El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/iex Vol.5 No.2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kartika Yusrina Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: kartikarhina@gmail.com Ramdani Wahyu Sururie Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: ramdaniwahyusururie@uinsgd.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  menjawab  tentang  anggapan  masyarakat  umum  bahwa  perempuan dan  anak  dalam  berbagai  lingkup  masih  diposisikan  sebagai  peran  yang  lemah, terkhusus  dalam  keluarga,  hak  dan  jiwanya  kurang  diperhatikan  dan  bertujuan untuk  meluruskan  pemahaman  tentang  hakikat  perlindungan  terhadap  anak  dan perempuan  dengan  menggunakan  pendekatan  Undang-undang  dan  perspektif agama  konsep  maqashid  syari’ah  dan  teori  mubadalah,  karena  faktanya  masih banyak  pandangan  masyarakat  yang  menganggap  kekerasan  adalah  tindakan  yang wajar  dan  dilegitimasi  dengan  dalil  agama.  Penelitian  ini    menggunakan  studi kepustakaan yang secara komparatif berusaha untuk menemukan prespektif hukum positif  dan  pandangan  agama  dalam  konsep  maqashid  al-syari’ah  dan  teori mubadalah.  Penulis  menemukan    bahwa  kekerasan  pada  anak  dan  perempuan bertentangan  dengan  hukum  positif  dan  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu  yang  harus dibenahi  adalah  cara  pandangan  kita  dalam  melihat  anak-anak  dan  perempuan adalah dua unsur yang patut dilindungi dan diberdayakan.
Kata  Kunci:  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan,  Maqashid  Al-Syari’ah, Mubadalah

## Pendahuluan
Kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  kerap  terjadi  dimana  saja  dan kapanpun  tak  terkecuali  di  era  pandemi.  Kekerasan  yang  dihadapi  oleh  korban dapat berupa  kekerasan  seksual,  fisik,  psikis,  eksploitasi,  trafficking,  penelantaran dan  lain-lainnya.  Sepanjang  tahun  2021,  berdasarkan  aplikasi  pada  Sistem Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI  PPA)  terdata sebanyak 25.210 kasus dengan korban terbanyak dipimpin oleh perempuan 21.753. Dari  jumlah  kasus  kekerasan  tersebut,  sebanyak  56%  adalah  korban  anak-anak yang didominasi dari rentang usia 13-17 tahun. Sedangkan jumlah kasus terbanyak berdasarkan tempat kejadian, terdapat di rumah tangga sebanyak 14.763 kasus dan jumlah korbannya sebanyak 15.803.
Jenis kekerasan yang dialami oleh korban didominasi dalam bentuk seksual, fisik  dan  psikis.  Sedangkan  jumlah  korban  terbanyak  berdasarkan  pendidikan berada  ditingkat  SLTA  (SMA)  sebanyak  7.955  disusul  dengan  SLTP  (SMP)

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
sebanyak 5.945 dan SD sebanyak 4.883. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaku kekerasan  yang  telah  terjadi  dan dilaporkan selama  ini dipimpin  oleh  laki- laki  sebanyak  17.775  dan  faktanya  berdasarkan  hubungan  pelaku-korban didominasi oleh pasangan suami istri sebanyak 5.128, pacar/teman sebanyak 4.026 dan  orangtua  dengan  jumlah  2.807  kasus. 1 Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO) telah  menyatakan  kekerasan  seksual  dan  juga  fisik  pada  perempuan  sudah memasuki  di  tingkat  epidemi  yang  mempengaruhi  kurang  lebih  sepertiga perempuan  dalam  skala  global.  Dalam  penelitian  terbarunya  WHO  menyatakan bahwa  kekerasan  yang  dialami  perempuan  telah  bersifat  merasuk  dan  meluas, menembus  berbagai  macam  daerah  dan  seluruh  tingkat  pendapatan  masyarakat. Jadi dapat dipastikan, bahwa kasus kekerasan ini bukan hanya masalah bagi negara berkembang akan tetapi negara maju juga dapat terkena dampaknya. 2
Kasus  kekerasan  pada  anak  dan  perempuan  ini  memiliki  beberapa  latar belakang  yaitu  pendidikan  dan  pola  asuh  yang  salah  sejak  usia  anak-anak, kurangnya  pemberdayaan  perempuan  dalam  akses  pendidikan,  pekerjaan  dan ekonomi  serta  perkembangan  budaya  dan  norma  sosial  yang  masih  menganggap kekerasan terhadap anak  dan perempuan  adalah  salah  satu bentuk  menasehati  dan mendidik  yang  dapat  diterima.  Anak  dan  perempuan  adalah  elemen  yang  masih dianggap kaum lemah dan tidak berkuasa dalam pandangan masyarakat, jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dianggap masih tabu dan aib untuk mengungkapkannya, jadi penyiksaan terus berlanjut. Oleh sebab itu kesadaran dan diskusi terbuka terhadap masalah ini adalah kunci pencegahan.
