## Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 10(1): 1-6
Publisher by Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi ISSN 2580-6882 (Online) | ISSN 2087-5304 (Print)

## Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017

## Jasasila
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Bulian Correspondence email: jasasila@yahoo.co.id
Abstract. The formulation of the problem in this study is How the Development of Regional Retribution in Batanghari Regency in 2017  and  How  the  Analysis  of  Contribution  of  Retribution  for  Health  Services  to  the  Receipt  of  Regional  Retribution  in Kabupaten Batanghari in 2017, with the scope of Special Retribution for Parking, Retribution for Health Services and Retribution for  Motorized  Vehicle  Testing.  While  the  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  development  of  Regional  Retribution  and Retribution Contributions to Health Services for 2017 Regional Retribution Receipts. The type of data used in this study is a set of information  or facts  recorded  through  direct  observation  while  the  data  used  is  sourced  from  the  Batanghari  Regency  Central Bureau  of  Statistics  .  From  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  the  Development  of  Regional  Retribution  in  Batanghari Regency during 2017 experienced fluctuations, the largest development occurred in November 2017, namely 110.18% increase in Regional Retribution from the previous month (October 2017), while the biggest decline occurred in December 2017 where there was  a  decrease  in  revenue  from  Regional  Retribution  of  57.64%  from  the  previous  month  (November  2017).  During  2017  the average  contribution  of  Retribution  for  Health  Services  to  Regional  Retribution  was  76.67%,  this  shows  that  Health  Service Retribution is the largest source of Retribution in the Regency of Batanghari in 2017
Keywords ; Contributions, Regional Retribution, Health Services

## PENDAHULUAN
Untuk menjalankan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini juga sebagai penentu  berhasil  tidaknya  suatu  pembangunan  secara maksimal.  Salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah adalah Retribusi, pemerintah daerah diberikan wewenang  untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya,  dengan  kata  lain  dengan  cara  menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan serta  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah. Dengan  demikian  pemerintah  daerah  diharapkan  lebih mengerti  dan  memenuhi  aspirasi  masyarakat  di daerahnya  agar  dapat  mendorong  timbulnya  prakarsa dan  pelaksanaan  pembangunan  yang merupakan prasyarat  keberhasilan  pelaksanaan  pemerintah.  Seperti yang  diamanatkan  dalam  Undang–undang  No.  09  tahun 2015    tentang  Pemerintah  Daerah  bahwa  untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan  daerah  di  masa  jabatannya  yang demokratis  untuk  dapat  menjamin  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat.    Sejak  tahun  2001  yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melakukan  otonomi  seluas-luasnya  dalam  mengelola Pendapatan  Asli  Daerah  Sendiri  (PADS),  maka diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengurus rumah tangga daerahnya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan  hasil  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan pembangunan.
Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya  dituangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  menggambarkan
kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai kegiatan  tugas  pembangunan.  Anggaran  daerah  atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  APBD  merupakan  suatu kebijakan  yang  utama  bagi  Pemerintah  Daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah daerah.  Anggaran  daerah  seharusnya  dipergunakan sebagai  alat  untuk  menentukan  besarnya  pendapatan, pengeluaran  dan  pembiayaan,  alat  bantu  pengambilan keputusan  dan  perencanaan  pembangunan,  alat  otoritas pengeluaran  dimasa  yang  akan  datang,  ukuran  standar untuk  evaluasi  kinerja,  serta  alat  koordinasi  bagi  semua aktivitas  diberbagai  unit  kerja.  Penilaian  kinerja dilakukan  agar  dapat  mengetahui  sejauh  mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan  dan  melaksanakan  pembangunan  serta pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
Upaya  untuk  melakukan  peningkatan  pendapatan asli  daerah  dapat  dilakukan  dengan  mengintensifkan pengkajian  dan  penggalian  potensi  keuangan  daerah, yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  intensifikasi  dan ekstensifikasi  yang  salah  satunya  dengan  meningkatkan efektivitas  pemungutan  yaitu  dengan  mengoptimalkan potensi yang ada dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan  baru.  Penyediaan  dana  bagi  pembangunan daerah  harus  diusahakan  sedapat  mungkin  dapat terealisasi  dalam  jumlah  besar.  Karena  pembangunan daerah  memerlukan  biaya  yang  terus  meningkat. Pendapatan  daerah  di  Kabupaten  Batang  Hari  dapat digolongkan atas pendapatan yang bersumber dari pajak dan  Retribusi.  Realisasi  dan  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  diharapkan  akan  dapat  terus  meningkatkan kemandirian  daerah  dalam  membiayai  pembangunan
Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017
daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  Retribusi  daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah dalam menunjang otonomi daerah. Peningkatan Penerimaan  Retribusi  daerah  akan  bisa  memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.  Pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber-sumber Retribusi daerah akan mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah.
Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut Retribusi,  adalah  pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan.  Adapun jenis Retribusi Daerah adalah :

## 1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi  Jasa  Umum  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Retribusi  Jasa  Umum  bersifat  bukan  pajak  dan bersifat  bukan  Retribusi  Jasa  Usaha  atau Retribusi Perizinan Tertentu
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
c. Jasa  tersebut  memberi  manfaat  khusus  bagi orang  pribadi  atau  badan  yang  diharuskan membayar  retribusi,  di  samping  untuk  melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e. Retribusi  tidak  bertentangan  dengan  kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
f. Retribusi  dapat  dipanggul  secara  efektif  dan efisien,  serta  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan daerah yang potensial
g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau pelayanan yang lebih baik.
Jenis- jenis Retribusi Jasa Umum adalah
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

## 2. Retribusi Jasa Usaha
Retribusi  Jasa  Usaha  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah dengan kriteriakriteria sebagai berikut a. Retribusi  Jasa  Usaha  bersifat  bukan  pajak  dan bersifat  bukan  Retribusi  Jasa  Umum  atau Retribusi Perizinan Tertentu
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial  yang  seyogyanya  disediakan  oleh sektor  swasta  tetapi  belum  memadai  atau terdapatnya  harta  yang  dimiliki/dikuasai  daerah yang  belum  dimanfaatkan  secara  penuh  oleh Pemerintah Daerah.
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c. Retribusi Tempat Pelelangan
d. Retribusi Terminal
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa g. Retribusi Penyedotan Kaskus
h. Retribusi Rumah Potong Hewan
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
m. Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi  Perizinan  Tertentu  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah dalam rangka asas desentralisasi
b. Perizinan  tersebut  benar-benar  diperlukan  guna melindungi kepentingan umum
c. Biaya  yang  menjadi  beban  daerah  dalam penyelenggaraan  dampak  negatif  dari  perizinan tersebut  cukup  besar  sehingga  layak  dibiayai dari retribusi perizinan.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
c. Retribusi Izin Gangguan
d. Retribusi Izin Trayek.
Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  Retribusi  pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas  keliling,  puskesmas  pembantu,  balai pengobatan,  dan  rumah  sakit  umum  daerah  dan tempat  pelayanan  kesehatan  lainnya  yang  sejenis yang  dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah,  kecuali  pelayanan  pendaftaran    sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  19  Tahun  2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit  Umum  Daerah  Haji  Abdoel  Madjid  Batoe. Dengan  nama  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfatan jasa pelayanan kesehatan di Rumah  Sakit.  Pada  Pasal  12  dijelaskan  bahwa  ;  (1) Objek  retribusi  adalah  jasa  pelayanan  kesehatan  di Rumah  Sakit  yang  dimiliki  dan/atau  dikelola  oleh
Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017
Pemerintah  Daerah,  kecuali  pelayanan  pendaftaran. (2)  Dikecualikan  dari  objek  retribusi  adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,  BUMN,  BUMD  dan  pihak  swasta. Sedangkan  pada  Pasal  13  berbunyi  ;  (1)  Subjek retribusi  orang  pribadi  dan/atau  badan  yang mendapatkan  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit Umum.  (2)  Wajib  retribusi  adalah  orang  dan/atau badan  yang  wajib  membayar  retribusi  atas penggunaan/pemanfaatan  jasa  pelayanan  kesehatan di Rumah Sakit.

## Masalah Penelitian
Dari  Uraian  latar  belakang  diatas  dapat  dirumuskan masalah penelitian yaitu :
1. Bagaimana  Perkembangan  Penerimaan  Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017
2. Bagaimana  Analisis  Kontribusi  Retribusi  Pelayanan Kesehatan  Terhadap  Penerimaan  Retribusi  Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

## Tujuan Penelitian
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk  Mengetahui  Perkembangan  Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2017
2. Untuk  Mengetahui  Analisis  Kontribusi  Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  sekumpulan  informasi  atau  fakta  yang  dicatat melalui pengamatan langsung dan survei ( Indrianto dan Supomo  ;  2009:249  ),  sehingga  jenis  data  tersebut menjadi dua Jenis yaitu :
1. Data kualitatif adalah data-data yang tidak berwujud angka, berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
2. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka, berupa data-data keuangan perusahaan atau organisasi.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  kedua jenis  data  tersebut  yaitu  data  laporan  Realisasi Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari tahun  2017  yang  terdiri  dari  Retribusi  Tempat  Khusus Parkir,    Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  dan  Retribusi Kendaraan  Bermotor  selama  12  (dua  belas)  bulan ditahun  2017.    Sedangkan  Sumber  data  yang  digunakan adalah  sumber  data  sekunder  dan  sumber  data  primer yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Batang Hari dengan URL http://bit.ly/31beHUK
Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017
Bulan Retribusi Tempat Khusus Parkir Pelayanan Kesehatan Pengujian Kendaraan Bermotor Januari 0 79.105.500,00 12.668.000,00 Februari 8.275.000,00 73.769.500,00 12.521.000,00 Maret 6.535.000,00 69.412.500,00 15.163.000,00 April 9.295.000,00 71.821.500,00 168.000,00 Mei 10.675.000,00 66.450.500,00 27.714.000,00 Juni 13.550.000,00 49.669.000,00 13.472.000,00 Juli 11.465.000,00 79.650.500,00 13.840.000,00 Agustus 7.050.000,00 74.681.000,00 16.407.000,00 September 14.930.000,00 70.125.500,00 14.150.000,00 Oktober 6.560.000,00 79.317.500,00 11.620.000,00 November 10.200.000,00 187.286.000,00 7.438.000,00 Desember 12.640.000,00 58.784.500,00 15.376.000,00 Jumlah 111.175.000,00 960.573.500,00 160.537.000,00 Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kab. Batanghari
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan  suatu  data  atau  keadaan  serta melukiskan  atau  menjelaskan  sedemikian  rupa  sehingga dapat ditarik kesimpulan  untuk  menjawab permasalahan yang  ada,  sedangkan  ruang  lingkup  yang  dibahas  ada Realisasi  Penerimaan  Retribusi  bulan  Januari  sampai dengan Desember 2017 yang meliputi :
1. Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terdapat    perhitungan  dalam  metode  analisis  yaitu menghitung Perkembangan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 dengan rumus :
Y rpk =    rpk – rpk -1 X 100% Rpk -1 Dimana :
Y rpk = Perkembangan Retribusi Pelayanan Kesahatan rpk =  Retribusi Pelayanan Kesahatan tahun analisis rpk -1
=  Retribusi Pelayanan Kesahatan sebelum tahun analisis
Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017
Kemudian untuk menghitung Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017 dengan rumus :
K rpk =      R rpk X 100%
R rd
Dimana : K RPK =  Kontribusi Retribusi Pelayan Kesehatan
R rpk =  Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan
R rd =  Realisasi Retribusi Daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Batanghari 2017
Perkembangan  Realisasi  Penerimaan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Batanghari  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017 Bulan Total Penerimaan Perkembangan % Januari 91.773.500,00 0 Februari 94.565.500,00 3,04% Maret 91.110.500,00 -3,65% April 81.284.500,00 -10,78% Mei 104.839.500,00 28,98% Juni 76.691.000,00 -26,85% Juli 104.955.500,00 36,86% Agustus 98.138.000,00 -6,50% September 99.205.500,00 1,09% Oktober 97.497.500,00 -1,72% November 204.924.000,00 110,18% Desember 86.800.500,00 -57,64% Rata-rata 6,08%

## Sumber : Data Diolah
Dari  data  diatas  dapat  dijelaskan  Perkembangan realisasi  penerimaan  retribusi  Daerah  Kabupaten Batanghari  tahun  2017  mengalami  Fluktuatif  dimana pada bulan Februari 2017 terjadi peningkatan penerimaan  sebesar  3,04%  dari  bulan  sebelumnya (januari  2017)  kemudian  pada  bulan  Maret  2017 Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari mengalami  penurunan  sebesar  3,  65%  dari  bulan sebelumnya,  pada  bulan  April  2017  Penerimaan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari  kembali mengalami  penurunan  dari  bulan  sebelumnya  yaitu sebesar 10,78% tetapi pada bulan Mei 2017 Penerimaan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari  mengalami perkembangan  peningkatan  yang  siginifikan  dari  bulan sebelumnya  yaitu  sebesar  28,98%.  Sedangkan  pada bulan  Juni  2017  Penerimaan  Retribusi  Daerah Kabupaten  Batanghari  kembali  mengalami  penurunan sebesar 16,85% dari bulan sebelumnya. Untuk bulan Juli 2017 Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten
Batanghari  kembali  mengalami  peningkatan  sebesar 36,86%  dari  tahun  sebelumnya  dan  kembali  turun  pada bulan  Agustus  2017  sebear  6,50%  dari  bulan
sebelumnya,  pada  bulan  September  2017  Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari hanya mengalami  peningkatan  sebesar  1,09%  dari  bulan sebelumya  dan  kembali  turun  pada  bulan  Oktober  2017 sebesar  1,72%  dari  bulan  sebelumnya  dan  mengalami peningkatan  yang  sangat  siginifikan  pada  bulan November  2017  sebesar  110,81%  dari  Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari bulan sebelumnya.  Terakhir  pada  bulan  Desember  2017 Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari kembali  turun  sebesar  57,64%  dari  bulan  sebelumnya. Perkembangan  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Batanghari  selama  tahun  2017  tersebut  secara  umum mengalami  peningkatan  dengan  rata-rata  perkembangan 6,08%.
Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Batanghari tahun 2017
Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Batanghari Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut :
Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017

## Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten
Batanghari tahun 2017 Bulan Pelayanan Kesehatan Retribusi Daerah Kontribusi % Januari 79.105.500,00           91.773.500,00 86,20% Februari 73.769.500,00           94.565.500,00 78,01% Maret 69.412.500,00           91.110.500,00 76,18% April 71.821.500,00           81.284.500,00 88,36% Mei 66.450.500,00         104.839.500,00 63,38% Juni 49.669.000,00           76.691.000,00 64,77% Juli 79.650.500,00         104.955.500,00 75,89% Agustus 74.681.000,00           98.138.000,00 76,10% September 70.125.500,00           99.205.500,00 70,69% Oktober 79.317.500,00           97.497.500,00 81,35% November 187.286.000,00         204.924.000,00 91,39% Desember 58.784.500,00           86.800.500,00 67,72% Rata-Rata 76,67% Sumber : Data Diolah
Dari  data  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  Kontribusi Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  terhadap  Retribusi Daerah  Kabupaten  Batanghari  tahun  2017  Dapat dijelaskan  sebagai  berikut,  Penerimaan  Retribusi Pelayanan  Kesehatan  terbesar  terjadi  pada  bulan November  2017  Sebesar  Rp.  187.286.00,-  sedangkan Total  Penerimaan  Retribusi  Daerah  terbesar  juga  terjadi pada  bulan  November  2017  dengan  Jumlah  Penerimaan Sebesar Rp. 204.924.000,- sehingga Kontribusi Retribusi Pelayanan  Kesehatan  terhadap  Retribusi  Daerah  pada bulan  November  2017  tersebut  sebesar  91,39%  yang merupakan  Kontribusi  terbesar  sepanjang  tahun  2017. Sedangkan  Penerimaan  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan terkecil selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juni 2017 sebesar  Rp.  49.669.000,-  sedangkan  Penerimaan Retribusi  Daerah  pada  bulan  tersebut  (Juni  2017)  juga merupakan  penerimaan  terkecil  dibandingkan  dengan bulan  lainnya  selama  tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp. 79.691.000,-    dengan  Kontribusi  Retribusi  Pelayanan Kesehatan  terhadap  Retribusi  Daerah  sebesar  64,77%. Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  terhadap Retribusi Daerah terkecil selama tahun 2017 terjadi pada bulan  Mei  2017  dengan  kontribusi  sebesar  63,38%,  hal ini menunjukkan bahwa walaupun Penerimaan Retribusi Pelayanan  Kesehatan  dan  Penerimaan  Retribusi  Daerah pada  bulan  tersebut  lebih  besar  dari  bulan  Juni  2017 tetapi  Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan terhadap  Retribusi  Daerah  pada  Mei  2017  lebih  kecil dari  Bulan  Juni  2017  tersebut.Rata-rata  Kontribusi Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  terhadap  Retribusi Daerah Tahun  2017  sebesar  76,76%,  hal  ini menunjukkan  bahwa  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan merupakan sumber terbesar dalam penerimaan Retribusi Daerah.

## SIMPULAN
Dari  Hasil  Pembahasan  yang  sudah  disajikan dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  :  1) Perkembangan  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Batanghari  selama  Tahun  2017  mengalami  Fluktuatif, perkembangan  terbesar  terjadi  pada  Bulan  November 2017  yaitu  110,18%  kenaikan  Penerimaan  Retribusi Daerah  dari  bulan  sebelumnya  (oktober  2017), sedangkan  penurunan  terbesar  terjadi  pada  Bulan Desember  2017,  dimana  terjadi  penurunan  penerimaan Retribusi Daerah sebesar 57,64% dari bulan sebelumnya (November  2017).  2)  Selama  tahun  2017  rata-rata Kontribusi  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  terhadap Penerimaan  Retribusi  Daerah  adalah  76,67%,  hal  ini menunjukkan  bahwa  Retribusi  Pelayanan  Kesehatan merupakan  Sumber  terbesar  bagi  Retribusi  Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari,
http://bit.ly/31beHUK
Halim,  Abdul.,  (2001).  “ Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan  Daerah ”.  Jogjakarta:  UPP  AMP YKPN.
Magdalena, Rombang. 2013. Analisis Kinerja Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Provinsi Sulawesi  Utara  Tahun  2008-2012 .  Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
Marchelino  Daling.  2013. Analisis  Kinerja  Realisasi Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tenggara .  Jurnal  EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 82-89
Kevin  R.M.  Mandey  Dan  Tri  Oldy  Rotinsulu.  2015 . Analisis  Kinerja Pendapatan  Asli  Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung . Jurnal EMBA 827 Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.827-838
Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017
Nona  Nelly  Bawuna,  Lintje  Kalangi  Dan  Treesje Runtu.2016.
Analisis Efektivitas Kinerja
Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Siau  Tagulandang  Biaro . Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016