## EKSISTENSI DAN PERANAN KEPALA DINAS KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI ACEH

## Cut Khairunnisa
*
Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Jln. H.Meunasah Uteunkot Cunda Lhokseumawe,
* Corresponding Author : icut_nisa@yahoo.com

## ABSTRAK
Kinerja pimpinan dan tenaga kesehatan merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji  dalam  rangka  mempertahankan  dan  meningkatkan  pembangunan kesehatan.  Dalam  bidang  kesehatan,  salah  satu  pemimpin  struktural  dalam tatakelola pemerintahan daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan yang berwenang menjalankan unit kerja Dinas Kesehatan sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan  kesehatan.  Eksistensi  dan  peranan  kepala  Dinas  Kesehatan  sangat penting  dan  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tujuan  instansi  tersebut.  Dalam aspek pelayanan kesehatan di provinsi Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh  (UUPA) memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas  dan  prinsip  yang  dianut  oleh  daerah  tersebut.  Pembangunan  kesehatan  di Aceh  didasari  pada  nilai-nilai  perikemanusiaan  ( humanity ),  pemberdayaan ( empowerment )  dan  kemandirian  ( independency ),  adil  dan  merata  ( equity ), pengutamaan ( quality ) dan manfaat ( beneficiary ) dengan target yang sejalan dengan kearifan lokal (syariat Islam dan adat istiadat) yang ada. Kepala Dinas Kesehatan harus  mampu  mewujudkan  perubahan  dilingkungannya,  membangun komunikasi  dan  jaringan  kerja  yang  efektif,  mampu  mempengaruhi  orang, menerima  keragaman,  mempunyai  komitmen,  keteladanan,  kedisiplinan, kepamrihan  kerja,  keoptimisan, tindakan  saling  mengasihi,  dan  kekonsistenan yang  saling  berdampak  positif.  Kepala  Dinas  Kesehatan  di  Aceh  idealnya mempunyai  kompetensi  dibidang  ilmu  kesehatan sehingga mampu  membawa perubahan  ke arah  yang  lebih  baik karena  salah  satu  efektifitas  kerja  pimpinan akan diukur dari kompetensi keilmuannya.

## Kata Kunci: eksistensi; kepala dinas kesehatan; pelayanan kesehatan

## EXISTENCE AND THE ROLE OF THE HEAD OF HEALTH IN IMPROVING HEALTH CARE IN THE PROVINCE OF ACEH

## ABSTRACT
Performance  management  and  health  personnel are a  very  important  issue  to  be studied  in  order  to  maintain  and  improve  the  health  development. In  the  health field,  Head  of  Department  of  Health  is  one  of  the  leaders  in  local  governance structural authorized units led Health  Department. The existence and role of the head of Department of Health is very important and affect the implementation of the objectives of the institution. In the aspect of health care in the province, Law No. 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA) gives authority to the Aceh government to regulate and organize health services in accordance with the  principles  adopted  by  the  region. Health  development  in  Aceh  based  on  the values  of  humanism,  empowerment  and  independence,  fair  and  equitable, prioritizing    and  benefits  with  targets  in  line  with  local  knowledge  (Islamic  law and  customs)  exist. Head  of  Health  Department  should  be  able  to  realize  the changes  in  their  environment,  develop  communication  and  effective  working network,  able  to  influence  people,  embrace  diversity,  are  committed,  exemplary, disciplined,  selfless,  optimism,  compassion  mutual  action,  and  consistency  that have a positive impact. Head of the Health Office in Aceh ideally have competence in  the  field  of  health  sciences  so as  to  bring  change  for  the  better  because  one measured the effectiveness of the leadership of scientific competence.

## Keywords: existence; head of Department of Health; health services

## Pendahuluan
Kinerja pimpinan dan tenaga kesehatan merupakan  masalah yang  sangat  penting untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan pembangunan  kesehatan.  Pembangunan kesehatan  diarahkan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat yang  setinggi-tingginya  dapat  terwujud. Pembangunan  kesehatan  diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan  dan  kemandirian,  adil merata,  serta  pengutamaan  dan  manfaat dengan  perhatian  khusus  pada  penduduk rentan,  antara  lain ibu,  bayi,  anak,  lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin. Salah satu dimensi  yang  penting  dalam  merealisasi tujuan adalah kemimpinan.
Kepemimpinan  mutlak  diperlukan dimana  terjadi  interaksi  kerjasama  antara dua  orang  atau  lebih  dalam  menjalankan kegiatan dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan  menentukan  arah  dan tujuan serta bimbingan dalam melaksanakan pekerjaan. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keinginan  pegawai  akan  membuat  pegawai merasa nyaman ketika bekerja dan pegawai akan  lebih  bersemangat  ketika  bekerja. Semangat  kerja  pegawai  dapat  menunjang pencapaian  tujuan  dan  sasaran  instansi Karena  semangat  kerja  dapat  mendorong pegawai  untuk  bekerja  lebih  giat  dan  lebih baik.
Gaya kepemimpinan atasan mempunyai  peranan  yang  cukup  penting dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dalam  melaksanakan  tugasnya  sehari-hari. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan (leadership) untuk
mengarahkan  merupakan  faktor  penting dalam  efektivitas  pimpinan.  Pada  gaya kepemimpinan  faktor  penting  pimpinan tidak bisa terlepas dari kepribadiannya yang
telah  dipengaruhi  oleh  lingkungan  atau pendidikan  dan  kultur  sosial.  Gaya kepemimpinan  atasan  didefinisikan  sebagai kemampuan  yang  dipunyai  seseorang untuk  mempengaruhi  orang  lain  agar bekerja  mencapai  tujuan  dan  sasaran tertentu.  Disiplin  kerja  erat  kaitannya dengan  motivasi  kerja sehingga makin tinggi  disiplin  kerja  menunjukan  motivasi kerja yang tinggi pula.
Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,  1948), Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 28H 1 dan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa  kesehatan  adalah  hak  fundamental setiap  warga 2 .  Oleh  karena  itu  setiap individu,  keluarga  dan  masyarakat  berhak memperoleh
perlindungan terhadap kesehatannya  dan  negara  bertanggung jawab  mengatur  agar  terpenuhi  hak hidup sehat bagi penduduknya. Untuk mewujudkan hak-hak kesehatan masyarakat tersebut diperlukan pimpinan yang mempunyai  kompetensi  dan  profesional pada  bidang  kesehatan  sehingga program- program  yang  akan  dijalankan  dapat menyentuh sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam  bidang  kesehatan,  salah  satu pemimpin struktural dalam  tatakelola pemerintahan daerah  adalah Kepada  Dinas Kesehatan  yang  berwenang  menjalankan unit kerja Dinas  Kesehatan sebagai institusi yang  bergerak  di  bidang  pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  di  wilayah provinsi maupun  kabupaten/kota.  Peranan kepala Dinas Kesehatan sangat penting dan berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tujuan instansi tersebut, yaitu untuk meningkatkan pelayanan  terhadap  para  masyarakat terutama  dalam  proses  pengawasan  dan pembinaan  terhadap  kebutuhan  pelayanan kesehatan  yang  baik  dan  berkualitas. Namun, pada kenyataannnya ada beberapa Kepala Dinas Kesehatan di wilayah Provinsi Aceh  seperti  Kabupaten  Aceh  Tamiang, Kabupaten  Nagan  Raya,  Kabupaten  Aceh
Utara  dan  Kota  Lhokseumawe  pernah  di pimpin  oleh  Kepala  Dinas  yang  tidak mempunyai kompetensi di
bidang kesehatan.  Hal  ini  menjadi menarik  untuk dikaji,  sejauh mana  peranan kepala  dinas kesehatan  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat?

## Metode penelitian
Pengkajian  terhadap  eksistensi  dan peranan pimpinan struktural dan tatakelola dalam  pemerintahan  aceh di  bidang kesehatan  dilakukan  secara  kualitatif dengan menelaah peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang kesehatan.

## Hasil dan Pembahassan Konsep dan Definisi Kepemimpinan
Pemimpin  adalah  mereka  yang hanya dapat  mengerjakan  apa  yang  harus  mereka kerjakan  dengan  dukungan  kelompoknya, yang  harus  tergerak  atau  dibujuk  untuk mengikuti mereka. Karena itu,
kepemimpinan  adalah  sesuatu  mengenai mendorong  dan  membangkitkan  individu dan  kelompok  untuk  berusaha sebaik- baiknya  demi  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Peran  kepemimpinan  sangat strategis  dan  penting  dalam  sebuah organisasi.
Menurut Armstrong (2013),
kepemimpinan  adalah  mengerjakan  segala sesuatu  melalui  orang  lain  jika  ada  sasaran untuk  dicapai,  jika suatu  tugas  harus dilaksanakan dan jika lebih dari satu orang diperlukan  untuk  melakukannya. 3 Maxwell (1995)  menyimpulkan  bahwa  setiap  orang masing-masing
mempengaruhi
dan dipengaruhi  orang  lain.  Itu  berarti  bahwa semua  orang  memimpin  dalam  beberapa bidang,  sementara  dalam  bidang  lain seseorang  dipimpin.  Kepemimpinan  yang sesungguhnya  lebih  dari  hanya  memiliki wewenang  tetapi  menjadi  orang  yang diikuti  orang  lain  dengan  senang  hati  dan penuh keyakinan. 4
Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan  (Leadership) dibagi  tiga, yaitu:  (1)  Self  Leadership;  (2)  Team Leadership; dan (3) Organizational Leadership. Self Leadership yang dimaksud adalah  memimpin  diri  sendiri  agar  jangan sampai  gagal  menjalani  hidup.  Team Leadership  diartikan  sebagai  memimpin orang lain. 5 Pemimpinnya  dikenal  dengan  istilah team  leader  (pemimpin  kelompok)  yang memahami  apa  yang  menjadi  tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi  bawahannya,  kesediaannya  untuk meleburkan  diri  dengan  tuntutan  dan konsekuensi  dari  tanggung  jawab  yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap
bawahannya mengeksplorasi kapasitas  dirinya  hingga menghasilkan  prestasi  tertinggi.  Sedangkan organizational  leadership  dilihat  dalam konteks  suatu  organisasi  yang  dipimpin oleh  organizational  leader  (pemimpin organisasi)  yang  mampu  memahami  nafas bisnis  perusahaan  yang  dipimpinnya, membangun  visi  dan  misi  pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan  dan  konsekuensi  tanggung  jawab sosial,  serta  komitmen  yang  tinggi  untuk menjadikan  perusahaan  yang  dipimpinnya sebagai  pembawa  berkah  bagi  komunitas baik  di  tingkat  lokal,  nasional,  maupun internasional.
Gaya  kepemimpinan  pada  dasarnya mengandung  pengertian  sebagai  suatu perwujudan  tingkah  laku  dari  seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin.
Perwujudan  tersebut  biasanya  membentuk suatu pola atau bentuk  tertentu. Pengertian gaya  kepemimpinan  yang  demikian  ini sesuai  dengan  pendapat  yang  disampaikan oleh  Newstrom  (1995)  yang  menyatakan bahwa  pola  tindakan  pemimpin  secara keseluruhan  seperti  yang  dipersepsikan atau diacu oleh bawahan. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat,
ketrampilan,  dan  sikap  pemimpin  dalam politik.  Gaya  kepemimpinan  adalah  pola tingkah  laku  yang  dirancang  untuk mengintegrasikan  tujuan  organisasi  dengan tujuan  individu  untuk  mencapai  tujuan tertentu. 6 Wirawan (2009) berpandangan bahwa karakteristik  hubungan  tugas  bahwa pemimpin memiliki ciri-ciri kebutuhan akan berprestasi yang tinggi, orientasi dan uraian tugas  yang  tinggi  akan  mempengaruhi persepsi kepemimpinan  dengan  kinerja, sekaligus  juga  akan  berpengaruh  terhadap tingkat disiplin pegawai. 7 Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan  suatu  faktor  yang  menentukan atas berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha. Kepemimpinan
yang sukses menunjukkan  bahwa  pengelolaan  suatu organisasi  berhasil  dilaksanakan  dengan sukses  pula.  Seorang  pemimpin  yang  baik adalah  seorang  yang  tidak  melaksanakan sendiri  tindakan  yang  bersifat  operasional, tetapi  mengambil  keputusan,  menentukan kebijaksanaan  dan  mengarahkan  orang  lain untuk  melaksanakan  keputusan  yang diambil  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang telah digariskan. 8

## Teori Kepemimpinan
Teori  kepemimpinan  tersebar  dalam banyak  versi  sesuai  dengan  karakteristik sebuah profesi. Salah satu
teori kepemimpinan yang  pertama  adalah  teori sifat  atau  teori  ciri  pembawaan  (stogdill, 1948,  1974;  Ghiselli,  1963,  1971;  Argyris, 1970;  Lundin,  1973)  yang  memaparkan intelegensia, kepribadian, serta kemampuan seseorang. Pada era  1990-an  akhir  dan  era
2000 awal, maka muncul
teori kepemimpinan  seperti primal  leadership, change  leader,  level 5 leadership,  exemplary leadership,  extraordinary  leadership,  principle- centered  Leadership, dan  masih  banyak terdapat teori kepemimpinan lainnya sesuai
dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi.

## Primal  Leadership:  Pendekatan  dari  Sisi Kecerdasan Emosional
Cukup  banyak  upaya  yang  dilakukan oleh berbagai pakar untuk menggambarkan model  kepemimpinan  dengan  baik.  Ada model yang diberikan oleh Daniel Goleman, McKee,  dan  Boyatzis yang terkenal  dengan teori  primal  leadership. 9 Teori  primal leadership  ini  lebih  melihat  kepemimpinan dari  sisi  kecerdasan  emosional  ( emotional intelligence ).  Ini  tidaklah  mengherankan karena  mereka  adalah  murid  dari  David McClelland  yang  merupakan  perintis  riset di bidang kecerdasan emosional. 10
Mereka  menyarankan  agar  pemimpin melengkapi amunisi gaya kepemimpinannya agar mampu
menghadapi  berbagai  situasi  yang  berbeda secara  efektif  dengan  gaya  kepemimpinan yang  sesuai.  Mereka  menyimpulkan  bahwa terdapat  enam gaya  kepemimpinan  yang berdasarkan  kepada  kecerdasan  emosional, yaitu  Gaya  koersif  ( coercive ),  Gaya  otoritatif ( authoritative  or  visionary ),  Gaya  afiliatif ( affiliative ),  Gaya  demokratik  ( democratic ), Gaya  penentu  standar  ( pacesetting ),  Gaya pelatih ( coaching ).

## Leader-Participation Model
Leader-Participation Model ditulis oleh Vroom dan Yetton (1973). Model ini melihat teori  kepemimpinan  yang  menyediakan seperangkat  peraturan  untuk  menetapkan bentuk  dan  jumlah  peserta  pengambil keputusan  dalam  berbagai keadaan.  Teori Yetton  dan  Vroom  mengemukakan  bahwa kepuasan  dan  prestasi  disebabkan  oleh perilaku  bawahan  yang  pada  gilirannya dipengaruhi
oleh perilaku atasan, karakteristik bawahan, dan faktor
lingkungan. 11

## Teori Situasional
Teori  situasional  yang paling  dikenal adalah  teori  Hersey  dan  Blanchard  (1974) yang menekankan pada gaya
kepemimpinan dan kesiapan para bawahan yang harus cocok. Teori ini juga didasarkan pada  tinggi  rendahnya  perilaku  hubungan dan tinggi rendahnya perilaku tugas menuju efektivitas. 12

## Teori Perilaku (Behaviour)
Teori perilaku adalah teori
kepemimpinan  yang  menjelaskan  ciri-ciri perilaku  seorang  pemimpin  dan  ciri-ciri perilaku  seorang  bukan  pemimpin.  Ada berbagai aliran dan teori perilaku: a. Aliran Ohio State University atau mashab yang  berkembang  di
Ohio  State University dikenal  dengan
Ohio  State
Studies ,  membedakan  kepemimpinan dari  segi  struktur  dan  hubungan  antar manusia;
b. University of Michigan Di University of Michigan  diikuti  pula  aliran  perilaku yang  dikenal  dengan University  of Michigan  Studies .  Studi  Michigan  ini membedakan  antara  pemimpin  yang berorientasi  pada  karyawan  atau berorientasi pada hubungan antarpribadi  dan  pemimpin  yang berorientasi pada produksi dan tugas; c. The Managerial Grid , Teori kepemimpinan  yang  dikenal  dengan kisi-kisi manajerial atau The Managerial Grid yang merupakan tulisan Blake dan Mouton (1964) membagi kepemimpinan dalam  sebuah  matriks,  di  mana  garis vertikal  atau  ordinat  melihat  pada pertimbangan  manusia  dan  garis horizontal  serta  absis melihat  pada produksi. Di Skandinavia terdapat pula Scandinavian  Studies  yang  melihat pemimpin  yang  berorientasi  pada pembangunan  dan  pengembangan  atau yang  mencari  gagasan  baru  serta
menciptakan
dan menerapkan perubahan. 13

## Level 5 Leadership:  Pendekatan  dari  Sisi Kematangan Karakter
Jim  Collins,  seorang  pakar  manajemen yang  terkenal  dengan  bukunya  ”Good  to Great” (Collins, 2001), melakukan riset yang mendalam  untuk  melihat  bagaimana perusahaan-perusahaan  di  Amerika  Serikat sanggup mentransformasikan  dirinya  dari baik ( good ) menjadi luar biasa ( great) dengan segala kriterianya. Hasil riset selama hampir 6  tahun  tersebut  menyimpulkan  ada  3 komponen  utama  yang  menyebabkan  hal itu  terjadi,  yaitu discipline  people,  discipline thought , dan discipline actions . Salah satu dari komponen
discipline people
adalah kepemimpinan  tingkat  kelima  atau  level  5 leadership. 14 Lima  tingkat  kepemimpinan  dalam model kepemimpinan yang dipaparkan oleh Jim Collins tersebut, dengan kepemimpinan tingkat ke-5 yang paling tinggi adalah: a. Tingkat  1:  Individu  yang  kompeten, membangun  produktifitas  kerja  yang tinggi melalui pengetahuan,
ketrampilan,  bakat, dan  motivasi  kerja yang tinggi;
b. Tingkat 2: Mampu bekerja sama dengan orang  lain  di  dalam  sebuah  kelompok kerja, dan  mampu  berkontribusi  secara positif demi kemajuan bersama;
c. Tingkat  3:  Manajer  yang  kompeten, mampu memimpin sebuat tim, mendefinisikan  sasaran  dengan  jelas, dan  mampu  menggerakkan  orang  dan sumber  daya  lainnya  untuk  mencapai sasaran tersebut dengan baik;
d. Tingkat  4:  Pemimpin  yang  efektif, mampu  membangun  visi  ke  depan dengan  baik  dan  jelas,  mampu membangun  komitmen  manusia  yang dipimpinnya  dan  menerapkan  suatu standar kinerja yang tinggi;
e. Tingkat  5:  Membangun  keberhasilan yang  luar  biasa  dengan  sikap  rendah hati  dan  profesionalisme  yang  tinggi. Dari  model  kepemimpinan  ini,  Jim Collins  menekankan  dua  unsur  yang penting  dalam  tingkat  kepemimpinan yang  tertinggi  yaitu  sikap  rendah  hati dan professional.

## Extraordinary Leadership : Pendekatan dari Sisi Kompetensi
Model  kepemimpinan  lain  yang  patut disimak  adalah  yang  dihasilkan  dari  riset yang dilakukan oleh Zenger dan Folkman 15 . Zenger  dan  Folkman  kelihatan  sangat dipengaruhi  oleh  riset  yang  dilakukan  oleh Jim  Collins mengenai  Level  5  Leadership dan juga oleh pendekatan kompetensi yang dikembangkan  oleh  David  McClelland  dan Lyle M. Spencer. Dalam model yang mereka sebut  sebagai Extraordinary  Leadership tersebut,  mereka  mengemukakan  ada  4 (empat)  hal  yang  harus  dimiliki  oleh seorang pemimpin, yaitu: 16
a. Kemampuan  atau  kapabilitas  personal ( personal  capability ).  Seorang  pemimpin yang  hebat  itu  memiliki  kemampuan personal  yang  luar  biasa,  mulai  dari kemampuan  berpikir,  berbagai soft competency , sampai dengan kemampuan teknis  tertentu.  Karena  kemampuan yang  tinggi  ini,  maka  dia  akan dihormati dan disegani oleh bawahannya;
b. Fokus  kepada  hasil  ( focus  on  results ).
Seorang pemimpin yang hebat itu tidak akan  mendiktekan  segala  sesuatunya kepada bawahannya. Dia akan melakukan pemberdayaan, mulai
dengan  mengembangkan  kompetensi bawahan,  sehingga  mampu  mencari jalan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan dengan  kinerja  tinggi.  Dia  hanya  akan mengendalikan  bawahannya  melalui hasil  akhir,  bukan  pada  proses.  Ini
berarti  pemberdayaan,  sekaligus  sikap mempercayai bawahan;
c. Memimpin perubahan organisasi ( leading  organizational  change ).  Seorang pemimpin  yang  hebat  itu  sanggup membawa perubahan terhadap organisasi  sesuai  dengan  perubahan tuntutan  situasi.  Dia  tidak  terjebak  di dalam  zona  nyaman,  yang  mampu “membunuh” organisasi secara perlahan-lahan.  Perubahan  dilakukan bukan asal berubah, melainkan perubahan  yang  bertujuan  untuk kebaikan  bersama,  perubahan  yang terstruktur rapi dengan suatu
manajemen  perubahan  yang  baik,  dan sedapat  mungkin  menekan  dampak negatif  yang  timbul  akibat  perubahan tersebut;
d. Keterampilan  antar  manusia  atau interpersonal ( interpersonal
skills ).
Seorang  pemimpin  yang  hebat  itu memiliki  kemampuan  interpersonal yang baik, mulai dari memahami orang lain, menyampaikan pesan, mengayomi, memberikan  pujian  kepada  bawahan, bersikap
tegas, dan tidak mengutamakan popularitas pribadi. Eksistensi Pemimpin Pada Bidang

## Kesehatan dalam Tatakelola Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh
Dalam Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  telah ditegaskan  bahwa  setiap orang  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan  negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Untuk menjamin terlaksananya pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan berkualitas  ditentukan  oleh  banyak  faktor salah  satunya  adalah pemimpin di setiap unit kerja yang berhubungan dengan dunia kesehatan.  Eksistensi  pemimpin  dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan mempunyai  pengaruh penting dalam mewujudkan  suatu efektivitas pelayanan kesehatan sesuai  dengan  standar  kualitas pelayanan  kesehatan yang  baik dan bermartabat.
Salah  satu  pimpinan  struktural  yang mempunyai  peranan  penting  dalam pelayanan  kesehatan  di  daerah adalah Kepala  Dinas  Kesehatan  pada  peringkat wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di Indonesia.  Dalam Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan bahwa salah  satu  kewenangan Pemerintah  Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota  adalah mengembangkan  kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan. 17 Kepala Dinas Kesehatan salah satu unit kerja dalam tata kelola pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dan tangunggjawab untuk mengatur
pemerataan  tenaga  kesehatan  dalam menjalankan  pelayanan  kesehatan  dan membuat perencanaan serta pengembangan SDM  kesehatan  untuk  Upaya  Kesehatan Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya  Kesehatan Perorangan (UKP) daerah provinsi.
Dalam  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah tersebut juga memberikan
kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah Provinsi  untuk menerbitkan  izin pendirian rumah sakit kelas B, C dan D sesuai dengan jenjang  kewilayahan. Rumah  Sakit  publik yang dikelola Pemerintah Daerah diselenggarakan  berdasarkan  pengelolaan
Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum  Daerah  sehingga  penerbitan  izin pendirian  rumah  sakit  harus  mendapat klasifikasi  dan  perivikasi  Dinas  Kesehatan berdasarkan  dengan  Undang-Undang  No. 44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  dan aturan teknis lainnya. 18
Dalam  aspek  pelayanan  kesehatan  di provinsi  Aceh, Undang-Undang  No.  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintah  Aceh (UUPA) memberikan memberikan kewenangan kepada  pemerintah  Aceh untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan asas dan prinsip  yang  dianut  oleh  daerah  tersebut. 19 Dalam Pasal 224  UUPA  disebutkan  bahwa setiap  penduduk  Aceh  mempunyai  hak yang  sama  dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan  dalam  rangka  mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimal.  Namun, pelayan  kesehatan  tersebut  harus  sesuai dengan  syari`at  islam  sebagai  landasan falsafah dalam pemerintahan provinsi Aceh. Hal  ini  disebutkan  dalam Pasal  225  UUPA bahwa Pemerintah  Aceh  dan  pemerintah kabupaten/kota wajib
memberikan
pelayanan kesehatan  berdasarkan  standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  sepanjang  tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
Instrumen yang bersifat teknis terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Aceh diatur dalm Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang  kesehatan menyebutkan bahwa Dinas  Kesehatan  adalah  perangkat  daerah sebagai  unsur  pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, yang berada di bawah Gubernur sehingga eksistensi Kepala
Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan  Tugas  umum  pemerintah, pembangunan  dan  pembinaan  masyarakat di bidang Kesehatan. 20

## Peranan  Kepala  Dinas  Kesehatan Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Kesehatan  di
Aceh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  secara  tegas menyatakan  bahwa  pembangunan  di bidang  kesehatan  di  Aceh  dilaksanakan secara  berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat. 19 Pembangunan  kesehatan  di  Aceh
didasari  pada  nilai-nilai  perikemanusiaan ( humanity ),  pemberdayaan  ( empowermant ) dan  kemandirian  ( independency ),  adil  dan merata  ( equity ),  pengutamaan  ( quality )  dan manfaat  ( beneficiary )  target  yang  sejalan dengan  kearifan  lokal  (syariat  Islam  dan adat  istiadat)  yang  ada.  Dengan  demikian seluruh  penduduk  Aceh  mempunyai kesempatan  dan  kemandirian  untuk  hidup dalam  lingkungan  dan  dengan  perilaku hidup  sehat,  memiliki  kemampuan  untuk menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang bermutu  secara  adil  dan  merata  serta memiliki  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya.
Pemerintah Aceh dalam kedudukannya sebagai  wakil  pemerintah  berupaya mengaplikasikan hak fundamental penduduk  Aceh  bidang  kesehatan  tersebut dengan
menanggung  biaya  terhadap pelayanan  kesehatan  dasar,  pelayanan kesehatan  rujukan  di  rumah  sakit  umum kelas  III  dan  pelayanan  kesehatan penunjang.  Pembiayaan  kesehatan  bagi penduduk  Aceh  tentunya  tetap  berpatokan pada  pelayanan  kesehatan  yang  adil, merata, bermutu dan terjangkau.
Untuk  mewujudkan  semua  tujuan tersebut,  pemerintah  aceh  membentuk  unit kerja  yang  membidangi  bagian  kesehatan yaitu  Dinas  Kesehatan  yang  dipimpin  oleh
Kepala Dinas Kesehatan sebagai perpanjangtangan pemerintah daerah dalam menjalankan  berbagai  program  kesehatan dan  bekerjasama  dengan  staek  holder  yang terkait.  Sebagai  salah  satu  daerah  konflik dan  bencana  maka  penanggulangan kesehatan  harus  disikapi  dengan  arif  dan bijaksana serta tepat sasaran. Hal ini hanya dapat dilakukan
apabila pimpinan pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  diwakili oleh  kepala  dinas  kesehatan  mempunyai kompetensi  yang  handal,  profesional dan berpengalaman.
Berdasarkan Susunan  Organisasi  Dan Tata  Kerja  Dinas  Kesehatan  Propinsi  Aceh, secara  umum  tugas  dari  Kepala  Dinas
Kesehatan  adalah  melaksanakan  tugas umum  pemerintah,  pembangunan  dan pembinaan masyarakat di bidang Kesehatan.  Dalam  menyelnggarakan  tugas tersebut,  fungsi  dari  dinas  kesehatan adalah: 20 a. Pelaksanaan pembinaan  umum  di bidang  kesehatan  meliputi  bidang peningkatan upaya kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),    pengobatan  (kuratif)  dan pemulihan  kesehatan  (rehabilitatif) sesuai dengan  ketentuan yang berlaku; b. Perumusan perencanaan dan kebijaksanaan teknis di bidang
kesehatan  sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
c. Pelaksanaan  pembinaan  teknis  di bidang  peningkatan  Sumber  Daya Tenaga  Kesehatan,  registrasi  dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
e. Pelaksanaan  hubungan  kerja  sama dengan  instansi  pemerintah, lembaga swasta  dan  organisasi  kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas;
f. Pengawasan  dan  pengendalian  internal pelaksanaan program-program kesehatan;
g. Pembinaan  terhadap  Unit  Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Pengelolaan Ketatausahaan;
i. Pelaksanaan  pembinaan  operasional  di bidang  kesehatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku;
Untuk  melaksanakan  fungsinya,  Dinas Kesehatan  yang  mempunyai  Kewenangan untuk :
a. Penetapan  pedoman  penyuluhan  dan kampanye kesehatan;
b. Pengelolaan  dan  pemberian  izin  sarana dan prasarana kesehatan  khusus seperti rumah  sakit  jiwa,  rumah  sakit  kusta, dan rumah sakit kanker;
c. Melakukan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi; d. Melakukan  survailance  epidemiologi serta  penanggulangan  wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
e. Menempatkan
tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga  kesehatan tertentu  antar  Kabupaten/Kota  serta penyelenggaraan  pendidikan    tenaga dan pelatihan kesehatan;
f. Merencanakan  dan  mengendalikan pembangunan regional secara  makro di bidang kesehatan;
g. Melakukan penelitian bidang kesehatan yang mencakup wilayah Propinsi.
Untuk  menjalankan  semua  tugas  dan fungsi  dinas  kesehatan  tersebut  diperlukan peranan  kepala  dinas  kesehatan  sebagai pimpinan yang  kreatif  dan  dinamis sesuai dengan  kewenangan  yang  dimilikinya. Apabila  menelaah  dan  menganalisa  tugas, fungsi  dan  kewenangan  yang  ada  pada dinas  kesehatan  maka  diperlukan  seorang pemimpin yang betul-betul memahami ilmu kesehatan,  menejemen  dan  teknologi tentang kesehatan. Apabila dinas kesehatan dipimpin  oleh  kepala  dinas  yang  tidak mempunyai  kompetensi pada  bidang kesehatan  maka  akan  dikhawatirkan perananya  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan kesehatan akan tidak efektif.
Dalam  teori  kepemimpinan,  pemimpin harus  mempunyai kompetensi  dibidangnya dan  bukan  hanya mempunyai kompetensi tetapi harus  kreatif  dan  mempunyai  naluri yang  kuat  sebagai  pemimpin  sehingga  ia bukan hanya
mampu
menjalankan pekerjaannya  tetapi  ia  juga  mampu membawa  perubahan  kearah  yang  lebih kepada  lembaga dan  orang-orang  yang dipimpin.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori kepemimpinan Extraordinary  Leadership dan teori kepemimpinan yang  dikembangkan oleh  Jim  Collins  mengenai  Level  5 Leadership.
Dalam  model  yang  mereka  sebut sebagai  Extraordinary  Leadership  tersebut, mereka  mengemukakan  ada  4  (empat)  hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan atau kapabilitas personal ( personal capability ), fokus kepada hasil ( focus on results ), memimpin perubahan organisasi ( leading  organizational  change ),  keterampilan antar manusia atau interpersonal
( interpersonal skills ).
Walaupun  Aceh  adalah  suatu  wilayah bekas  konflik  dan  bencana  tetapi  prinsip kepemimpinan  yang  lebih  mengedepankan kompetensi  dibidangnya  tidak  dapat diabaikan. Pimpinan  daerah  misalnya Gubernur atau Bupati harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam menempatkan seseorang untuk menduduki posisi tertentu. posisi  kepala  dinas  kesehatan  yang  sangat strategis dalam
pengembangan dan peningkatan  pelayanan  kesehatan  di  Aceh akan stagnan apabila diisi oleh pihak diluar kompetensi di bidang kesehatan. Mungkin kepala dinas yang berlatarbelakang  disiplin  ilmu  lain  yang memimpin  dinas  kesehatan  bisa  bekerja tetapi akan lebih efektif jika dinas kesehatan dipimpin
oleh seseorang
yang berlatarbelakang  ilmu  kesehatan  karena  ia mengetahui  secara  luas  dan  mendalam berkenaan  dengan  kebutuhan-kebutuhan yang  berhubungan  langsung  dengan pelayanan
kesehatan. Kepala dinas kesehatan yang berlatarbelakang pendidikan kesehatan akan lebih memahami  peranannya, apa  yang  harus dilakukan dalam
mengembangkan pelayanan kesehatan sehinga sesuai dengan standarisasi  pelayanan  kesehatan  yang merupakan  acuan  standar  di  semua  unit pelayanan  kesehatan  menjadi  kebutuhan yang  tidak  bisa  dikesampingkan.  Sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan.
Setiap  pemimpin yang  profesional itu harus  memiliki  sikap,  tetapi  jangan memaksakan sikap kepada orang lain, justru membantu  orang  lain  untuk  menentukan sikapnya sendiri.  Jadi  di  sini  ada  unsur ketegasan  sikap  sekaligus  pemberdayaan orang  lain  ( empowerment )  melalui  suatu proses  inspirasi  dan  pembimbingan,  tanpa ada  suatu  pemaksaan.  Pencontohan  perlu dilakukan,  tetapi  sangat  jauh  dari  suatu bentuk  pemaksaan sehingga  pemimpin  itu bukan  hanya  cerdas  secara  ilmuan  tetapi juga cerdas secara emosional dan spritual.

## Kesimpulan
Pada  prinsipnya,  kepemimpinan  itu berkembang  setiap  hari.  Kemampuan memimpin  bukan  hanya  suatu  bakat  sejak lahir,  tetapi  sesungguhnya  merupakan kumpulan  dari  berbagai  ketrampilan,  yang hampir  seluruhnya  dapat  dipelajari  serta ditingkatkan.  Namun  diperlukan  suatu proses  yang  tidak  terjadi  hanya  dalam semalam,  karena  aspek  kepemimpinan sangat  banyak:  kehormatan,  pengalaman, kekuatan, emosional, ketrampilan membina hubungan dengan sesama, disiplin, visi, dan sebagainya.  Pemimpin  yang  sukses  adalah orang  yang  belajar,  dimana  proses belajarnya  berkelanjutan,  sebagai  hasil  dari disiplin  pribadi  dan  ketekunan.  Jadi kepemimpinan  berjalan  dari  hari  ke  hari dimana  sasaran  setiap  harinya  haruslah menjadi sedikit lebih baik atau membangun di atas kemajuan hari sebelumnya.
Pemimpin dalam satu unit kerja seperti Kepala  Dinas  Kesehatan  harus  mampu mewujudkan  perubahan  dilingkungannya, membangun  komunikasi  yang  efektif, membuat  sistem  dan  jaringan  kerja  yang efektif,  mampu  mempengaruhi  orang, menerima
keragaman, mempunyai
komitmen,
keteladanan, kedisiplinan, kepamrihan  kerja,  keoptimisan,  tindakan saling  mengasihi,  dan  kekonsistenan  yang saling
berdampak
positif terhadap
kepemimpinan  dan  berdampak  balik  serta berakumulasi.
Kepala  Dinas  Kesehatan  di  Aceh idealnya  mempunyai  kompetensi  dibidang ilmu  kesehatan.  Efektifitas  kerja  pimpinan akan  diukur  salah  satu  dari  kompetensi keilmuannya,  ini  sesuai  dengan  teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Jim Collins  mengenai  Level  5  Leadership  dan David  McClelland  dan  Lyle  M.  Spencer dengan teori Extraordinary  Leadership yang menitik  beratkan  kepada  kompetensi  atau kapabilitas personal.

## Daftar Pustaka
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, ayat  1  :  Setiap  orang  berhak  hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Armstrong M. Manajemen Sumber Daya Manusia.  Terjemahan  oleh  Sofyan Cikmat  dan  Haryanto.  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo, 2013.
4. John M. Developing the Leaders around You. Nashville: Nelson, 1995.
5. Kadarusman D.  Natural  Intelligence Leadership:  Cara  Pandang  Baru Terhadap  Kecerdasa  dan  Karakter Kepemimpinan.  Jakarta:  Raih  Asa Sukses, 2012.
6. Davis K, Newstrom. Perilaku  dalam Organisasi. Jakarta: Erlangga, 1995.
7. Wirawan.  Evaluasi  Kinerja  Sumber Daya  Manusia  Teori,  Aplikasi,  dan Penelitian.  Jakarta:  Salemba  Empat, 2009.
8. Moenir.  Manajemen  Pelayanan  Umum
Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2002. 9. Goleman M, Boyatzis. Primal Leadership:  Realizing  the  Power  of
Emotional Intelligence. London, 2002.
10. Goleman  D.  Kecerdasan  Emosi  untuk Mencapai  Puncak  Prestasi.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
11. Vroom  VH,  Philip  WY.  Leadership  and Decision Making. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1973.
12. Hersey P, Kenneth HB. So You Want to Know  Your Leadership Style?. Training and Development Journal, 1974.
13. Blake  RR,  Mouton  JS.  The Managerial Grid. Houston: Gulf, 1964.
14. Collins J.  Good  to  Great.  New  York: Harper Business, 2001.
15. Zenger JH, J Folkman. The Extraordinary  Leader:  Turning  Good Managers  into  Great Leaders,  New York: McGraw Hill,  2002. 16. Covey SR. Principle- Centered Leadership. London: Simon & Schuster, 1990. 17. Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  9  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah).
18. Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Sakit.
19. Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
20. Qanun  (Peraturan  Daerah)  Aceh  No.  4 Tahun 2010 tentang kesehatan.