Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal.177-181 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7145.177-181
PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BPR PADA PELELANGAN MELALUI ACTE DE COMMAND
Ni Nyoman Santi Wulandari, I Nyoman Sujana, Ni Komang Arini Styawati Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia santiiwulandari511@gmail.com, nyomansujanaa2015@gmail.com, arinistyawati@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  mengenai  Penyelesaian  Kredit  Macet  oleh  BPR  Pada  Pelelangan  Melalui  Acte  De Command.  Adapun  yang  menjadi  fokus  kajian  pada  artikel  ini  adalah  pengaturan  penyelesaian  kredit  macet melalui proses pelelangan dan penyelesaian kredit macet oleh BPR melalui proses lelang dengan memanfaatkan acte  de  command.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  Normatif,  dan  pendekatan  perundang- undangan;  pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  kasus.  Yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer;  sekunder; tersier.  Dapat  dipahami  bahwa  hasil  dari  penelitian  ini  adanya  kekaburan  norma  dalam  penegakan  pembelian agunan oleh Bank yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 12 A ayat (1) tidak menyebutkan BPR menjadi peserta lelang namun dalam PMK 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang Pasal 79 ayat (1)  menyebutkan  bahwa  kreditur  dapat  membeli  agunannya  dalam  pelaksanaan  lelang.  Disamping  itu  dapat diketahui bahwa dengan  melalui Putusan MK No.102/PUU-XVIII/2020 menjelaskan secara rinci BPR menjadi peserta lelang dan hasil lelang tersebut dibukukan pada agunan yang diambil alih dengan acte de command yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : BPR,Kredit Macet, Lelang, Akte

## Abstract
This  article  analyzes  the  Settlement  of  Bad  Loans  by  Auctions  Through  Acte  De  Command.  The  focus  of  the study  in  this  article  is  the  regulation  of  the  settlement  of  bad  loans  through  an  auction  process  and  the settlement  of  bad  loans  by  RURAL  BANKS  through  an  auction  process  using  an  acte  de  command.  By  using normative legal research methods, and statue approaches; conceptual approach and case approach. consists of primary  legal  materials;  secondary;  tertiary.  It  is  understandable  that  the  results  of  this  research  are  the blurring  of  the  norms  in  forcing  the  purchase  of  collateral  by  banks  as  stipulated  in  the  Banking Law  Article 12A  paragraph  (1)  which  does  not  mention  RURAL  BANKS  as  bidders  but  in  PMK  213/PMK.06/2020 concerning  instructions for conducting auctions Article 79 paragraph ( 1) states that the creditor  can buy the collateral at the auction. In addition, it can be seen that the Constitutional Court Decision Number 102/PUU- XVIII/2020 explains in detail that RURAL BANKS are bidders, and auction results are recorded in foreclosed assets with a permanent acte de command. legal force. Keywords : RURAL BANKS, Bad Credit, Auction, Acte

## I. PENDAHULUAN
Hukum  yang  digunakan  sebagai  kepastian  dalam  aturan  yang  menjadi  peranan  penting  dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hukum menjamin serta melindungi setiap warga negaranya dengan hak dan kewajiban yang menjamin keadilan warga negaranya. Bahwa artinya hukum sendiri memiliki manfaat  bagi  masyarakat  untuk  mengatur  dan  menata  kehidupan  masyarakat  begitupun  sebaliknya hukum  tidak  akan  jalan  jika  tidak  adanya  masyarakat  karena  wadah  dari  jalannya  hukum/aturan tersebut  adalah  masyarakat.  Maka  keduanya  hukum  dan  masyarakat  memiliki  keseimbangan  dan keserasian  dalam  hubungan  bersosial.  Dalam  hubungan  tersebut  hukum  yang  berada  dalam  lingkup manusia  berarti  memiliki  peranan  di  beberapa  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  ke  dalam  aspek ekonomi  yang  menjadi  peran  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Ekonomi  yang  berkembang menjadi tujuan dari suatu negara untuk menciptakan peningkatan stabilitas perekonomian  yang lebih baik. Kebutuhan ekonomi yang tidak jauh dari peran dana untuk menunjang upaya perekonomian ini memerlukan peran dari badan hukum yang menopang untuk kebutuhan ekonomi. Bank yang memiliki peranan  strategis  sebagai  Lembaga  yang  berlingkup  pada  jasa  keuangan  dengan  memberikan  akses
kemudahan  pemutaran  dana  untuk  masyarakat.  Dimana  bank  merupakan  institusi  yang  memiliki peran  strategis  dalam  kegiatan  ekonomi,  seperti  yang  diketahui  bank  adalah  bagian  dari  sistem keuangan  dan  sistem  pembayaran  suatu  negara,  bahkan  pada  era  globalisasi  sekarang  ini,  bank  juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia Sutedi, (2014).
