## FATWA-FATWA HUKUM KELUARGA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TAHUN 1975-2012

## DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
Mendra Siswanto
Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau email: mendrasiswanto1@gmail.com

## Abstrak
Pembasan maqashid asy-syari’ah dan aplikasinya dalam fatwa-fatwa MUI tentang hukum keluarga telah dikeluarkan sejak tahun 1975 hingga tahun 2012. Penelitian ini  bertujuan  untuk  (1)  Mengetahui  metode  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam merumuskan  fatwa-fatwa  tentang  hukum  keluarga;  (2)  Mengetahui  faktor-faktor apa  saja  yang  menyebabkan  Majelis  Ulama  Indonesia  merumuskan  fatwa-fatwa hukum  keluarga;  (3)  Mengetahui  sejauh  mana  konsep maqashid  asy-syari’ah telah  berperan  dalam  rumusan  fatwa-fatwa  hukum  keluarga  Majelis  Ulama Indonesia.  Jika  dilihat  dari  jenis  penelitian  yang  digunakan  sepenuhnya  bersifat kepustakaan (library  research), yang  menggunakan  sumber-sumber  kepustakaan untuk  membahas  masalah-masalah  yang  telah  dirumuskan.  Data-data  yang dihimpun terdiri dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku,  majalah,  hasil  penelitian,  dan  internet,  yang  berkaitan  langsung  maupun tidak  langsung  dengan  penelitian  ini.  Selanjutnya,  semua  data  yang  terkumpul, diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan  telaah  mendalam  atas  pemikiran-pemikiran  yang  memuat  objek penelitian  dengan  menggunakan content  analisys dan comparative  analisys. Adapun hasil penelitian ini adalah sejak tahun 1975 hingga 2012, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang hukum keluarga khususnya perkawinan sebanyak  7  fatwa.  Fatwa-fatwa  tersebut  adalah  perkawinan  campuran,  nikah mut’ah,  prosedur  pernikahan,  perkawinan  beda  agama,  pernikahan  di  bawah tangan,  pernikahan  usia  dini,  dan  nikah  wisata.  Yang  menjadi  faktor  terpenting dalam  perhatian  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  melakukan  penetapan  hukum terhadap permasalahan perkawinan adalah perubahan soial dan budaya, kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  harus  sesuai  dengan  tuntutan  zaman. penetapan  fatwa  tentang  perkawinan,  Majelis  Ulama  Indonesia  menggunakan pendekatan-pendekatan mashlahah  al-mursalah dan sadd  adz-dzrai’ah untuk mewujudkan maqashid asy-syari’ah.
Kata Kunci: Maqashid Asy-Syari’ah, Fatwa-Fatwa, Hukum Keluarga, MUI

## Abstract
The  elimination  of  maqashid  ash-syari'ah  and  its  application  in  MUI  fatwas  on family law has been issued from 1975 to 2012. This study aims to  (1) determine the method of the Indonesian Ulema Council in formulating fatwas on family law; (2)  Knowing  what  factors  caused  the  Indonesian  Ulema  Council  to  formulate family law fatwas; (3) Knowing the extent to which the concept of maqashid ash- shari'ah  has  played  a  role  in  the  formulation  of  the  family  law  fatwas  of  the
Indonesian  Ulema  Council.  When  viewed  from  the  type  of  research  used,  it  is entirely library research, which uses library sources to discuss the problems that have  been formulated.  The  data  collected  consists  of  written  materials  that  have been published in the form of books, magazines, research results, and the internet, which  are  directly  or  indirectly  related  to  this  research.  Furthermore,  all  data collected,  classified  and  analyzed  according  to  their  respective  sub-discussions. Then  carried  out  an  in-depth  study  of  the  thoughts  that  contain  the  object  of research  using  content  analysis  and  comparative  analysis.  The  results  of  this study  are  that  from  1975  to  2012,  the  Indonesian  Ulema  Council  has  issued  7 fatwas  regarding  family  law,  especially  marriage.  These  fatwas  are  mixed marriages,  mut'ah  marriages,  marriage  procedures,  interfaith  marriages, underhand  marriages,  early  marriages,  and  tourist  marriages.  The  most important  factors  in  the  attention  of  the  Indonesian  Ulema  Council  in  making legal decisions on marital problems are social and cultural changes, advances in science and technology and must be in accordance with the demands of the times. In  determining  the  fatwa  on  marriage,  the  Indonesian  Ulema  Council  uses  the approaches of mashlahah al-mursalah and sadd adz-dzrai'ah to realize maqashid ash-syari'ah.
Keywords: Maqashid Ash-Shari'ah, Fatwas, Family Law, MUI

## PENDAHULUAN
Salah  satu  lembaga  keagamaan  yang  mempunyai  pengaruh  besar  bagi masyarakat muslim Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai sebuah  lembaga  fatwa,  sebagaimana  yang  diungkapkan  Muhammad  Atho Mudzhar,  bahwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  satu-satunya lembaga  keagamaan  di  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas  yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan (mufti) sebagai tempat rujukan  bagi  masyarakat  muslim  Indonesia. 1 Hal  ini  senada  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Siti  Musdah  Mulia,  yang  menyatakan  bahwa  fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat muslim Indonesia. 2
Dari fakta ini, perhatian dalam penelitian ini diarahkan pada fatwa Majelis Ulama  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga (ahwal  al- syakhshiyyah) .  Ada  beberapa  alasan  mengapa  kajian  ini  penting  untuk dilakaukan. Pertama, karakteristik  yang  dimiliki  fatwa  ulama  lebih  bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Meskipun tidak mengikat, akan tetapi produk hukum dari sebuah fatwa cenderung dibutuhkan karena permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan realitas yang diajukan oleh  peminta  fatwa.  Salah  satu  contohnya,  perkawinan  beda  agama  diajukan terkait  dengan  maraknya  perkawinan  beda  agama  di  Jakarta.  Hal  ini  dapat dilihat dari surat kabar dan majalah di Jakarta mengenai statistik yang disiarkan
1 Muhammad  Atho  Mudzhar,  Muhammad  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 63.
2 Lihat  Siti  Musdah  Mulia,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia”,  dalam Jauhar ,  Jurnal Pemikiran  Islam  Kontekstual,  Volume  4,  No.  2,  Desember  2003,  (Jakarta:  Program PascasarjanaUniversitas Islam Negeri Jakarta, 2003), hal. 183-205.
Kantor  Catatan  Sipil  Jakarta  bahwa  sejak  bulan  April  1985  hingga  bulan  Juli 1986  telah  terjadi  perkawinan  antar  agama  yang  melibatkan  112  pria  muslim dan 127 wanita muslimah. 3
Kedua, produk  hukum  dari  sebuah  fatwa  memberikan  warna  baru  hukum Islam  bahkan  berlainan  dengan  nash  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  hadis. Salah satunya adalah persoalan hukum keluarga, yaitu perkawinan beda agama. Menurut  Atho  Mudzhar, 4 melarang  dan  mengharamkan  perkawinan  beda agama  bertentangan  dengan  al-Qur’an  yang  menegaskan  kebolehan  menikah laki-laki  muslim  dengan  perempuan ahlul  kitab. Selain  itu,  fatwa  ini bertentangan  dengan  beberapa  kitab  fikih  klasik  yang  biasanya  dirujuk  oleh MUI  dalam  menetapkan  fatwa-fatwa.  Naskah-naskah  dalam  fikih  klasik sepakat memberi izin kepada seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan ahlul  kitab. Aspek  pembaharuan  hukum  ini  sangat  dipengaruhi metodologi yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan pula pada aspek maqashid al-syari’ah yang dijadikan sebagai  dasar  penetapan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga sehingga melahirkan produk hukum yang variatif.
Ketiga, lahirnya  fatwa-fatwa  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  banyak faktor  baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal  dari  pihak  MUI  sebagai penentu dalam menetapkan hukum. Misalnya, MUI yang telah memiliki dasar- dasar  dan  prosedur  penetapan  fatwa  sebagaimana  tertuang  dalam  Keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997. Dasar penetapan hukum  ini  telah  diperbarui  dengan  keluarnya  Keputusan  Komisi  Fatwa  MUI tanggal 12 April 2001. Namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa  tersebut  tidak  diimplementasikan  secara  penuh  dan  konsisten.  Menurut Atho Mudzhar, ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadis tanpa meninjau ayat  al-Qur’an;  ada  fatwa  yang  langsung  merujuk  kepada  kitab-kitab  fikih tanpa  melihat  kepada  sumber  yang  lain;  dan  ada  juga  fatwa  yang  tidak memberikan  dasar  dan  argument  sama  sekali,  namun  langsung  menyebut diktum  fatwa  tersebut,  sebagaimana  kebolehan  memutar  film “The Message” karena  memperlihatkan  wajah  Nabi  Muhammad  SAW. 5 Fatwa  ini  hanya menampilkan  hadis  yang  terdapat  dalam  kitab Nail  al-Authar tanpa menyebutkan keumuman ayat al-Qur’an. Dengan demikian prosedur penetapan fatwa MUI ini juga akan dianalis untuk melihat seberapa jauh konsistensi MUI dalam  mengimplementasikan  Keputusan  tentang  prosedur  penetapan  fatwa tersebut.
Keempat, jumlah  fatwa  tentang  hukum  keluarga  cukup  banyak.
Berdasarkan data yang diperoleh dari kompilasi fatwa MUI sejak berdiri pada
3 Muhammad Atho Mudzhar, Opcit., hal. 102.
4 Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan , pertama: bahwa seorang  wanita  Islam  tidak  diperbolehkan  (haram)  untuk  dinikahkan  dengan  seorang  pria bukan  Islam;  dan  kedua,  bahwa  pria  muslim  tidak  diizinkan  menikahi  seorang  wanita  bukan Islam.  Fatwa  ini  ditandatangani  oleh  Hamka  (Ketua  Umum)  dan  Kafrawi  (Sekretaris)  pada Konferensi  Tahunan  Kedua  MUI  pada  tahun  1980.  Lihat  Muhammad  Atho  Mudzhar, Opcit., hal. 99.
5 Muhammad Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 134.
tahun  1975  sampai  tahun  2012,  MUI  telah  melahirkan  fatwa  banyak  sekali. Dalam  Himpunan  Fatwa  MUI  yang  disusun  oleh  KH.  Ma’ruf  Amin,  dkk, diklasifikasi  pada  empat  bidang,  yaitu  bidang  akidah  dan  aliran  keagamaan sebanyak  14  fatwa;  bidang  ibadah  sebayak  39  fatwa;  bidang  sosial budayasebanyak 57 fatwa; dan bidang pangan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan  teknologi  sebanyak  50  fatwa.  Dari  empat  bidang  tersebut,  fatwa-fatwa yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  perceraian  dan  kewarisan  (hukum keluarga/ ahwal  al-syakhshiyyah) tersebar  pada  bidang  akidah  dan  aliran keagamaan  sebanyak  1  fatwa,  pada  bidang  ibadah  2  fatwa  dan  pada  bidang sosial budaya 10 fatwa.
Disebabkan  fatwa  tentang  hukum  keluarga (ahwal  al-syakshiyyah) memiliki  cakupan  yang  luas,  kajian  dalam  penelitian  ini  dibatasi  pada  fatwa- fatwa  yang  berkaitan  dengan  perkawinan.  Di  antara  13  fatwa  yang  berkaitan dengan  hukum  keluarga  tersebut,  terdapat  7  fatwa  yang  berkaitan  dengan persoalan perkawinan, yaitu perkawinan campuran, prosedur pernikahan, nikah mut’ah,  perkawinan  beda  agama,  nikah  di  bawah  tangan,  nikah  wisata,  dan pernikahan usia dini. 6
Dilihat  dari  elemen-elemen mashlahat sebagai  muara maqashid  asy- syari’at selalu  dilakukan  dalam  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia, terutama  fatwa-fatwa  mengenai  hukum  keluarga (ahwal  al-syahshiyyah) , meskipun di dalamnya sudah terdapat rujukan kepada al-Qur’an, hadis, ijmak, dan  qiyas.  Dari  tela’ah  awal  yang  penulis  lakukan  terhadap  13  (tiga  belas) fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  mengenai  hukum  keluarga  tahun  1975-2012 yang  termuat  dalam  buku Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  Tahun  1975 (edisi terbaru  tahun  2015) 7 ditemukan  bahwa  terdapat  beberapa  kaidah  fikih  yang digunakan dalam fatwa-fatwa hukum mengenai hukum keluarga, termasuk satu kaidah  fikih  yang  berasal  dari  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  riwayat  Ibnu Majah,  Daru  Quthni,  Malik,  dan  Ahmad,  yang  berbunyi “La  dharara  wa  la Dhirara,” (tidak  boleh  merugikan  orang  lain  maupun  dirugikan).  Frekuensi penggunaan  kaidah-kaidah    fikih  tidak  merata  dalam  setiap  fatwa,  bervariasi dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh) kaidah fikih dalam satu fatwa.
Di antara fatwa yang menggunakan konsep maqashid asy-syari’ah adalah fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan  pada  tanggal  1  Juni  1980  sebagai  tanggapan  terhadap  seringnya terjadi  pernikahan  antar  agama  pada  masyarakat  muslim  Indonesia.  Fatwa serupa  ditegaskan  kembali  pada  tanggal  28  Juli  2005.  Fatwa  tersebut  memuat dua  pernyataan  mengenai  masalah  dimaksud,  yaitu pertama, bahwa  seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) menikah dengan seorang pria bukan
6 Selain ketujuh fatwa tersebut, fatwa lain yang berkaitan dengan hukum keluarga adalah persoalan talak 3 sekaligus, talak di luar pengadilan, iddah wafat, pengucapan sighat ta’lik pada waktu  upacara  akad  nikah,  kewarisan  saudara  kandung  laki-laki/saudara  sebapak  laki-laki bersama anak perempuan tunggal, dan kewarisan beda agama.
7 Ma’ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 2012 (edisi terbaru), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015)
Islam;  dan kedua, bahwa  seorang  pria  muslim  tidak  diizinkan  menikahi seorang wanita bukan Islam. 8
Dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  fatwa  itu  terdiri  dari  kutipan-kutipan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, dan tidak ada yang berasal dari sesuatu pendapat ulama  dalam  kitab-kitab  fikih.  Mencermati  fatwa  mengenai  pernikahan  beda agama ini, yang menarik adalah meskipun al-Qur’an secara jelas mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan dari ahl al-kitab, namun fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak membolehkannya.  Fatwa Majelis Ulama Indonesia  melarang  pernikahan  semacam  itu  disebabkan  karena  kerugiannya (mafsadat) lebih besar dari keuntungannya (mashlahat). Sesuai dengan kaidah “mencegah  kemafsadatan  lebih  diutamakan  dari  pada  menarik kemaslahatan,” (Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘ala Jalb al-Mashalih)
Penilaian  terhadap  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  hukum keluarga  sebagaimana  disebutkan  di  atas,  tentulah  merupakan  topik  kajian ilmiah menarik, tentu saja tergantung kepada alat ukur yang digunakan dalam penilaian  itu.  Dalam  penelitian  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  itu hendak  dikaji  dari  segi  bagaimana  dan  sejauhmana  konsep maqashid  asy- syari’ah secara  langsung  maupun  tidak  langsung  telah  digunakan  dalam perumusan  fatwa-fatwa  hukum  keluarga  tersebut.  Menurut  penulis, pemahaman mengenai hal ini sangat penting, untuk mengetahui bagaimana dan sejauhmana  konsep maqashid  asy-syari’ah telah  direvitalisasi  dan  menjadi “ruh penggerak” lahirnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Berdasarkan  urian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  fatwa  MUI dengan  judul,  “ Maqashid  Asy-Syari’ah dan  Aplikasinya  Dalam  Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  sepenuhnya  bersifat  kepustakaan (library  research), 9 yang  menggunakan  sumber-sumber  kepustakaan  untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Data-data yang dihimpun terdiri dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah,  hasil  penelitian,  dan  internet,  yang  berkaitan  langsung  maupun  tidak langsung dengan penelitian ini.
Secara  umum  ada  dua  sumber  data  yang  digunakan,  yaitu  primer 10 dan sekunder 11 :
8 Ibid., hal. 505.
9 Penelitian  kepustakaan (library  research) adalah  serangkaian  kegiatan  penelitian  yang berkaitan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah bahan penelitian. Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal.  51.  Mestika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan, (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2004), hal. 3.
10 Data primer adalah data  yang  langsung dari  subjek penelitian. Lihat Saifuddin  Azwar,
Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.
1. Data  primer,  yaitu  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  hukum keluarga yang terangkum dalam buku-buku yang memuat tentang fatwa dan keputusan  tersebut.  Misalnya,  buku  yang  disusun  oleh  Komisi  Fatwa  MUI yang berjudul Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 sampai 2012.
2. Data sekunder, yaitu buku-buku  yang ditulis oleh para ulama dan ilmuwan yang  membahas  tentang  fatwa-fatwa  MUI  dan  konsep maqashid  asy- syari’ah atau buku yang ditulis oleh peneliti yang konsen terhadap teori ini. Selain  itu,  penulis  juga  memperkaya  dengan  pelbagai  tulisan  ilmiah  dan buku-buku  yang ada korelasi dan relevansinya dengan tema karya tulis ini. Sementara data yang berkaitan dengan analisis dilacak dari buku-buku fikih dan  ushul  fikih.  Sumber  skunder  ini  diperlukan,  terutama  dalam  rangka mempertajam analisis persoalan.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  penelitian  dokumentasi  yang digunakan  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  data  berupa  pemikiran-pemikiran  dan  konsep-konsep,  yang dalam  hal  ini  bersumber  dari  sumber  primer  dan  sekunder  yang  memuat fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan konsep maqashid asy-syari’ah. Penelitian  ini  akan  menghasilkan  data  yang  bersifat  deskriftif,  yang hasilnya  akan  disajikan  dalam  bentuk  kualitatif. 12 Oleh  karena  itu,  penelitian ini menekankan pada penggalian nilai-nilai yang terkandung pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan cara melihat  dan mengkaji teori atau konsep yang terkandung dalam fatwa dan keputusan tersebut.
Selanjutnya,  semua  data  yang  terkumpul,  baik  primer  maupun  sekunder diklasifikasi  dan  dianalisis  sesuai  dengan  sub  bahasan  masing-masing. Kemudian  dilakukan  telaah  mendalam  atas  karya-karya  yang  memuat  objek penelitian  dengan  menggunakan  analisis  isi (content  analisys) dan  analisis komparatif (comparative analisys) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Maqashid al-Syariah
Ada  beberapa  istilah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kata  kunci  dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu maqashid al-syari’ah, fatwa MUI dan hukum keluarga.
Secara  leksikal,  arti maqashid  al-syari’ah adalah  maksud  atau  tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam. Karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasan  adalah  mengenai  masalah hikmat  ‘ dan illat ditetapkannya  sebuah hukum. 13 Para  ulama  menjadikan maqashid  al-syari’ah sebagai  salah  satu bagian  penting  dalam  kajian  ushul  fikih.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,
11 Data  Sekunder  adalah  data  yang  erat  hubungannya  dengan  data  primer  dan  dapat dipergunakan  untuk  membantu  menganalisis  dan  memahami  data  primer.  Lihat  Saifuddin Azwar, Ibid., hal. 92.
12 Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Lexy  J.  Moleong  dari  Bogdan  dan  Taylor,  kualitatif adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati.  Lihat  Lexy  J.  Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3.
13 Ahmad  al-Raisuni, Nazhariyyat  al-Maqashid  ‘inda  al-Syatibi, (Rabat:  Dar  al-Aman, 1991), hal. 67.
kajian  ini  juga  menjadi  objek  utama  dalam  bidang  filsafat  hukum  Islam. Bahkan  Subhi  Mahmasani  mengatakan  bahwa  istilah maqashid  al-syari’ah identik dengan filsafat hukum Islam. 14
Upaya  pengembangan  pemikiran  hukum  dalam  Islam,  terutama  dalam memberikan  pemahaman  dan  kejelasan  terhadap  berbagai  persoalan  hukum kontemporer,  para  mujtahid  perlu  memahami  tujuan  pensyari’atan  hukum dalam Islam. Tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal kepastian ketentuan  hukum,  untuk  diaplikasikan  terhadap  suatu  kasus  tertentu  atau karena  adanya  perubahan  struktur  sosial,  hukum  tersebut  tidak  lagi  dapat dipertahankan.  Dapat  dikatakan  pengetahuan  mengenai maqashid  al-syari’ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. 15
Khusus  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  fikih  kontemporer, terlebih  dahulu  perlu  dikaji  secara  detil  hakikat  dari  masalah  tersebut. Penelitian  terhadap  suatu  kasus  yang  akan  ditetapkan  hukumnya    sama pentingnya  dengan  penelitian  terhadap  sumber  hukum  yang  akan  dijadikan dalilnya.  Dalam  menerapkan nash terhadap  suatu  kasus  baru,  kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari’atan hukum tersebut. 16
Setelah  itu,  baru  dilakukan  kategorisasi  masalah (tanqih  al-manath), apakah  ayat  dan  hadis  tertentu  layak  dijadikan  dalil  bagi  kasus  baru  tersebut. Mungkin  ada  suatu  kasus  baru  yang  hampir  sama  dengan  kasus  hukum  yang terdapat  di  dalam  al-Qur’an  atau  hadis.  Tidak  ditemukan  kesamaan  atau kemiripan  antara  persoalan  baru  dengan  kasus  hukum  yang  ada  dalam  kedua sumber  hukum  tersebut,  konsekuensinya  persoalan  baru  tersebut  tidak  dapat disamakan  hukumnya  dengan  kasus  hukum  yang  terdapat  di  dalam  al-Qur’an dan  hadis.  Di  sinilah  sebenarnya  letak  pentingnya  pengetahuan  tentang maqashid al-syari’ah. 17
Maqashid  al-syari’ah itu  adalah  rahasia-rahasia  dan  tujuan  akhir  yang hendak  diwujudkan  oleh  Syari’  dalam  setiap  hukum  yang  ditetapkan-Nya. Tujuan  Allah  SWT  dalam  menetapkan  hukum  adalah  untuk  kemaslahatan manusia  di  dunia  dan  akhirat,  baik  dengan  cara  mewujudkan  manfaat  atau dengan  cara menolak  segala  bentuk  mafsadat.  Namun,  seperti  yang  dikatakan oleh  Ibnu  Taimiyah  (w.  728  H),  terkadang  tujuan  Allah  SWT  itu  tidak  hanya untuk  kemaslahatan  manusia,  tetapi  sebagai  sebuah  ujian (al-ibtila’  wa  al- imtihan) untuk  menguji  kepatuhan  seorang  hamba. 18 Dengan  mengetahui  itu akan sangat berguna bagi mujtahid dan bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat  mujtahid.  Bagi  mujtahid,  pengetahuan  terhadap maqashid  al-syari’ah akan  membantu  mereka  dalam  mengistinbatkan  hukum  secara  benar  dan
14 Subhi Maahmasani, Falsafat at-Tasyri’ fi al-Islam, (t.t.: Dar al-Kasysyaf, 1952), hal. 75.
15 Fathurrahman  Jamil, Metode  Ijtihad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah, (Jakarta:  Logos Publishing House, 1995), hal. 36.
16 Ibid., hal. 37. 17 Ibid.
18 Taqiyuddin  Abu  Al-Abbas  ibn  Abdul  Halim  ibn  Taimiyah  Al-Harani,  Pentahqiq: Abdurrahman  ibn  Muhammad  Qasim, Majmu’ al-Fatawa, Jilid  ke-14,  (Madinah:  Majma’  al- Mulk, 1995), hal. 144-145.
sebagai  ilmu  yang  penting  untuk  memahami  teks-teks  al-Qur’an  dan  Hadits. Adapun  bagi  orang  lain  diharapkan  mampu  memahami  rahasia-rahasia penetapan  hukum  dalam  Islam  sehingga  akan  memotivasi  mereka  dalam melaksanakan hukum itu sendiri.
Dengan  kata  lain, maqashid  al-syari’ah berupaya  menjelaskan  kearifan dibalik hukum syara’ ( wisdoms behind rulings ). Sebagai contoh, jika ada orang Islam yang bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan sholat lima waktu, puasa di  bulan  Ramadhan,  zakat,  haji,  menghadirkan  saksi  dalam  pernikahan, menuliskan  transaksi  utang  piutang,  memotong  tangan  pencuri,  mencambuk orang  yang  berzina,  dan  sebagainya,  maka  hal  itu  tentu  mempunyai  tujuan- tujuan yang hendak diwujudkanuntuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walaupun sebagian tujuan itu terkadang tidak diketahui oleh manusia, setidaknya dengan melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Syari’, seseorang ingin membuktikan pengabdian kepada- Nya. 19
Dengan  demikian,  teori maqashid ini  lebih  menitikberatkan  pada penemuan  suatu  makna  tertentu  dari  teks-teks  suci,  maka  kajiannya  lebih ditekankan  pada  melihat  nilai-nilai  yang  berupa  kemaslahatan  manusia  dari setiap  pembebanan  hukum  ( taklif )  yang  diturunkan  Allah. 20 Disepakati  para Fuqaha bahwa syari’at diturunkan Allah SWT tidak pernah kosong dari tujuan hakiki.  Tujuan  hakiki  tersebut  adalah  kebahagiaan  yang  berupa  kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 21
Menurut Al-Khadimy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan  ayat-ayat  dan  hadis  tersebut  sebagai  pijakan  hukum  untuk  teori maqashid al-syari’ah . Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:
ْمُكيِبَأ َةَّلِم ٍجَرَح  ْنِم ِنيِّدلا يِف ْمُكْيَلَع َلَع َج اَمَو

## َميِهاَرْبِإ
Dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu  dalam  agama  suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj [22]:78)

## اًفي ِعَض  ُناَسْنلإا َقِلُخَو ْمُكْنَع  َفِّف َخُي  ْنَأ ُ َّاللَّ ُديِرُي
Allah  hendak  memberikan  keringanan  kepadamu  dan  manusia  dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa’ [4]: 28)
Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya terdapat dalam sunan an-Nasa’i sebagai berikut:
َه  َّنِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلاَق َلاَق َةَرْيَرُه يِبَأ  ْنَع ٌرْسُي  َنيِّدلا اَذ (... يئاسنلا هاور ) 22 19 Jasser  Auda, Maqashid  al-Syari’ah:  a  Beginner’s  Guide ,  (London:  The  International Institute of Islamic Thaought, 2008), hal. 2.
20 Narun  Rusli, Konsep  Ijtihad  al-Syaukani:  Relevansinya  bagi  Pembaharuan  Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Logos, 1999), hal. 37.
21 Ahmad  Ali  al-Hanbali  al-Jurjawi, Hikmat  al-Tasyri’  wa  Falsafatuhu, (Beirut:  Dar  al- Fikr, t.th.), hal. 9.
22 Abi  Abdurrahman  Ahmad  ibn  Syu’aib  ibn  Ali  an-Nasa’i, Sunan  an-Nasa’i, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa at-Tawzi’, 1417 H), hal. 464.
Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Nabi SAW, “Sesungguhnya agama Islam itu mudah.” (HR. an-Nasa’i) َّىِبَّنلا  َّنَأ ِهِّد َج  ْنَع ِهيِبَأ  ْنَع َةَدْرُب ىِبَأ  ِنْب ِديِعَس  ْنَع - ملسو هيلع اللَّ ىلص - َثَعَب ىَسوُم اَبَأَو اًذاَعُم َلاَق ِنَمَيْلا ىَلِإ « اَرِّفَنُت َلاَو اَرِّشَبَو ، اَرِّسَعُت َلاَو اَرِّسَي (... يراخبلا هاور ) 23
Dari  Sa’id  ibn  Abi  Burdah  dari  ayahnya  dari  kakeknya  berkata,  “ketika Rasulullah  SAW  mengutus  Mu’az  ibn  Jabal,  Rasulullah  berkata, “Mudahkanlah  dan  jangan  dipersulit,  gembirakanlah  dan  jangan  ditakut- takuti…” (HR. al-Bukhari)
Ayat-ayat  dan  Hadis-hadis  di  atas  secara  umum  menggambarkan  bahwa syari’at Islam itu merupakan syari’at yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai  dengan  kesanggupannya.  Menjadikan  syari’at  Islam  itu  mudah  untuk dilaksanakan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah  kemaslahatan.  Tidak  ada  satu  pun  ketentuan  dalam  syari’at  Islam  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  beban  yang  tidak  sanggup  dipikul  oleh seseorang,  karena  membebani  seseorang  dengan  sesuatu  yang  tidak  sanggup dipikulnya  merupakan  sebuah  kemafsadatan.  Makna  lain  dari  ayat  dan  hadis  di atas  mengindikasikan  bahwa  ajaran  Islam  itu  bermuara  kepada  kemaslahatan, yaitu  mewujudkan  manfaat  dan menghindarkan  mafsadat.  Semua  hal  yang  dapat mewujudkan  kemaslahatan  itu  mesti  diperjuangkan,  sebaliknya  semua  hal  yang mengakibatkan  kemudharatan,  kesulitan  dan  bahaya  mesti  dihilangkan.  Dengan demikian, maqashid  al-syari’at, yang  berujung  kepada  kemaslahatan  diyakini mempunyai  landasan  yang  kuat  baik  dalam  penemuannya  maupun  dalam pengembangannya.
Dalil  untuk  menghasilkan maqashid  al-syari’at tidak  hanya  berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan  dalam  beberapa  ayat  dan  hadis  yang  lain  diteliti  dan  ternyata meghasilkan  kemaslahatan,  lalu  dilihat  lagi  ayat  dan  hadis  lainhya  yang  juga menghasilkan  kemaslahatan,  maka  diambil  kesimpulan  secara istiqra’ (induktif) dan  disimpulkan  bahwa  hukum  syara’  itu  bermuara  kepada  kemaslahatan.  Oleh karena itu, utnuk melanjutkan hal yang demikian, ulama juga berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.
Keberadaan maqashid al-syari’at sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari  kesepakatan  mayoritas  ulama  dan  mustahid (ijma’). Dari  sisi ijma’ dapat dilihat  bahwa  ulama-ulama  salaf  dan  khalaf  dari  dulu  sampai  sekarang menyepakati  bahwa  syari’at  Islam  itu  mengandung  kemudahan  dan  meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat. 24
Maslahat yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan  manusia  karena  akan  dapat  menghasilkan  manfaat  dalam pelaksanaannyadan  menghindarkan  pelakunya  dari  hal-hal  yang  membahayakan
23 Al-Bukhari, Juz 8, hal. 30
24 Ibn Mukhtar al-Khadimy, Op. Cit. , hal. 11
dirinya.  Adapun maqashid  al-syari’at lebih  jauh  dari  itu,  yaitu  untuk  menjaga kepentingan Allah SWT.  Hal ini sebagaimana dikatakan oleh al-Ghazali (w. 505 H) dalam kitabnya al-Mustasfa:
ةرضم عفد وأ ةعفنم بلج نع لصلأا يف ةرابع يهف ةحلصلا امأ , كلذ هب ىنعن انسلو
, بلج ناف مهدصاقم  ليصحت  يف  قلخلا  حلاص  و  قلخلا  دصاقم ةرضم  عفد  وأ  ةعفنم , ةحلصملاب  ىنعن انكل عرشلا دوصقم ىلع ةظفاحملا 25
“Maslahat pada dasarnya merupakan sebuah kesimpulan untuk mewujudkan manfaat atau menolak hal-hal yang bersifat mudharat. Tetapi bukan itu yang kami  maksud,  karena  mencari  manfaat  dan  menolak  mudharat  merupakan tujuan setiap makhluk dan kebaikan untuk mekhluk untuk mencapai tujuan mereka,  tetapi  yang  kami  maksud  dengan  maslahat  itu  adalah  memelihara tujuan syara’.”
Dengan  demikian,  pembicaraan  tentang maqashid  al-syari’ah tidak  hanya berkenaan  dengan  kemaslahatan  yang  hendak  dicapai  oleh  manusia,  tetapi  lebih jauh  dari  itu,  yaitu  bagaimana  penetapan  sebuah  hukum  dapat  memelihara kepentingan Allah SWT.
Poin  utama  dalam  pembahasan maqashid  al-syari'ah dalam  hal pembagiannya  terhadap  pemeliharaan maslahah adalah  aspek  pertama  yang berhubungan  dengan  tujuan  awal Syari' dalam  menetapkan  hukum,  yaitu mewujudkan  kemaslahatan  dan  menghindari  kemafsadatan (jalb  al-mashalih  wa dar’u  al-mafasid). Berkenaan  dengan  kemaslahatan  yang  harus  diwujudkan  itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syatibi dan ulama-ulama lainnya,  membaginya  kepada  tiga  tingkatan,  yaitu al-dharuriyyat (primer), al- hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier). 26
Tujuan  Allah  SWT  mensyari'atkan  hukum-Nya  adalah  untuk  memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, 27 baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Tujuan  tersebut  hendak  dicapai melalui taklif, yang  pelaksanaannya  sangat  tergantung  pada  pemahaman  sumber hukum  yang  utama,  al-Qur'an  dan  Hadis.  Dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  itu,  yaitu  ada  lima  unsur  pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-‘aql (akal), al-nasb (keturunan),  dan al-mal (harta). Seorang  mukallaf  akan  memperoleh  kemaslahatan,  manakala  dia  dapat
25 Al-Ghazali, Op. Cit., hal. 286-287 26 Al-Syatibi, Juz ke-2, hal. 8; Lihat juga, Abi al-Ma’aliy Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf  al-Juwaini, al-Burhan  fi  Ushul  al-Fiqh, Juz  ke-1,  Cet.  Ke-1,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah,  1997),  hal.  79-95;  Abu  Hamid  Muhammad  ibn  Ahmad  al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, Juz ke-1, Cet. Ke-2, (Qum:  intisyarat Dar alDzakha’ir, 1368 H), hal. 286- 289
27 Saifuddin  Abi  al-Hasan  Ali  ibn  Ali  ibn  Muhammad  al-Amidi, al-Ihkam  fi  Ushul  al- Ahkam, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, hal. 237.
memelihara  kelima  aspek  pokok  itu,  sebaliknya  ia  akan  merasakan  adanya mafsadat, manakala dia tidak dapat memeliharanya dengan baik. 28
Pemeliharaan  kelima  unsur  pokok  di  atas  dibagi  pula  sesuai  dengan  tingkat kebutuhan  dan  skala  prioritas  yang  mencakup  pemeliharaan  dalam  bentuk al- dharuriyyat sebagai  prioritas  utama,  pemeliharaan  dalam  bentuk al-hajiyyat sebagai  prioritas  kedua,  dan  pemeliharaan  dalam  bentuk al-tahsiniyyat sebagai prioritas  ketiga.  Berikut  akan  dijelaskan  secara  ringkas  tingkatan-tingkatan tersebut:
a. Al- Dharuriyah (Kebutuhan Primer)
Lafaz  al-dharuriyah terpakai  dalam  berbagai  peristilahan,  diantaranya terpakai  dalam  peristilahan  dalam  ilmu  mantiq  dan ushul  fiqh .  Dalam  ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tata cara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada dua, yaitu ilmu dharuriy dan ilmu iktisabiy atau nazhariy . Ilmu dharuriy adalah  ilmu  yang  dihasilkan  tanpa  melalui  proses  berpikir  yang mendalam  dan  usaha  yang  banyak,  sedangkan  ilmu iktisabiy atau nazhariy adalah  ilmu  yang  didapatkan  melalui  pemikiran  yang  mendalam  dan  usaha yang  sungguh-sungguh. 29 Dalam  ilmu  fikih,  istilah dharuriy berarti  sesuatu yang sangat dibutuhkan, 30 dan menurut Muhammad Rawwas Qal’ahjiy adalah suatu  kebutuhan  yang  amat  penting  untuk  menolak  bahaya    ( dharar )  yang terjadi pada salah satu al-dharuriyyat al-khams. Apabila dharuriy ini tidak ada, maka  muncullah dharurah ,  yaitu  suatu  kondisi  yang  sangat  dibutuhkan  dan tidak dapat dihindarkan ( al-hajah al-syadidah wa al-masyaqqah al-syaddah ). 31
Untuk  tidak  keliru  memahami  tulisan  ini,  maka  yang  dimaksud  dengan al- dharuriyah dan  kata-kata  yang  mirip  dengannya  adalah  dalam  pengertian ulama fikih.
Al-dharuriyah menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyah ini  tidak  ada  dan  tidak  terpelihara  dengan  baik,  maka rusaklah  kehidupan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat. 32 Dengan  kata  lain, al- dharuriyah adalah  tujuan  esensial  dalam  kehidupan  manusia  demi  untuk menjaga  kemaslahatan  mereka.  Tujuan  hukum  Islam  dalam  bentuk al- dharuriyyah ini  mengharuskan  pemeliharaan  terhadap  lima  kebutuhan  yang sangat  esensial  bagi  manusia  yang  dikenal  dengan al-dharuriyyat  al-khams , yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 33 Menurut
28 Faturrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah ,  (Jakarta:  Logos, 1995), hal. 39.
29 Ayyub  ibn  Musa  al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [di tahqiq oleh Muhammad al- Mishriy], al-Kulliyat Mu’jam fi al-Musthalatat wa al-Furuq al-Lughawiyah , juz ke-1, (Beirut: Mu’assasah  al-Risalah,  t.th),  hal.  616;  baca  juga,  Ahmad  Mukhtar  ‘Abd  al-Hamid  ‘Umar, Mu’jam  al-Lughah  al-‘Arabiyah  al-Mu’ahirah ,  Juz  ke-3,  Cet.  Ke-1,  (T.tp.:  ’Alam  al-Kutub, 2008), hal. 2233.
30 Ahmad Mukhtar ‘Abd. al-Hamid ‘Umar, Mu’jam al-Lughah . . ., Juz ke-2, hal. 1358.
31 Busyro, Dasar-Dasar  Filosofis  Hukum  Islam ,  Cet.  Ke-1,  (Ponorogo:  Wadegroup, 2016),  hal.  121.  Juga  Muhammad  Rawwas  Qal’ahjiy, Mu’jam  Lughah  al-Fuqaha’ ,  juz  ke-1, Cwt. Ke-2, (T.tp.: Dar al-Nafa’is, 1988), hal. 283.
32 Abu Ishaq al-Syathibi, Op. Cit., Juz 2, hal. 8.
33 Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri al-Islamiy , (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.th), hal. 296-297.
Amir Syarifuddin, kelima al-dharuriyyat itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia, oleh karenanya, Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya  bagi  keberadaan  dan  kesempurnaannya.  Sebaliknya  Allah  SWT melarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menghilangkan  atau  mengurangi salah  satu  dari  kelima al-dharuriyyat ini.  Dengan  demikian  menurut  Amir Syarifuddin,  pengertian  memelihara  di  sini  setidaknya  memiliki  dua  makna, yaitu:
Pertama, aspek  yang  menguatkan  unsur-unsurnya  dan  mengukuhkan landasannya  yang  disebut  dengan muru’ah  min  janib  al-wujud . 34 Dalam  hal pemeliharaan  agama  dapat  dicontohkan  dengan  kewajiban  beriman, mengucapkan  dua  kalimah  syahadat,  shalat,  puasa,  haji,  dan  sebagainya. Sedangkan  dalam  pemeliharaan  jiwa  seperti  kewajiban  mencari  makanan, minuman,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  sebagainya.  Dalam  bidang pemeliharaan  yang  lain  seperti  aturan-aturan  dalam  bidang  pernikahan,  dan bermuamalah  secara  umum. Kedua ,  aspek  yang  mengantisipasi  agar  kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut  dengan muru’ah  min  janib  al-‘adam . 35 Misalnya  aturan-aturan  yang telah  ditetapkan  dalam  bidang  jinayah  seperti  aturan  tentang  si  pembunuh,  si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.
Pada  aspek  pertama,  pemeliharaan  dilakukan  dengan  mengerjakan  semua perintah  yang  ada  kaitannya  dengan  lima  hal  mendasar  dalam  kehidupan manusia.  Adapun  pada  aspek  kedua  ditekankan  kepada  menjauhi  atau meninggalkan  semua  perbuatan  yang  dapat  merusak  dan  mengganggu  kelima hal tersebut.
b. Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)
Al-hajiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan  keberadaannya  akan  membuat  hidup  manusia  akan  lebih  mudah  dan terhindar dari kesulitan. 36 Oleh karena itu, orang  yang tidak memperoleh atau mengedepankan  kebutuhan al-hajiyah ini  pada  dasarnya  tidak  akan  membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  seperti  meng qhashar shalat  bagi  musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri atau suami yang akan dinikahi, dan sebagainya. Setidaknya itulah definisi yang umum dan di antara contoh-contoh  yang  dikemukakan  dalam    kitab-kitab ushul  fiqh pada umumnya.
Dengan  demikian, al-hajiyah meruapakn  sesuatu  yang  harus  dilakukan oleh  seseorang  terlebih  dahulu  untuk  melaksanakan  perintah-perintah  Allah SWT  dan  untuk  menghindarkan  diri  dari  larangan-larangan-Nya  yang berkenaan  dengan al-dharuriyyat  al-khams .  Apabila  hal  ini  tidak  dilakukan,
34 Abu Ishaq al-Syathibi, Op. Cit ., Juz ke-2, hal. 8-9.
35 Al-Syathibi, Ibid. 36 Ibid. , hal. 10-11.
maka  perintah  dan  larangan  Allah  SWT  tidak  akan  dapat  dijalankan  dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka al- hajiyah akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.
c. Al-Tahsiniyah (Kebutuhan Tersier)
Al-Tahsiniyah merupakan  kebutuhan  manusia  untuk  menyempurnakan sesuatu  yang  dilakukan  dan  membuatnya  lebih  indah  dan  penuh  kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan  hidupnya,  dan  tidak  akan  menyulitkan.  Tetapi  keberadaannya  akan menghasilkan  kesempurnaan  dan  nilai  keindahan  dan  akhlak  yang  tinggi. 37
Dengan  demikian,  kebutuhan  pada  tingkat  ini  tidak  akan  menghalangi terlaksananya  pemeliharaan  kebutuhan  pokok  yang  lima,  karena  ia  hanya dikelompokkan  kepada  kebutuhan  pelengkap,  misalnya  memakai  harum- haruman  ketika  pergi  menghadiri  shalat  berjemaah,  mandi  sebelum  jumat, belajar  diruangan  yang  bagus  dan  memakai  media  yang  modern,  menikah dengan orang yang keturunannya terpandang, larangan memakan sesuatu yang menebarkan  aroma  tidak  sedap,  larangan  menikah  dengan  kerabat  dekat,  dan sebaginya.  Apabila  dihubungkan  dengan  penetapan  hukum,  kebutuahan  pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, dan hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.
Berdasarkan  hal  itu, mashlahat bertingkat-tingkat  seperti  bertingkatnya kebutuhan.  Dalam  mempengaruhi  maslahat,  kemaslahatan dharuriyat didahulukan  dari  pada maslahat  hajiyat ,  dan hajiyat didahulukan  dari  pada tahsiniyyat . Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar  didahulukan  dari  kemaslahatan  yang  kecil.  Namun,  dalam  banyak  hal tidak  ada  maslahat  yang  sama  sekali  terlepas  dari  buruk  (mafsadat)  dan sebaliknya,  tidak  ada  mafsadat  yang  sedikitpun  tidak  mengandung  maslahat.
Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati. 38

## B. Fatwa Hukum Keluarga MUI
Ada  tujuh  fatwa  MUI  tentang  perkawinan  yang  dianalisis  dalam  bab  ini.  Di antara  ketujuh  fatwa  tersebut  ada  yang  memiliki  persamaan  secara  substansial baik dari segi produk hukum (fikih) maupun metodologis (usul fikih). Pada fatwa tentang  perkawinan  campuran  yang  dikeluarkan  pada  tahun  1980  dalam Musyawarah  Nasional  II  memiliki  persamaan  dengan  perkawinan  beda  agama yang dibahas pada rapat komisi MUI tahun 2005. Perkawinan mut’ah dan nikah wisata  juga  memiliki  kesamaan  secara  substansial.  Oleh  karena  itu,  fatwa  yang memiliki kesamaan tersebut akan dianalisis secara utuh dalam satu sub bahasan.
1. Perkawinan Campuran dan Perkawinan Beda Agama
Permasalahan pernikahan beda agama bukan persoalan yang baru muncul dalam  masyarakat.  Perdebatan  mengenai  keabsahan  pernikahan  ini  juga  telah didiskusikan  dalam  naskah-naskah  fikih  klasik.  Meskipun  istilah  perkawinan
37 Al-Syathibi, Op. Cit., Juz ke-2, hal. 11; lihat juga, Amir Syarifuddin, Op. Cit., hal. 214.
38 Nourouzzaman  Shiddiqi, Fiqh  Indonesia  Penggagas  dangagasannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1, hal. 68.
campuran  dalam  konteks  perundang-undangan  di  Indonesia  berbeda pemaknaannya dengan istilah perkawinan beda agama 39 tetapi kedua istilah ini digunakan  oleh  MUI  dalam  fatwa-fatwanya  mengandung  makna  yang  sama. Hal  ini  tampak  pada  fatwa  perkawinan  campuran  memuat  permasalahan perkawinan beda agama antara muslim dengan non muslim.
Fatwa  perkawinan  campuran  yang  dikeluarkan  pada tanggal  1  Juni  1980, menurut  Muhammad  Atho  Mudzar,  adalah  tanggapan  atau  respon  atas fenomena semakin meningkatnya pasangan yang melakukan perkawinan antar agama.  Begitu  pentingnya  fatwa  ini,  sehingga  pembicaraan  mengenai  hal  ini diadakan dalam konferensi tahunan pada Munas II MUI Tahun 1980 dan bukan dalam  rapat-rapat  biasa  Komisi  Fatwa. 40 Majelis  Ulama  Indonesia,  dalam fatwanya, secara jelas memuat dua pernyataan berikut:
a. Seorang  perempuan  Islam  tidak  diperbolehkan  (haram)  untuk  dinikahkan dengan seorang laki-laki bukan Islam;
b. Seorang  laki-laki  muslim  tidak  diizinkan  menikahi  seorang  perempuan bukan Islam. 41
Setelah  melewati  25  tahun,  persoalan  ini  kembali  diangkat  dalam Konferensi  Tahunan  pada  Munas  VII  Tahun  2005  di  Jakarta  dan menetapkan dua  diktum,  yaitu: pertama, perkawinan  beda  agama  adalah  haram  dan  tidak sah. Kedua, perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  wanita ahlul  kitab ,  menurut qaul mu’tamad , adalah haram dan tidak sah. 42
Dengan  demikian,  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan  fatwa mengenai  perkawinan  beda  agama  sebanyak  2  (dua)  kali. Pertama, pada Munas II MUI tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980 M bertepatan dengan tanggal 11 – 17  Rajab  1400  H. Kedua, pada  Munas  VII  MUI  Tanggal  28  Juli  tahun  2005 bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 1426 H.
Fatwa  perkawinan  campuran  dilandasi  oleh  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan hadis, dan tidak merujuk kepada suatu kitab fikih tertentu. Ayat pertama yang dikutip  adalah  ayat  yang  berbicara  mengenai  larangan  perkawinan  antara seorang  laki-laki  atau  perempuan  Islam  dengan  seorang  musyrik  (pemuja berhala), karena Allah SWT lebih menghargai seorang hamba  yang beragama Islam  daripada  seorang  pemuja  berhala. 43 Ayat  yang  kedua  mengenai diizinkannya  seorang  laki-laki  Islam  menikahi  seorang  perempuan  dari ahli
39 Perkawinan  campuran  yang  dimaksud  dalam  UU  Perkawinan  No.  1/1974  Pasal  57 adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena  perbedaan  kewarganegaraan  dan  salah  satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia. Hukum  Keluarga;  Kumpulan  Perundangan  tentang  Kependudukan,  Kompilasi  Hukum  Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak, hal. 295.
40 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hal. 99
41 Fatwa  ini  ditanda  tangani  oleh  Hamka,  sebagai  ketua  Umum  dan  Kafrawi  sebagai sekretaris  MUI`  Lihat  KH.  Ma’ruf  Amin  dkk, Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975, hal.  45. Meskipun  Fatwa  ini ditanda tangani oleh Menteri Agama  yang  ada pada saat  itu dijabat oleh Alamsjah  Ratu  Prawiranegara,  tetapi  pentingnya  fatwa  ini,  menurut  Atho, tidak  terletak  pada tanda  tangan  menteri  akan  tetapi  karena  fatwa  ini  dibahas  dan  diputuskan  dalam  konferensi tahunan MUI. Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hal. 99.
42 KH. Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, hal. 481.
43 QS. Al-Baqarah [2]: 221
kitab (orang-orang  Kristen  dan  Yahudi). 44 Ayat  yang  ketiga  adalah  mengenai larangan  perkawinan  seorang  perempuan  Islam  dengan  orang  kafir;  yang keempat  tentang  perintah  untuk  mencegah  diri  dan  keluarga  jangan  sampai masuk  ke  neraka. 45 Adapun  hadis-hadis  yang  dikutip  adalah  mengenai: pertama,  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  baik  adalah setengah  dari  iman;  dan  kedua,  tentang  keyakinan  bahwa  setiap  anak  lahir dalam keadaan suci (fithrah), orang tuanyalah yang membuat mereka menjadi orang-orang Yahudi, Kristen atau Majusi (penganut Zoroaster). 46
Sedangkan  fatwa  perkawinan  beda  agama  didasarkan  kepada  beberapa ayat  al-Qur’an,  sebuah  hadis,  1  kaidah  fikih,  1  metode  istinbath  hukum,  dan juga  tidak  merujuk  kepada  suatu  kitab  fikih  tertentu.  Ayat  al-Qur’an  yang dikutip  sebanyak  tujuh  ayat  yang  tersebar  dalam  6  surat,  yaitu  QS.  An-Nisa’ [4]:  3  dan  25;  QS.  Ar-Rum  [30]:  21;  QS.  At-Tahrim  [66]:  6;  QS.  Al-Maidah [5]:  5;  QS.  Al-Baqarah  [2]:  221;  dan  QS.  Al-Mumtahanah  [60]:  10.  Adapun hadis  yang  dijadikan  dasar  adalah  hadis  riwayat muttafaq  alaih dari  Abu Hurairah radhiya  Allah  ‘anhu tentang  empat  kriteria  memilih  pasangan  hidup dan  yang  diprioritaskan  adalah  seorang  yang  taat  pada  aturan  agama.  Kaidah fikih yang menjadi dasar pertimbangan menetapkan fatwa ini adalah dar’u al- mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al-mashalih (mencegah  kemafsadatan  lebih didahulukan/diutamakan  dari  pada  menarik  kemaslahatan).  Artinya,  memilih pasangan  hidup  yang  seakidah  lebih  diprioritaskan  dari  pada  memilih ahlul kitab agar  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  dapat  terwujud  dengan sempurna.  Sedangkan sad  adz-dzari’ah dijadikan  sebagai  metode  untuk menarik  kesimpulan  hukum  dalam  fatwa  perkawinan  beda  agama.  Hal  ini untuk menutup jalan terjadinya mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek kesamaan akidah.

## 2. Nikah Mut’ah dan Nikah Wisata
Seperti  halnya  dengan  pernikahan  beda  agama,  nikah  mut’ah  merupakan persoalan  lama  yang  hingga  kini  masih  menjadi  isu  kontroversial  karena praktiknya  dalam  masyarakat  tidak  pernah  punah.  Itulah  sebabnya,  keabsahan mengenai  perkawinan  ini  selalu  dipertanyakan  hingga  menjadi  permasalahan penting yang harus dibahas dan dikaji pada sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 25  Oktober  1997.  Dalam  sidang  tersebut  ditetapkan  bahwa  nikah  mut’ah hukumnya adalah haram. 47
Dalil-dalil  yang  dikemukakan  oleh  fatwa  itu  merujuk  pada  satu  ayat  al- Qur’an, dua hadis dan sebuah kaidah fikih. Ayat al-Qur’an yang dikemukakan adalah  ayat  yang  menjelaskan  bahwa  hubungan  kelamin  hanya  dibolehkan
44 QS. Al-Maidah [5]: 5
45 QS. At-Tahrim [66]: 6
46 Al-Bukhari dan Muslim
47 Ma’ruf Amin dkk, Op. Cit., hal. 403.
kepada  wanita  yang  berfungsi  sebagai  isteri  atau jariah. 48 Sedangkan  wanita yang  diambil  dengan  jalan  mut’ah  tidak  berfungsi  sebagai  isteri  atau  sebagai jariah.
Ketetapan dalam fatwa ini pada dasarnya tidak menampakkan pembaruan atau  perubahan  hukum  yang  berarti  apabila  dibandingkan  dengan  pandangan hukum  dari  ulama  klasik.  Dalam  pandangan  mazhab  Hanafi,  Imam Syamsuddin  al-Sarkhasi  (wafat  490  H)  mengatakan:  “Nikah  mut’ah  ini  bathil menurut  mazhab  kami. 49 Demikian  pula  Imam  ‘Ala  al-Din  al-Kasani  (wafat 587  H) mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, yaitu nikah mut’ah”. 50
Dalam praktek, biasanya nikah model ini dilakukan sebagaimana layaknya sebuah  pernikahan  biasa,  yaitu  pernikahan  yang  memenuhi  segala  rukun  dan syarat,  dilakukan  karena  suka  sama  suka,  ada  walinya,  ada  saksinya,  dan  ada maharnya.  Hanya  saja,  sang  istri  merelakan  beberapa  haknya  tidak  dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Model pernikahan ini kemudian dipertanyakan keabsahannya.
Dalam  literatur  fikih  klasik,  ada  beberapa  model  pernikahan  yang diperselisihkan  keabsahannya  oleh  ulama, 51 namun  nikah  misyar  atau  nikah wisata  tidak  ditemukan  pembahasannya.  Model  pernikahan  ini  hanya  dapat ditemukan dalam kajian fikih kontemporer.
Berdasarkan  pandangan  tersebut,  tampaknya  MUI  cenderung  mengikuti pendapat  kedua  yang  mengharamkan  perkawinan  ini.  Meskipun  demikian, pengharaman  yang  ditetapkan  oleh  MUI  tidak  sepenuhnya  didasarkan  pada alasan-alasan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  kelompok  kedua.  Dalam hal ini, MUI lebih berpandangan bahwa keharaman nikah seperti ini didasarkan pada alasan bahwa perkawinan ini dipersamakan dengan nikah muaqqat (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk nikah mut’ah.
Istilah nikah wisata, MUI menilai bahwa pernikahan ini memenuhi rukun dan  syarat  pernikahan.  Karena  pernikahan  ini  diniatkan  dan/atau  disepakati untuk sementara, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan selama wisata atau perjalanan,  maka  melalui  Munas  VIII  MUI  Tahun  2010,  Majelis  Ulama Indonesia  memfatwakan  bahwa  nikah  wisata  hukumnya  haram  sebagaimana dengan nikah mut’ah. 52
3. Nikah di Bawah Tangan
48 QS. Al-Mukminun [23]: 5-6.
49 Imam  Syamsuddin  al-Sarkhasi, al-Mabsuth ,  juz  5,  Cet.  I, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2000), hal. 136
50 Imam  ‘Ala  al-Din  al-Kasani, Bada’u  as-Sana’i  fi  Tartib  al-Syana’i ,  juz  3,  Cet.  III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), hal. 467.
51 Diantara model perkawinan yang dimaksud adalah nikah mut’ah, al-syigar, al-muhallil, al-muhrim , masa ‘iddah, nikah tanpa wali, nikah dengan perempuan kafir atau ahlul kitab . Dr. Ali  Yusuf  as-Subki, Fiqh  Keluarga ,  terj.  Nur  Khozim, Nizamul  Usrah  fi  al-Islam (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 134-149.
52 Lihat KH. Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, hal. 566.
Istilah  pernikahan  di  bawah  tangan 53 muncul  seiring  dengan  lahirnya pembaruan hukum keluarga dalam bentuk undang-undang. Di beberapa negara Muslim,  seperti  Brunei,  Mesir,  Iran,  India,  Pakistan,  Yordania,  Tunisia,  Irak, Republik  Yaman,  Lebanon,  Maroko,  Libya  dan  Syiria  mengharuskan pencacatan  perkawinan.  Hanya  saja,  aturan  tersebut  tidak  menegaskan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan.
Masalah  pencatatan  perkawinan  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk pembaruan  hukum  keluarga  karena  permasalahan  ini  tidak  ditemukan  dalam kitab-kitab fikih konvensional. Itulah sebabnya, konsep nikah di bawah tangan tidak  ditemukan  dalam  kitab  fikih  klasik.  Sejauh  ini  hanya  ditemukan  konsep nikah  sirri  dalam  kitab al-Mudawwanah karya  Sahnun.  Dalam  kitab  tersebut, Imam  Malik  (93H-179H/712-789  M)  membedakan  antara  perkawinan  sirri ( nikah  as-sirri )dan  perkawinan  yang  tidak  disertai  bukti  ( nikah  bigair  al- bayyinah ).  Dalam  hal  ini,  hukum  nikah  siri  dianggap  tidak  sah  karena perkawinan  ini  dirahasiakan  secara  sengaja  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pernikahan.  Konsep  pernikahan  siri  dari  ulama  Malikiyyah  dapat didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai nikah yang oleh mempelai laki- laki  (suami)  diminta  kepada  para  saksi  untuk  merahasiakan,  baik  kepada keluarga (isteri), saksi maupun kepada masyarakat. 54
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  definisi  perkawinan  siri  secara tersirat  adalah  perkawinan  yang  ada  usaha  dari  para  pihak  (mempelai  dan saksi)  untuk  merahasiakan.  Oleh  karena  itu,  unsur  pokok  yang  menjadikan haramnya  perkawinan  sirri  adalah  adanya  usaha  merahasiakan  perkawinan tersebut  oleh  para  pihak.  Dengan  demikian,  unsure  pengumuman  kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya perkawinan.
Komisi  Fatwa  MUI  sengaja  lebih  memilih  istilah  pernikahan  di  bawah tangan  dari  pada  istilah  pernikahan  siri.  Selain  untuk  membedakan  dengan pernikahan siri yang sudah dikenal dalam konteks fikih, istilah ini lebih sesuai dengan  ketentuan  agama  Islam.  Menurut  MUI,  nikah  di  bawah  tangan  yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat  yang  ditetapkan  dalam  fikih  (hukum  Islam).  Namun,  nikah  ini  tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang- undangan.  Atas  dasar  pengertian  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia menegaskan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah sah akan tetapi menjadi haram apabila ada mudharrat.
4. Prosedur Pernikahan
Materi  fatwa  MUI  tentang  prosedur  pernikahan  lebih  bersifat  deskriptif karena memberikan  pernyataan  hukum.  Fatwa  ini  berisi  himbauan  dan  ajakan
53 Istilah  ini  kadang-kadang  dipersamakan  dengan  istilah  nikah sirri. Disebutkan Fakhrurazi,  Perkawinan  bawah  tangan  atau  yang  dikenal  dengan  berbagai  istilah  lain  seperti “kawin  siri”  atau  “nikah  sirri”,  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
Lihat
https://www.facebook.com/permalink.php?id=352954851429251&story_fbid=4444010856179
60
54 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu , Jilid 9, hal. 83
untuk mengikuti prosedur pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Himbauan  ini  dikeluarkan  dengan menjadikan  salah  satu  kaidah  fikih  sebagai  dasar  hukum,  yaitu:  “Keputusan pemerintah  itu  mengikat  untuk  dilaksanakan  dan  menghilangkan  perbedaan pendapat.” 55
Oleh  karena  sifatnya  deskriptif,  fatwa  ini  tidak  melahirkan  ketentuan hukum  baru  yang  harus  dipegangi  keabsahannya.  Hanya  saja,  penekanan keabsahan  perkawinan  dalam  fatwa  ini  dikemukakan  MUI  sebatas  penjelasan mengenai  ketentuan  umum  mengenai  syarat  sah  pernikahan  menurut  ajaran Islam. Ketentuan yang dimaksud adalah yang memenuhi syarat seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab Kabul, serta mahar (mas kawin). Ketentuan ini tidak memberikan pengembangan  baru dari pandangan ulama klasik. Oleh karena itu, selain karena fatwa ini tidak bersifat normatif,  fatwa  ini  juga  tidak memberikan  perubahan  atau  pembaruan  hukum apapun  dari  aturan-aturan  yang  disepakati  ulama  terdahulu  mengenai perkawinan.
5. Pernikahan Usia Dini
Selain perkawinan di bawah tangan, pernikahan usia dini merupakan salah satu  bagian  pembaruan  hukum  keluarga  pada  beberapa  negara  muslim  dan berpenduduk Muslim. 56 Meskipun batasan umur di Indonesia tidak terlalu jauh berbeda  dengan  negara-negara  lain,  bahkan  untuk  laki-laki  relatif  agak  tinggi akan  tetapi  pembaruan  hukum  perkawinan  mengenai  hal  ini  jauh  lebih  maju dibandingkan  fatwa  MUI.  MUI  tidak  memberikan  batasan  usia  kawin  bagi laki-laki dan perempuan sehingga dalam fatwanya pernikahan dalam usia dini tetap  dianggap  sah.  Fatwa  ini  tidak  banyak  memberikan  perubahan  dari pandangan  ulama  klasik  yang  tidak  memberikan  pembatasan  usia  atau  umur untuk  kawin.  Hal  ini  dapat  disebabkan  pada  literatur  fikih  Islam  yang  tidak memberikan  penjelasan  mengenai  ketentuan  hukum  secara  eksplisit mengenai batasan usia pernikahan baik batasan minimal maupun maksimal untuk melihat keberanjakkan fatwa MUI dari pandangan ulama terdahulu maka permasalahan ini  dapat  dikaji  dengan  mengaitkan  pada  bahasan  tentang  persyaratan pernikahan. 57
Salah  satu  syarat  untuk  melaksanakan  akad  nikah  adalah  kemampuan melaksanakan. 58 Orang  yang  melaksanakan  akad  bagi  dirinya  maupun  orang lain  harus  mampu  melakukan  akad.  Syarat  itu  cukup  dengan  adanya  sifat tamyiz (mampu membedakan) saja. Jika belum tamyiz seperti anak kecil yang belum  berumur  7  tahun  maka  pernikahannya  tidak  sah  dan  menjadi  batal. Apabila  sudah  tamyiz  meskipun  masih  kecil  maka  ulama  Syafi’iyyah
55 Lihat Muhammad Idris al-Syafi’I, al-Asybah wa al-Nazair, Bab al-Syahadah ‘ala Fi’li al-Nafs , juz 1, hal. 755. CD. Maktabah Syamilah.
56 Lihat  pembahasan  sebelumnya  pada  bab  2,  sub  bab  pembaruan  hukum  keluarga  pada beberapa negara muslim tentang pembatasan usia kawin.
57 Wahbah  al-Zuhaili  menyebutkan  ada  empat  macam  syarat  akad  nikah,  yaitu,  syarat in’iqad (pelaksanaan),  syarat sihhah (sah),  syarat nafaz (terlaksana)  dan  syarat luzum (kelanggengan).
58 Syarat ini masuk dalam kategori syarat in’iqad (terlaksanya) pernikahan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , hal. 55
membolehkan jika  itu  dipandang  ada maslahat.  Demikian  pula  halnya  dengan ulama  Hanabilah  dan  Malikiyah  membolehkan ayahnya  menikahkan  putranya yang  masih  kecil  dengan  berdasar  pada  riwayat  al-Astram  bahwasanya  Ibnu Umar  menikahkan  putranya  ketika  masih  kecil.  Kemudian  orang-orang meminta  keputusan  hukum  kepada  Zaid  dan  membolehkannya  pada  semua orang. 59
Dikalangan  ulama  Hanafiyah  tidak  mensyaratkan  orang  baligh  dalam melaksanakan  akad  nikah  karena  karena  hal  itu  masuk  dalam  kategori  syarat nafaz. 60 Berdasarkan pandangan jumhur ulama tersebut, maka dapat dipahami bahwa keabsahan pernikahan usia dini tidak menjadi permasalahan di kalangan ulama klasik. Dengan demikian, keberanjakan fatwa MUI dari pandangan yang disepakati ulama klasik tidak tampak.

## C. Faktor Yang Mempengaruhi Fatwa
Ada  beberapa  faktor  yang  melahirkan  atau  mempengaruhi  fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum keluarga.
1. Fatwa Perkawinan Beda Agama
Lima  tahun  sebelum  fatwa  MUI  pertama  yang  dikeluarkan  pada  tahun 1980,  yakni  pada  tahun  1975,  Majelis  Ulama  Jakarta  telah  mengeluarkan pernyataan  larangan  bagi  seorang  laki-laki  muslim  untuk  menikahi  seorang perempuan bukan Islam sekalipun dari ahli kitab. Pernyataan ini didasari oleh kekhawatiran  Majelis  Ulama  terhadap  maraknya  berita  dalam  harian Sinar Harapan , salah satu Koran atau surat kabar yang didukung oleh kaum Kristen, mengenai perkawinan seorang perempuan Islam dan laki-laki bukan Islam dan dilaksanakan  menurut  agama  laki-laki  yang  kemudian  disebut  dengan perkawinan  Pancasila.  Istilah  atau  sebutan  tersebut  dianggap  majelis  sebagai suatu penghinaan karena perkawinan dalam Islam bukan hanya soal perjanjian lahiriah  mengenai  kelangsungan  keturunan  akan  tetapi  juga  merupakan pertalian  suci  yang  bertujuan  mencapai  kebahagiaan  dan  kepatuhan  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ketaatan pada satu agama yang sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah syarat mutlak.
Lima  tahun  kemudian,  permasalahan  ini  kembali  mengemuka  dengan maraknya  pemberitaan  di  media  yang  menegaskan  tentang  makin  banyaknya jumlah perkawinan beda agama. Pemberitaan tersebut diperkuat dengan adanya data  statistik  yang  disiarkan  oleh  Kantor  Catatan  Sipil  Jakarta  yang menunjukkan  bahwa  sejak  bulan  April  1985  hingga  bulan  juli  1986  telah terjadi  perkawinan  beda  agama  yang  melibabatkan  112  laki-laki  muslim  dan 127  perempuan  muslim. 61 Tampaknya  kekhawatiran  MUI  terhadap  praktik perkawinan  ini  juga  semakin  beralasan  dengan  adanya  isu  kristenisasi  dan gerakan permutadan melalui jalur perkawinan.
2. Nikah Mut’ah dan Nikah Wisata
59 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , hal. 55
60 Syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , hal. 54
61 Lihat Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 , hal. 102.
Pembaruan hukum kurang tampak pada fatwa mengenai nikah mut’ah. Hal ini dapat dilihat pada sisi produk hukum dan metodologinya. Dari sisi produk hukum,  masalah  nikah  mut’ah  cenderung  mengikuti  pandangan  ulama sebelumnya  yang  menjadi mainstream dan  diikuti  sebagian  besar  umat  Islam. Keharaman nikah mut’ah sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama sebelumnya yang kemudian disepakati dan diikuti oleh MUI menunjukkan bahwa fatwa ini lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya  dari  pada  sosial.  Pada  proses penetapan  fatwa  ini  kurang  menggunakan  instrument  sosial  dalam menganalisis aspek-aspek sosiologis  yang menyebabkan menjamurnya praktik nikah mut’ah di kalangan masyarakat.
Praktik nikah mut’ah memang bukan persoalan baru. Praktek ini telah ada jauh sebelum Islam dating. Sejak Islam dating, aturan tentang hal ini kemudian dibatasi  melalui  beberapa  hadis  kemudian  menjadi  kontroversial  mengenai keabsahan  perkawinan  ini.  Keabsahan  pernikahan  ini  terpilah  menjadi  dua, yaitu:  kelompok  syiah  yang  menghalalkan  nikah  mut’ah  dan  kelompok  sunni yang mengharamkannya.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  fatwa  nikah  wisata  lebih dominan  dipengaruhi  oleh  faktor  budaya.  Penerapan  metode  qiyas  pada masalah  nikah  wisata  merupakan  bentuk/model  metode  yang  kurang mempertimbangkan  aspek  sosiologis.  Hal  ini  disebabkan  karena  metode  ini lebih menekankan anologi yang dipengaruhi oleh logika formal ( al-mantiq al- suri )  yang  cenderung  mengabaikan  aspek al-masalih  al-mursalah karena terjebak  pada  wilayah  tekstualitas.  Menurut  Ridwan  al-Sayyid,  qiyas  yang digunakan sebagaimana yang dirumuskan Imam al-Syafi’i, yaitu “ ilhaq far’i bi asl  li  ittihad  al-illah ”,  pada  hakekatnya  tidak  merupakan  upaya  untuk mengantisipasi  masa  depan  tetapi  sekedar  membahas  fakta  yang  ada  untuk diberi  jawaban  agama  terhadapnya  dengan  membandingkan  fatwa  tersebut dengan apa yang pernah ada. 62

## 3. Pernikahan di Bawah Tangan dan Pernikahan Usia Dini
Pernikahan  di  bawah  tangan  dan  pernikahan  usia  dini  merupakan fenomena  baru  yang  disebabkan  oleh  munculnya  pembaruan  hukum  keluarga Islam  pada  beberapa  negara  berpenduduk  mayoritas  Islam  dalam  bentuk perundang-undangan.  Keabsahan  pernikahan  ini  dipertanyakan  karena munculnya  aturan  baru  mengenai  pencatatan  perkawinan  dalam  bentuk perundang-undangan. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan menyebabkan MUI membahas dan mengkaji permasalahan ini tidak  hanya  dalam  siding  ijtima’  Ulama  Komisi  fatwa  se-Indonesia  pada tanggal  26  Mei  2006  tetapi  dibahas  kembali  pada  tahun  2008  dalam  rapat komisi fatwa MUI dan ditetapkan pada tanggal 17 September 2008.
Faktor  yang  mempengaruhi  lahirnya  fatwa  ini  pada  dasarnya  dipengaruhi oleh  faktor  sosial  budaya  dan  politik.  Keterpengaruhan  faktor  budaya  tampak pada ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa perkawinan di bawah tangan tetap sah karena terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan ulama dahulu.  Oleh  karena  keharaman  perkawinan  ini  didasarkan  pada  unsur
62 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 90.
mudharat  menunjukkan  adanya  keterpengaruhan  fatwa  ini  dari  aspek sosiologis.  Di  satu  sisi  MUI  tidak  berusaha  keluar  dari  pandangan  jumhur ulama yang tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan namun di  sisi  lain  MUI  juga  tidak  menapikan  aspek  lain  baik  secara  sosiologis, psikologis  maupun  yuridis  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Keterpengaruhan faktor budaya dengan  tidak  meninggalkan  pemikiran  ulama  terdahulu  menunjukkan  MUI tidak  lebih  progresif  dari  pada  undang-undang.  Apabila  MUI  mencoba menginterpretasikan  kembali  fungsi  saksi  sebagai  salah  satu  bentuk pembuktian  adanya  perkawinan  maka  dapat  diyakini  bahwa  pemikiran  baru dari  Majelis  Ulama  Indonesia  mengenai  perkawinan  akan  lebih  progresif  dan dinamis.
Dengan  demikian,  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  banyak dipengaruhi  oleh  faktor  budaya  dan  sosial.  Keterpengaruhan  tersebut berimplikasi pada perbedaan metodologis dalam melakukan pembaruan.
D. Analisis Maqashid al-Syari’ah
Ada  beberapa  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  akan  dianalisis  dengan melihat  kerangka  metodolgis  yang  digunakan  dalam  menetapkan  fatwa.  Hal  ini penting  dilakukan  untuk  upaya  pengujian  kembali  konsistensi  Majelis  Ulama Indonesia  mengaplikasikan  sistem  dan  prosedur  penetapan  fatwa  berdasarkan pedoman  yang  telah    ditetapkan    berdasarkan    Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  se- Indonesia  Tahun  2003,  terutama  yang  berkaitan  penerapan  prinsip-prinsip maqashid asy-syari’ah.
Bagian ini lebih  dilihat pada bagaimana elemen-elemen argument mashlahat sebagai muara maqashid al-syari’ah direpresentasikan dalam fatwa-fatwa hukum keluarga  (perkawinan)  Majelis  Ulama  Indonesia.  Setelah  menganalisis  7  (tujuh) fatwa  hukum  keluarga  (perkawinan)  MUI  dapat  dinyatakan  bahwa  fatwa-fatwa hukum  keluarga  (perkawinan)  MUI  didukung  kuat  dengan  dalil-dalil  nash (al- nushus al-syari’ah), yaitu dengan secara konsisten merujuk al-Qur’an dan Hadits meskipun wajh  al-dilalah nash-nash  itu  umumnya  tidak  disebutkan,  kecuali  1 (satu)  fatwa    mengenai  prosedur  perkawinan.  Fatwa-fatwa  itu  juga  mengikuti metode  (manhaj)  istinbat  yang  baku  yang  disepakati  oleh  jumhur  ulama,  yaitu merujuk  pada  ijma’  dan  qiyas  jika  ada,  setelah  merujuk  nash  al-Qur’an  dan Hadits. Jika ijma’ dan qiyas tidak ada, fatwa-fatwa itu kemudian merujuk kepada pendapat  para  ulama,  baik  klasik  maupun  kontemporer.  Adapun  rujukan  kepada kaidah-kaidah fikih selalu dilakukan, meskipun sudah terdapat rujukan kepada al- Qur’an, Hadits, ijma’ dan qiyas. Sebagaimana terlihat dalam table berikut:
Tabel 1 Frekuensi Penggunaan Dalil dalam Fatwa Hukum Keluarga MUI No Fatwa Tahun  Qur’an  Hadits  Ijma’  Kaidah Fikih Metode Istinbat (ijtihad) Pendapat Ulama 1 Perkawinan Campuran 1980 4 2 - - - -
2 Perkawinan Beda Agama 2005 7 1 - 1 1 - 3 Nikah Mut’ah 1997 1 2 - 1 - - 4 Nikah Wisata 2010 3 4 1 - - 1 5 Prosedur Perkawinan 1996 - - - 1 - - 6 Nikah di Bawah Tangan 2006 1 3 - - - 1 7 Nikah di Bawah Tangan 2008 2 5 - 1 1 - 8 Pernikahan Usia Dini 2009 3 2 - 1 - 3
Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum keluarga  (perkawinan),  MUI  menjadikan  al-Qur'an  dan  Hadis  sebagai  sumber hukum  utama.  Karena  itu,  segala  persoalan  yang  muncul  selalu  dikembalikan kepada  kedua  sumber  tersebut.  Hanya  ada  satu  fatwa  yang  tidak  mengutip  dalil baik  dari  al-Qur’an  maupun  hadis,  yaitu  fatwa  tentang  prosedur  pernikahan.  Hal ini  disebabkan  karena  fatwa  ini  berisi  beberapa  pernyataan  yang  menganjurkan untuk  mengikuti  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  melalui  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Sehingga  MUI  menetapkan putusannya  dengan  berdasar  pada  kaidah  fikih  yang  berbunyi: hukm  al-hakim ilzamun  wa  yarfa’u  al-khilaf (keputusan  pemerintah  itu  mengikat  untuk dilaksanakandan menghilangkan perbedaan pendapat). Selain itu, juga disebabkan muatannya  tidak  bersifat  normatif  tetapi  deskriptif,  tidak  mempertanyakan  apa hukumnya  atau  tidak  mencari  norma  hukum  terbaik  yang  harus  dipegangi. Meskipun  demikian,  seharusnya  dalam  alur  argument  fatwa  sebaiknya mencantumkan  ayat  al-Qur’an  dan  Hadis  yang  memerintahkan  untuk  menta’ati pemimpin (ulil  amri). Berbeda  dengan  6  (enam)  fatwa  hukum  keluarga (perkawinan) lainnya yang selalu mengutip dalil, baik dari ayat al-Qur’an maupun Hadis,  disebabkan  karena  semuanya  bersifat  normatif,  yaitu  studi  hukum  Islam yang mempertanyakan apa hukumnya, apakah halal atau haram, boleh atau tidak, sah atau batal, dan lainnya.
Dalam  bagian  ini  perhatian  ditujukan  lebih  khusus  kepada  bagaimana pertimbangan maqashid  al-syari’ah telah  dipresentasikan  dalam  fatwa-fatwa hukum  keluarga  (perkawinan)  MUI.  Caranya  ialah  dengan  mencermati
penggunaan  kaidah-kaidah  fikih  di  dalamnya,  baik  dari  segi  jenisnya  maupun jumlahnya.  Selain  itu  juga  akan  dicermati  penggunaan  metode  istinbat  yang bermuara  pada  terwujudnya maqashid  al-syari’ah, seperti sadd  al-dzari’ah, mashlahah al-mursalah dan istihsan.
Dari  analisis  terhadap  7  (tujuh)  fatwa  hukum  keluarga  (perkawinan)  MUI tahun  1975-2012  yang  termuat  dalam  buku Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  Tahun 1975 (edisi  terbaru  tahun  2015) 63 diketemukan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  macam kaidah  fikih  yang  digunakan  dalam  fatwa-fatwa  hukum  keluarga  (perkawinan) dengan frekuensi yang tidak merata dan bervariasi.
Tabel 2 Frekuensi Penggunaan Kaidah Fikih dalam Fatwa Hukum Keluarga MUI No Kaidah Fikih Frekuensi Penggunaan Ket 1  Dar’u  al-Mafasid  Muqaddamun ‘ala Jalb al-Mashalih 2 Perkawinan Beda Agama (2005) Nikah di Bawah Tangan (2008) 2  Hukm  al-Hakim  Ilzam  wa  Yarfa’u al-Khilaf 2 Nikah Mut’ah (1997) Prosedur Perkawinan (1996) 3  Li al-Wasa’il Hukm al-Maqashid 1 Pernikahan Usia Dini (2009)
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa  hanya  3  (tiga)  kaidah  fikih  yang  telah digunakan  dalam  fatwa-fatwa  hukum  keluarga  (perkawinan)  MUI  dari  sekian banyak  kaidah  fikih  yang  bermuara  terwujudnya maqashid  al-syari’ah, yang tersebar pada 5 fatwa. Pertama, Kaidah dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih (menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  daripada  memperoleh maslahat)  digunakan  oleh  MUI  dalam  fatwa  perkawinan  beda agama  (2005)  dan nikah  di  bawah  tangan  (2008).  Kaidah  ini  digunakan  oleh  MUI  dalam  argument fatwa  dengan  pertimbangan  bahwa  upaya  dalam  memperoleh  maslahat (jalb  al- mashalih) adalah  dengan  menolak  mafsadat (dar’u  al-mafasid), karena  menolak mafsadat  adalah  bagian  dari  mengambil  maslahat,  sehingga  kemudian  muncul kaidah  fikih  yang  menyatakan dar’u  al-mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al- mashalih. 64 MUI  menggunakan  kaidah  fikih  ini  dalam  argument  fatwa,  namun tidak  menyebutkan  dalam  pertimbangannya  tentang  mafsadat-mafsadat  apa  saja yang  akan  diperoleh  seseorang  dari  pernikahan  beda  agama  dan  nikah  di  bawah tangan. Menurut hemat penulis, dalam sidang-sidang pembahasan kedua fatwa ini barangkali  argument  tersebut  telah  menjadi  pembahasan,  tapi  masalahnya  tidak dituangkan  dalam  konsideran  pertimbangan  fatwa.  Tentu  akan  lebih  kuat  jika disertakan  dengan  menyebutkan  mafsadat-mafsadat  apa  saja  yang  ditimbulkan
63 Ma’ruf  Amin,  dkk., Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975  (Edisi  Terbaru), (Jakarta: Erlangga, 2015)
64 Jalaluddin  Abdurrahman  Al-Suyuti, Al-Asybah  wa  al-Nazha’ir  fi  al-Furu’, Cet.  Ke-2 (Penerbit al-Haramain, 1960), hal. 6.
dari  kedua  bentuk  pernikahan  ini  untuk  mewujudkan  maslahat,  sehingga  MUI memutuskan  keharaman  pernikahan  beda  agama  dan  menganjurkan  agar  setiap pernikahan  dilakukan  pencatatan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Kedua, kaidah hukm  al-hakim  ilzamun  wa  yarfa’u  al-khilaf (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan). Kaidah ini dijadikan sebagai argument oleh MUI ketika menetapkan fatwa Nikah Mut’ah (1997) dan Prosedur Perkawinan  (1996).  Kaidah  ini  menegaskan  bahwa  jika  terjadi  perselisihan, kembalikan kepada putusan pemimpin (ulil amri) yang menjadi representasi Allah dan Rasulullah di muka bumi, karena kaidah ini bersumber dari al-Qur’an surat al- Nisa’  [4]  ayat  59.  Tegasnya,  dalam  fatwa  ini  MUI  mengajak  umat  Islam  untuk mengikuti  hukum  perkawinan  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  telah dibuat oleh pemerintah.
Ketiga, kaidah li al-wasa’il hukm al-maqashid (hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju) yang dijadikan sebagai argument dalam menetapkan fatwa pernikahan usia dini (2009). MUI berpandangan bahwa indikator-indikator (wasa’il) bagi  tercapainya  tujuan  pernikahan  mesti  direalisasikan,  yaitu kemaslahatan  hidup  berumah  tangga  dan  bermasyarakat  serta  jaminan  keamanan bagi  kehamilan.  Salah  satunya  adalah  kedewasaan  usia.  Untuk  merealisasikan kemaslahatan pernikahan MUI menganjurkan agar dikembalikan pada standarisasi usia  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. 65 Meskipun  secara  normatif  MUI  berpendapat  pernikahan  usia  dini  hukumnya  sah sepanjang  terpenuhi  rukun  dan  syaratnya,  namun  di  sisi  lain  MUI  berpandangan haram  hukumnya  melakukan  pernikahan  tersebut  apabila  mengakibatkan kemudharatan.
Bila  kaidah-kaidah  fikih  ini  muncul  sebagai  argument  dalam  suatu  fatwa, maka  berarti  di  situ  sedang  digunakan  elemen  argument maslahat yang merupakan muara pembahasan maqashid al-syari’ah. 66 Namun demikian, Majelis Ulama  Indonesia  masih  perlu  mencarikan  kaidah-kaidah  fikih  lebih  banyak  lagi yang  secara  khusus  relevan  dengan  masalah  perkawinan.  Ketiadaan  upaya  itu seolah  mempermudah  masalah  dengan  berhenti  pada  titik  upaya  tertentu  pada tahap  awal  yang  masih  umum,  yaitu  pada  penggunaan  kaidah dar’u  al-mafasid muqaddamun  ‘ala  jalb  al-mashalih. Ini  tidak  pula  berarti  fatwa-fatwa  MUI tentang  hukum  keluarga  (perkawinan)  tidak  dinamis,  karena  faktanya  sudah sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim mengenai perkembangan hukum keluarga Islam.
65 Ma’ruf Amin, dkk., Op. Cit., hal. 1145.
66 Sesungguhnya kaidah-kaidah fikih itu awalnya hanya lima buah saja jumlahnya, yaitu 1. Al-Yaqin  la  Yuzalu  bi  al-Syak (sesuatu  yang  yakin  tidak  dapat  dikalahkan  oleh  sesuatu  yang diragukan); 2. al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir (kesulitan menarik kemudahan); 3. Al-Dharar Yuzal (kemudharatan harus dihilangkan); 4. Al-‘Adat al-Muhakkamah (adat itu dapat dijadikan hukum); dan 5. Al-Umur bi Maqashidiha (segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya). Kemudian dalam penilaian  al-Subki  ternyata  dalam  kenyataan  tidak  mungkin  semua  persoalan  hukum  dapat dikembalikan  kepada  kaidah  yang  lima  itu,  sehingga  lalu  berkembang  menjadi  50  bahkan  200 kaidah.  Lihat  Wahbah  al-Zuhaili, Mausu’ah  al-Fiqh  al-Islami, Jilid  X  (Damaskus,  Dar  al-Fikr, 2010), hal. 529-530.
Masalahnya  adalah  bahwa  fatwa-fatwa  MUI  tentang  hukum  keluarga (perkawinan) ini terbatas dalam penggunaan 3 (tiga) kaidah fikih yang bermuara pada maqashid  al-syari’ah yang  masih  bersifat  umum.  Hal  demikian  dapat mengandung  resiko  ketidaktuntasan  kajian  sehingga  dapat  dapat  menghasilkan fatwa  yang  kurang  tuntas  pula.  Ini  terbukti  dengan  telah  dilakukannya  semacam “ralat” fatwa oleh fatwa berikutnya atau lebih tepatnya menambah kemungkinan- kemungkinan  penekanan  baru  yang  oleh  fatwa  sebelumnya  tidak  atau  belum diperkenalkan.
Sesungguhnya  MUI  sendiri  telah  mengemukakan  sejumlah  perangkat  teori hukum  Islam  yang  diklaim  telah  digunakan  dalam  fatwa-fatwanya  setelah merujuk  nash  al-Qur’an,  Hadits,  ijma’  dan  qiyas.  Perangkat  itu  ialah tahqiq  al- manath (analisa ‘illat), i’adat al-nazhar (tela’ah ulang) dan tafriq al-halal min al- haram (pemisahan  yang  halal  dari  yang  haram). 67 MUI  juga  telah  menunjukkan fatwa  hukum  keluarga  sebagai  contoh  penggunaan  konsep-konsep  itu,  tetapi  di dalam  fatwa-fatwa  dimaksud  alur  argument  itu  tidak  dinampakkan  dan direpresentasikan dengan merujuk pilihan kaidah-kaidah fikih yang amat banyak, kecuali 3 (tiga) kaidah yang telah ditampilkan dalam table 2 di atas. Barangkali di sinilah salah satu ruang penyempurnaan itu, yaitu penyebutan kaidah-kaidah fikih itu  perlu  lebih  banyak  dan  lebih  eksplisit  agar  supaya  semangat  revitalisasi maqashid  al-syari’ah lebih  nampak  lagi  dalam  fatwa-fatwa  hukum  keluarga (perkawinan)  itu,  bukan  hanya  dalam  isi  fatwanya  tetapi  juga  dalam  alur argumennya.  Mungkin,  hal  itu  juga  telah  ada  dalam  siding-sidang  pembahasan persiapan  perumusan  fatwa,  tetapi  kemudian  tidak  banyak  muncul  atau  tidak secara eksplisit muncul dalam naskah fatwanya.
Salah satu contoh dalam hal ini adalah fatwa hukum keluarga MUI tentang perkawinan  campuran.  Pada  diktum  kedua  fatwa  tersebut  dinyatakan  bahwa seorang  laki-laki  muslim  diharamkan  menikahi  seorang  perempuan  bukan muslim.  Lebih  lanjut  pada  diktum  kedua  ini  dinyatakan  bahwa  tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab terdapat perbedaan pendapat. 68 Kemudian  pertimbangan  yang  dijadikan  untuk  merumuskan  fatwa perkawinan  ini  haram  adalah  mafsadatnya  lebih  besar  daripada  maslahatnya, meskipun  MUI  tidak  menjelaskan  dalam  diktumnya  apa  saja mafsadat yang didapatkan  dari  pernikahan  campuran.  Isi  pedoman  dalam  fatwa  itu  sangat  jelas dan  metodenya  pun  jelas  pula,  hanya  saja  alur  argument tahqiq  al-manath dan i’adat  al-nazhar itu  justeru  tidak  disebut-sebut  dalam  konsideran  fatwa  itu. Konsideran  fatwa  itu,  setelah  merujuk  sejumlah  nash  (4  ayat  al-Quran  dan  2 Hadits),  tidak  menyebutkan  pendapat  ulama  sebelumnya  dalam  masalah  yang sama  dan  tidak  mencantumkan  sebuah  kaidah  fikih  pun  yang  bermuara  pada
67 Tahqiq al-manath ialah analisa untuk mengetahui ada atau tidaknya alasan hukum (‘illat) dalam  suatu  kasus  yang  dihadapi,  setelah ‘illah itu  sendiri  diketahui  sebelumnya,  baik  melalui nash, ijma’ atau istinbath. I’adat al-nazhar ialah tela’ah ulang terhadap pendapat (qaul) para ulama terdahulu  yang  sekarang  mungkin  dianggap  tidak  sesuai  lagi  untuk  dipegangi  karena  sulit diimplementasikan  pada  kondisi  sekarang (ta’assur, ta’adzdzur, atau shu’bah al-‘amal). Adapun tafriq al-halal min al-haram ialah konsep pemisahan yang halal dari yang haram ketika keduanya bercampur,  sehingga  tidak  harus  menjadi  haram  semuanya.  Lihat  Ma’ruf  Amin, Fatwa  Dalam Sistem Hukum Islam, hal. 253-254, 261-262.
68 Ma’ruf Amin, dkk., Op. Cit., hal. 52.
elemen maslahat untuk  mewujudkan maqashid  al-syari’ah. Tentu  saja  kaidah fikih  dan  metode  istinbat  yang  mengandung maqashid  al-syari’ah perlu  untuk disebutkan,  terutama  kaidah  fikih  yang  justeru  berbicara  tentang maslahat dari pengharaman  perkawinan  antara  lelaki  muslim  dengan  wanita  bukan  muslim. Seperti,  kaidah  fikih  yang  berbunyi dar’u  al-mafasid  muqaddamun  ‘ala  jalb  al- mashalih (menolak  keburukan  lebih  didahulukan  daripada  mewujudkan kemaslahatan)  dan  metode sadd  al-dzri’ah. Kedua  ini  mungkin  lebih  relevan sebagai  konsideran  bagi  pengharaman  perkawinan  campuran,  khususnya perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan bukan muslim.
Pada fatwa MUI tentang perkawinan beda agama dengan putusan yang sama dengan fatwa perkawinan campuran, kaidah fikih yang berbunyi dar’u al-mafasid muqaddamun  ‘ala  jalb  al-mashalih (menolak  keburukan  lebih  didahulukan daripada  mewujudkan  kemaslahatan)  dan  metode sadd  al-dzri’ah ini  digunakan oleh  MUI  dalam  merumuskan  fatwa.  Ini  menunjukkan  bahwa  fatwa  perkawinan beda agama berfungsi sebagai ta’kid (menguatkan) dan takmil (menyempurnakan) fatwa perkawinan campuran.
Dalam  merumuskan  fatwa-fatwa  hukum  keluarga,  khususnya  perkawinan,
Majelis  Ulama  Indonesia  banyak  menggunakan  analisis maqashid  al-syari’at dengan  pendekatan mashlahat  al-mursalah dan al-dzari’ah. Dalam  bagian  ini akan  dianalisis  sejauhmana  MUI  menggunakan  metode  istinbat  yang  bermuara kepada  kemaslahatan  untuk  mewujudkan maqashid  al-syari’ah, sebagaimana terlihat dalam table berikut
Tabel 3
Frekuensi Penggunaan Dalil/Ijtihad Maqashid al-Syari’ah dalam Fatwa Hukum Keluarga MUI No Dalil Frekuensi Penggunaan Keterangan 1 Sadd al-Dzari’ah 2 1. Perkawinan Beda Agama 2. Nikah di Bawah Tangan
Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  MUI  dalam  merumuskan  fatwa  hukum keluarga  (perkawinan)  secara  tersurat  hanya  menggunakan  metode sadd  al- dzari’ah. Metode  ini  dipakai  sebagai  argument  menetapkan  fatwa  perkawinan beda agama dan nikah di bawah tangan. Sejatinya metode ini juga bisa digunakan dalam fatwa nikah wisata, nikah mut’ah, pernikahan usia dini, namun MUI tidak mencantumkannya  dalam  konsideran  fatwa.  Meskipun  dalam  sidang-sidang pembahasan ini disebutkan.
Selain itu, cakupan konsep maslahat demikian luas, tidak hanya terbatas pada sadd al-dzari’ah. Husein Hamid dalam bukunya Nazhariat al-Maslahat fi Fiqh al- Islami menyebutkan setidaknya ada 10 (sepuluh) cara untuk menggunakan konsep maslahat  dalam  berijtihad,  yaitu qiyas,  mashalih  al-mursalah,  sadd  al-dzari’ah, istihsan,  al-man’u  min  tahayyul (larangan  berhilah), al-ikhalah (analisis  atas  ilat pada hukum yang sudah tetap), membatasi penerapan nash hanya pada salah satu artinya (tahdid tathbiq al-nash bi al-ma’na al-munasib), larangan penyimpangan
dalam  penggunaan  hak, tahqiq  al-manath  khusus, dan  pemberlakuan  hal  yang lebih  awal  ada  dalam  hal  terjadi  perselisihan.  Ini  berarti  bahwa  apabila  konsep tersebut  muncul  sebagai  argument  dalam  penetapan  fatwa,  maka  sesungguhnya fatwa  itu  sedang  menggunakan  elemen-elemen  argument  maslahat  yang merupakan  ujung  dari  segala  perbincangan maqashid  al-syari’ah. 69 Namun, cakupan  konsep maslahat yang  demikian  luas  tersebut  tidak  tampak  dalam konsideran fatwa hukum keluarga, meskipun hal  itu menjadi perbincangan dalam sidang-sidang pembahasan penetapan fatwa.
Pembahasan  dan  penyelesaian  masalah-masalah  fikih  kontemporer,  MUI telah  berusaha  untuk memahaminya  dengan  kerangka  teori  analisa kemaslahatan atau  pendekatan  metode istishlahi, yakni  memperhatikan maslahah, yang berporos kepada lima tujuan syari’at (kulliyat al-khams), yaitu memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara keturunan (hifz al-nasl), memelihara  harta (hifz  al-mal), dan  memelihara  akal (hifz  al-aql). Menurut  para ulama, semua pensyari’atan dalam Islam bertumpu pada pemeliharaan lima tujuan ini  dan  inilah  yang  disebut  dengan maqashid  al-syari’ah. baik  yang  termasuk peringkat dharuriyyat, hajiyyat, maupun tahsiniyyat. Pendekatan ini hampir selalu digunakan oleh MUI dalam pelbagai persoalan yang baru muncul, sebagai akibat dari  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seperti  masalah  Keluarga Berencana.  Pendekatan  ini  juga  dipakai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam menyelesaikan masalah hukum yang diperselisihkan oleh para ulama fikih, seperti hukum menikahi perempuan ahlul kitab. Semua metode yang digunakannya, pada dasarnya  terkait  pada mashlahat yang  ditelusuri  menerusi  kajian ‘illat  al-hukm dengan metode ta’lily dan memperhatikan maqashid asy-syari’at.
Dengan  demikian,  MUI,  dalam  mengeluarkan  suatu  produk  hukum  telah melakukan  kajian  hukum  secara  intensif  dengan  mengerahkan  segenap kemampuan  yang  mereka  miliki,  untuk  memperoleh  rumusan-rumusan  hukum sesuai  dengan  kehendak Syari’, dengan  senantiasa  mengkaji  dalil-dalil tafshili yang  terungkap  dalam  al-Qur’an  dan  Sunnah.  Rumusan  hukum  atau  fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  ada  tampaknya  merupakan sesuatu yang baru sekiranya dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama dahulu,  tetapi  hal  itu  ternyata  tidaklah  benar-benar  baru  apabila  dikembalikan kepada  salah  satu  dasar istinbath daripada  ulama  tersebut.  Hal  ini  merupakan khazanah pemikiran Islam dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
MUI  berkeyakinan  bahwa mashlahah dapat  dijadikan  sebagai  dasar penetapan hukum jika ia tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh nash.  Salah  satu  syarat  diterimanya mashlahah sebagai  dasar  penetapan  hukum adalah bahwa mashlahah tidak bertentangan dengan maqashid asy-syari’ah, tetapi justeru  harus  sejalan  dengan  itu.  Dengan  perkataan  lain, al-mashlahah  al- mursalah hendaknya  merujuk  kepada maqashid  asy-syari’ah. Demikian  pula dengan adz-dzari’ah, yang  dalam  teorinya  ada  dua,  yaitu fath  adz-dzari’ah dan sad  adz-dzari’ah. Maksud  penggunakan  metode  ini  adalah  untuk  menghindari mafsadat dan  memelihara mashlahat, yang  menjadi  unsur  utama maqashid  asy-
69 Husein Hamid Hassan, Nazhariat al-Maslahat fi Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971), hal. 51.
syari’ah. Biasanya  dua  pendekatan  tersebut  digunakan  secara  serentak  dalam melakukan  kajian  suatu  masalah  tertentu  yang  hanya  dapat  dibahas  dengan menggunakan  pendekatan  analisis mashlahah, karena  sulit  untuk  dikaji  dengan pendekatan qiyas.
MUI  telah  menggunakan  ini  dalam  menyelesaikan  kasus  hukum  mengenai perkawinan  campuran  atau  perkawinan  beda  agama.  Dalam  menyelesaikan perkawinan  beda  agama  ini,  MUI  pada  hakikatnya  berpendapat  bahwa  seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab, yang berdasarkan kepada  dalil  al-Qur’an  dan  hadis.  MUI  mencoba  melihat  hikmah  dibolehkannya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab itu. Salah satu hikmat- nya adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk berdakwah kepada  isterinya  yang  belum  memeluk  agama  Islam.  Namun,  di  Indonesia kenyataan  menunjukkan  sebaliknya,  di  mana  banyak  laki-laki  muslim  yang berpindah  agama  disebabkan  menikah  dengan  perempuan  yang  bukan  beragama Islam.  Atas  dasar  itu,  MUI  memfatwakan haram (dilarang)  laki-laki  muslim menikah  dengan  perempuan ahlul  kitab. Keputusan  ini  adalah  menggunakan pendekatan mashlahat sekaligus  pendekatan  sad  adz-dzari’ah.  Hukum  boleh (mubah) menikah dengan ahlul kitab telah berubah menjadi larangan (haram). Hal ini  adalah  untuk  kepentingan  masyarakat  Islam (mashlahat). Memelihara  agama suami  termasuk  aspek mashlahat yang  menempati  peringkat dharuriyyat. Jika suami  tidak  dapat  mempertahan  agamanya,  maka  perkawinannyan  dengan perempuan ahlul  kitab mesti  dilarang.  Ketentuan  ini  seolah-olah  bertentanga dengan  ayat  al-Qur’an.  Namun,  dalam  keadaan  tertentu mashlahat  al-ummat (kepentingan umat Islam secara umum) mesti diberikan prioritas dari pada hal-hal yang lainnya.
Menurut  Muhammad  Atho  Mudzhar,  fatwa-fatwa  ulama  atau  mufti  bersifat kasuistik  karena  merupakan  respon  atau  jawaban  terhadap  pertanyaan  yang diajukan peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa  tidak  harus  mengikuti  isi/hukum  fatwa  yang  diberikan  kepadanya,  tapi fatwa  biasanya  cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan  respon  terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu  sendiri  belum  tentu  dinamis,  tapi  sifat  responsifnya  itu  yang  sekurang- kurangnya dapat dikatakan dinamis. 70
Dengan karakteristik yang cenderung responsive terhadap permasalahan yang ada  dalam  masyarakat,  maka  fatwa  ulama  seharusnya  lebih  mengakomodir perubahan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  idealnya  fatwa  itu berorientasi  pada  nilai-nilai  hukum  yang  bersifat  universal  kemudian dikonkretisasi  dengan  menggunakan  perangkat  social  budaya  agar  fatwa  itu memiliki  nilai  responbilitas  dalam  masyarakat.  Untuk  proses  ini,  secara metodologis,  untuk  menghasilkan  fatwa  hukum  keluarga  yang  komprehensif dapat digunakan langkah-langkah berikut, yaitu:
1. Menelusuri nilai-nilai dasar dan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Nilai- nilai  ini  dapat  ditemukan  dalam  nash  al-Qur’an  maupun  hadits.  Apabila
70 M. Atho Mudzhar, Fiqh
dan Reaktualisasi Ajaran Islam . http://media.isnet.org/islam/Paramadina/ Konteks/Reaktualisasi.html
menggunakan  pola  induktif  yang  dikembangkan  Imam  al-Ghazali  dan  al- Syatibi,  nilai  dasar  ini  dapat  pula  diinduksi  dari  konteks  atau  di  luar  nash sehingga  tersusun  konsep  dan  nilai  kemaslahatan,  keadilan  dan  lain-lain. Demikian  pula  mengenai  tujuan  utama  dari  perkawinan  itu  dapat  ditemukan dalam  nash  maupun  dari  luar  nash.  Nilai  dan  tujuan  utama  perkawinan  itu bersifat  abstrak.  Maka  dibutuhkan  upaya  konkretisasi  dalam  bentuk  asas-asas hukum perkawinan yang diwujudkan dalam norma hukum.
2. Penelusuran  terhadap  asas-asas  hukum  perkawinan melalui  pendekatan normatif dan sosiologis. Secara normatif, asas ini dapat ditemukan berdasarkan nash  dan  pendapat  ulama  terdahulu  maupun  kontemporer.  Secara  sosiologis, asas ini dirumuskan berdasarkan fenomena social yang diinduksi dari berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat.
3. Penetapan  hukum  secara  konkret  berupa  fatwa  tentang  perkawinan  di  bawah tangan,  perkawinan  usia  dini,  nikah  mut’ah,  nikah  wisata,  perkawinan  beda agama  dan  lain-lain.  Pada  langkah  ketiga  ini,  apapun  jenis  perkawinan  yang terjadi  di  dalam  masyarakat,  dapat  ditetapkan  hukumnya  dengan  berorientasi pada dua langkah di atas. Dengan langkah tersebut, upaya untuk menyelesaikan hukum  keluarga  (perkawinan)  tidak  semata-mata  bersifat  deduktif  terhadap nash-nash  syariah  tetapi  juga  bersifat  induktif  terhadap  kasus-kasus  sosial. Disini  ada  pemaduan  nas  yang  bersifat  normatif  dengan  kasus-kasus perkawinan  dalam  masyarakat  yang  bersifat  empiris.  Mendeduksi  pada  teks- teks  syariah  yang  bersifat  abstrak  dan  selanjutnya  menginduksi  pada  kasus- kasus sosial yang bersifat konkret.
Dengan  demikian,  penerapan  secara  metodologis  dalam  konteks  pembaruan hukum  perkawinan  dapat  pula  dikembangkan  dengan  tidak  saja  menganalisis secara induktif terhadap teks-teks syariah maupun hukum syar’i seperti pemikiran ulama  terdahulu  tetapi  juga  analisa  terhadap  fenomena  sosial  yang  ada  dalam masyarakat.  Hal  ini  penting  dilakukan  karena  hukum  perkawinan  tidak  saja mengandung  unsur ta’abbudi tetapi  juga ta’aqquli karena  institusi  ini  menjadi bagian  dari  hukum  mu’amalah  yang  banyak  berkaitan  dengan  kehidupan kemasyarakatan. 71
Pemaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks-teks syariah  dan  pengalaman  eksistensial  manusia,  dimana  teks-teks  itu  menjadi sumber yang memberikan pengarahan tingkah laku dalam kehidupan dalam suatu lokasi  sosial  tertentu  juga  member  wawasan  bagaimana  teks-teks  syariah  harus dipahami  dan  ditafsirkan.  Apabila  hukum-hukum  yang  diperoleh  dari  kenyataan masyarakat  berbeda  dengan  ketentuan  teks  maka  kenyataan  direkonstruksi  dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis. 72
71 Secara  konseptual,  keluarga  yang  terbangun  melalui  jalur  perkawinan  merupakan  unit terkecil dari sebuah masyarakat.
72 Upaya  pemaduan  ini  juga  telah  dilakukan  oleh  Louoy  Safi  melalui  analisis  tekstual  dan historis.  Lihat  Louoy  Safi, Ancangan  Metodologi  Alternatif;  Sebuah  Refleksi  Perbandingan Metode  Penelitian  Islam  dan  Barat ,  terj.  Imam  Khoiri, The  Foundation  of  Knowledge:  a Comparative  Study  in  Islamic  and  Western  Methods  of  Inquiry (Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacara Yogya, 2001), hal. 227-228.
Salah satu contohnya adalah aturan mengenai adopsi atau anak angkat. Pada pasal 171 huruf h dalam KHI merumuskan anak angkat sebagai “anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan”. 73 Pasal ini merupakan hasil pemaduan kreatif antara norma tekstual yang melarang pengangkatan  anak  dengan  kenyataan  empiris  masyarakat  di  mana  terdapat banyak kasus pengangkatan anak.
Fatwa  perkawinan  beda  agama  merupakan  salah  satu  contoh  MUI  telah melakukan  pembaruan  hukum  melalui  konsep  metodologis  yang  memadukan analisa  normatif  tekstual  dan  empiris.  Pada  tataran  normatif  tekstual,  MUI  telah menggunakan  beberapa  nas  yang  juga  dijadikan  rujukan  oleh  jumhur  yang membolehkan  perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  non  muslim  dari  golongan ahlul  kitab.  Dan  pada  tataran  empiris,  MUI  menganalisis  aspek-aspek mashlahat dan mudharat yang  ditimbulkan  apabila  perkawinan  beda  agama  dibolehkan. Dengan pertimbangan kemaslahatan dalam menjaga akidah umat Islam pada saat itu  banyak  terjadi  dekadensi  keimanan  kepada  Allah  SWT,  MUI  melarang perkawinan beda agama.

## SIMPULAN
Sekarang  sampailah  penulis  kepada  bagian  akhir  dari  tulisan  ini,  untuk mengambil  kesimpulan  dari  hasil  dan  pembahasan  di  atas  adalah  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dalam  melakukan  penetapan  hukum  terhadap  permasalahan perkawinan  memperhatikan  perubahan  soial  dan  budaya,  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor inilah yang  dijadikan  pertimbangan  ketika  menyelesaikan  kasus  yang  sedang  dihadapi, terutama dalam fatwa perkawinan.
Pada  proses  penetapan  fatwa,    MUI  telah  menggunakan  pendekatan- pendekatan mashlahah  al-mursalah dan sadd  adz-dzrai’ah untuk  mewujudkan maqashid  asy-syari’ah. MUI  menggunakan  pendekatan  ini  adalah  untuk menghindari mafsadat dan  memelihara mashlahat yang  menjadi  unsur  utama maqashid asy-syari’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mudzhar, Muhammad Atho, (1998) Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. Syalabi,  Muhammad  Mustafa  (t.t) Tathbiq  al-Syari’ah  al-Islamy  baina  al- munyiddin wa al-mu’aridin, Cet. Ke-2, Kairo: Dar Lahdah al-‘Arabiyyah. Amin,  Ma’ruf,  dkk,  (2015) Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Sejak Tahun 2012 (edisi terbaru), Jakarta: Penerbit Erlangga. al-Raisuni, Ahmad, (1991), Nazhariyyat al-Maqashid ‘inda al-Syatibi, Rabat: Dar al-Aman.
Maahmasani, Subhi, (1952) Falsafat at-Tasyri’ fi al-Islam, t.t.: Dar al-Kasysyaf.
73 Abdurrahman,  SH,  MH., Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Akademika Presindo, 1995), hal. 156.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  (2003), Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Manzhur, Ibnu, (2003), Lisan al-Arab, Juz IX, Kairo, Dar al-Hadits. az-Zuhaili, Wahbah, (1986), al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid I,  Beirut: Dar al-Fikri al-Mu’ashir.
Suma, Muhammad Amin, (2005), Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soebekti, (2005), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, Saefuddin  Al-Amidi,  (t.t) al-Ihkam  fi  Ushul  al-Ahkam, Jilid  I,  Mesir:  Dar  al- Hadits.
Taqiyuddin  Abu  Al-Abbas  ibn  Abdul  Halim  ibn  Taimiyah  Al-Harani,  (1995), Pentahqiq:  Abdurrahman  ibn  Muhammad  Qasim, Majmu’  al-Fatawa, Jilid ke-14, Madinah: Majma’ al-Mulk,
Auda,  Jasser,  (2008), Maqashid  al-Syari’ah:  a  Beginner’s  Guide ,  London:  The International Institute of Islamic Thaought.
Ahmad  Ali al-Hanbali al-Jurjawi, (t.t) Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr.
Abi  Abdurrahman  Ahmad  ibn  Syu’aib  ibn  Ali  an-Nasa’i,  (1417  H), Sunan  an- Nasa’i, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa at-Tawzi’. Abi  al-Ma’aliy  Abd  al-Malik  ibn  Abdillah  ibn  Yusuf  al-Juwaini,  (1997), al- Burhan  fi  Ushul  al-Fiqh, Juz  ke-1,  Cet.  Ke-1,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah.
Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, (1368 H), al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, Juz ke-1, Cet. Ke-2, Qum: intisyarat Dar alDzakha’ir. Saifuddin  Abi  al-Hasan  Ali  ibn  Ali  ibn Muhammad al-Amidi, al-Ihkam  fi  Ushul al-Ahkam, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth Djamil,  Faturrahman,  (1995), Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah , Jakarta: Logos,
Ayyub ibn Musa al-Husainiy al-Quraimiy al-Kafawiy, [di tahqiq oleh Muhammad al-Mishriy],  (t.t) al-Kulliyat  Mu’jam  fi  al-Musthalatat  wa  al-Furuq  al- Lughawiyah , juz ke-1, Beirut: Mu’assasah al-Risalah. al-Hamid, ‘Umar, Ahmad Mukhtar ‘Abd, (2008), Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’ahirah , Juz ke-3, Cet. Ke-1, T.tp.: ’Alam al-Kutub. Hasaballah, Ali, (t.t) Ushul al-Tasyri al-Islamiy , Mesir: Dar al-Ma’arif. Shiddiqi,  Nourouzzaman,  (1997), Fiqh  Indonesia  Penggagas  dan  gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Shihab, M. Quraish, (2007), Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. II, Jakarta: Mizan. Sabiq, Sayyid, (1994), Fikih Sunnah , Jilid 6, Cet. IX, Bandung: al-Ma’arif. Mudzhar, Muhammad Atho, (t.t), Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.
Shihab, M. Quraish, (1996), Membumikan al-Qur’an, Bandung: Mizan.