Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 a,b Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia
1 beny@upy.ac.id , 2 faiz@upy.ac.id *korespondensi penulis
Information
ABSTRAK Kata kunci: Political internet user Partisipasi politik Disabilitas rungu
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh political  internet user terhadap  partisipasi  politik  disabilitas  rungu  di  Provinsi  Yogyakarta. Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis penelitian  survey.  Penelitian  dilaksanakan  di  Gerakan  Untuk  Kesejahteraan Tunarungu (GERKATIN) di Yogyakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan  teknik cluster  sampling .  Penelitian  ini  menggunakan  tehnik pengumpulan data angket (kuesioner). Teknik analisis data meliputi skoring hasil penelitian,  pentabulasian  data  penelitian,  pengujian  normalitas  data,  pengujian hipotesis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hasil  skor political internet user dapat disimpulkan bahwa political internet user dapat dikategorikan tinggi  dengan  hasil  rata-rata  skor  73,4,  dan  perolehan  skor  sedang  sebanyak  27 dengan  prosentase  44%,  sedangkan  memperoleh  skor  tinggi  sebanyak  15  orang prosentase  24%  orang  dan  sangat  tinggi  sebanyak  8  orang  dengan  prosentase 13%.  hasil  skor  partisipasi  politik  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi  politik dapat  dikategorikan  tinggi  dengan  hasil  rata-rata skor  70,56,  dan  perolehan  skor sedang  sebanyak  26  orang  dengan  prosentase  42,9%,  memperoleh  skor  tinggi sebanyak 28 orang dengan prosentase 45,9% dan sangat tinggi sebanyak 5 orang dengan  prosentase  8,1%.  Bentuk  partisipasi  politik  disabilitas  rungu  terwujud dalam  kegiatan  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  mengadakan hubungan  antar  warga  negara, lobbying, mengajukan  usul  mengenai  suatu kebijakan umum,  mengajukan alternatif kebijakan umum  yang  berlainan dengan kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  mengajukan  kritik  dan  perbaikan  untuk meluruskan  kebijakan,  membayar  pajak  dan  memilih  pemimpin  pemerintahan, pemberian  suara,  aktivitas  diskusi  politik,  kegiatan  kampanye,  aktivitas membentuk  dan  bergabung  dengan  kelompok  kepentingan  lain,  dan  komunikasi individu dengan pejabat politik.

## ABSTRACT
Keywords: political internet user political participation deaf disabilities The Influence of Political Internet Users on the Political Participation of Deaf
Disabilities in the Special Province of Yogyakarta . The purpose of this study was to  determine  the  effect  of  political  internet  users  on  the  participation  of  deaf political disabilities in the Province of Yogyakarta. This research method uses a quantitative  approach  to  the  type  of  survey  research.  The  research  was  carried out in the Movement for the Deaf Welfare (GERKATIN) in Yogyakarta. Sampling in  this  study  using  cluster  sampling  techniques.  This  study  uses  a  questionnaire data  collection  technique  (questionnaire).  Data  analysis  techniques  include scoring  research  results,  tabulating  the  research  data,  testing  data  normality, testing  hypotheses.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  results  of  political internet  user  scores  can  be  concluded  that  political  internet  users  can  be categorized  as  moderate  with  an  average  score  of  73.4,  and  the  acquisition  of moderate scores of 27 with a percentage of 44%, while obtaining a high score of 15 people percentage of 24 % of people and very high as many as 8 people with a percentage  of  13%.  The  political  participation  score  results  can  be  concluded that political participation can be categorized as moderate with an average score of 70.56, and the acquisition of a moderate score of 26 people with a percentage
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
of  42.9%,  obtaining  a  high  score  of  28  people  with  a  percentage  of  45.9%  and very  high  as  many  as  5  people  with  a  percentage  of  8.1%.  The  form  of  deaf political  participation  is  manifested  in  general  election  activities,  attending general  meetings,  holding  relations  between  citizens,  lobbying,  proposing  a general  policy,  proposing  alternative  public  policies  that  are  different  from  the policies made by the government, submitting criticisms and making improvements to  rectify  the  policy,  pay  taxes  and  elect  government  leaders,  voting,  political discussion  activities,  campaign  activities,  forming  and  joining  other  interest groups, and individual communication with political officials. .
Copyright © 2020 (Beny Dwi Lukitoaji & Faiz Noormiyanto). All Right Reserved
How to Cite: Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. (2020). Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jurnal Moral Kemasyarakatan , 5 (1), 10-19 .
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International  License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan
Kelompok difabel atau disabilitas merupakan suatu kelompok yang marjinal dan minoritas serta biasanya  sangat  rentan,  jika  mereka  dibiarkan  tanpa  diberikan  suatu  perhatian,  maka  mereka  bisa dikatakan mati dengan sendirinya. Persoalan terkait dengan difabel akan semakin kompleks dan rumit ketika  struktur  politik  di  negara  kita  mengabaikannya,  sehingga  kemudian  melahirkan  mentalitas- mentalitas inferior dikalangan difabel. Inilah kendala mendasar dari kelompok difabel, dimana mereka sendiri  pada  konteks  politik  juga  tidak  mau  memilih  pemimpin  yang  difabel  (Gustomy,  2017). Pendapat  lain  mengatakan “The  deaf  patology  perspective  focuses  om  failure  of  the  hearing mechanism. Deafnees is defined as a medical condition that requires some kind of remediation, either thought correction or compensation” (Munoz-Baell  &  Ruiz,  2000)  yang  dapat  didefinisikan  sebuah kompensasi merupakan kebutuhan disabilitas rungu dalam bekomunikasi dengan masyarakat umum.
Kekurangan  akan  pemahaman  bahasa  lisan  atau  tulisan  seringkali  menyebabkan  disabilitas rungu  menafsirkan  sesuatu  hanya  sebatas  pemahamannya  dan  ini  sering  menjadi  masalah  pada dirinya. Disabilitas rungu bila ditegur oleh orang dengar yang tidak dikenalnya dengan menggunakan Bahasa  lisan  akan  tampak  sulit  untuk  menangkap  ucapan  orang  tersebut  dan  cenderung  tidak  dapat memahami apa yang diucapkan Karena penggunaan Bahasa yang berbeda. Melihat dari terhambatnya komunikasi  lisan  disabilitas  rungu  cenderung  mengandalkan  kemampuan  visualnya  dalam memperoleh informasi ataupun untuk berkomunikasi dengan orang lain (Munoz-Baell & Ruiz, 2000).
Disabilitas  rungu  sangat  mengandalkan  kemampuan  menangkap  informasi  melalui  visual terutama  pada  era  revolusi  industri  4.0  yang  telah  menggeliat  ke  berbagai  kalangan  bahkan  sampai merambah ke dunia politik, melek politik merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang sudah mengglobal,  dalam  memperoleh  informasi  tentang  politik  disabilitas  rungu  juga  mengandalkan informasi  visual  yang  praktis  dan  efisien  yaitu  dengan  menggunakan  smartphone  untuk  mengakses berita  online  maupun  sosial  media.  Yang  menjadi  evaluasi  untuk  pemerintah  adalah  bagaimana strategi  untuk  melakukan  sosialisasi  pemilu  kepada  masyarakat  secara  umum,  dan  secara  khusus kepada  warga  masyarakat  disabilitas.  Dapat  diketahui  dalam  Pemilu  tahun  2014,  sebesar  87% disabilitas  menggunakan  hak  suaranya,  dan  sebesar  13%  tidak  menggunakan  suaranya  (Gustomy, 2017).
Revolusi  industri  4.0  yang  ditandai  dengan  internet,  kecerdasan  buatan,  robotik,  dan  berbagai teknologi  baru  lainnya.  Perkembangan  revolusi  industri  4.0  sangat  begitu  cepat,  akhir-akhir  ini muncul banyak hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia, seperti halnya munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-jek, Uber dan Grab, juga room-sharing seperti Airbnb .  Keberadaan  produk  hasil  revolusi  industri  4.0  ini  telah  mengalahkan  bisnis transportasi  dan  sewa  kamar  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Namun  sisi  positifnya  adalah  membuka jenis bisnis baru, lapangan kerja baru (Ghufron, 2018).
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pentingnya berpikir kritis dan kreativitas, leadership (kepemimpinan),  dan entrepreneurship (kewirausahaan) , semakin  pesatnya  berkembangan  dunia digital  dan  internet  ke  kehidupan  masyarakat  dalam  semua  bidang  kehidupan,  berkembangnya teknologi kecerdasan buatan ( Artificial Inteligence ), serta muncul teknologi big data , robotic, dan lain sebagainya  atau  dikenal  dengan  fenomena disruptive  innovation .  Revolusi  Industri  4.0  sangat mengedepankan  literasi  data,  teknologi  dan  humaniora  serta  pengembangan  kompetensi team  work, kolaborasi, dan higher order thinking skill (Prasetyo & Sutopo, 2018) .
Asosiasi  Penyelenggara  Jaringan  Internet  Indonesia  (APJII)  pada  tahun  2016  memiliki  data survey  bahwa  terdapat  132,7  juta  orang  Indonesia  telah  terhubung  ke  internet,  naik  51,8  persen dibandingkan  jumlah  pengguna  internet  pada  2014  yang  hanya  88  juta  pengguna  internet.  Data  dari APJII  tahun  2016  menerangkan  bahwa  rata-rata  pengakses  internet  di  Indonesia  menggunakan perangkat genggam. Rinciannya adalah 67,2 juta orang atau 50,7 persen mengakses melalui perangkat genggam dan computer, 63,1 juta orang atau 47,6 persen mengakses dari smartphone, sedangkan 2,2 juta orang atau 1,7 persen mengakses hanya dari komputer (Susanto, 2017).
Riset  yang  diselenggarakan  Asosiasi  Penyelenggara  Internet  Indonesia  (APJII)  mengungkap adanya  kaitan  antara  pengguna  internet  dengan  pesta  politik  pemilihan  pimpinan  daerah  serentak  di Indonesia.  Survei  yang  melibatkan  2.500  responden  di  enam  pulau  di  Indonesia  mengungkap masyarakat  akan  memanfaatkan  internet  untuk  mengakses  konten  berisi  sosial  politik.  APJII mengungkap ada 50,26 persen dari 143 juta pengguna internet Indonesia yang secara rutin mengakses berita  sosial.  Sedangkan  36,94  persen  atau  sekitar  52,8  juta  pengguna  internet  rutin  mengonsumsi berita politik (Susanto, 2017).
