How to cite: Syaeful Arif 1 *, Dian Hidayati 2 (2024 Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah (6) Issue, https://doi.org/

## Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah
Syaeful Arif 1 *, Dian Hidayati 2 1, 2 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia Email: 1* 2108046075@webmail.uad.ac.id, 2 dian.hidayati@mp.uad.ac.id

## Abstrak
Madrasah,  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional,  memiliki  peran strategis  dalam  pembangunan  bangsa.  Namun,  saat  ini,  pendidikan  madrasah  masih dianggap  sebagai  "kelas  dua"  dalam  hierarki  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh sejumlah masalah besar yang dihadapi oleh madrasah, termasuk masalah pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang  dihadapi  madrasah,  serta  mengeksplorasi  peluang  dan  tantangan  yang  dihadapi. Melalui metode studi kepustakaan, data sekunder dari berbagai sumber buku dan jurnal dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai  persoalan  yang  dihadapi  madrasah,  seperti  pengelolaan  pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, serta rendahnya mutu pendidikan, dibahas dalam tulisan ini. Selain itu, peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah di Indonesia juga diperinci.  Dengan  pemahaman  mendalam  tentang  situasi  pendidikan  madrasah, diharapkan  langkah-langkah  strategis  dapat  diambil  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  madrasah  dan  memperkuat  peran  mereka  dalam  membangun  pendidikan nasional yang lebih baik, demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.
Kata Kunci : Madrasah, Pendidikan, Peluang Madrasah

## Abstract
Madrasah has a strategic role in national development as an integral part of the national education  system.  However,  madrasa  education  is  considered  "second  class"  in  the educational  hierarchy.  This  is  caused  by  several  significant  problems  madrasas  face, including management problems and the low quality of education. This article aims to provide an overview of the role of madrasas in the education system in Indonesia, identify the problems they face, and explore the opportunities and challenges they face. Through the literature study method, secondary data from various book and journal sources was collected, then descriptive analysis of the data was carried out and presented in detail. Various problems faced by madrasas, such as education management, the gap between the state and the private sector, and the low quality of education, are discussed in this article. Apart from that, the opportunities and challenges for madrasas in Indonesia are also  detailed.  With  a  deep  understanding  of  the  situation  of  madrasa  education,  it  is hoped that strategic steps can be taken to improve the quality of madrasa education and strengthen  their  role  in  building  better  national  education  to  create  an  intelligent  and noble nation.
Keywords: Madrasah, Education, Opportunity Madrasah

## JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan  manusia  dilihat  dari  seberapa  tinggi  seseorang  tersebut  mengenyam pendidikan.  Dengan  adanya  pendidikan,  manusia  juga  dapat  mencapai  kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara Dalam hal ini pemerintah juga tidak bermain-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  pasal  31  ayat  1,2  dan  3.  (Kemendikbud, 2018)
Berkaitan dengan hal ini proses pendidikan juga ada tiga lingkungan penting yang berpengaruh terhadap keluarga, sekolah dan  Masyarakat. Bangsa Indonesia juga sudah terbiasa  dengan  pernyataan  bahwa  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  bersama antara  keluarga,  masyarakat,  dan  pemerintah,  seperti  yang  dinyatakan  pada  penjelasan pasal 25, ayat (1) butir 1, UU sisdiknas No 2 Tahun 1989, sayangnya pemahaman dan kesadaran akan tiga lingkungan pendidikan, dan tanggungjawab ketiganya tidak dimaknai secara  tepat  dengan  tataran  secara  operasional  menguntungkan  peserta  didik (Kemendikbud, 2021).
Sebelum  berbicara  konsep  pendidikan  dalam  perspektif  madrasah  tentu  harus mengetahui nilai kultural religius yang dicita-citakan masyarakat dan pemerintah terkait pendidikan di madrasah, yakni dengan harapan madrasah mampu memproduksi lulusan yang berkualitas dalam pengetahuan umum dan agama sesuai dengan standar pendidikan Nasional.  Dalam  kaitan  ini  Madrasah  tersebut  memiliki  payung  hukum  sesuai  dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  dalam  bentuk  Raudhatul  Athfal  (RA),  Madrasah,  dan  Perguruan  Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Arifi, 2008)
Senada  dengan  hal  diatas  Faridah  alawiyah  menuliskan  dalam jurnal  Aspirasi : “Kiprah  madrasah  dalam  membangun  karakter  bangsa  dengan  penanaman  nilai-nilai agama  sebagai  bagian  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  disamping  pemberian  ilmu pengetahuan  umum  perlu  menjadi  perhatian.  Karena  penyeleggaraan  pendidikan madrasah  telah  mendorong  pendidikan  di  Indonesia  semakin  besar.  Membantu pencapaian  wajib  belajar,  serta  meningkatkan  angka  partisipasi  sekolah  di  Indonesia. Sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Saat ini jumlah madrasah  di  Indonesia  telah  tersebar  ke  seluruh  pelosok  negeri.  Menurut  data  dari Kemenag 2011 jumlah madrasah di  Indonesia sudah mencapai lebih dari 43.640 buah. Angka ini memberikan  kontribusi besar untuk  meningkatkan angka partisipasi  sekolah dalam pencapaian  wajib  belajar. Disamping itu salah satu  poin  penting dalam RPJMN 2010-2014  Kementerian  Agama  dalam  program  dan  strategi  pelaksanaan  kegiatan  di tahun 2010-2014 yaitu peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.”
Namun,  dalam  praktiknya,  pendidikan  madrasah  sering  kali  dianggap  remeh. Madrasah  seringkali  dipandang  sebagai  jenis  pendidikan  yang  kurang  diutamakan dibandingkan  dengan  pendidikan  formal  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Alawiyah, 2014). Hal ini akan memacu terselenggaranya pendidikan  menjadi  lebih  baik.  Namun  demikian,  dalam  pelaksanaannya  pendidikan madrasah  seringkali  masih  dipandang  sebelah  mata.  Madrasah  dianggap  sebagai pendidikan ‘kelas dua’ setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud. Pendidikan  yang  diselenggarakan  di  madrasah  dinilai  kurang  berkualitas,  lulusannya
dianggap belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata  kelola  lembaganya  juga  tidak  berkualitas.  Sehingga,  sebagian  masyarakat  masih menjadikan  madrasah  sebagai  pilihan  terakhir  untuk  menuntut  ilmu  (Kemendikbud, 2018).
Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan kepada siswa 40% merupakan materi keagamaan yang ditanamkan pada setiap sisi. Padahal, ditengah krisis moral yang terjadi saat ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan  karakter  dan  moral  bangsa,  maka  demikian  kiprah  madrasah  tidak  dapat dipandang  sebelah  mata  karena  madrasah  memiliki  peran  penting  dalam  pendidikan nasional  secara  bersama  membangun  pendidikan  ke  arah  yang  lebih  baik,  demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia (Ramayulis, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan membahas mengenai analisis kebijakan pendidikan dalam Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  tersebut  adalah  metode  deskriptif analisis.  Objek  penelitian  yang  diambil  adalah  sejarah,  kebijakan,  kritik,  peluang,  dan tantangan madrasah di Indonesia. Sumber data penelitian utamanya berasal dari literatur dan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  madrasah  di  Indonesia,  seperti  jurnal,  buku, undang-undang, peraturan, serta data dan informasi dari Kementerian Agama. Populasi penelitian mencakup sejarah perkembangan madrasah di Indonesia sejak awal masuknya kolonialisme  Belanda  hingga  saat  ini,  kebijakan-kebijakan  yang  diterapkan  oleh pemerintah terkait dengan madrasah, serta kritik dan tantangan yang dihadapi madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Sampel penelitian dapat berupa sejumlah kebijakan yang  dipilih  secara  representatif  dari  periode  tertentu,  serta  data  dan  informasi  yang relevan dari literatur dan sumber-sumber yang dijadikan acuan. Teknik dan alat penelitian yang digunakan mencakup studi pustaka, analisis dokumen, dan pengumpulan data dari berbagai  sumber terpercaya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan  data-data  yang  ditemukan  dari  sumber-sumber  tersebut  dalam  konteks sejarah, kebijakan, kritik, peluang, dan tantangan madrasah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Madrasah di Indonesia
Eksistensi madrasah juga pembaruannya di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20 baik aspek fisik maupun nonfisik melalui banyak kejadian dan historiografi. Dimana beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia menyebutkan ada dua peristiwa  penting  yang  melatarbelakangi  munculnya  madrasah  di  Indonesia,  yaitu dengan adanya kolonialisme Belanda dengan misi misinya dan gerakan pembaharuan Islam (Kurdi, 2018).
Pada kaitannya Muhammad qosim berkomentar dalam jurnal tadris yaitu:
Selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda memperlihatkan sikap preventif  dan  diskriminatif  terhadap  umat  Islam  diindonesia.  Misalnya,  pemerintah membuat  regulasi  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  179  (2)  Konstitusi  Hindia Belanda  (Indische  Staatsregeling)  yang  melarang  pelajaran  yang  berbau  spiritualis agamis keislaman tidak diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah  bersikap  otonom.  Dalam  aktualisasinya,  regulasi  tersebut  tidak  pernah benar-benar  dilaksanakan.  Pemerintah  Belanda  lebih  memilih  keberpihakan  pada
agama Kristen, yaitu dengan adanya Sekolah-sekolah Kristen yang dianggap sebagai sekolah pemeirintah serta mendapat subsidi rutin dari pemerintah Hindia Belanda.
Terlacak  bukti  bahwa  kebijakan  diskriminatif  pemerintah  Hindia  Belanda menjdi  pemantik  reaksi  umat  Islam,  baik  secara  defensif  maupun  progresif.  Reaksi defensif tentu dilakuka oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari semaksimal mungkin  atas  pengaruh  politik  kolonial  Belanda  terhadap  sistem  pendidikan  Islam. Kemudian  reaksi  progresif  dilakukan  dengan  adanya  pertimbangan  bahwa  manuver dan  dominasi  Hindia  Belanda  dengan  pola  pendidikan  modernis  yang  cenderung sekuleris  harus  dilawan  dan  dipacu  dengan  pendirian  lembaga  dan  institusi  modern berbasis keislaman. Dengan begitu, reaktualisasi  progresif ini dilakukan umat  Islam dengan cara “melakukan penolakan, namun juga menirukan”.
Melalui konsepsi moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum yang bercorakkan Islam dengan beberapa otonomi khas: Pertama, Madrasah didirikan dengan  alasan  untuk  melakukan  dominasi  mata  pelajaran  agama  ditambah  mata pelajaran  umum,  sebagaimana  yang  dilaksanakan  di  Madrasah  Adabiyah  Padang Panjang pada tahun 1909. Kedua, pendirian sekolah bercorak umum model Belanda ditambah  mata  pelajaran  agama  agar  meningkatkan  daya  spiritualis  agamis,  seperti yang dilakukan Sekolah Adabiyah Padang pada tahun 1915. Ketiga, madrasah dengan mata  pelajaran  sepenuhnya  agama  adalah  madrasah  diniyah  yang  dikelola  secara modernis,  juga  yang  dilakukan  Madrasah  Sumatera  Thawalib  pada  tahun  1919. Pertumbuhan  dan  perkembangan  selanjutnya,  secara  bertahap  pendirian  lembaga- lembaga  pendidikan  Islam  modern  dilakukan  secara  progresif  dan  masif  oleh  umat Islam di berbagai regional diseluruh Indonesia dengan berbagai inovasi dan misinya (Nuryanto, 2018).
B. Kebijakan madrasah di awal kemerdekaan
Tepat  pada  tangal  17  agustus  1945  dimana  Indonesia  mendeklarasikan kemerdekaannya  atas  sejumlah  penjajahan  kolonialisme  yang  selama  ini  meradang diatas  penderitaan  seluruh  rakyat  Indonesia  termasuk  para  Ulama  Tradisional  yang telah jauh berjuang untuk melestarikan pendidikan yang bercorakkan islam. Dimana pendidikan  saat  awal  kemerdekaan  melakukan  upaya  pembaharuan  dalam  bidang pendidikan dan pengajaran, yakni dimana BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi  kepada  Kementerian  Pendidikan  Pengajaran  dan  Kebudayaan (Kemendikbud, 2021).
Aktualisasi  usahanya  adalah  pembaharuan  pendidikan  dan  pengajaran  yang dijalankan sesuai  dengan planning rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru  yang  harus  diterapkan  diseluruh  pelosok  negeri  (Megawanti,  2012).  kemudian rekomendasi  itu  juga  disinggung  tentang  eksistensi  madrasah  dan  pesantren,  yakni madrasah dan pesantren yang pada esensinya adalah suatu alat  dan sumber pendidikan dalam pencerdasan rakyat biasa yang sudah mengakar dalam paradigma masyarakat kita  umumnya,  hendaklah  demikian  mendapat  perhatian  dan  asupan  moril  juga finansial dari pemerintah dalam upaya membentuk program strategis yang berkualitas bagi madrasah (Indrayadi et al., 2021).
C. Kebijakan Madrasah dibawah Departemen Agama
Adanya  perlawanan  ideologis  politis  dari  sebahagian  besar  elite  Islam sebagaimana menmbulkan kecurigaan dan  rasa tidak suka dari pemerintah terhadap umat  Islam,  namun  dengan  adanya  sebagian  elite  Muslim  yang  berpandangan progresif,  modern  dan  nasionalis  melakukan  komunikasi  yang  baik  terhadap
pemerintah.  Maka  dengan  adanya  BP  KNIP  yang  mengusulkan  mendirikan Departemen  Agama,  dimana  pendidikan  agama  setelah  kemerdekaan  Indonesia dilakukan secara formal Instutisional (Suryana, 2020).
Upaya  pertama  Kementerian  Agama  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap keberadaan madrasah adalah memberi asupan dan bantuan berupa pengadaan sarana dan  prasarana  serta  biaya  administrasi  dan  operasional,  sebagaimana  yang  tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dimana regulasi  tersebut  diterangkan  agar  madrasah  juga  mengajarkan  pengetahuan  umum sedikitnya  1/3  dari  jumlah  jam  pelajaran  yang  dilaksanakan.  Mata  pelajaran  umum dimaksud  meliputi; bahasa  Indonesia, membaca  dan menulis  huruf Latin, berhitung untuk  tingkat  dasar.  Ditambah  dengan  ilmu  bumi,  sejarah,  kesehatan  tumbuh- tumbuhan dan alam untuk tingkat lanjutan (Priyanto, 2020).
Tepat  pada  tahun  1975,  tepatnya  tanggal  24  Maret  1975,  dikeluarkan  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  Nomor  6/1975  dan    Nomor  037/U/1975  antara  Menteri Agama,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Latar belakang lahirnya SKB 3 Menteri bermula dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34/1972, tanggal 18 April 1972, tentang  Tanggungjawab  Fungsional  Pendidikan  dan  Latihan,  yang  sebagian  isinya menyatakan  bahwa  semua  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  berada  di  bawah tanggungjawab Departemen P &  K, termasuk lembaga pendidikan agama. 21 Umat Islam  dan  Departemen  Agama  berupaya  agar  Kepres  tersebut  tidak  diberlakukan kepada  lembaga  pendidikan  agama,  sehingga  lembaga  ini  tetap  di  bawah  naungan Departemen  Agama.  Kuatnya  penolakan  sebagian  umat  Islam  terhadap  Kepres tersebut,  maka  hingga  tahun  1974  Kepres  Nomor  34/1972  tidak  terlaksana  secara efektif.  Oleh  karena  itu,  Presiden  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor 15/1974  yang  isinya  menginstruksikan  agar  Kepres  Nomor  34/1972  dilaksanakan. Sebagai  respon  Instruksi  Presiden  (Inpres)  di  atas,  Menteri  Agama  berinisiatif menyelenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A)  yang berlangsung pada tanggal 19-24 Nopember 1974 (Priyanto, 2020).
1. Kebijakan Madrasah dalam UU Nomor 20 tahun 2003 dan Data Kemenag dalam Peningkatan Mutu Guru PAI
Kehadiran  UU  Sisdiknas  Nomor  20/2003  semakin  memperkuat  posisi madrasah atas penyempurnaan UU no 2 tahun 1989. Di antara indikatornya adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah,  hal  ini  tidak  ditemukan  dalam  undang-undang  sebelumnya.  Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud yaitu Pasal 17 ayat 2 : Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain  yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat  3 : Pendidikan menengah  berbentuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA), Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK),  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau bentuk lain yang sederajat (Prastyawan, 2018).
UU  No  20  Tahun  2003  yang  termasuk  kedalam  sistem  pendidikan Nasional  termasuk  pesantren,  Raudhatul  Atfal  taman  kanak  kanak,  dengan masuknya  kedalam  sistem  pendidikan  Nasional  ini,  maka  selain  eksistensi  dan fungsi pendidika islam semakin diakui, juga dihilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi. Sejalan dengan itu, maka berbagai perundang undangan dan peraturan yang  merupakan  turunannya,  seperti  UU  no  14    Tahun  2005  tentang  guru  dan
dosen,  peraturan  pemerintah  No  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2005 tentang sertifikasi guru dan Dosen,  bukan  hanya  mengatur  tentang  guru  dan  dosen  yang  berada  di  bawah kementrian Pendidikan Nasional saja, melainkan juga tentang guru, dosen, standar nasional  pendidikan  juga  jumlah  guru  dan  dosen  pada  tahun  2018  (Putri  et  al., 2019).
Eksistensi  Madrasah  menjadi  lebih  terstruktur  dalam  menjalankan perannya  sebagai  basis  pendidikan  islam,  dengan  diperkuat  sebuah  data  yang memperlihatkan  perkembangan  sentral  madrasah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Berikut  sejumlah  keterangan  dari  kemenag  terkait jumlah  responsiv  siswa  dan  mahasiswa  yang  sudah  mempercayai  madrasah sebagai lembaga yang bermutu dalam meningkatkan integritas pendidikan:
2. Kritik Terhadap Permasalahan Madrasah di Indonesia Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari  jumlah  madrasah  yang  setiap  tahun  semakin  bertambah.  Menurut  data Kemenag  hingga  akhir  tahun  2011  jumlah  madrasah  sudah  lebih  dari  43.640 buah. Banyaknya madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri membantu pencapaian  pemerataan  pendidikan  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  dalam penyelenggaraannya, madrasah kerap menghadapi masalah. Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta,  serta  mutu  madrasah  yang  masih  rendah.  Pengelolaan  pendidikan madrasah  berada  dibawah  dua  kementerian  yaitu  Kemendiknas  dan  Kemenag. Pengelolaan  ini  seringkali  menimbulkan  kecemburuan  terutama  dari  segi pendanaan,  perhatian,  bantuan,  yang  seringkali  mendapat  perlakuan  yang berbeda.  Anggaran  pendidikan  untuk  madrasah  yang  diambil  dari  anggaran pendidikan langsung dikelola oleh Kemenag. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kucuran dana yang  diberikan  menjadi  terbagi  dan  lebih  kecil  dibandingkan dengan  sekolah umum.
Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Madrasah secara bersama dengan sekolah umum ikut memajukan pendidikan dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya  cerdas  dalam  ilmu  pengetahuan  umum,  tetapi  juga  berbekal  ilmu pengetahuan  agama.  Karena  ilmu  pengetahuan  dan  agama  juga  sangat dibutuhkan  manusia,  sebab  dengan  ilmu  menjadikan  sikap  seseorang  menjadi kritis.  Dengan  demikian  Sudah  sepatutnya  mendapat  perhatian  ekstra  dari  dua kementerian ini. Kemenag dan Kemendikbud tentu saja harus mengabaikan ego sektoralnya dalam mengembangkan pendidikan.
Hambatan  terbesar  yang  dihadapi  madrasah  adalah  rendahnya  kualitas proses pendidikan yang ada didalamnya. Hal ini terjadi karena aspek manajemen, aspek  kurikulum  dan  aspek  kualitas  tenaga  pendidiknya  yang  dinilai  masih rendah. Pada umumnya madrasah masih dihadapkan pada beberapa kendala yang mempengaruhi  mutu  baik  proses  maupun  hasil  pendidikan,  baik  berkenaan
dengan  latar  belakang  siswa  dan  keluarganya,  dukungan  berbagai  sumber pendidikan,  kualifikasi  dan  rendahnya  partisipasi  dari  masyarakat.  Persoalan yang  dihadapi  madrasah  terutama  pada  pencapaian  mutu  dipicu  karena  tidak terpenuhinya standar-standar tertentu, seperti infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan,  kurikulum,  calon  siswa,  proses  pembelajaran,  dan  manajemen kelembagaannya.  Pendirian  madrasah  sering  kurang  mempertimbangkan pemenuhan  aspek  mutu  baik  standar  pelayanan  pendidikan  maupun  standar nasional Pendidikan.
