Volume 4 Issue 1, March 2020: pp. 125-144. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari
Strategies for Implementing Good Corporate Governance Principles in Management of Regional Companies in Kendari City
Zahrowati 1 , Idris Saputra 2
1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: zahraalha051@gmail.com
2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: idris_saputra@rocketmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Strategy; Good Corporate Governance; Regional Companies This research is aimed to find the implementations of GCG in Kendari Regional Company  Management  and  to  find  a  concept  related  to  GCG  Principles implementation  strategy  in  Kendari  Regional  Company  Management.  This research is a normative empirical research with statue approach. Based on the  research  can  be  concluded  that  (a)  Finding  Common  ground  between Regional Government and Regional Owned Enterprises about the importance of GCG principles implementation, (b) The importance for Local Regulation that  specifically  concern  about  the  implementation  of  GCG  Practice  on Regional Owned Enterprise, (c) To amplify the role and authority of PD Pasar and  PDAM  Tirta  Anoa  by  referring  to  Kendari  City  Regional  regulation Number  3  Year  2004  concerning  on  Formation  of  Kendari  City  Market Regional Company and Local Water Company of Kendari City was established through Kendari City Regional Regulation Number 3 year 1976 concerning drinking water company of Kendari District Level II and Kendari City Regional Regulation Number 3 Year 2010.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Strategi; Good Corporate
Governance; Perusahaan Daerah
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  prinsip Good Corporate  Governance dalam  pengelolaan  perusahaan  daerah  di  Kota Kendari  serta  untuk  mengetahui  dan  menemukan  suatu  formulasi  yang berkaitan  dengan  strategi  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance dalam  pengelolaan  perusahaan  daerah  di  Kota  Kendari.  Penulisan  ini menggunakan  metode  penulisan  normatif  empiris,  pendekatan  yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang ( Statute Approach ). Hasil penulisan diperoleh kesimpulan bahwa Strategi penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari, yaitu (a) Perlunya pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan BUMD tentang pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance , (b) Perlunya peraturan daerah secara khusus mengatur tentang pengaturan  Penerapan  Praktik Good  Corporate  Governance pada  Badan Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Kendari,  (c) Mempertegas kewenangan PD Pasar dan PDAM Tirta Anoa dengan kembali merujuk  peraturan  daerah  Nomor  03  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Tirta Anoa Kota Kendari dibentuk melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  3  Tahun  1976  Tentang Perusahaan  Air  Minum  (PAM)  Daerah  Kabupaten  Tingkat  II  Kendari  serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

## 1. Pendahuluan
Good Corporate Governance merupakan salah satu prinsip di dalam hukum perusahaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan  serta  kewenangan  perusahaan  dalam  memberikan  pertanggungjawabannya kepada shareholders (pemegang saham) khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan. 1
Prinsip  ini  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  konsep  yang  menyangkut  struktur perseroan,  pembagian  tugas,  pembagian  kewenangan  dan  pembagian  beban  tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan- hubungan  antara  unsur-unsur  dari  struktur  perseroan  itu  mulai  dari  RUPS,  direksi, komisaris,  juga  mengatur  hubungan-hubungan  antara  unsur-unsur  dari  struktur perseroan  dengan  unsur-unsur  di  luar  perseroan  yang  pada  hakikatnya  merupakan stakeholders dari  perseroan,  yaitu  negara  yang  sangat  berkepentingan  akan  perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik  dari  perseroan  itu  (dalam  hal  perseroan  merupakan  perusahaan  publik),  calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.
Tata  kelola  perusahaan  atau  yang  lebih  populer  dikenal  dengan  istilah Corporate Governance didefinisikan  secara  umum  oleh International  Finance  Corporation (IFC) sebagai “the  structures  and  processes  for  the  direction  and  control  of  companies. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  pada  intinya  tata  kelola  perusahaan  membahas mengenai  bagaimana  cara  suatu  perusahaan  diarahkan  dan  dikelola  agar  seluruh kepentingan pemangku kepentingan ( stakeholders ) diakomodasi secara baik. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan seimbang dan baik, sehingga timbul istilah Good Corporate Governance (GCG). 2
Dalam penerapannya, prinsip Good Corporate Governance (GCG) ini adalah sistem yang mengatur  mengelola  dan  mengawasi  proses  pengendalian  usaha  agar  dapat  berjalan secara  berkesinambungan  ( sustainable ),  teratur  guna  menaikkan  nilai  saham,  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada shareholders tanpa  mengabaikan  kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.
1 Ikatan Banking Indonesia, Manajemen Risiko 2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 216.
2 Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan,” Jurnal Gema Keadilan 6, no. 3 (2019): 248.
BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan istilah BUMD menurut Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh  daerah. 3 Bentuk  dari  BUMD  menurut  undang-undang  tersebut  dapat  berupa Perusahaan Umum Daerah (seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah) dan Perusahaan Perseroan  Daerah  (berbentuk  PT  dengan  saham  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51% dimiliki oleh satu daerah).Sebagai salah satu pelaku ekonomi daerah, BUMD diharapkan menjadi  salah  satu  penggerak  bagi  perekonomian  daerah,  antara  lain  melalui  kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa.
Dalam upaya penguatan penerimaan daerah Kota Kendari yang bersumber dari kekayaan daerah  yang  bersumber  dari  kekayaan  yang  dipisahkan,  maka  peranan  investasi pemerintah melalui BUMD sangat diharapkan, selain sebagai sumber PAD (pendapatan asli  daerah),  BUMD  diharapkan  juga  sebagai  penggerak  utama  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi daerah ( engine of growth ) khususnya di Kota Kendari, sehingga mampu menimbulkan efek multiplier yang besar.
BUMD Kota Kendari sebagai perusahaan daerah dapat juga mengalami kerugian. Kerugian ini  dapat  disebabkan  oleh  buruknya  pengelolaan  perusahaan  daerah  karena  dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip good corporate government. Selain itu juga kerugian dapat  disebabkan  karena  tidak  berfungsinya  sistem  perencanaan  dan  pengendalian internal. 4
Dari  berbagai  literatur  yang  membahas good  corporate  governance dipahami  bahwa konsep pemikiran yang membentuk lembaga atau institusi ekonomi ini terwujud dalam rangka  untuk  keberhasilan  dunia  usaha  yang  ditandai  dengan  terwujudnya  nilai pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  serta  memperhatikan stakeholder dan terwujudnya  akuntabilitas. 5 Institusi  hukum  dimaksudkan  terdiri  aturan-aturan  yang mengatur tentang hubungan hukum antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. 6
Dengan  demikian  tujuan  dari  prinsip good  corporate  governance adalah  untuk mengarahkan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar ideal menuju  keberhasilan usaha dan akuntabilitas usaha. 7
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sehingga  dapat  ditarik  titik  fokus  permasalahan  mengenai strategi dalam penerapan prinsip good corporate governance bagi BUMD di Kota Kendari,
3 Sovia  Hasanah,  “Kepemilikan  100  Persen  Saham  BUMD oleh  Satu  Daerah,” HukumOnline.com ,  diakses Januari 10, 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c1d986cb252/kepemilikan- 100-persen-saham-bumd-oleh-satu-daerah.
4 Turiman Fachturaman Nur, Terobosan Hukum Memajukan BUMD dalam Era Otonomi Daerah (Jakarta: Rajawali Garuda Pancasila, 2009), 12.
5 Suherman Toha, Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha (Jakarta:  Pusat  Penelitian  Dan  Pengembangan  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), 2.
6 Ibid.
7 Ibid., 3.
sehingga  dapat  dijadikan  target  pembenahan  tatanan  ekonomi  daerah  melalui  BUMD dalam rangka meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) dan akuntabilitas Perusahaan Daerah sebagai BUMD di Kota Kendari.
Untuk  memecahkan  masalah  tersebut,  maka  penelitian  ini  akan  peneliti  bagi  dalam  3 tahap, yaitu:
1. Menelusuri  penerapan  prinsip good  corporate  governance dan  hambatan  apa  saja yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG di 2 perusahaan Daerah Kota Kendari.
2. Melakukan  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview )  kepada  perusahaan  daerah terkait.
3. Mencari  strategi  berdasarkan  data  yang  didapatkan  dan  diteliti,  untuk mengoptimalkan  prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate Governance )  agar  dapat  diaplikasikan  dengan  baik  pada  Perusahaan  Daerah  Kota Kendari agar dapat berpengaruh dengan kestabilan nilai PAD Kota Kendari.
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah: Bagaimana  strategi  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance dalam  pengelolaan perusahaan daerah di Kota Kendari.

## 2. Metode
Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute aprroach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  aprroach ).  Pendekatan  perundang-undangan ( statute aprroach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 8 Sedangkan pendekatan kasus ( case  aprroach )  dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah  menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 9

## 3. Konsep Prinsip Good Corporate Governance
Sebagai konsep yang populer, GCG ternyata tidak mempunyai definisi yang tunggal: 10
1. Menurut Komite Cadburry, melalui Cadburry Report pada tahun 1992 mendefinisikan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan  antara  kekuatan  serta  kewenangan  perusahaan  agar  mencapai keseimbangan  antara  kekuatan  serta  kewenangan  perusahaan  dalam  memberikan pertanggungjawaban  kepada  para shareholders khususnya,  dan stakeholders pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer,
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 93.
9 Ibid., 39.
10 Toha, Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha , 10 – 11.
pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan di lingkungan tertentu.
2. Center  for  European  Policy  Studies  (CEPS),  punya  formula  lain,  menurutnya  GCG adalah, merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak ( right ), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan,  hak  di  sini  adalah  hak  seluruh stakeholders ,  bukan  terbatas  kepada shareholders saja.  Hak  adalah  berbagai  kekuatan  yang  dimiliki stakeholders ,  bukan terbatas  kepada shareholders saja.  Hak  adalah  berbagai  kekuatan  yang  dimiliki stakeholders secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses maksudnya adalah  mekanisme  dari  hak-hak  tersebut.  Adapun  pengendalian  merupakan mekanisme yang memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka kegiatan perusahaan.
3. Kelompok  negara  maju  (OECD)  mendefinisikan  GCG  sebagai  cara-cara  manajemen perusahaan bertanggung jawab pada shareholder -nya. Pengambilan keputusan cara manajemen  perusahaan  bertanggung  jawab  pada shareholder -nya.  Pengambilan keputusan  di  perusahaan  haruslah  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan  keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders . Karena itu fokus utama di sini terkait dengan proses pengambilan keputusan perusahaan yang mengandung nilai-nilai transparency , responsibility , accountability ,  dan  tentu  saja fairness .  Asian Development  Bank  (ADB),  menjelaskan  bahwa  GCG  mengandung  empat  nilai  yaitu accountability, transparency, predictability dan participation.
4. Finance  Committee  on  Corporate  Governance  Malaysia,  mengartikan  GCG  adalah merupakan suatu  proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam  jangka  panjang  tetapi  tetap  memperhatikan  berbagai  kepentingan  para stakeholder lainnya.
5. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri BUMN 11 , mengartikan “ Good Corporate Governance , adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas  perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berdasarkan  peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Lembaga  Keuangan  Malaysia, mengartikan  “ Good  Corporate  Governance ” ,  adalah merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan- urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis  dan  akuntabilitas  perusahaan,  dengan  tujuan  utama  mewujudkan  nilai pemegang  saham  dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder yang lain.
6. Forum  Corporate  Governance, mengartikan  “ Good  Corporate  Governance ”  adalah lembaga atau institusi yang di dalamnya terdapat seperangkat peraturan-peraturan yang  menetapkan  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus,  pihak  kreditur, pemerintah,  karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan  internal  dan  eksternal
11 SK. Menteri BUMN N0. Kep-117/M-MBU/2002.
lainnya  sehubungan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka,  atau  dengan  kata  lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 12
Dari terminologi atau pengertian-pengertian yang diuraikan di atas, yang dimaksud Good Corporate  Governance dalam  penelitian  ini  adalah:  Suatu  institusi  atau  lembaga  yang bermaksud mengarahkan pengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan dalam rangka keberhasilan usaha  dan akuntabilitas  untuk mewujudkan nilai  pemegang saham dalam jangka  panjang  serta  mempertahankan  kepentingan stakeholder .  Merupakan  kumpulan norma atau kaidah, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan ekstern. 13
Good  Corporate  Governance adalah  tata  kelola  yang  baik  ( good  corporate  governance ) merupakan  struktur  yang  oleh stakeholder ,  pemegang  saham,  komisaris  dan  manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk  mencapai  tujuan  tersebut  dan  mengawasi  kinerja .  Good  Corporate  Governance adalah  suatu  tata  kelola  lembaga  atau  perusahaan  yang  menerapkan  prinsip-prinsip transparency , accountability , responsibility , independency , dan fairness (keadilan). 14
Good  Corporate  Governance adalah  prinsip  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam  memberikan  pertanggungjawabannya  kepada shareholders khususnya,  dan stakeholders pada  umumnya. 15 Hal  ini  dimaksudkan  pengaturan  kewenangan  direktur, manajer,  pemegang  saham,  dan  pihak  lain  yang  berhubungan  dengan  perkembangan perusahaan. 16 Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  suatu  sistem  yang  mengatur mengelola  dan  mengawasi  proses  pengendalian  usaha  yang  berjalan  secara berkesinambungan  ( sustainable )  untuk  menaikkan  nilai  saham,  sebagai  bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat.
12 Tedi  Supriadi,  “Pengaruh  Mekanisme  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Ketepatan  Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011- 2015)” (Universitas Pasundan Bandung, 2017), 16.
13 Ibid., 17.
14 Wahyudin  Zarkashi, Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, 2008), 55.
15 Nungky  Wanodyatama  Islami,  “Menjadi  BUMN  Ber - Good  Corporate  Governance  Terbaik,” Jasa  Tirta  I , diakses Januari 10, 2020, http://bumn.go.id/jasatirta1/berita/687.
16 Abdul  Latif  dan  Hapzi  Ali, Penerapan  Good  Corporate  Govermance  PT.  Antam  Tbk. (Jakarta:  Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, n.d.), 2.
Tujuan  dari Corporate  Governance adalah  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ). 17 Sedangkan manfaat diberlakukan Corporate Governance adalah sebagai berikut: 18
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang  lebih  baik,  meningkatkan  efisiensi  operasional  perusahaan  serta  lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders .
2. Mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan  yang  lebih  murah  sehingga  dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan.
3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.
4. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Peraturan undang-undang kementerian BUMN tentang GCG yang diatur dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa, untuk  dapat  mengoptimalkan  perannya  dan  mampu  mempertahankan  keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesional antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya.
Pengurusan dan pengawasannya BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) adapun indikator dan unsur dari GCG  tersebut  adalah transparancy (transparan), accountability (akuntabilitas), independency (independen), Responsibility (pertanggungjawaban), fairness (keadilan/kewajaran).
Menurut  Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor:  Kep.117/M-MBU/2002,  prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan  dalam  sistem  pengelolaan  BUMN  yang  sehat.  Adapun  prinsip  dasar Good Corporate Governance adalah sebagai berikut: 19
a) Akuntabilitas  ( Accountability )  yaitu  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  organ  sehingga  pengelolaan  perusahaan  terlaksana  secara efektif.
b) Transparansi  ( Transparency ),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
17 Supriadi, “P engaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Sub  Sektor  Makanan  dan  Minuman  Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011- 2015),” 22.
18 Forum  For  Corporate  Governance  In  Indonesia, Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite  Audit  dalam Pelaksanaan  Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan) ,  2  ed.  (Jakarta:  Forum  For  Corporate Governance In Indonesia, 2001), 4.
19 Imam  Suwandi,  Ria  Arifianti,  dan  Muhamad  Rizal,  “Pelaksanaan  Prin sip-Prinsip  Good  Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO),” Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 1 (Juli 2, 2019): 48, http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/21559.
c) Pertanggungjawaban  ( Responsibility ),  yaitu  kesesuaian  di  dalam  pengelolaan perusahaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
d) Kemandirian ( Independency ), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
e) Kesetaraan  dan  Kewajaran  ( Fairnes s),  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam memenuhi  hak-hak stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance , ada 6 (enam) pilar yang perlu dilaksanakan, yaitu:
1) Sistem perlindungan hak pemegang saham.
2) Visi, misi dan rencana strategis yang jelas. ’
3) Kembangkan keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan.
4) Sistem akuntansi dan Management Information System yang menjamin transparansi.
5) Manajemen pengendalian risiko, kepatutan aturan dan sistem audit yang andal.
6) Sistem pengukuran kinerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dalam  pelaksanaannya  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance (GCG)  di perusahaan  adalah  penting  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  tahapan  yang  cermat berdasarkan  analisis  atas  situasi  dan  kondisi  perusahaan,  dan  tingkat  kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. 21 Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan prinsip GCG yaitu sebagai berikut: 22

## a. Tahap Persiapan
Tahapan ini terdiri dari 3 tahapan yaitu:
1) Awareness  Building merupakan  langkah  sosialisasi  awal  untuk  membangun kesadaran  mengenai  arti  pentingnya  GCG  dan  komitmen  bersama  dalam penerapannya.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dalam  meminta  bantuan  tenaga  ahli independen  dari  luar  perusahaan.  Bentuk  kegiatan  dapat  dilakukan  melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.
20 Vivi  Sulvianti  dan  Mahendra  Putra  Kurnia,  “Implementasi  Prinsip  Good  Corporate  Governance  (GCG) Pada PT. Pelita Jaya di Tarakan,” Jurnal Beraja Niti 2, no. 11 (2013): 3 – 4. 21 Ahmad Daniri, Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), 30.
22 Chinn, 2000; Shaw 2003, dalam Thomas S. Kaihatu, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal  Manajemen  dan  Wirausaha 8,  no.  1  (2006):  3;  Iva  Yulia  Munawarah,  lihat  juga  di “Analisis  Yuridis  Terhadap  Implementasi  Prinsip  Good  Corporate  Governance  dalam  Pengelolaan Perseroan Terbatas pada PT. Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  Ten tang  Perseroan  Terbatas,” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya (2006): 6 – 8.
2) Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi  perusahaan  dalam  penerapan  GCG  saat  ini.  Langkah  ini  perlu  guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.
3) Manual  buliding adalah  langkah  berikut  setelah assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetakan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas  penerapannya,  penyusunan  manual  atau  pedoman  implementasi  GCG dapat disusun.
b. Tahap Implementasi Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni:
1) Sosialisasi  diperlukan  untuk  memperkenalkan  kepada  seluruh  perusahaan berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  implementasi  GCG  di  dalam  perusahaan tersebut.  Upaya  sosialisasi  perlu  dilakukan  dengan  suatu  tim  khusus  yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2) Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada,  berdasarkan roadmap yang  telah  disusun  implementasi  harus  bersifat top down  appoach yang  melibatkan  dewan  komisaris  dan  direksi  perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan ( change management )  guna  mengawal  proses  perubahan  yang  ditimbulkan  oleh implementasi GCG.
3) Internalisasi  adalah  tahap  jangka  panjang  dalam  implementasi,  Internalisasi mencakup  upaya-upaya  untuk  memperkenalkan  GCG  di  dalam  seluruh  proses bisnis  perusahaan  melalui  berbagai  prosedur  operasi  (misalnya  proses pengadaan,  dan  lain-lain),  sistem  kerja,  dan  berbagai  peraturan  perusahaan. Dengan  upaya  ini  dapat  dipastikan  bahwa  penerapan  GCG  bukan  sekedar  di permukaan  atau  sekedar  suatu  kepatuhan  yang  bersifat superficial ,  tapi  benar- benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
c. Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk  mengukur  sejauh  mana  efektivitas  penerapan  GCG  telah  dilakukan  dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scorsing atas praktik GCG yang ada.
Dalam  hal  membangun  GCG,  dan  terkait  dengan  pengembangan  sistem,  diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 23
1) Menerapkan visi-misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional dalam pencapaiannya secara jelas.
23 Zarkashi, Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur,  Perbankan,  dan  Jasa  Keuangan Lainnya , 25.
2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan ( check and balance ).
3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun  keperluan  keterbukaan  informasi  material  dan  relevan  mengenai perusahaan.
4) Membangun  sistem  audit  yang  andal,  yang  tak  terbatas  pada  kepatuhan  terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang sah.
6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.
4. Strategi  Penerapan  Prinsip Good  Corporate  Governance Dalam  Pengelolaan
Perusahaan Daerah di Kota Kendari
Penerapan GCG sudah jelas diatur menurut peraturan Menteri peraturan menteri negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola  perusahaan yang baik ( Good  Corporate  Governance )  pada  badan  usaha  milik  negara,  pada  tahun  2014,  telah tertib undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam Undang-Undang tersebut  BUMD  disebutkan  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD menurut Undang-Undang tersebut dapat berupa perusahaan  umum  daerah  (seluruhnya  modal  dimilik  satu  daerah)  dan  perusahaan perseroan  daerah  (berbentuk  PT  dengan  saham  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51  % dimiliki satu daerah).
Di  dalam  Pasal  343  Undang-Undang  mengatur  mengenai  penerapan  GCG  di  BUMD disebutkan bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
1. Tata cara penyertaan modal;
2. Organ dan kepegawaian;
3. Tata cara evaluasi;
4. Tata kelola perusahaan yang baik;
5. Perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
6. Kerja sama
7. Penggunaan laba
8. Penugasan pemerintah daerah
9. Pinjaman
10. Satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya
11. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi.
12. Perubahan bentuk hukum
13. Kepailitan dan
14. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
Terkait  dengan  GCG  maka  unsur  “tata  kelola  perusahaan  yang  baik”  merupakan  unsur yang  harus  ada  dalam  pengelolaan  BUMD,  nah  jika  dalam  Undang-Undang,  maka  yang dibutuhkan  selanjutnya  dalam  penerapannya  adalah  adanya  peraturan  turunan,  baik peraturan  pemerintah  ataupun  peraturan  daerah.  BUMD  yang  berbentuk  perusahaan umum  daerah  seperti  PD  Pasar  dan  PDAM  Tirta  Anoa  Kendari,  pengelolaannya  harus tunduk  pada  peraturan  daerah  tempat  BUMD  tersebut  berada,  pengawasan  dan pembinaan dari BUMD bentuk ini oleh kepala daerah selaku wakil daerah Pengawasan dan pembinaan dari BUMD bentuk ini dilakukan oleh Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.
Kepala Daerah bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan atau strategi yang diambil oleh BUMD untuk kepentingan daerahnya. Jadi, keseriusan dalam penerapan GCG untuk BUMD  bentuk  ini  sangat  bergantung  pada  komitmen  dari  Pemerintah  Daerah  tempat BUMD tersebut bernaung. Sedangkan untuk BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diwajibkan untuk tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas.  Hal  yang  berkaitan  dengan  GCG  dalam  UU  PT  dan  peraturan pelaksanaannya  adalah:  “Bahwa  berlakunya  undang -undang  ini,  anggaran  dasar Perseroan,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ini,  tidak  mengurangi kewajiban  setiap  perseroan  untuk  menaati  asas  itikad  baik,  asas  kepantasan,  asas kepatutan,  dan  prinsip  tata  kelola  perseroan  yang  baik  (GCG)  dalam  menjalankan perseroan”. 24
Dengan  kata  lain,  BUMD  yang  berbentuk  perusahaan  perseroan  daerah  memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG, baik berdasarkan UU Pemerintah Daerah maupun UU Perseroan Terbatas. Apakah pemerintah daerah telah menyadari itu? Apakah pemerintah daerah  telah  memiliki  komitmen  untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut?  Padahal, apabila pemerintah daerah maupun pengelola BUMD dapat menyadari, penerapan GCG dapat  menaikkan  nilai  perusahaan  dan  menarik  minat  investor.  Apalagi  kalau  BUMD tersebut memiliki rencana atau telah menjadi perusahaan terbuka, maka penerapan GCG akan memegang peranan yang lebih  penting lagi. 25 Pengelolaan perusahaan berprinsip GCG memiliki beberapa macam tujuan: 26
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  dewan  pengurus  dan  manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan dengan antar karyawan perusahaan.
24 M Tasya Renaldo KM, “Wajibkah menerapkan Good Corporate Governance pada BUMD?,” TataKelola.co , diakses  Januari  10,  2020,  https://tatakelola.co/manajemen-risiko/wajibkah-menerapkan-good- corporate-covernance-pada-bumd.
25 Ibid.
26 Eka Hardikasari, dalam Arif Saripudin, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)” (Universitas Pasundan, 2014), 30– 31.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pengelola BUMD maupun Pemerintah Daerah Kota Kendari telah menyadari pentingnya penerapan GCG bagi perusahaan daerah Kota Kendari?  Sekali  lagi,  tingkat  kepentingan  penerapan  GCG  di  BUMD  sangat  dipengaruhi oleh pemahaman dan komitmen dari pemilik dan pengelola BUMD oleh karena itu ketika pemahaman terhadap dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan ada pelaksanaan. 27
Prinsip GCG juga mensyaratkan bahwa perusahaan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen bebas dari intervensi sehingga masing-masing organ atau divisi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak maupun bidang lain. Di perusahaan, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan  lainnya  selalu  mendapatkan  perhatian  khusus.  Perseroan  juga  selalu menerapkan perlakuan yang setara dan sewajarnya, baik kepada publik, otoritas pasar modal,  komunitas  pasar  modal,  maupun  para  pemangku  kepentingan.  Sementara  itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar. 28
Hal ini menjadi syarat PD Pasar  Kota Kendari dalam penerapan GCG di perusahaannya karena  sampai  saat  ini  masih  banyak  intervensi/belum  mandiri  ataupun  terjadi pengambilalihan  kewenangan  dari  PD  Pasar  Kota  Kendari  seperti  adanya  organisasi perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan pasar di Kota Kendari yang kalau kita kaji berdasar perda Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota  Kendari,  maka  dalam  Pasal  5  menyebutkan  tujuan  didirikan  PD  Pasar  yaitu mewujudkan  dan  meningkatkan  pelayanan  umum  kepada  masyarakat  dalam  upaya memenuhi  kebutuhan  jasa  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  penunjang  lainnya  di bidang pasar.
Pasal 6 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan daerah  ini  bergerak  dalam  lapangan  usaha  dan  pelayanan  umum  dibidang  pasar.  Dan kalau kita lihat lagi dalam perda Nomor 16 tahun 2006 tentang pengurusan pasar dalam wilayah  Kota  Kendari  khususnya  dalam  Pasal  3  maka  seluruh  wewenang  pengurusan pasar, didelegasikan oleh Walikota kepada direksi PD Pasar dan dimana kewenangannya tersebut meliputi:
1. Tempat-tempat berjualan/berusaha dalam pasar;
2. Pembagian tempat berjualan dalam pasar;
3. Pengelompokan jenis jualan dalam pasar;
4. Penggunaan areal/pelataran dan bangunan pasar dan perparkiran;
5. Surat izin tempat berjualan/usaha dipasar berdasarkan peraturan daerah;
6. Tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar berdasarkan peraturan daerah;
7. Perbaikan/rehabilitasi bangunan, sarana dan prasarana pasar;
8. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas umum pasar;
27 KM, “Wajibkah menerapkan Good Corporate Governance pada BUMD?”
28 “Tata Kelola Perusahaan yang Baik,” Sarana Multigriya Finansial , diakses Januari 10, 2020, https://smf- indonesia.co.id/korporasi/tata-kelola-perusahaan-yang-baik.
9. Waktu operasi, jam buka dan tutup pasar;
10. Pengelolaan atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar;
11. Besaran kontribusi/iuran atas pusat perbelanjaan.
PDAM Tirta Anoa  Kendari menghadapi masalah pengaliran air yang tidak merata pada daerah layanan. Penyebab dari permasalahan ini adalah:
1. Kerusakan dan kebocoran pada pipa;
2. Kerusakan pada meter air pelanggan;
3. Pembacaan meter air pelanggan yang tidak akurat;
4. Pembagian air kurang berjalan baik.
Untuk mengatasi permasalahan di atas, PDAM Tirta Anoa tidak bisa mengandalkan dana dari perusahaan itu sendiri artinya bahwa terdapat keterbatasan dana digunakan untuk biaya  operasional  sehari-hari.  Permasalahan  berikutnya  yaitu  terkait  dengan  tingginya biaya produksi air baku dan debit air baku tidak stabil, penghentian pengaliran air akibat perbaikan pipa. Penyebab dari permasalahan yaitu:
1. Tingginya pemakaian biaya listrik untuk memompa air baku ke WTP (pengolahan);
2. Sarana dan prasarana produksi sering mengalami gangguan teknis;
3. Kebocoran akibat pipa pecah;
4. Kebocoran distribusi pada pipa yang berusia tua.
Masalah  lainnya  yaitu  dalam  aspek  manajemen  adalah  kinerja  karyawan  PDAM  yang masih rendah. Hal ini disebabkan:
1. Penghasilan karyawan yang belum memadai;
2. Penerimaan pegawai tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan;

## 4.1. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kendari
Berbagai  permasalahan  dihadapi  oleh  PD  Pasar  terutama  dalam  hal  kewenangan  yang masih  tumpang  tindih  dengan  instansi  terkait.  Selain  itu  permasalahan,  pelayanan, anggaran  dan  belum  optimalnya  SDM  menjalankan  tugasnya  masih  terjadi  dalam pengelolaan  PD  Pasar  Kota  Kendari.  Sehingga  PD  Pasar  perlu  melakukan  evaluasi perbaikan agar optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam hal, kewenangan, pelayanan, anggaran dan peningkatan Kapasitas SDM (sisi tingkat pendidikan karyawan, kemampuan dalam berinovasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mempertegas kewenangan PD Pasar, dengan upaya:
1) PD  pasar  mendorong  perbaikan  aspek  kelembagaan  melalui  Peraturan  Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
2) PD Pasar mendorong peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui penyertaan modal;
3) PD  Pasar  mendorong  peningkatan  kemandirian  dan  tanggung  jawab  melalui peraturan daerah;
4) PD  Pasar  memberikan  sanksi  terhadap  adanya  pelanggaran  aturan  oleh  para pedagang.
2. Pengembangan  konsep  pasar  sebagai  koridor  ekonomi  atau  pasar  wisata  dengan meningkatkan kebersihan dan penambahan sarana atau prasarana, dengan upaya:
1) Meningkatkan  kebersihan  pasar  dengan  membangun  sistem  kebersihan  pasar yang lebih efektif;
2) PD Pasar membuat action plan dengan mengacu pada strategi berdasarkan usulan dari Unit kerja PD Pasar;
3) PD  Pasar  melakukan  sosialisasi  secara  rutin  kepada  para  pedagang  (Hunian pasar)  yang  berkaitan  dengan  masalah  kebersihan,  kesehatan  dan  pencegahan kebakaran;
4) Meningkatkan anggaran untuk perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pasar  tradisional  disertai  perbaikan  sistem  keamanan  terhadap  bahaya kebakaran;
5) Menata ulang areal parkir agar memberikan kenyamanan dan keamanan pemilik kendaraan bermotor;
6) PD  Pasar  menangani  mengelola  keluhan  pelanggan  melalui  kepala  Unit  pasar yang tersebar di seluruh Kota Kendari;
7) Mempersiapkan  dan  membuat  proses  bisnis  terkait  keadaan/kondisi emergensi/darurat/bencana.
3. Penataan  dan  renovasi  pasar  yang  bertujuan  memudahkan  konsumen  dalam berbelanja, dengan upaya:
1) Membangun  sistem  pelayanan  antara  pedagang  dan  konsumen  agar  hubungan tetap terjaga;
2) Menata  ulang  zona  produk  yang  dijual  agar  memudahkan  konsumen  dalam berbelanja dan meningkatkan nilai jual toko.
4. Memberikan  katalog  berisi  informasi  produk  yang  dijual  yang  dilengkapi  dengan lokasi toko atau stand , dengan upaya:
1) Memanfaatkan  teknologi  informasi  melalui website atau  media  sosial  dalam mempromosikan kondisi pasar yang ditawarkan kepada calon pedagang;
2) PD Pasar harus melibatkan pelanggan dalam mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.
5. Peningkatan kompetensi SDM PD Pasar, dengan upaya:
1) Peningkatan kompetensi SDM PD Pasar yang berbasis teknologi informasi;
2) PD  Pasar  harus  melakukan  pengembangan  karyawan  untuk  meningkatkan kapabilitas melalui training ;
3) PD  Pasar  melakukan  proses recruitment sesuai  dengan  pedoman  Kebijakan Kepegawaian;
4) PD Pasar harus membuat ukuran kinerja karyawan;
5) PD Pasar melakukan review kinerja dan realisasi rencana kerja;
6) PD Pasar melakukan diskusi bersama karyawan dan para Unit pasar menggali ide- ide untuk menyelesaikan masalah di lapangan.
6. Meningkatkan  alokasi  anggaran  untuk  promosi  dan  komponen  lain  dalam  usaha meningkatkan  kemampuan  bersaing  pasar  tradisional  terhadap  pasar  modern, dengan upaya:
1) PD Pasar melaksanakan rencana kerja dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia  dan  mengalokasikan  sumber  daya  manusia  serta  keuangan  dalam mencapai sasaran perusahaan;
2) PD Pasar merancang produk yang berkaitan dengan meningkatkan hunian pasar dan meningkatkan mutu pelayanan.
7. PD  Pasar  membangun  kerja  sama  dengan  lembaga  keuangan  dalam  pembiayaan pedagang, dengan upaya:
1) Mendorong peningkatan produk penjualan;
2) Peningkatan pengawasan terhadap laporan keuangan PD Pasar;
3) Peningkatan akses permodalan bagi pedagang.
8. Membangun  kerja  sama  antara  pedagang  dengan  pemasok  dan  pengelola  pasar tradisional swasta, dengan upaya:
1) Memperbaiki  jaringan  distribusi  pedagang  tradisional  sehingga  memiliki  daya tawar lebih baik dengan pemasok;
2) Memperbaiki kemitraan dengan pemasok dan pengelola pasar tradisional swasta.

## 4.2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari
Berbagai permasalahan dihadapi oleh PDAM Tirta Anoa terutama dalam hal:
1) Biaya infrastruktur minim. PDAM Tirta Anoa saat ini, masuk dalam kategori PDAM Sakit yang sebelumnya masuk dalam kategori PDAM kurang sehat dengan nilai/skor 2,  27.  Artinya  bahwa  terjadi  penurunan  status  kinerja  PDAM  Tirta  Anoa  dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Kendari. Hal ini dapat disebabkan karena infrastruktur yang belum memadai yang dapat berakibat pada sistem pelayanan yang tidak optimal. Saat ini PDAM Tirta Anoa hanya mengoperasikan1 (satu) pipa (jalur utama  penyaluran/pendistribusian  air  bersih)  untuk  melayani  masyarakat  Kota Kendari.  Kondisi  ini,  memperburuk  sistem  pelayanan  PDAM  Tirta  Anoa  (sebagai operator  air  minum)  untuk  pemenuhan  masyarakat  sebagai  pelanggan  di  Kota Kendari. Kondisi jaringan pipa yang sudah mulai rusak/berusia lama menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja pelayanan PDAM Tirta Anoa.
2) Biaya operasional tinggi. Minimnya dana operasional yang dikelola oleh PDAM Tirta Anoa,  berpengaruh  pada  sistem  pelayanan  terhadap  pelanggan  yang  tidak  optimal terutama dalam hal adanya pengaduan dari masyarakat sebagai pelanggan terhadap terjadinya kebocoran pipa sampai pada penyaluran air  ke rumah-rumah pelanggan yang tidak optimal. Terhadap adanya pengaduan masyarakat, PDAM Tirta Anoa masih lambat dalam proses penanganannya karena minimnya dana operasional terutama dalam  hal  terjadinya  kebocoran  pipa  dan  penyambungan  pipa  ke  rumah-rumah pelanggan. Kondisi ini diperparah dengan tingginya tarif listrik, dimana tarif listrik yang dibebankan kepada PDAM Tirta Anoa adalah tarif industri, sedangkan mayoritas pelanggan di Kota Kendari adalah golongan tarif rumah tangga.
Kendala  operasional  lain  yang  dihadapi  PDAM  Tirta  Anoa  Kota  Kendari  yaitu pengaliran air yang tidak merata pada daerah layanan, yang disebabkan kerusakan dan kebocoran pada pipa, kerusakan pada meter air pelanggan, pembacaan Meter Air Pelanggan yang tidak akurat, pembagian air kurang berjalan baik. Untuk mengatasi permasalahan  di  atas,  PDAM  Tirta  Anoa  tidak  bisa  mengandalkan  dana  dari perusahaan itu sendiri artinya bahwa terdapat keterbatasan dana digunakan untuk biaya operasional sehari-hari.
3) Kurangnya  dukungan stakeholder .  Kurangnya  dukungan stakeholder, terutama terhadap  biaya  operasional  PDAM  Tirta  Anoa  menjadi  salah  satu  penyebab  tidak optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Anoa. Pemerintah daerah Kota Kendari melalui Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Anoa Kota Kendari, telah menambah penyertaan  modal  berupa  uang  dan  barang  namun  belum  optimal  karena  belum tercipta secara optimal independen dalam pengelolaannya.
Solusi  terhadap  permasalahan  dan  kendala  dapat  dilakukan  dengan  upaya  sebagai berikut:

## 1. Peran pemerintah Kota Kendari:
1) Dengan  otonomi  daerah,  kewenangan  penyediaan  air  adalah  pada  pemerintah daerah Kota Kendari melalui PDAM Tirta Anoa sebagai operator. Tetapi masih terlihat bahwa pemerintah daerah Kota Kendari belum memandang air sebagai persoalan  prioritas.  Pemerintah  daerah  Kota  Kendari  harus  mampu  menjamin berlakunya  supremasi  hukum  (payung  hukum)  yang  konsisten  dan  efektif terhadap pemenuhan kebutuhan air khususnya air minum terhadap masyarakat di  Kota  Kendari.  Khususnya  terkait  dengan  pengaturan  secara  lebih  konkret terkait dengan biaya infrastruktur dan biaya operasional. Hal ini sebagai upaya untuk  mengembangkan  kebijakan  dan  peraturan  yang  dapat  menciptakan lingkungan yang kondusif dan dapat meningkatkan praktik-praktik GCG di PDAM Tirta Anoa.
2) Perlu adanya kebijakan yang memihak kepada masyarakat terutama masyarakat miskin.  Karena  pada  dasarnya  negara  menjamin  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan  air  bagi  kebutuhan  pokok  minimal  sehari  hari  guna  memenuhi kehidupan  yang  sehat,  bersih  dan  produktif.  Sehingga  harus  ada  penyetaraan dalam membayar antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Agar tercapai keadilan masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas. Saat ini, walaupun sudah terdapat program-program air minum untuk masyarakat  berpenghasilan  rendah,  namun  akses  terhadap  air  minum  belum menunjukkan  peningkatan  yang  berarti.  Perlu  dukungan  kebijakan  yang  lebih fokus untuk penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3) PDAM Tirta Anoa belum mandiri karena campur tangan pemilik (Pemda)  Kota Kendari dalam manajemen dan keuangan, hal ini cukup membebani PDAM Tirta Anoa. Dari segi keuangan, tarif air saat ini tidak bisa menutup biaya operasi PDAM, sehingga  PDAM  mengalami  defisit  kas.  Selain  itu,  walaupun  PDAM  Tirta  Anoa
sudah terbentuk forum pelanggan/konsumen, namun perannya belum maksimal, belum  dianggap  mitra  kerja  PDAM  yang  potensial.  Sehingga  perlu  kebijakan khususnya  pada  aspek  pengawasan/akuntabilitas  terhadap  pengelolaan penyedia air minum oleh pemerintah daerah Kota Kendari. Selain itu, perlu ada penegasan  sanksi  untuk  penyelenggara  air  minum  yang  tidak  memberikan pelayanan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
4) Perlu  adanya  keterlibatan  pemerintah  dalam  peningkatan  Kualitas  Air  untuk memenuhi  Syarat  Air  Minum.  Pemerintah  daerah  dapat  berkontribusi  melalui peningkatan  biaya  infrastruktur  bagi  PDAM  Tirta  Anoa  yang  tentunya  dengan pengelolaan secara mandiri. Saat ini kualitas yang diterima pelanggan dari PDAM Tirta  Anoa  masih  berkualitas  air  bersih,  belum  memenuhi  syarat  kualitas  air minum. Padahal  di dalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan  air  minum  adalah  air  yang  bisa  dikonsumsi  tanpa  dimasak  terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman akan hak haknya untuk  memperoleh  air  yang  sesuai  dengan  persyaratan  air  minum  yang  ada, sehingga masyarakat tidak menerima  apa saja yang diterima dari penyedia  air minum.
5) Perlu kebijakan Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air  Minum.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencapai  akses  keterbukaan  kepada masyarakat.  Karena  saat  ini  peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan penyediaan  air  minum  masih  terbatas.  Kelembagaan  masyarakat  yang  terlibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkembang. Di samping itu, sebagian masyarakat sebagai pelanggan di Kota Kendari masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah daerah Kota Kendari atau PDAM Tirta Anoa, sehingga  tidak  tergerak  untuk  mengatasi  masalah  air  minum  secara  bersama. Keterlibatan perempuan di Kota Kendari sebagai pengguna utama dan pengelola air  minum  dalam  skala  rumah  tangga,  pada  setiap  tahapan  pengembangan penyediaan air minum masih sangat kurang.
2. Peran PDAM Tirta Anoa Kota Kendari PDAM  Tirta  Anoa  perlu  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  agar  optimal  dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) PDAM Tirta Anoa dalam sistem pengelolaan pegawai harus memiliki pola yang jelas, dengan upaya:
a) Pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas sumber daya manusia pegawai;
b) Job desk yang sesuai dengan SOP dan aturan terkait.
2) Peningkatan keuangan Pendapatan/laba, dengan upaya:
a) peningkatan jumlah pelanggan melalui cara promosi dan sosialisasi kepada warga masyarakat;
b) peningkatan tarif air yang didasarkan pada efisiensi biaya;
c) Menambah  jaringan  pipa  distribusi  untuk  meningkatkan  luas  jaringan  dan meningkatkan tekanan air di wilayah yang bertekanan rendah;
d) Bekerja sama dengan tim audit untuk mengawasi laporan keuangan;
e) Peningkatan pengawasan oleh SPI terhadap kinerja pegawai.
3) Peningkatan  pelayanan  melalui  sistem  informasi  terhadap  pelanggan,  dengan upaya:
a) Pengaduan pelanggan yang dapat dilakukan secara on-line;
b) Pembayaran/penagihan melalui billing system;
c) Melakukan pengawasan rutin dan berkala pada jaringan pipa distribusi.
4) Peningkatan operasional, dengan upaya:
a) Penyertaan  modal  khususnya  untuk  dana  operasional  pegawai  oleh pemerintah Kota Kendari;
b) Melakukan efisiensi biaya operasional;
c) Melakukan  pembacaan  meter  induk  secara  rutin,  mengganti  jaringan  pipa yang mengalami kebocoran dengan melaksanakan rehabilitasi dan reposisi jaringan pipa distribusi;
d) Melaksanakan kegiatan Step Test , untuk mencari dan menghitung kebocoran air;
e) Melakukan revisi SOP pembacaan meter air pelanggan dengan menggunakan kamera digital;
f) Membuat satuan tugas tim yang bertugas untuk memantau setiap saat adanya kebocoran sehingga kebocoran dapat segera ditangani.
5) Peningkatan kompetensi SDM, dengan upaya:
a) Peningkatan kompetensi SDM yang berbasis teknologi informasi;
b) Menambahkan kriteria dalam penilaian kinerja pegawai;
c) Peningkatan alokasi biaya diklat pegawai;
d) pemerataan keikutsertaan diklat bagi pegawai;
e) Melaksanakan In House Training.

## 5. Penutup
Strategi  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance dalam  pengelolaan  perusahaan daerah di Kota Kendari diperlukan pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah Dan BUMD  tentang  pentingnya  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance. Selain  itu, perlunya  peraturan  daerah  secara  khusus  mengatur  tentang  pengaturan  Penerapan Praktik Good  Corporate  Governance pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Dalam hal kewenangan PD Pasar dan PDAM Tirta Anoa, perlu dipertegas dengan kembali merujuk Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari Tirta Anoa Kota Kendari Dibentuk  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  3  Tahun  1976  Tentang Perusahaan  Air  Minum  (PAM)  Daerah  Kabupaten  Tingkat  II  Kendari  Serta  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.
Hal yang perlu diperhatikan adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari harus membentuk PERWALI  (Peraturan  Wali  Kota)  atau  Peraturan  daerah  yang  mengatur  Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Selain itu, menertibkan organisasi perangkat daerah yang terlibat langsung
atau melakukan pola dominan dalam pengelolaan pasar dan air minum serta Memberikan seluruh kewenangan Pengelolaan Pasar Dan Air Minum kepada PD Pasar dan PDAM Tirta Anoa Kendari berdasar Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan  Daerah  Pasar  Kota  Kendari  Tirta  Anoa  Kota  Kendari  Dibentuk  Melalui Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  3  Tahun  1976  Tentang  Perusahaan  Air  Minum (PAM)  Daerah  Kabupaten  Tingkat  II  Kendari  Serta  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun 2010.

## Daftar Pustaka
Daniri,  Ahmad. Good  Corporate  Governance  Konsep  dan  Penerapannya  dalam  Konteks Indonesia . Jakarta: Ray Indonesia, 2005.
Forum  For  Corporate  Governance  In  Indonesia. Peranan  Dewan  Komisaris  dan  Komite Audit  dalam  Pelaksanaan  Corporate  Governance  (Tata  Kelola  Perusahaan) .  2  ed. Jakarta: Forum For Corporate Governance In Indonesia, 2001.
Hasanah,  Sovia.  “Kepemilikan  100  Persen Saham  BUMD  oleh  Satu  Daerah.”
HukumOnline.com . Diakses Januari 10, 2020. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c1d986cb252/kepemilika n-100-persen-saham-bumd-oleh-satu-daerah.
Ikatan Banking Indonesia. Manajemen Risiko 2 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Islami, Nungky Wanodyatama. “Menjadi BUMN Ber - Good Corporate Governance Terbaik.”
Jasa Tirta I . Diakses Januari 10, 2020. http://bumn.go.id/jasatirta1/berita/687.
Kaihatu, Thomas S. “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.” Jurnal Manajemen dan Wirausaha 8, no. 1 (2006).
KM, M Tasya Renaldo. “Wajibkah menerapkan Good Corporate Governance pada BUMD?” TataKelola.co .  Diakses  Januari  10,  2020.  https://tatakelola.co/manajemen- risiko/wajibkah-menerapkan-good-corporate-covernance-pada-bumd.
Latif, Abdul, dan Hapzi Ali. Penerapan Good Corporate Govermance PT. Antam Tbk. Jakarta: Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, n.d.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Munawarah, Iva Yul ia. “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas pada PT. Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas,.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2006).
Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, dan Reyhan Dewangga Saputra. “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan.” Jurnal Gema Keadilan 6, no. 3 (2019).
Nur,  Turiman  Fachturaman. Terobosan  Hukum  Memajukan  BUMD  dalam  Era  Otonomi Daerah . Jakarta: Rajawali Garuda Pancasila, 2009.
Saripudin,  Arif.  “Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Profitabilitas  (Studi Pada  Perusahaan  Pertambangan  di  Bursa  Efek  Indonesia).”  Universitas  Pasundan,

## 2014.
Sulvianti,  Vivi,  dan  Mahendra  Putra  Kurnia.  “Implementasi  Prinsip  Good  Corporate Governance (GCG) Pada PT. Pelita Jaya di Tarakan.” Jurnal Beraja Niti 2, no. 11 (2013).
Supriadi, Tedi. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu  Penyampaian  Laporan  Keuangan  (Studi  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011- 2015).” Universitas Pasundan Bandung, 2017.
Suwandi,  Imam,  Ria  Arifianti,  dan  Muhamad  Rizal.  “Pelaksanaan  Prinsi p-Prinsip  Good Corporate  Governance  (GCG)  Pada PT.  Asuransi  Jasa  Indonesia  (JASINDO).” Jurnal Manajemen Pelayanan Publik 2, no. 1 (Juli 2, 2019):
45. http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/21559.
Toha,  Suherman. Penelitian  Masalah  Hukum  Tentang  Penerapan  Good  Corporate Governance Pada Dunia Usaha . Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
Zarkashi,  Wahyudin. Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya . Bandung: Alfabeta, 2008.
“Tata Kelola Perusahaan yang Baik.” Sarana Multigriya Finansial . Diakses Januari 10, 2020. https://smf-indonesia.co.id/korporasi/tata-kelola-perusahaan-yang-baik.