## Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika

## Silvania Soviana
silvania.soviana-2016@fh.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
Illicit drug trafficking is one of the criminal acts that has never subsided in Indonesia because the negative impact  is so great and dangerous. As one of the law enforcement officers, the police certainly take part in efforts to eradicate illicit drug trafficking. In carrying out combating organized crime in illicit drug trafficking, the police assume the role of investigator as well as investigator. In carrying out the eradication of  organized  crime  in  illicit  drug  trafficking,  the  investigator  does not  merely  disclose  the  crime  alone.  Investigators  are  assisted  by collaborating witnesses called justice collaborators. The function of the justice collaborators who work together in assisting investigators, donating assistance in the form of providing information, reports, and / or testimonies related to further information about narcotic crimes. The justice collaborators also get legal protection guaranteed by law. Keywords: Illicit Drug Trafficking; Justice Collaborator; Organized
Crime.

## Abstrak
Tindak pidana Narkotika ialah salah satu dari tindak pidana yang tidak pernah surut eksistensinya di negara Indonesia karena dampak negatif yang disebabkan begitu besar dan membahayakan. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polisi tentu turut andil dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam melakukan pemberantasan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika, Polisi mengemban peran sebagai penyelidik sekaligus penyidik. Dalam melakukan pemberantasan kejahatan teroganisasi tindak pidana narkotika, penyidik tidak semata-mata melakukan pengungkapan tindak pidana tersebut sendirian. Penyidik dibantu oleh saksi pelaku yang bekerjasama yang disebut justice  collaborator. Adanya fungsi dari saksi pelaku yang bekerja sama dalam membantu penyidik, menyumbangkan bantuan berupa pemberian informasi, laporan, dan/ atau kesaksian terkait keterangan lebih lanjut mengenai tindak pidana narkotika. Saksi yang bekerja sama juga mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang.
Kata Kunci: Kejahatan Terorganisasi; Saksi Yang Bekerja Sama; Tindak Pidana Narkotika.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Silvania Soviana, ‘Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 11 Mei 2021; Diterima  15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28492
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Silvania Soviana
1660

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...

## Pendahuluan
Berubah dan majunya era globalisasi menjadi sarana terbaik untuk Narkotika berkembang dan menimbulkan masalah besar yang sedang menjadi sorotan dan keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Masalah besar tersebut adalah maraknya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang membutuhkan penanganan serius untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana Narkotika yang terjadi demi menyelamatkan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tersebut. Penanganan serius yang dimaksud adalah penanganan yang diberikan melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan berkompetensi, yang tidak luput pula dari adanya peran serta masyarakat sebagai penyokong utama untuk memberantas tindak pidana Narkotika.
Dari maju dan berkembangnya teknologi tersebut, membuat masyarakat semakin mudah untuk menyalahgunakan Narkotika. Terutama yang paling disoroti adalah penyalahgunaan Narkotika oleh generasi muda, generasi muda merupakan generasi yang paling rentan akan kehadiran Narkotika. Terkait peningkatan jumlah perkara tindak pidana Narkotika tidak akan terlepas dari adanya supply and demand (persediaan dan permintaan) atas masyarakat terhadap ketersediaan barang haram tersebut. 1 Tidak hanya membahayakan generasi muda saja, kasus penyalahgunaan Narkotika juga menyerang generasi yang di atasnya. Generasi tua pun juga ikut menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika tersebut. Tuntutan pekerjaan dan bertahan untuk hidup-lah yang membuat mereka mengambil Narkotika sebagai jalan pintas untuk menyelamatkan mereka. Mereka beranggapan jika dengan Narkotika, segala permasalahan yang mereka hadapi dapat tertolong. Naas, pada faktanya, apa yang ada di anggapan mereka terhadap Narkotika berbanding terbalik karena Narkotika-lah yang menjebuskan mereka ke dalam dinginnya jeruji besi penjara.
1 Virda Amriansyah, Budhi Wisaksono, Bambang Dwi Baskoro, ‘Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam  Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul’ (2016) 5 Dipenogoro Law Review.[2].
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum dari segala aspek yang berkaitan dengan narkotika, baik dari sisi hukum administrasi hingga hukum pidana. Dalam pengaturan mengenai hukum pidana, undang-undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang tertuang dalam Pasal 111 hingga Pasal 148. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak  menyebutkan  secara  tersurat  mengenai  definisi  tindak  pidana  narkotika, tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana serius yang harus diberantas karena dampak negatif yang begitu besar diakibatkan, yakni tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan transnasional.
Bahkan, terdapat pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, yakni tertuang dalam United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances tahun 1988 . Pada konvensi ini, Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah dan dicabut dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dari itu, terbukti bahwa tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak luar biasa serta kejahatan yang harus segera ditangani.
Kejahatan  terorganisasi  diatur  dalam  undang-undang  narkotika.  Definisi mengenai kejahatan terorganisasi tersebut tertulis secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mendefinisikan kejahatan terorganisasi ialah suatu kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok, yang terstruktur dan terdiri atas setidak-tidaknya 3 orang atau lebih. Kelompok tersebut didirikan untuk bertahan dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara bersama-sama, yang bertujuan untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Dalam ketentuan ini, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya menunjukkan indikasi yang sangat jelas bahwa tindak pidana Narkotika termasuk ke dalam kejahatan terorganisasi.
Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkotika, tentu tidak akan terlepas dari pentingnya peran aparat penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran paling dominan dalam memberantas
1662

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
tindak pidana narkotika ialah penyidik. Sangat disayangkan, seringkali penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkotika karena adanya jaringan terputus. Jaringan terputus identik dengan keterlibatan beberapa pelaku (lebih dari satu orang pelaku) yang melakukan tindak pidana narkotika karena sifatnya sendiri yang merupakan kejahatan terorganisasi. Eksistensi jaringan terputus dalam jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika dapat terungkap dengan adanya alat bukti dan barang bukti yang didapat dari proses penyidikan. Lebih tepatnya, alat bukti serta barang bukti tersebut berasal dari saksi yang dimintai keterangan. Saksi yang dimaksud ialah saksi pelapor dan saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika.
Membantu aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya, tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada orang yang bersaksi. Pada umumnya, orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika tidaklah bertindak sendirian. Mereka melakukannya dengan berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana ini juga dilakukan secara terorganisasi, dimana ada yang bertindak sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar hingga pengedar. Jika dilaporkan dan merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya tidak senang dan marah saja, akan tetapi kemungkinan melakukan tindakan yang lebih dari itu, bahkan hingga mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat nasib buruk bagi saksi yang diketahuinya. 2
Pengungkapan suatu perkara pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, membuat keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Adanya saksi dalam suatu pengungkapan perkara pidana juga sering menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Pada
2 Gatot Supranomo, Hukum Narkoba Indonesia (Djambatan 1995).[102].
dasarnya, saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (dramatis personae) memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana. 3 Maka dari itu, justice  collaborators merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkap perilaku dan tindakan pidana narkotika, khususnya yang dilakukan secara terorganisasi. Hal ini dikarenakan perkembangan modus tindak pidana narkotika semakin berkembang dengan dukungan dari majunya teknologi dan informasi. Sehingga, sangat diperlukannya dorongan upaya yang lebih upgrade dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika. Dengan adanya peran dari justice  collaborators , diharapkan akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus korupsi dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana narkotika dapat diungkapkan.
Mengemban peran sebagai justice collaborators tentu bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk diambil oleh seorang pelaku tindak pidana. Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu scandal crime ataupun serious crime oleh justice collaborators jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan, sehingga kebijakan perlindungan justice collaborators haruslah bersifat prevensial (mencegah sebelum terjadi). Kehadiran justice collaborators memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang justice collaborators berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik  maupun  psikis  dirinya,  bahkan  hingga  keluarganya  dan  resiko  terhadap pekerjaan dan masa depannya. 4 Adanya saksi pelaku ( justice collaborators ) dalam
3 M, Yahya. Harahap, Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali (Sinar Grafika 2008).[286].
4 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators Dalam Perspektif Hukum (Penaku 2004).[l17].
1664

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
sistem peradilan pidana di Indonesia kini diatur dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan ini pada pokoknya lahir dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan tujuan untuk memberikan jaminan akan kepastian hukum terhadap perlindungan atas hak-hak saksi dan korban demi memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana Pada dasarnya, praktik perlindungan terhadap justice collaborators diberikan untuk pemberantasan kejahatan terorganisasi ( organized  crime ). Berdasarkan pologi kejahatan, organized crime atau kejahatan terorganisasi ialah kejahatan yang paling rumit dan sulit pengungkapannya. Dalam kejahatan ini, dimungkinkan juga jenis kejahatan lain yang meliputi white collar crime atau kejahatan kerah putih, corporate crime atau kejahatan korporasi dan transnational crime atau kejahatan lintas negara hingga international crime atau kejahatan internasional. Para pelaku kejahatan terorganisasi tentunya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisasi peran, mof dan tugas serta fungsinya masing-masing, baik sebelum kejahatan dilakukan hingga penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan. Jika dipandang dari jenis pelaku kejahatan, kejahatan terorganisasi dapat juga digolongkan sebagai white collar crime. Di sisi lain, dalam hal penggunaan metode pelaksanaan kejahatannya, kejahatan terorganisasi juga dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi yang sengaja diorganisasi sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan. Bahkan, jika dipandang dari jenis sarananya, maka kejahatan terorganisasi dapat juga digolongkan sebagai corporate crime. Tidak berhenti disitu, terdapat juga kejahatan terorganisasi yang dalam melakukan kejahatannya melibatkan lebih dari satu lintas batas negara, sehingga juga tergolong sebagai transnational crime atau cross-border crime. Bahkan, dijumpai juga kejahatan terorganisasi yang meliputi international crime yang dikarenakan jenis kejahatan yang diorganisasi oleh pelaku termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional sebagai
international  crime . 5 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1.  Konsep justice  collaborators menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli;
2.  Bentuk perlindungan hukum terhadap justice collaborators dalam memberantas kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika.
Justice Collaborators Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Justice  collaborators tidak  didefinisikan  secara  tersurat  dalam  peraturan perundang-undangan. Tetapi, untuk mendefinisikan dengan pendekapat dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa seorang saksi yang juga seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebaskan dari segala tuntutan jika ia terbukti bersalah, tetapi untuk kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan padanya. Selain penjatuhan pidana ringan, juga dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat.  Terdapat  pendapat  lain  yang  mendefinisikan justice  collaborators sebagai suatu alat atau sarana penting dalam pengungkapan suatu kejahatan yang bersifat terorganisir. Metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktik peradilan, para aparat hukum sering kali menemukan berbagai kendala baik kendala yuridis maupun kendala non-yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak
5 Lilik Mulyadi, ‘Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia’ (2014) 1 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.[582].
1666
Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
proses penyidikan dimulai hingga sampai pada proses pengadilan. 6 Dengan kata lain, justice collaborators ialah seorang saksi pelaku, yang keterangan mengenai tindak pidananya didapat dari proses Penyidikan, kemudian dari keterangan tersebut membantu aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara.
Justice Collaborators Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di Dalam Tindak Pidana Tertentu
SEMA Nomor 04 Tahun 2011 juga lahir dengan mengadopsi nilai-nilai moralitas hukum dari UNTOC ( The United Nations Convention against Transnational Organized  Crime 2000) dan UNCAC ( The  United  Nations  Convention  Against Corruption 2003)  yang  keduanya  telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia. Kedua  konvensi  tersebut  diratifikasi  melalui  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.  Pasal 37 UNCAC dan Pasal 26 UNTOC telah memerintahkan kepada negara peserta untuk mempertimbangkan memberikan keringanan hukuman atau kekebalan dari penuntutan kepada Justice Collaborators. Selain itu, dengan adanya SEMA Nomor 04 Tahun 2011 didorong pula pasca Penandatanganan Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan untuk Whistleblower dan Justice Collaborators (Pelaku yang Bekerjasama) di Jakarta pada Juli 2011. 7
Predikat Justice Collaborator tidak dapat dengan mudah disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi saksi Justice Collaborators . Dengan kata lain, penyidik tidak dapat semata-mata mengangkat seorang saksi pelaku sebagai justice collaborators begitu saja, melainkan harus tetap memberhatikan kaidah yang memberikan limitatif berupa kategori. Batasan tersebut sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
6 Firman Wijaya, Op.Cit .[19].
7 Maria Yudithia, Konsep  dan  Ketentuan  mengenai  Justice  Collaborator  dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Universitas Indonesia 2012).[91].
( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice  Collaborators ) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yang lebih lanjut dijabarkan dalam angka 9, yakni: 8
a. Yang bersangkutan ialah mereka yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
b. Jaksa Penuntut Umum di dalam penuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan,  sehingga  penyidik  dan/atau  penuntut  umum  dapat  melakukan pengungkapan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku- pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau hingga mengembalikan aset-aset/hasil dari tindak pidana tersebut ( asset recovery );
c. Atas bantuannya, maka terhadap justice  collaborators sebagaimana dimaksud di atas, dalam menentukan pidananya, Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana antara lain: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya, yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam hal ini, Hakim tetap wajib mempertimbangkan kepentingan umum berupa pertimbangan atas rasa keadilan masyarakat;
d. Dalam mendistribuksikan perkara, ketua pengadilan memperhatikan hal-hal: memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap oleh justice  collaborators kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan dan mendahulukan perkara lain yang diungkap oleh justice collaborators .
Dengan demikian, pengangkatan saksi pelaku sebagai justice collaborators tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan kaidah yang mengatur, khususnya kaidah yang memberi pengaturan mengenai limitatif dari syarat-syarat diangkatnya saksi pelaku sebagai justice  collaborators dalam ketentuan yang telah dijabarkan di atas. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi guna mencapai penegakan hukum yang efektif dan terintegritas.

## Justice Collaborators Menurut Pendapat Para Ahli
Konsep mengenai justice collaborators diperkuat dengan adanya pendapat dari beberapa ahli. Berikut beberapa pendapat ahli yang memperkuat mengenai konsep justice collaborators , yaitu:
a.  Ahli Mas Achmad Sentosa berpendapat bahwa justice collaborators atau saksi
8 M, Yahya. Harahap, Op.Cit. [286].
1668

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
pelaku yang bekerjasama ialah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi, laporan atau kesaksian yang dapat membantu untuk mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerja sama ini antara lain: 9
1.  Pelaku utama tindak pidana ( actor intellectual );
2.  Aset yang dihasilkan dari tindak pidana;
3.  Modus untuk melakukan tindak pidana; dan
4.  Jaringan yang mengikat antar pelaku tindak pidana.
b.  Ahli Herry Setiawan berpendapat lain mengenai justice collaborator , yang dalam pendapatnya menyebutkan bahwa justice collaborator ialah saksi tersangka yang bekerja sama, yang memiliki peran penting dalam menguak siapa actor intellectual (pelaku utama) dalam suatu tindak pidana.
Dari pemaparan masing-masing pendapat dari ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa justice  collaborators adalah seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku tindak pidana tertentu yang berperan untuk membantu aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menemukan alat bukti keterangan saksi. Dari keterangan saksi yang didapat tersebut, diharapkan dapat mendapatkan informasi lebih dalam mengenai pelaku utama ( actor intellectual ) dan jaringan kejahatan terorganisasi yang mengikat antar pelaku dalam tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dijadikan analisis oleh penulis dalam jurnal ini ialah tindak pidana narkotika.
Perlindungan Hukum Justice Collaborators dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Narkotika Yang Terorganisasi
Seorang saksi pelaku yang menjadi justice  collaborators memang berhak dan harus dilindungi karena ketersediaannya tersebut untuk mengungkap pelaku lain yang diatasnya atau mengungkap pelaku utama. Karena berbahayanya untuk membongkar pelaku-pelaku utama dalam jaringan kejahatan terorgansiasi tindak
9 Mas Achmad Santosa, Perlindungan  terhadap  Pelaku  yang  Bekerjasama  (justice collaborator) (makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator 2011).
pidana narkotika ini, maka aparat penegak hukum diwajibkan untuk melindungi seorang justice  collaborator berdasarkan SEMA Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di Dalam Tindak Pidana Tertentu poin 6 yaitu perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ( whistleblower ) dan saksi pelaku yang bekerja sama ( justice collaborators ) memang telah diatur dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 10
Mekanisme perlindungan hukum justice collaborators hampir sama dengan whistleblower , hanya saja yang membedakan ialah karena justice  collaborators merupakan pelaku dari tindak pidana, maka bentuk perlindungannya ialah pengurangan hukuman atas penjatuhan pidana. Pengurangan hukuman atas penjatuhan pidana tersebut merupakan perlakuan khusus yang termasuk dalam bentuk perlindungan hukum bagi justice  collaborators . Selain itu, justice collaborators juga tidak akan dijatuhi hukuman yang setara beratnya dengan pelaku tindak pidana yang sejajar dengannya, khususnya kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika. Keterangan yang diberikan pada aparat penegak hukum-lah yang menjadikan justice  collaborators mendapatkan penghargaan atas perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum. 11
Perlindungan hukum untuk justice  collaborator yang didasarkan atas pola penghukuman di Amerika Serikat, memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 12
1.  Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan;
2.  Kejujuran, kelengkapan dan kehandalan (dapat dipercaya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa;
10 Henli Hendri Waloko, ‘Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2019) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.[5].
11 Rendy Ardy Septia Yuristara, ‘Fungsi Justice Collaborators dan Whistleblowers Terhadap Kejahatan Terorganisasi’ (Program Sarjana Universitas Airlangga2014).[44].
12 Lilik  Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator (PT. Alumsi 2015). [154].
1670

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
3.  Sifat dan keluasan bantuan yang diberikan;
4.  Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena bantuannya yang diberikan pada jaksa;
5.  Ketetapan waktu bantuan tersebut.
Berdasarkan Pasal 9 huruf b SEMA Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
( Justice  Collaborators ) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim untuk memberikan perlakuan khusus dalam mengadili suatu perkara. Suatu perkara yang dimaksud ialah dimana dalam perkara tersebut, ditemukan justice  collaborators dan whistleblower . Perlakuan khusus yang dimaksudkan oleh peraturan tersebut ialah melalui pemberian perlindungan berupa keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Perlindungan secara khusus yang diatur dalam SEMA ini dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:
a.  Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
b.  Pemberkasan perkara sebisa mungkin dilakukan secara terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
c.  Penundaan penuntutan atas dirinya;
d.  Penundaan proses hukum, khususnya penyidikan dan penuntutan, yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/ atau
e.  Memberikan kesaksian di muka persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
Selain mendapatkan perlakuan khusus, justice collaborators juga berhak untuk mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk penjatuhan pidana yang berbeda dari pelaku tindak pidana yang sama. Mengenai penjatuhan pidana untuk justice collaborators berdasarkan nilai- nilai keadilan di masyarakat, Hakim dapat mempertimbangkan untuk:
1.  Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2.  Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
Hakim dapat memberikan keringanan pidana kepada terdakwa yang pribadinya dinilai sebagai seorang justice collaborator . Dalam Hukum Acara Pidana
di Indonesia, keadaan pribadi terdakwa memang merupakan salah satu aspek dari rangkaian alasan hakim dalam menjatuhkan putusan. 13 Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim dalam putusannya salah satunya diharuskan untuk mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang mana apabila tidak dipenuhi, maka berdasarkan ayat (2) Pasal ini akan mengakibatkan akibat hukum, yakni putusan batal demi hukum. Keadaan yang memberatkan dan meringankan yang dimaksud disini berkaitan dengan pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau pemidanaan ( sentencing atau straftoemeting ). 14

## Kesimpulan
Pengungkapan suatu perkara pidana, yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di persidangan, membuat keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Adanya saksi dalam suatu pengungkapan perkara pidana juga sering menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Pada dasarnya, saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Maka dari itu, justice collaborators merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkap perilaku dan tindakan pidana narkotika, khususnya yang dilakukan secara terorganisasi. Hal ini dikarenakan perkembangan modus tindak pidana narkotika semakin berkembang dengan dukungan dari majunya teknologi dan informasi. Dengan adanya peran dari justice collaborators, diharapkan akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus korupsi dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana narkotika dapat diungkapkan.
13 Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana (Erlangga1980).[133].
14 M. Yahya Harahap, Op.Cit .[363].
1672

## Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
Berkaitan dengan efektifnya peran justice collaborators dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika, para aparat penegak hukum juga diamanatkan untuk wajib memberikan perlindungan hukum bagi para justice collaborators. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui perlakuan khusus, mulai dari proses penyidikan hingga proses dalam muka persidangan. Selain itu, justice collaborators juga mendapatkan penghargaan atas keterangan yang diberikannya dalam menumpas jaringan kejahatan terorganisasi tindak pidana narkotika.

## Daftar Bacaan

## Buku
Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators Dalam Perspektif Hukum (Penaku 2004).
Gatot Supranomo, Hukum Narkoba Indonesia (Djambatan 1995).
Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator (PT. Alumsi 2015).
Maria Yudithia, Konsep  dan  Ketentuan  mengenai  Justice  Collaborator  dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Universitas Indonesia 2012).
M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kebali (Sinar Grafika 2008).
Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana (Erlangga1980).

## Jurnal
Amriansyah,  Virda, Budhi Wisaksono, Bambang Dwi Baskoro, ‘Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam  Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul’ (2016) 5 Dipenogoro Law Review.
Henli Hendri Waloko, ‘Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana’ (2019) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.
Lilik Mulyadi, ‘Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jusce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia’ (2014) 1 Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum.

## Makalah
Mas Achmad Santosa, Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) (makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator 2011).

## Skripsi
Rendy Ardy Septia Yuristara, ‘Fungsi Justice Collaborators dan Whistleblowers Terhadap Kejahatan   Terorganisasi’ (Program Sarjana Universitas Airlangga2014).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
SEMA Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.
1674
Silvania Soviana: Fungsi Justice Collaborators ...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--