## Volume 03 | Nomor 02 | Tahun 2022
Edisi : Agustus 2022 https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK di

## ACEH BARAT
A R T I C L E I N F O ABSTRACT Article history: Hukuman cambuk  di  Aceh merupakan bentuk  hukuman yang  di  atur  dalam  Qanun  Jinayah.  Pelaksanaan hukuman  cambuk  menimbulkan  berbagai  persepsi masyarakat  yaitu  ada  yang  mendukung  dan  ada  juga yang  tidak  setuju  dengan  berbagai  alasan  baik  secara psikologis  maupun  alasan  hak  asasi  manusia.  Penelitan ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat terhadap  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  Barat. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode empiris  yaitu  mengumpulkan  data  melalui  observasi, wawancara  dan  dokumtasi  kemudian  dianalisa  dan mendeskripsikan  dalam  bentuk  tulisan  dan  kata-kata untuk  diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2021 di Kabupaten Aceh  Barat  terdapat  77  (tujuh  puluh  tujuh)  kasus pelanggaran  Qanun  Jinayah  yang  dicambuk  brdasarkan Putusan  Mahkamah  Syari’iyah.  Persepsi  masyarakat Aceh  Barat  mendukung  pelaksanaan  hukuman  cambuk bagi  pelanggar  Syariat  Islam  karena  dapat  mencegah terjadinya  pelanggaran  Syariat  Islam  dan  juga  pelaku merasa malu karena dilihat oleh orang ramai. Received  : 10 Mei 2022 Revised : 25 Juni 2022
Accepted  : 01 Agustus 2022

## Keywords:
Persepsi Masyarakat, Cambuk, Qanun Jinayat.
This is an open access article under the CC BY-NC license.

## Corresponding Author:
Nur Anita Universitas Teuku Umar Email: nrnt070100@gmail.com, adamsani@utu.ac.id

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Negara  Republik Indonesiamengakui  dan  menghormati  kepada  satuan-satuan  pemerintah  daerah  yang bersifat  khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Pasal  18B  ayat  (2) Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia 1945 yaitu:  ”Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang ”. Provinsi  Aceh merupakan  satu-satunya  daerah  yang  menerapkan  hukum  berdasarkan  Syari’at  Islam
Nur Anita
doi.org/10.54209/judge.v3i02.207
diindonesia.  Penerapan  syari’at  Islam  di  Aceh  diatur  melalui  Undang- Undang  Nomor 44Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yaitu bidang agama, adat, pendidikan  dan  peran  ulama  dalam  penetapan  kebijakan  daerah,  kemudian  keberadaan hukum Islam di Aceh tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang  otonomi  khusus  bagi  provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Nanggroe  Aceh Darussalam . 2 Pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan bahwa ketentuan  pelaksanaan  Undang-Undang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditetapkan  dengan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, artinya bahwa pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh juga bisa diatur melalui Qanun Aceh.
Selain  undang-undang  diatas  puncaknya  dasar  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Aceh  yaitu  adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Pemerintah dapat  menetapkan  kawasan  khusus  di  Aceh  dan/atau  kabupaten/kota  untuk  menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  tertentu  yang  bersifat  khusus.  Dalam  pembentukan  kawasan  khusus sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Pemerintah  wajib  mengikut  sertakan Pemerintah  Aceh dan/atau  pemerintah  kabupaten/kota.  Undang–undang  ini  dibuat  untuk  Pemerintah  Aceh sebagai  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  yang  di  sahkan  untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. 3
Keistimewaan  yang  diberikan  untuk  Provinsi  Aceh  merupakan  penghargaan  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  Aceh  atas  kesetiaannya  yang  rela menyerahkan  harta  dan  nyawa  untuk  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Berlandaskan  pada  kekhususan  yang  telah  diberikan  kepada  Pemerintah  Aceh  untuk yang  kemudian  menjadi  latar  belakang  terbentuk  nya  beberapa  peraturan  daerah  yang dikenal dengan istilah Qanun.
