UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PETANI MENGGUNAKAN MODEL TINDAKAN KOLEKTIF KELEMBAGAAN PERTANIAN

## Bondan Satriawan dan Henny Oktavianti
Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura Jalan Raya Telang Po.Box 2 Kamal Bangkalan Madura. Telepon (031) 3013483 E-mail: bs_enduro1978@yahoo.com
Diterima 23 September 2011 / Disetujui 18 Mei 2012
Abstract: The objective of this study is to find way to reduce poverty rate of farmer by looking for the most suitable farm institutions that could be applied nationally. By doing so, this study analyzes, first, poverty condition of farmer through social-cultural approach in order to find the root causes of the farmer poverty. Secondly, this study will analyze current farm institu- tions. Finally, this study will synthesize the findings and proceed with alternative policies that are based on collective actions to overcome the poverty problem for the farmer. ZOPP (Zielo- rientierte Projektplanung-Objective Oriented Project Planning) and collective action model are used as the main method of analyze. This study finds that there are eleven root causes of farmer poverty. Furthermore, this study suggest the existence of: market creation, activating and assisting KUT (Farmer Business Union) as well as Gapoktan (Farmer Club), and pro- viding a pilot field for farming for every village.
Keywords: poverty reduction, collective action, farmer groups, agricultural institutions
Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mencari cara mengurangi tingkat kemiskinan pada petani melalui penciptaan institusi pertanian yang paling sesuai bagi petani dan bisa diapli- kasikan secara nasional. Dalam rangka mencapai tujuannya, pertama, dilakukan analisis kemiskinan petani melalui pendekatan sosio-kultural untuk mengidentifikasi akar kemiskinan pada petani. Kedua, dilakukan analisis terhadap institusi pertanian yang ada. Terakhir, dila- kukan sintesa temuan-temuan yang dilanjutkan dengan identifikasi kebijakan alternatif ber- dasarkan tindakan kolektif dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan pada petani. ZOPP (Zielorientierte Projektplanung-Objective Oriented Project Planning) dan model tin- dakan kolektif digunakan sebagai metode analisis utama dalam studi ini. Studi ini menemukan ada sebelas akar penyebeb kemiskinan pada petani. Studi ini juga menyarankan adanya: pen- ciptaan pasar, pembentukan dan pengaktifan KUT (Kelompok Usaha Tani) serta Gapoktan, dan penyediaan lahan percontohan bagi kelompok tani disetiap desa.
Kata kunci: pengurangan kemiskinan, tindakan kolektif, kelompok tani, institusi pertanian

## PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan isu yang akan tetap relevan untuk dibahas karena telah menjadi agenda penting, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Secara konseptual kemis- kinan diposisikan sebagai isu ekonomi dan isu sosial (Yustika, 2007). Pada tahun 2002–2007,
terdapat indikasi kuat bahwasanya meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penang- gulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasi- nya belum seperti yang diharapkan (Kuncoro, 2008). Saat ini kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi mencapai 32,53 juta penduduk. 16,68 persen di antara penduduk miskin terse- but berada di provinsi Jawa Timur – yang dija- dikan studi kasus dalam penelitian ini.
Penduduk Indonesia sebagian besar meng- gantungkan penghidupannya di sektor perta- nian, yaitu sebesar 41,18 persen dari total jum- lah penduduk Indonesia yang bekerja (BPS, 2009). Demikian pula dengan Jawa Timur yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini. Dari jumlah penduduk Jawa Timur yang beker- ja, yaitu sebanyak 19.305.000 orang, 42,9 persen bekerja di sektor pertanian (BPS Jatim, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap didominasi oleh sektor per- tanian.
Sektor pertanian di Indonesia sebagian be- sar dibangun oleh petani. Sehingga, kesejahte- raan petani harus menjadi perhatian karena pertanian merupakan sektor pendukung keta- hanan pangan nasional. Strategi penanggulang- an kemiskinan di Indonesia didasarkan pada argumentasi bahwa dengan pertumbuhan eko- nomi yang tinggi, kemiskinan akan dapat ber- kurang melalui mekanisme efek tetesan ke ba- wah ( trickle down effect ), namun program ini be- lum mencapai hasil yang diharapkan (Astuti dan Musiyam, 2009). Banyak faktor yang mem- pengaruhi masih tingginya angka kemiskinan, terutama pada petani. Faktor kultur dan struk- tural kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Hasibuan, 1993). Sa- lah satu hal yang perlu dianalisis adalah pola kehidupan petani. Pola tersebut sangat dipe- ngaruhi oleh faktor kultur dan struktural yang dapat menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan petani. Faktor kultural dan struk- tural ini sering digunakan sebagai acuan modal sosial ( social capital ) untuk melihat suatu per- masalahan didasarkan pada apa yang dimiliki suatu komunitas. Menurut Fukuyama (1995) modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah ma- syarakat atau di bagian-bagian tertentu dari- nya. Modal sosial merujuk pada hubungan ke- percayaan, kebersamaan dan pertukaran, atur- an dan norma bersama, keterkaitan, dan jaring- an di dalam masyarakat memungkinkan setiap anggota masyarakat melakukan tindakan ko- lektif ( collective action ) dan mengamankan sum- berdaya penting yang lain. Menurut DiGrego-
rio et. al. (2004) satu individu masyarakat secara alami akan cenderung memilih melakukan aksi bersama dengan individu lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika merasa ada ketidak- pastian serta resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian. Dengan demikian, transformasi mo- dal sosial ke dalam tindakan kolektif menjadi bermanfaat sebagai faktor penting untuk mem- pengaruhi dan menentukan bentuk keputusan dasar, termasuk juga pengaturan kelembagaan pertanian yang akan menjadi titik tekan dalam penelitian ini.
Studi ini mempunyai beberapa tujuan, an- tara lain: pertama , menganalisis berbagai penye- bab kemiskinan pada petani, sehingga melalui analisis pertama tersebut akan dapat diketahui mengapa petani –sebagai salah satu aktor pe- nyedia kebutuhan pangan– masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka dapat melangkah ke tahap selanjutnya dengan mengerucutkan inti permasalahan dan merekomendasikan sebuah alternatif kebijakan berbasis tindakan kolektif ( collective action ). Kedua , melalui studi ini akan diketahui bagaimana sistem kelembagaan per- tanian yang berlangsung selama ini. Output yang akan dicapai dalam analisis kedua ini adalah sebagai upaya perbaikan kelembagaan pertanian atau rekomendasi restrukturisasi ke- lembagaan pertanian (skema kelembagaan per- tanian yang tepat). Pendekatan kelembagaan diperlukan sebagai pondasi kelembagaan eko- nomi yang mapan untuk menyediakan pem- buat kebijakan serta mendesain kesepakatan kelembagaan bagi pertumbuhan dan pemba- ngunan (Yustika, 2006).
Secara lebih spesifik, pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah: apakah penyebab kemiskinan pada petani?; bagaimana bentuk dan pengaruh tindakan kolektif ( collec- tive action ) dalam lingkaran kemiskinan pada petani?; program-program apa saja yang diper- lukan dalam rangka mengurangi cakupan ke- miskinan dan tingkat kemiskinan pada petani?; serta kebijakan-kebijakan apa saja yang kiranya paling diperlukan dalam rangka mengurangi cakupan dan tingkat kemiskinan pada petani?

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan metode analisis ZOPP ( Zielorientierte Projektplanung ) atau me- tode Perencanaan Proyek yang Berorientasi Tu- juan. ZOPP dikembangkan sebagai metode bagi perencanaan proyek, tetapi dalam perkembang- annya di Indonesia, sejak tahun 1988 ZOPP juga dikembangkan dalam proses perencanaan pem- bangunan daerah.
Inti dari metode ZOPP adalah Matrik Pe- rencanaan Program. Matrik tersebut akan mem- berikan informasi secara ringkas, antara lain mengenai: mengapa program tersebut perlu di- buat, apa yang ingin dihasilkan oleh program- program tersebut, bagaimana program tersebut akan bekerja untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan tersebut, faktor-faktor lingkungan mana saja yang perlu diawasi demi keberha- silan program, bagaimana keberhasilan suatu program dapat dinilai secara obyektif, serta dari mana data-data yang diperoleh untuk mengha- silkan suatu program secara obyektif (Branta- kusumah, 2004).
Penggunakan metode ZOPP menyangkut beberapa langkah analisis yang dilakukan seca- ra bertahap dalam penelitian ini, antara lain: participation analysis (analisis partisipatif), pro- blem analysis (analisis masalah), objectives analy- sis (analisis tujuan), discussion of alternatives (analisis alternatif dan penentuan prioritas), dan protect planning matrix (yang mencakup 4 tahap).

## Analisis Partisipatif
Langkah-langkah yang dilakukan dalam anali- sis partisipatif antara lain: (1) Identifikasi nama- nama kelompok dan lembaga di pandang ber- kepentingan, dan memiliki posisi yang atau dapat dipengaruhi dalam masalah kemiskinan petani. (2) Mendeskripsikan unsur-unsur ke- pentingan, harapan, kekhawatiran, potensi, dan kelemahan atau hambatan yang dialami. (3) Melakukan analisis terhadap unsur-unsur ke- pentingan/harapan, kekhawatiran, potensi, dan kelemahan serta implikasi yang mungkin akan muncul dari setiap kelompok masyarakat terse-
but. (4) Analisis keterhubungan antarkelompok berkenaan dengan unsur yang ada, sehingga dapat diketahui ada-tidaknya benturan kepen- tingan (konflik) antarkelompok.

## Analisis Masalah
Langkah-langkah analisis masalah dibuat menggunakan teknik diskusi secara brainstorm- ing . Adapun bentuk langkah-langkah tersebut adalah: (1) Merumuskan masalah utama yaitu kemiskinan petani dan selanjutnya merumus- kan berbagai macam masalah penyebab kemis- kinan petani, (2) Membuat pohon masalah, dan (3) Membuat matrik masalah dengan mela- kukan analisis keterhubungan antarmasalah.

## Analisis Tujuan
Analisis tujuan merupakan teknik meneliti tu- juan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai se- bagai akibat dari pemecahan masalah yang te- lah disebutkan dalam analisis masalah. Sehing- ga pada tahap ini akan diperoleh pohon tujuan ( objectives tree ). Langkah-langkah analisis tujuan didasarkan pada pohon masalah dan matrik masalah.

## Analisis Alternatif dan Penentuan Prioritas
Analisis alternatif dan prioritas dimaksudkan untuk mendapatkan program-program yang sifatnya prioritas berdasarkan penilaian terha- dap seluru program yang ada. Analisis ini menggunakan kriteria atau pembobotan terten- tu atas masing-masing program. Penganalisisan pada tahap ini didasarkan pada hasil analisis tujuan. Selanjutnya memasukkan program-pro- gram hasil analisis ke dalam matrik pemilihan program.
Selanjutnya berdasarkan matrik pemilihan program tersebut akan diperoleh program-pro- gram yang diprioritaskan. Apabila telah diper- oleh daftar program yang dijadikan prioritas, perlu dilakukan pengujian kedua untuk mene- gaskan program mana yang akan dijadikan program utama dan harus segera diwujudkan. Uji kedua ini dilakukan berdasarkan penilaian kriteria yang telah ditentukan. Proses uji kedua dilakukan menggunakan alat analisis alternatif pemilihan pendekatan program. Sehingga pe-
neliti harus membuat matrik pemilihan pende- katan program.
Matrik Perencanaan Proyek ( Project planning matrix /PPM)
Matrik perencanaan proyek digunakan untuk menggambarkan ringkasan rancangan program yang telah dibuat dalam bentuk matrik dengan memperhatikan asumsi-asumsi, sumber pem- buktian serta indikator untuk setiap tujuan yang ingin dicapai. Matrik perencanaan proyek atau juga dapat disebut sebagai kerangka kerja logis.
Untuk mengisi matrik di atas, ada 4 (em- pat) tahapan, sebagai berikut:
(1) Tahap 1: Pengisian lajur 1 ( purpose ). Kolom lajur 1 memberikan rangkuman deskriptif ten- tang tujuan progam dan upaya pencapaian tu- juan. ( 2) Tahap 2: Pengisian lajur 4 ( assumptions ) Maksud penetapan asumsi-asumsi adalah un- tuk menilai tingkat resiko pencapaian tujuan dari pelaksanaan kegiatan serta mengurangi resiko yang masih ada dalam peaksanaan pro- gram. Penetapan asumsi-asumsi penting terse- but dilakukan dengan cara menggambarkan skema hubungan antara tujuan dan asumsi. ( 3) Tahap 3: Pengisian lajur 2 ( objective indicators ). Pada tahap ketiga adalah merumuskan dan me- netapkan indikator-indikator untuk tujuan pro- gram, sasaran program, hasil-hasil kerja dan setiap asumsi. ( 4) Tahap 4: Pengisian lajur 3 (sumber pembuktian).
Yang dimaksud dengan sumber pembuk- tian pada lajur 3 adalah sumber data yang di- perlukan untuk mengukur tingkat pencapaian target yang tercantum pada indikator.

## Teknik Pengumpulan Data
Penggunakan metode ZOPP yang bersifat parti- sipatif, maka perlu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang diper- lukan untuk memperoleh data dan informasi secara akurat di lapangan. Data yang diguna- kan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer.
Adapun teknik-teknik pendukung metode ZOPP yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: ( 1) Teknik wawancara (interview). Responden yang diharapkan dapat diwawan-
carai adalah: petani, pedagang, buruh tani, ma- syarakat, aparat, personal KUD/KUT, dan lain- lain). ( 2) Kuesioner (angket). Sekitar 400 petani menjadi responden dalam studi ini. ( 3) Studi lapang (field research). Data diharapkan diper- oleh dari: penduduk, petani, pedagang, buruh tani, pejabat, pengusaha, lembaga terkait (se- perti KUD & KUT). ( 4) Studi dokumentasi. Data diharapkan dapat diperoleh dari: BPS (terutama Jatim yang dijadikan lokasi studi kasus), Pro- vinsi dalam angka, dan lain-lain. ( 5) Survey/ob- servasi/pengamatan langsung. (6) Focus Group Discuss (FGD). ( 7) Community Group Inter- view Teknik pengumpulan data poin (5) sampai (7) akan dilakukan di 11 kabupaten/kota yang mewakili di krovinsi Jawa Timur. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi terse- but adalah adanya kesesuaian data (kontribusi sektor pertanian pada PDRB, penduduk yang mayoritas sebagai petani dan hal-hal terkait lainnya) dengan topik yang akan menjadi fokus penelitian. Adapun kabupaten/kota yang di- maksud adalah: kabupaten Bangkalan, kabu- paten Sampang, kabupaten Pamekasan, kabu- paten Sumenep, kabupaten Lamongan, kabu- paten Tuban, kabupaten Bojonegaro, kota Batu, kabupaten Malang, kabupaten Nganjuk dan kabupaten Ngawi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Kondisi Petani
Pendidikan. Hasil survei pada petani di 11 ka- bupaten dan kota di Jawa Timur rata-rata ber- pendidikan antara SDTT (Sekolah Dasar Tidak Tamat) hingga SLTP. Anak-anak mereka rata- rata juga bersekolah hanya sampai antara SD hingga SLTP, adapun yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga SMU hanya sebagian kecil saja (terutama anak laki-laki). Kondisi pendidikan yang rendah disebabkan karena adanya anggapan masyarakat bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu berguna karena pada akhirnya mereka juga akan terjun ke du- nia pertanian yang tidak membutuhkan “ilmu sekolahan”. Walaupun anggapan tersebut sa- ngat salah menurut para pengamat maupun ilmuwan manapun, tetapi realitas seperti itulah
yang terjadi di seluruh lokasi survei di 11 kabu- paten/kota di Jawa Timur. Seperti yang ditu- turkan oleh Ketua RT dusun Tretes kabupaten Malang (Pak To):
”Masyarakat daerah sini hampir semua lulusan SD, yang sekolah sampai SMP bisa dihitung (artinya ti- dak banyak), mungkin anaknya saja yang sekolah sampai  SMA,  yang  kuliah  ya  ada,  tetapi  jarang- jarang. Tapi di desa Tretes sini hampir tidak ada (yang berpendidikan sampai perguruan tinggi).”
Pernyataan Sulat (Petani di desa Kucur ka- bupaten Lamongan):
”Masyarakat Desa sini berfikir bahwa mengenyam pendidikan yang tinggi tetap saja tidak dapat apa- apa, buktinya kalau sudah lulus ya sama saja akhir- nya ”ngarit” (istilah untuk memotong rumput). Ya memang tidak semuanya benar, tapi belum ada yang membuktikan, di sini yang dapat dicontoh itu belum ada.”
Pendapatan. Hasil wawancara dengan ± 400 petani, hampir semuanya mempunyai peker- jaan alternatif selain petani. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian rata-rata adalah di bawah Rp750.000,-/bulan. Tambahan penda- patan dari pekerjaan alternatif dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari- hari. Jenis pekerjaan alternatif petani sangat bervariasi, sehingga besarnya pendapatan di luar sektor pertanian juga bervariasi.
Kebutuhan hidup masyarakat petani me- mang tergolong cukup sederhana dilihat dari pola makan dan gaya hidup. Tidak ada kehi- dupan yang terlihat mencolok. Bentuk rumah, misalnya, hampir seluruh gaya rumah sama, yang membedakan terkadang hanya luasnya saja. Perabotnya pun sangat sederhana, hampir semua memasak menggunakan kompor mi- nyak dan tungku serta ada sebagian yang menggunakan kompor gas subsidi dari peme- rintah. Makanan yang disantap setiap hari tidak menunjukkan kemewahan sama sekali.
Kehidupan petani memang sangat tergan- tung dari pendapatan mereka. Setiap harinya belum tentu memperoleh uang, karena waktu menerima pendapatan tidak pasti. Jika mereka hanya mengandalkan hasil pertanian, maka ha- sil yang didapatkan sangat berfluktuasi tergan- tung dari keberhasilan panen, cuaca, biaya produksi dan harga barang hasil produksi (apa-
kah turun, normal atau naik). Jika kondisi bu- ruk pendapatan petani bisa minus, artinya me- ngalami kerugian –uang yang digunakan untuk biaya produksi tidak kembali, bahkan terjerat hutang. Karena pada umumnya petani membeli benih pada Gapoktan dengan sistem hutang dan dibayarkan jika sudah panen. Tohir (Ketua Kelompok Tani) menuturkan:
”Saya selain mencangkul di sawah dan menggem- bala sapi, juga menjual pupuk, benih, serta pestisida. Sistemnya kerjasama dengan pabrik. Petani yang ikut kelompok tani saya, mengambil benih dan pu- puk terlebih dahulu (hutang). Jika sudah saatnya panen, mereka yang tadinya telah mengambil benih dan pupuk akan membayar tanggungannya.”
Kemudian penulis bertanya tentang sistem jaminan yang diberikan, Tohir menjawab:
”Caranya yaitu: pertama, saya harus melihat se- berapa besar lahannya kemudian disesuaikan dengan kondisi cuaca dan prediksi keberhasilannya. Nah, dari situ nanti saya bisa menentukan berapa banyak nilai input pertanian yang bisa dipinjamkan. Demi- kian juga kalau ada orang yang mau meminjam uang, saya lihat dahulu semuanya, tapi tidak saya samakan seperti bisnis, kalau meminjamkan uang ikhlas, bagi saya uang akan kembali atau tidak sudah saya ikhlaskan dulu. Karena mencari saudara itu susah, tetapi kalau mencari musuh gampang”.
Pada kutipan wawancara di atas memperli- hatkan sistem pengadaan barang untuk kebu- tuhan produksi pertanian. Petani menggunakan sistem utang untuk membeli semua kebutuhan pertanian. Walaupun terkadang untuk benih ti- dak boleh dibayar kemudian (hutang) –semua tergantung kondisi pada saat transaksi berlang- sung. Pertanyaannya adalah ”apa yang terjadi jika gagal panen?” tentu saja petani tetap harus membayar hutangnya. Keadaan ini adalah sa- lah satu keadaan yang dapat memiskinkan petani.
Dari empat kabupaten yang ada di Madu- ra, kabupaten Sumenep dan Pamekasan dido- minasi oleh petani tembakau. Walaupun pen- dapatan kotor yang dihasilkan dari penjualan tembakau kepada tengkulak/pengepul sangat tinggi, namun keuntungan bersih yang mereka dapatkan sangat kecil. Sehingga petani temba- kau pun harus mencari pekerjaan lain. Rata-rata jenis pekerjaan lainnya adalah sebagai nelayan.
Lain halnya dengan petani di kabupaten Bang- kalan dan kabupaten Sampang. Di dua kabu- paten tersebut di dominasi oleh petani padi skala kecil. Hasil pertanian rata-rata untuk dikonsumsi sendiri dan dijual langsung ke kios- kios kecil di sekitar rumah tempat tinggal mere- ka. Pekerjaan alternatif petani di kabupaten Sampang dan Bangkalan rata-rata adalah kerja “serabutan”.
Contoh lain adalah pekerjaan alternatif petani di kabupaten Malang. Pendapatan lain yang diperoleh adalah pendapatan berternak lembu. Penghitungan pendapatan pada petani yang memilki 1 (satu) ekor lembu dapat meng- hasilkan rata-rata 10 (sepuluh) liter susu per hari. Petani desa Tretes rata-rata memiliki lem- bu 3-4 ekor dan harga susu Rp3000,- per liter. Hanya terdapat 2 (dua) orang yang memiliki lembu antara 10-12 ekor. Hasil perahan dijual ke Koperasi SAE dan diupah setiap 2 (dua) minggu sekali. Sehingga pendapatan rata-rata dari beternak lembu (dengan asumsi memiliki 3 ekor lembu) adalah Rp1.260.000,- per 2 (dua) minggu. Pendapatan tersebut masih dikurangi biaya untuk tenaga potong rumput. 1 kuintal rumput, jika menggunakan jasa ojek Rp15.000,- sekali angkut. Jika potong rumput mengguna- kan tenaga manusia upah dibayarkan setiap tahun ± Rp700.000,- per orang.
Sudarmo (45 tahun) sebagai contoh se- orang petani yang memiliki 3 (tiga) ekor lembu tapi hanya 1 (satu) lembu yang berproduksi. Lembu Sudarmo setiap harinya dapat meng- hasilkan susu mencapai 12 liter per hari. Susu tersebut disetorkan ke koperasi SAE setiap hari dengan harga Rp3.000,- per liter dan baru mendapat upah dari koperasi SAE setiap 2 (dua) minggu sekali. Sehingga pendapatan Sudarmo yang bisa diprediksi setiap 2 (dua) minggu sekali kurang lebih adalah 12 liter x Rp3000,- x 14 hari = Rp504.000,- pendapatan tersebut dikurangi biaya potong rumput jika menggunakan tenaga orang dan ditambah bia- ya ojek untuk pengangkutan rumput, dimana 1 kuintal rumput ongkos ojeknya Rp15.000,-. Dilihat dari konsistensi pendapatan, penda- patan dari pekerjaan alternatif lebih dapat diprediksi keuntungannya (lebih pasti) dari- pada pendapatan dari sektor pertanian.

## Penyebab Kemiskinan Petani dan Harapan Petani
Hasil diskusi melalui pendekatan in depth interview dan focus group discuss kepada ±250 petani di 11 kabupaten dan kota yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa harapan petani antara lain adalah: keberhasilan panen, kestabilan harga dan kelancaran input produk- si. Asumsi dari ketiga keadaan tersebut adalah minimalisasi kerugian. Berbagai macam kenda- la dihadapi petani dalam rangka mewujudkan harapan mereka. Kendala-kendala tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi penyebab kemis- kinan petani.
Secara umum, penyebab kemiskinan di In- donesia adalah malapraktik pembangunan aki- bat formulasi kebijakan ekonomi (sosial dan politik) yang salah. Kebijakan-kebijakan ekono- mi yang diproduksi oleh pemerintah cenderung mendahulukan kepentingan pemilik modal dan sektor industri/jasa ketimbang pelaku ekonomi kecil dan sektor pertanian (Oktavianti, 2007). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bah- wa penyebab kemiskinan petani dilatarbela- kangi oleh banyak hal, antara lain: kemampuan investasi petani yang rendah, ketergantungan petani, ketergantungan dana, dan tidak terpe- nuhinya kebutuhan pokok rumah tangga peta- ni.

## Kemampuan Investasi yang Rendah
Timbulnya masalah rendahnya kemampuan petani dalam berinvestasi disebabkan oleh be- berapa masalah, antara lain: penguasaan tekno- logi pertanian yang terbatas, pengetahuan dan skill pertanian yang rendah, imperfect informa- tion , dan akses faktor produksi pertanian yang rendah. Hasil survei menunjukkan bahwa pro- ses produksi pertanian sangat mengandalkan kondisi cuaca, luas lahan yang dimiliki dan ketergantungan terhadap pupuk-pupuk kimia serta berbagaimacam pertisida dan fungisida untuk memberantas hama. Penggunaan pupuk dan pertisida pun dilakukan dengan cara “coba-coba” tanpa melalui proses riset laborato- rium atau semacamnya. Jika cuaca tidak men- dukung, maka banyak petani-petani sayur, buah, padi, jagung, bunga, dan tembakau- yang mengalami gagal panen. Pertanyaannya adalah,
“bagaimana jika cuaca sepanjang tahun tidak mendukung?”, apakah petani yang harus me- nanggung kerugian terus menerus atas keadaan tersebut.
Rendahnya pendidikan yang disandang oleh petani mempunyai kontribusi besar dalam masalah penguasaan pengetahuan, skill dan teknologi. Pendidikan petani antara SDTT (Se- kolah Dasar Tidak Tamat) sampai SLTP, dan rata-rata mengenyam pendidikan SD. Rendah- nya tingkat pendidikan mereka disebabkan oleh pandangan masyarakat yang tidak me- nempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Oleh karena kesadaran berpendidikan yang rendah, akses untuk menguasai teknologi dan skill menjadi sangat sulit.
Selain itu, informasi berkaitan dengan har- ga, pasar, teknologi, iklim, dan sebagainyanya, sangat sedikit sekali dimiliki oleh petani. Le- mahnya jaringan informasi yang dimiliki petani terhadap tanaman apa yang sedang diproduksi di daerah lain, juga menyebabkan kerugian pa- da petani. Hal tersebut dikarenakan barang pertanian akan melimpah jika sayur yang mere- ka tanam sama. Sehingga harga barang pertani- an akan turun. Kondisi imperfect information se- macam ini juga menimbulkan rendahnya akses input produksi kepada petani yang pada akhir- nya akan menyebabkan rendahnya kemampu- an investasi petani.
Termasuk juga, kepemilikan lahan petani rata-rata kurang dari 1 ha dan hanya sebagian kecil saja yang memiliki lahan 1-1,75 ha bahkan ada beberapa petani yang tidak mempunyai lahan sendiri dan memutuskan untuk menyewa atau memanfaatkan lahan dari Perhutani de- ngan sistem penanaman tumpang sari. Sempit- nya lahan yang dimiliki oleh petani menyebab- kan produksi pertanian hanya sedikit, bahkan sering kali tidak bisa memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh tengkulak/pengepul. Jika terjadi demikian, maka petani tersebut tidak bisa memborongkan tanamannya dan harus menjualnya sendiri ke pasar atau menunggu barang kali ada pembeli kecil yang mengingin- kan tanamannya. Apabila biaya akomodasi un- tuk panen dan transportasi dirasa memberat- kan dan tidak seimbang dengan harga penjual- an, maka petani akan mengambil tindakan un-
tuk tidak menjual tanamannya dan akan me- manfaatkannya untuk pakan ternak mereka. Nasib yang lebih buruk menimpa petani yang tidak memiliki lahan pribadi. Mereka yang ti- dak mempunyai lahan biasanya menjadi buruh tani atau adapula yang menggarap lahan milik Perhutani. Para petani memiliki kesepakatan dengan Perhutani untuk menanam pohon yang ditentukan oleh Perhutani dan sebagai imbalan- nya Perhutani memberi 20 (dua puluh) kayu dari 100 (seratus) kayu yang dipanen dan mem- perbolehkan para petani untuk memanfaatkan yang ditanami pohon tersebut dengan sistem tumpang sari. Sehingga bagi petani yang hanya mengandalkan lahan tersebut tidak akan mem- peroleh hasil yang banyak, karena tugas mere- ka tidak dapat memanfaatkan lahan yang ada dengan maksimal. Adapun petani yang juga tidak mempunyai lahan sendiri atau lahan sewa dan juga lahan pinjaman dari Perhutani, maka akan menjadi buruh tani, yang penghasilannya rata-rata Rp7.000,- sampai Rp12.000,- setiap se- tengah hari bekerja (antara jam 08.00-12.00).

## Ketergantungan Petani
Masalah-masalah yang menjadi penyebab ke- tergantungan petani antara lain: jiwa entrepre- neur yang rendah, ketersediaan modal yang tidak memadai, moral hazard , serta lemahnya dukungan kelembagaan pertanian. Memang untuk membangun pertanian dibutuhkan mo- bilisasi rakyat perdesaan. Mobilisasi rakyat pe- desaan sendiri menuntut adanya struktur eko- nomi yang mendukung, misalnya prasarana pertanian, investasi dan sarana/prasarana transportasi (Gulo, dkk ; 2005). Sampai penelitian ini ditulis, pemerintah telah menyediakan sarana kelembagaan dengan membentuk ke- lompok-kelompok tani di masing-masing desa, tetapi pada kenyataanya banyak kelompok tani yang berfungsi, bahkan miskin keanggotaan. Jarang ditemui kelompok tani yang aktif. Fungsi-fungsi koperasi maupun kewirausahaan tidak muncul dalam kelompok-kelompok tani yang ada. Kegiatan umum kelompok tani, rata- rata adalah arisan saja. Hal ini terjadi disebab- kan oleh adanya moral hazard dan lemahnya du- kungan kelembagaan pertanian. Buruknya sis-
tem manajemen organisasi kelompok tani juga memperparah kondisi kelompok tani.

## Ketergantungan Dana
Ketergantungan dana dialami baik oleh petani maupun oleh dinas pertanian sebagai pendo- rong kemajuan pertanian dan kesejaheraan petani. Kondisi petani yang miskin modal dan rendahnya skill enterpreneur membuat keadaan petani pasif dan hanya menggantungkan pin- jaman modal dari KUD atau lembaga keuangan bank dan non-bank.
Keterbatasan modal yang dimiliki petani berdampak pada kemiskinan yang diderita petani. Modal sangat diperlukan ketika sese- orang bergerak di bidang pertanian. Mereka memerlukan modal untuk berbagai kebutuhan proses bertani, mulai dari biaya tenaga kerja, kebutuhan pupuk dan pestisida (ladang 0,25 ha membutuhkan biaya 1 juta untuk sekali tanam), kebutuhan benih, biaya transportasi, dan lain- lain. Sehingga pada masa awal tanam sampai dengan masa panen, petani membutuhkan mo- dal yang cukup besar –tetapi mereka tidak bisa memprediksi hasil yang akan mereka peroleh. Oleh karena itu, petani akan memutuskan un- tuk meminjam uang ke bank jika mereka mam- pu atau berhutang kepada ketua kelompok tani atau kepada orang yang dapat mereka pinjami. Sistem kredit bank memang dirasa sangat memberatkan petani, karena bunga yang cukup tinggi, yakni mencapai 2 persen lebih. Sedang- kan sistem pinjaman kepada ketua KUT diba- ngun dengan dasar kepercayaan dan asset yang dimiliki petani peminjam.
Kurangnya modal membuat petani tidak bisa melakukan proses produksi pertanian. Jika para petani tersebut memaksa untuk tetap berproduksi maka mereka harus mengupaya- kan pengadaan biaya produksi. Oleh karena itu, kebanyakan petani menempuhnya dengan jalan utang. Utang dapat mereka ajukan ke bank, kepada ketua KUT atau kepada individu yang dianggap mampu. Tentu saja sistem pe- minjaman di masing-masing tempat tersebut berbeda. Pertama, jika petani meminjam kepa- da bank maka risiko yang ditanggung adalah tingginya bunga bank. Sehingga ketika mereka mengalami gagal panen/kerugian maka utang
mereka kepada bank akan menumpuk. Demi- kian halnya dengan peminjaman kepada kope- rasi, bedanya hanya pada segi besaran bunga. Kedua, jika para petani meminjam kepada Ketua KUT sistemnya akan berbeda. Ketua KUT lebih mengandalkan pada kepercayaan ( trust ), tetapi tetap memperhatikan prediksi keberhasilan petani peminjam. Sehingga, dalam sistem kedua ini lebih lunak dan lebih nampak modal sosialnya. Tetapi, jika petani mengalami gagal panen/kerugian, maka yang lebih ter- kena dampaknya adalah petani peminjam. Dengan demikian kemiskinan akan kembali menimpa petani kecil. Kemiskinan menyebab- kan masyarakat desa (petani) rela mengorban- kan apa saja demi keselamatan hidup (Scott dalam Sahdan, 2007)
Sedangkan ketergantungan dana dinas pertanian juga sangat terhadap alokasi anggar- an dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani akan berim- bas pada kinerja yang kurang maksimal. Se- hingga output program yang dihasilkan tidak maksimal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada nasib petani sebagai obyek yang sangat terkait dengan dinas pertanian.

## Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Pokok
Jika petani ditanya mengenai pemenuhan kebu- tuhan pokok sehari-hari, dengan tegas mereka menjawab “cukup”. Akan tetapi yang perlu diteliti adalah apakah ‘cukup’ berarti tidak hutang atau berarti ada sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan pokok ter- sebut. Temuan di lapang menunjukkan bahwa petani dapat memenuhi semua kebutuhan po- koknya adalah dari sumber pendapatan lain (pendapatan alternatif). Hal ini disebabkan ka- rena sektor pertanian bersifat uncertainty . Kon- disi serba tidak pasti –baik harga, pasar, panen, dan sebagainya- sehingga kondisi tersebut me- nyebabkan pendapatan petani dari sektor pertanian sangat rendah.

## Matrik Masalah
Keterkaitan masalah yang sudah teridentifikasi melalui analisis masalah, dapat diketahui lebih mendalam menggunakan matriks masalah.
Suatu masalah dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh masalah intinya, yaitu kemis- kinan petani. Matrik masalah yang ditunjukkan oleh Tabel 1 dapat digunakan untuk memper- kirakan unit/instansi yang terlibat dalam masa- lah kemiskinan petani.Sehingga dapat dilaku- kan koordinasi secara intensif agar masalah kemiskinan petani dapat diatasi dengan baik. Selain itu, dapat pula ditentukan prioritas pena- nganan untuk program yang memiliki masalah paling banyak.
Tabel 1 memberikan informasi bahwa ren- dahnya pendapatan petani dari sektor perta- nian mempunyai nilai terbesar yaitu 10. Hal ini berarti bahwa permasalahan yang menjadi penyebab utama kemiskinan petani adalah ren- dahnya pendapatan petani dari sektor perta- nian. Jika kita telaah kembali pada penyebab kemiskinan pada petani,maka kondisi rendah- nya pendapatan petani dipicu oleh kebijakan
pemerintah yang belum propetani. Sehingga menyebabkan lebih banyak uncertainty . Sema- kin besar uncertainty semakin besar pula resiko yang dihadapi petani. Kondisi spekulatif yang tidak menguntungkan petani akan terus menja- di keadaan yang dapat menghambat kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
Sedangkan unit terkait yang harus menjadi prioritas untuk diperhatikan adalah kolompok tani atau Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan/atau KUT (Kelompok Usaha Tani). Unit kelompok tani mempunyai nilai sebesar 4 un- tuk ‘permasalahan penyebab’ yaitu pengetahu- an dan skill yang rendah serta ketidakstabilan harga. Nilai tersebut merupakan nilai terbesar, yang berarti bahwa program dan kebijakan yang dibuat nantinya harus dapat mempriori- taskan penyelesaian masalah pengetahuan dan skill petani serta ketidakstabilan harga.

## Tabel 1. Matrik Masalah Kemiskinan Petani
Masalah akibat Masalah penyebab Institusi Jml KUT/Gapoktan Dinas Pertanian Perangkat Desa Masalah Masalah Masalah Institusi Masalah 1 2 3 4 5 6 KUT/ Gapoktan  Akses input terbatas X X 2  Imperfect information X X  X X 4  Ketersediaan teknologi terbatas X    X 2  Pengetahuan dan skill rendah X X  X X 4  Keterbatasan modal X   X X 3  Moral hazard X 1  Ketidakstabilan harga X X 2  Uncertainty X X  X X 4  Price taker X X 2  High transaction cost X   X    X 3  Manajemen organisasi buruk X  X X 3 Dinas pertanian  SDM terbatas X  X 2  Dana terbatas X     X X 2 Perangkat Desa  Bukan penentu kebijakan X     X X 2 Jumlah 10 6 8 4 6 4
Sumber: data primer 2010, diolah peneliti Keterangan:  1.Kemiskinan, 2.Ketergantungan, 3.Kemampuan investasi rendah, 4.Fungsi tidak maksimal, 5.Kurang memahami masalah petani, 6.Ketergantungan dana.

## Matrik Analisis Partisipasi
Identifikasi permasahan yang ditunjukkan oleh Tabel 1 dapat diperoleh peneliti melalui proses diskusi dalam bentuk pendekatan in depth interview dan focus group discuss. Hasil analisis partisipasi dari kedua proses pendekatan ter- sebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel tersebut menginformasikan berbagai macam kepenting- an/harapan, kekhawatiran, konflik, serta kele- mahan dari berbagai instansi/unit yang terlibat dalam penyelesaian masalah kemiskinan pe- tani.
Salah satu temuan yang menarik adalah adalah semangat gotong royong memang sa- ngat melekat dan menjadi budaya masyarakat
desa. Akan tetapi semangat gotong royong ha- nya mencakup skop yang sempit dan sangat dibatasi oleh wilayah di mana mereka tinggal. Kerjasama dalam arti luas, yakni dalam lingkup petani, baik antardesa atau antarwilayah dirasa sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari keber- samaan waktu penanaman padi. Menurut salah seorang petani yang cukup berpengalaman di Desa Kedungmiri-Karangjati Kabupaten Nga- wi, menanam padi dalam waktu yang bersama- an sangatlah menguntungkan, mengingat keru- gian yang lebih banyak ditanggung jika mena- nam padi secara individual. Hama -seperti tikus- akan sangat mudah menyerang dan me- nyebabkan gagal panen apabila petani mena-

## Tabel 2. Matrik Analisis Partisipasi
No Kelompok  Kepentingan  Kekhawatiran Konflik Potensi Kelemahan 1 Kelompok Tani dan atau Gapoktan Keberhasilan panen, Kestabilan harga, Kelancaran input pertanian. Gagal panen, Harga anjlok, Input pertanian tersendat,
Price taker,
High transaction cost. Konflik internal, Konflik eksternal, Moral hazard. Kebersamaan, Gotong- royong, Trust. Manajemen organisasi buruk, Uncertainty,
Akses modal rendah,
Skill rendah, Imperfect Information. 2 Pedagang Input Pertanian Keuntungan, Distributor penyedia input pertanian. Competition Monopoli Harga Input 3 Tengkulak  Keuntungan, Free rider, Price maker. Rule, Eksistensi BULOG, Koperasi, KUT, dll.
Harga Penguasaan pasar, Spekulator. 4 Perangkat Desa Penyedia lahan pertanian ( rent seeker ) Penyewa lahan, Pembagian lahan. Property Right Ketergantungan terhadap ADD besar 5 Dinas Pertanian Kesejahteraan petani, Menjalankan fungsi birokrasi. Kemiskinan petani Skill , Policy maker. Penguasaan teknologi pertanian terbatas, Kurang memahami permasalahan petani, Hanya pelaksana kebijakan.
Sumber: data primer 2010, diolah peneliti
nam padi secara individual. Demikian halnya dengan sayur, tanpa adanya kerjasama yang baik, misal dengan membuat kesepakatan ada- nya pembagian penanaman sayur, maka hasil yang diperoleh akan bisa diperhitungkan dan tidak menyebabkan harga barang komoditi yang satu naik sedangkan harga barang komo- diti yang lain mengalami penurunan tajam. Keberadaan KUT memang dirasa sangat me- nunjang, akan tetapi institusi petani tersebut ti- dak berfungsi secara maksimal. Hal ini disebab- kan karena pengetahuan masyarakat petani akan profesionalitas organisasi masih sangat kurang, pola komunikasi yang masih tradisio- nal dan pendidikan yang rendah.
Bentuk tindakan kolektif ( collective action ) petani dapat ditemui pada keputusan tindakan untuk memulai menanam padi, mencari alter- natif sumber pendapatan lain (seperti: beternak sapi perah di Kabupaten Malang, memproduksi karpet dan tikar di Kabupaten Lamongan, men- jadi nelayan di Kabupaten Pamekasan dan Sampang), memilih jenis sayuran yang akan ditanam (petani sayur), penggunaan pupuk dan pestisida, serta memilih untuk menjadi anggota kelompok tani atau tidak. Berikut penjelasan tentang berbagai bentuk collective action petani di 11 lokasi penelitian di mana tindakan kolek- tif yang dilakukan oleh petani merupakan ge- rakan yang tidak terencana akan tetapi dilaku- kan berdasarkan kesamaan nasib.

## Keputusan Alternatif Sumber Pendapatan Non Pertanian
Sumber pendapatan alternatif di luar sektor pertanian seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan sumber pendapatan yang dapat membantu petani untuk survive . Karena pen- dapatan dari hasil produksi pertanian bersifat uncertainty. Berdasarkan hasil pengamatan dan survei lapang, pekerjaan non pertanian yang menjadi tumpuan petani sangat bervariasi. Akan tetapi ada beberapa kabupaten yang memiliki kesamaan dalam skop intraregional.
Misal di Kabupaten Malang dan Kota Batu sebagian besar pekerjaan alternatif petani ada- lah peternak sapi perah dan sapi pedaging, peternak sapi pedaging Kabupaten Ngawi, nelayan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten
Pamekasan, Pengrajin karpet dan tikar di Kabu- paten Lamongan, buruh bangunan di Kabupa- ten Bangkalan dan Kabupaten Bojonegoro.
Berikut adalah contoh hasil beternak sapi perah di Dusun Tretes. Semua petani yang memiliki sapi perah, hasil produksi susunya dijual melalui koperasi SAE. Jumlah sapi perah yang mereka miliki berkisar antara 1 (satu) sampai 12 (dua belas) ekor, namun rata-rata petani Dusun Tretes memiliki 2 (dua) sampai 3 (tiga) ekor lembu. Berikut kutipan dari pernya- taan Umar ketika penulis melakukan wawan- cara:
”.....di rumah ada lembu yang bisa membantu mencukupi penghasilan”.
Sudarmo (45 tahun), seorang petani yang tidak memiliki lahan sendiri tetapi memiliki 3 (tiga) ekor lembu, mengatakan:
”Sapi saya ada 3 (tiga), tapi yang bisa diambil susu- nya hanya 1 (satu). Petani di sini kalau tidak ada ternak susah mbak. Lembu itu hanya sebagai sam- pingan tapi menjadi penghasilan utama. Itu saja terkadang kalau anak saya sendiri ingin susu, saya rasanya sayang (kalau susu buat konsumsi sendi- ri).”
Keputusan untuk memiliki sapi perah dise- babkan karena adanya keterbukaan informasi alasan kepemilikan sapi perah. Seorang petani memutuskan untuk memelihara sapi perah karena adanya informasi dari petani lain bahwa dengan memelihara sapi perah maka akan dapat meningkatkan penghasilan. Informasi bahwa memelihara sapi perah akan dapat menambah penghasilan secara signifikan bisa didapat oleh petani pencari informasi kepada seluruh petani yang telah memelihara sapi perah dengan manfaatkan susunya untuk di- jual. Setelah mendapatkan berbagai macam in- formasi yang positif, maka ia akan memutus- kan untuk membeli sapi perah. Permasahan kedua adalah pencarian informasi tentang harga sapi perah dan pemilihan kualitas sapi perah yang baik. Informasi aktivitas kedua ini bisa didapatkan dari seluruh petani yang telah memiliki sapi perah. Pada akhirnya petani yang telah mendapatkan banyak informasi membeli sapi perah sesuai dengan informasi yang dapat sebelumnya.
Faktor ketidakpastian ( uncertainty ) harga
menjadi salah satu penyebab kemiskinan peta- ni. Kerugian yang harus mereka tanggung merembet pada hutang yang terus bertambah seiring dengan rendahnya harga jual komoditas pertanian dan kegagalan panen. Hal inilah yang menyebabkan petani mengambil keputusan untuk beternak sapi perah. Sebagai contoh, petani Dusun Tretes mendapat kepercayaan dari koperasi SAE untuk terus membeli semua susu perahan petani Dusun Tretes. Harga pen- jualan susu dari petani kepada koperasi SAE mencapai Rp3.000,- per liter. Seekor lembu mampu menghasilkan 10 (sepuluh) liter lembu dalam sehari. Sehingga pendapatan yang dapat diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) minggu adalah: Rp420.000,- per 2 (dua) minggu. Penda- patan inilah yang bisa diharapkan kepastiannya oleh petani. Dengan demikian beternak lembu merupakan faktor yang mempengaruhi pening- katan kesejahteraan petani Dusun Tretes. Se- buah harapan petani terungkap ketika dilaku- kan FGD.
”Ya, seandainya ada kredit lembu dari pemerintah, petani sangat senang. Kita ini tidak perlu diberi bantuan yang gratis-gratis. Pokoknya yang lebih penting itu bisa memotivasi”.
Lalu ketua RT (Pak To) menimpali:
”Iya lebih baik itu dikasih bantuan kredit, seperti kredit lembu. Daripada dikasih bantuan BLT, karena akan menyebabkan orang iri. Karena apa..., lembu itu sampingan tetapi bisa menjadi penghasilan uta- ma. Kalau BLT menyebabkan orang itu tergantung, belum lagi nanti ada banyak orang yang iri, kalau tidak dapat (BLT)”.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa petani sangat mengharapkan adanya bantuan pemerintah tentang pengadaan kredit sapi perah. Program penanggulangan kemis- kinan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang juga telah didistribusikan, menuai tang- gapan yang kurang positif. Artinya, masyarakat menilai bahwa BLT hanya bersifat sementara dan menyebabkan ketergantungan serta masa- lah sosial (seperti: iri hati). Dampak sosial yang ditimbulkan oleh adanya BLT dapat mempe- ngaruhi secara negatif modal sosial petani.

## Keputusan Memulai Menanam Padi dan Menentukan Jenis Produksi Pertanian
Bentuk tindakan kolektif ( collective action ) dapat dijumpai pada saat petani memulai menanam padi di beberapa lokasi penelitian, seperti di kabupaten: Bojonegoro, Malang dan Nganjuk. Penanaman padi mereka mulai bersama-sama dengan melihat musim. Mereka menanam padi 2-3x (dua sampai tiga kali) dalam setahun.
Penanaman padi dilakukan bersama-sama demi menghindari risiko gagal panen yang tinggi. Risiko gagalnya panen dapat diakibat- kan karena adanya serangan hama wereng, burung, dan tikut sawah. Dalam banyak studi pertanian, diakui bahwa menanam padi secara bersama-sama serta penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat secara kompak dapat me- nurunkan resiko terhadap serangan hama. Se- hingga panen yang dihasilkan memuaskan. Meskipun demikian masih banyak petani yang memulai produksi padi secara individu.
Dampak Tindakan Kolektif ( Collective Ac- tion )
Berbagai macam bentuk tindakan kolektif ( col- lective action ) petani akan memiliki pengaruh terhadap individu dan masyarakat secara luas yang akan berdampak pada tindakan individu itu sendiri. Jika masing-masing individu pada akhirnya memutuskan tindakan yang sama maka akan berpengaruh pula pada masyarakat. Gambar 1 ini menggambarkan hubungan antara tindakan kolektif ( collective action ) dengan tin- dakan individu dan masyarakat.
Sumber: Coleman, 1994
Gambar 1. Relasi Makro-ke-Mikro-ke-Makro da- lam Pengaruh
Collective Action atau kebijakan
sosial Pengaruh kemasyarakatan Pengaruh terhadap individu Tindakan individu

## Kebijakan Sosial
Jika menurut petani tindakan yang bisa dilaku- kan untuk menstabilkan harga adalah dengan adanya informasi sempurna ( perfect information ) dari petani antarwilayah. Maka yang perlu mereka bangun adalah modal sosial dalam ja- ringan yang lebih luas, yaitu modal sosial peta- ni yang tidak dibatasi oleh wilayah territorial. Modal sosial yang terbangun dengan baik akan memunculkan suatu gagasan atau pikiran yang cenderung sama antarpetani dan sama-sama mempunyai keinginan untuk memajukan kese- jahteraan petani dan melahirkan tindakan ber- sama untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang membelenggu petani dengan cara pemba- ngunan interaksi sosial yang diilhami dari ma- sing-masing individu petani. Tindakan seperti ini sudah sepatutnya menjadi perhatian peme- rintah, di mana peneliti akan membasas pada poin selanjutnya tentang program dan kebijak- an.
Berdasarkan alasan bahwa tindakan kolek- tif ( collective action ) ternyata memilki pengaruh yang besar bagi kesejahteraan petani meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak terprogram dengan baik, maka peneliti akan menindaklan- juti potensi modal sosial yang tertranformasi dalam aksi kolektif tersebut ke dalam rancang- an program-program yang lebih terarah. De- ngan demikian petani bersama-sama dengan lembaga terkait beserta pemerintah dapat me- nyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi petani. Sehingga petani dapat memperoleh peningkatan taraf hidup.
Program-program Pengentasan Kemiskinan Petani Berbasis Tindakan Kolektif ( Collec- tive Action )
Kebijakan yang muncul dari adanya tindakan kolektif pada dasarnya secara alami telah dipu- tuskan oleh sekelompok masyarakat. Instrumen kebijakan pembangunan lebih efektif mereduk- si kemiskinan secara tajam dibanding dengan mengandalkan ketergantungan pada SDA yang melimpah tanpa adanya kebijakan yang berpi- hak pada rakyat miskin. Oleh karena itu mela- lui analisis secara bertahap, penelitian ini akan merumuskan kebijakan-kebijakan melalui pro-
gram-program prioritas penanggulangan ke- miskinan yang terpilih.
Tahap awal hasil analisis ZOPP yang ter- tuang dalam Matrik Pemilihan Program menca- kup program-program yang disusun untuk mencapai kondisi yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah tercapainya kesejahteraan petani. Di mana indikator kese- jahteraan petani mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: kemampuan berinvestasi yang tinggi, terpe- nuhinya kebutuhan pokok, serta tercapainya kemandirian petani. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan agar petani sampai pada tujuan-akhir.
Prioritas penentuan program akan dilaksa- nakan sebagai langkah tindakan bertahap un- tuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan petani. Hasil penyusunan Matrik Pemilihan Program dapat dilihat pada Tabel 3 . Hasil uji pertama, menunjukkan bahwa urutan proram dari nilai tertinggi hingga teren- dah adalah sebagai berikut: ( 1) Pembentukan/ pengaktivan KUT/Gapoktan (total nilai = 36), ( 2) Penciptaan pasar bagi petani (total nilai = 34), ( 3) Pendampingan KUT/Gapoktan (total nilai = 24), ( 4) Pengadaan lahan percontohan di masing-masing desa (total nilai = 23), ( 5) Kerjasama KUT/Gapoktan dengan lembaga pe- nelitian dan/atau universitas terkait (total nilai 18)
Dari hasil tersebut peneliti akan mengam- bil 4 (empat) program dengan nilai tertinggi dan selanjutnya dilakukan pegujian yang kedua untuk lebih menegaskan program mana yang akan lebih diprioritaskan sebagai program uta- ma dan harus segera diwujudkan berdasarkan kriteria: dampak ekonomi, dampak sosial, ke- butuhan sarana serta jangka waktu tercapainya dampak. Proses ini dilakukan menggunakan alat analisis Alternalif Pemilihan Pendekatan Program ( Lihat Tabel 4 ). Setelah melalui proses pegujian kedua, urutan prioritas program dari perolehan total nilai tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: pertama , penciptaan pasar bagi petani (total nilai = 31); kedua , pembentukan/peng- aktifan KUT/Gapoktan (total nilai = 30); ketiga , pendampingan KUT/Gapoktan (total nilai =
26); dan keempat , pengadaan lahan percontohan di masing-masing desa (total nilai = 13)

## Bentuk Kebijakan Pemerintah kepada Petani
Hasil analisis program telah diketahui 4 (em- pat) program utama yang harus menjadi prio- ritas dalam rangka mensejahterakan petani. Pada Tabel 5 dalam Lampiran diperlihatkan kerangka kerja logis ( logical framework ) dalam
rangka menyusun kebijakan-kebijakan apa saja yang harus dilakukan.
Kerangka kerja logis tersebut menggam- barkan ringkasan rancangan program pengen- tasan kemiskinan petani menggunakan matrik dengan memperhatikan asumsi-asumsi, sumber permbuktian, indikator untuk setiap tingkatan tujuan yang ingin dicapai. Kerangka kerja logis dimaksudkan untuk melakukan penilaian ter- hadap setiap kebijakan yang digambarkan seca-

## Tabel 3. Matrik Pemilihan Program
Program Kriteria Penciptaan pasar bagi petani (Program 1) Pembentukan /pengaktifan (KUT)/ Gapoktan (Program 2) Pendampingan KUT/ Gapoktan (Program 3) Pengadaan lahan percontohan di tiap Desa (Program 4) Kerjasama KUT/ Gapoktan dgn Lembaga Penelitian & /atau Universitas terkait (Program 5) 1. Prinsip pembangunan: - pemerataan - peningkatan 5 4  1  2  3 2. Kebijakan Pemerintah 2 5 4 3 1 3. Efektifitas biaya 1 5 4 2 3 4. Kesinambungan 5  1  4  2 3 5. Pemanfaatan maksimal 2 5  1  4  3 6. Keterbatasan Sumber Daya 5 3  1  4  2 7. Aksesibilitas 4 5 3 2 1 8. Peningkatan pendapatan 5 4  3  2  1 9. Replikabilitas 5 4 3 2  1 Total nilai 34 36 24 23 18
Sumber: data primer 2010, diolah peneliti
Tabel 4. Matrik Pemilihan Pendekatan Program
Kriteria Penilaian tegas Bobot (skor) Penilaian tegas dengan pembobotan Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 1. Dampak Sosial 1 4 3 2 3 3 12 9 6 2. Dampak Ekonomi 4 3 2 1 4 16 12 8 4 3. Kebutuhan sarana 4 2 3 1 2 8 4 6 2 4. Jangka waktu tercapainya dampak 4 2 3 1 1 4 2 3 1 Jumlah nilai 13 11 11 5 31 30 26 13
Sumber: data primer 2010, diolah peneliti
ra logis berdasarkan kondisi yang ada saat ini, dikaitkan dengan kondisi yang diharapkan sebagai dampak yang dapat timbul dari pelak- sanaan kebijakan di masa yang akan datang.
Berdasarkan program-program yang telah disusun dan dianalisis dalam sub bab sebelum- nya, maka terdapat implementasi kebijakan untuk masing-masing program. Implementasi kebijakan tersebut antara lain: pertama, pro- gram penciptaan pasar bagi petani. Implemen- tasi kebijakan dari program ini adalah adanya pembelian produk pertanian oleh pemerintah serta penciptaan skill tinggi bagi petani untuk menciptakan produk kualitas tinggi. Kedua, program pembentukan/pengaktifan KUT/Ga- poktan. Implementasi program kedua menca- kup 2 (dua) segmen, yaitu implementasi kebi- jakan oleh internal KUT/Gapoktan yang men- cakup pelatihan kewirausahaan dan penginter- nalisasian fungsi koperasi. Adapun segmen berikutnya adalah implementasi kebijakan oleh pemerintah yang mencakup: penyuluhan perta- nian disesuaikan dengan kondisi input perta- nian masing-masing daerah, penyediaan sarana pembentukan/pengaktifan KUT/Gapoktan, pe- nyediaan fasilitas penunjang teknologi perta- nian, dan alokasi anggaran dana untuk pendo- rong aktifnya KUT/Gapoktan. Program ketiga adalah pendampingan KUT/Gapoktan yang dapat diimplementasikan dengan adanya pela- tihan manajemen organisasi serta kemampuan menjalankan fungsi eksternal ( networking ). Pro- gram terakhir adalah pengadaan lahan percon- tohan di masing-masing desa. Kegiatan terakhir memberikan konsekuensi berupa tersedianya fasilitas lahan percontohan serta penyediaan sumber daya manusia (SDM) supervisor lahan percontohan di masing-masing desa ( Tabel 5 dalam Lampiran ).

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis permasalahan pokok, terdapat 11 (sebelas) permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kemiskinan petani. Hal tersebut antara lain: akses input pertanian ter- batas, Imperfect information , ketersediaan tekno- logi terbatas, pengetahuan dan skill rendah, keterbatasan modal, moral hazard , ketidaksta-
bilan harga, uncertainty , petani sebagai price taker , high transaction cost, management organi- sasi buruk, banyaknya tengkulak/pengepul se- bagai price maker. Oleh karena itu berdasar ana- lisis ZOPP, program-program prioritas yang berhasil disusun sebagai solusi bagi berbagai permasalahan tersebut antara lain: program penciptaan pasar bagi petani, program pemben- tukan/pengaktifan KUT/Gapoktan, program pendampingan KUT/Gapoktan, serta program pengadaan lahan percontohan di masing- masing desa.
Keempat program tersebut akan diimple- mentasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Program pertama dapat diimplementasikan melalui kebijakan pembelian produk pertanian oleh pemerintah serta penciptaan skill tinggi bagi petani untuk menciptakan produk kualitas tinggi. Program kedua yaitu program pemben- tukan/pengaktifan KUT/Gapoktan dimulai dengan diadakannya pelatihan kewirausahaan dan internalisasi fungsi koperasi pada lembaga KUT. Pada program kedua ini juga memerlu- kan peran dan dukungan dari pemerintah antara lain dalam bentuk: penyuluhan perta- nian disesuaikan dengan kondisi input pertani- an masing-masing daerah, penyediaan sarana pembentukan/pengaktifan KUT/Gapoktan, pe- nyediaan fasilitas penunjang teknologi perta- nian serta alokasi anggaran dana sebagai pen- dorong aktifnya KUT/Gapoktan. Program keti- ga yaitu program pendampingan KUT/Gapok- tan. Program ketiga dapat diterjemahkan ke da- lam beberapa kegiatan seperti pelatihan mana- jemen organisasi, networking , serta penyediaan SDM pendamping di masing-masing desa seba- gai konsekuensi pengadaan program. Program yang menjadi prioritas terakhir adalah program pengadaan lahan percontohan di masing-ma- sing desa. Aplikasi dari program ini adalah ter- sedianya fasilitas lahan percontohan di masing- masing desa serta penyediaan SDM supervisor lahan percontohan di masing-masing desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti dan Musiyam. 2009. Kemiskinan dan Perkembangan Wilayah di Kabupaten
Boyolali. Forum Geografi , Vol.23, No.1.
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
BPS Indonesia. 2009. www.bps.go.id BPS Jawa Timur. 2009. www.bps.jatim.go.id Bratakusumah, D. Supriady. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Po- tensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Coleman, James S. 1994. Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press. Terjemahan. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Firman dan Herlina. 2003. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Peteernak Sapi Perah. Survey di Wilayah Ker- ja Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kabupaten Bandung. Jatinangor. Bandung.
Fukuyama, Francis. 1995. Trust: The Social Vir- tues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.
Gulo, dkk. 2005. Kebijakan dalam Upaya Me- nanggulangi Kemiskinan di Nias. Jurnal Studi Pembangunan . edisi Oktober, Vol.1, No.1. USU.
Hasibuan, Nurimansjah. 1993. Kemiskinan Struk- tural di Indonesia: Menembus Lapisan Ba- wah. Artikel bebas.
Kuncoro, AS. 2008. Kemiskinan: Kesenjangan An- tarprovinsi. Project Officer untuk TAR GETMDGs (BAPENAS/UNDP). MDGs News edisi 01 Juli-September 2008.
Oktavianti, Henny. 2007. Menelaah Kemiskinan di Indonesia Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Ekonomi Terapan Indonesia , Vol.2, No. 2. Malang: BPFE Universitas Brawi- jaya.
Di Gregorio, M. and Meinzen-Dick, R. S. and (eds.) 2004. Collective Action and Property Rights for Sustainable Development. 2020 Fo- cus 11. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. http:// www.ifpri.org/2020/focus/focus11.htm Sahdan, Gregorius. 2007. Menanggulangi Kemis- kinan Kota. http://www.kemenegpdt.go. id/. diakses tanggal 5 April 2011.
Yustika, A. Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi. Malang: Bayu Media Publishing.
Yustika, A. Erani.. 2007. Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi . Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Uni- versitas Brawijaya.

## LAMPIRAN

## Tabel 5. Matrik Kerangka Kerja Logis
Deskripsi Indikator obyektif Sumber pembuktian Asumsi Tujuan: Kesejahteraan Petani Pendapatan perkapita petani meningkat  Hasil pemantauan di lapangan  Data statistik (11 kab/kota yang diteliti)
 Good governance
 Social capital
Bersambung…
Tabel 5. ….
Deskripsi Indikator obyektif Sumber pembuktian Asumsi Sasaran program: Peningkatan pendapatan petani  Kelompok Tani (poktan) berubah menjadi Kelompok Usaha Tani (KUT)  Masing-masing KUT mampu membeli alat-alat produksi pertanian secara mandiri setelah 1 tahun mempergunakan alat  Poktan menjadi KUT  KUD
 Dinas pertanian
 Statistik ekonomi dan keuangan BI Jawa Timur  Pemerintah dan petani sebagai price maker
 Input produksi lancar dan terjangkau
 Pola hidup dan daya beli petani baik
Hasil-hasil kerja:
 Kebijakan pro petani
 Dukungan kelembagaan pertanian
 Pengetahuan dan skill tinggi di bidang pertanian
 Kualitas bersaing produk pertanian baik
 Produktivitas petani tinggi
 Produksi pertanian meningkat
 Pemerintah membeli produk pertanian lokal
 Aktifitas KUT meningkat
 KUT lebih mandiri
 Petani lebih trampil dalam mengatasi masalah pertanian
 Dinas pertanian  Data statistik (11 kab/kota yang diteliti)
 Pemantauan di lapangan  KUT  Rule berfungsi
 Good governance
 Permintaan pasar terhadap produk pertanian lokal meningkat
 Kestabilan harga
 Pemerintah membatasi impor produk pertanian (terutama beras) Activities /Program:
1. Penciptaan pasar bagi petani
 Pembelian produk pertanian lokal oleh pemerintah (terkecuali petani bunga)
2. Pembentukan/Pengaktifan KUT/Gapoktan
 Problem solver
 Pelatihan kewirausahaan
 Penyuluhan pertanian
 Menjalankan fungsi koperasi dalam KUT
3. Pendampingan KUT/Gapoktan
 Pelatihan managemenorganisasi
 Pemantauan KUT
 ( networking )
4. Pengadaan lahan percontohan di masing- masing desa
 Pusat percontohan awal (uji keberhasilan suatu produk)
 Pusat pelatihan dan percobaan riil pertanian
1. - Produksivitas petani & pertanian meningkat
- Pendapatan petani meningkat
- Harga jual produk pertanian tinggi
2. - Terjalin kerjasama antar petani
- Mampu berwirausaha tani
- Penguasaanteknik produksi pertanian
- Bekerjasama dengan KUD setempat
3. -  ManaJemen organisasi baik
- Konflik internal berkurang
- KUT berfungsi dengan baik
- Mereduksi moral hazard
- Tercapainya networking
4. -  Adanya lahan percon- tohan di  masing-masing desa
- Adanya kegiatan pela- tihan percobaan riil ter- hadap suatu produk atau teknik pertanian
 Data Nilai Tukar Petani (NTP) tinggi
 Data produksi pertanian meningkat
 Data kemiskinan petani menurun
 Kualitas produk pertanian tinggi
 Laporan kerja Dinas Pertanian
 Collective action
 Social capital
 Dana mencukupi
 Good governance
 SDM memadai
 Kearifan lokal