Abstract: The responsibility of the directors of the parent company for the legal actions of subsidiaries  that  are  not  economically  independent  have  an  impact  on  the  losses  of  third parties/creditors  in  the  group  company,  which  is  the  purpose  of  this  study.  The  Board  of Directors is required to be loyal, responsible and avoid conflicts of interest in representing and  managing  the  company.  The  Company  to  carry  out  business  expansion  establishes  a group company, the group company consists of the parent and subsidiary companies that are legal entities, in fact the subsidiaries are independent from a normative point of view but not  economically  independent.  The  economic  independence  of  the  subsidiary  has implications  for  the  operation  of  the  company  under  the  shadow  or  instructions  of  the parent company. the parent company's instructions or control over the subsidiary in making an agreement, cooperation has an impact on the subsidiary's inability to perform or default. The research was conducted using a normative juridical/library research method, secondary data obtained, mixed, analyzed qualitatively and described descriptively. From the research, it  is  concluded  that  in  group  companies,  the  parent  company  and  subsidiaries  are independent legal entities. Although in practice the independence of the subsidiary from an economic point of view is in the shadow of the parent company, so that when the subsidiary takes legal action, for example, applying for credit to a third party as a creditor, in the course

## PERTANGGUNGJAWABAN  DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN DALAM PERUSAHAAN GRUP

## Sahur Ramsay
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Email : sahurramsay1990@gmail.com
Vol.8, No.3 2022
Article History Received:  26/06/2022 Revised: 15/08/2022 Accepted: 24/08/2022
Citation Suggestion: Sahur Ramsay, Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Perseroan Dalam Perusahaan Grup. JUSTISI. Vol. 8, No. 3. 209-223
of which there is insolvency or default, the subsidiary will be responsible, if proven legally. legally  and  convincingly  the  default  occurred  due  to  the  mistakes  and  negligence  of  the directors  of the subsidiary company, then the responsibility reaches the personal assets of the directors. The liability of the parent company is only in the amount of the paid-up shares. The judiciary considers that the parent company and its subsidiaries are independent legal entities and have their own assets
Keywords : Limited Liability Companies, Directors, Group Companies.
Abstrak: Pertanggungjawaban  direksi  induk  perusahaan  terhadap  perbuatan  hukum  anak perusahaan yang tidak mandiri  dari segi ekonomi  berdampak pada kerugian pihak ketiga/ kreditur  dalam  perusahaan  grup  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini.  Direksi  dituntut  loyal, bertanggung  jawab  dan  menghindari  benturan  kepentingan  dalam  melakukan  perwakilan dan  pengurusan  perseroan.  Perseroan  untuk  melakukan  ekpansi  bisnis  mendirikan perusahaan  grup.  dalam  Perusahaan  grup  terdiri  dari  induk  dan  anak  perusahaan  yang berbadan hukum, faktualnya anak perusahaan mandiri  dari  segi  normatif akan tetapi tidak mandiri  dari  segi  ekonomi.  Ketidak  mandirian  anak  perusahaan  dari  segi  ekonomi berimplikasi  pada  pengoperasian  perusahaan di bawah bayang-bayang atau  intruksi  induk perusahaan.  instruksi  atau  kontrol  induk  perusahaan  terhadap  anak  perusahaan  dalam melakukan  kesepakatan,  kerjasama  berdampak  pada  ketidak  mampuan  anak  perusahaan melakukan prestasi atau wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis/ library  research,  data  sekunder  yang  diperoleh,  dianalisis  secara  kualitatif  dan  dijabarkan secara deksriptif. Dari penelitian disimpulkan dalam perusahaan grup, induk perusahaan dan anak  perusahaan  merupakan  badan  hukum  mandiri.  Walaupun  dalam  prakteknya kemandirian  anak  perusahaan  dari  segi  ekonomi  berada  dalam  bayang-bayang  induk perusahaan,  sehingga  ketika  anak  perusahaan  melakukan  perbuatan  hukum  misalnya mengajukan kredik kepada pihak ketiga selaku kreditur dalam perjalannya terjadi insolvensi atau gagal bayar, maka anak perusahaan akan bertanggung jawab, jika terbukti secara sah dan  meyakinkan  wanpestasi  tersebut  terjadi  karena  kesalahan  dan  kelalaian  direksi  anak perusahaan maka pertanggungjawaban sampai pada harta pribadi direksi. Tanggung jawab induk  perusahaan  hanya  sebesar  saham  yang  disetor.  Lembaga  peradilan  beranggapan
bahwa  induk  perusahaan  dan  anak  perusahaan  merupakan  badan  hukum  mandiri  dan mempunyai harta sendiri-sendiri.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Direksi, Perusahaan Grup.

