## WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN BUDAYA

## ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
Kevin Herdiyanto 1

## Universitas Islam Nusantara
Fitria Ningrum Sayekti 2 , Sri Suharti 3 , Silviana Damayanti 4 , Meisani Febriyani 5

## Universitas Islam Nusantara

## Abstrak
Perusahaan  dapat  mengambil  inisiatif  untuk  membangun  sistem  pelaporan pelanggaran  yang  efektif  sehingga  masyarakat  dan  karyawan  organisasi  memiliki keberanian  untuk  melakukan  tindakan  berupa  pencegahan  akan  terjadinya  korupsi juga kecurangan dengan melaporkan kepada pihak berwajib yang mampu menangani masalah  terkait.  Sebagai  hasil  dari  sistem whistleblowing ini  dimungkinkan  untuk meningkatkan  kejujuran  dan  keterbukaan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengumpulkan  bukti  realitas Whistleblowing  System dan  Budaya  Organisasi Terhadap  Pencegahan  Fraud  di  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Bandung. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian deskriptif kuantitatif. Partisipan  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional Kota Bandung. Besar sampel adalah 93 orang. Jumlah data yang diproses adalah 93 dan  dilakukan  pengujian  antar  variabel.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  angka signifikansi 0,000<0,05 yang menunjukkan adanya sistem whistleblowing dan budaya organisasi  yang  diarahkan  pada  pencegahan  kecurangan.  Sedangkan  variabel whistleblowing system memiliki angka signifikansi 0,000<0,05 berpengaruh terhadap pencegahan  kecurangan/fraud.  Sedangkan  variabel  budaya  memiliki  angka signifikansi 0,02<0,05, dapat diartikan budaya organisasi berpengaruh secara parsial terhadap  pencegahan  organisasi/fraud.  Hasil  R  square  sebesar  0,618  yang  berati variasi  pada  penceagahan  fraud  mampu  di  terangkan  oleh  kedua  variabel  bebas (whistleblowing system dan budaya organisasi) sebesar 62% sedangkan sisanya 38% diterangkan oleh variabel lain diluar model atau variabel yang telah di teliti.
Kata Kunci: Whistleblowing System , Budaya Organisasi, Pencegahan Fraud

## Abstract
Companies can take the initiative to create an efficient  violation reporting system so that the general public and organization workers have the courage to take action in the form  of  preventing  fraud  and  corruption  by  reporting  it  to  the  authorities  who  are capable of handling related issues. This whistleblower mechanism has the potential to improve transparency and honesty. In order to prove that the whistleblowing system and organizational culture at the Bandung City National Land Agency actually work, this  study  will  gather data.  In order  to  gather  information  for  quantitative descriptive research,  questionnaires  are  used.  All  of  the  workers  of  the  Bandung  City  National
Land  Agency  took  part  in  the  study.  There  are  93  persons  in  the  sample.  The  total amount of data processed was 93, and variable  testing was  performed. The study's results demonstrate a significance level of 0.000 0.05, which suggests the existence of a system for reporting fraud and an organizational culture that encourages it. The whistleblowing system variable, which influences fraud prevention, has a significance level of 0.000 0.05. Despite the cultural variable's significance level of 0.02 0.05, it may be concluded that organizational culture has some bearing on fraud prevention. The two  independent  variables  (whistleblowing  system  and  organizational  culture)  can explain variations in fraud prevention to a degree of 62%, according to the R square result of 0.618, while the remaining 38% is explained by other variables outside the model or variables that have not been included in the model.

## Keywords: Whistleblowing System, Organizational Culture, Fraud Prevention

## PENDAHULUAN
Fraud  ialah  berbagai  cara  licik manusia  yang  dilaksanakan  secara individu  ataupun  kelompok.  Kecurangan biasanya  ditunjukkan  dengan  pelaku yang  bertindak  secara  sengaja  demi mendapatkan keuntungan, baik keuntungan  secara  pribadi  maupun organisasi, biasanya pelaku akan melanggar  salah  satu  aturan  yang diberlakukan yaitu dengan cara menyembunyikan dan mengarang sesuatu yang sama sekali salah sehingga bagi pihak lain hal ini bisa mengakibatkan kerugian (Larasati & Surtikanti, 2019).
Fraud  juga  tidak  mengenal  tempat, waktu,  dan  ruang,  sehingga  semakin berkembangnya perusahaan dan lembaga  nasional,  permasalahan  yang dihadapi menjadi semakin kompleks, dan semakin  sulitnya  pengawasan  terhadap seluruh  aktivitas  dan  operasional  di perusahaan  dan  lembaga  nasional, sehingga memungkinkan terjadinya fraud.  Masalah  ini  biasanya  merupakan indikasi  bahwa  beberapa  fungsi  dalam perusahaan atau institusi tidak dijalankan secara  patuh  dan  konsisten.  Akibatnya, tata kelola perusahaan tidak memadai.
Kecurangan bagi
ACFE ( Association
of Certified Fraud Examiners), diklasifikasikan  atas  tiga jenis  yang  didasarkan  pada  tindakan
berupa: Penyelewengan aset ialah penyalahgunaan  atau  pencurian  aset perusahaan  atau  aset  pihak  ketiga. kedua, Fraudulent  Statement, ketiga Corruption (Korupsi)  merupakan  fraud yang  cukup  sulit  diberantas  karena melibatkan  kerjasama  antar  pihak  dan saling  menguntungkan.  Jenis  fraud  ini tidak jarang terjadi di negara berkembang yang salah satu pemicunya ialah hukuman  yang  tumpul  dan  kurangnya kesadaran akan good governance sehingga faktor  integritas  dipertanyakan. Tentu saja hal ini masuk ke dalam bagian penerimaan  ilegal  (gratifikasi  ilegal), suap, penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, penerimaan ilegal (gratifikasi ilegal), dan pemerasan ekonomi (Prisca Kusumawardhani, 2020).
Sebelum  fraud  terjadi,  alangkah baiknya  intansi  melakukan  pencegahan yaitu dengan sebuah prosedur dan sistem yang memang telah dirancang juga dapat dilakukan  secara  khusus  dalam  rangka mencapai tujuan, satu diantara banyakanya  cara  untuk  meminimalisir fraud  dapat  terjadi  adalah  dengan menggunakan whistleblowing  system, ialah pelaporan yang dapat dilaksanakan oleh  anggota  organisasi,  baik  yang  aktif atau  tidak  aktif,  tentang  suatu  tindak illegal,  pelanggaran,  atau  tindakan  yang dilakukan  kepada  pihak  dalam  atau  luar
organisasi  yang  dirasa  jauh  dari  kata bermoral (Suastawan et al., 2017).
Perusahaan dapat mengambil inisiatif untuk membangun sistem pelaporan  pelanggaran  yang  efektif sehingga  masyarakat  dan  karyawan organisasi  memiliki  keberanian  untuk melakukan tindakan berupa pencegahan akan terjadinya korupsi juga kecurangan dengan melaporkan kepada pihak berwajib yang mampu menangani masalah terkait. Sebagai hasil dari sistem whistleblowing ini  dimungkinkan  untuk meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.  (Larasati  &  Surtikanti, 2019). Namun, untuk melakukan pengungkapan  maka  harus  diikuti  oleh pemberian  itikad  baik  kepada  pihak berwenang, bukan dengan cara mengeluh secara pribadi terhadap kebijakan  perusahaan  tertentu  atau dengan itikad tidak baik seperti memfitnah misalnya.
Budaya  organisasi  berupa  salah satu  karakter,  keyakinan  yang  menjadi acuan bagi semua anggota, perilaku yang dimaksud  ialah  perilaku  yang  diterima secara  benar  dan  moral  jika  ditinjau melalui  aspek  hukum,  serta  adanya lingkungan  yang  baik  juga  komitmen dalam  suatu  aturan  yang  ada  di  budaya organisasi.  Sehingga  jika  budaya  dalam suatu  organisasi  diketahui    terindikasi buruk  maka  bagi  pegawai  rasanya  akan menjadi mudah untuk mereka melanggar hukum  melalui  tindakan  yang  tidak bermoral,  sementara  pegawai  bisa  jadi bersikap baik bahkan rendah kecenderungan mereka untuk melanggar hukum  jika  budaya  organisasi  berkesan baik  juga  (Larasati  &  Surtikanti,  2019). Budaya  organisasi  salah  satu  kebiasan yang  berada  didalam  organisasi  untuk mengontrol  norma  prilaku  dan  aturan yang  diikuti  oleh  karyawan.  Menurut Widyani  (2020)  Ketika  ada  budaya organisasi  yang  positif,  itu  memiliki dampak  positif  pada  organisasi,  yang
membantu mengurangi kecurangan. Budaya  organisasi  yang  positif  enggan memberikan celah bagi seseorang untuk melakukan  kecurangan  karena  akan menciptakan rasa memiliki dalam organisasi,  sehingga  kecurangan  dapat dicegah bahkan diberantas.
Peneliti  akan  melakukan  penelitian kembali  dengan  menggunakan  sudut pandang kuesioner yang  dibagikan berdasarkan  fenomena  di  atas  dan gambaran tentang pentingnya Whistleblowing  System dan  budaya organisasi  dalam  pencegahan  fraud  di setiap kegiatan instansi. Untuk mengetahui dampak whistleblowing system dan  budaya  organisasi  terhadap pencegahan  fraud,  penulis  melakukan penelitian  dengan  judul:  “ Whistleblowing system Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung)”.

## KAJIAN LITERATUR

## 1. Theory  off  Planned  Behavior  (TPB) Teori Perilaku yang Direncanakan
Ajzen  dan  Fishbein  menciptakan Theory of Planned Behavior (TPB) antara tahun 1988 dan 1991. Menurut TPB, niat seseorang untuk berperilaku menentukan perilakunya, dan niat tersebut dipengaruhi oleh berbagai elemen pribadi,  serta  lingkungan.  Menurut  TPB, keinginan berperilaku seseorang dipengaruhi  oleh  tiga  variabel,  dimulai dari sikap terhadap suatu aktivitas.
Sebelum bertindak atas keinginannya,  seorang  individu  akan memiliki  niat  dalam  dirinya.  Seorang individu  akan  memiliki  tujuan  untuk menampilkan  perilaku  ketika  mereka memiliki  persepsi  dan  sikap  yang menyenangkan, keyakinan bahwa tindakan  mereka  akan  disetujui  oleh lingkungan mereka, dan rasa kontrol atas apa  yang  mereka  lakukan.  Ketika seseorang memiliki pemikiran, keyakinan,
dan  sikap  yang  baik  bahwa  apa  yang akan dilakukannya selama proses whistleblowing adalah  sesuatu  yang beritikad  baik  dan  dapat  diterima  oleh lingkungan  di  sekitarnya,  maka  dia  akan berperilaku sebagai whistleblower.
(Aprina  Nugrahesti  Sulistya  Hapsari, 2019).

## 2. Segi Tiga Kecurangan
Fraud  triangle yang  memiliki  tiga syarat, menurut Tuanakotta dalam (Aprina  Nugrahesti  Sulistya  Hapsari, 2019),  menjadi  penyebab  terjadinya fraud.
A. Tekanan (insentif/tekanan), seseorang atau kelompok akan melakukan penipuan jika  ada  tekanan  atau  dorongan  dari dalam diri mereka, yang dapat menyebabkan  berbagai  situasi,  seperti kebutuhan  keuangan  yang  mendesak (anggota  keluarga  sakit),  atau  bisa  juga karena  adanya  tekanan  dari  pihak  lain, seperti  tekanan  dari  atasan  untuk melakukan  kecurangan,  ketidakpuasan terhadap  organisasi  tempatnya  bekerja, keserakahan,  dan  lain-lain.  Seseorang atau  sekelompok  orang  kemudian  akan mencari  peluang  untuk  terlibat  dalam penipuan sebagai akibat dari insentif ini. B.Kesempatan (opportunity) , Opportunity adalah  peluang  terjadinya kecurangan  atau  penipuan  (korupsi).  Ini biasanya  terjadi  sebagai  akibat  dari sistem pengendalian internal yang sangat buruk, sedikit atau tidak ada pengawasan, penyalahgunaan wewenang,  atau  ketiganya.  Misalnya, bendahara kekurangan pengawasan atas uang tunai atau rawat inap uang tunai dari pengawas. Satu aspek,  satu unsur, atau bahkan  beberapa  unsur  yang  saling berhubungan dapat menimbulkan tindakan korupsi.
C.  Rasionalisasi  merupakan  komponen penting  dalam  terjadinya  kecurangan, dimana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya.  Bagian  paling  sulit  dari
segitiga  penipuan  untuk  diukur  adalah rasionalisasi. Mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi  penipuan  bagi  mereka yang  terbiasa  tidak  jujur.  Penipu  selalu mencari pembenaran rasional atas tindakannya (Rachmania, 2017).

## 3. Kecurangan (fraud)
Menurut  Black's  Law  Dictionary, penipuan mencakup segala macam cara yang  dapat  dilakukan  manusia  untuk mendapatkan keuntungan atas orang lain melalui  saran  atau  paksaan  yang  salah, serta  semua  metode,  strategi,  kelicikan, tersembunyi,  dan  segala  cara  lain  yang tidak terduga. . jujur sampai menipu orang lain (Anugerah, 2014).
Menurut  The  ACFE  ( Association  of Certified Fraud Examiners ) dalam (Ristianingsih, 2017), kecurangan diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tindakannya: penyelewengan aset, penyimpangan laporan keuangan, dan korupsi.

## 4. Whistleblowing System
Sistem whistleblowing dianggap sebagai  pencegah  potensial  terhadap penyuapan  dan  korupsi.  Hal  ini  sesuai dengan  penelitian  sebelumnya  oleh Kadek
Widiyarta (2017) yang menemukan bahwa Whistleblowing system sangat  efektif  untuk  mencegah tindakan fraud dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya  Organisasi, Whistleblowing ,  dan Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Pencegahan Fraud di Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pemerintahan Desa di Kabupaten Buleleng).
Sistem whistleblowing merupakan salah  satu  komponen  pengendalian internal  perusahaan,  dan  digunakan untuk  mengungkap  pelanggaran  yang terjadi di dalam perusahaan. Whistleblower adalah  siapa  saja  yang melaporkan  pelanggaran. Whistleblower adalah karyawan atau anggota
masyarakat  yang  melaporkan  praktik kecurangan  di  lingkungan  perusahaan atau  pemerintahan,  dimana  laporan tersebut  dapat  diungkapkan  langsung oleh  pihak  internal  atau  eksternal  yang mengetahui  adanya  praktik  kecurangan tersebut. Whistleblower sering didefinisikan  sebagai  seseorang  yang pertama kali mengungkapkan atau melaporkan  tindakan  ilegal  di  tempat kerja  mereka  kepada  otoritas  internal organisasi  atau  lembaga  pemantauan publik.  Pengungkapan  ini  tidak  selalu dilakukan  dengan  itikad  baik  pelapor, tetapi tujuannya adalah untuk mengungkap  kejahatan  atau  penipuan yang diketahuinya (Febriyanti, 2018).

## 5. Budaya Organisasi
Bahwa  budaya  organisasi  adalah suatu sistem norma perilaku,  sosial,  dan moral  yang  dapat  ditiru  oleh  setiap individu di dalamnya guna mengarahkan tindakannya  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Budaya organisasi juga merupakan  keyakinan  lembaga  dalam melakukan  pekerjaan  dengan  baik  dan membentuk cara berpikir lembaga. Selanjutnya,  budaya  organisasi  dapat berupa norma sosial, perilaku, dan moral, serta  pola  asumsi  yang  dikembangkan oleh  kelompok  tertentu,  dengan  tujuan membentuk  perilaku  sehari-hari  suatu instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan tugas, dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah (Hasuti  &  Wiratno, 2020).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  deskriptif  kuantitatif berupa  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  di  mana bermaksud untuk mengkaji Whistleblowing System, Budaya
Organisasi, dan Pencegahan Fraud pada Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota
Bandung.  Adaapun  metode  penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018) bisa diartikan  sebagai  suatu  metode  dalam penelitian berdasarkan filosofi positivisme yang  dipakai  dalam  rangka  untuk menentukan populasi atau sampel tertentu,  kemudian  instrumen  penelitian digunakan  pada  saat  mengumpulkan data,  dan  dilakukannya  analisis  data kuantitatif/statistik sebagai maksud untuk melakukan  pengujian  terhadap  hipotesis yang sudah terlebih dahulu ditentukan.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Metode  penelitian  deskriptif  dalam pemaparan  Sugiyono  (2018)  berupa
pelaksanaan  penelitian  dalam  rangka untuk memperoleh pengetahuan mengenai  nilai  satu  atau  lebih  variabel bebas.  Penelitian  akan  menghasilkan teori yang akan menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan segala sesuatu.  Metode  pengumpulan  data meliputi observasi dan angket. Uji asumsi klasik,  uji regresi linier,  uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi R2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif
Variabel terikat di sini ialah pencegahan  kecuarangan.  Data  variabel ini dikumpulkan dengan dilakukan penyusunan  kuesioner  yang  disebarkan langsung  kepada  total  93  responden. Dimensi yang digunakan adalah dimensi analisis  risiko  4  pernyataan,  dimensi implementasi  5  pernyataan  sanksi,  6 pernyataan,  dan  dimensi  pemantauan  2 pernyataan, yang kesemuanya dijabarkan dalam
17 pernyataan.
Berdasarkan  tabel  diatas,  nilai  rata-rata dari  total  93  responden  yang  diteliti adalah 68,38, standar deviasi 7,903, nilai minimum 53, dan nilai maksimum 85.
Whistleblowing System pada penelitian  sekarang  merupakan  variabel independen. Data variabel ini didapatkan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak  93  responden.    Dimensi  yang digunakan yaitu dimensi aspek struktural sebanyak 9 pernyataan, aspek operasional  sebanyak  8  pernyataan  dan
aspek perawatan sebanyak 6 pernyataan dijabarkan  23  pernyataan.  Berdasarkan tabel  4.5  diketahui  total  93  responden yang  di  teliti  memeiliki  nilai  rata-rata 98,63,  standar  deviasi  9,548,  nilai minimum sebesar 67 dan nilai maksimum 115.
Budaya  Organisasi  pada  penelitian yang  sekarang  merupakan  variabel independen. Data variabel ini didapatkan dengan menyebarkan
kuesioner sebanyak  93  responden.  Dimensi  yang digunakan  yaitu  norma  sebanyak  5 pernyataan,  nilai  dominan  3  pernyataan, aturan 4 pernyataan dan iklim organisasi 2  pernyataan  dijabarkan  16  pernyataan. Berdasarkan  tabel  4.5  diketahui  total  93 responden yang di teliti memiliki nilai rata rata  70,35,  standar  deviasi  6,355,  nilai minimum 56 dan nilai maksimum 80.

## Uji Asumsi Klasik

## Tabel 3 HasilUji Normalitas
One  sample  Kolmogorov-smirnov test menjadi  yang  digunakan  dalam pelaksanaan uji normalitas dalam penelitian ini. Jika lebih besar nilai asymp signifikasi  (2-tailed)  yang  dihasilkan apabila  disejajarkan  dengan  nilai  alpha yang  nilainya  berada  pada  angka  0,05, maka bisa dilihat bahwa data teruji adalah berdistribusi  normal.  Hasil  pengujian normalitas yang dilakukan di sini
menunjukan  data  berdistribusi  normal. Adapun  pembuktiannya  berasal  melalui nilai  asymp  signifikasi  (2-tailed)  yang ditunjukkan dengan nilainya 0,200, dalam artian lebih besar dari 0,05.

## Uji Multikolineritas
Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah ditemukannya korelasi  bebas  dalam  model  regeresi. Korelasi antara variable bebas tidak akan terjadi  apabila  diketahui  model  regresi adalah  baik.  Agar  bisa  tahu  mengenai multikolinearitas, apakah ada atau tidaknya,  bisa  ditinjau  melalui  nilai Tolerance  atau  VIF  (Variance  Inlation Factor)  yang  besar.  Variabilitas  terpilih akan  diukur  melalui  tolerance  di  mana oleh variable independent yang lain tidak dijelaskan. VIF yang diketahui lebih besar angkanya  dari  10  juga  nilai tolerance yang diketahui kurang angkanya dari 0,10 menjadi nilai umum yang dapat digunakan,  di  mana  jika  hal  ini  terjadi maka  multikolinearitas  pun  turut  terjadi. Sebaliknya apabila yang terjadi yaitu VIF yang  diketahui  kurang  angkanya  dari  10 juga  nilai  tolerance  yang  diketahui  lebih besar angkanya dari 0,10, maka hasilnya multikolinearitas tidak akan terjadi.
Tabel 4 Hasil Uji Multikolineritas
Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output SPSS 25, data diolah 2022 Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Bisa dilihat terdapat grafik Scatterplot yang mana didalamnya ditunjukkan  bahwa  secara  acak  titik menyebar dan dapat dilihat kalau adanya penyebaran  terhadap  titik  yang  ada  di atas  juga  ada  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y,  dari  sini  bisa  diperoleh  kalau heteroskedastisitas  pada  model  regresi adalah  tidak  terjadi,  sehingga  bisa didapatkan  bahwa  terdapat  kelayakan model  regresi  untuk  dipakai  dalam  hal memprediksi  pencegahan  fraud  yang didasarkan pada  masukan variabel independennya yaitu whistleblowing system dan budaya organisasi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 5  Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan tabel 5 yang sudah dipaparkan,  berikut  persamaan  regresi linear berganda-nya: Y = -4,342 + 0,537x_1+ 0,294 x_2 Keterangan : Y = Pencegahan Fraud x_1 = Whistleblowing System x_2 = Budaya Organisasi Adapun  bisa  dijelaskan  menurut persamaan diatas yaitu bahwa:
1) Nilai konstanta bertanda negatif -4,342 berarti  apabila whistleblowing  system dan  budaya  organisasi  dianggap konstan ataupun tidak adanya perubahan  yang  dialami  maka  cara pencegahan  kecurangan  sebesar  - 4,342,  atau  dalam  cara  mencegah kecurangan.  Nilai  konstanta  -4,342 artinya berpengaruh negatif. Konstanta negatif berarti adanya penurunan yang terjadi  mengenai  cara  pencegahan kecurangan, kondisi ini biasanya timbul kerana  kurangnya  sistem  yang  efektif dan budaya yang buruk di organisasi.
2) Nilai koefisien regersi variabel whistleblowing  system (X1)  sebesear 0,537  mengindikasikan  bahwa  setiap kenaikan  w histleblowing  system 1 maka
variabel
Pencegahan kecuranga/fraud  akan  ditingkatkan sebesar  0,537,  maka  bisa  dikatakan adanya  pengaruh  positif  terhadap whistleblowing system dan juga signifikan terhadap pencegahan kecurangan. 3) Nilai koefisien regersi variabel Budaya
Organisasi (X2) sebesear 0,294 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan  Budaya  Organisasi  1  maka variabel Pencegahan kecurangan/fraud  akan  ditingkatkan sebesar  0,294,  maka  bisa  dikatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap  budaya  organisasi  dan  juga signifikan terhadap pencegahan kecurangan 4) Adapun yang ditunjukkan melalui hasil penelitian yaitu nilai koefisien whistleblowing system (0,537), budaya organisasi  (0,294):  karena  0,537  > 0,294  maka  variabel whistleblowing
system bisa dikatakan memiliki
pengaruh  yang  dominan  terhadap pencegahan kecurangan.

## Uji Hipotesis
Uji Parsial (T-test)
Tabel 6 Hasil Uji T-test
1) Bila  t  hitung  yang  diketahui  adalah lebih  besar  dari  t  tabel  ataupun  nilai signifikasi yang diketahui adalah kurang  dari  0,05  maka  bisa  diperoleh bahwa variabel X tidak ada pengaruhnya terhadap Y
2) Bila  t  hitung  yang  diketahui  adalah kurang  dari  t  tabel  ataupun  nilai signifikasi  yang diketahui  adalah  lebih besar  dari  angka  0,05  maka  bisa diperoleh  bahwa  varibel  X  tidak  ada pengaruhnya terhadap Y
3) Berdasarkan  tabel  4.71,  bila  nilai signifikasi yang diketahui adalah 0,000 di  mana  angka  ini  adalah  kurang  jika dibandingkan  dengan  angka  0,05 ataupun t-hitung yang diketahui adalah 8,815 di mana lebih dari 1,661 t- table, maka  bisa  diperoleh  bahwa  adanya pengaruh  positif  yang  dimiliki  oleh whistleblowing  system sebagai  X1 terhadap pencegahan fraud sebagai Y, diikuti juga signifikan.
4) Berdasarkan  tabel  4.71,  bila  nilai signifikasi yang diketahui adalah 0,002 di  mana  kurang  dari  0,05  ataupun  t- hitung  yang  diketahui  adalah  3,209  di mana  lebih  dari  1,661  t-tabel,  maka bisa diperoleh bahwa adanya pengaruh  positif  yang  dimiliki  budaya organisasi sebagai X terhadap pencegahan  fraud  sebagai  Y,  diikuti juga signifikan.

## Uji Simultan (F-test)
Tabel 7 Hasil Uji F-Test
Berdasarkan  tabel    didapat  nilai  F 75,352  dengan  f  signifikasi  0,000,  yang
mana  diketahui  f  signifikasi  yaitu  senilai 0,000  sama  dengan  lebih  kecil  kalau dengan  nilai  0,05  dibandingkan,  sebab dari  itu  bisa  di  artikan  secara  simultan bahwa whistleblowing system dan budaya organisasi  simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

## Koefisien Determinasi R2
Berdasarakan  tabel  8  bisa  ditinjau bahwa  R  square  sebesar  0,618  yang berarti  variasi  pada  penceagahan  fraud mampu di terangkan oleh kedua variabel bebas ( whistleblowing system dan budaya organisasi) sebesar 62% sedangkan sisanya 38% diterangkan oleh variabel  lain  diluar  model  atau  variabel yang telah di teliti.
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

## 2. Pembahasan
Whistleblowing  System  dan Terhadap Pencegahan Fraud pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Melalui  hipotesis  pertama  dalam penelitian  yang  diajukan,  bisa  dilihat bahwa  adanya  pengaruh  w histleblowing system terhadap pencegahan kecurangan  pada  Badan  Pertanahan Nasional Kota Bandung. Adapun ditunjukkannya  hal  ini  melalui  hasil analisis  yang  menunjukkan  besaran signifikasi yaitu 0,000 sama dengan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai 0,05, yang  di  mana  artinya  berupa  variabel whistleblowing  system  secara  individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.  Dari  sini  dapat  dibuktikan bahwa whistleblowing  system yang semakin  baik  atau  efektif  bisa  jadi  akan berdampak  dalam  mendeteksi  atau mencegah terahdap terjadinya
kecurangan kecurangan di Badan Petanahan Nasional.
Adapun  hasil  yang  didapatkan melalui  penelitian  ini  turut  mendukung peneltian  yang  telah  terlebih  dahulu dilakukan  oleh  Widiyarta  (2017)  dan Anandya  dan  Werastuti  (2020)  di  mana melalui  penelitian  itu  dinyatakan  bahwa pengaruh  positif  dimiliki  oleh  variabel whistleblowing system terhadap pencegahan  kecurangan,  diikuti  juga signifikan.  Melalui  pemaparan  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pelaporan (whistleblowing system) dalam sebuah organisasi yang terindikasi semakin  baik  atau  tinggi  maka  dalam upaya  pencegahan  terjadinya  tindakan kecurangan/fraud  yang  dilakukan  bisa juga turut semakin baik atau tinggi.
Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Melalui  hipotesis  kedua  dalam penelitian  yang  diajukan,  bisa  dilihat bahwa adanya pengaruh budaya
organisasi terhadap pencegahan kecurangan  pada  Badan  Pertanahan Nasional Kota Bandung. Adapun ditunjukkannya  hal  ini  melalui  hasil analisis  yang  menunjukan  besaran  nilai signifikasi yaitu 0,002 sama dengan lebih kecil kalau dengan nilai 0,05 dibandingkan,  yang  berarti  variabel budaya organisasi secara individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Melalui pemaparan tersebut maka  dapat  dibuktikan  bahwa  ketika budaya dalam sebuah organisasi terindikasi  semakin  baik  maka  bagi organisasi  tersebut  dapat  berdampak positif  yang  turut  mampu  mencegah terjadinya  tindakan  kecurangan  dalam organisasi tersebut.
Adapun  hasil  yang  didapatkan melalui  penelitian  ini  turut  mendukung peneltian  yang  telah  terlebih  dahulu dilakukan oleh Widyani & Wati (2020) dan
Wicaksono dan Urumsah (2018) di mana melalui  penelitian  itu  dinyatakan  bahwa bisa  didapatkan  pengaruh  positif  melalui budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan  apabila  budaya  tersebut terindikasi  baik,  begitu  pula  dengan pencegahan  kecurangan  yang  akan  ikut semakin tinggi apabila budaya organisasi terlihat semakin tinggi juga.
Whistleblowing  System  dan  Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
Melalui  hipotesis  kedua  dalam penelitian  yang  diajukan,  bisa  dilihat bahwa  ada  pengaruh  yang  dimiliki  oleh variabel whistleblowing  system dan budaya  organisasi  terhadap  variabel pencegahan kecurangan/fraud pada
Badan
Pertanahan Nasional
Kota Bandung.  Kedua  variabel whistleblowing system dan budaya organisasi berpengaruh  secara  simultan  terhadap pencegahan kecurangan/fraud pada
Badan
Pertanahan Nasional Kota Bandung.  Adapun  ditunjukkannya  hal  ini melalui  hasil  analisis  yang  menunjukan besaran  signifikasi  yaitu  0,000  sama dengan lebih kecil kalua dengan nilai 0,05 dibandingkan, yang berarti bisa disimpulkan  secara  simultan  bahwa terbukti  berpengaruh  signifikan  antara whistleblowing  system (X1),  Budaya Oraganisasi  (X2)  terhadap  pencegahan kecurangan/fraud  (Y).  Artinya,  dengan ada penerapan sebuah sistem pelaporan (whistleblowing system) dibarengi dengan baiknya budaya yang diterapkan dalam  suatu  organisasi,  maka  akan mampu mencegah terjadinya kecurangan pada  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Bandung.

## PENUTUP
Melalui  hasil  penelitian  yang  telah dijabarkan  atas  pelaksanaan  penelitian sebelumnya  yang  berlokasi  di  Badan
Pertanahan  Nasional  Kota  Bandung (BPN) yang membahas tentang pengaruh whistleblowing system dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan/fraud, maka bisa didapatkan hasil  bahwa Whistleblowing  System Badan Pertanahan Nasional Kota berpengaruh
signifikan terhadap pencegahan kecurangan.
Terdapat pengaruh  positif  antara  whistleblowing system terhadap
pencegahan kecurangan  yang  juga  diikuti  dengan signifikan. Selain itu pula, pengaruh yang signifikan  antara  Budaya  Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung
terhadap pencegahan kecurangan, didapatkan simpulan bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Pengaruh Whistleblowing  System dan  Budaya Organisasi  pada  terhadap  Pencegahan Kecurangan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung.
Keterbatasan  atau  hambatan  yang dihadapi  peneliti  ialah  (1)  Penelitian  ini tidak  dapat  disamaratakan  untuk  Badan Pertanahan Nasional secara menyeluruh, karena  hanya  mengambil  populasi  yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung (2) Penelitian ini hanya mengambil  sampel  93  karyawan  tetap saja,  diluar  karyawan  magang  karena keterbatasan waktu penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas populasi  dan  sampel  dibeberapa  kota sehingga  hasil  yand  diperoleh  dapat ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  umum dan  representif.  Penelitian  selanjutnya perlu menambahkan tentang pencegahan kecurangan.  Kemudian  untuk  variabel yang tidak diikutsertakan untuk masuk ke dalam  penelitian  ini  seperti  keefektifan pengendalian  internal,  audit  internal, f raud early warning system atau whistleblowing  intention serta  variabel lainnya yang memungkinkan untuk mempengaruhi pencegahan kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anandya,  C.  R.,  &  Werastuti,  D.  N.  S.
(2020).  Pengaruh  Whistleblowing System,  Budaya  Organisasi  dan
Moralitas Individu Terhadap Pencegahan  Fraud  pada  PT. Pelabuhan  Indonesia  III  (Persero) Benoa Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi
Dan Humanika, 10(2), 185. https://doi.org/10.23887/jiah.v10i 2.25933
Cressey. (1953). “Other People’s Money”.
Montclair,  NJ:  Patterson  Smith, pp.1- 300.
Dewi  S,  F.,  Rahmawati,  A.  N., Khoirunnissa,  R.,  &  Fuadi,  I.  H. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap  Kinerja  Karyawan  pada PT  XYZ.  Syntax  Literate ;  Jurnal Ilmiah  Indonesia,  6(4),  1689. https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i4.1027
Fauziyah, Z. P.,  Prabawani, B., &  Shinta Dewi, R. (2021). Analisa penerapan whistleblowing  system  pada  PT Taspen.  Jurnal  Administrasi  Bisnis, 10(I), 929 – 944.
Junita Putri. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam
Mengelola  Dana  Desa  Pada  Desa Melati  Ii  Kecamatan  Perbaungan.
Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis, 21(1),
32 – 45.
https://doi.org/10.30596/jrab.v21i
1.6392
Larasati,  Y.  S.,  &  Surtikanti,  S.  (2019).
Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud  di  Dalam  Proses  Pengadaan
Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Ruang Laut KEMENTRIAN KELAUTAN  dan  PERIKANAN). Journal  of  Accounting,  Finance, Taxation,  and  Auditing  (JAFTA),
1(1),
31 – 43. https://doi.org/10.28932/jafta.v1i1 .1526 Prisca Kusumawardhani. (2020). Financial  Statement  Fraud.  The Master  Guide  to  Controllers’  Best Practices, 445 – 448. https://doi.org/10.1002/978111972 3349.ch15
Suastawan,  I.  M.  D.  P.,  Sujana,  E.,  & Sulindawati,  N.  luh  G.  (2017).
Pengaruh Budaya Organisa, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing Terhadap
Pencega1. Suastawan IMDP, Sujana
E,  Sulindawati  N  luh  G.  Pengaruh Budaya  Organisa,  Proactive  Fraud
Audit, dan Whistleblowing
Terhadap  Pencegahan  Kecurangan dalam Pengelolaan Dana. E-Journal S1  Ak  Univ.  Pendidikan  Ganesha, 1(3), 1 – 12. Sugiyono.  (2018).  Metode  Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
Urumsah,  D.,  Wicaksono,  A.  P.,  & Hardinto, W. (2018). Factor Influencing Employees to Com ? mit Fraud in Workplace: Empirical Stu? dy  in  Indonesian  Hospitals.  Asia Pacific  Fraud  Journal,  1(1),  1 – 18. http://doi.
org/10.21532/apfj.001.16.01.01.01. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma, 9(1), 156 – 172. https://doi.org/10.18202/jamal.20 18.04.9010
Widiyarta,  K.,  Herawati,  N.  T.,  & Atmadja,  A.  T.  (2017).  Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi,  whistleblowing  dan sistem pengendalian internal terhadap  pencegahan  fraud  dalam pengelolaan  dana  desa  (Studi
empiris  pada  pemerintah  desa  di Kabupaten Buleleng). Jurnal
Akuntansi, 8(2), 1 – 12.
Widyani, I. G. A. A. T., & Wati, N. W. A. E. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi,  Kompetensi  Aparatur Desa  Dan  Integritas  Aparatur Terhadap  Pencegahan  Fraud  Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana  Desa.  Hita  Akuntansi  Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, 160 – 187.