## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 2, 2023 ( ISSN2721-8325)

## Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini
Meili Mangaria, Herry Liyus, Nys. Arfa Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: meimangalian72898@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaturan  terhadap  kejahatan  perundungan  di  institusi  pendidikan saat  ini.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah: bagaimanakah  pengaturan  terhadap  kejahatan  perundungan  di institusi pendidikan saat ini. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yang  meliputi  penelaahan  konflik hukum,  kekosongan  hukum,  atau  kekaburan  norma  .  Hasil  penelitian diketahui  bahwa  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan perundungan di institusi pendidikan  beberapa  regulasi  yang  dikaitkan  dengan  kejahatan perundungan  di  Institusi  pendidikan  saat  ini  memiliki  banyak kelemahan  sehingga  untuk  mengidentifikasikan  suatu  perbuatan tersebut  termasuk  ke  dalam  perundungan  atau  bukan  maka menggunakan  beberapa  kebijakan  formulasi  yaitu  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  20222 Tentang  Perlindungan  Anak  ,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Pendidikan, Pengaturan, Perundungan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-07-08 Accepted: 2023-07-08 Publish: 2023-07-31
KEYWORDS: Bullying, Education, Regulatory.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the  current regulation  of  bullying  crimes  in  educational  institutions.  The formulation  of  the  problem  in  this  research  is:  how  is  the  current regulation of bullying crimes in educational institutions. This research was written using a normative juridical research type, which includes examining  legal  conflicts,  legal  vacuums,  or  ambiguity  of  norms.  The results  of  the  research  note  that  currently  Indonesia  does  not  have regulations  that  specifically  regulate  the  crime  of  bullying  in educational institutions, some regulations related to bullying crimes in educational  institutions  currently  have  many  weaknesses  so  that  to identify  an  act  that  is  included  in  bullying  or  not,  use  several  the formulation policy namely the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 20222 concerning Child Protection,  Law  Number  19  of  2016  regarding  Amendments  to  Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions.

## A. PENDAHULUAN
Perundungan  atau bullying biasanya  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  individu  atau kelompok  individu  kepada  individu  lainnya  yang  tak  memiliki  pertahanan  diri.  Smith  dan Thompson  mengatakan  bahwa:  “Perundungan  dicirikan  sebagai  tindakan  yang  dilakukan secara  sadar  hingga  membuat  cedera  secara  mental  dan  fisik  korbannya”. 1 Perundungan kerap terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi seperti universitas.
Berdasarkan  informasi  dari International  Center  for  Research  on  Women (ICRW)  pada tahun 2015, 84% pesert a didik di Indonesia mengalami perundungan di sekolah. Lebih dari 45%  peserta  didik  (laki-laki)  dan  22%  peserta  didik  (perempuan)  mengatakan  bahwa pendidik  ataupun  petugas    di  institusi  pendidikan  adalah  salah  satu  pelaku  perundungan. Selanjutnya  75%  peserta  didik  mengaku  pernah  melakukan  kejahatan    di  ruang  lingkup pendidikan. Kasus perundungan akan terus mengulangi hal yang sama, jika tidak ditangani dengan  tepat  dan  berkelanjutan  dari  akar  masalahnya.  Adanya  kejadian-kejadian perundungan menyebabkan keresahan masyarakat. 2
Faktor  penyebab  terjadinya  Perundungan  cukup  beragam  dimulai  dari  faktor  keluarga, masyarakat, media masa, kepribadian dan kultur atau kebiasaan yang hidup di dalam suatu lingkungan  pendidikan.  Misalnya,  kultur  "Senior  Junior"  yang  terlihat  dalam  berbagai aktivitas  peserta  didik  seperti  ketika  mengikuti  proses  kaderisasi  dalam  organisasi  dan proses orientasi kehidupan sekolah atau kampus. 3
Sebagai  ilustrasi  salah  satu  contoh  kasus  Pada  29  Agustus  2019,  kegiatan  orientasi mahasiswa baru yang terjadi di Universitas khairun menjadi perhatian publik karena sebuah video   Dari  video  yang  tersebar,  terlihat  perlakuan  mahasiswa  senior  terhadap  mahasiswa baru tidak pantas dan kasar. Mahasiswa baru dihimbau untuk menaiki anak tangga dengan berjongkok  dan  meminum  air  mineral  tercampur  ludah  yang  diberikan  kepada  rekan- rekannya yang lain secara bergiliran. 4
Perundungan (bullying) termasuk  salah  satu  wujud  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (6) yang menentukan : “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap Tindakan  seseorang  atau  kelompok  termasuk  aparat  negara  baik  dengan  sengaja  maupun tidak  sengaja  atau  sebaliknya  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi, membatasi, serta mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh peraturan ini, dan tidak mendapatkan, atau  dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang sah dan adil, berdasarkan mekanisme hukum”.
Disamping  perspektif  UU,  apabila  dikaji  kembali  perilaku  atau  tindakan  perundungan dapat  dianggap  sebagai  tindakan  yang  secara  implisit  mengabaikan  kebebasan  seseorang. Hal  ini  sebanding  dengan  fakta  bahwa  pelaku  memperlakukan  korban  dengan  membatasi kebebasannya sebagaimana dijelaskan di atas pada definisi perundungan.
1 Husmiati Yusuf, Fahrudin, “Perilaku Bullying: Asessmen Multidimensi dan Intervensi Sosial” , Jurnal Psikologi Undip , Volume 11 Nomor 2, 2012. https://ejournal.undip.ac.id.
2 Maria Advianti, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, diakses pada 20 Mei 2022, dari kpai.go.id.
3 Asnawi, “Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa” , Jurnal Sinestesia ,  Volume 9, Nomor 1, 2019. https://sinestesia.pustaka.my.id
4 Liputan 6, Kasus Ospek Minum Air Ludah DPR Usul Bentuk Unit Pelaporan Bullying, di akses pada 20 Mei 2022, dari https://m.liputan6.com
Menurut pandangan filosofis, khususnya Ideologi Pancasila, perbuatan perundungan pada dasarnya  berbenturan  atas  sifat-sifat  fundamental  terkandung  dalam  ajaran  Pancasila prinsip kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab". 5 Dimana perundungan adalah tindakan yang  sangat  tidak  adil  yang  merendahkan  martabat  korban    dan  pelabelan  fisik  dan psikologis  yang  negatif  terhadap  orang  yang  bersangkutan.    Perspektif  di  atas menggambarkan  akibat  ataupun  dampak  dari  perilaku  perundungan,  perlu  diwaspadai bersama serta menjadi perhatian khusus. Karena perilaku perundungan  bukanlah tindakan yang dapat dipandang sebagai masalah biasa.
Saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  aturan  spesifik  yang  menyatakan  institusi pendidikan memerlukan suatu kebijakan anti perundungan, , namun dalam Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 54 menentukan : “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya  di  dalam  sekolah  yang  bersangkutan,  atau  lembaga  pendidikan  lainnya. Artinya, seseorang punya hak untuk bersekolah di lingkungan dengan bebas dan tanpa rasa takut serta merasa aman. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah memasuki kategori orang dewasa sebagai korban perundungan dapat dilihat dari bentuk perundungan  yang ia alami namun menjadi permasalahan adalah perilaku perundungan yang kerap terjadi bukan hanya tindakan  secara  fisik  namun  juga  non  fisik  atau  dikenal  dengan  perundungan  jenis  kontak verbal langsung, non verbal langsung dan non verbal tidak langsung.
Efek  perundungan  dengan  jenis  kontak  verbal  langsung,  perilaku  non-verbal langsung  dan  perilaku  non-verbal  tidak  langsung  dianggap  paling  mematikan  karena menyerang psikologis para korbannya. Meskipun tidak memperlihatkan bekas luka di tubuh, namun mampu mematikan mental para korban, kehilangan kepercayaan diri, menyakiti diri, putus asa, tidak berdaya, canggung dan sengsara adalah hal yang akan dialami oleh korban. Jika perundungan terjadi berulang-ulang, efek selanjutnya dapat memicu rasa dendam, stres, serta depresi dan dalam jangka panjang dapat memicu perilaku anti sosial. 6

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang  mengkaji  tentang  konflik  hukum,  kekosongan  hukum,  atau  ketidakjelasan  norma. Artinya  penelitian  ini  berangkat  dari  adanya  isu  hukum  dengan  menganalisis  suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

## C. PEMBAHASAN
Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kejahatan perundungan sudah menjadi hal yang biasa  terjadi,  terutama  saat  masa  penerimaan  siswa  dan  mahasiswa    baru  mulai  dari jenjang pendidikan dasar, pertama,  menengah dan tinggi. Dengan berkedok menjunjung tinggi  kedisiplinan,  mengembangkan  karakter,  dan  membina  hubungan  yang  lebih  erat antara siswa senior dan junior, proses orientasi kampus atau sekolah bagi peserta didik baru  selalu  diwarnai  tindakan  premanisme.  Meskipun  pada  kenyataannya  hal-hal berkembang  malah  ke  arah  yang  berlawanan,  interaksi  diantara  senior  maupun  junior sangat jauh dan tak seimbang sehingga meninggalkan kebiasaan kekerasan, permusuhan, kebencian, dan pembalasan di ruang lingkup pendidikan kepada generasi berikutnya, hal
5 Heti Novita, Sari dkk, “Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah” , Jurnal Kewarganegaraan , Volume 6, Nomor 1,2022. https://journal.upy.ac.id 6 Muhammad  Hatta,  “Tindakan  Perundungan  (Bullying)  Dalam  Dunia  Pendidikan  Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” , Jurnal Miqot , Volume 41, Nomor 2, 2017. https://media .neliti.com
inilah  yang  memicu  kejahatan  perundungan  menjadi  sebuah  tradisi  di  ruang  lingkup institusi pendidikan. 7
Masalah  perundungan  dalam  institusi  pendidikan  seperti  sebuah  penyakit  jangka panjang  atau  kebiasaan  buruk  yang  sulit  dihilangkan.  Kejahatan  perundungan  dapat menimpa  siapa  saja  baik  seorang  siswa  maupun  mahasiswa  baru  atau  junior  karena sejatinya  korban  perundungan  adalah  orang  yang  lemah  atau  rentan.  Hal  ini  terjadi karena  institusi  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada  pelaku kejahatan  perundungan  dan  biasanya  memandang  perundungan  sebagai  perilaku berulang yang sulit dihentikan atau hanya sebuah candaan. 8 .
Kejahatan  perundungan  adalah  suatu  tindakan  penindasan  atau  tindakan  kekerasan berulang  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  merugikan  orang  lain  oleh  seseorang  atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa dari mereka. 9 Perilaku perundungan muncul  sebagai  akibat  dari  berbagai  unsur.  Diena  Haryana  menyebutkan  unsur-unsur Tindakan perundungan sebagai berikut :
1.Pelaku ; Biasanya mereka yang memiliki kekuasaan dan kendali yang lebih besar daripada korban. Pelaku biasanya memiliki temperamen, kuat, dan secara fisik lebih besar.
2.Korban, Korban perundungan biasanya memiliki fisik yang lebih kecil dan harga diri yang rendah.
3.  Saksi, Biasanya, saksi perundungan berpartisipasi dalam salah satu  dari duapilihan yang ada yaitu ikut menyuarakan dukungan untuk pelaku perundungan agar mereka tetap aman dan tidak menjadi korban berikutnya atau tetap diam dan berperilaku acuh tak acuh.
Tindak  kejahatan  perundungan  adalah  semacam  penyimpangan.  Dalam  masyarakat, perilaku  menyimpang  ini  selalu  muncul.  Perilaku  menyimpang  Ini  menimbulkan  ancaman nyata  atau  potensial  terhadap  norma  sosial  dan  dapat  menyebabkan  ketegangan antarpribadi  dan  masyarakat  yang  mendukung  kehidupan  atau  tatanan  sosial.  Ini  juga merupakan ancaman bagi kelangsungan tatanan sosial. Akibatnya, kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial. Seseorang tidak dapat menghindari tindakan kriminal secara umum ketika menangani  perundungan di lembaga pendidikan karena perundungan di lingkungan pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis    saat  ini  terkait  kejahatan  perundungan  di Indonesia  tidak  tercakup  oleh  undang-undang  tertentu  sehingga  saat  ini  untuk mengidentifikasikan suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan atau bukan maka menggunakan beberapa kebijakan formulasi di bawah ini :

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP
(1) “ Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui  umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penajara paling lama Sembilan bulan”.
(2)  “Jika  hal  itu  dilakukan  dengan  tulisan  atau  gamabaran  yang  disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.
7 Muhammad  Hatta,  “Tindakan  Perundungan  (Bullying)  Dalam  Dunia  Pendidikan  Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” , Jurnal Miqot , Volume 41, Nomor 2, 2017. https://media .neliti.com 8 Rozaliyani  A  dkk,  “Bullying  (Perundungan)  di  Lingkungan  Pendidikan  Kedokteran”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia , Volume 3 Nomor 2, 2019. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/
9 Mu’aliyah  Hi  Asnawi,  Pengaruh  Perundungan  Terhadap  Perilaku  Mahasiswa,  Jurnal Sinestesia, Volume 9 Nomor 1, 2019. https://jurnalsinestesia.umm.
Unsur-unsur  Pasal  310  KUHP,  Ayat  (1),  terbagi  menjadi  unsur  obyektif  dan  unsur subyektif. Dalam Pasal 310 KUHP pada dasarnya dipergunakan untuk delik verbal seperti Penghinaan  terhadap  orang  lain,  karena  penjelasan  secara  eksplisit  untuk  perbuatan dengan lisan yang mengandung ketercelaan dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain didepan umum.
Sementara jika sudah masuk dalam delik verbal dalam hal perundungan, maka sudah tidak relevan digunakan pada konteks Pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik,  sejatinya  perundungan  dilakukan  secara  berulang  dan  terus  menerus,  dengan mengancam,  mempermalukan,  merendahkan,  menganggu,  dengan  Tindakan  sarkasme dan  mengintimidasi  yang  implikasi  nya  jauh  besar  dibandingkan  dengan  pencemaran nama  baik  bahkan  bisa  sampai  membuat  seseorang  bunuh  diri,  spesifikasi  pencemaran nama  baik  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  serangkaian  tindakan yang  merusak  harga  diri  atau  reputasi  seseorang  dan  dilakukan  dengan  cara  ilegal  dan tidak etis sehingga diketahui secara luas oleh orang lain.
Perbedaan yang sangat mendasar dari pencemaran nama baik dan perundungan bisa dilihat  pada  Pasal  310  frasa  “menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain” Tindakan  ini  tidak  memiliki  sifat  secara  fisik  akan  tetapi  objek  yang  diserang  ialah kehormatan  dan  perasaan  tentang  dampak  tindakan  tertentu  pada  reputasi  orang  lain sehingga sudah pasti mengacu secara khusus untuk pencemaran nama baik, hal ini juga terlihat  pada    frasa  “dengan  maksud  yang  nyata  supaya  diketahui  oleh  umum”  sikap bathin  dimaksud  dalam  frasa  ini  harus  diketahui  oleh  orang  lain  dan  tujuannya  untuk merusak perspektif orang lain menjadi negative kepada korban pencemaran nama baik.
Berbeda hal nya dengan perundungan yang spesifikasi nya untuk menyerang psikis korban sehingga membuat korban menjadi tidak percaya diri dengan dilakukan berulang kali.  Untuk  itu  sudah  seharusnya  ada  pembaharuan  mengenai  hukum  pidana  dalam  hal perundungan  sebab  secara  positif  legalistic  Pasal  310  sudah  tidak  dapat  digunakan sebagai acuan untuk delik verbal seperti perundungan.

## Pasal 311 KUHP
(1)  Barangsiapa  melakukan  kejahatan  menista  dan  atau  menista  dengan  tulisan dalam  hal  ia  ddiizinkan  untuk  membuktikan  tuduhannya  itu,  jika  ia  tidak  dapat membuktikan  tuduhannya  itu  dilakukannya  sedang  diketahuinya  tidak  benar, dihukum karena salah  memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No.1-3.
Pasal  311  ini  merupakan  delik  kelanjutan  dari  delik  pencemaran,  dimana  hakim membolehkan  terdakwa  penistaan  atau  fitnah  untuk  membuktikan  apa  yang  dituduhkan dalam  pencemaran  lisan  ataupun  pencemaran  tertulis,  Akibatnya,  jika  seseorang menyampaikan  informasi  secara  lisan  atau  tertulis,  dia  akan  diberi  kesempatan menunjukkan  informasi  tersebut  akurat  namun,  jika  dia  tidak  mampu  melakukannya, tindakannya akan dianggap sebagai penodaan atau fitnah.
Jika di komparasi kan dengan perundungan maka Pasal ini pun juga akan sulit diterapkan sebab Pasal 311 KUHP secara spesifik mengatur tentang penistaan dan fitnah yang dilakukan dengan  kebanaran  atas  tuduhan  tersebut  dengan  tujuan  tertentu  untuk  diketahui  orang banyak, sementara perundungan merupakan suatu pola perilaku yang biasanya berasal dari status sosial yang lebih besar dan lebih kuat namun juga ada beberapa yang termasuk kelas sosial rendah namun memiliki power dalam pergaulan, perundungan verbal akan mengacu
pada kata kata, pernyataan, atau sebutan dengan panggilan yang menghina orang lain  dan dilakukan berulang-ulang terlepas dari kebenaran apa yang disampaikannya.
Dengan  demikian  Pasal  ini  akan  kurang  maksimal  untuk  diterapkan  dalam  masalah perundungan  karena  ketidakefektifan  dan  efisien  untuk  digunakan  sebagai Ius Constituendum karena  alasan  utamanya  ialah  perbedaan  unsur  dalam  Pasal  311  dengan unsur  dalam  perundungan.  Terlihat  dalam  frasa  :  “Orang  yang  menuduh  tidak  dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhannya tersebut diketahuinya tidak benar” .
Sehingga  parameter  dari  penjatuhan  sanksi  yang  diberikan  pada  kebenaran  dan ketidakbenaran tuduhan yang diberikan, sementara unsur utama dalam perundungan ialah tindakan  yang  agresif,  adanya  intimidasi  psikis,  sanksi  sosial  dan  pengulangan.  Sehingga terlepas  dari  benar  atau  tidaknya  yang  dituduhkan  kepada  seseorang  namun  apabila dilakukan  dengan  unsur  –  unsur  tersebut  maka  hal  tersebut  sudah  termasuk  Tindakan perundungan yang seharusnya mendapat sanksi yang setimpal
Namun unsur Pasal 311 Ayat (1) KUHP harus mengacu pada pasal-pasal penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Hanya ketika korban penghinaan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang (delik aduan) barulah pelaku dapat diadili. Pasal 311 Ayat (1) KUHP mengatur hukuman bagi fitnah, meliputi hukuman bagi mereka yang membuat tuduhan tanpa bukti yang mendukung (yaitu tanpa fakta yang sebenarnya). Oleh karena itu, membuat tuduhan yang tidak berdasar tentang orang lain dianggap sebagai fitnah dan dapat dihukum jika dipublikasikan atau diketahui banyak orang.

## Pasal 315
“Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak  bersifat  menista  atau  menista dengan tukisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan dan  atau  dengan  tulisan  maupun  dihadapan  orang  itu  sendiri  dengan  lisan  atau dengan  perbuatan  begitupun  dengan  tulisan  yang  dikirimkan  atau  diterimakannya kepadanya,  dihukum  karena  penghinaan  ringan,  dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;“
Penjelasan R. Soesilo pada setiap pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah  lengkap  mengatakan  Delik  menghina  atau  menghina  secara  tertulis  termasuk penghinaan yang dilakukan dengan “menuduh suatu perbuatan”. Penghinaan yang dilakukan dengan  cara  lain,  seperti  menggunakan  istilah  seperti  "anjing",  "bajingan",  dan  lain sebagainya,  tergolong  sebagai  penghinaan  ringan.  Selain  itu,  penghinaan  fisik  seperti meludahi  wajah  seseoran  serta  menyodok,  memukul,  atau  mendorong  orang  lain  dengan ringan juga dapat digolongkan sebagai penghinaan.
Jika dihubungkan antara perundungan dan penghinaan seperti yang tercantum dalam Pasal  315  maka  akan  ada  beberapa  unsur  yang  relevan  dengan  karakterisasi  dari perundungan namun ada juga yang tidak sejalan dengan karakterisasi dari perundungan itu sendiri  sehingga  akan  sulit  rasanya  jika  Pasal  tersebut  diterapkan  terhadap  delik  verba seperti perundungan verba
Pada  unsur  Pasal  315  yaitu  :  “Tiap-tiap  penghinaan  dengan  sengaja  yang  tidak bersifat  menista  atau  menista  dengan  tulisan,  yang  dilakukan  kepada  seseorang”  unsur  ini sudah dipenuhi untuk perundungan karena perundungan juga termasuk dalam hal menghina seseorang.  Namun  unsur  ini  juga  tidak  sepenuhnya  dapat  diterapkan  karena  dalam  Pasal tersebut aka nada beberapa limitasi untuk dapat dihukum.
Soesilo menjelaskan, hinaan lisan atau tulisan harus dilakukan di depan umum agar dapat dikenakan sanksi. Yang dihina tidak perlu hadir. Pengecualian meliputi:
1. Jika orang yang dihina hadir, dia mendengar dan melihat langsung hinaan itu.
2. Surat harus ditujukan kepada orang yang dihina jika penghinaan itu disampaikan dengan cara itu. Bergantung pada konteks, waktu, dan lokasi, opini lokal akan menentukan kata atau kalimat mana yang dianggap ofensif.
Sehingga dalam hal ini terdapat tolak ukur seperti kondisi pada saat kejadian, dimana kejadian  berlangsung  dan  siapa  pula  yang  menyaksikan  kejadian  tersebut  berdasarkan pendapat umum ditempat itu. Sementara jika dikaitkan dengan perundungan maka akan sulit tercapai  unsur  unsur  yang  demikian,  sebab  kadangkala  pelaku  perundungan  melakukan Tindakannya  tidak  selalu  ditempat  umum  karena  tujuan  utama  bukan  untuk  menghina pelaku  didepan  umum  tetapi  lebih  kepada  Tindakan  agresif  dan  cacian  yang  membawa dampak besar dari korban.

## Pasal 351 KUHP
(1)  Penganiayaan  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua    tahun  delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500;
(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si  tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak Kesehatan orang dengan sengaja.
(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
Dalam pasal di atas telah dijelaskan bahwa penganiayaan adalah perlakuan semena- mena  yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  orang  lain  dalam  bentuk  penyiksaan, penindasan, dan sebagainya dan menganiaya seseorang adalah kejahatan yang bisa dengan sengaja atau tidak sengaja terjadi dilangsungkan seperti kesalahfahaman, amarah yang tidak stabil dan lain-lain. Sementara jika dikategorisasikan sebagai perundungan maka seharusnya bukan  kesalahan  yang  terjadi  namun  kesengajaan  karena  proses  yang  berkelanjutan  dan berulang.
Pada  Pasal  351  penganiayaan  yang  dimaksud  ialah  kontak  fisik  yang  terjadi  antara pelaku dan korban yang mengakibatkan korban terluka secara fisik, persamaan nya dengan perundungan  secara  fisik  ialah  sama  sama  menyebabkan  luka  secara  fisik  yang  dilakukan secara  sengaja  Perbedaannya  adalah  yang  termasuk  penganiayaan  meskipun  hanya dilakukan  satu  kali  saja,  namun  perundungan  dilakukan  secara  berulang-ulang  dengan Tindakan yang agresif mulai dari kekerasan ringan sampai kekerasan berat.
Namun menurut penulis Pasal ini akan sulit untuk mencapai kepastian hukum yang dicita-citakan,  karena  jika  diamati  berdasarkan  kacamata  yuridis  hukum  harus  dapat menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat,  dan  tidak  lagi  sesuai  untuk  diterapkan  hal  ini dikarenakan pada unsur dimana “Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.” Implikasi  nya  akan  sangat  besar  karena  bisa  saja  percobaan  kejahatan  dilakukan  secara berulang dan mengancam keberadaan korban sehingga dalam perspektif korban dan pelaku, hukum harus bisa melakukan upaya mencegah kejahatan seperti perundungan tidak terjadi lagi. Baik percobaan maupun kejahatan secara langsung.

## Pasal 170 KUHP
(1)  Barang  siapa  dengan  terang-terangan  dan  dengan  tenaga  Bersama  menggunakan kekerasan  terhadap  orang  atau  barang,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam :
1.  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  sengaja  menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2.  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun,  jika  kekerasan  mengakibatkan  luka berat ;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
Tindakan yang dimaksud sekelompok orang yang menggunakan kekerasan terhadap orang  lain  disebut  sebagai  pelaku  dalam  Pasal  170  KUHP  serta  kekuatan.  Orang  yang melakukan tindakan kekerasan dapat menyebabkan kerugian langsung atau tidak langsung bagi  orang  lain  baik  materiil  dan  inmateril  sudah  seharusnya  mendapatkan  sanksi  yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya .
Tindakan  kekerasan  apabila  terdapat  unsur  dilakuakan  secara  Bersama  oleh sekelompok  orang  yang  mengindikasikan  segerombolan  orang  atau  massa  maka  akan mengacu  pada  tindakan  anarkis  atau  bisa  saja  berupa  unjuk  rasa  oleh  massa  dengan menggangu  ketertiban  dan  juga  kemananan  baik  oleh  orang  ataupun  barang  tertentu. Sebagian besar kekerasan menyebabkan kerusakan atau penyerangan terhadap objek, tetapi bisa  juga  tidak  terlalu  ekstrem.  Misalnya,  seseorang  melempari  orang  atau  rumah  dengan batu  atau  menghamburkan  barang  tanpa  bermaksud  menyakiti atau merusak  harta  benda. Jika  dikaitkan  dengan  perundungan  maka  unsur  dalam  penggunaan  Pasal  ini  akan  sangat terbatas karena perundungan tidak selalu dilakukan oleh sekelompok ataupun segerombolan orang  tertentu  namun  bisa  juga  dilakukan  oleh  seorang  individu  kepada  individu  yang lainnya.
Pasal ini pun akan menimbulkan ambiguitas serta multi tafsir dalam penerapannya jika dikenanakan untuk masalah seperti perundungan yang mulai dari unsur tindak pidana dan sebab dilakukannya tindak pidana pun juga berbeda, serta tidak ada penjelasan eksplisit bahwa Tindakan yang dilakukan hanya satu kali atau korban yang sama telah menjadi subjek dari  beberapa  percobaan  sehingga  akan  sulit  untuk  memasukkan  perundungan  kedalam Pasal.

## Pasal 335 KUHP
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan, sesuatu  perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak  menyenangkan  atau dengan  memakai  ancaman  kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun perlakuan  yang  tak  menyenangkan  baik  terhadap orang  itu  sendiri maupun orang lain ;
2. Barang  siapa memaksa orang  lain supaya  melakukan,  tidak  melakukan  atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
2. Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
R.  Soesilo  mengemukakan  untuk  membuktikan  adanya  penggunaan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  harus  ditunjukkan  bahwa:  Ada  kejadian  dimana  orang  dipaksa melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  keinginan  mereka  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, baik ditujukan kepada mereka atau orang lain.
Menurut R. Soesilo, menggunakan kekuatan fisik atau kekuatan yang tidak sedikit dan melawan  hukum  itulah  dikatakan  “kekerasan”  dalam  hal  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 335 KUHP. Contohnya termasuk memukul seseorang dengan satu tangan atau dengan berbagai  senjata,  menendangnya  berkali-kali,  dan  lain  sebagainya.  Membuat  orang  merasa lemah  atau  pingsan  juga disamakan  dengan  "melakukan  kekerasan".  Selama  ancaman  atau
aktualitas kekerasan adalah salah satu dari dua komponen ini nyata terpenuhi, cukup untuk menetapkan delik dalam Pasal ini.
Sehingga  pembuktian  dalam  delik  Pasal  ini  ialah  ancaman  kekerasan  terhadap seseorang  ataupun  kekerasan  yang  dilakukan.  Pada  dasarnya  Pasal  ini  dapat  dikenakan apabila pelaporan langsung oleh  orang menjadi korban dari tindakan tidak menyenangkan ini. Delik Pasal perbuatan tidak menyenangkan digunakan untuk melindungi korban apabila mendapatkan  perilaku  yang  tidak  menyenangkan  dari  orang  lain  dengan  adanya  ancaman seperti  memukul,  menendang,  atau  menampar  dan  lain  sebagainya,  serta  ancaman  untuk melakukan kekerasan kepada orang lain.
Berkaitan  dengan  perundungan  dalam  hal  verbal  tentu  ini  tidak  dapat  diteraapkan sebab Perundungan verba tidak melalui kekerasan fisik ataupun ancaman dengan kekerasan, kemudian untuk perundungan fisik, yang mana seseorang ataupun sekelompok orang yang secara sadar melakukan Tindakan agresif dengan menyakiti fisik orang lain disertai Tindakan berulang terhadap orang yang sama sehingga akan melukai harga diri, harkat dan martabat orang tersebut sehingga penerapan hukuman atau sanksi yang dikenakan tidak cukup hanya mengacu  pada  Pasal  335  KUHP  ini  alasan  utamanya  adalah  yang  perlu  ditunjukkan  dalam pasal ini adalah adanya orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, menahan diri dari melakukan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu sementara perundungan tidak selalu terdapat unsur “menyuruh” korban melakukan sesuatu, bisa saja dengan  faktor  lain  seperti  orang  yang  berada  di  status  sosial  rendah,  atau  hanya  untuk pembuktian pelaku terhadap orang lain sebagai pengakuan, sehingga kekerasan fisik dapat saja terjadi .
Sehingga berdasarkan hal tersebut lah, perundungan tidak termasuk dalam pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan pun jika dikaitkan dengan Pasal ini maka sulit nya  menjatuhkan  sanksi  dengan  unsur  yang  demikian,  sementara  perundungan  sudah termasuk Tindakan  kejahatan  yang  seharusnya mendapatkan  sanksi  yang setimpal dengan faktor  dilakukan  tanpa  kesalahan  korban  dan  menyakiti  bukan  hanya  secara  fisik  namun bathin korban yang dapat mengakibatkan trauma masa depan.

## Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 9 Ayat (1a)
“Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual  dan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  pendidik,  sesame peserta didik, dan atau pihak lain” .
Pasal 76 C
“Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.
Pasal 80 Ayat (1)
“Setiap  orang  melanggar  ketentuan  sebagimana  dimaksud  Pasal  76  C,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Pasal 80 Ayat (2)
“Dalam  hal  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  luka  berat  maka  pelaku dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus juta rupiah) “.
Pasal 80 Ayat (3)
“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud  pada  Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pidana ditambah sepertigas dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
Pada dasarnya regulasi perlindungan Anak telah mengakomodiir kepentingan untuk melindungi anak-anak, karena anak-anak harus dilindungi karena perundungan merupakan bentuk  kekerasan  fisik,  verbal,    juga  psikologis  yang  berlangsung  lama  oleh  individu  atau kelompok individu kepada sasaran tak berdaya, paling sering anak kecil yang tidak berdaya. Akibatnya,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dibuat  sebagai  sarana  untuk  melindungi anak-anak dari kekerasan.
Secara  garis  besar,  Undang-Undang  Perlindungan  anak  dapat  digunakan  sebagai pedoman untuk melindungi anak dari kekerasan disebabkan oleh perundungan. Pada Pasal 27  c  sudah  sangat  jelas  bahwa  ”Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak” dari  Pasal  tersebut  jelas  yang  dilarang  bukan  hanya  pelaku  tapi  juga  orang  orang  yang membiarkan hal tersebut terjadi.
Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak pada Pasal 80 Ayat (1) , Ayat (2), Ayat (3) diatur secara rinci mulai dari kekerasan ringan, berat sampai dengan menyebabkan kematian.  Namun  Undang-Undang  ini  tidak  cukup  untuk  mengakomodiir  segala  jenis perundungan  alasan  yang  pertama,  karena  Pasal  ini  hanya  dapat  digunakan  untuk perundungan  fisik  saja,  sementara  perundungan  jenis  nya  sangat  lah  banyak  bukan  hanya kekerasan  fisik  anak,  kemudian  yang  kedua  adalah,  Pasal  ini  dapat  digunakan  Untuk  anak, karena  Anak  didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  sebagai  setiap orang  yang  berusia  kurang  dari  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan sementara  pada  status  quo  yang  merupakan  korban  dari  adanya  tindakan  perundungan bukan  hanya  anak-anak  yang  berusia  dibawah  18  tahun,  namun  juga  banyak  sekali  terjadi perundungan  bahkan  ditingkat  sekelas  universitas  sekalipun  yang  mana  usia  nya  adalah lebih dari 18 tahun, sehingga UUPA tidak cukup untuk dijadikan acuan untuk sanksi terhadap kejahatan  perundungan, seharusnya  dibutukan  pembahruan  hukum  yang  mengatur  bahwa semua  orang  tidak  hanya  berusia  dibawah  18  tahun  namun  juga  lebih  dari  usia  anak  juga berhak mendapatkan perlindungan baik secara fisik maupun lisan serta tulisan dari adanya perundungan, mulai dari Tingkat sekolah Dasar bahkan sampai pada tingkat Universitas dan sejenisnya dilindungi oleh hukum dari segala hal seperti perundungan.

## Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pasal 27 Ayat (3)
“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran”.
Pasal 27 Ayat (4)
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”
Kedua  ketentuan  di  atas  harus  mengacu  pada  kembali  kepada  unsur-unsur  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  serta  pemerasan  dan/atau  pengancaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), menurut bagian Penjelasan Pasal 27 Ayat (3). ) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).
Pada  Pasal  27  Ayat  (3)    memainkan  peran  penting  dalam  mengamankan  transaksi elektronik khusus nya di media sosial, akan tetapi Pasal ini sangatlah  rentan mendapatkan kritikan dari beberapa oknum karena dirasa terlalu rancu dan mudah menjerat mereka yang angkat  bicara  atau  mengungkapkan  pandangannya  untuk  membungkam  kritik  terhadap individu atau institusi tertentu. Pasal ini difokuskan untuk pencemaran nama baik berbasis internet dan/atau pencemaran nama baik.
Sementara jika dihubungkan dengan perundungan, ada satu jenis perundungan yang bisa dikategorisasikan sebagai perundungan melalui sosial media atau disebut juga dengan “ cyberbullying” , Secara sederhana Cyberbullying ialah perundungan yang terjadi di internet baik  dengan  cara  mengirimi  pesan  yang  menyakiti  orang  lain,  mengancam  orang  lain, menyebarkan  kebohongan  di  sosial  media  tentang  orang  lain,  mengunggah  hal  yang  dapat memalukan  orang  lain  dengan  maksud  agar  hal  yang  sama  dilakukan  oleh  banyak  orang implikasi besar terhadap korban yaitu menurunnya harga diri atau perasaan tidak berdaya, bahkan samapi pada tahap depresi dan kecemasan yang tinggi.
Jika dihubungkan antara Pasal  27 Ayat (3) dengan Cyberbullying ialah  dapat dilihat pada  kesamaan  frasa  “perangkat  elektronik”  yang  sama  sama  menggunakan  perangkat elektronik contoh nya sosial media untuk mendistribusikan hal hal yang mencemarkan nama yang berupa penghinaan atau pencemaran nama baik dengan maksud untuk diketahui oleh banyak  orang  melalui  publish  di  media  sosial,  hanya  saja Cyberbullyimg tidak  serta  merta penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  dengan  maksud  agar  diketahui  banyak  orang namun juga bisa berupa, menyerang personality dari orang yang bersangkutan untuk merasa minder, takut dan tidak percaya diri dan hal ini dilakukan oleh orang yang sama pada korban yang juga sama dengan terus menerus menyinggung orang tersebut.
Kebanyakan kontroversi yang terjadi ialah Pasal ini digunakan untuk membungkam kritik dari seseorang kepada individu yang memiliki status sosial dan profesional yang lebih tinggi beda halnya dengan Cyberbullying yang kebanyakan pelaku nya dari kelas sosial yang lebih tinggi dan berkuasa.
Selanjutnya Pasal 27 Ayat (4) Perbedaannya dengan Pasal 27 Ayat (3) terletak pada muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman  yang  merupakan  hal  khusus  dari  Pasal  ini, seperti  yang  telah  dijelaskan  cyberbullyig  terjadi  dengan  perilaku  yang  ditujukan  untuk menakuti,  membuat  marah,  mempermalukan  termasuk  didalmnya  menyebarkan kebohongan,  meskipun  pada  Pasal  27  Ayat  (4)  ini  mencantumkan  frasa  pengancaman  dan juga pemerasan yang cukup dapat digunakan untuk menjerat orang orang yang melakukan Cyberbullying disertai  dengan  ancaman,  namun  tidak  semua Cyberbullyinng dapat  dijerat dengan  Pasal  ini  karena  unsur  utama  nya  ialah  harus  adanya  muatan  yyang  mengandung pengancaman  sementara  tidak  semua  jenis  perundungan  dengan  transaksi  elektronik memuat  ancaman,  sehingga  tidak  semua  jenis  perundungan  bisa  dibebankan  dengan  pasal ini.
Untuk  itu  dapat  disimpulkan  Perundungan  dengan  jenis  tertentu  saja  yang  dapat digunakan  untuk  Pasal  27  Ayat  (3)  dan  Ayat  (4)  UU  ITE  ,  Meskipun  sejatinya  UU  ITE Mengakomodiir agar semua orang tidak menggunakan sosial media dengan seenaknya saja, namun  harus  mematuhi  semua  hukum  dan  peraturan  yang  relevan  etika  dalam  ber  sosial
media, demi menjamin adanya kepastian hukum diperlukan adanya norma hukum yang jelas sehingga harus ada pembaharuan hukum pidana mengenai perundungan untuk melindungi harkat dan martabat semua orang tanpa terkecuali.
Mengacu  pada  pembahasan  ini  maka  dapat  diketahui  saat  ini  kebijakan  hukum pidana Indonesia sebagai pencegahan perundungan belum memuat aturan yang tegas. Oleh karena itu, untuk memerangi perundungan di Indonesia, diperlukan pengaturan baru. Pelaku tindak  pidana  Perundungan  di  institusi  pendidikan  haruslah  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Pertanggungjawaban  pidana  diartikan  sebagai  menjunjung  tinggi  celaan subyektif dan obyektif dari suatu tindak pidana, yang memenuhi syarat-syarat perbuatan itu untuk dipidana. 10 Asas legalitas menjadi asas pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi asas pembuat pidana.
Artinya,  seorang  penjahat  hanya  akan  menghadapi  hukuman  jika  ia  lalai  dalam melakukan  kejahatan.  Komponen  tersembunyi  dari  setiap  tindak  pidana  dan  komponen melawan hukum adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Akibatnya, jika ada keraguan tentang kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, hakim harus memeriksanya. Jika ada pertanyaan yang tersisa setelah penyelidikan, hakim harus membebaskan orang tersebut dari tuduhan apa pun. 11
Hukuman  digunakan  untuk  menegakkan  tanggung  jawab  pidana.  Pemidanaan bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat,  menyelesaikan  perselisihan,  memulihkan keseimbangan, dan meningkatkan rasa damai dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma  hukum.  Itu  juga  mensosialisasikan  narapidana  dengan  menawarkan pembinaan untuk membantu mereka menjadi orang baik dan membebaskan narapidana dari rasa bersalah mereka.
Jika  suatu  tindakan  bertentangan  dengan  hukum,  tidak  ada  pembenaran  atau argumen  pada  kejahatan  yang  dilakukan  orang  tersebut,  mereka  akan  dimintai pertanggungjawaban dari sudut pandang terjadinya tindakan tersebut. Hanya mereka yang memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sesuai dengan definisi tanggung jawab.
Menurut  asas  pertanggungjawaban  pidana,  suatu  kejahatan  hanya  terjadi jika  tidak ada  kesalahan.  Akibatnya,  apakah  seseorang  dihukum  karena  melakukan  tindakan  yang berhubungan dengan ancaman tergantung pada apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Sebagai  syarat  adanya  kesalahan,  pertanggungjawaban  pidana  pembuat  atas  perbuatan  itu harus  diperhitungkan.  Oleh  karena  itu,  meskipun  benar  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena dinyatakan dalam ketentuan, hanya bila ada keraguan yang wajar bahwa pertanggungjawaban itu diperlukan. Pada kenyataannya, elemen di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya adalah komponen dari setiap Tindakan tindak pidana. 12 Hanya mereka yang benar-benar melakukan kejahatan dimintai  pertanggungjawaban  di  bawah  hukum.  Untuk  menghukum  seseorang,  kesalahan adalah  faktor  krusial.  Pertanggungjawaban  pidana  tidak  dapat  ada  tanpa  itu,  sehingga dikenal dengan asas “tiada kejahatan tanpa kesalahan”. 13
10 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 94.
11 Adami  Chazawi,  dan  Ardi  Ferdian.  Tindak  Pidana  INformasi  dan  TRansaksi  Elektronik. Bayumedia Publishing, Malang, 2017. hlm . 152. 12 Ibid . 13 C.  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 68.

## D. SIMPULAN
Saat ini tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur mengenai kejahatan perundungan khususnya  di  institusi  pendidikan  sehingga  saat  ini  untuk  mengidentifikasikan  suatu perbuatan  tersebut  termasuk  ke  dalam  perundungan  atau  bukan  maka  menggunakan beberapa  kebijakan  formulasi  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  20222 Tentang  Perlindungan  Anak  ,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 127.
Republik  Indonesia,  Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Republik  Indonesia,  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4235,  sebagaimana  telah  79  diubah  dengan Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
Republik  Indonesia,  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58  , Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

## Buku
Adami  Chazawi,  dan  Ardi  Ferdian.  Tindak  Pidana  Informasi  dan  TRansaksi  Elektronik.
Bayumedia Publishing, Malang, 2017. hlm. 152.
C.  Huda,  Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 68.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

## Jurnal
Asnawi, “Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa”, Jurnal Sinestesia,  Volume 9, Nomor 1, 2019. https://sinestesia.pustaka.my.id
Heti Novita, Sari dkk, “Perilaku Bullying yang Menyimpang dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah” , Jurnal Kewarganegaraan , Volume 6, Nomor 1,2022.
Husmiati Yusuf, Fahrudin, “Perilaku Bullying: Asessmen Multidimensi dan Intervensi Sosial” , Jurnal Psikologi Undip , Volume 11 Nomor 2, 2012. https://ejournal.undip.ac.id.
Hatta, Muhammad. “Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” , Jurnal Miqot , Volume 41, Nomor 2, 2017. https://media .neliti.com
Rozaliyani A dkk, “Bullying (Perundungan) di Lingkungan Pendidikan Kedokteran”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia , Volume 3 Nomor 2, 2019. https://scholar.ui.ac.id/en/publications /

## Internet
Liputan 6, Kasus Ospek Minum Air Ludah DPR Usul Bentuk Unit Pelaporan Bullying, di akses pada 20 Mei 2022, dari https://m.liputan6.coM
Maria Advianti, Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah, diakses pada 20 Mei 2022, dari kpai.go.id.