## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 17 No. 02.A
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255
ANALISIS YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2012 PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
(Studi Analisis Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera)
Oleh :

## T.Muhammad Aidil Hareth
T.m.aidil.hareth@gmail.com

## Yamin Lubis
Yaminlubis16@gmail.com

## Abstract
Land  as  a  gift  from  God  Almighty  is  a  natural resource that is needed by humans to fulfill their needs,  both  directly  for  their  lives,  such  as farming or housing. The regulation in the field of land or in the Basic Agrarian Law does not only regulate land for each individual. However, there are  arrangements  for  land  used  for  public purposes. The use of land for the public interest which  is  currently  very  urgent  is  for  power generation,  transmission,  substations,  networks and  distribution  of  electricity.  The  need  for power  generation,  transmission,  substation, network  and  distribution  of  electricity  is  a  basic need. This is because Indonesia has a shortage of electricity.
How  is  the  regulation  of  Land  Procurement  for the public interest according to the Law no. 2 of 2012  concerning  Land  Procurement  for  the Public  Interest,  what  factors  that  become  the obstacles  in  Land  Procurement  by  Limited Liability Company of Perusahaan Listrik Negara (Persero)  Sumatra  Power  Plant  Development Main  Unit,  What  is  the  solution  in  overcoming the  obstacles  in  Land  Procurement  by  Limited Liability Company of Perusahaan Listrik Negara (Persero)  Sumatra  Power  Plant  Development Main Unit.
The arrangements for Land Procurement for the public  interest  are  regulated  in  Law  no.  2  of 2012  concerning  Land  Procurement  for  the
Public  Interest.  The  factors  that  become obstacles  in  Land  Procurement  in  the  Limited Liability Company of Perusahaan Listrik Negara Sumatra  Power  Plant  Development  Main  Unit are  due  to  the  weak  regulation  of  land acquisition,  in  which  the  government  still  tends to  appear  dominant  as  the  implementer  of development  compared  to  the  community  and cultural  and  community  factors  that  cause  the emergence  of  the  antithesis  of  attitudes  and behavior.  The  behavior  of  the  community  is  in the  form  of  rejection  of  government  policies  in land  acquisition.  The  solution  in  overcoming obstacles  to  Land  Procurement  by  a  Limited Liability  Company,  Perusahaan  Listrik  Negara (Persero)  Sumatra  Power  Plant  Development Main  Unit  (PT.  PLN  UIP  KITSUM)  is:  There must  be  a  Joint  Commitment  between  the Government  and  Land  Owners  Regarding Development  Plans  Categorized  as  Public Interest,  a  socio-economic  survey  is  needed communities in locations designated as Development for the Public Interest, development  of  community  economic  activity programs  (popular  economy),  land  acquisition policies  for  the  public  interest  must  contain  the spirit  of  a  balance  of  rights  and  obligations between  the  government  and  land  owners  as mandated  by  Article  6  of  the  Basic  Agrarian Law.
Keywords: Land, Land Acquisition, Agrarian .

## Abstrak
Tanah  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya  seperti  untuk  bercocok  tanam atau  tempat  tinggal.  Pengaturan  dibidang  tanah atau  di  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria tidak  hanya  mengatur  tanah  diperuntukkan untuk  masing-masing  individu.  Akan  tetapi, terdapat  pengaturan  tanah  yang  digunakan untuk  kepentingan  umum.  Penggunaan  tanah demi  kepentingan  umum  yang  sedang  sangat mendesak ialah terhadap pembangkit, transmisi, gardu,  jaringan  dan  distribusi  tenaga  listrik. Kebutuhan  akan  pembangkit,  transmisi,  gardu, jaringan  dan  distribusi  tenaga  listrik  menjadi kebutuhan  pokok.  Hal  itu  disebabkan  karena memang Indonesia kekurangan listrik.
Bagaimana  pengaturan  Pengadaan  Tanah untuk  kepentingan  umum  menurut  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  Faktor-faktor apa  yang  menjadi  hambatan  dalam  Pengadaan Tanah  oleh  Perseroan  Terbatas.  Perusahaan
Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera, Bagaimana  solusi  dalam  mengatasi  hambatan pada Pengadaan Tanah oleh Perseroan Terbatas.  Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera. Pengaturan Pengadaan Tanah
untuk kepentingan  umum  diatur  dalam  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum.  Faktor-faktor yang  menjadi  hambatan  dalam  Pengadaan Tanah  di  Perseroan  Terbatas  Perusahaan Listrik  Negara  Unit  Induk  P  KIT  SUM  ialah disebabkan karena lemahnya pengaturan pengadaan tanah, didalamnya masih cenderung nampak dominannya pemerintah sebagai pelaksana  pembangunan  dibandingkan  dengan masyarakat dan faktor kebudayaan dan masyarakat  yang  menyebabkan  munculnya Antitesis sikap dan perilaku masyarakat tersebut berupa penolakkan terhadap kebijakan pemerintah  dalam  pengadaan  tanah.  Solusi dalam  mengatasi  hambatan  pada  Pengadaan Tanah  oleh  Perseroan  Terbatas  Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pebangunan
Pembangkit  Sumatera  (PT.  PLN  UIP  KITSUM) ialah:  Harus  ada  Komitmen  Bersama  antara Pemerintah  dengan  Pemilik  Tanah  Mengenai Rencana  Pembangunan  Yang  Dikategorikan Sebagai Kepentingan Umum, diperlukan adanya survey  sosial  ekonomi  masyarakat  di  lokasi yang  ditetapkan  sebagai  Pembangunan  Untuk Kepentingan  umum,  pengembangan  program kegiatan ekonomi masyarakat (ekonomi kerakyatan),  kebijakan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  harus  harus  mengandung semangat  keseimbangan  hak  dan  kewajiban antara pemerintah dan pemilik tanah sebagaimana  diamanatkan  Pasal  6  Undang- undang Pokok Agraria .
Kata  Kunci: Pertanahan,  Pengadaan  Tanah, Agraria.
I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Tanah  sebagai  karunia  Tuhan  Yang Maha  Esa  merupakan  sumber  daya  alam  yang sangat  diperlukan  manusia  untuk  mencukupi
kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya  seperti  untuk  bercocok  tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan  usaha,  seperti  untuk  tempat perdagangan,  industri,  pertanian,  perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. 1
Tanah  yang  dimaksudkan  di  sini  bukan mengatur  tanah  dalam  segala  aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya,  yaitu  tanah  dalam  pengertian  yuridis yang  disebut  hak.  Tanah  sebagai  bagian  dari bumi  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria
(disingkat UUPA), menentukan:
Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri maupun  bersama-sama  dengan  orang- orang lain serta badan-badan hukum.
Merujuk  pada  bunyi  pasal  di  atas maka tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah permukaan  bumi,  sedangkan  hak  atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan  lebar,  sedangkan  ruang  dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi  tiga,  yaitu  panjang,  lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang. 2
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Kata “mempergunakan”  mengandung pengertian bahwa  hak  atas  tanah  itu  dipergunakan  untuk
1 Suardi, Hukum  Agraria ,  Badan  Penerbit  Iblan, Jakarta, 2005, hal. 1.
2 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , Prenada Media Group, Jakarta,  2005, hal. 10.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepentingan  mendirikan  bangunan,  sedangkan perkataan  “mengambil  manfaat”  mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan  bangunan,  misalnya  pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. 3
Pengamatan terhadap
berbagai kebijakan  yang  diterbitkan  dalam  dasawarsa terakhir semakin memperlihatkan adanya kecenderungan  untuk  memberikan  berbagai kemudahan  atau  hak  yang  lebih  besar  pada sebagian kecil masyarakat yang belum berimbang  dengan  perlakuan  yang  sama  bagi kelompok masyarakat yang terbanyak.
Pertanyaan    yang  timbul  adalah  bagaimana sebenarnya  makna  “untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat”  yang  menjadi  landasan Undang-Undang Pokok Agraria itu dipahami dan diterjemahkan  secara  benar  dalam  berbagai kebijakan  yang  mendukung  atau  relevan dengan bidang pertanahan dan dengan kata lain apakah  kebijakan  pertanahan  yang  diterbitkan dapat  merupakan  perwujudan  keadilan  sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Walaupun  tidak  mudah  didefenisikan, keadilan  sering  digambarkan  sebagai equal distribution among equals . Keadilan  bukan  merupakan  konsep yang  statis  tetapi  suatu  proses,  suatu keseimbangan  yang  kompleks  dan bergerak  di  antara  berbagai  faktor, termasuk equality . 4
Pengaturan  dibidang  tanah  atau  di dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  tidak hanya  mengatur  tanah  diperuntukkan  untuk masing-masing  individu.  Akan  tetapi,  terdapat pengaturan  tanah  yang  digunakan  untuk kepentingan  umum.  Tanah  untuk  kepentingan
3 Ibid , hal. 11.
4 Maria  S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara  Regulasi  dan  Implementasi ,    Kompas  Media Nusantara, Jakarta, 2001, hal. 15.
umum  diatur  dalam  Pasal  6  dan  Pasal  18 Undang-Undang Pokok Agraria, berbunyi :
1. Pasal 6 :
Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi sosial.
2. Pasal 18 :
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan  bangsa  dan  negara  beserta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan  ganti  kerugian  yang  layak  dan menurut cara yang diatur undang-undang.
Pengaturan  tanah  untuk  kepentingan umum sebagai bentuk derevasi dari Pasal 6 dan Pasal  18  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria ialah  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. 5
Penggunaan  tanah  untuk  kepentingan  umum diperuntukkan untuk beberapa jenis kepentingan umum, yaitu :
1. Pertahanan dan keamanan nasional,
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta  api,  stasiun  kereta  api  dan fasilitas operasi kereta api,
3. Waduk,  bendungan,  bendung,  irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya,
4. Pelabuhan, bandar udara dan terminal,
5. Infrastruktur  minyak,  gas  dan  panas bumi,
6. Pembangkit,  transmisi,  gardu,  jaringan dan distribusi tenaga listrik,
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,
8. Tempat  pembuangan  dan  pengolahan sampah,
9. Rumah  sakit  pemerintah/pemerintah daerah,
5 Elsa  Syarief, Menuntaskan  Sengketa  Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan , Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 20-21.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
10. Fasilitas keselamatan umum, 11. Tempat
pemakaman
umum pemerintah/pemerintah daerah,
12. Fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  dan ruang terbuka hijau publik,
13. Cagar alam dan cagar budaya,
14. Kantor
pemerintah/pemerintah daerah/desa, 15. Penataan permukiman kumuh perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah serta  perumahan  untuk  masyarakat berpenghasilan  rendah  dengan  status sewa,
16. Prasarana  pendidikan  atau  sekolah pemerintah-pemerintah daerah, 17. Prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah 18. Pasar  umum  dan  lapangan  parkir umum.
Jenis-jenis  kepentingan  umum  di  atas sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  jika menggunakan  tanah  yang  dimiliki  masyarakat maka pemerintah harus melakukan proses ganti rugi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Bentuk  ganti  kerugian yang diberikan oleh pemerintah, yaitu:
1.  Uang,
2.  Tanah pengganti,
3.  Permukiman kembali,
4.  Kepemilikan saham atau
5.  Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Bentuk pemberian ganti kerugian didasarkan  berdasarkan  per-  bidang  tanah, meliputi:
1.  Tanah,
2.  Ruang atas tanah dan bawah tanah,
3.  Bangunan,
4.  Tanaman,
5.  Benda  yang  berkaitan  dengan  tanah, dan/atau
6.  kerugian lain yang dapat dinilai.
Penggunaan  tanah  demi  kepentingan umum  yang  sedang  sangat  mendesak ialah  terhadap  pembangkit,  transmisi, gardu,  jaringan  dan  distribusi  tenaga listrik.  Kebutuhan  akan  pembangkit, transmisi,  gardu,  jaringan  dan  distribusi tenaga  listrik menjadi kebutuhan  pokok. Hal  itu  disebabkan  karena  memang
Indonesia  kekurangan  listrik.  Kondisi demikian terbukti dengan sering matinya  listrik  terutama  daerah  pulau sumatera. Pulau Sumatera
membutuhkan  tambahan  30%  (tiga puluh persen) arus listrik dari kebutuhan nasional,  yakni  program  penambahan 35.000 (tiga puluh lima ribu) MW. 6
Dengan demikian, pembangunan pembangkit,  transmisi,  gardu,  jaringan  dan distribusi tenaga listrik harus cepat dilaksanakan dan dalam proses pembangunan tersebut sudah pasti  akan  menggunakan  tanah  masyarakat. Artinya,  tanah  masyarakat  akan  diambil  demi kepentingan umum. Salah satu lokasi pembangunan pembangkit listrik yang dilakukan oleh  Perseroan  Terbatas  Perusahaan  Listrik Negara  Unit  Induk  Pembangun  Pembangkit Sumatera  (PT  PLN  UIP  KITSUM)  ialah  Pusat Listrik  Tenaga  Air  Peusangan  di  Kabupaten Aceh  Tengah.  Pembangunan  Pusat  Listrik Tenaga  Air  Peusangan  bukan  tidak  mengalami persoalan,  misalnya  sulitnya  kesepakatan  ganti kerugian,  masyarakat  yang  tidak  mau  diganti rugi  tanahnya  dan  lain  sebagainya. 7 Perseroan Terbatas  Perusahaan  Listrik  Negara  Unit  Induk Pembangun  Pembangkit  Sumatera  (PT  PLN UIP  KITSUM)  merupakan  lokasi  atau  tempat dimana  penulis  mengambil  data  sebagai pelengkap penelitian penulis dalam
menganalisis  kasus  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dilokasi  proyek  PLTA Peusangan  Kabupaten  Aceh  Tengah  Provinsi Aceh.
Akibat pertentangan yang terjadi tersebut  tentunya  masyarakat  kemungkinan besar  tidak  percaya  dengan  tindakan  yang
6 Heru SS et.al, Good Manage Great Achievement (Tata  Kelola  Pembangunan  Pembangkit  Listrik) ,  PT.  PLN Unit  Pembangunan  Pembangkit  Sumatera  Utara,  Medan, 2016, hal. 5.
7 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 12 Maret 2018

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Pembangkit Listrik  Negara  (Persero)  Unit  Induk  Pembangkit Sumatera)  dalam  melakukan  pengadaan  tanah untuk kepentingan Umum, yaitu berupa pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air Peusangan.  Hal  tersebut  jelas  membawa  arah kepada masyarakat meragukan pihak Perseroan  Terbatas.  Pembangkit  Listrik  Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera)  (selaku  pelaksana  dapat  juga dikatakan  penegak  hukum  karena  menjalankan kegiatan  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang berlaku)  akan melakukan  ganti kerugian  secara adil  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan sehingga akan menghilangkan kepastian hukum yang terdapat didalam undang-undang.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  maka
layak dilakukan pembahasan mengenai persoalan  hukum  tentang Analisis  Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2012  Pada  Perseroan  Terbatas  Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Studi Analisis Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera).
B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang    dikemukakan  pada  uraian  diatas,  maka yang  akan  yang  menjadi  fokus  permasalahan untuk  diteliti adalah sebagai berikut : 1.  Bagaimana  pengaturan  Pengadaan  Tanah untuk  kepentingan  umum  menurut  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan
Umum?
2.  Faktor-faktor apakah yang menjadi
hambatan  dalam  Pengadaan  Tanah  oleh Perseroan  Terbatas.  Perusahaan  Listrik
Negara  (Persero)  Unit  Induk  Pembangunan
Pembangkit Sumatera? 3.  Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan  pada  Pengadaan  Tanah  oleh Perseroan  Terbatas.  Perusahaan  Listrik Negara  (Persero)  Unit  Induk  Pembangunan Pembangkit Sumatera?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normative.  Data  diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  ( library  research) dan  penelitian lapangan ( field research ) serta melalui wawancara dengan Deputi Manager Pertanahan PT.PLN (Persero) UIP KIT SUM.
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum
Indonesia setelah memasuki era kemerdekaan  menyusun  aturan  sendiri  di bidang pertanahan, yakni Undang-Undang No. 5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Keberadaan pengaturan mengenai  tanah  yang  dimiliki  oleh  Indonesia termuat  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria pada  tanggal  24  September  1960  mencabut beberapa  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku pada masa penjajahan, yaitu :
1. Agrarische  Wet (S.  1870-55)  sebagai  yang termuat  dalam  Pasal  51 Wet  op  de Staatsinrichting  van  Nederlands  Indie (S.
1925-447)  dan  ketentuan  dalam  ayat-ayat lainnya dari pasal itu.
2. Domeinverklaring tersebut  dalam  Pasal  1
Agrarische besluit (S. 1870-118),
a. Algemene  Domeinverklaring tersebut dalam S. 1875-119a.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b. Domeinverklaring untuk Sumatera” tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1874-94f.
c. Domeinverklaring untuk  keresidenan Menado” tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1877-55.
d. Domeinverklaring untuk
residentie
Zuider  en  Oosterafdeling  van  Borneo ” tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1888-58.
3. Koninklijk  Besluit tanggal  16  April  1872 No.  29  (S.  1872-117)  dan  peraturan pelaksanaanya,
4.  Buku ke-II Kitab Undang-Undang
Hukum  Perdata  Indonesia  sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  kecuali  ketentuan-ketentuan mengenai  hipotik  yang  masih  berlaku pada  mulai  berlakunya  undang-undang ini.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  dalam pengaturannya  tidak  menyebut  secara  tegas maksud  atau  pengertian  dari  tanah.  Namun, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria memuat  pengertian  tanah  yakni  permukaan bumi.  Hal  tersebut  jelas  secara  yuridis  dalam pengertian  harus  menggunakan  pasal  tersebut, hanya  saja  untuk  perbaikan  kedepan  harus dilakukan  perubahan  karena  tanah  jika  dilihat dari  literatur  jelas  memiliki  banyak  pengertian sehingga  kedepannya  akan  mempermudah untuk menyusun pengaturan tanah dimasa yang akan datang.
Kepemilikan  terhadap  sebidang  tanah sangat  penting  dilakukan  pendaftaran  tanah. Indonesia  pengaturan  pendaftaran  tanah  diatur pada  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria, berbunyi :
1)  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah.
2)  Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
a.  pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
b.  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut.
c.  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat.
3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan
dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat,  keperluan  lalu  lintas  sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut
pertimbangan Menteri Agraria.
4)  Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan pendaftaran  termaksud  dalam  ayat  1  di atas  dengan  ketentuan  bahwa  rakyat yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan Umum  di  Indonesia  mengacu  pada  ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, berbunyi:
Untuk  Kepentingan  Umum,  termasuk kepentingan  Bangsa  dan  Negara  serta kepentingan  bersama  dari  Rakyat,  hak- hak  atas  Tanah  dapat  dicabut,  dengan memberi  ganti kerugian  yang layak  dan menurut  cara  yang  diatur  dengan Undang-undang.  Ketentuan  tersebut tidak  mengakumulasi  ketentuan  pada pasal  sebelumnya  yakni  dalam  pasal  4 ayat  (1)  dan  pasal  9  ayat  (2)  Undang-
Undang Pokok Agraria yang memperbolehkan  dan  memungkinkan penguasaan  dan  penggunaan  tanah secara individual. Lebih lanjut ketentuan pasal  21,  29,  36,  42,  dan  45  Undang- Undang  Pokok  Agraria  yang  berisikan persyaratan  pemegang  hak  atas  tanah juga  menunjukan  prinsip  Penguasaan dan Penggunaan Tanah secara individu.
Sejak  awal  atau  dengan  keberlakuan Undang-Undang  Pokok  Agraria  di  Indonesia

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
semua  tanah  memiliki  fungsi  sosial  atau kebersamaan  sesuai  amanah  Pasal  6  Undang- Undang Pokok Agraria. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa  setiap  tanah  yang  ada  di Indonesia baik tanah negara maupun masyarakat
memiliki fungsi sosial. Konsekuensinya ialah jika pemerintah dalam hal ini  pelaksana  negara  memerlukan  tanah  untuk kepentingan  umum  maka  secara  khusus  tanah masyarakat  atau  individu  harus  dilakukan  ganti kerugian untuk memperoleh tanah tersebut.
Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Pokok  Agraria  maka  dalam  pengadaan  tanah tersirat beberapa prinsip, sebagai berikut: 8
1. Kepentingan umum,
2. Hak tanah yang dicabut,
3. Memberikan ganti rugi yang layak,
4. Diatur dengan suatu undang-undang.
Prinsip-prinsip  di  atas  jika  dipahami penerapannya ialah secara acak tidak berurutan seperti  di  atas.  Jika  diurutkan  maka  urutannya, sebagai berikut:
1.   Pengadaan  tanah  harus  di  atur  dengan undang-undang,
2.  Mencakup kepentingan umum dalam pengadaan tanah,
3.  Menjelaskan  hak-hak  tanah  yang  dapat dicabut dan ;
4.  Memberikan ganti rugi yang layak.
Pengaturan dalam suatu undang- undang mengandung makna bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan atau  diterbitkan  undang-undang  khusus  yang merupakan cerminan dari Pasal 6 dan Pasal 18 Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Pengaturan peraturan  perundang-undangan  yang  terbaru terkait  pengadaan  tanah  ialah  Undang-Undang No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah
8 Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 310
Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum (keterkaitan  Undang-Undang  Pokok  Agraria dengan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  jika dikaitkan dengan asas hukum maka akan terikat pada  asas lex  specialis  derogat  lex  generalis dimana  ketentuan  khusus  mengenyampingkan ketentuan  umum  dalam  hal  ini  Undang-Undang No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum mengenyampingkan Undang-Undang Pokok Agraria).
Keberadaan  Undang-Undang  No.  2
Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum memiliki tujuan, sebagai berikut: 1.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya. 2.  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a.  Rencana Tata Ruang Wilayah; b.  Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c.  Rencana Strategis; dan
d.  Rencana  Kerja  setiap  Instansi  yang memerlukan tanah.
3.  Pengadaan  Tanah  diselenggarakan  melalui perencanaan  dengan  melibatkan  semua pemangku dan pengampu kepentingan.
4.  Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. 5.  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum  dilaksanakan  dengan  pemberian
Ganti Kerugian yang layak dan adil.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  dalam pelaksanaannya memerlukan
peraturan pelaksana  dimana  hal  tersebut  diamanatkan sesuai  dengan  Pasal  60  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, berbunyi: Peraturan pelaksana undang-undang ini harus  ditetapkan  paling  lama  1  (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
Peraturan  pelaksana  terkait  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan Umum, yaitu:
1.  Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2.  Peraturan  Presiden  No.  40  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3.  Peraturan  Presiden  No.  99  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  No.  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4.  Peraturan  Presiden  No.  30  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Presiden  No.  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum beserta aturan  pelaksananya  jelas memuat  urutan  yang telah  disusun  ulang  di  atas  terkait  pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Selanjutnya,  mencakup  kepentingan umum  dalam  pengadaan  tanah.  Kepentingan umum  yang  dimaksud  mengacu  pada  Pasal  1 angka  6  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan
Tanah
Untuk
Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum,  yakni kepentingan  bangsa,  negara  dan  masyarakat yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Bentuk  pengadaan  tanah
untuk  kepentingan  umum  penggunaannya  yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  (telah dicantumkan  juga  pada  bab  I  bagian  latar belakang)  tercantum  dalam  Pasal  10  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan Umum, yaitu:
1.  Pertahanan dan keamanan nasional,
2.  Jalan  umum,  jalan  tol,  terowongan,  jalur kereta  api,  stasiun  kereta  api  dan  fasilitas operasi kereta api,
3.  Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran  air minum,  saluran  pembuangan  air dan  sanitasi  dan  bangunan  pengairan lainnya.
4.  Pelabuhan, bandar udara dan terminal.
5.  Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi,
6.  Pembangkit,  transmisi,  gardu,  jaringan  dan distribusi tenaga listrik.
7.  Jaringan  telekomunikasi  dan  informatika pemerintah.
8.  Tempat pembuangan dan pengolahan sampah. 9.  Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah. 10.  Fasilitas keselamatan umum, 11.  Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah.
12.  Fasilitas  sosial,  fasilitas  umum  dan  ruang terbuka hijau publik.
13.  Cagar alam dan cagar budaya,
14.  Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa. 15.  Penataan  permukiman  kumuh  perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah dengan status sewa.
16.  Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintahpemerintah daerah.
17.  Prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah
18.  Pasar umum dan lapangan parkir umum.
Perumusan  kepentingan  umum  dalam hal  ini  terkait  dengan  tanah  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  lebih tampak  jelas  karena  langsung  tujuannya,  yakni untuk kepentingan bangsa, negara, dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat, selanjutnya diwujudkan oleh
pemerintah  sebagai  pelaksana  negara  dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Perlu  dipahami  bahwa pada  hakikatnya  kepentingan  umum  benar- benar  sangat  susah  untuk  dirumuskan  dimana menurut  para  ahli  baik  Jan  Gisjssel  dan  J.H Bruggink  mengatakan  sangat  sulit  untuk  atau bahkan tidak
mungkin untuk menginstutisionalkan  kepentingan  umum  dalam sebuah  norma  hukum  karena  pengertian  dan ruang  lingkupnya  sulit  susun  sehingga  tidak jelas.  Namun,  upaya  yang  ditunjukkan  Undang- Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan Umum  cukup  baik  karena  tujuannnya  sangat jelas  tencantum,  yakni  kemakmuran  rakyat bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan atau menunjukkan kehebatan pemerintahan yang berkuasa.
Menjelaskan  hak-hak  tanah  yang  dapat dicabut  yang  tercantum  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
mengacu  kembali  pada  Undang-Undang  Pokok Agraria.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1 angka  5  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum,
berbunyi:
”Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria dan  hak  lain  yang  akan  ditetapkan dengan undang- undang”.
Alas-alas  hak tanah  yang  dapat  dicabut dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  sesuai
dengan  Pasal  Pasal  16  ayat  (1)  Undang- Undang Pokok Agraria, yaitu :
1.  Hak milik.
2.  Hak guna usaha.
3.  Hak guna bangunan.
4.  Hak pakai.
5.  Hak sewa.
6.  Hak membuka tanah.
7.  Hak memungut hasil hutan.
8.  Hak-hak  yang  tidak  termasuk  dalam  hak- hak  tersebut  di  atas  yang  akan  ditetapkan dengan undang-undang  serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  53  ayat  (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :
a.  Hak gadai.
b.  Hak usaha bagi hasil.
c.  Hak menumpang.
d.  Hak sewa tanah pertanian.
Terkait  dengan  pengadaan  tanah  demi kepentingan  umum  sangat  melekat  beberapa prinsip, sebagai berikut: 9
1.  Penguasaan  dan  pengadaan  tanah  oleh siapapun  dan  untuk  keperluan  apapun harus ada landasan haknya,
2.  Semua  hak  atas  tanah  secara  langsung maupun  tidak  langsung  bersumber  pada hak bangsa.
3.  Cara  untuk  memperoleh  tanah  yang  sudah dihaki seseorang/badan hukum harus melalui  kata  sepakat  antar  pihak  yang bersangkutan,
4.  Dalam  keadaan  memaksa,  artinya  apabila jalan  lain  yang  ditempuh  gagal  maka presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak tanpa persetujuan  subjek  hak  menurut  Undang- Undang  No.  20  Tahun  1961  Tentang Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Benda- Benda Yang Ada Di atasnya.
Poin  keempat  terkait  prinsip  di  atas sangat  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan hukum maupun demokrasi di Indonesia sehingga  Undang-Undang  No.  20  Tahun  1961 Tentang  Pencabutan  Hak  Atas  Tanah  Dan Benda-Benda  Yang  Ada  Di  atasnya  perlu dilakukan  perubahan  atau  penggantian  untuk
9 Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan ,    Margaretha  Pustaka,  Jakarta,  2015,  hal. 336-337 .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mencerminkan  rasa  keadilan  dari  penguasa secara lebih luas atau menciptakan aturan yang tidak menunjukkan
arogansi sebuah pemerintahan.
Tanah masyarakat yang digunakan atau diminta  pemerintah  untuk  kepentingan  umum harus  memperoleh  ganti  rugi  yang  layak.  Hal tersebut  sesuai  dengan  amanat  Pasal  1  angka 10  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi Kepentingan Umum, berbunyi:
Penggantian  yang  layak  dan  adil kepada  pihak  yang  berhak  dalam proses pengadaan tanah.
Proses pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  atau  Pengadaan  Tanah dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  selaku  ketua pelaksana  pengadaan  tanah.  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan
sebagai  ketua  pelaksana  pengadaan  tanah dimana  tujuannya  ialah  untuk  perceptana pelayanan
pengadaan tanah utuk
pembangunan.  Selanjutnya,  Gubernur  bersama instansi yang memerlukan
tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, pengumuman dimaksudkan  untuk  pemberitahuan  kepada masyarakat  bahwa  di  lokasi  tersebut  akan dilaksanakan  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Penetapan  lokasi  pembangunan  untuk Kepentingan  umum  tersebut  bagi  pihak  yang berhak  hanya  dapat  mengalihkan  hak  atas tanahnya  kepada  instansi  yang  memerlukan tanah  melalui  Lembaga  Pertanahan,  maka berdasarkan  penetapan  lokasi  pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan  tanah  mengajukan  pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan.
Pemberian  ganti  rugi  terhadap  tanah masyarakat  yang  digunakan  untuk  kepentingan umum  dilakukan  dengan  cara  penilaian  oleh penilai  terhadap  tanah  sesuai  dengan  Pasal  33 Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Bagi Kepentingan Umum yang meliputi:
1.  Tanah
2.  Ruang atas tanah dan bawah tanah
3.  Bangunan
4.  Tanaman
5.  Benda  yang  berkaitan  dengan  tanah, dan/atau
6.  Kerugian lain yang dapat dinilai.
Bentuk  ganti  rugi  yang  diberikan pemerintah  kepada  masyarakat  sesuai  dengan Pasal  36  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012
Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  yang meliputi: 1.  Uang
2.  Tanah pengganti
3.  Permukiman kembali
4.  Kepemilikan saham atau
5.  Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Proses  ganti  rugi  terhadap  tanah masyarakat
dilakukan dengan cara musyawarah.  Musyawarah  dilakukan  lembaga Pertanahan  melakukan  dengan  pihak  yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari  Penilai disampaikan  kepada  Lembaga  Pertanahan untuk  menetapkan  bentuk  dan/atau  besarnya Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian Ganti Kerugian dimana hasil kesepakatan dalam musyawarah  tersebut  menjadi  dasar  pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Proses pemberian ganti kerugian sebagaimana  yang  telah  disepakati  dilakukan dalam  cara  yang  berbeda  tergantung  dari

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesepakatan yang dicapai oleh pihak pemerintah  dengan  masyarakat  yang  memiliki alas hak dimana uraiannya, sebagai berikut:
1.  Pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk  uang dilakukan  melalui  jasa  perbankkan  atau pemberian  secara  tunai  yang  disepakati antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan  tanah.  Atas  permintaan  ketua pelaksana  pengadaan  tanah  perbankkan membuka  rekening  tabungan  atas  nama pihak  yang  bergerak.  Pemberian  ganti  rugi dilakukan  oleh  instansi  yang  memerlukan tanah  berdasarkan  validasi  dari  ketua pelaksana pengadaan tanah.
2.  Pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk  tanah pengganti  dimana  tanah  pengganti  yang diberikan  sama  dengan  nilai  ganti  kerugian dalam  bentuk  uang.  Pemberian  ganti kerugian  dalam  bentuk  tanah  pengganti dilakukan  oleh  instansi  yang  memerlukan tanah setelah mendapat tanah dan mendapat  permintaan  tertulis  dari  ketua pelaksana  pengadaan  tanah.  Disepakati tanah  pengganti  sebagai  bentuk  ganti  rugi maka  instansi  yang  memerlukan  tanah untuk  kepentingan  umum  menyediakan tanah  pengganti  paling  lama  6  (enam) bulan.
3.  Pemberian ganti rugi dalam bentuk permukiman  kembali  jika  telah  terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan  dengan  masyarakat  maka pemberiannya  dilakukan  paling  lama  1 (satu)  tahun  sejak  penetapan  bentuk  ganti rugi  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah. Pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk permukiman  kembali  dibuktikan  dengan tanda  terima  penyerahan  kepada  pihak yang berhak.
4.  Pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk kepemilikan  saham  diberikan  berdasarkan kesepakatan  antara  pihak  yang  berhak dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang  berbentuk  perusahaan  terbuka  dan mendapat penugasan khusus dari pemerintah.  Dilakukan  paling  lama  3  (tiga) bulan  sejak  penetapan  bentuk  ganti  rugi oleh pelaksana pengadaan tanah. Pelepasan  hak  oleh  pihak  yang  berhak dilakukan  pada  saat  telah  disepakatinya ganti rugi kepemilikan saham.
5.  Pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk  lain merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk  ganti  rugi  dimana  jangka  waktu menggunakan  dalam  proses  ganti  rugi  ini waktu  yang  paling  lama  dari  gabungan bentuk ganti kerugian yang disepakati.
Keseluruhan uraian di atas jika dikaitkan dengan kepastian hukum maka sudah memenuhi  konsep  yang  diinginkan  dalam  teori kepastian  hukum  dimana  meliputi  2  (dua)  hal, yaitu  pertama,  kepastian  dalam  perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan  antara  satu  dengan  yang  lainnya baik  dari  pasal-pasal  undang-undang  itu  secara keseluruhan  maupun  kaitannya  dengan  pasal- pasal  lainnya  yang  berada  di  luar  undang- undang  tersebut.  Kedua,  kepastian  dalam melaksanakan  norma-norma  dan  prinsip-prinsip hukum  undang-undang  tersebut.  Munculnya pengaturan  Pengadaan  Tanah  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum  beserta  peraturan pelaksana  lainnya  menunjukkan  tidak  terjadi kekosongan  hukum  dalam  pembebasan  lahan. Hanya  kekurangan  yang  terjadi  ialah  peraturan pelaksana  yang  ada  cenderung  mengikat kedalam,  artinya  hanya  berlaku  bagi  instansi yang  memerlukan  tanah  untuk  digunakan  demi kepentingan  umum  misalnya  pembangunan pembangkit  tenaga  listrik  yang  dilaksanakan Perseroan  Terbatas  Perusahaan  Listrik  Negara (PT PLN) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera  (UIP  KITSUM)  yang  memunculkan aturan  pembentukan  tim  teknis  tanpa  ada pengaturan  perundang-undangan  hanya  karena memang  dibutuhkan  harus  dibentuk,  yakni Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera No.  076.K/GM/2017  Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Teknis
Terhadap Tanah,
Bangunan  Dan/Atau  Tanaman  Yang  Dikuasai Masyarakat  Pada  Kawasan  Hutan  Dalam Rangka Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan  Dalam  Pengadaan  Tanah Oleh Perseroan Terbatas. Perusahaan  Listrik  Negara  (Persero) Unit Induk Pembangunan

## Pembangkit Sumatera.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 mengatur  bahwa  pemerintah  tidak  bisa  lagi sewenang-wenang  mengambil  tanah  warga untuk proyek pembangunan. Undang-undang ini merupakan  peraturan  pertama  yang  mengatur secara detail tentang masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebelumnya, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  hanya  didasarkan  pada Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Kepentingan Umum  ini  juga  mengakomodasi  kepentingan pembangunan  sekaligus  melindungi  hak-hak masyarakat  akan  tanah  mereka.  Dengan peraturan  baru  ini,  pemerintah  tidak  bisa mencabut  hak  tanah  warga  secara  sewenang- wenang,  namun  sebaliknya  warga  juga  tidak bisa memikirkan kepentingan sendiri. Jika tanah warga dibutuhkan oleh negara untuk
kepentingan umum, warga wajib
menyerahkannya.  Tentu  saja  dalam  prosesnya pemerintah tidak boleh sewenang-wenang.
Masyarakat dilibatkan dari mulai perencanaan,  penetapan,  hingga  pembebasan lahan.  Bahkan  jika  masih  ada  yang  keberatan, warga  juga  bisa  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Hak mengajukan gugatan diatur dalam pasal 23 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Kepentingan Umum, berbunyi:
Dalam  hal  setelah  penetapan  lokasi pembangunan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  ayat  (6)  dan  Pasal  22 ayat (1) masih terdapat keberatan pihak yang  berhak  terhadap  penetapan  lokasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara setempat  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari  kerja  sejak  dikeluarkan  penetapan lokasi.
Selain  itu,  warga  juga  dilibatkan  dalam penetapan  ganti  kerugian. Penetapan  dilakukan melalui  proses  musyawarah  yang  dilakukan paling  lama  30  hari  sejak  penyampaian  hasil penilaian.  Hal  tersebut  sesuai  degan  Pasal  37 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Kepentingan Umum, berbunyi:
Lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  kerja  sejak  hasil  penelitian  dari penilai  disampaikan  kepada  lembaga pertanahan  untuk  menetapkan  bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 34.
Warga  juga  bisa  memilih  bentuk  ganti rugi  tanah,  tidak  hanya  berupa  uang  tapi  bisa juga  berupa  tanah  pengganti,  permukiman kembali,  kepemilikan  saham,  atau  kombinasi lain yang disetujui oleh kedua belah pihak (pasal 36  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Kepentingan Umum). Undang-undang ini tidak hanya melindungi tanah warga, tetapi juga tanah adat. Undang-undang tidak mengenal istilah pemegang  hak,  tetapi  yang  berhak  atas  tanah, termasuk tanah adat diatur di situ.
Penjelasan  Pasal  40  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Kepentingan  Umum  disebutkan, pemberian ganti rugi harus diserahkan langsung

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada  pihak  yang  berhak  atas  ganti  rugi. Undang-undang  Pengadaan  Tanah  ini  pada akhirnya  akan  memberikan  kepastian  dan keadilan  bagi  semua  pihak.  Jika  ada  rencana proyek, pemerintah akan mengumumkan kepada  masyarakat,  pemilik  lahan  akan  diajak bicara. Warga bisa menyatakan tidak setuju, lalu dibicarakan. Harganya ditentukan melalui appraisal yang independent . Undang-undang ini dapat memperjelas implementasi pembangunan infrastruktur  umum,  sehingga  tidak  ada  lagi alasan  tidak  mampu  untuk  membebaskan tanah.
Pihak  yang  melepaskan  hak  atas tanahnya  karena  digunakan  untuk  kegiatan pembangunan,  hanya  dibatasi  pada  orang  atau badan  hukum  yang  mempunyai  hubungan hukum  yang  konkrit  dengan  tanah  haknya. Batasan ini dinilai kurang memberikan perlindungan  kepada  warga  masyarakat  bukan pemegang hak atas tanah, tetapi menggunakan tanah  tersebut  seperti  penyewa,  penggarap, pihak  yang  menguasai  dan  menempati  tanah serta  pemilik  bangunan,  tanaman  dan  benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Peran  serta  masyarakat,  hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat akan menetapkan  besarnya  ganti  rugi,  tetapi  juga pada tahap-tahap sebelumnya, seperti inventarisasi,  penyuluhan  dan  konsultasi,  dan lain-lain.
Musyawarah  harus  sungguh-sungguh dijadikan sarana untuk mempertemukan perbedaan  kepentingan  dan  keinginan  dari pihak  yang  memerlukan  tanah  dengan  pihak yang  tanahnya  diperlukan  untuk  kepentingan umum.  Oleh  karena  itu,  musyawarah  dalam pengertian  sebagai  kegiatan  yang  mengandung proses  saling  mendengar,  saling  memberi,
menerima pendapat, serta keinginan atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai  tanah,  bangunan,  tanaman  dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan pihak yang memerlukan tanah, dilaksanakan  dengan  sukarela  dan menjauhkan kondisi  psikologis  yang  menghalangi  terjadinya proses tersebut.
Jenis  ganti  rugi  harus  memperhatikan fakor-faktor  yang  bersifat  fisik,  seperti  tanah, bangunan,  tanaman,  benda-benda  lain  yang berkaitan  dengan  tanah,  dan  yang  bersifat  non fisik.  Bentuk  ganti  rugi  harus  sesuai  dengan kesepakatan  yang  dicapai  dalam  musyawarah, bentuk  ganti  kerugian juga  harus  komprehensif. Ganti  kerugian  seyogianya  tidak  bertumpu hanya  pada  bentuk  uang,  tetapi  juga  bentuk- bentuk  lain  yang  dibutuhkan  pemegang  hak seperti  tanah  pengganti,  pemukiman  kembali, gabungan  dari  kedua  atau  ketiganya,  dan bentuk  lain  yang  disepakati.Setelah  itu,  baru ditentukan besarnya ganti kerugian berdasarkan bentuk-bentuk  yang  disepakati.  Jika  dalam bentuk  uang  berapa  jumlahnya,  dalam  bentuk tanah  penggantinya  berapa  luasnya,  dalam bentuk  pemukiman  kembali  seperti  apa  kualitas lokasi  dan  sebagainya.  Dengan  diterimanya ganti rugi  tersebut, maka  kehidupan  pihak  yang melepaskan  tanah,  menjadi  lebih  baik,  atau minimal  setara  dengan  tingkat  kehidupan  sosial ekonomi  sebelum  tanahnya  dilepaskan  untuk kepentingan umum.
Pelaksanaan  pembebasan  tanah  untuk pembangunan pembangkit listrik oleh Perseroan Terbatas  Perusahaan  Listrik  Negara  Unit  Induk Pembangunan  Pembangkit  Sumatera  (PT  PLN UIP KIT SUM) bukan tidak  mengalami hambatan-hambatan.  Untuk  melihat  hambatan yang  dialami  Perseroan  Terbatas  Perusahaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Pembangkit  Sumatera  (PT  PLN  UIP  KIT  SUM) akan  digunakan  pendapat  Soerjono  Soekanto mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi penegakan  hukum  dimana  ia  membaginya kedalam  5  (lima)  kategori,  yaitu:  faktor  hukum, faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas,  faktor  masyarakat  dan  kebudayaan. 10
Namun,  menurut  Ketua  Tim  Penyelesaian Teknis  Terhadap  Tanah,  Bangunan  Dan/Atau Tanaman  Yang  Dikuasai  Masyarakat  Pada Kawasan  Hutan  Dalam  Rangka  Pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Peusangan  Ferdyan  H  Kusuma  persoalan  yang dihadapi Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara  Unit  Induk  Pembangunan  Pembangkit Sumatera  (PT  PLN  UIP  KIT  SUM)  hanya terbatas pada  faktor hukum dan  faktor masyarakat dan kebudayaan.
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan Tanah  bagi  Kepentingan  Umum  walaupun lengkap  pengaturan  didalamnya  tetapi  masih cenderung  nampak  dominannya  pemerintah sebagai  pelaksana  pembagunan  dibandingkan dengan  masyarakat  yang  butuh  perlindungan yang  tegas  sebagai  pemilik  tanah.  Hal  ini terbukti  bahwa  pemerintah  terlalu  dominan menentukan  perihal  ganti  rugi  yang  seharusnya lebih  memperhatikan  kepentingan  masyarakat yang melepaskan tanahnya.
Pemerintah  yang  berdaulat  mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai pelaksana kewenangan hak menguasai negara
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang –Undang  Pokok  Agraria  dan  sebagai
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.  RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8
badan hukum publik adalah pelaksana pembangunan. Dalam
melaksanakan kewenangan  sesuai  amanat  Pasal  2  ayat  2 Undang –Undang  Pokok  Agraria  pemerintah berkewajiban  melaksanakan  tugasnya  untuk mensejahterakan sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Dalam  kedudukan  yang demikian, pemerintah direpresentasikan sebagai Badan  Pertanahan  Nasional,  harus  mengukur keberhasilan  kebijakan  dan  pelaksanaannya dengan  besarnya  peningkatan  kemakmuran rakyat  termasuk  keberhasilan  untuk  menjaga tingkat kemakmuran yang dinikmati oleh pemilik tanah yang terkena pembangunan.
Kedudukan  pemerintah  sebagai  badan hukum  publik  pelaksana  pembangunan  melalui Kementerian  atau  Lembaga  Non  Kementerian harus  melaksanakan  pembangunan  disektor yang  menjadi  kewenangannya.  Dalam  proses pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksana pembangunan dalam hal ini pemerintah hanya berkonsentrasi pada ketersediaan tanah .
Peraturan  pengadaan  tanah  selama  ini pemerintah terfokus pada kedudukannya sebagai  pelaksana  pembangunan.  Pemerintah lebih fokus pada keberhasilan penyediaan tanah yang  diperlukan  untuk  pembangunan  bagi kepentingan umum. Konsekuensinya
pemerintah kurang memberikan perhatian kepada kepentingan individu pemilik tanah yang terkena  pengadaan  tanah.  Hal  ini  dapat menimbulkan  ketidak  simpatikan  masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan  keadilan  yang  sesuai  diinginkan atau  sesuai  dengan  porsi  atau  kebutuhan masing-masing pihak tidak tercapai.
Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan  kategori  budaya  hukum  karena didalam  masyarakat  dan  kebudayaan  dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilihat  tumbuh  dan  berkembangnya  budaya hukum.  Keberadaan  budaya  hukum  didalam masyarakat  dan  kebudayaan  dapat  disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang  memiliki  kebudayaan.  Namun,  yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan  hidup  masyarakat  yang  bersifat memaksa  dan  mengatur  untuk  menjamin  tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya,  hukum  yang  memiliki  norma  dalam peraturan  perundang-undang  dapat  berjalan dengan  baik  sehingga  mampu  mencerminkan pula  budaya  hukum  yang  baik  atau  sebaliknya hukum  hanya  sekedar  aturan  belaka  tetapi pelaksanaannya  sama  sekali  tidak  maksimal sehingga  menghasilkan  budaya  hukum  yang buruk.
Perlu dipahami kompetensi hukum tidak akan  ada  jika masyarakat mengalami  beberapa hal, yaitu : 11
1.  Tidak  mengetahui  atau  menyadari,  apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2.  Tidak  mengetahui  akan  adanya  upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, 3.  Tidak  berdaya  untuk  memanfaatkan  upaya- upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4.  Tidak  mempunyai  pengalaman  menjadi anggota  organisasi  yang  memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5.  Mempunyai
pengalaman-pengalaman
kurang  baik  didalam  proses  interaksi dengan  pelbagai  unsur  kalangan  hukum formal.
Terkait  dengan  kebudayaan  bahwa telah  diutarakan  sebelumnya  masyarakat  yang menghasilkan  kebudayaan  dan  dapat  pula dengan  adanya  masyarakat  dan  kebudayaan maka  budaya  hukum  sebuah  masyarakat  dapat
11 Ibid., hal. 57
terlihat. 12 Gambaran  budaya  hukum  berupa opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang  hukum  dan  berbagai  fenomena  yang berkaitan dengan hukum.
Antitesis  sikap  dan  perilaku masyarakat tersebut  berupa  penolakkan  terhadap  kebijakan pemerintah  dalam  pengadaan  tanah  meskipun kebijakan tersebut sungguh-sungguh dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kepentingan umum.  Masyarakat  cenderung  bersikap  skeptis dan  penuh  kecurigaan,  bahwa  kebijakan pelaksanaan  pembangunan  pemerintah  tidak selalu  berorientasi  pada  kepentingan  bangsa atau  kepentingan  masyarakat  banyak,  artinya dicurigai  hanya  untuk  memenuhi  kepentingan kelompok  tertentu.  Antitesis  sikap  dan  perilaku masyarakat itu berupa juga penolakan terhadap tindakan represif pemerintah terhadap masyarakat  pemilik  tanah.  Selama  orde  baru masyarakat  pemilik  tanah  selalu  di  hadapkan pada tindakan pemaksaan ketika terjadi pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum. Pemilik  tanah  dihadapkan  pada  tekanan  dalam pelbagai  bentuk  yang  menimbulkan  kondisi ketakutan  dan  didalamnya  terkandung  potensi penolakan.
Sikap skeptis, curiga dan
ketidakpercayaan pada pemerintah itu mendapatkan  sarananya  ketika  lahirnya  era reformasi  yang  dimana  terjadi  perubahan  politik dari pola otoriter kearah demokrasi. Ketertekanan yang di alami masyarakat sebelumnya  meletup  dalam  wujud  penolakan terhadap  kewajiban  menyerahkan  tanah  bagi kepentingan  umum.  Akibatnya  masyarakat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemilik tanah mengajukan tuntutan harga tanah yang tidak masuk akal.
Selanjutnya, berkembangnya nilai
individualistis dan melemahnya nilai
kolektifvistik. Fenomena  ini  dapat  dicermati  dari adanya sikap berani masyarakat untuk menyatakan  penolakan  menyerahkan  tanahnya sekalipun  untuk  kepentingan  umum.  Kalaupun masyarakat  bersedia  menyerahkan  tanahnya biasanya  menuntut  harga  yang  tinggi,  malah kadang-kadang  tidak  masuk  akal.  Artinya  sikap ini  menunjukan  bahwa  masyarakat  pemilik tanah  tidak  ingin  mengorbankan  kepentingan dirinya.  Kepentingan  individunya  tidak  ingin dikorbankan  hanya  untuk  sebuah  kepentingan kolektif.  Masyarakat  bersedia  menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum jika kompensasinya sesuai dengan tuntutan mereka.
Pada  hakekatnya  mereka  menyatakan, untuk  apa  harus  berkorban  untuk  kepentingan umum, jika kepentingan dirinya tidak terlindungi. Atau  dengan  perkataan  lain  pemilik  tanah menyatakan,  saya  hanya  akan  menyerahkan tanah  untuk  kepentingan  umum  jika  saya mendapat keuntungan .
Ungkapan  pernyataan  tersebut  juga merupakan  suatu  bentuk  antitesis  dari  kondisi sebelumya yang selalu menuntut dan memaksa individu  pemilik  tanah  harus  berkorban  untuk kepentingan  negara.  Era  reformasi  telah memberikan  peluang  bagi  pengembangan  nilai antitesis  tersebut,  sehingga  menyebabkan  tidak mulusnya  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan umum saat ini. Berkembangya sikap individualistis  tersebut  juga  berkorelasi  dengan kebijakan  pemerintah  yang  selama  ini  lebih bersifat liberal dibidang pertanahan. Sedangkan bagi  mayarakat  yang berekonomi  lemah
pemerintah  tidak  memberikan  akses  dan  aset untuk memiliki tanah.
Perkembangan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat seperti di atas menunjukkan  terjadinya  penyimpangan  dari karakter  bangsa  Indonesia  yang  merindukan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  letak hambatan  yang  dialami  PT.  PLN  UIP  Kitsum cenderung  pada  faktor  hukum  dan  masyarakat serta  kebudayaan  sedangkan  untuk  penegak hukum dan sarana serta fasilitas tidak menghalangi  hambatan  dalam  Pengadaan Tanah  untuk  pembangunan  pembangkit  listrik. Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  wawancara yang dilakukan kepada Ferri Zaldhi anggota PT. PLN (Persero) UIP KIT SUM yang menyatakan: 13
Secara  keseluruhan  pembangkit  yang dibangun  oleh  PT.  PLN  UIP  Kitsum permasalahannya  terletak  pada  faktor hukum  berupa  aturan  yang  terlalu general,  masyarakat  dan  kebudayaan yang  berbeda  walaupun  berada  dalam satu  pulau  Sumatera,  misalnya  budaya dan  masyarakat  Aceh  jelas  berbeda dengan Asahan.
Selanjutnya,  jika  hambatan  teknis  yang terjadi  ialah  surat  bukti  kepemilikan  tanah  tidak lengkap,  Pemilik  tanah  tidak  berada  ditempat, Nilai ganti rugi dirasakan kurang sesuai dengan harga  pasar,  Terhadap  tanah  yang  akan dibebaskan  masih  dipasang  Hak  Tanggungan, Penguasaan tanah oleh masyarakat secara fisik tetapi  tidak  beralaskan  hak,  Ketidakakuratan panitia  pengadaan  tanah  dalam  inventarisasi. Kesulitan pemberian sosialisasi dimana kebanyakan  masyarakat  tidak  mau  mengikuti sosialisasi  secara  khusus  pembahasan  harga
13 Wawancara  dengan  Ferri  Zaldhi  anggota  PT. PLN (Persero) UIP KIT SUM pada tanggal 25 Maret 2018

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga  sangat  sulit  mencapai  kesepakatan dengan  masyarakat  akibatnya  proses  ganti  rugi menjadi lambat. 14
C.  Solusi  Dalam  Mengatasi  Hambatan Pada Pengadaan tanah oleh perseroan terbatas. Perusahaan Listrik  Negara  (Persero)  Unit  Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera. Merujuk pada uraian sebelumnya terkait hambatan  yang  dialami  Perseroan  Tebatas Perusahaan Listrik Negara Unit Induk
Pebangunan  Pembangkit  Sumatera  (PT.  PLN UIP  KITSUM)  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk kepentingan  umum  maka  terlihat  jelas  adanya dikhotomi yaitu di satu pihak masyarakat pemilik tanah  cenderung  mengutamakan  kepentingan individunya dan kurang menaruh perhatian pada fungsi  sosial  hak  atas  tanah,  sedangkan  di  lain pihak pemerintah atas nama kepentingan umum berfokus  pada  keberhasilan  semata-mata  pada tugas sektoral, sehingga kurang peduli terhadap kesejahteraan pemilik tanah yang telah merelakan tanahnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
Pada  hakekatnya  untuk  mencari  solusi, sehingga  tercapai  upaya  maksimal  pengadaan tanah  tidak  mudah,  karena  masih  sering  terjadi perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah dengan masyarakat pemilik tanah, tetapi perlu di upayakan  sebagai  bentuk  ikhtiar  sebagai berikut:
1.  Harus  ada  Komitmen  Bersama  antara Pemerintah dengan Pemilik Tanah
Mengenai  Rencana  Pembangunan  Yang
14 Wawancara  dengan  Ferri  Zaldhi  anggota  PT. PLN (Persero) UIP KIT SUM pada tanggal 25 Maret 2018
Dikategorikan Sebagai Kepentingan Umum 15 2.  Komitmen tersebut dapat diupayakan melalui  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW) dengan melibatkan masyarakat  di  masing-masing  wilayah. Dengan penyusunan RTRW yang transparan dan partisipatif diharapkan: 3.  terdapat suatu komitmen mengenai penetapan  ruang-ruang  atas  tanah  yang diperuntukkan  bagi  pembangunan  yang berkategori kepentingan umum.
4.  melalui penetapan RTRW  masyarakat pemilik  tanah  menyadari  sejak  semula mengenai  penggunaan  tanahnya  dimasa depan,  sehingga  sejak  awal  mereka  telah mempersiapkan kemungkinan alih profesi.
5.  Perlu ada Survey Sosial Ekonomi
Masyarakat  di  lokasi  yang  ditetapkan sebagai  Pembangunan  Untuk  Kepentingan umum 16
Tujuan survei adalah:
a.  Dari survei diharapkan dapat
mengetahui kondisi sosial Budaya masyarakat  terutama  aspek  keterikatan pada  kelompok,  pimpinan  informal, aspek individual. b.  Mengetahui mata pencaharian mayoritas  penduduk  setempat,  tingkat pendidikan dan keberadaan ekonomi. c.  Menyampaikan informasi dan tanggapan masyarakat terhadap rencana  dan  harapan  mereka  tentang bantuan  yang  mereka  perlukan,  agar kehidupan sosial ekonomi dapat berlangsung  terus  kearah  yang  lebih baik. 17
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di Kantor  PT.PLN  UIP  KIT  SUM  dapat  dijadikan sebagai  dasar  bagi  pemberian  dukungan terhadap proses pengadaan tanah dan pengembangan  kegiatan  ekonomi  masyarakat yang  terkena  proyek  pembangunan  untuk kepentingan umum.
15 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018
16 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018
17 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengembangan program kegiatan
ekonomi  masyarakat  (ekonomi  kerakyatan) 18 , misalnya;
a.  Pemberdayaan  ekonomi  rakyat  pemilik tanah  sesuai  dengan  sektor  kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk memberikan akses dan sumber pembiayaan dan dukungan pemasaran hasil produk.
b.  Pengembangan  ekonomi  harus  sesuai dengan harapan pemilik tanah.
Kebijakan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum harus mengandung
semangat  keseimbangan  hak  dan  kewajiban antara pemerintah dan pemilik tanah sebagaimana  diamanatkan  Pasal  6  Undang- Undang  Pokok  Agraria. 19 Kebijakan  yang mencerminkan semangat keseimbangan tersebut adalah :
1 Penekanan norma adanya kewajiban kepada  pemilik  tanah  yang  terkena  untuk menyerahkan  tanahnya,  jika  diperlukan untuk  pembangunan  kepentingan  umum. Sebagai imbangan, pemilik tanah diberi hak untuk melalukan pengujian melalui pengadilan  tentang  pemenuhan  kriteria kepentingan umum dari kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan.
2 Penekanan norma yang memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk
memberikan  ganti  rugi  yang  layak,  artinya kehidupan pemilik  tanah harus lebih sejahtera  baik  secara  materil  maupun secara imateril. Hal ini sebagai membangun keseimbangan  yaitu  pemilik  tanah  yang sudah  dibebani  kewajiban  menyerahkan tanahnya.
3 Untuk  merespon  semangat  era  reformasi, maka  panitia  (P2T)  harus  indenpedent, sehingga  mampu  bertindak  netral  antara instansi    yang  memerlukan  tanah  dengan pemilik tanah.
4 Untuk merespons semangat era reformasi 20 , maka  proses  pengadaan  tanah  dilakukan dengan :
18 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018
19 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018
20 Wawancara  dengan  Ferdy  Deputi  Manager Pertanahan  PT.  PLN  (Persero)  UIP  KIT  SUM  pada  tanggal 25 Maret 2018
(a)  merespon kondisi psikologis-sosial masayarakat, dimana masyarakat pemilik tanah tidak ingin dipaksa-paksa, apa  lagi  ditakut-takuti  agar  melepas tanahnya.  Sehingga  harga  ganti  rugi tanah, tanaman dan bangunan disesuaikan harga pasar. (b)  menghilangkan kerisauan keberlangsungan kehidupan sosial
ekonomi pasca pelepasan tanah, artinya  pemerintah  harus  mendorong dan  mengawal  pemberdayaan  ekonomi masyarakat pelepas tanah pasca pembangunan proyek kepentingan umum
III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pengaturan Pengadaan Tanah untuk kepentingan  umum  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum  sudah  cukup  lengkap.  Pelaksanaan pengadaan  tanah  dengan  PT.  PLN  Persero Unit  Induk  KIT  SUM  sudah  merujuk  pada undang-undang.
2.  Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Pengadaan  Tanah  di  Perseroan  Terbatas Perusahaan  Listrik  Negara  Unit  Induk    KIT SUM  ialah  disebabkan  karena  lemahnya pengaturan  pengadaan  tanah,  didalamnya masih  cenderung  nampak  dominannya pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dibandingkan dengan
masyarakat  dan  faktor  kebudayaan  dan masyarakat  yang  menyebabkan  munculnya Antitesis  sikap  dan  perilaku  masyarakat tersebut berupa penolakkan terhadap kebijakan  pemerintah  dalam  pengadaan tanah, Sikap skeptis, curiga dan ketidakpercayaan pada pemerintah,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berkembangnya  nilai  individualistis  dan melemahnya  nilai  kolektifvistik.  hambatan teknis  yang  terjadi  ialah  surat  bukti kepemilikan  tanah  tidak  lengkap,  Pemilik tanah tidak berada ditempat, Nilai ganti rugi dirasakan  kurang  sesuai  dengan  harga pasar, Terhadap tanah yang akan dibebaskan masih dipasang Hak Tanggungan, Penguasaan tanah oleh masyarakat secara fisik, tetapi tidak beralaskan  hak,  Ketidakakuratan  panitia pengadaan tanah dalam inventarisasi. Kesulitan  pemberian  sosialisasi  dimana kebanyakan masyarakat tidak mau
mengikuti sosialisasi secara khusus pembahasan  harga  sehingga  sangat  sulit mencapai  kesepakatan  dengan  masyarakat
akibatnya proses ganti rugi menjadi lambat.
3.  Kebijakan pengadaan tanah untuk
kepentingan  umum  harus  mengandung semangat keseimbangan hak dan kewajiban antara  pemerintah  dan  pemilik  tanah, terdapat  beberapa  solusi  dalam  mengatasi hambatan  pada  Pengadaan  Tanah  oleh Perseroan  Terbatas  Perusahaan  Listrik Negara Unit Induk Pebangunan Pembangkit Sumatera  (PT.  PLN  UIP  KITSUM)    seperti memberikan  kewajiban  kepada  pemerintah untuk  memberikan  ganti  rugi  yang  layak, memberikan  hak  kepada  pemilik  tanah untuk melakukan pengujian melalui pengadilan,  mendukung  proses  pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah, merespon kondisi psikologi-sosial masyarakat.
B.  Saran
1.  Diharapkan  PT.  PLN  Persero  memberikan sosialisasi  kepada  masyarakat  dalam  hal
pengadaan tanah untuk kepentingan pemilikan lahan.
2.  PT. PLN Persero dalam praktek pengadaan tanah  hendaknya  konsisten  dalam  prosedur pengadaan  tanah  dan  taat  terhadap  asas- asas pemerintahan yang baik.
3.  Dengan adanya sosialisasi yang berkelanjutan  dalam  proses  pengadaan tanah oleh Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik  Negara  Unit  Induk  Pebangunan Pembangkit  Sumatera  (PT.  PLN  UIP
KITSUM) diharapkan masyarakat
memahami dan dapat meningkatkan pengetahuan  tentang  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan ,    Margaretha  Pustaka,
Jakarta, 2015.
Bernhard  Limbong, Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan ,  Margaretha  Pustaka, Jakarta, 2015.
Elsa  Syarief, Menuntaskan  Sengketa  Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan , Gramedia, Jakarta, 2012.
Heru SS et.al, Good Manage Great Achievement (Tata Kelola Pembangunan  Pembangkit  Listrik) ,  PT. PLN  Unit  Pembangunan  Pembangkit Sumatera Utara, Medan, 2016.
Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara  Regulasi  dan  Implementasi , Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta, 2001 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Suardi, Hukum  Agraria ,  Badan  Penerbit  Iblan, Jakarta, 2005.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah ,  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2005.
Wawancara  dengan  Ferdy  Deputy  Manager Pertanahan  PT. PLN  (Persero)  UIP KIT SUM.
B.  Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan Bagi Kepentingan Umum
Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden  No.  71  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum