## Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta
Muhammad Agus Taufik Y Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email:  ambestdistroid@gmail.com
Abstrak Jual  beli plat  nomor  di  Yogyakarta  merupakan bentuk  usaha  yang cukup  membantu  pemilik  kendaraan. Plat  nomor  adalah  bagian identitas kendaraan  yang  wajib digunakan  sesuai  undang-undang.  Pihak  kepolisian menjadi lembaga  yang  berhak  atas  keberadaan  plat  nomor  tersebut. Pelaksanaan  akad  jual  beli  plat  nomor  kendaraan  bermotor di  Yogyakarta  sudah  memenuhi  syarat  dan  rukun  jual  beli, baik    dari    segi    al-‘ ā qid ā ni,  al-Ma‘q ū d‘alaih  maupun ş i ğ hat al-‘aqd.  Adapun  pada  prakteknya terbagi dalam dua hal. Pertama, jual beli plat nomor yang diperbolehkan dengan catatan harus  sesuai  dengan  identitas  kendaraan  bermotor. Kedua,    jual    beli  plat    nomor    yang    dilarang    karena mengandung  unsur  pemalsuan.
Kata  kunci :  hukum  Islam,  jual  beli,  plat  nomor

## A. Pendahuluan
Praktek  jual  beli  plat  nomor  kendaraan  bermotor merupakan  salah  satu  jenis  usaha  yang  bisa  ditemukan  di beberapa    lokasi    di    Yogyakarta.    Segmentasi    dari    usaha    ini adalah  para  pemilik  kendaraan  bermotor,  baik  kendaraan roda    dua    maupun    kendaraan    roda    empat.    Keberadaan penjual  plat  nomor  cukup  membantu  para  pemilik kendaraan    bermotor    demi    memenuhi    kewajibannya    untuk mencantumkan  identitas  kendaraan  yang  mereka  kenakan.
Plat  nomor  merupakan  salah  satu  bagian  perlengkapan dari  identitas  pemilik  kendaraan  yang  wajib  dipenuhi.  Hal tersebut  diatur  dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  atau  Peraturan Kepala    Kepolisian    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5 Tahun  2012  Tentang  Registrasi  Dan  Identifikasi  Kendaraan Bermotor.  Plat  nomor  secara  resm i dikeluarkan  oleh  pihak kepolisian  melalui  SAMSAT.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
238
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  dua hal. Pertama ,  bagaiamana  pelaksanaan  akad  jual  beli  plat nomor  kendaraan  bermotor  di Yogyakarta? Kedua , bagaiamana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  praktek  jual  beli kendaraan  tersebut?
Berdasarkan  hukum  Islam,  muamalat  harus  memenuhi prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  1)  segala  bentuk  muamalah adalah mubah kecuali    yang    ditentukan  oleh    al-Qur’an    dan as-Sunnah.  2)  Muamalat  dilakukan  atas  dasar  suka sama suka  atau  kerelaan  kedua  belah  pihak  tanpa  adanya  unsur paksaan.  3)  Muamalat  dilaksanakan  atas  dasar  pertimbangan yang  mendatangkan  manfaat  dan  menghindari  madarat dalam  hidup  manusia  di  dalam  masyarakat.  4)  Muamalat dilaksanakan  dengan  memelihara  keadilan,  menghindari  dari unsur-unsur  penganiayaan  atau  dzalim  kepada  orang  lain, unsur  pengambilan  kesempatan  dan  kesempitan. 1
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  lapanangan (field  research) dengan  menerapkan  pendekatan kualitatif. Pendekatan    kualitatif    lebih    menekankan    pada    proses penyimpulan  deduktif  dan  induktif  serta  pada  analisis terhadap  dinamika  hubungan  antar  fenomena  yang  diamati, dengan  menggunakan  logika  ilmiah.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa  pendekatan  kualitatif sama  sekali  tidak menggunakan data  kuantitatif,  akan  tetapi penekanannya  tidak  pada hipotesis  melainkan  usaha  menjawab  pertanyaan penelitian melalui  cara-cara  berpikir  formal  dan  argumentatif. 2 Adapun metode    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    bersifat deskriptif-analitik,  yaitu penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  status  suatu  gejala  yang ada,  yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada saat penelitian  dilakukan. 3

## B. Pembahasan
1. Dari  Segi  Pihak-pihak  ( al-‘ Ā qid ā ni )
1 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15. 2 Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.
3 Suharsimi Arikunto, Management Penelitian , (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234.
Pelaksanaan  akad  dalam  transaksi  jual  beli  plat  nomor kendaraan  di Yogyakarta  dilakukakan  setelah  pengerjaan  plat nomor  tersebut  selesai  sesuai  dengan  pesanan  pembeli. Pihak  yang  melakukan  akad  disini  adalah penjual,  yakni seseorang  yang  berjasa  membuat  plat  nomor  (tukang  plat nomor).  Sedangkan  pemesan  pembuatan  plat  nomor  tersebut bertindak sebagai  pembeli.  Para  pihak  tersebut  melaksanakan di  tempat  atau  kios pembuatan  plat  nomor.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penyusun, pihak  penjual plat  nomor  yang  ada  di Yogyakarta  secara  usia rata-rata  sudah  berumur  30-40  tahun. Artinya,  jika  ditinjau dari  segi  usia  tersebut,  mereka  sudah  masuk dalam  katagori baligh. Mereka  juga  tidak  memiliki  tanda-tanda  gangguan kejiwaan yang  bisa  mengganggu kelancaran  dalam  melakukan praktek  jual beli. Hal  yang  tidak  jauh  berbeda  juga  terjadi pada    pembeli.    Jika    ditinjau  dari  segi    usia,    para    pembeli kebanyakan  didominasi  oleh  kalangan  usia  muda berkisar 20- 30 tahun. Terkadang ada diantara  mereka  yang    merupakan suruhan  dari  orang  tuanya  untuk  memesankan  plat  nomor. Orang  yang  melakukan  akad  jual  beli meliputi  penjualan pembeli.  Pelaku    Ijab    kabul  haruslah    orang    yang    ahli    akad baik  mengenai  apa saja, anak kecil, orang gila, orang  bodoh, tidak  diperbolehkan  melakukan akad  jual beli.  Orang  yang melakukan  akad  jual  beli  haruslah  tidak  ada  paksaan. 4 Kedua belah    pihak    diatas    jika    ditinjau    dari    hukum    Islam    sudah bisa  terpenuhi  sebagai    pihak    yang    berakad.    Mereka    sudah masuk    usia    akil    baligh  dan  berakal.  Beberapa  penjual  yang ditemui penulis saat berlangsungnya penelitian, rata-rata  usia mereka sudah  masuk  kepala  tiga  bahkan  lebih.  Begitu  pula dengan    pihak    pembeli,    bahkan    dari    mereka    kebanyakan anak-anak  muda  seperti  mahasiswa  yang  secara  usia  sudah lebih  dari  17  tahun.
Kios  menjadi majlis atau  tempat berlangsungnya pelaksanaan  akad  jual beli. Majlis (kios pembuatan plat nomor) menjadi tempat proses tawar menawar  atau  bahkan  komplain terkait  proses  jual  beli. Dalam  jual beli plat nomor ini, tidak ada perjanjian khiyar diantara penjual  dan  pembeli.  Sebelum terjadi  transaksi  jual beli berlanjut pembeli sudah diberi
4 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Isl ā mi wa Adillatuhu, (Beirut: D ā r al-Fikr, 1989), hlm: 4.
240
kesempatan  untuk meneliti dan  memeriksa  plat nomor  yang akan mereka  ambil  setelah  dibuatkan.
2. Dari  Segi  Objek  ( al- Ma‘q ū d‘alaih )
Barang  yang  menjadi  obyek  jual  beli  ini adalah  plat nomor,  yaitu benda  yang  berbentuk  persegi  panjang  pipih berukuruan  250×105  mm  untuk roda 2 dan roda 3,  sedangkan roda  4    yaitu    berukuran    395×135    mm    dengan  ketebalan    1 mm,  yang  dipasang  pada  kendaraan  bermotor  sebagai  bukti legitimasi    pengoprasian    kendaraan    bermotor    berupa    plat yang  terbuat dari bahan  alumunium  atau seng  dengan spesifikasi  tertentu yang  berisikan kode wilayah,  nomor registrasi,  serta  masa  berlaku  kendaraan  bermotor.
Obyek  dalam  jual  beli  plat nomor  kendaraan  di
Yogyakarta  dari  segi barang  dapat  diketahui oleh kedua  belah pihak,    barang    juga    dapat    diserahkan  penjual    kepada pembelinya, obyek  jual  beli  plat  nomor  di  Yogyakarta  dapat dinegosiasikan  atau  dapat  dilakukan  tawar-menawar  untuk mencapai kesepakatan  dan  diketahui  oleh  kedua  belah  pihak.
“Soal harga,  ya  wajar  kalau  terjadi  tawar-menawar  ya namanya  juga jualan. Tapi saya juga punya ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk motor biasanya minimal  saya jual  25.000.  sedangkan  untuk  mobil 250.000.” 5
Plat  nomor  kendaraan  yang  diperjualbelikan  di Yogyakarta bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena plat nomor tersebut sudah ada ditangan  penjual pada saat pembeli  dan penjual  melangsungkan  akad  jual  beli. Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan juga yang sudah dipilih oleh pembeli, sehingga plat nomor kendaraan tersebut langsung dapat diserahkan kepada  pembeli.
Ditinjau  dari  sisi  penyerahterimaan,  Islam mengharuskan seseorang yang  menjual  suatu barang  yang tidak dapat diserahkan  kepada  orang  yang membeli  adalah tidak  sah.    Misalnya    ikan    yang    masih    di    laut,    barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan
5 Wawancara dengan Udin,  Penjual Plat Nomor, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014.
barang yang sedang  dijaminkan,  sebab  semua  itu mengandung  tipu  daya. 6
Selain  katagori-katagori  di  atas, objek yang diperjualbelikan (plat nomor)  juga  merupakan  barang  yang diperbolehkan    dalam    Islam.    Plat    nomor  bukan  termasuk barang yang dikategorikan barang  najis atau barang  yang diharamkan. Menurut ketentuan syara’ barang yang diharamkan itu seperti minuman  keras dan  kulit  binatang  yang  belum disamak. Selain  itu,  obyek dari  jual  beli juga  harus  memenuhi unsur kemaslahatan. Islam  melarang adanya unsur penipuan. Jika hal itu terjadi maka akad yang dilakukan dikatagorikan  ke dalam  akad  yang fasad. Objek  jual beli yang  berupa plat nomor menjadi hal penting dalam melakukan  analisis  menurut tinjauan  hukum  Islam. Objek  dalam  jual  beli plat  nomor  ini terbagi  ke  dalam  dua  bagian,  yakni:
a. Plat  Nomor  Sesuai  TNKB
Plat  nomor  kendaraan bermotor  merupakan ciri atau tanda pengenal suatu  kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap plat nomor kendaraan memiliki  kombinasi nomor yang berbeda-beda,  terdiri  dari  huruf  dan  angka. Salah  satu  ciri identitas  plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak  kepolisian yaitu  pada  sudut kanan  atas  dan sudut kiri  bawah terdapat tanda khusus ( security  mark )  cetakan  lambang Polisi Lalu Lintas,  sedangkan  pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan " KORLANTAS POLRI " (Korps  Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB  oleh  Polri  dan  TNI. 7
Ciri plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian diatas tentu berbeda  dengan apa  yang  dibuat oleh  tukang plat nomor di  pinggir jalan. Mereka tidak menggunakan ( security mark ). Meski  demikian,  keberadaan  pelaku usaha  dibidang jasa plat  nomor tidak  dipermasalahkan selama pembuatannya sesuai  dengan  identitas  kendaraan  yang  berlaku.
Bagi  pembeli plat nomor, keberadaan penjual ini cukup membantu. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Robertus. Menurut  Robertus,  dirinya pernah mengalami  kerusakan  pada
6 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam , Cet. XXVI, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),  hlm. 280.
7 Wawancara dengan Budoyo. SH, Komisaris Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
242
plat nomor.  Karena aturan  lalu lintas mewajibkan pengendara untuk  memakai  TNKB pada kendaraan yang dikenakan, maka ia pun menggunakan jasa tukang plat untuk  membuatkan  plat nomor  kendaraannya  sesuai  dengan  STNK.
“Kalau tidak ada  tukang plat  nomor repot juga.  Bikin  ke polisi  kan waktunya  lama. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari.  Jadi,  tukang plat nomor itu sangat membantu sekali”. 8
Dalam    Islam,    proses    jual    beli    harus    mengedepankan azas  manfaat bagi orang lain. Hukum Islam mengharuskan obyek jual beli harus bermanfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang  (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan). 9
Dalam UU nomor 5 tahun 2012 tentang  registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor   pada  pasal  39    ayat    5 dinyatakan  bahwa  TNKB yang tidak dikeluarkan oleh  Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Keberadaan UU ini  secara  tersirat  juga menyatakan bahwa  plat  yang  berasal dari penjual  plat  nomor  adalah tidak sah. Akan tetapi, disatu sisi pihak kepolisian  juga  seringkali tidak langsung memberikan    plat    nomor    bagi    pemilik    kendaraan    baru, perpanjangan , atau ketika terjadi kehilangan plat nomor misalnya.  Seringkali  butuh  waktu  sampai  berbulan-bulan bagi  pemilik kendaraan  untuk  mendapatkan plat  nomor dari pihak kepolisian. Padahal jika tidak  memakai  plat  nomor, pengendara  pun disalahkan karena melanggar aturan  lalu lintas. Kondisi tersebut lebih memudharatkan, karena pengendara  akan    terjebak    pada    pelanggaran    UU    dan    bisa dikenakan  sanksi.
Kehadiran penjual plat nomor bisa  mengisi  kekosongan kendaraan  dari ketiadaan plat nomor sebelum diberikan oleh pihak kepolisian. Jadi, plat nomor tersebut lebih bersifat sementara atas kondisi yang darurat. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan.  Kaidah  usul  fiqh  menjelaskan bahwa;  “kondisi darurat membolehkan  sesuatu  yang  dimadharatkan”
8 Wawancara dengan Robertus Bima,  Pembeli Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014
9 Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajeman Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 32.
“Tidak  ada  masalah dengan  kehadiran  penjual  plat nomor dipinggir jalan. Hal ini dikarenakan pertimbangan ketahanan  plat  nomor yang harus diganti 5 tahun sekali. Maka, dengan adanya  penjual  plat  nomor selagi  untuk kemanfaatan  yang  semestinya dan dalam  pembuatannya tidak  melanggar  aturan  hukum”. 10
Pihak  kepolisian sendiri tidak mempersoalkan  jual beli plat nomor dengan catatan pembuatan  tersebut tidak  merubah identitas TNKB kendaraan. Plat nomor yang dibuat harus sesuai dengan catatan pihak  kepolisian mulai dari kode wilayah, nomor serta masa berlaku.
b. Plat  Nomor  Palsu
Seperti  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya, keberadaan  penjual plat nomor  bisa  memberikan  manfaat tersendiri,  terutama  pada  kondisi-kondisi tertentu disaat pemilik  kendaraan  belum  mendapatkan  plat  nomor  dari pihak kepolisian. Akan tetapi, disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan  mereka  untuk  memalsukan  TNKB kendaraan  pembeli  tersebut.
Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan,  masa berlaku atau bahkan  ukuran  plat itu sendiri. Tindakan pemalsuan  ini  tentu  bertentangan  dengan  UU  nomor 22 tahun  2009  pasal 68.
Para penjual mengakui  bahwa  ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang  dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti  ukuran  plat  dari yang  seharusnya.
“Jika ada  pembeli  yang  memesan dengan memalsukan nomor  atau  masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau  ada  razia  dari  polisi pasti  kena  sanksi  dan  denda”. 11
Bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, anjuran seperti yang diutarakan penjual atau bahkan aturan yang terdapat dalam UU lalu lintas tidak begitu dihiraukan. Ada beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang
10 Wawancara dengan AKP. Ismawazir, Ajun Komisaris Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.
11 Wawancara dengan Pak Kuwato, Penjual Plat Nomor, Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
244
yang melakukan perubahan plat nomor sesuai dengan kemauan mereka. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Erna. “Saya cuma  mengganti masa berlakunya  saja.  Yang seharusnya habis Agustus 2014,  saya ganti jadi Agustus 2015. Soalnya kalau nunggu dari kepolisian  lama, apalagi ngurusnya harus pulkam dulu. Polisi juga kan gak  bakalan tahu  kecuali  kalau  ada  razia  aja  hehe”. 12
Selain pemalsuan untuk masa berlaku kendaraan, ada juga bentuk pemalsuan lain  berupa  modifikasi  angka  dari  nomor kendaraan. Sebagai contoh yang seharusnya AB 151 AM akan tetapi ditulis dengan bentuk AB 1S1_AM  (dibaca:  AB ISLAM).
“Saya  hanya  mengganti angka  5  dengan  menggunakan hurup S. Sekedar variasi aja. Dan nggak  terlalu  kelihatan juga, kebetulan penaruhannya ada di ujung nomor hehe…” 13
Keterangan  narasumber  di  atas menunjukkan beragamnya  latar  belakang pergantian plat nomor  seseorang. Ada yang mengganti  plat nomor dengan  alasan kekhawatiran akan sanksi yang  bakal dijatuhkan karena plat nomor yang bersangkutan sudah kadaluarsa, ada juga karena  selera yang bersangkutan untuk memodifikasi  plat nomor.
Dalam teori pertanggungjawaban hukum pidana sikap dari pembeli di atas bukan sebagai bentuk kelalaian karena dia mengetahui atas tindakan yang dilakukannya. Terdapat unsur kesengajaan ( opzet ) dari si pembeli. Kesengajaan yang bisa dikatagorikan bagi si pembeli adalah kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 14
Manajemen kepolisian dalam mengeluarkan plat nomor yang memakan waktu lama membuat masyarakat malas mengurus plat nomor resmi di SAMSAT untuk kendaraannya. Dari sisi penegakan hukum, pengawasan serta penindakan
12 Wawancara dengan Erna,  Pembeli Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014
13 Wawancara dengan Ilham Rizki Akbar,  Pembeli Plat Nomor di jln Bima, Sokowaten,  Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2014
14 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.
pemalsuan plat nomor juga belum memberikan efek jera bagi pelakunya.
Kondisi di atas disadari oleh pihak kepolisian, seperti keterangan dibawah ini:
“Polisi sudah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda pada pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu. Namun, hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor tersebut”. 15
Keberadaan penjual plat nomor merupakan sebuah keniscayaan di tengah pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat. UU lalu lintas pun tidak mengatur secara tegas mengenai penjualnya, melainkan hanya obyek yang diperjualkan saja. Meski demikian para penjual mengaku pernah diingatkan oleh pihak kepolisian.
“Polisi disatu sisi mendukung usaha kami. Di sisi lain mereka juga mengingatkan agar kami menolak pembuatan plat nomor palsu yang dipesan pembeli.  Tapi, bagi kami kadang hal itu dilematis, kalau tidak diterima kami kehilangan pemasukan hehe”. 16
Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. Syara’ tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak. 17
Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009. Tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk  penipuan.  Alasan pembeli  plat  nomor  agar  terhindar  dari  sanksi UU lalu lintas tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian pihak adanya etika dalam bisnis hanya sebagai
15 Wawancara dengan AKP. Ismawazir, Ajun Komisaris Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.
16 Wawancara dengan Udin,  Penjual Plat Nomor, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014
17 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , hlm: 120.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
246
penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk meraup keuntungan. Islam sangat menentang ketidakjujuran,  kecurangan  dan  penipuan apalagi  yang  bisa  merugikan ketertiban  dan  undang-undang. Dalam  Islam,  tidak ada larangan dalam melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jual beli  tersebut bisa menjadi hal yang diharamkan ketika di dalamnya  mengandung  unsur kecurangan,  melakukan penipuan atau pemalsuan. Pada ketentuan  hukum,  konsep  Islam  mengenal  istilah Haram lighairihi yaitu bukan  disebabkan  oleh  barang  dzatnya  yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk  yang  halal  tapi  karena ada  penyebab lain  ia  menjadi  haram. 18 Jual  beli  plat  nomor merupakan  jenis  usaha  yang  diperbolehkan,    akan    tetapi karena    adanya    unsur    pemalsuan    yang    jelas    dilarang      oleh undang-undang    yang      berlaku      di      Indonesia,    mengganggu ketertiban  identitas  berkendara serta  mengecoh  pihak kepolisian,  hal  tersebut  tentu  tidak  dibenarkan.
3. Dari  Segi  Transaksi ( ş i ğ hat al-‘aqd ) Proses    ijab    qabul    atau ş i ğ hat akad yang  dilakukan dalam  transaksi  jual beli plat nomor dilakukan pada  saat penarikan  plat  nomor  yang  sudah  jadi dari penjual. Pembeli memberikan    uang    sesuai  dengan  harga  yang  telah  disepakati untuk  sebuah  plat  nomor  yang  dia  pesan.
“Pembayaran  biasanya  dilakukan  setelah  pesanan  jadi. Disitu  pembeli membayar  pesanan  yang  saya buat. Kalau ijab qabulnya sih paling bilang  ucapan  terimakasih,  trus saya  jawab  sama-sama.” 19
Pembayaran yang  dilakukan  setelah  pemesanan  (plat nomor)  jadi dibuat  juga  berlaku  untuk  jual beli  plat nomor melalui  telepon atau sms. Seperti yang di jelaskan di  bab  tiga, pemesanan untuk pembuatan plat nomor melalui telepon atau sms biasanya  hanya  ketika pembuat plat nomor dan pemesan sama-sama kenal. Dalam  terminologi Islam,  praktek jual beli dengan cara pemesanan barang yang belum jadi bisa
18 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), hlm. 74.
19 Wawancara dengan Yoga,  Penjual Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014
dikatagorikan  ke  dalam dua jenis jual beli, yakni jual beli sâlam dan jual beli istishnâ’ . Berdasarkan  hasil penelitian penulis, jual beli plat nomor di Yogyakarta yang dilakukan  melalui pemesanan  telepon  atau sms  masuk  ke  dalam  katagori  jual beli istishnâ’ . Istishna’ merupakan  suatu  akad  antara  dua  pihak  di mana  pihak pertama  (orang  yang  memesan  atau konsumen) meminta kepada pihak  kedua (orang yang  membuat  atau produsen)  untuk dibuatkan suatu  barang,  seperti sepatu,  yang bahannya  dari  pihak kedua (orang yang membuat atau produsen). 20 Plat    nomor    menjadi    barang    yang    harus ditanggung    oleh    penjual  baik    dari    sisi    bahan    maupun pengerjaannya.
Kategori istishna’ dalam  jual  beli plat  nomor  setidaknya bisa    dilihat  dari    perbedaan    konsep istishna’ dengan sâlam sebagai berikut: a) Objek istishna’ selalu  barang  yang harus diproduksi, sedangkan objek sâlam bisa untuk  barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak. b) Harga dalam  akad sâlam harus  dibayar  penuh di muka, sedangkan harga dalam akad istishna’ tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang. c) Akad sâlam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istishna’ akad dapat diputuskan sebelum perusahaan  memulai  produksi. 21
Plat  nomor  merupakan barang yang diproduksi berdasarkan  pesanan  si pembeli. Pembeli yang memesan via sms atau telepon tidak terlalu sulit dalam menjelaskan apa yang harus diproduksi oleh pembuat plat nomor. Pembeli biasanya cukup    menyebut    kode    wilayah,    nomor    serta    masa    berlaku kendaraan yang  harus  dicantumkan  pada  aluminium plat nomor  kendaraan  bermotor.
Soal pembayaran harga, pembeli diberikan keleluasaan untuk membayarkannya  saat  pengambilan  plat  nomor  yang sudah    jadi    diproduksi.  Hal    ini    seperti    keterangan    yang diberikan oleh Yoga, penjual plat nomor di jalan  Tentara  Pelajar
20 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4 , (D ā r Al-Fikr,
Damaskus, 1989), hlm. 631.
21 Erdi Marduwira, Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiei Kantor Cabang Pembantu Cinere) Skripsi Fakultas Syari’ah dan HUkum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan, hlm. 38.
Az Zarqa’, Vol. 7, No. 2, Desember 2015
248
seperti    yang    sudah    dijelaskan    sebelumnya.    Di    kalangan pembeli,    ada    sebagian    kecil    dari    mereka    yang  memberikan uang terlebih dahulu kepada si penjual plat nomor. Uang yang diberikan  pembeli  tersebut  dibayarkan  saat  pemesanan secara langsung dengan  mendatangi  kios.
“Ada  juga  yang  membayar  terlebih  dahulu  setelah  saya kasih tahu harganya.  Jadi saat pengambilan plat  yang sudah jadi, dia tinggal nunjukkin  kuitansi  pembayaran. Kalau    akad    Cuma    bilang suwun aja  kita    sudah    sama ngerti kan ”. 22 Ungkapan  akad atau ijab kabul sebagai  pertanda kesepakatan jual beli direalisasikan dalam bentuk  yang berbeda.  Tidak  ada bahasa atau tanda tertentu. Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan proses jual beli dengan para pembeli.  Pihak pembeli  datang  dan memilih-milih    dagangan    yang    dijual kemudian  setelah  mendapatkan barang yang  cocok,  maka terjadilah tawar menawar sampai mencapai mufakat dari kedua belah  pihak.
Dalam    jual    beli    plat    nomor    kendaraan  juga  tidak  ada perjanjian khiyar di    antara    penjual    dan  pembeli,  karena sebelum terjadi transaksi  jual beli berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan  untuk meneliti  dan  memeriksa  plat nomor yang    akan    mereka    ambil    setelah    dibuatkan.  Bahasa  pasar seperti yang dilakukan antara penjual dan pembeli plat nomor mengandung pengertian yang cukup sederhana. Ketika telah berlangsungnya proses jual beli, maka antara pedagang dan pembeli saling mengucapkan terimakasih. Kata-kata “terimakasih” ini sudah memberi pemahaman bahwa kedua belah pihak telah menyepakati kondisi barang (plat nomor) yang diperjualbelikan, baik itu terkait harga maupun jenis atau kualitasnya. Selain kata “terimakasih”, kata-kata lainnya yang juga digunakan adalah “oke”, “matur suwun” atau “suwun” (Bahasa Jawa:  terimakasih)  atau “sip”. Ijab qabul dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk ( ş i ğ hat )  yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa  dengan menggunakan ucapan,  tindakan,  isyarat ataupun korespondensi.  Ucapan  dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk,  yang  terpenting  dapat  merepresentasikan  maksud
dan tujuannya.  Terkadang,  akad juga bisa dikatakan sah walaupun tanpa diungkapkan  dengan  ucapan  atau  lapadz tertentu. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua belah  pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya.  Transaksi  ini  lazim dikenal  dengan ba’i al- mu’ ā th ā h ( ﻩﺎﻃﺎﻌﳌا ﻊﻴﺑ ) , yakni  kontrak  pertukaran  yang  dilakukan dengan tindakan  yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan ijab qabul. 23
Islam  tidak melarang kebiasaan masyarakat seperti dalam pelaksanaan ijab qabul di atas karena tidak bertentangan dengan syari’at. Dalam Islam, praktek akad yang tergambar dari proses jual beli plat nomor kendaraan tersebut, disebut dengan al-’Urf al-fi’li (dalam istilah lain disebut sebagai al-’Urf al- amali) adalah  sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan  secara  terus menerus,  sehingga dipandang  sebagai  norma  sosial.
Ketiga    unsur-unsur    yang    dijelaskan    di    atas    menjadi bagian  yang  harus diperhatikan dalam  melakukan  aktifitas jual beli menurut hukum Islam. Akad menjadi sebuah  ikatan  atau pertalian  antara  penjual  dan pembeli terhadap objek yang mereka perjualbelikan. Keberadaan akad akan meminimalisir terjadinya  kecurangan  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an mengenai pentingnya sebuah akad:
دﻮﻘﻌﻟﺎﺑ اﻮﻓوا اﻮﻨﻣأ ﻦﻳﺬﻟا ﺎﻬﻳﺄﻳ ......
24
Jual  beli  merupakan  sebuah  perikatan, yang di dalamnya selalu berkaitan  dengan  para  pihak yang  melakukan  perikatan tersebut dan para pihak juga merupakan salah  satu unsur yang menjadikan jual beli menjadi sempurna.  Sebagaimana penjelasan  di atas, selain para pihak yang termasuk rukun  jual beli  ialah adanya suatu obyek yang  diperjualbelikan  dan adanya ş i ğ hat akad  yaitu  ijab  kabul.
Menurut pendapat  ulama’  Hanafiyah  rukun akad hanyalah ijab dan qabul,  ijab  merupakan pernyataan kehendak pihak pertama sedangkan kabul ialah pernyataan kehendak dari
23 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 52.
24 QS. Al-Maidah (5): 1.
250
pihak kedua. Karena apabila sudah terjadi ijab dan qabul pastilah ada orang yang melakukan aqad dan juga obyek yang diakadkan. 25 Prosedur  serta  aturan-aturan  dalam  Islam mengenai  pihak, objek  serta transaksi dalam jual beli memiliki tujuan  agar aktifitas ekonomi  menjadi  sesuatu yang mulia dan menjadi sebuah kegiatan ibadah yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Oleh karena itu, syarat dan rukun hendaklah dipenuhi  dalam menjalankan  kegiatan  ekonomi  seperti jual beli.

## C. Penutup
Pelaksanaan  akad  jual  beli pada praktek usaha plat nomor di Yogyakarta telah  memenuhi  syarat dan  rukun jual beli, baik dari pihak  yang melakukan akad ( al-‘ ā qid ā ni ), objek jual beli ( al-Ma‘q ū d‘alaih ) maupun ijab qabul ( Ş i ğ hat al-‘aqd ). Berdasarkan  tinjauan  hukum  Islam, ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam jual beli plat nomor di Yogyakarta. Pertama , jual  beli  plat  nomor  yang  diperbolehkan.  Proses  jual  beli  ini diperbolehkan dengan catatan harus sesuai dengan identitas kendaraan bermotor. Plat  nomor  dalam  konteks  ini berfungsi sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan  lain  seperti  terjadi  kerusakan  atau  kehilangan.
Kedua, jual  beli  plat  nomor  yang  dilarang.  Larangan  ini diberlakukan atas  jual  beli  plat  nomor  dengan  memalsukan identitas.  Islam  melarang  jual  beli  yang  di  dalamnya mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum,  konsep  Islam  mengenal  istilah Haram ligh ā irihi , yakni bukan disebabkan  oleh  barang  dzatnya yang  haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya  penyebab  lain.

## Daftar Pustaka
Arikunto, Suharsimi, Management Penelitian , (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005. Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000. Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya , Jakarta: PT. Arga Printing, 2008.
25 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia,
2001), hlm. 45.
251
Djuwaini, Dimyauddin Pengantar Fiqh Muamalah , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
Ilmy, Bachrul, Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI , Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
Khallaf, Abdul Wahab Kaidah-Kaidah Hukum Islam , Jakarta:
Raja Grafindo Pesada, 1994. Marduwira, Erdi, Akad Istishna’ dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiei Kantor Cabang Pembantu Cinere)
Skripsi Fakultas Syari’ah dan HUkum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
Muhammad, Etika Bisnis Islam , Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajeman Perusahaan YKPN, 2004. Saifuddin, Azwar, Metode Penelitian , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam , Cet. XXVI, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
Syafe’i, Rachmat, Fiqih Muamalah , Bandung: CV Pustaka Setia,
2001. Zuhaili, Wahbah Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4 , D ā r Al- Fikr, Damaskus, 1989.