## PROBLEMATIKA  PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  DI SAMALANGA-BIREUEN

## Zaiyad Zubaidi*
*Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstract
Joint assets are assets obtained either individually or with a husband and wife as long as the marriage is underway without questioning registered in the name of anyone. Although  the  term  jurisprudence  of  shared  assets  is  not  found,  the  community practice  does  not  separate  husband  and  wife's  assets  in  marriage  giving  birth  to  a conception of shared assets which is then considered to be syirkah between husband and wife in the institution of marriage. Divorce is one of the causes of the emergence of problems relating to shared property. The problem that is possible is that there is no division in accordance with the provisions of the applicable laws. The question is how to divide shared assets in Samalanga and what is the problem. The research is qualitative  research  in  the  form  of  field  studies  using  a  conceptual  approach.  The results  of  the  study  found  that  in  Samalanga-Bireuen  there  were  cases  of  joint property  controlled  by  one  of  the  wives  or  husbands,  even  though  the  customary practice of the Samalanga community carried out joint property distribution between husband and wife after divorce with a third pattern. This happened because between the  husband  and  wife  found  that  there  was  still  an  attitude  of  apathy  and  laity towards the existence of shared assets in the marriage.
Keywords: Problems, Joint Assets, Divorce.

## Abstrak
Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami- isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  tanpa  mempersoalkan  terdaftar atas nama siapapun. Meskipun dalam literatur fikih harta bersama tidak ditemukan istilahnya,  namun  praktek  masyarakat  tidak  memisahkan  antara  harta  suami  dan isteri dalam perkawinan melahirkan sebuah konsepsi harta bersama yang kemudian dianggap  sebagai syirkah antara  suami isteri dalam lembaga perkawinan. Perceraian
salah  satu  sebab  munculnya  permasalahan  berkaitan  dengan  harta  bersama. Permasalahan  yang  dimungkinkan  terjadi  adalah  tidak  dilakukannya  pembagian sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pertanyaannya bagaimana  cara  pembagian  harta  bersama  di  Samalanga  dan  apakah  yang  menjadi problemnya.  Adapun  penelitian  ini  bersifat  penelitian  kualitatif  yang  berbentuk kajian  lapangan (field  research) dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  di  Samalanga-Bireuen terdapat kasus-kasus harta bersama dikuasai oleh salah satu pihak isteri atau suami, padahal  praktek  adat  masyarakat  Samalanga  melakukan  pembagian  harta  bersama antara suami isteri pasca perceraian dengan pola sepertiga. Hal ini terjadi karena di antara pihak suami mapun isteri ditemukan masih adanya sikap apatisme dan awam terhadap keberadaan harta bersama dalam perkawinan.
Kata Kunci: Problem, Harta Bersama, Perceraian.

## Pendahuluan
Kajian  ini  merupakan  kajian  terhadap  problematika  pembagian  harta  bersama suami isteri pasca perceraian yang penekanannya pada cara-cara pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian dan problem yang dihadapinya. Adanya harta bersama karena adanya  perkawinan  yang  sah  menurut  aturan  agama  dan  perundang-undangan.  Dalam mewujudkan  kebahagiaan  kadang-kadang  secara  manusiawi  dibutuhkan  suatu kesejahteraan  secara  finansial.  Kesejahteraan  semacam  ini  tentu  dibarengi  dengan  kerja keras  pihak-pihak  yang  menginginkan  kebahagiaan  itu.  Dari  hasil  kerja  kerasnya  akan melahirkan suatu kekayaan yang disebut dengan harta kekayaan. Harta kekayaan ini dalam rumah tangga kadang diperoleh secara individu ataupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan.  Harta  kedua  ini  disebut  dengan  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung. Contoh dari harta bersama misalnya pendapatan  suami  maupun  isteri  dari  usaha-usaha  tertentu  yang  diperolehnya  selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan harta itu terdaftar atas nama siapa. Karena itu,  harta  tersebut  berada  dalam  penguasaan  bersama,  sehingga  penggunaannya  dapat dilakukan  atas  persetujuan  bersama  juga  dari  kedua  pihak.  Dalam  rumusan  undang- undang  perkawinan,  harta  bersama  termaktub  dalam  ayat  1  pasal  35.  Sedangkan penggunaan terhadap harta bersama harus melibatkan kedua pihak secara bersama, karena namanya saja “bersama”. Karena itu masing-masing suami maupun isteri mempunyai hak
terhadap  penguasaan  sepenuhnya  atas  harta  yang  mereka  peroleh  dalam  selama  ikatan perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1. 1
Rumusan  tentang  harta  bersama  dapat  dilihat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun. 2 Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  isteri  selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya  dan  begitu  juga  kebalikannya  harta  isteri  menjadi  hak  isteri  dan  dapat  dikuasai penuh  olehnya. 3 Konsep  harta  bersama  pada  awalnya  berasal  dari  adat  istiadat  yang berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  kemudian    didukung  oleh  hukum  positif yang berlaku di Indonesia.
Dalam literatur  fikih,  tidak  ada  pembahasannya  terkait  harta  bersama.  Karenanya tidak  akan  ditemukan  istilah  yang namanya  “harta  bersama”  dalam lembaga  perkawinan, kecuali penggabungan tersebut atas nama syirkah di mana suami dan isteri saling bersekutu memperoleh  harta,  karena  itu  ikatan  perkawinan  secara  otomatis  berdampak  kepada penggabungan  kedua  harta  dalam  bentuk  syirkah  selama  keduanya  masih  berada  dalam satu  ikatan  perkawinan  tersebut.  Meskipun  demikian  bukan  berarti  persoalan  harta bersama dalam perkawinan tidak ada sama sekali.
Bagi  rumah  tangga  yang  harmonis  pada  dasarnya  tidak  ada  persoalan  berkaitan dengan penguasaan harta. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami isteri dan berakhir dengan  perceraian,  di  sinilah  asal  muasal  terjadinya  berbagai  macam  persoalan  terhadap harta  yang  mereka  peroleh  selama  perkawinan.  Karena  itu,  pertama  sekali  harus diselesaikan  jika  terjadi  perceraian  adalah  pemisahan  dan  pembagian  harta  yang diperolehnya  secara  bersama-sama  dalam  perkawinan  karena  masing-masing  pihak mempunyai hak atas harta tersebut. 4
Hal ini dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.  Dan  juga  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  97  disebutkan  bahwa:
1 Lihat Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Lihat Salinan Kompilasi Hukum Islam.
3 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 112.
4 Satria  Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2004), hlm. 101.
“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan”. 5 Dengan  merujuk  pada ketentuan tersebut, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.
Namun  demikian  terdapat  beberapa  kasus  di  Samalanga  bahwa  terjadi penyimpangan  pembagian  harta  bersama  yang  tidak  dilandaskan  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Dari  beberapa  informasi  ditemukan menyebutkan  bahwa  dalam  beberapa  kasus  perceraian  suami  isteri,  harta  bersama  tidak dilakukan  pembagian  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  karena  alasan-alasan  dan pertimbangan-pertimbangan  sosial  tertentu  dan  bahkan  ditemukan  kasus  diantara  harta tersebut  dikuasai  oleh  salah  satu  pihak. 6 Karena  itu  penelitian  ini  difokuskan  hanya terhadap  bentuk  pembagian  harta  bersama  dalam  perceraian  dan  problematika  yang dihadapi dalam menyelesaikan perselisihan.
Berdasarkan  uraian  dan  dasar  pemikiran  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penelitian tentang problematika pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian di Kecamatan Samalanga-Bireuen menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam untuk melihat praktek dan problematika yang terjadi dalam masyarakat.

## Pembahasan

## A. Keberadaan Harta Besama dalam Perkawinan
Harta  bersama  merupakan  salah  satu  istilah  dalam  kajian  hukum  keluarga  Islam yang  telah  dikenal  dalam  beberapa  budaya  masyarakat  Indonesia  dan  beberapa  negara Melayu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  istilah-istilahnya  yang  diperkenalkan  dengan  beragam sebutan  oleh  masyarakat  di  setiap  daerahnya  masing-masing.  Di  Aceh  misalnya,  harta bersama  disebut  dengan  harta  seuhareukat,  di  Sunda  disebut  guna  kaya,  di  Bali  disebut druwe  grabo,  di  Makasar  disebut  cakkara,  di  Kalimantan  disebut  barang  berpantang,  di Minangkabau  disebut  harta  suarang,  di  Madura  disebut  ghuma-ghuma,  di  Jawa  disebut gono gini 7 dan di Kelantan Malaysia disebut harta sepencarian. 8 Dari istilah-istilah tersebut
5 Citra  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 367.
6 Wawancara dengan Faisal, Tokoh Agama Kecamatan Samalanga, Tanggal 20 Maret 2018.
7 Imam  Sudiyat, Hukum  Adat  Skeetsa  Asas, (Yogyakarta: Liberty,  1981),  hlm.  148.  Lihat  Juga  Satria Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2004), hlm. 48.
dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  harta  bersama  telah  dikenal  lama  dalam  masyarakat adat di Indonesia dan Melayu.
Merujuk  pada  literatur-literatur  hukum keluarga  Islam dan  perundang-undangan Islam, istilah yang digunakan di Indonesia adalah istilah harta bersama. Dilihat dari kosa katanya,  harta  bersama  terbentuk  dari  dua  kata  yang  mempunyai  makna  berbeda,  yaitu harta  dan  bersama.  Harta  artinya  barang  berupa  uang  dan  barang  lainnya  yang  menjadi kekayaan  maupun  barang  milik  seseorang.  Sedangkan  kata  bersama  memiliki  arti berbarengan,  serentak. 9 Jadi  harta  bersama  merupakan  kekayaan  diperoleh  secara berbarengan, ketika bersama-sama dalam masa ikatan perkawinan.
Sedangkan rumusan makna harta bersama yang dikemukakan oleh beberapa pakar menyebutkan  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka  atau  sendiri-sendiri  selama  masa  ikatan  perkawinan. 10 Rumusan  yang  sama  juga disebutkan  oleh  Sayuti  Thalib  sebagaimana  dikutip  oleh  Abdul  Manan  bahwa  harta bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh  selama  perkawinan  di  luar  hadiah  atau warisan. 11 Karena itu harta yang diperoleh dari usaha suami isteri atau dari usaha masing- masing  selama  masa  perkawinan.  Dari  rumusan  ini,  dapat  digarisbawahi  bahwa  harta bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  suami  isteri  sejak  dilakukannya  ikrar  nikah dalam perkawinan.
Dengan  demikian  dapat  dimaklumi  bahwa  konsekwensi  hukum  dari  harta  yang diperoleh selama perkawinan itu milik bersama suami isteri. 12 Artinya bahwa harta bersama yang  dihasilkan  secara  bersama-sama  suami  isteri  dalam  masa  perkawinan  terlepas  siapa yang  mendapatkannya  maupun  terdaftar  atas  nama  siapa  merupakan  harta  yang  dapat diakui hak-haknya secara bersama-sama antara suami dan isteri.
Tidak  adanya  istilah  harta  bersama  dalam  literatur  fikih  karena  tidak  ada  realitas budaya pencarian harta secara bersama-sama dalam perkawinan, di mana isteri tidak ikut
8 Nor Afzanie Binti Manaf, Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian;  studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahru, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tidak Diterbitkan, hlm. Lampiran.
9 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 395.
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.
11 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008), hlm. 108.
12 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 231.
bekerja  mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  kehidupan  rumah  tangga seperti  yang  terjadi  di  Indonesia  sekarang  dan  negara-negara  Melayu.  Isteri  tidak  ada penghasilan sendiri yang dapat bercampur dengan penghasilan suami sehingga tidak terjadi percampuran  kekayaan  yang  sulit  dipisahkan.  Karena  realitas  itulah,  rumusan  harta bersama  muncul  dalam konteks  legislasi  hukum keluarga  di  nusantara  sebagai  salah  satu bentuk  ijtihad  para  ulama  dalam  menjawab  realitas  kondisi  masyarakat  saat  ini.  Adapun legislasi hukum di Indonesia yang menyebut istilah harta bersama terdapat dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  Undang-Undang  tersebut dirumuskan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga digunakan istilah harta bersama. Harta bersama yang dirumuskan  dalam  KHI  adalah  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Sedangkan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek  Voor Indonesie)  juga  ditemukan  istilah  harta  bersama,  namun  rumusan  tersebut  bersifat  lebih luas  batasannya  di  mana  yang  dimaksudkan  harta  bersama  adalah  harta  sejak dilangsungkan perkawinan secara menyeluruh antara suami isteri.

## B. Legalitas Hukum Harta Bersama
Para  pakar  hukum  Islam  terdahulu  tidak  menyebutkan  adanya  konsepsi  harta bersama,  tetapi  perkembangan  mengenai  harta  bersama  ini  kemudian  dirumuskan  oleh ulama  setelahnya.  Karena  itu  hukum  harta  bersama  ini  tidak  dijelaskan  dalam  sumber hukum Islam. 13 Pada  awalnya konsep harta bersama berasal  dari adat istiadat  atau tradisi yang  berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia,  konsep  ini  kemudian  didukung  oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Dalam Al-Qur’an konsepsi  harta  bersama  dapat dirujuk pada ketentuan Surat an- Nisa` ayat 32, yang berbunyi:
ُْۖاوُب َسَتۡكٱ اَّمِنم  ٞبي ِصَن  ِلاَجِنرلِ نل ِۚ  ضۡعَب ََٰ َعَل ۡمُك َضۡعَب ۦِهِب ُ َّللَّٱ  َلَّضَف اَم ْاۡوَّنَمَتَت  َلََو ۡسَو ٓۚ َ ۡب َسَتۡكٱ اَّمِنم  ٞبي ِصَن ِء ٓاَسِننلِلَو َّنِإ  ٓۚٓۦِهِل ۡضَف نِم َ َّللَّٱ ْاوُلَٔ ٔ
ٍء ۡ َشَ ِ نلُكِب َنَكَ َ َّللَّٱ اٗميِلَع ٢١ 13 Abdul Manan, Aneka Masalah..., hlm. 109.
Artinya: “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu ”. (QS. An-Nisa’: 32).
Ayat  di  atas  tidak  saja  dipahami  terbatas  pada  persoalan  keagamaan  saja  yaitu persoalan  pemberian  pahala  semata,  tetapi  juga  mencakup  persoalan  dunia  yang didalamnya termasuk kepemilikan terhadap harta. 14 Kata “nashib” (bagian) yang disebutkan itu mencakup kekayaan, karena manthuqnya menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang diakui  oleh  Allah  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  bahkan  Allah  menganjurkan memohon  rizki  kepadanya  dan  berusaha  sehingga  tidak  menjadi  iri  terhadap  rizki  yang diberikan kepada orang lain. Dengan demikian tampak jelas bahwa Islam menegaskan hak kepemilikan  seseorang  terhadap  harta  yang  diusahakan.  Pengakuan  ini  tentu  bermaksud untuk  menjaga  hak-hak  individu  setiap  muslim  yang  bertujuan  untuk  kebaikan  dan kemaslahatan.
Legalitas  harta  bersama  juga  dapat  dirujuk  pada  ketentuan  hadits  Abdullah  salah seorang sahabat nabi yang miskin, tetapi isterinya Zainab memiliki banyak harta. Lalu nabi berpesan  agar  isterinya  menyedekahkan  hartanya  kepada  suami.  Adapun  bunyi  haditsnya sebagai berikut:
:تلاق للها دبع ةارما بنيز ثيدح
:لاقف ملسو هيلع للها ىلص بينلا تيأرف دجسلما في تنك للها دبعل تلاقو اهرجح فى ماتياو ,للها دبع ىلع قفنت بنيز تناكو نكيلح نم ولو قدصت نم يرجح فى يماتيأ ىلعو كيلع قفنأ نأ نيع يزيجأ ,ملسو هيلع ىلص للها لوسر لس نأ يلس :لاقف ,ةقدصلا نم ةارما تدجوف بىنلا لىا تقلطنف ,ملسو هيلع ىلص للها لوسر ت هيلع ىلص للها بينلا لس :انلقف للابلا انيلع رمف ,تيجاح لثم اتهاجح ,بابلا ىلع راصنلاا ,هلأسف لخدف انب برتخلا :انلقو يرجح في لي ماتيأو يجوز ىلع قفنأ نأ نيع يزيجأ ملسو لا  يأ  :لاق  بنيز  :لاق  اهم  نم  :لاقف ,نارجا  اله  ,معن  :لاق  ,للها  دبع  ةارما  :لاق  بنايز
.ةقدصلا رجاو ةبارقلارجا
Artinya:  “ Aku  pernah  berada  dalam  masjid,  ketika  itu  aku  melihat  nabi  shallallahu  alaihi  wa sallam  bersabda:  sedekahlah  kalian  (para  wanita)  walaupun  dengan  perhiasan  kalian.
14 Ismail  bin  Umar  Ibn  Katsir, Tafsir  Al-Qur’an  al-Adhim, Juz  II,  (Dar  al-Thayyibah  lila  l-Nasyr  wa  al- Tauzi`, 1999), hlm. 278.
Sementara Zainab biasa memberikan infak kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang berada  dalam  asuhannya.  Zainab  berkata  pada  Abdullah,  tanyakan  kepada  Rasulullah apakah  boleh  bagiku  memberi  infak  kepadamu  dan  kepada  anak-anak  yatim  dalam asuhanku.  Abdullah  berkata,  kamu  saja  yang  bertanya  kepada  Rasulullah.  Akupun menjumpai  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wa  sallam.  Di  depan  pintu  aku  menjumpai seorang  wanita  dari  kalangan  Anshar,  permasalahannya  sama  dengan  keperluanku. Ketika itu Bilal melewati kami, maka kamipun memanggilnya dan meminta kepadanya, bertanya  kepada  nabi  shallallahu  alaihi  wa  sallam,  apakah  boleh  bagiku  memberi  infak kepada suamiku dan anak-anak yatim dalam asuhanku? Kami juga berpesan, jangan beri tau  kepada  nabi  siapa  kami  berdua.  Bilal  pun  masuk  ke  tempat  nabi  dan  bertanya, setelahnya  Rasulullah  shallallahu  alaihi  wa  sallam  bertanya,  siapa  dua  wanita  yang bertanya  itu?  Bilal  menjawab  Zainab.  Zainab  yang  mana  tanya  nabi.  Bilal  menjawab isteri  Abdullah.  Iya  boleh  dan  baginya  mendapat  dua  pahala  karena  menyambung hubungan kekarabatan dan pahala bersedekah.” 15
Meskipun  penekanan  hadits  menjelaskan  kebolehan  bersedekah,  tetapi penggunaan harta oleh isteri dalam keluarga tidak saja dalam konteks sedekah, boleh juga untuk keperluan lain. Hal inilah yang banyak terjadi dan menjadi realitas dalam kehidupan rumah tangga, terutama ketika suami memiliki sumber ekonomi keluarga yang lemah dan sederhana.  Isteri  ikut  membantu  dalam  kebutuhan  nafkah  yang  seharusnya  menjadi tanggung jawab suami. Dalam konteks ini, maka kepemilikan isteri tetap menjadi haknya, tidak  ikut  bercampur  dengan  kepemilikan  suami.  Namun  demikian  persoalannya  bahwa harta  milik  isteri  telah  bercampur  baur  dengan  harta  milik  suami  yang  sulit  dipisahkan, maka kepemilikannya menjadi kepemilikan bersama.
Legalitas  harta  bersama  berdasarkan  adat  kebiasaan  juga  dapat  dipahami  dari kaidah “al-‘dah  al-muhakkamah” .  Artinya  adat  bisa  dijadikan  sebagai  ketentuan  hukum. 16
Arti  adat  adalah  sesuatu  yang  telah  sering  dikenal  oleh  manusia  dan  telah  menjadi tradisinya  ucapan  atau  perbuatan. 17 Satria  Effendi  mengemukakan  bahwa  pada  mulanya harta  bersama  didasarkan  pada ‘urf dan  adat  istiadat  dalam  sebuah  negeri  yang  tidak memisahkan  antara  hak  milik  suami  dan  isteri.  Meskipun  ada  juga  masyarakat  yang memisahkan  antara  hak  milik  suami  dan  isteri  sehingga  tidak  mengenal  adanya  harta
15 Al-Bukhary, Jami` Shahih al-Bukhari, Juz II hlm. 533.
16 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 36. Lihat juga Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.
17 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  2, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2011),  hlm.  258.  Lihat juga Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 25.
bersama. 18 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsepsi  harta bersama ini  bermula dari ketentuan adat.
Ada  tiga  legislasi  perudang-undangan  yang  menyebutkan  rumusan  harta  bersama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. 19 Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditelusuri Pasal 119 yaitu “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka  menurut  hukum  terjadi  harta  bersama  antara  suami  isteri,  sejauh  tentang  hal  itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diatur  secara umum  tentang  konsep  harta  bersama.  Abdul  Manan  menyebutkan  bahwa  pembakuan istilah  harta  bersama  menjadi  satu  istilah  hukum  di  Indonesia  baru  dilaksanakan  pada tahun  1974  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan. 20 Hal  ini  bukan  berarti masyarakat  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  harta  bersama, 21 tetapi  pembakuan  atau menjadikan istilah harta bersama sebagai istilah dalam konsepsi hukum positif baru setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan.
Sebagai  dasar  utama  perkawinan  di  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  telah  memuat  beberapa  pasal  tentang  harta  bersama,  yaitu tentang  harta  benda  dalam  perkawinan  dari  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37.  Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
18 Satria Effendi, Problemamatika Hukum..., hlm. 48.
19 KUHPer  merupakan  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  materinya  menyerap  secara tidak langsung asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hukum Romawi, hukum Perancis kuno, hukum  Belanda  kuno.   Pada  awalnya  KUHPer  ini  berinduk  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang  aslinya  berbahasa  Belanda  atau  dikenal  dengan  Burgerlijk  Wetboek  (B.W).  Dalam  perjalanannya sebagian materi sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU  Perkawinan.  Lihat  Sugiarto, Sejarah  Lahirnya KUHPer, http://artonang.blogspot.com.  Undang-Undang Perkawinan  merupakan  legislasi  undang-undang  tentang  perkawinan  yang  dirumuskan  dengan  tujuan unifikasi hukum perkawinan dan menertibkan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dan KHI merupakan legislasi hukum yang dirumuskan oleh Tim yang ditunjuk oleh Presiden untuk dijadikan rujukan para hakim di  Pengadilan  Agama  agar  tidak  terjadi  lagi  pluralisme  keputusan  Peradilan  Agama.  Lihat  Sejarah  Proses Perumusan KHI, http://ayobelajaronline69.blogspot.com.
20 Abdul Manan, Aneka Masalah ..., hlm. 107.
21 Sebagaimana telah disebutkan, masyarakat adat di Indonesia telah mengenal konsep harta bersama, meskipun belum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, di Aceh disebut sebagai “ hareuta seuhareukat ”, di Bali disebut dengan “ druwe gebu ”, di Jawa di sebut dengan “ gono-gini ”, di Minangkabau disebut dengan “ harta saurang ”, di Madura disebut dengan “ ghuma-ghuma ”, dan di Sulawesi Selatan disebut dengan “ barang cakkar ”.
Pasal 35:  Ayat  (1),  “Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta bersama”.  Ayat  (2),  “Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak  menentukan lain”.
Pasal 36:  Ayat  (1),  “Mengenai  harta  bersama,  suami  atau  isteri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak”.  Ayat  (2),  “Mengenai  harta  bawaan  masing- masing,  suami  isteri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.
Pasal 37:  “Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  benda  diatur  menurut hukumnya masing-masing”.
Jika  diperhatikan  materi  yang  termaktub  dalam  Pasal  37  Undang-Undang Perkawinan di atas, tidak memberikan keseragaman penyelesaian hukum. Selain itu, dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  tidak  dijelaskan  secara  rinci  bagaimana proses  penyelesaian  harta  bersama  apabila  terjadi  perceraian.  Namun  menurut  M.  Yahya Harahap mengatakan bahwa dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:
1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan  pembagiannya  akan  dilakukan  menurut  hukum  adat,  jika  hukum  tersebut merupakan  kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  yang bersangkutan. 22
Sejauh ketentuan pasal-pasal di atas, secara ekplisit memang tidak dijelaskan terkait penyelesaian  harta  bersama  ketika  terjadi  perceraian  suami  isteri.  Untuk  itu,  hakim Pengadilan  Agama  tentunya  merujuk  pada  ketentuan  lain,  misalnya  ketentuan  yang terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  KHI  juga  dimuat  beberapa  pasal tentang harta bersama. Harta kekayaan dalam perkawinan di atur dalam Pasal 85 sampai
22 M. Yahya,  Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , (Medan: Zahir Trading, 2005), hlm. 69.
dengan Pasal 97. Di mana dalam pasal-pasal tersebut telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil “syirkah abdan ” sebagai landasan perumusan kaidah- kaidah  harta  bersama. 23 Para  perumus  Kompilasi  Hukum  Islam  melakukan  pendekatan dari  jalur  “ syirkah ”  dengan  hukum adat.  Cara  pendekatan  ini  tidak  bertentangan  dengan kebolehan menjadikan adat/tradisi sebagai sumber hukum.
Adapun  materi  rumusan  harta  bersama  dalam Kompilasi  Hukum Islam bunyinya adalah sebagai berikut:
Pasal 85:  “Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.
Pasal 86:  Ayat  (1),  “Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta isteri  karena  perkawinan”.  Ayat  (2),  “Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami dan dikuasai penuh olehnya”.
Pasal 87:  Ayat  (1),  “Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  yang diperoleh  masing-masin  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat (2), “Suami dan isteri mempunya hak sepenuhnya untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing  berupa  hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.
Pasal 88:  “Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  tentang  harta  bersama,  maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.
Pasal 89:  “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri”.
Pasal 90:  “Isteri  turut  bertanggung  jawab  menjaga  harta  bersama,  maupun  harta  suami yang ada padanya”.
Pasal 91:  Ayat  (1),  “Harta  bersama  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  85  di  atas  dapat berupa  benda  berwujud  atau  tidak  berwujud”.  Ayat  (2),  “Harta  bersama  yang berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak  dan  suratsurat berharga”.  Ayat  (3),  “Harta  bersama  yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak maupun  kewajiban”.  Ayat  (4),  “Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.
23 Abdul Manan, Aneka Masalah..., hlm. 109.
Pasal 92:  “Suami  atau  isteri  tanpa  persetujuan  pihak  lain  tidak  diperbolehkan  menjual atau memindahtangankan harta bersama”.
Pasal 93:  Ayat  (1),  “Pertanggungjawaban  terhadap  hutang  suami  atau  isteri  dibebankan pada hartanya masing-masing”. Ayat (2), “Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Ayat (3), “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami”. Ayat  (4),  “Bila  harta  suami  tidak  ada  atau  tidak  mencukupi  dibebankan  pada harta isteri”.
Pasal 94:  Ayat  (1),  “Harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  memilki  isteri lebih  dari  seorang,  masing-masing  terpisah  dan  berdiri  sendiri”.  Ayat  (2),
“Kepemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang  mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat”.
Pasal 95:  Ayat  (1),  “Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  Pasal  24  ayat  (2),  huruf  c Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975  serta  Pasal  136  ayat  (2),  suami  atau isteri  dapat  meminta  Pengadilan  Agama  untuk  meletakkan  sita  jaminan  atas harta  bersama  tanpa  adanya  permohonan  gugatan  cerai,  apabila  salah  satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”. Ayat (2), “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan  atas  harta  bersama  untuk  kepentingan  keluarga  dengan  izin Pengadilan Agama”.
Pasal 96:  Ayat (1), “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh  harta bersama menjadi  hak pasangan  yang  hidup  lebih  lama”.  Ayat  (2),  “Pembagian  harta  bersama  bagi seorang  suami  atau  isteri  yang  isteri  atau  suaminya  hilang  harus  ditangguhnya sampai  adanya  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas dasar putusan Pengadilan Agama”.
Pasal 97:  “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
Melihat  rumusan-rumusan  KHI,  jika  dibandingkan  dengan  rumusan  dalam Undang-Undang  Perkawinan  maupun  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan,  KHI  lebih  bersifat  teknis  di  mana  dalam  kedua  legislasi tersebut  (UU  Perkawinan  dan  PP)  tidak  dijelaskan  tentang  proses  penyelesaian  dan pembagian  harta  bersama.  Karena  itu,  dengan  lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka
suami  atau  isteri  diberikan  posisi  dan  tanggung  jawab  yang  sama  terhadap  kepemilikan harta  dengan  proses  pembagiannya  disamaratakan  (masing-masing  mendapat  separuh harta) apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian.

## C. Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireuen
Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan pembagian harta bersama  seperdua,  namun  praktek  kebiasaan  masyarakat  Samalanga  membagi  harta bersama  sepertiga.  Hal  ini  terdapat  dari  beberapa  informasi  responden.  Berdasarkan wawancara  dengan  Zulfitri, 24 ia  menjelaskan  cara  pembagian  harta  bersama  setelah terjadinya perceraian di Samalanga adalah dengan pola sepertiga. Suami diberikan bagian duapertiga  dan  isteri  mendapat  bagian  sepertiga,  pembagiannya  dua  bagian  lebih  banyak pihak suami dari pada pihak isteri. Menurutnya cara pembagian tersebut tidak saja dalam hal  perceraian  hidup,  tetapi  perceraian  perceraian  karena  kematian  juga  diberlakukan. Menurutnya persoalan harta bersama tidak ada bedanya antara cerai hidup dan cerai mati, hanya  saja  perbedaan  kalau  pada  cerai  hidup  biasanya  akan  terjadi  ketidakharmonisan dalam rumah  tangga  sehingga  dapat  berdampak  pada  hubungan  suami  dan  isteri.  Tetapi kalau pada kasus cerai mati tidak mempunyai dampak seperti pada cerai hidup.
Kemudian  juga  wawancara  dengan  salah  seorang  warga  di  Kecamatan  Samalanga bernama Faisal, 25 ia menyebutkan bahwa bentuk pembagian harta bersama yang pernah ia amati  ditempatnya  adalah  dengan  pola  pembagian  sepertiga,  suami  diberikan  dua  bagian dan  isteri  diberikan  satu  bagian.  Ia  menjelaskan  bahwa  salah  satu  alasan  harta  bersama dilakukan  pembagian  seperti  itu  dikarenakan  pihak  isteri  merupakan  orang  yang  tidak mempunyai tanggung jawab bekerja seperti tanggung jawabnya suami mencari nafkah. Para isteri  lebih  banyak  tinggal  dirumah  mengurus  rumah  tangga,  sedangkan  para  suami, mereka disibukkan dengan berbagai macam aktivitas yang dikerjakan untuk mendapatkan penghasilan yang kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Atas dasar kondisi seperti itulah, tentunya suami lebih banyak mendapatkan hak pembagian dari harta bersama jika terjadi perceraian.
Alasan  lain  yang  ia  kemukakan  bahwa  pembagian  harta  bersama  dengan  pola sepertiga  merupakan  cara  yang  sudah  pernah  dilakukan  oleh  masyarakat  Samalanga
24 Wawancara Zulfitri, Kepala KUA Samalanga, 11 Mei 2018.
25 Wawancara dengan Faisal, Tokoh Agama di Kecamatan Samalanga, tanggal 12 Mei 2018.
semenjak  orang-orang  tua  mereka  dahulu.  Di  mana  cara  seperti  itu  sudah  menjadi kebiasaan  masyarakat  melakukan  pembagian  dengan  pola  sepertiga.  Dan  yang  penting menurutnya  tidak  ada  penolakan  dari  pihak  yang  bersangkutan,  artinya  masyarakat Samalanga sudah menyetujui tata cara pembagian harta bersama dengan pola sepertiga.
Kemudian wawancara dengan Syarwan, 26 ia mengatakan bahwa dari beberapa kasus pembagian  harta  bersama  suami  isteri  pasca  perceraian  yang ia  ikuti  biasanya  pembagian yang  dilakukan  adalah  sepertiga,  isteri  diberikan  satu  bagian  sementara  suami  diberikan dua  bagian.  Dengan  pola  pembagian  seperti  itu,  menurut  keterangan  Syarwan  bahwa masyarakat  tidak  menyampaikan  keberatan.  Pihak  isteri  juga  menerima  satu  bagian  dari pembagian tersebut, karena mereka menyadari bahwa posisinya dalam rumah tangga tidak sebagai  orang  yang  mencari  nafkah,  sehingga  harta  yang  diperoleh  selama  dalam  masa perkawinan  murni  harta  suami.  Karena  itu  bagian  yang  diberikan  kepada  mereka  juga merupakan  kemurahan  pihak  suami  dan  satu  bagian  dari  tiga  bagian  merupakan  bagian yang sangat wajar mereka terima.
Meskipun  demikian  menurut  Syarwan,  kadang-kadang  juga  ditemukan  kasus  di mana isteri keberatan diberikan satu bagian dalam pembagian harta bersama. Pihak isteri meminta  setengah  bagian  yang  sama  dengan  bagian  suami.  Dalam  kasus  tersebut,  alasan isteri meminta bagian seperdua, karena dalam kehidupan rumah tangga mereka isteri yang menjadi  tulang punggung keluarga  dalam  hal  mencari  nafkah.  Dalam kasus  ini  menurut Syarwan  keberadaan  suami  dalam  rumah  tangga  tidak  mau  bekerja,  ketika  terjadi perceraian  sudah  sangat  wajar  isteri  meminta  setengah  dari  harta  bersama.  Seharusnya menurut keterangan Syarwan, dengan kondisi seperti itu suami tidak dapat diberikan sama sekali. Dalam konteks kasus tersebut sifatnya sangat kasuistik terjadi di Samalanga, karena jarang  suami  tidak  bertanggung  jawab  atas  nafkah  isterinya.  Kasus  itu  sangat  sedikit ditemukan, maka hal yang sedikit dapat tidak dianggap ada sebagaimana kaidah fiqhiyah:
ا رِداَّنلِل َلا ِعِئ اَّشلا ِبِلاَغِلل ُةَرْبِعل
ِ.
Artinya: “Yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.” 27
26 Wawancara dengan Syarwan, tokoh masyarakat Samalanga tanggal 12 Mei 2018.
27 Djazuli,  A, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah-Masalah yang Praktis , (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.
Selanjutnya wawancara dengan Husni, 28 ia  menjelaskan bahwa bentuk pembagian harta  bersama  di  desanya  tidak  serta-merta  dibagikan  dengan  pola  pembagian  sepertiga, tetapi  dilihat  bagaimana  proses  perolehan  harta  tersebut  dalam  sebuah  keluarga.  Karena menurutnya sebagian masyarakat di desanya yang berstatus sebagai isteri sudah banyak yang bekerja,  mereka  ada  yang  menjadi  pegawai,  guru  di  sekolah-sekolah,  ada  juga  yang berprofesi  sebagai  pedagang  bahkan  juga  sebagian  mereka  sama-sama  bekerja  bersama suami dalam memperoleh penghasilan dalam rumah tangga baik ke sawah, kebun dan lain sebagainya.
Menurut  Husni,  penyelesaian  pembagain  harta  bersama  di  desanya  dilihat  dari peran  isteri  dalam  keluarga.  Bagi  isteri  yang  perannya  hanya  sebagai  ibu  rumah  tangga, tidak  bekerja  dan  tidak  ikut  suami  dalam  mencari  nafkah,  maka  pembagian  mengikuti kebiasaan  yaitu  diberikan  pembagian  dengan  pola  sepertiga.  Tetapi  bagi  isteri  yang  ikut bekerja  dan  mempunyai  penghasilan,  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi  perceraian dilakukan dengan pola seperdua. Hal ini menurutnya, dilakukan demi untuk melindungi hak-hak isteri. Menurut penilaiannya tidak adil jika isteri mempunyai aktifitas dan bekerja tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai  isteri, jika terjadi perceraian, mendapatkan hak dari harta bersama tidak seimbang dengan hak yang didapatkan oleh suami, sementara ia juga ikut bekerja membantu suami memperoleh penghasilan dalam rumah tangga.
Mengingat  praktek  masyarakat  Samalanga  sudah  sejak  lama  melakukan  pola pembagian  harta  bersama  dengan  cara  sepertiga,  maka  pola  seperti  itu  sudah  dapat dianggap  sebagai  adat  dalam  masyarakat  tersebut.  Dan  tentunya  sejauh  praktek  itu  tidak bertentangan dengan norma Al-Qur’an dan hadits maka dapat dijadikan hukum, dan hal ini  merupakan  interpretasi  dari  kaidah “al-`adatu  muhakkamatun”. Sejauh  peneliti melakukan  penelusuran  tidak  ada  informasi  dan  data  yang  konkret  terkait  lamanya  adat pembagian  harta  bersama  dengan  pola  sepertiga  sudah  dipraktekkan  oleh  masyarakat Samalanga.  Kalaupun  praktekknya  itu  sebelum  KHI  itu  lahir,  maka  tentunya  pola pembagian sepertiga bukan merupakan praktek yang mendobrak KHI, tetapi karena sudah jauh  sebelum  lahirnya  KHI  sudah  dikenal  prakteknya.  Lagi  pula  KHI  juga  tidak  perlu didobrak  ketentuannya,  karena  secara  yuridis  formal  boleh  digunakan  dan  boleh  tidak digunakan.
28 Wawancara  dengan  Husni,  Salah  Seorang  Keuchik  (Gampong  Cot  Meurak)  di  Kecamatan Samalanga tanggal 12 Maret 2018.
Posisi  KHI  tidak  nampak  pada  tata  urutan  dan  hirarki  perundang-undangan  di Indonesia  yang  berdasarkan  kepada  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011,  karena  sejarah  lahirnya  KHI  merupakan  instruksi  presiden  dan  sifatnya  tidak mengikat. Beda halnya kalau seandainya KHI adalah keputusan presiden melalui peraturan perundang-undangan  maka  keberadaanyanya  sangat  kuat,  mengikat  dan  berlaku  untuk seluruh masyarakat dalam suatu Negara. 29
Dengan  demikian  terlihat  bahwa  kekuatan  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam  ini dalam  tatanan  hukum  atau  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia  sama sekali tidak ada, karena secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia Inpres bukanlah suatu aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja ia merupakan suatu bentuk anjuran kepala  Negara  kepada  pembantunya  (Menteri  Agama)  untuk  dilaksanakannya  KHI  ini  di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. 30

## D. Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga
Ada  beberapa  kasus  terkait  problematika  pembagian  harta  bersama  di  Samalanga yang  peneliti  angkat  sebagai  objek  penelitian  ini.    Pertama  kasus  yang  disampaikan  oleh Ichsan, 31 salah seorang Keuchik di Samalanga, ia menjelaskan bahwa di  desanya terdapat salah satu kasus perceraian yang di dalamnya terjadi persoalan pembagian  harta bersama. Persoalannya  adalah  tidak  diselesaikan  pembagiannya  secara  kekeluargaan.  Karena  dalam kasus  ini  setelah  terjadi  perceraian,  pihak  suami  pergi  begitu  saja  meninggalkan  rumah. Suami  tidak  melakukan  tuntutan  apa  saja  kepada  pihak  isteri.  Menurut  amatan  Ichsan, pasangan  tersebut  sebelum bercerai  mereka  tinggal  di  rumah  pemberian  orang tua  isteri, karena  itu  pihak  suami  merasa  bersalah  telah  menceraikan  isteri  sehingga  setelah  terjadi perceraian,  suami  tidak  pernah  pulang  ke  rumah  isterinya.  Terkait  dengan  keberadaan harta  bersama  sepengetahuan  Ichsan  mereka  mempunyai  satu  unit  kendaraan  yang dibelinya  selama  dalam  masa  perkawinan  dan  saat  kasus  ini  diwawancarai  harta  berupa kendaraan masih berada pada pihak isteri.
29 Dadang  Muttaqien, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  tata  Hukum  Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 45.
30 Asril, Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 39 diposting melalui alamat https://media.neliti.com/media/publications.
31 Wawancara  dengan  Ichsan  (bukan  nama  asli),  Salah  seorang  Keuchik  di  Kecamatan  Samalanga, tanggal 13 Mei 2018.
Mengamati  kasus  perceraian  yang  dikemukakan  Ichsan,  dapat  dijelaskan  bahwa harta  bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  merupakan  hak  milik  suami  isteri meskipun  bentuk  dan  jumlahnya  tidak  begitu  signifikan.  Seharusnya  pada  kasus  tersebut diharapkan  adanya penyelesaian pembagian harta bersama meskipun oleh pihak keluarga secara pribadi, dan lebih baiknya disampaikan kepada pihak perangkat desa tempat dimana mantan  suami  isteri  berdomisili.  Satu  sisi  penyelesaian  sangat  diharapkan,  namun  di  sisi lain terkait keberadaan pihak perangkat desa, tidak bisa mengintervensi untuk melakukan pembagian karena pihak yang bersangkutan tidak membuat aduannya kepada mereka.
Kasus  berikutnya  di  alami  oleh  Muhammad, 32 ia  sudah  setahun  bercerai  dengan isterinya. Selama dalam perkawinan ia tidak ada pekerjaan yang tetap, sedangkan isterinya mempunyai penghasilan. Menurut pengakuannya, sudah beberapa tahun  hidup berumah tangga  dengan  isterinya  kemudian  bercerai  akibat syiqaq .  Harta  yang  ia  peroleh  selama dalam  masa  perkawinan  masih  berada  dalam  kekuasaan  isteri,  tidak  ada  penyelesaian untuk dibagikan. Hal ini menurutnya karena isteri lebih banyak mempunyai penghasilan dari padanya sehingga tidak ada itikad untuk dibagikan oleh pihak isteri dan ia juga sudah merelakan dan tidak akan menuntut kalau harta yang dikuasai pihak isteri tidak dibagikan lagi.
Mengamati  kasus Muhammad,  jika  mengacu  pada  pasal  1  huruf  (f)  KHI, disebutkan  bahwa  “harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syirkah  adalah  harta  yang diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-isteri  selama  dalam  ikatan  perkawinan berlangsung”. 33 Maka  Muhammad  dinilai  mempunyai  bagian  dari  harta  yang  diperoleh bersama isterinya selama dalam perkawinan. Tidak ada pembatasan yang disebutkan dalam KHI terkait siapa yang berkontribusi dalam memperoleh kekayaan.
Kasus lain dialami Abdullah, 34 ia juga bercerai dengan isterinya kerena syiqaq, sering terjadinya  percecokan  sehingga  hubungan  perkawinannya  berakhir  setelah  menjatuhkan talak kepada isteri. Dari pengakuannya selama hidup berumah tangga dengan isterinya ia mempunyai  harta  bersama  meskipun  tidak  begitu  banyak  jumlahnya  hanya  berupa peralatan  rumah  tangga.  Ia  mengaku  tidak  mempersoalkan  atas  harta  bersama  isterinya
32 Wawancara  dengan  Muhammad  (nama  samaran),  salah  seorang  warga  desa  Sangso  Samalanga Tanggal 13 Mei 2018.
33 Salinan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (f).
34 Wawancara dengan Abdullah (nama samaran), salah seorang suami yang harta bersama dikuasai oleh isterinya di Samalanga, Tanggal 13 Mei 2018.
karena  tidak  mengetahui  bahwa  harta  tersebut  sebagai  harta  bersama,  ia  mengaku  awam terkait  keberadaan  sejumlah  peralatan  rumah  tangga  yang  mereka  beli  selama  berumah tangga  sebagai  harta  bersama.    Abdullah  mengaku  mengikhlaskan  harta-harta  tersebut bersama mantan isterinya dan tidak akan melakukan gugatan. Mengamati kasus Abdullah, dapat  dikatakan  bahwa  adanya  sikap  apatisme dari  para  pihak  untuk  penyelesaian  secara hukum  atas  harta  bersama  yang  mereka  miliki.  Mereka  tidak  memperdulikan  terhadap persoalan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  mereka  menganggap  setelah terjadinya  perceraian  semua  persoalan  sudah  selesai,  tidak  ada  hubungan  hak  dan kewajibannya  lagi.  Hal  ini  terjadi  karena  pemahaman  mereka  terhadap  hukum  masih sangat  kurang,  karena  itu  perlu  adanya  sosialisasi  hukum  berkaitan  dengan  hukum keluarga.
Berbeda  dengan  kasus  yang  dialami  oleh  pasangan  Irwan  dan  Rosmawar  (nama samaran) menurut  informasi  yang  disampaikan  warga 35 bahwa  keduanya  sudah  berpisah, tetapi  harta  bersama  yang  mereka  miliki  tidak  dilakukan  pembagian.  Menurut  amatan warga  yang  diwawancarai,  mengakui  bahwa  selama  perkawinan  mereka  sudah  memiliki rumah dan tempat usaha. Menurut informasi tersebut  harta yang mereka peroleh  selama perkawinan  masih  dikuasai  oleh  pihak  suami,  belum  ada  tuntutan  dari  isteri  kepada mantan suaminya. Dari pengakuan warga bahwa faktor yang menyebabkan harta bersama tersebut  masih  dikuasai  oleh  suami  karena  berkembangnya  usaha  mereka  dimodali  oleh pihak  suami.  Kemudian  terjadi  percekcokan  terus  menerus  dengan  isteri,  sehingga akhirnya mereka bercerai. Persoalannya adalah tidak adanya pembagian harta bersama yang mereka miliki selama dalam ikatan perkawinan.
Mengamati  beberapa  kasus  pembagian  harta  bersama  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa problem pembagian harta bersama di Samalanga merupakan problem sosial masyarakat disebabkan oleh faktor  ketidaktahuan para pihak atas keberadaan harta bersama  sehingga  menjadikan  hak  mereka  terabaikan  bahkan  dikuasai  pada  pihak  lain. Dan faktor ketidakpedulian salah satu pihak sehingga harta bersama dibiarkan begitu saja pada  pihak  lain  dan  tidak  adanya  tuntutan  hukum  baik  secara  kekeluargaan  maupun melalui jalur pengadilan.
35 Wawancara  dengan  Ahmad  (nama  samaran)  salah  seorang  Kepala  Lorong  Gampong  Namploh, Tanggal 14 Mei 2018.

## Penutup
Cara  pembagian  harta  bersama  di  Samalanga-Bireuen  adalah  mengikuti  praktek kebiasaan masyarakat yaitu dengan pola pembagian sepertiga, artinya suami mendapatkan bagian  duapertiga,  sedangkan  isteri  mendapatkan  sepertiga  bagian.    Praktek  ini  sama persisnya dalam pembagian harta warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dari pada perempuan.  Hal  ini  sebagaimana  terungkap  dari  wawancara  dengan  beberapa  tokoh masyarakat  dan  tokoh  Agama  di  Samalanga-Bireuen.  Dengan  demikian  praktek  tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan itu merupakan bagian dari pada hukum Islam  yang  bersumber  dari  ketentuan  adat,  meskipun  pola  pembagiannya  terdapat perbedaan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan problem dalam pembagian harta bersama pasca perceraian antara suami isteri  di  Samalanga  adalah  terjadinya  penguasaan  terhadap  harta  bersama  oleh  salah  satu pihak  baik  isteri  ataupun  suami,  sehingga  tidak  dilakukan  pembagian.  Dari  hasil wawancara  dengan  beberapa  responden  ditemukan  kasus-kasus  harta  bersama  yang dikuasai oleh isteri. Di antaranya kasus yang dikemukakan salah seorang Keuchik bernama Ichsan, di mana pihak yang bercerai tidak memberikan pelaporan kepada pihaknya untuk dilakukan penyelesaian pembagaian. Terdapat juga kasus yang dialami oleh Abdullah dan Muhammad,  keduanya  mempunyai  harta  bersama  yang  masih  dikuasai  oleh  isteri. Penyebab  harta  bersama  yang  mereka  miliki  tidak  dibagikan  karena  ketidak  tahuan  dan sikap  apatis  mereka  terhadap  keberadaan  harta  bersama.  Kemudian  kasus  yang dikemukakan  oleh  salah  seorang  warga  Samalanga,  di  mana  terjadinya  penguasaan  harta bersama  oleh  suami.  Pihak  suami  tidak  menghendaki  harta  tersebut  dibagikan  kepada isterinya  karena  usaha  yang  telah  dirintis  selama  dalam  perkawinan  berupa  toko  berasal dari modal suami.

## Daftar Pustaka
Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
A.  Djazuli. Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  Masalah- Masalah yang Praktis . Jakarta: Kencana, 2007.
Asril. Eksistensi  Kompilasi  Hukum  Islam  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Hukum  Islam,  Vol.  XV No. 1 Juni 2015.
Besse Sugiswati. “ Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat . Artikel “ Perspektif ”, Edisi September tahun 2014.
Citra Umbara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.
Dadang  Muttaqien. Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  tata  Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1999.
Hamid Sarong. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
Imam Sudiyat. Hukum Adat Skeetsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 1981.
Ismail bin Umar Ibn Katsir. Tafsir Al-Qur’an al-Adhim, Dar al-Thayyibah lila l-Nasyr  wa al- Tauzi`, 1999.
Maizuddin. Harta  Bersama;  Tinjauan  Fiqh  al-Qur’an  wa  al-Hadits, Banda  Aceh:  Tidak diterbitkan, Makalah Program Doktoral UIN Ar-Raniry.
Maulana  Hasanuddin  &  Jaih  Mubarak. Perkembangan  Akad  Musyarakah. edisi  pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Muhammad  Daud  Ali. Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
M.  Ali  Hasan, Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  dalam  Islam, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2003.
M. Yahya, Harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . Medan: Zahir Trading, 2005.
Nor  Afzanie  Binti  Manaf. Cara  Pembagian  Harta  Bersama  Setelah  Perceraian;  studi  kasus  di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bahru. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Tidak Diterbitkan.
Satria  Effendi. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2004.
Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah . (terj:  Asep Sobari, dkk), jilid 4, Jakarta: al-I’tishom, 2009.
Sugiarto. Sejarah Lahirnya KUHPer, http://artonang.blogspot.com.
Salinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Salinan Kompilasi Hukum Islam.
Tim Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.