## KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KERANG HIJAU DI KALIBARU JAKARTA UTARA
Nendah Kurniasari 1 , Arif Satria 2 dan Said Rusli 2
1 Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159 E-mail: nendah_k04@yahoo.co.id 2 Dosen Fakultas Ekologi Manusia Pertanian Bogor
Diterima 16 Februari 2012 - Disetujui 3 Desember 2012

## ABSTRAK
Sebagai entitas usaha yang memanfaatkan sumberdaya pesisir yang bersifat common property resources , pembudidaya dan pengolah kerang hijau harus berhadapan dengan berbagai pelaku yang mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap wilayah pesisir yang sama. Kondisi ini memunculkan berbagai  potensi  konflik  terkait  dengan  pengaturan  peruntukan  wilayah  dan  kewenangan  dalam pengelolaan  sumberdaya  pesisir.  Penelitian  ini  berupaya  untuk  menganalisis  eksistensi  konflik  dan strategi  penyelesaian  konflik  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  sumberdaya  kerang  hijau  di  Kalibaru Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil kasus di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara. Analisa data dilakukan mengacu pada teori struktural fungsional dan teori konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber potensi konflik berawal dari perbedaan pemaknaan antar pihak yang berkonflik, serta penegakkan aturan yang tidak semestinya. Jenis konflik terdiri dari konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah dan konflik ekologi yang terjadi antara pembudidaya dan pengolah kerang hijau dengan nelayan, pemerintah dan pihak industri. Penyelesaian konflik cenderung dapat diselesaikan dengan cepat secara kekeluargaan jika yang berkonflik merupakan pengguna perairan secara langsung yang memahami kesepakatan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Namun demikian konflik ini pun mempunyai dampak positif yaitu menumbuhkan kesadaran pembudidaya dan pengolah kerang hijau untuk berkelompok, mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu yang berkembang selama ini, serta membimbing kepada aliansi antar kelompok yang berkepentingan.
Kata kunci: konflik, wilayah pesisir, kerang hijau
Abstract: Conflicts and Potential Conflicts in Resource Management of Perna Viridis in Kalibaru, North Jakarta. By: Nendah Kurnisari, Arif Satria and Said Rusli.
As an Business entity that utilizes coastal resources which are common property resources, fishers and perna viridis farmers have to deal with various actors who have different interested in the same coastal areas. This condition raises many potential conflict associated with the setting of designated territory and authority in managing the coastal resources. This research tried to analyze the existence of the conflict and its solving strategies in the management of Perna viridis in Kalibaru, North Jakarta. This research was using a qualitative research methods in the village Kalibaru, Cilincing district, North Jakarta Municipality. Analysis data were refered to the structural-functional theory and theory of conflict. Results showed that sources of the conflict were originated from the differences in interpreting of the conflicting parties, as well as the enforcing the improper rules. Types of conflict consisted of the conflict of authority, territory and ecology that occur between farmers and Perna viridis processor with fishers, government and industry. The conflict tend, to be resolved quickly, especially those who directly used water resource understanding the existing local agreement. The conflict, however, has had a positive impact on raise awareness among
farmers and Perna viridis processor to accelerate the completion of growing issues and lead to alliances between interest groups.
Keywords: conflict, coastal area, perna viridis

## PENDAHULUAN
Kerang  hijau  merupakan  komoditi yang banyak diusahakan di wilayah perairan teluk Jakarta. Pada tahun 2009 di Kecamatan Cilincing tercatat sejumlah 1.626 orang yang terlibat  dalam  usaha  pembudidayaan  dan pengolahan kerang hijau (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta, 2010). Salah satu sentra kegiatan tersebut adalah Desa Kalibaru Kecamatan Cilincing. Kondisi ini selain ditunjang oleh kondisi perairan teluk Jakarta yang kaya akan fitoplankton sebagai unsur hara bagi perkembangbiakan kerang hijau  juga  ditunjang  oleh  kondisi  geografis yang strategis serta pelaksanaan aturan-turan formal yang belum mengikat.
Posisi  pesisir  Kalibaru  yang  strategis baik  ditinjau  dari  aspek  geografis  maupun ekonomi  menjadikan  banyak  masyarakat tertarik untuk menetap di wilayah ini. Selain para pembudidaya dan pengolah kerang hijau yang  memanfaatkan  wilayah  ini  terdapat nelayan tangkap, pengolah ikan asin, pencari kepiting, penjual besi tua yang berasal dari bongkaran kapal-kapal yang telah rusak, dll. Perairan Kalibaru pun merupakan jalur lintasan bagi kapal-kapal besar yang akan berlabuh dan  berlayar  dari  Pelabuhan  Internasional Tanjungpriok. Kondisi ini tentunya merupakan pembatas  bagi  para  pembudidaya  kerang hijau  sehubungan  dengan  alat  tangkapnya yang bersifat menetap sehingga menghalangi perahu  nelayan  mapun  kapal-kapal  besar untuk melintas.
Selain dimanfaatkan secara langsung, perairan  teluk  Jakarta  merupakan  tempat pembuangan limbah industri. Limbah yang dibuang ke perairan Teluk tidak melalui teknik pengolahan limbah yang semestinya, akibatnya kontaminasi kandungan tercemar di perairan ini  semakin  meningkat  dan  berada  di  atas ambang  toleransi.  Sementara  itu,  kerang merupakan  hewan  yang  bersifat  menetap
dan filter feeder sehingga kondisi laut yang tercemar berdampak buruk terhadap kualitas kerang dari daerah tersebut.
Kondisi ini merupakan potensi konflik kepentingan antara pembudidaya kerang hijau dengan  pemanfaat  laut  yang  lain.  Konflik muncul jika batas-batas untuk mengakses atau hak-hak dalam penggunaan sumberdaya tidak ditegakkan  sementara  ada  tuntutan  untuk menjaga keberlanjutan ekosistem atau dengan pengguna lain yang mengarah pada terjadinya konflik dan degradasi lingkungan (Grima dan Berkes, 1989).
Permasalahan ini juga muncul dipicu oleh lemahnya kerangka hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan. Sebagai contoh, adanya Undang- Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak diikuti oleh penegakan konsekuensi atas pelanggaran peraturan perundangan tersebut. Akibatnya, terdapat pihak pemanfaat yang dirugikan, yang dalam konteks ini adalah pembudidaya dan pengolah kerang hijau.
Berdasarkan  kondisi  diatas,  maka penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi konflik dan strategi penyelesaian konflik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi perumusan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang lebih memperhatikan kondisi faktual di masyarakat.

## METODOLOGI
Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2010 di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara dengan pertimbangan bahwa banyak pihak yang mempunyai kepentingan atau memanfaatkan daerah  pesisir  di  wilayah  tersebut  sehingga berpotensi menimbulkan konflik.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  metode studi kasus. Penentuan metode ini merujuk pada penjelasan Babbie (2004) bahwa Social researchers often speak of case studies, which focus attention on one or few instances of some social phenomenon, such as a village, a familly, or a juvenile gang. Penelitian ini fokus terhadap fenomena yang terjadi pada komunitas pembudidaya dan pengolah kerang hijau  yang  berada  di  Kelurahan  Kalibaru Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara.
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Data primer menyangkut jenis konflik, persepsi masyarakat terhadap konflik, aturan pengelolaan sumberdaya berupa kesepakatan lokal. Sedangkan studi literatur dimaksudkan untuk mencari data mengenai perkembangan usaha budidaya dan pengolahan kerang hijau serta teorisasi konflik.
Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang selanjutnya dari informan kunci dapat diketahui para informan lain dan para responden  yang  lebih  bisa  menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci  tersebut  adalah  petugas  kelurahan Kalibaru, sedangkan informan lain adalah Suku Dinas  Peternakan,  Perikanan  dan  Kelautan Jakarta Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI Jakarta, Ketua RT, Ketua RW serta pemuka  masyarakat  Kalibaru.  Responden yang diwawancarai berjumlah 39 orang yang terdiri dari 8 orang pembudidaya kerang, 8 orang pengolah kerang, 7 orang merangkap sebagai pembudidaya dan pengolah, 8 orang nelayan tradisional, 3 orang nelayan bagan apung dan 1 orang pengumpul kerang dan 4 orang masyarakat sekitar yang tidak bermata pencaharian dari sumberdaya laut dan pesisir.
Analisis  data  dilakukan  berdasarkan kerangka  analisis  yang  dikemukakan  Lewis A  Coser  (Poloma,  1979)  yang  menyatukan kedua  pendekatan  yaitu  teori  struktural fungsional  dan  teori  konflik.  Menurutnya, beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dari konsensus, suatu proses yang
ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural, tetapi Coser juga menunjukkan pada proses lain yaitu konflik sosial. Jadi dalam hal ini Coser mencoba menerapkan pendekatan struktural fungsional untuk melihat bagaimana struktural pelaku konflik tersebut terbentuk serta untuk melihat dampak dari konflik, sementara untuk melihat sumber dan proses konflik lebih banyak didekati dengan teori konflik neo marxis. Teori konflik neomarxis lebih memandang bahwa konflik tidak semata-mata karena perbedaan kelas berdasarkan penguasaan kapital, namun juga lebih memusatkan pada unsur psikologis, dimana perbedaan idea yang dimiliki seseorang lebih berperan dari pada kondisi fisiknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi  Konflik:  Sumber,  Jenis  dan  Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik
Konflik yang paling menonjol di wilayah pesisir  Kalibaru  adalah  konflik  perebutan ”ruang”,  baik  ”ruang”  dalam  pengertian sesungguhnya yaitu wilayah pesisir dimana komunitas pembudidaya dan pengolah kerang bersama komunitas lain melakukan aktivitas ekonominya maupun ”ruang” dalam pengertian abstrak  yaitu  ruang  bagi  seseorang  dalam wilayah  yang  tidak  nyata,  misalnya  dalam proses  pembuatan  rencana  pengelolaan wilayah tersebut. Dominansi, kewenangan, idea-idea, berada pada wilayah ruang abstrak. Lefebvre dalam Ritzer dan Goodman (2008) seorang  tokoh  neo  marxis  mengistilahkan ruang sesungguhnya itu sebagai ruang absolut , sementara ruang yang lebih abstrak dinamakan ruang abstrak . Menurutnya, ruang abstrak merupakan alat untuk memperoleh kekuasaan atas ruang absolut.
Berdasarkan hal tersebut, maka konflik yang  terjadi  pada  ruang  abstrak  di  pesisir Kalibaru  menyangkut  konflik  pemaknaan dan konflik kewenangan, sementara konflik yang terjadi pada ruang absolut yaitu konflik perebutan  wilayah  pesisir  dan  konflik lingkungan hidup. Keempat konflik ini saling berhubungan dan menjadi salah satu faktor penyebab  munculnya  konflik  yang  lain.
Gambar  1  menunjukkan  hubungan  antara ke  empat  jenis  konflik  yang  terjadi  di pesisir  Kalibaru  berkaitan  dengan  aktivitas pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau.
konflik  kewenangan  atau  ketidaktahuan nelayan  terhadap  aturan  yang  ada  namun juga terdapat faktor yang lain yaitu semakin sempitnya jalur pelayaran akibat adanya bagan yang tidak sesuai aturan.
Konflik pemaknaan menjadi salah satu faktor penyebab dari setiap konflik yang terjadi, karena pada dasarnya orang mempunyai alasan atau pembenaran tersendiri terhadap setiap tindakan  yang  mereka  lakukan.  Perbedaan pemaknaan  ini  cenderung  dapat  mudah untuk disamakan atau diselesaikan bila yang berkonflik mempunyai posisi yang sama, namun akan sulit diselesaikan bila pihak yang berkonflik berada pada status yang berbeda atau merasa pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan pihak lawan. Konflik antara perintah dengan komunitas pembudidaya dan pengolah kerang akan  lebih  sulit  diselesaikan  dibandingkan dengan konflik yang terjadi antara pembudidaya kerang dengan nelayan.
Pembahasan  mengenai  jenis  konflik dan pelaku-pelaku yang terlibat didalamnya dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah dan konflik lingkungan hidup, sedangkan konflik pemaknaan akan dibahas dalam ketiga jenis konflik tersebut.
Keterangan: = ruang abstrak                                                    = garis pengaruh langsung = ruang absolut = garis pengaruh tak langsung Konflik Pemaknaan/ conflict of meanings Konflik kewenangan/ authority conflict Konflik Lingkungan Hidup/ ecological conflict Konflik Perebutan Wilayah/ territory dispute Gambar 1. Hubungan Antar Konflik di Wilayah Pesisir Kalibaru.
Figure  1. . Relationships  With  Conflicts  in Coastal Areas Kalibaru.
Gambar 2. Konflik dan Potensi Konflik Antara Pembudidaya dan Pengolah Kerang Hijau dengan
Pelaku Lain.
Figure 2.  Conflict and Potential Conflict Between Cultivator And Processor of Green Mussels (Perna Viridis) With Other Agents.
Gambar di atas menunjukkan hubungan antara  ke  empat  jenis  konflik  yang  saling mempengaruhi.  Konflik  yang  satu  bukan menjadi penyebab tunggal terjadinya konflik yang lain, namun hanya sebagai salah satu faktor  pendorong  munculnya  konflik  yang lain. Konflik perebutan wilayah pesisir antara nelayan dan pembudidaya misalnya, tidak hanya disebabkan  karena  tidak  terselesaikannya
.
Keterangan: a   =  konflik pemaknaan ( conflict of meanings )
b   =  konflik kewenangan
( authority conflict )
c   =  konflik perebutan wilayah
territory dispute
d   =  konflik lingkungan hidup ( ecological conflict ) Nelayan/ fisherman Pemerintah/ goverment Industri/ industry Pembudidaya Kerang Hijau / mussels cultivator Pengolah Kerang Hijau/ mussels processor a,c a,c a,d a,d c a,b,c a,b,c (Territory dispute)

## a.  Konflik kewenangan
Konflik kewenangan
terhadap pengelolaan wilayah pesisir Kalibaru terjadi antara pemerintah dan komunitas pembudidaya dan  pengolah  kerang  hijau.  Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir. Konflik ini disebabkan oleh tidak selarasnya aturan formal dengan kesepakatan lokal  yang  dibuat  oleh  masyarakat.  Konflik ini  berawal  dari  perbedaan  pemaknaan terhadap  pemilikan  wilayah  pesisir.  Dalam kasus di Kalibaru, dapat dikatakan bahwa konflik kewenangan merupakan wujud kongkrit dari konflik pemaknaan yang bersifat abstrak.
Pemaknaan  tersebut  erat  kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing- masing  pihak  yang  berkonflik.  Masyarakat memaknai laut dan wilayah sebagai wilayah pemberian  Tuhan  untuk  semua  umatNya, sehingga wilayah ini merupakan milik bersama yang  dapat  dimanfaatkan  bersama  sesuai dengan  kesepakatan-kesepakatan  yang telah  mereka  buat  bersama.  Kesepakatan tersebut telah menjadi aturan yang ditaati oleh masyarakat secara turun-temurun. Wilayah selama ini mereka tempati merupakan warisan dari nenek moyang yang lebih dulu menempati wilayah tersebut sebelum peraturan-peraturan pemerintah dibuat.
Sementara pemerintah sebagai pemegang kewenangan secara yuridis formal untuk  mengatur  pengelolaan  sumberdaya, memaknai laut dan pesisir sebagai wilayah dimana pengelolaannya menjadi otoritasnya dan masyarakat sebagai warga negara yang baik harus patuh pada semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Melihat kondisi wilayah pesisir Kalibaru sekarang ini, khususnya untuk wilayah yang  didominasi  oleh  kerang  hijau  terlihat sangat memprihatinkan terutama dari segi tata ruang dan sanitasi, menjadi sebuah kewajaran munculnya sebuah pemikiran bahwa sistem pengelolan  yang  selama  ini  dilakukan  oleh masyarakat tidak mampu menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pemerintah harus mengambil alih kewenangan atas pengelolaan wilayah tersebut. Konflik terjadi bila aktualisasi
pemaknaan yang dimiliki pemerintah tidak selaras dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada pada tingkat masyarakat.
Meskipun  pada  kondisi  sekarang masyarakat  Kalibaru  masih  hidup  dalam ruang pemaknaan mereka, namun pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan daerahnya secara  perlahan  mencoba  menancapkan dominansinya. Pemerintah berupaya untuk menyamakan  ‘makna’  yang  dimiliki  oleh masyarakat  tersebut  dengan  memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bertemakan “penyadaran”  kepada  masyarakat  lokal. Upaya penyadaran ini lebih digiring kepada pemaknaan  pesisir  menurut  pemerintah. Foucault  (2002)  menguraikan  bagaimana pengetahuan  membentuk  kekuasaan  atas wilayah geografis. Menurutnya, pengetahuan berfungsi sebagai sebuah bentuk kekuasaan dan sekaligus menyebarkan efek-efek kekuasaan tersebut. Pengetahuan bisa berwujud dalam penggunaan  bahasa.  Pembentukan  UU pengelolaan pesisir yang banyak memuat kata “peran  serta  masyarakat”  seolah  memberi kesan bahwa konsesus pengelolaan wilayah dibuat  secara  bersama  antara  pemerintah dan masyarakat padahal jika dicermati lebih dalam maka makna “peran serta” tersebut sangat terbatas.
Kasus ini menunjukkan kebenaran dari analisis Foucault bahwa ada problematika dalam bentuk  modern  pengetahuan,  rasionalitas, institusi sosial, dan subyektivitas. Semua itu, menurutnya terkesan given and natural, tetapi dalam faktanya semua itu adalah “serombongan konstruk sosiokultural tentang kekuasaan dan dominasi” yang pada akhirnya pengetahuan telah  dimanipulasi  untuk  melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal.

## b.  Konflik perebutan wilayah pesisir
Konflik pemaknaan tidak hanya menjadi pemicu terjadinya konflik kewenangan antara masyarakat pesisir dengan pemerintah, namun juga menjadi pemicu konflik antar pengguna pesisir yang berujung pada konflik perebutan wilayah  yaitu  antara  pembudidaya  kerang dengan nelayan atau antara nelayan dengan
pengolah  kerang.  Namun  demikian  konflik perebutan  wilayah  ini  relatif  lebih  mudah diselesaikan  karena  sebagian  besar  telah tertuang  dalam  kesepakatan-kesepakatan bersama  yang  telah  berlaku  secara  turun temurun.
Konflik  antara  pembudidaya  kerang hijau dengan nelayan terjadi hanya seputar kerusakan  bagan  kerang  akibat  tertabrak oleh  perahu  nelayan.  Namun  hal  ini  bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan dengan konsekuensi nelayan harus mengganti kerusakan  tersebut.  Kesadaran  nelayan tersebut  didasari  oleh  pengetahuan  lokal masyarakat setempat bahwa laut merupakan wilayah  “milik  bersama”  sehingga  orang bebas  memanfaatkannya  dengan  prinsip saling  menghargai  usaha  masing-masing, serta  masih  luasnya  wilayah  laut  yang bisa  dilewati  tanpa  harus  melalui  wilayah dimana  bagan  ditancapkan.  Pencapaian kesepakatan akan lebih alot bila nelayan yang menabrak bagan adalah nelayan andon karena menurut  nelayan  ini  laut  adalah  wilayah bebas  sehingga  kesalahan  bukan  karena perahu  tapi  karena  bagan  yang  tidak beraturan. Namun posisi mereka yang hanya pendatang  menyebabkan  mereka  tidak mempunyai  posisi  untuk  melawan  aturan setempat.  Biasanya  ganti  rugi  disepakati dengan  mempertimbangkan  kemampuan nelayan juga. Intensitas konflik cenderung akan  semakin  meningkat  di  masa  yang akan  datang  jika  jumlah  bagan  semakin banyak dan mendominasi wilayah perairan pesisir,  sehingga  tidak  ada  ruang  bagi perahu untuk melalui wilayah ini. Dengan demikian, masyarakat harus segera membuat kesepakatan baru.
Potensi  konflik  perebutan  wilayah pun  terjadi  antara  pengolah  kerang  dan nelayan.  Konflik  ini  berkaitan  dengan penguasaan wilayah daratan oleh pengolah kerang  hijau  dan  melekatnya  hak  pada pemilik daratan tersebut untuk mereklamasi wilayah  laut.  Kondisi  ini  membuat  akses nelayan  terhadap  pesisir  dan  laut  menjadi terbatas.

## c.  Konflik Lingkungan Hidup
Konflik-konflik yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian memicu munculnya permasalahan lain  yaitu  konflik  lingkungan  hidup.  Tarik menarik  kepentingan  antara  pembudidaya dan  nelayan  yang  membutuhkan  perairan laut yang bebas pencemaran dengan pihak industri  yang  membutuhkan  laut  sebagai sarana  penetralisir  limbah  namun  tanpa melalui mekanisme pengolahan limbah yang dianjurkan telah menimbulkan permasalahan lingkungan yang akut di perairan teluk Jakarta.
Konflik  bermula  karena  masyarakat pembudidaya  kerang  hijau  merasa  bahwa limbah pembuangan pabrik telah mencemari perairan  sehingga  produktivitas  kerang mereka menurun drastis. Pada Tahun 2005, bentuk  kekesalan  warga  dilakukan  melalui demonstrasi  ke  kantor  Walikota  dengan tuntutan ganti rugi dan penertiban limbah. Menurut beberapa pembudidaya, sebagian pembudidaya telah menerima ganti rugi sebesar satu juta rupiah, namun pemberian ganti rugi ini  telah  dihentikan  padahal  belum  semua pembudidaya mendapatkannya.
Ketika diajukan pertanyaan, bagaimana jika suatu hari tidak bisa berbudidaya kerang lagi karena laut sudah demikian tercemar? Para  pembudidaya  dan  pengolah  kerang hijau  berpendapat  serupa  yaitu  menuntut pertanggungjawaban  pihak  industri  dan pemerintah. Jika hal ini terus berlangsung, tidak  menutup  kemungkinan  demonstrasi serupa  pada  tahun  2005  atau  aksi  kolektif yang lain akan kembali berlangsung.
Menurunnya  jumlah  kerang  hijau akibat  pencemaran  tersebut  berdampak pada  menurunnya  produktivitas  pengolah, pemasar, dan para buruh yang terlibat dalam usaha kerang pasca panen. Padahal, usaha pasca panen ini melibatkan ribuan orang yang hidupnya sangat tergantung pada usaha ini.
Sulit mengurai pihak industri mana yang terlibat dalam pencemaran teluk Jakarta, karena selain pabrik-pabrik besar yang terdapat di sekitar  teluk  Jakarta,  Teluk  Jakarta  pun merupakan muara dari 13 Sungai yang tidak
menutup kemungkinan industri-industri yang terdapat di kawasan sekitar daerah aliran sungai pun  memanfaatkan  aliran  sungai  tersebut untuk membuang limbangnya tanpa melalui pengolahan limbah terlebih dahulu. Kondisi ini diperparah dengan tidak ditegakkannya pengawasan terhadap mekanisme pengelolaan limbah  kepada  semua  pihak  industri  baik yang berskala besar maupun yang berskala rumahan.  Timbulnya  masalah  lingkungan dikarenakan tidak adanya kebijakan politik yang  secara  tegas  dan  jelas  menempatkan kedudukan  strategis  sumberdaya  kelautan dan  pesisir  sebagai  entitas  pembangunan nasional (Kusnadi, 2006).

## Strategi Penyelesaian Konflik
Beberapa konflik cenderung mempunyai fungsi  bila  dapat  diselesaikan  dengan  baik berdasarkan mekanisme penyelesaian konflik  yang  tertuang  dalam  kesepakatan lokal  yang  telah  menjadi  aturan  bersama dalam masyarakat. Sementara konfik menjadi disfungsional  ketika  penyelesaian  konflik tidak  diatur  dalam  kesepakatan  bersama, sehingga  sulit  membuat  konsensus  antara pihak-pihak  yang  berkonflik.  Konflik  yang bersifat disfungsional di Kalibaru terjadi antara komunitas pembudidaya kerang hijau yang memerlukan  wilayah  perairan  pesisir  yang bebas  pencemaran  dengan  pihak  industri yang menggunakan perairan pesisir sebagai sarana untuk membuang limbahnya. Perebutan wilayah ini menimbulkan konflik baru yaitu konflik lingkungan hidup.
Konflik yang terjadi antar pelaku yang mempunyai  kepentingan  terhadap  pesisir Kalibaru  diselesaikan  dengan  cara  yang berbeda-beda  berdasarkan  pelaku  yang berkonflik dan permasalahan yang terjadi.

## a.  Penyelesaian Konflik Kewenangan
Konflik  ini  berkaitan  erat  dengan pelaksanaan  kesepakatan  lokal  yang tidak  selaras  dengan  peraturan  formal. Bertahannya  aktivitas  pembudidayaan  dan pengolahan kerang hijau di wilayah Kalibaru
bukan karena telah terjalinnya keselarasan antara  kesepakatan  lokal  dan  kebijakan formal,  namun  pemerintah  sementara  ini membiarkan  masyarakat  hidup  dalam  tata aturan kesepakatan lokal untuk menghindari potensi konflik yang akan terjadi jika aturan formal diterapkan.
Mencermati  dasar  kebijakan  yang dilakukan  pemerintah  dalam  penyelesaian konflik  seperti  ini,  maka  dapat  dikatakan bahwa  pemerintah  sedang  menyelesaikan konflik dengan cara menarik konflik ke dalam perundang-undangan yang dibuat kemudian oleh  pemerintah.  Berdasarkan  perundang- undangan yang ada, pembudidaya dan pengolah kerang  hijau  sudah  tidak  dapat  melakukan aktivitas  usaha  kerangnya  karena  kerang di  perairan  tersebut  sudah  tercemar.  Oleh karenanya, pemerintah merencanakan adanya relokasi bagi masyarakat ke daerah dimana perairannya  masih  baik  atau  melakukan alih  mata  pencaharian.  Namun  demikian, pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan aturan tersebut karena belum adanya konsep yang jelas mengenai program reposisi aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonominya.

## b.  Penyelesaian konflik perebutan wilayah
Penyelesaian konflik antar pelaku baik antara  pembudidaya  dan  pengolah  kerang hijau dengan pelaku lain yang memanfaatkan sumberdaya  secara  langsung  (nelayan) dilakukan secara kekeluargaan. Contoh kasus rusaknya  bagan  karena  tertabrak  perahu nelayan cukup diselesaikan dengan cara pihak nelayan membayar sejumlah uang ganti rugi kerusakan kepada pemilik bagan.
Hubungan
antara
komunitas pembudidaya  kerang  dan  pengolah  kerang dengan  komunitas  nelayan  terlihat  lebih harmonis setelah adanya HKBNPK (Himpunan Keluarga  Besar  Nelayan  Pesisir  Kalibaru). Anggota HKBNPK berasal dari berbagai profesi di bidang hasil laut yaitu nelayan bagan tancap, nelayan bagan apung, peternak kerang ataupun pengolah kerang. Organisasi ini didirikan atas
dasar rasa saling berbagi antar anggota, dan untuk anggota yang bersangkutan bisa dijadikan semacam asuransi. Ketika ada anggota yang terkena musibah misalnya sakit maka HKBNPK akan memberikan sejumlah uang bagi biaya pengobatan. Begitu pun pada waktu musim paceklik tiba maka HKBNPK akan memberikan sejumlah bantuan yang besarnya disepakati bersama. Masing-masing anggota membayar iuran sejumlah Rp. 10.000/orang pada setiap bulannya.
Organisasi ini pun sering menyalurkan bantuan-bantuan  dari  pihak-pihak  yang berempati terhadap warga pesisir Kalibaru ketika  musim  Paceklik  tiba.  HKBNPK  ini diharapkan  mampu  ikut  bagian  dalam menciptakan  kerukunan  hidup  baik  antara peduduk  yang  memiliki  berbagai  profesi maupun  sebagai  perekat  kepedulian  antar berbagai kelas yang terdapat di wilayah Kalibaru ini, sehingga harmonisasi dapat diwujudkan dan posisi masyarakat lokal dalam berbagai kebijakan  khususnya  dalam  pengelolaan sumberdaya pesisir dapat diperhitungkan.

## c.  Penyelesaian konflik lingkungan hidup
Konflik yang terjadi antara pembudidaya dan  pengolah  kerang  hijau  dengan  pihak industri merupakan potensi konflik yang akan berulang bila aturan formal yang ada tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Potensi konflik ini berkaitan erat dengan pengaruh limbah industri terhadap produktivitas kerang hijau. Potensi konflik tersebut akan menjadi konflik  yang  tajam  bila  kerang  yang  mati mencapai 100 persen. Kasus yang terjadi pada tahun 2005 ketika kerang hijau di perairan teluk Jakarta mati semua, para pembudidaya melakukan aksi demonstrasi kepada industri- industri  yang  berada  di  kawasan  tersebut melalui Walikota. Namun cara tersebut sudah dianggap  tidak  efektif  karena  tidak  semua pembudidaya  yang  mengalami  kerugian mendapatkan ganti rugi.
Seringnya konflik yang terjadi antara pembudidaya  dan  pengolah  kerang  hijau dengan  pihak  industri  menumbuhkan kesadaran diantara pembudidaya dan pengolah
kerang  hijau  untuk  membentuk  kelompok tersendiri yang beranggotakan pembudidaya dan pengolah kerang hijau. Pada saat penelitian ini dilaksanakan, upaya kearah pembentukan kelompok sudah sampai kepada rekapitulasi calon  anggota.  Melalui  kelompok  ini  para pembudidaya  dan  pengolah  kerang  hijau berharap  mempunyai  kekuatan  ketika  ada permasalahan.
Ecological  conflict ini  merupakan permasalahan yang sulit diselesaikan karena tidak  hanya  menyangkut  pelaku  disekitar kawasan  pesisir  namun  juga  menyangkut pelaku-pelaku  di  daerah-daerah  sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Oleh karena itu penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas departemen dan lintas sektoral yang tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Sumber  konflik  dalam  aktivitas pembudidayaan dan pengolahan kerang hijau di Kalibaru berawal dari perbedaan pemaknaan antar pihak yang berkonflik, serta penegakkan aturan  yang  belum  semestinya.  Kondisi  ini didorong oleh belum adanya konsep yang jelas untuk mengantisipasi dampak dari penegakan aturan yang dibuat. Jenis konflik terdiri dari konflik kewenangan, konflik perebutan wilayah dan konflik ekologi. Konflik ini mengakibatkan terjadinya  ketegangan  antara  pelaku  dan mengakibatkan  komunitas  pembudidaya dan  pengolah  kerang  hijau  berada  pada ketidakpastian atas hidup dan penghidupannya. Namun demikian konflik ini pun mempunyai dampak positif yaitu menumbuhkan kesadaran pada pembudidaya dan pengolah kerang hijau untuk berkelompok, mempercepat terjadinya penyelesaian atas isu-isu yang berkembang selama ini, serta membimbing kepada aliansi antar kelompok yang berkepentingan.
Konsep  yang  digagas  Satria  (2009) sepertinya dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengelola konflik dan menekan potensi konflik yang terjadi di wilayah teluk Jakarta. Satria menawarkan beberapa agenda pada aras mikro untuk mengantisipasi
konflik  nelayan  yaitu  pengukuhan  model sumberdaya berbasis masyarakat, penguatan organisasi nelayan, kerjasama lintas daerah, dan pemberdayaan nelayan. Berdasarkan hal tersebut,  maka  perlu  dibentuk  organisasi pembudidaya  dan  pengolah  kerang  hijau, serta  perlu  dibuat  model  reposisi  aktivitas pembudidaya  dan  pengolah  kerang  hijau berdasarkan  aspirasi  dan  kondisi  sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Sementara pada aras makro, pengelolaan sumberdaya laut memerlukan kerangka hukum yang jelas dengan  implementasi  yang  tegas  dengan berdasarkan  keberpihakan  utuh  terhadap kepentingan masyarakat. Salah satu contoh adalah Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001  tentang  pengelolaan  kualitas  air  dan pengendalian pencemaran air harus ditegakkan dengan menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran atas aturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  1997.  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .
______. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No  82  Tahun  2001  tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
Kerang Hijau di Teluk Jakarta. Dinas Peternakan, Perikanan  dan  Kelautan  DKI  Jakarta. Jakarta.
Babbie, E. 2004. The Practice of Social Research . Thomson Wadsworth. USA. Baedhowi. 2001. Studi Kasus dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial oleh Salim, Agus (ed.). PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
______.  2010.  Kajian  Eksistensi  Budidaya
Foucault,  M.  2002. Power/Knowledge: Wawancara Pilihan dan Tulisan-tulisan Lain 1972-1977 . Bentang Budaya. Yogyakarta.
Grima dan Berkes, F. 1989. Common Property Resources: Ecology and community-based Sustainable  development .  Belhaven
Press.  London.
Kusnadi. 2006. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam. LKiS Yogyakarta.
Poloma, M. M. 1979. Sosiologi Kontemporer . PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Ritzer,  G.  dan  D.  J.  Goodman,  2008. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial Postmodern . Kreasi Wacana. Yogyakarta. Satria, A. 2009. Ekologi Politik Nelayan . LKIS.
Yogyakarta.