## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH
PANDEMI COVID-19

## Sri Marthaningtiyas
Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
srimarthaningtiyas@gmail.com

## ABSTRAK
Kebijakan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  10  tahun  2020  tentang pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  melalui  proses  asimilasi  dan  integrasi dalam  menanggulangi  pandemi  Covid-19  menuai  kontroversi.  Tidak  hanya narapidana  umum,  wacana  pembebasan  narapidana  khusus  juga  ikut  menjadi kontroversi.  Sebagian  kalangan  menilai  keputusan  tersebut  merupakan  langkah yang  tepat  guna  menghormati  hukum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Metode penelitian  yang  digunakukan  oleh  penulis  adalah  pendekatan  kualitatif  secara yuridis  empiris.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami tentang  pelaksanaan  asimilasi  narapidana  di  masa  pandemi  Covid-19.  Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh  Indonesia,  sehingga  sedikit  memberikan  kontibusi  untuk  melonggarkan tingkat  overcrowded  meskipun  masih  jauh  saat  ini  masih  terjadi  overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implentasikan.
Kata kunci: asimilasi, narapidana, covid-19

## ABSTRACT
The policy on The Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 on the release of prisoners through assimilation and integration process for tackling the Covid-19 pandemic is controversial. Not only general inmates, but the discourse of  the release of  special inmates is  also  controversial.  Some people consider the decision  to  be  an  appropriate  way  to  respect  the  law  in  the  Criminal  Justice System. The research method was an empirically qualitative approach. It aimed to gain  and  understand  the  implementation  of  the  assimilation  of  prisoners  during the  Covid-19  pandemic.  This  policy  had  quickly  succeeded  in  expelling  40,330 people from Lapas and Rutan throughout Indonesia, making little contribution to easing  the  overcrowded  rate  although  it  was  still  far  from  overcrowded  with  a percentage  of  103%  before  the  policy  was  implemented  to  75%  after  the  policy was implemented.
Keyword: assimilation, prisoners, the covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Virus  Covid-19  Virus  ini  merupakan  keluarga  besar  virus  yang menyebabkan infeksi pernapasan. 1 Vaksin untuk mencegah Covid-19. World Health Organization (WHO) telah menetapkan wabah virus corona (covid-19) sebagai  pandemi.  Penetapan  Covid-19  sebagai  pandemi  global  tanggal  12 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus 2 .
Presiden  Jokowi  saat  konferensi  pers  di  Istana  Kepresidenan  Bogor pada  Selasa,  31  Maret  2020  lalu.  Penetapan  ini  dilakukan  lewat  penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  sebagai  Bencana Nasional. Penyebaran covid-19 sangat mengkhawatirkan.
Kebijakan  dalam  rangka  mengatasi  dan  meminimalisasi  percepatan penyebaran  virus  ini  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  kewajiban masyarakat  untuk  menerapkan  program  pola  hidup  sehat, social  distancing dan physical  distancing kepada  seluruh  masyarakat,  tidak  terkecuali masyarakat  yang  menjadi  penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Upaya kebijakan penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dapat  ditempuh  menjadi  dua  jalan  yaitu  penal  (hukum  pidana)  yang menitikberatkan  pada  sistem  “repressive”  berupa  (penindasan  atau pemberantasan)  atas  setelah  kejahatan  yang  terjadi  dan  nonpenal  (di  luar hukum  pidana)  menitikberatkan  pada  sifat  “preventive”  berupa pencegahan/pengendalian  sebelum  kejahatan  terjadi.  Jalan  non  penal mempunyai  sasaran  utama  dalam  menangani  faktor-faktor  kondusif  yang
1 World Health Organization, “Situation Report – 42, https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/situation-reports/20200314-sitrep-54-covid19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2, diakses 01 Oktober 2020
2 World Health Organization, “Novel Coronavirus (2019- nCoV) Situation Report – 54”, 2020
berpusat  pada  masalah  atau  kondisi  sosial  yang  terjadi  secara  langsung  dan tidak langsung yang dapat mengakibatkan suatu kejahatan. 3
Lapas  dan  Rutan  merupakan  sebuah  institusi  tertutup  yang  memiliki tingkat  hunian  tinggi,  sangat  rentan  terhadap  penyebaran  dan  penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Isi Lapas/Rutan per 31 Maret 2020 di seluruh  Indonesia  sekitar  270.231  orang  (sumber:  Sistem  Database Pemasyarakatan)  sedangkan  kapasitas  hunian  hanya  bisa  menampung sebanyak  130.000  orang.  Artinya  tingkat  “ over  crowded ”  sebesar  103%.
