-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

## Miranadia Djati, Edith Ratna MS
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : miranadiaa@gmail.com

## Abstract
Savings and Loans Cooperatives allow  members to  borrow with collateral in the form of  land so  that  binding  rights  occur.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  how  the  legal protection  for  Savings  and  Loans  Cooperatives  in  making  SKMHT  with  the  guarantee  of  the Sale and Purchase Deed and how the obstacles and efforts to resolve  if a dispute occurs. The method  of  approach  used  in  this  article  is  the  empirical  juridical  method.  The  data  used  are primary and secondary data. This article uses descriptive analytical article specifications. Data collection techniques used were field studies and literature studies. The data analysis technique used  in  this  article  is  a  qualitative  data  analysis  method.  The  results  of  the  article  that  every lending  transaction  with  a  large  enough  nominal  then  use  collateral.  The  obstacles  faced  by KSP in the event of a dispute in the making of SKMT with a guarantee of the sale and purchase deed, namely: The object of collateral is not recorded at the Land Office, cost and time factors, and has not yet returned the name of the certificate used as Mortgage Rights and the accuracy of the promise by KSP members. The suggestion that the author can convey is that lawmakers should  conduct  socialization  by  cooperating  with  Notaries  and  PPAT  to  help  conduct  legal counseling on the importance of legal certainty of land ownership by having certificates of land rights to the community and applying the UUHT to Savings and Loans Cooperatives.

## Keywords : Notaries; land; cooperative; guarantee

## Abstrak
Koperasi Simpan Pinjam  membuat anggotanya dapat meminjam dengan jaminan berupa tanah sehingga terjadilah pengikatan Hak Tanggungan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam  dalam  pembuatan  SKMHT dengan  jaminan  Akta  Jual  Beli  dan  bagaimana  hambatan  dan  upaya  penyelesaian  apabila terjadi  sengketa.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  yuridis empiris.  Data  yang  digunakan  data  primer  dan  sekunder.  Artikel  ini  menggunakan  spesifikasi artikel  deskriptif  analitis.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  menggunakan  studi lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  artikel  ini adalah metode analisis data kualitatif. Hasil artikel bahwa setiap transaksi pemberian pinjaman dengan nominal  yang cukup besar maka menggunakan agunan. Hambatan  yang dihadapi  KSP apabila  terjadi  sengketa  dalam  pembuatan  SKMT  dengan  jaminan  akta  jual  beli  yaitu:  Objek jaminan tidak dicatatkan di Kantor Pertanahan, faktor biaya dan waktu, dan belum balik nama atas  sertifikat  yang  dijadikan  Hak  Tanggungan  dan  ketepatan  janji  oleh  anggota  KSP.  Saran yang  dapat  penulis  sampaikan  adalah  pembuat  undang-undang  hendaknya  melakukan sosialisasi  dengan  menggandeng  Notaris  dan  PPAT  untuk  membantu  melakukan  penyuluhan hukum  mengenai  pentingnya  kepastian  hukum  kepemilikan  tanah  dengan  memiliki  sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat dan menerapkan UUHT pada Koperasi Simpan Pinjam.

## Kata Kunci : Notaris; tanah; koperasi; jaminan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Koperasi  Indonesia  adalah  organisasi  ekonomi  rakyat  yang  berwatak  sosial beranggotakan  orang-orang  atau  badan-badan  hukum  Koperasi  yang  merupakan  tata  susunan ekonomi  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan  (DPR,  1967).  Koperasi bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya serta  ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat yang  maju, adil, dan  makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (DPR, 1992).  Koperasi  pada  umumnya  dipahami  sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara  sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu  perusahaan  yang  demokratis  (Baswir,  2000).  Perkoperasian  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut kehidupan koperasi  yang berintikan pola koperasi dibidang  landasan  idiil/haluan, organisasi dan usaha (DPR, 1965). Penyebutan jaminan yang diikat dengan benda tertentu yang diperjanjikan  antara  kreditor  dengan  debitor  dan  atau  pihak  ketiga,  dapat  dipahami  sebagai konsekuensi  logis  atas  adanya  jaminan  kebendaan  dan  jaminan  perorangan  (Herowati,  2007). Dalam  koperasi  juga  merupakan  sebuah  perkumpulan  anggota  anggota  koperasi  yang  sudah terdaftar  dan  bisa  melakukan  pinjaman  dengan  jaminan  (DPR,  1958).  Jaminan  berupa  tanah dan  bangunan  lebih  disukai  karena  nilainya  cenderung  stabil  dalam  jangka  panjang,  sehingga dalam transaksi pemberian kredit maupun pinjaman oleh koperasi didominasi oleh penjaminan dalam  bentuk  tanah  dan  bangunan.  Hak  Tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah,  yang  selanjutnya  disebut  Hak  Tanggungan,  adalah  hak  jaminan  yang dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  berikut  atau tidak  berikut  benda- benda  lain  yang  merupakan  satu  kesa-tuan  dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang  tertentu, yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap  kreditor- kreditor lain.(DPR, 1996)
Berdasarkan  alasan  tersebut  maka  diperlukan  adanya  suatu  peraturan  yang  mengatur tentang  penjaminan  harta  benda  yang  berupa  tanah  dan  bangunan  sehingga  didapat  suatu kemudahan  dan  kepastian  bagi  koperasi  dalam  memperoleh  pembayaran  kembali  pinjaman yang  diberikan  kepada  anggota  atau  calon  anggotanya  apabila  dikemudian  hari  anggota  atau calon  anggota  koperasi  ternyata  tidak  dapat  membayar  kembali  kewajibannya  tersebut (Soerjono,  1986).  Rapat  Anggota  adalah  perangkat  organisasi  Koperasi  yang  memegang kekuasaan  tertinggi  dalam  koperasi  (DPR,  2012).  Jawaban  untuk  keperluan  tersebut  diatas, maka  diciptakan  adanya  suatu  lembaga  jaminan  yang  kuat  serta  dapat  memberikan  kepastian
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 hukum  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan  terhadap  pemberian  pinjaman  oleh  koperasi, pemerintah  telah  mengundangkan  dan  memberlakukan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan (Mamudji,  1998).  Obyek  yang  dapat  dibebani  Hak  Tanggungan  adalah  Hak  Milik,  Hak  Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Dan pembebanan Hak Tanggungan atas Hak pakai atas hak milik  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah.  (Purnamasari,  2010) Pencatatan peralihan  itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat Hak Tanggungan  yang bersangkutan, serta pada buku  tanah  dan  sertifikat  hak  atas  yang  dijadikan  jaminan.  (Abdul  Rahman  Saleh,  Dr.  Lur  Adnan Buyung N, 2006) Pemberian Hak Tanggungan yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang  Hak  Tanggungan  menyebutkan  bahwa  pemberian  Hak  Tanggungan  harus  dituangkan dalam  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  yang  (selanjutnya  disebut  APHT)  yang  dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembuatan dalam pemberian Hak Tanggungan wajib hadir  di  hadapan  PPAT  namun  apabila  benar-benar  diperlukan  karena  suatu  sebab,  pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, untuk itu diperkenankan pembuatan dan atau  penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (selanjutnya  disebut  SKMHT) dengan  cara  menunjuk  pihak  lain  sebagai  kuasanya  (Rudi  IndrajayaIka,  2015).  Praktek dilapangan kuasa tersebut diberikan oleh anggota atau calon anggota koperasi kepada koperasi selaku  pemegang  Hak  Tanggungan.  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tangungan  (SKMHT) tersebut  wajib  diberikan  secara  langsung  oleh  pemberi  Hak  Tanggungan  dan  memenuhi persyaratan-persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15  Undang-Undang  Hak Tanggungan  sebagaimana  telah  disampaikan  bahwa  tidak  dipenuhinya  persyaratan  mengenai Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  sebagaimana  bunyi  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Hak  Tanggungan  dapat  mengakibatkan  Surat  Kuasa  tersebut  batal  demi hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
Pelaksanaan  Surat  Kuasa  Memberikan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  atas  tanah  belum bersertifikat  harus  dilanjutkan  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak akta tersebut dibuat, dan pendaftaran Hak Tanggungan pada  Kantor  Pertanahan  harus  diikuti  dengan  pendaftaran  permohonan  hak  atas  tanah  untuk menjamin  terdaftarnya  Hak  Tanggungan  tersebut  melahirkan  Hak  Tanggungan  untuk melindungi kepentingan Kreditor menjaminkan benda tetap yang berkaitan dengan tanah dapat dilakukan  dengan  pembebanan  Hak  Tanggungan.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang telah  diuraikan  diatas  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana perlindungan hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam pembuatan SKMHT dengan jaminan Akta Jual Beli? 2) Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian apabila tejadi  sengketa dalam pembuatan SKMHT dengan jaminan Akta Jual Beli?
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Ada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  sistem  pengelolaan  kredit dikoperasi dan pendukung keputusan penyeleksian pemberian kredit kepada anggota koperasi. Keaslian Penelitian berisi penjelasan yang menerangkan bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada  pengembangan  koperasi  di  Indonesia  (Perbedaan  dengan  jurnal  yang  melakukan penelitian sebelumnya itu terletak pada isi pembahasan yang dibahas oleh penulis dalam artikel ini  adal  membahas  perlindungan  secara  hukum  untuk  koperasi  yang  memberikan  kuasa  hak membebankan  tanggungan  dalam  simpan  pinjam).  Beberapa  penelitian  -  penelitian  terdahulu tentang  peningkatan  kualitas  pelayanan  koperasi  simpan  pinjam  melalui  knowledge management system (Hellyana, 2013), mengembangkan koperasi sebagai pemberdaya ekonomi rakyat  Indonesia  (Mulyono,  2010)  serta  juga  kewenangan  ppat  untuk  membuat  akta,  bukan mengisi  blanko/formulir  akta  (Adjie,  2007)  dengan  mengerucut  pada  supremasi  hukum (Setiono,  2004).  Untuk  perkembangan  koperasi  di  Indonesia  dengan  negara  –  negara  maju dalam  prespektif  ekonomi  politik  (Maulana,  2016)  berdasarkan  norma  hukum  formatif (Muhammad, 2004) Komitmen anggota dalam  menjalankan hak dan kewajiabannya sangatlah menentukan maju mundurnya koperasi (Prijambodo, 2018).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  tentang bagaimana  hubungan  hukum  dengan  masyarakat  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  mengadakan penelitian  dilapangan  dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan  data  yang  objektif  yang  disebut sebagai  data  primer.(Muhammad,  2004).  Penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis  untuk memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya. Deskriptif  analitis  yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan (Hanijito, 1988).
Teknik  wawancara  yang  digunakan  yakni  bebas  terpimpin,  dimana  pertanyaan- pertanyaan  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  sebagai  pedoman  bagi  narasumber.  Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung  dari  sumbernya.  Data  sekunder  meliputi  pendapat  para  ahli,  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dokumen-dokumen  resmi,  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan pokok  permasalahan  yang  akan  digunakan  sebagai  landasan  yang  bersifat  teoritis. Pengumpulan  data  adalah  suatu  tahapan  dalam  proses  penelitian  dan  sifatnya  mutlak  untuk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
dilakukan  karena  data  merupakan  fenomena  atau  gejala  sosial  yang  akan  diteliti.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  valid  tidak diperoleh  begitu  saja,  tetapi  harus  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  (Soerjono,  1986). Teknik pengumpulan data ada dua macam yaitu : studi lapangan dan studi perpustakaan. Studi Lapangan (Field  Research) adalah  pengumpulan  data  secara  langsung  ke  lapangan  dengan mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  dari  observasi,  wawancara  dan  juga  studi dokumentasi.

## C. Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan  hukum  preventif  merupakan  perlindungan  yang  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa.  Dalam  penelitian  ini  perlindungan  hukum  preventif  terdiri  dari  3  (tiga) macam,  yaitu  menurut  peraturan  perundang-undangan  terkait  perkoperasian,  menurut KUHPerdata, dan menurut perjanjian simpan pinjam.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  terkait  perkoperasian,  Pasal  21  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi,  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia Nomor  :  19/Per/M.KUKM/XI/2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan Pinjam  Oleh  Koperasi,  yang  berbunyi  :    “(1)  Untuk  mengurangi  risiko  pemberian  pinjaman, KSP  dan  USP  Koperasi  dapat  menetapkan  jaminan  pemberian  pinjaman  yang  dapat  berupa barang  atau  hak  tagih  yang  dibiayai  oleh  dana  pinjaman  yang  bersangkutan  atau  pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajiban pinjaman.”
Ketentuan  Peraturan  Menteri  Koperasi  dirasa  kurang  lengkap  karena  tidak  adanya perintah untuk melunasi pinjaman yang dibayar oleh anggota yang lain atau yang dalam hal ini disebut debitor tanggung renteng. Ketentuan tersebut berbeda dengan aturan  Koperasi  simpan pinjam yang telah memberikan perintah kepada debitor utama untuk mengganti dana tanggung renteng  yang  telah  di  bayar  oleh  anggota  debitor  tanggung  renteng  pada  saat  debitor  utama wanprestasi.  Hal  tersebut  mengakibatkan  dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  tidak  ada kesesuaian  perlindungan  hukum  atas  pelunasan  pinjaman  yang  juga  harus  diberikan  kepada penanggung dikarenakan aturannya hanya  mengatur  bagi pelunasan untuk  koperasi. Untuk  itu perlu  ditambahkan  mengenai  perintah  bahwa  debitor  harus  melakukan  pembayaran  kembali atas pinjaman yang telah ditanggungkan kepada penanggung karena dalam perjanjian tanggung renteng  tersebut  sebenarnya  terdapat  2  (dua)  kreditor  yang  harus  dijamin  pelunasan pembayaran pinjamannya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Perjanjian  utang-piutang  yang  telah  dilakukan  antara  angota  KSP  dengan  Koperasi Simpan  Pinja  (KSP),  dalam  suatu  waktu  tertentu  ada  kemungkinan  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  anggota.  Bahwa  eksekusi  Hak  Tanggungan  adalah  sebagai  sarana  yang  paling tepat untuk mempermudah pengembalian pinjaman KSP, atau dapat dikatakan eksekusi objek. Hak Tanggungan merupakan sarana percepatan pengembalian pinjaman kepada KSP. Masalah sekarang  adalah  seringkali  terjadi  anggota  KSP  mempunyai  beberapa  pemberi  pinjaman  atau kreditor, hal ini dapat terjadi baik bagi anggota perorangan maupun suatu badan hukum terlebih lagi  bagi  perusahaan  yang  relatif  besar.  Anggota  maupun  calon  anggota  KSP  ini  tidak  saja dapat dikatakan wanprestasi, tetapi dengan kata lain telah dalam keadaan pailit.
Prinsip  KSP  adalah  kepercayaan  dan  lebih  melihat  karakter  lainnya  seperti  watak peminjam  dan  juga  jenis  usaha  peminjam  maka  KSP  tidak  terlalu  khawatir  jika  suatu  saat anggota KSP mereka yang mempunyai utang akan melakukan wanprestasi. Apabila pada suatu kasus  tertentu  ternyata  anggota  ataupun  calon  anggota  mereka  menunggak  atau  wanprestasi sedangkan  jaminan  ada  pada  mereka  berupa  sertipikat  maka  tidak  serta  merta  langsung dieksekusi  begitu  saja.  KSP  hanya  melakukan  penandatanganan  Surat  Kuasa  Membebankan Hak  Tanggngan  (SKMHT)  dan  jangka  waktu  untuk  tanah  yang  belum  bersertipikat  adalah  3 (tiga) bulan. Anggota yang wanprestasi tersebut menunggak pada bulan ke 5 (lima), 6 (enam) dan  seterusnya  maka  tidak  dapat  dilakukan  penandatanganan  APHT  langsung  dan  dilakukan pendaftaran HT sehingga dapat dieksekusi.

## 2. Hambatan  dan  Upaya  Penyelesaian  Apabila  Tejadi  Sengketa  Dalam  Pembuatan SKMHT  dengan Jaminan Akta Jual Beli
Hambatan  yang sering dihadapi  Koperasi Simpan Pinjam apabila terjadi sengketa dalam pembuatan SKMT dengan jaminan akta jual beli antara lain: (Adjie, 2007)
1) Objek jaminan tidak dicatatkan di Kantor Pertanahan setempat
Pembiayaan  yang  didaftarkan  sebagai  APHT  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Tegal,  apabila pihak  nasabah  melakukan  wanprestasi  atau  cidera  janji,  maka  sertifikat/akta  tanah  yang menjadi  objek  jaminan  bisa  dijadikan  sebagai  alat  untuk  mengeksekusi  jaminan,  yang  telah dijaminkan  oleh  pihak  nasabah.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  memenuhi  prosedur  dan bertujuan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu nasabah melakukan wanprestasi.
2) Faktor biaya dan waktu
Salah  satu  hambatan  peningkatan  SKMHT  menjadi  APHT.  Hal  itu  bukan  karena  biaya peningkatan  SKMHT  menjadi  APHT  oleh  PPAT,  namun  karena  proses  selanjutnya  yaitu pensertifikatan terhadap objek SKMHT yang belum terdaftar tersebut memerlukan biaya yang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702 mahal.  SKMHT  lainnya  yang  tidak  mengalami  hambatan  tersebut  berlaku  Pasal  15  ayat  (5) UUHT,  hal  ini  berdasarkan  jumlah  masing-masing  pinjaman  tersebut,  dimana  tidak  perlu mentaati  jangka  waktu  berlakunya  surat  kuasa,  dalam  hal  untuk  menjamin  pinjaman  tertentu yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti kredit kecil, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain (Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.  4  Tahun  1996  tentang  Penjelasan  batas  waktu  Penggunaan  SKMHT  Untuk  Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu), yaitu sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.
3) Belum balik nama atas nama sertifikat yang dijadikan Hak Tanggungan dan ketepatan janji oleh nasabah.
Pemberian  pinjaman  kepada  nasabah  dalam  dunia  perkoperasian  walaupun  belum  ada jaminan  yang  dipegang  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  sering  dilakukan,  pada  umumnya meskipun pinjaman telah diberikan kepada anggota atau nasabah mereka, Hak Tanggungan atas tanah  yang bersangkutan belum dibebankan, dan  KSP  merasa cukup aman dengan  memegang sertifikat  tanah  tersebut  yang  disertai  dengan  surat  kuasa  membebankan  Hak  Tanggungan yangdibuat oleh Notaris atau PPAT.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  artikel  Perlindungan  Hukum  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam  Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan Jaminan Akta Jual Beli,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Pertama,  perlindungan  hukum  bagi  Koperasi Simpan  Pinjam  dalam  pembuatan  SKMHT  dengan  jaminan  akta  jual  beli  yakni  dalam  setiap transaksi pemberian pinjaman dengan nominal pinjaman yang cukup besar maka menggunakan agunan  untuk  pinjaman  tersebut,  jika  jaminan  pinjaman  berupa  tanah  maka  menggunakan lembaga  jaminan  Hak  Tanggungan  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 1996  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Undang-undang  Hak  Tanggungan.  Kedua,  Hambatan yang  dihadapi  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  apabila  terjadi  sengketa  dalam  pembuatan SKMT  dengan  jaminan  akta  jual  beli  yaitu  :  Objek  jaminan  tidak  dicatatkan  di  Kantor Pertanahan, Faktor biaya dan waktu, dan belum balik nama atas nama sertifikat yang dijadikan Hak Tanggungan dan ketepatan janji oleh anggota KSP.
Upaya  penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa  dalam  pembuatan  SKMHT  (Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan)  dengan  jaminan  akta  jual  beli  antara  lain:  memenuhi prosedur  dan  bertujuan  untuk  mengantisipasi  jika  sewaktu-waktu  nasabah  melakukan wanprestasi; berikutnya melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dalam penyelamatan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
pembiayaan  terhadap  anggota  KSP  wanprestasi.  Pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam pembuatan  perjanjian  melakukan  pengecekan  bersama  tentang  kepastian  sertipikat  agar  tidak terjadi  ditemukanya  sertipikat  belum  balik  nama  pada  waktu  akan  merealisasikan  perjanjian tersebut,  selain  itu  para  pihak  yang  berkepentingan  harus  benar-benar  sepakat  terhadap  hasil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman Saleh, Dr. Lur Adnan Buyung N, S. F. (2006). Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia . Retrieved from
https://books.google.co.id/books?id=Y1oghffVI2cC&lpg=PA147&dq=hak tanggungan&pg=PR4#v=onepage&q=hak tanggungan&f=false
Adjie, H. (2007). Kewenangan PPAT Untuk Membuat Akta, Bukan Mengisi Blanko/Formulir Akta. Jurnal Hukum Keadilan .
Baswir, R. (2000). Koperasi Indonesia . Yogyakarta: BPFE.
DPR. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958 . , Pub. L. No. 79, 26 (1958). DPR. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN . , Pub. L. No. 14, 56 (1965).
DPR. Undang Undang Republik indonesia No 12 Thn 1967 . , Pub. L. No. 12, 34 (1967).
DPR. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 . , Pub. L. No. 25, 36 (1992). DPR. UU TTENTANG HAK TANGGUNGAN TANAH BERSENGKETA . , Pub. L. No. 4, 37 (1996).
DPR. Undang Undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 . , Pub. L. No. 17, 56 (2012). Hanijito, S. R. (1988). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Hellyana, C. M. (2013). Peningkatan Kualitas Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Melalui Knowledge Management System. Jurnal Koperasi Simpan Pinjam .
Herowati, P. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Mamudji, S. S. dan S. (1998). Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran dalam UUHT) . Jakarta: Rajawali Press.
Maulana, M. I. (2016). Analisis Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dibandingkan Dengan Negara-Negara Maju Dalam Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Ekonomi Politik . Muhammad, A. (2004). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Mulyono, F. (2010). Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia. Jurnal Koperasi Indonesia .
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Prijambodo. (2018). Out Of The Box Koperasi : tantangan Perubahan Kini dan Masa Depan . Retrieved from
https://books.google.co.id/books?id=TE5nDwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=koperasi&pg=PR 2#v=onepage&q=koperasi&f=false
Purnamasari, I. D. (2010). Kiat - Kiat Cerdas dan Bijaksana mengatasi masalah Hukum Pertanahan . Retrieved from
https://books.google.co.id/books?id=VD6YAwAAQBAJ&lpg=PA237&dq=hak tanggungan&pg=PR4#v=onepage&q=hak tanggungan&f=false
Rudi IndrajayaIka, I. (2015). Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang . Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=PpXkCwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=hak tanggungan&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false
Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Jurnal Supremasi Hukum .
Soerjono, S. (1986). Hukum dan Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia.