Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development Volume 1 Nomor 2: 97-108 (2019)

## SUSTAINABILITY STANDARDS AND CERTIFICATION DAN PATHWAY MENUJU PRODUKSI KOPI BERKELANJUTAN DI INDONESIA
(Sustainability Standards and Certification and Pathway Toward Sustainable Coffe Production in Indonesia )
Muhammad Ibnu 1* dan Lina Marlina 1
1 Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145 *Email korespondensi: ibnulpg@yahoo.com dan lina_jasmi@yahoo.com
Received: 8 October 2018;   Revised: 16 March 2019; Accepted: 5 April 2019

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis hambatan (barriers) dan peluang (opportunities) yang dihadapi petani  kecil  terkait  partisipasi  dalam  SSC,  dan  (2)  untuk  merefleksikan  apa  implikasinya  (hambatan  dan peluang tersebut) bagi jalur (pathway) menuju produksi kopi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Temuan penulis  menyiratkan  bahwa  keberlanjutan  ekonomi  harus  menjadi  dasar  keberlanjutan  dalam  produksi  kopi Indonesia.  Namun  ada  hubungan  inheren  antara  dimensi  keberlanjutan  ekonomi  dan  sosial  dan  lingkungan, yang  selanjutnya  menyiratkan  bahwa  pandangan  sistemik  diperlukan  untuk  lebih  memahami  faktor-faktor penting  yang  mengarah  pada  produksi  kopi  yang  lebih  berkelanjutan.    Penulis  menyimpulkan  bahwa  untuk meningkatkan  keberlanjutan  dalam  produksi  kopi  Indonesia,  SSC  dan  studi  selanjutnya  dapat  meningkatkan fokus  mereka  pada  bagaimana  mengharmonisasi  berbagai  skema  SSC  global,  meningkatkan  potensi  SSC nasional, menjawab berbagai  isu terkait produksi seperti bagaimana petani dapat mengatasi perubahan iklim (misalnya,  kenaikan  suhu,  curah  hujan  dan  lain-lain)  dan  mengurangi  risiko  gagal  panen,  serta  bagaimana partisipasi wanita dalam rantai nilai kopi dapat ditingkatkan.
Kata Kunci:  Standar dan Sertifikasi Berkelanjutan, petani kopi, sektor kopi, Indonesia, dampak sertifikasi

## Abstract
This  paper  aims  to  (1)  to  explore  barriers  and  opportunities  that  Indonesian  smallholders  face  regarding participation in the SSC, and (2) to reflect on what these implications (barriers and opportunities) are for the pathway  to  more  sustainable  coffee  production  in  Indonesia.  The  authors'  findings  imply  that  economic sustainability  should  be  the  basis  of  sustainability  in  Indonesian  coffee  production.  However  there  is  an inherent  relationship  between  the  dimensions  of  economic  and  social  sustainability  and  the  environment, which further implies that a systemic view is needed to better understand the important factors leading to more sustainable  coffee  production.  The  authors  conclude  that  in  order  to  improve  sustainability  in  Indonesian coffee  production,  SSC  and  subsequent  studies  can  increase  their  focus  on  how  to  harmonize  global  SSC schemes,  increase  national  SSC’s  potential,  address  production-related  issues  such  as  how  farmers  can address climate change (e.g., temperature rise, rainfall and so on) and reduce the risk of crop failure, and how women's participation in the coffee value chain can be improved.
Keywords:  Sustainability Standards and Certification/SSC, coffee sector, smallholder, Indonesia, certification effect

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1990an,  produsen  produk pertanian  berskala  kecil  di  negara-negara berkembang semakin dihadapkan dengan
standar dan sertifikasi berkelanjutan (Sustainability
Standards and Certification/SSC)  yang  diinisiasi  oleh  pihak swasta.  Sebagian  besar  standar  ini  diprakarsai oleh  organisasi  non-pemerintah  (LSM)  dan bisnis  dari  Utara  (dunia  Barat),  seringkali dalam  bentuk  kemitraan  di  antara  mereka (bisnis  dan  LSM,  dan  antar  SSC).  Meskipun partisipasi  dalam  skema  SSC  bersifat  sukarela, SSC  secara  bertahap  menjadi  prasyarat  bagi petani (negara-negara berkembang dari Selatan) untuk  mengakses  pasar  global  (Brandi  et  al., 2013;  Loconto  &  Danker,  2014;  Pierrot  et  al., 2010).  Di  bagian  bawah  rantai  nilai  (value chain), petani kecil (smallholder) perlu memahami  SSC  ini  dan  implikasi  yang menyertainya dan harus memutuskan bagaimana  bereaksi,  mengingat  preferensi  dan peluang sosial-ekonomi yang mereka miliki.
Sektor  kopi,  yang  akan  dikaji  dalam tulisan  ini,  dapat  dianggap  sebagai  industri perintis  untuk  SSC  (Bitzer  et  al.,  2008;  Kolk, 2013;  Pierrot  et  al.,  2010;  Reinecke  et  al., 2012).  Perkembangan  SSC  global  dimulai dengan  pengembangan  yang  disebut  ‘gerakan organik’ pada tahun 1939, diikuti oleh Fairtrade (FT)  pada  tahun  1988  dan  Rainforest  Alliance (RA) pada tahun 1991. Satu dekade kemudian, lebih  banyak  SSC  diperkenalkan,  termasuk UTZ  (2002)  dan  Common  Code  of  Coffee Community  /  4C  (2006).  Semua  skema  ini memprioritaskan  berbagai  aspek  produksi  kopi yang  berkelanjutan  dan  umumnya  berfokus pada  berbagai  tipe  produsen.  Fairtrade  (FT), misalnya,  berkonsentrasi  pada  peningkatan aspek  sosial  produksi  kopi,  sedangkan  UTZ berfokus pada efisiensi pertanian dan ketertelusuran/traceability  kopi  (Auld,  2010; Reinecke  et  al.,  2012).  Rainforest  Alliance (RA)  memberi  perhatian  besar  pada  aspek lingkungan  (Reinecke  et  al.,  2012),  dan  4C, sebagai  standar  yang  agak  luas,  berfokus  pada kriteria  dasar  di  semua  dimensi  pembangunan berkelanjutan  (Bitzer  et  al.,  2008).  Semua skema menyertakan petani kecil (smallholders), namun  UTZ  dan  RA  mengikut  sertakan produsen  yang  lebih  besar  dalam  program mereka, sedangkan FT hanya fokus pada petani kecil  (smallholder).  Terlepas  dari  perbedaan skema-skema  SSC  tersebut,  persamaan  dalam
cara  pengelolaannya,  dan  persamaan  di  antara kriteria  keberlanjutan  yang  mereka  adopsi, menyebabkan  tumpang  tindih  dan  persaingan yang signifikan di antara mereka  (Reinecke et al., 2012).
SSC dibentuk berdasarkan dorongan Teori Perubahan  (the  theory  of  change).  Teori  ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  pelatihan yang  lebih  baik  dalam  praktik  pertanian  dan organisasi  petani  yang  lebih  baik,  dapat memperbaiki  kuantitas  (volume)  dan  kualitas (yaitu  secara  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi) dari  produksi.  Diasumsikan  bahwa  produksi kopi  yang  lebih  berkelanjutan  pada  akhirnya akan  meningkatkan  mata  pencaharian  petani (Blackman  &  Rivera,  2011;  Pierrot  et  al., 2010).
Namun,  dampak  SSC  masih  ambigu  dan karena  itu  banyak  diperdebatkan.  Beberapa penelitian  menunjukkan  bahwa  SSC  memiliki dampak  (langsung)  positif  pada  petani  kecil seperti meningkatkan akses pasar, menawarkan harga  yang  lebih  tinggi,  dan  memperbaiki kondisi mata pencaharian. SSC juga disebutkan memiliki efek samping positif, seperti meningkatkan hasil panen dan kualitas produksi kopi  masyarakat  di  sekitar  perkebunan  (yang bersertifikasi),  dengan  menggabungkan  proyek SSC  ini  dengan  kegiatan  masyarakat  yang dibiayai  oleh  premi  sertifikasi  (Giovannucci  & Ponte,  2005).  Studi  lain  menunjukkan  bahwa manfaat  dari  SSC  agak  terbatas.  Manfaat ekonomi  untuk  petani  kecil  secara  statistik signifikan, namun sangat kecil (yaitu hanya 6-8 persen  dari  sewa  ekonomi/economic  rent, sedangkan  porsi  yang  lebih  besar  diperoleh eksportir  dan  perusahaan  roaster/pengolah kopi)  dan  mungkin  tidak  cukup  untuk  petani memperbaiki kondisi kehidupan mereka (Astuti et al., 2015).
Studi  tentang  SSC,  khususnya  di  sektor kopi, dapat dikelompokkan menjadi setidaknya lima untaian literatur (literatur strands). Untaian literatur pertama mencakup studi yang berfokus pada evaluasi dampak SSC kopi terhadap mata pencaharian  dan  kesejahteraan  petani  kecil, kondisi  lingkungan,  dan  aspek  sosial.    Untaian literatur  kedua  mencakup  studi  yang  berfokus pada legitimasi standar dan sertifikasi keberlanjutan  (lihat  misalnya  Bernstein,  2011; Bernstein  &  Cashore,  2007;  Cashore,  2002; Glasbergen,  2013).  Untaian  literatur  ketiga berfokus pada distribusi kekuatan/power dalam rantai  nilai  kopi  seiring  dengan  perubahan institusional  yang  ditimbulkan  oleh  SSC.

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
Konsep  rantai  nilai  global  (gobal  value chain/GVC) dan kemitraan (partnership) sering digunakan penelitian-penelitian di dalam untaian  literatur  ini.  Dari  perspektif  GVC, literatur membahas tren ketidaksetaraan kekuasaan  di  antara  aktor  kunci  (Kaplinsky, 2004),  dan  mereka  berpendapat  bahwa  petani, pedagang  lokal,  dan  pemerintah  di  negara- negara produsen semakin terpinggirkan, terutama sejak proses deregulasi dan liberalisasi sektor  kopi  dimulai  tahun  1990an  (Calo  & Wise,  2005;  CFC,  2000).  Untaian  literatur keempat  mencakup perdebatan mengenai kemampuan  petani  kecil  untuk  bersaing  dalam rantai nilai ekspor komoditas pertanian. Di satu sisi,  SSC  dianggap  sebagai  penghalang  utama bagi  petani  negara  Selatan  untuk  memasuki pasar  global.  Akar  masalah  disini  adalah lemahnya  kompetensi  petani  (pengetahuan, keterampilan) dan kemampuan finansial, organisasi,  dan  kelembagaan  untuk  memenuhi persyaratan sertifikasi (M4P, 2008: 11; Neilson, 2008). Untaian kelima dan terakhir dari literatur mencakup studi-studi yang mencoba memahami
kemunculan
SSC versi publik/pemerintah baru-baru ini yang diprakarsai  oleh  aktor-aktor  Selatan  di  negara- negara berkembang.
Tujuan  utama  dari  tulisan  ini  adalah  (1) untuk  mengkaji  hambatan  (barriers)  dan peluang  (opportunities)  yang  dihadapi  petani kecil  terkait  partisipasi  dalam  SSC,  dan  (2) untuk merefleksikan apa implikasinya (hambatan  dan  peluang)  ini  bagi  jalur (pathway)  menuju  produksi  kopi  yang  lebih berkelanjutan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  1  tulisan  ini, metode  yang  digunakan  adalah  (1)  studi literatur  (mengenai  sektor  kopi  dan  SSC  di Indonesia)  dan  (2)  review  dan/atau  analisis lanjutan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya  penulis  sendiri  lakukan.  Penelitian tentang  SSC  kopi  di  Indonesia  telah  dua  kali penulis  lakukan  dan  telah  dipublikasikan. Pertama,  penulis  telah  melakukan  penelitian tentang  ‘Farmer  Preferences  for  Coffee Certification:  A  Conjoint  Analysis  of  the Indonesian  Smallholders’(lihat  Ibnu  et  al., 2015).  Kedua,    penulis  telah  mengkaji  tentang ‘Competing  explanations  for  Indonesian smallholder  participations  in  sustainability coffee certifications’ (lihat Ibnu et al., 2016).
Pada penelitian pertama, penulis melakukan  kajian  mengenai  prefensi  petani terhadap  atribut-atribut  SSC.  Latar  belakang penelitian  ini  adalah,  sebagaimana  yang  telah diuraikan,  bahwa  sebagian  besar  skema sertifikasi  kopi  dikembangkan  oleh  bisnis  dan LSM  berbasis  Utara  untuk  mengatur  produksi kopi  di  Selatan.  Namun,  informasi  tentang preferensi petani, baik dalam literatur akademis maupun  dalam  program  SSC  itu  sendiri  masih sangat  terbatas.  Dengan  demikian,  perlu dipertanyakan  apakah  standar  yang  digerakkan Utara  ini  sesuai  dengan  preferensi  petani  kopi di  Selatan,  khususnya  petani  Kopi  Indonesia. Memahami preferensi petani dan mempertimbangkannya  (saat  mengembangkan atau  memperbaiki  skema  SSC)  diyakini  dapat mengarahkan  pada  SSC  yang  sesuai  konteks petani lokal sehingga dapat lebih diinternalisasi oleh  petani  (dan  karenanya  akan  lebih  efektif). Berdasarkan  analisis  kuantitif  (survei)  dan wawancara,  penulis  (Ibnu  et  al.,  2015) mengevaluasi preferensi petani kopi di Indonesia.  Metode  yang  digunakan  adalah analisis  konjoin,  yaitu  teknik  multivariat  yang berguna untuk memeriksa trade-off yang dibuat oleh  responden  perorangan  saat  mereka menghadapi  berbagai  pilihan.  Penelitian  di lakukan  di  provinsi  Lampung  (kabupaten Tanggamus  dan  Lampung  Barat)  dengan jumlah  responden  petani  sebanyak  210  orang (Ibnu  et  al.,  2015).  Responden  adalah  para petani yang terdaftar dengan skema SSC global (yaitu  RA,  UTZ,  dan  4C),  dengan  skema  SSC lokal  nasional  (Inofice/  Sertifikasi  Pertanian Organik  Indonesia)  dan  petani  kopi  tidak tersertifikasi.  Perangkat  lunak  kuantitatif  SPSS (Paket  Statistik  untuk  Ilmu  Sosial)  digunakan untuk analisis konjoin (Ibnu et al., 2015).
Dalam penelitian kedua, penulis menganalisis penjelasan mengenai  (asan- alasan)  petani  untuk  (tidak)  berpartisipasi dalam  SSC.  Penelitian  di  lakukan  di  Provinsi Aceh  (kabupaten  Bandar)  dan  Lampung (kabupaten  Tanggamus  dan  Lampung  Barat) dengan  responden  petani  berjumlah  160  orang (Ibnu et al., 2016). Literatur memberikan empat penjelasan yang bersaing (competing explanations) tentang partisipasi dalam seritifikasi:  sosial-demografis,  ekonomi,  sikap, dan  kelembagaan.  Namun,  sedikit  yang diketahui  tentang  kepentingan  relatif  dari penjelasan-penjelasan  tersebut.  Pengetahuan tentang  kepentingan  relatif  diyakini  mengarah pada  penerapan  SSC  yang  lebih  efektif  dan

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
inklusif  bagi  petani  kecil.  Sampai  saat  ini  para peneliti  memberikan  penjelasan  yang  berbeda untuk partisipasi, dan penelitian (kedua) penulis ini  bertujuan  untuk  berkontribusi  pada literatur dengan  membawa  tingkat  kepentingan  relatif (relative importance) bagi penjelasan- penjelasan  yang  ada  pada  literatur.  Untuk  itu, data  kuesioner  dikumpulkan  dari  petani  kopi Indonesia  di  provinsi  Aceh  dan  Lampung, termasuk  160  petani  kopi  yang  disertifikasi dengan skema SSC global (yaitu RA, FT, UTZ, dan 4C) , dan petani yang tidak ikut sertifikasi. Data  tersebut  pertama  kali  dikelola  dengan Microsoft  Excel  dan  kemudian  dianalisis dengan perangkat lunak SPSS. Metode analisis adalah regresi logistik biner untuk memprediksi hasil  kategoris  atau  variabel  dependen  (yaitu, partisipasi  dalam  sertifikasi)  yang  dipengaruhi oleh  seperangkat  pengukuran  atau  variabel independen  dengan  skala  pengukuran  yang berbeda (Ibnu et al., 2016).
Selanjutnya,  untuk  mencapai  tujuan  2 tulisan  ini,  berdasarkan  ulasan  sektor  kopi  dan SSC di Indonesia dan dipadukan dengan kedua penelitian penulis sebelumnya tersebut, penulis akan  berdiskusi  mengenai  implikasi  temuan- temuan  penelitian  terhadap  jalur  (pathway) menuju produksi kopi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sektor Kopi Indonesia
Di Indonesia, petani kecil (atau perkebunan  rakyat)  mengelola  lebih  dari  96% perkebunan  kopi  di  seluruh  negeri  dan cenderung terus melakukannya, karena perkebunan  besar  telah  menurun  secara signifikan  (hanya  tersisa  beberapa  di  Pulau Jawa) (Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2015). Menurut Direktorat
Jenderal  Tanaman  Perkebunan  (2014;  2015) dan BPS-Indonesia (2013), ada sekitar 1,96 juta rumah  tangga  yang  menanam  kopi  di  seluruh Indonesia  yang  setara  dengan  sekitar  5  juta individu  yang  bergantung  pada  pertanian  kopi di  Indonesia.  Petani  yang  secara  serius mengelola perkebunan kopi mereka hanya 25% dari  jumlah  tersebut  (SCP,  2014).  Secara  rata- rata,  setiap  rumah  tangga  petani  kecil bergantung  pada  0,52  hektar  lahan  dimana keluarga  tersebut  menanam  942  pohon  kopi yang  menghasilkan  335,15  kilogram  biji  kopi per  tahun (BPS-statistik  Indonesia,  2013;  SCP,
2014;
Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2014) . Biaya produksi petani rata- rata  sebesar  68,90%  dari  harga jual  saat  petani menjual  biji  kopi  mereka  (Kementerian Pertanian, 2016).
Secara  umum,  petani  kopi  di  Indonesia cukup  rentan  karena  kepemilikan  lahan  kecil, pendapatan  yang  relatif  tidak  stabil,  dan terbatasnya akses terhadap layanan penyuluhan (Arifin,  2010;  SCP,  2014;  Wahyudi  &  Jati, 2012). Petani juga terkait dengan kemiskinan di daerah  pedesaan,  dan  akses  terbatas  ke  pasar dan  ke  fasilitas  kesehatan  yang  baik  (Arifin, 2017). Karena metode penanaman mereka yang masih  bersifat  tradisional,  produktivitas  petani agak rendah dan diperkirakan kurang dari 60% dari potensi tanaman kopi mereka (Wahyudi & Jati,  2012).  Kualitas  panen  juga  agak  rendah karena  tekanan  waktu  di  musim  puncak,  dan penggunaan  metode  dan  mesin  pengolahan yang ketinggalan jaman (Arifin, 2010; de Wolf, 2013).  Tantangan  ini  semakin  diperparah  oleh terbatasnya akses terhadap kredit yang terjangkau,  perubahan  pola  cuaca  (misalnya, curah  hujan,  suhu)  yang  mempengaruhi produktivitas,  dan  kualitas  infrastruktur  yang buruk  (misalnya  sistem  pengiriman  atau transportasi)  yang  membatasi  akses  terhadap input yang terjangkau.
Namun demikian, Indonesia masih
dianggap  sebagai  produsen  kopi  penting  di dunia  (yaitu  peringkat  keempat)  dengan produksi rata-rata 613.874,6 ton per tahun atau 7,22%  dari  produksi  dunia  (ICO,  2017). Mayoritas  produksi  kopi  (63,27%)  dapat diekspor,  yang  berarti  bahwa  produksi  yang tidak  dikonsumsi  secara  lokal  (secara  teoritis) dapat  diekspor.  Namun  dalam  praktiknya, realisasi  ekspor  bisa  berbeda  (dari  ekspor) karena  jeda  antara  produksi  dan  ekspor, misalnya karena pengumpul kopi yang memegang  biji  kopi  beberapa  waktu  untuk menunggu  harga  yang  lebih  baik.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  rata-rata  konsumsi domestik  juga  terus  meningkat  dan  berpotensi menyerap sebagian besar produksi kopi di masa depan.  Meskipun  kenaikan  produksi  saat  ini masih  lebih  tinggi  daripada  konsumsi,  risiko penurunan  pasokan  kopi  hadir  karena  produksi berfluktuasi  tinggi  (tergantung  pada  kondisi iklim) yang diperburuk oleh produktivitas yang menurun  dari  waktu  ke  waktu  (karena  pohon kopi  yang  signifikan  sudah  tua)  (Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, 2014; 2015).

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
Indonesia  mengekspor  kopi  ke  negara- negara  di  Eropa,  Amerika,  Asia,  dan  Afrika. Sementara  Eropa  dan  Amerika  dikenal sebagai 'pasar  kopi  tua'  atau  old  coffee  market,  Asia, Afrika,  dan  beberapa  negara  di  Pasifik dianggap  sebagai  'pasar  kopi  baru’  atau  new coffee  market.  Bagi  Indonesia,  old  coffee market  telah  menjadi  tujuan  ekspor  kopi  sejak era kolonialisme (de Graaf, 1986). Sejak tahun 2000-an,  new  coffee  market  melampaui  old coffee  market  dan  telah  menjadi  tujuan  utama ekspor  kopi  Indonesia  (lihat  Gambar  1).  New coffee  market  ini  biasanya  kurang  tertarik dengan  kopi  bersertifikat  SSC  daripada  old coffee  market  (SCP,  2014  ;  Wijaya  & Glasbergen, 2016).
Gambar 1. Pasar ekspor kopi Indonesia (BPS- Statistics Indonesia, 2016)
Sumatra  adalah  daerah  penghasil  kopi yang paling signifikan di Indonesia (menyumbang  lebih  dari  70%  dari  produksi kopi  nasional).  Di  Sumatera,  luas  perkebunan kopi  yang  signifikan  ditemukan  di  provinsi Aceh  (120.667  hektar)  dan  Lampung  (155.007 hektar)  yang  berturut-turut  menghasilkan  25% produksi  Arabika  nasional  dan  23,6%  dari produksi Robusta nasional (Direktorat Jenderal Tanaman  Perkebunan,  2014).  Kopi  Arabika perlu ditanam pada ketinggian 1000-1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu sekitar 16- 20°  C.  Kondisi  ini  hanya  bisa  terpenuhi  di pegunungan dan lereng vulkanik (Arifin, 2017). Sebagian besar pegunungan dan lereng gunung berapi adalah bagian hutan yang sangat lindung dan  oleh  karena  itu  perkebunan  Arabika  sulit untuk diperluas - dibandingkan dengan perkebunan  Robusta  di  dataran  rendah.  Kopi arabika umumnya disukai oleh konsumen Utara
karena  rasa  ringan  dan  kandungan  kafein  yang relatif  rendah.  Arabika  Indonesia  lebih  dikenal sebagai  kopi  berkualitas  tinggi  -  juga  dikenal sebagai  kopi  spesial/specialty  coffee  -  dan dipromosikan karena rasanya (Wahyudi & Jati, 2012).  Pasar  untuk  kopi  spesial  relatif  stabil, konsumennya  relatif  loyal  (Neilson,  2014)  dan harga  yang  dibayar  untuk  Arabika  umumnya lebih  tinggi  daripada  untuk  Robusta  (ICO, 2017).
Mayoritas  kopi  yang  diproduksi  di Indonesia  adalah  Robusta  (mencapai  75%) (Kementerian  Pertanian,  2016).  Dominasi  kopi Robusta berasal dari tersedianya areal perkebunan  untuk  kopi  ini,  dan  dari  kenyataan bahwa  Robusta  pada  umumnya  disukai  oleh produsen kopi Indonesia karena kokoh, tumbuh dengan baik, dan relatif tahan terhadap penyakit dan  hama  (de  Graaf,  1986,  de  Wolf,  2013). Indonesia  saat  ini  merupakan  penghasil  dan eksportir  Robusta  terbesar  kedua  di  dunia, namun  Robusta  Indonesia  umumnya  dijual dalam jumlah besar (bulks), dengan sedikit atau tanpa perbedaan dari sisi kualitas (dari Robusta yang  diproduksi  oleh  negara  lain)  di  pasar internasional  (Neilson,  2014).  Implikasinya adalah  bahwa  pasar  cenderung  meminta Robusta  -  terlepas  dari  mana  asalnya  -  dengan harga terendah.
Kekhawatiran terhadap sektor kopi indonesia  adalah  mengenai  rendahnya  hasil panen dan tingginya biaya transaksi dan dengan tren  pertumbuhan  konsumsi  domestik  dan produktivitas  pertanian  yang  rendah.  Indonesia kemungkinan akan menjadi pengimpor Robusta bersih  dalam  waktu  10  tahun  (SCP,  2014). Namun,  terdapat  potensi  untuk  meningkatkan hasil  panen  petani  dan  mempertahankan  basis biaya  yang  cukup  rendah  (SCP,  2014).  Di Indonesia,  biayanya  relatif  rendah  karena kebanyakan petani memanfaatkan pupuk secara terbatas  (Wahyudi  &  Jati,  2012;  Direktorat Jenderal  Tanaman  Perkebunan,  2015),  yang juga  relatif  membatasi  produktivitas  tanaman petani.  Karena  produksi  kopi  Indonesia  belum mencapai  kapasitas  penuhnya,  investasi  di sektor  kopi  Indonesia  berpotensi  menghasilkan produktivitas  yang  lebih  tinggi  daripada  di negara lain seperti  Uganda  dan  Vietnam (SCP, 2014). Selain itu, tanpa kopi yang diekspor dari Indonesia,  kesenjangan  pasokan  yang  cukup besar  dapat  mengancam  industri  dan  pasokan kopi  internasional.  Pasar  kopi  internasional mungkin  akan  semakin  bergantung  pada perkebunan Robusta di Vietnam yang sekarang
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% New Markets (Asia, Africa)
Old Markets (USA, Europe)

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
menghadapi  tantangan  kerusakan  lingkungan (SCP, 2014).
Beberapa  inisiatif  untuk  meningkatkan produksi kopi telah dilakukan oleh pemerintah, terutama  melalui  peremajaan  pohon  kopi  tua dan  memperluas  areal  perkebunan  kopi. Meningkatkan  produksi  total  tampaknya  tidak hanya  penting  untuk  lebih  memanfaatkan potensi  Indonesia  dalam  produksi  kopi,  namun juga untuk memenuhi meningkatnya permintaan konsumen akan kopi. Menurut SCP (2014), permintaan Robusta di dunia diproyeksikan  akan  meningkat  dengan  15 sampai 30 juta kantong (yaitu 900 sampai 1800 ribu  ton)  per  tahun  selama  10  tahun  ke  depan (sampai  2024/25).  Oleh  karena  itu,  pemerintah berupaya  untuk  meningkatkan  total  produksi kopi Indonesia menjadi 900  -1200 ribu ton per tahun,  atau  setidaknya  50%  pada  tahun  2025 (Direktorat  Jenderal  Tanaman  Perkebunan, 2015).  Namun,  masih  harus  dilihat  apakah sektor  kopi  dapat  mewujudkan  target  kenaikan produksi  sebesar  50%  ini.  Meskipun  banyak inisiatif  untuk  meningkatkan  total  volume produksi kopi yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia,  inisiatif-inisiatif  ini  pada  akhirnya harus dilaksanakan oleh petani kecil (smallholders).  Hal  ini  menyiratkan  bahwa upaya  peningkatan  produksi  kopi  tidak  dapat dilihat terpisah dari upaya peningkatan kapasitas  petani  kecil  (smallholders)  yang menghasilkan kopi tersebut.

## SSC di Indonesia
Petani  kopi  Indonesia  saat  ini  dihadapkan pada berbagai skema SSC, yang berbeda dalam lingkup  dan  sejarahnya.  SSC  kopi  pertama  di Indonesia  adalah  Rainforest  Alliance  (RA) yang dilaksanakan di Provinsi Aceh pada tahun 1993,  diikuti  oleh  Fair  Trade  (FT)  di  provinsi yang  sama  pada  tahun  1997.  UTZ  terlibat dalam sektor kopi pada tahun 2002, diikuti oleh 4C  pada  tahun  2006  (Arifin,  2010).  RA bertujuan  untuk  mendukung  petani  dalam menciptakan penghidupan yang lebih berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pertanian,  dan  menjadi  lebih  tahan  terhadap perubahan  iklim.  Oleh  karena  itu,  RA berkonsentrasi pada bagaimana kebun dikelola, dengan sertifikat RA diberikan kepada perkebunan  yang  memenuhi  standar  Jaringan Pertanian Berkelanjutan (Sustainable
Agriculture  Network  /  SAN).  FT  berfokus untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  baik
bagi  keluarga  petani  di  negara  berkembang melalui  perdagangan  langsung,  pengembangan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan harga terjamin  untuk  produk  mereka.  Untuk  lebih mendukung pengembangan ekonomi petani, FT mewajibkan  pembeli  kopi  pertama  (yaitu koperasi)  untuk  menyediakan  kontrak  pra- pembiayaan  dan  kontrak  jangka  panjang dengan petani (FT, 2017). UTZ bertujuan untuk menciptakan  transparansi  di  sepanjang  rantai pasokan  dan  memberi  penghargaan  kepada produsen  kopi  yang  bertanggung  jawab  (UTZ, 2017), sedangkan 4C bertujuan untuk mencapai kepemimpinan global SSC dalam meningkatkan  kondisi  produksi,  pemrosesan, dan perdagangan ekonomi, sosial, dan lingkungan,  untuk  semua  aktor  yang  mencari nafkah  di  sektor  kopi  (GCP,  2017).  Dengan karakter  base-line,  4C  sering  dianggap  sebagai SSC  yang  paling  ringan  persyaratannya. Namun  demikian,  di  Indonesia,  mayoritas petani  kopi  (sekitar  93%  pada  tahun  2014) masih  tidak  bersertifikat  SSC  (Direktorat Jenderal  Tanaman  Perkebunan,  2014;  ICO, 2017; SCP, 2014).
RA, FT, dan UTZ diklaim lebih ketat dari pada  4C  yang  menggunakan  kriteria  dasar untuk  petani  agar  sesuai  dengan  tingkat  dasar keberlanjutan.  Menurut  Fransen  (2015),  petani dapat  menggunakan  kriteria  dasar  4C  sebagai batu  loncatan  bagi  mereka  untuk  berpartisipasi dalam  skema  yang  lebih  menuntut  seperti  RA, FT, dan UTZ (Fransen, 2015). Mengenai harga, sebagian  besar  skema  menerapkan  sistem penetapan  harga  berbasis  pasar,  kecuali  FT yang menerapkan harga minimum. Di Indonesia,  RA,  4C,  dan  UTZ  hadir  di  Aceh, Lampung,  dan  Sumatera  Selatan,  namun  FT sampai  sekarang  hanya  hadir  di  Aceh.  Serupa untuk semua skema SSC adalah bahwa mereka mempromosikan  diri  mereka  sebagai  standar dan  sertifikasi  sukarela,  dan  percaya  pada kebutuhan  mendesak  untuk  mengubah  praktik pertanian menjadi praktik yang lebih berkelanjutan. Mereka juga memiliki kepercayaan  bahwa  SSC  melalui  sistem  yang kredibel  dapat  membantu  menginduksi  dan mewujudkan  transformasi  tersebut.  Semua skema menargetkan petani kecil dalam program SSC mereka melalui organisasi petani (misalnya  Kelompok  tani  dan  koperasi)  dan memberikan  peraturan  untuk  hak  produsen (misalnya,  hak  perwakilan).  Organisasi  petani diminta  mengatur  pelatihan  untuk  menjamin bahwa petani memenuhi kriteria untuk

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
mendapatkan  sertifikasi.  Oleh  karena  itu  peran organisasi petani sangat penting dalam sertifikasi. Petani kecil tidak memiliki sertifikat sendiri.  Sertifikat  dipegang  oleh  organisasi petani  (misalnya,  Koperasi)  atau  yang  disebut "pembeli pertama" (selain pedagang (eksportir) dan  roaster  kopi).  Sampai  saat  ini,  pedagang dan  atau  eksportir  internasional  telah  menjadi investor  utama  dalam  program  SSC  di Indonesia (Neilson, 2008, 2014; SCP, 2014
Selain  skema  SSC  global,  sertifikasi berbasis lokal-nasional ada di Indonesia, seperti Inofice (Sertifikasi
Pertanian Organik Indonesia) yang mensertifikasi produk kopi dan pertanian  berdasarkan  kriteria  SNI  (Standar Nasional  Indonesia)  organik,  sertifikat  indikasi geografis  (GI),  dan  ISCoffee  (Indonesian standard  coffee/Standar  Indonesia  Kopi).  GI dianggap  sebagai  hak  kekayaan  intelektual, yang  diatur  oleh  undang-undang  nasional tentang  merek  (UU  RI  No.  15,  2001),  yang bertujuan  untuk  secara  formal  memastikan bahwa  beberapa  komoditas  pertanian  berasal dari  lingkungan  geografis  tertentu  dan  oleh karena  itu  memberikan  kepastian  kepada konsumen  bahwa  produk  tersebut  berasal  dari penduduk asli dan spesifik untuk suatu wilayah. Mengenai  ISCoffee,  sertifikasi  ini  diprakarsai oleh  Kementerian  Pertanian  RI.  ISCoffee kemungkinan akan menjadi SSC versi publik/pemerintah  pertama  untuk  kopi  di negara  ini  (Media  Perkebunan,  2013),  meski sampai  saat  ini  belum  diimplementasikan secara formal.
Hambatan (barriers) dan peluang (opportunities)  yang  dihadapi  petani  terkait partisipasi SSC
Standar keberlanjutan dan skema sertifikasi  yang  ada  di  Indonesia  (Fairtrade, UTZ,  Rainforest  Alliance,  4C)  dikembangkan berdasarkan  preferensi  konsumen  dunia  Barat dan  dilaksanakan  oleh  dan/atau  melalui perusahaan  multinasional.  Sementara  kopi bersertifikat dipromosikan ke konsumen karena aspek lingkungan  dan  sosial  dari  keberlanjutan dalam produksinya, penelitian penulis menunjukkan  bahwa  petani  kopi  di  Indonesia lebih  memilih  skema  SSC  yang  (terutama) menawarkan  keuntungan  ekonomi  (Ibnu  et  al., 2015). Dengan demikian, SSC, yang dimaksudkan sebagai alat untuk mempromosikan  keberlanjutan  (dari  sudut pandang Utara/Barat) ternyata dipandang petani
sebagai    alat  ekonomi.  Ini  tidak  berarti  bahwa petani  kopi  Indonesia  tidak  menghargai  aspek lingkungan dan sosial dari produksinya, namun preferensi  mereka  mengenai  skema  sertifikasi berbeda  (dari  asumsi  dunia  Barat  yang mengedepankan  aspek  sosial  dan  linkungan). Selain  itu,  penelitian  penulis  juga  menemukan bahwa bahkan petani yang berpartisipasi dalam skema sertifikasi lebih memilih hubungan yang longgar  (tanpa  kontrak  yang  formal)  dengan pedagang,  sehingga  mereka  dapat  dengan mudah  beralih  antara  pasar  bersertifikat  dan tidak bersertifikat/konvensional. Lebih jauh, hal ini  menyiratkan  bahwa  petani  menunjukkan banyak perilaku oportunistik (Ibnu et al., 2015).
Petani pada umumnya memiliki pemahaman  rendah  tentang  filosofi  di  balik konsep keberlanjutan dalam produksi pertanian; mereka  hanya  mengikuti  peraturan  SSC  yang dikenakan  pada  mereka.  Temuan  ini  tercermin dalam  penelitian  penulis  mengenai  alasan petani untuk partisipasi dalam skema sertifikasi.  Di  antara  alasan-alasan  partisisipasi yang  penulis  kaji,  alasan  ekonomi  juga  paling kuat (Ibnu et al., 2016).
Walaupun  temuan-temuan  tersebut  tidak mengejutkan,  hal  tersebut  dipandang  sebagai penghambat  (barrier)  dalam  kontek  SSC  dan transformasi  menuju  produksi  kopi  yang  lebih berkelanjutan.  Ada  empat  hal  yang  menjadi alasannya.  Pertama,  ada  kelebihan  produksi kopi  bersertifikat  di  pasar  saat  ini.  Hal  ini menyebabkan  situasi  dimana  kopi  bersertifikat dijual  di  pasar  konvensional  (lihat  ibnu  et  al., 2015).
Kedua, walaupun penelitian penulis menunjukkan  bahwa  prospek  harga  premium sangat  penting  bagi  keputusan  petani  untuk berpartisipasi,  petani  bersertifikat  SSC  tidak selalu menerima harga premium ini untuk kopi bersertifikat  mereka.  Meski  petani  mendapat harga  premium,  perbedaan  harga  dengan  kopi non-sertifikasi sangat kecil. Hal ini tidak hanya menghambat  petani  yang  tidak  bersertifikat untuk  bergabung,  tetapi  juga  mengurangi motivasi  petani  bersertifikat  untuk  bertahan dalam SSC (lihat ibnu et al., 2016).
Ketiga,  situasi  di  atas  dapat  diperburuk lagi oleh tren pasar baru. Indonesia mengekspor kopi  ke  pasar  Utara  (Barat)  atau  old  coffee market dan Selatan (non-Barat) atau new coffee market,  namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir, pasar  Selatan  telah  melampaui  pasar  Utara sebagai  tujuan  ekspor  utama  kopi  Indonesia. Pasar  Selatan  ini,  termasuk  pasar  domestik

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
yang  berkembang  pesat,  pada  umumnya  tidak memerlukan kopi yang disertifikasi.
Keempat,  adalah  potensi  menurunnya minat  petani  dalam  produksi  kopi  karena tanaman  lain,  seperti  kelapa  sawit  atau  kakao, yang  dianggap  sebagai  investasi  yang  lebih menguntungkan  daripada  kopi.  Hal  ini  dapat semakin  mengurangi  investasi  oleh  pemerintah dan pelaku swasta di sektor kopi.
Penulis  juga  mengamati  bahwa  partisipasi dalam SSC adalah paling sulit bagi petani kecil (smallholder).  Mereka  yang  paling  rentan/sulit karena  memiliki  plot  kecil  dan  kesulitan berjuang untuk bertahan hidup secara ekonomi. Mereka  juga  tinggal  jauh  dari  koperasi  atau kelompok usaha bersama (KUBE) yang mudah diakses  (ibnu  et  al.,  2015;2016).  Secara keseluruhan, hal-hal  yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa sistem SSC saat ini belum terinstitusionalisi dengan baik di tingkat petani. Dampak  selanjutnya  yaitu  rendahnya  tingkat adopsi  sertifikasi  oleh  petani  (hanya  7%  dari kopi Indonesia yang diekspor telah disertifikasi pada  tahun  2014)  (lihat  Ibnu  et  al.,  2016). Implikasinya  adalah  bahwa  sektor  kopi Indonesia  tidak  hanya memerlukan  SSC, tetapi juga  instrumen  dan/  atau  strategi  lain  (yang mungkin  justru  lebih  diperlukan)  untuk menciptakan  keberlanjutan  dalam  produksi kopi.
Petani  kecil  berkontribusi  pada  ekonomi lokal  karena  produksi  dan  konsumsinya sebagian  besar  dilakukan  secara  lokal.  Salah satu  masalah  yang  diobservasi  adalah  bahwa petani  kecil  sering  mulai  menjual  kopi  mereka dalam  dua  minggu  pertama  setelah  panen. Mereka  memiliki  beberapa  alasan,  namun alasan  utamanya  adalah  untuk  mendapatkan pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar (basic  needs)  mereka.  Ini  menyiratkan  bahwa banyak  petani  kecil  tidak  terhubung  dengan pasar  yang  lebih  menguntungkan  (yaitu  pasar yang  menyeimbangkan  antara  kualitas  dan harga).  SSC  mengklaim  untuk  mengatasi masalah  ini,  namun  meminta  petani  untuk terlebih  dahulu  mengorganisir  diri  mereka dalam organisasi petani. Ada peluang (oportunities)  bagi  petani  karena  manifestasi organisasi  petani  di  Indonesia  beragam.  Tiga jenis  organisasi  petani  berperan  dalam  sektor kopi: kelompok petani, koperasi, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Ibnu et al., 2015;2016).  Pengamatan  penulis  mengenai peluang  (oportunities)  petani  melalui  SSC adalah  SSC  memberikan  pelatihan  yang
meningkatkan  keterampilan  dan  pengetahuan petani  (capacity  building).  Pelatihan  sebagian besar  dilakukan  dalam  organisasi,  yang selanjutnya  dapat  memperkuat  rasa  memiliki pada  komunitas  petani  dan  berkontribusi terhadap  persepsi  manfaat  sosial  yang  lebih tinggi dalam komunitas tersebut.
Tetapi, pengamatan penulis pada organisasi petani, bagaimanapun tidak mengubah  gambaran  utama  bahwa  kegiatan kolektif  masih  memiliki  kendala.  Tampaknya masalah  organisasi  petani  agak  sulit  ditangani karena  kurangnya  perhatian  pada  penyebab masalah  seperti  kepemimpinan  yang  tidak kompeten dan kurangnya motivasi petani untuk berorganisasi. Masalahnya adalah bahwa organisasi  formal  seperti  kelompok  tani  dan koperasi  relatif  sulit  berprestasi  dengan  baik kecuali jika mereka mencapai tingkat kedewasaan  tertentu.  Banyak  dari  kelompok tani dan koperasi belum berfungsi dengan baik karena kematangan organisasional mereka yang masih  lemah  dan  hal  ini  mungkin  tidak  dapat dicapai  dalam  jangka  pendek.  Pendekatan  top down  oleh  pemerintah  dalam  membentuk  dan membina organisasi petani nampaknya terkesan agak mengabaikan masalah ini.
Implikasi  temuan  bagi  jalur  (pathway) menuju produksi kopi yang lebih berkelanjutan di Indonesia
SSC,  baik  versi  swasta/global  maupun publik/pemerintah/lokal-nasional,  tidak  dengan sendirinya meningkatkan produksi kopi berkelanjutan dan menjamin kondisi kehidupan yang lebih baik bagi petani. Salah satu kendala nyata  bagi  petani  untuk  menerima  SSC berkaitan  dengan  kurangnya  insentif  ekonomi. Temuan penulis menyiratkan bahwa keberlanjutan  ekonomi  harus  menjadi  dasar keberlanjutan dalam produksi kopi. Namun ada hubungan inheren antara dimensi keberlanjutan ekonomi  dan  sosial  dan  lingkungan,  yang selanjutnya  menyiratkan  bahwa  pandangan sistemik  diperlukan  untuk  lebih  memahami faktor-faktor  penting  yang  mengarah  pada produksi kopi yang lebih berkelanjutan.
Salah  satu  yang  paling  mendesak  untuk meningkatkan  produksi  kopi  berkelanjutan ( sustainability  level )  di  Indonesia  adalah menciptakan  peluang  peningkatan  pendapatan bagi petani melalui mata pencaharian alternatif (alternative livelihoods). Alternative livelihoods  mengacu  pada  peluang  yang

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
tersedia bagi petani kecil untuk melepaskan diri dari  kondisi  ekonomi  yang  memprihatinkan atau  miskin.  Peluang  ini  selanjutnya  dapat menentukan  apakah  budidaya  kopi  masih menarik bagi petani.
Keuntungan  petani  dari  kopi  bervariasi dari  waktu  ke  waktu,  dan  meskipun  petani Arabika, misalnya, di Aceh biasanya mendapat harga  lebih  tinggi  daripada  petani  Robusta  di Lampung, ini tidak berarti bahwa kesejahteraan mereka  juga  lebih  tinggi.  Ini  menyiratkan bahwa  pendapatan  hanya  dari  kopi  mungkin gagal  memperbaiki  kesejahteraan  petani,  dan petani  selanjutnya  dapat  memutuskan  untuk beralih  ke  tanaman  lain,  mengubah  profesi petani  mereka  atau  bermigrasi  ke  lingkungan perkotaan.  Jika  tren  ini  berlanjut,  kaum  muda mungkin lebih memilih untuk mencari pekerjaan  di  kota-kota  dan  akibatnya  sektor kopi  dikelola  oleh  kebanyakan  petani  yang relatif tua (dari sisi usia), yang pada gilirannya akan  melemahkan  kinerja  sektor  kopi  secara keseluruhan. Selain itu, tanpa mata pencaharian alternatif,  petani  kecil  mungkin  tidak  dapat melarikan diri dari kondisi kehidupan (ekonomi)  yang  buruk,  dan  mereka  mungkin menjual kopi mereka dengan harga rendah yang selanjutnya  menyebabkan  kelebihan  pasokan kopi murah (dengan kualitas rendah) di pasar.
Kondisi  mata  pencaharian  bervariasi antara petani dari satu daerah ke daerah, dan ini menyiratkan bahwa petani memerlukan dukungan  yang  sesuai.  Beberapa  petani  kecil mungkin  perlu  mewujudkan  pertanian  yang lebih  komersial  melalui  kombinasi  kelompok tani  dan  koperasi  dan  KUBE.  Petani  lain, terutama  yang  paling  miskin,  mungkin  perlu dibantu  dalam  penghidupan  alternatif  mereka melalui  kesempatan  kerja  yang  layak  atau melalui  kegiatan  usaha  non-pertanian.  Oleh karena itu mendefinisikan ‘petani kopi’ sebagai petani  yang  menghabiskan  seluruh  waktu mereka untuk menghasilkan kopi dan sepenuhnya  bergantung  pada  kopi  sebagai sumber pendapatan mungkin tidak relevan lagi, karena mengabaikan realitas mereka.
Dengan  demikian,  dukungan  bagi  petani kopi  harus  mempertimbangkan  setidaknya  tiga jenis  (golongan)  petani.  Pertama,  petani  yang memperoleh pendapatan mereka dengan mengalokasikan  sebagian  besar  waktu  dan sumber  daya  mereka  untuk  kegiatan  on-farm (yaitu  petani  kopi  penuh/full-time  coffee farmers).  Kedua,  petani  yang  memperoleh pendapatan mereka dengan membagi waktu dan
sumber  daya  mereka  secara  setara  antara kegiatan  di  pertanian  dan  di  luar  pertanian (yaitu, petani kopi paruh waktu). Ketiga, petani yang  memperoleh  pendapatan  mereka  dengan mengandalkan  lebih  banyak  pada  kegiatan  di luar  pertanian  (yaitu,  petani  yang  memberikan layanan  ke  sektor  kopi).  Namun,  karakteristik dasar  dari  ketiga  jenis  (golongan)  petani tersebut adalah sama dalam arti bahwa kegiatan mereka  kebanyakan  berada  di  daerah  pedesaan dan  masih  terkait  dengan  produksi  kopi, meskipun  dalam  derajat  (tingkat  keterlibatan) yang  berbeda.  Selain  itu,  investasi  di  fasilitas umum di daerah pedesaan, terutama pendidikan/sekolah,  harus  dirancang  dengan hati-hati  untuk  mengubah  citra  petani  (miskin, terbatasnya  pilihan  teknologi,  pasar  dan  lain- lain)  dan  untuk  menarik  kaum  muda  ke kegiatan pertanian kopi. Agar kaum muda dapat melihat  peluang  yang  ditawarkan  oleh  sektor kopi, pendidikan harus mulai mempertimbangkan pengenalan teknologi yang lebih baik dalam budidaya dan pengolahan kopi serta pasar potensial untuk produk kopi.

## KESIMPULAN
Keberlanjutan dalam produksi kopi memerlukan  kombinasi  strategi  intervensi dan/atau  instrumen  yang  berasal  dari  dan dilaksanakan  oleh  semua  stakeholder  kopi ((pemerintah,  bisnis,  LSM  dan  (organisasi) petani)) untuk menghasilkan perubahan menyeluruh  pada  sistem  produksi  kopi.  Untuk strategi  dan/  atau  instrumen  intervensi  yang lebih  efektif,  penulis  memberikan  beberapa rekomendasi  baik  untuk  skema  SSC  sendiri maupun  para  peneliti  untuk  studi  selanjutnya. Pertama, SSC harus dibuat lebih mudah diakses oleh  petani  kecil,  dan  satu  cara  yang  mungkin relevan  adalah  bagaimana  SSC  dapat  di harmonisasi karena situasi saat ini (terdapatnya berbagai  skemaSSC)  cukup  membingungkan para  petani.  Baru-baru  ini  RA  dan  UTZ  telah memutuskan untuk bergabung dan ini mungkin satu langkah  ke arah  yang tepat.  Peneliti  dapat mempelajari  bagaimana  harmonisasi  standar dapat menghasilkan satu set standar internasional yang disepakati. Studi masa depan mungkin  juga  perlu  untuk  mengeksplorasi standar  nasional  lebih  lanjut  seperti  ISCoffee untuk melihat apakah ISCoffee dapat memberikan batu loncatan menuju standar yang diterima secara global.

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
Kedua,  kuantitas  dan  kualitas  produksi petani  harus  ditingkatkan,  misalnya  melalui penyediaan  penyuluhan  yang  lebih  baik.  Saat ini  layanan  penyuluhan  di  sektor  kopi  agak langka.  Studi  masa  depan  mungkin  perlu memberi perhatian pada disain sistem penyuluhan yang
memungkinkan penyeimbangan  antar  berbagai  faktor  (yang saling  bersaing)  secara  efektif,  misalnya keseimbangan  antara  anggaran  (yang  terbatas) dan jumlah petani yang dapat dijangkau.
Ketiga,  penerapan  SSC  di  tingkat petani terutama didorong oleh kombinasi antara akses  pasar  dan  harga  premium.  Namun, standar dan sertifikasi keberlanjutan beroperasi dalam  konteks  over  supply  atau  permintaan kopi  bersertifikat  yang  masih  terbatas  dan ketidakpastian harga premium. Ini menyiratkan bahwa,  agar  tetap  inklusif  (yaitu  memberikan manfaat  bagi  petani),  SSC  dan  studi  masa depan  diperlukan  untuk  fokus  pada  bagaimana SSC  dapat  menciptakan  model  bisnis  yang memiliki  relevansi  ekonomi  yang  lebih  baik bagi  petani.  Akhirnya,  untuk  meningkatkan kesinambungan dalam cara menghasilkan kopi, SSC dan studi selanjutnya dapat meningkatkan fokus  mereka  pada  isu-isu  terkait  produksi seperti  bagaimana  petani  dapat  mengatasi perubahan  iklim  (misalnya,  kenaikan  suhu, curah hujan dan lainlain) dan mengurangi risiko gagal panen, serta bagaimana partisipasi wanita dalam rantai nilai kopi dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  B.    (2017). Coffee  Eco-Certification: New  Challenges  on  Farmers'  Welfare. Book  Chapter  in  Richard  Barichello  and Richard  Schwindt  (eds),  Coordinated Compliance of Trade Policy and Dilemmas  of  Poverty/Inequality .  New York: Routledge.
Arifin,  B.  (2010).  Global  Sustainability Regulation  and  Coffee  Supply  Chains  in Lampung  Province,  Indonesia.  Asian Journal  of  Agriculture  and  Development. Southeast  Asian  Regional  Center  for Graduate Study and Research in Agriculture. Vol. 7(2), pages 67-89. Astuti,  E.  S,  Offermans,  A.,  Kemp,  R.,  & Corvers,  R.  (2015). The  Impact  of  Coffee Certification on the Economic Performance  of  Indonesian  Actors. Asian Journal of Agriculture and Development , 12 (2), 1-15.
Auld,  G.  (2010).  Assessing  Certification  as
Governance: Effects and Broader
Consequences  for  Coffee.  The  Journal  of Environment  and  Development,  19(2), 215-241. doi: 10.1177/1070496510368506. Bernstein, S. (2011). Legitimacy in intergovernmental  and  non-state  global governance. Review  of International Political  Economy,  18(1),  17-51.  doi: 10.1080/09692290903173087.
Bernstein,  S.,  &  Cashore,  B.  (2007).  Can  non- state  global  governance  be  legitimate?  An analytical framework. Regulation &
Governance, 1(4), 347-371. doi: 10.1111/j.1748-5991.2007.00021.x.
Bitzer,  V.,  Francken,  M.,  &  Glasbergen,  P. (2008).  Intersectoral  partnerships  for  a sustainable coffee chain: Really addressing sustainability  or  just  picking  (coffee) cherries?  Global  Environmental  Change,
18(2), 271-284. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2008.01.002. Blackman,  A.,  &  Rivera,  J.  (2011).  Producer ‐ level benefits of sustainability certification. Conservation  Biology, 25(6), 1176-1185. doi: 10.1111/j.1523- 1739.2011.01774.x.
BPS-statistics  Indonesia  (2013).  Jumlah  rumah tangga usaha perkebunan dan luas tanamam/luas tanam menurut jenis tanaman. Retrieved January 15, 2017 from https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/sit e/tabel?tid=49&wid=0. BPS-statistics Indonesia. (2016). Negara-negara tujuan  ekspor  kopi  Indonesia.  Retrieved January 21, 2017 from https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/vie w/id/1014. Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H.  (2013).  Sustainability  certification  in the  Indonesian  palm  oil  sector:  benefits and  challenges  for  smallholders.  Bonn, Germany:  The  German  Development Institute.
Calo,  M.,  &  Wise,  T.  A.  (2005).  Revaluing peasant  coffee  production:  Organic  and fair  trade  markets  in  Mexico.  Global Development  and  Environment  Institute, Tufts  University.    Retrieved  August  17, 2014fromhttp://ase.tufts.edu/gdae/pubs/rp/ RevaluingCoffee05.pdf.
Cashore,  B.  (2002).  Legitimacy  and  the privatization of environmental governance:

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
How  non–state  market–driven  (NSMD) governance  systems  gain  rule–making authority. Governance, 15(4), 503-529.
doi: 10.1111/1468-0491.00199. CFC.  (2000).  Study  of  Marketing  and  Trading Policies  and  Systems  in  Selected  Coffee Producing  Countries.  Technical  Paper  No.
3. Retrieved January 21, 2013 http://www.common- fund.org/fileadmin/user_upload/Publicatio ns/Technical/Coffee/Technical_Paper_No. _3.pdf.
De  Wolf,  C.  (2013).  Lessons  Learned  and Opportunities for Scaling-up of Successful Models  of  Value  Chain  Development  for Smallholder  Coffee,  Cocoa  and  Tea  in
Indonesia. World Bank. May, 30.
Direktorat  Jenderal  Tanaman  Perkebunan.
(2013).  Prinsip  dan  kriteria  standar  kopi berkelanjutan Indonesia (ISCoffee).
Makalah  pelatihan  ISCoffee  in  Sumber Rejo Tanggamus, Lampung. Unpublished.
Direktorat  Jenderal  Tanaman  Perkebunan.
(2014). Satistik Perkebunan Kopi Indonesia.  Jakarta,  Indonesia.  Retrieved January 18, 2016 from http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/ gambar/file/statistik/2015/KOPI%202013
%20-2015.pdf.
Direktorat  Jenderal  Tanaman  Perkebunan.
(2015). Rencana strategis Direktorat
Jenderal  Tanaman  Perkebunan  tahun 2015-2019.  Retrieved  November 01, 2015 from
http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/ gambar/file/info- publik/Rentra%20Ditjenbun%202015- 2019.pdf.
Fransen,  L.  (2015).  The  politics  of  meta- governance in transnational private sustainability governance. Policy Sciences,
48(3),  293-317.  doi:  10.1007/s11077-015- 9219-8.
FT.  (2017). Aims  of  Fairtrade  Standards . Retrieved, January 15, 2017 from https://www.fairtrade.net/standards/aims- of-fairtrade-standards.html.
GCP.  (2017).  4C Baseline common  code v.2.1 .
Retrieved, January 15, 2017 from http://www.globalcoffeeplatform.org/asset s/files/GCP_Doc_01_Baseline-Common- Code_v2.1_en.pdf.
Giovannucci, D., & Ponte, S. (2005). Standards as  a  new  form  of  social  contract? Sustainability  initiatives  in  the  coffee
industry. Food policy, 30(3), 284-301. doi: 10.1016/j.foodpol.2005.05.007.
Glasbergen, P. (2013). Legitimation of
Certifying  Partnerships  in  the  Global
Market  Place.  Environmental  Policy  and Governance, 23(6), 354-367. doi:
10.1002/eet.1625.
Glasbergen,  P.,  &  Schouten,  G.  (2015). Transformative capacities of global private sustainability  standards.  The  Journal  of Corporate  Citizenship,  58,  85-101.    doi: 10.9774/GLEAF.4700.2015.ju.00010.
Ibnu,  M.,  Glasbergen,  P.,  Offermans,  A.,  & Arifin,  B.  (2015).  Farmer  Preferences  for Coffee  Certification:  A  Conjoint  Analysis of the Indonesian Smallholders. Journal of
Agricultural Science, 7(6). doi: 10.5539/jas.v7n6p20. Ibnu,  M.,  Offermans,  A.,  Glasbergen,  P.,  & Ismono, H. (2016). Competing Explanations  for  Indonesian  Smallholder
Participations  in  Sustainability  Coffee Certifications. Journal  of  economics  and sustainable development, 7(24), 123-136. ICO. (2017). Trade Statistics . Retrieved January 19, 2017, from http://www.ico.org/trade_statistics.asp?sec tion=Statistics.
Kaplinsky, R. (2004). Competitions Policy and the  Global  Coffee  and  Cocoa  Value Chains. Paper prepared for United Nations Conference  for  Trade  and  Development (UNCTAD).  Institute  of  Development Studies  University  of  Sussex,  and  Centre for  Research  in  Innovation  Management, University  of  Brighton.  Retrieved    March 20, 2013 from http://www.acp-eu- trade.org/library/files/Kaplinsky- Raphael_EN_052005_IDS_Competition- policy-and-the-global-coffee-and-cocoa- value-chains.pdf.
Kementerian  Pertanian.  (2016).  Outlook  kopi tahun  2016.  Pusat  Data  dan  Sistem Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian  Republik  Indonesia.  Jakarta, Indonesia.
Kolk,  A.  (2013).  Mainstreaming  sustainable coffee.  Sustainable  Development,  21(5), 324-337. doi: 10.1002/sd.507.
Loconto,  A.,  &  Dankers,  C.  (2014). Impact  of international voluntary standards on smallholder market participation in
developing  countries.  FAO.  Retrieved  on June14, 2015 from http://www.fao.org/3/a-i3682e.pdf.

## Ibnu dan Marlina (2019): Sustainability standards and certification dan pathway kopi berkelanjutan
Lyngbaek,  A.  E.,  Muschler,  R.G.,  &  Sinclair,
F.L.  (2001).  Productivity  and  profitability of  multistrata  organic  versus  conventional coffee  farms  in  Costa  Rica.  Agroforestry Systems 53: 205-213. doi: 10.1023/A:1013332722014. M4P.  (2008).  Making  Value  Chains  Work
Better  for  the  Poor:  A  Toolbook  for Practitioners  of  Value  Chain  Analysis, Version  3.  Making  Markets  Work  Better for the Poor (M4P) Project, UK Department for International Development
(DFID). Agricultural Development International: Phnom Penh, Cambodia.
Media Perkebunan. (2013). Indonesian Standart Coffee Segera Diterapkan. Retrieved April 24,2014,fromhttp://www.mediaperkebuna n.net/index.php?option=com_contentandvi ew=articleandid=637:indonesian-sta  ndart- coffee- segeraditerapkanandcatid=2:komodi tiandItemid=26.
Neilson,  J.  (2008).  Global  Private  Regulation and Value-Chain Restructuring in Indonesian  Smallholder  Coffee  Systems. World  Development,  36(9),  1607-1622. doi: 10.1016/j.worlddev.2007.09.005.
Neilson, J. (2014). Developing a Road Map for the  Coffee  Sector  in  Indonesia:  Situation Analysis  and  Options  for  Value  Chain Upgrading  and  Raising  Incomes.  Paper presented at the Roundtable Workshop (04 February  2014)  organized by  the  Ministry of Trade of the Republic Indonesia and the Word Bank, Jakarta.
Pierrot,  J.,  Giovannucci,  D.,  Kasterine,  A. (2010).  Trends  in  the  Trade  of  Certified Coffees. International Trade Centre:
Geneva. RA. (2017). Protecting against modern slavery in  agricultural  supply  chains  through SAN/Rainforest Alliance certification. Retrieved February 25, 2017 from http://www.rainforestalliance.org/sites/def
ault/files/2017-04/protecting- againstmodern-slavery.pdf
Reinecke,  J.,  Manning,  S.,  &  Von  Hagen,  O. (2012).  The  emergence  of  a  standards market:  Multiplicity  of  sustainability standards in the global coffee industry. Organization Studies, 33(5-6), 791-814. doi:
10.1177/0170840612443629.
SCP.  (2014).  Indonesia  a  business  case  for sustainable  coffee  production.  Sustainable coffee  program  (SCP).  Retrieved  on  May 24.2015fromhttp://www.sustainablecoffee program.com/en/resources TCC. (2012). Coffee Barometer 2012.
Retrieved
July18,2013fromhttp://www.teacoffeecoco
a.org/tcc/Publications/Our-publications.
UTZ.  (2017).  The  UTZ  standard.  Retrieved February21,2017fromhttps://UTZ.org/wha t-we-offer/certification/the-standard/.
UU  RI  No.  15  (2001).  Undang-undang Republik  Indonesia  nomor  15  tahun  2001 tentang merek. Jakarta, Indonesia.
Wahyudi, T. and M. Jati. (2012). Challenges of
Sustainable Coffee Certification in Indonesia.  Paper  presented  at  the  seminar on the Economic, Social and
Environmental  Impact  of  Certification  on the  Coffee  Supply  Chain,  International
Coffee  Council  109th  Session,  London, United  Kingdom  25th  September  2012.
Retrieved July 18, 2013, from
http://www.ico.org/event_pdfs/seminar- certification/certification-iccri-paper.pdf.
Wijaya, A., & Glasbergen, P. (2016). Toward a new  scenario  in  agricultural  sustainability certification?  The  Response  of  the Indonesian  national government to private certification.  The  Journal  of  Environment &  Development,  25(2),  219-246.  doi:
10.1177/1070496516640857.