Ketimpangan  sistem  sosial  pada  masyarakat,  yang  didominasi  pihak  laki- laki berpengaruh besar terhadap penindasan perempuan dan anak, budaya patriarki yang  masih  berkembang  pada  masyarakat  menganggap  bahwa  laki-laki  makhluk superior  dan  perempuan  inferior  nampaknya  perlu  dimusnahkan.  Dengan menempatkan perempuan sebagai objek, bukan subjek yang hanya menjadi sasaran bukan  pelaku  dalam  kehidupan.  Tentu  perempuan  hakikatnya  memiliki kemanusiaan  yang  sama  dengan  laki-laki.  Bahkan,  tidak  jarang  masyarakat  selalu menempatkan  perempuan  sebagai  pihak  bersalah  atas  berbagai  persoalan  sosial yang  terjadi,  seperti  kejadian  pemerkosaan  yang  menimpa  perempuan,  pasti  yang pertama  kali  dicurigai  adalah  perempuan  itu  sendiri,  bagaimana  cara  berpakaian, cara  jalan  serta  bersuara  dan  bila  ada  rumah  tangga  yang  mengalami  perceraian, yang pertama kali dinilai negatif oleh masyarakat adalah perempuan.
Sebagai  korban,  perempuan  ternyata  kerap  mengalami  penderitaan  ganda dengan dicurigai sebagai pihak yang disalahkan sebagaimana al-Quran menegaskan bahwa  perempuan  dan  laki-laki  adalah  subjek  di  mata  Allah  SWT  dan  yang
1 “Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan,” N.D.
2 “Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Who-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Epidemi- Global/1686309.Html,” N.D.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
menjadi pembedanya adalah keimanan dan ketaqwaan. Bukankah pernyataan yang dipahami oleh masyarakat juga banyak dilandasi pada al Quran, hadits dan rujukan keagamaan lainnya. Oleh karena itu penting untuk melakukan pembacaan kembali teks-teks  keagamaan  dengan  penafsiran  dan  diskusi  yang  lebih  berkeadilan  dan saling sayang menyayangi tanpa ada unsur pemahaman negatif tentang perempuan dan  anak.  Oleh  karena  itu  disini  penulis  bertujuan  untuk  meluruskan  pemahaman tentang hakikat perlindungan terhadap  anak dan perempuan dengan  menggunakan pendekatan  dalam  Undang-undang  dan  perspektif  agama  konsep maqashid syari’ah dan teori mubadalah .
Pembukaan  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu  selaras  dengan  perspektif  islam  yang  memiliki  prinsip  kesalingan  menjadi penting, khususnya relasi laki-laki dan perempuan. Saling yang berarti sama-sama, take  and  give, memberi  dan  menerima  di  antara  kedua  belah  pihak.  Metode  yang diaplikasikan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  pustaka  (literature  review) dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  menganalisa  Undang-Undang  dan pemahaman  agama  dalam  al-Quran,  hadits  dan  konsep maqoshid  syari’ah serta teori mubadalah .

## Perlindungan Anak dan Perempuan
Perlindungan  pada  anak  dan  perempuan  adalah  upaya  penanganan  agar memenuhi  dan  melindungi  hak  anak  dan  perempuan  dari  segala  bentuk  tindakan diskriminasi,  kekerasan,  perlindungan  khusus  dan  masalah  lain.  Dalam  undang- Undang  No.  13  Tahun  2006  menyebutkan  segala  usaha  memenuhi  hak  dan pemberian bantuan agar supaya saksi atau  korban merasa  aman  dan dalam  hal  ini Lembaga  Perlindungan  wajib  melaksanakannya. 3 Ruang  lingkup  tentang perlindungan  anak  dan  perempuan  yang  akan  dibahs  pada  penelitian  ini  ialah hakikat  perlindungan  menurut  teori maqashid  syariah ,  teori  mubadalah  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  melalui  perngkat hukum, seperti Undang-undang dan lembaga perlindungan.
Pengetian maqashid  al-syari’ah berasal  dari  kata maqsud yang  artinya tujuan  dan syari’ah artinya  sebuah  kebijakan  demi  tercapainya  sebuah perlindungan  untuk  setiap  manusia  dalam  kehidupan  duniah  dan  akhirat. Sedangkan  menurut  istilah  adalah  norma-norma  yang  akan  menjadi  tujuan ditetapkannya  hukum.  Sebagai  salah  satu  tonggak  dalam  berijtihad  untuk menentapkan  hukm,  maka  teori maqashid  al-syariah menjadi  pertimbangan penting  untuk  merumuskan  masalah  yang  belum  terselesaikan.  Pada  pembahasan perlindungan  anak,  penulis  akan  memfokuskan  bagaimana  aspek  hifz  nasl
3 Zaky Alkazar Nasution, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak  Korban Perdagangan Manusia  (Trafficking In Persons)” (Semarang, Diponegoro, 2008), 35.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
(menjaga  keturunan)  dan  hifz  waTahunon  (menjaga  negara)  sangat  melengkapi dalam  mensukseskan  masalah  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak,  karena  anak adalah  subjek  perjuangan  yang  nantinya  akan  melanjutkan  estafet  kepemimpinan kita dalam mengatur negara. Maka dari itu hak anak harus dilindungi sedari dini.
Teori  Mubadalah  menurut  Bahasa  adalah  mengganti,  menukar  dan mengubah, asal katanya digunakan dalam al-Quran sebanyak 44 kali dengan makna yang  sama.  Sementara  menurut  KBBI  adalah  kesalingan  yang  digunakan  kepada hal-hal  yang  menunjuk  makna  timbal  balik.  Teori  ini  dikembangkan  menjadi sebuah  prespektif  atau  pemahaman  dalam  membangun  relasi  antara  dua  pihak dengan  kandungan  nilai,  semangat  kerja  sama,  timbal  balik  dan  kesalingan  yang dikhusukan  antara  laki-laki  dan  perempuan. 4 Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan melalui  data,  bahwa  kasus  kekerasan  pada  perempuan  selalu  meningkat  setiap tahunnya,  ini  membuktikan  masih  adanya  kesenjangan  pemahaman  yang  terjadi pada dunia laki-laki dan perempuan. Padahal, seharusnya laki-laki dan perempuan bisa  berkolaborasi  untuk  mewujudkan  karya  indah  dan  istimewa.  Sebagaimana tertuang  dalam  firman-Nya  surat  at-Taubah  Ayat  71: “ Dan  orang-orang  yang beriman,  laki-laki  dan  perempuan,  sebagian  mereka  menjadi  penolong  bagi sebagian yang lain…”
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang ketentuan Perlindungan Anak dijelaskan  perlindungan  anak  meliputi  segala  kegiatan  untuk  melindungi  dan menjamin anak beserta hak-haknya supaya dapat hidup, berkembang, berpartisipasi dan  tumbuh  dengan  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dan  juga harus  mendapat  perlindungan  dari  diskriminasi  dan  kekerasan.  Pada  perlindungan tentang  hak  asasi  perempuan  terdapat  pada  beberapa  peraturan  perundang- undangan  diantaranya:  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  UU  No.  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  KDRT,  UU  No.  12  Tahun  2006  Tentang kewarganegaraan, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang,  UU  No.  2  Tahun  2008  dan  No.  42  Tahun  2008  tentang  UU Politik dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Tahun 2022.

## Hakikat Perlindungan Anak Menurut Konsep Maqoshid Syari’ah
Teori maqashid  al-syariah terdapat  tiga  bagian,  yaitu dharruriyat (kemaslahatan  primer), hajiyyat (kemaslahatan  sekunder),  dan tahsiniyyat (kemaslahatan  tersier). 5 Maqashid  al-syari’ah yang  merupakan  suatu  nilai-nilai untuk  menjadi  tujuan  hukum,  menjadi  suatu  landasan  penting  dalam  berijtihad untuk  menetapkan  suatu  hukum  yang  masalahnya  belum  terselesaikan  secara menyeluruh.
4 Faqihuddin Adul Kodir, Qira’ah Mubadalah (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 52.
5 Abu  Ishaq  Al-Syatibi, Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-Syariah ,  Vol.  Ii  (Kairo:  Mushtafa Muhammad, N.D.), 5.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
Ada  beberapa  prinsip  hakikat  dalam  perlindungan  anak  di  antaranya pertama, seorang  anak  tidak  dapat  mungkin  berjuang  sendiri.  Peran  anak  sebagai asset  juga  penerus  masa  depan  bangsa  dan  agama,  sangat  perlu  untuk  dilindungi jiwa dan mimpinya. Akan tetapi, anak tidak dapat melindungi diri dan hak-haknya secara  individu,  sehingga  keluarga,  masyarakat  dan  negara  berhak  menjaga kuantitas dan kualitas anak Indonesia. konsep hifz nasl dan hifz waTahunon, anak akan  menjadi pemimpin  suatu negara, maka mulai dari sekarang harus dilatih dan dijaga  semangat  dan  prinsip  hidupnya. Kedua, Kepentingan  terbaik  untuk  anak dengan memberikan anak perlindungan salah satu prinsip mengatakan kepentingan terbaik  pada  anak  dengan  memperioritaskan  mereka  dalam  setiap  keputusan  yang bersangkutan tentang anak, karena kita tidak ingin  anak nantinya  menjadi korban. Ketiga, Lintas  Sektoral,  karena  perlindungan  anak  adalah  perjuangan  yng  butuh kerjasama dan perhatian dari lintas sectoral di semua elemen masyarakat. 6
Aspek  perlindungan  anak  masih  banyak  hal  yang  perlu  dikoreksi  berbagai perangkat dalam hal budaya dan fasilitas pada anak. Melihat setiap anak memiliki kebutuhannya  masing-masing  dan  terkadang  keluarga  dan  masyarakat  tidak mengerti dan memberikan fasilitas yang sesuai dengannya. Oleh karena itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas perlindungan anak maka harus mengerti bahwa anak adalah asset negara  yang harus diutamakan kualitasnnya, anak juga nantinya akan  menjadi  pemimpin  dalam  mempetakan  daya  juang  kompetitif  sosial  dan politik  bangsa  serta  anak  merupakan  potret  suatu  bangsa.  Jika  suatu  bangsa memiliki anak yang kekurangan gizi, maka dapat dilihat negara tersebut tidak hadir dan tidak menjalankan fungsi sebagai pelindung. Akan tetapi sebaliknya, jika suatu negara  memiliki  data  kependudukan  anak  yang  rata-rata  cerdas,  berpendidikan tinggi  dan  sehat,  maka  suatu  negara  dianggap  berhasil  mendesain  tujuan  hakiki kemanusiann.
Kewajiban  terhadap  perlindungan  ini  berlaku  dimanapun  dan  kapanpun. Tidak putus dengan orang tuanya miskin atau kaya, bahkan mati atau hidup. Dalam Islam jika terdapat orang tua yang tidak dapat memenuhi kewajiban menjadi orang tua,  maka  secara  otomatis  kewajiban  tersebut  berpindah  kepada  walinya.  Prinsip perlindungan anak sebagai bentuk pemenuhan hak bersifat materil dan immaterial yang tentu jauh lebih penting. Perlindungan anak dalam hak immaterial dimaksud adalah hadhanah yang menempatkan pihak orang tua atau wali bertanggung jawab kepada anak yang diasuhnya secara mutlak. Sikap tanggung jawab tersebut diantara
6 M.  Hasbi  Umar  And  Bahrul  Ma’ani,  “Urgensi  Hak  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah,” Al-Risalah 17 (2017): 202.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
lain  berupa  pemenuhan  pada  kewajiban  untuk  melindungu,  menyayangi  dan memperhatikan anak dengan melalui pendekatan secara emosional seluruh jiwa. 7

## Menurut Undang-undang dan Partisipasi Masyarakat
Anak dari  yang masih dikandungan sampai usia 18 tahun dari pihak orang tua,  masyarakat dan  pemerintah  berhak  untuk  menjaganya ketika ia  dikategorikan belum  bisa  menjaga  dirinya  sendiri,  karena  perlindungan  ini  bertujuan  supaya menjadi  insan  yang  berkualitas  dan  jauh  dari  beberapa  sifat  negatif.    Tanggung jawab  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  anak mencangkup  Menjamin  dan  menghormati  hak-hak  asasi  bagi  setiap  anak  tanpa mebeda  agama,  suku,  golongan,  status  hukum,  jenis  kelamin  dan  kondisi fisik/mentalnya.
Memberikan  dukungan  prasarana  dan  sarana  dalam  menyelenggarakan perlindungan anak. Contohnya lapangan bermain, olahrga, rumah ibadah, kesenian, tempat penitipan anak dan ruang menyusui. Menjamin kesejaheraan, pemeliharaan dan perlindungan anak dengan mencermati hak dan juga kewajiban bagi orang tua dan wali yang bertanggunggung jawab kepada anak; dan menjamin hak anak untuk dapat  dipergunakan  untuk  menyampaikan  aspirasi  sesuai  umur  dan  kematangan pengetahuannya. 8
Dalam  Konferensi  saat  hak  anak  disebutkan  bahwa  Gerakan  untuk menyelenggarakan  perlindungan  pada  anak  diantaranya,  non  diskriminasi,  hak untuk  hidup,  kelangsungan  dan  perkembangan,  kebutuhan  terbaik  untuk  anak, penghargaan  kepada  anak.  Menurut  UU  No.  23  Tahun  2002  bahwa  negara  yang mencangkup pemerintah, orang lanjut usia, keluarga dan masyarakat di lingkungan berhak  untuk  bertanggung  jawab  melindungi  hak-hak  pada  anak  dengan  tanpa melihat  perbedaan  golongan,  ras,  agama,  kelamin  dan  budaya.  Oleh  karena  itu pemerintah telah berupaya dalam hal perlindungan anak  yaitu dengan  membentuk Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  lembaga  ini  merupakan  instansi independen pemerintah yang berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2002.
KPAI  didirikan  pada  20  Oktober  2002  bersama  dengan  landasan  hukum Ketetapan  Presiden  No.  36  Tahun  1990,  Ketentuan  Presiden  No.  77  Tahun  2003 dan Ketentuan Presiden No. 95  Tahun. 2004, maksud dan tujuan dari  lembaga ini adalah meningkatkan efektifitas untuk menyelenggarakan perlindungan pada anak- anak,  dengan  garis  besar  menyebutkan  bahwa  satu  anak  memiliki  hak-hak.  Hak untuk  meraih  kehidupan  secara  pantas  seperti  memperoleh  kasih  sayang  dari
7 Fakhrurrazi  M.  Yunus  And  Farrah  Maulina,  “Tinjauan  Undang-Undang  Perlindungan Anak  Nomor  35  Tahun  2014    Terhadap  Rehabilitasi  Anak  Korban  Napza  (Studi  Kasus  Yayasan Pintu Hijrah Banda Aceh),” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 (2019): 10.
8 Umar  And  Ma’ani,  “Urgensi  Hak  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Prespektif  Maqashid Al-Syari’ah,” 203.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
orangtua  dan  mempunyai  identitas  diri  secara  jelas.  Hak  untuk  berkembang  dan tumbuh misal meraih Pendidikan bermutu, konsumsi makanan bergizi, beristirahat, bermain dan bergaul.
Kak  Seto  dari  Lembaga  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  merinci tentang  empat  hak  dasar  bagi  anak  yaitu,  hak  hidup  yang  layak,  seperti  ASI eksklusif, akte kelahiran dan kasih saying orangtua. Hak berkembang dan tumbuh, seperti  hak  atas  pendidikan  yang  layak,  makanan  yang  bergizi,  istrirahat  dan bermain. Hak perlindungan, seperti dilindungi dari pelecehan, kekerasan di rumah tangga, pekerjaan paksa dan tindak criminal. Hak berpartisipasi
Setiap  anak  juga  berhak  untuk  berpendapat,  buka  suara  di  dalam musyawarah dalam keluarga, berkeluh kesah dan berhak memilih Pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dapat diketahui pula dalam undang-undang No. 23  Tahun  2002  Pasal  1  Ayat  15  mengatur  tentang  Perlindungan  Khusus  untuk diberikan kepada anak yaitu, anak ketika situasi darurat, yaitu telah menjadi korban pengungsian, kerusuhan dan bencana alam. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum.  Anak  yang  berasal  dari  kelompok  yang  minoritas  serta  terisolir  .  Anak yang tereksploitasi secaraa ekonomi atau seksual. Anak korban perdagangan. Anak korban  penyalahgunaan  alkhohol,  narkotika  dan  zat  adiktif  .  Anak  korban penculikan,  perdagangan  dan  penjualan.  Anak  korban  dalam  kekerasan  fisik  atau mental.  Anak  penyandang  cacat.  Anak  yang  menjadi  korban  penelantaran  dan perlakuan salah.
Oleh  karena  itu  menurut  Pasal  17  menerangkan  bagi  setiap  anak  yng dirampas  hak  kebebasannya  maka  berhak  untuk  mendapat  perlakuan  dengan  cara manusiawi  dan  letak  penempatannya  terpisah  dari  orangg  dewasa.  Memperoleh bantuan  hukum  dan  juga  bantuan  lain  dengan  efektif  di  dalam  setiap  tahap  upya hukum yang berlaku. Memperoleh keadilan dan membela diri di ruang pengadilan anak secara objektif dan tidk memihak dlm siding tertutp untik umum. Setiap anak yang  minjadi  korban,  kekerasan  seksual,  yang  berhadpan  dengan  hukm  pantas dirahasiakan. 9

## Hakikat  Perlindungan  Perempuan  Menurut  Hukum  Hak  Asasi  Perempuan Menurut Konsep Mubadalah
Allah  SWT.  telah  menciptakan  kita  di  bumi  dengan  adanya  dua  ragam kelamin,  yaitu  perempuan  dan  laki-laki.  Terdapat  beberapa  Ayat  dalam  al-Quran telah  menjelaskan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  asal  kejadian  dan tujuan  hidup  yang  sama.  Manusia  diciptakan  oleh  Allah  SWT  berperan  sebagai khalifah  di  bumi,  tugas  menjadi  khalifah  ini  tidak  hanya  dibebankan  oleh  pihak lelaki  akan  tetapi  perempuan  juga  ikut  andil.  Sehingga  keduanya,  laki-laki  dan
9 Umar And Ma’ani, 208–9.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
perempuan  memiliki  tanggung  jawab  yang  beratnya  sama  untuk  menjaganya  dari kerusakan.
Laki-laki  dan  juga  perempuan  adalah  jenis  kelamin  yang  diberikan  oleh Allah  SWT  bagi  penghuni  bumi  ini.  Adanya  perbedaan  kelamin  laki-laki  dan perempuan,  memberi  konsekuensi  dalam  hal  perbedaan  jenis  kelamin  dan fungsinya.  Pada  laki-laki  memiliki  alat  reproduksi  penis,  kantong  sperma  dan sperma. Sementara pada perempuan memiliki perbedaan pada vagina, indung telur, sel  telur,  rahim  dan  hormon  prolaktin.  Alat  kelamin  yang  berbeda  pada  laki-laki dan  perempuan  membuat  keduanya  mempunyai  pengalaman  reproduksi  yang sangat  berbeda.  Pada  laki-laki  ia  mengalami  mimpi  basah  dan  perempuan mengalami  menstruasi  juga  kehamilan  lalu  melahirkan  kemudin  nifas  dan  setelah itu menyusui. Mimpi basah dialami laki-laki dalam waktu 5 menit, akan tetapi bagi perempuan ia mengalaminya dalam kurun waktu tiap bulan (menstruasi) dan ketika setelah menikah dialami 2 tahun 9 bulan (hamil, melahirkan dan menyusui).
Oleh sebab itu, perbedaan yang terjadi hanya dalam kaitan jenis dan fungsi kelamin.  Selebihnya  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ranah  public  dan domestic  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Jika  perempuan  mempunyai kewajiban dalam masalah rumah tangga dan pengasuhan anak, maka laki-laki juga mempunyai andil yang sama juga.
Perbedaan  dalam  hal  pengalaman  biologis  pada  perempuan  sudah seharusnya diperhatikan bagi regulasi  yang ada. 10 Penekanan pemberian perhatian pada  perempuan  yang  sedang  mengalami  pengalaman  biologis  adalah  hal  yang penting  sebagai  upaya  terwujudnya  keadilan  yang  hakiki.  Keadilan  hakiki  adalah bentuk  keadilan  yang  diberikan  laki-laki  atau  perempuan  sesuai  dengan  porsi kebutuhannya  masing-masing,  yang  tidak  harus  sama.  Keadilan  hakiki  dapat diwujudkan  dengan  memperhatikan  dua  hal,  yaitu  apakah  pengalaman  biologis yang  dirasakan  perempuan  tidak  sakit?  Dan  dalam  asumsi  kebaikan  apakah perempuan dapat dipastikan tidak mengalami lima pengalaman social (stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, violence dan beban ganda)?.
Namun  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  ketidaksetaraan  gender  dalam kehidupan.  Segala  kegiatan  dianggap  mempunyai  proporsi  jenis  kelaminnya masing-masing.  Asumsi  inilah  yang  membuat  laki-laki  dan  perempuan mengkategorikan  kepantasan  kegiatan  di  dalam  masyarakat,  yaitu  perempuan mengurus  masalah  rumah  tangga  dan  laki-laki  bertugas  mencari  nafkah.  Dalam sejarah ini, system patriarki amat berperan besar meletakkan jenis kelamin laki-laki secara  vertical  di  atas  perempuan.  laki-laki  dianggap  subjek  kehidupan  dan  bagi perempuan  menjadi  objeknya.  Maka  dari  itu  mindset  ini  harus  dihapuskan  dan
10 Junaivan Alamona, et al,  Marginalisasi Gender Dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kualitatif Kaum Perempuan Di Lembaga Legislatif Kota Manado), Holistik, Vol X. No. 20  Juli - Desember 2017, hlm. 1.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
yang  harus  diwujudkan  di  dalam  kehidupan  agar  adanya  keseimbangan  adalah kesetaraan pada laki-laki dan juga perempuan.
Dalam  kesetaraan  gender,  bagi  laki-laki  dan  perempuan  harus  dipandang seimbang sebagai subjek/tokoh kehidupan. Sebagai subjek kehidupan laki-laki dan perempuan  mendapat  kesempatan  yang  sama  untuk  berperan,  berbicara  dan mengambil  keputusan  di  dalam  kemaslahatan  kehidupan  bersama.  Oleh  karena teori ini, akan dipastikan minimnya angka kekerasan yang terjadi bagi perempuan karena  kaum  laki-laki  sudah  merubah  pikirannya  menjadikan  perempuan  sebagai objek kehidupan. Dan otomatis akan terciptanya tujuan hidup yang bahagia. 11 Oleh karena  itu,  yang  diperlukan  ialah  perlindungan  perempuan  supaya  tetap bermartabat  bukan  mengekang.  Pemenuhan  hak-hak  perempuan  agar  tetap  kuat, bukan  pemasungan.  Fasilitasi  pendidikan  supaya  pintar,  bukan  pembodohan  dan mulailah pemberdayaan bukan pemerdayaan. 12
Kata  hukum  di  dalam  penelitian  ini  ialah  hukum  secaranormatif,  yaitu meliputi  ketentuan  perundang-undangan  yang  telah  berlaku  dimantapkan  pada masa  reformasi.  Adapun  yang  diutarakan  dalam  penelitian  ini  hanya  terbatas perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hak-hak  basic perempuan.  Perjuangan  bagi  perempuan  dalam  meraih  keadilan  dan  kesetaraan ternyata  belumselesai.  Kenyataannya  masih  banyak  perempuan  yang  menjadi korban dari bermacam-macam tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh laki-laki atau sesama perempuan sendiri. Kaum perempuan masih menjadi dominasi korban dalam  tindak  kekerasan  dan  tertinggal  dalam  aspek  kehidupan.  Maka  dari  itu,  hal ini  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  mengedukasi  dan membuat aturan perlindungan yang berdampak pada kehidupan perempuan. 13
Oleh karena itu, penelitian kali ini akan memaparkan beberapa perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  hak  asasi  perempuan  diantaranya: UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dan  UU  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan KDRT.

## Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999
Indonesia baru memiliki undang-undang yang telah mengatur tentang HAM setelah  merdeka  44  tahun.  Dalam  Undang-undang  HAM  diartika  sebagai seperangkat  hak  kepada  hakikat  dan  keadaan  manusia  yang  sejatinya  sebagai makhluk  milik  Tuhan  dan  wajib  dihormati,  dimuliakan  dan  dilindungi  negara, pemerintah,  hukum  dan  setiap  orang  bertujuan  untuk  menjaga  kehormatan  serta
11 Wilis  Werdiningsih,  “Penerapan  Konsep  Mubadalah  Dalam  Pola  Pengasuhan  Anak,”
Ijougs 1 (2020): 2–4.
12 Adul Kodir, Qira’ah Mubadalah , 462.
13 Dede  Kania,  “Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan    Perundang-Undangan  Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 12 (2015): 718.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
melindungi  harkat  dan  martabat  manusia.  Dalam  HAM  juga  diatur  tentang pemhapusan  diskriminasi,  salah  satunya  berdasarkan  jenis  kelamin  terdapat  pada Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 3 Ayat 3. Pasal yang diatur dalam  undang-undang HAM ditujukan  untuk  setiap  orang  tidak  melihat  golongan  dan  juga  jenis  kelamin.  Oleh karena itu setiap orang termasuk perempuan wajib melindungi sesame dan diberikan perlindungan Ketika terjadi diskriminasi. 14

## Penghapusan KDRT dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004
Kekerasan  dalm  rumah  tangga  (KDRT),  awalnya  tidak  dianggap  sebagai sebuah pelanggaran hak pada perempuan, karena letaknya dalam wilayah domestic. Ketika adanya laporan terkait KDRT para pihak biasanya cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelum disahkannya Undang-undang ini, korban tidak mendapatkan perlindungan  hukum  yang  pasti.  Dalam  budaya  di  lingkungan  sekitar, membicarakan kasus KDRT keluarga dianggap aib dan privasi bagi setiap masing- masing  kelurga.  Penyebab  penegakan    hukum  dan  edukasi  yang  minim  pada  isu KDRT diakibatkan oleh beberapa hal, seperti pemahaman prespektif hukum, budaya dan agama yang masih diskriminasi.
Bangsa  Indonesia  yang  masih  menganut  budaya  patriarki,  sangat  tidak mendukung  posisi  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Terkadang perempuan  yang  menjadi  korban  disalahkan  dan  dianggap  tidak  mampu  berperan dalam  keluarga.  Banyak  orang  juga  beranggapan  bahwa  perlakuan  korban  yang salah,  yang  berakibat  timbulnya  KDRT  dalam  keluarga.  Dengan  demikian  sangat dibutuhkan kebijakan hukum yang mengatur tentang permasalahan ini.
Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1, pengertian kekerasan pada rumah tangga  ialah  segala  perbuatan  kepada  seseorang  utamanya  perempuan  yang  bisa berakibat  kesengsaraan  dan  penderitaan  meliputi  fisik,  seksual,,  psikologis  atau penelantaran rumah tangga dan juga bentuk pengancaman atau pemaksaan. Bentuk- bentuk  kekerasan  fisik  diterangkan  dalam  Pasal  5  terdapat  empat  macam diantaranya,  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Oleh karena itu pada pasal 10, bagi korban mempunyai hak-hak untuk mendapatkan;
1. Perlindungan  dari  keluarga  atau  kepolisian  atau  kejaksaan,  pengadiln,  advokat, lmbaga  social  dan  pihak  lain  baik  sementara  atau  berdasarkan  ketetapan perintaha dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan dengan anjuran medis;
3. Kerahasian data diri korban
4. Pendampiangan  oleh  pekerja  social  atau  bantuan  hukum  di  setiap  tingkat pemeriksaan
5. Bimbingan rohani.
14 Kania, 719.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
Maka  oleh  karena  itu,  pemerintah  disamping  melindungi  juga  harus melaksanakan beberapa aksi nyata, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 12:
1. Merumuskan kebijakan berkaitan penghapusan KDRT
2. Mengadakan komunikasi, edukasi dan informasi tentang KDRT
3. Mengadakan sosialisasi dan juga advokasi tentang KDRT
4. Mengadakan pelatihan dan pendidikan sensitive gender serta isu kekerasan pada rumah tangga.
Pada  Pasal  15,  jika  seseorang  telah  melihat,  mendengar  dan  mengetahui adanya KDRT wajib melakukan beberapa upaya;
1. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana
2. Memberikan korban perlindungan
3. Memberikan pertolongan darurat
4. Membantu untuk memajukan permohonan pada penetapan perlindungan.
Masalah  KDRT  terdapat  ketentuan  pidana  yang  harus  dijalankan  pelaku jika  korban  didapati  luka  fisik  maupun  batin,  sebagaimana  peraturannya  telah ditetapkan dalam Pasal 44 bab ketentuan pidana.  Oleh karena itu pemerintah juga telah  berupaya  dalam  hal  perlindungan  perempuan  dengan  membentuk  lembaga Komnas  Perempuan  (Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan)  dan lembaga  UPT  PPA  (Unit  Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak), keduanya  memiliki  tujuan  sama  untuk  mengembangkan  kondisi  secara  kondusif terhadap  penghapusan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  menegakkan  hak-hak asasi  perempuan  serta  meningkatkan  pencegahan  terhadap  kekerasan  dan perlindungan terhadap perempuan.

## Penutup
Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia masih didominasi oleh anak dan perempuan. Padahal anak berperan sebagai aset bagi negara dan agama akan tetapi masih banyak oknum yang belum melindungi dan bertanggung jawab. Dalam teori maqashid  syari’ah anak  harus  dijaga  jiwanya  karna  berlandasan  pada  penjagaan keturunan  dan  masa  depan  negara.  Dalam  undang-undang  juga  sudah  diatur tersendiri masalah perlindungan tentang anak tidak terkecuali terhadap perempuan sama  halnya  sudah  diatur  secara  rinci  undang-undang  yang  mewajibkan  seluruh elemen  untuk  melindungi  perempuan  dimanapun  dan  kapanpun  mereka  berada. Latar  belakang  budaya  patriarki  yang  masih  beberapa  orang  miliki  kadang membuat  perempuan  masih  dipandang  menjadi  objek  kehidupan,  padahal perempuan  nantinya  akan  berperan  mencetak  penerus  keturunan  yang  nantinya akan  menjadi  tokoh  dan  juga  sebagai  sekolah  pertama  bagi  anak-anaknya,  maka dari  itu  harus  dijaga  kualitas,  pendidikan,  kesehatan  dan  kejiwaan  bagi  keduanya. dengan upaya untuk melindungi dan menghapus tindak kekerasan kepada siapapun, berasumsi bahwa kita semua bersaudara.

## Hakekat Perlindungan Anak Dan Perempuan Dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Daftar Pustaka
Adul Kodir, Faqihuddin. Qira’ah Mubadalah . Yogyakarta: Ircisod, 2019.
Alkazar  Nasution,  Zaky.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak Korban  Perdagangan  Manusia    (Trafficking  In  Persons).”  Diponegoro, 2008.
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq. Al-Muwafaqat  Fi  Ushul  Al-Syariah .  Vol.  Ii.  Kairo:
Mushtafa Muhammad, N.D.
“Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan,” N.D.
“Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Who-Kekerasan-Terhadap-Perempuan- Epidemi-Global/1686309.Html,” N.D.
Junaivan  Alamona,  et  al,    Marginalisasi  Gender  Dalam  Pengambilan  Keputusan (Studi  Kualitatif  Kaum  Perempuan  Di  Lembaga  Legislatif  Kota  Manado), Holistik, Vol X. No. 20  Juli - Desember 2017.
Kania,  Dede.  “Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan    Perundang-Undangan  Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 12 (2015).
M.  Yunus,  Fakhrurrazi,  And  Farrah  Maulina.  “Tinjauan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014    Terhadap  Rehabilitasi  Anak Korban  Napza  (Studi  Kasus  Yayasan  Pintu  Hijrah  Banda  Aceh).” El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 2 (2019). Rofi’ah, Nur. Kesetaraan Gender, November 27, 2019. Umar,  M.  Hasbi,  And  Bahrul  Ma’ani.  “Urgensi  Hak  Dan  Perlindungan  Anak
Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari’ah.” Al-Risalah 17 (2017).
Werdiningsih,  Wilis.  “Penerapan  Konsep  Mubadalah  Dalam  Pola  Pengasuhan Anak.” Ijougs 1 (2020).