J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam
P-ISSN 2355-8237 | e-ISSN 2503-300X
DOI : 10.18860/jpai.v6i1.8776

## Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural
Nafik Muthohirin Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia nafikmuthohirin@umm.ac.id
Abstract . This article highlights the politics of Islamic identity that appears through persecution and religious-based violent extremism. During the past two decades, the hustle and bustle of public space seem to be filled with various religious symbols, which visibly deep respect for the reality of diversity while reducing the critical role of Pancasila as the ideology of the Indonesian state. If such behaviour is carried  out  in  a  corridor  that  upholds  the  values  of  Pancasila,  then  that  attitude  is  not  a  problem. However, because the imposition of Islamic identity is accompanied by expressions of hatred and other judgmental  attitudes,  this  needs  to  be  anticipated.  In  fact,  in  several  cases,  this  other  judgmental attitude often leads to the mobilization of the masses to execute those who are considered different from the majority. Such a social situation can tear the religious plurality that has fostered this nation for a long time. Therefore, this article seeks to examine several things, namely: (1) tracking various acts of intolerance based on the politics of religious identity; (2) agencies that play an essential role in the occurrence of acts of persecution; (3) rethinking the urgency of multicultural education.
Keywords. Identity Politics; Islam; Multiculturalism; Execution.
Abstrak. Artikel ini menyoroti politik identitas Islam yang tampil melalui aksi persekusi dan tindak ekstrimisme kekerasan berbasiskan agama. Selama dua dekade belakangan ini, hiruk pikuk ruang publik  tampak  dipenuhi  berbagai  simbol  agama,  yang  secara  kasat  mata  mengaburkan penghargaan terhadap realitas keberagaman sekaligus mereduksi peran penting Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Bila perilaku yang demikian dilakukan dalam koridor menjunjung tinggi nilai-nilai  Pancasila,  maka  sikap  tersebut  tidak  menjadi  masalah.  Namun,  karena  pemaksaan identitas keislaman itu dibarengi ujaran kebencian dan sikap menghakimi yang lain, hal ini perlu diantisipasi.  Bahkan,  dalam  sejumlah  kasus,  sikap  menghakimi  yang  lain  ini  tak  jarang  berujung pada pengerahan massa untuk mempersekusi pihak yang dianggap berbeda dari mayoritas. Situasi sosial yang seperti itu dapat mencabik pluralitas keagamaan yang dipupuk bangsa ini sejak lama. Sebab  itu,  artikel  ini  berusaha  untuk  mengkaji  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  melacak  berbagai  tindak intoleransi  yang  didasarkan  pada  politik  identitas  keagamaan;  (2)  agensi  yang  berperan  penting bagi terjadinya tindak persekusi; (3) memikirkan kembali urgensi Pendidikan multikultral.
Kata kunci. Politik Identitas; Islam; Multikulturalisme; Tindak Persekusi.
Copyright © J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam. All Right Reserved. This is an open-access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Correspondence Address: jpai@uin-malang.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  politik  identitas  menjadi  wacana  menarik  yang didiskusikan  dalam  berbagai  disiplin  keilmuan.  Studi  ini  senantiasa  dipakai  oleh  para  sarjana karena berkelindan dengan sektor teritori, daerah, budaya, sejarah, agama, dan konstruksi sosial, serta  distingsi  antara  individu  dengan  individu  yang  lain.  Secara  umum,  identitas  itu  dibentuk sesuai  dengan  konteksnya  (Karami:  2004).  Setelah  aksi  terorisme  yang  menghancurkan Phentagon dan  World Trade Center (WTC) di  Amerika Serikat,  studi ini mengalami  kekhasan dengan lebih mengkhususkan pada isu-isu keagamaan, khususnya Islam dalam hal ini. Identitas Islam  pada  kenyataannya  mengindikasikan  rasa  kepemilikan  dan  komitmen  seseorang  atau kelompok  dalam  beragama,  baik  secara  privat  maupun  dalam  kehidupan  sosial-keagamaan secara kuat. Konsep paling dasar dan penting dari pencapaian politik identitas adalah menjawab
sejumlah  pertanyaan  dasar  tentang  pentingnya  kehidupan  beragama  di  kancah  sosial,  serta menguatkan keimanan dan memberikan makna bagi dunia.
Politik  identitas  Islam  merupakan  fenomena  lama  yang  terjadi  pada  bangsa  ini. Keberadaannya berusia tua seiring dengan perjalanan masuknya Islam di Nusantara. Pada abad ke-16,  sejumlah  kerajaan  Islam  di  Nusantara  menjadi  simbol  kekuatan  politik  Islam  untuk bersatu  mengusir  penjajah.  Kerajaan  Islam  Jepara  dengan  kepemimpinan  Ratu  Kalinyamat memiliki  peran  penting  dalam  aksi  solidaritas  Islam  ini.  Di  era  awal  kolonialisme  itu, Kalinyamat  mengirimkan  sebanyak  400  armada  kapal  ke  Malaka  untuk  membantu  Kerajaan Malaka  berperang  melawan  Portugis.  Selain  itu,  Jepara  juga  memimpin  ekspedisi  perang membantu Kerajaan Aceh dan Ternate-Tidore untuk melawan penjajah yang sama. Puncak dari politik  identitas  Islam  yang  ditampilkan  melalui  kerajaan  Islam  adalah  saat  terjadinya  Perang Diponegro  (1825-1830).  Segala  atribut  keagamaan  dimunculkan  untuk  memobilisasi  kekuatan umat  Islam  melawan  Belanda.  Para  tentara  mengikuti  pergerakan  Pangeran  Diponegoro memakai  sorban  dan  jubah ala masyarakat  Arab,  serta  memberikan  gelar  islami  kepada  para panglima perang. Identitas Islam juga ditampakkan dengan menyebut perang ini sebagai Perang Sabil/Jihad melawan tentara kafir.
Persentuhan  identitas  Islam  dengan  bangsa  ini,  utamanya  masyarakat  Jawa  juga  terjadi melalui kebudayaan. Pada abad ke-17, raja terbesar di Jawa pasca keruntuhan Majapahit, yaitu Sultan  Agung  yang  merupakan  penguasa  Dinasti  Mataram  (1613-1646)  sukses  mendamaikan dan mempertemukan praktik-praktik islami dengan tradisi keraton. Pada era ini, identitas islamik ditampilkan dengan pendekatan mistik, seperti memperkenalkan berbagai literatur islami dengan kekuatan magis yang berasal dari khazanah literer istana (Ricklefs: 2013). Persentuhan keduanya ini berlangsung lama, dan faktor ini menjadi salah satu kesuksesan besar dari proses islamisasi di tanah  Jawa  pasca  jatuhnya  Majapahit  sebagai  kerajaan  Hindu-Budha.  Politik  identitas  Islam berlanjut  ketika  benih-benih  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  disuarakan.  Ricklefs  mencatat dari  tahun  1930-an  hingga  abad  kontemporer  sekarang,  sejarah  bangsa  Indonesia  tidak  pernah lepas dari persentuhan identitas umat Islam.
Demokrasi  yang  dipilih  para founding fathers / mothers sebagai  sistem  pemerintahan negeri  ini,  juga  selaras  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Hal  itu  memberikan  gambaran  bahwa demokrasi  yang dipraktikan bangsa  Indonesia adalah bagian dari politik identitas Islam, meski penulis yakin banyak pihak yang menentang pernyataan ini. Namun, jika ada sebagian Muslim yang  tetap  mempersoalkannya,  tidak  perlu  ditakuti  karena  logika  perspektif  yang  dibangunnya sulit dipertimbangkan. Jadi, konsep negara-bangsa yang berjalan di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini – dan selamanya akan berjalan selama negeri ini masih kokoh berdiri- merupakan wujud  politik  pengakuan  yang  dipraktikan  dan  dijiwai  umat  Islam  Indonesia  (Maarif:  2009). Alasan kenapa demokrasi yang dipraktikan bangsa Indonesia selama ini memiliki klaim sebagai wujud  politik  identitas Muslim  karena  meski  konsep  ini  bermula  dari  Barat,  namun  kelompok dari  unsur  santri  seperti  Muhammad  Nastir,  Wahid  Hasyim,  Jusuf  Wibisono,  Idham  Chalid, Mohammad  Roem,  Tjokroaminoto,  Agus  Salim,  Sjafruddin  Prawiranegara,  Prawoto Mangkusasmito,  Kasman  Singodimedjo,  Sukiman  Wirjosendjojo,  dan  lainnya,  mereka  ini pendukung  demokrasi  dan  pembela  konstitusi.  Komitmen  mereka  terhadap  cita-cita  demokrasi tentu  tidak  sama,  tapi  perjuangan  atas  sistem  ini  mereka  lakukan  sesuai  dengan  konteksnya masing-masing.  Karena  kelompok  santri  memiliki  andil  besar  terhadap  pembentukan  ideologi negara dan sistem pemerintahan ketika awal kemerdekaan, maka secara filosofis dan substantif, Pancasila dan demokrasi yang dipraktikan bangsa ini memiliki nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang sangat kuat.
Kenyataan  ini  jelas  berbeda  dengan  demokrasi  yang  dipraktikan  negara-negara  Barat sekarang.  Jika  praktik  demokrasi  di  Indonesia  disuarakan  oleh  kelompok  agama  (khususnya Islam),  justru  di  Barat  praktik  demokrasi  ditandai  dengan  pudarnya  agama.  Argumentasi  ini dengan  sangat  kokoh  diamini  Yudi  Latif  dalam  sebuah  karyanya  yang  monumental  berjudul Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktulitas  Pancasila .  Menurutnya,  kekuatan
agama senantiasa hadir dalam relung perjalanan sejarah Indonesia. Histori perkembangan bangsa ini  menyiratkan  suatu  sikap  kejiwaan  yang  berbeda  dengan  perkembangan  nasionalisme  di Eropa. Sikap beragama masyarakat Indonesia tidak terjebak pada praktik keagamaan yang privat, tapi juga terlibat dalam urusan publik (Latif: 2017). Pada konteks ini, menjadi terang-benderang, dalam bernegara pun warga Indonesia tidak bisa terlepas dari agama mereka. Keterlibatan agama dalam urusan bernegara dapat diperhatikan, misalnya dengan keberadaan Kementerian Agama, Peraturan  Daerah  Berbasis  Syariah,  serta  konstitusi  Negara  yang  memuat  nilai  atau  yang berlandaskan doktrin keagamaan.
Rentang  sejarah  yang  panjang  menempatkan  bangsa  ini  sulit  melepaskan  diri  dari identitasnya  sebagai  masyarakat  yang  beragama.  Karena  itu,  untuk  membuat  dikotomi  antara Islam  dengan  kewargaan,  baik  dari  sisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  maupun  aktivitas sosial  sehari-hari,  sangatlah  tidak  mungkin.  Ketidakmungkinan  ini  menjadi  salah  satu  faktor yang menyebabkan kerap munculnya simbol-simbol keislaman di ruang publik, seperti larisnya penjualan  buku-buku  islami,  sinetron  islami,  tren  fashion  islami,  perbankan  syariah  dan perumahan islami. Pada tahap ini sesungguhnya bisa dimaklumi, apalagi dalam iklim demokrasi seperti sekarang yang memungkinkan segala ekspresi hadir di ruang publik. Laporan riset Center for  Religious  and  Cross  Culture  (CRSC)  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta pada 2011 menyikapi  maraknya simbol-simbol  Islam  di  ruang publik ini sebagai  sinyal positif yang  tidak  akan  mengancam  masa  depan  demokrasi  dan  pluralisme  di  Indonesia.  Faktor terpenting  yang  membuat  kita  optimis  dengan  masa  depan  demokrasi  di  negeri  ini  karena  ada lebih  dari  80%  umat  Islam  yang  berfikiran  moderat,  inklusif,  kritis  dan  responsif  terhadap problem sosial-agama (Hasan: 2011).
Dalam hal ini, masih dalam riset CRSC, yang patut dikhawatirkan adalah tantangan yang bersumber dari sebanyak 19,9% Muslim Indonesia yang bercirikan “islamis - ideologis” (Hasan: 2010).  Tantangan  itu  berupa  cara-cara  pemaksaan  politik  identitas  Islam  di  ruang  publik  yang berorientasikan  pada  klaim  kebenaran  sepihak,  bahkan  berupaya  membisukan  individu  atau kelompok  lain.  Faktanya,  setelah  beberapa  tahun  hasil  penelitian  tersebut  dipublikasikan kekhawatiran itu menjadi  kenyataan sekarang. Politik kekerasan yang mengatasnamakan  Islam melalui persekusi sedang merajalela dilakukan oleh kelompok islamis-ideologis. Front Pembela Islam  (FPI)  menjadi  organisasi  kemasyarakatan  Islam  yang  banyak  disorot  publik  dalam melakukan  tindak  persekusi  terhadap  pihak  yang  dianggap  memiliki  pandangan  berbeda  dari kelompoknya. Kathleen Azali (2017) dalam laporan risetnya menyebut FPI telah melakukan aksi persekusi sebanyak 59 kasus yang terlaporkan sepanjang Januari hingga Juni 2017.
Maraknya politik identitas Islam yang disimbolkan dengan aksi persekusi akhir-akhir ini mengaburkan  nilai  dan  fungsi  substantif  ajaran  agama.  Watak  keberagamaan  harusnya ditampilkan  dengan  keramahan,  toleransi  dan  moderat,  bukan  dengan  wajah  yang  garang  dan penuh  ancaman  meski  orang  lain  memiliki  pandangan  yang  berbeda.  Pada  tahap  ini,  jika fenomena persekusi ini terus berlangsung dengan ditunggangi faktor politik dan ekonomi, maka wujud  pengakuan  identitas  Islam  yang  muncul  di  ruang  publik  akan  selalu  diwarnai  ancaman yang berpotensi memudarkan wajah multikulturalisme bangsa kita.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persekusi dan Watak Keberagamaan
K amus  Besar  Bahasa  Indonesia  menjelaskan,  persekusi  berarti  “perburuan  sewenang - wenang  terhadap  seseorang  atau  sejumlah  warga  yang  kemudian  disakiti,  dipersusah,  atau ditumpas”.  Sementara  merujuk  pada  Statuta  Roma  Penga dilan  Kejahatan  Internasional  (1998), persekusi  dianggap  sebagai  kejahatan  kemanusiaan  karena  dapat  menimbulkan  perasaan menderita  akibat  pelecehan,  penahanan  dan  ancaman.  Statuta  ini  mendifinisikan  persekusi sebagai  perlakuan  buruk  atau  penganiayaan  secara  sistematis  oleh  individu  atau  kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, etnis, budaya, gender dan pandangan politik.
Maraknya  aksi  persekusi  yang  terjadi  belakangan  ini  memiliki  faktor  pendorong  yang bervariasi.  Selain  faktor  agama,  perburuan  massa  atau  main  hakim  sendiri  ini  juga dilatarbelakangi atas kebencian berdasarkan sektarian. Fakta ini tidak bisa dibantah karena aksi persekusi  muncul  secara  berbarengan  sebagai  dampak  dari  berjubelnya  berita  sampah  ( fake news )  di  media  sosial  dan Ahok  effect ,  yaitu  pencalonan  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok)  di Pilkada  DKI  Jakarta  (2017)  yang  memunculkan  pertentangan  dari  kelompok  islamis-ideologis. Ahok  sendiri  berasal  dari  etnis  Tionghoa  dan  beragama  Katolik.  Merespons  problem  ini, Direktur  Eksekutif  Amnesty  Internasional  Perwakilan  Indonesia  Usman  Hamid  mengatakan, bahwa  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  adalah  simbol  kemunduran  demokrasi.  Pada  Pilgub  lalu  itu, perbedaan  antara  kelompok  yang  mayoritas  dan  minoritas  sangat  ditonjolkan.  Nilai  kelompok harus diutamakan daripada nilai individu.
Paling  tidak  ada  dua  kejadian  penting  yang  patut  menjadi  pusat  perhatian  bersama kaitannya  dengan  tindak  persekusi  beberapa  waktu  lalu.  Dua  kasus  yang  memilukan  tersebut, yaitu: Pertama ,  persekusi  atau  perburuan  oleh  para  anggota  FPI  atas  Fiera  Lovita  (40  tahun), seorang dokter di RSUD Solok, Sumatera Barat. Wanita berjilbab ini mengalami ancaman dan intimidasi  serius  setelah  menulis  status  di  akun Facebook -nya  yang  berisi  sindiran  terhadap pemimpin  FPI,  Habib  Rizieq  atas  kasus  perbincangannya  dengan  Firza  Husein  karena  berbau pornografi.  Pada  tulisan  di  statusnya  itu,  Fiera  mempertanyakan  alasan  Habib  Rizieq  kenapa masih  bersembunyi  di  Arab  Saudi  padahal  dia  mengklaim  telah  didukung  700  pengacara kenamaan dan jutaan umat Islam di Indonesia. Sontak tak butuh waktu lama, status itu menjadi viral,  mendapatkan  komentar  miring  yang  menyebut  dirinya  telah  menghina  seorang  ulama. Bahkan dia sendiri dikatakan sebagai perempuan pelacur dan komunis. Sehari kemudian, rumah sakit  tempatnya  bekerja  dipenuhi  dengan  anggota  FPI  yang  menuntut  Fiera  supaya  meminta maaf. Ketika di rumah, juga dilempari puluhan orang tak dikenal dengan mengatakan komunis dan  anti-Islam.  Lebih  kejam  lagi  dia  disuruh  meninggalkan  Solok,  sehingga  demi  keamanan maka  dia  dipindah  ke  Jakarta  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik  dan  Keamanan (Kemenkopolhukam).
Kedua ,  kasus  persekusi  yang  menjerat  PMA  (15  tahun),  anak  laki-laki  keturunan Tionghoa yang berasal dari Jakarta Timur. Saat itu, Minggu (28/05/2017), tepat pukul 23.00, kos yang ditinggali PMA bersama ibu dan adik-adiknya didatangi sekitar 50 orang yang berasal dari FPI. Pintu kosnya digedor, dan PMA digelandang ke Balai RW di desa setempat, namun ibunya tidak ikut serta mendampingi karena harus menidurkan anak-anaknya yang lain. PMA disidang sekitar dua jam, di situlah dia mendapatkan kekerasan fisik. Dia ditampar, dipukuli, dan dipaksa menandatangi surat permohonan maaf karena menulis status yang bernada melecehkan FPI dan pimpinan mereka. Yang lebih memiluhkan lagi, setelah kejadian itu, dia dan keluarganya harus diusir  dari  kontrakan  karena  pemiliknya  takut  jika  FPI  melakukan  ancaman  kembali.  Ibunya yang  seorang  janda  juga  dikeluarkan  dari  tempat  kerja,  karena  kantor  tempatnya  bekerja  lebih memilih jalan aman daripada didatangi FPI.
Sejujurnya,  ada  lebih  banyak  tindak  persekusi  yang  dilakukan  FPI  kepada  pihak-pihak yang  memiliki  pandangan  berbeda,  tetapi  yang  paling  banyak  disorot  media  dan  menjadi perbincangan umum setidaknya ada dua kasus sebagaimana yang tersebut di atas (Azali: 2017). Berbagai kejadian persekusi akhir-akhir ini terjadi pada waktu yang saling berdekatan sehingga tampak  kejadian  semacam  ini  menjadi  fenomena  baru  yang  menyayat  hati,  namun  sayang menggejala  dalam  nafas  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Persekusi  yang  dialami  Fiera Lovita dan PMA merupakan puncak dari ancaman dan kekerasan yang nyata dilakukan FPI. Pola perburuan massa dan main hakim sendiri ini, dapat kita katakan telah berjalan selama dua dekade terakhir.  Hanya  saja  intensitasnya  memuncak  ketika  bersamaan  dengan  pencalonan  Ahok  di Pilgub  DKI  Jakarta  2017,  dan  merasa  mendapatkan  dukungan  pasca  Demonstrasi  berjilid-jilid yang  didukung  massa  dalam  jumlah  besar,  sehingga  persekusi  dapat  disebut  fenomena  sosial baru  yang  mengusik  kedamaian  warga  dalam  beragama  dan  mengekspresikan  pilihan  politik mereka.
Teror persekusi menyebar di dunia nyata dan media sosial. Anggota dan simpatisan FPI menebar kebencian dan melakukan ekstrimisme kekerasan melalui berbagai komentar di media sosial  secara  terorganisir.  Menurut  Kathleen,  anggota  dan  simpatisan  FPI  semakin  memiliki pemahaman  yang  luas  dalam  penggunaan  media  sosial.  Mereka  bisa  mengidentifikasi  secara sistematis  akun  siapa  saja  yang  dianggap  bernada  melecehkan  atau  tidak  setuju  terhadap pergerakan anggota, organisasi dan pimpinan FPI. Cara sweaping di media sosial ini dilakukan untuk  mengidentifikasi  pihak-pihak  yang  tidak  setuju  terhadap  pendapatnya,  terutama  untuk beberapa kasus yang menjadi konsen pergerakan mereka, seperti menghujat kelompok minoritas LGBTQ, Syiah, Ahmadiyah dan etnis Tionghoa.
Selama  ini,  FPI  bergerak  layaknya  aparat  keamanan  yang  menggunakan  simbol keagamaan.  Kelompok  ini  ingin  melakukan  “penertiban”,  yang  sesuai  dengan  cara  pandang mereka,  tetapi  kenyataannya  justru  membuat  gaduh  ketentraman  publik  dengan  berupaya membisukan  lainnya  yang  berbeda  pandangan.  Fiera  Lovita,  awalnya  tidak  menyangka  bila status yang ditulisnya itu akan berefek luar biasa pada karir dan kehidupan keluarganya. Saat ini, menurut  pegakuannya,  anak  perempuannya  menjadi  trauma  jika  melihat  gerombolan  massa, sementara dirinya tetap didera ketakutan karena pernah mendapatkan ancaman bertubi-tubi dari anggota  FPI,  bahkan  beberapa  pesan  pendek  yang  masuk  di  gadgetnya  berisi  ancaman pembunuhan.  PMA  bersama  ibu  dan  adik-adiknya  mengalami  trauma  yang  mendalam.  Dia akhirnya  mencari  tempat  tinggal  yang  lebih  nyaman  di  Rumah  Perlindungan  Sosial  Anak (RPSA)  Jakarta  Timur.  Di  RSPA  ini,  dia  dan  keluarganya  mendapatkan  konseling  untuk pemulihan dari perasaan trauma. Kini, dia pindah dari Cipinang Muara Jakarta Timur ke lokasi baru yang dirahasiakan.
Sejumlah peristiwa persekusi yang terjadi belakangan ini sungguh ironis karena terjadi di negeri yang dikenal memberikan penghargaan besar terhadap multikulturalisme. Indonesia yang mempunyai  lebih  dari  17  ribu  pulau,  34  provinsi  dan  255  juta  jiwa  penduduknya  membentuk lebih  dari  300  etnis,  500  bahasa  daerah,  6  agama  resmi  dan  lebih  dari  200  keyakinan  lokal. Tanpa  kekuatan  Pancasila  sebagai  pondasi  yang  mengokohkan  nilai-nilai  multikultural,  semua kemajemukan itu akan saling berbenturan. Pengalaman yang pernah terjadi pada 1999, dengan disulut isu primordialisme dan politik, konflik Islam-Kristen di Ambon dan Halmahera (Maluku) dan  Poso  (Sulawesi  Tengah)  meninggalkan  luka  yang  menganga  hingga  sekarang  (Wilson: 2008). Konflik komunal yang tidak kalah mengerikan juga terjadi antara suku Dayak dan orang Madura di Kalimantan Tengah (2001).
Argumentasi  yang  menyebut  Indonesia  sebagai  teladan  dalam  aktualisasi  multikultural diakui  banyak  sarjana,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri.    Cultural  Survival, sebuah lembaga non-profit berbasis di Amerika Serikat (AS) yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia dan pembelaan atas masyarakat lokal, menyebut Indonesia sebagai sebuah negara yang telah memiliki konsep dan praktik multikulturalisme sejak lama. Ketika AS  dan negara-negara lain  di  Eropa  masih  sibuk  membicarakan  urgensi  multikulturalisme,  bagaimana  konsep  dan aktualisasinya,  warga  Indonesia  telah  hidup  damai  dengan  nafas  “Bhinneka  Tunggal  Ika” ( Cultural Survival Magazine , Juni 1994). Namun, ketika problem sosial bernama persekusi hadir menghantui warga, kekuatan multikulturalisme yang selama ini mendamaikan aneka keragaman dipertanyakan.
Sejumlah  organisasi  keagamaan  yang  datang  belakangan,  seperti  halnya  FPI  menjadi aktor  yang  menggerogoti  bangunan  multikultural  di  Indonesia,  yang  sekaligus  menginterupsi kenyamanan  ormas-ormas  Islam mainstream layaknya  Muhammadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama. Kedua ormas Islam yang disebut terakhir itu dikatakan terlalu lembek dalam mencegah perilaku munkar ( nahi munkar ), sehingga dengan klaim sepihak itu mereka mengidentifikasi diri sebagai satu-satunya yang berani bergerak berbuat nahi munkar . Lebih dari itu, kemunculan FPI dengan atribut aksi memobilisasi massa yang mengatanamakan agama, dapat dikatakan sebagai strategi politik  identitas  di  mana  keberadaan  mereka  sebagai  kelompok  Islam  ingin  diakui  di  ruang publik.  Apalagi,  dalam  berbagai  khutbahnya,  mereka  beralasan  bahwa  mayoritas  penduduk

## Nafik Muthohirin:  Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural
Indonesia adalah Muslim tetapi  kepemimpinan nasional seringkali tidak berpihak kepada umat Islam.  Dalam  perspektif  mereka,  kebijakan  ekonomi  dan  politik  negeri  ini  seringkali menguntungkan  kelompok  pemodal,  yang  tidak  lain  berlatarbelakang  agama  non-Muslim  dan beretnis Tiongkok.
Apa  yang  melatarbelakangi  aksi  intoleransi  marak  terjadi  di  negeri  multukultur  ini? Untuk  mendapatkan  jawabannya,  sebuah  pengamatan  sederhana  bisa  dilakukan  untuk  melihat fenomena menggelisahkan ini melalui perbincangan di  media sosial  dan  ceramah  para da’i di sejumlah  majelis.  Melalui  pengamatan  yang  sederhana  itu,  kita  sering  menjumpai  komentar bernada kebencian dan permusuhan, seperti halnya perkataan “komunis”, “kafir”, “murtad” dan “liberal”.  Beberapa  penyebutan  streotip  ini  berjejalan  di  jejering  media  sosial  yang  ditujukan kepada  pihak  yang  memiliki  pandangan  berbeda,  terutama  dalam  hal  pilihan  politik  dan perspektif  keagamaan.  Bermula  dari  streoptip-streotip  di  dunia  maya,  lalu  berlanjut  aksi persekusi di dunia nyata.
Kejadian  yang  dialami  Fiera  Lovita  dan  PMA  merupakan  puncak  pengerasan pemahaman  keagamaan  pada  sebagian  masyarakat  Muslim  di  Indonesia.  Berdasarkan  sedikit dalil  keagamaan,  sekelompok  orang  berlaku  main  hakim  sendiri  dan  menggeser  peran  nalar kemanusiaan. Pada kondisi yang demikian ini, keadaban yang dimiliki orang Indonesia sebagai bagian  dari  bangsa  Timur – khususnya  umat  Islam  dalam  hal  ini — mengalami  peluruhan signifikan.  Pun  demikian,  semangat  moderatisme  yang  sebelumnya  melekat  saat  ini  menemui kekaburan.
Potret  Islam  Indonesia  yang  dahulu  penuh  dengan  keramahan,  toleran  dan  moderat  itu menjadi  kabur  seiring  dengan  perilaku  sebagian  Muslim  yang  suka  mengolok-olok  apabila terjadi perbedaan pandangan, serta mendahulukan ancaman dibanding dialog. Fenomena tersebut menjadi  indikasi  kuat  yang  menggerus  watak  moderatisme  Islam  di  negeri  ini  (Bruinessen: 2011).  Lunturnya  watak  kosmopolitanisme  Islam  itu  paling  tidak  disebabkan  oleh  dua  hal; Pertama ,  iklim  politik  yang  serba  terbuka  seperti  sekarang  yang  memberikan  tempat  bagi kelompok  Islam  skripturalis/literalis  untuk  bangkit  dan  mendesiminasikan  pemikirannya  yang khas: kaku, tertutup dan literatif.
Penilaian  tersebut  sama  halnya  dengan  yang  pernah  diungkapkan  William  R.  Liddle dalam  melihat  prospek  keberagamaan  umat  Islam  di  Indonesia  sejak  jauh-jauh  hari.  Dia menjelaskan, “dalam iklim politik yang lebih terbuka, ekspresi Islam yang lebih skripturali s akan muncul ke permukaan” (Liddle: 1996). Kedua , periode modern yang ditandai dengan kemajuan sektor  industri,  oleh  banyak  sarjana  Barat,  secara  otomatis  akan  meminggirkan  umat  Muslim. Tetapi kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Negara-negara Islam (termasuk yang mayoritas penduduknya  Muslim)  bukan  mengalami  kemunduran  dengan  kemajuan  yang  dialami  Barat, melainkan  memunculkan  kelompok  Islam  dengan  varian  yang  baru.  Kelompok  dengan  varian yang baru tersebut adalah umat Islam yang menghadirkan simbol-simbol agama ke ruang publik.

## 2. Rethinking Pendidikan Multikultural
Secara  etimologis,  multikulturalisme berasal  dari kata “multikultural” dan “isme”. Kata “multikultural”  memiliki  arti  “multi=banyak”  dan  “culture=budaya”.  Sementara  “isme”  adalah faham, ideologi, atau konsep. Pengertian literal ini cukup memberikan pemahaman awal bahwa multikulturalisme  berarti  paham,  konsep  dan  ideologi  politik  mengenai  bermacam  budaya. Hanya  saja,  definisi  multikulturalisme  mengalami  generalisasi  yang  beragam  karena  banyak antropolog  yang  mendifinisikan  budaya  secara  bervariasi  yang  rasional  dan  argumentatif, misalnya saja Koentjaraningrat dan Edward Burnett Tylor. Koentjaraningrat (1979) mengatakan, “ budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami  lingkungan,  pengalaman  dan  pedoman  perilaku  mereka.  Budaya  terdiri  dari  unsur- unsur universal, yaitu bahasa, teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, pengetahuan, agama, dan seni. Sementara E.B. Tylor (2013) membatasi pengertian budaya sebagai “keseluruhan yang
kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan lain yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat”.
Atas pengertian budaya yang beragam dan kompleks itu, maka diskusi multikulturalisme juga  terus  mengalami  perluasan  makna.  Namun  pada  konteks  aktualisasinya  dalam  sebuah negara,  bangsa  yang  multikultural  senantiasa  memiliki  satu  ikatan  kuat  yang  merajut  segala perbedaan pada setiap warganya. Rajutan itu tidak didasarkan pada etnis, agama, golongan atau ras tertentu, tetapi  pada  komitmen politis yang menghubungkan segala  kepentingan dari setiap entitas yang berbeda. Bikhu  Parekh menyebutkan, bila komitmen politis yang mengakomodasi segala kepentingan plural itu dibuat, masyarakat multikultural akan bisa berdiri kokoh, stabil dan bertahan lama di tengah harmoni berbagai keragaman yang hidup dalam sebuah bangsa.
Meski  sensitifitas  primordial  kerap  menyulut  terjadinya  aksi  kekerasan,  namun  konflik dapat teratasi secara bersama berkat komitmen politik yang terbentuk. Komitemen tersebut harus memenuhi  kesejahteraan  dan  kepentingan  setiap  komunitas  di  dalamnya,  sehingga  integritas mereka  senantiasa  terpupuk  (Parekh:  2000).  Dalam  komitmen  tersebut,  penting  juga  untuk melibatkan seluruh entitas yang ada, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Will Kymlica (2002) menjelaskan, komitmen multikultural perlu memberikan tempat bagi kelompok minoritas karena  mereka  juga  memiliki  hak  kewargaan  yang  sama  dalam  negara-bangsa.  Menurutnya, salah  satu  kegagalan  demokrasi  modern  yang  diterapkan  oleh  banyak  negara  Barat  adalah pengabaian atas hak-hak kelompok minoritas.
Multikulturalisme merupakan satu bentuk politik pengakuan atas keberadaan entitas yang beragam dalam sebuah bangsa. Karena unsur penting di dalamnya adalah politik pengakuan atas kemajemukan, maka toleransi adalah sikap yang paling pokok. Kegagalan praktik multikultural yang  digambarkan  sejumlah  negara  di  Eropa  pada  tiga  dekade  ke  belakang  sesungguhnya dilatarbelakangi atas ketidaksungguhan negara dalam menerima budaya baru yang dibawa oleh masyarakat  migran. Pada satu  sisi,  warga migran yang umumnya berkulit hitam dan beragama Islam diterima masuk negara Yunani, Italia dan Spanyol, tetapi pada sisi yang lain warga lokal mengalami  islamophopia  yang  berlebihan  sebagai  akibat  dari  merebaknya  fundamentalisme keagamaan secara global. Atas fakta yang demikian ini, pemahaman tentang multikulturalisme di Barat  belum  selesai  hingga  sekarang.  Bikhu  Parekh  menyindir  atas  kenyataan  tersebut  dengan mengatakan  bahwa  negara-negara  di  Eropa  dapat  menerima  perbedaan,  tetapi  tidak  semuanya mau mempraktikan multikulturalisme (Parekh: 2008).
Ketika  negara-negara  Barat  sedang  mendapatkan  koreksi  atas  pemahaman  dan  praktik multikulturalisme (inilah yang membuat Bikhu Parekh menyebut perlunya melakukan rethinking multiculturalism ),  Indonesia  justru  telah  memiliki  modal  sosial  dan  politik  yang  kokoh  atas penghargaan  pengakuan  keberagaman  ini  sejak  lama.  Sayangnya,  pasca  Orde  Baru,  yang ditandai dengan kejatuhan Soeharto dan terjadinya kerusuhan antar etnis dan kelompok agama di berbagai  daerah,  membuat  bangsa  ini  berpikir  untuk  mengokohkan  kembali – jika  tidak  ingin dikatakan menghidupkan kembali- komitmen politis yang dicanangkan para pendiri bangsa.
Pancasila  sebagai  sebuah  komitmen  politik  atas  multikulturalisme  telah  dipraktikan dalam  kehidupan  kewargaan  bangsa  Indonesia  sejak  lama.  Azyumardi  Azra  (2013) mengungkapkan,  praktik  multikulturalisme  di  Indonesia  berusia  sangat  tua  dibanding kemerdekaan  Indonesia.  Kata  “multikulturalisme”  memang  relatif  baru  di  telinga  warga  kita, tetapi  aktualisasinya  sudah  lama  bersemi,  jauh  sebelum  bangsa-bangsa  Eropa  mendiskusikan mengenai pandangan dunia ini sekarang.
Persoalannya,  praktik  multikulturalisme  saat  ini  sedang  digerogoti  kekuatan  politik identitas yang memaksakan kehendak untuk tampil ke publik secara dominan. Kekuatan itu tidak berasal dari sentimen etnis dan ras, tetapi lebih besar lagi melibatkan kelompok agama, seperti halnya  FPI.  Akhir-akhir  ini,  FPI  bertindak  memonopoli  narasi  kebencian  dan  berlaku menyerupai  aparat  yang  senantiasa  memburu  pihak  yang  memiliki  pandangan  berbeda. Kebencian  dipupuk  menjadi  sumbu  utama  meledaknya  aksi  persekusi  sebagaimana  yang belakangan  ini  sering  terjadi.  Seseorang  yang  memiliki  perspektif  berbeda,  misalnya  dalam
menilai kepemimpinan non-Muslim atau perilaku seorang yang dikatakan ulama oleh kelompok tertentu, “dipaksa” untuk diam, tidak diberikan ruang ber pendapat walau sekedar menuliskannya di  dinding Facebook atau Twitter pribadi.  Kejadian  yang  seperti  ini  menemukan  relevansinya dengan  simpulan  yang  dipaparkan  Muhamad  Ali  dalam  sebuah  kata  pengantar  di  bukunya bertajuk Teologi  Pluralis-Multikultural:  Menghargai  Kemajemukan  Menjalin  Kebersamaan (2003).  Menurutnya,  dewasa  ini  potret  kemajemukan  agama  (pluralisme)  dan  kemajemukan budaya  (multikulturalisme)  Indonesia  menghadapi  tantangan  serius,  baik  dari  sisi  pemikiran maupun  pergerakan,  dengan  kemunculan  organisasi  keagamaan  yang  mengedepankan ekslusifisme dan fanatisme.
Fanatisme  keagamaan  yang  diekspresikan  dalam  penguasaan  ruang  publik  (baca: perusakan  tempat  hiburan,  pemukulan  aktivis  HAM,  aksi  demonstrasi  yang  sarat  kepentingan politik  praktis,  serta  tindak  persekusi  terhadap  pihak  yang  berbeda  pendapat),  belakangan  ini dikonstruksi  dengan  varian  sistem  ide  melalui  berbagai  pelabelan,  seperti  kafir,  komunis,  anti- Islam,  liberal,  sesat,  dan  masuk  neraka.  Politik  identitas  “para  pembela  Tuhan”  yang  kerap disertai dengan pelabelan tidak lain merupakan upaya membisukan yang lain. Bentuk pendiaman semacam  ini  sama  halnya  dengan  tidak  mengakui  keberadaan  yang  lain.  Seolah-olah  hanya mereka yang berhak menguasai  ruang publik, dan bebas menyuarakan kemauannya, sementara yang  lain  diperintah  untuk  membisu.  Menurut  hemat  penulis,  kenyataan  seperti  ini  ingin meniadakan jalan dialog, mengabaikan toleransi dan menyempitkan ruang yang mempertemukan di  antara  keberagaman.  Padahal  konsep  ideal  multikulturalisme  adalah  mengakomodasi  segala perbedaan  budaya,  karena  tindak  persekusi  merajalela  sekarang  ini,  maka,  “esensi  dari citizenship yang merupakan co-existence ”, menjadi  tidak berlaku di  bumi pertiwi (priyatmono: 2007).
Telah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  berpenduduk mayoritas  muslim.  Dari  237  juta  jiwa  total  penduduknya  (BPS:  2010),  mereka  yang  memeluk Islam  mencapai  87%,  sementara  Katolik  sebanyak  2,9%,  Kristen  Protestan  (6,9%),  Buddha (0,05%),  Hindu  (1,69%)  dan  Konghucu  (0,13%).  Dari  gambaran  ini,  menjadi  jelas  bahwa penduduk Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Keberagaman agama yang yang menjadi ciri  bagi  bangsa  ini,  mestinya  menjadi  modal  penting  bagi  terciptanya  berbagai  kemajuan. Terlebih  dalam  setiap  agama  mengajarkan  nilai-nilai  kesalehan.  Dalam  Islam,  teks  yang menyebutkan supaya umat muslim berlaku adil (al-Maidah: 8-10), peduli terhadap sesama (al- Maun: 1-7), larangan saling bermusuhan (al-Hujurat: 12), serta merajut kebersamaan (al-Hujurat: 10), sangat ditekankan.
Watak  keberagamaan,  yang  berarti  penuh  dengan  nilai  inklusif,  merupakan  modal penting bagi kekokohan multikulturalisme. Namun, mengapa masyarakat sekarang digandrungi dengan narasi  kebencian yang direproduksi  menjadi  tindakan persekusi.  Orang mencuri sandal dipukuli dan dibakar hingga meninggal dunia; seorang pemuda menulis status di Facebook lalu dipersekusi  oleh  kelompok  yang  mengatasnamakan  agama;  serta  wanita  baik-baik,  dokter, berjilbab, pintar, up date status menanggapi kasus yang menjerat pemimpin Ormas Islam tertentu diancam  melalui  pesan  pendek  dan  komentar  di  media  sosial  secara  bertubi-tubi  hingga  mau dibunuh!
Sebab  itu,  untuk  menyelamatkan  generasi  masa  depan,  maka  penting  mendesakkan kurikulum  pendidikan  yang  berbasiskan  multikulturalisme.  Selama  ini,  memang  telah  ada muatan  materi  yang  mengenalkan  tentang  keberagaman  melalui  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (PPKN),  namun  implementasinya  masih  sebatas  wacana  yang  tetap memunculkan  sikap  toleransi  yang  masih  pasif.  Berbeda  dengan  konsep  pendidikan multikultural,  di  mana  peserta  didik  dikenalkan  tentang  urgensi  perbedaan  lebih  dari  sekedar menghafal  dan  mempelajarinya  melalui  buku  ajar,  tapi  praktik  dan  keteladanan  dari  seluruh stakeholder di sekolah sangat penting untuk mereka adopsi.
Gejala  intoleransi  dan  radikalisasi  keagamaan  yang  semakin  mengkristal,  baik  di lingkungan  peserta  didik  maupun  mahasiswa  (Muthohirin:  2014),  juga  berkontribusi  besar
terhadap  pemahaman  keagamaan  masyarakat  Muslim  yang  semakin  konservatif.  Penyebab  ini salah satunya karena pihak sekolah masih  dinilai kurang dalam implementasi pendidikan yang berbasiskan multikulturalisme.
Salah satu teladan yang cukup baik dalam merealisasikan model pendidikan multikultural adalah  seperti  yang  dicontohkan  Muhammadiyah.  Beberapa  tahun  terakhir,  organisasi  Islam terbesar di Indonesia dalam aspek pendidikannya ini tengah mengembangkan sebuah kurikulum pembelajaran mata kuliah khas bernama Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) Multikultural. Di  antara  beberapa  materinya  memuat  tentang  inklusivisme,  penghargaan  terhadap  kelompok agama berbeda, dan konsep wasathiyyah Islam. AIK Multikultural ini akan diimplementasikan di 6 Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas non Muslim, di antaranya Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Kupang, IKIP  Muhammadiyah  Maumere,  STIKOM  Jayapura,  STKIP  Muhammadiyah  Manokwari,  dan STKIP Muhammadiyah Sorong. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad menjelaskan,  di  kampus-kampus  tersebut  jumlah  mahasiswa  non-muslimnya  mencapai  sekitar 60% - 80% (Arifin & Muthohirin: 2019).

## C. KESIMPULAN
Aksi  persekusi  yang  melibatkan  kelompok  agama  akhir-akhir  ini  sarat  dengan kepentingan  politik  identitas.  FPI,  yang  dalam  hal  ini  banyak  dibincangkan,  mengklaim  diri sebagai  sebuah organisasi  kemasyarakatan  Islam yang ingin diakui paling berani  menyuarakan kepentingan umat Islam. Akibat klaim sepihak itu, ujaran kebencian dan penggunaan kekerasan dianggap benar. Alih-alih ingin mencegah perbuatan yang munkar , tapi justru penghakiman yang dilakukan  menjadi  upaya  untuk  membisukan liyan .  Parahnya,  kondisi  yang  demikian  ini dipertebal  dengan  kesadaran  beragama  masyarakat  yang  dipolitisasi  untuk  kepentingan  politik praktis.  Sangat  wajar  jika  kita  sering  menjumpai  mobilisasi  massa  umat  Islam  dalam  aksi demonstrasi, spanduk bernada ancaman terhadap pemimpin non-Muslim, atau ceramah-ceramah keagamaan yang mengutuk demokrasi dan pemerintahan yang berlindung di bawahnya.
Fenomena  ini  menjelaskan  bahwa  pada  satu  sisi  kesadaran  beragama  umat  Islam Indonesia  mengalami  kebangkitan,  hanya  saja  tidak  diiringi  dengan  kesadaran  kritis  dalam memahami  doktrin  agama  pada  sisi  yang  lain.  Ujaran  kebencian,  mudah  emosional  dan mempersek usi  pihak  yang  berbeda  pendapat  menjadi  “karya”  nyata  yang  dihasilkan  oleh kesadaran masyarakat dalam beragama yang tidak substantif seperti ini. Harusnya, kebangkitan publik  dalam  mengimani  keyakinannya  dapat  diimplementasikan  untuk  kemanfaatan  bersama, membangun  kemajuan  bangsa  dan  agama.  Dengan  demikian,  potret  multikulturalisme  yang menjadi ciri bangsa ini akan senantiasa terjaga.
Pada tahap ini, upaya memikirkan kembali urgensi multikulturalisme sangat diperlukan. Untuk meneguhkan pondasi multikulturalisme itu, satu-satunya cara yaitu dengan mempraktikan berbagai  modal  sosial  (toleransi,  sopan-santun,  dialog,  ramah-tamah,  dan  lainnya)  yang  telah diwariskan  nenek  moyang  bangsa  ini.  Melalui  kesederhanaan  sikap  seperti  inilah  wujud berbangsa  yang  tidak  cinta  terhadap  aksi-aksi  kekerasan  ini  terbentuk.  Namun,  modal  atau semangat  sosial  yang  tinggi  dari  bangsa  ini  tidaklah  cukup  untuk  menuju  kesempurnaan berbangsa  nirkekerasan  jika  negara  mengalami  kelumpuhan  menjalankan  sistem  pemerintahan yang bijak. Dalam hal ini, hendaknya pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan progresif, yang diantaranya dengan memberikan tempat bagi perlindungan hukum dan HAM, menegakkan demokrasi,  dan  mengakomodasi  segala  keberagaman  mulai  etnis,  suku,  budaya,  dan  agama. Kini,  b erbangsa  nirkekerasan  adalah  “lompatan  kuantum”  yang  merefleksikan  terbentuknya peradaban tinggi dalam lanskap berbangsa, bernegara dan beragama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhamad.  2003. Teologi  Pluralis-Multikultural:  Menghargai  Kemajemukan  Menjalin Kebersamaan . Jakarta, Kompas.
Arifin,  Syamsul  dan  Nafik  Muthohirin.  2019.  “The  View  Point  of  the  Young  Intellectual Muhammadiyah  Towards  the  Religious  Minority  Groups  in  Indonesia”, Teosofi  Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam . Volume 9, Nomor 2. (Desember).
Azali,  Kathleen.  2017.  “Fake  News  and  Increased  Persecution  in  Indonesia”, PERSPECTIVE . Number, 16. Singapore, ISEAS-Yusof Ishak Institute (Agustus).
Bruinessen,  Martin  Van.  2011.  “What  Happened  to  the  Smiling  Face  of  Indonesian  Islam? Muslim  Intellectualism  and  the  Conservative  Turn  in  Post- Suharto  Indonesia”,  RSIS Working Paper, No. 222. (6 Januari)
Hasan, Noorhaidi. 2010. “Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan”, Prisma , Vol. 29. Jakarta, LP3ES (Oktober)
Hasan, Noorhaidi dan Abu Bakar, Irfan (ed.). 2011. Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia . Jakarta, CRSC. Hasan,  Noorhaidi.  2008. Laskar  Jihad:  Islam,  Militansi  dan  Pencarian  Identitas  Indonesia Pasca Orde Baru . Jakarta, LP3ES.
Karami,  Jahangir.  “External  Politics  from  the  View  of  Social  Constitutionalism” Journal  of Strategy , No. 31. Spring
Kymlica,  Will.  2002.  “Kewargaan  Multikultural:  Teori  Liberal  Mengenai  Hak - hak  Minoritas”. Jakarta, LP3ES. Latif, Yudi. 2017. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktulitas Pancasila . Cet ke- 6. Jakarta, Gramedia.
Liddle, William R. 1996. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation”, The Journal of Asian Studies . Vol. 55, No. 3 (Agustus)
Lorraine V, Aragon. 1994. “Multiculturalism: More Lessons From Indonesia”. Cultural Survival Magazine (Juni) Muthohirin, Nafi’ . 2014. Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Aktivis Islam Kampus . Jakarta, IndoStrategi.
_______________.2015.  “Radikalisme  Islam  dan  Pergerakannya  di  Media  Sosial”,  Jurnal AFKARUNA-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 240-259.
Parekh,  Bikhu.  2000. Rethinking  Multiculturalism:  Cultural  Diversity  and  Political  Theory . London, SAGE Publication.
Ricklefs, M.C. 2013. Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang . Jakarta, Serambi. Syafii  Maarif,  Ahmad.  2009. Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:  Sebuah Refleksi Sejarah . Jakarta, Mizan.
Wasino. 2013. “Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism”, Paramita , Vol. 23. No. 2 (Juli) Wilson,  Chris.  2008. Ethno-Religious  Violence  in  Indonesia:  From  Soil  to  God .  New  York, Routledge.