## ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
Abstract: Enterpreneurial Government in the Official Perceptions Bureaucracy. This study aims to describe and analyze the perspective of bureaucratic officials Dumai City Government in accepting and understanding the concept of Enterpreneurial Government and to understand the factors that explain the understanding and attitude of officials in the government bureaucracy Dumai City Government in accepting the concept Enterpreneurial. In this research uses descriptive quantitative research methods with data collection questionnaire, interviews, observation and documentation. As a source of data and population are all structural in the city government Dumai using proportional stratified random sampling and random sampling which is the development of stratified random sampling. The results showed that the views and knowledge of bureaucratic officials to the concept of Entrepreneurial Government, as demonstrated by this study is still very low. As demonstrated by the lack of understanding and knowledge of the principles of community-oriented government. Their rejection of the idea of citizen charter and the concept of customer choise in terms of public services.
Abstrak: Enterpreneurial Government dalam Persepsi Pejabat Birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi Pemerintah Kota Dumai dalam menerima dan memahami konsep Enterpreneurial Government dan untuk memahami faktor- faktor yang menjelaskan pemahaman dan sikap pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Dumai dalam menerima konsep Enterpreneurial Government tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai  sumber data dan populasinya adalah seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Dumai  dengan menggunakan stratified random sampling dan proportional random sampling yang merupakan pengembangan dari  stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep Entrepreneurial Government, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih sangat rendah. Sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip costumer oriented (pemerintah yang berorientasi pada masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide citizen carter (piagam warganegara) dan konsep customer choise (pilihan pelanggan) dalam hal pelayanan publik.
Kata Kunci : entrepreneurial government, pejabat birokrasi , citizen carter
.

## Adyan BP Harahap
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

## PENDAHULUAN
Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya Kota Dumai, kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam. Hal ini disebabkan perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Karena itu perlu sosialisasi pe- mikiran yang inovatif dan kreatif dalam peme- rintahan yang wirausaha seperti pola kemitraan dengan swasta, ide sunset law (pembatasan ber- lakunya sebuah peraturan), dan adanya komisi peninjau peraturan ( review commissions ) tidak dipahami secara mendalam oleh pejabat birok- rasi.
Perlu kiranya konsep Renstra dalam ke- bijakan pemerintah sebagian besar pejabat me- mahaminya dengan baik. Untuk ide penyusunan
SOT (struktur organisasi dan tatalaksana) dalam organisasi pemda banyak terjadi penolakan oleh mereka yang dirugikan dengan penataan ter- sebut, dan diterima oleh mereka yang diuntung- kan. Untuk konsep perlunya pemerintah me- ngembangkan usaha dalam rangka profit oriented (mencari keuntungan)sebagai sumber pendapatan mendapat penolakan yang cukup besar karena adanya pemahaman bahwa hal itu merupakan sesuatu yang diharamkan bagi pe- merintah, itu artinya pemerintah sama saja de- ngan swasta. Untuk konsep kompetitif dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat di- simpulkan sebagian besar pejabat memahaminya dengan baik dan sebagian lainnya kurang mema- haminya. Kompetisi antar providers baik pe- merintah maupun swasta dalam hal pelayaan
publik mendapat dukungan yang besar dari se- bagian pejabat begitu juga dengan ide perlunya pemerintah mendorong dan mengembangkan semangat kompetisi dalam hal pelayanan publik. Pemberian insentif pada petugas pelayanan yang didasarkan kinerjanya juga mendapat dukungan yang besar.
Selanjutnya sebagian besar pejabat juga meyakini bahwa kompetisi yang sehat akan men- dorong perbaikan kulitas pelayanan pada mas- yarakat tapi dalam implementasinya dirasakan sulit dan perlu waktu. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pejabat pemerintah Kota Du- mai terhadap konsep pemerintahan yang ber- gaya wirausaha ( entrepreneurial government ) dalam laporan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, baik yang berada didalam maupun diluar diri pejabat tersebut. Ditinjau dari pengetahuan dan sikap pejabat terhadap konsep ini memang rendah, hal ini dikarenakan memang jarangnya pejabat yang mendapat pengetahuan konsep ini baik dari seminar, diklat-diklat yang pernah di- ikuti. Mengenai sikap terhadap pengaplikasian konsep ini kedalam birokrasi sebagian besar pe- jabat tidak meyakininya dan sebagian lagi meya- kininya dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan konteks birokrasi di Indo- nesia.
Dari aspek kompetensi pejabat yang terlihat dari hasil penelitian ini menunjukkan ketrampilan dan pengetahuan sebenarnya harus menjadi per- timbangan yang penting dalam suatu jabatan te- tapi kenyataannya tidak. Kemampuan bekerja- sama, inovasi dan kreatifitas, tidak terlalu tunduk pada aturan-aturan yang menghambat dan kemampuan diskresi power dari seorang pejabat juga menjadi pertimbangan penting dalam jabatan. Kenyataannya hal ini tidak berlaku dalam Peme- rintah Kota Dumai karena sebagian besar pe- jabat mengakuinya. Adalah wajar jika sebagian besar pejabat sangat rendah pemahamannya yang selanjutnya berujung pada rendahnya kompetensi mereka dalam menerapkan konsep- konsep pemerintahan wirausaha.
Situasi seperti ini diperburuk oleh realitas rendahnya sosialisasi dan pengenalan konsep ini pada pejabat birokrasi. Dari laporan ini me- nunjukkan sangat rendahnya para pejabat me-
ngikuti acara-acara seminar, workshop dan sim- posium yang berhubungan dengan pengenalan konsep ini. Adapun diklat penjenjangan yang diikuti oleh para pejabat eselon IV, III dan II mengajarkan konsep ini. Dilihat dari aspek bu- daya birokrasi yang sangat kental dengan budaya paternalistik dan perkoncoan namun dikalangan pejabat birokrasi Kota Dumai sudah berjalan budaya organisasi yang bersifat terbuka antara atasan dan bawahan, dengan konsep seperti ini dapat menjelaskan adalah wajar budaya orga- nisasi dapat memacu para pejabat rendahan un- tuk terus berkembang dan termotivasi dalam me- nambah pengetahuan mereka terhadap konsep- konsep penyelenggaraan pemerintahan moderen yang berkembang saat ini.
Bentuk dan sifat komunikasi yang dikem- bangkan pemerintah daerah menuju budaya dua arah, dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif dan saling menghargai meskipun ter- dapat perbedaan pandangan, sistem insentif yang tidak menumbuhkan inovasi dan kreatifitas pe- jabat menyebabkan rasa malas dari setiap pe- jabat untuk mengembangkan pegetahuannya. Dalam laporan ini ditemukan bahwa yang me- ngikuti seminar-seminar, lokakarya dan dikalat- diklat fungsional hanya untuk pejabat eselon III yang dekat dengan kekuasaan dan untuk pejabat eselon II sedangkan pejabat eselon IV jarang sekali mengikutinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi- kan dan menganalisa perspektif pejabat birokrasi Pemerintah Kota Dumai dalam menerima dan memahami konsep enterpreneurial government dan untuk memahami faktor-faktor yang men- jelaskan pemahaman dan sikap pejabat birokrasi dalam menerima konsep enterpreneurial go- vernment tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode des- kriptif kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan berupaya memahami, menggambarkan dan me- lukiskan persepsi dari pejabat struktural Peme- rintah Kota Dumai dalam menerima dan me- mahami ide enterpreneurial government serta mengetahui faktor-faktor yang menjelaskan per- sepsi pejabat tersebut terhadap ide enter-
preneurial government . Populasi dalam pe- nelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Dumai  se- jumlah 766 orang. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan rumus slovin sebagai alat untuk menentukan besaran sampel yang diambil, karena jumlah populasi yang diambil lebih dari 100 responden .
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 255 orang. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya ( cross chek ) antara data yang diperoleh melalui kuesioner dan data hasil wa- wancara. Apabila dalam penelitian tersebut sulit menemukan data yang konkrit, maka dipakai pendekatan inter subyektif dengan menggunakan kesimpulan atas pendapat beberapa responden terhadap fenomena tertentu yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil temuan yang diperoleh dalam pene- litian dan pembahasan terhadap variable yang digunakan dalam penelitian tentang entrepre- neurial government dalam persepsi pejabat birokrasi Kota Dumai.
Persepsi Pejabat terhadap Entrepreneurial Government Aspek Costumer Oriented
Hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek costumer oriented untuk item pernyataan adanya citizen carter dalam pela- yananan publik sebanyak 56 orang (22,4 %) menyatakan sangat setuju, 34 orang (13,6%) menyatakan setuju, selanjutnya 49 orang (19,6%) menyatakan netral, 92 orang (36,8%) menyatakan tidak setuju dan hanya 19 orang (7,6%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa se- bagian besar responden tidak setuju dikemba- ngkannya citizen carter dalam pelayanan publik dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk di- kembangkannya citizen carter tersebut. Untuk item pernyataan mengembangkan program customer choice atau pilihan pelanggan dalam bidang pelayanan, 34 orang (13,6%) menyata- kan sangat setuju, kemudian 59 orang (23,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan
netral sebanyak 63 orang (25,2%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 84 orang (33,6%) dan yang menyatakan sangat tidak se- tuju sebanyak 10 orang (4 %).
Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila di- kembangkan program customer choice atau pilihan pelanggan dalam bidang pelayanan seperti memperbanyak providers (penyedia jasa), memberikan informasi ataupun dengan quality assurance (standar pelayanan minimal). Tang- gapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah sebaiknya tidak melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan publik menunjukkan 38 orang (15,2%) yang menyatakan sangat setuju, 38 orang (15,2%) menyatakan setuju dan 52 orang (20,8%) me- nyatakan netral, sedangkan 101 orang (40,4%) menyatakan tidak setuju kemudian 21 orang (8,4%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian masih menginginkan peme- rintahlah yang harus melaksanakan semua pela- yanan kepada masyarakat. Anggapan ini di- dasarkan bahwa apabila pelayanan publik di- serahkan kepada pihak swasta akan menjadikan pelayanan publik tersebut menjadi mahal karena pihak swasta selalu berorientasi pada profit oriented . Selanjutnya untuk item pernyataan pemerintah perlu melakukan pemberdayaan pa- da masyarakat terdapat 41 orang (16,4%) me- nyatakan sangat setuju, kemudian 40 orang (16%) menyatakan setuju sedangkan yang me- nyatakan netral sebanyak 54 orang (21,6%), sementara yang menyatakan tidak setuju seba- nyak 96 orang (38,4%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 19 orang (7,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila pemerintah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat akan tetapi diperlukan pihak lain untuk bersama- sama dengan pemerintah melakukan pember- dayaan masyarakat.

## Aspek Efisiensi Anggaran
Pengukuran kinerja dilakukan untuk efisiensi anggaran dan mengurangi praktek KKN, 41 orang (16,4%) menyatakan sangat setuju, kemudian
sebanyak 68 orang (27,2%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral hanya 55 orang (22%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 78 orang (31,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (0,08%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden menge- tahui dan mengerti bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi KKN. Tanggapan responden terhadap pernya- taan bahwa pengganggaran harus berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi menunjukkan hanya 45 orang (18%) yang menyatakan sangat setuju, 59 orang (23,6%) menyatakan setuju dan 62 orang (24,8%) menyatakan netral, sedangkan 78 orang (31,2%) menyatakan tidak setuju ke- mudian 9 orang (3,6%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian responden menginginkan pemberlakuan insentif anggaran berdasarkan kebutuhan orga- nisasi. Selanjutnya untuk item pernyataan angga- ran yang didasarkan pada kinerja mengandung prinsip akuntabilitas yang tinggi, terdapat 73 orang (29,2%) menyatakan sangat setuju, kemu- dian 31 orang (12,4%) menyatakan setuju se- dangkan yang menyatakan netral sebanyak 45 orang (18%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 53 orang (21,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 43 orang (17,2%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila anggaran yang didasarkan pada kinerja mengan- dung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## Aspek Inovasi dan Kreatifitas
Hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek inovasi dan kreatifitas untuk item pernyataan perlunya mengembangkan kemitraan dengan swasta dalam melakukan pelayanan publik seperti sistem kontrak maupun privatisasi, sebanyak 94 orang  (37,6 %) menyatakan sangat setuju, 37 orang (14,8%) menyatakan setuju, selanjutnya 53 orang (21,2%) menyatakan netral, 34 orang (13,6%) menyatakan tidak setuju dan hanya 30 orang (12%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju dengan
ide pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam hal pelayanan public. Untuk item pernyataan perlunya pembatasan waktu berlakunya sebuah peraturan yang lebih dikenal dengan sunset law, hanya 24 orang (9,6%) menyatakan sangat setuju, kemudian 62 orang (24,8%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 78 orang (31,2%), sementara yang menyatakan tidak setuju se- banyak 79 orang (31,6%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 10 orang (4%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju dengan adanya ide perlunya pembatasan waktu berlaku- nya sebuah peraturan ( sunset law ). Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa perlu adanya komisi peninjauan terhadap aturan-aturan yang berlaku ( review commissions ) menun- jukkan 52 orang (20,8%) yang menyatakan sangat setuju, 50 orang (20%) menyatakan se- tuju dan 51 orang (20,4%) menyatkan netral, sedangkan 54 orang (21,6%) menyatakan tidak setuju kemudian 42 orang (16,8%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar setuju dengan adanya review commissions . Selanjutnya untuk item pernyataan perlunya rencana strategis dalam setiap kebijakan dan program pemerintah ter- dapat 36 orang (14,4%) menyatakan sangat setuju, kemudian 65 orang (26%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral hanya 62 orang (24,8%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 78 orang (31,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 9 orang (3,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila pemerintah mempunyai rencana strategis dalam setiap kebijakan dan programnya. Selanjutnya untuk item pernyataan perlunya penyusunan kembali struktur organisasi dan tatalaksana (SOT) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, hanya 34 orang (13,6%) menyatakan sangat setuju, kemudian 64 orang (25,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral se- banyak 62 orang (24,8%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 81 orang (32,4%) dan yang menyatakan sangat tidak
setuju hanya 9 orang (3,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden kurang setuju bila adanya penyusunan SOT baru. Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa peme- rintah mengembangkan usaha mencari keuntu- ngan ( profit oriented ) sebagai sumber penda- patan sebanyak 39 orang  (15,6%) menyatakan sangat setuju, 44 orang (17,6%) menyatakan setuju, selanjutnya 52 orang (20,8%) menyata- kan netral, 96 orang (38,4%) menyatakan tidak setuju dan 19 orang (7,6%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden ti- dak setuju bila pemerintah mengembangkan usaha mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan dan hanya sebagian kecil yang setuju untuk hal ini.

## Aspek Kompetitif dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Terlihat bahwa hasil penilaian dan panda- ngan responden terhadap aspek kompetitif dalam penyelenggaraan pelayanan untuk item pernya- taan terjadinya diperlukannya kompetisi antar penyedia pelayanan publik, sebanyak 83 orang (33,2 %) menyatakan sangat setuju, 40 orang (16 %) menyatakan setuju, selanjutnya 60 orang (24%) menyatakan netral, 29 orang (11,6%) menyatakan tidak setuju dan 38 orang (15,2%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju dengan ide kompetisi antar penyedia jasa pelayanan publik. Untuk item pernyataan perlunya pemerintah mendorong dan mengembangkan semangat kompetisi dalam pelayanan publiknya, 38 orang (15,2%) me- nyatakan sangat setuju, kemudian 62 orang (24,8%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 60 orang (24%), sementara yang menyatakan tidak setuju seba- nyak 80 orang (32%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (3,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa me- reka setuju dengan adanya ide perlunya peme- rintah mendorong dan mengembangkan sema- ngat kompetisi dalam pelayanan publiknya.
Selanjutnya tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa perlu adanya pemberian in-
sentif kepada pegawai didasarkan pada ke- mampuan pelayanan yang diberikannya pada publik menunjukkan 36 orang (14,4%) yang me- nyatakan sangat setuju, 62 orang (24,8%) me- nyatakan setuju dan 62 orang (24,8%) me- nyatakan netral, sedangkan 79 orang (31,6%) menyatakan tidak setuju kemudian 9 orang (3,6%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar setuju dengan adanya pemberian insentif kepada pegawai didasarkan pada pelayanan yang diberikannya pada publik. Anggapan yang setuju terhadap ide ini didasarkan pada pandangan bahwa selama ini banyak pe- gawai yang bekerja dengan baik dan punya ki- nerja yang baik pula tidak pernah mendapat pe- nghargaan. Akibatnya mereka bekerja tidak optimal karena sama saja dengan yang bekerja sungguh-sungguh. Selanjutnya untuk item per- nyataan adanya kompetisi dalam memberikan pelayan publik merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terdapat 30 orang (12%) menyatakan sangat setuju, kemudian 70 orang (28%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral 62 orang (24,8%), se- mentara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 79 orang (31,6%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 9 orang (3,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila kompetisi yang sehat dalam memberikan pelayan publik merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas layanan.

## Faktor-Faktor yang Menjelaskan Entrepreneurial
Government dalam Persepsi Pejabat Birokrasi Aspek Pengetahuan dan Sikap
Hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek pengetahuan dan sikap terhadap entrepreneurial government untuk item pema- haman terhadap konsep entrepreneurial go- vernment sudah baik. Sebanyak 87 orang  (34,8 %) menyatakan sangat setuju, 44 orang (17,6%) menyatakan setuju, selanjutnya 59 orang (23,6%) menyatakan netral, 29 orang (11,6%) me- nyatakan tidak setuju dan 31 orang (12.4%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demi- kian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden memahami konsep Entrepreneurial
Government dengan baik. Untuk item pernyataan bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap entrepreneurial government didapat dari seminar, workshop dan diklat yang diselenggarakan oleh Pemko Dumai, 22 orang (8,8%) menyatakan sangat setuju, kemudian 46 orang (18,4%) me- nyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 45 orang (18%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 43 orang (17,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 94 orang (37,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui ide entrepreneurial government dari seminar, workshop dan diklat yang diselenggarakan oleh Pemko Dumai. Se- lanjutnya tanggapan responden terhadap per- nyataan bahwa konsep entrepreneurial govern- ment dapat diaplikasikan kedalam birokrasi di Indonesia menunjukkan 46 orang (18,4%) yang menyatakan sangat setuju, 51 orang (20,4%) menyatakan setuju dan 56 orang (22,4%) menyatakan netral, sedangkan 54 orang (21,6%) menyatakan tidak setuju kemudian 43 orang (17,2%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar setuju dan sebahagian besar tidak menyetujui konsep Entrepreneurial Government ini bisa diterapkan kedalam biro- krasi di Indonesia. Selanjutnya untuk item per- nyataan pengaplikasian konsep entrepreneurial government perlu dimodifikasi sesuai dengan konteks birokrasi di Indonesia, terdapat 91 orang (36,4%) menyatakan sangat setuju, kemudian 43 orang (17,2%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral 56 orang (22,4%), se- mentara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 28 orang (11,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 31 orang (12,4%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila konsep entrepreneurial government perlu dimodifikasi sesuai dengan konteks birokrasi di Indonesia.
Aspek Kompetensi terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek Kompetensi, seba- nyak 40 orang  (16%) menyatakan sangat setuju, 61 orang (24,4%) menyatakan setuju, selan-
jutnya 61 orang (24,4%) menyatakan netral, 79 orang (31,6%) menyatakan tidak setuju dan 9 orang (3,6%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden setuju bila kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan menjadi pertim- bangan penting dalam sebuah jabatan. Untuk item pernyataan bahwa kemampuan-kemam- puan bekerjasama antar unit diperlukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, 47 orang (18.8%) menyatakan sangat setuju, kemudian 39 orang (15,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 52 orang (20,8%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 93 orang (37,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 19 orang (7,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak memahami bahwa kemampuan bekerjasama untuk men- jalankan tugas pemerintahan sangat dibutuhkan. Selanjutnya tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa diperlukan inovasi dan krea- tifitas dari sekedar loyal pada prosedur atau aturan-aturan yang kaku, menunjukkan 96 orang (38,4%) yang menyatakan sangat setuju, 31 orang (12,4%) menyatakan setuju dan 56 orang (22,4%) menyatakan netral, sedangkan 33 orang (13,2%) menyatakan tidak setuju kemudian 1 orang (0,4%) menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden setuju bila diperlukan sebuah inovasi dan kreatifitas dari seorang aparat daripada ha- nya sekedar loyal dan taat pada aturan yang ka- ku. Selanjutnya untuk item pernyataan kemam- puan menyusun rencana kerja merupakan ke- mampuan dasar yang harus dimiliki pejabat birokrsi, terdapat 37 orang (14,8%) menyatakan sangat setuju, kemudian 49 orang (19,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral 53 orang (21,2%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 93 orang (37,2%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju hanya 20 orang (8%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden tidak setuju bila kemampuan menyusun rencana kerja merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki pejabat birokrsi.

## Aspek Sosialisasi
Hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek sosialisasi dari prinsip entrepre- neurial government untuk item pernyataan Pemko Dumai selalu melakukan seminar dan diklat  yang berhubungan dengan entrepreneurial government,25 orang  (10 %) menyatakan sangat setuju, 34 orang (13,6%) menyatakan setuju, selanjutnya 32 orang (12,8%) menyatakan netral, 43 orang (17,2%) menyatakan tidak setuju dan 121 orang (48,4%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden belum pernah mengikuti acara-acara yang membahas konsep- konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai. Untuk item pernyataan bahwa diklat struktural yang pernah saya ikuti telah mengajarkan konsep entrepreneurial government , hanya 71 orang (28,4%) menyatakan sangat setuju, kemudian 99 orang (39,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 31 orang (12,4%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 43 orang (17,2%) dan yang menyata- kan sangat tidak setuju sebanyak 8 orang (3,2%).
Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden dikenalkan dengan konsep Entrepreneurial Government dalam diklat struktural yang pernah mereka ikuti. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa peme- rintah daerah telah mengenalkan konsep entre- preneurial government dalam sebuah kegiatan sosialisasi seperti seminar menunjukkan hanya 22 orang (8,8%) yang menyatakan sangat setuju, 30 orang (12%) menyatakan setuju dan 29 orang (11,6%) menyatakan netral, sedangkan 45 orang (18%) menyatakan tidak setuju kemudian 124 orang (49,6%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengadakan sosialisasi terhadap konsep entrepreneurial government ini. Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa konsep entrepreneurial government itu saya pelajari dibangku perkuliahan, terdapat 66 orang (26,4%) menyatakan sangat setuju, kemudian 97 orang (38,8%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 28 orang
(11,2%), sementara yang menyatakan tidak se- tuju sebanyak 44 orang (17,6%) dan yang me- nyatakan sangat tidak setuju hanya 5 orang (2%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa se- bagian besar responden dalam perkuliahannya mendapatkan pelajaran tersebut.

## Aspek Budaya
Hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek budaya dalam menjelaskan pem- bentukan pandangan dan pengetahuan res- ponden terhadap prinsip entrepreneurial gover- nment untuk item pernyataan sikap paternalistik dan hirarki yang kaku masih mewarnai hubungan atasan bawahan dalam organisasi pemerintah daerah, 34 orang  (13,6 %) menyatakan sangat setuju, 49 orang (19,6%) menyatakan setuju, selanjutnya 56 orang (22,4%) menyatakan netral, 90 orang (36%) menyatakan tidak setuju dan 21 orang (8,4%) yang menyatakan sangat tidak setuju.
Dengan demikian dapat disimpulkan kalau sebagian besar pejabat Pemerintah Kota Dumai banyak yang tidak setuju bila dalam organisasi pemerintah daerah budaya paternalistik masih mengakar sangat kuat. Untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mendorong dan mengembangkan jiwa serta spirit kewirausahaan dalam budaya kerja, 50 orang (20%) menyata- kan sangat setuju, kemudian 34 orang (13,6%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 41 orang (16,4%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 40 orang (16%) dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 29 orang (11,6%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan dan mendorong konsep entre- preneurial government dalam budaya kerja. Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa sistem pemberian insentif yang dikem- bangkan Pemerintah Kota Dumai mendorong motivasi dan etos kerja pegawai menunjukkan hanya 34 orang (13,6%) yang menyatakan sa- ngat setuju, 46 orang (18,4%) menyatakan se- tuju dan 52 orang (20,8%) menyatakan netral, sedangkan 97 orang (38,8%) menyatakan tidak setuju kemudian 21orang (8,4%) menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa responden berpendapat bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan sistem insentif yang mendorong motivasi dan etos kerja pegawai.
Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif, terdapat 57 orang (22,8%) menyatakan sangat setuju, kemudian 53 orang (21,2%) menyatakan setuju sedangkan yang menyatakan netral sebanyak 50 orang (20%), sementara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 51 orang (20,4%) dan yang menyata- kan sangat tidak setuju hanya 38 orang (15,2%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pe- merintah telah mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif.

## SIMPULAN
Pandangan dan pengetahuan pejabat biro- krasi terhadap konsep entrepreneurial govern- ment , sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih sangat rendah. Sebagaimana ditunjuk- kan dengan rendahnya pemahaman dan penge- tahuan tentang prinsip costumer oriented (pe- merintah yang berorientasi pada masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide citizen carter (piagam warganegara) dan konsep customer choise (pilihan pelanggan) dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya pejabat Pemda Kota Dumai masih menginginkan pemerintah yang mengambil alih semua kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan publik dan tidak adanya kepercayaan pada pihak swasta dan masyarakat dalam me- ngelolanya. Kendati ada sebagian yang mempu- nyai pemahaman dan pengetahuan terhadap pemerintahan yang entrepreneurial government , jumlahnya kecil dan cenderung tidak berarti. Untuk konsep pemberdayaan pada masyarakat sebagian besar pejabat setuju dan cukup me- mahami konsep tersebut.
Selanjutnya untuk konsep efisiensi anggaran pemerintah dengan adanya anggaran yang didasarkan pada kinerja hanya sebagian pejabat yang memahaminya, dan sebagian lagi tidak me- mahaminya. Terhadap sistem insentif dalam ang- garan pemerintah sebagian besar pejabat tidak
memahaminya. Pemahaman pejabat terhadap nilai-nilai akuntabilitas dalam anggaran berbasis kinerja juga rendah. Penelitian ini juga menunjuk- kan bahwa sebagian besar pejabat meyakini penerapan anggaran yang berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemung- kinan KKN tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan pada saat sekarang.

## DAFTAR RUJUKAN
Azizy, Abdilah, Qodri, A, 2010. Mereformasi Birokrasi . Bogor: Sarana Komunikasi Utama Brannen, Julia, 2002. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bryson, John M, 2001. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar Dwiyanto, Agus, 1997. Pemerintah yang
Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika , JKAP, Vol. 1 No. 2, Yogyakarta Dwiyanto, Agus, 2001. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Goodman, Jon, 1993. Kewirausahaan dalam Perusahaan, Manajemen, No. 89, Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerjainstansi Pemerintah (Akip) , Jakarta Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999.
Disain Struktur yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi , Man Dan Usaha Ind 07.
Moenir, H.A.S, 2000. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara Moleong, J, Lexy, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Mutis Thoby, 1995. Kewirausahaan yang Berproses . Jakarta: Grassindo Osborne, David dan Peter Plastrik, 2000.
Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha . Jakarta: PPM Rasyid, Ryaas, Muhammad, 2001. Penjaga Hati Nurani Pemerintahan . Jakarta: Puskap Mipi Sarwono, Sarlito W, 1987. Psikologi Sosial . Jakarta: Rajawali.