Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811

## Strategi regulasi perpajakan upaya mengatasi inflasi harga tanah

## Yulies Tiena Masriani
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yuliestiena@gmail.com
*Penulis Korespondensi
Diajukan : 23 Maret  2022 Disetujui : 22 Agustus 2022
Dipublikasi : 1 Oktober 2022

## Abstrak
Penelitan ini didasarkan pada upaya perwujudan pembangunan nasional yang mencakup bahasan mengenai salah satu sumber dana suatu Negara yakni pajak. Pajak adalah salah satu  sumber  dana  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  pelayanan  kepada masyaratkat  serta  pembangunan  infrastruktur  demi  kesejahteraan  rakyat.  Permintaan masyarakat  akan  tanah  menjadi  semakin  besar,  bukan  saja  karena  tanah  merupakan durable  consumption  goods ,  akan  tetapi  juga  karena  tanah  digunakan  untuk  tujuan spekulasi.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguraikan  penggunaan peraturan perpajakan dalam upaya mengatur inflasi harga tanah. Hal tersebut berimbas dalam  pengenaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penggunaan  regulasi perpajakan  dapat  menjadi  strategi  dalam  menahan  laju  inflasi  harga  tanah.  Kemudian perkiraan harga tanah yang diatur dalam aturan yang ada didasarkan pada kriteria lokasi yaitu pemukiman, tanah pertanian, dan perumahan.

## Kata Kunci : Pembangunan nasional, Tanah, Undang-Undang

## I. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  sejak  lama  telah  mencanangkan  suatu  gerakan  pembangunan yang  dikenal  dengan  istilah  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  dibutuhkan  sumber-sumber  pendanaan  yang  memadai.  Salah satu  usaha  untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan  adalah  menggali  sumber  dana negeri  berupa  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  yang  berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunnan nasional, yang merupakan  pengamalan  Pancasila  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  (Dwi  2019).  Penerimaan  dari  pajak  yang  memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini diarahkan untuk menggali dan memperkuat potensi sumber  penerimaan  daerah  yang  stabil dan dapat  diandalkan untuk  membiayai pembangunan  daerah.  Stabil  dalam  arti  fluktuasi  hasil  penerimaan  relatif  tidak  begitu tinggi,  dan  dapat  diandalkan  karena  kontribusi  PBB  dalam  Anggaran  Penerimaan Belanja  Daerah  (APBD),  terutama  APBD  untuk  Kabupaten  dan  Kota,  relatif  besar.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
Secara  potensial  PBB  dapat  memenuhi  tuntutan-tuntutan  dari  tujuan  tersebut.  Obyek PBB  yang  berupa  bumi  dan  atau  bangunan  tidak  pernah  berkurang,  bahkan  jumlah bangunan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai jual Obyek PBB menjadi salah satu jenis pajak yang mendominasi bagi masing-masing daerah.
Pajak  dapat  dipakai  sebagai  alat  untuk  pemerataan  pendapatan.  Apabila dikaitkan dengan kebijaksanan dalam bidang pertanahan, secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak dimaksudkan untuk merealisasikan ide dari land reform di Indonesia, yaitu “mengatur  atau  menata  kembali  penggunaan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah sedemikian  rupa  sehingga  pemanfaatan  tanah  dapat  dilaksanakan  secara  optimal  serta membantu  usaha  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dalam  rangka  mewujudkan keadilan  sosial  (Soemitro  1988:10).  Hasil  dari  pemungutan  pajak  itu  sendiri  dipakai untuk  membiayai  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  atau  melakukan pembangunan  infrastruktur  yang  berguna  bagi  kesejahteraan  rakyat  banyak  (Soemitro 1988:187). Terdapat beberapa jenis pajak berkenaan dengan properti maupun transaksi yang  berkaitan  dengan  properti,  Pajak  –  pajak  tersebut  yang  dikenal  masyarakat Indonesia adalah:
Pertama,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  yang  bersumber  pada kepemilikan  atas  Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  sebagian  besar  penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Presiden Republik Indonesia 2019).
Kedua,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  Pajak  yang  harus  disetorkan  kepada Negara  berkaitan  dengan  penghasilan  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  (WP),  baik  yang  berasal  dari  Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (djp n.d.).
Ketiga,  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah  (PPnBM)  yaitu  pajak  yang  hanya dikenakan kepada pihak pembeli properti yang membeli dari developer dan memenuhi kriteria  sebagai  barang  mewah.  Properti  yang  masuk  kategori  ini,  luas  bangunannya lebih dari 150 m2 atau harga jual bangunannya lebih dari 4 juta rupiah/m2. PPnBM ini tidak berlaku untuk transaksi antar perorangan (Presiden Republik Indonesia 1983).
Keempat,  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  (BPHTB)  adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan  oleh  perseorangan  atau  badan  yang  terjadi  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  suatu  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  (sah  secara  hukum) (Presiden Republik Indonesia 1997).
Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20  Tahun  2000  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB) berkaitan erat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaannya berhubungan dengan kebijakan mengenai struktur  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Saat  ini  penerimaan  BPHTB  merupakan pendapatan  daerah  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Adapun  tujuan pembentukan undang-undang tentang BPHTB adalah: “perlunya diadakan pemungutan pajak  atas  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan,  sebagaimana  telah  pernah dilaksanakan  dan  dilakukan  sebagai  upaya  kemandirian  bangsa  untuk  memenuhi pengeluaran  pemerintah  berkaitan  dengan  tugasnya  dalam  menyelenggarakan pemerintahan umum dan pembangunan” (Pahala 2003:44)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
Harga tanah, terutama di berbagai daerah di perkotaan mengalami kenaikan yang sangat  drastis.  Disatu  pihak,  kenaikan  harga  tanah  tersebut  akan  menguntungkan masyarakat  pemilik  tanah  dalam  bentuk capital  gains ,  di  lain  pihak  pemerintah  juga diuntungkan  dengan  adanya  kenaikan  harga  tanah  dalam  bentuk  kenaikan  penerimaan pemerintah  daerah  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  Tetapi  di  sisi  lain, perencanaan  pembangunan  prasarana  kota  dan  berbagai  pembangunan  untuk kepentingan  yang  sifatnya  umum  mengalami  hambatan,  karena  seringkali  biaya pembebasan tanah menjadi sangat tinggi.
Dalam  menentukan  dasar  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  diantaranya  kepadatan  penduduk,  jarak  lokasi  ke  pusat  kota,  lebar jalan, sarana transportasi, kondisi jalan, dan lingkungan (bebas banjir) (Saprudin 2019). Untuk  itulah  maka  dalam  menentukan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  perlu  menilai faktor-faktor  apa  saja  yang  akan  mempengaruhi  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP),  dan apakah  telah  dipenuhinya.  Faktor-faktor  kepadatan  penduduk,  jarak  lokasi  ke  pusat kota,  lebar  jalan,  sarana  transportasi,  kondisi  jalan,  dan  lingkungan  (bebas  banjir) (Saprudin 2019).
Secara  alamiah  harga  tanah  akan  senantiasa  mengalami  kenaikan,  kecuali  ada faktor eksternal  yang menyebabkan kondisi lingkungan menjadi tidak menguntungkan. Misalnya  saja  kalau  pada  suatu  lokasi  perkotaan  terjadi  tingkat  kejahatan  yang  sangat tinggi,  maka  harga  tanah  di  daerah  tersebut  akan  menurun,  sebab  masyarakat  akan menjauhi  lokasi  tersebut.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  mungkin  permintaan  tanah  untuk pemukiman  mengalami  penurunan,  sehingga  harganya  turun  karena  semakin  banyak orang yang berusaha pindah ke lokasi lain.
Dalam perekonomian yang senantiasa mengalami inflasi, tanah juga merupakan suatu bentuk kekayaan yang berfungsi untuk tujuan spekulasi. Seseorang yang rasional akan senantiasa berusaha untuk menjaga nilai kekayaan supaya tidak berkurang. Dalam perekonomian  modern,  terdapat  berbagai  bentuk  penyimpan  kekayaan  seperti  uang tunai,  obligasi,  saham,  dan  sebagainya.  Seseorang  pemilik  kekayaan  akan  berusaha untuk  menyimpan kekayaan  yang  dimilikinya  dalam  bentuk-bentuk  yang aman,  dalam arti tidak mengalami penurunan nilai. Saham mempunyai risiko mengalami capital loss , dan uang tunai mengalami penurunan nilai dalam suatu perekonomian yang mengalami inflasi.
Inflasi  merupakan  suatu  peristiwa  yang  mengakibatkan  terjadinya  penurunan nilai  mata  uang  terhadap  suatu  barang  tertentu.  Peristiwa  ini  akan  menyebabkan gangguan  terhadap  fungsi  uang,  distorsi  harga,  merusak  output,  meruntuhkan  efiensi dan investasi produktif, serta menimbulkan ketidakadilan serta ketegangan sosial.
Sebagaimana  halnya  di  Indonesia,  maka  pilihan  memegang  bentuk  kekayaan yang tidak mempunyai kemungkinan untuk mengalami penurunan nilai sangat terbatas, dan  pada  umumnya  merupakan  bentuk  kekayaan  dalam  barang  tahan  lama  ( durable goods ) seperti mobil, sepeda motor, rumah, dan tanah (Mangkoesoebroto 1992:4). Oleh karena itu, permintaan masyarakat akan tanah menjadi semakin besar, bukan saja karena tanah merupakan durable consumption goods , akan tetapi juga karena tanah digunakan untuk tujuan spekulasi (Mangkoesoebroto 1992:4).
Dari  latar  belakang  diatas,  dapat  ditarik  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  (1) Bagaimana pengaruh pajak terhadap inflasi harga tanah?
(2)  Bagaimana upaya menanggulangi inflasi harga tanah yang dipengaruhi pajak tanah?
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  membatasi  cakupan  pada pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif mengacu pada  konsep  hukum  itu  sendiri  sebagai  kaidah  dengan  metode  yang  doktrinal- nomologik  dengan  titik  tolak  pada  kaidah  ajaran  yang  mengkaidai  perilaku (Prahassacitta  2019).  Pemilihan  pendekatan  perundang-undangan  dalam  penelitian  ini didasarkan  pada  objek  penelitian  yang  fokus  pada  aturan  hukum  khususnya  aturan terkait  perpajakan.  Peneliti  kemudian  melihat  hukum  sebagai  sistem  tertutup  yang memiliki 3 sifat,  yakni : (1) Comprehensive , adanya keterkaitan  yang logis antara satu norma  hukum  dengan  norma  hukum  yang  lain,  (2) All-inclusive ,  kumpulan  norma hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  mampu  menampung  permasalahan  hukum yang  ada  agar  tidak  ada  nada  kekurangan  hukum.  Dan  (3) Systemstic ,  norma  hukum disusun secara hirerarkis (Literate and Indonesia 2020:207–8).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Pajak Terhadap Inflasi Harga Tanah
Di  kota-kota  besar  di  Indonesia,  tanah  menjadi  semakin  langka,  sebab  dalam jangka  panjang  permintaan  akan  tanah  senantiasa  bertambah  karena  berbagai  faktor, misalnya  karena  pertambahan  jumlah  penduduk,  kenaikan  penghasilan  masyarakat, perubahan selera, dan sebagainya. Permintaannya dari tahun ke tahun menjadi semakin besar,  bukan  saja  karena  pertumbuhan  penduduk  kota  secara  alami  meningkat,  tetapi juga karena adanya arus urbanisasi yang melanda hampir semua kota-kota besar.
Permintaan  akan  tanah  secara  tradisional  dianalisis  dengan  menggunakan hedonic price function yakni studi tentang multi-korelasi antara karakteristik lingkungan dari  suatu  barang  dan  harga  jualnya,  (Dr.  Yudi  Wahyudin,  S.Pi  2019:10)  akan  tetapi kelemahan  dari  cara  tersebut  adalah  karena  fungsi  tersebut  hanya  menjelaskan  berapa tingkat harga tanah, tetapi tidak menjelaskan mengapa harga tanah adalah sebagaimana yang  terjadi.  Permintaan  dan  penawaran  tanah  (yang  menentukan  harganya),  tidaklah semata-mata  merupakan  permintaan  dan  penawaran  atas  tanah,  akan  tetapi  lebih ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran  dari  karakteristik  tanah  pada  suatu  lokasi tertentu.
Harga  tanah  yang  tinggi  disebabkan  karena  beberapa  motivasi  di  atas  (tempat tinggal,  usaha,  investasi,  spekulasi)  di  mana  motivasi-motivasi  tidaklah  bersifat eksklusif,  sehingga  dapat  saja  terjadi overlapping antara  motivasi  yang  satu  dengan motivasi  lainnya.  Tingginya  harga  tanah  tersebut  menyebabkan  timbulnya  pemikiran untuk  mengendalikan  harga  tanah.  Sebagai  contoh,  usaha  pemerintah  untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta berarti pemerintah akan mencampuri mekanisme pasar  yang  mempunyai  konsekuensi  sebagai  berikut:  Penetapan  harga  tanah  akan menjadi sangat arbitrary (sewenang-wenang); Adanya kemungkinan pasar gelap ( black market ); dan Administrasinya lebih sulit.
Administrasi  akan  menjadi  semakin  sulit  karena  pemindah  tanganan  tanah  atau penjualan  tanah  tidak  akan  dikemukakan  secara  resmi.  Masalah  lain,  yaitu  berapa tingkat  harga  resmi  yang  ditetapkan  pemerintah.  Semakin  rendah  tingkat  harga  tanah yang ditetapkan pemerintah yang berarti semakin rendah dari harga keseimbangan, akan semakin besar excess demand sehingga besar kemungkinan terjadinya transaksi tanah di bawah tangan.
Jika  didefinisikan  Inflasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  harga  suatu  barang tertentu mengalami kenaikan yang terus menerus dan berlangsung lama. Inflasi sebagai a  rise  in  the  general  level  of  prices ,  yang  berarti  Inflasi  merupakan  kenaikan  harga
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
secara  umum  dari  barang/komoditas  dan  jasa  selama  periode  waktu  tertentu  (Stanley 1990).  Secara  umum  Inflasi  disebabkan  oleh  naiknya  daya  beli  masyarakat  terhadap suatu  barang,  ketika  daya  beli  masyarakat  terhadap  suatu  barang  naik  maka  dapat diartikan  bahwa  permintaan  masyarakat  terhadap  suatu  barang  naik  namun  stok  akan barang  tersebut  sedikit  atau  terbatas,  sehingga  terjadilah  kenaikkan  harga.  Pajak  yang dikenakan atas  tanah  (atau kekayaan lainnya)  mempunyai pengaruh  langsung  terhadap harga  tanah.  Pajak  atas  tanah  akan  ditanggung  oleh  pemilik  tanah,  sebab  harga  tanah akan  menjadi  rendah  dengan  adanya  pajak  atas  tanah.  Pajak  akan  dikapitalisasi  ( fax capitalized ) pada harga tanah (Mangkoesoebroto 1992:9)
Cara  yang  pragmatis  untuk  menentukan  nilai  tanah  yang  didasarkan  pada Self assessment of Property Value (Mangkoesoebroto 1992:9). Suatu hal  yang  menyulitkan dari  segi  perpajakan  atas  tanah  bukanlah  pengenaannya  atau  penetapan  tarifnya,  tetapi masalah assessment ,  yaitu  penilaian  mengenai  nilai  jual  tanah  atau  NJOP (Mangkoesoebroto 1992:9). Hal ini disebabkan karena sistem administrasi yang kurang baik,  data  nilai  tanah  yang  akurat  dan  bisa  dipercaya  tidak  tersedia  (Mangkoesoebroto 1992:9). Assessment merupakan masalah yang rumit dan sering dianggap kurang akurat (Mangkoesoebroto 1992).
Di  Indonesia,  masalah assessment sering  menimbulkan  pertentangan  antara pemilik  tanah  yang  harus  membayar  PBB  dan  aparat  perpajakan  (Mangkoesoebroto 1992).  Adapun  pemungutan  BPHTB  dilakukan  dengan  cara self  assessment ,  yaitu merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk  menentukan  sendiri  besarannya  pajak  terutang.  Ciri-ciri  sistem  ini  adalah (Alamsyah  2015:7)  :  Wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang  ada  pada wajib  pajak  sendiri  ;  Wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor  dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terhutang  ;  dan  Fiskus  tidak  ikut  campur  melainkan hanya mengawasi (Sri 2006:81).
Ditinjau  dari  segi  perpajakan,  harga  tanah  yang  tinggi  menguntungkan. Pemerintah mampu untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah juga semakin besar karena adanya penerimaan dana dari kenaikan harga tanah. Sehingga, untuk membiayai suatu  aktivitas  tertentu  dengan  biaya  tertentu,  maka  pemerintah  hanya  memerlukan pajak  atas  kekayaan  dengan  tingkat  yang  rendah  dibandingkan  dengan  kekayaan  yang nilainya  relatif  tetap  dari  tahun  ke  tahun.  Selain  itu,  harga  tanah  yang  cenderung  naik terus  dari  tahun  ke  tahun  memberikan  pemasukan  kepada  pemerintah  dalam  jumlah yang  lebih  besar  dari  tahun  ke  tahun.  Dipandang  dari  segi  perpajakan,  pengendalian tanah  bukanlah  merupakan  suatu  kebijakan  yang  tepat,  diartikan  sebagai  berikut (Mangkoesoebroto 1992:8) :
Di  satu  sisi,  timbul  masalah  kesulitan  penetapan  harga  tanah  yang  ditentukan oleh  pemerintah  atau  oleh  appraisal  mana  pun  juga.  Penetapan  harga  tanah  harus dilakukan  secara  terus  menerus,  dan  mempertimbangkan  semua  faktor  yang menentukan  harga  tanah,  akan  menyebabkan  biaya  penentuan  harga  tanah  menjadi besar,  sehingga  secara  ekonomis  tidak feasible .  Pengendalian  harga  tanah  dalam  arti kata  penetapan  harga  tanah  di-bawah  harga  pasar  akan  menyebabkan  penerimaan pemerintah  dari  pajak  kekayaan  (atau  PBB  di  Indonesia)  menjadi  berkurang,  serta penerimaan  pemerintah  dari  pajak  tersebut  tidak  akan  meningkat  cepat  sesuai  dengan nilai pasar tanah.
Di  pihak  lain,  harga  yang  tinggi  akan  menimbulkan  kesulitan  bagi  pemerintah, apabila  pemerintah  membutuhkan  tanah  untuk  melaksanakan  program  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  karena  terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki  pemerintah. Walaupun  demikian,  di  negara  yang  demokratis  dan  pernyataan  dalam  UUD  Negara
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
Republik  Indonesia  Pasal  33  ayat  3,  tidaklah  berarti  pemerintah  dapat  semena-mena mengambil  hak  masyarakat  atas  sebidang  tanah,  terutama  apabila  masyarakat  hanya mempunyai  tanah  seluas  minimal  yang  diperlukan  untuk  kebutuhan  fisik  dasar  tanpa suatu kompensasi “yang rasional dan adil”.

## Upaya Menanggulangi Inflasi Harga Tanah Yang Dipengaruhi Pajak Tanah
Sebelum  kebijakan  untuk  mengatasi  inflasi  diambil,  perlu  terlebih  dahulu diketahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  inflasi  (Nopirin  1997:2).  Karena inflasi  itu  merupakan  proses  kenaikan  harga-harga  umum,  dimana  harga  umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat, maka inflasi dapat disebabkan oleh permintaan dan atau penawaran agregat. Apabila laju pertumbuhan permintaan agregat melebihi  laju  pertumbuhan  penawaran  agregat  akan  timbul  inflasi  yang  didorong  oleh permintaan ( demand pull inflation ) dan sebaliknya cost push inflation (Nopirin 1997:2). Upaya  untuk  menganggulangi  inflasi  tentunya  harus    mencakup  baik  dari  sisi permintaan  maupun  penawaran  agregat  yang  meliputi  kebijakan  moneter,  fiskal,  kurs valuta  asing,  produksi  dan  distribusi,  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya serta teknologi (Nopirin 1997:3). Sebelum mengulas kebijakan penanggulangan inflasi, ada baiknya dibedakan dulu apakah inflasi yang terjadi tersebut dapat diantisipasi oleh masyarakat ( anticipated inflation ) atau tidak ( unanticipated inflation ) (Nopirin 1997:3). Dalam hal inflasi dapat diperkirakan maka keputusan ekonomi masyarakat akan memasukkan  perkiraan  perubahan  harga.  Hal  ini  terjadi  apabila  masyarakat menggunakan  semua  informasi  yang  terkait  dengan  inflasi  dengan  efisien  untuk membuat perkiraan tentang inflasi ( retional expectation ). Sebaliknya inflasi yang tidak dapat  diperkirakan  dapat  timbul  apabila  inflasi  sebelumnya  terjadi  dengan tingkat fluktuasi yang tajam sehingga masyarakat sukar memperkirakannya (Nopirin 1997:3).
Salah satu faktor penyebab inflasi harga tanah yakni keinginan masyarakat untuk menjadikan  tanah  sebagai  alat  investasi  semata.  Sebagian  masyarakat  memilih  tanah sebagai investasi, sedangkan di sisi lain  masih banyak  masyarakat  yang  membutuhkan tanah  untuk  tempat  tinggal.  Ketimpangan  ini  menyebabkan  banyaknya  tanah  yang “menganggur” daripada dijadikan tempat tinggal ataupun industri (Ayatuna 2020:1016). Pembuat aturan ataupun kebijakan perlu memerhatikan kembali terkait perkiraan harga tanah  yang  dimuat  dalam  suatu  aturan  nantinya  didasarkan  pada  kriteria  lokasi  yaitu pemukiman,  tanah  pertanian,  industri,  ataupun  perumahan.  Pemungutan  pajak  juga didasarkan pada lokasi dan keperluan pemakaian tanah.
Adanya  inflasi  harga  tanah  tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  penawaran  dan permintaan.  Kebutuhan  dan  kegunaan  tanah  juga  perlu  dipertimbangkan  mengingat masyarakat  yang  membutuhkan  tempat  tinggal  terkadang  masih  mengalami  kesulitan untuk  membeli  sebidang  tanah.  Pertimbangan  kriteria  lokasi  dan  kegunaan  tanah  baik sebagai pemukiman, perumahan, ataupun industri menjadi salah satu patokan penetapan pajak tanah selain permintaan dan penawaran.

## KESIMPULAN
Pengaruh Pajak Terhadap Inflasi Harga Tanah dapat dilihat dari permintaannya tanah  dari  tahun  ke  tahun  menjadi  semakin  besar  atau  meningkat.  Permintaan  dan penawaran  atas  tanah,  lebih  ditentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran  dari karakteristik  tanah  pada  suatu  lokasi  tertentu.  Tingginya  harga  tanah  tersebut menyebabkan  timbulnya  pemikiran  untuk  mengendalikan  harga  tanah.  Adapun pemungutan  BPHTB  dilakukan  dengan  cara self  assessment di  mana  sistem  ini  lebih mencerminkan keadilan  karena sifat  progresifitasnya. Pemilik  tanah juga dijamin  akan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
membayar  pajak  dengan  nilai  tanah  yang  lebih  mencerminkan  nilai  pasar,  sehingga terjamin  kepastian  dalam  jumlah  pembayaran  pajaknya.  Sebelum  kebijakan  untuk mengatasi  inflasi  diambil,  perlu  terlebih  dahulu  diketahui  faktor-faktor  yang menyebabkan timbulnya inflasi, ada baiknya dibedakan juga apakah inflasi yang terjadi tersebut  dapat  diantisipasi  oleh  masyarakat  atau  tidak.  Pemungutan  pajak  juga  perlu didasarkan pada lokasi dan keperluan pemakaian tanah. Bagi wilayah perkotaan dengan produktivitas  dan  pembangunan  infrastruktur  yang  tinggi  perlu  dilakukan  pengawasan supaya  tanah  yang  dimiliki  masyarakat  bukan  upaya  penimbunan  kekayaan  dan investasi  semata  mengingat  wilayah  perkotaan  masih  membutuhkan  tanah  sebagai penunjang  pembangunan  nasional  serta  mencukupi  nilai  sosial  bagi  masyarakat  yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal.

## SARAN
Self assessment of  Property  Value adalah  salah  satu cara  yang  pragmatis  untuk menentukan  nilai  tanah  yang  didasarkan  pada  suatu  sistem  pengenaan  pajak  yang memberi  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarannya  pajak terutang. Sistem ini mengisyaratkan para pemilik tanah bersertifikat diharuskan mengisi pernyataan mengenai nilai tanah mereka. Nilai yang diberikan oleh pemilik tanah tidak boleh lebih rendah dari NJOP yang ditetapkan oleh Direktorat PBB.

## REFERENSI
Alamsyah, Fahmi. 2015. “Peran Ppat Dalam Penerapan Self Assessment System Pada Penghitungan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  Pasca Terbitnya  Surat  Edaran  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  /  SE  /  IV  / 2013  (Studi  Di  Kota  Batu).” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya 22.
Ayatuna,  Elam  Sanurihim.  2020.  “Pengenaan  Pajak  Progresif  Atas  Persediaan  Tanah Kosong (Idle Land Bank).” Simposium Nasional Keuangan Negara 1014–1115. djp. n.d. “Objek PPh.” Retrieved (https://www.pajak.go.id/index.php/id/objek-pph). Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi, M. Si. 2019. Teknik Penilaian Ekonomi Sumber Daya Pesisir Dan Laut Dengan Pendekatan Hedonic Pricing Method (HPM) . bogor.
Dwi, Kelvin aditya. 2019. “Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara.” Literate, Syntax, and Jurnal Ilmiah Indonesia. 2020. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING  (Cucurbita  Moschata)  UNTUK  SUBSTITUSI  TEPUNG  TERIGU DENGAN  PENAMBAHAN  TEPUNG  ANGKAK  DALAM  PEMBUATAN  MIE KERING 1(2):274–82.
Mangkoesoebroto,  Guritno.  1992.  “Pengaruh  Pajak  Atas  Harga  Tanah.” Journal  of Indonesian Economy and Business 7:13. Nopirin. 1997. “Kebijakan Penanggulangan Inflasi Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia 12(1):15.
Pahala,  Marihot  Siahaan.  2003. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  Teori Dan Praktek . 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prahassacitta,  Vidya.  2019.  “Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Penelitian  Hukum
Yuridis.” Binus University . Retrieved (https://business-
law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum- yurudis/).
Presiden  Republik  Indonesia.  1983. Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1983  Tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811
Mewah . Jakarta.
Presiden Republik Indonesia. 1997. UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan . Jakarta. Presiden  Republik  Indonesia.  2019. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan . Jakarta. Saprudin.  2019.  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Nilai  Tanah  Sebagai Dasar  Penilaian  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  (NJOP)  Studi  Tentang  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Di  Kota  Bogor.” Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Forkamma 3:18.  doi: http://dx.doi.org/10.32493/frkm.v3i1.3538.
Soemitro, Rochmat. 1988. Asas Dan Dasar Perpajakan I . Bandung: Refika Aditama. Sri, Pudyatmoko Y. 2006. Pengantar Hukum Pajak . 3rd ed. Yogyakarta: Andi offset. Stanley,  champbell  and.  1990. Economics:  Principles,  Problems,  and  Policies . McGraw: hill publishing.