## Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance

## INFO PENULIS
Audi Febriwidhia Aulia Putra UPN “Veteran” Jawa Timur audifebri7@gmail.com +6281231862929
Dedon Dianta
UPN “Veteran” Jawa Timur dedondianta86@gmail.com +6281330617205

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Putra,  A.  F.  A.,  &  Dianta,  D.  (2024).  Kebijakan  Hukum  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 17-29.

## Abstrak
Provinsi  Jawa  Tengah  menjadi  penyumbang  sampah  nasional  terbesar,  data  yang diambil  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tersebut  menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menyumbang sampah sebesar 4,25 juta ton, atau sekitar 21,85% total sampah nasional tahun 2022. Hal ini sangat urgent bagi masyarakat serta pemerintah  khususnya  Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  untuk  berperan  lebih  dalam mengatasi  persoalan  sampah  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  khususnya  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam upaya penanggulangan sampah dengan mendalami bagaimana kebijakan hukum Pemda Jateng  dalam  pengelolaan  sampah,  serta  implementasi  Prinsip Good  Environmental Governance terhadap  kebijakan  Pemda  Jateng  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan metode normatif dengan pendekatan secara Statue Approach yang mana penulis hendak mengkaji  dan  menelaah  kebijakan  hukum  yang  diterapkan  Pemda  Jateng,  terhadap relevansi dengan kaidah dan asas-asas yang berlaku di masyarakat dan mengaitkannya pada  prinsip Good  Environmental  Governance. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah pengelolaan sampah oleh Pemda Jawa Tengah belum maksimal untuk menerapkan asas Good Environmental Governance sebagai perwujudan pengelolaan lingkungan yang baik. Vertikal dibawahnya, pengelolaan sampah di Kota Semarang dan Kota Surakarta sudah cukup  baik,  akan  tetapi  masih  perlu  dievaluasi  lagi  prihal  optimalisasi  penerapannya, selain itu pemerintah daerah kedua kota tersebut harus lebih  transparan tekait setiap data masuk dan keluarnya sampah di masing-masing TPS mereka.
Kata  Kunci: Lingkungan,  Kebijakan  Hukum  Lingkungan, Good  Environmental Governance , Sampah.
Central  Java  Province  is  the  largest  national  waste  contributor,  data  taken  from  the Ministry of Environment and Forestry states that Central Java Province contributed 4.25 million tons of waste, or around 21.85% of the total national waste in 2022. This is very urgent  for  the  community  and  government,  especially  the  Regional  Government  of Central Java, to play a bigger role in overcoming this waste problem. This research aims to  examine  the  role  of  the  central  government  and  regional  governments,  especially Central Java Province, in efforts to manage waste by exploring the legal policies of the Central Java Regional Government in waste management, as well as the implementation of  Good  Environmental  Governance  Principles  in  the  Central  Java  Regional Government's policies. This research uses a normative method with a statute approach where  the  author  wants  to  study  and  examine  the  legal  policies  implemented  by  the Central Java Regional Government, regarding their relevance to the rules and principles that  apply  in  society,  and  link  them  to  the  principles  of  Good  Environmental Governance.  This  research  concludes  that  waste  management  by  the  Central  Java Regional  Government  has  not  been  optimal  in  implementing  the  principles  of  Good Environmental  Governance  as  an  embodiment  of  good  environmental  management. Vertical below, waste management in the City of Semarang and the City of Surakarta is quite  good,  but  it  still  needs  to  be  evaluated  again  regarding  the  optimization  of  its implementation,  apart  from  that  the  regional  governments  of  the  two  cities  must  be more transparent regarding all data on the entry and exit of waste at their respective TPS.
Key  Words: Environment,  Environmental  Legal  Policy,  Good  Environmental Governance, Rubbish.

## A. Pendahuluan
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu  hal  yang  tak  akan  pernah  terlepas  dari  kehidupan manusia, karena sejatinya lingkungan hidup adalah suatu habitat yang ditunjang dengan alam dan  ekologi  di  bumi  ini  (Mujabbar,  2020,  hlm.  19),  sehingga  memiliki  peran  sangat  penting dalam yang menopang kelangsungan hajat hidup manusia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, makna dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan perilakunya  yang  mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia serta  makhluk  hidup  lain.  Merujuk  pada  pasal  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  prilaku manusia juga dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kuantitas populasi manusia  pada  tiap  tahunnya  dan  juga  memiliki  efek  pada  lingkungan  dengan  naiknya  jumlah sampah yang dibuang.
Sampah  adalah  zat-zat  buangan  dari  aktivitas  keseharian  umat  manusia  yang  terproses oleh  alam  dengan  bentuk  padat,  hal  tersebut  berlandas  dari  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun  2008  (selanjutnya  disebut  UU 18/2008)  tentang  Pengelolaan Sampah, dan  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Sampah  adalah  benda  atau  zat  yang dibuang  dan  tidak  dipergunakan  kembali.  Definisi  tersebut  membawa  tafsir  buruk  bagi masyarakat, karena saat benda atau zat yang mana tidak berdaya guna lagi akan dibuang atau disingkirkan tanpa melalui proses untuk dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pencemar lingkungan (Mumpuni & Kusumawati, 2021, hlm. 80).
Klasifikasi  sampah-sampah  tersebut  seperti:  a.)  Sampah  rumah  tangga  yang  menjadi limbah  kawasan  industri,  dan  komersil;  b.)  Sampah  rumah  tangga  biasa;  c.)  Sampah  yang digolongkan  lain  secara  spesifik  (Marbun  dkk.,  2021,  hlm.  2).  Merujuk  pada  UU  18/2008 tentang  Pengelolaan  Sampah,  memberi  pencerahan  bahwasannya  sampah  merupakan permasalahan yang bertaraf nasional, oleh sebab itu persoalan sampah begitu serius dan perlu diperhatikan lebih, agar kualitas kehidupan manusia dapat terjaga hingga ke masa yang akan datang.
Mengutip data yang dipublikasi oleh laman situs ‘databoks’, dalam artikel yang berjudul “10 Provinsi  Penghasil  Sampah Terbanyak  2022,  Jawa  Tengah  teratas” menjabarkan  sebuah  fakta
bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang sampah nasional terbesar, data yang diambil dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tersebut  menyebutkan  bahwa  Provinsi Jawa  Tengah  menyumbang  sampah  sebesar  4,25  juta  ton,  atau  sekitar  21,85%  total  sampah nasional  tahun  2022  (Annur,  2023).  Hal  ini  sangat urgent bagi  masyarakat  serta  pemerintah khususnya  Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  (Pemda  Jateng)  untuk  berperan  lebih  dalam mengatasi  persoalan  sampah  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  pemerintah pusat dan pemerintah  daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penanggulangan sampah. Sebab itu penulis hendak mendalami bagaimana kebijakan hukum Pemda Jateng dalam pengelolaan  sampah,  serta  implementasi  Prinsip Good  Environmental  Governance terhadap kebijakan Pemda Jateng tersebut.

## B. Metodologi
Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dan pendekatan secara Statue Approach yang mana  penulis  hendak  mengkaji  dan  menelaah  kebijakan  hukum  yang  diterapkan  oleh  Pemda Jawa Tengah, terhadap relevansi dengan kaidah dan asas-asas yang berlaku di masyarakat, serta mengaitkannya pada prinsip Good Environmental Governance .

