## FORMULASI PIDANA PENUTUPAN KORPORASI ATAS DELIK LINGKUNGAN HIDUP
Shofi Munawwir Effendi Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian email : shofimunawwir.e@gmail.com
I Gede Widhiana Suarda Fakultas Hukum Universitas Jember email : igedewidhiana.suarda@unej.ac.id Fiska Maulidian Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jember email : fiska.fh@unej.ac.id disampaikan 15/09/2022 – di -review 23/09/2022 – diterima 20/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6123

## Abstract
Corporations’ important and strategic role is indispensable to the development of national economy. Even so, economic development should not be used to serve corporation as justification to sacrifice the environment  and  wellbeing  of  the  society  in  order  to  gain  maximum  profit.  Efforts  to  develop  the mechanism of corporate liability for environmental offenses have been continuously done through the Environment Law issued from 1997 to 2009 and regulations in the Job Creation Law. However, the formulation  of  responsibility  for  environmental  offenses  is  still  relatively  weak,  coupled  with  the absence  of  a  provision  for  when  an  environmental  offense  is  committed  by  a  corporation,  and  the inadequate  arrangements  for  executing  punishment  for  corporations.  Through  statutory  and conceptual  approaches,  this  study  seeks  to  formulate  criminal  formulations  that  can  be  applied  to corporations for environmental offenses. In this case, the research is focusing on the additional penalty of corporation dissolution which is seen as the ultimate punishment for corporate law subjects. The existence of dissolution as punishment might serve as an answer to other problems within the realms of environmental law enforcement. This study aims to present provisions of criminal penalties against corporations that pollute and/or damage the environment through editorial norms construction.
Keywords: criminal formulation; corporate closure; environment;

## Abstrak
Peran penting dan strategis dari korporasi bagi pengembangan perekonomian nasional tidak dapat dipungkiri. Meski demikian, pembangunan ekonomi tak dapat menjadi pembenaran bagi korporasi mengorbankan  lingkungan  hidup  dan  masyarakat  demi  keuntungan  sebesar-besarnya.  Upaya mengembangkan  mekanisme  pertanggungjawaban  korporasi  terhadap  delik  lingkungan  hidup terus  dilakukan  melalui  UU  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  dikeluarkan  sejak  tahun  1997 sampai  dengan  tahun  2009  dan  pengaturan  pada  UU  Cipta  Kerja.  Namun,  formulasi pertanggungjawaban  atas  delik  lingkungan  hidup  masih  terbilang  lemah,  ditambah  ketiadaan rumusan  yang  mengatur  kapan  suatu  delik  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  korporasi  hingga pengaturan  pelaksanaan  pemidanaan  bagi  korporasi  yang  tidak  memadai.  Melalui  pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berupaya merumuskan formulasi pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi atas delik lingkungan hidup. Dalam hal ini, fokus penelitian pada pidana  tambahan  penutupan  korporasi  yang  dipandang  sebagai  pidana  pamungkas  bagi  subjek hukum  korporasi  atau corporate  death  penalty .  Keberadaan  pidana  penutupan  dapat  menjadi
jawaban  permasalahan-permasalahan  lain  yang  turut  melingkupi  upaya  penegakan  hukum lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  bertujuan  menghadirkan  formulasi  pengaturan  pemidanaan terhadap  korporasi  yang  mencemari  dan/atau  merusak  lingkungan  hidup  melalui  redaksional konstruksi norma.
Kata Kunci: formulasi pidana; penutupan korporasi; lingkungan hidup;

## Pendahuluan
Kehidupan  manusia  di  dunia  tak  akan  pernah  terlepas  dari  lingkungan. Lingkungan merupakan hal mutlak yang dibutuhkan manusia, dimana  kehidupan tidak  mungkin  terselenggara  tanpa  keberadaan  lingkungan. 1 Peristilahan lingkungan  hidup  menjadi  istilah  baku  sejak  digunakan  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Lingkungan  Hidup. Definisi  lingkungan  hidup  dapat  dipahami  sebagai  suatu  kesatuan  ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup  itu  sendiri,  termasuk  manusia dengan  segala  aktivitasnya,  yang  akan  mempengaruhi  alam,  kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 2 Pengaturan lingkungan hidup pada konstitusi negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, 3 tepatnya  pada  Pasal  28H  yang menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  hidup  sejahtera. Pemaknaan hidup sejahtera tersebut baik secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  sekaligus  berhak  atas pelayanan kesehatan.
Keseriusan  dalam  upaya  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup merupakan hal penting dalam rangka menghindari ancaman bencana hingga krisis lingkungan  hidup. 4 Oleh  karenanya,  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  warga  negara yang  baik  untuk  bahu-membahu  menjaga  kelestarian  dan  meningkatkan
1 St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku II: Nasional, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm. 1 dalam A’an Efendi, Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.
2 A’an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks, Jakarta, 2018.
3 Selanjutnya disebut UUD NRI 1945.
4 Zairin, Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem, Jurnal Georafflesia Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 39.
kepedulian  terhadap  lingkungan. 5 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah Indonesia  berperan  strategis  dalam  upaya  menjamin  hak-hak  warga  negara, utamanya  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  dan  kesehatan. 6 Keberadaan lingkungan hidup yang mapan dan optimalnya kesehatan, memungkinkan manusia melangsungkan kehidupannya secara produktif. 7
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pembangunan  industri  sebagai  bentuk penguatan  di  sektor  perekonomian,  membawa  dampak  positif  sekaligus  dampak negatif yang menjadi ancaman nyata. 8 Status Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari upaya mensejahterahkan masyarakat melalui upaya pertumbuhan ekonomi. 9 Peningkatan permintaan produksi, ekspor, konsumen, dan kesempatan kerja mendorong Indonesia untuk melakukan industrialisasi. 10 Selain berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi,  keberadaan  perusahaan-perusahaan  pada  kegiatan industri  dan  teknologi  juga  menimbulkan  dampak  negatif  berupa  permasalahan pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran di daratan. 11 Ketiga bentuk pencemaran  ini  turut  serta  mengurangi  kualitas  lingkungan  hidup  serta  pola kehidupan masyarakat, utamanya kesehatan. 12
Kasus  tindak  pidana  pencemaran  dan  pengrusakan  lingkungan  pada  laut, hutan, air, dan tanah yang terus menerus terjadi bersumber atas tindakan manusia yang tak bertanggung jawab. Perilaku pencemaran lingkungan hidup tersebut tidak hanya dilakukan oleh manusia secara individu, akan tetapi juga dilakukan manusia
5 Setiawan Gusmadi, Keterlibatan Warga Negara ( Civic Engagement ) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan, Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 106.
6 Sudi  Fahmi,  Asas  Tanggung  Jawab  Negara  Sebagai  Dasar  Pelaksanaan  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18, No. 2, 2011, hlm. 216.
7 Lihat Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8 Sri  Suhartati  Astoto,  Anatomi  Kejahatan  Korporasi  di  Indonesia  Relevansi  Studi  Kejahatan Korporasi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 7, No. 14, 2000, hlm. 127.
9 Harison Citrawan, Bisnis  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia:  Membangun  Konteks  dengan Lensa Pencegahan Kekejaman Massal, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 4, 2021, hlm. 884.
10 Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 260.
11 Jevan Chemiwchan, Economic Growth, Industrialization, and The Environment , Resource Energy Economic, Vol. 34, No. 4, 2012, hlm. 2.
