http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN MORAL
Abdal 1) , Agil Raga Hafizh 2) , Andini Eka Maharani 3) , Ajeng Laila Qori 4) .
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3,4)
Email: abdal@uinsgd.ac.id 1) , Agilragahafizh123@gmail.com 2) , andiniekamaharani@gmail.com 3) , Ajengqori17@gmail.com 4) .

## Abstrak
Peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang yaitu pemerintah yang biasanya berupa suatu kebijakan. Kebijakan publik dibutuhkan di suatu negara untuk mengatur dan mengelola masyarakat,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  peraturan  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  dan mengendalikan.  Sebagai  kaidah  normatif  kebijakan  publik  mengandung  konsekuensi  moral yang selain itu penulis  bertujuan untuk  mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik  sebagai  keputusan  moral  dan  permasalahan  yang  ada  dalam  kebijakan-kebijakan publik. Metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pendekatan kualitatif yang merujuk pada  pustaka  ( library  research )  Penelitian  yang  objek  utamanya  adalah  buku-buku  atau sumber  keputusan  lainnya.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik dibutuhkan  di  suatu  negara  untuk  mengatur  dan  mengelola  masyarakat,  oleh  karena  itu dibutuhkan  peraturan  yang  bertujuan  untuk  mengontrol  dan  mengendalikan.  Kemudian, berdampak  pada  eksistensi  dan  kinerja  pelayanan  publik  itu  sendiri.  Sehingga  dalam prakteknya kebijakan publik harus diimplementasikan dan dievaluasi. Masalah-masalah yang ada  dalam  kebijakan  publik  mengacu  pada  tipe-tipe  kebijakan  dan  masalah  Publik  dan kebijakannya.  Kebijakan  publik  sebagai  keputusan  moral  mengacu  pada  keadilan  sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan umum, moral individu atau kelompok, pertanggung jawaban administrasi dan analis etis.  Tujuan penulisan ini dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu para penulis yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Moral, Permasalahan.

## Abstract
Regulations made by the authorities, namely the government, are usually in the form of a policy. Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. As a normative rule of Publik policy, it contains moral consequences, besides that the author aims to examine more deeply about how  Publik  policy  is  a  moral  decision  and  the  problems  that  exist  in  Publik  policies.  The research method carried out is referring to a qualitative approach that refers to the research library (library research). The main object is books or other decision sources. The results of this study explain that Publik policies are needed in a country to regulate and manage society, therefore regulations are needed that aim to control and control. Then, it has an impact on the existence and performance of the Publik service itself. So in practice Publik policy must be implemented  and  evaluated.  The  problems  that  exist  in  Publik  policy  refer  to  the  types  of policies and Publik problems and policies. Publik policy as a moral decision refers to social justice, citizen participation and aspirations, environmental issues, Publik services, individual or group morals, administrative responsibility and ethical analysis. The purpose of this writing is motivated by the curiosity of the writers who made the writer conduct a research.
Keywords: Publik Policy, Moral, Problem.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  memang  sangat  menentukan  tingkat  pelayanan  di  suatu  sistem pemerintahan.  Di  dalamnya  tercantum  regulasi  aturan  yang  harus  dipatuhi,  namun  juga sebagai kaidah normatif kebijakan publik mengandung konsekuensi moral yang berdampak pada  eksistensi  dan  kinerja  pelayanan  publik.  Kurang  efektifnya  kebijakan  publik  tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan yang diberikan di tingkat bawah.
Ternyata  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  begitu  buruknya  tata  kerja  dalam birokrasi.   Pada awalnya kebijakan publik melalui 2 pendekatan, yakni pendekatan ekonomi dan  politik.  Namun  dalam  perkembangannya,  semakin  disadari  bahwa  kebijakan  publik tidak  mudah  dirumuskan  dan  diimplementasikan  karena  berhadapan  dengan  perilaku individu  target  kebijakan  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Bahkan  akan  menjadi  salah ketika pembuat dan pelaksana kebijakan semakin tidak mampu memprediksi perilaku target kebijakan, sehingga tidak jarang kebijakan itu sendiri menjadi terabaikan.
Pada dasarnya, kebijakan publik  umumnya berasal  dari diskusi  dan negosiasi antara pihak  yang  bersepakat,  dimana  diskusi  dan  negosiasi  ini  kemungkinan  memperburuk  niat buruk  si  pembuat  kebijakan.  Dalam  pelayanan  publik,  lemahnya  perilaku  etis  dapat melemahkan  lembaga  baik  sosial  maupun  politik  dan  mempertaruhkan  nasib  masyarakat. Sejatinya, hakikat utama dari kekuasaan terletak pada ciri kebijakan publik yang merupakan usaha  alokasi  dari  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu pelayanan publik seharusnya dapat menjawab segala macam tuntutan kebutuhan masyarakat banyak.
Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis membuat rumusan masalah yakni: “Bagaimanakah pengaruh suatu kebijakan publik sebagai keputusan yang mengandung konsekuensi moral”.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Kebijakan Publik adalah Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot  pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan  di  depan masyarakat  oleh lembaga  yang  mempunyai  wewenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  Kebijakan  Publik  Sebagai Keputusan-keputusan  Yang  Mengandung  Konsekuensi  Moral  Keadilan  Sosial.  Keadilan sosial merujuk kepada masyarakat ( society ) atau negara yang dapat dapat berfungsi sebagai subjek  maupun  objek.  konsep  keadilan  sosial  di  satu  satu  pihak  mewajibkan  negara  untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan  para  warga  untuk  membantu  masyarakat  atau  negara  guna  guna  mencapai tujuannya. Bisa disimpulkan bahwa sistem negara ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai  prioritas  tertinggi.  Sesuai  dengan  prinsip  keadilan  distributif,  keadilan  sosial mengandalkan  adanya  adanya  distribusi  barang  dan  sumber-sumber  daya  secara  adil  ( the justice of distributing goods and resources

