DOI: 10.15575/kh.v3i2. 11801
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 22 Februari 2021; Direvisi: 29 Maret 2021; Disetujui: 31 Maret 2021
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi
Nevy Rusmarina Dewi 1* , Melina Nurul Khofifah 2
1-2 Institut Agama Islam Negeri Kudus , Jl. Ngembalrejo-Conge, Kudus *Corresponding Author E-mail: nevyrusmarina@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  change  in  the  status  of  marijuana  or  merijuana  which  was  previously categorized as a dangerous psychotropic substance and is strictly limited to being less dangerous. With the pressure from various parties and the increasing use of marijuana in the medical field, WHO prompted WHO  to  change  its  attitude  towards  marijuana.  This  paper  uses  qualitative  research  methods  by describing the results of research using descriptive and argumentative words to explain a phenomenon. Meanwhile, the data source used is secondary data. Derived from literature studies taken from books, journals, and online media such as websites. From the research results, it was found that the legalization of marijuana has been supported by more than half of the countries that are members of the committee. Even though marijuana has been legalized, the United Nations does not immediately free the circulation of marijuana, because there are still rules from the drug control agreement that are still being considered. Marijuana status is not fully legalized, but transferred to Group II.
Keywords: legalize, marijuana, UN Drug Control Treaties

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang perubahan status ganja atau merijuana yang sebelumnya dikategorikan  sebagai  zat  psikotropika  berbahaya  dan  sangat  dibatasi  menjadi  lebih  tidak  berbahaya. Dengan adanya desakan dari  berbagai pihak dan peningkatan penggunaan ganja dalam  bidang  medis mendorong WHO untuk mengubah sikapnya terhadap ganja. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan kata-kata deskriptif dan argumentatif untuk  menjelaskan  suatu  fenomena.  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Berasal dari studi pustaka yang diambil dari buku, jurnal, dan media daring seperti website. Dari hasil penelitian, didapati bahwa pelegalan ganja telah didukung lebih dari setengah negara yang tergabung dalam komite. Meskipun ganja telah dilegalkan, namun PBB tidak serta merta membebaskan peredaran ganja, sebab masih ada aturan dari perjanjian pengendalian narkoba yang tetap diperhatikan. Status ganja bukan dilegalkan sepenuhnya, tapi dipindah ke Golongan II.
Kata Kunci: ganja, legalisasi, perjanjian pengendalian narkoba

## PENDAHULUAN
Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh mengenai perubahan status ganja dari golongan IV psikotropika, dengan lebih menekankan untuk mencari penyebab pengubahan tersebut. Marijuana atau ganja termasuk ke dalam zat narkotika yang diatur secara ketat oleh UN Drug Control Treaties . Zat ini mengandung  senyawa  yang  dapat  mempengaruhi  kerja  pikiran  seseorang  (sebagaimana  golongan psikoaktif) seperti tetrahidrokannabinol atau THC, serta senyawa aktif lainnya seperti cannabidiol atau CBD yang tidak menimbulkan efek pada pikiran (CDC, 2018). Sebenarnya, ganja dan narkoba telah lama digunakan  oleh  umat  manusia  sebagai  sarana  ritual  persembahan,  bahan  makanan  dan  obat-obatan.
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
Ganja  sering  digunakan  sebagai  obat  bagi  orang  dengan  gangguan  mental  atau  sebagai  obat  anestesi karena efek penenang yang dihasilkan. Namun, zat ini dapat menyebabkan kecanduan meskipun dengan jumlah  yang  sangat  kecil.  Lama-kelamaan,  manusia  mulai  menyalahgunakan  narkoba.  Sehingga dibutuhkan  instrumen  internasional  yang  dapat  mengatur  peredaran  narkoba  agar  tidak  merugikan masyarakat.
Perjanjian  internasional  ini,  baik  dalam  skala  besar  ataupn  kecil  akan  turut  mempengaruhi pelaksanaan hak dan kebebasan individu, termasuk dalam hal konsumsi ganja. Ada tiga perjanjian yang menjadi acuan utama hukum internasional untuk penagakan peredaran dan konsumsi narkotika, yaitu Konvensi Tunggal 1961 tentang Narkoba ( the 1961 Single Convention ), Konvensi Psikotropika 1971 ( the 1971 Convention on Psychotropic Substances ), dan Konvensi 1988 Melawan Perdagangan Gelap Narkotika dan  Psikotropika  ( the  1988 Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic Substances ). Ketiga perjanjian ini berlaku legal binding , artinya berlaku mengikat bagi setiap negara yang meratifikasinya  dan  wajib  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  ditetapkan  dalam  konvensi.  Termasuk didalamnya tidak diperbolehkan untuk melegalkan ganja dan  zat narkotika lain dengan alasan selain medis.
Setengah  abad  berlalu  setelah  disahkannya  perjanjian  penanganan  narkoba.  Perkembangan pengetahuan  telah  membuat  masyarakat  terbuka  pada  dampak  positif  ganja  sebagai  obat-obatan. Beberapa  negara  telah  mulai  membuka  negaranya  untuk  melegalkan  ganja,  seperti  Uruguay  sebagai negara pertama yang melegalkan ganja, Kalifornia, Kanada, Inggris, dan beberapa negara lain. Terlebih, di masa pandemi terjadi peningkatan besar dalam hal konsumsi ganja. Masalah kesehatan mental akibat isolasi  dan  pembatasan  berskala  besar  membuat  banyak  individu  bergantung  pada  obat  jenis psikotropika yang satu ini. Seperti hasil penelitian dari Journal of Addictive Diseases yang mengungkapkan bahwa ganja telah digunakan sebagai solusi menghadapi masa sulit pandemi. Berdasarkan penelitian tersebut,  penggunaan  ganja  medis  meningkat  tajam  selama  pandemi  untuk  keperluan  penyembuhan hingga rata-rata penggunaannya meningkat mencapai 91 persen (Earlenbaugh, 2020). Selain itu, sebuah situs jual beli ganja daring, Ganja Goddess di California, mendapati bahwa pada masa pandemi terjadi peningkatan  konsumsi  hingga  dua  kali  lipat  (Dorbian,  2020).  Di  Indonesia  juga  terjadi  peningkatan aktivitas peredaran ganja ilegal. Seperti usaha penyelundupan ganja seberat 173 kilogram di Jakarta Barat yang  dikirimkan  dari  Mandailing  Natal  (Debora,  2020).  Serta    BNN  Jawa  Tengah  yang  selama  2020 menangani 21 kasus dengan 40 berkas perkara kasus narkotik dan 40 tersangka. Dengan rincian barang bukti yang disita 1,57 kilogram sabu, 12,5 kilogram ganja, 561 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair (Utama, 2020).
Dengan  meningkatnya  konsumsi  ganja  untuk  kesehatan,  beberapa  negara  mulai  mengusulkan pelegalan  ganja  kepada  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB).  Akhirnya  pada  2  Desember  2020,  UN’s Commission  on  Narcotic  Drugs  (CND)  menyatakan  menerima  proposal  untuk  menghapus  ganja  dari golongan IV dalam Konvensi Tunggal. Namun demikian, pencabutan ini bukan berarti PBB telah secara total menganggap ganja sebagai obat-obatan legal. Pelonggaran akses ganja hanya akan diberikan untuk kebutuhan kesehatan dan ilmu pengetahuan dengan tetap menggunakan aturan yang disesuaikan oleh komisi (UN News, 2020).
Penyetujuan  rekomendasi  ini akan membawa dampak  secara global,  begitupun  bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tentang narkotika. Meskipun pada akhirnya setiap negara  peserta  tetap  menentukan  sikapnya  terhadap  pengklasifikasian  ganja  secara  nasional.  Namun kebanyakan  negara  akan  merujuk  pada  konvensi  yang  berlaku  internasional  ini  (Susanti,  2020). Sedangkan  Indonesia  masih  dimungkinkan  untuk  perundingan,  data  mengungkapkan  bahwa  kasus
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
peredaran, pemakaian, dan penanaman ganja telah menjadi masalah yang gawat. Data dari press release Badan Narkotika Nasional 2019 mengungkapkan bahwa jumlah ganja yang ditangkap mencapai 1,5 Ton (1.563.417,02  gram).  Jumlah  ini  membuat  ganja  menjadi  salah  satu  bahan  aktif  yang  paling  banyak disalahgunakan secara illegal di Indonesia (BNN, 2019).
Studi  mengenai  langkah  legalisasi  ganja  masih  menjadi  perdebatan  dari  beberapa  penelitian terdahulu seperti pada penelitian Parama dkk  (2015) adanya organisasi yang memperjuangkan legalisasi ganja dan menyatakan bahwa ganja tidak seharusnya dimasukkan kedalam golongan berbahaya seperti kokain,sabu-sabu dan putaw, Lokollo dkk (2020) menyatakan bahwa ganja perlu dimasukan kedalam Narkotika Golongan II atau Golongan III supaya dapat digunakan sebagai bahan medis, dan Putra  (2014) menyatakan indonesia memiliki urgensitas legalisasi hemp ( ganja industry ). Penelitian ini meneruskan dari  beberapa penelitian terdahulu dengan melihat bagaimana transisi legalisasi ganja pada UN Drug Control, Berbagai desakan dan dukungan mulai menyuarakan legalisasi ganja baik dari organisasi resmi maupun  individu  pemanfaatan  ganja  dengan  baik  menjadi  alasan  utama  legalisasi  ganja  selain  itu penelitian ini juga berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana perkembangan ganja sebagai salah satu obat dengan senyawa psikotropika dalam perjanjian pengendalian narkoba PBB.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  (Creswell,  2015),  yaitu  dalam memperoleh  data  tidak  berupa  angka-angka,  melainkan  serangkaian  kata-kata  deskriptif  untuk memahami dan menafsirkan proses perubahan status ganja. Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yang berasal dari studi pustaka dengan sumber berupa buku, jurnal, dan website yang memiliki kesamaan topik mengenai perubahan atau legalisasi ganja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pasca perang dunia kedua, negara-negara telah menyadari bahwa peperangan bukan lagi menjadi bentuk  utama  dari  hubungan  internasional.  Banyak  negara  kemudian  menyadari  bahwa  pemenuhan kebutuhan dan pencapaian cita-cita tujuan nasional suatu negara harus berhubungan dengan negara lain. Perkambangan dunia pun menjadi semakin dinamis, dan permasalahan ang dihadapi oleh negara-negara menjadi  semakin  kompleks.  Sehingga  dibutuhkan  suatu  bentuk  hubungan  supra  nasional  untuk mengatasi  masalah  bersama  tersebut.  Hubugnan  tersebut  akhirnya  tertuang  dalam  suatu  perjanjian internasional yang bersifat mengikat bagi semua negara yang tergabung. Banyak nama untuk menyebut treaty , seperti perjanjian, pakta, konvensi, atau traktat.
Secara khusus, perjanjian internasional dijabarkan dalam Konvensi Wina tahun 1969 atau Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Pada konvensi ini diberi arti bahwa:
“ treaty means an international agreement concluded between state in written form and governed by internasional law, wether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation” (Aust, 2018)
(Persetujuan/pakta  adalah  perjanjian  internasional  yang  dibuat  antara  negara  dalam  bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang tertuang dalam satu instrumen atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun peruntukannya)
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
ada  beberapa  pendapat  yang  menyatakan  pengertian  perjanjian  internasional.  Seperti diungkapkan oleh Kusumaatmaja dan Agoes perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh masyarakat global dari berbagai bangsa untuk mengatur sebab akibat hokum tertentu. Sedangkan Mauna mengartikan perjanjian internasional sebagai kehendak dan persetujuan antar negara yang dinyatakan sebagai instrument hokum yuridis untuk mencapai tujuan bersama. Setiap negara di dunia boleh untuk mengadakan perjanjian internasional. Ketika sebuah negara telah memutuskan untuk menjadi anggota perjanjian  internasional  maka  negara  itu  memiliki  hak  dan  kewajiban  sesuai  konsekuensi  yang dibebankan oleh perjanjian. Disinilah tampak bahwa perjanjian internasional akan mempengaruhi arah kebijakan suatu negara (Situngkir, 2019).
Telah dirangkum oleh John O’Brian, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar bagi terlaksananya perjanjian internasional:
1. Perjanjian internasional lahir akibat adanya persetujuan
2. Berlakunya perjanjian internasional adalah keputusan dari negara yang bermaksud menyetujuinya
3. Jika perjanjian internasional memuat soal kebiasaan, maka setiap negara yang terikat pada perjanjian internasional wajib untuk mengadopsinya
4. Bagi negara yang bukan peserta perjanjian masih diwajibkan untuk mentaati perjanjian internasional sebagai akibat dari kebiasaan
5. Perjanjian  international  yang  bersifat  multilateral  umumnya  dibentuk  dibawah  International  Law Commision dengan tujuan untuk menciptakan hokum internasional yang progresif (Situngkir, 2018) Maalah yang menjadi cikal bakal lahirnya perjanjian internasional adalah hal yang menyangkut masyarakat secara global. Seperti perihal narkoba yang masalahnya tidak hanya menimpa satu negara, melainkan  banyak  negara  karena  peredarannya  tidak  terkontrol.  Oleh  karena  itu,  negara-negara membentuk konvensi untuk mengatur narkoba secara global. Sebelum lahirnya UN Drug Control Treaties, beberapa perjanjian internasioal sudah pernah dibuat. Perjanjian pertama tercatat pada 16 Februari 1909 ditandatangani di Shanghai, Cina, yaitu Final Resolutions of the International Opium Commission . Adanya perjanjian ini untuk mengatur peredaran opium di Cina pada masa kolonial. Perjanjian-perjanjian serupa terus bergulir hingga tahun 1953 namun keberadaannya untuk mengatur salah satu atau beberapa zat narkoba, dan bukan untuk mengatur keseluruhannya dalam satu dokumen. Untuk itu, Liga Bangsa-Bangsa merangkum  keseluruhan  perjanjian  internasional  tersebut  dalm  satu  instrument  pada  1961  yang kemudian dinamai Konvensi Tunggal (Single Convention) (Sinha, 2001).
Adapun,  lahirnya  dua  konvensi  setelah  Konvensi  Tunggal  1961  adalah  untuk  menjawab perkembangan penggunaan dan peredaran narkoba yang sebelumnya belum dicantumkan dala konvensi tunggal. Seperti alasan dibentuknya Konvensi tentang Psikotropika 1971 yaitu maraknya penggunaan zat psikotropika seperti amfetamin, barbiturate, dan LSD. Ada paling banyak di negara Barat, zat psikotropika ini dianggap  meiliki dampak negative bagi kesehatan dan kehidupan  social dengan  banyaknya  orang meninggal akibat overdosis dan kekerasan yang dipicu efek dari zat tersebut (Sinha, 2001). Sedangkan lahirnya perjanjian ketiga, the 1988 Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances dilatari  oleh  pesatnya  konsumsi  narkoba  golongan  IV  menurut  Konvensi  Tunggal  untuk keperluan  non  medis.  Sehingga  dibutuhkan  langkah  komprehensif  untuk  menghentikan  peredaran dengan melarang pasar gelap (Primer, 2015).
Narkotika dan zat psikotropika (secara kolektif disebut sebagai “obat - obatan terlarang”) diatur oleh  tiga  perjanjian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  membentuk  pengendalian  narkoba internasional:  Konvensi  Tunggal  1961  tentang  Narkoba  ( the  1961  Single  Convention ),  Konvensi Psikotropika  1971  ( the  1971 Convention  on  Psychotropic  Substances ),  dan  Konvensi  1988  Melawan
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
Perdagangan  Gelap  Narkotika  dan  Psikotropika  ( the  1988 Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances ). Pada intinya, perjanjian ini bertujuan untuk membatasi penggunaan narkoba  dengan  meminta  negara  anggota  untuk  mengkriminalisasi  kepemilikan,  budidaya,  produksi, impor, penjualan, dan distribusi obat-obatan terlarang untuk tujuan non-medis dan non-ilmiah.
Pada Juli 2018, terdapat 186 Pihak pada Konvensi Tunggal, 184 pada Konvensi Psikotropika, dan 190 pada Konvensi Perdagangan. Terlepas dari partisipasi yang hampir universal, perjanjian ini sering dikritik  sebagai  produk  dari  masa  lampau  dan  tidak  sejalan  dengan  norma-norma  kontemporer  dan penelitian  kesehatan  masyarakat.  Dengan  secara  eksplisit  mengizinkan  negara  anggota  untuk mengadopsi  kebijakan  yang  ketat  atau  keras  tampa  memperhatikan  hak  asasi,  seperti  penerapan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba. Perjanjian ini juga telah disinyalir menjadi fasilitas pelanggaran sistematis hak asasi manusia universal dengan dalih perjanjian (Habibi & Hoffman, 2017).

## DASAR PENGENDALIAN NARKOBA INTERNASIONAL
Sebelum disuarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa, upaya untuk melawan penggunaan narkoba dan perdagangan  manusia  secara  internasional  sudah  dimulai  dari  Konferensi  Shanghai  1909  yang diselenggarakan oleh kekuatan kolonial Eropa untuk menangani penggunaan opium di Cina. Selanjutnya Konvensi Opium Internasional 1912, menjadi landasan bagi peluncuran serangkaian perjanjian tentang pengendalian narkoba. Konvensi ini juga berperan sebagai dasar bagi pengendalian narkoba internasional kontemporer. Pada saat draf akhir Konvensi Tunggal disepakati pada tahun 1961, perjanjian ini telah menggabungkan beberapa dekade perjanjian pengendalian narkoba menjadi satu set aturan yang dikelola oleh PBB (Habibi & Hoffman, 2017).
Konvensi Tunggal dalam mengontrol obat-obatan terlarang ( illicit drug ) memaksa neagra-negara anggota  yang  meratifikasi  untuk  menerapkan  langkah-langkah  legislatif  dan  pengaturan  dasar  untuk melarang  produksi,  penggunaan  dan  perdagangan  obat-obatan  narkotika.  Dalam  pembukaannya, Konvensi Tunggal dibuat dengan memperhatikan dampak kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan  dua  pertimbangan  utama,  yaitu  bahwa  penggunaan  obat-obatan  narkotika  dalam  bidang kesehataan sangat berguna untuk mengurangi rasa sakit dan tersiksa, sehingga ketersediannya harus tetap diperhitungkan, dan bahwa kecanduan terhadap narkotika dapat berujung pada kejahatan serius pada diri seseorang dan berkemungkinan besar menimbulkan masalah besar bagi lingkungan sekitarnya. PBB mengibaratkan bahwa dunia sedang berperang melawan kejahatan dalam pembukaannya dengan kalimat “ conscious of their duty to prevent and combat this evil ” . Karena itu konvensi tunggal dibuat sebagai dasar internasional yang mengatur pengedaran dan pemakaian narkotika (UNODC, 2013).
Perjanjian ini secara khusus tidak mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai obat narkotika. Tapi dalam pasal 1 ayat j disebutkan bahwa obat yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah zat alami atau sintetis  dalam  Golongan  I  dan  II  yang  dilampirkan  pada  Konvensi  Tunggal.  Golongan  tersebut diklasifikasikan menurut efek terapeutik yang dirasakan dan potensi penyalahgunaan. Zat yang termasuk dalam golongan I harus tunduk pada semua ketentuan pembatasan dalam Konvensi Tunggal. Zat dalam golongan II, III, dan sebagian kecil golongan IV mendapat beberapa ketentuan pembebasan berdasarkan konvensi.  Sedangkan  golongan  IV,  sama  halnya  dengan  Golongan  I,  diharuskan  tunduk  pada  semua ketentuan dan ketentuan tambahan. Ekstrak tanaman ganja, termasuk minyak, terdaftar ganda dalam golongan I dan IV (UNODC, 2013).
Sebagai upaya mempertahankan kontrol atas pasar obat-obatan terlarang, Konvensi Tunggal berisi ketentuan untuk sistem perkiraan dan kuota yang diperlukan bagi obat-obatan narkotika. Negara anggota harus memberikan informasi tahunan mengenai jumlah obat yang diperlukan untuk penggunaan yang
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
sah kepada Badan Pengawasan Narkotika Internasional (International Narcotics Control Board/INCB), badan  pemantau  independen.  Total  estimasi  ini  dihitung  terhadap  total  produksi  legal  obat.  Statistik tahunan tentang produksi atau pembuatan obat, penggunaan obat untuk pembuatan obat lain dan zat tertentu, konsumsi, dan stok obat juga harus disediakan.
Dengan inisiatif yang dipimpin pemerintah AS, Konvensi Tunggal diubah pada tahun 1972 melalui Protocol  Amending  the  Single  Convention  on  Nacotic  Drugs 1961  Protokol  yang  Mengamandemen Konvensi  Tunggal  Narkotika  1961  (Protokol  1972).  Dampak  utama  dari  perubahan  tersebut  adalah bertambahnya  mandat  INCB  untuk  mencegah  orang-orang  terlarang.  pembudidayaan,  produksi  dan pembuatan,  peredaran  gelap,  dan  penggunaan  narkoba.  Ketentuan  tentang  pencegahan  penggunaan narkoba  juga  diubah  dengan  memasukkan  pengobatan,  pendidikan,  perawatan  setelah  perawatan, rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  sebagai  alternatif  atau  pengganti  dari  keharusan.  Hal  ini  diambil meminjam  dari  ketentuan  serupa  yang  muncul  satu  tahun  sebelumnya  dalam  Konvensi  Psikotropika (UNODC, 2013).
Konvensi  Psikotropika  hadir  sebagai  reaksi  atas  munculnya  obat-obatan  sintetik,  seperti amfetamin,  barbiturat,  dan  benzodiazepin.  Mengingat  zat-zat  tersebut  sebelumnya  tidak  digolongkan dalam Konvensi Tunggal. Beberapa ketentuan juga diulang kembali untuk zat psikotropika, termasuk pencatatan zat psikotropika dalam empat golongan dalam Konvensi Psikotropika. Tetrahydrocannabinol (THC) sebagai bahan aktif utama dalam ganja, terdaftar dalam Golongan II (Habibi & Hoffman, 2017).

## ARGUMENTASI TENTANG PELEGALAN GANJA
Sub bab ini akan terfokus pada usaha pelegalan ganja oleh kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa ganja tidak sepatutnya dikriminalisasi. Sebaliknya, ganja sebagai konsumsi individu dan medis harus didukung. Salah satu pendapat mengungkapkan, larangan ganja belum terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi meluasnya pasar gelap atau bahaya kesehatan akibat ganja. Sebaliknya, pelarangan ganja telah membebani sistem peradilan pidana, menghasilkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat negatif, dan menciptakan pasar kriminal yang mendukung kejahatan terorganisir, kekerasan, dan korupsi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, akhirnya kebijakan pelegalan pasar ganja berkambang  menjadi  pilihan  kebijakan  yang  semakin  menarik  untuk  dipertimbangkan  oleh  negara- negara. Ketegangan yang terjadi antara golongan pendukung dan penolak ganja saat ini munculkarena adanya keputusan untuk menempatkan ganja di bawah pengawasan ketat sebagai bagian dari landasan hukum kontemporer, Konvensi Tunggal 1961. Melalui pengaturan ini, ganja dan zat lain yang terdaftar hanya  boleh  diproduksi,  manufaktur,  ekspor,  impor,  distribusi,  perdagangan,  digunakan,  dan  dimiliki dalam skala sangat ekslusif untuk tujuan medis dan ilmiah (UNODC, 2013).
Ganja, sebagai obat terlarang ( illicit drug ) yang paling banyak digunakan di dunia, dikategorikan dalam Konvensi Tunggal bersamaan golongannya dengan kokain dan heroin. Namun keputusan yang diambil lebih dari 50 tahun lalu ini dinilai sebagian besar pihak tidak memiliki pertimbangan bukti ilmiah yang tersedia mengenai risiko kesehatan relatif. Sekarang, konvensi mengenai pengerndalian narkotika menjadi perjanjian internasional yang paling banyak mengikat negara-negara di dunia. Perjanjian yang berlaku  universal  ini,  bagaimanapun,  telah  melewatkan  beberapa  aspek  dalam  perkembangannya. Kondisi negara penandatangan Konvensi Tunggal sudah berbeda dari saat pertama perjanjian dibuat. Perjanjian  pengendalian  narkoba  dibuat  dengan  menggabungkan  beberapa  perjanjian  internasional tentang hal yang sama sejak 1912. Pada masa itu, narkoba masih menjadi barang langka dan sifatnya marginal. Itu sebabnya, hanya sebagian kecil negara yang paham akan narkoba dan bisa mengarahkan kebijakan  ke  arah  yang  mereka  inginkan  dan  lebih  berorientasi  pada  kebijakan  pelarangan.  Namun
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
sekarang, beberapa penelitian telah mengungkapkan potensi ganja digunakan dalam bidang medis dan ilmu  pengetahuan  sehingga  lebih  memberi  gambaran  baru  bagi  dunia  internasional  tentang  ganja (Bewley-Taylor et al., 2016). Beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ganja dapat bermanfaat  bagi  pengobatan  seseorang.  Termasuk  didalamnya  berpotensi  sebagai  obat  nyeri  kronis, mual, muntah akibat kemoterapi, dan gejala multiple sclerosis yang aman digunakan. Tinjauan kesehatan ini yang membuat beberapa negara mulai melonggarkan ketentuannya bagi ganja pada level individu untuk pengobatan. Kehadirannya sebagai golongan I dalam Konvensi Tunggal dinilai akan menghambat pemanfaatan ganja sebagai obat (Drug Policy Alliance, 2019).
Satu perdebatan yang menarik perhatian media utama adalah apakah ganja meningkatkan risiko penyakit psikotik, dan ada juga fokus media pada sejauh mana ganja mengarah pada penggunaan dan kecanduan narkoba lainnya. Pertanyaan lain yang diperdebatkan adalah apakah ganja memiliki khasiat obat yang meringankan kondisi seperti epilepsi, multiple sclerosis (MS) dan nyeri kronis. Dalam beberapa tahun terakhir, Uruguay, Kanada, dan beberapa negara bagian AS telah melegalkan ganja, meskipun dalam banyak  kasus  penjualan  diatur  secara  ketat.  Perubahan  juga  terlihat  di  Eropa,  dengan  negara-negara seperti Portugal dan Norwegia mendekriminalisasi penggunaan ganja untuk keperluan pribadi. Di Swedia, liberalisasi cenderung menjadi isu yang diangkat oleh sayap pemuda partai politik.
Ganja diklasifikasikan sebagai zat narkotika di bawah Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika. Ini berarti bahwa obat tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan ilmiah dan medis (sebagai pengobatan yang disetujui) dan dilarang untuk dimiliki, dibudidayakan, dan dijual. Sebagian besar negara di dunia telah  meratifikasi  konvensi  tersebut,  yang  artinya  harus  dimasukkan  ke  dalam  perundang-undangan nasionalnya. Namun, bentuk undang-undang dan cara penerapannya sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Belanda misalnya, telah lama legal untuk menjual ganja di 'kedai kopi', tetapi penanaman dilarang,  seperti  halnya  kepemilikan  dalam  jumlah  besar.  Di  Denmark,  perdagangan  ganja  dulunya diizinkan di Christiania, tetapi selama 15 tahun terakhir, kebijakan tersebut telah berubah, dengan fokus aktif pada pemberantasan perdagangan narkoba. Ganja dilarang di bawah hukum federal di AS, tetapi sejumlah  negara  bagian  telah  melegalkannya  dengan  berbagai  cara  pengaturan.  Swedia  dan  banyak negara lain memiliki undang-undang yang membatasi kepemilikan dan konsumsi ganja pribadi. Namun, kepemilikan ganja dalam jumlah kecil untuk penggunaan pribadi dapat dikenai hukuman ringan, biasanya denda, sementara perdagangan ganja dalam jumlah besar dapat dituntut sebagai kejahatan narkoba yang serius, biasanya mengakibatkan hukuman penjara.
Oleh  karena  itu,  perdebatan  tentang  'legalisasi'  ganja  perlu  lebih  terfokus  untk  menjawab pertanyaan  bagaimana  hukum  mengatur  bagian-bagian  berbeda  dari  rantai  ganja,  dari  budidaya  dan produksi hingga penggunaan pribadi, dan hukuman apa yang berlaku ketika hukum dilanggar. Semua negara memiliki beberapa bentuk regulasi, seperti kontrol terhadap penanaman, batasan usia dan tempat penjualan tertentu. Sedangkan penggunaan kata dekriminalisasi dirasa kurang tepat karena maknanya yang berarti menormalkan ganja dalam kehidupan sehari-hari untuk konsumsi probadi, bukan untuk keperluan pengobatan.  Proses dekirminalisasi menanamkan pemahaman bahwa ganja tidak salah untuk dikonsumsi  siapapun  dan  untuk  tujuan  apapun.  Kata  ini  juga  di  rasa  salah  karena  adanya  temuan hubungan antara laporan cidera dan keracunan akibat ganja dengan dekriminalisasi ganja di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Seperti di Colorado, dilaporkan terjadi penambahan kasus cidera dan keracunan, kecelakaan di jalan raya, dan overdosis seiring dengan dekriminilisasi ganja (Danielsson et al., 2019).
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah

## PENGUBAHAN STATUS GANJA
Dalam meninjau serangkaian rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang ganja dan turunannya,  Komisi  Narkotika  (Commission  on  Narcotic  Drugs/CND)  memusatkan  perhatian  pada keputusan untuk menghapus ganja  dari Golongan IV dari Konvensi  Tunggal 1961 tentang Narkotika. Dalam konvensi ini, ganja terdaftar di samping opioid spesifik yang mematikan dan membuat ketagihan, termasuk  heroin,  yang  dikenal  memiliki  sedikit  atau  bahkan  tidak  ada  tujuan  terapeutik.  53  Negara Anggota CND, badan pembuat kebijakan obat pusat PBB, memilih untuk menghapus ganja dari golongan itu. Sebelumnya, ganja telah ditempatkan di golongan tersebut selama 59 tahun yang mana mengharuskan langkah-langkah kontrol paling ketat berlaku, bahkan umumnya melarang penggunaannya untuk tujuan medis. Melalui hasil pungutan suara pada Reconvened 63 rd Session Comision on Narcotics Drug dengan hasil 27 setuju, 25 menentang, dan satu abstain, CND telah membuka pintu untuk mengenali potensi pengobatan dan terapeutik obat tersebut, meskipun penggunaannya untuk tujuan non-medis dan non- ilmiah  akan  tetap  ilegal,  keputusan  tersebut  dapat  mendorong  penelitian  ilmiah  tambahan  ke  dalam khasiat obat tanaman (UN News, 2020).

## Tabel 1. Sikap negara terhadap keputusan ganja
Sikap Negara Setuju Australia, Austria, Belgia, Kanada, Kolombia, Kroasia, Republik Crech, Ekuador, EL Savador, Prancis, Jerman, India, Italia, Jamaika, Mexico, Maroko, Nepal, Belanda, Polandia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay Tidak Afganistan, Algeria, Angola, Bahrain, Brazil, Burkina Fasco, Chile, China, Cote d’ivoire, Cuba, Mesir, Hungaria, Irak, Jepang, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Libya, Nigeria, Pakistan, Peru, Rusia, Togo, Turki, Turmenistan Abu-abu Ukraina Sumber : UN News (2020)
Kembali pada Januari 2019, WHO meluncurkan enam rekomendasi seputar daftar ganja dalam perjanjian pengendalian obat internasional. Sementara proposal dipresentasikan untuk keputusan oleh CND pada sesi Maret 2019, banyak negara meminta lebih banyak waktu untuk mempelajari masalah tersebut dan menentukan posisi mereka. Oleh karena itu, pemungutan suara barlangsung secara intensif dan rinci selama dua tahun. Di antara rekomendasi WHO, disarankan bahwa cannabidiol (CBD) dengan Tetrahydrocannabinol  (THC,  zat  adiktif)  2  persen  atau  kurang  tidak  boleh  diatur  oleh  kontrol internasional. Beberapa negara ada yang menerima dan menolak (lihat tabel 1 )Negara Anggota menolak rekomendasi tersebut karena berbagai alasan, termasuk beberapa Negara Anggota dengan alasan bahwa CBD saat ini tidak berada di bawah kendali internasional dan karenanya tidak diperlukan tindakan. CBD telah  mengambil peran penting dalam terapi  kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan  memicu industri bernilai miliaran dolar.
Saat ini, lebih dari 50 negara telah mengadopsi program ganja sebagai obat, sedangkan Kanada, Uruguay dan 15 negara bagian AS telah melegalkan penggunaannya untuk rekreasional, dengan Meksiko dan  Luksemburg  memiliki  perdebatan  politik  mengenai  keputusan  mengikutinya  atau  tidak.  Setelah pemungutan  suara,  beberapa  negara  membuat  pernyataan  tentang  pendirian  mereka.  Ekuador
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
mendukung semua rekomendasi WHO dan mendesak agar produksi, penjualan dan penggunaan ganja, memiliki "kerangka peraturan yang menjamin praktik yang baik, berkualitas, inovasi dan pengembangan penelitian". Sementara itu, Amerika Serikat memilih untuk menghapus ganja dari Golongan IV Konvensi Tunggal  sambil  mempertahankannya  dalam  Golongan  I,  dengan  mengatakan  bahwa  meskipun  ganja dalam bidang kesehatan menunjukkan konsistensinya untuk mengarah pada kebaikan dan keamanan, penggunaannya secara berkelanjutan menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan masyarakat dan harus terus dikendalikan di bawah konvensi pengawasan obat internasional. Dalam pemungutan suara, Chili berpendapat bahwa ganja memiliki hubungan dengan depresi, pengurangan kemampuan kognitif, kecemasan,  dan  gejala  psikotik.  Sedangkan  Jepang  menyatakan  bahwa  penggunaan  non  medis  dapat menimbulkan dampak negatif  kesehatan dan sosial, terutama di kalangan pemuda  (UN News, 2020). Tabel 2 menunjukkan rundown suara pada rekomendasi ganja WHO (Jeager, 2020)
Tabel 2. Sikap PBB terhadap rekomendasi WHO
Opsi Keputusan Hapus marijuana dari golongan IV Konvensi Tunggal 1961 Disetujui Menambahkan THC dan dronabinol (THC sintetis atau yang berasal dari tumbuhan) ke golongan I Konvensi 1961, jika disetujui, hapus dari golongan II Konvensi 1971 Ditolak Jika rekomendasi 1 dan 2 diadopsi, tambahkan tetrahydrocannabinol ke golongan I Konvensi 1961 dan jika disetujui, hapus dari golongan I Konvensi 1971 Ditolak Hapus “ekstrak dan tincture ganja” dari golongan I Konvensi 1961 Ditolak Tambahkan catatn kaki untuk mengklarifikasi bahwa produk CBD yang engandung tidak lebih dari 0,2 persen THC tidak tunduk pada control internasional Ditolak Tambahkan “persiapan yang mengandung dronabinol” ke golongan III Konvensi 1961 Ditolak

## Sumber : Jeager  (2020)
Meskipun kesepakatan untuk melegalkan ganja seperti yang diharapkan berbagai pihak masih jauh dari kenyataan, karena masih tergolong dalam Golongan I. Namun keputusan PBB untuk mengeluarkan ganja  dari  golongan  IV  telah  dianggap  sebagai  suatu  langkah  progresif  bagi  pihak-pihak  aktivis  yang mendukung pelegalan ganja (Jeager, 2020). Perlu dicatat disini, bahwa meskipun penggolongan ulang ini berlaku secara global, negara masih dipertimbangkan kedaulatannya sehingga pengaturan ganja secara lebih rinci diserahkan kembali pada negara peserta UN Drug Control Treaties . Pertimbangan kedaulatan negara untuk mengendalikan peredaran narkoba di negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Konvensi Tunggal 1961.
Indonesia sebagai salah satu negara  peserta  ratifikasi  berhak menentukan sikapnya tersendiri. Badan Narkotika Nasional telah menyelenggarakan konferensi pers menyatakan bahwa Indonesia masih akan terus mengkaji segi kebermanfaatan ganja. Sementara ganja masih ditempatkan pada golongan I (sangat berbahaya) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Indonesia tidak atau belum mengikuti rekomenasi PBB (Humas BNN, 2020).
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah

## SIMPULAN
Proses  transisi  ganja  dari  golongan  IV  menjadi  hanya  golongan  I  masih  memungkinkan  untuk pengkajian lebih lanjut. Transisi ini dapat memakan banyak waktu menimbang hanya ada perbedaan dua negara dalam pemungutan suara dan masih banyak negara menolak pengklasifikasian ulang. Salah satu pertimbangan dari negara-negara penolak adalah dampak kesehatan dan social yang akan terjadi bila pelegalan ganja terjadi. Meskipun manfaat ganja medis telah diidentifikasi, namun penyalahgunaannya untuk  kepentingan  rekreasional  akan  menimbulkan  kecanduan.    Berdasarkan  uraian  diatas  maka diperlukan upaya riset secara komprehensif dan berkala untuk mengetahui jalannya proses pelegalan ganja. Khususnya di Indonesia yang pada masa ini masih mengkaji. Sikap Indonesia secara tegas menolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Aust, A. (2018). Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. In Modern Treaty Law and Practice (Vol. 1155, Issue January 1980, pp. 5 – 13). https://doi.org/10.1017/cbo9781139152341.005
Bewley-Taylor, D., Jelsma, M., Rolles, S., & Walshe, J. (2016). Cannabis Regulation and the UN Drug Treaties: Strategies for Reform .
BNN. (2019). Press Release Akhir Tahun 2020. In bnn.go.id . CDC. (2018). What is Marijuana? Cdc.Gov.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset: memilih diantara lima pendekatan. In
Yogyakarta: Pustaka Pelajar . Danielsson, A.-K., Olsson, P., & Allebeck, P. (2019). Cannabis: Harmless Recreation or Harmful Drug . Forte. Debora, S. T. (2020). Fakta Penyelundupan 173 Kg Ganja dari Mandailing Natal, Diselip di Antara Kedondong . Kompas.Com. Dorbian, I. (2020). Cannabis Consumption Surges During Pandemic As Sleep Issues And Anxieties Mount, Says New Poll . Forbes. Drug Policy Alliance. (2019). Removing Marijuana from the Schedule of Controlled Substances . Drug Policy Alliance.
Earlenbaugh, E. (2020). Medical Cannabis Use For Mental Health Increased During Covid-19 Pandemic, Study Finds . Forbes. Habibi, R., & Hoffman, S. J. (2017). Legalizing cannabis violates the UN drug control treaties, but progressive countries like Canada have options. In Ottawa Law Review .
Humas BNN. (2020). Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin . Bnn.Go.Id.
Jeager, K. (2020). United Nations Removes Marijuana From Most Strict Global Drug Category, With U.S. Support . Marijuana Moment.
Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. Jurnal Belo , 5 (2), 1 – 20. Parama, I. S., Ranteallo, I., & Kebayantini, N. (2015). Peran Lingkar Ganja Nusantara Dalam Legalisasi Ganja. Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) , 1 (03), 1 – 12. Primer. (2015). The UN Drug Control Conventions . Transnational Institute. Putra, M. (2014). Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1). Sinha, J. (2001). The History And Development Of The Leading International Drug Control Conventions . Sencanada.Ca.
Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara dalam Perjanjian Inernasional. Jurnal Refleksi Hukum , 2 (2). Situngkir, D. A. (2019). Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa , 13 (1), 19 – 25. Susanti, S. (2020). PBB Hapus Ganja dari Daftar Obat Paling Berbahaya di Dunia . Okezone. UN News. (2020). UN commission reclassifies cannabis, yet still considered harmful . UN News.
Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB : Langkah Legalisasi Nevy Rusmarina Dewi, Melina Nurul Khofifah
UNODC. (2013). The International Drug Control Conventions .
Utama, D. A. (2020). Ungkap 21 Kasus, BNN Jateng Sebut Modus Peredaran Narkoba Kian Kreatif Saat Pandemi . Merdeka.Com.