Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok
Muhammad Naufal Rofi 1 *, Eko Priyo Purnomo 2 , Aqil Teguh Fathani 2 , Lubna Salsabila 2 , Devita Anggraina Bonde 2 , Delila Putri Sadayi 2 1 Program Studi Ilmu Pemerintaha, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2 Departement of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta *Coressponding author email: eko@umy.ac.id
Artikel info ABSTRAK Received  : 18 Februari 2022 Revised    : 5 Maret 2022 Accepted  : 30 Maret 2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pentingnya  peran  dari komunitas  masyarakat  pecinta  lingkunan  dalam  pemenuhan  ruang terbuka  hijau  di  Kota  Depok.  RTH  sendiri  merupakan  bagian  dari kebijakan penataan ruang kawasan yang memiliki manfaat tinggi dengan tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan, tapi  juga  dapat  dijadikan  identitas  kebanggaan  kota  yang  telah diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dimana  fasilitas  tersebut  memiliki  batas  minimal pengadaan  sebanyak  30%  dengan  rincian  proporsi  20%  untuk  ruang public, dan 10% untuk ruang privat. Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data dari  jurnal  artikel,  buku,  dokumen  pemerintah,  media  sosial  serta  Web resmi  Daerah  yang  kemudian  yang  di  analisis  menggunakan  model sekunder  hingga  mendapatkan  kesimpulannya.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  menjadi  masukkan  kepada  Pemerintah  Kota  Depok untuk  mampu  secara  maksimal  memanfaatkan  komunitas  tersebut sebagai pemeran dalam pengadaan RTH di Kota Depok.
Kata kunci : Lingkungan,  Ruang  Terbuka Hijau, Peran Komunitas Pecinta Alam Keywords: Environment,  Green  Open Space, Role of Community and Society Nature Lovers
This  study  to  aims  describe  the  importance  of  the  role  environmental community in fulfilling green open spaces in Depok City. RTH is part of spatial planning  policy  that  has  high  benefits  and  is  not  considered  as  an  effort  to balance environmental quality, but can also be used as the pride of the city as mandated in Undang-Undang No. 26/2007 concerning Spatial Planning, where the  facility  has  a  minimum  procurement  limit  of  30%,  with  details  of  the proportion of 20% for public space and 10% for private space. In addition, this study  used  qualitative  research  methods  by  collecting  data  from  journal articles, books, government documents, sosial media and the official regional website,  which  were  than  analyzed  using  a  secondary  model  to  get  the conclusion. The results of this study were expected to be submitted to the Depok City Government to be able to maximally utilize the community as an actor in the provision of green open space in Depok City.
https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03
How  to  Cite :  Rofi.  M.N., Purnomo,  E.P.,  Fathani.  A.T.,  Salsabila.  L.,  Bonde.  D.A.,  Sadayi.  D.P.  (2022). Peningkatan Peran  Serta  Komunitas  Pecinta  Lingkungan  Dalam  Pemenuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota  Depok. Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan , 22(02), 39-45.doi: https://doi.org/10.21009/PLPB.222.03 Copyright © 2021

## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Journal of Environmental Education and Sustainable
Development
0
Available at http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 22(2), 2021

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari organisasi masyarakat  yaitu komunitas pecinta  lingkungan  di  Kota  Depok  dalam  pemenuhan  ruang  terbuka  hijau.  Pembangunan  dan perkembangan  pesat  kota  Depok  memberikan  imbas  pada  lingkungan.  Salah  satu  imbas  dari pembangunan  dan  perkembangan  pesat  Kota  Depok  dengan  bertambahnya  jumlah  bangungan sehingga mempersempit lahan ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari pengendalian masalah lingkungan dalam mewujudkan konsep smart environment. Dimana smart environement merupakan salah satu bagian dari dimensi smart city yang mendukung terwujudnya  lingkungan  cerdas  dalam  penanganan  masalah  lingkungan  yang  terintegrasi  dengan teknologi, informasi, dan komunikasi.
Menurut Naes, lingkungan memiliki aspek penting dalam tata kelola kota dan pembangunan. Dimana  keberhasilan  pembangunan  suatu  kota  tidak  hanya  dilihat  pada  pertumbuhan  ekonomi, namun  juga  pada  kelestarian  lingkungan.  Sebab  ketika  pengelolaan  lingkungan  gagal  maka  akan berimbas  pada  sumber  pembangunan.  Sumber  pembangunan  yang  dimaksud  yaitu  ketersediaan lahan,  akses  air  bersih,  kualitas  udara  yang  sehat,  dan  lainnya.  Ketika  sumber  pembangunan  ini terusik, maka akan berdampak pada lingkungan hidup menjadi tidak aman dan layak huni. Kerusakan lingkungan  terjadi  tidak  hanya  berdampak  pada  pembangunan,  tetapi  akan  mengancam  eksistensi manusia.
Situasi perkembangan serta pertumbuhan manusia yang ada di  Indonesia semakin pesat dari waktu ke waktu, perkembangan tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah manusia yang hadir dengan  segala  macam  tuntutannya  (Arifiyanti  et  al.,  2014).  Dalam  perkembangannya,  wilayah perkotaan di Indonesia merupakan sentral dan area starategis dalam tatanan nasional dari berbagai kegiatan  masyarakat  dalam  sektor  politik,  hukum,  pertahanan,  ekonomi,  sosial  budaya,  bahkan keagamaan (Hidayat & Pradana, 2020). Sehingga sangat dirasa perlu adanya perhatian serius dalam hal  penataan  dan  pemanfaatan  ruang,  khususnya  terkait  penyediaan  fasilitas  bagi  publik  seperti kawasan permukiman, fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka hijau di perkotaan (Pangesti & Dwirani,  2018).  Farisi  (2017)  menjelaskan  bahwa  fasilitas  ruang  publik  yang  disediakan  tersebut dipandang  penting  karena  dapat  dimanfaatkan  sebagai  ruang  interaksi  sosial  maupun  kegiatan lainnya seperti ekonomi yang mampu membantu meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi lebih produktif.
Ruang  Terbuka  Hijau  adalah  area  yang  memanjang  berbentuk  jalur  dan  atau  area mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh  tanaman,  baik  yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan  ruang  menyebutkan  bahwa  30%  wilayah  kota  harus  berupa  RTH  yang  terdiri  dari  20% publik  dan  10%  privat.  Contoh  RTH  Publik  adalah  taman  kota,  hutan  kota,  sabuk  hijau,  RTH  di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun  atau  halaman  rumah  atau  gedung  milik  masyarakat  atau  swasta  yang  ditanami  tumbuhan. Pemerintah kota Depok  telah meyusun  Langkah  strategi  sebagai  bagian dari bentuk  implementasi terhadap  kebijakan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJMD)  tahun  2016-2021  Kota  Depok  serta  serta  janji  kampanye  Walikota  terpilih  kota  depok periode 2016-2021 yang mana salah satunya menyangkut pemenuhan RTH taman di setiap kelurahan (taman terpadu) di 63 titik lokasi.
Pada tahun 2019 di bangun 42 taman keseluruhan terpadu atau DLHK Kota depok, namun pada saat pelaksanaannya terdapat kedala dari pihak masyarakat yang menolak tapi akhirnya dapat

## Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang
diselesaikan (Faiz, 2019). Pengadaan RTH sendiri tentunya tidak cukup hanya dengan mengandalkan peran dari pemerintah setempat (Purnomo et al., 2018). (Purnomo et al., 2018) menegaskan bahwa dalam  setiap  tahapan  proses  pengadaan  dan  pengembangan  RTH  diperlukan  peran  dari  seluruh elemen  kota,  salah  satunya  adalah  masyarakat  (Probosiwi,  2018).  Hal  tersebut  perlu  ditingkatkan agar  dapat  optimalnya  fungsi  serta  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  adanya  RTH  yang  diharapkan kemudian  mampu  memberikan  kontribusi  maksimal  bagi  peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup (Ramadhayanti, 2020). Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan pandangan serta pernyataan tentang  bagaimana  pentingnya  keberadaan  Komunitas  Pegiat  Lingkungkan  dalam  membantu Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
Penataan  Ruang  yang  memberikan  kewajiban  kepada  perkotaan  untuk  mengadakan  RTH, Pemerintah  Kota  Depok  juga  mengatur  kebijakan  tersebut  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2023  (Anggiani  &  Rohmat,  2020).  Aturan  terkait  pengadaan  RTH  di  Kota  Depok  sendiri  juga berdasar pada amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Pemerintah Kota Depok berupaya untuk  terus menjalankan kebijakan dengan menetapkan strategi  mempertahankan  fungsi dan  menata  ruang  terbuka  hijau  yang  telah  ada,  mengembalikan  ruang  terbuka  hijau  yang  telah beralih  fungsi,  meningkatkan  ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  melalui  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  mengukuhkan  kawasan  pertanian  lahan  basah  dan  beririgasi  teknis  sebagai kawasan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  serta  mengembangkan  kerjasama  antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
Pemanfaatan wilayah perkotaan dengan memperhatikan pengadaan fasilitas publik diwujudkan salah satunya  dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurut  Faiz (2019) RTH sendiri merupakan  bagian  dari  kebijakan  penataan  ruang  kawasan  yang  memiliki  manfaat  tinggi  dengan tidak hanya dianggap sebagai upaya penyeimbangan kualitas lingkungan, tapi juga dapat dijadikan identitas kebanggaan kota. Syahadat (2018) menambahkan bahwa RTH sendiri merupakan area yang bersifat terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik secara alami maupun sengaja ditanam. Dalam Undang- Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan juga bahwa wilayah perkotaan wajib memiliki ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan rincian  20%  penggunaan  terhadap  ruang  terbuka  hijau  publik  dan  10%  pada  ruang  terbuka  hijau privat (Setyani et al., 2017).
Pengadaan  RTH  sendiri  tentunya  tidak  cukup  hanya  dengan  mengandalkan  peran  dari pemerintah  setempat.  Hidayat  &  Pradana  (2020)  menegaskan  bahwa  dalam  setiap  tahapan  proses pengadaan dan pengembangan RTH diperlukan peran dari seluruh elemen kota, salah satunya adalah masyarakat.  Hal  tersebut  perlu  ditingkatkan  agar  dapat  optimalnya  fungsi  serta  manfaat  yang dihasilkan oleh adanya RTH yang diharapkan kemudian mampu memberikan kontribusi maksimal bagi  peningkatan  kualitas  lingkungan  hidup  (Sinambela,  2020).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana peran organisasi masyarakat khususnya peran komunitas pecinta lingkungan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  artikel  jurnal,  berita  online,  dan website  resmi  pemerintah.  Penelitian  ini  akan  memberikan  pandangan  serta  pernyataan  tentang bagaimana  pentingnya  keberadaan  Komunitas  Pegiat  Lingkungkan  dalam  membantu  Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisa  data  kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode menemukan hasil temuan dari memahami makna dari  sebuah  penelitian  serta  dapat  memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  atau  memahami  suatu fenomena dengan konsep studi kasus dengan bertujuan untuk membuat deksripsi secara sistematis dan aktual tentang fakta-fakta dari subjek ataupun objek penelitian (Gumanti et al., 2016). Data yang di dapat peneliti berasal dari beberapa sumber yang relevan dengan kriteria serta topik pembahasan dalam studi ini di antaranya studi literatur, buku-buku, artikel, Karya Ilmiah, pendapat para ahli dengan fokus pada pentingnya peran dari komunitas masyarakat pecinta lingkunan dalam pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Kemudian peneliti menggunakan data yang didapat dari media online, Web resmi pemerintah  Kota  serta  dokumen-dokumen  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Kemudian data yang diperoleh akan diolah peneliti dengan menganalisis secara deskriptif dengan menjabarkan hasil analisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang Wilayah di Kota Depok
Pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  wilayah  khususnya  kota  Depok  dilatarbelakangi  oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah  kegiatan  manusia  di  dalamnya.  Perubahan  tersebut  apabila  tidak  ditata  dengan  baik  akan mengakibatkan  perkembangan  yang  tidak  terarah  dan  penurunan  kualitas  pemanfaatan  ruang. Tujuannya agar pembangunan tersebut dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Pertumbuhan suatu daerah banyak dipengaruhi oleh perkembangan wilayah perkotaan seiring dengan pertumbuhan alami dan urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan tersedianya fasilitas fisik semakin meningkat. Demikian juga pada Kota Depok dengan pertumbuhan kota yang pesat seiring dengan kondisi geografisnya yang berdekatan dengan DKI Jakarta memerlukan suatu rencana tata ruang yang mampu mengatasi kondisi perkembangan Kota Depok yang sedang terjadi saat ini.
Pengadaan lahan RTH sendiri menjadi salah satu indikasi program utama dari Pemerintah Kota Depok dalam upaya mewujudkan pola ruang kota  yang tercantum dalam Pasal  65 ayat  1 Peraturan Daerah  Kota  Depok  Nomor  1  Tahun  2015  (LEMBARAN  DAERAH  KOTA  DEPOK,  2005)  (Faiz Ramadhan  &  Prima  Jiwa  Osly,  2019)d.  Melihat  regulasi  yang  diterapkan  Pemerintah  Kota  Depok dalam pengadaan RTH tersebut menjadi sebuah upaya serius pemerintah setempat dalam menjalankan kewajiban  yang  diberikan  Undang-Undang,  bahkan  sesuai  data  yang  tertera  alokasi  proporsi  yang diberikan kepada area publik maupun privat sudah melebih batas minimal yang ditentukan. Disamping upaya serius  yang dilakukan Pemerintah Kota  Depok, pada perkembangannya saat ini ketersediaan RTH  di  Kota  Depok  dapat  dikatakan  menurun  yang  kemudian  mengakibatkan  tidak  tercukupinya lahan  untuk  pemanfaatan  RTH,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  alih  fungsi  lahan  (Sinambela, 2020). Fenomena perubahan penggunaan lahan tersebut  pada hasilnya membuat permasalahan bagi Kota Depok sendiri, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

## Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok
Pada  perkembangannya,  peralihan  penggunaan  lahan  tersebut  dipengaruhi  oleh  meningkatnya pertambahan  jumlah  penduduk  di  Kota  Depok,  sehingga  kawasan  permukiman,  lokasi  aktivitas masyarakat, fasilitas serta utilitas umum yang berpotensi mengganggu luasan RTH kota. Perubahan tersebut juga dilihat dari bentuk lahan yang awalnya area terbuka menjadi ruang yang tertutup oleh bangunan (SA’AT, J. A. S. U. R. I. 2014). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Depok sendiri sesuai data  yang  disampaikan  dalam  pikiran-rakyat.com  (2020)    sampai  akhir  2019  yang  terdata  oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) diklaim hanya mencapai 11 persen dari total kewajiban 30 persen sesuai dengan aturan Undang-Undang. Kondisi tersebut dianggap belum ideal  mengingat  pengadaan  yang  sudah  dilakukan  baru  memenuhi  2.200  hektare  dari  jumlah  total wilayah wajib yang perlu disediakan untuk RTH yaitu sekitar 6.000 hektare, artinya Pemerintah Kota Depok  masih  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  RTH  seluas  3.800  hektare.  Ketidakmampuan Pemerintah Kota Depok dalam mengadakan kebijakan RTH tersebut diantaranya adalah karena tidak transparansinya  pihak  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  kepada  publik.  Hal  serupa  juga disampaikan  oleh  Alfred  Sitorus  yang  merupakan  Koordinator  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) Movement dalam metro.tempo.co (2018) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok sejauh ini tertutup  dalam  memberikan  informasi  RTH  di  Kota  Depok,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sulitnya untuk mengakses informasi tentang kebijakan pengadaan RTH oleh Pemerintah Kota Depok.

## Partisipasi Komunitas Pencinta Lingkungan Kota Depok
Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti kegiatan  yang  diadakan  oleh  dinas  pemerintah  terkait,  seperti  dilaporkan  dalam  suaradepok.com (2018)  bentuk  dukungan  tersebut  dilakukan  oleh  beberapa  organisasi  seperti  Sekretariat  Bersama (Sekber)  Ciliwing  dan  Forum  Komunitas  Hijau  (FKH)  Kota  Depok  dengan  melakukan  kegiatan penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi tersebut  juga  sering  dilibatkan  dalam  kegiatan  yang  diadakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  (DLHK)  Kota  Depok.  Tumbuhnya  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  serta terbentuknya  komunitas  hijau  sesuai  pendapat  Rini  et  al.  dalam  (Prabowoningsih  et  al.,  2018) merupakan salah satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun perumahan  formal  tertentu.  Strategi  serta  kebijakan  Kota  Depok  dalam  memenuhi  kebijakan pengadaan RTH tentunya akan lebih maksimal  lagi  jika memang mampu bekerjasama baik  dengan pihak organisasi penggiat alam, serta masyarakat setempat.
Forum  Komunitas  Hijau  Kota  Depok  juga  memiliki  program  bernama  Sabuk  Hijau,  program tersebut  berkoordinasi  dengan  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang perlu dijadikan sabuk hijau  dengan  tujuan  membuat  asri  wilayah  tersebut  dan  sebagai  upaya  menahan  area  tebing  dari terjadinya longsor. Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan tetap  memantau  realisasi  kebijakan  pengadaan  RTH  oleh  Pemerintah  Kota  Depok,    dalam  laporan republika.co.id (2021) Pemerintah Kota Depok didesak untuk terus dapat berusaha memenuhi RTH sesuai dengan Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga dari kerusakan alam, sehingga hak dari lingkungan berupa terciptanya harmoni antar manusia dan alam dapat  terwujud.  Komunitas  GARBI  Depok  dengan  Forum  Komunitas  Hijau  Kota  Depok  turut menegaskan  bahwa  RTH  yang  diadakan  oleh  Pemerintah  Kota  Depok  harus  memenuhi  standar  di Undang-Undang. Bayu yang merupakan Ketua GARBI Depok menuturkan

## Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 22(2), 2021
bahwa  pelibatan  masyarakat  dalam  membantu  pengadaan  dan  pengelolaan  RTH  mutlak  untuk dilakukan,  dengan  harapan  masyarakat  mampu  bersama-sama  membangun  Kota  Depok  khususnya mampu  bersama  mewujudkan  kota  yang  maju  dan  lingkungan  hijau  dengan  masyarakatnya  yang bahagia dan ramah.
Etty Suryahati  yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok  dalam  laporan  yang  disampaikan  suaradepok.com  (2018)  memberikan  himbauan  bahwa penting peran serta dari masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan RTH. Sinergitas yang dimanfaatkan bersama dengan masyarakat dapat berupa pelaporan terkait pihak-pihak yang tidak melaksanakan aturan dengan tepat saat pendirian bangunan, terlebih jika melanggar aturan lainnya  seperti  memakai  sempadan  sungai.  Tumbuhnya  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  serta terbentuknya komunitas hijau sesuai pendapat Rini et al. dalam (Sinambela, 2020) merupakan salah satu faktor dari adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau baik di kampung maupun perumahan formal tertentu. Strategi serta kebijakan Kota Depok dalam memenuhi kebijakan pengadaan RTH tentunya akan lebih maksimal  lagi  jika memang mampu bekerjasama baik  dengan  pihak organisasi  penggiat alam, serta masyarakat setempat.
Peran komunitas penggiat lingkungan dalam membantu Pemerintah Kota Depok dalam memenuhi pengadaan RTH ditunjukkan secara langsung melalui kegiatan internal organisasi maupun mengikuti kegiatan  yang  diadakan  oleh  dinas  pemerintah  terkait,  seperti  dilaporkan  dalam  suaradepok.com (2018)  bentuk  dukungan  tersebut  dilakukan  oleh  beberapa  organisasi  seperti  Sekretariat  Bersama (Sekber)  Ciliwing  dan  Forum  Komunitas  Hijau  (FKH)  Kota  Depok  dengan  melakukan  kegiatan penanaman pohon bersama, baik di area pinggir jalan sampai ke area sekitar bantaran kali. Organisasi tersebut  juga  sering  dilibatkan  dalam  kegiatan  yang  diadakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kebersihan  (DLHK)  Kota  Depok.  Forum  Komunitas  Hijau  Kota  Depok  juga  memiliki  program bernama Sabuk Hijau, program tersebut berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Depok untuk bersama memetakan dan mengidentifikasi wilayah mana saja yang  perlu  dijadikan  sabuk  hijau  dengan  tujuan  membuat  asri  wilayah  tersebut  dan  sebagai  upaya menahan area tebing dari terjadinya longsor.
Partisipasi nyata juga ditunjukkan oleh para komunitas penggiat lingkungan dengan tetap memantau realisasi  kebijakan  pengadaan  RTH  oleh  Pemerintah  Kota  Depok,    dalam  laporan  republika.co.id (2021)  Pemerintah  Kota  Depok  didesak  untuk  terus  dapat  berusaha  memenuhi  RTH  sesuai  dengan Undang-Undang sebagai upaya juga dalam menjaga lingkungan di Kota Depok terjaga dari kerusakan alam,  sehingga  hak  dari  lingkungan  berupa  terciptanya  harmoni  antar  manusia  dan  alam  dapat terwujud. Komunitas GARBI Depok dengan Forum Komunitas Hijau Kota Depok turut menegaskan bahwa RTH yang diadakan oleh Pemerintah Kota Depok harus memenuhi standar di Undang-Undang. Bayu  yang  merupakan  Ketua  GARBI  Depok  menuturkan  bahwa  pelibatan  masyarakat  dalam membantu  pengadaan  dan  pengelolaan  RTH  mutlak  untuk  dilakukan,  dengan  harapan  masyarakat mampu bersama-sama membangun Kota Depok khususnya mampu bersama mewujudkan kota yang maju  dan  lingkungan  hijau  dengan  masyarakatnya  yang  bahagia  dan  ramah.  Etty  Suryahati  yang merupakan  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK)  Kota  Depok  dalam  laporan yang  disampaikan  suaradepok.com  (2018)  memberikan  himbauan  bahwa  penting  peran  serta  dari masyarakat  dalam  mendukung  kebijakan  pemerintah  untuk  pengadaan  RTH.  Sinergitas  yang dimanfaatkan  bersama  dengan  masyarakat  dapat  berupa  pelaporan  terkait  pihak-pihak  yang  tidak melaksanakan  aturan  dengan  tepat  saat  pendirian  bangunan,  terlebih  jika  melanggar  aturan  lainnya seperti memakai sempadan sungai.

## Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok

## KESIMPULAN
Kebijakan  pengadaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  wilayah  perkotaan  khususnya  harus  disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 sejumlah 30 persen dari total  luas  wilayah,  hal  tersebut  haruslah  dipenuhi  oleh  pemerintah  daerah  setempat  dengan pertimbangan  perlunya  menjaga  dan  bahkan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  wilayahnya.  Data terakhir Kota Depok sampai pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa masih kurangnya kinerja pemerintah  setempat  dalam  memenuhi  fasilitas  RTH,  dengan  hanya  mendapatkan  11  persen pengadaan  tentunya  masih  jauh  dari  alokasi  yang  sudah  ditentukan  oleh  Undang-Undang. Ketidakmampuan  penanganan  kebijakan  tersebut  dinilai  dari  adanya  alih  fungsi  lahan  serta  tidak transparansinya  pemerintah  dalam  memberikan  informasi  terkait  RTH  kepada  publik.  Dalam pengadaan RTH sendiri dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya peran pemerintah yang menjadi eksekutor  dan  pengelola  dari  kebijakan  tersebut,  namun  perlu  juga  untuk  melibatkan  pihak masyarakat  salah  satunya.  Kota  Depok  memiliki  beberapa  komunitas  pencinta  lingkungan  yang secara langsung berperan secara aktif dalam membantu dan dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebijakan RTH tersebut, peran  yang dilakukan berupa gerakan secara langsung seperti penanaman pohon dan peran sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan memberikan kritik dan saran berupa desakan untuk memenuhi RTH sesuai Undang-Undang.

## Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 22(2), 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Anggiani, M., & Rohmat, I. (2020). PERSEPSI KENYAMANAN PENGUNJUNG RUANG
TERBUKA PUBLIK PERUMAHAN. Vitruvian . https://doi.org/10.22441/vitruvian.2020.v9i2.003
Arifiyanti, H., Awaluddin, M., & Sabri, L. (2014). ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU
KOTA SEMARANG DENGAN

## MEGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS. Jurnal Geodesi Undip .
Faiz  Ramadhan,  &  Prima  Jiwa  Osly.  (2019).  ANALISIS  KETERSEDIAAN  RUANG TERBUKA HIJAU DAN KECUKUPANNYA DI KOTA DEPOK. Jurnal Infrastruktur . https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v5i1.663
Farisi, S. Al, Ramdlani, S., & Haripradianto, T. (2017). Pengoptimalan Fungsi Ruang Terbuka Hijau  Pada  Komplek  Hutan  Kota  Velodrom  Sawojajar. Jurnal  Mahasiswa  Jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya .
Gumanti,  A.,  Yudiar,  .,  &  Syahruddin,  .  (2016).  Metode  penelitian  pendidikan.  In Jakarta : mitra wacana merdeka .
Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). Publika .
Pangesti, F. S. P., & Dwirani, F. (2018). Analisis Kesesuaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang. Serambi Engineering .
Probosiwi, R. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial.
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial .
Purnomo, E. P., Anand, P. B., & Choi, J. W. (2018). The complexity and consequences of the policy  implementation  dealing  with  sustainable  ideas. Journal  of  Sustainable  Forestry ,
37 (3), 270–285. https://doi.org/10.1080/10549811.2017.1406373
Ramadhayanti, A. (2020). ANALISIS PENGARUH DAMPAK TATA RUNG KOTA DAN ANTUSIAS  MASYARAKAT  DALAM  MENGGUNAKAN  MASS  RAPID  TRANSIT (MRT)  TERHADAP  PENGURANGAN  KEMACETAN  DKI  JAKARTA  (LEBAK
BULUS-HOTEL INDONESIA). Jurnal Manajemen Pemasaran . https://doi.org/10.9744/pemasaran.14.1.1-7
Setyani,  W.,  Sitorus,  S.  R.  P.,  &  Panuju,  D.  R.  (2017).  Analisis  Ruang  Terbuka  Hijau  dan Kecukupannya di Kota Depok. Buletin Tanah Dan Lahan .
Sinambela, N. R. (2020). KAJIAN LITERATUR RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP KEBUTUHAN OKSIGEN. Pondasi . https://doi.org/10.30659/pondasi.v25i2.13040 Syahadat,  R.  M.,  Putra,  P.  T.,  Ramadanti,  P.,  Radnawati,  D.,  &  Nurisjah,  S.  (2018). IDENTIFIKASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RTH DI KOTA DEPOK. NALARs . https://doi.org/10.24853/nalars.17.1.29-38

## Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang

## AUTHOR'S PROFILE
1. Muhammad Naufal Rofi
2. Assoc. Prof. Eko Priyo Purnomo, M.Si., M.Res., Ph.D.
Scopus Id: 56630214700
Sinta Id : 5973712
3. Aqil Teguh Fathani, S.IP., M.IP.
Scopus Id: 57222622180
4. Lubna Salsabila, S.IP., M.IP., M.PA
Scopus Id: 57216862473
5. Devita Anggraina Bonde, S. IP
6. Delila Putri Sadayi, S. IP