## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

## Penulis
Syukron
Alumni Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Peacesyukron@gmal.com
Nurhasanah
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta nurhasanah@uinjkt.ac.id

## ABSTRACK
This  article  is  motivated  by  the  conflict  between  the  participants  of Mubarakah  Sharia  Insurance  and  PT  Asuransi  Sharia  Mubarakah  after  the bankruptcy decision. The case of PT Asuransi Syariah Mubarakah was examined and decided by the Commercial Court. Law No. 50/2009 concerning amendments to  Law  No.  3/2006  concerning  the  Religious  Courts  explains  that  Islamic economic disputes become the absolute competence of the Religious Courts. This gap needs to be reviewed from the theory of the law of the law and the principle of  Lex  posterior  derogat  priori  legi.  The  next  problem  that  arises  is  the  non- fulfillment of the rights of the insurance participants after the bankruptcy decision. this  issue  is  analyzed  using  the  Fiduciari  Duty,  Ultra  Vires  and  piercing  the corporate  veil approach  in  the context of corporate law. This approach is  used to review legal protection for insurance participants. The method used is a Nomative qualitative approach. The data used are library research and field research. There are 2 conclusions in this article, First, the bankruptcy problem  is still handled by the Commercial Court due  to the strength of  the rule of law and  the tendency of the parties and curators who have confidence in the commercial court. Second, the lack  of  legal  protection  provided  to  the  participants  of  PT.  Mubarakah  Sharia Insurance  due  to  lack  of  legal  protection  from  the  Ministry  of  Finance  and  the Financial  Services  Authority  and  the  absence  of  rules  governing  insurance participants (policyholders). Losses that cause companies to go bankrupt are seen as  negligence  of  managers  to  conduct  business  such  as  not  complying  with  the level  of  solvency  and  not  conducting  liquidation  prior  to  bankruptcy.  Therefore, the Curator should charge and hold the Directors and commissioners accountable for paying debts to insurance participants.
Keywords: Sharia Insurance, court authority, bankruptcy, legal protection, corporate law

## PENDAHULUAN
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  seperti  asuransi  syariah,  sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak tahun 2006 ketika UU No. 3 Tahun 2006 disahkan. UU  ini sudah diubah dengan undang-undang No. 50 tahun 2009. Tentang  Peradilan  Agama.  Di  samping  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infak,  dan shadaqah, sesuai sebagaimana dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 UU ini, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah .
Selain itu, Pasal 1 dan 2 Perma No 2 tahun 2008 tentang KHES menjelaskan bahwa  hakim  di  lingkungan  peradilan  agama  memiliki  kewenangan  memeriksa dan  memutuskan  perkara  ekonomi  syariah  dan  mempergunakan  KHES  sebagai pedoman  dalam  memutus  perkara  ekonomi  syariah  tanpa  mengurangi kewenangan  hakim dalam menggali dan menafsirkan hukum dalam memutuskan setiap perkara dengan cara  adil dan  benar. Terkait dengan  penyelesaian  perkara kepailitan bagi industri keuangan syariah seperti asuransi syariah, semestinya juga menggunakan KHES sebagai materi hukum dalam memutus perkara.
Amran  Suadi  menyatakan  bahwa  kepailitan  ekonomi  syariah  termasuk kewenangan  pengadilan  agama. 1 ketentuan  ini  sudah  diatur    dalam  pasal  5  ayat (2)  Perma  No.  02  tahun  2008  tentang  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  yang menetapkan  bahwa  ketika  terjadi  ketidakmampuan  membayar  atau  kepailitan, pengadilan mengangkat kurator dan hakim pengawas untuk menanganinya. Perma ini  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  masuk  dalam  hirarki peraturan    perundang-undangan  dan  di  undangkan  dalam  lembaran  Negara  dan resmi.  Sehingga  perma  itu  tidak  hanya  berlaku  pada  hakim  atau  internal Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung tapi juga untuk umum. 2
1 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah;Teori  Dan  Praktek ,  Jakarta: Kencana,2017, hlm,151.
2 http://www.pta-palangkaraya.go.id/berita-3/utama/216/dr-amran-suadi-pendapat-yang- mengatakan-perma-itu-bukan-aturan-itu-adalah-pendapat-yang-salah#,  diakses  pada  tanggal  9  juli 2019.
Dalam kenyataannya, setelah dilakukan pencabutan izin usaha PT. Asuransi Syariah    Mubarakah,  Otoritas  Jasa  Keuangan    memohonkan  perkara  pailit  PT. Asuransi  Syariah  Mubarakah  untuk  diperiksa  dan  diputus  oleh    ke  Pengadilan Niaga    dengan  Nomor  Perkara  36/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.  Persoalan  yang  belum tampak  adalah  dalam  hal  pihak  yang  berwenang  untuk  menetapkan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang    (PKPU)  asuransi  syariah.  Berdasarkan  putusan No.1061  K/Pdt.  Sus  Pailit/2016  dipaparkan  bahwa  asuransi  syariah  mubarakah memiliki utang 120 M dari 7 kreditur  selain peserta lainya yang  berjumlah 5000 orang, sementara aset perusahaan hanya tersisa 1.5 M dalam bentuk deposit. Aset lain seperti saham sebesar 73 M 3 belum termasuk entitas lain seperti modal yang disetor berbentuk tanah milik tanah adat yang tersebar di sumatera dan kalimatan senilai 100 M 4 tidak bisa dimasukan pada boedel pailit 5
Dalam  konteks  ini,  tentu  ditemukan    permasalahan  disparitas  hukum  dan ketidakpastian  hukum  bagi  para  pihak.  Permasalahan  utama  terletak  pada persoalan kompetensi absolut pengadilan yang  memeriksa dan memutus  perkara, berikutnya  muncul  persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  peserta  asuransi syariah mubarakah.  Akad yang digunakan asuransi syariah pada 30 tahun terkahir adalah  akad    mudharabah  dan  wakalah 6 .  Pada  kedua  akad  tersebut  terdapat konsekuensi  dimana  ketika  ada  kelalaian  atau    keteledoran,  perusahaan  asuransi syariah  harus  menganti  kerugian  yang  ditimbulkan.    Oleh  karaena  itu,    kaidah nonkontradiktif  menekankan  bahwa  hukum  tidak  boleh  bertentetangan  dengan peraturan  lainya  sehingga  perlu  mencari  jawaban  yang  pasti  dalam  perundang- undangan dan asas hukum sehingga tidak lagi bermasalah. serta bagaimana status utang ketika asuransi syariah mubarakah dibubarkan.

## METODE PENELITIAN
3 Otoritas jasa keuangan republik Indonesia, Industri Keuangan Non Bank Perasuransian Statistik 2012, jakarta,: otoritas jasa keuangan, 2013, hlm 152.
4 http://kabar24.bisnis.com/read/20180410/16/782535/aset-cekak-kepailitan-asuransi- syariah-mubarakah-diangkat, diakses pada 5 April 2019.
5 http://kabar24.bisnis.com/read/20180410/16/782535/aset-cekak-kepailitan-asuransi- syariah-mubarakah-diangkat, diakses pada 5 April 2018.
6 Asif  Ahmed  Qureshi, Analyzing  The  Sharia'h  Compliant  Issues  Currently  Faced  By Islamic  Insurance ,  Interdisciplinary  Journal  Of  Contemporary  Research  In  Business,  September 2011 Vol 3,No 5, hlm, 284.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  pendekatan Normatif.  Objek  penelitian  adalah  asuransi  syariah  mubarakah  dan  kewenangan peradilan.  Pengumpulan  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah library research (studi  kepustakaan)dan field  research (  studi  lapangan).  Studi kepustakaan  kita  mengumpulkan  regulasi-regulasi  dan  literatur  yang  sesuai dengan  pembahasan  sedangkan  studi  lapangan  mengumpulkan  data  dari  otoritas jasa  keuangan,  kurator,  serta  Pengadilan  Niaga  dengan  mewawancarainya  dan meminta  data  yang  dibutuhkan.  Teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis permasalahan  yang  ada  menggunakan  teori  sistem  hukum  Friedman  dan  Hans Kelsen  untuk  menjawab  kompetensi  peradilan  dan  perlindungan  hukum  untuk menjawab perlindungan para peserta asuransi.

## PEMBAHASAN
Dalam  tata  hukum  di  Indonesia  memiliki  sebuah  sistem  dalam menjalankan  sebuah  aturan  yang  dibuat  oleh  aparat  hukum  atau  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  sebuah  tatanan  hukum  atau  peraturan.  Untuk  itu Freidman  menerangkan  dalam  menjalankan  sebuah  hukum  itu  harus  memiliki  3 unsur  yakni: 7 struktur  hukum  (institusi  dan  aparat  menjalankan  tugas  sesuai yuridiksi),  substansi  hukum  (asas  hukum,  norma  hukum,  aturan  hukum),  kultur hukum  (prosedur,opini,  kepercayaan,  kebiasaan,  cara  berpikir  para  profesional maupun  masyarakat).  pada  sistem  hukum  diperlukan  kepastian  hukum,  menurut Gustav  Radbruch  bahwa  kepastian  hukum    menjadikan  perangkat  hukum  suatu negara  yang  mengandung  kejelasan,  tidak  menimbulkan  multitafsir,  tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin  hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan  budaya masyarakat yang ada. 8
Untuk menghilangkan kontradiktif antar peraturan  maka teori sistem  hans kelsen yang  disebut stufenbau  theory (  sistem  hirarki)  digunakan  untuk  memberikan kejelasan  hukum.  Setiap  norma  agar  menjadi  sebuah  norma  yang  valid  harus dinyatakan valid dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatasnya. Dari
7 Lawrence M.Friedman , Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial, penerjemah M. Khozin, Bandung:Nusa Media, 2009, hlm, 6-7
8 Sidharta, Reformasi  Peradilan  Dan  Tangung  Jawab  Negara,  Bunga  Rampai  Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara  Keadilan,Kepastian Hukum  Dan  Kemanfaatan ,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.
teori  hans  kelsen  ini  menghasilkan  kaidah  turunan  yakni: 9 1)  Kaidah  derograsi, 2)Kaidah  recognition,  3)Kaidah  nonkontradiksi.  4)Kaidah  derivatif.  5)Kaidah sistem.
Pada  sistem  hukum  tidak  boleh  adanya  sebuah  pertentangan  antar peraturan(  kaidah  nonkontradiksi)  maka  diperlukan  asas  hukum  untuk menyelesaikan  persoalan  tersebut  seperti  Asas  Lex  posterior  derogat  legi  priori, adalah undang-undang yang  lebih  baru mengenyampingkan undang-undang yang lain.
Pada  pembahasan  hukum  perusahaan  khususnya  asuransi  syariah Pertanggungjawaban  direksi  dan  komisaris  disebabkan  pelanggaran  atau penyimpangan  atas  tugas  dan  kewajibannya  maka  konsekuensinya  atas pelanggaran  yang  dilakukan  tersebut  akan  menimbulkan  pertanggungjawaban direksi  hingga  kepada  harta  pribadi  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  setiap  yang berkepentingan,  yang  mana  dalam  istilah  hukum  perusahaan  dikenal  sebagai tindakan piercing the corporate veil. 10 Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 doktrin piercing  the  corporate  veil ini  termaktub  dalam  pasal  3  ayat  2  dan  pasal 97 ayat 3 UU perseroan terbatas. Berikut ini  hal-hal yang dapat membuat direksi dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas  kerugian  suatu  perseroan terbatas, yakni: 11
1. Persyaratan  perseroan  sebagai  badan  hukum  tidak  terpenuhi,  misalnya anggaran  dasar  perseroan  belum  disahkan  atau  belum  diumumkan  dalam berita  Negara,  maka  seluruh  anggota  direksi  dan  seluruh  komisaris bertanggungjawab  secara  tanggung  renteng  atas  berbuatan  hukum  yang dilakukan oleh perseroan.
2. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar  perseroan,  misalnya  dalam  asuransi  dalam  ketentuannya  harus memenuhi  tingkat  solvabilitas,  keputusan  Menteri  Keuangan  republik Indonesia  Nomor:424/KMK/05/2003  dan  POJK  Nomor  72/  POJK.05/2016
9 Munir,Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Jakarta:Kencana, 2013, hlm,142.
10 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.
11 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016,hlm,226.

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
bahwa  setiap  perusahaan  asuransi  harus  memenuhi  minimal  solvabilitas 120%
3. Direksi melanggar prinsip ultra vires
Perbuatan  ultra  vires  pada  prinsipnya  merupakan  tindakan  hukum  direksi yang  tidak  mengikat  perseroan  karena  tindakan  yang  dilakukan  direksi  berada diluar  maksud  dan  tujuan  perseroan  dan  tindakan  yang  dilakukan  direksi  berada diluar kewenangan yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar perseoran. Prinsip ultra  vires berlaku  juga  terhadap  tindakan  dimana  perseroan  tersebut memiliki  kewenangan  dimaksud  tetapi,  dilaksanakan  secara  tidak  teratur  atau tidak semestinya.
