## Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
Putu Sekarwangi Saraswati dan Ngurah Galang Jayadhifa Universitas Mahasaraswati, Denpasar-Indonesia Sekarwangisaraswati@gmail.com

## Abstract
In studying the systematics of the existing legal substance, where we often hear of a legal subject in the substance of every existing policy, there are two legal subjects where there are Persons and Rechtpersoons, the focus of the author's research this time is on the rights and obligations of legal entities or rechtpersoons. itself in responding to a policy regarding mandatory vaccines that have appeared in a policy in the midst of the covid-19 pandemic in recent  years,  in  responding  to  this  the  author  wants  to  conduct  research  using  normative  juridical  research methods in order to find out how broad this mandatory vaccine policy is in addressing legal subjects The existing method uses a positivist legislative approach with a law approach and a comparative approach. So it is felt that there  is  a  need  for  a  policy  that  the  government  can  provide  so  that  Covid-19  can  be  resolved  optimally.  The theoretical basis that the author uses is the Theory of Rule of Law, Theory of Justice, Theory of Benefit, the author does not escape the concept of a Limited Liability Company.
Keywords: legal subject; corporation; vaccine mandatory

## Abstrak
Dalam mempelajari sistematika dari substansi hukum yang ada, yang dimana kita sering mendengar suatu subjek hukum  dalam  substansi  setiap  kebijakan  yang  ada,  terdapat  dua  subjek  hukum  yang  dimana  ada  Persoon  dan rechtpersoon,  fokus  penelitian  penulis  kali  ini  adalah  mengenai  hak  serta  kewajiban  dari  badan  hukum  atau rechtpersoon  itu  sendiri  dalam  menyikapi  suatu  kebijakan  mengenai  wajib  vaksin  yang  muncul  dalam  suatu kebijakan  di  tengah  pandemi  covid-19  beberapa  tahun  ini,  dalam  menyikapi  hal  ini  penulis  ingin  melakukan penelitian  menggunakan  metode  penelitian  secara  yuridis  normatif  agar  mengetahui  seberapa  luasnya  kebijakan wajib  vaksin  ini  dalam  menyikapi  subjek  hukum  yang  ada,  metode  dengan  pendekatan  legis  positivis  dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparation apporoach). Maka dirasa perlu adanya suatu kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar Covid-19 dapat terselesaikan dengan optimal. Landasan teori yang penulis  gunakan  yaitu  Teori Negara  Hukum,  Teori  Keadilan,  Teori  Kemanfaatan  tak  luput  penulis  menyelipkan konsep Perseroan Terbatas.
Kata Kunci: subjek hukum; per ser oan ter batas; wajib vaksin
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 149
Published: 25/07/2022
How To Cite: Saraswati, P. S., & Jayadhifa, N. G. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). Pp 149 - 157. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.149-157

## I.  PENDAHULUAN
Globalisasi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman pada saat  ini,  Globalisasi  adalah  proses  penyebaran unsur-unsur  baru  khususnya  yang  menyangkut informasi  secara  mendunia  melalui  media  cetak maupun  elektronik.  Realita  di  era  global  dewasa ini,  tentang  kompleksitas  masalah  kehidupan
yang  mengalami  perubahan  cepat  sekali,  dan anomaly  era  global  secara  maknawi  semakin meningkat  ( Rahman,  2008 ). Era  globalisasi menimbulkan  ancaman  yang  serius  terhadap perubahan  nilai-nilai  kehidupan,  antara  lain kerusakan  moral,  terutama  gaya  hidup  yang cenderung bebas ( Gukguk & Jaya, 2019 ).
Perkembangan  Globalisasi  yang  sangat  pesat
tentu  saja  diiringi  oleh  perkembangan  teknologi informasi  guna  mendukung  gaya  hidup  yang serba  cepat  seperti  saat  ini,  kita  ketahui  sendiri kemudahan  berkomunikasi  jarak  jauh  saat  ini sangat mudah untuk dilaksankan, dalam hal dunia kesehatan  perkembangan  teknologi  informasi sangat  penting  dalam  mengkonfirmasikan  atau memberikan informasi yang sangat cepat dari satu belahan  dunia  ke  belaha  dunia  lainya.  Dalam bencana  global  yang  saat  ini  sedang  sangat menguras  pemikiran  serta  waktu  kita  iyalah bencana  global  Covid-19,  yang  dimana  Wabah Corona  Virus  Disease  2019  atau  disebut  sebagai Covid-19  yang  melanda  dunia  pada  tahun  2020 menimbulkan  kedaruratan  di  berbagai  negara, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19), menetapkan  status  kedaruratan  kesehatan,  yang juga diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19)  (Sekretariat  Kabinet Republik Indonesia, 2020).
Pada  pademi  yang  melanda  seluruh  dunia  ini menyebabkan suatu pergeseran budaya atau suatu perubahan  gaya  hidup  dalam  tatanan  kehidupan sosial  setiap  negaranya,  di  Indonesia  sendiri melalui kebijakan yang cepat tanggap dikeluarkan oleh  pemerintah  pemangku  kebijkan  yang  ada dimana  hal  ini  menyebabkan  munculkan kebiasaan  baru  di  tengah  tengah  hiruk  pikuk dunia sosial yang ada di Indonesia, yang dewasa ini kita ketahui kebiasaan-kebiasaan baru tersebut di  antaranya  dengan  adanya  kewajiban  3M (memakai  masker,  menjaga  jarak  dan  mencuci tangan  dengan  sabun)  bagi  masyarakat  serta  3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah dalah hal pemangku  kebijakan  yang  dimana  pemerintah mencoba  melakukan  pendekteksian  dalam perkembangan  penanganan  Covid-19  diberbagai dunia, terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan  vaksin  maupun  obat  untuk  mengatasi Covid-19.  Khusus  berkaitan  dengan  vaksin,
terdapat  sejumlah  merek  vaksin  untuk  Covid-19 yang  telah  dibuat.  Indonesia  menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan Covid-19  di  Indonesia.  Rinciannya  adalah  3  juta dosis yang sudah tiba di Tanah Air (per 6 Januari 2021)  ditambah  122,5  juta  dosis  lagi  dari Sinovac, kemudian dari Novavax sebanyak itu 50 juta  dosis,  dari  COVAX/Gavi  sejumlah  54  juta dosis,  dari Astra  Zeneca 50  juta  dosis  dan  dari Pfizer sejumlah 50 juta dosis vaksin. Total vaksin yang  dipesan  adalah  329,5  Juta  Dosis  Vaksin Covid-19. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan menyatakan  bahwa  telah  mendistribusikan  1,2 juta  dosis  vaksin  Covid-19  ke  34  (tiga  puluh empat)  provinsi  di  seluruh  Indonesia  per-7 Januari  2021.  Sedangkan  pelaksanaan  vaksinasi direncanakan akan dilakukan pada minggu kedua Januari  2021,  setelah  dikeluarkannya  izin penggunaan  darurat  atau Emergency  Use Authorization oleh  BPOM  (Badan  Pengawas Obat  dan  Makanan).  Ditingkat  masyarakat  yang merasakan  dampak  yang  cukup  besar  akan adanya  pandemi  ini  memunculkan  spekulasi  pro dan  kontra  terkait  pelaksanaan  vaksinasi  di Indonesia.  Sejumlah  pihak  mempertanyakan apakah  vaksinasi  untuk  masyarakat  merupakan hak  ataukah  kewajiban.  Pemerintah  melalui Wakil  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia menyampaikan  bahwa  vaksinasi  Covid-19 merupakan  bagian  dari  kewajiban  seluruh  warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun  sejumlah  aktivis  pada  bidang  Hak  Asasi Manusia  tegas  menyatakan  bahwa  menolak vaksin  adalah  hak  asasi  manusia.  Selain  itu masyarakat  juga  mempertanyakan  efikasi  dan efektivitas  dari  vaksin  Covid-19  tersebut  dengan dalih  seperti  tidak  efektif,  isu  konspirasi, menimbulkan  efek  samping  termasuk  aspek kehalalannya  (walaupun  berkaitan  dengan  aspek kehalalannya telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketika merujuk pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan  antara  Pasal  5  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  dengan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah Penyakit Menular, yang dimana permasalahannya terlatak pada warga negara Indonesia yang wajib di vaksinasi atau tidak.
Ketika  mengkaji  suatu  kebijakan  mengenai konsep dasar hukum, ada satu konsep dasar yang menjadi tema sentral dari seluruh konsep hukum, yakni  subjek  hukum.  Konsep  pemikiran  ini
Halaman 150 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
merupakan  suatu  konsep  dasar  kita  sebelum melangkah  jauh  dalam  hal  mengkaji  suatu kebijakan hukum, terdapat 2 subjek hukum  yang sering  kita  ketahui  yaitu  subjek  hukum  Manusia atau Persoon ,  kemudian  subjek  Hukum  Badan Hukum atau Rechtpersoon. Hal ini merupakan ide dasar dalam pengembangan suatu kebijakan yang ada terkhusus di Indonesia itu sendiri. Ketika kita terfokus  dalam  suatu  hak  dan  kewajiban  antara subjek hukum yang ada tentu saja kita tidak lepas dengan daya pembeda besar kecilnya sekala yang dibebani setiap subjek hukumnya.
Dalam  hal  Peseroan  Terbatas  dasar  erat kaitannya  dengan  dunia  usaha  saat  ini  yang dimana  mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat.  Dalam  menjalankan  usahanya  para pengusaha  banyak  memilih  dalam  bentuk Perseroan  Terbatas,  antara  lain  karena:  Modal/ saham,  memiliki  kekayaan  yang  terpisah  dari kekayaan  para  perseronya,  pemegang  saham memiliki  tanggung  jawab  yang  terbatas,  adanya pemisahan  fungsi  antara  pemegang  saham  dan pengurus  atau  direksi,  memiliki  komisaris  yang berfungsi  sebagai  pengawas,  serta  kekuasaan tertinggi  berada  pada  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS).  Perseroan  terbatas  adalah merupakan  suatu  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham,  dan  memenuhi  persyaratan  yang diterapkan  dalam  undang-undang.  Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan  hukum,  yang  pada  gilirannya  membawa tanggung  jawab  terbatas  bagi  para  pemegang saham,  anggota  Direksi  dan  Komisaris,  yaitu sebesar  saham  yang  dimasukkannya  ke  dalam Perseroan  tersebut.  Agar  maksud  dan  tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang  ditetapkan  dalam  UU  Perseroan  Terbatas. Maksud  dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  ketertiban  umum,  dan  atau kesusilaan.  Pengaturan  dibidang  Perseroan Terbatas  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas menggantikan  undang-undang  terdahulu,  dengan maksud  agar  lebih  sesuai  dengan  perkembangan hukum  saat  ini  dan  dapat  mengakomodasi kebutuhan  masyarakat.  Pengaturan  tentang Perseroan  Terbatas  telah  diatur  sedemikian  rupa, namun  dalam  pelaksanaannya  sering  mengalami
permasalahan  ( Sinaga,  2018 ).  Kita  ketahui bersama  subjek  hukum  Badan  Hukum  memiliki subjek hukum manusia atau Persoon di dalamnya, maka  oleh  sebab  itu  segala  tidakan  suatu  subjek hukum  apalagi  badan  hukum  harus  selalu memperhatikan  hak  serta  kewajiban  dari  subjek hukum manusia atau persoon itu sendiri bisa kita analogikan  tindakan  badan  hukum  tidak  boleh bertentangan  dengan  hak  serta  kewajiban  dari subjek hukum manusia atau Persoon itu sendiri.
Adapun  permasalahan  yang  akan  diangkat adalah  Apakah  vaksinasi  Covid-19  merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia? dan  apakah  Perseroan  Terbatas  yang  tidak menerapkan  wajib  vaksin  untuk  karyawannya dapat dijatuhkan sanksi pemidanaan ditinjau dari norma hukum di Indonesia?

## II.  METODE
Penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian hukum  yuridis-normatif.  Penulisan  yuridis- normatif  atau  penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder  ( Soemito, 1998 ).  Penelitian ini juga melakukan  pendekatan konsep  ( conseptual  approach ),  ( Marzuki,  2005 ) serta  pendekatan  komparatif  ( comparative approach )  ( Sugiyono,  2006 ).  Pendekatan  konsep ( conseptual approach ) dilakukan hingga ditemukan  suatu  upaya  pembenahan  dan pendekatan baru guna menanggulangi permasalahan  yang  ada.  Sedangkan  komparatif (comparative  approach )  adalah  jenis  penelitian deskriptif  yang  ingin  mencari  jawaban  secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganilisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan  untuk  membandingkan  antara  dua kelompok  atau  lebih  dari  suatu  bagian  tertentu ( Nazir, 2005 ).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Vaksinasi Covid-19 Merupakan Hak Atau Kewajiban Bagi Warga Negara Indonesia
Fiat  justitia  ruat  caelum yang  dimana memiliki  pengertian  yaitu  keadilan  harus ditegakkan  walaupun  esok  langit  akan  runtuh. Ungkapan  ini  bukan  hanya  sekedar  suatu  kiasan lama  yang  hanya  menjadi  pemanis  di  setiap pembukaan  suatu  kajian  analisa  ilmiah,  namun satu  hal  yang  perlu  ditegaskan  bahwa  dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak  tak  tergoyahkan.  Suatu  ungkapan  ini  erat
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 151
kaitannya  dengan  Teori  Keadilan  yang  dimana dapat  dianalogikan  suatu  ketentuan  peraturan perundang-undangan harus selalu memiliki unsur penyeimbang serta tidak merugikan sebelah pihak dalam  penyelenggarannya,  di  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Vaksinasi Covid-19  penulis  mempertanyakan  apakah  ini merupakan  suatu  hak  atau kewajiban  bagi  warga negara  Indonesia  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  menyebutkan bahwa  kesehatan  menjadi  salah  satu  kebutuhan dasar manusia.
Pengakuan  dan  perlindungan  hak  atas kesehatan  tersebut  diatur  secara  konstitusional. Sejak  masa  berlakunya  Konstitusi  Republik Serikat, hak atas kesehatan telah diatur pada pasal 40  yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Penguasa senantiasa  berusaha  dengan  sungguh-sungguh memajukan  kebersihan  umum  dan  kesehatan rakyat.” Pengaturan hak atas kesehatan pada pasal 40 Konstitusi Republik Indonesia Serikat tersebut kemudian  di  adopsi  oleh  Pasal  42  Undang- Undang  Dasar  Sementara  (UUDS)  (Nurhalimah, 2020).  Setelah  berlakunya  UUD  NRI  Tahun 1945,  hak  atas  kesehatan  kembali  diatur  pada Pasal 28H ayat (1) dengan norma sebagai berikut: “…setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera lahir  dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan…”. Sebagai atribut ketentuan tersebut Pasal 4 Undang -Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak atas kesehatan” secara garis besar Undang -Undang kesehatan dan UUD 1945 mengisyaratkan  bahwa  setiap  individu,  keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap  kesehatannya,  dan  negara  bertanggung jawab  mengatur  agar  terpenuhi  hak  hidup  sehat bagi  penduduknya  termasuk  bagi  masyarakat miskin  dan  tidak  mampu.  Masuknya  ketentuan tersebut  ke  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 dan Undang-Undang Kesehatan, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan tidak  lagi  hanya  dikaitkan  dengan  nasib  atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang  dan  sama  sekali  tidak  ada  hubungannya dengan  tanggung  jawab  negara,  namun  saat  ini kesehatan  telah  menjadi  suatu  hak  hukum  ( legal rights )  yang  dijamin,  dilindungi,  dihormati  dan harus  dipenuhi  oleh  negara.  Hal  tersebut  sangat jelas  tercermin  kembali  pada  pasal  28I  ayat  (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab  negara,  terutama  pemerintah  ( Hidayat, 2016 ).
Melalui  berbagai  macam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  ada  yang  dimana setiap  aturannya  memiliki  kebijakannya  seperti penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan, optimalisasi sumber daya manusia  sebagai  tenaga  medis,  merupakan  salah satu bentuk upaya negara untuk memenuhi derajat kesehatan  masyarakat  secara  luas.  Begitu  pula halnya  di  tengah  gelombang  pandemi  penyakit seperti  covid-19  saat  ini,  tanggung  jawab  negara memelihara  kesehatan  masyarakat  menjadi semakin  ekstra  serta  semakin  di  pandangan banyak  mata  pengamat  kebijakan  yang  ada. Negara  harus  mengoptimalkan  alokasi  keuangan negara,  mengoptimalkan  regulasi  yang  tersedia, dan tidak lupa menjaga para tenaga media sebagai garda  terdepan.  Berhasil  atau  tidaknya  negara menangani  pandemi  covid-19  ini  menunjukkan berhasil  tidaknya  negara  menjaga  kesehatan masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Langkah  pemerintah  guna  mensejahterakan rakyatnya merupakan suatu dasar apa yang Teori Negara Hukum cita-citakan yang dimana cita-cita tersebut  iyalah  mensejahterakan  rakyatnya  atau dalam  bahasa  latin  sering  kita  kenal  sebagai  the welfare state yang dimana memiliki artian negara kesejahteraan,  setiap  kesejahteraan  suatu  rakyat merupan cerminan dari suatu kebijakan yang ada dalam  negara  tersebut  mampu  mencakupi  hak serta  kewajiban  rakyatnya  serta  meminimalkan ketimpangan  yang  disebabkan  adanya  suatu ketetuan  peraturan  perundang-undangan  yang memberatkan  suatu  golongan  ataupun  warna negara Indonesia itu sendiri. Terkait hak ataupun kewajiban  dari  wajib  aksin  tersebut  dalam  Hak Asasi  Manusia  secara  substansial  telah  diatur  di dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Salah  satu  hak asasi  manusia  yang  diatur  adalah  hak  atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan  dengan  tegas  bahwa  “setiap  orang berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”. Dengan  masuknya  hak  kesehatan  ke  dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan  hak  hukum  positif  yang  dilindungi oleh  pemerintah  dan  pemerintah  wajib  untuk memenuhi  hak  kesehatan  warga  negaranya melalui  usaha-usaha  yang  nyata  dan  konkrit ( Yunus, 2020 ).
Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang  lebih  luas,  ia  tidak  hanya  menyangkut  hak atas  individu,  tetapi  meliputi  semua  faktor  yang
Halaman 152
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
memberi  konstribusi  terhadap  hidup  yang  sehat (healthy  self)  terhadap  individu,  seperti  masalah lingkungan,  nutrisi,  perumahan  dan  lainlain. Sementara  hak  atas  kesehatan  dan  hak  atas pelayanan  kedokteran  yang  merupakan  hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.
Banyaknya  gelombang  gelombang  penolakan wajib vaksin kian bergemuruh dan menyebabkan suatu  polemik  politik  ketika  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan menjadi  legitimasi  pokok  penolakan  terhadap wajib  vaksin  dalam  hal  ini  Pasal  5  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  yang  pada  pokoknya  memang memberikan  hak  untuk  setiap  orang  dalam  hal menentukan  sendiri  pelayanan  kesehatan  yang diperlukan bagi dirinya. Namun bila dilihat dalam konteks  penanganan  wabah  covid-19  yang  ada tentu saja akan mengalami suatu benturan dengan ketentuan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan yang  dimana  pada  pokoknya  menyikapi  wabah pandemi  covid-19  ini  dengan  memutus  rantai mutasi  genetika  virus  melalui  pembatasan kegiatan  yang  bisa  kita  sebut  dengan pengkarantinaan  wilayah  yang  terdata  kasus positif  covid-19  mengalami  fluktuasi  penaikan yang tinggi akan di jauhkan dari daerah lain yang mengalami  fluktuasi  landai  agar  tidak  terjangkit virus  yang  menyebabkan  semua  wilayah  akan mengalami kasus kenaikan kasus positif covid-19, ketentuan  peraturan  perundang  undangan  ini hadir  guna  membatasi  kegiatan  bertatap  muka sehingga terjaminnya kesehatan masyarakat yang ada.
Kemudian  ketentuan  peraturan  perundang- Undang selanjutnya yaitu undang-undnag Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  tentang Wabah  Penyakit  Menular  yang  menyatakan bahwa ”Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” Pisau analisa yang dapat di pakai guna mencegah kesesatan berpikir dalam  hal  ini  iyalah  asas Lex  Specialis  Derogat Legi Generali ( Marzuki, 2017 ). Asas ini merujuk kepada  dua  peraturan  perundang-undangan  yang secara  hierarkis  mempunyai  kedudukan  yang sama, namun ruang lingkup materi muatan antara
kedua  peraturan  perundang-undangan  itu  tidak sama,  yaitu  yang  satu  merupakan  pengaturan secara khusus dari yang lain. Lex Generalis disini adalah  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan.  Sedangkan Lex  Specialis disini  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018  Tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  dan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular.  Sehingga  dalam konteks  ini,  vaksinasi  dapat  menjadi  suatu  hal yang bersifat wajib dan barangsiapa menghalang- halangi  upaya  dalam  rangka  memutus  rantai penularan  Covid-19  (dalam  hal  ini  adalah menolak  vaksinasi),  maka  orang  tersebut  dapat dikenakan sanksi.
Asas  lainnya  yang  sangat  berkaitan  dengan situasi  keadaan  darurat  adalah  asas salus  populi suprema lex . Asas ini berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu menambahkan
’bahkan’  (keselamatan)  lebih  tinggi  daripada UUD  ( Mahfud  MD,  2010 ).  Clement  Fatovic dalam  kesimpulannya  menyebutkan  bahwa ”Exercise  of  prerogative  by  the  executive  are constitutionally  permissible  as  long  as  these activities  do  not  conflict  with  the  fundamental susbtantive principle of natural law: salus populi suprema  lex,’the  welfare  of  the  people  is  the supreme  law’ ( Santoso,  2017 ).  Pelaksanaan vaksinasi tersebut adalah dalam rangka menyelematkan  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri Prof.  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa  dalam menggunakan  hak  dan  kebebasan  konstitusional, harus  juga  disertai  dengan  kesadaran  akan kewajiban  dan  tanggung  jawab  konstitusional untuk  menghormati  hak  dan  kebebasan  orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata  berbenturan  dengan  hak  dan  kebebasan orang  lain,  maka  yang  dicari  adalah  kebenaran substansial dan keadilan ( Mahfud MD, 2006 ).
Berkaitan  dengan  proses  vaksinasi,  memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang  orang  tersebut  inginkan.  Namun  hal  ini bukan  berarti  suatu  pembenaran  terhadap penolakan vaksin. Karena dalam pandemi Covid- 19,  mungkin  saja  orang  yang  menolak  tersebut bisa  jadi  sudah  terpapar  virus  Covid-19  namun orang  tersebut  mempunyai  imun  yang  kuat sehingga  virus  Covid-19  tidak  mengganggu kesehatan  orang  tersebut.  Namun  ketika  dia berhubungan  dengan  orang  lain  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  (seperti  ketika batuk,  menyentuh  sesuatu  dan  virus  tersebut
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 153
menempel  di  barang  tersebut),  dan  tanpa diketahui bahwa virus tersebut menular ke orang lain  yang  tidak  mempunyai  imun  sekuat  orang yang  menolak  tersebut,  maka  hal  itu  dapat membahayakan  orang  lain  bahkan  mengancam nyawa  orang  tersebut.  Singkatnya,  seseorang yang  tidak  divaksin  justru  dapat  berpotensi menjadi pembunuh atau zombie bagi orang lain.
Vaksinasi  ini  bukan  hanya  bertujuan  untuk melindungi  diri  sendiri,  namun  juga  orang  lain untuk  menciptakan  kekebalan  komunitas  ( herd immunity )  ( Komite  Penanganan  COVID-19  dan Pemulihan  Ekonomi  Nasional,  2021 ).  Dan  orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat.  Sehingga  dalam  kasus  ini,  vaksinasi seyogianya  tidak  ditolak  ( Handayani,  Arradini, Darmayanti, Widiyanto, & Atmojo, 2020 ).
Perseroan  Terbatas  Yang  Tidak  Menerapkan  Wajib Vaksin  Untuk  Karyawannya  Dapat  Dijatuhkan Sanksi Pemidanaan Ditinjau Dari Norma Hukum Di Indonesia
Kekebalan  imunitas  setiap  orang  di  dalam masyarakat sangat diperlukan guna mempercepat pemutusan  penyebaran  covid-19  ini  yang  telah menyebabkan  semua  aspek  kehidupan  terpukul jatuh  sehingga  menyebabkan  Indonesia  harus puluh  secepatnya  guna  membangkitkan  semua aspek  aspek  kehidupan  bangsa  untuk  bersiap kembali guna menghadapi persaingan global yang semakin  deras  di  depan,  hal  ini  menyebabkan Pemerintah  Indonesia  sangat  berambisi  guna segera  melakukan  pemutusan  penyebaran  covid- 19 ini. Gajah di pelupuk mata tak tampak namun semut di seberang lautan tampak filosofi hidup ini mungkin  mempetakan  suatu  keadaan  suatu pandangan  kehidupan  sosial  masyarakat  saat  ini, legitimasi  berpikir  masyarakat  Indonesia  dalam menyikapi Wajib Vaksin menyisakan banyak pro kontra di dalamnya, bahkan tak banyak di dalam ruang lingkup perseroan menerapkan suatu aturan yang  jauh  menyimpang  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib  vaksin  yang  ada. Melalui teori Penegakan hukum penulis mencoba menganalisa  bagaimana  perseroan  yang  tidak menerapkan  wajib  vaksin  untuk  karyawannya yang  dimana  kita  ketahui  bersama  Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri  dari  sero-sero  atau  saham-saham. Sedangkan  kata  Terbatas  merujuk  kepada tanggung  jawab  pemegang  saham  yang  luasnya hanya  terbatas  pada  nilai  nominal  saham  yang dimilikinya ( Khairandy, 2009 ).
Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  Badan Hukum  sehingga  sesuai  peraturan  perundangan merupakan  subyek  hukum  yang  mandiri, sehingga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  hukum secara  mandiri.  Namun  demikian  karena Perseroan  Terbatas  bukan  merupakan  subyek hukum  alamiah,  maka  Perseroan  Terbatas membutuhkan  “ Persoon atau  manusia”  untuk melakukan  tindakan-tindakan  hukum  untuk  dan atas  nama  Perseroan  Terbatas.  Dalam  Pelaksana serta  tindakan  hukum  ini  sesuai  dengan  Undang Undang  Perseroan  Terbatas  adalah  Direksi  yang merupakan  kaki  tangan  dari  suatu  Perseroan Terbatas  tersebut.  Tindakan-tindakan  hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan  Terbatas  mempunyai  tanggung  jawab hukum  yang  harus  ditanggung  oleh  Perseroan Terbatas  dalam  artian  menyeluruh.  Tanggung jawab  hukum  ini  terdiri  dari  tanggung  jawab secara  Perdata  dan/atau  tanggung  jawab  secara Pidana.  Direksi  telah  menetapkan  tugas  dan kebijakan  karyawan  Perseroan  Terbatas  untuk mencapai  maksud  dan  tujuan  pendiriannya melalui  berbagai  instrumen  manajemen  antara lain  uraian  pekerjaan  ( job  description ),  rencana dan  strategi  ( business  &  strategic  plan )  baik tahunan  dan  jangka  menengah,  berbagai kebijakan  dan  aturan  internal.  Untuk  Direksi sendiri  bertugas  memimpin,  mengarahkan, mengendalikan  jalannya  Perseroan  Terbatas. Demikian  juga  semua  karyawan  harus  patuh terhadap  semua  kebijakan  dan  aturan  yang ditetapkan  oleh  Direksi  serta  melaksanakannya dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka  kelalaian  ataupun  tindakan  pidana  yang dilakukan  oleh  karyawan  dapat  dianggap  identik dengan  tindakan  atau  perbuatan  Perseroan Terbatas.  Oleh  karena  itu  perbuatan  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawan  juga dipikul oleh Perseroan Terbatas. Suatu perbuatan atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat Perseroan  Terbatas  “tidak  identik”  dengan perbuatan Perseroan Terbatas, apabila hal tersebut dilakukan  atau  berada  di  luar  kerangka  fungsi atau  tugas  yang  diberikan.  Sebagai  ilustrasi misalnya  seorang  pejabat  Perseroan  Terbatas dalam  tugasnya  melakukan  perjalanan  dinas keluar  kota,  kemudian  dia  tertangkap  ikut membawa narkoba. Perbuatan membawa narkoba ini  bukan  tugas  dari  Perseroan  Terbatas, meskipun  tugasnya  adalah  tugas  dari  Perseroan tersebut.
Dalam hal Vaksinasi yang dimana merupakan salah satu upaya untuk menuju situasi kenormalan
Halaman 154 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
kembali  seperti  sebelum  adanya  pandemi.  Selain itu, obat untuk penyakit Covid-19 hingga saat ini belum ada sehingga vaksinasi dilaksanakan untuk membentuk herd  immunity .  Terkait  masalah pemidanaan terhadap penerapan vaksinasi Covid- 19  oleh  warga  negara  Indonesia,  maka  harus terlebih  dahulu  dijelaskan  mengenai  Hukum Pidana  kaitannya  dengan  Hukum  Administrasi (mengingat peraturan perundang-undangan terkait penanganan  Covid-19  di  Indonesia  adalah  salah satu wujud hukum administrasi).
Ridwan  HR  secara  singkat  menyebutkan bahwa  Hukum  Administrasi  adalah  kaitannya dengan  hukum  untuk  mengatur  pemerintah  atau penyelenggaraan  pemerintahan  ( Ridwan,  2016 ). Jum  Anggriani  menyebutkan  bahwa  Hukum Administrasi Negara adalah segala aturan hukum yang  berisikan  peraturan  yang  menjadi  pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai  penyelenggara  pemerintah  ( Anggriani, 2012 ).  Sedangkan  menurut Black’s  Law Dictionary , administrative  law adalah That branch of public law which deals with the various organs  of  the  sovereign  power  considered  as  in motion,  and  prescribes  in  detail  the  manner  of their activity, being concerned with such topics as the collection of the revenue, the regulation of the military  and  naval  forces,  citizenship  and naturalization,  sanitary  measures,  poor  laws, coinage, police, the public safety and morals, etc ( Campbell, 1968 ) .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  hukum  pidana  administrasi  pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan  hukum  pidana  sebagai  sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi.
Walaupun  demikian,  bukan  berarti  hukum pidana dapat serta merta diterapkan dalam rangka program  vaksinasi  di  Indonesia.  Secara  umum, hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut mekanisme ultimum  remedium yang  dapat diartikan  bahwa  pengaturan  sanksi  pidana diposisikan  sebagai  sanksi  terakhir.  Dalam  suatu Undang-Undang  hendaknya  sanksi  yang  diatur pertama  kali  adalah  sanksi  administratif  atau sanksi  perdata.  Sedangkan  untuk  sanksi  pidana diatur  atau  diletakkan  sebagai  bentuk  pengenaan sanksi  terakhir  ( Rahmawati,  2013 ).  Sama  halnya dengan  hukum  pidana  administrasi.  Dalam perspektif  hukum  administrasi,  penyelesaian permasalahan,  sengketa  dan  sejenisnya  melalui peradilan  adalah  upaya  terakhir.  Philipus  M.
Hadjon  berpendapat  bahwa  atas  dasar  keserasian hubungan  yang  berdasarkan  kerukunan,  sebagai prinsip  tentunya  ialah  sedapat  mungkin menghindari sengketa. Apabila terdapat sengketa, maka  penyelesaian  melalui  peradilan  adalah sarana  terakhir  ( Hadjon,  2017 ).  Hal  ini  adalah cerminan  dari  Negara  Hukum  Pancasila sebagaimana yang dianut di Indonesia.
Bahkan  secara  spesifik  terkait  vaksinasi, Wakil  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  Prof.  Edward  Omar  Sharif Hiariej  menyampaikan  bahwa  Undang-Undang Kesehatan,  Undang-Undang  Wabah  Penyakit Menular,  maupun  Undang-Undang  Karantina Kesehatan adalah hukum administrasi yang diberi sanksi  pidana  sehingga  disebut  juga  ’Hukum Pidana Administrasi’. Sehingga dalam konteks ini sanksi pidana bersifat ultimum remedium artinya sarana  yang  paling  akhir  digunakan  untuk menegakkan  hukum  pidana,  apabila  pranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi.
Pada negara demokratis, penggunaan paksaan hendaknya  digunakan  seminimal  mungkin  dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada  praktiknya  terdahulu,  penggunaan  paksaan secara  ketat  selain  memerlukan  organisasi  yang ketat,  juga  memerlukan  biaya  yang  tinggi ( Budiardjo, 1991 ).
Upaya pemerintah dalam mengatasi penolakan terhadap  vaksinasi  adalah  dengan  menerbitkan aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor  99  Tahun  2020  tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019,  dalam  Pasal  13A  poin  (2) disebutkan : “ setiap orang yang telah ditetapkan sebagai  sasaran  penerima  Vaksin  COVID-l9 berdasarkan  pendataan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19.”
Kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  program vaksinasi  bagi  orang-orang  yang  sudah  terdaftar sebagai  penerima  vaksin  sudah  tercantum  dalam peraturan  tersebut  sehingga  penolakannya  akan melanggar  aturan  yang  sudah  dibuat  dan  setiap pelanggaran  pastinya  akan  ada  sanksinya  seperti tercantum  dalam  pasal  13A  ayat  (4)  : ”Setiap orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  sasaran penerima  Vaksin  COVID-  19  yang  tidak mengikuti  Vaksinasi  COVID-  19  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  dikenakan  sanksi administratif, berupa:
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 155
penundaan  atau  penghentian  pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
denda .”
Adapun  hak  pasien  dalam  praktik  kedokteran yaitu  mendapatkan  penjelasan  lengkap  tentang tindakan  medis  (hak  informasi),  meminta pendapat  dokter  lain  (hak  atas  pendapat  kedua), mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, memberikan persetujuan, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis (hak  atas  rahasia  kedokteran).  Pemenuhan  hak- hak  pasien  juga  selaras  dengan  pasal  4  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen.
Informed  Consent pada  program  imunisasi/ vaksinasi  adalah  salah  satu  kewajiban  dari petugas  kesehatan  yang  merupakan  wujud  dari penghormatan  hak  pasien.  Namun  merunut  pada pasal 14 Permenkes No. 290 Tahun 2008 bahwa persetujuan  medik  untuk  program  pemerintah tidak diberlakukan yang artinya informed consent tidak  berlaku  pada  vaksinasi  Covid-19.  Dalam ketentuan  Pasal  14 “Dalam  hal  tindakan  medik yang harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah  dimana  tindakan  medik  tersebut untuk  kepentingan  masyarakat  banyak,  maka persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.”
Dengan  begitu,  pemberian  sanksi  bagi penolak vaksinasi Covid-19 merupakan suatu hal yang  tepat  karena  sejalan  dengan  hak  asasi manusia  dan  etika  kedokteran.  Karena  walaupun persetujuan  pasien  diperlukan  dalam  segala tindakan  medis  termasuk  vaksinasi.  Juga,  karena persetujuan dan penolakan adalah hak dari setiap orang  dan  itulah  fungsi  informed  consent  dalam kedokteran, akan tetapi pada program pemerintah persetujuan medic tidak diperlukan ( Aco, 2021 ).
Pembebanan  tanggung  jawab  pidana  kepada Perseroan  Terbatas  atas  perbuatan  tindak  pidana pejabat  Perseroan  Terbatas,  tidak  boleh menghilangkan  tanggung  jawab  pribadi  pejabat terkait. Tanggung  jawab  pidana tetap  merupakan tanggung  jawab  individual  terkait,  sedangkan tanggung  jawab  pidana  Perseroan  Terbatas merupakan pertanggungjawaban tambahan. Apabila  tanggung  jawab  pidana  Perseroan Terbatas  dapat  menggugurkan  tanggung  jawab pribadi  pejabat  Perseroan  Terbatas,  ini  akan berbahaya sekali dan akan terjadi penyalahgunaan wewenang  untuk  melakukan  tindak  pidana  yang
memperkaya  diri  sendiri  dengan  menjadikan Perseroan  Terbatas  sebagai  subyek  hukum  yang bertanggung jawab.

## IV.  SIMPULAN
Terkait  dengan  apa  yang  penulis  paparkan diatas  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  yang dimana  ketika  kita  berbicara  sebuah  penanganan kasus pandemi yang mencakup semua masyarakat Indonesia  tentu  saja  kita  tidak  dapat  serta  merta menuntut  hak  individu  diatas  hak  bersama  yang dimana  dapat  diperhatikan  pada  Peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Covid-19 terjadi pertentangan antara Pasal 5 ayat (3)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  dengan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular,  yang  dimana permasalahannya  terlatak  pada  warga  negara Indonesia yang wajib di vaksinasi atau tidak, hal tersebut tentu saja menyebabkan suatu norma itu bersifat  konflik  hal  yang  mendasar  untuk  dapat menyelesaikan  konflik  ini  iyalah  dengan menggunakan suatu asas dalam hukum yakni Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali .  Asas  ini merujuk  kepada  dua  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  hierarkis  mempunyai kedudukan  yang  sama,  namun  ruang  lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang- undangan  itu  tidak  sama,  yaitu  yang  satu merupakan  pengaturan  secara  khusus  dari  yang lain. Lex Generalis disini adalah Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan. Sedangkan Lex  Specialis disini  adalah  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Kekarantinaan  Kesehatan  dan  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1984  Tentang  Wabah  Penyakit Menular.  Oleh  sebab  itu,  vaksinasi  yang  pada mulanya  adalah  suatu  hak  bagi  seseorang  dapat berubah  menjadi  suatu  kewajiban  mengingat negara dalam keadaan darurat.
Menyinggung  persoalan  Perseroan  Terbatas yang  tidak  menerapkan  wajib  vaksin  untuk karyawannya dapat di jatuhkan sanksi pemidanaan  ditinjau  dari  norma  hukum  di indonesia  tentu  saja  kita  ketahu  bersama pemidanaan  merupakan  obat  terakhir  atau ultimum  remidium yang  dimana  suatu  hukuman pemidanaan  harus  di  letakkan  paling  akhir  dari sebuah  konflik  yang  ada,  hal  yang  harus  di utamakan  terlebih  dahulu  iyalah  komunikasi dalam balutan mediasi sehingga tidak serta merta menghakimi suatu Perseroan Terbatas yang tidak menerapkan  wajib  vaksin  untuk  karyawannya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
tentu  saja  memiliki  alasan  tersendiri  yang  harus didengarkan  oleh  penegak  hukum  sebelum mengambil keputusan terakhir yaitu pemidanaan. Terkait  dengan  wajib  vaksin  ini  perseroan  tidak serta  merta  menolak  adanya  vaksin  namun  sisi perseroan  terbatas  ini  lebih  menekankan  kepada pemerintah  agar  tidak  membeda  bedakan  dan menjatuhkan pilihan di aatu jenis vaksin saja hal tersebutlah  menyebabkan  kebimbangan  dari intern  perseroan  terbatas  tersebut.  Harus  adanya kepastian  pilihan  serta  kepastian  fungsi  dari vaksin  tersebut  sebelum  menetapkan  suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wajib vaksin ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aco,  H.  (2021).  Wamenkumham  Luruskan  Berita “Warga  Tidak  Mau  Divaksin  Bisa  Masuk Penjara.” Retrieved from https:// www.tribunnews.com/nasional/2021/01/13/ wamenkumham-luruskan-berita-warga-tidak- mau-divaksin-bisa-masuk-penjara
Anggriani,  J.  (2012). Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta: Graha Ilmu.
Budiardjo,  M.  (1991). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik . Jakarta: PT Gramedia. Campbell,  H.  B.  (1968). Black’s  Law  Dictionary,  St. Paul Minn : 4th Edition . West Publishing co. Gukguk,  R.  G.  R.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).  Tindak Pidana  Narkotika  Sebagai  Transnasional Organized Crime. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3),  337–351.  Retrieved  from https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351 Hadjon,  P.  M.  (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Peradaban. Handayani,  R.  T.,  Arradini,  D.,  Darmayanti,  A.  T., Widiyanto,  A.,  &  Atmojo,  J.  T.  (2020). Pandemic Covid-19, Body Immunity Response, and  Herd  Immunity. Jurnal  Ilmiah  Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal , 10 (3), 373–380. Retrieved from https:// journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/ article/view/830
Hidayat,  R.  (2016).  Hak  Atas  Derajat  Pelayanan Kesehatan  Yang  Optimal. SY ARIAH  Jurnal Hukum  Dan  Pemikiran , 16 (2).  Retrieved  from http://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1035 Khairandy,  R.  (2009). Perseroan  Terbatas  Doktrin, Peraturan  Peraturan  Perundang-Undangan, dan  Yurisprudensi  Edisi  Revisi,  Ctk.  Kedua . Yogyakarta: Total Media.
Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan Ekonomi  Nasional.  (2021). Paket  Advokasi, Vaksinasi  COVID-19,  Lindungi  Diri,  Lindungi Negeri . Jakarta: KPCPEN
Mahfud MD, M. (2006). Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi . Jakarta: LP3ES.
Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu . Jakarta: Rajawali Pers. Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Marzuki, P. M. (2017). Penerapan asas tersebut dalam, Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Nazir.  (2005). Metode  Penelitian .  Jakarta:  Ghalia Indonesia. Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas  Kesehatan. SA LAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya  Syar-I , 7 (6).  Retrieved  from  https:// journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/ view/15324
Rahman,  I.  A.  (2008).  Hubungan  Antara  Demokrasi Pola  Asuh  Antara  Ayah  Dan  Ibu  Dengan Perilaku Disiplin Remaja. Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan , 11 (1), 69 –82.  Retrieved  from  https://doi.org/10.24252/ lp.2008v11n1a6
Rahmawati,  N.  A.  (2013).  Hukum  Pidana  Indonesia: Ultimum  Remedium  Atau  Primum  Remedium. Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan  Kejahatan) , 2 (1).  Retrieved from https://doi.org/10.20961/ recidive.v2i1.32002
Ridwan,  H.  (2016). Hukum  Administrasi  Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi  Terpidana  Antasari  Azhar. Mimbar Yustisia , 1 (1).  Retrieved  from  https:// doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.566
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020). Cegah COVID-19  dengan  3M,  3T,  dan  Vaksinasi. Retrieved  from  https://setkab.go.id/gallery/ cegah-Covid-19-dengan-3m- 3t-dan-vaksinasi/
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Hal-Hal  Pokok  Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum  Dirgantara , 8 (2).  Retrieved  from https://journal.universitassuryadarma.ac.id/ index.php/jihd/article/view/253
Soemito, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1984  Tentang Wabah  Penyakit  Menular,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1984  Nomor  20,
Tambahan Lembaran Negara Republik

## Indonesia Nomor 3273
Yunus,  N.  R.  (2020).  Kebijakan  Covid-19,  Bebaskan Narapidana  dan  Pidanakan  Pelanggar  PSBB. Adalah:  Buletin  Hukum  &  Keadilan , 4 (1). Retrieved from https://doi.org/10.15408/ adalah.v4i1.15262 Tinjauan Yuridis Tentang Perseroan Terbatas yang Tidak Menerapkan Wajib Vaksin Untuk Karyawannya
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 157