## KED U D U KAN ANAK L A H IR DI LU AR NIKA H DA L A M PERSPEKTIF
HU K UM IS L A M DAN HU K UM P O SITIF
O leh: H amid Pongoliu, M . H I. 1 A B STRAK
H asil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan sah menurut U ndang-undang adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1 9 74. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan tidak ter c atat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak ter c atat menurut U ndang- U ndang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. M enurut pendapat mayoritas ulama, jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. M enurut Sya f i ’ i, anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu: (1) tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya ; (2) bapaknya tidak wajib memberikan na f kah kepada anak itu ; (3)tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya ; (4) dan bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah bila anak itu perempuan. Selain itu, berdasarkan hukum Islam bila terjadi perkawinan antara suami dan istri se c ara sah, kemudian istri mengandung, melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan ; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa per c eraian. Adapun berkenaan dengan
1 Penulis L ahir di Ke c amatan Paguat tanggal 04 April 1 9 73. M enyelesaikan Pendidikan SD (Ibtidaiyah) dan M Ts Pondok Pesantren al-Khairaat Tilamuta Kab. B oalemo Pro v . Gorontalo, M adrasah Aliyah Program Khusus ( M APK) Pondok Pesantren al-Khairaat Pusat Kampus II Palu-Sulteng. M enyelesaikan Studi S1 Fakuktas Syari ’ ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah (AS) STAIN Sultan Amai Gorontalo, menyesaikan Studi S2 Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi H ukum Islam Pas c asarjana U IN Alauddin M akassar. M engabdikan diri sebagai tenaga Pengajar di Pondok Pesantren al-Khairaat Dembe II Kota
Gorontalo selama 8 Tahun 4 B ulan, dan sekarang sebagai tenaga Dosen di Fakultas Syari ’ ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Putusan M K No. 4 6/ P UU - V III / 2012 dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab pengertian di luar nikah dari perkawinan yang ter c atat sama pengertiannya dengan anak z ina. Namun dalam hukum Islam bukan anak z ina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah se c ara syar ’ i. Dengan demikian, putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan M a c hi c a dan M oerdiono tidak dapat disamakan dengan anak yang lahir di luar nikah. Anak itu lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, walaupun tidak ter c atat menurut U ndang-undang Perkawinan.
Kata Kun c i: Kedudukan, Anak L ahir di L uar Nikah, Perspekti f  H ukum Islam, H ukum Posisti f

## A. Pendahuluan
H ukum Islam merupakan sistem hukum di Indonesia yang menjadi rujukan sebagian besar umat Islam dalam mengatur hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang telah diakui untuk berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. H ukum Islam sebagian materinya merupakan ketetapan hukum Allah swt. dan Rasulullah-Nya yang disampaikan melalui al- Q ur ’ an dan hadis Nabi saw. Sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang disandarkan pada nilai-nilai pokok al- Q ur ’ an dan hadis Nabi saw. yang dikenal dengan istilah f ikih atau hukum Islam. H ukum Islam dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur tata c ara manusia hidup dan tata c ara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan manusia. U ntuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah merupakan
salah satu hukum yang ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan seluruh
umat manusia sesuai kodratnya dalam menyalurkan na f su birahi se c ara benar untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Q S. al-Rum (30) ayat 21. 2
Karena itu, dilarang keras umat Islam melakukan perbuatan z ina dan pelakunya akan diberi sanksi yang sangat berat. Sebab perbuatan z ina akan mengakibatkan ketidak-jelasan asal-usul keturunan manusia. Anak yang lahir akibat perbuatan z ina akan kabur asal-usulnya, dan tidak jelas siapa sebenarnya bapaknya, tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekelilingnya sebagai orang yang baik-baik. Pada dasarnya menurut hukum Islam setiap anak yang lahir dari hubungan pernikahan
2 Departemen Agama RI., al- Q ur ’ an dan Terjemahnya (Jakarta: CV . Karya Insan Indonesia, 2004), h. 572
yang sah, mutlak menjadi anak dari suami tanpa memerlukan pengakuan darinya, walaupun lahir dari pernikahan yang tidak ter c atat. Artinya ada dua ma c am anak yang lahir dari pernikahan yang sah, yaitu: (1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan sah menurut U ndang- undang ; dan (2) anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan tidak ter c atat. Adapun anak yang lahir dari pernikahan yang sah se c ara syariat dan sah berdasarkan U ndang-undang adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1 9 74. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan tidak ter c atat, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah se c ara syariat dan dilakukan di luar prosedur pasal 2 ayat 2 U ndang-undang Nomor 1 1 9 74 tentang Perkawinan. Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak ter c atat ini tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Sedangkan dimaksud dengan hubungan suami isteri yang tidak sah adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat dengan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan se c ara syar ’ i. W alaupun dalam Kompilasi H ukum Islam anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang
dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun karena pemerkosaan dan pernikahannya dilakukan di saat wanita itu hamil, maka anak itu dianggap
lahir dalam perkawinan yang sah (pasal 53 ayat (3): dengan
dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung itu lahir). 3
M enurut Abdul M anan, dalam hukum Islam seoarang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memlilki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai f itrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertang- gungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di sisi- Nya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dan dosa bapaknya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan bapaknya
yang telah melakukan perbuatan z ina. 4
3 W ildan Suyuti, Kompilasi H ukum Islam, Proyek Diklat M A-RI, (Jakarta:2003)
4 Abdul M anan, Aneka M asalah H ukum Perdata Islam di Indonesia, ( C et II ; Jakarta: Ken c ana, 2008), h. 6 .
Inilah sebabnya Islam memberikan pengakuan status yang sama, antara seorang anak yang lahir di luar nikah dengan seorang anak yag lahir dalam hubungan pernikahan yang sah, walaupun ada perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan. Seorang anak yang lahir dari
hubungan z ina nasabnya dinisbahkan kepada ibunya dan hanya dapat
mewarisi harta warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan seorang
anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah se c ara syar ’ i dapat bernasab dengan nasab bapaknya, dan dapat mewarisi harta warisan dari bapak dari ibunya dan kerabat bapak dan ibunya. Artinya status keduanya di hadapan Allah swt. sama dalam hal ibadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan syurga. Keduanya sama-sama diperhitungkan Allah swt., apakah mereka termasuk orang-orang beriman dan berta q wa kepada Allah swt. atau
tidak, itu tergantung kepada ikhtiar mereka masing-masing. H al ini dapat dipahami bahwa seorang anak walaupun dia lahir dari hubungan z ina, di sisi Allah swt. termasuk manusia yang mulia, jika dia beriman, berta q wa, dan beramal saleh, bukan seorang yang ikut menanggung hina dan dosa akibat perbuatan z ina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap perbuatan z ina tersebut itu, kedua orang tuanya sebagai pelaku yang bertanggungjawab di hadapan Allah swt., bukan anaknya yang lahir dari hubungan z ina tersebut yang ikut menanggung perbuatan dosa z ina kedua orang tuanya.
B erdasarkan hukum Islam, perbuatan z ina tersebut dilarang dengan tegas dan Islam memberi sanksi terhadap pelakunya dengan hukuman dera bagi pelaku yang belum berkeluarga (belum bersuami atau beristri) dan
hukuman rajam bagi pelaku yang sudah berkeluarga (sudah bersuami atau beristri). Jadi yang bertanggungjawab untuk menerima hukuman dera atau
rajam adalah pelakunya, adalah: kedua orang tuanya, bukan anak yang lahir dari hubungan z ina tersebut. M enurut M . Q uraish Shihab, agama menilai pen z ina tidak menghargai sperma yang ditumpahkannya se c ara tidak sah, sehingga dia tidak berhak memperoleh kehormatan melalui penyandangan namanya pada anaknya yang lahir dari hubungan z ina itu. Anak yang lahir dari hubungan z ina hanya dinisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itu pun bukan hakekatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa di hari kemudian kelak, manusia akan dipanggil dengan nama yang dinisbahkan kepada ibunya. H al ini bukan saja sebagai penghormatan kepada ‘ Isya putra M aryam a.s., tetapi juga untuk menutup malu anak-anak yang dari hubungan z ina. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Q S. al-Isra ’ (17)
ayat 71 dengan kata ima > m pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari umm (ibu). 5
Adapun terkait status anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah: bahwa menurut pasal 43 ayat (1) U ndang- U ndang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang Perkawinan ( L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 74
Nomor 1, Tambahan L embaran Negara RI. No. 301 9 ) yang menyatakan: “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ” , bertentangan dengan U ndang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ketua M K M ah f ud M D., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan f rasa “ anak di luar perkawinan ” bukan anak hasil z ina, melainkan anak hasil nikah sirri yang sah menurut agama walaupun tidak ter c atat. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak ter c atat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. 6 Apa yang dikatakan oleh Ketua M K M ah f ud M D itu sudah benar, karena putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 sesuai U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Pasal 2 ayat 1. O leh karena putusan M K tersebut mengabulkan permohonan M a c hi c a yang sudah menikah dengan M oerdiono sangat na ïf bila diterapkan untuk kasus per z inahan. H al ini sesuai dengan Kaidah U shul Fikih 7 yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal
yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak ter c atat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus M a c hi c a diterapkan pada kasus per z inahan maka penerapannya menjadi salah.
B . Anak L ahir M enurut H ukum Islam dan H ukum Positi f 1. Anak yang L ahir dari Perkawinan yang Sah Se c ara Syariat dan Ter c atat B erdasarkan U ndang- U ndang Perkawinan Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU
5 M . Q uraish Shihab, M enjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui, ( C et. I X; Jakarta: L entera H ati, 2010), h. 512.
6 M ar z uki W ahid dan Rumadi, Fi q ih M ad z hab Negara: Kritik atas Politik H ukum Islam di Indonesia ( Y ogyakarta: L kiS, 2001), hlm. 9 1.
7 Abdul Khamid H akim, Kitab Al- B ayan, (t.tempat: t.penerbit, 1 9 83), h, 21.
119
Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah
Nomor 1 Tahun 1 9 74. Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain: U U ndang-undang Dasar Negara RI Tahun 1 9 45, pada Pasal 28- B ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ;
U U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan pada Pasal 42 menyatakan bahwa “ anak sah adalah anak yang lahir dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah ; U Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keper c a- yaannya itu ; (d) dan Pasal 2 ayat (2), yaitu: " Tiap-tiap perkawinan di c atat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku " . O leh karena anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah
ini bukan merupakan titik pembahasan, maka penulis memandang tidak perlu diperluas pembahasannya, ke c uali dua ma c am anak yang akan
diuraikan di bawah ini.
1. Anak yang L ahir dari Perkawinan yang Sah Se c ara Syariat dan
tidak Ter c atat B erdasarkan U ndang- U ndang Perkawinan
Pada konteks pen c atatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak ter c atat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin syar ' i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. 8 Perkawinan tidak ter c atat ialah perkawinan yang se c ara material telah memenuhi ketentuan syari ' at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 U ndang- U ndang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1 9 75. 9
Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak ter c atat adalah perkawinan yang tidak di c atat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah se c ara agama tetapi tidak
mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10
Perkawinan tidak ter c atat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang ; karena terdapat ke c en- derungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak
8 M ukhlisin M u z arie, Kontro v ersi Perkawinan W anita H amil, ( Y ogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110.
9 Ibid., h. 110.
10 Jaih M ubarok, M odernisasi H ukum Perkawinan di Indonesia, ( B andung: Pustaka B ani Q uraisy, 2005), 87.
ter c atat termasuk perkawinan ilegal. M eskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) K H I terdapat in f ormasi implisit bahwa pen c atatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan ; tetapi sebagai alat untuk men c iptakan ketertiban perkawinan. O leh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) K H I diatur mengenai itsbat nikah bagi perkawinan tidak ter c atat. Dengan kata lain, perkawinan tidak ter c atat adalah sah ; tetapi kurang sempurna. Ketidak- sempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) K H I. Dalam
penjelasan umum Pasal 7 K H I bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya undang-undang peradilan agama.
A q ad pada perkawinan tidak ter c atat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas K U A, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 U ndang- U ndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1 9 74 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan di c atat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak ter c atat se c ara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. M eskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak ter c atat maka dalam hukum positi f dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1 9 74). 11
Suatu perkawinan yang tidak ter c atat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut se c ara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M . Q uraish Shihab, perkawinan yang tidak ter c atat merupakan salah satu bentuk pele c ehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. 12 Pernikahan apa pun selain yang ter c atat se c ara resmi di negara hukumnya tidak sah. 13
Permasalahannya jika perkawinan harus ter c atat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri, karena untuk poligami prosedurnya dianggap terlalu memberatkan. Sebaliknya bagi kaum wanita perkawinan tidak ter c atat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pen c atatan perkawinan memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak ter c atat merugikan kaum wanita dan anak.
11 M oh Idris Ramulyo, Tinjauan B eberapa Pasal U ndang-undang Nomor. 1 Tahun 1 9 74 dari Segi H ukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT B umi Aksara, 2002), h. 224.
12 M . Q uraish Shihab, Perempuan, Jakarta: L entera H ati, 200 6 , h. 21 6 .
13 Dadang H awari, M arriage C ounseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta: FK U I, 200 6 , h. 83.
Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah
Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak ter c atat adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan keper c ayaan-nya. Pengertian ini menunjukkan adanya per- kawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian ” sah ” dalam perspekti f f ikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam ka c amata agama, yaitu sah se c ara materiil, namun karena tidak ter c atat baik di Kantor U rusan Agama (K U A) maupun di Kantor C atatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya M a c hi c a M o c htar dengan M oerdiono), maka tidak sah se c ara f ormil. U ntuk istilah ” anak yang lahir di luar perkawinan ” , maka istilah ini yang tepat untuk kasus M a c hi c a, mengingat anak yang lahir itu sebagai hasil perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun se c ara agama, namun tidak ter c atat.
Jadi bukanlah sebagaimana berkembangnya persepsi yang salah yang menganggap kasus anak dari M a c hi c a dengan M oerdiono sebagai anak hasil z ina. Kasus tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum Positi f , karena telah terpenuhinya prosedur Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “ bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keper c ayaannya itu ” , walaupun pernikahan ini belum memenuhi prosedur Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan: “ bahwa tiap-tiap perkawinan di c atat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ” . Sekalipun pada dasarnya perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 U ndang- undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan, itulah yang dimaksud dengan perkawinan yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1 9 74 tentang perkawinan. Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut tetap sah menurut hukum Islam. Tetapi karena tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 2 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap lahir di luar perkawinan yang sah menurut pasal 43 ayat 1 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan dan perkawinan ini dilindungi U ndang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1 9 74 pasal 2 ayat 1, karena perkawinan tersebut telah dilakukan dengan menggunakan prosedur hukum Islam.
Perkawinan yang dilakukan menurut pasal 43 ayat 1 U ndang- undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang perkawinan. Perkawinan ini disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Namun perkawinan itu tidak
122
boleh diartikan sebagai per z inaan, karena perkawinan yang masuk dalam kategori z ina adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, bukan menurut U ndang- U ndang. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak ter c atat menurut U ndang- U ndang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak z ina atau anak lahir di luar nikah karena z ina, anak tersebut tetap lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi
oleh undang-undang.
2. Anak yang L ahir di L uar Perkawinan yang Sah M enurut H ukum Islam Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan
dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam
M alik dan imam sya f i ’ i berpendapat:
“ Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan
sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja ” . 14
Pendapat Imam Sya f i ’ i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu H ani f ah yang mengatakan:
“B ahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya ” . 15
Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan la f a z} “f irasy ” , dalam hadis Nabi saw.: “ anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pen z ina adalah hukum rajam ” . M ayoritas ulama mengartikan la f a z} “f irasy ” menunjukkan kepada “ perempuan ” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah i f tirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada “ laki-laki (bapaknya) ” . 1 6
H al di atas disandarkan pada beberapa hadis di bawah ini: #ôÔæMèQç©#ÑìcôD#çÇæLD#ìD#æÀèÎçoækEæÏ#DæjæÉ#êhèªæo#æÃæxæQècD#èRô½Eôµ#EæÊîÅôD#EæÊèÆæ©#çË¾ô½D#æÑì{æk#ôÔætìØEæ©#èÇæ© üµæÍ#ÑìLôD#úÇèL
#ÑìcôD#DæjæÉ#ôÔæªèÁæm#çÇèL#çhèMæ©#æÀEôµæÍ#ìËúÊæMæs#Ñô½ìD#èlõ¦èÅD#çËæÆèLD#çËîÅìD#îÑô½ìD#æhúÊæ©#ûzE #æÃü¾æoæÍ#ìËìÐô¾æ©#õD#Ñü¾æw#ìD#çÀèÎçoæk#ælô¦æÆô±#ìËìPæhèÐ½æÍ#èÇìÁ#ÑìLôD#úvDælì±#Ñô¾æ©#æhì½çÍ#ìD#æÀèÎçoækEæÏ
14 M . Ali H asan, A z as-a z as H ukum Islam: Pengantar Ilmu H ukum dan Tata H ukun Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja wali Press, 1 99 7), h. 81 15 Ibid.
1 6 Jalaluddin al- M ahalli, al- Q ulyuby wa „U marah, , Ju z III, (S emarang: M aktabah Putra Semarang, t.th.), h. 31.
Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah
EéÆòÐæL# EéÊæMæs# ÒôFlô±# ìËúÊæMæs# Ñô½ìD # #úvDælì²ö¾ì½# çhô½æÎ½D# ôÔæªèÁæm# æÇèL# æhèMæ©# EæÏ# ô»ô½# æÎçÉ# æÀEô¶ô±# ôÔæMèQçªìL
ý£ôµ#ôÓægèÎæo#ælæÏ#èÃô¾ô±#èRô½Eôµ#ôÔæªèÁæm#æRèÆìL#õÓægèÎæoEæÏ#çËèÆìÁ#ÑìMìYæQè\DæÍ#çlæYôD#úlìÉEæª¾ì½æÍ#úvDælì²ö¾ì½æÍ
1 4:
Artinya:
Dari ‘ Aisyah ra. B ahwasanya ia berkata: Sa ’ ad ibn Abi W a qq ash dan Abd ibn Z am ’ ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa ’ ad berkata: W ahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘U tbah ibn Abi W a qq ash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘ Abd ibn Z am ’ ah juga berkata: “ Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur ( f irasy) ayahku dari ibunya. L antas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘U tbah, Rasulullah bersabda: “ Anak ini saudaramu wahai ‘ Abd ibn Z am ’ ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur perempuan yang melahirkan ( f irasy) dan bagi pen z ina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah B inti Jam ’ ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah
sama sekali.
B erdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan la f a z} “f irasy ” dalam redaksi hadis: “ Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pen z ina adalah hukum rajam ” . M ayoritas ulama mengartikan la f a z} “f irasy ” tersebut menunjukkan kepada “ perempuan ” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah i f tirasy (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada “ laki-laki (bapaknya) ” , dengan dasar ini, mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil z ina tetap dinasabkan pada nasab bapaknya. Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istimbat
hukum, ulama menetapkan dan menghukumi suatu masalah pada dasarnya
harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. Dengan demikian, berdasarkan pendapat mayoritas ulama di atas, maka anak yang
17 M uh } ammad bin Isma >’ il Abdullah } al- B ukha > ri > , “ S } ah } ih } al- B ukha > ri >”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 2484, hadis nomor 6 384 ; Imam M uslim, “ S } ah } ih } M uslim ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, II: 1080, hadis nomor 1457 ; Abu > Dau > d, “ Suna > n Abu > Dau > d ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V II ; 32, hadis nomor 2275 ; Imam al-Nasa >’ i, “ Sunan al-Nasa >’ i ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 4 9 1, hadis nomor 3484 ; lihat juga Ima > m al-Turmud z i > “ Suna > n al-Turmud z i > , C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, I V : 4 9 7, hadis nomor 11 9 0 ; Ibunu M ajah, “ Sunan Ibnu M ajah ” C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 243, hadis nomor 2084.
124
lahir dari hasil z ina harus dinasabkan pada ibunya, bukan dinasabkan pada bapaknya.
B erdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Abu > Dau > d menerangkan: bahwa anak hasil dari hubungan z ina dinasabkan kepada ibunya:
DèÎçÅEô¹#èÇæÁ#ìËòÁõF#ú¿èÉìÞEæÅòn½D#ìhô½æÍ#Ñì±#æÃü¾æoæÍ#ìËèÐô¾æ©#õD#Ñù¾æw#ïÑìMîÆ½D#æÀEôµ 1 4; Artinya:
Nabi saw. bersabda: “B ahwa anak hasil z ina hanya dinasabkan pada pada ibunya saja ” .
M enurut Imam Sya f i ’ i anak yang lahir dari hubungan z ina tidak dinasabkan kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Sya f i ’ i: ìËèÐìLôD#Ñô½ìD#EéLèÎçpèÆæÁ#çÈèÎõºæÏôÞ#EæÅòn½D#æhô½æÍ#ôD#îÈôF#ìD#ìOEæQì¹#Ñô±#÷ÞèÎõ¶èªæÁ#æÈEôºô±
#= #ÑìÅDîn½D #çÈèÎõºæP#EæÂîÅìD#çËæQæÂèªìÅ#îÈôF#èÇìÁ#EæÆö²æwæÍ#EæÂì½#ìËòÁõGìL ìËìQæÐìxèªæÁ#ìÔæÊìX#èÇìÁ#ôÞ#ìËìQæ©Eô#ìÔæÊìX#èÇìÁ 1 4< Artinya:
Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil z ina tidak dinasabakan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatanya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya ” .
# #
Sejalan dengan Imam Sya f i ’ i Imam Nawawi juga menjelaskan:
çlèÐô­æÍ# ìËòÁõF# èÇìÁ# ìNæpðÆ½D# çRìLEæT# çËîÅôEì½# ìÔæÆ©Eô¾õD# ìhô½æÍ# çÃöºç\# EæÅòn½D# ìhô½æÍ# æÃöºç\# îÈìEô± # #ìRìLEæT ìÔæÆ©Eô¾õD#ìhô½æÍ#çÃöºç\#çËçÂöºç\#æÈEôºô±#ìËèÐìLôD#èÇìÁ#ìNæpîÆ½D 1 53
Artinya:
“ Sesungguhnya hukum anak lahir hasil z ina adalah anak li ’ a > n, karena ketetapan nasabnya adalah nasab ibunya, bukan dengan nasab bapaknya. M aka status hukumnya adalah anak yang li ’ a > n ” .
B erdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Sya f i ’ i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:
18 Abu > Dau > d, “ Sunan Abu > Dau > d ” C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V II: 32, hadis nomor 22 6 8. 1 9 Ima > m Sya f i ’ i, “ Ah } ka > m al- Q ur ’ an ” , C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, I: 322.
20 Imam al-Nawa > wi > “ Al- M ajmu >’ , ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, XV I: 105.
a. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. b. B apaknya tidak wajib memberikan na f kah kepada anak itu, namun se c ara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah se c ara manusiawi, bukan se c ara hukum. c . Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab
merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
d. B apak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. 21
H al ini sesuai dengan U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ” . Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja.
U Anak yang L ahir di L uar Perkawinan M enurut Putusan M K No. 4 6/ P UU - V III / 2012
Pada tanggal 27 Februari 2012, M ahkamah Konstitusi ( M K) membuat keputusan No. 4 6/ P UU - V III / 2012 terkait kedudukan hukum bagi anak luar nikah. Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi U ndang-undang perkawinan No. 1 tahun 1 9 74 yang diajukan M a c hi c a M o c htar. M a c hi c ha menikah sirri dengan mantan M ensesneg M oerdiono pada 20 Desember 1 99 3. Adapun dari pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, M . I q bal Ramadhan. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1 99 8 dan M oerdiono tidak mengakui I q bal sebagai anak M oerdiono. H al inilah yang mendorong M a c hi c a untuk mengajukan uji materi UU . No. 1 tahun 1 9 74 ke M ahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum I q bal. L atar belakang putusan ini adalah anak yang dilahirkan mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan sebagai anak dari ayah dan keluarga ayahnya karena pernikahan ibunya tidak di c atatkan. H al ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 / 1 9 74 yang menyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ” .
Ketentuan ini menimbulkan kesan, seakan-akan kedudukan wanita yang melahirkan anak tersebut tidak seimbang dengan kedudukan pria yang menghamilinya. Jika ditinjau dari segi si anak, malah menimbulkan kesan tidak adil dan tidak manusiawi. H ukum kita memang tidak mengenal
21 Amir Syari f uddin, M eretas Kebekuan Ijtihad, (Jakarta: C iputat Press, 2002), h. 1 9 5.
126
lembaga pengakuan dan pengesahan anak. Ini merupakan dilema yang sulit dipe c ahkan. Sebab, jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan diberi juga
status hukum terhadap bapak alaminya, maka seluruh lembaga perkawinan yang begitu luhur akan berantakan sama sekali. 22 Akibat pasal ini, maka seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di c atatkan melalui Kantor U rusan Agama (K U A), tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. M eskipun anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah se c ara agama. Akibat adanya pasal ini, anak yang lahir dari pernikahan
sirri tidak mempunyai hak atas statusnya sebagai anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama. Padahal perkawinan sema c am ini, dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 / 1 9 74 yang menyatakan: “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keper c ayaannya itu. ” Sedangkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU . No. 1 / 1 9 74, apabila perkawinan itu tidak di c atatkan akan menimbulkan berbagai konsekuensi,
antara lain: U Negara tidak memberikan perlindungan serta merugikan bagi
perempuan dan anak.
U B agi perempuan dianggap bukan istri yang sah karena tidak memiliki
bukti otentik. U Istri tidak berhak atas na f kah, harta gono-gini dan warisan. U Anak tidak berhak atas na f kah dan warisan. U Tidak diakuinya hubungan dengan bapak biologis.
Putusan M ahkamah Konstitusi No. 4 6/ P UU - V III / 2012 ini dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu: pertimbangan moral, pertimbangan hukum dan pertimbangan kemaslahatan. Pertimbangan- pertimbangan tersebut menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh U ndang- U ndang Dasar Republik Indonesia tahun 1 9 45. Putusan M K tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di
Indonesia yang bisa dilakukan dengan berbagai putusan pengadilan. H al ini juga terjadi di India yang melakukan pembaruan hukum keluarga dengan putusan pengadilan dengan c ara yang digunakan dalam tradisi hukum adat. 23
22 B ustanul Ari f in, Pelembagaan H ukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, H ambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1 996 ), hlm. 124.
23 M ar z uki W ahid dan Rumadi, Fi q ih M ad z hab Negara: Kritik atas Politik H ukum Islam di Indonesia ( Y ogyakarta: L kiS, 2001), hlm. 9 1.
127
M enurut Putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17
Februari 2012 menyatakan: bahwa pasal 43 ayat (1) U ndang- U ndang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang Perkawinan ( L embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1 9 74 Nomor 1, Tambahan L embaran Negara RI. No. 301 9 ) yang menyatakan: “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ” , bertentangan dengan U ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Karena itu, putusan M K tidak perlu dipertentangkan atau dinyatakan sesuai dengan syari ’ at, karena se c ara hakiki tidak ada yang tidak sesuai dan tidak ada yang bertentangan dengan
syari ’ at. Ketua M K M ah f ud M D., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan f rasa “ anak di luar perkawinan ” bukan anak hasil z ina, melainkan anak hasil nikah sirri anak yang lahir di luar perkawinan yang
ter c atat. Karena itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak ter c atat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. 24
Apa yang dikatakan oleh Ketua M K M ah f ud M D itu sudah benar, karena putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012
memberikan putusan atas permohonan M a c hi c a yang telah menikah dengan M oerdiono sesuai U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Pasal 2 ayat 1. Jadi oleh karena putusan M K tersebut mengabulkan permohonan M a c hi c a yang sudah menikah dengan M oerdiono sangat na ïf bila diterapkan untuk kasus per z inahan. H al ini sesuai dengan Kaidah U shul Fikih 25 yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak ter c atat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan kasus itu. Jika kasus M a c hi c a diterapkan pada kasus per z inahan maka penerapannya menjadi salah. B erdasarkan hukum Islam, apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri se c ara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari keberadaan anak itu apabila: (1) Istri
24 B uah Simalakama Putusan M K dalam H arian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 M aret 2012 25 Abdul Khamid H akim, Kitab Al- B ayan, (t.tempat: t.penerbit, 1 9 83), h, 21.
128
melahirkan anak sebelum masa kehamilan ; (2) dan melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa per c eraian. 2 6
H ukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ' iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. 27 Sedangkan mengenai tenggang waktu ini, ada aliran di antara ahli f ikih yang berpendapat: “ seorang anak lahir setelah melampaui tenggang ' iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu ” . Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimun selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi
ibunya tidak mengeluarkan kotoran. 28
Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. la hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, di sinilah perbedaannya, antara pandangan f ikih dengan dengan U ndang-undang Perkawinan di Indonesia. Karena, pandangan f ikih tidak mengenal pen c atatan nikah, maka pengertian luar perkawinan yang ter c atat menurut U ndang-undang Perkawinan sama pengertiannya dengan z ina, sedangkan dalam f ikih (hukum Islam) bukan anak z ina selama selama terpenuhi rukun dan syarat nikah se c ara syar ’ i. Karena itu, benar putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa: tidak dapat disamakan antara anak yang lahir di luar perkawainan yang ter c atat dengan anak yang lahir karena z ina. Sebab anak lahir dari perkawinan yang tidak ter c atat dan terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah menurut agama. Sedangkan anak z ina adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut agama, walaupun ter c atat menurut undang-undang.
2 6 Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak L uar Nikah dan Akibat H ukumnya, dalam C hu z aimah T. Y anggo dan H a f i z Anshary, Problematika H nkum Islam Komtemporer, (Jakarta: Firdaus, 2002), h. 12 9 . 27 W irjono Prodjodikoro, H ukum Perkawinan di Indonesia, ( B andung: Sumur, 2010), h. 72. 28 Ibid., h. 72.
B . Kesimpulan 1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2
UU Nomor 1 Tahun 1 9 74 dan sah se c ara syari ’ at Islam (hukum Islam).
2. Anak yang L ahir dari Perkawinan yang Sah Se c ara Syariat dan tidak Ter c atat B erdasarkan U ndang- U ndang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan menurut pasal 43 ayat 1 U ndang- undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Tentang Perkawinan itu tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 U ndang-undang Nomor 1 Tahun
1 9 74 tentang perkawinan. Perkawinan ini disebut luar perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat
2. Namun perkawinan itu tidak boleh diartikan sebagai per z inaan, karena perkawinan yang masuk dalam kategori z ina adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, bukan menurut U ndang- U ndang. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak ter c atat menurut U ndang- U ndang Perkawinan, tidak masuk dalam kategori anak z ina atau anak lahir di luar nikah karena z ina, anak tersebut tetap lahir dari perkawinan yang sah yang juga dilindungi oleh undang-undang. 3. Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah menurut pendapat Imam M alik dan Imam Sya f i ’ i, “ jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja ” . 4. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan mengartikan la f a z} “f irasy ” dalam redaksi hadis: “ Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pen z ina adalah hukum rajam ” . M ayoritas ulama mengartikan la f a z} “f irasy ” tersebut menunjukkan kepada “ perempuan ” (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah i f tirasy (duduk berlutut), dengan dasar ini anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan ulama yang lain memahami dan mengartikan kepada “ laki-laki (bapaknya) ” , dengan dasar ini,
mereka mengatakan anak yang lahir dari hasil z ina tetap dinasabkan pada nasab bapaknya. Namun yang penting untuk diketahui adalah: bahwa dalam istimbat hukum, ulama menetapkan dan menghukumi
130
suatu masalah pada dasarnya harus merujuk pada pendapat mayoritas. Karena pendapat mayoritas lebih diterima keabsahannya dibandingkan pendapat yang minoritas. 5. M enurut pendapat Sya f i ’ i, anak yang lahir di luar nikah akan mempunyai akibat hukum, yaitu: tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya ; bapaknya tidak wajib memberikan na f kah kepada anak itu, namun se c ara biologis ia tetap anaknya, hubungan yang timbul hanyalah se c ara manusiawi, bukan se c ara hukum ; tidak ada
saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan ; bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah bila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. H al ini sesuai dengan U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang
Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: “ anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ” . Artinya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab
dengan nama ibunya saja. 6 . Status anak yang lahir di luar nikah menurut Putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 adalah: bahwa menurut pasal 43 ayat (1) U ndang- U ndang Nomor 1 Tahun 1 9 74 tentang Perkawinan ( L embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1 9 74 Nomor 1, Tambahan L embaran Negara RI. No. 301 9 ) yang menyatakan: “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ” , bertentangan dengan U ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 45 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ketua M K M ah f ud M D., menyatakan: bahwa yang dimaksud majelis dengan f rasa “ anak di luar perkawinan ” bukan anak hasil z ina, melainkan anak hasil nikah sirri yang sah menurut agama walaupun tidak ter c atat. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak ter c atat dan sah menurut agama tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Apa yang dikatakan oleh Ketua M K M ah f ud M D itu sudah benar, karena putusan M K Nomor 4 6/ P UU - V III / 2012 tanggal 17 Februari 2012 sesuai U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1 9 74 Pasal 2 ayat 1. O leh karena putusan M K tersebut mengabulkan permohonan M a c hi c a yang sudah menikah
131
Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah
dengan M oerdiono sangat na ïf bila diterapkan untuk kasus per z inahan. H al ini sesuai dengan Kaidah U shul Fikih 2 9 yang mengatakan: bahwa perintah pada sesuatu maka perintah juga atas sarananya dan bagi sarananya hukumnya sama dengan hal yang dituju. Kasus ini adalah pernikahan yang tidak ter c atat dan dapat diterapkan dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan
kasus itu. Jika kasus M a c hi c a diterapkan pada kasus per z inahan maka penerapannya menjadi salah.

## DAFTAR P U STAKA
Abdul M anan. Aneka M asalah H ukum Perdata Islam di Indonesia. C et II ; Jakarta: Ken c ana, 2008.
Abdul Khamid H akim, Kitab Al- B ayan. t.tempat: t.penerbit, 1 9 83.
Abu > Dau > d, “ Sunan Abu > Dau > d ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V II: 32, hadis nomor 22 6 8.
Amir Syari f uddin. H ukum Perkawinan Islam di Indonesia. C et 1: Jakarta: Ken c ana, 200 6 .
Abuddin Nata. M etodologi Studi Islam. Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2008.
Amir Syari f uddin. M eretas Kebekuan Ijtihad. Jakarta: C iputat Press, 2002.
B ustanul Ari f in, Pelembagaan H ukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, H ambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1 996 .
B ambang Sunggono. M etodologi Penelitian H ukum. C et II ; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
B uah Simalakama Putusan M K dalam H arian Surat Kabar Jawa Pos, Rabu, 28 M aret 2012.
Departemen Agama RI., al- Q ur ’ an dan Terjemahnya. Jakarta: CV . Karya Insan Indonesia, 2004.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus B esar B ahasa Indonesia, edisi ke- 4. C et. I ; Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
2 9 Abdul Khamid H akim, Kitab Al- B ayan, (t.tempat: t.penerbit, 1 9 83), h, 21.
132
Dadang H awari. M arriage C ounseling (Konsultasi Perkawinan). Jakarta: FK U I, 200 6 .
Departemen Agama RI., al- Q ur ’ an dan Terjemahnya. Jakarta: CV . Karya Insan Indonesia, 2004.
Fathurrahman Djamil. Pengakuan Anak L uar Nikah dan Akibat H ukumnya, dalam C hu z aimah T. Y anggo dan H a f i z Anshary, Problematika H nkum Islam Komtemporer. Jakarta: Firdaus, 2002.
H ttp: //W ww.Artikata. C om / Arti-3 696 02-Perlakuan. H tml
H ttp: //M ajidbs z . W ordpress. C om / 2008 / 0 6/ 30 / Pengertian- M asyarakat /
H ttp: // Kangmoes. C om / Artikel-Tips-Trik-Ide- M enarik-Kreati f .De f inisi / Pengertian-Anak. H tml
H ttp: // www.kaltimpost. c o.id / inde x .php ? mib = berita.detail & id = 12 66 54.
Ima > m Sya f i ’ i, “ Ah } ka > m al- Q ur ’ an ” , C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al- S | a > ni > , 2005, I: 322.
Imam al-Nawa > wi > “ Al- M ajmu >’ , ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, XV I: 105.
Ibnu Rusyd, B idayah al- M ujtahid, Ju z V . B eirut : Dar al- Fikr, t.th.
Jalaluddin al- M ahalli. al- Q ulyuby wa U marah, Ju z III. Semarang: M aktabah Putra Semarang, t.th.
Jaih M ubarok. M odernisasi H ukum Perkawinan di Indonesia. B andung: Pustaka B ani Q uraisy, 2005.
M . Q uraish Shihab, M enjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. C et. I X; Jakarta: L entera H ati, 2010.
M ukhlisin M u z arie. Kontro v ersi Perkawinan W anita H amil. Y ogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
M oh. Idris Ramulyo. Tinjauan B eberapa Pasal U ndang-undang Nomor. 1 Tahun 1 9 74 dari Segi H ukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT B umi Aksara, 2002.
M . Q uraish Shihab. Perempuan. Jakarta: L entera H ati, 200 6 .
M . Ali H asan. A z as-a z as H ukum Islam: Pengantar Ilmu H ukum dan Tata H ukun Islam di Indonesia. Jakarta: Raja wali Press, 1 99 7.
M uh } ammad bin Isma >’ il Abdullah } al- B ukha > ri. “ S } ah } ih } al- B ukha > ri >”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 2484, hadis nomor 6 384 ; Imam M uslim, “ S } ah } ih } M uslim ”  C D M aktabah Sya > milah } al- Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, II: 1080, hadis nomor 1457 ; Abu > Dau > d, “ Suna > n
133
Abu > Dau > d ” C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V II ; 32, hadis nomor 2275 ; Imam al-Nasa >’ i, “ Sunan al-Nasa >’ i ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 4 9 1, hadis nomor 3484 ; lihat juga Ima > m al-Turmud z i > “ Suna > n al-Turmud z i > , C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, I V : 4 9 7, hadis nomor
11 9 0 ; Ibunu M ajah, “ Sunan Ibnu M ajah ”  C D M aktabah Sya > milah } al-Is } da > r al-S | a > ni > , 2005, V I: 243, hadis nomor 2084.
M ar z uki W ahid dan Rumadi, Fi q ih M ad z hab Negara: Kritik atas Politik H ukum Islam di Indonesia. Y ogyakarta: L kiS, 2001.
Rahmat H akim. H ukum Perkawinan Islam. C et. I ; B andung: CV . Pustaka Setia, 2000.
Slamet Abidin dan Aminuddin. Fi q h M unakahat. C et. I ; B andung: CV . Pustaka Setia, 1 999 .
Syamsudin Ramadhan. Fi q h Rumah Tangga. C et. I ; B ogor: CV . Idea Pustaka U tama, 2004.
Sunan Al-Nasai. Kitab Nikah. C et. II ; L ibanon: Da > r al-Fikri, 1 99 0.
Suprayogo Iman dan Tobroni. M etodologi Penelitian Sosial Agama. C et.II ; B andung: Remaja Rosdakarya, 2003.
W ildan Suyuti. Kompilasi H ukum Islam, Proyek Diklat M A-RI. Jakarta: 2003.
W irjono Prodjodikoro. H ukum Perkawinan di Indonesia. B andung: Sumur, 2010.
Y ayasan Penterjemah al- Q ur ’ an. Al- Q ur ’ an dan Terjemahnya. Surabaya: DEPAG RI, 1 9 78.
134