## Sosio e-Kons
P-ISSN 2085-2266, E-ISSN 2502-5449 DOI: http://dx.doi.org/ 10.30998/sosioekons.v15i3.18487 x Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## Implementasi  Kebijakan  PKH,  BPNT,  dan  E-Warong  dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto

## Dimas Anggoro
UIN Sunan Ampel Surabaya

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Received: 04 September 2023 Revised: 28 November 2023 Accepted: 10 Desember 2023 There are 17 global goals in the Sustainable Development Goal's (SDG's), one of which is no poverty. In Indonesia, as a form of alignment with this goal, finally inaugurated policies that are considered strategic and able to reduce poverty, namely PKH, BPNT, and E-Warong policies. Included  as one of the conditional social aid programs,  it  is known that those entitled to receive the social aid are KPM (Beneficiary Families) who have been registered in the DTKS and have met the criteria and requirements submitted. Mojokerto Regency with a poor population of up to 111.03 thousand people, through the mandate given by the central government also implements the social aid policy in order to reduce poverty growth every year. Therefore, this paper was compiled to find out the implementation of PKH, BPNT, and E-Warong in alleviating the number of poor people in the Mojokerto Regency area. Using qualitative research methods and supported by secondary data obtained from literature review techniques such as previous research as well as the official website of BPS and One Palapa Data of Mojokerto Regency. It was found that PKH, BPNT, and E-Warong were considered to have greatly contributed to alleviating poverty in Mojokerto Regency by being able to reduce KPM expenses to meet their basic needs and improve their welfare. However, in its implementation, all social aid programs are known to still reap pros and cons in their implementation in the community and need to be reviewed for sustainability.
Terdapat  17  tujuan  global  dalam Sustainable  Development  Goal’s (SDG’s) atau pembangunan  berkelanjutan,  yang  salah  satunya  adalah no  poverty .  Di  Negara Indonesia sebagai bentuk keberpihakannya atas tujuan tersebut, akhirnya meresmikan kebijakan yang dinilai strategis dan mampu menekan angka kemiskinan yaitu kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong. Termasuk sebagai salah satu bansos bersyarat, diketahui bahwa  yang  berhak  menerima  bansos  tersebut  adalah  KPM  (Keluarga  Penerima Manfaat) yang telah terdaftar dalam DTKS dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang diajukan. Kabupaten Mojokerto dengan jumlah penduduk miskin hingga 111,03 ribu jiwa, melalui mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat juga turut menerapkan kebijakan bansos tersebut demi menekan pertumbuhan kemiskinan disetiap tahunnya. Oleh karena itu, disusunlah karya tulis ini untuk mengetahui implementasi dari PKH, BPNT, dan E-Warong dalam mengentas jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Mojokerto. Menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari teknik kajian literatur seperti penelitian terdahulu maupun website resmi BPS dan Data Satu Palapa Kabupaten Mojokerto. Didapatkan hasil bahwa PKH, BPNT, dan E-Warong dinilai sangat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dengan mampu meringankan pengeluaran KPM untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan meningkatkan kesejahteraannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya  semua  bansos  tersebut  diketahui  masih  menuai  pro  kontra  dalam pengimplementasiannya  di  tengah  masyarakat  dan  perlu  dikaji  ulang  demi keberlanjutannya. Keywords: SDG’s ;
Kemiskinan; PKH;
BPNT;
E-Warong.
© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) Corresponding Author: Dimas Anggoro, Email: 08020120036@student.uinsby.ac.id How to Cite: Anggoro, D. (2023). Implementasi Kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Sosio e-Kons, 15 (3) 254-265

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya,  pembangunan  disebuah  negara  merupakan  salah  satu  proses  usaha  dalam memenuhi kebutuhan manusia yang melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi maupun lingkungan. Pada aspek lingkungan yang menjadi fokus utama adalah sumber daya alam sebagai pemuas kebutuhan manusia, sedangkan aspek ekonomi berpacu pada kebutuhan manusia itu sendiri yang nilainya tidak terbatas.  Dilatarbelakangi  adanya  ketidakselarasan  antara  kelangkaan  sumber  daya  alam  dan  tidak terbatasnya tingkat kebutuhan manusia tersebut, menyebabkan pembangunan cenderung melakukan eksploitasi alam secara masif dan tidak memperhatikan ekosistem sekitar sekaligus dampak untuk jangka panjangnya (Jaenudin 2014). Oleh karena itu, demi melakukan pembangunan negara yang aman dengan mempertimbangkan  antara  keberlanjutan  ekosistem  dan  hak  dasar  kebutuhan  manusia  kedepannya. Maka  para  pemimpin  negara  di  berbagai  belahan  dunia  akhirnya  melakukan  kesepakatan  bersama berupa  deklarasi Millenium  Development  Goals atau  disingkat  sebagai  MDG’s (Wahyuningsih  2017). Diketahui terdapat 8 tujuan utama daam deklarasi ini diantaranya yaitu menghapus fenomena kemiskinan maupun  kelaparan,  pemenuhan  pendidikan  dasar,  mendorong  kesetaraan  gender,  menekan  jumlah kematian  anak,  meningkatkan  kesehatan  ibu,  mengecilkan  angka  terjangkitnya  penyakit  HIV/AIDS maupun  penyakit  lainnya,  menjaga  serta  meningkatkan  kelestarian  ekosistem  alam,  dan  melakukan kesepakatan dalam pembangunan berkemitraan global (Lisbet 4AD).
Dalam perjalanannya, e ra deklarasi MDG’s telah ditetapkan untuk berakhir pada tahun 2015 yang bersamaan  dengan  lahirnya  deklarasi Sustainable  Development  Goal’s atau  yang  biasanya  dikenal dengan SDG’s (Pratama, Purnomo, and Agustiyara 2020). Diresmikan pada tanggal 25-27 September 2015 oleh 193 negara di Markas besar PBB, diketahui bahwa SDG’s sebagai penyempurnaan MDG’s memiliki sejumlah orientasi tujuan maupun agenda yang jauh lebih  luas dan kompleks (Ishartono and Raharjo  2023).  Sustainable  Development  Goals  atau  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  merupakan pembangunan  berkesinambungan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  perekonomian  masyarakat  luas yang  pembangunannya  secara  inklusif  namun  tetap  memperhatikan  ekosistem  sekitar  dan  menjaga kualitasnya untuk kehidupan para generasi selanjutnya. Dalam program SDG’s terdapat 17 tujuan global yaitu  tidak  ada  kemiskinan,  tidak  ada  kelaparan,  kehidupan  penduduk  yang  sehat  dan  sejahtera, mendorong pendidikan berkualitas, adanya kesetaraan gender, pengadaan air yang bersih dan sanitasi yang  layak,  keterjangkauan  energi  yang  bersih,  lapangan  pekerjaan  yang  layak  dan  pertumbuhan ekonomi,  industrialisasi,  inovatif,  dan  majunya  infrastruktur,  meminimalisir  kesenjangan,  mendorong pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan, keberlangsungan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mangatasi perubahan iklim yang tidak menentu, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem  darat,  menegakkan  perdamaian,  keadilan,  dan  institusi  kelembagaan  yang  tangguh, pencapaian tujuan kemitraan (Bappenas n.d.).
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  faktanya  telah  berupaya  untuk  mengimplementasikan SDG’s beserta ke 17 tujuan globalnya. Hal ini dapat dilihat melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai SDG’s yang di dalamnya membahas setiap daerah otonomi di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan sejumlah program SDG’s dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (Dzulqarnain, Meigawati, and Basori 2022).
Berdasarkan implementasinya, Indonesia hingga saat ini  tengah berupaya menuntaskan tujuan nomor satu dari program SDG’s yaitu tujuan tanpa kemiskinan (no poverty) . Mengutip pengertian dari (Prasetyo  2020)  dikatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  kondisi  ketidakmampuan  individu  dari  segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primernya yang dinilai berdasarkan pengeluaran rumah tangga, seperti pangan dan nonpangan. Sedangkan dalam kajian (Solikatun et al. 2014), kemiskinan disebut sebagai  kondisi  rumah  tangga  yang  posisinya  masih  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  dan  belum sanggup memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Garis kemiskinan sendiri diartikan sebagai nilai minimun rupiah dalam satu bulan yang harus dikeluarkan guna pemenuhan kebutuhan pokok hidup, mulai dari kebutuhan pangan hingga nonpangan. Pada dasarnya garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan nonpangan. Garis kemiskinan pangan merupakan
nilai minimun rupiah yang digunakan untuk pemenuhan faktor pangan setiap rumah tangga yang telah ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori /kapita /hari. Sedangkan garis kemiskinan nonpangan merupakan merupakan nilai minimun rupiah yang digunakan untuk pemenuhan faktor selain pangan seperti rumah, kesehatan, ataupun pendidikan (BPS n.d.). Selain itu, untuk kemiskinan sendiri dibagi menjadi empat bentuk  diantaranya  yaitu  kemiskinan  absolut,  relatif,  kultural,  dan  struktural.  Kemiskinan  absolut merupakan bentuk kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan dan kondisi yang berada  tepat  dibawah  garis  kemiskinan  sehingga  kurang  mampu  mencukupi  kebutuhan  dasar. Kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah yang ditinggali. Kemiskinan  kultural  diartikan  sebagai  kemiskinan  yang  diakibatkan  oleh  budaya  atau  tingkah  laku golongan masyarakat tertentu disuatu wilayah, yang mana ini dapat ditandai dengan sifat anti perubahan demi terjaganya budaya asli. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang dilatarbelakangi oleh sulitnya akses sumber daya (Jacobus, Kindangen, and Walewangko 2018).
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masing belum terbebas  dari  problematika  kemiskinan.  Berdasarkan  laporan  BPS  tercatat  bahwa  tingkat  penduduk miskin pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan pada semester 2 yang dapat dibuktikan melalui grafik sebagai berikut:
Sumber: BPS Indonesia Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa)
Meninjau  grafik  di  atas,  jumlah  penduduk  miskin  berdasarkan  wilayah  kota  dan  desa  pada semester ke 2 atau tepatnya di bulan September memang mengalami peningkatan hingga sebesar 26,36 juta  jiwa  jika  dibandingkan  pada  semester  1  yang  sebesar  26,16  juta  jiwa.  Meskipun  demikian, peningkatan tersebut masih belum terlalu signifikan dan jika dibandingkan pada tahun 2021 di bulan atau semester yang sama, tahun 2022 angka pertumbuhannya masih lebih rendah dan cenderung menurun (BPS 2022a).
Serupa  dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk  miskin  lingkup  nasional,  Kabupaten  Mojokerto sebagai salah satu daerah yang berada di provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan peduduk miskin di tahun 2022 yang dapat ditunjukan pada grafik di bawah ini:
27,54 26,5 26,16 26,36 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 Maret September Maret
September 2021 2022
Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto
Gambar 2. Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto (Ribu Jiwa)
Berdasarkan  grafik  diatas,  ditunjukan  bahwa  penduduk  miskin  pada  tahun  2022  di  Kabupaten Mojokerto sebanyak 111,03 ribu jiwa dari total penduduk keseluruhan yang sebesar 1.141.516 jiwa. Ini mengalami penurunan hingga 10,62% atau setara dengan 9,51 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 120,54 ribu jiwa. Hal ini memang patut diapresiasi mengingat tahun 2021-2022 merupakan periode pasca Pandemi Covid19, yang mana kondisi perekonomian diseluruh pelosok negeri masih dalam tahap pemulihan secara berkala. Namun apabila menyorot balik pada tahun 2019 sebelum terjadinya Pandemi, angka kemiskinan di kabupaten Mojokerto dinilai jauh lebih baik daripada tahun 2022 yaitu sebesar 108,81 ribu jiwa (BPS 2022b).
Oleh karena itu, demi menekan jumlah penduduk miskin  guna mencapai tingkat kesejahteraan yang  diharapkan,  Kabupaten  Mojokerto  melalui  mandat  yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  yang sejalan dengan tujuan SDG’s menetapkan kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong (Yusnita, Agustina, and Anggita 2017).
PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan salah satu porgram bantuan sosial bersyarat yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  rumah  tangga  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan  yang selanjutnya  telah  terdaftar  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  (Kemensos  n.d.).  Sedangkan Program Bantuan Pangan NonTunai atau biasa disebut dengan BPNT merupakan salah satu bentuk dari bansos (bantuan sosial) oleh pemerintah kepada masyarakat miskin terutama KPM dalam bentuk pangan yang pendistribusiannya berwujud uang elektronik dengan durasi satu bulan dan hanya dapat ditukarkan untuk  bahan pangan pokok  di  E-Warong  (Achmad  2023).  Sedangkan  Program E-Warong  (Elektronik Warung Gotong Royong) sendiri pada dasarnya masih memiliki keterkaitan antara Program PKH dan BPNT, yakni tempat penukaran uang elektronik dengan bahan pangan oleh KPM yang disediakan oleh bank penyalur melalui mitra kerja samanya dengan agen bank, pedagang seperti UMKM, koperasi, toko kelontong, dan agen-agen lainnya (Putra and Putera 2022). Program ini juga sebagai bentuk bantuan dari pusat yang merupakan tindakan lanjuta dari PKH dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) (Hanum and Suryawati 2021).
Dalam  perkembangannya,  meskipun  disebut  sebagai  kebijakan  atau  program  pengentasan kemiskinan,  tak  menutup  kemungkinan  jika  kebijakan tersebut  memiliki  kelebihan  dan  kelemahannya masing-masing hingga mampu menimbulkan sejumlah pro kontra dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, disusunlah kajian penelitian ini untuk dapat melihat implementasi dari Program PKH, BPNT, dan E- Warong guna menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto sebagai bukti keberpihakan daerah dan Negara Indonesia dalam salah satu tujuan SDG’s yaitu tanpa kemiskinan atau no poverty .
108,81 118,8 120,54 111,03 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 2019 2020 2021 2022

## METODE
Karya  tulis  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  yang  merupakan  jenis  metode penelitian dengan lebih menonjolkan kemampuan analisis deskriptif melalui teori dan fakta empiris dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti (metode 1) . Sedangkan data yang digunakan berjeniskan data sekunder yang diperoleh melalui teknik analisis kajian literatur seperti penelitian-penelitian terdahulu dan sejumlah website resmi seperti BPS ataupun Open Data Satu Palapa Pemkab Mojokerto.
Sebagai  rinciannya,  penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi  kebijakan  PKH,  BPNT,  dan  E- Warong dalam menekan kemiskinan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Guna mendukung pengutaraan argumentasi,  penulis  menggunakan  data  sekunder  jumlah  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Mojokerto melalui website BPS, dan jumlah KPM penerima PKH, jumlah KPM penerima BPNT, hingga jumlah KUBE jasa dan E-Warong yang diberdayakan di Kabupaten Mojokerto melalui Open Data Satu Palapa Pemkab Mojokerto.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi PKH dalam Mengentas Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan  Permensos  Nomor  1  Tahun  2018  bahwa  program  bansos  bersyarat  atau  biasa disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bansos berupa uang yang ditujukan untuk keluarga miskin, yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Disebut sebagai Conditional Cash Transfer (CCT) dalam lingkup global, PKH merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat pertama di Indonesia yang dalam pelaksanaannya telah diketahui menjalin mitra dengan  Bank  Dunia  sejak  tahun  2006  melalui  Bappenas  dan  kemudian  berganti  di  bawah  kendali Kemensos  pada  tahun  2007.  Dalam  sistematikanya,  PKH  berbeda  dengan    program  bansos  lainnya seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang memiliki orientasi waktu dalam jangka pendek. Melainkan  PKH  berorientasi  dalam  jangka  panjang  yang  ditujukan  untuk  mengentas  kemiskinan  dan berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang turut melaksanakan kebijakan PKH. Memiliki tingkat penduduk miskin hingga mencapai 111,03 ribu jiwa, diketahui bahwa KPM yang dinyatakan resmi  menerima PKH pada tahun 2022 terhitung sekitar 35.000 lebih KK disetiap bulannya. Data KPM penerima bansos PKH disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut ini:
Tabel 1. Data Jumlah KPM Penerima PKH Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (KK) Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Jumlah 36.578 36.578 36.578 36.226 36.226 36.226 35.691 35.691 35.691

## Sumber: Satu Data Palapa Kabupaten Mojoekerto
Berdasarkan data di atas, terindikasi bahwa jumlah KPM penerima PKH mengalami penurunan disetiap bulannya. Pada awal tahun terdapat sebanyak 36.578 KK, kemudian terus mengalami penurunan hingga  bulan  September  2022  yang  menjadi  35.691  KK.  Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat mempengaruhi penurunan angka-angka tersebut, salah satunya yaitu telah banyaknya KPM yang sudah tidak memenuhi persyaratan dari kebijakan PKH.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PKH termasuk dalam kategori bansos bersyarat, sehingga sebelum menerima bantuan pokok maka data KPM yang telah terdaftar dalam DTKS akan diseleksi terlebih dahulu hingga ditetapkannya putusan akhir atas siapa saja yang berhak menerima PKH.
Syarat-syarat tersebut meliputi tiga komponen utama yang setidaknya dapat dipenuhi salah satunya oleh KPM, yaitu teridiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada komponen kesehatan, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi yaitu dalam keluarga calon KPM terdapat ibu yang sedang hamil ataupun menyusui dan juga diketahui memiliki anak  yang berusia 0-6 tahun. Selanjutnya untuk komponen pendidikan, terdapat empat kriteria utama yang diajukan yaitu KPM terdapat anak yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, SMA sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib pendidikan dasar 12 tahun. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial, terdapat dua kriteria utama yaitu terdapat anggota keluarga yang lanjut usia mulai dari 60 tahun atau memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas terutama disabilitas berat.
Meninjau  pelaksanaannya,  PKH  dalam  mengentas  kemiskinan  di  kabupaten  Mojokerto  tentu memiliki  sejumlah  kelebihan  maupun  kelemahan.  Untuk  kelebihannya,  PKH  dapat  mengurangi pengeluaran KPM melalui bansos berupa uang yang dibedakan untuk setiap jenis kebutuhannya. Dilansir dari website resmi Kemensos RI, berikut rincian nominal rupiah dalam PKH yang diberikan kepada KPM yaitu:
Tabel 2. Data Nominal Bantuan Sosial PKH untuk KPM (Rupiah) Bantuan Tetap /KK/Tahun Jenis Reguler PKH Akses Nominal 550.000 1.000.000 Bantuan Komponen /Jiwa/KK Jenis Ibu Hamil Anak Usia Dini SD SMP SMA Disabilitas Berat Lanjut Usia Nominal 2.400.000 2.400.000 900.000 1.500.000 2.000.000 2.400.000 2.400.000

## Sumber: Kemensos RI
Meskipun nominal bansos yang diberikan kepada KPM terbilang cukup, namun setidaknya dengan bantuan uang tersebut dapat meringankan pengeluaran ataupun menutupi sejumlah kebutuhan KPM baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Selanjutnya untuk kelebihan yang lain adalah mendorong aksesibilitas pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Yaitu KPM penerima PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH  (pokok),  pendampingan  atau  pelatihan,  aksesibilitas  kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan sosial,  hingga  bantuan  komplementer  atau  penunjang  kebutuhan  dasar  hidup.  Sedangkan  untuk kewajiban yang harus dipenuhi KPM terdiri dari pertama, kewajiban untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala bagi ibu hamil/menyusui/yang telah memiliki anak dengan usia 0-6 tahun. Kedua, kewajiban untuk menghadiri kegiatan belajar disekolah minimal 85% kehadiran bagi anak yang masih menjalankan kewajiban belajar 12 tahun. Ketiga, kewajiban untuk turut aktif dalam bidang kesejahteraan sosial dengan menyesuaikan  kebutuhan  terutama  yang  memiliki  anggota  keluarga  lanjut  usia  60  tahun  ataupun penyandang disabilitas berat. Kelima, kewajiban untuk melakukan sejumlah kegiatan yang terkandung dalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Sehingga dapat dikatakan bahwa semua kelebihan PKH di atas dapat membantu KPM, baik dari faktor kesehatan maupun pendidikan. Kelebihan tersebut tentunya berefek positif untuk menekan jumlah penduduk  miskin  di  Kabupaten  Mojokerto,  yang  hal  ini  dibuktikan  pada  grafik  2  yang  menunjukan penurunan jumlah peduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 111,03 ribu jiwa dari tahun 2021 yang sebanyak  120,54  ribu  jiwa.  Tidak  hanya  itu  saja,  kontribusi  PKH  dalam  mengentas  kemiskinan  di Kabupaten Mojokerto juga dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah yang semakin meningkat disetiap tahunnya, yang dapat ditunjukan pada diagram berikut ini:

## Sumber: BPS Jawa Timur
Gambar 1 . Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto (Tahun)
Berdasarkan  diagram  diatas,  pada  tahun  2022 angka  harapan  hidup  di  Kabupaten  Mojoekerto mengalami peningkatan hingga 72,93 tahun. Artinya rata-rata bayi yang lahir di tahun 2022 berpeluang untuk bertahan hidup hingga 72,93 tahun lamanya, yang mana hal dapat disebabkan oleh meningkatnya kualitas hidup, pendapatan perkapita, ataupun tinggi pendidikan yang ditempuh oleh warga Kabupaten Mojokerto. Serupa dengan angka harapan hidup, angka rata-rata lama (RLS) sekolah warga Kabupaten Mojokerto juga turut meningkat di tahun 2022 yaitu 8,97 tahun. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi  pendidikan  yang  ditempuh  individiu  dan  tentunya  hal  ini  akan  berdampak  positif  pada  tingkat kesejahteraan, produktivitas, ataupun pendapatan yang diterima.
Komponen PKH dalam mengentas kemiskinan memang dinilai cukup strategis yaitu memasukan faktor  kesehatan  dan  pendidikan,  yang  sebenarnya  masih  termasuk  dalam  dimensi  dasar  untuk pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana saat IPM meningkat maka kemungkinan penurunan angka kemiskinan akan lebih besar dan mampu mendorong tingkat kesejahteraan kearah yang lebih baik lagi.
Meskipun demikian, kebijakan PKH juga memiliki kelemahan dalam pengimplementasiaannya di Kabupaten Mojokerto yaitu adanya perilaku ketergantungan terhadap bansos PKH. Hal ini dinilai buruk karena dengan meningkatnya ketergantungan pada bansos, maka tingkat produktifitas warga Kabupaten Mojokerto akan menurun dan ini akan berefek pula pada penurunan tingkat pendapatan perkapita.

## Imlementasi BPNT dalam Mengentas Kemiskinan di kabupaten Mojokerto
Melalui  mandat  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah,  Program  BPNT  merupakan  salah  satu kebijakan yang dapat menjawab dua tujuan SDG’s sekaligus yaitu no poverty dan zero hunger , yang dalam  pelaksanaannya  melalui  pemenuhan  kebutuhan  pokok  berupa  bahan  pangan  bagi  keluarga miskin.  BPNT  atau  dikenal  dengan  Bantuan  Pangan Non  Tunai. Sesuai dengan  nama  kebijakannya, bantuan ini merupakan bantuan yang berbasis non tunai dalam pelaksanaannya.
Menurut Permensos Nomor 20 Tahun 2019 yang membahas mengenai penyaluran BPNT, tertulis bahwa  BPNT  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  bansos  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  miskin terutama KPM dalam bentuk  bahan pangan pokok yang pendistribusiannya berwujud uang elektronik dengan durasi satu bulan dan hanya dapat  digunakan di E-Warong. Seperti yang telah tertera dalam peraturan bahwa terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam Program BPNT ini, yaitu wilayah memiliki jaringan internet beserta layanan E-Warong. Sedangkan untuk persyaratannya yaitu pertama,  keluarga  miskin  yang  telah  terdaftar  dalam  DTKS  maupun  Penerima  Bantuan  dan Pemberdayaan Sosial (PPKS). Kedua, penerima BPNT diutamakan dari KPM peserta PKH. KPM atau Keluarga Penerima Manfaat merupakan keluarga yang memiliki keadaan sosial ekonomi 25% terendah di daerah otonomi pelaksanaan yang dapat dibuktikan dengan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
72,53 8,51 72,59 8,64 72,93 8,97 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Angka Harapan Hidup Rata-rata Lama sekolah 2020 2021 2022
Dalam pelaksanaannya, di Kabupaten Mojokerto jumlah KPM yang dinyatakan menjadi penerima BPNT mengalami fluktuasi di setiap bulannya. Ini dapat dibuktikan melalui tabel 3 sebagai berikut ini:
Tabel 3.
Data Jumlah KPM Penerima BPNT Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 (KK) Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli Agu Sep Jumlah 78.461 78.461 78.461 77.128 81.355 78.941 78.941 76.355 82.076

## Sumber: Satu Data Palapa kabupaten Mojokerto
Berdasarkan data  diatas, memang  terlihat  adanya  kenaikan  dan penurunan  disetiap bulannya. Pada bulan September 2022 jumlah KPM yang menerima BPNT terhitung mencapai 82.076 KK. Angka ini  menjadi  yang  tertinggi  dibandingkan  bulan-bulan  lainnya  seperti  awal  tahun  2022  yang  sebanyak 78.461 KK atau bahkan bulan Agustus 2022 yang menjadi paling rendah diantara lainnya yaitu hanya mencapai 76.355 KK. Meskipun demikian, angka-angka tersebut masih dapat dikatakan konstan karena kenaikan atau penurunan yang terjadi tidak begitu signifikan.
Berdasarkan  implementasinya,  penerima  BPNT  di  atas  akan  menerima  bantuan  berupa  uang elektronik sebesar Rp 200.000 /bulan yang diharapkan untuk segera digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di E-Warong terdekat sebelum durasi uang tersebut habis atau hangus. E-warong sendiri merupakan tempat penukaran uang elektronik dengan bahan pangan pokok yang disediakan oleh bank penyalur melalui mitra kerja samanya seperti agen bank yang menjual bahan pokok, pedangan eceran, dan lain sebagainya.
Terdapat  berbagai  macam  jenis  bahan  pangan  pokok  yang  dapat  dibeli  oleh  KPM  melalui  E- Warong tersebut, diantaranya yaitu bahan pangan berjenis karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin  dan  mineral.  Pada bahan  pangan berjenis  karbohidrat  yang  diterima  oleh  KPM  adalah beras dengan berat 15 kg atau kentang seberat 1 kg, berjenis protein hewani berupa telur 1 kg atau ayam 1 kg, berjenis protein nabati berupa kacang hijau ½ kg atau kacang tanah ½ kg, dan berjenis vitamin serta mineral berupa jeruk 1 kg atau manisa 1 kg.
Dalam pelaksanaanya, penerapan kebijakan BPNT tentu menuai berbagai pro kontra di tengah masyarakat.  Pada  sejumlah  fakta  pro  atau  dampak  positif  dari  BPNT  sebagai  penuntas  masalah no poverty dan zero hunger . Pertama, mendorong ketahanan pangan untuk penduduk miskin. Selain dapat membantu KPM dalam menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok hariannya, program BPNT secara tidak langsung juga dapat mendorong tingkat kesejahteraan sosial dan menekan angka kelaparan pada penduduk miskin atau KPM. Melansir website resmi BPS diindikasikan bahwa salah satu kontribusi terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan adalah garis kemiskinan makanan sehingga jika dihubungan dengan Program BPNT, output program ini dapat dinilai tepat sasaran dalam memutus akar kemiskinan.
Kedua,  meminimalisir  fenomena stunting pada  anak  kecil.  Selaras  dengan  poin  pertama  yaitu mendorong  ketahanan  pangan  bagi  penduduk  miskin,  poin  kedua  juga  bermaksud  serupa  demi menghindari terjadinya fenomena stunting dikalangan anak-anak miskin. Oleh karena itu, Program BPNT berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang seimbang pada anak-anak miskin, yang nantinya diharapkan  dapat  berefek  positif  pada  perkembangan  intelektualnya  dalam  mengenyam  pendidikan. Berdasarkan pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto, Program BPNT dalam menekan jumlah kasus stunting memang dinilai cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan melalui grafik sebagai berikut:

## Sumber: Databoks Indonesia

## Gambar 2 . Data Stunting Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2022
Berdasarkan  grafik  diatas,  pada  wilayah  Gerbangkertosusila,  persentase  kasus stunting di Kabupaten  Mojokerto  tergolong  sedang  atau  cukup.  Dengan  nilai  sebesar  11,6%  jika  dibandingkan dengan  38  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Timur,  Kabupaten  Mojokerto  menduduki    peringkat  ke  15  dan dikategorikan baik.
Ketiga, meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan kebijakan GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Memasuki era yang serba digital, masyarakat diharapkan untuk segera memahami dan bersiap atas  segala  hal  berhubungan  dengan  digitalisasi.  Melalui  program  BPNT,  bansos  yang  biasanya disalurkan  dalam  bentuk  tunai  dan  sering  didapati  penyelewengan,  sekarang  masyarakat  tidak  perlu merasa khawatir lagi karena penyaluran dana non tunai akan diawasi langsung oleh pemerintah pusat melalui  jejak  digital  sehingga  dengan  demikian  masyarakat  dapat  menumbuhkan  kepercayaan  akan transaksi non tunai.
Sedangkan untuk fakta kontra atau kelemahannya yaitu pertama, infrastruktur yang masih belum terlalu  mendukung.  Sebagai  media  transaksi  uang  elektronik  dalam  BPNT,  pengawas  atau  agen  E- Warong sering mengeluh karena banyak didapati sejumlah gangguan pada mesin EDC (Electronic Data Capture)  atau  mesin  yang  dipergunakan  sebagai  penukaran  uang  elektronik  dengan  bahan  pangan pokok. Kedua, kurangnya edukasi masyarakat mengenai program bansos BPNT. Merupakan bansos yang  bersifat  non  tunai,  mengharuskan  masyarakat  untuk  mulai  sadar  akan  pentingnya  keberadaan sebuah teknologi. Namun dalam kasus ini sebagian dari KPM masih dinilai kurang memiliki pemahaman mengenai teknologi atau biasa disebut gaptek (gagap teknologi). Bahkan tidak hanya itu saja, sebagian besar  KPM  juga  melakukan  penimbunan  dana  nontunai  hingga  melewati  tenggat  waktu  yang  telah ditentukan  dan  berakhir  dengan  hangusnya  dana  bansos  tersebut.  Ketiga,  program  BPNT  dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini dikarenakan semua penduduk miskin yang terdaftar dalam data DTKS tidak semuanya tercover dalam program BPNT sehingga hal tersebut menyebabkan peluang terjadinya  kecemburuan  sosial.  Keempat,  menyebabkan  KPM  terlalu  bergantung  pada  bantuan pemerintah.  Pada  awalnya  tujuan  program  BPNT  ini  dinilai  cukup  baik  demi  mengentas  kemiskinan, namun jika dilihat dalam jangka panjang KPM akan mengalami ketergantung jika menerima bansos terus- menerus  yang  hal  ini  disebabkan  karena  pemerintah  tidak  memberikan  bantuan  yang  bersifat menstimulus kemandirian KPM.

## Implementasi E-Warong dalam Mengentas Kemiskinan di kabupaten Mojokerto
Elektronik Warung Gotong Royong atau biasa disebut dengan E-Warong adalah agen bank atau pedagang yang bermitra dengan bank penyalur dan ditunjuk sebagai tempat penukaran uang elektronik dengan  bahan  pangan  oleh  KPM,  seperti  UMKM,  koperasi,  toko  kelontong,  dan  agen-agen  dagang lainnya.  Penetapan  Program  E-Warong  oleh  Kemensos  ditujukan  sebagai  pemegang  peran  agen pembayaran  keuangan  yang  sekaligus  sebagai  perpanjangan  tangan  oleh  perbankan  maupun  mitra
10,7% 26,2% 11,6% 8,4% 4,8% 16,1% 27,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Kab. Gresik Kab. Bangkalan
Kab. Mojokerto Kota Mojokerto Kota Surabaya Kab. Sidoarjo Kab. Lamongan
pemasok bahan pangan, sehingga harapannya KPM atau penerima bansos dapat berperan aktif dalam pengelolaan bansos itu sendiri dan juga mencegah kesalahan distribusi yang tidak tepat sasaran.
Dalam  perkembangannya,  E-Warong  merupakan  bentuk  tindak  lanjut  dari  pengentasan kemiskinan melalui PKH dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE  merupakan sebuah kelompok  keluarga  miskin  yang  pembentukannya  ditujukan  untuk  bertumbuh  dan  berkembang  agar pendapatan yang diperoleh keluarga dapat meningkat dengan melalui usaha ekonomi yang produktif. Program E-Warong sendiri termasuk dalam kategori KUBE jasa, yaitu KUBE yang bergerak dibidang jasa dalam usaha ekonomi produktif seperti melakukan pengelolaan pada E-Warong bersama dengan PKH. Karena adanya hubungan antara E-Warong KUBE dengan PKH maka selanjutnya dapat disebut dengan E-Warong KUBE PKH.
Terdapat  beberapa  kriteria  E-Warong  yang  telah  diatur  oleh  Kemensos  yaitu  memiliki  reputasi ataupun  kredibilitas  dilwilayah  operasionalnya,  memiliki  pendapatan  utama  dari  usaha  yang  sedang berjalan, harga yang ditawarkan sepadan dengan harga pasar,memiliki mitra dengan agen atau pemasok bahan pangan, mampu melayani KPM dan NonKPM, berkomitmen dalam melayani KPM terutama yang telah lanjut usia dan disabilitas.
Dalam  pelaksanaannya  di Kabupaten  Mojokerto,  E-Warong  KUBE  meskipun  tidak  bepengaruh secara  langsung  dalam  mengentas  kemiskinan  tentu  memiliki  kelebihan  dan  kelemahan.  Adapun kelebihannya  diantaranya  yaitu  pertama,  keberadaan  KPM  membantu  KPM  dalam  pemenuhan kebutuhan  pangannya.  Mampu  melayani  500-1000  KPM,  diketahui  bahwa  di  Kabupaten  Mojokerto setidaknya  terdapat  20  lebih  E-Warong  yang  diberdayakan  guna  berkontribusi  dalam  BPNT  sebagai tempat  penyaluran  bahan  pangan.  Berikut  data  jumlah  KUBE  dan  E-Warong  yang  diberdayakan  di Kabupaten Mojokerto disetiap tahunnya:
Tabel 4. Jumlah KUBE dan E-Warong yang Diberdayakan di Kabupaten Mojokerto (KUBE) Tahun 2018 2019 2020 2021 Jumlah 40 40 30 21

## Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan jumlah KUBE atau E-Warong yang diberdayakan di Kabuapaten  Mojokerto.  pada  tahun  2021  menjadi  yang  paling  sedikit  jumlahnya  yaitu  21  KUBE  dan terbanyak pada tahun 2019-2018 yaitu mencapai 40 KUBE. Adanya penurunaan ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti E-Warong yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi (collapse) atau bisa saja E- Warong sudah dilarang buka karena telah melanggar atauran tertentu. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup fakta bahwa E-Warong cukup berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan bahkan kelaparan bagi warga miskin melalui penyediaan bahan pangan pokok.
Kedua, pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di wilayah KPM dan E-Warong berada. Agen atau toko kelontong diuntungkan dengan adanya program E-Warong ini, yang mana pendapatan mereka akan bertambah seiring jumlah KPM di wilayah tersebut cukup banyak. Sehingga dari sisi KPM, mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan dari sisi pengelola E-Warong, mereka mendapatkan penghasilan dari uang elektronik yang diterima dari KPM saat membeli sembako di tokonya. Bahkan tidak hanya itu saja, distributor dan petani juga turut diuntungkan dalam Program E-Warong ini. Saat pengelola E-Warong konstan menerima pembelian dari KPM maka pengelola akan turut konstan memasok bahan pangan  di  distributor  yang  telah  ditentukan  yaitu  Bulog  (Alamin  and  Uyun  2022).  Selain  penerimaan distributor akan ikut meningkat, posisi petani sebagai penghasil bahan pangan juga turut diuntungkan karena hasil panennya dibeli oleh distributor dan berefek positif pada penerimaannya.
Sedangkan  untuk  kekurangannya  meliputi  pertama,  tidak  menerapkan  prinsip  transparansi keuangan atau semacamnya. Kegunaan dari transparansi sendiri cukup penting yaitu mempublikasikan informasi selama program berlangsung demi menghindari kecurangan. Namun di Kabupaten Mojokerto, Program E-Warong sama sekali tidak dapat ditemukan publikasi yang menunjukan transparansi Program E-Warong.  Sehingga  hal  ini  perlu  ditindak  lanjuti,  mengingat  jumlah  E-Warong  yang diberdayakan  di
Kabupaten  Mojokerto  terus  menurun  dan  masih  belum  diketahui  penyebab  pastinya.  Kedua,  masih banyak KPM maupun pengelola E-Warong yang belum sepenuhnya paham mengenai mesin gesek EDC (Electronic Data Capture) sehingga menyebabkan berbagai kendala dalam transaksi jual beli. Ketiga, jaringan internet yang belum memadai sehingga media yang digunakan sering kehilangan sinyal ataupun error .  Mengingat  jumlah  KPM  cukup  banyak,  namun  jaringan  internet  tidak  mumpuni  sehingga  ini menyebabkan masa pemakaian uang elektronik KPM terbuang sia-sia (Anarizka and Widowati 2022).

## SIMPULAN DAN SARAN
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PKH, BPNT, dan E-Warong dikatakan  cukup  berkontribusi  dalam  menekan fenomena  kemiskinan  di  kabupaten  Mojokerto  searah dengan tujuan SDG’s no poverty atau bahkan zero hunger sekalipun. Ditujukan untuk membantu keluarga miskin agar mampu menghemat pengeluarannya demi mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, kehadiran kebijakan  ini  memang  mampu  memberikan  dampak  positif  bagi  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) ataupun pihak-pihak lainnya yang bersangkutan. Meskipun demikian, masing-masing kebijakan tersebut masih menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan dibutuhkan sejumlah solusi untuk mengatasinya.
Pada sisi kontra PKH yaitu menyebabkan ketergantungan masyarakat semakin meningkat, hal ini sesungguhnya  dapat  diatasi  dengan  melakukan  pemberdayaan  warga  miskin  terutama  KPM.  Ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian KPM agar tidak terlalu bergantung pada segala bansos yang dihadirkan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Tidak  hanya  itu  saja,  jika  pemberdayaan  yang diadakan bersifat ekonomi produktif maka KPM akan memperoleh keuntungan dan mampu meningkatkan pendapatan perkapita mereka sehingga secara perlahan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Selanjutnya untuk sisi kontra BPNT seperti mesin EDC E-Warong yang error dapat diatasi dengan meningkatkan infrastruktur yang lebih memadai agar dapat menghindari kekacauan atau hambatan saat melakukan transaksi bahan pangan oleh KPM. Sedangkan untuk  KPM yang masih gaptek dan masih bingung  dalam  menerima  bansos  BPNT,  pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi  maupun pendampingan  saat  melakukan  transaksi  bahan  pangan  di  E-Warong.  Untuk  kontra  mengenai kemungkinan  munculnya  kecemburuan  sosial,  pemerintah  daerah  maupun  pejabat  desa  diharapkan mampu memberikan informasi dengan jelas melalui sosialisasi kebijakan BPNT kepada semua warganya mengenai kriteria dan syarat yang harus dipenuhi agar pantas menerima bantuan BPNT.
Sedangkan  untuk  sisi  kontra  E-Warong  seperti  tidak  adanya  transparansi  mengenai perkembangan  programnya  dapat  diatasi  dengan  penetapan  kebijakan  yang  sangat  ketat  oleh pemerintah dan meningkatkan pengawasan pada seluruh E-Warong yang masih aktif guna menghindari penyelewengan yang terjadi dimasing-masing wilayah. Untuk minimnya pemahaman KPM atas mesin EDC dapat ditangani melalui sosialisasi maupun pendampingan intensif guna menghindari kesalahan dalam melakukan transaksi di E-Warong. Terakhir yaitu jaringan internet yang tidak memadai, pemerintah disarankan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  internet  agar  semua  wilayah  dapat  tercover  dan memperlancar  kebijakan  E-Warong  maupun  BPNT,  mengingat  kedua  kebijakan  tersebut  berbasis nontunai atau menggunakan uang elektronik sehingga membutuhkan jaringan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Farid  Yusuf  Nur.  2023.  “Penilaian  Performa  Kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (Bpnt) Berbasis  Metode  Evaluasi  Efektifitas  Dan  Efisiensi.” Jurnal  Ilmiah  Universitas  Muhammadiyah Buton 9(1): 43 – 54.
Alamin,  Taufik,  And  Ade  Abizar  Uyun.  2022.  “Analisis  Modal Sosial  Dalam  Pengentasan Kemiskinan Melalui Program E- Warung Di Kota Kediri.” Jurnal Realita 20(2): 199 – 219.
Anarizka,  Mavita,  And  Nina  Widowati.  2022.  “Akuntabilitas  Pelaksanaan  Program  Elektronik  Warung Gotong  Royong  (E- Warong)  Di  Kecamatan  Banyumanik  Kota  Semarang.” Jurnal  Fakultas  Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro : 1 – 19. Bappenas.  “Sekilas  Sdg’s.” Bappenas.Go.Id .  Https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/Sekilas-Sdgs/  (May  12, 2023).
Bps.  2022a.  “Jumlah  Kemiskinan  Indonesia.” Bps .  Https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/23/183/1/Jumlah- Penduduk-Miskin-Menurut-Wilayah.Html.
———. 2022b. “Profil Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto Maret 2022.” Bps Kabupaten Mojokerto . ———.  “Kemiskinan  Dan  Ketimpangan.” Bps .  Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/23/Kemiskinan-Dan- Ketimpangan.Html (June 25, 2023).
Dzulqarnain, Ghulam Zakiyyan, Dine Meigawati, And Yana Fajar Basori. 2022. “Implementasi Program Sustainable  Development  Goals  (Sdgs)  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  Di  Kota Sukabumi.” Jurnal Professional 9(1).
Hanum, Anisa Fauziyah, And Retno Suryawati. 2021. “Evaluasi Implementasi Program E -Warong Kube- Pkh Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Di Kecamatan Mojolaban).” Jurnal Mahasiswa Wacana Publik 1(2): 203 – 18.
Ishartono, And Santoso Tri Raharjo. 2023. “Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan.” Share: Social Work Jurnal 6(3): 154 – 272.
Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, And Een N. Walewangko. 2018. “Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara.” Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah 19(3): 86 – 103.
Jaenudin, Riswan. 2014. “Konsep ‘Manusia Ekonomi’ Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan.”
Jurnal Profit 1(1): 78 – 83. Kemensos. “Program Keluarga Harapan (Pkh).” Kemensos . Https://Kemensos.Go.Id/Program-Keluarga- Harapan-Pkh.
Lisbet.  4ad.  “Pencapaian  Millenium  Development  Goals  (Mdgs)  Di  Indonesia  Melalui  Kerjasama Internasional.” Jurnal Politica 1(2013): 129 – 56.
Prasetyo,  Nintan.  2020.  “Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di Kabupaten Kediri.” Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi 2(1): 55 – 71.
Pratama, Nanda Bhayu, Eko Priyo Purnomo, And Agustiyara. 2020. “Sustainable Development Goals (Sdgs)  Dan  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” Jurnal  Sosiohumaniora 6(2): 64 – 74.
Putra,  Robi  Eka,  And  Roni  Ekha  Putera.  2022.  “Evaluasi  E -Warong  Sebagai  Upaya  Pengentasan Kemiskinan Di Kota Padang.” Journal Of Social And Policy Issues 2(1): 21 – 26. Solikatun Et Al. 2014. “Kemiskinan Dalam Pembangunan.” Jurnal Analisa Sosiologi 3(1): 70 – 90.
Wahyuningsih. 2017. “Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial.” Jurnal Bisma 11(3): 390 – 99. Yusnita,  Maya,  Duwi  Agustina,  And  Wenni  Anggita.  2017.  “E -Warong  Sebagai  Salah  Satu  Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat.” Jurnal Proceeding Of Community Development 1(1): 146 – 50.