Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 67

## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA:
Studi Kasus Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013
Oleh:
Yazwardi

## Kiki Mikail
Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## A. Pendahuluan
Di  berbagai  negara  yang  menganut  system  demokrasi, pemilihan  umum  dianggap  sebagai  lambang  sekaligus  tolok  ukur dari  demokrasi  itu  sendiri.  Meskipun  demikian,  disadari  bahwa pemilihan  umum  bukanlah  satu-satunya  tolok  ukur  atas keberhasilan  berdemokrasi. Sisi lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah negara demokrasi juga adalah adanya partisipasi masyarakat dalam berpartai dan kegiatan politik lainnya. 1
Sejak  jatuhnya  rezim  orde  baru  pada  Mei  1998,  masyarakat Indonesia  berharap  akan  terjadinya  perubahan  mendasar  mengenai pola  hubungan  atau  pendelegasian  kewenangan,  khususnya  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses transisi politik setidaknya  membawa  pergeseran locus politik  dari  pusat  ke  daerah yang pada gilirannya telah mendorong perubahan signifikan dalam konfigurasi politik nasional. 2
1 Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politi k,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008), h. 461 2 Agussalim  Andi  Gadjong, Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Politik  dan Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 7
Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  yang  telah berlangsung  semenjak  tahun  2005  seperti  yang  telah  diamanatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan UU Perubahan No. 12 Tahun  2008    tentang  Pemerintahan  Daerah  membuat  tingkat keterlibatan publik dalam demokratisasi  semakin meningkat karena publik  diberi  kesempatan  besar  untuk  memilih  kepala  daerah  dan wakilnya dengan  pertimbangan dari masing-masing pemilih. Selain itu,  pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung  merupakan  mekanisme  rekrutmen  pemimpin  di  daerah guna  mendapat  legitimasi  kuat  dari  rakyat  sehingga  dapat menjalankan  roda  pemerintahan  secara  akuntabel  dan  menjadikan keterlibatan  publik  dalam  proses  demokrasi  menjadi  semakin lengkap.
Sepanjang  sejarah  pemilu  di  Indonesia,  politik  lokal  selalu mengalami  dinamisasi  seiring  dengan  keadaan,  kebutuhan  dan kepentingan. Dua hal yang paling menonjol dari kedinamisan politik lokal  tersebut  adalah  adanya  kendali  dari  pusat,  khususnya dikarenakan  calon  pemimpin  daerah  yang  diusung  dari  partai terlebih  dahulu  harus  mendapat  “restu”  dari  pusat.  Yang  kedua adalah munculnya local strongmen atau mereka yang memiliki modal besar  baik  secara  politik,  social,  maupun  secara  ekonomi  untuk terlibat langsung dalam Pemilukada. 3
Namun demikian, Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin  peningkatan  kualitas  demokrasi  itu  sendiri,  tetapi  jelas membuka  akses  terhadap  peningkatan  kualitas  demokrasi  tersebut. Akses  itu  berarti  berfungsinya  mekanisme check  and  balances
3 Leo  Agustino  dan  Mohammad  Agus  Yusuf,  “Politik  Lokal  di  Indonesia:  dari Otokratik ke Reformasi Politik”, Jurnal Ilmu Politik , No. 21, 2010, h. 28
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 69
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. 4 Selain itu, demokrasi pada  tingkat  lokal  juga  membutuhkan  pra  syarat  seperti  ;  kualitas pemilih,  kualitas  dewan,  sistem  rekrutmen  dewan,  fungsi  partai, kebebasan  dan  konsistensi  pers,  dan  pemberdayaan  masyarakat madani, dan sebagainya.
Sebelum terjadinya amandemen UUD 1945, sengketa pilkada pada  awalnya  dibawa  ke  meja  Mahkamah  Agung. Akan  tetapi, setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang ketiga, maka  secara  tidak  langsung  memberikan  legitimasi  kuat  terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengadili setiap perkara
ketatanegaraan  yang  mengalami  sengketa  diwilayah  negara Indonesia.  Penyelesaian  sengketa  pilkada  yang  semula  menjadi kewenangan  Mahkamah  Agung  beralih  ke  Mahkamah  Konstitusi sesuai  dengan  UU  No.  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur
kelembagaan  negara  Indonesia  sejatinya  telah  mengubah  system kekuasaan  di  negeri  ini.  Mahkamah  Konsitusi  yang  memiliki kewewenangan  untuk  menguji  undang-undang,  memutus  sengketa atas  kewenangan  lembaga  negara,  memutuskan  pembubabaran partai  politik,  dan  memutuskan  perselisihan  hasil  pemilihan  umum dan  pemilihan  kepala  daerah  telah  membawa  perubahan  yang cukup signifikan dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pengambilan putusan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah (Pemilukada)  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  didasarkan  pada
4 Joko  Prihatmoko, “Pilkada  Langsung  Solusi  Kemacetan  Demokrasi”,  dalam  Ari Pradhanawati  (Penyunting), Pilkada  Langsung  Tradisi  Baru  Demokrasi  Lokal ,  Cetakan Pertama,  (Surakarta:  Konsorsium  Monitoring  dan  Pemberdayaan  Institusi  Publik [KOMPIP], 2005), h. 176.
70 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
keyakinan hakim konstitusi setelah menilai bukti yang diajukan oleh para  pihak.  Sementara  itu,  undang-undang  telah  membatasi kewenangan  MK  dalam  Pemilukada  yaitu  hanya  untuk  memutus hasil penghitungan suara Pemilukada. Oleh karena itu, MK melalui penafsiran  telah  menciptakan  norma  baru  dalam  putusan-putusan perkara Pemilukada. 5
Dalam  praktiknya,  sepanjang  tahun  2008  sampai  dengan tahun 2013 dalam melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil  pemilukada,  MK  telah  mengeluarkan  beberapa  putusan  yang tergolong  controversial.  Dikatakan  controversial  karena  MK  telah menicptakan  norma  hukum  baru  sesuai  dengan  keyakinan  hakim, yaitu  dengan  memaknai  dan  memberikan  pandangan  hukum melalui  putusan  putusan  dalam  perkara  perselisihan  hasil pemilukada
Implikasi  dari  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam sengketa  Pilwakot  Kota  Palembang  2013,  khususnya  sebagai pengadil sengketa pemilu, adalah salah satu keputusan yang sangat controversial  dengan  mengabulkan  gugatan  dari  pihak  pemohon yang  kalah  dalam  pemilukada.  Karena  keputusan  Mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat, maka tidak ada upaya hukum lain  yang  bisa  tempuh  bagi  mereka  yang  dirugikan  dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Merujuk  pada  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi memungkinkan untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum  kepala  daerah.  Pada  Pasal  24C  Ayat  (1)  UUD  1945  dan
5 Helmi  Kasim  dan  Syukri  Asy’ari,  “Kompatibilitas  Metode  Pembuktian  dan Penafsiran  Hakim  Konstitusi  dalam  Putusan  Pemilukada”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  9, Nomor 4, Desember 2012, h. 1.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 71
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 secara tersirat di dalam pasal tersebut  memang  memberikan  kewenangan  pada  Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum.
Sepanjang  belum  terbentuknya  badan  peradilan  khusus, Mahkamah  Konstitusi  masih  memiliki  wewenang  menangani sengketa pilkada. Hal ini seperti yang tercantum dalam UU pilkada terbaru.  Dalam  RUU  tentang  Perubahan  atas  UU  No.1  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Perppu  No.1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Walikota  yang  baru  disetujui  menjadi  UU  oleh DPR, mengamanatkan MK menangani sengketa Pilkada.
