilan  sekuler  untuk  memutuskan  hal  yang  benar  dan salah dalam kehidupan orang percaya (Pfitzner, 2011, p. 90).
Menanggapi hal di atas, Paulus melihat bahwa seharusnya perkara yang dihadapi oleh jemaat diselesaikan dalam lingkup pengadilan Kristen sendiri atau yang disebut Paulus sebagai orang-orang kudus. Orang kudus adalah  mereka  yang  telah  dikuduskan,  dibersihkan  dari  dosa,  menjadi pewaris kerajaan Allah, bahkan  idealnya telah mengenal kehendak Allah (Pfitzner,  2011,  p.  90).  Di  dalam  pengadilan  inilah,  jemaat  dapat menyelenggarakan  penyelesaian  perkara  secara  mandiri  dan  sekaligus menjaga  kemurnian  etisnya  dari  pengaruh  praktik  ketidakadilan  di pengadilan sekuler  (Ley, 2004, p. 231). Pengadilan pada  internal setiap agama,  diakui  otoritasnya  dan  diberi  ruang  oleh  kekaisaran  untuk menyelesaikan  perkaranya  masing-masing,  sehingga  masalah  di  jemaat tidak  perlu  diserahkan  kepada  gubernur  atau  hakim  di  provinsi (Stambaugh & Balch, 2004, p. 26). Berdasarkan pertimbangan ini, maka tentunya  jemaat  di  Korintus  sebaiknya  menyelenggarakan  pengadilan internal, dan tidak perlu ke pengadilan sekular.
Paulus  juga  menempatkan  pembacanya  dalam  peran eskatologis, untuk mengevaluasi “kemampuan” dan keadaan mereka saat ini (6:2-3). Ada beberapa tradisi di mana orang-orang kudus berperan sebagai hakim atas  dunia  dan  bahkan  hakim  bagi  malaikat-malaikat  yang  mendukung pernyataan ini. Menurut V.C. Pfitzner, pertanyaan retoris dari Paulus ini dikonfirmasi  dalam  beberapa  tradisi  apokrif  dan  kitab-kitab  kanonik seperti  “kemuliaan  dari  orang-orang  benar  akan  lebih  besar  dari kemuliaan  malaikat”  (Barukh  51:12);  kerajaan  dan  penghakiman  akan diberikan kepada orang-orang kudus (Dan. 7:22); pernyataan Yesus yang berjanji bahwa pengikut-Nya akan ikut memerintah di kerajaan-Nya, serta
menghakimi  ke-12  suku  Israel  (Mat.  19:28;  Luk.  22:29-30);  dan penghakiman kepada malaikat (2 Ptr. 2:4; Yud. 6) (Pfitzner, 2011, p. 91). Anderson  menambahkan  rujukan  kepada  penglihatan  Yohanes, khususnya surat kepada jemaat Tiatira yang menegaskan bahwa “mereka yang  menang  dikaruniakan  kuasa  atas  bangsa-bangsa”  (Why.  2:26-27) (Anderson,  2018,  p.  120).  Kutipan  kitab-kitab  inilah  yang  mendukung pernyataan  Paulus  kalau  orang-orang  kudus  akan  mendapat  tempat sebagai hakim atas bangsa-bangsa dan bahkan malaikat.
Menurut Anderson, pola ini berangkat dari sebuah tanggung jawab yang  paling  besar  menuju  ke  yang  paling  kecil.  Tanggung  jawab  yang besar  ini  kemudian  menjadi  pertanyaan  reflektif  terhadap  kemampuan jemaat saat ini untuk menyelesaikan perkara sehari-hari (Anderson, 2018, p. 119). Kepastian mengenai kedudukan dan peran eskatologis inilah yang kemudian menuntut jemaat Korintus membenahi diri dari ketidakmampuannnya menyelesaikan perkara sehari-hari.
Berdasarkan  keadaan  di  atas,  Paulus  kemudian  mengkritik penyelesaian  masalah  di  jemaat  karena  dianggap  memilih  pihak  ketiga yang  tidak  tepat  (6:4-5).  Paulus  mengkritik  tindakan  jemaat  yang menyelesaikan  perkara  biasa  (βιωτικὰ)  kepada  orang yang  tidak  berarti (ἐξουθενημένους) dalam jemaat (6:4). Kata βιωτικὰ dalam teks ini berarti masalah sehari-hari atau hal-hal biasa ( Bible Works , 2015). Penggunaan kata  βιωτικὰ dalam  teks  ini  menunjuk  kepada  perkara  yang  semestinya tidak  memerlukan  perhatian  ahli  hukum  (Swindoll,  2016,  p.  121). Sedangkan  kata  ἐξουθενημένους  dapat  diartikan  sebagai  tindakan menghina, menolak, meremehkan dan mengabaikan ( Bible Works , 2015). Beberapa  penerjemahan  kata  ini  dalam  teks  lain  adalah  memandang rendah  (Luk.  18:9),  menista  (Luk.  23:11),  dan  membuang  (Kis.  4:11). Anderson mengartikan kata ini sebagai mereka yang tidak memiliki hak untuk  berbicara  dalam  jemaat,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk menjadi  hakim  (Anderson,  2018,  p.  121).  Sedangkan  Pfitzner mendefinisikan  kata  ini  merujuk  kepada  mereka  yang  tidak  memiliki
kedudukan  bersama  Allah  atau  kuasa  dari  Allah,  namun  tidak dimaksudkan sebagai suatu usaha mendiskreditkan atau menghina orang lain (Pfitzner, 2011, pp. 91–92).
Jika  memperhatikan  konteks  historis  dan  praktik  hukum  dalam pengadilan sekular, tentu ungkapan Paulus yang mendiskreditkan tidaklah berlebihan.  Adanya  perlakuan  yang  berbeda  terhadap  masyarakat  kelas atas  dan  bawah―mulai  dari  hak  menuntut  hingga  hukuman―telah mengindikasikan  adanya  “kebobrokan”  dalam  sistem  hukum  Romawi. Dengan  demikian,  tidaklah  mengherankan  jika  Paulus  bersikap  antipati terhadap  sistem  pengadilan  sekular.  Jika  membandingkan  beberapa pertimbangan dan alternatif penerjemahan ini, maka penulis memberikan terjemahan kata ἐξουθενημένους dalam teks ini sebagai pihak yang tidak berotoritas  dan  tidak  berkompeten  untuk  mengadili  orang-orang  kudus, dalam hal ini merujuk kepada hakim dan pengadilan sekular.
Menurut  Charles  R.  Swindoll,  keputusan  untuk  menolak pengadilan  sekular  sebagai  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  kasus internal jemaat juga berdasar pada kontras yang terjadi antara nilai-nilai yang  menjadi  orientasi  pengadilan,  dengan  nilai  kekristenan.  Hakim dalam pengadilan sekular tidak akan memahami kasih karunia, sehingga masalah  dalam  jemaat  tidak  semestinya  diadili  oleh  hakim  dengan perspektif  nilai  yang  berbeda  (Swindoll,  2016,  p.  121).  Hukum  dalam pengadilan  sekular  tidak  akan  memahami  sudut  pandang  Allah  dalam menyelesaikan  masalah,  kehidupan  dalam  roh,  serta  usaha  untuk mempertimbangkan  kepentingan  orang  lain,  bukan  hanya  kepentingan pribadi (Swindoll, 2016, p. 121).
Paulus  kemudian  menyampaikan  tujuan  dari  kritikannya,  yakni untuk  membuat  jemaat  menjadi  malu,  karena  tidak  ada  anggota  jemaat yang berhikmat dalam menyelesaikan perkara (6:5). Kata yang digunakan Paulus  adalah  δυνήσεται.  Kata  ini  dapat  berarti  memiliki  kemampuan, kekuatan,  kuasa  atau  kapasitas  untuk  melakukan  sesuatu  ( Bible  Works , 2015).  Menurut  Pfitzner,  teguran  Paulus  ini  sekaligus  memperlihatkan
kehidupan  kontradiktif  dari  jemaat  Korintus.  Mereka  menganggap  diri berhikmat (4:10), tetapi ternyata tidak ada  yang memiliki hikmat untuk menyelesaikan  perkara  dalam  jemaat  (Pfitzner,  2011,  p.  92).  Dengan demikian, hal ini berbicara mengenai usaha Paulus untuk mempertanyakan  ketiadaan  anggota  jemaat  yang  memiliki  kompetensi dan wibawa untuk bertindak sebagai hakim dalam jemaat. Hal ini kembali dipertegas Paulus dengan mengkritik alternatif penyelesaian kasus yang selama ini dipilih oleh jemaat―bukan orang percaya tetapi justru orang tidak percaya (6:6).
Setelah itu, Paulus menyoroti keberadaan perkara atau perselisihan dalam  jemaat  (6:7).  Paulus  mengkritik  kehidupan  jemaat  yang  saling memperkarakan, dan menyebutnya sebagai kekalahan. Perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus sangat destruktif atau merusak kesatuan jemaat (Anderson, 2018, p. 124). Keberadaan perselisihan di dalam jemaat juga mengindikasikan  bahwa  mereka  tidak  ada  bedanya  atau  lebih  baik daripada  orang-orang  tidak  percaya  (Pfitzner,  2011,  p.  92).  Menggugat sesama  atau  saudara  dalam  jemaat  ke  pengadilan  sekular,  tentu  akan memperlihatkan  keadaan  jemaat  yang  penuh  dengan  perselisihan  di hadapan  orang  non-Kristen.  Praktik  ini  adalah  perkara  yang  popular dengan pengadilan sekuler. Jika jemaat di Korintus melakukannya, tentu sikap ini tidak menjadi kesaksian hidup Kristen yang diidentikkan dengan kehidupan dalam kasih.
Usaha untuk “memalukan” maupun kekalahan yang diperlihatkan oleh  Paulus  kepada  jemaat  Korintus  adalah  sebuah  tindakan  untuk mengubah  perspektif  jemaat.  Situasi  historis  sebelumnya  telah memperlihatkan bahwa ikatan emosional dan solidaritas internal  jemaat sangat kurang. Hal ini berakibat pada perilaku seenaknya dari kelompok elit kepada jemaat yang berstatus rendah, serta kemunculan perselisihan dan saling memperkarakan (Barclay, 2004, p. 187). Hal yang sama pun terjadi  ketika  etika  Kristen  tidak  memiliki  dampak  signifikan  di  ruang publik  (Kok,  2012,  p.  9).  Jemaat  yang  menyangka  tindakannya  di  luar
tidak  akan  berdampak  pada  identitasnya  sebagai  umat  Kristen  memicu sikap  yang  bertingkah  semaunya  di  ruang  publik,  termasuk  yang merugikan sesama anggota jemaat (Kok, 2012, p. 2). Dengan demikian, maka  tindakan  memalukan  dan  kekalahan  pertama-tama  terletak  pada kurangnnya  solidaritas  jemaat,  berikut  kurangnya  implementasi  etika Kristen di ruang publik.
Menanggapi fenomena di atas,  Paulus memberikan saran dengan menyatakan: “mengapa jemaat tidak lebih suka” menderita ketidakadilan atau  kerugian,  dibanding  saling  menggugat  satu  sama  lain.  Menurut Anderson,  ungkapan  ini  berasal  dari  ungkapan  Socrates  dalam  sastra Yunani.  Socrates  berkata:  “…seandainya  keadaan  memaksa  saya dirugikan  atau  merugikan  orang,  maka  saya  lebih  suka  untuk  memilih dirugikan  daripada  merugikan”  (Anderson,  2018,  p.  124).  Dalam ungkapan  ini,  Socrates  lebih  memilih  jika  dirinya  yang  mengalami kerugian  dari  pada  kerugian  tersebut  terjadi  pada  orang  lain.  Tujuan Paulus menggunakan ungkapan ini adalah untuk menghindarkan jemaat dari  sikap  mempertontonkan  kelemahan  moral  dalam  kehidupan  orang tidak percaya (Pfitzner, 2011, p. 93).
