© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Untuk meningkatkan kebermanfaatan dosen selaku intelektual,  kepada  masyarakat,  serta  untuk memenuhi kewajiban tridharma dosen dan kampus, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) kampus  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN  dengan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyelenggarakan  kerjasama  untuk  melakukan pendampingan kepada desa-desa. Kerjasama tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan Kementerian  PDTT  mendata  desa  di  sekitar  Jawa Barat
dan Banten yang membutuhkan pendampingan,  serta  kegiatan  kampus  PKN  STAN mendata dosen yang berminat untuk mendampingi desa-desa  hasil  pendataan  tersebut.  Maka terdatalah  beberapa  desa  dan  terbentuklah beberapa  tim  Dosen  yang  bersedia  mendampingi desa-desa tersebut. Penulis di antaranya mendapatkan  Desa  Wantilan,  Kabupaten  Subang, untuk menjadi desa dampingan penulis.

## PENDAMPINGAN PEMAHAMAN ORGANISASI DAN
PENATAAN KEUANGAN BUMDES PADA DESA WANTILAN, KECAMATAN CIPEUNDEUY, KABUPATEN SUBANG
Soffan Marsus * , Maman Suhendra , Irwan Suliantoro
Politeknik Keuangan Negara STAN *Corresponding author Soffan Marsus Email : soffanm@pknstan.ac.id

## Abstraksi
Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN mengadakan kerjasama dengan Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi (Kemendes  PDTT)  untuk  melaksanakan  pendampingan  kepada  desa-desa. Penulis di antaranya mendapatkan Desa Wantilan, Kabupaten Subang, untuk menjadi  desa  dampingan.  Pada  paper  ini,  penulis  fokus  kepada  masalah yang  dapat  diselesaikan  dalam  jangka  pendek,  yaitu  pertama, bagaimanakah  kekuatan  badan  hukum  BUMDes  sesungguhnya,  karena dalam  mengajukan  pengembangan  usaha  BUMDes  Wantilan  mengalami hambatan.  Masalah  kedua  bagaimana  menyusun  laporan  keuangan  dua unit  usaha  BUMDes  yang  telah  ada  saat  ini  dan  bagaimana  melakukan pembukuan  hariannya.  Sejalan  dengan  dua  permasalahan  di  atas,  maka tujuan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  adalah  melaksanakan dua kegiatan, yaitu pertama memberikan sosialisasi tentang kekuatan posisi BUMDes sebagai badan usaha yang sah, paska diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun  2021,  dan  kedua  memberikan  coaching  dalam  menyusun  laporan keuangan dan melakukan pembukuan akivitas dua unit usaha BUMDes yang telah ada saat ini. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat telah  berjalan  dengan  lancar.  Target  luaran  yang  ditetapkan  relatif  dapat terpenuhi  dan  aparat  desa  dan  pengurus  BUMDes  sedikit  banyak  telah merasa terbantu.
Kata  kunci:  Pendampingan  BUMDes,  Laporan  Keuangan,  Standar  EMKM, Pengabdian Masyarakat

## Abstract
The State Finance Polytechnic Campus of STAN collaborated with the Ministry of  Villages,  Development  of  Disadvantaged  Regions  and  Transmigration (Kemendes PDTT) to aid villages. Among other things, we got Wantilan Village, Subang Regency, to be our assisted village. In this paper, the authors focus on problems that can be solved in the short term. The first problem is to know the real  strength  of  the  BUMDes  legal  entity  because  The  BUMDes  so  far  had difficulties to enhance their bussiness. The second problem is to know how to compile  the  financial  statements  of  the  two  existing  business  units  of  the BUMDes and how to do the bookkeeping. In line with the two problems above, the purpose of this community service activity is to carry out two activities. The first  activity  is  providing  socialization  about  the  strength  of  the  position  of BUMDes as a legitimate business entity, after the issuance of PP Number 11 of 2021. The second activity is providing coaching in preparing financial reports and conducting bookkeeping for the two existing business units of BUMDes. In its  implementation,  this  community  service  activities  have  been  running smoothly.  The  set  output  targets  have  been  relatively  achieved  and  village officials and BUMDes management have found it helpful.
Keywords:  BUMDes  assistance,  Financial  Statement,  EMKM  Standard, Community Service
Marsus dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2023 : Halaman 9
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Desa Wantilan merupakan desa yang berada pada wilayah  Kecamatan  Cipeundeuy,  Kabupaten Subang. Secara geografis desa yang terletak pada koordinat  107'34'-35"  dan  107'37'-30"  juga  6'28'-20", memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak  11.126 penduduk,  yang  diadministrasikan  dalam  8  rukun warga, 4 dusun dan 37 rukun tetangga.  Dengan luas wilayah  sebesar  949.729  hektar,  pembagian peruntukan  luas  wilayah  desa  tersebut  mencakup 258.787 ha merupakan wilayah pemukiman, 210 ha merupakan wilayah pesawahan, 210 ha merupakan wilayah perkebunan, 70.472 ha merupakan wilayah pekarangan dan terakhir 47 ha merupakan wilayah perkantoran.
Luas  wilayah  Desa  Wantilan  sebesar  949.729  hektar diatas adalah luas sebelum dilakukan pembebasan lahan Desa Wantilan untuk pembangunan kawasan industri  Subang  Smartpolitan  yang  direncanakan akan mencapai sekitar 450 hektar. Dengan adanya rencana pembangunan kawasan industri inilah, hasil diskusi  penulis  dengan  perangkat  desa,  yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah desa dan warga desa Wantilan. Pemerintah dan warga desa khawatir  warga  desa  nanti  hanya  akan  menjadi penonton dari industrialisasi desa melalui pembangunan kawasan smartpolitan tersebut.

## Masalah Pengabdian Masyarakat
Apa  yang  menjadi  kekhawatiran  warga  desa  ini merupakan  sesuatu  yang  manusiawi  dan  alami. Adalah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk membangun desa. Namun target utama pembangunan tentunya adalah untuk mengangkat kesejahteraan  dan  kemakmuran  warga  desa  yang sudah tinggal dan lama hidup di sana. Hal ini sejalan dengan  pandangan  ekonom  senior  Faisal  Basri. Dalam  siaran  youtube  di  Cokro  TV.  Basri  (2020) menilai  bahwa  solusi  terbaik  untuk  mengurangi pengangguran  dan  membuka  tenaga  kerja  baru adalah  dengan  industrialisasi  di  pedesaan  dengan menggunakan  teknologi  tepat  guna,  serta pembangunan  pertanian  berbasis  komunitas, mengingat  tingkat  pendidikan  sebagian  besar tenaga kerja di desa masih SMP ke bawah.
Concern  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  yang kedua,  yang  muncul  dalam  diskusi  penulis,  yaitu bagaimana  dapat  mengembangkan  BUMDes sebagai  institusi  yang  dapat  bekontribusi  kepada peningkatan  kesejahteraan  warga  desa.    Penulis melihat, untuk jangka pendek, concern yang kedua ini feasible untuk menjadi output dalam pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat  saat  itu,  yang kebetulan hanya memiliki sisa waktu cukup pendek (Oktober  sampai  dengan  November  2021).  Solusi atas  permasalahan  kedua  ini  tidak  kalah  penting dan  akan  memberi dukungan  kepada target  solusi permasalahan jangka panjang.
BUMDes pada Desa Wantilan didirikan sejak Kepala Desa saat ini mulai menjadi Kepala Desa, yaitu sejak tahun 2019. Jika diuraikan, masalah tentang BUMDes ini  adalah,  pertama,  belum  dikenalnya  BUMDes  di tingkat Desa Wantilan sebagai badan hukum usaha yang  sah  sehingga  sulit  melakukan  ekspansi pengembangan  BUMDes,  serta  kedua,  masih awamnya  pengurus  BUMDes  atas  tatacara penyusunan laporan keuangan yang baik.
Sehubungan  hal  tersebut,  penulis  merumuskan permasalahan  Desa  Wantilan  dalam  kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  tahap  I  ini, kedalam  dua  permasalahan,  yang  merupakan permasalahan  jangka  pendek  yang  penulis rumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kekuatan badan hukum BUMDes sesungguhnya?  Pertanyaan  ini  muncul  karena dalam mengajukan pengembangan usaha oleh BUMDes  Wantilan  masih  sering  dipertanyakan kekuatan badan hukum ini oleh pihak yang akan bekerja sama.
2. Bagaimana menyusun laporan keuangan BUMDes dari dua unit usaha yang telah ada saat ini  dan  bagaimana  melakukan  pembukuan hariannya?

## Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat
Sebagaimana rumusan permasalahan BUMDes Desa Wantilan  di  atas,  maka  kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:
1. Memberikan  sosialisasi  tentang  kekuatan  posisi BUMDes sebagai badan usaha yang sah, paska diterbitkannya  PP  Nomor  11  Tahun  2021,  serta secara  umum  bagaimana  arah  kebijakan pengembangan BUMDes dari pemerintah.
2. Memberikan coaching dalam menyusun laporan keuangan dan melakukan pembukuan akivitas BUMDes dan dua unit usaha yang telah ada saat ini.

## Solusi dan Target
Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan Desa Wantilan dari penulis sebagaimana  telah  diuraikan  pada  uraian  tujuan meliputi pelaksanaan kegiatan:
1. Pemberian sosialisasi tentang BUMDes.
2. Pemberian coaching dalam menyusun laporan keuangan  dan  melakukan  pembukuan  akivitas BUMDes dan dua unit usaha yang telah ada saat ini.
Dengan  rencana  penyampaian  dua  solusi  di  atas dalam pelaksanaan kegiatan
Pengabdian
Masyarakat  ini,  agar  solusi  yang  ditawarkan  benar- benar  bermanfaat,  ditetapkan  target  luaran sebagai berikut:
1. Target  luaran  pemberian  sosialisasi:  Peserta sosialisasi  sebanyak  5  orang,  yaitu  Ketua,
Marsus dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2023 : Halaman 10
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Sekretaris  dan  Bendahara  BUMDes  serta Bendahara kedua unit usaha BUMDes.
2. Target  luaran  pemberian  coaching  dalam menyusun  laporan  keuangan  dan  melakukan pembukuan  akivitas  BUMDes:  Tersusunnya pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  untuk  Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

## Persiapan
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dengan  tajuk “Pendampingan  Pemahaman  Organisasi  dan Penataan Keuangan BUMDes pada Desa Wantilan, Kecamatan  Cipeundeuy,  Kabupaten  Subang”  ini dimulai  dengan  pelaksanaan  diskusi  pendahuluan ke  BUMDes  Jawara,  Desa  Wantilan,  Kecamatan Cipeundeuy,  Kabupaten  Subang,  oleh  tim  dosen pelaksana  kegiatan  pada  hari  Jumat  tanggal  29 Oktober 2021. Dalam pelaksanaan diskusi pendahuluan tersebut penulis disambut oleh Kepala
Desa,  Sekretaris  Desa  serta  Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara BUMDes Jawara Desa Wantilan.
Dalam pelaksanaan diskusi
Kepala Desa menyampaikan permasalahan yang dihadapi Desa Wantilan  khususnya  adalah  adanya  rencana pembangunan  Subang  Smartpolitan  yang  akan berkonsentrasi  di  wilayah  Kecamatan  Cipeundeuy dan  Desa  Wantilan  menjadi  Desa  yang  akan terdampak  paling  luas,  karena  ada  pembebasan sampai  3  wilayah  RW  untuk  kepentingan pembangunan Smatpolitan tersebut.
Permasalahan  berikutnya  adalah  harapan  Kepala Desa  untuk  secara  swadaya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  warga  desa  melalui  revitalisasi BUMDes  Jawara.  BUMDes  mulai  didirikan  sejak Kepala Desa terpilih pertama kali sebagai Kades dan menjadi  janji  kampanye  beliau.  BUMDes  telah berjalan  dengan  mengoperasikan  dua  unit  usaha yaitu
1. Loket PPOB
2. Unit Pengelolaan Sampah
Namun, selain dua unit usaha ini, terdapat harapan untuk  dapat  menjalankan  unit  usaha  lain  seperti apotek, catering, penyedia jasa keamaan, dan lain- lain sesuai perkembangan industrialisasi.
Untuk  permasalahan  tersebut  penulis  melihat,  ada empat aspek solusi potensial.  Dua dari empat aspek solusi potensial, yaitu solusi peningkatan pemahaman  atas  bentuk  usaha  dan  manajemen BUMDes serta perapian pembukuan dan penyusunan laporan keuangan unit usaha dan induk BUMDes disampaikan pada paper ini. Kedua solusi di atas menjadi target kegiatan Pengabdian Masyarakat tahap I pada triwulan akhir tahun 2021.
Dua  solusi  lain  akan  disampaikan  pada  paper lanjutan.

## Pelaksanaan
Kegiatan  ini  akan  memberikan  manfaat  praktis kepada  target  masyarakat  secara  khusus,  maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam
pelaksanaan kegiatannya  sendiri,  diupayakan  dilaksanakan dengan  mengacu  pada  suatu  metode  penelitian tertentu,  khususnya  dengran  studi  kasus,  karena penulis  memiliki  sedikit  kontrol  atas  kejadian  dan masalah befokus pada fenomena kontemporer (Yin, 2018). Mengingat pengabdian kepada masyarakat ini  dilaksanakan  di  masa  pandemi  Covid-19,  maka dalam  pelaksanaan  kunjungan  dan  pertemuan, tetap  mengindahkan  ketentuan  tentang  protokol kesehatan.
Kunjungan  untuk  pengamatan  dan  diskusi  ke BUMDes  Jawara,  dilakukan  tiga  kali.  Dalam  ketiga kunjungan  dilakukan  diskusi  dan  pelaksanaan kegiatan  sesuai  rencana  solusi.  Diskusi  atau wawancara  dilakukan  baik  secara  umum  kepada Kepala Desa tentang rencana srategi desa, maupun secara khusus kepada BUMDes dan dua unit usaha yang saat ini telah berjalan.

## Evaluasi
Penulis
merencananakan evaluasi akan
dilaksanakan melalui dua bentuk. Evaluasi pertama langsung dilaksanakan saat pelaksanaan kegiatan, apakah  metode  penyampaian  cukup  efektif  atau tidak.  Jika  masih  kurang  efektif,  bagaimana  upaya untuk  memperbaikinya.  Evaluasi  kedua  dilakukan setelah  kegiatan,  sekitar  2-3  bulan,  yaitu  dengan menanyakan perkembangan permasalahan apakah  telah  terselesaikan  atau  tidak  setelah pelaksanaan kegiatan yang telah menerapkan solusi yang telah disiapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persiapan
Setelah  pertemuan  persiapan  di  Desa  Wantilan, penulis merencanakan tiga kali pertemuan kembali yaitu dua kali secara online dengan zoom dan satu kali secara offline. Pertemuan secara online pertama menyampaikan sosialisasi terkait peraturan BUMDes. Kemudian  pertemuan  secara  online  kedua menyampaikan  penjelasan  tentang  akuntansi BUMDes.  Terakhir  evaluasi  dan  penyiapan  laporan. Dokumentasi  pertemuan  persiapan  dapat  dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Untuk sosialisasi tentang BUMDes penulis menyiapkan dan  mempelajari  materi-materi  seperti  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, Peraturan  Menteri  Desa  dan  PDTT  Nomor  4  tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan
Marsus dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2023 : Halaman 11
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Gambar 2. Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan Aparat Desa Wantilan
Untuk  merapikan  pembukuan,  penulis  menyalin  file excel  pembukuan  yang  telah  dibuat  serta memperoleh  aplikasi  kosong  akuntansi  berbasis excel yang
dipakai
Bendahara BUMDes.
Harapannya,  penulis  dapat  menelaah  jika  ada kekeliruan  dalam  pencatatan  akuntansi  serta memperbaikinya.

## Pelaksanaan Sosialisasi Pegertian BUMDes
Pelaksanaan  sosialisasi,  sesuai  yang  direncanakan dilaksanakan  secara  daring  menggunakan  aplikasi zoom.  Sebagaimana  telah  disampaikan  di  atas, penyampaian sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan  keyakinan  bahwa  pilihan  mendirikan BUMDes  merupakan  pilihan  yang  tepat  karena memang  kebijakan  pemerintah  saat  ini  adalah menjadikan  BUMDes  sebagai  salah  satu  sarana pembangunan dan pengembangan ekonomi desa. Bahwa  terdapat  masalah  dalam  pelaksanaan, semata-mata  karena  belum  semua  stakeholder mengetahui  lembaga  baru  bernama  BUMDes  ini, serta  peraturan  yang  berlaku  masih  mengalami
perkembangan.  Kesulitan  tersebut  diharapkan dapat  diipahami  dan  eksponen  BUMDes  dapat membedakan  mana  kesulitan  karena  belum meratanya  pemahaman,  mana  kesulitan  karena peraturan  dan  sarana  prasarana  yang  belum lengkap,  serta  mana  yang  memang  merupakan kesulitan  menjalankan  suatu  organisasi  bisnis. Penyampaian  sosialisasi  ini  juga  ditujukan  untuk memahami mengapa pengesahan BUMDes Jawara Desa  Wantilan  masih  belum  berhasil  sampai  saat tersebut.
Pemerintahan  Desa  merupakan  lembaga  pelayan publik  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat. Sehubungan hal tersebut maka upaya memberdayakan (empowering) aparat Pemerintah Desa, baik aparat formal seperti Kades, Sekdes, dan Kaur,  maupun  aparat  informal  seperti  pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu
dilaksanakan  dan  mendapat  perhatian  khusus. Dalam  hal  ini  Widjaja  (1990)  menyatakan  bahwa kualitas aparatur Pemerintah Desa selaku pengayom dan  pelayan  masyarakat  sangat  berperan  dalam menunjang  mudahnya  masyarakat  digerakkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
Selain itu, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa  memberikan  semangat  tersendiri  bagi  Desa dalam hal mewujudkan percepatan pembangunan desa.  Namun  di  sisi  lain,  kesiapan  Aparatur Pemerintah  Desa  untuk  menyikapi  diberlakukannya Undang-Undang  Desa  juga  harus  mendapat perhatian serius. Senada dengan hal tersebut, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tarmizi A Karim menyampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang  tentang  Desa,  maka  Desa  harus mempersiapkan diri dengan melakukan penguatan lembaga dan pemberian pelatih untuk peningkatan kapasitas aparat desa (Nugroho, 2014).
Pada bagian berikut akan dijelaskan isi materi dalam penyampaian  sosialisasi  ke  BUMDes  Jawara Wantilan,  yang  memanfaatkan  bahan-bahan  dari Diklat Pengelolaan BUMDes dari Pusdiklat KNPK yang sempat  diikuti  Penulis.  Tentu  saja  materi  yang disampaikan  telah  disesuaikan  dengan  prioritisasi dan  waktu  yang  ada.  Secara  spesifik  diharapkan dengan  diberikan  sosialisasi  dan  diskusi  tentang BUMDes  ini,  pengurus  BUMDes  bisa  mendapat wawasan  baru  tentang  apa  itu  BUMDes,  maksud dan  tujuan  BUMDes  dan  bagaimana  mengelola BUMDes agar dapat berkontribusi kepada kesejahteraan warga Desa.
1. Konsep Dasar BUMDes
Pasal  87  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  mengamanatkan  bahwa  desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut  BUM  Desa.  BUM  Desa  dapat
Gambar 1. Kegiatan Pertemuan Persiapan di Desa Wantilan
Marsus dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2023 : Halaman 12
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan atau  pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Definisi  BUMDes  sendiri  dijelaskan  pada  Pasal  1 ayat 6 yaitu sebagai badan usaha yang seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Selanjutnya dijelaskan pula tujuh makna BUMDes sebagai berikut:
1. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  strategi kebijakan  untuk  menghadirkan  institusi negara  (Kementerian  Desa  PDTT)  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  strategi kebijakan  membangun  Indonesia  dari pinggiran  melalui  pengembangan  usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  strategi kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM  Desa  merupakan  salah  satu  bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.
5. BUM  Desa  merupakan  badan  usaha  yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama.
6. BUM  Desa  menjadi  arena  pembelajaran bagi  warga  Desa  dalam  menempa kapasitas  manajerial,  kewirausahaan,  tata kelola  Desa  yang  baik,  kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
7. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program  yang  diinisiasi  oleh  pemerintah (government  driven;  proyek  pemerintah) menjadi “milik Desa”.
2. Prinsip dan Ciri Khas BUMDes Terdapat  enam  prinsip  BUMDes,  yaitu  sebagai berikut:
1. Kooperatif. kerjasama yang baik;
2. Partisipatif. dukungan dan kontribusi;
3. Emansipatif. perlakuan yg sama;
4. Transparan. dapat diketahui/terbuka;
5. Akuntabel. dapat dipertanggungjawabkan; dan
6. Sustainabel. dikembangkan/ dilestarikan.
Dijelaskan  pula  prinsip  dan  ciri  khas  BUMDes sebagai berikut:
1. BUMDesa  tidak  mengambil  alih  atau berbisnis secara paralel dengan bisnis yang dijalankan oleh pelaku ekonomi desa;
2. BUMDesa berbasis pada kelayakan potensi, aset dan kebutuhan pasar;
3. BUMDesa  berbasis  pada  gerakan ekonomi, karena  itu  tumbuhkan  dulu  gerakan ekonomi baru bikin BUMDesa;
4. BUMDesa  memiliki  aset  terpisah  dari pemerintah desa;
5. BUMDesa merupakan bentuk bisnis dengan pola public-community partnership;
6. BUMDesa bersifat kolektif dan inklusif; dan
7. BUMDesa  menjalankan  fungsi  proteksi, fasilitasi, konsolidasi dan distribusi.
Selain  itu,  perlu  pula  dijelaskan  bahwa  paska terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2021,  peraturan  pelaksanaan  BUMDes  yang sebelumnya diatur dengan peraturan di bawah PP, yaitu melalui Permendes Nomor 4 Tahun 2014, saat ini telah  diangkat  menjadi  sudah  diatur  di  dalam  PP tersebut. Peraturan ini perlu dijelaskan karena terkait dengan  pengajuan  pengesahan  BUMDes  Desa Wantilan yang belum berhasil sehingga menghambat ekspansi BUMDes. Salah  satu  pengaturan  pelaksanaan,  misal pengaturan tentang Organisasi Pengelolaan BUMDes,  sebelumnya  diatur  dalam  Permendes Nomor 4 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 10. Sekarang pengaturan tersebut sudah diangkat level pengaturannya  menjadi  diatur  di  dalam  PP  Nomor 11  Tahun  2021,  yaitu  pada  Pasal  14  dan  15.  Untuk memperoleh pemahaman atas pengaturan baru ini, Berikut uraian ringkas isi pengaturan tersebut, untuk memberi  konteks  dalam  pembahasan  pelaporan keuangan di belakang nanti.
Menurut Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2021, perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas: 1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. penasihat;
3. pelaksana operasional; dan
4. pengawas. Musyawarah  desa  memiliki  banyak  kewenangan sebagai berikut:
1. menetapkan  pendirian  BUM  Desa/  BUM  Desa bersama;
2. menetapkan  Anggaran  Dasar  BUM  Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian,  hak  dan  kewajiban,  serta kewenangan  pihak  penerima  kuasa  fungsi kepenasihatan pada BUM Desa;
4. mernbahas  dan  menyepakati  penataan  dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
Marsus dkk, Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, Volume 5 Nomor 1, Bulan Maret Tahun 2023 : Halaman 13
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
5. mengangkat  dan  memberhentikan  secara tetap  pelaksana  operasional  BUM  Desa/BUM Desa bersama;
6. mengangkat  pengawas  BUM  Desa/BUM  Desa bersama;
7. mengangkat  sekrctaris  dan  bendahara  BUM Desa/BUM Desa bersama;
8. memberikan  persetujuan  atas  penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
9. memberikan  persetujuan  atas  rancangan rencana  program  kerja  yang  diajukan  oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat. Penasihat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 PP Nomor 11 Tahun 2021 dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Kemudian
terkait pelaksana
operasional jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah  Antar  Desa  sesuai  dengan kebutuhan  BUM  Desa/BUM  Desa  Bersama,  dan  jika jumlahnya lebih dari satu orang, maka salah seorang anggota  pelaksana  operasional  diangkat  sebagai ketua  pelaksana  operasional,  yang  selanjutnya disebut sebagai direktur utama BUMDes. Selanjutnya Pasal 34 mengatur tentang pegawai BUM Desa/BUM Desa  bersama,  yang  terdiri  atas  sekretaris, bendahara  dan  pegawai  lainnya,  yang  bertugas untuk  membantu  pelaksanaan  wewenang  dan tugas pelaksana operasional.
Selanjutnya tentang pertanggungjawaban BUMDes juga  telah  diatur  secara  detail  pada  pasal  58. Berdasarkan pasal 58 ini dijelaskan bahwa pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat  pelaksanaan  rencana  program  kerja  BUM Desa/BUM Desa bersama. Laporan berkala tersebut meliputi  laporan  semesteran  dan  laporan  tahunan, yang paling sedikit memuat:
a. laporan  posisi  keuangan  semesteran  dan perhitungan  laba  rugi  semesteran  serta penjelasannya; dan
b. rincian masalah yang timbul selama 1 semester yang  rnempengaruhi  kegiatan  Desa/BUM  Desa bersama.

## Pelaksanaan Perapian Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes
Untuk  kegiatan  perapian  pembukuan  dan  laporan keuangan  Unit  Usaha  BUMDes  Jawara,  yang  terdiri Unit  Pengelolaan  Sampah  dan  Unit  Loket  PPOB, penulis telah sampaikan hasilnya melalui link youtube yaitu  pada https://youtu.be/dzOyK94pS8c .  Dalam youtube  tersebut  penulis  menjelaskan  beberapa kesalahan  dalam  penggunaan  aplikasi  BUMDes berbasis excel. Gambar 3 dan Gambar 4 menunjuk- kan screenshoot penjelasan yang disampaikan.
BUMDes  Jawara  telah  memiliki  aplikasi  pembukuan yang  memadai  yang  pernah  diikuti  dan  diterima
dalam  suatu  workshop  oleh  bendahara.  Aplikasi akuntansi berbasis excel ini terdiri dari 9 sheet, sesuai tahap pengolahan data akuntansi, yaitu:
 Data BUMDesa

Daftar Akun  Kode Bantu  Jurnal  Buku Besar
 BB Pembantu Hutang-Piutang
 Neraca Lajur
 Laba Rugi
 Neraca Screenshoot Penjelasan Youtube
Gambar 3. Screenshoot Penjelasan Youtube – Sistem Akuntansi Badan Usaha Milik Desa
Gambar 4. Screenshoot Penjelasan Youtube – Jurnal Umum
Rupanya  pelatihan  yang  diikuti  Bendahara  kurang maksimal  karena  berbasis  on-line.  Oleh  karena  itu sejak awal kedatangan penulis, bendahara BUMDes berharap bisa disampaikan sosialisasi atau pelatihan secara  off-line  di  Desa  Wantilan.  Penulis  kemudian melaksanakan  pelatihan/sosialisasi  untuk  kedua bendahara  unit  usaha  serta  bendahara  BUMDes. Saat kunjungan pertama, penulis sudah memperoleh hasil pembukuan bendahara untuk kedua unit usaha dan untuk BUMDes. Kondisi laporan yang dihasilkan belum  memenuhi  kaidah  akuntansi,  yaitu  belum
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
imbang antara Debet dan Kredit serta belum semua transaksi terproses.
Dari  hasil  review  penulis,  tampaknya  penguasaan aplikasi yang  berbasis excel  ini  masih  belum begitu memadai,  baik  atas  aplikasi  excel-nya  sendiri maupun atas pemahaman akuntansinya, sehingga masih  terdapat  beberapa  kesalahan  dalam pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  yang dihasilkan.  Beberapa  kesalahan  ini  di  antaranya adalah sebagai berikut (selengkapnya dapat diikuti di tautan youtube):
a. Pada  sheet  Jurnal  Umum,  pada  header tercantum periode tanggal jurnal, namun yang tampil  hanya  periode  dalam  1  hari  yaitu  8 Oktober  2021.  Setelah  dilakukan  pengecekan input  data  tanggal,  ternyata  semua  data tanggal yang lain penulisannya keliru, sehingga tidak  dianggap  tanggal  yang  valid  oleh  excel. Untuk  itu,  data  tanggal  harus  diinput  ulang dengan  benar.  Lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar 5. Kesalahan Tampilan Tanggal
b. Neraca  saldo  tidak  terisi,  sebagaimana  dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 6. Neraca Saldo Tidak Terisi
Kedua  permasalahan  dapat  diselesaikan  dan  oleh penulis.  File  excel  yang  sudah  rapi  disampaikan kembali  kepada  Bendahara  BUMDes.  Penyelesaian dari  penulis  atas  dua  masalah  di  atas,  misalnya dapat dilihat pada Gambar 5.
Selanjutnya,  setelah  menyampaikan  video  dan Bendahara mempelajarinya, dilaksanakan pertemuan zoom. Penulis menjelaskan beberapa hal
yang  belum  dimengerti  bendahara,  sampai  kedua bendahara akhirnya memahami dan menerima hasil perbaikan dari penulis.
Gambar 7. Perbaikan Kesalahan Tanggal dan
Neraca Saldo Terakhir penulis melaksanakan kunjungan
berdasarkan  hasil  evaluasi,  untuk  mendalami permasalahan  lain,  di  antaranya  cara  mengakui persediaan  dari  hasil  pengolahan  sampah  menjadi produk bahan pupuk (maggot).

## Evaluasi
Seperti  dijelaskan  pada  bagian  metode  evaluasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam dua tingkatan, yaitu pada saat pelaksanaan  dan  pada  akhir  pelaksanaan  setelah dua-tiga bulan pengabdian masyarakat berlangsung.  Jika  diibaratkan  dengan  pelatihan, sesuai  model  evaluasi  Kirkpatrick  (Kirkpatrick,  2016) maka  penulis  hanya  menerapkan  dua  dari  empat jenis evaluasi yaitu evaluasi atas reaksi dan evaluasi atas hasil.
Evaluasi atas reaksi, disampaikan saat pelaksanaan kegiatan.  Misalnya  setelah  melaksanakan  sosialisasi maka  penulis  menanyakan apa  yang  masih  belum dipahami. Untuk kegiatan pertama, pada dasarnya secara  substansi  rekan-rekan  pengurus  BUMDes Jawara Desa Wantilan cukup memahami apa yang penulis  sampaikan.  Misalnya  bahwa  di  antara makna  BUMDes  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit  usaha  yang  strategis  bagi  usaha  ekonomi kolektif  Desa;  atau  bahwa  BUMDes  merupakan badan  usaha  yang  dimandatkan  oleh  UU  Desa sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang dikelola  oleh  Desa  dan/atau  kerja  sama.  Kedua makna BUMDes ini cocok dengan ide besar Kepala Desa  dan  telah  sangat  baik  dihayati  oleh  Ketua BUMDes.  Sebagai  informasi,  Ketua  BUMDes  Desa Wantilan  saat  itu  merupakan  Ketua  yang
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
sebelumnya aktif di Karang Taruna dan telah memiliki program unggul di antaranya pengelolaan sampah. Kepala Desa mencari kandidat yang mumpuni dan Ketua Karang Taruna menjadi pilihan cukup tepat.
Namun  secara  administratif,  sosialisasi  yang disampaikan menjadi bahan
perbaikan
pelengkapan  syarat-syarat  adminisitratif,  apalagi BUMDes  dalam  kondisi  menunggu  pengesahan badan  hukum  BUMDes  yang  belum  kunjung diperoleh.
Evaluasi  reaksi  juga  dilakukan  dalam  kegiatan perapian pencatatan keuangan.  Memang penulis yang  melakukan  perbaikan  atas  kesalahan pencatatan.  Namun  agar  kesalahan  serupa  tidak terjadi  kembali,  perbaikan  yang  dilakukan  harus dipahami. Untuk memberikan waktu yang memadai untuk  mempelajari,  sengaja  penulis  memberikan penjelasan melalui rekaman video yang di-upload di youtube, jadi bisa ditonton di berbagai kesempatan Setelah  dipelajari,  penulis  tetap  melaksanakan pertemuan  berbasis  on-line  dan  juga  terakhir berbasis off-line.
Evaluasi dampak kegiatan dilakukan dua-tiga bulan setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan perapian  catatan  keuangan  BUMDes.  Pada kesempatan tersebut penulis telah mendapat kabar izin  BUMDes  Jawara  telah  disahkan.  Untuk  laporan keuangan  telah  dapat  disusun,  namun  belum menyusun  catatan  atas  laporan  keuangan,  yang memang  belum  ada  yang  meminta.  Tuntutan penyusunan  catatan  atas  laporan  keuangan muncul  dari  standar  akuntansi  EMKM,  tapi  untuk kebutuhan  pengelolaan  atau  penjalinan  kontrak kerjasama  tidak  terlalu  menjadi  keharusan.  Namun ke  depan,  jika  terdapat  kesempatan,  penyusunan laporan  keuangan  yang  lengkap  dapat  menjadi proyek pengabdian masyarakat berikutnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Desa  Wantilan  yang  berada  pada  wilayah Kecamatan  Cipeundeuy,  Kabupaten  Subang, menjadi  lokasi  rencana  pembangunan  kawasan industry berbasis smartpolitan. Concern Kepala Desa dan  perangkat  desa  atas  rencana  tersebut  terkait pertama  peran  warga  desa  ke  depan  dan  kedua bagaimana  dapat  mengembangkan  BUMDes sebagai  institusi  yang  dapat  bekontribusi  kepada peningkatan  kesejahteraan  warga  desa  Wantilan. Atas  concern  kedua,  penulis  jadikan  output  dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  berupa  pendampingan  desa  sebagai bentuk  kerjasama  antara  PKN  STAN  dengan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pada paper ini, penulis fokus kepada masalah yang dapat  diselesaikan  dalam  jangka  pendek,  yaitu memperjelas  kekuatan  badan  hukum  BUMDes  dan melakukan  perapian  pembukuan  harian  BUMDes. Sejalan dengan dua permasalahan jangka pendek di  atas,  maka  tujuan  kegiatan  Pengabdian Masyarakat ini adalah melaksanakan dua kegiatan, yaitu  memberikan  sosialisasi  dan  memberikan coaching menyusun laporan keuangan.
Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  pengabdian masyarakat ini telah berjalan dengan lancar. Target luaran yang ditetapkan relatif dapat terpenuhi dan aparat  desa  dan  pengurus  BUMDes  sedikit  banyak telah  merasa  terbantu.  Pencapaian  target  luaran Pengmas ini adalah sebagai berikut:
1. Target luaran pemberian sosialisasi: Dilaksanakan tiga sosialisasi atau pelatihan atau diskusi,  yaitu  1)  tentang  BUMDes,  2)  tentang akuntansi  dan  penyusunan  laporan  keuangan serta 3) tentang penyusunan perencanaan dan penggaran  Desa.  Peserta  sosialisasi  atau pelatihan  atau  diskusi  beragam,  rata-rata  5 orang,  yaitu  Kades,  Sekdes,  Kaur,  serta  Ketua, Sekretaris  dan  Bendahara  BUMDes  serta Bendahara kedua unit usaha BUMDes.
2. Target  luaran  pemberian  coaching  dalam menyusun  laporan  keuangan  dan  melakukan pembukuan  akivitas  BUMDes:  Tersusunnya pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  untuk  Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM).
Saran  untuk  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat berikutnya  adalah  membantu  secara  konkrit  agar kekhawatiran jangka panjang dari pemerintah dan warga  Desa  Wantilan  dapat  dihindarkan.  Tim pengabdian  kepada  masyarakat  berikutnya,  atau tim  penulis  sendiri  kiranya  dapat  melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Subang, pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat,  Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk merumuskan  kebijakan  dan  langkah-langkah  agar warga  desa  Wantilan  adalah  pihak  pertama  dan pihak utama yang akan mendapatkan manfaat dari program  atau  proyek  industrialisasi  pembangunan kawasan  smartpolitan  ini,  karena  mereka-lah sejatinya  yang  menjadi  tuan  rumah  pelaksanaan program tersebut.

## PUSTAKA
Basri,  F.  (2020).  Yang  Kita  Butuhkan  Adalah  Industrialisasi Petani.  Ekonomi  Politik  Faisal  Basri  Cokro  TV. https://youtu.be/8YUskQV-dI0.
DPR.  (2012).  Risalah  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang- Undang  Tentang  Desa:  RDPU  Tanggal:  28  Juni  2012. Berkas DPR. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/
Lampiran/leg_1-20200805-074852-6578.pdf
Kedesa.Id. (2016). Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Badan Usaha Milik Desa. Kedesa.Id. http://kedesa.id/id_ID/wiki/badan-usaha-milik- desa/pengembangan-dan-pemanfaatan-hasil- badan-usaha-milik-desa/
Kirkpatrick,  James  D.  and  Kirkpatrick,  W.  K.  (2016).    Four
Levels of Training Evaluation. ATDPress
Nugroho,  S.  (2014).  Pengembangan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah  Desa  dalam  Upaya  Mewujudkan  Good Governance: Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang.
Widjaja,  A.  (1990).  Administrasi  Kepegawaian:  Suatu
Pengantar. Rajawali Press.
Yin,  R.  K.  (2018).  Case  Study  Research  and  Design.  Sage Publications, 352.