Bank  yang  memiliki  peranan  fungsi  dalam  penghimpun  serta  penyalur  dana  masyarakat memiliki  jasa-jasa  baik  dalam  menghimpun  tabungan  dan  deposito,  sedangkan  dalam  penyalur  dana bank  memiliki  jasa  dalam  pinjam-meminjam  kredit.  Dalam  melakukan  pinjam-meminjam  (hutang) bank akan mensyaratkan untuk pemenuhan suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban dari pihak kreditur  dan  pihak  debitur,  dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  tersebut  harus  sesuai  dengan  apa yang  telah  disepakati  dari  kedua  belah  pihak,  jika  tidak  adanya  pemenuhan  dari  perjanjian  tersebut akan  terjadinya  suatu  peristiwa  hukum  wanprestasi/ingkar  janji.  Wanprestasi  adalah  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban  dengan  tidak  terpenuhinya  hak  dari suatu  perjanjian  atas  dasar  kelalaian  dari  pihak  yang  terlibat  dari  perjanjian  tersebut.  Pada  peristiwa hukum  yang  terjadi  dalam  wanprestasi  di  bidang  perbankan  adanya  pihak  debitur  yang  tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya dengan kelalaian debitur untuk melakukan Tindakan yang  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  hak  dari  pihak  kreditur  maka  dalam  peristiwa  hukum  tersebut akan  terjadinya  akibat  hukum  Kredit  Bermasalah/Kredit  Macet  yang  disebabkan  oleh  debitur  gagal bayar  dengan  kesengajaan  yang  ia  perbuat.  Dalam  peristiwa  kredit  macet  tersebut  akan mengakibatkan  bank  mengalami  kerugian  jika  bank  tidak  menerapkan  prinsip  ketidak  hati-hatian dalam  menyelesaikan  kredit  macet  tersebut.  Dalam  garis  besarnya  tercantum  hal-hal  yang menyangkut  syarat-syarat  pelaksanaan  kredit,  syarat-syarat  pembayaran  kredit,  perikatan  jaminan jumlah dan lamanya fasilitas kredit dinikmati debitur Muchdarsyah, (1992).
Maka  dalam  hal  ini  diperlukannya  Tindakan  untuk  penyelamatan  kredit,  Penyelamatan  yang dilakukan  dengan  memberikan  keringanan  berupa  jangka  waktu  atau  angsuran  terutama  bagi  kredit terkena  musibah  atau  melakukan  penyitaan  bagi  kredit  terkena  musibah  atau  melakukan  penyitaan bagi  kredit  yang  sengaja  lalai  untuk  membayar.  Untuk  menentukan  apakah  suatu  kredit  dikatakan macet  didasarkan  pada  kolektibilitas  kreditnya,  Dimana  kolektibilitas  adalah  keadaan  pembayaran pokok  dan  bunga  kredit  oleh  pihak  debitur  serta  tingkat  kemungkinan  diterima  kembalinya  dana tersebut Rachmadi Usman, (2010). Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan  sehingga  bank  tidak  mengalami  kerugian.  Kasmir,  (2007)  melalui  upaya  dan  strategi untuk  menyelesaikan  kredit  macet  ini  adanya  tiga  tahapan  yaitu  bank  akan  melakukan  pembinaan dimana  pembinaan  ini  kreditur/  bank  akan  melakukan  komunikasi  dan  kunjungan  ke  lokasi  rumah debitur yang biasanya terjadi pengecekan jaminan yang menjadi dasar kepercayaan perjanjian hutang tersebut;  selanjutnya  jika  debitur  masih  membandel  kreditur  akan  melakukan  peringatan  hal  ini biasanya kreditur akan memberikan surat peringatan untuk Tindakan selanjutnya atas jaminan hutang tersebut; tahap akhir jika debitur masih tidak ada kemajuan maka kreditur akan melakukan Tindakan untuk  melaksanakan  penyelesaian  melalui  eksekusi  dan  lelang  terhadap  jaminan  tersebut.  Tahap lelang pada penyelesaian kredit bermasalah ini dilakukan bank untuk memutar asset dana bank. Bagi bank  berdasarkan  prinsip  konvensional  keuntungan  yang  diperoleh  melalui  bunga  Ibrahim,  (2004). Sedangkan  bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  berupa  imbalan  atau  bagi  hasil.  Perjanjian pinjam  meminjam  uang  antara  bank  sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai  debitur.  Dalam perjanjian  ini,  bank  sebagai  kreditur  percaya  terhadap  nasabahnya  dalam  jangka  waktu  yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar lunas) Sutarno, (2003).
Lelang adalah penawaran terhadap obyek jaminan dengan nilai penawaran yang sesuai dengan obyek lelang. yang akan diadakan secara terbuka untuk umum untuk menawarkan obyek lelang. tetapi dalam  tahap  lelang  memiliki  kekurangan  pada  pencarian  peserta  yang  memiliki  pengaruh  kesulitan bagi bank, karena jika tidak adanya peserta lelang maka objek jaminan yang akan ditawarkan tersebut tidak bisa berputar yang menyebabkan bank mengalami kerugian penurunan dana. Dengan demikian melalui lelang ini bank berupaya untuk menjadi peserta lelang dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran  bank  pada  proses  lelang,  dimana  bank  yang  menjadi  peserta  lelang  ini  membeli  obyek agunan  yang  ditawarkan  dengan  menunjuk  salah  satu  pihak  dari  bank  untuk  menjadi  atas  nama  atas objek tersebut yang bertujuan untuk diputar Kembali dengan penjualan selanjutnya dari pihak bank.
Pengaturan  untuk  menjadi  peserta  lelang  yang  bank  membeli  Sebagian/seluruh  agunan  diatur dalam UU Perbankan dalam Pasal 12 A tetapi dalam pengaturan tersebut hanya menjelaskan tentang Bank Umum saja tidak menjelaskan tentang BPR maka melalui penguatan dari Pasal 79 ayat (1) PMK
213/PMK.06/2020 yang menjelaskan bahwa Lembaga jasa keuangan kreditur dapat membeli agunan melalui  lelang.  dari  kedua  pengaturan  antara  UU  Perbankan  dan  PMK  213/PMK.06/2020  tersebut terdapat kekaburan norma untuk mengatur BPR menjadi peserta lelang dengan tujuan untuk membeli objek agunan. Namun setelah keluarnya Putusan MK Nomor 102/PUU-XVIII/2020 ini BPR memiliki kepastian  hukum  akan  pernyataan  dari  amar  putusan  yang  dijelaskan  dalam  Putusan  MK  tersebut, setelah  keluarnya  Putusan  MK  BPR  memiliki  hak  dan  kejelasan  untuk  melakukan  perbuatan pembelian  agunan  dengan  menjadi  peserta  lelangnya.  Tetapi  dalam  Putusan  MK  yang  menyatakan kata  “secepatnya”  menjadi  kurang  jelas  dan  kabur  akan  penerapan  frasa  “secepatnya”.  Dengan demikian  BPR  yang  berupaya  untuk  melakukan  strategi  penyelamatan  kredit  guna  menyelesaikan kredit  macet,  dapat  menggunakan  upaya  melalui  Acte  De  Command  yaitu  akta  yang  menjadi penguatan  dasar  oleh  bank  yang  memiliki  syarat  serta  nilai  yang  sah  dimata  hukum  yang  digunakan sebagai pegangan hak  untuk bank  yang melakukan penyelesaian  kredit dengan pengambilalihan  aset debitur  kepada  pihak  bank  melalui  proses  lelang  dengan  bank  yang  menjadi  peserta  lelang.  melalui acte  de  command  BPR  akan  memiliki  perlindungan  hukum  dengan  menjadi  pemegang  hak  obyek jaminan  untuk  mencari  pembeli  atas  objek  jaminan  atau  agunan  tersebut  dimana  dengan  acte  de command  bank  akan  melakukan  penawaran  dengan  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  untuk  mencari pembeli lelang  agar dana bank dapat berputar dan mencegah bank mengalami kerugian.  Ada sebuah penelitian  dari  Reinhard  Nawa,  (2019)  “penyelesaian  kredit  macet  pada  pt.  bpr  christa  jaya  perdana kupang”  dimana  hasil  dari  penelitiannya  menunjukan  bahwa  penyelesaian  kredit  macet  pada  BPR Christa  jaya  perdana  kupang  dilakukan  dengan  beberapa  cara  yaitu  dengan  cara  yang  pertama  dari pihak  bank  melakukan  pengumpulan  informasi,  informasi  diberikan  apabila  nasabah  tunggakan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo.
Bahwa  berdasarkan  uraian  singkat  diatas  tersebut,  dapat  dikaji  dua  rumusan  masalah  yaitu Bagaimana  pengaturan  penyelesaian  kredit  macet  melalui  proses  pelelangan  serta  Bagaimana penyelesaian kredit macet oleh BPR melalui proses lelang dengan memanfaatkan acte de command.

## II. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum  Normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  berlandaskan  dengan  sistem  hukum  dengan menggunakan  sistem  norma  sebagai  pedomannya  dalam  penelitian.  Hal  yang  sering  terjadi  dalam penelitian  hukum  normatif  adalah  kekosongan,  kekaburan  serta  konflik  norma.  Dalam  pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  secara  Perundang-undangan  dan  pendekatan secara  konseptual.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  tiga sumber bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer yang menggunakan Undang-Undang dan Peraturan serta  Putusan;  Selanjutnya  pada  bahan  hukum  kedua  Bahan  Hukum  Sekunder  menggunakan  buku- buku;artikel;  jurnal.  Serta  pada  bahan  hukum  yang  ketiga  yaitu  bahan  hukum  tersier  menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia. Pada penelitian ini Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengumpulkan  serta  menganalisis  isu  bahan  hukum  yang  digunakan  sebagai  bahan  hukum  untuk mengkaji serta menelaah peraturan-peraturan yang menyertakan informasi yang berasal dari literatur; jurnal;  artikel  serta  peraturan  perundang-undangan.  Analisis  dari  penelitian  ini  menggunakan pengkajian  isu  hukum dengan menemukan argumentasi  hukum untuk kesimpulan yang  logis dengan menemukan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 P e ngaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Proses Pelelangan
Kredit  Bermasalah  atau  yang  biasa  disebut  dengan  kredit  macet  merupakan  salah  satu  permasalahan yang  timbul  dalam  dunia  perbankan.  Adapun  3  kategorinya  yaitu  kredit  kurang  lancar;  kredit diragukan  dan  kredit  macet.  Mengenai  kolektibilitas  kredit  yang  dibuat  menurut  ketentuan  Bank Indonesia  adalah  sebagai  berikut  :kredit  lancar,  yaitu  kredit  yang  pembayaran  pokok  pinjaman  dan bunganya  tepat  waktu,  perkembangan  rekening  baik  dan  tidak  ada  tunggakan  serta  sesuai  dengan persyaratan  kredit;  Kredit  dalam  perhatian  khusus,  yaitu  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman atau  bunganya  terdapat  tunggakan  sampai  90  hari;  Kredit  kurang  lancar,  yaitu  kredit  yang pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  bunganya  terdapat  tunggakan  telah  melampaui  90
hari  sampai  180  hari  waktu  yang  telah  disepakati;  Kredit  yang  diragukan  yaitu  kredit  yang pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  bunganya  terdapat  tunggakan  telah  melampaui  180 hari  sampai  dengan  270  hari  dari  waktu  yang  telah  disepakati;  Kredit  macet  adalah  kredit  yang pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  bunganya  terdapat  tunggakan  telah  melampaui  270 hari Martono, (2004).
Kredit bermasalah timbul akibat dari adanya debitur yang gagal bayar. Kredit bermasalah selalu ada  dalam  kegiatan  perkreditan  bank,  karena  bank  tidak  mungkin  menghindari  adanya  kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan  Sutarno, (2005). Debitur yang tidak bisa  memenuhi  kewajiban  tagihan  pembayaran  hutang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  hak  dari pihak  kreditur  dengan  peristiwa  hukum  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah  tidak  terpenuhinya  prestasi dengan  tidak  terlaksananya  suatu  kewajiban  yang  mengakibatkan  adanya  ingkar  janji  dengan  tidak terpenuhinya  hak-hak  perjanjian.  wanprestasi  terjadi  dari  hutang  debitur  yang  tidak  dibayar  dengan tepat  waktu  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  pembayaran  hutang  beserta  Bunga  kredit tersebut.faktor  terjadinya  suatu  wanprestasi  adalah  nasabah  peminjam  tidak  memenuhi  prestasi  yang sudah  ditentukan  dalam  kesepakatan  hutang;  pemenuhan  hak  yang  tidak  terpenuhi  secara  sempurna; nasabah  peminjam  terlambat  membayar  dan  tidak  memenuhi  kesepakatan  kedua  belah  pihak; melanggar/melawan  isi  dari  kesepakatan  hutang  yang  telah  ditentukan.  wanprestasi  dapat menimbulkan kerugian dimana bank menghadapi suatu risiko yaitu risiko usaha bank.
Salah satu risiko yang dilalui oleh bank adalah risiko kredit, Risiko Kredit adalah risiko akibat debitur yang tidak mengembalikan hutang pokok dengan bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan  yang  terdapat  dalam  perjanjian  hutang  nasabah  peminjam.  Dari  golongan  tersebut  kredit yang  menjadi  penyebab  terganggunya  kondisi  keuangan  bank  bahkan  dapat  menyebabkan  kerugian dalam  suatu  bank  adalah  kredit  macet.  Pada  kredit  macet  ini  terjadinya  tunggakan  atas  pembayaran hutang  yang  sudah  melewati  batas  wajar  itikad  baik  dimana  pengembalian  hutang  tersebut  melewati batas  waktu  hingga  berbulan-bulan  tidak  ada  usaha  dan  keterangan  dari  pihak  nasabah  peminjam. Untuk  menghadapi  pinjaman  macet  ini  bank  melalui  upaya-upayanya  harus  mengusahakan  strategi yang tepat agar bank tidak sampai salah ambil Langkah.
Langkah  yang  dilakukan  seperti  dengan  melihat  upaya  nasabah  peminjam  jika  nasabah peminjam  masih  memiliki  usaha  dan  ada  upaya  untuk  pengembalian  hutangnya  maka  bank  bisa memiliki  strategi  untuk  memberikan  perpanjangan  waktu  dengan  jangka  waktu  yang  diperjanjikan kedua  belah  pihak;  yang  kedua  bank  bisa  memberikan  keringanan  pada  penurunan  suku  bunga. Namun  jika  nasabah  tidak  memiliki  itikad  baik  dan  terus  mangkir  akan  pembayaran  maka  bank melalui  upayanya  melakukan  Tindakan  untuk  penyitaan  jaminan.  Jaminan  yang  disita  akan  diputar Kembali oleh bank untuk pengembalian dana asset bank akibat pinjaman macet tersebut, namun jika dalam  penjualan  tersebut  tidak  terselesaikan  maka  bank  dapat  melalui  jalur  lelang  untuk  upaya penyelesaian kredit bermasalah akibat jaminan yang tidak laku.
Dalam  pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan  dapat  dilakukan  dengan  2  cara,  antara  lain  : Lelang  Melalui  KPKNL  (Kantor  Penyelenggara  Kekayaan  Negara  dan  Lelang);  Eksekusi  Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan Negeri Semadiartha, (2019). pada  tahap  penyelesaian  kredit  dengan  lelang  bank  akan  berharap  untuk  mendapatkan  Kembali pemutaran  asset  yang  sesuai  dengan  pengeluaran  pinjaman  hutang,  Pada  proses  tersebut  bank  akan melakukan  penawaran  dengan  nilai  yang  sebanding  dengan  objek  agunan/jaminan  untuk melaksanakan lelang maka bank/kreditur akan melalui berbagai persyaratan dan tata cara pelaksanaan lelang  sesuai  dengan  PMK  213/PMK.06/2020  tentang  petunjuk  pelaksanaan  lelang,  pada  proses lelang tersebut bank akan mengadakan pembukaan  lelang  untuk mencari peserta dari  lelang, Namun jika  tidak  adanya  peserta  lelang  maka  bank  bisa  membeli  agunan  yang  dilelangkan  dengan  menjadi peserta dari lelang tersebut dalam perihal pembelian agunan oleh bank ini diatur dalam Pasal 12 UU Perbankan tetapi dalam pasal tersebut hanya diatur tentang bank umum saja tidak dengan BPR maka BPR yang akan membeli agunan melalui lelang menjadi tidak jelas pengaturannya.
Dengan  demikian  sesuai  dengan  penguatan  dasar  pada  PMK  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka BPR yang masuk ke dalam kategori kreditur dengan diatur dalam Pasal 79 dapat  menjadi  pembeli  lelang  dan  dalam  Putusan  MK  102/PUU-XVIII/2020  menjadi  perlindungan BPR  yang  akan  melakukan  pembelian  lelang,  dalam  melakukan  pembelian  lelang  tersebut  BPR mempunyai  penguatan  dasar  hukum  melalui  haknya  dengan  menggunakan  Acte  De  Command  yaitu
akta  yang  digunakan  BPR  yang  berisi  pernyataan  tentang  keikutsertaan  dalam  pembelian  lelang dengan memegang hak agunan yang diambil alih oleh BPR dan BPR dapat menjual Kembali agunan tersebut dengan jangka waktu 1 tahun.

## 3.2 Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bpr Melalui Proses Lelang Dengan Memanfaatkan Acte De Command
Penyelesaian Kredit adalah suatu penyelamatan aset yang dilakukan oleh BPR dengan melalui upaya- upaya yang sesuai dengan kualifikasi kreditnya dengan tujuan untuk mendapatkan Kembali dana asset bank. Dalam melakukan penyelesaian  kredit  ini bagi pihak bank  akan melakukan suatu  strategi  agar penyelamatan  yang  dilakukan  tepat  sasaran  untuk  menyelesaikan  atau  menuntaskan  pinjaman  kredit macet  tersebut.  Penyelesaian  kredit  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  BPR  akan  mengupayakan  sisi kekeluargaan  dengan  melihat  sisi  upaya  dan  sisi  itikad  baik  dari  si  peminjam  tetapi  jika  peminjam tidak bisa memenuhi kewajibannya maka BPR akan menempuh jalur akhir yaitu eksekusi jaminan dan lelang.  Dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah  diatur  dalam  POJK  Nomor  33  Tentang  Kualitas  Aset Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan  Penghapusan  Aset  Produktif  Bank  Perkreditan  Rakyat menjelaskan  bahwa  dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah  tersebut  dapat  dilakukan  dengan pengambilalihan  agunan  dengan  memilih  antara  penyelesaian  kredit  (AYDA)  atau  proses penyelesaian  kreditnya.  Sesuai  dengan  penjelasan  yang  terdapat  dalam  POJK  33  Agunan  yaitu Agunan Yang Diambil  Alih(AYDA) adalah  aset yang diperoleh BPR baik melalui pelelangan/diluar pelelangan untuk penyelesaian kreditnya.
