INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14041-14055 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pembuangan Limbah Industri Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

## Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Annisa Vanka Atalarik 1 ✉ , Rr. Dijan Widijowati 2 , Ika Dewi Sartika Saimima 3
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: annisavanka92@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  pertanggungjawaban  pidana pengelolaan  dan  pembuangan  limbah  yang  dilakukan  tanpa  izin    dan  mengkaji  dan  menganalisa penerapan  pidana  penjara  dan  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku  pembuangan  limbah tanpa izin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketentuan yurisprudensi Putusan  MA  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010,  seakan  menjadi  celah  hukum  bagi  oknum-oknum  lainnya untuk  memanfaatkan  yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010 tersebut untuk lolos dari pertanggungjawaban pidana. Sudah selayaknya, terhadap perusahaan yang melakukan  pengelolaan  maupun  pembuangan  limbah  B3,  yang  tidak  dikelola  maupun  diolah berdasarkan  standar  pengelolaan  maupun  pembuangan  limbah  B3  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak, mulai dari denda yang besar, pencabutan izin usaha, penutupan usaha, sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh  pihak  yang  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  maupun  pembuangan  limbah  B3  yang dilakukan secara melawan hukum.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lingkungan Hidup, dan Dumping Limbah

## Abstract
This study aims to review and analyze the criminal liability for unpermitted waste management and disposal and to review and analyze the application of imprisonment and criminal liability for offenders of  unpermitted  waste  disposal.  This  study  uses  normative  juridical  research  with  secondary  data comprising  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The  research  results  show  that  the provisions of Supreme Court Jurisprudence Decision Number 862/K/Pid.Sus/2010 seem to create a legal loophole for other individuals to exploit this jurisprudence to evade criminal liability. Companies that  manage  or  dispose  of  hazardous  waste  (B3)  without  following  the  management  or  disposal standards as regulated in Law Number 32 of 2009 should receive appropriate sanctions, ranging from large  fines,  revocation  of  business  licenses, closure  of  business  operations,  to  imprisonment for  all parties responsible for the illegal management or disposal of hazardous waste (B3).
Keywords: Criminal Act, Environment, and Waste Dumping

## PENDAHULUAN
Pembangunan dalam perjalanannya memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus untuk menaikkan mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Namun, hal  ini berimplikasi  pada  degradasi  dan  polusi  lingkungan,  yang  dapat  mengakibatkan kerusakan signifikan pada kerangka dasar ekosistem yang menopang kehidupan. Akibatnya, perusakan  dan  pencemaran  lingkungan  dapat  menimbulkan  beban  sosial,  yang  pada akhirnya mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk berbagi biaya restorasi.
Eksploitasi  yang  berlebihan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam  terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat mengakibatkan perubahan dan  penurunan  mutu  kualitas  lingkungan  yang  sangat  besar  belum  lagi  konflik  sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (Aditya, 2016).
Abdurrahman  mengkategorikan  pencemaran  lingkungan  ke  dalam  banyak  jenis berdasarkan berat dan ringannya antara lain (2019) :
1. Polusi kronis, yang mengacu pada polusi yang muncul secara bertahap dan memiliki dampak yang lambat berubah dan tahan lama.
2. Syok atau  pencemaran lingkungan  akut mengacu  pada terjadinya kontaminasi yang cepat dan parah, biasanya akibat kecelakaan.
3. Berbahaya  mengacu  pada  polusi  yang  menyebabkan  kerusakan  biologis  yang signifikan, menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia dan organisme lain karena adanya bahan kimia radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetik.
4. Katastrofis atau bencana mengacu pada pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kematian luas banyak organisme hidup, yang berpotensi menyebabkan kepunahan.
Pada praktiknya hukum lingkungan mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pelaku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan hasil identifikasi penulis terhadap masalah penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak besar bagi penegakan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  tingginya  angka pembuangan  limbah  yang  terjadi  di  Indonesia  berdasarkan  laporan  dari  Kementerian Lingkungan Hidup, setidaknya dari 519 kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku hanya dipidana dengan sanksi administrasi, baik berupa paksaan pemerintah dalam bentuk ganti rugi  sebanyak  208  kasus,  teguran  tertulis  sebanyak  14  kasus,  dan  pemidanaan  terhadap pelaku individu maupun korporasi sebanyak 297 kasus itu pun pemidanaan yang diterima tergolong hanyalah berupa hukum pidana penjara maksimal 1-2 tahun dengan ketentuan hukuman tersebut hanya bersifat percobaan, dan jarang sekali yang menerima hukuman yang berat (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).
Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat ditemukan pada perkara Putusan Nomor  247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng.  memutus  menghukum  terdakwa  dengan  denda  Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan dalam perkara ini diketahui  terdapat pembuangan  dan  pengelolaan  limbah  yang  dilakukan  tanpa  izin,  oleh  PT.  Papertech Indonesia, diketahui PT. Papertech Indonesia telah menerima sanksi administrasi dua kali dari Pemda, namun pengadilan dan jaksa penuntut umum hanya kembali menuntut badan hukum tersebut dengan denda yang tergolong ringan yaitu Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh  juta  rupiah)  ,  dan  tidak  mengenakan  sanksi  pidana  penjara  terhadap  pimpinan korporasi  yang  secara  sengaja  membuang  limbah  dan  mendalilkan  seolah-olah  bahwa pembuangan  limbah  tersebut  terjadi  karena  kelalaian  dan  kecelakaan  teknis,  sedangkan terdakwa  PT.  Papertech  Indonesia  tidak  memiliki  izin  untuk  melakukan  pengelolaan  dan pembuangan limbah di daerah terdampak.
Seharusnya PT. Papertech Indonesia wajib melakukan pengelolaan limbah atau bahan yang bocor sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 Pasal  104  “Setiap  orang  yang  melakukan dumping  limbah  dan/atau  bahan  ke  media lingkungan hidup tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Pada penelitian ini diketahui terdapat permasalahan pertentangan antara pelaksanaan ketentuan  Pasal  60  jo.  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup    dan  Pasal  176  Peraturan  Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku pembuangan/dumping limbah pada lingkungan hidup yang diketahui belum cukup maskimal, dan diketahui pemidanaan terhadap pelaku, baik  kepada  pelaku  individual  maupun  terhadap  pimpinan  korporasi,  seringkali  hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dan jarang ditemui terhadap pelaku pimpinan perusahaan/korporasi dikenakan sanksi pidana penjara, meskipun tindak pidana  dilakukan berulang oleh para pelaku sebagaimana terjadi pada contoh kasus yang dibahas, sehingga dari uraian tersebut tentunya penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai alasan hakim maupun penegak hukum secara keseluruhan hanya memberikan sanksi administratif terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi tanpa mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku individual maupun terhadap pimpinan korporasi.
Diketahui  bahwa  alasan  penulis  membahas  penelitian  ini,  dikarenakan  berdasarkan hasil  putusan  tersebut  diatas,  penulis  menemukan  adanya  kejanggalan  pada  proses penegakan hukum maupun penjatuhan sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin  dan  pelaku  diketahui  sudah  berulang  kali  melakukan  tindak  pidana  serupa,  namun pelaku tidak dijatuhi pidana penjara dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujutn untuk : mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  pidana  penjara  bagi  pelaku  pengelolaan  dan pembuangan  limbah  industri  tanpa  izin  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan unutuk mengetahui dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pengelolaan  dan  pembuangan limbah industri yang dilakukan tanpa izin.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normatif atau library research (penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Bahan kepustakaan merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku- buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.
Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, diketahui dalam penelitian hukum dipergunakan dari buku-buku, artikel, media elektronik dan bahan-bahan tertulis lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  kualitatif,  yaitu berupa  interpretasi  mendalam  tentang  tentang  bahan-bahan  hukum  sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH INDUSTRI TANPA IZIN
Penerapan  Pidana  Penjara  Bagi  Pelaku  Pengelolaan  Dan  Pembuangan  Limbah  Industri Tanpa Izin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini  dapat  dikenakan pidana  penjara. Ini menunjukkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  ketentuan  lingkungan  hidup  dapat mengakibatkan  sanksi  pidana  berupa  penjara.  Ketentuan  selanjutnya  pada  Pasal  104 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang melanggar  ketentuan  undang-undang  ini  dapat  dikenakan  denda.  Hal  ini  menegaskan bahwa  pelanggaran  terhadap  ketentuan  lingkungan  hidup  juga  dapat  mengakibatkan sanksi pidana berupa denda.
Kriteria  penentuan sanksi terhadap  pelaku dumping  limbah tanpa  izin berdasarkan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dapat  mencakup  beberapa  faktor,  antara  lain  tingkat  pelanggaran, dampak lingkungan, riwayat pelanggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemampuan pembayaran denda.
Berdasarkan  pertimbangan  faktor-faktor  tersebut,  pihak  berwenang  dapat menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin.
Pada praktiknya, ancaman sanksi pidana penjara pada ketentuan Pasal 60 dan Pasal 104  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  tersebut  tidaklah  bersifat  mutlak,  karena  sejak  adanya  Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010,  tanggal  7  April  2011,  diketahui dijadikan pedoman bagi para hakim yang memeriksa perkara pidana terkait pembuangan limbah yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha.
Adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, tanggal 7 April 2011 seringkali dijadikan landasan  oleh hakim untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara, maupun advokat (yang menjadi kuasa hukum bagi perusahaan dalam  perkara  pengelolaan  dan  pembuangan  limbah  B3)  sebagai  dasar  dan  dalil pembelaan.
Mahkamah Agung telah membuat  putusan atas tuduhan yang  diajukan oleh Jaksa Penuntut  Umum  mengenai  kegiatan  kriminal  yang  dilakukan  atas  nama  korporasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Ketentuan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup diketahui membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah  memerintahkan  kejadian  tersebut  dan  orang  yang  memimpin  sendiri  secara  nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.
Seseorang  sebagai  bagian  dari  korporasi,  bertanggung  jawab  untuk  mencegah perilaku  yang  melanggar  hukum  tetapi  gagal  melakukannya,  tidak  kehilangan  posisi kepemimpinan mereka dalam hal memandu aksi korporasi, yang sebenarnya dilakukan oleh karyawan lain. Dalam keadaan ini, individu juga dapat disebut sebagai pemimpin. Seseorang dapat dianggap terlibat secara faktual dalam kejahatan bisnis atau korporasi jika mereka mengetahui kejahatan yang terjadi tetapi gagal mengambil tindakan untuk mencegahnya dan malah menerima kondisi di sekitar kejahatan.
Rumusan  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana”  merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.
Lebih  lanjut  mengenai  Pasal  46  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai frasa “Apabila tindak pidana lingkungan hidup ... dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan  terhadap pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa  memperhatikan
tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”. Penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan menyatakan “cukup jelas”. Pada bagian penjelasannya  tidak  ada  menjelaskan  frasa  “berdasarkan  hubungan  kerja”  dan  frasa “berdasarkan  hubungan  lain”,  sehingga  diperlukan  penafsiran  hukum  terhadap  frasa tersebut.
Sanksi  tindakan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  47  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  telah  diperbarui  dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:
“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”
Perkara  yang  di  putuskan  Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010, adalah terkait tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama PT. Dong Woo Environmental Indonesia  berupa  perbuatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan.  Memperhatikan  Putusan  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010  yaitu  melakukan  tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelakunya adalah orang (pelaku) sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal  46 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  hal  ini  baik  badan  hukum  (PT.  Dongwoo Environmental  Indonesia)  maupun  mereka  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan maupun ke dua-duanya.
Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yaitu  pengurus  PT.  Dongwoo  Environmental  Indonesia. Pengurus PT. Dongwoo Environmental Indonesia yaitu organ korporasi yang menjalankan kepengurusan  korporasi  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  anggaran  dasar,  termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Individu  yang  ditunjuk  sebagai  pengurus  PT.  Dongwoo  Environmental  memiliki tanggung  jawab  organisasi  atau  operasional  untuk  spesifik  perilaku  atau  yang  memiliki kewajiban  untuk  mencegah,  suatu  pelanggaran  oleh  badan  usaha  dalam  hal  ini melaksanakan  kewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Pada undang-undang yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pengaturan lebih lanjut,  yaitu  Pasal  60,  Pasal  61,  dan  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009. Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.” Kemudian ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan, “(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
Pengaturan  mengenai  dumping  limbah  sudah  diatur  dengan  jelas  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  khususnya  pada  Pasal  60.  Aturan  mengenai  dumping limbah  ini  juga  diperkuat  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  tahun  2014  tentang Pengelolaan Limbah B3. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penerapan pidana dumping  limbah  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh  korporasi  baru  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  dumping  limbah  tanpa  izin  yang  dilakukan  oleh korporasi dapat dilihat dalam Pasal 116  Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pasal  116  Ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan:
“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. ”
Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum  ini  diberikan  sanksi  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin  diperberat  dengan ditambah  sepertiga  sebagaimana  ketentuan  pada  Pasal  117  Undang-Undang  Nomor  32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan. Pasal- pasal  tersebut  memperjelas  kepada  siapa  sanksi  pidana  atas  perbuatan  kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi dapat diterapkan.
Membahas  mengenai  penerapan  pidana  penjara  bagi  pelaku  pembuangan  limbah yang dilakukan tanpa izin khususnya oleh korporasi tampaknya belum maksimal meskipun sudah ada pengaturan yang jelas. Salah satu faktor tidak maksimalnya penerapan pidana penjara ini dikarenakan Hakim dalam membuat putusan masih menggunakan Yurisprudensi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010  yang  dalam  perkara  tersebut undang-undang yang digunakan adalah undang-undang lingkungan hidup yang saat ini sudah tidak berlaku lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain  itu  faktanya  sendiri  diketahui  bahwa  berdasarkan  hasil  identifikasi  terhadap masalah penegakan hukum terhadap pembuangan limbah tanpa izin seringkali dianggap sebagai masalah yang tidak besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya dari 519 kasus yang terjadi di Indonesia, para pelaku hanya dipidana dengan sanksi administrasi, baik berupa paksaan pemerintah dalam bentuk ganti rugi sebanyak 208 kasus, teguran tertulis sebanyak 14 kasus, dan pemidanaan terhadap pelaku individu maupun korporasi sebanyak 297 kasus itu pun pemidanaan yang diterima tergolong hanyalah berupa hukum pidana penjara maksimal 1-2 tahun dengan ketentuan hukuman tersebut hanya bersifat percobaan, dan jarang sekali yang menerima hukuman sangat berat (Kementerian Lingkungan Hidup, 2022).
Berdasarkan  contoh  pada  bab  sebelumnya,  penerapan  pidana  pengelolaan  dan pembuangan  limbah  yang  dilakukan  tanpa  izin  mengacu  pada  Pasal  60  jo.  Pasal  104 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  pada  dasarnya  dapat  dipidana  penjara  3  (tiga)  tahun  dan  denda Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  belum  maksimal.  Terhadap  suatu  korporasi  telah dikenakan sanksi administratif sebanyak  dua  kali oleh  pemerintah  dan masih melakukan dumping  limbah  tanpa  izin,  tetapi  hanya  dikenakan  denda  yang  ringan,  itu  bisa menimbulkan  keprihatinan  serius.  Kondisi  seperti  ini  menunjukkan  bahwa  penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan belum optimal. Pada kasus seperti ini, pemerintah perlu  melakukan  evaluasi  terhadap  efektivitas  sanksi  yang  diberikan  dan mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas, termasuk penerapan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korporasi juga
harus  dipantau  secara  ketat  untuk  memastikan  bahwa  mereka  mematuhi  peraturan lingkungan  hidup  dan  tidak  lagi  melakukan  pelanggaran  serupa  di  masa  depan.  Upaya seperti  ini  penting  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  dan  melindungi kesejahteraan masyarakat.
Kendala penerapan pidana dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ini karena pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum diatur secara jelas terkait penerapan pidana khususnya pidana penjara ketika perbuatan  dumping  limbah  tanpa  izin  dilakukan  oleh  korporasi.  Lebih  jelasnya  bahwa landasan  hukum  yang  dipakai  pada  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 862/K/Pid.Sus/2010 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang  mana  pada  tahun  2009  undang-undang  tersebut telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Berdasarkan  uraian  yang  penulis  jabarkan  sebelumnya, dapat  dilihat  bahwa  pengaturan  mengenai  penerapan  pidana  penjara  pada  Undang- Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam hal dumping limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi belum maksimal, sehingga undang-undang  tersebut  diperbarui  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Hal  tersebut  menjadi permasalahan yang saat ini terjadi karena terdapat celah hukum yang digunakan oleh para pelaku  dumping  limbah  tanpa  izin  khususnya  yang  dilakukan  atas  nama  korporasi  agar terhindar dari ancaman pidana penjara sebagaimana yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Efektifitas penerapan pidana  penjara sebagai  upaya bagi aparatur penegak hukum untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab sebagai upaya penegakan hukum, tidak jarang menemui kendala, walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  dikarenakan  minimnya perhatian  pemerintah  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dimasyarakat mengenai penegakkan hukum lingkungan terkait kurangnya sosialiasi kepada masyarakat mengenai  hukum  lingkungan,  belum  lagi  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan  anggaran  untuk  bidang  lingkungan  hidup.  Adanya  hambatan  atau  kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah:
1. Hambatan yang bersifat alamiah seperti jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihakan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.
2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan  masih  rendah  kendala  ini  sangat  terasa  dalam  penegakan  hukum lingkungan  Indonesia,  untuk  itu  sangat  diperlukan  pemberian  penerangan  dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan.
Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin di Indonesia belum  mencapai  tingkat  maksimal  yang  diharapkan.  Meskipun  undang-undang memberikan  sanksi  pidana  penjara  sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban terhadap pelanggaran lingkungan, masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan pidana penjara tersebut adalah sebagai berikut:
1. Keterbatasan Sumber Daya: Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terkendala oleh keterbatasan  sumber  daya,  termasuk  personel,  anggaran,  dan  infrastruktur  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  penyelidikan,  pengawasan,  dan  penindakan  terhadap pelanggaran lingkungan.
2. Kepatuhan Terhadap Hukum: Kepatuhan terhadap hukum oleh pelaku dumping limbah tanpa izin masih rendah, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan  maupun  karena  faktor  ekonomi  atau  keuntungan  yang  lebih  besar  dari tindakan melanggar hukum.
3. Keadilan dan Efektivitas Hukum: Penerapan pidana penjara harus diiringi dengan proses hukum  yang  adil  dan  efektif.  Hal  ini  termasuk  penyelidikan  yang  cermat,  proses peradilan yang transparan, dan pengawasan yang ketat terhadap penegakan hukum.
4. Dukungan  Masyarakat  dan  Kesadaran  Lingkungan:  Pentingnya  dukungan  dari masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan. Masyarakat yang aktif dan peduli terhadap lingkungan dapat membantu dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta memperkuat tekanan terhadap pelaku pelanggaran dan pihak berwenang untuk bertindak.
Penerapan  pidana  penjara  terhadap  pelaku  dumping  limbah  tanpa  izin  masih memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai tingkat efektivitas dan kepatuhan yang
diinginkan.  Perlu  adanya  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga  penegak  hukum, masyarakat,  dan  sektor  swasta  untuk  meningkatkan  kesadaran,  penegakan  hukum,  dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.
Pertanggungjawaban  Pidana  Pengelolaan  Dan  Pembuangan  Limbah  Industri    Yang Dilakukan Tanpa Izin
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  dumping  limbah  tanpa  izin  berdasarkan hukum lingkungan hidup diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang ada di suatu negara. Beberapa prinsip umum yang biasanya diatur dalam hukum lingkungan hidup yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:
1. Prinsip Tanggung Jawab.
2. Prinsip Pencegahan dan Pemulihan.
3. Sanksi Pidana.
4. Prinsip Keadilan Lingkungan.
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  perusakan  dan/atau  pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka 32  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  menyatakan,  “Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau  badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Jelaslah bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum disamping orang/manusia dalam Undang- Undang Lingkungan Hidup, dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum  pidana  dan  oleh  karenanya  dapat  dituntut  dan  dijatuhi  sanksi  pidana  apabila melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup (Asri, 2009).
Melalui  pertanggungjawaban  pidana  yang  tepat,  penegakan  hukum  terhadap dumping limbah tanpa izin dapat mencapai tujuan-tujuan dari berbagai teori pemidanaan, termasuk  memberikan  pembalasan  yang  setimpal,  mencegah  kejahatan  di  masa mendatang, dan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.
Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera,  dan  mencegah  terulangnya  pelanggaran  lingkungan  hidup.  Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah tanpa izin di Indonesia meliputi:
1. Denda:  Pelaku  dapat  dikenakan  denda  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan. Denda ini bisa mencapai jumlah yang signifikan, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah tanpa izin.
2. Pidana Penjara: Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara, terutama jika pelanggaran tersebut  dianggap  serius  dan  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan  hidup  dan masyarakat.
3. Sanksi Administratif: Pelaku juga bisa dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau kegiatan yang terkait dengan pembuangan limbah tanpa izin.
Permasalahan  tanggungjawab  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  penegakan hukum, salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini  berdampak  pada  munculnya  inkonsistensi  penegakan  hukum  karena  penafsirannya diserahkan pada masing-masing pihak.
Upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan  masih  belum maksimal di Indonesia. Pada praktik penegakan hukum di Indonesia, seringkali ditemukan permasalahan  terkait  penegakan  hukum  lingkungan.  Secara  umum  Faktor  Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat  terkait  hukum  lingkungan,  kendala  dalam  pembuktian,  infrastruktur  dalam penegakan hukum, dan budaya hukum di Indonesia yang masih buruk.

## SIMPULAN
Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah tanpa izin di Indonesia belum  mencapai  tingkat  maksimal  yang  diharapkan.  Penegakan  hukum  terhadap pembuangan limbah tanpa izin pada dasarnya lebih sering dikenakan sanksi administrasi oleh lembaga penegak hukum, dan mengakibatkan tidak adanya efek jera maupun efek pembelajaran,  baik  bagi  pelaku  maupun  terhadap  pihak  lainnya  terkait  pembuangan limbah.  Beberapa  contoh  kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan  Nomor 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng., Putusan Nomor 1606/Pid.B/LH/2022/ PN.Tng., Putusan Nomor 106/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg., dan Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg, sanksi-sanksi pidana yang didakwakan pada putusan-putusan tersebut tergolong ringan karena berupa sanksi  administratif  dan  jarang  yang  didakwakan  hukuman  maksimal  meskipun perbuatannya dilakukan secara berulang maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mengancam kesehatan masyarakat.  Penerapan pidana penjara terhadap pelaku dumping limbah  tanpa  izin  masih  memerlukan  upaya  yang  lebih  besar  untuk  mencapai  tingkat efektivitas  dan  kepatuhan  yang  diinginkan.  Perlu  adanya  kerjasama  antara  pemerintah,
lembaga penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  dumping  limbah  tanpa  izin  dapat berfungsi  sebagai  pencegahan  bagi  pelaku  lain  untuk  melakukan  pelanggaran  serupa. Pencegahan dengan menegakkan hukum secara tegas dan memberikan sanksi yang sesuai, hal ini dapat membentuk persepsi bahwa pelanggaran lingkungan tidak akan ditoleransi dan  akan  memiliki  konsekuensi  yang  serius.  Hasil  penelitian  menunjukkan pertanggungjawaban pidana pengelolaan dan pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin pada dasarnya mengacu pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  dasarnya  dapat dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun adanya ketentuan yurisprudensi Putusan MA Nomor 862/K/Pid.Sus/2010, seakan menjadi celah  hukum  bagi  oknum-oknum  lainnya  untuk  memanfaatkan  yurisprudensi  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor  862/K/Pid.Sus/2010  tersebut  untuk  lolos  dari pertanggungjawaban  pidana.  Sudah  selayaknya,  terhadap  perusahaan  yang  melakukan pengelolaan  maupun  pembuangan  limbah  B3,  yang  tidak  dikelola  maupun  diolah berdasarkan  standar  pengelolaan  maupun  pembuangan  limbah  B3  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk dapat menerima banyak sanksi yang layak,  mulai  dari  denda  yang  besar,  pencabutan  izin  usaha,  penutupan  usaha,  sampai dengan pidana penjara terhadap seluruh pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan maupun pembuangan limbah B3 yang dilakukan secara melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Syaprillah. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia. Laporan  Kinerja Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia.  Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2022.
Santoso,  Topo.  et.al. Panduan  Investigasi  Dan  Penuntutan  Dengan  Pendekatan  Hukum Terpadu. Bogor: CIFOR. 2012.
Ardison, Asri.  “Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Dumping  Limbah  B3 Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara:  Fakultas  Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 10. Nomor 1. 2019.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind.onesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No.862/K/Pid.Sus/2010. Atas  Terdakwa PT. Dongwoo Enviromental Indonesia.
Pengadilan Negeri Rembang, Putusan No.106/Pid.B/LH/ 2021/PN Rbg. Atas Terdakwa PT Trasindo Perkasa Utama.
Pengadilan  Negeri  Rembang,  Putusan  No.107/Pid.B/LH/2021/PN.Rbg.  Atas  Terdakwa  PT. Banteng Muda Trans.
Pengadilan  Negeri  Subang,  Putusan  No.247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng.  Atas  Terdakwa  PT. Papertech Indonesia.
Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan No.1606/Pid.B/LH/2022/PN.Tng. Atas Terdakwa PT. Advance Recycle Technology.