Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022, hlm. (76-88) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

## Anisa Aulia
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: anisaaulia2919@gmail.com
Danial
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: bontobangun@gmail.com

## Mas Nana Jumena
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan E-mail: masnanaj@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 3 Maret 2022
|Revised : 6 Agustus 2022 |Accepted : 8 Agustus 2022
How  to  cite: Anisa  Aulia,  Danial,  Mas  Nana  Jumena,  “ Ratifikasi  United  Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 2, Agustus, 2022”, hlm. 7 6-88.

## ABSTRACT:
Narcotics are substances or drugs that are natural, synthetic, or semi-synthetic which cause a decrease in consciousness, hallucinations, and excitability, and can cause dependence if misused. The problem is: How is  the  implementation  of  the  United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and Psychotropic Substances, 1988 towards eradicating illicit narcotics trafficking in Indonesia? The author uses transformation  theory,  legal  certainty  theory,  and  law  enforcement  theory  in  this  thesis.  The  research specification in this thesis is descriptive analytical. The method used in this study is an empirical juridical method  which  is  supported  by  a  normative  juridical  method.  The  empirical  juridical  method  is  a  research method carried out by researching directly into the field, while the normative juridical method is a research conducted by examining secondary materials. The data collection technique used is through interviews, which are supported by literature studies. The result of this study is: Indonesia has implemented the United Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances,  1988  by  ratifying  the convention with Law Number 7 of 1997 as implementing legislation, as well as forming a law on narcotics, namely Law No. 22 of 1997 which was repealed by Law No. 35 of 2009.
Keywords: Narcotics, Eradication, Arrest, Smuggling

## ABSTRAK:
Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang  menimbulkan  efek  penurunan  kesadaran,  halusinasi,  serta  daya  rangsang,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan  apabila  disalahgunakan.  Masalahnya  adalah:  Bagaimana implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,  1988  Terhadap  pemberantasan  peredaran  gelap  narkotika  di  Indonesia?  Penulis menggunakan teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum dalam skripsi ini. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  empiris  yang  didukung  dengan  metode  yuridis  normatif. Metode  yuridis  empiris  yaitu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  langsung  ke lapangan, sedangkan metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  wawancara,  yang didukung  dengan  studi  kepustakaan.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah:  Indonesia  telah mengimplementasikan  United  Nations  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  and Psychotropic  Substances,  1988  dengan  meratifikasi  konvensi  tersebut  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 sebagai implementing legislation, serta membentuk undang-undang tentang narkotika,  yaitu  Undang-  Undang  Nomor  22  Tahun  1997  yang  dicabut  dengan  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Kata Kunci : Narkotika, Pemberantasan, Penangkapan, Penyelundupan

## Pendahuluan
Semakin majunya perkembangan zaman, tentu berpengaruh pula terhadap kejahatan  yang  semakin  berkembang. Salah  satu contoh  kejahatan  yang  sering kali  muncul  ke  permukaan  adalah kejahatan  peredaran  narkotika  dan psikotropika  secara  ilegal.  Berdasarkan kamus  hukum,  Narkotika  adalah  obat atau  zat  yang  dapat  digunakan  untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit,  menimbulkan  rasa  mengantuk, obat  atau  zat  yang  dapat  menimbulkan rangsangan,  seperti:  ganja,  opium  dan sebagainya. 1 Menurut  Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  Undang- Undang ini.
2 Pengaturan global tentang
narkotika  telah  dituangkan  pada The United  Nations  Single  Convention  on Narcotic Drugs 1961 . Tujuan dari konvensi ini adalah : 1) Menciptakan satu konvensi internasional  yang  dapat  diterima  oleh negara-negara  di  dunia  dan  dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika
yang terpisah-pisah  di  8  bentuk  perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara- cara  pengawasan  peredaran  narkotika dan  membatasi  penggunaannya  khusus
1 Dian Hardian Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika (Medan: Enam Media, 2019)., hlm. 4.
2 Pasal 1 ayat 1 “Undang -Undang No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (n.d.).
3 A. Indra Rukmana, “Perdagangan Narkotika
Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional,” Legal Opinion 2, no. 1 (2014): 3.
4 Jaringan Dokumentasi dan Informasi  Hukum  DPR  RI,  “Pengesahan
untuk  kepentingan  pengobatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan.  3)
Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika  tersebut  di  atas. 3 Sedangkan pengaturan tentang psikotropika terdapat dalam Convention on Psychotropic Substances of 1971 . Kemudian, The United Nations  Single  Convention  on  Narcotic Drugs 1961 dan Convention on Psychotropic Substances of 1971 dilakukan penyempurnaan  menjadi United  Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  In Narcotics Drugs And Psychotropic
Substances, 1988 . Konvensi ini merupakan penegasan  dan  penyempurnaan  atas prinsip-prinsip dan  ketentuan-ketentuan yang  telah  diatur  dalam  Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972  yang  telah  mengubah  Konvensi Tunggal  Narkotika  1961,  serta  Konvensi Psikotropika  1971,  sehingga  menjadi sarana  yang  lebih  efektif  dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. 4
United Nations Convention Against Illicit  Traffic  In  Narcotics  Drugs  And Psychotropic  Substances,  1988 muncul dalam  kerangka  konteks  politik,  sejarah dan sosiologis tahun 1970-an dan 1980-an, yang  mengarah  pada  adopsi  langkah- langkah yang lebih represif. Peningkatan permintaan  ganja,  kokain  dan  heroin untuk  tujuan  non-medis  terutama  di negara  maju  memunculkan  produksi gelap  skala  besar  di  negara-negara  di mana  tanaman  ini  secara  tradisional ditanam, untuk memasok pasar.
Perdagangan narkoba internasional
United  Nations  Convention  Againstillicit Traffic  In  Narcotic  Drugs  And  Psychotropic Substances,  1988  (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988),” n.d., http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512., diakses tanggal 14 Oktober 2020.
dengan cepat menjadi bisnis multi-miliar dolar yang dikendalikan oleh kelompok- kelompok kriminal. Ekspansi yang cepat dari  perdagangan  obat-obatan  terlarang ini menjadi pembenaran untuk mengintensifkan  pertempuran  yang segera  menjadi  perang  habis-habisan terhadap  narkoba.  Perjanjian  tersebut mewajibkan negara-negara untuk menjatuhkan  sanksi  pidana  untuk memerangi  semua  aspek  produksi, kepemilikan,  dan  perdagangan  obat- obatan  terlarang.  Ini  menetapkan langkah-langkah khusus terhadap budidaya  gelap,  produksi,  kepemilikan dan  perdagangan  zat  psikoaktif  dan pengalihan bahan kimia prekursor, serta kesepakatan  tentang  bantuan  hukum timbal  balik,  termasuk  ekstradisi. Terlampir  pada  Konvensi  1988  adalah dua  tabel  yang  mencantumkan  bahan kimia prekursor, reagen dan pelarut yang sering  digunakan  dalam  pembuatan gelap  obat-obatan  narkotika  dan  zat psikotropika. 5 Atas hal tersebut, terdapat perbedaan  antara The  United  Nations Single  Convention  on  Narcotic  Drugs  1961 dan United  Nations  Convention  Against Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  And Psychotropic Substances, 1988 , yaitu dalam United  Nations  Convention  Against  Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances,  1988 adanya  pengaturan mengenai  penyelundupan  narkotika melalui  jalur  laut  dalam Article  17  Illicit Traffic  By  Sea ,  yang  mana  hal  ini  tidak ditetapkan  dalam The  United  Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 .
Pada  Pasal  3  ayat  (1) United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances,  1988 menyatakan  bahwa negara-negara pihak dari  konvensi  akan
5 Transnationa Intitute TNI, “The UN Drug Control Conventions,” 2015, https://www.tni.org/my/node/22317., diakses pada tanggal 3 Oktober 2021. 6 “United Nations Convention
Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
mengambil  tindakan  yang  perlu  untuk menetapkan  sebagai  kejahatan  setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pengertian peredaran mencakup  berbagai  kegiatan  dari  awal sekali,  yaitu  mulai  dari  penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas, pengedaran,  sampai  ke  pemakaiaannya, termasuk  untuk  pemakaian  pribadi. Kejahatan  tersebut  dapat  dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau bentuk perampasan  kemerdekaan,  denda  dan penyitaan  aset  sejauh  dapat  dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. 6
Maka,  Indonesia  telah  membuat peraturan  mengenai  Narkotika,  yaitu Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Dalam  Pasal  111- Pasal 126 undang-undang ini, bagi orang mengedarkan,  menyalurkan,  memiliki, menguasai,
menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belikan, mengekspor-impor  narkotika  tanpa  izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua  puluh)  tahun,  bahkan  sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup  tergantung  dari  jenis  dan banyaknya  narkotika  yang  diedarkan, disalurkan atau diperjualbelikan. 7 Penyalahgunaan  narkotika  tidak hanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa, namun anak-anak yang masih menjalani pendidikan, dari tingkat dasar, menengah,  bahkan  tingkat  tinggi  pun dapat  terlibat  dalam  penyalahgunaan narkotika.  Berdasarkan  hasil  survei Badan  Narkotika  Nasional  (BNN), angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017  sebanyak  3.376.115  orang  pada rentang  usia  10-59  tahun.  Sedangkan angka  penyalahgunaan  narkoba  di kalangan  pelajar  di  tahun  2018  (dari  13
Psychotropic Substances, 1988,” n.d. , Pasal 3 ayat (1).
7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka  2,29  juta  orang.  Salah  satu kelompok  masyarakat  yang  rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. 8 Dengan didukung perkembangan zaman  dan  kemajuan  teknologi,  modus operandi  yang  digunakan  semakin beragam hingga dapat menembus batas- batas berbagai negara, termasuk Indonesia  yang  telah  dilirik  oleh  para sindikat sebagai salah satu negara untuk melakukan transit ataupun negara tujuan perdagangan  narkotika  secara  ilegal. Seperti  misalnya  jaringan  China  yang menggunakan kemasan teh warna-warni sesuai  kualitas  narkoba  sebagai  modus operandinya untuk menyamarkan narkoba yang diselundupkan ke Indonesia. 9 Perdagangan dan penyalahgunaan  narkotika  dan  obat- obatan  terlarang  tidak  terlepas  dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan  salah  satu  penghasil  obat- obatan terlarang terbesar di dunia setelah
“Bulan  Sabit  Emas” (Afghanistan,  India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan  “Segitiga  Emas”  atau The Golden  Triangle di  perbatasan  Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. 10 Maraknya  perdagangan  narkoba umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu :  pertama,  bagi  para  pengedarnya menjanjikan  keuntungan  yang  besar,
sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan 8 PUSLITDATIN,
“Penggunaan Narkotika  Di  Kalangan  Remaja  Meningkat,”
2019, https://bnn.go.id/penggunaan- narkotika-kalangan-remaja-meningkat/. diakses tanggal 26 September 2020.
9 Deden  Gunawan,  “5  Modus
Sindikat China Dan Timur Tengah Samarkan
Narkoba,” 2020,
https://news.detik.com/berita/d-
kenyamanan  hidup,  sehingga  beban psikis  yang  dialami  dapat  dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap  menjadi  berkurang. 11 Dari sinilah mata rantai perdagangan narkoba terbentuk.
Berdasarkan  uraian  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  hal itu merupakan  ancaman  serius  yang  sangat meresahkan  mengingat  perdagangan narkotika  dapat  mengancam  keamanan dan  stabilitas  negara.  Ini  menunjukkan bahwa diperlukan adanya aturan hukum internasional  mengenai  perdagangan narkotika.
Dari latar belakang permasalahan  ini,  penulis  tertarik menulis skripsi dengan judul: Ratifikasi United  Nations  Convention  Against Illicit Traffic In Narcotic And Psychotropic  Substances  1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

## Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  yuridis empiris,  yang  didukung  oleh  penelitian yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti menggunakan  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 12 Yuridis empiris yaitu metode yang  dilakukan  melalui  penelitian lapangan  dengan  mengamati  apa  yang terjadi  di  lapangan  dan  bagaimana penerapan  peraturan-peraturan  tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.

## Pembahasan
Self  Executing dan Non-self  Executing dalam Perjanjian Internasional
5068661/5-modus-sindikat-china-dan-timur- tengah-samarkan-narkoba.,  diakses  pada tanggal 26 September 2020.
10 Op. cit , A. Indra Rukmana, hlm. 1.
11 Ibid , hlm. 2.
12 L.  A.  Pratiwi,  “Repository  IAIN Tulung  Agung”  (n.d.),  http://repo.iain - tulungagung.ac.id/.,  diakses  tanggal  7 Desember 2020.
Dalam  upaya  pemberantasan peredaran  gelap  narkotika,  mayoritas anggota  PBB  telah  menyepakati United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances pada 1988. Jika dilihat dari segi isi  Konvensi  1988,  muncul  embrio  dari upaya internasional
untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat  diidentifikasikan  dengan  aturan- aturan  yang  menyangkut  ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba melalui laut; controlled delivery ; penguatan rezim  anti  pencucian  uang  (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan  narkoba);  dan  kriminalisasi diversi  prekursor  dan  pengawasan prekursor. 13 United Nations Convention Against Illicit  Traffic  in  Narcotics  Drugs  and Psychotropic  Substances,  1988 merupakan penyempurnaan  atas  konvensi-konvensi yang  ada  sebelumnya,  yaitu Single Convention on Drugs, 1961 dan Convention on  Psychotropic  Substances  1971 .  Dalam prosesnya, United  Nations  Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic  Substances,  1988 tidak langsung berlaku sebagai produk hukum nasional, tapi harus melalui transformasi dahulu.
Sebelum diterapkan dalam sistem hukum  nasional  Indonesia,  suatu perjanjian  internasional  harus  melalui tahap-tahap  tertentu.  Pada  satu  pihak terdapat  perjanjian  internasional  yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yaitu
perundingan, penandatanganan,  dan  ratifikasi.  Di pihak  lain  perjanjian  internasional  ada yang  hanya  melalui  dua  tahap  yakni perundingan  dan  penandatanganan. Biasanya  perjanjian  golongan  pertama
13 Anton  Sudanto,  “Penerapan Hukum  Pidana  Narkotika  Di  Indonesia,” ADIL : Jurnal Hukum 7, no. 1 (n.d.): 140.
diadakan  untuk  hal  yang  dianggap penting sehingga memerlukan
persetujuan  dari  badan  yang  memiliki hak untuk mengadakan perjanjian ( treaty making  power ),  sedangkan  perjanjian golongan  kedua  yang  lebih  sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak  begitu  penting  dan  memerlukan penyelesaian yang cepat. 14 Dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2000  Tentang Perjanjian  Internasional  menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang- undang  atau  keputusan  presiden.  Lebih lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  10  bahwa pengesahan  perjanjian  internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan : 15 a. Masalah  politik,  perdamaian, pertahanan, dan keamanan Negara; b. Perubahan wilayah atau penetapan  batas  wilayah  negara Republik Indonesia;
c. Kedaulatan  atau  hak  berdaulat negara;
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. Pembentukan  kaidah  hukum baru;
f. Pinjaman  dan/atau  hibah  luar negeri.
Namun,  dalam  Pasal  11  ayat  (1) menyatakan  “Pengesahan  perjanjian internasional  yang  materinya  tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal  10,  dilakukan  dengan  keputusan presiden.” Artinya, pengesahan perjanjian internasional melalui Keppres adalah  yang  dilakukan  atas  perjanjian yang  mensyaratkan  adanya  pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi  memiliki  materi  yang  bersifat prosedural  dan  memerlukan  penerapan
15 “Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional” (n.d.). ,
Pasal 10.
dalam waktu singkat tanpa
mempengaruhi  peraturan  perundang- undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang  termasuk  dalam  kategori  ini  di antaranya  adalah  perjanjian  induk  yang menyangkut kerja sama di bidang : 16
a. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Ekonomi;
c. Teknik;
d. Perdagangan;
e. Kebudayaan;
f. Pelayaran niaga;
g. Penghindaran pajak berganda;
h. Kerja sama perlindungan penanaman modal;
i. Perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.
UUD  1945  hanya  mengatur hubungan  antara  Presiden  dan  DPR sebagai  lembaga treaty  making  power , tanpa menjelaskan lebih lanjut hubungan antara  hukum  internasional  dan  hukum nasional  jika  terjadi  konflik.  Sebagai perbandingan, dalam praktik
pengintegrasian  perjanjian  internasional di  Indonesia,  tahap-tahap  persetujuan hingga ratifikasi yang berjalan tidak jauh berbeda  dengan  praktik  di  Amerika Serikat,  namun  memiliki  konsekuensi hukum yang berbeda. Pasal 6 Konstitusi Amerika  Serikat  mengatur  bahwa  “ ...all Treaties...shall  be  the  supreme  law  of  the Land. ” Situasi ini menggambarkan bahwa perjanjian  internasional  yang  diratifikasi oleh  Amerika  Serikat  memiliki  status hukum  lebih  tinggi  daripada  hukum nasional sehingga jika ada substansi yang bertentangan  di  antara  keduanya  maka perjanjian  internasional  yang  lebih diutamakan. 17
16 Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  “Status Hukum UU Ratifikasi,” Hukum Online, 2018, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt4c69b1cbd0492/status-hukum-uu- ratifikasi/. diakses tanggal 16 Mei 2021.
17
Wisnu Aryo Dewanto,
“Problematika  Keberlakuan  Dan  Status Hukum  Perjanjian Internasional,” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013): 112. 18 Ibid , hlm. 116.
Substansi  Pasal  6  Konstitusi Amerika Serikat yang memberikan status yang tinggi pada perjanjian internasional memunculkan  pertanyaan  bagi  para hakim di Amerika Serikat apakah semua perjanjian  internasional  yang  diratifikasi oleh  Pemerintah  Amerika  Serikat  dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional atau tidak. Dari sini lah muncul istilah  ' self-executing  treaty '  dan  ' non-self- executing  treaty '  di  pengadilan 18 yang mana  hal  ini  berkaitan  dengan  praktik monisme dan dualisme. 19 Self-executing treaty adalah
perjanjian  internasional  yang  berlaku dengan  sendirinya  atau  secara ipso  facto dapat  diterapkan  secara  langsung  di pengadilan  nasional  tanpa implementing legislation . 20 Sedangkan non-self-executing treaty adalah  perjanjian  internasional yang  tidak  berlaku  dengan  sendirinya, tetapi  harus  melalui implementing legislation .  Konsep self-executing hanya berlaku  di  negara  yang  menerapkan monisme  seperti  Amerika  Serikat, Perancis, dan Belanda. Untuk di negara- negara  yang  menerapkan  dualisme seperti Indonesia dan Australia, diterapkan non-self-executing pada
perjanjian  internasional.  Tapi,  bukan berarti negara yang menerapkan monisme  tidak  menerapkan non-self- executing , namun mereka juga mengakui non-self-executing , perjanjian internasional yang  telah  diratifikasi  atau  disetujui sebelumnya  harus  diperiksa  dengan cermat oleh pengadilan untuk menentukan apakah perjanjian itu dapat diterapkan self-executing atau dengan non- self-executing .  Jika  suatu  perjanjian
19 Lebih  lanjut  lihat  juga  Sheeva Amadea  Ratu,  Siti  Resnawati,  and  Afandi Sitamala,  “Status  Hukum  Resolusi  Dewan Keamanan  PBB  Dalam  Ranah  Hukum Nasional  Indonesia,” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu Hukum 6,  no.  1  (May  23,  2022):  19 – 36, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.455 3.
20 Ibid , hlm. 116.
dianggap sebagai self-executing , pengadilan bersedia untuk menerapkannya  dalam  persidangan.
Tetapi,  jika  suatu  perjanjian  dianggap sebagai non-self-executing ,  pengadilan akan  menolak  untuk  menerapkan perjanjian  itu  untuk  menyelesaikan kasus. 21 Artinya,  untuk  menerapkan perjanjian internasional yang merupakan non-self-executing dalam  sistem  hukum nasional  di  negara  monisme,  harus terdapat implementing  legislation agar perjanjian  itu  bisa  diterapkan  dalam menyelesaikan kasus di pengadilan.
Sebelumnya,  terdapat  anggapan bahwa  Indonesia  menerapkan  monisme primat  hukum  internasional  dengan bukti  adanya  praktik  monisme  dalam pengesahan  Konvensi  Wina  1961  atau Vienna Convention On Diplomatic Relations and  Optional  Protocol  To  The  Vienna Convention  On  Diplomatic  Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961 dan  Konvensi  Wina  1963  atau Vienna
Convention  On  Consular  Relations  and Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition  Of  Nationality,  1963 dengan tidak  adanya implementing  legislation , tetapi  dapat  diterapkan  langsung  di pengadilan Indonesia. 22 Namun, dari putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan di Indonesia dan pendapat  para  ahli,  serta  peraturan hukum  yang  berlaku,  tampaknya  sifat dualisme  sangat  kuat  dipraktikkan  di Indonesia.  Ketika  Indonesia  meratifikasi Konvensi  New  York  1958  melalui Keppres  Nomor  34  Tahun  1981, Mahkama h Agung menetapkan “Dengan
21 Wisnu Aryo Dewanto, “Implementing Treaties In Municipal
Courts,” MIMBAR  HUKUM 23,  no.  1  (2011): 15, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/j mh.16194.
22 Afandi  Sitamala,  “Trial  of  Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic  Assistance  toward  Capital Punishment,  ‘A  Case  Study  of  Australian
keluarnya  Keppres  Nomor  34  Tahun 1981, tidak membuat Konvensi New York 1958 berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya”.  Selanjutnya,  pendapat dari Hj. Suparti Hadhyono dalam sebuah tulisan yang berjudul ‘Praktik Penerapan Perjanjian  Internasional  dalam  Putusan Hakim’ menjelaskan bahwa hakim tidak terikat  secara  mutlak  oleh  perjanjian internasional  bila  dianggap  tidak  sesuai dengan  kondisi,  tertib  hukum  dan  rasa keadilan masyarakat Indonesia. 23 Pada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 24
a. Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dari  pasal  tersebut  di  atas,  jelas bahwa  perjanjian  internasional  bukan merupakan  sumber  hukum  bagi  hakim sebagai  dasar  hukum  untuk  memutus perkara. 25 Agar  perjanjian  internasional diakui  sebagai  sumber  hukum  yang  sah di Indonesia dan berlaku sebagai produk hukum  nasional,  maka  perjanjian
Nationals  Facing  Capital  Punishment  in Indonesia,’” SSRN Electronic Journal , June 20, 2020, https://doi.org/10.2139/ssrn.3673254. 23 Ibid , hlm. 112.
24 “Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan”  (n.d.). ,  Pasal  7  ayat (1).
25 Op.cit. , Wisnu Aryo Dewanto, hlm.
112.
internasional  harus  mengalami  proses transformasi.
Ratifikasi United  Nations  Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988 Dengan adanya Putusan Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 yang memberikan  pencerahan  mengenai  arti dari undang-undang pengesahan
perjanjian  internasional  di  Indonesia, apakah sebagai persetujuan DPR kepada Presiden per  se ataukah  membuat perjanjian  internasional  tersebut  berlaku di Indonesia. Res judicata yang disampaikan oleh majelis hakim Mahkamah  Konstitusi  dengan  menolak seluruh permohonan pemohon mengindikasikan bahwa undang-undang pengesahan  perjanjian  internasional, meskipun  berbentuk  undang-undang hanya  merupakan  bentuk  persetujuan formal  DPR  kepada  Presiden  dalam kaitannya dengan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945. 26
Dalam Dasar Permohonan huruf g pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Perkara  Nomor  33/PUU-IX/2011 tertulis  “Oleh  karena  itu  UU  Nomor  38 Tahun 2008 tentang pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara) merupakan jenis undang- undang  seperti  dimaksud  dalam  UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.”  Pada  Alasan  Permohonan dalam  putusan  itu  tertulis  “Pemerintah Indonesia  melakukan  ratifikasi ASEAN Charter melalui UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang  Pengesahan Charter  Of  The Association  Of  Southeast  Asian  Nations . Dengan demikian maka Indonesia wajib
26 Op.cit. , Wisnu Aryo Dewanto, hlm.
107.
27 “Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Dalam  Perkara  Nomor  33/PUU- IX/2011” (n.d.).
menjalankan semua mandat konstitusi ini dan menjalankan segala keputusan yang diambil secara ekslusif melalui
pertemuan  para  pemimpin  ASEAN ( ASEAN Summit ) yang merupakan forum pengambil  keputusan  tertinggi  di ASEAN.” 27 Namun seluruh permohonan dari  pemohon  ditolak.  Dalam Dissenting
Opinion pada  putusan  itu,  hakim konstitusi Maria Farida Indrati menyampaikan bahwa
“……. pengundangan  terhadap  Undang- Undang  tentang  Pengesahan  Perjanjian Internasional  tidak  mengikat  setiap orang/masyarakat, tetapi mengikat pihak yang membuat perjanjian saja, hal ini  sesuai  dengan  prinsip  bahwa perjanjian  mengikat  para  pihak  yang membuatnya ( pacta sunt servanda ).” 28 Dari  apa  yang  disampaikan  di atas, artinya, undang-undang pengesahan  tidak  menjadikan  suatu perjanjian  internasional  berlaku  di Indonesia  sebagai  dasar  hukum  di pengadilan  dalam  menyelesaikan  kasus, namun  harus  ada  undang-undang substansi agar mengikat setiap orang/masyarakat. Dengan diratifikasinya suatu perjanjian internasional  tidak  berarti  bahwa perjanjian  internasional  itu  berlaku  di Indonesia,  tetapi  hanya  berlaku  bagi Indonesia  sebagai  pihak  yang  secara resmi terikat pada perjanjian itu.
Dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan  :  “Narkotika  hanya  dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi”. 29 Namun, pada  kenyataannya  di  masyarakat narkotika sering disalahgunakan. Sulitnya  pemberantasan  narkotika  tentu memerlukan  peran  dari  berbagai  pihak
28 Ibid , Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011.
29 Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 7.
masyarakat, serta kerjasama antar negara di  dunia,  salah  satunya  dengan membentuk suatu perjanjian internasional.  Namun,  suatu  perjanjian internasional  tidak  dapat  langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional, melainkan harus melalui suatu proses terlebih dahulu.
Sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  (2) Undang-Undang  No.  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional  yang menyatakan b ahwa “Pengesahan
perjanjian  internasional  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dengan  undang-undang  atau  keputusan presiden.”
30 Maka United Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances,  1988 dilakukan  pengesahan dengan undang-undang karena menyangkut  hal-hal  yang  termuat  pada
Pasal  10  Undang-Undang  No.  24  Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
Pengesahan United Nations Convention  Against  Illicit  Traffic  in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances,  1988 yaitu  berupa  Undang- Undang No. 7 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 24 Maret 1997 Tentang  Pengesahan United  Nations
Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs  and  Psychotropic  Substances,  1988 . Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan  bahwa  “untuk  mencapai cita-cita tersebut dan menjaga
kelangsungan  pembangunan  nasional dalam  suasana  aman,  ternteram,  tertib, dan  dinamis  baik  dalam  lingkungan nasional  maupun  internasional,  perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal- hal  yang  dapat  mengganggu  kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan  psikotropika.”  Dari pernyataan tersebut mengartikan bahwa Indonesia  sadar  akan  ancaman  bahaya
30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional., Pasal 9 ayat (2).
dari peredaran gelap narkotika terhadap kelangsungan  bangsa  dan  negara, sehingga  dengan  meratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 menunjukkan bahwa Indonesia ikut serta  dalam  kerjasama  pemberantasan narkotika bersama dengan negara-negara lain,  namun  tidak  mengesampingkan bahwa  narkotika  juga  bermanfaat  bagi pengobatan dan ilmu pengetahuan.
Sebagai  pelaksanaan  ratifikasi United  Nations  Convention  Against  Illicit Traffic  In  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic Substances,
1988 oleh Indonesia, Pemerintah membentuk Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika  yang  berlaku  pada  tanggal  1
September  1997,  sebagai  pengganti  dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976 Tentang  Narkotika.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika,  tertulis  bahwa  undang- undang baru tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari  segi  norma,  ruang  lingkup  materi, maupun ancaman pidana yang diperberat.  Cakupan  yang  lebih  luas tersebut,  juga  karena  perkembangan kebutuhan  dan  kenyataan  bahwa  nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif dan mencegah dan memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.
Dalam  perkembangannya,  baik jenis transnasional maupun internasional dan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika dan narkotika terus  mengalami  peningkatan  kualitas dan  kuantitas.  Karena  itu,  di  Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002 melalui  Ketetapan  Rakyat  Majelis Permusyawaratan  Republik  Indonesia
Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Presiden,  DPA,  DPR,  BPK,  MA  Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Tahun  2002  yang  ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2002 merekomendasikan kepada Presiden dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Lalu  pada  tanggal  12  Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  disahkan  dan  mulai  berlaku. Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  ditempatkan  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Penjelasan Atas Undang-Undang  35  tahun  2009  Tentang Narkotika  ditempatkan  pada  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5062. 31 Dibentuknya Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bertujuan untuk : 32
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk  kepentingan  pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. Menjamin  pengaturan  upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 31 Jogloabang,  “Pusat  Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia (Jogloabang),”  Pusat  Informasi  Pedesaan  & Peraturan Indonesia, 2019,
menyatakan  bahwa  dengan  berlakunya undang-undang ini maka : 33 a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1997  tentang  Narkotika (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika  Golongan  I  dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3671) yang  telah  dipindahkan  menjadi Narkotika  Golongan  I  menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tertulis bahwa  tindak  pidana  Narkotika  telah bersifat  transnasional  yang  dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan sudah  banyak  menimbulkan  korban, terutama  di  kalangan  generasi  muda bangsa  yang  sangat  membahayakan kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1997  tentang Narkotika  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan situasi  dan  kondisi  yang  berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.
Penutup Berdasarkan  penjelasan  yang telah dipaparkan, maka dapat
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu- 35-2009-narkotika?amp.
32 Ibid . 33 Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika., Pasal 153.

## disimpulkan  bahwa:  Adanya  ratifikasi
United  Nations  Convention  Against  Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances, 1988 dalam upaya pemberantasan peredaran gelap
narkotika  di  Indonesia,  yaitu  dengan membentuk  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  Tentang  Narkotika  yang merupakan  undang-undang  substansi dari  pengimplementasian United  Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs  and  Psychotropic  Substances,  1988 yang mencabut undang-undang sebelumnya,  yaitu  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Namun, karena peredaran gelap narkotika  semakin  meningkat  dan canggih,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  Tentang  Narkotika  tidak sesuai  lagi,  sehingga  dicabut  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika.

## Daftar Pustaka

## A.  Indra  Rukmana.  “Perdagangan
Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.” Legal Opinion 2, no. 1 (2014): 3.
Dewanto,  Wisnu  Aryo.  “Implementing Treaties  In  Municipal  Courts.”
MIMBAR  HUKUM 23,  no.  1  (2011): 15.
https://doi.org/https://doi.org/10 .22146/jmh.16194. ———.  “Problematika Keberlakuan  Dan Status Hukum Perjanjian Internasional.” Jurnal Yudisial 6, no. 2
(2013): 112.
Gunawan,  Deden.  “5  Modus  Sindikat
China Dan Timur Tengah Samarkan Narkoba,” 2020.
https://news.detik.com/berita/d- 5068661/5-modus-sindikat-china- dan-timur-tengah-samarkan- narkoba.
Jogloabang. “Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan  Indonesia  (Jogloabang).”
Pusat Informasi Pedesaan & Peraturan Indonesia, 2019.
https://www.jogloabang.com/pust aka/uu-35-2009-narkotika?amp.
Pramesti,  T ri  Jata  Ayu.  “Status  Hukum UU  Ratifikasi.”  Hukum  Online, 2018. https://m.hukumonline.com/klinik /detail/ulasan/lt4c69b1cbd0492/st atus-hukum-uu-ratifikasi/.
Pratiwi,  L.  A.  “Repository  IAIN  Tulung
Agung,” n.d. http://repo.iain - tulungagung.ac.id/.
PUSLITDATIN. “Penggunaan Narkotika Di  Kalangan  Remaja  Meningkat,” 2019. https://bnn.go.id/penggunaan- narkotika-kalangan-remaja- meningkat/.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Perkara  Nomor  33/PUU-IX/2011 (n.d.).
Ratu,  Sheeva  Amadea,  Siti  Resnawati, and  Afandi  Sitamala. “Status Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Dalam Ranah Hukum Nasional Indonesia.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu Hukum 6, no. 1 (May 23, 2022): 19 – 36. https://doi.org/10.30656/ajudikasi. v6i1.4553.

## RI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum  DPR.  “Pengesahan  United Nations  Convention  Againstillicit Traffic  In  Narcotic  Drugs  And
Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Tentang  Pemberantasan Peredaran  Gelap  Narkotika  Dan Psikotropika, 1988),” n.d. http://www.dpr.go.id/jdih/index /id/512. Silalahi,  Dian  Hardian. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .  Medan:  Enam  Media, 2019.
Sitamala, Afandi.  “Trial  of  Foreign Nationals: Distinction between Consular and Diplomatic Assistance toward Capital Punishment, ‘A Case Study  of  Australian  Nationals Facing  Capital  Punishment  in Indonesia.’” SSRN Electronic Journal ,
June 20, 2020. https://doi.org/10.2139/ssrn.36732 54.
Sudanto,  Anton.  “Penerapan  Hukum Pidana  Narkotika  Di  Indonesia,.” ADIL :  Jurnal  Hukum 7,  no.  1  (n.d.): 140.
TNI,  Transnationa  Intitute.  “The  UN
Drug  Control  Conventions,”  2015. https://www.tni.org/my/node/22 317. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 Tentang  Perjanjian  Internasional (n.d.).
“United  Nations  Convention  Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988,” n.d.