## Wajah Hukum

## Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari
Nurhasan 1
1 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email : nurhasan.jbi58@gmail.com
Abstrak .  Kekerasan dalam rumah tangga  yang terjadi di dalam keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga  juga tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi di keluarganya, sehingga korban lebih suka menyembunyikan kekerasan  yang terjadi di keluarganya.  Untuk  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dari  pelaku,  pemerintah  membuat  peraturan  perundang- undangan.  Tipe  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris  yang  dilakukan  langsung  ke  kantor  Kepolisian  Resor Batanghari  dengan spesifikasi penelitian  adalah  deskriptif. Sumber data adalah penelitian  lapangan  dan kepustakaan. Mengingat penelitian menggunakan tipe yuridis empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum  dengan  teknik  pengumpulan  datanya  dengan  menggunakan  wawancara  dan  analisis  datanya  dilakukan  secara  kualitatif. Dengan demikian,  hasil penelitian  yaitu  penyelesaian  nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah  hukum Kepolisian Resor Batanghari yaitu telah dilakukan penerapan nonpenal terhadap pelaku dan koran kekerasan dalam rumah tangga dengn cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator. Kendala yang dihadapi  dalam  melakukan  penyelesaian  nonpenal  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  hukum  Kepolisian Resor Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.
Kata Kunci : penyelesaian, non penal, kekerasan dalam rumah tangga, polres, tanjung jabung barat
Abstract.  Domestic  violence that occurs in  the family and victims of domestic violence also do not  want  to  report  violence that occurs in their families, so victims prefer to hide the violence that occurs in their families. To protect victims of domestic violence from perpetrators, the government makes laws and regulations. The type of research in this research is empirical juridical which is carried out directly to  the Batanghari Resort  Police office  with descriptive research  specifications. Sources of data  are  field research and literature. Considering  that the research uses an empirical juridical  type, the approach used in  this research is a sociology of law approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. Thus, the results of the study  are  the  non-penal  settlement  of  criminal  acts  of  domestic  violence  in  the  jurisdiction  of  the  Batanghari  Resort  Police, namely  that  non-penal  applications  have  been  carried  out  on  perpetrators  and  newspapers  of  domestic  violence  by  means  of mediation which is directly carried out by the Head of the Women and Children Service Unit as a mediator. The obstacle faced in carrying out non-penal settlements of criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari Resort Police is the minimum number of personnel in the Women and Children Service Unit and there is no special place for non-penal settlements at the Batanghari Resort Police.
Keywords: settlement, non-penal, domestic violence, police station, tanjung jabung west

## PENDAHULUAN
Dari dahulu  hingga sekarang, kekerasan dalam rumah tangga sulit  dihentikan. Karena kekerasan dalam rumah tangga  sangat  sulit  dikendalikan  karena  terjadi  di  dalam  keluarga  dan  korban  juga  tidak  mau  melaporkan  kekerasan yang  terjadi  di  rumahnya  sehingga  korban  lebih  memilih  tidak  melaporkan  kekerasan  di  rumahnya.  Kemudian, kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  lebih  sering  terjadi  pada  orang-orang  yang  berhubungan  dekat  dengan  pelaku. Dalam  hal  ini,  layaknya  perempuan  dan  anak,  mereka  tinggal  satu  rumah  dengan  pelaku.  Dengan  demikian, perempuan  dan  anak  dalam  keluarga  tanpa  disadari  menjadi  korban  karena  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga biasanya adalah suami atau ayah dari anak tersebut.
