Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA
Juliati Br Ginting *
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara
Naskah diterima: 10 April 2020; revisi: 21 Mei 2020; disetujui: 14 Juni 2020

## Abstrak
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan melihat apakah  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak. Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus  terbukti  apabila  penggugat  menginginkan kemenangan  dalam  satu  perkara.  apabila  penggugat  tidak  bisa  membuktikan  dalil-dalilnya, maka gugatannya dapat ditolak. Tidak semua dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan  kebenarannya,  sebab  dalil-dalil  yang  tidak  disangkal  apalagi  yang  diakui  oleh pihak  lawan  sepenuhnya  tidak  perlu  dibuktikan.  Dalam  soal  pembuktian  tidak  selalu  pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan  menentukan  siapa  diantara  pihak-pihak  yang  berperkara  akan  diwajibkan  untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, Hakim harus bertindak arif dan bijaksana dan tidak boleh berat sebelah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di  pengadilan  meliputi  5  (lima)  macam  alat-alat  bukti  yaitu:  Bukti  surat,  Bukti  saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, didalam peraktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui oleh hakim itu sendiri dalam sidang.
Kata kunci : proses pembuktian, perkara perdata, perkara
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara E-mail: ginting_juliati@yahoo.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Hukum acara perdata kurang mendapat perhatian khusus dari para sarjana hukum kita jika  dibandingkan  dengan  bidang  ilmu  lainnya  dan  tidak  pula  mendapat  tempat  yang  layak dalam lingkungan  pendidikan ilmu hukum yang diselenggarakan di Indonesia, pada hal bila dilihat sebenarnya Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dengan hukum lainnya.
Demi tegaknya hukum, khususnya Hukum Perdata matriil, maka diperlukan Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata matriil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari Hukum Acara Perdata demikian juga sebaliknya Hukum Acara Perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum Perdata matriil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum dalam masyarakat.
Pembangunan  hukum  tidak  hanya  ditangan  pembentuk  undang-undang  saja,  tetapi hakimpun  tidak  kecil  peranannya  dalam  pembangunan  hukum.  Bahkan  hukum  itu  dalam operasionalnya  banyak  diciptakan  oleh  hakim.  Bagi  hakim  hukum  acara  merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari dalam memeriksa perkara. Hukum Acara Perdata itu tidak hanya penting didalam praktek peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruh juga  didalam  peraktek  diluar  peradilan  sehingga  Hukum  Acara  Perdata  perlu  mendapat perhatian selayaknya hukum perdata matriil yaitu dipahami dan dikuasai.
Perkara  Perdata  di  pengadilan,  sering  terjadi  permasalahan  dan  gugatan  balik  atau upaya-upaya  misalnya  banding  terhadap  keputusan-keputusan  yang  dianggap  kurang menguntungkan  terhadap  salah  satu  pihak  yang  berperkara  di  pengadilan.  Untuk  itulah diperlukan  alat-alat  bukti  yang  kuat  yang  dapat  memperkuat  putusan  hakim  dalam  suatu perkara sehingga kebenaran perkara secara matriil dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyelesaian  penulisan  ini,  penulis  mempergunakan  metode    penelitian  yang termasuk  jenis  penelitian  normative,  dimana  didalamnya  penulis  meneliti  dan  mempelajari norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  ataupun  norma  yang  mengatur tentang proses pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dipengadilan sehingga dalam pelaksanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demi  melengkapi  dan  mendukung  serta  memperjelas  analisis  terhadap  peraturan- peraturan perundang-undangan yang diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam  kepustakan.  Dalam  pendekatan  ini  meliputi  dua  bidang  ilmu  yaitu  ilmu  hukum  dan hukum acara perdata.

## PEMBAHASAN Proses Pembuktian Perkara Perdata
Dalam  kaidah  hukum  yang  ditentukan  itu,  bahwa  setiap  orang  diharuskan  untuk bertingkah  laku  sedemikian  rupa,  sehingga  kepentingan  anggota  masyarakat  lainnya  akan terjaga  dan  dilindungi  dan  apabila  kaidah  hukum  tersebut  dilanggar,  maka  kepada  yang bersangkutan dikenakan saksi atau hukuman.
Perlu  ditegaskan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  adalah  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum Perdata matriil.
Hukum Acara Perdata yang juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata matriil.
Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesiae  disingkat  BW  dalam  Buku  Ke-empat  dan Reglement  Catatan  Sipil  memuat  pula  peraturan-peraturan  Hukum  Acara  Perdata,  kaidah-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kaidah  mana  sejak  semula  hanya  berlaku  untuk  golongan  penduduk  tertentu,  yang  baginya berlaku Hukum Perdata Barat.
Hukum  Acara  Perdata  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 74),  Undang-Undang  Republik  Indonesia    No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1985  No.73),  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  (  Lembaran  Negara  Republik Indonesia    Tahun  1986  No.  20),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1989  No.  49),  dan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1970  tentang  Perkawinan,  serta peraturan pelaksannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).
Sedang yang mengatur persoalan banding, khusunya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku  Undang-Undang  1947  No.  20  tentang  Pengadilan  Peradilan  Ulangan,  yang  mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Berdasarkan Yurisprudensi Undang-Undang 1947 No. 20 kini berlaku juga untuk wilayah di Luar Jawa dan Madura.
Selain  itu,  untuk  beberapa  masalah  yang  tidak  diatur  dalam  HIR  dan  RBg,  apabila benar-benar  dirasakan  perlu  dan  berguna  bagi  praktek  Pengadilan,  dapat  digunakan peraturan-peraturan  yang  terdapat  dalam  Regelemen  of  de  Burgerlijke  Rechtsvordering, disingkat RV. Misalnya perihal penggabungan (voeging), penjaminan (vrijwaring), intervensi (interventie)  dan  rekes  sipil    (request  civieel).  Juga  surat  edaran  Mahkamah  Agung,  yang disingkat  SEMA,  khusus  yang  ditujukan  kepada  pengadilan-pengadilan  bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi Hukum Acara Perdata.  Misalnya  SEMA  No.02  Tahun  1964  yang  berisikan  instruksi  penghapusan  Sandra (gijzeling), sedang SEMA No 13 Tahun 1964, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan No.3 Tahun 1978  memberi  petunjuk  tentang  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih  dahulu  (uitvoerbaar bijvoorraad).
Supomo  dalam  bukunya  “Hukum  Acara  Perdata  Pengadilan  Negeri”  menerangkan bahwa  pembuktian  mempunyai  arti  luas  dan  arti  terbatas.  Di  dalam  arti  luas  membuktikan berarti  memperkuat  kesimpulan  hakim  dengan  syarat-syarat  bukti  yang  sah.  Di  dalam  arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah  oleh  tergugat.  Apabila  yang  tidak  dibantah  itu  tidak  perlu  dibuktikan.  Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.
Sudikno  Mertokusumo  dalam  bukunya  “Hukum  Acara  Perdata  Indonesia” mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yang logis, konvensional dan  yuridis.  Membuktikan  dalam  arti  logis  adalah  memberikan  kepastian  yang  bersifat mutlak,  karena  berlaku  bagi  setiap  orang  dan  tidak  memungkinkan  adanya  bukti  lawan. Untuk  membuktikan  dalam  arti  konvensional  disinipun  berarti  juga  memberi  kepastian, hanya  saja  bukan  kepastian  mutlak,  melainkan  kepastian  nisbi  atau  relative  sifatnya  dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang  memeriksa  perkara  yang  bersangkutan  guna  memberi  kepastian  tentang  kebenaran peristiwa yang diajukan.
Pada  suatu  proses  perdata,  salah  satu  tugas  hakim  adalah  untuk  menyelidiki  apakah suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak.  Adanya hubungan  hukum  inilah  yang  harus  terbukti  apabila  penggugat  menginginkan  kemenangan dalam satu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalinya yang menjadi  dasar  gugatan,  maka  gugatannya  akan  ditolak,  sedangkan  apabila  berhasil gugatannya akan dikabulkan.
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenaranya, sebab dalil-dalil  yang  tidak  disangkal,  apalagi  diakui  sepenuhnya  oleh  pihak  lawan,  tidak  perlu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dibuktikan  lagi.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  itu  yang  akan  menentukan  siapa  diantara pihak-pihak  yang  berperkara  akan  diwajibkan  untuk  memberikan  bukti,  apabila  itu  pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

## Pengguganaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata
Bukti-bukti  apa  saja  yang  dapat  disampaikan  dipersidangan?  Perihal  tersebut  dujawab  oleh Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat –alat bukti yaitu:
a. Bukti Surat
b. Bukti Saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah.
Pada  perakteknya,  masih  terdapat  satu  macam  alat  bukti  lagi  yang  sering dipergunakan ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam siding. Misalnya hakim melihat sendiri  pada  waktu  melakukan  pemeriksaan  setempat  bahwa  benar  ada  barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.
Mengenai  pengetahuan  hakim  tersebut  diatas,  Mahkamah  Agung  dengan keputusannya  tertanggal  10  April  1957  No.  213  k/Sip/1955  telah  memberi  pendapatnya sebagai  berikut  :  “  hakim-hakim  berdasarkan  pasal  138  ayat  (1)  bersambung  dengan  pasal 164  Herziene  Indonesisch  Regelement  tidak  ada  keharusan  mendengar  penerangan  seorang ahli,  sedang  penghelihatan  hakim  dalam  suatu  tanda  tangan    didalam  sidang  boleh  dipakai hakim  itu  sebagai  penegetahuan  hakim  itu  sendiri  didalam  usaha  pembuktian”.  Merupakan alat bukti.
Dalam  perkara  tersebut  diatas,  hakim  yang  bersangkutan  mempertimbangkan  dan menetapkan  sendiri  perihal  perbedaan  yang  menurut  pengelihatannya  nampak  antara  tanda tangan  yang  terdapat  diatas  sehelai  surat  bukti  dan  tanda  tangan  yang  bersangkutan  yang terdapat pada surat kuasanya.
Hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya diluar sidang, misalnya  bahwa  tergugat  sungguh-sungguh  adalah  anak  almarhum,  bukan  merupakan pengetahuan  hakim  melainkan  pengetahuan  bapak  atau  ibu  hakim  pribadi,  yang  secara kebetulan mengetahui hal tersebut.
Pasal  138  HIR  mengatur  bagaimana  cara  bertindak,  apabila  salah  satu  pihak menyangkal  keabsahan  dari  surat  bukti  yang  diajukan  oleh  pihak  lawan  apabila  terjadi demikian  ,  maka  Pengadilan  Negeri  wajib  mengadakan  pemeriksaan  khusus  mengenai  hal tersebut.  Ayat  (2)  sampai  (5)  dari  pasal  128  HIR  mengatur,  apa  yang  harus  dilakukan  oleh hakim  dan  oleh  penyimpan  surat  tersebut,  apabila  dalam  penyelidikan  ini  diperlukan  surat- surat resmi yang berada ditangan pegawai yang khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan surat-surat tersebut. Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa  untuk  dilaksanakan  penuntutan  sebagaimana  mestinya.  Apabila  terjadi  hal  itu, pemeriksaan perkara perdata untuk sementara ditangguhkan, sampai perkara pidanya diputus.
Proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama, terutama dalam lalu lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, seperti bukti sehelai surat.
Untuk  penerimaan  sejumlah  barang  biasanya  orang  harus  menandatangani  surat  tanda penerimaan  barang  yangdalam  istilah  sehari-harinya  disebut  faktur.  Apabila  jurusita  atas perintah  Ketua  Pengadilan  Negeri  melakukan  suatu  pemanggilan  pihak-pihak  atau pemanggilan saksi-saksi, melakukan pensitaan, sebagai bukti ia telah melakukan tugas yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
telah diperintahkan itu, dibuat relas atau berita acara. Disamping itu ada surat menyurat yang diadakan antara 2 orang atau lebih, baik hal itu dalam surat sehubungan dengan surat cinta kasih  ataupun  dalam  rangka  perdagangan  sehingga  dalam  peraktek  sehari-hari  dikenal macam-macam  surat  yang  dalam  Hukum  Acara  Perdata  dibagi  dalam  3  kelompok,  dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat ialah:
a. Surat biasa;
b. Akta otentik;
c. Akta dibawah tangan.
Perbedaan dari ketiga surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan tergantung dari  cara  pembuatannya.  Sehelai  surat  biasa  tidak  dibuat  tidak  dengan  maksud  unutk dijadikan  bukti.  Apabila  kemudian  surat  itu  dijadikan  bukti,  hal  itu  merupakan  suatu kebetulan  saja.  Dalam  kelompok  ini  termasuk  surat-surat  cinta,  surat-surat  sehubungan dengan korespondeni dagang dan sebagainya. Berbeda dengan surat biasa, sehelai surat akta dibuat  dengan  sengaja,  untuk  dijadikan  bukti.  Belum  tentu  akta  itu  pada  suatu  waktu dipergunakan  dipersidangan,  akan  tetapi  suatu  akta  merupakan  bukti  bahwa  suatu  kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya, sehelai kwitansi, faktur merupakan akta, tergolong  dalam  kelompok  c,  yaitu  akta  dibawah  tangan.  Akta  dibawah  tangan  dan  akta otentik dibuat secara berlainan.
Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi  sebagai  berikut  :  “akta  otentik,  yaitu  surat  yang  diperbuat  oleh  atau  dihadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah  pihak  dan  ahli  warisnya  serta  sekalian  orang  yang  mendapat  hak  daripadanya,  yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu  sebagai  pemberitahuan  saja,  tetapi  yang  tersebut  kemudian  itu  hanya  sekedar  yang dibertahukan  itu  langsung  berhubung  dengan  pokok  dalam  akta  itu”.  Perkataan  diperbuat sesungguhnya  tidak  tepat,  seharusnya  dibuat.  Ternyata  bahwa  ada  akta  otentik  yang  dibuat oleh  dan  ada  yang  dibuat  dihadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa  membuatnya.  Akta otentik  yang  dibuat”  oleh”,  misalnya  adalah  surat  panggilan  jurusita,  surat  putusan  hakim, sedangkan  akta  perkawinan  dibuat  dihadapan  pegawai  pencatat  nikah  dan  surat  perjanjian dibuat  dihadapan  Notaris.  Pegawai  umum  yang  dimaksud  disini  adalah  notaris,  hakim, jurusita,  pegawai  catatan  sipil  dan  sebagainya.  Sedangkan  akta  yang  tidak  dibuat  secara demikian  adalah  akta  dibawah  tangan,  misalnya  surat  perjanjian  hutang  piutang,  surat perjanjian sewa-menyewa, kwitansi yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.
Pasal 165 HIR ditentukan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa  yang  tersebut  didalamnya  perihal  pokok  soal,  dan  juga  tentang  apa  yang  disebutkan sebabagai  pemberitahuan  belaka,  apabila  hal  yang  disebut  kemudian  itu  mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu  berarti  bahwa  dengan  dihaturkanya  akta  kelahiran,  misalnya  sudah  terbukti  secara sempurna  tentang  kelahiran  anak  tersebut,  dan  perihal  itu  tidak  perlu  penambahan pembuktian  lagi.  Bukti  yang  cukup  ini  juga  disebut  bukti  yang  sempurna.  Kekuatan  bukti yang  sempurna,  dari  akta  otentik  yang  bersifat  akta  partai  itu  hanya  berlaku  antara  kedua belah  pihak  atau  ahliwarisnya  dan  orang  yang  mendapat  hak  dari  mereka.  Terhadap  pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.
Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas jelaslah, bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:
a. Kekuatan  pembuktian  formal.  Membuktikan  antara  para  pihak  bahwa  mereka  sudah menerangkan apa yang ditulis didalam akta tersebut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Kekuatan  pembuktian  matriil.  Membuktikan  antara  para  pihak,  bahwa  benar-benar peristiwa yang tersebut dalam itu telah terjadi.
c. Kekuatan  mengikat.  Membuktikan  antara  para  pihak  dan  pihak  ketiga,  bahwa  pada tanggal  yang  tersebut  dalam  akta  yang  bersangkutan  telah  menghadap  kepada  pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
Oleh  karena  menyangkut  pihak  ketiga,  maka  disebutkan  bahwa  kata  otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang Luar).
Perihal kekuatan pembuktian akta dibawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan  yang  terdapat  dalam  Ordonansi  tahun  1867  No.  29    yang  memuat”  Ketentuan- ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang- orang  Indonesia  atau  yang  dipersamakan  dengan  mereka”,  yang  dimaksud  dengan  tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Pada akta otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan  tetapi  dalam  akta  dibawah  tangan  pemeriksaan  tentang  benar  tidaknya  akta  yang bersangkutan  telah  ditanda  tangani  oleh  yang  bersangkutan  merupakan  acara  pertama. Apabila  tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  akta  dibawah  tangan  disangkal  oleh  pihak  yang menandatangani  akta  tersebut  sebagai  pihak,  maka  pihak  yang  mengajukan  akta  di  bawah tangan  itu  harus  berusaha  membuktikan  kebenaran  dari  tanda  tangan  tersebut,  dengan perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.
Akta di bawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang seperti tersebut diatas tadi disebut “Legalisasi” yang berarti pengesahan. Pejabat-pejabat yang lain berwenang memberikan legalisai adalah hakim, bupati  kepala  daerah  dan  walikota.  Dengan  penandatangana  suatu  akta  dipersamakan  suatu cap  jempol,  yang  dibubuhi  pernyataan  yang  bertanggal  oleh  notaris,  hakim,bupati  kepala daerah atau walikota, dari mana ternyata bahwa pejabat kenal kepada pembubuh cap jempol tersebut  atau  bahwa  orang  tersebut  telah  diperkenalkan  kepadanya,  bahwa  isi  akta  sudah dijelaskan  kepada  orang  tersebut  atau  bahwa  setelah  itu  cap  jempol  tersebut  dibubuhkan dihadapan pejabat tadi. Akata tersebut harus dibukukan dalam buku khusus yang disediakan guna  keperluan  itu.  Surat-surat  lainnya  yang  bukan  merupakan  akta,  dalam  hukum pembuktian  mempunyai  nilai  pembuktian  sebagai  bukti  bebas.  Dalam  peraktek  surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.
Pembuktian  dengan  saksi  dalam  praktek  lazim  disebut  kesaksian.  Dalam  Hukum Acara  Perdata  pembuktian  dengan  saksi  sangat  penting  artinya,  terutama  untuk  perjanjian- perjanjian dalam Hukum Adat, dimana pada umumnya karena saling percaya  mempercayai tidak  dibuat  sehelai  suratpun.  Oleh  karena  bukti  berupa  surat  tidak  ada,  pihak-pihak  akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan  di  muka  persidangan.  Dalam  suasana  hukum  adat  dikenal  2  macam  saksi,  yaitu saksi-saksi  yang  secara  kebetulan  melihat,  mendengar  sendiri  peristiwa-peristiwa  yang menjadi  persoalan  dan  saksi-saksi  yang  pada  perbuatan  hukum  dilakukan,  sengaja  telah diminta menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang telah diterangkan olehnya.
Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.  Seorang  saksi  dilarang  untuk  menarik  suatu  kesimpulan,  karena  hal  itu  adalah tugas  hakim,  saksi  yang  akan  diperiksan  sebelumnya  harus  bersumpah  menurut  cara agamanya  atau  berjanji,  bahwa  ia  akan  menerangkan  yang  sebenarnya.  Setelah  disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu  saksi  dapat  dituntut  dan  dihukum  untuk  sumpah  palsu  menurut  pasal  242
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
W.v.S(KUHPidana). Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian pasal 172 HIR memberikan petunjuk  sebagai  berikut:  “Dalam  hal  menimbang    harga  kesaksian  haruslah  hakim memperhatikan  benar  kecocokan  saksi-saksi  yang  satu  dengan  yang  lain,  persetujuan, persetujuan  kesaksian-kesaksian  dengan  apa  yang  diketahui  dari  sebab  yang  kiranya  dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi- saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.
Apabila  dalam  pemeriksaan  perkara  perdata  sukar  untuk  mendapatkan  saksi  yang melihat,  mendengar  atau  merasakan,  maka  peristiwa  hukum  yang  harus  dibuktikan diusahakan  agar  dapat  dibuktikannya  dengan  persangkaan-persangkaan.  Dipakai  kata persangkaan-persangkaan 0leh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, harus banyak prsangkaan yang satu sama yang lain saling menutupi, berhubungan, sehingga peristiwa/dalil yang disangkal itu misalnya, dapat dibuktikan.
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang- undang.
Berdasarkan putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukaan dalil-dalil  yang  diakui,  setidak-tidaknya  yang  tidak  disangkal,  baru  kemudian  meningkat kepada hal-hal yang merupakan persoalan, dengan demikian putusan menjadi padat berisi dan hanya  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  gugat  dan  disangkal  saja,  yang  harus  dibahas  secara mendalam. Dari kekuatan pembuktian pengakuan didepan sidang ini, ternyata benar, bahwa dalam  hukum  acara  perdata  tidak  dicari  kebenaran  yang  hakiki,  melainkan  cukup  dengan kebenaran formal belaka. Didalam peraktek peradilan banyak perkara-perkara perceraian bagi orang dahulu baginya berlaku hukum perdata barat diputus berdasarkan pengakuan atau tidak dibantahnya  dalil  yang  dikemukakan,  sebagai  dasar  alasan  ialah  adanya  perzinahan  yang telah  dilakukan  oleh  tergugat.  Mungkin  sesungguhnya  tergugat  tidak  pernah  melakukan perzinahan,  akan  tetapi  hanya  untuk  memudahkan  perkara,  agar  supaya  perkara  tersebut dapat  segera  diputus,  tergugat  mengaku  sj  tentang  adanya  perzinahan  yang  didalilkan  oleh penggugat.  Yang  belakangan  ini  dalam  bahasa  Belanda  disebut  “referte”,  berasal  dari perkataan” referen” yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanan hakim.
Pengakuan diluar sidang yang dilakukakan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas.  Perpedaannya  terletak,  bahwa  pengakuan  diluar  siding  secara  tertulis  tidak  usah dibuktikannya lagi tentang adanya pengakuan tersebut. Sedang bagi pengakuan diluar sidang yang  dilakukan  secara  lisan,  apabila  dikehendaki  agar  dianggap  terbukti  adanya  pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya.
Pasal-pasal dari HIR yang mengatur perihal sumpah adalah pasal 155, 156, 158, dan pasal 177. Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti. Dalam  hukum  acara  perdata  sumpah  merupakan  alat  bukti  yang  cukup  penting.  Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti  adalah  keterangan  salah  satu  pihak  yang  dikuatkan  dengan  sumpah  dan  bukannya sumpah itu sendiri.
Ada  2  macam  sumpah,  ialah  sumpah  yang  dibebankan  oleh  hakim  dan  sumpah  dan sumpah  yang  dimohonkan  oleh  pihak  lawan.  Baik  sumpah  penambah  maupun  sumpah pemutus  bermaksud  untuk  menyelesaikan  perselisihan,  oleh  karenanya,  keterangan  yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Takut akan adanya hukuman yang berat tersebut, dikira oleh hukum, bahwa orang akan tidak bersedia untuk mengangkat sumpah yang akan dibebankan kepadanya itu, apabila hal yang  dikuatkan  dengan  sumpah  itu  adalah  tidak  benar.  Pasal  177  HIR  menyatakan,  bahwa apabila  sumpah  telah  diucapkan,  hakim  tidak  diperkenankan  lagi  untuk  meminta  bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah tersebut.
Pasal 155 HIR mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:
1. Jika  kebenaran  gugatan  atau  kebenaran  pembelaan  melawan  gugatan  itu  tidak  menjadi terang  secukupnya,akan  tetapi  keterangan  tidak  sama  sekali  ada,  dan  tiada  kemungkinan akan  meneguhkan  dia  dengan  upaya  keterangan  yang  lain,  dapatlah  pengadilan  negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, atau supaya dengan itu sejumlah uang yang akan diperkarakan, dapat ditentukan.
2. Dalam  hal  yang  terakhir  itu,  haruslah  pengadilan  negeri  menentukan  jumlah  uang,  yang sehingga jumlah mana sipenggugat dapat dipercaya karena sumpahnya.
Dari  redaksi  ayat  1  tersebut  diatas  ternyata,  bahwa  sehubungn  dengan  sumpah penambah  terlebih  dahulu  sudah  ada  bukti,  akan  tetapi  tersebut  belum  lengkap,  belum sempurna  dan  karenanya  perlu  ditambah  dengan  bukti  yang  lain.  Sedangkan  untuk mendapatkan bukti lain sudah tidak mungkin lagi. Dengan lain perkataan bukti yang sudah ada dan belum cukup itu, tidak bisa ditambah dengan bukti yang lain. Oleh karena sumpah itu adalah  untuk  melengkapi,  menambah  bukti  yang  belum  lengkap  itu,  maka  sumpah  tersebut dinamakan sumpah penambah (suppletoire eed), Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 17  Oktober  1962  No.213  K/Sip/1962  menyatakan,  bahwa  sumpah  tambahan  justru  untuk menambah suatu pembuktian, yang menurut undang-undang belum sempurna, agar menjadi sempurna.
