## ESOLUSI

## Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi: Pendekatan Administrasi Publik dalam Meningkatkan Good Governance

## Hamdun Hamdillah
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widyapuri Mandiri Sukabumi hamdunhamdillah1@gmail.com
DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.5672 Submitted: 2023-10-07, Revised: 2023-12-11, Accepted: 2023-12-15

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana inovasi pelayanan publik berperan  dalam  mendukung  good  governance  serta  transformasi  birokrasi.  Dengan  pendekatan administrasi publik, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan informasi terkait penerapan inovasi pelayanan, pembudayaan inovasi di sektor publik, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan urgensi penerapan budaya inovatif dalam  pelayanan  publik  sebagai  langkah  awal  dalam  mencapai  good  governance.  Inovasi  dalam pelayanan publik mendorong transformasi birokrasi, memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat,  serta  mengurangi  tumpang  tindih  kebijakan.  Melalui  inovasi,  sektor  publik  dapat meningkatkan kinerjanya dan merespons perubahan dalam kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya inovasi pelayanan publik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan good governance dan transformasi birokrasi.
Kata kunci: administrasi publik, good governance, pelayanan publik, transformasi birokrasi

## Abstract
This research aims to describe and analyze how public service innovation plays a role in supporting good governance and bureaucratic transformation. Using a public administration approach, this study was conducted through literature review and the collection of information related to the implementation of service innovation, the cultivation of innovation in the public sector, and its impact on organizational performance. The findings reveal the urgency of implementing an innovative culture in public services as a starting point in achieving good governance. Innovation in public services drives bureaucratic transformation, facilitates  coordination between the  government and the  public, and reduces policy overlap.  Through  innovation,  the  public  sector  can  enhance  its  performance  and  respond  more effectively  to  changes  in  societal  needs.  Thus,  this  research  provides  important  insights  into  the significance of public service innovation as an instrument for achieving the goals of good governance and bureaucratic transformation.
Keywords : bureaucratic transformation, good governance, public administration, public service

## ESOLUSI

## Pendahuluan
Pelayanan publik merupakan tulang punggung dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam suatu negara. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat banyak tantangan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  optimal.  Salah  satu  permasalahan  yang umum ditemui adalah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah, yang sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kebingungan di kalangan  masyarakat.  Selain  itu,  kurangnya  kompetensi  pejabat  publik  dan  resistensi terhadap inovasi sering menghambat perubahan yang diperlukan dalam pelayanan publik (Barsei, 2022).
Dalam era dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, menurut Rakhmadani (2022) inovasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  dan  memacu  transformasi  birokrasi.  Namun,  belum  banyak penelitian yang secara komprehensif menggali bagaimana inovasi pelayanan publik berperan dalam mencapai good governance dan perubahan fundamental dalam administrasi publik. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mengisi  celah  pengetahuan  ini  dengan  menerapkan pendekatan  kualitatif  untuk  menggambarkan  secara  mendalam  bagaimana  inovasi pelayanan  publik  dapat  memengaruhi  budaya  organisasi,  meningkatkan  kinerja  sektor publik,  dan  mendukung  perubahan  birokrasi.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  pandangan  yang  berharga  bagi  praktisi  pemerintah,  peneliti,  dan  pembuat kebijakan  dalam  upaya  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  akuntabilitas  pelayanan publik.
Temuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Safiri  (2022)  menyoroti  bahwa implementasi  inovasi  pelayanan  publik  dapat  merangsang  perubahan  budaya  organisasi dengan  mengubah  pola  pikir  pegawai  publik  dan  mendorong  sikap  proaktif  terhadap perubahan.  Di  sisi  lain,  Manaf  &  Puspaningtyas  (2023)  meneliti  dampak  positif  inovasi pelayanan publik terhadap peningkatan kinerja sektor publik melalui peningkatan efisiensi dan  efektivitas  dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Meskipun penelitian- penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  berharga,  keterbatasan  utamanya  adalah  fokus yang terbatas pada beberapa aspek inovasi dan kecenderungan kurangnya analisis mendalam tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap perubahan birokrasi secara keseluruhan.
Dalam konteks literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan dengan memperluas wawasan mengenai peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi  publik.  Dalam  upaya  ini,  penelitian  ini  akan  lebih  mendalam  menganalisis bagaimana  inovasi  pelayanan  publik  memengaruhi  budaya  organisasi  dan  kinerja  sektor publik, serta bagaimana konsep ini dapat mendukung transformasi birokrasi dan pencapaian good governance. Oleh karena itu, penelitian ini mengoperasionalkan asumsi tersebut sebagai landasan  untuk  menyelidiki  kontribusi  inovasi  pelayanan  publik  dalam  mencapai  good governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali  dampak  inovasi  pelayanan  publik  dalam perspektif  administrasi  publik  terhadap  perubahan  budaya  organisasi  dan  peningkatan

## ESOLUSI
kinerja  sektor  publik,  serta  bagaimana  kontribusi  inovasi  ini  mendukung  transformasi birokrasi  menuju  good  governance.  Pertanyaan  utama  yang  muncul  adalah  bagaimana implementasi inovasi pelayanan publik memengaruhi budaya organisasi di sektor publik dan apakah  dampaknya  dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  dalam  mencapai  good governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.
Dalam  konteks  inovasi  pelayanan  publik  dan  transformasi  birokrasi,  pendekatan administrasi publik memegang peranan penting dalam meningkatkan tata kelola yang baik. Melalui pendekatan studi pustaka, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi birokrasi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  wawasan  yang  lebih komprehensif dalam memahami peran inovasi pelayanan publik dan kontribusinya terhadap kemajuan  administrasi  publik.  Penelitian  ini  akan  lebih  berfokus  pada  peran  inovasi pelayanan  publik  dalam  administrasi  publik  kontemporer  dan  kontribusinya  dalam mencapai  good  governance.  Dengan  demikian,  diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan. Secara teoritis, studi pustaka adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca,  mencatat,  serta  mengolah  bahan  penelitian  (Zed.  2008).  Studi  pustaka  ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi konsep inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi dalam konteks administrasi publik untuk meningkatkan good  governance.  Data  utama  diperoleh  melalui  tinjauan  literatur  yang  mencakup  jurnal ilmiah,  buku,  laporan  resmi  pemerintah,  serta  publikasi  terkait  inovasi  pelayanan  publik, transformasi birokrasi, dan good governance.
Sampel  penelitian  mencakup  literatur-literatur  yang  membahas  praktik  inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional maupun  lokal,  dengan  fokus  pada  dampaknya  terhadap  peningkatan  good  governance. Analisis  dilakukan dengan merinci konsep-konsep kunci  terkait inovasi pelayanan publik, transformasi  birokrasi,  dan  good  governance.  Penggunaan  kerangka  konseptual  menjadi instrumen  untuk  membimbing  penelitian.  Prosedur  melibatkan  pencarian  intensif  dalam database  akademis  seperti  ProQuest  dan  Google  Scholar,  serta  penelusuran  dalam perpustakaan digital pemerintah dan lembaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi  tren,  pola,  dan  hubungan  antara  konsep  inovasi  pelayanan  publik, transformasi birokrasi, dan good governance.
Tahap awal penelitian ini melibatkan identifikasi sumber-sumber utama yang relevan dengan  inovasi  pelayanan  publik,  administrasi  publik,  budaya  organisasi,  kinerja  sektor

## ESOLUSI
publik,  good  governance,  dan  transformasi  birokrasi.  Sumber-sumber  yang  diidentifikasi akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, teori-teori yang relevan, model konseptual, dan bukti empiris yang mendukung atau menggambarkan peran inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik.
Hasil  analisisa  akan  disintesis  menjadi  rangkuman  yang  menyajikan  pemahaman komprehensif tentang topik penelitian (Mustofa et al., 2023), mencakup peran inovasi dalam membentuk  budaya  organisasi,  dampaknya  pada  kinerja  sektor  publik,  serta  kaitannya dengan good governance dan transformasi birokrasi. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan sintesis  sumber-sumber  yang  telah  dijelajahi  dalam  studi  pustaka.  Dengan  menggunakan metode  studi  pustaka,  penelitian  ini  akan  menggali  pengetahuan  yang  telah  ada  dalam literatur akademis dan praktis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran inovasi  pelayanan  publik  dalam  administrasi  publik,  serta  kontribusinya  terhadap  good governance dan transformasi birokrasi.

## Dampak Inovasi Pelayanan Publik terhadap Budaya Organisasi di Sektor Publik
Transformasi birokrasi terkait inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia.  Beberapa  langkah transformasi yang dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik,  pembinaan  inovasi  pelayanan  publik,  dan penilaian  inovasi  pelayanan  publik.  Implementasi  transformasi  digital  dalam  pelayanan publik  bertujuan  untuk menjawab  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  berkembang  dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif (Firdaus et al., 2021).
Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu dampak dari Revolusi Industri 4.0 yaitu otomatisasi dan pengurangan jumlah tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Dengan kemajuan  teknologi  dan  dampak  tersebut,  revitalisasi  birokrasi  pemerintah  melalui transformasi birokrasi menjadi penting. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi yang semakin tinggi sebagai akibat perkembangan Revolusi Industri 4.0. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, serta perlunya responsivitas yang tinggi  dan  cepat  (Rahardian,  2019).  Fenomena  ini  mengarah  pada  perubahan  paradigma desain organisasi.
Inovasi pelayanan publik juga menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama  dalam  konteks  pelayanan  publik.  Kementerian  PANRB  melibatkan  pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi, yang mencakup penciptaan inovasi, pengembangan  inovasi,  dan  pelembagaan  inovasi  untuk  menjaga  keberlanjutan  inovasi dalam  instansi.  Dengan  demikian,  transformasi  birokrasi  terkait  inovasi  pelayanan  publik menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, pembinaan inovasi, dan penilaian inovasi sebagai  langkah-langkah  kunci  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  dan memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi (Purnama, 2022).

## ESOLUSI
Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan publik di Indonesia masih rendah pada tahun 2018 (Ombudsman Republik Indonesia, 2019). Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  berkewajiban  memberikan  pelayanan  publik (Hardiyansyah,  2018).  Pemberian  layanan  publik  adalah  aspek  kunci  dalam  pengelolaan organisasi publik dan indikator utama dalam mengukur kinerjanya (Hayat, 2017). Organisasi publik  di  Indonesia  termasuk  pemerintah  pusat,  daerah,  partai  politik,  LSM,  yayasan, lembaga  keagamaan,  pendidikan,  dan  fasilitas  kesehatan  seperti  Puskesmas  dan  Rumah Sakit. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian tak terpisahkan dari Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  memiliki  fleksibilitas  untuk  meningkatkan  layanan masyarakat.

## Klasifikasi Inovasi Pelayanan Publik

## Sumber: Yaniar, 2018
Inovasi  pelayanan  publik  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  budaya organisasi di sektor publik, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian ini. Hasil kajian kepustakaan menyoroti bahwa  inovasi mendorong perubahan dalam pola  pikir dan  sikap pegawai publik terhadap perubahan. Studi oleh Pudjiarti (2023) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merangsang pegawai untuk mengadopsi sikap proaktif dalam menghadapi perubahan,  menganggap  inisiatif  baru  sebagai  peluang,  dan  berkontribusi  pada  budaya organisasi yang lebih responsif serta inovatif. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi tidak

## ESOLUSI
hanya  menciptakan  perubahan  dalam  praktik  kerja,  tetapi  juga  menciptakan  perubahan dalam cara pegawai memandang perubahan itu sendiri.
Dalam  konteks  ini,  temuan  ini  mendukung  penelitian  terdahulu,  seperti  penelitian oleh  Utami  (2023),  yang  menekankan  pentingnya  adaptasi  dan  inovasi  dalam  birokrasi publik.  Ini  juga  konsisten  dengan  pandangan  bahwa  inovasi  pelayanan  publik  dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan  masyarakat  yang  berubah  dengan  cepat.  Oleh  karena  itu,  hasil  penelitian  ini memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  inovasi  pelayanan  publik dapat memengaruhi budaya organisasi di sektor publik, dan bagaimana perubahan budaya ini  dapat  mendukung  administrasi  publik  yang  lebih  efisien  serta  responsif  terhadap perubahan.
Temuan  ini  juga  mengungkapkan  pentingnya  kepemimpinan  dalam  membentuk budaya  organisasi  yang  mendukung  inovasi.  Studi  oleh  Henriyani  (2020)  dan  penelitian lainnya  telah  menyoroti  bahwa  kepemimpinan  visioner  dan  berorientasi  inovasi  memiliki peran  kunci  dalam  memotivasi  dan  mengarahkan  pegawai  publik  dalam  upaya  inovasi. Kepemimpinan yang mampu mengartikulasikan visi inovatif, memberikan dukungan, dan memberdayakan  pegawai  untuk  berkontribusi  dalam  perubahan  menjadi  faktor  penting dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi pelayanan publik.
Selain  kontribusi  terhadap  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  dampak  inovasi pelayanan publik terhadap budaya organisasi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola perubahan budaya ini. Pemimpin yang dapat memainkan peran  sebagai  agen  perubahan  dan  fasilitator  inovasi  menjadi  kunci  dalam  menciptakan budaya organisasi yang progresif. Keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan  bagi  praktisi  dan  pembuat  kebijakan  di  sektor  publik,  dengan  menekankan perlunya  mendukung  inovasi  dalam  layanan  publik  dan  memastikan  bahwa  budaya organisasi  mendukung inisiatif inovatif ini.  Dengan demikian, upaya menuju administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dapat diwujudkan, menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Perubahan  budaya  organisasi  bukanlah  proses  instan,  dan  sering  kali  dihadapi dengan resistensi. Pegawai publik yang telah terbiasa dengan praktik-praktik lama mungkin merasa enggan menerima inovasi. Oleh karena itu, organisasi publik perlu mengidentifikasi dan  mengatasi  hambatan-hambatan  ini.  Memahami  faktor-faktor  yang  mempengaruhi resistensi adalah langkah awal yang penting. Faktor seperti kurangnya pemahaman tentang manfaat  inovasi,  ketakutan  akan  perubahan,  atau  kurangnya  dukungan  dari  manajemen dapat menjadi penghalang utama yang perlu diatasi.
Manajemen  perubahan  yang  efektif  sangat  diperlukan.  Dalam  konteks  ini, kepemimpinan  berperan  sentral  dalam  membantu  organisasi  menghadapi  perubahan budaya. Dalam peran ini, pemimpin tidak hanya harus mengartikulasikan visi inovasi, tetapi juga  harus  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  eksperimen,  pembelajaran,  dan pengembangan  inovasi.  Mereka  juga  perlu  melibatkan  pegawai  publik  dalam  proses perubahan,  menggali  ide-ide  inovatif  mereka,  dan  memberikan  penghargaan  untuk

## ESOLUSI
partisipasi  dalam  inisiatif  inovatif.  Dengan  cara  ini,  kepemimpinan  dapat  menjadi  kunci keberhasilan  dalam  membentuk  budaya  organisasi  yang  mendukung  inovasi  pelayanan publik (Khabibi, 2023).
Keseluruhan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas peran inovasi pelayanan publik dalam mengubah budaya organisasi di sektor publik.  Dengan  mendukung  perubahan  budaya  yang  positif,  inovasi  pelayanan  publik memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  efisiensi,  responsivitas,  dan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting dalam  upaya  menciptakan  administrasi  publik  yang  lebih  efisien,  responsif,  dan  inovatif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## Kontribusi  Inovasi  Pelayanan  Publik  terhadap  Peningkatan  Kinerja  Sektor  Publik  dan Good Governance
Strategi  peningkatan  kinerja  sektor  publik  dapat  dilakukan  melalui  perspektif knowledge management, seperti peningkatan kualitas kepemimpinan, tim kerja, dan sistem organisasi. Good governance juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja sektor publik, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law. Beberapa  contoh  inovasi  pelayanan  publik  terpuji  tahun  2022  dapat  dilihat  pada  Top  45 Inovasi dari kelompok umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public .
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di sektor publik, dapat dilakukan dengan melakukan transparansi, penetapan metrik kinerja, dan memberikan pelayanan yang terbaik.  Pembaruan  struktur  organisasi  juga  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi  publik  (Purnama,  2021).  Inovasi  pelayanan  publik  di Indonesia  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  menggunakan  teknologi  digital,  hingga mengembangkan sistem pengendalian karhutla dan pelayanan publik responsif.
Pelayanan  publik  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945, pasal 4, yang menekankan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, kemajuan kesejahteraan  umum,  peningkatan  intelektual  bangsa,  dan  partisipasi  dalam  menjaga ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial.  Hal penting dalam implementasi pelayanan publik adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Penilaian  kualitas  pelayanan  publik bukan  perkara  sederhana  karena  pelayanan  ini  berperan  dalam  kehidupan  manusia,  dari berbagai aspek dan skala, mulai dari sejak dikandung sampai hidup dalam masyarakat.
Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif sangat terlihat  dalam  upaya  meningkatkan  performa  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan publik.  Misutari  dan  Ariyanto  (2021)  menyatakan  bahwa  ini  disebabkan  oleh  inisiatif pemerintah  dalam  merancang  konsep  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dengan  tujuan untuk  mengoptimalkan  potensi  perubahan  dalam  birokrasi  guna  menyajikan  pelayanan publik  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  pandangan  masyarakat  yang  masih  melihat  pelayanan publik dari birokrasi sebagai sesuatu yang lambat.

## ESOLUSI
Inovasi  dapat  meningkatkan  kinerja  di  sektor  publik  melalui  berbagai  cara,  seperti peningkatan  efisiensi,  pelayanan  yang  lebih  baik,  dan  pengembangan  kebijakan  yang inovatif.  Penelitian  Anggriany  (2023)  menunjukkan  bahwa  inovasi,  bersama  dengan kepemimpinan  transformasional  dan  sistem  pengendalian  intern,  berpengaruh  positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. Selain itu, inovasi juga dapat membantu lembaga publik untuk menembus kemacetan dan jalan buntu yang terkait dengan organisasi sektor publik, serta memungkinkan adaptasi dan respons terhadap perubahan yang cepat di luar organisasi publik (Suriadi & Frinaldi, 2023). Sebagai contoh, inovasi seperti penerapan piket malam  telah  terbukti  dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik.  Dengan  demikian, inovasi  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  kinerja  di  sektor  publik,  dengan membantu  organisasi  publik  untuk  tetap  kompetitif  dan  responsif  terhadap  tuntutan masyarakat dan lingkungannya.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan publik memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong prinsip-prinsip good  governance.  Hasil  analisis  literatur  menunjukkan  bahwa  inovasi  pelayanan  publik dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kinerja sektor publik. Penelitian seperti  yang  dilakukan  oleh  Tasyah  et  al.  (2021)  menekankan  bahwa  inovasi  dapat meningkatkan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Inovasi  ini  mencakup penggunaan teknologi baru, proses yang lebih efisien, dan pemangkasan birokrasi yang tidak perlu. Dengan peningkatan efisiensi ini, sektor publik dapat menyediakan layanan yang lebih baik dengan sumber daya yang ada.
Selain  efisiensi,  inovasi  pelayanan  publik  juga  memiliki  dampak  positif  pada responsivitas  dan  akuntabilitas  sektor  publik,  yang  merupakan  dua  pilar  utama  dalam prinsip-prinsip  good  governance.  Inovasi  dapat  meningkatkan  responsivitas  sektor  publik terhadap  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat,  terutama  melalui  partisipasi  masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Studi oleh  Firman (2023) mengindikasikan  bahwa  inovasi  yang  berfokus  pada  partisipasi  masyarakat  dapat memperkuat  keterlibatan  warga  dalam  pengambilan  keputusan  publik.  Sehingga,  inovasi pelayanan publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, transparan, dan  akuntabel  dalam  sektor  publik.  Dengan  demikian,  inovasi  bukan  hanya  memberikan manfaat operasional, tetapi juga mendukung pencapaian prinsip-prinsip good governance, yang merupakan landasan yang kuat dalam administrasi publik yang berkualitas.
Perubahan  dalam  sektor  publik  tidak  selalu  berjalan  mulus  (Purnama,  2020). Implementasi  inovasi  pelayanan  publik  seringkali  dihadapi  dengan  hambatan,  termasuk resistensi  dari dalam organisasi  dan perubahan budaya yang diperlukan. Oleh karena itu, manajemen  perubahan  yang  cermat  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  inovasi  benar- benar memberikan dampak positif yang diharapkan. Pemimpin dalam sektor publik memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  memotivasi,  mendukung,  dan  memandu  perubahan  ini menuju  pencapaian  prinsip-prinsip  good  governance.  Keseluruhan,  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  inovasi  pelayanan  publik memiliki  potensi  besar dalam  mendukung peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong good governance, yang pada gilirannya akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.

## ESOLUSI
Inovasi pelayanan pada sektor publik merupakan peran penting administrasi publik dalam  masyarakat  kontemporer  yang  semakin  meluas  dan  kompleks.  Di  era  modern  ini, negara menghadapi tuntutan yang khusus terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas tinggi  (Muharam,  2019).  Masyarakat  mengharapkan  pemerintah  untuk  meningkatkan kemampuannya  dalam  merancang  dan  menjalankan  kebijakan  yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka, tetapi tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku (Purnama, 2023).
Kebijakan pemerintah hendaknya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan  kesejahteraannya.  Substansi  kebijakan  pemerintah  dapat  berbeda-beda tergantung  pada  isu  atau  persoalan  yang  dihadapi  di  suatu  wilayah  tertentu,  seperti kemiskinan,  keamanan,  dan  pembangunan.  Pemerintah  dapat  menggunakan  berbagai metode penelitian untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan, termasuk komunikasi dan konsultasi  publik,  membangun  jaringan  dengan  pemangku  kepentingan  terkait,  serta mengumpulkan data dan informasi (Belau, 2020). Masyarakat dalam hal ini  dapat membantu pemerintah  selain  dalam  hal  merancang  kebijakan,  menjalankan  kebijakan  dengan mendukung  dan  melaksanakan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  serta  melaporkan pelanggaran atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, ditegaskan  bahwa  Pelayanan  Publik  merupakan  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi  kebutuhan warga negara dan  penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyedia layanan dengan jelas menggambarkan peran negara dalam sektor publik. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga negara dan penduduk, dan hal ini harus sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Dengan  demikian,  Undang-Undang  ini  menegaskan  pentingnya  pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dalam  upaya  meningkatkan  inovasi  pelayanan  publik,  beberapa  langkah  harus diambil.  Salah  satunya  adalah  melalui  Kompetisi  Inovasi  Pelayanan  Publik  (KIPP)  yang digelar  untuk  mendorong  tumbuhnya  inovasi.  Dalam  kompetisi  ini,  evaluasi  tidak  lagi membutuhkan setiap inovasi diiringi oleh aplikasi, namun yang bisa mengintegrasikannya akan  mendapatkan  peringkat  lebih  baik,  selain  tentu  inovasi  tersebut  harus  berdampak optimal bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik juga dapat dikembangkan melalui portal Knowledge Management System (KMS) yang didedikasikan untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini merupakan  upaya  untuk  terus  mendorong  inovasi  dalam  pelayanan  publik  guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Purnama, 2021).
Mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi tantangan jika ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat bekerjasama secara sinergis  dan  saling  mendukung,  terutama  jika  terjadi  saling  menyalahkan.  Keberhasilan sistem  pemerintahan  yang  efisien  bergantung  pada  fungsionalitas  semua  komponennya

## ESOLUSI
sesuai dengan hukum yang berlaku dan interaksi yang erat antara mereka, karena komponen- komponen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik  memegang  peranan  penting  dalam  mendukung good  governance dan  transformasi birokrasi.  Dengan  fokus  pada  budaya  inovatif,  penelitian  ini  telah  mengungkap  bahwa inovasi  dalam  pelayanan  publik  mampu  mendorong  perubahan  positif  dalam  birokrasi, memfasilitasi  kerjasama  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  serta  mengurangi  tumpang tindih  kebijakan.  Reformasi  birokrasi  sejalan  dengan  reformasi  pelayanan  publik  karena setiap  penyelenggaraan  negara  akan  bermuara  pada  pelayanan  publik.  Inovasi  pelayanan publik berbasis teknologi informasi dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, dapat diakses di manapun, murah, dan mudah untuk membentuk citra baik di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini secara tegas menjawab pentingnya inovasi dalam pelayanan publik sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan good governance secara keseluruhan dan  transformasi  birokrasi  yang  berhasil.  Budaya  inovasi  harus  dipertahankan  dalam birokrasi untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik.

## Daftar Pustaka
Anggriany, E. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Sistem Pengendalian Intern, dan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. Jurnal Ekonomi Trisakti , 3(1), 1239-1246. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16026
Barsei, A. N. (2022). Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Inovasi Sektor Publik di Kota Padang Panjang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 10(02), 42-58. https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.5166
Belau, Y. H. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya1. Politico : Jurnal Ilmu Politik , 2(6), 1068.
Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan , 4(2), 226-239. https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244
Firman, F. (2023). Tata Kelola Smart City dalam Perspektif Collaboratif Governance. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(1). https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6903
Ginanjar, D., & Purnama, W. W. (2023). Optimizing Legal Strategies : Combating Corruption through Anti-Corruption Education in Universities. Veteran Law Review , 6(2), 122 – 132. https://doi.org/10.35586/velrev.v6i2.6477

## ESOLUSI
Khabibi, A. R. (2023). Mendorong Inovasi Keorganisasian di Sektor Publik: Peran Kepemimpinan Transformatif dalam Membentuk Budaya Inovasi. PRAJA LAMONGAN , 6(1).
Manaf, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2023). Efektivitas Penerapan Digitalisasi Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Studi di Desa Marga Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469), 3(05), 348-354. Retrieved from https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1148
Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. Decision: Jurnal Administrasi Publik, 1(01), 39-47. https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401
Misutari, N. M. S., & Ariyanto, D. (2021). Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Corporate Sosial Responsibility dan Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi , 31(12), 2975-2987.
Purnama, W. W. (2021). Efektivitas Peraturan Pertanahan dalam Menangani Pelanggaran Penggunaan Tanah tanpa Izin. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM , 14(02), 42-48. https://doi.org/10.59582/sh.v14i02.921
Purnama, W. W. (2022). Implementasi Pendistribusian Royalti : Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN) , 12(1), 189-198.
Purnama, W. W. (2022). Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia : Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 15(02), 96-101. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.922
Purnama, W. W. (2020). Tantangan dan Peluang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN) , 10(2), 134- 141.
Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0 : Analisis Peraturan OJK. DOKTRINA : JOURNAL OF LAW, 6(2), 174-183. https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10344
Rahadian, A. H. (2019, May). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 6, No. 1, pp. 85-94). Retrieved from https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/373
Rakhmadani, R. (2022). Implementasi Model Komunikasi Dua Arah dalam Program Curhat Ning Ita guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mojokerto. The Commercium, 5(01), 159-168. Retrieved from https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/45328
Safiri, R. B. (2022). Pelatihan Penerapan Perilaku Adaptif PNS dalam Menghadapi Era Globalisasi. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2(2), 107-114. https://doi.org/10.51878/community.v2i2.1917

## ESOLUSI
Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6(2), 14323-14334.
Suriadi, H., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Dalam Meningkat Kinerja Organisasi Sektor Publik. Menara Ilmu , 17(2) 41-48. https://doi.org/10.31869/mi.v17i2.4276
Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi ,
18(2), 212-224. https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808
Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik : Inovasi dan Adaptasi Menuju Efisiensi dan Pelayanan Publik Berkualitas. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik,
Pemerintahan dan Politik, 6(2), 1-9. https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726
Henriyani, E. (2020). Peran Pemimpin Visioner dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6(2), 436-443.
http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3427
Yaniar, D. R. (2018). Proses Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Door to Door System (DDS) dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat Kota Batu (Studi Pada Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Batu)[Skripsi].
Skripsi: Universitas Brawijaya . Retrieved from http://repository.ub.ac.id/165846/1/TRINANDHA%20YUDHA%20ISMOYO.pdf
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Layanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Depok : Rajagrafindo Persada.
Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., … & Safii,
M. (2023). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Get Press Indonesia.
Pudjiarti, E. S. (2023). Transformasi Organisasi: Membangun Kultur Pembelajaran untuk Menghadapi Tantangan Masa Kini. Semarang: STIEPARI Press.
Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Makassar: SAH MEDIA.
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ombudsman Republik Indonesia. (2019). Hasil Penilaian Survei Kepatuhan Standar Pelayanan Publik . Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--hasil-penilaian-survei- kepatuhan-standar-pelayanan-publik
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.