Melihat permasalan permasalahan diatas dalam berbagai permasalahan madrasah  tersebut  masih  belum  diperoleh  penyelesaiaannya,  meski  begitu penyelenggaraan  pendidikan  madrasah  terus  berjalan.  Kemenag  maupun Kemendikbud  sebagai  aktor  penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di madrasah  perlu  duduk  bersama  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut sehingga dapat diperoleh titik temu yang selanjutnya dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3. Peluang dan Tantangan Madrasah di Indonesia Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah  dan  sekolah  umum  terletak  pada  sejarah  pembentukannya  serta  ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari  model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme  Belanda, sementara madrasah  dibentuk  sebagai  respons  terhadap  pandangan  umum  bahwa sekolahsekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat  pemerintahan  (Jaelani,  2019).  Penyelenggaraan  madrasah  memiliki peluang  dan  tantangan  tersendiri.  Menurut  Abdurrahman  dalam  faridah Alawiyyah:
Peluang  madrasah  antara  lain:  pertama,  kehidupan  beragama  yang semakin  semarak  dan  semakin  diamalkan  dalam  kehidupan  pribadi  maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersamasama membangun khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan  sumber  daya  manusia.  Ditengah  krisis  moral  yang  terjadi  di Indonesia, pendidikan madrasah menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di  dalamnya  sudah  mencangkup  pemberian  wawasan  ilmu  agama.  Kedua, semakin berfungsinya Kementerian  Agama dalam  pembinaan dan pengelolaan madrasah.  Hal  ini  kemudian  dikuatkan  dengan  adanya  program  strategis Kementerian  Agama  yakni  meningkatkan  mutu  pendidikan  madrasah.  Ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  serta  meningkatkan  sumber  manusia  melalui  penyelenggaraan madrasah  dan  memasukkan  putra-putrinya  pada  jenjang  pendidikan  madrasah. Keempat,  adanya  peluang  untuk  mengembangkan  program  sesuai  dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Kelima, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik  dalam hal  pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal  tanggung jawab kemitraan dalam pengabdiannya kepada bangsa, negara dan agama.
Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, upaya untuk menjadikan  madrasah  lebih  unggul  di  bandingkan  dengan  pendidikan  umum
perlu dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kita bisa melihat, bahwa  animo  masyarakat  untuk  kembali  pada  nilai-nilai  agama  begitu  besar sehingga  akan  lebih  mudah  melakukan  pengembagan  ilmu  pengetahuan berwawasan  agama.  Selanjutnya  madrasah  juga  memiliki  tantangan  sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan.
Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain: pertama , perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  perubahan  sosial  dan  globalilsasi yang  demikian  cepat,  yang  tidak  dibarengi  percepatan  konsepsional,  teknik metodologi  maupun  administrasi,  managemen  di  lingkungan  madrasah (Nuryanto,  2018). Kedua ,  hambatan  birokrasi  dalam  penataan  prosedur pengembangan  baik  kelembagaan  madrasah,  organisasi,  administrasi  serta kurikulum  dan  teknik  metodologinya. Ketiga ,  tuntutan  komputerisasi  dalam sistem  administrasi  kependidikan,  kelengkapan  alat-alat  laboratorium  dan perpustakaan  yang  masih  diperlukan  meningkat  secara  luas  dan  profesional berkenaan dengan tuntutan yang dihadapinya. Keempat , implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola  madrasah  belum  dikembangkan  secara  optimal  dan  profesional.
Kelima ,  ketidaksiapan  pelaksanaan  pendidikan  di  madrasah  berkenaan  dengan tuntutan  kurikulum  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta perubahan sosial khususnya dalam hubungan kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan. Keenam , perkembangan pendidikan pada madrasah pada umumnya  diselenggarakan  oleh  masyarakat  yang  latar  belakang  ekonominya rendah,  namun  demikian  harus  menampung  siswa  yang  datang  dari  kalangan masyarakat yang kurang mampu. Maka akan selalu dihadapkan pada kesulitan pembiayaan operasional  pendidikan dan berakibat  rendahnya  mutu pendidikan yang  diselenggarakan. Ketujuh ,  ketidaksiapan  pelaksanaan  pendidikan  di madrasah  berkenaan.  Pengetahuan  dan  teknologi  serta  perubahan  sosial, khususnya dalam hal kemampuan teknik metodologi dan manajemen pendidikan.
Berbagai  peluang  dan  tantangan  tersebut  menjadikan  madrasah  harus berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum  lainnya.  Upaya  pemerintah  untuk  memajukan  madrasah  juga  sudah nampak  dari  adanya  salah  satu  program  strategis  di  Kemenag  untuk meningkatkan  mutu  madrasah  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014 yang menyebutkan bahwa pada bidang  pendidikan,  kebijakan  nasional  diarahkan  kepada  peningkatan  akses, kualitas,  dan  relevansi  pendidikan  menuju  terangkatnya  kesejahteraan  hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat (Mahirah, 2017).
Rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat Raudhatul Athfal sampai pada Aliyah. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih  melalui  penataan,  pembinaan,  serta  pengawasan  terhadap  pendidikan  di madrasah  sehingga  dapat  terus  maju  dan  berkembang  bersama  dengan  sistem pendidikan  nasional.  Pengembangan  program  pendidikan  seharusnya  tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  kemajuan  madrasah  akan  berpengaruh  pada  kemajuan pendidikan  di  Indonesia,  terlebih  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  dan mutu madrasah.

## KESIMPULAN
Melihat  perkembangan  madrasah  di  Indonesia,  ada  dua  momentum  yang  sangat menentukan  eksistensi  madrasah;  pertama,  SKB  3  Menteri  1975  yang  menjadi  pintu masuk  pengakuan  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  setara  dengan sekolah umum; kedua, UU Sisdiknas Nomor 2/1989 yang menjadikan madrasah bukan saja  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  setara  dengan  sekolah  umum,  lebih  dari  itu madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak UU Sisdiknas Nomor 2/1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai “sekolah umum  plus”.  Kemudian  permasalahan  tata  kelola  madrasah  antara  dua  mentri  masih menjadi  PR  bagi  pemerintah  untuk  membuat  regulasi  yang  jelas  dan  transparan  bagi pendidikan Indonesia. Juga peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus mampu berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya sehingga peran madrasah sangat sentral dimasyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Alawiyah,  F.  (2014).  Pendidikan  madrasah  di  Indonesia. Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial , 5 (1), 51–58.
Arifi,  A.  (2008).  Anggaran  Pendidikan  dan  Mutu  Pendidikan  (Respon  Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). Jurnal Pendidikan Agama Islam , 5 (1), 111–127.
Indrayadi,  A.  P.,  Devi,  D.  R.,  Juliana,  R.,  Aura,  R.,  Subagiyo,  M.,  Handayani,  S.  T., Arfinanti,  N.,  Islam,  U.,  Sunan,  N.,  Jalan,  K.,  &  Adisucipto,  M.  (2021). Kependidikan Dan Kesiswaan . 4 (September), 195–203. Jaelani,  D.  I.  (2019). Manajemen  Public  Relations  (Humas)  Pendidikan  Islam:  Kajian Tematik Al Quran dan Hadits . 3 . Kemendikbud.  (2021). Rencana  Strategis  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan 2020-2024 . Kemendikbud,  L.  (2018). Penyelenggaraan  Pendidikan  Sistem  Ganda  pada  Sekolah Menengah Kejuruan .
Kurdi, M. S. (2018). Madrasah Ibtidaiyah dalam Pandangan Dunia: Isu-Isu Kontemporer dan  Tren  dalam  Pendidikan. Al  Ibtida:  Jurnal  Pendidikan  Guru  MI , 5 (2),  231. https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v5i2.3194
Mahirah, B. (2017). Evaluasi belajar peserta didik (siswa). Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan , 1 (2), 257–267.
Megawanti,  P.  (2012).  Meretas  Permasalahan  Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah Pendidikan MIPA , 2 (3), 227–234.
Nuryanto,  N.  (2018).  Peningkatan  Mutu  Madrasah  Ibtidaiyah:  School-Based Management  Dan  Kompetensi  Guru  Madrasah. Elementary:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Dasar , 4 (1), 21. https://doi.org/10.32332/elementary.v4i1.1075
Prastyawan. (2018). Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Jurnal Studi Keislaman , 6 (1), 33–46.
Priyanto,  A.  (2020).  Pendidikan  Islam  dalam  Era  Revolusi  Industri  4.0. J-PAI:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 6 (2), 80–89. https://doi.org/10.18860/jpai.v6i2.9072 Putri, R. J., Buana, U. M., Putra, Y. M., & Buana, U. M. (2019). SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Sistem  Pengambilan  Keputusan Pada  PT  .  Astarindo  Daya  Sakti  Dosen :  Yananto  Mihadi  Putra  ,  SE  ,  M  .  Si .
December , 1–11. Ramayulis. (2012). Ilmu Pendidikan Islam . Kalam Mulia.
Suryana,  S.  (2020).  Permasalahan  Mutu  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Pembangunan Pendidikan. Edukasi , 14 (1). https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971
Copyright Holder:
Syaeful Arif 1 *, Dian Hidayati 2 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: