Agts Smaryo'

## Abstract
Tk ahlig oJ Ishnh hw h nlvhg socie! pnbbns petfoms a tniqae malm at the no&l oJ klznie  latt ir hdotaia. Sone pmcesvs  vbich batv pmued ils existern  amolg tbe plnal*n in lndonesia  can  be ana!ryd soeia@ and historica@.
Kata kunci: diahletikt h*"sn lilan, fubn adat, Aonfgrasi
?olitik

## A. Pendahuluan
Kajian hukum Islam  dalam konteks masyarakat Indonesia nampaknya  selalu menarik dan senantiasa menyisakan lahan kosong untuk terus digatap. Hal ini paling tidak di dasarkan pada beberapa hal, antara la.ir,. pertana, kehadiran agama Islam di Indonesia  lengkap dengan  sistem hukumnya,  tidaklah berada di kawasan  hampa. Jauh sebelum  kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah lebih dahulu  memiliki kepercayaan baik berupa kepercayaan  animitme maupun dinamisme. Lebih dari itu, agama Hindu dan Budha juga sudah memiliki penganut  yang cukup banyak dari seluruh populasi masyarakat Indonesia  kala itu. Dan terkait dengan aturan  hukum, masvarakat juga sudah memiliki.suatu
' Peoulis adalah alumni Prodi  Hukum  Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  dengan  Kooscntrasi Hukum Keluarga,  caloo  doseo STAIN Purwokerto.
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
169

## POTRET SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM DI INDONESIA
sistem hukum yang hidup  (liuiig law) dan dipraktikkan dalam kehidupan  mereka.
Kcdtta, terdapat  dilema di mana bangsa Indonesia  yang secara kuantitatif memiliki pengznut Islam mayoritas  @ahkan di dunia), dalam persoalan hukum  tidak menerapkan sistem hukum Islam sebagaimana di terapkan di negara-negara Islam.  Bahkan dalam persoalan  dasar  serta ideologi negara,  bangsa Indonesia  tidak menggunakan al-Qur'an, melainkan  konsep  yang digali  dari nilai- nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian disebut dengan  Pencasila. Dalam konteks ini, Pancasila diyakini sebagai satu-satunya asas yang bisa menjadi kalimat,.tl sawi' (d:j.k temu) serta nargh of @reciation terhadap  berhagai entias yzng rdr di Indonesia.l
IQlga,  terladtnya dialektika antara hukum  Islam dengan segala aspek di luarnya, ternyata telah membawa perubahan signifikan terhadap hukum  Islam, khususnya di Indonesia.  Hal ini menyangkut model, bentuk serta  materi  yang dikandung oleh hukum tersebut. Anti klimaks  dari  dialektika ini adalah lahimya apa yang disebut dengan  era uifikasi brkrn sebagai konsekuensi logis dari geiala positiuisne di bidang  hukum.
Makalah ini akan mencoba  mengurai bagaimana hukum  Islam di Indonesia telah berevolusi sehingga menemukan  bentuknya  seperti sekarang. Sebuah bentuk yang diharapkan  mampu  menjadi mediator bagi terciptanya keadilan di tengah-tengah  masyarakat Indonesia yang m tikttltural dar. naltireligions.
B. Hukum lslarrr oersus Hukum  Adat; sebuah Hubungan Dialektis
Pada trtaran konsep, hukum Islam atau yang sering  disebut fqb dtmaknzt oleh  para ahli dengan  "pengetabwn  ten/atg btktn-htktn
I Marzuki 'Wahid dan  Rumadi, Fibb MaXhab Ncgan (ogjakarta: LKiS, 2001),  hal. 1. Tentaog Pancasila  sebagai hatzin oJ aPfttiation bise  dilihat  pada  N{uladi, "Pancasila sebegai Maqin of APftciatiot dalam  hukum  yang  hidup di Indonesia",  dalam  Ahmad Gunawan  BS dan  NIu'amar Ramadhan,  Ahngagas Hukun  PngmiJ  Indon*ia  $ogiakalrai Pustaka  Pelajar, 2006), hal. 197-220 170
Al-Mandhii, Vol. 3 No. 2, Juli Desember  2009
gai'atlang bersfat praktisyrg  digli dai  pettnjakryalang berfat inc?'.2 Berdasarkan pengertian ini, bisa dipahami  bahwa hukum Islam secara konseptual  bersifat tbeoscntis. Artinya, meskipun secara prxktis ia tidak hanya meflgatur  hubungan antara  manusia dengan Tuhannya,  melainkan  juga mengatur  relasi antar  manusia (na'inalir). Namun semua aturan yang dirumuskan selalu dibingkai dengan sebuah  penisbatan hukum  yaitu sbar'!ryah)
(hukum  yang  berdasarkan wahyu Tuhan).4
Menarik untuk  diperhatikan, pernyataan Qodri Azizy yang menyebutkan  bahwa fikih atru Islanic fuisprtdence tidak selal,t identik dengan  lapf rtht atau peratufan perundang-undangan.
Hukum Islam yang mencakup al-ahkin al-kbamtab  (halal, haram, sunnah, makruh  dan mubah) menegaskan  bahwa fikih tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut sebagai "etika tgama" (religiols etbicl. Cin utama dari keterpautan ini adalah  adanya  konsekuensi yang harus diterima dari "nilai ibadah" seseorang, baik itu berupa paha.la (thaaib)  ataupun siksaan ('iq;b).  l,,ebih iauh lagr, konsekuensi tersebut akan  terus  berlaniut  hingga di kehidupan mendatang (akhirat). Melihat fenomena ini, Qodri Azizy membuat  kesimpulan bahwa fikih atau hukum  Islam secara umum  dapat diartikan dengan ilmu tentang perilaku  manusia  yang  landasan utamanya  adalah nas (wahy,r:).5
Dilihat dari aspek tuiuannya, hukum Islam tidak memiliki perbedaan berarti dengan sistem hukum yang lain. Hukum Islam hadir untuk mengintegrasikan dan mengakomodir beragam kepentingan  yang  pada kondisi tertentu  dapat saling  'bertubrukan'
':Sahal Mahfu&,  Nrcua Fiqb Swial Qogakana- LKiS,20O3), haL xxix. Iihat juga Abdul Wahib Khdlif , llm U*l Fiqb (l(u*xr. Dir alllrn, 1978), hil. I I I Dalam  kooteks ini, syai'at  tidak  lain adalah  penielrnaan koogkit dari kehendak All^h  (at-SJon) di teogah-tengah  kehidupan  masyarakat. Uhat llyas  Supcna dan M. Fatzj,  Dckoatntksi dan kkowtnhri H,lktrl Lha Qogakarta: Gama Media, 2ffi4, h^1. 3 a Hal ini tentunva  bcrbeda  dengan  sistem hukum  Eropa  (ci,il lan')  atau rurry)o saxon (conmon lan), di mana keduanya lcbih bersifat arrhoPoscntrit dengan meoiadikan manusia sebagai pusat  kegiatan hukum.
I Qodri Azizy, Hlktn Nasional; EHcktitismu Htktn Islan dogan Htkrn  Uatn (akana:  Teraju,  2004),  hal. 30-31
171
At-Maaihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  20o9
dan tidak  menutup  kemungkinan dapat memunculkan cbaos dl tength' tengah masyarakat.6 Menurut  ptra jtis lslan (fugahi), tujuan akhir dari  penerapan  hukum  Islam adalah terur:iudnya kemaslahatan  bagi masyarakat. Dan mengingat  bahwa  kemaslahatan yang dimaksud sangat terikat dengan konteks zatrr'tn (tenpas) dat temp* (locrs), maka hukum Islam pun selalu  bergerak  menyesuaikan diri dengan dinamika  zaman  tersebut.
Proses  penyesuaian diri atau perubahan  dalam hukum Islam (tagbalr* al-ah6n) bukanlah hal  baru dalam sejarah legislasi Islam. Terbukti,  banyak  para ulama yang berbeda  pendapat  dalam menen- tukan hukum atas  satu masalah dan ada pula  beberapa  ulama  yang merevisi  pendapatnya karena pertimbangan sosio-ctrltrr masyarakat yang dihadapi. Hal ini pulalah yang  membuat  aturan hukum Islam selalu dapat bertahan dm applicable sepanjang zaman.T
Sebagai sebuah produk pemikiran yang diharapkan  mampu menjawab  segala persoalan  kehidupan, hukum Islam  tentu tidak harus bersikap amgan dengan mengesampingkan begitu saja norma masyarakat atau  sistem hukum yang telah ada. Atas dasar  itulah,
seorang jtis Islam terken l Imam as-Syafi'i, membuat keputusan bijak untuk  merevisi beberapa fatwa yang  dirumuskannya  ketika berada di kaq (al-qawl al-qadin) dan menggantinya  dengan fatwa- fatwa baru (al-qaal aljafr$ saat berada di Mesir.E
Demikianlah,  bahwa  dalam  upaya mewujudkan kemaslahatan bagi  kehidupan umat manusia, hukum  Islam benar-benar  mampu berdialektika secara positif dengan dunia di sekiamya.  Ia tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan tradisi, norma atau aturan hukum yang ada, melainkan  juga  harus mampu  memfungsikan diri sebagai a tool of tocial engineeringyxtg ampuh  dalam  rangka menata kehidupan umat manusia menjadi lebih baik. Hanya dengan  cara tersebut,
u Satiipto  Raharjo, Ilru H*tn @endung  Citra Aditl'a  Bakti, 1996), hal. 56 'Uraian lebih  lengkap  mengeoai elastisitas dao dinamisitas  hukum Islam dapat dibaca pada NJ Coulson, Korfiik dala,,, Jnriqrudo:i  /r/az, alihbahasa Fuad Zein  (ogjakana: Navita,2001)-
3 A[ Hasaballah, Util at-Tasyri'al-liini fi\Icsir:  Dar  al-N{a'arif, t.t), hal. 311.
172 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
e Azyumatdi Az;a, Jaiagm  Ulana Tinrr Tcngab dan Kqalaun  N*antara Abad XW dan XWII (akana: Kencana, 2ma),  hal.  xix
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, JuIi - Desember  2009
173
keyakinan umat  Islam bahwa hukum  Islam adalah silil liknlli pnin nD mak;n (sesuai untuk segala  masa dan tempat)  dapat  dibuktikan.
Dalam konteks bangsa Indonesia,  perumusan serta PeneraPan hukum  Islam nampaknya memiliki sejarah paniang d^n latal  tlsiukgis yang unik. Dan mungkin karena terlalu uniknya,  beberapa sariana dan peneliti  modern sempat menganggap  bahwa  wajah Islam  di Indonesia  bukanlah wajah  Islam  yang  sebenamya. Oleh karena iru, jarang  sekali mereka  memasukkan  Islam  Indonesia ke dalam  studi- studi  mengenai keislaman dan  pembaharuan. Salah satu faktor munculnya  asumsi ini adalah kuatnya \nsur  ak lt rasi arfiar^ aiaafl Islam dengan tradisi dan  budaya lokal serta posisi geografis kawasan nusantara  yang  berada pada pinggiran  (perfen) durua  muslim.e
Bagi penu.lis, anggapan para peneliti di atas tidak semuanya harus disetujui.  Corak khas keislaman di Indonesia,  termasuk  hukum Islamnya,  justeru  telah melahirkan gagasan-gagasan billiant sepen Pifunisasi klan, Rakaaliasi I an, lshn Akttal atau Kontelestualisasi
Islan. Beberapa gagasan ini membuktikan  bahwa kaiian keislaman di Indonesia  begitu kaya dan iusteru  terarnat say:rng unruk  diabaikan. Dengan  demikian, mengidentiklan  hukum Islam di Indonesia dengan hukum  Islam di negara-negara Islam (Iimur Tengah)  lainnya, dalam beberapa kasus tentunya akan menjadi usaha yang kurang produktif (unruk  udak menyebut sia-sia).
Satu  hal yang menarik dari fenomena  bertemunya  hukum  Islam sebagai sistem hukum baru, dengan hukum ^d^t (adatrecbi sebagal hukum  yang telah  membumi di Indonesia, adalah  adan,va titik temu antara keduanya terutama  ketika  membicarakan  tujuan dan karakter masing-masing. Baik hukum Islam  maupun hukum adat, keduanya memiliki tujuan  menciptakan harmoni dan  kedamaian dalam bingkai keadilan. Dan dari sisi karakter, keduanya  sangat terbuka untuk menerima  perubahan dan mudah  beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.  Salah satu bukti betapa  antara hukum adat dan hukum
ro Lihat  Ratno Lrk)to, Trudbi Hrfun Indoauia  Qogjekana: Term, 2008), hal. 65 " Sudirman  Teba  (ed.),  P.rhrnbangrn Mttaht;r H*tn Itun di Atio Tcngara @andung Mizan, 1993), hal. 55-57 I lsmailSunny,, "Kedudukan  Hukum Islam  dalam  Sistcm  Ketatancgaraan Iodonesia", dalam Munawir Sadzali  dan Juhaya  S. P:.lia,, Htbtn blan  di Indonuia  @anduog:  Reme\a Rosdakarya, t.t), hal. 73
174
Al-Manahii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
Islam  mampu  bertali-kelindan secara harmonis adalah  semboyan  adat masyarakat  Minangkabau  adat basandi t)arak, sJarak basandi ktabilkh. Masyarakat Aceh juga memiliki semboyan  adzt btktm ngon adat  bantom m, lagn  qat tgon sife Qtukum Islam dan adat rak terpisahkan, sepefti layaknya z^t d^n sif^t dari suatu benda)  dan masih  baflyak  lagi semboyan  adat  serupa dari  seluruh gugusan adat y ng ^d^ di wilayah nusantara.lo
Meskipun secara substantif  banyak kesamaan antara  hukum adat dan hukum Islam,  namun pada wilayah mana di antara  keduanya yang harus diberlakukan di masyarakat, telah  melahirkan setidaknya tiga teori, yaitu:
1 . Teori Btceptio in Conphxt
Teori ini diperkenalkan  pertama kali oleh seorang ahli hukum berkebangsaan  Belanda  bernama Salomon Keyzer yang kemudian dipertegas  dan dikembangkan oleh L.WC van Den Berg. Dalam teorinya, Berg menyatakan  bahwa  hukum  yang diterapkan pada individu  haruslah  hukum yang sesuai dengan agamanya.ll Dalam hal ini hukum Islam haruslah diberlakukan sepenuhnva  bagi orang Islam. Teori ini dibuktikan dengan  adanya  pengakuan VOC terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia  yang  diakui  dan dilaksanakan dalam bentuk  peraturan Rtnhrte fur Indiscbe Rqeeing arrggal25 Mei 1760. Peraturan ini merupakan kumpulan  aturan hukum perkawinan din ke'varisan Islam yang pada v/ako itu dikenal sebagai c0 pefidi n frcier. Kemudian, hukum  Islam ini oleh pemerintah Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam regeerifigrngienent BI') tahun  1855 di mana antara lain salah  satu pasalnya f5) menyebutkan: "oleh hakim  Indonesia  itu hendaklah diberlakukan  undang-undang ^g n^".12

## 2. 'feoi RtcePrte
Teori ini diperkenalkan  oleh Snouck Hurgronie  dan dikem- bangkan oleh Van  Vollenhoven serta Ter Harr Bezn. Dalam teorinya,  Snouck  menolak ^P^ y^ng  dinyatakan oleh pencetus teoi recePtio in conphxt. Menurutnya, hukum Islam  tidak bisa diterapkan  bagi siapapun apabila tidak dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Hukum  Islam  baru bisa diterapkan  apabila hukum adat bisa menerimanya.  Atas dasar teori  ini, maka periode di mana hukum Islam  dapat diterapkan sepenuhnya  menjadi berakhir. Rtgeeringsrqbnmlyang menjadi palung  diberlakukannya hukum Islam di Indonesia diganti oleh  pemerintah Belanda dergan hdiscbe  Staatsnge/ing 0S) yang  mencabut  pemberlakuan hukum  Islam di lingkungan  tata hukum Hindia Belanda. Dalam salah satu pasalnya (134), IS tahurt 1929 menyatakan  bahwa: "dalam hal terjadi perkara  perdata  antara sesama omng Islam akan diselesaikan oleh  hakim  Islam  apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan  lain dengan  suatu ordonansi".rl
3. Teori Uni6kasi
Teori ini oleh pemerintah Hindia Belanda  semula ditujukan untuk menetralisir ketegangan  antara hukum  Islam dengan hukum adat dengan jalan melebur keduanya ke dalam  satu  sistem hukum ye;itrr contiru al Estem. Van Vollenhoven,  sebagai merrgarrut telri receptie menenttngkeras gagasan unifikasi  hukum  ini.  Menurumya, unifikasi  hanyalah merupakan gagasan artificial  dan tidak sesuai
dengan  kesadaran  sosial masyarakat  Indonesia.
Berdasarkan ketiga teori di atas, dapadah dipahami bahwa hukum  Islam di Iodonesia  memang sudah  semestinya memiliki ciri dan corak yang  khas dari gada  yang ada di negara muslim lainnya.
Tarik ulur yang sedemikian kuat antara hukum  adat, kebilakan pemerintah kolonial dan hukum  Islam itu sendiri pada akhirnya akan
t1 tbid, h .73-74
Al-Manlhii, Vol. 3 No.  2,Juli - Desembcr  2009 175
menyadarkan  semua orang betapa  eklektisitas yang terjadi  tidak harus  dipahami  bahwa Islam di Indonesia  sama sekali tidak mencerminkan  wajah Islam yang sebenarnya. Yang terjadi justeru sebaliknya, yaitu hukum  Islam di Indonesia benar-benar telah melalui fase uii materi,  seleksi alam  dan  proses  pendewasaan yang panjang. Dengan  demikian tidak ada  alasan lagi  bagi siapapun untuk mengatakan hukum  Islam di Indooesia itu usang dan ketinggalan zaman.
C. Hukum  Islam dan Konfgurasi Politik di Indonesia
Di Indonesia, upaya reintroduksi hukum Islam dalam vacana  kebangsaan  sudah  berlangsung cukup lama,  bahkan sejak periode kerajaan-kerajaan  besar Islam. Pada tahun 1628 M misalnya,
Nur ad-Din ar-Raniri  sudah  menulis F,ttab sirit  al-ntstaqin  . Kita:b ini merupakan kitab pertama  yang memuat segala permasalahan hukum Islam dan tersebar  secara  luas di kepualauan  nusantara. Bahkan  penjelasan  (syarah) dari  kitab ini yang ditulis oleh syaikh Arsyad  al-Banfari dengan judul Sabil al-Mrbtafin,  diiadikan sebagai kitab  hukum materiil dalam menyelesaikan  perkara perdata antara orang-orang  Islam di kesultanan Banjar. Tentunya  kedua kitab tersebut masih menggunakan  model  dan sistematika  layaknya kitab fikih klasik.ta
Pada masa kolonial, sebagaimana telah dilelaskan di atas, praktek reintroduksi  tersebut  nampak pada lahimya beberapa kepu- tusan pemerintah Hindia Belanda  sepero  Conpedim Fniler (17 60), Cirebonatcbe  Recbtboek  (1757 -1760) dar,  Conpedim lndlattscbe  lYetten bl de ten Bone en Goa.ts Kehadiran hukum pemerintah  kolonial, meskipun  dalam skala yang lebih umum sering membawa dampak negatif, namun dari perspektif yang lebih positif  ia telah mening
176 Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
( Muhamtned  Daud A\ "Hukurn  Islrrr[ Pcmdilen Agr'n. dan lt{asalahnf', dahm  Eddi Rudianan Arief aral (Peoy), Hrbn klan di lndoraia  @and'orrg Rosdakarya,  1991), ha.l.  71 t5 Cipto Sembodo, "Reintoduksi  Hukum Islam  dalam  Wacana Kebaogsaan",  dalam Fakrltas Syari'ah,  _/zrzal at-$ir'ab, No.8  tahun 2001 (ogjekatta:  Fakulus Syati'ah,  2001), h^1. 77
galkan pelaiaran  berharga tentang pentingnya  kodifikasi  hukum dalam  menciptakan  suatu kepastian hukum. Semangat kodifikasi yang mengadopsi prinsip-prinsip  tradisi httkum romarwi (roman law) iorla,h yang secara gamblang telah mempengaruhi perkembangan hukum  Islam di Indonesia, terutama di era pasca kemerdekaan.l6
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia,  upaya reintroduksi hukum Islam  dalam perkembangannya  telah melahirkan  teori-teori baru tentang  berlakukan  hukum  Islam di Indonesia.  Apa yang dilakukan oleh Hazairin dengan merumuskan teori rueplie exil7 dan Sajuti Thalib dengan teorinya rece?tio a contrario 18 telah menunjukkan  bahwa  upaya reintroduksi  hukum  Islam dalam wacana  kebangsaan Indonesia  masih dilaksanakan dan semakin menemukan titik terang. Bahkan,  sebagai tindak lanjut dari teori rect?til a coltraio, H. Ichtiianto merumuskan sebuah teorri baru yang disebut  dengrn leoi eksittensi. Menurutnya,  hukum  Islam itu harus "adt" (exisl dalam sistem  hukum  nasional.  Konsep "adt" nya hukum Islam  disini  diartikan olehnya dengan:
1. Sebagai  bagian integral  dari hukum nasional
2. Dengzn  kemandirian dan kekuatan  wibawanya ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status  sebagai hukum nasional 3. Berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional 4. Sebagai bahan utama dan  sumber utama hukum nasional.'e
16 Imam  Mawardi, "Ratioodc Sosial Politik Pembuetxn Kompilasi  Hukum  Islam di Iodonesia, dalam Dody S. Truna  dao  lsmetu  Ropi, Pranata Islam di Indonesia  (ekarta: l-ogos Wacana Ilmu, 2002),  hal. 98 '? Dalam  teorinya, Hazaidn menyataken bahwa teori yang mcnolak pembcrlakuao hukum  Islam di Indonesia  (hon  ft.cPn.)  harus keluat (.xi4 dui reoi hukum nasiooal bangse Indonesie, karena  bertentangan  deogao UUD 1945, al-Qur'an serta  as-Sunnah.
Uhat,  Hazairin, Tl Scraryhai tntang Hrbtn Qlkzrrrl. 'Iintamas, 1974), hal. 116 '3 Mcnutut Sajuti Thalib, hukum  yaog bclaku bagi  masyarakat adalah  hukum agamanya; hukum  adat  hanya bcrlaku jika  tidak  bertentangan  dengan  hukum agama.
LihAt,  Saiud Thalib, R rqri, a Conbaio; Hfiungat Hlkln Adat dczgan Httun lian {akana: Bina  Aksara, 1985), hd. 58-63 'e H. Ichtijanto SA, H*en Isha dan Hrkaa National Qrkrnc  Ind-Hill-Cq 1990), hal. 86-87
Al-Manihii, \rol. 3 No. 2, Juli  - Desember  2009 177
Pemikiran  hukum  Islam dalam  wacana kebangsaan di Indonesia nampaknya baru menemukan  momentumnya setelah tahun 1970-an.  Pada awal pemerintahan rezim  Orde Baru, meskipun tidak ada  sama sekali pointer d am  teks-teks hukum yang berkenaan  dengan  eksistensi hukum  Islam,  namun begitu hal ini bukan berarti hukum Islam  tidak mendapatkan perhadan. Dalam kenyataan  empiris di lapangan, hukum Islam ternyata mempunyai tempat dalam tata hukum nasional,  paling tidak lebih baik jika dibandingkan dengan  masa sebelumnya. Hanya saja, pemerintah Orde Baru nampaknya  cenderung  memasukkan hukum  Islam sebagai bagian dari agama, bukan sebagai hukum otonom, yang  secara mandiri dapat dikembangkan. Hal  itu terlihat dengan  lelas ketika pemerintah mencoba  membuat pemisahan  antara wilayah zgrmt dan non agama.  Pemisahan ini akhirnya melahirkan dikotomi antara hukum agama dengan hukum negara, seperti yang ditetapkan  oleh UU No. 14 tahun
1970  tentang  badan-badan  peradilan di Indonesia.2o
Jika ditatik mundur, kemajuan di bidang kodifikasi  hukum
Islam sebenarnya  sudah mulai  nampak  ketika pemerintah  mengeluar- kan Peraturan  Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang  pembentukan
Peradilan  Agama di Luar Jawa dan Madura.  Selain itu, keluarnya surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/ 1/ 1935 tanggal 18
Februari 1958 mengenai kitab-kitab yang akan digunakan sebagai ruiukan pembuatan putusan oleh Pengadilan Agama, juga  menun- jukkan bahwa  upaya kodifikasi Hukum a'val sudah  dimulai, meskipun  masih  dalam bentuk  yang sederhana dan  masih  mengacu pada  kerangka berfikir ulama fikih.
Adapun pengakuan pemerintah terhadap hukum Islam sebagai hukum positif (izs constitum) nampaknya baru diberlakukan pertama kali sejak lahirnya UU No. 1 tahun 1974.
'Badan peradilan di Indonesia dibagi kc dalam  empat  lingkungan: 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan Agama,  3)  Peradilan Militer, dan 4) Peradilan  Tata Usaha  Negara. kbih lanjut l:aca Perdoyo, Scktlaitai dahn PobmiN sekapv  sirih  Nurcholish  Madjid  (akana: Pustaka Utama Gra6ti, 1993), hal. 173-242
178
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
Meskipun masih bersifat umum, dalam  pasal 2 ayat (1) UU tersebut dinyatakan, "perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian, pada pasal 63 ayat  (1) ditegaskan  bahwa "Pengadilan Agama sepetti yang termaktub  dalam pasal  10 UU No. 14 tahun 1970  adalah dikhususkan  bagi  orang-orang yang beragama Islam.
Pada tahun-tahun  berikutnya,  teriadi kemajuan  besar  bagi hukum Islam dalam  kerangka iu cottstitum dengan  ditetapkannya UU No. 7 tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama dan Inpres  No.
1 tahun 1991 tentang  Kompilasi Hukum Islam,  Dengan kedua pera- turan  perundang-undangan  tersebut,  hukum  Islam bukan saia diakui eksistensinya,  akan teapi secara definitif telah meniadi  bagian  dari hukum nasional  dan pilar  peradilan Negara, baik secartfotmil mxtpurr nateiil.
Lahirnya  Kompilasi Hukum Islam ffHI) merupakan perkem- bangan terbaru  dari  upaya kodifikasi  dan unifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI tidak hanya mengkompilasi hukum-hukum yang sudah pernah digunakan sebelumnya  dalam pembuatan  keputusan Pengadilan Agama,  melainkan  iuga mengkompilasi  hukum-hukum baru dari  berbagai  mazhab  hukum  yang dirasa co@alibb derrgar:,  the lairy law,hnkrm dan tradisi yang hidup dimasyarakat. Keberadaannya juga semakin  mempertegas  eksistensi  Pengadilan Agama di Indonesia sebagai  salah  satu  dari  3 pilar yang disyaratkan  harus  ada dalam  sebuah lembaga pengadilan, yaitu: 1) adanya badan peradilan,  2) fungsionalis (hakim, pengacara dan  jaksa), dan 3) sumber rujukan hukum.'zr
Satu hal mendasar yang pedu dicermati dalam konteks ini adalah bahwa meskipun jika  dilihat  dari sudut eksistensinl'a hukum  Islam sudah  sedemikian diperhitungkan  dalam tata hukum nasional, namun  sekali lagi ruang lingkup serta  otoritasnya sebagai hukum positif masih berada dipersimpangan jalan.  Hal
'?' Imam Ntauardi,  "Rationale., hal. 100
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 179

## D. Penutup
Berdasarkan  uraian di atas, nampak jelas bahwa hukum  Islam telah mengalami proses dialektika yang paniang dan  kompleks sehingga  kemudian dapat  menemukan bentuknya  seperti sekarang. Tarik ulur yang terjadi antara hukum adat,  kebijakan  pemerintah kolonial  dan hukum  Islam iru sendiri, nampaknya  telah  memberi wama  khas terhadap  wajah  hukum  Islam di Indonesia.
Sangat tidak beralasan jika para peneliti  menyimpulkan bahwa format hukum Islam di Indonesia bukanlah cerminan dad waiah
z Positivisme  yuridis  didasari  oleh  alirao hukum humanisme  deogan  tokohnya  antara lainJcan Bodit yang  meocetuskan  ide-idc tmang kedaulatao raja. Tokoh positivismc yuridis itu scndiri  adaleh Rudolf von Jehring (181&189Q yang menganut  paham bahwa  hanya  apa lang  ditetapkao sebagai kenyaaanlah  yang  dapat diterima sebagai kebenaran. Lihat  Theo H\tiibes, Fikafat Hsltn Ishn dolan l)ntatan Sjaral flogiakana:  Kanisius,1982),haL  l22- 130
'?r lr{oh. Mahfud I{D, Potnk Hrkw di lndonuia (akana:  LP3ES, 1998), hal. 13
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
ini tentunya tidak sebanding dengan  kapabilitas  hukum  Islam itu sesungguhnya  dalam menawarkan alternatif keadilan  bagi  para
Pencafiny2.
Keberadaan  tata hukum  Indonesia yang menganut aliran potitir ne ltidis,22nampaknya  bisa dijadikan salah satu alaszn mengapa terjadi kesenjangan  antara posisi dan ruang lingkup hukum Islam dalam  tata hukum r,asional (dat sein) dengan  kemampuan  dan ruang lingkup sesungguhnya dari hukum  Islam itu sendiri (das  sollen).
Berdasarkan kzrakter alirzln positilisme laidis, mrka yang dapat diterima sebagai hukum yang sebentmyahanyz  yrngtelah  ditentukan
secxra positif oleh negara, tidak terkecuali  hukum  Islam.  I-ebih  jauh, Mahfud MD menyatakan  dalam disertasinya  bahwa  karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik di mana hukum itu lahir dan  berkembang. Artinya, konfigurasi politik tertentu  dari suatu kelompok  dominan akan  selalu melahirkan karakter produk hukum  tertentu  pula sesuai dengan visi dan misi politiknya.a
hukum Islam yang  sebenarnya. Atau, mengidentikkan keislaman di Indonesia dengan  keisalaman di Timur Tengah (Arab) nampaknya  iuga upaya yang terlalu terburu-buru. Dan dalam pengembangan kajian  keisalman, hal tetsebut nampaknya kontraproduktif  mengingat para ulama di kepualauan  nusantala telah melakukan sebuah litrhad,  nan brilliant sehingga mampu menampilkan waiah Islam yang benar-benar;ilihm li krtlli qamitin va makinin.  Meskipun hal ini berimplikasi pada munculnya  waiah  keislaman  yang  khas Indonesia dan sedikit berbeda  dengan  daerah dimana  alaran Islam itu dilahirkan.
Pada  perkembangan  yang paling mutakhir, konligurasi politik dan dinamika masyarakat Indonesia yang kian kompleks telah  mengantarkan hukum  Islam pada suatu  perubahan besar. Model penyampaian hukum lsbm ala fikih klasik telah berkembang menjadi  peraturafl perundang-und ^ng n y^ng menjelma  dalam bentuk  Kompilasi Hukum Islam. Dan beberapa materi hukum yang terdapat  dalam Kompilasi tersebut juga telah menunjukkan bahwa perubahan  sosial di masyarakat juga ikut menentukan kemana aturan hukum itu akan dirumuskan.
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009 181

## DAFTAR PUSTAKA
Azizy, Qodri. Htktm Nasional: Eklektkisne Hukm Islam dengan Htktm Umtm. Ja.kzrta: Tenju, 2004.
Azra,, Azyumudi. Jaingan Ulana Tinw Tengab dan Kep aran Nuantara  Abad XWI dan XWII. Jtkarta:  Kencana, 2004.
Coulson, NJ. Kotrflik dalan JtiErtdensi Islam, allhbahrsa Fuzd
Zein.  Yogytkzrta:  Navila, 2001.
Gunawan BS, Ahmad dan Mu'amar Ramadhan. Menggagas Huktn Pmgruif Indonesia. Yogyakatta:  Pustaka Pelaiar,
2006.
Hasaballih, El:.. rJsil at-Tasy7' al-lslin7. N{esir: Dar al-Ma'arif,
t.t.
Hrztilin. Ttjrh Serangkai  tentang Hrkrm. Jakartal. Tintamas,
197 4.
Huifbers, Theo. Filsafat Hlktn Islan dalam Lintasan Sejarab.
Yogyakarta: Kanisius, 1982.
Kha[af,  Abdul Wahab. Ilna U;sl Fiqb. Kuwair Dir al-Ilm, 1978.
Lukito, Ratno, Tradisi Hukm lndonxia, loglakzttr: Teras, 2008.
Mahfudz, Szhzl Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKiS, 2003.
Mahfud M.D., Moh.  Politik Hrkun di Indonesia. Jakarta:  LP3ES,
1998.
182
Al-Manihii, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember  2009
Wahid, Marzuki  dan Rumadi. Fikib Ma{ab Negara. Yogya,ka,rtt:
LKiS, 2001.
Ali, Muhammad Daud. "Hukum Islam;  Peradilan  Agama dan Masalahnya",  dalam Eddi Rudiana Arief et.al. (Peny.). Huksn I an di Indorcsia. Bandung: Rosdakarya,  1991.
Pardoyo. Sekslarisasi dalan Polcnik, Jakarta: Pustaka  Utama Grafiti, 1993.
Raharjo, Satiipto. Ilnt Hrktn. Bandtng  Cira Aditya Bakti, 1996.
Sembodo, Cipto.  "Reintroduksi Hukum  Islam dalam \Wacana
Kebangsaan," ar- Supena, Ilyas dan M. Fauzi. Dekonstrtksi dan Rekonttruksi Hsktn Islam.
Yogyakarta:  Gama Media, 2002.
Sunny, Ismail. "Kedudukan Hukum  Islam dalam Sistem Ketztar,egxz'z;n Indonesia",  dalam Munawir Sadzali  dan
Juhaya S. Prap, Htkrn Islan di Indonesia. Bandung:
Remaia Rosdak^ry^,  t.t.
Teba, Sudirman (E d.).  Perkenbanga M,,takhir Hukun  Islan di Asia Tengara. Bandung: Mizm, 7993.
Thalib, Sajuti. Receptio a Contrario: Hrbangan Hrktn Adat dengan Htktn Islam. Jakartr: Bina  Aksara, 1985.
Al-Man;hii,  vol. 3 No.2,Juti Desembcr  2009 183
Ichtijanto,  S.4., S.H. HtAm Ishn dan Hrkan Natiolal. Ja,ka:ta: Ind-Hill-Co, 1990.
184
Al-Manahii, \krl. 3 No. 2, Juli  - Dcsember  2009