Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  MENUJU IDEALITAS PEMANFAATAN JASA BANTUAN HUKUM OLEH PENGACARA  DALAM
PERKARA PIDANA
(Kajian Tentang Rendahnya Pemanfaatan Jasa Bantuan Hukum)

## Oleh :
Said Abdullah 

## ABSTRAK
Untuk  mengatasi  keengganan  masyarakat  yang  tidak memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk  perundang-undangan  yang  mengatur  akan  hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena pemberdayaan  masyarakat  konsep  yang  menyeluruh  atau holistik yang  menyangkut  nilai-nilai  dalam  masyarakat, melalui  pemberdayaan  masyarakat  akan  berimplikasi terhadap  harkat  dan  martabat,  percaya  diri  dan  harga  diri karena  tujuan  akhirnya  adalah  memandirikan  masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan  yang  lebih  baik  secara  berkesinambungan  yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Jasa Bantuan
Hukum

## A. Pendahuluan
Republik  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum, hal  ini  memberikan  konsekuensi  keharusan  adanya  kondisi yang  menunjang  terciptanya  dan  terbentuknya  suatu  negara
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
hukum, pengakuan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas  dan  tidak  memihak  serta dapat  menjamin  hak  setiap warga negaranya yang tersangkut perkara dan tidak memiliki kemampuan  untuk  membela  kepentingannya  sendiri,  oleh karenanya  kewajiban  negara  untuk  memberikan  bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu karena hal ini sangat mendasar sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai  intrumen  internasinal.  Konstitusi  di  Indonesia  yang dijadikan landasan bantuan hukum yakni pada pasal 28 huruf D ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“ Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan hukum.
Selanjutnya pasal 28 huruf  I ayat (4) Undang-undabg dasar 1945 berbunyi :
“ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak  asasi  manusia  adalah  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah
Dari  bunyi  tersebut  di  atas  tersimpul  bahwa  negara Republik  Indonesia  sebagai  suatu  negara  hukum  menjamin adanya  prinsip  persamaan  di  dalam  hukum  (equality  before the  law).  Hal  ini  merupakan  pengertian  landasan  bahwa persamaan  di  dalam  hukum  tidak  digantungkan  pada  faktor lain,  misalnya  kedudukan  sosial,  kemampuan  ekonomi  dan lain-lainnya.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Persamaan  di  dalam  hukum  bagi  setiap  orang sebenarnya  amat  individualistis  dan  legalitis,  karena perlindungan individual mendapat jaminan besar dari hukum dan  negara.  Disini  badan-badan  peradilan  memainkan  peran yang  netral  (tidak memihak)  akan  tetapi  didalam perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah  kemampuan  ekonominya  selalu  dalam  keadaan  yang “tidak  adil”  ( injustice),  karena  golongan  ini  tidak  mampu mendapatkan haknya dalam persamaan hukum.
Selanjutnya  salah  satu  hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa keberadaan pengacara sangat membantu
tersangka/terdakwa karena :
1. Perasaan  menjadi  tenang  dan  tidak  dihinggapi  perasaan was-was  terhadap kemungkinan  perlakuan  sewenang- wenang dari pihak penyidik.
2. Dapat  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya  keyakinan  kepada  penasehat  hukum  untuk memperjuangkan  keadilan  dan  memberikan  perhatian saat pemeriksaan
Dengan  demikian  hak  tersangka  untuk  didampingi oleh pengacara selama pemeriksaan di tingkat awal sangatlah penting,  oleh  karena  proses  pemeriksaan  awal  ini  akan menentukan nasib seseorang pada saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Kiranya  jelas,  bahwa  secara  psikologis  kebutuhan akan  bantuan  hukum  senantiasa  harus  dikaitkan  dengan  hal- hal  tersebut  di  atas,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah akibat-akibat  yang  harus  diperhitungkan  apabila  kebutuhan itu  tidak  terpenuhi.  Tidak  terpenuhinya  hak-hak masyarakat dalam memperoleh jasa bantuan hukum pada perkara pidana berarti  pemerataan  akan  keadilan  sebagaimana  cita-cita negara  hukum  belum/tidak  terwujud,  karena  tujuan  negara hukum adalah melindungi individu dan masyarakat.
Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2013  telah mengalokasi  anggaran  sebesar  Rp  40,8  milyar  guna menyediakan  layanan  bantuan  hukum  cuma-cuma  untuk warga  miskin,  hal  ini  sebagaimana  amanat  dari  Undang- undang  No  16  tahun  2011  tentang  bantuan  hukum,  dalam undang-undang  ini  negara  menjamin  hak konstitusional setiap orang untuk mendapat bantuan hukum.
Dalam  rapat  kerja  Nsional  Bantuan  hukum  juli  2013 presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  mengakui  bahwa  “ pemberian  bantuan  hukum  belum  banyak  menyentuh masyarakat  miskin  dan  awam  hukum  masih  terabaikan kala terjerat  kasus  hukum,  oleh  karenanya  pemerintah  telah menerbit  peraturan  pemerintah  No  42  Tahun  2013  tentang syarat  dan  tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  dan penyaluran dana Bantuan hokum.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Apabila  dilihat  dari  ketentuan  undang-undang  yang berlaku,  dan dilihat  dari  jumlah  perkara  yang  terjadi  maka angka-angka  tersebut  menunjukkan  angka  yang  sangat  kecil dalam  perolehan  bantuan  hukum,  sedangkan  pasal  56  (1) KUHAP  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum.
Oleh karenanya dibutuhkan suatu upaya yang optimal untuk  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap pemanfaatan  jasa  bantuan  hukum  oleh  pengacara  dalam perkara  pidana,  mengingat    hak-hak  masyarakat  untuk memperoleh jasa bantuan hukum selama ini belum terpenuhi.

## B. Permasalahan.
Pemberian  bantuan  hukum  merupakan  hak  setiap warga  negara  yang  harus  dijamin  dan  dipasilitasi  oleh pemerintah,  implemtasi  ketentuan  tersebut  lebih  dipertegas lagi dalam ketentuan perundang-undangan Repuplik
Indonesia  mulai  dari  undang-undang  nomor  4  tahun  2004 tentang  ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman.  Undang- undang  no  8  tahun  1981,  undang-undang  nomor  18  tahun 2003  tentang  Advokat  dan  undang-undang  nomor  16  tahun 2011  tentang  bantuan  hukum.masih  banyak  meninggalkan permasalahan.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan dirumuskan sebagai berikut;
1. Mengapa sebagian besar masyarakat yang tersakut perkara pidana  tidak  memanfaatkan/tidak  menggunakan  jasa bantuan hukum ?
2. Bagaimana  upaya  memberdayakan  masyarakat  untuk bersedia  memanfaatkan  jasa  bantuan  hukum  oleh masyarakat?.

## C. Pembahasan
1. Masyarakat  tidak  memfaatkan/menggunakan  jasa  bantuan hukum
Hak  untuk  memeperoleh  jasa  bantuan  hukum  bagi yang  terlibat  perkara  pidana  sudah  diatur  di  berbagai peraturan perundang-undangan samapi saat ini masih berlaku ditana  air,  walaupun  demikian  dalam  praktek  penegakan hukum  hak  tersebut  sebagian  besar  tidak  dimanfaatkan  oleh masyarakat  yang  mebutuhkannya,  hal  ini  dikrenakan beberapa  faktor  antara  lain  faktor  ekonomi,  faktor birokrasi/prosedur,  faktor  ketidak  tahuan  haknya,  faktor budaya  hukum.  Faktor  tidak  di  informasikan  oleh  penegak hukum,  untuk  lebih  jelasnya  beberapa  faktor  dimasud    akan diuraikan berikut ini:
a. Faktor Ekonomi.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Sebagian  besar  tersangka  atau  terdakwa  yang  melakukan kejahatan  konvensional  yang  merupakan  jenis  kejahatan tertinggi  diantara    kejahatan  lain  adalah  mereka  yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang tidak mampu, dengan  kata  lain  mereka  melakukan  kejahatan  tersebut dikarenakan terdorong oleh kesulitan ekonomi, sedangkan pengacara  dalam  memberikan  jasa  bantuan  hukum berorientasi pada “uang” sebagai prestasi yang diberikan. Kenyataan semacam ini sudah merupakan hal yang lumrah dalam  perkara  pidana,  terdakwa  yang  melakukan kejahatan  konvensional  jarang  sekali  di  dampingi  oleh pengacara  karena  yang  bersangkutan  dihadapkan  oleh kesulitan  ekonomi  untuk  membayar  jasa  pengacara.  Lain halnya dengan mereka yang melakukan kejahatan korupsi, phsikotropika,  penyelundupan,  yang  selalu  di  dampingi oleh  pengacara  sampai  pada  pemeriksaan  pada  sidang pengadilan.
Ada  kecenderungan  bahwa  bantuan  hukum  terutama tertuju  pada  masyarakat  tertentu  dan  kekurangan perolehan  pemberian  bantuan  hukum  tersebut  terjadi  pula di  dalam  masyarakat  tertentu,  pada  dasarnya  hal  ini menurut K. Schuyt et. al. menyatakan bahwa :
1. Kekurangan  akan  adanya  bantuan  hukum  berasal  dari ketidak seimbangan struktural masyarakat.
2. Korelasi  antara  kedudukan sosial-ekonomis pencari keadilan  dengan  taraf  kesulitan  untuk  mendapatkan bantuan.
Selanjutnya  dalam  konteks  pemberian  bantuan hukum dikaitkan  dengan  faktor  ekonomi,  bila  meminjam  teori Carlin  dan  Howard  yang  merumuskan  teori  harta kekayaan,  “bahwa  kurang  lebih 2 / 3 bagian  dari  golongan pendapatan  tinggi  pernah  menggunakan  jasa  bantuan hukum,  sedangkan  hanya 1 / 3 bagian  dari  golongan berpenghasilan  rendah  yang  mendapatkan  fasilitas tersebut.  Dengan  demikian,  maka  terdapat  korelasi  antara taraf  pendapatan  secara  ekonomis  dengan  kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum.
Kalau  faktor  tersebut  diberikan  tekanan,  maka  dapat dirumuskan  teori  harta  kekayaan  (ekonomis),  titik  tolak penting  teori  tersebut  diatas  adalah,  bahwa  golongan berpendapatan  rendah  tidak  mempunyai  uang  untuk membiayai  bantuan  hukum  yang  diperlukan.  Kalaupun mereka  mempunyai  uang,  maka  biasanya  uang  itu dibelanjakan  untuk  hal-hal  lain  yang  dianggap  lebih penting karena berkaitan dengan kebutuhan hidup.
Selanjutnya masuknya perkara-perkara pidana ini
kepengadilan  bergantung  pada  kegiatan  lembaga-lembaga hukum  yang  bertugas  untuk  menangani  masalahnya, sehubungan  dengan  masuknya  perkara-perkara  pidana  ini
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
dengan  mengutip  pendapat  Chambliss  dan  Seidman, bahwa  pengaruh tekanan  ekonomi terhadap  perkara- perkara  yang  diajukan  kepengadilan  paling  menonjol teradapat dibidang hukum pidana.
Dengan  demikian  bahwa  orang-orang  yang  mempunyai kedudukan  sosial  ekonomi  yang  baik  akan  lebih diuntungkan  dari  pada  yang  miskin.  Demikian  juga fadilitas  yang  ditawarkan,  seperti  bantuan  hukum  pada dasarnya  lebih  dapat  dinikmati  oleh  golongan-golongan tersebut. Hukum yang bersifat universal lebih
menguntungkan yang kuat dari yang tidak mampu, kondisi ini  menggambarkan  bagaimana  pengetahuan  mereka tentang  bantuan  hukum,  jika  bantuan  hukum  hanya  dapat berkembang dan dinikmati oleh golongan tertentu saja.
b. Faktor Birokrasi/Prosedur
Pemberian  bantuan hukum  pada  proses  perkara  pidana tidak  saja  dilakukan  dalam  satu  institusi  penegak  hukum saja,  melainkan  harus  melibatkan  beberapa  institusi penegak  hukum  sesuai  dengan due  proces  model yakni mulai  dari  tingkat  penyidikan  sampai  kepengawasan lembaga pemasyarakatan. Demikian proses dalam
pemeriksaan perkara pidana sebagaimana yang telah diatur oleh  undang-undang,  namun  suatu  hal  yang  sangat
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
disayangkan  bahwa  ketentuan-ketentuan  tentang  bantuan hukum  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  hukum acara  pidana  (KUHAP),  tidak  mengatur  secara  rinci tentang  prosedur  dan  tata  cara  pelaksanaan  bantuan hukum.
Sehingga  dengan  demikian  menimbulkan  berbagai penafsiran  dari  masyarakat  pencari  keadilan  dan  aparat penegak hukum itu sendiri dalam pelaksanaan pasal-pasal tentang bantuan  hukum  tersebut.  Untuk  itulah  dalam beroperasinya  bantuan  hukum  menimbulkan  berbagai persepsi  di  kalangan  masyarakat,  karena  belum  adanya kesamaan  fikir  tentang  cara  memperoleh  jasa  bantuan hukum. Seperti pihak polisi selaku penyidik dan kejaksaan selaku  penuntut  umum  berasumsi  bahwa  pada  tahap pemeriksaan  di  lembaganya  kehadiran  seorang  pengacara belum diperlukan, karena pada tahap pemeriksaan ini yang diperlukan  hanya  konsultasi  hukum  saja,  kehadiran pengacara  diperlukan  pada  saat  pemeriksaan  di  sidang pengadilan.  Dengan  kondisi  yang  demikian  sering  sekali tersangka/terdakwa  tidak  didampingi  oleh  pengacara, melihat kenyataan bahwa masyarakat yang terlibat perkara pidana  enggan  menggunakan  jasa  bantuan  hukum  karena mereka  dibayangi  oleh  perasaan  bahwa  apabila  harus berurusan dengan pengacara  atau penegak hukum lainnya sama artinya akan mempersulit diri sendiri.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Asumsi  mereka  mekanisme  serupa  ini  sudah  mewarnai wajah  birokrasi  penegak  hukum  di  tanah  air,  dengan sendirinya  akan  mewarnai  pula  sistem  di masing-masing institusi,  sehingga  kenyataan  ini  berimbas  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  jasa  bantuan  hukum  bila ia  berhadapan  dengan  birokrasi  atau  prosedur  hukum  hal ini  dirasakannya  sebagai  suatu  proses  yang  sangat  sulit dan menegangkan.
Proses  pemeriksaan  yang  panjang  ini  tentunya  berkaitan erat dengan birokrasi/prosedur sebagaimana telah diatur di dalam  perundang-undangan  sistem  peradilan  pidana, karena  tujuan  birokrasi  adalah  melayani  masyarakat  akan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut masalah tindakan  administratif,  sehingga  birokrasi  dalam  konteks ini  menyangkut  semua  aspek  baik  kehidupan  individu maupun  kepentingan  bersama,  hal  ini  bisa  dilihat bagaimana  birokrasi  mencampuri  urusan  yang  berkaitan dengan  ekonomi,  politik,  keamanan,  demokrasi,  keadilan dan hukum.
Oleh karenanya kita menyambut baik kebijakan pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2013 tentang Syarat Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum  dan  Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum.  Dengan harapan  produk  hukum  ini  dapat  diaktualisasikan  untuk
memenuhi  jaminan  hak  konstitusional  setiap  warga negara.
c. Faktor Ketidaktahuan Haknya
Hak  untuk  memperoleh  jasa  bantuan  hukum  di  semua tingkat  pemeriksaan  telah  diatur  di  dalam  hukum  acara pidana  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  54 KUHAP,  namun  pada  kenyataannya  tidak  semua masyarakat  yang  terlibat  perkara  pidana  memahami  hak- haknya  untuk  memperoleh  serangkaian  pembelaan  dari pengacara,  hal  ini  berdasarkan  pengamatan  merupakan faktor  yang  paling  dominan  dari  beberapa  faktor  yang sering terjadi  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  faktor yang telah penulis kemukakan diatas.
Berdasarkan pengamatan terjadinya hal demikian
disebabkan  oleh  dua  hal,  yakni  ; pertama ketidak  tahuan masyarakat akan hak-haknya dlaam proses perkara pidana yang menyangkut bantuan hukum, kedua hak-hak tersebut tidak  diberitahu  (tidak  disampaikan  oleh  pihak  penyidik) pada saat pemeriksaan pendahuluan.
Masalah  ketidak  tahuan  tersangka/terdakwa  akan  hak memperoleh  jasa  bantuan  hukum  dikarenakan  sebagian besar  tingkat  pengetahuan/  pendidikan  formal  mereka sangat  terndah  rata-rata  hanya  tamat  sekolah  dasar  dan tidak tamat sekolah dasar, sehingga kualitas tindak pidana yang dilakukannya termasuk jenis kejahatan konvensional.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Dari  segi  pejabat  pemeriksa  (penyidik),  di  samping anggapan mereka bahwa kehadiran penasehat hukum tidak diperlukan  karena  akan  menghambat  proses  pemeriksaan (proses  pemeriksaan  menjadi  lama)  dan  tindak  pidana yang  dilakukan  bersifat  sederhana  yang  ancaman pidananya rendah serta pembuktiannyapun mudah.
Pernyataan  di  atas  adalah  gambaran  perolehan  bantuan hukum  dalam  perkara  pidana,  dimana  masyarakat  yang terlibat  pada  perkara  pidana  hanya  dikarenakan  ketidak tahuan  akan  hak-haknya  untuk  memperoleh  jasa  bantuan hukum,  sehingga  akan  menyulitkan  dirinya  berhadapan dengan  petugas  hukum  dan  tidak  menutup  kemungkinan akan terjadi pemerkosaan hak-hak tersangka selama dalam pemeriksaan,  dengan  kondisi  seperti  ini  maka  akan menghilangkan  citra  dan  wibawa  penegakan  hukum  di tanah  air,  yang  intinya  memiliki  prinsip  dan tujuan  agar sikap pelaksana penegak hukum menuju tegaknya hukum, keadilan  serta  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia.
d. Faktor Budaya Hukum Dalam Masyarakat
Masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  perkara  pidana sebagian  besar  tidak  memanfaatkan  jasa  bantuan  hukum seorang  pengacara,  berdasarkan  pengamatan  penulis  hal ini  disebabkan  oleh  masih  mengkristalnya  nilai-nilai budaya  hukum  masyarakat  terhadap  proses  penegakan
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
hukum,  sehingga  sering  terjadi  berbenturan  antara  nilai- nilai  budaya  hukum  masyarakat  setempat  dengan  sistem hukum  yang  berlaku  khususnya  dlaam  proses  penegakan hukum  pidana,  oleh  karena  perkembangan  nilai-nilai budaya  hukum  masyarakat  harus  menghadapi  dan mengalami  perubahan  yang  begitu  pesat  dengan  kondisi atau  situasi  yang  demikian akan  membentuk  sikap  dan perilaku para penegak hukum.
Dalam  kaitan  dengan  sistem  hukum  ini,  Lawrence  M. Friendman, berpendapat bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung  tiga  komponen,  yaitu  komponen  struktural, komponen substansial, dan komponen kultural.
Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup  berbagai  institusi  yang  diciptakan  oleh  sistem hukum tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah pengadilan.  Dalam  kaitan  ini  termasuk  pula  tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum
bekerjanya, pembagian kompetensi dan lain-lain.
Komponen substansial mencakup segala apa saja yang merupakan  keluaran  dari  suatu  sistem  hukum.  Di  dalam pengertian  ini  termasuk  norma-norma  hukum  baik  yang berupa  peraturan,  keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh  semuanya  ini  digunakan  dalam  proses  yang bersangkutan.  Komponen  kultur  ini,  oleh  Friedman  disebut “ legal culture” atau budaya hukum.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Dalam  konteks  budaya  hukum  masyarakat  ini  adalah sikap-sikap  dan  nilai-nilai  yang  ada  hubungannya  dengna sistem  hukum,  berikut  sikap  dan  nilai  yang  memberikan pengaruh  baik  positif  maupun  negatif  kepada  tingkah  laku yang  berkaitan  dengan  hukum.  Dengan  demikian  apa  yang dimaksud  dengan  budaya  hukum  tidak  lain  dari  keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh  tempatnya  yang  logis  dalam  kerangka  budaya milik masyarakat umum.
Dari  gambaran  mengenai  sistem  hukum,  tampak bahwa hukum dipisahkan dari sistem sosial  yang umum dan disesuaikan  dengan  tingkat  perkembangan  sosial.  Sistem hukum memiliki  kebiasaan  dan  memasukkan  nilai-nilai. Hukum di sini merupakan sub sistem sosial  yang kuat, tetap dan  berdiri  sendiri,  hukum  dapat  berakomodasi  dengan perubahan  sosial,  tetapi  struktur  dasarnya  tetap.  Pada  masa sekarang  ini setiap  masyarakat  yang  komplek  diorientasikan dengan  perubahan.  Tuntutan-tuntutan  yang  dibuat  untuk kemajuan,  pengembangan,  pengalokasian  dan  pembentukan kembali.  Keefektifan  setiap  hukum  yang  aktual  atau  yang diusulkan  tergantung  pada  tanggapan  masyarakat  yang ditentukan oleh faktor-faktor budaya.
2. Memberdayakan  masyarakat  untuk  memanfaatkan  jasa bantuan hukum
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Tujuan  dari due  process  of  law sebagaimana  diatas idealnya  oleh  masyarakat  dapat  menggunakan  haknya, ternyata  selama  ini  ketidak  berdayaan  masyarakat  terhadap proses hukum pidana salah satu penyebabnya adalah ketidak tahuan  masyarakat  terhadap  situasi  dimana  bantuan  hukum diperlukan.  Karena  sebagaimana  dikatakan  oleh  Soerjono Soekanto,  di  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari dipengaruhi oleh empat macam situasi, yaitu ; situasi dimana ada  masalah  hukum  potensial,  misalnya  karena  kurangnya pengetahuan  hukum  seorang  warga  masyarakat;  situasi dengan  masalah  hukum  yang  nyata;  dan  situasi  dimana terjadi konflik.
Cara  untuk  mengatasi  masalah  yang  demikian,  pada umumnya mencakup :
a. Penerangan,  yaitu  memberikan  informasi  kepada  warga masyarakat  yang  tidak  tahu  hukum  (yang  kadang-kadang ditafsirkan  sebagai  “tidak  tahu  peraturan  perundang - undangan”).
b. Pemberian nasehat, yang tujuannya agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
c. Pemberian  jasa  bantuan  hukum  disemua  tingkatan pemeriksaan.
d. Bimbingan  yang  merupakan  suatu  bentuk  pemberian  jasa yang bersifat permanen.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
e. Memberi  peraturan  antara  pencari  keadilan  dengan lembaga pemberi keadilan.
f. Mewakili/menjadi  kuasa  di dalam  maupun  di  luar  profesi peradilan.
Cara-cara  tersebut  di  atas  pada  dasarnya  merupakan metoda  atau  cara  penyelenggaraan  bantuan  hukum  yang dikenal.  Metoda  tersebut  dapat  diterapkan  sebagai  laternatif atau  secara  akumulatif,  yang  perlu  untuk  dinilai  bukan frekwensinya semata-mata, akan tetapi kualitas dari cara-cara tersebut khususnya bantuan hukum pada perkara pidana akan benar-benar mencapai tujuannya.
Berdasarkan  pengamatan  lembaga-lembaga  yang didirikan  untuk  melakukan  bantuan  hukum,  lembaga- lembaga tersebut  ada  yang  berada  di  sektor  swasta  dan  ada pula  berada  di  bawah  naungan  perguruan  tinggi  negeri  atau swasta,  secara  kuantitatif  dapat  dikatakan  cukup  memadai apabila  dilihat  dari  ratio  jumlah  perkara  pidana  yang  terjadi dengan jumlah pengacara yang berpraktek.
Namun  sangat  disayangkan  frekwensi  sosialisasi  dan informasi  tentang  keberadaan  lembaga  ini  di  tengah masyarakat  sangat  kecil  sekali  hanya  terbatas  pada penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  dosen  fakultas hukum di perguruan tinggi negeri dan swasta. Padahal sarana untuk  menyampaikan  informasi  hak-hak  masyarakat  tentang bantuan  hukum  ini  sudah  sangat  memadai  seperti  ;  Stasiun
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Televisi,  RRI  dan  Radio  swasta  serta  media  cetak  lokal (koran daerah).
Disamping hal di atas walaupun dalam proses perkara pidana seringkali pihak penegak huku terutama penyidik pada tahap  pemeriksaan  pendahuluan  tidak  menginformasikan hak-hak  untuk  memperoleh  jasa  bantuan  hukum  kepada terdakwa, semestinya pada saat seperti inilah kebutuhan akan bantuan  hukum  masyarakat pencari  keadilan  diperlukan. Ternyata  masyarakat  berpandangan  bahwa  apabila  mereka memerlukan  jasa  bantuan  akan  mempersiapkan  dana  untuk pengacara yang mendampinginya selama dalam pemeriksaan, hal  ini  dikarenakan  pihak  penyidik  sering  menakut-nakuti tersangka  bahwa  seandainya  menyewa  pengacara  proses pemeriksaan akan lebih lama dan dana untuk pengacara harus disiapkan,  tanpa  memberi  tahukan  hak-hak  tersangka  bahwa masyarakat  yang  terlibat  perkara  pidana  mempunyai  hak untuk didampingi oleh pengacara tanpa memberikan imbalan jasa.
Walaupun  hal  ini  mungkin  juga  disebabkan  semata- mata  hanya  oleh  ketidak  mampuan  dalam  menilai  dan memahami informasi atau mungkin juga oleh karena adanya sikap  umum  misalnya  rasa  takut  yang  membuat  masyarakat mengalami  kesulitan  dalam  menuntut  hak-haknya  bahkan untuk bertemu dengan kebenaran.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Kebodohan  masyarakat  dalam  lapangan-lapangan tertentu,  atau  kesadaran  individu  akan  ketidak  mampuannya untuk memprediksi di dalam interaksi dengan orang lain atau institusi-institusi  tertentu  akan  menimbulkan  penegakan hukum  yang  diskriminatif,  oleh  karena  dengan  terjadinya pelapisan sosial maka hukumpun susah untuk
mempertahankan  netralitas  atau  kedudukannya  yang  tidak memihak.
Pelapisan  sosial  ini merupakan  kunci  bagi  penjelasan mengapa  hukum  bersifat  diskriminatif,  baik  dilihat  dari peraturannya  sendiri  maupun  penegakan  hukum,  Chambliss dan  Seidman  berpendapat  bahwa  peraturan-peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Ia merupakan hasil dari suatu bantuan atau perjuangan kekuasaan dalam masyarakat.
Oleh karena itu pendidikan baik yang formal maupun yang  informal  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di dalam  masyarakat.  Tak  terkecuali  pendidikan  hukum,
sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  untuk mempertahankan  stabilitas  masyarakat  atau  bahkan  untuk mengubah masyarakat.
Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  karena  lembaga pendidikan  merupakan  tempat  terjadinya  proses  sosialisasi, akulturasi dan tempat diperkenalkan ide-ide baru. Disamping itu, lembaga-lembaga pendidikan merupakan suatu alat untuk
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
mengadakan  gerak  sosial,  serta  merupakan  tempat  untuk mendidik  para  kader-kader  elit  di  masa-masa  mendatang. Dengan demikian terhadap proses penegakan hukum di masa yang  akan  datang  masyarakat  sudah  sangat  memahami  akan hak-haknya, sehingga slogan-slogan dalam penegakan hukum khususnya  hukum  pidana  seperti presumtion  of  inocent, equality  before  the  law dan  lain  sebagainya  dapat diselaraskan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Oleh  karenanya  sangat  dibutuhkan  pemberdayaan
terhadap masyarakat karena tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yakni mengembangkan
kemampuan  masyarakat,  mengubah  prilaku  masyarakat, meningkatkan  kesedaran  hukum  bagi  masyarakat  yang kurang  mampu  dengan  demikian  memberikan penyadaran bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  selama  ini  merugikan mereka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi dengan menggunakan berbagai media, penyediaan buku-buku bacaan  praktis  tentang  bantuan  hukum  dan  meningkatkan penyuluhan hukum terpadu.

## D. Penutup
Sebagian  besar  masyarakat  yang  terlibat  perkara pidana  tidak  memanfaatkan  jasa  bantuan  hukum  kali  ini dikarenakan oleh berbagai faktor antara lain ; faktor ekonomi,
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
faktor  birokrasi/  prosedur,  faktor  budaya  dan  faktor  ketidak tahuan tersangka/ terdakwa.
Untuk  mengatasi  keengganan  masyarakat  yang  tidak
memanfaatkan jasa bantuan hukum diupayakan pemberdayaan masyarakat akan hak-haknya sehingga seluruh produk  perundang-undangan  yang  mengatur  akan  hak-hak warga negaranya dapat di aktualisasikan karena
pemberdayaan  masyarakat  konsep  yang  menyeluruh  atau holistik  yang  menyangkut  nilai-nilai  dalam  masyarakat, melalui  pemberdayaan  masyarakat  akan  berimplikasi terhadap  harkat  dan  martabat,  percaya  diri  dan  harga  diri karena  tujuan  akhirnya  adalah  memandirikan  masyarakat dalam membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan  yang  lebih  baik  secara  berkesinambungan  yakni mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah prilaku masyarakat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Broto, A. W., & Widiartama, G. Pembahasan Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya .2005.
Dirjosisworo,  S. Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut KUHAP. Bandung: Alumni. 1992. Harahap, M. Y. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP.Jakarta: Garuda Metropolitas Press.1990. Kadir,  M.  A. Etika  Profesi  Hukum. Bandung:  PT.  Citra Aditya. 1997.
Pemberdayaan  Masyarakat ... – Said Abdullah
Kusuma,  M. Bantuan  Hukum  Bagi  Kelompok-kelompok Miskin. Jakarta : LP.1994.
Rahardjo,  S. Hukum  Masyarakat  Dan  Pembangunan. Bandung: Alumni. 1980.
Rahardjo,  S. Bantuan  Hukum  Sebagai  Sarana  Pemerataan Keadilan . Semarang : FH Undip. 1984.
Soekanto,  S. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia.1983.
Sumaryono,  E. Etika  Profesi  Hukum  (Norma-Norma  Bagi Penegak Hukum). Yogyakarta: Kansisius. 1996. Tanya,  B.  L. Antara  Budaya  Dan  Hukum  Pidana. Jakarta: PPS VI. 1992.
Yusriadi.  Kajian  Sosiologi  Hukum  Tentang  Implementasi
Hak  Bantuan  Hukum. Masalah-masalah  Hukum, 37. 1993. Zulaidi. Manfaat  Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi Tersangka/ Terdakwa  Dalam  Usaha  Mencari Keadilan. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 1993.