## PERBANDINGAN KEBIJAKAN PANGAN ERA KEPEMIMPINAN SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## THE COMPARISON OF FOOD POLICY ERA THE LEADERSHIP OF SOEHARTO AND SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
(disubmit 20 Februari 2018, direvisi 15 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)
Iman Amanda Permatasari 1 , dan Junior Hendri Wijaya 2
1 Biro Sumber Daya Aset, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2 Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
1,2 Jl. Brawijaya, Taman Tirto Kasihan Bantul, DIY, Indonesia Corresponding Author: imanamanda4@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  kebijakan  pangan  pada  masa kepemimpinan  presiden  Soeharto  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Unit  analisa  data  yang diambil  berupa  kepemimpinan  Soeharto  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  serta  kebijakan pangan,  dengan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  sejarah.  Teknik pengumpulan data menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian, teknik analisa datanya terdiri dari: Heuristik ,  Kritik  dan  Analisis  Saran,  Interpretasi,  dan  Historiografi.  Hasil  penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono baru  berada bada posisi  ketahanan pangan, tidak bisa  mencapai  kemandirian  atau  bahkan  kedaulatan  pangan.  Soeharto  memiliki  kebijakan Swasembada  beras  dan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  memiliki  kebijakan  Revitalisasi Pertanian.  Keduanya  menggunakan  strategi  masing-masing  dalam  menjalankan  kebijakan tersebut. Selain itu, terdapat pengaruh positif dan juga negatif dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan.
Kata  kunci:  Kebijakan,  Pangan,  Kepemimpinan,  Soeharto,  Susilo  Bambang  Yudhoyono, Indonesia

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  comparative  food  policies  during  the  presidency  of  President Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono. The data analysis unit obtained is the management of Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono and the nutritional guidelines taken. The type of research is historical research. Data collection techniques are the study documents. Then the data  analysis  techniques  consist  of  heuristics,  critique  and  analysis  of  suggestions, interpretation and historiography. The results of this study show that the position of food policy during  the  leadership  of  Soeharto  and  Susilo  Bambang  Yudhoyono  is  unable  to  achieve independence or even the sovereignty of food. Suharto has a policy of self-sufficiency in rice and  Susilo  Bambang  Yudhoyono  has  a  policy  of  reviving  agriculture.  Both  have  their  own strategies in implementing the policy. In addition, it has a positive and negative impact on its leadership in food policy.
Keywords: Policy, Food, Leadership, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesian

## PENDAHULUAN
Indonesia
melalui program Swasembada  berasnya  dikenal  sebagai negara  agraria  pengimpor  beras  terbesar pada  tahun  1966  dan  mampu  mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada  beras  yang  dilakukan  pada tahun  1984.  Perbedaan  siginifikan  terlihat jelas sejak tahun 1969 yang hanya mampu menghasilkan  12,2  juta  ton  beras  menjadi 25,8  juta  ton  beras  pada  tahun  1984. Kesuksesan  tersebutlah  yang  kemudian membawa Presiden Soeharto terlibat dalam konferensi ke-23 FAO, Pada 14 November 1985 (ARS: 2013)
Berbeda  dengan  Soeharto,  seperti yang  dilansir  oleh  Liputan  6,  dikatakan bahwa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dianggap gagal dalam program swasembada  lima  komoditas  pangan  yang terdiri dari beras, jagung, gula, kedelai dan daging  sapi.  Pengamat  pertanian  Khudori mengatakan, target surplus beras yang ingin dicapai  pada  tahun  2014  adalah  10  ton tetapi  pada  kenyataannya  hanya  tercapai sebanyak  2  ton.  Kemudian,  Ia  juga mengatakan bahwa telah terjadi ketimpangan antara produksi dalam negeri dengan  permintaan,  sehingga  pemerintah harus  melakukan  impor  yang  cukup  besar demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono  merupakan  mantan  presiden
Indonesia yang menjabat lebih dari satu kali periode kepemimpinan. Sehingga kebijakan-kebijakan  yang  diambil  dari setiap  periodenya  akan  sangat  menarik untuk  dikaji,  salah  satunya  dalam  hal kebijakan pangan. Keduanya memiliki latar belakang militer, tetapi mempunyai pemikiran  mendalam  berpikiran  tentang pangan dan titik pentingnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
Terlepas dari kekurangannya, presiden  Soeharto  memiliki  obsesi  yang sangat  besar  dalam  hal  kebijakan  pangan, terutama komitmennya dalam membangun agribisnis padi. Hal tersebut dilihat dari tiga tujuan dasar yang diusahakan, diantaranya:
a) memantapkan ketahanan pangan nasional, b) memacu pertumbuhan ekonomi dan  meningkatkan  stabilitas  ekonomi nasional,  c)  meningkatkan  pendapatan petani. (Simatupang dan Rusastra, 2004)
Susilo  Bambang  Yudhoyono  sendiri memiliki  gelar  Doctor  dari  Institut Pertanian  Bogor,  tetapi  pada  beberapa temuan  menyebutkan  bahwa  Soeharto dianggap  lebih  sukses  dalam  menjalankan kebijakan pangan.
Padahal,  upaya  penguatan  sektor pertanian pada masa kepemimpinan Susilo Bambang  Yudhoyono  sempat  tampak hasilnya dengan peningkatan produksi padi pada  tahun  2008.  Karena  hal  itulah Indonesia kembali pada posisi swasembada beras. Pada masa-masa ini juga,
produktivitas pertanian terus-menerus diperjuangkan, sehingga antara tahun 2007- 2008,  laju  peningkatan  produksi  semakin besar,  yaitu  sekitar  5,46.  Angka  tersebut merupakan capaian terbaik selama 10 tahun terakhir  pelaksanaan  kebijakan  pangan. (Hakim, 2016)

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah Kualitatif dengan metode penelitian sejarah.  Menurut  Sjamsuddin  dan  Ismaun, metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji  kebenaran  dan  peninggalan- peninggalan masa lampau dengan menganalisis  secara  kritis  bukti-bukti  dan data-data  yang  ada  sehingga  menjadi penyajian  dan  cerita  sejarah  yang  dapat dipercaya. (Efqi, 2015)
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data  didapatkan  dari  berbagai sumber  yang  telah  ada.  Sumber-sumber tersebut  seperti  jurnal,  buku,  majalah, laporan, dan lain sebagainya. Unit analisis data  dalam  penelitian  ini  terfokus  pada kepemimpinan masa Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang  Yudhoyono,  serta  kebijakan pangan pada masa pemerintahan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik  dokumentasi.  Teknik  dokumentasi adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-
sumber yang berupa dokumentasi. Baik itu dokumentasi  secara  tulisan  (Buku,  jurnal, berita,  internet,  dll),  lisan,  maupun  berupa gambar, dengan pertimbangan bahwa data- data tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis ambil.
Teknik  Analisa  Data  dari  penelitian ini  adalah  sebagai  berikut;  (a)  Heuristik. Heuristik adalah pengumpulan seluruh data yang dianggap relevan dengan permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh penulis. Data-data tersebut adalah data dari buku,  jurnal  ilmiah,  majalah,  laporan, berita, dan lain sebagainya.  (b) Kritik dan Analisis  Saran.  Kritik  dan  analisis  saran adalah  proses  mengkritisi  sumber-sumber yang  telah  didapatkan  dan  dikumpulkan oleh  peneliti.  Kemudian  sumber-sumber tersebut dipilih kembali, sehingga didapatkan  sumber  yang  sesuai  bagi penelitian. Dalam proses ini, data-data yang ada  disaring  dan  diambil  yang  validnya saja.  (c)  Interpretasi.  Interpretasi  adalah proses menafsirkan semua fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya dengan mempertimbangkan  data-data  yang  ada. Setelah itu, penulis menafsirkan fakta-fakta yang  diterima  tersebut  selama  penelitian dilakukan. (d) Historiografi. Setelah melakukan  pengumpulan  data,  melakukan kritik dan analisis saran terhadap data, dan kemudian  ditafsirkan,  selanjutnya  penulis menuangkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 65-84 p-ISSN: 2597-4971

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemikiran Pangan Soeharto dan Susilo
Bambang Yudhoyono
Pemikiran  pangan  Seoharto  dan Susilo  Bambang  Yudhoyono  dapat  dilihat melalui tabel 1:
Tabel 1. Perbandingan Pemikiran Pangan Soeharto-Susilo Bambang Yudhoyono
No Aspek Perbandingan Soeharto Susilo Bambang Yudhoyono 1 Pemikiran Dasar Food is my last defence line. Kemandirian pangan sama pentingnya dengan kemandirian militer. 2 Background Kehidupan Berasal  dan  dibesarkan  dilingkungan pertanian. Mendapaat  gelar  Doktor  pertanian di Institut Pertanian Bogor. 3 Kebijakan yang diambil - Swasembada Pangan - Swaembada Beras - Penerapan Revolusi Hijau - Revitalisasi Pertanian - Swasembada  lima  komoditas pangan - Kebijakan Impor 4 Politik - Suksesnya program perberasan dianggap  mempengaruhi  proram Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) - Kondisi Politik yang tajam dianggap dapat diatasi dengan adanya ketahanan, ketersediaan, kecukupan dan keterjangkauan pangan Revitalisasi  Pertanian  merupakan pernyataan  politik  pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional.

## PERBANDINGAN KEBIJAKAN PANGAN  SOEHARTO  –  SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO
Pemikiran  Dasar  dan  Posisi  Kebijakan Pangan Soeharto
Presiden Soeharto
pernah mengatakan  bahwa “Food  is  my  last defence line”. Kebijakan pangan pada masa ini  sebenarnya  sudah  hampir  mendekati kategori  kemandirian  pangan.  Hanya  saja, terdapat  beberapa  indikator  yang  belum terpenuhi secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebijakan pangan era Soeharto belum mampu mencapai kedaulatan pangan.
Menurut  Hariyadi  (2011),  terdapat indikator-indikator dalam konsep ketahanan,  kemandirian  dan  kedaulatan pangan.  Berikut  ini  adalah  hasil  analisis
peneliti melalui indikator-indikator tersebut:
Apabila dilihat dari definisi ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan, posisi kebijakan pangan pada  masa  Soeharto  berada  pada  posisi ketahanan, sesuai dengan definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  rumah  tangga yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan yang  cukup,  baik  jumlah  maupun  mutu, aman, merata dan terjangkau. Hal tersebut dilihat  dari  adanya  kebijakan  swasembada beras  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebijakan pangan  pada  masa  ini  belum  sampai  pada tahap kemandirian pangan ataupun kedaulatan  pangan  karena  swasembada
beras  atau pangan belum mampu bertahan lama.  Keterlibatan  masyarakat  untuk menentukan sistem pertanian pangan  yang sesuai  dengan  potensi  sumberdaya  lokal pun tidak terlihat.
Apabila dilihat dari indikator ketersediaan  pangan  yang  terdiri  dari kecukupan  jumlah,  kecukupan  mutu, kecukupan  gizi  dan  keamanan,  maka kebijakan pangan pada masa Soeharto telah memenuhi  kecukupan  jumlah  melalui tersedianya  beras  dan  bahkan  menjadi negara yang bebas dari krisis pangan pada masa itu.
Apabila  dilihat  dari  keterjangkauan pangan, maka kebijakan pangan pada masa Soeharto telah memenuhi indikator keterjangkauan  fisik.  Hal  ini  terbukti  dari sempat  terpenuhinya  kebutuhan  beras dalam  negeri  melalui  swasembada  beras, meskipun hal tersebut tidak bertahan lama.
Apabila dilihat dari indikator konsumsi pangan, maka pangan pada masa Soeharto telah memenuhi indikator kualitas pengolahan  pangan.  Hal  tersebut  dilihat dari  dilaksanakannya  kebijakan  sarana produksi,  pupuk  dan  pestisida,  kebijakan penanganan  pasca  panen,  serta  kebijakan sarana  penyimpanan  yang  merupakan bagian dari konsep Bufferstock .
Apabila dilihat dari indikator kemandirian pangan, tingkat ketergantungan impor pangan dapat diatasi oleh  pemerintah  di  bawah  kepemimpinan
Soeharto.  Pemerintah  berhasil  memajukan pertanian  Indonesia  dengan  melibatkan hasil  produksi  dalam  negeri  dan  tidak terlalu  bergantung  pada  produksi  luar negeri.  Begitupun  apabila  dilihat  dari indikator  tingkat  ketergantungan  impor sarana  produksi  pangan.  Pemerintah  telah berhasil  meningkatkan  produksi  pupuk dalam  negeri.  Kebijakan  pada  bidang perbenihan  dengan  menghasilkan  bibit- bibit  unggul  sendiri  melalui  penelitian- penelitian pun telah dilakukan.
Apabila dilihat dari indikator kedaulatan,  maka  kebijakan  pangan  pada masa  Soeharto  dapat  dikatakan  belum memenuhi indikator-indikator penyusunnnya.  Tingkat  keanekaragaman sumberdaya  pangan  lokal  ternyata  terlalu fokus  kepada  produksi  beras  pada  masa dilaksanakannya swasembada beras. Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam sistem pangan juga tidak mampu diperlihatkan  karena  semua  kebijakan berada  di  tangan  pemerintah  terutama BULOG (Badan Urusan Logistik). Revolusi Hijau melalui penggunaan pupuk dan pestisida kimia telah merusak lingkungan  dan  mengurangi  produksi pangan  nasional.  Selain  itu,  tingkat kesejahteraan  masyarakat  petani,  nelayan dan  peternak  tidak  dapat  diperlihatkan. Petani  miskin  di  pedesaan  semakin tertindas dengan adanya kesenjangan sosial sebagai  akibat  dari  kebijakan-kebijakan
pengembangan  sarana  prasarana  produksi pertanian  pangan  yang  lebih  berpihak kepada petani kalangan menengah.

## Kebijakan Swasembada Beras
Indikator  keberhasilan  Swasembada Beras pada masa itu dilihat dari perbandingan  antara  jumlah  pengadaan beras  dan  kebutuhan  penyaluran.  Pada tahun  1984/1985  jumlah  pengadaan  beras dalam negeri adalah sebesar 2.382 juta ton, dan  kebutuhan  penyalurannya  hanya sebesar  1.612  juta  ton.  Sehingga,  surplus beras pada waktu  itu adalah sebesar 0,770 juta ton. Kemudian pada tahun 1985/1986, hal  tersebut  kembali  terulang.  Jumlah pengadaan beras adalah sebesar 1.953 juta ton,  sementara  kebutuhan  penyalurannya adalah  sebesar  1,549  juta  ton.  Sehingga pada  waktu  itu  surplus  beras  terjadi  pada kisaran angka 0,404 juta ton.

## Strategi Kebijakan
Soeharto  dan  BULOG  (Badan  Urusan Logistik)
Badan  Urusan  Logistik  atau  yang lebih  dikenal  dengan  nama  BULOG sebenarnya  telah  dibentuk  pada  masa pemerintahan transisi, yakni ketika kepemimpinanSoekarno  akan  digantikan oleh  Soeharto.  Pada  awal  didirikan BULOG  memiliki  fungsi  sebagai  pembeli beras  tunggal.  Kemudian,  ugas  dan fungsinya  semakin  bertambah.  Dapat
dikatakan BULOG adalah pengatur manajemen pangan yang diberikan kekuasaan secara ekslusif oleh pemerintah Indonesia.
Soeharto  bersama  BULOG  menjadi poros  utama  kebijakan  pangan  Indonesia, dan  mengantarkan  Indonesia  mencapai swasembada beras. Meskipun pada perjalanannya,  hal  tersebut  diangap  tidak berjalan lama.

## Konsep Bufferstock Orde Baru
Bufferstock sebenarnya  terdiri  dari lima unsur pokok, yaitu: (Arifin: 1994)
Kebijakan  Harga  Dasar.  Penentuan harga  dasar  ditentukan  oleh  forum  antar departemen. Namun, tetap terjalin koordinasi  dengan  Kantor  Menko  Ekuin. Selain itu, Departemen Pertanian, Departemen  Keuangan,  dan  Departemen Koperasi pun ikut terlibat dalam penetapan harga dasar gabah.
Saluran Pembelian. BULOG menggunakan  saluran  tataniaga  berupa Koperasi Unit Desa (KUD), dan kontraktor atau penggilingan beras swasta.
Sarana  Penyimpanan.  Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto membangun sarana penyimpanan berupa  gudang,  karena  cadangan  beras hanya ditempatkan di gudang milik swasta, yang  kondisinya  tidak  sesuai  syarat penyimpanan. Selain itu, BULOG memiliki posisi yang sangat rendah sebagai pemakai
jasa pergudangan, karena semua ditentukan oleh  besar  kecilnya  uang  sewa  dan persaingan  dengan  komoditas  yang  juga memerlukan  gudang.  Kemudian,  adanya ketidakmerataan  penyediaan  ruang  bagi gudang penyimpanan, sementara penyediaan  ruang  merupakan  hal  yang sangat  berpengaruh  terhadap  tercapainya keamanan  pangan.  Jika  penyediaan  ruang tidak  merata,  maka  akan  ditemukan kerusakan  atau  penurunan  mutu  tanaman pangan itu sendiri.
Harga  langit-langit.  Harga  langit- langit    ditentukan  secara  langsung  oleh BULOG  (Badan  Urusan  Logistik)  tanpa adanya  hubungan  koordinatif  dengan lembaga-lembaga seperti Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, ataupun Departemen Koperasi.
Saluran Distribusi. BULOG
bekerjasama  dengan  Koperasi  Pegawai
Negeri, Koperasi ABRI, Koperasi Pelayaran  Rakyat,  Koperasi  Pedagang pasar, dan juga pedagang-pedagang swasta.

## Kebijakan

## Peningkatan Produksi Pangan Nasional
Adapun  kebijakan  produksi  pangan nasional dapat diterangkan sebagai berikut: (Arifin: 1994)
Kebijakan Bidang Perbenihan melalui  penelitian-penelitian  untuk  dapat menghasilkan  bibit-bibit  unggul  yang memliki  tingkat  resistensi  yang  tinggi terhadap  pemupukan  dan  serangan  hama serta penyakit.
Kebijakan  Sarana  Produksi,  Pupuk dan Pestisida. Pemerintah mencoba meningkatkan produksi pupuk dan pestisida. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel 2 dan 3:

## Tabel 2. Peningkatan Produksi Pupuk Urea, TSP Dan Za
Jenis Angka awal Angka akhir Rata-rata per tahun Urea 85,4 ribu ton 2.204,8 ribu ton 310 % TSP 114,4 ribu ton 783,75 ribu ton 26,5 % ZA 49,7 ribu ton 208 ribu ton - Sumber: (Arifin, 1994)
Tabel 3. Peningatan Penggunaan Pestisida Per Tahun 1969-1983
Jenis Pestisida Tahun 1969 Tahun 1983 Peningkatan Insektisida 1.209,3 ton 12.982,4 ton 11,773,1 ton Rodentisida 33,7 ton 171,2 ton 137,5 ton Sumber: (Arifin, 1994) Kebijakan Bidang Perkreditan.
Pemerintah  menerapkan  kebijaksanaan  di bidang  perkreditan,  yang  dikenal  dengan kredit  BIMAS  (Bimbingan  Masal)  dan INMAS (Intensifikasi Masal) untuk
menjawab setiap permasalahan permodalan tersebut.
Kebijakan Bidang
Perairan.
Pemerintah  membangun  jaringan  irigasi dan  rehabilitasi  jaringan  irigasi,  baik  di
pulau  Jawa  saja,  ataupun  di  luar  Jawa. Rehabilitasi jaringan dan pembukaan lahan sawah  dengan  irigasi  konvensional  pun telah dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan Diversifikasi Usaha Tani. Merupakan usaha penganekaragaman usaha tani untuk mengurangi adanya resiko kegagalan dan ketergantungan, meningkatkan intensitas penggunaan lahan serta  tenaga  kerja.  Dengan  tercapainya ketiga hal tersebut maka areal panen dapat mengalami peningkatan. Peningkatan areal panen  tersebut  juga  berimbas  kepada peningkatan  produksi  dan  pendapatan petani. Sehingga petani  mengalami  sedikit peningkatan dalam hal kesejahteraan.
Kebijakan Bidang Penyuluhan. Pemerintah  melakukan  kegiatan  kursus tani,  peragaan,  informasi  pertanian  dan pembinaan  terhadap  kelompok  tani  atau himpunan  petani.  Selain  itu  pemerintah berhasil mencetak 14.049 penyuluh pertanian,  serta  606  penyuluh  pertanian spesialis  yang  kemudian  tersebar  di  26 provinsi Indonesia pada masa itu.
Kebijakan Harga Input dan Output. Kebijaksanaan  harga  produksi  sendiri adalah  jaminan  harga  hasil  produksi pertanian yang diberikan melalui kebijaksanaan  harga  dasar,  atau  melalui jaminan  harga  dan  jaminan  pemasaran. Pemerintah  juga  menerapkan  kebijakan pemberian  subsidi  sarana  produksi  untuk para petani.
Kebijakan Penanganan Pasca Panen.  Tindakan pasca panen bisa berupa tindakan sebelum pemasaran biasa, ataupun berupa penangan pengolahan hasil produksi panen  secara  langsung.  Kedua  tindakan tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi kerugian  setelah  panen,  yang  berupa penyusutan hasil produksi sebagai efek dari penyimpanan, pengolahan atau serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum pemasaran.
Pemerintah melaksanakan kebijaksanaan  penanganan  pasca  panen melalui perbaikan penanganan pasca panen. Diharapkan  dengan  adanya  perbaikan penanganan  pasca  panen,  kualitas  hasil produksi yang diperoleh bisa menjadi lebih baik.  Kemudian,  apabila  hasil  produksi yang  dihasilkan  berkualitas  baik,  maka harga akan meningkat dan usaha menyejahterakan petani dapat tercapai.

## Kebijakan Deregulasi
Kebijakan  Deregulasi  dilakukan  pada semua  sektor  atau  semua  bidang.  Hal tersebut  dapat  memengaruhi  kebijakan pangan dalam negeri, seperti subsidi pupuk, subsidi  bunga,  dan  pengaturan  impor. Adanya  subsidi  pupuk,  subsidi  bunga  dan pengaturan  impor,  akan  memperlihatkan sejauh  mana  kebijakan  pangan  dapat dijalankan. Berhasilnya kebijakan deregulasi,  menandakan  keberhasilan  di bidang  pangan.  Karena  permasalahan
tentang  pangan  tidak  hanya  tertuju  pada cukup  atau  tidaknya  persediaan  pangan masyarakat, tetapi juga pada sejahtera atau tidaknya petani Indonesia, serta berpengaruh  atau  tidaknya  keberhasilan pangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Setting Politik
Sistem  sentralistik  yang  berjalan pada masa kepemimpinan Soeharto membuat  petani  Indonesia  mau  tidak  mau menerima  setiap  keputusan  yang  diambil oleh  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu, tidak  heran  apabila  petani  pada  masa kepemimpinan  Soeharto,  terlihat  begitu mendukung kebijakan pangan atau pertanian  Indonesia.  Petani  Indonesia secara gencar menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan tanpa bisa mengeluarkan protes  atas  ketidaksetujuannya  apabila kebijakan tersebut dianggap tidak memihak petani.
Sistem yang sentralistik tersebut juga berpengaruh kepada keberhasilan swasembada  yang  dilakukan  pemerintah. Sebab, melalui sistem yang dapat dikatakan memaksa tersebut, produksi pangan dalam negeri berhasil ditingkatkan, terutama pada komoditas beras. Namun, sisi negatif yang dihasilkan  oleh  sistem  sentralistik  adalah adanya  fakta  bahwa  rakyat  tidak  mampu makan  nasi  karena  harga  beras  yang  bisa sangat mahal.

## POLITIK PANGAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Pemikiran  Dasar  dan  Posisi  Politik Pangan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai seseorang yang berlatar  belakang  militer,  berpendapat bahwa kemandirian pangan sama pentingnya  dengan  kemandirian  militer. Posisi  kebijakan  pangan  pada  masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono  berada  hanya  pada  posisi ketahanan pangan. Berikut ini adalah hasil analisis  peneliti  jika  dikorelasikan  dengan indikator  ketahanan,  kemandirian  dan kedaulatan  pangan  milik  Purwiyanto Hariyadi:
Apabila dilihat dari definisi ketahanan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, maka kebijakan pangannya  masih  berada  pada  posisi ketahanan  pangan.  Pemikiran  pemerintah baru  sampai  pada  tahap  terpenuhinya pangan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga,  tidak  heran  apabila  kebijakan impor pada masa ini menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Apabila  dilihat  dari  indikator ketersediaan  pangan,  pemerintah  berusaha memenuhi  kecukupan  jumlah  komoditas pangan  dengan  melakukan  impor  bahan pangan  dan  sejumlah  kebutuhan  pangan dalam  negeri.  Dengan  kebijakan  impor
tersebut  pemerintah  mengharapkan  bahwa kecukupan mutu dan gizi masyarakat dapat terpenuhi.  Melalui  kecukupan  mutu  dan gizi  maka  seharusnya  keamanan  pangan dapat diperlihatkan. Akan tetapi, pemerataan pangan yang diharapkan dapat tersalurkan  kepada  masyarakat  Indonesia belum  dapat  terpenuhi.  Masih  banyak kasus-kasus kekurangan gizi, seperti busung lapar.
Apabila  dilihat  dari  indikator keterjangkauan  pangan,  pemerintah  di bawah  kepemimpinan  Susilo  Bambang Yudhoyono  memang  telah  berusaha  untuk melakukan  pemerataan  kebutuhan  pangan untuk  masyarakat  Indonesia.  Namun, dikarenakan kurangnya sarana pengangkutan  dan  distribusi,  maka  hal tersebut  belum  bisa  dilaksanakan  secara maksimal.  Contohnya,  di  Nusa  Tenggara Timur  yang  merupakan  sentra  penghasil sapi,  tetapi  pendistribusian  tidak  dapat dilakukan  secara  maksimal.  Selain  itu, harga  beberapa  komoditas  pangan  pada masa  ini  terus  mengalami  lonjakan  dan ketidakstabilan.
Apabila  dilihat  dari  indikator konsumsi  pangan,  pemerintah  pada  masa ini  telah  berusaha  untuk  memperbaiki kualitas  pengolahan  pangan  dan  kualitas air.  Hal  tersebut  dilihat  melalui  strategi kebijakan  pengembangan  dan  rehabilitasi infrastruktur  pertanian,  serta  revitalisasi industri pupuk. Pada masa ini, pemerintah
telah  membangun  11  waduk  dengan  daya tampung  sampai  79  juta  meter  kubik  air untuk  kebutuhan  air  irigasi  pertanian. Pemerintah pun telah melakukan pembangunan  pabrik-pabrik  pupuk  dan penyaluran  Bantuan  Langsung  Pupuk (BLP) bagi petani Indonesia guna memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.
Apabila  dilihat dari  indikator kemandirian, tingkat ketergantungan impor pangan Indonesia sangatlah tinggi. Beberapa komoditas pangan bahkan sengaja  didatangkan  dari  luar  negeri  guna memenuhi  kebutuhan  pangan.  Begitupun dengan  tingkat  ketergantungan  impor sarana produksi.
Apabila dilihat dari indikator kedaulatan,  pada  masa  kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tidak memperlihatkan adanya tingkat keanekaragaman sumberdaya pangan lokal, tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pangan, tingkat degaradasi mutu lingkungan  ataupun  tingkat  kesejahteraan masyarakat  petani  Indonesia  yang  pada kenyataannya masih berada di bawah rata- rata.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Revitaslisasi Pertanian
Revitalisasi  Pertanian  merupakan  janji politik dalam hal meningkatkan pendapatan pertanian.  Revitalisasi  pertanian  adalah program yang dilaksanakan guna
tercapainya pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi,  peningkatan  produktivitas dan  nilai  tambah  produk  pertanian, peternakan,  perkebunan,  perikanan  dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

## Strategi Kebijakan
Ada pun strategi kebijakan yang dilaksanakan adalah:
Pengembangan dan Rehabilitasi
Infrastruktur Pertanian. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai bentuk dari pembangunan infrastruktur, telah dibangun 11 waduk dengan daya tampung sampai 79 juta meter kubik air. Pembangunan waduk tersebut  salah  satunya  adalah  untuk kebutuhan  air  irigasi  pertanian.  (RPJMN 2010-2014)  Selama  tahun  2010,  melalui irigasi,  pemerintah  telah  meningkatkan infrastruktur guna mencapai ketahanan dan kemandirian  pangan.  Wujud  dari  hal tersebut dilakukan melalui: a) Peningkatan luas  layanan  jaringan  irigasi  hingga  115 ribu  hektar.  b)  Merehabilitasi  239,04  ribu hektar jaringan irigasi. c) Peningkatan 8,08 ribu hektar dan rehabilitasi 79,4 ribu hektar jaringan  rawa.  d)  Membangun  dan merehabilitasi  jaringan  irigasi  air  sawah untuk mengairi 11,13 ribu hektar lahan. e) Membangun 45 embung dan merehabilitasi 12 waduk dan 21 embung.
Pemberdayaan Petani
Pada  akhir  tahun  2013,  DPR  telah mengesahkan RUU Desa sebagai landasan Yuridis  bagi  petani  yang  tinggal  di pedesaan  yang  menjadi  kantong-kantong kemiskinan.  Kemudian  UU  Perlindungan dan Pemberdayaan petani nomor 19 Tahun 2013  pun  disahkan.  Undang-undang  ini menjelaskan  tentang  konsolodasi  tanah, yang  berhubungan  dengan  tanah  pertanian terlantar dan tanah negara bebas yang dapat didistribusikan  kepada  petani,  meskipun pada akhirnya hanya menjadi hak sewa, izin pengusahaan,  izin  pengelolaan  atau  izin pemanfaatan.
Dalam  Undang-undang  No.  19  Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dikatakan pemberdayaan  petani  adalah  segala  upaya untuk  meningkatkan  kemampuan  petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik  melalui  pendidikan  dan  pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, pengembangan sistem sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan  luasan  lahan,  kemudahan  akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
Dengan diberlakukannya undang- undang tersebut, diharapkan petani Indonesia  dapat  diberdayakan.  Mengingat sejak  dahulu,  petani  selalu  berada  dalam posisi  terbelakang.  Pengetahuan  akan  cara bercocok tanam yang benar masih
tertinggal  oleh  petani  dari  negara  lain.
Sehingga,  hasil  pertanian  tidak  pernah maksimal dan berdampak pada pemenuhan pangan di Indonesia.
Hasil produksi yang minim dan kurang berkualitas  tentu  memengaruhi  kelayakan konsumsi  pangan  dalam  negeri.  Dengan jumlah penduduk Indonesia yang padat dan tidak  sedikit,  maka  pola  konsumsi  pangan pun akan terpengaruh. Jika petani Indonesia tidak  bisa  menghasilkan  produksi  pangan yang berkualitas dan mencukupi, ditambah pemerintah  tidak  mengusahakan  untuk memberdayakan  petani  Indonesia,  maka kerawanan  pangan  akan  terjadi.  Oleh karena  itu,  pada  masa  pemerintahan  SBY dengan  segala  resiko  dan  pemikiran  yang ada,  diberlakukanlah  kebijakan  impor pangan  yang  justru  memberatkan  petani Indonesia.
Revitalisasi Industri Pupuk
Program  revitalisasi  pupuk  bertujuan membantu  petani  Indonesia  terhadap penyediaan pupuk. Pada kurun waktu 2010- 2014, tiga pabrik urea berusia tua (Pusri II, Kujang  1A  dan  Kaltim  1)  telah  diganti, sekaligus  membangun  1  pabrik  yaitu  PT Petrokimia  Gresik  yang  bekapasitas  33,54 ton/tahun.  Selain  pembangunan  pabrik pupuk urea,  telah  dilakukan pembangunan pabrik pupuk NPK yang berkapasitas 1 juta ton/tahun.  Untuk  pembangunan  pabrik pupuk organik pun telah dilakukan dengan kapasitas 10.000 ton/tahun.
Selain melaksanakan revitalisasi industri  pupuk,    pada  tahun  2008  sampai 2010,  pemerintah  Indonesia  menetapkan kebijakan  bantuan  langsung  pupuk  dalam rangka  mendukung  usaha  peningkatan produksi padi.

## Tabel 4. Target dan Realisasi Penyaluran BLP Tahun 2008-2010
Jenis Pupuk 2008 2009 2010 Organik Granul Target 151.571 195,515.8 339,752 Realisasi 142,067 190,064.7 335,343 % Realisasi 93.73 97.71 98.70 Organik Cair Target 1,010,473 1,296,772 2,265,014 Realisasi 967,120 1,267,098 2,235,621 % Realisasi 93.73 97.71 98.70 NPK (Ton) Target 50,524 64,838.6 113,251 Realisasi 47,365 63,354.9 111,781 % Realisasi 93.73 97.71 98.70
Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2011-2014.
Perbaikan  Akses  Petani  Untuk  Pendanaan
Usaha.
SBY  mencetuskan  salah  satu  kebijakan peminjaman  permodalan,  bernama  Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diberikan oleh
perbankan  kepada  UMKM-K  termasuk usaha di bidang/sektor pertanian.
Tujuannya  adalah  meningkatkan  akses kredit  petani,  kelompok  tani/gabungan, mempercepat  pertumbuhan  sektor  riil, mendukung program ketahanan pangan dan penanggulangan  kemiskinan.  Pemerintah melakukan  upaya  intermediasi akses permodalan ke lembaga perbankan, melakukan  identifikasi  petani,  membantu mencarikan penjamin pasar, dan melakukan pembinaan serta pendampingan.
( http://agricenter.jogjaprov.go.id/index.ph p?action=generic_content.main&id_gc=2 80 )
Selain  KUR,  terdapat  juga  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dijadikan dasar pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.  PNPM    dilaksanakan  melalui harmonisasi  dan  pengembangan  sistem mekanisme prosedur program,
pendampingan,  dan  pendanaan  stimulan guna  penanggulangan  kemiskinan  yang berlanjut.  (Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai Demokrat : 29)
Swasembada Lima Komoditas Pangan Swasembada  lima  komoditas  pangan adalah  kebijakan  pemerintah  di  bawah kepemimpinan
Susilo
Bambang Yudhoyono, yang bertujuan untuk memenuhi  pasokan  pangan  dalam  negeri.
Lima komoditas tersebut terdiri dari Beras, Jagung,  gula,  kedelai,  dan  daging  sapi. Akan tetapi, dalam perjalanannya, kebijakan tersebut dinyatakan gagal dikarenakan  beberapa  hal  seperti:  masalah distribusi, daya saing, adanya diversifikasi pangan,  volume  impor  produk  yang menekan neraca pembayaran, melonjaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan menurunnya  kontribusi  pertanian  dalam PDB. (WBP: 2014)

## Setting Politik
Pada  masa  ini  sistem  politik  berjalan sangat demokratis. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan  kebijakan  saja,  tetapi  juga harus mampu menampung setiap masukan, kritik  dan  keinginan  rakyat,  karena  rakyat adalah pemegang kedaulatan yang sesungguhnya, sedangkan pemerintah adalah abdi negara yang mencoba memenuhi keinginan si pemegang kedaulatan (rakyat).
Hal  tersebut  memengaruhi  kebijakan pertanian  dan  juga  pemenuhan  pangan dalam  negeri.  Petani  Indonesia  sulit digerakan,  tidak  seperti  pada  masa pemerintahan  Seharto.  Namun  sisi  positif yang  dapat  diambil  adalah  tertangkapnya pejabat  negara  yang  korup,  seperti  yang terjadi pada kasus korupsi daging sapi pada masa itu.  Sisi positif lainnya, banyak petani dan  masyarakat  Indonesia  yang  sebagian pemikiran serta harapannya dapat
disalurkan  dengan  baik.  Realisasi  dari  hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan beras miskin (raskin).

## PENGARUH KEPEMIMPINAN SOEHARTO DAN SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO TERHADAP BERJALANNYA KEBIJAKAN

## PANGAN
Pengaruh Positif

## Kepemimpinan

## Soeharto
Setelah  penerapan  Revolusi  Hijau  di Indonesia, yang dimulai dari tahun 1960 an, melalui program BIMAS pada tahun 1968- 1977,  insus  pada  tahun  1979,  supra  insus pada  tahun  1987,  terjadi  peningkatan produksi padi yang mencapai rata-rata 4,34 % per tahun. Sehingga tidak heran apabila pada  tahun  1984,  Indonesia  berhasil mencapai  swasembada  beras.  Soeharto bersama jajarannya mencetak lahan pertanian  yang  disebut  areal  tanam intensifikasi. Pada tahun 1970 areal tanam intensifikasi  adalah  2.084.000  hektar,  dan luas  tersebut  meningkat  pada  tahun  1977 menjadi  5.280.000  hektar.  Hal  tersebut diimbangi  dengan  penggunaan  pestisida, dan  sarana  produksi  serta  teknologi pertanian lainnya.
Menyelamatkan  Indonesia  dari  Krisis Pangan.  Dengan  tercapainya  peningkatan produksi pangan nasional, maka Indonesia dapat dikatakan selamat dari krisis pangan yang  sempat  melanda.  Meskipun  pada
akhirnya swasembada beras hanya berlangsung  sebentar,  tetapi  Soeharto pernah  mengantarkan  Indonesia  dalam menerima  penghargaan  dari  FAO  pada masa  itu.  Penghargaan  tersebut  juga menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara lain.
Menggerakkan petani Indonesia dalam Pertanian. Sejak menjabat sebagai presiden Republik  Indonesia,  pembangunan  di sektor  pertanian  memang  telah  menjadi prioritas  utamanya.  Tidak  hanya  itu, Soeharto  memang  boleh  dikatakan  mahir dalam  bidang  pertanian.  Ia  bahkan  bisa mempraktikkan  dengan  baik  bagaimana cara bercocok tanam  yang benar dan tepat kepada  petani  Indonesia.  Bukti  dari kepeduliannya  terhadap  pertanian  dan pangan Indonesia, salah satunya ditunjukan dengan adanya pencetakan satu juta hektar sawah di daerah Kalimantan Tengah.
Sosok Soeharto sebagai seorang militer membuat semua kebijakan yang dijalankannya  terlihat  seperti  kebijakan militer. Hal tersebut juga diterapkan dalam menjaring  petani  Indonesia  untuk  mau mengikuti kebijakan pangan yang diputuskan.  Petani  Indonesia  ditaklukkan untuk  berperan  serta  dalam  menjangkau swasembada  pangan  ataupun  swasembada beras.
Pengaruh Negatif Kepemimpinan

## Soeharto
Kemiskinan  Petani  Masih  Mencolok. Keberhasilan pembangunan pertanian memunculkan adanya kesenjangan sosial di pedesaan.  Revolusi  hijau  menyebabkan petani  Indonesia  yang  miskin  semakin miskin. Bukan hanya petani miskin, bahkan petani  yang  berada  di  kalangan  menengah pun  terkena  dampaknya.  Kesenjangan  di pedesaan  tersebut  dikarenakan  adanya teknologi-teknologi  serta  sarana  pertanian yang disediakan oleh pemerintah.
Ketergantungan Terhadap Beras. Sebelum  diterapkannya  Revolusi  Hijau, sebenarnya kebutuhan antar pangan seimbang.  Baik  itu  beras,  maupun  sumber pangan  yang  lain.  Akan  tetapi,  setelah diberlakukannya  Revolusi  Hijau,  maka produksi  beras  menjadi  fokus  utama.  Hal tersebut berdampak kepada komoditas lain yang pada akhirnya terbengkalai. (Hermen Malik:2014)  Berikut ini adalah fakta-fakta penyusutan pada bahan pangan non beras:
Tabel 5. Pola Konsumsi Pangan Pokok Pada Beberapa Periode
Tahun Pola Konsumsi Pangan Pokok 1954 Konsumsi beras mencapai 53 %, singkong 22,26%, jagung 18,9%, dan kentang 4,99% 1987 Konsumsi beras mencapai 81,1%, singkong 10,2%, dan jagung 7,82% 1999 Konsumsi pangan pokok berlanjut, jagung 31%, dan singkong 8,83% 2010 Terigu  naik  hampir  500%  dalam  30  tahun  dan  singkong  dan  jagung  hampir hilang. (Malik, 2014) Kebijakan Diskriminatif
dan Keterpurukan  Ketahanan  Pangan  Hingga Saat  Ini.  Berjalannya Revolusi  Hijau telah membawa  Indonesia  dalam  belenggu modernisasi sarana dan teknologi pertanian. Pemikiran  bahwa  penggunaan  pupuk  dan pestisida berbahan kimia dapat meningkatkan produksi pertanian,
membuat  pangan  Indonesia  tidak  bisa berkembang.
Beras Sebagai Brometer Utama Pembangunan  dan  Alat  Politik.  Dalam  17 program  Soeharto,  untuk  memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, Soeharto mengawalinya
dengan  meningkatkan  produksi  beras dalam  negeri.  Beras  harus  tersedia  dan diproduksi setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Beberapa kebijakan pun diambil  untuk  bisa  mencapai  apa  yang diharapkan  tersebut.  Mulai  dari  kebijakan perbenihan,  pupuk,  pestisida  ataupun keuangan serta kredit.
Dampak negatif dari adanya pemikiran beras  sebagai  alat  politik  memunculkan pandangan  lain  bahwa  ketidaktersediaan beras  akan  melemahkan  stabilitas  politik Indonesia.  Padahal  jika  dikaji  kembali, pangan  tidak  harus  selalu  berhubungan dengan beras. Terdapat beberapa komoditas
lain  yang  sejatinya  bisa  menggantikan beras.
Swasembada  Beras  Tidak  Bertahan Lama. Pada tahun 1990, Indonesia kembali mengalami defisit beras sebesar 48 ribu ton. Sebenarnya,  peningkatan  produksi  padi masih  tetap  berjalan  pada  tahun  1990, meskipun  berada  dalam  laju  pertumbuhan yang sangat lambat, sekitar 1,40 %. Namun, tepat  setelah  diberlakukannya  Undang- undang  Nomor  7  tahun  1996  Tentang Pangan
Pengaruh  Positif  Kepemimpinan  Susilo Bambang Yudhoyono
Adanya  Pembaruan  Agraria  Sebagai Program Nasional. Reforma Agraria sendiri dilaksanakan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin, untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan  akses  terhadap  tanah.  Kebijakan redistribusi  tanah  ini  disebut  juga  dengan program  pembaruan  Agraria  Nasional (PPAN)  dan  merupakan  gabungan  dari Asset  Reform serta Access  Reform yang kemudian  disebut  dengan Land  Reform Plus. justru impor beras mencapai puncaknya.  Kondisi  impor  beras  tertinggi berada  pada  angka  4,74  juta  ton.
Menandakan bahwa  Indonesia sudah tidak berada pada kondisi swasembada beras.
Peningkatan  Produksi  Padi  Secara Bertahap. Produksi  beras pada tahun 2008 adalah  59,9  juta  ton.  Angka  tersebut dianggap sebagai angka tertinggi dibandingkan dengan produksi yang selama ini dihasilkan. Dengan pencapaian tersebut Indonesia dapat terlepas dari krisis pangan yang  melanda.  Selain  itu,  beban  bangsa dalam  mengatasi  krisis  pasokan  beras  di pasar  global  dapat  ditekan.    Padahal, sebelumnya  Indonesia  adalah  negara pengimpor  beras  tertinggi.  Setiap  kali Indonesia  melalukan  impor  beras  maka harga beras dunia akan mencapai USD 20- 50/ton. (RPJMN 2010-2014)

## Pengaruh Negatif Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Swasembada  Berbasis  Impor.  Pada masa  kepemimpinan  Susilo  Bambang Yudhoyono,  volume  Impor  komoditas tanaman pangan Indonesia terus mengalami peningkatan.
( http://www.unisosdem.org/article_detail.p hp?aid=7621&coid=2&caid=2&gid=2 )
Hal  tersebut  dapat  dilihat  melalui  tabel dibawah ini:
Tabel 6. Volume Impor Komoditas Tanaman Pangan Indonesia 2009-2013
No Komoditas 2009 2010 2011 2012 2013 1 Beras 250,225 687,582 2,744,002 1,297,330 353,485 2 Gandum 4,666,418 4,824,049 5,648,065 6,827,279 4,898,735 3 Gandum Olahan 733,527 900,963 828,512 610,336 193,565 4 Jagung 338,798 1,527,517 3,207,657 1,797,876 1,915,589 5 Jagung Olahan 82,443 259,294 103,327 91,555 49,553
No Komoditas 2009 2010 2011 2012 2013 6 Kedelai 1,320,865 1,740,505 2,088,616 2,105,629 1,212,494 7 Kedelai Olahan 22,145 32,158 36,896 23,134 17,568 8 Singkong 1,903 21 6 13,291 101 9 Singkong Olahan 166,813 249,832 435,419 842,835 193,329 10 Ubi Jalar 51 32 25 24 21 11 Kacang Tanah 194,002 229,393 251,004 197,963 221,403 12 Kacang Tanah Olahan 1,186 1,393 2,009 1,305 1,187 (Malik,2014). Rendahnya Kesejahteraan
Petani.
Kebijakan impor membuat pasar Indonesia dikuasai  oleh  pihak  luar,  sehingga  petani tidak memiliki tempat di pasar sendiri, tak lagi  dipercaya  sebagai  produsen  utama bahan  pangan.  Bahan  pangan  dari  luar negeri  dianggap  lebih  berkualitas  jika dibandingkan  dengan  yang  dihasilkan petani  Indonesia.  hal  ini  bukan  tanpa alasan. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk  mendapatkan  sarana  dan  teknologi pertanian  yang  baik.  Kondisi  alam    pun seringkali menjadi hambatan bagi produksi kebutuhan  pangan.  Keadaan  tersebut diperburuk  oleh  adanya  korupsi  demi kepentingan pribadi para pejabat politik.
Harga  Kebutuhan  Pangan  yang  Terus Meningkat. Pada masa ini, harga kebutuhan pokok terus meroket. Misalnya untuk harga daging  sapi  yang  sempat  mencapai  Rp. 105.000,00 per kilo. Tidak hanya itu, harga telur sampai cabai pun meroket. Harga telur mencapai  Rp.  20.000,00  sampai  Rp. 22.000,00  per  papan.  Dan  harga  cabai sempat  mencapai  Rp.  60.000,00  per  kilo. (Adam, dkk: 2015) .
Industrialisasi  Menghambat  Produksi Padi.  Adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian
menjadi  non  pemukiman  dan  lahan  non pertanian,  menyebabkan  produksi  padi menurun.  Sekitar  56%-60%  produksi  padi bertumpu  pada  sawah-sawah  subur  yang berada di pulau Jawa, dengan produktivitas yang tinggi, yaitu sekitar 51,87 kuintal per hektar.  Keadaan  tersebut  sangat  berbeda dengan  sawah  di  luar  Jawa  yang  hanya memiliki  produktivitas  sebesar  39,43 kuintal  per  hektar.  Badan  Pusat  Statistik menyebutkan  bahwa  produksi  padi  pada tahun  2011  adalah  65,385  juta  ton  gabah kering  giling.  Hal  tersebut  menunjukkan adanya  penurunan  sebesar  1,084  juta  ton atau 1,63% dari tahun 2010 (Daniel, 2011)

## KESIMPULAN
Posisi  Politik  pangan  Soeharto  dan Susilo Bambang Yudhoyono masih berada pada  ketahanan  pangan,  belum  bisa mencapai  kemandirian  apalagi  kedaulatan pangan.  Sekalipun  presiden  Soeharto memang  hampir  menyentuh  kemandirian pangan, pada realisasinya beberapa indikator  tidak  dapat  diraih.  Begitupun dengan  Susilo  Bambang  Yudhoyono. Sebenarnya,  baik  Soeharto  maupun  Susilo Bambang  Yudhoyono  memiliki  pemikiran
bagus tentang pangan,  yang menjadi dasar dari  dilaksanakannya  berbagai  kebijakan pangan  di  Indonesia.  keduanya  berusaha menggenjot produksi pangan dalam negeri, bahkan  sempat  berhasil  mewujudkan swasembada  beras,  dan  diakui  oleh  FAO, serta  menjadi  contoh  bagi  negara-negara lain di dunia dalam hal melepaskan diri dari belenggu krisis pangan.
Kebijakan  yang diambil hampir sama. Jika  Seoharto  memiliki  Revolusi  Hijau,
maka Susilo Bambang Yudhoyono memiliki Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria  melalui  revitalisasi  pertaniannya. Keduanya  memperlihatkan  bahwa  kondisi kebijakan pangan pada masa kepemimpinannya  hanya  sampai  pada posisi  ketahanan  pangan.  Pengaruh  yang dimunculkan  juga  tidak  jauh  berbeda. Misalnya, kesejahteraan petani yang hingga saat ini masih sangat minim. Permasalahan tersebut belum mampu teratasi dan menjadi permasalahan  klasik.  Selain  itu,  masalah juga  ditemukan  pada  pola  konsumsi pangan,  dimana  masyarakat  Indonesia mengalami  ketergantungan  beras  sebagai akibat  swasembada  pangan  yang  terfokus pada beras. Sisi positif yang dihasilkan dari kedua  pemimpin  bersar  tersebut  juga hampir  sama.  Keduanya  pernah  berhasil meningkatkan  produksi  pangan  dalam negeri  meski  hanya  bertahan  sementara, sehingga  menyelamatkan  Indonesia  dari krisis pangan.
Permasalahan  tentang  pangan  bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi  juga  tanggungjawab  masyarakat secara  luas.  Hal  tersebut  karena  pangan adalah kebutuhan mendasar yang dibutuhkan  manusia.  Sehingga,  adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat  akan  sangat  efektif  dalam menangani permasalahan-permasalahan pangan.

## REKOMENDASI
Peneliti memberi saran dan rekomendasi bahwa a) Seorang pemimpin, atau katakanlah presiden beserta pemerintah  di  bawahnya  pada  sebuah negara,  memiliki  hak  dalam  kebijakan tentang  pangan.  Sehingga,  diharapkan kebijakan yang diberlakukan dapat menampung  semua  aspirasi.  b)  Para akademisi, terutama yang memang ekspert di  bidang  pangan  dapat  membantu mengaplikasikan  teori  yang  dimiliki  di lapangan.  c)  Para  petani  Indonesia, diharapakan mampu membantu pemerintah dengan cara mengembangkan pengetahuannya  tentang  pertanian  pada umumnya, dan pangan pada khususnya. d) Kerjasama  tentang  pangan  bersama  pihak luar negeri juga sangat dibutuhkan, karena kondisi pangan Indonesia berkaitan dengan kondisi pangan luar negeri. Bahkan kondisi pasar luar negeri, akan sangat memengaruhi kondisi pasar di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  Muhammad  dkk. Harga Sembako  Meroket,  Apa  Langkah  Persiden SBY . Diakses Melalui http://fokus.news.viva.co.id/news/read/427 202-harga-sembako-meroket--apa- langkah-presiden-sby,  pada  tanggal  23
November 2015, pukul 10.16 WIB.
Agricenter.jogjaprov.
Diakses
melalui
http://agricenter.jogjaprov.go.id/index.php
?action=generic_content.main&id_gc=280 ,  pada  tanggal  24  November  2015,  pukul 11.32 WIB.
Arifin,  Bustanil.  1994. Pangan Dalam  Orde  Baru .  Jakarta:  Koperasi  Jasa Informasi (KOPINFO).
Arifin,  Bustanul.  2007. Diagnosis Ekonomi  Politik  Pangan  dan  Pertanian . Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Azzam,  Tarman  dkk.  2013. 34 Wartawan  Istana  Bicara  Tentang  Pak Harto . Jakarta: UMB Press.
Daniel,  Wahyu. Krisis  Pangan
Mengintai,  DPR  Minta  SBY  Rajin  Cetak
Sawah . Diakses
melalui http://finance.detik.com/read/2011/11/23/1 92054/1774131/4/krisis-pangan-
mengintai-dpr-minta-sby-rajin-cetak- sawah,  pada  tanggal  23  November  2015, pukul 07.02 WIB.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.  Program  pro  rakyat  pdf. Diakses  pada  tanggal  24  November  2015, pukul 11.44 WIB.
Dwipayana,  G  dan  Ramadhan  K.H.
1989. Otobiografi  Soeharto:  Pikiran, Ucapan, Dan Tindakan Saya. Jakarta:  PT.
Citra Lamtoro Gung Persada.
Efqi,  HNI.  2015. Skripsi:  Kebijakan Mangkunegara Iv Dalam Bidang Ekonomi Tahun  1853-1881  Dan  Relevansi  Hasil
Penelitian  Dalam  Pembelajaran  Ips  Di Smp , hal 39. Diakses melalui eprints.uns.ac.id/17960/4/BAB_III.pdf, pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 5.30 WIB.
Hakim,  Jamaluddin.  2016. Jurnal: Realisasi Kekuasaan World Trade Organization  Dalam  Kebiajakn  Pangan Susilo  Bambang  Yudhoyono–Jusuf  Kalla, hal 11. Diakses melalui http://repository.umy.ac.id/bitstream/handl e/123456789/2625/JURNAL.pdf, pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 10.30 WIB.
Hariyadi,  Purwiyatno.  2011. Riset Dan  Teknologi  Pendukung  Peningkatan Kedaulatan Pangan . Jurnal Diplomasi Vol.
3  No.  3,  hal  93.  Diakses  melalui https://www.researchgate.net/publication/2 59255720_Riset_dan_Teknologi_Penduku ng_Peningkatan_Kedaulatan_Pangan, pada tanggal 04 Oktober 2018, pukul 20.05 WIB.
Leedy, Paul D dan Jeanne E. Ormrod.
2010. Practical  Research  Planning  and Design .  United  States of  America:
PEARSON education.
Malik,  Hermen.  2014. Melepas
Perangkap Impor Pangan Model Pembangunan  Kedaulatan  Pangan  Di
Kabupaten Kaur, Bengkulu . Jakarta:
LP3ES. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional, tahun 2010-2014.
Salim,  Agus.  2006. Teori  dan Paradigma  Penelitian  Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Simatupang,  Pantjar  dan  Wayan Rusastra.  2004. Kebijakan  Pembangunan Sistem  Agribisnis  Padi ,  hal:  32.  Diakses melalui
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/e konomi-padi-beras/BAB-II-2.pdf, pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 09.35 WIB.
SPI. Diakses
melalui http://www.spi.or.id/akankah-
pemerintahan-sby-mewariskan-konflik- agraria-kemiskinan-dan-kelaparan/  ,  pada tanggal  24  November  2015,  pukul  05.53 WIB.
Suwirta,  Andi  dan  Iyep  Chandra Hermawan. Masalah Karakter Bangsa dan
Figur Kepemimpinan di Indonesia:
Prespektif  Sejarah .  Diakses  melalui  A Suwirya  -  Makalah.  Bandung:  Fakultas Pendidikan  Ilmu  …,  2012  -  atikan- jurnal.com,  pada  tanggal  15  november 2015, pukul 09.47 WIB.
Twonews7. Diakses
melalui http://www.twonews7.com/10-tahun- wacanakan-kemandirian-pangan,
pada tanggal  11  November  2015,  pukul  05.49 WIB.
Unisosdem. Diakses melalui http://www.unisosdem.org/article_detail.p hp?aid=7621&coid=2&caid=2&gid=2
pada  tanggal  22  November  2015,  pukul 20.55 WIB.
Usman,  Sunyoto.  2004. Politik Pangan . Yogyakarta: Cired
http://bio.or.id/biografi-presiden- soeharto/ pada tanggal 11 November 2015 pukul 04.09 WIB.
http://bisnis.liputan6.com/read/2119 611/pemerintahan-sby-dinilai-gagal-capai- swasembada-pangan. Di akses pada tanggal 20 Juni 2015, pukul 20.00 WIB.
http://soeharto.co/program- pertanian-era-pak-harto  Pak  Harto  dan Ketahanan  Pangan.  Di  akses  pada  tanggal 20 Juni 2015, Pukul 19.00 WIB.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/ 202134-ini-penyebab-swasembada-5- komoditas-pangan-era-sby-tak- tercapai.html,  pada  tanggal  11  November 2015, pukul 05.16 wib.