INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8153-8165 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Kripto Menurut Undang-Undang di Indonesia
Refy Yoga Pamungkas 1 ✉ , Fajar Rachmad Dwi Miarsah 2 , M. Zamroni 3

## Universitas Ma’arif Hasyim Latief Sidoarjo
Email: repiyoga998@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia kini sepenuhnya tenggelam dalam dunia digital, dimana masyarakat bergantung pada gadget teknologinya. Munculnya pembayaran virtual telah memungkinkan dilakukan online. Cryptocurrency, sejenis bitcoin, adalah uang digital. Artikel ini mengulas Kajian Yuridis tentang Perlindungan Pemilik Mata  Uang  Kripto  Secara  Hukum  Indonesia.  Teknik  analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  pada penelitian ini, dengan mencoba menarik kesimpulan yaitu mendeskripsikan bagian tertentu berdasarkan informasi  umum.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memakai  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach),  melihat  ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang dipertimbangkan.  Uang Cryptocurrency    merupakan  produk  investasi,  yang  dikecualikan  dari pembatasan uang namun belum memenuhi syarat perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Para pembuat undang-undang telah menetapkan perlindungan ini melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  dan  Undang-Undang  Perdagangan.  Lembaga  kustodian  dan  kliring  diatur  dalam  UU  4 Tahun 2023, dan daftar aset kripto yang boleh dipertukarkan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Kedua regulasi memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Pasar bursa juga berfungsi untuk melindungi investor.
Kata Kunci: Kajian Yuridis, Mata Uang Kripto, Perlindungan Hukum
Abstract
Indonesia is now completely immersed in the digital world, where people depend on their technological gadgets. The advent of virtual payments has made it possible to do so online. Cryptocurrency, a type of bitcoin, is digital money. This article reviews the Juridical Study on the Protection of Crypto Currency Owners Under Indonesian Law. Qualitative descriptive analysis techniques were used in this research, by trying to draw conclusions, namely describing certain parts based on general information. Therefore, researchers  use  a  statutory  approach,  looking  at  legal  provisions  relating  to  the  legal  issues  being considered. Cryptocurrency money is an investment product, which is exempt from money restrictions but does not yet meet the requirements for legal protection in electronic transactions. Lawmakers have established  this  protection  through  regulations  issued  by  CoFTRA,  including  the  Information  and Electronic Transactions Law, the Consumer Protection Law, and the Trade Law. Custodian and clearing institutions  are  regulated  in  Law  4  of  2023,  and  the  list  of  crypto  assets  that  may  be  exchanged  is regulated in CoFTRA Regulation Number 7 of 2020. Both regulations provide legal protection to their holders. The stock exchange market also functions to protect investors.
Keywords: Juridical Studies, Crypto Currency, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2008  timbul  darurat  ekonomi  tepatnya  di  Amerika  dan  berpengaruh signifikan di negara – negara lainnya, termasuk di negara berkembang dan negara maju. Negara Indonesia ialah termasuk negara yang merasakan dampak adanya krisis ekonomi tersebut.  Perekonomian  Indonesia  pada  tahun  2008  dalam  keadaan  yang  sangat  baik, bahkan  pemerintah  Indonesia  tidak  menyangka  bahwa  dampak  dari  krisis  ekonomi  di Amerika juga berimbas kepada Indonesia, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada  tatanan  keuangan  yang  dipegang  oleh  pemerintahan  dan  lebih  memilih  untuk mencari tatanan yang jauh baik, masyarakat berfikir bahwa pengelolaan keuangan yang dimiliki pemerintahan kala itu amat buruk dan begitu rawan apabila digunakan ulang. Hal tersebut dikhawatirkan mampu menggoyangkan perekonomian kedepannya menjadi lebih buruk. Tahun 2009 muncul mata uang digital yang biasa disebut dengan kripto, yang dibuat oleh  suatu  organisasi  atau  individu.  Mata  uang  kripto  diciptakan  dengan  tujuan  untuk bersaing dengan mata uang yang dipakai pada saat itu, bertentangan oleh mata uang yang digunakan era ini, tidak memiliki batasan maksimal jumlah uang yang dapat dicetak atau diedarkan  di  masyarakat  maka  menyebabkan  inflasi,  namun  pencipta  mata  uang  kripto membatasi jumlah mata uang sehingga dapat diciptakan hingga 21 juta, sehingga ketika mata  uang  digital  tersebut  telah  mencapai  jumlah  target,  maka  tidak  dapat  lagi menghasilkan atau menciptakan mata uang kripto ulang.
Percepatan  perkembangan  teknologi  dunia  yang  terus  berlangsung,  Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi anggota kelompok G20 harus segera melakukan perubahan  dan  regulasi  terhadap  mata  uang  kripto,  tujuannya  adalah  untuk  menjamin kepastian hukum yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk  berdagang  dengan  mata  uang  kripto.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  Ketetapan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Lainnya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang semuanya bermula dari situasi yang sama, yang pada intinya melarang transaksi  menggunakan  mata  uang  kripto  dalam  bentuk  apapun.  Indonesia.  Indonesia adalah  rumah  bagi  banyak  mata  uang  teknologi,  termasuk  Bitcoin,  Neo,  Ethereum,  dan Cardano,  namun  hanya  ada  sedikit  penelitian  yang  dipublikasikan  mengenai  peraturan terbaik untuk diterapkan pada transaksi mata uang kripto dalam bisnis. Hal ini akan berguna bagi para pengambil kebijakan di kemudian hari. Investasi dalam bitcoin kini tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Indonesia. Tidak hanya itu, hal ini juga diamanatkan oleh ciri-ciri teknis penciptaan pasar fisik mata uang kripto di bursa berjangka, yang dituangkan dalam peraturan perlindungan BAPPEBTI  Nomor  5  Tahun  2019.  bagi  investor,  namun  seiring  dengan  perkembangan zaman, transaksi jual beli perlu segera diatur saat ini, karena saat ini banyak sekali transaksi menggunakan mata uang kripto di Indonesia. Dari konteks diatas penulis perlu mengkaji perihal  Perlindungan  Hukum  Pemilik  Mata  Uang  Kripto  menurut  Undang-Undang  di Indonesia. Penelitian ini ditujukan agar pembaca dapat memahami bentuk “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Mata Uang Kripto menurut Undang-Undang di Ind onesia” .

## METODE PENELITIAN
Teknik analisis deskriptif kualitatif dugunakan pada penelitian ini, dengan mencoba menarik kesimpulan yaitu mendeskripsikan bagian atau hal tertentu berdasarkan informasi umum.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memakai  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach),  sehingga  melihat  ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan hukum  yang  sedang  dipertimbangkan.  Analisis  teknis  memungkinkan  akademisi  untuk memeriksa  tindakan  di  dunia  nyata  untuk  menentukan  apakah  undang-undang  yang berbeda  konsisten  dan  dapat  diterapkan  melalui  penggunaan  peraturan  perundang- undangan.  Argumen  untuk  menyelesaikan  permasalahan  saat  ini  akan  didasarkan  pada temuan penyelidikan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah memberi tahu bahwa kripto dimaksudkan berfungsi menjadi media transaksi, layaknya mata uang umumnya. Mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi komersial bahkan  sebagai  tolak  ukur  untuk  mengukur  nilai.  Eksistensi  mata  uang  kripto  sejalan bersama  keperluan  menyeluruh  akan  jagat  tanpa  batas  sehingga  bisa  merubah  negara tanpa aturan. Negara dianggap makin sesuai bila tidak ada penentu dari adanya peraturan teotorial  negara,  tergolong  kepemilikan  valuta.  Mata  uang  kripto  ini  berkarakter terdesentralisasi,  yang  berlainan  serupa  tatanan  terpusat  dalam  mata  uang  lama  serta tatanan mata uang terbaru. Banyak orang ingin menyimpan Bitcoin, uang elektronik. Pada tahun 2009, seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menemukan Bitcoin, uang digital.  Dengan  nama  samaran,  ia  menciptakan  perangkat  lunak  sumber  terbuka. Departemen Keuangan AS menyebut Bitcoin, yang dibuat oleh Satoshi Nakamato, sebagai mata uang terdesentralisasi karena didasarkan pada jaringan peer-to-peer dan bukan pada database pusat atau administrator.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menjaga kepemilikan bitcoin guna memberikan kejelasan hukum dan keamanan dalam transaksi mata uang kripto. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka memuat kebijakan tersebut. Direktur BAPPEBTI telah menerbitkan  Peraturan Nomor 3  Tahun  2019  tentang Komoditas Yang Merupakan Opsi  Pasar  Elastis.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  perdagangan berjangka aset kripto dapat dilihat pada Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Peraturan perundang-undangan lain terkait transaksi mata uang kripto juga telah disahkan, karena perdagangan dapat dilakukan secara online, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Perlindungan hukum yang ditawarkan bias meminimalisir kerugian, perselisihan dan kejahatan dalam investasi kripto. Meningkatnya penipuan untuk menarik calon investor berkedok investasi dengan keuntungan tinggi telah mendorong pemerintah untuk terus berusaha memperbarui Undang-Undang yang ada.
Mata  uang  kripto  harus  memenuhi  semua  persyaratan  yang  ditetapkan  dalm peraturan  BAPPEBTI  dengan  mengumpulkan  semua  dokumen  yang  diperlukan.  Individu yang tertarik untuk memperdagangkan aset kripto berwujud dapat menemukan dokumen yang diperlukan, termasuk formulir pendaftaran, dalam dokumen ini. Dokumennya meliputi:
1. Fotokopi  dokumen  sah  calon  pedagang  aset  kripto  fisik  dan  infromasi  lengkap mengenai identitas administrasi pemegang aset kripto;
2. Ringkasan  tertulis  singkat  dari  penawaran  (daftar  aset  kripto  yang  dapat diperdagangkan, jumlah dan jumlah klien untuk setiap aset kripto).
3. Sinopsis formalitas yang terlibat dalam melakukan transaksi bitcoin, termasuk undang- undang dan peraturan terkait.
4. Strategi perusahaan.
5. Struktur organisasi (mencakup seluruh divisi, fungsi, dan bagian) termasuk diagram, jumlah, personel, dan uraian tugas.
6. Lembaga  keuangan  dan  nomor  rekening  yang  memfasilitasi  pembelian,  penjualan, dan penyimpanan mata uang kripto untuk kepentingan klien kami.
7. Surat tanda registrasi sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Detail  antara  lain  tentang  server  sistem  perdagangan  aset  kripto,  lokasinya,  dan pemiliknya.
9. Identitas pelanggan bitcoin terdaftar tercantum di sini.
10. Daftar utama semua dompet yang dikelola.
Klausul  sebelumnya  menekankan  praktik  bisnis  yang  sehat,  termasuk  jaminan perlindungan konsumen dari risiko berbahaya dan kemampuan calon anggota bursa untuk mengakses nilai terbuka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan undang-undang yang ada untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi pemilik kripto. Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka  menyatakan  bahwa  kepemilikan  fisik  atas  aset  kripto  dilarang  berdasarkan Perbappebt, Peraturan Teknis Perdagangan Berjangka. Organisasi, keamanan, dan regulasi pembuatan entitas baru dicapai melalui penggunaan kriptografi, jaringan rekan, dan buku besar  yang  terdesentralisasi.  Bursa  Berjangka  terdiri  dari  beberapa  aset  digital.  Segera setelah  diluncurkan,  aset  kripto  mulai  diperdagangkan  di  pasar  berjangka  di  Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 1(f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun  2018.  Hal  ini  terjadi  pada  tahun  2018.  Seluruh  kontrak  berjangka  yang diperdagangkan di bursa berjangka tunduk pada peraturan Badan Perdagangan Berjangka Republik Indonesia yang menyatakan bahwa aset kripto merupakan salah satu dari sekian banyak barang yang boleh dimasukkan dalam kontrak tersebut. transaksi yang dilakukan dalam lingkungan seperti ini.
Selain itu, penerapan aturan teknis pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka diatur dalam  Peraturan  Dewan  Pasar  Berjangka  Nomor  5  Tahun  2019,  sedangkan  pelaksanaan pasar fisik komoditas di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Dewan Pertimbangan Pasar Komoditi Nomor 2. tahun 2019. Aturan-aturan ini menjelaskan secara spesifik bagaimana pasar berjangka mungkin mulai menerima perdagangan bitcoin. Sejalan dengan ayat (c) Peraturan Menteri No. 99 Tahun 2018, kami mengatur perdagangan berjangka aset kripto. Bank  Indonesia  juga  telah  menerbitkan  aturan  penggunaan  teknologi  finansial,  seperti
Peraturan No. 19/12/PBI/2017. Pasal 8 ayat 2 aturan Bank Indonesia menegaskan kembali pembatasan  penyedia  teknologi  keuangan  menggunakan  uang  virtual.  Selain  rupiah, mereka  juga  harus  mematuhi  persyaratan  anti  pencucian  uang  dan  anti  pendanaan terorisme ya ng diuraikan dalam Pasal 8 ayat 1. Istilah “mata uang virtual” mengacu pada dana  digital  yang  tidak  diterbitkan  atau  dibelanjakan  oleh  suatu  negara.  Bank  pusat. Menambang, membeli, dan menukar insentif adalah cara untuk memperolehnya. Karena uang virtual tidak diakui sebagai metode pembayaran yang sah di Indonesia, maka dilarang keras menggunakannya untuk transaksi keuangan.
Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang mata uang virtual adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang mengatur mengenai uang elektronik. Mirip dengan dua peraturan sebelumnya, peraturan ini merupakan reaksi terhadap perlunya penanganan  ekosistem  keuangan  digital  yang  kuat.  Demikian  pula  Pasal  62  melarang penggunaan mata uang virtual, yang diartikan sebagai uang yang tidak dikeluarkan oleh lembaga  moneter,  untuk  melakukan  transfer  uang  elektronik.  Aturan  yang  dikemukakan Bank Indonesia mendefinisikan uang digital sebagai uang elektronik dan uang virtual. Dari sudut  pandang  hukum  normatif,  masyarakat  memerlukan  perlindungan  hukum  tertentu saat mengadopsi cryptocurrency untuk transaksi keuangan. Setelah melalui pembahasan mendalam, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Kripto (Aset  Kripto) — Nomor 99 Tahun 2018 — . Peraturan ini berfungsi sebagai pengumuman pembaruan aturan atau definisi. Saat ini, banyak yang menyebut cryptocurrency sebagai komoditas, bukan uang digital. Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018 mengatur tentang pencantuman aset mata uang kripto dalam kontrak Bursa Berjangka. Selain itu, standar teknis pasar bursa berjangka fisik untuk aset bitcoin diterbitkan oleh Badan Perdagangan Berjangka pada tahun 2019 dalam Peraturan Nomor 5. Ketika aset digital seperti mata uang kripto diubah menjadi komoditas yang  dapat  dipasarkan,  investor  seperti  bursa  berjangka  rentan  terhadap  naik  turunnya harga. nilai tukar mata uang dan perubahan harga. Agar dianggap dapat ditukar, aset kripto harus memenuhi persyaratan yang ketat. Peraturan Badan Perdagangan Komoditi Nomor 5  Tahun  2019  menetapkan  dan  memberlakukan  standar  teknologi  yang  ketat  untuk pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Sebagaimana tercantum dalam pasal kedua peraturan tersebut:
1) Pedagang mata uang kripto harus fokus pada:
a) Pertama  dan  terpenting,  mereka  yang  ingin  bergabung  dengan  bursa, memperdagangkan aset kripto nyata, dan membeli aset kripto dengan harga wajar memerlukan praktik manajemen yang baik. dengan harga yang wajar.
b) bertujuan  untuk  menciptakan  pasar  fisik  untuk  aset  mata  uang  kripto  dengan tujuan transparansi harga, layanan pengiriman fisik, dan tolok ukur pertukaran di masa depan berdasarkan aset ini.
c) kepastian dalam hukum.
d) Dane  memberikan  perlindungan  klien  aset  kripto.  mendorong  ide-ide  baru, perluasan, dan peningkatan di bidang fisik perusahaan aset kripto.
2) Perdagangan aset kriptografi harus mematuhi prosedur yang diuraikan dalam aturan yang diberlakukan oleh badan ini.
3) Agar  memenuhi  syarat  untuk  diperdagangkan,  aset  kriptografi  harus  memenuhi kriteria berikut:
a) didasarkan pada teknologi buku besar terdistribusi.
b) berupa utilitas cryptoware atau crypto-backware.
c) Untuk aset cryptocurrency yang berharga, kapitalisasi pasarnya berkisar antara 500 (lima ratus) hingga 500 (coinmarketcap).
d) membangun pertukaran bitcoin terbesar di planet ini.
e) baik bagi perekonomian karena meningkatkan pajak, meningkatkan sektor TI, dan meningkatkan jumlah profesional TI yang berkualitas (bakat digital).
f) Potensi  bahaya  pencucian  uang,  pendanaan  teroris,  dan  penyebaran  WMD semuanya  dimasukkan  dalam  penilaian  risiko.  Perdagangan  mata  uang  kripto bergantung pada persetujuan presiden.
Berikut aset digital yang tercantum dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembuatan  Daftar  Aset  Kripto:  Bitcoin,  Ethereum,  Tether,  XRP/Ripple,  Binance  Coin, Crypto.com  Coin,  USD  Coin,  Eos,  Tron,  Cardano,  Tezos  ,  Stellar,  Neo,  Nem,  Cosmos, Wrapped Bitcoin, Iota, Vechain, Dash, dan Ethereum Classic, di antara 229 lainnya. Aset-aset ini  memenuhi  syarat  untuk  diperdagangkan  di  Indonesia.  Sementara  itu,  Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Berjangka Aset  Kripto  (Pasal  3  ayat  2)  menjadi  landasan  pembentukan  bursa  pasar  aset  kripto. Mengatur mata uang kripto yang dapat diperdagangkan yang memenuhi kriteria berikut:
1) Memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi.
2) Berada sebagai aset kripto atau mempunyai nilai pemanfaatan aset kripto.
3) Memiliki kapitalisasi pasar sebesar lima ratus (500) kapitalisasi pasar kripto terbesar dari nilai pemanfaatan.
4) Menjadi aset kripto terbesar secara global.
5) Manfaat  ekonomi,  termasuk  perpajakan,  pertumbuhan  industri,  dan  pengetahuan pakar digital.
6) Analisis risiko, termasuk bahaya pencucian uang, pendanaan teroris, dan penyebaran senjata pemusnah massal.
Hingga saat ini, transaksi BAPPEBTI telah diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No.7 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses penentuan aset kripto mana yang boleh dipertukarkan secara fisik. Aset kripto yang boleh dipertukarkan di pasar fisik aset kripto ditentukan oleh kriteria yang luas, sebagaimana tercantum dalam ayat 4 Pasal 1 Pasar Aset Kripto. Salah satu aturan  dan  undang-undang  yang  mengatur  legalitas  aset  kripto  adalah  petunjuk  teknis dalam melakukan evaluasi aset kripto, serta prinsip dan kriteria umum dalam memilih aset kripto yang sesuai.
Menurut  Bank  Indonesia,  ini  adalah  “uang  digital”  dan  layanan  yang  tidak  dapat digunakan untuk bertransaksi. Meski demikian, rupiah digital tidak menutup kemungkinan penggunaan uang tunai atau uang elektronik, seperti yang diungkapkan Bank Indonesia, lembaga keuangan yang menerbitkan uang digital. Perusahaan digital ini diklasifikasikan sebagai dapat diperdagangkan oleh Departemen Perdagangan. Setiap perusahaan yang mengembangkan  dan  menjual  barang  dan  jasa  secara  online  melalui  media  digital dianggap sebagai bisnis digital. Selain itu, bank dan organisasi keuangan lainnya ingin tetap netral dalam hal variasi dalam pengawasan peraturan. Mengenai legalisasi perdagangan kripto di Indonesia, perbedaan penggunaan terminologi ini menimbulkan ketidakpastian.
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  keputusan  tersebut  merupakan  wewenang  Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, atau Lembaga Keuangan BI yang berwenang menciptakan mata uang digital. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh  potensi  keuntungan  dan  perubahan  ekonomi  yang  terkait  dengan perdagangan  mata  uang  kripto  sebelum  membentuk  badan  khusus  untuk  mengawasi aturan  mata  uang  kripto.  Undang-Undang  4  Tahun  2023  yang  mengatur  tentang pertumbuhan  dan  penguatan  industri  keuangan,  termasuk  aset  kripto,  merupakan  hasil Peraturan Derivatif pemerintah. Sebelumnya  merupakan lingkup BAPPEBTI, Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  kini  mengawasi  beberapa  urusan  regulasi.  Pengaturan  ini  akan memungkinkan  negara  untuk  fokus  pada  pemantauan  aset  Guardian  sebagai  kustodian perbendaharaan khusus dan sebagai  pengatur pasar valuta asing di bursa investasi.
Pertanyaan tentang hukum dan keamanan pengguna mungkin timbul dari hubungan yang kacau antara teori dan praktik di bidang ini, misalnya, ketidakjelasan seputar aset mata uang  kripto  dan  metode  pembayaran.  Tujuannya  adalah  untuk  mencuci  uang.  Kompas menginformasikan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) tentang keberadaan tiga orang yang dicari terkait penyidikan korupsi PT Asabri. Oknum tersebut diduga melakukan transaksi uang virtual yakni Bitcoin sebagai sarana pencucian
uang. Perlindungan hukum khusus diperlukan jika pemilik mata uang kripto mempunyai masalah  hukum  atau  tuntutan  hukum  seperti  pencucian  uang.  Hal  ini  dapat  berupa penegakan  hukum  oleh  Pengendalian  BAPPEBTI,  pemeriksaan  oleh  Satgas  Pengawasan Penanaman  Modal,  Pengamanan  dan  Tata  Kelola  Pasar  Aset  Kripto,  serta  penindakan berdasarkan  UU  ITE.  Meskipun  perlindungan  yang  disebutkan  di  atas  sudah  diterapkan, penting  bagi  Anda  untuk  segera  melakukan  tindakan  hukum  apa  pun  yang  diperlukan setelah  penerapannya.  Upaya  penyelesaian  ini  memerlukan  penggunaan  proses penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase, dan bukan litigasi.
Para pihak yang bersengketa perdata dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase  dibandingkan  melalui  sistem  peradilan  tradisional  jika  mereka  mencapai kesepakatan untuk melakukannya secara tertulis.  Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila para pihak yang bersengketa atas suatu transaksi aset kripto tidak dapat mencapai kata sepakat, maka  bursa  berjangka  dapat  memberikan  opsi  Arbitrase  Transaksi  Berjangka  Komoditi (BAKTI)  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut.    Perdagangan  berjangka,  program pendapatan saham, dan kegiatan lain yang diatur BAPPEBTI merupakan keunggulan BAKTI dalam  hal  penyelesaian  sengketa  perdata.  Kami  akan  mengambil  tindakan  hukum  jika mediasi  dan  BAKTI  gagal  mengatasi  masalah  ini.  Berdasarkan  Pasal  52  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999,  para  pihak  mempunyai  pilihan  untuk menyelesaikan  permasalahannya  melalui  Badan  Arbitrase  Konsumen.  Para  pihak  dapat sepakat  bahwa  BPSK,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  berwenang  melakukan mediasi,  arbitrase,  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Investor  dapat  meminta penyelesaian  sengketa  kepada  BPSK,  dan  keputusan  tersebut  memiliki  kekuatan  hukum, untuk melindungi diri dari kerugian yang disebabkan oleh penipuan transaksi aset kripto. Perlindungan  tersebut  antara  lain  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Dalam  Pasal  1,  istilah  “perlindungan  konsumen” digunakan untuk menggambarkan setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperjelas hukum dan melindungi konsumen.
Seorang "konsumen" didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki kepemilikan apa pun dalam suatu bisnis tetapi memanfaatkan barang dan jasa sosial untuk keuntungan mereka  sendiri,  serta  keluarga,  tetangga,  dan  komunitas  yang  lebih  luas.  pengaturan ekologi.  Selain  itu,  organisasi  yang  memediasi  perselisihan  antar  konsumen  dapat membantu  melindungi  kepentingan  mereka  dengan  mendorong  undang-undang perlindungan konsumen yang lebih ketat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  juga  merupakan  peraturan  perundang-undangan
lainnya.  Pemilik  dan  investor  mata  uang  virtual  dapat  dianggap  sebagai  konsumen berdasarkan  undang-undang  ini;  oleh  karena  itu,  mereka  sangat  membutuhkan perlindungan hukum.
Ada empat permasalahan utama yang disadari konsumen. Hak atas keamanan adalah prioritas  utama;  hak  untuk  mengetahui;  hak  untuk  memilih;  dan  hak  untuk  didengarkan suaranya masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. Jika aset kripto atau investor yang  terkait  dengan  pelanggan  tersebut  mengalami  kerugian,  hak  mereka  sebagai konsumen  yang  sah  akan  dibenarkan.  Pemerintah  mengambil  langkah-langkah  untuk melindungi  investor  dengan  lebih  baik.  Mata  uang  kripto  khususnya  akan  tunduk  pada ketentuan turunan UU 4 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perbaikan dan perluasan sistem  keuangan.  Dalam  peraturan  ini  juga  diatur  tentang  pengalihan  kewenangan  dari BAPPEBTI  kepada  OJK.  Menurut  Pasal  6,  tugas  administratif  dan  peraturan  berikut  ini ditugaskan pada bidang tugas tertentu di OJK;
1) Menawarkan jasa perbankan.
2) Membantu pasar modal, pembiayaan derivatif, dan pertukaran karbon.
3) Bantuan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun
4) Mediasi antara lembaga keuangan lain, perusahaan modal ventura, lembaga kredit mikro, dan LJK lainnya.
5) Menangani ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto.
6) Mempertemukan  penyedia  jasa  keuangan  dan  mengedukasi  serta  melindungi konsumen.
7) Melakukan  evaluasi  sektor  keuangan  secara  terpadu,  termasuk  menilai  dampak konglomerasi keuangan terhadap sistem.
Dengan memberlakukan aturan ini, pemerintah membuat tempat penyimpanan publik untuk  menyimpan  aset  mata  uang  kripto.  Selain  itu,  laporan  dapat  digunakan  sebagai metode pencarian transaksi. Menurut Pasal 8B, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk  melunasi  utang  antara  lain  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  kewenangan eksklusif  untuk  meminta  penangguhan  utang,  pergudangan,  perusahaan  penanaman modal, bursa efek, kepailitan, alternatif format penyelesaian utang, kliring, dan penjaminan dari bank, perusahaan investasi, bursa efek, lembaga penyelenggara pasar, dan likuidator. Entitas yang dimaksud antara lain lembaga, pengelola dana perlindungan investor, lembaga keuangan  efek,  lembaga  pemeringkat  efek,  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjaminan, lembaga keuangan, dan lembaga kredit mikro.
Penyelenggara sistem elektronik yang terlibat dalam penghimpunan dana masyarakat tidak  tunduk  pada  batasan  hukum  lainnya  dan  berwenang  menerbitkan  surat  berharga sebagai  penyedia  jasa  keuangan  komprehensif  terkait  teknologi  informasi  atau  surat berharga lainnya yang terdaftar di OJK sampai dengan berakhirnya atau pailitnya sistem tersebut. Meskipun infrastruktur pasar melacak pelaku pasar sektor keuangan dan kemajuan teknologi, infrastruktur pemasaran terdiri dari hal-hal berikut;
1) Instrumen transaksi.
2) Kontrak dan/atau perjanjian penjaminan.
3) Sumber  daya  untuk  memproses,  mengelola,  dan/atau  menyimpan  instrumen keuangan.
4) Metode kliring dana (sistem pembayaran).
5) Layanan pengelolaan data transaksi (registrasi data usaha).
6) Sumber Daya Lainnya.
Surat-surat berharga, aset-aset yang berkaitan dengan surat-surat berharga, aset-aset yang  berkaitan  dengan  portofolio  investasi  kolektif,  dan  jasa-jasa  lainnya  termasuk penerimaan dan pelaksanaan dividen, bunga, dan hak-hak lainnya semuanya diurus oleh bank kustodian. Representasi transaksi efek untuk keuntungan pemegang saham. Dengan demikian,  keselamatan  masyarakat  dan  kepastian  hukum  para  pedagang  di  pasar perdagangan  aset  kripto  berjangka  menjadi  tujuan  dari  hubungan  hukum  regulasi  ini. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai legitimasi mata uang virtual saat ini.
Cryptocurrency bukanlah tipuan di Indonesia karena ia bukan pengganti Rupiah, satu- satunya  alat  pembayaran  yang  sah.  Meskipun  menjadi  alat  tukar  barang  dan  alat  tukar berbagai investasi, uang virtual tetap ada dan diterima oleh masyarakat seiring kemajuan teknologi.  Mata  uang  kripto  pada  kenyataannya  banyak  digunakan  baik  untuk  investasi maupun  pembayaran,  meskipun  alat  pembayaran  yang  sah  adalah  Rupee,  yang menyiratkan  bahwa  peraturan  tidak  tumpang  tindih.  Namun  konsumen  uang  digital memerlukan produk hukum yang transparan untuk memberikan kepastian hukum.

## SIMPULAN
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023,  yang  mengatur  tentang  pengembangan dan  peningkatan  sektor  keuangan,  untuk  menjamin  keamanan  pemegang  mata  uang kripto. Daftar aset kripto boleh dipertukarkan diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020. OJK meningkatkan pengawasannya bekerja sama dengan lembaga seperti kustodian  dan  lembaga  kliring,  keduanya  memberikan  perlindungan  hukum  kepada
pemegangnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pembentukan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perdagangan  melalui  internet. Undang-Undang  19  Tahun  2016  mengubah  Undang-Undang  11  Tahun  2008  yang mengatur  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, investor dan pemegang kripto dianggap sebagai  konsumen,  sehingga  investor  perlu  mewaspadai  perusahaan  yang  aktif bertransaksi di pasar saham, baik itu bursa Indonesia maupun cryptocurrency. Perusahaan dan investor ini sama-sama mencari keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Utami Sari, Dewi. 2022. “Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Theses.
Rohman,  M.  Najibur.  2021.  “Tinjauan  Yuridis  Normatif  Terhadap  Regulasi  Mata  Uang Kripto di Indonesia”. Jurnal Supremasi (Ilmiah Ilmu Hukum). 11(2).
Hediati, Febri Noor. 2022. “Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia”. Pawiyatan XXIX(2). 48 -60.
Wahyunanda  Kusuma.  2021.  “Kripto  Halal  sebagai  Aset  Haram  Jika  Dipakai  untuk  Alat Pembayaran”. Kompas.com Diakses pada 25 Mei 2024 pukul 15.33.
Rasji,  Melia.  2023.  “Analisis  Hukum  Terhadap  Penggunaan  Aset  Kripto  Sebagai  Alat Pembayaran di Indonesia”. Jurnal Kewarganegaraan. 7(2), 1714 -1720.
Naufal & Ni Putu. 2023. “Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Aset Kripto Melalui Transaksi Elektronik Di Indonesia”. Jurnal Kertha Desa. 11(6), 2781 - 2790.
Arbina, Maria, And M. Ilham F. Putuhena. 2022. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan  Mata  Uang  Kripto  (Cryptocurrency)  Sebagai  Aset  Kripto  (Crypto Asset)." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, No. 1.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (kripto Asset).
Watung, P. (2019). ”Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di  Indonesia”.  Ditinjau  Dari  UU  No.  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang.  Lex  Et Societatis, 7(10).
Ida,  Nyoman  &  Wayan.  2022.  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Legalitas  Cryptocurrency  Di Indonesia”. Jurnal Preferensi Hukum. 3(1), 7 -11.
Nitha, Dewa Ayu Fera, & Westra, I. Ketut. (2020). ”Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana
Master Law Journal), 9(4), 712-722.
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  3  Tahun  2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,  dan/atau  Kontrak  Derivatif  Lainnya  yang  Diperdagangkan  di  Bursa Berjangka.
Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).