12 Shofi  Munawwir  Effendi,  Antologi  Esai  Hukum  dan  HAM  Afiliasi  Hukum  dan  HAM  dalam Mewujudkan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Indonesia,  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan sebagai  Perlidnungan  Hak  Asasi  Manusia:  Studi  Kasus  Pencemaran  Lingkungan  Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto, UMM Press, Malang, 2020, hlm. 14.
dalam  bentuk  kelompok  yang  terorganisir.  Dewasa  ini,  pencemaran  lingkungan hidup seringkali dilakukan oleh sekelompok manusia melalui korporasi. Korporasi merupakan suatu entitas atau  subjek hukum, dimana kehadirannya memberikan sumbangsih  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan nasional. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak sedikit korporasi yang menjadi pelaku berbagai tindak pidana ( corporate crime ). Tentu, hal ini tidak terpisahkan dari bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime yang justru membawa kerugian bagi negara, utamanya masyarakat. 13
Permasalahan  seputar  korporasi  pada  kasus-kasus  lingkungan  hidup  di Indonesia sangat sensitif untuk dibahas, terlebih kehadiran korporasi berkorelasi dengan ‘kepentingan’ di jajaran pemerintahan, semakin membuat daftar panjang problematika  penyelesaian  kasus  hukum  pada  korporasi.  Tindakan  seperti pembuangan  limbah  dan  pembakaran  lahan  hingga  langkah  pembukaan  lahan lainnya,  berpotensi  mengancam  kelestarian  lingkungan  dan  keseimbangan ekosistem  dalam  lingkungan. 14 Secara  langsung  maupun  tak  langsung,  bentuk pencemaran dan pengrusakan lingkungan akan mengancam hajat hidup  manusia dan makhluk hidup lainnya, baik di masa saat ini maupun di masa depan. Kerusakan lingkungan hidup akan berdampak besar pada sektor kesehatan dan menurunkan produktifitas masyarakat, dimana permasalahan lingkungan hidup semakin lama akan semakin besar, meluas, dan serius. 15 Masifnya perkembangan sektor industri oleh  korporasi  yang  merusak  lingkungan,  turut  serta  mendukung  timbulnya masalah baru baik secara lokal, sektoral, maupun global. 16
Desa  Lakardowo  “Desa  Wisata  Limbah  B3” di Kabupaten  Mojokerto, Jawa Timur merupakan daerah terdampak kerusakan lingkungan akibat hadirnya pabrik pengelolaan  limbah  B3. 17 Setidaknya  sejak  tahun  2010,  masyarakat  desa  hidup
13 Sri Suhartati Astoto, supra no. 8, hlm. 174.
14 Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 88.
15 Laurensius Arliman S., Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, Lex Librum, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 762.
16 Muhari  Agus  Santoso,  Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang Dilakukan oleh Korporasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 217.
17 Shofi Munawwir Effendi, Desa Lakardowo ‘Wisata Limbah B3’ di Indonesia: Terabaikannya Hak Lingkungan Hidup, Kawan Hukum Indonesia, 2020, diakses dari https://kawanhukum.id/desa-
dalam kesengsaraan akibat hajat kehidupannya terganggu, dimulai dari sulitnya air bersih,  pencemaran  pada  tanah,  hingga  polusi  udara. 18 Satu  dasawarsa  lebih masyarakat Lakardowo hidup bersama air dan tanah yang tercemar serta polusi kepulan  asap  hitam  pekat. 19 Kerusakan  lingkungan  hidup  ini  tentu  berdampak besar  pada  siapa  saja,  utamanya  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  sebuah korporasi. 20 Korban  kejahatan  lingkungan  hidup  oleh  korporasi,  dalam  hal  ini masyarakat  dapat  mengalami  penderitaan  dan  kerugian  secara  fisik,  mental, emosional, ekonomi hingga hak asasi yang fundamental. 21 Kerugian yang banyak dirasakan masyarakat terdampak bukan sekedar kerugian harta benda, namun juga kesehatan  secara  fisik  maupun  psikis,  bahkan  nyawa. 22 Ancaman  terhadap pemenuhan  hak  lingkungan  hidup,  hak  kesehatan,  bahkan  hak  hidup  ini  perlu dituntaskan. 23
Pertanggungjawaban hukum perlu ditegakkan seadil-adilnya bagi korporasi yang  terbukti  merusak  lingkungan  hidup.  Perihal  pertanggungjawaban  bagi korporasi sebenarnya tidak terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 24 dikarenakan  KUHP  yang  berlaku  saat  ini  masih  menggunakan  konotasi  alami natuurlijke persoon . Pada awal pengenaan hukum pidana Indonesia melalui KUHP, hanya mengakui entitas manusia sebagai subyek hukum pidana. Singkatnya, KUHP tidak  mengenal  korporasi  sebagai  subyek  hukum  pidana. 25 Penerapan  pidana terhadap  korporasi  yang  merusak  dan/atau  mencemari  lingkungan  diatur  pada
lakardowo-wisata-limbah-b3-di-indonesia-terabaikannya-ham-lingkungan-hidup/  diakses  16 Agustus 2021.
18 Shofi Munawwir Effendi, supra no. 12, hlm. 15-16.
19 A.  Asnawi,  Nasib  Warga  Lakardowo  Satu  Dasawarsa  Hidup  dengan  Limbah  Berbahaya  [1], Mongabay,  2020,  diakses  dari  https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga- lakardowo-satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/ diakses 30 September 2021.
20 Jimmy  Tawalujan,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap  Korban  Kejahatan,  Lex  Crimen, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 5.
21 Dalimana Telaumbanua, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 110.
22 Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crimes , Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 155.
23 Rosmidah  Hasibuan,  Pengaturan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Kesehatan,  Jurnal Ilmiah ADVOKASI, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 99.
24 Selanjutnya disebut KUHP.
25 Dikenal melalui asas Universitas Delinquere Non Potest , bermakna bahwa badan hukum tidak dapat dan tidak dianggap melakukan suatu tindak pidana.
undang-undang khusus yakni, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 26
Pasal  1  angka  32  UU  PPLH  memperkenalkan  korporasi  sebagai  subyek hukum,  dimana  pengaturan  pertanggungjawaban  hukum  untuk  korporasi dijelaskan melalui Pasal 116 UU  PPLH. Pasal 116 UU PPLH menerangkan  bahwa setiap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan  usaha  maka  penuntutan  dan  sanksi  pidana  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi hingga direksinya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum pidana tak lagi sebatas manusia alamiah, namun juga korporasi. 27
Berkaitan  dengan  pemidanaan  terhadap  korporasi  pada  tindak  pidana lingkungan hidup, terdapat pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur pada UU PPLH. Pasal 119 UU PPLH menjelaskan mengenai pidana tambahan yang bisa dikenakan terhadap korporasi. Setidaknya terdapat 5 (lima) poin pidana tambahan yaitu,  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana;  penutupan seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan/atau  kegiatan;  perbaikan  akibat  tindak pidana;  pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak;  dan/atau penempatan  perusahaan  di  bawah  pengampuan  paling  lama  3  (tiga)  tahun. Beragam  sanksi  pidana  yang  diatur  UU  PPLH  mayoritas  berorientasi  pada pengembalian kerugian negara atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini mengundang sebuah pertanyaan, sanksi pidana manakah yang dapat secara pamungkas mampu menindak korporasi yang telah merusak lingkungan hingga merugikan keuangan dan  perekonomian  nasional.  Terlebih,  pengulangan  kerusakan  lingkungan  yang bisa  saja  dilakukan  oleh  korporasi  seharusnya  dapat  menjadi  dasar  atas pemberatan pidana.
Kehadiran pidana berupa penutupan korporasi dapat menghindari prinsip pencemar  membayar,  berimplikasi  agar  korporasi  mendapat  efek  jera  dan  tak menganggap  remeh  kejahatan  korporasi.  Penjatuhan  pidana  denda  bisa  saja menjadi  hal  yang  biasa  bagi  korporasi  merusak  lingkungan,  selama  korporasi
26 Selanjutnya disebut UU PPLH.
27 Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali,  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan  dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 161-162.
tersebut mampu membayar denda maupun ganti kerugian yang dijatuhkan. Hingga kini  belum  ada  pengaturan  pelaksanaan  yang  secara  jelas  mengatur  mengenai penutupan  korporasi.  Belum  lagi  jenis  pemidanaan  bagi  korporasi  cenderung berbeda  antar  setiap  perundang-undangan.  Maka,  hal  ini  menunjukkan inkonsistensi  dan  ketidaharmonisan  pembuat  undang-undang  dalam  menyusun sanksi pidana.
Berdasar  gagasan  penutupan  korporasi  tersebut,  timbul  berbagai pertanyaan mengenai efektivitas penutupan korporasi, ketika aspek perekonomian turut menjadi pertimbangan penting. Mengingat kini Pemerintah Indonesia gencar untuk meningkatkan investasi 28 dan perekonomian negara. Pembangunan ekonomi dan  pembangunan  hukum  harus  sejalan  agar  fungsi  dan  peran  hukum  dapat mengakomodir  ketentuan-ketentuan  yang  harus  diatur  oleh  bidang perekonomian. 29 Belum  efektifnya  pemidanaan  korporasi  di  tengah  beragam kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  korporasi,  mengindikasikan  lemahnya aplikasi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan  ketidakberdayaan  hukum pidana  menghadapi  pelaku  korporasi. 30 Bilamana  pidana  pokok  yang  diterapkan pada manusia alamiah terberat ialah hukuman mati berdasar Pasal 10 KUHP, tentu diperlukan  hukuman  yang  memberi  efek  jera  untuk  diterapkan  kepada  subjek hukum korporasi.
Penutupan korporasi sebagai bentuk sanksi pidana terberat nyatanya hanya sebatas  pidana  tambahan,  padahal  esensi  pidana  mati  dan  penutupan  tidak  jauh berbeda. 31 Tentu,  hal  ini  menunjukkan  pandangan  skeptis  terkait  efektivitas penindakan kejahatan korporasi di Indonesia. Pengaturan dan pelaksanaan pidana
28 Mohammad Kus Yunanto, Kerusakan Lingkungan dan  Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan di Indonesia, Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 191.
29 Dwi  Ratna  Indri  Hapsari,  Hukum  dalam  Mendorong  Dinamika  Pembangunan  Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, Legality, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 239.
30 Ermanto  Fahamsyah  dan I  Gede  Widhiana  Suarda, Implementasi  Teori  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya dengan Kejahatan Korporasi, Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 2, 2006, hlm.  243  dalam  Ari  Yusuf  Amir,  Pidana  untuk  Pemegang  Saham  Korporasi,  Arruz  Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 34.
31 Zul  Akrial,  Analisis  Terhadap  Korporasi  Sebagai  Subyek  Hukum  di  Dalam  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UIR  Law Review, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 144.
penutupan  korporasi  perlu  dijabarkan  secara  tegas  dan  tepat,  supaya  dapat dijatuhkan  kepada  suatu  korporasi  yang  terbukti  menimbulkan  dampak  yang sistemik dan masif, namun tetap menghadirkan keadilan dan kepastian bagi para pekerja  korporasi  dan  pihak  yang  menjadi  korban  kerusakan  lingkungan  oleh korporasi. Menindaklanjuti permasalahan ini, maka diperlukan ide-ide konseptual yang  bersifat  konstruktif  sebagai  landasan  dalam  pembentukan  formulasi pemidanaan sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia di masa depan.
Dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  penulis  melakukan pengkajian terhadap formulasi sanksi pidana korporasi atas delik lingkungan hidup pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  serta  telaah  pemberatan  pidana  sebagai  dasar penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  penutupan  korporasi  melalui  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini diharapkan menjawab problematika pemidanaan bagi korporasi atas kejahatan lingkungan hidup melalui pembangunan konstruksi norma penjatuhan pidana tambahan berupa penutupan korporasi.

## Formulasi Sanksi Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peristilahan  hukum  lingkungan  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  sebagai environmental law . Perancis memaknainya sebagai droit de environment , sedangkan di Belanda dikenal milieurecht . Secara harfiah dapat dipahami bahwa istilah-istilah tersebut bermaksud menunjukkan hubungan hukum dengan lingkungan, dalam hal ini lingkungan terbatas secara fisik dan tidak menyangkut lingkungan secara sosial. Secara  mendasar,  problematika  lingkungan  pada  manusia  tergambar  ketika menurunnya kualitas lingkungan. Hal tersebut berimplikasi salah satunya kepada kesehatan. Keberadaan lingkungan dan kesehatan menjadi satu kesatuan yang tak dapat  terpisahkan  sebagai  hak  asasi  yang  dijamin  oleh  konstitusi  negara. Pandangan  Drupsteen  terhadap  permasalahan  lingkungan  ialah  ketika  terdapat
gangguan  antara  manusia  dengan  lingkungan  dalam  bentuk  pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan. 32
Sebagai  jenis  hukum  yang  memiliki  kekhasan  dan  kompleksitas,  hukum lingkungan  menurut  Drupsteen  dipahami  sebagai  hukum  fungsional.  Hukum fungsional  berisikan  mengenai  unsur-unsur  hukum  administrasi,  hukum  pidana, dan  hukum  perdata.  Hal  ini  bermakna  bahwa  dalam  hal  penegakan  hukum lingkungan,  akan  menerapkan  instrumen  dan  sanksi  atas  keberadaan  hukum administrasi,  hukum  pidana,  dan  hukum  perdata.  Ketiganya  saling  berhubungan dan  bersifat  memaksa  bagi  para  subjek  hukum  untuk  patuh  dan  taat  pada perundang-undangan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi lingkungan  hidup  dan  seluruh  unsur-unsur  berkaitan  seperti  manusia,  hewan, tumbuhan, dan bumi beserta isinya. 33
Perumusan  norma  yang  mengatur  model  pertanggungjawaban  pidana korporasi terdiri atas tiga model. Pertama, korporasi sebagai pelaku dan korporasi yang bertanggung jawab. Kedua, korporasi sebagai pelaku dan pengurus korporasi yang  akan  bertanggung  jawab.  Ketiga,  korporasi  sebagai  pelaku,  baik  pengurus maupun korporasi akan bertanggung jawab. Pada praktik penegakan hukum atas delik  lingkungan  hidup  utamanya  pada  sidang  peradilan,  UU  PPLH  tidak memberikan  batasan  dan  kriteria  yang  jelas  dan  kapankah  suatu  model pertanggungjawaban  pidana  akan  diterapkan.  Meski  begitu,  Kejaksaan  Agung Republik Indonesia mencoba mengisi kekosongan hukum ( rechtsvacuum ) melalui Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  Per-028/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman Penanganan  Perkara  Pidana  dengan  Subjek  Hukum  Korporasi.  Terdapat  9 (sembilan)  kualifikasi  yang  menjadi  kriteria  perbuatan  korporasi  yang  patut dipertanggungjawabkan secara pidana pada peraturan tersebut.
32 Septa  Candra,  Perumusan  Ketentuan  Pidana  dalam  Hukum  Administratif:  Telaah  Kritis Implikasi  Perumusan  Ketentuan  Pidana  dalam  Undang-Undang  Administratif  di  Bidang Lingkungan  Hidup  terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Kencana,  Jakarta,  2021, hlm. 94.
33 Burhan Sulaeman, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisiabel, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 172.
Lebih  lanjut,  dua  tahun  setelah  Kejaksaan  Agung,  Mahkamah  Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma 13/2016 ini turut mengakomodasi norma dan pedoman bagi Hakim untuk menilai kesalahan  korporasi.  Pertimbangan  aspek-aspek  yang  melandasi  pemidanaan terhadap korporasi diatur melalui Pasal 4 ayat (2) yang berisikan mengenai kondisi kapan dan bagaimana suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana.
Menilik Perma 13/2016, setidaknya mampu menjawab pertanyaan, lembaga atau  organisasi  manakah  yang  dimaknai  sebagai  korporasi,  mengingat  terdapat berbagai  macam  klasifikasi  korporasi.  Korporasi  di  mata  hukum  dapat  dibagi menjadi  2  (dua)  yakni,  korporasi  berbadan  hukum  dan  korporasi  yang  tidak berbadan hukum. Korporasi yang tidak berbadan hukum terdiri atas Persekutuan Komanditer  (CV),  Persekutuan,  dan  Firma.  Sedangkan,  korporasi  yang  berbadan hukum  terdiri  atas  Perseroan  Terbatas,  Koperasi,  dan  Yayasan.  Dalam  konteks profit, korporasi berbadan hukum yang bertujuan mencari keuntungan yakni, PT dan  Koperasi  yang  berlandaskan  asas  kekeluargaan.  Lalu,  korporasi  berbadan hukum  yang  tidak  mencari  keuntungan  atau  nonprofit  ialah  Yayasan.  Berbagai ketentuan  pemidanaan  untuk  menghukum  korporasi  sebagaimana  Ketentuan Umum  Perma  13/2016  diperuntukkan  bagi  PT.  Tentu,  lingkup  pidana  korporasi delik lingkungan hidup dipahami untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang berbentuk PT.
Secara garis besar, Perma 13/2016  meminta implementasi UU PT sebagai acuan  pelaksanaan  eksekusi  atas  pemidanaan  terhadap  korporasi.  Secara  lebih jauh, penempatan korporasi bersanding dengan subjek hukum natuurlijke persoon di  Indonesia,  mirip  dengan  pengaturan  di  Australia.  Meski  begitu,  pengertian korporasi di Australia lebih jelas dan pasti, tidak seperti di Indonesia  yang tidak memberikan  keterangan  maupun  ketentuan  lembaga  atau  organisasi  manakah yang  bermakna  sebagai  korporasi.  Uniknya,  Australia  telah  memberikan pengecualian makna pada ketentuan perundang-undangannya, dimana pengertian korporasi  membedakan  korporasi  publik  ( body  corporate )  dengan  korporasi
tunggal ( corporation sole ). 34 Terlebih, Criminal Code Act Australia menjadi contoh baik model pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan korporasi yang diadopsi di  dalam  sebuah  undang-undang.  Hal  ini  menjadi  penting  dalam  pengenaan pemidanaan  bagi  korporasi,  utamanya  bagi  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  di  bidang  lingkungan  hidup.  Dipahami  bahwa  korporasi  yang  bertujuan mencari  keuntungan  atau  profitlah  yang  dapat  dan  layak  dijatuhkan  pidana tambahan,  misalkan  saja  pidana  tambahan  yang  dipandang  paling  berat  yakni, penutupan korporasi.
Dalam  rangka  mendudukkan  ruang  lingkup  delik  lingkungan  hidup, berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
36/KMA/SK/II/2013  jo.  037/KMA/SK/III/2015  bahwa  delik  lingkungan  hidup tidak  terbatas  kepada  tindak  pidana  yang  diatur  pada  UU  PPLH  saja.  Delik lingkungan hidup dapat mengacu pula kepada UU Kehutanan, UU Perusakan Hutan, UU Perkebunan, UU Mineral dan Batubara, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Karantina Hewan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Penataan Ruang, hingga UU Perikanan. Bahkan, pengaturan mengenai lingkungan  hidup  juga  tercantum melalui  UU  Cipta  Kerja.  Meski  begitu,  studi  ini akan  fokus  mengulas  mengenai  delik  lingkungan  hidup  pada  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) secara komprehensif, mengingat posisi UU PPLH sebagai umbrella act atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan lainnya.
Perkembangan kebijakan penal delik lingkungan hidup sebelum kehadiran UU PPLH di tahun 2009, bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Prinsip  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan,  perumusan,  dan  penerapan  instrumen  pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup makin komplit diatur pada UU PPLH. Meski  begitu,  tidak  ditemukan  adanya  komitmen  dalam  penguatan  penegakan hukum  terhadap  korporasi.  Hal  ini  tergambar  atas  ketiadaan  rumusan  yang menentukan  kapankah  suatu  delik  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  suatu
34 Article 57A the Corporations Act 2001 of the Commonwealth of Australia.
korporasi.  Lemahnya  tingkat  formulasi  UU  PPLH  berimplikasi  pada  lemahnya penegakan  hukum  delik  lingkungan  hidup. 35 Arief  Amrullah  dalam  bukunya berjudul  Perkembangan  Kejahatan  Korporasi,  turut  menyesalkan  hambatan penegakan  hukum  pidana  lingkungan  hidup  dari  faktor  adanya  ‘pengaruh’  dan kekuasaan terhadap Pemerintah. Korporasi dianggapnya dengan mudah berdalih bahwa ia merupakan pembayar pajak terbesar untuk kas negara. Hal ini menjadi bentuk kelicikan korporasi untuk mempengaruhi para birokrat atau politisi hingga penegak  hukum.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  ini  berkaitan  dengan politik ekonomi korporasi.
Seminar  ke-71  UNAFEI  di  Tokyo,  Jepang  tahun  1986  menyatakan  bahwa delik lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan dengan dimensi baru. Maka, kejahatan  lingkungan  setara,  sebagaimana  halnya  dengan  kejahatan  ekonomi, kejahatan  kerah  putih,  narkotika,  korupsi,  hingga  terorisme.  Tindak  pidana lingkungan  hidup  dapat  terjadi  dengan  menimbulkan  akibat  secara  langsung maupun  tak  langsung.  Esensi  utama  dari  delik  lingkungan  hidup  pada  UU  PPLH ialah terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini bermakna bahwa,  ada  atau  tidaknya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  pada  UU PPLH  mengacu  pada  kriteria  baku  mutu.  Maka,  tidak  setiap  tindakan  atau perbuatan  yang  menyebabkan  tidak  berfungsinya  lingkungan  hidup  dapat dikatakan  kerusakan  lingkungan,  kecuali  telah  terlampauinya  kriteria  baku kerusakan lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, dipahami bahwa hukum pidana pada  UU  PPLH  tidaklah  berdiri  sendiri,  mengingat  keberadaan  kewajiban administrasi yang turut serta sebagai instrumen penegakan hukum. 36
Penggunaan  istilah  dilampauinya  baku  mutu  merupakan  bukti  bahwa  UU PPLH telah bersifat konkret. Rumusan delik pada UU PPLH telah menjelaskan akan bentuk  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Bentuk  formulasi  sanksi pidana bagi korporasi pada UU PPLH tergambar melalui delik materiil pada Pasal
35 M. Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 159-161.
36 Septa Candra, supra no. 30, hlm. 152.
98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1). 37 Pada dasarnya, kedua pasal tersebut sebenarnya mirip.  Namun,  Pasal  98  ayat  (1)  diperuntukkan  bagi  perbuatan  yang  dilakukan dengan  sengaja.  Sedangkan,  Pasal  99  ayat  (1)  ditujukan  kepada  perbuatan  atas kelalaian  pelaku.  Kedua  pasal  tersebut  dirumuskan  pada  subjek  hukum “ setiap orang ” . Meski begitu, Pasal 116 UU PPLH memaparkan bahwa, bilamana kejahatan lingkungan dilakukan atas nama badan usaha, dalam hal ini korporasi, maka sanksi pidana tentu dijatuhkan kepada korporasi ataupun pengurus korporasi. Pasal 98 dan 99 UU PPLH mengakomodasi sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda. Tentu, pidana pokok berupa denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat diterapkan kepada subjek hukum korporasi.
Sebagai  undang-undang  administrasi  yang  mengakomodasi  ketentuan pidana, UU PPLH mengatur mengenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib bagi korporasi atau badan usaha, sebagaimana nomenklatur yang dipergunakan UU PPLH.  Terdapat  5  (lima)  jenis  pidana  tambahan  yang  dapat  dikenakan  kepada subjek hukum korporasi sebagaimana diatur pada Pasal 119 UU PPLH, yakni:
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Penjatuhan sanksi bagi korporasi mengacu pada Pasal 25 Perma 13/2016, dimana  pidana  tambahan  dapat  dijatuhkan  bersamaan  dengan  pidana  pokok. Berkaitan dengan hakikat dan esensi pada jenis-jenis pidana tambahan yang diatur oleh  UU  PPLH,  sanksi  pidana  berupa  penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat usaha  dan/atau  kegiatan  dipandang  sebagai  hukuman  pamungkas  bagi  subjek hukum  korporasi.  Penutupan  korporasi  atau  di  beberapa  peraturan  perundang- undangan  lain  dikenal  pembubaran  korporasi,  esensinya  tidaklah  jauh  berbeda. Pidana  penutupan  dan  pembubaran  sama-sama  merampas  kemerdekaan,
37 Indah  Sari,  Unsur-Unsur  Delik  Materiel  dan  Delik  Formil  dalam  Hukum  Pidana  Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 73-75.
selayaknya hukuman mati pada subjek hukum orang. Hakikat yang serupa dengan pidana  penjara  atau corporate  imprisonment terdapat  pada  sanksi  pembatasan terhadap aktivitas korporasi. Sedangkan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari  tindak  pidana  bertujuan  untuk asset  recovery .  Lalu,  penghukuman  yang berkaitan  dengan  pemulihan  lingkungan  terkandung  pada  pidana  tambahan perbaikan  akibat  tindak  pidana  dan  pewajiban  mengerjakan  apa  yang  dilalaikan tanpa hak.
Berkaitan  dengan  sanksi  atas  delik  lingkungan  hidup,  mengacu  buku berjudul strafrechtelijk  handhaving  van  milieu  recht karya  H.G.  de  Bunt memaparkan keadaan atau kondisi manakah sanksi pidana dapat menjadi primum remedium yakni ketika korban yang terdampak sangat besar atau banyak ( massive ), terdakwa  merupakan  residivis,  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  tak  dapat dipulihkan  ( irreparable ). 38 UU  PPLH  sebagai  undang-undang  administrasi bersanksi pidana cenderung menerapkan ultimum remedium . Namun, penegakan hukum atas kejahatan lingkungan tidak selalu menjadikan hukum pidana sebagai ultimum  remedium ,  melainkan primum  remedium .  Terlebih,  tindak  pidana lingkungan hidup berkaitan dengan kejahatan di bidang administrasi. Pelanggaran di  bidang  administrasi  bersifat mala  per  se yang  erat  kaitannya  dengan  karakter pelaku  sebagai  residivis,  berbuat  curang,  menipu,  penyesatan,  manipulasi, pengelakan atas aturan, dan menyembunyikan fakta.
Pidana  tambahan  penutupan  korporasi  dipandang  akan  memberi penderitaan bagi pelanggar daripada sanksi pidana denda. Sanksi pidana tambahan penutupan  dipandang  sebagai corporate  death  penalty . 39 Walaupun  demikian, menempatkan  sanksi  pidana  sebagai primum  remedium harus  dilakukan  secara hati-hati dan selektif. Yoshio Suzuki mengatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada korporasi seperti pidana penutupan, diperlukan kehati-hatian karena dapat berdampak meluas hingga ke orang tak berdosa  seperti buruh atau tenaga kerja korporasi.  Tak  hanya  itu  pula,  pengenaan  pidana  penutupan  korporasi  secara
38 Septa Candra, supra no. 30, hlm. 266.
39 Lilik Mulyadi, Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korporasi Berbasis Keadilan, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 297.
keseluruhan  dan  berdiri  sendiri  sebagai  sanksi  pidana  tambahan,  justru  akan mengesampingkan pemulihan terhadap lingkungan yang seharusnya menjadi hal utama yang perlu dituntaskan.

## Telaah Pidana Penutupan Korporasi sebagai Bentuk Pemberatan Pidana
Pada  dasarnya,  suatu  rumusan  tindak  pidana  perlu  memuat  rumusan mengenai  subyek  hukum  yang  menjadi  sasaran  suatu  norma,  perbuatan  yang dilarang,  dan  ancaman  pidana.  Rumusan  tindak  pidana  menjadi  penting  sebagai sarana  untuk  dapat  ditaatinya  suatu  aturan  atau  ketentuan.  Dalam  hukum penitensier,  terdapat  unsur-unsur  yang  mampu  mempengaruhi  pemidanaan. Keberadaan hukum penitensier menurut Utrecht yakni, sebagai bagian dari hukum pidana  positif,  dimana  hukum  penitensier  menentukan  jenis  sanksi  atas pelanggaran, beratnya suatu sanksi, lamanya sanksi dijatuhkan kepada pelanggar, dan  cara-cara  pelaksanaan  atau  eksekusi  suatu  sanksi. Meski  hukum  penitensier menitikberatkan kepada sistem hukuman sebagai bagian dari hukum pidana umum (KUHP), nyatanya saat ini sanksi pemidanaan tidak hanya ditentukan pada KUHP saja, namun juga di dalam perundang-undangan lain yang bersifat khusus. 40
Dalam  rangka  memenuhi  keadilan  kepada  para  korban  terdampak  dan rusaknya suatu lingkungan akibat pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, terdapat  faktor-faktor  yang  dapat  menjadi  alasan  pemberatan  pidana.  US Sentencing  Guidelines  Manual  memaparkan  empat  faktor  yang  dapat  menjadi alasan  pemberatan  pidana  bagi  korporasi  yakni  toleransi  atau  keterlibatan  pada tindak pidana; riwayat korporasi; pelanggaran korporasi dari suatu perintah; serta obstruksi  keadilan  dari  korporasi.  Keempat  faktor  pemberatan  pidana  terhadap korporasi tersebut oleh penulis ingin dimaknai menjadi dua faktor yang akan diulas secara mendalam. Kedua faktor pemberatan pidana yang sesuai dikenakan kepada korporasi atas delik lingkungan hidup pada UU PPLH yakni, pengulangan ( recidive ) dan kejahatan kerah putih yang berdampak luar biasa. 41
40 Kristian, Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 203.
41 Septa Candra, supra no. 30, hlm. 258-259.
Recidive dipahami  sebagai  tindakan  suatu  pihak  untuk  mengulangi terjadinya  perbuatan  pidana  seusai  dijatuhi  pidana  yang  telah  diputuskan  oleh Hakim  dan  berkekuatan  hukum  tetap. 42 Syarat  terjadinya  pengulangan  berupa pelaku yang sama, terulangnya tindak pidana yang dahulunya telah dijatuhi pidana, dan  pengulangan  terjadi  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Hal  yang  perlu digarisbawahi  ialah  bahwa  pemahaman  pengulangan  ialah  ketika  sebelumnya suatu korporasi telah dijatuhi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sesuai menjalani pidana justru tidak ada efek jera, korporasi melakukan kembali suatu  tindak  pidana.  Macam-macam  skema  pengulangan  terdapat  3  (tiga)  hal, yaitu: 43
1. Pengulangan  Umum  ( Algemene  Recidive  atau  Generale  Residive )  merupakan kondisi  terjadinya  perbuatan  pidana  dimana  sebelumnya  korporasi  telah dijatuhi  pidana  oleh  Hakim  dan  telah  menjalani  hukumnya.  Namun,  dalam jangka  waktu  tertentu,  korporasi  melakukan  lagi  perbuatan  pidana  meski perbuatan pidananya tidak sejenis;
2. Pengulangan  Khusus  ( Speciale  Recidive ) merupakan  kondisi  ketika  korporasi telah  melakukan  perbuatan  pidana  yang  dijatuhi  oleh  Hakim,  namun  seusai pidana dijalani, dalam jangka waktu tertentu korporasi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu;
3. Tussen Stelsel ialah kondisi ketika perbuatan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dijalani  oleh  korporasi,  namun  dalam  jangka  waktu  tertentu  korporasi melakukan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  pidana  yang  dilakukan  sifatnya dianggap sama.
Walaupun  tidak  diatur  secara  tersendiri  atau lex  specialis pada  UU  PPLH, bentuk-bentuk  pengulangan  terakomodasi  pada  KUHP,  meski  tidak  ada  definisi khusus  dan  pengaturannya  lebih  lanjut.  Pengulangan  khusus  dipandang  dapat menjadi dasar bagi pemberatan pidana atas korporasi yang merusak lingkungan. Pemberatan  pidana  pengulangan  menjadi  penting  untuk  diakomodir,  mengingat
42 Prianter  Jaya Hairi,  Konsep  dan  Pembaruan  Residivisme  dalam Hukum  Pidana  di Indonesia, Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 200.
43 Id hlm. 203.
kejahatan lingkungan hidup yang biasa dilakukan oleh korporasi dengan jenis atau bentuk yang serupa.
Kejahatan  kerah  putih  merupakan  tindakan  melanggar  hukum  atau serangkaian  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  dengan  cara  nonfisik  untuk mendapatkan  keuntungan  atas  tujuan  bisnis  dengan  menyembunyikan  sesuatu atau mempergunakan tipu muslihat. 44 Keuntungan atau kemakmuran yang dimiliki oleh pelaku kejahatan kerah putih didapatkan melalui serangkaian cara-cara kotor, namun  dimaknai  seolah-olah  keuntungan  tersebut  didapatkan  melalui  cara- caranya yang legal atau baik. Parahnya, kejahatan kerah putih secara kasat mata pada masyarakat terlihat kabur atau tidak secara jelas sebagai sebuah kesalahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh intrik pelaku yang sangat halus membuat kebenaran dan kesalahan menjadi kabur. Demi mendalami karakteristik dari kejahatan kerah putih, berikut ini perbedaan antara bentuk kejahatan kerah putih dengan kejahatan lain pada umumnya, yakni: 45
1. Memerlukan  waktu  pembuktian  yang  lama  dan  membutuhkan  keahlian tertentu;
2. Pada  konteks  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  lembaga,  sulit ditemukannya pihak yang bertanggung jawab;
3. Proses  viktimisasi  terbilang  samar,  mengingat  pelaku  dan  korban  tidak ‘berhadapan’ secara langsung;
4. Kerumitan dan samarnya si pelaku kejahatan serta sulitnya pelacakan;
5. Pelaku asli biasanya mendapatkan status kriminal yang ambigu.
Kejahatan kerah putih dipahami hadir atas motivasi tujuan perusahaan yang tak sebanding dengan peluang bisnis yang rumit dan terbatas. Demi meraih tujuan yang sulit tercapai itulah dimungkinkan munculnya tindakan-tindakan kejahatan. Sebagai  kejahatan  yang  samar  dan  kabur,  tentu  kejahatan  ini  meliputi  aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejahatan ini tentu memiliki
44 Syahdi Buamona, White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana, Madani Legal Review, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 29-30.
45 Fransiska Novita Eleanora, White Collar Crime Hukum dan Masyarakat, Forum Ilmiah, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 243-244.
dampak yang besar dan meluas, mengingat pelaku kejahatan ini bukanlah ‘orang biasa’.
Berbicara mengenai kejahatan kerah putih, tentu arah pandangan kita akan mengarah  pada  korporasi.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  bahkan kaitannya dengan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang tak berujung, kompleks, dan rumit. Pada Report on the Meeting of the Ad Hoc Expert Group on More Effective Forms of International Cooperation Against Transnational Crime, including Environmental Crime tahun 1993 di Vienna, dijelaskan oleh Arief Amrullah bahwa hubungan  antara  pembangunan  ekonomi  erat  kaitannya  dengan  kejahatan lingkungan. 46 Permasalahan ini dipandang sebagai kejahatan mendasar berbasis pada  kehidupan  manusia  yang  berpotensi  menurunkan  kualitas  sumber  daya manusia. 47 Bahkan, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini  mampu  merenggut  hak  atas  lingkungan  hidup  dan  kesehatan  manusia  dan makhluk hidup lainnya di masa depan.
Biarkan  orang lain  mati,  asalkan  saya  yang hidup .  Sebuah  perkataan  yang dipandang  Edward  Alsworth  Ross  sebagai criminaloid yang  bermakna  bahwa ketika  pelaku  kejahatan  menikmati  kekebalan  kuasa  atas  dosa  kejahatan  yang dilakukannya,  sedangkan  korban  atau  kepentingan  umum rela  dikorbankan.  Tak cukup  sampai  di  situ,  bilamana  korporasi  didakwa  maupun  dituduh  melakukan kejahatan, korporasi berani menepis segala tuduhan dengan berbagai cara. Bahkan, korporasi  tak  segan- segan  mengeluarkan  ‘dana’  besar  untuk  menjaga  reputasi korporasi. Pelanggaran yang dilakukan terhadap lingkungan umumnya dilakukan oleh industri besar yang merupakan mereka dengan golongan ekonomi yang kuat. 48
Hal ini bermakna bahwa, kejahatan lingkungan hidup merupakan kejahatan yang dilakukan  oleh  golongan  atas  atau  mereka  sang  pemilik  modal  yang  besar  alias korporasi.  Maka,  kejahatan  kerah  putih  yang  tentu  berdampak  luas  haruslah
46 M. Arief Amrullah, supra no. 31, hlm. 143.
47 Nina  Herlina,  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 2.
48 Restu Diantina Putri, 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Rugikan Negara Rp18 Triliun, Tirto, 2019,  diakses  dari  https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan-rugikan-negara-rp18- triliun-dgZ6, diakses 3 Juni 2022.
menjadi landasan pemberatan pidana. Kejahatan yang dilakukan korporasi, bahkan berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai hak mendasar umat manusia, haruslah mendapat penghakiman yang adil dan berat. Semangat pemberatan pidana perlu digaungkan,  dikarenakan,  sekali  lagi  bahwa  hak  atas  lingkungan  hidup  dan kesehatan  tak  sekedar  menjadi  hak  manusia  yang  hidup  saat  ini,  namun  juga mereka generasi di masa depan berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
Tak  terbatas  pada  kedua  hal  itu  saja,  nyatanya  UU  PPLH  juga  mencoba memasukkan  secercah  harapan  upaya  pemberatan  pidana  secara  umum,  tak sebatas  subjek  hukum  orang  saja.  Delik  materiil  UU  PPLH  mengakomodasi  dua kategori  pemberatan  pidana. Pertama ,  pemberatan  terkait  hal  mengakibatkan orang terluka dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Hal ini diatur pada Pasal 98 ayat (2) dan bilamana dilakukan secara kealpaan diatur pada Pasal 99 ayat (2). Kedua , pemberatan berupa mengakibatkan orang luka berat atau mati, dimana diatur pada Pasal 98 ayat (3) dan secara kealpaan diatur pada Pasal 99 ayat (3).

## Formulasi Pidana Penutupan Korporasi atas Delik Lingkungan Hidup
Berdasar pemahaman mengenai  alasan pemberatan pidana sebagai acuan atas  pengentasan  kejahatan  korporasi  yang  merusak  lingkungan,  penulis berpandangan  bahwa  alasan  terjadinya  pemberatan  pidana  yakni,  pengulangan atau recidive perlu dikaji secara mendalam. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketentuan KUHP  di  Indonesia  mengakui  terjadinya  pengulangan  sebagai  salah  satu  bentuk pemberatan pidana, namun terbatasnya ketentuan lebih lanjut pada ketentuan di luar  KUHP  menjadi  permasalahan  tersendiri.  Untuk  itu,  penting  bagi  UU  PPLH mengakomodasi pemberatan pidana pengulangan, dalam hal ini utamanya untuk subjek hukum korporasi.
Terkait pemidanaan terhadap korporasi, terdapat pemberatan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, terdapat pula alasan peringan pidana  atau  dipahami  pula  sebagai  unsur  kekebalan  penuntutan  terhadap korporasi.  Ketentuan  dan  kriteria  kekebalan  penuntutan  terhadap  korporasi sejalan  dengan  praktik  yang  diterapkan  bagi  pengaturan  korporasi  di  Belanda. Ketentuan  tersebut  dikenal  sebagai Criteria  of  Immune  Prosecution  for
Corporation . 49 Formulasi  redaksional  konstruksi  norma  yang  dapat  diterapkan yakni sebagai berikut:
(1) Korporasi telah melakukan langkah pencegahan yang dipandang perlu dalam terjadinya suatu tindak pidana;
(2) Korporasi  telah mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  mencegah  meluasnya risiko akibat terjadinya tindak pidana;
(3) Korporasi  telah  memenuhi  semua  persyaratan  hukum  yang  bersifat administratif; atau
(4) Korporasi  telah  menerapkan  manajemen  yang  baik  sesuai  dengan  standar operasional yang sudah ditetapkan.
Keberadaan pidana tambahan penutupan seluruh atau sebagian korporasi pada  UU  PPLH,  seringkali  dimaknai  sebagai  pidana  pembubaran  terhadap korporasi,  sebagaimana  mengacu  pada  pengaturan  Perma  13/2016.  Perma 13/2016  tidak  mengakomodasi  peristilahan  penutupan  seluruh  atau  sebagian usaha  dan/atau  kegiatan  korporasi.  Sebaliknya,  Perja  28/2014  justru  hanya mengakomodasi  nomenklatur  penutupan,  bukan  pembubaran.  Pembubaran korporasi sendiri mengacu pada Pasal 142 ayat (1) UU PT. Dimana secara umum, konteks pembubaran ialah menghapus daftar perusahaan di Kementerian Hukum dan  HAM  serta  menghapus  status  badan  hukum.  Selain  itu,  mekanisme pembubaran korporasi akan melalui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk  selanjutnya  melakukan  proses  likuidasi  dan  pemberesan  kekayaan  hingga aset.  Sedangkan,  penutupan  atau  penonaktifan  korporasi  dimaksudkan  tidak melakukan  usaha  atau  kegiatan.  Sehingga,  korporasi  dalam  hal  ini  PT  tetap melakukan kewajiban pelaporan, menjalankan kewajiban finansial (misalnya BPJS para pekerja), dan harus tetap memiliki domisili usaha berupa kedudukan kantor dan izin usaha.
Mengulang dengan apa yang telah diulas di awal, bahwa kejelasan lingkup korporasi yang mana dan seperti apa, belum benar-benar diatur. Berbeda dengan Australia yang memiliki acuan pemaknaan korporasi yang dapat berupa korporasi
49 Septa Candra, supra no. 30, hlm. 270-271.
publik, korporasi perseorangan, dan korporasi nonpublik. Meski tak ada kejelasan mengenai  pembeda  antara  pidana  penutupan  dan  pembubaran,  menguatkan argumentasi irisan pengaturan Perma 13/2016 yang mengacu pada UU PT, bahwa korporasi yang dapat dipidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian hanyalah korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas.
Berhubungan  dengan  formulasi  pidana  tambahan  penutupan  korporasi, terdapat  masalah-masalah  lain  yang  turut  melingkupi.  Pidana  pokok  denda  bagi korporasi  masih  menyisakan  permasalahan  bilamana  suatu  korporasi  gagal melunasi  denda  yang  dikenakan.  Dalam  aspek  korporasi  belum  membayarkan dendanya, usaha penyitaan maupun pelelangan atas harta dan kekayaan korporasi belum  berhasil  menuntaskan  permasalahan. 50 Ketiadaan  formulasi  pemidanaan korporasi yang ideal saat melakukan kejahatan nyatanya tak hanya menerpa delik lingkungan  hidup.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh subjek hukum pidana korporasi. Untuk itu,  formulasi  sanksi  pidana  pengganti  denda  dapat  terjawab  ketika  terdapat formulasi  yang  mengatur,  mengharuskan,  dan  merumuskan  bagi  para  aparat penegak  hukum.  Langkah  pidana  pengganti  denda  tersebut  perlu  dijatuhi  ketika Hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana,  bukan  setelah  putusan  berkekuatan  hukum tetap dijatuhkan ( inkracht van gewijs de zaak ).
Formulasi pemidanaan korporasi atas delik lingkungan hidup pada UU PPLH mempertimbangkan  pemulihan  lingkungan  hidup  seperti  sedia  kala  sekaligus bersifat ekonomis, yang bermakna bahwa pemidanaan yang dijatuhkan haruslah berdaya guna bagi setiap pihak. Pidana tambahan penutupan korporasi dipandang sebagai  senjata  pamungkas  yang  paling  ditakuti  oleh  korporasi  atas  delik lingkungan hidup, dimana figur eksistensi dan kewenangan korporasi dihidupkan oleh  hukum,  maka  “matinya”  korporasi  dapat  pula  dilakuan  oleh  hukum. 51 Formulasi pengaturan pemidanaan terhadap korporasi yang mencemari dan/atau
50 Lilik Mulyadi, supra no. 34, hlm. 216.
51 Lilik Mulyadi, supra no. 34, hlm. 71-72.
merusak  lingkungan  hidup  diatur  melalui  redaksional  konstruksi  norma  sebagai berikut:
(1) Korporasi  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  denda  dan/atau  sanksi  pidana tambahan  berupa  perbaikan  akibat  tindak  pidana  melalui  pemulihan lingkungan dan penutupan korporasi;
(2) Dalam hal korporasi dijatuhi sanksi pidana denda dan pemulihan lingkungan, Hakim menentukan jangka waktu untuk pembayaran denda dan penuntasan pemulihan terhadap lingkungan;
(3) Jika  korporasi  tidak  membayar  sanksi  pidana  denda  dalam  ayat  (2) sebagaimana  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Hakim  sesudah  putusan pengadilan  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  harta  benda  milik  korporasi dilelang untuk menutupi sanksi pidana;
(4) Apabila  harta  benda  milik  korporasi  tidak  cukup  membayar  sanksi  pidana denda dan tidak dilaksanakannya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dalam ayat (2) dan (3) korporasi tersebut ditutup;
(5) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana penutupan sebagaimana ayat (1) Hakim juga  akan  menjatuhkan  pidana  denda  disertai  perintah  kepada  Jaksa  untuk melakukan penyitaan harta benda milik korporasi dan apabila korporasi tidak membayar denda, harta benda milik korporasi akan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut;
(6) Ketidakmampuan korporasi dan/atau ketiadaan harta benda milik korporasi tidak menutup kemungkinan pengurus korporasi yang bertanggung jawab ke dalam  maupun  keluar  sebagaimana  ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau anggaran  rumah  tangga  bertanggung  jawab  sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku.
Berdasarkan  formulasi  konstruksi  norma  di  atas,  penting  untuk  disusun pada  UU  PPLH  ke  depannya  ataupun  dijadikan  sebagai  peraturan  pelaksanaan pidana  tambahan  berupa  penutupan  korporasi.  Pertimbangan  pemulihan lingkungan dan nilai ekonomis dapat terjawab, tanpa mengesampingkan dampak yang  dapat  muncul,  utamanya  bagi  pekerja  korporasi  dan  masyarakat.  Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus berada pada
titik seimbang, agar hukum mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan perekonomian melalui norma-norma mengikat.

## Penutup
Ketentuan  pidana  pada  UU  PPLH  mengakomodasi  subjek  hukum  orang, dimana delik materiil terakomodasi pada Pasal 98, 99, dan 112 UU PPLH. Subjek hukum orang pada UU PPLH dapat dimaknai sebagai subjek hukum korporasi atau badan  usaha,  sebagaimana  pengaturan  Pasal  116  UU  PPLH  dengan  pengecualian Pasal  112  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  seseorang  yang  mengampu  jabatan pemerintahan. Sanksi pidana pokok yang dapat diterapkan bagi korporasi hanyalah denda.  Sedangkan,  pidana  tambahan  yang  dapat  diterapkan  pada  korporasi terdapat  5  (lima)  jenis  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  119  UU  PPLH.  Saat  ini, pedoman  penanganan  perkara  tindak  pidana  oleh  korporasi  sedari  tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, diatur melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.
Penutupan  korporasi  dipandang  sebagai corporate  death  penalty ,  dimana keberadaan korporasi hidup karena hukum, maka matinya korporasi seharusnya diatur  oleh  hukum.  Penutupan  korporasi  dipandang  layak  diterapkan  secara kumulatif alternatif dengan pidana pokok denda dan pidana tambahan perbaikan akibat  tindak  pidana  melalui  pemulihan  lingkungan  hidup.  Untuk  itu,  bangunan redaksional konstruksi norma pelaksanaan pidana tambahan penutupan korporasi telah dijabarkan sebagai solusi jalan keluar penanganan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
Pidana  tambahan  berupa  penutupan  korporasi  layak  diterapkan  dan dijatuhkan  bagi  korporasi  berbentuk  Perseroan  Terbatas  yang  berbukti  telah merusak dan/atau mencemari lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat tak sekedar menjadi hak manusia yang hidup saat ini, namun juga hak bagi generasi mendatang.  Maka,  bentuk  pemidanaan  terhadap  korporasi  berupa  penutupan korporasi  dikategorikan  sebagai  bentuk  pemberatan  pidana  didasarkan  pada bentuk kejahatan kerah putih dan pengulangan atau recidive . Korporasi yang tidak
mampu membangun dirinya menjadi ‘korporasi baik’ dan terus mengulangi tindak kejahatan lingkungan, layak dijatuhkan pidana penutupan korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: A'an Efendi, Hukum Pengelolaan Lingkungan , Indeks, Jakarta, 2018.
Agus  Rusianto,  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Tinjauan  Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya , Prenadamedia, Jakarta, 2016.
Ari  Yusuf  Amir,  Pidana  untuk  Pemegang  Saham  Korporasi, Arruz  Media,  Depok,
2020.
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan , Rajawali Press, Jakarta, 2015.
Kristian,  Kejahatan  Korporasi  di  Era  Modern  dan  Sistem  Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Refika Aditama, Bandung, 2016.
Lilik  Mulyadi,  Membangun  Model  Ideal  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan , Kencana, Jakarta, 2021.
M. Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Prenada Media, 2018.
M. Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum , Kencana, Jakarta, 2018.
Septa  Candra,  Perumusan  Ketentuan  Pidana  dalam  Hukum  Pidana  Administrasi Telaah  Kritis  Implikasi  Perumusan  Ketentuan  Pidana  dalam  Undang- Undang  Administratif  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Jakarta, 2021.
Shofi Munawwir Effendi, Antologi Esai Hukum dan HAM Afiliasi Hukum dan HAM dalam  Mewujudkan  Perlindungan  Hak  Asasi  Masyarakat  Indonesia, Pemenuhan Hak Atas Kesehatan sebagai Perlidnungan Hak Asasi Manusia: Studi  Kasus  Pencemaran  Lingkungan  Desa  Lakardowo  Kabupaten Mojokerto, UMMPress, Malang, 2020.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Ajaran  Pemidanaan:  Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Seluk- Beluknya, Kencana, Jakarta, 2017.
St.  Munadjat  Danusaputro,  Hukum  Lingkungan  Buku  II:  Nasional, Binacipta, Bandung, 1985.
Tulus  Tambunan,  Perekonomian  Indonesia,  Penerbit  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2001.
Jurnal: Burhan Sulaeman, Risno Mina, dan Firmansyah Fality, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Yustisiabel, Vol. 2, No. 2, 2018.
Dalinama  Telaumbanua,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Bidang Lingkungan Hidup, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015.
Dwi  Ratna  Indri  Hapsari,  Hukum  dalam  Mendorong  Dinamika  Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, Legality, Vol. 26, No. 2, 2019
Ermanto  Fahamsyah  dan  I  Gede  Widhiana  Suarda,  Implementasi  Teori Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Kaitannya  dengan  Kejahatan Korporasi, Mimbar Hukum, Vol. 18, No. 2, 2006.
Fransiska  Novita  Eleanora, White  Collar  Crime Hukum  dan  Masyarakat,  Forum Ilmiah, Vol. 10, No. 2, 2013.
Harison  Citrawan,  Bisnis  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia:  Membangun Konteks  Dengan  Lensa  Pencegahan  Kekejaman  Massal,  Jurnal  Hukum Pembangunan, Vol. 50, No. 4, 2021.
Indah  Sari,  Unsur-Unsur  Delik  Materiil  dan  Delik  Formil  dalam  Hukum  Pidana Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, 2019.
Jevan  Cherniwchan, Economic  Growth,  Industrialization,  and  The  Environment , Resource Energy Economic, Vol. 34, No. 4, 2012.
Jimmy  Tawalujan,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Terhadap  Korban  Kejahatan, Lex Crime, Vol. 1, No. 3, 2012.
Laila  Hasanah,  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Tindak  Pidana Pembakaran Lahan, ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, 2019.
Laurensius  Arliman  S.,  Eksistensi  Hukum  Lingkungan  dalam  Membangun Lingkungan Sehat di Indonesia, Lex Libr Jurnal Ilmu Hukum,  Vol. 5, No. 1, 2018.
Mohammad  Kus  Yunanto,  Kerusakan  Lingkungan  dan  Globalisasi:  Studi  Kritis Pembangunan  Berkelanjutan  Sektor  Kehutanan  di  Indonesia,  Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 7, No. 2, 2020.
Muhari Agus Santoso, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No. 2. 2016. Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, 2015.
Prianter Jaya Hairi, Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia, Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, 2018.
Rosmidah Hasibuan, Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan, Jurnal Ilmu ADVOKASI, Vol. 6, No. 2, 2018.
Setiawan  Gusmadi,  Keterlibatan  Warga  Negara  ( Civic  Engagement )  dalam Penguatan  Karakter  Peduli  Lingkungan,  Mawaizh  Jurnal  Dakwah  dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 9, No. 1, 2018.
Sri  Suhartati  Astoto,  Anatomi  Kejahatan  Korporasi  di  Indonesia  Relevansi  Studi Kejahatan Korporasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 14, 2000. Sudi Fahmi, Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 18, No. 2, 2011.
Syahdi  Buamona, White  Collar  Crime (Kejahatan  Kerah  Putih)  dalam  Penegakan Hukum Pidana, Madani Legal Review, Vol. 3, No. 1, 2019. Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims in The Case of Environmental Crime , Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 2, 2012.
Zairin, Kerusakan Lingkungan Dan Jasa Ekosistem, Jurnal Georafflesia Artikel Ilmu Pendidikan Geografi, Vol. 1, No. 2, 2016.
Zul Akrial, Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang- Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, UIR Law Review, Vol. 1, No. 2, 2017.

## Situs Daring:
Asnawi,  A.  “Nasib  Warga  Lakardowo,  Satu  Dasawarsa  Hidup  dengan  Limbah
Berbahaya [1]”, (25 October 2020), online: Mongabay.co.id
<https://www.mongabay.co.id/2020/10/25/nasib-warga-lakardowo- satu-dasawarsa-hidup-dengan-limbah-berbahaya-1/>  diakses  pada  30 September 2021.
Effendi,  Shofi  Munawwir.  “Desa  Lakardowo  ‘Wisata  Limbah  B3’  di  Indonesia:
Terabaikannya Hak Lingkungan Hidup – Kawan Hukum Indonesia”, online: <https://kawanhukum.id/desa-lakardowo-wisata-limbah-b3-di-indonesia- terabaikannya-ham-lingkungan-hidup/> diakses pada 16 Agustus 2021.
Putri, Restu Diantina. “ 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Rugikan Negara Rp18 Triliun ” ,  online:  <https://tirto.id/11-perusahaan-perusak-lingkungan- rugikan-negara-rp18-triliun-dgZ6> diakses 3 Juni 2022.
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. The Corporations Act 2001 of the Commonwealth of Australia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.