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Definisi dan Perwujudan Good Environmental Governance
Negara sebagai organisasi yang dijalankan pemerintah memiliki kewenangan absolut untuk mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  dan  kondisi  alam  mereka.  Konsep  environmental governance  dipahami  sebagai  kerangka  pengelolaan  negara  terhadap  lingkungan  hidupnya dengan  keikutsertaan  masyarakat  (2020,  hlm.  45).    Maka  dari  itu,  Good  Environmental Governance  (GEG)  dapat  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dengan  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  hidup  serta  melibatkan  seluruh elemen masyarakat (Mustaghfiroh dkk., 2020, hlm. 282).
Kesuksesan  dalam  mengelola  lingkungan  adalah  dengan  sinergi  bersama  dari  berbagai elemen  terlibat,  dalam  penyelenggaraan governance terdapat  3  (tiga)  pilar  utama,  yaitu: Pertama, public governance yang  berarti  lembaga  pemerintahan;  Kedua corporate governance yang dapat diartikan sebagai badan usaha swasta; dan Ketiga, civil society yang berarti seluruh elemen  masyarakat  Jika  hendak  mewujudkan  pengelolaan  lingkungan  yang  baik,  maka  ketiga komponen itu harus memiliki pola pikir yang sama, saling bersinergi dan saling mengawasi agar tetap dalam koridor yang tepat.
Elemen  utama  dalam  penyelenggaran  GEG  adalah  dengan  pengedepanan  prinsip  prinsip sebagai  berikut:  Pertama, the rule of the law yaitu  aturan  hukum  yang  mengatur  masyarakat agar  patuh  dan  tidak  sewenang-wenang;  Kedua, participation  and  representation atau partisipasi dan representasi yang berarti masyarakat dapat menjalankan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup dan memahami arti akan haknya atas lingkungan hdup yang  baik  adalah  salah  satu  ciri  dari  kesadaran  masyarakat  untk  dapat  mewujudkan  kualitas lingkunganya  dengan  baik;  Ketiga, access  to  information atau  kemudahan  informasi  artinya masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang faktual dan terbaru terkait sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya; Keempat, transparency and accountability atau kejelasan dan pertanggung  jawaban  artinya  kegiatan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan lingkungan  arus  secara  jelas  memberikan  informasi  terhadap  apa  yang  sebernanya  terjadi melalui  sebuah  laporan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Hal  tersebut  bertujuan  agar masyarakat  juga  bisa  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah;  Kelima, decentralitation atau  pendelegasian,  yang  mana  artinya  pemerintah  pusat  memberikan  wewenang  kepada pemerintah daerah untuk turut mengelola lingkungan di daerah; Keenam access to justice yang mana  berarti  masyarakat  berhak  untuk  menuntut  keadilan  atas  hak  yang  berkaitan  dengan lingkungan (Pratiwi & Purnomo, 2021, hlm. 84–85).

## 2. Dasar Pemikiran Pengaturan Sampah di Indonesia
Regulasi soal pengelolaan sampah dapat dilihat melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mana  didalam  pasal  tersebut  berbicara
mengenai hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan  sehat.  Lebih  luas  secara  internasional  terkait  hak  untuk  hidup  yang  layak,  Pasal  12 Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) mengatur terkait standar  kelayakan  hidup  manusia  dengan  salah  satunya  adalah  mengedepankan  perbaikan seluruh  aspek  kesehatan  lingkungan.  Inti  yang  hendak  disampaikan  oleh  penulis  adalah, kualitas  lingkungan  hidup  yang  baik  termasuk  dalam  hak  hidup  seluruh  umat  manusia,  oleh sebab  itu  pemerintah  disetiap  negara  wajib  memberikan  lingkungan  hidup  yang  layak  bagi seluruh warga negaranya.

## 3. Regulasi Pemerintah Pusat dalam mengatasi Permasalahan Sampah
Negara  Republik  Indonesia  masih  menyandang  status  negara  pra  sejahtera  atau  biasa disebut  negara  berkembang,  namun  negeri  ini  telah  mengangkat  soal  kesadaran  lingkungasn masuk  dalam  hukum  positif  negaranya.  Berbicara  soal  sampah,  artinya  berbicara  soal lingkungan, sebagai lingkup yang lebih luas, Republik Indonesia pernah memberlakukan UU No. 4  Tahun  1982  yang  mana  tujuannya  adalah  menjabarkan  ketentuan  utama  dalam  tata  kelola lingkungan hidup, selanjutnya digantikan oleh UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU 23/1997)  juga  mengatur  terkait  tata  kelola  lingkungan  hidup,  hingga  yang  terbaru  adalah diberlakukannya  UU  Nomor  32  Tahun  2009  (selanjutnya  disebut  UU  32/2009)  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Berkembang  dan  diperbaruinya  regulasi terhadap  kebijakan  pengaturan  lingkungan  mungisyaratkan  sikap  baik  politik  hukum pemerintah kepada arah yang benar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pada  UU  32/2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai pengganti UU 23/1997 membawa perubahan mendasar dengan menekankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga UU tersebut bermaksud untuk memberikan perhatian serius  dan  menjamin  perwujudan  pembangunan  berkleanjutan  agar  lingkungan  hidup terlindungi dari segala kerusakan  (Hakim, 2016, hlm. 121). Terlihat jelas bahwa legislasi dari UU  ini  berdasar  dari  prinsip Good  Environmental  Governance  (GEG) yang  memperlihatkan kesungguhan pemerintah untuk lebih concern terhadap lingkungan hidup. UU ini dibuat dengan menerapkan  konsep green  legislation atau  dalam  setiap  pengadaan  peraturan  perundang- undang harus memperhatikan dampak dan tata kelola terhadap lingkungan (Nurmardiansyah, 2015, hlm. 211–212).
Pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung UU yang telah  diberlakukan.  PP  No.  22  Tahun  2021  yang  menekankan  perihal  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup.  PP  No.  46  Tahun  2017  mengamanatkan  soal  kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelaniutan, selain itu PP No. 46 Tahun 2017 juga mengaitkan sisi ekonomi dengan kualitas lingkungan hidup (Tanjung & Wiman Wibisana, 2020, hlm. 214). Kembali ke topik pembahasan awal yaitu soal sampah, maka fokus yang sekarang akan dibahas adalah spesifik terhadap UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai aturan dasar yang spesifik  mengatur  persoalan  sampah,  selain  itu  UU  tersebut  juga  sebagai  rujukan  bagi  UU turunannya  diberbagai  daerah  di  Indonesia  (Pembentukan  Peraturan  Daerah  soal  sampah  di berbagai daerah di Indonesia merujuk dari UU tersebut).

## 4. Regulasi Pemda Jateng dalam Menerapkan Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah
Berbicara mengenai  persoalan  lingkungan,  dengan  diberlakukannya  UU  18/2008  tentang Pengelolaan  Sampah,  maka  segenap  perangkat  pemerintah  daerah  harus  menjalankan peraturan  perundang-undangan  yang  diterbitkan  pusat,  untuk  diimplementasikan  di daerahnya, atau dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sebagaimana yang diatur didalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat melakukan  desentralisasi  fungsional,  atau  pelimpahan  wewenang  untuk  menjalankan  urusan pemerintahan  pusat  ke  pemerintah  daerah  (Nur  Wijayanti,  2017,  hlm.  190),  dengan  begitu Pemda  Jateng  pun  tak  lepas  dari  peran,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  tersebut.  Pemda  Jateng sebenarnya  telah  memiliki  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  mengatur  persoalan  tersebut, sebagaimana green  legislation yang  diterapkan  untuk  menjadikan  pemerintahan  yang  GEG, maka  segala  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  selalu  memperhatikan  dampak lingkungan,  terlebih  lagi  apabila  legislasi  tersebut  memang  bertujuan  untuk  mengatur persoalan  lingkungan  itu  sendiri.  Pemda  Jateng  telah  memiliki  produk  hukum  dalam  rangka
penyelenggaraan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan,  seperti  Perda  yang  mengatur Pengendalian Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, Perda yang mengatur soal Pengendalian Air, termasuk  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  baku  Mutu  Air  Limbah.  Tidak  hanya  air,  namun persoalan  udara,  termasuk  gas  emisi  kendaraan  bermotor  pun  juga  telah  ada.  Sangat disayangkan, 78 Tahun Indonesia merdeka, Provinsi Jawa Tengah baru sekali membuat Perda yang mengatur spesifik soal pengelolaan sampah.
