## Kealpaan Anak yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain
Hannah Tiara Delia hannahtiara98@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The negligence of a person who causes a traffic accident which results in the loss of another person's life can be punished under the provisions of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, in cases with child offenders, the provisions contained  in  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Criminal  Justice System for Children apply, so that there is a specificity in the imposition of the sentence. This research will discuss about the form of legal responsibility for children who because of their negligence cause traffic accidents that result in the death of others, then also discuss the ratio decidendi of judges in deciding related cases. This research is a doctrinal research using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The results in this study are the form of legal responsibility for children who due to their negligence causing traffic accidents that result in the death of other people, can be in the form of criminal imposition or action. As for judges in deciding cases must be based on the provisions that contained in Law Number 11 of 2012 and prioritize Restorative Justice.
Keywords: Traffic Accident; Child Offender; Negligence; Restorative Justice; Diversion.

## Abstrak
Kealpaan seseorang yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian dalam perkara dengan pelaku Anak berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terdapat kekhususan dalam penjatuhan pidananya. Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum anak yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, kemudian membahas pula mengenai ratio decidendi hakim dalam memutus perkara terkait. Penelitian ini merupakan doctrinal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian ini yaitu bentuk pertanggungjawaban hukum anak yang karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dapat berupa pengenaan pidana atau tindakan. Adapun hakim dalam memutus perkara harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang SPPA dan mengutamakan Keadilan Restoratif.
Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Pelaku Anak; Kealpaan; Keadilan Restoratif; Diversi.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Hannah Tiara Delia, ‘Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 20 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28480
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 1454 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...

## Pendahuluan
Ketentuan pidana bagi tiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dimuat dalam Pasal 310 ayat (1) hingga ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ) sebagai berikut:
1.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah;
2.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3.  Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4.  Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tiap orang yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pidana yang diberikan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Pelaku kecelakaan lalu lintas bukan hanya orang dewasa, anak pun dapat menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam perkara dengan pelaku anak berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA), sehingga terdapat kekhususan dalam penanganan perkara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA mengatur: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal tersebut memberikan batasan usia pertanggungjawaban Anak, yang berarti Anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum berumur 12 (dua belas) tahun.
Bila dibandingkan dengan batas usia pertanggungjawaban Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, dapat dilihat terdapat perbedaan batas usia pertanggungjawaban. Adapun perubahan tersebut dilandasi ide-ide filosofis sebagai berikut: 1
1.  Pertimbangan masa remaja sebagai masa kritis, untuk tumbuh kembang anak, secara psikologis masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan;
2.  Pendekatan restoratif dan diversi yang sesuai untuk diterapkan dalam hukum pidana anak;
3.  Menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
4.  Setelah 14 tahunlah yang boleh dirampas kemerdekaannya. Jadi, yang 12 memang diproses tetapi tidak boleh dirampas kemerdekaan sebagai bentuk pidana;
5.  Bahwa status perkawinan seyogyanya tidak dijadikan alasan untuk mengubah status seseorang yang pada dasarnya masih anak-anak, yang dinamakan dengan anak itu seyogyanya memang hanya dibatasi dengan waktu, tidak dengan status perkawinan.
Perubahan batas usia pertanggungjawaban tersebut bertujuan demi kepentingan terbaik Anak, dengan melindungi hak Anak untuk memperoleh kebebasan dan tidak menghilangkan kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang SPPA diatur bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya bagi anak harus diupayakan pengenaan hukuman dalam bentuk lain apabila dimungkinkan, dan pidana penjara adalah sebagai ultimum remedium di saat tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh.
1 Asri Lestari Rahmat et. Al., ‘Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia’ (2014), Jurnal Universitas Brawijaya.[9].

## 1456 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
Berdasarkan hal-hal tersebut maka tulisan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Dimana fokus utama dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai apa bentuk pertanggungjawaban hukum Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Untuk itu perlu juga dilakukan analisis terkait apakah ratio decidendi pada putusan pengadilan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan terhadap Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif ( legal research ) yaitu penelitian yang bertujuan menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. 2 Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),
pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach) yang dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan perkara Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2017).[47].

## Anak Yang Karena Kealpaannya Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain
Sistem transportasi dapat dikatakan telah menjadi suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan. Dalam masa dimana terjadi perubahan yang sangat cepat diperlukan pula sistem transportasi untuk peningkatan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun memudahkan untuk mobilitas, bukan berarti tidak terdapat masalah dalam proses penggunaan transportasi darat. Masalah yang kerap ditimbulkan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Merujuk pada data di Korlantas Polri, Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda menyatakan, kejadian kecelakaan lalu lintas selama Januari hingga Oktober 2020 mencapai 83.715 kali dengan korban meninggal dunia 19.320 jiwa, luka berat 8.995 orang, luka ringan 95.134 orang, serta kerugian materiil Rp 163.339.918.003. 3 Angka kecelakaan lalu lintas yang terbilang tinggi tentu menjadikan kecelakaan lalu lintas sebagai persoalan yang perlu diberikan perhatian yang lebih, mengingat kerugian yang ditimbulkan pun tidak main-main, baik berupa kerugian secara materi hingga hilangnya nyawa seseorang.
Pengertian kecelakaan lalu lintas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang LLAJ, yaitu: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Lebih lanjut kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 4
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang;
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang. Lebih lanjut dalam penjelasan
3 Tribunnews.Com, ‘Korlantas Polri: Kematian dan Cedera di Jalan Akibat Laka Lantas Adalah Tragedi Sia-sia’, (Tribun News, 2020) <https://www.tribunnews.com/otomotif/2020/11/16/ korlantas-polri-kematian-dan-cedera-di-jalan-akibat-laka-lantas-adalah-tragedi-sia-sia>,dikunjungi pada 20-11- 2020.
4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).

## 1458 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
pasal 229 ayat (3) Undang-Undang LLAJ dijelaskan: “Yang dimaksud dengan ‘luka ringan’ adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau luka selain yang di klasifikasikan dalam luka berat”; atau
c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan “luka berat” yaitu luka yang mengakibatkan korban:
• Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
• Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
• Kehilangan salah satu pancaindra;
• Menderita cacat berat atau lumpuh;
• Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
• Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
• Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
Terhadap pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ sebagai berikut:
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Elemen dalam pertanggungjawaban pidana terdiri atas kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan). Tidak terdapat definisi dari mampu bertanggungjawab, namun Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tak mampu bertanggungjawab yaitu apabila orang yang melakukan tindak pidana jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dengan menggunakan penafsiran hukum Argumentum  A  Contrario maka mampu bertanggungjawab adalah siapa pun yang jiwanya tidak terganggu, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Berikutnya mengenai kesalahan, terdapat 2 (dua) corak yakni berupa kesengajaan dan kealpaan. Adapun 3 (tiga) bentuk atau corak kesengajaan yaitu:
a.  Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa pelaku tindak pidana memang berkehendak atau bertujuan untuk melakukan tindak pidana, kemudian berdasarkan kehendak atau tujuan tersebut pelaku melaksanakan tindakannya;
b.  Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan namun tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia mengetahui dengan benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
c.  Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu pelaku tindak pidana mengetahui dan berkehendak untuk melakukan tindak pidana, serta ia tidak peduli siapa yang menjadi korbannya.
Sebagaimana pengertian kecelakaan lalu lintas yang memuat frasa ‘yang
tidak diduga dan tidak disengaja’ dalam rumusan pasal menunjukkan adanya corak kesalahan berupa kelalaian atau culpa . Adapun unsur kealpaan atau culpa ada 2 yaitu: 5
• Kurang hati-hati
Makna kurang hati-hati yaitu pelaku tindak pidana tidak mengadakan penelitian, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.

## Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
• Kurang menduga-duga, disini terdapat 2 kemungkinan:
a. Bewuste  Culp a (kealpaan yang disadari), maknanya pelaku seharusnya menyadari atas akibat dari tindakan yang dia lakukan. Misalnya, dia mengendarai sepeda motornya dengan ngebut, sehingga menabrak orang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Dalam hal tersebut pelaku harus menyadari bahwa tindakannya dapat membahayakan nyawa orang lain.
b. Onbewuste Culpa (kealpaan yang tidak disadari), artinya pada awalnya pelaku tidak meyadari bahwa akibat akan terjadi, namun dalam perkembangannya justru akibat telah terjadi. Misalnya, seseorang yang baru belajar naik sepeda motor, menabrak orang sehingga meninggal dunia.
Dalam hukum pidana, kealpaan atau culpa juga termasuk sebagai kesalahan.
Prof. Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya berjudul Hukum Pidana menuliskan ratio atau alasan kealpaan culpa atau schuld dilarang oleh KUHP menurut M.v.T.:
“Ada keadaan yang sedemikian rupa membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besar dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang hati-hatian, sikap sembrono (teledor) tersebut. Misalnya karena alpanya menyebabkan matinya orang lain, maka orang tersebut diancam dengan Pasal 359 KUHP”. 6
Berdasarkan uraian di atas, bagi anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, selama anak dinilai mampu bertanggung jawab (jiwanya tidak cacat) dan dapat dibuktikan kesalahannya (dalam hal ini berbentuk kealpaan).

## Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Melalui Diversi
Adanya karakteristik-karakteristik khusus yang dimiliki oleh Anak membuat seorang Anak tidak dapat serta merta diproses dan dikenakan hukuman pidana
sebagaimana pelaku dewasa. Anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak-hak terhadap anak tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana. 7 Walau anak melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sekalipun, prinsip-prinsip perlindungan anak harus tetap ditegakkan. 8
Penyelesaian perkara kealpaan anak yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian orang lain diajukan dalam sidang Anak, sehingga untuk penerapan sanksi terhadap Anak berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut penyelesaian perkara Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan Anak yang dilakukan dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib untuk diupayakan proses Diversi. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum Anak dari penyidik, penuntut umum dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan. 9
Tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mengupayakan Diversi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang SPPA yang menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Namun ketentuan Pasal 96 dirasa mencederai kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena adanya upaya kriminalisasi
7 Asri Lestari Rahmat, et. Al., Op. Cit .[3].
8 ibid .
9 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan
Pidana Anak (Sinar Grafika 2013).[138].

## 1462 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
terhadap hakim, sehingga dilakukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 maka bagi hakim tidak lagi diwajibkan untuk melakukan upaya Diversi, sehingga yang wajib melaksanakan adalah Penyidik dan Penuntut Umum.
Pengertian diversi tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang SPPA yaitu: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses Diversi merupakan perwujudan dari prinsip Keadilan Restoratif, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 10 Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak. 11
Meski demikian Diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap semua jenis tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA Diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Perumusan dalam pasal ini bersifat kumulatif, artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar Diversi dapat dilakukan. Dalam perkara kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, pidana penjara yang diancamkan berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) undang-Undang LLAJ adalah maksimal 6 (enam) tahun sehingga syarat pertama untuk melakukan Diversi telah terpenuhi. Berikutnya untuk syarat kedua yakni
10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
11 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Genta Publishing 2011).[59].
bukan merupakan pengulangan tindak pidana harus dilihat kasus per kasus. Apabila memang dalam suatu perkara Anak kedua syarat tersebut telah terpenuhi barulah dapat dilaksanakan Diversi.
Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian apabila diperlukan musyawarah yang dilakukan dapat pula melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana; b.umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.” Kategori tindak pidana perlu untuk dipertimbangkan karena Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. 12
Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain merupakan tindak pidana dengan korban, sehingga berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA dimana Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban [karena korban meninggal, maka diwakili oleh keluarga korban] dan/atau keluarga Anak Korban [dalam hal korban merupakan Anak dibawah umur] serta kesediaan Anak dan keluarganya. Adapun hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: 13
a.  perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b.  penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c.  keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d.  pelayanan masyarakat.
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
13 ibid .

## 1464 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
Apabila hasil Diversi disepakati maka dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi, kemudian hasil kesepakatan Diversi disampaikan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk memperoleh penetapan. 14 Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau sudah disepakati namum tidak dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan, maka berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang SPPA proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

## Sanksi Pidana Atau Tindakan Yang Dapat Diterapkan Terhadap Anak Yang Karena Kealpaannya Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Pasal 13 Undang-Undang SPPA menentukan bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Apabila proses peradilan dilanjutkan, maka Anak dapat dikenai tindakan ataupun pidana oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang SPPA terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selain itu Pasal 70 Undang-Undang SPPA mengatur Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Dalam pasal 82 Undang-Undang SPPA disebutkan Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
a.  pengembalian kepada orang tua/Wali;
b.  penyerahan kepada seseorang;
c.  perawatan di rumah sakit jiwa;
d.  perawatan di LPKS;
e.  kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f.  pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g.  perbaikan akibat tindak pidana.
Tindakan berupa perawatan di LPKS, mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan pencabutan surat izin mengemudi hanya dapat dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Penjatuhan Tindakan terhadap Anak hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam hal ancaman pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang SPPA, pidana bagi Anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat, dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Adapun pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pemidanaan bagi Anak dilakukan setelah gagalnya Diversi, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir ( ultimum remedium / the last resort principle ) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. 15 Istilah “ ultimum remidium ” menjelaskan bahwa sanksi pidana digunakan saat sanksi-sanksi yang lainnya sudah tidak dapat diterapkan. 16
Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada Anak bisa berupa pidana peringatan yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Atau Hakim dapat pula menjatuhkan pidana dengan syarat, dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan syarat khuuss adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Syarat khusus ini dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan
15 Astrid Ayu Pravitria, ‘Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak’ (2018) 01 Jurnal Media Iuris.[405].
16 ibid .

## 1466 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
masyarakat, atau pengawasan. Adapun jangka waktu pidana dengan syarat (masa percobaan) dapat dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang SPPA dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang SPPA menentukan pidana pembinaan di dalam lembaga dapat dijatuhkan hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Jangka waktu pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat)  bulan.
Sanksi terakhir yang dapat dikenakan terhadap Anak yaitu pidana penjara. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyatakan: “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.” Dalam perkara kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut pidana penjara yang dapat
dijatuhkan terhadap Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu Pasal 79 ayat (3) mengatur minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari. 17
Pembahasan Putusan Pengadilan Perkara Kealpaan Anak Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain 1. Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pct
Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu: Anak Jujun Winarto Bin Katubi yang selanjutnya disebut Anak Jujun, Lahir di Pacitan, Tanggal 14 Juni 1999 (16 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal RT. 02/ RW. 09, Dusun Pucangnanas, Desa Bodag, Kecamatan Ngadirojo,
Kabupaten Pacitan, Agama islam, Pekerjaan Swasta.
Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Jujun yang berboncengan dengan saksi Fery Irawan mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor yang berjalan dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 80 km/jam. Karena mengendarai sepeda motornya terlalu kencang dan tidak memperhatikan arus lalu lintas di depannya, Anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dengan baik dan menabrak korban Juwariyah yang datang dari arah berlawanan dalam posisi sudah berbelok. Akibatnya korban Juwariyah meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 20394 tertanggal 17 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fajar Dian R dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan.
Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Anak telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang LLAJ atau Kedua yaitu Anak telah melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang LLAJ. Karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam
17 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bumi Aksara 2016).[6].

## 1468 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
dakwaan alternatif Kesatu, maka Hakim menyatakan bahwa Anak telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ. Kemudian karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:
1.  Gagalnya upaya Diversi di tingkat penuntutan.
2.  Berdasarkan hasil laporan PK dari Bapas Madiun atas diri Anak diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor kelalaian manusia ( human error ), hal ini karena tingkat kematangan emosional Anak  dalam  berfikir  dan  bertindak  dalam  menghadapi  situasi  tertentu  tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat, maka PK berpendapat agar Anak apabila terbukti bersalah agar dikembalikan kepada orang tuanya dengan harapan akan senantiasa mendapat kasih sayang, pembinaan dan pengawasan dari orang tua.
3.  Pendapat orang tua Anak agar Anak kembali kepada orang tuanya karena masih sanggup melakukan pembinaan dan pengawasan agar nantinya peristiwa serupa tidak akan terulang lagi.
4.  Menimbang keadaan yang memberatkan:
• Perbuatan Anak mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
• Perbuatan Anak yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya;
5.  Menimbang keadaan yang meringankan:
• Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
• Anak masih muda;
• Anak belum pernah dihukum;
• Anak merupakan tulang punggung keluarga;
• Bahwa keluarga korban sudah memaafkan Anak.
Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang berisi:
1.  Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan alternatif kesatu;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3.  Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4.  Menetapkan barang bukti berupa: -  1 unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 6972 XQ beserta STNKnya dikembalikan kepada Keluarga Korban Juwariyah;
-  1 unit sepeda motor Yamaha Vega dikembalikan kepada Anak.
5.  Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa penjara selama 2 (dua) bulan bagi Anak Jujun dengan perintah untuk ditahan adalah dengan tujuan terciptanya keadilan bagi korban. Hakim mempertimbangkan keinginan keluarga korban serta perasaan sakitnya, sehingga Hakim kemudian mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
Akan tetapi putusan hakim adalah kurang tepat apabila mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak. Meskipun Anak Jujun bukan merupakan pelajar aktif, namun Anak Jujun masih dibawah umur, sehingga masih perlu dibina dan dididik agar dapat menjadi orang yang lebih baik. Dalam menjatuhkan putusan, memang Hakim juga harus mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban yang tersakiti akibat perbuatan Anak Jujun, akan tetapi Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang SPPA menentukan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan Anak yang dapat mengambil kesempatan Anak untuk tumbuh, berkembang dan belajar sebagaimana wajarnya.
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) undang-Undang SPPA diatur: “Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b.pidana dengan syarat; c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.” Artinya terdapat alternatif pidana lain yang dapat dikenakan oleh Hakim sebelum memutuskan menjatuhi Anak pidana penjara 2 (dua) bulan dengan perintah untuk ditahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang SPPA “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.” Dalam perkara Anak Jujun pidana penjara yang dijatuhkan adalah selama 2 (dua) bulan, sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan bagi Anak Jujun. Dengan dijatuhkannya pidana bersyarat maka Anak Jujun diharap dapat lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang bertanggungjawab dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara dengan perintah untuk ditahan.

## Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...

## 2. Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor: 107/Pid.Sus-Anak/2016/PN.TUL
Identitas  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yaitu:  Anak  Welhemus Ngabalin Alias Emus yang selanjutnya disebut Anak Emus, Lahir di Danar Ohoiseb, Tanggal 4 Maret 2000 (16 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Danar Ohoiseb, Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Umum (SMU).
Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 16.30 WIT, Anak Emus berboncengan dengan saksi Farfar mengendarai sepeda motor dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Sesampai di ujung Dusun Yafafun Anak Emus menaikan kecepatan sepeda motor menjadi 60km/jam sehingga saksi Farfar bersandar pada punggung Anak dan menaruh tas plastik yang dibawanya di depan Anak, sehingga untuk beberapa saat Anak Emus tidak dapat melihat kearah depan jalan karena terhalang oleh tas plastik. Saat sudah tidak terhalang tas plastik, Anak Emus kembali melihat ke depan dan pada saat itu korban Syarif Azis menyeberang jalan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Anak Emus tidak berhasil menghindar sehingga Anak menabrak korban tanpa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem. Akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka robek di kepala kanan belakang, dan luka-luka lecet hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 441.6/783/RSUD- KS/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dr.G.A.Harbelubun,SpB.
Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu Anak telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ atau Kedua yaitu Anak telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang LLAJ. Karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu, maka Hakim menyatakan bahwa Anak telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ. Kemudian karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:
◊ Menimbang keadaan yang memberatkan:
• Perbuatan Anak mengakibatkan korban Syarif Bin M. Azis meninggal dunia;
• Gagalnya upaya Diversi
◊ Menimbang keadaan yang meringankan:
• Pelaku masih anak;
• Anak masih bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Umum;
• Anak belum pernah dihukum;
• Anak berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang berisi:
1.  Menyatakan Anak Welhemus Ngabalin Alias Emus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Anak Welhemus Ngabalin Alias Emus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3.  Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak Welhemus Ngabalin Alias Emus melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4.  Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5.  Menetapkan barang bukti berupa: -  1 (satu) unit sepeda motor Honda CS12A1RR, warna merah, No. Rangka MH1JBA110-9K085333, No MesinJBA1E-1084915 tanpa TNKB;
-  1 (satu) lembar STNK Nomor 0014844/ML/2010 Nomor Registrasi DE3372CC atas nama pemilik : B.A IRAWAN S;
Dikembalikan kepada saudara B.A. Irawan S. Melalui Anak Welhemus Ngabalin Alias Emus;
6.  Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun bagi Anak Emus adalah Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tetap memerhatikan tercapainya Keadilan Restoratif. Mengingat Anak Emus masih di bawah umur dan merupakan pelajar aktif sehingga terlepas dari kesalahannya melakukan tindak pidana ia masih patut diberikan kesempatan untuk melanjutkan

## 1472 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
masa studinya. Selain itu di persidangan Anak Emus berlaku sopan, berterus terang dan menunjukkan bahwa ia menyesal akan perbuatannya, sehingga dengan diberikan masa percobaan 1 (satu) tahun diharapkan agar kedepannya Anak Emus dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggungjawab dan taat hukum.
Pemberian pidana bersyarat terhadap Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA dimana pidana pokok bagi Anak juga terdapat pidana dengan syarat. Dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang SPPA disebutkan: “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.” Hal ini diterapkan dengan sesuai pada kasus Anak Emus, dimana pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim adalah selama 6 (enam) bulan. Kemudian pada Pasal 73 ayat (2) mengatur: “Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.” Syarat umum yang dimaksud adalah adanya klausul dimana Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sementara syarat khusus adalah Anak harus melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim, tentu dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

## 3. Pembahasan Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus/2018/PN.KPG
Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu: Anak Karel Yafet Alias Karel  yang selanjutnya disebut Anak Karel, Lahir di Kupang, Tanggal 26 Februari 2003 (14 tahun), Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal RT. 002 RW. 001, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 WITA Anak Karel mengendarai sepeda motor berbonceng dua orang yaitu anak Joan dan anak Tino melaju dari arah rumah dengan maksud membeli jagung. Saat perjalanan pulang Anak Karel bertemu dengan Anak Saksi Juan Radja membawa motor CBR yang menghalangi jalan Anak, karena terhalangi Anak melajukan motornya dari arah belakang motor Anak Saksi Juan Radja. Kemudian terjadi saling mengejar sehingga
sepeda motor Anak oleng dan masuk ke jalur kanan. Pada saat bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yulian Lay Hiya (Almarhumah) yang membonceng Anak Korban Giovani Lay, Anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan. Akibatnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Kematian Nomor : 312/812.2/445/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, sedangkan saksi Yulian Lay Hiya mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan dan sempat dirawat di rumah sakit juga selanjutnya meninggal dunia.
Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dengan dakwaan tunggal yaitu Anak telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ. Setelah mempertimbangkan  keterangan saksi, keterangan Anak, dan barang bukti di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukumnya, unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim menyatakan bahwa Anak telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ. Kemudian karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebelum menjatuhkan putusan hal- hal yang menjadi pertimbangan hakim antara lain:
• Orang tua Anak menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan Anak menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;
• Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;
• Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat diupayakan diversi untuk mencapai kesepakatan diversi berupa Pengembalian kerugian kepada Korban dan penyerahan anak kembali kepada orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf a dan c Undang-Undang SPPA;

## Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
• Permohonan Anak di persidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan dengan Hasil Laporan Kemasyarakatan terhadap Anak, diperoleh Fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtua dalam melarang Anak mengendarai sepeda motor;
• Menimbang keadaan yang memberatkan:
• Perbuatan Anak mengakibatkan korban ibu dan anak meninggal dunia;
• Perbuatan Anak menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
• Menimbang keadaan yang meringankan:
• Anak belum pernah dihukum;
• Anak masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
• Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
• Sudah ada upaya perdamaian secara adat dari keluarga Anak akan tetapi keluarga Korban menolak; Hakim kemudian menjatuhkan putusan yang berisi:
1.  Menyatakan Anak Karel Yafet Alias Karel terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2.  Menjatuhkan pidana kepada Anak Karel Yafet Alias Karel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3.  Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak Karel Yafet Alias Karel sebelum masa percobaan masing- masing selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum;
4.  Menetapkan Syarat khusus Pidana Pengawasan kepada Anak selama 10 (sepuluh) bulan dibawah Pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Kupang;
5.  Menetapkan barang bukti berupa: -  1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT bersama STNK,dikembalikan kepada suami korban Melky Lay;
-  1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY bersama STNK, dikembalikan kepada Anak Karel Yafet;
6.  Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pidana pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan antara lain permohonan orang tua Anak untuk keringanan hukuman dengan alasan Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan Anak menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan mempertimbangkan hal ini Hakim
telah menjalankan ketentuan Pasal 60 ayat (1) undang-Undang SPPA. Selain itu Hakim mempertimbangkan pula permohonan Anak untuk keringanan hukuman, yang dihubungkan dengan hasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak,diperoleh Fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtua dalam melarang Anak mengendarai Sepeda motor.
Pemberian pidana dengan syarat bagi Anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang SPPA dimana Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat apabila pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun. Dalam perkara Anak Karel pidana penjara yang dijatuhkan adalah selama 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dijatuhi pidana dengan syarat. Kemudian dalam penjatuhan pidana dengan syarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Selain menetapkan syarat umum berupa masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim pun menetapkan syarat khusus berupa Pidana Pengawasan kepada Anak Karel selama 10 (sepuluh) bulan dibawah pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Kupang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) dan Pasal 77 Undang-Undang SPPA.

## Kesimpulan
Pemidanaan terhadap Anak mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Undang- Undang SPPA). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA, bentuk pertanggungjawaban hukum atas kealpaan Anak yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain dapat berupa pidana atau tindakan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang SPPA Pidana yang dapat diterapkan pada Anak dapat berupa: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan/atau penjara. Adapun Pasal 82 Undang- Undang SPPA mengatur Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak berupa pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal

## 1476 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...
dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan atas Putusan Pengadilan Nomor: 3/ Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pct, Putusan Pengadilan Nomor: 107/Pid.Sus-Anak/2016/ PN.TUL, dan Putusan Pengadilan Nomor: 13/Pid.Sus/2018/PN.KPG yang pada pokoknya memberikan sanksi pidana pada Anak yang karena kealpannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain, dapat dilihat bahwa ratio  decidendi Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu berdasarkan pada prinsip Keadilan Restoratif dan asas kepentingan terbaik bagi Anak. Tiap putusan Hakim selalu mempertimbangkan kondisi Anak pada saat melakukan tindak pidana, dan juga mempertimbangkan masa depan Anak. Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak pun harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Selain itu sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak selalu diupayakan dilakukan diversi, hal ini karena pada dasarnya pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir yang diambil setelah upaya yang lain telah ditempuh ( ultimum remedium ).

## DaftarBacaan

## Buku
Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (PT Alumni 2014).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).
F. Willem Saija dan Budi Suhariyanto, Laporan Penelitian Pelaksanaan Diversi Di Pengadilan Negeri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2016).
Galuh Dwi Purnama Putra, Bentuk  Pertanggungjawaban  Hukum  Orangtua Terhadap  Pelaku  Anak  Dalam  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas (Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga 2015).
Hoggy Febriantono, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Kelalaian Yang Mengakibatkan Korban Luka Berat (Skripsi pada Program Sarjana Universitas Airlangga 2013).
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Sinar Grafika 2013).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008).
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Bumi Aksara 2016).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2008).
Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Genta Publishing 2011).
Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Eresco 1967).

## Jurnal
Asri Lestari Rahmat et.Al., ‘Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana di Indonesia’ (2014) Jurnal Universitas Brawijaya.
Astrid Ayu  Pravitria,  ‘Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Yang  Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak’ (2018) 01 Jurnal Media Iuris 3.
Azwad Rachmat Hambali, ‘Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2019) 10 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 2.
Nisa Cornelya Pratiwi et. Al., ‘Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan No. 110/Pid.B/2015/PN.Met’ (2018) 06 Jurnal Poenale 1.
Nur Rochaeti, ‘Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia’ (2015) 44 Jurnal Masalah- Masalah Hukum 2.
Sekhroni, ‘Criminal Liability dan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia’ (2016) 03 Jurnal Unifikasi 1.
Yul Ernis, ‘Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia’ (2016) 10 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 2.

## 1478 Hannah Tiara: Kealpaan Anak yang...

## Laman
Aditya Maulana, ‘Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas’, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak- di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>, dikunjungi pada 7 September 2020.
Aini Putri Wulandari, ‘Sepanjang 2018, 197 Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Anak-anak’, <https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20181123162343-12-348744/sepanjang-2018-197-kecelakaan-lalu- lintas-libatkan-anak-anak>, dikunjungi pada 7 September 2020.
Tribunnews.Com, ‘Korlantas Polri: Kematian dan Cedera di Jalan Akibat Laka Lantas Adalah Tragedi Sia-sia’, <https://www.tribunnews.com/ otomotif/2020/11/16/korlantas-polri-kematian-dan-cedera-di-jalan-akibat- laka-lantas-adalah-tragedi-sia-sia>, dikunjungi pada 20 November 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).