INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3051-3061 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia
Ujang Charda S. 1 ✉ , Fernando Manggala Yudha S 2 , Syaefa Wahyuni 3
(1) Universitas Subang, (2,3) Universitas Pasundan
Email: ujangch@unsub.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Subjek  hukum  pidana  yang  dikenal  dalam  KUHP,  yaitu  orang  perseorangan,  sehingga  pemikiran korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana. Di mana pada kenyataannya bahwa manusia terkadang melakukan  tindak  pidana  melalui  organisasi  sehigga  pembuat  Undang-Undang  dalam  merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif  analistis  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  melalui  tahap  penelitian  kepustakaan  dan lapangan dengan teknik  pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis  melalui metode  normatif  kualitatif  tanpa  mempergunakan  angka-angka  dan  rumus  secara  matematis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Untuk itu, di dalam sistem hukum pidana Indonesua diperlukan suatu  penataan  kembali  terhadap  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukumpidana  dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.
Kata Kunci: Hukum Pidana Indonesia – Korporasi – Reaktuliasi – Subjek Hukum
Abstract
The subject of criminal law known in the Criminal Code is an individual, so that corporate thinking is not yet seen as a subject of criminal  law, but in  its development,  corporations have been considered a subject of criminal law. In reality, humans sometimes commit criminal acts through organizations, so that law makers in formulating offenses take this reality into account. The research method used is analytical descriptive with a normative juridical approach through library and field research stages with data  collection  techniques  through  library  studies.  Then  the  data  was  analyzed  using  qualitative normative methods without using numbers and mathematical formulas. Based on the results of the research, for this reason, in the Indonesian criminal  law system, a restructuring of the regulation of corporations  as  the  subject  of  criminal  law  and  corporate  criminal  responsibility  is  needed,  which concerns the regulation of when a corporation is said to have committed a criminal act, who in the corporation can be held accountable and the sanctions that apply. appropriate for corporations that commit  crimes,  so  that  there  is  harmony  in  regulations  which  has  an  impact  on  achieving  legal objectives.
Keywords: Indonesian Criminal Law – Corporations – Reactuliation – Legal Subjects

## PENDAHULUAN
Berkembangnya kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan ataupun korporasi dapat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana tentu telah diatur bahwa  orang-perorangan  yang  melakukan  suatu  kejahatan  pastinya  akan  mendapatkan sanksi  pidana  untuknya.  Namun  sanksi  pidana  bagi  korporasi  yang  apabila  melakukan tindak pidana di dalam KUHP belum mengaturnya. Ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), korporasi telah disebutkan sebagai  subjek  hukum  layaknya  orangperorangan.  Hal  ini  dikarenakan  korporasi  juga memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  layaknya  orang- perorangan.
Permasalahan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  merupakan  hal  yang  tidak sederhana,  mengingat  korporasi  adalah  badan  hukum  di  samping  pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang masih belum eksplisit  (Sjawie, 2017). Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea (Krismen, 2014) atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. Mens rea  adalah  unsur  yang  sulit  dibuktikan  dari  korporasi  yang  dianggap  melakukan  tindak pidana  mengingat  korporasi  hanya  bisa  melakukan  tindakan  melalui  organ  direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi.
Menarik    untuk    dikaji    lebih    dalam    tentang    bagaimana sebenarnya   korporasi dapat menjadi   subyek   hukum pidana, karena hukum    pidana    Indonesia    menganut asas  kesalahan  yang  merupakan  dasar  untuk  menerapkan  pertanggungjawaban  pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Untuk dapat memidana pelaku delik, selain membuktikan unsur-unsur   perbuatan   yang   menimbulkan   celaan,   dalam diri  pelaku  harus  ada  unsur  kesalahan    (Kholiq,  2002).  Sementara  kesalahan  merupakan keadaan    jiwa    dari    pembuat    dan    hubungan    batin  antara      pembuat      dengan perbuatannya,   keadaan   jiwa   dari seseorang  yang  melakukan  perbuatan  merupakan apa  yang  lazim disebut sebagai kemampuan  bertanggung jawab, sedang hubungan   batin antar   pembuat   dengan perbuatanya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta tiada alasan pemaaf  (Muladi & Priyatno, 2010).
Korporasi  menjadi  subyek  hukum,  karena  memiliki  hak  dan  kewajiban,  memiliki kecakapan hukum, dan diakui secara sah oleh hukum. Permasalahan yang ditemukan akan berbeda  bila  membicarakan  tentang  korporasi  karena  pada  saat  ini,  belum  terdapat pengaturan  tentang  korporasi  dalam  KUHP  yang  menjadi  dasar  dari  penjatuhan  sanksi pelanggaran  dan  kejahatan.  Jadi  sangat  tidak  beralasan  apabila  menyamakan  korporasi dengan “ siapa ” , “ barangsiapa ” ,  ataupun “ siapa  pun ” yang  terdapat  dalam  KUHP  untuk menjatuhkan  hukuman  yang  harus  dipertanggungjawabkan  terhadap  korporasi.  Dalam sistem  pidana  Indonesia,  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  atau  perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah menentukan, bahwa perbuatan   itu   merupakan   tindak   pidana.   Hal   ini   berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soemiro, 1998). Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan  menganalisa  masalah  yang  ada  yang  akan  disajikan  secara  deskriptif  (Hadikusomo, 1995). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya data dianalisis secara normatif- kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Pemikiran Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia
Korporasi adalah perikatan beberapa orang yang bersepakat dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum (berbadan hukum). Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia. Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlibat di dalamnya. Pembahasan pokok hukum pidana mencakup tiga aspek, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana (sanksi yang diberikan terhadap   pelanggar   hukum).   Secara   terori   dan   praktis ketiganya merupakan unsur yang terpisah dan berbeda satu sama lain. Seseorang dinyatakan    telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang telah termaktub dalam perundang-undang, yaitu KUHP.
Pada  dasarnya  asas  legalitas  lazim  disebut  juga  dengan  terminology “ principle  of legality ” , “ legaliteit  beginsel ” , “ non-retroaktif ” , “ de  la  legalite ” atau “ ex  post  facto  laws ” (Amirullah, 2012). Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang berbunyi : “ Geen  feit  is  strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling ” (Tiada suatu peristiwa  dapat   dipidana   selain   dari  kekuatan  ketentuan undang-undang  pidana  yang  mendahuluinya).
Dalam  sistem  pidana  Indonesia,  suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  atau perilaku  melanggar  hukum  pidana  hanyalah  apabila  suatu  ketentuan  pidana  yang  telah menentukan, bahwa perbuatan itu merupakan   tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya  asas  legalitas  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  yang berbunyi : “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan  yang  sebelum  perbuatan  itu  dilakukan  telah  ada ” .  Ketentuan  ini memberi jaminan, bahwa seseorang tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang- undang secara berlaku surut yang didukung semangatnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  asas legalitas  itu  dapat   juga   dijumpai dalam Pasal 6 ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi : Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain ” (Sjahdeini, 2007).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  yang  dimaksud    dengan  tindak    pidana    adalah perilaku    yang    melanggar    ketentuan    pidana  yang    berlaku    ketika  perilaku  tersebut
dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan  pidana  maupun  tidak  melakukan  perbuatan    tertentu  yang  diwajibkan  oleh ketentuan pidana, sedangkan perilaku tersebut haruslah dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum yang dikenal dalam KUHP, namun dalam hal ini berdasarkan   Pasal 59 KUHP, korporasi  sebagai  subjek  hukum  tidak  dikenal,  bunyi  lengkap  Pasal  59  KUHP  tersebut adalah  :
“ Dalam  hal-hal  di  mana  pelanggaran  ditentukan  pidananya  diancamkan  kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau   komisariskomisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tersebut. ”
Dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Pendirian KUHP, bahwa hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea yang berarti “ tiada pidana tanpa kesalahan ” , adagium ini dianut secara universal dalam undang-undang pidana  (Amirullah, 2012). Adagium ini berpendapat bahwa seseorang harus memiliki sikap kalbu (state of mind) atau mens rea yang terkait langsung dengan  perbuatan  itu.  Pendapat  inilah  yang  kemudian  berpandangan,  bahwa  korporasi yang tidak mempunyai kalbu tidak dapat  dibebani pertanggungjawaban  pidana, namun seperti yang dapat ketahui, korporasi ada tidak hanya dengan begitu saja, tetapi jelas pasti ada  yang  mendirikan  korporasi  itu,  dan  yang  mendirikan  korporasi  itu  yang  kemudian memiliki kalbu. Pemikiran ini yang kemudian melahirkan pendapat, bahwa korporasi dapat juga dijadikan sebagai pelaku tindak pidana, dan seiring dengan perkembangan manusia dan sosial masyarakat pula, maka hukum pun harus mencari cara-cara baru untuk menutupi celah-celah yang mungkin terjadi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, mengingat hukum adalah sebagai payung bagi masyarakat pencari keadilan  (Amirullah, 2012).
Barda  Nawawi Arief, mengutip dari Nico Keijzer, menuliskan tentang kondisi-kondisi yang akan meletakan korporasi sebagai pelaku sebuah tindak pidana, menurut beberapa aturan hukum di beberapa negara, seperti dalam :  (Arief, 2002)
a. American Model Penal Code (MPC) – section 2.07.(1) :
1) Apabila  maksud  pembuat  UU  untuk  mengenakan  pertanggungjawaban  pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen    korporasi yang  bertindak  atas  nama  korporasi  dalam  ruang  lingkup  jabatan/  tugas  atau pekerjaannya; atau
2) Apabila  tindak  pidana  itu  merupakan  suatu  pengabaian/pelanggaran  kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU; atau
3) Apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan, atau dibiarkan/ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak yang bertindak atas nama korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya.
b. Dutch Case Law (Yurisprudensi Belanda) :
1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU yang secara khusus ditujukan bagi korporasi, misalnya korporasi tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu izin yang telah diberikan   kepadanya. Dengan demikian, korporasi tidak dipandang telah melakukan tindak pidana dalam hal ketentuan UU secara khusus ditujukan kepada individu.
2) Apabila  korporasi  berkewajiban  mencegah  terjadinya  tindak  pidana,  tetapi  gagal berbuat demikian (misal diskriminasi).
3) Apabila  tindak  pidana  itu  berhubungan  dengan  bidang  usaha  korporasi  yang bersangkutan. Misal pencemaran beberapa hari yang ditimbulkan dari saluran kotoran (the sewage drain) suatu perusahaan/pabrik kimia.
Untuk  itu,  di  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesua  diperlukan  suatu  penataan kembali  terhadap  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukumpidana  dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana,  siapa  dalam  korporasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.
Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Pembaharuan KUHP Indonesia Pengakuan korporasi (recht persoon) sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada hambatan-hambatan teoritis, yaitu : Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (fiction theory) oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia  (Panjaitan, 2022). Kedua, masih dominannya asas universalitas delinguere non potest yang berarti badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana dibanyak negara. Asas ini merupakan hasil pemikiran dari abad ke-19, bahwa
kejahatan menurut hukum pidana selalu diisyaratkan dan sesungguhnya hanya kejahatan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi KUHP.
Di  dalam  khazanah hukum Romawi kesatuan korporasi disebut universitas  yang  di dalamnya  termasuk  negara,  kotamadya  dan  asosiasi  atau  perkumpulan  swasta.  Asas societas  delinquere  non  potest  dikenal  saat  itu  di  mana  universitas  tidak  sama  dengan manusia yang memiliki kemauan dan jiwa, universitas merupakan fiksi yang tidak memiliki badan dan jiwa dan karenanya tidak dapat dipidana  (Sjawie, 2017). Asas societas delinquere non  potest  inilah  yang  menjawab  mengapa  dalam  KUHP  tidak  ditemukan  tempat  bagi korporasi  sebagai  subjek  hukum.  Subjek  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum,  sedangkan kewajiban adalah beban yang diberiakan oleh hukum  kepada  subjek  hukum  (Amirullah,  2012).  Pada  awalnya,  yang  dapat  dipandang sebagai subjek hukum pidana oleh pembuat undang-undang adalah bahwa hanya manusia (orang-perorangan atau individu). Subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP, yaitu orang  perseorangan,  sehingga  pemikiran  korporasi  belum  dipandang  sebagai  subjek hukum pidana, namun dalam perkembangannya, korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum  pidana  (Jaya  &  Disemadi,  2019).  Di  mana  pada  kenyataannya  bahwa  manusia terkadang melakukan tindak pidana melalui organisasi sehigga pembuat Undang-Undang dalam merumuskan delik turut memperhitungkan kenyataan ini.
Dalam  konteks  KUHP  yang  hingga  saat  ini  masih  diberlakukan  di  Indonesia,  asas tersebut  ternyata  begitu  mempengaruhi  kemunculan  Pasal  59  KUHP  yang  menyiratkan bahwa subjek tindak pidana, yaitu korporasi belum dikenal dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah orang  (Mulyadi & Surbakti, 2010). Adapun tahap- tahap  perkembangan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  di  Indonesia  ternyata mengikuti  perkembangan  yang  terjadi  di  Belanda.  Pada  tahap  pertama  dalam  W.v.S. Belanda,  Pasal  51  sebelum  diadakan  perubahan  ketentuan  tersebut  rumusannya  sama dengan ketentuan Pasal 59 KHUP. Hal ini dipengaruhi oleh asas universitas delingquere non potest,  yaitu  sifat  delik  yang  dilakukan  korporasi  dibatasi  pada  perorangan    (Muladi  & Priyatno, 2010).
KUHP yang digunakan Indonesia hingga saat ini belum mengenal konsep korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana,  sehingga  secara  pribadi  kodrati  sebagai  subjek  hukum pidana  terlihat  dari  rumusan  pasal  yang  selalu  menggunakan  redaksi “ barangsiapa ” , “ seorang ” ,  atau “ orang  yang  melakukan  kejahatan ” .  Meskipun,  di  dalam  KUHP  Indonesia korporasi bukan suatu subjek hukum pidana, namun dalam beberapa undang-undang di
luar KUHP, korporasi telah dijadikan subjek hukum pidana, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP  Baru)  yang  telah  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari  2023,  hanya  saja  dalam pembaharuan hukum pidana lewat KUHP Baru yang keberlakuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah : “ Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan ” .
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  secara  legalistik  korporasi  telah  diatur  di  beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda- beda.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  kodifikasi  serta  harmonisasi  ketentuan  mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum, namun permasalahannya penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Selain itu, pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang masih belum eksplisit yang berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah mens rea  (Farid, 2014) atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada  orang  alamiah, mens  rea  adalah  unsur  yang  sulit  dibuktikan  dari  korporasi  yang dianggap  melakukan  tindak  pidana  mengingat  korporasi  hanya  manusia  alamiah  yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Korporasi  dapat  dianggap  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  perbuatan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  mengontrol  pengurusan  korporasi.  Perbedaan  pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Peran serta Pemerintah, DPR dan masyarakat sangat diperlukan untuk membenahi  permasalahan  ini  dikarenakan  makin  berkembangnya  zaman  diikuti perkembangan bentuk-bentuk kejahatan.
Kekosongan  aturan  disebagian  undang-undang  tentang  ketentuan  kapan  suatu korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana,  siapa  dalam  korporasi  yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, pasti  berdampak  pada  ketidakpastian  hukum  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  penataan  kembali  terhadap  pengaturan  tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi  dikatakan  telah  melakukan  tindak  pidana,  siapa  dalam  korporasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.
Kaitannya  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  dengan  KUHP  Barunya yang  sudah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  yang  saat  ini keberlakukannya tiga tahun mendatang sejak ditetapkan, korporasi di dalam KUHP Baru tersebut diterima sebagai subjek hukum pidana, mengingat kemajuan di bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik bersifat domestik  maupun  internasional.  Saat  ini  subjek  hukum  pidana  tidak  dibatasi  terhadap orang-perorangan (natural person) saja melainkan mencakup pula korporasi.
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 sebagai berikut :
(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
(2) Korporasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup  badan  hukum  yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  dalam  Pasal  146  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  dipertegas mengenai pengertian korporasi sebagai berikut :
“ Korporasi  adalah  kumpulan  terorganisasi  dari  orang  dan/atau  kekayaan,  baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau  badan  usaha  yang  berbentuk  firma,  persekutuan  komanditer,  atau  yang disamakan dengan itu ” .
Sementara itu, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” yang digunakan di semua rumusan delik  undang-undang  tersebut,  bahwa  : “ Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan, termasuk  korporasi ” .  Dengan  demikian,  sistem  hukum  Indonesia  yang  awalnya  tidak menempatkan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  karena  bertentangan  dengan
adagium “ Universitas deliquere non potest ” , namun pada perkembangannya Indonesia juga mengadopsi perkembangan hukum yang terjadi di negara Common Law, termasuk dalam penerapan  doktrin Vicarious Liabilty  dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya dilakukan di negara Anglo Saxon, seperti Amerika, namun juga terjadi di Indonesia dilihat dari kasus-kasus yang telah ada.

## SIMPULAN
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  dapat  dipersamakan  dengan  manusia, karena  di  dalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  diberikan  oleh  hukum,  dan karenanya  kecakapan  korporasi  juga  dipersamakan  dengan  kecakapan  manusia  yang terlihat di dalamnya. Korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum tindak pidana di dalam  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  dan  dalam  perkembangannya korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana  diatur  pula  dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  KUHP (Baru) sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mana  nantinya  akan  berlaku  keseluruh  sistem  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  nanti kedepannya setelah KUHP Baru berlaku setiap perundang-undangan di luar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus, kecuali perundang-undangan di luar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirullah, 2012. Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, II(2), pp. 149-150.
Arief, B. N., 2002. Dalam: Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p.
131.
Farid, Z. A., 2014. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadikusomo,  H.,  1995. Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi  Ilmu  Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Jaya, N. S. P. & Disemadi, H. S., 2019. Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakt, III(2), pp. 118-127.
Kholiq,  A.,  2002. Hukum  Pidana  (Buku  Panduan  Kuliah).  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Islam Indonesia.
Krismen,  Y.,  2014.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Kejahatan  Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum, IV(1), pp. 133-160.
Muladi & Priyatno, D., 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
Mulyadi, M. & Surbakti, F. A., 2010. Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi,.
Medan: Softmedia.
Panjaitan, A. C. D., 2022. Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi. Yustitia, pp. 105-112.
Sjahdeini, R., 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
Sjawie, H. F., 2017. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana.
Soemiro,  R.  H.,  1998. Metedologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurinetri.  Semarang:  Ghalia Indonesia.