Sepanjang  penulusuran  Penulis  di  laman  resmi  JDIH  BPK  RI,  Penulis  hanya  menemukan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perda Jateng 3/2014) tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Jawa  Tengah,  dan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  No.  11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga.  Kedua  peraturan  tersebut  terbit dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir,  (sejak  jurnal  ini  dibuat)  sementara  persoalan  sampah sudah  menjadi  masalah  yang  lebih  lama.  Jika  dicermati  dari  Perda  Jateng  3/2014,  bagian “menimbang” yakni pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dibentuknya UU tersebut, pada huruf (b) mengatakan bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan Daerah  yang  berkelanjutan;  dan  huruf  (d)  mengatakan  bahwa  dengan  telah  diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor  81  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  Dan  Sampah  Sejenih Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan Strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah.
Apabila  dikaitkan  kedua  pertimbangan  yang  menjadi  dasar  pembentukan  UU  tersebut, maka respon dari Pemda Jateng dalam pembentukan Perda Jateng 3/2014 bisa dibilang cukup lambat dengan memakan waktu hingga 6 tahun lamanya setelah UU 18/2008 diundangkan, dan bahkan Kota Semarang telah memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah 2 (dua) tahun lebih awal daripada Jawa Tengah sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yang mana kewajiban pemerintah  untuk memberi layanan pemerintahan yang  baik  kepada  masyarakat,  untuk  menciptakan  kesejahteraan  rakyat  yang  mana sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945,  dan  hal  tersebut  termasuk hak  masyarakat  yang  harus dipenuhi. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme,  didalmnya  juga  turut  mengatur  fungsi  pemerintahan  yang efektif dan efisien berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam dalam AAUPB (Solechan, 2019, hlm. 552). Menurut seorang ahli, AAUPB harus dilihat sebagai norma hukum yang tidak tertulis, dan sudah semestinya ditaati oleh pemerintah, meskipun asas-asas dalam AAUPB tidak selalu memiliki tafsiran baku, namun asas-asas tersebut adalah hukum tidak tertulis, yang mana dalam keadaan tertentu dapat ditarik sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan  (M Hadjon dkk., 2008).
Pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  sebagaimana termuat  dalam  AAUPB,  juga  memiliki  urgensi  dalam  Good  Environmental  Governance  (GEG). Hal  tersebut  karena  dalam  menciptakan  lingkungan  yang  sehat  dan  bersih,  harus  melibatkan masyarakat  sebagai  salah  satu  elemen,  yakni  participation  and  representation.  Kesadaran masyarakat dapat terbentuk apabila pemerintah melakukan pelayanan yang baik.
Mengacu  pada  Perda  Jateng  3/2014,  Adapun  dijelaskan  didalamnya mengenai  Tugas  dan Wewenang  Gubernur  dalam  pengelolaan  sampah  tersebut,  seperti  sosialisasi  kepada masyarakat,  melakukan  penelitian  dan  mengembangkan  teknologi  pengurangan  sampah,  dan memfasilitasi  serta  melaksanakan  segala  upaya  dalam  pengelolaan  sampah.  Implementasi pengelolaan  di  sampah  di  Jawa  Tengah  cukup  baik,  dengan  beroperasinya  pabrik  pengolah sampah menjadi briket yang berdiri di Cilacap (Safuan, 2019). Sehingga pengolelolaan sampah dapat menjadi energi bersih dan menghasilkan produk baru yang bermanfaat. Pemerintah Pusat pun  turut  mendorong  kemajuan  pengelolaan  sampah  di  Jawa  Tengah  dengan  mendirikan  6 Tempat  Pembuangan  Sampah  Terpadu  (TPST)  di  Banyumas,  melalui  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR),  yang  diharapkan  pula  dapat  menjadi  tambahan pendapatan  masyarakat  sekitar  (Kementerian  PUPR,  2022).  Adapun  pula  program  yang dilakukan Pemda Jateng dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pengembangan teknologi  pengelolaan  sampah,  yakni  melalui  Kongres  Sampah  II  yang  menghasilkan  5  (lima)
rumusan  rekomendasi  pengelolaan  sampah  yang  dapat  diimplemenasikan  masyarakat (Pemerintah Jawa Tengah, 2022).
Melansir  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jawa  Tengah,  Jumlah  penduduk  di Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  sekitar  37  juta  jiwa  (BPSK  Jawa  Tengah,  2023),  sementara  jika melihat  data  sampah  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  diterbitkan  databoks  adalah  4,25  juta  ton pertahun,  artinya  tiap  penduduk  di  Jawa  Tengah  menyumbang  sekitar  114  kg  sampah pertahunnya.  Kondisi  tersebut  membawa  gagasan  berpikir  bahwa  bukan  hanya  soal  regulasi pemerintah  saja  yang  krusial,  akan  tetapi  kesadaran  masyarakat  terhadap  sampah  juga  tidak dapat  dikesampingkan,  bagaimana  Pemerintah  Daerah  dengan  seluruh  elemen  masyarakat semestinya  bersinergi  bersama  dalam  pengelolaan  sampah.  Tidak  hanya  sampah  universal, secara  spesifik  soal  sampah  plastik  juga  menjadi  momok  menakutkan  bagi  Jawa  Tengah. Faktanya Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah menghasilkan 82,75ton sampah plastik di tahun 2013 menurut data yang dipublikasi oleh BPS Jawa Tengah (BPSK Jawa Tengah, 2013) Penyebaran  sampah  plastik  begitu  cepat,  tidak  hanya  mencemari  daratan,  laut  pun  turut tercemar, misalnya saja temuan kandungan mikroplastik pada sempel sedimen dan sempel air di  Pantai  Karangjahe,  Kabupaten  Rembang  teridentifikasi  ada  663  partikel  mikroplastik (Nainggolan  dkk.,  2022,  hlm.  377),  dan  juga  temuan  mikroplastik  yang  terkandung  di  Muara Sungai TPI Kabupaten Jepara sebesar 643 partikel mikroplastik tiap 50gr sedimennya (Azizah dkk.,  2020,  hlm.  329).  Data  dan  fakta  lapangan  seperti  inilah  yang  semestinya  menjadikan dorongan Pemda Jateng untuk menerapkan Perda pengelolaan sampah yang lebih spesifik, yaitu Perda  yang  terfokus  pada  pengelolaan  sampah,  sehingga  kelestarian  lingkungan  dan  habitat makhluk hidup di darat dan di laut tetap terjaga dari invasi sampah plastik.
Aspek apa yang sebenarnya menjadi persoalan Jawa Tengah akan kegagalannya mengelola sampah,  sebenarnya  dalam  kontroling  dan  sosialisasi  masyarakat,  Pemda  Jateng  terbilang cukup  aktif,  dengan  adanya  seminar  lingkungan  yang  dilakukan  secara  berkala,  akan  tetapi lambatnya  pembuatan  perda  pengelolaan  sampah,  juga  turut  andil  dalam  kegagalan  tersebut. Keberhasilan  pengelolaan  sampah  bukan  hanya  dari  regulasi  dan  aksi,  akan  tetapi  terdapat peran orang-orang di lapangan yang menjalankannya, contohnya petugas kebersihan, petugas kebersihan  adalah  benteng  pertahanan  pertama  yang  bertugas  untuk  terjun  langsung memerangi  sampah,  artinya  jumlah  tenaga  kebersihan,  dan  indeks  kemakmuran  petugas kebersihan tersebut harus sangat dipertimbangkan.
Kabupaten  Kendal  dapat  dijadikan  sebagai  contoh,  melansir  dari  portal  berita ‘ayosemarang’, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kendal memiliki petugas kebersihan sejumlah 298 orang yang tersebar di 20 kecamatan (luas wilayah Kendal mencapai 1,002 km 2 ), dan 17 mobil pengangkut sampah, akan tetapi hanya ada  7 yang dapat dioperasikana. Sarana dan  Prasarana  tersebut  dinilai  kurang  representatif  dan  masih  terlalu  minim,  hal  tersebut diakui  oleh  kepala  DLH  Kabupaten  Kendal  itu  sendiri  (Prayitno,  2022).  Data  DLH  Kabupaten Indramayu  pun  demikian,  mereka  hanya  memiliki  380  orang  petugas  kebersihan  (DLH Kabupaten Indramayu, 2019), padahal luas wilayahnya mencapai 2,099 km 2 . Minimnya tenaga kebersihan, bisa jadi karena aspek kesejahteraan pula, berdasarkan ketentuan kemenkeu, yang dirilis oleh  portal  berita ‘BeritaSoloRaya’ Honor Petugas Kebersihan di Provinsi Jawa Tengah, hanya  sekitar  2  juta  Rupiah  perbulannya,  honor  tersebut  lebih  rendah  dibanding  provinsi tetangganya,  yakni  Jawa  Timur  sebesar  3,7  juta  perbulan,  Jawa  Barat  3,4  juta  perbulan,  dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,2 juta rupiah perbulan (Wahyuningrum, 2023).
Kembali  merujuk  Perda  Jateng  3/2014,  disebitkan  pada  Pasal  6  huruf  (d),  ruang  lingkup penyelenggaraan pengelolaan sampah juga dilakukan di Kabupaten/Kota, artinya Pemda Jateng juga  bertanggung  jawab  untuk  mengkoordinir  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada dibawah  naungan  Pemerintah  tingkat  Provinsi.  Wewenang  Pemerintah  Kabupaten/Kota  juga turut diatur dalam Perda Jateng tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng juga diwarisi tanggung jawab yang sama untuk mengelola sampah. Masing-masing daerah setingkat kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai Perda yang meregulasi terkait tata kelola sampah tetapi masih ada sejumlah daerah yang masih menggunakan Perda tahun-tahun yang  lama  dan  belum  juga  melakukan  pembaruan  Perda  terkait  tata  kelola  sampah  tersebut agar lebih update dan relate dengan kondisi di zaman sekarang. Sehingga peraturan-peraturan tersebut  perlu  diperbarui  dan  disesuaikan  dengan  Sehingga  Perda  tersebut  perlu  dilakukan
pembaharuan  dan  disesuaikan  dengan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  (Permatasari  & Wahyunengseh, 2022, hlm. 271–272).
Ruang  lingkup  implementasi  Perda  Jateng  3/2014  adalah  seluruh  area  Provinsi  Jawa Tengah,  artinya  tidak  terlepas  juga  tiap-tiap  kota/kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Pemerintah Kota/Pemerintah  Kabupaten  (selanjutnya  disebut  Pemkot/Pemkab)  bertugas  melakukan pembinaan  pengelolaan  sampah  di  kota/kabupatennya  masing-masing,  hal  tersebut  sesuai dengan  Pasal  63  (2)  Perda  Jateng  3/14,  lebih  detail  soal  ‘pembinaan’  yang  menjadi  tugas pemkot/pemkab  tersebut  diatur  oleh  Pasal  64  Perda  Jateng  3/2014,  ‘pembinaan’  tersebut meliputi  perencanaan,  penelitian,  pengembangan,  pemantauan,  dan  evaluasi  pengelolaan sampah.  Ada  2  (dua)  wilayah  berstatus  kotamadya  terbesar  di  Jawa  Tengah,  Kota  Semarang sebagai  ibukota  provinsi,  dan  Kota  Surakarta  (Solo)  sebagai  destinasi  wisata  yang  cukup digandrungi  di  Jawa  Tengah,  maka  dari  itu  menarik  rasanya  apabila  dibahas  juga  bagaimana kebijakan Pemerintah Kota dari 2 (dua) daerah tersebut untuk diulas lebih dalam.
Strategi  pengelolaan  sampah  di  Jawa  Tengah  dilaksanakan  melalui  program  JAKSTRADA (Kebijakan  Strategi  Daerah)  dalam  pengurangan  sampah.  Strategi  JAKSTRADA  Pemprov  Jawa Tengah  tersebut  akan  menjadi  tolak  ukur  bagaimana  JAKSTRADA  akan  diberlakukan  di  Kota dan  Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Melalui  Pasal  4  Pergub  Jateng  11/2019,  terdapat  target  yang harus  dipenuhi,  yakni  target  pengurangan  sampah  adalah  sebesar  30%  di  tahun  2025, sementara  terkait  penanganan  sampah,  akan  diatur  dalam  Perwali/Perbup  masing-masing daerah di Jawa Tengah.

## 5 . Kebijakan Pemkot Semarang dalam Mengelola Sampah
Kota Semarang adalah daerah dengan status kotamadya terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan berada dalam jajaran kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagaimana kota besar pada umumnya, persoalan yang dihadapi Kota Semarang tidak akan jauh berbeda dengan kota-kota besar  lainnya  di  Indonesia,  salah  satunya  persoalan  sampah.    Pemkot  Semarang  telah menerbitkan  Perda  Kota  Semarang  No.  6  Tahun  2012,  yang  mana  Perda  tersebut  mengatur kebijakan  Pemkot  Semarang  tentang  pengelolaan  sampah.  Eksistensi  Perda  Kota  Semarang 6/2012  telah  hadir  2  (dua)  tahun  lebih  awal  dari  Perda  Jateng  3/2014,  namun  Perda  Kota Semarang 6/2012 belum diperbarui kembali sebagai wujud maintainance agar selalu up to date dengan perkembangan zaman dalam menghadapi perubahan zaman.
Perda  Kota  Semarang  6/2012  awalnya  diharapkan  dapat  menjadi  solusi  akan permasalahan  sampah  di  Kota  Semarang,  akan  tetapi  harapan  tersebut  tidak  berjalan  sesuai sebagaimana  mestinya,  persoalan  sampah  di  Kota  Semarang  belum  juga  usai.  Tahun  2018, portal  berita  ‘ANTARA’  melaporkan  bahwa  Sungai  Banjir  Kanal  Timur  (BKT)  di  Semarang meluap  karena  penumpukan  sampah  di  aliran  sungai.  Tumpukan  sampah  di  Sungai  BKT tersebut timbul akibat kebiasaan masyarakat sekitar yang tinggal dibantaran sungai kerap kali menumpuk  barang-barang  bekas  disekitar  rumahnya,  sehingga  barang-barang  bekas  tersebut terbawa  air  sungai  dan  hanyut,  selain  itu  sampah-sampah  tersebut  juga  berasal  dari  limbah pasar-pasar disekitar Sungai (Laeis, 2018).
Tahun  2023  Sungai  BKT  Semarang  kembali  menjadi  lautan  sampah,  kali  ini  reportase tersebut  disampaikan  oleh  portal  berita  ‘kompas’.  Menurut  wawancara  dengan  DLH  Kota Semarang, meluapnya Sungai BKT akibat sampah kiriman yang berasal dari Semarang atas dan Kabupaten Semarang, ditambah lagi dengan intensitas hujan yang tinggi, menjadi pemicu utama meluapnya  Sungai  BKT  Semarang  tersebut.  Manager  Advokasi  dan  Kampanye  Wahana Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  turut  menanggapi  hal  tersebut,  dengan  mengatakan bahwa  penumpukan  sampah  tersebut  memang  terjadi  setiap  tahun.  Sampah-sampah  yang menumpuk  di  Sungai  BKT  Semarang  tersebut  didominasi  oleh  sampah  plastik  yang  dapat meninggalkan  zat  mikroplastik  yang  mana  akan  mengancam  kesehatan  ekosistem  sungai, terlebih  lagi  jarak  pemukiman  warga  dengan  sungai  tersebut  hanya  100  meter,  sehingga kesehatan masyarakat pun turut terancam (Yusuf, 2023). Sampah yang menjadi permasalahan Kota  Semarang  tidak  hanya  menginvasi  sungai,  akan  tetapi  juga  turut  menginvasi  kawasan konservasi mangrove hingga merusak mangrove. Sampah yang menimbun kawasan ini berasal dari  gelombang  tinggi  dan  banjir  yang  mengalir  kearah  pesisir  laut,  sampah-sampah  tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga khususnya sampah plastik (Arifianto, 2023).
Tidak  efektifnya  penanggulangan  banjir  di  Kota  Semarang  perlu  di  evaluasi,  apa-apa  saja faktor x penyebab kegagalan tersebut, apakah pengakan hukum yang masih lemah, sosialisasi terhadap  masyarakat  yang  kurang,  atau  faktor  sosiologis  masyarakat  yang  masih  minim kesadaran  untuk  membuang  sampah  pada  tempatnya.  Pasal  4  Perda  Kota  Semarang  6/2012 mengatakan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.” Realisasi dari isi pasal tersebut,  secara  idealnya  adalah  pemenuhan  hak  dasar  dari  masyarakat,  yakni  kesehatan masyarakat  dan  kualitas  lingkungan  yang  baik.  Sistematika  yang  dapat  mengatur  untuk menciptakan  kondisi  tersebut  adalah  sebagaimana  seperti:  a.)  Landasan  hukum  peraturan pengelolaan sampah; b.) Mendapat pelayanan pengelolaan sampah c.) Menciptakan ketertiban dalam penyelenggaran pengelolaan sampah; d.) Kejelasan terkait pembagian tugas, wewenang, dan  tanggungjawab  dalam  pengelolaan  sampah  antara  pemerintah  dengan  masyarakat (Kristiyan, 2020, hlm. 53).
Berbicara  soal  aspek  penegakan  hukum,  Pemkot  Semarang  sebenarnya  telah mengimplementasikan  Perda  Kota  Semarang  6/2012  dengan  baik,  pada  Pasal  6  Perda  Kota Semarang 6/2012 dijelaskan tugas Pemkot Semarang dalam mengelola sampah, salah satunya adalah  memfasilitasi  penerapan  teknologi,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  temuan teknologi untuk mengubah gas metana yang ada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota  Semarang  menjadi  energi  listrik.  Pengeolahan  sampah  menjadi  energi  listrik  ini menggunakan teknologi pengolahan Landfill Gas yang mana sampah-sampah  yang menumpuk akan  mengeluarkan  gas metana,  gas  tersebut  ditangkap  dan  dijadikan  bahan  bakar  generator listrik, generator listrik tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 800 Kilo Watt Hour (KWH) (Yuli,  2020).  Pemanfaatan  gas  yang  dihasilkan  oleh  TPA  dapat  menjadi  energi  baru  sebagai pengganti  energi  konvensional  dari  fosil,  dan  menurunkan  emisi  karbon  dari  pemanfaatan energi konvensional. Hal tersebut menjadi nilai lebih dalam pemanfaatan gas dari TPA (Nurhadi dkk., 2020, hlm. 21).
Pengembangan pengelolaan sampah di Kota Semarang tidak hanya sampai disitu, strategi pengelolaan  sampah  dengan  metode  bank  sampah.  Program  tersebut  bertujuan  untuk mengurangi penumpukan sampah dengan cara mengolahnya kembali menjadi kerajinan tangan, pupuk  kompos,  dan  produk  lain  yang  memiliki  nilai  jual  lebih  (DLH  Kota  Semarang,  2020). Pengolahan  sampah  menjadi  pupuk  kompos  sebagaimana  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan Jatirejo, Kota Semarang berfungsi untuk mengurangi tumpukan sampah di TPA Jatibarang yang mana  mayoritas  cara  mengelola  sampah  masyarakat  Kota  Semarang  adalah  dengan  cara dibuang  di  TPS  (41,3%),  dan  dibakar  (35,6%),  sedang  hanya  1,1%  saja  yang  diolah  menjadi kompos (Heriyanti dkk., 2022, hlm. 1214). DLH Kota Semarang juga meluncurkan sebuah sistem berbasis  teknologi  dalam  upaya  mengelola  sampah  di  Kota  Semarang,  yang  diberi  nama Silampah  (Sistem  Lapor  Sampah).  Silampah  adalah  sebuah  aplikasi  aduan  untuk  melaporkan prihal  permasalahan  sampah,  baik  secara online ataupun offline .  Silampah  dapat  diakses kapanpun  dan  dimanapun  oleh  seluruh  masyarakat  Kota  Semarang  tanpa  dipungut  biaya. Laporan yang masuk ke sistem, akan segera di tindak lanjuti oleh DLH Kota Semarang (Apriliani, 2021, hlm. 6).
Inovasi  pengelolaan  sampah  sebagai  wujud  implementasi  Perda  Kota  Semarang  6/2012 tidak  hanya  dilakukan  oleh  birokrat  terkait,  akan  tetapi  inovasi  tersebut  juga  dibantu  oleh masyarakat  sendiri,  kelompok  mahasiswa  pun  turut  mengabdikan  dirinya  pada  masyarakat dengan  memberikan  sumbangsih  ilmu  pengetahuan  dengan output nya  sebuah  pelatihan pembuatan Ecobrick. Ecobrick adalah  botol  plastik  yang  berisi  potongan  plastik  bekas  dalam kondisi  bersih  dan  kering  beserta  kepadatan  tertentu,  sehingga  dapat  digunakan  untuk membuat  karya  seni  atau  furnitur  berdaya  guna  tinggi. Ecobrick tidak  hanya  menggunakan plastik,  tetapi  juga  bisa  menggunakan  bahan  tidak  dapat  didaur  ulang  dan  membahayakan lingkungan  seperti  Styrofoam,  kabel,  baterai  kecil,  dan  lain-lain,  namun  umumnya ecobrick memanfaatkan limbah plastik untuk diolah (Istirokhatun & Nugraha, 2019, hlm. 88).
Upaya sosialisasi juga turut dilancarkan oleh DLH Kota Semarang kepada seluruh elemen masyarakat dan para pelaku usaha, pada tahun 2022, DLH Kota Semarang pernah mengadakan sosialisasi pengelolaan sampah, dengan menyasar pelaku usaha seperti restoran dan hotel, DLH Kota  Semarang  meminta para  pelaku usaha  tersebut  untuk  membuat  peta  jalan  pengurangan sampah  (DLH  Kota  Semarang,  2022).  Pendekatan  sosialisasi  yang  dilakukan  DLH  Kota
Semarang  juga  diimplementasikan  kepada  masyarakat  secara  langsung,  seperti  pada  saat kegiatan Car  Free  Day di  Jalan  Pahlawan  Kota  Semarang,  DLH  Kota  Semarang mengkampanyekan  soal  pengeloalaan  sampah  dengan  cara  masyarakat  menyetorkan  botol plastik, untuk ditukar dengan bibit tanaman, selain itu DLH Kota Semarang juga turut  gencar mengedukasi  masyarakat  akan  pentingnya  tidak  membuang  sampah  sembarangan (Mardizansyah, 2022). Upaya-upaya yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang pada tahun 2022 tersebut  sebenarnya  dapat  dikatakan  cukup  positif,  terlebih  kampanye  atau  sosialisasi  yang dilakukan  tidak  hanya  secara  kampanye  visual,  tetapi  berdialog  langsung  dengan  masyarakat dan pelaku usaha, akan tetapi tetap saja pada tahun 2023 masih terjadi penumpukan sampah di sungai,  sehingga  mungkin  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  hukum  dan  kesadaran lingkungan  masyarakat  yang  masih  rendah,  sehingga  membutuhkan  edukasi  lebih  untuk menciptakan pikiran masyarakat yang maju dan terbuka.
Pelaksanaan  peraturan  terkait  pengelolaan  sampah  di  Kota  Semarang,  melalui  Perwali Semarang  27/2019  tentang  Pengendalian  Penggunaan  Plastik.  Perwali  Semarang  tersebut selain menjadi suatu dasar dan kepastian hukum, juga menjadi dasar diselenggarakannnya tata kelola sampah yang lebih terperinci, dan substansinya melalui cara pengendalian penggunaan plastik yang juga turut diberlakukan. Pengendalian penggunaan plastik yang sesuai dengan apa yang  diatur  dalam  Perwali  Semarang  ini  ditujukan  untuk  pengendalian  peredaran  sampah plastik  yang  berasal  dari  sumber-sumber  penghasil  sampah,  untuk  tujuan  pengendalian tercemar  atau  rusaknya  lingkungan,  pengendalian  perubahan  iklim,  menjaga  ekosistem  dan kelangsungan  hidup  makhluk  hidup,  menyosialisasikan  kepada  masyarakat  agar  timbul kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan,nmereduksi  sampah  rumah  tangga  dan  sampah  sejenis,  serta  menjamun perlindungan hak asasi masyarakat terhadap Kesehatan lingkungan hidup. Para pelaku usaha yang  menyediakan  kantong  plastik,  sedotan  minuman  plastik,  ataupun packaging berupa Styrofoam seperti  contohnya  Hotel,  Rumah  Makan,  Warung  Kopi/Kafe,  Toko  Kelontong, Pedagang Kaki Lima, dan Swalayan Modern adalah para pelaku usaha yang menjadi sasaran dari regulasi Perwali Semarang 27/2019 tentang Pengendalian Sampah  Plastik. Akan tetapi dalam larangan tersebut masih terdapat dispensasi atau pengecualian untuk wadah plastik yang tidak bisa  digantikan  oleh  wadah  makanan  ramah  lingkungan  (kantong  kain  dan  kertas).  Kendati demikian peraturan tersebut tetap tegas karena para pelanggar akan dikenai sanksi, mulai dari teguran secara tertulis, Tekanan Pemerintah, pembekuan izin usaha, hingga sanksi yang paling berat adalah dicabutnya perizinan usaha untuk sementara waktu (Rahmayani & Aminah, 2021, hlm. 26).
Perwali  Semarang  79/2018  tentang  kebijakan  dan  strategi  daerah  dalam  pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dimana didalamnya terdapat Pasal  4  yang  mengatur  terkait  strategi  daerah  dalam  dalam  mengelola  sampah,  Eksekusi kebijakan tersebut dijalankan melalui Strategi pengelolaan sampah dalam jangka Panjang dan menengah  di  Kota  Semarang  sebenarnya  juga  diatur  dalam  Kebijakan  Strategi  Daerah (JAKSTRADA) yang diatur dalam Pasal 2.
Pada Perwali tersebut terdapat Lampiran I dan II yang mana memuat target pengurangan sampah  dan  target  penanganan  sampah  yang  harus  decapai  oleh  Pemkot  Semarang  dalam upaya  melaksanakan  Perda  Semarang  6/2012.  Padsa  lampiran  tersebut,  tertulis  target Pengurangan, dan Penanganan Sampah di Kota Semarang pada periode 2018-2025, akan tetapi sejauh penelusuran penulis, tidak ditemui data keluar masuknya sampah secara menyeluruh di Kota  Semarang,  padahal  idealnya  pemerintah  harus  mengedepankan  transparansi,  dan akuntabilitas  terkait  hal  tersebut  agar  masyarakat  dapat  mengawasi  berjalnnnya  program tersebut sebagaimana mestinya.

## 6 . Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Mengelola Sampah
Kota Surakarta (akrab dipanggil dengan Kota Solo) merupakan kota terbesar kedua di Jawa Tengah. Pada dasarnya, kota besar apalagi memiliki pembangunan yang cenderung lebih pesat dibandingkan daerah di sekitarnya, maka segala kebijakan yang ada pada kota tersebut disertai dengan  implementasinya,  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  daerah  di  sekitarnya.  Sesuai dengan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surakarta tahun 2021 yang dilansir pada web
Liputan 6, dalam sehari kota tersebut dapat menghasilkan sampah 299 ton. 61,95 persen dari sampah tersebut ialah sampah organik.
Dalam hal pengelolaan sampah, kota Surakarta memiliki payung hukum yang diatur dalam Perda  Kota  Surakarta  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Sampah  (yang  selanjutnya disebut  Perda  Surakarta  4/2022),  dan  Perwali  Kota  Surakarta  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut Perwali Surakarta 5/2019).
Pada  Perda  Surakarta  4/2022,  tertuang  mengenai  aturan-aturan  dalam  pengelolaan sampah.  Sesuai  dengan  keadaan  sampah  Kota  Surakarta,  mayoritas  sampah  tersebut merupakan sampah organik, yang klasifikasinya termasuk sampah rumah tangga sebagaimana Pasal  4  ayat  (1)  huruf  (a).  Dalam  aspek  tanggung  jawabnya,  tertuang  pada  Pasal  11  ayat  (1) yang  berbunyi  “Setiap  Orang  bertanggung  jawab  atas  sampah  yang  dihasilkan  secara  pribadi dan  keluarga”,  tanggung  jawab  tersebut  dapat  berupa  menjaga  dan  memelihara  serta melakukan  penanganan  sampah  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  12,  dan  dijelaskan  pula secara spesifik pada Pasal 13 ayat (1).
Terkait  dengan  sanksinya,  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  di  atas,  akan mendapatkan sanksi administratif sesuai Pasal 13 ayat (2) yakni teguran tertulis, pembatasan kegiatan  usaha,  dan/atau  pencabutan  izin.  Terdapat  pula  sanksi  pidana  berupa  denda  yang tertuang pada Pasal 58. Terkait dengan rincian pengelolaan lebih lanjut tentang sampah rumah tangga,  terdapat  pada  Perwali  Surakarta  5/2019.  Pada  Perwali  ini,  dapat  kita  lihat  terkait dengan  kebijakan  pemkot  Surakarta  dalam  menganggulangi  sampah,  diatur  di  dalamnya mengenai  aturan  jakstrada  (kebijakan  dan  strategi  daerah)  mengenai  pengelolaan  sampah rumah  tangga.  Jakstrada  merupakan  implementasi  dari  amanat  jakstranas  (kebijakan  dan strategi nasional) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017.
Jakstrada  Kota  Surakarta,  terhitung  pelaksanaannya  dalam  periode  tahun  2018-2025 sebagaimana Pada Pasal 2 ayat (2). Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (1) tertuang mengenai target dari  pengelolaan  sampah,  di  antaranya  ialah  pengurangan  sebesar  30%  dan  penanganan sebesar  70%  dari  total  sampah  yang  ada,  sebelum  adanya  jakstranas  tentang  pengelolaan sampah rumah tangga.
Sesuai dengan perwali tersebut, dapat kita lihat bahwasannya target dari perwali tersebut sangatlah ideal dengan angka pengelolaan yang baik. Namun, perlu diingat bahwasannya fakta yang ada di lapangan kurang memenuhi target. Penulis dalam hal ini tidak dapat memberikan statistik  data  sampah  yang  ada  di  kota  Surakarta  karena  tidak  adanya  transparansi  dan akuntabilitas  dari  data  sampah  yang  menumpuk  tiap  tahun.  Sekalipun  ternyata  ada  datanya, seharusnya  data  tersebut  mudah  diakses  dan  dilihat  oleh  masyarakat  karena  hal  tersebut merupakan bagian dari Good Environmental Governance (GEG). Maka dari itu, penulis mengacu pada data sampah pada provinsi Jawa Tengah.
Dalam  konteks  hukum  lingkungan,  kota  Surakarta  hanya  mengatur  mengenai  sampah rumah tangga saja, tidak termasuk di dalamnya seperti pembatasan penggunaan plastik. Pada data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surakarta tahun 2021 yang dilansir pada web Liputan 6, terlihat bahwasannya lebih dari 60% sampah rumah tangga, apabila peraturan tersebut tegas dan  memang  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  maka  seharusnya  sampah  rumah  tangga dapat terkendali dengan baik. Selanjutnya, Kota Surakarta juga harus ada peraturan mengenai pembatasan penggunaan sampah plastik, karena apabila adanya peraturan tersebut, kemudian di  jalankan  sebagaimana  mestinya,  maka  Kota  Surakarta  dapat  menanggulangi  pula  sampah plastik setidaknya sekitar 30% dari total sampah yang ada di Surakarta (Mutiah, 2022).

## D. Kesimpulan
Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola sampah, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan  sampah  yang  berwawasan  lingkungan,  sehingga  menimbulkan  beberapa  dampak negatif yang merugikan masyarakat. Pemda Jawa Tengah tidak menerapkan AAUPB, yakni tidak memberikan  pelayanan  yang  baik  dengan  keterlambatan  adanya  regulasi  Perda  Jateng  dalam mengelola  sampah.  Apabila  pemerintah  menerapkan  pelayanan  yang  baik,  maka  kesadaran masyarakat  akan  terbentuk,  karena  masyarakat  merupakan  salah  satu  elemen  yang  harus dilibatkan dalam menerapkan Good Environmental Governance (GEG).
Pada Kota Surakarta dan Kota Semarang, terdapat regulasi yang cukup baik dari segi Perda masing-masing  wilayah,  begitupun  juga  dalam  Perwalinya  sebagai  acuan  kebijakan  dalam mengelola  sampah.  Namun,  regulasi-regulasi  terkait  belum  diimplementasikan  sebagaimana mestinya. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan  pemerintahannya,  serta  kemudahan  akses  masyarakat  dalam  melihat perkembangan  dari  kinerja  pemerintah  dengan  data  yang  valid  karena  hal-hal  tersebut merupakan  implementasi  dari Good  Environmental  Governance  (GEG). Terkhusus  Kota Surakarta,  harus  ada  regulasi  terkait  dengan  pembatasan  penggunaan  sampah  plastik,  agar dapat menanggulangi setidaknya 30% dari total sampah yang ada di Surakarta.

## E. Referensi
Annur,  C.  M.  (2023,  Maret  13).  10  Provinsi  Penghasil  Sampah  Terbanyak  2022,  Jawa  Tengah Teratas. databoks . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/13/10- provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-2022-jawa-tengah-teratas
Apriliani, D., & Maesaroh. (2021). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM SILAMPAH (SISTEM LAPOR SAMPAH). Journal Of Public Policy And Management Review , 10 (1).
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29869/24970 Arifianto,  I.  (2023,  Januari  4).  Gelombang  Tinggi  dan  Sampah  Rusak  Ekosistem  Mangrove Semarang. TribunMuria . https://muria.tribunnews.com/2023/01/04/gelombang- tinggi-dan-sampah-rusak-ekosistem-mangrove-semarang
Azizah,  P.,  Ridlo,  A.,  &  Suryono,  C.  A.  (2020).  Mikroplastik  pada  Sedimen  di  Pantai  Kartini Kabupaten  Jepara  Jawa  Tengah. Journal  of  Marine  Research , 9 (3),  326–332. https://doi.org/10.14710/jmr.v9i3.28197
BPSK Jawa Tengah. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2020-2022 [Data  Statistik].  https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah- penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html
BPSK  Jawa  Tengah,  B.  J.  T.  (2013). Persentase  Komposisi  Jenis  Sampah  Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Ton/Tahun), 2013 [Data Statistik]. https://jateng.bps.go.id/indicator/152/424/1/persentase-komposisi-jenis-sampah- menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html DLH Kabupaten Indramayu. (2019). Jumlah Petugas Kebersihan [dataset].
https://dlh.indramayukab.go.id/wp-
content/uploads/2019/07/362cfb9c51fb838c476159664947252d.pdf DLH  Kota  Semarang.  (2022). DLH Kota Semarang Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah Bagi Pelaku  Restoran  dan  Hotel [dataset].  https://dlh.semarangkota.go.id/dlh-kota- semarang-gelar-sosialisasi-pengelolaan-sampah-bagi-pelaku-restoran-dan-hotel/
DLH  Kota  Semarang,  D.  K.  S.  (2020). Prestasi Program Bank Sampah di Semarang [dataset]. https://dlh.semarangkota.go.id/prestasi-program-bank-sampah-di-semarang/
Hakim,  D.  A.  (2016).  POLITIK  HUKUM  LINGKUNGAN  HIDUP  DI  INDONESIA  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  32  TAHUN  2009  TENTANG  PERLINDUNGAN  DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 114–132. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592
Heriyanti,  A.  P.,  Khusniati,  M.,  Fariz,  T.  R.,  Tirtasari,  N.  L.,  Haris,  A.,  &  Jabbar,  A.  (2022). Pelatihan  Pembuatan  Kompos  Menggunakan  Metode  Takakura  Sebagai  Solusi Penanganan  Sampah  di  Kelurahan  Jatirejo  Kota  Semarang. Bubungan  Tinggi:  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (4), 1214–1218. https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.6100 Istirokhatun,  T.,  &  Nugraha,  W.  D.  (2019). PELATIHAN  PEMBUATAN  ECOBRICKS  SEBAGAI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI RT 01 RW 05, KELURAHAN KRAMAS, KECAMATAN TEMBALANG, SEMARANG . 1 (2), 85–90.
Kementerian  PUPR.  (2022,  Juni  9).  Siap  Diresmikan,  Pengelolaan  Sampah  di  6  TPST  Jadi Tambahan  Pendapatan  Masyarakat  Kabupaten  Banyumas. Website resmi Kementerian PUPR . https://pu.go.id/berita/siap-diresmikan-pengelolaan-sampah-di-6-tpst-jadi- tambahan-pendapatan-masyarakat-kabupaten-banyumas
Kristiyan, K. (2020). IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  DI  KOTA  SEMARANG [Universitas Wahid Hasyim Semarang]. https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20230307083903- 2023-03-07data_karya_ilmiah083839.pdf
Laeis,  Z.  (2018,  Desember).  Sampah  penyebab  sungai  BKT  Semarang  meluap  dievaluasi.
ANTARA .  https://www.antaranews.com/berita/777716/sampah-penyebab-sungai-bkt- semarang-meluap-dievaluasi
M Hadjon, P., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., ten Berge, J. B. J. M., van Buuren,  P.  J.  J.,  &  Stroink,  F.  A.  A.  M.  (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Cetakan 10). Gadjah Mada University Press.
Marbun, D. Y. M., Rahma, N., Sulasno, I. Z., & Chrisanta, F. (2021). KETIDAKOPTIMALAN PERAN
PEMERINTAH DALAM MENEGAKKAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGGULANGAN SAMPAH KIRIMAN YANG TIDAK TERKENDALI DI INDONESIA . 9 (2). https://media.neliti.com/media/publications/517283-none-eea332d8.pdf
Mardizansyah, Z. (2022, Oktober). DLH Kota Semarang Kampanye Pengelolaan Sampah, Tukar
Botol Plastik dengan Tanaman. SuaraMerdeka.com .
https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-045134305/dlh-kota-semarang- kampanye-pengelolaan-sampah-tukar-botol-plastik-dengan-tanaman Mujabbar,  A.  (2020). ANALISIS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  LINGKUNGAN  HIDUP [Skripsi,  IAIN  Bone].  http://repositori.iain- bone.ac.id/464/
Mumpuni,  N.  W.  R.,  &  Kusumawati,  M.  P.  (2021).  Good  governance  pengelolaan  sampah: Komitmen  negara  terhadap  lingkungan  hidup. Jurnal Cakrawala Hukum , 12 (1),  79–89. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5725
Mustaghfiroh, U., Ni’mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020).
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD

## ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
DALAM
PENGELOLAAN  SAMPAH  DI  INDONESIA. Bina  Hukum  Lingkungan , 4 (2),  280–291. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106
Mutiah,  D.  (2022,  Februari  26).  Mengapa  Banyak  Bank  Sampah  yang  Tidak  Aktif  di  Solo? liputan  6 .  https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4897919/mengapa-banyak-bank- sampah-yang-tidak-aktif-di-solo
Nainggolan,  D.  H.,  Indarjo,  A.,  &  Suryono,  C.  A.  (2022).  Mikroplastik  yang  Ditemukan  di Perairan  Karangjahe,  Rembang,  Jawa  Tengah. Journal of Marine Research , 11 (3),  374– 382. https://doi.org/10.14710/jmr.v11i3.35021
Nur  Wijayanti,  S.  (2017).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 187–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Nurhadi,  N.,  Windarta,  J.,  Ginting,  D.,  Sinuraya,  E.  W.,  &  Pasaribu,  G.  M.  (2020).  Evaluasi
Pemanfaatan  Gas  TPA  Menjadi  Listrik,  Studi  Kasus  TPA  Jatibarang  Kota  Semarang.
Jurnal Energi Baru dan Terbarukan , 1 (1), 20–27.
https://doi.org/10.14710/jebt.2020.8134
Nurmardiansyah,  E.  (2015).  KONSEP  HIJAU:  PENERAPAN  GREEN  CONSTITUTION  DAN GREEN LEGISLATION DALAM RANGKA ECO-DEMOCRACY. Veritas et Justitia , 1 (1), 183– 219. https://doi.org/10.25123/vej.1422
Pemerintah Jawa Tengah. (2022, Juni 26). Tekad Bersama Kurangi Sampah di Jateng, Ini Lima Rumusan  Penting  Kongres  Sampah  II. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah . https://jatengprov.go.id/publik/tekad-bersama-kurangi-sampah-di-jateng-ini-lima- rumusan-penting-kongres-sampah-ii/
Permatasari,  A.  A.,  &  Wahyunengseh,  R.  D.  (2022).  Analisis  Isi  Kebijakan  Perbandingan Peraturan  Daerah  Pengelolaan  Sampah  di  Jawa  Tengah  Tahun  2017-2021. Wacana Publik , 2 (2), 270–285. https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66551
Pratiwi,  B.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2021).  Analisa  Undang-Undang  26  Tahun  2007  terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta. Wajah Hukum , 5 (1), 77–87. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.345
Prayitno,  E.  (2022,  Agustus). Kendal  Masih  Kekurangan  Tenaga  Kebersihan  Jalan . https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774129122/kendal-masih- kekurangan-tenaga-kebersihan-jalan
Purniawati,  Kasana,  N.,  &  Rodiyah.  (2020).  Good  Environmental  Governance  in  Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education , 2 (1), 43–56.
https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328
Rahmayani,  C.  A.,  &  Aminah,  A.  (2021).  Efektivitas  Pengendalian  Sampah  Plastik  Untuk Mendukung  Kelestarian  Lingkungan  Hidup  Di  Kota  Semarang. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (1), 18–33. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.18-33 Safuan,  A.  (2019,  Agustus).  Jawa  Tengah  Miliki  Pengolah  Sampah  Plastik. Media Indonesia . https://mediaindonesia.com/nusantara/253368/jawa-tengah-miliki-pengolah- sampah-plastik
Solechan,  S.  (2019).  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik.
Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 541–557.
https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557
Tanjung, N. P. P., & Wiman Wibisana, M. (2020). Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (1), 209– 221. https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p15 Wahyuningrum,  S.  E.  (2023,  Mei). Ini  Dia  Gaji  Tenaga  Honorer  Tahun  2023  Berdasarkan Ketentuan Kemenkeu . https://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-
1116695204/ini-dia-gaji-tenaga-honorer-tahun-2023-berdasarkan-ketentuan- kemenkeu?page=2
Yuli, Y. (2020, Agustus). TPA Jatibarang Semarang Hasilkan Listrik Hingga 800 KWH. GATRA . https://www.gatra.com/news-488787-teknologi-tpa-jatibarang-semarang-hasilkan- listrik-hingga-800-kwh.html
Yusuf,  M.  D.  (2023,  Januari  24).  Muara  Sungai  BKT  Semarang  Jadi  Lautan  Sampah,  Pemkot Semarang Ungkap Penyebabnya. KOMPAS . https://regional.kompas.com/read/2023/01/24/173925678/muara-sungai-bkt- semarang-jadi-lautan-sampah-pemkot-semarang-ungkap?page=all