Salah  satu  jenis  Qanun  yang  ada  di  Aceh  yaitu  Qanun  Jinayat  yang  merupakan peraturan  dalam  hukum  pidana  Islam  yang  berlaku  di  wilayah  Aceh  yang  berfungsi mengatur  hukuman  yang  diberlakukan  dan  mengelola  sistem  atau  tatalaksana penghukuman  terhadap  pelanggar  Syari’at  Islam.  Hukuman  dalam fiqih  jinayah terbagi dalam  beberapa  katagori  sesuai  dengan  tindak  jarimahnya.  Salah  satu  bentuk  hukuman yang terdapat dalam fiqih jinayah adalahhukuman cambuk atau jilid. 5
Bagi  masyarakat  dan  pemerintah  Aceh,  penerapan  hukuman  cambuk  merupakan upaya  untuk  mewujudkan  kedamaian,  ketenangan,  kebahagiaan  dan  keselamatan  hidup dunia  dan  akhirat.  Hukuman  cambuk  khususnya  dapat  terjadi  beberapa  perbuatan  yang dilarang  oleh  Qanun  yang  bertujuan  memberikan  kesadaran,  insaf,  tobat,  ataupun  efek jera.  Jika  hanya  sanksi  sosial  berupa  cacian  dan  makian  dirasa  kurang  cukup  dan  kadang tidak  memberikan  efek  jera,  sehingga  si  pelanggar  kemungkinan  akan  mengulangi perbuatan yang menjijikan di kemudian hari. 6
Hukuman  cambuk  merupakan  wujud  nyata  dari Preventive  Power dimana  dapat mencegah  terjadinya  pelanggaran  pidana  dan  menjadikan  pelajaran  bagi  si  pelaku  agar tidak  mengulangi  perbuatannya.  Dalam  implementasi  hukuman  cambuk  dimaksudkan tidak  hanya  semata-mata  untuk  menyakiti  fisik  melainkan  agar  si  pelaku  berdampak  ke psikologis  (batin)  dengan  di  cambuk  di  area  umum.  Ketimbang  hukuman  penjara  atau sanksi  pidana  yang  proses  pelaksanaannya  privat  tidak  untuk  umum  yang  kemungkinan besar  dikhawatirkan  terjadinya  suap  menyuap  ataupun  bebas  tak  bersyarat.  Pelaksanaan hukuman  cambuk  sendiri  juga  terdapat  pada  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang hukum  acara  jinayat  pada  Pasal  2  yaitu:  ”Pelaksanaan  didasarkan  asas:  Keadilan  dan keseimbangan,  legalitas,  praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocence ),  HAM, rehabilitasi  dan  ganti  rugi,  Peradilan  menyeluruh,  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan, Putusan hakim yang sah, bantuan hukum untuk terdakwa, Peradilan terbuka untuk publik,
Nur Anita
dan pembelajaran bagi masyarakat (tadabbur). 7
Hukuman  cambuk  sudah  banyak  diberikan  bagi  pelanggar  Syari’at  Islam  di  Aceh tentunya  bagi  mereka  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  diatur  dalam Qanun  Jinayat.  Salah  satu  daerah  yang  sudah  menerapkan  hukuman  cambuk  yaitu Kabupaten  Aceh  Barat  yaitu  dari  tahun  2017  sampai  dengan  2022  ada  10  kasus  telah diproses  dengan  menggunaan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Jinayat  tentunya menggunakan hukuman cambuk. Jenis perbuatan yang diatur dalam Qanun Jinayat bukan hanya  zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan  saja  akan  tetapi  terdapat  juga  kasus-kasus yang  lainnya  yang  dapat  di  proses  menggunakan  Qanun  Jinayat  seperti  khamar  (miras), maisir (perjudian), dan juga hal lain yang dilarang menurut syari’at islam. 8
Penggunaan hukuman cambuk bagi pelanggar syari’at  Islam di Aceh juga banyak menuai pro dan kontra di berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal  ini tidak  hanya muncul  di  daerah,  tetapi juga  menjadi permasalahan  nasional  bahkan internasional.  Penerapan  hukuman  cambuk  diharapkan  mampu  mengurangi  terjadinya pelanggaran  Syari’at  Islam  di  Aceh,  namun  pelaksanaan  hukuman  cambuk  menimbulkan reaksi  yang  berbeda-beda  pada  masyarakat.  Respon  inilah  yang  kemudian  membentuk persepsi atau pandangan dan penilaian terhadap suatu objek atau peristiwa. Penolakan dan pertentangan  terhadap  pembelakuan  Qanun  Jinayat  di  Aceh  karena  banyak  pihak  belum memahami  dengan  benar  tentang  hukum  jinayah,  tujuan  penghukuman  dan  ketertiban serta syari’at yang ingin diwujudkan dengan hukum jinayat. 9
Permasalahan  diatas  merupakan  salah  satu  landasan  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berkaitan  dengan  “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Penerapan  Hukuman Cambuk di Aceh Barat”. Hukuman cambuk ini merupakan hukuman yang diberikan kepada individu  muslim  yang  melakukan  pelanggaran  Syari’at  Islam  di  Aceh  yang  telah  diatur Qanun Jinayat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data  secara  observasi  dan  wawancara  langsung  pada  pihak  yang  dianggap  mampu menjawab  permasalahan  diantaranya  dari  pihak  kejaksaan  Aceh  Barat  dan  masyarakat Aceh  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  narasi  yang  merupakan  suatu  laporan menata  ulang  cerita  dari  narasumber  sehingga  menjadi  lebih  tertata  dan  sistematis, sehingga  terdapat struktur  yang  jelas  dari  awal,  tengah  dan  akhir  dari  berbagai  informasi yang didapatkan. 10 Teknik analisis data diolah dari hasil pengumpulan data atau Informasi dari  peristiwa  yang  dialami  atau  dimaknai  oleh  responden  kemudian  dianalisis  secara sekuensial  untuk  mendapatkan  informasi  yang  menyeluruh  untuk  diambil  kesimpulan terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk dan persepsi masyarakat dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Barat. 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan hukuman terhadap pelaku pelanggar syari’at ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis, hukuman  yang  bersifat  fisik  adalah  hukuman  cambuk  atau  jera,  yang  akan  memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya. Hukuman bersifat psikis adalah pelaku sengaja di hukum di hadapan orang banyak dengan maksud  pelaku  di  beri  rasa  malu,  demikian  juga  bagi  masyarakat  yang  belum  pernah melakukan  pelanggaran  Hukum  syari’at  akan  berpikir  dua  kali  untuk  melakukan
Nur Anita
doi.org/10.54209/judge.v3i02.207
pelanggaran karena  akan  mendapatkan  hukuman  yang  sakit  dan  rasa  malu  yang  sangat besar,  sehingga  rusaklah  nama  baiknya  dan  jatuhlah  harga  diri  dan  martabatnya  dimata masyarakat. 12 Proses  eksekusi  pidana  cambuk  dilakukan  dengan  memperhatikan  aspek keadilan, keselamatan dan kesehatan dari terpidana. Hal ini berarti eksekusi pidana cambuk tidak  dilakukan  secara  semena-mena.  Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  10  Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk, pelaksanaan pidana ( uqubat ) cambuk  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada  sejumlah  ketentuan.  Beberapa  ketentuan yang  menjadi  pedoman  pelaksanaan  pidana  cambuk,  yakni:  (a)  Pencambukan  dilakukan oleh  wilayatul  hisbah  (WH  );  (b)  Dilksanakan  di  tempat  yang  dapat  disaksikan  orang ramai,  dihadiri  Jaksadan  dokter  yang  ditunjuk  Departemen  Kesehatan;  (c)  Pencambukan dilakukan  ke  seluruh  badan,  kecuali  kepala,  muka,  leher,  dada  dan  kemaluan;  (d)  Kadar cambukan  tidak  sampai  melukai;  (e)  Terhukum  laki-laki  dicambuk  dalam  posisi  berdiri tanpa  diikat;  (f)  Terhukum  wanita  dicambuk  dalam  posisi  duduk  dan  ditutup  kain  di atasnya;  (g)  Wanita  hamil  dicambuk  60  hari  setelah  melahirkan;  (h)  Bila  membahayakan terhukum  selama  dicambuk  berdasarkan  pendapat  dokter,  maka  sisa  cambukan  ditunda hingga waktu yang memungkinkan. 13

## Penerapan Hukum Cambuk di Aceh Barat
Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan  Syari’at  Islam  di  provinsi  Aceh.  Hukuman  cambuk  dijatuhkan  bagi pelanggaran  tertentu  yang  diatur  dalam  Qanun  Nomor  12  tentang  Minuman  Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor  14  tentang  Khalwat  (mesum)  saat  ini  Qanun  itu  semua  telah  di  rangkap  dalam Qanun  yang  baru  yaitu  Qanun  Jinayat  Nomor  6  Tahun  2014. 14 Pemerintah  Kabupaten Aceh  Barat  menggelarkan  hukuman  cambuk  dengan  bertujuan untuk  membuat  jera  para pelaku  pelanggar  Syari’at  islam.  Jera  yang  dimaksud  disini  bukanlah  karena  telah mendapat  penyiksaan  badan,  melainkan  karena  si  terhukum  dan  keluargaterhukum tersebut  telah  merasa  sangat  malu.  Rasa  malu  yang  di  dapat  ini  lah  yang  selanjutnya diharapkan  si  terhukum  tersebut  benar-benar  bertaubat,  dan  berjanji  kepada  Allah  untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
Aceh Barat  merupakan  kabupaten yang menyandang gelar Tauhid  Tasawuf. Oleh  karena itu, qanun tentang larangan melanggar Syari’at Islam dilakukan sebagai upaya pencegahan secara  preventif melalui  penjatuhan uqubat  yang dapat  berupa  cambuk atau  denda. Efektifitas  pelaksanaan  qanun tersebut  dibantu  oleh lembaga penyidikan  dan penuntutan, dilakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kepada  pelanggar  oleh  peabat  wilayatul  hisbah (WH),  dan  pemerintah  juga  meminta  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta  berperan  aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat islam.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Mahkamah  Syari’iyah  Meulaboh  dari  tahun  2018 sampai  dengan  Tahun  2021  terjadi  sebanyak  77  kasus  pelanggaran  Syari’at  Islam  yang diberikan  hukuman  cambuk.  Dari  77  kasus  tersebut  diantaranya  pada  tahun  2018  itu sendiri  terjadi  sebanyak  45  kasus,  dan  pada  tahun  2019  terjadi  11  kasus  dan  juga  pada tahun  2021  terjadi  sebanyak  9  kasus. 15 Kasus-kasus  pelanggaran  Qanun  Jinayah  di  Aceh Barat yang terjadi dari Tahun 2018 sampai tahun 2021 kesemuanya tersebut di diberikan hukuman berupa cambuk dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan  menurut  ketentuan  yang  diatur  dalam  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Jinayah  dan  sebagian  besar  dikarenakan  melakukan  maisir  (judi),  khamar  (mabuk)  dan khalwat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus pelanggaran Qanun Jinayah dari tahun 2018 ke tahun 2021 di  Kabupaten Aceh Barat  terjadinya penurunan jumlah kasus  hal  ini tidak lepas  dari  upaya  pemerintah  Aceh  Barat  dan  juga  peran  aktif  masyarakat  dalam  upaya
menegakkan Syari’at islam secara kaffah.

## Persepsi Masyarakat Aceh Barat Terhadap Hukum Cambuk
Kegiatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat  ini banyak menimbulkan pro dan kontra di  berbagai kalangan.  Sebagian besar masyarakat  Aceh  Barat  setuju  dengan  penerapan  hukuman  cambuk  ini  karena  untuk memberi pelajaran dan  efek jera kepada pelanggar syariat  islam,  dan memberi  rasa takut kepada  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang  sama.  Hukuman  cambuk dijatuhkan  untuk  mengurangi  faktor  psikologi  yang  mendorong  keinginan  untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syariat islam. 16
Secara khusus dasar Pemberlakuan syari’at Islam di Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (UUPA),  Turunan  lebih  lanjut  dari  UUPA diatur dalam Qanun Aceh termasuk dibidang Syari’at Islam yaitu adanya Qanun Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Jinayah.Sebelum  adanya  qanun  jinayah  di  Aceh  dalam  rangka pelaksanaan syari’atislam Pemerintahan Aceh pada tahun 2003 mengeluarkan tiga qanun, yaitu Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pelarangan Khamar, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir  (perjudian),  dan  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat.  Kemudian,  ketiga qanun tersebut digabungdalam satu qanun dengan tambahan tujuh materi jarimah (tindak pidana) lainnya kedalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Adapun perbuatan jarimah dalam Qanun Jinayah tersebut berjumlah 10 bentuk diantaranya khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadhaf, liwats dan musahaqah.
Terkait dengan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggar jinayah diatur dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara Jinayah. Tentunya qanun  tersebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri  karena  wajib  harus  didahului  dengan  Qanun Nomor6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang menjadi hukum materilnya. 17
Hukuman  cambuk  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman  yang  ditetapkan  dalam  Qanun Jinayat mendapatkan pandangan yang beragam dari masyarakat yang dapat dianalisis dalam kajian  psikologi.  Beragam  pandangan  masyarakat  tersebut  memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  munculnya  perilaku  terkait  hukuman  cambuk,  diantaranya menyaksikan  secara  langsung  dan  mendokumentasikan  dalam  bentuk  video  proses hukuman  cambuk  serta  mengajak  anak-anak  untuk  menyaksikannya.  Selain  itu,  terdapat pula masyarakat yang tidak ingin menyaksikan karena merasa iba dengan terpidana. 18
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  yang  bahwa  masyarakat  mengetahui adanya  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Aceh  Barat  sebagai  sebuah  bentuk  hukuman terhadap  pelanggaran  Qanun  Jinayat.  Pengetahuan  tentang  hukuman  cambuk  tersebut didapatkan  dari  hasil  pengamatan  dan  dari  proses  menyaksikan  hukuman  cambuk  serta beberapa  informasi  dari  media  sosial.  Sosialisasi  dari  pihak  pelaksana  masih  sangat kurang  sehingga  menyebabkan  kurangnya  pengetahuan  terkait  ketentuan-ketentuan  dan sistem  pelaksanaan  hukuman  cambuk.  Pengetahuan  terbatas  pada  informasi-informasi umum  seperti  jenis  pelanggaran  yang  sering  dijatuhi  hukuman  cambuk,  informasi  jenis hukuman tersebut juga didapatkan dari hasil menyaksikan prosesi hukuman cambuk. Dari hasil  analisis  wawancara  terhadap  beberapa  responden  dapat  menyimpulkan  penjelasan bahwa  hukuman  cambuk  harus  tetap  dilaksanakan  sebagai  sebuah  bentuk  hukuman  di Aceh.  Persepsi  masyarakat  Aceh  Barat  terhadap  pelaksanaan  hukuman  cambuk  bagi pelanggar  qanunjinayah  mendapat  respon  positif  dan  masyarakat  Aceh  Barat  mendukung pelaku  pelanggar  syariat  Islam  dihukum  berdasarkan  qanun  jinayat  tentunya  melalui
doi.org/10.54209/judge.v3i02.207
hukuman cambuk. Terkait masalah pelaksanaannya disaksikan oleh orang ramai atau anak- anak  dibawah  umur  tidak  menjadi  persoalan  karena  sebagai  upaya  pembelajaran  bagi masyarakat  lainnya  dan  juga  menyebabkan  rasa  malu  sehingga  pelaku  tidak  lagi mengulangi  perbuatannya.  Harapan  masyarakat  juga  agar  hukuman  cambuk  terus dilaksanakan bagi pelanggar syari’at Islam di Aceh Barat kalau memungkinkan  juga dalam qanun jinayah jugaditambah lagi perbuatan- perbuatan yang bisa diberikan sanksi cambuk bukan  hanya  pada  sepuluh  perbuatan  yang  tertera  dalam  qanun  jinayah  saat  ini,  hal  ini bertujuan  untuk  meminimalisir  kejahatan  karena  dianggap  cambuk  lebih  efektif  bagi pelaku  kejahatan  tertentu,  lagipula  setelah  terpidana  dicambuk  mereka  bisa  berbaur kembalibersama masyarakat dan menghidupikeluarganya klembali.

## KESIMPULAN
Berikut  ini  merupakan  kesimpulan  yang  dapat  disimpulkan  pada  penelitian  persepsi masyarakat  terhadap  hukum  cambuk  di  Aceh  Barat.  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat serius  dan  konsisten  dalammelaksanakan  syari’at  islam  termasuk  dalam  perkara  pidana (jarimah). Kasus-kasus yang terbukti pelanggaran qanun Jinayah di Aceh Barat yang terjadi dari  Tahun  2018  sampai  tahun  2021  berjumlah  77  kasus  dan  kesemuanya  tersebut  di diberikan  hukuman  cambuk  sebagai  sanksinya.  Adanya  hukuman  cambuk  pada  kasus pelanggaran Qanun Jinayah dari tahun 2018 ke tahun 2021 di Kabupaten Aceh Barat dapat mencegah dan meminimalisir kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.  Masyarakat Aceh Barat mendukung pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar qanun jinayah di wilayah Aceh  Barat.  Masyarakat  berpandangan  hukuman  cambuk  sangat  efektif  dalam  upaya pencegahan  terjadinya  perbuatan  Jinayah  dan  juga  dapat  menyadarkan  pelaku  atas  apa yang telah dia lakukan. Harapan masyarakat juga agar hukuman cambuk terus dilaksanakan bagi  pelanggar  Syari’at  Islam  di  Aceh  Barat  untuk  menegakkan  Syari’at  Islam  di  bumi Teuku Umar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1.]    Aceh  DI,  Psikologi  P.  Persepsi  masyarakat  terhadap  hukuman  cambuk  di  aceh (perspektif psikologi) 1. Published online 2014:
[2.]  Ferizal I. Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh. Syarah J Huk Islam dan
Ekon . Published online 2019:49-77. https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/487/310
[3.]    Nurbaiti  N,  Wahyuni  W,  Rizki  M,  Nisa  H.  Pandangan  Masyarakat  Terhadap Pelaksanaan  Hukuman  Cambuk  Di  Aceh. Indig  J  Ilm  Psikol .  2020;4(2):96-104. doi:10.23917/indigenous.v4i2.6482
[4.]    Azkiya  SNAHDA.  Praktik  Hukum  Cambuk  Di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (  Studi Hukum. Published online 2018.
[5.]    Surbakti  N.  Pidana  Cambuk  Dalam  Perspektif  Keadilan  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam. J  Huk  Ius  Quia  Iustum . 2010;17(3):456-474. doi:10.20885/iustum.vol17.iss3.art6
[6.]    Taryadi  T.  Efektifitas  Pelaksanaan  Eksekusi  Hukuman  Cambuk  Terhadap  Pelaku Jinayat  Di  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Dalam  Perspektif  Qanun  Hukum  Acara Jinayah.
J Huk Samudra Keadilan . 2020;15(2):171-189. doi:10.33059/jhsk.v15i2.2313
[7.]  Rizki M, Nisa H. Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat, Corresponding Author Pendahuluan  Aceh  memiliki  keistimewaan  khusus  yang  berdasarkan  perundang-
Nur Anita
doi.org/10.54209/judge.v3i02.207
undangan memeroleh kewenangan untuk menjalankan secara pen. 2021;3(1):1-20.
[8.]  Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Hukum  Jinayat .