## PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADES DI DESA KEWANGUNAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019
Baharudin Salim Amirul Ardi 1 , Nur Hidayah 2
Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta baharudinsalim.2017@student.uny.ac.id 1 , nur_hidayah@uny.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk politik uang pada Pemilihan Kepala  Desa  Kewangunan  tahun  2019  dan  mengetahui  upaya  penanggulangan  yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,  wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Pengambilan  sampel  menggunakan  teknik snowball  sampling. Analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  data  Miles  dan  Huberman. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan bahan referensi. Hasil penelitian ini  menemukan  adanya  empat  bentuk  politik  uang  pada  pelaksanaan  pilkades  di  Desa Kewangunan  tahun  2019,  yaitu  1)  modus  mempekerjakan  warga,  2)  sumbangan pembangunan,  3)  perjudian,  dan  4)  serangan  fajar.  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima upaya penanggulangan politik uang menggunakan dua  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  hukum  meliputi  1)  pembuatan  tata  tertib,  2) pemasangan  spanduk,  3)  sosialisasi,  dan  4)  koordinasi  keamanan.  Kedua,  pendekatan agama berupa 1) koordinasi tokoh agama.

## Kata kunci: politik uang, pilkades, penanggulangan politik uang

## MONEY POLITICAL PRACTICES OF THE 2019 HEADMAN ELECTION IN KEWANGUNAN VILLAGE, PETANAHAN DISTRICT, KEBUMEN REGENCY

## Abstract
This study aims to determine the forms of money politics in the 2019 Headman Election of  Kewangunan  Village  and  find  out  the  countermeasures  carried  out  by  the  Committee  of Headman Election at that time. This research uses the descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and document analysis. Sampling using the snowball sampling technique. Data analysis using data analysis techniques Miles and Huberman. The validity of the data using the triangulation technique of sources and reference materials. The results of this study found that there were four forms of money politics in the implementation of the 2019 Headman Election of Kewangunan Village. That are 1) the mode of employing citizens, 2) development contributions, 3) gambling, and 4) dawn attack. The 2019 Headman Election of Kewangunan Village Committee carried out five efforts to overcome money politics using two approaches. First, the law approach includes 1) making rules, 2) banner installation, 3) socialization, and 4) security coordination. Second, the religious approach includes 1) coordination of religious leaders.
Keyword: money politic, headman election, overcoming money politic

## PENDAHULUAN
Politik  uang  menjadi  salah  satu fenomena  negatif  mekanisme  elektoral yang mencederai sistem demokrasi. Dalam demokrasi  yang  belum  matang  seperti  di Indonesia, politik uang pada proses pemilu sering  dijadikan  sebagai  alat  untuk memobilisasi  dukungan  (Halili,  2009). Politik  uang  menjadi  tantangan  dan ancaman serius bagi proses demokratisasi di Indonesia.
Selain mencederai
demokrasi,  politik  uang  juga  memiliki dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat secara luas. Dalam jangka panjang,  politik  uang  dapat  berimplikasi pada  terjadinya  tindakan  korupsi  yang merugikan  seluruh  elemen  masyarakat. Politik  uang  dapat  menjadi  cikal  bakal tumbuhnya korupsi politik berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk pribadi, kelompok,  ataupun  korporasi  (Satria, 2019).
Data  tentang  maraknya  praktik politik  uang  dalam  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia salah satunya dipaparkan dalam buku  berjudul  “Kuasa  Uang:  Politik  Uang dalam  Pemilu  Pasca-Orde  Baru”  yang merupakan hasil penelitian dari Burhanuddin Muhtadi (2020). Dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 lalu misalnya, estimasi proporsi orang yang terlibat dalam praktik politik uang berada di kisaran antara 25  hingga  33  persen.  Dari  total  187  juta pemilih  dalam  negeri  yang  terdaftar  di seluruh  wilayah  Indonesia,  sekitar  47  juta hingga  62  juta  diantaranya  ditawari  uang atau  keuntungan  material  lainnya  sebagai
imbalan  atas  suara  yang  mereka  berikan. Sementara  itu  pada  pelaksanaan  pemilu tahun 2019, Burhanuddin (dalam Delmana, dkk.,  2020)  menyatakan  bahwa  jumlah pemilih yang terlibat politik uang berada di kisaran  19,4  hingga  33,1  persen.  Menurut standar  internasional,  angka  tersebut tergolong sangat tinggi sehingga menempatkan  Indonesia  sebagai  negara dengan  peringkat  politik  uang  terbesar nomor tiga sedunia.
Menjamurnya praktik politik uang di Indonesia  tersebut  diperburuk  dengan sikap  penerimaan  dan  cara  pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu sendiri. Data survei pilkada di  seluruh  wilayah  Indonesia  sejak  tahun 2006  hingga  2015  menemukan  bahwa setidaknya  empat  dari  sepuluh  orang Indonesia  menilai  politik  uang  sebagai praktik  yang  lumrah  dilakukan  oleh  calon kepala  daerah  (Muhtadi,  2020).  Data tersebut  diperkuat  dengan  hasil  survei tentang  penerimaan  masyarakat  terhadap politik  uang  yang  dilakukan  oleh  Bayu (2020)  yang  menunjukkan  jika  sebanyak 62,95  persen  masyarakat  Sumatera,  60 persen  masyarakat  Jawa,  dan  64,77 persen masyarakat Kalimantan mau menerima politik uang.
Gambaran tentang pesta demokrasi di tingkat nasional dan daerah di atas juga menggambarkan keadaan pesta demokrasi di tingkat desa. Maraknya politik uang  pada  pilkades  dapat  dilihat  dengan menelusuri hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan  bahwa  praktik  politik  uang
pada  pelaksanaan  pilkades  di  berbagai daerah  di  Indonesia  memang  masih banyak  ditemukan.  Pertama,  penelitian Rozy dkk. (2020) yang menemukan praktik politik  uang  pada  pelaksanaan  pilkades  di Desa Sumberingin Kidul Kabupaten Tulungagung. Kedua, penelitian Alifah dan Sari  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa setiap  pergantian  periode  kepala  desa  di Desa  Gadungsari  Kecamatan  Tirtoyudo Kabupaten Malang selalu ditemukan permasalahan  politik  uang  saat  proses kampanye.  Kemudian,  penelitian  Amanu (2015)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat praktik  politik  uang  dalam  pelaksanaan pilkades  di  Desa  jatirejo  Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukan adanya perbedaan bentuk-bentuk politik uang yang ditemukan  di  setiap  daerah  dimana pilkades diselenggarakan. Misalnya dalam penelitian (Halili, 2009) di Desa Pakandangan  Barat,  Madura  terdapat empat bentuk politik uang, yaitu pembelian kertas  suara,  pemberian  uang  kepada masyarakat  melalui  tim  sukses,  serangan fajar,  dan  perjudian.  Sementara  dalam penelitian  (Bakar,  2019)  di  Desa  Payung Sekaki,  Rokan  Hulu  terdapat  lima  bentuk politik  uang,  yaitu  pembelian  suara, pemberian-pemberian  pribadi,  pelayanan dan  aktivitas,  pemberian  barang-barang kelompok, dan proyek gentong babi.
Kumpulan data tersebut menunjukkan  bahwa  praktik  politik  uang dalam  berbagai  tingkatan  pemilu  di
Indonesia, termasuk dalam pilkades, masih eksis hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda  di  setiap  daerah.  Hal tersebut  selain  menunjukan  bentuk  politik uang yang beragam dan berbeda di setiap kasusnya, juga memicu pertanyaan tentang  bagaimana  elemen-elemen  yang terkait  langsung  dengan  penyelenggaraan pemilu  menyikapi  permasalahan  politik uang.
Dalam proses pemilu, kiprah lembaga  yang  terkait  langsung  dengan penyelenggaraan pemilu, seperti misalnya KPU sebagai pihak penyelenggara ataupun  Bawaslu  sebagai  pengawas, terutama dalam kaitannya dengan permasalahan  politik  uang  telah  banyak dikaji. Misalnya penelitian Achmad Arif dkk. (2021) tentang peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan politik uang pada pelaksanaan pilkada. Kemudian penelitian (Sidabutar,  2018)  tentang  peran  Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan politik uang pada pilkada di Sumatera Utara.
Sementara  dalam  proses  pilkades, Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  sebagai pihak  penyelenggara  yang  juga  memiliki mandat pengawasan sebagaimana disebutkan  dalam  Peraturan  Kementerian Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  112 Tahun  2014,  hingga  kini  masih  belum banyak  mendapat  perhatian.  Padahal, lembaga  tersebut  memiliki  peran  sentral yang berpotensi dapat menciptakan pilkades  demokratis  yang  terbebas  dari politik uang.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Demokrasi  dan  Demokratisasi  di
Indonesia Demokrasi dapat diartikan sebagai
sistem pemerintahan suatu negara dimana  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  ataupun  kekuasaan  tertinggi berada dalam keputusan rakyat.
Pengertian demokrasi tersebut mengandung  makna  bahwa  sebagai dasar  hidup  bermasyarakat  dalam  suatu negara,  rakyatlah  yang  memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijakan  tersebut  akan  mempengaruhi kehidupan mereka.
Indonesia  adalah  negara  yang menganut sistem demokrasi sejak kemerdekaan  yang  diraih  pada  tahun 1945 (Wijaya, 2014). Meski demikian, hal tersebut  tidak  lantas  membuat  segala aspek  bernegara  di  Indonesia  berjalan secara  demokratis.  Perlu  waktu  bagi suatu  negara  dalam  bertransformasi untuk mencapai suatu sistem yang benar- benar  demokratis.  Transformasi  atau proses untuk mencapai suatu sistem yang benar-benar  demokratis  itulah  yang disebut  sebagai  demokratisasi.  Proses demokratisasi di Indonesia akan menjamin  semakin  kokohnya  sistem demokrasi sosial yang berlanjut ( sustainable  constitutional  democracy ), dimana  hal  ini  sangat  dibutuhkan  guna menempatkannya sebagai instrumen efektif  yang  bekerja  bagi  terwujudnya
kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2012).
Namun,  tidak  bisa  dipungkiri  jika dalam  perkembangannya,  penerapan demokrasi  di  Indonesia  selalu  diiringi dengan  berbagai  permasalahan  yang menghambat proses demokratisasi. Setelah  roda  reformasi  berjalan  hingga sekarang  ini  pun,  nyatanya  masih terdapat berbagai permasalahan demokrasi yang menghambat laju demokratisasi  di Indonesia.  Berdasarkan hasil riset Lembaga Penelitian, Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi dan Sosial (LP3S) yang dipublikasikan di laman  investor.id  pada  tahun  2020, setidaknya terdapat 31 masalah demokrasi  di  Indonesia  dimana  salah satunya  adalah  permasalahan  politik uang dalam pemilu.

## 2.  Politik  Uang  sebagai  Tantangan Demokratisasi
Dalam  beberapa  literatur,  politik uang  sering  disebut  dengan  berbagai istilah  lain,  yaitu  jual  beli  suara,  korupsi elektoral,  dan  klientelisme  elektoral. Menurut (Holish, dkk., 2018) politik uang adalah  suatu  bentuk  pemberian  ataupun janji untuk menyuap seseorang agar tidak menjalankan haknya maupun menjalankan haknya dengan cara tertentu  pada  saat  pemilu.  Politik  uang merupakan fenomena negatif mekanisme elektoral yang mencederai sistem demokrasi  sehingga  membuat  pemilu tidak berjalan dengan demokratis.
Padahal, pemilu adalah salah satu aspek penting yang seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan
sistem
demokrasi di suatu negara. Praktik politik uang telah dinyatakan secara tegas sebagai tindakan  ilegal  yang  melanggar  hukum karena bahaya dan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Terdapat beberapa peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  hukum  politik  uang  di Indonesia,  diantaranya  yaitu  Pasal  523 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 dan  Pasal  187A  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2016.  Semua  peraturan tersebut memberikan ancaman hukuman pidana dan denda bagi pihak yang terlibat dalam  praktik  politik  uang  pada  proses pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Meski demikian, dalam realitanya modus
kecurangan menggunakan  sarana  politik  uang  saat pelaksanaan  pesta  demokrasi  masih terus menjamur hingga sekarang.
Menurut  (Holish,  dkk.,  2018), secara  umum  terdapat  tiga  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  politik  uang. Pertama, faktor kemiskinan. Kedua, faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Ketiga, faktor kebudayaan. Selain  itu,  menurut  (Asnawi,  2016), pelanggaran pidana politik uang terutama saat pelaksanaan kampanye disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan ketidak- profesionalan dalam penegakan hukum.
Fenomena  politik  uang  tentu  saja menjadi ancaman bagi kehidupan
demokrasi  di  Indonesia.  Kedaulatan dalam  menentukan  pilihan  politik  yang seharusnya  berada  di  tangan  rakyat menjadi  berada  pada  kekuatan  uang. Akses  kekuasaan  yang  semestinya menjadi hak semua orang berganti hanya menjadi  milik  orang  yang  mempunyai banyak uang. Lebih jauh lagi, politik uang memiliki dampak berbahaya karena dapat memunculkan  masalah  politik  yang berkelanjutan.  Menurut  (Satria,  2019), praktik politik uang biasanya menjadi cikal bakal terjadinya korupsi politik. Kontestasi pemilu  yang  dicampuri  dengan  praktik politik  uang  dapat  melahirkan  politikus atau  pejabat  yang  inkompeten  karena pilihan bukan didasarkan pada kompetensi calon melainkan pada banyaknya uang yang dimiliki.
Seseorang  yang  memenangkan pemilu  dari  hasil  politik  uang  berpotensi tidak  menepati  janji  politiknya  dan  tidak bertanggung  jawab  terhadap  rakyat.  Ia memiliki kemungkinan besar menyalahgunakan  jabatannya  karena tuntutan  mengembalikan  modal  politik uang  yang  telah  dikeluarkannya.  Hal  ini selaras dengan pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan yang menyatakan  bahwa  politik  uang  memiliki dampak  berbahaya,  yaitu  mematikan kaderisasi politik, menciptakan kepemimpinan  yang  tidak  berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan  politik  transaksional,  dan korupsi  anggaran  pembangunan  untuk
mengembalikan  utang  ke  para  cukong (Prasetya, 2020).
3.  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa dalam Pilkades Secara
umum, mekanisme penyelenggaraan  pilkades  sama  dengan pemilu pada umumnya, yaitu sama-sama dipilih  langsung  oleh  rakyat,  sama-sama bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur  dan  adil  (luber  jurdil),  dan  sama- sama  memiliki  tiga  tahapan,  yaitu pencalonan,  pemungutan  suara  dan penetapan.
Namun  dengan  legalitas  yang diatur  secara  tersendiri  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  berarti pilkades  merupakan  sistem  pemilihan sendiri  diluar  sistem  pemilu  lain  yang legalitasnya  tercantum  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian dari segi penyelenggaraan, pihak penyelenggara  pilkades  adalah  Panitia Pemilihan  Kepala  Desa  yang  dibentuk oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  bukan  KPU  sebagai  institusi penyelenggara  pemilu  yang  bersifat nasional,  mandiri,  dan  tetap  (Eksan, 2015).
Berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat 7 Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014, Panitia  pemilihan  Kepala  Desa  tingkat desa  yang  selanjutnya  disebut  Panitia Pemilihan  adalah  Panitia  yang  dibentuk oleh  BPD  untuk  menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala
Desa.
Kemudian  Bab  III  Pasal  9  menyebutkan
bahwa  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa mempunyai  tugas,  salah  satunya  yaitu “merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan.”
Sebagai bentuk implementasi demokrasi,  pilkades  masih  memiliki banyak kekurangan. Berdasarkan penemuan  Aspinal  dan  Rohman  (dalam Mubarak  &  Fauzan,  2019),  dijelaskan bahwa setidaknya terdapat beberapa hal yang  membuat  pilkades  berjalan  kurang demokratis.  Pertama,  kandidat  kepala desa  seringkali  hanya  diisi  orang-orang yang  memiliki  kemampuan  finansial. Kemudian,  banyak  yang  menjadikan praktik politik uang sebagai strategi utama untuk  memenangkan  pilkades  dimana uang  diberikan  kepada  pemilih  melalui para broker politik masing-masing kandidat.  Selain  itu,  menurut  Kingsley (dalam  Mubarak  &  Fauzan,  2019) pelaksanaan pilkades juga rentan terhadap konflik kekerasan yang seringkali dilakukan antarpenyokong
kandidat.
Menurut (Eksan, 2015), hal tersebut  dapat  terjadi  karena  secara sosial-politik, proses pelaksanaan pilkades  memang  jauh  lebih  rawan daripada  pelaksanaan  pesta  demokrasi lain  mengingat  jarak  yang  sangat  dekat secara  fisik,  geografis,  psikologis  dan sosiologis  antara  calon,  tim  sukses, pendukung,  serta  pemilih  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Permasalahan-
permasalahan pada
pelaksanaan
pilkades  tersebut  terutama  praktik  politik uang merupakan sebuah tantangan yang perlu diselesaikan sebagai sebuah upaya mewujudkan  pilkades  yang  demokratis demi terciptanya akselerasi proses demokratisasi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah masalah praktik politik uang pada pelaksanaan
pilkades di
Desa
Kewangunan tahun 2019.

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu  tiga  bulan,  yaitu  dari  bulan  Oktober hingga  Desember  tahun  2021  di  Desa Kewangunan, Kecamatan Petanahan,
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

## Target/Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  yaitu  Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini  menggunakan  observasi,  wawancara, dan analisis dokumen

## Validitas Data
Validitas  data  dalam  penelitian  ini diuji  dengan  menggunakan  dua  metode, yaitu  triangulasi  sumber  dan  bahan referensi. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang terjadi  secara  bersamaan,  yaitu  reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Bentuk  Politik  Uang  pada  Pilkades
Desa Kewangunan Tahun 2019
a.  Modus Mempekerjakan Warga
Calon Kepala Desa merupakan pelaku  tidak  langsung  yang  sangat mempengaruhi  maraknya  politik  uang dalam  Pilkades  (Halili,  2009).  Calon Kepala  Desa  dalam  menggunakan modus  ini  yaitu  ia  melalui  tim suksesnya  akan  mengundang  warga ke kediamannya yang biasanya dibungkus dengan kegiatan kerja bakti. Nantinya, warga yang datang dan turut serta  akan  diberi  bayaran  dengan nominal  tertentu  sebagai  imbalan. Namun dalihnya, bayaran yang diberikan  tidak  ditujukan  dengan sebuah  tuntutan  untuk  memilihnya saat hari pencoblosan.
Meski terdengar seperti sesuatu yang normal karena memberi imbalan  untuk  orang  yang  bekerja,
namun hal tersebut sebenarnya hanya
dijadikan  sebagai  cover  dari  tujuan yang sebenarnya, yaitu menarik massa dengan pemberian uang. Hal ini dapat  dilihat  pada  pemberian  imbalan yang nominalnya jauh lebih besar dari beban  kerja  yang  dilakukan.  Seperti misalnya  dicontohkan  oleh  informan adalah  kerja  bakti  membuat  pagar yang hanya sedikit, tapi diberi upah per orang seratus ribu. Modus mempekerjakan  warga  semacam  ini menjadi  modus  politik  uang  klasik dalam  gelaran  pilkades  di  Desa Kewangunan.
b.  Modus Sumbangan Pembangunan
Sumbangan pembangunan menjadi  salah  satu  strategi  politik pencitraan  yang  dilakukan  oleh  Calon Kepala  Desa.  Sumbangan  biasanya diberikan  untuk  pembangunan  di wilayah  yang  masih  dalam  lingkup desa.  Pelaku  dengan  modus  ini memanfaatkan kultur masyarakat Desa  Kewangunan  yang  agamis. Pelaku  akan  menyumbang  untuk pembangunan-pembangunan  tempat ibadah  dengan  nominal  tertentu  di wilayah  tertentu.  Wilayah  yang  dipilih biasanya adalah wilayah yang warganya dianggap tidak masuk dalam gerbong pemilihnya. Harapannya, sumbangan  yang  diberikan  dapat menarik simpati dari warga di wilayah tersebut yang kemudian beralih pilihan menjadi memilihnya.
Sebagaimana modus mempekerjakan warga, meski pencitraan  dalam  konteks  ini  terlihat normal  karena  memberi  materi  untuk sumbangan  pembangunan,  namun menurut hal tersebut termasuk modus politik  uang  karena  dilakukan  dengan tujuan  lain,  yaitu  untuk  memanipulasi citra  demi  menarik  massa,  bukan  lagi ikhlas  karena  tuhan.  Kasus  semacam ini  memang  memiliki  kesulitan  dalam hal  pembuktian.  Namun  indikasinya dapat  terlihat  pada  waktu  pemberian sumbangan yang dilakukan hanya saat mendekati proses pilkades.
c.  Modus Perjudian
Momen demokrasi desa seperti pilkades  merupakan  momen  yang paling menyenangkan bagi masyarakat  desa  yang  haus  akan perjudian  (Irfan,  2017).  Modus  ini bertujuan  untuk  pemenangan  salah satu  calon  yang  menjadi  pilihan penggelontor  uang  dalam  sebuah aktivitas  perjudian.  Permainan  uang dalam  perjudian  seperti  ini  ikut mempengaruhi preferensi politik warga dalam arena pilkades (Halili, 2009).
Beberapa hari menjelang pencoblosan  pada  pilkades  di  Desa Kewangunan  tahun  2019  lalu,  mulai terlihat  beberapa  orang  tidak  dikenal yang  terindikasi  merupakan  oknum yang sedang melakukan modus perjudian. Menurut
pernyataan
informan,  pelaku  perjudian  ini  bisa orang dari dalam ataupun luar daerah.
Model perjudian
yang
digunakan  bukan  hanya  taruhan tentang siapa yang menang dan siapa yang  kalah,  tetapi  terkadang  juga tentang  berapa  jumlah  perolehan suara  dari  calon-calon  tertentu  yang biasa disebut dengan “gitingan”.
d.  Modus Serangan Fajar
Disebut  serangan  fajar  karena pemberian politik uang dilakukan saat waktu  fajar  atau  sebelum  matahari terbit  di  waktu  pagi,  mendekati  hari pemilihan.  Serangan  fajar  di  Desa Kewangunan dilakukan melalui penjudi  ataupun  melalui  masing- masing  tim  sukses  yang  secara  tidak langsung saling berembug dan bersepakat  untuk  saling  membiarkan penggunaan politik uang.
Namun menurut informan, serangan fajar dalam pilkades di Desa Kewangunan  tahun  2019  tidak  begitu banyak  terjadi.  Menurut  informan, adanya aturan dan tata tertib membuat serangan  fajar  intensitasnya  sangat kecil.  Meski  demikian,  hal  ini  bisa mengindikasikan  dua  hal.  Pertama, tata  tertib  pilkades  memang  berhasil meminimalisir serangan fajar sehingga intensitasnya berkurang. Kedua, serangan  fajar  bisa  jadi  tetap  banyak dilakukan,  hanya  saja  tidak  terdeteksi oleh  panitia  pemilihan,  baik  karena keterbatasan dalam pengawasan
maupun  karena  masyarakat  yang enggan untuk melaporkan.
2.  Upaya  Panitia  Pemilihan  Kepala Desa  Kewangunan  Tahun  2019 Menanggulangi Politik Uang
a.  Pendekatan Hukum
Upaya penanggulangan ini baik bentuk maupun kontennya lebih mengedepankan aspek hukum negara terkait  dengan  larangan  politik  uang baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
1)  Pembuatan Tata Tertib
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 Ayat 3 Poin f dan g disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa memiliki tugas menetapkan  tata  cara  pelaksanaan pemilihan  dan  menetapkan  tata  cara pelaksanaan kampanye.
Atas  dasar  hal  tersebut,  maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan  berhak  membuat  tata tertib tentang pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan, dimana salah satu yang diatur di dalamnya adalah terkait dengan  larangan  politik  uang.  Salah satu  tata  tertib  yang  di  dalamnya terdapat  aturan  tentang  larangan politik  uang  pada  pilkades  di  Desa Kewangunan Tahun 2019 adalah “Tata
Tertib  Kampanye  Pemilihan  Kepala Desa Kewangunan Tahun 2019”.
Tata  tertib  tersebut  dibuat  atas dasar hukum Pasal 27, 28, 29, dan 30 Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2016,  dan  Pasal  29  Peraturan  Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2017.  Pada  poin  6  tentang  Larangan
Kampanye, disebutkan bahwa
“pelaksana kampanye dilarang menjanjikan  atau  memberikan  uang atau  materi  lainnya  kepada  peserta kampanye”. Aturan tersebut digunakan oleh  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa Kewangunan untuk mencegah terjadinya  praktik  politik  uang  saat pelaksanaan kampanye.
2)  Pemasangan Spanduk Upaya penanggulangan ini dilakukan  dengan  membuat  spanduk yang berisikan tentang larangan politik uang dan ajakan untuk menolak politik uang.  Spanduk  yang  dibuat  pada proses pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 lalu berjumlah enam buah, menyesuaikan  jumlah  dusun  di  desa tersebut.
Keseluruhan  spanduk  tersebut kemudian disebar dengan cara dipasang di setiap dusun pada sudut- sudut yang dianggap strategis. Pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  upaya penanggulangan  ini  adalah  Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bekerjasama dengan pihak keamanan
serta  ketua  RT  dan  ketua  RW setempat dimana spanduk dipasang.
Tujuan  upaya  penanggulangan ini  adalah  untuk  mensosialisasikan kepada  masyarakat  tentang  larangan dan bahaya politik uang serta mengajak masyarakat untuk turut serta menolak politik uang.
3)  Sosialisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa
melakukan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran pilkades termasuk  terkait  dengan  politik  uang kepada dua sasaran, yaitu masyarakat dan  calon  kepala  desa.  Sosialisasi kepada  masyarakat  dilakukan  melalui berbagai  jenis  kegiatan,  seperti  saat terdapat perkumpulan, pengajian, arisan,  dan  yasinan.  Menurut  Panitia Pemilihan  Kepala  Desa,  sosialisasi semacam ini tidak banyak berpengaruh dan memiliki kekurangan, yaitu hanya sering didengar tanpa dilaksanakan.
Selanjutnya, sosialisasi kepada calon kepala desa. Sosialisasi dilakukan  di  sekretariat  panitia  pada waktu-waktu tertentu pada saat terdapat  pertemuan  dengan  mereka. Bagi  calon  kepala  desa,  upaya penanggulangan  ini  dinilai  mampu memberi sugesti dan pengaruh, namun sayangnya hanya terjadi untuk sesaat.  Rata-rata  calon  kepala  desa beserta  pendukungnya  memahami
aturan yang ada, karena mereka juga mempunyai salinan aturannya.
Menurut informan, calon kepala desa  sebenarnya  sadar,  hanya  saja seringkali  mereka  tetap  melanggar karena  terdorong  secara  emosional oleh  pendukungnya.  Dorongan  dari pendukung  menjadi  salah  satu  faktor calon  kepala  desa  akhirnya  tetap melakukan  pelanggaran  politik  uang meski sebenarnya secara sadar mereka mengetahui perbuatan tersebut  melanggar  aturan  yang  telah disepakati bersama.
4)  Koordinasi Keamanan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan  melakukan  koordinasi dengan  pihak  keamanan  baik  itu hansip  atau  yang  lainnya,  untuk pengawasan  atau  untuk  dikerahkan ketika terdapat aduan adanya pelanggaran,  termasuk  politik  uang. Berdasarkan penuturan informan, saat itu  beberapa  kali  terdapat  aduan  dari adanya  dugaan  praktik  politik  uang yang disampaikan melalui pihak
keamanan yang kemudian ditindaklanjuti bersama panitia.
b.  Pendekatan Agama
Berbeda  dengan  pendekatan pertama  yang  menekankan  larangan politik uang dari aspek hukum negara, penanggulangan  politik  uang  ini  lebih menekankan pada aspek agama yang
merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.
1)  Koordinasi Tokoh Agama
Masyarakat Desa Kewangunan memiliki kultur religius yang menjunjung  tinggi  nilai  dan  norma keagamaan.  Agama  yang  dianut mayoritas masyarakat Desa Kewangunan  adalah  agama  islam. Oleh  karena  itu,  nilai-nilai  keislaman seringkali  menjadi  acuan  masyarakat dalam  menjalani  kehidupan  sehari- hari.  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa Kewangunan  yang  memahami  hal tersebut  melakukan  pendekatan  dan berkoordinasi  dengan  tokoh  agama islam  untuk  membantu  menyebarkan larangan  politik  uang  dari  perspektif hukum agama kepada masyarakat.
Upaya  penanggulangan  politik uang  dengan  pendekatan  ini  menjadi salah satu upaya yang diandalkan dan diharapkan kesuksesannya oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan. Hal ini karena mayoritas masyarakat Desa Kewangunan adalah penganut  agama  islam  yang  religius dimana  mereka  banyak  menerapkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya.
Dalam konteks di Desa Kewangunan,  kelebihan  dari  upaya penanggulangan ini adalah mudahnya menemukan  tokoh  agama  karena jumlahnya bisa dibilang cukup banyak. Sedangkan  kekurangannya  adalah
biasanya  pengetahuan  tokoh  agama tentang politik uang hanya sebatas dari sudut pandangan hukum agama saja, sehingga  tidak  berbicara  terlalu  jauh terkait  dengan  hukum  negara.  Selain itu,  kekurangan  lainnya  yaitu  masih terdapat  beberapa tokoh  agama  yang terpengaruh  politik  uang,  sehingga justru menggunakan kesempatan ceramah  untuk  menyampaikan  narasi yang secara tidak langsung mendukung calon-calon tertentu
secara subjektif.
3.  Faktor Penghambat
Penanggulangan  Politik  Uang  pada Pilkades  Desa  Kewangunan  Tahun 2019
a.  Lemahnya  Hukum  Politik  Uang pada Pilkades
Salah  satu  penyebab  muncul dan  terus  berkembangnya  praktik politik uang pada proses pemilu adalah akibat regulasi hukum yang lemah dan masih terdapat celah. Kondisi
lemahnya hukum politik uang tersebut juga  terjadi  dalam  ranah  pilkades.
Misalnya dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa yang  menjadi  salah  satu  landasan hukum  penyelenggaraan  pilkades, tidak  terdapat  aturan  yang  memuat larangan  dan  sanksi  pidana  terhadap pelaku politik uang (Raka, 2021).
Sementara itu dalam
Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014
Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa, aturan yang mengarah kepada larangan politik uang hanya tercantum pada  Pasal  30  Ayat  1  Huruf  j  yang berbunyi “Pelaksana Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta Kampanye”.
Kemudian, dalam aturan turunan tentang pelaksanaan pilkades lainnya, dalam konteks pilkades Desa Kewangunan  yaitu  Peraturan  Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen, politik uang juga tidak  diatur  secara  komprehensif. Misalnya  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016,  aturan  yang  mengarah  pada larangan  politik  uang  sama  halnya dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, yaitu  dalam  Pasal  30  Ayat  1  Huruf  j yang  berbunyi  “Pelaksana  kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang  atau  materi  lainnya  kepada peserta Kampanye”.
Pelaksana kampanye dalam hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 25 yang  berbunyi  “Pelaksana  kampanye adalah  Calon  Kepala  Desa  dan/atau orang  dan/atau  sekelompok  orang yang melakukan kegiatan kampanye”. Kemudian  terdapat  aturan  tambahan dalam Pasal 31 yang berbunyi “Setiap orang  dilarang  menjanjikan  dan/atau memberikan  uang  dan/atau  materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.
Namun,  tidak  tercantum  penjelasan tentang  sanksi  bagi  yang  melanggar aturan  tersebut.  Sementara  itu  dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun  2017  tidak  tercantum  aturan yang  mengarah  pada  larangan  politik uang.
Lemahnya  hukum  politik  uang tersebut,  terutama  pada  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Bupati  yang menjadi salah satu sebab politik uang pada  pelaksanaan  pilkades  di  Desa Kewangunan  terus  terjadi.  Salah satunya  pada  bagian  dimana  bakal calon  tidak  bisa  terjerat  politik  uang karena aturan dalam Peraturan Daerah  yang  menyatakan  bahwa larangan  politik  uang  hanya  untuk pelaksana  kampanye,  yaitu  calon kepala  desa  dan/atau  orang  dan/atau sekelompok  orang  yang  melakukan kegiatan  kampanye,  Padahal  pelaku mulai  melakukan  politik  uang  sejak  ia menjadi  bakal  calon  atau  sebelum resmi ditetapkan sebagai calon.
b.  Sulit Diidentifikasi dan Dibuktikan
Transaksi politik uang seringkali dilakukan  secara  tidak  langsung  dan melalui perantara berbagai pihak yang memiliki  kepentingan  dengan  calon (Manah,  2021).  Selain  itu,  modus- modus  yang  dilakukan  pun  sangat beragam  dengan  berbagai  macam dalih.  Keadaan  tersebut  membuat praktik politik uang sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan. Kesulitan
mengidentifikasi politik uang dicontohkan  oleh  informan  salah satunya pada modus perjudian karena tidak bisa dideteksi secara jelas.
Selain  sulit  diidentifikasi,  politik uang  juga  sulit  untuk  dibuktikan. Alasannya  adalah  karena  banyaknya dalih-dalih yang bisa digunakan pelaku untuk memanipulasi tujuan pemberian uang sehingga bisa lolos dari dakwaan. Misalnya politik uang dengan modus sumbangan pembangunan.  Meski  dapat  dilihat jelas  mengarah  pada  modus  politik uang  yang  bertujuan  untuk  menarik simpati  massa,  namun  pembuktian terhadap  tujuan  tersebut  sulit  untuk dilakukan  karena  dalih  pemberian yang dilakukan adalah sebuah sumbangan  biasa.  Demikian  juga politik uang dengan modus mempekerjakan  warga  dimana  dalih yang digunakan adalah bahwa pemberian  uang  yang  dilakukan  tidak bertujuan untuk mempengaruhi pilihan orang yang diberi.
Kemudian alasan sulitnya pembuktian politik uang juga dikarenakan  kurangnya  saksi  sebagai salah  satu  alat  bukti  yang  harus terpenuhi. Umumnya, pihak-pihak yang  mengetahui  praktik  politik  uang tidak mau melapor dan tidak bersedia menjadi saksi karena berbagai alasan, seperti  takut  didiskriminasi,  pelaku adalah  kerabat  dekat,  dan  malas
mengikuti  prosedur  yang  dianggap merepotkan.
c.  Masyarakat Pasif
Kondisi  masyarakat  yang  pasif dengan  permasalahan  politik  uang terjadi  pada  pelaksanaan  pilkades  di Desa Kewangunan tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan politik uang baik secara resmi maupun tidak resmi yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Terdapat tiga alasan  yang  membuat  masyarakat Desa Kewangunan tidak mau melapor. Pertama,  tidak  mau  repot.  Kedua, pelaku masih kerabat dekat dimana ciri masyarakat  desa  masih  memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat. Ketiga, khawatir dibenci atau dikriminalisasi.
Meski  sikap  pasif  masyarakat menjadi salah satu penghambat penanggulangan  politik  uang,  namun mereka tidak bisa semata-mata disalahkan. Hal ini merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab stakeholder serta  berbagai  aktor  dari berbagai  elemen,  terutama  dalam kaitannya dengan pendidikan politik.
d.  Beban Pelaksana dan
Pengawasan
Dalam Permendagri Nomor 112
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,  tidak  terdapat  aturan  yang mengatur  unsur  pengawasan  seperti misalnya  Bawaslu  sebagai  pengawas
pada  pemilu-pemilu  lainnya.  Unsur pengawasan dalam pilkades dilimpahkan kepada panitia pemilihan. Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Trenggalek, Edy Soepriyanto. Menurutnya,
berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, Panitia Pemilihan  Kepala  Desa  berperan sebagai  penyelenggara pilkades  yang sekaligus menjalankan tugas pengawasan (Ruslianto, 2021).
Panitia Pemilihan Kepala Desa menjalankan tugas teknis pelaksanaan yang cukup banyak dan juga memiliki beban pengawasan yang bisa dibilang dapat menguras tenaga dan konsentrasi  mereka.  Tugas  ganda tersebut  pada  akhirnya  membuat aspek pengawasan, termasuk tentang pelanggaran  politik  uang  tidak  bisa dilakukan  dengan  maksimal  karena fokus panitia yang terbagi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Terdapat empat bentuk politik uang pada  pelaksanaan  pilkades  di  Desa Kewangunan  tahun  2019,  yaitu  1)  modus mempekerjakan  warga,  2)  sumbangan pembangunan,  3)  perjudian,  dan  4) serangan  fajar.  Panitia  Pemilihan  Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima  upaya  penanggulangan  politik  uang menggunakan  dua  pendekatan.  Pertama,
pendekatan hukum meliputi 1) pembuatan tata  tertib,  2)  sosialisasi,  3)  pemasangan spanduk,  dan  4)  koordinasi  keamanan. Kedua,  pendekatan  agama  berupa  1) koordinasi tokoh agama. Upaya penanggulangan  politik  uang  tersebut secara keseluruhan belum mampu menghilangkan  praktik  politik  uang  pada pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 karena  empat  faktor,  yaitu  1)  lemahnya hukum  politik  uang  pada  pilkades,  2)  sulit diidentifikasi dan dibuktikan, 3) masyarakat pasif,  dan  4)  beban  pelaksana  dan pengawasan.

## Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa saran dan rekomendasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Bagi Stakeholder
a.  Memperkuat regulasi hukum politik uang  dalam  peraturan  tingkat pusat yang kemudian oleh pemerintah  daerah  diturunkan  ke dalam peraturan daerah.
b.  Memperbaiki sistem pilkades terutama  terkait  dengan  sistem pelaksanaan dan aktor yang terkait langsung dengan pilkades.
c.  Memperkuat  kelembagaan  Panitia Pemilihan Kepala Desa baik
dengan penambahan jumlah anggota  maupun  penambahan seksi khusus pengawasan
pelanggaran pilkades.
2.  Bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa a.  Bekerja  sama  dengan  berbagai pihak untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih terstruktur. b.  Menggandeng partisipasi masyarakat  secara  aktif  dalam menjalankan upaya penanggulangan politik uang. c.  Bekerja  sama  dengan  berbagai elemen masyarakat untuk membentuk gerakan dengan fungsi  pengawasan  praktik  politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alifah, N. N., & Sari, M. M. (2020). Persepsi Pemilih Tentang Politik Uang dalam Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa Gadungsari. Kajian  Moral  dan Kewarganegaraan . 8 (2): 671-686.
Amanu,  M.  (2015).  Politik  Uang  dalam Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi Kasus  di  Desa  Jatirejo  Kecamatan
Banyakan Kabupaten Kediri).
Jurnal  Mahasiswa  Sosiologi .  1  (2):
1-24.
Arif, A., Hidayat, I. N., & Akmal, H. (2021).
Peran KPU Ponorogo dalam
Penanggulangan Money Politik
Pilkada  Kabupaten  Ponorogo.  15
(1): 143-160.
Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana  Politik  Uang  Pemilihan
Umum Legislatif pada Masa
Kampanye  di  Kabupaten  Serang.
Jurnal  Mimbar  Justitia .  2  (2):  765- 784.
Bakar,  A.  (2019).  Politik  Uang  Dalam Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi
Kasus  Di  Desa  Payung  Sekaki Kecamatan Tambusai Utara
Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun 2018) . JOM FISIP , 6: 1-15.
Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H.
(2020).  Problematika  dan  Strategi Penanganan  Politik  Uang  Pemilu
Serentak 2019 di Indonesia.
Electoral  Governance  Jurnal  Tata Kelola  Pemilu  Indonesia .  1  (2):  1- 20.
Halili.  (2009).  Praktik  Politik  Uang  dalam Pemilihan  Kepala  Desa  (Studi  di
Desa  Pakandangan  Barat  Bluto Sumenep Madura). Jurnal Humaniora . 14 (2): 99-112.
Holish,  A.  M.,  Rohmat,  &  Syarifudin,  I.
(2018). Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia. Seminar
Nasional Hukum Universitas Negeri
Semarang . 4 (2): 228-237.
Irfan.  (2017).  Analisis  Praktik  Perjudian dalam  Pilkades  (Studi  pada  Lima Desa Dua Kecamatan di Kabupaten Bima). Jurnal Pendidikan IPS . 7 (2):
73-83.
Mubarak,  H.,  &  Fauzan,  I.  (2019).  Sistem
Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya  terhadap  Pelayanan Publik :  Studi  Kasus  Perbandingan
di  Kota  Jambi  dan  Muaro  Jambi.
POLITEIA:  Jurnal  Ilmu  Politik .  11 (2): 1-18.
Nugroho,  H.  (2012).  Demokrasi  dan Demokratisasi:  Sebuah  Kerangka
Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. Jurnal Pemikiran
Sosiologi . 1 (1): 1-15.
Rozy, F., R, P. A., Febriansyah, R., F, F. A.,
R,  A.  I.,  &  Fauzi,  A.  M.  (2020). Praktik  Politik  Uang  dalam  Proses Pemilihan Kepala Desa
Sumberingin  Kidul  Tahun  2019.
Jurnal Socius. 7 (1):  37-44.
Satria,  H.  (2019).  Politik  Hukum  Tindak
Pidana
Politik Uang dalam Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Jurnal  Antikorupsi  Integritas .  5  (1): 1-14.
Wijaya,  A.  (2014).  Demokrasi  dalam Sejarah  Ketatanegaraan  Republik Indonesia. Al-daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam . 4 (1): 136- 158.