## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 26 No. 1 Maret 2018
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online

## Muh. Arman, M. Syukri Akub, Wiwie Heryani
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail : armansewang@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif-kualitatif dengan  maksud  untuk  menelaah  masalah  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  media online di Indonesia dan khususnya di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi regulasi, pelaku penyebaran berita hoaks bisa dijerat baik melalui UU Pers maupun UU ITE dan produk hukum lainnya. Bagi media online yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak  profesional,  tidak  tunduk  pada  UU  Pers  melainkan  menggunakan  mekanisme  UU  ITE atau  undang-undang  lainnya.  Sementara,  untuk  media  pers  yang  berbadan  hukum  dan terdaftar,  mekanismenya  harus  melalui  koordinasi  dengan  Dewan  Pers.  Koordinasi  ini, bertujuan  untuk  memastikan  apakah  terjadi  tindak  pidana  pers  (delik  pers)  atau  hanya  delik etik. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, ruang lingkup pertanggungjawaban pers bersifat fiktif  suksektif  yakni  yang  harus  bertanggungjawab  adalah  penanggungjawab  medianya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi..
Kata Kunci: Hoaks; Media Online; Pertanggungjawaban Pidana

## 1.  Pendahuluan
Kemerdekaan  pers  dalam  sebuah  negara  demokrasi  adalah  kenicayaan,  bahkan menjadi  salah  satu  pilar  berbangsa  dan  bernegara.  Pers  menjadi  instrumen  penting dalam  penerapan  prinsip checks  and  balances serta  terwujudnya  prinsip good governance . 1 Indonesia  sebagai  Negara  demokratis  secaa  sungguh-sungguh  mengakui urgensi pers, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 dan Pasal 28 batang  tubuh  UUD  NKRI  1945.  Atas  dasar  ini,  Indonesia  mengakui  kehadiran  pers sejak  negara  ini  terbentuk.  Puncak  kemerdekaan  pers  lahir  setelah  disahkannya Undang-undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang Pers.  Regulasi  yang  menjadi  produk reformasi  ini,  bahkan  menjadi  kekuatan  baru  dan  banyak  mempengaruhi  sendi kehidupan masyarakat.
Namun,  seiring  dengan  perkembangan  media,  banyak  bermunculan  stigma  media dalam  posisi  memaikan  peran  yang  kebablasan.  Termasuk  anggapan  media  telah menjadi  sarana  penghukuman  ( trial  by  press )  sebelum  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  tetap (incrach  van  gewysde ).Bahkan  media  dikhawatirkan  menjadi  alat kekuasaan  baru  untuk  mencapai  kepentingan  tertentu  dengan  memanfaatkan
1 Saptohadi, Satri. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 11 No.
1: 127-139
kekuatan  ( power )  yang  dimilikinya.  Pada  akhirnya,  media  dianggap  sebagai  produk yang mampu melahirkan teror publik. 2
Dalam  posisi  seperti  ini,  regulasi  yang  mengatur  profesionalisme  media  menjadi sangat  penting.  Dengan  demikian,  terjadi self  control dalam  menjalankan  aktivitas jurnalistiknya.  Sekaligus  memberi  jaminan,  pemberitaan  media  massa  berada  dalam koridor  perannya  sebagai  check  and  balances  terhadap  sebuah  kekuasaan.  Apalagi, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini. Peran media dalam menjaga  fungsinya  sebagaimana  diamanahkan  dalam  Pasal  33  UU  Nomor  40  Tahun 1999  tentang  Pers  yakni  sebagai  media  informasi,  hiburan,  pendidikan,  dan  kontrol sosial  bisa  dijalankan  secara  bertanggungjawab.  Salah  satunya  dengan  memberi kewajiban media harus berbadan hukum. 3 Dengan dasar ini, maka muncul pertanyaan sejauhmana  media  di  Indonesia  patuh  atas  kewajiban  ini.  Khususnya  media online yang terus bermunculan dalam 10 tahun belakangan ini.
Media online yang keberadaannya lebih mudah karena biaya ( cost ) yang minim serta tidak  membutuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  banyak,  berpeluang melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  diamanahkan  UU  Pers.  Selain  itu,  media online bersifat mudah di share (dibagikan) dengan memanfaatkan saluran media sosial (medsos) akan melahirkan dampak yang lebih luas, jika pada saluran pertama yakni penyedia  informasi  melakukan  pelanggaran  etika  pers  atau  melakukan  perbuatan pidana  atau  delik  pers.  Dewan  Pers  yang  merupakan  lembaga  yang  berperan menyehatkan pers, dari  sisi kewenangannya pun masih lemah karena hanya bersifat melakukan  pemantauan  dan  pendataan.  Di  sisi  lainnya,  potensi  pelanggaran  seperti pencemaran nama baik ( character assassination ) sangat mungkin terus berlanjut. 4
Sementara  perkembangan  media  online  berdasarkan  data  Dewan  Pers  2016  cukup massif  mencapai  43.300  saluran. 5 Dari  jumlah  tersebut  yang  memenuhi  syarat  untuk menjalankan  aktivitas  jurnalistik  dam  dinyatalkan  lolos  verifikasi  hanya  68  media online saja.Pengabaian syarat mulai dari anggaran, SDM, keberlanjutan, hingga produk jurnalistik yang dihasilkan. Termasuk belum terdaftar di Dewan Pers. Khusus Sulsel, hingga Agustus 2017, baru empat media yang terdaftar di Dewan Pers yakni Harian Fajar (cetak dan online), Harian Tribun Timur, Celebes TV, dan Ujungpandang Ekpres. Kondisi ini sangat memprihatinkan melihat peran media online menjadi tren tersendiri di  kalangan  penikmat  informasi.Kementerian  Informasi  dan  Komunikasi (Kemenkominfo)  RI  juga  baru  melakukan  pendataan.  Sekalipun  sudah  menemukan setidaknya  500  media online per  2016  yang  ditengarai  tidak  memenuhi  kaidah jurnalistik dan melanggar etika pemberitaan.
Permasalahan di atas cukup memberikan gambaran perlunya mencari jalan keluar dari setiap pelanggaran media tanpa mengebiri kebebasan pers. Upaya ini menjadi bagian dari  strategi  menyehatkan  aktivitas  media  dan  menjalankan  perannya  yang
2 Saulawa, M. (2016). An Overview of the Legal framework of Advanced Fee Fraud and Cybercrime in Nigeria. Hasanuddin Law Review, 1 (2), 195-212. doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.304
3 Pasal 1 ayat (2) UU Pers yang menyebutkan, “Perusahaan  pers  adalah  badan  hukum  Indonesia  yang menyelenggarakan usaha pers meliputi  perusahaan  media  cetak,  media  elektronik,  dan  kantor berita,  serta perusahaan  media      lainnya      yang      secara      khusus  menyelenggarakan,      menyiarkan,  atau      menyalurkan informasi.”
4 Choo, C. W., Detlor, B., & Turnbull, D. (1999). Information Seeking on the Web – An Integrated Model of Browsing and Searching. ASIS Annual Meeting , Vol. 5 Issue (2), 1 – 15.
https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729
5 Dewan Pers, Indeks Kebebasan Pers 2016 , Jakarta, Dewan Pers, 2016, Hal viii
sesungguhnya. Apalagi, propaganda dinilai sangat efektif melalui media sosial. Kasus terbaru  dengan  hadirnya  kasus  Saracen  menjadi  bukti,  media  menjadi  sarana  untuk mendapatkan  keuntungan  dengan  membuat  berbagai  macam  situs online lalu menyalurkan  informasi  secara  masif.  Lahirlah  berbagai  berita  hoax  yang  pada dasarnya  mengabaikan  fungsi  media  itu  sendiri  sebagai  sarana  pendidikan  dan informasi.  Kedewasaan  pemangku  kepentingan  dalam  mengurusi  sehatnya  aktivitas media harus digaungkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diposisikan  sebagai  objek  kajian  yang  menyeluruh.  Khususnya  dalam melihat  media sebagai  institusi  yang  memiliki  rambu-rambu  dalam  menjalankan  kerja-kerja jurnalistiknya. Prinsip transparansi dan kejujuran pengelolaan media adalah akar dari perbaikan sistem perusahaan pers.
Selain  itu,  dalam  mengkaji  aktivitas  media online ,  Undang-Undang    Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE)  menjadi sangat urgen untuk dikomparasikan dengan UU Pers itu sendiri. Semangat kebebasan berpendapat memang merupakan piranti utama, namun  harus  diposisikan  dalam  prinsip  media  yang  bertanggung  jawab.  Dengan demikian, aka nada arah yang jelas dari setiap aktivitas pemberitaan yang berkembang diberbagai  saluran  informasi.  Perbaikan  sistem  dan  adanya  kejelasan  arus pertanggungjawaban media sekaligus akan menjadi sarana menekan angka kekerasan terhadap wartawan. Sebab, tidak bisa dipungkiri, banyaknya kekerasan wartawan juga tidak  terlepas  dari  ketidaktahuan  dan  hilangnya  cara  menghadapi  serbuan  media. 6 Akibatnya, terjadi perbuatan melanggar hukum yang tidak sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam UU Pers seperti hak jawab dan hak koreksi. Termasuk bagaimana alur yang harus ditempuh jika melihat adanya perbuatan yang beraspek pidana dari sebuah pemberitaan media.

## 2.  Metode
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif- kualitatif dengan maksud untuk menelaah masalah terkait dengan pertanggungjawaban pidana media online di Indonesia dan khususnya di Makassar. 7 Pada  akhirnya  dapat  memberikan  gambaran  tentang  model  pertanggungjawaban pidana  media  online  dan  berbagai  bentuk  penyimpangannya.  Termasuk  klasifikasi delik pers sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lokasi penelitian dipusatkan  di  beberapa  instansi  yang  menangani  tentang  media  antara  lain  Komisi Informasi  (KI)  Sulawesi  Selatan,  Kepolisian  Daerah  (Polda)  Sulawesi  Selatan,  dan redaksi www.fajaronline.co.id.

## 3.  Bentuk Penyebaran Berita Hoaks
Penyampaian  berita  bohong  atau  hoaks  memanfaatkan  hampir  semua  saluran  yang memiliki  potensi  terhubung  dengan  banyak  orang  atau  khalayak  umum.  Hal  ini membuat  seseorang  yang  memanfaatkan  saluran  publik  secara  otomatis  menjadi penikmat atau sasaran penyebaran hoaks. Pada gilirannya, informasi hoaks  tersebut bisa  dalam  bentuk  berita,  informasi  sederhana,  video,  ataupun  pesan  gambar,  dan
6 Floridi,  L.  (2010). The  Cambridge  Handbook  of  Information  and  Computer  Ethics .  Cambridge:  Cambridge University Press, pp. 32-33
7 Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, h. 21-22
grafis.  Karakteristik  saluran  informasi  publik  saat  ini  yang  memberikan  kemudahan dalam  menyampaikan  setiap  informasi  yang  diterima  tersebut,  membuat  pelaku penyebar  berita  hoaks  lebih  leluasa  dalam  menjalankan  aksinya.  Hal  tersebut  ikut dipengaruhi  tingkat  pemahaman  masyarakat  Indonesia  yang  masih  rendah  tentang jenis-jenis berita hoaks.
Kondisi  ini  makin  diperparah  dengan  meningkatnya  pengguna  ruang  komunikas massal  dewasa  ini.  Kecepatan  informasi  yang  diterima  setiap  saat  melalui  media jejaring  sosial  juga  menjadi  pemicu  meningkatnya  penyebaran  hoaks.  Apalagi, informasi  yang disajikan selalu bersesuaian atau memiliki nilai  kedekatan ( proximity ) dengan  objek  penerimaya.  Baik  dari  sisi  kultural,  agama,  suku,  ras,  atau  pun lingkungannya.  Dengan  demikian,  faktor  penerimaan  menjadi  sangat  dominan. Beradasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakuan,  Saluran  media  sosial  (medsos)  berada pada  peringkat  teratas  paling  berkontribusi  dalam  menyebarkan  berita  hoaks.  Data yang dilansir Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei Masyarakat Telekomunikasi  pada  2017,  persentase  penyebaran  hoaks  di  medsos  secara  nasional mencapai 94,2 persen. Kemudian disusul hoaks yang disebarkan melalui situs website atau  media  online  baik  yang  resmi  maupun  yang  tidak  resmi  sebesar  34,9  persen, televisi 8,7 persen, media cetak  5 persen, email, 3,1 persen, dan radio 1,2 persen.
Tabel 1. Daftar Kasus Penyebaran Hoaks di Provinsi Selawesi Selatan 2013-2017
No Tahun Jumlah Tipe Laporan Saluran Tindak lanjut 1. 2013 132 kasus  Pencemaran nama baik, penipuan, asusila Media online, media sosal Penyelidikan 2. 2014 166 kasus  Pencemaran nama baik, teror, penipuan, asusila Media online, media sosial Penyelidikan 3. 2015 207 kasus  Pencemaran nama baik, penipuan, asusila Media sosial Penyelidikan 4. 2016 26 kasus  Pencemaran nama baik, penipuan, SARA Media sosial Penyelidikan 5. 2017 161 kasus  Pencemaran nama baik, teror, penipuan, asusila, SARA Media sosial Penyelidikan
Sumber: Unit Cyber Crime Ditreskrim Polda Sulsel, 2018.
Ironisnya, berdasarkan hasil penelitian antara saluran yang satu dengan yang lainnya saling  terkoneksi.  Medsos  dengan  media  online  yang  paling  banyak  bersinggungan. Hoaks  yang  menyebar  lewat  media  online  menjadikan  medsos  sebagai  sarana penyebarluasan.  Ini  didukung  dengan  semakin  meningkatnya  pengguna  internet  di Indonesia  yang  ternyata  tidak  menyaring  informasi  dengan  baik  sebelum membagikannya melalui medsos.  Manajer Fajaronline, Rasid Alfaridzi  menyebutkan, pada tahun 2016, Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta.
Survei  Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, 132,7 juta  orang  Indonesia  telah  terhubung  ke  internet.  Adapun  total  penduduk  Indonesia sendiri  sebanyak  256,2  juta  orang  (51,8  persen)  dibanding  2014  lalu.  Padahal,  survei yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet. Dari jumlah ini, 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan komputer,
63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone. Kemudian, 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer.
Meski  demikian,  penetrasi  internet  tersebut  mayoritas  masih  berada  di  Pulau  Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat bahwa sekitar 86,3 juta orang atau  65  persen  dari  angkat  total  pengguna  internet  tahun  ini  berada  di  Pulau  Jawa. Sedangkan 20,7 juta atau 15,7 persen di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3 persen di Sulawesi. Lalu, 7,6 juta atau 5,8 persen di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7 persen di Bali dan NTB dan 3,3 juta atau 2,5 persen di Maluku dan Papua.
Di  tingkat  global, Facebook memiliki jumlah pengguna  aktif  bulanan  sebanyak  1,7 miliar.  Sedangkan  saingannya,  layanan chatting WhatsApp sebanyak  satu  miliar unduhan  messenger  satu  miliar  pengguna,  dan Photo  sharing Instagram  juga  satu miliar unduhan. Adapun instagram, di Indonesia tidak kurang dari 22 juta pengguna aktif. Dari jumlah ini, 77 persen pengguna Twitter di Indonesia merupakan pengguna aktif.  Selain  itu,  pengguna  Twitter  di  Indonesia  juga  termasuk  yang  paling  cerewet. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah  tweet  yang  dihasilkan  sepanjang  2016  yang mencapai 4,1 miliar tweet. Dengan fakta ini, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Twitter. Bahkan sering kali pesan tanda pagar (tagar) yang menjadi trending topic global berasal dari Indonesia .
Dengan tingginya pengguna internet ini, potensi hoaks pun akan semakin meningkat. Ini  disebabkan,  adanya  sarana  yang  sangat  efektif  dalam  penyebarannya.  Apalagi, hoaks,  tidak  hanya  berdampak  merusak  dan  mengaburkan  informasi,  namun  juga merupakan  sebuah  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  harus  disadarkan tentang  hoaks  ini.  Salah  satunya,  dengan  memberikan  kemampuan  mengidentifikasi hoaks  secara  sederhana  dengan  mengetahui  ciri-cirinya.  Mantan  Ketua  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Prof Dr Judhariksawan, menyebutkan ciri-ciri hoaks sebagai berikut:
1. Dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada masyarakat yang terpapar (fear arousing) .
2. Ketidakjelasan sumber beritanya.
3. Isi pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
4. Sering bermuatan fanatisme atas nama ideologi (plain folks).
5. Judul  dan  pengantarnya  provokatif,  memberikan  penghakiman  bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta dan data.
6. Biasanya juga mencatut tokoh tertentu.
7. Penyebarnya juga meminta apa yang dibagikannya agar dibagikan kembali (band wagon)
Sedangkan  Polda  Sulsel  melalui  unit  Cyber  Crime,  Direktorat  Reserse  dan  Kriminal menyebutkan  ada  lima  petunjuk  yang  bisa  dipakai  untuk  mengidentifikasi  hoaks. Masyarakat  bisa  mengetahuinya  dengan  meng-copy  berita  dan  buka  link https://data.turnbackhoax.id/ atau http://hoaxanalyzer.com/ lalu paste pada kotak pada link tersebut. Lima tanda tersebut adalah:
1. Ada kata-kata: Sebarkanlah! Viralkanlah! (dan sejenisnya).
2. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru.
3. Merujuk ke kejadian dengan istilah kemarin, dua hari yang lalu, seminggu yang lalu, tanpa ada tanggal yang jelas.
4. Ada link asal berita tapi waktu ditelusuri, beritanya sama sekali beda atau malah link sudah  mati.  Cek  terlebih  dahulu link yang  ada  di  info  tersebut. Contoh ketika ada berita Sri Mulyani antri Nike Great Sale berjam-jam. Ternyata nama sama, tapi bukan Menkeu.
5. Link berita  asal  merupakan  opini  seseorang,  bukan  fakta.  Harus  diingat,  beda opini dan fakta.
Terkait  foto  atau  gambar  hoaks,  metode  yang  bisa  dilakukan  yakni  dengan menggunakan lima langkah. Dimulai dengan memilih foto yang mau di cek, lalu ketik images.google.com. Selanjutnya,  drag  fotonya  lalu  lihat  hasilnya.  Setelah  itu,  bisa dilakukan  dengan  mencari  tahu  situs  yang  pertama  kali  meng-upload  foto  tersebut. Kemudian klik kanan pada mouse dan pilih menu search google for this images, Kroscek dari situs yang kredibel.
Metode mendeteksi berita yang berkembang di masyarakat ini menjadi sangat penting untuk memastikan konten yang disajikan sebuah situs berita adalah suatu kebenaran atau justru merupakan berita bohong atau hoaks. Sebab, ancaman pidana penyebaran berita hoaks tidak hanya merujuk pada pembuat beritanya, namun juga bagi mereka yang  menyebarkannya.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  harus  berhati-hati  dalam mempublikasikan  setiap  informasi  yang  diterima.  Baik  yang  didapatkan  melalui medsos,  maupun  melalui  situ  berita  online.  Apalagi,  tak  sedikit  situs  online  yang dinyatakan tidak resmi di Indonesia.
Kementerian Komunikasi  dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian ( hate speech ). 8 (Kemkominfo  juga  selama  tahun  2016  sudah  memblokir  773  ribu  situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur  pornografi,  SARA,  penipuan/dagang  ilegal,  narkoba,  perjudian,  radikalisme, kekerasan, anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi. 9
Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  survei  Masyarakat  Telekomunikasi  (2017)  yang menyebutkan  penyebaran  berita  hoaks  melalui  situs  berita  online menempati  urutan kedua setelah medsos dengan persentase 34,9 persen. Hasil ini memberikan indikasi, media  online  menjadi  sarana  efektif  yang  dimanfaatkan  pelaku  penyebaran  berita hoaks  di  Indonesia.  Bahkan  berita  hoaks  yang  beredar  di  medsos  pun  lebih  banyak mengambil  informasi  dari  situs  berita  online  dengan  menampilkan link beritanya. Namun, berdasarkan analisa data yang didapatkan dari hasil penelitian, seringkali link yang disajikan justru mengarahkan pada informasi yang lain.
8 Pratama,  A.  B.  (2016,  December).  Ada  800  Ribu  Situs  Penyebar  Hoax  di  Indonesia. CNN  Indonesia . Retrieved  from  http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu- situs-penyebar-hoax-di-indonesia/ diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita
9 Jamaludin,  F.  (2016,  December).  773  ribu  situs  diblokir  Kemkominfo  setahun,  pornografi  paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir- kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html  diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita
Sumber: Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (2017)

## 4.  Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks
Banyaknya  hoaks beredar di kalangan masyarakat, tidak terlepas dari menjamurnya media  online  yang  tidak  berbentuk  perusahaan  pers  sebagaimana  yang  ditekankan dalam UU  Nomor  40  Tahun  1999  tentang Pers.  Padahal,  dalam  Dewan Pers  bahkan, dianjurkan  berbentuk  Perseorangan  Terbatas  (PT).  Sementara  media  online  yang banyak  menyebarkan  hoaks  dibentuk  sekadar  melengkapi  kebutuhan  informasi  dari sebuah lembaga atau komunitas. Termasuk ada yang didirikan dan beraktivitas pada masa  tertentu.  Bergantung  dari  kepentingan  orang  atau  kelompok  orang.  Selain  ada juga  yang  beraktivitas  secara  masif,  namun  belum  memiliki  badan  hukum  yang dipersyaratkan UU dan peraturan lainnya.
Mengacu  pada  mekanisme  UU  Pers,  media  yang  tidak  mengikuti  dan  atau  tidak bersyarat  yakni  harus  berbadan  hukum  dan  dikelola  secara  profesional,  tidak dilindungi UU Pers. Dengan demikian, pada dasarnya, proses hukum bisa dilakukan di  luar  penanganan  sengketa  pemberitaan  Dewan  Pers.  Pertanggungjawaban,  bisa mengacu pada KUHP atau pun dengan menggunakan UU lainnya sesuai dengan tipe delik yang dilakukan pelakunya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara otomatis bisa diterapkan untuk menjerat pelaku penyebaran berita hoaks. Kehadiran UU ITE juga memang didasari perlunya pengaturan tentang serbuan situs berita yang tidak jarang merugikan pihak lain.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sangat  jarang  hoaks  yang  beredar  di  media  yang  tidak berbadan hukum bisa diungkap dengan cepat. Ini disebabkan, sulitnya mendapatkan pelaku atau penanggung jawab media tersebut. Salah satu kasus yang akhirnya sulit diungkap adalah dugaan hoaks adalah berita yang dilangsir situs www.arrahmah.com. Dalam  berita  yang  diposting  pada  29  November  2014  pukul  14.28  ini  mengangkat dugaan  kematian  salah  seorang  demonstran  yang  disebut  bukan  karena  tertabrak watercanon , namun karena ditembak petugas kepolisian. Penulis berita mencantumkan keterangan bahwa berita tersebut dikutip dari “Anti Kompas”. Kemudian, mengambil foto  kronologis  pada  media  blog  Special Return.  Padahal,  pada  berita  ini,  tidak dicantumkan link maupun gambar sebagaimana yang dilansir www. Arrahmah.com.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Medsos Situs Web Televisi Media Cetak Radio A xi s Ti tl e

## Penyebaran Hoaks
Dalam kondisi seperti ini, maka jika merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,  maka  yang  harus  bertanggung  jawab  adalah  korporasinya.  Hal  tersebut  bisa dilihat  pada  BAB  VIII  Ketentuan  Pidana  pada  Pasal  18  ayat  (3)  yakni  pelanggaran terhadap pasal 12 (tidak mencantumkan penanggung jawab), dipidana dengan pidana denda  paling  banyak  Rp100  juta.  Dengan  demikian,  dapat  ditafsirkan  bahwa,  yang harus bertanggung jawab terhadap sanksi adalah perusahaan pers. Ketentuan Pasal 18 ayat  (3)  ini  sekaligus  menegaskan  bahwa  UU  Pers  menganut  sistem  pertanggung- jawaban korporasi.
Adapun  mekanisme  pertanggungjawaban  pidana  pers,  merujuk  pada  alinea  terakhir dalam  penjelasan  Pasal  12  Undang-undang  Pers  yang  menyebutkan, “ Sepanjangan menyangkut  pertangungjawaban  pidana,  menganut  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku”. Dengan  demikian,  dapat  diartikan,  perbuatan  pidana  yang  dilakukan perusahaan  pers  dalam  pemberitaan  bisa  mengacu  pada  KUHP  atau  ketentuan perundang-undangan  lainnya.  Dalam  hal  ini,  pertanggungjawaban  pidana menggunakan  mekanise  fiktif  dan  suksetif . 10 Pertanggungjawaban  berdasarkan manajemen  pemberitaan  yang  menekankan  pada  penanggungjawab  redaksinya. Dengan  demikian,  jika  ada  pemberitaan  yang  dianggap  mengarah  pada  perbuatan pidana,  maka  tidak  bisa  langsung  dialamatkan  pada  pembuat  berita  atau wartawannya.
Pihak penyidik bisa saja melakukan pemanggilan terhadap penanggungjawab media jika  dianggap  keterangannya  sangat  dibutuhkan.  Hanya  saja,  dalam  memberikan penjelasan, penanggungjawab media hanya bisa menjelaskan sesuai dengan isi dalam berita.  Selain  isi  dalam  berita,  penanggung  jawab  media  bisa  menolaknya.  Berbeda dengan  wartawan  atau  pembuat  berita  yang  bukan  penanggung  jawab  media.    Jika dipanggil  penyidik,  maka  ada  dua  kemungkinan  yang  bisa  dilakukan. Pertama ,  jika pemanggilan  yang  dilakukan  penyidik,  langsung  sebagai  tersangka,  maka  bisa langsung ditolak dengan alasan error in persona . Sebab, yang harus dipanggil dan tau ditetapkan  sebagai  tersangka  adalah  penanggung  jawab  media.  Dengan  kata  lain, pemanggilan  ini  menyalahi  sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut  UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kedua , jika seorang wartawan yang bukan penanggung jawab media dipanggil sebagai saksi,  maka  ada  dua  pilihan.  Yakni  boleh  menghadiri  panggilan  tersebut,  kemudian dihadapan  penyidik  menyatakan,  keberatan  untuk  diperiksa  karena  tidak  sesuai dengan mekanisme dalam UU Pers. Kemudian, jika kembali dilakukan pemanggilan, maka wartawan yang bukan penanggung jawab media, bisa langsung menolak. Selain itu,  wartawan  yang  dipanggil  dan  bukan  penanggung  jawab  media,  bisa  menolak langsung  untuk  datang  dengan  alasan  tidak  sesuai  dengan  aturan  dalam  jurnalistik. Kondisi  ini  tentu  menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  penyidik  dalam  mengungkap sebuah kasus hoaks. Namun, disisi lain, mekanisme ini diterapkan untuk melindungi kemerdekaan  pers.  Dengan  demikian,  mekanisme  melalui  Dewan  Pers,  haruslah diutamakan.  Sesuai  dengan  pertanggungjawaban  pers  yang  tertera  dalam  UU  Pers yakni merujuk pada penanggung jawab media.
10 Juditha, C. Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017-Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , Vol. 21 No. (2).
Rumusan  ini  sebenarnya  sempat  terjadi  adu  argumentasi  di  kalangan  anggota  DPR yang  membahas  UU  Pers  pasca  reformasi.  Pada  saat  itu,  muncul  berbagai  pendapat tentang  bagaimana  UU  Pers  mengatur  sistem  pertanggungjawabannya.  Kemudian disepakati  bahwa  sepanjang  yang  berkaitan  dengan  karya  jurnalistik  berlaku  sistem pertanggungjawaban fiktif  suksektif dan  oleh  karena  itu,  perusahaan  pers  wajib mencantumkan  nama  penanggungjawab  dari  perusahaan  pers  tersebut.  Namun,  jika di  luar  persoalan  karya  jurnalistik,  maka  wartawan  atau  anggota  perusahaan  pers yang  melakukan  perbuatan  pidana,  akan  berlaku  peraturan  perundang-undangan yang  ada.  Misalnya,  jika  ada  wartawan  yang  melakukan  penipuan  atau  pemerasan, maka  yang  berlaku  adalah  peraturan  pidana  pada  umumnya.  Sebaliknya,  jika menyangkut karya jurnalistik, maka menggunakan sistem pertanggungjawaban pers. 11
Dengan  merujuk  pada  peran  Dewan  Pers  dalam  menangani  sengketa  pers  di  atas, maka  dapat  diartikan,  terkait  masalah  pemberitaan  akan  kembali  pada  para  pihak lebih dahulu. Dewan Pers akan mengambil keputusan jika memang kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Keputusan Dewan Pers selama ini dikenal dengan nama Pernyataan  Penilaian  dan  Rekomendasi  (PPR).  Keputusan  ini  harus  dipatuhi  kedua belah  pihak.  Jika  ada  pelanggaran,  maka  Dewan  Pers  akan  menentukan  jenis pelanggarannya,  termasuk  dalam  Kode  Etik  Jurnalistik.  Lalu,  jika  berkaitan  dengan delik  pers,  maka  akan  direkomendasikan  kepada  aparat  penegak  hukum.  Dalam masuk  pada  ranah  pidana,  maka  pengadilan  harus  meminta  ahli  dari  dewan  pers terlebih  dahulu  sebelum  menyelesaikan  masalah  hukumnya.  Atas  dasar  inilah, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli bidang pers dalam  sengketa  pers.  Pengadilan  diminta  mendahulukan  ahli  Dewan  Pers  dengan alasan,  Dewan  Pers  dianggap  sebagai  lembaga  yang  paling  memahami  soal  pers. Dengan  demikian,  pada  umumnya,  pengadilan  sebelum  memutuskan  lebih  dahulu mendengar ahli dari Dewan Pers.
Dewan  Pers  juga  sudah  menindaklanjuti  SEMA  Nomr  13  Tahun  2008  dengan menerbitkan  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  19/Peraturan-DP/X/2009  tentang Keterangan  Ahli  dari  Dewan  Pers.  Dalam  peraturan  ini,  dijelaskan  tentang  yang dimaksud  dengan  ahli  dari  Dewan  Pers.  Yakni  seseorang  yang  memiliki  keahlian khusus yang memberi keterangan sesuai dengan keahliannya atas nama Dewan Pers. Ahli  Dewan  Pers  ini  dapat  memberikan  keterangan  dalam  perkara  hukum  pidana, perdata,  maupun  bidang  hukum  lainnya.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  ahli  Dewan Pers  dilengkapi  surat  tugas  resmi  dari  Dewan  Pers  yang  ditandatangani  ketua  atau wakil  ketua  Dewan  Pers.  Selain  itu,  ahli  Dewan  Pers,  tidak  boleh  memiliki  konflik kepentingan  dengan  pihak  yang  berperkara.  Jika  ada  keraguan,  maka  Rapat  Pleno Dewan  Pers  menentukan  ada  tidaknya  konflik  kepentingan.  Ahli  Dewan  Pers  tidak boleh memberikan keterangan untuk dua pihak atau lebih sekaligus yang berlawanan dalam suatu perkara yang sama. 12 Ahli Dewan Pers ini  berasal  dari Anggota Dewan pers,  mantan  anggota  Dewan  Pers,  dan  ketua  atau  anggota  dewan  kehormatan organisasi wartawan serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki sertifikat ahli yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.
11 Dewan  Pers.  Kajian  tuntas  350  tanya  jawab  UU  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik,  Dewan  Pers,  2013, Jakarta, halaman 219.
12 Dewan Pers. Ibid halaman 240.
Sementara  itu,  untuk  menjamin  kemerdekaan  pers  dan  menghadapi  kemungkinan adanya perbuatan pidana di bidang pers, maka Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat nota kesepahaman yang berisi enam hal penting:
1. Penegasan  Dewan  Pers  dan  Polri  untuk  saling  menghormati  tugas  masing- masing lembaga dan akan selalu berkoordinasi.
2. Jika pihak Polri menerima laporan dan atau pengaduan yang berkaitan dengan perkara  atau  sengketa  pemberitaan  pers,  makan  Polri  akan  lebih  dulu berkoordinasi  dengan  Dewan  Pers  dan  meminta  pendapat  Dewan  Pers. Khususnya  terkait  apakah  perkara  tersebut,  masih  dalam  ruang  lingkup  Kode Etik Jurnalistik atau sudah masuk ranah pidana. Jika masih dalam ruang lingkup Kode  Etik  Jurnalistik,  maka  akan  diselesaikan  Dewan  Pers  sesuai  dengan tahapan-tahapan  mekanisme  yang  diaturnya.  Sebaliknya,  jika  sudah  masuk ranah hukum, maka menjadi kewenangan Polri untuk menindaklanjutinya.
3. Jika  telah  menerima  saran  dari  Dewan  Pers,  dalam  hal  adanya  dugaan  telah terjadi  tindak  pidana  delik  pers,  Polri  akan  berpedoman  pada  UU  Nomor  40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Dewan  Pers  akan  menyediakan  ahli  tentang  pers  kepada  Polri  dalam  kasus- kasus yang berkaitan dengan pemberitaan pers.
5. Dewan  Pers  dan  Polri  akan  melakukan  koordinasi  sekurang-kurangnya  setiap enam bulan sekali.
6. Dewan  Pers  dan  Polri  akan  melakukan  sosialisasi  bersama  terhadap  isi  dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri.
Dengan  lahirnya  kesepakatan  ini,  maka  pemberitaan  pers  bisa  diproses  hukum,  jika masuk  dalam  kategori  delik  pers.  Hoaks  adalah  salah  satu  bagian  dari  delik  pers karena  bertentangan  dengan  Kode  Etik  Jurnalistik.  Penanggung  jawab  media  bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan, jika media tidak berbadan hukum dan dikelola secara  tidak  profesional  berhadapan  dengan  pemberitaan  yang  dianggap  melanggar pidana, maka bisa diterapkan UU ITE, KUHP, atau pun UU lainnya

## 5.  Penutup
Pemberitaan  media  online  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pers,  apabila tidak memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni tidak berbadan  hukum,  menyebarkan  berita  hoaks,  dan  dikelola  secara  tidak  professional, sehingga  mengarah  pada  pelanggaran  Kode  Etik  Jurnalistik.  Sedangkan  dalam  UU Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  disebutkan  hoaks  atau berita  bohong  yang  disalurkan  melalui  suatu  media  elektronik  atau  suatu  jaringan yang berakibat dirugikannya pihak lain.
Pertanggungjawaban  pidana  penyebaran  berita  hoaks  yang  diatur  dalam  UU  Pers harus melui mekanisme Dewan Pers. Jika menjadi delik pers atau delik umum, maka penyidik  akan  meminta  ahli  Dewan  Pers  untuk  memproses  tindak  pidananya. Mekanisme  ini  berlaku  bagi  perusahaan  pers  yang  berbadan  hukum,  namun ditemukan  indikasi  menyebarkan  hoaks  atau  berita  bohong.  Sedangkan  bagi  media yang tidak berbadan hukum dan dikelola secara tidak profesional, maka tidak berada dalam kerangka perlindungan UU Pers. Dengan demikian, penegakan hukumnya, bisa
dilakukan  dengan  menggunakan  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sebagai  rekomendasi  penelelitian,  diperlukan  adanya  penegasan  dalam  bentuk Peraturan Dewan Pers yang tegas tentang kategori pers yang dilindungi UU Pers. Hal ini  dibutuhkan  agar  bisa  langsung  ditindak  media  abal-abal  yang  lahir  dan  terus bermunculan  meski  dikelola  secara  tidak  profesional.  Selain  itu,  tindak  pidana penyebaran  berita  hoaks  harus  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary cryme ) karena dampaknya yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak pidana  lain.  Hal  terjadi  jika  penerima  berita  bohong  bertindak  dengan  melakukan perbuatan pidana baru sebagai respons dari hoaks yang dikonsumsinya..

## Referensi
Choo,  C.  W.,  Detlor,  B.,  &  Turnbull,  D.  (1999).  Information  Seeking  on  the  Web – An Integrated Model of Browsing and  Searching. ASIS Annual Meeting , 5 (2), 1 – 15. https://doi.org/10.5210/fm.v5i2.729 Dewan  Pers.  (2013). Kajian  Tuntas  350  Tanya  Jawab  UU  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik , Dewan Pers, Jakarta. Dewan Pers. (2016). Indeks Kebebasan Pers 2016 , Jakarta, Dewan Pers. Floridi,  L.  (2010). The  Cambridge  Handbook  of  Information  and  Computer  Ethics . Cambridge: Cambridge University Press.
Jamaludin,  F.  (2016,  December).  773  ribu  situs  diblokir  Kemkominfo  setahun,
pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from
https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun- pornografi-paling-banyak.html diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita Juditha,  C.  Hatespeech  In  Online  Media:  Jakarta  On  Election  2017-Hatespeech  di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik , Vol. 21 No. (2).
Pratama,  A.  B.  (2016,  December).  Ada  800  Ribu  Situs  Penyebar  Hoax  di Indonesia. CNN  Indonesia .  Retrieved  from http://www.cnnindonesia.com/ teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di- indonesia/ diakses 2 April 2018 Pukul 19.00 Wita Saptohadi,  Satri.  (2011).  Pasang  Surut  Kebebasan  Pers  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum , Vol. 11 No. 1: 127-139
Saulawa, M. (2016). An Overview of the Legal framework of Advanced Fee Fraud and Cybercrime  in  Nigeria. Hasanuddin  Law  Review,  1 (2),  195-212.  doi: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.304
Zainuddin  Ali.  (2011). Metode  Penelitian  Hukum.  Edisi  1. Cetakan  Ketiga.  Jakarta: Sinar Grafika.