Bahkan  di  beberapa  tempat  misalnya  Lapas  Kelas  I  Cipinang,  Lapas Banjarmasin atau Lapas Bagansiapi-api hampir mencapai 400%.
Kebijakan  pengeluaran  dan  pembebasan  narapidana  melalui  proses asimilasi  dan  integrasi  menuai  kontroversi.  Tidak  hanya  narapidana  umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas  narapidana  tersebut  bergerak  bebas  di  masyarakat.  Publik  merasa ragu,  bahwa  upaya  pembebasan  narapidana  merupakan  langkah  yang  tepat dalam mencegah peyebaran dan penularan covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan penelitian tesis ini metode penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  adalah  pendekatan  secara  yurdis  empiris.  Pendekatan secara  yuridis  empiris  dilakukan  dengan  mempelajari  peraturan perundang-undangan,  konsep-konsep,  teori-teori  serta  implementasi yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  tentang
3 Nawawi Barda, “ Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru ”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 48
kebijakan  asimilasi  narapidana  di  tengah  pandemi  covid-19  dalam perspektif sistem pemasyarakatan.
2. Spesifikasi Penelitian
Dalam  penyusunan  dan  penulisan  tesis  ini  akan  dipergunakan  salah satu  spesifikasi  penelitian  yaitu  deskriptif  analitis.  Bersifat  deskriptif analitis  karena  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan gambaran  secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala sesuatu  baik  perundang-undangan  maupun  teori-teori  hukum. Penelitian  ini  akan  menggambarkan  mengenai  kebijakan  asimilasi narapidana  di  tengah  pandemi  covid-19  dalam  perspektif  sistem pemasyarakatan.
3. Jenis Data
Metode  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  metode  yang  digunakan dalam penelitian ini, dengan melakukan pengumpulan data berasal dari data  primer  sebagai  data  utama  dan  data  sekunder  sebagai  data pendukung. Data penelitian didapatkan dari informan yang berasal dari aparat  penegak  hukum  dan  instansi  terkait  terutama  UPT pemasyarakatan yang berada di wilayah jangkauan Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, yaitu wilayah ex-karisidenan Pati yang meliputi  enam  Kabupaten yaitu Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, dan  Grobogan.  Adapun  informan  yang  diwawancari  dalam  penelitian ini adalah :
1. Kepala  Subsie  Bimbingan  Klien  Dewasa  Balai  Pemasyarakatan Kelas II Pati
2. Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
3. Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati
4. Klien  pemasyarakatan/  narapidana  yang  mendapatkan  hak asimilasi  di  tengah  pandemi  covid-19  yang  bertempat  tinggal  di Kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Blora, Rembang, Grobogan.
Penentuan  informan  ini  dilakukan  secara  purposive  sampling. Purposive  sampling  adalah  tekhnik  pengambilan  sampel  sumber  data dengan pertimbangan tertentu.  Sumber data yang dipilih yaitu orang- orang  yang  dianggap  sebagai  orang  yang  langsung  mendapatkan dampak  asimilasi  pengeluaran  narapidana  di  wilayah  se-eks Karisidenan  Pati  dan  instansi  penegak  hukum  yang  langsung mengetahui permasalahan yang akan diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut.

## 3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Kondisi Overcrowded Lapas dan Rutan di Indonesia
Permasalahan  overcrowded/  overcapasitas  Lapas  dan  Rutan  di Indonesia  hingga  saat  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  Pemerintah  yang sangat sulit untuk mengatasinya. Berdasarkan situs
https://www.prisonstudies.org,  diakses  tanggal  1  Oktober  2020  Indonesia merupakan  negara  peringkat  ke  9  (sembilan)  terbanyak  dari  223  negara  di dunia  saat  ini  dengan  jumlah  penghuni  Lapas  dan  Rutan  yang  tersebar  di seluruh  daerah.  Data  jumlah  penghuni  penjara  di  dunia  dapat  dilihat  pada tabel 1 berikut 4 : Peringkat Negara Jumlah Narapidana dan Tahanan 1 United States of America 2.094.000
4 World Prison Brief, https://www.prisonstudies.org , diakses 01 Oktober 2020
2 China 1.710.000 3 Brazil 755.274 4 Rusia 493.310 5 India 478.600 6 Thailand 381.454 7 Turki 281.094 8 Iran 240.000 9 Indonesia 231.848 10 Philipina 215.000
Hingga  saat  ini  jumlah  narapidana  dan  tahanan  Lapas  dan  Rutan  di Indonesia  menunjukkan  peningkatan  jumlah  yang  sangat  signifikan.  Tabel  2 di  bawah  ini  menunjukkan  gambaran  peningkatan  jumlah  tahanan  dan narapidana  di  Indonesia  selama  lima  tahun  terakhir  yaitu  mulai  tahun  2015 sampai 2019.
Tabel 2.
Data Jumlah Tahanan dan Narapidana di Indonesia 2015-2019 (Sumber Sistem Database Pemasyarakatan, Ditjen Pemasyarakatan, 2020) 5
5 Website SMS Gateway Kemenkumham: http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly , 20 Oktober, 2020
Tahun Tahanan Narapidana Jumlah Total Penghuni Kapasitas Hunia Selisih Jumlah penghuni dengan kapasitas hunian Persentase overcrowded 2015 57.547 119.207 176.754 119.797 56.967 47,55 2016 65.554 138.997 204.551 119.797 84.757 70,75 2017 70.739 161.342 232.081 123.481 108.600 87,95 2018 72.106 183.274 255.380 133.769 121.611 90,91 2019 64.005 201.643 265.648 133.769 131.879 98,59
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  dalam  kurun  waktu  lima  tahun jumlah penghuni  Lapas  dan Rutan di  Indonesia  selalu naik  meskipun terjadi penambahan  kapasitas  hunian  dengan  melakukan  pembangunan  Lapas  dan Rutan  baru  pada  tahun  2017  dan  2018,  namun  hal  ini  tidak  mampu menyelesaikan peningkatan angka persentase overcrowded yang ada di Lapas dan Rutan.
Berbagai  penyebab  kepadatan  hunian  Lapas  dan  Rutan  di  Indonesia, karena faktor-faktor berikut ini:
a. Penahanan  pra  persidangan  yang  berlebihan  serta  pemidanaan  eksesif terhadap  kejahatan  tindak  pidana  ringan  (minor  offences),  kejahatan tanpa korban (victimiess crime)
b. Pemikiran  dalam  penentuan  putusan  oleh  hakim  bahwa  pemidanaan berupa  pidana  penjara  (Custodial/  perampasan  kemerdekaan)  akan memberikan suatu efek jera bagi pelaku, hal ini memperlihatkan bahwa hakim  belum  adanya  kesadaran  dalam  penjatuhan  pidana  penjara merupakan suatu upaya terakhir jika upaya lain tidak berhasil.
c. Kebijakan pemidanaan yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  dan  Pemerintah  dalam  pengaturan  perundang-undangan  yang berisikan  pidana  sebagai  suatu  alat  yang  bersifat  memaksa  para pelanggar hukum untuk di tempatkan di dalam Lapas dan Rutan
d. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan  kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  Peraturan  ini  berisikan  ketentuan  khusus  pemberian hak  terhadap  narapidana  tindak  pidana  khusus  tertentu  seperti  tindak pidana  korupsi,  tindak  pidana  narkotika  diatas  5  (lima)  tahun  serta tindak pidana terorisme. Sehingga proses asimilasi dan reintegrasi tidak berjalan optimal.
e. Alternatif penahanan serta pidana denda seakan  diabaikan  oleh hakim, dan  untuk  pidana  denda  saat  ini  hanya  penyesuaian  batasan  untuk tindak pidana ringan dengan jumlah besaran denda di dalam KUHP
f. Nilai-nilai  pemenjaraan  sangat  kental  berlaku  pada  politik  hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan adanya pasal yang bersifat overkriminalisasi.
g. Pemberian  pasal  dalam  penetuan  tersanngka  yang  terlibat  tindak pidanan  Narrkotika,  berdasarkan  Undang-Undang  RI  No  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  ketika  dijumpai  di  lapangan  yang  seharusnya pemakai  dikenakan  pasal  pemakai,  namun  kenyataannya  mereka dikenakan  pasal  pengendar/bandar,  demikian  juga  sebaliknya.  Putusan vonis  hakim  juga  menentukan  overcrowded  Lapas  dan  Rutan,  dimana baik  pemakai  serta  bandar/pengedar  dikenakan  vonis  pidana  penjara. Hal ini terlihat dari database pemasyarakatan, data menunjukkan bahwa penghuni di Lapas dan Rutan adalah tindak pidana Narkotika terbanyak dibandingkan  tindak  pidana  umum  dan  tindak  pidana  khusus  lainnya yaitu sebanyak 142.276 orang (terdiri  dari 47.383 pemakai  dan 94.438 bandar/pengedar),  sedangkan  untuk  tindak  pidana  umum  sekitar 121.092 orang 6 . Vonis untuk seorang pemakai seharusnya bukan pidana penjara melainkan harus melaksanakan rehabilitasi.
6 Ibid
Berdasarkan  rekomendasi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), pengeluaran  narapidana  dilakukan  oleh  beberapa  negara  untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Overcrowding sebesar 75% di dalam Lapas  dan  Rutan  tidak  memungkinkan  dilakukannya  physical  distancing, dan  dalam  kondisi  overcrowded  penyakit  yang  dikategorikan  treatable disease bisa menjadi untreatable disease.  Dalam kondisi normal (sebelum Covid-19) salah satu penyakit yang banyak ditemui di Rutan/Lapas selain penyakit  kulit  adalah  penyakit  yang  berkaitan  dengan  saluran  pernafasan (ISPA  dan  TBC).  Pada  saat  pandemi  Covid-19  ini  dikuatirkan  akan muncul  suatu  cluster  baru  di  dalam  Lapas  dan  Rutan.  Bisa  dibayangkan satu  orang  terkena  covid-19,  maka  seluruh  penghuni  Lapas  dan  Rutan yang  jumlahnya  ratusan  bahkan  ribuan  akan  tertular,  hal  ini  akan memperberat pekerjaan Negara terutama tenaga medis.
Dalam laporan UNODC (2020), pengalaman negara lain yang tidak mengeluarkan narapidana dalam kondisi kedaruratan covid-19, antara lain sebagai berikut 7 :
✓ Thailand  (Lapas Buriram)  sebelum  menetapkan  kebijakan pengeluaran  narapidana,  terjadi  kerusuhan  beberapa  narapidana berhasil  kabur  hal  ini  dipicu  oleh  provokasi  tentang  ancaman merebaknya wabah Covid-19.
✓ Italia,  terjadi  kerusuhan  dan  pembakaran,  beberapa  petugas disandera, 7 narapidana meninggal.
✓ Kolombia, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan sebanyak 23 orang telah tewas di salah satu penjara terbesar di Bogota.
Bercermin  dari  beberapa  negara  diatas  dan  atas  rekomendasi  PBB, maka  beberapa  negara  akhirnya  melakukan  pengeluaran  Narapidana. Berikut ini beberapa negara yang sudah membuat kebijakan mengeluarkan narapidana di masa pandemic Covid-19:
7 UNODC, https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html , diakses 01 Oktober 2020
a. Thailand mengeluarkan 8.000 narapidana (overcrowding 145%)
b. Afganistan mengeluarkan 10.000 narapidana (overcrowding 179,9%)
c. Polandia  mengeluarkan  9.000-12.000  narapidana  (overcrowding 92,9%)
d. Turki  mengeluarkan  90.000-100.000  narapidana  (overcrowding 118,2%)
e. Iran mengeluarkan 90.000-100.000 narapidana (overcrowding 153%) Pemerintah  melalui  Menteri  Hukum  dan  HAM  juga  membuat kebijakan  pengeluaran  asimilasi  narapidana  saat  pandemi  covid-19. Berdasarkan kondisi Lapas dan Rutan dengan overcrowded sebesar 103% menyebabakan  pemberlakuan  social  distancing  dan  pyshical  distancing mustahil dilakukan, oleh sebab itu Menteri Hukum dan HAM RI membuat kebijakan pengeluaran narapidana dan anak melalui asimiliasi di rumah.

## 2. Ketentuan Pelaksanaan Asimilasi saat Pandemi Covid-19
Ketentuan  Pelaksanaan  Asimiliasi  Narapidana  di  masa  pandemi covid-19 ini diatur oleh Menteri Hukum dan an Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04  Tahun  2020  Tentang  Pengeluaran  dan  Pembebasan Narapidana  dan  Anak  Melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  dan  Peraturan Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  bagi Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM ini  bertujuan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran covid-19 di Lapas dan Rutan dengan melakukan pengaturan pemberian hak asimilasi  dan  integrasi  kepada  narapidana  dan  Anak  yang  telah  memenuhi
persyaratan  untuk  dapat  melaksanakan  Asimilasi,  Cuti  Menjelang  Bebas, Cuti  Bersyarat  dan  Pembebasan  Bersyarat,  dan  pelaksanaan  hak  asimilasi yang terdapat  dalam kebijkan ini harus dilakukan di  rumah masing-masing narapidana dan anak. Kebijakan ini dilaksanakan mulai per 1 April 2020.
Kebijakan Pengeluaran asimilasi ini tidak berlaku bagi Narapidana dan  Anak  yang  kategori  tindak  pidana  yang  terdapat  dalam  PP  99  yaitu terorisme,  tindak  pidana  narkotika  dan  precursor  narkotika  psikotropika, tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  kejahatan  terhadap  keamanan  negara, tindak  pidana  kejahatan  hak  asasi  manusia  yang  berat,  tindak  pidana kejahatan  transnasional  terorganisasi  dan  narapidana  Warga  Negara  Asing (WNA).
Pelaksanaan  pembimbingan  serta  pengawasan  pengeluaran  klien asimilasi  dan  integrasi  karena  covid-19  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  (PK)  dan  Asisten  Pembimbing  Kemasyarakatan  (APK) sesuai  dengan  Permenkumham  No  10  Tahun  2020.  Berdasarkan  data  dari sistem  data  pemasyarakatan  Ditjen  Pemasyarakatan  per  1  Agustus  2020, narapidana  dan  anak  yang  mendapatkan  asimilasi  dan  integrasi  karena covid-19 sebanyak 40.330 orang, dengan rincian:
a. 37.910 orang dengan status klien asimilasi yaitu: 36.959 (klien dewasa) dan 951 (klien anak)
b. 2.420 orang dengan status klien yang telah mendapatkan integrasi (CB, PB, CMB) dari peralihan bimbingan asimilasi.
Berdasarkan  data  dari  sistem  data  pemasyarakatan  Ditjen Pemasyarakatan per 1 Agustus 2020, narapidana dan anak yang melakukan pelanggaran  terhadap  proses  asimilasi  dan  integrasi  karena  covid-19 sebanyak 324 orang.
Kebijakan  ini  secara  cepat  telah  berhasil  mengeluarkan  kurang lebih  40.330  orang  per  1  Agustus  2020  dari  Lapas  dan  Rutan  seluruh Indonesia,  sehingga  turut  melonggarkan  tingkat  over  crowded  (walaupun
masih  jauh,  karena  idealnya  yang  seharusnya  dikeluarkan  sebanyak 135.000  orang  agar  kapasitas  sesuai  dengan  jumlah  hunian),  hal  ini  dapat dilihat  dari  database  pemasyarakatan,  over  kapasitas  pada  bulan  Maret sebesar 103%, setelah pelaksanaan kebijakan menurun menjadi 75%.
Selain  sedikit  dapat  memepengaruhi  penurunan  persentasi overkapasitas/ overcrowded Lapas dan Rutan di Indonesia, dengan adanya pelaksanaan  kebijakan  ini  juga  mempengaruhi  kualitas  tekanan  psycho- sosiologis  dari  narapidana,  dimana  terjadi  penuruan  ketakutan/  tingkat stress  dari penghuni  lapas dan rutan, sehingga mempengaruhi  equilibrium tekanan kecemasan yang terjadi pada narapidana disetiap Lapas dan Rutan. Hal  ini  dapat  mencegah  terjadinya  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  di dalam  Lapas  dan  Rutan  jika  terjadi  peristiwa  penyebaran  diantara narapidana  dan  terbentuk  cluster  baru  dalam  Lapas  dan  Rutan  yang  dapat menyebabkan  kepanikan  bagi  penghuni  yang  berakibat  pada  potensi kerusuhan  dikarenakan  penghuni  takut  tertular  covid-19,  sehingga  ada upaya untuk melarikan diri.
Manfaat  lain  dari  pelaksanaan  kebijakan  ini  adalah  dalam  hal penghematan negara terutama untuk biaya makan narapidana, penghematan  anggaran  negara  sebanyak  40.330orang  x  153  hari  x Rp.32.269/  hari  =  Rp199.115.541.810.  Penghematan  anggaran  ini  bisa dimanfaatkan oleh negara untuk penanganan covid-19.
Selain  penghematan  anggaran  Negara,  manfaat  lain  dalam pelaksanaan  kebijakan  ini  juga  dirasakan  oleh  narapidana  yang mendapatkan hak asimilasi  di  rumah, hal  ini diungkapkan oleh tiga orang narapidana/  klien  pemasyarakatan  yang  diwawancarai  oleh  peneliti,  pada tanggal  2  Oktober  2020.  Ketiga  narapidana  memberikan  jawaban  yang sama,  mereka  menyatakan  bahwa  mereka  sangat  bersyukur  bisa mendapatkan  hak  asimilasi  di  rumah,  dan  di  dekatkan  dengan  keluarga.
Mereka  berjanji  tidak  akan  mengulangi  tindak  pidana  kembali.  Saat  awal pengeluaran  narapidana,  ada  perasaan  malu  di  tengah  masyarakat,  namun dengan  adanya  keterlibatan  peran  serta  keluarga  dalam  pelaksanaan asimilasi  di  rumah  sehingga  pembimbingan  dan  pengawasan  asimilasi  ini dapat  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu  keikutsertaan  masyarakat  dari berbagai  lapisan  untuk  berperan  serta  dalam  menunjang  pelaksanaan kebijakan  ini.  Hal  ini  bertujuan  agar  narapidana/  klien  pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi di rumah merasa dibutuhkan oleh masyarakat umum,  sehingga  mereka  tidak  merasa  dikucilkan  dan  dapat  kembali membaur diantara masyarakat pada umumnya.

## Kendala  pembimbingan  dan  pengawasan  asimilasi  narapidana  saat covid-19
Pelaksanaan  pembimbingan  dan  pengawasan  bagi  narapidana/  klien pemasyarakatan  dalam  tahap  asimilasi  masih  ada  kendala-kendala  yang dialami  baik  oleh  petugas  pembimbing  kemasyarakatan/  asisten pembimbing  kemasyarakatan,  maupun  oleh  narapidana  itu  sendiri. Masyarakat pada umumnya tidak mempedulikan faktor yang menyebabkan mereka  melakukan  tindak  pidana,  dan  menganggap  mereka  adalah seseorang  yang  mengkuatirkan  dan  tidak  mau  menerima  kehadiran  mantan narapidana  kembali  ke  lingkungannya.  Faktor  penyebab  masyarakat  tidak menerima narapidana asimilasi ini adalah:
a. Masyarakat kurang siap dan kurangnya kesadaran hukum
b. Adanya  suatu  pendapat  bahwa  narapidana  adalah  seseorang  yang melakukan aib dan harus dihukum seberat-beratmnya
c. Adanya  kepercayaan  terhadap  proses  pembimbingan  dan  pengawasan terhadap  narapidana  yang  mendapatkan  asimilasi  di  masa  pendemi covid-19.
d. Adanya  rasa  curiga  dan  kekuatiran  dari  masyarakat  bahwa  narapidana akan mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Mardjono  Reksodipoetro,  “ Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana:  Kumpulan  Karangan  Buku  Ketiga ”,  Jakarta:  Pusat Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia, 1994
Moeljatno, “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”, Liberty, Yogyakarta, 1978
Muladi dan  Barda  Nawawi  Arief,  “ Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana ”,
Alumni, Bandung, 1992
Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, “ Lembaga Pemasyarakatan Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana ”,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 1995
Nawawi Barda, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru ”, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 48

## B. Jurnal
Hari  Poerwanto,  “ Asimilasi,  Akulturasi  dan  Integrasi  Nasional ”,  Jurnal
Humaniora, Jakarta, ISSN 2302-9269, vol.11: 29-37.
Huang  C  et  al,  “ Clinical  features  of  patients  infected  with  2019  novel coronavirus in Wuhan ”, Lancet China, 2020
C. Internet

## World Health Organization, “
Situation Report – 42,
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation- reports/20200314-sitrep-54-covid19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2 , diakses 01 Oktober 2020
World  Prison  Brief,  https://www.prisonstudies.org,  diakses  01  Oktober 2020
Website SMS Gateway Kemenkumham:
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly,  diakses 20 Oktober, 2020
UNODC, https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html, diakses 01 Oktober 2020

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.10  Tahun  2020  tentang
Syarat  Pemberian Asimilasi dan Hak  Integrasi  bagi  Narapidana dan Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran COVID-19;
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat