JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik ISSN 2615-5826 | FISIP UM Mataram Vol. 6 No. 2 September 2018, Hal. 113-124

## Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
M. Junaidi 1 , L. Hendra Maniza 2 , Baiq Selasmiati 3
1 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram , Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima: 15-07-2018 Disetujui: 17-07-2018 Abstrak : Penelitian  ini  berlatar  belakang  bahwa
Pemberantasan  dan  penyalahgunaan  peredaran  narkoba  harus  di tangani  serius  oleh  pemerintah.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti ingin  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi program  pencegahan  pemberantasan  dan  penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  data  primer  dan data sekunder dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode  Interview  dan  dokumentasi,  metode  analisis  data  yang digunakan  meliputi  reduksi  data,  Penyajian  Data  dan  Menarik Kesimpulan.
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Permasalahan  aspek komunikasi  disini  merupakan  proses  yang  sangat  penting  untuk menentukan  tujuan  sebuah  kebijakan,  selama  ini  sosialisasi tentang program pencegahan pemberantasan dan
penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba  (P4GN)  sudah dilakukan di  beberapa kabupaten dan kota di  NTB, pelaksanaan implementasi  program  P4GN  dapat  memberikan  penjelasan kepada masyarakat  tentang  apa itu narkoba dan  bahaya narkoba bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  persoalan  program P4GN  ini  memperlihatkan  sikap  dan  tanggung  jawab  para implementor  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. Mengenai  Aspek  disposisi,  masalah  watak  atau  sikap implementor  dalam  menjalankan  implemntasi  merupakan  hal yang  mempengaruhi  aspek  komunikasi  dan  struktur  birokrasi serta  sumber  daya  yang  dilibatkan  dalam  proses  implementasi program  Pencegahan  pemberantasan  dan  penyalahgunan peredaran  gelap  narkoba  (P4GN)  ini,  sikap  dan  tanggung  jawab para implementor disini  cukup baik.

## Abstract
This  study  has the  background  that  the  eradication  and  abuse  of drug  trafficking  must  be  handled  seriously  by  the  government.  In  this study, researchers wanted to know what factors influence the prevention of eradication and abuse of drugs (P4GN) programs.
This  study  is  a  qualitative  descriptive  study  with  data  sources

## Kata Kunci:
1. Faktor-Faktor
2. Implementasi
3. Program
4. P4GN

## Keyword:
1. Factors
2. Implementation
3. Program
4. P4GN

## 114 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 114-124
used,  namely  primary  data  and  secondary  data  and  this  research  was conducted  using  Interview  and  documentation  methods,  data  analysis methods used include data reduction, Data Presentation and Interesting Conclusions.
The  results  of  the  study  found  that  the  issue  of  communication aspects here is a very important process to determine the objectives of a policy,  so  far  the  dissemination  of  eradication  and  misuse  of  drug trafficking  (P4GN)  programs  has  been  carried  out  in  several  districts and cities in NTB, the implementation of the P4GN program can provide an  explanation  to  the  public  about  what  drugs  are  and  the  dangers  of drugs for the life of the nation and state, the issue of the P4GN program shows  the  attitude  and  responsibility  of  the  implementors  to  carry  out their  duties  properly.  Regarding  the  disposition  aspect,  the  character problem  or  the  implementor's  attitude  in  implementing  implementation is  a  matter  that  influences  communication  and  bureaucratic  structures and  resources  involved  in  the  implementation  of  the  eradication  and misuse  of  drug  trafficking  (P4GN)  program,  the  attitude  and responsibility of the implementers here is sufficient well.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Istilah  narkotika  bukan  lagi  menjadi  hal yang  tabu  di  dalam  masyarakat.  “Narkotika berasal dari bahasa Yunani narkoun yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa”.  Sekitar tahun 1920-an di Indonesia narkoba/NAPZA (narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  bahan adiktif)  sudah  dikenal  sejak  jaman  kolonialisme Belanda.  “Pada  masa  VOC,  candu  (papavor somniferitum)  atau  lebih  dikenal  dengan  gil (bahan untuk memberikan rasa gembira/sukacita/senang)  menjadi  bagian  dari komoditi  perdagangan  antar  pulau  bahkan  antar Negara”.    Namun,  karena  sifatnya  yang  sangat merusak  mental  dan  fisik  para  pemakainya membuat Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan  VMO  Staatblad  1927  No.  278  jo No.536  mengatur  tentang  obat  bius  dan  candu. Selain  itu,  diatur  larangan  menghisap  dan memakai  candu  kecuali  di  tempat-tempat  yang diizinkan.  Aturan  tersebut  kemudian  diganti dengan larangan penggunaan candu setelah masa penjajahan Jepang.
Pada  tahun  1970  mulai  bermunculan narkotika jenis baru di pasaran, hingga membuat Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden  Nomor  6  Tahun  1971  kepada  Kepala Badan  Koordinasi  Intelijen  Nasional  untuk menanggulangi  6  (enam)  pokok  permasalahan nasional, diantaranya :
1. Pemberantasan uang palsu;
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
3. Penanggulangan penyelundupan;
4. Penanggulangan kenakalan remaja;
5. Penanggulangan subversi;
6. Pengawasan orang asing.
Dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971  tersebut,  Kepala  Badan  Koordinasi Intelijen  Nasional  (BAKIN)  membentuk  Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakorlak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugasnya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Namun, badan ini  tidak  memiliki  wewenang  operasional  dan tidak  mendapat  alokasi  anggaran  dari  APBN, melainkan  berasal  dari  kebijakan  internal BAKIN.  Hal  yang  ironi  adalah  meski  Bakorlak telah  dibentuk  untuk  menanggulangi  bahaya narkoba  dan  obat-obat  terlarang  namun  tidak juga  dapat  menekan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 1971 tidak terlaksana dengan maksimal diakibatkan oleh beberapa kelemahan, diataranya:
1. Tidak ada keseragaman mengenai pengertian narkotika;
2. Sanksi  terlalu  ringan  bila  dibandingkan dengan akibat penyalahgunaan narkotika;
3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban  terhadap  penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika;
4. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika;
5. Belum  ada  badan  bertingkat  nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika;
6. Belum  adanya  ketentuan  khusus  wajib lapor terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat;
7. Belum  adanya  hal-hal  yang  khusus  bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.
Pada  tahun  1999  di  bawah  pemerintahan Presiden  Abdurahman  Wahid,  dibentuk  Badan Koordinasi  Narkotika  Nasional  (BKNN)  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  116  Tahun  1999. BKNN  adalah  suatu  badan  koordinasi  yang dibentuk  untuk  menanggulangi  permasalahan narkoba,  yang  beranggotakan  25  instansi pemerintah  terkait,  yang  diketuai  oleh  Kepala Kepolisian  RI  (Kapolri)  secara  ex-officio, alokasi  anggaran  BKNN  diperoleh  dari  Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri).
Sebagai kejahatan yang tergolong extraordinary crime , dalam penanganan kejahatan  narkotika  dibutuhkan  suatu  lembaga superbody dalam  penegakan  hukum  selain Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Sehingga,  ditahun 2002  dengan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  17 tahun  2002  tentang  Badan  Narkotika  Nasional, dibentuk  suatu  badan  yang  khusus  menangani kejahatan  narkotika  yaitu  Badan  Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah lembaga nonkementerian  yang  berkedudukan  di  bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia, memiliki fungsi dan tugas melakukan koordinasi  dengan  instansi  pemerintah  yang terkait untuk menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang, pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika,  psikotropika,  prekursor  dan  zat adiktif lainnya.
Untuk  lebih  mengoptimalkan  kinerja BNN dimasing-masing wilayah provinsi, kabupaten  dan  kota  dibentuk  BNN,  BNNP  dan BNNKab/Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional,  Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan Narkotika  Kabupaten/Kota.  Kemudian  di  tahun 2009  dengan  disyahkannya  UU  No.35  Tahun 2009  tentang  narkotika  melalui  Peraturan Presiden  RI  Nomor  23  Tahun  2010  mengatur tentang  Badan  Narkotika  Nasional  yang  berlaku hingga  sekarang.  Dalam  dalam  Pasal  1  ayat  (1)
Peraturan  Presiden  RI  Nomor  23  Tahun 2010diatur mengenai, “Badan Narkotika Nasional  yang  selanjutnya  dalam  Peraturan Presiden  RI  ini  disebut  BNN  adalah  Lembaga Pemerintah non-Kementerian yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggungjawab kepada  Presiden  melalui  koordinasi  Kepala Kepolisian RI.”
Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Provinsi NTB dimulai  tahun  2009  pada  saat  dikeluarkannya Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat (Pergub)  Nomor  12  Tahun  2009  tentang pembentukan  Badan  Narkotika  Provinsi  Nusa Tenggara Barat dengan rincian tugas, fungsi dan tata  kerja  pelaksana  harian  Badan  Narkotika Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Dengan  adanya peraturan  Gubernur  ini  dibentuklah  Badan Narkotika Provinsi (BNP) Nusa Tenggara Barat, BNP  NTB  dipimpin  oleh  seorang  Ketua  (ex- officio)  yang  dijabat  oleh  Wakil  Gubernur  NTB dan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya P4GN  dilakukan  oleh  Kepala  Pelaksana  Harian (Kalakhar).
Berdasarkan  Pasal  37  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2010 tentang  Badan  Narkotika  Nasional,  dimana sebagai  tindak  lanjut  amanat  Undang  –  Undang Nomor  35  tahun  2009  pasal  64  dan  pasal  65, dibentuklah  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi NTB  yang  dikepalai  seorang  pejabat  Kepala Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  NTB, (Bapak  Drs.  Ahmad  Baharuddin)  dengan  Surat Keputusan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/51/IV/2011/BNN  tanggal  19  April  2011, sebelumnya  menjabat  sebagai  Kalakhar  BNP NTB.  Peresmian  gedung  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  NTB  pada  tanggal  16  Mei 2012  oleh  Kepala  BNN  RI  Komjen  Pol.  Drs. Gories  Mere  dan  Dr.  TGH  M.  Zainul  Majdi selaku Gubernur NTB,  yang beralamat di Jl. Dr. Soedjono  Lingkar  Selatan  –  Kota  Mataram. Adapun  struktur  kelembagaan  BNN  Provinsi NTB  sesuai  dengan  Perka  No.  3  tahun  2015 tentang  organisasi  dan  tata  kerja  BNN  Provinsi adalah sebagai berikut :
1. BNNP  dikepalai  oleh  seorang  Kepala  BNN Provinsi.
2. Bagian  Umum  yang  dikepalai  oleh  seorang Kepala  Bagian  Umum  dan  membawahi Kepala  Sub  Bagian  Administrasi,  Kepala Sub  Bagian  Sarana  dan  Prasarana,  dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang  Pencegahan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  dikepalai  oleh  seorang  Kepala Bidang  dan  membawahi  Kepala  Seksi Pencegahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 4. Bidang Pemberantasan dikepalai oleh
seorang  Kepala  Bidang  dan  membawahi Kepala  Seksi  Intelijen,  Kepala  Seksi Penyelidikan, dan Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
5. Bidang  Rehabilitasi  yang  dikepalai  oleh Kepala  Bidang  membawahi  Kepala  Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi, dan Kepala Seksi Pasca Rehabilitasi.
Selama kurun waktu 5 tahun setelah dibentuk, BNN Provinsi NTB telah mengalami 3 (tiga) pergantian pimpinan, yaitu :
1. Drs.  Ahmad  Baharudin  (Periode  Juni  2010 s/d Juli 2012).
2. Kombes  Pol  Drs.  H,  Mufti  Djusnir,  Apt. M.Si (Periode Juli 2012 s/d Juni 2015).
3. Kombes  Pol  Drs.  Sriyanto,  M.Si  (Periode Juni 2015 s/d Desember 2016 ).
4. Drs.  Sukisto  (Periode  Desember  2016  s/d Sekarang)
Tinjauan Pustaka
a. Administrasi Publik
Definisi  Administrasi  Publik  menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7),  mengatakan  bahwa  Administrasi Publik  adalah  proses  dimana  Sumber  Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola ( manage )
keputusan-keputusan dalam Kebijakan  Publik. Konsep  Administrasi Publik  di  Indonesia  pada  dasarnya  bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik  sudah  ada  sejak  dari  dulu,  hanya  para pakar  yang  mengganti  istilah  Administrasi Publik  menjadi  Administrasi  Negara.  Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public  Adminitration”  diganti  menjadi Administrasi  Negara.  Jika  ada  para  pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik,  maka  itu  dapat  dikatakan  kesalahan berfikir,  karena  Administrasi  Publik  sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).
Chandler  &  Plano  dalam  Pasolong (2012:55),  menjelaskan  bahwa  Administrasi Publik  merupakan  Seni  dan  Ilmu  yang ditujukan  untuk  mengatur  “ Publik  Affairs ” dan  melaksanakan  berbagai  tugas  yang
ditentukan.  Administrasi  Publik  sebagai disiplin  ilmu  bertujuan  untuk  memecahkan Masalah  Publik  melalui  perbaikan-perbaikan terutama  dibidang  organisasi,  sumberdaya manusia  dan  keuangan.  Menurut  Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan  “Administrasi  Publik  adalah suatu  kombinasi  yang  kompleks  antara  teori dan  praktik,  dengan  tujuan  mempromosikan pemahaman  terhadap  pemerintah  dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah,  dan  juga  mendorong  kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.
George  J.  Gordo  dalam  Inu  Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan  sebagai  seluruh  proses  yang  baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan  atau  pelaksanaan  hukum  dan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami  hubungan  pemerintah  dengan publik  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan  juga  melembagakan  praktik-praktik manajerial  agar  terbiasa  melaksanakan  suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.
Beberapa  definisi  Administrasi  Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat  dipahami  bahwa  Administrasi  Publik adalah  kerjasama  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau  lembaga  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam  memenuhi  kebutuhan  publik  secara efesien dan efektif.
b. Kebijakan
Pengertian  Kebijakan  Publik  Kebijakan merupakan  sebuah  rekayasa  sosial  (social engineering). Sebagai  sebuah rekayasa sosial, maka  kebijakan  dirumuskan  oleh  pemerintah. Tentu  saja  rumusan  kebijakan  ini  secara esensial sesuai dengan permasalahan yang ada. Persoalan yang sering terjadi adalah formulasi kebijakan  sebagai  sebuah  arfisial  bukan permasalahan  pokoknya,  sehingga  seringkali kebijakan  tidak  menyelesaikan  permasalahan, bahkan  sebuah  kebijakan  dapat  menimbulkan permasalahan  baru.  (Sudiyono,  2007:  1) Keputusan merupakan tindakan untuk menentukan  berbagai  alternatif,  sementara kebijakan  merupakan  serangkaian  keputusan. Willian R  Dill sebagaimana  dikutip  Robert  T
Golembiewski
(1972) dengan tegas
menyatakan  bahwa  keputusan  merupakan suatu  pilihan  terhadap  berbagai  alternatif. Bintoro Tjokroaminoto (1976) dengan mengacu  pendapat  Anderson  menyatakan bahwa pengambilan 15  keputusan merupakan pengambilan  pilihan  sesuatu  alternatif  dari berbagai  alternatif  yang  bersaing  mengenai sesuatu hal dan selesai. Pengambilan kebijakan mencakup banyak kegiatan pengambilan  keputusan.(Sudiyono,  2007:  1) Harold  D.Laswell  dan  Abraham  Kaplan dalam Sudiyono(2007: 2) mengatakan kebijakan  merupakan  sebuah  program  yang diarahkan  pada  tujuan,  nilai,  dan  praktik. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang  disusun  berdasarkan  tujuan,  termasuk nilai-nilai  pembuat  kebijakan  dan  fisibilitas dalam  praktik.  Dengan  demikian  kebijkan mengandung  unsur  fisibilitas  teknis,  sosial dan  politik.  James  E.  Anderson  dalam Sudiyono  (2007:  2)  mengatakan  kebijakan dimaknai  sebagai  serangkaian  tindakan  yang memiliki  tujuan  yang  diikuti  oleh  seseorang, atau  sekelompok  pelaku  terkait  dengan  suatu permasalahan  tertentu.H.A.R  Tilaar  (2008: 189)  mengatakan  kebijakan  publik  adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya  pemerintah,  sebagai  strategi  untuk merealisasikan  tujuan  dari  Negara  yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi  untuk  mengantar  masyarakat  pada masa  awal,  memasuki  masyarakat  transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita- citakan.  Kebijakan  publik  menurut  Thomas Dye  (1981:1)  dalam  Subarsono  (2008:2) adalah  apapun  pilihan  pemerintah  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  (public policy is whatever governments chose to do or not to do) Lingkup dari studi kebijakan publik sangat  luas  karena  16  mencakup  berbagai bidang  dan  sektor  seperti  ekonomi,  politik, sosial,  budaya,  hukum,  dan  sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan  publik  dapat  bersifat  nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, peraturan  menteri,  peraturan  pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan  bupati/walikota.  Dari  beberapa pengertian kebijakan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  merupakan suatu  keputusan  dari  pihak-pihak  yang
memiliki  kekuasaan  dan  kepentingan,  seperti pemerintah pusat atau daerah, yang didalamnya mencakup program-program yang harus  dilaksanakan  dan  memiliki  tujuan  serta dapat  menyelesaikan  suatu  permasalahan.  2. Proses Pembuatan Kebijakan Proses kebijakan menurut James Anderson Andersen dalam  Subarsono  (2008:  12-13)  yaitu:  a. Formulasi  masalah  (problem  formulation): Apa  masalahnya/  apa  yang  membuat  hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana  masalah  tersebut  dapat  masuk dalam  agenda  pemerintah.  b.  Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana
mengembangkan
pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk
memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi  dalam  formulasi  kebijakan?  c. Penentuan  kebijakan  (adaption):  bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti  apa  yang  harus  dipenuhi?  Siapa  yang 17 akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses  atau  strategi  untuk  melaksanakan kebijakan?  Apa  isi  dari  kebijakan  yang  telah ditetapkan? d. Implementasi (implementation): siapa  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan?  Apa  yang  mereka  kerjakan?  Apa dampak  dari  isi  kebijakan?  e.  Evaluasi (evaluation):  bagaimana  tingkat  keberhasilan atau  dampak  kebijakan  diukur?  Siapa  yang mengevaluasi  kebijakan?  Apa  konsekuensi dari  adanya  evaluasi  kebijakan?  Adakah tuntutan  untuk  melakukan  perubahan  atau pembatalan? Michael Howlet dan M. Ramesh dalam  Subarsono  (2008:  13-14)  menyatakan bahwa  proses  kebijakan  terdiri  dari  lima tahapan  sebagai  berikut:  a.  Penyusunan agenda  (agenda  setting),  yakni  suatu  proses agar  suatu  masalah  bisa  mendapat  perhatian dari  pemerintah  b.  Formulasi  kebijakan (policy formulation),  yakni proses perumusan pilihan-pilihan  kebijakan  oleh  pemerintah.  c. Pembuatan  kebijakan  (decision  making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan  sesuatu  tindakan.  d.  Implementasi kebijakan  (policy  implementation),  yaitu proses untuk melaksanakan kebiajakan supaya mencapai  hasil.  18  e.  Evaluasi  kebijakan (policy  evaluation),  yakni  proses  untuk memonitor  dan  menilai  hasil  atau  kriteria kebijakan.  Kebijakan  diambil  dan  diputuskan dan dilatarbelakangi masalah. Masalah tentang  antara  apa  yang  diharapkan  “das

## 118 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 114-124
sollen”  dengan  apa  kenyataan  yang  terjadi “das sein”. Suatu kebijakan terdiri dari banyak komponen.  Menurut  Charles  O.  Jones, komponen-komponen  kebijakan  mencakup lima  hal,  yaitu  :  goals,  plans,  program, decision,  dan  effects.  Kebijakan  memiliki tujuan (goal) yang diinginkan, tujuan tersebut dibuatkan perencanaan (plans) secara spesifik dan operasional, program (program) digunakan  sebagai  upaya  berwenang  untuk mencapai tujuan, keputusan (decision) segenap  tindakan  untuk  menentukan  tujuan, membuat  perencanaan,  melaksanakan  dan mengevaluasi  program,  dan  dampak  (effect) dari  program  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja,  primer  atau  sekunder.  Dalam tahapan kebijakan mencakup proses, perumusan kebijakan, implementasi  kebijkan, dan  evaluasi  kebijakan.  Perumusan  kebijkan merupakan  proses  pendefinisian  masalah, formulasi  kemungkinan  jawaban  terhadap segala  tuntutan.  Implementasi  merupakan proses  menjalankan  keputusan  kebijakan. (Arif  rohman,  2009  :  101-135).  Thomas R.Dye  dalam  Joko  Widodo  (2008:  16) mengatakan  proses  kebijakan  publik  meliputi beberapa hal, yaitu: 19 a. Identifikasi masalah kebijakan  (identification  of  policy  problem). Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan  melalui  identifikasi  apa  yang menjadi  tuntutan  (demands)  atas  tindakan pemerintah.  b.  Penyusunan  agenda  (agenda setting)  Penyusunan  agenda  (agenda  setting) merupakan  aktivitas  memfokuskan  perhatian pada  pejabat  publik  dan  media  massa  atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah  publik  tertentu.  c.  Perumusan kebijakan  (policy  formulation)  Perumusan (formulation)  merupakan  tahapan  pengusulan rumusan  kebijakan  melalui  inisiasi  dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi  perencanaan  kebijakan,  kelompok kepentingan,  birokrasi  pemerintah,  presiden, dan  lembaga  legislatif.  d.  Pengesahan kebijakan (legitimating of policies) Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden,  dan  kongres.  e.  Implementasi kebijakan (policy
implementation)
Implementasi  kebijakan  dilakukan  melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif  yang  terorganisasi.  f.  Evaluasi kebijakan (policy evaluation) Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah
sendiri,  konsultan  di  luar  pemerintah,  pers, dan masyarakat (publik).

## Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011:6).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Mataram.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  yang  merupakan  data  yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  langsung (observasi)  dengan  pihak-pihak  terkait.  Dalam hal  ini  Masyarakat  kota  Mataram  terkait pemberantasan narkoba dan obat terlarang.
Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut : 1. Penelitian Lapangan ( Field Research )
a. Pengamatan ( Observasi )
b. Wawancara ( Interview )
Teknik  analisa  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  mengikuti  konsep  yang  diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dan Saldana (2014), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  pada  setiap  tahapan  penelitian sehingga  sampai  tuntas,  dan  datanya  sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction,  data  display,  data  reduction,  dan conclusion drawing/verification.

## Hasil dan Pembahasan
a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
a) Aspek Komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  kegiatan manusia  untuk  menyampaikan  apa  yang menjadi  pemikiran  dan  perasaannya,  harapan atau  pengalamannya  kepada  orang  lain. Faktor  komunikasi  dianggap  sebagai  faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses
kegiatan  yang  melibatkan  unsur  manusia  dan sumber  daya  akan  selalu  berurusan  dengan permasalahan  bagaimana  hubungan  yang dilakukan.  Esensi  dari  transmisi  adalah merubah  yang  mulanya  tidak  tahu  menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti.  Oleh  karena  itu,  perlu  keseriusan dari  pembuat  maupun  pelaksanan  kebijakan dalam  mentransmisikan  informasi  kepada sasaran  yang  menjadi  tujuan  kebijakan. Menurut  teori  George  C.  Edward  ada  3  sub komponen  komunikasi  yang  mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu Sosialisasi ( transmisi ), kejelasan persoalan ( clarity  )  dan  konsistensi.  Peneliti  akan mengaitkan  ketiga  sub  komponen  tersebut dalam proses implementasi program pencegahan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  beserta  segenap  unsur Instansi  yang  terkait  merupakan  pelaksana dari  Peraturan  Pemerintah.  Tujuan  dari kebijakan program pencegahan
pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) tentunya akan terealisasikan apabila sosialisasi atau penyampaian  informasi  dapat  di  terima dengan  jelas  oleh  pelaksana  kebijakan  dan dijalankan  secara  sungguh  –  sungguh  sesuai dengan  apa  yang  menjadi  subtansi  peraturan pemerintah.  Berdasarkan  pengamatan  dan wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dilapangan.  Dalam  satu  kesempatan  peneliti melakukan wawancara dengan Kabid pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat BNNP beliau menjelaskan bahwa: “kami  sudah  banyak  sekali  melakukan sosialisasi  di  berbagai  kabupaten  dan  kota, bahkan target kami pada tahun 2016 adalah 100  kali  sosialisasi,  target  itu  pun  sudah kami  penuhi,  tetapi  masih  banyak  lagi permintaan  maupun  undangan  dari  instansi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan  sosialisasi,  respon  masyarakat sendiri  sangat  antusias  karna  tingkat kesadaran  masyarakat  akan  meraknya penyalahgunaan  narkoba  di  tingkat  remaja dan  anak-anak  sekatang  mulai  tumbuh, karna banyak sekali modus-modus penyalagunaan  narkoba  yang  terjadi  saaat ini”.
BNN  Provinsi  NTB  telah    melakukan  upaya pencegahan  melalui    sosialisasi  tentang bahaya    penyalahgunaan    Narkoba    kepada Pelajar,    Mahasiswa,  Guru,  PNS,  Dharma Wanita,  Ormas,  Perangkat  Desa,  Pemuda, Remaja,  dan  Anggota  Masyarakat  yang berada di wilayah provinsi NTB. Sedangkan    pada    kegiatan    Diseminasi Informasi,    BNN    memfokuskan    kegiatan pada    penyebarluasan    informasi    tentang bahaya    penyalahgunaan    Narkotika    dan kebijakan-kebijakan    BNN    di    bidang P4GN    melalui    media    komunikasi    dan melalui  kampanye  secara  massif  yang dikemas  dalam  berbagai  aktivitas  yaitu  31 kali  Pojok  Konseling,  10  kali  penayangan iklan  di  media  cetak,  10  kali  penayangan iklan di media elektronik dan 13 pemasangan  baliho  yang  tersebar  di  10 Kab/Kota.  Adapun  kegiatan  pencegahan lainnya  yang  dilakukan  BNN  Provinsi NTB, adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Kegiatan Bidang Pencegahan Pada Kegiatan    Diseminasi    Informasi  di BNNP NTB. No. Data Bidang Pencegahan Keterangan 1 Instansi Pemerintah dan Swasta yang memiliki kebijakan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. 58 Instansi 2 Advokasi Pembangunan di Kelompok  Masyarakat  dan Lingkungan Pendidikan yang  memiliki  kebijakan Pembangunan  Berwawasan Anti Narkoba. 35 Kegiata n No. Data Bidang Pencegahan Keterangan 3 Jumlah Keluarga yang disosialisasikan bahaya narkoba 4.087 Orang (44 Kegiata n) 4 Jumlah  Pelajar  dan  Mahasiswa yang disosialisasikan bahaya narkoba 10.737 Orang (76 Kegiata n) 5 Jumlah  Kelompok  Masyarakat yang disosialisasikan bahaya narkoba 15.611 Orang (98 Kegiata n) 6 Jumlah Relawan P4GN 553 Orang
Sumber : Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, 2016.
Dari  hasil  wawancara  dan  data  diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Proses

## 120 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 114-124
penyampaian  informasi  tentang  pelaksanaan program  pencegahan  pemberantasan  dan peredaran  gelap  narkoba  (P4GN)  sudah berjalan  dengan  baik  sebagaimana  mestinya dimana BNNP NTB terus melakukan sosialisasi  dan  kerjasama  dengan  instansi pemerintah,  swasta,  lingkungan  pendidikan dan masyarakat yang yang memiliki kebijakan Pembangunan  Berwawasan  Anti  Narkoba. Selain itu BNNP NTB juga melakukan 31 kali Pojok Konseling, 10 kali penayangan iklan di media  cetak,  10  kali  penayangan  iklan  di media  elektronik  dan  13  pemasangan  baliho yang tersebar di 10 Kab/Kota.
Penyampaian informasi mengenai Program  Pencegahan  Pemberantasan  Dan Penyalahgunaan  Peredaran  Gelap  ini  tidak bisa  secara  maksimal  dilakukan  dengan  cara memberitahukan  kepada  masyarakat  sebagai sasaran utama dalam kebijakan.
Adapun  bidang-bidang  yang  sangat berperan  dalam  pelaksanaan  impementasi program  pencegahan  pemberantasan  dan penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba (P4GN) adalah sebagai berikut :
1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan  teknis  P4GN  di  bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
Dalam  melaksanakan  tugas  Bidang Pencegahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan  pelaksanaan  koordinasi penyusunan  rencana  strategis,  dan rencana  kerja  tahunan  P4GN  di bidang pencegahan dan
pemberdayaan  masyarakat  dalam wilayah Provinsi;
b. Penyiapan  pelaksanaan  diseminasi informasi  dan  advokasi  P4GN  di bidang  pencegahan  dalam  wilayah Provinsi;
c. Penyiapan  pelaksanaan  peran  serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang
pemberdayaan  masyarakat  dalam wilayah Provinsi;
d. Penyiapan  pelaksanaan  pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
e. Penyiapan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan
P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
2. Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN  di  bidang  rehabilitasi  dalam wilayah Provinsi.
Dalam  melaksanakan  tugas  Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana  kerja  tahunan  P4GN  di  bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
b. Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
c. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan  lembaga  rehabilitasi  medis dan  rehabilitasi  sosial  penyalah  guna dan/atau  pecandu  narkotika,  baik  yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun  masyarakat  dalam  wilayah Provinsi;
d. Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan  layanan  pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dalam wilayah Provinsi;
e. Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali  ke  dalam  masyarakat  dan perawatan  lanjut  bagi  mantan  penyalah guna  dan/atau  pecandu  narkotika  dalam wilayah Provinsi; dan
f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis  dan  supervise  P4GN  di  bidang rehabilitasi  kepada  BNNK/Kota  dalam wilayah Provinsi; dan
g. Penyiapan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan  P4GN  di  bidang  rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.
3. Bidang  Pemberantasan  mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah
Provinsi.
Dalam  melaksanakan  tugas  Bidang
Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana  kerja  tahunan  P4GN  di  bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
b. Penyiapan  pelaksanaan  pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan
terorganisasi  penyalahgunaan  peredaran gelap narkotika dalam wilayah Provinsi;
c. Penyiapan  pelaksanaan  pembangunan dan  pemanfaatan  intelijen  teknologi  dan kegiatan intelijen taktis,  operasional dan produk  dalam  rangka  P4GN  di  bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
d. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  narkotika,  psikotropika, prekursor,  dan  bahan  adiktif  lainnya kecuali  bahan  adiktif  untuk  tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
e. Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan  tindak  pidana  pencucian uang  yang  berasal  dari  tindak  pidana narkotika dalam wilayah Provinsi;
f. Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
g. Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
h. Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis  dan  supervise  P4GN  di  bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
i. Penyiapan  pelaksanaan  evaluasi  dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

## Simpulan
Permasalahan aspek komunikasi disini  merupakan  proses  yang  sangat penting  untuk  menentukan  tujuan  sebuah kebijakan,  selama  ini  sosialisasi  tentang program  pencegahan  pemberantasan  dan penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba (P4GN)  sudah  dilakukan  di  beberapa kabupaten  dan  kota  di  NTB,  pelaksanaan implementasi program P4GN dapat memberikan penjelasan kepadaa
masyarakat  tentang  apa  itu  narkoba  dan bahaya  narkoba  bagi  kehidupan  berbangsa dan bernegara, persoalan program P4GN ini memperlihatkan  sikap  dan  tanggung  jawab para implementor untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Mengenai  Aspek  disposisi,  masalah watak  atau  sikap  implementor  dalam menjalankan  implemntasi  merupakan  hal yang  mempengaruhi  aspek  komunikasi  dan struktur  birokrasi  serta  sumber  daya  yang dilibatkan  dalam  proses  implementasi
program  Pencegahan  pemberantasan  dan penyalahgunan  peredaran  gelap  narkoba (P4GN) ini, sikap dan tanggung jawab para implementor  disini    cukup  baik.  Karna pabila implementor memiliki disposisi yang baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan, maka  proses  implementasi  kebijakan  juga menjadi tidak efektif.
Aspek  Struktur  Birokrasi,  Standard Operasi  Procedure  (SOP)  yang  menjadi pedoman  BNNP  NTB  di  sni  adalah Peraturan  Kepala  BNN  No.3  tahun  2015 dimana  disana  sudah  dijelaskan  apa  saja tugas,  fungsi  dan  wewenang  yang  harus dijalankan  oleh  masing-masing  bidang sehingga  SOP  berjalan  dengan  baik,  karna masing-masing  memiliki  tugas,  fungsi  dan wewenang  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini hubungan  BNNP  NTB  dengan  instansi pemerintah  yang  lain  sudah  cukup  baik, dilihat  dari  kerjasama-kerjasam  antara BNNP  NTB  denga  instansi  pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan masyarakat sudah cukup banyak.
Aspek  Sumber  Daya,  dalam  hal sumber  daya  yang  ada  BNNP  NTB  masih kurang  dilihat  dari  jumlah  personil  atau staff yang ada di BNNP, karna sumber daya sangat  mempengaruhi  keberhasilan  dan kegagalan  dalam  pelaksanan  kebijakan. Sehingga  sumber  daya  manusia  atau staff harus  cukup  baik  secara  jumlah  maupun cakap  dalam  mengerjakan  tugasnya.  Karna akan  menghambat  program  yang  sudah direncanakan  terlebih  dahulu.  Efektivitas pelaksanaan  kebijakan  sangat  tergantung kepada  sumber  daya  manusia  (aparatur) yang  bertanggung  jawab  melaksanakan kebijakan.
Walaupun aturan main
pelaksanaan kebijakan telah di
transformasikan dengan tepat, tetapi sumber daya  manusia  terbatas  baik  dari  jumlah maupun keahlian maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Saran Mengenai implementasi program pencegahan pemberantasan dan
penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba (P4GN)  seharusnya  BNNP  melakukan

## 122 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 6, No. 2, Bulan September Tahun 2018 hal 114-124
sosialisasi di tempat-tempat rawan penyelundupan  narkoba  seprti  perbatasan- perbatasan  antar  pulu  maupun  Negara dimana  perbatasan  pada  jalur-jalur  kecil sering  terjadi  penyelundupan  narkoba  lewat sungai misalnya, sehingga sebaiknya program  pencegahan  pemberantasan  dan penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba (P4GN) di lakukan di batas-batsa pulau atau negara  agar  masyarakat  sekitar  mengetahui apa  itu  narkoba,  cirri-ciri  narkoba  dan bahaya  narkoba  bagi  kehidupan  individu, keluarga dan dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya berfokus pada tingkat kota pada kabupaten saja.
Upaya-upaya  dilakukan  BNNP  NTB untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan  tersebut  seperti  kurangnya sumber daya, maka BNNP NTB mengusulkan kepada BNN untuk
mengadakan  penambahan  CPNS  baru  di BNNP  NTB,  meminta  kepada  Pemerintah
Daerah Provinsi NTB untuk mempekerjakan ASN  di  BNNP,  meminta  kepada  Kapolda atau instansi vertical terkait untuk menugaskan  personilnya  ke  BNNP  dan mendorong seluruh personil untuk
mendalami  P4GN  dan  memahami  secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
[1] Armasasmita,  Romli,  1997, Tindak  Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti
[2] Dirdjosisworo, Soedjono,
1990, Hukum
Narkotika  Indonesia ,  Bandung:  PT  Aditya Bakti
[3] Fadzrin,  Rifqy.  2015, Implementasi  Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional
Kota (BNNK) Singkawang . PublikA, Jurnal S-1 Ilmu  Administrasi  Negara Vol 4  Nomor  2. http://jurmafis.untan.ac.id
[4] Laporan  Kinerja  Badan  Narkotika  Nasional Tahun 2014-2015. Diunduh
melalui http://www.bnn.go.id (3/13/16).
[5] Pasolong,  Harbani,  2008, Teori  Administrasi Publik , Bandung: Alfabeta
[6] Suharto,  Edi,  2010, Analisis  Kebijakan  Publik ,
Bandung: Alfabeta
[7] ,  2013, Kebijakan  Sosial  Sebagai Kebijakan Publik , Bandung : Alfabeta
[8] Suharno, 2013, Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian  Proses  Dan  Analisis  Kebijakan , Yogyakarta: Ombak
[9] Sugiyono, 2013, Metode Penelitian
Administrasi, Bandung: Alfabeta
[10] Syah,  Nadiril,  2016, Implementasi  Kebijakan Pencegahan  Pemberantasan  Penyalahgunaan Dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4gn)  Di Provinsi  Lampung  (Studi  Di  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  Provinsi  Lampung .  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Lampung.
[11] Tjokronegoro,  A  dan  Hendra  Utama,  2002,
Opiat Masalah Medis dan
Penatalaksanaannya , Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
[12] Zjoerban,  Zubairi,  2000, AIDS  &  Narkotika: catatan  pengalaman  ASEAN,  makalah  pada simposium bahaya narkoba dan upaya pencegahan , Jakarta.
[13] BNN,  2006, Hasil  Penelitian  Penyalahgunaan Dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  Di  Indonesia Tahun 2005. Jakarta: BNN
[14] BNN,  2009, Buku  Himpunan  Hasil  Penelitian Tentang P4GN . Jakarta: BNN
[15] BNN,  2009, Himpunan  Reraturan  Perundang- undangan  Narkotika,  Psikotropika  Beserta Konvensi  PBB  Yang  Mengaturnya .  Jakarta: BNN
[16] BNN,  2009, Bahaya  Penyalagunaan  Narkoba (penyebab, pencegahan dan perawatan). Mataram: BNNP NTB
[17] Instruksi  Presiden  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Dan  Strategi Nasional  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Dan Penyalahgunaan  Peredaran  Gelap  Narkoba 2011-2015
[18] Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013    Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
[19] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
[20] Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika
[21] Undang-Undang  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika
[22] Undang-Undang Tahun 1997 Tentang
Psikotropika