## 1360
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023
Suci Frisnoiry 1 , Icha Elisyah Putri 2 , Nur Indah Sari 3 , Cindy Regina Ajeng Kartio Sinaga 4 1,2,3,4 Universitas Negeri Medan E-mail: Ichaelisyahputri501@gmail.com 2

## Article History:
Received: 29 Juni 2024 Revised: 09 Juli 2024 Accepted: 14 Juli 2024 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  secara  langsung  maupun  tidak  langsung jumlah  kemiskinan  di  Indonesia  pada  Tahun  2023 terhadap  Ketimpangan  Pendapatan.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS). Kemiskinan  pada  dasarnya  adalah  kondisi  Dimana seseorang  atau  penduduk  tidak  dapat  memenuhi kebutahan sehari-hari mereka.akibat dari kemiskinan maka  kesejahteraan  penduduk  sangat  sukar  untuk dicapai (Kembaren 2021). Adapun masalah kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  utama dalam Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat.  Untuk mencapai  tujuan  Pembangunan  ekonomi  perlu adanya  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  dan distribusi pendapatan yang merata.

## Keywords: Ketimpangan
Pendapatan, Tingkat Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Negara-negara berkembang memiliki permasalahan yang terjadi secara umum yaitu adanya ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi. Dimana permasalahan tersebut juga terjadi di negara  Indonesia.  Ketimpangan  pendapatan  merupakan  tidak  meratanya  pendapatan  pada  suatu wilayah yang tidak sebagaimana mestinya. Seperti pendapatan yang berbeda di antara masyarakat dengan kelompok memiliki pendapatan tinggi, kelompok berpendapatan sedang, kelompok dengan pendapatan  rendah  dan  juga  masalah  ketidak  meratanya  pembangunan  ekonomi  antar  daerah. Dimana  dengan  adanya  ketimpangan  yang  terlalu  tingi  akan  berdampak  buruk  pada  kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga akan munculnya sebuah konflik (Ardyansyah et al., 2022).
Ketimpangan  pendapatan  ini  merupakan  masalah  yang  sering  terjadi  akibat  akselerasi pembangunan, di satu sisi, daerah kengan kapasitas dan sumberdaya ekonomi mapan akan dengan mudah mencatat pertumbuhan, disisi lain daerah yang minim sumber ekonomi bahkan sulit untuk mencatat pertmbuhan positif.
Pengukuran tinggi rendahnya suatu ketimpangan yang terjadi pada wilayah daerah dapat digunakan suatu indeks gini. Pengukuran tersebut dapat menjelaskan hubungan antara penduduk berpendapatan  tinggi  dengan  penduduk  lainnya.  Dimana  indeks  gini  memiliki  nilai  diantara  0 sampai 1. Nilai 0 berarti seluruh masyarakat akan memperoleh pendapatan yang terbagi dengan rata. Sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidak setaraan pendapatan dimana pendapatan seluruh distribusi hanya dimiliki seseorang saja (Pangestuty & Prasetyia, 2021). Semakin besarnya nilai
indeks  gini  maka  tingkat  ketidak  merataan  yang terjadi  juga semakin  tinggi  dan jika Salah satu factor penyebab terjadinya ketimpangan pendapat adalah kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan dengan segera agar ketidakseimbangan yang terjadi tidak semakin memburuk.
Ketimpangan  pendapatan  salah  satunya  dapat  terjadi  karena  adanya  faktor  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  dimana  faktor  tersebut  untuk  melakukan  pengukuran  pada keberhasilan pembangunan manusia yaitu pada harapan hidup, pengetahuan, serta kehidupan yang baik. Permasalahan indeks pembangunan manusia yang ada pada tiap wilayah berbeda -beda, serta akan mengakibatkan pada salah satu faktor terjadinya ketimpangan pendapatan. Seperti teori yang dikemukakan Todaro & Smith (2006) yaitu pendapatan yang meningkat dengan cukup besar akan menjadikan suatu pembangunan manusia memiliki peranan yang relatif kecil. Dimana pada suatu daerah dengan adanya ketimpangan akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu meningkatnya indeks pembangunan manusia di suatu daerah tanpa diiringi oleh peningkatan juga pada daerah lainnya dapat menyebabkan suatu ketimpangan pendapatan.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  ketimpangan  pendapat  dalam  suatu  daerah  salah  satunya adalah  kemiskinan.  Kemiskinan  sering  dipahami  sebagai  keadaan  kekurangan  uang  dan  barang untuk menjamin kelangsungan hidup.
Ketimpangan pendapatan sangat  erat hubungannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2017).  Kemiskinan  menyebabkan  ketimpangan  distribusi  pendapatan  antara  kaya  dan  miskin semakin timpang. Seperti yang ungkapkan oleh Arsyad (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah.
Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, Hassan et al. (2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Syawie (2011)  mengungkapkan  bahwa  pada  proporsi  tertentu,  kemiskinan  memang  berkaitan  dengan kesenjangan.  Akan  tetapi,  kemiskinan  yang  berkurang  bukan  berarti  akan  mengurangi ketimpangan. Penemuan Syawie juga didukung oleh Afandy, Rantung, & Marashdeh (2017) yang menyatakan  bahwa  angka  kemiskinan  yang  semakin  rendah  justru  menaikkan  ketimpangan, sehingga solusi atau langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan dapat bersifat memihak pada ketimpangan, melainkan dibiarkan ketimpangan semakin naik.
Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  penafsiran terkait  hubungan  antara  kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan.  Temuan  tersebut  ada  yang berhubungan  positif,  dan  juga  berhubungan  negatif.  Pada  penelitian  ini  diharapkan,  tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Menurut BPS (2012),  kemiskinan dipandang sebagai ketidakmam-puan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut Ravallion (2001) (dalam Arsyad, 2010) kemiskinan adalah “kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat”.
Dari  dua  definisi  di  atas  kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai  ketidakmampuan  untuk memenuhi  berbagai  kebutuhan  seperti  pangan,  perumahan,  pakaian,  pendidikan,  kesehatan,  dan sebagainya.
Kemiskinan dipandang juga sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Kemiskinan

## 1362
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
memiliki banyak dimensi. Dalam mengerti konsep tersebut, terdapat dua hal yang bisa dilihat, yaitu hal-hal  pokok  seperti  kurangnya  kepemilikan  aset,  organisasi  sosial  politik,  dan  tingkat keterampilan  yang  rendah.  Sementara  faktor  tambahan  adalah  ketiadaan  uang,  hubungan komunikasi online. Karenanya, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan sangat penting di tingkat nasional maupun lokal. Kemiskinan bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga merupakan kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan menghormati martabat seseorang atau kelompok dalam kehidupan mereka. Hak-hak dasar yang umum diakui mencakup hak untuk memiliki makanan yang mencukupi (Sukamaraga, 2011).
Menurut Arsyad (2010), “kemiskinan dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang bersifat alamiah atau kultural dan hal-hal yang bersifat non alamiah atau struktural”. Menurut Paul Spicker (dalam Wijayanto,  2010)  penyebab  kemiskinan  dapat  dibagi  menjadi  dalam  empat  madzab,  yaitu individual  explanation,  familial  explanation,  subcultural  explanation,  structural  explanation. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kemiskinan bisa datang dari diri sendiri (faktor alamiah), dan dari lingkungan sekitar (faktor non alamiah).
Dalam  konsepnya,  kemiskinan  dapat  dibagi  menjadi  kemiskinan  relatif  dan  kemiskinan absolut,  yang  berbeda  dalam  penggunaan  standar  penilaian.  Standar  evaluasi  kemiskinan  relatif adalah ukuran hidup yang ditetapkan dan diputuskan subjektif oleh masyarakat di daerah tertentu, dan individu yang berada di bawah standar evaluasi tersebut dianggap sebagai orang miskin secara relatif. Sementara itu, kriteria penilaian kemiskinan secara absolut mencakup kebutuhan minimum untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar,  seperti  makanan  dan  kebutuhan  lainnya.  Tingkat  kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dikenal sebagai garis kemiskinan.
Masalah  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  mendasar  yang  menjadi  pusat perhatian  pemerintah  di  negara  manapun.  Salah  satu  aspek  penting  untuk  mendukung  strategi penanggulangan  kemiskinan  adalah  tersedianya  data  kemiskinan  yang  akurat.  Pengukuran kemiskinan  yang  dapat  dipercaya  dapat  menjadi  instrumen  tangguh  bagi  pengambil  kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  terhadap  kemiskinan,  membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Berlandaskan  infomasi  yang  diterima  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2023, presentase  penduduk  miskin  pada  tahun  2023  sebesar  14,90  persen,  menurun  0,30  persen  poin dibanding  tahun  2022.  Jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2023  sebanyak  138,99  ribu  orang, menurun 2,26 ribu dibandingkan tahun 2022.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara langsung maupun tidak langsung jumlah kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2023 terhadap Ketimpangan Pendapatan.

## METODE PENELITIAN Data dan Sumber Data
Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan  kuantitatif  dilakukan  pada  penelitian  inferensial  (dalam  rangka  pengujian  hipotesis) dan  menyandarkan  kesimpulan  hasilnya  pada  suatu  probabilitas  kesalahan  penolakan  hipotesis nihil.  Dengan  metode  kuantitatif  akan  diperoleh  signifikan  perbedaan  kelompok  atau  signifikan hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel  besar  (Azwar,  2007).  Jenis  penelitian  yang  di  pakai  adalah  penelitian  komparasi,  yaitu perbandingan.
Sumber data utama yang dipakai adalah  data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsumsi dan Pengeluaran dan Susenas KOR yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dengan jumlah sampel 341.802 rumah tangga. Sebagai informasi tambahan, digunakan hasil Survei Paket Komoditi  Kebutuhan  Dasar  (SPKKD),  yang  dipakai  untuk  memperkirakan  proporsi  dari pengeluaran  masingmasing  komoditi  pokok  non-makanan.  Untuk  penimbang  data  Susenas ( weight ) yang digunakan pada tahun 2023 merupakan penimbang proyeksi penduduk hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data Kemiskinan Makro Indonesia pada Tahun 2023 melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Pengumpulan data merupakan Langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan  untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

## Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan
Tahap  pertama  adalah  menentukan  penduduk  referensi,  yaitu  20  persen  penduduk  yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis kemiskinan sementara adalah Garis Kemiskinan periode  sebelumnya  yang  di- inflate dengan  inflasi  umum  Indeks  Harga  Konsumen  (IHK).  IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masingmasing diberi  bobot  menurut  proporsi  belanja  masyarakat  untuk  komoditi  yang  bersangkutan.  IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (seperti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.
GKM  adalah  jumlah  nilai  pengeluaran  dari  52  komoditi  dasar  makanan  yang  riil dikonsumsi  penduduk  referensi  yang  kemudian  disetarakan  dengan  2100  kilokalori  perkapita perhari.  Penyetaraan  nilai  pengeluaran  kebutuhan  minimum  makanan  dilakukan  dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:
𝐺𝐾𝑀 𝐽𝑃 ∗ = ∑ 𝑃 𝑗𝑘𝑝 . 𝑄 𝑗𝑘𝑝 52 𝑘=𝑖 = ∑ 𝑉 𝑗𝑘𝑝 52 𝑘=1 Dimana : 𝐺𝐾𝑀 𝐽𝑃 ∗ = Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) 𝑃 𝑗𝑘𝑝 = Rata – rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p 𝑄 𝑗𝑘𝑝 = Rata – rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p 𝑉 𝑗𝑘𝑝 = Nilai pengeluaran komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi
𝑗 = Daerah (perkotaan atau perdesahan)
𝑝 = Provinsi 𝑘𝑒 − 𝑝

## 1364
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  periode  2004-2023,  tingkat  kemiskinan  di  perkotaan  dan  perdesaan  mengalami penurunan baik secara jumlah maupun persentase. Selama periode tersebut, penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan relatif lebih cepat dibanding di perkotaan. Di perkotaan, pada tahun 2004, persentase penduduk miskin sebesar 12,13 persen dan pada tahun 2023 turun menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di perdesaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 20,11 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 12,22 persen.
Catatan:
1. Tahun 2004-2005 berdasarkan data Februari

## 2. Tahun 2006-2023 berdasarkan data Maret
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2004 – 2023
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 2004-
2023 Persentase Penduduk   Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Tahun Miskin (%) K D K + D K D K + D (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2004 11,30 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 2010 11,10 19,93 31,03 9,87 16,56 13,33 2011 11,08 19,04 30,12 9,23 15,72 12,49 2012 10,71 18,54 29,25 8,79 15,10 11,96 2013 10,39 17,78 28,17 8,42 14,28 11,36 2014 10,51 17,77 28,28 8,34 14,17 11,25 2015 10,65 17,94 28,59 8,29 14,21 11,22 2016 10,34 17,67 28,01 7,79 14,11 10,86 2017 10,67 17,10 27,77 7,72 13,93 10,64 2018 10,14 15,81 25,95 7,02 13,20 9,82 2019 9,99             15,15 25,14 6,69 12,85 9,41 2020 11,16 15,26 26,42 7,38 12,82 9,78
Gambar 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2004-2023
2021 12,17 15,37 27,54 7,89 13,10 10,14 2022 11,82 14,34 26,16 7,50 12,29 9,54 2023 11,74 14,16 25,90 7,29 12,22 9,36
Catatan:
1. Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Februari 2004 dan 2005
2. Dihitung berdasarkan data Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010
3. Dihitung berdasarkan data Susenas Modul Konsumsi Maret 2011, 2012, 2013, 2014 dengan penimbang proyeksi penduduk
Keterangan:
K = Perkotaan D = Perdesaan K + D = Perkotaan + Perdesaan
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  presentase  dari  jumlah  penduduk  perkotaan  dan perdesaan pada tahun 2006 sebesar  17,75% merupakan nilai presentase penduduk miskin tertinggi dengan jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan sebanyak 39,30 juta jiwa.
Presentase penduduk miskin  terendah di desa pada tabel diatas terjadi di tahun 2006 sebesar 21,81% dengan jumlah penduduk sebanyak 24,81 juta jiwa.
Presentase penduduk miskin  terendah di kota pada tabel diatas terjadi di tahun 2006 sebesar 13,47% dengan jumlah penduduk nya sebanyak 14,49 juta jiwa.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2006  mengalami  kenaikkan  presentase penduduk miskin yang tertinggi baik dari jumlah penduduk didesa maupun dikota.
Akan  tetapi  pada  tahun  2023  tingkat  presentase  penduduk  miskin  mengalami  penurunan sehingga tingkat kemiskinan mulai berkurang. Dengan presentasi jumlah perkotaan dan perdesaan sebesar 9,36%.

## Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perdesaan Lebih Tinggi dibandingkan di Perkotaan
Selain persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang perlu dipertimbangkan dalam  evaluasi  dan  pengambilan  kebijakan  adalah  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P 1 ).  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1 ) merupakan nilai ratarata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Pada  tahun  2023,  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P 1 )  mengalami  penurunan  jika dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Penurunan  tersebut  terjadi  baik  di  perkotaan  maupun  di perdesaan. Jika dilihat lebih rinci, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan di perkotaan.

## Pada  Periode  Maret  2022  –  Maret  2023,  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  Turun Sebesar 0,02 Poin
Selain  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan,  indikator  lain  yang  perlu  dilihat  adalah  Indeks Keparahan  Kemiskinan.  Selain  menekan  jumlah  penduduk  miskin,  kebijakan  kemiskinan seharusnya  juga  dapat  mengurangi  Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  dan  Indeks  Keparahan Kemiskinan. Jika dilihat menurut daerah, Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari 0,29 menjadi 0,28, sedangkan di perdesaan turun dari 0,54 menjadi 0,51.

## 1366
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Indeks Keparahan Kemiskinan Berfluktuasi antar periode
Pada  periode  2004-2023,  indeks  keparahan  kemiskinan  cenderung  memiliki  tren  yang menurun,  meskipun  pernah  terjadi  kenaikan  yang  cukup  tajam  pada  tahun  2006.  Jika  dilihat menurut daerah, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan terlihat lebih berfluktuasi. Sementara itu  indeks  keparahan  kemiskinan  di  perdesaan  meningkat  cukup  tinggi  pada  tahun  2016,  dan selanjutnya menunjukkan pola penurunan sampai dengan tahun 2023.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, disimpulkan bahwa Pada periode 2004- 2023,  indeks  keparahan  kemiskinan  cenderung  memiliki  tren  yang  menurun,  meskipun  pernah terjadi kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2006. Jika dilihat menurut daerah, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan terlihat lebih berfluktuasi. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan di
Gambar 2.  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023
Gambar 3.  Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1 ) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2022 – Maret 2023
perdesaan meningkat cukup tinggi pada tahun 2016, dan  selanjutnya menunjukkan pola penurunan sampai dengan tahun 2023.
Dengan presentase dari jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan pada tahun 2006 sebesar 17,75% merupakan nilai presentase penduduk miskin tertinggi dengan jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan sebanyak 39,30 juta jiwa. Presentase penduduk miskin  terendah di desa pada tabel diatas terjadi di tahun 2006 sebesar 21,81% dengan jumlah penduduk sebanyak 24,81 juta jiwa. Presentase  penduduk  miskin    terendah  di  kota  pada  tabel  diatas  terjadi  di  tahun  2006  sebesar 13,47% dengan jumlah penduduk nya sebanyak 14,49 juta jiwa.
Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk meningkat kembali perekonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat neraca perdagangan, permintaan domestik dan juga transformasi struktural.
Pengangguran  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di Indonesia. Mengatasi angka pengangguran memang tidak  mudah akan tetapi diharapkan kepada pemerintah daerah dapat menanggulanginya dengan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih luas lagi.

## DAFTAR REFERENSI
Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya . URECOL , 323-328. Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2003.  “ Metodologi  dan  Profil  Kemiskinan  Tahun  2002 ”,  Jakarta: Badan Pusat Statistik
Dai, S. I. S., Canon, S., & Bauty, D. O. (2023). Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) , 6(1), 535-544. Damanik,  A.  M.,  Zulgani,  Z.,  &  Rosmeli,  R.  (2018). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi ketimpangan  pendapatan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jambi.  E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 7(1),15-25. Mahsunah,  D.  (2013). Analisis  pengaruh  jumlah  penduduk,  pendidikan  dan  pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 1(3). Sugiarti,  I.,  &  Erdkhadifa,  R.  (2023). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap Ketimpangan  Pendapatan  di  Jawa  Timur  Tahun  2021.  Al-Kharaj:  Jurnal  Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(5), 2427-2441.