Kemudian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  biasanya  disebabkan  karena  adanya  salah  faham  yang  berlebihan sehingga berujung dengan tindakan kekerasan. Kesalahfahaman yang berlebihan tersebut dapat berupa cemburu yang berlebihan karena melihat pasangannya, baik suami atau istrinya terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Tidak hanya itu saja,  dalam  suatu  keluarga  seringkali  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  suami  istri.  Namun,  dalam  hal  ini  keduanya saling  tidak  mau  mengalah  dan  tetap  teguh  dengan  pendapat  mereka  masing-masing  sehingga  antara  suami  istri tersebut  terjadi  keributan  mulut  dan  pada  akibatnya  berujung  dengan  adanya  perbuatan  kekerasan  yang  merugikan salah  satu  pihak.  Dalam  hal  ini,  berbicara  tentang  seorang  wanita  dalam  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga dianggap sebagai kejahatan tersembunyi oleh para ahli. Walaupun banyak korban dari kalangan sosial yang berbeda, kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah sosial utama yang menarik sedikit perhatian publik. 1
1 Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), halaman 36.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
Untuk  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah  tangga  maka  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  aturan  hukum.  Adapun  aturan  hukum  yang  dimaksud  adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga mengatur ketentuan pidana  terhadap  siapa  saja  yang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sanksi  yang  diberikan  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mulai dari sanksi pidana 4 Bulan  sampai  dengan  15  Tahun  dengan  denda  mulai  dari  Rp.  5.000.000,-  sampai  dengan  Rp.  45.000.000,-.  Dengan demikian,  sudah  ada  sanksi  yang  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004    tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Sebenarnya tujuan hukum pidana mencakup pencegahan fenomena sosial yang tidak sehat. Selain itu, itu adalah obat bagi mereka yang telah melakukan hal-hal buruk. 2 Pengobatan ini biasanya dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi pidana kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Akibat pidana  itu  bukan  hanya  terhadap  pelakunya  saja,  tetapi  juga  terhadap  orang-orang  yang  tidak  jahat  yaitu  terhadap warga  negara  yang  taat  pada  norma-norma  masyarakat. 3 Dengan  menggunakan  sarana  non  penal  dalam  mengatasi suatu masalah akan mempermudah bagi para pihak baik pihak pelaku dan pihak  korban  untuk lebih  leluasa mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga para pihak tidak merasa terbebani atau dirugikan  atas  keputusan  yang  telah  para  pihak  sepakati.  Dengan  demikian  akan  terwujud  harmonisasi  antara  pihak pelaku dan pihak korban sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Selain  itu  juga,  penyelesaian  menggunakan  sarana  non  penal  lebih  mempercepat  proses  penyelesaian  suatu perkara sehingga tidak harus menyita waktu yang begitu panjang seperti sarana penal yang harus melalui penyidikan dan penyelidikan, penuntutan serta pengadilan. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena  waktu  yang  tersisa  dapat  digunakan  untuk  melakukan  aktivitas  lainnya.  Kemudian  dalam  menyelesaikan perkara  dengan  sarana  non  penal  juga  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  dapat  bekerja  atau  mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pelaku juga dapat memperbaiki diri atas perbuatan yang telah ia lakukan sehingga pihak pelaku tidak merasa dirugikan dan tetap dapat menghidupi keluarganya tanpa harus menjalani hukuman atau sanksi pidana di penjara.
Terkait isu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Batangari, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Batanghari  akan memilih cara  nonpenal daripada penal sehingga pelaku  kekerasan dalam rumah tangga  tidak  harus  diadili  dan  pelakunya  bisa  juga  bekerja  seperti  biasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup keluarganya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  isu-isu  tersebut  di  atas,  penulis  membatasi  topik  yang  dibahas  dalam penelitian ini. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana  penyelesaian  nonpenal  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  hukum  Kepolisian Resor Batanghari?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  penyelesaian  nonpenal  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari?

## METODE PENELITIAN

## Tipe Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  melalui  kajian  data  primer. 4 Objek  teori  hukum empiris adalah tanda umum dari hukum positif, yang dalam hal ini mengacu pada penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. 5
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  tipe  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Batanghari.

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  (penelitian  deskriptif).  Penelitian  deskriptif  ( descriptive research )  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hal-hal  dalam  bidang  tertentu  dan  pada  waktu tertentu. Biasanya peneliti mengkaji masalah dalam bentuk data primer. 6
2 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Pidana , (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), halaman 173.
3 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana , (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), halaman 157.
4 Ibid , halaman 20.
5 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  (Jakarta  :  Kencana, 2016), halaman 103.
6 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 9.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
Dalam penelitian ini diberikan gambaran yang jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “penyelesaian nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah  hukum Kepolisian Resor Batanghari” yang disajikan dalam bentuk uraian tersendiri sesuai kategorinya dalam ulasan penelitian ini.

## Sumber Data
Penelitian  tentang  penerapan  penyelesaian  nonpenal  antara  korban  dengan  pelaku  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merupakan  penelitian  yuridis  empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :
1. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Penelitian  lapangan  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang berasal dari data lapangan. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan peneliti. 7
Dengan  demikian,  survei  lapangan  ini  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan  oleh  narasumber  yang  telah ditentukan.  Survei  lapangan  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  akan  berguna  untuk  pembahasan penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Dalam penelitian  ini, selain bahan  hukum primer yang digunakan, juga digunakan bahan  hukum  sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memaparkan tentang bahan hukum primer. 8
Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, peraturan perundang- undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian buku dan lain-lain berguna sebagai data sekunder untuk mengembangkan dan merumuskan teori penelitian ini.

## Pendekatan Penelitian
Mengingat  penelitian  menggunakan yuridis  empiris ,  maka  Metode  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis terhadap reaksi dan interaksi dalam berfungsinya sistem norma hukum pada masyarakat. 9
Dengan  pendekatan  sosiologi  hukum,  maka  peneliti  mengkaji  terlebih  dahulu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  kemudian  mencoba  menelaah  sejauh  mana peraturan tersebut telah diterapkan dalam masyarakat terutama terkait dalam penerapan penyelesaian nonpenal antara korban dengan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara
Metode pengumpulan data primer di  lapangan dilakukan  melalui  wawancara. Dalam  wawancara ini berarti peneliti  tidak  mempersiapkan  pertanyaan  terlebih  dahulu,  tetapi  peneliti  tidak  terlalu  terikat  dengan  aturan  yang ketat. Hal ini dilakukan dalam studi kualitatif. 10 Wawancara ini membutuhkan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan  kunci.  Panduan  wawancara  ini  penting  agar  tidak  kehabisan  pertanyaan. 11 Dalam  hal  ini wawancara yang digunakan hanyalah penjelasan dari masalah yang diberikan kepada responden.
2. Studi Dokumen
Studi  dokumen  adalah  mencari  informasi  tentang  masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian  dalam bentuk  catatan,  transkrip,  buku,  jurnal,  jurnal,  tulisan,  risalah,  rapat,  jurnal  dan  lain-lain. 12 Dalam  penelitian  ini dikumpulkan dokumen terkait masalah penyelesaian non pidana antara korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batangari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang secara formal dapat ditelaah dan dapat mendukung hal tersebut.
7 Ibid , halaman 24.
8 Ibid , halaman 16.
9 Ibid , halaman 23.
10 Ibid , halaman 96.
11 Ibid .
12 H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 16.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  adalah  analisis data  yang  tidak  menggunakan  angka-angka,  tetapi  memberikan  gambaran  atau  gambaran  dengan  kata-kata  hasil, sehingga mengutamakan kualitas daripada kuantitas. 13
Data  primer  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  kemudian  dikumpulkan,  dibandingkan,  diolah  dan diklasifikasikan  ke  dalam  bagian-bagian  tertentu  untuk  dianalisis  lebih  lanjut.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan metode deskriptif dengan  mendeskripsikan masalah berupa kalimat deskriptif yang dipisahkan dengan klasifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari
Perkembangan  kriminal  tentang  kekerasan  dalam  keluarga  lebih  terlihat  di  masyarakat.  Namun,  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  tetap  tidak  mau  melaporkan  apa  yang  dialaminya  dalam  keluarga.  Salah  satu  alasan korban  tidak  mau  melaporkan  sebagai  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebab  korban menganggapnya sebagai pengungkapan rasa malu ketika melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Oleh sebab itu, di antara  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  Batangari,  sebagian  kecil  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga mengajukan ke Polsek Batangari. 14
Selain  itu,  menurut  Alimuddin  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  dianggap  sebagai  situasi  yang  normal karena  diyakini  bahwa  suami  sebagai  pemimpin  dan  kepala  keluarga  adalah  hak  perempuan  untuk  melakukan  apa yang diinginkan suami. 15 Dengan berbagai alasan tersebut di atas, korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan tidak mau  melaporkannya,  sampai-sampai  dianggap  wajar  seorang  suami  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  istrinya  karena  ia  adalah  kepala  atau  kepala  rumah  tangga.  Mencari  solusi  untuk  masalah  kekerasan  dalam rumah tangga sangat sulit. Dalam situasi seperti ini, sangat memprihatinkan karena akan menjadi lebih banyak korban di  masa  depan  jika  dibiarkan  dan  akan  semakin  sulit  bagi  Polres  Batangari  untuk  menangani  kejahatan  kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.
Kepolisian  Resor  Batanghari   di  dalam  menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Batanghari  selalu  mengutamakan  penyelesaiannya  jalur  nonpenal  sehingga  dapat  selesai  dengan  cepat  tanpa memerlukan  waktu  yang  lama  seperti  dalam  proses  sistem  peradilan  pidana. 16 Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya, masih  ada  juga  korban  yang  tidak  mau  menggunakan  jalur  nonpenal  untuk  menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  karena  korban  telah  mendapat  perlakuan  yang  kasar  baik  secara  fisik  maupun  mental  sehingga terkadang  ada  korban  yang  mau  melanjutkan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangganya  ke  proses  sistem  peradilan pidana. 17
Hal  yang  demikian,  telah  membuktikan  bahwa  upaya  nonpenal  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resor Batanghari seringkali mengalami kesulitan dilapangan sebab dari pihak keluarga korban ada yang tidak mau dilakukan penyelesaian  nonpenal  dengan  alasan  korban  dalam  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  mengalami kekerasan fisik sangat akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga pihak Kepolisian Resor Batanghari harus melanjutkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke dalam proses pengadilan.
Namun  berbeda  halnya  pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  korban  Dwi  Lestari dengan  pernyataan  di  atas.  Dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  korban  Dwi  Lestari  oleh  Antony (dalam hal ini sebagai suami korban Dwi Lestari), meskipun korban Dwi Lestari melaporkan kekerasan dalam rumah tangga  terhadap  dirinya  ke  Polres  Batangari,  korban  Dwi  Lestari.  dengan  ini,  ia  sendiri  menuntut  agar  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  Antony  yang  tidak  lain  suaminya  sendiri,  segera  ditangkap  karena  melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya dan anaknya.
Akan tetapi, si korban Dwi Lestari tidak mau melanjutkan proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut  sampai  ke  pengadilan,  korban  Dwi  Lestari  hanya  ingin  agar  suaminya  (Antoni)  tidak  melakukan  kekerasan dalam rumah tangga lagi kepada koran dan anak-anaknya.
Oleh  karena itu, mendengar pernyataan  yang dikeluarkan oleh  korban Dwi  Lestari tersebut maka Kepala Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  AIPDA  Mustafa  Kamal,  S.Pd.I  segera  merintahkan  personilnya  untuk  melakukan
13 Ibid , halaman 19.
14 M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2022.
15 Alimuddin, Op.Cit , halaman 36.
16 M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2022.
17 Ibid .
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
penangkapan  terhadap  pelaku  Antoni  atas  dasar  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap korban Dwi Lestari (istriya) dan anak-anaknya.
Penangkapan  dilakukan  di  kediaman  pelaku  Antoni  sendiri  dan  dalam  penangkapan  itu  pelaku  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  Antoni  tidak  melakukan  pemberontakan  terhadap  anggota  Kepolisian  Resort Batanghari  karena  pelaku  Antoni  telah  menyadari  bahwa  anggota  Kepolisian  Resort  Batanghari  melakukan penangkapan  terhadap  dirinya  sebab  pelaku  Antoni  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap  istri  dan  anaknya  sehingga  anggota  Kepolisian  Resort  Batanghari  dengan  mudah  melakukan  penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut.
Setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resort Batanghari terhadap pelaku Antoni dan pelaku Antoni telah berada di Kepolisian Resort Batanghari, barulah anggota Kepolisian Resort Batanghari bidang Pelayanan Perempuan dan Anak memanggil korban Dwi Lestari untuk segera dilakukan mediasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang  netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (solusi) yang dapat diterima kedua belah pihak. 18 Dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  menimpa  korban  Dwi  Lestari  ini,  upaya  nonpenal  yang dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  Resort  Batanghari  adalah  mediasi  dan  di  dalam  melakukan  mediasi  tersebut  yang bertindak  sebagai  mediator  adalah  langsung  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  yaitu  AIPDA  Mustafa Kamal,  S.Pd.I.  Pihak  Kepolisian  Resort  Batanghari  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Tempat dalam melakukan mediasi tersebut dilakukan di ruang rapat  Kepolisian Resort Batanghari karena untuk sekarang ini ruang khusus untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Kepolisian Resort Batanghari belum tersedia.
Sebelum  dilakukan  mediasi  oleh  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak,  terlebih  dahulu  Kepala  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  meminta  penjelasan  alasan  mengapa  pelaku  Antoni  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga terhadap istri dan anaknya. Hal ini dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan tujuan untuk  mengetahui  akar  permasalahan  yang  timbul  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut.
Dengan demikian, hal tersebut juga sesuai dengan ajaran kausalitas, yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena adanya penyebab dan penyebab itu adalah suatu perbuatan atau bukan merupakan suatu perbuatan tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu. 19 Jika dikaitkan dengan doktrin sebab akibat, maka penyebab utama pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Antony adalah perilaku Antony tentang pemecatannya, pelaku sebagai kepala rumah tangga tertekan karena menurutnya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga.  Selain itu, banyak hutang yang harus dibayar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Kemudian  pada  suatu  ketika  korban  Dwi  Lestari  meminta  uang  untuk  membeli  kebutuhan  sehari-hari,  pelaku Antoni   langsung  marah  dengan  korban  Dwi  Lestari  dengan  alasan  korban  Dwi  Lestari  tidak  dapat  berhemat  dalam menggunakan  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Oleh  korban  Dwi  Lestari  tidak  terima  atas  ucapan  yang dilontarkan  oleh  suaminya  tersebut  sehingga  korban  Dwi  Lestari  memarahi  pelaku.  Akibatnya  pelaku  lepas  kendali sehingga menampakkan wajah korban Dwi Lestari.
Akan  tetapi, pada saat peristiwa  tersebut korban Dwi Lestari tidak mau melaporkan perbuatan  suaminya  yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena korban Dwi Lestari masih memikirkan anaknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian di antara keduanya.
Selanjutnya  pada  saat  anak  mereka  pulang  sekolah  dan  langsung  meminta  uang  untuk  membeli  buku  tulis Karena buku tulis yang lama sudah habis. Mendengar anaknya langsung meminta kepada pelaku,  pelaku menasehati anaknya.  Namun,  anak  tersebut  malah  berkata  tidak  sopan  dengan  bapaknya  (si  pelaku)  sehingga  pelaku  emosi mendengar  perkataan  tersebut  dan  langsung  menampar  anaknya.  Melihat  kejadian  itu,  korban  Dwi  Lestari   merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya terhadap anaknya sehingga korban Dwi Lestari melaporkan perbuatan suaminya karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Setelah  mendengar  keterangan  dari  kedua  belah  pihak  yaitu  dari  pihak  pelaku  maupun  korban  maka  Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat  mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi  penyebab utama terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  pelaku  Antoni   dipecat  dari  pekerjaannya  sehingga  menjadi  pengangguran. Kemudian  selama  menjadi  pengangguran  pelaku  Antoni  mudah  marah  dan  meluapkan  emosinya  kepada  istri  dan anak-anaknya sehingga istri dan anak-anaknya menjadi korban atas perbuatannya.
Untuk  itu,  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  yang  bertindak  sebagai  mediator  (pihak  netral) langsung  menyerahkan  penyelesaian  atas  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  Antoni  dan  korban  Dwi  Lestari.  Di
18 R. M. Gatot P. Soemartono, Aritrase dan mediasi di Indonesia , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), halaman 2.
19 Roni Wiyanto, Op.Cit , halaman 96.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
dalam  mediasi  tersebut,  pelaku  Antoni  meminta  maaf  dan  menyesali  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  terhadap korban yaitu istrinya dan anak-anaknya.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  korban  Dwi  Lestari  terhadap  pelaku  Antoni.  Dalam  hal  ini  korban  Dwi Lestari telah memaafkan perbuatan suaminya (pelaku Antoni) karena korban Dwi Lestari juga tidak mau melanjutkan kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tersebut  ke  pengadilan  dengan  alasan  masih  memikirkan  anak- anaknya yang masih kecil.
Setelah  mendapatkan  kesepakatan  untuk  tidak  Pengulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  Kepala  Unit Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  meminta  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  menandatangani  surat  persetujuan  yang menyatakan  bahwa  pelaku  tersebut  tidak  akan  terulang  tindak  pidana  yang  sama  yaitu  melakukan  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  istri  dan  anak-anaknya,  apabila  pelaku  tindak  pidana  tersebut  tetap mengulangi  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  istri  dan  anak-anaknya,  maka  akan  dilakukan tindakan terhadap pelaku menurut Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, baik pelaku  dan korban setuju dan menandatangani kontrak.
Menurut Mustafa Kamal, setiap kejadian yang diselesaikan baik itu melalui jalur nonpenal maupun penal yang dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Batanghari   harus  tetap  dicatat  di  dalam  laporan  guna  untuk  melakukan  introspeksi terhadap kinerja Kepolisian Resor Batanghari untuk  kedepannya sehingga dapat ditingkatkan lagi  kinerjanya  apabila ada hal-hal yag masih perlu ditingkatkan lagi dan kami selaku dari pihak Kepolisian Resor Batanghari juga membuat surat persetujuan antara kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban dengan tujuan apabila di kemudian hari terjadi lagi perbuatan yang sama atau pengulangan ( recidive ) maka surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh pelaku dan korban  tersebut  akan  menjadi  salah  satu  alat  bukti  di  dalam  mengajukan  perkara  yang  sama  di  pengadilan.  Surat persetujuan inilah yang akan menjadi data otentik untuk diajukan ke pengadilan dan surat persetujuan ini juga sebagai dasar untuk pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara. 20
Berdasarkan penjelasan  tentang penerapan penyelesaian  nonpenal dalam kasus tindak pidana  kekerasan dalam rumah  tangga  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Kepolisian  Resort  Batanghari  telah  melakukan penyelesaian  nonpenal  terhadap  pelaku  Antoni  dan  korban  Dwi  Lestari  dengan  menggunakan  cara  mediasi,  dimana yang bertindak sebagai mediator dalam hal ini adalah pihak Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari itu sendiri.
Dalam melakukan mediasi tersebut, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari menyerahkan  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  bagaimana  cara  menyelesaikan  kasus  yang  dialami  mereka.  Setelah terjadi  mediasi  dan  ada  kata  kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak  baik  pihak  pelaku  maupun  korban,  pihak  Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari membuat surat perjanjian sebagai data autentik dan pembuktian bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku dan korban yang sama telah dilakukan mediasi  sehingga  apabila  dikemudian  hari  terjadi  kembali  dengan  kasus  yang  sama  yaitu  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga maka pihak Kepolisian Resor Batanghari segera melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

## Kendala Yang Dihadapi Dalam  Melakukan Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari
Di dalam melaksanakan penerapan penyelesaian nonpenal terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari tentu terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari. Dalam hal  ini,  menurut  Dhadhag  Anindito  dalam  penyelesaian  nonpenal  pada  kasus  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Kepolisian  Resor  Batanghari  tentu  menghadapi  berbagai  kendala  seperti  kurangnya  pemahaman  korban tentang penyelesaian nonpenal dan sedikit juga jumlah personel. 21
Menurut  Soerjono  Soekanto,  seorang  penegak  hukum  biasanya  memiliki  beberapa  tugas  dan  peran  sekaligus. Oleh karena  itu, tidak dapat dipungkiri bahwa akan  terjadi konflik antara posisi dan peran yang berbeda. 22 Hal yang demikian memang benar adanya karena dengan jumlah personil di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak maka cukup sulit untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya banyak masuk ke Kepolisian  Resor  Batanghari.  Dengan  sedikitnya  personil  di  bidang  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  tersebut akibatnya melibatkan personil lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari sehingga dapat dikatakan di dalam penerapannya akan dikhawatirkan terjadi  konflik baru dalam melakukan peranannya  sebagai penegak  hukum  seperti kurangnya pemahaman tentang penyelesaian nonpenal yang dilakukan oleh personil lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari.
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  penjelasan  di  atas,  maka  jika  nantinya  terjadi  ketidakpahaman  dalam melakukan  peranan  sebagai  penegak  hukum  dikawatirkan  masyarakat  akan  sukar  untuk  melaporkan  tindak  pidana
20 M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2022.
21 Ibid .
22 Soerjono Soekanto, Op.Cit , halaman 21.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
yang  dialaminya  seperti  dalam  hal  ini  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  masyarakat  akan berpikir   bahwa  untuk  apa  melapor  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  Kepolisian  Resor  Batanghari  karena nantinya akan dilanjutkan ke pengadilan.
Hal  yang  demikian,  tentu  harus  dihindari  di  dalam  penegakan  hukum  karena  sebagai  penegak  hukum,  polisi harus siap dalam menangani berbagai kasus  yang masuk  ke Kepolisian Resor Batanghari  karena tujuan diadakannya kepolisian  itu  sendiri  untuk  mengayomi  masyarakat  dari  berbagai  macam  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Selanjutnya, Mustafa Kamal juga berpendapat bahwa selain jumlah personil di unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih sedikit, ada lagi kendala yang kami hadapi yaitu belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga. 23 Untuk  sementara  ini,  dalam  penyelesaian  non  penal  untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga pihak Pelayanan Perempuan dan Anak masih menggunakan ruang rapat personil. Akan  tetapi,  walaupun  belum  ada  tempat  khusus  untuk  melakukan  penyelesaian  nonpenal  terhadap  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga,  kami  dari  pihak  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  tetap  memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada  masyarakat  khususnya  terhadap  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  apabila  ada  korban  yang  meminta untuk dilakukan penyelesaian dengan cara nonpenal.
Menurut Soerjono Soekanto,  tidak mungkin  melakukan penganiayaan tanpa  sarana atau  sarana pidana. Sarana dan  prasarana  meliputi  sumber  daya  manusia  yang  terlatih  dan  berpengalaman,  organisasi  yang  baik,  peralatan  dan ruang  yang memadai, pendanaan yang memadai dan lain-lain. 24 Dengan demikian, apabila  dikaitkan dengan  kendala yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  kurangnya  jumlah  personil  di  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  tersebut merupakan  bagian  dari  sarana  dan  prasarana  juga,  selain  tempat  khusus  untuk  melakukan  penyelesaian  non  penal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kepolisian Resort Batanghari.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  selain  kendala  jumlah  personel  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  yang  masih  sedikit,  kendala  tempat  untuk  melakukan  penyelesaian  nonpenal  untuk  kasus kekerasan dalam rumah tangga juga belum ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari. Jadi,  sudah  seharusnya  sebagai  penegak  hukum,  khususnya  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Kepolisian  Resor Batanghari  harus  segera  mempersiapkan  personil  yang  handal  di  dalam  melakukan  penyelesaian  nonpenal  untuk tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  menyediakan  ruang  khusus  untuk  dilakukannya  penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## SIMPULAN
1. Penyelesaian  nonpenal  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Batanghari  yaitu  telah  dilakukan  penerapan  nonpenal  terhadap  pelaku  dan  koran  kekerasan  dalam  rumah  tangga dengn cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator.
2. Kendala  yang dihadapi dalam melakukan penyelesaian  nonpenal tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga di wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Batanghari  adalah  minimnya  jumlah  personel  di  bidang  Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers, 2014 Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana , Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013 Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2017 Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama , Bandung : CV. Mandar Maju, 2014 Arief  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan)  Kedudukan  Korban  di  Dalam  Tindak  Pidana , Jakarta : PT. Bhuwana Ilmu Populer, 2004 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru , Kencana, 2014 C. Maya Indah, Perlindungan Koran : Suatu Perspektif Viktimlgi Dan Kriminologi , Jakarta : Kencana, 2014 Fitrotin Jamilah, KUHP , Jakarta : Dunia Cerdas, 2014
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum ,  Jakarta  :  Kencana, 2016
23 M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, wawancara , tanggal 26 Juni 2022.
24 Soerjono Soekanto, Op.Cit , halaman 37.
Nurhasan,  Penyelesaian  Nonpenal  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Batanghari
Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi  Effendi, Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana  (Jilid  2) ,  Jakarta  :  PT.  Prestasi Pustakarya, 2011 Justin M. Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal , Yogyakarta : Narasi, 2005 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Karupsi , Jember : Jember Katamedia, 2016 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal , Jakarta : Sinar Grafika, 2016 Roni Wiyanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia , Bandung : CV.Mandar Maju, 2012 R. M. Gatot P. Soemartono, Aritrase dan mediasi di Indonesia , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta : Rajawali Pers, 2014

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik  Indonesia,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Nomor  14  tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana