## Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat

## Development Disparity between Development Regions in West Papua Province
Ahmad Raafi’i 1* , Dedi Budiman Hakim 2 & Eka Intan Kumala Putri 2
1 Progam Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 2 Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : ibnu_palas78@yahoo.com (Diterima: 31 Mei 2018; Disetujui: 17 Oktober 2018)

## ABSTRACT
Regional-based  development  aims  to  minimize  the  disparity  between  regions.  Local government  of  West  Papua  province  divides  its  region  into  three  development  regions  (WP), namely (1) Teluk Bintuni, Manokwari, and Teluk Wondama; (2) Maybrat, Raja Ampat, Sorong Regency,  Sorong Municipality,  South  Sorong,  and  Tambrauw;  (3)  Fakfak  and  Kaimana. Each development  region  has  different  characteristics  from  each  other. These  differences  include regional  typology  (coastal  and  mountainous),  population  (under  50  thousand  inhabitants,  50- 100 thousand inhabitants, and above 100 thousand inhabitants), and administrative status (old districts  and  new  autonomous  regions). The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  local typologies and the factors that affect the disparity between development regions in West Papua province  by  using  panel  data  regression.  Analysis  technique  used  are  local  typologies,  Theil Index  and  panel  data  regression.  Research  results  show  that  there  are  no  regions  that  are dominant  in  the  first  quadrant  (advanced)  and  fourth  quadrant  (underdeveloped)  of  Klassen typology.  Theil  Index  value,  which  represents  disparity,  shows  an  increasing  trend. Variables that affect positively to the Theil Index are length of road, locally-generated revenue, dummy on the  absence  of  the  city,  dummy  on  ethnic  region,  and  average  expenditure  per  capita. Meanwhile variables that affect negatively and significantly to the Theil Index are the share of natural resources and dummy on the absence of new autonomous regions.
Keywords: interregional disparity, local typology, panel data regression

## ABSTRAK
Pembangunan  berbasis  wilayah  bertujuan  meminimalisasi  ketimpangan  antarwilayah. Pemerintah  Daerah  Papua  Barat  membagi  wilayahnya  menjadi  tiga  wilayah  pengembangan (WP)  yang  terdiri  dari  beberapa  kabupaten/kota.  Wilayah  pengembangan  tersebut  adalah  (1) Teluk Bintuni, Manokwari, dan Teluk Wondama; (2) Maybrat, Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kota  Sorong,  Sorong  Selatan,  dan  Tambrauw;  (3)  Fakfak  dan  Kaimana.  Setiap  wilayah pengembangan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Perbedaan  tersebut diantaranya,  tipologi  daerah  (pesisir  pantai  dan  gunung),  jumlah  penduduk  (di  bawah  50  ribu jiwa,  50–100  ribu  jiwa  dan  di  atas  100  ribu  jiwa),  status  administrasi  (kabupaten  lama  dan daerah  otonomi  baru).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  tipologi  daerah  dan  faktor-
faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar WP di Papua Barat dengan menggunakan regresi data panel. Teknik analisis yang dipakai adalah tipologi daerah, Indeks Theil dan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang dominan pada kuadran pertama  (maju)  dan  keempat  (tertinggal)  tipologi  Klassen.  Nilai  Indeks  Theil  yang  mewakili ketimpangan  menunjukkan  trend  peningkatan.  Variabel-variabel  yang  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap  Indeks Theil adalah panjang jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dummy tidak adanya kota dan dummy wilayah kesukuan, pengeluaran rata-rata per kapita. Variabel yang berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Indeks  Theil  adalah  bagi  hasil  sumber  daya  alam dan dummy tidak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kata kunci: ketimpangan antarwilayah, regresi data panel, tipologi daerah

## PENDAHULUAN
Secara
filosofis suatu proses pembangunan  dapat  diartikan  sebagai  “upaya yang  sistematis  dan  berkesinambungan  untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian  aspirasi  setiap  warga  yang  paling humanistik.    Dengan  perkataan  lain,  proses pembangunan
merupakan proses memanusiakan manusia.  Istilah pembangunan di  Indonesia  seringkali  diartikan  sebagai kegiatan-kegiatan  membangun  secara  fisik, bahkan  sering  kali  diartikan  secara  sempit sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.    Definisi  UNDP  tentang  pembangunan dan  khususnya  pembangunan  manusia  adalah sebagai  suatu  proses  untuk  memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Konsep tersebut  menjadikan  penduduk  sebagai  tujuan akhir  (Rustiadi et al., 2011).
Ukuran  tingkat  perkembangan  suatu wilayah  dan  ukuran  keberhasilan  suatu pembangunan seringkali identik dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi
yang
dipresentasikan dengan perubahan atau peningkatan  dalam  Produk  Domestik  Bruto- nya.  Kesejahteraan  masyarakat  akan  terjadi bersamaan  dengan  pertumbuhan  PDB  per kapita yang tinggi  (Djakapermana, 2009).
Proses pembangunan yang dilaksanakan  selama  ini  ternyata  telah menimbulkan  masalah  pembangunan  yang cukup kompleks.
Pendekatan
pada pertumbuhan  ekonomi  makro  cenderung
mengabaikan terjadinya kesenjangan
pembangunan antarwilayah yang cukup besar.
Merancang  program  yang  bisa  mengatasi kesenjangan  antarwilayah  sangat  diperlukan (Goschin,  2014) . Secara  makro  dapat  dilihat ketimpangan  antarwilayah  Indonesia  Timur dan Indonesia Barat serta Wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa (Rustiadi et al ., 2011).  Hal ini dibuktikan  oleh  Mahardiki  dan  Santoso (2013)  yang  menyimpulkan  bahwa  indeks Wiliamson  tingkat  ketimpangan  pendapatan antarprovinsi  di  Indonesia  menunjukkan pergerakan yang meningkat. Indeks Wiliamson tahun 2006 sebesar 0,667 sedangkan tahun 2011 sebesar 0.796.
Sedangkan  hasil  dari  Indeks  Theil  didapatkan tingkat  ketimpangan  di  Indonesia  yang cenderung  menurun.  Indeks  Theil  tahun  2006 sebesar 0.3707 sedangkan tahun 2011 sebesar 0.347.  Secara  khusus,  ketimpangan  ekonomi juga  ditemukan  di  Sumatera  yakni  terdapat lima Provinsi yang memiliki indeks ketimpangan  di  atas  rata-rata  Pulau  Sumatera (Yeniwati,  2013).  Kekayaan  alam  yang dimiliki  beberapa  daerah  tidak  mampu mengurangi  kesenjangan  antarwilayah  diduga akibat kurangnya elit politik dalam penegakan kontrak ( Bhattacharyya & Hodler, 2014).
Pengembangan atau pembangunan wilayah merupakan bagian dari pembangunan secara  keseluruhan,  yang  secara  nasional bertujuan:  1)  memanfaatkan  ketersediaan potensi  daerah  bagi  pengembangan  wilayah tersebut;
2) mengurangi kesenjangan antardaerah dengan mempercepat laju
Journal of Regional and Rural Development Planning, Oktober 2018, 2 (3): 244-257
pembangunan daerah terbelakang; 3)
meningkatkan  peranan  daerah  yang  agak terbelakang  sehingga  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  nasional (Nurhadi,  2012).  Salah  satu  yang  terbukti menpengaruhinya  adalah  transportasi  (Enflo et al., 2018).
Pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan  yang  lebih  berimbang  melalui desentralisasi  pemerintahan  serta  dibarengi kerja  sama  langsung  pemerintah  pusat  dan daerah  (Vickerman,  2015).  Langkah  nyata penerapan  desentralisasi  di  Provinsi  Papua dan Papua Barat,  dimulai dengan UU Nomor 21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus Papua. UU ini kemudian diubah dengan Perpu Nomor  1  Tahun  2008.  Selanjutnya,  Instruksi Presiden  Nomor  5  Tahun  2007  tentang Percepatan  Pembangunan  Provinsi  Papua  dan Papua  Barat.  Sebagai  salah  satu  langkah  bagi penerapan  Inpres  tersebut,  dibentuklah  Unit Percepatan  Pembangunan  Papua  dan  Papua Barat  (UP4B).  Otonomi  Khusus  Papua/Papua Barat  mengamanatkan  pemerintah  Provinsi Papua/Papua Barat agar memenuhi kebutuhan hak  dasar  utama,  yaitu  bidang  pendidikan, kesehatan,  infrastruktur  dan  pembedayaan ekonomi (Karath, 2015).
Provinsi  Irian  Jaya  Barat  merupakan pemekaran  dari  Provinsi  Irian  Jaya  yang dibentuk  berdasarkan  UU  Nomor  45  Tahun 1999  dan  kemudian  mengalami  perubahan nama  menjadi  Papua  Barat  berdasarkan  PP Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007. Jumlah  kabupaten/kota  saat  pembentukan
Provinsi Papua Barat sebanyak 4
kabupaten/kota,  yaitu  Fakfak,  Manokwari, Kabupaten  Sorong  dan  Kota  Sorong.    Sesuai UU Nomor  26 Tahun 2002 terjadi pemekaran yaitu  Kabupaten  Fakfak  menjadi  Kabupaten Fakfak  dan  Kaimana,  Kabupaten  Sorong menjadi  Kabupaten  Sorong,  Kabupaten  Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, sedangkan Kabupaten  Manokwari  menjadi  Kabupaten Manokwari,  Kabupaten  Teluk  Bintuni  dan Kabupaten  Teluk  Wondama.  Pembentukan
Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  di  Provinsi Papua  Barat  berlanjut  dengan  terbentuknya Kabupaten  Tambrauw  sesuai  UU  Nomor  56 Tahun  2008.    Selanjutnya  berdasarkan  UU Nomor  13  Tahun  2009  ditetapkan  Kabupaten Maybrat  sebagai  DOB  yang  merupakan pemekaran  dari  Kabupaten  Sorong.  Sehingga total  di  Provinsi  Papua  Barat  hingga  2010 sebanyak 11 kabupaten.
Pembangunan  perlu  dilakukan  secara terpadu agar memberikan pengaruh yang lebih luas,  sebagaimana  Wanga et  al ., (2018) menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  lahan terpadu  dapat  menciptakan  lahan  pertanian, melestarikan  tanah  dan  air,  memperkuat konstruksi  infrastruktur pertanian, mendorong pertanian  skala  besar  dan  mempromosikan pembangunan  ekonomi  pedesaan. Secara nasional,  terjadi  ketimpangan  antarwilayah dalam,  sumber  daya,  pendapatan,  demografis pengangguran dan kesempatan kerja, pertumbuhan daerah, migrasi, tingkat,
perbedaan  permintaan,  perubahan  struktural dan  sosial,  polarisasi,  dan  lain  sebagainya (Nurhadi,  2012).    Demikian  pula  yang  terjadi di  Papua  Barat.    Kepadatan  penduduk  sangat beragam.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) tahun  2016  menyebutkan  bahwa  pada  tahun 2015  kepadatan  Kota  Sorong  sebesar  343.55 (jiwa/km 2 ). Berikutnya Kabupaten Manokwari  49.69;    Sorong  12.33;  Teluk Wondama  7.52;  Maybrat  6.87;  Fakfak  6.66;
Sorong  Selatan  6.53;  Raja  Ampat  5.72; Kaimana  3.33;  Teluk  Bintuni  2.84  dan terendah Kabupaten Tambrauw 1.18.
Ketimpangan  antar  wilayah  terjadi juga  pada  pengeluaran  per  kapita  per  bulan dan indeks gini.  Pengeluaran di atas rata-rata Provinsi  Papua  Barat  terjadi  di  Kota  Sorong Rp 1,448,834.00, Teluk Bintuni Rp 1,068,660.00, dan Manokwari Rp 945,437.00. Indeks gini Teluk Bintuni (0.32) menggambarkan  pemerataan  yang  lebih  baik dibanding    kota  Sorong  dan  Manokwari  yang memiliki indeks gini di atas 0.4.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perkembangan  tipologi  wilayah selama tahun 2006–2016 dan tingkat ketimpangan  antar  wilayah  serta  faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  di  Provinsi  Papua Barat  dengan  pertimbangan  merupakan  salah satu  daerah  pelaksanaan  Otonomi  Khusus, memiliki  banyak  potensi  sumber  daya  alam namun  terdapat  ketimpangan  pembangunan. Sesuai  RTRW  Papua  Barat,  terdapat  tiga Wilayah  Pembangunan  (WP)  (Baransano, 2016) yaitu:
1. WP  I  merupakan  pemekaran  atas
Kabupaten Manokwari yang terdiri atas Kabupaten  Manokwari,  Teluk  Bintuni, Teluk  Wondama,  Manokwari  Selatan dan  Pegunungan  Arfak.  Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak
merupakan  kabupaten  baru  dimekarkan pada  2012  (tidak  diikutkan  dalam penelitian karena ketersedian data).
2. WP  II  merupakan  pemekaran  dari
Kabupaten  Sorong  yang  terdiri  atas:
Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong  Selatan,  Maybrat,  Kota  Sorong dan  Tambrauw  (gabungan  pemekaran Kabupaten Sorong dan Manokwari).
3. WP  III  merupakan  pemekaran  dari Kabupaten  Fakfak,  yang  terdiri  atas Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2006 hingga 2016. Data yang digunakan adalah:
1. Pendapatan  Daerah  Regional  Bruto (PDRB)  per  kapita  yang  merupakan akumulasi  data  PDRB  per  kabupaten dalam  suatu  WP  dibagi  dengan  jumlah penduduk kabupaten dalam WP
tersebut.
2. Jumlah  penduduk  Papua  Barat  dan jumlah penduduk tiap WP.
3. Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD) Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten dalam  WP,  yang  merupakan  akumulasi dari: penerimaan pajak daerah, penerimaan  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain- lain pendapatan daerah.
4. Realisasi  Bagi  Hasil  Bukan  pajak/bagi hasil  Sumber  Daya  Alam  (BHSDA) APBD  pemerintah  daerah  kabupaten dalam WP.
5. Realisasi belanja modal APBD pemerintah  daerah  kabupaten  dalam WP.
6. Panjang jalan per tahun tiap WP.
7. Rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) pembentuk Indeks Pembangunan Manusia/IPM) WP, dihitung
berdasarkan  jumlah  rata-rata  AHH kabupaten  dalam  WP  dibagi  jumlah kabupaten  dalam  WP.  AHH  saat  lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
8. Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  WP dihitung  berdasarkan  jumlah  nilai  RLS tiap kabupaten dalam WP dibagi jumlah kabupaten  dalam  WP.  Rata-rata  lama sekolah  didefinisikan  sebagai  jumlah tahun  yang  digunakan  oleh  penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
9. Pengeluaran per kapita disesuaikan WP dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran perkapita kabupaten dalam
WP  dibagi  jumlah  kabupaten  dalam WP.  Pengeluaran  per  kapita  yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli  ( Purcashing  Power  Parity /PPP). Metode  penghitungan  paritas  daya  beli menggunakan Metode Rao.
10. Pembagian wilayah suku per WP.  WP I dan  II  merupakan  wilayah  Domberai, sedangkan  WP  III  masuk  wilayah  suku Bomberai.
11. Dummy WP yang tidak memiliki daerah otonomi  baru.    Daerah  otonomi  baru terdapat di WP II.
12. Dummy WP yang tidak memiliki kota.
Data  penelitian  ini  diperoleh  dari Publikasi  BPS  Provinsi  Papua  Barat  dan masing-masing  Kabupaten  di  Provinsi  Papua Barat, serta publikasi lain yang mendukung.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  panel  data  menggunakan  software statistik EViews  6 .  Bentuk  data  yang digunakan berupa data panel yaitu penggabungan  antara  data  lintas  waktu  ( times series) dan data lintas individu ( cross section) . Data times  series merupakan  data  untuk melihat  perkembangan  dari  waktu  ke  waktu, data  yang  diambil  dari  tahun  2006  sampai 2016. Data cross section merupakan data yang diambil dari kabupaten yang ada pada masing- masing  WP  Papua  Barat  pada  rentang  tahun tersebut.

## Analisis Tipologi Daerah
Analisis  yang  digunakan  adalah analisis  Tipologi  Daerah.    Terdapat  empat kriteria yang digunakan:
1. Kuadran I (pertama) yaitu daerah/wilayah  cepat  maju  dan  cepat tumbuh  adalah  daerah  yang  memiliki pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  rata-rata  Papua
Barat.
2. Kuadran  II  (kedua)  yaitu  daerah  maju tapi  tertekan  adalah  daerah  uang memiliki  pendapatan  per  kapita  lebih tinggi  tapi  tingkat  pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan  rata- rata Papua Barat.
3. Kuadran  III  (ketiga)  yaitu  daerah berkembang  cepat    adalah  daerah  yang memiliki  pertumbuhan  tinggi  tapi tingkat  pendapatan  per  kapita  lebih rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata Papua Barat.
4. Kuadran  IV  (keempat)  daerah  relatif tertinggal  adalah  daerah  yang  memiliki pertumbuhan  ekonomi  dan  pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan  dengan  rata-rata  Papua Barat. Tabel 1 Tipologi daerah (y) (r) (yi  < y) (yi  > y) (ri > r) Pendapatan rendah, pertumbuhan tinggi (III) Pendapatan tinggi pertumbuhan  tinggi (I) (ri < r) Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah (IV) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah (II) Sumber: Kuncoro (1996) dalam Kuncoro (2012) Keterangan :
r   =  pertumbuhan ekonomi Papua Barat y = PDRB per kapita Papua Barat r i =  pertumbuhan ekononomi WP yang diamati y i =  PDRB per kapita WP yang diamati tipologi daerah, dilakukan tiap tahun untuk melihat perkembangan dari masing-masing wilayah pengembangan.

## Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan antarwilayah Pengembangan
Analisis yang digunakan untuk melihat  ketimpangan  pembangunan  adalah dengan analisis  Indeks  Theil yang merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menggambarkan tentang
pendapatan wilayah per kapita dan kesenjangan  pendapatan.    Rumusan  Indeks Theil  (Ying,  2000  dalam  Kuncoro,  2012)
adalah sebagai berikut:
Ketimpangan antar WP
T=  Ʃ  ( y i )  X  Log y i / x i ) Y Y X dimana : T   = total disparitas (Indeks Theil) Papua Barat
yi = total Pendapatan Daerah Regional
Bruto (PDRB) kabupaten/kota dalam Wilayah Pengembangan (WP) ke-i xi   = total jumlah penduduk kabupaten/kota
dalam Wilayah pengembangan ke-i Y   =  PDRB Papua Barat X   =  Jumlah penduduk Papua Barat

## Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber
disparitas pembangunan
antarwilayah  pengembangan  di  Papua  Barat dianalisis dengan menggunakan model persamaan sebagai berikut:
dimana: T it =  Indeks  Theil  Wilayah  Pengembangan
(WP)  ke-i  tahun-t  yang  dihitung menggunakan persamaan (1)
X 1it =  total  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
WP ke-i tahun-t  (juta rupiah)
X 2it =  total  bagi  hasil  sumber  daya  alam    WP
ke-i tahun-t (juta rupiah)
X 3it = total panjang jalan WP ke-i tahun-t (km) X 4it = rata-rata  Angka Harapan Hidup (AHH) WP ke-i tahun-t (tahun)
X 5it = rata-rata pengeluaran per kapita WP ke-
i tahun-t (juta rupiah) X 6it = Rata-rata Lama Sekolah (RLS) WP ke-i tahun-t (tahun)
dimana: i = Wilayah Pengembangan (WP) I, II dan III t  = 2006– 2016 α = intersep dugaan parameter koefisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tipologi Wilayah Pengembangan
Tipologi Klassen salah satu alat analisis ekonomi  regional.  Tipologi  daerahdigunakan untuk  mengetahui  gambaran  tentang  pola  dan struktur  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah. Data  yang  digunakan  adalah  pertumbuhan PDRB  dan  besaran  PDRB  per  kapita.    Pola dan  struktur  pertumbuhan  ekonomi  wilayah pengembangan tahun 2007–2016 dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Tipologi wilayah pengembangan di Papua Barat tahun 2007-2016 Sumber: Kabupaten dalam angka (BPS, 2006-2016) (data diolah)
Secara  umum  berdasarkan  Gambar  1, terlihat  bahwa  tidak  ada  WP  yang  dominan berada  pada  kuadran  I  (maju)  maupun  IV (tertinggal).  Kuadran  I  hanya  diisi  oleh  WP  I (2010)  dan  WP  III  (2012).    Kuadran  daerah tertinggal  juga  hanya  diisi  WP  II  (2009)  dan WP  I  (2014).  Selebihnya,  tiap  WP  hanya berada  pada  kuadran  II  atau  III  secara bergantian.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa secara  antar  WP  tidak  terjadi  ketimpangan yang tinggi.
Tabel 2  Jumlah PDRB per kapita WP I dan Papua Barat tahun 2007-2010 (dalam ribuan rupiah) Tahun 2007 2008 2009 2010 WP I 16.852  18.581  21.187  28.171 Papua Barat  19.192  20.477  22.163  25.424
Sumber: Kabupaten dalam Angka 2006-2010 (data diolah)
WP  I  pada  periode  2007–2009  berada pada kuadran  III.  Pertumbuhan  ekonomi WP I terus meningkat dan di atas rata-rata, namun memiliki  pendapatan  per  kapita  yang  lebih rendah  dibanding  rata-rata  Papua  Barat. Pertumbuhan  ekonomi  WP  I  [Tabel  2] meningkat  dari  11%  menjadi  17%  (2009) namun  turun  menjadi  13%  (2010).    Seiring dengan  itu,  pertumbuhan  di  Papua  Barat  juga meningkat dari 8% (2007) menjadi 11% pada 2010.    Periode  yang  sama  menunjukkan bahwa WP II mengalami peningkatan dari 7% menjadi  12%,  sementara  WP  III  stabil  pada 7%.  Tabel 2 juga menunjukkan bahwa secara umum  periode  2007–2010,  pertumbuhan Papua  Barat  juga  meningkat  dari  8%  menjadi 11%.
Tabel 3  Pertumbuhan PDRB WP I dan Papua Barat tahun 2007–2010 (%) Tahun 2007  2008  2009  2010 WP I 11 11 17 13 WP II 7 6 8 12 WP III 7 7 8 7 Papua Barat 8 8 10 11 Sumber:  Kabupaten  dalam  angka  2006–2010 (data diolah) Pendapatan  per  kapita  WP  I  pada periode  2007–2010  berada  di  bawah  rata-rata Papua Barat. Tabel 3 menunjukkan
peningkatan  pendapatan  rata-rata  di  Papua Barat  dari  Rp  19,192,000.00  (2007)  menjadi Rp  25,524,000.00  (2010).    PDRB/kapita Papua  Barat  meningkat  diduga  adanya  DOB pada  WP  II.    Penambahan  DOB  memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan PDRB WP II.
Selain  itu  diduga  pertumbuhan  PDRB Kota  Sorong  memberikan  pengaruh  posistif terhadap  WP  II.    Kota  Sorong  memiliki beberapa  keunggulan  sebagaimana  yang diungkapkan Soares (2017) bahwa keberadaan fasilitas  publik  (jumlah  fasilitas  pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan jumlah fasilitas perekonomian)  mempengaruhi  ketimpangan antarwilayah.
Pertumbuhan  PDRB  WP  I  tahun  2010 sebesar  11.74%,  sementara  tahun  2009 sebesar 7.34%.   Pertumbuhan penduduk WP I tahun  2010  sebesar  2.91%  dan  2009  sebesar 1.65%.
PDRB  per  kapita  WP  I  meningkat  dari Rp 16,852,000.00 (2007) menjadi Rp
28,171,000.00  (2010).    Periode  tahun  2007 hingga  2009,  WP  I  menempati  kuadran  III karena PDRB per kapita berada di bawah rata- rata  Papua  Barat.    WP  I  berhasil  menempati kuadran  I  pada  2010  karena  PDRB  dan pertumbuhannya di atas rata-rata Papua Barat.
Periode  tahun  2011  hingga  2012,  WP  I berada  pada  kuadran  II,  kemudian  berpindah ke  kuadran  III  pada  2013,  berada  pada kuadran  IV  yaitu  wilayah  tertinggal  pada tahun  2014,  namun  pada  2015–2016  berhasil menempati kuadran II.

## Tabel 4  Pertumbuhan PDRB WP II dan Papua Barat tahun 2007–2010
Tahun 2007  2008  2009  2010 WP I 7.2%  5.7%  7.3%  12% Papua Barat 8.3%  7.7%  10%  11% Sumber:  Kabupaten  dalam  Angka  2006–2010 (BPS) (data diolah)
Periode tahun 2007–2008, WP II berada pada kuadran II namun pada 2009 menempati kuadran IV.  Pertumbuhan PDRB WP II tahun 2007–2009  selalu  di  bawah  rata-rata  Papua Barat  [Tabel  4],  hal  ini  diduga  dipengaruhi oleh  pertumbuhan  Kab.  Raja  Ampat  yang hanya 1 %.
Sedangkan  pada  periode  tahun  2010 hingga  2016  WP  II  selalu  berada  pada kuadran  III  yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  PDRB  yang  selalu  lebih  tinggi dari  rata-rata  Papua  Barat.  Dimulainya kegiatan  pemerintahan  DOB  memberikan pengaruh  positif  bagi  pertumbuhan  WP  II. Namun  di  sisi  lain,  pertumbuhan  penduduk yang lebih tinggi serta jumlah penduduk yang merupakan terbanyak di Papua Barat memberikan  pengaruh  terhadap  PDRB/kapita yang lebih rendah dibanding Papua Barat.
Salah  satu  kabupaten  di  WP  II  yang terkenal  dengan  pariwisatanya  adalah  Raja Ampat.  Pengaruh pariwisata dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB tahun 2011-2016.  Sektor transportasi  memiliki  rata-rata  pertumbuhan 7.36%,  sektor  penyediaan  akomodasi  dan makan  minum  sebesar  6.54%  serta  sektor informasi dan komunikasi sebesar 5.57%.
Pengaruh  positif  pariwisata  terhadap suatu  wilayah  diungkapkan  oleh  Adinugroho (2017).    Hasil  kajian  menunjukkan  terdapat perbedaan pendapatan sektor perdagangan dan jasa  hiburan  tahun  2007  dan  2013  pada wilayah selatan Gunungkidul.

## Ketimpangan antarwilayah Pengembangan di Papua Barat
Analisis yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antarwilayah
pengembangan  adalah  Indeks  Theil.  Nilai Indeks  Theil  Papua  Barat  berdasarakan wilayah  pengembangan  tahun  2006  hingga 2016  [Gambar  2].  Nilai  indeks  Theil  Papua Barat  kurun  waktu  2006  hingga  2013 cenderung  stabil  dan  nilainya  sangat  rendah yaitu berkisar pada angka 0.010 hingga 0.013. Periode 2014 hingga 2016 terjadi peningkatan mencapai  angka  0.018.    Nilai  Indeks  Theil 0.018  pada  2016  merupakan  nilai  tertinggi pada periode 2006 hingga 2016. Ketimpangan antarkabupaten dalam wilayah pengembangan memberikan kontribusi lebih dari 75%.
Gambar 2 Grafik Indeks Theil (IT) Papua Barat tahun 2006 hingga 2016 Sumber: Kabupaten dalam Angka tahun 2006 hingga 2016 (BPS) (data diolah)
Baransano (2015) mengungkapkan bahwa  pada  tahun  2005  Indeks  Wiliamson Papua  Barat  sebesar  0.52,  sedangkan  tahun 2015  sebesar  0.65.    PDRB  yang  digunakan Baransano  (2015)  adalah  PDRB  dengan Migas.  Penggunaan  PDRB  dengan  migas memberikan  kesenjangan  yang  tinggi  karena tidak  semua  daerah  memiliki  SDA  tersebut
dan  sumbangan  migas  cukup  besar  terhadap PDRB kabupaten.
Salah  satu  kabupaten  yang  memiliki PDRB  dengan  migas  terbesar  adalah  Teluk Bintuni (WP  I) yakni tahun  2012 sebesar Rp 20.043  triliun  dengan  kontribusi  lapangan usaha  pertambangan  dan  penggalian  42.46% dan  industri  pengolahan  50.64%,  sementara
PDRB  tanpa  migas  sebesar  Rp  1.581  triliun. Sumbangan  pertambangan  dan  penggalian sebesar 40% dan industri pengolahan 49.73%, sedangkan PDRB 2016 dengan migas sebesar Rp  23.18  triliun  dan  PDRB  tanpa  migas sebesar Rp 1.817 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa  peran  SDA  gas  alam  di  kabupaten Teluk  Bintuni  sangat  dominan  menguasai 90% dari PDRB dengan migas.
Tabel 5  Jumlah penduduk dan persentase tiap WP tahun 2006 dan 2016 2006 2016 WP I 240,398 34% 302,940 29% WP II 356,874 51% 583,797 57% WP III 104,930 15% 145,624 14% Sumber: Kabupaten dalam angka 2006-2010 (BPS) (data diolah)
Perbandingan  jumlah  penduduk  antar WP  terlihat  mencolok  [Tabel  5]  presentase jumlah penduduk WP II adalah  terbesar tahun 2006  dan  2016.  Prosentasi  juga  meningkat dari  51%  (2006)  dan  menjadi  57%  (2016). Jumlah  penduduk  WP  I  dan  II  menjadi terbanyak  karena  kemudahan  akses  serta peluang  ekonomi  yang  lebih  menjanjikan dibanding  WP  III.  Daerah  aglomerasi  cukup banyak  pada  kedua  WP  tersebut  namun  tidak merata,  sehingga  ketimpangan  di  dalam  WP semakin meningkat.  Aglomerasi memberikan pengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi (Yeniwati, 2013).
Prosentasi jumlah penduduk WP I pada 2016  menurun  dibanding  2006  dipengaruhi juga oleh tidak dimasukkannya data penduduk dua  kabupaten  pemekaran  dari  kabupaten Manokwari  yaitu  kabupaten  Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
Ketimpangan antarwilayah pe- ngembangan  cenderung  rendah,  terlihat  dari sumbangan  terhadap  nilai  Theil  yang  tidak lebih 10%. Hal ini menunjukkan bahwa secara wilayah  ketimpangan  tidak  terlalu  terlihat, namun,  di  dalam  wilayah  cenderung  tinggi. Nilai  Theil  yang  rendah  dan  kontribusi ketimpangan  antarwilayah  di  bawah  10%
memberikan  gambaran  bahwa  kondisi  yang harus  diperhatikan  adalah  ketimpangan  di dalam wilayah.
Ketimpangan di dalam wilayah pengembangan harus diarahkan untuk mengecil  agar  tidak  menimbulkan  masalah penggerusan  sumber  daya  antarkabupaten  di dalam wilayah pengembangan tersebut. Penggerusan tersebut bisa terjadi pada sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia. Akibat  penggerusan  adalah  ketidakmampuan suatu  daerah  untuk  bisa  berkembang  lebih baik  karena  ditinggal  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  serta  pengelolaan  sumber daya  alam  yang  miskin  nilai  tambah.    Peran pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  untuk menggerakan sektor potensial sebagai penggerak  ekonomi  daerah  (Ardila,  2012). perhatian yang lebih ditiujukan bagi penggunaan sumber daya lokal/pribumi ( Thakura & Sangara, 2015).

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Antar WP
Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi  ketimpangan  wilayah  adalah:
geografi, sejarah, politik, kebijakan pemerintah,  adminsitrasi,  sosial  budaya  dan ekonomi  (Rustiadi et  al .,  2011).    Hal  ini dibuktikan  oleh  Latuconsina  (2017)  yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan yang berbeda yang harus dilakukan  untuk  mengurangi  ketimpangan IPM  di  Kabupaten  Malang  berdasarkan kewilayahan.
Hasil  pengolahan  data  regresi  data panel  menggunakan pooled  effect  model  GLS (cross–section  weight) ,  sebagaimana  yang ditunjukkan  pada  Tabel  6  diketahui  bahwa faktor-faktor yang berpengaruh positif (meningkatkan)  terhadap  ketimpangan  adalah panjang  jalan,  rata-rata  pengeluaran  per kapita,  tidak  adanya  kota,  dan  wilayah kesukuan.  Sedangkan  yang  berpengaruh negatif adalah tidak adanya DOB.
Tabel 6 Hasil pendugaan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antarwilayah Notasi   Variable koefisisen Std. Error t-Statistic Probabilitas X1 Pendapatan Asli Daerah  0.001479 0.000708 2.088248 0.0480 ** X2 Bagi Hasil SDA -0.001129 0.000573 -1.970244 0.0610 * X3 Panjang Jalan 0.007803 0.002472 3.156649 0.0044 ** X4 Angka Harapan Hidup -0.010427 0.016400 -0.635801 0.5312 X5 Pengeluaran per kapita 0.016309 0.008519 1.914401 0.0681 * X6 Rata-rata Lama Sekolah  -0.015876 0.019566 -0.811404 0.4255 D10 Dummy Suku 0.005539 0.002640 2.098460 0.0470 ** D20 Dummy tidak ada DOB   -0.003710 0.001527 -2.430565 0.0233 ** D30 Dummy tidak ada Kota 0.015517 0.002669 5.814195 0.0000 ** C Konstanta -0.131395 0.104150 -1.261586 0.2197 Weighted Statistics R-squared 0.860473 Prob (F-statistik) 0.00 Sumber: Hasil olahan
Catatan: **) Signifikan pada α = 5%, *) α = 10%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
memiliki  nilai  koefisien  regresi  0.001479 dengan p-value 0.048.    Secara  spesifik  dapat dinyatakan  bahwa  pada  kondisi ceteris paribus ,  bila  PAD  meningkat  sebesar  Rp 1,000,000.00,  maka  indeks  Theil  akan meningkat  0.001479.    PAD  memberikan pengaruh positif terhadap divergensi antar WP di  Papua  Barat.    Hasil  ini  sejalan  dengan Mawarni et  al .,  (2013)  yang  menyimpulkan bahwa h asil pengujian koefisien jalur ditemukan bahwa secara simultan PAD, Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  belanja  modal berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Aceh.  Hal  ini  senada  dengan  Malik  (2014) yang  menyatakan  bahwa  IPM  dan  belanja pemerintah  akan  membantu  menurunkan konvegensi antar daerah.
Apriana  dan  Suryanto  (2011)  memiliki pendapat  berbeda  yang  menyimpulkan  bahwa PAD  berpengaruh  positif,  akan  tetapi  tidak signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Selanjutnya  ditambahkan  bahwa  peningkatan PAD  tidak  langsung  berkorelasi  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini disebabkan  peningkatan  pendapatan  asli daerah  tidak  serta  merta  meningkatan  daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya
Nilai koefisien regresi variabel panjang jalan  0.007803  dengan  probabilitas  ( p-value ) sebesar 0.0059. Secara spesifik dapat dinyatakan  bahwa  pada  kondisi ceteris paribus , bila panjang jalan meningkat sebesar 1  km,  maka  indeks  Theil  akan  meningkat 0.007803. Panjang jalan memberikan pengaruh positif terhadap divergensi antar WP di Papua Barat.
Fan et al., (2011)  mengemukakan bahwa  investasi  berupa  infrastruktur  untuk menghubungkan daerah pesisir dan pedalaman serta di daerah tertinggal memiliki hasil yang tinggi dalam mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  tertinggal dan mengurangi kesenjangan regional. Kondisi WP I, jalan yang menghubungkan  kabupaten  Manokwari  ke Teluk Bintuni sudah semakin baik dan lancar.
Namun, jalan yang menghubungkan
kabupaten  Manokwari  dan  Wasior  (Teluk Wondama)  masih  dikerjakan  dan  belum  bisa dilalui.
Ibukota-ibukota  kabupaten  di  WP  II, sudah  bisa  dihubungkan  lewat  perjalanan darat kecuali Raja Ampat.  Hal ini seharusnya memudahkan upaya konvergensi pembangunan WP II.
Journal of Regional and Rural Development Planning, Oktober 2018, 2 (3): 244-257

## Kabupaten  Fakfak  dan  Kaimana  (WP
III) sudah terhubung jalan darat namun belum digunakan  secara  optimal.    Penyebab  kurang optimalnya  karena  daerah  yang  berbatasan belum  ada  hubungan  perdagangan  dan pergerakan  orang  yang  masal.  Transportasi Fakfak-Kaimana  lebih  banyak  menggunakan alat transportasi laut dan udara.
Peranan  infrastruktur  jalan  sangat penting dalam menunjang peningkatan ekonomi.  Sebagaimana  yang  diungkapkan Oluwole  dan  Daful  (2014)  bahwa  j aringan jalan  yang  dikembangkan  dengan  baik merupakan  faktor  penengah  yang  kuat  dalam aksesibilitas  fasilitas  faktor  peningkatan kehidupan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, pasar dan keuangan rumah tangga kepada  masyarakat.  Pembangunan  bidang transportasi diharapkan merupakan pembangunan berkelanjutan (Brotodewo, 2010).
Transportasi  merupakan  salah  satu elemen  pembentuk  wilayah  struktur  ruang yang  secara  langsung  mendukung  hubungan fungsional  antara  distribusi  dan  orientasi simpul  layanan,  baik  antaranal  maupun eksternal  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam pembangunan regional  (Sihaloho et  al .,  2011).  Lebih  lanjut Sihaloho et  al .,  (2014)  mengungkapkan
Pergerakan barang antar kelompok antarpulau mengikuti pergerakan penumpang. Pergerakan penumpang dan barang.
Antaraaksi keterjeratan  di  pulau-pulau  di  Provinsi Maluku  mengikuti  pola  pergerakan  barang dan penumpang, kegiatan ekonomi dan sosial.
Hasil penelitian Oktaviana et al ., (2011) menunjukkan bahwa indeks aksesibiltas WP I terbaik  yaitu  6.36,  WP  II  6.47  dan  terendah WP III 6.84.  Hal ini menunjukkan bahwa WP I memiliki aksesibiltas yang terbaik, hubungan  antardaerah  lebih  mudah.    Nilai aksesibilitas  moda  darat  terbaik  ada  di  WP  I yaitu  6.55.    Sementara,  WP  II  sebesar  6.58 dan WP III sebesar 6.61.
Salah  satu  faktor  yang  positif  dan berpengaruh  pada  taraf  10%  meningkatkan indeks  Theil  adalah  pengeluaran  per  kapita. Pengeluaran  per  kapita  tertinggi  dimiliki  oleh WP  I  dan  WP  II.  Sebagaimana  di  ketahui bahwa  di  WP  I  terdapat  ibu  kota  Provinsi Papua  Barat  serta  kampus  negeri  terbesar  di Papua  Barat  yaitu  Manokwari,  selain  juga memiliki  daerah  penghasil  gas  terbesar  di Indonesia  yaitu  Teluk  Bintuni.    Kota  Sorong (WP II) yang sejak dulu dikenal sebagai pintu masuk  ke  Papua  serta  memiliki  beberapa industri  pengolahan  SDA  seperti  perikanan dan  kehutanan  telah  lama  berkembang menjadi  salah  pusat  ekonomi  sejak  jaman Irian  Jaya  hingga  Papua  Barat.  Kepadatan penduduk kota Sorong 248 jiwa per kilometer, merupakan tertinggi di Papua Barat.
Manokawri dan Kota Sorong (sebelumnya Kabupaten Sorong) sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi yang berkembang  pesat  yang  tunjang  pelabuhan laut  dan  bandara  yang  disinggahi  pesawat berbadan  lebar.  Kedua  daerah  ini  kemudian berkembang menjadi kota. Perbedaaan pengeluaran  antara  kedua  daerah  ini  dengan daerah  lainnya  di  intra  WP  sesuai  dengan Putri  dan  Dartanto  (2014)  yang  menyatakan terjadi  peningkatan  pendapatan  populasi  di perkotaan yang membuat semakin divergennya  pendapatan  antara  masyarakat perkotaan dan pedesaan. Salah satu penyebab perbedaan
pengeluaran per kapita masyarakat di perkotaan  dan  perdesaan  adalah  tingkat pendidikan  kepala  keluarga  yang  rendah (Putri  dan  Dartanto  2014).  Kemudahan fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  di  kota memberikan pengaruh terhadap tingkat
pendapatan masyarakat. Variabel dummy yang  digunakan  pada penelitian ini, semuanya memberikan
pengaruh  yang  berbeda  nyata  taraf  5%.
Dummy  yang  memiliki  tanda  positif      adalah tidak  adanya  kota  dan  wilayah  suku
Domberay,  sedangkan  yang  memiliki  tanda negatif adalah tidak adanya DOB.
Model dummy tidak  adanya  kota memberikan  koefisien  0.01552.    Hal  ini berarti  apa  bila  kondisi ceteris  paribus maka pada  daerah  yang  ada  minimal  terdapat  satu kota antarasep menjadi -0.165910+0.01552= -0.15039.  Adanya kota memberikan pengaruh terhadap ketimpangan  yang  terjadi dalam WP lebih tingi dibanding WP yang tidak ada kota. WP yang memiliki kota adalah WP II.
Model dummy wilayah kesukuan
memberikan koefisien  sebesar  0.006480.  Hal ini berarti nilai antarasep
menjadi -0.165910+0.00648  =  -0.15943  pada  WP  III yang merupakan wilayah suku Bomberay.
Model dummy tidak  adanya  DOB memberikan  koefisien  sebesar  -0.165910  - 0.004273  =  -0.17018.  WP  yang  memiliki DOB adalah WP II sejak 2010 dan WP I sejak 2014.  Nilai  antarasep  WP  yang  memiliki DOB adalah sebesar -0.17018.

## SIMPULAN  DAN SARAN
Hasil  uraian  di  atas  menunjukkan bahwa  secara  tipologi  daerah,  tidak  ada  WP yang  dominan    atau  menjadi  daerah  yang maju maupun tertinggal.  Secara umum semua WP  berganti  pada  kuadran  II  dan  III.    Nilai indeks Theil Provinsi Papua Barat
menunjukkan  tren  peningkatan,  namun  hal tersebut  lebih  dipengaruhi  oleh  peningkatan ketimpangan  intra  WP  sedangkan  antar  WP cenderung  stabil.  Variabel-variabel  yang berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  taraf α = 5% terhadap Indeks Theil adalah panjang jalan,  pendapatan  asli  daerah,  dummy  tidak adanya  kota  dan  dummy  wilayah  kesukuan, yang  signifikan  taraf  α  =  10%  dan berpengaruh  positif  adalah  pengeluaran  rata- rata  per  kapita,  sedangkan  bagi  hasil  sumber daya alam berpengaruh negatif. Variabel yang berpengaruh  negatif  dan  signifikan  taraf  α  = 5% terhadap indeks theil adalah dummy tidak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).
Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan agar  ketimpangan  antar  WP  dapat  terus  stabil atau  bahkan  menurun  adalah  peningkatan kerjasama  intra  maupun  antar  WP  sehingga terjadi  peningkatan  ekonomi  yang  berimbang antar WP.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, G. (2017). Hubungan Perkembangan Wisata terhadap Ekonomi  Wilayah  di  Gunungkidul Selatan. Journal of Regional and Rural Development  Planning,  1  (1) ,  16-27. doi:  http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd. 2017.1.1.16-27
Apriana,  D.  &  Suryanto,  R.  (2010).  Analisis Hubungan  Antara  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah,  Kemandirian Daerah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  Dan Kota  Se  Jawa-Bali). Jurnal  Akuntansi & Investasi, 11 (1) , 68-79 .
Ardila,  R.  (2012).  Analisis  Pengembangan
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten  Banjarnegara. Economics Development  Analysis  Journal,  1 (2),1-
9.
https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.482 Baransano, M.A., (2011). Analisis Disparitas Pembangunan  Wilayah  di  Provinsi Papua Barat . Thesis.  Institut Pertanian Bogor.
Bhattacharyya,  S.,  &  Hodler,  R.  (2014).  Do Natural  Resource  Revenues  Hinder Financial  Development?  The  Role  of Political Institutions. World Development, 57 , 13. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.20 13.12.003 Brotodewo,  N.  (2010).  Penilaian  Indikator Transportasi Berkelanjutan pada
Kawasan  Metropolitan  di  Indonesia.
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota,
21 (3), 165-182.
[BPS] Badan Pusat Statistik. (2017). Kabupaten dalam Angka 2016.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2016). Papua Barat Dalam Angka 2016 .
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  (2017).  Statistik Keuangan Daerah 2015-2016.
Djakapermana, R. D., (2013). Pengembangan Wilayah: Melalui Pendekatan Kesisteman . Bogor: IPB Press.
Enflo,  K.,  Alvarez-Palau,  E.,  &  Marti-
Henneberg,  J.  (2018).  Transportation and  regional  inequality:  the  impact  of railways  in  the  Nordic  countries,  1860-
1960. Journal of Historical Geography,
62 , 51-70.
Fan  S,  Kanbur  R,  Zhang  X.  2011.  China’s regional  disparities:  Experience  and policy. Review of Development Finance , 1 , 47-56. doi:10.1016/j.rdf.2010.10.001.
Goschin,  Z.  (2014).  Regional  growth  in
Romania  after  its  accession  to  EU:  a shift-share  analysis  approach. Procedia Economics  and  Finance,  15 ,  169–175
doi:  https://dx.doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00471-7
Karath, M. (2015). Accelerating The Development For The Welfare Community  In  The  Land  Of  Papua. Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 3 (3), 30-43. Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang . Jakarta: Penerbit Erlangga. Latuconsina,  Z.  M.  Y.  (2017).  Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan  Perwilayahan  dan  Regresi Panel. Journal  of  Regional  and  Rural
Development  Planning,  1 (2),  202-216. doi:http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2 017.1.2.202-216 Mahardiki,  D.  dan  Santoso,  R.P.,  (2013). Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia 2006-2011.
Journal  of  Economics  and  Policy , 6 (2),103-213 . doi:  http://dx.doi.org/10.
15294/jejak.v7i1.3596
Malik,  A.  S.  (2014).  Analisis  Konvergensi Antar  Provinsi  Di  Indonesia  Setelah
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Tahun 2001-2012. Journal  of  Economics  and Policy, 7 (1), 92-101 . doi: dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i2.3846
Mawarni,  Darwanis,  Abdullah  Syukriy.  2013.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja
Modal  Serta  Dampaknya  Terhadap
Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi
Pada  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Aceh). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas  Syiah  Kuala,  2 (.2),  80-90. ISSN 2302-0164 http://prodipps. unsyiah.ac.id/Jurnalmia/images/Jurnal/2 013/2.akuntansi.vol2.no2.mei.2013/9.[8 0-90].Mawarni.pdf Nurhadi.  (2012).  Konsep  Perwilayahan  Dan Teori  Pembangunan  Dalam  Geografi. Geomedia, 10 (1), 49-66. https://journal.uny.ac.id/index.php/geo media/article/view/3595/3071
Oktaviana, M. G., Sulistio, H., & Wicaksono,
A.  (2011).  Strategi  Pengembangan Antar Wilayah Di Provinsi Papua Barat.
Jurnal  Rekayasa  Sipil,  5 (3),  180-190. ISSN 1978 – 5658. http://Rekayasasipil. Ub.Ac.Id/Index.Php/Rs/Article/View/2 04/197
Oluwole,  O.  A.,  &  Daful,  N.  G.  (2014).
Characterization  of  Jos  City  Road Network,  Nigeria. Indonesian  Journal Of  Geography,  46 (2),  177-186.  ISSN 0024-9521.  https://jurnal.ugm.ac.id/ijg/
article/view/6078/4829
Putri,  A.  D.,  &  Dartanto,  T.  2016.
Dekomposisi  Perubahan  Ketimpangan di  Indonesia  Tahun  2005-2014. JESP,
8 (1), 72-91.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R.
(2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Cetakan Ketiga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sihaloho, A., Jinca, M. Y., Wunas, S., Parung, Herman.  (2012).  Ferry  Transport  of Trans  Maluku  Antaraislands  Cluster  In Indonesia Antaranational  Journal  Of Civil  &  Environmental  Engineering Ijcee-Ijens, 12 (5), 9-14.
Soares,  L.,  Rustiadi,  E.,  &  Mulatsih,  S.
(2017). Analisis Disparitas dan
Antaraaksi  Spasial  di  Timor–Leste.
Journal of Regional and Rural Development  Planning,  1 (1),  74-86.
doi: https://dx.doi.org/10.29244/ jp2wd.2017.1.1.74-86 Thakura, R., & Sangara, S. (2015). Increasing Inequality  in  the  Western  Indian Himalayan Region. Procedia Economics  and  Finance,  30 ,  910-922. doi:
https://doi.org/10.1016/S2212-
5671 (15) 01341-6
Vickerman,  R.  (2015).  High-speed  rail  and regional  development:  the  case  of antaramediate  stations. Journal  of
Transport  Geography,  42 ,  157-165.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. jtrangeo.2014.06.008
Wanga,  S.,  Fua,  B.,  Chen,  H.,  &  Liu,  Y.
(2018). Regional development boundary  of  China’s  Loess  Plateau:
Water  limit  and  land  shortage. Land
Use Policy, 74 , 130-136. doi:
https://doi.org/10.1016/ j.landusepol.2017.03.003
Yeniwati.  (2013).  Ketimpangan  Ekonomi Antar  Provinsi  Di  Sumatera. Jurnal Kajian  Ekonomi,  2 (3),  1-21.  ISSN 2301-4288. http://ejournal.unp.ac.id/ index.php/ekonomi/article/view/2734/2 332