Internet  digunakan  untuk  mengikuti  perkembangan  terbaru  mengenai  sosial  politik,  selain  itu juga  digunakan  untuk  mencari  berita  seperti  di  detik.com  (Adiarsi  et  al.,  2015).  Senada  dengan  hal tersebut  internet  juga  bermanfaat  pada  masa  kampanye  Barack  Obawa  dikarenakan  situs  untuk kampanye  Barack  Obawa  mampu  mengorganisasi  lebih  dari  seratus  lima  puluh  ribu  kegiatan  dan menciptakan  lebih  dari  tiga  puluh  lima  ribu  kelompok.    Akun  Facebook  Obama  mempunyai 3.176.886  pendukung  dan  lewat  situs  MySpace  Obama  mendapat  987.923  orang  teman.  Kampanye juga  menggunakan  text  messaging  untuk  berhubungan  dengan  pemilih  muda  dan  mengirim  email sebagai counter attacks . Kampanye Obama yang high-tech , menggunakan Internet utuk mencek fakta informasi ,  counter  attacks ,  memperkuat  koneksi  kepada  pendukung  dan  selalu  siap  dalam  konsep 24/7 yaitu dapat dihubungi selama 24 jam setiap hari (Situmorang, 2013). Dari paparan tersebut bisa dipahami  bahwa  internet  mempunyai  peranan  penting  dalam  kegiatan  politik.  Beberapa  kegiatan politik yang bisa dilakukan oleh warga negara antara lain kegiatan pemilihan umum, menghadiri rapat  umum,  mengadakan  hubungan  antar  warga  negara, lobbying, mengajukan  usul mengenai  suatu  kebijakan  umum,  mengajukan  alternatif  kebijakan  umum  yang  berlainan dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  mengajukan  kritik  dan  perbaikan  untuk meluruskan  kebijakan,  membayar  pajak  dan  memilih  pemimpin  pemerintahan,  pemberian suara,  aktivitas  diskusi  politik,  kegiatan  kampanye,  aktivitas  membentuk  dan  bergabung dengan kelompok kepentingan lain, dan komunikasi individu dengan pejabat politik.
Penggunaan internet untuk golongan elite politik biasanya hanya untuk memenuhi kepentingan individu  dan  kelompok  saja.  Berbagai  macam  cara  dilakukan  untuk  mengetahui  informasi  lawan politiknya,  melakukan  dendam  politiknya,  membangun  suatu  konflik  politik,  mencari  dukungan massa,  pencitraan,  mencari  kekuasaan,  mempertahankan  kekuasaan  (Susanto,  2017).  Sehingga internet  yang  biasanya  digunakan  masyarakat  untuk  mengakses  sosial  media  yang  mereka  punya memberikan  dampak  yang  positif  bagi  pelaku  politik. Social  media  is  effective  tool  for  political campaigns.  The  power  of  social  media  has  triggers  transparancy  and  support  e-democracy  around the world. Citizens have ability to choose freely the best legislative candidate to represent them in the parliament (Abdillah, 2014) .
Melihat kondisi di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul pengaruh Political  Internet  User Terhadap  Partisipasi  Politik  Disabilitas  Rungu  di  Provinsi  Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana  Pengaruh Political  Internet  User Terhadap  Partisipasi  Politik  Disabilitas  Rungu  di Provinsi Yogyakarta?
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  dengan  jenis  penelitian  survei. Populasi  penelitian  ini  adalah  Anggota  Gerakan  Untuk  kesejahteraan  Tunarungu  (GERKATIN)  di Yogyakarta. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti, mengenai jumlah Anggota GERKATIN dari tiga DPC  yaitu  DPC  GERKATIN  Sleman,  DPC  GERKATIN  Bantul,  DPC  GERKATIN  Kulon  Progo. Pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunnakan  teknik cluster  sampling yang  dimaksudkan untuk  membagi  populasi  pada  kelompok-kelompok  untuk  memudahkan  berdasarkan  DPC  dari kelompok  tersebut  akan  diambil  sampel  secara  acak  dan  proporsional.  Jumlah  sampel  dari GERKATIN  Sleman  sebanyak 16,  sedangkan  jumlah  sampel  dari  GERKATIN  Kulon  Progo sebanyak  19,  dan  jumlah  sampel  dari  GERKATIN  Bantul  sebanyak  17.  Sehingga  jumlah sampel  untuk  penelitian  ini  yang  diambil  dari  tiga  DPC  GERKATIN  sejumlah  52  orang. Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  angket  (kuesioner)  Tahapan-tahapan  dalam teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Skoring  hasil  penelitian;  (2) Pentabulasian Data Penelitian; (4) Pengujian Normalitas Data; (5) Pengujian Hipotesis.

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa variabel dari Political Internet User (X)  skor tertinggi  97  dan  dengan  skor  terendah  43,  dengan  rata-rata  sebesar  73,34  dengan  standart  deviasi 11,491.  Harga  ini  berada  di  kategori  tinggi  dari  klasifikasi  yang  sudah  ditetapkan  dan  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  variabel political  internet  user berada  dalam  taraf  intensitas  yang  tinggi, Variabel selanjutnya adalah variabel dependen yaitu partisipasi politik (Y) mempunyai skor tertinggi 98  dan  dengan  skor  terendah  49  dengan  skor  rata-rata  72,87  maka  dengan  standart  deviasi  12,926 yang  menandakan  bahwa  hasil  skor  berada  pada  kategori  tinggi  dan  dapat  disimpulkan  juga  bahwa rata-rata partisipasi politik di Provinsi YOGYAKARTA masih dalam taraf tinggi. Melihat hasil skor political  internet  user di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa political  internet  user dapat  dikategorikan tinggi  dengan  hasil  rata-rata  skor  73,4,  dan  perolehan  skor  sedang  sebanyak  27  dengan  prosentase 44%, sedangkan memperoleh skor tinggi sebanyak 15 orang prosentase 24% orang dan sangat tinggi sebanyak  8  orang  dengan  prosentase  13%.  Melihat  hasil  skor  partisipasi  politik  dapat  disimpulkan bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan tinggi dengan hasil rata-rata  skor 70,56, dan  perolehan skor sedang sebanyak 26 orang dengan prosentase 42,9%, memperoleh skor tinggi sebanyak 28 orang dengan  prosentase  45,9%  dan  sangat  tinggi  sebanyak  5  orang  dengan  prosentase  8,1%.  hasil pengujian  dari  variabel  independen  yaitu  dari political  internet  user (X)  memiliki  p-value  =  0,439 nilai  ini  di  indikasikan  lebih  besar  daripada  α  =  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  dari variabel (X) yaitu political internet user (X) mempunyai data yang berdistribusi normal, hal ini sesuai dengan penerimaan hipotesis nol pertama yang menyatakan data berdistribusi normal apabila p-value ≥ 0,05 dengan kata lain hipotesis yang menyatakan data  berdistribusi normal adalah diterima. Sana halnya  dengan  variabel  (Y)  yaitu  Partisipasi  Politik  (Y)  yang  mempunyai  p-value  =  0,961  jika dibandingkan  dengan  nilai  α  sebesar  5%  atau  0,05  maka  p-value  (Y1)  0,957  ≥  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  (Y)  berdistribusi  normal  Pengujian  Hipotesis  menggunakan  Regresi Linier.  Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  dapat  diajukan  hipotesis  pokok sebagai  berikut:  “ada  pengaruh political  internet  user terhadap  partisipasi  politik”,  berdasarkan hipotesis tersebut selanjutnya akan diuji menggunakan teknik regresi linier.
Hasil  perhitungan  model  analisis  regresi  dari  variabel political  internet  user (X),  terhadap partisipasi politik (Y)  diperoleh persamaan regrasi sebagai berikut; Ŷ = 29,315 + 0,733 X 1 . Dilihat dari  hasil  koefisien  intersep    maupun  koefisien  regresi  yang  sedang  diperoleh  dapat  menunjukan dengan  harga  yang  positif,  hal  ini  bisa  memberikan  sebuah  arti  pada  setiap  perubahan  peningkatan pada  variabel  ( political  internet  user (X),    akan  diikuti  pula  pada  peningkatan  variabel  partisipasi politik  (Y)  secara  positif.  Besarnya  tingkat  perubahan  pada  rata-rata  partisipasi  politik  (Y) diperkirakan sebesar 0,733 untuk  setiap penambahan political internet user (X), sebesar satu  satuan, atau  setiap  hasil  skor political  internet  user bertambah  10  maka  skor  rata-rata  partisipasi  disabilitas rungu secara positif akan bertambah 7,33.untuk lebih jelasnya dapat diamati hasil output regresi dari political internet user (X), terhadap partisipasi politik (Y). hasil dari regresi variabel (X) terhadap (Y)
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
menunjukan nilai t hitung sebesar 7,537 dengan t tabel sebesar 2,390 dengan koefisien regresi 0,733 dengan tingkat signifikansi 0,000. Peneliti mengambil tingkat kepercayaan 95% yang berarti toleransi kesalahan sebesar 5%, dengan tingkat kepercayaan 95% model regresi yang digunakan sesuai dengan model  konseptual  yang  akan  dirancang  sehingga  persamaan  regresi  tersebut  akan  memiliki  makna yang apabila digunakan akan membuat suatu keputusan maupun prediksi. Melihat hasil regresi di atas dapat disimpulkan bahwa t hitung 7,537 ≥ t tabel 2,390 dengan margin eror/ tingkat signifikansi 0,000 sehingga  terjadi  pengaruh  yang  signifikan  antara  (X)  terhadap  (Y),  dengan  demikian  hipotesis berbunyi “ada pengaruh yang signifikan antara political internet user (X), terhadap partisipasi politik (Y) disabilitas rungu di propinsi Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara political internet user terhadap  partisipasi  politik  disabilitas  rungu  di  provinsi  Yogyakarta.  Kehidupan  manusia  era sekarang  sudah  sangat  dekat  dan  akrab  dengan  teknologi  terutama  dengan  gadget  dan  internet. Pengaruhnya  sudah  masuk  ke  semua  bidang  kehidupan  manusia  dan  tentunya  mempunyai  dampak baik positif maupun negatif.
Pada  dekate  abad  ini,  hampir  semua  orang  dipastikan  memliki gadget dan  memiliki  sosial media  seperti Facebook,  Twitter,  Path,  Instagram, dan  sebagainya.  Kondisi  seperti  itu  merupakan suatu  hal  yang  biasa  dan  bisa  merubah  gaya  komunikasi  dari  era  konvensional  ke  era  digital  seperti sekarang ini. Pada era konvensional jika ingin berkenalan serta komunikasi maka orang bisa bertukar kartu  nama,  sedangkan  era  digital  cukup  bertukar  akun  dan  sosial  media  masing-masing (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Sehingga manusia dalam melakukan komunikasi dalam era revolusi industry  4.0  cenderung  banyak  dilakukan  di  media  sosial.  Hal  tersebut  merupakan  sebagai  dampak dari perkembangan teknologi yang semakin pesat dan bisa mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya.
Perubahan yang terjadi saat ini di bidang teknologi tidak hanya muncul media baru saja. Tetapi media  baru  tersebut  berpengaruh  di  segala  aspek  kehidupan  manusia,  seperti  dalam  bidang komunikasi  maupun  interaksi  yang  sebelumnya  tidak  pernah  diduga  oleh  manusia.  Dalam  hal  ini kehidupan  dunia  seolah-olah  tidak  memiliki  batasan  atau  dapat  dikatakan  batasannya  mulai  kabur ( borderless )  tidak  ada  kerahasiaan  yang  bisa  ditutupi.  Kita  bisa  mengetahui  aktivitas  orang  lain melalui media sosial, sementara kita tidak kenal dan tidak pernah bertemu tatap muka atau berada di luar jaringan (luring) dengan orang tersebut (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Sehingga perubahan ini memang  terjadi  di  skala  besar  atau  global  dan  berdampak  ke  semua  negara,  Batasan  negara  mulai kabur  atau  hilang  dalam  artian  semua  orang  bisa  mengetahui  dengan  mencari  di  internet.  Tentunya dalam hal ini penggunaan internet harus sesuai dengan koridor, dan bisa membedakan informasi yang valid dan hoaks.
Lembaga We Are Social menyampaikan hasil penelitiannya bahwa pengguna internet dan sosial media  tergolong  cukup  tinggi.  Ada  sekitar  15  persen  pengguna  internet  atau  38  juta  lebih  pengguna internet.  Jumlah  penduduk  Indonesia  sekitar  62  juta  orang  yang  mempunyai  media  sosial facebook . Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  pengguna  internet  di  Indonesia menghabiskan  waktu  hampir  3  jam  dalam  menggunakan  media  sosial  di gadget mereka  (Setiadi, 2016).
Sebuah  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Bogor  mengenai  pemanfaatan  aplikasi  sosial media  di  kalangan  pelajar  menunjukkan  data  penggunaan facebook dengan  jumlah  sebesar  85,3%, whatspp dengan jumlah sebesar 72,7%, Instagram dengan jumlah sebesar 71,3%, Path dengan jumlah sebesar  14,7%, Line dengan  jumlah  sebesar  18,7%,  dan  sisanya Youtube,  Pinnterest.  Ask  fm, Telegram,  Line,  Kakaotalk masing-masing  hanya  sebesar  0,07%.  Data  hasil  penelitian  tersebut menandakan  bahwa  penggunaan  sosial  media  di  kalangan  pelajar  sudah  menjadi  hal  yang  biasa (Ratnamulyani  &  Maksudi,  2018).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Kabupaten  Bogor  dapat diketahui penggunaan sosial media urutan pertama yaitu facebook, kedua yaitu whatsapp, dan ketiga Instagram. Maka dari itu dalam penggunaan sosial media tersebut perlu yang namanya sikap bijak.
Pemanfaatan aplikasi media sosial, yaitu dilihat dari frekuensi mengakses aplikasi media sosial dikalangan  pelajar  di  Kabupaten  Bogor  yaitu  ditunjukkan  dengan  angka  34,7  %  yang  paling  sering diakses adalah WhatsApp, 28 %, dan Facebook urutan kedua, dan 5% adalah BBM, Line dan lainnya Hal ini bermakna pada umumnya pemilih pemula dikalangan pelajar sering pemanfaatkan aplikasi di dalam  berkomunikasi    atau  mencari  informasi  adalah  pertama  melalui  WhatsApp,  kedua  Instagram dan Facebook, dan ketiga BBM, Line (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
Content yang  ada  di  dalam  sosial  media  tentunya  sangat  beragam  dan  mudah  untuk  diakses melalui gadget masing-masing,  salah  satu content yang  dapat  diakses  yaitu  tentang  politik  dan perkembangan  isu-isu  mutakhir  di  Indonesia  bahkan  di  luar  negeri.  Politik  sekarang  sudah  masuk dirahan digital, termasuk ajang pemilu bagaimana  seseorang  atau kelompok untuk mendapatkan dan mempertahankan  kekuasaan,  dan  yang  lebih  penting  untuk  mendapatkan  hati  rakyat.  Pemanfaatan media sosial untuk politik dinilai  sangat positif karena  jangkauan sangat meluas, biaya  lebih murah, dan banyak kalangan masyarakat yang menggunakan sosial media. Hasil penelitian mengenai pemilih pemula  di  Kabupaten  Bogor  terkait  dengan  pentingnya  sosial  media  dalam  memaksimalkan pendidikan  politik  untuk  masyarakat.  Merujuk  hasil  penelitian,  menunjuk  angka  96,3%  menyatakan penting  media  sosial  sebagai  medium  pendidikan  politik  di  kalangan  pemilih  pemula,  dan  3% menyatakan sangat penting, serta hanya 1% menyatakan tidak penting. Hal ini jelas bahwa mayoritas pemilih  pemula  dikalangan  pelajar  di  Kabupaten  Bogor  menganggap  penting  media  sosial  sebagai medium pendidikan politik (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).
Sehingga  peran  media  sosial  era  digital  seperti  sekarang  ini  mempunyai  peran  yang  penting untuk  melakukan  pendidikan  politik  bagi  warga  negara  khususnya  warga  negara  muda.  Pendidikan politik diperlukan agar menjadikan warga negara sadar dan melek akan politik sehingga akan terjadi partisipasi  politik  yang  aktif.  Untuk  menjadi  warga  negara  yang  melek  politik  sangat  penting  agar dapat menyingkap setiap persoalan politik yang dihadapi, sehingga tidak hanya menjadi warga negara yang tahu namun juga mau dan mampu (Azis Wahab & Sapriya, 2011), untuk menjadi warga negara Indonesia  yang  menjunjung  nilai-nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Pendidikan politik menjadi relevan untuk dirumuskan dalam rangka mengurai persoalan tersebut dan persoalan  politik  warga  negara  menjadi  tugas  bersama  antara  tokoh,  pemangku  kebijakan,  para cendekia dan lembaga pendidikan (Lazzavietamsi, 2019).
Di  negara  Indonesia  jumlah  penyandang  disabilitas  berjumlah  12,  5%  dari  jumlah  penduduk Indonesia.  Dari  jumlah  12,  5%  tersebut  bisa  dikatakan  dapat  mempengaruhi  stabilitas penyelenggaraan  negara  (Diponegoro  et  al.,  2018).  Sedangkan  di  Yogyakarta  jumlah  disabilitas adalah 494 orang (Febriantanto et al., 2019). Semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi  politik.  Termasuk  warga  negara  yang  menyandang  disabilitas,  dalam  penelitian  ini difokuskan pada disabilitas rungu. Pada akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat dan hasil dari  teknologi  tersebut  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh  disabilitas  rungu.  Teknologi  yang  tercipta dan  sesuai  dengan  karakteristik  disabilitas  rungu  akan  membantu  mobilitas  mereka.  Alat  bantu  atau teknologi  untuk  disabilitas  disebut  dengan  teknologi  asistif  ( Assistive  Technology ).  Teknologi  asistif adalah  teknologi  atau  segala  macam  alat  benda  yang  dimodifikasi  atau  langsung  digunakan  untuk meningkatkan kemampuan dan mobilitas disabilitas. Sebagai contoh teknologi yang dapat digunakan disabilitas  rungu  adalah  SIDoBi  merupakan  aplikasi  untuk  disabilitas  rungu  dimana  sistem  kerjanya adalah mentranskrip suara dari video menjadi tulisan pada layar. Selain itu disabilitas rungu juga bisa memanfaatkan  google  translate  yang  telah  tersedia  di  laptop  yang  dikoneksikan  dengan  mic  dengan jaringan Bluetooth, sehingga produk suara dapat diubah menjadi teks pada layar monitor (Widyastono et  al.,  2020).  Teknologi  yang  telah  disebutkan  tentunya  dapat  membantu  disabilitas  rungu  dalam mobilitas termasuk mengakses internet untuk mencari informasi yang mereka perlukan.
Media sosial adalah  sebuah media online  yang menggunakan  teknologi berbasis internet  yang mendukung  interaksi  sosial,  sehingga  mengubah  komunikasi  menjadi  dialog  interaktif  yang  timbal balik.  Dalam  perkembangannya,  media  sosial  menjadi  penting  sebagai  sarana  yang  efektif  dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara para  politisi  dengan  konstituennya,  yaitu  antara  komunikator  dan  komunikan  secara  jarak  jauh  dan bersifat  massif.  Oleh  karena  itu,  melalui  media  sosial,  komunikator  dapat  melakukan  komunikasi politik  dengan  para  pendukung  atau  konstiuennya,  yaitu  untuk  membangun  atau  membentuk  opini publik  dan  sekaligus  memobilisasi  dukungan  politik  secara  masif.  Pemanfaatan  media  sosial  juga telah  meningkatkan  jaringan  komunikasi  politik,  relasi  politik  dan  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pemilu.  Hal  ini  sering  kita  jumpai  dalam  masa-masa  kampanye  politik  para  kandidat  calon Kepala  Daerah  yang  sedang  maju  dalam  kompetisi  pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg) (Ratnamulyani &  Maksudi,  2018).  Data  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  beberapa  kajian  di  atas  bahwa Political Internet  User (X)  skor  tertinggi  97  dan  dengan  skor  terendah  43,  dengan  rata-rata  sebesar  73,34 dengan  standart  deviasi  11,491.  Harga  ini  berada  di  kategori  tinggi  dari  klasifikasi  yang  sudah
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2
Hal. 10-18
ditetapkan  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  variabel political  internet  user berada  dalam  taraf intensitas yang tinggi.
Secara  umum,  partisipasi  adalah  keikutsertaan  atau  keterlibataan  setiap  warga  masyarakat untuk  mempergunakan  hak  dalam  menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Surbakti menjelaskan  bahwa  partisipasi  politik  ialah  segala  keikutsertaan  warga  negara  biasa  dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1999: 140). Menurut Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  seperti  memilih  pimpinan negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah  (Budiardjo, 2008 : 367) (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).
Menurut  Ramlan  Surbakti  partisipasi  politik  terbagi  menjadi  dua  yaitu  partisipasi  aktif  dan pasrtisipasi  pasif.  Partisipasi  aktif  adalah  mengajukan  usul  mengenai  suatu  kebijakan  umum, mengajukan  alternatif  kebijakan  umum  yang  berlainan  dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah, mengajukan  kritik  dan  perbaikan  untuk  meluruskan  kebijakan,  membayar  pajak  dan  memilih pemimpin  pemerintah.  Sebaliknya,  kegiatan  yang  termasuk  dalam  kategori  partisipasi  pasif  berupa kegiatan-kegiatan  yang  menaati  pemerintah,  menerima,  dan  melaksanakan  saja  setiap  keputusan pemerintah.  Sementara  itu,  Milbart  dan  Goel  membedakan  partisipasi  menjadi  beberapa  kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan  kontak  tatap  muka,  aktivis  partai  dan  pekerja  kampanye,  dan  aktivis  masyarakat (Haboddin dan Hakim, 2013: 4-5).
Bentuk  partisipasi  politik  seorang  tampak  dalam  aktivitas-aktivitas  politiknya.  Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon  wakil  rakyat  atau  untuk  memilih  Kepala  Negara  (Maran,  2001:  148).  Menurut  Michael  Rush dan  Philip  Althoff  (Maran,  2001:  148)  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  partisipasi  politik  yaitu:  (a) menduduki jabatan politik atau administrasi; (b) mencari jabatan politik atau administrasi; (c) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik; (d) menjadi  anggota pasif dalam suatu organisasi politik; (e) menjadi anggota pasif  dalam suatu organisasi semi politik; (f) menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi  semi  politik;  (g)  partisipasi  dalam  rapat  umum,  demontrasi,  dsb;  (h)  partisipasi  dalam diskusi politik internal; dan (i) partisipasi dalam pemungutan suara (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).
Semua warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam ikut serta partisipasi politik,  termasuk  warga  negara  peyandang  disabilitas.  Dalam  suatu  kajian  penelitian  menyebutkan bahwa  mayoritas  disabilitas  menggunakan  hak  suaranya  dalam  Pemilu  2014,  karena  mengaggap bahwa pemilu merupakan aktivitas penting  yang dapat mengakomodasi kepentingan difabel. Namun mereka  tidak  percaya  dengan  politisi,  karena  menganggap  tidak  terwakili  secara  politik  dalam mengakomodir kepentingan difabel. Jadi, partisipasi politik penyandang disabilitas cukup aktif dalam pemilu, akan tetapi ada ketidak percayaan terhadap wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan difabel (Gustomy, 2017).
Beberapa  dukungan  pemerintah  untuk  menjamin  partisipasi  politik  disabilitas  bisa  terwujud dalam  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU  no  8  tahun  2016,  UUD  1945  pasal  28H  ayat  2  dan pasal 28I ayat 2, UU no 4 tahun 1997 pasal 1 ayat 4 dan pasal 5, UU no 42 tahun 2008 pasal 119 ayat 1,  2,  3.  Selain  peraturan  perundang-undangan,  pihak  KPU  menyediakan  anggaran  untuk  sosialisasi dan simulasi pemungutan suara bagi disabilitas, dan juga membeli alat bantu. KPU juga memberikan kode khusus di DPT dan aplikasi data pemilih. Selain itu juga terdapat penyediaan informasi dengan bahasa isyarat dan menyediakan  TPS yang aksesibel. Untuk pemenuhan hak politik disabilitas maka KPU  bekerjasama  dengan  dinas  sosial  kabupatan  setempat,  dan  diperlukan  juga  pendamping  untuk disabilitas. (Ilmiah et al., 2019) (Diponegoro et al., 2018).
Dengan  melihat  argumen  di  atas  maka  dapat  dipastikan  pemerintah  melalui  KPU  telah menjamin  hak  politik  bagi  disabilitas  untuk  mengikuti  partisipasi  politik.  Dalam  penelitian  ini aktivitas  yang  dilakukan  oleh  disabilitas  terutama  rungu  antara  lain  terwujud  dalam kegiatan pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan  antar  warga  negara, lobbying, mengajukan  usul  mengenai  suatu  kebijakan  umum,  mengajukan  alternatif
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
kebijakan  umum  yang  berlainan  dengan  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah,  mengajukan kritik  dan  perbaikan  untuk  meluruskan  kebijakan,  membayar  pajak  dan  memilih  pemimpin pemerintahan,  pemberian  suara,  aktivitas  diskusi  politik,  kegiatan  kampanye,  aktivitas membentuk  dan  bergabung  dengan  kelompok  kepentingan  lain,  dan  komunikasi  individu dengan  pejabat  politik.  Peran  disabilitas  termasuk  rungu  dalam  partisipasi  politik  dapat dikelompokkan  dalam  dua  jenis,  yaitu  individu  dan  organisasi.  Secara  individu  mereka memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  aktif  dalam  politik  praktis,  dan  bersedia  memberikan pendidikan  pentingnya  partisipasi  politik  kepada  disabilitas  lainnya.  Sedangkan  secara organisasi  juga  memiliki  peranan  yang  penting  untuk  memberikan  informasi  kepada disabilitas yang ada di daerah setempat, organisasi juga sebagai media antara pemerintah dan disabilitas, organisasi juga secara tidak langsung menjadi evaluator dan auditor terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang disabilitas (Di & Jember, 2019).
Bentuk  partisipasi  politik  lain  yang  diharapkan  mampu  mengubah  kebijakan-kebijakan  publik untuk  lebih  berpihak  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  dengan  lobby  atau  pembangun  jaringan untuk  mempengaruhi  kebijakan.  Dalam  pengetahuannya,  mayoritas  responden  mengatakan  setuju dengan  hal  tersebut,  dan  menganggap  bahwa  LSM  merupakan  mitra  jaringan  yang  baik  bagi  para penyandang  disabilitas.  Salah  satu  bentuk  dari  partisipasi  politik  adalah  pemaksaan,  seperti demonstrasi. Responden menolak penggunaan cara ini meskipun mereka sepakat dengan demonstrasi. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka belum pernah melakukan demonstrasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  belum  ada  dorongan  yang  kuat  dan  terkonsolidasi  untuk  membuat  mereka melakukan  demonstrasi  (Gustomy,  2017).  Pendapat  di  atas  sejalan  dengan  hasil  penelitian,  bahwa disabilitas  rungu  mempunyai  partisipasi  politik  yang  dapat  dikategorikan  tinggi  dengan  dibuktikan perolehan  rata-rata  skor  70,56,  dan  perolehan  skor  sedang  sebanyak  26  orang  dengan  prosentase 42,9%,  memperoleh  skor  tinggi  sebanyak  28  orang  dengan  prosentase  45,9%  dan  sangat  tinggi sebanyak 5 orang dengan prosentase 8,1%.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah hasil  skor political  internet  user dikategorikan  tinggi.  Sedangkan  hasil  skor  partisipasi  politik dikategorikan tinggi. Variabel political internet user (X) terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel  partisipasi  politik  (Y)  disabilitas  rungu  di  provinsi  Yogyakarta.  Penggunaan  internet  dalam kehidupan  manusia  sangat  berkembang  pesat,  termasuk  mencari  berita  dengan  sangat  cepat  dalam satu waktu. Hal ini menjadikan internet sebagai media  dalam melakukan politik termasuk kampanye yang  dilakukan  oleh  elite  politik.  Sebagai  warga  negara  Indonesia  dijamin  hak  dalam  berpartisipasi politik oleh peraturan perundang-undangan termasuk warga negara Indonesia penyandang disabilitas. Karena dengan adanya penjaminan tersebut  maka bisa dikatakan dan sejalan dengan hasil penelitian bahwa  partisipasi  politik  disabilitas  rungu  di  Yogyakarta  pada  kategori  tinggi.  Dalam  partisipasi politik  dapat  dikatakan  pemerintah  sangat  mendukung  bagi  disabilitas  untuk  menyalurkan  hak pilihnya,  dengan  beberapa  bantuan  ketika  di  TPS  berupa  menyediakan  informasi  dengan  bahasa isyarat  dan  tempat  yang  aksesibilitas.  Hal  inilah  yang  patut  kita  apresiasi  karena  sudah  sewajarnya tidak  ada  perilaku  deskriminasi  lagi  bagi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  di  berbagai  bidang kehidupan terutama dalam bidang politik.

## Referensi
Abdillah, L. A. (2014). SOCIAL MEDIA AS POLITICAL PARTY CAMPAIGN IN INDONESIA . 12 , 1– 10.
Adiarsi,  G.  R.,  Stellarosa,  Y.,  &  Silaban,  M.  W.  (2015). LITERASI  MEDIA  INTERNET  DI KALANGAN MAHASISWA . 6 (4), 470–482.
Di, D., & Jember, K. (2019). No Title . 2 . Diponegoro, U., Prof, J., Soedarto, H., Hukum, S., & Semarang, T. (2018). No Title .
Febriantanto,  P.,  Disabilitas,  P.,  & Yogyakarta,  K.  (2019). Analisis  Faktor  Determinan  Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 . I (1), 157–190.
Ghufron, M. A. (2018). Revolusi industri 4.0: Tantangan, Peluang dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan.
JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN VOL.5, NO.1, Juni  2020 Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Dwi Lukitoaji a,1 *, Faiz Noormiyanto b,2 Hal. 10-18
Seminar  Nasional  Dan  Diskusi  Panel  Multidisiplin  Hasil  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat .
Gustomy, R. (2017). PARTISIPASI POLITIK DIFABEL DI 2 KOTA. IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies . https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.01.8
Ilmiah, J., Fisip, M., Volume, U., Implementasi, F., Politik, H. A. K., Penyandang, B., Di, D., Banda, K., & Menjelang, A. (2019). DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH MENJELANG . 1–19.
Lazzavietamsi, F. A. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. Jurnal Moral Kemasyarakatan . https://doi.org/10.21067/jmk.v3i2.2910
Mulawarman,  M.,  &  Nurfitri,  A.  D.  (2017).  Perilaku  Pengguna  Media  Sosial  beserta  Implikasinya
Ditinjau dari Perspektif
Psikologi
Sosial Terapan. Buletin Psikologi . https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759
Munoz-Baell,  I.  M.,  &  Ruiz,  M.  T.  (2000).  Empowering  the  deaf.  Let  the  deaf  be  deaf. Journal  of Epidemiology and Community Health . https://doi.org/10.1136/jech.54.1.40
Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). INDUSTRI 4.0: TELAAH KLASIFIKASI ASPEK DAN ARAH PERKEMBANGAN RISET. J@ti Undip : Jurnal Teknik Industri . https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26
Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI  PEMILIH  PEMULA  DIKALANGAN  PELAJAR  DI  KABUPATEN  BOGOR. Sosiohumaniora . https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965 Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. Jurnal Humaniora . Situmorang, J. R. (2013). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik , Bisnis , Pendidikan Dan Sosial Budaya . 8 (1), 77–91.
Susanto,  E.  H.  (2017).  MEDIA  SOSIAL  SEBAGAI  PENDUKUNG  JARINGAN  KOMUNIKASI POLITIK. Jurnal ASPIKOM . https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123 Widyastono,  H.,  Luar,  P.,  Universitas,  B.,  &  Maret,  S.  (2020). Analisis  Perbandingan  Teknologi Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Negara  Indonesia  dan  Negara-Negara  Eropa (Finlandia, Jerman, Inggris, Belanda) (1) . 3 (1), 32–38.
Haboddin,  Muhtar  dan  Lukman  Hakim.  (2013).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam  Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013), Malang: Universitas Brawijaya.