Dengan  semangat  demokrasi  lokal,  Kota  Palembang melaksanakan  pemilihan  walikota  dan  wakil  walikota  pada  tahun 2013. Ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang ikut dalam  pemilihan  wali  kota  dan  wakil  wali  kota  Palembang diantaranya ; pasangan nomor urut (1) yaitu H. Mularis Djahri yang berpasangan  dengan  Husni  Tamrin  yang  diusung  oleh  Partai Gerindera dan partai kecil lainnya. Nomor urut (2) H. Romi Herton yang berpasangan dengan Harnojoyo yang diusung  oleh Partai PDI P,  Demokrat,  PKS,  PPP  dan  PAN.  Sementara  itu,  pasangan berikutnya  dengan  nomor  urut  (3)  pasangan  Sarimuda  dan  Nelli Rosdiana yang diusung oleh partai Golkar, Hanura dan PKB. 6
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh  KPUD  Kota  Palembang, dari 1.124.378 pemilih di daftar pemilih tetap, hanya 752.315 pemilih yang  menggunakan  hak  suaranya.  Setelah  dilakukan  pemungutan dan  penghitungan  suara,  KPU  Kota  Palembang  mengumumkan bahwa  pasangan  Sarimuda-Nelly  unggul  8  suara  atas  pasangan
6 http://news.okezone.com/read/2013/02/21/340/765339/ini-nomor-urut-pasangan- cawalkot-di-pilkada-palembang,  diakses  pada  hari  kanis  tanggal  30  Juli  2015,  jam  10.00 WIB
72 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Romi-Harnojoyo.  Pasangan  Sarimuda-Nelly  meraih  316.923  suara sedangkan  pasangan  Romi-Harnojoyo  meraih  316.915  suara. 7 Namun,  dalam  pesta  demokrasi  yang  berlangsung  di  Kota Palembang  tersebut,  tipisnya  marjin  suara  antara  pasangan Sarimuda-Nelly  dan  pasangan  Romi-Harnojoyo  membuat  suhu politik di kota Palembang menjadi memanas.
Dengan  selisih  suara  yang  sangat  tipis,  pasangan  Romi- Harnojoyo  memutuskan  membawa  masalah  tersebut  ke Mahkamah Konsitusi  dengan  dugaan  adanya  penambahan  suara  kepada pasangan Sarimuda-Nelly dan penyusutan suara terhadap pasangan Romi-Harnojoyo.  Dalam  gugatan  tersebut,  sidang  yang  dipimpin oleh ketua MK Akil Mochtar memutuskan memenangkan penggugat dan  memutuskan    pasangan  Romi-Harnojoyo  menang  dengan keunggulan 23 suara atas pasangan Sarimuda-Nelly. 8
Dengan terjadinya perubahan pada hasil akhir  Pilwakot kota Palembang  tahun  2013,  yang  semula  ditetapkan  oleh  KPUD Palembang pasangan Sarimuda-Nelly sebagai pemenang, kemudian di  rubah  oleh  keputusan  MK  karena  dugaan  adanya  pelanggaran dalam  proses  pemilihan  tersebut,  menjadi  alasan  utama  peneliti untuk  meneliti  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilukada: Studi Kasus Pilwakot Kota Palembang Tahun 2013”.
7 http://nasional.tempo.co/read/news/2013/04/14/058473276/unggul-8-suara- sarimuda-wali-kota-palembang,  diakses  pada  hari  kamis  tanggal  30  Juli  2015,  jam  12.17 WIB.
8 http://news.okezone.com/read/2013/05/29/339/814273/ketika-gugatan-pilkada- dimenangkan-dengan-selisih-23-suara,  diakses  pada  hari  kanis  tanggal  30  Juli  2015,  jam 12.52 WIB.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 73

## B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  diarahkan  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
Pertama,  bagaimanakah  Mahkamah  Konsitusi  dalam  menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada di Kota Palembang tahun 2013? Kedua, bagaimana  Kewenangan MK dalam memutus  perselisihan  Hasil  Pemilukada?  Ketiga,  bagaimanakah kewenangan PTUN dalam mengadili perselisihan Pemilukada?
Suatu  permasalahan  membutuhkan  batasan  masalah  agar masalah  yang  akan  dibahas  tidak  terlalu  melebar  dan  meluas  dan fokus terhadap suatu objek penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan menghasilkan uraian yang lebih sistematis. Batasan dalam penilitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  [a]  penelitian  ini  dilaksanakan di  Kota  Palembang;  [2]  penelitian  yang  akan  dibahas  ini  adalah bagaimana Mahkamah Konsitusi
dalam menjalankan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada di Kota Palembang tahun 2013.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: [1] untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konsitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun  2013;  dan  [2]  untuk  mengetahui  Bagaimana  status  pasangan yang  seharusnya  terpilih,  namun  menjadi  kalah  karena  ada pasangan  lain  yang  melakukan  suap  terhadap  hakim  Mahkamah Konsitusi;  [3]  untuk  mengetahui  kewenangan  PTUN  dalam mengadili sengketa Pemilukada.
Adapun  manfaat  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.  Secara  teoritis,  penelitian  ini  bermanfaat  untuk:  [1]  lebih memperkaya  khazanah  ilmu  pengetahuan  penulis  baik  di  bidang politik  pada  umumnya  maupun  di  bidang  lainnya;  [2]  memberikan sumbangan  bagi  perkembangan  politik  secara  teoritis,  khusunya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa  hasil  Pilkada;  dan  [3]  pedoman  awal  bagi  penelitian  yang ingin mendalami masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada lebih lanjut.
Manfaat  praktis  dari  penelitian  adalah  sebagai  berikut. Pertama,  bagi  masyarakat,  dapat  memberikan  sumbangan pengetahuan  dalam  bidang  politik  dan  hukum,  khususnya  bidang otonomi dan pemerintahan daerah serta dapat dipakai sebagai acuan dalam  melakukan  Pilkada,  serta  akibat  pelimpahan  wewenang  dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi ataupun ke badan peradilan  khusus  yang  menangani  masalah  sengketa  Pemilukada. Kedua,  agar  hasil  penelitian  ini  menjadi  perhatian  dan  dapat  di gunakan  oleh  semua  pihak  baik  itu  bagi  pemerintah,  masyarakat umum  maupun  semua  pihak  yang  tertarik  untuk  mengkaji kewenangan  Mahkamah  Konsitusi  dalam  memutus  perselisihan hasil  Pemilukada.  Ketiga,  bagi  peneliti,  disamping  untuk kepentingan  penyelesaian  tugas  penelitian  Program  Studi  Politik Islam juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang otonomi dan pemerintahan daerah.

## C. Metodologi Penelitian
Untuk menggambarkan secara lengkap kewenangan Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus  hasil  perselisihan  dalam
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 75
Pemilukada,  penelitian  ini  menggunakan  tipe  perencanaan  berupa studi  kasus.  Hal  tersebut  menyebabkan  ruang  lingkup  penelitian menjadi  terbatas  pada  tertentu  untuk  mempertahankan  dari  gejala atau  permasalahan  yang  akan  diteliti. 9 Dengan  menggunakan  tipe perencanaan berupa studi kasus, diharapkan dapat lebih diperdalam pembahasannya.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  desktiptif  analitis  dengan menelaah  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  hakim  dalam perselisihan  yang  terjadi  dalam  pemilu  khususnya  pilwakot Palembang  tahun  2013.  Dalam  penelitian  ini,  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  eksploratoris,  dimana  penelitian  yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan  data  mengenai  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian  yang  belum  diketahui  serta  menggunakan  penelitian diagnostik,  di  mana  penelitian  yang  dilakukan  ditujukan  untuk mendapatkan dan menganalisa  data tentang sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder,  dimana  jenis  data  yang  diperoleh  dari  jenis  data kepustakaan  berupa  dokumen  resmi  dan  buku  buku,  sehingga merupakan  data  yang  telah  dalam  keadaan  siap  pakai.  Bentuk  dan isinya  telah  disusun  penulis  terdahulu  dan  dapat  diperoleh  tanpa terikat  tempat  dan  waktu. 10 Dokumen  resmi  mencakup  UUD  RI tahun  1945,  UU  dan  peraturan  terkait.  Sedangkan  buku  yang digunakan  merupakan  buku-buku  yang  kerkaitan  dengan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus  perselisihan Pemilukada. Dengan menggunakan data sekunder, maka data yang
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 16. 10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Madmuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37.
76 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
diperoleh  lebih  bersifat  umum  dan  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh khalayak umum.
