This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERAN  BALAI  PEMASYARAKATAN  DALAM  PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI  KASUS  DI  BALAI  PEMASYARAKATAN  KELAS  I MALANG)
Clara Adinda Putri Tukan 1 , Hartiwiningsih 2 .
1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: ra.clara09@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dalam melaksanakan perannya saat penerapan Restorative Justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan mengetahui kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  upaya  Diversi  dengan  pendekatan  konsep  Restorative  Justice dilaksanakan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tahun 2020-April 2022 pada setiap tingkat Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian hukum non- doktrinal atau socio-legal research yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Kemudian teknik analisis data yang digunakan terdapat 3 tahapan yakni mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas Kelas I Malang memiliki peran penting pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yaitu melalui Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  untuk  melakukan  Penelitian  Kemasyarakatan,  Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan saat upaya Diversi dilaksanakan maupun setelah adanya penetapan Surat Kesepakatan  Diversi.  Pada  pelaksanaan  tugas  tersebut,  ditemui  beberapa  kendala  dari  segi  hukumnya sendiri,  penegak  hukumnya,  masyarakatnya,  sarana  dan  prasarananya  yang  dapat  menghambat optimalisasi peran Bapas Kelas I Malang.
Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang; UU SPPA
ABSTRACT: This study aims to determine the condition of the existence of the Class I Penitentiary of Malang in carrying out its role when implementing restorative justice in resolving cases of children in conflict with the  law  and  knowing  the  obstacles  it  faces.  This  study  also  aims  to  determine  the  extent  to  which  the implementation of Diversion efforts with a restorative justive concept approach is carried out in resolving cases of children in conflict with the law in 2020-Aapril 2022 at each level of the Juvenile Criminar Justice System  in  Malang  City.  This  research  is  non-doctrinal  legal  research  or  descriptive  socio-legal  research. Types  and  sources  of  research  data  include  primary  data  and  secondary  data.  The  data  collection techniques used were library research and field studies at the Class I Penitentiary in Malang. Then the data analysis  technique  used  there  are  3  stages,  namely  reducing  data,  presenting  data,  and  drawing conclusions. The results showed that based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the Class I Penitentiary in Malang has an important role in resolving cases of Children in Conflict
with  the  Law  (ABH),  namely  through  Community  counseling  (PK)  to  conduct  community  research, mentoring, guidance, and supervision whe the diversion effort is carried out or after the issuance of the diversion agreement. In carrying out this task, several obstacles were encountered in erms of the law itself, law enforcement, the community, facilities and infrastructure that could hinder the optimization of the role of the Class I Penitentiary of Malang.
Key words: restorative justice; diversion; children in conflict with the law; Class I penitentiary of Malang; Juvenile Criminal Justice System

## 1. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara hukum mengadakan penyelenggaraan dalam menjunjung tinggi nilai martabat manusia dengan cara memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM tersebut ditujukan pada berbagai macam  latar  belakang,  baik  dari  segi  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  agama,  serta  dari kalangan usia muda sampai usia tua.
Pemenuhan dan perlindungan hak khususnya terhadap anak dirasa sangat penting baik bagi kancah internasional maupun nasional. Indonesia memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan memasukkan isu tersebut kedalam konstitusi yakni pada pasal  28B  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Pengaturan  perlindungan  anak  kemudian  diatur  secara  lebih  lanjut  dan  khusus  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selain  pemerintah  yang  telah  mengupayakan  pemenuhan  dan  perlindungan  hak anak dengan membuat produk hukum yang mengangkat isu tersebut, peran dari keluarga dan  masyarakat  sangatlah  dirasa  penting  dan  besar  dalam  melindungi  anak  untuk kepentingan  masa  depannya.  Anak  memiliki  rasa  keingin  tahuan  dan  daya  ingat  yang sangat tinggi. Maka ajaran atau doktrin dari orang dewasa sangat mudah masuk ke dalam pikiran anak dan mempengaruhi proses pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam upaya perkembangan anak tersebut nyatanya masih banyak ditemukan penyimpangan- penyimpangan  perlindungan  hak  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  (yang mana anak sebagai korban) bahkan yang dilakukan oleh anak itu sendiri (yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana).
Di  Indonesia  banyak  ditemukan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur. Berdasarkan pada Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2020 (laporan  Pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Tahun  2020,  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 17 Februari 2021,
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan-pelaksanaan-sppa- tahun-2020.pdf  diakses  pada  24  Maret  2022  Pk  19.27),  bahwa  sepanjang  tahun  2020 Mahkamah  Agung  mencatat  terdapat  5.774  kasus  dengan  jumlah  6.509  pelaku  anak, sedangkan  menurut  data  versi  Kepolisian  Republik  Indonesia  mencatat  terdapat  8.914 kasus  dengan  jumlah  4.873  pelaku  anak.  Data  kasus  lainnya  juga  dicatat  oleh  Komisi Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  (KPAI)(Azzam  &  Malik,  2021),  yang  menyebutkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat 5.186 kasus dengan 2.087 pelaku anak.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  belum  tentu  sepenuhnya  merupakan kesalahan  dari  anak  tersebut,  tetapi  faktor  eksternal  lainnya  dapat  mempengaruhi perilaku nakal anak. kemudian dengan berdasarkan pada Pasal 28B Ayat (2) UUD RI 1945, negara tentu tidak menutup mata dalam memberikan perhatian serta perlindungan hak bagi Anak yang melakukan tindak pidana. Dengan tetap memberikan perlindungan hak bagi Anak yang melakukan tindak pidana, negara berharap agar kepentingan anak baik mental  maupun  fisiknya  tetap  terpenuhi  demi  masa  depan  anak  yang  lebih  baik.  Hal tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  pengaturan  mengenai  perlindungan  khusus  yang diatur pada Pasal 59 dan Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
Penerapan  perlindungan  khusus  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  juga  diwujudkan dengan pembentukan sistem peradilan yang dikhususkan untuk menyelesaikan perkara tindak  pidana  oleh  anak.  pembentukan  sistem  pengadilan  pidana  anak  ini  merupakan bentuk  diferensiasi  pada  peradilan  umum  baik  dari  segi  proses  penyelesaian  perkara maupun proses peradilannya. Dalam menyelesaikan perka tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, negara harus tetap mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. hal tersebut  ditegaskan  dalam  Rule  5.1  United  Standard  Minimum  Rules  For  the Administration  of  Juvenile  Justice  (The  Beijing  Rules).  Saat  ini  Indonesia  memiliki pengaturan mengenai sistem pengadilan pidana Anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Pengadilan  Anak  (UU  SPPA).  UU  SPPA  ini  mengadalan penagnan  anak  yang  berbeda  dengan  orang  dewasa,  yakni  dengan  mengedepankan konsep  Restorative  Justice  bukan  dengan  Restributive  Justice  yang  ada  pada  sistem Pemidanaan orang dewasa.
Konsep  Restorative  Justice  ini  mengutamakan  pemulihan  ke  kondisi  semula,  dan pemidanaan  hanya  sebagai  pilihan  terakhir  (ultimum  remidium)  sehingga  perlu didahulukan cara penyelesaian lain diluar pengadilan. Pengalihan penyelesaian perkara Anak  diluar  pengadilan  tersebut  kemudian  disebut  sebagai  Diversi.  Pasal  8  UU  SPPA menyebutkan bahwa “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak  dan  orang  tua/walinya,  Pembimbinga  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial Profesional  berdasarkan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.”,  maka  terdapat  peran  dari pranata luar yang ikut serta dalam menunjang sistem peradilan anak, salah satunya ialah Balai Pemasyarakatan (BAPAS), melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Bapas  tidak  hanya  diberikan  tugas  untuk  melakukan  dan  membuat  penelitian kemasyarakatan yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam tindak pidana, namun, bapas  menjadi  salah  satu  unsur  penting  dalam  memberikan  pendampingan, pembimbingan  dan  pengawasan  pada  Anak  saat  proses  penyelesaian  tindak  pidana berlangsung.
Namun, Bapas dalam menjalankan tugas pokok dan menerapkan Restorative Justice pada  penyelesaian  perkara  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  memiliki beberapa  kendala  yang  dihadapi,  salah  satunya  ialah  bahwa  di  kalangan  masyarakat secara umum kurang mengenal akan eksistensi Bapas, Tugas serta Fungsi dari Bapas itu sendiri.  Banyak  yang  beranggapan  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  itu  sama  dengan Lembaga Pemasyarakatan padahal nyatanya sangatlah berbeda.
Penelitian    ini  dirasa  penting  dalam  konteks  mengkaji  teori  akan  peran  dan  tugas Bapas  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  membandingkan  dengan  pengimplementasiannya  yang  berlangsung
pada kehidupan nyata. Penelitian ini juga meneliti sejauh mana pelaksanaan Restorative Justice dilakukan oleh Bapas dalam penyelesaian perkara ABH, serta mengenali kendala apa  yang  dihadapi Bapas  dalam  menerapkan Restorative  Justice  melalui proses  diversi pada penyelesaian perkara Anak (ABH).

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  merumuskan  pokok permasalahan sebagai bahan dalam melakukan suatu penulisan hukum yakni bagaimana kondisi  eksistensi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  dalam  penerapan  Restorative Justice terhadap penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan upaya apa  saja  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  agar terciptanya  penerapan  Restorative  Justice  terhadap  penyelesaian  perkara  Anak  yang Berkonflik Dengan Hukum secara optimal?

## 3. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hkum non-doktrinal/socio-legal research.  Penelitian  nondoktrinal/socio-legal  research  adalah  penelitian  yang  awalnya meneliti data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau  melalui  penelitian  lapangan,  atau  terhadap  masyarakat  (Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum,  Hal.  52)  seperti  wawancara,  observasi,  dan  angket.  Sifat penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  penulis dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada tanggal 26 April 2022 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang yang beralamat di Jalan Barito No. 1, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Kode Pos 65126. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari Dra. Ibu Erna Yulianti selaku Kepala Sub.  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak,  Bapak  Suryono  S.H.  selaku  Kepala  Sub.  Bagian Registrasi  Klien  Anak,  dan  Bapak  Moh.  Aqim  Askhabi,  S.Sos.  selaku  Pembimbing Kemasyarakatan  Klien  Anak  serta  sumber  data  sekunder  yang  berasal  dari  dokumen- dokumen  resmi,  buku,  hasil  penelitian,  peraturan  perundang-undangan  dan  lain-lain. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif,  menurut  Miles  dan  Huberman  (Miles  &  Huberman,  Analisis  Data  Kualitatif, 1992) dalam metode analisis kualitatif proses analisis data memiliki 3 (tiga) tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  merupakan  suatu  instansi  yang  menaungi dibidang  kemasyarakatan  dengan  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  pembuatan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap  klien  pemasyarakatan  serta  melaksanakan  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  di wilayah propinsi Jawa Timur.
Dalam  penyelesaian  perkara  anak,  Balai  Pemasyarakatan  diwakilkan  dengan Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  akan  melaksanakan  tugas  pembuatan  litmas, pemberian  pendampingan,  pembimbingan,  serta  pengawasan  terhadap  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum. Dasar hukum PK dalam melaksanakan tugas tersebut dapat ditinjau pada Pasal 64 UU SPPA.
PK dalam penyelesaian perkara ABH berperan sejak tahap awal, yakni pada saat Anak tersebut  mulai  bersentuhan  dengan  hukum  sampai  dengan  pelaksanaan  putusan terhadap  Anak  tersebut.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  pada  hari Selasa, 26 April 2022 Pk. 10.00 WIB bersama dengan Ibu Dra. Erna Yulianti selaku Ketua Seksi  Bagian  Bimbingan  Klien  Anak,  menyatakan  bahwa  Bapas  melalui  PK  dalam menerapkan Restoratice Justice memiliki tugas-tugas,  yakni:
1) Melakukan  Pembuatan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  untuk  Kepentingan Diversi maupun Kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan berdasarkan permintaan yang masuk berdasarkan kebutuhan dari instansi lain, diantaranya ialah:
a) Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan Negeri Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan bertujuan untuk mendukung kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam penyelesaian perkara Anak baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penelitian Kemasyarakatan ini dilakukan pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Pembuatan Litmas ini dilakukan pada  tahap  Pre  Adjudication  (Pra  ajudikasi),  yakni  serangkaian  proses pemeriksaan  perkara  dalam  rangka  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  lembaga kepolisian (penyidik) dan dalam rangka penuntutan yang dilakukan oleh lembaga kejaksanaan (penuntut umum), proses ini dilaksanakan sebelum perkara masuk dalam tahapan peradilan (Adjudication) (Maroni & Rifai, 2014:114). Pada tahap Pre Adjudication ini konsep Restorative Justice dengan proses Diversi sudah mulai diterapkan.
b) Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Pembuatan  Penelitian  Kemasyarakatan  bagi  Lapas/Rutan  dibuat  untuk pemenuhan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  berupa  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
c) Balai Pemasyarakatan lainnya Untuk  memenuhi  permintaan  pembuatan  Pra  Penelitian  Kemasyarakatan.
Misalkan  terdapat  kasus  Anak  yang  berdomisili  di  Kota  Malang,  namun  tindak pidana yang  dilakukan  Anak  tersebut  berada  di  Kota  Surabaya.  Maka  dari  Balai Pemasyarakatan  Surabaya  hanya  mengisi  Litmas  berdasarkan  keterangan  Anak tersebut  saja,  sedangkan  keterangan  yang  berisikan  mengenai  kondisi lingukungan keluarganya dan masyarakat sekitar rumahnya akan dilakukan oleh Balai Pemaysarakat Malang.
Berdasarkan  pada  Data  registrasi  litmas  tahun  2020  sampai  April  2022  yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, terdapat 3 jenis permintaan litmas berdasarkan  instansi  pengirim  permintaan  litmas  yang  diberikan  ke  Balai Pemasyarakatan. 3 Jenis Permintaan litmas tersebut ialah:

## Tabel 1
Jumlah Data Permintaan Litmas Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang tahun 2020-

## April 2022

## PERMINTAAN LITMAS ANAK
Tahun Kepolisian Bapas Lain LAPAS/RUTAN TOTAL LITMAS PER TAHUN Usul ASS, CB, PB
Pembinaan awal
2020 159
4 4 0 167 2021 126 15 21 0 162 2022 36 0 6 0 44 TOTAL 321 19 31 0 373
Sumber:  Data  Registrasi  Permintaan  Litmas  Anak  2020-April  2022  Balai Pemasyarakatan Malang
Keterangan: ASS : Asimilasi CB  : Cuti Bersyarat PB  : Pembebasan Bersyarat
Dalam penyelesaian perkara Anak yang masih berada di tahap proses pengadilan maka  yang  dibutuhkan  ialah  Litmas  kepolisian.  Laporan  Litmas  Kepolisian  berguna bagi pihak penyidik, penuntut, dan pengadilan dalam memberikan putusan apakah penyelesaian  perkara  Anak  tersebut  masih  dapat  diupayakan  diversi  atau  tidak. Litmas  juga  nantinya  akan  berguna  dalam  persidangan  dan  membantu  hakim  saat memberikan putusan terhadap Anak.
Pembuatan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  haruslah  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pembuatan Litmas, yakni:
a) Mengumpulkan berkas/data melalui hasil wawancara.
b) Mengumpulkan berkas/data melalui hasil kunjungan (Home Visit)
c) Pengumpulan data-data pendukung
d) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan
e) Mendaftarkan konsep litmas untuk sidang TPP
f) Mengoreksi konsep dan memaraf litmas
g) Pelaksanaan administrasi
Jangka waktu yang ditetapkan bagi PK dalam mengumpulkan data dan pembuatan litmas  sesuai  dengan  Pasal  28  UU  SPPA  adalah  paling  lama  3x24  jam  setelah
permintaan penyidik diterima. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh.  Aqim  Askhabi,  S.Sos.  selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  Klien  Anak, menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaannya,  PK  dapat  mengerjakan  pembuatan litmas, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan administrasi litmas tersebut dibutuhkan waktu 7 hari. Keterlambatan tersebut diakibatkan oleh karena berbagai faktor  yang  berasal  dari  internal  maupun  eksternal  Bapas  Kelas  I  Malang,  seperti wilayah  penelitian  yang  jauh,  alamat  rumah  yang  sulit  diakses,  pihak  yang  akan dimintakan informasinya terkadang terkendala dengan kesibukannya, dan kurangnya sumber daya manusia di Bapas Kelas I Malang.
2) Melakukan  Pendampingan  dan  pembimbingan  terhadap  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum Selama Proses Diversi
Setelah  pembuatan  litmas  kepolisian  telah  dilaksanakan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan,  maka  tugas  selanjutnya  bagi  PK  ialah  melakukan  pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
Berdasarkan  pada  litmas  yang  telah  dibuat  oleh  PK,  maka  suatu  perkara  Anak dapat  ditentukan  apakah  dapat  diselesaikan  dengan  cara  diversi  terlebih  dahulu ataupun  tidak.  Perkara  Anak  yang  dapat  diupayakan  Diversi  sendiri  memiliki  syarat umum seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, yakni:
a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
Namun,  berdasarkan  pada  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Suryono  S.H.  selaku Kepala  sub  bagian  Registrasi  Klien  Anak  dan  mantan  Pembimbing  Klien  Anak menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi kasus Anak dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan. Proses  penyelesaian  Anak  dengan  ancaman  7  (tujuh)  tahun  di  luar  persidangan tersebut dilakukan berdasarkan pada tujuan Restorative Justice yang ada pada Rule 5.1 United Stamdard Minimun Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) yakni tujuan mengutaman kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh sebab itu, konsep Restorative Justice masih dapat digunakan bagi kasus Anak yang dianggap masih dapat diselesaikan secara musyawarah mediasi bersama dengan pihak pelaku dan korban, serta pihak ketiga yakni penegak hukum dan Pembimbing Kemasyarakata sebagai fasilitator dan wakil fasilitator.
Ketika suatu perkara ABH dapat dilakukan diversi, maka Bapas melalui PK memiliki peran  sebagai  wakil  mediator.  Menurut  Ibu  Dra.  Erna  Yulianti  selaku  Ketua  Seksi Bagian Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, PK memiliki peran sebagai  fasilitator  yang  akan  menjadi  jembatan  pertemuan  antara  pihak  pelaku dengan  pihak  korban.  Oleh  sebab  itu,  pada  saat  sebelum  diversi  dimulai,  PK  akan memberikan  pemaparan  akan  pentingnya  dan  tujuan  mengenai  terselenggaranya diversi bagi kedua belah pihak.
Berikut data jumlah pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I Malang  dalam  upaya  diversi  pada  tahun  2020 hingga saat ini April 2022.

## Tabel 2 Jumlah Data Upaya Diversi yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I
Malang Tahun Diversi Kepolisian Diversi Kejaksaan Diversi Pengadilan Total Diversi Berhasil Tidak Berhasil Berhasil Tidak Berhasil Berhasil Tidak Berhasil 2020 35 16 3 2 1 5 62 2021 40 28 - 29 8 15 120 2022- April 2022 6 3 - - - 2 11 Total 81 47 3 31 9 22 193 Sumber:  Data  Registrasi  Jumlah  Pendampingan  Diversi  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020-2022 Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang
Kasus yang diupayakan diversi 193 Diversi yang Berhasil : 93 (48%) Diversi yang Tidak Berhasil : 100 (52%)
Pelaksanan peran pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Malang melalui PK secara garis besar dilaksanakan secara profesional, yakni:
a) PK  sebagai  peneliti,  PK  memiliki  tugas  untuk  membuat  Laporan  Penelitian (Litmas), pembuatan tersebut dibutuhkan waktu, tenaga, dan skills untuk mencari dan  mengumpulkan  data  selengkap-lengkapnya  dan  sesuai  fakta  agar menghasilkan litmas yang berkualitas sehingga nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil bagi pelaku maupun korban
b) PK sebagai wakil mediator, PK menjadi jembatan penghubung antara pihak pelaku dan  pihak  korban  dalam  melakukan  negoisasi  pada  saat  proses  Diversi berlangsung agar mencapai kesepakatan bersama yang adil diantara kedua belah pihak.
c) PK sebagai pembela (Advocate), PK akan memberikan bimbingan terhadap pelaku anak  (anak  yang  berkonflik  dengan  hukum)  dengan  cara  memberikan pengetahuan  akan  hak-hak  yang  diperoleh  dan  diperjuangkan  oleh  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum  sesuai  dengan  Undang-Undang  Indonesia  maupun Konvensi Hak Anak yang berlaku sampai saat ini. Menurut wawancara bersama Bapak  Aqim,  beliau  mengatakan  memang  kedudukan  PK  ini  sama  seperti Pengacara Anak, tetapi bedanya dengan Pengacara, PK ditunjuk karena kewajiban dalam melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan, sedangakan
pengacara  dalam  UU  SPPA  tidak  wajib  atau  sebagai  optional  saja  bagi pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
3) Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksaan Diversi pada setiap Tingkatan/Tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak
Disamping PK melaksanakan tugas pendampingan bagi Anak, PK juga melakukan tugas  pengawasan.  Tugas  pengawasan  tersebut  dilakukan  PK  dalam  mengawasi apakah proses Diversi sudah diupayakan sebagaimana mestinya yang ditegaskan dala UU SPPA atau belum.
Berdasarkan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA  menyatakan  bahwa  setiap  sistem peradilan yakni mulai dari Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Anak, dan Pemeriksaan di Persidangan yang dilaksanakan  oleh  Hakim  wajib  mengupayakan  Diversi  demi  mencapai  Restorative Justice. Tiap Penegak Hukum akan mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)  hari  setelah  penyidikan  dimulai  atau  setelah  Penyidik  melipahkan  berkas perkara  kepada  Penuntut  Umum  dan  Pengadilan.  Kemudian  proses  Diversi  akan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai Diversi. Bapas melalui PK memiliki kewajiban untuk mengawasi apakah pada setiap Tingkatan Peradilan Pidana Anak telah diupayakan diversi atau tidak.
Diversi pertama kali dilakukan pada tahap Penyidikan, sehingga Bapas melalui PK akan  mendampingi  ABH  selama  proses  Diversi  berlangsung.  Proses  Diversi  pada tingkat  Penyidikan  ini  akan  menghasilkan  2  pilihan  yakni  Diversi  mencapai kesepakatan  atau  Diversi  tidak  mencapai  kesepakatan  (gagal).  Berdasarkan  pada tabel  2  Data  Registrasi  Diversi  Anak  yang  dilaksanakan  oleh  Bapas  Kelas  I  Malang sepanjang  tahun  2020-April  2022  diatas,  Bapas  Kelas  I  Malang  telah  mendampingi 128 kasus di tingkat Kepolisian, dengan 81 kasus diantaranya mencapai kesepakatan dan 47 kasus sisanya tidak mencapai kesepakatan (gagal).
Proses  selanjutnya  terhadap  81  kasus  yang  diupayakan  diversi  pada  tingkat Penyidikan  tersebut  mencapai  kesepakatan,  maka  Penyidik  akan  membuat  Berita Acara Diversi dan Surat Kesepakatan Diversi yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan, untuk 47 kasus yang diupayakan Diversi pada tahap Penyidikan tersebut tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  berdasarkan  pada  pasal  29  ayat  (4)  UU  SPPA Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan acara Diversi dan Litmas.
Ketika  berkas  telah  dilimpahkan  kepada  Penutut  Umum,  maka  Bapas  memiliki Penuntut  Umum  wajib  mengupayakan  Diversi  pada  47  kasus  yang  gagal  Diversi sebelumnya. Namun sayangnya penulis mendapatkan fakta pada saat melaksanakan penelitian  di  Bapas  Kelas  I  Malang  tidak  semua  perkara  diupayakan  Diversi  pada tingkat Penuntut Umum. Dengan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Erna  pada  tanggal 18  Mei  2022  Pk  09.00  WIB,  Beliau  menyatakan  bahwa  terdapat beberapa alasan mengapa Kegagalan Diversi pada tingkat Kepolisian tidak dilanjutkan Diversi kembali saat di tingkat Penuntut umum, yakni:
a) Alasan yang pertama karena Pada Tahap Penyidikan Kasus ABH memiliki ancaman pidana  lebih  dari  7  tahun,  namun  Bapas  tetap  merekomendasikan  agar  dapat diupayakan diversi terlebih dahulu dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak.
b) Apabila kasus yang telah sesuai dengan syarat diversi yakni ancaman pidananya dibawah  7  tahun  dan  bukan  merupakan  residivis,  Penuntut  Umum  seharusnya mengupayakan  jalur  Diversi  terlebih  dahulu  kepada  pihak  pelaku  dan  korban. Namun dalam praktiknya sering didapati bahwa pihak keluarga korban tidak ingin melaksanakan  upaya  diversi  terlebih  dahulu,  dan  kemudian  dengan  alasan tersebut Penuntut Umum tidak mengupayakan Diversi pada kasus ABH tersebut dan  melanjutkannya  ke  tingkat  persidangan.  Seharusnya  Pelaksanaan  Diversi harus tetap diupayakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, meskipun pihak korban tidak mengingingkan pelaksanaan Diversi. Karena sejatinya  Diversi  ini  memiliki  tujuan  untuk  menghindarkan  Pelaku  dari perampasan  kemerdekaan,  sehingga  seharusnya  Penuntut  Umum  dapat mengesampingkan  kepentingan  Korban  dalam  hal  tidak  ingin  melaksanakan Diversi dan langsung ke tahap persidangan. Seharusnya Diversi merupakan upaya penegakan  hukum  yang  tidak  mementingkan  kepentingan  di  satu  pihak  saja, namun  secara  bersama-sama  mencari  kesepakatan  yang  adil  bagi  kedua  belah pihak yakni Pelaku dan Korban.
c) Penuntut  Umum  terkadang  tidak  mengupayakan  Diversi  terlebih  dahulu  pada tingkat Penuntutan dan ingin melanjutkannya pada tingkat Persidangan dengan alasan  agar  dapat  mempersingkat  waktu  dan  lebih  efisien.  Hal  tersebut bertentangan dengan apa yang ada pada hukum tertulis yakni Pasal 7 ayat (1) UU SPPA  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tingkatan  dalam  proses  persidangan  jika kasus  tersebut  memenuhi  syarat  diversi,  maka  Penegak  Hukum  wajib mengupayakan diversi. Dan juga dengan keputusan Penuntut Umum yang tidak mengupayakan  diversi  terlebih  dahulu  tidak  mencerminkan  akan  perlindungan terhadap Hak Anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak.
4) Melakukan Pengawasan terhadap Hasil Kesepakatan Diversi Bapas  Kelas  I  Malang  melalui  PK  memiliki  tugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan hasil  kesepakatan  diversi.  Setelah  adanya  penetapan  Surat  Kesepakatan  Diversi, Bapas  melalui  PK  memiliki  peran  untuk  melakukan  pendampingan,  pembimbingan dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kesepakatan  diversi.  Berdasarkan  hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Aqim  selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  Klien Anak, menyatakan bahwa dalam pengawasan Anak tidak selalu dapat dilaksanakan dengan cara Home Visit. Oleh sebab jarak antara tempat tinggal Klien Anak dengan Kantor Bapas Malang yang terlampau jauh, banyaknya agenda atau jadwal PK yang sering berbenturan, dan pada saat tahun 2020 terdapat bencana alam yakni covid- 19, maka PK melaksanakan pengawasan tersebut dengan cara melakukan komunikasi dengan  orang  tua  pelaku  melalui  jaringan  telepon/aplikasi  zoom  meeting. Pelaksanaan tersebut disahkan berdasarkan pada PermenKumHam Nomor 32 Tahun 2020. Tidak hanya melalui komunikasi antar PK dengan orang tua pelaku mengenai apakah  kesepakatan  sudah  dilaksanakan  ataukah  belum,  namun,  PK  juga  bisa mendapatkan  bantuan  melalui  komunikasi  dengan  Pejabat  Daerah  sekitar  rumah Klien Anak apabila keluarga Klien Anak sulit untuk dihubungi.
Dalam  penelitian  penulis  melalui  wawancara  bersama  dengan  Bapak  Suryono S.H.,  didapati  bahwa  bahwa  pada  kenyataannya  terdapat  perbedaan  antara ketentuan  hukum  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  (law  in  books)  dengan
pelaksanaan yang ada pada lapangan (law in action). Dalam Undang-Undang harus membuat  Surat  Kesepakatan  Diversi  terlebih  dahulu,  mendapatkan  penetapan, kemudian  lanjut  pada  pelaksanaan  kesepakatan,  namun  pada  kenyataannya Kesepkatan  Diversi  yang  menghasilkan  kesepakatan  ganti  rugi  dilakukan pelaksanaannya  terlebih  dahulu  sebelum  adanya  Surat  Kesepakatan  Diversi  yang telah  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Setelah  ganti  rugi  telah  dibayar  lunas  oleh  pihak pelaku  Anak,  kemudian  pihak  penyidik  baru  akan  memberikan  permintaan  Surat Kesepekatan Diversi kepada Pengadilan.
Peran  dan  tugas  Bapas  Kelas  I  Malang  yang  telah  penulis  sebutkan  diatas, nyatanya  masih  mendapati  beberapa  kendala.  Kendala-kendala  tersebut  dapat mempengaruhi  jalannya  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  agar terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum (Rahardjo. 1987:15).  Dalam  penelitian  ini,  kendala-kendala  yang  didapati  penulis  dapat mempengaruhi proses Diversi.
Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah dalam  penegakan  hukum  (pelaksanaan  Diversi  dengan  pendekatan  Restorative Justice), yaitu (Putri & Astuti, 2020):
1) Faktor  Hukumnya  sendiri,  yaitu  mengenai  isi  peraturan  perundang-undangan. Hambatan  dalam  penegakan  hukum  dapat  berasal  dari  peraturan  tertulis  itu sendiri.  Berdasarkan  pada  penelitian  penulis  melalui  hasil  wawancara  dengan Bapak  Moh.  Aqim  Askhabi,  bahwa  kendala  Bapas  Kelas  I  Malang  dalam pelaksanaan  Diversi  dengan  pendekatan  Restorative  Justice  berdasarkan  faktor hukumnya sendiri yakni UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditemukan satu kendala, yakni Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam  pembuatan  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  hanya  diberikan  waktu 3x24 jam setelah mendapatkan surat permintaan pembuatan Litmas oleh pihak Kepolisian.  Sedangkan  pada  kenyataannya  PK  Bapas  Kelas  I  Malang  dalam pembuatan Litmas membutuhkan waktu 7 hari.
2) Faktor  Penegak  Hukum,  yaitu  para  penegak  hukum  (kepolisian,  jaksa,  hakim). Bapas  dalam  menerapkan  Restorative  Justice  tentu  melakukan  komunikasi  dan koordinasi  dengan  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim.  Namun,  kendala komunikasi  yang  didapati  ialah  pada  saat  upaya  Diversi.  Dari  Pihak  penyidik terkadang tidak memberikan informasi kepada Bapas Kelas I Malang/PK dalam hal jika terdapat kasus yang awalnya telah dilaksanakan upaya Diversi namun gagal, kemudian  berjalannya  waktu  baik  pelaku  dan  korban  sepakat  untuk  tidak melanjutkan perkara  tersebut  ke  persidangan.  Tidak  adanya  informasi  tersebut mengakibatkan data registrasi pada Bapas tidak mengalami perubahan. Pada  pihak  Penuntut  pun  terkendala  ketika  kasus  Anak  yang  seharusnya  dapat dilakukan Diversi, namun oleh Penuntut Umum tidak diupayakan Diversi.
3) Faktor  sarana  prasarana  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum.  Bapas  dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam penerapan Restorative Justice tidak memiliki kendala  pada  faktor  saran  atau  fasilitas.  Namun,  dalam  hal  pembimbingan keterampilan  dan  pelatihan  kerja  bagi  Klien  Anak,  Balai  Pemayarakatan  Kelas  I
Malang tidak memiliki tenaga kerja yang ahli dalam memberikan pembimbingan keterampilan  dan  pelatihan  kerja,  serta  tidak  memiliki  fasilitas/balai  untuk melaksanakan pembimbingan keterampilan dan pelatihan kerja bagi Klien Anak.
4) Faktor masyarakat. Kurangnya pemahaman akan makna tujuan dilaksanakannya Diversi  dikalangan  masyarakat.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Moh, Aqim  Askhabi  S.Sos,  bahwa  masyarakat  tidak  mengetahui  dan  atau  memahami esensi dari Diversi itu sendiri. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa penyelesaian  perkara  Anak  dapat  dilakukan  diluar  persidangan  sehingga  Anak dapat terhindar dari penghukuman yang merampas kemerdekaannya, ada pula masyarakat yang mengetahui proses diversi namun menganggap bahwa proses Diversi  tersebut  untuk  menguntungkan  pihak  Pelaku  agar  tidak  dihukum,  pada kenyataannya  Proses  Diversi  ini  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  untuk mengembalikan keadaan kesemula yang dilakukan oleh Pihak Pelaku berdasarkan persetujuan  Pelaku.  Kurangnya  pemahaman  pada  masyarakat  bahwa  Anak seharusnya mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya, sehingga masyarakat sebaiknya tidak cepat dalam memberikan penilaian bahwa Pelaku Anak adalah Anak yang jahat.
5) Faktor budaya. Bahwa penyelesaian perkara Anak saat ini masih banyak berakhir pada  persidangan  di  pengadilan  tanpa  melalui  proses  Diversi.  Masyarakat menganggap  bahwa  dengan  adanya  Diversi  memberikan  keringanan  dan keuntungan  bagi  pelaku  saja,  padahal  maksud  dari  Diversi  dengan  pendekatan Restorative  Justice  ini  agar  mencapai  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan bagi  kedua  belah  pihak  pada  penyelesaian  perkara  anak.  Bagi  Pelaku  Anak diuntungkan  karena  dapat  dihindarkan  dari  perampasan  kemerdekaan,  tetapi tetap mendapatkan suatu pelajaran mengenai rasa tanggung jawab dengan cara melakukan  perbaikan  ke  keadaan  semula  terhadap  korban,  serta  memberikan efek  jera  kepada  pelaku  agar  tidak  melakukan  pengulangan  tindak  pidana. Sedangkan bagi pihak korban akan dikembalikan kondisinya kesemula sehingga tidak merasakan kerugian apapun yang dideritanya.

## 5. Penutup
1. Kesimpulan
Bapas  Kelas  I  Malang  merupakan  unit  organisasi  dibawah  naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.  Bapas  Kelas  I  Malang  dengan  melalui  Pembimbing Kemasyarakatan  memiliki  peran  dan  tugas  dalam  penerapan  restorative  justice pada penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yakni melakukan tugas  pembuatan  penelitian  kemasyarakatan  (Litmas),  mendampingi, membimbing,  dan  mengawasi  penyelesaian  perkara  Anak  baik  di  dalam persidangan  maupun  diluar  persidangan  (Diversi)  sampai  pada  saat  Anak melakukan putusan pengadilan ataupun kesepakatan Diversi yang berlaku.
Bapas Kelas I Malang mulai bergerak menjalankan peran dan tugasnya sejak Anak bersentuhan dengan hukum. Bapas melalui PK dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang dilaksanakan secara profesional yakni (Mahargini, 2016:24):
a) Sebagai  peneliti  yang  membuat  laporan  penelitian  (Litmas).  pembuatan tersebut  dibutuhkan  waktu,  tenaga,  dan  skills  untuk  mencari  dan mengumpulkan  data  selengkap-lengkapnya  dan  sesuai  fakta  agar menghasilkan  litmas  yang  berkualitas  sehingga  nantinya  menjadi pertimbangan  hakim  dalam  mengambil  keputusan  yang  adil  bagi  pelaku maupun korban
b) Sebagai wakil mediator, PK menjadi jembatan penghubung antara pihak pelaku ddan  pihak  korban  dalam  melakukan  negoisasi  pada  saat  proses  Diversi berlangsung  agar  mencapai  kesepakatan  bersama  yang  adil  diantara  kedua belah pihak.
c) Sebagai  pembela  (Advocate),  PK  memiliki  tugas  untuk  mendampingi  dan memberikan bantuan hukum seperti memberikan konsultasi hukum atau hak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak.
Namun,  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  dalam  melalukan  tugas pendampingan,  pembimbingan,  dan  pengawasan  pada  pelaksanaan  penegakan hukum yakni Diversi dengan pendekatan Restorative Justice mengalami berbagai macam  kendala.  Kendala-kendala  tersebut  dapat  ditinjau  dari  berbagai  faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
Sehingga  dari  kendala-kendala  tersebut  terdapat  upaya-upaya  yang seharusnya  dapat  dilakukan  oleh  Balai  Pemasyarakatan  agar  terciptanya penerapan  Restorative  Justice  pada  penyelesaian  Perkara  Anak  yang  berkonflik dengan Hukum secara optimal. Upaya tersebut dapat berupa:
a) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM di Bapas Kelas I Malang agar dapat menghasilkan Litmas dan melaksanakan upaya Diversi secara optimal.
b) Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  secara  bertahap  seputar penyelesaian perkara Anak secara Diversi.
c) Melakukan  usul  kepada  pemerintah  agar  jangka  waktu  pembuatan  Litmas dapat diperpanjang agar pengambilan data dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sesuai fakta sehingga Litmas memiliki nilai yang berkualitas baik.
d) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang tegas bersama penegak hukum lainnya (penyidik, jaksa, dan hakim) agar pelaksanaan Diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya.
2. Saran
a) Bapas  melakukan  sosialisasi  dalam  kalangan  masyarakat  mengenai penyelesaian  perkara  Anak  khususnya  melalui  proses  Diversi.  Sosialisasi tersebut dapat membahas seputar apa itu Diversi
b) Pemerintah  segera  melakukan  pembaharuan  terhadap  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  khususnya  mengenai  jangka  waktu  Balai Pemasyarakatan dalam membuat Litmas.
c) Melakukan pelatihan dan pengetahuan akan hukum terhadap Pegawai Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang  khususnya  terhadap  Pembimbing Kemasyarakatan.
d) Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Penegak Hukum baik dari  segi  moralitas  dan  intelektualitasnya  akan  pemahaman  mengenai Penegakan Hukum, khususnya Penegakan Hukum pada perkara Anak.
e) Pemerintah  segera  membuat  suatu  lembaga  yang  independent  untuk melaksanakan  tugas  pengawasan  dan  penegakan  hukum  bagi  Aparatur Hukum  yang  melakukan  pelaksanaan  Penyelesaian  Perkara  Anak  khususnya yang mengedepankan konsep restorative justice melalui proses Diversi

## 6. Daftar Pustaka
Azzam, A., & Malik, A. (2021). Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak laporan tahun 2020. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/27279-laporan- pelaksanaan-sppa-tahun-2020.pdf
Mahargini, A. (2016 ). Model sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restoratif justice studi kasus di bapas kota Surakarta . 6(1), 16 – 27. https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/2998/1945 Maroni, & Rifai, E. (2014). Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum . 1 – 317.
http://repository.lppm.unila.ac.id/8759/1/Kriminalisasi di Luar KUHP.PDF
Putri, E. D. A., & Astuti, P. (2020). Faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri Blitar (Vol. 7, Issue 1).
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31316
Rahardjo, Satjipto. 1987. Masalah Penegakan Hukum . Bandung: Sinar Baru Soekanto, Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press Soekanto, Soerjono. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## United Stamdard Minimun Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing
Rules)
Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child )