PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA
Aprina Chintya 1
Magister Syari’ah dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

## Abstract
The emergence of Law No. 3 of 2006 on Religious Courts states that sharia economy is an absolute authority of religious courts. When such authority becomes the jurisdiction of the religious courts, a complete codification of shari’a economic law is required so that the law has legal certainty and the judges have standard reference in solving cases of dispute in sharia business. Pancasila as a way of life, fundamental norms of the staats, ground norm, and the world view of the Indonesian people requires that every rule under it must be based on the values that exist in Pancasila. Renewal of shari’ah economic law is a Islam political discourse that still must prioritize the existence of Pancasila values in the legislation established. The idea of enacting shari’ah economic law should promote the nationalistic tradition and pluralistic values even in its determination to adopt Islamic law.
Keywords: Pancasila, syari’ah economic law, norms fundamental staats.

## Intisari
Munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa ekonomi syari’ah adalah satu kewenangan absolut pengadilan agama. Ketika wewenang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama maka diperlukan kodifikasi hukum ekonomi syari’ah yang lengkap agar hukum dimaksud memiliki  kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan sengketa dalam bisnis syari’ah. Pancasila sebagai pedoman hidup, staatsfundamentalnorm, grundnorm , dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengharuskan setiap peraturan yang ada di bawahnya harus berlandaskan nilai- nilai yang ada pada pancasila. Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah merupakan wacana Islam politik yang tetap harus mengedepankan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Gagasan dalam pemberlakuan
1 Mahasiswa Magister Syari’ah dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Alamat korespondensi: aprinachintya64@gmail.com.
hukum ekonomi syari’ah ini harus mengedepankan tradisi kebangsaan dan nilai-nilai pluralistik meskipun dalam penetapannya akan mengadopsi hukum Islam.
Kata kunci: Pancasila, hukum ekonomi syari’ah, staatsfundamentalnorm.

## A. Pendahuluan
Fenomena dan diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia belakangan ini  telah memunculkan dua cara berpikir yang bersifat antagonistik. Pertama, pemikiran hukum Islam liberal. Kemunculannya didasari oleh argumen bahwa pemikiran hukum Islam yang ada selama ini dianggap tidak mampu menjawab persoalan umat kontemporer. Kedua, pemikiran hukum Islam konservatif tekstual yang berorientasi pada masa lalu dan pemahaman  normatif. Pemikiran ini didasari asumsi bahwa hukum Islam yang telah ada sudah sangat lengkap dan dapat menjawab persoalan umat. 2
Dua corak pemikiran di atas berupaya untuk menjawab semua permasalahan umat Islam kontemporer di Indoenesia, dengan menggunakan metodologi ijtihad hukum Islam yang mempertemukan pesan-pesan teks dengan realitas sosial sehingga dijadikan model sekaligus panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi syari’ah di Indonesia.
Perkembangan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia, tidak terlepas dari
2 Mualim, Amir, 1995, Metode Ijtihad Hukum Islam di  Indonesia:  Upaya  Mempertemukan  Pesan- Pesan  Teks  dengan  Realitas  Sosial ,  dalam  Buku Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Ideologi dan Tantangannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 214.
pembicaraan mengenai pasang surut permasalahan  ekonomi dunia 3 yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Melemahnya perekonomian dunia ini berimbas pada menurunnya pangsa ekspor bagi produk-produk Indonesia, menurunnya nilai tukar rupiah dan juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ekonomi syari’ah dalam satu dekade terakhir mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan ekonomi syari’ah ini diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Saat itu belum digunakan nama Bank Syari’ah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank syari’ah di Indonesia.
P a d a   a w a l   p e n d i r i a n n y a perkembangan bank syari’ah di Indonesia
3 Pada  tahun  1930  dunia  mengalami  masalah pengangguran  di  kalangan  tenaga  kerja  dan sumber daya lainnya, yang berlanjut pada tahun 1940 dimana terjadi realokasi sumber daya yang langka  dengan  cepat  antara  kebutuhan  perang dengan  kebutuhan  sipil.  Tahun  1950  terjadi masalah inflasi, tahun 1960 terjadi kemunduran pertumbuhan  ekonomi,  tahun  1970  dan  awal tahun  1980  terjadi  kasus  biaya  energi  yang meningkat  (harga  minyak  yang  meningkat sepuluh kali dibandingkan dekade sebelumnya). memasuki akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat sejak 2007 yang dipicu macetnya kredit perumahan  ( subprime  mortgage )  juga  telah menimbulkan permasalahan yang mendunia.
tergolong lambat karena tidak didukung oleh aspek perundangan-undangan. Undang-undang yang ada pada waktu itu adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain Undang- Undang tersebut ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.
Pada tahun 1998, lahir Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memuat tentang operasi perbankan berdasarkan  prinsip syari’ah. Setahun kemudian  pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10 menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Keberadaan  dua undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis eksistensi bank syari’ah dan ekonomi syari’ah di Indonesia.
Berdasarkan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, banyak perbankan pada akhirnya dilikuidasi oleh Badan Penyehat Perbankan Nasional (BPPN). Realitas empiris telah menunjukkan bahwa  lembaga keuangan, khususnya bank berdasarkan prinsip syari’ah lebih tahan terhadap krisis dan masuk dalam kategori sehat.
Selain dalam perbankan syari’ah, asuransi syari’ah mulai lahir dan berkembang di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia.
Begitu halnya dengan pegadaian syari’ah, obligasi syari’ah, reksadana syari’ah, dan usaha keuangan syari’ah lainnya.
Berdasarkan hal di atas, terlihat bahwa Indonesia telah memberlakukan sistem ekonomi syari’ah secara de facto dan de jure . Kendati demikian, pemberlakuan ini masih menemukan beberapa kendala dalam tataran praktis maupun teoritis. Dalam tataran praktis, lembaga-lembaga penyedia ekonomi syari’ah masih terbatas. Sementara itu dalam tataran teoritis, konsep-konsep ekonomi Islam yang ada belum tercakup secara kesuluruhan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.
N e g a r a   I n d o n e s i a   t e l a h memposisikan dirinya sebagai rechtsstaat sejak Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diberlakukan. Konsekuensi atas pemberlakuan ini adalah rechtstaats membuat segala aktifitas yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum yang sah dan berlaku di Negara Indonesia. Oleh karenanya legislasi aturan hukum bagi ekonomi syari’ah harus dilakukan. Dalam pembentukan aturan hukum terdapat tiga alasan yang akan melahirkan nilai-nilai yang menjadikan aturan hukum berlaku efektif di masyarakat. Ketiga alasan tersebut adalah filosofis, sosiologis dan yuridis dimana ketiga alasan tersebut akan melahirkan nilai keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum. 4 Untuk melahirkan nilai keadilan,  kemanfaatan dan kepastian hukum maka hukum harus dihimpun
4 Soerjono Soekanto,
1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, hlm. 5-6.
dalam suatu kitab undang-undang yang terdiri dari konsideran dan diktum. 5
Pa s c a   k e m e r d e k a a n   n e g a r a Indonesia, ius constitutum yang ada kebanyakan merupakan peninggalan zaman kolonial yang sangat bertentangan dengan  jiwa bangsa Indonesia yang Pancasilais. Apabila hal tersebut secara sengaja untuk diberlakukan pada masa- masa yang akan datang maka yang akan terjadi adalah bangsa-bangsa Indonesia akan menuju pada bangsa yang gagal dan bahkan sangat mungkin menjadi penyebab hancurnya negara ini. 6
Setiap bangsa yang berdiri kokoh, kuat dan sentosa perlu mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perlu juga bangsa itu memiliki pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah  suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah bangsa itu memecahkan persoalan-persoalannya. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan terus terombang- ambing dalam menghadapi persoalan- persoalan bangsa itu sendiri. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang akan maju. Dengan
5 Konsideran  berisi  alasan-alasan  yang  menjadi dasar  dibuatnya  undang-undang.  Sedangkan diktum  berisi  substansi  undang-undang  yaitu dalam bentuk pasal-pasal.
6 Maryanto,  Urgensi  Pembaharuan  Hukum Indonesia    Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila , Jurnal  Hukum ,  Vol  XXV,  No.  1,  April  2011,  hlm.
421-422.
berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya. 7
Pedoman hidup suatu bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri yang kebenarannya diyakini dan terdapat tekad yang sangat kuat dari bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, pedoman, tuntunan dan merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila inilah adalah kristialisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus menjadi paradigma dalam setiap pembaharuan hukum. Materi- materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan  masyarakat agar hukum tidak berada pada situasi vakum. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat harus diperbaharui agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pembaharuan hukum yang terus menerus itu Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya. 8
Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya, bahwa  moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral pancasila. Di Indonesia, dimana diakui eksistensi
7 Ign Saksono,2007, Pancasila  Soekarno  (Ideologi Alternatif  menghadapi  Globalisasi  dan  Syari’at Islam), CV  Urna  Cipta  Media  Jaya,  Yogyakarta, hlm. 33.
8 Ibid, hlm . 36.
dan hak hidup beberapa agama besar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-niai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena agama Islam dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. 9 Sifat sistem hukum Indonesia yang kaku, rutin dan subsumtif pada peraturan, sangat bertolak belakang dengan sifat dinamis dari masyarakat informasi yang sarat akan perubahan-perubahan. Belum lagi kekakuan tersebut telah terlanjur mempengaruhi baik kultur, sktruktur dan subtansi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. 10
Pembaharuan hukum di Indonesia memang tidak semata-mata dipengaruhi oleh  hukum Islam saja, mengingat sistem hukum di Indonesia juga berasal dari hukum barat dan hukum adat. Namun, dalam permasalahan hukum yang menyangkut dengan permasalahan ekonomi syari’ah, hukum Islam adalah hukum dominan yang digunakan dalam pembentukan aturan tersebut.
Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah sangat diperlukan mengingat permasalahan ekonomi syari’ah kian kompleks. Ini juga sejalan dengan
9 Mubyarto,  1993, Ekonomi  Pancasila:  Gagasan dan Kemungkinan , Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, hlm. 57-58.
10 Primus  Adiodatus  Abi  Bartama,  et  al,  “Urgensi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Dalam Menghadapi  Tantangan  Era  Kontemporer ” , Jurnal Justitia Et Pax , Volume 33, Nomor 1, 2017, hlm. 14.
munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa ekonomi syari’ah adalah satu kewenangan absolut pengadilan agama.
Saat ini, dalam konteks ke- Indonesiaan munc u l p eraturan perundang-undangan yang mengarah pada ekonomi syari’ah. Hal demikian pada hakikatnya sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945. Indonesia adalah Negara yang beragama dan memberikan jaminan kepada pemeluk agama untuk beribadah menurut agamanya masing-masing termasuk juga mengikuti peraturan atau ketentuan agama masing-masing. Oleh sebab itu, dalam hukum ekonomi syari’ah terdapat seperangkat peraturan yang ditujukan kepada umat muslim dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Meskipun demikian, hukum ekonomi syari’ah juga harus memperhatikan eksistensi  nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan yang muncul adalah bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia?.

## B.  Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif- empiris yang bersifat deskriptif analitis . Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan menguji bahan
dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen berupa teori, makna dan substansi dari berbagai literatur, serta pendapat para pakar yang berkaitan. Sehingga mendapatkan kesimpulan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.   Konsep Hukum Ekonomi Syari’ah
Istilah hukum ekonomi ( economic law; wirtschaftrecht, droit economique ) sudah dikenal dalam BW dan WvK yang diberlakukan oleh Belanda di indonesia, tetapi pada waktu itu para ahli hukum belum memberi tempat yang wajar dalam kajian hukum di Indonesia. Hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang masih relatif baru, masih belum dikenal dalam tata hukum Indonesia. Pada 1978, para ahli hukum telah mengkonstantir laporan Simposium Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh  BPHN  Departemen Kehakiman RI dengan suatu kesimpulan bahwa mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum ekonomi Indonesia masih terdapat perbedaan kecuali penggunaan istilah hukum ekonomi sebagai wadah pengelompokkan cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. 11
11 Abdul  Manan,  2016, Hukum  Ekonomi  Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Kencana, Jakarta, hlm. 380.
Hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan- putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. 12 Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka hukum ekonomi yang diharapkan adalah hukum ekonomi syari’ah yang mencakup pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari’ah.
Hukum ekonomi syari’ah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syari’ah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha d i   l e mb a g a - l e mb a g a   k e u a n g a n syari’ah. Wadah peraturan perundang- undangan tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang ekonomi syari’ah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syari’ah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan- putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirlah kodifikasi  Hukum Ekonomi Syari’ah dalam sebuah Kitab Undang-Undang Islam yang menjadi keniscayaan. 13
12 Ibid, hlm. 381.
13 Zainuddin  Ali,  2009, Hukum  Ekonomi  Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.
Formulasi materi Kodifikasi Hukum ekonomi syari’ah tidak terdapat dalam yurisprudensi di lembaga-lembaga peradilan Indonesia. Meskipun demikian, yurisprudensi dalam kasus yang sama tidak bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syari’ah. Artinya keputusan hukum masa lampau itu difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syari’ah. Oleh sebab itu, para mujtahid harus bisa memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari  BW, kemungkinan besar banyak yang sesuai dengan prinsip syari’ah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk yurisprudensi bisa ditaqrir atau diadopsi.
Selain itu, penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syari’ah harus menggunakan  ilmu  ushul fiqh dan qawaid fiqh. Disiplin ini adalah metode yurisprudensi Islam yang mutlah diperlukan oleh para mujtahid . Dengan demikian, maqashid syari’ah perlu menjadi rumusan dalam perumusan hukum. 14 Artinya, ketentuan yang ada dalam suatu ketentuan hukum harus berasal dari rumusan maqashid syari’ah. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, maka pelru adanya pembaharuan hukum ekonomi syari’ah dengan kodifikasi yang merupakan himpunan berbagai peraturan perundang-undangan yang akan mampu berperan sebagai social engineering masyarakat muslim di Indonesia.

## 2. P a n c a s i l a   Pe d o m a n   D a s a r Pembaharuan Hukum Indonesia
Bangsa dan negara Indonesia yang “lahir kembali” pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaannya, merupakan suatu bangsa dan negara yang terdiri atas ratusan  suku yang mendiami wilayah luas dari Sabang sampai Merauke, dan ratusan suku tadi hidup di atas pulau- pulau yang jumlahnya sekitar 16.500 buah, masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri-sendiri, berbeda agama atau kepercayaannya, adat istiadat serta kebudayaannya. 15
Tidak hanya hidup dalam pluralitas budaya  agama, dan adat istiadat saja, Indonesia juga hidup dalam pluralisme hukum. Menurut Sudarto Gautama and Robert N. Hornick:
“ The present basic legal of pluralism in Indonesia is article 163 of the Indische Staatsregeling, which defines who belongs to what group and article 131, which regulates the law in force for each group. Article 163 was originally promulgated as an amandement to article of 109 of the regerings reglement (in 1920), ad later incorporated unchanged into the indische staatsregeling (in 1926). It classifies all persons living in Indonesia into one of the three groups; Eouropeans, Natives and Foreign Orientals. ”16
15 Koento  Wibisono  Siswomihardjo,  1995, Peran Filsafat  dalam  Hidup  Berbangsa, dalam  Buku Pancasila  sebagai  ideologi  Terbuka:  Problema dan Tantangan , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 125.
16 Sudarto Gautama, et al , 1974, An Introduction to  Indonesian  Law:  Unity  in  Diversity ,  Alumni, Bandung, hlm. 4.
Dilatarbelakangi masa penjajahan selama tiga setengah abad oleh kolonialisme Belanda dan tiga setengah tahun oleh militerisme Jepang, maka untuk mempersatukan kembali suku- suku tersebut menjadi satu kesatuan bangsa dalam satu kesatuan negara, ditetapkanlah  dasar filsafat negara yaitu Pancasila, yang unsur-unsurnya adalah  nilai-nilai yang telah tumbuh dan  berkembang di kalangan suku- suku tadi. Dasar filsafat dicantumkan menjadi satu pengertian filsafati secara utuh-komprehensif dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 17 Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila  sebagai dasar filsafat serta ideologi dan sumber dari segala sumber hukum  bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh perorangan sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. 18
Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai  adat istiadat, kebudayaan dan  nilai-nilai religius. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai- nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral
17 Ibid.
18 Maryanto,  “Urgensi  Pembaharuan  Hukum Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila” , Jurnal  Hukum Unissula Semarang , Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm. 423.
yang luhur, antara lain dalam sidang- sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia. 19
Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain, pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila Ketuhanan dan sila keadilan kesejahteran dalam makna kemajuan ekonomi; kedua, keseimbangan antara internasionalitas (kosmopoliteisme) dan kebangsaan (naisonalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan; ketiga, keseimbangan kepentingan negara dan rakyat sebagaimana dikehendaki oleh sila persatuan dan kerakyatan; keempat, keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana sila kerakyatan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan kelima, keseimbangan antara individu, masyarakat,  bangsa dan negara yang terdeskripsikan dalam kesatuan rangkaian sila-sila Pancasila.
P a n c a s i l a   y a n g   s e l a m a   i n i ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum hanyalah menjadi jargon belaka karena ketiadaan kerangka implementasi terhadap konsep tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Mahfudz MD sebagai mana dikutip Maryanto mengintroduksi empat kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya
agar Pancasila tidak sekedar menjadi jargon belaka yakni :
Pertama, Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologis maupun secara teritori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya  keutuhan  bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya. Politik hukum dan kebijakan umum haruslah menjadi milik dan diterima secara bersama tanpa dirusak oleh nilai-nilai sektarian. Haruslah ditangkal dan ditindak tegas setiap kebijakan atau upaya apapun yang berpotensi merobek keutuhan ideologi dan teritori kita. 20
Kedua, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun  demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat, namun Indonesia juga adalah negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijkan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan dan filosofi hukum yang mendasarinya. Demokrasi biasanya mendasarkan diri pada pertarungan menang at au ka la h, s e dang kan nomokrasi mendasarkan diri pada masalah benar atau salah. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil secara demokratis tetapi isinya salah
20 Maryanto, Op.cit, hlm . 426-427.
maka dapat dibatalkan oleh proses nomokratis (misalnya melalui judicial review) untuk membenarkannya. 21 Ketiga, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalism, tetapi secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial. Itulah sebabnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi dianut ekonomi kerakyatan, kebersamaan, gotong royong dan toleransi sebagaimana ditegaskan prinsipnya di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Keadilan sosial adalah keadilan yang diciptakan melalui penciptaan struktur-struktur yang adil oleh negara sehingga kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah mengecil secara terus menerus. 22
Keempat, politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau dominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Kedudukan  agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal atau
21 Ibid, hlm . 427-428.
22 Ibid, hlm. 428-429.
peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertentu setelah diolah dengan bahan-bahan hukum yang lain. Seperti diketahui bahwa sumber hukum itu ada dua yakni materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah berbagai bahan yang diolah untuk dijadikan hukum formal. Sumber hukum formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara resmi oleh negara sebagai hasil pengolahan atas sumber hukum materiil. Sumber hukum formal dapat merupakan produk ekletisisme (percampuran dengan saling mengisi) dari berbagai sumber hukum materiil seperti agama, budaya, adat, hukum asing yang kemudian lahir sebagai hukum nasional dan bukan lagi sebagai hukum agama atau hukum kelompok tertentu. Dengan demikian hukum agama tidak harus menjadi hukum sendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan melainkan cukup menjadi bahan materiil yang diekletiskan dengan bahan materiil lainnya. Dalam kaidah penuntun yang demikian negara tidak memberlakukan hukum  agama, tetapi memberikan proteksi sepenuhnya bagi warga negara yang akan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. 23

## 3.  Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum
Ekonomi Syari’ah di Indonesia Adanya perkembangan sejarah yang bersifat majemuk menciptakan beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri di Indonesia, yakni
23 Ibid, hlm. 429-430.
sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Sama halnya dengan corak hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hukum Islam memang tidak dibedakan secara tegas mana hukum privat dan mana hukum publik, karena antara hukum privat dan  hukum publik saling berkaitan dan bertalian satu sama lain. Pemberlakuan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia, baik sifatnya memaksa atau pelengkap, akan bertentangan dengan unifikasi sistem nasional hukum di Indonesia dan demokrasi ekonomi.
Prinsip syari’ah dalam sistem hukum ekonomi di Indonesia cukup dijadikan sumber pembentukan hukum nasional dalam bidang ekonomi untuk menghindari  dualisme sistem hukum ekonomi (syari’ah dan nasional). Apalagi jika mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki banyak bercorak kehidupan agama, budaya dan kepercayaannya.
Mayoritas  masyarakat Indonesia adalah umat muslim. Meskipun demikian, tingkat ke-Islaman tersebut masih dipertanyakan. Orang sering menyebut hal ini dengan istilah Islam KTP.
A d a n y a   t i n g k a t   k e s a d a r a n menjalankan ajaran agama yang berbeda- beda ini tergantung pada penerimaan dan penghayatan setiap individu. Padahal kesadaran dalam mengamalkan ajaran agamanya sangat berperan dalam mendorong penerapan hukum Islam secara kaffah. Bila kesadarannya semakin baik, maka penerapan hukum Islam akan semakin mudah dan juga sebaliknya.
Masyarakat muslim berpeluang semakin besar dalam mewujudkan cita- cita hukum yang diyakininya. Apalagi saat ini dalam bingkai kebebasan dan demokratisasi, usaha membumikan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syari’ah adalah sesuatu yang sah dan wajar. Bahkan prospek ini semakin tinggi mengingat umat Islam adalah mayoritas, meningkatnya kualitas SDM umat Islam dan menurunnya Islamiphobia .
Bila masyarakat  ingin mewujudkan cita-cita hukum yang sesuai dengan keyakinannya, maka diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional yakni kesatuan hukum atau perundang- undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila.
Selama ini pembangunan hukum di Indonesia dilakukan secara pragmatis dan tidak tersistematis dan terstruktur sehingga terkesan tambal sulam, acak- acakan dan tidak mengakar pada nilai- nilai kehidupan masyarakat serta jiwa bangsa Indonesia. Akibatnya produk hukum yang dihasilkan juga tidak dapat berlaku efektif yang bisa mendukung cita-cita kemerdekaan dan cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoneisa; memajukan  kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 24
Dalam mewujudkan suatu tujuan negara diperlukan suatu unifikasi hukum, yakni kesatuan hukum yang mengakomodir seluruh unsur hukum yang mencakup berbagai substansi, struktur dan budaya. Terkait dengan hal ini, hukum ekonomi syari’ah yang bersumber dari hukum Islam memiliki ikatan erat dengan bangsa Indonesia, mengingat keberadaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah kelahiran Islam di nusantara. Mulai dari bekembangnya penyerapan hukum Islam menurut teori Hazairin Receptio in complexu , yakni penyerapan secara menyeluruh hukum Islam dalam masyarakat hingga era pekembangan ekonomi berbasis syari’ah saat ini. Substansi, struktur dan budaya masyarakat Indonesia telah menyatu satu sama lain terutama dengan maraknya perkembangan ekonomi syari’ah saat ini.
Dalam konteks Indonesia, dengan menerima  Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila, diungkapkan keyakinan, bahwa negara terbentuk berdasarkan kodrat sosial manusia yang diciptakan Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia membentuk negara guna mewujudkan nilai dan keutamaan sosial yang harus mekar diantara makhluk- makhluk ciptaan-Nya. Sebagai orang beriman yang ingin melaksanakan kehendak Tuhan dengan baik, bangsa Indonesia wajib membangun suatu hidup kenegaraan yang berkenan kepada Tuhan.
24 Teguh Prasetyo, et al , 2014, Membangun Hukum Berdasarkan  Pancasila, Nusa  Media,  Bandung, hlm. 149.
Hal ini penting untuk diperhatikan dan ditaati dalam membangun negara, supaya makin hari makin menyerupai apa yang dikehendaki Tuhan. 25
Sila pertama itu tidak menyebabkan negara menganut paham Ketuhanan menurut paham tertentu, bahkan menolak corak teokratis mana pun. Akan tetapi pada pihak lain, sila ini juga tidak mengizinkan sikap masa bodoh terhadap agama dan kehidupan keagamaan warganya. Pemerintahan negara, yang yang berdasarkan pembukaan UUD 1945 berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”, mempunyai tugas luhur yang menciptakan dan menjamin suasana kebebasan dan kepastian bagi setiap warga negara supaya dapat menghayati dan mengamalkan agama dan kepercayaan mereka, serta membantu menyediakan sarana materiil yang diperlukan demi pengembangan kehidupan beragama, tanpa mencampuri urusan ke dalam masing-masing agama. 26
S e b a g a i   p a r a d i g m a   d a l a m pembaharuan tatanan hukum itu, Pancasila  dapat dipandang sebagai “cita hukum” maupun sebagai “ staats fundamentalnorm .” Sebagai cita hukum, Pancasila  memiliki fungsi konstitutif maupun regulatif. Dengan fungsi regulatif, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh 25 Widayat, E., 1995, Hubungan Agama dan Negara: Pandangan  dari  Sudut  Agama ,  dalam  Buku Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Ideologi dan Tantangannya, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 20.
26 Ibid, hlm. 21.
Pancasila itu hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dan dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk itu adil atau tidak adil. Selanjutnya, sebagai staats fundamental norm pancasila menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hirarkis. Dalam susunan yang hirarkis ini pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal. Ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan antara satu norma hukum yang secara hirarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, berarti terjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu menjadi batal demi hukum. 27 Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undnagan dikenal teori jenjang hukum ( stufentheorie ) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar ( Grundnorm ).
27 Ibid, hlm. 36-37
Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed . 28 S e m e nt ar a   itu   Ad ol f   Me r k l mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah ( das doppelte rechtsantlitz ). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas, ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku ( rechtskraft ) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula. 29
Hans Nawiasky berpendapat selain norma berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, norma hukum dari suatu negara itu berkelompok-kelompok dan pengelompokkan norma hukum terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), staatsgrundgesertz (aturan dasar negara/aturan pokok
28 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto,  2007, Ilmu Perundang-undangan:  Jenis,  Fungsi  dan  Materi Muatan , Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41.
29 Ibid, hlm . 42.
negara), formal gesetz (uu formal) dan verordnung & autonome satzung (aturan pelaksana & aturan ekonomi). 30
Hans Nawiasky menjelaskan staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara ( staatsverfassung ), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu staats-fundame ntalnorm ialah sarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.
B e r d a s a r k a n   h a l   t e r s e b u t , maka dalam struktur tata hukum di Indonesia, Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm yang merupakan sumber hukum tertinggi. Susunan hirarkis dan piramidal pancasila menunjukkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari pada  kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan Yang b e r ke m anu s i a an ,   b e r p e rs atu an (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. 31
Nilai-nilai Pancasila bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai khas inilah yang melahirkan negara hukum Pancasila. Suatu negara yang
30 Ibid, hlm . 45. 31 Notonagoro,  1974, Pancasila  Dasar  Falsafah Negara:  Kumpulan  Tiga  Uraian  Pokok-Pokok Persoalan  Pancasila, Pancuran  Tujuh,  Jakarta, hlm. 32.
memiliki corak kehidupan beragam. Mengacu pada konsep tersebut, nilai- nilai dalam hukum ekonomi syari’ah dan konvensional dapat diambil jalan tengahnya dalam suatu sistem hukum ekonomi nasional.
Sistem ekonomi sebagai suatu subsistem dari sistem sosial-politik- budaya nasional, harus mampu mewadahi program-program kegiatan dan kebijaksanaan ekonomi yang mengarah pada  nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam sistem ekonomi nasional pembentukan hukum ekonomi syari’ah juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pluralisme yang ada di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai keragaman agama, etnis, gender, kelas sosial ataupun suku semata, tetapi, pluralisme juga ada dalam diri masing- masing umat beragama. Pluralisme ini adalah keberagaman yang seharusnya menjadi keberagaman cara hidup umat Islam dan umat beragama lain. Begitu halnya dalam pembaharuan hukum ekonomi syari’ah yang menjadi sistem hukum umat Islam dan umat beragama lain.
Pe m b a n g u n a n   hu k u m   y a n g berlandaskan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain. Sehingga hukum pancasila mampu untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang
bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 32
Hukum Islam membutuhkan rekonstruksi internal ketika harus bersentuhan dengan realitas modern seperti nation-state , demokrasi, k o n s t i t u s i o n a l i s m e ,   d a n c i v i l society . 33 Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah merupakan wacana Islam politik yang tetap harus mengedepankan eksistensi  nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Gagasan dalam pemberlakuan hukum ekonomi syari’ah ini harus mengedepankan tradisi kebangsaan dan nilai-nilai pluralistik meskipun dalam penetapannya akan mengadopsi hukum Islam.
Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan  sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dikatakan sebagai  negara hukum Pancasila. 34 Hukum yang berkeadilan berdasarkan pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban darma baktinya. 35
Berdasarkan hal tersebut, maka pembaharuan hukum ekonomi syari’ah yang bersumber dari hukum Islam
32 Teguh  Prasetyo, Op.cit, hlm. 161.
33 Muhyar  Fanani,  2008, Membumikan  Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi , Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 169.
34 Imam  Soebechi,  2016, Hak  Uji  Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.
35 Teguh Prasetyo, Op.cit, hlm. 163.

## tetap harus mengedepankan nilai-nilai
Pancasila dalam setiap perumusannya.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah sangat diperlukan mengingat permasalahan ekonomi syari’ah kian kompleks. Ini juga sejalan dengan munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa ekonomi syari’ah adalah satu kewenangan absolut pengadilan  agama. Ketika wewenang terebut menjadi kewenangan pengadilan agama maka diperlukan kodifikasi hukum ekonomi syari’ah yang lengkap agar hukum dimaksud memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan kasus- kasus sengketa dalam bisnis syari’ah. Pancasila sebagai pedoman hidup, staats fundamental norm, ground norm , dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengharuskan setiap peraturan yang ada di bawahnya berlandaskan nilai-nilai yang ada pada pancasila. Pembaharuan hukum ekonomi syari’ah merupakan wacana Islam politik yang tetap harus mengedepankan eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang- undangan yang dibentuk. Gagasan dalam pemberlakuan hukum ekonomi syari’ah ini harus mengedepankan tradisi kebangsaan dan nilai-nilai pluralistik meskipun dalam penetapannya akan mengadopsi hukum Islam.

## 2. Saran
Kepada para pembuat hukum, diharapkan dalam mengkodifikasi hukum ekonomi syari’ah memperhatikan berbagai disiplin ilmu seperti ushul fiqh, qawaidh fiqh , tafsir dan keilmuan- keilmuan lain. Selain  itu juga harus memperhatikan Pancasila sebagai staats fundamentalnorm dan groundnorm dalam hirarki peraturan perundang- undangan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Zainuddin, 2009, Hukum Ekonomi Syari’ah , Sinar Grafika, Jakarta.
Gautama, Sudarto , et al , 1974, An Introduction to Indonesian Law: Unity in Diversity , Alumni, Bandung. Manan, Abdul. 2016, Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , Kencana, Jakarta. Mualim, Amir, 1995, Metode  Ijtihad Hukum Islam di Indonesia: Upaya Mempertemukan Pesan-Pesan Teks dengan Realitas Sosial , dalam Buku Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Ideologi dan Tantangannya, Kanisius, Yogyakarta.
Mubyarto, 1993, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan , Cet. Ke- 3, LP3ES, Jakarta.
Muhyar Fanani, 2008, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi , Tiara Wacana, Yogyakarta.
Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara: Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta. Prasetyo, Teguh, et al , 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung.
Saksono, Ign Gatut, 2007, Pancasila Soekarno (Ideologi Alternatif menghadapi Globalisasi dan Syari’at Islam), CV Urna Cipta Media Jaya, Yogyakarta.
Siswomihardjo, Koento Wibisono, 1995, Peran Filsafat dalam Hidup Berbangsa, dalam Buku Pancasila sebagai ideologi Terbuka: Problema dan Tantangan , Kanisius, Yogyakarta.
Soebechi, Imam, 2016, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , Kanisius, Yogyakarta. Widayat, E., 1995, Hubungan Agama dan Negara: Pandangan dari Sudut Agama , dalam Buku Pancasila sebagai Ideologi Terbuka: Ideologi dan Tantangannya, Kanisius, Yogyakarta.

## Jurnal, Konferensi dan Seminar
Bartama, Primus Adiodatus Abi, et al, “Urgensi Perubahan Paradigma P e n e g a k a n   H u k u m   D a l a m Me n g h a d ap i   Ta nt a n g a n   E r a Kontemporer”, Jurnal Justitia Et Pax , Volume 33 Nomor 1, 2017.
Maryanto, “Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila”, Jurnal  Hukum Unissula Semarang , Vol XXV, No. 1, April 2011.