Dalam  penyelesaian  hutang  atau  kredit  macet  tersebut  dengan  melalui  proses  lelang  yang dilakukan  oleh  BPR  dengan  BPR  yang  melakukan  pengambilalihan  agunan  melalui  lelang  yang diadakannya maka BPR yang membeli Sebagian/seluruh agunan lelang dilindungi dalam Pasal 12 UU Perbankan namun dalam Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan tentang Bank Umum saja yang tidak menjelaskan makna BPR dalam peraturan tersebut maka dari hal tersebut dengan perlindungan hukum  yang  dilakukan  oleh  BPR  dalam  penyelesaian  kredit  melalui  lelang  dengan  menggunakan Keputusan  Menteri  Keuangan  213/PMK.06/2020  yang  menjelaskan  kreditur  dapat  membeli agunannya  melalui  lelang  dengan  menyampaikannya  kepada  pejabat  lelang  beserta  surat  pernyataan dalam  bentuk  akta  notaris  yang  berisikan  pernyataan  pembelian  tersebut  dilakukan  untuk  pihak  lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka  waktu 1 tahun. Sesuai dengan akta notaris tersebut yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  beserta  kepastian  untuk  BPR  dalam  memegang  haknya  menjadi pemegang  agunan  tersebut  dituangkan  dalam  akta  notaris  yaitu  acte  de  command  yang  berisi penuangan  penjelasan  kepastian  siapa  yang  ditunjuk  dan  sebagai  pemegang  kepastian  dalam  lelang. yang  dapat  dilihat  secara  jelas  dalam  pengaturan  Putusan  MK  102/PUU-XVIII/2020  yang menjelaskan  bahwa  BPR  dapat  menjadi  peserta  lelang  dengan  membeli  Sebagian/seluruh  agunan lelang.  dengan  penegakan  hukum  melalui  kepemilikan  pemegang  acte  de  command  yang  berjangka waktu 1 tahun.
Acte  De  Command  adalah  pengambilalihan  agunan/aset  debitur/penjamin  baik  melalui eksekusi  maupun  kompensasi  harus  dilakukan  atas  nama  bank  yang  bersangkutan.  Pengambilalihan agunan/aset debitur/penjamin melalui eksekusi dapat dilakukan langsung atas nama bank atau dengan menggunakan  akta  de  command  dan  apabila setelah  lewat  1  (satu)  tahun  tidak  dapat  dijual  ke  pihak lain, maka harus dilakukan balik nama kepada bank tersebut Febrianti, (2020).
Adapun  manfaat  serta  fungsi  akta  de  command  yaitu  sebagai  penguatan/perlindungan  BPR untuk  membeli  agunan  objek  lelang;  adanya  bukti  tertulis  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan bukti tertulis dalam AYDA yang termuat dalam acte de command dan adanya wujud pembuktian asli yang dibuat secara sah di depan pihak yang berwenang dengan tujuan pengakuan secara asli dan sah. Selain  itu  acte  de  command  bermanfaat  bagi  BPR  untuk  menurunkan  NPL(Non  Performing  Loan); menstabilkan  Kesehatan  BPR;  mengurangi  pengeluaran  biaya  modal  BPR;  memudahkan pengendalian pemuatan harga/nilai objek; BPR/Pihak Kreditur lebih mudah tanpa harus menghubungi debitur dan memiliki upaya besar untuk penyelesaian kredit bermasalah. Maka BPR yang menempuh alternatif dengan melalui jalur lelang yang menggunakan acte de command memiliki kekuatan hukum yang  tetap  serta  sah  dimata  hukum  dengan  memperkuat  perlindungan  BPR  dalam  pengambilalihan hak tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Pengaturan  Penyelesaian  Kredit  Macet  melalui  pelelangan  diatur  dalam  Pasal  12  A  UU  Nomor  10 Tahun  1999  Tentang  Perbankan  yang  mengatur  tentang  pembelian  agunan  melalui  pelelangan  dan ketentuan  tentang  tata  cara  pembelian  agunan  dan  pencairannya,  namun  dalam  Pasal  12  A  UU Perbankan  tidak  menjelaskan  tentang  BPR  di  dalam  pasal  tersebut.  Dengan  demikian  BPR  yang mencari penguatan  hukum dalam membeli sebagian agunan  ini menggunakan dasar  hukum Pasal 79 PMK  213/PMK.06/2020  yang  menjelaskan  Kreditor  dapat  membeli  agunannya.  Perlindungan  serta penegakan  hukum  yang  digunakan  BPR  yakni  terdapat  dalam  Putusan  MK  102/PUU-XVIII/2020 yang  menentukan  bahwa  BPR  dapat  membeli  sebagian/seluruh  agunan  lelang  tersebut  dan  dalam Putusan  MK  ini  dijelaskan  mengenai  perlindungan  BPR  dalam  membeli  agunan  lelang  yang menggunakan acte de command untuk penguatan dasarnya.
Penyelesaian  kredit  macet  oleh  BPR  melalui  proses  lelang  dengan  menggunakan  acte  de command  penguatan  serta  perlindungan  hukum  BPR dalam  membeli  agunan  lelang  dengan  Putusan MK  102/PUU-XVIII/2020  dimana  dalam  putusan  tersebut  dijelaskan  mengenai  bukti  penguatan beserta  perlindungan  BPR  dalam  membeli  agunan  dengan  menggunakan  akta  de  command.  Akta  de command  sendiri  adalah  akta  yang  digunakan  BPR  dengan  menunjuk  salah  satu  pihak  BPR  yang menjadi peserta lelang untuk membeli objek agunan tersebut dengan demikian maka pihak BPR akan mengambil  alih  objek  lelang  untuk  mencari  pembeli  selanjutya  dengan  jangka  waktu  1  (satu)  tahun dengan  demikian  akta  de  command  digunakan  sebagai  perlindungan  hukum  guna  adanya  bukti  sah dari objek jaminan lelang yang sudah diambil alih oleh BPR untuk dijual kembali tanpa sangkut paut dengan  pihak  debitur  sebelumnya.  Dengan  menggunakan  akta  de  command  maka  BPR  mempunyai kepastian hak untuk pengambilalihan agunan (AYDA).

## 4.2 Saran
Saran  kepada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dalam  hal  ini  diharapkan  adanya  ketegasan  serta pemahaman  BPR  mengenai  mekanisme  serta  syarat  yang  terdapat  dalam  pengaturan  pembelian agunan  secara  lelang,  yang  diharapkan  bisa  menjadi  pelindung  BPR  dengan  menggunakan  jalur lelang,  selain  itu  BPR  juga  diharapkan  bisa  mengambil  tindakan  serta  upaya  yang  dipikirkan  secara matang agar terhindar dari risiko-risiko yang terjadi akibat kredit bermasalah tersebut. Dengan adanya kepastian  dari  pihak  BPR  akan  memberikan  kepastian  serta  kejelasan  bagi  pihak  BPR  ke  Pihak Debitur  (Nasabah  Peminjam)  dengan  memberikan  kepastian  kepada  nasabahnya  BPR  juga  ikut membantu dalam memberikan pemahaman dan kejelasan fungsi dari BPR
Saran  kepada  Pembentuk  Perundang-undangan  diharapkan  dengan  adanya  kekaburan  norma pada  Pasal  12  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  pada  penerapan  BPR untuk  menjadi  peserta  lelang  hendaknya  membuat  suatu  aturan  yang  mempunyai  kepastian  hukum sehingga  tidak  menimbulkan  multitafsir  dengan  demikian  pemerintah  diharapkan  memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum untuk BPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2010). Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika. Febrianti, R. (2020). kedudukan hukum objek jaminan sertipikat hak milik yang diambil alih oleh kreditor sebagai badan hukum dengan akta de command. Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum . Ibrahim, J. (2004). Mengumpas Tuntas Kredit Komersial Dan Kredit Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank. Kasmir. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Martono. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Lain . Yogyakarta: Ekonisia. Muchdarsyah, S. (1992). Manajemen Dana Bank . Jakarta: PT.Bumi Aksara. Nawa, R. L. (2019). Penyelesaian kredit macet pada pt. Bpr christa jaya perdana Kupang . Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
Semadiartha, I. N. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah . Media Malang: Inteligensia. Sutarno. (2003). Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank . Bandung: Alfabeta. Sutarno. (2005). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Jakarta: Alfabeta. Sutedi, A. (2014). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger , Likuidasi, dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika.