## PENDIDIKAN PEREMPUAN : SEBAB ATAU DAMPAK PERKAWINAN
ANAK DI KALIMANTAN SELATAN?

## (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)
Norma Yuni Kartika 1 , Muhajir Darwin 2 , Sukamdi 3
1 Kandidat Doktor Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2 Promotor, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada 3 Ko-Promotor, Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
1 norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Pepatah  mengatakan  “ketika  anda  mendidik  seorang  wanita,  sama  dengan  anda mendidik  bangsa”.  Pencapaian  pendidikan,  bahkan  pada  tingkat  dasar,  memiliki implikasi  positif  yang  besar  dalam  pembangunan  manusia.  Seperti  diketahui  bersama bahwasannya  pendidikan  memiliki  peran  yang  penting  dalam  struktur  pembangunan manusia Indonesia, juga pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu  dari  33  provinsi  yang  ada  di  Indonesia. Sedangkan  variabel  penting  dalam mengendalikan  kuantitas  penduduk  adalah  mendewasakan  usia  menikah  pertama perempuan Tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  data  awal  apakah  pendidikan perempuan  sebagai  sebab  atau  dampak  dari  perkawinan  anak  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  data Survei  Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Variabel dalam tulisan ini ada dua, yaitu pencapaian  pendidikan  perempuan  dan  perkawinan  anak.  Pencapaian  pendidikan perempuan terdiri dari tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP,  dan  tamat  SMA/PT.  Perkawinan  anak  perempuan  adalah  perempuan  usia  15-49 tahun yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun. Populasi tulisan ini adalah semua  perempuan  15-49  tahun  baik  yang  menikah  sah  sesuai  undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perempuan yang hidup bersama.  Data SDKI tahun 2012 dianalisis dengan distribusi prosentase.
Diperoleh  hasil  yaitu  (1)    persentase  tertinggi  perempuan  menikah  di  bawah  18 tahun  tidak  tamat  SD;  (2)  persentase  tertinggi  perempuan  menikah  di  atas  18  tahun adalah  tamat  SMP;  (3)    perempuan  menikah  di  bawah  18  tahun  yang  tidak  sekolah  3 kali perempuan  yang menikah di  atas 18 tahun;(4) ketimpangan persentase  yang besar antara perempuan  yang  menikah di bawah 18 dan di atas  18 tahun adalah tamat SMP dan tamat SMA/PT.
Kata kunci : pendidikan, perempuan, sebab, dampak, perkawinan anak

## JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)
Volume 4 No 2 Maret 2017 Halaman 1-9
e-ISSN : 2356-5225
http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg

## I. PENDAHULUAN
Pepatah  mengatakan  “ketika  anda  mendidik  seorang  wanita,  sama  dengan  anda mendidik  bangsa”.  Pencapaian  pendidikan,  bahkan  pada  tingkat  dasar,  memiliki implikasi  positif  yang  besar  dalam  pembangunan  manusia.  Seperti  diketahui  bersama bahwasannya  pendidikan  memiliki  peran  yang  penting  dalam  struktur  pembangunan manusia Indonesia, juga pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.
Pentingnya pendidikan bagi perempuan  Indonesia  di dobrak oleh Kartini seabad lalu.  Pentingnya  pendidikan  bagi  perempuan  bukan  sekedar tittle ,  pendidikan merupakan  modal  awal  perempuan  untuk  memberdayakan  potensi  diri  dan berkontribusi  pada  pembangunan  manusia  suatu  bangsa.  Perempuan  yang berpendidikan  cenderung  berpartisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  pembangunan manusia.
Kualitas,  kuantitas  dan  mobilitas  penduduk  merupakan  dasar  permasalahan kependudukan.  Variabel  penting  dalam  mengendalikan  kuantitas  penduduk  adalah mendewasakan usia menikah pertama perempuan. Sedangkan variabel penting kualitas penduduk  diantaranya  adalah  pendidikan.  Pendidikan  perempuan  penting,  karena pendidikan  tidak  hanya  merupakan  pendorong  ekonomi,  pendidikan  perempuan  dapat meningkatkan  pengetahuan  kesehatan  reproduksi,  dengan  pendidikan  dan  pengetahuan yang  memadai  perempuan  mampu  mendidik  dan  memberikan  gizi  serta  merawat generasi  yang  dilahirkan  dengan  baik.  Sehingga  imbas  dari  pendidikan  yang  dimiliki perempuan akan mendewasakan usia menikah pertamanya.
Perkawinan  anak  atau  pernikahan  dini  menjadi  isu  yang  kembali  mencuat  di jaman emansipasi ini. Di Indonesia berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2010-2013  persentase  wanita  berumur  10  tahun keatas  yang  saat  perkawinan  pertama  berumur  kurang  dari  16  tahun  di  Kalimantan Selatan  tertinggi  se-Indonesia,  yaitu  17,79,  16,78,  16,06  dan  15,48  persen,  sedangkan persentase  Indonesia  yaitu  12,26,  11,52,  11,13  dan  11  persen.  Apabila  dibandingkan, persentase di Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 tahun berada jauh di atas persentase Indonesia.
Perempuan  dengan  pendidikan  yang  rendah  cenderung  menikah  muda,  dan beberapa  kasus  pernikahan  di  usia  anak  menyebabkan  perempuan  putus  sekolah  atau dikeluarkan  dari  sekolah.  Lung  Vu  (2009)  menemukan  bahwa  pendidikan  secara signifikan berhubungan dengan usia pernikahan pertama di Vietnam, sementara Agaba et  al (2011)  menunjukkan  bahwa  pencapaian  pendidikan,  merupakan  penentu  sosial- ekonomi  yang  kuat  dari  pernikahan  pertama  di  Uganda  Barat.  Kedua  studi  ini menggarisbawahi pengaruh pencapaian pendidikan anak perempuan dalam menentukan usia pernikahan pertama.

## II. KAJIAN TEORI
Pendidikan  sebagai  sebab  atau  dampak  perkawinan  anak? Banyak  temuan menyatakan  pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  perkawinan  anak,  disisi  lain perkawinan anak juga bisa berdampak pada rendahnya pendidikan seorang perempuan. Menggunakan data sekunder, penulis ingin mengetahui capaian pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan, yang nantinya akan dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan data primer.
Beberapa  temuan  yang  menguatkan  teori  pendidikan  rendah  sebagai  penyebab perkawinan anak antara lain : Menurut Grossbard-Shechtman perempuan yang memiliki pendidikan tinggi memperlihatkan kurangnya miat untuk menikah. Keeley menyatakan perempuan  yang  masih  berada  dalam  sebuah  institusi  pendidikan  cenderung  untuk menikah seusai sekolah, sehingga institusi membuat perempuan menikah di usia lanjut. Pendapat Klaauw, berdasarkan teori, ketertarikan untuk menikah dan membuat keluarga baru  pada  perempuan  yang  mendapatkan  kesempatan  untuk  belajar  dan  bekerja  lebih rendah. Karena perempuan yang memiliki pekerjaan yang baik, lebih memilih pekerjaan dibandingkan  pernikahan  (dalam  Bruederl  dan  Diekmann,  1997).  Djamilah  (2014) umumnya penyebab perkawinan anak karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak  memiliki  biaya  untuk  pendidikan.  Maryanti  dan  Septikasari  (2009)  penyebab pernikahan dini salah satunya karena pendidikan rendah.
Dampak  perkawinan  anak  di  beberapa  negara  menunjukkan  hal  yang  kurang menggembirakan  terkait  pendidikan,  temuan  ini  menguatkan  teori  pendidikan  rendah
merupakan  dampak  dari  perkawinan  anak.  Studi  Field  dkk  (2004)  di  Bangladesh mengungkapkan beberapa akibat pernikahan anak : drop out sekolah yang tinggi, risiko kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  kurangnya  kontrol  terhadap  kesehatan reproduksi,  dan  peluang  terjadinya  kematian  ibu  tinggi.  Sementara  penelitian  di Ethiopia  (2006)  memperlihatkan  dampak  negatif  dari  pernikahan  anak,  antara  lain  : ketidaksetaraan  status  perempuan  dan  kesejahteraan  anak  membawa  dampak  sosial, ekonomi dan kesehatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## III. METODE
Analisis  data  sekunder  menjadi  jenis  penelitian  pada  tulisan  ini.  Analisis  data sekunder menurut David E. Gray (2009) adalah rangkaian kerja analisis yang dilakukan untuk  interpretasi  dan  penarikan  kesimpulan  atau  untuk  mendapatkan  pengetahuan tambahan  yang  berbeda  dengan  pengumpulan  dan  analisis  data  sebelumnya.  Data sekunder  bisa  berasal  dari  berbagai  metode  pengumpulan  data  seperti  sensus,  survey maupun dokumen, yang belum semuanya digunakan dalam analisis sebelumnya.
Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  data Survei  Demografi dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  Tahun  2012. Alasan  menggunakan  data  SDKI  tahun 2012 sebagai background awal untuk penelitian selanjutnya . Variabel dalam tulisan ini ada  dua,  yaitu  pencapaian  pendidikan  perempuan  dan  perkawinan  anak.  Pencapaian pendidikan perempuan terdiri dari tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tidak tamat SMP, tamat SMP, dan tamat SMA/PT. Perkawinan anak perempuan adalah perempuan usia 15-49 tahun yang usia perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun. Populasi tulisan ini adalah semua perempuan 15-49 tahun baik yang menikah sah sesuai undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perempuan yang hidup bersama.  Data SDKI tahun 2012 dianalisis dengan distribusi prosentase.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
UNICEF (2001) dalam “ Early Marriage : Child Spouses” menjadikan pernikahan anak di bawah usia 18 sebagai fokus kajian. Dalam tulisan ini, batasan usia perkawinan perempuan  yang digunakan mengacu pada batasan UNICEF,  yaitu usia kawin pertama
perempuan di bawah 18 tahun dan di atas 18 tahun. Keinginan Negara Indonesia untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan  Undang- undang Dasar 1945 dan ditegaskan dalam pasal 31 ayat (1) yang terdapat dalam batang tubuh  undang-undang  Dasar  1945,  bahwa  “setiap  warganegara  berhak  mendapat pendidikan”.  Memperoleh  pendidikan  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  harus diwujudkan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Distribusi  prosentase  usia  menikah  berdasarkan  pencapaian  pendidikan  perempuan  di Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1.  Distribusi  Prosentase  usia  menikah  berdasarkan  pencapaian  pendidikan perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan Pencapaian Pendidikan Perempuan Usia Menikah Pertama < 18 tahun >18 tahun Tidak sekolah 5,92 1,85 Tidak tamat SD 30,81 13,32 Tamat SD 27,01 17,03 Tidak Tamat SMP 30,10 24,28 Tamat SMP 5,69 28,33 Tamat SMA/PT 0,47 15,18 100 100
Sumber : Hasil pengolahan data SDKI Tahun 2012
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama ,  berdasarkan pencapaian pendidikan perempuan persentase tertinggi pada usia menikah di bawah 18  tahun  30,81  persen  tidak  tamat  SD. Ini  membenarkan  studi  Grogger  &  Stephen (1993)  bahwa  pendidikan  yang  rendah  akan  berakibat  terputusnya  informasi  yang diperoleh  pada  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  selain  juga  meningkatkan kemungkinan  aktivitas  remaja  yang  kurang.  Tingkat  pendidikan  berkaitan  dengan  usia kawin pertama. Semakin dini seseorang melakukan perkawinan semakin rendah tingkat pendidikannya.
Kedua , persentase tertinggi pendidikan perempuan menikah di atas 18 tahun adalah  tamat  SMP  28,33  persen .  Artinya  perempuan  yang  menikah  di  atas  18  tahun mayoritas  menyelesaikan  program  pemerintah  wajib  pendidikan  dasar  sembilan  tahun. Sejalan dengan kajian di India bahwa perempuan yang mengeyam pendidikan sembilan tahun menikah di atas 18 tahun (Santhya et al., 2010).
Ketiga , perempuan  menikah  di  bawah  18  tahun  yang  tidak  sekolah  3  kali perempuan yang menikah di atas 18 tahun . Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang , dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik (Suprapto dkk, 2004). Perempuan  tanpa  pendidikan  adalah  perempuan  yang  kehilangan  haknya  untuk memberdayakan  potensi  diri,  kehilangan  hak  diri,  karena  perempuan  menikah disibukkan dengan hal-hal domestik rumah tangga.
Keempat , apabila persentase perempuan menikah di  atas 18  yang tidak sekolah, tidak  tamat  SD  dan  tamat  SD di  jumlah  maka  diperoleh  sebanyak  32,20  persen, sedangkan    yang  menikah  di  atas  18  tahun  dua  kali  lipatnya,  yaitu  63,74  persen,  ini hampir sama dengan hasil riset UNICEF (2005) di Filipina 70 persen perempuan yang berpendidikan rendah dan tidak sekolah, menikah pada usia kurang dari 18 tahun.
Kelima ,  terkait  belum  maksimalnya  program  wajib  belajar  sembilan  tahun  yang dicanangkan pemerintah untuk diakses semua warga negara tanpa terkecuali dan temuan UNICEF  (2005)  di  seluruh  negara  berkembang  di  dunia,  seperti  di  negara  Tanzania bahwa 92 persen perempuan yang tidak mengambil pendidikan SMP, menikah di bawah usia 18 tahun, persentase yang nyaris sama juga ditemukan di Kalimantan Selatan pada hasil kajian ini. Perempuan menikah di bawah 18 tahun yang tidak memiliki ijazah formal jenjang pendidikan SMP sebanyak 93,84 persen .
Keenam ,  persentase  pencapaian  pendidikan  yang  sama-sama  tinggi  dan  tidak terlalu jauh intervalnya adalah tidak tamat SMP , 30,10 persen perempuan menikah di bawah 18 dan 24,28 persen perempuan menikah di atas 18 tahun. Ini bisa dijadikan riset lanjutan,  apa  alasan  yang  membuat  perempuan  menikah  persentase  tidak  tamat  SMP sama-sama  tinggi.  Alemu  (2007)  dalam  penelitiannya  di  Ethiopia  menyatakan  bahwa pernikahan  dini  memiliki  konsekuansi  pemutusan  pendidikan.  Sebanyak  28  persen perempuan  menikah  dan  19  persen  memiliki  anak,  semua  ini  menjadi  alasan  untuk berhenti sekolah, 4 persen ditolak pihak sekolahan karena sudah menikah. Apakah hasil penelitian Alemu juga ditemukan di Kalimantan Selatan? Akan menjadi tema yang unik untuk dikaji selanjutnya.
Ketujuh ,  terdapat ketimpangan  yang  besar  antara  perempuan  yang  menikah di bawah 18 dan di atas 18 tahun pada tamat SMP yaitu 5,69 persen dengan 28,33 persen. Bayisenge (2007) menyatakan bahwa perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun  memiliki  pendidikan  yang  rendah  dan  tidak  berkesempatan  untuk  mendapatkan pendidikan  tinggi.  Ini  juga  berhubungan  dengan  undang-undang  perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 melalui  ijin orang tua perempuan usia 16 tahun dibolehkan menikah. Usia 16  tahun  apabila  dilihat  dari  usia  ideal  sekolah  masih  duduk  di  bangku  SMA,  atau setahun  setelah  anak  perempuan  lulus  di  SMP.  Sesuai  dengan  program  wajib  belajar Sembilan  tahun  yang  berlaku  di  Indonesia,  perempuan  yang  menikah  di  atas  18  tahun prosentasenya tertinggi di tamatan SMP.
Kedelapan , perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 0,47 persen yang menamatkan SMA/PT dan  15,18 persen  perempuan menikah di  atas 18 menamatkan SMA/PT. Keunggulan sekolah setingkat SMA adalah adanya program Pusat  Informasi dan  Konseling  Remaja  (  PIK-Remaja)  yang  hanya  disampaikan  pada  jenjang pendidikan  ini.  Singh  dan  Samara  (1996)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa seorang  wanita  yang  telah  mengikuti  sekolah  menengah  jauh  lebih  kecil kemungkinannya untuk menikah dini.
Untuk perempuan yang tidak sekolah, putus sekolah, tidak tamat SD, tidak tamat SMP,  dan  tidak  tamat  SMA,  pemerintah  mengupayakan  mendapatkan  kesempatan mendapatkan  pendidikan  sepertisaanggar  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat  (PKBM), paket  A, paket  B dan paket  C, ada juga sekolah  menengah pertama terbuka atau biasa disebut SMP Terbuka. Sedangkan untuk perdidikan tinggi (PT) ada system pendidikan jarak  jauh  ( distance  learning ),  salah  satunya  Universitas  Terbuka.  Ini  menjadi alternative  bagi  perempuan  untuk  tetap  mengejar  mimpi  dan  haknya  di  bidang pendidikan.
Pendidikan  yang  rendah  bisa  mendorong  perempuan  untuk  melakukan perkawinan  anak,  apabila  perempuan  sudah  tidak  sekolah  lagi  dan  tidak  bekerja, kecenderungan  untuk  menikah  jauh  lebih  tinggi.  Ini  merupakan  pendidikan  sebagai penyebab perkawinan anak. Belum diketahui secara empiris alasan mengapa perempuan putus  sekolah,  persentase  tidak  tamat  SD,  tidak  tamat  SMP  yang    tinggi,  apakah
disebabkan  karena  perempuan  yang  menikah  saat  masih  di  bangku  sekolah  hingga memilih  untuk  tidak  melanjutkan  pendidikannya  atau    kebijakan  dari  sekolahan  yang tidak  mengijinkan  siswinya  yang  menikah  untuk  tetap  mengikuti  proses  belajar mengajar.  Kelemahan  data  sekunder  adalah  variable  yang  bisa  dianalisis  hanya  yang tersedia saja, sehingga perlu kajian lebih dalam  melalui data primer untuk mengetahui sebesar  apa  pendidikan  menyumbang  perkawinan  anak  dan  sebesar  apa  pula  dampak perkawinan anak pada pendidikan perempuan.

## V. KESIMPULAN
Apapun  kendalanya  setiap  perempuan  harus  memiliki  kesempatan  untuk  tetap mendapatkan  pendidikan,  baik  untuk  perempuan  yang  sama  sekali  belum  pernah mendapatkan  pendidikan  atau  untuk  perempuan  putus  sekolah  yang  ingin menyelesaikan  pendidikannya,  bahkan  untuk  terus  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang yang lebih tinggi.
Karena  program  PIK-Remaja  hanya  disampaikan  di  bangku  SMA,  pemerintah bersama  instansi  terkait  seperti  dinas  pendidikan,  dinas  kesehatan,  dinas  sosial  dan BKKBN  mensosialisasikan  PIK-Remaja  dari  pendidikan  dasar,  bisa  juga  melalui Karang  Taruna,  PKK  Remaja  dan  organisasi-organisasi  remaja  lainnya  agar  menekan dan meniadakan perkawinan anak di Kalimantan Selatan.

## VI. PENGHARGAAN
Tulisan  ini  adalah  sebagian  kecil  dari  Disertasi  yang  sedang  dikerjakan  oleh Norma  Yuni  Kartika.  Ucapan  terima  kasih  dan  salam  hormat  kami  sampaikan  kepada para  pembimbing  disertasi  yaitu  Prof.  Dr.  Muhajir  Darwin  selaku  promotor,  dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Dr. Sukamdi, M.Sc selaku ko-promotor, dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Semoga selalu terjalin silaturahim diantara kami.

## DAFTAR PUSTAKA
Alemu,  Bogalech.  2007. Early  Marriage  in  Ethiopia  :  Causes  and  Health Consequances. International Center for Research on Woman.
Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2010. Banjarmasin : BPS
_________________. 2011. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2011. Banjarmasin : BPS
_________________. 2012. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2012. Banjarmasin : BPS _________________. 2013. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalimantan Selatan Tahun 2013. Banjarmasin : BPS
Badan  Pusat  Statistik,  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  dan Kementerian Kesehatan. 2013. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 . Indonesia : BPS
Bayisenge,  Jeannette.  2011.  Early  Marriage  As  A  Barrier  To  Girl’s  Education  : A Developmental Challenge in Africa.
Bruederl, Josef and Andreas Diekmann. 1997. Education and Marriage, a comparative study. ISA World Congress, Bielefeld . H. 7 Djamilah,  Reni  Kartikawati.  2014.  Dampak  Perkawinan  Anak  di  Indonesia. Jurnal Studi Pemuda . Volume 3, No 1, Mei 2014
Field, E dkk. 2004. Consequences of Early Marriage for Women in Bangladesh.
Gray, David E. 2009. Doing Research in the Real World. New Delhi: Sage Publications Ltd.
Grogger,  J  and  Stephen  B.  1993. The  Socioeconomics  Consequences  of  Teenage Childbearing:  Findings  from  a  Natural  Experiment. Family  Planning Pespective. 1993; 25(4): 156-161 & 174
Maryanti,  D  dan  Septikasari,  M.  2009. Buku  Ajar  Kesehatan  Reproduksi  Teori  dan Praktikum . Yogyakarta : Nuha Medika Singh,  Susheela  dan  Renee  Samara.  1996.  Early  Marriage  Among  Woman  In Developing  Countries. International  Family  Planning  Perspectives ,  22: 148-157 dan 175.
Santhya,  K.G,  Usha  Ram,  Rajib  Acharya,  Shireen  J.  Jejeebhoy,  Faujdar  Ram  dan Abhishek  Singh.  2010.  Associations  Between  Early  Marriage  and  Young Women’s Marital and Repoductive Health Outcomes : Evidence from India. International  Perpectives  on  Sexual  and  Reproductive  Health. Volume  36 Nomor 3 : 132-139
Suprapro  A,  Pradono  J,  dan  Hapsari  D.  2004. Determinan  Sosial  Ekonomi  Pada Pertolongan  Persalinan  di  Indonesia. Majalah  Kedokteran  Perkotaan. Volume 2, No. 2, hal. 18-29
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara UNICEF.  2001. Early  Marriage : Child  Spouses .  Innocenty  Digest  (7).  The  United Nations Children’s Fund (UNICEF).
_______. 2005. Early Marriage : a Harmful Traditional Practice. The United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Vu, Lung. 2005. Age at First Marriage in Vietnam : Trends and Determinants. Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.