Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PONDOK KURASI
Gita Rania 1 , Ananta Prathama 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur, Indonesia 1,2
E-mail: gitaraniaa@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berinisiasi untuk semakin mendorong perluasan UMKM di wilayah Jawa Timur melalui peluncuran Program Pondok Kurasi, dengan tujuan untuk mendorong digitalisasi (onboarding) bagi UMKM Offline serta mendorong National  branding  untuk  produk  UMKM  unggulan  pada  berbagai  marketplace. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Program  Pondok  Kurasi menunjukkan  perannya  sebagai  fasilitator  atas  Program  Pondok  Kurasi  dalam memberdayakan  pelaku  UMKM.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pondok Kurasi belum  berhasil  memberdayakan  UMKM  batik  melalui  Program  Pondok  Kurasi. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sisi  perencanaan  dapat  mengidentifikasi  potensi pelaku  usaha,  menganalisis  kebutuhan  pelaku  usaha  serta  dapat  merancang program sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kemudian dari sisi pelaksanaan telah  memberikan  pelatihan-pelatihan  serta  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan  pelaku  usaha.  Namun  dari  sisi  hasil  masih  belum  memenuhi  hasil yang diinginkan oleh pelaku usaha. Sedangkan dari sisi evaluasi telah memenuhi monitoring  dan  evaluasi  yang  baik  dengan  memberikan  pendampingan  serta pelaksanaan evaluasi berkala setiap triwulan.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Program Pondok Kurasi, UMKM.

## ABSTRACT
The Provincial Government of East Java together with the Office of Industry and Trade of East Java Province took the initiative to further encourage the expansion of  MSMEs  in  the  East  Java  region  through  the  launch  of  the  Pondok  Curasi Program,  with  the  aim  of  encouraging  digitization  (onboarding)  for  Offline MSMEs  and  encouraging  National  branding  for  superior  MSME  products  on various  marketplaces  .  This  study  aims  to  find  out  how  the  Pondok  Curasi Program  shows  its  role  as  a  facilitator  for  the  Pondok  Curasi  Program  in empowering  MSME  actors.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative research.  The  results  of  the  study  show  that  Pondok  Curasi  has  not  been successful in empowering batik SMEs through the Pondok Curasi Program. This can be seen from the planning side, it can identify the potential of business actors, analyze  the  needs  of  business  actors  and  can  design  programs  according  to  the needs  of  business  actors.  Then  from  the  implementation  side,  training  has  been
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
provided  as  well  as  the  facilities  and  infrastructure  needed  by  business  actors. However, in terms of results, it still does not meet the results desired by business actors.  Meanwhile,  in  terms  of  evaluation,  it  has  fulfilled  good  monitoring  and evaluation  by  providing  assistance  and  carrying  out  periodic  evaluations  every quarter.
Keywords : Empowerment, Curation Cottage Program, MSMEs.

## PENDAHULUAN
Laju penurunan jumlah penduduk adalah  bagian  dari  indikator  utama dalam  keberhasilan  dari  pembangunan nasional.  Pembangunan  nasional  itu sendiri adalah upaya dalam meningkatkan  kualitas  manusia  dan masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan secara  berkelanjutan  dan  berdasarkan pada kemampuan nasional. Pembangunan  nasional  salah  satunya dengan  mewujudkan  pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat (Sumadi & Prathama, 2021). Minimnya tingkat pengangguran, kesempatan bekerja  yang  luas,  dan  minimnya jumlah  kemiskinan  menanakan  bahwa tercapaiya sebuah pembangunan ekonomi.  Pembangunan  adalah  upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat  untuk  memengaruhi  masa depannya. Pembangunan harus mengikutsertakan  peran  masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus sebagai pihak yang akan merasakan pembangunan  karena  pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan  yang  terpusat  dan  tidak merata,  juga  tidak  diimbangi  dengan kehidupan  sosial,  ekonomi,  politik, demokratis dan berkeadilan maka akan menimbulkan  pembangunan  ekonomi yang rapuh (Ir. Braman Setyo, 2016).
Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Lembaga think-tank  Amerika  Center for  Economics  and  Business  Research (CEBR)  Indonesia  termasuk  ke  dalam 10  besar  negara  dengan  ekonomi terbesar  di  dunia  pada  tahun  2035 (Sindonews.com,  2021).  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  atau  Usaha,  Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan ekonomi  yang  selama  ini  menjadi penunjang  perekonomian  Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah. UMKM merupakan  pilar  terpenting  dalam perekonomian Indonesia saat  ini. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuannya  dalam  menyerap  97% dari  total  tenaga  kerja  yang  ada  dan meningkat  hingga  60,4%  dari  total investasi  (djn.kemenkeu.go.id,  2021). Melihat hal tersebut, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional  yang  kuat  karena  jumlah UMKM  khususnya  usaha  mikro  yang sangat  banyak  dan  tingkat  penyerapan tenaga kerja sangat besar.
Namun, banyaknya jumlah UKM di  Indonesia  pasti  terdapat  tantangan yang ada. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah  (UMKM)  atau  usaha  kecil menengah  (UKM)  dalam  pertumbuhan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
ekonomi  negara  dinilai  penting.  Usaha kecil  didefinisikan  sebagai  kegiatan ekonomi  produktif  yang  mandiri. Usaha  ini  dijalankan  oleh  orang perseorangan  atau  perusahaan  yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi  yang  dimiliki,  dikuasai  atau berkepentingan  langsung  atau  tidak langsung dengan perusahaan menengah atau besar dan  yang memenuhi kriteria lainnya.
Pertumbuhan UKM yang terdapat di Jawa Timur memperlihatkan adanya pertumbuhan  yang  baik  (Anugerah  & Nuraini,  2021).  Provinsi  Jawa  Timur jika  dilihat  dari  letak  geografisnya, berada  pada  kawasan  yang  dibilang cukup  strategis  yaitu  berada  di  tengah Indonesia  sehingga  memiliki  potensi untuk  membangun  industri  atau  usaha. Hal  tersebut  menyebabkan  banyaknya usaha-usaha  yang  tersebar  di  Jawa Timur  salah  satunya  UKM.  Data berikut  menggambarkan  jumlah  UKM di  Jawa  Timur  mulai  tahun  2019 hingga tahun 2020.
Tabel. 1 Jenis Usaha di Provinsi
Jawa Timur selama tahun 2019 – 2020 No. Jenis 2019 2020 1 Usaha Kecil 794.606 795.797 2 Usaha Menengah 23.094 23.128 3 Usaha Besar 1.228 1.231 4 Total 818.928 820.156 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur tahun 2021
Dari  tabel  tersebut  dapat  dilihat bahwa  perkembangan  Usaha  Kecil
Menengah  di  Provinsi  Jawa  Timur selalu  mengalami  kenaikan  jumlah usaha.  Dari  tahun  2017  jumlah  UKM yang  tersebar  di  Provinsi  Jawa  timur sebanyak  814.848  unit  usaha  dan mengalami  kenaikan  pada  tahun  2018 yaitu  sebanyak  816.804  unit  usaha. Kemudian  dari  tahun  2018  menuju 2019,  jumlah  UKM  juga  mengalami kenaikan  menjadi  818.928  unit  usaha. Pada  tahun  2020  jumlah  UKM  juga mengalami  kenaikan  yakni  820.156 unit usaha. Dengan demikian banyaknya  jumlah  UKM  di  Provinsi Jawa  Timur,  diharapkan  para  pelaku UKM dan UMKM untuk terus meningkatkan  produktivitasnya  usaha serta  ide  nya  agar  tetap update dengan perkembangan terkini.
Pemerintah  memiliki  target  yaitu
30  juta  UMKM  masuk  pasar  digital hingga  2024.  Menteri  Koordinator Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi, (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan,  mengatakan  sejak  Mei  2020 hingga  Juni  2021  telah  ada  6,5  juta UMKM,  sehingga  total  menjadi  14,5 juta  unit  yang  telah  on  boarding e- commerce. Hal  tersebut  membuat
Pemerintah menaruh focus pada UMKM  agar  produk  lokal  dapat merambah ke sektor global.
Melihat  zaman  yang  sudah  serba canggih  seperti  sekarang  ini,  banyak bisnis  yang  semakin  hari  semakin berkembang.
Namun pada
kenyataannya,  produk  hasil  UMKM
Indonesia  dinilai  masih  sulit  ditembus di  pasar  ekspor.  Pemerintah  telah memberikan  fokus  pada  UMKM  agar
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
produk-produk  lokal  dapat  merambah ke pasar global.
Pemerintah  selalu  mendorong produk-produk  UMKM  agar  mampu merambah pasar global, namun terhalang  dengan  banyaknya  kesulitan yang  dialami  para  pelaku  UMKM.
UMKM  menalami  kesulitan  yakni dalam melakukan ekspor yang bermula pada  masalah  legalitas.  Kurangnya pemahaman para pelaku UMKM terhadap  legalitas,  pentingnya  nomor induk usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP),  izin  prosedur  ekspor-impor membuat  pelaku  UMKM  kesulitan dalam  mengekspor  produknya  ke  luar negeri,  maupun  hak  atas  kekayaan intelektual  (HAKI).  Kemudian  yang kedua  adalah  ketersediaan  dana,  masih banyak  UMKM  nasional  yang  masih kesulitan  mendapatkan  pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan nasional,  serta  minimnya  modal  dan bangunan  juga  menjadi  penyebab pelaku UMKM kesulitan untuk berkembang. Ketiga, kurangnya bantuan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan  dan  meningkatkan  daya saing  produk.  Keempat,  kurangnya standardisasi produk. Terjadinya inkonsistensi  dalam  produksi  dan kualitas  produknya  dapat  menjadi kendala  bagi  UMKM  untuk  memasuki pasar  global.  Yang  terakhir  ini  masih terkait dengan pemasaran yang terbatas dan  kurangnya  peluang  pasar.  Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM yang bermodal  kecil sulit  memasarkan produknya di luar negeri.