Dalam  penelitian  ini,  alat  pengumpul  data  yang  digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi kepustakaan sebagai data utama. Dengan
menggunakan jenis penelitian desktiptif analitis  ini maka  penelitian ini  tidak  berdasarkan  jumlah  atau  frekuensi  tertentu,  melainkan dengan menggunakan suatu kualitas tertentu. Pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian bukan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan merupakan data kepustakaan.

## D. Teori dan Sistem Pemilihan Umum
Perubahan  dramatis  dalam  perpolitikan  di  Indonesia  sejak reformasi  1998  telah  menghadirkan  demokrasi  lokal  yang sesungguhnya.  Politik  lokal  menjadi  lebih  terbuka  dan  menjadi penentu  pemerataan  dan  pembangunan  di  daerah.  Politik  lokal merupakan efek dari terjadinya polisentrisme dan tumbuhnya politik baru  di  Indonesia.  Wujud  dari  perubahan  tersebut  adalah  adanya redistricting ,  otonomi  daerah  dan  pemilihan  umum  kepala  daerah secara langsung.
Namun  demikian,  “politik  baru”  tidak  selalu  menghadirkan kebaikan  bersama  bagi  warga  masyarakat.  Seperti  yang  terjadi  di India, salah satu negara demokrasi  terbesar di dunia, demokratisasi yang mencetuskan “politik baru” justru semakin menguatkan politik kasta  dan  kelas.  Akibatnya,  politik  local  di  India  menjadi  lebih dinamik dan rentan terjadi sengketa dan manipulasi politik. 11
11 T.B.  Hansen, The  Saffron  Wave:  Democracy  and  Hindu  Natiolism  in  Modern Hindia , (Princeton: Princeton University Press, 1999).
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 77
Selain  itu,  hal  yang  hampir  sama  juga  terjadi  di  Filipina, negara  demokrasi  yang  dikenal  dengan  gerakan people  powernya , dewasa ini diwarnai oleh menyebarnya elit informal yang gandrung menjadi  elit  formal  politik.  Para  elit  ini  tidak  hanya  bermain  di tingkat nasional, tapi juga telah menyusup ke tingkat daerah. Hal ini dikarenakan daerah memiliki sumber daya alam yang menarik para elit  poitik  untuk  bermain  di  tingkat  daerah.  Kendali  atas  kekayaan alam,  kontrol  terhadap  hukum,  penentuan  atas  pengangkatan pegawai dan semacamnya menjadi alasan ketertarikan para elite elit ekonomi di Filipina. 12
Hal  serupa  juga  terjadi  di  Thailand,  para  bos  local  dan  juga local  strongmen menjadi  pemegang  daerah  dan  menjadi  realitas politik  local  di  Thailand.  Para  bos  local  diThailand  dikenal  dengan istilah cho  pho yang  berarti  bapak  pelindung.  Bahkan,  tragisnya bapak  pelindung  ini  sudah  muncul  semenjak  demokratisasi  di Thailand  pada  tahun  1973.  Mereka  hamper  menguasai  seluruh kegiatan ekonomi mulai dari pertambangan, transportasi, pertanian, pabrik pengolahan, saham bank dan lain sebagainya. Selain itu, para bapak  pelindung  juga  terlibat  dalam  usaha-usaha  illegal  seperti perjudian, Bandar narkoba dan penyelundupan. 13
Apa  yang  terjadi  di  negara  lain,  sebenarnya  tidak  jauh berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  zaman  orde baru.  Di  daerah  daerah  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alamnya, khususnya yang pernah dikuasai oleh militer, tidak jarang di jadikan pos  pos  kekayaan  mereka  yang  memiliki  modal  ekonomi  maupun
12 Leo  Agustino  dan  Mohammad  Agus  Yusoff, Politik  Lokal  di  Indonesia;  dari Otokratik ke Reformasi Politik, dalam jurnal Ilmu Politik, Edisi 21 Tahun 2010, AIPI, Hal. 12
13 D. Aghiros, Democracy, development and decentralization in provincial Thailand , Surrey: Curzon, 2011.
78 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
modal  kekuasaan  yang  didapatkan  dari  turun  temurun.  Rezim Suharto  berhasil  mengontrol  system  politik  baik  tingkat  pusat maupun  local.  Imbasnya,  eksekutif  maupun  legislative,  baik  di kabupaten  kota  maupun  provinsi,  dikuasai  dan  dikontrol  oleh Jakarta.  Namun,  perubahan  haluan  dari  politik  yang  tersentralisasi dan  terkontrol  menjadi  yang  terdesentralisasi  dan  demokratis membawa angin perubahan segar  bagi politik local di Indonesia.
Untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara merdeka,  pemilihan  umum  merupakan  opsi  yang  tidak  dapat dilepaskan,  karena  pemilihan  umum  merupakan  konsekuensi  logis dianutnya  prinsip  kedaulatan  rakyat  (demokrasi)  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara. 14 Oleh  karenanya,  karena  Pemilu merupakan  media  bagi  rakyat  untuk  melaksanakan  kedualtannya, maka  Pemilu  harus  mencerminkan  kehendak  rakyat  sebagai  dasar pembentukan pemerintah. 15
Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan  umum  berarti  proses  penyerahan  sementara  hak politiknya.  Hak  tersebut  adalah  hak  berdaulat  untuk  turut  serta menjalankan penyelenggaraan negara. 16
Pemilu  berintegritas  harus  terlihat  pada  kualitas  seluruh aparat  penyelenggara  pemilu  baik  integritas  pada  proses pemungutan  dan  penghitungan  suara  maupun  pada  proses
14 Dahlan  Thaib, Implementasi  Sistem  Ketatanegaraan  Menurut  UUD  1945 , (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 94. 15 Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada , (Jakarta: Rangkang Education, 2014), h. 79.
16 Miriam  Budiarjo,  “Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Dimensi  Global”,  dalam Jurnal Ilmu Politik , No. 10, 1990, h. 37.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 79 rekapitulasi penghitungan suara. 17 Oleh karena itu, pemilihan umum yang  dituntut  bukanlah  pemilihan  umum  yang  hanya  seremonial belaka,  tetapi  pemilihan  umum  yang  diinginkan  adalah  pemilihan umum  yang  berkualitas  dengan  adanya  transparansi  dan keterlibatan  semua  pihak,  baik  penyelenggara,  pengawas,  partai politik, hingga ke level masyarakat bawah.
Dengan  demikian,  pemilihan  umum  erat  kaitannya  dengan sistem pemilihan umum ( electoral system ). Namun, berkaitan dengan electoral  system ,  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan  antara electoral  process dengan electoral  laws . Electoral  laws adalah  proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang  diartikulasikan  ke  dalam  suara.  Kemudian,  suara  tersebut diterjemahkan  ke  dalam  pembagian  kewenangan  pemerintahan diantara partai politik yang bersaing. 18 Sementara itu, electoral process adalah  yang  menyangkut  dengan  mekanisme  yang  dijalankan  di dalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan,  kampanye  (baik  yang  menyangkut  isi,  tema,  prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara. 19
Menurut  Jean  Bloundl,  sistem  pemilihan  umum  di  berbagai negara umumnya bervariasi, tetapi berkisar pada dua prinsip, yaitu sebagai  berikut.  Pertama, single member  constituency (satu  daerah pemilihan memilih satu wakil, atau biasanya disebut dengan sistem distrik).  Yang  kedua  adalah multi  member  constituency (satu  daerah
17 Ramlan  Surbakti,  “Dimensi  Keadilan  dalam  Pemilihan  Umum”,  Kata  Pengantar untuk buku Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada , 2014 18 Dahlan  Thaib  dan  Ni’matul  Huda, Pemilu  dan  Lembaga  Perwakilan  dalam Ketatanegaraan  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Jurusan  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), h. 31.
19 Ibid. , h. 33.
80 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
pemilihan  memilih  beberapa  wakil  atau  yang  biasa  disebut  dengan system perwakilan berimbang atau system proporsional). 20
Dimasukkannya  Pemilukada  ke  dalam  rezim  pemilihan umum  hakikatnya  tidak  terlepas  dari  adanya  otonomi  daerah  yang bertujuan untuk mewujudkan desentralisasi atau proses pendemokrasian. Pemilihan kepala daerah secara langsung
merupakan  konsekuensi  atas  perubahan  ketatanegaraan  Indonesia akibat terjadinya amandemen terhadap UUD 1945. Undang undang ini  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi pasca reformasi di  Indonesia.  Amandemen  tersebut  dapat  dilihat  dalam  amanat konstitusi  pasal  18  ayat  4  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa, Gubernur,  Bupati,  Walikota  masing  masing  sebagai  kepala pemerintahan  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara demokratis.
Merujuk  pada  hasil  amandemen  UUD  1945,  DPR berpandangan  dan  memberi  apresiasi  positif  terhadap  gagasan pilkada  langsung.  Sikap  DPR  tersebut  tercermin  dari  pandangan- pandangan  dalam  Rapat  Paripurna  dan  Rapat  Panitia  Kerja  Revisi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Tak kalah antusiasnya adalah Pemerintah  yang  mengajukan draft revisi  UU  No.  22/1999,  yang secara  eksplisit  mencantumkan  pilkada  langsung.  Pada  saat  yang sama,  advokasi  dan  gerakan  politik  yang  mendorong  pilkada langsung semikin massif.
Revisi UU No. 22/1999 diagendakan cukup lama (sekitar  dua setengah  tahun).  Pembahasan  intens  dilakukan  menjelang  akhir
20 Miriam  Budiarjo, Demokrasi  di  Indonesia,  Demokrasi  Parlementer  dan Demokrasi Pancasila , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 244.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 81 jabatan  DPR  periode  1999-2004.  Penggodokan  UU  Pemerintahan Daerah  diselesaikan  setelah  diketahui  hasil  Pemilu  2004,  yang diwarnai pergeseran-pergeseran komposisi keanggotaan DPR akibat kebangkitan  partai-partai  baru,  seperti  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  dan  Partai  Demokrat  (PD).  Bahkan,  pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla yang  diusung  partai-partai  kecil,  yakni  koalisi  Partai  Demokrat, Partai  Bulan  Bintang  (PBB)  dan  Partai  Keadilan  dan  Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), terpilih untuk menjadi presiden periode 2004-2009.
Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56  Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No.  6  Tahun  2005  Tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah langsung  tercermin  dalam  penyelengaraan  PILKADA.  Dalam  Pasal 56  ayat  (1)  yang  bunyinya  sebagai  berikut: “Kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan adil”.
Opsi  terhadap  sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  menunjukkan  tingginya  perhatian  masyarakat  Indonesia terhadap suksesi kepemimpinan di daerah sekaligus menjadi koreksi atas  Pilkada  terdahulu  yang  menggunakan  sistem  perwakilan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  sebagaimana  tertuang dalam  undang-undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  No.151  Tahun  2000  tentang  Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
82 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Wakil  Kepala  Daerah.  Kesepakatan  dengan  menggunakan  sistem pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  ini  menunjukkan  bukti perkembangan penataan demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik. 21

## E. Teori Kewenangan (Teori Van Bevoegdheid)
Teori  wewenang  ini  peneliti  gunakan  dengan  maksud  untuk membahas  dan  menganalisis  tentang  kewenangan  Mahkamah Konstitusi  dalam  menangani  kasus  sengketa  Pemilukada  di Indonesia  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku.  Apalagi  dampak  dari wewenang mahkamah konstitusi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap hasil pemilukada.
Wewenang  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam wilayah  politik  maupun  Hukum  Tata  negara,  karena  pemerintahan ataupun  lembaga  negara  bisa  dapat  menjalankan  fungsinya  sesuai dengan  wewenang  yang  dimilikinya.  Keabsahan  tindakan pemerintahan  diukur  berdasarkan  wewenang  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Wewenang  adalah landasan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 22
Kewenangan  adalah  kekuasaan.  Namun,  kekuasaan  tidak selalu  berupa  kewenangan.  Perbedaan  antara  kewenangan  dan kekuasaan  dapat  dilihat  dari  pengertiannya  bahwa  kewenangan merupakan  kekuasaan  yang  memiliki  keabsahan  ( legitimate  power ),
21 J.  Joko  Prihatmoko, Pemilihan  Kepala  daerah  langsung,  Filosofi,  Sistem  dan Problema Penerapan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2 22 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 154.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 83 sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. 23
Menurut Soerjono  Soekanto  kekuasaan  adalah  setiap  kemampuan untuk  memengaruhi  pihak  lain  sedangkan  wewenang  adalah kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau  sekelompok  orang,  yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 24
Sumber kewenangan untuk memerintah diuraikan oleh Max Webber sebagai  berikut.  Pertama,  wewenang  tradisional.  Wewenang tradisional  berdasarkan  kepercayaan  di  antara  anggota  masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi  itu  adalah  wajar  dan  patut  dihormati.  Yang  kedua  adalah wewenang  kharismatik  adalah  berdasarkan  kepercayaan  anggota masyarakat  pada  kesaktian  dan  kekuatan  mistik  atau  religius seorang  pemimpin.  Adapun  wewenang  ketiga  adalah  wewenang yang  bersumber  dari  rasional  legal  berdasarkan  kepercayaan  pada tatanan  hokum  rasional  yang  melandasi  kedudukan  seorang pemimpin.  Yang  ditekankan  bukanlah  orangnya  melainkan  aturan aturan yang melandasi tingkah lakunya. 25
Wewenang  dalam  bahasa  Inggris  biasa  disebut  dengan authority ,  sedangkan  dalam  bahasa  Belanda  adalah bevoegdheid .
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  istilah  wewenang  atau kewenangan  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak. Kewenangan  adalah  apa  yang  disebut  dengan  hak  dan  kekuasaan yang  dipunyai  untuk  melakukan  sesuatu. 26 Menurut  Philipus  M.
23 R amlan  Surbakti, Memahami  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  Kompas  Gramedia,  2010),  h.
108.
24 Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi  Hukum ,   (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003), h. 91-92.
25 Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politi k,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008), h. 64.
26 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h. 1560.
84 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Hadjon , “ wewenang ( bevoegdheid ) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum  ( rechtsmacht ).  Jadi,  dalam  konsep  hukum  publik,  wewenang berkaitan  dengan  kekuasaan. 27 Sedangkan  menurut  Hassan Shadhily,  wewenang  ( authority )  adalah  hak  atau  kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. 28
Kaitannya dengan wewenang yang sedang diteliti, wewenang yang dimaksud  adalah  wewenang  yang  melekat  dalam  diri  Mahkamah Konstitusi  untuk  menyelesaikan  kasus  sengketa  dan  perselisihan  yang terjadi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  sesuai  dengan  hukum  dan perundang  undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, konsekuensi atas dimasukannya Pilkada ke dalam rezim pemilihan umum pada tahun 2007, maka kewenangan untuk mengurus perselisihan tentang hasil  pemilihan  umum  bukan  lagi  ranah  Mahkamah  Agung,  tetapi  sudah dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Pengalihan kewenangan itu kemudian memaksa  Mahkamah  Konstitusi  untuk  berbagi  fokus  antara  wewenang yang diberikan UUD 1945, terutama pengujian UU, dengan ketatnya batas waktu  penyelesaian  sengketa  pemilukada  yang  diatur  dalam  UU  No.  24 Tahun  2003  pada  pasal  78  huruf  (a)  yaitu  paling  lambat  14  (empat  belas) hari  kerja  sejak  permohonan  dicatat  dalam  buku  Registrasi  Perkara Konstitusi.  Untuk  itu,  tugas  Mahkamah  Konsitusi  yang  awalnya  adalah hanya  menangani  sengketa  pemilu  Presiden  dan  DPR,  DPD  dan  DPPRD untuk  5  (lima)  tahun  sekali,  semenjak  dilimpahkannya  kewenangan tersebut, maka fokus Mahkamah Konstitusi menjadi terpecah dengan tugas barunya yaitu penanganan sengketa Pemilukada.
Selain  itu,  permasalahan  putusan  MK  yang  bersifat  final  dan mengikat  (upaya  pertama  dan  terakhir)  dalam  penyelesaian  perselisihan
27 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, dalam YURIDIKA , No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, h. 1.
28 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1989), h. 1170.
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 85 tentang  hasil  pemilihan  umum,  sering  dimanfaatkan  oleh  pihak  tertentu untuk  mengatur  hasil  akhir  perolehan  suara  dalam  pemilukada,  seperti yang  terjadi  pada  masa  kepemimpinan  Akil  Mochtar.  Artinya  dengan adanya  kasus  yang  suap  yang  terjadi  pada  hakim  konsitusi,  diharapkan system  dan  tata  cara  peradilan  yang  berkaitan  dengan  pemilukada  bisa diperbaiki sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## F. Hasil Penelitian

## 1. Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palembang 2013
Perselisihan  Pemilukada  menyangkut  perselisihan  hasil pemilihan  umum  yang  ditetapkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum yang  mengakibatkan  seseorang  yang  seharusnya  terpilih  dalam pemilukada,  kemudian  dibatalkan  oleh  MK  yang  kemudian  harus dilakukan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU),  hal  ini  terjadi  karena kesalahan dalam penghitungan suara di Pemilukada.
Pada tanggal 21 bulan Pebruari 2013, ketua KPUD Palembang menyatakan bahwa ada tiga pasangan yang lolos verifikasi dan telah ditetapkan  oleh  KPUD  kota  Palembang  yang  akan  bertarung memperutkan  pemimpin  kota  Palembang  untuk  lima  tahun kedepan, 29 mereka  adalah  pasangan  Mularis  Djahri  dan  Husni Thamrin  yang  diusung  oleh  partai  Gerindera  dan  partai  kecil lainnya. Pasangan berikutnya adalah pasangan Sarimuda dan Nelly Rosdiana  yang  diusung  partai  Golkar,  Partai  Hanura,  PKB  dan  10 partai  kecil  lainnya  non  parlemen.  Sedangkan  pasangan  berikutnya adalah  Romi  Herton  dengan  Harnojoyo  diusung  oleh  partai  PDIP, Demokrat, PKS, PPP dan PAN serta 11 partai non parlemen lainnya.
29 http://news.okezone.com/read/2013/02/21/340/765339/ini-nomor-urut-pasangan- cawalkot-di-pilkada-palembang, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015
Berdasarkan  hasil  rapat  KPUD  kota  Palembang,  pasangan Mularis  Djahri-  Husni  Thamrin  mendapat  nomor  urut  1,  pasangan Romi Herton- Harnojoyo mendapatkan nomor urut 2 dan pasangan Sarimuda-  Nelly  Rosdiana  mendapat  nomor  urut  3. 30 pengundian yang  dihadiri  dan  disaksikan  oleh  ratusan  pendukung  masing masing calon tersebut dilakukan secara terbuka.
Tahapan  tahapan  pemilukada  Palembang  yang  digelar  pada tanggal 07 April 2013  diawali dengan tahapan pendaftaran PPK dan PPS pada  tanggal 10-12 September 2012, kemudian penetapan daftar pemilih  pada  20  Oktober  sampai  dengan  4  April  2013,  pendaftaran calon  walikota  dan  wakil  walikota  pada  tanggal  27  Desember  2012 hingga    2  Januari  2013  dan  penetapan  calon  tersebut  pada  21 Pebruari  2013.  Sesuai  dengan  ketentuan  KPUD  dan  Panwaslu  kota Palembang  seluruh  kontestan  Pilkada  tidak  boleh  lagi  melakukan sosialisasi  atau  kegiatan  kampanye  lainnya  kepada  masyarakat mulia  pada  tanggal  22  Pebruari  2013  hingga  dimulainya  masa kampanye pada tanggal 21 Maret 2013.
Setelah  dilakukan  penetapan  pasangan,  tahapan  selanjutnya digelar kampanye damai siap menang dan siap kalah bersama ketiga pasangan   calon  wali  kota  dan  wakil  wali  kota  pada  pertengahan Maret  2013,  kemudian  ditetapkan  masa  kampanye  pada  21  Maret hingga  3  April  2013  diawali  dengan  pemaparan  visi  misi  calon  di hadapan  anggota  DPRD  Palembang.  Setelah  tahapan  tersebut, dijadwalkan  pemungutan  suara  pada  7  April  2013,  kemudian penghitungan  suara  7-16  April  2013  dan  penetapan  pasangan  wali
30 http://regional.kompas.com/read/2013/03/10/2020477/Pemilihan.Wali.Kota.Palembang.D igelar.7.April
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 87 kota  dan  wakil  wali  kota  Palembang  terpilih,  serta  pengesahan  dan pelantikan pasangan terpilih pada 21 Juli 2013.
Pemilihan  walikota  dan  wakil  walikota  Palembang  yang diikuti  oleh  sekitar  1.135.989  pemilik  suara  sesuai  dengan  Daftar Pemilih  Tetap  digelar  sesuai  dengan  jadwal  yaitu  pada  tanggal  7 April  2013.  Berdasarkan  hasil quick  count beberapa  lembaga  survey, pasangan  Sarimuda  Nelly  dan  Pasangan  Romi  Herton  Harnojoyo saling  unggul  di  beberapa  lembaga  survey.  Hasil  hitung  cepat Lembaga Survey Indonesia pasangan Romi-Harno meraih suara 44,1 %  suara,  disusul  Sarimuda  -Nelly  dengan  40,98  %  suara  dan  yang terkahir  pasangan  Mularis-Husni  Thamrin  memperoleh  14,92  % suara.
Sedangkan menurut hitungan cepat lembaga Puskaptis (Pusat Kajian  Kebijakan  dan  Pembangunan  Strategis)  pasangan  Sarimuda- Nelly  unggul  atas  pasangan  Romi-Harno  dengan  perolehan  suara Sarimuda-Nelly  sebesar  44,81%,  Romi-Harnojoyo  sebesar  44,64  %, sedangkan  pasangan  Mularis-Husni  Thamrin  hanya  memperoleh 10,55  persen  suara.  Lalu  versi  Lembaga  Kajian  Publik  Independen (LKPI),  Sarimuda-  Nelly  memeroleh  suara  sebanyak  44,86% sedangkan pasangan nomor urut 2 Romi-Harnojoyo berada di posisi ke-2 dengan suara sebanyak 42,53%. 31
6  hari  setelah  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Palembang,  KPUD  Kota  Pelembang  mengeluarkan  SK  No. 34/KPTS/KPU.Kota-006.435501/2013 tertanggal 13 April 2013 tentang penetapan  hasil  rekapitulasi  penghitungan  perolehan  suara
31 http://www.rmol.co/read/2013/04/12/106120/Pemenang-Pilkada-Diprediksi-Unggul- Tipis,-Warga-Palembang-Diajak-Tetap-Jaga-Kedamaian, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015
88 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
pasangan  calon  walikota  -wakil  wali  kota  pada  Pilkada  Palembang 2013 yang hasilnya sebagai berikut: Mularis Djahri - Husni Thamrin ( Nomor  Urut  1)  memperoleh  sebanyak  97.810  suara;  Romi  Herton  – Harnojoyo  (  Nomor  Urut  2)  memperoleh  sebanyak  316.915  suara; dan  Sarimuda-Nelly  Rosdiana  (  Nomor  Urut  3)  memperoleh sebanyak  316.923  suara.  Dengan  hasil  ini,  maka pasangan  nomor urut  3,  yakni Sarimuda  dan  Nelly  Rosdiana  ditetapkan  KPUD sebagai  pemenang  dengan  selisih  8  suara dibandingkan  dengan perolehan pasangan nomor urut 2.
Namun,  pada  tanggal  16  April  2013,  pasangan  nomor  urut  2 langsung  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Mereka meminta Mahkamah Konsitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi  KPU  Palembang.  Pada  Tanggal  20  Mei  2013,  ketua Mahkamah  Konstitusi  membacakan  hasil  putusan  hakim  konstitusi mengenai  sengketa  hasil  pemilihan  walikota  dan  wakil  walikota Palembang.  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  permohonan pemohon  untuk  sebagian.  Membatalkan  berita  acara  rekapitulasi hasil  penghitungan  suara  pemilihan  walikota  dan  wakil  wali  kota Palembang di tingkat kota oleh KPU Palembang.
MK  mengeluarkan  keputusan  Nomor  42/PHPU.D-XI/2013 dan  membatalkan  SK  KPU  Palembang  nomor  34/Kpts/KPU.Kota- 006.435501/2013  tentang  penetapan  rekapitulasi  hasil  penghitungan perolehan  suara  Kota  Palembang  adalah  batal  demi  hukum  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sepanjang  perolehan  suara pasangan calon di TPS 13 Kelurahan Karya Jaya, TPS 20 Keluarahan Talang  Aman,  Kecamatan  Kemuning,  serta  TPS  3  dan  TPS  13 Kelurahan  Sukajaya,  Kecamatan  Sukarame.  Dengan  demikian,  hasil perolehan  suara  pasangan  calon  peserta  Pemilukada  Kota
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 89
Palembang Tahun 2013 secara keseluruhan  adalah pasangan  nomor urut  satu  memperoleh  97.809  suara,  pasangan  nomor  urut  dua memperoleh  316.919  suara,  dan  pasangan  nomor  urut  tiga  316.896 suara.  Dengan  demikian  pasangan  nomor  2  memenangi  pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palembang  dengan  selisih  23  suara dari pasangan nomor urut 3.
Menurut  Mahkamah  Konstitusi  terdapat  kesalahan  atau kekeliruan  dalam  rekapitulasi  hasil  penghitungan  suara  perolehan suara  Pemilukada  Kota  Palembang  tahun  2013  yang  secara signifikan  mempengaruhi  perolehan  suara  dan  peringkat  perolehan suara  masing-masing  pasangan  calon  peserta  Pemilukada  Kota Palembang tahun 2013. 32
Selain  itu,  MK  juga  menilai  telah  terjadi  kekeliruan  dalam penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 34/KPTS/KPU.Kota- 006.435501/2013  tertanggal  13  April  2013  dengan  penghitungan formulir C 1 yaitu sebagai berikut : 33 No  Nama Calon Perolehan suara berdasarkan form C1 Perolehan suara menurut  KPU (termohon) Selisih 1 H.Mularis Djahri
dan Drs. H.M. Husni Thamrin,
MM.
97.810 97.810 -
32 http://www.tribunnews.com/regional/2013/05/20/mk-putuskan-pasangan-romi-harno- menangi-pilkada-kota-palembang, diakses pada tanggal 20 Oktober 2015
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.D-XI/2013 hal. 9
90 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
2 H.Romi Herton, SH.  M.H  dan  H. Harnojoy, S.Sos 316.921 316.915 -6 3 Ir.  H.  Sarimuda,
MT dan Nelly Rasdiana 316.897 316.923 +26
Bahwa berdasarkan hasil penghitungan diatas maka terbukti bahwa  termohon  telah  melakukan  kekeliruan  yang  nyata  dalam rekapitulasi.  Selain  itu,  Mahkamah  Konstitusi  juga  menilai  bahwa kekeliruan  penghitungan  suara  tersebut  terjadi  karena  dilakukan oleh  Panitia  Penghitungan  Suara  (PPS)  ditingkat  Kelurahan  seperti yang  terjadi  di  TPS  5  Kelurahan  Talang  Semut  Kecamatan  Bukit Kecil  sebanyak  satu  suara  pada  saat  rekapitulasi  tingkat  kelurahan dengan  komposi  suara  menurut  PPS  Kelurahan  Talang  Semut sebagai berikut :
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 5, Kelurahan Talang Semut,  Kec. Bukit Kecil 64 136 56
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 91
Sedangkan  berdasarkan  formulir  C1  di  TPS  menurut  MK  adalah sebagai berikut :
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir C1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 5, Kelurahan Talang Semut,  Kec. Bukit Kecil 64 137 56
Selain  itu  juga,  menurut  Mahkamah  Konstitusi  terjadi  pula kekeliruan  penghitungan  suara  berupa  berupa  penambahan  suara kepada  pasangan  nomor  urut  3  yang  terjadi  dan  dilakukan  oleh Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  ditingkat  kelurahan  sebagai berikut:
Terjadinya  penambahan  suara  pasangan  calo  nomor  urut  3 direkapitulasi  tingkat  kelurahan  (D1)  sebanyak  5  suara  di  TPS  20, Kelurahan  Talang  Aman,  Kecamatan  Kemuning,  dengan  komposisi suara menuru PPA Talang aman sebagai berikut:
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 20, Kelurahan Talang 48 93 78
92 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Aman,  Kec. Kemuning
Sedangkan  menurut  Mahkamah  Konstitusi  sesuai  dengan  formulir C1  yang  benar  suara  di  TPS  20  Kelurahan  Talang  Aman  sebagai berikut:
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 5, Kelurahan Talang Semut,  Kec. Bukit Kecil 48 93 73 Perubahan jumlah suara tersebut, berakibat kelirunya rekapitulasi  penghitungan  pada  tingkat  kecamatan  (DA1)  dan  KPU Kota  (DB1).  Selain  itu,  menurut  hasil  pemeriksaan  Mahkamah Konstitusi,  penambahan  suara  juga  terjadi  di  TPS  03,  Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami sebanyak 20 suara kepada pasangan nomor urut 3 dengan komposisi suara sebagai berikut: 34
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 93 No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami 18 62
182
Faktanya,  menurut  Mahkamah  Konstitusi,  perolehan  suara  yang  benar berdasarkan hasil formuir C1 (di TPS) adalah sebagai berikut:
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami 18 62 162
Selain  itu, penambahan satu suara juga terjadi di TPS 13 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami dengan komposi suara menurut PPS sebagai berikut:
94 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami 3 76 193
Faktanya, menurut MK suara yang sesuai dan berdasarkan formulir C1 adalah sebagai berikut:
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 03, Kelurahan Sukajaya, Kec. Sukarami 3 76 192
Sedangkan  kekeliruan  penghitungan  suara  berupa  tidak diakuinya  suara  sah  milik  pemohon  yang  terjadi  dan  dilakukan Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  ditingkat  kelurahan  sebagai berikut:
Tidak diakuinya 5 suara milik pasangan nomor urut 2 terjadi di  TPS  13  Kelurahan  Karya  Jaya,  Kecamatan  Kertapati  pada  saat penghitungan suara di TPS sebagai berikut:
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 95 No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kec. Kertapati 44 152 70
Berdasarkan pertimbangan keberatan saksi, hasil perolehan suara di TPS  13  Kelurahan  Karya  Jaya,  Kecamatan  Kertapati  adalah  sebagai berikut:
No  TPS, Kelurahan, Kecamatan Berdasarkan Formulir D1 (PPS) Pasangan Calon Nomor  Urut 1 Pasangan Calon  Nomor Urut 2 Pasangan Calon  Nomor Urut 3 1 TPS 13, Kelurahan Karya Jaya, Kec. Kertapati 44 157 70
Pasa  saat  penghitungan  suara,  terdapat  10  kertas  suara  yang dinyatakan  tidak  sah  oleh  KPPS,  ke  10  kertas  tersebut  dinyatakan karena alasan sebagai berikut :
a) 5  surat  suara  dicoblos  pada  gambar  pasangan  calon  nomor urut 2 dengan bolongan/coblosan terlalu besar.
96 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
b) 1  surat  suara  dicoblos  pada  gambar  pasangan  calon  nomor urut 3 dengan bolongan/coblosan terlalu besar
c) 3 surat suara dicoblos pada semua gambar pasangan calon
d) 1 surat suara dicolos pada dua pasangan calon
Akan  tetapi,  pada  saat  proses  penghitungan  suara  masih berjalan,  2  surat  suara  yang  dicoblos  dengan  bolongan/coblosan besar  pada  tanda  gambar  pasangan  calon  nomor  urut  3  yang  tetap dihitung  sebagai  suara  sah.  Berdasarkan  perisitiwa  tersebut,  saksi pasangan  calon  nomor  urut  2  menyampaikan  protes  atas ketidakkonsistenan  KPPS  dalam  menentukan  suara  sah  atau  tidak sah.
Akibat  dari  dianggap  tidak  sahnya  kertas  suara  tersebut, KPPS tidak mengakui 5 kertas suara yang mencoblos tanda gambar Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2  Pada  faktanya  pencoblosan dilakukan  masih  dalam  garis  kotak  tanda  gambar  yang  memuat gambar  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2,  berupa  pengurangan suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 5 suara.
Formulir  C1  tetap  ditandatangani  saksi,  akan  tetapi  disertai dengan pernyataan keberatan atas tidak diakuinya kertas suara yang mencoblos  tanda  gambar  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2  dengan bolongan/coblosan  besar.  Bahwa  akibat  dari  tidak  diakuinya  suara Nomor Urut 2  tersebut, berakibat hilangnya 5 suara milik pasangan Nomor Urut 2.
Terhadap  kekeliruan  penghitungan  suara  sebagaimana tersebut di atas, Pemohon pasangan Nomor Urut 2 telah mengajukan keberatan  melalui  saksi-saksi  yang  ditunjuk  dan  mendapatkan mandat  untuk  itu,  tetapi  ternyata  hal  itu  diabaikan  oleh  pihak
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 97 penyelenggara  pemilihan.  Pada  faktanya  ketentuan  tentang keberatan telah sangat jelas dan tegas diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 84:
a) Pasangan  calon  dan  warga  masyarakat  melalui  saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dapat  mengajukan  keberatan  terhadap  jalannya penghitungan  suara  oleh  PPS  apabila  ternyata  terdapat  hal- hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.
b) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat  diterima,  PPS  seketika  itu  juga  mengadakan pembetulan.
Akan  tetapi  keberatan  tersebut  tetap  diabaikan  oleh  pihak penyelenggara pemilu.
Menurut Mahkamah, kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh pihak  penyelenggara  sebagaimana  pada  tabel  di  atas  dikarenakan terdapat  pengurangan  suara  milik  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2, dan  penambahan  suara  pada  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  3  dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan  jumlah  perolehan  suara  milik  Pasangan  Calon  Nomor Urut 2 yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.921 suara akan tetapi direkayasa  menjadi:  316.915,  sedangkan  suara  Pihak  Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya berjumlah sebesar: 316.897 suara akan tetapi direkayasa menjadi: 316.923 sehingga telah mempengaruhi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terpilih menjadi
98 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
pemenang  dalam  Pemilukada  Walikota/Wakil  Walikota  Palembang Tahun 2013. 35
Berdasarkan  uraian  dan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka penghitungan dan perolehan suara yang benar menurut formulir C1 maka  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  dan  menetapkan  hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
No  Pasangan Calon Perolehan  Suara  yang benar berdasarkan formulir C1 1 H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM. 97.810 2 H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS 316.921 3 IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA 316.897
Maka  oleh  karena  itu,  Mahkamah  membatalkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  5/Kpts/KPU.Kota 006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota  Terpilih  masa  bakti  2013-2018  Tahun  2013   kemudian  MK menerbitkan  surat  No  96/PAN.MK/5/2013  perihal  pelaksanaan putusan  Nomor  42/PHPU.D-XI/2013  tertanggal  29  Mei  2013  dan menetapkan  Pasangan  Calon  Nomor  Urut  2,  H.  Romi  Herton,  SH. MH  dan  H.  Harno  Joyo,  S.Sos  sebagai  Pasangan  Calon  Terpilih dalam  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palembang  Periode
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 99
2013-2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013. 36

## 2. Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  memutus  Hasil Pemilukada
Berdasarkan  UUD  RI  tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing  masing  sebagai  kepala pemerintahan  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  yang  dipilih secara  demokratis. 37 Akibat  hukumnya  adalah  bahwa  dalam pelaksanaan Pemilukada harus menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Undang  undang  Pemerintahan  daerah  menetapkan  bahwa pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dilakukan  dan dipiih  dalam  satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara demokratis  berdasarkan  prinsip  asas  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil. 38 Dengan mengadopsi asas asas pemilu pada pasal  22E  ayat  (1)  UUD  RI,  maka  dapat  dikatan  bahwa  UU Pemerintahan  Daerah  menentukan  Pemilukada  dipilih  langsung oleh rakyat.
Sistem  Pemilukada  dilakukan  melalui  dua  tahapan,  apabila pada  tahapan  pertama  tidak  ada  satupun  pasangan  calon  yang memenuhi  dukungan  jumlah  suara  tertentu,  maka  2  peserta pasangan  calon  yang  memiliki  suara  tertinggi,  maju  pada  putaran selanjutnya.  Namun,  apabila  ada  pasangan  calon  yang  memiliki suara  teratas  dan  memenuhi  jumlah  suara  tertentu,  maka  pasangan
36 Ibid, hal. 15
37 Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945
38 UU Pemerintahan Daerah Tahun 2008 pasal 56 ayat (1)
100 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
calon  tersebut  dapat  ditetapkan  menjadi  pasangan  calon  yang terpilih. 39
Berdasarkan  UU  pemerintahan  daerah  maka  pengaturannya sebagai berikut:
a) Pasangan  calon  yang  memperoleh  penghitungan  suara  lebih dari 50 % jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
b) Apabila  peroleh  suara  50  %  tidak  terpenuhi,  pasangan  calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % dari jumlah suara sah, yang  perolehan  suaranya  terbesar,  dinyatakan  sebagai pasangan  calon  terpilih.  Jika  lebih  dari  satu  pasangan  calon yang  memperoleh  suara  yang  sama,  maka  penentuannya berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
c) Apabila tidak ada yang mencapai 30 % dari jumlah suara sah, dilakukan  pemilihan  putaran  kedua  yang  diikuti  oleh  dua pasangan dengan jumlah suara terbanyak. Jika lebih dari dua pasangan  calon,  penentuan  berdasarkan  wilayah  perolehan suara yang lebih luas. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak  pada  putaran  kedua  dinyatakan  sebagai  pasangan calon terpilih.
Kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  dalam  satu pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara  demokratis.  Pasangan calon  yang  berhak  untuk  menjadi  peserta  Pemilukada  adalah pasangan calon yang didukung oleh:
a) Partai politik
b) Gabungan partai politik
39 UU Pemerintahan Daerah pasal 107
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 101
c) Sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan
Serah  terima  kewenangan  yang  dilakukan  pada  tanggal  29 Oktober  2008  dan  diikuti  dengan  keluarnya  Surat  Edaran  Nomor 08A Tahun 2008 tentang pengalihan kewenangan mengadili sengket pemilukada.  Pemindahan  kewenangan  dari  Mahkamah  Agung kepada  Mahkamah  Konstitusi  terhitung  mulai  1  November  2008, sedangkan perkara pemilihan kepala daerah yang telah diterima dan didaftar  serta  diperiksa  oleh  Mahkamah  Agung  dan  pengadilan tinggi  selama  Oktober  2008  tetap  dilanjutkan  dan  diperiksa  serta diputus oleh Mahkamah Agung. 40
Menindaklanjuti  pemindahan  kewenangan  untuk  memutus sengketa hasil pemilukada dar Mahkamah Agung, maka Mahkamah Konstitusi  membuat  PMK  Nomor  15  tahun  2008  Pasal  36  ayat  (1) tentang  pPedoman  Beracara  Dalam  Perselisihan  Hasil  Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan bahwa alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilukada dapat berupa:
a. Keterangan para pihak;
b. Surat atau tulisan;
c. Keterangan saksi;
d. Keterangan ahli;
e. Petunjuk; dan
f. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.
Dalam  perkembangannya,  keterangan  saksi  dan  bukti  surat atau  tulisan  lainnya  dikaitkan  dengan  proses  Pemilu  merupakan satu  kesatuan  untuk  sampai  pada  kesimpulan  dalam  memberikan
40 Mahkamah Agung, Laporan Mahkamah Agung Tahun 2008, hal. 39
102 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
penilaian  atas  suatu  fakta  hukum.  Penilaian  atas  keseluruhan  fakta fakta  hukum  yang  didapatkan  dalam  persidangan  melalui keterangan  saksi-saksi  maupun  alat-alat  bukti  berupa  surat  atau tulisan yang diajukan para pihak memberi keyakinan kepada hakim bahwa  telah  terbukti  secara  sah  terjadinya  pelanggaran  yang berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  perolehan  suara  masing- masing pasangan calon.
Berdasarkan  UU  Nomor  38  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  dan  UU  Nomor  08  Tahun  2011  tentang  perubahan  atas UU Nomor 24 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  dan  mengikat,  salah  satunya  adalah  dalam  hal memutus  perselisahan  hasil  pemilukada.  Sedangkan  laporan pelanggaran  pemilihan  harus  disampaikan  paling  lama  7  hari  sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  menilai  proses  pemilukada membedakan berbagai pelanggaran kedalam tiga kategori:
a) Pelanggaran  yang  tidak  berpengaruh  terhadap  hasil pemilukada
b) Pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilukada
c) Pelanggaran  tentang  persyaratan  menjadi  calon  yang  bersifat prinsip dan dapat diukur.
Apabila  terjadi  pelanggaran  pada  poin  b  dan  c,  maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada.
Mahkamah  Konstitusi  memiliki  fungsi  dan  kedudukan sebagai  pengawal  konstitusi  untuk  menjamin  terselenggaranya kehidupan  bernegara  secara  bertanggung  jawab  berdasarkan kehendak  rakyat  dan  cita  cita  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  dalam
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 103 menyelesaikan  sengketa  hasil  pemilukada,  Mahkamah  Konstitusi tidak  hanya  mengadili  persoalan  perselisihan  angka,  melainkan menggali  keadilan  dan  kebenaran  materiil  dengan  menilai  apakah pelanggaran  pemilukada  dilakukan  secara  sistematik,  massif,  dan signifikan yang akan mempengaruhi hasil akhir pemilukada. 41
Pilihan  amar  putusan  untuk  melakukan  pemungutan  suara ulang  (PSU)  untuk  beberapa  daerah  dan  penghitungan  suara  ulang seperti  di  Kota  Palembang  memiliki  efek  yang  sampai  saat  ini mungkin  dapat  diterima  oleh  pihak  yang  diuntungkan  dan  sulit diterima oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal putusan  ini, Mahkamah  Konstitusi  telah  melakukan  penalaran  untuk  menggali tujuan  yang  terdapat  dalam  ketentuan  konstitusi  kemudian mengimplementasikannya dalam kasus konkret.
Implementasi  tersebut  diwujudkan  salah  satunya  dengan melakukan  penghitungan  suara  ulang  pemilihan  Walikota Palembang pada tahun 2013. Dengan demikian, apa yang dilakukan Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya  dengan  melakukan penafsiran  baik  terkait  kewenangannya  maupun  amar  putusannya setelah melakukan pembuktian merupakan bentuk upaya penegakkan hukum.
Perkara  perselisihan  hasil  pemilihan  umum  kepala  daerah dan  wakil  kepala  daerah  kota  Palembang  tahun  2013  diajukan  oleh pasangan  calon  Romi  Herton,  SH,  M.H.  dan  Harno  Joyo. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam
41 M. Akil Mochtar, 2010, Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala  Daerah ,  makalah  disampaikan  dalam  pertemuan  koordinasi  kerjasama  Mahkamah Konstitusi  dengan  Asosiasi  pengajar  hukum  acara  Mahkamah  Konstitusi  di  Hotel  Sultan,
Jakarta, hal. 5-10
104 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah,  permohonan  diajukan  paling  lambat  3  (tiga)  hari kerja setelah KPU menetapkan hasil penghitungan suara.
Keputusan  KPU  Kota  Palembang  Nomor  34/Kpts/KPU.Kota- 006.435501/2013  tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Perolehan Suara  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Palembang  Tahun 2013 tanggal 13 April 2013, telah menetapkan sebagai berikut:
No  Nama Calon Perolehan suara menurut KPU 1 H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM. 97.810 2 H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS 316.915 3 IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA 316.923
Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi setelah melakukan penghitungan ulang formulir C1 adalah sebagai berikut:
No  Nama Calon Perolehan suara menurut KPU 1 H. MULARIS DJAHRI DAN DRS. H. HUSNI THAMRIN, MM. 97.810 2 H. ROMI HERTON, SH, MH DAN H. HARNO JOYO, S.SOS 316.921 3 IR. H. SARIMUDA, MT DAN NELLY RASDIANA 316.897
Dengan  hasil  tersebut,  setelah  Romi  Herton  dan  Harnojoyo menjadi  pasangan  calon  terpilih,  DPRD  mengusulkan  pasangan calon terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada
Yazwardi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam … │ 105
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri atau kepada Menteri Dalam Negeri  melalui  Gubernur  berdasarkan  berita  acara  penetapan pasangan  calon  terpilih  dari  KPUD  Provinsi  atau  KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan  pengesahan  pengangkatan. Hal  ini  disebutkan  dalam Pasal  99  ayat  (1)  dan  (2) Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2005 tentang  Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

## G. Simpulan
Mekanisme  pengadilan  sengketa  Pilkada  di  Indonesia semakin  tahun  semakin  ada  kemajuan  karena  sudah  terbentuknya lembaga  lembaga  yang  mengurus  persengketaan  tersebut.  Namun, dari segi hukum masih memerlukan perbaikan pada undang undang yang mengatur masalah Pemilukada, sehingga Pemilukada kedepan lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan pengadil  Pemilukada  semakin  meningkat.  Berdasarkan  uraian  dan kajian  yang  telah  peneliti  lakukan,  maka  dari  penelitian  mengenai kewenangan  MK  dalam  pemilukada:  Studi  Kasus  Pilwakot Palembang 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kewenangan  dan  prosedur  yang  dimiliki  MK  saat  ini,  MK mampu  menyelesaikan  sengketa  hasil  pemilukada,  namun penyelesaian  sengketa  pemilukada  tersebut  berjalan  tidak  efektif baik  dari  sisi  manajemen  kelembagaan  MK  maupun  dari  sisi  para pihak  yang  berperkara  di  MK.  Tidak  efektifnya  penyelesaian sengketa  hasil  pemilukada  oleh  MK  disebabkan  oleh  dua  faktor utama  yaitu  pertama,  aspek  struktur  kelembagaan  MK  yang sentralistik  (di  Jakarta),  jumlah  hakim  yang  terbatas  (  hanya sembilan  orang),  waktu  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilukada
106 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
yang pendek (hanya 14 hari). Kedua, aspek jumlah perkara sengketa hasil pemilukada yang sangat banyak dan luasnya geografis wilayah Indonesia  dengan  karakteristik  wilayah  yang  luas,  memanjang  dan berpulau-pulau.
pengaduan  oleh  pasangan  Romi-Harno  mengenai  dugaan hilangnya suara pasangan tersebut di beberapa TPS yang ada dikota Palembang  sudah  diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  bahwa Romi  Herton  dan  Harnojoyo  adalah  pasangan  pemenang  dalam Pemilukada  2013,  dan  membatalkan  keputusan  KPU  yang memenangkan pasangan Sarimuda-Nelly yang menurut Mahkamah hasil  penghitungan  KPU  berbeda  dengan  Fomulir  C1,  sehingga keputusan  tersebut  bersifat  final  dan  mengikat.  Artinya,  tidak  ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh.
Setelah  keluarnya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap  mengenai  status  hukum  Romi  Herton,  maka  sesuai dengan pasal 97 ayat (1) PP 49 Tahun 2008, maka Harno Joyo sebagai Wakil  Kepala  Daerah  sesuai  dengan  perundang  undangan  yang berlaku  layak  untuk  menjadi  kepala  daerah.  Hal  ini  sejalan  dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.