## POLITIK HUKUM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

## HUMAN RIGHTS LAW ENFORCEMENT POLITICS IN INDONESIA IN CASES OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION

## Zunnuraeni
Mahasiswi S3 Universitas Padjadjaran Badung
Email : raenikun@gmail.com
Naskah diterima : 20/05/2013; direvisi : 15/06/2013; disetujui : 18/07/2013

## A bstrAct
This is important because law politic shows government will and attitude in formation of law and law enforcement consistently. Indonesian law politic on the human rights protection can be seen in Act number 26 of 2000. The Act have within it a will to give justice for the victim and family victim of gross violation of human right by establish a trial for the perpetrator. However this act have a lot of weakness that makes trial for the perpetrator can not work properly. Law politic can be seen not only in the law product but also on implementation of law.  Indonesia has bring before the court some cases of gross violation of human rights, through the Human rights Court (permanent) and an Ad hoc Human Rights Court. However there are some weakness on those trial.

## Keywords: Politics, Law, Human Rights

## A bstrAk
Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM berat memerlukan adanya suatu politik hukum dari pemerintah. Politik hukum ini penting mengingat politik hukum mencerminkan sikap dan kemauan dari pemerintah yang berkuasa mengenai pembentukan hukum maupun penegakan hukum yang telah ada secara konsisten. Politik hukum nasional Indonesia terkait dengan Perlindungan HAM dapat dilihat salah satunya pada UU No 26 Tahun 2000. Dalam UU tersebut telah terkandung suatu semangat untuk memberikan jaminan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, yakni dengan adanya suatu peradilan bagi para pelaku HAM berat. Namun demikian ternyata UU ini sendiri mengandung banyak kelemahan yang mengakibatkan proses peradilan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Politik hukum tidak hanya dilihat pada produk peraturan hukum namun juga pada bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Pada tataran pelaksanaan penegakan hukum Indonesia telah melakukan beberapa persidangan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik melalui Pengadilan HAM (permanen) maupun Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun demikian, terdapat berbagai kekurangan dalam proses persidangan tersebut.
Kata Kunci : Politik Hukum, HAM, Pelanggagaran
PENDAHULUAN
i ndonesiA AdAlAh negArA hukum. Hal ini telah disebutkan dengan tegas dalam Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur penting dalam negara
hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan atas HAM tersebut telah sejak awal diakui oleh para pendiri Bangsa dengan mencantumkannya dalam UUD Tahun 1945. Namun demikian dalam kenyataannya, sejarah Bangsa
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam ..............................
Indonesia telah mencantumkan sejumlah peristiwa pelanggaran HAM Berat.
Orde baru yang berkuasa selama 33 tahun (1965-1998) telah banyak dicatat melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Orde baru yang memerintah secara otoriter selama lebih dari 30 tahun telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM karena perilaku negara dan aparatnya. Selanjutnya, pasca orde baru pelanggaran HAM yang berbentuk aksi kekerasan massa, konflik antar etnis yang banyak menelan korban jiwa dan pembumihangusan di Timor-timur pasca jejak pendapat menambah panjang sejarah pelanggaran HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan data pada triwulan pertama 1998 telah terjadi 1.629 pelanggaran HAM yang fundamental yang tergolong ke dalam hak-hak yang tak dapat dikurangi di 12 propinsi yang menjadi sumber data. Hak- hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari pemusnahan seketika, dan hak bebas dari penghilangan paksa. 1
Berikut adalah beberapa peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat yang per- nah terjadi di Indonesia.
1. Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984 diawali dengan pe- nahanan terhadap empat orang peng- urus masjid di daerah Tanjung Priok, dan kemudian ceramah yang dilakukan oleh beberapa Mubaligh, di antaranya Amir Biki, ceramah tersebut dihadiri ribuan massa. Ceramah tersebut mengulas ber- bagai persoalan sosial politik yang terjadi di Indonesia,   seperti  masalah   asas  tung- gal, dominasi China atas perekonomian Indonesia, pembatasan izin dakwah dan permintaan  untuk membebaskan orang-
1 Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi  Manusia di Indonesia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pen- gacara XI Tahun 2007, www.elsam.or.id, 17/12/2011, hlm. 4.
orang yang ditangkap tersebut. Setelah ceramah selesai, massa  bergerak menuju Polsek dan Koramil setempat. Namun, sebelum masa tiba di tempat yang dituju, secara tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan bersenjata berat, dan kemu- dian diikuti dengan suar tembakan yang membabi   buta   terhadap   kerumunan massa. Tidak  lama  kenmudian  korban meninggal pun bergelimpangan. Peristiwa Tanjung Priok ini dilaksanakan dengan pengadilan HAM ad hoc dengan 4 (empat) berkas dakwaan.
2.  Tahun 1989. Peristiwa Talangsari. Peris- tiwa Lampung terjadi akibat kecurigaan pemerintah   terhadap   Islam dan kritik keras  serta penolakan masyarakat terha- dap kebijakan soal asas tunggal Pancasila yang dihadapi oleh aparat dengan pem- bantaian.
3.  Tahun 1997-1998. Penghilangan 13 aktivis secara paksa. Pada tanggal 13 Maret 1998 beberapa aparat koersif Orde Baru menyelinap dari kampung ke kampung di kawasan padat penduduk Jakarta. Mereka sedang mencari Mereka sedang mencari Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugiyanto dan Petrus Bima Anugerah Sehari sebelumnya tanggal 12 Maret 1998, kelompok aparat tersebut menculik 3 orang diantaranya Faisol Riza, Raharja Waluya Jati dan Herman Hendrawan. Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 356~369
dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. 2
4. Pelanggaran HAM berat dalam konteks Indonesia yang mengundang keterlibatan DK  PBB adalah menyangkut tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Sejak opsi diberikan, terlebih  setelah  diumumkannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat. 3 Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 15 September 1999 DK PBB mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Resolusi juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili mereka  yang    bertanggungjawab  atas terjadinya kekerasan. 4
Guna penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran HAM berat tersebut maka perlu ada suatu politik hukum dari pemerintah. Politik hukum ini penting mengingat politik hukum mencerminkan sikap dan kemauan dari pemerintah yang berkuasa mengenai pembentukan hukum maupun penegakan hukum yang telah ada secara konsisten. Fokus tulisan ini untuk mengkaji tentang politik hukum penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kaitannya dengan Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.
2 Kronik Singkat Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, www.elsam.or.id, 17/12/2011.
3 Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelang- garan HAM di Timor Timur, disusun oleh Komisi Penyi- dik  Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia.
4 Sumaryo Suryokusumo, Pengadilan  Ad Hoc Bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) diTim-Tim, Sua- ra Pembaruan . [Jakarta]. 7 Maret 2002, dalam Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 234.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Politik Hukum
Sebelum sampai pada pembahasan mengenai bagaimana politik hukum penegakan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan pelanggaran HAM yang berat maka terlebih dahulu perlu untuk difahami apakah yang dimaksud dengan politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang merupakan rumusan dari dua kata yaitu recht dan politiek. Dalam bahasa Indoensia recht berarti hukum. Adapun politiek mengandung arti beleid. Kata beleid dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan ( policy ). Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. 5
Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk mau- pun isi dari hukum yang dibentuk. Penger- tian tersebut merupakan definisi yang di- berikan oleh Padmo Wahjono. 6 Adapun Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehen- dak para penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang diban- gun. 7
Menurut  Abdul Hakim Garuda Nusan- tara, politik hukum nasional meliputi:
1.  Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2.  Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan
5 Imam syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dsa- ra Politik Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 19-22.
6 Padmo wahjono, Indonesia Negara berdasarkanatas Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.
7 Sebagaimana dikutip dari Imam syaukani dan A. Ahsin Thohari, Op.Cit., hlm. 27.
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam ..............................
perkembangan yang terjadi dalam ma- syarakat;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan ang- gotanya;
4. Meningkatkan kesadaran hukum ma- syarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.
Berkenaan dengan politik hukum pen- egakan Hak Asasi Manusia, maka penulis, berdasarkan pada berbagai definisi politik hukum tersebut di atas, merumuskan bahwa politik hukum penegakan Hak Asasi Manu- sia adalah kebijakan hukum nasional yang berkaitan dengan perlindungan seluruh warga negara Indonesia dari pelanggaran HAM yang berat. Politik hukum tersebut dapat dilihat pada produk peraturan hukum yang tekait dengan perlindungan Hak Asasi manusia. Namun demikian, dengan meru- juk pada definisi politik hukum dari Abdul Hakim Garuda Nusantara, maka penulis, tidak berhenti hanya pada bagaimana bunyi rumusan produk hukum yang ada namun juga pada bagaimana pelaksanaan ketentu- an hukum yang telah ada secara konsisten.
B. Pengaturan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM berat dalam Hukum Nasional
Penegakan hak asasi manusia di Indo- nesia dioperasionali-sasikan melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966, yang mene- tapkan pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Namun upaya tersebut be- lum terlaksana karena pada saat itu proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara disibukkan oleh langkah-langkah rehabilitasi dan konsolidasi nasional akibat pemberontakan G 30 S/PKI.
Pada tahun 1993, Pemerintah memben- tuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang ditetapkan melalui
Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pemben- tukan Komisi tersebut banyak mendapat tanggapan positif dari masyarakat dalam upaya mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indone- sia. Demikian juga dalam GBHN 1998, ke- bijaksanaan mengenai penegakan hak asasi manusia semakin mendapat perhatian yang besar.
Masalah promosi dan perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu ‘pri- mary trigger factors’ terjadinya gerakan re- formasi di Indonesia pada penghujung Ta- hun 1998. Reformasi sendiri pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasi- kan kembali ‘core values’ demokrasi yang pada masa masa sebelumnya mengalami distorsi. Eksistensi promosi dan perlind- ungan HAM yang efektif merupakan salah satu indeks demokrasi yang sangat penting. Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuk- tikan melalui keberadaan TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Penga- dilan HAM dan puncaknya adalah peman- tapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Hal ini juga di- barengi dengan langkah-Iangkah ratifikasi terhadap pelbagai instrumen HAM interna- sional. 8
Lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur secara khusus mengenai HAM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penegakan dan peng- hormatan terhadap HAM di Indonesia. Pen- uangan pengaturan mengenai HAM dalam TAP juga didasarkan pada pertimbangan bahwa TAP MPR merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kedudu- kan kuat di Indonesia. TAP MPR No. XVII/ MPR/1998 tersebut antara lain merumus- kan hak setiap orang sebagai individu, hak setiap orang sebagai warga negara maupun
8 Muladi, Op.Cit., hlm. 15.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 356~369
hak-hak yang bersifat kolektif. Selain itu juga diatur kewajiban asasi yang dimiliki manusia dan warga negara Indonesia serta hak asasi manusia dalam semua bidang ke- hidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain- lain.
Salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam era reformasi dan sesuai dengan Tap MPR No. XVII/ MPR/1998 tersebut adalah penghargaan dan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sesuai dengan saran yang tertuang dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 serta hasil Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia II yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 24-26 Oktober 1994 telah. merumuskan suatu Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (RAN- HAM) Indonesia 1998-2003 yang memuat langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pada tingkat nasional dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 129 Tahun 1998, yang merupakan salah satu sendi program reformasi Pemerintah.
Pada pokoknya RAN-HAM tersebut berisi berbagai ketentuan yang merupakan tekad Pemerintah Indonesia di bidang peng- hargaan dan perlindungan serta penghor- matan terhadap hak asasi manusia selama kurun waktu 1998-2003, sebagaimana dia- manatkan dalam Konferensi HAM Inter- nasional di Wina Tahun 1993, yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu (1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasi- onal di bidang hak asasi manusia; (2) Dis- eminasi dan pendidikan hak asasi manusia; (3) Pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas; dan (4) Pelak- sanaan isi atau ketentuan-ketentuan berb- agai perangkat internasional hak asasi ma- nusia yang telah disahkan Indonesia. Ren-
cana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam penghargaan dan perlindungan serta penghormatan ter- hadap hak asasi manusia rakyat Indone- sia, terutama terhadap kelompok masyara- kat yang rentan terhadap pelang garan hak asasi manusia, teristimewa kepada wanita dan anak-anak, termasuk tindakan per- lindungan terhadap praktek penyiksaan, mendapatkan penghidupan dan kesejahter- aan, pendidikan, dan pengembangan diri bagi anak-anak.
Salah satu produk hukum penting terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum terhadap tindak pelanggaran berat HAM adalah UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU ini merupakan pengganti dari PERPU No 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Perpu No. 1 Tahun 1999 ditolak oleh DPR untuk menjadi undang- undang dengan alasan sebagai berikut :
1. Secara konstitusional pembentukan perpu tentang pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat 1 Undang- undang Dasar 1945 yang berbunyi “ dalam hal ihwal  kegentingan  yang memaksa ”, yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat.
2. Subtansi yang diatur dalam Perpu tentang Pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara lain, sebagai berikut :
3. Kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam perpu tersebut tidak berlaku surut ( retroaktif ), sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak tercakup pengaturannya.
4. Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang pencegahan dan
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam ..............................
penghukuman kejahatan genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.
5.  Masih menggunakan standar konvension- al, yakni dengan mendasarkan pada KUHP yang hanya membatasi tuntutan pada per- sonal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga.
6.  Masih terdapat subtansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau overlapping dengan hukum positif. 9
Tidak dapat diingkari bahwa keberadaan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai perbaikan dari PERPU sebe- lumnya merupakan reaksi terhadap dunia internasional yang ingin mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan terha- dap kemanusiaan di Timor Timur paska je- jak pendapat. Bangsa Indonesia. Pengadilan Nasional, yang substansi hukumnya secara parsial adalah disesuaikan dengan ICC. 10
Pasal 4 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa pengadilan HAM mempunyai ke- wenangan untuk mengadili dan memeriksa kasus pelanggaran HAM yang berat. Secara limitatif UU No. 26 tahun 2000 mengatur dua jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu ke- jahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). ketentuan ini sesuai dengan “ Rome Statute of The International Criminal Court” , terutama Pasal 6 dan 7.
1. Genosida
Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memasukan genosida 47 sebagai salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Kejahatan Genosida ini diadopsi dari ketentuan Pasal 6 Statuta Roma. Kejahatan Genosida sebagaimana terdapat dalam UU No. 26 tahun 2000 diatur dalam Pasal 7 huruf a Jo Pasal 8 UU No. 26 tahun
9 Zainal Abidin, Op.Cit
10 Muladi., Loc.Cit
2000. Pengertian  kejahatan  genosida yang dimaksud  UU ini  adalah  adalah setiap perbuatan yang  dilakukan  dengan maksud  untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a.  membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan ke- lompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik selu- ruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan ya- ng bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak- anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2.  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against humanity ) terdapat dalam Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 yang berbunyi :
“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa;
a) pembunuhan,
b) pemusnahan,
c) perbudakan,
d) pengusiran  atau   pemindahan  pen- duduk secara paksa,
e)  perampasan kemerdekaan atau peram- pasan kebebasan secara fisik lain se- cara sewenang-wenang yang melanggar

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 356~369
(asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
f)  penyiksaan,
g) perkosaan, perbudakan seksual, pe- lacuran  secara  paksa, pemaksaan ke- hamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk ke- kerasan seksual lain yang setara,
h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang  didasari  persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional,
i) penghilangan orang secara paksa, atau;
j) kejahatan apartheid .
Rumusan tersebut secara langsung diadopsi  dari konsep yang terdapat di dalam  Statuta Roma. Namun, berbeda dengan konsep sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, konsep kejahatan yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 ini mengalami  distorsi  dalam   pe n erjemahan- nya, sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar dari konsep yang diatur dalam Statuta Roma. Dalam Pasal 7  Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah:
“ For the purpose of this Statute, “crimes against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or aystematic attact directed agaist any civilian population, with knowledge of the attack (a)...:”
Akibatnya, konsep kejahatan ter- hadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 memiliki beberapa  kelemahan  yang  sangat men- dasar yaitu :
Pertama , istilah sistematik atau meluas yang diadopsi dari kata widespread or systematic tidak dijelaskan dalam
undang-undang ini padahal, kedua hal ini penting untuk    menunjukkan   sifat khusus   pada  sifat pelanggaran ham berat, di mana lebih jauh berimplikasi pada keterlibatan kebijakan dan otoritas yang memegang kekuasaan dalam terjadinya pelanggaran. Kondisi yang sama juga berlaku terhadap elemen diketahui” ( intension ). Ketidakjelasan defenisi ketiga elemen itu membuka bermacam interpretasi di pengadilan.
Kedua , adanya penerjemahan yang keliru dalam Pasal 7 Statuta Roma oleh undang-undang No. 26 tahun 2000, yaitu untuk kata: directed against any civilian population, yang seharusnya diartikan “ ditujukan  kepada  populasi  sipil ”, oleh undang undang ini, atau mungkin oleh pembuat undang-undang diartikan menjadi “ ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil ”, yang sepadan dengan pengertian dengan directly against any civilian population . Kata “langsung” ini bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan sajalah yang dapat dikenakan Pasal ini, sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak akan tercakup oleh Pasal ini.
Ketiga, penggunaan kata “penduduk” dan bukannya “populasi” sendiri telah menyempitkan subyek hukum dengan me nggunakan batasan-batasan wilayah, dan hal ini secara signifikan juga meny- empitkan target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya pada warga negara di mana kejahatan tersebut berlangsung.
Kelemahan yang lain adalah kurang memadainya penjelasan atas delik termaksud dalam perumusan UU No. 26 tahun 2000. Penjelasan yang cukup mendetail dan jelas menjadi  penting  me- ngingat pemahaman bahwa jenis delik kejahatan dalam undang-undang ini adalah kejahatan khusus yang memiliki
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam .............................. karakteristik yang sangat berbeda dengan pe ngaturan dalam hukum publik yang ada misalnya KUHP. Dalam hal ini kebutuhan terbesar adalah memberikan rumusan yang cukup jelas untuk menunjukkan sifat khusus delik, misalnya berkaitan dengan adanya unsur policy , unsur pelaksanaan perbuatan secara kolektif. Dengan rumusan seperti itu, maka akan mengakibatkan sulitnya pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku  kejahatan- kejahatan yang dimaksud dalam Pasal yang sama menjadi sulit, karena dengan rumusan yang demikian itu, dakwaan jaksa penuntut umum  disusun secara sumir. Padahal dalam implementasinya, majelis  hakim  akan  banyak mendasarkan putusannya   pada  intepretasi atas rumusan Pasal ini.
Disamping beberapa kelemahan di atas, distorsi yang cukup mencolok juga terjadi dalam penterjemahan dan pengadopsian jenis tindak pidananya, di mana mengenai jenis tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang dirumuskan dalam  Pasal  9  UU No /26/2000 juga berbeda  dengan rumusan asli sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. 11

## 3. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Berat di Indonesia Melalui Pengadilan HAM
Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum  dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan
11 Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada Kursus HAM untuk Penga- cara ke XIV, tanggal 27 Oktober 2010, hlm. 16-17.
pengadilan ini juga mengadili kejahatan- kejahatan tertentu. 12
Kejahatan-kejahatan yang  merupa- kan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. pembentuk undang-undang menyadari bahwa bahwa penanganan kejahatan terhadap  kemanusiaan dan kejahatan geno sida kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditangani dengan sistem peradilan pidana biasa. Pengaturan yang sifatnya kusus ini didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga sifatnya khusus. 13
Berdasarkan ketentuan UU No. 26 tahun 2000, Pengadilan HAM mengatur tentang yurisidksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik setelah disyahkanya UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum disyahkannya UU ini. Prosedur pembentukan pengadi- lan ini mempunyai perbedaaan yang cukup mendasar. Dalam penanganan kasus kasus pelanggaran HAM yang berat setelah di- syahkannya UU ini tanpa melalui rekomen- dasi dan keputusan presiden sebagaimana dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Berikut akan dipaparkan beberapa ka- sus pelanggaran HAM berat yang telah dia- jukan ke pengadilan HAM termasuk me- lalui mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc.
1. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran HAM berat
Pengadilan HAM ad hoc  adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000,  berbeda dengan Pengadilan
12 Ibid., hlm. 2.
13 Ibid., hlm. 3.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 356~369
HAM (permanen) yang dapat memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000. Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad Hoc menurut Pasal 43 UU No. 26/2000 adalah:
a. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
b.  Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
c.  Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di ling- kungan Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 43 ayat (2) menyatakan:
“Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.”
Masalah  rumusan  sebagaimana dalam Pasal   43   di  atas    menimbul- kan    masalah  yang cukup serius terutama berkaitan dengan kewenangan DPR untuk menentukan  ada  tidak nya pelanggaran HAM yang berat berdasar- kan pada penjelasan Pasal 43 ayat (2). Rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa DPR yang dapat menentukan dugaan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. 14 Terlebih bahwa lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga
14 Ibid., hlm. 5.
politik yang dalam setiap pertimbangan untuk keputusan lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan politik dan bukan berdasarkan argumen hukum sebagaimana hasil kesimpulan dari penyelidikan Komnas HAM maupun Penyidikan Kejaksaan Agung. Pengaturan yang demikian kontradiktif dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat. 15
Adanya kontradiksi kewenangan antara  DPR dan KOMNAS HAM tersebut misalnya dapat dilihat pada mandeknya kasus Trisakti dan Semanggi. Berikut adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan bagaimana kontradiksi kewenangan antara DPR dan KOMNAS HAM telah menyebabkan gagalnya pem- bentukan pengadilan HAM Ad Hoc dalam kasus Trisakti dan Semanggi.
“Tidak jelasnya penyelesaian kasus Trisakti dan Semanggi akibat adanya rekomendasi panitia khusus DPR yang menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa Trisaki tidak berindikasikan pelanggaran HAM yang berat sehingga bisa diselesaikan dengan pengadilan mi- liter. Sementara Komnas HAM, berdasar- kan hasil penyelidikannya, menyatakan bahwa kasus Trisakti berindikasi adanya pelanggaran HAM. Dari rekomendasi DPR tersebut pihak kejaksaan Agung, sebagai penyidik, tidak bisa melakukan proses selanjutnya, misalnya ke penuntu- tan. Hasil KPP Komnas HAM yang me- nyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut, sebagai hasil sebuah lembaga independen dan oleh karenanya ditunjuk untuk men- jadi satu-satunya lembaga yang mempu- nyai kewenangan penyelik kasus pelang- garan HAM yang berat, hasil penyelidi-
15 Ibid., hlm. 11.
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam ..............................
kannya seolah-olah tidak berarti apapun dihadapan  DPR. Hal ini berarti bahwa kewenangan DPR yang tidak jelas diten- tukan dalam UU No. 26/2000 mereduksi secara sistematis hasil kerja penyelidikan Komnas HAM sebagai lembaga yang in- dependen sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.” 16
Selain permasalahan yang dapat timbul pada saat proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc, permasalahan pun dapat timbul pada saat proses peradilan dalam pengadilan HAM ad hoc. Hal ini misalnya dapat dilihat pada kasus Pengadilan HAM ad hoc Timor- timur. Sejak Bulan Maret 2002 Pengadilan HAM ad hoc untuk Kasus Timor-Timur telah berjalan dan sampai saat ini telah menyelesaikan 12 berkas dakwaan dengan tingkat keberhasilan yang kurang memuaskan. Dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses Peradilan HAM ad hoc tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap sebagai pengadilan yang tidak cukup fair dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar. 17
Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi- saksi yang bukan korban. Selama proses peradilan HAM ad hoc ini, ketidakhadiran saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban se cara maksimal, ketidakpercayaan atas jami- nan keamanan terhadap saksi korban, perlakuan  terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan lainnya
16 Ibid.
17 Supriyadi Widodo Edyono, et.all, Perlindungan saksi dan Korban , catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor- -timur, www.Perlindungansaksi.wordprees.com
sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan hukum. 18
2. PengadilanHAM untuk Kasus Pelang- garan HAM Berat Setelah berlakunya UU No 26/2000.
Prosedur pembentukan pengadilan HAM adalah berdasar kan adanya dugaan telah terjadi kasus  pelanggaran  HAM  yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidi kan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti- bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri di mana locus dan tempos delictie terjadinya pelanggaran HAM yang berat.
Pengalaman pembentukan peng- adilan HAM setelah disyahkannya UU ini adalah Pengadilan HAM Abepura yang disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM di tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pro yustisia pada tanggal 5 Februari 2001. Setelah penyelidikan KPP HAM ini
18 Ibid.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 356~369
selesai kemudian hasil penyelidikan ini diserahkan ke Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berdasarkan atas Laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian penyidikan dengan membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM di Abepura. Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka Pengadilan ini akhirnya sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan pengadilan HAM di Makassar ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 UU No. 26/2000 di mana untuk pertama kalinya pengadilan HAM dibentuk di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Wilayah yurisdiksi pengadilan HAM Makassar meliputi Papua/Irian Jaya. Berikut adalah matrik Putusan Pengadilan HAM dalam Kasus Abepura.
Dalam kasus pelanggaran HAM berat di Abepura, dua orang anggota kepolisian diajukan sebagai tersangka, yaitu; Johny Wainal Usman dan Daud Sihombing. Keduanya dituntut 10 tahun penjara namun pada pengadilan Tk I keduanya dinyatakan bebas. Pada tanggal 8 dan 9 September 2005, Pengadilan Makassar memutuskan untuk membebaskan terdakwa Brigjen (Pol) Johny Wainal, mantan Komandan Satuan BRIMOB Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, karena unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan kepadanya tidak terpenuhi.
Berkas Terdakwa Tuntutan Vonis Tingkat I  Banding  Kasasi PK I JOHNY WAINAL USMAN, Mantan Komandan Brimob Abepura. Pidana Penjara 10 tahun Bebas - - - II DAUD SIHOMBING, Mantan Kapolres Abepura. Pidana Penjara 10 tahun Bebas - - -
Dari hasil eksaminasi putusan Pengadilan HAM dalam Kasus Abepura oleh  ELSAM 19 disimpulkan bahwa dalam serangkaian proses hukum yang dijalankan oleh JPU dalam kasus Abepura dengan terdakwa Brigjen (Pol) Johny Wainal masih terkandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut dimungkinkan karena keterbatasan pengetahuan JPU untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang berlaku dalam pertanggungjawaban atasan atas pelanggaran ham berat. Keterbatasan pengetahuan tersebut berakibat pada kelirunya JPU dalam melakukan pembuktian, menguraikan fakta, maupun melakukan analisa hukumnya. Beberapa kelemahan tersebut terlihat dalam 3 kategori yaitu: (1) kegagalan JPU untuk mendapatkan bukti-bukti penting
yang diperlukan; (2) keterbatasan JPU dalam mengeksplorasi lebih dalam lagi dan mengembangkan beberapa bukti yang sudah sedikit terungkap; (3) kesalahan JPU dalam menafsirkan dan mempergunakan bukti-bukti yang sudah ada dalam dakwaan dan analisa hukumnya.
Disamping itu, analisa hukum JPU kurang mengeksplorasi referensi yang ada seperti putusan-putusan pengadilan internasional, karena senyatanya masalah ini bukan masalah pidana biasa dan sangat minim  yurisprudensi pengadilan nasional
19 Ekspose Hasil Eksaminasi hasil Putusan Pengadi- lan HAM Abepura dan Timor-Timur, ELSAM, Novem- ber 2007.
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam .............................. berkaitan dengan hal tersebut, atau bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Justru putusan pengadilan ham Abepura yang menjadi putusan pengadilan ham permanent pertama yang akan menjadi yurisprudensi nasional dan akan diacu oleh putusan-putusan hakim selanjutnya. Selain kurang mengeksplorasi referensi yang ada, ternyata tampak bahwa dasar teori yang digunakan JPU dalam mengemukakan argument dan membuat analisa hukum kurang kuat. Dalam analisa hukumnya JPU jarang mengemukakan dasar teori yang relevan dengan permasalahan. Jika dasar teori itu ada, ternyata juga tidak akurat.

## SIMPULAN
Bahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum suatu negara. Kebijakan hukum suatu negara dapat dilihat pada produk-produk hukum nasional negara tersebut. Politik hukum nasional Indonesia terkait dengan Perlindungan HAM dapat dilihat salah satunya pada UU No 26 Tahun 2000. Dalam UU tersebut telah terkandung suatu semangat untuk memberikan jaminan keadilan bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat, yakni dengan adanya suatu peradilan bagi para pelaku HAM berat. Namun demikian ternyata UU ini sendiri mengandung banyak kelemahan yang mengakibatkan proses peradilan bagi para pelaku pelanngaran HAM berat tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Diantara beberapa kelemahan dari UU tersebut adala rtama, :
- Adanya  kewenangan  DPR untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (2). Rumusan ini bisa ditafsirkan bahwa DPR yang dapat menentukan dugaan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Terlebih bahwa lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang dalam setiap pertimbangan untuk keputusan lebih banyak dilakukan
berdasarkan kepentingan politik dan bukan berdasarkan argumen hukum sebagaimana hasil kesimpulan dari penyelidikan Komnas HAM maupun Penyidikan Kejaksaan Agung. Pengaturan yang demikian kontradiktif dengan ketentuan yang menyatakan bahwa Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang be. Kedua,
-  Kelemahan yang mendasar dari UU No. 26 tahun 2000 adalah perubahan dan perbedaan konsep yang terdapat dalam UU No. 26 tahun 2000, di mana hal ini diakibatkan oleh kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja, dalam penerjemahan dari konsep yang terdapat dalam Statuta Roma ke dalam UU No. 26 tahun 2000. Meskipun terlihat sepele, kesalahan penerjemahan ini pada akhirnya secara substansial mempengaruhi  proses pembuktian  dari elements of crime dari delik yang dimaksud.
Politik hukum tidak hanya dilihat pada produk peraturan hukum namun juga pada bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Pada ta- taran pelaksanaan penegakan hukum In- donesia telah melakukan beberapa persi- dangan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat, baik melalui Pengadilan HAM (permanen) maupun Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun demikian, terdapat berbagai kekurangan dalam proses persidangan tersebut. Diantara kekuarangan tersebut aah Pertama, :
-  Keterbatasan pengetahuan JPU untuk memahami dan menafsirkan ketentuan yang berlaku dalam pertanggungjawaban atasan atas pelanggaran ham berat. Keterbatasan pengetahuan tersebut berakibat pada kelirunya JPU dalam melakukan pembuktian, menguraikan fakta, maupun melakukan analisa hunya. Kedua,

## J

## Daftar Pustaka
Bassiouni, M. Cherif, Regulations of Armed Conflicts, dalam International Criminal law, Volume 1, Crimes, Dobbs ferry, New York, 1986.
Boot, Machteld, Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia, New York,
Imam syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dsara Politik Hukum, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004.
Padmo wahjono, Indonesia Negara berdasarkanatas  Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
Sumaryo Suryokusumo, Pengadilan Ad Hoc Bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) diTim-Tim, Suara Pembaruan . (Jakarta). 7 Maret 2002, dalam Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Makalah
Ekspose Hasil Eksaminasi hasil Putusan Pengadilan HAM Abepura dan Timor-Timur , ELSAM, November 2007.
Muladi, Peradilan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional, Makalah.
Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, disusun oleh Komisi Penyidik  Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada Kursus HAM untuk Pengacara ke XIV, tanggal 27 Oktober 2010.
Peraturan PER-UU-AN dan Dokumen Internasional UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasasi Manusia UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
-  Selama proses peradilan HAM ad hoc Timor Timur tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. Ketidak hadiran saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terhadap saksi korban,
perlakuan  terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya  kehadiran saksi korban membuat   tersendatnya   proses   pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan hukum.
Zunnuraeni | Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam ..............................
Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Sumber Internet
Kronik Singkat Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, www.elsam.or.id, 17/12/2011.
Supriyadi Widodo Edyono, et.all, Perlindungan saksi dan Korban, catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-timur, www. Perlindungansaksi.wordprees.com, 17/12/2011.
Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi  Manusia di Indonesia, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, www.elsam.or.id, 17/12/2011.