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pendekatan kualitatif yang merujuk pada  pustaka  (library  research).  Penelitian  yang  objek  utamanya  adalah  buku-buku  atau sumber keputusan lainnya. Maksudnya, data yang dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan (Lexy, 2002).
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep Dasar Kebijakan Publik

## a. Pengertian kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  publik  merupakan  terjemahan  istilah  Bahasa  Inggris,  yaitu  Publik, policy. Kata policy ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir  Darwin,  1998),  dan  ada  juga  yang  menerjemahkan  menjadi  “kebijaksanaan” (Islamy,  2001;  Abdul  Wahap,  1990).  Meskipun  belum  ada  kesepakatan  bahwa policy diterjemahkan  menjadi  “kebijakan”  atau  “kebijaksanaan”,  kecenderungan  untuk  policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, Publik policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Thomas  Dye  (1992)  mendefinisikan  bahwa  kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan  manfaat  bagi  kehidupan  bersama  harus  menjadi  pertimbangan  yang  holistik  agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

## b. Terminologi Kebijakan Publik
Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi  kebijakan. Keterlibatan  Publik  dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara pada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.
c. Prinsip-prinsip kebijakan Publik
Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:
1) Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
2) Cara kebijakan publik diimplementasikan;
3) Cara kebijakan publik di evaluasi.

## Kebijakan Publik dan Permasalahannya

## a. Teori dan Proses Kebijakan Publik
Teori  dan  proses  kebijakan  publik  memiliki  definisi  yang  tidak  hanya  menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar. Menurut James Anderson (1963), adalah sah bagi seorang ilmuwan politik memberikan saran-saran kepada pemerintah ataupun pemegang otoritas pembuat kebijakan agar kebijakan yang  dihasilkannya  mampu  memecahkan  persoalan  dengan  baik.  Sifat  kebijakan  publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini diperinci menjadi beberapa kategori, antara lain tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan. Dengan  mengacu pada  tahap-tahap kebijakan yang ditawarkan Jones  dan beberapa ahli lainnya, domain kebijakan publik meliputi  penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan penilaian kebijakan. Kebijakan  publik  dibedakan  menjadi  analisis  kebijakan,  kebijakan  publik,  dan  anjuran kebijakan.  Kebijakan  publik  secara  garis  besar  mencakup  tahap-tahap  perumusan  masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan,  dapat  dianalisis  pembentukan,  substansi,  dan  dampak  dari  kebijakan  tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
oleh  pemerintah  dengan  menganjurkan  kebijakan  tertentu  melalui  diskusi,  persuasi  atau aktivitas politik.
Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan, bukan anjuran kebijakan yang “pantas”. Kedua, sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dan diteliti dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan  tentang  kebijakan  publik  dan  pembentukannya  sehingga  dapat  diterapkan  di lembaga-lembaga  dan  bidang-bidang  kebijakan  yang  berbeda.  Analisis  kebijakan  Publik sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori- teori dalam analisis kebijakan publik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang baik pada masa yang akan datang.

