## MODEL EKONOMI RUMAHTANGGA PERTANIAN USAHA PADI PENERIMA PKH KABUPATEN KARAWANG
Arham Rivai*, Bonar M. Sinaga**, Hermanto Siregar**, Harianto**
*Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia **Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor-Indonesia E-mail: * arham@bps.go.id

## Abstrak
Kebijakan pertanian dan program perlindungan sosial diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan rumahtangga pertanian, tetapi sedikit perhatian diberikan kepada interaksi kedua kebijakan. Penelitian  bertujuan  untuk  membangun  model  ekonomi  rumahtangga  petani  usaha  padi penerima PKH dan menganalisis dampak kebijakan pertanian, program perlindungan sosial, dan integrasi kedua kebijakan terhadap kinerja ekonomi dan kesejahteraan rumahtangga pertanian, serta pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan data cross section pada 158 rumahtangga petani padi penerima PKH. Model dibangun sebagai sistem persamaan simultan yang  terdiri  dari  18  persamaan  struktural  dan  22  persamaan  identitas.  Estimasi  model  menggunakan metode two-stage  least  squares (2SLS).  Hasil  menunjukkan  bahwa  model  yang  dibangun  dapat diaplikasikan  kemampuannya  untuk  melakukan  simulasi  kebijakan  dan  dapat  digunakan  untuk mengevaluasi  alternatif  dampak  kebijakan  yang  relevan  terhadap  kesejahteraan  rumahtangga  petani. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa PKH dapat berguna untuk mengkompensai kesejahteraan yang  hilang  sebagai  akibat  kebijakan  pertanian  berupa  pengurangan  subsidi  pupuk  serta  merupakan instrumen yang dapat disinergikan dengan kebijakan pertanian.
Kata kunci : kebijakan pertanian , program perlindungan sosial, rumahtangga pertanian, subsidi pupuk

## Abstract
Both agricultural policy and social protection programmes are needed to improving welfare and reduce poverty  among  agricultural  households,  but  little  attention  has  been  paid  to  the  interaction  between them. The study aims to build agricultural household economic model of PKH recipient rice farming and analyze the impact of agricultural policies, social protection programs, and the integration of both policies on the economic performance and welfare of agricultural households, and their effects on the number of poor people in Karawang District. The study used cross section data on 158 PKH recipient rice farming households. The model was built as a system of simultaneous equations consisting of 18 structural equations and 22 identity equations were estimade using the two-stage least squares (2SLS) method. The results show that the model can be applied to carry out policy simulations and can be used to evaluate alternative impacts of relevant policies on the welfare of farm households. While the results of the analysis show that PKH can be useful to compensate for the lost welfare as a result of reduction in fertilizer as well as an instrument that can be synergized with agricultural policy.
Keywords : agricultural policy, agricultural household, fertilizer subsidy, social protection programmes

## PENDAHULUAN
Menurut  Singh et  al. (1986),  salah  satu persoalan besar bagi negara-negara berkembang  adalah  bahwa  upaya  untuk memprediksi dampak dari kebijakan pertanian sering dihadapkan pada karakteristik  perilaku  yang  kompleks  oleh rumahtangga semi-komersial, yakni sebagian  besar  rumahtangga  di  daerah pertanian  yang  hasil  produksinya  sebagian untuk  dijual  dan  sebagian  lagi  untuk konsumsi  mereka  sendiri.  Selain  itu, rumahtangga  petani  membeli  beberapa input dan menyediakan tenaga kerja sendiri. Dengan  demikian,  setiap  perubahan  dalam kebijakan yang mengatur kegiatan rumahtangga  pertanian  tidak  hanya  akan mempengaruhi produksi, tetapi juga konsumsi  dan  pasokan  tenaga  kerja. Hubungan-hubungan  seperti  inilah  yang berusaha  dicoba  untuk  dianalisis  dalam upaya untuk memodelkan perilaku rumahtangga pertanian.
Pemahaman  yang  mendalam  tentang perilaku  ekonomi  mikro  rumahtangga pertanian  penting  untuk  mengetahui:  (i) faktor  apa  yang  menentukan  tingkat produksi  pertanian  dan  permintaan  untuk input  pertanian,  (ii)  faktor  apa  yang mengatur  konsumsi  dan  pasokan  tenaga kerja,  dan (iii) bagaimana  perilaku rumahtangga sebagai produsen
mempengaruhi
perilakunya
sebagai konsumen  dan  pemasok  tenaga  kerja,  dan sebaliknya.  Model  rumahtangga  pertanian dirancang  untuk  menangkap  hubungan  ini secara teoritis dan konsisten, sehingga hasil analisis  dapat  diterapkan  secara  empiris untuk  menjelaskan  dampak  dari  intervensi kebijakan.
Model  ini  harus  memungkinkan analis  untuk  memeriksa  konsekuensi kebijakan dalam menguji pengaruh kebijakan alternatif terhadap kesejahteraan rumahtangga  pertanian  yang  representatif (Singh et al. 1986). Kebijakan alternatif ini diantaranya  berupa  program  bantuan pemerintah atau perlindungn sosial (Taylor and  Alderman  2003,  Boone et  al. 2013). Selain  itu,  analisis  tentang  dampak
" spillover "  dari  sebuah  kebijakan  pada
segmen lain dari populasi pedesaan sangat penting untuk tingkat kesejahteraan rumahtangga.  Hal  ini  dapat  diukur  oleh persentase  penduduk  miskin  di  pedesaan yang  mengacu  pada  tingkat  pengeluaran rumahtangga perkapita.
Tujuan penelitian adalah:
1. Membangun model ekonomi rumahtangga petani usaha padi penerima PKH  yang  mengintegrasikan  kebijakan pertanian  dan  program  perlindungan sosial, serta indikator kesejahteraan dan kemiskinan.
2. Menganalisis dampak kebijakan pertanian  dan  program  perlindungan sosial  terhadap  perilaku  ekonomi  dan kesejahteraan  rumahtangga  pertanian, serta  pengurangan  jumlah  penduduk miskin rumahtangga petani di
Kabupaten Karawang.

## LANDASAN TEORI
Model  Dasar  Ekonomi  Rumahtangga

## Pertanian
Model-model ekonomi rumahtangga pertanian  pada  umumnya  menggunakan kerangka pemikiran model ekonomi rumahtangga yang dirumuskan oleh Becker (1965)  yang  kemudian  oleh  Singh et  al. (1986)  dikembangkan  menjadi  model analisis  ekonomi  rumahtangga  pertanian secara simultan sehingga terbentuk sebuah model  dasar  baru  yang  disebut  sebagai model  ekonomi  rumahtangga  pertanian ( agricultural  household  model ).  Model  ini mengintegrasikan aktivitas produksi,
konsumsi,  dan  penggunaan  tenaga  kerja dalam keluarga sebagai satu kesatuan.
Model  ekonomi  rumahtangga  ini menggunakan  sejumlah  asumsi,  yaitu: pertama,  kepuasan  rumahtangga  dalam mengkonsumsi tidak hanya ditentukan oleh barang  dan  jasa  yang  diperoleh  di  pasar, tetapi  juga  ditentukan  oleh  berbagai komoditas yang dihasilkan dalam rumahtangga. Kedua, unsur kepuasan tidak hanya  barang  dan  jasa,  tetapi  termasuk waktu. Ketiga, waktu dan barang atau jasa dapat  digunakan  sebagai  faktor  produksi dalam aktivitas produksi rumahtangga. Dan
keempat,  rumahtangga  bertindak  sebagai produsen sekaligus konsumen.
Singh et  al. (1986)  menyatakan bahwa  utilitas  rumahtangga  merupakan fungsi dari konsumsi barang yang dihasilkan  rumahtangga,  konsumsi  barang yang  dibeli  di  pasar  dan  konsumsi  waktu santai.  Secara  matematis  dirumuskan sebagai berikut:
∪ = ∪ (𝑋 𝑎 , 𝑋 𝑚 , 𝑋 𝑙 ) ...................... (1) dimana:
𝑋 𝑎 =  konsumsi  barang  yang  dihasilkan rumahtangga
𝑋 𝑚 =  konsumsi  barang  yang  dibeli  di pasar
𝑋 𝑙 =  konsumsi waktu santai
Pada model Becker dalam memaksimumkan kepuasaannya
rumahtangga  dihadapkan  pada  kendala pendapatan dan waktu, namun pada model yang dikembangkan oleh Singh et al. tidak hanya  dihadapkan  pada  kedua  kendala tersebut,  tetapi  juga  memasukan  kendala produksi  dalam  model.  Kendala-kendala tersebut  berturut-turut  mulai  dari  kendala pendapatan,  alokasi  waktu  dan  produksi, sebagai berikut:
𝑝 𝑚 𝑋 𝑚 =   𝑝 𝑎 (𝑄 − 𝑋 𝑎 ) − 𝑤 ( 𝐿 − 𝐹) ..... (2)
𝑋 𝑙 + 𝐹 = 𝑇 ............................................ (3) 𝑄 = 𝑄(𝐿, 𝐴) ........................................... (4)
dimana: 𝑝 𝑚 = harga barang yang dibeli di pasar
𝑝 𝑎 = harga barang yang dihasilkan rumahtangga
( 𝑄 − 𝑋 𝑎 )  =  surplus  produksi  yang  akan dipasarkan ( marketed suplus )
w = upah
L = total input tenaga kerja usahatani
F = input tenaga kerja rumahtangga
T = total waktu rumahtangga
A = jumlah faktor produksi tetap (lahan)
Dari  persamaan  (2),  apabila  unsur  (L-F) positif  berarti  rumahtangga  menyewa tenaga  kerja  luar  keluarga,  sebaliknya  jika (L-F) negatif berarti rumahtangga menawarkan tenaga kerja ke luar rumahtangga. Ketiga kendala yang dihadapi rumahtangga  tersebut  dapat  disatukan
dengan  mensubstitusikan  kendala  waktu (persamaan  (3))  dan  produksi  (persamaan (4)) ke dalam kendala pendapatan (persamaan  (2)),  sehingga  dihasilkan persamaan (5) berikut ini:
𝑝 𝑚 𝑋 𝑚 +  𝑝 𝑎 𝑋 𝑎 +  𝑤𝑋 𝑙 =  𝑤𝑇 +  𝜋 ..... (5) dimana 𝜋 = 𝑝 𝑎 𝑄(𝐿, 𝐴) − 𝑤𝐿 adalah keuntungan
Sisi kiri persamaan (5) menunjukkan total  pengeluaran  rumahtangga  untuk barang  ( 𝑋 𝑚 dan 𝑋 𝑎 )  dan  konsumsi  waktu ( 𝑋 𝑙 ). Sedangkan sisi kanan adalah pengembangan oleh Becker (1965) tentang konsep full income dimana nilai waktu yang tersedia ( wT ) dicatat secara eksplisit. Singh et  al. (1986)  memperluas  model  Becker dengan  memasukkan  pengukuran  tingkat keuntungan  usaha (𝑝 𝑎 𝑄 − 𝑤𝐿) dimana seluruh  tenaga  kerja  dihitung  berdasarkan upah pasar.
Persamaan  (1)  dan  (5)  menjelaskan bahwa rumahtangga memaksimumkan kepuasannya dalam memilih tingkat konsumsi  dari  barang  yang  dibeli  di  pasar ( 𝑋 𝑚 ),  barang  yang  diproduksi  oleh rumahtangga  ( 𝑋 𝑎 ),  waktu  santai  yang dikonsumsi  rumahtangga  ( 𝑋 𝑙 ),  dan  tenaga kerja  yang  digunakan  dalam  kegiatan produksi ( L ). Kondisi first order condition dengan  penggunaan  input  tenaga  kerja dapat diturunkan sebagai berikut:
𝑝 𝑎 𝜕𝑄 𝜕𝐿 ⁄ = 𝑤 ............................ (6)
Persamaan  (6)  menyatakan  nilai produk  marginal  tenaga  kerja  ( value marginal  product  of  labor  = MPL)  sama dengan upah atau secara implisit merupakan fungsi penggunaan input tenaga kerja. Oleh karena derivasi yang dilakukan bersifat  parsial,  maka  variabel  endogen yang  dihasilkan  hanya L ,  variabel-variabel lainnya, yaitu 𝑋 𝑚 , 𝑋 𝑎 , dan 𝑋 𝑙 tidak muncul karena  dianggap  tidak  mempengaruhi pilihan  rumahtangga.  Dengan  demikian penyelesaian  dari  kondisi  order  pertama persamaan  (6)  menghasilkan  penggunaan faktor (tenaga kerja, L ) sebagai fungsi dari upah  ( w ),  harga  barang  yang  dihasilkan rumahtangga  ( 𝑝 𝑎 ),  dan  faktor  tetap (parameter  teknologi  fungsi  produksi  atau
lahan, A ).  Pemecahan  persamaan  dapat dinyatakan sebagai:
𝐿 ∗ =   𝐿 ∗ (𝑤, 𝑝 𝑎 , 𝐴) ........................ (7)
Jika persamaan (7) disubstitusikan ke dalam  sisi  sebelah  kanan  persamaan  (5) menghasilkan full  income ketika  pilihan input tenaga kerja memaksimumkan keuntungan usahatani. Persamaan (5) dapat ditulis menjadi:
𝑝 𝑚 𝑋 𝑚 +  𝑝 𝑎 𝑋 𝑎 +  𝑤𝑋 𝑙 =   𝑌 ∗ ...... (8)
dimana Y* adalah  nilai  pendaptan  penuh ( full  income )  terkait  perilaku  keuntungan maksimum.
Dengan  demikian  persamaan  (8) menjadi  kendala  baru  dalam  model,  hasil perhitungan first  order  condition secara berturut-turut  terhadap 𝑋 𝑚 , 𝑋 𝑎 ,  dan 𝑋 𝑙 sebagai berikut: 𝜕𝑈 𝜕𝑋 𝑚 ⁄ =  𝜆𝑝 𝑚 𝜕𝑈 𝜕𝑋 𝑎 ⁄ =  𝜆𝑝 𝑎 𝜕𝑈 𝜕𝑋 𝑙 ⁄ =  𝜆𝑝 𝑤
dan
𝑝 𝑚 𝑋 𝑚 +  𝑝 𝑎 𝑋 𝑎 +  𝑤𝑋 𝑙 =   𝑌 ∗ ....... (9)
Mengacu pada langkah-langkah
dalam penyelesaian persamaan (6), penyelesaian  persamaan  (9)  menghasilkan fungsi  penggunaan  barang  yang  dibeli, fungsi  barang  yang  dihasilkan,  dan  fungsi konsumsi  waktu  santai  berturut-turut sebagai berikut:
𝑋 𝑚 =   𝑋 𝑚 (𝑝 𝑚 , 𝑝 𝑎 , 𝑤, 𝑌 ∗ ) ........... (10)
𝑋 𝑎 =   𝑋 𝑎 (𝑝 𝑎 , 𝑝 𝑚 , 𝑤, 𝑌 ∗ ) ............ (11)
𝑋 𝑙 =   𝑋 𝑙 (𝑤, 𝑝 𝑚 , 𝑝 𝑎 , 𝑌 ∗ ) .............. (12)
Dari  persamaan  (10)  sampai  (12) dapat dikatakan bahwa jumlah penggunaan (konsumsi) barang yang dibeli, barang hasil sendiri, dan waktu santai merupakan fungsi dari harga barang yang dibeli, harga barang hasil  sendiri,  upah,  dan full  income saat keuntungan maksimum.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Data dan Lokasi Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  tulisan adalah  data cross  section ,  diperoleh  dari data  primer  hasil  survei  lapangan  di
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Unit penelitian dari survei adalah rumahtangga usahatani padi penerima PKH dengan  jumlah  responden  sebanyak  139 rumahtangga petani. Penentuan unit penelitian  disesuaikan  dengan  tujuan penelitian yang mengarah kepada gambaran tentang  program  perlindungan  sosial. Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada  bulan November-Desember  2017.  Karakteristik rumahtangga  dan  kinerja  usaha  pertanian yang  diteliti  adalah  kondisi  pada  rentang waktu  November  2016  sampai  dengan Oktober tahun 2017.

## Metode Pengambilan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  rumahtangga petani usaha padi penerima PKH.
Sebagaimana  petani  umumnya,  petani  ini juga  menerima  program  pertanian  (subsidi pupuk  dan  HPP  gabah).  Selain  itu  juga mendapat  program  perlindungan  sosial lainnya (contoh raskin dan KIP).
Metode  pengambilan  sampel  yag digunakan adalah multistage cluster sampling dengan tahapan sebagi berikut: 1.  Lokasi penelitian di Kabupaten
Karawang  ditentukan  secara purposive . Pemilihan kabupaten ini karena merupakan wilayah sentra produksi padi dan  terdapat  rumahtangga  penerima program pertanian dan program perlindungan sosial. Selain itu, lokasinya dekat  dengan  pusat-pusat  kegiatan ekonomi dan wilayah perkotaan (Karawang, Jabodetabek, dan Bandung), sehingga  dapat  memberikan  berbagai kesempatan  kerja  dan  diversifikasi pendapatan rumahtangga petani.
2.  Penentuan  lokasi  sampel  kecamatan secara purposive yaitu kecamatan
Kutawaluya, Tempuran, dan Martapura. Pemilihan kecamatan ini karena merupakan  sentra  produksi  padi  dan terdapat rumahtangga penerima program pertanian  dan  program  perlindungan sosial .
3.  Penentuan  lokasi  sampel  desa  secara random sebesar  60  persen  dari  jumlah desa  pada  masing-masing  kecamatan terpilih  (4  sampai  6  desa).  Data  jumlah peserta PKH masing-masing desa
terpilih  telah  diperoleh  dari  Direktorat Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial, Kementrian  Sosial  RI.  Data  tersebut digunakan  sebagai  kontrol  jumlah peserta  PKH.  Sedangkan database peserta  PKH  juga  diperoleh  dari Koordinator PKH Kabupaten Karawang.
Tabel 1 Daftar Populasi dan Sampel Petani padi Penerima PKH, Kabupaten Karawang, 2017
Kecamatan Desa (60%) Jumlah Peserta PKH Petani padi
(Peng- garap dan Buruh) Popula- si
Petani Peng- garap PKH Sampel (30%) Kutawaluya  Sindangmukti 194 151  42 13 Sindangmulya 249 193  28 8 Sindangsari 308 237  40 13 Sindangkarya 188 127  20 6 Rawamerta  Cibadak 117 92  50 15 Gombongsari 102 81  54 16 Panyingkiran 193 157  42 13 Sekarwangi 93 74  40 12 Kutawargi 160 114  40 12 Mekarjaya 120 95  23 7 Tempuran  Lemahkarya 186 145  40 13 Lemahmakmur 101 80  31 9 Purwajaya 152 119  17 5 Pagadungan 174 116  28 8 Lemahduhur 166 130  30 8 JUMLAH 2,503  1,911  525 158 Sumber: data primer
4.  Daftar  nama  petani  padi  pada  desa terpilih  di  kecamatan  terpilih  dari database  peserta  PKH  yang eligible disusun  sebagai  kerangka  sampling ( sampling  frame )  rumahtangga  petani, yakni  rumahtangga  petani  penerima menggarap/memiliki  usahatani  padi. Berdasarkan  kerangka  sampling  ini diperoleh  total  rumahtangga  usahatani padi penerima PKH (N).
5.  Jumlah  rumahtangga  sampel  ditentukan sebanyak 30 persen dari total rumahtangga  usahatani  padi  penerima PKH.  Penentuan  ukuran  sampel  untuk
masing-masing  desa  dilakukan  secara proporsional.
6.  Unit  penelitian  rumahtangga  diperoleh secara random dan jumlah hasil pengambilan sampel disajikan dalam Tabel 1.

## Spesifikasi Model
Alat  yang  digunakan  untuk  menganalisis tujuan  penelitian  adalah  model  ekonomi rumahtangga pertanian ( agriculture household model ). Model ini menggambarkan keterkaitan alur keputusan alokasi  sumberdaya  untuk  menghasilkan output  produksi  dan  alokasi  pendapatan pada berbagai jenis pengeluaran rumahtangga  pertanian  dengan  kendala waktu dan anggaran. Model ini menganalisis dampak faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku ekonomi rumahtangga petani dalam mengalokasikan  waktu  kerja,  pendapatan, pengeluaran  konsumsi,  dan  pengeluaran investasi.  Model  juga  digunakan  untuk menganalisis dampak kebijakan dari program-program  pemerintah  yang  terkait dengan rumahtangga pertanian. Model ekonomi rumahtangga
pertanian  menggunakan  sistem  persamaan simultan,  sehingga  dapat  menggambarkan kompleksitas  keterkaitan  antar  variabel ekonomi yang ada pada ekonomi rumahtangga  petani.  Penggunaan  model ekonomi  rumahtangga  pertanian  sangat disarankan oleh Tirivayi et al. (2016) dalam rangka  menyusun  kerangka  pikir  dari interaksi  kebijakan  program  perlindungan sosial dan kebijakan pertanian.
Spesifikasi  model  ekonomi  rumah tangga  usaha  padi  penerima  PKH  adalah sebagai berikut:

## Blok produksi dan biaya produksi
1 LLAHAN i =  a 0 + a 1 *( YD i – PNGLUARN i ) + a 2 *PBENIH i + a 3 *(PTSP i /PGKP i ) + a 4 *(PNPK i /PGKP i ) + u 1 dimana a 1 > 0, dan a 2 , a 3 , a 4 < 0 2 QGKP i =  b 0 + b 1 * QBENIH i + b 2 * QUREA i + b 3 * QTSP i + b 4 * CKUPD i + b 5 * TKLK i + u 2 dimana b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 > 0 3 CHSLSNDR i =  c 0 + c 1 *(PGKP i /PBRSBELI i ) + c2* YD i + u 3 dimana c 1 , c 2 > 0 4 MSGKP i = QGKP i – CHSLSNDR i / (0.8602*0.6274)
5 TRGKP i =  (PGKP i * MSGKP i ) + (PBERAS i *0.8602*0.6274*( QGKP i - MSGKP i ))
6 QBENIH i =  d 0 + d 1 *(PBENIH i /PGKP i ) + d 2 * YD i + d 3 * LLAHAN i + u 4 dimana d 2 , d 3 > 0 dan d 1 < 0
7 QUREA i =  e 0 + e 1 *(PUREA i /PGKP i ) + e 2 *( YBPD i + YPKH i + BENEFIT i ) + e 3 * LLAHAN i + u 5 dimana e 2 , e 3 > 0 dan e 1 < 0
8 QTSP i =  f 0 + f 1 *PTSP i + f 2 *PGKP i + f 3 * YD i + f 4 * LLAHAN i + u 6 dimana f 2 , f 3 , f 4 > 0 dan f 1 < 0
9 QNPK i =  g 0 + g 1 *(PNPK i /PGKP i ) + g 2 * YD i + g 3 * LLAHAN i + u 7 dimana g 2 , g 3 > 0 dan g 1 < 0 10 QPESTSDA i =  h 0 + h 1 *PPESTSDA i + h 2 *PGKP i + h 3 * LLAHAN i + h 4 * YD i + u 8 dimana h 2 , h 3 , h 4 > 0 dan h 1 < 0 11 BSAPRODI i =  (PBENIH i * QBENIH i )+(PUREA i * QUREA i ) + (PTSP i * QTSP i )+(PNPK i * QNPK i ) +
BPPKLAIN i + (PPESTSDA i * QPESTSDA i ) 12 BUPAH i =  (UPAHPD i * TKLK i );
13 BJASAPER i =  (PRONTOG i * QGKP i /1000) + (PTRAKTOR i * LLAHAN i );
14 BLAHAN i =  PLAHAN i * LLAHAN i ;
15 TCGKP i = BSAPRODI i + BUPAH i + BJASAPER i + BLAHAN i + BLAIN i ;

## Blok curahan waktu kerja
Permintaan curahan waktu kerja usaha padi
16 CKUPD i =  i 0 + i 1 * LLAHAN i + i 2 * TKLK i + i 3 * CKNP i + i 4 * PNGLUARN i + u 9 dimana i 1 , i 4 > 0 dan i 2 , i 3 < 0 17 TKLK i =  m 0 + m 1 * LLAHAN i + m 2 *UPAHLK i + m 3 * CKUPD i + u 10
dimana m 1 > 0 dan m 2 , m 3 < 0 18 DTK i = CKUPD i + TKLK i
Penawaran curahan waktu kerja rumah tangga 19 CKBPD i =  o 0 + o 1 *UPAHPD i + o 2 * CKUPD i + o 3 * CKNP i +o 4 * PNGLUARN i + u 11 dimana o 1 , o 2 , > 0, dan o 3 , o 4 < 0 20 CKNP i =  s0 + s1* CKUPD i + s2* CKBPD i + s3* PNGLUARN i + u12 dimana s3 > 0 dan s1, s2 < 0
21 STK i = CKUPD i + CKBPD i + CKPT i + CKNP i ;
Blok pendapatan rumahtangga 22 YUPD i = TRGKP i - TCGKP i ;
23 YBPD i =  UPAHPD i * CKBPD i 24 YNP i =  aa 0 + aa 1 * CKNP i +aa 2 *USIA i +aa 3 *LS i + u 13 dimana aa 1 , aa 2 , aa 3 > 0 25 BENEFIT i CRASKIN i * (PBRSBELI i – PRASKIN i )
26 YTOT i = YUPD i + YBPD i + YPT i + YNP i + YSEWA i + YPKH i + YKIP i + BENEFIT i 27 YD i = YTOT i - TAX i

## Blok Pengeluararan dan kesejahteraan rumahtangga

## Pengeluaran konsumsi rumahtangga
28 CBRSBLI i =  af 0 + af 1 *PBRSBELI i + af 2 * YD i + af 3 *JART i + u 14 dimana af 3 > 0 dan af 1 , af 2 < 0 29 CBERAS i = CHSLSNDR i + CBRSBLI i 30 NKBERAS i =  (PBRSBELI i * CBRSBLI i )+(PBERAS i * CHSLSNDR i )+
31 NKPANONB i =  ag 0 + ag 1 * YD i + ag 2 * INVSDM i + u 15 dimana ag 1 > 0 dan ag 2 < 0 32 NKPANGAN i = NKBERAS i + NKPANONB i 33 NKNON i =  ah 0 + ah 1 * YD i + ah 2 * INVSDM i + u 16 dimana ah 1 > 0 dan ah 2 < 0 34 NKTOT i = NKPANGAN i + NKNON i ;

## Pengeluaran investasi SDM rumahtangga
INVKES i = ai 0 + ai 1 * YD i + ai 2 * NKTOT i + ai 3 * INVPEND i + aj 4 *JART i + u 17
dimana ai 1 > 0 dan ai 2 , ai 3 , ai 4 < 0
INVPEND i = aj 0 + aj 1 * YD i + aj 2 * NKTOT i + aj 3 * INVKES i + aj 4 *JAS i + u 18
dimana aj 1 > 0 dan aj 2 , aj 3 < 0 INVSDM i = INVPEND i + INVKES i ; PNGLUARN i = NKTOT i + INVSDM i ;
CCAP i
= PNGLUARN i /(12*JART i )
Jika CCAP i > GK, maka RTM i = 0 (non rumahtangga miskin) dan jika CCAP i ≤ GK,  maka RTM i =  1 (rumahtangga miskin).
Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Karawang adalah 408.579 rupiah/kapita/bulan  (BPS  2017)  sehingga persentasi penduduk miskin (PPM):
40. PPM = {∑ ( RTM i ∗ JART i )/ n 1
∑ JART i n i } ∗ 100% ; i = rumahtangga ke-i (1, 2, ......, n)

## Label Variabel Endogen
1 CKUPD =  Jumlah curahan kerja art pada usaha padi (HOK) 2 TKLK =  Jumlah penggunaan waktu kerja luar pada usaha padi (HOK) 3 DTK =  Total permintaan waktu kerja pada usaha Padi (HOK) 4 CKBPD =  Jumlah curahan waktu kerja ART buruh tani padi (HOK) 5 CKNP =  Jumlah curahan waktu kerja ART sektor non pertanian (HOK) 6 STK =  Total penawaran kerja anggota rumahtangga (HOK) 7 LLAHAN =  Luas lahan garapan (M2) 8 QGKP =  Produksi GKP (Kg) 9 TRGKP =  Total pendapatan ( total revenue ) usaha padi (Rp 000) 10 QBENIH =  Permintaan benih (Kg) 11 QUREA =  Permintaan pupuk urea (Kg) 12 QTSP =  Permintaan pupuk TSP (Kg) 13 QNPK =  Permintaan pupuk NPK (Kg) 14 QPESTSDA =  Permintaan pupuk pestisida (Kg) 15 BSAPRODI =  Biaya penggunaan benih, pupuk, dan pestisida (Rp 000) 16 BUPAH =  Biaya upah pekerja luar keluarga (Rp 000) 17 BJASAPER =  Nilai biayajasa pertanian (Rp 000) 18 BLAHAN =  Nilai biaya sewa lahan (Rp 000) 19 TCGKP =  Total biaya ( total cost ) usaha padi (Rp 000) 20 YUPD =  Pendapatan rumahtangga pada usaha padi (Rp 000) 21 YBPD =  Pendapatan rumahtangga sebagai buruh padi (Rp 000) 22 YNP =  Pendapatan rumahtangga pada non pertanian (Rp 000) 23 BENEFIT =  Pendapatan dari selisih raskin dan harga pasar (Rp 000) 24 YD =  Pendapatan disposibel rumahtangga (Rp 000)) 25 CBRSBLI =  Konsumsi beras dari Pembelian (Kg) 26 CHSLSNDR =  Konsumsi beras dari Hasil Sendiri (Kg) 27 CBERAS =  Total konsumsi beras (Kg) 28 NKBERAS =  Nilai konsumsi beras (Rp 000) 29 NKPANONB =  Nilai konsumsi pangan non beras (Rp 000) 30 NKNON =  Nilai konsumsi non pangan (Rp 000) 31 NKTOT =  Total nilai konsumsi (Rp 000) 32 INVKES =  Nilai investasi kesehatan (Rp 000) 33 INVPEND =  Nilai investasi pendidikan (Rp 000) 34 INVSDM =  Total nilai investasi sumber daya manusia (Rp 000)
35 PNGLUARN =  Total pengeluaran (Rp 000) 36 MSGKP = Marketed surplus (Rp 000) 37 YTOT =  Total pendapatan rumahtangga (Rp 000) 38 NKPANGAN =  Total nilai konsumsi pangan (Rp 000) 39 CCAP =  Pengeluaran perkapita rumahtangga perbulan (Rp 000) 40 PPM =  Persentase penduduk miskin (%)

## Label Variabel Eksogen
1  BLAIN =  Nilai biaya lain-lain (Rp/musim tanam) 2  BPPKLAIN =  Nilai biaya pupuk lainnya (Rp/musim tanam) 3  JART =  Jumlah anggota rumahtangga (Orang) 4  JAS =  Jumlah anggota rumahtangga masih Sekolah (Orang) 5  k1 = 0.8602 =  Kooefesien susut konversi dari GKP ke GKG 6  k2 = 0.6274 =  Kooefesien susut konversi dari GKG ke BERAS 7  LS =  Rata-rata lama Sekolah (Tahun) 8  PBENIH =  Harga benih (Rp/Kg) 9  PBRSBELI =  Harga beras yang dibeli (Rp/Kg) 10  PLAHAN =  Hraga sewa lahan (Rp/M2) 11  PPESTSDA =  Harga pestisida (Rp/Kg) 12  PRONTOG =  Harga jasa rontok Gabah (Rp / Ton) 13  PTRAKTOR  =  Harga jasa pengunaan traktor (Rp/ Ha) 14  PGKP =  Harga transaksi GKP 15  PUREA =  Harga transaksi eceran pupuk UREA 16  PTSP =  Harga transaksi eceran pupuk TSP 17  PNPK =  Harga transaksi eceran pupuk NPK 18  TAX =  Biaya pajak, iuran, dan pungutan sejenis lainnya (Rp/tahun) 19  UPAHPD =  Tingkat upah tenaga kerja di sektor padi (Rp/HOK) 20  USIA =  Rata-rata usia anggota rumahtangga  (tahun) 21  YKIP =  Pendapatan rumahtangga bersumber dari batuan lain (Rp/tahun) 22  YPKH =  Pendapatan rumahtangga bersumber dari PKH (Rp/tahun) 23  YPT =  Pendapatan rumahtangga usaha pertanian selain padi (Rp/tahun) 24  YSEWA =  Pendapatan yang berasal dari kepemilikan (Rp/tahun)

## Identifikasi dan Estimasi Model
Suatu  model  persamaan  simultan  harus teridentifikasi agar adapat dilakukan estimasi  parameter  (Koutsoyiannis  1977). Rumus  identifikasi  berdasarkan order condition adalah: (K – M)  (G – 1) dimana:
K  =  total  peubah  dalam  model  (peubah
endogen  dan  predeterminan),  M  =  jumlah peubah  endogen  dan  eksogen  yang dimasukkan dalam suatu persamaan tertentu  dalam  model,  dan  G  =  total persamaan  dalam  model,  yaitu  peubah endogen dalam model. Jika suatu persamaan  dalam  model  menunjukkan kondisi  (K–M)  >  (G–1)  maka  persamaan tersebut dinyatakan terindentifikasi berlebih (o ver identified ); jika menunjukkan  kondisi  (K-M)=(G-1),  maka persamaan  tersebut  terindentifikasi  secara tepat  ( exactly  identified );  sedangkan  jika menunjukkan  kondisi  (K–M)  <  (G–1), maka persamaan tersebut
tidak terindentifikasi ( unidentified ).
Model  rumahtangga  pertanian  yang dibangun  memiliki  40  persamaan,  yang terdiri dari 18 persamaan struktural dan 22 persamaan  identitas  dengan  40  peubah endogen, 24 peubah eksogen.  Berdasarkan kriteria “o rder condition ” setiap persamaan pada  kedua  model  di  atas  adalah  “o ver identified ”.  Estimasi  parameter  dilakukan dengan  metode  2SLS  ( two  stage  least squares ). Selanjutnya dianalisis
berdasarkan: (1) nilai statistik uji-t (dengan taraf  = 15 persen), (2) nilai statistik uji-F, dan  (3)  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 ). Disamping  itu  juga  dilihat  respon  peubah endogen terhadap perubahan peubah penjelas. Simulasi Model Setelah model divalidasi dan memenuhi kriteria statistik yang diinginkan,  maka  model  dapat  digunakan untuk simulasi dalam menganalisis dampak kebijakan terhadap varibel endogen. Simulasi yang dilakukan adalah:
S1.  Peningkatan Harga pupuk Urea, TSP,
dan NPK, masing-masing sebesar 20 persen. Simulasi ini berdasarkan pada histori  kenaikan  HET  pupuk  urea sejak  tahun  2006  hingga  tahun  2012 denga rata-rata sebesar 20 persen. S2.  Peningkatan  HPP  Gabah  sebesar  10 persen. Simulasi ini berdasarkan pada fleksibilitas  harga  serapan  gabah Bulog  terkait  Inpres  No.5/2015 tentang  Harga  Pokok  Pembelian gabah/beras.  Fleksibilitas yang dapat
ditolerir  adalah  sebesar  10  persen (Kontan 14 September 2018).
S3.  Peningkatan nilai transfer tunai PKH 100 persen. Simulasi ini berdasarkan pada  wacana  atas  kenaikan  PKH sebesar  100  persen  (Kompas,  3 Desember 2018).
S4.  Kombinasi simulasi S1 dan S3. S5.  Kombinasi simulasi S2 dan S3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan  Umum  Hasil  Estimasi  dan Hasil Validasi Model
Hasil  estimasi  parameter  seluruh  variabel dalam  model  sebagaimana  yang  disajikan pada  Tabel  2  menunjukkan  nilai  koefisien determinasi  bervariasi  antara  0.0639  – 0.9832, sedangkan nilai statistik F berkisar
antara  4.18-2626,65.  Sebanyak  17  dari  18 persamaan  dalam  model  memiliki  nilai  F yang nyata pada taraf α = 1 persen. Adapun 1 persamaan (CHSLSNDR) memiliki nilai F yang nyata pada taraf α =5 persen.
Besaran probabilitas nilai F
mengindikasikan  bahwa  secara  bersama- sama seluruh variabel penjelas dalam setiap persamaan  berpengaruh  nyata  terhadap variabel endogen, tetapi dengan taraf nyata yang berbeda. Secara umum hasil sebagaimana Tabel 2 memberikan gambaran bahwa variabel-variabel eksogen dalam  model  perilaku  rumahtangga  petani hanya mampu menerangkan variasi (keragaman) variabel endogen antara 6.39- 98.32  persen.  Variasi  sisanya  ditentukan variabel  lain  yang  belum  masuk  dalam model.

## Tabel 2  Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi model ekonomi rumahtangga petani usaha padi penerima PKH
No. Variabel Persamaan Struktural F Value Pr.> F R 2 1. LLAHAN Luas lahan garapan (ha) 4.25 0.0028 0.11264 2. QGKP Produksi padi (kg) 205.43 <.0001 0.88536 3. QBENIH Penggunaan benih  (kg) 141.36 <.0001 0.75854 4. QUREA Penggunaan Urea (kg) 208.16 <.0001 0.82225 5. QTSP Penggunaan TSP (kg) 23.5 <.0001 0.41226 6. QNPK Penggunaan NPK per M2 (Kg) 12.82 <.0001 0.22168 7. QPESTSDA Penggunaan pestisida (kg) 78.59 <.0001 0.70113 8. CKUPD Curahan waktu kerja  usaha padi rumahtangga  (HOK) 52.73 <.0001 0.61153 9. TKLKL Penggunaan sewa waktu kerja usaha padi  (HOK) 2626.65 <.0001 0.98316 10. CKBPD Curahan waktu kerja buruh padi rumahtangga  (HOK) 41.2 <.0001 0.55157 11. CKNP Curahan waktu usaha non pertanian rumahtangga (HOK) 28.77 <.0001 0.38998 12. YNP Pendapatan usaha non pertanian (rp000) 98.13 <.0001 0.68561 13. CHSLSNDR  Permintaan beras hasil sendiri (kg) 4.64 0.0113 0.06385 14. CBRSBLI Permintaan beras yang dibeli (Kg) 22.3 <.0001 0.33131 15. NKPANONB  Nilai konsunsi pangan non beras (Rp000) 39.38 <.0001 0.36673 16. NKNON Nilai konsunsi non pangan (Rp000) 36.12 <.0001 0.3469 17. INVKES Investasi rumahtangga untuk Kesehatan (Rp000) 4.18 0.0032 0.11092 18. INVPEND Investasi rumahtangga untuk pendidikan (Rp000) 12.52 <.0001 0.2721
Pada  kriteria  statistik  idealnya  setiap persamaan memiliki nilai koefisien determinasi  yang  tinggi  dan standar  error estimasi  parameter  yang  kecil,  tetapi kenyataannya sulit untuk memenuhi kedua kriteria  tersebut  sekaligus.  Jika  kriteria statistik  ini  tidak  dapat  dipenuhi,  maka kriteria  yang  perlu  dipertahankan  adalah kriteria ekonomi, yaitu memperhatikan arah ( sign )  dan  besaran  ( magnitude )  parameter yang  diestimasi  (Koutsoyiannis  1977). Tujuan  model  adalah  untuk  menjelaskan perilaku,  maka  persamaan  mengutamakan
standar  error terkecil.  Selain  itu,  menurut Pyndick  dan  Rubinfield  (1998),  pada penggunaan  data cross  section ,  perolehan nilai  koefisien  determinasi  yang  rendah tidak dapat dihindarkan. Selain faktor data, koefisien  determinasi  rendah  juga  bisa diakibatkan  oleh  spesifikasi  model  yang belum  optimal.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa hasil estimasi model yang berguna  untuk  menganalisis  faktor-faktor yang  mempengaruhi  perilaku  ekonomi rumah tangga petani penerima PKH adalah layak.

## Tabel 3  Hasil validasi model ekonomi rumahtangga usaha padi penerima PKH
No Variabel Endogen Kesalahan U-Theil UM US UC 1 LLAHAN 0.0000 0.1700 0.8300 0.3397 2 QGKP 0.0000 0.1500 0.8500 0.3570 3 MSGKP 0.0000 0.1500 0.8500 0.3539 4 TRGKP 0.0000 0.1200 0.8800 0.3504 5 QBENIH 0.0000 0.2000 0.8000 0.3462 6 QUREA 0.0000 0.2100 0.7900 0.3251 7 QTSP 0.0100 0.1900 0.8100 0.4003 8 QNPK 0.0000 0.2700 0.7300 0.5317 9 QPESTSDA 0.0000 0.2100 0.7900 0.3558 10 BSAPRODI 0.0000 0.1300 0.8700 0.3407 11 BUPAH . . . 0.0000 12 BJASAPER 0.0000 0.1500 0.8500 0.3455 13 BLAHAN 0.0000 0.1100 0.8900 0.3196 14 TCGKP 0.0000 0.4400 0.5600 0.2165 15 CKUPD 0.0000 0.1900 0.8100 0.2744 16 TKLK 0.0000 0.1900 0.8100 0.3528 17 DTK 0.0000 0.1600 0.8400 0.3110 18 CKBPD 0.0000 0.1300 0.8700 0.2559 19 CKNP 0.0100 0.0500 0.9500 0.4101 20 STK 0.0100 0.1200 0.8700 0.2722 21 YUPD 0.0000 0.0500 0.9400 0.5636 22 YBPD 0.0000 0.1500 0.8500 0.2543 23 YNP 0.0100 0.0400 0.9500 0.4259 24 BENEFIT . . . 0.0000 25 YTOT 0.0100 0.1400 0.8500 0.3118 26 YD 0.0100 0.1400 0.8500 0.3118 27 CHSLSNDR 0.0000 0.1600 0.8300 0.5809 28 CBRSBLI 0.0300 0.2600 0.7100 0.1816 29 CBERAS 0.0500 0.0000 0.9500 0.1416 30 NKBERAS 0.0400 0.0000 0.9600 0.1577 31 NKPANONB 0.0100 0.0000 0.9900 0.3364 32 NKPANGAN 0.0100 0.0200 0.9700 0.2790 33 NKNON 0.0100 0.0100 0.9900 0.2341 34 NKTOT 0.0100 0.0500 0.9400 0.2501 35 INVKES 0.0000 0.1200 0.8800 0.6533 36 INVPEND 0.0000 0.0200 0.9800 0.4441 37 INVSDM 0.0000 0.0000 1.0000 0.4602 38 PNGLUARN 0.0100 0.0800 0.9100 0.2774 39 CCAP 0.0100 0.1900 0.8000 0.2967 40 KEMISKINAN . . . 0.0000
Terkait  dengan  hasil  validasi  model, sebelum  membahas  dampak  perubahan- perubahan simulasi kebijakan, maka sangat perlu untuk menguji keandalan ( robustness ) model  dalam mengungkap  fenomena  yang menjadi  fokus  analisis  melalui  prediksi terhadap nilai-nilai aktual variabel endogen. Dengan demikian, terlebih dulu dikemukakan  hasil  validasi  model  untuk melihat keeratan dan keragaman nilai hasil prediksi  ( predicted  value )  dengan  nilai aktual  variabel  endogen.  Model  dapat dikatakan baik apabila dapat merepresentasikan  fenomena  di  dunia
nyata,  sehingga  validasi model  seharusnya menghasilkan  nilai-nilai  prediksi  yang makin  mendekati  nilai  aktualnya.  Selisih antara  nilai  prediksi  dengan  nilai  aktual menunjukan  ukuran error (Pindyck  dan Rubenfield,  1998).  Terdapat  beberapa ukuran error yang  umum  digunakan sebagai  petunjuk  mengevaluasi  bagaimana kecenderungan antar variabel saling berpengaruh  (Pindyck  dan  Rubienfield, 1998). Sebagian besar penggunaan simultan econometrics ,  kriteria  yang  dipilih  adalah root  mean  square  percent  error (RMSPE) dan  statistik  U-Theil.  Tulisan  ini  hanya
membahas  kriteria  U-Theil  untuk  melihat kelayakan  model.  Nilai  U-Theil  secara umum mendekati nol menunjukkan bahwa model cukup baik digunakan untuk simulasi (Pindyck dan Rubenfield, 1998).
Hasil validasi model melalui penggunaan  kriteria U-Theil sebagaimana Tabel 3, diketahui bahwa dari 40 persamaan pada  model  37  persamaan  dapat  dihitung nilainya  yang  berkisar  antara  0.1416  dan 0.6533.  Pada  37  persamaan  tersebut  yang mempunyai nilai kurang dari 0.5 sebanyak 33  persamaan  (89.18  persen)  dan  sisanya mempunyai nilai kurang dari 0.5.
Selanjutnya  hasil  validasi  dekomposisi  U- Theil pada rumahtangga hanya diperoleh 3 variabel yang memiliki nilai U m di atas 0.1. Adapun  untuk  nilai  Us,  hanya  terdapat  6 variabel endogen yang memiliki nilai di atas 0.5  dan  terdapat  4  variabel  endogen  yang memiliki nilai U c di bawah 0.5 .
Dari  hasil  penilaian  keseluruhan validasi di atas secara umum menunjukkan bahwa nilai prediksi variabel endogen pada model  cukup  dekat  dengan  nilai  aktual, maka  dapat  dikatakan  bahwa  model  layak digunakan untuk melakukan simulasi.
Tabel 4  Hasil Simulasi Peningkatan HET Pupuk 20 persen dan PKH 100 persen
No. Variabel Satuan Nilai Basis S1 S3 S4 (%Δ) (%Δ) (%Δ) 1 Luas lahan garapan (2 musim tanam) Ha 13,301.4 -11.64 4.43 -7.25 2 Produksi gabah kering panen Kg 7,527.5 -11.93 4.78 -7.19 3 Marketed Surplus Kg 7,367.2 -11.95 4.58 -7.40 4 Total penerimaan usaha padi Rp 000 36,305.1 -11.76 4.80 -7.00 5 Penggunaan pupuk Urea Kg 398.6 -11.14 4.94 -6.25 6 Penggunaan pupuk TSP Kg 200.2 -22.38 4.80  -17.58 7 Penggunaan pupuk NPK Kg 103.1 -16.48 9.89 -6.67 8 Biaya Benih, Pupuk, dan Pestisida Rp 000 2,483.1 -6.97 5.36 -1.10 9 Biaya upah tenaga kerja Rp 000 7,487.8 -14.19 3.73 0.49 10  Total biaya usaha padi Rp 000 24,126.2 -7.16 3.04 -4.08 11  Jumlah curahan kerja ART usaha padi HOK 47.541 -5.59 3.34 -2.27 12  Penggunaan TK luar RT padi HOK 103 -12.32 4.47 -7.94 13  Total penggunaan TK usaha padi HOK 150.6 -10.23 4.05 -6.18 14  Curahan Waktu Kerja ART Buruh Padi HOK 83.1386 1.43 -1.65 -0.21 15  Curahan Waktu Kerja ART Non Pertanian HOK 124.6 -4.57 10.11 5.46 16  Total penawaran kerja ART HOK 257.6 -2.76 4.97 2.17 17  Pendapatan RT usaha padi Rp 000 12,178.9 -20.89 8.29  -12.77 18  Pendapatan RT buruh padi Rp 000 6,498.2 0.85 -1.04 -0.19 19  Pendapatan RT usaha non pertanian Rp 000 7,825.4 -4.58 10.18 5.53 20  Total pendapatan RT Rp 000 32,733.8 -8.70 11.04 2.26 21  Nilai konsumsi pangan Rp 000 13833 -6.15 7.81 1.60 22  Nilai konsumsi non pangan Rp 000 8107.2 -5.91 7.51 1.54 23  Total nilai konsumsi (21 + 22) Rp 000 21940.2 -6.06 7.70 1.58 24  Total nilai investasi SDM Rp 000 4652.3 -11.81 14.99 3.07 25  Total pengeluaran RT (23 + 24) Rp 000 26592.5 -7.07 8.97 1.84 26  Pengeluaran perkapita perbulan Rp 000 570.1 -7.16 8.96 1.74 27  Persentase Penduduk miskin % 30.56 7.64 -2.60 -0.52 Sumber : data primer 2017, diolah Keterangan Simulasi S1 : Kenaikan HET pupuk Urea, TSP, dan NPK masing-masing 20 persen Simulasi S3 : Kenaikan nilai PKH sebesar 100 persen Simulasi S4 : Kombinasi S1 dan S3
Analisis Dampak Kebijakan
Simulasi 1: Kenaikan Harga Pupuk Urea, TSP, dan NPK masing-masing 20 persen Dampak perubahan harga pupuk dianalisis untuk  mengantisipasi  perubahan  kinerja ekonomi  pada  rumahtangga  petani  akibat adanya  kebijakan  pemerintah  berupa
pengaturan  harga  pupuk.  Kenaikan  harga pupuk  merupakan  salah  satu  konsekuensi jika pemerintah menerapkan konsep kebijakan  pengurangan  secara  bertahap ( phase-out )  subsidi  pupuk  yakni  melalui mekanisme kenaikan HET pupuk. Kenaikan tersebut dilakukan secara bertahap  sampai  pada  tingkat  tertentu,
sehingga harga pupuk masih tetap bersubsidi.  Analisis  dampak  kebijakan kenaikan HET pupuk disimulasikan dengan kenaikan  harga  Urea,  TSP,  dan  NPK masing-masing  20  persen.  Hasil  simulasi ditampilkan pada Tabel 4 (kolom S1) yang menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel kinerja  ekonomi  rumahtangga  mengalami penurunan.
Peningkatan  harga  pupuk  secara langsung  berpengaruh  pada  permintaan masing-masing  pupuk  dan  memberikan arah yang sesuai dengan hipotesa. Semakin tinggi harga pupuk, permintaan pupuk akan semakin  rendah.  Permintaan  pupuk  yang menurun menyebabkan penurunan penggunaan  pupuk  tersebut  di  kegiatan usahatani.  Disamping  itu,  hasil  simulasi pada model menunjukkan bahwa peningkatan  harga  menyebabkan  proses produksi  di  usahatani  padi  mengalami realokasi  penggunaan  input  pupuk  yaitu adanya  substitusi  penggunaan  pupuk  Urea dengan pupuk TSP.
Penurunan penggunaan pupuk dalam simulasi model berdampak pada menurunnya  produksi  GKP.  Pada  kondisi harga  output  yang  sama,  penurunan produksi  GKP  mengakibatkan  turunnya total  penerimaan  usaha  padi.  Di  sisi  lain, kenaikan  harga  pupuk  menyebabkan  total biaya produksi semakin meningkat. Dengan demikian, keuntungan atau pendapatan  usaha  padi  menjadi  turun  dan berefek kepada menurunnya total pendapatan rumahtangga.  Penurunan total pendapatan rumahtangga selanjutnya berakibat menurunnya seluruh nilai pengeluaran  rumahtangga  baik  konsumsi maupun  investasi.  Total  pengeluaran rumahtangga  yang disebut sebagai tingkat kesejahteraan, dalam hal ini berkurang.
Secara struktural,
tingkat pengeluaran  rumahtangga  berpengaruh langsung terhadap curahan  waktu kerja di seluruh  sektor  baik  berstatus  usaha maupun berstatus sebagai pekerja, termasuk  juga  waktu  kerja  yang  berasal dari luar  rumahtangga.  Peningkatan  harga pupuk  yang  berakibat  pada  menurunnya tingkat  pengeluaran  rumahtangga  juga berdampak  terhadap  penurunan  curahan
waktu  kerja  pada  usahatani  padi  maupun non  usahtani  padi,  sehingga  secara  total berdampak  terhadap  penurunan  tingkat penawaran kerja ( demand labour ). Hal ini kembali ikut mendorong penurunan tingkat pendapatan. Beberapa  uraian  di  atas  sejalan dengan  penelitian  Kusnadi  (2005),  bahwa efek kenaikan harga pupuk pada rumahtangga petani sangat ditentukan oleh struktur  permintaan  setiap  jenis  pupuk. Rusastra (2016), menjelaskan bahwa upaya pengurangan  subsidi  berdampak  pada penggunaan  pupuk  yang  relatif  lebih berimbang,  yakni  penggunaan  urea  dan TSP  mengalami  penurunan,  sedangkan pupuk  lainnya  penggunannya  meningkat. Peningkatan  penggunaan  pupuk  lainnya disebabkan  oleh  dampak  perubahan  harga sendiri  yang  lebih  kecil  dibandingkan dengan  efek  substitusinya  sebagai  akibat perubahan  harga  pupuk  khususnya  urea. Selain  itu,  dengan  menggunakan  model dinamis, Komarek et al. (2017) menemukan hal  yang  sama  bahwa  terdapat  hubungan negatif antara harga pupuk dan penggunaan pupuk, lahan garapan, dan pendapatan.
Pada simulasi ini pengeluaran perkapita  menurun  sebesar  7.16  persen menjadi  529.300  rupiah,  sehingga  jika dibandingkan  dengan  garis  kemiskinan Kabupaten  Karawang  sebesar  408.576 rupiah  jumlah  penduduk  miskin  pada kelompok rumahtangga usaha padi penerima  PKH  meningkat  7,64  persen yang semula sebesar 30.56 persen menjadi 38,19 persen.

## Simulasi  2:  Kenaikan  HPP  gabah-beras sebesar 10 persen
Salah satu kebijakan pertanian yang sering dilakukan pemerintah adalah
mengintervensi  pasar  dengan  menentukan harga  output  produksi.  Harga  gabah  juga tidak  lepas  dari  kebijakan  pemerintah melalui mekanisme penetapan harga pembelian  pemerintah  (HPP)  beras  dan gabah  Kebijakan  ini  akan  mempengaruhi harga GKP di tingkat petani. Menurut Putri et  al. (2013),  peningkatan  HPP  GKP  akan memberikan  besaran  yang  sama  terhadap besaran perubahan harga transaksi gabah di tingkat petani. Dalam penelitian, kebijakan
HPP  dinaikkan  sedemikian  rupa  sehingga harga  gabah  meningkat  sebesar  10  persen.
Hasil simulasi
dampak kebijakan sebagaimana  ditampilkan  pada  Tabel  5
(kolom S2).
Tabel 5  Hasil Simulasi Peningkatan HPP Gabah 10 persen dan PKH 100 persen No. Variabel Satuan Nilai Basis S2 S3 S5 (%Δ) (%Δ) (%Δ) 1 Luas lahan garapan (2 musim tanam) Ha 13,301.4 16.67 4.43 -1.60 2 Produksi gabah kering panen Kg 7,527.5 17.94 4.78 -1.96 3 Marketed Surplus Kg 7,367.2 17.62 4.58 -2.03 4 Total penerimaan usaha padi Rp 000 36,305.1 29.41 4.80 -2.02 5 Penggunaan pupuk Urea Kg 398.6 15.20 4.94 -1.48 6 Penggunaan pupuk TSP Kg 200.2 27.97 4.80 -1.25 7 Penggunaan pupuk NPK Kg 103.1 31.72 9.89 -0.87 8 Biaya Benih, Pupuk, dan Pestisida Rp 000 2,483.1 23.87 5.36 -1.14 9 Biaya upah tenaga kerja Rp 000 7,487.8 14.37 3.73 18.39 10  Total biaya usaha padi Rp 000 24,126.2 11.59 3.04 0.06 11  Jumlah curahan kerja ART usaha padi HOK 47.541 10.73 3.34 -2.06 12  Penggunaan TK luar RT padi HOK 103 17.09 4.47 -1.36 13  Total penggunaan TK usaha padi HOK 150.6 15.01 4.05 -1.66 14  Curahan Waktu Kerja ART Buruh Padi HOK 83.1386 -4.52 -1.65 -1.88 15  Curahan Waktu Kerja ART Non Pertanian HOK 124.6 25.20 10.11 20.00 16  Total penawaran kerja ART HOK 257.6 12.73 4.97 6.83 17  Pendapatan RT usaha padi Rp 000 12,178.9 64.72 8.29 -6.14 18  Pendapatan RT buruh padi Rp 000 6,498.2 -2.90 -1.04 -1.66 19  Pendapatan RT usaha non pertanian Rp 000 7,825.4 25.43 10.18 16.42 20  Total pendapatan RT Rp 000 32,733.8 29.58 11.04 0.88 21  Nilai konsumsi pangan Rp 000 13833 21.23 7.81 5.56 22  Nilai konsumsi non pangan Rp 000 8107.2 20.13 7.51 1.05 23  Total nilai konsumsi (21 + 22) Rp 000 21940.2 20.82 7.70 3.90 24  Total nilai investasi SDM Rp 000 4652.3 40.01 14.99 -0.42 25  Total pengeluaran RT (23 + 24) Rp 000 26592.5 24.18 8.97 3.14 26  Pengeluaran perkapita perbulan Rp 000 570.1 24.61 8.96 0.77 27  Persentase Penduduk miskin % 30.56 -6.42 -2.60  -15.45 Sumber : Data Primer 2017, diolah Keterangan Simulasi S2 : Kenaikan HPP Gabah 10 persen Simulasi S3 : Kenaikan nilai PKH sebesar 100 persen Simulasi S5 : Kombinasi S2 dan S3
Bertolak-belakang  dengan  dampak hasil  simulasi  peningkatan  harga  pupuk, peningkatan harga GKP berdampak positif terhadap  seluruh  variabel  kinerja  ekonomi rumahtangga  petani  usaha  padi.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Kusnadi  (2005), bahwa  kebijakan  memperbaiki  harga produk  usahatani  merupakan  kebijakan yang  berdampak  positif  pada  kinerja usahatani.
Peningkatan  harga  GKP  pada  model secara  langsung  mempengaruhi  luas  lahan garapan (LLAHAN). Hal ini menunjukkan bahwa  kenaikan  harga  output  memberi insentif  bagi  rumahtangga  petani  untuk meningkatkan luas lahan garapan. Peningkatan  luas  lahan  garapan  di  sini sebenarnya diterjemahkan
sebagai peningkatan  intensitas  tanam  selama  satu
tahun,  bukan  perluasan  penguasaan  lahan. Peningkatan  luas  lahan  garapan  pada gilirannya  berdampak  pada  peningkatan produksi yang mengakibatkan peningkatan pada penerimaan usahatani padi.
Peningkatan harga GKP sebesar 10 persen berdasarkan model menyebabkan
peningkatan penerimaan usaha padi rumahtangga  penerima  PKH.  Peningkatan tersebut  pada  persentase  yang  relatif  sama pada  kedua  strata  lahan.  Pada  biaya  input yang relatif tidak terlalu berubah, peningkatan  ini  menjadikan  pendapatan dari  usahatani  padi  meningkat,  sehingga total pendapatan rumahtangga juga meningkat. Pendapatan yang siap dibelanjakan ini akan memengaruhi pengeluaran  rumahtangga  baik  pangan
maupun non pangan. Demikian pula halnya dengan investasi sumberdaya manusia.
Peningkatan  pengeluaran  selanjutnya memicu  rumahtangga  untuk  lebih  banyak memberikan  curahan  waktu  kerjanya  baik pada usahatani padi maupun usaha non padi sehingga  total  penawaran  curahan  waktu kerja  meningkat.  Peningkatan  total  curahan waktu kerja pada usaha padi akan berdampak pada  peningkatan  produksi  padi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dampak  perubahan harga output lebih responsif terhadap kinerja ekonomi rumahtangga dibandingkan dampak perubahan harga input. Disisi lain, kenaikan harga  gabah  juga  berdampak  terhadap peningkatan  total  penawaran  curahan  waktu kerja. Simulasi kebijakan ini juga berdampak kepada meningkatnya pengeluaran perkapita sebesar 24.61 persen, sehingga jika dibandingkan  dengan  garis  kemiskinan, jumlah  penduduk  miskin  pada  kelompok rumahtangga  usaha  padi  penerima  PKH menurun hingga 6,42 persen.

## Simulasi  3:  Kenaikan  Nilai  Transfer Tunai PKH Sebesar 100 Persen
Salah satu tujuan PKH adalah  mengurangi beban  pengeluaran  dan  meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin  dan rentan. Simulasi perubahan kebijakan PKH sebesar  100  persen  agar  terlihat  dampak shock peningkatan PKH. Hal ini mengingat proporsi  besaran  nilai  PKH  terhadap pendapatan  dinilai  masih  dianggap  sangat kecil  jika  dibanding  dengan  rumatangga sasaran  di  Meksiko  sebesar  20  persen  dari pendapatan  mereka  (Todd et  al. 2010). Dampak simulasi peningkatan nilai transfer disajikan pada Tabel 4 dan 5 (kolom S3).
Tabel 1 menjelaskan bahwa peningkatan  nilai  transfer  sebesar  100 persen  berdampak  positif terhadap  seluruh variabel  kinerja  ekonomi  rumahtangga usahatani  padi  di  Kabupaten  Karawang, meskipun  tidak  terlalu  besar.  Peningkatan transfer  tunai  secara  langsung  menaikkan pendapatan  total  rumahtangga.  Selain  itu, kebijakan  ini  juga  menaikkan  tingkat kesempatan  kerja,  baik  penawaran  maupun permintaan  waktu  kerja,  baik  disektor usahatani  padi  maupun  diluar  usaha pertanian.  Meningkatnya  tingkat  curahan waktu  kerja  rumahtangga  pada  gilirannya
akan meningkatkan pendapatan.
Peningkatan  transfer  tunai  secara  tidak langsung meningkatkan luas lahan garapan.
Peningkatan  luas  lahan  garapan  ini  akan meningkatkan total produksi dan marketed surplus petani  usaha  padi.  Meskipun peningkatan  luas  lahan  garapan  juga  akan meningkatkan  biaya  usahatani  karena meningkatnya  permintaan  pupuk,  namun total penerimaan usaha padi lebih besar dari pada  biayanya,  sehingga  pendapatan  dari usahatani padi meningkat.
Program  perlindungan  sosial  dapat mengurangi  hambatan  ekonomi  untuk mengakses  layanan  pendidikan,  gizi  dan kesehatan, dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan keanekaragaman  makanan.  Di  daerah pedesaan, perlindungan sosial dapat meningkatkan  penggunaan  sumber  daya yang  lebih  efisien  dan  memungkinkan rumah  tangga  pedesaan  miskin  untuk berinvestasi dalam kegiatan mata pencaharian yang lebih berisiko tetapi lebih besar  menghasilkan,  terutama  dengan mengurangi kendala likuiditas dan mendukung  mobilitas  tenaga  kerja  (Slater dan McCord, 2009). Pada simulasi ini pengeluaran perkapita  meningkat  sebesar  8.96  persen, sehingga  jika  dibandingkan  dengan  garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada kelompok  rumahtangga  usahatani  padi penerima  PKH  turun  sebesar  2.60  persen yang semula sebesar 30.56 persen menjadi 27.95 persen.

## Simulasi 4: Kombinasi Simulasi 1 dan 3
Simulasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  peningkatan  PKH  pada  besaran tertentu  dapat  memberikan  kompensasi peningkatan biaya produksi yang ditanggung  petani  karena  meningkatnya harga  pupuk.  Melalui  simulasi  kebijakan ini,  diharapkan  sistem  distribusi  pupuk bersubsidi dan tingkat kesejahteraan petani tidak  berubah.  Kombinasi  simulasi  dapat dilihat pada Tabel 4 (kolom S4). Pada tabel tersebut terlihat bahwa kombinasi kebijakan dapat mengembalikan
kesejahteraan  yang  hilang  sebagai  akibat akibat  peningkatan  harga  pupuk.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  peningkatan cash
program berupa  tambahan  PKH  sebesar 100  persen  dapat  dijadikan  kompensasi kebijakan yang dapat menurunkan kesejahteraan  petani.  Pada  simulasi  ini pengeluaran  perkapita  menurun  sebesar 3,82  persen,  sehingga  jumlah  penduduk miskin pada kelompok rumahtangga usahatani  padi  penerima  PKH  meningkat 3,99  persen  yang  semula  sebesar  26,56 persen menjadi 30,55 persen.
Penelitian  ini  tidak  berbeda  jauh dengan penelitian Pace et al. (2017), bahwa ada  sinergi  antara  kebijakan  subsidi  pupuk dan  kebijakan cash  transfer kepada  petani miskin.  Selain  itu  menurut  Perera et  al. (2016), cash program lebih disukai daripada subsidi dalam bentuk natura karena produksi keseluruhan  diperkirakan  akan  meningkat jika  pemerintah  memberikan  transfer  uang tunai yang setara dengan nilai subsidi pupuk. Sejalan  dengan  itu,  menurut  Susilowati (2016) dengan  melaksankan opsi  kebijakan kenaikan HET secara bertahap, maka selama lima  tahun  (2016  –  2020),  jumlah penghematan  APBN  yang  berasal  dari subsidi  pupuk  ini  akan  mencapai  antara  85 hingga  99  triliun  rupiah.  Sementara  jika asumsi jumlah penerima PKH adalah tetap, maka  penambahan  nilai  PKH  selama  lima tahun  tersebut  hanya  sebesar  12  triliun rupiah.  Dengan  demikian,  penghematan APBN  secara  netto  untuk  sinergi  kedua kebijakan  ini  selama  lima  tahun  berkisar antara 73 hingga 87 triliun rupiah.

## Simulasi 5: Kombinasi Simulasi 2 dan 3
Tabel  5  (kolom  S5)  merupakan  hasil kombinasi  simulasi  kebijakan  peningkatan harga  GKP  sebesar  10  persen  dengan simulasi  peningkatan  nilai  transfer  tunai sebesar 100 persen. Kombinasi simulasi ini dimaksudkan  untuk  menjelaskan  adanya sinergitas  antar  kebijakan.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  hasil  kombinasi  kebijakan yang  berdampak  lebih  baik  bagi  kinerja ekonomi  dan  kesejahteraan  rumahtangga petani  dibanding  masing-masing  simulasi kebijakan tunggal.
Terlihat  dari  tabel  tersebut  bahwa kombinasi kebijakan ini berdampak positif pada seluruh kinerja ekonomi dan kesejahteraan rumahtangga. Hal ini ditandai dengan  peningkatan  yang  terjadi  pada
produksi  gabah,  total  penerimaan  dan pendapatan usaha padi, total curahan waktu kerja  pada  usaha  padi,  total  penawaran curahan  waktu  kerja  rumahtangga,  total pendapatan dan total pengeluaran rumahtanga.  Peningkatan  pada  produksi gabah,  total  penerimaan,  dan  pendapatan usaha  padi.  Hal  ini  disebabkan  karena pada adanya peningkatan dari pendapatan non pertanian yang lebih besar.
Peningkatan ini sebagai konsekuensi dari peningkatan total curahan waku kerja non pertanian  rumahtangga  yang  lebih  besar pada strata ini.
Peningkatan  pendapatan  baik  secara total  maupun  pada  usaha  padi  dan  non pertanian juga sebagai akibat adanya sinergi pada  kedua  kebijakan.  Hal  ini terlihat  dari tiap-tiap variabel endogen  yang persentase peningkatannya  lebih  besar  dibandingkan dengan  penjumlahan  satu-satu  masing- masing simulasi tunggal kebijakannya pada variabel endogen yang terpilih. Kombinasi kebijakan ini juga bersinergi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan.
Namun demikian, menurut Doward et al. (2006)  kombinasi  kebijakan  pertanian yang bersifat subsidi dan program perlindungan sosial menjadi suatu hal yang tumpang  tindih.  Sesunggunya  agenda kebijakan perlindungan sosial dimunculkan sebagai kompensasi dari kebijakan liberalisasi  pasar  yang  membatasi  ruang lingkup intervensi negara dalam ekonomi. Kebijakan liberasi pasar yang dimaksud antara lain adalah harga pembelian  pemerintah  atau  harga  subsidi input. Dengan kata lain, kebijakan perlindungan sosial baru diperlukan karena aspek perlindungan sosial  yang disediakan oleh  kebijakan  intervensi  negara  berupa intervensi  harga  telah  dihilangkan.  Lebih lanjut,  Doward et  al. (2006)  menyarankan bahwa  selama  transisi  menuju  liberalisasi pasar beberapa aspek kebijakan perlindungan sosial dapat diintegrasikan ke dalam  kebijakan  pembangunan  pertanian tetapi secara kelembagaan berada di bawah bendera kebijakan perlindungan sosial.
Pada kombinasi simulasi ini pengeluaran  perkapita  naik  sedikit  sebesar
11,03  persen,  sehingga  jumlah  penduduk miskin pada kelompok rumahtangga usahatani  padi  penerima  PKH  menurun sebesar  13,37  persen  yang  semula  sebesar 26,56 persen menjadi 13,09 persen.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Model  ekonomi  rumahtangga  petani usaha  padi  penerima  PKH  yang dibangun dapat diaplikasikan kemampuannya untuk melakukan simulasi  kebijakan,  baik  kebijakan pertanian, kebijakan program perlindungan sosial, maupun kombinasi kedua kebijakan. Model dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif  dampak  kebijakan  yang relevan terhadap kesejahteraan
rumahtangga  petani  usaha  padi  dan perubahan persentase penduduk miskin.
2. Perubahan  kebijakan  pertanian  berupa pengurangan subsidi pupuk dan peningkatan  HPP  gabah  berdampak pada  perubahan  perilaku  rumahtangga petani  berupa  keputusan  produksi, konsumsi,  dan  alokasi  waktu  kerja rumahtangga.  Khusus  perubahan  HPP gabah  dan  PKH,  kedua  kebijakan  ini berdampak
pada peningkatan kesejahteraan  rumahtangga.  Selain  itu juga berguna
mengembalikan kesejahteraan  yang  hilang  sebagai akibat  pengurangan  subsidi  pupuk dalam  rangka  penghematan  anggaran. Selain  itu,  instrumen  PKH  secara khusus  juga  mampu  meredistribusi pendapatan  sehingga  memiliki  daya dorong yang lebih kuat dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan.  Kebijakan  HPP  gabah  dan
PKH  juga  dapat  bersinergi dan memungkinkan sebagai suatu alternatif pilihan dalam meningkatkan
kesejahteraan  petani  usaha  padi  dan menurunkan  jumlah  penduduk  miskin di pedesaan.

## Implikasi Kebijakan
Beberapa  implikasi  kebijakan  yang  dapat disarankan  dari  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Model  ekonomi  rumahtangga  petani usaha  padi  penerima  PKH  dapat dikembangkan  dan  digunakan  pada daerah  lain  dan  skala  yang  lebih  luas untuk menganalisis integrasi kebijakan pertanian  dan  program  perlindungan sosial  serta  program  subsidi  pangan lainnya. Pengembangan model sebagai bahan  untuk  program  peningkatan kesejahteraan dan
pengentasan kemiskinan.
2. Dalam  rangka  penghematan  anggaran, pemerintah dapat menempuh kebijakan pengurangan  subsidi  pupuk  secara bertahap. Namun kebijakan ini hendaknya dibarengi dengan peningkatan  besaran  nilai  program perlindungan  sosial  bagi  rumahtangga sasaran.  Selain  itu,  mengingat  besaran nilai  PKH  sebagai  bentuk  program perlindungan  sosial  yang  diterima petani  saat  ini  relatif  masih  kecil. Perubahan yang tidak terlalu besar tidak akan berdampak terhadap upaya peningkatan usaha pertanian,
peningkatan  kesejahteraan  petani,  dan penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Becker  GS.  1965.  A  Theory  of  the Allocation  of  Time. The  economic journal 75 (299) :493-517.
Boone R, Covarrubias K, Davis B, Winters P.  2013.  Cash  transfer  programs  and agricultural  production:  the  case  of Malawi. Agricultural Economics 44(3):365-378.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2017. Kabupaten  Karawang  Dalam  Angka 2017. Publikasi BPS Kabupaten Karawang 2017 Dorward A, Sabates-Wheeler R,
MacAuslan  I,  Buckley  CP,  Kydd  J,
Chirwa E. 2006. Promoting agriculture for social protection or social protection for  agriculture:  Strategic  policy  and
research  issues. Growth  and  Social Protection Discussion Paper 4.
Komarek  AM,  Drogue  S,  Chenoune  R, Hawkins J, Msangi S,  Belhouchette H, Flichman G. 2017. Agricultural household  effects  of  fertilizer  price changes  for  smallholder  farmers  in central  Malawi. Agricultural  Systems
154:168-178. doi:10.1016/j.agsy.2017.03.016)
Kuotsoyiannis,  A.  1977.  Theory  of Econometrics: An Introductory
Exposition  of  Econometric  Methods. Second  Edition.  The  Macmillan  Press Ltd, London.
Pace  N,  Daidone  S,  Davis  B,  Handa  S,
Knowles  M,  Pickmans  R.  2017.  One Plus  One  can  be  Greater  than  Two: Evaluating  Synergies  of  Development Programmes in Malawi. The Journal of Development Studies :1-38.
Perera M, Rathnayake R, Fernando P. 2016.
An  Economic  Analysis  based  on Equivalent  Variance  of  the  Fertilizer Subsidy: A Case of Mahaweli System H in  Sri  Lanka.  13th  International Conference  on  Business  Management, Colombo.
Pyndick,  R.S.  and  D.L.  Rubenfield.  1998.
Econometric  Model  and  Economic Forecast.  Sixth  Edition.  Irwin  Mc Graw-Hill, Boston.
Putri  EIK,  Novindra  N,  Nuva  N.  2013. Dampak  Kebijakan  Harga  Pembelian Petani  Gabah  terhadap  Kesejahteraan Petani: Suatu Simulasi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 13(2):125-142.
Rusastra  IW,  Kustiari  R,  Pasandaran  E. 2016.  Dampak  penghapusan  subsidi pupuk terhadap penggunaan pupuk dan produksi  padi  nasional. Jurnal  Agro Ekonomi 16(1-2):31-41.
Singh,  I.,  L.  Squire,  and  J.  Strauss.  1986.
Agricultural Household Models: Extention,  Applications,  and  Policy.
The  Johns  Hopkins  University  Press, Baltimore.
Slater  R,  McCord  A.  2009.  Social Protection,  Rural  Development  and Food Security: Issues paper on the role of social protection in rural development. London,  UK:  Overseas Development Institute .
Susilowati  SH.  2016.  Urgensi  dan  Opsi Perubahan  Kebijakan  Subsidi  Pupuk.
Analisis Kebijakan Pertanian
14(2):163-185.
Taylor  JE,  Adelman  I.  2003.  Agricultural household  models:  genesis,  evolution, and extensions. Review of Economics of the Household 1(1):33-58.
Tirivayi N, Knowles M, Davis B. 2016. The interaction  between  social  protection and  agriculture:  A  review  of  evidence. Global Food Security 10:52-62. doi:10.1016/j.gfs.2016.08.004
Todd  JE,  Winters  PC,  Hertz  T.  2010.
Conditional Cash Transfers and Agricultural  Production:  Lessons  from theOportunidadesExperience in Mexico. Journal  of  Development Studies 46(1):39-67. doi:10.1080/00220380903197945