BIDAYAH : Studi Ilmu-ilmu Keislaman https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah Vol. 13, No. 1, Juni 2022

## KONTRIBUSI STUDI KAWASAN ASIA TENGGARA BAGI KONSTRUKSI KEILMUAN ACEHNOLOGI
Ramli STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ramli@staindirundeng.ac.id

## Abstrak
Acehnologi  digagas  oleh  Kamaruzzaman  Bustamam  Ahmad  untuk  ditawarkan menjadi  paradigma  keilmuan  yang  khas  di  Aceh.  Paradigma  ini  dikembangkan sebagai  respon  terhadap  gerakan  pasca-kolonial,  penguatan  aspek  historis  dan tinjauan  atas  situasi  aktual  yang  terjadi  di  Aceh.  Dalam  studi  pendahuluan,  penulis menemukan  bahwa  Acehnologi  memiliki  pengaruh  tarik-menarik  dengan  studi keislaman  dan  isu-isu  kontemporer  di  kawasan  Asia  Tenggara  seperti  pendidikan, ekonomi,  isu  syari’at  Islam  dan  terorisme.  Untuk  itu,  penelitian  ini  mengkaji kontribusi  studi  kawasan  Asia  Tenggara  bagi  konstruksi  keilmuan  Acehnologi. Beberapa hasil dari penelitian ini diantaranya Pertama , Aceh memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Asia Tenggara dan saat ini Aceh menerima feedback dari kawasan  mulai  dari  eskaliasi  konflik  GAM,  Tsunami  dan  keterlibatan  Aceh  dalam isu pengungsi Rohingya sampai dengan gerakan terorisme dan radikalisme di Aceh.
Kedua ,  globalisasi  telah  menyebabkan  hubungan  saling  mempengaruhi  antara Aceh dan  kawasan  Asia  Tenggara. Ketiga ,  Acehnologi  perlu  memperkuat  konstruksi keilmuan  hingga  menjangkau  Kawasan  Asia  Tenggara  untuk  mematangkan  basis historis, sosiologis dan antropologisnya.
Kata kunci: Acehnologi dan Studi Kawasan Asia Tenggara.

## Abstract
Acehnology was initiated by Kamaruzzaman Bustamam Ahmad to be offered as a unique scientific paradigm  in Aceh. This paradigm was developed  as  a  response to the post-colonial movement, strengthening historical aspects and reviewing the actual  situation  in  Aceh.  In  the  preliminary  study,  the  authors  found  that Acehnology had a tug of war with Islamic studies and contemporary issues in the Southeast  Asian  region  such  as  education,  economics,  issues  of  Islamic  law  and terrorism. For this reason, this research examines the contribution of the study of the  Southeast  Asian  region  to  the  scientific  construction  of  Acehnology.  Some  of the  results  from  this  research  include  First,  Aceh  has  an  important  role  in  the process  of  Islamization  in  Southeast  Asia  and  currently  Aceh  is  receiving feedback  from  the  region  ranging  from  the  escalation  of  the  GAM  conflict,  the Tsunami  and  Aceh's  involvement  in  the  Rohingya  refugee  issue  to  the  terrorism and  radicalism  movement  in  Aceh.  Second,  globalization  has  led  to  mutually influencing  relations  between  Aceh  and  the  Southeast  Asian  region.  Third, Acehnology  needs  to  strengthen  scientific  construction  to  reach  the  Southeast Asia Region to finalize its historical, sociological and anthropological basis.
Keywords: Acehnology and Southeast Asian Studies

## PENDAHULUAN
Acehnologi  adalah  paradigma  keilmuan  yang  digagas  oleh  Kamaruzzaman Bustamam  Ahmad  untuk  ditawarkan  menjadi  paradigma  keilmuan  yang dikembangkan di Aceh (Ahmad, 2011) khususnya berkaitan dengan keilmuan sosial dan islamic  studies .  Paradigma  keilmuan  ini  dimunculkan  karena  dilatarbelakangi oleh, Pertama ,  situasi  pasca-konflik  dan  tsunami  yang  menyebabkan  kemandekan pengetahuan dan ancaman hilangnya visi dan identitas keacehan. Kedua , kemunculan berbagai  studi  kebudayaan  di  wilayah  lain  di  Indonesia  seperti  Dayakologi,  Malay Studies  dan  Javanologi. Ketiga ,  kemampuan  pulau  Jawa  dalam  menanamkan  kerak peradaban  di  seluruh  Indonesia  menjadikan  budaya  dan  spirit  keacehan  terancam hilang  jika  tidak  direkonstruksi. Keempat, sebagai  tawaran  untuk  pendorong  bagi kemajuan  budaya,  religi  dan  spirit  masyarakat  Aceh  dalam  bingkai  paradigma, bahasa,  politik  dan  pengetahuan. Kelima ,  sebagai  bagian  dari  respon  akademisi subaltern dalam merespon dunia pascakolonial atau poskolonial.
Penelitian  ini  bersifat  analisis  kritis  terhadap  satu  masalah  yang  ditentukan.
Acehnologi sebagai sebuah fenomena yang disusun berdasarkan konstruksi keilmuan sosio-politik,  sosio-budaya  dan  sosio-antropology  serta  histori.  Acehnologi  sebagai sebuah  perasan  interdisipliner  berbagai  perspektif  keilmuan  mengambil  konteks Aceh  sebagai  objek  s  ekaligus  subjek  studinya.  Penelitian  ini  ingin  menemukan pengaruh  studi  kawasan  yang  terdapat  di  dalamnya.  Penelitian  ini  menjadi  penting karena berkenaan dengan peran dan pengaruh Aceh terhadap eksistensi sosial politik di  Asia  Tenggara  pada  masa-masa  sebelumnya  dan  pengaruh  Asia  Tenggara  bagi kehidupan  sosial  masyarakat  Aceh  khususnya  setelah  kolonialisme  berakhir  pada abad ke 20.
Salah  satu  yang  menarik  dari  konstruksi  Acehnologi  adalah  studi  yang diarahkan  secara out  of  box ,  dimana  Acehnologi  walaupun  dalam  nuansa  yang melokal  nyatanya  memiliki  keterikatan  kuat  dengan  kawasan  Asia  Tenggara khususnya  berkenaan  dengan  studi  Islam  di  wilayah  tersebut  ( islamic  studies  in southeast  asia ).  Hal  ini  menjadi  menarik  untuk  melihat  medan  tarik-menarik antara Aceh dan Asia Tenggara dalam wacana keilmuan Acehnologi.
Untuk  itu,  kajian  ini  ingin  melihat  kontribusi  studi  kawasan  Asia  Tenggara dalam  konstruksi  keilmuan  Acehnologi.  Kajian  ini  menjadi  menarik  dikarenakan beberapa  hal  yaitu Pertama ,  adalah  dari  sejarah  panjang  kontemplasi  keilmuan dan riset  Kamaruzzaman  sebagai  penggagas  Acehnologi  yang  bersentuhan  dengan beberapa  negara  di  Asia  Tenggara  dan  negara-negara  yang  berdekatan. Kedua , adalah  hubungan  historis  dan  politis  antara  Aceh  dengan  negara-negara  kawasan Asia  Tenggara  di  masa  lalu. Ketiga ,  sebagai  konsekwensi  globalisasi  bahwa  situasi yang terjadi di Aceh memberi pengaruh bagi kawasan Asia Tenggara (seperti konflik GAM  dan  Tsunami)  dan  situasi  yang  terjadi  di  kawasan  Asia  Tenggara  juga berdampak bagi Aceh (seperti masalah pengungsi Rohingya, jaringan terorisme dan jaringan narkoba).
Contoh  pengaruh  Aceh  bagi  Asia  Tenggara  adalah  disaat  konflik,  pasokan persenjataan  dan  dukungan  politik  datang  dari  wilayah-wilayah  seputar  kawasan Asia  Tenggara  seperti  Malaysia  dan  Thailand.  Begitupun  ketika  terjadi  peristiwa Tsunami di tahun 2004, hampir seluruh negara di Asia Tenggara terlibat dalam upaya pemulihan dan memberi bantuan di Aceh.
Adapun  pengaruh  kawasan  bagi  Aceh  juga  terlihat  misalnya  pada  rentetan kekerasan di Myanmar yang menyebabkan ribuan masyarakat Rohingnya mengungsi ke  Aceh  dan  memberi  pengaruh  bagi  situasi  politik,  ekonomi  dan  religi  di  Aceh. Kemunculan  terorisme  ISIS  dan  lain  sebagainya  di  wilayah  Thailand  dan  Philipina serta Malaysia memberi “warning,” bagi kewaspadaan terhadap potensi terorisme di Indonesia  tak  terkecuali  di  Aceh  sebagai  daerah  yang  paling  dekat  dengan  negara- negara  tersebut.  Terakhir,  meningkatnya  peredaran  narkoba  di  Aceh  setelah  tahun 2020,  memiliki  potensi  yang  kuat  untuk  terkoneksi  dengan    gerakan  narkoba  di wilayah Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Dengan  demikian,  kajian  ini  dapat  menjadi  pengantar  bagi  riset  lebih  lanjut mengenai  pengaruh  studi  kawasan  Asia  Tenggara  bagi  konstruksi  keilmuan Acehnologi.

## PEMBAHASAN
1. Studi Kawasan Asia Tenggara ( Southeast Asian Studies )
Studi  kawasan  adalah  pola  penulisan  sejarah  berdasarkan  kawasan  tertentu seperti  kajian  benua,  kawasan  penganut  aliran  agama  tertentu  atau  berdasarkan klasifikasi  yang  lain  seperti  etnis,  bahasa,  daerah  dan  lain  sebagainya  (Lihat Muchsin,  2004:5).  Saat  ini  berkembang  Studi  Kawasan  Asia  Tenggara  atau  Studi KAT ( Southeast Asian Studies ) yang merupakan proyek pengetahuan kolonial dalam upaya  mempelajari  daerah  jajahannya.  Studi  ini  kemudian  berkembang    menjadi studi  akademik  yang  terus  mengalami  perkembangan  paradigma.  Ketika  ia  menjadi kajian  dari  masyarakat  kolonial  (baca  : barat),  studi  KAT berparadigma  empirisme- positivisme  (Anugrah,  2013:223).  Pada  akhir  masa  penjajahan,  paradigma  yang berkembang  bersifat  fenomenologi  yang  subjektif  dan  pada  masa  1940  hingga seterusnya,  paradigma  studi  kawasan  Asia  Tenggara  dipengaruhi  oleh  pemikiran pasca-kolonial dan subaltern studies .
Studi Kawasan Asia Tenggara ( Southeast Asian Studies ) saat ini berkembang mengeksplorasi  hampir  semua  isu, baik  secara  sosiologi  antropologi,  politik  hingga ekonomi dan pertahanan keamananan.  Studi sosiologi berbicara mengenai hubungan dan relasi sosial antar dan inter masyarakat, komunitas dan negara di Asia Tenggara. Sedangkan aspek antropologi berkenaan dengan studi aneka kebudayaan dan world- view masyarakat di kawasan tersebut. Aspek politik berkenaan dengan pengaruh dan peran komunitas politik kawasan seperti Asia Tenggara dalam kehidupan masyarakat global.  Adapun  aspek  ekonomi  berkaitan  dengan  kemandirian  ekonomi,  perebutan pengaruh  antara  Amerika  dan  China,  serta  masuknya  Rusia,  Timur  Tengah,  Jepang
dan  India  dalam percaturan  ekonomi  Asia  Tenggara.  Terakhir persoalan  pertahanan keamanan,  dimana  kawasan  Asia  Tenggara  menghadapi  persoalan  area  yang  sama seperti  penanganan  pengungsi,  perdagangan  manusia,  radikalisme  dan  terorisme. Kesemua  isu  tersebut  menjadikan  studi  kawasan  memiliki  jangkauan  yang  luas, dengan keragaman disiplin ilmu dan masa depan riset yang menjanjikan.
Asia    Tenggara  merupakan  satu  kawasan  yang  terdiri  dari  beberapa  negara dengan 40% lebih penduduk beragama Islam. Kawasan Asia Tenggara sebelah barat berbatasan  dengan  Sub  Benua  India,  dan  sebelah  utara  berbatasan  dengan  daratan China.  Azyumardi  Azra  berpendapat  bahwa  Islam  dan  Melayu  adalah  “dua  koin” penting yang dapat digunakan untuk menjelaskan Asia Tenggara. Asia Tenggara atau indo-melayu  adalah  tujuh  wilayah  budaya  atau  peradaban  Islam  yang  secara  tegas terdiri  dari  wilayah  budaya  Arab,  Islam  Persia,  Islam  Turki,  Islam  Afrika  (hitam), Islam  anak  India,  Islam  indo  melayu,  dan  Islam  indo-melayu.  wilayah  terakhir peradaban  Islam  di  Belahan  Barat  (Arfah  Ibrahim,  2018:41).  Sedangkan  penduduk Muslim  di  seluruh  wilayah  Asia  Tenggara  berjumlah  lebih  dari  500  juta  jiwa (Ahmad, 2014: 93-94).
Selain  itu,  wilayah  Muslim  Asia  Tenggara  memanifestasikan  keragaman budaya,  tradisi  dan  adat  istiadat  yang  tak  tertandingi  yang  telah  bertahan  selama berabad-abad meskipun  ada pengaruh modernitas Barat, kolonialitas, dan kekuasaan sistem negara bangs  (Nassef Manabilang Adiong & Mauriello, 2020:01). Selain itu, Asia  Tenggara  telah  menjadi  titik  pertemuan  berbagai  kebudayaan  seperti  China, Eropa, India dan Islam  serta menjadi salah satu kawasan kolonialisasi Bangsa Eropa abad  ke  17-18  (Ahmad,  2014:94).  Hari  ini,  Asia  Tenggara  berada  dalam  satu transformasi  yang  sangat  cepat  ketika  negara-negara,  bangsa  dan  masyarakatnya menjadi  matang.  Ketika  kajian  mengenai  kolonialisme  tidak  lagi  menjadi  penting, kajian  Asia  Tenggara  kemudian  merambah  pada  persoalan  tradisi  dan  modernitas, urbanisme,  industrialisme,  keadilan  dan  kesamaan  sosial.  Berikut  agenda-agenda lainnya  seperti  partisipasi  politik,  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Dan  tak  kalah penting  dari  semua  itu  adalah  wacana  Islam  sebagai  agama  universal,  problem kesenjangan etnik dan polarisasi sosial (Kuntowijoyo, 1991:77).
Melihat fakta bahwa Asia Tenggara merupakan satu entitas peradaban  Islam tersendiri, wajar kemudian Kamaruzzaman memiliki perhatian yang besar pada studi keislaman  di  kawasan  terseut.  Apalagi  ketika  terdapat  potensi  keluasan  jangkauan paradigma  Acehnologi  yang  digagas  berdasarkan  aspek  sosial-historis-politik  dan keagamaan  di  Asia  Tenggara.  Acehnologi  sendiri  merupakan  paradigma  keilmuan yang digagas oleh Kamaruzzaman karena berangkat dari satu kebutuhan utama pada model  kajian  khusus  keacehan.  Kamaruzzaman  mengutip  kalimat  Antony  Reid: “It has  in  fact  been  the  jenius  fo  Aceh  to  be  able  to  maintain  a  high  degree  of  both kosmopolitanism  and  a  strong  sense  of  the  importance  and    uniqueness  of  its  own culture,” yaitu  suatu  fakta  mengenai  sejarah  kosmopolitan  dan  pengaruh  yang besar dan unik dari suatu entitas kebudayaan bernama Aceh dijadikan modal bagi kelahiran Acehnologi (Ahmad, 2011:03).
Selain itu, studi kawasan menjadi trend baru dalam kajian keislaman.   Studi kawasan kemudian menjadi model studi Acehnologi ketika mengkaji berbagai aspek keislaman, seperti Pemikiran  Islam, Studi Islam,  Pendidikan Islam, Ekonomi Islam, Fundamentalisme  dan  Radikalisme,  Studi  Terorisme  dan  Radikalisme  di  Aceh. Memasukkan tema Radikalisme di Aceh dalam rumpun studi kawasan adalah dalam rangka  memastikan  bahwa  Aceh  memiliki  peran  dalam  perhelatan  sejarah  Asia Tenggara.
Aceh  sangat  berperang  dalam  perkembangan  pemikiran  keislaman  di  Asia Tenggara.  Kamaruzzaman  menuliskan  :  “ I  have  examined  on  the  topics  of  Islam  in Southeast Asia by looking at the historyof islamization in Nusantara, Islamic studies in  Southeast  Asia,  Islamic  movement  in  Southeast  Asia,  Islamic  law  in  Southeast Asia, Islamic education in Southeast Asia. However, it is uneasy to trace the early of Islamic  Thought  in  Southeast  Asia.  Many  Scholars  have  argued  that  Aceh  was  the first place of islamization process in Nusantara. ” (Ahmad, 2017:1-2)  Bahwa selama pengembaraannya  melakukan  studi  kawasan  di  Asia  Tenggara,  Kamaruzzaman memastikan bahwa  Aceh berperan  sangat besar  dalam proses  islamisasi  di  kawasan tersebut.
Studi  kawasan  dalam  Acehnologi  banyak  dipengaruhi  oleh  Azyumardi  Azra dan  Syed  Mohammad  Naquib  Al-Attas.  Pengaruh  Azyumardi  Azra  terlihat  dari tela’ah atas pengaruh Syekh Abdurra’uf As-Singkili dan Syekh Nuruddin Ar-Raniry dalam Jaringan Ulama Asia Tenggara Abad ke XVII dan XVIII Masehi. Sedangkan Pengaruh Syed Mohammad Naquib Al-Attas adalah tela’ah pengaruh Syekh Hamzah Fansuri  terhadap  perkembangan  mistisisme  di  Dunia  Melayu  pada  abad  ke  XVI Masehi.
Jika dibuat menjadi semacam tabel akan terlihat cakupan studi kawasan Asia Tenggara dalam kaitannya dengan paradigma Acehnologi sebagai berikut:
Studi Kawasan Asia Tenggara Pemikiran Islam Studi Islam Pendidikan Islam Radikalisme di Aceh Terorisme From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism Ekonomi Islam Hukum Islam
Jika  dilihat  dari  studi  tersebut,  Paradigma  Acehnologi  tidak  bisa  lepas  dari konstruksi  keilmuan  khususnya islamic  studies yang  berkembang  di  Asia  Tengara. Dengan demikian, cakupan kajian studi kawasan disini meliputi Pertama , Pemikiran Islam. Pemikiran Islam dalam hal ini mencakup fase-fase dan sejarah perkembangan pemikiran Islam di kawasan Asia Tenggara. Kedua , Studi Islam yaitu perkembangan pemikiran  Islam  post-kolonial  yang  lebih  bernuansa  akademik  modern  (historis) ketimbang  tela’ah  normatif  atas  ajaran  agama. Ketiga Pendidikan  Islam,  mencakup semua  aspek  pendidikan  Islam  di  kawasan  Asia  Tenggara,  seperti  Madrasah  dan Sekolah  Agama. Keempat ,  Politik  Islam,  yaitu pergumulan  antara  Islam  dan Politik yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. Kelima , Hukum Islam yaitu studi mengenai pelaksanaan  syari’at  Islam  di  wilayah-wilayah  kawasan  Asia  Tenggara.  Keenam, Ekonomi  Islam ,  meliputi  prinsip-prinsip  ekonomi  dalam  Islam.  Ketujuh, Form Islamic  Revivalism  to  Islamic  Radicalism ,  yaitu  sebuah  studi  terhadap  semangat pemurnian  dalam  Islam  yang  kemudian pelan-pelan berubah  wujud  menjadi bentuk Isam  yang  radikal  dan  bahkan  sampai  pada  gerakan-gerakan  terorisme. Kedelapan , Studi Terorisme, yaitu studi mengenai perkembangan sel-sel teroris di Asia Tenggara pasca  serangan  WTC  tahun  2000. Kesembilan ,  Radikalisme  di  Aceh  yaitu mengamati  gerakan  radikalisme  Aceh  sebagai  buah  dari  konflik  masa  lalu  dan konflik  di  luar  wilayah  Aceh.  Argumentasi  bagi  tema  terakhir  bahwa  gerakan radikalisme  di  Aceh  saling  mempengaruhi  dengan  gerakan  radikalisme  di  luar wilayah Aceh, khususnya di kawasan Asia Tenggara

## 2. Acehnologi
Istilah  Acehnologi  pertama  kali  dimunculkan  oleh  Kamaruzzaman  pada tanggal  12  Desember  2009  ketika  merespon  kesediaan  Muhammad  Nazar,  Wakil Gubernur  Aceh  ketika  itu  untuk  menerima  gelar  kebangsawanan  dari  pemerintah Malaysia.  Menurutnya,  pemberian  gelar  tersebut  tidak  lain  merupakan  upaya  untuk menarik Aceh ke dalam wilayah masa lalu bangsa Melayu (Malaysia). Padahal, Aceh punya entitas budaya sendiri yang lebih utuh daripada bangunan entitas Melayu yang dibangun  oleh  Pemerintah  Malaysia.  Ia  prihatin  entitas-entitas  luar  seperti  Melayu (yang diwakili oleh Malaysia) dan Jawa (yang diwakili oleh Indonesia) merongrong dan  menghegemoni  entitas  kebudayaan  Aceh.  Sehingga  perlu  dibuat  penyangga entitas  kebudayaan  Aceh  atau  KPA  (Kerak  Peradaban  Aceh).  Supaya  dapat menyelusuri  Kerak  Peradaban  Aceh  (KPA),  maka  perlu  digagas  sebuah  bangunan Acehnologi.  Ketika  itu  Kamaruzzaman  menuliskan  dalam  opini  harian  Serambi Tahun  2009  yang  kemudian  dimuat  ulang  dalam  buku  Aceh  Post-Tsunami  tahun 2014, “ Sedangkan Aceh belum berani memunculkan Acehnologi (ilmu tentang seluk beluk  Aceh)…  Upaya  menelusuri  KPA  melalui  Acehnologi  ini  perlu dipertimbangkan….  Di  Aceh  tidak  sedikit  gaya  bahasa  Aceh  yang  penuh  dengan estetika dan semiotik, namun sama sekali tidak menjadi pelajaran penting di sekolah
atau  perguruan  tinggi.  Tidak  ada  jurusan  Studi  Aceh  (Aceh  Studies)  di  Perguruan Tinggi Aceh ” (Ahmad, 2014a:75-83)
Acehnologi  kemudian  hadir  untuk  mengkaji  semua  tradisi  yang  terjadi  di Aceh,  baik  yang  berpengaruh  dalam  dunia  Aceh  maupun  yang  belum  dikenal  di ruang  publik  (secara  post-kolonialisme).  Proyek  ini  terinspirasi  oleh  gagasan oksidentalisme  Hasan  Hanafi,  yaitu  upaya  untuk  mengembalikan  kajian  ketimuran kepada  orang  timur  sendiri.  Dengan  kata  lain  orang  Aceh  untuk  mengenal  dirinya harus berangkat dari falsafah droe keu droe (dari diri sendiri ke diri sendiri) (Ahmad, 2017a:105)
Acehnologi  berangkat  dari  satu  kebutuhan  utama  pada  model  kajian  khusus keacehan,  layaknya  kajian-kajian khusus  etnik  lain  di  Indonesia  seperti  Javanology, Dayakologi  dan  Malay-Studies.  Kajian  tentang  Aceh  selama  ini  dianggap  sebagai bagian  dari  kajian  Malay-Studies,  seperti  yang  difahami  oleh  kelompok  Naquib  Al Attas,  padahal  Aceh  memiliki  entitas  dan  kelayakan  intelektual  sendiri  yang  justru memberi  pengaruh  bagi  peradaban  dunia  Islam  Melayu,  maupun  kepulauan Nusantara secara keseluruhan.
Dengan  demikian,  studi  Acehnologi  adalah  tentang  budaya  cemerlang  yang pernah  mencapai  puncak  kejayaan  dan  kebudayaan.    Keunikan  budaya  dan  sejarah perjalanan Aceh yang terhubung mulai dari Majapahit hingga Turki Utsmani, bahkan ekspansi Aceh ke wilayah Melayu dapat menjadi sebuah kajian yang menarik untuk ditelaah.    Maka  sewajarnya  studi  keacehan  mesti  menjadi  satu  entitas  studi  yang mandiri,  tidak  terpaku  pada  studi  Melayu  dan  tidak  juga  pada  studi  keindonesiaan (Lihat Ahmad, 2017a:55).
Saat ini, para ilmuan belum memiliki satu konsep mengenai bagaimana Aceh- Studies itu  dibentuk. Aceh-Studies yang  dimaksudkan  disini  (yang  kemudian  dapat dianggap sebagai defenisi awal bagi Acehnologi) adalah suatu kajian mengenai seluk beluk  dunia  keacehan  dari  berbagai  prespektif  dan  pendekatan  keilmuan.  Dengan kata  lain,  Acehnologi  ingin  meletakkan  Aceh  pada  objek  keilmuan,  bukan  sebagai pelengkap  keilmuan  yang  selama  ini  muncul  dalam  berbagai  studi  wilayah  di perguruan tinggi (Ahmad, 2017a:55-106).
Apalagi jika Aceh diletakkan dalam kajian inter-disipliner yakni kajian lintas ilmu. Disini Aceh dapat dikaji dari berbagai sudut keilmuan seperti ilmu sosial, ilmu seni  dan  ilmu  humaniora.  Pendekatan-pendekatan  ilmu  sosial  misalnya,  seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik dan lain sebagainya dapat digunakan untuk semakin  memahami  Aceh  secara  komprehensif.  Hanya  saja  kemudian  upaya  untuk mengembangkan  Aceh-Studies  belum  muncul  karena  dimensi  filosofis  dalam keilmuan ini belum terstruktur dengan baik (Ahmad, 2017a:55-106).
Hanya  saja,  persoalan  krusial  yang  dihadapi  oleh  janin  Acehnologi  adalah disana  telah  ada  dua  cara  pandang  yang  cukup  kuat  yang  telah  menjadi  pedoman kehidupan  masyarakat  Aceh  yaitu  cara  pandang  keindonesiaan  dan  cara  pandang modernisme  yang  berasal  dari  Barat.  Selama  ini  masyarakat  Aceh  telah  menjadi sedemikian  nyaman  mendefenisikan  diri  dibawah  payung  Indonesia.  Atau  gejala
umum  yang  menimpa  kaum  muda  upaya  mereka  untuk  bereksistensi  dan mendefenisikan  diri  sebagai  bagian  dari  masyarakat  global.  Hal  ini  secara  tidak langsung  menggerus  identitas  dan  sudut  pandang  kedaerahan.  Dengan  kata  lain, fenomena-fenomena  ini  menjadi  batu  sandungan  tersendiri  bagi  kampanye intelektualitas Acehnologi (Ahmad, 2017a:55-106).
Belum  lagi  kenyataan  bahwa  di  Aceh  tidak  ada  lembaga  yang  berusaha mengkompilasi  dan  menyusun  strategi  kebudayaan  supaya  terjadi  proses  saling mewarisi  sistem  berfikir  dalam  bentuk  pola-pola  studi  keacehan.  Kepungan sosiologi, budaya dan politik dari pusat pasca konflik yang berkepanjangan membuat sistem  berfikir  keacehan  sulit  untuk  dikembangkan,  untuk  tidak  dikatakan  terpaksa dihilangkan. Hasilnya, mentalitas kepahlawanan lenyap dan berganti menjadi mental lemah,  takluk (Ahmad, 2017a:55-106) dan korup.
Karenanya  falsafah yang dimulai dari keinginan untuk mengenal diri sendiri merupakan  arah  baru  studi  keacehan.  Acehnologi  adalah  upaya  orang  Aceh  untuk memulai  mencari  jati  diri  sendiri.  Sejarah  keacehan  pada  gilirannya  juga  ikut menjadi  amunisi  bagi  paradigma  Acehnologi.  Dengan  demikian,  diharapkan: Pertama ,  orang  Aceh  akan  membuka  konteks  historis  dan  belajar  dari  kesadaran sejarah  untuk  membangun  peradaban  baru. Kedua ,  orang  Aceh  harus  mau memahami  konsep  ‘dari  diri  sendiri  ke  diri  sendiri,’  dalam  satu  bingkai  identitas yang  utuh  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan  proses  penyadaran  akan  pentingnya pemahaman  diri  dalam  rangka  menyusun  gagasan  Acehnologi. Ketiga ,  orang  Aceh mulai  belajar  perihal  mimpi  apa  yang  dapat  dihasilkan  sebagai  rancangan  masa depan (Ahmad, 2017a:55-106).

## 3. Aspek-Aspek yang Berkontribusi
Seperti  disebutkan  sebelumnya  bahwa  kontribusi  studi  kawasan  Asia Tenggara  yang  dimaksud  disini  adalah  pengaruh  dari  perkembangan  studi  Islam kawasan  bagi  konstruksi  keilmuan  Acehnologi.  Dengan  demikian,  Acehnologi menjadi  tidak  murni  sebagai  studi  budaya  objektif,  tapi  dipengaruhi  oleh  wacana Islamic  studies dan  pengalaman southeast  asian studies .  Ini  menjadi  salah  satu “keunggulan” sekaligus “celah kritik,” bagi konstruksi keilmuan Acehnologi. Namun demikian,  Acehnologi  sebagai  satu produk  pengetahuan  dan  tawaran  alternatif  bagi keilmuan keacehan tetap penting untuk dikaji secara akademik.
Begitupun  batasan  kontribusi  yang  dimaksud  adalah  pengaruh  studi  keislaman dikawasan  tersebut  bagi  Acehnologi.  Beberapa  kontribusi  yang  dimaksud  misalnya Pemikiran  Islam,  Studi  Islam,  Pendidikan  Islam,  Politik  Islam,  Hukum  Islam, Ekonomi Islam, Fundamentalisme dan Radikalisme, Terorisme, serta Radikalisme di Aceh.
a. Pemikiran Islam
Secara  umum  Pemikiran  Islam  dalam  tulisan  ini  lebih  dimaknai  sebagai pergumulan  gagasan  intelektualitas  keislaman  di  sepanjang  sejarah.  Baik  itu dalam  bentuk  gagasan  keislaman,  fikih,  tafsir  dan  lain  sebagainya.  Pemikiran
Islam  ( islamic  thought )  dibedakan  dari  Studi  Islam  ( islamic  studies )  dimana Pemikiran Islam ialah kajian perkembangan pemikiran Islam secara umum, baik normatif  maupun  historis.  Sedangkan  Studi  Islam  adalah  model  kajian  Islam yang  hanya  bersifat  historis  (dan  dialektis).  Selain  itu,  Studi  Islam  juga  lebih diartikan sebagai suatu kegiatan yang mencoba memahami pemikiran keislaman dengan pendekatan historis yang berasal dari Barat seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, sejarah dan psikologi.
Sehingga,  klasifikasi  Pemikiran  Islam  dalam  satu  sub-tema  tersendiri  bukan berarti  bahwa  point-point  selanjutnya  tidak  memiliki  korelasi  dengan  pemikiran Islam.  Karena  secara  umum  Pemikiran  Islam  adalah  rumah  besar  bagi  kajian- kajian  selanjutnya  dalam pembahasan  ini  seperti  Studi  Islam,  Pendidikan  Islam, Politik Islam, Hukum Islam, Fundamentalisme dan Radikalisme, Studi Terorisme sampai dengan Jama’ah Tabligh. Hanya saja, Pemikiran Islam ingin menjelaskan perkembangan pemikiran Islam yang bersifat umum. Bagaimana pergerakan dan kontestasi pemikiran diantara para pemikir Islam di kawasan Asia Tenggara?
Untuk memulai memahami pemikiran Islam di Asia Tenggara, harus merujuk pada  proses  transmisi  keilmuan  Islam  dari  Timur  Tengah  ke  Nusantara  (Azra, 2004). Karena, kedatangan Islam adalah cikal bakal kelahiran pemikiran Islam di Indonesia.  Aceh  kemudian  menjadi  tempat  pertama  yang  menghasilkan  para pemikir  Islam  di  Nusantara.  Pemikiran  tokoh-tokoh  Aceh  seperti  Hamzah Fansuri,  Nuruddin  Ar-Raniry  dan  Syekh  Abdurrauf  As-Sinkili  kemudian  begitu banyak  dikaji  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Aceh  memberi  pengaruh  yang signifikan terhadap pemikiran Islam di Indonesia (Ahmad, 2017a:82-83).
Studi  Islam  membutuhkan  keragaman  pendekatan  untuk  memahami  Islam baik  secara  teks  maupun  konteks.  Hal  ini berguna  untuk  memperkaya  khazanah keilmuan  dan  prespektif  dalam  memahami  Islam.  Selain  itu,  perkawinan  antara keilmuan  Timur  dan  Barat  menjadi  sebuah  keniscayaan,  di  tengah  perlawanan sebagian  intelektual  Islam  atas  pengaruh  keilmuan  Barat.  Walaupun  memiliki dasar  epistemologi  yang  berbeda,  namun  jika  setiap  arah  keilmuan  tersebut memberi  ruang  untuk  saling  mengisi  -  baik  studi  Islam  maupun  studi  lainnya  - pada gilirannya akan menemui bentuknya. Selain itu diharapkan akan ditemukan cetak biru studi Islam. Dengan demikian, mahasiswa perguruan tinggi Islam akan dapat  membentuk  jati  diri  mereka  yang  hilang,  melalui  penguasaan  dan pemahaman  metodologi  sebagai  alat  bedah  dalam  studi  keislaman  (Ahmad, 2017a:39).
b. Studi Islam
Menurut  Amin  Abdullah  ada  dua  cara  pandang  dalam  studi  Islam  yaitu wilayah normatifitas yaitu ajaran wahyu yang dibangun, diramu, dibakukan, dan ditela’ah  lewat  pendekatan  doktrinal-teologis.  Sedangkan  wilayah  kedua  yaitu historisitas  yaitu  bidang  keilmuan  yang  meliputi  keberagamaan  keilmuan manusia  yang  ditelaah  lewat  berbagai  pendekatan  keilmuan  sosial  keagamaan
yang  bersifat  multi  dan  inter-disipliner,  baik  melalui  pendekatan  historis, filosofis, psikologis, kultur maupun antroplogis (Ahmad, 2017a:67).
Pada  dasarnya,  pendekatan  historisitas  bermuara  pada  satu  alur,  yaitu bagaimana  memahami  interaksi  masyarakat  terhadap  (dalam)  kehidupan beragama.  Karena  itu  studi  Islam  yang  dimaksudkan  disini  adalah  aspek-aspek profanitas (muamalah) saja. Sedangkan persoalan sakral (ibadah) tidak termasuk dalam kategori studi Islam.  Maksudnya adalah bahwa studi Islam dalam cakupan wilayah  akademik  yang  dimaksudkan  oleh  Kamaruzzaman,  adalah  kajian-kajian historisitas  yang  mencoba  mengkaji  aspek-aspek  sosial-keagamaan  masyarakat Islam (maupun non Islam) (Ahmad, 2017a:67-68).
Model kajian seperti ini jelas membutuhkan metodologi dan instrument yang memadai.  Hanya  saja  metodologi  dan  instrument  historisitas  tersebut  baru dikembangkan dalam studi Islam di Barat. Sedangkan studi Islam di Timur, juga baru sampai pada kajian-kajian normative dalam agama.
Keterkaitan  Studi  Islam  dengan  Acehnologi  adalah  historiografi  keterlibatan pemikir  Aceh  dalam  perkembangan  keilmuan  Islam  kontemporer  di  Indonesia. Kehadiran  Hasbi  Ashiddiqi  dan  Abu  Bakar  Atjeh  dalam  kontalasi  pemikiran Islam  modern  di  Indonesia  menunjukan  bahwa  Aceh  sebenarnya  memiliki peluang  untuk  berkontribusi  dalam  studi  Islam  di  perguruan  tinggi.  Selain  itu, implementasi  syari’at  Islam  adalah  projek  pilot  dari  proses  islamisasi  struktural dalam  bingkai  pancasila  dan  UUD  1945.  Pengaruh  tersebut  setidaknya menunjukkan bahwa melalui Acehnologi, ingin digali spirit dan budaya kognitif yang dimiliki oleh pemikir Aceh sehingga mereka dapat berkontribusi bagi studi Islam di Indonesia.
c. Pendidikan Islam
Pada umumnya, sistem pendidikan umum di negara-negara mayoritas Muslim di  Asia  Tenggara  termasuk  pendidikan  agama  (Setiawan,  2020:01).  Bagi komunitas  muslim  di  wilayah-wilayah  Asia  Tenggara,  pendidikan  agama  atau pendidikan  Islam  menjadi  salah  satu  tema  yang  berpengaruh  dalam  kehidupan sosial  kultural  dan  politik.  Memahami  perkembangan  pendidikan  Islam  di  Asia Tenggara menjadi penting untuk membantu memahami model pendidikan Islam telah pernah dan sedang berkembang di Aceh.
Pada prinsipnya, Pendidikan Islam memiliki hubungan tiga serangkai dengan pemikiran  Islam  dan  Studi  Islam.  Ada  kecenderungan  para  pemikir  untuk memisahkan  ketiganya  dengan  membedakan  pemikiran  Islam  dan  Studi  Islam dan  kemudian  mentela’ah  secara  terpisah  perkembangan  Pendidikan  Islam.  Hal demikian sudah dijelaskan diatas yaitu ketika pemikiran Islam dianggap bersifat umum  mencakup  perkembangan  pemikiran  Islam  di  Asia  Tenggara  sedangkan studi  Islam  dibatasi  pada  -  tela’ah  humaniora  atas  wilayah  profan  -  hubungan masyarakat Islam dan doktrin-doktrin agama dengan berbagai pendekatan ilmiah seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya.
Menurut  Kuntowijoyo,  pendidikan  (dan  dakwah)  dianggap  sebagai  kegiatan utama  komunitas  muslim.  Bahkan  di  Indonesia  organisasi-organisasi  muslim yang  (sempat)  aktif  di  dunia  politik  (seperti  NU  dan  Muhammadiyah)  telah (pulang  “ke  barak,”)    dan  kembali  ke khittah -nya  sebagai  lembaga  pendidikan umat.  Di  Indonesia,  sistem  pendidikan  Islam  terus  mengalami  perubahan  sejak permulaan  abad  ke-20.  Sistem  pendidikan  Islam  paling  awal  (di  Jawa)  dikenal sebagai Pondok Pesanten.
Pola  pendidikan  pesantren  telah  diadopsi  di  beberapa  negara  di  Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Beberapa ulama di Asia Tenggara banyak belajar di pesantren-pesantren di Indonesia, dan membangun  pola  serupa  setelah  lulus  dari  Indonesia.  Pesantren  di  Thailand Selatan  sampai  saat  ini  masih  mempertahankan  tradisi  pengajian  dengan  huruf pegon atau huruf Jawa di pondok (pesantren) dan madrasah. Mereka menciptakan pemimpin  Muslim  di  Thailand  Selatan,  Malaysia  dan  Filipina  dan  masyarakat Muslim  lainnya  di  Asia  Tenggara(Suparta,  2018:70).  Dengan  demikian, Nusantara (termasuk Aceh) memiliki hubungan kawasan dalam dunia pendidikan Islam di Asia Tenggra
Di Aceh dikenal istilah Dayah; di Minangkabau dikenal istilah Surau; di Jawa dikenal istilah pesantren; di Malaysia dikenal istilah Pondok; di Thailand dikenal istilah  Pho  No  (memiliki  kedekatan  konsonan  dengan  pondok)  Dan  di  Filipina dikenal  Istilah  Pandita.    Pola  pendidikan  ini  dianggap  sebagai  “adaptasi”  Islam terhadap jenis lembaga yang sudah ada sejak periode pra Islam, pada masa Hindu dan Budha. (Kuntowijoyo, 1991:93-95).
Hanya  saja  beberapa  cendikiawan  muslim  Indonesia  berusaha  membedakan diantara keduanya. Azra misalnya menyebutkan “ … if pesantren was expected to produce  “ulama,”  madrasah  was  have  to  produce  muslim… or  in  the  end  to produce  intelligensia  and  even  intellectual  ‘ulama.”    Menurut  Azra  pesantren berfungsi  untuk  melahirkan  ulama  sedangkan  madrasah  hanya  memproduksi seorang  “muslim,”  cendikia  dan  ulama  intelektual  (Ahmad,  2017a:2017-157). Sepertinya, pembedaan  ini  hanya berkenaan  dengan  fungsi  sosial  semata bahwa dalam  kebudayaan  kita,  ulama  memberi  pengaruh  sosial  yang  lebih  besar daripada sekedar seorang cendikia atau intelektual.
Selain  pesantren  dan  madrasah,  mesjid  juga  menjadi  elemen  penting  dalam pendidikan  Islam.  Selain  sebagai  tempat  ibadah,  mesjid  juga  sering  dipakai sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan berbagai ilmu keislaman. Di Asia Tenggara, pesantren dan madrasah (termasuk mesjid) memiliki tiga fungsi yaitu: Sebagai  pusat  transmisi  ilmu-ilmu  keislaman,  sebagai  penjaga  tradisi  (budaya) keislaman dan sebagai pusat reproduksi ulama (Ahmad, 2017a:2017-157).
Sebagai sebuah “inti,” pendidikan Islam kemudian menjadi menjadi orientasi utama  dalam  peradaban  Islam.  Kemajuan  peradaban  Islam  sering  dikaitkan dengan  kemajuan  keilmuan  Islam  yang  merupakan  imbas  dari  kemajuan pendidikan  Islam.  Francis  Robinson  seperti  yang  dikutip  oleh  Kamaruzzaman
menuliskan: “…the  search  for  knowledge  of  all  kinds  was  the  heart  of  early moslem  civilization..” artinya  bahwa  pencarian  terhadap  pengetahuan  adalah jantung peradaban umat Islam (Ahmad, 2017a:2017-156)
Dari  paparan  tersebut  jelas  bahwa:  Pertama,  pendidikan  di  pesantren  tidak hanya berorientasi pada pengayaan intelektualitas, namun juga merupakan tempat bagi  pembinaan  dan  penggemblengan  spiritualitas.  Kedua,  kecenderungan pendidikan  Islam  di  Asia  Tenggara  menggunakan  pola  asrama  (pesantren  atau madrasah).  Ketiga,  hubungan  guru  dan  murid  dalam  pendidikan  Islam  “diikat” dalam  wilayah  spiritual  yang  mendalam  (umumnya  melalui  proses  tarekat) dimana secara rohani murid tetap memiliki hubungan spiritual yang abadi dengan gurunya.  Keempat,  ada  kecenderungan  pelajar  Islam  melakukan  pengembaraan intelektual  dengan  belajar  dari  satu  pesantren  ke  pesantren  yang  lain.  Kelima, sebagai  imbas  dari  ikatan  spiritual  dan  tarekat,  lembaga  pendidikan  Islam kemudian menjadi corong utama bagi perkembangan sufisme  di Asia Tenggara. Dengan  kata  lain,  pendidikan  Islam  selain  mewadahi  perkembangan  pemikiran Islam  juga  ikut  menjadi  pemicu  bagi  perkembangan  gerakan  tasawuf  di  Asia Tenggara.
Konsep  pendidikan  Islam  lebih  tepatnya  seperti  apa  yang  disebut  oleh  Syed Mohd Naquib Al-Attas  sebagai “….encompassing the spiritual and material life of  man  than  instills  the  quality  of  goodness  that  is  sought  after… ””    Output madrasah  atau  pesantren  bukan  (hanya)  indifidu  yang  memiliki  kapasitas intelegensia  yang  tinggi,  melainkan  juga  seseorang  yang  mampu  menginstal ‘adab  di  dalam  perjalanan  spiritual  dan  intelektual  mereka  (Lihat  Al-Attas, 1993:151).
Keterkaitan  Pendidikan  Islam  dengan  Acehnologi  adalah  hubungan  antara metode  pendidikan  pesantren  yang  tersebar  di  Asia  Tenggara  dengan  pola  dan model  pendidikan  Islam  di  Aceh.  Penguatan  pengaruh  dayah  di  Aceh  dan kontribusi Aceh untuk mengenalkan model pendidikan Jawiyah di Asia Tenggara juga merupakan bagian dari rekonstruksi epistemologi Acehnologi.
Selain  itu,  peran  Aceh  melalui  kontribusi  pesantren-pesantren  besar  dalam mewarnai  corak  pendidikan  keagamaan  di  Asia  Tenggara  juga  mulai  terlihat. Dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  dan  Dayah  Mudi  Mesra  Samalanga  memiliki santri yang berasal dari beberapa daerah di Asia  Tenggara (Kahar, 2021:49-52). Begitupun gerakan  Tauhid Tasawuf dari Labuhan Haji juga memiliki kontribusi signifikan  dengan  perkembangannya  di  beberapa  negara  bagian  di  Malaysia (Manan, 2021:155).
d. Politik Islam
Politik  Islam  di  berbagai  kawasan  Asia  Tenggara  memiliki  keragaman kepentingan  dan  varian  tersendiri.  Menjelang  keruntuhan  kerajaan  Turki Utsmani,  di  wilayah  Asia  Tenggara  masih  terdapat  kerajaan-kerajaan  yang mengidentifikasi diri sebagai kerajaan Islam (wilayah politik Islam). Peperangan
yang terjadi di wilayah inipun semuanya didasari oleh perang politik antara Islam versus kafir penjajah dan Islam versus kafir lokal. Sejarah mencatat perang antara Islam Malaka melawan Penjajah Potugis, perang Antara Muslim Moro-Philipina melawan  Penjajah  Spanyol,  Perang  Antara  Muslim  Thailand  melawan  Raja-raja Thai  mengindikasikan  tesis  tersebut  (Ahmad,  2014b:95-96).  Pengalaman Indonesia  kemudian  dimana perang  melawan  Belanda  dimulai  dari  spirit politik keislaman,  yaitu  peperangan  melawan  penjajah  Kafir  Belanda.  Terakhir,  perang DI/TII  di  beberapa  wilayah  –  secara  ideologis  –  juga  memiliki  muatan  politik Islam, yaitu keyakinan kelompok tersebut melawan pemerintah  yang pro kepada orang kafir.
Setelah berakhir  masa perang, politik  Islam  kemudian beralih pada wilayah- wilayah  jurispudensi-politik  dan  legalitas.  Di  Indonesia,  muncul  suara  yang menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam; Di Thailand, muncul isu sparatis yang  didasari  oleh  keinginan  entitas  Muslim  berpisah  dari  pemerintahan Thailand; di Malaysia, isu keislaman kemudian digandeng dengan isu etnis yang memperebutkan  makna  identitas  diri  manusia  Malaysia;  Dan  di  Philiphina, bangsa  Moro  di  Mindanao  tidak  mengakui  legalitas  kepemimpinan  Pemerintah Manila (Kristen) atas wilayah mereka.
Khusus  untuk  Malaysia  sejak  tahun  1982  telah  mengambil  keputusan  untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaran pemerintahan. Dengan  demikian  peran  Islam  menjadi  sangat  signifikan  mempengaruhi  model dan  roda  kepemerintahan  Malaysia.  Islamisasi  birokrasi  di  Malaysia  misalnya terlihat  dari  pendirian  bank  Islam,  asuransi  Islam,  mahkamah  syariah  dan perguruan tinggi Islam berskala internasional (Muchsin, 2004:179).
Pada  masa  Soekarno,  konflik  Islam  Politik    kemudian  mengarah  pada kemunculan  kelompok-kelompok  yang  menghendaki  berdirinya  Negara  Islam. Kasus  DI/TII  misalnya  yang  muncul  di  Jawa  Barat  kemudian  menyebar  dari Sulawesi  sampai  ke  Aceh,  dan  nyaris  menguasai  sebagian  besar  wilayah Indonesia. Pada masa Soeharto, wacana ketegangan lebih banyak berpunca pada persoalan  ideologi  kebangsaan  yaitu  penguatan  ideologi  Pancasila,  dan “penertiban”  kekuatan-kekuatan  Islam  yang  berujung  pada  berbagai  kekerasan dan pelanggaran HAM. Sedangkan pada Masa Reformasi, persoalan Islam Politik kemudian mengarah pada Syari’at Islam (Ahmad, 2014b:104). Hanya saja baru- baru  ini,  ketegangan  di  Timur  Tengah  dan  ketidakpuasan  pada  pemerintahan Jokowi  berujung  pada  imajinasi  segelintir  manusia  Indonesia  untuk  mengganti Negara kebangsan kepada khalifah. Walaupun kecil, gaung kelompok ini sendiri, mampu  memberi  warna  bagi  pergerakan-pergerakan  massa.  Massa  Khilafah secara khusus terlibat aktif dalam rentetan demonstrasi Aksi Bela Islam.
Kajian  mendalam  mengenai  hubungan  diplomatik-politik  antara  Aceh  dan negeri-negeri  Asia  Tenggara  perlu  dilakukan  dalam  upaya  memahami  pola hubungan  tersebut.  Acehnologi  yang  merupakan  satu  konstruksi  paradigma
budaya  perlu  diperkaya  dengan  perspektif  dan  referensi  yang  kuat  sebagai tawaran model berfikir keacehan yang sedang digalakkan.
e. Hukum Islam
Istilah  hukum  Islam  merupakan  istilah  yang  khas  dalam  bahasa  Indonesia. Saat  ini,  hukum  Islam  lebih  dipadankan  dengan  istilah  fikh  daripada  syari’at karena  fikh  memiliki  ciri  khas,  dibangun  oleh  konstruk  budaya  tempatan (kontekstual),  lahir  dari  pemikiran  mujtahid  dan  memiliki  sifat  sementara (Ahmad, 2017a:154-156).
Menurut sejarah, ada dua aliran dalam hukum Islam. Pertama aliran Madinah dan  yang  kedua  aliran  Kuffah.  Aliran  Madinah  lebih  bersifat  tradisionalis- tekstualis.  Sedangkan  aliran  Kuffah  lebih  bersifat  kontekstualis-rasionalis. Mengikuti  pendapat  Nourouzaman  Shiddiqi,  Kamaruzzaman  menuliskan  bahwa perbedaan  dari  kedua  aliran  tersebut  disebabkan  oleh  perbedaan  sosio-kultural antara  Madinah  dan  Kuffah.  Kota  Kuffah  adalah  kota  pedagang  yang  mana penduduknya sudah lama berkenalan dengan pemikiran filsafat. Seperti diketahui bahwa model berfikir yang dikembangkan oleh filsafat bersifat deduksi rasional. Kenyataan ini oleh ulama Kuffah kemudian memberi pengaruh bagi pengambilan istimbat  hukum.  Adapun  Kota  Madinah  adalah  kota  yang  tertutup  dan  jarang bersentuhan  dengan  dunia  luar.  Dengan  pola  kultur  tersebut,  ulama  Madinah cenderung  menetapkan  hukum  Islam  secara  induksi  tradisional  (Ahmad, 2017a:154-156).
Hukum  Islam  sendiri  menjadi  salah  satu  elemen  yang  mengiringi perkembangan sejarah Islam di Indonesia. Adanya kerajaaan-kerajaan Islam yang “konon”  menerapkan  aturan-aturan  Islam  (hukum  Islam)  dalam  pemerintahan semakin  mengindikasikan  bahwa  hukum  Islam  telah  membumi  di  bumi Nusantara (Ahmad, 2017a:154-156).
Bukti  kongkrit  adanya  pengaruh  hukum  Islam  di  awal-awal  kehidupan keislaman  di  Nusantara  adalah  perkembangan  mazhab  Syafi’i  sebagai  mazhab mayoritas di Nusantara. Selain itu, ditemukan berbagai lembaga peradilan agama di  berbagai  wilayah  seperti  Aceh,  Jambi,  Kalimantan  dan  Sulawesi.  Dimana peradilan  agama  tersebut  dibentuk  oleh  penguasa  lokal.  Dalam  hal  ini Kamaruzzaman  ingin  menjelaskan  bahwa  secara  historis  hukum  Islam  pernah eksis  di  wilayah  Nusantara,  khususnya  sebelum  kedatangan  Belanda.  Sehingga reaktualisasi atau penerapan kembali hukum Islam di Nusantara bukanlah sesuatu yang nisbi (Ahmad, 2017a:154-156).
Implementasi Syari’at Islam di Aceh, histriografi penegakan syari’at berbasis hukum dan politik di kawasan adalah kajian yang menarik yang dapat membantu fondasi  logis  dan  epistemologis  Acehnologi.  Studi  Acehnologi  yang  tidak  dapat berdiri  dalam  lingkup  yang  kecil,  tapi  mesti  mewarnai  dan  membangun konsensus dan konsep yang berkontribusi bagi rekonstruksi hukum Islam di Asia Tenggara.

## f. Ekonomi Islam
S.M Hasanuz Zaman berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari suruhan dan tata aturan syari’at. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah  ketidakadilan  dalam  pemilikan  dan  pemanfaatan  sumber-sumber material,  guna  memenuhi  kebutuhan  manusia  sehingga  memungkinkan  mereka melaksanakan  perintah  Allah  dan  kewajiban  masyarakat.  Adapun  Abdul  Manan berpendapat bahwa sistem hukum Islam adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap,  berdasarkan  empat  bagian  nyata  dari  pengetahuan,  yaitu  pengetahuan yang  diwahyukan  (Al-Qur’an);  praktek-praktek  yang  dicontohkan  (Sunnah); deduksi  analogik  berikut  penafsirannya  (qiyas);  dan  consensus  masyarakat  atau ulama  (ijma’).  Menurut  M  Akram  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk  menyelidiki keberhasilan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di Bumi atas dasar kerja sama atau partisipasi (Ahmad, 2017a:257-259).
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  ekonomi  Islam  adalah  proses syari’at  yang  berorientasi  ketuhanan,  yang  bertujuan  untuk  menciptakan kesejahteraan  dan  mencegah  ketidakadilan.  Pergerakan  ekonomi  Islam  di  Asia Tenggara  kemudian  ditela’ah  melalui  perkembangan  sistem  ekonomi  Islam meliputi  perbankan,  asuransi  syari’ah  dan  berbagai  model  kegiatan  ekonomi berbasis  Islam  lainnya.  Kaitannya  dengan  Aceh  adalah  keterlibatan  Aceh  yang secara langsung dalam mengembangan model perekonomian syari’at di kawasan tersebut.  Antara  Aceh  dengan  wilayah  lainnya  di  Asia  Tenggara  terjadi pertukarang ide, konsep dan gagasan ekonomi syari’at.
g. Fundamentalisme dan Radikalisme
Salah  satu  karakteristik  paling  mencolok  Islam  di  Asia  Tenggara perkembangan ekstremis Salafi atau Wahhabi yang mulai terlihat dari akhir abad ke  20.  Selain  itu,  Islam  Asia  Tenggara  tetap  luar  biasa  beragam  menarik  pada kesimpulan bahwa mayoritas Muslim di seluruh kawasan itu memasukkan tradisi budaya, etnis, dan bahasa lokal ke dalam praktik Islam mereka (Setiawan, 2020). Kecenderungan yang mampu merangkul keragaman tradisi yang berbeda di Asia Tenggara saat ini tergerus oleh gerakan fundamentalisme dan radikalisme.
Kemunculan kajian-kajian mengenai gerakan Islam sering membawa kepada kebingungan. Terutama, ketika kajian tersebut dilakukan oleh non-muslim dalam penguasaan  dan  penamaan  mereka  terhadap  gerakan-gerakan  keislaman.  Kita mengenal  misalnya  istilah  fundamentalisme  Islam,  Islam  radikal,  Islam  teroris, negara Islam, negara hukum (negara syari’at), sekularisme, jihad, wahabisme dan salafisme.  Menurut  Kamaruzzaman  sering  terjadi  kesalahan  penepatan  pada istilah-istilah tersebut (Ahmad, 2017a:51).
Kebanyakan  orang  menilai  bahwa  fundamentalisme  adalah  suatu  gerakan kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dimana gerakan ini kemudian menjadi dekat  dengan  radikalisme.  Menurut  Kamaruzzaman,  sejatinya  seorang  muslim adalah seorang fundamentalis dalam konsensus bahwa dia harus kembali kepada
Al-Quran  dan  As-Sunnah.    Namun,  seorang  fundamentalis  tidak  selalu  berarti memiliki kaitan dengan politik apalagi menjadi seorang teroris. Khaled Abou El- Fadl  menerjemahkan  “fundamental”  sebagai  “ushuli”  atau  “who  relies  on  the fundamentals or basics,” yang artinya upaya untuk kembali kepada al-Qur’an dan sunnah.  Dalam  hal  ini,  El-Fadl  membatasi  wilayah  kembali  kedalam  persoalan teologi  dan  hukum  semata.  Sehingga  menjadi  keliru  ketika  fundamentalisme dikategorikan sebagai  ekstrimisme dan garis keras (Ahmad, 2015:4-5).
Menurut  Kamaruzzaman  Bustamam  Ahmad,  Akar  Radikalisme  di  Malaysia lebih  banyak  bertumpu  pada  isu-isu  formalisasi  agama  baik  dalam  bentuk kekuatan  sosial  maupun  kekuatan  politik.  Hanya  saja  radikalisme  di  Malaysia kemudian “dibumbui” oleh narasi Etnik Melayu vs China atau Melayu vs India. Sehingga  untuk  mencegah  radikalisme,  maka  perlu  diperkuat  tiga  sistem kehidupan  yaitu:  Pertama,  Sistem  religi  yang  dapat  berkontribusi  dalam penyemaian  ideologi  baru  yang  nir-kekerasan.  Kedua,  sistem  kebudayaan  dapat berperan  dalam  membangun  budaya  damai  dalam  masyarakat.  Ketiga,  sistem pengetahuan yang dapat the most best brain dan the most creative brain (Ahmad,
2015:37).  Dengan  demikian,  melalui  tiga  sistem  tersebut,  serangan  virus radikalisme dapat dibendung. (Ahmad, 2014b).
h. Terorisme
Kajian  terorisme  di  Asia  Tenggara  biasanya  jarang  dimasukkan  dalam rumpun  Studi-Islam.  Kajian  Terorisme  biasanya  menjadi  agenda  politik  dan pertahanan  keamanan.  Walaupun  kasus  terorisme  (jika  kita  menyebutkan demikian)  sering  berkaitan  dengan  persoalan  keagamaan  namun  peneliti  tidak serta-merta  menyalahkan  pemahaman  keagamaan  sang  pelaku.  Mereka  harus bergerak pada  wilayah  yang  lebih  dalam  mengenai  “siapa  mengendalikan  apa?” (Ahmad,  2014b:73-74)  Artinya,  sejak  awal penelitian  Kamaruzzaman berangkat dari asumsi bahwa sebenarnya tindakan terorisme bukan sekedar dilatarbelakangi oleh  keinginan  si  pelaku  untuk  menjalankan  perintah  agama  secara  total.  Akan tetapi  disana  ada  semacam  “pengarah,”  yang  mengarahkan  pelaku  terorisme untuk  bertindak  sesuai  dengan  keinginan  “si  pengarah.”  Artinya,  terorisme sebenarnya  tak  lebih  dari  taktik  Negara  adidaya  untuk  memojokkan  kekuatan yang dianggap mengancam eksistensi peradaban mereka (Ahmad, 2013).
Asia  Tenggara  disendiri  sering  dianggap  sebagai  lumbung  baru  bagi pergerakan  terorisme,  khususnya  setelah  negeri-negeri  Arab  luluh  lantak dihantam Amerika. Menurut Ali yang dikutip oleh M. Zaki Mubarok and Ahmad Fauzi  Abdul  Hamid  keterlibatan  kelompok  Islam  radikal  dalam  aksi  teror bukanlah fenomena baru dalam sejarah politik tanah air. Di balik banyaknya aksi teror  yang  berlangsung  h  terdapat  rangkaian  panjang  pergolakan  politik  dan agama  yang  terjadi  sejak  masa  pembentukan  republik  ini  hingga  setelahnya. Gerakan  ini  kemudian  melibatkan bagian-bagian  tertentu  dari Jemaah  Islamiyah (JI)  yang  dipimpin  oleh  Abdullah  Sungkar  dan  Abu  Bakar  Ba'asyir.  Begitupun
pengaruh  dan  jaringan  kelompok-kelompok  Islam    radikal  global,  seperti Mujahidin  Afghanistan,  Al  Qaeda,  atau  ISIS  (Negara  Islam  Irak  dan  Suriah) merupakan  aspek  yang  membedakan  dengan  radikalisme  agama  pada  periode sebelumnya. Jika sebelum reformasi gerakan radikalisme lebih bersifat domestik, saat ini gerakan yang perlu diwaspadai adalah gerakan yang memiliki sel jaringan internasional seperti  ISIS, Al-Qaida dan Taliban (M. Zaki Mubarok and Ahmad Fauzi Abdul Hamid, 2018:30).
Sebelum  itu,  Asia  Tenggara  juga  telah  menjadi  sasaran  kajian  terorisme Amerika,  khususnya  setelah  penyerangan  WTC  11  September  2001.  Asia Tenggara  dalam  pandangan  Amerika  adalah  bagaimana  meyakinkan  Negara- negara  Asia  Tenggara  bahwa  di  wilayah  mereka  terdapat  teroris.  Setelah diyakinkan,  Amerika  akan  berusaha  membujuk  mereka  untuk  terlibat  dalam penanganan  kasus  terorisme  baik  di  Negara  masing-masing  maupun  terorisme dalam  cakupan  wilayah  Asia  Tenggara.  Pun  ukuran  hubungan  Amerika  dan negara-negara Asia Tenggara sangat terkait dengan sejauh mana Negara tersebut membantu Amerika dalam memerangi terorisme (Ahmad, 2014b:75).
Studi  terorisme  kemudian  dikaitkan  dengan  konteks  keacehan  karena  Aceh memiliki  potensi  gerakan-gerakan  Radikal.  Hal  ini  paling  tidak,  secara  praktis muncul dalam peristiwa Jalin tahun 2010 yang memiliki kaitan dengan terorisme di  Jawa.  Bahkan  disinyalir  bahwa  beberapa  tahun  terakhir,  Aceh  dimasuki gerakan ISIS dari Timur Tengah (Ahmad, 2016:37).
i. Radikalisme di Aceh.
Pada  tahun  2013  Kamaruzzaman  dan  Hasbi  Amiruddin  menulis  buku  yang berjudul: Ulama,  Sparatisme  dan  Radikalisme  di  Aceh .  Dalam  buku  tersebut dijelaskan  bahwa  pada  mula-nya  (1970-an)  radikalisme  di  Aceh  lebih  bersifat etnik (konflik etno-nasionalisme) hingga berakhir pada 15 Agustus 2005. Namun, setelah peristiwa tersebut, radikalisme kemudian mencuat pada persoalan  agama (radikalisme agama). Boleh dikatakan, bahwa terdapat peralihan isu radikalisme di Aceh dari yang semula bersifat  entis menuju persoalan religious (Amiruddin, 2013:19).
Pada  tahun  2016,  Kamaruzzaman  juga  kembali  menulis  persoalan radikalisme  di  Aceh  dengan  judul Memahami  Potensi  Radikalisme  dan Terorisme  di  Aceh (Ahmad,  2016).  Buku  tersebut  sepertinya  merupakan pengembangan  dari  buku  sebelumnya  yang  ditulis  bersama  Hasbi  Amiruddin. Hanya  saja    buku  pertama  lebih  menekankan  pada  sisi-sisi  lokalitas  keacehan melalui  peran  Dayah  dan  GAM,  serta  menapikan  kontribusi  “dunia  luar,” terhadap  perkembangan  radikalisme  di  Aceh  (Amiruddin,  2013:93).  Sedangkan buku  kedua,  mulai  membuka  diri  pada  pengaruh  gerakan  luar,  seperti  gerakan radikalisme  dan  terorisme  yang  berasal  dari  Timur  Tengah  dan  Pulau  Jawa (Ahmad,  2016:67-68).  Selain  itu,  diketahui  bahwa  setelah  2005,  radikalisme  di Aceh  kemudian  mengarah  kepada  isu-isu  aliran  sesat,  kristenisasi,  benturan
pemikiran  dalam  persoalan  formalisasi  syariat  (Amiruddin,  2013:92)  maupun dalam  persoalan  keagamaan  lainnya  seperti  Wahabi  dan  Syi’ah  (Amiruddin, 2013: 172-178). Selain itu, wacana formalisasi syari’at juga rentan disusupi oleh gerakan radikalisme. Upaya untuk menggolkan qanun hudud, akan menjadi harga final  (sekaligus  pengakuan)  bagi  narasi  penegakan  syari’at  secara  kaffah. Kelompok-kelompok  radikal  dalam  hal  ini  akan  berusaha  mempengaruhi  opini publik (Amiruddin, 2013: 34).
Terakhir,  selain  persoalan  agama  yang  mencuat  pasca  2005,  di  Aceh  juga akan  muncul  varian  baru  radikalisme  etnik.  Jika  semula  kontestasi  etnik dilakukan  antara  Aceh  vs  Jawa,  maka  hari  ini  kontestasi  tersebut  akan berujung pada  misalnya  Aceh  vs  Gayo  atau  Aceh  vs  Melayu.  Konflik  ini  misalnya terwujud  dari  wacana pembentukan provinsi baru berbasis  etnik  yaitu  ALA  dan ABAS (Amiruddin, 2013: 94).
Namun, pada tahun 2016, setelah memperhatikan rentetan peristiwa terorisme global, termasuk temuan markas terorisme di Jalin, Jantho oleh aparat keamanan, presepsi  itu  sedikit  berubah.  Hal  ini  ditambah  dengan  peralihan  isu  radikalisme yang  semula  bersifat  etno-nasionalisme  menuju  persoalan  religious.  Terlihat bahwa  melihat  bahwa  pengaruh  luar  cukup  memberi  andil  yang  signifikan  bagi pergerakan  radikalisme  di  Aceh.  Dalam  skala  nasional,  bagaimana  kemudian kehadiran  Idrus  Ramli  pada  parade  Anti-Wahabi  di  Aceh  sedikit  menunjukkan bahwa  NU-Jawa  memberi  pengaruh  bagi  gerakan  radikalisme  keagamaan  di kawasan ini (Ahmad, 2016:121-122).
Menurut  Kamaruzzaman,  isu-isu  radikalisme  di  Aceh  (selain  kelanjutan persoalan  etno-nasionalisme)  sangat  terkait  dengan  isu-isu  keagamaan  yang terkadang  dibumbui  oleh  faktor  politik.  Pada  tahun  2016  Kamaruzzaman misalnya  menyebut  beberapa  isu  keagamaan  seperti  Kristenisasi,  Aliran  Sesat, Konflik  Aswaja  vs  Wahabi,  dan  masalah-masalah  sosial  politik  (Pilkada)  yang selalu  memuat  kepentingan  agama  (Ahmad,  2016:9).  Radikalisme  di  Aceh menjadi  satu  isu  penting  nasional  berkenaan  dengan  sikap  intoleran  yang diperlihatkan  oleh  masyarakat  terhadap  berbagai  perbedaan  yang  dianggap menyimpang.
Radikalisme  di  Aceh  meski  memiliki  eskalasi  wilayah  yang  kecil  tapi  tidak menutup  kemungkinan  untuk berkembang.  Peristiwa paling  mengejutkan  adalah penemuan  kasus  pelatihan  tentara  di  Jalin  Kabupaten  Aceh  Besar  tahun  2010 yang  melibatkan  banyak  kalangan  seperti  pegawai  negeri,  mantan  gerilyawan, alumni  perguruan  tinggi,  dan  alumni  pondok  pesantren  di  Aceh  (Mukhlisuddin Ilyas, Zahrila Ismail, 2020:419).

## KESIMPULAN
Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin. Pertama , bahwa studi kawasan  Asia  Tenggara  memberi  kontribusi  signifikan bagi paradigma  Acehnologi. Alasannya,  selain  karena  penggagas  Acehnologi  adalah  akademisi  yang
mengembangkan keilmuan dan riset dari Malaysia, Thailand, Australia dan Indonesia juga  karena  paradigma  tersebut  yang  diharapkan  dapat  berkontribusi  bagi perkembangan studi islam dan sosial di kawasan Asia Tenggara.
Studi  kawasan  Asia  Tenggara  yang  dimaksudkan  disini  adalah  kawasan  islamisasi yang  menjadi  ranah  bagi  kajian islamic  studies ,  dimana  wilayah  dan  subjek  yang dikaji  memiliki  persentuhan  erat  dan  pengaruh  historis  dari  agama  Islam.  Sasaran studi  kawasan  ini  kemudian  menjadi islamic  studies  in  southeast  asia ,  yang diharapkan  memberi  kontribusi  konstruktif  bagi  penyempurnaan  paradigma  dan perluasan wacana keilmuan Acehnologi.
Kedua ,  studi  keislaman  juga  memiliki  warna  khas  Asia  Tenggara  yang menjadi  salah  satu  komunitas  besar  keislaman  menurut  Azyumardi  Azra.  Sebagai sebuah  studi  sosial  keagamaan,  studi  Islam  di  kawasan  jelas  memiliki  warna tersendiri.  Kamaruzzaman  melalui  perahu  Acehnologi  ingin  menggandeng  studi kawasan  dalam  upaya-upaya  menyempurnakan  paradigma  keilmuan  Acehnologi meliputi aspekfilosogis, historis, sosio-politik dan sosio-antropologi.
Ketiga ,  sejarah  Aceh  sebagai  sumber  referensi  dari  Acehnologi  memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Asia Tenggara, sejak abad ke 13 sampai dengan masa sekarang. Yang paling terkenal adalah aktivitas kerajaan Aceh Darussalam (abad 15- 16)  yang  memiliki  pengaruh  ke  seluruh  Asia  Tenggara.  Pada  era  kontemporer, sejarah pergerakan GAM tidak bisa dilepaskan dari peran gerakan kiri Asia Tenggara seperti  Thailad  dan  Malaysia.  Dengan  demikian,  urgensi  studi  kawasan  kepada paradigma Acehnologi cukup besar dan membawa pengaruh yang penting.
Keempat, dari studi ini terlihat bahwa pengaruh studi kawasan Asia Tenggara dan islamic  studies menjadi  keunggulan  sekaligus  kelemahan  bagi  Acehnologi.
Keunggulan  dimaksud  adalah  pengayaan  diskursus  keislaman  dalam  tubuh Acehnologi  dengan  sebuah  keyakinan  bahwa  Islam  substantif  dan  Islam  kawasan akan  memberi  kekuatan  bagi  perkembangan  keilmuan  di  Aceh.  Kelemahan  yang dimaksud  adalah  bahwa  Acehnologi  tidak  lagi  berbicara  pada  wilayah  budaya- objektif,  hingga  wacana  ini  dirasa  belum  cukup  kuat  masuk  dalam  struktur  budaya Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, K. B. (2011). Acehnologi . Bandar Publishing.
Ahmad, K. B. (2013). Sejarah Islam Politik di Indonesia, Dari Pro Kemerdekaan hingga Era Reformasi . Ar Raniry Press.
Ahmad, K. B. (2014a). Aceh Baru Post-Tsunami . Kaukaba.
Ahmad, K. B. (2014b). Strategi Kebudayaan Untuk Bangsa (1st ed.). Ar Raniry Press.
Ahmad, K. B. (2016). Memahami Potensi Radikalisme dan Terorisme di Aceh . Bandar Publishing.
Ahmad, K. B. (2017a). Acehnologi Volume 1 (1st ed.). Bandar Publishing.
Ahmad, K. B. (2017b). The Early History of Islamic Thought in Southeast Asia; A Survey .
Amiruddin, K. B. A. dan M. H. A. (2013). Ulama, Separatisme dan Radikalisme di Aceh . Kaukaba.
Anugrah, A. F. K. dan I. (2013). Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, dan Emansipasi. Jurnal Kajian Wilayah , Vol. 4 , No (Studi Kawasan), 205–228. https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/viewFile/268/143
Azra, A. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaharuan Islam di Indonesia . Kencana. Kahar, S. (2021). Dynamics of the Intellectual Tradition of Ulama Dayah Aceh.
Lakhomi Journal Scientific Journal of Culture , 2 (1), 46–53.
Kuntowijoyo. (1991). Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi . Mizan.
M. Zaki Mubarok and Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (2018). The Rise of Radicalism and Terrorism in Indonesia and Malaysia. Jurnal Risea, Review of Islam in Southeast Asia , 1 , 30.
Manan, A. (2021). The Role of Tauhid Tasawuf Studi Council in Preaching The Tawhid and Tashawwuf in Aceh Indonesia. Journal of Contemporary Islam and Muslim Socities , 5 (1).
Muchsin, M. A. (2004). Studi Islam Kawasan (Syahrizal (ed.); Cetakan Pe). Ar Raniry Press.
Mukhlisuddin Ilyas, Zahrila Ismail, M. A. A. dan F. Z. (2020). Youth Existence and Radicalism in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peureudeun The International Journal of Social Sciences , 8 (2), 409–422.
Nassef Manabilang Adiong, D. A., & Mauriello,  and R. (2020). Redefining Center and Periphery in Islam. International Journal of Islam in Asia 1 BRILL , 1 (1), 1.
Setiawan, A. R. (2020). Islamic Education in Southeast Asia .
Suparta, M. (2018). Pesantren and Theory of Social Change in Southeast Asia. Risea; Review of Islam in Southeast Asia , 1 (1), 70.
Syed Mohammad Naquib Al-Attas. (1993). Islam and Secularism . ISTAC.