Charles  Talbert  memberikan  pandangan  yang  berbeda  dengan melihat  nasihat  Paulus  ini  sebagai  bentuk  lain  dari  usaha  untuk  tidak membalas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan “membiarkan  kejahatan  mati  dalam  dirinya”,  serta  memberkati  mereka yang telah berbuat jahat kepadanya (Mat. 5:39-47; 1 Kor. 4:12-13; 1 Pet. 2:23)  (Talbert,  2002,  p.  37).  Dengan demikian,  kehidupan  jemaat  yang ditawarkan Paulus adalah sebuah kualitas moral yang mampu melampaui, atau menang atas keinginan untuk menuntut dan berselisih karena perkara yang  dianggap  akan  merugikan.  Bersedia  dirugikan  atau  kalah  berarti bersedia menanggung dan menerima konsekuensi, sehingga tidak menjadi rantai pembalasan dendam yang tidak dapat putus.
Paulus juga mengkritik keberadaan hidup jemaat yang melakukan praktik ketidakadilan dan saling merugikan dalam jemaat (6:8-9a). Jemaat
Korintus  menginginkan  keadilan  dan  menuntut  ganti  rugi,  namun  di antara  mereka  sendiri,  terjadi  praktik  ketidakadilan  dan  merugikan sesamanya. Sikap kontras ini juga akan kembali menggagalkan kesaksian hidup jemaat dalam memperjuangkan keadilan di ruang piblik (Pfitzner, 2011, p. 93). Usaha untuk saling membela hak, memperjuangkan reputasi, materi,  serta  saling  menuntut  tidak  mencerminkan  nilai-nilai  kristiani, melainkan sebuah nilai-nilai yang duniawi (Swindoll, 2016, p. 123). Sikap ini  mengakibatkan  kekristenan  kehilangan  kekhasannya  dan  etos religiusnya dalam ruang publik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  alasan  yang  membuat  Paulus menentang  usaha  jemaat  membawa  perkaranya  ke  pengadilan  sekular dilatarbelakangi  oleh  beberapa  aspek.  Pertama,  tindakan  saling menggugat yang dipraktikkan bangsa lain, juga diadopsi oleh jemaat dan bertentangan  dengan  nilai  etis  yang  berlaku  dalam  jemaat.  Kedua, kurangnya solidaritas internal jemaat, sehingga masalah yang sepele pun ikut diajukan ke pengadilan. Ketiga, implementasi etika Keristen di ruang publik  sangat  kurang  sehingga  jemaat  ikut  terlibat  dalam  praktik ketidakadilan dan perselisihan di pengadilan.

## Resolusi Konflik Menurut 1 Korintus 6:1-9a dan Implikasinya bagi Gereja Masa Kini
Menyikapi berbagai kritik yang diajukan Paulus dalam 1 Korintus 6:1-9a,  maka  beberapa  pembenahan  untuk  melakukan  resolusi  konfllik yang diajukan dalam teks adalah membentuk komunitas independen yang mampu menyelesaikan perkara, membangun solidaritas internal jemaat, serta dorongan untuk mengimplementasikan etika Kristen di ruang publik.
Pembentukan  komunitas  independen  dalam  gereja  sebagai alternatif resolusi konflik, bukan merupakan penolakan terhadap negara,
melainkan untuk membantu mendukung usaha lain, yakni pembentukan solidaritas internal dan implementasi nilai-nilai etis Kristiani (Ley, 2004, p.  231).  Secara  historis,  komunitas  independen  merupakan  komunitas yang  didukung otoritasnya  oleh  sistem  hukum  Romawi.  (Stambaugh  & Balch,  2004,  p.  26).  Sistem  hukum  dalam  kekaisaran  Roma  tidak dipusatkan di kota Roma, tetapi dapat dilaksanakan di berbagai provinsi, bahkan  diberikan  otoritas kepada pemimpin setempat  untuk menyelesaikan  perkaranya..  Ruang  yang  diberikan  oleh  sistem  hukum inilah  yang  seharusnya  diisi  oleh  jemaat  dan  ditindaklanjuti  dalam menangani konflik internal.
Melalui  komunitas  independen,  jemaat  dapat  menjadikan  nilai- nilai  kristiani  sebagai  parameter  dalam  melihat  dan  menyelesaikan perkara.  Hal  ini  berlaku  dalam  pemilihan  pelayan  gereja  yang membidangi  resolusi  konflik,  dan  juga  dalam  prinsip  hukum  yang diimplementasikan.  Nilai-nilai  kristiani  jelas  bertolak  belakang  dengan praktik  dalam  pengadilan  sekular.  Perbedaan  ini  dapat  dilihat  dalam ajaran tentang kasih, dengan praktik ketidakadilan dan keberpihakan pada masyarakat  kelas  atas  saja  dalam  pengadilan  sekular  (Keener,  2005,  p. 52).  Olehnya  itu,  pembentukan  komunitas  independen  dalam  resolusi konflik juga perlu memilih pemimpin yang berkompeten, berwibawa, dan memahami nilai-nilai Kristiani sebagai dasar dari penyelesaian konflik.
Pembenahan yang juga  diperlukan dalam resolusi konflik adalah membangun  solidaritas  internal.  Jemaat  Korintus  menghadapi  masalah karena solidaritas dan ikatan emosional yang bergantung pada kelas sosial (Barclay,  2004,  p.  187).  Hal  inilah  yang  kemudian  diatasi  oleh  Paulus dengan mengkritik beberapa  dampaknya  termasuk  upaya  kelompok  elit dan  “berkepentingan”  untuk  memperkarakan  sesamanya.  Olehnya  itu, maka  solidaritas  internal  dan  kekhasan  jemaat  harus  menjadi  prioritas, sehingga kebutuhan sesama dalam komunitas Kristiani―sekalipun beda kelas sosial―tetap dapat diperhatikan (Barclay, 2004, p. 187; Kok, 2012, p. 9).
Aspek terakhir yang menjadi perhatian untuk melakukan resolusi konflik  adalah  implementasi  nilai-nilai  etis  Kristen  di  ruang  publik (Barclay, 2004, p. 195). Nilai Kristiani yang ditekankan Paulus dalam teks 1  Korintus  6:1-9a  adalah  perspektif  dan  tindakan  yang  bersedia “mengalah” atau menderita, demi memperlihatkan kasih kepada sesama. Ajaran ini telah disampaikan dalam ajaran Yesus maupun tulisan Paulus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain (Mat. 5:39-47; 1 Kor. 4:12-13; 1 Pet. 2:23). Ajaran ini kembali digunakan di tengah penanganan konflik jemaat. Melalui ajaran ini, jemaat dibekali dengan perspektif rela berkorban atau menderita  saat  prakonflik,  konflik,  bahkan  pasca  konflik.  Akhirnya jemaat dapat memilih alternatif resolusi secara tepat sehingga tidak saling merugikan,  menghentikan  laju  pembalasan,  mencegah  penuntutan,  dan tindak kejahatan.
Berdasarkan uraian di atas, maka gereja masa kini perlu memahami bahwa teks 1 Korintus 6:1-9a tidak pertama-tama merupakan penolakan terhadap  lembaga  pengadilan  di  luar  gereja.  Akan  tetapi,  hal  ini  tidak berarti  gereja  harus  berpangkutangan  dan  bergantung  sepenuhnya  pada lembaga lain dalam penanggulangan konflik internal gereja. Gereja masa kini perlu menyadari bahwa konflik internal gereja dalam perkara apapun, merupakan  bagian  dari  pelayanan  gerejawi.  Kesadaran  ini  perlu ditindaklanjuti dengan membentuk bidang pelayanan secara internal yang menangani konflik internal.
Untuk meminimalisir resiko konflik internal, gereja juga dipanggil agar  mampu  membangun  dan  membina  jemaat  untuk  mewujudkan solidaritas dalam internal jemaat. Usaha ini diharapkan membantu jemaat saling  memahami  dalam  menghadapi  konflik.  Saling  memahami  dalam konteks  ini  tidak  sekedar  usaha  yang  tidak  semena-mena  pada  sesama dalam  jemaat,  tetapi  juga  kesediaan  untuk  mendengar,  memberi  ruang, dan  menanggulangi  kebutuhan  kelompok  masyarakat  “rendah”  dalam relasi  sosial.  Selain  membangun  solidaritas,  gereja  juga  dapat meminimalisir resiko konflik―bahkan mencegah―dengan menyadarkan
masyarakat bahwa etos religius Kristen tidak terkurung dalam pertemuan ibadah (Kok, 2012, p. 2). Hal ini akan mengonstruksikan relasi jemaat di ruang  publik  menjadi  lebih  harmonis.  Kemudian  dalam  penyelesaian perkara,  jemaat  dapat  memahami  dan  mengimplementasikan  sikap  rela berkorban dan menderita.

## KESIMPULAN
Kritikan  Paulus mengenai  larangan untuk mencari  keadilan  pada orang tidak benar dikondisikan oleh situasi historis dalam hal ini praktik ketidakadilan dalam pengadilan sekular, solidaritas internal jemaat yang sangat  minim,  serta  minimnya  implementasi  etos  religius  Kristiani  di ruang  publik,  yang  ikut  memicu  praktik  saling  memperkarakan  di Korintus.  Teks  ini  tentu  tidak  serta  merta  mendiskreditkan  pengadilan negeri maupun peran lembaga-lembaga adat di Indonesia yang berperan dalam  resolusi  konflik  antar  masyarakat.  Hal  yang  penting  dalam penegasan  Paulus  adalah  gereja  memiliki  tanggung  jawab  dalam mengupayakan  resolusi konflik.  Gereja perlu mengatasi konflik  dengan membentuk  bidang  pelayanan  untuk  resolusi  konflik,  tetapi  juga meminimalisir  resiko  konflik  bahkan  berupaya  mencegahnya  dengan mendorong jemaat membangun solidaritas internal, dan mengimplementasikan  nilai-nilai  kristiani  di  ruang  public.  Dengan demikian,  larangan  mencari  keadilan  pada  orang  tidak  benar  berarti tuntutan atau panggilan gereja agar  penyelesaian konflik dalam internal gereja tidak bergantung sepenuhnya pada keberadaan pengadilan negara maupun  lembaga  adat.  Gereja  wajib  berpartisipasi  dalam  mencegah, meminimalisir resiko, dan menyelesaikan konflik dengan mengimplementasikan nilai-nilai kristiani.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkitab Edisi Studi . (2014). Lembaga Alkitab Indonesia.
Anderson, R. D. (2018). Surat 1 Korintus: Membereskan Jemaat Urban yang Muda . Momentum.
Barclay, J. M. G. (2004). Thessalonica and Corinth: Social Contrasts in Pauline  Christianity  (1992).  In  E.  Adams  &  D.  G.  Horrell  (Eds.),
Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church (pp. 183– 196). Westminster John Knox Press.
Baskoro,  P.  K.,  &  Perangin-Angin,  Y.  H.  (2021).  Peran  Karunia  Roh Kudus  dalam  Pelayanan  Orang  Percaya  Menurut  1  Korintus  dan Aplikasinya bagi Orang Percaya Masa Kini. Jurnal Teologi Biblika ,
6 (2), 37–50. https://doi.org/10.48125/jtb.v6i2.100
Bible Works (10.0.4.114). (2015).
Dasor,  Y.  W.,  &  Hermaditoyo,  S.  (2020).  Revitalisasi  Peran  Lembaga Adat  dalam  Penanganan  Konflik  Sosial:  Studi  di  Manggarai  Nusa Tenggara Timur. Sosio Konsepsia , 9 (3), 213–228. https://doi.org/10.33007/ska.v9i3.1859
Harmadji, T. (2020). Anak Manusia Menentang Kaisar Roma. In Bincang Alkitab LAI . https://www.youtube.com/watch?v=CF-_vZrtbpc Hayes,  J.  H.,  &  Holladay,  C.  R.  (2013). Pedoman  Penafsiran  Alkitab . BPK Gunung Mulia.
Keener, C. S. (2005). 1–2 Corinthians . Cambridge University Press.
Kinman, B. (1997). Appoint the Despised as Judges! (1 Corinthians 6:4). TYNDALE BULLETIN , 48 (2), 345–354. https://tyndalebulletin.org/article/30376-appoint-the-despised-as- judges-1-corinthians-6-4
Kok,  J.  (2012).  Mission  and  Ethics  in  1  Corinthians:  Reconciliation,
corporate solidarity and other-regard as missionary strategy in Paul. HTS Teologiese
Studies , 68 (1), 1–11. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v69i1.1927
Lestari,  R.  (2013).  Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  secara Mediasi  di  Pengadilan  dan  di  luar  Pengadilan  di  Indonesia. Jurnal
Ilmu Hukum , 4 (2), 217–237.
http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819
Ley, R. A. H. (2004). 1 Corinthians: A Case Study of Paul s Assembly as an Alternative Society (1997). In E. Adams & D. G. Horrell (Eds.),
Christianity at Corinth: The Quest for the Pauline Church (pp. 227– 237). Westminster John Knox Press.
Mali, M. (2014). Konsep Berpolitik Orang Kristiani . Kanisius.
Minggus.  (2019).  Tindakan  Pastoral  Gereja  dalam  Meningkatkan Kemampuan  Resolusi  Konflik  Jemaat. Harvester , 4 (1),  36–49. http://e-
journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/3 Pfitzner,  V.  C.  (2011). Ulasan  atas  1  Korintus:  Kesatuan  dalam Kepelbagaian . BPK Gunung Mulia.
Rahmawati,  C.,  &  Mansur,  T.  M.  (2022).  Efektivitas  Penyelesaian Sengketa  Tanah  melalui  Peradilan  Adat  di  Kecamatan  Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Iilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata , 6 (1), 19–28. http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20423
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang Rupit  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1b. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155–166. https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207
Saputra, J. A. (2022). Cinta Yang Sepadan Dalam Perspektif Endogami:
Sebuah  Pembacaan  Tradisi  Terhadap  Narasi  2  Korintus  6:14-7:1. Kamasean : Jurnal Teologi Kristen , 3 (1), 18–39. https://kamasean.iakn-
toraja.ac.id/index.php/ojsdatakamasean/article/view/98
Siregar, A. R. M., & Siregar, M. A. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana dengan Delik Pidana Adat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Jurnal Hukum Responsif , 7 (7), 137–144.
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/vie w/498
Spittler, R. P. (2013). Pemahaman Dasar Kitab Korintus . Gandum Mas. Stambaugh, J., & Balch, D. (2004). Dunia Sosial Kekristenan Mula-mula .
BPK Gunung Mulia.
Swindoll,  C.  R.  (2016). Swindoll’s  Living  Insights  New  Testament Commentary,  Volume  7 :  1  &  2  Corinthians .  Tyndale  House Publishers.
Talbert, C. H. (2002). Reading Corinthians . Smyth & Helwys Publishing.
Tenney, M. C. (2013). Survey Perjanjian Baru . Gandum Mas.
Wijaya,  N.  (2020).  Resolusi  Konflik Berbasis  Budaya  oleh  Masyarakat
Kabupaten Poso. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 2 (1), 58–63.
Wijayanto, W. S. (2021). Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia  di  Tlogosari  Semarang. Jurnal  Abdiel , 5 (1),  57–73. https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235
Yahya,  P.  W.  (2013).  Tubuh  adalah  bagi  Tuhan:  Sebuah  Tinjauan Eksegesis  1  Korintus  6:12-20. Veritas , 14 (2),  233–251. https://doi.org/10.36421/veritas.v14i2.282
Yudhono, A. S. J. (2019). Pelayanan Konseling Kristen kepada Pasangan Suami  Isteri  dalam  Menyelesaikan  Konflik  Keluarga. Missio Ecclesiae , 8 (2), 116–136. https://doi.org/10.52157/me.v8i2.100