Salah satu kendala yang dihadapi
pelaku UMKM adalah mengenai pemasaran  yang  masih  terbatas  karena adanya  kendala  dalam  standar  mutu (Febriyantoro  &  Arisandi,  2018). Melihat  adanya  kendala  yang  dialami pelaku  UMKM,  maka  pemerintahan pusat  maupun  pemerintahan  daerah memberikan perhatiannya kepada pelaku UMKM di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya membantu  pelaku  UMKM  mengatasi kendala  tersebut.  Dalam  hal  ini, pemerintah  terus  berupaya  membantu para  pelaku  UMKM  agar  dapat mengatasi  kendala-kendala  tersebut dengan  meluncurkan  Program  Pondok Kurasi  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  Bersama  Dinas Perindustrian  dan  Prdagangan  Provinsi Jawa  Timur  untuk  lebih  mendorong perluasan  UMKM  di  wilayah  Jawa Timur, yang bertujuan untuk mendorong  digitalisasi  ( onboarding ) bagi  UMKM Offline serta  mendorong National branding untuk produk UMKM unggulan di berbagai marketplace .
Dalam  Program  Pondok  Kurasi, terdapat beberapa tahapan yakni proses kurasi  produk  dan  pemasaran.  Kurasi produk  dilakukan  karena  terdapat beberapa permasalahan yaitu banyaknya permasalahan kualitas
produk  dan  kemasan  dari  para  pelaku usaha  UMKM  di  pasaran,  sehingga sangat  dibutuhkan  adanya  tahapan kurasi  dari  pihak-  pihak  terkait  yang memiliki keahlian khusus terutama dari para  penggiat  UMKM.  Juga  masih
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
banyak  produk  UMKM  yang  belum memiliki  legalitas.  Dengan  kurasi produk menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi konsumen serta keberlangsungan  usaha  dari  produsen sendiri,  sehingga  produsen  UMKM perlu  mendapatkan  pembinaan  dan kurasi  produk  sebelum  dipasarkan. Secara  singkat  program  ini  merupakan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur untuk  memfasilitasi  pelaku  IKM/UKM
untuk  bisa  naik  kelas  sehingga  pelaku UMKM  dibantu  untuk  mengkurasi produknya  agar  mampu  merambah pasar global.
Secara singkat program ini merupakan  upaya  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur untuk  memfasilitasi  pelaku  IKM/UKM untuk  bisa  naik  kelas  sehingga  pelaku UMKM  dibantu  untuk  mengkurasi produknya  agar  mampu  merambah pasar  global.  Proses  yang  dilakukan untuk  bisa  mengakses  Pondok  Kurasi ini  yaitu  dengan  seleksi  kelengkapan administrasi,  kemudian  bagi  pelaku UMKM  yang  lolos  akan  diikutkan
business meeting , Kemudahan mengakses  Bangga  Buatan  Indonesia (BBI),  Misi  dagang,  sertifikasi  merk dan  lain-lain.  Hingga  pada  kemudian kurator  akan  menyeleksi  dan  Pelaku
UMKM tersebut mendapatkan pendampingan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur memiliki  delapan  (8)  UPT  sebagai lembaga  untuk  melakukan  kurasi UKM.  Perlu  pengembangan  Pondok
Kurasi  sebagai  sekretariat  dan  tempat kurasi  dan  perlu  difungsikan  agar kegiatan  kurasi  dapat  berjalan  lancar sesuai  sub  koor  wilayah  (korwil)  yang telah ditentukan. Terdapat banyak jenis UMKM  yang  didaftarkan  diantaranya terdapat  produk handycraft, produk makanan,  produk fashion ,  serta home decor, dan  lain  lain.  Berikut  adalah produk-produk yang lolos proses kurasi:

## Tabel. 2 Produk UKM yang lolos
proses kurasi No. Produk UKM Jumlah 1. Makanan dan Minuman 53 Pelaku Usaha 2. Handycraft 21 Pelaku Usaha 3. Fashion 12 Pelaku Usaha 4. Batik 10 Pelaku Usaha 5. Homedecor 2 Pelaku Usaha Total 98 Pelaku Usaha Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur
tahun 2021
Dalam  hal  ini  untuk  UKM  yang tidak  lolos  proses  kurasi  akan  di  bina ulang  sesuai  dengan  tahap  di  mana pelaku UKM tidak diloloskan.
Kemudian  untuk  UKM  lolos  proses kurasi akan diprioritaskan untuk mengikuti promosi baik dalam dan luar negeri  di  Gerai  Nasional  Bangga Buatan  Indonesia  (Gernas  BBI)  dan Expo Center.
Seperti  yang  sudah  diketahui bahwa  batik  merupakan  ciri  khas  kain dari  bangsa  Indonesia.  Unit  usaha
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
kerajinan  batik  juga  merupakan  salah satu  aspek  ekonomi  yang  termasuk  ke dalam masyarakat, khususnya golongan menengah  dan  bawah  dalam  usaha mencapai kesejahteraan. Kekuatan budaya  yang  terkandung  dalam  batik sendiri  mampu  meningkatkan  nilai tambah  produk  di  bidang fashion yang dinilai  berpotensi  untuk  dipasarkan hingga  ke  luar  negeri,  sehingga  sangat berperan  penting  bagi  perekonomian nasional.  Dengan  adanya  produk  batik yang  tersebar  di  Jawa  Timur  ini diharapkan  dukungan  berupa  fasilitas program pondok kurasi dan melibatkan aspek manusia, pamasaran, dan kelembagaan  akan  ini  dapat  terus berupaya mengembangkan serta menjadi pendukung keberadaan industri batik nasional sehingga mampu bersaing  di  pasar  global  Hariyoko  et al., (2021).

