Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 6, No 2, September 2018 (170-182)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN KELULUSAN TERHADAP PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BIMA-NUSA TENGGARA BARAT
Randitha Missouri 1 * , Udik Budi Wibowo 1
1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia
* Cooresponding Author. Email: randitha44@gmail.com
Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengidentifikasi dampak  perubahan kebijakan  kelulusan  dalam meningkatkan persiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya, kegiatan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan ujian nasional terhadap  peningkatan  persiapan  SDM  di  Kota  Bima.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  jenis research  of  policy. Data  dikumpulkan  melalui  wawancara, observasi, dan studi dokumen. Keabsahan data diuji melalui trianggulasi data dan trianggulasi metode.  Analisis  data  menggunakan  model interactive .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak pada perkembangan kegiatan persiapan peserta didik sekolah tingkat atas negeri dan swasta, tidak berdampak pada peningkatan jumlah sarana dan  prasarana  sekolah  swasta,  dan  tidak  berdampak  pada  peningkatan  biaya  persiapan  ujian nasional sekolah negeri dan swasta. Orang tua, peserta didik, dan pendidik sekolah negeri dan swasta merasakan dampak negatif yang sama yaitu menurunnya motivasi orang tua memantau perkembangan  anak,  motivasi  belajar  peserta  didik,  dan  motivasi  mengajar  pendidik.  Dampak positif adalah menurunnya tingkat kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional. Kepala sekolah sekolah negeri dan swasta dan dinas terkait melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ujian nasional, namun tindak lanjut hasil kegiatan monitoring dan evaluasi belum mempengaruhi perkembangan kegiatan persiapan sumber daya manusia, jumlah sarana dan prasarana, dan biaya persiapan ujian nasional. Perubahan kebijakan kelulusan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan menengah di Kota Bima.
Kata kunci : kebijakan kelulusan, pendidikan menengah, mutu pendidikan

## THE IMPACT OF CHANGES IN THE POLICY OF GRADUATION TO THE SECONDARY EDUCATION IN BIMA-WEST NUSA TENGGARA

## Abstract
This study aims to identify the impact of changes in the policy of graduation to improve the preparation of human resources, facilities and infrastructures, budgeting, monitoring and evaluating, and following-up of monitoring and evaluating in implementation of national exam preparation towards improving the human resources preparation in Bima-West Nusa Tenggara. This is a qualitative research method and kind of the research is policy research. Data were collected through interviews, observation and document study. Data validation examined by data and method triangulation. The data analysis used by interactive. The results showed  that  the  graduation  policy  changes  had  no  impact  on  the progress  of  the preparation  public  and private senior high school, had no impact on increasing the number of facilities and infrastructures of private school, and had no impact on increasing the graduation exam preparation budgeting of national public and private  secondary  schools.  The  parents,  students,  and  teachers  of  public  and  private  school  felt  the  same negative impact. The negative impact were declining motivation of parents to monitor child development, motivation of learners, and educators teach motivation. Positive impact was a decreased level of cheating during the implementation of the national exam. The principals and government did the monitoring and evaluating  before,  during,  and  after  the  implementation  of  the  national  exam,  but  following-up  of  the monitoring and evaluating had not affected for preparation of human resources, facilities and infrastructures, and the budgeting of national exam preparation.
Keywords : policy of graduation, senior high school, and quality of education
Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21831/amp.v6i2.9666

## Pendahuluan
Pendidikan  memiliki  peran  penting dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan suatu negara, daerah, dan masyarakat. Pen- didikan  bukan  hanya  menjadi  tolak  ukur pencapaian  kesuksesan,  namun  juga  men- jadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu. Menurut Prasetyaning (2014), dari tahun ke tahun minat masyara- kat dalam dunia pendidikan selalu mening- kat, khususnya di Indonesia. Hal ini diper- kuat  dengan  adanya  penambahan  jumlah institusi  pendidikan  dasar  dan  menengah serta  jumlah  anak  Indonesia  yang  menda- patkan  akses  pendidikan  dasar  dan  mene- ngah. Hal ini menjelaskan bahwa masyara- kat  Indonesia  telah  menyadari  pentingnya pendidikan.
Penerapan atau perubahan kebijakan baru  terkadang  bukan  menjadi  solusi  ter- baik  untuk  memperbaiki  sebuah  permasa- lahan.  Nugroho  (2013,  p.  13)  menyatakan bahwa  “tidak  ada  preferensi  yang  terbaik akan  bentuk  kebijakan.  Namun  demikian, tren ke depan adalah kebijakan yang detail sampai  implementasinya  sehingga  tidak menambah  kebijakan  baru  di  bawahnya. Hanya,  terdapat  kelemahan  utama,  yaitu jika diperlukan perubahan, maka prosesnya sangat sulit, berat, lama, dan kerenanya ma- hal,  karena  yang  diubah  adalah  induk  ke- bijakan.  Berbeda  jika  yang  hendak  diubah adalah kebijakan di bawahnya tingkat pen- jelasan atau pelaksanaan”.
Pendapat  tersebut  menjelaskan  bah- wa setiap pembuatan kebijakan tidak men- jamin  adanya  perbaikan  secara  menyelu- ruh. Sebuah kebijakan terkadang bukan me- rupakan  solusi  terbaik  dalam  menyelesai- kan  masalah.  Pembuatan  kebijakan  baru membutuhkan proses yang sulit, lama, dan biaya banyak (mahal). Hal ini dikarenakan kebijakan yang dirubah bukan kebijakan di bawahnya  (daerah),  melainkan  kebijakan induk (pusat).
Kebijakan kelulusan pada tahun 2014 berbeda  dengan  tahun  2015.  Fungsi  ujian nasional tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 68 (Republik Indonesia,  2013) adalah sebagai: (1) pemetaan mutu program satuan pendi-
dikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pen- didikan selanjutnya, (3) penentu kelulusan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan dalam  upaya  meningkatkan  mutu  pendi- dikan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 68 (Presiden RI, 2015), fungsi ujian nasional tahun 2015 ada- lah sebagai: (1) pemetaan mutu program sa- tuan  pendidikan,  (2)  pertimbangan  seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, dan (3) pembinaan dan pemberian bantuan un- tuk meningkatkan mutu pendidikan.
Penggunaan hasil ujian nasional seba- gai standar penentu kelulusan  menjadi sa- lah satu masalah bagi peserta didik, pendi- dik, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini menimbulkan  berbagai  kepentingan  dari berbagai  pihak.  Kepentingan  dari  pelaksa- naan ujian nasional menimbulkan masalah baru baik di lembaga dan daerah.
Data tahun 2014 menyebutkan bahwa SMA/MA  di Kota  Bima  memperoleh  nilai rata-rata 43.40 dan tahun 2015 dengan rata- rata  42.46.  Penurunan  nilai  rata-rata  ujian nasional  juga  terjadi  pada  SMK  (Sekolah Menengah Kejuruan). Tahun 2014 nilai rata- rata ujian nasional SMK di Kota Bima se-be- sar 49.95, namun tahun 2015 menurun men- jadi  42.03.  Perolehan  rata-rata  hasil  ujian nasional SMK tahun 2015 menurun sebesar 7.92  dari  tahun  sebelumnya  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).
Data di atas memberikan dua dugaan sementara  yaitu:  (1)  kebijakan  kelulusan dengan tidak menggunakan ujian nasional sebagai standar kelulusan mengurangi kua- litas  pendidikan  peserta  didik  pendidikan menengah  di  Kota  Bima  dan  (2)  kebijakan kelulusan  dengan  menggunakan  ujian  na- sional  sebagai  standar  kelulusan  mening- katkan  kualitas  pendidikan  peserta  didik pendidikan menengah.
Mihaela  (2015,  p.  548)  menjelaskan sebagai  berikut  “s ocial  policies  should  place greater emphasis on the development of human resources by means of permanent education and education stimulus. Long term growth of com- petitiveness is influenced by the quality of said human  resources.  And  this  quality  is  propor- tional  with  the  level  of  education.  More  than that, the competitiveness of the human resources
is  influenced  by  continually  extending  and updating the knowledge level and adapting to the ever shifting market conditions.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa  kebijakan sosial  harus mengutamakan pengembangan sumber da- ya manusia melalui cara pendidikan perma- nen dan dorongan pendidikan. Hal ini kare- na  perkembangan  jangka  panjang  ditentu- kan oleh sejauh mana sumber daya manusia yang ada dapat berkembang dengan baik.
Menurut  Lindblom  Fowler  (2009,  p. 3), “ policy is sometimes the outcomes of a polit- ical compromise among policy makers, none of whom had in mind quite the problem to which the  argued  policy  is  the  solution....  and  some- times  policies  are  not  decide  upon,  but  never- theless ‘happen ’”. Berdasarkan definisi terse- but,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan kadangkala merupakan hasil dari kompro- mi politik di antara para pembuat kebijak- an, tidak banyak yang berpendapat kebijak- an  adalah  solusi  sebuah  masalah  dan  ter- kadang  kebijakan  tidak  diputuskan  ber- dasarkan permohonan.
Levinson,  Sutton,  &  Winstead  (2009, p. 770) menyatakan bahwa “ in particular, we understand policy as a complex, ongoing social practice of normative cultural production consti- tuted by diverse actors across diverse contexts. On the one hand, the most immediate product of the  policy  process  should  be  understood  as  a normative cultural discourse with positive and negative  sanctions,  that  is,  a  set  of  statements about how things should or must be done, with corresponding inducements or punishments”.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  merupakan sesuatu yang komplek, dibentuk oleh aktor dan konteks yang beragam. Hasil dari pro- ses kebijakan adalah seperangkat pernyata- an  tentang  hal-hal  yang  harus  dilakukan. Seperangkat  pernyataan  tersebut  harus berlandaskan hukum.
Menurut Nugroho (2013, p. 6), “kebi- jakan ( policy ) adalah an authoritative decision. Decision made by the one who hold the author- ity,  formal  or  informal ”.  Artinya,  kebijakan adalah  sebuah  keputusan  otoritatif.  Kepu- tusan yang dibuat oleh orang yang meme- gang  otoritas  formal  atau  informal.  Pen-
dapat tersebut menjelaskan bahwa kebijak- an merupakan aturan atau keputusan yang bersifat memaksa.
Fischer,  Miller,  &  Sidney  (2007,  pp. 45–55) memperkenalkan empat siklus kebi- jakan yaitu: (1) agenda setting: Problem recog- nition and issue selection (tahapan penetapan agenda dalam siklus kebijakan: Pengenalan masalah dan pemilihan isu), (2) policy formu- lation and decision-making (perumusan kebi- jakan dan pembuatan keputusan) , (3) imple- mentation (implementasi kebijakan), dan (4) evaluation  and  termination (evaluasi  dan penghentian).
Dunn (2008, p. 46) menyebutkan enam tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: (1) agenda setting (penyusunan agen- da) , (2) policy formulation (formulasi kebijak- an) , (3) policy adoption (adopsi kebijakan) , (4) policy implementation (implementasi kebijak- an), (5) policy succession (penggantian kebi- jakan),  dan  (6) policy  termination (peng- hentian kebijakan).
Hallsworth, Parker, & Rutter (2011, p. 23)  menyebutkan  terdapat  delapan  karak- teristik proses pembuatan kebijakan sebagai berikut: (1) f orward looking: takes a long term view,  based  on  statistical  trends  and  informed predictions,  of  the  likely  impact  of  policy;  (2) outward looking: takes account of factors in the national, European and international situation and  communicates  policy  effectively;  (3)  inno- vative and creative: questions established ways of dealing with things and encourages new ideas; open to comments and the suggestions of others; (4) using evidence: uses best available evidence from a wide  range  of sources and involves key stakeholders at an early stage; (5) inclusive: takes account of the impact on the needs of all those di- rectly or indirectly affected by the policy; (6) eva- luates: builds systemic evaluation of early out- comes into the policy process; (7) reviews: keeps established policy under review to ensure it con- tinues to deal with the problems it was designed to  tackle,  taking  account  of  associated  effects elsewhere;  and  (8)  learns  lessons:  learns  from experience of what works and what does not.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan  bahwa  dalam  proses  pem- buatan  kebijakan  harus  mempertimbang- kan hal-hal sebagai berikut: (1) pandangan
jangka panjang, (2) pertimbangan terhadap situasi  dan  komunikasi  nasional  dan  kebi- jakan internasional, (3) inovatif dan kreatif, (4) menggunakan bukti terbaik yang terse- dia  dari  berbagai  sumber  dan  melibatkan stakeholder utama  pada  tahap  awal  pem- buatan kebijakan.
Bell  &  Stevenson  (2006,  p.  115)  me- nyebutkan  faktor-faktor  yang  mempeng- aruhi formulasi dan implementasi  kebijak- an. Faktor tersebut disajikan pada Gambar 1.
Sumber: Bell & Stevenson (2006, p.115) Gambar 1. Policy into Practice: Strategic Planning
Berdasarkan  gambar  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  dua  faktor utama yang mempengaruhi perumusan ke- bijakan  yaitu:  (1)  lingkungan  sosial-politik yang  meliputi  kebutuhan  ekonomi,  identi- tas  nasional,  dan  nilai  uang  dan  (2)  arah strategis meliputi akuntabilitas kontrol lang- sung  dan  kontrol  tidak langsung,  otonomi sekolah, dan perencanaan jangka panjang. Fowler  (2009,  pp.  140-156)  membagi beberapa aktor kebijakan utama dalam pen- didikan yaitu: (1) government actor (aktor pe- merintah) meliputi legislative branch (peme- rintah legislatif), executive branch (pemerin- tah eksekutif), dan judicial branch (pemerin- tah yudisial), (2) local government actor (aktor
pemerintah daerah) meliputi local boards of education (dewan  lokal  pendidikan)  dan superintendents (pengawas), dan (3) non-go- vernmental policy actor (aktor kebijakan non- pemerintah) meliputi interest groups (kelom- pok  kepentingan) ,  education  interest  groups (kelompok-kelompok  kepentingan  pendi- dikan) ,  non-education  interest  group (kelom- pok  kepentingan  non-pendidikan) ,  policy network (jaringan kebijakan) , policy planning organizations (organisasi  perencanaan  kebi- jakan) , dan the media (media). Menurut Fattah (2012, p. 2), mutu ada- lah kemampuan ( ability ) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa ( service ) yang dapat memenuhi  kebutuhan  atau  harapan,  ke- puasan  ( satisfaction )  pelanggan  ( customers ) yang  dalam  pendidikan  di  kelompokkan men-jadi dua, yaitu internal customers yaitu siswa  atau  mahasiswa  sebagai  pembelajar ( learners ) dan eksternal customers yaitu ma- syarakat dan dunia industri.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  terda- pat  dua  kelompok  pelanggan  pendidikan yaitu,  pelanggan  internal  (peserta  didik) dan  pelanggan  eksternal  (masyarakat  dan dunia industri). Peserta didik selain meru- pakan  pelanggan  internal  juga  sebagai  sa- saran pendidikan. Oleh karena itu, pengem- bangan potensi peserta didik harus dilaku- kan  dengan  maksimal  agar  mampu  ber- saing dalam masyarakat dan dunia industri.
Menurut  Usman  (2014,  p.  543)  mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidik- an dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pem- belajaran  yang  Aktif,  Kreatif,  Menyenang- kan, dan Bermakna). Output dinyatakan ber- mutu jika hasil belajar akademik dan non- akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu  apabila  lulusan  cepat  terserap  di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak meng- akui kehebatan lulusan dan merasa puas.
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pendidikan  dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan pro- ses pembelajaran yang aktif, kreatif, menye- nangkan,  dan  bermakna  sehingga output (peserta didik) dan outcome (lulusan) mem-
Policy Formulation Policy Implementation Socio-political environment • Economic utility • National identity
• Value for money
Strategic direction
• Accountability • Direct and indirect control • Autonomous school • Long-term planning Organizational principles • Values and beliefs
• Head teacher leadership and
responsibility
• School-based resourcing Operational practices and procedures • Short planning horizons • Short-term problem solving • Consultation and collaboration
• Professional development
peroleh kualitas kompetensi akademik dan non-akademik dengan  maksimal. Kemam- puan ini yang akan digunakan peserta didik untuk bersaing dalam memperoleh kepuas- an stakeholders (pelanggan).
Majchrzak  &  Markus  (2014,  p.  137) menjelaskan “policy research is about helping people take socially responsible action to improve our world by bringing together evidence, that is, facts established through careful procedures and analysis,  and  meaning,  that  is,  value,  options, and beliefs about what is important”. Artinya, penelitian  kebijakan  adalah  tentang  mem- bantu orang mengambil tindakan yang ber- tanggungjawab secara sosial untuk mening- katkan  dunia  dengan  menyatukan  bukti, yaitu fakta yang dibentuk melalui prosedur cermat dan analisis, dan makna, yaitu nilai, pilihan,  dan  keyakinan  tentang  sesuatu yang penting.
Suyono (2010) menemukan bahwa, (1) buku  pedoman  penting  digunakan  dalam pelaksanaan  Ujian  Nasional  (UN)  sebagai penetapan  prosedur  pelaksanaan  UN,  (2) terdapat  perbedaan  persiapan  ujian  antara siswa SMA perkotaan dan SMA pinggiran, (3) perbedaan pendapat tentang kriteria ke- panitiaan di tingkat sekolah, (4) pengoreksi- an hasil ujian tidak transparan, (5) sebagian pembiayaan ujian berasal dari BPJS, (6) alir- an dana dari pusat kurang lancar, (7) siswa kesulitan  dalam  masalah  biaya,  motivasi dalam  belajarm  kesiapan  mental,  dan  sa- rana  belajar,  dan  (8)  biaya  persiapan  UN, biaya les di sekolah atau bimbingan belajar, dan pembelian buku-buku.
Berdasarkan  identifikasi  dan  rumus- an masalah, tujuan penelitian ini adalah un- tuk  mengidentifikasi  dampak  perubahan kebijakan  kelulusan  dalam  meningkatkan persiapan  sumber  daya  manusia,  sarana dan  prasarana,  biaya,  kegiatan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil moni- toring dan  evaluasi  persiapan  pelaksanaan ujian  nasional terhadap  peningkatan  per- siapan SDM di Kota Bima

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian re- search of policy. Penelitian dilakukan dengan
memilih  sekolah  berdasarkan  pertimbang- an tujuan penelitian, fokus penelitian, sum- ber data, dan pengumpulan data dalam pe- nelitian. Penelitian dilaksanakan di sekolah pendidikan menengah Negeri/Swasta Kota Bima-Nusa Tenggara Barat, Dinas Pendidik- an, Pemuda,  dan  Olahraga  (Dikpora)  Kota Bima, dan Departemen Agama (Depag) Kota Bima. Penelitian dilakukan pada 05 Febru- ari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.
Sumber data dalam penelitian ini di- bagi  menjadi  dua  yaitu,  (1)  narasumber utama  ( key  informant )  yaitu  kepala  sekolah pendidikan menengah Negeri/Swasta, dan (2)  narasumber  ( informant )  terdiri  dari kepala Dikpora, kepala bidang pendidikan menengah,  staf  fungsional  umum  (JFU) Pengembangan Potensi  Siswa-Depag,  pen- didik, dan peserta didik.
Sumber data dalam penelitian ini ter- diri dari 1 (satu) orang kepala dinas pendi- dikan, pemuda, dan olahraga, 1 (satu) orang kepala  bidang  pendidikan  menengah,  1 (satu)  orang  staf  fungsional  umum  (JFU) Pengembangan  Potensi  Siswa-Depag,  6 (enam) orang kepala sekolah, 12 (dua belas) orang  pendidik,  dan  12  (dua  belas)  orang peserta didik. Total sumber data adalah 33 (tiga puluh tiga) orang dengan pembagian 6 (enam) orang sebagai key informant (kepala sekolah)  dan  27  (dua  puluh  tujuh)  orang sebagai informant (kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, kepala bidang pen- didikan  menengah,  staf  fungsional  umum (JFU) Pengembangan Potensi Siswa-Depag, pendidik, dan peserta didik).
Sumber data observasi terdiri atas: (1) observasi kegiatan les peserta didik, obser- vasi  pembelajaran  di  kelas,  (2)  observasi kondisi  lingkungan  sekolah,  (3)  observasi simulasi  UNBK  dan  USBK,  (4)  observasi sarana dan prasarana sekolah, (5) observasi monitoring kepala sekolah, dan (6) observasi monitoring Dikpora  dan  Depag  sebelum pelaksanaan Ujian Nasional.
Sumber  data  studi  dokumen  terdiri dari: (1) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (DPPA  SKPD)  Tahun  Anggaran  2014  dan 2015  tentang  Kegiatan  Penyelenggaraan Ujian  Nasional  dan  Uji  Kompetensi  Siswa
Pendidikan  Menengah,  (2)  nilai  rata-rata UKG  NTB  tahun  2014  dan  2015,  (3)  nilai Rata-rata UN Nasional tahun 2014 dan 2015, (4)  Keriteria  Kelulusan  SMA/MA/  SMK Kota  Bima,  (5)  Perda  Kota  Bima  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pen- didikan, (6) Petunjuk Teknis Bantuan Ope- rasional  Sekolah  (BOS)  Sekolah  Menengah Atas Tahun 2015, (7) Sarana dan Prasarana Sekolah  Negeri  dan  Swasta  di  Kota  Bima Tahun 2014 dan 2015, (8) Permen Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Pra- sarana Sekolah/Madrasah, (9) PP RI Nomor 13  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  (10)  Permendiknas  Nomor  41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, dan (11) Buku Tamu Sekolah Instrumen yang digunakan dalam pe- nelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  ( human instrument ). Peneliti kualitatif berfungsi me- netapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, meni- lai kualitas data, menganalisis data, dan  me- narik  kesimpulan  dari  data  yang  ditemu- kan. Pedoman wawancara digunakan seba- gai instrumen bantuan.
Langkah yang dilakukan dalam meng- analisis data wawancara yaitu, (1) data yang diperoleh direduksi dengan me-lakukan pe- milihan data yang relevan, (2) data diseder- hanakan dan disusun secara sistematis de- ngan menonjolkan hal-hal yang penting un- tuk mengambil inti sari ringkasan temuan, (3) hasil reduksi data disajikan secara siste- matis dalam laporan agar mudah dipahami, dan  (4)  mengambil  kesimpulan.  Pencarian makna  (pola,  tema,  hipotesis,  hubungan, dan sebagainya) dari data yang dikumpul- kan  pada  awal  penelitian  penting  untuk mempermudah  penyajian  dan  penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Persiapan Sumber Daya Manusia
Berdasarkan hasil wawancara seluruh responden, perbedaan pada intensitas keha- diran  peserta  didik  dalam  pelaksanaan  les pada sekolah menengah negeri dan swasta sangat terlihat. Peserta didik sekolah mene- ngah negeri lebih antusias pada pelaksana-
an les, namun tidak demikian dengan peser- ta  didik  sekolah  menenga  swasta.  Partisi- pasi  peserta  didik  saat  pelaksanaan  les  di sekolah  menengah  swasta  sangat  kurang. Hal  ini  karena  jarak  sekolah  dan  rumah yang berjauhan, kepedulian orang tua terha- dap  perkembangan  peserta  didik  kurang, dan  faktor  ekonomi  peserta  didik.  Hal  ini dapat disimpulkan bahwa perubahan kebi- jakan  kelulusan  tidak  berdampak  positif pada kesiapan peserta didik sekolah mene- ngah  swasta.  Hasil  Uji  Kompetensi  Guru (UKG) saat perubahan kebijakan kelulusan berdampak pada pelaksanaan MGMP guna meningkatkan  persiapan  pendidik  dalam membantu  meningkatkan  kualitas  pendi- dikan di Kota Bima.
Berdasarkan hasil pengamatan pelak- sanaan  kegiatan  les,  simulasi  UNBK,  dan kegiatan  belajar  mengajar  dapat  disimpul- kan bahwa kehadiran dan antusias peserta didik sekolah menengah negeri lebih tinggi dari pada sekolah menengah swasta. Seko- lah menengah swasta dengan fasilitas asra- ma  dapat  mengontrol  kegiatan  peserta  di- dik  dan  memiliki  tingkat  kehadiran  tinggi saat pelaksanaan les seperti sekolah mene- ngah  negeri.  Pelaksanaan  simulasi  UNBK dan  USBK  pada  sekolah  menengah  negeri dan swasta mendapat perhatian tinggi dari peserta didik. Seluruh peserta didik meng- ikuti  simulasi  UNBK  sesuai  jadwal  yang ditentukan  sekolah.  Peserta  didik  sekolah menengah  swasta  kurang  antusias  dalam mengikuti  pelajaran,  hal  ini  terlihat  pada intensitas kehadiran dan keseriusan peserta didik yang rendah. Sekolah menengah swas- ta dengan fasilitas asrama tidak mengalami hal serupa.
Sekolah  menengah  negeri  lebih  ter- atur dibandingkan sekolah menengah swas- ta. Peraturan tentang kehadiran peserta di- dik diatur dengan tegas, meskipun sebagian besar peserta didik berasal dari Kabupaten Bima  dengan  latar  belakang  keluarga  eko- nomi menengah ke bawah. Intensistas keha- diran peserta didik yang sama pada proses belajar mengajar dan kegiatan les menjadi- kan  kesiapan  peserta  didik  dan  pendidik sekolah  menengah negeri  lebih  tinggi  dari pada sekolah menengah swasta.
Berdasarkan hasil studi dokumen, ni- lai  rata-rata  ujian  nasional  sekolah  mene- ngah negeri dan swasta di Kota Bima tahun 2015 menurun dibandingkan nilai rata-rata ujian nasional tahun 2014. Perubahan kebi- jakan  kelulusan  dan  kurangnya  keinginan peserta didik melanjutkan sekolah diindika- si menjadi penyebab menurunnya nilai rata- rata ujian nasional sekolah menengah nege- ri dan swasta di Kota Bima. Pemerintah Ko- ta  Bima  menindaklanjuti  hasil  UKG  tahun 2015 dengan melaksanakan MGMP dan di- harapkan agar kompetensi pendidik tahun 2016 dapat meningkat. MGMP tingkat seko- lah menengah diadakan pertama kali pada tanggal 11 Februari 2016 di SMKN 03 Kota Bima, beberapa minggu sebelum pelaksana- an ujian nasional 2016. MGMP merupakan forum diskusi dan pengembangan kompe- tensi  pendidik  mata  pelajaran  yang  diuji- nasionalkan.
Temuan penelitian dampak perubah- an  kebijakan  kelulusan  terhadap  kegiatan persiapan yaitu: (1) persiapan peserta didik sekolah menengah negeri dan swasta dila- kukan  melalui  les, try-out, dan  simulasi UNBK  (bagi  sekolah  yang  melaksanakan), (2)  persiapan  pendidik  sekolah  menengah negeri dan swasta dilakukan melalui kegiat- an MGMP, (3) persiapan pendidik sekolah menengah negeri dan swasta seperti penye- lenggaraan  diklat,  pelatihan,  dan workshop kurang, (4) perhatian dan dukungan orang tua  sekolah  menengah  negeri  dan  swasta kurang  dalam  memantau  perkembangan peserta  didik,  (5)  persiapan  sumber  daya manusia  sekolah  swasta  menurun  dalam menghadapi  ujian  nasional  karena  keter- batasan  dana  dan  fasilitas,  (6)  intensitas kehadiran peserta didik saat proses belajar mengajar  dan  kegiatan  les  di  sekolah  me- nengah  negeri  dan  swasta  sangat  berbeda jauh. Antusias peserta didik sekolah mene- ngah negeri lebih tinggi dibandingkan seko- lah menengah swasta, (7) peraturan sekolah swasta yang mengatur tentang batas waktu ketidakhadiran peserta didik kurang ketat, dan (8) peningkatan persiapan pendidik di sekolah menengah negeri dan swasta masih kurang, fokus sekolah hanya pada persiap- an peserta didik.
UU  Sisdiknas  BAB  IV  Pasal  7  ayat  1 dan 2 tentang Hak dan Kewajiban Orang tua menjelaskan bahwa, “(1) orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pen- didikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan (2) orang tua dari anak usia wajib belajar, ber- kewajiban  memberikan  pendidikan  dasar kepada anaknya”. Orang tua sebagai pem- bimbing  peserta  didik  memiliki  kewajiban memberikan  pendidikan  dasar  pada  anak, namun  temuan  di  lapangan  menggambar- kan bahwa perhatian dan kepedulian orang tua pada perkembangan kemampuan anak dan  kesadaran  pentingnya  pendidikan dasar dari orang tua masih sangat rendah.
Persiapan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan pendapat responden se- kolah  menengah  negeri  dan  swasta  dapat disimpulkan  bahwa  persiapan  sarana  dan prasarana  dalam  mempersiapkan  peserta didik menghadapi ujian nasional dan keber- hasilan proses belajar antara sekolah mene- ngah negeri  dan swasta terjadi perbedaan. Sekolah negeri lebih memiliki kesiapan sa- rana  dan  prasarana  dibandingkan  sekolah swasta. Keterbatasan sarana dan prasarana serta  kurangnya  perhatian  pemerintah  da- lam  pengadaan  buku  penunjang  pembel- ajaran  membuat  persiapan  sekolah  mene- ngah swasta sangat berbeda dengan sekolah menengah negeri.
Berdasarkan  hasil  studi  dokumen, ditemukan persamaan hasil wawancara dan studi dokumen, serta persamaan studi do- kumen  dan  hasil  observasi.  Data  Dikpora Kota Bima tahun 2015 menunjukkan bahwa ada  perbedaan  signifikan  antara  kondisi ruang  kelas  sekolah  menengah  negeri  dan swasta.  Berdasarkan  data  diperoleh  infor- masi  bahwa  kondisi  ruang  kelas  sekolah menengah negeri dan swasta dibagi dalam tiga kategori, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. 81 (delapan puluh satu) ruang kelas SMA Negeri  dalam kategori  baik, 20 (dua puluh) ruangan dalam kategori rusak ringan, dan 9 (sembilan) ruangan dalam ka- tegori rusak berat, sedangkan SMA Swasta memiliki  ruang  kelas  dalam  kondisi  baik sebanyak 49 (empat puluh sembilan) ruang-
an, 38 (tiga puluh delapan) ruangan dalam kondisi baik, dan 14 (empat belas) ruangan dalam kondisi rusak berat.
Temuan penelitian dampak perubah- an kebijakan kelulusan terhadap jumlah sa- rana dan prasarana yaitu: (1) terdapat per- bedaan  sarana  dan  prasarana  yang  signi- fikan antara sekolah menengah negeri dan swasta. Sekolah menengah negeri memiliki lebih banyak sarana dan prasarana yang da- pat mendukung keberhasilan proses belajar mengajar,  sedangkan  sekolah  menengah swasta tidak memiliki sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai dan (2) seko- lah di Kota Bima belum memenuhi standar sarana dan prasarana seperti dalam Permen Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sara- na  dan  Prasarana  Sekolah/Madrasah  dan PP RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Stan- dar Nasional Pendidikan dan
Sarana dan prasarana merupakan pe- nunjang keberhasilan proses belajar meng- ajar.  Oleh  karena  itu,  perhatian  dan  peng- awasan pemerintah dan pemerintah daerah pada pengadaan saran dan prasarana seko- lah harus ditingkatkan. Peraturan Pemerin- tah  RI  Nomor  13  Tahun  2015  tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa standar sarana dan pra- sarana  adalah  kriteria  mengenai  ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beriba- dah,  perpustakaan,  laboraturium,  bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi  serta  sumber  belajar  lain,  yang diperlukan  untuk  menunjang  proses  pem- belajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan ketentuan di atas, sebu- ah sekolah dapat dikatakan memenuhi stan- dar apabila memiliki ruangan belajar, tem- pat berolahraga, tempat beribadah, perpus- takaan, laboraturium, bengkel kerja, tempat bermain,  tempat  berkreasi  dan  berekreasi serta  sumber  belajar lain,  yang  diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, ter- masuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah menengah di Kota Bi- ma  sebagian  besar  belum  memenuhi  stan- dar sarana dan prasarana nasional, diperlu- kan  perbaikan  dan  penambahan  fasilitas
agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar.
Persiapan Biaya
Berdasarkan pendapat responden se- kolah menengah negeri dan sekolah mene- ngah swasta dapat disimpulkan bahwa se- kolah menengah negeri dan sekolah mene- ngah swasta memiliki masalah yang hampir sama dalam pembiayaan persiapan ulangan semester,  ujian  sekolah, try-out, dan  ujian praktek. Keterlambatan pencairan dana BOS dan  pemberlakuan  kebijakan  pemerintah daerah  tentang  penonaktifan  pemungutan pada  komite  menambah  masalah  pembia- yaan persiapan menghadapi ujian nasional.
Berdasarkan  hasil  studi  dokumen pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 75 ayat 2 tentang Penye- lenggaraan  Pendidikan  menyebutkan  bah- wa pemerintah daerah menjamin terseleng- garanya wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa  pungutan  biaya.  Selanjutnya,  sanksi terhadap  pihak  yang  melakukan  pemu- ngutan  biaya  diatur  pada  Pasal  84  ayat  1, setiap  sekolah  yang  melakukan  pungutan akan dikenakan sanksi administratif seperti pembatalan pungutan, teguran tertulis, mu- tasi, dan sanksi administratif lain sesuai de- ngan ketentuan kepegawaian bagi PNS (Pe- gawai Negeri Sipil) atau sesuai kesepakatan kerjasama  bagi  non-PNS.  Dokumen  ini memperjelas kebenaran bahwa penonaktif- an pungutan biaya pada komite dilakukan di  Kota  Bima  dan  terdapat  sanksi  bagi  se- kolah atau pihak lain yang melanggar per- aturan tersebut.
Temuan penelitian dampak perubah- an kebijakan kelulusan terhadap persiapan biaya pelaksanaan ujian nasional yaitu: (1) dana  BOS  merupakan  satu-satunya  dana rutin  pemberian  pemerintah  pada  sekolah negeri  dan  swasta  dalam  pembiayaan  ke- giatan operasional sekolah, (2) keterlambat- an pencairan dana BOS menambah masalah pembiayaan  persiapan  ujian  nasional,  na- mun sekolah negeri lebih dapat mengatasi masalah  tersebut  dibandingkan  sekolah swasta, (3) pemerintah Kota Bima mengelu- arkan kebijakan penonaktifan pemungutan pada komite melalui Perda Kota Bima No-
mor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan (4) pemungutan dana pada komite  hanya  dapat  dilakukan  sekolah swasta dengan catatan sekolah tidak mema- tok nominal dana.
Berdasarkan Undang-Undang RI No- mor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulus- an  Peserta  Didik,  Penyelenggaraan  Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Seko- lah/Madrasah/Pendidikan  Kesetaraan  pa- da  SMP/MTs  yang  Sederajat  dan  SMA/ MA/SMK  atau  yang  Sederajat  pada  Pasal 25 dan 26 menyebutkan,
Pasal 25
(1) Biaya pelaksanaan Ujian S/M/PK menjadi tanggung jawab pemerin- tah daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan dan pelak- sanaan UN  menjadi  tanggung  ja- wab  Pemerintah  dan  pemerintah daerah.
Pasal 26 Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan satuan  pendidikan  dilarang  memu- ngut  biaya  pelaksanaan  UN  dari  pe- serta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat disimpulkan bahwa biaya pelaksanaan uji- an nasional menjadi tanggungjawab peme- rintah pusat, pemerintah daerah, dan satu- an pendidikan sekolah. Pemungutan terha- dap biaya pelaksanaan ujian nasional tidak boleh  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan sekolah pada peserta didik, orang tua/wali, dan/atau  pihak  yang  membiayai  peserta didik.
Dampak  Perubahan  Kebijakan  Kelulusan Bagi Orang tua, Peserta Didik, dan Pendidik
Temuan penelitian dampak perubah- an kebijakan kelulusan terhadap orang tua, peserta didik, dan pendidik yaitu: (1) dam- pak  positif  adalah  tindak  kecurangan  saat pelaksanaan  ujian  nasional  pada  sekolah menengah  negeri  dan  swasta  berkurang dan (2) dampak negatif antara lain: (a) moti- vasi  dan  pengawasan  orang  tua  terhadap
perkembangan peserta didik ekolah negeri dan  swasta  menurun,  (b)  motivasi  belajar peserta  didik  sekolah  negeri  dan  swasta menurun,  (c)  motivasi  mengajar  pendidik sekolah  negeri  dan  swasta  menurun,  dan (d) hanya peserta didik sekolah negeri dan swasta  berkeinginan  melanjutkan  sekolah yang memiliki motivasi belajar tinggi.
Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan pendapat responden se- kolah menengah negeri dan sekolah mene- ngah  swasta  dapat  disimpulkan  bahwa monitoring dan  evaluasi  persiapan  sumber daya  manusia,  sarana  dan  prasarana,  dan biaya sekolah menghadapi pelaksanaan uji- an nasional dilakukan oleh kepala sekolah sebagai  evaluator  internal  dan  Dikpora dan/Depag sebagai evaluator eksternal se- kolah.  Hasil monitoring dan  evaluasi  yang dilakukan  kepala  sekolah  dan  dinas  ber- samaan dibahas pada rapat MKKS sebelum dan setelah pelaksanaan ujian nasional. Ra- pat  MKKS  sebelum  ujian  nasional  sebagai wadah monitoring persiapan  sekolah,  se- dangkan  rapat  setelah  pelaksanaan  ujian nasional  sebagai  wadah  evaluasi  terhadap pelaksanaan  ujian  nasional,  sehingga  hasil evaluasi  dijadikan  sebagai  bahan  tindak lanjut bagi pemerintah daerah dalam mem- perbaiki faktor-faktor penghambat keberha- silan mutu pendidikan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada dua sekolah menengah swasta dan satu se- kolah menengah negeri tentang pelaksana- an monitoring Dinas terkait sebelum pelak- sanaan  ujian  nasional  dapat  digambarkan bahwa  evaluator  eksternal  melakukan  pe- ngecekan  beberapa  saat  dengan  mengeli- lingi beberapa ruang kelas guna mengecek jumlah kursi dan meja dalam ruangan dan keadaan  ruangan.  Setelah  itu,  perwakilan Dinas  terkait  mengunjungi  kepala  sekolah dan  pendidik  serta  bertanya  seputar  ke- siapan  sumber  daya  manusia  dan  sarana dan  prasarana sekolah dalam menghadapi ujian nasional. Kepala sekolah dan pendidik memberikan  informasi  faktor  penghambat persiapan  peserta  didik  pada  perwakilan Dinas  terkait. Monitoring dilakukan  untuk
mencari tahu kesiapan sekolah menyukses- kan pelaksanaan ujian nasional.
Berdasarkan hasil studi dokumen pa- da buku tamu sekolah, terlihat bahwa Dik- pora dan/ Depag Kota Bima, Dikpora dan/ Kemenag Provinsi NTB, Kemenag dan Ke- mendikbud melakukan monitoring sebelum dan saat pelaksanaan ujian nasional. Moni- toirng setelah ujian nasional dilakukan un- tuk  mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  ujian nasional. Monitoring setelah  pelaksanaan ujian  nasional  di  Kota  Bima  dilakukan melalui rapat MKKS. Seluruh kepala seko- lah  di  Kota  Bima  diundang  dalam  rapat MKKS  setelah  pelaksanaan  ujian  nasional guna membahas hasil monitoring , hasil ujian nasional  setiap  sekolah,  dan  temuan  saat pelaksanaan ujian nasional.  Seluruh lapor- an akan diberikan pada kepala sekolah se- bagai monitoirng dan evaluasi Dikpora se- telah  pelaksanaan  ujian  nasional.  Evaluasi pelaksanaan dan hasil ujian nasional tahun 2015 diperlukan untuk mengambil langkah selanjutnya agar masalah selama pelaksana- an ujian nasional menurun dan hasil ujian nasional meningkat.
Temuan  penelitian  kegiatan monitor- ing dan  evaluasi  kepala  sekolah,  Dikpora dan/ dinas terkait yaitu: (1) kepala sekolah sekolah menengah negeri dan swasta seba- gai  evaluator  internal  sekolah  melakukan monitoring melalui rapat rutin setiap bulan beserta  dewan  pendidik  dan  melakukan monitoring langsung saat proses belajar pe- serta didik. Rapat dilakukan untuk menge- tahui sejauhmana perkembangan persiapan peserta  didik,  biaya,  dan  fasilitas  sekolah menghadapi  pelaksanaan  ujian  nasional dan (2) pengawas, Dikpora dan/ Depag Ko- ta  Bima,  Dikpora  dan/  Kemenag  provinsi Nusa  Tenggara  Barat,  dan  Kemendikbud, sebagai evaluator eksternal sekolah melaku- kan monitoring pada sekolah menengah ne- geri dan swasta sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan ujian nasional. Monitoring dila- kukan untuk mengetahui  sejauhmana per- kembangan persiapan peserta didik, biaya, dan  fasilitas  sekolah  menghadapi  pelaksa- naan ujian nasional.
Fattah (2012, p. 23) menyebutkan bah- wa, “pengawasan dilakukan oleh pemerin-
tah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,  dan  penyelenggara  satu- an/program  pendidikan.  Sementara  itu, masyarakat melakukan pengawasan terha- dap  satuan/program  pendidikan”.  Penga- wasan pendidikan merupakan tanggung ja- wab  semua  masyarakat  baik  perencanaan, penyelenggaraan,  maupun  sasaran  pendi- dikan.  Tanggungjawab  harus  ditanamkan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar dan tujuan untuk meningkatkan ku- alitas pendidikan dapat tercapai.
Tindak  Lanjut  Hasil  Monitoring  dan Evaluasi
Berdasarkan hasil wawancara sekolah menengah  negari  dan  sekolah  menengah swasta di atas dapat disimpulkan bahwa ter- dapat perbedaan pelaksanaan bentuk tindak lanjut  hasil monitoring dan  evaluasi  yang dilakukan Dikpora dan/Depag pada seko- lah  negeri  dan  sekolah  swasta.  Perhatian pemerintah  pada  sekolah  swasta  berbeda jauh  dengan  perhatian  pemerintah  pada sekolah  negeri.  Sekolah  negeri  merupakan sekolah independen dengan pembangunan awal berasal  dari  pemilik yayasan, namun perbedaan perlakuan yang signifikan anta- ra sekolah negeri dan swasta tidak seharus- nya dilakukan pemerintah daerah. Kebijak- an pemerintah daerah yang menon-aktifkan pemungutan  pada  komite  dan  keterlam- batan  pencairan  dana  BOS  menjadi  beban tersendiri bagi sekolah swasta. Pembiayaan merupakan hal  terpenting dalam melaksa- nakan seluruh program kerja sekolah.
Berdasarkan  hasil  studi  dokumen, hampir  tidak  ada  perkembangan  sarana dan prasarana di sekolah menengah swasta dari tahun 2014 sampai dengan 2015. Salah satu  sekolah  negeri  mengalami  masalah yang sama. Perkembangan pada persiapan kepala  sekolah,  pendidik,  dan  pengawas dilakukan melalui MGMP pada awal tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG tahun 2015.  Fokus  utama  pemerintah  Kota  Bima adalah  pengembangan  kompetensi  pendi- dik, kepala sekolah, dan pengawas, karena pendidik  hanya  merupakan  muara  pendi- dikan.  Oleh  karena  itu,  pengembangan kompetensi faktor utama penentu keberha-
silan (pendidik) harus dilakukan secara ber- kelanjutan.  Pemerintah  pusat  melakukan tindak lanjut masalah pembiayaan melalui penambahan biaya operasional sekolah se- besar Rp200.000,00 per setiap peserta didik dalam  setahun,  tercatat  pembiayaan  tam- bahan  di  mulai  pada  awal  tahun  2016  pe- riode Januari sampai dengan Maret.
Temuan penelitian dampak perubah- an kebijakan kelulusan terhadap tindak lan- jut  hasil monitoring dan  evaluasi  terhadap persiapan  sumber  daya  manusia,  sarana dan prasarana, dan biaya persiapan pelak- sanaan ujian nasional yaitu: (1) tindak lanjut pemerintah Kota Bima terhadap hasil moni- toring dan evaluasi persiapan pendidik se- kolah negeri dan swasta di Kota Bima dila- kukan melalui MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang dilakukan pada awal tahun 2016 sebagai tindak lanjut hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015, (2) tin- dak lanjut pemerintah Kota Bima terhadap hasil monitoring dan evaluasi persiapan sa- rana dan prasarana sekolah swasta di Kota Bima  belum  terlalu  terlihat  dibandingkan sekolah  negeri,  dan  (3)  tindak  lanjut  pe- merintah  pusat  terhadap  persiapan  biaya pelaksanaan  ujian  nasional  sekolah  negeri dan swasta dilakukan melalui penambahan dana  BOS  pada  awal  tahun  2016.  Peme- rintah  Kota  Bima  belum  menindaklanjuti masalah biaya persiapan ujian nasional.
Mutu Pendidikan Menengah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan studi  dokumen  ditemukan  bahwa  pen- didikan sekolah menengah di Kota Bima di bawah standar nasional. Pemerintah pusat memberikan  patokan  nilai  rata-rata  pada ujian  nasional  dan  UKG  sebesar  5.5  (lima koma lima), namun peserta didik dan pen- didik sekolah menengah negeri dan swasta di Kota Bima belum mampu mencapai stan- dar  tersebut.  Perbaikan  dan  penambahan pada sarana dan prasarana serta biaya pen- didikan  dalam  membantu  persiapan  sum- ber daya manusia sekolah dilakukan secara berkelanjutan  dan  bertahap.  Dinas  Pendi- dikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  melakukan pengawasan untuk mengetahui sejauh ma- na  perkembangan  persiapan  sumber  daya
manusia,  sarana  dan  prasarana,  dan  biaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pen- didikan.
Temuan penelitian dampak perubah- an kebijakan kelulusan terhadap mutu pen- didikan menengah adalah mutu pendidik- an  menengah  negeri  dan  swasta  di  Kota Bima  menurun  pada  tahun  2015  dengan adanya perubahan kebijakan kelulusan de- ngan  tidak  menggunakan  ujian  nasional sebagai  standar  kelulusan  dibandingkan pada tahun 2014 dengan adanya kebijakan kelulusan menggunakan ujian nasional se- bagai standar kelulusan.
UU Sisdiknas Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa standar nasional pen- didikan meliputi: (1) Standar nasional pen- didikan terdiri atas standar isi, proses, kom- petensi lulusan, tenaga kependidikan, sara- na  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiaya- an,  dan  penilaian  pendidikan  yang  harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  standar  nasional  pen- didikan Indonesia meliputi standar isi, pro- ses,  kompetensi  lulusan,  tenaga  kependi- dikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan, pembiayaan,  dan  penilaian  pendidikan. Standar  tersebut  digunakan  sebagai  acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependi- dikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan, dan  pembiayaan.  Oleh  karena  itu,  peme- rintah  daerah  sebagai  pimpinan  daerah harus memantau perkembangan pencapai- an sekolah pada standar isis, proses, kom- petensi lulusan, tenaga kependidikan, sara- na  dan  prasarana,  pengelolaan,  pembiaya- an, dan penilaian pendidikan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dalam penelitian ini, maka da- pat  disimpulkan  sebagai  berikut.  Pertama, perubahan kebijakan kelulusan tidak mem- berikan  dampak  terlalu  tinggi  terhadap perkembangan  kegiatan  persiapan  peserta
didik. Kedua, perubahan kebijakan kelulus- an  tidak  terlalu  berdampak  terhadap  per- kembangan  jumlah  sarana  dan  prasarana sekolah swasta, Ketiga, perubahan kebijak- an kelulusan tidak mempengaruhi perkem- bangan  biaya  persiapan  pelaksanaan  ujian nasional di Kota Bima. Keempat, orang tua, peserta didik, dan pendidik sekolah negeri dan swasta merasakan dampak negatif yang sama dengan adanya perubahan kebijakan kelulusan, yaitu: menurunnya motivasi bel- ajar  peserta  didik,  motivasi  mengajar  pen- didik,  dan  kepedulian  orang  tua  terhadap perkembangan  anak.  Dampak  positif  per- ubahan  kebijakan  kelulusan  bagi  sekolah adalah mengurangi tindak kecurangan saat pelak-sanaan ujian nasional.
Kelima,  kepala  sekolah  pendidikan menengah negeri dan swasta sebagai evalu- ator internal melakukan monitoring dan eva- luasi melalui pemantauan langsung ke kelas saat  peserta  didik  melakukan  KBM  dan memantau  persiapan  calon  peserta  ujian nasional melalui rapat rutin beserta dewan pendidik. Dikpora dan/ Depag sebagai eva- luator eksternal melakukan monitoring sebe- lum, saat, dan setelah ujian nasional dilak- sanakan.  Keenam,  pendidikan  menengah negeri cukup merasakan tindak lanjut hasil monitoring dan  evaluasi  terhadap  sarana dan prasarana sekolah, sedangkan sekolah swasta  masih  belum  terlalu  merasakan tindak  lanjut  hasil monitoring dan  evaluasi terhadap sarana dan prasarana sekolah, dan Ketujuah,  perubahan  kebijakan  kelulusan tidak  mempengaruhi  perkembangan  mutu pendidikan menengah di Kota Bima.
Hasil  simpulan  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  masukan  bagi  Dinas  Pen- didikan, Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kota Bima. Hasil penelitian ini dapat digu- nakan  untuk  memperbaiki  strategi  yang selama ini diterapkan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan stra- tegi  meningkatkan  mutu  kelulusan  pada khususnya,  sehingga  persiapan  pelaksana- an  ujian  nasional  dapat  dilakukan  dengan maksimal,  serta  dampak  dan  evaluasi  pe- laksanaan  ujian  nasional  dapat  ditindak- lanjuti dengan cepat.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian, saran yang dapat diberikan yaitu: (1) moni- toring dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan MGMP seharusnya dilakukan secara rutin, agar  tujuan  pelaksanaan  MGMP  dapat tercapai dengan maksimal. Pengembangan kemampuan tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan  MGMP,  namun  pemerintah dan  Dikpora  Kota  Bima  seharusnya  juga mengambangkan  kemampuan  pendidik dan  peserta  didik  melalui  seminar, work- shop, atau  diklat,  (2)  pemerintah  dan  Dik- pora Kota Bima seharusnya menambah ker- ja sama dengan pihak yang dapat menfasi- litasi sarana dan prasarana pendidikan me- nengah di Kota Bima dan melakukan peng- adaan sarana dan prasarana secara merata, adil,  dan  transparan,  (3)  pemerintah  Kota Bima memberikan dana pendamping Biaya Operasional  Sekolah  (BOS),  seperti  Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) guna membantu meningkatkan mutu pendidikan menengah  di  Kota  Bima. Monitoring dan evaluasi  terhadap  penggunaan  dana  BOS juga hendaknya dilakukan secara rutin dan ketat.
(4) pemerintah daerah Kota Bima hen- daknya  menindaklanjuti  evaluasi  pelaksa- naan ujian nasional dengan cepat dan tepat. Pendidik sebagai faktor kunci keberhasilan proses belajar mengajar seharusnya memi- liki keinginan untuk meningkatkan kompe- tensi secara mandiri dan tidak menutup diri dengan adanya pergerakan pendidikan di- gital,  (5)  kepala  sekolah  sebagai  pimpinan pendidikan satuan sekolah menengah hen- daknya lebih tegas dalam menindaklanjuti penemuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah  hendaknya  menjalin  komunikasi aktif dengan stakeholder, dan (6) Dinas Pen- didikan,  Pemuda,  dan  Olahraga  (DIKPO- RA)  Kota  Bima  hendaknya  tidak  meman- dang  bahwa  sekolah  negeri  dan  swasta merupakan sekolah yang berbeda, sehingga perbedaan  tindak  lanjut  hasil monitoring dan  evaluasi  antara  sekolah  negeri  dan swasta tidak terlalu signifikan.

## Daftar Pustaka
Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes, and impact . New York: Routledge.
Dunn, W. N. (2008). Public policy analysis (4th ed.). United States of America: Pearson Prentice-Hall.
Fattah, N. (2012). Sistem manejemen mutu pendidikan . Bandung: PT Remaja
Rosadakarya.
Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics and methods . Boca Raton: CRC Press.
Fowler, F. C. (2009). Policy studies for educational leaders an introduction .
Boston: Allyn & Bacon/Pearson.
Hallsworth, M., Parker, S., & Rutter, J. (2011). Policy making in the real world: Evidence and analysis . United States of America: Institute for Government.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Indeks integritas UN SMA/sederajat tingkat kabupaten/kota diumumkan. Retrieved June 22, 2015, from https://www.kemdikbud.go.id/main /blog/2015/05/indeks-integritas-un- smasederajat-tingkat-kabupatenkota- diumumkan-4204-4204-4204
Levinson, B. A. U., Sutton, M., & Winstead, T. (2009). Education policy as a practice of power. Educational Policy ,
23 (6), 767–795.
https://doi.org/10.1177/08959048083
20676
Majchrzak, A., & Markus, M. L. (2014). Methods for policy research: Talking
socially responsible action (2nd ed.). California: SAGE Publication.
Mihaela, M. (2015). Education and innovation... are they relevant processes in the development of social inclusion policies? Procedia Economics and Finance , 23 , 547–554. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(15)00556-0
Nugroho, R. (2013). Metode penelitian kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Prasetyaning, D. (2014). Pendidikan indonesia gawat darurat. Retrieved June 22, 2015, from http://news.metrotvnews.com/read/ 2014/12/01/326124/pendidikan- indonesia-gawat-darurat
Presiden RI. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13, Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2015).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (2013).
Suyono. (2010). Pendapat kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA di kabupaten Bantul . Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Usman, H. (2014). Manajeman: teori, praktik, dan riset pendidikan (4th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.