4. Direksi melanggar prinsip fiduciary duty
Ketika direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggungjawab penuh maka sesuai fiduciary duty tidak akan bertanggung jawab, namun  ketika  direksi  melanggar  prinsip  fiduciary  duty  maka  sesuai  dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) dan (2) UU perseroan terbatas  setiap anggota direksi bertanggungjawab  penuh  sampai  harta  pribadinya.  Hal  ini  juga  berlaku  ketika terjadi  kepailitan  karena  kelalaian  atau  kesalahan  direksi  dan  perseroan  tidak cukup membayar maka secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Pada  pasal  3  ayat  1  undang-undang  perseroan  terbatas  bahwa  pemegang saham  perseroan  terbatas  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  Namun terbatasnya tangung jawab pemegang saham tersebut dibatasi oleh pasal 3 ayat 2 UU  perseroan  terbatas  yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  sebagaimana  dalam ayat 1 tidak berlaku ketika: 1). Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau  tidak  terpenuhi.  2)  Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk  memanfaatkan  perseroan  semata- mata  untuk  kepentingan  pribadi.  3)  Pemegang  saham  terlibat  dalam  perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  perseroan.  4)  Pemegang  saham  yang bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan  hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang melibatkan kekayaaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…

## Sistem Hukum Asuransi Syariah di Indonesia dalam Kepailitan
Dari teori sistem friedman ditemukan substansi  hukum yang mengatur kepailitan asuransi syariah yang berlaku di Indonesia. sebagai berikut:
Subtansi hukum dalam kepailitan asuransi syariah
Undang-undang  No  37  tahun  2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang  No  40  tahun  2014(  50 ayat  2)  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 28/Pojk.05/2015
Undang-undang  No  3  tahun  2006 tentang  peradilan  agama  Pasal  49  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.02 tahun  2008  tentang  kompilasi  hukum ekonomi syariah (KHES pasal 5 ayat 2)
Pada segi substansi  hukum peraturan yang disebut di atas dijadikan dasar hukum untuk melakukan penyelesaian pailit asuransi syariah, baik itu diselesaikan di  pengadilan  agama  atau  di  pengadilan  niaga.  Tetapi  dalam  sebuah  peraturan tidak  boleh  adanya  saling  kontradiktif  atau  bertentangan  antara  peraturan  satu dengan  lainya  yang  sering  kita  sebut  kaidah  nonkontradiksi,  yang  pembahasan kontradiksi peraturan ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya yakni kekuatan peraturan terkait kepailitan asuransi syariah .
Dari  segi  struktur  hukum  akan  ditemukan  beberapa  lembaga  yang  diberi atribusi,  mandate  oleh  undang-undang  untuk  menjalankan  sebuah  peraturan, dalam hal ini ditemukan lembaga yang masuk dalam struktur hukum ini, yakni:
1. Otoritas  jasa  keuangan  diberikan  kewenangan  pengawasan    dan pengaturan dalam lembaga keuangan asuransi sesuai ketentuan pasal 5 dan 8  UU  OJK.  Dalam  undang-undang  No  40  tahun  2014  tentang perasuransian OJK diberi kewenangan untuk pengaturan dan pengawasan asuransi  kepada  OJK    dalam  kepailitan  asuransi  syariah.  OJK  pun  diberi wewenang    sebagai  lembaga  yang  berhak  menerima  dan  menolak permohonan  kepailitan  yang  diajukan  oleh  kreditor  dan  debitor  sebelum diajukan  ke  pengadilan,  dan    OJK  berhak  mengajukan  kepailitan  tanpa adanya  permohonan  dari  kreditur  dan  debitur  sebagaimana  diatur  dalam pasal  50  UU  NO  40  tahun  2014  dan  pasal  52-57  POJK  NO.  28 /POJK.05/2015.

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
2. Mahkamah  Agung,  pada  pasal  27  undang-undang  nomor.  14  tahun  1970 tentang  pokok  kekuasaan  kehakiman  dan  perubahan    No  4  tahun  2004 tentang  kekuasaan  kehakiman  dan  dicabut  oleh  undang-undang  republik Indonesia  nomor    48    tahun    2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  bahwa mahkamah  agung  diberi  wewenag  mengatur  untuk  mengisi  kekeosongan hukum.  Pada  pasal  79  UU  No  14  tahun  1985  tentang  mahkamah  agung dan perubahan ke dua No. 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung bahwa mahkamah agung diberi wewenang mengatur untuk mengisi kekekosongan  hukum  seperti  perma  No  2  tahun  2008  tentang  kompilasi hukum  ekonomi  syariah,  pada  kompilasi  terdapat  pada  buku  1  pasal  2 mengatakan  bahwa  ketika  terjadi  kepailitan  atau  tidak  mampu  membayar pengadilan menunjuk kurator dan hakim pengawas untuk menyelesaikanya.
3. Peradilan Agama, Peradilan agama pelaksana keuasaan kehakiman dibawa mahkamah agung termaktub dalam pasal 18 Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut oleh  Undang-undangNo  48
Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan peradilan agama diberi wewenang  untuk  Menyelesaikan  dan  memutuskan  perkawinan,  zakat  dan lainya  belum  memiliki  kewenangan  menyelesaikan  dan  memutuskan ekonomi  syariah, setelah perubahan Kewenangan diperluas menyelesakan dan  memutuskan  ekonomi  syariah  sesuai  pasal  49  UU  NO  3  tahun  2006 tentang  peradilan  agama.  peradilan  agama  juga  diberi  wewenang  untuk menetapkan pailit ketika badan usaha tidak mampu lagi  berprestasi sesuai Pasal  5  Ayat  2  Perma  No.  02  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah.
4. Peradilan  Niaga,  peradilan  niaga  adalah  pengadilan  khusus  di  peradilan umum  sesuai  ketentuan  Pasal  8  Undang-undang  No.2  tahun  1986  , perubahan pertama UU No 8 tahun 2004  dan perubahan kedua UU No. 49 tahun  2009  tentang  pengadilan  umum  .  Pada  Pasal  1  dan  300  UU  No  37 Tahun  2004  Kepailitan  Dan  PKPU,  Pengadilan  disini  adalah  Pengadilan Niaga.  Pengadilan  Niaga  diberi  kewenangan  untuk  menyelesaikan  dan
memutuskan  perkara  pailit  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang dan perkara lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
Telah disinggung di depan  bahwa sebuah peraturan  itu  tidak  boleh saling bertentangan  dengan  peraturan  lain(kaidah  kontradiktif).  maka  dalam pembahasan  ini  sebagaimana  Hans  Kelsen  dalam  teori stufenbau  theory bahwa Setiap norma agar menjadi sebuah norma yang valid harus dinyatakan valid  dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  norma  yang  diatasnya. 12 Norma  paling  tinggi atau  norma  dasar  adalah grundnorm. kedua  peraturan  yang  menyatakan penyelesaian kepailitan diselesaikan di pengadilan agama maupun  niaga sebagai substansi  hukum  mengacu  pada  kaidah  derograsi  dan  kaidah  sistem  derivatif, dimana  peraturan  yang  lebih  rendah  bagian  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi. Seperti Perma No 2 Tahun 2008 Tentang KHES bagian dari Undang-undang No 3  Tahun  2006,  begitupun  POJK  NO.  28  /POJK.05/2015  bagian  dari  Undang- undang No 40 tahun 2014.
Mahkamah  agung  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  yang diberikan  oleh  undang-undang(atribusi),    Peraturan  mahkamah  agung  yang kaitanya dengan kepailitan ekonomi syariah sebagai berikut;
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Perma  KHES)  mengatur  bahwa  hakim pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, mempergunakan sebagai  pedoman  prinsip  syai’ah  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Berdasarkan ketentuan dalam  UU Peradilan Agama,  terkait penyelesaian  perkara di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  ekonomi syariah yang didalamnya termasuk perbuatan atau kegiatan usaha asuransi syariah dan  reasuransi  syariah  merupakan  kewenangan  Pengadilan  Agama.  Selanjutnya, sesuai Pasal 5 ayat 2 Buku I Perma KHES telah diatur badan hukum terbukti tidak mampu  lagi  berprestasi  sehingga  menghadapi  kepailitan,  atau  tidak  mampu membayar  utang  dan  meminta  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang,  maka  pengadilan  dapat  menetapkan  kurator,  dalam  hal  ini  adalah pengadilan agama.
12 Atip,Hans Kelsen, Padjadjaran Ilmu Hukum, vol 1,-No 1-tahun 2014,hlm 204.

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
Dalam permohonan pailit asuransi syariah juga mengacu pada Pasal 2 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UU  Kepailitan  dan  PKPU)  mengatur  bahwa debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  Kreditur  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya satu utang yang  telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun  atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
Pasal  2  ayat  (5)  UU  Kepailitan  dan  PKPU  mengatur  bahwa  dalam  hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan  publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi  setelah  undang-undang  No  40  tahun  2014  tentang  perasuransian,  dalam pasal  51  ayat  1  bahwa  permohonan  kepailitan  perusahaan  asuransi  dan  asuransi syariah diajukan oleh otoritas jasa keuangan.
Pasal  51  ayat  (1)  UU  Perasuransian  menyatakan  bahwa  kreditur menyampaikan  permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  kepada  pengadilan  niaga.  ketentuan  dalam  UU Kepailitan  dan  PKPU  mengatur  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut kemudian dikuatkan  lagi dengan ketentuan Pasal  51 ayat (1)  UU  Perasuransian  yang  menyatakan  bahwa  OJK  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  bagi  perusahaan  asuransi  dan  reasuransi  termasuk  perusahaan asuransi  dan  reasuransi  yang  menyelenggarakan  usaha  dengan  prinsip  syariah kepada pengadilan niaga sesuai ketentuan ayat 1 angka 7 UU NO 37 tahun 2004. Atas  dasar  ketentuan  UU  Perasuransian  tersebut,  sehingga  ketentuan  lebih  lanjut terkait permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang  menyelenggarakan  usaha  dengan  prinsip  syariah  sebagaimana  diatur  dalam POJK  nomor  28/POJK.05/2015  tentang  Pembubaran,  Likuidasi  dan  Kepailitan Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi  dan Perusahaan  Reasuransi  Syariah  (POJK  Pembubaran,  Likuidasi  dan  Kepailitan) mengikuti ketentuan dalam UU Perasuransian. Hal tersebut sesuai dengan prinsip
lex  posteriori  derogat  lex  priori yang  berarti  bahwa  Undang-undang  yang  baru dapat mengesampingkan Undang-undang yang lama. 13
Seperti yang dikatakan gustav Radbruch bahwa peraturan itu harus adanya kepastian,  tidak  multi  tafsir  dan  dapat  dijalankan.  Dalam  undag-undang  No.  3 tahun 2006 tentang peradilan agama, tidak ada kejelasan atau kepastian kepailitan asuransi syariah ditangani oleh pengadilan agama sehingga mengakibatkan  multi tafsir  bagi  para  akademisi  hukum  Islam  di  Indonesia.  berbeda  dengan  Undang- undang No. 40 tahun 2014 tentan perasurasnian dalam pasal 51 sudah jelas bahwa dalam  penjelasanya  diselesaikan  sesuai  dengan  Undang-undang  No.  37  tahun 2004  yang  didalamnya  menunjuk  pengadilan  niaga  sebagai  tempat  penyelesaian perkara kepailitan.
Dilihat  dari  segi  budaya  hukum,  dimana  friedman  mengemukakan  bahwa budaya  hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum- kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta  harapan.  Dengan  kata  lain,  kultur  hukum adalah  suatu  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  dalam  Pengajuan  kepailitan  kepada  pengadilan  niaga.  Lihat dari lintas sejarah budaya hukum dalam mengajukan kepailitan kepada pengadilan niaga  sudah  terbentuk  sejak  ditetapkannya  kepres  No  79  tahun  1999  sampai dengan  UU  NO  37  TAHUN  2004  sebagai  budaya  hukum  yang  tersistematik. 14 sebab para aparatur hukum, perusahaan asuransi syariah, dan para advokat dalam budayanya lebih kepada pengajuan kepailitan ke pengadilan niaga sebab para ahli hukum lebih mempertimbangkan kepastian hukum. sebab dari dulu dalam sejarah kepailitan.  pengadilan  niaga  yang  menjadi  tempat  penyelesaian  perkara  dalam kepailitan meskipun perusahaan itu bergerak di bidang ekonomi syariah. 15 masih Perlu  aturan  terbaru  membentuk  pengadilan  khusus  di  pengadilan  agama sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  3A  undang-undang  No.  3  tahun  2006  dan perubahan  No  50  tahun  2009,  dilingkungan  peradilan  agama  dapat  diadakan
13 Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan,Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019
14 Syamsudin, Hukum Kepailitan Indonesia , Jakarta:Tatanusa,2012,hlm,27.
15 Wawancara dengan Sexio  Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
pengkhususan pengadilan yang diatur oleh undang-undang. Artinya dipengadilan agama boleh membentuk pengadilan niaga melalui pengaturan undang-undang. 16

## Perlindungan peserta Asuransi Syariah Mubarakah
Kepailitan  salah  satu  bentuk  perlindungan  bagi  para  peserta  asuransi syariah.  sebelum  terjadinya  kepailitan asuransi  syariah  mubarakah  dalam melindungi para peserta asuransi syariah, sesuai  peraturan kemenku pasal 36 ayat 6 dan pasal 36 ayat 4 POJK Nomor 71/POJK.05/2016  perusahaan asuransi harus menyiapkan  dana  jaminan  paling  rendah  20%  dari  modal.  Bagi  perusahaan asuransi  jiwa  wajib  membentuk  dana  jaminan  2%  dari  cadangan  premi  dan  5% untuk  investasi  dari  cadangan  premi.    sesuai  ketentuan  pasal  35 nomor.53/pmk.010./2012    DAN  PASAL  36    Nomor  71/POJK.05/2016    Bagi perusahaan umum wajib  membentuk 1% dana jaminan dari premi  neto ditambah 0,25%  dari  premi.  Dana  jaminan  tersebut  ditempatkan  dalam  bentuk  deposito pada  bank  yang  tidak  berafiliasi  dengan  perusahaan  asuransi  dan  surat  berharga yang  diterbitkan  oleh  negara  republik  Indonesia  dengan  jatuh  tempo  satu  tahun. Tujuan  dari  jaminan  sendiri  dalam  peraturan  otoritas  jasa  keuangan  Nomor 71/POJK.05/2016  tentang  kesehatan  perusahaan  asuransi  dan  perusahaan reasuransi, pasal 1 angka 16 bahwa Dana jaminan adalah sebuah aset perusahaan asuransi  atau  perusahaan  reasuransi  yang  merupakan  jaminan  terakhir  dalam rangka  melindungi  kepentingan  pemegang  polis  atau  peserta  ketika  perusahaan asuransi  dilikuidasi.  Dan  juga  untuk melindungi  para  peserta  sesuai  ketentuan pasal 53 ayat 1 UU perasuransian Perusahaan Asuransi dan Perusahaan  Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Namun  undang-undang tersebut  sampai  sekarang  belum  terbentuk  sehingga  dalam  perlindungan  para peserta asuransi masih menggunakan dana jaminan.
Untuk  melindungi  para  nasabah  asuransi  syariah  sebelum  terjadinya sebuah  kepailitan  kementerian  keuangan  republik  Indonesia  melaksanakan pengawasan  terhadap  keuangan  perusahaan  asuransi  dan  asuransi  syariah,  sesuai pasal  11  ayat  1  Undang-undang  No  2  tahun  1992  tentang  tentang  usaha perasuransian  dan  dicabut  oleh  Undang-undang  No  40  tahun  2014.  Dalam  pasal
16 Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah;Teori  Dan  Praktek ,  Jakarta: Kencana,2017, hlm,149.

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
11 ayat 1 huruf a undang-undang No 2 tahun 1992 mengatur dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:
1. Kesehatan  keuangan  bagi  perusahaan  kerugian  dan  perusahaan  asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi untuk mematuhi batas tingkat solvabilitas.
2. Retensi sendiri perusahaan;
3. Reasuransi perusahaan;
4. Investasi perusahaan;
5. Cadangan teknis perusahaan; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan;
Dalam penjelasan pada pasal 11 ayat 1 tentang tingkat solvabilitas bahwa batas  tingkat  solvabilitas( solvency  margin) merupakan  tolak  ukur  kesehatan keuangan  perusahaan  asuransi  dan  asuransi  syariah.  Berdasarkan  pasal  11 peraturan  pemerintah  No  73  tahun  1992  tentang  penyelenggaraan  usaha perasuransian  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  dengan  peraturan pemerintah No 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah No  73  tahun  1992  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  72 /POJK.05/2016  Tentang  Kesehatan  Keuangan  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan  Reasuransi  Dengan  Prinsip  Syariah.,  disebut  perusahaan  asuransi syariah harus memenuhi ketentuan kesehatan keuangan, sebagai berikut:
1. Perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  reasuransi  setiap  saat  wajib  menjaga batas tingkat solvabilitas
2. Tingkat  solvabilitas  adalah  selisih  antara  kekayaan  yang  diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan
Berdasarkan Nomor Perkara Nomor Perkara
36/pdt.sus/pailit/2016/pn.niaga.jkt.pst  Sebelum  kewenangan  beralih  ke  OJK dalam  pengaturan  tingkat  solvabilitas  perusahaan  asuransi  dan  reasuransi kementerian  keuangan  memberikan  batasan  tentang  solvabilitas  pada  keputusan menteri  keuangan  Nomor  424/KMK.06/2003  tentang  kesehatan  keuangan perusahaan  asuransi  dan  reasuransi  dan  diubah  dengan  peraturan  menteri keuangan Nomor 158/Pmk.010/2008 tentang perubahan kedua keputusan menteri keuangan  republik  Indonesia  nomor;424/KMK/05/2003  tentang  kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi. Diatur dalam pasal 2 ayat 1:

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
Perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  reasuransi  setiap  saat  wajib  memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari resiko kerugian yang memungkinkan timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban . pengaturan  pengawasan  tingkat  pengawasan    dalam  pencapaian  tingkat solvabilitas  ini  bertahap  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  43  ayat  2  KMK Nomor;424  tahun  2003  dalam  mencapai  tingkat  solvabilitas  tersebut  dilakukan secara bertahap, dalam nomor perkara:
36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST,  ditemukan  sebagai  berikut:  1) Sejak  triwulan  III  tahun  2003,  batas  tingkat  solvabilitas  paling  sedikit  75%  dari batas  tingkat  solvabilitas  minimum.2)Sejak  akhir  tahun  2003,  batas  tingkat solvabilitas  paling  sedikit  100%  dari  tingkat  solvabilitas  minimum.3)Sejak  akhir tahun 2004 , batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari  batas solvabilitas minimum
Namun PT. asuransi syariah  mubarakah tidak  bisa  menjalankan apa yang di  tetapkan  oleh  kementerian  keuangan,  bahwa  berdasarkan  laporan  keuangan triwulan  i  tahun  2010  bahwa  tingkat  solvabilitas  asuransi  syariah  mubarakah hanya sebesar 60%. sesuai dengan nomor perkara: 36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST  menunjukan  asuransi  syariah mubarakah  tidak  patuh  pada  peraturan  kementerian  keuangan  nomor  424  tahun 2003.  maka  kementerian  keuangan  selaku  pengatur  dan  pengawas    untuk melindungi  para  peserta  asuransi  syariah.  Maka  kementerian  keuangan memberikan  upaya  terhadap  PT.  Asuransi  syariah  mubarakah,  yakni:  1)Surat Nomor  S-716/MK.10/2010  tanggal  8  juli  2010  memberikan  sanksi  terhadap asuransi  syariah  mubarakah  berupa  peringatan  pertama.  2)Surat  Nomor  S- 1034/MK.10/2010 pada tanggal 29 oktober 2010 asuransi syariah diberikan sanksi peringatan kedua.3)Surat Nomor: S-1116/MK.10/2010 pada tanggal 10 desember 2010  asuransi  syariah  mubarakah  dikenakan  sanksi  peringatan  ketiga.4)Surat Nomor  :  S-240/MK.10/2011  pada  tanggal  21  maret  2011  asuransi  syariah mubarakah  dikenakan  sanksi  pembatasan  kegiatan  usahanya.  oleh  karena  itu berdasarkan alasan yang terdapat dalam Nomor perkara:
36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST  Asuransi  Syariah  Mubarakah Tidak  Bisa  Mengatasi  Tingkat  Solvabilitas  Sehingga  kementerian  keuangan
berdasarkan  surat  keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  nomor:kep- 779/KM.10/2012 pada tanggal 28 desember asuransi syariah mencabut izin usaha dibidang asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.
Pada  Pasal  20  ayat  1  Undang-undang  No  1992  tentang  usaha perasuransian,  Apabila  suatu  perusahaan  asuransi  telah  dicabut  izin  usahanya, maka  kekayaan  perusahaan  tersebut  perlu  dilindungi  agar  para  pemegang  polis tetap  dapat  memperoleh  haknya  secara  proporsional.  Namun  dalam  hal  ini, kementerian  keuangan  sebagai  pengawas  dan  pengatur  pada  pencabutan  izin usaha  perusahan  asuransi  syariah  mubarakah  tidak  melakukan  perlindungan secara langsung untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan yang berwenang untuk  mencegah  kegiatan  yang  tidak  sah  setelah  pencabutan  izin  usaha  yang dilakukan  oleh  kementerian  kepada  perusahan  asuransi  syariah  mubarakah  yang bisa mengakibatkan kerugian bagi peserta asuransi. 17
Pada Tahun 2014 Undang-undang Perasuransian yang lama diganti dengan Undang-undang  No  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian.  Pada  Pasal  43  UU perasuransian  Menyatakan  ketika  perusahaan  dicabut  izinya  wajib  menghentikan perusahaanya  dan  pemegang  saham  dan  direksi  serta  komisaris  atau  pegawai dilarang  mengalihkan,  meminjamkan  atau  melakukan  tindakan  lain  yang menyebabkan aset perusahaan menjadi turun.
Kelanjutan  pada  peraturan  ini  sejak  dicabutnya  izin  usaha  perusahaan dalam  pasal  44  ayat  1  UU  Perasuransian  bahwa  perusahaan  asuransi  sejak dicabutnya izin perusahaan asuransi Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya  izin  usaha,  wajib  menyelenggarakan  rapat  umum  pemegang  saham atau  yang  setara  dengan  rapat  umum  pemegang  saham  pada  untuk  memutuskan pembubaran  badan  hukum  perusahaan  yang  bersangkutan  dan  membentuk  tim likuidasi.
Apabila  dalam  jangka  waktu  seperti  yang  dimaksud  pada  pasal  44  ayat 1 bila  rapat  pemegang  saham  dalam  rapat  umum  pemegang  saham  tidak  berhasil dalam  membentuk  tim  likuidasi.  Maka  otoritas  jasa  keuangan  memutuskan pembentukan  tim  likuidasi  dan  pembubaran  perusahaan.  Dan  mendaftarkan  dan menginformasikan  dalam  berita  nasional  minimal  2  surat  kabar  dan
17 Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan,Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019
memerintahkan  tim  likuidasi  melakukan  likuidasi  sesuai  pasal  44  ayat  2  dengan UU perasuransian.
Namun  dalam  fakta  perusahaan  asuransi  syariah  mubarakah  tidak melakukan  likuidasi  sebagai  itikad  baik  perusahaan  dan  otoritas  jasa  keuangan tidak melakukan perlindungan hak para peserta polis dalam rangka likuidasi untuk memenuhi  hak  para  peserta. 18 Baru  pada  2016  para  kreditur  dan  peserta  asuransi syariah mubarakah melaporkan kepada OJK untuk memohonkan kepailitan. 19 .Dalam  permohonan  tersebut  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyetujui permohonan  yang  disampaikan  oleh  kreditur    dan  diproses  oleh  otoritas  jasa keuangan  selama  30  hari  setelah  laporan  itu  diterima  oleh  otoritas  jasa keuangan. 20
Berdasarkan  Nomor  36/PDT.SUS/PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. asuransi  syariah  mubarakah    sesuai  dengan  ketentuan    pasal  2  ayat  1  Undang- undang  No.  37  tahun  2004  tentang  kepailitan.  Telah  memenuhi  persyaratan dipailitkan    karena  telah  terbukti  sesuai  ketentuan  dalam  Undang-undang kepailitan.
Setelah  dinyatakan  pailit,    kurator  memberitakan  pada  publik  pada  selasa 13  sepetember  2016  dengan  mengikuti  ketentuan  pasal  113  Undang-undang  No 37 tahun 2004 untuk melakukan pencocokan piutang. kurator memberitakan pada publik  kembali  pada  tanggal  21  oktober    dengan  memperpanjang  batas  akhir pengajuan  utang  yang  semula  berakhir  pada  tanggal  27  september  diundur  10 november  2016  bertempat  di  tempat  kantor  para    kurator  Dwi  Iryani  dan  patner dan safir law officer. 21 Menurut keterangan Sexio Yuli Noor Sidqi sebagai salah satu  kurator  yang  mengurusi  pailit  asuransi  syariah  mubarakah.  meskipun  sudah diumumkan  para  kreditur  khususnya  para  peserta  asuransi  syariah  mubarakah masih banyak yang tidak melakukan pencocokan piutang.
18 Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan,Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019
19 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
20 Wawancara Dengan Togar Sinagar Selaku Dalam Bidang Direktur, Pengaturan,Pengembangan INBK Otoritas Jasa Keuangan Pada Tanggal 9 Januari 2019
21 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer

## Syukron, Kepailitan PT Asuransi Syari’ah…
Berikut ini hasil penccokan piutang dari rapat kreditur: 22 NO Kreditur Status Diajukan Dibantah Diakui 1 PT. Medicom Prima Konkuren 10,248,714,743 - 10,248,714,743 2 PT. Pro Medika Konkuren 253,366,394 79,448,086 173,918,900 3 PT.Anugerah Bunda Katulistiwa Konkuren 32,808,394 - 32,808,394 4 PD.BPR.Bank Magelang Preferen 237,026,078 - 237,026,078 5 Perum Jamkrindo Preferen 80,592,495,808 - 80,592,495,808 6 PT.Asuransi Harta Aman Pertama, Tbk Preferen 1,645,295,400 790,656,124 854,639,275 7 PT. Bank Mandiri( Persero) Tbk Preferen 12,518,302,447 2,862,860,275 9,655,442,172 8 PT. Bank Jabar Banten Preferen 29,968,244,045 8,000,000,000 21,968,244,045 9 PT. Bank Bukopin Preferen 2,660,935,373 1,349,436,719 1,311,498,654 10 PT Bank Bni Syariah Preferen 4,121,017,998 2,231,387,285 1,889,630,713 11 PT.BPRS Mandiri Mitra Sukses Preferen 39,670,633 7,448,522 32,222,111 12 PT.Sarana Lindung Upaya Preferen 12,017,541,025 121,714,511 11,895,826,514 13 Alm.Hartaty Preferen 10,000,000 491,000 9,509,000 14 Darmi Yetti Preferen 8,250,000 - 8,250,000 15 Idris DN Preferen 25,000,000 6,253,000 18,747,000 16 Zaenab Suhendra Preferen 25,000,000 6,242,300 18,757,000 17 Dr. Hj. Fitria Zainuddin Preferen 144,713,512 42,282,690 102,430,822 18 Denny Iskandar Preferen 4,804,000 - 4,804,000 19 Marian Preferen 10,000,000 2,250,000 7,750,000 20 Haeronih Preferen 10,000,000 2,250,000 7,750,000 21 Endang Komalasari Preferen 6,592,759 - 6,592,759 22 Riska Adriyani Preferen 83,891,781 - 83,891,781 23 Alm.Oha Sanusi Preferen 5,000,000 - 5,000,000 24 Syahroni Preferen 3,305,463 - 3,305,463 25 Suwadji Preferen 13,500,000 - 13,500,000 26 Rudi Azhari Preferen 10,000,000 2,097,700 7,902,300 27 Sri Wati Preferen 80,000,000 5,000,000 75,000,000 Jumlah Total 154,775,476,445 15,509,818,212 139,265,658,233
Meskipun para peserta asuransi syariah mubarakah sebagai kreditur preferen yang diutamakan  dalam  pembagiannya  sebagaimana  yang  tertera  dalam  pasal  52  UU No  40  tahun  2014  tentang  Perasuransian.  Tetapi  dalam  kenyataanya  terdapat perbedaan  siapa  yang  berhak  yang  medapatkan  haknya  dalam  kepailitan.  Karena
22 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
hukum  acara  kepailitan  memiliki  ketentuannya  sendiri.  Sehingga  dalam  undang- undang No 37 tahun 2004 sebagai landasan dalam melaksanakan kepailitan. 23
Dalam boedel pailit asuransi syariah mubarakah yang ada  hanya  tersisa 2 milyar. Boede l  pailit  tersebut  adalah  jaminan  yang  berupa  deposito. 24 Dimana jaminan  dalam  hal  ini  diperuntukakan  untuk  pemegang  polis  atau  peseta  akan tetapi  diperebutkan  oleh  kreditur  lainnya.  Tujuan  dari  jaminan  sendiri  dalam peraturan  otoritas  jasa  keuangan  Nomor  71/POJK.05/2016  tentang  kesehatan perusahaan  asuransi  dan  perusahaan  reasuransi,  pasal  1  angka  16  bahwa  Dana jaminan adalah sebuah aset perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang merupakan  jaminan  terakhir  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  pemegang polis atau peserta ketika perusahaan asuransi dilikuidasi atau dipailitkan.
Dalam Pasal 58 POJK Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan telah diatur bahwa  harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan  dilakukan  pemberesan  harta  pailit,  ketentuan  mengenai  pembagian  harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24-28 POJK  Pembubaran,  Likuidasi  dan  Kepailitan  berlaku  mutatis  mutandis  bagi pembagian harta kekayaan Perusahaan yang dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut dimaksudkan  agar  dalam  melakukan  pemberesan  harta  perusahaan  dalam  pailit, termasuk  dalam  melakukan  penyelesaian  kewajiban  kepada  pemegang  polis, peserta  atau  tertanggung,  kurator  memperhatikan  hak-hak  pemegang  polis  yang sesuai  ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  UU  Perasuransian,  yaitu  pemegang  polis, peserta  atau  tertanggung  mempunyai  kedudukan  lebih  tinggi  dari  hak  pihak lainnya. (Togar sinagar:2019)
Tatapi  para  peserta  asuransi  syariah  mubarakah  tidak  melakukan pencocokan piutang atau sudah lewat waktu. maka berdasarkan pasal 133  ayat 1 UU kepailitan diakui dalam pencocokan piutang ketika tidak ada keberatan dalam rapat.    tetapi  ketika  adanya  keberatan  para  kreditur  yang  melakukan  rapat.  maka piutang  tersebut  tidak    dicocokan.  Dalam  kasus  asuransi  syariah  mubarakah  ada beberapa  peserta  asuransi  yang  melakukan  pencocokan  piutang  yang  telah  lewat
23 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
24 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
waktu  yang  diterima  oleh  kurator  Sexio  Yuli  Noor  Sidqi.  Namun  menurutnya bahwa  tetap  yang  berhak  mendapatkan  haknya    mereka  yang  telah  mendapatkan pencocokan piutang yang telah disetujui oleh hakim pengawas. 25
Ketika  direksi  dan  komisaris  tidak  menjalankan  apa  yang  sehrusnya mereka lakukan. Pada kepailitan tentang pertangungjawaban direksi dan komisaris termaktub dalam pasal Pasal 104 ayat (2),(3) dan pasal 115 ayat(1) . Akan tetapi anggota  direksi  tidak  bertanggung  jawab  atas  kepailitan.  jika  kepailitan  tersebut bukan  karena  kesalahan  atau  kelalaiannya,  telah  melakukan  pengurusan  dengan itikad  baik,  kehati-hatian  dan  penuh  tanggung  jawab  untuk  kepentingan perseroan. 26
Pertangungjawaban direksi dan komisaris tersebut disebabkan pelanggaran atau  penyimpangan  atas  tugas  dan  kewajibanya  maka  konsekuensinya  atas pelanggaran  yang  dilakukan  tersebut  akan  menimbulkan  pertanggungjawaban direksi  hingga  kepada  harta  pribadi  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  setiap  yang berkepentingan,  yang  mana  dalam  istilah  hukum  perusahaan  dikenal  sebagai tindakan piercing  the  corporate  veil. 27 Dalam  undang-undang  No.  40  tahun  2007 doktrin piercing  the  corporate  veil ini  termaktub  dalam  pasal  3  ayat  2  dan  pasal 97 ayat 3 UU perseroan terbatas. Berikut ini  hal-hal yang dapat membuat direksi dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  atas  kerugian  suatu  perseroan terbatas, yakni: 28
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi.
2. Direksi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
3. Direksi melanggar prinsip ultra vires
4. Direksi melanggar prinsip fiduciary duty
Dalam  masalah  PT.  asuransi  syariah  mubarakah  direksi  dan  komisaris telah  melakukan ultra  vires. pada  pasal  2  UU  perseroan  terbatas  menyatakan
25 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
26 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.
27 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016, hlm,225.
28 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016, hlm,226.
bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan, ketertiban umum atau kesusilaan. Memperhatikan  dalam  ketentuan  pasal  tersebut  mengandung  doktrin ultra  vires didalamnya selain sesuai dengan tujuan perseroan dan juga tidak boleh melanggar apa yang dilakukan oleh perseroan terhadap maksud dan tujuannya. 29 Pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dengan tidak mematuhi tingkat solvabilitas dan tidak mau  melikuidasi.  Hal  tersebut  telah  melanggar  apa  yang  ditentukan  dalam ketentuan  dalam  UU  perasuransian  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi stakeholder  dalam  perusahaan  asuransi  syariah  mubarakah  terutama  para  peserta asuransi.
Dalam  kasus  PT.  asuransi  syariah  mubarakah  telah  melakukan  kelalaian salah satunya tidak mematuhi tingkat solvabilitas sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan  menteri  keuangan  Nomor  158/Pmk.010/2008  tentang  perubahan  kedua keputusan  menteri  keuangan  republik  Indonesia  nomor;424/KMK/05/2003 tentang  kesehatan  keuangan  perusahaan  asuransi  dan  reasuransi  dan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  72  /POJK.05/2016  tentang  kesehatan  keuangan perusahaan  asuransi  dan    perusahaan  reasuransi  dengan  prinsip  syariah  sehingga terjadinya  pemcabutan  izin  usaha  yang  dilakukan  oleh  kementrian  keuangan. Dewan  direksi  sendiri  tidak  melakukan  likuidasi  atau  pembubaran  untuk menimalisisr kurugian yang begitu banyak sesuai ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No  40  tahun  2014.  (Togar  Sinagar  :2019)  Sebab  pada  tahun  2012  sebelum dimohonkan  pailit  modal  PT.  Asuransi  syariah  mubarakah  masih  sekitar  73  M data  statistik  dari  otoritas  jasa  keuangan(0JK:152:2013)  dengan  tidak  melakukan likuidasi  menyebabkan  kerugian  bagi  para  kreditur  khusunya  peserta  asuransi tidak  tercover  semuanya  dalam  kepailitan  ini.  Maka  dewan  direksi  harus  turut bertangungjawab  dalam  membayar  kewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak  para kreditur  khususnya  para  peserta  PT.  asuransi  syariah  mubarakah  karena  jika melihat  tanggung  jawab  direksi  sebagaimana  telah  disebutkan  diatas  tentang kriteria  pertanggungjawban  bahwa  dewan  direksi  secara  pribadi  telah  melanggar ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  melanggar  prinsip  prinsip ultra vires, fiduciary duty atau melakukan tindakan priecing the coporate veli .
29 Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016, hlm,235.
Pada  Tanggung  jawab  pemegang  saham  kurator  menyatakan    bahwa pemegang  saham  tidak  bisa  bertanggung  jawab  disebabkan    pasal  3  ayat  1 Undang-undang perseroan terbatas, Namun terbatasnya tangung jawab pemegang saham  tersebut  dibatasi  oleh  pasal  3  ayat  2  UU  perseroan  terbatas  menyatakan bahwa  ketentuan  sebagimana  dalam  ayat  1  tidak  berlaku.  Pada  kasus  ini pemegang  saham  PT.  Easco  medical  tidak  menamamkan  modal    milik perusahaannya,  melainkan  modal  tanah  adat  bukan  milik  pribadi  dari  PT.  Easco medical. sebab tanah yang ada di kalimantan dan sumatera adalah milik tanah adat yang  bekerja  sama dengan PT.Easco Medical. Sehingga tanah tersebut  tidak bisa menjadi boedel pailit. 30
Dengan  demikian,  menurut  pasal  3  ayat  2,  104  dan  115  Undang-undang perseroan  terbatas  ketika  para  direksi,  komusirasis  dan  pemegang  saham  yang melakukan  kelalaian  atau  itikad  buruk  sehingga  dalam  kekurangan  pembayaran kewajiban  terhadap  para  kreditur  khususnya  para  peserta  asuransi  syariah mubarakah  para  direksi  dan  komisaris  dan  pemegang  saham  harus  bertangung jawab dalam pelunasan kewajiban bagi para kreditur.

## KESIMPULAN
Berdasrkan perpektif  sistem hukum dan piercing the corporate veil ditemukan sebuah  kesimpulan.    Pertama ,  ada  dua  alasan  pengajuan  penyelesaian kepailitan  masih  ditangani  oleh  Pengadilan  Niaga,  sebagai  berikut:  1)  sebab kekuatan  peraturan  hukum.  2)  budaya  hukum. Kedua, Telatnya  perlindungan yang  dilakukan  oleh  kementrian  keuangan  dan  otoritas  jasa  keuangan  dalam melindungi  para  peserta  PT  asuransi  syariah  mubarakah.  dan  belum  adanya undang-undang  pemegang  polis  untuk  melindungi  para  peserta.    belum terbayarnya  hak  para  peserta  yang  tidak  melakukan  pencocokan  piutang    di pengadilan  niaga  yang  jumlahnya  5000  peserta.  seharusnya  direksi  dan komisaris    bertangungjawab  dalam  pembayaran  piutang  ke  peserta.  karena telah melakukan kelalaian seperti tidak mematuhi tingkat solvabilitas, dan tidak
30 Wawancara dengan Sexio Yuli Noor Sidqi  pada tanggal 19 januari 2019 bertempat di kantor law firm officer
melikuidasi  /memohonkan  kepailitan  dari  sejak  dicabutnya  izin  usaha  sesuai amanat Undang-undang asuransi yang lama dan baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman, L.M., Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial, Penerjemah M. Khozin,
Bandung:Nusa Media, 2009.
Fuady, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Jakarta:Kencana, 2013.
Hidayatullah, Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tetang Usaha Perasuransian ,Fiat Justisia,2015.
Latipulhayat,  Atip,Hans  Kelsen,  Padjadjaran  Ilmu  Hukum,  vol  1,-No  1-tahun 2014.
M.Sinaga ,Syamsudin, Hukum Kepailitan Indonesia , Jakarta:Tatanusa,2012.
Nurwidiatmo, Laporan  Akhir,Tim  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Tentang Perasuransian  (Asuransi  Syariah)  UU  No.  2  Tahun  1992 ,Jakarta: BPHN,2008.
Suadi,  Amran,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah;Teori  Dan  Praktek, Jakarta: Kencana,2017.
Otoritas  jasa  keuangan  republik  Indonesia, Industri  Keuangan  Non  Bank Perasuransian Statistik 2012, jakarta,: otoritas jasa keuangan, 2013.
Sidharta, Reformasi  Peradilan  Dan  Tangung  Jawab  Negara,  Bunga  Rampai  Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan,Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan ,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
Sasongko, Wahyu, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Bandar lampug:uivrsitas lampug,2007.
Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia,  Industri  Keuangan  Non  Bank Perasuransian Statistik 2012, Jakarta,: Otoritas Jasa Keuangan, 2013.
Wawancara  dengan  Sexio  Yuli  Noor  Sidqi    pada  tanggal  19  januari  2019 bertempat di kantor law firm officer
Wawancara  Dengan  Togar  Sinagar  Selaku  Dalam  Bidang  Direktur, Pengaturan,Pengembangan  INBK  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pada  Tanggal  9 Januari 2019
Widjaja  Gunawan, Tangung  Jawab  Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan ,  Jakarta: Rajawali pers, 2004.
Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana, Pengantar  Hukum  Perusahaan , Jakarta:Kencana, 2016.