## KAJIAN PUSTAKA Pemberdayaan
Empowerment  adalah  sebuah diksi Bahasa inggris yang memiliki arti yakni  “pemberkuasaan”  yang  dapat diartikan  sebagai  pemberiapan  ataupun peningkatan  terhadap  “kuasa”  untuk masyarakat  yang  tidak  beruntung (Wahyuni, 2018). Pengertian pemberdayaan  sendiri  adalah  proses menuju  berdaya.  Pada  kata  proses tersebut  dilakukan  sebuah  langkah- langkah berkelanjutan untuk membantu merubah  nasib  dari  masyarakat  yang tidak berdaya menjadi berdaya. Senada dengan  pernyataan  tersebut  menurut Pearson  dalam  Hariyoko  et  al.,  (2021)
konsep  pemberdayaan  adalah  ketika seseorang mendapat keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang cukup  untuk  merubah  kehidupannya dan kehidupan orang lain disekitarnya.
Bersamaan dengan Mardikanto & Soebianto, (2019), perubahan ekonomi, sosial  maupun  politik  adalah  proses dari  pemberdayaan.  tahapan  tersebut kemudian dilalui dengan belajar bersama yang partisipatif dengan upaya terbentuknya  perilak  dari  individu, yang berlanjut pada proses pembangunan yang membuat terciptanya  sebuah  kehidupan  mandiri, berdaya,  dan  sejahtera  berkelanjutan.
Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan  masyarakat  agar  dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya untuk menggerakkan masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam kegiatan pembangunan sangatlah diperlukan.  Namun  jika  dalam  proses tersebut, masyarakat dituntut kesediannya untuk banyak
mengorbankan  hak-hak  nya  sebagai masyarakat  (harus  tunduk),  maka proses  tersebut  tidak  dapat  dikatakan sebagai  kegiatan  pemberdayaan.    Jhon M  Chen  dan  Norman  T.  Uphoff  yang dikutip oleh (Khakim, 2016) menyebutkan  bahwa  dalam  melakukan proses  pemberdayaan  terdapat  empat tahapan yakni mengenai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan
kemudian  tahap  hasil  yang  diperoleh dari  pelaksanaan  lalu  tahap  terakhir adalah  evaluasi.  Untuk  mengukur
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
proses pemberdayaan dapat menggunakan  beberapa  tahap  yag diantanya adalah: 1. Tahap Perencanaan Menyusun  rencana  program  kerja bersama  agar  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
2. Tahap Pelaksanaan Ketika  penyusunan  program  kerja telah disepakati, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah palaksanaan program kerja. 3. Hasil Menunjukkan suatu perolehan
karena  aktivitas  atau  proses  yang menghasilkan perubahan fungsional. 4. Evaluasi
Evaluasi  merupakan  suatu  usaha untuk mengetahui hasil kinerja suatu program dengan menggunakan proses  pengumpulan  data  yang berhubungan dengan sistem pencapaian  tujuan  dari  program tersebut. Menurut Karsidi dalam (Khakim,
2016)  dalam  proses  pemberdayaan
UMKM, terdapat langkah-langkah yang  dapat dilakukan yaitu:
1. Identifikasi potensi
Identifikasi  potensi  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  menelaah karakteristik  yang  dimiliki  oleh UMKM  dan  lingkungan  internal terkait  dengan  usaha  yang  dimiliki dan lingkungan eksternal dari UMKM. Proses identifikasi melibatkan  tokoh  masyarakat  dan stakeholder maupun  instansi  yang
terkait.
2. Analisis kebutuhan
Di  tahap  analisis  kebutuhan  ini dilakukan  oleh  perwakilan  dari pelaku usaha UMKM yang difasilitasi  oleh  instansi  terkait  atau perguruan tinggi baik swasta maupun  negeri  tentang  berbagai kebutuhan produk dan pasar. Dengan  ini  diharapkan  tahap  ini mampu mendorong terciptanya menifestasi  kebutuhan  pelaku  usaha
UMKM agar dapat mencapai tujuan.
3. Rencana program bersama
Setelah  kebutuhan  telah  ditentukan,
hal  selanjutnya  yakni  menyusun sebuah rencana program kerja bersama  untuk  dapat  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Dalam  hal ini  yang  menjadi  fasilitator  adalah perguruan tinggi baik swasta
maupun  negeri  serta  instansi  yang terkait.
4. Pelaksanaan program kerja bersama
Ketika    penyusunan  program  kerja telah disepakati, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah palaksanaan program kerja.
5. Monitoring dan evaluasi
Pada  tahap  ini  monitoring  dan evaluasi  memiliki  fungsi  untuk dapat  memantau  serta  mengetahui hasil dari pelaksanaan program kerja bersama, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi jika permasalahan akan timbul.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)

## Program Pondok Kurasi
Pondok  Kurasi  adalah  program milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provisi  Jawa  timur  yang berfungsi sebagai media bagi IKM/UKM Jawa Timur untuk mengkau pasar yang lebih luas melalui proses  verifikasi  terintegrasi  produk sesuai  standar  yang  diberlakukan sehingga tercipta produk yang berkualitas,  teruji  dan  selektif.  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Jawa Timur bermaksud untuk mengembangkan Pondok Kurasi pada 8 UPT Sub Korwil  Provinsi Jawa Timur melalui kurasi produk (penilaian kualitas  produk)  bagi  IKM/UKM  nya (Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Provinsi  Jawa  Timur,  2021).  Kurasi adalah  suatu  langkah  kerja  dan/atau kegiatan dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan terhadap kegiatan  UMKM.  Sedangkan  kurasi produk  adalah  proses  penyeleksian terhadap produk UKM/IKM yang telah didaftarkan  sebelum  produk  tersebut dapat  di  ekspor.  Dengan  kata  lain kurasi produk adalah penilaian kualitas produk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan  bersama  Exporthub  akan mengkurasi produk UKM/IKM dengan memberikan  mutu  atau  level  bagi kualitas  produk  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan  pasar    global.  Tujuan pembinaan  dan  kurasi  produk  adalah untuk memverifikasi mutu dan meningkatkan mutu produk jika dibutuhkan, termasuk kualitas kemasan produk  yang  lebih  menarik  dan  tetap menjaga  fungsi  kemasan  tersebut.
Kurasi produk dilakukan untuk pemeliharaan dan pengawasan terhadap kegiatan IKM/UKM.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif  merupakan  jenis  penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan  yang  tidak  dapat  dicapai dengan  dengan  cara  kuantitatif  atau menggunakan
prosedur-prosedur statistik  lainnya.  Objek  dari  penelitian ini  adalah  para  pelaku  UMKM  yang terdaftar pada Program Pondok Kurasi. Tekik  pengumpulan  data  adalah  cara atau  teknik  pengumpulan  data  dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi  (pengamatan),  dan  gabungan ketiganya yang sangat berkaitan dengan  judul  penelitian  (Sugiyono, 2019).  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  versi  Miles  dan  Huberman (Miles  et  al.,  2014)  dimana  analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data (Data  Collection) ,  kondensasi  data (Data  Condensation) ,  tampilan  data (Data Display) , serta penarikan
kesimpulan atau verifikasi (Conclusion : drawing/verifying) .
Narasumber  pada  penelitian  ini meliputi  Koordinator  Program  Pondok Kurasi, tim pelaksana Program Pondok Kurasi,  serta  pelaku  UMKM  yang terdaftar  Program  Pondok  Kurasi. Peneliti  menggunakan  uji  keabsahan triangulasi dikarenakan triangulasi
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
dipandang  sebagai  cara  yang  ideal untuk menghapus perbedaan-perbedaan konstruksi  realitas  yang  ada  dalam konteks  penelitian  ketika  menghimpun data  terkait  segala  kegiatan  dan hubungan  dari  sudut  pandang  yang berbeda.  Dengan  kata  lain  penggunaan triangulasi, peneliti dapat memverifikasi  temuannya  melalui  cara membandingkan dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat  agar  dapat  terlepas  dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pemberdayaan masyarakat perlulah untuk menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang,  dengan  demikian  tujuan akhirnya adalah memandirikan, memampukan, dan membangun masyarakat  serta  memajukan  diri kearah  kehidupan  yang  lebih  baik. Menurut  Jhon  M.  Choen  dan  Norman
T.  Uphoff  yang  dikutip  oleh  Khakim (2016) dalam melakukan proses pemberdayaan  terdapat  empat  tahapan yakni  mengenai  tahap  perencanaan, tahap  pelaksanaan  kemudian  tahap hasil  yang  diperoleh  dari  pelaksanaan lalu tahap terakhir adalah evaluasi.
Perencanaan Menurut Khakim (2016) perencanaan merupakan suatu  kegiatan penetapan  tujuan  yang  hendak  dicapai,
yang  mana  dalam  tahap  ini  bertujuan untuk  dapat  memperbaiki  program
kerja  yang  sudah  ada  sebelumnya bahkan  dapat  memunculkan  program kerja  baru  yang  sesuai  dengan  kondisi pelaku  UMKM  dilapangan.  Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan  beberapa  aspek  seperti identifikasi  potensi  yang  ada,  analisis kebutuhan pelaku usaha, hingga rencana  program  yang  sesuai  dengan pelaku  usaha  itu  sendiri.  Hal  tersebut selaras  dengan  pernyataan  Maharani (2017) bahwa sebuah program kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan  dan  target  pada  masyarakat sasaran  sehingga  kebijakan  tersebut akan tepat pada sasaran yang kemudian dapat dinilai berhasil.
Dalam  mengidentifikasi  potensi pelaku  UMKM  khususnya  UMKM batik  agar  produknya  dapat  dijual  ke luar  negeri  terdapat  beberapa  tahapan yakni  dengan  mendaftar  ke  Program Pondok  Kurasi  melalui  online  maupun ofline  yang  kemudian  akan  di  seleksi oleh para kurator kelengkapan legalitas serta kemasan produknya hingga akhirnya  dapat  lolos  kurasi.  Dengan adanya seleksi perijinan ini masyarakat butuh  jaminan  bahwa  produk  yang mereka  kenakan  sudah  benar  benar layak edar.
Gambar. 1 Alur Proses Kurasi IKM
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
Untuk potensi ekspor sendiri dari komoditi  batik  dalam  proses  kurasi harus  dilihat  dari  kedetailan  dan kerapian  dari  motif  batik  itu  sendiri. Serta  dalam  mengidentifikasi  potensi produk pelaku usaha batik, para kurator harus  memiliki  semua  keahlian  dalam mengkurasi,  dengan  kata  lain  Sumber Daya  Manusia  yang  dimiliki  sudah berkualitas  karena  sudah  memiliki sertifikat dari BNSP.
Selain  mengidentifikasi  potensi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM batik,  pada  tahap  perencanaan  ini  juga memerlukan  analisis  kebutuhan  para pelaku  usaha.  Salah  satu  analisis kebutuhan yang dapat dilakukan adalah melihat kondisi pangsa pasar yang ada. Dalam  hal  ini  untuk  pangsa  pasar  di luar negeri terkesan sulit, namun bukan berarti  tidak  dapat  dilakukan.  Ada beberapa  produk  yang  memang  layak dan  berpotensi  untuk  dijual  ke  luar negeri  salah  satunya  adalah  produk Batik.  Agar  produk  batik  dapat  ke pasar internasional dibutuhkan beberapa  cara  yaitu  melalui  pameran yang  disediakan  oleh  pemerintah  dan melalui  proses  handcarry.  Dengan adanya  ini  peluang  produk  batik  agar dapat  ekspor  ke  luar  negeri  akan meningkat  sehingga  batik  akan  lebih dikenal baik dalam maupun luar negeri. Kemudian setelah mengidentifikasi potensi serta melakukan  analisis  kebutuhan,  tahapan selanjutnya  yang  dilakukan  adalah menyusun rancangan program. Melalui rancangan program akan tergambar apa saja  kegiatan  yang  akan  dilakukan.
Serta  dalam  rancangan  ini  harus disesuaikan  dengan  analisis  kebutuhan para  pelaku  usaha  batik.  Dibentuknya Program  Pondok  Kurasi  bertujuan untuk  meningkatkan  kualitas  produk milik  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) atau  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) yang menargetkan digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan produk dan kualitas  IKM/UKM.  Program  Pondok Kurasi  ini  dinilai  bermanfaat  untuk mendukung  pemulihan  ekonomi  di Jawa  Timur  melalui  pengembangan produk  UMKM  batik  di  Jawa  Timur agar siap menembus ke pasar Internasional  yang  mana  berbeda dengan  program  IKM  Paripurna  yang pangsa  pasarnya  hanya  di  pasar  dalam negeri  saja.  Serta  untuk  pelaku  usaha batik  yang  siap  ekspor  harus  memiliki beberapa  sertifikasi  yang  dibutuhkan oleh para pembeli dan harus memenuhi standar  khusus  untuk  unggul  dalam ekspor.  Dari  pernyataan  diatas  maka dapat  dikatakan  tahapan  perencanaan dari  Program  Pondok  Kurasi  telah tercapai

## Pelaksanaan
Pelaksanaan  menurut  Khakim (2016)  dapat  diartikan  sebagai  suatu kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mencapai  rencana  program.  Program Pondok Kurasi adalah salah satu wadah dalam  melakukan  proses  kurasi  bagi produk-produk
UMKM. Dalam pelaksanaan  Program  Pondok  Kurasi tidak  luput  dari  sebuah  kendala. Kendala-kendala  yang  dihadapi  adalah pandemi
Covid-19.
Pandemi menimbulkan  banyak  kendala  dalam
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
melakukan proses kurasi, di mana para kurator  kesulitan  untuk  menyeleksi produk  melalui  online.  Namun  saat  ini proses  kurasi  dapat  dilakukan  secara offline  yakni  dengan  mendatangi  stand untuk  kurasi  dan  para  kurator  dapat menilai produk yang dibawa.
Dalam pelaksanaan Program
Pondok  Kurasi  ini  terdapat  pula pelatihan  kepada  para  pelaku  usaha batik  mulai  dari  pelatihan  kemasan, pengolahan  kualitas  produk,  hingga pemilihan bahan baku yang baik. Tidak hanya  itu  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur juga memberikan  sarana  dan  prasarana berupa pameran, merk, fasilitasi kemasan,  serta  promosi  pameran. Adanya  sarana  dan  prasarana  ini diharapkan  dapat  menunjang  pelaku usaha  khususnya  pelaku  usaha  batik agar  dapat  meningkatkan  kualitas  serta mengembangkan  produk  juga  agar dapat meningkatkan daya saing sehingga  produk  dapat  terjual  hingga ke  luar  negeri  dan  dapat  memperluas jaringan  pemasaran  para  pelaku  usaha batik. Meskipun masih terdapat kendala seperti adanya pandemi Covid-
19 namun proses kurasi yang dilakukan masih  tetap  berjalan.  Dari  pernyataan diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa Program Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan pelaksanaan dengan baik  meskipun  terdapat  kendala  dalam pelaksanaannya  namun  hal  tersebut masih dapat diatasi dengan baik. Hasil
Hasil disini dapat diartikan
dengan  menunjukkan  suatu  perolehan
karena  aktivitas  atau  proses  yang menghasilkan  perubahan  fungsional (Khakim, 2016). Dari tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  Jawa  Timur  kepada  pelaku usaha melalui berbagai macam kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya,  hasil  yang  didapat  dari tahap  pelaksanaan  ini  dapat  dilihat bahwa  Pondok  Kurasi  sendiri  hadir sebagai  media  bagi  UKM  di  Jawa Timur  untuk  menjangkau  pasar  yang lebih  luas  melalui  proses  verifikasi produk  standar  yang  diberlakukan sehingga tercipta produk yang berkualitas,  teruji  dan  selektif.  Namun diketahui bahwa bahwa Program Pondok  Kurasi  ini  baru  berjalan  pada awal  tahun  2021  dan  dibagi  ke  8  Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT).  Hasil  yang didapat  dari  pelaksanaan  Program Pondok  Kurasi  kepada  pelaku  UMKM dapat  dilihat  dari  omset  para  pelaku
UMKM batik. Adanya Program Pondok  Kurasi  belum  terasa  hasil penjualannya,  namun  bagi  sebagian pelaku  usaha  batik  ada  yang  sudah merasa hasil omset tersebut meningkat.
Selain melihat dari omset penjualan,  hasil  yang  diperoleh  yakni terkait  dengan  orientasi  ekspor  para pelaku  usaha  batik.  Seperti  yang diketahui  bahwa  Program  Pondok Kurasi ini program yang baru diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, jadi untuk  orientasi  ekspor  kepada  pelaku usaha  batik  masih  belum  terlihat perkembangannya. Namun dengan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
orientasi  ekspor  ini,  beberapa  pelaku usaha batik telah menjualkan produknya ke luar negeri.
Gambar. 2 Pemotretan Hariyani Batik Tulis Ambulu di New York Sumber: Arsip milik Hariyani Batik
Tulis Ambulu, 2020
Dengan adanya ekspor ini membawa  dampak  baik  yaitu  dapat membuka  peeluang  pasar  baru  di  luar negeri serta perekonomian di Indonesia menjadi  naik  sebab  barang  yang dihasilkan  bisa  tersalurkan.    Hal tersebut tentunya masih menjadi sebuah  bahan  evaluasi  bagi  Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi  Jawa  Timur  dimana  terdapat beberapa pelaku usaha batik yang dapat menjualkan  produknya  ke  luar  negeri namun  justru  mengalami  penurunan omset  penjualan.  Dari  pernyataan diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa
Program Pondok Kurasi belum memenuhi  hasil  yang  diinginkan  oleh para pelaku usaha dikarenakan terdapat beberapa  pelaku  usaha  batik  yang terbilang  dapat  melakukan  promosi
hingga  pameran  ke  luar  negeri  namun omset  penjualannya  tidak  terlihat peningkatan.
Evaluasi Evaluasi menurut (Anggara, 2018)  diartikan  dengan  mengevaluasi isi  kebijakan  dan  program  sehingga diperoleh  informasi  mengenai  manfaat (effect)  kebijakan,  dampak  (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai  (kesesuaian  antara  cara dan  tujuan).  Hal  tersebut  berlaku  pula dalam  mengevaluasi  Program  Pondok
Kurasi  yang  dalam  tahap  ini  terdapat monitoring  dan  evaluasi.  Menurut
Fithriyah  yang  dikutip  oleh  Khakim
(2016) monitoring dan evaluasi memiliki fungsi untuk dapat memantau serta mengetahui hasil dari pelaksanaan program kerja bersama, sehingga dapat mengidentifikasi  dan  mengantisipasi jika permasalahan akan timbul.
Pada tahap monitoring dan evaluasi  pada  Program  Pondok  Kurasi ini  dapat  dilihat  dengan  bagaimana para kurator memberikan pendampingan  kepada  pelaku  usaha batik mulai dari menawarkan pembuatan  merk,  hingga  fasilitasi kemasan serta pendampingan pelatihan kualitas  produk.  Sedangkan  untuk tahap  evaluasi  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur masih melakukan evaluasi dan dilakukan  secara  berkala  selama  3 bulan  sekali.  Evaluasi  ini  bertujuan menjaga konsistensi dari kinerja pelaksanaan  Program  Pondok  kurasi agar  dapat  mengatasi  permasalahan-
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
permasalahan yang ada. Dengan adanya evaluasi program ini diharapkan  para  pelaku  usaha  batik dapat merasa berdaya  sehingga potensi dari  pelaku  usaha  dapat  berkembang. Namun  untuk  beberapa  pelaku  usaha batik  merasa  belum  berdaya  dengan adanya  Program  Pondok  Kurasi  ini, alasannya karena tidak adanya kelanjutan  dari  proses  kurasi  dan merasa  kurang  adanya  promosi  yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur. Dari  pernyataan  diatas  maka  dapat dikatakan  bahwa  Program  Pondok
Kurasi telah memenuhi tahapan monitoring  dan  evaluasi  dengan  baik meskipun  masih  terdapat  pelaku  usaha batik  yang  merasa  belum  berdaya dengan adanya Program Pondok Kurasi namun  hal  tersebut  dapat  diatasi dengan melakukan pendampingan dalam segi promosi. KESIMPULAN
Melalui  hasil  penelitian  telah yang dilakukan penulis, melalui pengukran  berdasarkan  4  tahapan proses  pemberdayaan,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Setelah  melakukan  penelitian
dapat dikatakan bahwa tahapan perencanaan  Program  Pondok  Kurasi ini  telah  terlaksana.  Karena  dalam mengidentifikasi  potensi  pelaku  usaha batik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah memberikan kemudahan dalam perijinan serta telah memberikan wadah  bagi  para  UMKM  batik  yang
ingin  produknya  berorientasi  ekspor. Kemudian  kurator  yang  dimiliki  pun telah  memiliki  semua  keahlian  dan telah  bersertifikat  dari  BNSP.  Dalam menganalisis  kebutuhan  pelaku  usaha batik,  dinas  juga  memberikan  wadah seperti  pameran  yang  memberikan peluang ekspor menjadi tinggi. Sehingga dibentuklah Program Pondok Kurasi yang bertujuan untuk meningkatan  kualitas  produk  milik Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  atau Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  yang menargetkan digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan produk dan kualitas IKM/UKM.
Kemudian  Menurut  hasil  dan pembahasan  dapat  dihasilkan  sebuah kesimpulan  yaitu  Program  Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan pelaksanaan dengan baik. Pada pelaksanaan  Program  Pondok  Kurasi ini  terdapat  pula  pelatihan  kepada  para pelaku usaha batik mulai dari pelatihan kemasan,  pengolahan  kualitas  produk, hingga  pemilihan  bahan  baku  yang baik. Tidak hanya itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  Jawa  Timur  juga  memberikan sarana  dan  prasarana  berupa  pameran, merk, fasilitasi kemasan, serta promosi pameran.
Namun,  Program  Pondok  Kurasi dinilai  masih  belum  memenuhi  hasil yang diinginkan oleh para pelaku usaha batik  dikarenakan  terdapat  beberapa pelaku  usaha  yang  terbilang  dapat melakukan promosi hingga pameran ke luar negeri, namun omset penjualannya tidak terlihat peningkatan.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
Setelah  itu,  Program  Pondok Kurasi telah memenuhi tahapan monitoring  dan  evaluasi  dengan  baik. Monitoring yang dilakukan para kurator  yaitu  dengan  memberikan pendampingan  kepada  pelaku  usaha mulai  dari  menawarkan  pembuatan merk,  hingga  fasilitasi  kemasan  serta pendampingan pelatihan kualitas
produk.  Dan  kegiatan  evaluasi  yang dilakukan  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Jawa  Timur  ini dilaksanakan  secara  berkala  selama  3 bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugerah,  F.  N.,  &  Nuraini,  I.  (2021). Peran UMKM Dalam Menanggulangi  Kemiskinan  Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi , 5 (1), 27–41. Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan Provinsi  Jawa  Timur.  (2021). Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Perindustrian  dan  Perdagangan Pengembangan  Pondok  Kurasi Di Jawa Timur . djn.kemenkeu.go.id.  (2021). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit . https://www.djkn.kemenkeu.go.id
/artikel/baca/13317/UMKM- Bangkit-Ekonomi-Indonesia-
Terungkit.html
Febriyantoro,  M.  T.,  &  Arisandi,  D.
(2018). Pemanfaatan Digital Marketing  Bagi  Usaha  Mikro, Kecil  Dan  Menengah  Pada  Era Masyarakat Ekonomi Asean.
JMD: Jurnal Riset Manajemen &
Bisnis  Dewantara , 1 (2),  61–76.
https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2
.175
Hariyoko,  Y.,  Soesiantoro,  A.,  & Junaidi, M. A. (2021). Pemberdayaan UMKM Batik Tulis  Di  Kampung  Batik  Jetis Oleh  Dinas  Koperasi  Dan  Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Dinamika  Governance  Jurnal Ilmu  Administrasi  Negara , 11 (1), 1–10.
Ir.  Braman  Setyo,  M.  S.  (2016). Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil  Dan  Menengah  Republik Indonesia. Rancangan Program/Kegiatan Prioritas Deputi Bidang Pembiayaan Tahun 2017 , 2006 , 1–17. Khakim, M. N. (2016). Studi Deskriptif Tentang Strategi Dinas Perdagangan  Dan  Perindustrian Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kampung  Binaan  Kue  Kelurahan Penjaringan sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajeman Publik , 4 (1).
Maharani,  E.  R.  (2017).  Implementasi
Kebijakan  Distribusi  Program Raskin di Desa Kawengen
Kabupaten  Semarang. Economics Development  Analysis  Journal ,
6 (4), 451–457.
Mardikanto,  T.,  &  Soebianto,  P.
(2019).
Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Prespektif
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 24 Juni 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022 (729-743)
Kebijakan Publik (Kelima). Alfabeta. Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook . Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  07  Tahun  2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,  dan  Pemberdayaan Koperasi  dan  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah, (2021). Sindonews.com. (2021). Indonesia Menuju Ekonomi Terbesar Dunia . https://ekbis.sindonews.com/read/
398392/34/indonesia-menuju-
ekonomi-terbesar-dunia- 1618495440 Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta.
Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM) “Handycraft”  Limbah  Kayu  Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten  Bojonegoro. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (5), 2322. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i5.2701 Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata  Nglanggeran,  Kabupaten Gunung  Kidul. Aspirasi  Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9 (1).