## Legalitas

## Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
* Muhammad Muslih, Said Sahabuddin, dan Tanzil
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email : Muhammad.muslih@gmail.com
Abstract. Cybercrime is a whole form of crime directed against computers, computer networks and their users, and conventional forms  of  crime  using  or  with  the  help  of  computer  equipment. The  purposes  of  this  study  are  To  understand  and  analyze  the disclosure of hacking crimes by accessing other people's electronic systems in the Batanghari Police area. To understand and analyze the obstacles in disclosing the crime of hacking accessing electronic systems belonging to other people in the Batanghari Police  Legal  area.  To  understand  and  analyze  efforts  to  overcome  obstacles  in  disclosing  hacking  crimes  by  accessing  other people's electronic systems in the Legal area of the Batanghari Police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The sampling technique was carried out by purposive sampling. It was revealed that the suspect sent a message to AI to instruct him to send money by transfer and then the AI replied that the money had been transferred. Then it can be concluded that the suspect has been charged with Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 which carries a maximum prison sentence of 6 years and/or a maximum fine of Rp. 600,000. 000.00.-. The obstacles faced include the case file was returned by the prosecutor, the perpetrator was not cooperative during the examination, expert witnesses were present. Regarding the efforts made to overcome obstacles, including Batanghari Resort Police Criminal Investigators have complied with the Attorney's request by including elements of Article 46 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, Investigators are trying to ensure that if the perpetrator is honest in giving information and willing to cooperate, the perpetrators will get relief in terms of criminal penalties, The Satreskrim of the Batanghari  Police  have  made  efforts  in  the  form  of  providing  suggestions  in  terms  of  assisting  the  investigation  process,  the Batanghari Police have prepared at least 1 person who can be appointed as an expert in 1 district Batanghari. Suggestions put forward that apart from investigators  at  the Polda level,  investigators  at  the Polres level  must also be obliged to  take part in training (Dikjur) Criminal Information and Electronic Transactions in order to be able to master, understand and have special expertise or skills in the field of information and electronic transactions, then so that the investigative members no longer need a long time for the investigation process
Keywords: Disclosure, Hacking, Accessing Other People's Electronic Systems
Abstrak. Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Tujuan penelitian  ini  adalah  Untuk  memahami  dan  menganalisis  pengungkapan  kejahatan  hacking  mengakses  sistem  elektronik  milik orang  lain  di  wilayah  Hukum  Polres  Batanghari.  Untuk  memahami  dan  menganalisis  kendala  dalam  pengungkapan  kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Polres Batanghari. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis . Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris , sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research . Tehnik pengambilan sampel dilakukan  secara Purposive  Sampling. Terungkap  bahwasanya  tersangka  mengirim  pesan  ke  pada  AI  untuk  menyuruh mengirimkan uang dengan cara transfer dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.-. Adapun kendala yang di hadapi  antara  lain  Pernah  di  kembalikannya  berkas  perkara  oleh  jaksa,  Tidak  koperatifnya  pelaku  dalam  pemeriksaan, Menghadirkan Saksi Ahli.  Mengenai upaya dilakukan antara lain Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan dengan dimasukannya unsur pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016,  Penyidik  berusaha  meyakinkan  bahwa  apabila  pelaku  jujur  dalam  memberikan  keterangan  dan  mau  bekerja  sama  maka pelaku  akan  mendapat  keringan  dari  segi  sanki  hukuman  pidana,  Pihak  Satreskrim  Polres  Batanghari  telah  melakukan  upaya berupa memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang  dapat  ditunjuk  sebagai  ahli  dalam  1  Kabupaten  Batanghari.  Saran  yang  dikemukakan  bahwa  hendaknya  selain  anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.
Kata Kunci : Pengungkapan, Hacking, Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

## PENDAHULUAN
Teknologi saat ini telah banyak perkembangan yang membawa keuntungan yaitu dengan dipermudahnya hidup manusia.  Akan  tetapi  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  diantaranya  munculnya  bentuk  kejahatan  baru  seperti, kejahatan  penyalahgunaan  mengakses  komputer  secara  tidak  sah  dalam  sistem  elektronik  yang  mengakibatkan kerugian bagi orang lain dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan komputer/jaringan sebagai media untuk melakukan kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dinamakan dengan Cybercrime . Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. 1 Dimana kejahatan itu sendiri telah ada dan sudah muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer berawal dari akses komputer secara illegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.
Menurut Mulyadi dalam bukunya  yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif “Bunga rampai Hukum Pidana” memandang Cyber crime dengan pendekatan Computer Crime (kejahatan komputer). 2 Namun menurut Agus Raharjo Cyber crime sesungguhnya berbeda dengan Computer Crime. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan  mengenai  definisi  tentang Cyber  crime atau  kejahatan  dunia  maya,  sebagaimana  yang  dikatakan oleh Mulyadi “sampai  saat ini  belum  ada  yang  seragam  tentang Cyber Crime atau  kejahatan dunia  maya  baik  nasional maupun  global.  Kebanyakan  masih  menggunakan sof  law berbentuk code  of  conduct seperti  di  jepang  dan singapura”. 3
Ungkapan sedana juga diiyakan oleh Agus Raharjo , bahwa istilah Cyber Crime sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah Cyber Crime dengan Computer Crime . Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut cyber crime. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber ( cyberpace ) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “ cybercrime ”. 4
Kemudian Agus Raharjo mengatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan  memanfaatkan  bahasa  pemrograman  sehingga  harus  melalui  proses  pengungkapan  kode  akses  tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan di ruang siber ( cyberpace ) perbuatan melawan hukum. 5 Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistim elektronik. adapun Bentuk-bentuk kejahatan Cyber Crime pada umumnya dikenal didalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (Tiga) kualifikasi umum antara lain : 6
1. Kejahatan Dunia maya yang berkaitan dengan kerahasian, integritas dan keberadaan data dan sitem komputer.
a. Illegal access (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
b. Data interference (menggunakan data komputer).
c. Sytem interference (menggunakan sistem komputer).
d. Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
e. Data theft (mencuri data).
f. Data leakage and espionage (membocorkan data dan memata-matai).
g. Miss use of devices (menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
a. Credit card fraud (penipuan kartu keridit).
b. Bank fraud ( penipuan terhadap bank).
c. Service offered fraud (penipuan melalui penawaran suatu jasa).
d. Identity theft and fraud (pencurian identitas dan penipuan).
e. Computer-related fraund (penipuan melalui komputer).
f. Computer-relatd forgery (pemalsuan melalui komputer).
g. Computer-related extortion and threats (pemerasan pengancam melalui komputer).
1 Maskun, Kejahatan Ciber (Cyber Crime), Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Jakarta, 2012, hal.195
3 Ibid, hal. 196
4 Ibid, hal. 197 5 Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom, Cyber  Law  Aspek  Hukum  Teknologi  Informasi, Refika  Aditama, Bandung, 2015, hal. 61
6 Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012, hal. 102
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
a. Child pornography (pornograpi anak).
b. Infringements of copyright and related rights (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
c. Drug traffickers (peredaran narkoba). 7
Dari  3 (Tiga)  kualifikasi  umum  terkait  bentuk  kejahatan  di  bidang  informasi  dan transaksi  elektronik  yang  dikenal didalam masyarakat salah satu point yang penulis angkat ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “( 1 ) Setiap  orang  dengan  sengaja  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  komputer  dan/atau  sistem elektronik dengan cara apapun ” .
Kemudian  mengenai  ancaman  sanksi  pemidanaan  sebagaimana  diatur  pasal 46  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
“( 1 ) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ” Dengan  diaturnya  kejahatan  mengakses  sistem  elektronik  milik  orang  lain  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Serta dalam konteks ini lantas para korban harus mendapatkan kembali kerugian yang mereka alami. “Jadi mereka berhak dan harus diperjuangkan sebagai bagian tanggung jawab dari negara melalui penegakan hukumnya. 8
Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari diketahui : “ Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari jumlah 17 kasus kejahatan dibidang informasi  dan  transaksi  elektronik  10  diantara  nya  merupakan  kasus  penipuan  online  dan  7  kasus  diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain”. 9
Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang dilakukan oleh penyidik Polres Batanghari. Dapat diketahui rabu tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB pelapor melalui pesan masengger telah meminta bantuan saudari AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke  beberapa  nomor  rekening  untuk  keperluan  bisnis  yang  akan  dibayar  kemudian  oleh  pelapor  kepada  saudari AI . Kemudian  pada  hari  kamis  tanggal  08  Oktober  2020  sekira  pukul  11.00  WIB,  pada  saat  pelapor  akan  melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh saudari AI sebesar Rp. 7.430.000,00.- saudari AI selaku pemilik BRI link mengklaim  bahwa  total  seluruh  uang  yang  telah  di  transfer  oleh  saudari AI atas  permintaan  pelapor  melalui  pesan messenger adalah sebesar Rp.12.430.000,00.- setelah dilakukan pengecekan pesan di mesengger di handphone milik saudari AI diketahui bahwa akun Facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga  terjadi  pengiriman  uang  sebesar  Rp.5.000.000,00.-  oleh  saudari AI berdasarkan  permintaan  di  pesan messenger  menggunakan  akun  Facebook  milik  pelapor.  Atas  kejadian  tersebut  pelapor  merasa  dirugikan  dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batanghari.
Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan terungkap bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama FR dengan menggunakan handphone milik teman atas nama VN , tersangka membuka forum jual beli dan di forum tersebut tersangka melihat DA memposting foto-foto hp baru kemudian akun DA tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor  hp  081274866666,  kemudian  nomor  handphone  tersebut  tersangka  salin  dan  tersangka  masukan  ke  app Facebook untuk di loginkan dan pada saat ingin memasukan pasword tersangka mencoba menuliskan login setelah menunggu  beberapa  saat  akun  dengan  nomor  hp  tersebut  berhasil  masuk  dengan  nama DA .  Kemudian  tersangka melihat di mesenger/pesan Facebook bahwa akun DA sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun AI , kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada AI untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.-  dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer.
7 Ibid, hal. 103
8 Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 47-60 http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1
9 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyelidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan, kemudian  penyidikan  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang  sangat  penting  dan  strategis  untuk  menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan dalam  melakukan  penuntutan  dan  selanjutnya  memberikan  kemudahan  menggali/menemukan  kebenaran  materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan. Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana (KUHAP),  maka  seorang  penyidik  yang  telah  memulai  melaksanakan  penyidikan  terhadap  peristiwa tindak  pidana,  penyidik  harus  sesegera  mungkin  untuk  memberitahukan  telah  mulai  penyidikan.  Untuk  mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di  pihak  Penuntut  Umum  berwenang  minta  penjelasan  kepada  penyidik  mengenai  perkembangan  penyidikan  yang dilakukan oleh penyidik.
Akan tetapi dalam penanganan 17 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi  dengan  kendala  seperti terbatasnya  jumlah  personil  penyidik  Satreskrim  Polres Batanghari  yang  memiliki kemampuan  khusus  dalam  penguasaan  pemahaman  terhadap  kejahatan Hacking  Computer serta  kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih menguasai Hacking dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas Cyber Crime seperti yang terjadi dalam perkara di Polres Batanghari.
Berdasarkan  latar  Belakang  di  atas,  hal  inilah  yang  menarik  perhatian  untuk  membahasnya  Bagaimana Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.

## METODE
Agar penulisan ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis.
Seperti Deskriptif Analitis , suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  permasalahan,  ( deskriptif )  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala  yang  berkaitan  dalam  materi  lainnya. 10 Dalam  hal  ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pengungkapan Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik  Orang  Lain  Tanpa  Izin  Di  Wilayah  Hukum  Polres Batanghari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tentunya Polres  Batanghari  memiliki  tugas  pokok  yang  harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (9)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ”. Berkaitan  dengan  kegiatan penyelidikan  dan  penyidikan  salah  satu  perkara  yang  di  tangani  dan  di  proses  Polres  Batanghari  ialah  kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain.
Secara  yuridis  mengakses  sistem  elektronik  milik  orang  lain  merupakan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “( 1 ) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun ” .
Kemudian  mengenai  ancaman  sanksi  pemidanaan  sebagaimana  diatur  pasal 46  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
“( 1 ) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.600.000.000,00.-  (enam  ratus  juta rupiah). ”
Dengan  diaturnya  kejahatan  mengakses  sistem  elektronik  milik  orang  lain  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2015, hal.10
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Polres Batanghari
Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan terungkap bahwa tersangka mengakses akun Facebook milik tersangka sendiri atas nama FR dengan menggunakan handphone milik teman atas nama VN , tersangka  membuka  forum  jual  beli  dan  di  forum  tersebut  tersangka  melihat DA memposting  foto-foto  hp  baru kemudian akun DA tersangka klik dan tersangka buka profil akun Facebooknya, selanjutnya tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666, kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan  ke  app  Facebook  untuk  di  loginkan  dan  pada  saat  ingin  memasukan  pasword  tersangka  mencoba menuliskan login setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama DA . Kemudian  tersangka  melihat  di mesenger/pesan  Facebook  bahwa  akun DA sering  meminta  tolong  untuk mengirimkan  uang  oleh  akun AI ,  kemudian  tersangka  mencoba  mengirim  pesan  ke  pada AI untuk  menyuruh  dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,00.-  dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang sudah di transfer.
Kemudian  berdasarkan analisa  kasus diketahui  bahwa  telah  terjadi  pengaksesan  Facebook  messenger  oleh orang/pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  akun  yang  digunakan  untuk  meminta  pengiriman  uang  sehingga mengakibatkan  Kerugian  sebesar  Rp.5.000.000,00.-  (lima  juta  rupiah)  yang  diketahui  pada  saat  akan  melakukan pembayaran uang yang telah di Transfer. Kemudian berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa benar pelaku telah melakukan penarikan uang melalui agen BRI LINK milik Saksi pada hari kamis tgl 08 Ooktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di agen BRI LINK milik Saksi sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian cara  melakukan  penarikan  uang  pada  BRI  LINK  milik  Saksi  adalah  pelaku  meminta  No.  Rek  agen  Bri  Link  milik Saksi FS kemudian di lakukan pengiriman ke ATM Bri Link milik Saksi tersebut dengan menggunakan rekening No. rek. 181501001653539 kemudian setelah uang tersebut dikirim, uang  yang dikirim tersebut langsung saksi berikan cash sebesar Rp.4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
Selanjutnya  dari  analisa  yuridis  berdasarkan  fakta-fakta  baik  keterangan  saksi-  saksi,  keterangan  ahli, keterangan tersangka, petunjuk dan barang bukti, serta analiasa kasus diatas bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 pukul 11.00 Wib di BRI LINK unsur pasal nya 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : A. Setiap Orang
B. Dengan Sengaja
C. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain
D. Dengan cara apa pun
Pembahasan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
A. Setiap orang
Telah  terpenuhi  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  dan  keterangan  tersangka  berikut  barang  bukti,  maka unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu AP yaitu merupakan yang telah melakukan pengaksesan  akun  facebook  milik  orang  lain  dan  mengakibatkan  kerugian  orang  lain  sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah).
B. Dengan Sengaja Bahwa  tersangka AP telah  mengakses  akun  facebook  milik  orang  lain  sehingga  mengakibatkan    kerugian sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) tanpa pengaruh dari orang lain dan dilakukan dalam kondisi sadar maka unsur pasal Dengan Sengaja telah terpenuhi.
C. dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain.
Berdasarkan Keterangan Tersangka Bahwa mengakses akun facebook DA tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik akun  dengan  cara  login  ke  akun  facebook DA dengan  menggunakan  nomor  hp  081274866666  yang  diperoleh tersangka dengan cara melihat profil akun facebook tersebut dengan memasukkan paswaord untuk kemudian setelah berhasil  login  ke  akun  facebook DA ,  tersangka  menggunakan  akun  facebook  tersebut  untuk  mengirim  pesan messenger ke akun facebook AI maka unsur pasal dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain telah terpenuhi dan tersangka AP melanggar Pasal 30 ayat 1 Jo Pasal 46 ayat 1
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyelidik dalam hal ini Polres Batanghari untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut.  Akan  tetapi  dalam  pengungkapan  kasus  kejahatan  dibidang  informasi  dan  transaksi  elektronik  penyidik sering  dihadapi  dengan  permasalahan  seperti  sangat  minim  pengetahuan  penyidik  dalam  penguasaan  pemahaman terhadap Hacking Computer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum  yang  mengakibatkan  semakin  meningkatnya  intensitas Cyber  Crime yang  terjadi  Wilayah  Hukum  Polres Batanghari.
Selanjutnya  menurut  penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari  mengatakan : “ Dari proses penyidikan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain ( Hacking ) Di Wilayah Hukum Polres Batanghari memang bahwa benar telah terjadi tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat  1  Jo  Pasal  46  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  dan sehubungan dengan Laporan Polisi yang terjadi hari kamis  tanggal 8 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib. Perbuatan tersebut  dilakukan  oleh AP yang  dilakukannya  dengan  modus  pelapor  melalui  pesan  messenger  telah  meminta bantuan Sdri AI selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa no. rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada Sdri AI . Kemudian pada hari kamis tanggal 08 oktober 2020 sekira pukul 11.00  wib.  Pada  saat  pelapor  akan  melakukan  pembayaran  uang  yang  telah  ditransfer  oleh  Sdri AI sebesar Rp.7.430.000,00.- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Sdri AI selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total  seluruh  uang  yang  telah    di  transfer  oleh  Sdri AI atas  permintaan  pelapor  melalui  pesan  messenger  adalah Sebesar Rp.12.430.000,00.- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pengecekan pesan di messenger di handphone milik Sdri AI diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah)  oleh Sdri AI berdasarkan  permintaan  di  pesan  messenger  menggunakan  akun  facebook  milik  pelapor,  atas  kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan ” . 11
Pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim ialah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang  menyangkut  doktrin,  sistem  dan  metode,  personel  dan  materiil.  Kemudian  melaksanakan  penyelidikan  dan penyidikan  kasus-kasus  kejahatan  yang  yang  berdampak  pada  stabilitas  kamtibmas  dan  meresahkan  masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan  tetapi  saat  proses  penyidikan  kendala  pastinya  selalu  di  hadapi  baik  dalam  pemeriksaan,  penyelesaian  dan penyerahan berkas perkara maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi hambatan tersebut.
Selanjutnya mengenai point yang di hadapi saat pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik  orang  lain  tentunya  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim) Polres  Batanghari  telah  melakukan  upaya  untuk mengatasi  kendala  tersebut.  Adapun  upaya  dilakukan  untuk  mengatasi  ke  3  (Tiga)  point  kendala  dalam pengungkapan  kejahatan  hacking  mengakses  sistem  elektronik  milik  orang  lain  yang  di  tangani  Satuan  Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Batanghari agar lebih mudah dipahami, antara lain : 1. Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Batanghari menjelaskan : “ Biasanya anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti  pembekalan  (Dikjur)  reskrim  bidang  ITE  untuk  bisa  menguasai,  memahami  serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE  maka perkara tersebut tidak lagi  memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya ” . 12
2. Terhadap  pelaku  kejahatan  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  di  anggap  jauh  lebih  hebat dibandingkan aparat penegak hukum, penyidik Reskrim Kepolisian Resor Batanghari mengatakan :
“ Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi  Bidang  ITE  yang  anggotanya  sudah  terlatih,  presfesional  dan  berpengalaman  untuk
11 Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB
12 Wawancara Kasat Reskrim Akp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polres ” . 13 3. Terhadap sulitnya penyidik menghadirkan saksi ahli Kasat Reskrim Kepolisian Resor  Batanghari menjelaskan :  “ Pihak  Satreskrim  Polres  Batanghari  telah  melakukan  upaya  berupa  memberikan usulan dalam hal membantu proses penyidikan, Polres Batanghari menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang yang dapat ditunjuk sebagai ahli dalam 1 Kabupaten Batanghari. Sehingga penyidik tidak terkendala dalam memenuhi alat bukti khususnya dalam perkara ini pemeriksaan saksi ahli ” . 14 Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana Kepolisian  harus  memuat  cara  bagaimana  mencapai  tujuan  Negara  yaitu  bertindak  dengan  mengadakan Hukum  Pidana  mengingat  Hukum  Acara  Pidana  berhubungan  erat  dengan  adanya  hukum  pidana  yaitu menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menjadikan  hukum,  baik  dalam  arti  formil  yang  sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur  penegakan hukum  yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh  undang-undang untuk  menjamin  berfungsinya norma-norma hukum  yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi  dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan  hukum  inilah  hukum  itu  terjadi  kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ) dan keadilan  ( gerechtigkeit ). 15 Secara konsepsional,  maka inti dari  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantah  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait  dengan  kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. 16 Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:    institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat  sarana  dan  prasarana  pendukung  dan mekanisme  kerja  kelembagaannya  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang  mengatur  materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materielnya  maupun  hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:
1. Dalam  pengungkapan  kejahatan  hacking  mengakses  sistem  elektronik  milik  orang  lain  tanpa  izin  Di  Wilayah Hukum Polres Batanghari terungkap bahwasanya tersangka telah mengirim pesan ke pada AI untuk mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) dan kemudian di balas oleh AI bahwa uang
13 Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB
14 Wawancara Kasat Reskrim Akp. Piet Yardi, S.E., M.H., Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 10.30 WIB
15 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.30 16 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.59
Muhammad  Muslih,  Said  Sahabuddin,  dan  Tanzil. Pengungkapan  Kejahatan  Hacking  Mengakses  Sistem  Elektronik  Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari
sudah di transfer, setelah dilakukan pengecekan pesan di mesengger di handphone milik saudari AI diketahui bahwa akun  Facebook  milik  pelapor  telah  di  akses  oleh  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pelapor.  Kemudian  bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi  Elektronik  yang  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).
2. Dalam pengungkapan kejahatan hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain (a) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap Hacking Computer terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, (b) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih  hebat  dibandingkan  aparat  penegak  hukum  yang  mengakibatkan  semakin  meningkatnya  intensitas Cyber Crime yang terjadi, (c) Menghadirkan Saksi Ahli.
3. Mengenai  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  point  -  point  tersebut  aialah  pengungkapan  kejahatan  hacking mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain (a) anggota penyidik akan  di  tunjuk  oleh  pimpinan  untuk  mengikuti  pembekalan  (Dikjur)  reskrim  bidang  ITE  untuk  bisa  menguasai, memahami  serta  memiliki  keahlian  atau  skill  khusus  di  bidang  informasi  dan  transaksi  elektronik,  (b) Pihak Kepolisian Resor Batanghari tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya  sudah  terlatih,  presfesional  dan  berpengalaman  untuk  menghadapi  pelaku  kejahatan  informasi  dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut  di  tingkat  Polres, ( c ) Terhadap  sulitnya  penyidik  menghadirkan  saksi  ahli  Pihak  Satreskrim  Polres Batanghari  telah  melakukan  upaya  berupa  memberikan  usulan  dalam  hal  membantu  proses  penyidikan,  Polres Batanghari  menyiapkan  sekurang-kurangnya  1  orang  yang  dapat  ditunjuk  sebagai  ahli  dalam  1  Kabupaten Batanghari.

## DAFTAR PUSTAKA
Maskun, Kejahatan Ciber (Cyber Crime), Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Jakarta, 2012, hal.195 Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61 Sutarman, Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya, Laksbang Pressindo, Jogjakarta,
Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 47-60 http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Batanghari Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2015, hal.10 Wawancara penyidik Reskrim Brigadir Nur Hamid Kepolisian Resor Batanghari. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.30 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.59