## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 1, Desember 2023, Halaman 69-88 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr

## KESEIMBANGAN HUKUM DAN EKONOMI SEBAGAI PENDULUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ( Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 )
(Legal and Economic Balance as a Basis of Consumer Protection in Online Transaction)
Budi Santoso Irianto, 1 RR. Utji Sri Wulan Wuryandari 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Email : boedisantosoirianto@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999  dilahirkan  adalah  untuk  melindungi  kedua pihak,  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Secara  tertulis  perlindungan  konsumen adalah untuk  melindungi konsumen dalam pembelian barang dan jasa secara publis, terhadap  praktik-praktik  tidak  adil  di  pasar.  Perlindungan  konsumen  juga  diatur dengan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang      Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta Peraturan  Pemerintah  lainnya.  Aturan  hukum  positif  tersebut  dimaksudkan  untuk mencegah  transaksi  pelaku  usaha  yang  melakukan  penipuan  atau  praktik  jual-beli secara tidak adil, untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen selaku pembeli yang juga menjawab tantangan problem hukum di era industri 4.0. Oleh karena itu hukum positif  tersebut  di  atas  dimaksudkan  untuk  menjaga  roh  keseimbangan  kedudukan konsumen dan produsen agar tidak ada yang merasa dirugikan di antara pelaku usaha dan konsumen.
Kata kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Perlindungan Hukum

## Abstract
Law number 8 of 1999 was enacted to protect both parties, between business actors and  consumers.  In  writing,  consumer  protection  is  to  protect  consumers  in  public purchases  of  goods  and  services,  against  unfair  practices  in  the  market.  Consumer protection  is  also  regulated  by  Law  no.  19  of  2016  concerning  Information  and Electronic Transactions and other Government Regulations. The positive legal rules are intended to prevent transactions by business actors who commit fraud or unfair buying  and  selling  practices,  to  benefit  consumers  as  buyers  who  also  answer  the challenges  of  legal  problems  in  the  industrial  era  4.0.  Therefore,  the  positive  law mentioned  above  is  intended  to  maintain  the  spirit  of  balance  in  the  position  of consumers and producers so that no one feels disadvantaged between business actors and consumers.

## Keywords: Business Actors, Consumers, Legal Protection

## A. PENDAHULUAN
Dalam  era  industri  4.0.  saat  ini  bangsa  Indonesia  berusaha  mengejar ketertinggalannya,  untuk perkembangan industri dan teknologi. Produk-produk baru  pun  mulai  bermunculan  yang  ditengarai  memiliki  spesifikasi  tertentu. Namun negara Indonesia tidak tinggal diam, upaya mensejajarkan produk industri dan teknologinya terus diupayakan semaksimal mungkin.
Para produsen bekerjasama dengan pemerintah terus bekerjasama saling membahu membahu, berupaya mencari solusinya, walaupun tingkat persaingan di luar  terus  terjadi  melalui  penyesuaian  regulasinya.  Persaingan  bisnis  tersebut tentunya  memaksa  para  pelaku  usaha  untuk  saling    berkreatifitas  dan  terus berinovasi  dalam  mengelola  usahanya,  agar  tidak  tertinggal  dalam  persaingan tersebut.
Terlebih lagi konsumen, sudah pandai memilih hasil produk berkualitas, yang  ditawarkan.  Hal  ini  dapat  digunakan  oleh  pelaku  usaha  sebagai  produsen untuk meningkatkan mutu hasil produksinya. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi  terhadap  suatu  produk,  mendorong  perusahaan  untuk  selalu  melakukan perbaikan  pada  biaya  produksi  dan  penjualan.  Kualitas  produksi  dan  strategi penjualan yang baik dapat mendorong peningkatan penjualan yang berguna untuk menguasai pangsa pasar dan meraih keuntungan yang optimal. Keuntungan yang optimal  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  perusahaan  dalam  menjalankan kegiatannya. 1
Pada  dasarnya  konsumen  membeli  barang  atau  jasa  karena  produk bermanfaat  bagi  mereka.  Semakin  banyak  manfaat  yang  mereka  harapkan  dari sebuah produk, semakin besar kemungkinan mereka bersedia membeli produk itu. Manfaat  produk  muncul  dari  kemampuan  menjalankan  fungsi  utamanya  dan sesuatu yang lain dapat memuaskan konsumen. Sesuatu yang lain itu dapat berupa kebanggaan memiliki produk yang terkenal, mudahnya memelihara produk yang dibeli  atau  tingginya  harga  jual  kembali  ( resale  value )  produk  yang bersangkutan. 2
1 Philicp Kotler, Manajemen Pemasaran , (Jakarta : Prenhallindo, 2005), hlm. 52
2 Ibid.
Oleh karena itu pemasaraan, perlu didukung oleh konsep penjualan yang tepat. Suatu perusahaan mungkin akan menyeleksi satu dari beberapa pendekatan penjualan yang cocok dengan target pasarnya, apakah berorientasi pada kualitas, orientasi nilai, atau harga.
Untuk segmen yang berorientasi pada kualitas, suatu perusahaan mungkin menggunakan  solusi  pendekatan  penjualan.  Penjualan  adalah  suatu akad penyerahan suatu barang atau jasa dari penjualan kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. 3
Perubahan  dan  perkembangan  ekonomi  saat  ini,  memaksakan  harus hukum  mengikuti  arah  perkembangan  tersebut.  Tujuannya  adalah  agar  tercipta suatu kesimbangan antara kedudukan hukum antara konsumen dan para pelaku di pasar.  Baik  produsen  maupun  konsumen,  agar  sama-sama  tahu  akan  hak  dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan pelaku konsumen.
Perkembangan  hukum  dalam  pembangunan  nasional,  terutama  yang berkaitan  dengan  pembangunan  ekonomi,  secara  umum  memiliki  keterkaitan antara regulasi/pengaturan sistem hukum dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di  Indonesia,  sebagai  upaya  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  perekonomian  di Indonesia yang kemudian akan berkorelasi dengan Hukum Ekonomi di Indonesia secara  keseluruhan.  Berangkat  dari  persoalan  tersebut,  sesungguhnya  peranan politik  hukum  dalam  konteks  hukum  ekonomi  sangat  memegang  peranan  yang penting dan strategis. Melalui pendekatan politik hukum, hukum ekonomi yang dibentuk  setidaknya    banyak  memperhatikan    kepentingan  nasional.  Pengertian kepentingan  nasional  bukan  berarti  dimaknai  dalam  arti  yang  sempit,  namun kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam upaya memasuki dunia global. Dengan  semangat  nasionalisme  ekonomi  dalam  era  globalisasi,  semakin  jelas adanya  urgensi  terwujudnya  perekonomian  nasional  yang  kuat,  tangguh,  dan mandiri.  Demokrasi  ekonomi  di  Indonesia  harus  berdasar  kerakyatan  dan kekeluargaan,  serta  usaha-usaha  kooperatif  menjiwai  perilaku  ekonomi perorangan  dan  masyarakat.  Keseimbangan  yang  harmonis,  efisien,  dan  adil,
3 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasional , (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), Cet. h.441 3.
antara  perencanaan  nasional  dengan  desentralisasi  ekonomi  dan  otonomi  yang luas,  bebas,  dan  bertanggungjawab,  akan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. 4
Berangkat dari persoalan tersebut, sesungguhnya peranan politik hukum dalam konteks hukum ekonomi sangat memegang peranan yang strategis. Melalui pendekatan  politik  hukum,  hukum  ekonomi  yang  dibentuk  setidaknya  akan banyak  memperhatikan  kepada  kepentingan  nasional.  Pengertian  kepentingan nasional  bukan  berarti  dimaknai  dalam  arti  yang  sempit,  namun  kepentingan nasional  merupakan  titik  tolak  dalam  upaya  memasuki  dunia  global.  Dengan semangat  nasionalisme  ekonomi  dalam  era  globalisasi,  makin  jelas  adanya urgensi  terwujudnya  perekonomian  nasional  yang  kuat,  tangguh,  dan  mandiri. Demokrasi  ekonomi  berdasar  kerakyatan  dan  kekeluargaan,  serta  usaha  usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
Keseimbangan  yang  harmonis,  efisien,  dan  adil,  antara  perencanaan  nasional dengan  desentralisasi  ekonomi  dan  otonomi  yang  luas,  bebas,  dan bertanggungjawab,  akan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  tulisan  ini  akan  menjelaskan  suatu keseimbangan    hukum  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  di  mana  dalam aturan ini lahir ditujukan untuk memberikan rasa keharmonisan antara ekonomi dan  hukum.  Sehingga  diharapkan  kedua  pelaku  bisnis  tersebut  sama-sama diuntungkan  dan  selalu  diingatkan  untuk  melakukan  praktek  bisnis  secara bermartabat dan beradab. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menjelaskan dan menuangkan pikiran pikirannya dalam tulisan ilmiah ini.
Adapun tujuan penelitian dalam penulisan artikel  ini dimaksudkan untuk :
1. Menemukan  bentuk  Perlindungan  Hukum  Konsumen  ditinjau  dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
4 Zulfi Diane Zaini, Kedudukan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi Perdagangan. (Makalah) Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL)
2. Menemukan  bentuk  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli Online

## Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  menjawab  permasalahan  yang  diajukan  dalam  penulisan  ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  dapat  dinamakan  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan. 5 Penelitian  hukum  bersifat menjelaskan  gejala-gejala  yang  ditemukan,  diperoleh  akan  dianalisis  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
(1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);
(2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (PP Penyelenggaraan Transaksi Elektronik)
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan- referensi yang terkait dan membahas tentang bahan hukum primer sehingga Para peneliti dapat mendapatkan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus dan nukilan yang terkait dengan pembahasan penelitian kami.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  analisis  data  penelitian  ini  adalah informasi-informasi  yang  diperoleh  telah  diperoleh  peneliti  akan  diolah  untuk menjawab permasalahan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.
5 Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari, Nukilan  Metode  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universiats Pancasila, 2015). hlm.7.
C. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Konsumen  dan  Pelaku  Usaha  Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Pengertian  Konsumen  menurut  UU  Perlindungan  Konsumen  dalam pasal  1  angka  (2)  yakni:  Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen antara lain:
a. Setiap orang subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke  person atau  termasuk  bahan  hukum  ( rechtspersoon ).  Oleh karena  itu  konsumen  harus  mencakup  juga  bahan  usaha  dengan  makna luas dari pada bahan hukum.
b. Pemakai  sesuai  dengan  bunyi  pasal  1  angka  (2)  UU  Perlindungan Konsumen,  kata  “pemakai”  menekankan,  konsumen  adalah  konsumen akhir ( ultimate consumer ). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan
c. Barang dan/atau jasa berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti  termologi  tersebut  digunakan  kata  produk.  Saat  ini  “produk” sudah  berkonotasi  barang  atau  jasa.  Undang-undang  perlindungan konsumen  mengartikan  barang  sebagai  setiap  benda,  baik  berwujud maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik dihabiskan  maupun  tidak  dapat  dihabiskan,  yang  dapat  untuk diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh konsumen.
d. Yang  tersedia  dalam  masyarakat  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UU Perlindungan Konsumen. Dalam perdagangan
yang  makin  kompleks  ini,  syarat  itu  tidak  multak  lagi  dituntut  oleh masyarakat konsumen.
e. Bagi  Kepentingan  Diri  Sendiri,  Keluarga,  Orang  Lain,  Makhluk  Hidup Lain  Transaksi  Konsumen  Ditunjukan  Untuk  Kepentingan  Diri  Sendiri, Keluarga,  Orang  Lain  Dan  Makhluk  Hidup.  Kepentingan  Ini  Tidak Sekedar Ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau  jasa  itu  diperuntukkan  bagi  orang  lain  (di  luar  diri  sendiri  dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum  konsumen  mempunyai  skala  lebih  luas  dalam  aspek  hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang. 6
Oleh karena itu, penafsiran konsumen yang dirangkum oleh penulis adalah  konsumen  akhir,  di  mana  barang  dan  jasa  dimaksud  tidak  untuk diperdagangkan lagi.
Menurut  Az.  Nasution  menyatakan  bahwa  konsumen  dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:
1. Pemakai  atau  pengguna  barang  dan/atau  pelayanan  jasa  dengan  tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali,
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. 7
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafik,2008), hlm. 27.
7 Az.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum ,  Pustaka  Sinar  Harapan  (Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan,1995), hlm.19.
Sedangkan  menurut  pendapat  pakar  bahasa    A.  Abdurahman  menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. 8
Perlindungan  terhadap  konsumen  sangat  terkait  dengan  adanya perlindungan  hukum,  perlindungan  konsumen  mempunyai  beberapa  aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan  sekedar  perlindungan  fisik  melainkan  Hak-hak  konsumen  yang bersifat abstrak. 9
Pengertian  Perlindungan  Konsumen  menurut  Pasal  1  angka  (1)  UU Perlindungan  Konsumen  yakni:  “ Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen .”  Rumusan  pengertian  dari  perlindungan  konsumen  di  atas menyatakan  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”, diharapkan  sebagai  bentuk  untuk  meniadakan  tindakan  sewenang-wenang yang bisa merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.
Hak-hak  yang  telah  dibentuk  ini  diharapkan  dapat  mewujudkan keseimbangan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dan  juga dapat  menjamin  suatu  barang  dan/atau  pelayanan  jasa,    sehingga  dapat terciptanya  perekonomian  yang  sehat  tanpa  menimbulkan  penyimpangan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen.  “Menurut  Business English  Dictionary,  perlindungan  konsumen  adalah protecting  consumers against unfair or illegal traders. ” 10
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan  suatu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang  bisa  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Undang-undang  perlindungan konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu  upaya
8 A.  Abdurrahman, Kamus  Ekonomi  –  Perdagangan (Jakarta  :  P.T.Gramedia,1986),  hlm. 230.
9 M.  Shidqon  Prabowo, Perlindungan  Hukum  Jamaah  Haji  Indonesia (Yogyakarta: Rangkang, 2010), hlm.38
10 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : Kencana, 2013),hlm. 21.
hukum  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.
Perlindungan  hukum  konsumen  mempunyai  cakupan  yang  luas, meliputi perlindungan konsumen pemakai barang dan jasa, yang berawal dari tahap  kegiatan  untuk  bisa  mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga  sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan  terhadap  diberlakukannya  syarat-sayarat  yang  tidak  adil kepada konsumen. 11
Asas-asas  atau  kaidah-kaidah  bersifat  mengatur,  dan  juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.” Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama  lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 12
Bahwa  berdasarkan  pengertian-pengertian  istilah  mengenai  hukum perlindungan  konsumen  sangat  menentukan  perlindungan  hukum  terhadap para  konsumen,  karena  semakin  luasnya  pengertian  istilah  tertentu  yang terdapat  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  akan  semakin  besar kemungkinan  bagi  konsumen  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum. Perluasan  pengertian  mengenai  hukum  perlindungan  konsumen  yang demikian  juga  berakibat  dimungkinkannya  bagi  konsumen  untuk  menuntut pelaku  usaha  yang  menyebabkan  adanya  kerugian  yang  dialami  oleh  para konsumen,  baik  yang  terkait  secara  langsung  maupun  yang  tidak  terkait secara langsung dalam suatu perjanjian. 13
Hak  Konsumen  dan  Kewajiban  Konsumen  Istilah  “perlindungan konsumen”  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu,
11 Ibid.,hlm. 21
12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit, hlm. 13.
13 Ibid.
perlindungan  konsumen  mengandung  aspek  hukum.  Adapun  materi  yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya  identik  dengan  perlindungan  yang  diberikan  hukum  tentang hak-hak konsumen.
Salah  satu  cara  yang  diutamakan  di  dalam  mencapai  suatu keseimbangan  antara  perlindungan  konsumen  dengan  perlindungan  pelaku usaha  adalah  dengan  cara  menegakkan  hak-hak  konsumen,  dikarenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:
1. Hak untuk mendaptakan Informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar 14
Empat  hak  dasar  ini  diakui  secara  internasional.  Dalam perkembangannya  organisasi-organisasi  konsumen  yang  tergabung  dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi  beberapa  hak,  seperti  hak  mendapatkan  pendidikan  konsumen,  hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup  yang baik dan sehat.
Hak tersebut di atas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang  berkedudukan  sebagai  konsumen,  sekaligus  sebagi  subjek.  Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan  hak-hak  tersebut  di  dalam  suatu  wadah  atau  kelompok. Pengertian  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 15
Hak  Konsumen  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk
14 M. Shidqon Prabowo, Op. Cit , hlm. 38.
15 Ibid., hlm.42.
memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundangundangan lainnya. 16
Di samping hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang  mengatur  tentang  kewajiban  dan  hak  merupakan  antimoni  dalam hukum,  sehingga  kewajiban  pelaku  usaha  dapat  dilihat  sebagai  hak konsumen.
16 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
2. Bentuk  Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli  Online  Menurut  Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
Jual beli sebagai perikatan tidak terlepas dari Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai sahnya perikatan:
1. Sepakat
2. Cakap
3. Hal tertentu dan
4. Sebab yang halal. 17
Pandangan  masyarakat  modern  dari  yang  semula  konsumerisme harus berbelanja ke mall bergeser ke arah jual beli online di masa Pandemi sejak  tahun  2020.  Hal  ini  berdampak  pula  dengan  perlindungan  konsumen online yang  terkait  dengan  UU  ITE.  UU  ITE  yang  dilengkapi  dengan  PP
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik.
Peluang  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  produksinya  secara Online , di  masa Pandemi  Covid-19 sesungguhnya telah didukung  oleh UU ITE.  Namun  masalahnya  tidak  sedikit  pelaku  usaha  dalam  perdagangan elektronik  berlaku  curang  di  mana  barang  yang  ditawarkan  tidak  sesuai realitas barang. Sehingga konsumen banyak dikecewakan dengan perlakuan dari pelaku usaha. Juga dalam perdagangan online di masa Pandemi ini sudah dapat dikategorikan sebagai era digital atau era 4.0 di dunia bisnis. Kalangan masyarakat tidak memandang usia, besar kecil, tua muda kini lebih menyukai berbelanja dengan sistem online .
Syarat dewasa dan cakapnya konsumen dalam dunia jual beli online tidak  lagi  dinilai  sebagai  syarat  sahnya  jual  beli  sebagaimana  Pasal  1320 KUH Perdata. Di usia berapapun tidak terdeteksi dalam perdagangan online , hal  ini  yang  menggeser  syarat  sah  perikatan/jual  beli  di  masyarakat  yang
17 R. Soebekti dan Tjitro Sudibjo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan BW , (Jakarta: Pradnja Paramita) Psl. 1320.
tergantikan dengan sepakat dan ada syarat pembayaran dalam perdagangan online .
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha pada perdagangan online diantaranya berupa kepastian hukum bagi konsumen dan memberikan  ganti  kerugian  bagi  konsumen  yang  dirugikan.  Pelaku  usaha yang berlaku curang, dapat dikenakan sanksi Pidana dalam UU Perlindungan Konsumen. Bentuk perlindungan konsumen pada jual beli online tercantum di dalam UU ITE nomor 19 Tahun 2016. Bentuk perlindungan yang pertama adalah  UU  ITE  nomor  19  Tahun  2016,  memiliki  jangkauan  yurisdiksi (wilayah hukum) tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar yurisdiksi (wilayah hukum) Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan lintas wilayah Indonesia maupun antar negara.
Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  sistem  elektronik harus  menyediakan  Informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 18 Dalam hal ini yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar meliputi beberapa hal. Pertama,  informasi  yang  memuat  identitas  serta  status  subjek  hukum  dan kompetensinya,  baik  sebagai  produsen,  pemasok,  penyelenggara  maupun perantara. Kedua, informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa. 19
Bagi  pelaku  Transaksi  Elektronik  Internasional,  juga  memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi mereka. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat transaksi elektronik internasional tersebut, hukum yang berlaku bagi mereka didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Setiap konsumen
18 Indonesia, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
19 Ibid., Psl. 9
yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa  ini  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  luar  pengaadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 20
Pada ketentuan PP nomor  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transaksi Elektronik  disebutkan bahwa: 21
a. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
b. Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
c. Pelaku  usaha  wajib  memberikan  batas  waktu  kepada  konsumen  untuk mengembalikan  barang  yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
d. Pelaku  usaha  wajib  menyampaikan  informasi  mengenai  barang  yang telah dikirim.
e. Pelaku  usaha  tidak  dapat  membebani  konsumen  mengenai  kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.
Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya penipuan dalam  hal  transaksi  elektronik  yang  dilakukan  di  dunia  maya/media  sosial. Hal ini diakibatkan karena terbangunnya sistem perdagangan di dunia maya. E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan  barang  ataupun  jasa  yang  menggunakan  media  perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online : 1. Store/Marketplace 2. Penjual dan Pembeli 3. Payment Gateway 4. Jasa Pengiriman.
20 M.H. Perdana, Afrilian, Dahlan, M Mahfud, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik” (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum
21 Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik , Pasal. 49.
Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya ? Salah satu Pasal dalam Undang-Undang  ini  yakni  Pasal  28  ayat  (1),  yang  isinya  “Setiap  Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik
Namun  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  dapat  dibuktikan terjadinya,  keadaan  memaksa,  kesalahan,  atau  kelalaian  pihak  pengguna sistem  elektronik  (konsumen).  Adapun  isi  dari  Pasal  20  ayat  (2)  UU  ITE adalah sebagai berikut: 22
a. Jika  dilakukan  sendiri,  segala  akibat  hukum  dalam  pelaksanaan Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak  yang bertransaksi;
b. Jika  dilakukan  melalui  pemberian  kuasa,  segala  akibat  hukum  dalam pelaksanaan  Transaksi  Elektronik  menjadi  tanggung  jawab  pemberi kuasa; atau
c. Jika  dilakukan  melalui  Agen  Elektronik,  segala  akibat  hukum  dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
d. Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem  Elektronik,  segala  akibat  hukum  menjadi  tanggung  jawab penyelenggara Agen Elektronik.
e. Jika  kerugian  Transaksi  Elektronik  disebabkan  gagal  beroperasinya Agen  Elektronik  akibat  kelalaian  pihak  pengguna  jasa  layanan,  segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
Selain  itu,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai dengan ketentuan Pasal 45 butir (2) UU ITE yaitu, berupa pidana penjara paling
22 Indonesia, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,. Pasal 20 ayat 2
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 23
Kemudian,  Pelaku  usaha  wajib  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan. Ganti rugi yang dimaksud berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemberian  ganti  rugi  ini  dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha  melanggar  ketentuan  tersebut  maka  badan  penyelesaian  sengketa konsumen berwenang memberikan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 24
Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik ( Online ), para pihak juga  wajib  menjamin  pemberian  data  dan  informasi  yang  benar,  dan ketersediaan  sarana  dan  layanan  serta  penyelesaian  pengaduan.  Apabila melanggar  hal  tersebut  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa teguran  tertulis,  denda  administratif,  penghentian  sementara  dan/atau dikeluarkan dari daftar.
Lebih  lanjut,  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  atau  jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas suatu  pelayanan  dan/atau  prestasi.  Bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  ketiga,  yaitu  dalam  bentuk melindungi  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Bentuk  perlindungan  konsumen pada  UU  Perlindungan  Konsumen  diatur  pada  Bab  III  mengenai  hak  dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, Bab IV mengenai perbuatan yang
23 Ibid., Psl. 45 ayat (2).
24 Ibid., ayat (2).
dilarang bagi pelaku usaha, Bab VI mengenai tanggung jawab pelaku usaha, Bab  X  mengenai  penyelesaian  sengketa  dan  Bab  IX  mengenai  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:
1. Hak untuk mendapatkan keamanan ( the right of safety );
2. Hak untuk mendapatkan infomasi ( the right to be infomed );
3. Hak untuk memilih ( the right to be choose );
4. Hak unuk didengar ( the right to be heard ).
Selain  empat  hak  yang  disebutkan  di  atas, The  International Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti  hak  mendapatkan  pendidikan  konsumen,  hak  mendapatkan  ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 25
Adapun hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut: 26
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
25 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo,2004), hlm.20
26 Indonesia, Undang -Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen .
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barangdan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Selain hak yang telah disebutkan di atas, konsumen juga memiliki beberapa  kewajiban  yang  harus  dilakukan.  Hal  ini  berguna  sebagai  bentuk kehati-hatian  dalam  melakukan  transaksi  baik  langsung  maupun  melalui elektronik,  agar   supaya  tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan melindungi pelaku usaha. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 27
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.

## D. SIMPULAN
Hukum  Bisnis  adalah  nomenklatur  dari  hukum  dan  ekonomi, penggabungan dua suku kata dimaksudkan untuk memberikan pemikiran, bahwa antara hukum dan ekonomi dalam bisnis harus sejalan, yakni adanya keuntungan bersama  dalam  satu  kenikmatan  berbisnis.  Tujuannya  agar  antara  para  pelaku bisnis  dan  masyarakat  selaku  konsumen  dapat  terjalin  hubungan  secara  baik dalam hubungan interaksi bisnisnya.
Diketahui  bahwa  masyarakat  sering  melaksanakan  transaksi  jual  beli secara online . Berdasarkan penelitian ini dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE,  dan  peraturan  pelaksananya  telah  mengatur  perlindungan  konsumen  dan pelaku usaha untuk sama-sama menjunjung tinggi asas asas hukum yang berlaku di  negara  ini.    Bentuk-bentuk  perlindungannya  terbagi  menjadi  bentuk
27 Ibid., Psl. 5.
perlindungan  hukum  berupa  memberikan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  dan pelaku  usaha,  serta  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  merugikan, serta  bagaimana  hukum  melindungi  hak  dan  kewajiban  konsumen.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah  berkeinginan  kuat  untuk  menciptakan  para pelaku  ekonomi  sama-sama  diuntungkan  dan  tidak  ada  yang  dirugikannya sehingga tercipta jaminan keseimbangan kedudukan bagi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri  di  era  mulai  tumbuh dan berkembangnya digitalisasi  ekonomi sekarang  ini.  Dengan  demikian  hukum  negara  hadir  dalam  menjawab  dan mengantisipasi setiap perkembangan dan kebutuhan dimasyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurrahman. Kamus Ekonomi – Perdagangan . Jakarta: PT Gramedia. 1986.
Kotker. Philicp. Manajemen Pemasaraan . Jakarta: Prenhallindo. 2005.
Kristiyanti. Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafik. 2008.
Nasution. Az.. Konsumen dan Hukum . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
Prabowo.  M.  Shidqon. Perlindungan  Hukum  Jamaah  Haji  Indonesia .  Yogyakarta: Rangkang. 2010.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: PT Grasindo. 2004. Simangunsong. Advendi dan Elsi Kartika Sari. Hukum Dalam Ekonomi . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004.
Sula. Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem operasional . Jakarta : Gema Insani Press. 2004.
Yamin  dan  Utji  Sri  Wulan  Wuryandari. Nukilan  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 2015.
Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana. 2013.

## B. Jurnal
Perdana.  MH.  dkk.  “Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Melalui Media Elektronik”. Jurnal Ilmu Hukum . 2014
Zaini.  Zulfi  Diane.  “Kedudukan  Hukum  Ekonomi  Indonesia  Dalam  Perspektif Globalisasi  Perdagangan.”  (Makalah)  Dosen  Fakultas  Hukum  dan  Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL). Tahun 2014

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
________. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
________. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
________. Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik . PP No. 71 Tahun 2019.