## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia
Jatmiko Winarno *)
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  masih  dianggap  lemah, padahal  kreditur  juga  mempunyai  peranan  penting  dalam  kegiatan  ekonomi  pada  umumnya  dan penjaminan pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur  agar  tercapai  kepastian  hukum  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  dengan  metode  yuridis- normatif.
Untuk  memastikan  adanya  perlindungan  hokum  bagi  kreditur  pada  perjanjian  jaminan  fidusia perlu  di  pahami  tentang  jaminan  fidusia,  benda  jaminan  fidusia  dan  latar  belakang  timbulnya perjanjian jaminan fidusia.
Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 11 UUJF. Akan tetapi perlindungan tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia.
Pada  akhirnya  untuk  mempertegas  perlindungan  hukum  kreditur  dalam  perjanjian  jaminan fidusia,  perlu  diimbangi  dengan  pembentukan  lembaga  eksekusi  jaminan  dan  sosialisasi  tentang pelaksanaan fidusia.

## Kata Kunci  : Perlindungan hukum, kreditur, jaminan fidusia

## A. Pendahuluan
Jaminan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  kegiatan  ekonomi  pada  umumnya karena  dalam  pemberian  pinjaman  modal  dari  lembaga  keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank) mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan,  yang  harus  dipenuhi  para  pencari  modal  kalau  ia  ingin mendapatkan  pinjaman/tambahan  modal  (berupa  kredit)  tersebut  baik  untuk  jangka  panjang  maupun jangka pendek.
Bagi  pihak  debitur  bentuk  jaminan  yang  baik  adalah  bentuk  jaminan  yang  tidak  akan melumpuhkan  kegiatan  usahanya  sehari-hari,  sedangkan  bagi  kreditur  jaminan  yang  baik  adalah jaminan  yang dapat memberikan rasa aman dan  kepastian  hukum bahwa kredit  yang diberikan dapat diperoleh  kembali  tepat  pada  waktunya.  Salah  satu  lembaga  jaminan  yang  dikenal  dalam  sistem hukum  jaminan  di  Indonesia  adalah  lembaga  jaminan  fidusia.  Fidusia  yang  berarti  penyerahan  hak milik  atas  dasar  kepercayaan  memberikan  kedudukan  kepada  debitur  untuk  tetap  menguasai  barang jaminan,  walaupun  hanya  sebagai  peminjam  pakai  untuk  sementara  waktu  atau  tidak  lagi  sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal  1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.
Lembaga Jaminan Fidusia telah.diakui eksistensinva dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia  Nomor:  42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  telah  diundangkan  pada  tanggal  30 September  1999..  Sebagaimana  diketahui  bahwa  jaminan  Fidusia  adalah  hak  agunan/jaminan  atas benda  bergerak  yang  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  atau  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan  menurut  Undang-undang  No.  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang  dimiliki  oleh Penerima  Fidusia  yang  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  yaitu  sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.
Sedangkan  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  yang  dapat difidusiakan  tersebut  berdasarkan  kepercayaan  yang  penguasaannya  tetap  dilakukan  oleh  si  pemilik benda  tersebut.  Biasanya  hal  terjadi  karena  pemilik  benda  tersebut  (debitor)  membutuhkan  sejumlah uang  dan  sebagai  jaminan  atas  pelunasan  utangnya    tersebut    si    debitor    menyerahkan    secara kepercayaan    hak  kepemilikannya  atas  suatu  benda  bergerak  atau  benda  yang  tidak  termasuk  dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditomya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.
Pemberian  jaminan  fidusia  ini  merupakan  perjanjian  yang  bersifat  accessoir  dari  suatu perjanjian  pokok  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  6-huruf  b  Undang  undang  No.  42
Tahun  1999  dan  harus  dibuat  dengan  suatu  akta  notaris  yang  disebut  sebagai  akta  Jaminan  Fidusia. Pasal  11  jo  Pasal  13  jo  Pasal  15  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  menentukan  bahwa  benda (yang  ada  di  wilayah  negara  RI  atau  di  luar  negara  RI)  yang  dibebani  dengan  jaminan  fidusia  wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh  Penerima Fidusia  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  13  dan  atas dikabulkannya  permohonan  pendaftaran  tersebut,  maka  kepada  penerima  fidusia  diberikan  sertifikat Jaminan  Fidusia  yang  tanggalnya  sama  dengan  tanggal  diterimanya  permohonan  pendaftaran  fidusia ( registration  of  titles ).  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  disamakan  dengan  suatu  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  yang  mempunyai  kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.
Penerima  fidusia  ini  dapat  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  (misalnya dalam, pemberian  kredit  secara konsorsium  sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999).
Menurut  Pasal  11  UUJF  dijelaskan  bahwa  dengan  perjanjian  fidusia  secara  akta  notarfil tidaklah  cukup,  tetapi  harus  didaftarkan,  akta  notariil  merupakan  akta  otentik  dan  dapat  merupakan utorial  akta,  dalam  perjanjian  fidusia  akta  notariil  tanpa  pendaftaran  tidak  memberikan  hak  preferent bagi  penerima  fidusia,  demikian  juga  tidak  ada  pengaturan  yang  tegas  dalam  UUJF  mengenai  siapa yang  harus  mengeksekusi  benda  jaminan  fidusia,  padahal  benda  jaminan  fidusia  merupakan  benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suit e.
Kelemahan-kelemahan  perlindungan  tersebut  di  atas  diperburuk  dengan  tindakan  praktek penerapan  perjanjian  fidusia  di  lapangan,  antara  lain  berupa  tidak  dilakukannya  pendaftaran  benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan  bagi  penerima  fidusia  pada  saat  mengeksekusi  benda  jamainan  fidusia,  sehingga  sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat
Tidak  mengherankan  akibat  praktek  damai  demikian,  kasus-kasus  lamban  dan  susahnya eksekusi  fidusia  menjadi  persoalan,  dalam  prasurvey  yang  penulis  lakukan,  misaInya  pada  beberapa Bank  Perkreditan  Rakyat  perjanjian  jaminan  fidusia  tidak.  efektif  karena  susahnya  pelaksanaan eksekusi..

## B. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Fidusia
Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  kata  "Fides",  yang  berarti  kepercayaan,  Sesuai dengan  arti  kata  ini  maka  hubutigan  (hukum)  antara  debitor  (pemberi  kuasa)  dan  kreditor  (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.
Pranata  jaminan  fidusia  sudah  dikenal  dan  dibertakukan  dalam  masyarakat  hukum  Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari  perjanjian  yang  disebut pactum  fiduciae yang  kemudian  diikuti  dengan  penyerahan  hak  atau in iure cessio.
Dalam  bentuk  yang  pertama  atau  lengkapnya fiducia  cum  creditare  contracta yang  berarti janji  kepercayaan  yang  dibuat  dengan  kreditor,  dikatakan.bahwa  debitor  akan  mengalihkan kepemilikan  atas  suatu  benda  kepada  kreditor  sebagai  jaminan  atas  utangnya  dengan  kesepakatan bahwa  kreditor  akan  mengalihkan  kembali  kepemilikan  tersebut  kepada  debitor  apabila  utangnya sudah dibayar lunas.
Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa  Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu  UUJF juga menggunakan  istilah "fidusia". Dengan  demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk  fidusia  ini  disebut  juga  dengan  istilah  "Penyerahan  Hak  Milik  Secara  Kepercayaan".  Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut :
(1) Zekerheids-eigendom (Hak Milik sebagai Jaminan).
(2) Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa Menguasai).
(3) Verruimd Pand Begrip (Gadai yang Diperluas).
(4) Eigendom Overdracht tot Zekerheid (Penyerahan Hak Milik – secara      jaminan).
(5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan).
(6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung).
(7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas). Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
(1)   Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya.
(2)    Hak  pemegang  fidusia  untuk  mengeksekusi  barang  jaminan  baru  ada  jika  ada  wanprestasi dari pihak debitur
(3)    Apabila    hutang    sudah    dilunasi,  maka  objek    jaminan    fidusia  harus  dikembalikan  kepada pihak pemberi fidusia.
(4)   Jika  hasil  penjualan  (eksekusi)  barang  fidusia  melebihi  jumlah              hutangnya,.  maka  sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.
Selain  itu,  agar  sahnya  peralihan  hak  dalam  konstruksi  hukum  tentang  ini,  haruslah  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
(2) Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
(3) Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang   menyerahkan benda.
(4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum   posessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hufang piutang.
Bila  dicermati  konstruksi  hukum  di  atas  merupakan  ciri  dari  perjanjian  fidusia,  yaitu  bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan  hak  sebagai  syarat  jelasnya  perjanjian  sekaligus  menterjemahkan  adanya  hukum  jaminan. Dalam  perjanjian  fidusia  tersebut,  kewenangan  menguasai  benda,  yang  dimaksud  adalah  pelimpahan kewenangan  untuk  menguasai  benda  jaminan,  tetapi  hal  ini  perlu  digaris  bawahi  kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan  bagian dari tanggung  jawab  yang  diberikan  pemberi  fidusia  kepada  penerima  fidusia  untuk  menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan  yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara constituttun posessoriuni bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang.
Terhadap  penyerahan  secara constitutum  posessorium, pertu  diketahui  bahwa  dikenal  juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu:
- traditio  brevi  manu, yaitu  suatu  bentuk  penyerahan  di  mana  barang  yang  akan  diserahkan  karena sesuatu  hal  sudah  berada  dalam  penguasaan  pihak  yang  akan  menerima  penyerahan,  misalnya penyerahan  dalam  sewa-beli.  Pihak  penyewa-beli  karena  perjanjian  sewa-beli  itu  sudah  menguasai barangnya  sedangkan  pemilikannya  tetap  pada  pihak  penjual,  apabila  harga  sewa-beli,  itu  sudah dibayar  lunas  maka  barulah  pihak  penjual  menyerahkan  (secara traditio  brevi  manu) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
- traditio  longa  manu, yaitu  suatu  bentuk  penyerahan  di  mana  barang  yang  akan  diserahkan  berada dalam penguasaan pihak ketiga.
Misalnya,  A  membeli  sebuah  mobil  dari  B  dengan  syarat  bahwa  mobilnya  diserahkan  seminggu setelah  perjanjian  jual-beli  itu  dibuat.  Sebelum  jangka  waktu  satu  minggu  itu  lewat  A  menjual  lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu deh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusi
Meskipun  secara  praktek  fidusia  bukan  barang  baru  di  Indonesia,  tetapi  ketentuan  perundang- undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan  UUJF pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu  juga  diundangkan  dalam  Lembaran  negara  nomor  168.  UUJF  tidak  muncul  begitu  saja,  tetapi merupakan  reaksi  atas  kebutuhan  dan  pelaksanaan  praktek  fidusia  yang  selama  ini  berjalan,  maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan--ketentuan UUJF, kalau kita memahami praktek  dan  permasalahan  praktek  yang  selama  ini  ada.  Reaksi  yang  dimaksud  salah  satunya  adalah lesunya  perekonomian  saat  itu,  dimana  kebutuhan  akan  modal  yang  tinggi  tidak  diimbangi  oleh penyediaan  modal  yang  cukup,  sehingga  dalam  rangka  efisiensi  modal    maka  pinjaman  dilakukan hanya  sebatas  pada  pembelian  alat-alat  produksi  yang  belum  ada,  sedangkan  terhadap  alat-alat
produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui tetapi tetap digunakan sekaligus dijadikan bagian  dari  jaminan  atas  pinjaman  utang  untuk  usaha,  konsep  tersebut  merupakan  reaksi  atas inefisiensi  dari  perjanjian  jaminan  gadai  yang  selama  ini  dikenal  dalam  praktek,  dimana  benda jaminan  harus  berada  dalam  penguasaan  perierima  gadai,  kondisi  demikian  menghambat  bagi  dunia usaha, maka dibentulah perjanjian jaminan fidusia.
Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut:
"Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan  atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalampenguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".
Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud,  yang  terdaftar  maupun  yang  tidak terdaftar, yang bergerak   maupun  yang  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat  dibebani  hak tanggungan  atau  hipotik.  Pemberi  fidusia  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  pemilik  benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Utang  adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam  jumlah uang baik  dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen. Kreditor adalah pihak yang  mempunyai  piutang  karena  pelanjian  atau  undang-undang.  Setiap  Orang  adalah  perseorangan atau korporasi".
Dari  definisi  yang  diberikan  tersebut  jelas  bagi  kita  bahwa  fidusia  dibedakan  dari  jaminan fidusia,  dimana  fidusia  adalah  suatu  proses  pengalihan  hak  kepemilikan  dan  jaminan  fidusia  adalah jaminan  yang  diberikan  dalam  bentuk  fidusia.  Ini  berarti  pranata  jaminan  fidusia  yang  diatur  dalam UUJF  ini  adalah  pranata  jaminan  fidusia  sebagaimana  yang  dalam fiducia  cum  creditore  contracta9 , yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian  jaminan  dengan  kepercayaan,  jaminan  fidusia  lebih  dikedepankan  dalam  UUJF  dari  pada pengertian  fidusia  itu  sendiri,  hal  ini  didasarkan  bahwa  sebenarnya  maksud  dari  perjanjian  fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hokum dalam dunia usaha yang bertumpu  pada  unsur  saling  membantu  dan  itikad  baik  pada  masing-masing  pihak,  hal  ini  dapat terlihat  dengan  konsepsi  fidusia  dan  jaminan  dalam  perjanpan  ridusia  itu  sendiri  yang  sejak  awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko.
Dalam  perkembangan  fidusia  telah  terjadi  pergeseran  mengenai  kedudukan  para  pihak.  Pada zaman  Romawi  kreditor  penerima  fidusia  berkedudukan  sebagai  pemilik  atas  barang  yang difidusiakan,  tetapi  sekarang  penerima  fidusia  hanya  berkedudukan  sebagai  pemegang  jaminan  saja. Ini  berarti  pada  zaman  Romawi  penyerahan  hak  milik  pada fidusia  cum  creditore terjadi  secara sempuma  sehingga  kedudukan  penerima  fidusia  sebagai  pemilik  yang  sempurna  juga. Konsekuensinya,  sebagai  pemilik  ia  bebas  berbuat  sekehendak  hatinya  atas  barang  tersebut.  Namun berdasarkan fides penerima  fidusia  berkewajiban  mengembalikan  hak  milik  itu  jika  beri  fidusia melunasi utangnya.
Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa: Hak milik itu sifatnya sempuma yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung  pada  syarat  putus  ( ontbindende  voorwaarde ).  Hak  milik  yang  sempuma  baru  lahir  jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya.
Pendapat  tersebut  sebenamya  belum.  jelas  terutama  yang  menyangkut  kejelasan  kedudukan penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum terjadi.
Pembebanan  kebendaan  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  Akta  Notaris  dalam.  Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan mengenai hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.
UUJF  menetapkan  perjanjian  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta  notaris.  Apalagi  mengingat obyek  jaminan  fidusia  pada  umumnya  adalah  barang  bergerak  yang  tidak  terdaftar,  maka  sudah sewajarnya  hukum  berkenaan  dengan  obyek  jaminan  fidusia.  Disamping  itu  akta  otentik  merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh pejabat Negara (Notaris).
Sebelum  undang-undang  ini  dibentuk  lembaga  ini  disebut  dengan  macam-macam  nama. Zaman  Romawi  menyebutnya "fiducia  cum  creditore ,"  Asser  Van  Oven  menyebutnya "zekerheids- cigendom" (hak  milik  sebagai  jaminan),  Blom  menyebutnya "bezitloos  zekerheidsrerecht" (hak jaminan  tanpa  penguasaan) , Kahrel  member  nama  “ Verruimd  Pandbegrip" (pengertian  gadai  yang diperluas), A. Veenhoven menyebutnya "eigendoms overdracht tot zekerheid" (penyerahan hak milik sebagai  jaminan)  sebagai  singkatan  dapat  dipergunakan  istflah  "fidusia"  saja.  Menurut  penulis pengertian  fidusia  adalah  hak  milik  sebagai  jaminan  juga  benar  karena  memang  yang  dapat dibebankan  dengan  jaminan  fidusia  harus  benar  merupakan  milik  pemberi  fidusia  dan  bukan  milik orang  lain  atau  pihak  lain  (pihak  ketiga),  pengertian  hak  jaminan  tanpa  penguasaan  juga  memiliki dasar  pemikiran  karena  dalam  fidusia  memang  benda  dibebankan  sebagai  jaminan  tanpa    adanya penguasaan atas benda  jaminan tersebut oleh penerima fidusia, sedangkan terhadap pandangan  gadai yang diperluas jika berpatokan pada pelaksanaan gadai yang lebih dikenal saat itu maka wajar praktek fidusia dianggap sebagai begian dari praktek gadai dalam tata cara yang lain, namun menurut penulis hal  demikian  belumlah  tepat,  sedangkan  dalam  pandangan  A.  Veenhoven  disebutkan  sebagai penyerahan  hak  milik  sebagai  jaminan  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  memang  dalam  perjanjian fidusia hak milik dibebankan sebagai jaminan, walau banyaknya pendapat-pendapat mengenai fidusia, namun pendapat-pendapat tersebut tidak jauh dari pengertian fidusia yang kita kenal dalam praktek.
Fidusia  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  juga  dengan  istilah  "penyerahan  hak  milik  secara kepercayaan".  Dalam  terminology  Belandany  sering  disebut  dengan  istilah  tengkapnya  berupa Fiduciare  Eigendonts  Overdracht  (FEO), sedangkan  dalam  bahasa  Inggrisnya  secara  fengkap  sering disebut dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership
Digunakannya  pengertian  penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan  lebih  didasarkan  pada konsepsi praktek yang coba rangkum dalam UUJF sebagai hal-hal dasar yang akan ingin di atur dalam UUJF, dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari  pemberi  fidusia,  sedangkan  penyerahan  secara  kepercayaan  adalah  penekanan  praktek  untuk memberikan  landas  hukum  yang  selama  ini  dikenal  dalam  fidusia.  Yaitu  pembebanan  jaminan  atas benda tanpa adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut.
Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:
a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;
Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu -  Debitor  pemberi  jaminan  percaya,  bahwa  benda  fidusia  yang  diserahkan  olehnya  tidak  akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
-  Debitor  pemberi  jaminan  percava  bahwa  kreditor  terhadap  benda  jaminan  hanya  akan menggunakan  kewenangan  yang  diperolehnya  sekedar  untuk  melindungi  kepentingan  sebagai kreditor saja;
-  Debitor  pemberi  jaminan  percaya  bahwa  hak  milik  atas  benda  jaminan  akan  kembali  kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia; e. Hak Mendahului (preferen) f. Sifat accessoir .
Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk yurisprudensi arrest HGH tanggal  18  Agustus  1932  tentang  perkara  melawan Clygnett.. Kasus  tersebut  dijadikan  dasar  hukum pada praktek fidusia disebabkan adanya terobosan yang mendasarkan putusan HGH bahwa perjanjian yang muncul dan mengatur hubungan hokum pihak kedua adalah Fidusia.
Pengertian  jaminan  fidusia  itu  sendiri  adalah  hak  jaminan  atas  benda  baik  yang  berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap kreditor lainnya. Dengan adanya UUJF maka penerima fidusia diberikan hak sebagai kreditur preferen atas  piutangnya,  kedudukan  tersebut  sama  dengan  kedudukan  yang  diberikan  terhadap  pemegang kreditur Hak Tanggungan berdasarkan tingkatan-tingkatannya.

## 2. Benda jaminan Fidusia
Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 UUJF adalah :
“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak  berwujud,  yang  terdaftar  maupun  tidak  terdaftar,  yang  bergerak  maupun  yang  tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”.
Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUJF: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:
a.  Hak  Tanggungan  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  bangunan,  sepanjang  peraturan  perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.
Dapat  disimpulkan  bahwa  benda  jaminan  fidusia  adalah  benda  bergerak  atau  yang dipersamakan,  sehingga  maksud  dalam  huruf  b  di  atas  bahwa  dasar  ukuran  20M3  merupakan  batas ukuran  yang  digunakan  bagi  yang  tidak  dapat  difidusiakan,  sedangkan  terhadap  huruf  c  lebih  lanjut dijelaskan dalam up grading dan refresing course pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.12- 13  April  2003  bahwa  Pesawat  Terbang  dapat  difidusiakan  tetapi  terhadap  mesinnya (engine) dapat diletakkan fidusia.
Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.
Terhadap benda jaminan fidusia hal penting  yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda  fidusia  haruslah  merupakan  benda  milik  pemberi  fidusia  dan  bukan  merupakan  benda  yang berada dalam status kepemilikan orang lain.
Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkin sebagai berikut:
- Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerdata Pasal 503),
- Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.
- Benda bergerak dan tak bergerak
Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaaan bergerak, yaitu17: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.
(1) Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata dan Pasal 510 KUHPerdata) Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerdata). Dalam  Pasal  510  KUHPerdata  diberikan  beberapa  contoh,  antara  lain  kapal  dan  sebagainya. Rumusan  dari  pasal  509  adalah  terlalu  luas.  Tidak  semua  benda  yang  dapat  berpindah  atau dipindahkan  adalah  benda  bergerak.  Misalnya  alat-alat  pabrik,  bahan  pembangunan  yang  berasal dari  perombakan  gedung  yang  dipergunakan  untuk  mendirikan  gedung  itu  kembali  dan  banyak benda-benda  yang  disebutkan  dalam  Pasal  507  KUHPerdata  dapat  berpindah  atau  dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 507 KUHPerdata adalah tak bergerak  karena peruntukannya dan  dengan  demikian  bukan  merupakan  benda  bergerak.  Kapal  adalah  benda  bergerak,  karena dapat  dipindahkan,  tetapi  mengenai  penyerahan  dan  pendaftaran,  kapal  yang  bobot  matinya melebihi 20 M3 diperlakukan sebagai benda tak bergerak.
(2) Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata) Kebendaan  bergerak  dari  golongan  ini  adalah  kebendaan  yang  bertubuh,  yaitu  hak-hak  dan tuntutan-tuntutan.  Seperti  juga  mengenai  kebendaan  bergerak  karena  sifatnya,  kita  dapat mengatakan,  bahwa  kebendaan  bergerak  karena  ketentuan  undang-undang  adalah  hak-hak  dan
tuntutaii-tuntutan  yang  tak  dianggap  sebagai  kebendaan  tak  bergerak  karena  ketentuan  undang- undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak itau tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang  bertubuh).  Yang  harus  diperhatikan  bahwa  saham-saham  dari  perseroan  dagang  dianggap sebagai  kebendaan  bergerak  (yang  tak  bertubuh),  juga  apabila  perseroan-perseroan  itu  memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdata).
Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan  jenisnya  saja,  tetapi  biasanya  dirinci  lebih  lanjut  seperti  mereknya,  ukurannya,  kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut.
Kesemuanya  itu  untuk  menghindarkan  sengketa  yang  kemungkinan  dapat  terjadi  di kemudian  hari.  Pada  bank-bank  tertentu,  kalau  pemberian  jaminan  fidusia  itu  dilakukan  dengan akta  di  bawah  tangan,  telah  tersedia  blangko  formulir  yang  diisi  dengan  penyebutan  socara  rinci benda obyek fidusia.
Karena  pentingnya  pengertian  mengenai  Benda  yang  dapat  menjadi  obyek  jaminan  fidusia  maka menurut  hemat  penulis  dalam  UUJF  hanya mengenai  benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia  harus dijelaskan dengan pasal tersendiri.

## 3.  Latar Belakang Perjanjian jaminan Fidusia
Lembaga jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan  tersebut, bahkan  dalam Penjelasan UUJF diakui bahwa  lembaga jaminan fidusia sudah digunakan sejak jaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia sebelum  berlakunya  UUJF,  didasarkan  pada  yurisprudensi  dan  belum  diatur  dalam  perundang- undangan secara lengkap dan komprehensif, sehingga belum menjamin kepastian hukum, sedangkan. yang  sudah  ada  sekarang  didasarkan  pada  UUJF  dan  diatur  secara  lengkap  dan  menjamin  kepastian hukum bagi para pihak.
Pasal  584  KUHPerdata  mensyaratkan  adanya  hubungan  hukum  yang  bermaksud  untuk memindahkan  hak milik, seperti  misalnya   yang   selama ini diakui  jual beli, tukar menukar, hibah dan.sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti  tersebut di  atas, berarti bahwa Penyerahan Hak Milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai title yang sama sahnya seperti jual beli dan lain-lain.
Lembaga  Fidusia  di  Indonesia  untuk  pertama  kalinya  mendapatkan  pengakuan  dalan keputusan  HGH.  Tanggal  18  Agustus  1932  –  dalam  perkara  antara  B.P.M  melawan  Dignett  -  yang mengatakan  bahwa  title  XX  Buku  11  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Memang  mengatur tentang  gadai,  akan  tetapi  tidak  menghalang-halangi  para  pihak  untuk  mengadakan  perjanjian  yang lain  dari  pada  perjanjian  gadai,  bilamana  perjanjian  gadai  tidak  cocok  untuk  mengatur  hubungan hukum antara mereka. Perjanjian Fidusia dianggap bersifat  memberikan  jaminan  dan  tidak  dimaksudkan  sebagai  perjanjian  gadai.  Duduk  perkaranya secara singkat adalah sebagai berikut:
Pedio  Clygnett  -  selanjutnya  disebut  :  Clygnett  -  meminjam  uang  dari  Bataafse  Petrolium Maatschappy - selanjutnya disebut B.P.M.  - dan sebagai jaminan ia telah menyerahkan hak miliknya atas  sebuah  mobil;  mobil  tersebut  tetap  ada  dalam  penguasaan  Clygnett,tetapi  selanjutnya  bukan sebagai  pemilik  tetapi  sebagai  peminjam  pakai.  Jadi  ada  penyerahan.  Secara  constitutum possessorium.  Dalam  perjanjian  disepakati,  bahwa  pinjam  pakai  itu  akan  diakhiri  antara  lain,  kalau Clygnett  wanprestasi  dan  dalam  hat  demikian  Clygnett  wajib  untuk  menyerahkan  mobil  tersebut kepada  B.P.M.  Ketika  Clygnett  benar-benar  wanprestasi,  maka  p1hak  B.P.M  mengakhiri  perjanjian pinjam  pakai  tersebut  di  atas  dan  menuntut  penyerahan  mobil  jaminan,  yang  ditolak  oleh  pihak Clygnett  dengan  mengemukakan  sebagai  alasan,  bahwa  mobil  tersebut  bukan  milik  B.P.M  dan. perjanjian yang ditutup antara mereka  adalah perjanjian  gadai. Karena mobil yang dijadikan jaminan tetap dibiarkan dalam penguasaan dirinya maka perjanjian gadai tersebut batal.
Ketika  perkara  tersebut  sampai  pada  Hooggerechtshof  Batavia,  maka  HGH  menolak  alasan Clygnett dart mengatakan, bahwa Perjanjian Penjaminan itu adalah suatu penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang sah. Pernyataan dari HGH adalah sebagai berikut:
-   tidak benar bahwa barang bergerak hanya dapat dipergunakan untuk menjamin pembayaran sesuatu utang dengan mengadakan hak gadai atas barang tersebut;
-  diaturnya  hak  gadai  dalam  Bab  XX  Buku  I  KUHPerdata  tidak  berarti  bab  tersebut  mengahalang- halangi  pembuatan  perjanjian  lain  dari.  pada  gadai,  apabila  gadai  temyata  tidak  cocok  untuk hubungan antara kreditor dan debitor;
-  pada  perjanjian  lain  itu,  untuk  menjamin  pembayaran  utangnya,  debitor  boleh  menyerahkan  hak eigendomnya  atas  sesuatu  barang  bergerak  kepada  kreditornya  dengan  ketentuan,  bahwa  barang bergerak tersebut tetap berada di tangan debitor;
-  tidak  benar  bahwa  para  pihak  bermaksud  untuk  mengadakan  hak  gadai;  para  pihak  justru  tidak menghendaki  perjanjian  gadai,  karena  dengan  perjanjian  gadai  pemberi  gadai  harus  menyerahkan barang gadai;
-  ketentuan  undang-undang  tentang  hak  gadai  tidak  memaksa  kita  untuk  menyimpulkan,  bahwa pengundang-undang  menghendaki  bahwa  barang-barang  bergerak  yang  berada  di  tangan  debitor tidak dapat digunakan untuk menjamin sesuatu utang.
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  RI  Nomor 42  tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang untuk selanjutnya disebut UUJF maka pembuat undang-undang kita sudah memilih untuk mengatur fidusia  dalam  bentuk  tertulis.  Dikeluarkannya  UUJF  merupakan  pengakuan  resmi  dari  undang- undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini peroleh pengakuannya melalui yurisprudensi.

## 4. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia
UU  Jaminan  Fidusia  secara  jelas  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  adalah  agunan  atas kebendaan atau jaminan kebendaan ( zakelijke zekerheid atau security right in rem ) yang memberikan kedudukan  yang  didahulukan  kepada  penerima  fidusia,  dimana  hak  yang  didahulukan  dari  penerima fidusa ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau eksesor  (accesoir) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi  hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.
Adapun  utang  yang  pemenuhannya  dapat  dijamin  dengan  jaminan  fidusia  menurut  Fred  B.G Tumbuan tidak terbatas pada pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I butir 2 jo.  Pasal  7  UU  Jaminan  Fidusia.  Menurut  Fred  B.G  Tumbuan  utang  ini  juga  mencakup  setiap perikatan (verbintenis) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 1234 KUHPerdata. Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani  dengan  jaminan  Fidusia,  dalam  arti  bahwa  di  luar  jaminan-jaminan  yang  ditentukan  dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah : 1. Benda Bergerak: a. Berwujud
b. Tidak berwujud
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 tabun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap :
1.  Hak  tanggungan  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  bangunan,  sepanjang  peraturan  perundang- undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
3. Hipotek atas pesawat terbang; dan
4. Gadai
Lebih  lanjut  UU  Fidusia  mengatur  bahwa  selain  benda  yang  sudah  dimiliki  pada  saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di  kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan  fidusia  sebagaimana  tampak  pada  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  UU  Jaminan  Fidusia.  Hal  ini berarti  bahwa  benda  tersebut  demi  hukum  akan  dibebani  jaminan  fidusia  nada  saat  benda  tersebut menjadi milik pemberi fidusia.
Mengenai  bentuk  pejanjian  fidusia  maka  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UU  Jminan  Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
Latar  belakang  UU  menentukan  bahwa  perjanjian  fidusia  harus  dibuat  dengan  akta  notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otetitik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempuma  tentang  apa  yang  dimuat  didalamnya  antara para  pihak  beserta  para  ahli  warisnya  atau  para  penggantinya.  Kenyataan  dalam  praktek  mendukung ketentuan  ini  mengingat  bahwa  pada  umumnya  obyek  jaminan  fidusia  adalah  barang  bergerak  yang tidak  terdaftar  sehingga  akta  otentiklah  yang  paling  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.
Jaminan  fidusia  lahir  pada  tanggal  jaminan  fidusia  dicatat  dalam  pemegang  jaminan  fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia vang diterbitkan pada tangga yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  14  UU  jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF).
Dengan demikian melalui keharusan mendaftarakan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia ini maka UU Jaminan Fidusia telah niemenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.
Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia  dan  dialah  yang  memakai  serta  merupakan  pihak  yang  sepenuhnya  memperoleh  manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan. keadaan benda jaminan  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  UU  jaminan  Fidusia.  Lebih  lanjut,  sebagaimana halnya  lain  maka  jaminan  fidusia  menganut  prinsip  kebendaan "droit  de  suite" sebagaimana  tampak pada  ketentuan  Pasal  20  UU  jaminan  Fidusia.  Pengecualian  terhadap  prinsip  ini  adalah  dalam  hal benda  yang  menjadi  obyek  fidusia  merupakan  benda  persediaan  dan  hak  kepemilikannya  dialihkan dengan  cara  dan  prosedur  yang  lazim  berlaku  pada  usaha  perdagangan  dan  dengan.  memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.
Jaminan  fidusia  seperti  hainya  hak  agunan  atas  kebendaan  lainya,seperti  gadai,  hak tanggungan  dan  hipotek,  menganut  prinsip "droit  de  preference” yang  berlaku  sejak  tanggal pendaftarannya  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Ketentuan  Pasal  28  UU  jaminan.  Fidusia  melahirkan suatu  adagium  yang  berbunyi  “ first  registered,  first  secured". Hal  ini  berarti  bahwa  penerima mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil  eksekusi  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun. pemberi fidusia pailit, hak untuk dari  penerima  fidusia  tidak  hapus  karena  benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia  tidak  termasuk  dalam harta  pailit  pemberi  jaminan  fidusia  yang  juga  berarti  memberikan  penerima  fidusia  posisi  yang tergolong dalam kreditur separatis.
Dengan  memperhatikan  sifat  dari  jaminan  fidusia  sebagai  perjanjian  aksesoir  dari  suatu perjanjian  pokok,  maka  demi  hokum  jaminan  fidusia  hapus  apabila  utang  yang  bersumber  pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU jaminan Fidusia itu maka hal itu diatur guna memberikan  kepastian  kepada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk  melakukan  pencoretan  terhadap pencatatan  jaminan  fidusia  dari  Buku  Daftar  Fidusia  dan  menerbitkan  surat  keterangan  yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
Menafsirkan,  bahwa  yang  harus  didaftar  adalah  benda  dan  ikatan  jaminan,  akan  sangat menguntungkan.  Karena  dengan  terdaftarnya  ikatan  jaminan  dan  janji-janji  fidusia  secara  langsung mengikat pihak ketiga.
Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu,  untuk  memberikan.  suatu  posisi  yang  kuat  bagi  kreditu  dan  nantinya  sesudah  didaftarkan. Dimaksudkan  mengikat  Pihak  ketiga.  Oleh  karena  itu  dapat  ditafsirkan  disini  bihwa  pendaftaran meliputi,  baik  pendaftaran.  benda  maupun  ikatan  jaminannya,  maka  semua  janji  yang  termuat  dalam akta  jaminan  fidusia  (yang  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  b  dicatat  dalam  buku  daftar  Kantor  Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

## C. Metodologi
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis- enipiris. Pendekatan yuridis  dipergunakan untuk  menganalisa  berbagai  peraturan  dan perundangundangan  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  fidusia  dan  jaminan  fidusia.  Sedangkan pendekatan  empiris  dipergunakan  untuk  menganalisa  hukum  bukan  semata-mata  sebagai  suatu
seperangkat  aturan  perundang-undangan  yang  bersifat  normatif  belaka , akan  tetapi  hukum  dilihat sebagai  perilaku  masyarakat  yang  menggejala  dan  mempola.  dalam  kehidupan  masyarakat,  selalu berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan  seperti  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya.  Berbagai  temuan  lapangan  yang  bersifat  individual  akan  dijadikan  bahan  utama  dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada. ketentuan yang normatif.

## D. Pembahasan

## 1.Perlindungan Hukum Kreditur
Sejalan  dengan  prinsip  memberikan  kepastian  hukum,  maka  UUJF  mengambil  prinsip pendaftaran  jaminan  fidusia.  Pendaftaran  tersebut  diharapkan  memberikan  kepastian  hukum  kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga.
Dalam  suatu  perjanjian  penjaminan,  biasanya  memang  antara  kreditur  dan  debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat  bagi  kreditur  dan  nantinya  sesudah  didaftarkan  dimaksudkan  untuk  juga  mengikat  pihak  ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.
Deskripsi  di  atas  terlihat  bahwa  para  pihak  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia,  baik  penerima fidusia  maupun  pemberi  fidusia  menurut  undang-undang    jaminan  fidusia  sama-sama  diberikan perlindungan  hukum,  bagi  pemberi  perlindungan  berupa  adanya  hak  pakai  atas  benda  jaminan,  dan wanprestasi  pemberi  jaminan  fidak  akan  menyebabkan  benda  jaminan  dengan  UUJF  adalah diberikannya  hak  preferent  atas  piutangnya,  dan  berlakunya  asas droit  de  suite atas  benda  jaminan, bagi  pihak  ketiga  asas  publisitas  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  akan  memberikan  informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.
Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUJF. Dengan adanya pendaftaran  tersebut,  UUJF  memenuhi  asas  publisitas  yang  merupakan  salah  satu  asas  utama  hukum jaminan  kebendaan.  Ketentuan  tersebut.dibuat  dengan  tujuan  bahwa  benda  yang,  dijadikan  obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.
Pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dilingkup  tugas Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI,  dimana  untuk  pertama  kalinya,  kantor  tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.
Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: “Fidusia  tetap  mengikuti  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang monjadi objek Jaminan Fidusia".
Ketentuan  menegaskan  bahwa  jaminan  fidusia  mempunyai  sifat  kebendaan  dan  berlaku terhadapnya asas droit de suite, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi  Fidusia  dilarang  mengalihkan,  menggadaikan,  atau  menyewakan  kepada  pihak  lain  Benda yang  menjadi  objek  jaminan  Fidusia  yang  tidak  merupakan  benda  persediaan,  kecuali  dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".
Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :
“Setiap  orang  dengan  sengaja  memalsukan,  mengubah,  menghilangkan  atau  dengan  cara  apapun memberikan  keterangan  secara  menyesatkan,  yang  jika  hal  tersebut  diketahui  oleh  salah  satu  pihak tidak  melahirkan  perjanjian    jaminan  fidusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling  sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)"
Atas  segala  tindakan  dan  kelalaian  pemberi  fidusia,  penerima  fidusia  berdasarkan  karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagamana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF : “Penerima  Fidusia tidak menanggung  kewajiban atas akibat  tindakan atau  kelalaian Pemberi  Fidusia baik  yang  timbul  dari  hubungan  kontraktual  atau  yang  timbul  dari  perbuatan  melanggar  hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

## E. PENUTUP 1. Kesimpulan
1.  Pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  suatu  perjanjian  jaminan  fidusia  lahir pembuatan  Ata  pembebanan  jaminan  fidusia  yang  dibuat  secara  notariil,  dan  terus  dipertegas dengan  pendaftaran  dari  akta  perjanjian  tersebut,  UUJF  telah  berupaya  memberikan  suatu  teknis perlindungan  bagi  kepentingan  kreditur,  hanya  disayangkan  system  tersebut  tidak  diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhimya memberikan pilihan bagi  kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur.
2.  Adapun  kelemahan-kelemahan  dalam  pelaksanaan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  pada  suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah  bagi  kreditur  seperti  tidak  adanya  ketegasan  dalam  eksekusi  menyangkut  pelaksanan eksekusi,  padahal  objek  jaminan  fidusia  79  menyangkut  benda  bergerak  yang  perpindahannya sangat  cepat  sehingga  rawan  terjadi  penggelapan  selain  itu  sering  dalam  suatu  perjanjian  jamian fidusia  tidak  adanya  penegasan  perlu  adanya  pengawasan  oleh  penerima  fidusia  terhadap  benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

## 2. Saran
1.  Sebaiknya  perlu  didiskusikan  atau  diseminarkan  tentang  pembentukan  lembaga  eksekusi  terhadap perjanjian  jaminan  fidusia,  mengingat  bahwa  fidusia  merupakan  lembaga  jaminan  atas  benda bergerak  yang  penguasaan  fisiknya  oleh  pemberi  fidusia,  sehingga  secara  logika  rawan  untuk berpindah tangan.
2. Perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan- kelemahan  yang  terdapat  dalam  UUJF  dapat  diminimalisasi  dalam  suatu  perjanjian  fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman. Mariam Darus. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukinit Perikatan Dengan Penjelasannya. Alumni, Bandung. _______________, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady. Munir, 1997, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadi. Sutrisno, 2000. Metodologi Research Jilid 1, Penerbit ANDI Yogyakarta, Kamelo. Tan. H, 2004. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni. Bandung.
Muhammad, Abdul Kadir. 1990. Hukum Perikatan . Citra Aditya Bakti, Bandung. Prodjodikoro. Wirjono, 2000. Azas Azas Hukum Perjanjian. CV Mandar Maju, Bandung. Satrio. J, 1999. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. Alumni, Bandung.
______________, 2000. Hitkunt Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
______________, 2001. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Setiawan, R. 1979. Pokok Pokok Hukum Perikatan. Alumni, Bandung. Situmorang. Victor. M dan Cormetyna Sitanggang. 1990. Grosse Akta. Sjahdeini. Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para. Pihak Dalam Perjanjian di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.81 Soekanto. Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986. Soemitro. Ronny Hanitijo, 1985. Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta. _______________, 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sofwan, Sri Soedewi Masichoen. 1991, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Jakarta.
Subekti. R, 2002. Pokok Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa, Jakarta, terutama halaman 122 -126. Subekti dan Tjitrosoedibio. 1970. Kamus Hukum. Pradnya Paramita.Jakarta. Sumardjono. Maria S.W.,1997 Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sutopo. H.B. 1998. Metodologi Penelitiatt Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta. Tunggal. Amin Widjaya dan Arif Djohan Tunggal. 1994, Aspek Yuridis dalam Leasing, Rineka Cipta, Bandung.
Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia. Rajawali Pers, Jakarta.
Makalah: Patrik. Purwahid, "Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat", makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993 . Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentarig Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.