## PENDAHULUAN
Perekonomian  bangsa  Indonesia  yang  bercirikan  kekeluargaan  atau  gotong royong pada dasarnya ingin menggambarkan pentingnya tugas institusi pemerintah dan  swasta  dalam  alokasi  dan  distribusi  sumber  daya  kemakmuran. 1 Distribusi kemakmuran  dapat  ditempuh  dengan  modernisasi  dibidang  ekonomi  dengan menanggalkan berbisnis secara konservatif, menuju berbisnis secara modern seperti mendirikan perusahaan atau korporasi.
Korporasi  menurut  subekti  dan  tjitrosudibio  yaitu  suatu  perseroan  yang merupakan badan hukum. 2 Hal senada diungkapkan Yan Pramadya Puspa, korporasi adalah perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan diartikan suatu  perkumpulan  atau  organisasi  yang  oleh  hukum  diperlakukan  seperti  seorang manusia  (personal  ialah  sebagai  pengemban  hak  dan  kewajiban  memiliki  hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. 3
Perseroan  terbatas  sebagai  badan  hukum  mendapatkan  legitimasi  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1995  yang  direvisi  dengan  Undang- Undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Perseroan  sebagai subyek  hukum  mandiri  melekat  padanya  hak  dan  kewajiban,  sehingga  dapat melakukan  perbuatan-perbuatan  layaknya  manusia.  Perseroan  dalam  melakukan perbuatan hukum akan dilakukan oleh organ-organ perseroan. Termaksud dari organ perseroan yaitu direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham. 4
Organ  perseroan  yang  melakukan  hubungan  hukum  (kontrak,  perdagangan dan  perbutan  hukum  lainya)  dengan  pihak  ketiga  yaitu  direksi.  Direksi  dalam
1 . Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 3
2 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979 Kamus Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.34
3 Yan Pramadya Puspa, 1977 Kamus Hukum,  Semarang: CV Aneka, hlm. 256
4 Pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
menjalankan  tugasnya  diberikan  hak  dan  kekuasaan  penuh,  dengan  konsekuensi bahwa  setiap  tindakan  dan  perbuatan  direksi  dianggap  dan  diperlakukan  sebagai tindakan  dan  perbuatan  perseroan,  sepanjang  bertindak  sesuai  dengan  apa  yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD). 5
Realitas  bisnis  terkini  menunjukkan  perusahaan  grup  menjadi  bentuk  usaha yang  dipilih  oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Keberadaan  perusahaan  grup  makin mendominasi kegiatan usaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan skala besar tidak lagi  berbentuk  perusahaan  tunggal,  tetapi  perusahaan  grup.  Perusahaan  grup dianggap  memberikan  manfaat  ekonomi  lebih  besar  dibandingkan  perusahaan tunggal. Manfaat ekonomi ini dihasilkan dari penggabungan bisnis perusahaan grup dalam kesatuan ekonomi. 6
Perusahaan  grup  umumnya  terdiri  dari  dua  perusahaan  atau  lebih,  baik perusahaan berbadan hukum mandiri ataupun perusahaan belum berbadan hukum. Jika  perusahaan  belum  berbadan  hukum  maka  prinsip limited  liability  tidak  dapat diterapkan  artinya  induk  perusahaan  akan  bertanggung  jawab  sampai  pada  harta pribadi  jika  terjadi  kerugian  yang  melibatkan  pihak  ketiga.  Berbeda  halnya  dengan anak  perusahaan  berbadan  hukum,  induk  perusahaan  terlindungi  dengan  prinsip limited liability, artinya tanggung jawab induk perusahaan terbatas pada saham yang disetor  pada  anak  perusahaan.  Perusahaan  grup  yang  berkembang  di  Indonesia walaupun  anak  perusahaan  berbadan  hukum,  dari  segi  ekonomi  berada  dalam bayang-bayang  induk  perusahaan  dalam  artian  anak  perusahaan  mandiri  dari  segi normatif dan tidak mandiri dari segi ekonomi. Anak perusahaan melakukan kegiatan ekonomi  atas  instruksi  perusahaan  induk.  Intervensi  perusahaan  induk  sangat dominan  bahkan  anak  perusahaan  tidak  mempunyai  kekuatan  untuk  menolak insrtuksi dari induk perusahaan.
Operasional  perusahaan  grup  dilakukan  oleh  Direksi  samahalnya  dengan
5 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002, Perseroan Terbatas, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , hal.97
6 Sulistiowati, Dominasi tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan, hlm. 3
perusahaan  tunggal.  Perbuatan  direksi  dianggap  perbuatan  dari  perseroan.  Dalam menjalakan  perseoran  direksi  terlindungi  dengan  prinsip  limited  liability,  serta seorang  direksi  sebagai  pengemban  tugas  / fiduciary  dituntut  untuk  menjalakan perseroan  dengan  penuh  tanggung  jawab,  itikad  baik,  menghindari  konflik kepentingan dan loyal/ setia. Dalam perusahaan grup dimana anak perusahaan tidak mandiri  secara  ekonomi,  segala  kebijakan  dalam  pengelolaan  perusahaan diperuntukan  penguatan  ekonomi  induk  perusahaan.  Anak  perusahaan  menjadi pioner ekspansi bisnis induk perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan  tidak  lepas  dari  arahan  atau  instruksi  induk  perusahaan.  Direksi  anak perusahaan dalam melakukan kontrak atau kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga tidak terlepas dari campurtangan induk perusahaan. Tidak jarang kontrak atau kesepakatn  kerja  dengan  pihak  ketiga  merupakan  perintah  dari  induk  perusahaan. Kerjasama  yang  dibanguan  atau  disepakati  dengan  pihak  ketiga  oleh  anak perusahaan,  apabila  dikemudian  hari  mengalami  kerugian  tentunya  direksi  anak perusahaan akan bertanggungjawab. Tanggung jawab direksi anak perusahaan tidak terbatas  atau  sampai  pada  harta  pribadi  jika  terbukti  menjalankan  perusahaan dengan  mean  sarea  jahat  atau  itikad  buruk.  Bagaimana  dengan  Direksi  induk perusahaan? Apakah direksi induk perusahaan dapat dimintai pertanggung jawaban, mengingat  kesepakatn  kerja  dengan  pihak  ketiga  yang  dilakukan  direksi  anak perusahaan    merupakan  instruksi,  arahan  dan  rekomendasi  dari  induk  perusahaan, serta kedudukan anak perusahaan yang tidakmandiri secara ekonomi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  dapat  penulis kemukakan sebagai berikut: a. Bagaimana tanggung jawab direksi induk perusahaan grup terhadap anak perusahaan yang tidak mandiri dari segi ekonomi?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  metode  normatif  yuridis  atau  penelitian kepustakaan library reache. Peneliti meramu beragam data yang berkelindan dengan tanggung  jawab  direksi  pada  perusahaan  grup  yang  bersumber  dari  peraturan
perundang-undangan  maupun  doktrin.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif menggunakan diksi yang mudah dipahami.

## PEMBAHASAN
Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 berbunyi “organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Pengurus perseroan  atau  sering  disebut  direksi  adalah  alat  perlengkapan  perseroan  yang melakukan  semua  kegiatan  kepengurusan  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  perseroan  atau  anggaran  dasar  perseroan.  Direksi  mempunyai  fungsi  dan peran yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini disebabkan direksi mempunyai fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan. 7
Merujuk  pada  teori  organ  yang  dikemukakan  oleh  Otto  von  Gierke 8 ,  direksi adalah organ atau alat pelengkapan badan hukum tersebut. Seperti halnya manusia mempunyai  organ-organ,  seperti  kaki,  mata,  telinga,  dan  seterusnya.  Karena  setiap gerakan organ-organ itu tunduk pada kehendak otak manusia, maka sejalan dengan konsep  manusia  dan  organnya  tersebut  dapat  dianalogikan  bahwa  setiap  gerakan atau aktifitas direksi badan hukum juga merupakan kehendak dari badan hukum itu sendiri, yang mana kehendak badan hukum itu dapat dilihat pada tujuan berdirinya dan  amanat  pemegang  saham  dalam  rapat  umum  yang  termaktub  dalam  anggara dasar. Oleh karena itu direksi sering tampak sebagai personifikasi dari badan hukum itu sendiri.
Mengenai  hubungan  direksi  dengan  perseroan,  terdapat  dua  doktrin  besar yang berpengaruh dan berlaku secara universal, yaitu trustee  doctrine, dan agency doctrine. 9 Pada  perkembangannya  konsep agency  lebih  diterima  secara  universal, karena sejalan dengan konsep ekonomi modern di mana akuntabilitas Direksi hanya
7 M. Hadi Subhan, 2008,Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, edisi pertama, Jakarta: Predana Media Group, hlm. 225
8 Chidir Ali, 2005, Badan Hukum. PT., Alumni, Bandung,  hlm. 33
9 G Bogert & G Bogert, The Law Of Trust and Trustee, 1960. Dalam A.C. G The Fiduciary Duties of Loyalty and care Associated with the directors and trustee of Charitable Oraganization, Virginal Law Review. Vol 64. 1978 hal. 450
ditujukan  kepada  pemegang  saham.  Menurut  John  R.  Boatright 10 pengangkatan direksi  oleh  pemegang  saham  bersifat  kontraktual,  karena  menimbulkan  hak  dan kewajiban dari direksi kepada pemegang saham. Konsep agency banyak digunakan dalam  perseroan  di  Indonesia,  dimana  dalam  UUPT  secara  tersirat  direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam melakukan kegiatan perseroan.
Hubungan  hukum  antara  direksi  dengan  perseroan  adalah  hubungan  hukum perwakilan  yang  disebut  dengan bewindvoeder,  di  mana  direksi  bertindak  demi kepentingan  dan  atas  nama  perseroan  mengurus  dan  memelihara  ( beheer  en beschikking daden) perseroan tanpa menggunakan legal owner title atau seolah-olah sebagai  pemilik  dari  harta  kekayaan  perseroan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam perjanjian trust,  karena  dia  yang  diberi  wewenang  oleh  perseroan  melalui  RUPS untuk mewakili dan mengurus perseroan demi kepentingan peseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada anggaran dasar.
Selanjutnya,  diatur  pula  bahwa,  direksi  berwenang  menjalankan  pengurusan sesuai  dengan  kebijakan  yang  dipandang  tepat  dalam  batas  Undang-Undang  dan Anggaran  Dasar.  Pada  Pasal  92  ayat  2  UUPT,  disebutkan  bahwa  berdasarkan penjelasan UUPT yang  dimaksud dengan “ kebijakan yang dipandang tepat”  adalah kebijakan  yang  antara  lain  didasarkan  pada  keahlian,  peluang  yang  tersedia,  dan kelaziman  dalam  dunia  usaha  sejenis.  Secara  umum  tujuan  pengurusan  perseroan oleh  direksi  yaitu  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya.  Kemudian  keuntungan tersebut tidak semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi pemegang saham tersebut, tetapi lebih luas dari itu yaitu untuk kepentingan perseroan sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan anggaran dasar serta kepentingan lainnya.
Direksi  dalam  melaksanakan  pengurusan  perseroan  haruslah  sesuai  dengan anggran dasar dan UUPT. Serta dalam melaksanakan pengurusan perseroan dengan
10 John R Boatright, fiduciary Duties and The Shareholeder- Management Relation; or, What’s so Special about shareholders? Business Ethics Quarterly, Volume 4, Issue 4, 1994, hal 399
itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab.  Makna  itikad  baik  dalam  konteks pelaksanaan  pengurusa  perseroan  oleh  direksi  dalam  praktek  dan  doktrin  hukum, memiliki jangkauan yang luas antara lain sebagai berikut. 11
1. Wajib dipercaya ( fiduciary duty)
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar
3. Wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan
4. Wajib loyal terhadap perseroan ( loyalty duty).

## 5. Wajib menghindari benturan kepentingan
Dari ketentuan normatif undang-undang perseroan terbatas dan doktrin fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terkait dengan pencapaian maksud dan tujuan perseroan.  Sedangkan  perwakilan  berkaitan  dengan  direksi  mewakili  perseroan ketika  berinteraksi  dengan  pihak  ketiga,  mewakili  didalam  dan  diluar  pengadilan. 12
Dalam  melakukan  pengurusan  dan  perwakilan  direksi  dituntut  beritikad  baik  dan dengan  penuh  tanggung  jawab,  serta  menjalan  prinsip-prinsip “good  corporate government”.  Menurut  Rudhi  Prasetya  menyatakan  prinsip  kehati-hatian  Direksi dalam menghindari kesalahan dan kelalaian. 13
Unsur  kesalahan  dan  kelalaian  direksi  dalam  melakukan  pengurusan  dan perwakilan  perseroan  berdampak  pertanggung  jawaban  yang  tidak  terbatas sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  80  ayat  2  dan  Pasal  97  ayat  3  UUPT, menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas  kerugian  perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  dalam menjalankan  tugasnya.  Senada  dengan  doktrin piercing  the  corporate  veil  yakni tindakan hukum yang menyebabkan tanggung jawab pribadi atas tindakan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  karyawan  perseroan,  direksi  dan  para  pemegang
11 . M Yahya harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, jakarta, Sinar Grafik, hlm 374
12 . Erna Widjajati, Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbatas  Yang dinyatakan Pailit, SELISIK, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017., hlm 10
13 Ibid,  hlm. 11
saham. 14 dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka tanggung jawab direksi  berlaku  secara  tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota  direksi.  Tanggung jawab secara tanggung renteng biasa juga disebut kolektif kolegial artinya tanggung jawab bersama sebagai direksi yang merupakan organ PT.
Rudhi Prasetya yang dikutip Erna widjajati menyatakan bahwa: “Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi  hubungan  intern”.  Tanggung  jawab  ekstern  adalah  tanggung  jawab  sebagai dampak  dalam  hubungan  dengan  pihak  luar.  Sedangkan  tanggung  jawab  intern adalah dampak dari hubungan pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. 15
Tanggung  jawab  direksi  dalam  hal  pengurusan  dan  perwakilan  pada perusahaan  tunggal  akan  sama  dengan  direksi  pada  perusahaan  grup.  Perbuatan direksi dianggap sebagai perbuatan perseroan. Pembentukan perusahaan grup tidak terlepas  dari  kepentingan  ekonomi  untuk  melakukan  ekspansi  bisnis  dan meningkatkan  kompetitif  agar  unggul  dari  perusahaan  lain.  Menurut  Emmy pangaribuan,  perusahaan  grup  merupakan  gabungan  atau  susunan  perusahaan- perusahaan  yang  secara  yuridis  mandiri,yang  satu  sama  lain  terikat  begitu  erat sehingga  membentuk  suatu  kesatuan  ekonomi  yang  tunduk  kepada  pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. 16
Suatu perusahaan grup pada umumnya terdiri dari perusahaan induk dan satu atau  beberapa  anak  perusahaan.  Perusahaan  induk  adalah  pimpinan  sentral  yang mengendalikan  dan  mengoordinasikan  anak  perusahaan  dalam  suatu  kesatuan ekonomi.  Pimpinan  sentral  oleh  perusahaan  induk  ini  menggambarkan  suatu kemungkinan  melaksanakan  hak  atau  pengarahan  yang  bersifat  menentukan.
14 Black’s  Law  Dictionary,  2007,  dikutip  oleh  Abdul  halim  Barkatullah,  2017, Perseroan  Di  Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global, Nusa Media, Bandung, Hlm. 45
15 Erna Widjajati, Op. Cit, Hlm. 10
16 . Emmy Pangaribuan yang dikutip Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan grup di Indonesia, Jakarta, Erlangga, hlm 20
Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi  hak  perusahaan  lain.dengan  adanya  kewenangan  perusahaan  induk yang  bertindak  sebagai  pimpinan  sentral  yang  mengendalikan  perusahaan- perusahaan  anak  secara  kolektif  sebagai  kesatuan  manajemen,  maka  perusahaan induk dianggap menjalankan fungsi holding company. 17
Syarat  keberadaan  timbulnya  keterkaitan  antara  induk  dan  anak  perusahaan dalam perusahaan grup terdapat pada memori penjelasan Pasal 29 Undang-undang No.  1  Tahun  1995  yang  menyatakan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan  “anak perusahaan”  adalah  perseroan  yang  mempunyai  hubungan  khusus  dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:
a. Lebih  dari  50  %  (lima  puluh  persen)  sahamnya  dimiliki  oleh  induk perusahaannya;
b. Lebih dari 50 % (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.
Pengakuan yuridis terhadap induk dan anak perusahaan sebagai subyek hukum mandiri  menyebabkan  induk  dan  anak  perusahaan  berhak  melakukan  perbuatan hukum  sendiri,  namun  faktanya  pengendalian  induk  perusahaan  kepada  anak perusahaan  dari  realitas  bisnis  perusahaan  grup  yang  dikelola  sebagai  kesatuan ekonomi.  Pengendalian  induk  perusahaan  terhadap  anak  perusahaan  dalam konstruksi  perusahaan  grup  menimbulkan  dualitas  pada  anak  perusahaan,  yakni sebagai  badan  hukum  mandiri  dan  badan  hukum  yang  tunduk  di  bawah  kendali Induk perusahaan. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis  perusahaan  grup  tidaklah  menghapus  pengakuan  secara  yuridis  terhadap suatu  badan  hukum  anak  perusahaan  sebagai  subyek  hukum  mandiri,  sebaliknya pengurus anak perusahaan tidak dapat dilepas dari adanya fakta pengendalian induk
terhadap  anak  perusahaan  dari  realitas  bisnis  perusahaan  grup  yang  dijalankan dalam satu kesatuan ekonomi. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan yang berupa kebijakan atau instruksi mempengaruhi derajat kemandirian anak perusahaan untuk tidak menjalankan kebijakan atau instruksi dari induk perusahaan. 18
Keterkaitan  induk  dan  anak  perusahaan  menjadi  alasan  keberadaan  bagi lahirnya  kuasa  pengendalian  induk  terhadap  anak  perusahaan.  Secara  formal, pengendalian induk terhadap anak  perusahaan dijalankan melalui penggunaan hak suara dalam RUPS anak perusahaan maupun mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan. Pengendalian induk terhadap anak perusahaan ini bersifat faktual dari realitas bisnis perusahaan grup yang dikelola sebagai kesatuan ekonomi.
Derajat  pengendalian  induk  terhadap  anak  perusahaan  dapat  dibedakan sebagai berikut. 1. Pengendalian sebagai pengaruh induk dalam penetapan kebijakan strategik  anak  perusahaan.  Induk  perusahaan  hanya  mempengaruhi  kebijakan strategik  anak  perusahaan.  Anak  perusahaan  memiliki  kemandirian  untuk menjalankan  pengurusan  perseroan  sehari-hari.  2.  Pengendalian  sebagai  dominasi induk  pada  pengurusan  anak  perusahaan  melalui  instruksi  pada  anak-anak perusahaan  bagi  terpenuhinya  tujuan  perusahaan  grup.  Anak  perusahaan  semakin tidak  mandiri  atau  bahkan  kehilangan  kemandiriannya  ketika  induk  perusahaan mendominasi  pengurusan  anak  perusahaan  karena  hanya  menjadi  instrumen  atau bayang-bayang induk perusahaan. 19
Ketidakmandirian  anak  perusahaan  dari  segi  ekonomi  menjadikannya  sebagai instrumen  penggerak  bisnis  induk  perusahaan,  dalam  praktenya  induk  perusahaan menjadikan  anak  perusahaan  sebagai  pioner  dalam  melakukan  perbuatan  hukum dengan  pihak  lain.  Perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  semisal  mengajukan
18 . Alvi Syahrini Yang dikutip Herlina Manullang, 2020 “ Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan Oleh Anak Perusahaan” Jurnal Hukum Samudra Keadilan  Volume 15, Nomor 1 Januari-Juni 2020 , Hlm 119.
19 Sulistiowati, Op Cit, Hlm 12.
pinjaman.  Dana  pinjaman  tersebut  dimanfaatkan  induk  anak  perusahaan  untuk membiayai  anak  perusahaan  yang  lain  tanpa  sepengetahuan  kerditur. 20 Dari perbuatan  induk  perusahaan  yang  mengalihkan  dana  pinjaman  pada  anak perusahaan  lain  menyebabkan  anak  perusahan  yang  melakukan  hubungan  hukum dengan pihak ketiga tidak mampu melakukan prestasi/ wanspretasi.
Suatu  kasus  terkait  dengan  wanprestasi  perusahaan  grup  yakni  Kasus  PT Ometraco  corporation  Tbk,  selaku  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaan  PT. Ometraco  Multi  Artha  dengan  American  express  Bank  Ltd,  Singapore  Branch,  dkk. Induk perusahaan menjadi jaminan anak perusahaan yakni PT Ometraco Multi Artha dalam perjanjian utang piutang dengan bank sindikasi. American express  Bank Ltd, Singapore  Branch,  dkk.  Sampai  jatuh  tempo  PT  Ometraco  Multi  Artha  ataupun  PT Ometraco Corporation Tbk sebagai penjamin tidak mampu membayar utangnya baik pokok  maupun  bunganya.  Untuk  mendapatkan  haknya  para  kreditor  mengajukan permohonan  pailit  kepengadilan  sampai  pada  tingkat  Mahkama  Agung.  Putusan MARI No.2810.K/Pdt/1989 pada kasus antara PT Ometraco Corporation Tbk melawan Bank  Sindikasi  (American  Express  Bank  Ltd  Singapore  Branch,  Oversea  Chinese Banking Corporation Limited, Royal Bank of Canada etc.). Mahkamah Agung dalam pertimbangannya  menyatakan  bahwa  memang  dalam  kegiatan  bisnis  masa  kini maupun  masa  yang  akan  datang,  berkembang  bentuk group  company  dengan sejumlah subsidiary (anak perusahaan). Bisa puluhan atau ratusan subsidiary. Dalam hal  yang  demikian,  pada  dasarnya  tidak  ada  pemisahan  kegiatan  dan  tujuan pencapaian ekonomis ( may have no separate economic existence) antara induk dan anak perusahaan.  Bahkan, tidak ada pemisahan bisnis antara keduanya, apalagi bila holding company dan subsidiary dipimpin oleh direktur yang sama. Namun, hukum korporasi  ( company  law)  tetap  memperlakukan  subsidiary  sebagai  entitas  yang terpisah  atau  separate  entity  ( that  company  law  still  treats  the  subsidiary  as  a separate entity). Induk perusahaan memiliki aset sendiri berupa sejumlah saham yang
ditanamkan  dalam  masingmasing  subsidiary,  sedangkan  setiap  subsidiary  memiliki aset sendiri sesuai dengan kekayaan yang dipunyainya.
Putusan MA mengkonfirmasi kemandirian induk dan anak perusahaan sebagai entitas  yang  mandiri  baik  dari  segi  normatif  dan  segi  ekonomi.  Apabila  terjadi kesalahan  dan  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  anak  perusahaan  maka  pertanggung jawaban  hanya  pada  anak  perusahaan,  apabila  kesalahan  itu  murni  karena  kelalain direksi  maka  direksi  akan  bertanggung  jawab  secara  pribadi.  Sedangan  induk perusahaan  akan  terlindung  dengan  prinsip limited  liability,  direksi  bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetornya. Doktrin priecing the coporate veil belum diterpakan  dalam  perusahaan  grup  di  Indonesia.  Induk  perusahaan  terproteksi dengannya  walaupun  secara  faktual  kesalahan  atau  wanprestasi  anak  perusahan merupakan instruksi atau arahan dari induk perusahaan.

## KESIMPULAN
Direksi  sebagai  organ  perseroan  yang  melakukan  pengurusan  dan  perwakilan, berimplikasi  pada  perbuatan  direksi  dikategorikan  sebagai  perbuatan  perusahaan. Dalam  melakukan  pengurusan  dan  perwakilan  baik  secara  intern  maupun  ekstern direksi  dituntut  untuk  bertanggung  jawab,  loyal  dan  menghindari  konflik kepentingan.  Direksi  dalam  menjalankan  perusahaan  terlindung  dengan  prinsip limited  liability,  pembatasan  tanggung  jawab  dapat  disimpangi  apabila  direksi terbukti  mengelolah  perusahaan  dengan  itikad  buruk  dan  tidak  bertanggung jawab/lalai. Pertanggungjawabannya sampai pada harta pribadi direksi sebagaimana termaktub dalam UUPT dan Doktrin Priecing The corporate veil. Dalam perusahaan grup,  yang  mana  induk  perusahaan  mendominasi  anak  perusahaan  dari  segi ekonomi  mengakibatkan  kebijakan  anak  perusahaan  tidak  lepas  dari  instruksi  atau bayang-bayang  induk  perusahaan.  Anak  perusahaan  dijadikan  pelengkap  dalam memperkuat  ekonomi  induk  perusahaan.  faktualnya  ketika  terjadi  wanprestasi terhadap pihak ketiga selaku kreditur, yang mana kesepakatan tersebut merupakan instruksi  dari  induk  perusahaan,  maka  direksi  anak  perusahaan  dan  direksi  induk
perusahaan akan bertanggung jawab sesuai dengan perusahaannya masing-masing disebabkan anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri dan mempunyai kekayaan sendiri.

## ACKNOWLEDGEMENT
Kalimat  syukur  senantiasa  kami  sematkan  kepada  Allah,  Tuhan  Semesta  Alam,  atas limpahan  nikmatnya  berupa  sedikit  ilmu  yang  diberikan  kepada  penulis  sehingga penulisan  PERTANGGUNGJAWABAN  DIREKSI  ATAS  KERUGIAN  PERSEROAN  DALAM PERUSAHAAN GRUP dapat terselesaikan  dengan  baik,  pada kesempatan  terbaik  ini kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi  Islam  Iain  Ambon  senantiasa  memantik  penulis  dalam  pengerjaan  tulisan ilmiah ini. Dan pihak-pihak yang membantuk penulis dalam melakukan penulisan ini yang  tidak  dapat  kami  sebutkan  satu-persatu  kami  mengucapkan  terimakasih banyak.  Teriring  harapan  semoga  kami  dapat  mempublihs  tulisan-tulisan  kami  lain nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Boatright John R, fiduciary Duties and The Shareholeder- Management Relation; or, What’s  so  Special  about  shareholders?  Business  Ethics  Quarterly,  Volume  4, Issue 4, 1994
Bogert G & G Bogert, The Law Of Trust and Trustee, 1960. Dalam A.C. G The Fiduciary Duties  of  Loyalty  and  care  Associated  with  the  directors  and  trustee  of Charitable Oraganization, Virginal Law Review. Vol 64. 1978
Halim Barkatullah Abdul, 2017, Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global, Nusa Media, Bandung
Harahap M Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafik
Harris  Freddy  &  Teddy  Anggoro,  2010, Hukum  Perseroan  Terbatas  kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Bogor, Ghalia Indonesia.
Manullang Herlina, 2020 “ Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk
Atas  Perbuatan  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  yang  dilakukan  Oleh  Anak Perusahaan” Jurnal Hukum Samudra Keadilan  Volume 15, Nomor 1 Januari- Juni 2020 ,
Puspa Yan Pramadya, 1977,  Kamus Hukum,  Semarang: CV Aneka
Pramono  Nindyo,  2006, Bunga  Rampai  Hukum  Bisnis  Aktual,  Bandung,  PT  Citra Aditya Bakti
Pramono Nindyo, 2013, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Yogyakarta,
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979 Kamus Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita
Sulistiowati,  2010, Aspek  Hukum  dan  Realitas  Bisnis  Perusahaan  grup  di  Indonesia, Jakarta , Erlangga
Sulistiowati,  2015, Dominasi  tanpa  Tanggung  Jawab  Induk  Perusahaan,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Bidang  Ilmu  Hukum  Dagang  pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 17 November 2015 Syahrani Riduan, 2000, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni Widjajati  Erna,  2017,  Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang  Dinyatakan Pailit, SELISIK, Volume 3, Nomor 5 Juni 2017