## b. Permasalahan Kebijakan Publik
Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau  ketidakpuasan  pada  sebagian  orang,  yang  menginginkan  pertolongan  atau perbaikan.Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang  dan  mempunyai  akibat  tidak  hanya  pada  orang-orang  yang  secara  langsung  terlibat, tetapi juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.
c. Masalah-masalah Publik
Suatu masalah akan menjadi masalah publik apabila ada orang  atau kelompok yang menggerakkan  ke  arah  tindakan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Suatu  masalah  akan menjadi masalah publik jika masalah tersebut diartikulasikan. Masalah-masalah Publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak luas dan mencakup konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat.
Masalah-masalah publik  dapat  dikategorikan  ke  dalam  beberapa  kategori. Kategori pertama, menurut Theodore J. Lowi (1972), masalah publik dapat  dibedakan  menjadi  masalah  prosedural  dan  masalah  substantif.  Kategori  kedua, didasarkan pada asal-usul masalah. Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi  masalah  luar  negeri  dan  masalah  dalam  negeri.  Ciri-ciri  pokok  kebijakan  Publik adalah sebagai berikut.
1. Saling kebergantungan. Seperti yang dinyatakan oleh Ackoff (1974), masalah masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
2. Subjektivitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
3. Sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

## Tipe-Tipe masalah kebijakan
Menurut  Charles  O.  Jones  (1963)  membuat  dua  tipe  masalah  publik,  yaitu  sebagai berikut:
1. Masalah tersebut dikarakteristikkan oleh adanya perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan.
2. Masalah  tersebut  tidak  dapat  dipecahkan  secara  individual,  tetapi  kurang terorganisasi dan kurang mendapatkan dukungan.
Masalah Publik dan Masalah Kebijakan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Pembahasan   mengenai permasalahan publik tidak ada habisnya karena   setiap individu memiliki kepentingan yang  berbeda-beda.
Kepentingan  yang  berbeda-beda  tersebut  membuat  pihak-pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders ) bersuara dan ikut
“menitipkan”  suaranya.  Proses  tawar-menawar  (bargaining)  antar  aktor  pembuat  kebijakan dengan  menggunakan  kebebasan  dan  kewenangannya,  sering  disalahgunakan  bukan  untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan ( power ).
Banyaknya  kepentingan  yang  masuk  membuat  aktor-aktor  pembuat  kebijakan  sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu per  satu  masalah  yang  ada.  Butuh  waktu  dan  tenaga  ekstra  dari  para  Lembaga  pembuat kebijakan  (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif)  untuk  membuat  kebijakan.  Setiap  kebijakan yang  keluar  merupakan  hasil  assessment  dari  masalah  publik.  Akan  tetapi,  apakah  semua masalah publik adalah masalah kebijakan atau ada yang bukan masalah kebijakan?
Sebuah  paradigma  kebijakan  publik  yang  kaku  ( rigid )  dan  tidak  responsive  akan menghasilkan  wajah  negara  yang  kaku  dan  tidak  responsif  pula.  Sebaliknya,  paradigma kebijakan publik yang responsif akan menghasilkan wajah negara yang responsif pula (Putra F, 2003). Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan Publik.

## Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Yang Mengandung Konsekuensi Moral Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot  pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan ke depan  masyarakat oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi.
Dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara memiliki kewajiban moral kepada individu atau kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas mereka, sumber yang mendelegasikan kewajiban, perumus  kerangka  konstitusional  dimana  aktivitas  negara  berjalan.    Sehingga  pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat pembinaan moral individu sehingga menghasilkan pejabat  yang  memiliki  inisiatif,  ketegasan,  keberanian,  jujur,  dan  peka  terhadap  masalah publik.

## Keadilan Sosial
Keadilan  sosial  merujuk  kepada  masyarakat (society) atau  negara  yang  dapat  dapat berfungsi  sebagai  subjek  maupun  objek.  Konsep  keadilan  sosial  di  satu  pihak  mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya.  Bisa  disimpulkan  bahwa  sistem  negara  kesejahteraan  ingin  menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
Sesuai  dengan  prinsip  keadilan  distributif,  keadilan  sosial  mengandalkan  adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil (the justice of distributing goods and resources) .  Kebijakan-kebijakan  publik  harus  menjamin  pemerataan  sumber-sumber  daya yang terdapat di suatu negara, dan yang lebih penting ialah bahwa ia harus menguntungkan kelompok atau kelas yang paling tak beruntung yaitu kaum fakir dan miskin.
Setelah merasakan adanya ekses-ekses yang timbul akibat timpangnya distribusi hasil pembangunan, pemerintah kemudian menggariskan rumusan Delapan Jalur Pemerataan bagi proyek-proyek  pembangunan  di  Indonesia.  Kedelapan  jalur  itu  ialah  :  (1)  Pemerataan pemenuhan  kebutuhan  pokok  rakyat  banyak,  (2)  Pemerataan  kesempatan  memperoleh
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) Pemerataan distribusi pendapatan, (4) Pemerataan kesempatan  kerja,  (5)  Pemerataan  pembangunan,  (6)  Pemerataan  partisipasi  dalam pembangunan,  (7)  Pemerataan  penyebaran  pembangunan  diseluruh  tanah  air,  dan  (8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum.

## Partisipasi Dan Aspirasi Warga Negara
Dalam  proses  pembangunan  disegala  sektor  ,  aparat  negara  sering  mengambil kebijakan-kebijakan  yang  terwujud  dalam  pelbagai  keputusan  yang  mengikat  masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi , dan keputusan tersebut dapat membuka kemungkinan dilanggarnya hakhak asasi warga negara akibat adanya pertimbangan  ekonomis,  stabilitas  dan  security  yang  kurang  memperhatikan  pertimbangan mengenai aspirasi masyarakat dan hak asasi warga negara serta partisipasi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  hendaknya  diperhatikan,  tidak  saja  oleh  para  pengambil keputusan strategis tetapi juga aparat administrasi dan para birokrat yang langsung berhadapan dengan  masalah  publik  agar  supaya  mereka  memperhatikan  kehendak  rakyat  sebenarnya, sekaligus untuk mendidik masyarakat agar terlibat dalam gerak pembangunan dengan sepenuh hati.
Secara  umum  corak  partisipasi  warga  negara  dapat  dibedakan  menjadi  4  macam  : Partisipasi  dalam  pemilihan.  Partisipasi  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat,  mengangkat pemimpin,  atau  menerapkan  ideologi  pembangunan  tertentu.    Partisipasi  kelompok.  Warga negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk  menyuarakan aspirasi  mereka, sebagai sarana penengah antara pejabat dan warga negara. (Sakti et al, 2020) Kontak antara warga negara dan pemerintah. Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelpon, atau pertemuan secara pribadi atau bisa berlangsung  dalam  pertemuan-pertemuan  mulai  tingkat  desa  hingga  rapat  akbar  yang melibatkan  seluruh  warga  di  sebuah  kota,  atau  lokakarya  dan  konferensi  yang  membahas masalah-masalah  khusus.  Partisipasi  warga  negara  secara  langsung  di  lingkungan pemerintahan. Misalnya saja jika terdapat seorang tokoh masyarakat yang didudukan sebagai wakil rakyat dilembaga-lembaga pembuat kebijakan. Cara lain ialah dengan menggaji client dari suatu program untuk menjadi pelaksana program itu sendiri.

## Masalah-Masalah Lingkungan
Kemajuan  teknologi  dan  pembangunan  fisik  telah  membawa  kemajuan  peradaban manusia  yang  luar  biasa,  dan  secara  keseluruhan  kesejahteraan  manusia  meningkat.Namun akhir-akhir  ini  industrialisasi  dan  pembangunan  yang  kurang  terencana  dengan  baik  mulai menimbulkan  kekhawatiran  berkenaan  dengan  masalah  kelestarian  alam  dan  lingkungan. Meningkatnya  taraf  hidup  manusia  membawa  tuntutan  yang  makin  tinggi  atas  berbagai kebutuhan, sementara itu daya dukung alam di bumi (sumber daya alam ) tidak pernah akan bertambah. Selain menghadapi masalah alam dan lingkungan juga menghadapi pertumbuhan penduduk  yang  membawa  persoalan  pemukiman,  perencanaan  tata  ruang,  pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan.
Tampak  bahwa  kebijakan  yang  menyangkut  lingkungan  dan  kualitas  hidup mengharuskan  adanya strategi-strategi  yang terpadu. Setidak-tidaknya ada lima aspek yang perlu  mendapat  perhatian,  yakni  Pertama,  dari  sudut  kependudukan,  pemerintah  harus menyediakan wilayah-wilayah permukiman yang sehat, pembukaan lahan transmigrasi tanpa mengganggu  potensi  sumber  daya  alami,  atau  memperbaiki  kualitas  hidup  dilingkungan kumuh perkotaan. Kedua, masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Ketiga, pendekatan masalah lingkungan dari aspek media lingkungan seperti tanah, air, atau ruang.  Keempat,  masalah  lingkungan  tidak  terlepas  dari  unsur-unsur  penunjang,  misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan.
Pemerintah dalam hal ini harus tegas dalam menerapkan peraturan yang ada, karena masalah yang dihadapi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan manusia, menjaga akselerasi pertumbuhan  ekonomis,  yang  sekaligus  menyelaraskan  dengan  kehidupan  pelestarian  flora dan  fauna  untuk  kemaslahatan  manusia.  Sudah  barang  tentu  para  birokrat  menanggung kewajiban moral yang besar terhadap masalah lingkungan, karena merekalah yang memiliki kekuasaan  untuk  menentukan  pengaturan  proyek-proyek  industri,  perizinan  lokasi,  atau memberi sanksi yang dijatuhkan bagi pencemar lingkungan.

## Pelayanan Umum
Pelayanan  umum  akan  menyangkut  bidang  pendidikan,  kesehatan,  transportasi, perumahan kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan masih banyak lagi. Begitu  luas  ruang  lingkup  jasa  pelayanan  umum  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah sehingga  semua  orang  mau  tidak  mau  harus  menerima  bahwa  intervensi  birokrasi  melalui pelayanan umum itu absah adanya.
Tetapi  dalam  memberikan  pelayanan,  adanya  kurangnya  perhatian  ( concern )  para aparatur  birokrasi  terhadap  kebutuhan  warga  negara  tersebut  diatas,  untuk  memperoleh pelayanan  yang  sederhana  saja,  pengguna  jasa  sering  dihadapkan  pada  kesulitan  yang terkadang  mengada-ada.  Rutinisasi  tugas  pelayanan  umum  dan  penekanan  yang  berlebihan kepada pertanggungjawaban formal mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban.
Ketentuan  bahwa  birokrasi  punya  kewajiban  untuk  melayani  masyarakat  menjadi terbalik, sehingga justru masyarakat yang melayani birokrasi, sikap para birokrat yang tidak bersedia melayani masyarakat secara adil dan merata hampir  di semua instansi pemerintah. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintah dan gaya manajemen yang terlalu berorientasi pada  tugas  ( task oriented ),  kegiatan  ( activity )  dan  pertanggung  jawaban  ( formal accountability ), kurangnya penekanan pada hasil ( product ) atau kualitas pelayanan ( service quality ),  lambat  laun  akan  mengurangi  kegairahan  dan  tantangan  untuk  melaksanakan pekerjaan organisasi.

## Moral  Individu Atau Kelompok
Dalam  mengambil  kebijakan  yang  baik  biasanya  menyertakan  pengalaman  ,  intuisi, dan hati nurani serta falsafah, kearifan, niat baik akan menjadi penopang paling kokoh bagi para  administrator  untuk  menjaga  kewibawaan  dan  kredibilitas  ,  serta  moral  (etika). Mempelajari etika berarti memahami sifat dasar tindakan manusia, pertentangan moral yang ada  di  batinnya,  pertimbangan  moral  yang  mendasarinya,  kesadaran  moral  ( moral consciousness )  yang  menuntun  perilakunya,  kewajiban-kewajiban  moral  mereka  sebagai makhluk yang paling sempurna, dan juga kelakuan moral ( moral conduct ) yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.  Etika administrasi ingin mengkaji lebih dalam makna filosofis yang terdapat dibelakang setiap tindakan pejabat negara dan sekaligus merumuskan standar norma yang wajib diikuti oleh mereka yang berkecimpung dalam tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  Persoalan  etis  ternyata  selalu  muncul  dalam  hubungan  antara  negara, administrator, birokrat, pihak swasta maupun masyarakat awam. Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tampaknya merupakan bidang kegiatan yang  rawan  terhadap  berbagai  penyalahgunaan  kekuasaan,  penyelewengan  keuangan,  dan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
pemanfaatan jabatan untuk tujuan yang tidak bermoral. Ada dua sisi normatif yang melekat dalam  tindakan  dan  keputusan  para  pejabat  negara  :  Aspek  lazim  yaitu  cara-cara  dimana kebijakan  dan  praktek  pelaksanaan  tugas  pegawai  negeri  mendukung  sikap-sikap  dan  titik tinjauan yang memungkinkan tanggung jawab atas kinerja , memperhitungkan kepentingan banyak  pihak,  pejabat-pejabat  atasan,  mandat  legislatif,  dan  akhirnya  kesejahteraan  publik yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri serta mempengaruhi perilaku mereka. Aspek terbatas yaitu cara-cara dimana pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan.
Moral individu mensyaratkan bahwa dalam hubungannya dengan orang lain seseorang harus  mengikuti  norma-norma  etis  dan  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagai pertanggungjawaban  antar  manusia.  Sedangkan  moral  kolektif  terbentuk  karena bergabungnya  pertanggungjawaban  di  dalam  suatu  kelompok  sehingga  proses  tindakan- tindakan etis yang terwujud itu terbentuk  karena, persetujuan antara individu-individu yang terdapat didalamnya.

## Pertanggungjawaban Administrasi
Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan,  perbuatan,  atau  keputusan  seseorang  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain sehingga  ia  dapat  menerima  hak  dan  wewenang  tertentu  berikut  sanksi  yang  menjadi konsekuensinya.
Akan  tetapi  dalam  administrasi  publik  pertanggungjawaban  mengandung  tiga konotasi  yakni:  (Angara,S,2014)Pertanggungjawaban  sebagai  akuntabilitas.  Terdapat  dua bentuk  akuntabilitas,  yaitu:  akuntabilitas  eksplisit  dan  akuntabilitas  implisit.  Akuntabilitas eksplisit  merupakan  pertanggung  jawaban  seorang  pejabat  negara  manakala  ia  diharuskan untuk  menjawab  atau  memikul  konsekuensi  atas  cara-caranya  dalam  melaksanakan  tugas- tugas  kedinasan.  Sedangkan  akuntabilitas  implisit  berarti  bahwa  segenap  aparatur  negara secara  implisit  bertanggungjawab  atas  setiap  pengaruh  yang  tak  terduga  dari  akibat-akibat keputusan  yang  dibuat.  (Engkus,E,2017)  )Pertanggungjawaban  sebagai  sebab-akibat. Pertanggungjawaban  ini  muncul  bila  orang  mengatakan  bahwa  suatu  lembaga  diharuskan untuk  mempertanggungjawabkan  jalannya  suatu  urusan.  Pertanggungjawaban  sebagai kewajiban. Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian kewajiban untuk melakukan sesuatu.Tipe-tipe sistem pertanggungjawaban:
1. Pertanggungjawaban  birokratis  adalah  mekanisme  yang  secara  luas  dipakai  untuk mengelola kehendak-kehendak lembaga negara.
2. Pertanggungjawaban  legal  adalah  mirip  dengan  bentuk  birokrasi  karena  ia  juga melibatkan penerapan kontrol yang terus menerus atas aktivitas administrasi negara.
3. Pertanggungjawaban  profesional,  dicirikan  oleh  penempatan  kontrol  atas  aktivitas- aktivitas  organisasional  ditangan  para  pejabat  yang  punya  kepakaran  atau keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
4. Pertanggungjawaban  politis  merupakan  sistem  pertanggungjawaban  yang  sangat dibutuhkan bagi administrator di negara-negara demokratis.

## Analisis Etis
Analisis Etika Kebanyakan orang merusak atau  merugikan adalah salah All  harmful acts are wrongful acts . Salah satu kekuatan pokok dari aturan-aturan yang terdapat dalam etika dan  moral  adalah  kemampuannya  untuk  menemukan  kaidah-kaidah  penting  di  luar  aturan aturan atau hukum yang berlaku. akan sependapat bahwa setiap perbuatan yang Urusan urusan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
publik  akan  dapat  mencapai  tujuannya  apabila  konsep  moralisme  legal  mendasari  tindakan dan  keputusan  yang  diambil  oleh  para.  pejabat  hendaknya  berangkat  dari  asumsi  bahwa hukum dan aturan senantiasa terlambat jika dibandingkan dengan berkembangnya.
Tidak Mudah untuk menilai tindakan-tindakan seseorang, apakah sudah sesuai dengan norma  etika  atau  belum.  Apalagi  kalau  tindakan  tersebut  berproses  melalui  serangkaian keputusan  yang  panjang.  Konsep  moralisme  legal  dapat  dirumuskan  dari  dua  sisi  tuntutan yang menyangkut tindakan manusia yaitu: (Anggara,S, 2014) Sisi ”moralis”, bahwa tindakan- tindakan tertentu memang secara intrinsik dapat disebut salah. (Engkus,E,2017) Sisi ”legal”, bahwa tindakan-tindakan yang salah adalah tindakan-tindakan yang ilegal .

## E. SIMPULAN
Kebijakan  publik  adalah  segala  sesuatu  yang  dikerjakan  atau  tidak  dikerjakan  oleh pemerintah,  alasan  suatu  kebijakan  harus  dilakukan  dan  manfaat  bagi  kehidupan  bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam  menetapkan  suatu  kebijakan.  Kebijakan  publik  memiliki  beberapa  permasalahan, Masalah didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan  pada  sebagian  orang,  yang  menginginkan  pertolongan  atau  perbaikan. Sementara itu, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai  akibat  tidak  hanya  pada  orang-orang  yang  secara  langsung  terlibat,  tetapi  juga sekelompok orang yang secara tidak langsung terlibat.
Kebijakan  publik  sebagai  keputusan  moral  ini  penting  adanya  karena  untuk menjalankan tugasnya, pejabat negara harus memiliki kewajiban moral yang kepada individu atau  kelompok,  pembinaan  moral  yang  paling  efektif  terhadap  pejabat  adalah  pembinaan moral  individu  sehingga  menghasilkan  pejabat  yang  memiliki  ketegasan,  keberanian,  jujur, inisiatif dan peka terhadap masalah publik. Masalah ini diartikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidak

## REFERENSI
Anggara, Sahya. 2014. “ Kebijakan Publik.” Bandung: Pustaka Setia.
Dunn, William N. 2003. “Analisis Kebijakan Publik”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Edward III, George C. 1980. “Implementing Publik Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.”
Engkus, E. 2017. “Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”. 7(1), 91-101.
Engkus, E. 2012. “Menuju Birokrasi yang Populis dan Reseptivitas di Era Otonomi Daerah”. (10), 1-15.
Islamy,  M.Irpan.  1997.  “Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara.  Jakarta:  Sinar Grafika”.
Nugroho,  Rian.  2003.  “Kebijakan  Publik,  formulasi,  Implementasi  dan  evaluasi.  Jakarta:
Media Komputindo.”
Sakti, F. T., Engkus, E., & Afrilia, A. 2020. The Contribution of “Rumah Susun” Retribution Toward  Regional  Original  Income.  MIMBAR:  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan, 36(2), 391-400.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Syafei,  Inu  Kencana.  1992.  “Pengantar  Ilmu  Pemerintahan.  Bandung:  Refika  Aditama Tangkilisan, Hessel. 2003. Implementasi Kebijakan Publik”. Yogyakarta:Lukman Offset.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2005.  “Analisis  Kebijaksanaan:Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara”. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2002. “Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media press”.