Sumpah  penambah  dibebankan  oleh  hakim  karena  jabatannya,  hal  itu  berarti  bahwa hakim yang menetukan sendiri, apakah ia menambah pembuktian yang telah ada, akan tetapi yang belum cukup tersebut, dengan sumpah penambah atau tidak, apabila hakim menganggap perlu,  maka  ia  bebas  untuk  menambah  bukti  tersebut  dengan  sumpah  penambah.  Pada perakteknya  adalah  tidak  wajar,  bahwa  pihak  yang  bersangkutan  sendiri  meminta  kepada hakim  agar  ia  diperkenankan  menambah  bukti  yang  telah  ada  dan  belum  cukup  itu  dengan sumpah  penambah,  melainkan  hanya  hakim  sendiri  yang  tanpa  ada  permintaan  dari  pihak yang bersangkutan, karena jabatan, akan memerintahkan sumpah tersebut. Siapa yang akan dibebani sumpah itu? Kecuali dalam sumpah penaksir, dimana selalu pihak penggugat yang akan  disumpah,  sumpah  penambah  lainnya  dapat  dibebankan  kepada  penggugat  atau tergugat.
Pembebanan  sumpah  penambah  kepada  pihak  yang  bersangkutan  adalah  suatu kebijaksanaan  hakim,  dengan  lain  perkataan  hakim  sama  sekali  tidak  berkewajiban  untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah. Oleh karena tidak adanya kewajiban itu, apabila hakim yakin, bahwa pihak yang akan dibebani sumpah penambah itu akan melakukan sumpah palsu, maka ia tidak akan memerintahkan kepada pihak tersebut untuk mengangkat sumpah, melainkan ia akan menolak gugatan tersebut.
Dalam  taraf  pemeriksaan  banding,  apabila  hakim  banding  berpendapat  lain, Pengadilan  Tinggi  leluasa,  untuk  memerintahkan  sumpah  penambah  tersebut.  Ada kemungkinan  bahwa  hakim  Pengadilan  negeri  telah  memerintahkan  kepada  pihak  tergugat untuk  melakukan  sumpah  penambah,  akan  tetapi  hakim  pengadilan  tinggi  berpendapat  lain dan  justru  pihak  penggugat  yang  dibebani  sumpah.  Pernah  pula  terjadi  bahwa  berdasarkan sumpah  penambah  menolak  gugat  penggugat,  kemudian  putusan  tersebut  dibatalkan  dan Pengadilan Tinggi yang menganggap bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugat telah cukup terbukti, lalu mengabulkan gugat penggugat.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam hal orang yang dibebani sumpah penambah enggan untuk melakukannya atau belum  sempat  melakukan  sumpah,  lalu  wafat,  karena  dalil  gugatannya  belum  terbukti,  ia harus  dikalahkan.  Timbul  persoalan  bagaimana  apabila  yang  dibebani  sumpah,  telah menyatakan  kesediaannya  untuk  disumpah  guna  melengkapi  bukti-bukti  yang  telah  ada, hanya  karena  ia  wafat,  tidak  sempat  lagi  untuk  menambah  bukti  tersebut  ?  menurut  hemat penulis,  apabila  hal  itu  terjadi,  hakim  harus  mempertimbangkan  adanya  “kesanggupan” tersebut,  hal  mana  dapat  dianggap  sebagai  persangkaan  hakim,  bahwa  fakta  yang  hendak dikuatkan oleh sumpah tersebut benar-benar ada atau pernah terjadi. Oleh karena bukti yang telah ada dan belum lengkap itu, telah ditambah dengan satu persangkaan hakim lagi, maka pihak yang telah sanggup itu dapat dimenangkan. Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah itu tidak boleh dikembalikan kepada lawannya.
Sumpah penambah lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. Hal itu diatur dalam pasal 155 HIR bagian terakhir. Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan  oleh  anak  tergugat  dan  barang-barang  penggugat  musnah,  sukar  untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat begitu saja. Berdasarkan ayat 2 pasal 155 HIR  ternyata,  bahwa  sumpah  penaksir  hanya  dapat  dibebankan  kepada  pihak  penggugat. Dalam  istilah  penggugat  termasuk  penggugat  dalam  gugat  balasan,  ialah  penggugat  dalam rekonpensi.  Sumpah  penaksir  dalam  bahasa  Belanda  disebut  waarderingseed  atau  pula Aestimatoire eed, Sumpah penaksir banyak dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang  diminta  penggugat,  di  mana  tentang  adanya  kerugian  telah  terbukti,  hanya  tentang besarnya  sukar  untuk  ditentukan  pasti.  Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  hakim  karena jabatan dapat mengabulkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat, sedangkan besarnya  kerugian  akan  ditetapkan  atau  ditaksir  oleh  pengadilan.  Karena  hal  tersebut  maka sumpah ini disebut pula sumpah penaksir. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah  pemutus  atau  juga  disebut  sumpah  decisoir  memutuskan  persoalan,  menentukan siapa  yang  harus  dikalahkan  dan  siapa  yang  harus  dimenangkan.  Oleh  karena  itu,  maka sumpah tersebut juga disebut sumpah penentu. Menurut pasal 156 HIR : juga boleh walaupun tidak  ada  barang  keterangan  yang  dibawa  untuk  meneguhkan  gugatan  itu  atau  pembelaan yang  melawannya,  salah  satu  pihak  mempertanggungkan  kepada  pihak  yang    lain  sumpah yang lain sumpah di muka hakim, supaya keputusan perkara bergantung sumpah itu, asal saja sumpah  itu  mengenai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  sendiri  oleh  pihak  yang  atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.
Jika  perbuatan  itu  satu  perbuatan  yang  dikerjakan  oleh  kedua  pihak,  bolehlah  pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungjawabkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungkan dan enggan mengangkatnya  atau  mengembalikan  dia  kepada  lawannya,  ataupun  juga  barang  siapa mempertanggungkan  sumpah,  tetapi  sumpah  itu  dikembalikan  kepadanya  dan  enggan mengangkat sumpah itu, harus dikalahkan.

## KESIMPULAN
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau  tidak.  Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus  terbukti  apabila  penggugat menginginkan  kemenangan  dalam  suatu  perkara.  Apabila  penggugat  tidak  berhasil  untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak sedangkan  apabila  berhasil  gugatannya  akan  dikabulkan.  Tidak  semua  dalil  yang  menjadi dasar  gugatan  harus  dibuktikan  kebenarannya,  sebab  dalil  –  dalil  yang  tidak  disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  soal  pembuktian  tidak  selalu  pihak  penggugat  saja  yang  harus  membuktikan dalilnya.  Hakim  yang  memeriksa  perkara  itu  akan  menentukan  siapa  diantara  pihak-pihak yang  berperkara  akan  diwajibkan  untuk  memberi  bukti,  apakah  pihak  penggugat  atau sebaliknya pihak tergugat.
Penggunaan  alat  -  alat  bukti  pada  perkara  perdata  di  Pengadilan  meliputi  5  (  lima) macam alat –alat bukti yaitu: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan dalam peraktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam siding, misalnya  hakim  melihat  sendiri  pada  waktu  melakukan  pemeriksaan  setempat  bahwa  benar ada  barang  –  barang  penggugat  yang  dirusak  oleh  tergugat  dan  sampai  seberapa  jauh kerusakannya

## REFERENSI
Abdulkadir Muhamamad, hukum Acara Perdata Indonesia, citra aditya bakti, Bandung.2000 Ali chaidir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Nur cahaya, Yogyakarta, 1985. O. Bidara, Hukum Acara Perdata, cet. Ke-I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
R.  Subekti,  hukum  Acara  perdata,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Binacipta,  Jakarta,
1977.
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Binacipta, Bandung, 1978.
Retnowulan  sutianto,  Iskandar  Oeripkartawinata,  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Tiori  dan preaktek, Mandar Maju, Bandung 2009
Ridwan  Syahrani,  Himpunan  Peraturan  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Alumni,  bandung 1991.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2013