## UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGING (STUDI PADA UPTD KEHUTANAN KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA)

## MUH. ASKAL BASIR
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Muhammadiyah Buton Askal16basir@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  terjadinya Illegal  Loging  di  Kecamatan  Kulisusu  Kabupaten  Buton  Utara,  Faktor-faktor  apa  yang ditimbulkan  Illegal  Loging  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  Kecamatan  Kulisusu Kabupaten  Buton  Utara  dan  Untuk  mengetahui  Upaya  Pemerintah  Dalam  menangani Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara
Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang  sesuatu  yang  baru  sedikit  diketahui. Teknikanalisayangdigunakandalampenelitian  ini  adalah  melalui  tahapan  sebagai berikut:(1)Melakukan telaah data,yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik  dari  hasil  wawancara  maupun  dokumentasi,  (2)  Reduksi  data,  (3)  Penyusunan kedalam  satuan-satuan,(4)Kategorisasi,(5)  Pemeriksaan  keabsahan  data,  yaitu  upaya menentukan  datayang  masuk  memenuhi  syarat  penelitianatau  belum,  sehingga  kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisa dan penafsiran data Hasil Penelitian ini adalah (1)Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging yaitu  Kekurangan  personel  aparat  kehutanan  yang  menyebabkan  lemahnya pengawasan,  lemahnya  payung  hukum  menyebabkan  sangsi  yang  diberkan  kepada pelaku  illigal  logging  sangat  ringan,ketersediaan  lapangan  kerja  dan  faktor  kmiskinan warga,  Keterlibatan  aparat  penagak  hukum  sehingga  menyebabkan  adanya  main  mata atau  KKN  diantara  aparat  dan  palaku  illegal  logging  (2)Dampak  yang  terjadi  akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi          (3) Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam  menanggulangi  Illegal  logging  yaitu  Dengan  menambah  jumlah  personil  aparat kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin,  Menerapkan  sanksi  yang  berat,  membuka  lapangan  pekejaan,  Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
Keywords : Illegal Loging, Buton Utara

## A. Pendahuluan
Selama  sepuluh  tahun  terakhir,  laju kerusakan  hutan  di  Indonesia  mencapai dua  juta  hektar  per  tahun.  Selain kebakaran hutan, penebangan liar (illegal loging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan  hutan  yang  sangat  parah. Bahkan  lebih  dari  itu,  penebangan haram  ini  telah  melibatkan  banyak pihak  dan  dilakukan  secara  terorganisir serta  sistematis.  Kejahatan  ini  bukan hanya  terjadi  di  kawasan  produksi, melainkan  juga  sudah  merambah  ke kawasan lindung dan taman nasional.
Ada  tiga  jenis  pembalakan  illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok  orang,  baik  yang  tinggal  di sekitar  hutan  atau  bahkan  jauh  berada dari  hutan  yang  tidak  mempunyai  hak legal  untuk  menebang  pohon.  Kedua, dilakukan  oleh  perusahaan  kehutanan yang  melanggar  ketentuan-ketentuan dalam  izin  yang  dimilikinya.  Ketiga dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu yang mengatasnamakan rakyat.
Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung  di  mana-mana.  Illegal logging  bukan  merupakan  tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi- sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan  keseharian.  Fenomena  illegal logging  kini  bukan  lagi  merupakan masalah  kehutanan  saja,  melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait.
Permasalahan mendasar yang dihadapi  bagi  penegak  hukum  dalam memberantas illegal logging disebabkan
illegal  logging termasuk  dalam  kategori kejahatan  yang  terorganisir,  yaitu  ada actor intelectual nya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang  kayu  yang  hanya  diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual  dan  acapkali  ada backing dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah  maupun  tokoh  masyarakat.
Di  antara  mereka  selalu  bekerja  sama secara  rapi,  teratur  dan  solid.  Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek illegal  logging sangat  sulit diberantas,  dan  kalaupun  ditemukan kasusnya  yang  dipidana  bukan actor intelectual atau  cukong,  hanya  pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi,  atau  nakhoda  kapal  yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum  petugas  penegak  hukum  dapat menangkapnya.
Esensi  yang  paling  mendasar  dari illegal  logging adalah  pengrusakan hutan  yang  bedampak  pada  kerugian baik  dari  aspek  ekonomi,  ekologi  dan sosial  budaya.  Oleh  karena  itu  kegiatan ini  tidak  melalui  perencanaan  secara komperhensif,  maka illegal  logging mempunyaipotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan  lingkungan.  Oleh  karena itu  tindakan  melakukan  perubahan langsung  terhadap  sifat  fisik  dan  atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan  hidup  tidak  berfungsi  lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan  liar,  penambangan  tanpa izin,  dan  perkebunan  tanpa  izin  telah
menimbulkan
kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan  hidup,  serta  meningkatkan pemanasan  global  yang  telah  menjadi isu nasional, regional, dan internasional
Peraturan perundang-undangan
telah  ada  dianggap  tidak  memadai  dan belum mampu menangani pemberantasan  secara  efektif  terhadap perusakan hutan
yang terorganisasi;berdasarkan pertimbangan  tersebut  disusun  dan diundangkanlah Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).
Dalam  UU  no  18  tahun  2013 tentang kehutanan dalam Bab I Ketentuan  umum  ayat  (3)  yaitu  bahwa “Perusakan  hutan  adalah  proses,  cara, atau  perbuatan  merusak  hutan  melalui kegiatan  pembalakan  liar,  penggunaan kawasan  hutan  tanpa  izin    atau penggunaan  izin  yang  bertentangan dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian izin  di  dalam  kawasan  hutan  yang  telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang  sedang  diproses  penetapannya oleh  Pemerintah.  Namun  lahirnya  UU kehutana tersebut sebagai dasar penegakan  hukum  aksi illegal  loging di indonsia masih dirasakan belum maksimal,  Selama  ini,  praktik illegal logging dikaitkan  dengan  lemahnya penegakan  hukum,  di  mana  penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat  lokal  atau  pemilik  alat transportasi  kayu.  Sedangkan  untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi  di  dalam  dan  di  luar  daerah tebangan,  masih  sulit  untuk  dijerat
dengan  ketentuan-ketentuan  hukum yang berlaku.
Kabupaten Buton Utara
merupakan  Kabupeten  yang  memiliki luas Kawasan hutan, yaitu seluas 59.834 hektar  atau  31,11  persen  dari  seluruh luas  wilayah  Kabupaten  Buton  Utara karena  dengan  kondisi  seperti  itu banyak masyarakat yang menggantungkan  hidup  pada  kawasan hutan,  sehingga  sangat  memungkinkan terjadinya illegal logging.
Kejahatan hutan alias illegal logging  di  wilayah  Kabupaten  Buton Utara  semakin  menggila.  Pengapalan kayu  tanpa  dokumen  dilakukan  secara terang-terangan.  Ironisnya,  kejahatan itu tak juga bisa dihentikan, bahkan para pelaku  masih  saja  lolos  dari  jerat hukum.  Tingginya  angka  illegal  logging dikernkan  oleh  Tingginya  permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan
persediaannya,
Lemahnya  penegakan  dan  pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging .  Selama  ini,  praktik illegal logging dikaitkan  dengan  lemahnya penegakan  hukum,  di  mana  penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat  lokal  atau  pemilik  alat transportasi  kayu  dan  Tumpang  tindih kebijakan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah.  Hak  Pegusahaan Hutan  selama  ini  berada  di  bawah wewenang  pemerintah  pusat,  tetapi  di sisi lain, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan,  pemerintah  daerah  harus mengupayakan  pemenuhan  kebutuhan daerahnya secara mandiri
Upaya  penangganan  kasus  tindak pidana  kehutanan  yang  telah  dilakukan
pemerintah dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain (1) Semakin tingginya  laju  kerusakan  hutan,  dan  (2) proses  penegakan  hukum  yang  masih belum  memiliki  kemampuan  untuk memberikan  efek  jera  kepada  pelaku terutama  ( mastermind )  dari  tindak pidana illegal logging .
Oleh  karena  itu  Dinas  kehutanan melalui  UPTD  Kehutanan  Kecamatan
Kulisusu Kabupaten Buton Utara merupakan  salah  satu  unit  pelaksanaan yang bertugas untuk menjaga kelestarian hutan baik lingkungan hutan maupun  hasil  dan  ekosistem  dalam hutan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  Faktor-faktor  apa saja  yang  mempengaruhi  terjadinya Illegal  Loging  di  Kecamatan  Kulisusu Kabupaten  Buton  Utara,  Faktor-faktor apa  yang  ditimbulkan  Illegal  Loging terhadap  kehidupan  masyarakat  di Kecamatan  Kulisusu  Kabupaten  Buton Utara  dan  Untuk  mengetahui  Upaya Pemerintah  Dalam  menangani  Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu
Kabupaten Buton Utara.

## B. Motode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  Metode  kualitatif  ini  dapat digunakan  untuk  mengungkap  dan memahami  sesuatu  dibalik  fenomena yang sedikitpun belum diketahui.
Format  deskriptif  kualitatif  bertujuan untuk  menggambarkan,  meringkaskan berbagai  kondisi,  situasi  atau  berbagai fenomena  realitassosial  yang  ada  di masyarakat.
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana dalam hal ini penelitian  akan  memilih  sampel  yang dipandang lebih tahu, maka pilihan akan informan  dapat  berkembang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemantapan peneliti dalam memperoleh data
Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah: Wawancara terstruktur, yaitu wawancara  dengan  informan  secara individual  dengan tetap mengacu pada panduan  wawancara  yang  disusun secara terbuka, Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidupan masyarakat, Kajian
Dokumentasi, hal ini merupakan upaya untuk  mendapatkan  data  sekunder yang  berasal  dari  buku  panduan organisasi  atau  program,  laporan kegiatan,  evaluasi  program,  maupun jenis dokumentasi lainnya.
Teknik  analisa  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  melalui tahapan  sebagai  berikut:  (1)Melakukan telaah  data,  yaitu  berupa  penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2)  Reduksi  data,  (3)  Penyusunan  ke dalam  satuan-satuan,  (4)Kategorisasi, (5)  Pemeriksaan  keabsahan  data,  yaitu upaya  menentukan  data  yang  masuk memenuhi syarat penelitian atau belum,  sehingga  kalau  belum  maka dapat  disempurnakan,  dan  (6)  analisa dan penafsiran data

## C. Hasil Penelitian
Faktor-faktor    yang  menyebabkan Illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan  lemahnya  pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan  warga,  lemahnya  payung hukum  sehingga  pemerintah  harus mampu  membenahi  agar  kegiatan illegal  logging  tidak  terjadi,  sejalan dengan  hasil  penelitian  itu  menurut Dudley  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan  suburnya illegal  logging atau  pembalakan  liar  pada  tingkat lokal  dimana  ketiga  faktor  itu  saling mempengaruhi,  saling mendukung dan saling melengkapi. Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas  dengan  cepat  yaitu:  (a)Faktor nilai  masyarakat  dan  situasi  penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk  didesa-desa  hutan  menjadi faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya pembalakan  liar  dikarenakan  oleh beberapa  unsur,  adapun  unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:
(1)Kebutuhan  lapangan  kerja  dan pendapatan  (2)  Pengaruh  tenaga  kerja lain  yang  sudah  bekerja  secara illegal (3)  Ketidakpuasan  lokal  atas  kebijakan kehutanan    pusat      (4)    Dukungan terhadap  pengelolaan   hutan lestari.
Ketersediaan  lapangan  pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat merupakan  hal  yang  paling  penting dalam upaya meningkatkan
kesejahtraan.  Kesediaan  masyarakat bekerja secara melanggar hukum (illegal) dipengaruhi kuat oleh kenyataan  bahwa  anggota  masyarakat
yang  lain  juga  bekerja  demikian.  (b)
Faktor ekonomi suplay. Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal  berkaitan  dengan  industry penebangan  kayu  atau  yang  sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan  liar  terjadi  dikarenakan beberapa  hal  yakni:  (1)  Kebutuhan kapasitas  industry  kayu  dalam  negeri dan  permintaan  kayu  luar  negeri.  (2) Kemampuan pasokan kayu dan
kebijakan  jatah  kayu    tebangan.    (3)
Tinggi rendahnya laba dari perusahaan  industry  kayu.  Besarnya kapasitas  industri  kayu  terpasang didaerah  akan  menimbulkan  naiknya permintaan  akan  pasokan  kayu  yang mengarah  kepada  pemanenen  kayu yang berlebihan.
Kemampuan  pasokan  kayu  dan kemampuan penyediaan industri perkayuan    yang  legal    yang  tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap kayu didalam dan diluar negeri, sehingga terjadi ketimpangan  antara  persediaan  dan permintaan  kemudian  menimbulkan permintaan  tambahan  akan  kayu  yang diambil dari hasil illegallogging
(pembalakan liar). (c) Faktor
pengusaha
dan
pengaruhnya.
Keterkaitan  pengusah  yang  melakukan kolusi  dengan  pejabat  setempat  juga menjadi  faktor  terjadinya  pembalakan liar.  Hal  itu  dipengaruhi  oleh  beberapa unsur  seperti:  (1)  Keutungan  yang diperoleh  oleh  pengusaha  kayu;  (2) Besarnya  pengaruh  pengusaha  kayu dan  bos-bos  penebangan  terhadap pejabat  local;  (3)  Besarnya  partisipasi pejabat  lokal  dalam  kegiatan illegal
logging (pembalakan liar); (4)
Banyaknya  kerjasama  illegal  yang dilakukan  pengusaha  dengan  penguasa atau pejabat setempat.
Faktor  kolusi  ini  bisa  terjadi apabila  pejabat    lokal  mempunyai kekuasaan    untuk    memberikan kontrak  akses  pada  lahan  hutan  dan memastikan bahwa berbagai perundang-undangan  ditegakan  atau diabaikan,  kemudian  para  pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisinis kayu.
Peristiwa  hukum    yang  terjadi  adalah praktik Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme(KKN).  Kolusi  yang  terjadi antara pejabat local  dengan  pengusaha bisa      terjadi    karena    adanya permintaan   yang datangnya dari pihak pejabat atau birokrat.
Praktik illegal logging telah mengantarkan  sumber  daya  hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya  ada  6  faktor  penyebab  yang mendorong  terjadinya  praktik illegal logging ,  yaitu  (1)  krisis  ekonomi;  (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya  koordinasi  antara  aparat penegak  hukum;    (4)  adanya  kolusi, korupsi dan nepostisme;  (5)  lemahnya sistem  harga  kayu  hasil  tebang  liar yang lebih murah; (6)Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar
Pembalakan  liar  yang  terjadi  di
Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan  liar  dapat  berupa  dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari
pembalakan  liar  tidak  ada  yang  postif atau  yang  menguntungkan,  kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar. Upaya pemberantasan pembalakan  liar  memang  tidak  pernah berhenti dilakukan oleh panitia. Adapun  bentuk  kewenangan  yang dimiliki oleh penerintah daerah merupakan  kewenangan  yang  terbatas, karena sekalipun Indonesia telah merubah  sistem  pemerintahan  dari sistem  pemerintahan  yang  sentralisasi menjadi    desentralisasi,    tetap    saja dalam    hal    penyerahan  kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah merupakan pernyerahan kewenangan yangter batas. Kewenangan  pemerintah  daerah dalam
upaya pemberantasan pembalakan  liar  yang  terjadi  didaerah dapat  dibagi  menjadi  5  kategori berdasarkan  kewenangan  pemerintah daerah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan terkait baik undang-undang  kehutanan  maupun undang-  undang  pemerintah  daerah. Kewenangan pemerintah daerah  dalam upaya  pemeberantasan  pembalakan liar  yang    terjadi  didaerah  adalah sebagai  berikut:  (1)  Pemberian  izin,
(2)Pembuatan peraturan daerah,
(3)Pengawasan, (4) Bekerjasama
dengan instansi  terkait,  (5) Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan  pemberian  izin  kelola hutan.
Pelaksanaan  bentuk  kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah
tentu    memiliki    kendala    dalam pelaksanaannya,  berikut  kendala  dari pelaksanaan  kewenangan  pemerintah daerah:  (a)  Kewenangan  yang  terbatas, konsep  negara  kesatuan  yang    dianut oleh  Indonesia,  membuat  Indonesia dalam  pelaksanaan pemerintahan tidak dapat menjalankan sistem desentralisasi  murni.  Negara  Indonesia sekalipun telah menganut yang namanya otonomi daerah sebagai mana yang  diatur  dalam  Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah  tetap  saja  harus berpatokan pada konsep negara kesatuan.  (b) KKN yang dilakukan oleh oknum
pemerintah daerah.
Pelaksanaan  kewenanang  pemerintah daerah  dalamupaya    pemberantasan pembalakan    liar  menjadi    tidak  efisien selain  dikarenakan  karena  pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  yang terbatas,  dimana  pemerintah  daerah berfungsi  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah  pusat,  kendala  lain  yang menyebabkan kurang efisiennya pemerintah  daerah  adalah  mental bobrok dari oknum pemerintah  daerah yang  terlibat  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (c)  Tidak  dilaksanakannya Prinsip Good Governance.
Para cukong, cenderung
menyogok pejabat terkait untuk memperoleh  izin  dan  melaksanakan kegiatan  pembalakan  liar.  Praktek seperti  itu  bukanlah  hal  baru  di Indonesia. Kenyataan bahwa keuntungan  yang  akan  diperoleh  dari kegiatan  pembalakan  liar  jauh  lebih besar  dibandingkan  dengan  kegiatan pembalakan yang resmi atau
berdasarkan izin dan ketentuan hukum yang  berlaku  membuat  para  cukong lebih  tertarik  melakukan  kegiatan pembalakan liar.
Pemerintah sebagai lembaga pengayom masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah  daerah  baik  pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota yang merupakan perpanjangan  tangan  dari  pemerintah pusat, memikul tanggung-jawab
terhadap masyarakat Indonesia termasuk  di  dalamnya  terhadap  bumi, air  dan  segala  yang  ada  didalamnya sesuai  dengan  amanat  Undang-undang Dasar  Negara  Republik    Indonesia tahun1945.

## D. Kesimpulan dan Saran

## 1.
Kesimpulan Berdasarkan Hasil Penelitian dan
pembahasan  maka  dapat  di  terik kesimpulan sebagai berikut :
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging adalah
a. Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan
lemahnya pengawasan,
b. lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang
diberkan  kepada  pelaku  illigal logging sangat ringan
c. ketersediaan  lapangan  kerja  dan faktor kmiskinan warga,.
d. Keterlibatan aparat penagak hukum  sehingga  menyebabkan adanya  main  mata  atau  KKN diantara  aparat  dan  palaku  illegal logging.
Dampak yang terjadi akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian  hutan,  dampak  terhadap ekonomi. Upaya pemerintah daerah
kabupaten buton utara dalam menanggulangi  Illegal  logging  yaitu Dengan  menambah  jumlah  personil aparat  kehutanan,  Membuat  Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum,  Pemberian  izin,  Menerapkan sanksi  yang  berat,  membuka  lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  agar mengurangi  kegiatan  illegal  logging adalah sebagai berikut :
a. Pemerintah harus menambah jumlah  aparat  kehutanan  guna
lebih menujang pengawasan
terhadap hutan
b. Pemerintah harus membuat peraturan  tentang  kehutanan  dan menerapkan  sanksi  yang  berat kepada pelaku illegal logging.
c. Memberikan  penyuluhan  tentang manfaat  dan  arti  penting  hutan bagi kegidupan

## DAFTAR PUSTAKA
Birgantoro,  Bakti  Abu  dan  Dodik  Ridho
Nurrochmat  (2007),  Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat  di  KPH  Banyuwangi
Utara, JMHT Vol. XIII (3): 172-181, Desember 2007.
Dodik  Ridho  Nurrochmat  dan  M.  Fadhil Hasan  (2012),  Ekonomi  Politik Kehutanan,  Mengurai  Mitos  dan Fakta  Pengelolaan  Hutan,  Indef 2012.
Forest  Watch  Indonesia (2011),  Potret Keadaan  Hutan  Indonesia  Periode Tahun 2000 – 2009, Edisi Pertama 2011.
Hariadi Kartodihardjo (2008), Diskursus dan  Aktor  dalam  Pembuatan  dan Implementasi Kebijakan Kehutanan: Masalah Kerangka Pendekatan  Rasional,  Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan  IPB,  JMHT  Vol.  XIV  (1): 19– 27, April 2008. _________________(1999), Hambatan Struktural Pembaharuan Kebijakan Pembangunan Kehutanan di Indonesia: Intervensi IMF  dan  World  Bank  dalam Reformasi Kebijakan Pembangunan Kehutanan, Makalah Presentasi pada Workshop tentang "Environmental Adjustment: Opportunities for Progressive Policy Reform  in  the  Forest  Sector?", World Resources Institute , 1999.
Iskandar  U,  1999, Dialog  Kehutanan dalam Wacana Global , cet. 1, Bigraf Publishing : Yogyakarta. Mangunwijaya, F.M., 2006, Hidup Harmonis  dengan  Alam ,  edisi  1, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta. Suparmoko,  M.,  Ekonomi  Sumber  Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekaan Teoritis, Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Gajah  Mada,  BPFE  –  Yogyakarta, 2012.
Salim,  H.S.,2003, Dasar-Dasar  Hukum Kehutanan ,  Edisi  Revisi,  Cet.  1,
Sinar Grafika: Jakarta. Supriatna, Jana, 2008, Melestarikan Alam Indonesia Edisi 1 , Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia. Teguh  Sudarsono,  Penegakan  Hukum dan  Putusan  Peradilan  Kasus-
Kasus Illegal logging, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  18  Tahun  2013  Tentang
Pencegahan  Dan  Pemberantasan Perusakan Hutan