Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN  UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)
Oleh:
Eka Rahmatika Wenny Megawati
ekarahmatika44@gmail.com wennymegawati@edu.unisbank.ac.id Universitas Stikubank Semarang

## ABSTRAK
Kekerasan seksual kepada anak di Kota Semarang salah satu bagian tidak pidana mengalami meningkat akhir-akhir ini, banyak anak masih dilanggar haknya dan  tidak  memiliki  perlindungan  yang  layak  dari  keluarga,  komunitas,  atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan  bagi anak maka Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 melui peran DP3A Kota Semarang dan Peraturan Walikota  Semarang  Nomor  101  Tahun  2021  saat  pemberian  perlindungan kekerasan  seksual.  Tujuan  riset  berikut  ialah  mengenali  peranan  DP3A  Kota Semarang terkait pemberian perlindungan hukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak serta hambatan DP3A Kota Semarang  terkait pemberian  perlindungan  hukum  pada  anak  korban  kekerasan  seksual.  Riset  ini menggunakan  metode  yuridis  empiris,  merupakan  metode  riset  yang  berpegang pada  hukum  dan  mengacu  pada  hal-hal  nyata  dan  penerapan  dalam  masyarakat. Data riset ini diperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil Riset yang didapat bahwa peran DP3A Kota Semarang  saat pemberian perlindungan hukum kepada  korban  kekerasan  seksual  yakni  melalui  pendampingan  hukum,  serta bantuan medis dan psikologis dan hambatan DP3A Kota Semarang saat pemberian perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual seperti sulit mencari bukti yang  benar  terjadinya  kekerasan  seksual,  informasi  dari  korban  dan  sekitar lingkungan korban.
Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan, DP3A Kota Semarang

## PENDAHULUAN
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. 1 Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hak asasi manusia dan perlindungan yang diberikan oleh Pasal 3 butir (3) UU No. 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” . 2 Anak sangat memerlukan  perlindungan  dan  perhatian  khusus  yang  dapat  menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosialnya  seimbang  dan konsisten. 3 Keselamatan anak, yang merupakan bagian dari pembentukan sumber daya  manusia  yang  berkualitas,  hanya  dapat  dicapai  oleh  pihak  yang memperlakukan dan menghormati anak sesuai dengan haknya. Perlindungan anak harus  dimulai  sejak  janin  dalam  kandungan  hingga  anak  berusia  delapan  belas tahun.  Ini  didasarkan  pada  gagasan  bahwa  anak  harus  dilindungi  secara menyeluruh, lengkap, dan sempurna. 4
Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  UU  No.  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  anak  memiliki  hak  untuk  dilindungi, “Perlindungan  anak  adalah  segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  se  cara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi” . 5
1 Oktaviani, I. F., & Wibowo, P. (2023). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Narapidana Dalam Melindungi  Hak  Asasi  Manusia  Di  Rumah  Tahanan  Negara . Jurnal  Komunikasi  Hukum (Jkh), 9(1), 370-380
2 Arifin,  R.,  &  Lestari,  L.  E.  (2019). Penegakan  dan  Perlindungan  Hak  Asasi  manusia  di Indonesia  dalam  konteks  implementasi  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab . Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12-25.
3 Salamiah, S., & Septarina, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. Prosiding Penelitian Dosen Uniska Mab, (1).
4 Zahara, Z., & Arianto, E. (2021). Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Analisis Hukum, 2(2), 48-53.
5 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.
Kejahatan yang melanggar kesusilaan dan merusak nyawa telah meningkat seiring  dengan  perkembangan  teknologi.  Korban  kekerasan  seksual  umumnya anak-anak. 6 Banyak anak masih dilanggar haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah mereka. Mereka juga menjadi korban  kekerasan,  eksploitasi,  pelecehan,  dan  tindakan  yang  tidak  manusiawi. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  salah  satu  jenis  tidak  pidana  yang meningkat  dimasyarakat  akhir-akhir  ini. 7 Kota  Malang  tahun  2022  terjadi  kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh seorang guru tari dengan dugaan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak. Korban anak usia 12-15 tahun dengan pelaku menggunakan modus meditasi untuk membantu siswa menari dengan baik di sanggar tari. 8 Meskipun kekerasan seksual terjadi di kota Malang, hal ini juga terjadi  di  Semarang.  Kasus  seorang  anak  berusia  13  tahun  di  Semarang  menjadi korban  kekerasan  seksual  bermula  dari  berbagi  foto  di  media  sosial  dan  hinaan terhadap korban yang dilakukan oleh teman-temannya. Pelakunya memiliki modus berupa ancaman, penggunaan narkoba dan penyerangan seksual. 9
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia  meningkat  secara  signifikan setiap  tahunnya.  Tidak  ada  data  pasti  mengenai  jumlah  kasus  kekerasan  yang dialami  oleh  anak.  Data  yang  dikumpulkan  oleh  berbagai  lembaga  hanya mencerminkan  fenomena  puncak  gunung  es  dan  data  yang  disajikan  tidak  dapat menjelaskan  faktanya.  Minimnya  data  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  bawah umur  disebabkan  oleh  kebiasaan masyarakat  yang  menganggap  topik  ini  sebagai masalah internal keluarga dan tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka.
6 Ramadhan,  R.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Petugas  Perlindungan  Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang- Undang  Perlindungan  Anak  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara) .
7 Fahri,  A.,  Renggong,  R.,  &  Madiong,  B.  (2021). Analisis  Sosio  Yuridis  Kekerasan  Terhadap Anak Di Kota Makassar . Indonesian Journal Of Legality Of Law, 4(1), 107-116.
8 Suara Malang.id, Anak-anak Korban Kekerasan Seksual Guru Tari di Kota Malang Tambah Jadi Sepuluh diakses https://malang.suara.com/read/2022/01/25/175908/anak-anak-korban- kekerasan-seksual-guru-tari-di-kota-malang-tambah-jadi-sepuluh
9 Kompas.com, Berawal dari Share Foto, Anak 13 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual, diakses https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari-share-foto-anak-13- tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual
Peningkatan  ini  tidak  hanya  dari  segi  jumlah  atau  kuantitas  kasus,  tetapi juga  dari  segi  kualitas.  Sayangnya,  pelaku  cenderung  berasal  dari  orang  dekat seperti  orang  tua  kandung,  ayah  tiri,  paman,  supir,  tetangga,  guru,  dan  lainnya. Dampak dari kekerasan seksual ini dapat menyebabkan kehamilan, yang membuat orang  berisiko  mengalami  stres,  depresi,  dan  gangguan  mental  seperti  putus sekolah. 10 Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  berdampak  langsung  pada perkembangan  psikologis  dan  perkembangan  anak  lainnya.  Dampak  psikologis pada anak dalam kehidupan nyata juga dapat disebabkan oleh sikap berisiko yang seringkali meninggalkan trauma, luka yang mengabadikan, mentalitas, kecemasan berlebihan,  gangguan  perkembangan  intelektual,  dan  menyebabkan  cacat intelektual.  Situasi  tersebut  dapat  menciptakan  masa  lalu  yang  buruk  bagi  anak- anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 11
Dampak  kekerasan  seksual  terhadap  anak  tergantung  pada  tingkat kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak.  Semakin  banyak  anak  mengalami kekerasan  seksual,  semakin  besar  traumanya  dan  semakin  lama  masa pemulihannya.  Luka  fisik  mungkin  sembuh  dalam  waktu  singkat,  namun  luka psikis akan terekam dan sembuh oleh anak dalam waktu yang lama. Perkembangan fisik,  psikologis  dan  mental  seorang  anak  juga  terganggu  dan  terhambat.  Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menggarisbawahi perlunya sanksi pidana dan  denda  yang  lebih  besar  terhadap  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  di  bawah umur,  khususnya  untuk tindak  pidana  seksual  yang  bertujuan  untuk  memberikan efek jera, dan mendorong tindakan khusus untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis,  dan  sosial  anak-anak.  Hal  itu  tertuang  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UU bahwa “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara  lainnya
10 Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum , 2(1), 27-48.
11 Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  memberikan  Perlindungan  Khusus kepada Anak ”. 12
Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), jumlah kasus perlindungan anak di KPAI tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus, dimana 522 kasus disampaikan  melalui media  dan  5.431  kasus  dilaporkan  langsung  ke  KPAI.  Dari Januari hingga September 2022, terdapat 3164 kasus, dimana 868 kasus dilaporkan melalui  media  dan  2296  kasus  dilaporkan  langsung  ke  KPAI.  Berdasarkan  data tersebut,  jumlah  kasus  yang  melibatkan    kasus  anak  menurun  pada  tahun  2022. LRC-KJHAM  (Legal  Resources  Center  untuk  Keadilan  Jender  dan  Hak  Asasi Manusia)  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2021  terdapat  89  kasus  kekerasan seksual  yang  salah  satu  korbannya  adalah  anak-anak,  sehingga  terjadi  47  kasus kekerasan seksual di Kota Semarang. 13
Menurut  data  SIMFONI  PPA  (Sistem  Informasi  Online  Perlindungan Perempuan  dan  Anak),  bahwa  banyak  yang  menjadi  korban  kekerasan  terhadap anak. Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya : 14
Grafik 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah
Sumber Gambar: Data SIMFONI PPA
12 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak
13 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bank Data Perlindungan Anak, diakses Https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan-Anak-2022
14 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  SIMFONI  PPA  (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan
Selain  data  diatas,  terdapat  data  jumlah  kasus  kekerasan  yang  dialami korban dengan berbagai ragam kekerasan sebagai berikut :
Grafik 2. Data Jumlah Kasus Kekerasan yang dialami Korban dengan berbagai Ragam Kekerasan
Sumber Gambar : Data DP3A Kota Semarang
Dari data Grafik 1. Dapat dilihat bahwa Kasus Kekerasan terhadap Anak di Jawa Tengah terdapat 952 korban. Oleh karena itu, orang tua harus berperan aktif dalam  pengawasan  dan  pendidikan  anak-anaknya,  dan  anak-anak  harus mendapatkan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  usia  sehingga  mereka  tahu batasannya.  Pada  Grafik  2.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  keragaman  korban kekerasan  yang  paling  banyak  adalah  kekerasan  seksual.  Untuk  mencegah kekerasan seksual itu sendiri, perlu dilakukan sosialisasi kekerasan di masyarakat. Ini karena memiliki efek yang besar pada semua kelompok sasaran lainnya yang akan memberikan efek yang baik pada lingkungannya.
Dari  data  tersebut  merupakan  data  yang  dilaporkan  dan  mungkin  ada banyak  data  yang  belum  dilaporkan  akibat  kekerasan  terhadap  anak.  Tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah perlu disikapi bukan oleh satu pihak melainkan  melalui  keterlibatan  berbagai  pihak  pemerintah,  masyarakat  dan organisasi  lain  yang  sangat  peduli  terhadap  hak  anak.  Untuk  menciptakan  ruang aman  bagi  perempuan  dan  anak,  baik  pencegahan,  perlindungan  maupun penanganan melalui internet, khususnya dalam kebijakan terkait kekerasan seksual,
memerlukan  perhatian  serius  dari  negara  sebagai  tanggung  jawabnya  untuk melindungi perempuan dan anak. 15
Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No 35 Tahun 2014 merupakan produk hukum yang dirancang untuk melindungi anak dari segala  bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap  anak,  termasuk  dalam perlindungan anak sebagai korban kejahatan dan perlindungan kepentingan umum terhadap  anak.  Sebelum  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Indonesia telah memiliki UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU  No.  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak.  Undang-undang ini  membahas hak  anak  dan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  Orang  Tua,  Masyarakat, Pemerintah, Negara, dan Anak di Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencapai undang-undang ini untuk melindungi anak. 16
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian terkait  permasalahan  hukum  yang  berjudul:  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  ANAK  SEBAGAI KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL BERDASARKAN  UU  NO  35  TAHUN  2014  TENTANG  PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  peran  DP3A  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa hambatan DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual ?
15 Perempuan,  K.  (2020). Kekerasan  Meningkat:  Kebijakan  Penghapusan  Kekerasan  Seksual Untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  Dan  Anak  Perempuan. Catahu:  Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 1-109.
16 Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

## PEMBAHASAN
1. Peran  DP3A  Kota  Semarang  dalam  memberikan  Perlindungan Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di DP3A Kota Semarang maka  didapatkan  hasil,  bahwa  peran  DP3A  Kota  Semarang  berdasarkan Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  101  Tahun  2021  yaitu  membantu walikota dalam melaksanakan urusan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan tanggungjawab daerah.
Dalam memberikan perlindungan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai peran diantaranya :
1. Melakukan perlindungan perempuan meliputi :
a. Ketenagakerjaan
b. situasi darurat
c. rentan
d. kejahatan perdagangan manusia
2. Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi :
a. kekerasan
b. radikalisme
c. pornografi
d. eksploitasi
e. narkotika
f. psikotropika dan zat adiktif
g. human immunodeficiency virus/acquiredimmune deficiency syndrome
h. perlakuan salah
i. penelantaran
j. kejahatan perdagangan manusia
3. Menyiapkan kegiatan perlindungan khusus anak;
4. Monitoring  evaluasi  pelaksanaan  Perlindungan  Perempuan  dan  Khusus Anak
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Menurut  Ibu  Siwi  Nurjanti  sebagai  Subkoordinator  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  dan  Kelompok  Jabatan  Fungsional,  total  kasus Kekerasan  di  Kota  Semarang  pada  periode  1  Januari  2022  –  5  April  2023 sebanyak  280  kasus  yang  terdiri  dari  33  korban  laki-laki  dan  270  korban perempuan.  Kekerasan  terhadap  Anak  (KTA)  terdapat  89  kasus,  KDRT  146 kasus, ABH 4 kasus, KDP 15 kasus, KTP 26 kasus. Kasus yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023, yang ditangani oleh DP3A Kota Semarang yaitu Kekerasan Seksual Anak. Pelaku dengan nama Ismuiji berusia 40 tahun, yang merupakan penjaga kebersihan sekolah, korban dengan inisial FMR berusia 8 tahun  beralamat  di  Kecamatan  Gajahmungkur.  Korban  merupakan  siswi  dari Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gajahmungkur yang dilakukan oleh penjaga kebersihan  Sekolah.  Pelaku  melakukan modus  dengan  memberi  uang  kepada korban  senilai  Rp.  10.000.  Setelah  memberikan  uang  kepada  korban,  pelaku menutup mata korban dan tangan pelaku mulai meraba dalam rok korban hingga menyentuh kemaluan korban.
Dalam  menangani  kasus  kekerasan  seksual  anak  yang  dilakukan  oleh Ismunaji  berusia  40  tahun,  korban  dengan  inisial  FMR  berusia  8  tahun beralamat  di  Kecamatan  Gajahmungkur  yang  merupakan  siswi  dari  Sekolah Dasar  (SD)  di  Kecamatan  Gajahmungkur  dilakukannya  proses  perlindungan terhadap  korban,  pihak  DP3A  Kota  Semarang  biasanya  diawali  dari pendampingan  hukum,  medis  dan  psikologis.  Proses  Pendampingan  Hukum yang  dilakukan  DP3A  Kota  Semarang  seperti  adanya  proses  pendampingan kepolisian,  pendampingan  ke  pengadilan  hingga  proses  hukum  selesai. Pendampingan Medis yang dilakukan lembaga  DP3A  Kota Semarang  yaitu dengan adanya proses rujukan ke rumah sakit jika korban mengalami kekerasan yang terjadi pada fisik agar mendapatkan bantuan secara medis dan hasil visum.
Peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap  kasus  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  Ismunaji  berusia  40 tahun dengan korban dengan insisal FMR berupa pemulihan kondisi anak dan perlindungan  secara  hukum.  Pertama  adanya  pemulihan  kondisi  anak  yang berupa adanya pemulihan secara fisik/kesehatan dilakukan dengan visum untuk
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
mengetahui  luka  pada  tubuh  korban,  dari  hasil  visum  tersebut    dapat dipergunakan  untuk  bukti  dalam  melakukan  penyidikan  dan  proses  secara hukum. Penanganan kesehatan tidak hanya berupa visum namun dapat berupa rotgen  dan  perawatan  yang  lain  sesuai  apa  yang  sesuai  apa  yang  dibutuhkan oleh korban. Pemulihan kesehatan tetap di dampingi oleh DP3A Kota Semarang untuk memantau jalannya proses pemulihan oleh pihak rumah sakit dan seluruh korban akan mendapatkan penanganan yang sama tanpa adanya biaya.
Kedua,  pihak  DP3A  Kota  Semarang  membantu  proses  dalam pemulangan  korban  jika  kondisi  fisik/kesehatan  korban  sudah  membaik  dan aman. Ketiga, DP3A memberikan perlindungan di rumah aman (shelter) yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan psikis dan mental korban sehingga dapat  kembali  seperti  kondisi  semula.  Rumah  aman  dapat  diberikan  kepada korban yang sangat memerlukan adanya tempat sementara yang aman, selama korban  berada  di  rumah  aman  (shelter)  korban  mendapatkan  konseling, psikoterapi  dan  pemulihan  dari  pihak  rumah  sakit.  Keempat,  DP3A  Kota Semarang memberikan pendampingan hukum yang kasusnya akan dilanjutkan pada proses pengadilan dimana upaya tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak anak sebagai korban. DP3A Kota Semarang dalam pendampingan hukum juga  memberikan  pengacara  untuk  korban,  yang  memiliki  tujuan  untuk membela korban.
DP3A Kota Semarang dalam melakukan pelayanan kepada korban pada kasus  yang  dilakukan  oleh  Ismunaji  berusia  40  tahun  dengan  korban  dengan insisal  FMR  berusia  8  tahun,  yaitu  meliputi  Pengaduan  melalui  jangkauan, Petugas mendatangi rumah/lokasi korban dan membawa korban ke UPT (Unit Pelaksana  Teknis),  petugas  harus  memastikan  terlebih  dahulu  keadaan  dan keamanan  korban  sebelumnya.  Petugas  sebelum  mendatangi    lokasi  korban harus  melakukan  pemetaan  mengenai  kondisi  penjangkauan,  dengan  adanya pemetaan  guna  untuk  menentukan  strategi  adanya  jalan  masuk  yang  paling aman  untuk  menjangkau  keberadaan  korban.  Sesampainya  di  lokasi  korban, petugas DP3A Kota Semarang memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan penjangkauan,  manfaat  dari  penjangkauan  dan  memastikan  bahwa  korban
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
bersedia  dengan  tawaran  yang  diberikan  oleh  DP3A  Kota  Semarang  untuk penjangkaun.  Pihak  DP3A  Kota  Semarang  dan  keluarga  korban  anak melakukan  diskusi  mengenai  keamanan  yang  harus  diperhatikan,  dipastikan juga  anak  harus  memiliki  pendamping  yang  dapat  dipercayai  untuk  anak mengikuti UPT. Apabila dari korban maupun pihak keluarga menolak dengan adanya  tawaran  untuk  melakukan  proses  pendampingan  oleh  DP3A  Kota Semarang,  petugas  akan  mengarahkan  dan  mengajak  korban  untuk  membuat perencanaan untuk penyelamatan diri yang dapat mencakup melarikan diri dari rumah,  cara  mencapai  tujuan  dalam  penyelamatan,  penyimpanan  dokumen- dokumen  penting.  Sebelum  petugas  dari  pihak  DP3A  Kota  Semarang meninggalkan  tempat  korban,  petugas  akan  memberikan  informasi  untuk menghubungi  lebih  lanjut  apabila  sewaktu-waktu  korban  berubah  pikiran. Apabila  korban  menyetujui  tawaran  untuk  melakukan  proses  pendampingan, langkah selanjutnya korban melakukan proses wawancara yang dilakukan oleh pihak DP3A Kota Semarang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  kekerasan  seksual dapat  menimbulkan  adanya  penderitaan  baik  berupa  kerugian  fisik  maupun mental. Faktor yang terjadinya kekerasan seksual  yaitu faktor ancaman, anak diancam oleh pelaku agar tidak dapat memberitahu kepada siapapun apa yang dilakukan  pelaku,  sehingga  anak  mengikuti  perkataan  pelaku  agar  tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Faktor tersebut dapat mempengaruhi anak mendapatkan perbuatan kekerasan seksual.
Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa faktor kekerasan seksual merupakan  adanya  ancaman  dan  hal  tersebut  merupakan  dampak  yang berpengaruh  buruk  pada  korban  kekerasan  seksual  anak,  karena  anak  sangat membutuhkan  adanya  perhatian  dan  penanganan  yang  khusus  juga  untuk memulihkan  kondisi  fisik,  psikis,  dan  sosialnya.  Faktor  berikutnya  yaitu gadget/handphone,  karena  didalamnya  terdapat  aplikasi  atau  vidio  yang memiliki unsur seks, karena anak dapat meniru atau melakukan perbuatan apa yang anak lihat pada gadget/handphone tersebut.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Lembaga  DP3A  Kota  Semarang  menyediakan  adanya  layanan pengaduan  online  dan  gratis,  lembaga  juga  merespon  adanya  kasus  yang muncul di media, yang nantinya akan ditinjau kembali mengenai kasus tersebut dan jika kasus tersebut membutuhkan perlindungan maka pihak korban datang langsung  melaporkan  kepada  lembaga  DP3A  Kota  Semarang  untuk mendapatkan adanya perlindungan. DP3A Kota Semarang dalam mewujudkan perlindungan  hukum  terkait  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak,  dilakukan adanya upaya pencegahan yaitu dapat berupa edukasi tentang kekerasan seksual terhadap  anak  kepada  masyarakat  dan  mengadakan  sosialisasi  mengenai perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan kekerasan seksual anak. Dengan  adanya  perwujudan  dalam  perlindungan  ini,  masyarakat  dapat memahami  dan  menerapkan  kepada  anak  dalam  memberikan  perlindungan yang tepat.
Kasus kekerasan yang didampingi oleh DP3A  Kota Semarang, DP3A Kota  Semarang  sudah  melakukan  peran  sesuai  dengan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP),  agar  pelayanan  dalam  memeberikan  perlindungan  korban sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam pelaksanaanya.
2. Hambatan DP3A Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual
Hambatan  yang  dilakukan  oleh  DP3A  Kota  Semarang  dalam memberikan  perlindungan  hukum  khususnya  pada  kasus  FMR  yaitu  Saksi, karena sulitnya mencari bukti yang benar terjadinya kekerasan seksual tersebut, informasi  dari  korban  dan  sekitar  dilingkungan  tempat  tinggal  pun  sangat kurang  sehingga  dapat  menyulitkan  lembaga  DP3A  Kota  Semarang  dalam memberikan  perlindungan  hukum  korban  kekerasan  sesksual  tersebut  secara penuh karena adanya bukti yang kurang.
Selain itu, faktor yang timbul dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi  pada  anak  korban  kekerasan  seksual  menurut  DP3A  Kota  Semarang antara lain :

## a. Penanganan Pengaduan/Laporan
Seringkali, mereka hanya mencatat informasi tanpa memperhatikan korban,  bahkan  seringkali  membawa  korban  untuk  konsultasi  sesuai kebutuhan.  Salah  satu  masalah  yang  sering  terjadi  saat  menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti adalah kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait.
b. Pelayanan Kesehatan.
Saat  ini,  hanya  rumah  sakit  kelas  atas  yang  memiliki  dokter kesehatan  jiwa  dan  forensic.  Sementara  itu,  sangat  sedikit  psikolog  dan konseling  yang  terlatih.  Korban  kekerasan  terhadap  anak  yang  menerima layanan  di  rumah  sakit  dan  puskesmas  masih  jauh  dari  target  yang ditetapkan. Korban kekerasan terhadap anak memengaruhi berbagai faktor kesehatan, dan program kesehatan diutamakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, tidak  semua  rumah  sakit  di  kota/kabupaten  Semarang  dimiliki  oleh pemerintah  daerah,  dan  beberapa  daerah  belum  memiliki  regulasi  yang mendukung pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap anak.
c. Rehabilitas Sosial.
Selain  itu,  fasilitas  dan  sarana  rehabilitasi  sosial,  seperti  ruang konseling  khusus  dan  biaya  operasional,  menjadi  kendala  dalam pendampingan  rehabilitasi  sosial.  Ini  jelas  tidak  memadai  dibandingkan dengan rasio jumlah anak yang menjadi korban. Korban yang membutuhkan rehabilitasi  sosial  dapat  mendapatkan  bimbingan  rohani  dari  layanan  ini. Hal  ini  dilakukan  agar  korban  memperkuat  aspek  spiritualnya,  dan  pada akhirnya korban akan menjadi lebih kuat secara emosi dan spiritual.
d. Penegakan dan bantuan hukum.
Hal ini pasti akan berdampak pada proses hukum untuk memenuhi hak  korban,  terutama  terkait  bagaimana  penyidik  memperlakukan  hak korban.  Selain  itu,  dalam  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan,  pihak berwenang dapat menerima permintaan korban untuk menghentikan kasus setelah korban mengajukan pengaduan.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Pencegahan kembali kasus kekerasan sangat sulit karena polisi tidak dapat melacak apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban. Selain  itu,  korban  menghadapi  kesulitan  untuk  mendapatkan  layanan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum di tingkat kabupaten/kota, serta tenaga kerja yang terbatas, yang hanya bersedia memberikan layanan secara  pro-bono.  Banyak  korban  tidak  menyadari  bahwa  mereka  juga berhak atas pendampingan hukum.
e. Reintegrasi Sosial.
Untuk  memastikan  bahwa  reintegrasi  sosial  berlanjut,  keluarga korban dan masyarakat sekitar harus terlibat. Keberhasilan reintegrasi sosial juga  dipengaruhi  oleh  adanya  program  kemandirian  usaha  bagi  korban; memiliki  usaha  sendiri  akan  mengurangi  kemungkinan  korban  menjadi sasaran kekerasan.
Khususnya  dalam  kasus  anak  korban,  tidak  ada  pencatatan  dan pemantauan khusus tentang apakah anak kembali ke pendidikan formal atau informal (misalnya dalam bentuk pelatihan) ketika mereka bereintegrasi ke dalam keluarga atau komunitas mereka. Korban berhak atas perlindungan dan akses kembali ke pendidikan, dan penegasan ini diperlukan..
f. Pencatatan dan pelaporan.
Pendokumentasian  dan  database  perempuan  dan  anak  korban kekerasan belum dilakukan secara terencana dan terfokus, yang membuat pendampingan korban sulit. Selain itu, tidak ada tenaga yang terlatih untuk mencatat  dan  melaporkan  korban  kekerasan.  Hal  ini  bisa  terjadi,  karena belum ada satu sistem yang terintegrasi mulai dari Pusat Pelayanan Korban Kekerasan dari tingkat terendah sampai pusat.
g. Monitoring dan Evaluasi
Meskipun sarana dan prasarana sudah dijamin, kinerja penanganan korban  tidak  serta  merta  meningkat  tanpa  pemantauan  dan  evaluasi. Keberhasilan layanan diukur dengan memenuhi hak-hak korban.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
Menurut dari hasil penelitian,  DP3A Kota Semarang sudah menajalankan tugas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. DP3A Kota Semarang pun  melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  bantuan  hukum  agar  pada pemberian  perlindungan  hukum  dapat  diatasi  secara  bersama-sama  sehingga dalam  pemberian  perlindungan  pada  korban  kekerasan  anak  dapat  berjalan dengan maksimal.

## Kesimpulan
1. Peran DP3A Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dengan insisal FMR berupa pemulihan kondisi anak dan perlindungan secara hukum. Adanya pemulihan kondisi anak yang berupa adanya pemulihan secara  fisik/kesehatan  dilakukan  dengan  visum  untuk  mengetahui  luka  pada tubuh korban, dari hasil visum tersebut dapat dipergunakan untuk bukti dalam melakukan penyidikan dan proses secara hukum, Pihak DP3A Kota Semarang membantu  proses  dalam  pemulangan  korban  jika  kondisi  fisik/kesehatan korban  sudah  membaik  dan  aman,  DP3A  Kota  Semarang  memberikan perlindungan di rumah aman (shelter) yang memiliki tujuan untuk memulihkan keadaan  psikis  dan  mental  korban  sehingga  dapat  kembali  seperti  kondisi semula  dan  DP3A  Kota  Semarang  memberikan  pendampingan  hukum  yang kasusnya akan dilanjutkan pada proses pengadilan dimana upaya tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak anak sebagai korban.
2. Hambatan  DP3A  Kota  Semarang  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  dengan  insisal  FMR  antara  lain Penanganan Pengaduan/Laporan, proses penanganan pengaduan membutuhkan waktu yang lama. Pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus, psikolog dan tenaga  konseling  terlatih  masih  sangat  terbatas.  Rehabilitas  sosial,  ruangan khusus  konseling  menjadi  kendala  dalam  pendampingan  rehabilitas  sosial. Penegakan  dan  bantuan  hukum,  memiliki  keterbatasan  fungsi  polisi  untuk melakukan monitoring. Reintegrasi sosial, belyum tersediannya catatan khusus
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.02 / Juli 2023
dan  monitoring  ketika  reintegrasi  sosial.  Pencatatan  dan  pelaporan, pendokumentasian dan database anak korban kekerasan belum dilakukan secara terencana  dan  terfokus.  Monitoring  dan  evaluasi,  Tanpa  ada  monitoring  dan evaluasi  kinerja  dari  penanganan,  kinerja  penanganan  korban  tidak  otomatis menjadi baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Jurnal
Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di  Indonesia  dalam  konteks  implementasi  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12-25.
Fahri, A., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Analisis Sosio Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar. Indonesian Journal Of Legality Of Law, 4(1), 107-116.
Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum, 2(1), 27-48.
Nasution,  K.  A.  (2019).  Sanksi  Terhadap  Pelaku  Penculikan  Anak  Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
Perempuan, K. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual  Untuk  Membangun  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  Dan  Anak Perempuan.  Catahu:  Catatan  Tahunan  Tentang  Kekerasan  Terhadap Perempuan, 1-109.
Ramadhan, R. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Dari Prespektif  KUHP  Dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51
Salamiah,  S.,  &  Septarina,  M.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. Prosiding Penelitian Dosen Uniska Mab, (1).
Oktaviani,  I.  F.,  &  Wibowo,  P.  (2023).  Pemberian  Bantuan  Hukum  Kepada Narapidana  Dalam  Melindungi  Hak  Asasi  Manusia  Di  Rumah  Tahanan Negara. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), 9(1), 370-380
Zahara, Z., & Arianto, E. (2021). Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection: Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Angkat  Berdasarkan  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Analisis Hukum, 2(2), 48-53.

## II. Peraturan Perundang - undangan
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## III. Situs Internet
KemenPPA. (2022). Diakses dari kemenppa.go.id : pada 18 Desember 2022, dari Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan
KPAI,  (2022).  Diakses  dari  kpai.goid  :  pada  18  Desember  2022,  dari
Https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Perlindungan- Anak-2022
Kompas. (2022). Kompas. Diakses dari kompas.com : pada 18 Desember 2022, dari https://regional.kompas.com/read/2022/02/14/201353178/berawal-dari- share-foto-anak-13-tahun-jadi-korban-kekerasan-seksual
Suara  Malang.  (2022). Suara  Malang. Diakses  dari  malang.suara.com  :  pada  19 Desember2022,dari https://malang.suara.com/read/2022/01/25/175908/an ak-anak-korban-kekerasan-seksual-guru-tari-di-kota-malang-tambah- jadi-sepuluh